## Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia
Yuliatin Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi email: yuliatin@gmail.com
Abstract: Indonesia  is  one  country  that  has  the  largest  population  in  the  world.  Religious diversity and customs inherent in community life, but does not mean it makes the pluralistic Indonesian society divided and fragmented. Precisely these differences condition they respect and value between one another. Despite the fact that the majority of Indonesian people are Muslims, but the application of the laws of force in it are not necessarily subject to the laws of Islam alone. In the matter of implementation of the division of the estate, Indonesia's Muslim population  is  very  varied,  either  by  using  the  Islamic  inheritance  law  as  well  as  the customary inheritance law. Islamic inheritance executed by referring to the rules contained in the Compilation of Islamic Law which is certainly a source of law of the KHI major source of  al-Quran  and  al-Hadith  that  there  must  be  collaboration  mujtahids  interpretation  of  a well-formulated  for  the  benefit  of  Indonesian  Muslims.  While  the  implementation  of  the division  of  estate,  by  using  the  customary  inheritance  law  can  be  seen  in  the  pattern  of distribution of inheritance;  1. mayor at  men (indigenous Lampung), the eldest  son has full authority to the inheritance of parents, the responsibility of parents turn when their parents died or switched while the oldest boy has been married, children, women do not have rights to inheritance by reason of girls have given a Sergeant at the time of marriage; 2. mayoral women (indigenous Semendo South Sumatra), where the full authority over the estate such as houses, fields, and gardens turn to the oldest daughter "waistband", it manages the estate and can be utilized by  all the heirs, apart  from such  property can be divided according to Islamic  inheritance  law;  3.  The  individual  (custom  Seberang  Kota  Jambi),  inheritance becomes  full  rights  of  each  of  the  heirs,  both  male,  and  female.  The  division  of  the  estate according to the agreement with the equal distribution principle or superiority of heirs. Keywords : Inheritance; Islamic Law; Customary Law.
Abstrak: Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dengan  penduduk  terbesar  di  dunia. Keragaman  dan  adat  istiadat  agama  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat,  tetapi  tidak berarti itu membuat masyarakat Indonesia majemuk terpecah belah dan terfragmentasi. Justru  perbedaan-perbedaan  ini  mengkondisikan  mereka  saling  menghormati  dan menghargai.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  mayoritas  orang  Indonesia  adalah  Muslim, penerapan  hukum  di  Indonesia  tidak  harus  tunduk  pada  hukum  Islam  saja.  Dalam  hal implementasi pembagian harta warisan, muslim Indonesia sangat beragam, baik dengan menggunakan  hukum  waris Islam  maupun hukum  waris  adat.  Warisan Islam  dijalankan dengan  mengacu  pada  aturan  yang  terkandung  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang tentunya bersumber dari al-Quran dan al-Hadits, bahwa harus ada kolaborasi interpretasi mujtahid  yang  diformulasikan  dengan  baik  untuk  kepentingan  Muslim  Indonesia. Sedangkan  implementasi  pembagian  warisan  dengan  menggunakan  hukum  waris  adat dapat dilihat pada pola distribusi warisan; 1. Utama laki-laki (adat Lampung), putra tertua
memiliki wewenang penuh untuk warisan orang tua, tanggung jawab orang tua berubah ketika  orang  tua  mereka  meninggal  atau  berganti  ketika  anak  laki-laki  tertua  telah menikah,  anak-anak,  perempuan  tidak  memiliki  hak  waris  karena  gadis-gadis  telah memberikan  Sersan  pada  saat  pernikahan;  2.  Utama  wanita  (adat  Semendo  Sumatera Selatan),  di  mana  otoritas  penuh  atas  perkebunan  seperti  rumah,  ladang,  dan  kebun beralih  ke  anak  perempuan  tertua  "pinggang",  ia  mengelola  perkebunan  dan  dapat dimanfaatkan oleh semua ahli waris, selain itu properti semacam itu dapat dibagi menurut hukum waris Islam; 3. Secara individu (adat Seberang Kota Jambi), warisan menjadi hak penuh  masing-masing  ahli  waris,  baik  laki-laki,  maupun  perempuan.  Pembagian  sesuai dengan kesepakatan dengan pola distribusi yang sama atau superioritas ahli waris.
Kata-kata kunci : Warisan, Hukum Islam, Hukum Adat.

## I. Pendahuluan
Indonesia  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  yang  heterogen,  baik  dari  aspek keyakinan  beragama  maupun  dari  adat  istiadatnya.  Hal  ini  sudah  berlangsung sejak  zaman  nenek  moyang.  Keberagaman  tersebut  Indonesia  dapat  dikatakan sebagai  negara  yang  unik  dan  dinamis,  yang  selalu  saling  menghormati  dan menghargai antara satu dengan yang lain.
Penduduk  Indonesia  mayoritas  memeluk  agama  Islam.  Tetapi,  jika berbicara  tentang  pelaksanaan  pembagian  harta  waris  belum  sepenuhnya mengikuti  secara  hukum  Islam  ( faraid ).  Karena  walau  demikian,  masyarakat setempat mempunyai pilihan hukum, baik menggunakan hukum kewarisan Islam maupun  dengan  hukum  kewarisan  adat.  Dalam  kondisi  tertentu  kemaslahatan lebih  diutamakan  karena  perpecahan  di  antara  keluarga  sangat  tidak  diinginkan oleh mereka.
Peraturan  atau  pedoman  tentang  kewarisan  bagi  umat  Islam  Indonesia telah  terformulasi  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam merupakan  fiqh  ala  Indonesia  yang  sangat  dibutuhkan  terutama  dalam  hal keperdataannya,  tentunya  aturan  yang  ada  bersumber  dari  dalil-dalil naqli dan aqli .  Sehingga  masyarakat  Islam  Indonesia  mempunyai  keseragaman  hukum. Sebagaimana  yang  telah dikatakan  oleh  Bustanul  Arifin,  salah  satu pencetus dari munculnya Kompilasi Hukum Islam, bahwa:
a. Untuk  dapat  berlakunya  hukum  (Islam)  di  Indonesia  harus  ada  antara  lain hukum  yang  jelas  dan  dapat  dilaksanakan  baik  oleh  penegak  hukum  maupun oleh masyarakat
b. Persepsi  yang  tidak  seragam  tentang  Syari’ah  akan  dan  sudah  menyebabkan hal-hal:
1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu ( Ma anzala Allahu )
2) Tidak dapat kejelasan bagaimana menjalankan Syari’at itu ( Tanfidziyah )
3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampunya menggunakan jalan atau alat yang  telah  tersedia  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  perundang- undangan lainnya. 1
Menurut hukum  Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan telah diatur sedemikian  rinci  sehingga  masyarakat  Islam  dengan  mudah  menerapkannya. Tetapi  apabila  masyarakat  Islamnya  lebih  memilih  pembagian  harta  warisan secara adat, tentu tidak dapat diabaikan. Secara adatpun tidak hanya dengan satu penerapan,  karena  masyarakat  Islam  Indonesia  secara  kekerabatan  berbeda. Sistem kekerabatan seringkali mempengaruhi sistem pembagian harta warisan.

## II. Hukum Kewarisan Islam dan Adat
1. Regulasi Hukum Kewarisan Islam
Islam merupakan agama yang sangat fleksibel dan dinamis, kekhasan yang dimiliki Islam menjadikannya sebagai agama yang rahmatan lil alamin . Hal ini tentu dapat dirasakan  bagi  pemeluknya  di  manapun  berada  termasuk  masyarakat  Islam Indonesia.Tidak ada pemaksaan untuk manusia memilih Islam sebagai keyakinan dan  pegangan  hidupnya.  Tetapi    apabila  telah  memeluk  Islam,  maka  secara langsung atau tidak harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh ajaran Islam itu  sendiri.  Walaupun  demikian,  Islam  mempunyai  kedinamisan  dalam  hukum yang diberlakukan bagi pemeluknya. Apabila dalam kondisi tertentu, Islam dapat memberikan  kelonggaran  ( rukhshoh ),  sehingga  tidak  memberatkan  dan membebani bagi pemeluknya.
Dalam masalah kewarisan, agama Islam telah mengatur secara jelas dan rinci, baik yang termaktub dalam al-Quran maupun dalam al-Hadits. Masyarakat Islam di wilayah manapun di dunia ini bisa merujuk hukum kewarisan melalui dua sumber utama hukum Islam tersebut. Namun, kadangkala penerapan hukum kewarisan di masyarakat Islam berbeda. Hal ini melihat kondisi masyarakat setempat dan untuk kemaslahatan bersama, begitupun yang berlaku di Indonesia.
Dalam hukum Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga bisa memberi hak kepada ahli waris untuk menerima harta warisan, yaitu:
1. Orang  yang  mewariskan  ( mawarris )  benar  telah  meninggal  dunia  dan  dapat dibuktikan  secara  hukum  bahwa  seseorang  telah  meninggal  dunia.  Maka  bisa dipahami  bahwa  apabila  tidak  ada  kematian  seseorang  maka  tidak  akan  ada pewarisan.
2. Orang  yang  mewarisi  (ahli  waris)  hidup  pada  saat  orang  yang  mewariskan (pewaris) meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum. Dari pengertian ini  termasuk  anak( embrio ),  orang  yang  menghilang  dan  tidak  diketahui keberadaannya.
3. Adanya hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris, yaitu hubungan nasab  (keturunan/kekerabatan),  hubungan  karena  pernikahan,  karena hubungan perbudakan ( wala ) dan karena hubungan seagama. 2
1 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 100.

## Yuliatin
Dalam  kewarisan  Islam  ada  beberapa  kaidah  yang  dikemukakan  oleh  para ahli hukum Islam, diantaranya Mahmud Syaltut seorang Syekh al-Azhar yang tidak diragukan  lagi  keilmuannya,  mengatakan  bahwa  ada  lima  dasar  pembinaan  hak- hak kewarisan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak mendapatkan bagian kewarisan ( istihqaq al-irtsi ):
1. Kewarisan  didasarkan  pada  dua  hubungan  yaitu  a.  kekerabatan;  meliputi karena kelahiran orang tua dan anak dan, b. Kekerabatan persaudaraan dengan tiga seginya yaitu saudara seibu dan seayah, saudara seayah dan saudara seibu.
2. Tidak mempersoalkan jenis kelamin dan usia, artinya; laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama (sistem parental); usia kanak-kanak, remaja, dewasa mempunyai kesempatan yang sama dalam hal kewarisan.
3. Ahli waris; baik garis ke atas ( al-ushul ) maupun ke bawah ( al-furu’ ), tidak ada yang  gugur  dan  digugurkan  dari  hak  untuk  menerima  harta  warisan  dalam keadaan apa dan kondisi bagaimanapun, walaupun dalam keadaan tertentu bisa saja  keberadaan  ahli  waris  bisa  mengubah  atau  mengubah-ubah  bagian  harta warisan antara yang satu dengan yang lainnya.
4. Sebenarnya tidak ada bagian harta warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan sebab keberadaan orang tua walaupun mereka menempati tempat ibu dengan hak sebesar 1/3 hingga 1/6 bagian.
5. Apabila ahli waris tersebut ada laki-laki dan perempuan, maka bagian dari ahli waris laki-laki memperoleh kelipatan dari bagian perempuan. 3
Dalam  menguraikan  prinsip-prinsip  dari  hukum  kewarisan,  satu-satunya sumber  yang  paling  tinggi  adalah  al-Qur’an.  Sebagai  pelengkap  untuk menjelaskannya  adalah  hadits  dan  hasil  ijtihad  atau  pendapat  para  ahli  hukum Islam terkemuka yang mempunyai kredibilitas keilmuan. 4 Ada beberapa ayat yang berbicara ketentuan kewarisan diantaranya:
1. Q.S. an-Nisȃ’ [4] : 7
“Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  sepeninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya,  dan  bagi  wanita  ada  pula  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” 5
Ayat  ini  mengandung  pengertian  bahwa;  a)  bagi  anak  laki-laki  ada  bagian harta orangtuanya; b) bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari  harta  peninggalan  keluarga  dekatnya  baik  laki-laki  maupun  perempuan;  c) bagi  anak  perempuan  ada  pembagian  harta  warisan  dari  harta  peninggalan orangtuanya; d) bagi keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta  peninggalan  keluarga  dekatnya,  baik  laki-laki  maupun  perempuan;  e)  ahli waris  yang  telah  disebutkan    mendapatkan  harta  warisan  ada  yang  porsi  sedikit
2 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan ..., hlm. 71-77.
3 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris ..., hlm. 64.
4 Yuliatin,  “Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat”, Disertasi (Program  Pascasarjana  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 132.
5 Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2012), hlm. 78.
dan ada yang porsinya banyak; f. ketentuan pembagian tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT. 6
2. Q.S. An-Nisȃ’ [4] : 8
“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang  miskin,  maka  berilah  mereka  dari  harta  itu  (sekadarnya)  dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” 7
Ayat ini mengandung pengertian bahwa ada tiga hukum yang berhubungan dengan  pelaksanaan  hukum  kewarisan  Islam;  a)  bila  dalam  pembagian  harta warisan  hadir  orang  yang  bukan  termasuk  ahli  waris,  maka  berilah  kepadanya harta  warisan  yang  telah  menjadi  bagian  ahli  waris  dan  ucapkanlah  kepada mereka dengan perkataan yang baik; b) bila dalam pembagian harta warisan hadir anak yatim, maka berilah mereka dari harta warisan yang sudah menjadi hak ahli waris dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik; c) bila dalam pembagian  harta  warisan  hadir  orang  miskin,maka  berilah  kepadanya  harta warisan  yang  sudah  menjadi  bagian  dari  ahli  waris  dan  ucapkanlah  kepadanya dengan perkataan yang baik. 8
3. Q.S.an-Nisȃ’ [4] : 11
“Allah  mensyariatkan  (mewajibkan)  kepadamu  tentang  (pembagian  warisan untuk)  anak-anakmu,  (yaitu)  bagian  seorang  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua anak  perempuan.  Dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  yang  jumlahnya  lebih dari dua, maka bagian  mereka dua pertiga  dari harta yang  ditinggalkan. Jika  dia (anak  perempuan)  itu  seorang  saja,  maka  dia  memperoleh  setengah  (harta  yang ditinggalkan)...” 9
Dari  ayat  diatas  mengandung  beberapa  pengertian  tentang  kewarisan Islam;  a)  Allah  telah  mengatur  perbandingan  pembagian  antara  ahli  waris  anak laki-laki dan anak perempuan  yaitu dua bandung satu; b) bila ahli waris dua orang perempuan  atau  lebih  maka  bagiannya  dua  pertiga  dari  harta  warisan;  c)  bila hanya  ada  satu  orang  anak  perempuan  maka  bagiannya  seperdua  dari  harta warisan; d) bagian untuk ibu bapak masing-masing seperenam dari harta warisan bila pewaris mempunyai anak; e)bila pewaris tidak mempunyai anak dan saudara maka perolehan ibu dari harta warisansepertiga; f) bila pewaris tidak mempunyai anak  tetapi  ada  saudara  maka  ibu  mendapat  seperenam  dari  harta  warisan;  g) pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut bila telah menunaikan wasiat dan membayar hutang pewaris. 10
Dalam al-Qur’an Allah telah menetapkan hak kewarisan dalam angka yang pasti  yaitu  ½,  ¼,  1/8,  1/3,  2/3,  dan  1/6  dan  menyebutkan  ahli  waris  yang menerima harta warisan menurut angka tersebut, yaitu:
6 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 34. 7 Departemen Agama, Al-Qur’an dan ..., hlm. 78.
8 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum ..., hlm. 34.
9 Departemen Agama, Al-Qur-an dan ..., hlm 116.
10 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum ..., hlm. 35.

## Yuliatin
1. Hak anak laki-laki dan anak perempuan: anak perempuan tunggal menerima ½, anak perempuan lebih dari dua orang mendapat 2/3, anak perempuan bersama anak  laki-laki  dengan  perbandingan  pembagian  seorang  anak  laki-laki  sama dengan dua orang perempuan.
2. Hak ibu dan bapak: ibu dan bapak mendapat 1/6 bila pewaris mempunyai anak, ibu mendapat 1/3 bila pewaris tidak mempunyai anak, ibu mendapat 1/6 bila pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai beberapa orang saudara.
3. Hak suami  atau  istri: suami  mendapat  ½  bila  istri  tidak mempunyai  anak dan mendapat ¼ bila isteri ada anak, isteri mendapat ¼ bila suami tidak ada anak dan mendapat 1/8 bila suami ada anak.
4. Hak  saudara-saudara  bila  pewaris  adalah kalalah :  saudara  laki-laki  atau perempuan  hanya  seorang  mendapat  1/6,  bila  saudara  lebih  dari  seorang mendapat 1/3. 11
Sumber hukum tentang kewarisan juga telah diatur dalam hadits Rasulullah, antara lain:
1. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari: Artinya:  “berikanlah faraid (bagian-bagian  yang  ditentukan)  itu  kepada  yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. 12
2. Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu  Daud, al-Tarmizi, Ibnu  Majah dan Ahmad,  artinya:  “Dari  Jabir  bin  Abdullah  berkata:  janda  Sa’ad  datang  kepada Rasul Allah SAW,  bersama  dua  orang  anak perempuannya.  Lalu  ia  berkata: ya Rasul  Allah,  ini  dua  orang  anak  perempuan  Sa’ad  yang  telah  gugur  sebagai syahid  bersamamu  di  perang  Uhud  .  Paman  mereka  mengambil  harta peninggalan  ayah  mereka  dan  tidak  memberikan  apa-apa  untuk  mereka. Keduanya  tidak  dapat  kawan  tanpa  harta.  Nabi  berkata:  “Allah  akan menetapkan  hukum  dalam  kejadian  ini”  Kemudian  turun  ayat-ayat  tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua  orang  anak  Sa’ad,  seperdelapan  untuk  isteri  Sa’ad  dan  selebihnya  ambil untukmu.” 13
3. Hadits  dari  Surahbil  menurut  kelompok  perawi  hadits  selain  Muslim:  yang artinya:  “Dari  Huzail  bin  Surahbil  berkata:  Abu  Musa  ditanya  tentang  kasus kewarisan  seorang  anak  perempuan,  anak  perempuan  dari  anak  laki-laki  dan seorang  saudara  perempuan.  Abu  Musa  berkata:  “untuk  anak  perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah.  Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu juga.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud  dan  dia  menjawab:  “saya  menetapkan  berdasarkan  apa  yang  telah dditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu
11 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan ..., hlm. 42-43.
12 Al-Bukhary, Shahih al-Bukhary IV (Cairo: Daar wa al-Mathaba’ al-Sya’biy, tt), hlm. 181.
13 Abu  Daud, Sunanu Abi Dawud II (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1952), hlm.109; Abu Isa al- Tarmiziy, al-Jami’ul al-Shahih IV (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1938), hlm. 414.
perempuan seperenam, sebagai pelengkap duapertiga, sisaanya untuk saudara perempuan”. 14
Masyarakat  Islam  Indonesia  dalam  penerapan  pembagian  harta  warisan telah  diatur  dalam  sebuah  produk  hukum  ala  Indonesia,  yaitu  Kompilasi  Hukum Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam  dapat  dikatakan  fiqhnya  Indonesia,  hal  ini dikarenakan  Kompilasi  Hukum  Islam  disusun  dengan  mempertimbangkan  dan memperhatikan  kondisi  kebutuhan  akan  hukum  umat  Islam  di  Indonesia, khususnya tentang persoalan keperdataan.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hazairin  dan  Hasbi  ash-Shidiqy,  bahwa  fiqh  Indonesia  mempunyai  tipe  lokal seperti  fiqh Hijazy ,  fiqh Mishry ,  fiqh Hindy ataupun  fiqh  yang  lain.  Fiqh  tersebut sangat  memperhatikan  kebutuhan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  setempat, bukan merupakan mazhab baru. Tetapi dapat dikatakan lebih cenderung ke arah mempersatukan  berbagai  fiqh  untuk  menjawab  sebuah  permasalahan.  Dengan kata lain, lebih mengarah ke unifikasi mazhab dalam hukum Islam.  Di mana dalam sebuah  sistem  hukum  Indonesia  merupakan  bentuk  terdekat  dengan  kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia. 15
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mengatur  kewarisan  terdiri  dari  23 pasal, dari pasal 171 sampai pasal 193. Misalnya pada pasal 171 tentang Ketentuan Umum,  pasal  a).  Menjelaskan  tentang  hukum  kewarisan  sebagaimana  yang terdapat  dalam  kitab-kirab  fiqh  dengan  rumusan  yang  berbeda.  Pasal  b). Membicarakan  tentang  pewaris  dengan  syarat  beragama  Islam  dan  pasal  c). Menjelaskan tentang ahli waris yang di samping mengisyaratkan adanya hubungan kekerabatan  dengan  pewaris  juga  harus  beragama  Islam.  Hal  ini  yang  serupa dengan yang dijelaskan dalam fiqh sebagimana yang dijelaskan sebelumnya, pasal d dan e juga tidak berbeda dengan fiqh.
Dalam  pasal  172  yang  menerangkan  tentang  identitas  keislaman  seseorang hanyalah bersifat administratif, walaupun tidak disinggung dalam fiqh tetapi tidak menyalahi  substansi  fiqh  itu.  Pada  pasal  173  menerangkan  tentag  halangan kewarisan yang format dan substansinya sedikit berbeda dengan fiqh, rumusannya adalah  bahwa  seseorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  dihukum  karena;  a) dipersalahkan  karena  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya  berat  kepada  pewaris;  b)  dipersalahkan  karena  secara  memfitnah telah  mengajaukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah  melakukan  suatu  tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman lim tahun penjara atau lebih berat dari itu.
Dari  penjelasan  tentang  kewarisan  yang  telah    diuraikan  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  secara  umum  pasal  kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,
14 Al-Bukhary, Shahih al-Bukhary ..., hlm. 188; Abu Daud, Sunanu Abi Dawud ..., hlm. 108; Abu Isa al-Tarmiziy, al-Jami’ul     al-Shahih ..., hlm. 415; Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah (Cairo: Musthafa al-Babiy, tt), hlm. 909.
15 Seikan  dan  Erniati  Effendi, Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 22-23.
kecuali  pada  hal  yang  kursial,  walaupun  ada  perbedaan  dengan  fiqh,  dapatlah ditempatkan sebagai hukum kewarisan Islam dalam format yang baru.
Ada  beberapa  persoalan  kewarisan  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam,  di  mana  hukum  yang  mengaturnya  lebih  mengarah  kepada  sisi kemaslahatan  masyarakat  Islam  Indonesia.  Persoalan  tersebut  membutuhkan ijtihad  para  mujtahid  atau  ahli  hukum  Islam.  Di  antara  persoalan  kewarisan tersebut, antara lain bagian harta waris bagi anak angkat dan orang tua angkat.
Dalam pasal 209 telah dinyatakan bahwa; (1) harta peninggalan anak angkat dibagi  berdasarkan  pasal  176  sampai  dengan  pasal  193,  sedangkan  terhadap orangtua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta waris anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak  menerima  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  waris orangtua  angkatnya. 16 Pada  pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  di  atas  yang berdasarkan  pada  pasal  176  sampai  pasal  193,  menurut  Ratno  Lukito,  dapat dipahami  secara  jelas  tentang  bentuk-bentuk  reformasi  terhadap  hukum kewarisan Islam mengenai institusi wasiat wajibah. Di sini terlihat secara jelas dan nyata bahwa para ahli  hukum Islam Indonesia  dengan melalui Kompilasi Hukum Islam  telah  mempergunakan  wasiat wajibah untuk  memperkenankan  atau memperbolehkan  bagi  anak  angkat  dan  orangtua  angkat  mengajukan  klaim  atas bagian  tertentu  dalam  hal  kewarisan.  Dalam  pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam tersebut memberikan ketentuan bahwa anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima  wasiat  wajibah  dengan  kadar  maksimal  penerimaannya  sepertiga  dari harta warisan. Hal ini dikarenakan bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak mempunyai  ikatan  kekeluargaan  dengan  pewaris.  Maka  reformasi  yang  bersifat revolusioner  ini  mau  tidak  mau  agak  menyepelekan  prinsip  yang  sudah  mapan dalam  kewarisan  Islam,  yaitu  bahwa  hubungan  darah  adalah  syarat  sah  bagi pembagian  harta  warisan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Hal  tersebut  dapat dilakukan tergantung pada lembaga adopsi dalam hukum adat. 17
Menurut  Ratno  Lukito,  ada  beberapa  pertimbangan  sehingga  Kompilasi Hukum  Islam  Indonesia  membuat  suatu  terobosan  hukum  tentang  hak  anak angkat  dan  orang  tua  angkat  untuk  bisa  mendapatkan  bagian  dari  harta  waris. Pertimbangan tersebut antara lain:
a. Dalam hukum adat, sangat umum keluarga Indonesia melakukan pengadopsian anak angkat baik laki-laki maupun perempuan, yang kemudian dimasukkan ke dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua  angkat.  Hal  tersebut  didukung  dengan sistem  hukum  adat  yang  begitu  unik  dan  bersifat  lokal.  Pengadopsian  telah menjadi  suatu  yang  bersifat  lumrah  dengan  karekteristik yang  sama  di  antara kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Lembaga adopsi seringkali dikaitkan  dengan  dominasi  politis  dari  ayah  atau  ibu  dalam  sebuah  keluarga Seperti  pada  masyarakat  Batak  Sumatera  Utara  yang  menganut  sistem
16 Anonim, Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia (Jakarta: Permata Press, tt), hlm. 64.
17 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 88, 89.
kekerabatan  patrilineal,  adat  masyarakat  ini  memberikan  peluang membolehkan  suatu  keluarga  untuk  mengadopsi  seorang  anak  laki-laki  tetapi tidak  terhadap  anak  perempuan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  bentuk kepatrilinialan  masyarakat  Batak.  Bila  telah  mendapatkan  izin  dari  orang  tua kandung  anak,  kemudian  secara  genealogis  dimasukkan  ke  dalam  keluarga bapak  angkat.  Lalu  anak  tersebut  menerima  dan  mendapatkan  semua  hak hukum  sebagai  anak sah.  Begitu  pula  padamasyarakat  Minangkabau  Sumatera Barat  yang  menganut  sistem  kekerabatan  matrilineal.  Seperti  halnya kekerabatan  patrilineal  dan  matrilineal  diperkenankan  mengadopsi  anak, kekerabatan  yang  bersifat  parentalpun  demikian  pula  adanya.  Artinya kekerabatan  inipun  memperkenankan  pengadopsian  anak,  tetapi  tidak membedakan anak yang boleh diadopsi dan yang tidak boleh. Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai anak angkat.  Hal  ini  dikarenakan  pertimbangan  moral  sebagai  alasan  yang  utama, seperti  adanya  keinginan  untuk  menolong  anak  yatim.  Suatu  keluarga  dapat mengadopsi  anak  laki-laki  ataupun  anak  perempuan,  dengan  konsekuensi hukum  bahwa  anak  tersebut  akan  memperoleh  hak  yang  sama  di  hadapan hukum  sebagaimana  anak sah.  Walaupun  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  aplikasi adopsi  secara  terperinci  di  Indonesia  berbeda  antara  masyarakat  yang  satu dengan masyarakat yang lainnya.
b. Dengan berdasarkan pada praktek hukum yang ada, maka kemudian para ahli hukum  Islam  Indonesia  mempunyai  tugas  moral  yang  menjadikan  mereka berkewajiban  menjembatani  kesenjangan  antara  dua  hukum  tersebut  (hukum Islam  dan  hukum  adat). 18 Pengadopsian  anak  sebenarnya  merupakan  sebuah praktek yang telah terjadi pada masa jahiliyah, yaitu pada masyarakat adat arab pra  Islam,  tetapi  kemudian  praktek  hukumnya  dihapus  karena  telah  datang Islam  dengan  diturunkannya  wahyu  yaitu  surah  al-Ahzab  ayat  ayat  4,  5  dan 37. 19 Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan  Dia  telah  menjadikan  isteri-isterimu  yang  kamu  zihar  itu  sebagai  ibumu, dan  Dia  tidak  menjadikan  anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu  (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan  (yang  benar),  (ayat  4).  Panggilah mereka  (anak  angkat  itu)  dengan  memakai  nama  bapak-bapak  mereka;  itulah yang  adil  di  sisi  Allah,  dan  jika  kamu  tidak  mengetahui  bapak  mereka  maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan  tidak  ada  dosa  atasmu  jika  kamu  khilaf  tentang  itu,  tetapi  (yang  ada dosanya)  apa  yang  sengaja  dihatimu.  Allah  Maha  Pengampun  dan  Maha Penyayang. (ayat 5)
18 Ibid , hlm. 89-90.
19 Ahmad Muhyi ad-Din al-‘Ajuz, Al-Miras al-Adil fil al-Islam: Bain al-Mawaris al-Qadimah wa al-Hadisah wa Muqaranatuha ma’a asy-Syara’i al-Ukhra (Beirut: Mu’assasat al-Ma’arif, 1406/1986), hlm. 54.
Dan  (ingatlah)  ketika  engkau  (Muhammad)  berkata  kepada  orang  yang  telah diberi  nikmat  oleh  Allah  dan  engkau  (juga)  telah  memberi  nikmat  kepadanya, “Pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan  di  dalam  hatimu  apa  yang  akan  dinyatakan  oelh  Allah,  dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka nikahkan  engkau  dengan  dia  (Zainab)  agar  tidak  ada  keberatan  bagi  orang mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. (ayat 37). 20
c. Hukum Islam secara tegas menolak lembaga adopsi, karenanya para ahli hukum Islam  di  Indonesia  dengan  keilmuan  yang  dimiliki  berusaha  semaksimal mungkin  untuk mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum. Dengan  jalan  mengambil  dari  institusi  wasiat wajibah yang  hukumnya  berasal dari  ajaran  Islam  sebagai  jalan  untuk  menerima  fasilitas  nilai  moral  yang  ada dibalik praktek adopsi dalam hukum adat. Hal tersebut harus dilakukan karena secara  realita  bahwa  dalam  semua  masyarakat  yang  melaksanakan  praktek adopsi,  orang  tua  angkat  senantiasa  memperhatikan  dan  memikirkan  tentang kesejahteraan  anak  angkatnya  pada  saat  orang  tua  angkat  telah  meninggal dunia. Dengan demikian, hal itu merupakan  praktek yang  umum  dilaksanakan bagi  anak  angkat  untuk  menerima  dan  mendapatkan  bagian  harta  waris  dari orang  tua  angkatnya.  Yaitu  melalui  hibah  yang  dapat  memberikan  suatu jaminan  dalam  kehidupan  anak  angkat.  Hal  tersebut  merupakan  ide  yang tersirat  dibalik  semangat  untuk  merekonstruksi  Kompilasi  Hukum  Islam  yang mampu  menerjemahkan  wasiat  wajibah  sebagai  alat  untuk  memperkenankan anak  angkat  mempunyai  hak  yang  sah  secara  hukum  untuk  mewarisi  haarta waris orang yang meninggal dunia.
d. Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur  ketentuan  bahwa  orang  tua  angkat mempunyai  hak  yang  sah  secara  hukum  untuk  menjadi  penerima  wasiat wajibah .  Oleh  karena  itulah  Kompilasi  Hukum  Islam  mempunyai  pandangan bahwa  hubungan  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat  sedemikian dekatnya,  sehingga  kata  “kerabat  dekat”( al-Aqrabin )  pada  ayat  tentang  wasiat dapat  diterjemahkan  sebagai  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat.  Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mengakui dan memperkuat suatu hubungan yang  baru  dan  bersifat  dua  arah dalam hal  kewarisan  antara  anak angkat  dan orang tua angkat dengan melalui cara wasiat wajibah . Hal ini merupakan salah satu bentuk  reformasi yang benar-benar unik ala Indonesia. 21

## 2. Regulasi Hukum Kewarisan Adat
Hukum  waris  adat  merupakan  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis  ketentuan tentang  sistem  dan  asas-asas  hukum  kewarisan,  tentang  harta  warisan,  pewaris dan  cara  bagaimana  harta  warisan  dialihkan  penguasaan  dan  kepemilikan  dari
20 Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Semarang: Raja Publishing, 2011), hlm. 334, 338.
21 Ratno Lukito, Pergumulah antara Hukum ..., hlm. 89-91.
pewaris  kepada  ahli  waris.  Hukum  ini  sebenarnya  merupakan  hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya. 22
Hukum kewarisan adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia,  berbeda  dengan  hukum  Islam  maupun  hukum  barat.  Karena perbedaannya  terletak  dari  latar  belakang  alam  pikiran  bangsa  Indonesia  yang berfalsafah  Pancasila  dengan  masyarakat  yang  Bhineka  Tunggal  Ika.  Latar belakang tersebut pada prinsipnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong  guna  merealisasikan  kerukunan,  keselarasan  dan  kedamaian  di  dalam hidup. 23
Hukum  kewarisan  adat  telah  dilaksanakan  masyarakat  sebelum  hukum kewarisan yang lain diterapkan di Indonesia. Dengan masyarakat yang heterogen, baik  dalam  keyakinan  beragama  maupun  dalam  adat  kebiasaan  tentulah membawa  pengaruh  yang  signifikan  dalam  pola  pemikiran  dan  pemahaman terhadap  suatu  persoalan.  Secara  umum,  masyarakat  Indonesia    mempunyai sistem  kekerabatan  yang  berbeda  ternyata  menjadikan  sistem  kewarisan  yang berbeda pula.
Kekerabatan merupakan hubungan darah, sedangkan hubungan perkawinan digunakan  istilah affinity .  Hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  adalah  kerabat ( kin )  sedangkan  hubungan  antara  suami  dan  isteri  adalah affines .  Dalam masyarakat secara umum, seorang anak dipandang sebagai keturunan dari kedua orangtuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang bisa ditelusuri melalui bapak dan ibunya. Kerabat melalui penelusuran dari garis bapak disebut paternal atau patrilateral, sedangkan  melalui  penelusuran  dari  garis  ibu disebut maternal atau matrilateral . 24
Secara  teoritis  sistem  kekerabatan  atau  keturunan  dapat  dibedakan  dalam tiga corak:
1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak bapak,  di  mana  posisi  pria  lebih  dominan  pengaruhnya  daripada  wanita  di dalam  masalah  pewarisan  (Gayo,  Batak,  Nias,  Lampung,  Buru,  Seram,  Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem Matrilineal , yaitu sistem keturunan yang menarik garis dari pihak ibu, di mana kedudukan wanita lebih dominan  pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam masalah pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor).
3. Sistem Parental/Bilateral ,  yaitu  sistem  keturunan  yang  menarik  garis  dari kedua  orang  tua,  atau  menarik  garis  dua  sisi  (bapak  dan  ibu),  di  mana kedudukan  pria  dan  wanita  tidak  dibedakan/setara  di  dalam  masalah pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Sulawesi dan lain-lain). 25
Keturunan adalah ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian  darah,  yang  disebut  silsilah.  Dari  satu  silsilah  dapat  diketahui  jauh
22 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2003), hlm. 7. 23 Ibid ., hlm. 9.
24 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001),       hlm. 42.
25 Hilman Hadi Kususma, Hukum Waris ..., hlm. 23.
dekatnya  hubungan  darah  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  yang  lain,  dari leluhur  yang  sama.  Dalam  ajaran  Islam  menerapkan  sistem  kekerabatan  yang bersifat parental/bilateral . 26
Dalam  masyarakat  adat,  sistem  kekerabatan  secara  umum  dibagi  menjadi tiga  corak,  maka  sistem  kewarisannyapun  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga kategori pula, yaitu:
1. Kewarisan Individual; sistem ini menganut pemahaman bahwa setiap ahli waris yang  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan  berhak  secara  penuh  untuk memiliki dan menguasai harta tersebut secara pribadi. Artinya ahli waris yang menerima  harta  dapat  menikmati,  menjual,  ataupun  mengalihkan  kepada siapapun  yang  dikehendaki,  ahli  waris  yang  lain  tidak  bisa  menghalangi  atau melarang keinginan tersebut. Sistem kewarisan seperti ini banyak dilaksanakan pada  masyarakat  yang  mempunyai  sistem  kekerabatan  parental/bilateral. Diantaranya pada masyarakat Jawa, sebagian Sumatera seperti Jambi, Lampung beradat Peminggir.
Adapun  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  dilaksanakan  pembagian  harta warisan dengan sistem individual ini adalah tidak ada lagi keinginan seseorang dari  ahli  waris  untuk  menguasai  atau  memiliki  secara  bersama-sama.  Hal  itu dikarenakan ahli waris tidak terikat dan tinggal pada satu rumah kerabat lagi, juga karena mempunyai kehidupan masing-masing.
2. Kewarisan Kolektif; sistem ini memberi pemahaman bahwa harta warisan yang diteruskan  dan  dialihkan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris  merupakan  suatu kesatuan  yang  tidak  bisa  terbagi-bagi  baik  dalam  kepemilikan  maupun  dalam penguasaan.  Akan  tetapi  walau  demikian,  ahli  waris  mempunyai  hak  untuk mengusahakan,  menggunakan  dan  mendapatkan  hasil  dari  harta  tersebut. Adapun cara penggunaan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing- masing ahli waris harus diatur secara bersama-sama dengan musyawarah dan mufakat semua ahli waris. Tentunya ada kepala kerabat yang membimbing hal tersebut.
Kewarisan  kolektif  ini  secara  umum  dilaksanakan  pada  masyarakat;  (a) Minangkabau  Sumatera  Barat,  sistem  kolektif  diberlakukan  atas  tanah  pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan seorang mamak kepala waris. Di mana para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai saja.(b) Ambon, harta tidak dibagi-bagikan  kepada  ahli  waris  melainkan  disediakan  untuk  dipergunakan saja  terutama  bagi  para  anggota  keluarga  pewaris  yang  yang  telah  meninggal dunia.  Kerabat  ini  di  bawah  kepemimpinan  seorang kepala  dati .(c)  Minahasa, yaitu  sistem  kolektif  atas  barang  (tanah) kalakeran yang  merupakan  tanak sekerabat  yang  tidak  bisa  dibagi-bagi  namun  boleh  dipergunakan  untuk kebutuhan  para  anggota  keluarga.  Status  hak  pakai  bagi  anggota  keluarga  ini dibatasi  dengan  tidak  diperkenankan  menanam  tanaman  keras.  Adapun  yang mengatur  dan  mengawasi  tanah kalakeran tersebut  adalah  Tua Untaranak , Haka Umbana atau Paki itenan tanah-tanah. Bila tua tengganai itu dari kerabat
26 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan ..., hlm. 188.
lain disebut Mapontol . Di masa sekarang, tanah kalakeran sudah ada yang bisa dibagi-bagi.  (d)  Lampung,  tanah menyanak atau  tanah epong merupakan sebidang  tanah  milik  sekerabat  bersama  yang  tidak  dibagi-bagi  pemiliknya. Biasanya  tanah  ini  telah  ditanami  tumbuhan  keras  seperti  durian,  rambutan, aren  dan  lain  sebagainya  yang  boleh  dinikmati  oleh  para  anggota  kerabat bersangkutan  secara  bersamaan.  Ada  kalanya  di  antara  ahli  waris  menanam tanaman  keras  di  tanah  tersebut,  maka  dengan  sendirinya  ahli  waris  tersebut hanya mempunyai hak atas pohon itu saja.
3. Kewarisan  mayorat;  sistem  kewarisan  ini  sebenarnya  sama  dengan  kewarisan kolektif,  hanya  saja  pengalihan  hak  penguasaan  atas  harta  warisan  yang  tidak terbagi-bagi  dilimpahkan  kepada  anak  tertua,  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Anak  tertua  merupakan  pemimpin  dalam  sebuah  rumah  tangga atau  sebagai  kepala  keluarga  menggantikan  posisi  bapak dan  ibu.  Anak  tertua mempunyai  kedudukan  sebagai  penerus  tanggung  jawab  orang  tua  yang  telah meninggal  dunia.  Mempunyai  kewajiban  mengurus  dan  memelihara  saudara- saudaranya,  terutama  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  harta  warisan  yang ditinggalkan  dan  terhadap  adik-adiknya  yang  belum  mapan.  Tanggung  jawab akan  selesai  apabila  adik-adiknya  telah  berumah  tangga  dan  dapat  hidup mandiri.  Sama  seperti  kewarisan  kolektif,  kewarisan  mayorat  dalam  masalah harta  warisan,  hanya  berhak  menggunakan  dan  menikmati  dengan  tidak mempunyai  hak  menguasai  atau  memiliki  secara  pribadi.  Sistem  mayorat  ini dapat  dikelompokkan  ke  dalam  dua  kategori,  hal  ini  dikarenakan  sistem kekerabatan  yang  berbeda  yaitu  mayorat  laki-laki  dan  mayorat  perempuan. Mayorat  laki-laki  seperti  pada  masyarakat  adat  Lampung  yang  beradat pepaduan dan masyarakat adat di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura Irian Barat.  Sementara  mayorat  perempuan  ada  di  masyarakat  adat Semendo Sumatera Selatan.
Dalam hal memimpin, mengurus dan mengatur penguasaan harta warisan pada kewarisan  mayorat  adalah  anak  laki-laki  tertua  dari  isteri  tertua  (anak punyimbang ;  Lampung)  begitupun  di  Jayapura  Irian  Barat.  Pada  kewarisan mayorat perempuan seperti di Semendo Sumatera Selatan dan di daerah enclave Lampung  (masyarakat  yang  berasal  dari Semendo )  yang  bertanggung  jawab mengurus,  mengatur  dan  menguasai  harta  waris  adalah tunggu  tubang yaitu anak perempuan tertua sebagai penunggu harta orang tua. 27
Dari tiga sistem kewarisan yang ada di masyarakat adat Indonesia, tentulah mempunyai sisi kebaikan dan sisi kelemahannya. Dari sisi kebaikan: (a)Kewarisan individual;  dengan  status  harta  warisan  menjadi  milik  pribadi,  ahli  waris  bebas menguasai  dan  menggunakan  harta  bagiannya  sesuai  yang  diperlukan  dan dibutuhkan tanpa harus dipengaruhi oleh ahli waris yang lain; harta warisan  yang dimiliki dapat digunakan untuk bertransaksi dengan pihak lain di luar ahli waris yang  lainnya  untuk  dipergunakan  menurut  kebutuhan  sendiri  dan  kebutuhan
27 Penjelasan  yang  lebih  rinci  dapat  dibaca  dalam,  Hilma Hadikusuma, Hukum  Waris ...,  hlm. 23-30.
keluarga  yang  menjadi  tanggung  jawabnya;  sistem  ini  sangat  berpengaruh  baik terhadap  keluarga  yang  sudah  maju,  di  mana  kediaman  sudah  terpisah-pisah karena telah terjadi perkawinan campuran. (b) Kewarisan kolektif; fungsinya akan kelihatan  lebih  baik  apabila  harta  warisan  tersebut  dipergunakan  untuk kelangsungan  hidup  keluarga  besar  baik  skarang  maupun  yang  akan  datang; tolong menolong antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain di bawah pimpinan seorang kepala kerabat yang mempunyai tanggung jawab yang baik dan bersikap  bijaksana.  (c) Kewarisan  mayorat;  kewarisan  ini  tertumpu kepada  anak tertua, laki-laki atau perempuan sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku, bila  anak  terua  mempunyai  sifat  penuh  tanggung  jawab  akan  mampu mempertahankan  keutuhan  dan  kerukunan  keluarga  sampai  semua  ahli  waris menjadi dewasa dan mandiri dalam mengatur rumah tangga sendiri. Anak tertua mempunyai kedudukan sama seperti orang tua, bertanggung jawab penuh secara materi  dan  immateri.  Dari  sisi  kelemahan:  (a)  kewarisan  individual;  dengan terbaginya  harta  warisan  kepada  masing-masing  ahli  waris  dan  merenggangnya tali kekerabatan tentunya dapat berpengaruh timbulnya keinginan diri menguasai secara pribadi dan mementingkan diri sendiri; kepemilikan secara individu dapat mengarah  kepada  nafsu  yang  bersifat  individualisme  dan  materialisme,  hal  ini seringkali menyebabkan munculnya perselisihan antara ahli waris. (b) kewarisan kolektif; menumbuhkan cara berfikir yang dangkal dan tidak membuka diri kepada orang lain; pemimpin yang penuh tanggung jawab dan bijaksana tidak selamanya ada  dalam  sebuah  keluarga  atau  di  antara  ahli  waris;  makin  lunturnya  nilai kesetiaan  kebersamaan  terhadap  anggota  keluarga  sehingga  tumbuh  rasa  tidak suka  di  antaranya;  makin  kurangnya  nilai  kebersamaan  dalam  memiliki  harta warisan  tersebut.  (c)  kewarisan  mayorat;  apabila  anak  tertua  yang  menjadi penerus tanggung jawab dari orang tua, baik dalam mengurus maupun mengatur harta warisan tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak mampu mengendalikan diri,  maka  akan  terjadi  gesekan  di  antara  ahli  waris  dan  tentunya  berakibat rusaknya hubungan kekeluargaan. 28

## III. Implementasi Kewarisan Masyarakat Islam Indonesia Masa Kini
Substansi  dari  hukum  kewarisan  termasuk  kewarisan  Islam  ialah  sebuah pengaturan  tentang  peralihan  hak  milik  dari  mayat  (pemilik  harta)  kepada  ahli waris  (penerima  harta).  Penggunaan  hukum  kewarisan  dalam  Islam  dikenal dengan istilah hukum waris, hukum faraid dan hukum al-mirats . 29
Di  Indonesia  aturan-aturan  yang  berlaku  mempunyai  tujuan  untuk ketertiban  dan  kenyamanan  hidup  bagi  masyarakatnya  secara  umum,  tak terkecuali  masyarakat  Islam.  Tidaklah  berlebihan  jika  aturan  yang  diterapkan mempunyai  dan  memenuhi  nilai-nilai  keislaman,  baik  secara  pidana  maupun
28 Ibid .
29 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 17.
perdata.  Dalam  aspek  keperdataan  mengarah  pada  hukum  keluarga  yang mengkhususkan  tentang  hukum  kewarisan,  mengatur  pelaksanaan  pembagian harta  warisan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Baik  dengan  melaksanakan  secara hukum kewarisan Islam maupun dengan hukum kewarisan adat.
Secara umum, negara-negara Islam ataupun negara-negara mayoritas Islam termasuk  Indonesia  sudah  mempunyai  aturan  perundang-undangan  tentang hukum  kewarisan  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  keluarga  secara  utuh  dan menyeluruh.  Namun  secara  realita,  masih  ada  sampai  sekarang  masyarakat muslim  yang  belum  mempunyai  undang-undang  tentang  kewarisan,  terutama negara  yang  berpenduduk  muslim  minoritas.  Hal  ini  berimplikasi  pada  teknik pembagiannnya  yang  dilaksanakan  secara  tradisional.  Dengan  pengertian  bahwa pelaksanaan  pembagiannya  tidak  melalui  sebuah  lembaga-lembaga  resmi  dalam naungan  pemerintah  setempat.  Banyak  dilakukan  secara  bawah  tangan,  dengan melibatkan tokoh-tokoh personal yang dianggap mengerti dan memahami hukum kewarisan  Islam.  Kondisi  demikianpun  juga  terjadi  pada  negara-negara  tertentu yang  berpenduduk  muslim  mayoritas,  tak  terkecuali  Indonesiapun  juga  ada sebagian masyarakat muslimnya yang menerapkan hal tersebut. 30
Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  masyarakat  muslim  Indonesia dewasa  ini  tidak  hanya  merujuk  pada  aturan  hukum  kewarisan  Islam  saja, walaupun  secara  filosofi  hukum  kewarisan  Islam  menawarkan  sebuah  keadilan secara  hakiki.  Namun,  kadangkala  masyarakat  lebih  melihat  dari  aspek  keadilan harfiah  saja.  Perspektif  masyarakat  masih  terpatri  kuat  dengan  meyakini  bahwa kewarisan  Islam  bukanlah  satu-satunya  aturan  yang  harus  dilaksanakan  secara utuh  dan  menyeluruh.  Ada  pilihan  lain  yang  memungkinkan  untuk  diterapkan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu hukum kewarisan adat. Secara  teoritis,  adat  tidak  diakui  sebagai  salah  satu  sumber  dalam jurisprudensi  Islam.  Namun  demikian,  secara  prakteknya,  adat  memainkan peranan  yang  sangat  penting  dalam  proses  kreasihukum  Islam  dalam  berbagai aspek  hukum  yang  muncul  di  negara-negara  Islam.  Peran  aktual  adat  di  dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting daripada apa yang kita duga sebelumnya. 31 Begitupun  dalam  hal  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan, masyarakat  muslim  Indonesia  masih  banyak  yang  menerapkan  dengan menggunakan hukum kewarisan adat setempat.
Sifat  akomodatif  Islam  mengakibatkan  terjadinya  hubungan  yang  erat antara  nilai-nilai  Islam  dan  hukum  adat  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia, terutama Jawa. Bukti bahwa ajaran Islam tidak hanya pada tataran fondasi moral dan  agama,  diantaranya  tampak  pada  hukum  pewarisan  di  Jawa.  Hukum  Islam memandang  soal  pewarisan  dalam  kaitan  adanya  hubungan  darah.  Dengan demikian, anak angkat yang tidak berasal dari sedarah, tidak mungkin mendapat harta  warisan  dari  orang tua  angkatnya.  Namun,  kenyataannya  pada  masyarakat adat Jawa, semua anak memperoleh hak mewaris atas harta warisan bahkan anak
30 Ibid., hlm. 17, 18.
31 Ratna Lukito, Pergumulan antara Hukum ..., hlm. 5,6.

## Yuliatin
angkat  sekarang  berstatus  “ ngangsu  sumur  loro ”  memperoleh harta  warisan  dari orang  tua  kandungnya  sekaligus  orang  tua  angkatnya  walaupun  tidak  ada hubungan darah langsung dengan orang tua angkatnya. 32
Pola  pembagian  harta  warisan  menurut  kewarisan  adat  bervariasi,  yang secara umum dipengaruhi oleh sistem kekarabatan yang di anut oleh masyarakat tersebut. Dari beberapa pola pembagiannya dapat dikategorikan ke dalam adalah:
1. Mengutamakan laki-laki dari pada perempuan dengan istilah mayorat laki-laki, mengarah  ke  sistem patrilineal. 33 Bagi  masyarakat  yang  menganut  pola pembagian  harta  warisan  mayorat  laki-laki  ini,  yang  mana  pelaksanaannya terjadi  secara  otomatis.  Artinya  telah  diketahui  sebelumnya  oleh  para  ahli waris  yang  lain  bahwa  yang  memegang  kekuasaan  penuh  terhadap  harta warisan  orang  tua  adalah  anak  laki-laki  tertua.  Peralihan  penguasaan  harta kepada  anak  laki-laki  tertua  bisa  terjadi  saat  orang  tua  masih  hidup  dengan syarat anak laki-laki tertua tersebut telah berumah tangga (menikah).  Segala macam  urusan  yang  berhubungan  dengan  harta  warisan  harus  melalui pemegang  kuasa;  baik  digunakan  untuk  kebutuhan  secara  pribadi  dari  salah satu ahli  waris,  maupun  meminta  untuk  digunakan  bersama-sama  ahli  waris yang lain dalam waktu sementara dan jangka panjang. Hal tersebut tidak akan bisa terjadi dan terlaksana apabila ahli waris laki-laki tertua belum atau tidak memberi  kuasa.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa  anak  perempuan  tidak mempunyai  hak  atas  harta  warisan  tersebut.  Dengan  alasan  bahwa  anak perempuan  pada  saat  akan  menikah  telah  diberi  atau  dibekali sesan 34 dari orang  tua  saat  masih  hidup  atau  bila  orang  tua  telah  meninggal  dunia,  maka laki-laki tertua yang mempunyai wewenang memberi sesan tersebut. Kendati demikian,  walaupun  anak  perempuan  tidak  mempunyai  hak  atas  harta warisan  tersebut,  apabila  mempunyai  keturunan  dan  memerlukan  biaya, seperti  pendidikan,  menikah  dan  lain  sebagainya,  maka  pemegang  mutlak harta  tersebut  harus  memberikan  bantuan  dari  harta  yang  dikuasainya. Kekuasaan  atas  harta  warisan  bisa  berpindah  tangan  apabila  anak  laki-laki tertua telah meninggal dunia. Perpindahan kekuasaan tersebut akan diberikan kepada keturunan laki-laki tertua pula, begitu seterusnya. 35
2. Mengutamakan  perempuan  daripada  laki-laki  dengan  istilah  mayorat perempuan, mengarah ke sistem matrilineal . 36
Pola  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  dalam  kategori  mayorat perempuan  yaitu  para  ahli  waris  telah  mengetahui  sebelumnya  bahwa  harta warisan  dikuasai  penuh  oleh  salah  satu  ahli  waris  yaitu  anak  perempuan
32 I  Gede  A.B.  Wiranata, Hukum  Adat  Indonesia;  Perkembangannya  dari  Masa  ke  Masa (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 102.
33 Peneliti mengambil sampel mayorat laki-laki dari daerah Lampung Pepaduan.
34 Sesan adalah  berupa kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan  berumah  tangga anak perempuan
35 Hasil observasi dan wawancara peneliti, 2016.
36 Peneliti mengambil sampel mayorat perempuan dari daerah Semendo Sumatera Selatan.
tertua  dengan  istilah  “ tunggu  tubang” . 37 Namun  perlu  digarisbawahi  bahwa harta warisan yang boleh dikuasai anak perempuan tertua adalah harta yang berbentuk  rumah,  sawah  dan  kebun.  Sementara  harta  bersama  dari  kedua orang tua selain kategori tersebut dapat dibagikan secara individu kepada ahli waris  yang  lain.  Anak  perempuan  tertua  menguasai  harta  tersebut  tidak berarti memiliki secara mutlak.Namun bisa dinikmati oleh para ahli waris lain yang  membutuhkan  hasil  dari  harta  tersebut.  Anak  perempuan  tertua  tidak bisa menolak bila ahli waris yang lain membutuhkan biaya dengan mengambil hasil  dari  harta  yang  dikuasainya.  Adapun  pelaksanaan  pembagian  harta warisan  yang  bisa  dibagi  kepada  masing-masing  ahli  waris  dengan  proses musyawarah keluarga menggunakan hukum kewarisan Islam. Namun, apabila ahli waris bermufakat membagi harta warisan secara hukum adat, maka ahli waris  membaginya  dengan  nilai  sama  rata  atau    sama  banyak.  Ketentuan secara  kewarisan  Islam  hanya  sebatas  untuk  mengetahui  bagian  masing- masing saja. 38
3. Jenis kelamin tidak menjadi syarat seseorang menerima atau tidak menerima dari harta warisan, mengarah ke sistem parental. 39
Sistem  kekerabatan  yang  terjadi  di  masyarakat  setempat  bersifat  menarik garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Hal ini berpengaruh dalam  pola  pembagian  harta  warisan,  artinya  laki-laki  dan  perempuan mempunyai hak dan  kesempatan yang sama dalam menerima harta warisan. Masyarakat  Seberang  Kota  Jambi  mayoritas  muslim,  tentunya  sangat menjunjung  tinggi  nilai-nilai  Islam  dalam kehidupannya,  termasuk  dalam hal kewarisan. Pelaksanaan secara kewarisan Islam ( faraid ) tetap berjalan dengan cukup  baik,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  sebagian  besar  dari masyarakat  setempat  melaksanakan  secara  hukum  kewarisan  adat.  Artinya setelah  para  ahli  waris  mengetahui  bagian  masing-masing  merurut faraid , kemudian  bersepakat  untuk  melaksanakan  dengan  pembagian  harta  warisan secara merata atau melebihkan salah satu ahli waris dengan berbagai macam pertimbangan  yang  logis  dan  bermoral.  Baik  pembagian  dari  seluruh  harta warisan  maupun  sebagian  dari  harta  warisan  yang  disepakati  dilaksanakan secara hukum kewarisan adat.

## IV. Penutup
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dengan  rinci  tentang  hukum  kewarisan  yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  Islam  Indonesia  di  atas,  maka  diketahui  bahwa masyarakatnya  telah  diatur  dalam  sebuah  aturan  hukum  kewarisan  yang terformulasi  dalam  sebuah  aturan  yaitu  Kompilasi  Hukum  Indonesia.  Hal  ini
37 Tunggu  tubang merupakan  istilah  masyarakat  semendo  sumatera  selatan  yaitu  anak perempuan  tertua  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menguasai  harta  warisan  orang  tuanya dalam kategori yang telah disepakati oleh para pemuka adat seperti rumah, sawah dan kebun.
38 Hasil observasi dan wawancara peneliti, 2016.
39 Peneliti mengambil sampel sistem kewarisan parental masyarakat Seberang Kota Jambi.
dilakukan  agar  masyarakat  Islam  Indonesia  mempunyai  sandaran  hukum  yang seragam  demi  kemaslahatan  bersama.  Namun  demikian,  walaupun  telah  ada aturan hukum kewarisan bagi masyarakat Islam Indonesia secara seragam. Tidak menutup  kemungkinan  masyarakatnya  melaksanakan  secara  hukum  kewarisan adat,  hal  ini  dikarenakan  masyarakatnya  mempunyai  multi  adat.  Hal  tersebut tentunya  mempengaruhi  cara  berfikir  dan  memahami  hukum  berbeda  pula terutama  tentang  kewarisan.  Hukum  kewarisan    adat  yang  ada  dapat  diterima selama  penerapannya  tidak  menyimpang  dari  prinsip-prinsip  hukum  Islam  itu sendiri.[]

## BIBLIOGRAFI
Abu Daud, Sunanu Abi Dawud II (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1952 Abu Isa al-Tarmiziy, al-Jami’ul al-Shahih IV (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1938) Ahmad Muhyi ad-Din al-‘Ajuz, Al-Miras al-Adil fil al-Islam: Bain al-Mawaris al- Qadimah wa al-Hadisah wa Al-Bukhary, Shahih al-Bukhary IV (Cairo: Daar wa al-Mathaba’ al-Sya’biy, tt)
Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mijtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan ...,
Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Semarang: Raja Publishing, 2011) Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2012) Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991 Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah (Cairo: Musthafa al-Babiy, tt), hlm. 909. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2003) I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia; Perkembangannya dari Masa ke Masa (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
Muqaranatuha ma’a asy-Syara’i al-Ukhra (Beirut: Mu’assasat al-Ma’arif,
1406/1986)
Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998)
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984) Seikan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1997)
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001)
Yuliatin, “Hukum Islam dan Hukum Adat”, Disertasi (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)
Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)