Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak
*Herly Pujilestari 1 , Mutiara Humairo 2 , **Amrie Firmansyah 3 , Estralita Trisnawati 4 1,2,4 Universitas Tarumanegara, 3 Politeknik Keuangan Negara STAN

## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History:
Received: 17 May 2021 Accepted: 06 July 2021 Published: 06 July 2021

## Keywords:
Tax, Individual, Compliance, Service
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  tax  socialization  and  tax sanctions on individual taxpayer compliance. In addition, this study also  includes  service  quality  as  a  moderator  in  the  relationship between  tax  socialization  and  taxpayer  compliance  and  the relationship  between  tax  sanctions  and  taxpayer  compliance.  This study  data  employs  primary  data  sourced  from  a  survey questionnaire  given  to  respondents,  namely  doctors  who  have  an independent income. Based on purposive sampling, this study found 66 respondents who have filled out a questionnaire survey, but the data that can be employed and meet the criteria of this study are 50 questionnaires. This study concludes that tax socialization and tax sanctions  have  a  positive  effect  on  taxpayer  compliance. Meanwhile,  service  quality  weakens  the  positive  effect  of  tax socialization on tax compliance and strengthens the positive effect of  tax  sanctions  on  taxpayer  compliance.  This  research  indicates that  the  Indonesian  Tax  Authorities  need  to  improve  all  types  of services to taxpayers.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  sosialisasi  pajak dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  memasukkan  kualitas  pelayanan sebagai  pemoderasi  dalam  hubungan  antara  sosialisasi  pajak  dan kepatuhan  wajib  pajak  dan  hubungan  antara  sanksi  pajak  dan kepatuhan  wajib  pajak.  Data  penelitian  ini  menggunakan  data primer yang bersumber dari survei kuesioner yang diberikan kepada responden  yaitu  dokter  yang  memiliki  penghasilan  independen. Berdasarkan purposive  sampling ,  penelitian  ini  mendapatkan  66 responden  yang  telah  mengisi  survei  kuesioner,  namun  data  yang dapat digunakan dan memenuhi kriteria penelitian ini sejumlah 50 kuisioner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sementara  itu,  kualitas  pelayanan  memperlemah  pengaruh  positif sosialisasi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  dan  memperkuat pengaruh  positif  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  Otoritas  Perpajakan  di Indonesia perlu meningkatkan semua jenis pelayanan kepada wajib pajak.

## How to Cite:
Pujilestasri,  Herly,  Mutiara  Humairo,  Amrie  Firmansyah, dan  Estralita  Trisnawati.  (2021).  Peran  Kualitas  Pelayanan dalam  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi:  Sosialisasi Pajak  dan  Sanksi  Pajak. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Akuntansi , 16(1), 36-51. https://doi.org/10.21009/wahana.16.013

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan pemerintah  untuk  membiayai  keperluan  negara (Nurisdiyanto,  2019).  Penerimaan  pajak  terus menunjukkan  angka  peningkatan  yang  cukup baik  pada  setiap  tahunnya.  Pada  Tabel  1  di bawah  menunjukkan  naik  turunnya  kontribusi pajak  pada  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara (APBN).
Tabel 1 Kontribusi Perpajakan pada APBN (%)
Sumber: Kementerian Keuangan, Tahun 2021
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2020 sebesar Rp956,3 Triliun  (https://nasional.kontan.co.id).  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  mengatakan  penerimaan negara  mengalami  penurunan  akibat  realisasi penerimaan  pajak  yang  kontraksi  hingga  19,7% (Imam,  2021).  Adanya  pandemi  virus  corona mengakibatkan perlambatan perekonomian. Kondisi  seperti  ini  menekan  pemerintah  pajak untuk  tetap  menggunakan  instrumen  perpajakan sebagai  salah  satu  instrumen  untuk  mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan  insentif  yang  selektif  dan  terukur (Fitriani,  2021).  Insentif  tersebut  mendorong untuk  wajib  pajak  tidak  merasa  terbebani  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat dilihat dari tingkat partisipasi wajib pajak dalam melaporkan  SPT  Tahunan.  Meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  salah  satu
upaya  negara  untuk  meningkatkan  pendapatan negara (Surya, 2019).
Gambar  1  di  bawah  ini  merupakan  rasio kepatuhan  WP  Badan  dan  WP  Pribadi  Non Karyawan untuk tahun 2015-2020.

## Gambar 1
Rasio Kepatuhan WP Badan dan WP Pribadi Non Karyawan 2015-2020
Sumber: Laporan Kinerja DJP 2015-2020
Berdasarkan  Laporan  Kinerja  Direktorat Jenderal  Pajak  yang  diperoleh  dari  lima  tahun terakhir  menunjukkan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak tahun 2015 sampai 2020 (www.pajak.go.id). Pada tahun 2020
menunjukkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak tidak mencapai target  yang diharapkan (https:// www.pajak.go.id). Target yang diharapkan oleh pemerintah  pajak  adalah  sebesar  80%  namun tingkat  pencapaian  hanya  78%.  Angka pencapaian ini menunjukkan penurunan tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  dan  wajib  pajak non  karyawan.  Salah  satu  faktor  penurunan penerimaan  negara  ialah  pandemi.  Di  masa pandemi semua organisasi harus terus menekan biaya untuk tetap bertahan. Penekanan biaya ini mempengaruhi  pendapatan  individu  yang merupakan wajib pajak orang pribadi.
Penerimaan  pajak  pemerintah  selain
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Perpajakan 82,60 84,80 85,40 82,47 82,62 82,82 PNBP 16,80 15,00 14,50 17,46 17,30 17,10 Hibah 0,60 0,20 0,10 0,06 0,08 0,08
bersumber  dari  wajib  pajak  badan,  dapat bersumber  dari  wajib  pajak  orang  pribadi. Keberhasilan  wajib  pajak  orang  pribadi tergantung  dari  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut dalam  memenuhi  kepatuhan  perpajakannya kepada  pemerintah.  Kepatuhan  pajak  erat kaitannya  dengan  kesediaan  wajib  pajak  untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Andreoni et al., 1998).  Rogers-Glabush  (2009)  menyatakan bahwa  kepatuhan  pajak  merupakan  tindakan prosedural  dan  administratif  yang  diperlukan oleh wajib pajak untuk  melaksanakan kewajiban perpajakan.  Kepatuhan  pajak  dari  wajib  orang pribadi dapat dipengaruh dari hal-hal positif yang mereka persepsikan.  Apabila terdapat dukungan dari  pihak-pihak  di  sekitar  wajib  pajak  tersebut, dan  adanya  persepsi  kemudahan  dalam berperilaku, maka niat wajib pajak orang pribadi tersebut akan tinggi (Ajzen, 2010). Kondisi ideal dan  kondisi  yang  sebenarnya  terkait  dengan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  mungkin terdapat  perbedaan,  sehingga  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi perlu diinvestigasi lebih lanjut.
Arham  &  Firmansyah  (2021)  telah menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  pada  sektor  usaha  kecil  dan  menengah. Berdasarkan  investigasi  tersebut  terdapat  tiga faktor yang biasanya digunakan yaitu pengetahuan  perpajakan  sebagaimana  Putra  & Firmansyah (2018), Syaputra (2019), Pangesti & Yushita (2019), Nifanngeljau & Sularsih (2020), Perdana  &  Dwirandra  (2020),  Setiyawan  et  al. (2020),  Suardana  &  Gayatri  (2020),  Wardani  & Kartikasari  (2020),  Putra  (2020),  Zulma  (2020).
Faktor  lainnya  yaitu  sanksi  perpajakan sebagaimana  Putri  &  Nurhasanah  (2019), Zelmiyanti  &  Suwardi  (2019),  Nifanngeljau  & Sularsih  (2020),  Perdana  &  Dwirandra  (2020), Putra  (2020),  Zulma  (2020).  Selanjutnya, kesadaran  wajib  pajak  digunakan  dalam pengujian kepatuhan wajib  pajak orang pribadi sebagaimana  Setiyawan  et  al.  (2020), Nifanngeljau  &  Sularsih  (2020),  Perdana  & Dwirandra  (2020).  Pengujian  kepatuhan  pajak lainnya  menggunakan  keadilan  pajak  (Pradana & Firmansyah, 2020).
Undang-  undang  perpajakan  di  Indonesia selalu  mengalami  perubahan  sesuai  dengan perubahan  ekonomi.  Terlebih,  dengan  adanya pandemi,  DJP  banyak  menerbitkan  aturan turunan perpajakan yang baru untuk menyesuaikan  dengan  keadaan  perekonomian yang  terjadi  akibat  pandemi.  Dengan  adanya perubahan  tersebut  wajib  pajak  dituntut  agar selalu mengetahui perubahan tersebut agar tetap taat pajak. Namun, pihak DJP juga harus gencar melakukan  sosialisasi  terhadap  peraturan perpajakan  yang  terbaru  agar  dapat  menuntun wajib pajak untuk selalu mengetahui pembaharuan  tentang  perpajakan.  Pernyataan ini  selaras  dengan  yang  diungkapkan  oleh Sukesi  &  Yunaidah  (2020)  bahwa  sosialisasi memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Berbeda  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Sesarista  (2020)  dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sosialisasi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  pajak.  Oleh  karena  itu,  pengujian sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak perlu dilakukan investigasi lebih lanjut.
Selain  melakukan  sosialisasi  pemerintah pajak  juga  menerapkan  sanksi  pajak  bagi  wajib pajak yang tidak mengikuti aturan pajak. Hal itu bertujuan  untuk  memberikan  dorongan  kepada wajib pajak agar selalu patuh atas perpajakannya. Berdasarkan  UU  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (UU  KUP),  terdapat  2  jenis sanksi  perpajakan  yaitu  sanksi  administrasi  dan sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  perpajakan meliputi  bunga,  denda  dan  kenaikan,  sedangkan sanksi  pidana  perpajakan  berupa  kurungan penjara.  Beberapa  penelitian  tentang  pengaruh sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  telah dilakukan  oleh  Firnanda  (2018),  Dewi  &  Jati (2018),  dan  Pratama & Mulyani  (2019). Penelitian  Firnanda  (2018)  menunjukkan  bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap kepatuhan  pajak.  Sementara  itu,  Dewi  &  Jati (2018),  serta  Pratama  &  Mulyani  (2019) menemukan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Adanya inkonsistensi  hasil  pengujian  sebelumnya, pengujian sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak perlu untuk dilakukan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji kepatuhan  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  pajak.  Adanya  perbedaan  dalam pengujian hasil penelitian sebelumnya mengakibatkan  pengujian  kembali  kepatuhan pajak  dan  sanksi  pajak  untuk  dilakukan. Penelitian  ini  juga  memasukkan  kualitas pelayanan  sebagai  pemoderasi.  Penelitian  ini dilakukan untuk menunjukkan hasil yang berbeda dengan  penelitian  Savitri  &  Musfialdy  (2016) yang  menggunakan  kualitas  pelayanan  sebagai variabel mediasi dan menggunakan sampel wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Upaya  peningkatan
kepatuhan  wajib  pajak  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pajak  tidak  berhenti  dengan sosialisasi  dan  sanksi  (Azyus  et  al.,  2017). Namun, pemerintah pajak juga harus meningkatkan  layanan  pajak  bagi  wajib  pajak guna  mempertahankan  wajib  pajak  untuk  tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak  yang  merasa  puas  dengan  kualitas pelayanan pajak diharapkan mampu melengkapi perilakunya  dalam  melakukan  pembayaran pajak. Namun, berbeda dengan situasi yang ada sekarang, pengalaman  yang terjadi di  lapangan sering terjadi error pada situs DJP online (situs pajak).  Indraini  (2021)  menyatakan  adanya kendala  saat  pelaporan,  seperti  tidak  mendapat kode verifikasi dan situs error , memungkinkan wajib  pajak  telat  bayar  atau  lapor.  Hal  ini terjadi pada saat yang kurang tepat seperti pada saat deadline bayar  dan deadline lapor.  Pada saat seperti itu tidak semua helpdesk dapat fast response dan  memberikan  solusi  pada  kendala tersebut.  Oleh karena itu, menunjukkan tingkat pelayanan pajak yang rendah penurunan tingkat kepatuhan  wajib  pajak  tersebut  dan  dapat merujuk  ke  pengenaan  sanksi  terhadap  wajib pajak.
Penelitian  ini  menggunakan  responden wajib  pajak  penghasilan  orang  pribadi  non karyawan  dengan  profesi  dokter.  Syambudi (2020) menyatakan bahwa banyak tenaga medis yang belum terpenuhi hak atas gajinya, bahkan ada  beberapa  dokter  yang  menerima  gajinya kurang  dari  biasanya.  Kondisi  tersebut  dapat mempengaruhi jumlah pembayaran pajak wajib pajak  dengan  profesi  independen  sebagai dokter.

## TINJAUAN TEORI

## Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior)
Teori  perilaku  terencana  merupakan  teori yang  berpandangan  dari  sisi  psikologi  individu pada  saat  ingin  melakukan  suatu  tindakan  (Kan &  Fabrigar,  2017).  Sebelum  melakukan  suatu tindakan atau perilaku individu akan memikirkan dan  mempertimbangkan  akibat  dari  hal  tersebut dan  memutuskan  untuk  melakukan  tindakan tersebut  atau  tidak  (Ajzen,  2010).  Beberapa faktor  terkait  dengan  teori  perilaku  terencana adalah  keyakinan  perilaku,  keyakinan  normatif dan  keyakinan  kendali.  Keyakinan  perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif,  keyakinan  normatif  menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan dan menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, yang akan mempengaruhi niat dan perilaku  seseorang  atau  individu  (Afdalia  et  al., 2014).
Dalam  keadaan  yang  sulit  semua  individu akan  mengutamakan  kebutuhan  primernya terlebih  dahulu.  Banyak  pekerja  dari  berbagai bidang  tidak  mendapat  penghasilan  seperti  hari- hari sebelumnya bahkan kehilangan pekerjaannya.  Di  salah  satu  rumah  sakit  di Indonesia, banyak tenaga medis termasuk dokter yang belum dibayarkan gajinya dan mendapatkan gaji  lebih  kecil  dari  biasanya  (Syambudi  2020). Kondisi  ini  dapat  mendorong  niat  untuk  tidak peduli  tentang  perpajakan  sehingga  dapat dikategorikan  sebagai  tidak  patuh.  Namun berbeda  halnya  jika  individu  tersebut  mendapat dorongan untuk patuh seperti pemberitahuan dari pegawai kantor pelayanan pajak.
Yasa  (2017)  menyatakan  bahwa  niat merupakan  dasar  seorang  wajib  pajak  untuk berperilaku patuh. Selain itu kepatuhan seorang wajib pajak juga didukung oleh norma subjektif dan pengendali perilaku kepatuhan. Hal lainnya adalah  seberapa  kuat  keberadaan  hal-hal  yang dapat  mendukung  dan  menghambat  perilaku seorang  wajib  pajak.  Niat  untuk  patuh  pada perpajakan  merupakan  pilihan  setiap  individu. Pemerintah  pajak  telah  berupaya  menuntun wajib  pajak  seperti  menerapkan  penalti  pajak dan melakukan sosialisasi pajak ketika terdapat adanya  perubahan  peraturan  dengan  tujuan wajib pajak mengikuti ketentuan tersebut.

## Pengembangan Hipotesis
Sosialisasi  pajak  merupakan  otoritas pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan  pembinaan  kepada  masyarakat  khususnya wajib  pajak  mengenai  perpajakan  dan perundang-undangannya  (Savitri  &  Musfialdy, 2016).  Adanya  sosialisasi  diharapkan  wajib pajak  tetap  dapat  memahami  ketentuan  yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.  Sosialisasi  pajak  erat  kaitannya  dengan kepercayaan  perilaku.  Apabila  pemahaman wajib  pajak  terhadap  ketentuan  perpajakan akibat adanya sosialisasi perpajakan yang baik, maka  wajib  pajak  diharapkan  akan  memiliki keyakinan  mengenai  pentingnya  membayar pajak  untuk  membantu  pembangunan  negara (Purba, 2016) .
Sukesi & Yunaidah (2020) dan Savitri & Musfialdy  (2016)  mengungkapkan  bahwa sosialisasi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak.  Sosialisasi  merupakan upaya untuk memperkenalkan aturan-aturan yang berlaku dengan perpajakan. Selain itu, sosialisasi juga  merupakan  media  bagi  otoritas  perpajakan untuk  mendorong  masyarakat  berperan  aktif dalam  membangun  negara  melalui  kewajiban membayar  pajak.  Bagi  seorang  dokter  yang memiliki  penghasilan  independen  merupakan wajib  pajak  orang  pribadi  menganggap  bahwa sosialisasi  pajak  merupakan  alasan  logis  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  kepada negara. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:
H 1 :  Sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan pajak.
Sanksi  pajak merupakan hukuman  negatif bagi  pihak  yang  melanggar  dengan  membayar sejumlah  uang  (Savitri  &  Musfialdy,  2016). Sanksi  pajak  dapat  digunakan  oleh  pemerintah untuk  menertibkan  administrasi  perpajakan supaya  wajib  pajak  patuh  terhadap  peraturan perpajakan.  Terkait  dengan  teori  perilaku terencana,  pajak  dapat  dikaitkan  dengan keyakinan  kendali di  mana  sanksi  pajak  yang tegas  akan  membatasi  wajib  pajak  yang  tidak patuh  (Dewi &  Jati,  2018).  Adanya  sanksi  yang diberikan  oleh  otoritas  perpajakan  selaku  wakil pemerintah  mengakibatkan  wajib  pajak  tidak memiliki  pilihan  selain  tidak  patuh  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dewi  &  Jati  (2018)  dan  Pratama  & Mulyani (2019) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Sanksi  perpajakan  diberikan  sebagai konsekuensi  dari  sikap  wajib  pajak  yang  tidak melaporkan  kewajiban  perpajakannya  kepada
pemerintah.  Dokter  selaku  wajib  pajak  orang pribadi  yang  memiliki  penghasilan  independen cenderung  untuk  taat  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Profesi  dokter  seminimal mungkin  menghindari  sanksi  perpajakan  di kemudian  hari  karena  sanksi  tersebut  dapat berakibat terkait dengan aktivitas profesinya di masa depan. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
H 2 :  Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment ,  yang  berarti  sistem pemungutan  pajaknya  memberi  kepercayaan kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, membayar,  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak  yang  terutang.  Pengetahuan  perpajakan menjadi salah satu isu penting dalam sistem self -assessment karena  dalam  sistem  tersebut  para wajib  pajak  mau  tidak  mau  harus  mengetahui pengetahuan  mengenai  perpajakan  agar  dapat memenuhi  kewajiban perpajakan sendiri sesuai peraturan  perundang-undangan  (Palil,  2010). Oleh  karena  itu,  pengetahuan  perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Oladipupo & Obazee,  2016). Salah  satu  langkah  yang  harus  dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan pajak adalah melakukan sosialisasi perpajakan. Eriksen & Fallan (1996)
menunjukkan  bahwa  cara  yang  paling  ampuh dalam  mencegah  penghindaran  pajak  adalah dengan  memberikan  lebih  banyak  pengetahuan pajak  kepada  segmen  masyarakat  yang  lebih luas  untuk  memperbaiki  etika  pajak  dan konsepsi  masyarakat  tentang  kewajaran  sistem
pajak.  Pelayanan  pajak  berkaitan  dengan keyakinan normatif dalam konteks teori perilaku terencana.  Kondisi  ini  dapat  dikaitkan  dengan harapan  yang  diperkirakan  seseorang  atau  lebih untuk  memotivasi  individu  dan  menerima perilaku  tertentu agar  mereka  dipatuhi. Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  pajak  akan  meningkat  apabila pelayanan yang didapat dari petugas pajak dapat memberikan rasa puas (Purba, 2016).
Mahaputri & Noviari (2016), Rusmayani & Supadmi  (2017)  dan  Dharma  et  al.,  (2014) membuktikan  bahwa  kualitas  pelayanan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Kualitas pelayanan  memiliki  peran  dalam  mendorong wajib pajak orang pribadi khususnya dokter yang memiliki  penghasilan  independen  semakin merasa  penting  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan yang dicerminkan  oleh  pegawai  otoritas  pajak  di Indonesia  menunjukkan  kepada  dokter  selaku wajib  pajak  bahwa  pengelolaan  pajak  dilakukan secara  baik  dan  profesional.  Dengan  demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: H 3 :  Kualitas  pelayanan  memperkuat  pengaruh positif  sosialisasi  pajak  terhadap  ketaatan pajak.
Salah  satu  faktor  yang  menimbulkan  niat individu untuk berperilaku niat berperilaku dalam Teori  Perilaku  Terencana  adalah  keyakinan kendali. Keyakinan tersebut menjelaskan mengenai  keberadaan  hal-hal  yang  mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan  (Putra  &  Firmansyah,  2018). Murphy  (2008)  menemukan  bahwa  strategi sanksi  yang  diberikan  kepada  individu  dapat
meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Selain  itu, Ortega  &  Sanguinetti  (2013)  menyatakan bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  dengan tujuan  untuk  penekanan  kepada  individu  dapat mengakibatkan  individu  tersebut  taat  terhadap kewajiban  perpajakannya.  Di  sisi  lain,  otoritas Pajak  di  Indonesia  menganggap  bahwa pelayanan  yang  baik  dapat  mendorong  wajib pajak  menjadi  lebih  taat  atas  kewajiban perpajakannya.  Kondisi  ini  dibuktikan  oleh Mahdani  &  Ismatullah  (2021),  Syafira  & Nasution  (2021),  Pebrina  &  Hidayatulloh (2020)  yang  menemukan  bahwa  kualitas pelayanan  yang  baik  dapat  mendorong peningkatan kepatuhan pajak.
Beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh otoritas pajak di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan  pajak  adalah  dengan  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak  dan memberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Kepatuhan  pajak  dari  wajib  pajak  diharapkan dapat  meningkatkan  penerimaan  pemerintah dari sektor perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak juga  perlu  mengetahui  alasan  bahwa  wajib pajak  tersebut  harus  memenuhi  kewajiban pajaknya.  Dari  sudut  pandang  wajib  pajak orang  pribadi  dengan  penghasilan  independen, dokter  lebih  menghindari  adanya  sanksi  yang diberikan  oleh  otoritas  perpajakan.  Selain  itu, dokter  memiliki  pengetahuan  perpajakan  yang memadai berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh  kantor  pelayanan  pajak  baik  secara langsung  ataupun  tidak  langsung.  Oleh  karena itu,  hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini adalah:
H 4 : Kualitas pelayanan memperkuat pengaruh  positif  sanksi  pajak  terhadap ketaatan pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik
pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yaitu individu berprofesi  dokter  yang  masih  aktif  bekerja  yang memiliki  penghasilan  independen  di  area Jabodetabek.  Periode  pengambilan  sampel dilakukan  dalam  periode  16-25  Maret  2021. Kuesioner  didistribusikan  kepada  responden dengan  cara  langsung  melalui  aplikasi google form berupa  formulir  yang  diisi  narasumber secara online .
Dari  penyebaran  kuesioner  secara online didapatkan  66  responden  yang  mengisi kuesioner.  Terdapat  16  dari  66  responden  yang bukan  berprofesi  sebagai  dokter,  sehingga  data yang  dapat  digunakan  dan  memenuhi  kriteria sebanyak 50 kuesioner.
Variabel  endogen  dalam  penelitian  ini kepatuhan  pajak,  sedangkan  variabel  eksogen adalah  sosialisasi  pajak  dan  sanksi  pajak.  Selain itu,  dalam  penelitian  ini  juga  memasukkan variabel  moderasi  yaitu  kualitas  pelayanan. Adapun indikator yang digunakan untuk masing- masing variabel disajikan pada Tabel 2.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Analisis  Jalur  ( Path Analysis )  untuk  menganalisis  pengaruh  variabel eksogen  yaitu sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap variabel endogen yaitu kepatuhan wajib pajak,  serta  variabel  moderasi  yaitu  kualitas pelayanan.  Data  penelitian  dianalisis  dengan
melakukan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas dengan  bantuan software  Partial  Least  Square (PLS).  Penggunaan  PLS  untuk  mengolah  data dengan jumlah sampel yang relatif sedikit, yaitu berjumlah 50.

## Tabel 2
Operasional Variabel Penelitian
Sumber: Savitri & Musfialdy (2016) dan Samudra et al .,
Variabel Definisi Indikator Skala Sosialisasi Pajak (X 1 ) Upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang- undangannya.
1.  Sarana Informasi 2.  Sumber pengetahuan wajib pajak 3.  Melakukan penyuluhan 4.  Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 5.  Membuat baliho dan situs web Likert 1-5 Sanksi Pajak (X 2 ) Alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. 1.  Sanksi yang ketat 2.  Sanksi akibat pelanggaran 3.  Sanksi untuk pendisiplinan 4.  Sanksi yang sepadan Likert 1-5 Kepatuhan Pajak (Y) Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 1.  Berusaha paham pajak 2.  Lapor tepat waktu 3.  Bayar tepat waktu 4.  Menyampaikan yang sebenarnya Likert 1-5 Kualitas Pelayanan (Z) Kualitas pelayanan pajak untuk membantu WP memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak Pertimbangan keberatan wajib pajak terhadap pajak yang dikenakan. 1.  Layanan pajak yang baik 2.  Perlakukan yang adil
3.  Membantu wajib pajak 4.  Mempertimbankan masukan wajib pajak Likert 1-5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik  deskriptif  penelitian  ini  disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

## Tabel 3
Statistik Deskriptif
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Selanjutnya, untuk menguji hubungan antar variabel,  harus  dilakukan  uji  validitas  dan  uji reliabilitas.  Untuk  uji  validitas, factor  loading dari  hasil  output  Smart  PLS  dapat  dinyatakan valid apabila factor loading lebih besar dari 0,5.
Tabel 4 di bawah ini merupakan ringkasan output factor  loading untuk  indikator  per  masing- masing  variabel  yang  mencerminkan  hasil  uji validitas.

## Tabel 4
Ringkasan Hasil Uji Validitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  di  atas, semua  nilai  indikator factor  loading untuk seluruh  indikator  di  atas  >0,5  sehingga  semua indikator  variabel  sosialisasi  pajak,  sanksi pajak, kepatuhan pajak,  dan kualitas pelayanan dinyatakan valid (Hair et al., 2013).
Hasil  uji  reliabilitas  atas  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  disajikan  pada Tabel 5.

## Tabel 5
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

## Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Semua  variabel  dalam  penelitian  ini memiliki  nilai  Cronbach  Alpha  >0,6,  sehingga semua  variabel  digunakan  dalam  penelitian  ini dinyatakan reliabel (Sujarweni, 2015).
Selanjutnya,  ringkasan  hasil  uji  hipotesis dalam  penelitian  ini  disajikan  pada  Tabel  6  di bawah ini.

## Tabel 6

## Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Herly Pujilestari, Mutiara Humairo, Amrie Firmansyah, dan Estralita Trisnawati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 16 (1) 2021, 36-51
Variabel N Min. Max. Mean Std. Deviation Sosialisasi Pajak 50  1,00  5,00  0,849 3,744 Sanksi Pajak 50  1,00  5,00  0,843 3,895 Kepatuhan Pajak 50  2,00  5,00  0,678 3,626 Kualitas Pelayanan 50  1,00  5,00  0,946 3,363
Item Tax Compiance Tax Pinalties Tax Socialization Service Quality Y.1 0.887 Y.2 0.885 Y.3 0.820 Y.4 0.876 X1.1 0.680 X1.2 0.754 X1.3 0.807 X1.4 0.800 X1.5 0.761 X2.1 0.774 X2.2 0.592 X2.3 0.888 X2.4 0.847 Z.1 0.836 Z.2 0.920 Z.3 0.881 Z.4 0.865
Variabel Composite Reliability Cronbach’s Alpha Sosialisasi Pajak 0,873 0,844 Sanksi Pajak 0,862 0,788 Kepatuhan Pajak 0,924 0,891 Kualitas Pelayanan 0,930 0,904
Hubungan Antar Variabel Original Sampel Sampel Mean t- stat. P - Value Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Pajak 0,329 0,331  4,841 0,000 Sanksi Pajak -> Kepatuhan Pajak 0,253 0,258  3,435 0,001 Sosialisasi Pajak *Kualitas Pelayanan - > Kepatuhan Pajak -0,269 -0,270 3,530 0,000 Sanksi Pajak *Kualitas Pelayanan - > Kepatuhan Pajak 0,266 0,258  3,265 0,001
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan bahwa  sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  pengujian  ini sejalan  dengan  Sukesi  &  Yunaidah  (2020)  dan Savitri  &  Musfialdy  (2016).  Sosialisasi  pajak yang  baik  dapat  mengarahkan  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi karena informasi positif yang diberikan  pada  saat  sosialisasi  memberikan motivasi  kepada  wajib  pajak  untuk  menjadi  taat pajak.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  sosialisasi  pajak  dapat  meningkatkan pengetahuan  pajak  dari  wajib  pajak  khususnya dokter  yang  memiliki  penghasilan  independen. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Oladipupo & Obazee (2016).
Terkait dengan keyakinan perilaku , profesi dokter  sebagai  responden  penelitian,  merupakan orang-orang  dengan  tingkat  pendidikan  yang tinggi  yang  dengan  mudah  untuk  menerima  dan memahami  informasi-informasi  baru  (informasi perpajakan), dan melaksanakannya sesuai dengan aturan  yang  berlaku.  Wajib  pajak  dokter memiliki keyakinan dapat memberikan kontribusi  dalam  pembangunan  negara  melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Selain itu, dokter sebagai wajib pajak orang pribadi merasa bahwa  sosialisasi  pajak  yang  dilakukan  oleh pegawai  otoritas  perpajakan  di  Indonesia memberikan  keyakinan  terkait  dengan  fungsi pajak  untuk  meningkatkan  kepentingan  umum dan  menyejahterakan  masyarakat  (Firmansyah, 2020).

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan
bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  pengujian  ini sejalan dengan Dewi & Jati (2018) dan Pratama &  Mulyani  (2019).  Hasil  pengujian  ini  juga sejalan  dengan  pernyataan  Murphy  (2008) bahwa  strategi  otoritas  pajak  dalam  pemberian sanksi  individu  dapat  meningkatkan  kepatuhan pajak.  Salah  satu  dalam  Teori  Perilaku Terencana  adalah  keyakinan  kendali  yang mengakibatkan bahwa individu dapat berperilaku  karena  adanya  tekanan  tertentu. Selain  itu,  komunikasi  yang  dilakukan  dengan tujuan untuk menekan individu dapat mengakibatkan  individu  tersebut  taat  terhadap kewajiban perpajakannya (Ortega & Sanguinetti, 2013).
Seorang  dokter  yang  memiliki  profesi independen  menanggap  bahwa  sanksi  pajak yang  tegas  akan  membatasi  wajib  pajak  untuk tidak  patuh  terhadap  kewajibannya  kepada pemerintah. Seorang dokter sebagai wajib pajak orang  pribadi  cenderung  lebih  kritis  untuk menghindari  sanksi  perpajakan  terkait.  Sanksi dianggap erat kaitannya dengan ketidakpatuhan pajak  kepada  pemerintah.  Sanksi  pajak  bagi dokter  dapat  mengakibatkan  permasalahan  di masa  mendatang  baik  terkait  dengan  profesi pekerjaannya. Dokter sebagai wajib pajak orang pribadi  menganggap  bahwa  apabila  mereka dikenakan sanksi terkait dengan ketidakpatuhan pajak  kepada  pemerintah  dapat  berakibat merugikan  dalam  aktivitas  profesinya  maupun pendapatan  yang  mereka  peroleh.  Oleh  karena itu,  dokter  akan  lebih  cenderung  menghindari sanksi  dan  berhati-hati  dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya.
Pengaruh  Moderasi  Kualitas  Pelayanan Terhadap Pengaruh Sosialisasi
Pajak

## Terhadap Kepatuhan Pajak
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa kualitas  pelayanan  memperlemah  pengaruh positif  sosialisasi  pajak  terhadap  kepatuhan pajak.  Untuk  mencapai  sosialisasi  pajak  yang efektif, sosialisasi perlu dilakukan secara berkala dan  berkelanjutan,  yang  dilakukan  oleh  petugas pajak yang kompeten dan komunikatif (Hazmi et al., 2020). Pelayanan pajak dirasakan oleh wajib pajak  dokter  dengan  profesi  independen  hanya bersifat  normatif  dan  menganggap  bahwa pelayanan yang diberikan hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, bukan untuk mengedukasi wajib pajak.
Idealnya,  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  pajak  akan  meningkat apabila  terdapat  pelayanan  resmi  dari  petugas otoritas pajak di Indonesia. Pelayanan yang baik dapat  memberikan  rasa  puas  bagi  wajib  pajak.
Namun,  berdasarkan  hasil  pengujian  dalam penelitian  ini,  wajib  pajak  dokter  lebih  baik menghindari pelayanan dari petugas pajak ketika akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Sosialisasi  perpajakan  sudah  cukup  membuat pemahaman  wajib  pajak  dengan  baik  akan kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib pajak menganggap  bahwa  pelayanan  yang  diberikan oleh  petugas  pajak  cenderung  memaksa  bahwa wajib  pajak  harus  memenuhi  kewajiban perpajakan,  bukan  atas  dasar  keinginan  dari  diri sendiri  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya tersebut.
Identifikasi lainnya, petugas pajak mungkin kurang  baik  merespons  wajib  pajak  ketika
mendapatkan  permasalahan  yang  dialami. Terdapat  stigma  bahwa  saat  wajib  pajak membutuhkan  penjelasan  secara  langsung  atau via  telepon  orang  pajak  susah  dihubungi. Kondisi  ini  mengakibatkan  wajib  pajak cenderung menghindari pelayanan yang diberikan  otoritas  perpajakan.  Selain  profesi dokter memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan mudah untuk memahami perpajakan melalui  sosialisasi,  dokter  cenderung  memilih bertindak  praktis  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Apabila  wajib  pajak  dokter sudah  memahami  perpajakan  dengan  baik, mereka  tidak  menggunakan  pelayanan  yang diberikan  otoritas  perpajakan  dalam  membantu penyelesaian  kewajiban  perpajakannya.  Wajib pajak  dokter  menganggap  bahwa  penggunaan pelayanan  yang  diberikan  hanya  akan digunakan apabila mereka menemukan kendala terkait dengan kewajiban perpajakannya.

## Pengaruh  Moderasi  Kualitas  Pelayanan terhadap  Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Pajak
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa kualitas pelayanan dapat memperkuat pengaruh positif  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  pengujian  ini  sejalan  dengan Firnanda  (2018).  Wajib  pajak  merasa  bahwa petugas  pajak  dapat  memberikan  pelayanan yang  baik  dalam  rangka  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  yang diberikan oleh pegawai otoritas pajak dibangun melalui profesionalitas, kecekatan dan keramahan.  Apabila  kondisi  tersebut  dapat terwujud,  wajib  pajak  akan  percaya  bahwa
Herly Pujilestari, Mutiara Humairo, Amrie Firmansyah, dan Estralita Trisnawati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 16 (1) 2021, 36-51
pemerintah dan otoritas pajak sudah memberikan pelayanan  yang  baik  dan  membuat  wajib  pajak memilih  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya dengan patuh dan benar (Samudra et al. , 2020).
Sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat didorong melalui pelayanan yang  baik.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh pegawai  otoritas  pajak  lebih  cenderung  untuk memicu  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  adanya sanksi  di  kemudian  hari.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan digunakan  ketika  wajib  pajak  menemukan adanya masalah perpajakannya. Untuk menghindari  sanksi  di  kemudian  hari,  wajib pajak akan berkonsultasi dengan pegawai otoritas pajak.  Penelitian  ini  juga  membuktikan  bahwa petugas otoritas pajak dapat berperan baik ketika wajib  pajak  menemukan  adanya  masalah perpajakannya seperti keterlambatan pembayaran pajak  atau  perhitungan  pajaknya.  Profesi  dokter sebagai  wajib  pajak  orang  pribadi  menghindari adanya sanksi pajak di kemudian hari yang dapat merugikan aktivitasnya sebagai profesional yang bekerja secara independen.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sosialisasi  perpajakan  yang  diberikan  oleh otoritas perpajakan di Indonesia dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dokter dengan penghasilan independen. Profesi dokter menginginkan adanya kontribusi  penghasilan  mereka  dalam  rangka pembangunan  negara.  Selain  itu,  adanya  sanksi perpajakan  yang  diberikan  kepada  otoritas perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.  Profesi  dokter  yang  memiliki  pekerjaan independen cenderung mematuhi pajak dibandingkan menemukan
adanya permasalahan  perpajakan  di  masa  mendatang. Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa pelayanan  yang diberikan oleh petugas otoritas pajak  dianggap  membantu  wajib  pajak  apabila wajib  pajak  menemukan  adanya  masalah perpajakannya. Adanya sanksi yang ditimbulkan apabila wajib pajak dianggap tidak mematuhi  perpajakan  akan  merugikan  wajib pajak  profesi  dokter  terkait  dengan  aktivitas yang  dijalankan.  Namun,  apabila  wajib  pajak profesi  dokter  tidak  mengalami  kendala  dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  maka wajib  pajak  tersebut  tidak  menggunakan pelayanan  yang  disediakan  oleh  otoritas perpajakan. Profesi dokter memiliki pemahaman yang  baik  terkait  dengan perpajakan  yang  diberikan  dalam  kegiatan sosialisasi pajak.
Survei  kuesioner  kepada  responden penelitian  ini  dilakukan  cukup  singkat  yaitu selama 10 hari sejak tanggal 16-25 Maret 2021. Selain  itu,  survei  kepada  responden  dengan profesi dokter hanya dilakukan dengan wilayah kerja  di  Jabodetabek.  Oleh  karena  itu,  jumlah kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini relatif  sedikit.  Penelitian  selanjutnya  dapat dilakukan  dalam  rentang  waktu  yang  lebih lama,  sehingga  dapat  menghasilkan  jumlah kuesioner yang lebih banyak untuk mendapatkan  hasil  penelitian  yang  lebih  baik. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan responden  dokter  yang  memiliki  profesi  di wilayah  kerja  di  luar  dari  Jabodebatek  untuk
untuk  membandingkan  hasil  pengujiannya dengan hasil penelitian ini.
Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai masukan bagi otoritas pajak di Indonesia untuk  melakukan  perbaikan  sehubungan  dengan kegiatan  sosialisasi  dan  pelayanan  pajak  yang telah dilakukan sehubungan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib  pajak  dokter.  Sosialisasi  pajak  sebaiknya dilakukan  secara  berkala  dan  menyeluruh  ke segala  jenis  profesi  wajib  pajak,  dan  dilakukan oleh petugas pelayanan pajak dengan kemampuan  komunikasi  yang  baik  serta pengalaman  yang  memadai  untuk  dapat menjawab  berbagai  pertanyaan  yang  timbul  dari peserta  sosialisasi.  Selain  itu,  pelayanan  yang dilakukan  bukan  hanya  untuk  wajib  pajak  yang terindikasi  adanya  permasalahan  kewajiban perpajakannya  saja,  namun  untuk  semua  jenis pelayanan. Otoritas Perpajakan di Indonesia juga perlu melakukan sosialisasi dalam hal pelayanan yang  diberikan  di  kantor-kantor  pelayanan sehingga  pelayanan  tersebut  dapat  digunakan oleh semua wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdalia,  N.,  Pontoh,  G.  T.,  Kartini  (2014). Theory  of  planned  behavior  and  readiness for  change  dalam  memprediksi  niat implementasi  peraturan  pemerintah  nomor 71 tahun 2010. JAAI , 18(2), 110-123.
Ajzen,  I.  (2010).  Constructing  a  theory  of planned behavior questionnaire.
Biofeedback  and  Selfregulation .  https:// doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Andreoni,  J.,  Erard,  B.,  &  Feinstein,  J.  (1998). Tax  compliance. Journal  of  economic literature , 36 (2), 818-860.
Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of  behavioral  theory  in  the  research  of msmes  tax  compliance  In  Indonesia.
Riset , 3(1), 417-432.
Azyus, D. I., Syahbandir, M., & Rahayu, S. W.
(2017). Implementasi kebijakan pengampunan  pajak  kaitannya  dengan kepatuhan  wajib  pajak  di  Aceh. Syiah Kuala Law Journal , 1(1), 17-39.
Dewi,  N.  K.  A.  P.,  &  Jati,  I.  K.  (2018).
Pengaruh Sosialisasi,  Kualitas Pelayanan, Sanksi  dan  Biaya  Kepatuhan  Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi , 25 (1),  1-30.  https://doi.org/10.24843/ eja.2018.v25.i01.p01
Dharma, M. T., & Ariyanto, S. (2014). Analisis faktor-faktor  yang  memengaruhi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di lingkungan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama,  Tigaraksa. Binus  Business Review, 5(2), 497–509.
Eriksen,  K.,  &  Fallan,  L.  (1996).  Tax knowledge and attitudes towards taxation; A  report  on  a  quasi-experiment. Journal of Economic Psychology , 17(3), 387–402.
Firmansyah,  A.  (2020). Kajian  yuridis  atas praktek  transfer  pricing  oleh  korporasi . Indramayu: Adab.
Firnanda,  S.  (2017).  Pengaruh  Motivasi  Dan Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Pemahaman  Dan  Pelayanan Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal
Akuntansi AKUNESA , 6 (1), 1-24. Fitriani, F. F. (2021). https:// ekonomi.bisnis.com/ read/20201202/259/1325382/ini-strategi- pemerintah-kejar-penerimaan-pajak-2021- bakal-efektif.%0A
Hair,  J.  F.,  Black,  W.  C.,  Babin,  B.  J.,  & Anderson, R. E. (2013). Multivariate data analysis .  London,  UK:  Pearson  New International Edition.
Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama Surakarta. Jurnal  Akuntansi  Universitas Jember , 18(1), 28-40.
Imam,  Y.  (2021).  https://nasional.kontan.co.id/ news/defisit-anggaran-sepanjang-tahun- 2020-mencapai-rp-9563-
triliun#:~:text=Defisit  anggaran  sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 956%2C3 triliun,- Rabu%2C 06 Januari&text=ILUSTRASI.&text=Kemente rian Keuangan (Kemenkeu) mencatat d
Indraini,  A.  (2021).  Woro  Woro!  Situs  Lapor SPT  Pajak  Error. DetikFinance .  https:// finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 5435486/woro-woro-situs-lapor-spt-pajak- error/2
Kan, M. P. H., & Fabrigar, L. R. (2017). Theory of  Planned  Behavior.  Encyclopedia  of Personality  and  Individual  Differences,  1– 8.
Mahaputri,  N.  N.  T.,  &  (2021).  Noviari,  N.
(2016).  Pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak  dan akuntabilitas  pelayanan  publik  terhadap kepatuhan wajib pajak . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17 (32), 2321–2351.
Mahdani,  T.  M.,  &  Ismatullah,  I.  (2021).
Pengaruh  sanksi  administrasi  dan  kualitas pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. JAE:  Jurnal  Akuntansi  Dan Ekonomi , 6(1), 16-25
Murphy,  K.  (2008).  Enforcing  Tax  Compliance: To Punish or Persuade? Economic Analysis and Policy, 38(1), 113–135.
Nifanngeljau, J., & Sularsih, H. (2020). Analisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM)  di  Kelurahan  Tlogomas  Kota Malang. Jurnal  Akuntansi  Trisakti , 7 (2), 265-286.
Nurisdiyanto, W. E. (2019). https:// www.pajak.go.id/id/artikel/betapa- krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan- berbangsa-dan-bernegara  diakses  tanggal 6 Mei 2021.
Oladipupo,  A.O.,  &  Obazee,  U.  (2016).  Tax knowledge,  penalties  and  tax  compliance in  small  and  medium  scale  enterprises  in Nigeria. iBusiness , 8, 1-9.
Ortega,  D.,  &  Sanguinetti,  P.  (2013). Deterrence  and  reciprocity  effects  on  tax compliance:  experimental  evidence  from Venezuela. CAF Working paper.
Palil,  M.  R.  (2013).  The  perception  of  tax payers  on  tax  knowledge  and  tax education with level of tax compliance: a study the influences of religiosity. ASEAN Journal  of  Economics,  Management  and Accounting , 1(1), 118-129.
Pangesti,  D.  M.,  &  Yushita,  A.  N.  (2019). Pengaruh  kesadaran  membayar  pajak, persepsi
atas efektivitas sistem perpajakan,  dan  pemahaman  peraturan pemerintah  Nomor  23  tahun  2018 terhadap kemauan membayar pajak (Pada UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten). Nominal:
Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen , 8 (2), 166-178.
Pebrina,  R.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2020). Pengaruh  penerapan  E-SPT,  pemahaman peraturan  perpajakan,  sanksi  perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal  Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 17(1), 1-8.
Perdana,  E.  S.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  B. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan  perpajakan,  dan  sanksi perpajakan  pada  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. E-Jurnal  Akuntansi , 30 (6),  1458 -1469.
Pradana,  R.  F.,  &  Firmansyah,  A.  (2020).  The role  of  prevention  efforts  in  association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions.
International  Journal  of  Scientific  & Technology Research , 9(2), 3176-3186.
Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh kualitas  pelayanan  petugas  pajak,  sanksi perpajakan,  dan  biaya  kepatuhan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi ,
1 (3), 1293–1306.
Putra, I. P. F. D., & Firmansyah, A. (2018). The effect  of  tax  knowledge,  reward,  and enforcement  strategies  on  smes  tax compliance behavior. International Journal of  Business  And  Management  Study ,  5(2), 13-20.
Putra,  A.  F.  (2020).  Kepatuhan  wajib  pajak UMKM:  pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak, dan modernisasi sistem. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) , 7 (01), 1-12.
Putri,  N.  E.,  &  Nurhasanah,  N.  (2019). Sosialisasi  pajak,  tingkat  pendidikan  dan sanksi  pajak  terkait  dengan  kepatuhan wajib pajak UKM. Jurnal STEI Ekonomi , 28 (02), 213-232.
Rogers-Glabush,  J.  (2009). IBFD  International tax glossary . IBFD.
Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh  sosialisasi,  pengetahuan,  sanksi dan  kualitas  pelayanan  pada  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 20 (1), 173 –201.
Samudra,  T.  B.,  Maslichah,  &  Sudaryanti,  D.
(2020).  Pengaruh  sikap,  norma  subjektif,
dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi di Kota Batu. E-Jra , 09 (01), 127-143.
Savitri,  E.,  &  Musfialdy.  (2016).  The  effect  of taxpayer  awareness,  tax  socialization,  tax penalties,  compliance  cost  at  taxpayer compliance  with  service  quality  as mediating  variable. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 219 , 682–687. https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051
Sesarista,  N.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan
Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  PBB-P2  di  Kota  Tangerang Selatan. Tax & Accounting Review , 21 (1), 1–9.
Setiyawan,  E.,  Sugiarti,  S.,  &  Sutanto,  E.  M.
(2020).  Pengaruh  sosialisasi,  pemahaman dan kesadaran, terhadap kemauan membayar pajak terkait Peraturan Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018  (Studi kasus  pada  pelaku  UMKM  di  Kota Surakarta). Riset Manajemen dan Akuntansi , 11 (2), 1-14.
Suardana,  K.  P.,  &  Gayatri,  G.  Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan  dan  perhitungan  tarif  pajak pada  kepatuhan  pajak  mahasiswa  pelaku UMKM. E-Jurnal  Akuntansi , 30 (9),  2311 -2322.
Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The effect of tax  socialization,  superior  service,  and service  quality  on  taxpayers’  satisfaction and  compliance. Journal  of  Economics, Business,  & Accountancy Ventura , 22 (3), 347–359.
Sujarweni,  V.  W.  (2015). SPSS  Untuk Penelitian . Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.
Syafira,  E.  Z.  A.,  &  Nasution,  R.  (2021).
Pengaruh  sanksi  perpajakan  dan  kualitas pelayanan    terhadap  kepatuhan  wajib pajak. EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi
(e-Journal) , 12(1), 79-91.
Syaputra,  R.  (2019).  Pengaruh  persepsi  wajib pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018  dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah dengan sosialisasi perpajakan  sebagai  variabel  moderasi. Jurnal  Magister  Akuntansi  Trisakti ,  6(2), 121-144.
Syambudi,  I.  (2020).  https://tirto.id/nasib- tenaga-medis-saat-pandemi-dibayangi- corona-dan-kena-phk-fKkL
Wardani,  D.  K.,  &  Kartikasari,  F.  (2020). Pengaruh  sosialisasi  PP  23/2018  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dengan pemahaman  wajib  pajak  sebagai  variabel intervening. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI), 5 (1), 1-16.
Yasa,  M.  A.  P.  (2017).  Perilaku  Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. Seminar Nasional Riset Inovatif ,
3 , 247–252.
Zelmiyanti,  R.,  &  Suwardi,  E.  (2019).  Dampak moderasi  moral  perpajakan  pada  hubungan perceived  probability  of  audit  dan  sanksi terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak  usaha mikro,
kecil dan menengah
(UMKM). Journal  of  Applied  Accounting and Taxation , 4 (1), 69-78.
Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib  pajak,  administrasi  pajak,  tarif  pajak dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan pajak  pada  pelaku  usaha  UMKM  di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 288-294.
https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page  diakses tanggal 8 Maret 2021
https://nasional.kontan.co.id/news/defisit- anggaran-sepanjang-tahun-2020-mencapai- rp-9563-triliun diakses tanggal 6 Mei 2021
https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/lampaui- target-pelaporan-spt-menteri-keuangan- apresiasi-kantor-ini