## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 2, April 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Problematika Penggunaan Alat Swab Nasofaring Dan Orofaring Bekas Pakai  Pada Pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19

## Andreas Agung Winarno
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email: aagungw@yahoo.com
Abstract: Screening  for  swabs  anti-Covid-19  is  one  of  the  policies  of  the  Indonesian  government  in breaking the chain of the spread of Covid-19. This policy requires handling and laboratory examinations according  to  the  quality  and  standards  that  have  been  set.  Implementing  the  Covid-19  antibody  swab screening  has  now  raised  problems,  namely  a  violation  of  the  use  of  used  nasopharyngeal  and oropharyngeal swab equipment during the Covid-19 rapid antigen examination at Kualanamu Airport, Medan. This fact has raised a problem from a medical, ethical, and juridical point of view. Based on these problems,  this  article  will  try  to  analyze  medical,  ethical,  and  juridical  problems  in  implementing  the Covid 19 antigen swab screening. This article uses normative juridical research with a case approach. The data used are primary and secondary in the form of legislation, regulations, and literature discussing the Covid  19  antigen  swab  screening  policy.  The  results  show  that  medical  problems  in  implementing  the problematic Covid 19 antigen swab screening have implications for the risk of increasing Covid-19 cases and diseases transmitted through used equipment, such as Hepatitis, HIV, and so on. Then the ethical aspect, namely the actor who is a health worker, has violated the professional code of ethics where medical personnel  should  work  according  to  the  professional  code  of  ethics  and  standard  operating  procedures. Finally,  from  the  juridical  aspect,  using  used  swabs  is  a  form  of  corporate  crime  to  obtain  profits  or benefits,  so  the  act  is  a  criminal  act.  Suggestions  in  the  future  need  to  be  socialized  regarding  the consequences of ethical, medical, and juridical violations for antigen swab examination services that are not following standards and quality for both individuals and corporations related to these violations.
Keywords: Covid-19; Code of Ethics; Screening Swabs.
Abstrak: Screening swab antigan Covid-19 merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19,  kebijakan  tersebut  memerlukan  penanganan  dan pemeriksaan laboratorium yang sesuai mutu dan standard yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Screening swab  antigan  Covid-19  sekarang  telah  memunculkan  permasalahan,  yaitu  terjadi  pelanggaran penggunaan alat swab nasofaring dan orofaring bekas pakai pada saat pemeriksaan rapid antigen Covid- 19 di Bandara Kualanamu, Medan. Fakta demikian telah memunculkan suatu problematic, baik dari sisi medis,  etik  dan  yuridis.  Berdasarkan  problematika  tersebut  artikel  ini  akan  mencoba  menganalisis  apa problematic  medis,  etik  dan  yuridis  dalam  permasalahan  dalam  pelaksanaan  screening  swab  antigen Covid  19.  Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normative  dengan  pendekatan  kasus,  data yang digunakan berupa data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literature yang  membahas  mengenai  kebijakan  screening  swab  antigen  Covid  19.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  problematika  medis  dalam  pelaksanaan  screening  swab  antigen  Covid  19  yang  bermasalah berimplikasi  pada  risiko  meningkatnya  kasus  Covid-19  dan  penyakit  yang  ditularkan  lewat  alat  bekas pakai, seperti Hepatitis, HIV dan sebagainya. Kemudian aspek etik yaitu pelaku yang merupakan petugas kesehatan  telah  melanggar  kode  etik  profesi  dimana  seharusnya  tenaga  medis  bekerja  sesuai  kode  etik profesi dan standar operasional prosedur. Terakhir dari aspek yuridis kegiatan penggunaan swab bekas
pakai  tersebut  merupakan  bentuk  tindak  kejahatan  korporasi  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau manfaat  sehingga  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu  tindak  pidana.  Saran  kedepan  perlu  ada sosialisasi terkait konsekuensi pelanggaran etika,  medis dan yuridis bagi  pelayanan pemeriksaan  swab antigen yang tidak sesuai dengan standard dan mutu baik bagi perorangan dan korporasi terkait dengan pelanggaran tersebut.
Kata Kunci: Covid-19; Kode Etik; Screening Swab.

## A. Pendahuluan
Pandemi  COVID-19  merupakan  permasalahan  kesehatan  dan  serius  di  dunia. Kasus Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) pertama kali dilaporkan  pada tanggal  31  Desember  2019  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei  di  China, Total  kasus  pasien  dengan  pneumonia  yang  tidak  diketahui  penyebabnya  sebanyak  44 pasien dilaporkan ke  WHO pada tanggal  3 Januari 2020 China  . Kasus  SARS-CoV-2 kemudian  menyebar  ke  Thailand,  Jepang  dan  akhirnya  menyebar  ke  banyak  negara, termasuk  Indonesia.  Berdasarkan  data  dari  Worldometers  tanggal  31  Oktober  2020 jumlah kasus global konfirmasi 45.954,446 kasus, kasus sembuh 33.275.706 (72.41%) dan  kasus  kematian  1.194.485  (CFR  2,60%).  Kondisi  covid-19  di  Indonesia  sendiri terjadi/terkonfirmasi  pertama  pada  tanggal  2  Maret  2020,  kasus  meningkat  dan menyebar  dengan  cepat  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Di  Indonesia  sampai tanggal  31 Oktober  2020  melaporkan,  kasus  konfirmasi  410.088,  kasus  perawatan  58,418,  kasus sembuh  337.801,  dan  kasus  meninggal  13.869  kasus.  Penyebaran  kasus  ke  berbagai negara  dalam  waktu  singkat  dan  sangat  cepat  maka  WHO  menetapkan  COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. 1
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No
HK.01.07/MENKES/413/2020  Tentang  Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  menyebutkan  WHO  merekomendasikan pemeriksaan  molekuler  untuk  seluruh  pasien  yang  terduga  terinfeksi  COVID-19. Metode  yang  dianjurkan  adalah  metode  deteksi  molekuler/NAAT (Nucleic  Acid Amplification  Test) seperti  pemeriksaan  RT-PCR.  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/446/2021  Tentang  Penggunaan  Rapid Diagnostic  Test  Antigen  Dalam  Pemeriksaan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) menyebutkan  dalam  kondisi  tertentu,  Rapid  Diagnostic  Test  Antigen  dapat  digunakan sebagai  salah  satu  metode  pemeriksaan  pelacakan  kontak,  penegakan  diagnosis,  dan skrining COVID-19].
Kebijakan screening yaitu  melakukan  uji  pemeriksaan  Rapid  antigen  Covid-19 bagi pelaku perjalanan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan dan memutus rantai  penularan  COVID-19. 2 Dampak  kebijakan  tersebut  mengakibatkan  banyaknya permintaan  uji  swab  antigen  COVID-19.  Peningkatan  permintaan  yang  sangat signifikan  tetapi  kurangnya  mekanisme  pengawasan  terhadap  pelaksaaan  serta kurangnya  kesadaran  para  pelaku  yang  menyebabkan  penyelewengan.  Selain  untuk kepentingan  pribadi  juga  ‘memungkinan’  kepentingan  pihak  tertentu  mengakibatkan yang mengakibatkan penyelewengan.
Kasus  penyelewengan  terbukti  dengan  terbongkarnya  penggunaan  stik  swab  test Rapid  antigen  Covid-19  bekas  di  Bandara  Internasional  Kualanamu,  Deli  Serdang,
1 Ellysa. 2020. Situasi Covid-19 di Indonesia , dalam Buletin Jendela Data dan Informasi, Edisi semester I 2020. Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
2 Surat  Edaran  Nomor  7  tahun  2021  mengenai  Perpanjangan  ketentuan  perjalanan  orang  dalam  negeri pada masa pandemic Corona Virus disease (Corona Virus 19)
Sumatra  Utara. 3 Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Utara  (Sumut) menetapkan lima tersangka kasus penggunaan stik swab test antigen bekas di Bandara Kualanamu,  Sumatra  Utara. 4 Penggunaan Rapid  Diagnostic  Test  Antigen (RDT-Ag) sebagai  metode  uji  cepat  pada  kasus  di  atas  tidak  memperhatikan  kriteria  pemilihan, kriteria  penggunaan,  alur  pemeriksaan,  fasilitas  pemeriksaan  dan  petugas  pemeriksa, pengelolaan  spesimen,  keselamatan  hayati (biosafety), pencatatan  dan  pelaporan, penjaminan  mutu  pemeriksaan,  dan  pengelolaan  limbah  pemeriksaan 5 Persyaratan  dan pengerjaan  RDT-Ag  Covid-19  memerlukan  penaganan  khusus  yang  harus  seharusnya dijalankan  sesuai dengan standar dan mutu  karena karena akan berdampak pada medis penanganan  Covid-19.  Pelaku  merupakan  petugas  kesehatan  yang  merupakan  garda terdepan  yang  seharusnya  dipercaya  untuk  melaksanakan  uji  tersebut  untuk  memutus rantai penyebaran Covid-19 serta untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19. Atas dasar  permasalahan  sebagaimana  dijelaskan,  artikel  ini  akan  mencoba  untuk menganalisis mengenai  Bagaimana Problematika Medis, Etik dan Yuridis Penggunaan Alat  Swab  Nasofaring  Dan  Orofaring  Bekas  Pakai    Pemeriksaan  Covid-19,  di Indonesia, mengingat permasalahan tersebut akan berdampak pada permasalahan medis, etik dan juga secara yuridis.

## B. Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  hukum  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  yakni  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma,  kaidah,  asas,  atau  dogma- dogma,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  Undang  Undang (Statute  Aproach),  pendekatan  kasus  (Case  Approach),  dan  pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach).  Pendekatan  perundang-undangan  meliputi  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 Tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)    dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi,  selain  berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan, data kasus akan dijadikan juga bahan analisis didalam penelitian ini.

## C. Pembahasan
Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Utara  (Sumut)  menetapkan lima tersangka kasus penggunaan stik swab test antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera  Utara.    Unsur  kesengajaan  dalam  penggunaan  alat  diagnostik  bekas  dalam
3 Budi, C. (2021). Kronologi Terbongkarnya Kasus alat rapid test bekas di Bandara Kualanamu, berawal dari Laporan Hingga Polisi Menyamar . https://regional.kompas.com/read/2021/04/29/100348078/kronologi-terbongkarnya-kasus-alat-rapid-test- bekas-di-bandara-kualanamu?page=all .  (accessed. mei 29, 2022)
4 Simatupang,  S.  (2021). Kasus  rapid  antigen  bekas  di  Kualanamu,  branch  manajer  lab  Kimia  Farma Tersangka ., https://nasional.tempo.co/read/1457743/kasus-rapid-antigen-bekas-di-kualanamu-branch- manajer-lab-kimia-farma-tersangka (accessed. mei 29, 2022)
5 Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/446/2021  Tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2021 Op cit . Kasus Rapid Antigen Bekas di Kualanamu, Branch Manajer Lab Kimia Farma Tersangka , Tempo, https://nasional.tempo.co/read/1457743/kasus-rapid-antigen-bekas-di-kualanamu-branch- manajer-lab-kimia-farma-tersangka/full&view=ok . (accessed. mei 29, 2022)
kasus  ini  tentu  sangat  merugikan  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  pada  banyak faktor.  Risiko  medis  yaitu  risiko  tidak  terdeteksinya  kasus-kasus  aktif  dan  berisiko penyebaraan kasus di berbagai tempat mengingat kejadian atau kasus terjadi di bandara besar  dan  aktif.  Hasil  yang  didapatkan  bisa  berupa  positif  palsu  atau  hasil  yang seharusnya  negatif  terdeteksi  sebagai  hasil  positif,  atau  hasil  negatif  yang  terdeteksi seharusnya sebagai hasil positif tetapi terdeteksi sebagai hasil yang negatif. Tentu saja kedua hal tersebut di atas sangat merugikan bagi penanganan kasus pandemi Covid-19. Selain  kasus  medis  yang  sudah  pasti  sangat  merugikan,  pelanggaran  etis  dan  yuridis terkait  penggunaan  alat  diagnositik  bekas.  Pembahasan  difokuskan  pada  pelanggaran etik  oleh  petugas  pelaksana  dan  penanggung  jawab  kegiatan  swab  antigen  tesebut. Aspek  yuridis  pelanggaran  tersebut  dilihat  dari  sisi  perundang-undangan.    Ada  2  hal pokok yang terkait yaitu Petugas kesehatan pelaksana dan Korporasi Laboratorium.

## 1. Problematika  Medis  Penggunaan  Alat  Swab  Nasofaring  Dan  Orofaring Bekas Pakai  Pemeriksaan Covid-19
Algoritma  Rapid  Diagnostik  test  antigen  Covid-19  sebagai  tes  skrining  cepat berisiko  memberikan  hasil  negatif  palsu atau  pun  negatif  palsu.  Pengerjaan  sesuai prosedur  bisa  mengurangi  hasil  positif  maupun  negatif  palsu  yang  dapat menyebabkan  meningkatkan  kasus  yang  terlewat.  Pemeriksan  ini  juga  sebaiknya diikuti  prosedur  dengan  Real  Time  PCR  Covid-19. 6 Pemeriksaan  Rapid  antigen Covid-19  mendeteksi  sebagian  besar  orang  yang  terinfeksi  SARS-CoV-2  dalam minggu  pertama  timbulnya  gejala  dengan  jumlah  virus  yang  tinggi  sehingga  alat bisa digunakan untuk melawan penyebaran SARS-CoV-2. 7
Uji  skrining  cepat  sindroma  pernapasan  akut  parah  Coronavirus  2  (SARS- CoV-2)  menggunakan  Rapid  antigen  Covid19  dirasa  cukup  efisien.  Pengerjaan yang  cepat  memungkinkan  perawatan  dini  pasien  Covid-19,  membantu  menahan penyebaran  penyakit  di  lingkungan  profesional  berisiko  tinggi,  dan  mengurangi dampak  pandemi  pada  sektor  vital  di  negara-negara  berkembang. 8 RDT  antigen Covid-19 menunjukkan kinerja klinis yang kuat dalam mendeteksi  infeksi SARS- CoV-2  di  antara  kasus  yang  dicurigai  COVID-19  di  daerah  dengan  tingkat penularan yang tinggi, RDT dapat mengurangi beban RT-PCR laboratorium. 9 RDT antigen  Covid-19  dapat  digunakan  sebagai  tes  skrining  terutama  dalam  infeksi terutama pada pasien bergejala yang lebih rentan untuk menyebarkan penyakit. Ini penting  untuk  penahanan  penyebaran  Covid-19  di  masyarakat. 10 Metode  RDT antigen  Covid-19  lini  pertama  yang  sangat  baik  untuk  mendiagnosis  pasien
6 Sunil  Pokharel et  al .,  2022, Two-Test  Algorithms  For  Infectious  Disease  Diagnosis:  Implications  For Covid-19, Plos Global Public Health. 31 March 2022
7 Lukas E. Brümmer et  al , 2021 Accuracy of novel  antigen rapid  diagnostics for SARS-CoV-2: A living systematic review and meta-analysis, The PLOS Medicine Staff Published: 13 October 2021
8 Sagna, Asséga Sylvain et al , 2022, Contribution of COVID Antigenic RDT to the Management Strategy of  COVID-19  Pandemic  in  a  Senegalese  Company ,  Journal  of  Occupational  and  Environmental Medicine: Volume 64. April 2022. Hal 256-257
9 Ananya  Ferdous  Hoque et  al .,  2022, Clinical  evaluation  of    SARS-CoV-2  antigen-based  rapid diagnostic  test  kit  for  detection  of  COVID-19  cases  in  Bangladesh .  Heliyon  Volume  7,  Issue  11. November 2021
10 Aroop Mohanty  et al, 2021, Comparison of the Rapid Antigen Testing Method With RT-qPCR for the Diagnosis of COVID-19 , Cureus 13(8): e17405. August 2021
bergejala di unit gawat darurat 11 RDT  antigen Covid-19 memberikan kinerja klinis yang baik, dengan hasil yang lebih dapat diandalkan untuk pasien dengan viral load yang  lebih  tinggi.  Hasilnya  harus  ditafsirkan  berdasarkan  konteks  epidemiologi lokal. 12
Kasus penggunaan swab Rapid Diagnostik test (RDT) antigen Covid-19 bekas pakai ini selain tidak menerapkan Standar prosedur operasional dalam pengerjaan, pengerjaan  swab  antigen  Covid-19  merupakan  pemeriksaan  yang  cukup  berisiko dan berbahaya mengingat agen yang diuji merupakan materi yang sangat menular. Seharusnya petugas harus memperhatikan tahapan setiap prosedur yang dikerjakan, Prosedur yang menyimpang tentu berisiko menyebakan hasil yang diberikan bukan merupakan hasil yang valid dari uji.
Pemeriksaan  rapid  antigen  menggunakan  swab  bekas  pakai  juga  tidak memperhatikan  standard keselamatan kerja baik diri sendiri  atau petugas dan juga yang  terpenting  tidak  memperhatikan  aspek  keselamatan  pasien  atau  masyarakat. Meknisme  sterilisasi  penggunaan  peralatan  bekas  pakai  yang  seharusnya  tidak dijalankan  mengingat  alat  uji  swab  antigen  tersebut  bukan  merupakan  alat  pakai yang  bisa  dipakai  ulang  berpotensi  menyebabkan  infeksi  pada  pasien  lain.  Jika penggunaan  alat  swab  sebelumnya  digunakan  untuk  pasien  dengan  positif  akan menyebabkan  kemungkinan  penularan  bagi  pasien  lain.  Selain  penyebaran  kasus risiko  infeksi  lain  pada  pasein  yang  kemungkinan  bisa  terjadi  misalnya  infeksi menular lewat perlukaan pada daerah swab. Misalnya HIV, hepatitis B, Hepatitis C dan lain lain.
Pengunaan  alat  swab  bekas  pakai  yang  dilakukan  petugas  kesehatan  tidak memperhatikan aspek etika profesi kesehatan. Seharusnya petugas kesehatan  dapat mengetahui  penyimpangan  pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  prosedur operasional  dan  norma  yang  berlaku  pada  saat  itu  serta  melakukan  upaya  untuk dapat  melindungi  kepentingan  masyarakat.    Pemberian  surat  keterangan  dengan hasil  tidak  sesuai  standar  akibat  penggunaaan  alat  bekas  pakai  tentu  saja mempengaruhi  kualitas  hasil  yang  direkomendasikan.  Hasil  positif  palsu  atau negatif  palsu  atau  hasil  yang  salah  berdampak  atau  mengakibatkan  kerugian masyarakat yang lebih luas terkait dengan pandemic Covid-19 yang bisa meluas.

## 2. Problematika  Etik  Penggunaan  Alat  Swab  Nasofaring  Dan  Orofaring Bekas Pakai  Pemeriksaan Covid-19
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  1996  Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan  atau  keterampilan  melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk  melakukan  upaya  kesehatan.    Tenaga  kesehatan  tersebut  terikat  pada  suatu Kode etik masing-masing profesi.
Kode  etik  Profesi  di  bidang  kesehatan  menyebutkan  kewajiban  menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan dalam penyelenggaraan praktik  profesinya.  Kode  etik  kedokteran  menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan
11 Sergio  García-Fernández, et  al. ,2022, Evaluation  of  the  rapid  antigen  detection  test  STANDARD  F COVID-19 Ag FIA for diagnosing SARS-CoV-2: experience from an Emergency Department, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease , Volume 103, Issue 2. June 2022.
12 Paloma Merino-Amador et al., 2021. Clinitest rapid COVID-19 antigen test for the diagnosis of SARS- CoV-2. Journal of Clinical Virology 143. 10496. 2021
harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar  keselamatan  kerja  yang  berlaku  dan  kode  etik  profesi.  Pemeriksaan  dan penilaian  yang  teliti  terhadap  pasien  dengan  menggunakan  standar/pedoman pelayanan  kedokteran  yang  telah  diakui  secara  sah.  Setiap  dokter  wajib  selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Seorang dokter perlu melaksanakan  tindakan  perlindungan  diri,  seperti  immunisasi  terlebih  dahulu  saat terjadi  wabah,  cuci  tangan  setelahmemeriksapasien,  ataumemakaimasker  untuk perlindungan penularan lewat udara dan prosedur pencegahan lainnya. 13

## 3. Problematika  Yuridis  Penggunaan Alat Swab Nasofaring Dan Orofaring Bekas Pakai  Pemeriksaan Covid-19
Hasil laboratorium dengan menggunkan  Alat Swab  Nasofaring Dan  Orofaring Bekas  Pakai    Pemeriksaan  Covid-19  berupa  surat  keterangan  hasil  laboratorium Rapid  antigen  Covid-19  yang  merupakan  surat  yang  didasarkan  pada  surat  yang tidak  valid  karena  menggunakan  hasil  yang  tidak  akurat  dan  dilakukan  dengan sengaja.  Penerapan pasal Pasal 263 KUHPidana yang Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan sebagai  bukti daripada  sesuatu  hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan pidana  penjara  paling lama  enam  tahun.  Jika  pemalsuan  tersebut  dilakukan  oleh  oknum  dokter,  maka oknum  tersebut  dapat  dijerat  sanksi  pidana  berdasarkan Pasal  267  ayat  (1) KUHP dan  dijerat  sanksi  hukum  lain  sebagaimana  diterangkan  dalam artikel Pidana Bagi Dokter yang Membuat Surat Keterangan Sakit Palsu. Pasal 267 ayat  (1)  KUHP selengkapnya  berbunyi:  Seorang  dokter  yang  dengan  sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pemalsuan  ialah  jenis  pelanggaran  kebenaran  serta  keyakinan  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  keuntungan  sendiri.  kehidupan  sosial  yang  tertib  dalam masyarakat  yang  maju  tidak  dapat  berlangsung  tanpa  adanya  jaminan  atas kebenaran  pesan,  bukti  data,  serta  dokumen  terkait  lainnya.  karena  tindakan pemalsuan  dapat  menjadi  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat. 14 Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 harus dikaji  secara  mendalam  apakah  seorang  dokter  yang  melakukannya  sendiri  dan apakah ada keterlibatan tempat dokter itu bekerja ikut terlibat dalam tindak pidana ini.  Apabila  seorang  dokter  yang  melakukan  sendiri  tanpa  melibatkan  orang  lain maka  pertanggungjawabannya  dapat  kita  lihat  dengan  berpijak  pada Wetboek  van Strafrecht (KUHP) sebagai kitab atau sumber utama dalam bidang pidana. Bentuk surat  keterangan  rapid  test  Covid-19  medis  adalah  surat  keterangan  dari  dokter sehingga  dapat  dikaitkan  dengan  Pasal  pemalsuan.  Seorang  dokter  terbukti  akan dijatuhkan  hukuman  paling  lama  empat  tahun.  Apabila  ada  keterlibatan  pihak orang ketiga  yakni  yang dimaksud adalah pihak rumah sakit ikut serta melakukan
13 Purwadianto, et al. Kode Etik Kedokteran Indonesia , Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. 2012.Hal 13
14 Adrianto  Prima  Simatupang,  2021, Analisis  Pemalsuan  Surat  Kesehatan  Hasil  Test  Covid-19  Oleh Oknum  Asn  Rsu  Pandan  (Studi  Kasus  Putusan  No.336/Pid.B/2020/Pn.Sbg), Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1 Nomor 3 November 2021. Hal 1-12
tindak  kejahatan  pemalsuan  maka  bisa  dikenakan  tindak  pidana  korporasi  dimana rumah  sakit  juga  harus  bertanggung  jawab  terhadap  kejadian  tindak  kejahatan  ini pertanggungjawaban  institui  yakni  berupa  pidana  denda  tiga  kali  lipat  yang dijatuhkan kepada individu. 15
Laboratorium  merupakan  suatu  Korporasi.  Pengertian  Korporasi  berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Tipikor maupun Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dirumuskan dengan pengertian sama sesuai kutipan berikut: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan  yang terorganisasi baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum”.  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Kesatu  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dan  Pengurus Pasal  3  Tindak  pidana  oleh  Korporasi  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Ketika seorang pegawai mengatur  agar  dan  terlibat  dalam  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  korporasi tempatnya  bekerja  dengan  meraih  keuntungan  besar,  maka  kepada  karyawan dimaksud,  maupun  bersama-sama  korporasinya,  dapat  dibebani  dan  diminta pertanggungjawaban secara pidana. Pada saat pemidanaan dijatuhkan maka kepada korporasi  yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi pidana penjara, dan hanya dapat dihukum denda atau pencabutan perizinannya.
Pada  kasus  penggunaan  swab  antigen  bekas  pakai  kemungkinan  merupakan suatu  kejahatan  korporasi,  Pada  kasus  tersebut  banyak  staff  terlibat  termasuk General  manajer  untuk  meraih  keuntungan.    Korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  jika  ternyata  terbukti  Korporasi  memperoleh keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana  tersebut  atau  tindak  pidana  tersebut dilakukan untuk kepentingan  Korporasi atau jika Korporasi melakukan pembiaran terjadinya kejadian tersebut atau jika Korporasi ternyata tidak melakukan langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pencegahan,  mencegah  dampak  yang lebih  besar.  Korporasi  seharusnya  memastikan  memastikan  kepatuhan  terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam hal  ini  atau  kasus  penggunaan  swab  bekas  pakai  korporasi  tidak  melakukan pengawasan  mutu  secara  berkesinambungan  hasil  pemeriksaan  dengan memperhatikan  aspek  proses  pengerjaaan  swab  dampai  hasil  dikerjakan  dan kemungkinan  melakukan  pembiaran  dan  jika  terbukti  dengan  sengaja  melakukan kejahatan dengan menggunakan alat bekas pakai swab untuk pemeriksaan antigen Covid-19 akan menjadi ranah pidana.
Pelanggaran  lain  terkait  dengan  pelaksanaan  perundangan  lain  yaitu  terkait dengan  pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular,    yaitu  disebutkan  pula  upaya  penanggulangan wabah  meliputi  pemeriksaan,  isolasi  penderita,  termasuk  tindakan  karantina; pencegahan  dan  pengebalan;    pemusnahan  penyebab  penyakit;  Pemeriksaan, pengobatan,  perawatan  dan  isolasi  penderita  termasuk  tindakan  karantina  adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  terhadap  penderita  dengan  bertujuan
15 I  Kadek  Suar  Putra  Dana,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  I  Made  Minggu  Widyantara,  2021, Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid- 19, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 1. 2021, Hal 53-58
memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan.  Menemukan dan mengobati orang  yang nampaknya sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara  potential dapat  menularkan  penyakit  ("carrier").  Tentu  saja  dengan  penggunaan  alat  bekas dengan hasil yang tidak akurat akan menyebabkan pandemic akan semakin meluas apalahgi  dilakukn  di  bandara  yang  notabene  untuk  menghindari  perluasan  di wilayah-wilayah lain.
Pelanggaran  terhadap  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  Hk.01.07/Menkes/446/2021  Tentang  Penggunaan  Rapid  Diagnostic  Test Antigen  Dalam  Pemeriksaan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)    yang menyebutkan Pengambilan spesimen dan pemeriksaan RDT-Ag dapat dilakukan di fasilitas  pelayanan  kesehatan  atau  tempat  terbuka  antara  lain  di  bandar  udara, stasiun,  terminal  dengan  melakukan  penilaian  risiko  mempertimbangkan  sirkulasi yang  baik  dan  memperhatikan  keamanan  lingkungan  sekitar  sesuai  pembahasan mengenai keselamatan hayati (biosafety). Pengambilan spesimen dan pemeriksaan harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terlatih.  Pengolahan  limbah  menjadi tanggung  jawab  pelaksana  fasilitas  pemeriksaan.  Pada  kasus  ini  masalh  limbah seharusnya  dimusnahkan  malah  dilakukan  daur  ulang  dan  digunakan  selain berpotensi  penyebaran  kasus  secara  langsung  bisa  menyebakan  memberikan  hasil yang salah atau tidak akurat.
Pelanggaran  terhadap  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  Hk.01.07/Menkes/446/2021  Tentang  Penggunaan  Rapid  Diagnostic  Test Antigen  Dalam  Pemeriksaan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)    meliputi Limbah kaset kit RDT antigen perlu memperhatikan instruksi spesifik manufaktur kit  tersebut, Material  Safety  Data  Sheets ,  dan  mengikuti  peraturan  lokal  dan nasional  pembuangan  limbah.  Pengolahan  limbah  tidak  dilakukan  proses  autoklaf atau  diinsinerasi  untuk  mematikan  kuman  atau  virus.  Limbah  padat  dari  bahan spesimen, kit ( Rapid Diagnostic Test) RDT, Alat Pelindung Diri (APD) habis pakai harus  diproses  berdasarkan  pengelolaan  limbah  Bahan  Berbahaya  Beracun  (B3) dengan  pihak  ketiga,    Pelaksanaan  ini  sangat  bertentangan  dengan  regulasi  yang ditetapkan.
Penerapan  pasal  tindak  pidana  harus  memperhatikan  beberapa  unsur  salah satunya  adalah  unsur  kesengajaan  dalam  tindakan  tersebut.  Menurut  Moeljatno, bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek  terdakwa  dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  maka  sesungguhnya kesengajaan  hanya  terdiri  atas  dua  corak,  yaitu  sengaja  sebagai  kepastian  dan sengaja sebagai kemungkinan. 16 Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana harus memenuhi  unsur  melawan  hukum  yaitu  melawan  hukum  formil  dan  melawan hukum materil. 17
Penyalahgunaan  alat  kesehatan  rapid  test  antigen  merupakan  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  di  salah  satu  bandar  udara  di  Indonesia  yang telah merugikan banyak konsumen. 18 Penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh
16 Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana 1 , Sinar Grafika: Jakarta. 2014, Hal. 295.
17 Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hal 140-141
18 Oldriana  Lavenia  Kumurur,  Christine  S.T.Kansil.  2021, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Konsumen  Terkait  Penyalahgunaan  Alat  Kesehatan  Rapid  Test  Antigen  Bekas  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Journal  hukum  adigama,  Volume  4 Nomor 2. Desember 2021. Hal 117-141
oknum  petugas  medis  melanggar  UndangUndang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  terkait  pengadaan,  pengelolahan,  dan  peredaran  hingga  penggunaan standar  mutu  dan  keamanan  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  yang  diberikan kepada  masyarakat  serta  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan  larangan  memperdagangkan  barang bekas  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar;  larangan menawarkan,  memproduksikan, mengiklankan  barang  secara  tidak  benar  dan  atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru. 19
Salah  satu    bentuk  penipuan  konsumen  secara  terstruktur  di  masa  pandemic covid 19  ini  adalah  kejahatan  penggunaan  alat  antigen  bekas  yang  berdampak kepada Pasal  196  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan di    juncto  Pasal  55  KUHP,  dimana  setiap  orang  yang  sengaja  memperoduksi sediaan  farmasi  tidak    memenuhi    standard    dan   mutu    dipidana    penjara    paling lama    10    tahun    dan  denda  Paling  banyak  Rp.  1.000.000.0000,- 20 Pertanggungjawaban  pidana  pengurus  korporasi  dan  subjek  hukum  pelaku  tindak pidana  dapat  dikenakan  ancaman  pidana  kurungan  penjara  seumur  hidup  atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda minimal 200  Juta  dan  maksimal  1  Miliar  dengan  diperberat  1/3  dari  ancaman  maksimal pidana  pokok  dan  pidana  tambahan. 21 Selain  kepada  korporasi  perlu  diperhatikan juga jaminan kepastian hukum Perlindungan Konsumen hal ini adalah Penumpang sebagai  pengguna  daur  ulang  alat  rapid  test  antigen  Covid-19  tidak  mendapatkan jaminan  kepastian  hukum  karena  alat  rapid  test  antigen  Covid-19  yang  diterima mereka merupakan barang bekas, tidak higienis lagi. 22
Peristiwa  terjadinya  kasus  daur  ulang  alat  kesehatan  rapid  test  sangat merugikan masyarakat, terlebih di era pandemi seperti sekarang ini test ini sangat diperlukan  untuk  persyaratan  melakukan  perjalanan  dengan  transportasi  umum yang mana masyarakat membutuhkan test ini, dengan kejadian ini suatu wujud dari lengahnya pemerintah dalam pengawasan penggunaan alat Kesehatan. Peristiwa ini banyak melanggar hak hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat yaitu seperti melanggar hak hak konsumen, melanggar hak atas informasi kesehatan, melanggar Hak Asasi Manusia. 23
Berdasarkan pembahasan di atas selain  permaslahan medis dengan penyebaran Covid-19, pelanggaran terkait dengan etika pelaksanaan dan pertanggungan jawab pelayanan di laboratorium, serta menimbulkan konsekuensi hukum yang luas baik bagi  petugas  kesehatan  maupun  Laboratorium  sebagai  korporasi.  Konsekuensi hukum  atau  sanksi  korporasi  terhadap  petugas  maupun  sanksi  terhadap
19 Indah  Wahyuni  Dian  Ratnasari.  2021, Analisis  Tindak  Pidana  Penggunaan  Alat  Rapid  Test  Antigen Bekas Oleh Oknum Petugas Medis Kimia Farma , Yurispruden Volume 4, Nomor 2. Juni 2021, Hal 223- 240
20 Gomgom  T.P  Siregar,  Lestari  Victoria  Sinaga,  Andrie  Ghaivany  Purba.  2021, Penipuan  Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan, Sumut ). Journal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol. 3, No. 2. Juni 2021, Hal 130-136
21 Riris  Lukitasari,  2022, Pertanggungjawaban  Pidana  Pendaur  Ulang  Dan  Penjual  Alat  Rapid  Test Antigen Bekas , Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2, No.3. Mei 2022. Hal 47-61
22 Nomensen  Freddy  Siahaan,  2021, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Calon  Penumpang  Yang Menggunakan  Daur  Ulang  Alat  Rapid  Test  Antigen  Covid-19  Di  Bandara  Kualanamu, Jurnal LEGALITAS Volume 6 Nomor 2. Desember 2022. Hal 112-123
23 Dewi  Nor  Kholifah,  2022, Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Tanggung  Jawab  Pemerintah Dalam Kasus Alat Rapid Test Bekas , LEX Renaissance No. 1 Vol. 7. Januari 2022. Hal 141-152
laboratorium.  Jika  prosedur  yang  benar  dilaksanakan  laboratorium  maka    baik petugas  maupun  korporasi  laboartorium  akan  terlindungi  dari  pelanggaran  etika dan hukum.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Aspek  medis  pemeriksaan  rapid  antigen  menggunakan  swab  bekas  pakai berisiko  penyebaran  lebih  luas  kasus  Covid19  mengingat  pengolahan  limbah tidak  dilakukan  proses  mematikan  kuman  atau  virus  dan  tidak direkomendasikan  penggunaan  ulang.  Risiko  medis  yaitu  persebaran  infeksi menular  lewat  perlukaan  pada  daerah  swab.  Misalnya  HIV,  hepatitis  B, Hepatitis C dan lain lain
b. Aspek  Etik  yaitu  tidak  melaksanakan  Kode  etik  Profesi  bidang  kesehatan (kedokteran)  yang  menyebutkan  kewajiban  menjunjung  tinggi  norma-norma dan  nilai-nilai  luhur  dalam  kehidupan  dalam  penyelenggaraan  praktik profesinya,  melakukan  pekerjaan  profesinya  sesuai  dengan  standar  prosedur operasional,  standar  keselamatan  kerja  yang  berlaku  dan  kode  etik  profesi kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi dan menghiraukan bahaya pandemik Covid 19.
c. Aspek  yuridis  Penggunaan  hasil  laboratorium  yang  tidak  standard  atau  baku berarti memberikan surat keterangan  yang palsu karena didasarkan hasil tidak benar.    Penerapan  pasal  Pasal  263  KUHP  Tindak  pidana  pemalsuan  surat secara umum dan  Pasal 267 ayat (1) KUHP Tindak Pidana jika dilakukan oleh dokter.  Kegiatan  penggunaan  swab  bekas  pakai  tersebut  merupakan  bentuk tindak  kejahatan  korporasi  berdasarkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah Agung RI No 13 tahun 2016 tentangTindak Pidana oleh Korporasi jika terbukti korporasi  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana  tersebut atau  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  Korporasi.  Jika terbukti  korporasi  membiarkan  terjadinya  tindak,  pidana  atau  Korporasi  tidak melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pencegahan, mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna  menghindari  terjadinya  tindak  pidana. Penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh oknum petugas medis melanggar UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat  kesehatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  serta  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan larangan memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
2. Saran
a. Pemeriksaan  laboratorium  tes  swab  antigen  sesuai  dengan  peraturan perundangan  dengan  mengedepankan  aspek  etika,  medis  dan  yuridis  sesuai dengan standar dan bermutu yang akan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan korporasi yang menangani pemeriksaaan laboratorium
b. Sosialiasi  terkait  konsekuensi  pelanggaran  etika,  medis  dan  yuridis  bagi pelayanan  pemeriksaan  swab  antigen  yang  tidak  sesuai  dengan  standard  dan mutu baik bagi perorangan dan korporasi terkait dengan pelanggaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Aziza,  Listiana,  Aqmarina,  Adistikah,  dan  Ihsan,  Maulidiah.  2020. Pedoman Pencegahan  Dan  Pengendalian  Coronavirus  Disesase  (Covid-19) .  Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
Ellysa. 2020. Situasi Covid-19 di Indonesia , dalam Buletin Jendela Data dan Informasi, Edisi semester I 2020, Pusat data dan Informasi Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Farid, Zainal Abidin. 2014. Hukum Pidana 1 , Jakarta; Sinar Grafika,
Hamzah, Andi. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta; Rineka Cipta.
Purwadianto,  et  al.  2012. Sumpah  Dokter  dalam  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia , Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
Purwanto  AP.  2010. Praktek  Laboratorium  Kesehatan  yang  Benar,  Pelatihan Pemantapan Mutu Laboratorium Klinik , Imam BW, Purwanto AP dan Eko Joko P  editor,  RS  Panti  Wilasa  Semarang  dan  PDS  PatKLin  cabang  Semarang, Semarang.

## Perundang-Undangan:
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No  HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang  Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  42  tahun  2015  Tentang Izin dan penyelenggaraan praktik Ahli teknologi laboratorium medik
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  42  tahun  2015  Tentang  Izin dan penyelenggaraan praktik Ahli teknologi laboratorium medik
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Surat Edaran Nomor 7 tahun 2021 mengenai Perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemic Corona Virus disease (Corona Virus 19)

## Jurnal:
Ananya Ferdous Hoque et al ., 2021, Clinical evaluation of SARS-CoV-2 antigen-based rapid  diagnostic  test  kit  for  detection  of  COVID-19  cases  in  Bangladesh,
Heliyon , 7(11).
Adrianto  Prima  Simatupang,  2021,  Analisis  Pemalsuan  Surat  Kesehatan  Hasil  Test
Covid-19 Oleh Oknum Asn Rsu Pandan (Studi Kasus Putusan
No.336/Pid.B/2020/Pn.Sbg) , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 1(3). 1-12.
Aroop  Mohanty et  al .,  2021, Comparison  of  the  Rapid  Antigen  Testing  Method  With RT-qPCR for the Diagnosis of COVID-19, Cureus 13(8).
Dewi  Nor  Kholifah,  2022,  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Tanggung  Jawab Pemerintah  Dalam  Kasus  Alat  Rapid  Test  Bekas, LEX  Renaissance 1(7).  141- 152
Gomgom T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga, Andrie Ghaivany Purba,2021, Penipuan Penggunaan  Alat  Antigen  Bekas  (Studi  Kasus  Bandara  Kualanamu,  Medan, Sumut), Journal  Rectum  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana ,  3(2). 130-136
I  Kadek  Suar  Putra  Dana,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  I  Made  Minggu Widyantara,  2021,  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tenaga  Medis  Yang  Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum 2,(1). 53-58
Indah  Wahyuni Dian Ratnasari, 2021,  Analisis Tindak Pidana  Penggunaan  Alat  Rapid Test  Antigen  Bekas  Oleh  Oknum  Petugas  Medis  Kimia  Farma, Journal  Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden 4(2), 223-240
Lukas E. Brümmer et al., 2021, Accuracy of novel antigen rapid diagnostics for SARS- CoV-2: A living systematic review and meta-analysis , T he PLOS Medicine Staff Published: October 13, 2021
Nomensen  Freddy  Siahaan,  2021,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Calon  Penumpang Yang Menggunakan Daur Ulang Alat Rapid Test Antigen Covid-19 Di Bandara Kualanamu, Jurnal Legalitas 6(2), 112-123
Oldriana Lavenia Kumurur, Christine S.T.Kansil , 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak  Konsumen  Terkait  Penyalahgunaan  Alat  Kesehatan  Rapid  Test  Antigen Bekas  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Journal hukum adigama , 4(2), 117-141
Paloma  Merino-Amador  et  al.,  2021,  Clinitest  rapid  COVID-19  antigen  test  for  the diagnosis of SARS-CoV-2 . Journal of Clinical Virology 143(2021).
Riris  Lukitasari,  2022.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pendaur  Ulang  Dan  Penjual  Alat Rapid Test Antigen Bekas, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 2(3), 47-61
Sagna,  Asséga  Sylvain,  et  al.,  2022.  Contribution  of  COVID  Antigenic  RDT  to  the Management  Strategy  of  COVID-19  Pandemic  in  a  Senegalese  Company, Journal of Occupational and Environmental Medicine :  64(4). 256-257
Sergio  García-Fernández, et  al. ,  2022.  Evaluation  of  the  rapid  antigen  detection  test STANDARD  F  COVID-19  Ag  FIA  for  diagnosing  SARS-CoV-2:  experience from  an  Emergency  Department, Diagnostic  Microbiology  and  Infectious Disease, 103(2).
Sunil  Pokharel et  al .,  2022.  Two-Test  Algorithms  For  Infectious  Disease  Diagnosis:
Implications For Covid-19, Plos Global Public Health ,  March 31, 2022.

## Internet:
Budi,  C.  (2021).  Kronologi  Terbongkarnya  Kasus  alat  rapid  test  bekas  di  Bandara Kualanamu,  berawal  dari  Laporan  Hingga  Polisi  Menyamar.  Available  from https://regional.kompas.com/read/2021/04/29/100348078/kronologi- terbongkarnya-kasus-alat-rapid-test-bekas-di-bandara-kualanamu?page=all .
(accessed. mei 29, 2022)
Simatupang,  S.  (2021).  Kasus  rapid  antigen  bekas  di  Kualanamu,  branch  manajer  lab
Kimia Farma Tersangka. Available from https://nasional.tempo.co/read/1457743/kasus-rapid-antigen-bekas-di-kualanamu- branch-manajer-lab-kimia-farma-tersangka (accessed. mei 29, 2022)