10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13131 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PENGARUH  PENYEDERHANAAN  BIROKRASI,  MOTIVASI  KERJA,    DAN KEPUASAN    KERJA  TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI    TENAGA KEPENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA  UPN “VETERAN” JAKARTA
Taufik M, Yudi Nur Supriadi
UPN Veteran Jakarta, Indonesia Email: taufikmuih@gmail.com, yudinursupriadi@upnvj.ac.id

## Abstrak
Surat  Edaran  Menteri  Pemberdayaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor 392 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi  menyebutkan  bahwa  Presiden  RI  telah  menyampaikan  arahan  tentang perlunya  dilakukan  penyederhanaan  birokrasi  menjadi  hanya  2  (dua)  level  dan mengganti/mengalihkan jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penelitian ini ingin mengkaji  apakah  terdapat  hubungan  yang  signifikan  dengan  adanya  peralihan jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional,  motivasi,  dan  kepuasan  kerja  terhadap kinerja  pegawai  sehingga  sesuai  dengan  harapan  pemerintah  dapat  memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara  membagikan  kuesioner  kepada  seluruh  pejabat  eselon  III  dan  IV  di  UPN ”Veteran”  Jakarta  yang  mengalami  peralihan  jabatan  dan  juga  hasil  wawancara. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda  untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rencanaa penelitian akan    menggunakan  uji  F  untuk  membuktikan  bahwa  secara  bersama-sama (simultan) variabel X1 (penyederhanaan birokrasi), variabel X2 (motivasi kerja), dan  variabel  X3  (kepuasan  kerja)  berpengaruh  terhadap    kinerja  pegawai. Selanjutnya akan menguji pengaruh masing-masing variabel dengan melaksanakan uji  t  (secara  parsial)  untuk  menguji  apakah  ada  pengaruh  variabel  X1 (penyederhanaan birokrasi)  terhadap kinerja pegawai, variabel X2 (motivasi kerja), dan variabel X3 (kepuasan kerja) terhadap kinerja pegawai UPN ”Veteran” Jakarta.
Kata Kunci: Penyederhanaan birokrasi, Peralihan jabatan, Kinerja pegawai.

## Abstract
Minister  of  State  Apparatus  Empowerment  and  Bureaucratic  Reform  Circular Letter Number 392 of 2019 concerning Strategic and Concrete Steps to Simplify Bureaucracy states that the President of the Republic of Indonesia has conveyed
directions regarding the need to simplify the bureaucracy to only 2 (two) levels and replace/transfer these structural positions to functional positions that are based on certain skills/skills and competencies. This study wants to examine whether there is a significant relationship with the transition from structural positions to functional positions, motivation, and job satisfaction on employee performance so that in line with the government's expectations it can provide better service to the public. The data in this study were obtained by distributing questionnaires to all echelon III and IV officials at UPN "Veteran" Jakarta who had transitioned positions and also the results of interviews. The data analysis method used is multiple linear regression to determine the effect of the independent variables on the dependent variable. The research plan will use the F test to prove that together (simultaneously) variable X1 (bureaucratic simplification), variable X2 (work motivation), and variable X3 (job satisfaction) have an effect on employee performance. Furthermore, it will test the effect of each variable by carrying out the t test (partially) to test whether there is an effect  of  variable X1  (bureaucratic simplification) on  employee performance, variable X2 (work motivation), and variable X3 (job satisfaction) on UPN employee performance " Veterans” Jakarta.
Keywords:  Simplification  of  the  bureaucracy,  Transfer  of  positions,  Employee performance.

## Pendahuluan
Penyederhanaan  birokrasi  bukanlah  isu  baru  dalam  administrasi  publik. Penyedehanaan birokrasi merupakan bagian dari reformasi tata kelola sektor publik yang lebih luas secara global mengacu pada empat bidang tematik yaitu reformasi perencanaan negara,  reformasi  fungsi  sentral  pemerintahan,  reformasi  terhadap  akuntabilitas  dan mekanisme  pengawasan,  serta  reformasi  birokrasi  dan  manajemen  layanan  publik. Penghapusan  jabatan  eselon  III  dan  IV  telah  diserukan  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan mulai dijalankan pada tahun 2012.
Penghapusan  ini  bertujuan  untuk  memindahkan  orientasi  pegawai  dari  jabatan struktural ke jabatan fungsional, sehingga dapat mengurangi  biaya  yang  tidak  diperlukan  seperti  fasilitas  dinas  pada  jabatan  pegawai eselon  III  dan  IV.  Selain  itu,  alasan  penghapusan  ini  juga  dikarenakan  banyak  tugas dilingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang seharusnya dikerjakan satu  (1)  orang  tetapi  justru  dikerjakan  sepuluh  (10)  orang,  hal  ini  tentu  menimbulkan pemborosan biaya dan kinerja pegawai jadi tidak efektif.
Penyederhanan  birokrasi  dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yaitu  penyederhanaan struktur  organisasi,  penyetaraan  jabatan  dan  penyesuaian  sistem  kerja,  yang  meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis. Kebijakan penyederhanaan birokrasi kembali muncul pertama  kali  dalam  pidato  Pelantikan  Presiden  pada  akhir  tahun  2019,  dengan  tujuan mewujudkan tata kelola birokrasi yang semakin efektif dan efisien melalui penghargaan
terhadap  keahlian  dan  kompetensi ASN.  Sesuai  arahan  Presiden  Joko  Widodo  terkait penyederhanaan  birokrasi  tersebut,  Kementerian  Pemberdayaan Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menerbitkan peraturan Nomor 28/2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
Peraturan  menteri  ini  menjelaskan  tentang  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke dalam jabatan fungsional. Eselonisasi struktural akan disederhanakan dari 4 level menjadi 2 level (eselon I dan II) Pejabat struktural eselon III dan IV akan diganti menjadi pejabat fungsional. Permen ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.
Jabatan  fungsional  diharapkan  menjadi  solusi  dan  jawaban  pemerintah  atas tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam rangka good government di Indonesia. Di samping itu cara kerja seorang pejabat fungsional nantinya diharapkan sangat relevan dengan bentuk organisasi yang lincah dan dinamis.
Menurut  Mukhlisin  (2020)  penyederhanaan  struktur  birokrasi  secara  teoritis diperluan  karena  karakteristik  yang  terlalu  birokratis  sudah  tidak  sejalan  dengan paradigma administrasi publik terkini, di samping karena desentralisasi. Secara empiris, penyederhanaan  struktur  birokrasi  diperlukan  karena  menghambat  peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy.
Melalui  restrukturisasi,  sebagai  bagian  dari  reformasi  yang  komprehensif terhadap birokrasi Indonesia. Maka harapan agar tugas birokrasi dalam making program benefit delivered , sehingga masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Di  UPN  ”Veteran”  Jakarta  menyisahkan  Kepala  Biro    saja.  Sedangkan  Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian disetarakan menjadi jabatan fungsional ahli madya dan ahli muda. Terkait fungsi manajerial yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya, pejabat  administrasi  yang  mengalami  penyetaraan  jabatan  diberikan  tugas  dan  fungsi koordinasi  dan  pengelolaan  kegiatan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya.  Pemberian  tugas dan  fungsi  koordinasi  tersebut  diberikan  dalam  bentuk  tugas  tambahan  sebagai koordinator (ahli madya) dan sub koordinator (ahli muda). Tugas dan fungsi koordinasi tidak bersifat menetap dan didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing- masing unit kerja instansi pemerintah.
Dari  sisi  kinerja ASN  berdasarkan  PP  nomor  30  Tahun  2019  tetang  Penilaian Kinerja  ASN  disebutkan  kewajiban  untuk  menyusun  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP) berdasarkan  jenis  dan  kajian  kebijakan  perencanaan  karir ASN,  jenjang  jabatan  yang dimiliki oleh ASN. Belum adanya peraturan teknis baik dari Kemen PAN-RB dan BKN, menyebabkan  pejabat  fungsional  yang  hasil  penyetaraan  belum  membuat  SKP  sesuai dengan jabatan hasil dari penyetaraan.
Selain  terkait  administratif  belum  dibuatnya  SKP  yang  sesuai  dengan  jabatan penyetaraan, hal ini berakibat akan adanya kesulitan dalam pengukuran kinerja di akhir tahun. Masalah kinerja ASN juga terkait dengan kemampuan untuk mencapai target SKP yang telah masuk dalam perjajian kinerja.
Dari sisi kinerja organisasi penyetaraan jabatan juga menimbulkan kebingungan dalam  menurunkan  indikator  kinerja  organisasi  ke  dalam  perjanjian  kinerja  hingga  ke level  pegawai.  Status  abu  –  abu  dalam  memimpin  fungsi  dan  bukan  unit  kerja menciptakan kebingungan apakah pejabat coordinator dan sub coordinator bertanggung jawab secara langsung pada pencapaian indikator kinerja utama atau hanya bertanggung jawab sebagaimana fungsional lainnya.
Dari  Segi  kompensasi  dan  pendapatan  pejabat  struktural  yang  beralih  menjadi pejabat fungsional juga berubah. Selain itu pegawai juga merasa bahwa dengan beralih menjadi pejabat fungsional mereka menjadi lebih susah dalam memenuhi angka kredit yang  telah  disyaratkan.  Pegawai  masih  banyak  yang  merasa  belum  percaya  diri  dan kebingungan,  karena  pegawai  banyak  yang  beranggapan  bahwa  pejabat  fungsional  itu identik  dengan  keahlian.  Peralihan  jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional,  membuat pegawai merasa bahwa jabatan fungsional yang mereka jabatan sekarang ini belum sesuai dengan  kompetensi  mereka.  Masih  adanya  tugas  tambahan  diluar  tugas  pokok  yang seharusnya  mereka  kerjakan  juga  membuat  pegawai  tidak  dapat  melaksanakan  tugas pokoknya  secara  maksimal,  sehingga  pegawai  merasa  kurang  puas  dengan  hasil  kerja pokok yang mereka kerjakan.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian Terdahulu  Penelitian  terdahulu  sangat  penting  sebagai  dasar  pijakan dalam  rangka  penelitian  ini,  kegunaannya  adalah  untuk  mengetahui  hasil  yang  telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai bahan pertimbangan dan gambaran yang  dapat  mendukung  penelitian  berikutnya.  Pada  penelitian  ini  akan  menganalisa dampak penyederhanaan birokrasi, pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional terhadap kinerja pegawai di lingkungan UPN ”Veteran Jakarta.
Penelitian  terdahulu  yang  peneliti  gunakan  sebagai  bahan  rujukan  diantaranya adalah hasil dari penelitian Tumanggor dan Wibowo (2021) melakukan penelitian tentang motivasi kerja dan kinerja pegawai Negeri Sipil pasca implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di pemerintahan pusat dan daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif, variabel yang digunakan adalah motivasi kerja dan kinerja pegawai.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  faktor  kinerja  pegawai  lebih dominan terimbang dari adanya implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, pada dimensi individu faktor kinerja pegawai sangat di pengaruhi oleh kemampuan dan keahlian pegawai.
Sukamtono  et  al.  (2022)  melakukan  penelitian  tentang  perubahan  jabatan: dampaknya pada kinerja dan kesejahteraan pegawai. Metode penelitian adalah kuantitatif dan analisa data penggunakan PLS. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prosedur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik sehingga, dengan adanya perubahan jabatan struktural  ke  jabatan  funfsional  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pegawai.
Wahyuningsih  et  al.  (2021)  melakukan  penelitian  Pengaruh  Penyederhanaan Birokrasi,  Motivasi  Kerja,    Dan  Kepuasan    Kerja Terhadap  Kinerja  Pegawai   Tenaga
Kependidikan Aparatur Sipil Negara  UPN “Veteran” Jakarta. Metode analisis data yang digunakan  adalah  regresi  lininer  berganda  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas terhadap variabel terikat Hasil penelitian menggunakan uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama  (Simultan)  variabel  X1  (penyederhanaan  birokrasi)  dan  varibel  X2 (motivasi  kerja)  dan  Variabel  X3  (Kepuasan  Kerja)  berpengaruh  terhadap  kinerja pegawai. Sedangkan berdasarkan hasil ji (secara parsial) menunjukkan bahwa variabel X1  (penyederhanaan  birokrasi)  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  (hipotesis  ditolak) terhadap kinerja pegawai dan variabel X2 (motivasi kerja) dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai ASN UPN “Veteran” Jakarta
Marthalina  (2021)  dalam  penelitian  Analisis  dampak  perkembangan  karir pegawai  negeri  sipil  pasca  pelaksanaan  pemindahan  jabatan  struktural  ke  jabatan fungsional.  Metode  yang  digunkan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif,dengan  hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemindahan jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak berdampak secara langsung terhadap perkembangan karir pegawai.
Aulia  (2020)  dalam  penelitian  Pengalihan  Jabatan  Struktural  ke  Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Aparatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penghasilan  yang  diterima  pegawai  struktural  eselon  III  lebih  besar  dari  pada pegawai dalam jabatan fungsional tertentu setara yang relevan di UPN “Veteran” Jakarta, sementara untuk jabatan struktural eselon IV akan mengalami peningkatan penghasilan jika beralih ke jabatan jabatan fungsional tertentu setara yang relevan di UPN “Veteran” Jakarta.
Nurhestitunggal dan Muhlisin (2020) dalam penelitian Penyederhanaan Struktur Birokrasi:  Sebuah  Tinjauan  Perspektif  Teoretis  Dan  Empiris  Pasa  Kebijakan Penghapusan  Eselon  III  dan  IV.  Dengan  Hasil  temuan  yang  menyatakan  bahwa penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigm administrasi public dan periode reformasi  tata  kelola  sector  terkini,  di  samping  karena  desentralisasi.  Secara  empiris, penyederhanaan  struktur  birokrasi  diperlukan  karena  menghambat  peningkatan professional aparatur yang terlihat dari gejala bluffocrary dan consultoracy.
Damai  et.al.  (2016)  dalam  penelitian  Analisis  Pengaruh  Reformasi  Birokrasi Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studio  Kasus  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat),  Hasil Menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada komponen proses mencapai tingkat keberhasilan 74 persen. Namun pada komponen hasilnya  mencapai  skor  53,93  pada  skala  1-100.  Selain  itu  reformasi  birokrasi berpengaruh  terhadap  kinerja  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  namun tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan  keberhasilan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  adalah  meningkatan kompotensi SDM aparatur.
Sesuai  dengan  teori  dan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  telah  dikembangkan sebelumnya, maka peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian ini adalah :

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Birokrasi
Pengertian Birokrasi Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor;  dan  kata  “kratia”  (cratein)  yang  berarti  pemerintah.  Sehingga  secara  harfiah, birokrasi dapat dimaknai sebagai orang yang bekerja di meja dengan aturan yang ketat. Sementara itu, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Birokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja  individu  dalam  rangka  penyelesaian  tugastugas  administrasi  berskala  besar. Terdapat  4  (empat)  fungsi  birokrasi  di  dalam  suatu  pemerintahan  modern  yaitu administrasi, pelayanan, pengaturan, dan pengumpulan informasi.
Menurut  Riyadini  (2013)  bahwa  birokrasi  adalah  praktik  teknis  dalam  bidang administrasi.  Birokrasi  merupakan  alat  untuk  menjalankan  otoritas  Negara  lewat kekuasaan  dalam  menjalankan  perintah,  semakin  tinggi  hirarkinya  maka  otoritas  yang dimiliki juga semakin tinggi. Birokrasi juga merupakan sebuah organisasi yang memiliki aturan yang jelas, kekuasaan yang tegas dan fungsi yang pasti.
Menurut  Roskin  et  al.  (2005)  menyatakan  bahwa  birokrasi  sebagai  setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri dari para pejabat yang diangkat, dimana fungsi utamanya  adalah  melaksanakan  kebijakan-kebjakan  yang  telah  diambil  oleh  para pengambil  keputusan.  Sementara  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  birokrasi adalah  system  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pegawai  pemerintahan  karena  telah berpegang  pada  hirarki  dan  jenjang  jabatan.  Dari  beberapa  pendapat  tersebut  dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah organisasi yang memiliki hirarki, aturan, kekuasaan dan fungsi yang pasti, terdiri dari para pejabat yang telah diangkat untuk melaksanakan kebijakan  dan  administrasi  di  bidang  pemerintahan.  Irawati  (2007)  menyatakan  tanpa
adanya  peran  birokrasi,  pembangunan  dapat  mengalami  stagnasi  dan  akan  kehilangan arah.
Ciri birokrasi menurut Weber : Pertama, berbagai aktifitas regular yang diperlukan untuk  mencapai  tujuan  tujuan  organisasi  yang  didistribusikan  dengan  suatu  cara  baku sebagai  kewajiban-kewajiban resmi;  Kedua, organisasi  kantorkantor mengikuti  prinsip hirarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah control dan pengawasan kantor yang lebih tinggi; Ketiga, operasi-operasi birokrasi diselenggarakan melalui suatu system  kaidah-kaidah  abstrak  yang  konsisten  dan  terdiri  atas  penerapan  kaidah  ini terhadap  kasus-kasus  spesifik;  Keempat,  pejabat  yang  ideal  menjalankan  kantornya secara  formal  tanpa  kebencian  atau  kegairahan  dan  karenanya  tanpa  antusiasme  dan afeksi.  Birokrasi  pemerintahan  sering  kali  diartikan  sebagai  kerajaan  pejabat  (official dom)  yaitu  kerajaan  yang  raja-rajanya  adalah  jabatan  dimana  setiap  pejabat  memiliki official  duties  dan  bekerja  pada  tatanan  hirarki  dengan  kompetensi  masing-masing (Irawati, 2007).

## Penyederhanaan Birokrasi
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  percepatan  pencapaian transformasi jabatan fungsional, telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  PNS  dan  Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  28  Tahun  2019  tentang Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Dalam  Jabatan  Fungsional  yang  merupakan pendukung  penyederhanaan  birokrasi  dari  aspek  SDM  Aparatur.  Dengan  demikian, Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  28  Tahun  2019  tentang  Penyetaraan  Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional adalah instrumen untuk memberikan peluang pengembangan karier guna mendukung penyederhanaan birokrasi agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional.
Pemerintah Telah Menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang “Grand  Design  Reformasi  Birokrasi”  yang  menguraikan  mengenai  visi,  misi,  tujuan, sasaran,  dan  area-area  perubahan  yang  menyangkut  seluruh  aspekaspek  manajemen pemerintah. Sasaran perubahan dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset dan budaya kerja menjadi Lebih efektif dan efisien yang menyasar pada pencapaian kinerja. Perubahan  budaya  kerja  ini  di  dukung  dengan  perubahan  sistem  manajemen  atau  tata kelola pemerintahan menjadi sistem manajemen berbasis kinerja. Beberapa metode yang dapat  digunakan  dalam  mereformasi  birokrasi  Adalah:  restrukturisasi  organisasi, simplifikasi  dan  otomatisasi,  serta  penerapan  nilai  atau  budaya  kerja  yang  berbasis kinerja.
Penyederhanaan birokrasi adalah kebijakan yang memangkas struktur oraganisasi yang dianggap dapat menyebabkan pengambilan keputusan dan pelayan menjadi kurang efisien  dan  efektif.  Kebijakan  penyederhanaan  birokrasi  muncul  pertama  kali  dalam pidato  pelantikan  Presiden  ranggal  20  Oktober  2019.  Penyederhanaan  ini  kemudian diterjemahkan  secara  teknis  melalui  PERMENPAN  No  28  Tahun  2019  Tentang Penyetaraan Jabatan Kajian Kebijakan Perencanaan Karir PNS.
Kinerja  Pegawai  Dalam  bahasa  Inggris  kinerja  disebut  job  performance  atau actual  performance  artinya  tingkat  keberhasilan  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaanya.  Kinerja  bukan  merupakan  karakteristik  individu,  seperti  bakat  atau kemampuan  melainkan  perwujudan  dari  bakat  dan  kemampuan  itu  sendiri.  Menurut Priansa  (2017)  bahwa  kinerja  merupakan  pewujudan  dari  kemampuan  dalam  bentuk karya nyata atau merupakan hasil kerja  yang dicapai oleh  pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasinya.
Menurut Kasmir (2016:182) bahwa kinerja  merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai pada saaat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya dalam satu periode waktu tertentu. Sedangkan Robbins et.al (2016) menyatakan  bahwa  kinerja  adalah  suatu  hasil  yang  dicapai  oleh  pegawai  dalam melaksanakan  pekerjaanya  sesuai  dengan  kriteria  tertentu  yang  berlaku  pada  pekerjan tersebut.
Menurut  Hasibuan  (2017:87)  menyatakan  bahwa  penelitian  pegawai  adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerja sama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai. Bagi pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk meentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karir.
Menurut Kasmir (2016)  penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu  untuk  memperbaiki  kualitas  pekerjaan,  keputusan  penempatan  perencanaan  dan pengembangan karir, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, penyesuaian kompensasi, inventori kompetensi pegawai, kesempatan kerja adil, komunikais efektif atara pimpinan dan bawahan, budaya kerja dan menerapkan sanksi.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  ahli  tersebut  diatas  maka  dapat  disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja, baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan organisasi, dan hasil kerjanya sesuai dengan  yang diharapkan oleh organiasi yang sesuai dengan kriteria dan standar yang telah diterapkan oleh organisasi.

## Motivasi Kerja
Istilah  motivasi  berasal  dari  kata  Latin  “movere”  yang  berarti  dorongan  atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Malayu S.P Hasibuan, 2006). Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan kerja yang terdapat pada  suatu  organisasi  atau  lembaga.  Pada  dasarnya  manusia  selalu  menginginkan  hal yang baik-baik saja, sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya tergantung dari harapan yang akan diperoleh mendatang jika harapan itu menjadi kenyataan maka seseorang akan cenderung meningkatkan motivasi kerjanya.

## Kepuasan Kerja
Kepuasan  kerja  merupakan  hal  penting  yang  dimliki  individu  dalam  bekerja. Tingkat kepuasan kerja masing-masing individu berbeda-beda sesuai system nilai yang berlaku  pada  dirinya.  Priansa  (2017)  menyatakan  bahwa  kepuasan  kerja  merupakan evaluasi  seseorang  yang  menggambarkan  perasaannya  pada  saat  senang  atau  tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Besar kecilnya kepuasan seseorang dalam bekerja damapt memberikan dampak yang tidak sama.
Kepuasan  kerja  seseorang  bergantung  pada  sikap  mental  individu  yang bersangkutan.  Priansa  (2017)  menyatakan  bahwa  kepuasan  kerja  yang  tinggi  akan mendorong terwujudnya tujuan organisasi secara efektif, sebaliknya jika tingkat kepuasan rendah  merupakan  ancaman  yang  akan  membawa  kehancuran  atau  kemunduran  bagi organisasi baik secara cepat maupun berlahan-lahan.
Menurut Robbins (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang  diterima  pekerja  dan  jumlah  yang  mereka  yakini  seharusnya  mereka  terima. Sedangkan  Rivai  dan  Sagala  (2009)  menyatakan  bahwa  kepuasaan  kerja  merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak puas dalam  bekerja.  Berdasarkan  beberapa  uraian  pendapat  ahli  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kepuasan  kerja  merupakan  keadaan  yang  menyenangkan  ataupun yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh pegawai terhadap semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam organisasi.

## Hipotesis
Ukuran signifikan keterdukungan hipotesis dapat dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-statistic. Jika T-statistic lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, berarti hipotesis  terdukung  atau  diterima. Analisis  PLS  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini dilakukan dengan program smartPLS versi 3.0. yang dijalankan dengan program media komputer.
Berdasarkan  uraian  kerangka  pikir  penelitian  diatas,  maka  peneliti  dapat menyampaikan  bahwa  dalam  penelitian  tentang  kinerja  pegawai  (Y2)  pada  UPN “Veteran”  Jakarta  dengan  variabel  kepuasan  kerja  (Y1)  dan  variabel  penyederhanaan birokrasi  (X)  dapat  diperoleh  hipotesis  sebagai  berikut  :  1.  Penyederhanaan  birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepuasan  kerja  pegawai  pada  UPN  ”Veteran  Jakarta.  2.  Penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Kinerja  pegawai  pada  UPN  ”Veteran  Jakarta.  3.  Kepuasan  kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada UPN ”Veteran Jakarta. 4.  Kepuasan  kerja  memediasi  pengaruh  Penyederhanaan  birokrasi  (pengalihan  jabatan struktural ke jabatan fungsional) terhadap kinerja pegawai pada UPN ”Veteran Jakarta.

## Metode Penelitian
Desain  Peneltian  Menurut  Sugiyono  (2018)  desain  penelitian  merupakan seperangkat pilhan pengambilan keputusan secara rasional. Desain penelitian ini adalah
deskriptif  verifikatif  dengan  tujuan  untuk  menyajikan  gambaran  secara  terstruktur, faktual dan akurat serta menguji hipotesa secara empirik. Penelitian deskriptif dilakukan untuk  memperoleh  kejelasan  mengenai  ciriciri  variabel  yang  ditelti  untuk menggambarkan  perilaku  variabel  yang  diamati  berdasarkan  data  yang  diperoleh  di lapangan,  sedangkan  verifikatif  dilakukan  untuk  menguji  hipotesa  dengan  analisis statistik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian kuantitatif. Peneltian kuantitatif merupakan penelitian dengan meneliti seberapa  besar  pengaruh  variabel  bebas  (independent)  terhadap  variabel  terikat (dependent). Metode penelitian kunatitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel  tertentu.  Pengumpulan  data  meggunakan  instrument  penelitian,  analisis  data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi  dan  Sampel  Menurut  Sugiyono  (2018)  mengatakan  bahwa  populasi  adalah wilayah generalisasi, yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu  yang  diterapakan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  kemudian  ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai di lingkup  UPN ”Veteran Jakarta  yang  mengalami  penyederhanaan  birokrasi  (pengalihan  jabatan  struktural  ke dalam jabatan fungsional),  yang berjumlah  215 pegawai.  Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  dengan  metode  proposiv  sampling.  Peneliti menentukan kriteria responden yang mengalami pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ukuran sampel  secara keseluruhan dapat  ditentukan dengan  menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin.

## Tabel 1
Jumlah Populasi dan Sample No  Jabatan Tahun 2021 Jabatan  Dialihkan  Ke  JFT (Penyederhanaan Birokrasi) Tahun 2021  sd Saat Ini 1 Kepala Bagian 10 Jabatan  fungsional  tertentu  ahli madya 8 2 Kepala Sub Bagian 30 Jabatan  fungsional  tertentu  ahli muda 9 3 Pelaksana/Fungsional umum 175 Jabatan fungsional tertentu/penyelia/pranata 119 4 Belum disetarakan ke JFT 79 5 Jumlah 215 Jumlah 215

## Metode Analisis Data
Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan Smart PLS karena penelitian ini menggunakan teknik statistika multivarian dengan  melakukan  tiga  variabel  yaitu  variabel  independen,  variabel  intervening,  dan variabel  dependen.  Dengan  model  PLS  merupakan  salah  satu  metode  statistika  SEM berbasis  varian  yang  di  desaiun  untuk  menyelesaikan  regresi  berganda  ketika  terjadi
permasalahan spesifik data. dapat kecil (dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang  merupakan  SEM  berbasis  varian  dengan  LISREL  atau  AMOS  yang  berbasis kovarian adalah tujuan penggunaanya (Ghozali, 2005).
Keunggulan-keunggulan  PLS  mampu  memodelkan  banyak  variabel  dependen dan variabel independen (model komplek), mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen, hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan  hilang,  menghasilkan  variabel  laren  independen  secara  langsung  berbasis  cross- product  yang  melibatkan  variabel  laten  dependen  sebagai  kekuatan  prediksi,  dapat  di gunakan pada kontruk reflektif dan formatif, dapat digunakan pada sampel kecil, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal dan dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu : nominal, ordinal, dan kontinus.

## Hasil dan Pembahasan
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  penyederhanaan  birokrasi  (pengalihan jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepuasan  kerja  pegawai  di  UPN  "Veteran"  Jakarta.  Diskusi  dapat  difokuskan  pada penjelasan  mengapa  penyederhanaan  birokrasi  diharapkan  berdampak  positif  terhadap kepuasan  kerja.  Salah  satu  argumen  yang  mungkin  adalah  bahwa  dengan menyederhanakan  struktur  birokrasi  dan  mengganti  jabatan  struktural  dengan  jabatan fungsional  yang  berbasis  pada  keahlian  dan  keterampilan,  pegawai  akan  merasa  lebih relevan  dengan  tugas-tugas  yang  mereka  lakukan,  meningkatkan  kepuasan  mereka terhadap pekerjaan mereka.
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  penyederhanaan  birokrasi  (pengalihan jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja pegawai di UPN "Veteran" Jakarta. Diskusi dapat difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana penyederhanaan birokrasi diharapkan meningkatkan kinerja pegawai. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa dengan mengurangi tingkat hierarki dan memfokuskan pada tugas yang relevan, pegawai dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja mereka.
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  kepuasan  kerja  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja pegawai di UPN "Veteran" Jakarta. Diskusi dapat melibatkan penjelasan mengenai hubungan yang mungkin terjadi antara kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Beberapa penjelasan yang mungkin adalah bahwa kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai terhadap pekerjaan mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja mereka. Selain itu, kepuasan kerja yang  tinggi  juga  dapat  mengurangi  tingkat  kelelahan  dan  meningkatkan  keterlibatan pegawai, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka secara positif.
Hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa  kepuasan  kerja  memediasi  pengaruh penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional) terhadap kinerja pegawai di UPN "Veteran" Jakarta. Diskusi dapat difokuskan pada konsep mediasi ini, yaitu bagaimana kepuasan kerja berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan penyederhanaan  birokrasi  dengan  kinerja  pegawai.  Penjelasan  yang  mungkin  adalah
bahwa perubahan dalam struktur birokrasi mempengaruhi kepuasan kerja pegawai, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja mereka. Dengan kata lain, kepuasan kerja dapat menjadi  faktor  perantara  yang  menjelaskan  bagaimana  penyederhanaan  birokrasi mempengaruhi kinerja pegawai.

## Variabel Penelitian
Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  ditarik  kesimpulannya.  Dalam penelitian  ini  tedapat  tiga  variabel  yang  akan  diteliti,  yaitu  variabel  penyederhanaan birokrasi  (pengalihan  jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional)  sebagai  variabel independent (X) , variabel kepuasan kerja pegawai(Y1) sebagai variabel intervening dan variabel kinerja pegawai sebagai variabel dependen (Y2).

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian tentang kinerja pegawai di UPN "Veteran" Jakarta dengan memperhatikan  variabel  kepuasan  kerja  dan  penyederhanaan  birokrasi,  dapat disimpulkan  bahwa  penyederhanaan  birokrasi  yang  melibatkan  pengalihan  jabatan struktural  ke  jabatan  fungsional  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepuasan kerja pegawai. Selain itu, penyederhanaan birokrasi juga berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai.  Selanjutnya,  kepuasan  kerja  pegawai  juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mereka. Dalam konteks ini, kepuasan kerja juga berperan sebagai faktor perantara antara penyederhanaan birokrasi dan kinerja pegawai. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang penting tentang pentingnya penyederhanaan birokrasi  dan kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai  di  UPN  "Veteran"  Jakarta,  sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih baik kepada publik.

## BIBLIOGRAFI
Aulia Rakhman, Fahmi. (2020). “Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon  III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.” Jurnal Aparatur 4(2):53–66.
Budi Fernando Tumanggor, Eddy Kusponco Wibowo. (2021). Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasca Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V ke Jabatan Fungsional di Pemerintah Pusat dan Daerah. Jurnal Sumber Daya Aparatur Vol. 3 No. 1 Mei 2021.
https://www.researchgate.net/publication/358735188.
Donny  Juni  Priansa.  (2017).  Manajemen  Kinerja  Kepegawaian,  CV.  Pusata  Setia, Bandung.
Handoko, Toni H. (2001). Manajemen Personali dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua.
Yogyakarta: BPFE –Yogyakarta.
Harahap,  Y.  R.  (2020).  Pengaruh  Manajemen  Perubahan,  Budaya  Organisasi  Dan Kualitas  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  Cabang  Padang  Sidempuan.  Jurnal  Ekonomi  Keuangan  Dan Kebijakan Publik, 2(1), 9–16.
Irawati. (2007). Pembaruan Administrasi dan Birokrasi (Sebuah Era Perubahan). Jurnal Madani Edisi I/Mei 2007
Imam Ghozali.(2008). Struktural Equqtion Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square(PLS). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Istib Saroh.(2019). Pengaruh Pemberdayaan dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja  dan  Dampaknya  Pada  Kinerja  Pegawai  (Studi  Pada  Dinas  Pertanian  Kota Ternate).
Kasmir.(2016)  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Teori  Dan  Praktek).  Depok:  PT. Rajagrafindo Persada.
Marthalina. 2021. “Analisis Dampak Pengembangan Karir PNS Pasca Pelaksanaan Alih Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)  Vol  9,  No.  1,  pp.  42-55.  https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/  DOI 10.33701/jmsda.v9i1.1716.
Mudeng, D. S., Tumbel, A., &Taroreh, R. (2017). Pengaruh Perubahan Organisasi Dan Pengembangan  Karir  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Kpknl  Manado.  Jurnal EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi,  5(3),  2859– 2867.https://doi.org/10.35794/emba.v5i3.17178.
Mochamad Nurhestitunggal dan Muhlisin. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah  Tinjauan  Perspektif  Teoretis  Dan  Empiris  Pada  Kebijakan  Penghapusan
Eselon III Dan IV. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 1 – 20 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
https://www.researchgate.net/publication/346191102.
Riyadini B.(2013).Responsibilitas Pelaksanaan Reformasi Borikrasi Melalui Penelitian Evaluasi.  Jakarta:  Banyu  Nusa  Atmanakarya  Ria,Mai  Damai  siregar,Hermanto Bratakusuma dan Dedy S.(2016).
Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat.https://repostory.ipb.ac.id/handle/123456789/82595 Roskin M.G. (2005). Political Science: An Introduction. Prentice Hall.
Sukamtono,  Desti  Ranihusna,  and  Rini  Widyastuti.  (2022).  “Perubahan  Jabatan: Dampaknya  Pada  Kinerja  Dan  Kesejahteraan.”  JBMI  (Jurnal  Bisnis,  Manajemen, Dan Informatika) 18(3):197–216.
Robbins (2016). Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Penerbit Gaya Media Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge (2016), Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung. Alfabeta Bandung.
Wibowo (2016). Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Jakarta.Raja Grafindo Persada.
Wahyuningsih,  S.,  Suswati,  W.,  Y.S.,  Santoso,  D.,  &  Ekowati,  S.(2021).  Pengaruh Peralihan Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional dan Motivasi Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Pegawai di Universitas Jenderal Soedirman. Prosiding Seminar Nasional dan Call Fpr Papers, 120-129.
Veithzal  Rivai  dan  Eva  J.  Sagala.(2015).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk Perusahaan : Dari Teori ke Praktik. Jakarta. Raja Gtafindo Persada.

## Copyright holder:
Taufik M, Yudi Nur Supriadi (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: