## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## Ketut Agus Oktariawan
Universitas Pendidikan Ganesha Email : oktariawan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari hukum humaniter internasional dengan hak asasi manusia  serta  menganalisis  kewenangan  mahkamah  pidana  internasional  dalam  penyelesaian  kasus pelanggran hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional. Dari hal tersebut diketahui bahwa Hukum humaniter internasional berlaku dalam kasus-kasus sengketa bersenjata, baik internasional maupun non internasional atau perang saudara (civil war). Sedangkan, hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi serta budaya, dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu, untuk menjamin bahwa dia dapat berkembang sepenuhnya  dalam  masyarakatnya  dan  melindunginya  jika  perlu  terhadap  penyalahgunaan  dari  para penguasa  yang  bertanggungjwab.  Adapun  kewenangan  dari  Mahkamah  Pidana  Internasional  atau International Criminal Court (ICC) ialah sebagai pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional untuk menghukum  pelaku  pelanggaran  HAM  berat,  mencegah  terjadinya  lagi  pelanggaran-pelanggaran  HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).
Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional

## Abstract
This  researchaims  to  find  out  the  relationship  of  international  humanitarian  law  with  human  rights  and analyze the authority of the international criminal court in the resolution of human rights cases that occur within the scope of international humanitarian law. From this it is known that international humanitarian law applies in cases of armed disputes, both international and non-international or civilwar. Human rights, meanwhile,    aim  to  ensure  that  civil,  political,  economic  and  culturalrights  and    freedoms,  and  every individual person is respected at all times, to ensure that he can fully develop in his society and protect him if necessary against abuse from the responsible authorities. The authority of the International Criminal Court (ICC) is as a complement to the jurisdiction of national courts to punish perpetrators of gross human rights violations, prevent the occurrence of other human rights violations, and end and prevent  impunity (the state of still free criminals from lawsuits).

## Keywords: Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dari masyarakat internasional  yang juga memiliki tujuan untuk menciptakan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat.  Tujuan  tersebut  menjadi  suatu  karakteristik internasional bagi bangsa Indonesia yang memberikan pengaruh terkait  keberadaan suatu negara yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan negara-negara lainnya. Dalam menjalankan hubungan dengan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
negara-negara  lain,  keberadaan  seperangkat  ketentuan  hukum  sangat  diperlukan  untuk  memberikan menciptakan  ketertiban  dan  keadilan  dalam  masyarakat  internasional.  Adanya  hukum  internasional dapat memberikan kerangka dan pola hubungan internasional dengan mengakomodasi kepentingan- kepentingan  dari  anggota  masyarakat  internasional.  Hukum  internasional  juga  menyediakan  sarana penyelesaian  konflik  agar  mampu  menciptakan  harmoni  diantara  masyarakat  internasional  (Sudika Mangku, 2021).
Salah satu hukum internasional yang berlaku dalam ranah hukum pidana internasional adalah Hukum  Humaniter.  Hukum  Humaniter  Internasional  adalah  bagian  dari  hukum  internasional  yang merupakan  seperangkat  aturan  untuk  membatasi  akibat-akibat  dari  pertikaian  senjata.  Hukum  ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang ( laws of war ) dan hukum konflik bersenjata ( laws of armed conflict ). Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tujuan hukum  humaniter  adalah  untuk  memanusiawikan  perang.  Oleh  karena  itu,  perkembangan  hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu :
1. Memberikan  perlindungan  terhadap  kombatan  maupun  penduduk  sipil  dari  penderitaan yang tidak perlu ( unnecessary suffering ).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan (Wagiman, 2007).
Perkembangan  hukum  internasional  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  bagi  korban perang dan dengan hukum tentang perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan hak asasi manusia setelah Perang Dunia Kedua. Sebab sebagaimana diketahui bahwa perlindungan, pemenuhan  serta  penghormatan  terhadap  HAM  menjadi  perhatian  seluruh  dunia  pada  saat  itu. Hadirnya hukum humaniter adalah sebagai akibat dari ketidakmampuan manusia untuk menghapuskan peperangan, pada hal di pihak lain ada keinginan manusia untuk meningkatkan segala hal yang baik bagi manusia. Disini nampak bahwa peperangan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari manusia, namun dipihak lain adanya keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam situasi peperangan (Picted, 1966).
Hak asasi  adalah hak  yang dimiliki oleh manusia  yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan  kelahiran  atau  kehadirannya  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh  negara,  hukum,  Pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat    dan martabat  manusia.  Makna  hak  asasi  akan  menjadi  jelas,  apabila  pengakuan  akan  hak  tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini.
HAM  tidak  diberikan  oleh  negara  atau  lahir  karena  hukum.  Hak  Asasi  Manusia  itu  bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, tanpa perbedaan atas dasar ras, bangsa, agama atau kelamin. Hak Asasi Manusia itu adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tak dapat dihapuskan. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada tiap-tiap manusia dapat dituntut di depan pengadilan dan bila perlu ditampung dalam instrumen hukum, baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional, seperti halnya hak asasi manusia.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dengan ditampungnya hak asasi manusia kedalam instrumen hukum, maka pada gilirannya melahirkan Hukum  Hak  Asasi  Manusia.  Menurut  Haryomataram  (1977),  Hukum  HAM  internasional  adalah keseluruhan  dari  peraturan  dan  prinsip-prinsip  yang  bertujuan  melindungi  dan  menjamin  hak-hak individu  apapun  status  mereka  (penduduk  sipil,  anggota  angkatan  bersenjata,  warga  negara,  orang asing,  pria  maupun  wanita),  baik  pada  situasi  damai  atau  situasi  sengketa  bersenjata.  Adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai hak asasi manusia terhadap hukum humaniter ini dapat didakwa dan bawa ke pengadilan kriminal internasional ( International Criminal Court ).
Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang  terjadi  dapat  diselesaikan  menurut  hukum  humaniter  internasional  dibawah  kewenangan Mahkmah  Pidana  Internasional.  Untuk  melakukan  penelitian  terhadap  hal  tersebut,  maka  diangkat judul  penelitian “KEWENANGAN  MAHKAMAH  PIDANA  INTERNASIONAL  DALAM PENYELESAIAN  KASUS  PELANGGARAN  HAK  ASASI  MANUSIA  MENURUT  HUKUM HUMANITER  INTERNASIONAL” dengan  tujuan  untuk  mengetahui  hubungan  dari  hukum humaniter internasional dengan hak asasi manusia serta menganalisis kewenangan mahkamah pidana internasional  dalam  penyelesaian  kasus  pelanggran  hak  asasi  manusia  yang  terjadi  dalam  ruang lingkup hukum humaniter internasional.

## PEMBAHASAN Hubungan Hukum Humaniter dengan Hak Asasi Manusia
Isu-isu hak asasi manusia telah semakin menjadi perhatian global dan mengancam perpecahan antara  negara-negara  maju  dan  negara-negara  berkembang  (Sudika  Mangku,  2013).  Konflik kemanusiaan  yang  berimplikasi  pada  pelanggaran  hak  asasi  manusia  juga  tidak  terlepas  dari pelanggaran  kemanusiaan  terhadap  hukum  humaniter  internasional.  Pentingnya  penegasan  terkait hakikat hukum humaniter dan hakikat hak asasi manusia menjadi suatu hal yang penting, mengingat persamaan dan perbedaan diantara dua cabang hukum publik internasional ini. Selain itu, sangatlah penting bagi mereka  yang bertanggungjawab menyebarkan penerangan mengenai hukum humaniter internasional  dan  hukum  hak  asasi  manusia  untuk  mampu  memberikan  penjelasan  sesungguhnya mengenai subyek tersebut. Ini adalah kepentingan terbesar orang yang dilindungi oleh kedua hukum, tetapi juga membantu para pejabat negara yang bertanggungjawab atas perlindungan tersebut.
Hukum humaniter yang sering disebut juga sebagai hukum perang menyimpan korelasi yang cukup erat dengan hak asasi manusia. Hukum humaniter sejatinya berisikan perlindungan terhadap hak asasi  manusia  dalam  situasi  perang  yang  terjadi.  Eksistensi  hukum  humaniter  semakin  menguatkan pentingnya  penghormatan  terhadap  nilai-nilai  hal  asasi  manusia  yang  tidak  hanya  pada  saat  damai namun juga pada situasi genting seperti perang. Bila melihat pada salah satu contoh kasus yang terjadi pada konflik Yugoslavia, maka pelanggaran terhadap penghormatan atas nilai-nilai dasar manusia pun terabaikan.  Pada  banyak  kasus  konflik  yang  terjadi,  hampir  tidak  ditemui  konflik  yang  bebas  dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan pihak yang terlibat konflik sedang berada dibawah kontrol  atau  kesadaran  yang  rendah,  yang  mengakibatkan  pelanggaran  dengan  mudah  terjadi (Mumtazinur, 2018).
Pada  mulanya,  hubungan  hukum  hak  asasi  manusia  dan  hukum  humaniter  belum  terlalu diperhatikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pernyataan  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (Universal Declaration of Human Rights) 1948 yang tidak menyinggung tentang penghormatan hak asasi manusia pada  waktu  sengketa  bersenjata.  Sebaliknya,  dalam  konvensi-konvensi  Jenewa  1949  tidak menyinggung masalah hak asasi manusia, tetapi tidak berarti bahwa konvensi-konvensi Jenewa dan hak asasi manusia tidak memilki kaitan sama sekali. Antara keduanya terdapat hubungan keterkaitan, walaupun tidak secara langsung.
Di  sisi  lain,  dalam  konvensi-konvensi  tentang  hak  asasi  manusia  terdapat  pula  berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalam

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau bahaya umum lainnya yang mengancam stabilitas nasional, hak-hak yang dijamin dalam konvensi ini tidak boleh dilanggar. Meskipun dalam keadaan demikian, paling tidak ada 7 (tujuh) hak yang harus tetap dihormati, karena merupakan intisari dari Konvensi  ini,  yaitu  hak  atas  kehidupan,  kebebasan,  integritas  fisik,  status  sebagai  subyek  hukum, kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan. Ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 4 Kovenan PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan Pasal 27 Konvensi HAM Amerika.
Selain itu, terdapat pula hak-hak yang tak boleh dikurangi ( non derogable rights ), baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan sengketa bersenjata. Hak-hak yang tak boleh dikurangi tersebut meliputi  hak  hidup,  prinsip  (perlakuan)  non  diskriminasi,  larangan  penyiksaan  ( torture ),  larangan berlaku surutnya hukum pidana seperti  yang ditetapkan dalam konvensi sipil dan politik, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak), perbudakan ( slavery ),  perhambaan  ( servitude ),  larangan  penyimpangan  berkaitan  dengan  dengan  penawanan, pengakuan seseorang sebagai subyek hukum, kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama, larangan penjatuhan hukum tanpa putusan yang dimumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim, larangan menjatuhkan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) yang bersamaan pada keempat Konvensi Jenewa.
Dalam hukum humaniter internasional, pengaturan mengenai hak-hak yang tak dapat dikurangi ini antara lain tercantum dalam ketentuan Pasal  3 tentang ketentuan  yang bersamaan pada keempat Konvensi  Jenewa  1949.  Pasal  ini  penting  karena  membebankan  kewajiban  kepada  “pihak  peserta agung” untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesampingkan status “ belligerent ”  menurut  hukum  atau  sifat  dari  sengketa  bersenjata  yang  terjadi  itu.  Kesadaran  akan adanya  hubungan  hak  asasi  manusia  dan  hukum  humaniter  baru  terjadi  pada  akhir  tahun  1960-an. Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi hak asasi manusia. Konferensi  internasional mengenai hak asasi  manusia  yang  diselenggarakan  oleh  PBB  di  Teheran  pada  tahun  1968  secara  resmi  menjalin hubungan  antara  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Hukum  Humaniter  Internasional  (HHI).  Dalam Resolusi  XXIII  tanggal  12  Mei  1968  mengenai  “penghormatan  HAM  pada  waktu  pertikaian bersenjata”,  meminta  agar  konvensi-konvensi  tentang  pertikaian  bersenjata  diterapkan  secara  lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional.
Walaupun hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia keduanya didasarkan atas  perlindungan  orang,  terdapat  perbedan  khas  dalam  lingkup,  tujuan  dan  penerapan  diantara keduanya.  Hukum  humaniter  internasional  berlaku  dalam  kasus-kasus  sengketa  bersenjata,  baik internasional  maupun  non  internasional  atau  perang  saudara  ( civil  war ).  Di  satu  pihak,  hukum humaniter internasional terdiri atas standar-standar perlindungan bagi para korban sengketa, disebut hukum Jenewa, dan di lain pihak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan alat dan cara berperang dan tindakan permusuhan, juga dikenal sebagai hukum Den Haag. Dewasa ini, dua perangkat perturan itu  telah  digabung  dan  muncul  dalam  Protokol-protokol  Tambahan  pada  Konvensi  Jenewa  yang diterima tahun 1977.
Hukum hak asasi manusia, sebaliknya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi serta budaya, dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu,  untuk  menjamin  bahwa  dia  dapat  berkembang  sepenuhnya  dalam  masyarakatnya  dan melindunginya jika perlu terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggungjwab. Hak- hak  ini  tergantung  pada  hukum  nasional  dan  sifatnya  yang  sangat  fundamental  dijumpai  dalam konstitusi  negara-negara.  Namun  hukum  hak  asasi  manusia  juga  berkaitan  dengan  perlindungan internasional hak asasi manusia, yakni aturan-aturan yang disetujui untuk dipatuhi oleh negara-negara

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dalam  kaitannya  dengan  hak  dan  kebebasan  orang  perorangan  dan  bangsa.  Hukum  humaniter internasional secara khusus  dapat  dianggap dimaksudkan untuk  menjamin dan memelihara hak-hak dasar  (untuk  hidup,  keamanan,  kesehatan,  dsb)  dari  korban  dan  non-kombatan  dalam  peristiwa sengketa  bersenjata.  Ada  hukum  darurat  yang  diperintahkan  karena  keadaan-keadaan  khusus, sedangkan hak  asasi  manusia,  yang berjalan dengan sangat  baik  di  masa damai, terutama berkaitan dengan perkembangan yang harmonis dari setiap orang.
Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Court ) didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 yang disetujui oleh 120 negara pada tanggal 17 Juli 1998. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional  merupakan  upaya  masyarakat  internasional  secara  bersama  dalam  menanggulangi kejahatan-kejahatan  luar  biasa  yang  mengancam  perdamaian  dan  keamanan  internasional  serta kesejahteraan  dunia.  Berdasarkan  Pasal  1  Statuta  Roma  1998,  Mahkamah  Pidana  Internasional merupakan  suatu  lembaga  permanen  dan  mempunyai  kekuasaan  untuk  melaksanakan  yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional.
Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court merupakan salah satu badan yang berfungsi di bidang peradilan sebagai pengadilan permanen kasus kejahatan berat yang dilakukan individu,  baik  sebagai  pemimpin  negara  maupun  individu  dengan  kepentingan  pribadi.  Peradilan individu  internasional  inilah  yang  membuat  ICC  berbeda  dari  lembaga  peradilan  Mankamah Internasional  yang  hanya  memiliki  ruang  lingkup  negara  sebagai  subyek  hukumnya.  Sehingga  ICC dapat menelisik ke ruang yang  lebih mikro, namun menindaklanjuti kejahatan secara makro.
Dengan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) memiliki tujuan tertentu, yaitu :
a. Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius ini menurut hukum internasional;
b. Mendesak  para  penuntut  nasional  yang  bertanggungjawab  secara  mendasar  untuk mengajukan mereka yang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan ini ke pengadilan;
c. Mengusahakan  supaya  para  korban  dan  keluarganya  bisa  memiliki  kesempatan  untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi;
d. Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari pemidanaan/hukuman.
Yurisdiksi  atau  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional  untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat  oleh  warga  negara  dari  negara  yang  telah  meratifikasi  statuta  mahkamah.  ICC  merupakan pelengkap dari International Court of Justice (ICJ). Parameter di antara keduanya adalah ICJ adalah suatu pengadilan yang mengadili perselisihan antarnegara sebagai negara. Di lain pihak, ICC adalah pengadilan yang menuntut dan memidana individual.
Dengan  demikian,  fungsi  Mahkamah  Pidana  Internasional  ialah  untuk  menghukum  pelaku pelanggaran  HAM  berat,  mencegah  terjadinya  lagi  pelanggaran-pelanggaran  HAM  tersebut,  serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkenaan dengan kejahatan genosida ( genocide ), kejahatan terhadap kemanusiaan  ( crimes  against  humanity ),  kejahatan  perang  ( war  crimes ),  dan  kejahatan  agresi ( aggression ). Yurisdiksi tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## Statuta Roma 1998.
Dalam perkembangannya, setelah diratifikasinya The Rome Statute of International Criminal Court (ICC)  1998,  dimana  salah  satu  kewenangan  ICC  adalah  memeriksa  dan  mengadili  terhadap pelaku-pelaku  kejahatan  perang  baik  yang  dilakukan  dalam  sengketa  bersenjata  internasional  atau sengketa  bersenjata  non-internasional,  maka  apabila  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ICC, khususnya Pasal 8 Statuta, yang antara lain menyatakan bahwa :
1. Pengadilan  mempunyai  yurisdiksi  berkenaan  dengan  kejahatan  perang  pada  khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
2. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti, antara lain :
a. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949;
b. Pelanggaran  serius  lain  terhadap  hukum  dan  kebiasaan  yang  dapat  diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan;
c. Dalam  hal  suatu  sengketa  bersenjata  bukan  merupakan  suatu  persoalan internasional,  pelanggaran  serius  terhadap  Pasal  3 common  articles Konvensi Jenewa 1949.
Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  Konvensi  Jenewa  1949, maka setelah berlakunya ICC mulai berlaku efektif 1 Juli 2002 setelah diratifikasi 60 negara, terhadap pelaku-pelaku pelanggaran Konvensi Jenewa dapat diperiksa dan diadili oleh International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional). Hal ini terjadi, apabila negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu ( unwilling & unable ) untuk mengadili pelaku-pelaku pelanggaran tersebut. Mahkamah  Pidana  Internasional  dapat  menjalankan  fungsi  dan  kekuasaannya,  sebagaimana ditetapkan dalam Statuta, atas wilayah suatu Negara Pihak dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu Negara. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan  atau  parlemen,  wakil  terpilih  atau  pejabat  pemerintah  dalam  hal  apa  pun  tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana dibawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman dan Mahkamah Pidana  Internasional  tidak  mempunyai  jurisdiksi  atas  seseorang  yang  berumur  kurang  dari  delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan.
Mahkamah  Pidana  Internasional  bersifat  pelengkap  terhadap  yurisdiksi  pengadilan  nasional. Maksudnya,  Mahkamah  Pidana  Internasional  memiliki  yurisdiksi  terhadap  kejahatan-kejahatan internasional  paling  serius  (terhadap  hak  asasi  manusia)  dan  sebagai  pelengkap  sistem  pengadilan pidana nasional, apabila sistem pengadilan nasional tidak efektif atau tidak tersedia, maka Mahkamah Pidana  Internasionaldapat  melaksanakan  yurisdiksinya  dalam  menuntut  dan  mengadili  pelaku kejahatan  internasional  dalam  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional.  Prinsip  pelengkap  ini merupakan  suatu  mekanisme  pendekatan  yang  seimbang  yang  dimaksudkan  guna  memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada negara-negara untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suatu negara yang mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan mempunyai kekuasaan yang tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain kecuali atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti ketentuan internasional. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada kedaulatan negara yang dilanggar, justru malah asas komplementer

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## iniselaras dengan prinsip kedaulatan negara.
Yurisdiksi Mahkamah Pidana  Internasional dilaksanakan dan dilakukan oleh Jaksa Penuntut independen apabila negara peserta (Statuta Roma) menyerahkan yurisdiksi kejahatan kepada Dewan Keamanan  Perserikatan  BangsaBangsa  atau  kepada  Jaksa  Penuntut  sendiri.  Namun,  yang  menjadi permasalahan  adalah  jika  suatu  negara  dimana  terjadi  kejahatan  paling  serius  terhadap  hak  asasi manusia,  tidak  bersedia  menyerahkan  pelaku  atau  tidak  bersedia  memberikan  informasi  mengenai kejahatan  yang  terjadi  kepada  Jaksa  Penuntut,  yang  disebabkan  adanya  doktrin  kedaulatan  negara, karena tidak mau hukum negaranya dicampuri oleh negara lain terlebih menyerahkan pelakunya untuk diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang umumnya (para pelaku) adalah mereka yang saat kejahatan terjadi mempunyai kekuasaan di dalam negara bersangkutan dan eksistensinya cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan nasional negara tersebut.
Ketika  sudah  terdapat  Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC)  yang  mengatur  mengenai kejahatan  perang  maka  persoalan  yang  muncul  adalah  hubungan  antara  Mahkamah  Pidana Internasional  dengan  hukum  domestic  Negara.  ICC  tidak  bersifat  untuk  menggantikan  pengadilan nasional, namun sifatnya hanya sebagai pelengkap bagi system pidana nasional terutama jika prosedur pengadilan  untuk  mengadili  kejahatan  dibawah  yurisdiksi  ICC  tidak  tersedia  atau  tidak  dapat diselenggarakan secara benar. ICC tetap mengakui kewenangan pengadilan domestic untuk menangani tindakan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional.
Berdasarkan prinsip pelengkap yang ditetapkan oleh Statuta ini, Mahkamah bisa berperan aktif menjalankan kompetensinya tersebut apabila, dalam suatu kasus, sistem pengadilan nasional negara yang bersangkutan nyata-nyata telah gagal memenuhi kewajibannya dalam mengadili kasus kejahatan HAM. Artinya pengadilan nasional yang dimaksud tidak mampu dan atau tidak mau melakukan secara sungguh-sungguh dan adil proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap individu-individu yang bertanggungjawab akan terjadinya kejahatan HAM, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip pelengkap ini merupakan suatu mekanisme penyeimbang yang dimaksud untuk memberikan kesempatan  terlebih  dahulu  kepada  mekanisme  nasional  dari  negara  untuk  memenuhi  kewajiban- kewajiban  mereka  berdasarkan  hukum  internasional  dalam  penegakkan  HAM.  Konsekuensinya, bilamana pemenuhan tersebut gagal maka mekanisme internasional akan mengambil alih pelaksanaan pemenuhan kewajiban hukumnya (masingmasing) dalam penegakkan hukum HAM dan kemanusiaan.

## KESIMPULAN
Hukum humaniter pada dasarnya adalah hukum yang berlaku dalam situasi darurat atau situasi sengketa  bersenjata,  namun  kebutuhan  jaminan  perlindungan  hak-hak  individu  akan  tetap mendapatkan  perhatian  sebagaimana  mestinya  melalui  Hukum  Humaniter  Internasional.  Hal  ini disebabkan, pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional disusun selain untuk mempertimbangkan kepentingan  militer,  namun  juga  mempertimbangkan  kepentingan  kemanusiaan  atau  kepentingan humaniter.  Bila  situasi  darurat  tersebut  telah  kembali  normal,  maka  jaminan  perlindungan  hak-hak individu  berada  dibawah  instrumen  HAM.  Dengan  demikian,  walaupun  hukum  humaniter  berlaku pada waktu sengketa bersenjata dan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai, namun inti dari hak- hak asasi tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi. Selain itu, ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah  yang berasal  dari instrumen-instrumen hak  asasi manusia  dengan  kaidah-kaidah  yang  berasal  dari  hukum  humaniter  internasional.  Keduanya  tidak hanya  mengatur  hubungan  diantara  negara  dengan  negara  namun  juga  menetapkan  hak-hak  dan kewajiban mereka secara timbal balik.
Sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana  Internasional  didasarkan  dengan  Statuta  Roma  1998  dengan  tahapan-tahapan,  yaitu  Pra- Peradilan,  Penyelidikan,  Acara  Pemeriksaan  Sementara,  Peradilan,  Pembuktian  dan  Putusan. Sementara upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah Banding dan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Peninjauan Kembali. Selain itu, international criminal court dalam kaitanya dengan yurisdiksi bersifat komplementer.  Artinya icc akan  menjadi  pelengkap  atau  alterantif  jika  peradilan  suatu  negara menunjukan ketidakmampuan dan ketidakinginan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia maka keberadaan international criminal court dengan berdasarkan statuta roma akan mendukung sepenuhnya proses peradilan HAM secara nasional.

## SARAN
Dalam hal ini, Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam  menegakan  aturan  hukum  internasional  untuk  memutus  perkara  terbatas  terhadap  pelaku kejahatan berat  oleh  warga  Negara  yang telah meratifikasi  Statuta Roma, maka dari itu Mahkamah Pidana  Internasional  juga  harus  secara  tegas  dalam  melaksanakan  yurisdiksinya  agar  dapat menerapkan  peraturan  yang  berlaku.  Nantinya  kepada  dosen  pengampu  dan  mahasiswa  diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mata kuliah Hukum Pidana Internasional dan dapat dikaji kembali untuk memberikan hasil analisis yang lebih aktual.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Brig. Jend TNI. (Purn). GPH. Haryo Mataram, S.H. 1988. Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang) . Jakarta : Bumi Nusantara Jaya.
C. de Rover. 2000. To Serve  & To Protect  : Acuan Universal Penegakan HAM . Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada.
Haryomataram. 1977. Hukum Humaniter : Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia  Internasional  dan  Hukum  Pelucutan  Bersenjata. Jakarta  :  Fakultas  Hukum  Trisakti. Hlm. 10 ICRC. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta : ICRC Mochtar Kusumaatmadja. 2002. Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949. Bandung :  Alumni. Picted, Jean. 1966. The Principles of International Humanitarian Law. Hlm. 10 Sudika  Mangku,  Dewa  Gede.  2021. Pengantar  Hukum  Internasional. Jawa  Tengah  :  Penerbit Lakeisha.  Hlm. 5 Wagiman, Wahyu. 2007. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I Tahun 2007. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 17

## Artikel dalam Jurnal
Mumtazinur.  2018. Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan  dan  Pelanggaran  Hukum  Humaniter Internasional  (Konvensi  Jenewa  1949)  Studi  Kasus  :  Pelanggaran  HAM  Berat  untuk  Bekas Negara Yugoslavia. Dalam “Jurnal Dusturiah. VOL.8. NO.2. (Juli -Desember) 2018”. Sudika  Mangku,  Dewa  Gede.  2013. Kasus  Pelanggaran  HAM  Etnis  Rohingnya  :  dalam  Perspektif ASEAN. Dalam “Jurnal Media Komunikasi FIS Vol 12, No. 2 Agustus 2013”.
Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiatmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XII/2015. Jurnal  Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (3),  250- 259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., &  Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha  Law Review , 2 (2), 109-120.

## Peraturan Internasional
Statuta Roma 1998 Konvensi Jenewa 1949 Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)