## Ekofeminisme dari Selatan?

## diah kusumaningrum
Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, diahkei@ugm.ac.id
Tidak ada jalan tunggal menuju keadilan gender. Ini tercermin, antara lain, dari keragaman resep yang ditawarkan feminisme. Yang saling berbeda bukan saja resep para feminis liberal, feminis sosialis, feminis radikal, feminis pascastrukturalis, feminis pascakolonial, feminis ekologis, dan sebagainya. Di dalam masing-masing aliran pun terdapat opsi remedi yang sangat luas, belum lagi yang muncul dari irisan aneka aliran itu. Kekayaan ini diikat oleh beberapa komitmen metodologis, termasuk intersubjektivitas, interseksionalitas, dan refleksivitas.
Epilog ini ditulis dalam rangka merayakan pluralisme metodologis di kalangan Komunitas Epistemik Gender dan Hubungan Internasional. Selain mengajak pembacanya mengapresiasi kelihaian penulis dalam mengaplikasikan ekofeminisme, epilog ini mencatat beberapa agenda penting guna mendorong “ekofeminisme dari Selatan.”

## Ekofeminisme ++
Tidak mengherankan bahwa edisi khusus ini mengusung nuansa ekofeminisme yang kental. Yang menjadikannya istimewa adalah kelihaian para penulis menonjolkan keragaman di dalam ekofeminisme dan/atau mendudukkanya bersama aliran-aliran feminis lain.
Sebagaimana aliran feminis lainnya, ekofeminisme diwarnai beragam pendekatan. Yang menyatukannya adalah pandangan bahwa pembebasan perempuan dan pembebasan lingkungan (dengan kata lain, keadilan gender dan keadilan ekologis) tidak dapat dipisahkan satu sama lain (d’Eaubonne 1974; Ruether 1996; Warren 2000). Lebih jauh, ekofeminis percaya bahwa berbagai sistem ketidakadilan—seperti kolonialisme, rasisme, seksisme, hingga pengrusakan lingkungan—berkelindan dengan logika patriarki (Plumwood 1993).
Berangkat dari pijakan tersebut, para penulis edisi khusus ini menggarisbawahi betapa perempuan, secara disproporsional, menanggung dampak negatif kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Di berbagai ranah isu maupun wilayah geografis, perempuan pun mengambil posisi di garis depan. Mereka mengorganisir diri dan kelompok-kelompok lain dalam komunitasnya guna memitigasi kerusakan yang ada. Termasuk di dalamnya adalah para Mpu Uteun di Aceh, para Mama di Ketapang, dan para perempuan di Citarum—sebagaimana dielaborasi, masing-masing dalam tulisan Karina Utami Dewi dkk, Derina Faslig Silitonga dkk, dan Suwarti Sari dkk. Di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya menerima kepemimpinan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama, mereka merebut kepemimpinan di bidang pelestarian lingkungan, dan bahkan menggunakannya untuk menantang logika pemanfaatan lingkungan yang biasanya maskulin.
Sementara itu, tidak sedikit pula perempuan yang lebih memilih melakukan adaptasi di tengah kerusakan yang ada. Termasuk di dalamnya, para feminis yang memutuskan tidak memiliki anak, para perempuan Sumba yang menekuni (kembali) profesi penenun, dan kelas menengah di Indonesia yang mengadopsi “perilaku ramah lingkungan” tanpa mengaitkannya secara bermakna dengan “aktivisme lingkungan”—sebagaimana dapat disimak, masing-masing dalam tulisan Melaty Anggraini dkk, Elisabeth Dewi dkk, dan June Cahyaningtyas. Di sini, kepemimpinan mereka di bidang pelestarian lingkungan dibangun di atas peran-peran yang sudah diterima oleh masyarakat sebagai ranah perempuan.
Pilihan mitigasi atau adaptasi, serta pilihan mengorganisir komunitas atau memulai dari diri sendiri, tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan akan kerusakan lingkungan dan krisis iklim serta
kekhasan dan intensitas dampaknya bagi perempuan (dan keluarganya). Termasuk di dalamnya, kesadaran akan dampak krisis iklim terhadap kesehatan (reproduksi) perempuan, arti penting pohon, serta citra ideal perempuan menurut agama—sebagaimana digambarkan masing-masing dalam tulisan Henny Rosalinda dkk, Umi Oktyari Retnaningsih, dan Wafa. Di sini, kepemimpinan perempuan di bidang pelestarian lingkungan dimulai dari memunculkan diskursus baru atau membingkainya ulang.
Apapun itu, dalam konteks Global South seperti Indonesia, (kegagalan) mitigasi, adaptasi, serta pembentukan diskursus seputar kerusakan lingkungan dan krisis iklim tidak dapat dilepaskan dari (mal)fungsi lembaga-lembaga formal. Termasuk di dalamnya parlemen yang tidak berperspektif gender serta organisasi regional yang lebih mementingkan adanya deklarasi bersama daripada efektifnya implementasi kesepakatan bersama—sebagaimana disampaikan masing-masing dalam tulisan Yessi Olivia dkk dan Palupi Anggraini dkk. Di tengah kerja-kerja mitigasi, adaptasi, dan diskursif yang sudah menyita waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya, tetap penting memastikan kepemimpinan perempuan dalam mengarusutamakan perspektif gender .
Aneka tulisan di atas tidak hanya menggambarkan keragaman pendekatan ekofeminis, melainkan juga percakapan dengan aliran-aliran feminis lain. Tulisan Yessi Olivia dkk, misalnya, yang menyoroti betapa kehadiran perempuan di parlemen belum menjamin lahirnya undang-undang pro-perempuan dan pro-lingkungan, dapat dilihat sebagai kritik terhadap feminisme liberal . Begitu pula tulisan Karina Utami Dewi dkk, Derina Faslig Silitonga dkk, dan Suwarti Sari dkk. Mereka tidak sekadar menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan dengan baik di bidang-bidang yang biasanya menjadi ranah laki-laki, tetapi juga menggarisbawahi betapa peran tersebut dijalankan dengan lebih baik ketika menanggalkan logika maskulin yang biasa mendasarinya.
Sementara itu, tulisan Melaty Anggraeni, yang menempatkan child free sebagai pilihan yang bertanggung jawab di tengah krisis lingkungan dan iklim, mengusung nilai otonomi ketubuhan yang menjadi dasar dari feminisme radikal . Adapun tulisan Elisabeth Dewi dkk, yang memaparkan bagaimana unpaid atau underpaid labor para perempuan penenun justru menjadi penopang penting perekonomian keluarga, beririsan kuat dengan tradisi feminisme sosialis.
Nuansa feminisme pascastruktural terasa kuat dalam tulisan Henny Rosalinda dkk, yang menggugat penempatan kesehatan (reproduksi) perempuan sebagai subjugated knowledge . Begitu pula tulisan June Cahyaningtyas yang menampilkan kontestasi diskursif antara “perilaku ramah lingkungan” dan “aktivisme lingkungan.” Tulisan Umi Oktyari Retnaningsih dan Wafa pun berpeluang mendorong perbicangan yang mendalam dari kaca mata feminisme pascastruktural jika upaya-upaya peningkatan kesadaran perempuan ditempatkan lebih sebagai langkah mengedepankan subjugated knowledge , bukan sekadar peningkatan akses perempuan terhadap subjugating knowledge .
Mengedepankan studi kasus dari Selatan, tulisan-tulisan ekofeminis dalam edisi khusus ini berkontribusi pula pada kajian feminisme pascakolonial . Penting mendorongnya lebih jauh sehingga yang muncul dari Selatan bukan hanya “studi kasus” melainkan juga “pendekatan” yang khas, ekofemisme dari Selatan. Ini dapat dilakukan, salah satunya, dengan mengeksplisitkan bagaimana kelindan antara kapitalisme, militerisme, rasisme, dan seksisme melahirkan kerentanan dan kelentingan lingkungan dan iklim ( environmental and climate vulnerabilities and resilience ) yang khas di komunitas-komunitas yang pernah atau masih dijajah.

## Intersubjektivitas, Interseksionalitas, Refleksivitas
Meski berangkat dari posisi yang beragam, ekofeminisme dari Selatan perlu menjangkarkan diri pada beberapa metodologi feminis—setidaknya intersubjektivitas, interseksionalitas, dan refleksivitas.
Intersubjektivitas mengingatkan penggunanya bahwa fenomena-fenomena yang ada tidak dimaknai secara seragam. Dengan kata lain, tidak ada pemaknaan tunggal terhadap apa itu perempuan
(ideal), apa itu kerusakan lingkungan, dan seterusnya. Terkadang, pemaknaan yang berbeda ini tercermin dalam perbedaan istilah, misalnya “pemanasan global,” “perubahan iklim,” dan “krisis iklim.” Di tengah keberagaman ini, terdapat tarik-menarik kekuasaan antara pemahaman yang satu dengan lainnya, di mana ada yang dominan, atau bahkan hegemonik. Lebih sering daripada tidak, yang dominan atau hegemonik adalah pemahaman maskulin-cisnormatif-abilitas, dan dalam konteks Indonesia, Jawa- dan Islam-sentris. Pendekatan yang abai terhadap politik pemaknaaan di atas sangat bisa jadi akan menjadikan perspektif perempuan dan kelompok marginal lain semakin terpinggir.
Interseksionalitas mengingatkan penggunanya bahwa opresi tidak dialami seseorang atas dasar satu identitas belaka, melainkan irisan beberapa identitas sekaligus. Dengan kata lain, interseksionalitas menggarisbawahi bahwa tidak semua perempuan mengalami opresi yang sama, tidak semua masyarakat adat mengalami opresi yang sama, tidak semua penyandang disabilitas mengalami opresi yang sama, dan seterusnya. Perempuan adat penyandang disabilitas di wilayah pascakonflik, misalnya, akan berhadapan dengan struktur dan kultur opresi yang khas—dan karenanya memiliki prioritas aksi yang khas juga. Pendekatan yang sektoral, misalnya yang mengkhususkan pada perempuan saja, pada masyarakat adat saja, pada penyandang disabilitas saja, pada masyarakat pascakonflik saja, dan seterusnya, sangat bisa jadi akan luput mengidentifikasi dan menangani bentuk opresi di kalangan perempuan adat penyandang disabilitas di wilayah pascakonflik.
Refleksivitas mengingatkan penggunanya bagaimana irisan aneka identitas yang dimilikinya menempatkannya dalam suatu hierarki kekuasaan. Dengan kata lain, pengguna diajak berefleksi apakah aneka privilege yang dimilikinya membuat ia abai terhadap kekhasan opresi yang dialami kelompok tertentu, menenggelamkan atau mendistorsi narasi kelompok tertentu, menjadikan yang sudah terpinggirkan menjadi lebih terpinggirkan, dan sebagainya. Kerendahhatian dan kejujuran berefleksi memungkinkan pengguna mengenali aneka bias dan prasangka yang dimilikinya. Selanjutnya, potensi bias dan prasangka ini dapat dikelola, antara lain, dengan secara eksplisit mengungkapkan positionality pengguna, dengan menghadirkan langsung suara subjek-subjek marginal, dengan memilih metode pengambilan data yang mengetengahkan ( centering ) suara subjek-subjek marginal, dan sebagainya.
Aneka tulisan dalam edisi khusus ini menerapkan intersubjektivitas, interseksionalitas, dan refleksivitas dengan cara dan derajat yang berbeda. Tulisan Karina Utami Dewi dkk, Derina Faslig Silitonga dkk, Suwarti Sari dkk, dan Elizabeth Dewi dkk, misalnya, menunjukkan bagaimana “peran perempuan” bukanlah sesuatu yang given , tunggal, dan kaku. Ia berubah sepanjang masa, dan perubahan ini sangat erat kaitannya dengan tarik-menarik antara subjugating dan subjugated actors . Lebih jauh, tulisan Henny Rosalinda dkk dan June Cahyaningtyas mencoba mengadvokasikan pemaknaan baru terhadap “kesehatan” (yaitu yang mengetengahkan perempuan) dan “aktivisme lingkungan” (yaitu yang berorientasi gerakan dan mengandung unsur perlawanan). Tulisan Tiffany Setyo Pratiwi pun, meski mengusung topik di luar ekofeminisme, menghadirkan intersubjektivitas antara femokrat, aktivis perempuan, dan akademisi feminis. Dibandingkan tulisan lain di dalam edisi khusus ini, mereka lebih eksplisit menggambarkan intersubjektivitas para aktor dalam politik pemaknaan.
Sementara itu, aspek interseksionalitas lebih terasa pada tulisan Melaty Anggraeni dkk dan Umi Oktyari Retnaningsih. Mereka menekankan bagaimana kesadaran dan pilihan seseorang (yaitu seputar child free dan menanam pohon) tidak bisa dilepaskan dari irisan identitas gender, usia, kelas sosial, serta konteks urban/rural-nya.
Tulisan-tulisan dalam edisi khusus ini mengingatkan kita betapa refleksivitas, khususnya pengungkapan eksplisit positionality peneliti dan/atau penulis terhadap para subjek, belum menjadi menjadi praktik yang jamak. Sebagian besar penulis adalah perempuan akademisi kelas menengah yang menulis mengenai perempuan atau komunitas di luar etnisitasnya, atau bahkan di luar agama/kepercayaannya. Sekalipun praktik mengambil dan menganalisis data sudah berjalan secara
reflektif akan perbedaan privilege antara peneliti/penulis dengan subjeknya, pengungkapan yang eksplisit terhadap hal ini perlu dilembagakan menjadi praktik baik. Hal ini dapat menjadi bentuk modelling (membangun keteladanan) seputar “meminjamkan” privilege kepada subjek penelitian tertentu. Salah satu yang dapat dipikirkan adalah authorship —atas pertimbangan apa hal ini dibatasi pada para peneliti atau akademisi saja, atas pertimbangan apa hal ini melibatkan subyek penelitian, dan sebagainya. Positionality antar anggota tim peneliti/penulis pun baik untuk diungkapkan secara eksplisit—atas dasar apa seseorang menjadi penulis pertama, kedua, dan selanjutnya, apakah ini pengaturan teknis atau upaya centering peneliti tertentu ( decentering mereka yang lebih privileged ).
Ekofeminisme dari dan untuk Global Majority ?
Berpijak pada tulisan-tulisan dalam edisi khusus ini, agenda ekofeminisme apa saja yang perlu dikembangkan di Indonesia, utamanya untuk ditawarkan sebagai “ekofeminisme dari Selatan”?
Bisa jadi, yang pertama adalah menolak secara lebih eksplisit pendekatan yang esensialis mengenai hubungan antara perempuan dan lingkungan. Tidak ada yang kodrati dari pembagian peran sosial antara perempuan dan laki-laki, baik yang bersifat domestik maupun publik, termasuk peran-peran yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Semuanya merupakan hasil konstruksi yang intersubjektif, dan karenanya dapat (dan perlu!) direkonstruksi supaya lebih adil gender.
Yang kedua adalah memastikan bahwa proses rekonstruksi di atas melibatkan sebanyak mungkin pandangan yang selama ini subjugated . Seringkali, ini mensyaratkan komitmen untuk meminjamkan privilege kita kepada kelompok lain, centering kelompok lain, serta decentering diri sendiri atau kelompok dominan lain. “Selatan” bukanlah entitas tunggal. Karenanya, ekofeminisme dari Selatan perlu ditandai sikap dan keterampilan mengamplifikasi suara pihak-pihak yang selama ini dipinggirkan.
Yang ketiga adalah lebih asertif menggarisbawahi konteks (pasca)kolonial dalam kajian ekofeminisme. Krisis lingkungan dan iklim tidak terjadi di ruang hampa, melainkan ditopang praktik pengisapan sumber daya, yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, dari Selatan ke Utara. Bukannya kebetulan bahwa perempuan Selatan adalah yang paling disproporsional menanggung dampak krisis lingkungan dan iklim. Di sini, arti penting ekofeminisme dari Selatan bukanlah sekadar menampilkan pandangan khas dari mereka yang tinggal di negara-negara yang pernah mengalami kolonisasi. Ekofeminisme dari Selatan perlu menjadi proyek politik guna menuntut akuntabilitas para perusak lingkungan dan iklim, yang kebanyakan berada di Utara.
Yang keempat adalah mengingat bahwa kolonialisme bukan sekadar praktik penjajahan antarnegara, yang banyak dinyatakan “berakhir” di abad lalu. Kolonialisme adalah ideologi yang menempatkan entitas-entitas tertentu dalam hubungan subjugating-subjugated , bisa jadi berdasarkan garis pembagi ras, etnisitas, jenis kelamin, abilitas, agama, kelas sosial, dan sebagainya. Istilah Global South yang mulai marak digunakan dekade lalu memang efektif menangkap betapa pemilahan penting tata kelola global bukan lagi ideologi Barat-Timur, melainkan pengalaman kolonisasi Utara-Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, para akademisi mencoba mempertajam konseptualisasi di atas dengan menawarkan istilah Global Majority . Bagi mereka, istilah Global South kurang dapat mengakomodasi aktor-aktor subjugated yang tinggal di negara-negara Global North . Termasuk di sini, misalnya, masyarakat asli ( indigenous ), masyarakat adat, para imigran dan pengungsi, kelompok minoritas seksual, kelompok minoritas etnik dan agama, kelompok disabilitas, dan lainnya. Warga Sioux di Amerika Serikat dan warga Aborigin di Australia misalnya, tidak pas dikatakan sebagai bagian Global North , sebagaimana Narendra Modi dari India dan Javier Bolsonaro dari Brasil misalnya, tidak pas dikatakan sebagai bagian dari Global South . Istiah Global Majority dianggap lebih inklusif mewadahi pihak-pihak yang, dalam konteks masing-masing, subjugated . Lebih dari itu, istilah ini menekankan ketidakadilan tata kelola global, di mana jauh lebih banyak pihak (mayoritas!) dirugikan, dan segelintir saja yang diuntungkan. Pada titik ini, strategis rasanya mengembangkan ekofeminisme yang centering
cara pandang (bukan hanya studi kasus) Global Majority , menuntut akuntabilitas dari mereka yang diuntungkan dan melanggengkan pengrusakan lingkungan dan iklim, serta setia terhadap metodologi intersubjektivitas, interseksionalitas, dan refleksivitas.

## Daftar Pusaka
Eaubonne, Françoise d’. 1974. Le Féminisme Ou La Mort . Paris: P. Horay. Plumwood, Val. 1993. Feminism and the Mastery of Nature . London and New York: Routledge. Ruether, Rosemary Radford. 1996. “Ecofeminism: First and Third World Women.” Journal for the Study of Religion, Nature and Culture 1 (2): 72–83. Warren, Karen. 2000. Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters . Rowman & Littlefield.