## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## DAMPAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM ASPEK GEOGRAFI, SOSIAL POLITIK, DAN EKONOMI
Sriyono 1 , Aprilia Rahmayani 2 & Zahrotul Wahidah 3
1,2,3 Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Correspondence Author: sriyono@umsida.ac.id

## ABSTRACT
This research comes from a phenomenon that has been hot in the news recently. It has been announced that the capital city of Indonesia will be moved to the East Kalimantan region. Before the capital city is moved, the government needs to consider the area that will be called the new national capital later. These considerations include the geographical, socio-political and economic aspects of the Kalimantan region which will have an impact on the development of Indonesia. The main reason for moving the country's capital was to improve the Indonesian economy. Therefore, this research was prepared to explain how the government makes decisions regarding the relocation of the country's capital by considering aspects such as geography, socio-political and economic aspects as well as the impacts of these decisions. This research uses a literature review methodology. Based on research from several literatures, it can be concluded that the government's decision regarding moving the country's capital by looking at geographical, socio-political and economic aspects will have a good impact on the country, especially on the economy.

## Keyword: Decision Making, National Capital, Moving the National Capital, Geographical Aspects, Socio-Political Aspects, Economic Aspects

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang diuntungkan dengan letak geografisnya yang strategis. Dikatakan  strategis  karena  terdapat  diantara  2  benua  dan  2  samudra  serta  terdapat  3  Alur  Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan juga Selat Malaka yang dapat ditempuh oleh bererapa jenis kapal laut. NKRI  disebut  negara  kepulauan  karena  didalamnya  terdapat  pulau  sebanyak  17.504  dengan  luas wilayah yang menduduki urutan ke-14 negara terbesar di dunia yang terpampang seluas 3.997 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan luas daratan 1.922.570 km ² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km ² . Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu mencapai 81.000 km, 14 kali panjang garis pantai dunia. Sedangkan luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau mencakup hampir 70% total wilayah Indonesia. Berdasarkan survei, secara keseluruhan geografis dan nama tempat yang dilakukan pada tahun 2010 dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), jumlah pulau di Indonesia terdaftar sebanyak 13.466 pulau (Supriyatno, 2018).
Luas kota yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, menyulitkan pemerintah dalam mengatur jumlah penduduk atau pertumbuhan kota. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, polusi, kriminalitas dan tingginya migrasi dari kota ke pinggiran kota, yang pada akhirnya berujung pada kematian. Pembentukan kota merupakan alternatif pengembangan kota baru (Sahamony et al., 2020). Oleh karena itu, pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo memberitahukan mengenai perpindahan ibu kota negara ke Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Pribadi & Utomo, 2021). Alasan rencana perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
karena risiko bencana di wilayah Kalimantan Timur sangat kecil dan wilayah tersebut diukur sudah cukup  strategis  di  antara  kota-kota  yang  berkembang,  khususnya  kota  Balikpapan  dan  Samarinda. Proyek  perpindahan  ibu  kota  ini  diharapkan  dapat  membantu  mengembangkan  beberapa  sektor  di wilayah Kalimantan Timur bahkan Indonesia (Hasibuan & Aisa, 2020).
Ibu Kota baru terletak secara geografis pada titik tengah negara Indonesia yang dimana hal ini nantinya  akan  dapat  dengan  mudah  terlaksananya  perataan  ekonomi  sebagai  tindak  dalam  proses pembaruan ekonomi yang tidak merata, di khususkan pada wilayah timur. Persiapan suatu kawasan tentu menjadi hal yang menentukan, karena nantinya kawasan di sekitarnya harus siap untuk dibangun ibu kota negara yang baru. Ini dapat dilihat dari awal pengembangan kawasan ibu kota negara baru hingga pengembangan kawasan industri di Wilayah Kalimantan Timur.  (Pribadi & Utomo, 2021).
Kegiatan pemerintah dan dunia usaha yang saat ini berpusat di Pulau Jawa, di khususkan DKI Jakarta, sudah membatasi perkembangan perekonomian baru di luar jawa (Hasibuan & Aisa, 2020). Kepala  Bappenas,  Bambang  Brodjonegoro  menyatakan  ketidakseimbangan  antar  wilayah  secara keseluruhan telah mencegah bertumbuhnya ekonomi nasional. Dengan adanya rencana pemindahan IKN,  pemerintah  berkeinginan  untuk  dapat  memperluas  pemerataan  ekonomi  serta  meminimalisir kesenjangan di Pulau Jawa dan juga luar Pulau Jawa (Pribadi & Utomo, 2021). Maka dari itu, tindak lanjut  perencanaan  awal  untuk  perpindahan  Ibu  Kota  akan  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai kajian pemindahan IKN.
Di  sisi  lain,  pemindahan  IKN  ke  luar  Pulau  Jawa  mempunyai  beberapa  risiko.  Hal  ini bersangkutan  dengan  persiapan  di  daerah  tujuan  dalam  hal  infrastruktur  yang  diperlukan  untuk membantu  pengendalian  pemerintahan.  Pemindahan  pusat  pemerintahan  (ibu  kota)  sendiri merupakan  upaya  untuk  memindahkan  atau  menciptakan  suatu  ruang  atau  kawasan  baru  sebagai bagian  dari  pusat  pemerintahan  untuk  mengalihkan  ruang  atau  kawasan  sebelumnya.  Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari suatu daerah ke daerah lain merupakan suatu keputusan yang penting  karena  memerlukan  persiapan  kelembagaan,  sosial,  dan  modal  yang  tidak  sedikit.  Dari  sisi pembiayaan,  meski  pemerintah  mengatakan  APBN  akan  memenuhi  19,2%  dari  total  kebutuhan anggaran Rp 446 triliun, namun tetap terjadi risiko yang menambah beban APBN jika terjadi kegagalan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. (Hasibuan & Aisa, 2020).
Dari  uraian  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  dijadikan  pembahasan  nantinya  yaitu mengenai bagaimana pemerintah mengambil keputusan dan dampaknya terkait pemindahan ibu kota negara dilihat dari aspek geografi, sosial politik, maupun ekonomi.  Untuk itu, dalam tulisan ini dibahas mengenai  dampak  pengambilan  keputusan  pemerintah  terkait  pemindahan  ibu  kota  negara  dalam aspek geografi, sosial politik, dan ekonomi.

## Pengambilan Keputusan
Keputusan  merupakan  perilaku  organisasi  yang  pada  hakikatnya  adalah  perilaku  individu dengan menggambarkan adanya proses pengambilan keputusan yang relatif. Dapat dikatakan bahwa memahami  perilaku  organisasi  lebih  penting  daripada  kepentingan  pribadi.  Adapun  aktivitas manajemen yang penting, salah satunya yaitu memahami suatu sistem pengambilan keputusan yang tepat guna memperbaiki hasil.  Oleh karena itu, suatu proses memilih di antara berbagai pilihan, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk sampai pada pilihan terbaik dalam menanggapi suatu masalah atau

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
menyelesaikan suatu konflik dapat disebut dengan pengambilan keputusan (Sudjiman & Sudjiman, 2018).

## Ibu Kota Negara
Ibu kota dapat dikatakan sebagai sentral pemerintahan kota yang dirancang untuk berdirinya suatu  negara.  Umumnya,  ibu  kota  negara  berfungsi  sebagai  pusat  perkantoran  dan  kawasan  untuk berkumpulnya  para  pemimpin  pemerintahan.  Untuk  pusat  pemerintahan,  ibu  kota  pada  biasanya berfungsi untuk pusat kekuatan politik dan ekonomi, oleh karena itu mempunyai peran yang penting di kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak negara yang menjadikan kota besar negaranya sebagai ibu  kotanya  yang  mencerminkan  keistimewaan  kehidupan  sosial,  ekonomi,  budaya,  berbangsa  dan bernegara, sampai akhirnya ibu kota mempunyai tugas penting dalam mengenalkan jati diri, karakter, dan jati diri suatu negara. Ibu kota biasa disebut dengan kota yang multifungsi dengan misi diplomatik, pusat administrasi, dan pusat ekonomi yang sangat maju. Identifikasi ini membuat ibu kota menjadi kota tujuan urbanisasi. (Mazda, 2022).

## Perpindahan Ibu Kota Negara
Perpindahan ibu kota negara akan membawa kemajuan negara dan bangsa. Hal ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya negara-negara pasca kolonial. Keputusan Indonesia memindahkan ibu  kota  diharapkan  dapat  meminimalisir  kesenjangan  serta  mencapai  pembangunan  yang berkelanjutan di Indonesia, dan juga untuk menciptakan ibu kota baru yang sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Lokasi pusat yang diputuskan sebagai ibu kota negara baru secara strategis terletak di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar) (Mazda, 2022).

## Aspek Geografi
Wilayah  Indonesia  yang  sangat  rentan  terhadap  bencana  alam  dengan  begitu  lokasi  yang geografis  menjadi  faktor  mendasar  yang  sangat  penting.  Dapat  dilihat  melalui  segi  geografis,  Garis katulistiwa yang berletak di seberang Pulau Kalimantan memang layak direkomendasikan sebagai Ibu Kota  Negara.  Garis  katulistiwa  memisahkan  Pulau  Kalimantan  menjadi  Kalimantan  yang  berada  di belahan bumi bagian utara dan Kalimantan yang berada di belahan bumi bagian selatan. Selain itu, secara geologis Pulau Kalimantan stabil dan relatif terjaga dari gempa bumi (Vulkanik atau Tektonik). Ini dikarenakan wilayah tersebut tidak berpotongan dengan kerak bumi serta tidak terdapat rangkaian gunung berapi seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pembenahan Ibu Kota yang dilakukan tanpa merusak lingkungan alam, seperti halnya penyediaan lahan resapan serta hutan kota, memang perlu difokuskan.  Sebab,  apabila  tidak,  akan  menyebabkan  banjir  dari  Jakarta  berpindah  ke  luar  daerah (Nasruddin, 2013).

## Aspek Sosial Politik
Perpindahan  Ibu  Kota  ke  luar  Jawa  dan  Indonesia  Bagian  Timur  (IBT)  akan  memindahkan pusat pembangunan nasional jauh dari Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB). Hal ini menjadi tahap dan kesempatan bagi pemerataan pembangunan di Indonesia Timur (IBT) guna menghadirkan peluang lebih luas bagi pembangunan daerah di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota merupakan salah satu strategi untuk meredakan ketegangan dalam proses pembangunan yang semasa ini masih menimbulkan  ketidakadilan  dan  pemerataan  distribusi  energi.  Indonesia  benar-benar  perlu  lebih banyak berkembang di luar Pulau Jawa untuk menetralisir kemampuan gaya sentrifugal di Pulau Jawa yang  menjadikan  perekonomian  tidak  efisien  dalam  jangka  panjang  serta  kualitasnya  yang  semakin

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
menurun.  Pada  masa  ini,  80%  Industri  nasional  berada  di  Pulau  Jawa.  Sementara  itu,  bahan  baku pembangkit listrik serta pemanas industri sebagian besar diimpor dari luar Pulau Jawa. Pada waktu yang sama, Pulau Jawa memfokuskan diri untuk terus mempersempit lahan persawahan dengan predikatnya sebagai wilayah dengan lahan persawahan tersubur di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan (1 Juli 2010) bahwa lahan pertanian di Pulau Jawa berkurang 27 juta hektar setiap tahunnya. (Nasruddin, 2013).

## Aspek Ekonomi
Letak Ibu Kota harus mampu menjadi daya pikat perekonomian yang berkelanjutan, artinya Ibu Kota  Negara  wajib  menciptakan  kondisi  bagi  pembangunan  perekonomian.  Namun  ada  beberapa faktor  yang  berkaitan  dengan  pusat  pemerintahan  dan  pusat  perekonomian  ibu  kota  karena  alasan tertentu. Melihat pengalaman negara lain yang memindahkan Ibu Kota nya, memindahkan Ibu Kota merupakan  perpindahan  pusat  pemerintahan  dan  pusat  perekonomian.  Sektor  ekonomi  umumnya mencakup  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  atau  bahkan  perusahaan  lokal  dan  investor  dalam maupun  luar  negeri.  Jika  ibu  kota  direlokasi,  maka  dapat  lebih  mudah  dalam  memindahkan  pusat pemerintahan  ke  daerah  lain.  Sebab  kawasan  ekonomi  lebih  susah  berpindah,  dan  Jakarta  masih diperlukan meskipun hanya menjadi pusat perekonomiannya saja.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  artikel,  metode  yang  digunakan  merupakan  literature  review  atau  kajian kepustakaan. Literature review adalah sebuah penelusuran serta penelitian kepustakaan menggunakan metode membaca serta mengkaji beberapa jurnal, buku, serta berbagai naskah terbitan yang lain yang juga berhubungan terhadap topik penelitian dalam membuat suatu tulisan yang berhubungan terhadap suatu topik maupun isu khusus. Kajian literatur review melihat literatur ilmiah mengenai suatu topik serta dengan kritis melakukan analisa, evaluasi juga mesintesis adanya dugaan penelitian, teori, dan praktik. Pencarian sumber literatur atau referensi melalui database sciences dari Google Scholar dengan menggunakan katapengambilan keputusan, pemindahan ibu kota, aspek yang mempengaruhi. Jumlah penyaringan artikel yang diperoleh dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan mendapat hasil  akhir yang didapatkan yaitu hasil dari 8 artikel yang direview.

## PEMBAHASAN
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyatakan  bahwa  jumlah  penduduk  di  Indonesia  pada pertengahan 2023 telah mencapai 278,69 juta jiwa yang dimana angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (275,77 juta jiwa). Hal ini berdampak pada kepadatan penduduk yang terjadi pada negara Indonesia khususnya Pulau Jawa. Terjadinya kepadatan penduduk di pulau Jawa dapat mengakibatkan menurunnya  tingkat  perekonomian  negara.  Dengan  banyaknya  penduduk  di  Indonesia  sehingga mengalami  kepadatan,  dan  berkurangnya  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  pada  era  saat  ini mengakibatkan  tidak  adanya  lapangan  pekerjaan  untuk  keberlangsungan  hidup  manusia.  Dari  hal tersebut  perekonomian  tidak  bisa  terkontrol  karena  kurangnya  lapangan  pekerjaan  atau  bahkan presentase kemiskinan penduduk di Indonesia akan mengalami peningkatan. Selain itu, pemerataan ekonomi di Indonesia juga dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia terlalu fokus pada bagaimana kemajuan di daerah Ibu Kota dengan sedikit mengabaikan daerah luar Jawa.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Pembangunan  atau  perbaikan  daerah  di  luar  pulau  Jawa  memang  sudah  banyak,  namun  kepadatan penduduk di pulau Jawa juga menjadi pusat perhatian.
Mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  ibu  kota  Jakarta,  (Illmann,  2015)  juga  memaparkan bahwa adanya beberapa permasalahan terjadi di ibu kota Jakarta seperti datangnya banjir, bencana alam, kemiskinan,  pembangunan  dan  kepadatan  penduduk  yang  berlebihan  juga  dapat  mempengaruhi berfungsinya suatu pemerintahan (Purnama & Chotib, 2022). Adanya rencana perpindahan Ibu Kota juga merupakan keputusan yang tepat jika dilihat dari tujuan utamanya yang dimana merupakan sebuah bentuk  cara  pengembangan  berbagai  sektor  negara  Indonesia  terutama  sektor  ekonomi  merupakan salah satu bagaimana akan di upayakan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Perpindahan  Ibu  Kota  dengan  melihat  pada  aspek  geografi  sebagai  bahan  pertimbangan merupakan suatu hal yang tepat. Dimana dengan kondisi alam dari wilayah Kalimantan Timur yang memungkinkan jika dijadikan sebagai Ibu Kota Negara baru dengan sedikitnya resiko bencana alam dan juga melimpahnya sumber daya alam yang nantinya dapat dimanfaatkan. Disisi lain aspek geografi ini  nantinya  akan  memberikan  dampak  positif  yang  dimana  banyaknya  sumber  daya  alam  akan dimanfaatkan dan berdampak pada perekonomian negara.
Adapun  aspek  lain  yang  diperhatikan  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  yaitu  pada aspek  sosial  politik.  Aspek  ini  lebih  memperhatikan  bagaimana  pembangunan  daerah  yang  akan berpengaruh  pada  pemerataan  pembangunan  di  wilayah  Indonesia.  Dengan  kondisi  wilayah Kalimantan  Timur  yang  masih  belum  sepadat  wilayah  DKI  Jakarta,  maka  peluang  pemerataan pembangunan akan dapat dilakukan dengan maksimal. Aspek ini nantinya juga akan berpengaruh pada bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah Ibu Kota Negara dipindahkan. Dari sisi politik, perpindahan Ibu Kota juga sering kali menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan ini berguna untuk memperkuat  persatuan  bangsa,  membangun  simbol  kebangkitan  negara,  dan  lebih  mewakili keberagaman etnis (Purnama & Chotib, 2022).
Aspek  ekonomi  juga  menjadi  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengambilan  keputusan terkait  pemindahan  ibu  kota  negara.  Pasalnya  dari  segi  pembiayaan  sendiri,  Indonesia  masih menanggung  beban  risiko  penambahan  jika  terjadinya  kegagalan  pada  anggaran  negara  apabila pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  tidak  sesuai.  Namun,  12,9%  dari  total  kebutuhan anggaran  dapat  ditanggung  oleh  APBN.  Memang  dalam  proyek  infrastruktur  sendiri  terdapat  risiko jangka panjang, terutama pada proyek yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, pihak swasta  tentu  berharap  kentungan  dapat  terealisasi  sesuai  perhitungan  yang  dibuat  di  awal  proyek. Adanya  pembagian  risiko,  pemerintah  sangat  perlu  memperhatikan  perjanjian  kerja  sama  dengan perusahaan  atau  pihak  swasta  agar  kualitas  IKN  baru  dan  infrastrukturnya  dapat  mendukung operasional pemerintahan (Hasibuan & Aisa, 2020).
Ibu  Kota  Negara  harus  bisa  menjadi  magnet  perekonomian  yang  berkelanjutan  atau  harus memberikan kemudahan dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara. Maka dari itu, peningkatan potensi  dalam  aspek  ekonomi  melalui  pembangunan  dan  pemindahan  IKN  dengan  adanya transformasi  ekonomi  Indonesia  sentris  yang  mengarah  pada  disertifikasi  ekonomi  serta  multiplier effect  harus  didukung  oleh  semua  pihak  agar  dapat  berfungsi  secara  efektif.  Ciri  dan  visi  dalam menjalankan  fungsi  kementerian  pengelolaan  keuangan  negara  pada  tahun  2023  Sejalan  dengan optimisme dan kewaspadaan, strategi alokasi keuangan/dana IKN yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun harus terus dikaji ulang. (Purnama & Chotib, 2022).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Bukan  hal  yang  mudah  untuk  memindahkan  kegiatan  perekonomian  secara  umum,  namun bukan tidak mungkin untuk memindahkan fungsi ibu kota ke kota lain guna meningkatkan kapasitas transportasi kota lama, menciptakan kondisi kehidupan yang nyaman dan menciptakan peluang bagi kota  baru  dan  kota-kota  lainnya.  Daerah  yang  berkembang  secara  ekonomi  juga  akan  berkembang. Mobilitas  yang  muncul  akibat  munculnya  permasalahan  sosial  seperti  halnya  ekologis  dan  berbagai permasalahan  lalu  lintas  di  Kota  Jakarta  perlu  disikapi  secara  hati-hati.  Jangan  sampai  keinginan menyelesaikan permasalahan ibu kota Jakarta hanya mengalihkan permasalahan ke daerah yang akan menjadi  Ibu  Kota  Negara  di  kemudian  hari.  (Purnama  &  Chotib,  2022).  Hasil  penerapan  sistem pemerintahan  terpusat  akan  berdampak  pada  Ibu  kota  Jakarta  yang  multifungsi.  Ini  berakibat  pada beberapa  pengaruh  sosial  politik,  ekonomi,  dan  ekologi  yang  timbul  dari  implementasi  sistem pemerintahan  dan  semacamnya  meskipun  telah  diakui  bahwa  hal  tersebut  merupakan  bentuk dukungan terhadap stabilitas politik untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.
Dampak perpindahan ibu kota negara tentunya juga dilihat dari aspek perekonomian negara, karena  dalam  penelitian  adanya  dampak  positif  terhadap  perekonomian  yang  dinyatakan  Bappenas untuk  langkah  IKN  dengan  perkiraan  peningkatan  PDB  sebesar  0,1%.  Bappenas  menyebutkan, peningkatan  PDRB  berasal  dari  pemanfaatan  sumber  daya  yang  potensial  seperti  pembukaan  lahan untuk kebutuhan infrastruktur produksi dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia berketerampilan tinggi yang sebelumnya tidak tersedia (Pribadi & Utomo, 2021).
Terkait penguatan jati diri bangsa, bahwa IKN pada hakikatnya merupakan simbol kekuatan dan jati diri suatu bangsa. Langkah pemindahan IKN diyakini akan turut memperkuat jati diri suatu bangsa (Illmann, 2015). Berbeda dengan IKN lama, calon IKN baru seringkali perencanaannya dapat dilakukan  dengan  lebih  baik  seperti  halnya  menciptakan,  mengadaptasi  atau  memperkuat  jati  diri bangsa.  IKN  juga  dapat  digunakan  sebagai  simbol  keberagaman  seperti  agama,  suku  atau  ideologi, dimaksudkan  untuk  mempersatukan  suatu  bangsa  dan  menjadi  kebanggaan  bangsa.  Contoh  negara yang  menjadikan  perjalanan  IKN  sebagai  alasan  untuk  memperkuat  identitas  nasionalnya  adalah Nigeria, Jerman, Turki, Pakistan, Kazakhstan, Tanzania, dan Malaysia. (Purnama & Chotib, 2022).

## PENUTUP
Berdasarkan  dari  penjelasan  dapat  disimpulkan  bahwa  pengambilan  keputusan  terkait pemindahan  ibukota  negara  Indonesia  memiliki  pertimbangan  dari  berbagai  aspek  yaitu  aspek ekonomi, geografi, sosial politik dan identitas nasional. Pemindahan ibukota negara ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan identitas  bangsa,  dan  juga  diharapkan  mampu  mengatasi  masalah  kepadatan  penduduk  dan permasalahan  di  ibukota  sebelumnya.  Bagaimanapun,  keberhasilan  pemindahan  ibukota  negara  ini tergantung pada implementasinya dan juga pengelolaan risikonya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi
Di Indonesia. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (1), 183–203. https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Mazda, C. N. (2022). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (Ikn) Terhadap Social Security. Jurnal Enersia Publika , 6 (1), 1–12.
Nasruddin. (2013). Pemindahan Ibukota RI ke Kalimantan (Analisa Geostrategis NKRI). Ikatan Geograf Indonesia , 0274 , 636–644.
Pribadi,  D.  S.,  &  Utomo,  S.  (2021).  Dampak  Perpindahan  Ibu  Kota  Negara  terhadap  Pemulihan Ekonomi  dalam  Perspektif  Persaingan  Usaha. Jurnal  Persaingan  Usaha , 2 ,  27–42. https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28
Purnama,  S.  J.,  &  Chotib.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Publik  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 13 (2), 155–168. https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155
Sahamony,  A.  A.,  Muta’ali,  L.,  &  Mei,  E.  T.  W.  M.  (2020).  Tinjauan  Geografis  Wilayah  Potensial
Ibukota Negara Indonesia. Jurnal Teknosains , 10 (1), 86–101. https://doi.org/10.22146/teknosains.36756 Sudjiman, P. E., & Sudjiman, L. S. (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jurnal TeIKa, 8 (2), 55–67. https://jurnal.unai.edu/index.php/teika/article/view/2327
Supriyatno, M. (2018). Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi
Pertahanan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 3 (1), 1–24.
https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.373