Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5 No. 3 Maret 2020

## EVALUASI  PAJAK  PENGHASILAN  ATAS  USAHA  JASA  KONSTRUKSI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA PT. X

## Ririh Sri Harjanti dan Hetika
DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama (HARBER) Tegal Email: ririh.sriharjanti77@gmail.com dan hetika.maksi@gmail.com

## Abstract
Evaluation  of  income  tax  on construction  service  business  in  accordance  with  the taxation  regulations  is  expected  to  be  able  to  support  increasing  compliance  for taxpayers  themselves  and  for  the  tax  authorities.  Taxpayers  can  avoid miscalculations,  deposits,  and  reporting  so  as  to  avoid  tax  penalties.  Until  now there  is  still  a  lot  of  confusion  about  the  application  of  income  tax  on  companies engaged in construction services, as experienced by PT X. The purpose of this study was  to  determine  the  proper  evaluation  of  Income  Tax  on  construction  services business at PT X in order to achieve tax compliance. The research method used in this study is a descriptive qualitative analysis method that is looking for data about the  condition  of  the  field  of  construction  services  run  by  the  company,  the fulfillment  of  taxation  that  has  been  done  in  relation  to  income  tax  in  the  field  of construction  services  and  drawing  conclusions  from  the  results  of  the  study.  The results showed that the imposition of income tax on construction service businesses at PT X during 2018 there was only one package of construction service business projects  that  resulted  in  the  gross  circulation  of  Rp.  2,747,799,000  not  including VAT (Value Added Tax). PT X already has a Business Entity Certificate (SBU). For this income, PT X pays the Final Income Tax Article 4 paragraph (2) with a rate of 3%,  namely  Rp.82,433,970.  Deposits  are  made  before  the  10th  of  the  following month  and  reporting  is  done  before the 20th  of  the following  month.  So  it can  be concluded  that  the  evaluation  of  the  imposition,  deposit,  and  reporting  of  income tax  on  the  construction  services  business  of  PT  X  is  in  accordance  with  statutory regulations.

## Keywords: Income Tax, Construction Services Business

## Abstrak
Evaluasi  pajak  penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi yang  sesuai  dengan peraturan  yang  perpajakan  diharapkan  dapat  menunjang  meningkatkan  kepatuhan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pihak fiskus. Wajib Pajak bisa terhindar dari  kesalahan  perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  sehingga  terhindar  dari sanksi  perpajakan.  Sampai  saat  ini  masih  banyak  sekali  terjadi  kebingungan terhadap  penerapan  pajak  penghasilan  pada  perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang  jasa  konstruksi,  sebagaimana  dialami  oleh  PT  X  .  Tujuan  Penelitian  ini ialah guna mengetahui evaluasi Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi Pada PT X  yang tepat dalam rangka mencapai kepatuhan perpajakan. Metode Penelitian yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  Kualitatif
yaitu  mencari  data  tentang  kondisi  bidang  jasa  konstruksi  yang  dijalankan perusahaan, pemenuhan perpajakan yang sudah dilakukan kaitannya dengan pajak penghasilan  di  bidang  jasa  konstruksi,  dan  menarik  kesimpulan  dari  hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas usaha  jasa  konstruksi  pada  PT  X  selama  tahun  2018  hanya  terdapat  satu  paket proyek  usaha  jasa  konstruksi  yang  menghasilkan  peredaran  bruto  sebesar  Rp. 2.747.799.000  belum  termasuk  PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai).  PT  X  sudah mempunyai  Sertifikat  badan  Usaha  (SBU).  Atas  penghasilan  tersebut  maka  PT  X membayar  pajak  PPh  Final  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dengan  tarif  sebesar  3  %  yaitu sebesar Rp 82.433.970. Penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta  pelaporan  dilakukan  sebelum  tanggal  20  bulan  selanjutnya.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  evaluasi  dari  pengenaan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi  PT  X  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : Pajak Penghasilan, Usaha Jasa Konstruksi

## Pendahuluan
Pajak,  dari  berbagai  pengertian  serta  fungsi  di  atas,  memang  mempunyai  andil dalam  pembangunan  negara  (Rusmadi,  2017).  Dari  tahun  ke  tahun  penerimaan  pajak menjadi  idola  sumber  pendapatan  Negara  Indonesia.  Menurut  Anggaran  Pendapatan serta Belanja Negara (RAPBN) Indonesia tahun 2019 diketahui penerimaan pajak selalu mengalami  kenaikan.  Diketahui  pada  tahun  2017  target  penerimaan  pajak  sebesar  Rp 1.472,7 Triliun dan tahun 2018 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 Triliun atau naik 9,87% dari tahun sebelumnya.
Kenaikan  target  penerimaan  pajak  juga  terjadi  pada  APBN  tahun  2019.  Dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  Indonesia  tahun  2019  diketahui target  Pendapatan  Negara  secara  keseluruhan  sebesar  Rp  2.165,1  Triliun.  Target pendapatan negara secara keseluruhan tersebut mengandalkan akan dipenuhi bersumber penerimaan  pajak  sebesar  Rp  1.786,4  Triliun  atau  sekitar  82,5%  dari  keseluruhan pendapatan  negara  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu  sangat  wajar  apabila  pemerintah mengharapkan  supaya  penerapan  peraturan  perpajakan  dapat  ditegakkan  dan  berjalan sebagaimana mestinya demi keberlangsungan pembangunan Indonesia.
Dalam  Undang-undang  No  16  tahun  2009  perihal  Ketentuan  Umum  serta  Tata Cara Perpajakan Bab 1 pasal 1 no 1 dijelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib terhadap  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  sifatnya  memaksa berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak  memperoleh  imbalan  secara  langsung  serta dipergunakan  guna  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Republik  Indonesia,  n.d.).  Oleh  karena  itu  berbagai  elemen  warga  Negara  sebagai wajib  pajak  selayaknya  untuk  mendukung  pemerintahan  dalam  hal  ini  mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia.
Memiliki  dua  macam  kepatuhan  yakni  Kepatuhan  Formal  serta  Kepatuhan Material.  Kepatuhan  Formal  dimana  selaras  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang
perpajakan.  Sedangkan  Kepatuhan  Material  adlah  suatu  keadaan  Dimana  wajib  pajak secara substansi memenuhi ketentual material perpajakan (Juniarto, 2016)
Sistem  pemungutan  pajak  yang  ada  di  Indonesia  menganut  sistem Self Assesment System dimana wajib pajak diberi kesempatan  dalam menghitung, menyetor serta menyampaikan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Menurut (Kondoy, 2016) menjelaskan  bahwa  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  menunjukkan  penerapan pajak penghasilan di bidang jasa konstruksi ternyata masih mengalami beberapa kendala baik dari peraturannya ataupun dari pihak yang dikenai pajak.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas  maka  dapat  peneliti  sampaikan  beberapa  kondisi sebagai berikut. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yaitu UU No 36 Tahun  2008  dalam  pasal  4  ayat  (2)  “  Penghasilan  dibawah  ini  dapat  dikenai  Pajak Penghasilan  Final”  yaitu  pada  huruf  d  disebutkan  bahwa Penghasilan  dari  transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, serta persewaan tanah dan/atau bangunan. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa  usaha  jasa  konstruksi  sebagai  usaha  yang  penghasilannya  dikenai  Pajak Penghasilan  pasal  4  ayat  (2)  atau  PPh  Final.  Di  sisi  lain  dalam  Undang-undang  Pajak Penghasilan  yang  sama  pada  Pasal  23  ayat  1  huruf    c  angka  2  juga  menuliskan  pajak penghasilan  dari  “Jasa  Konstruksi”.  Dari  bunyi  kedua  pasal  tersebut,  menyebabkan banyak  wajib  pajak  ataupun  kalangan  masyarakat  pada  umumnya  mengalami kebingungan  dalam  penerapan  kedua  pasal  dalam  undang-undang  pajak  penghasilan tersebut.
Mengingat  saat  ini  jumlah  wajib  pajak  di  bidang  jasa  konstruksi  yang  tidak sedikit  maka  perlu  dilakukan  evaluasi  bagaimana  penerapan  sebenarnya  akan  kedua bunyi  pasal  tersebut.  Tidak  dipungkiri  bahwa  pajak  penghasilan  dari  jasa  konstruksi begitu dominan dalam menyumbang penerimaan pajak di Indonesia.
PT  X  merupakan  perusahaan  yang  berada  dalam  bidang  usaha  jasa  konstruksi. Perusahaan  ini  berlokasi  di  alamat  Jalam  Dr.  Karyadi  RT.  02  RW  04  Dukuhwringin Slawi  Kabupaten  Tegal.  Berdasarkan  penelitian  sementara  diketahui  PT  X  selama  ini masih  kebingungan  dalam  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan kaitannya  dengan  Pajak  Penghasilan  dari  usaha  jasa  konstruksi.  Mereka  masih mengalami  kebingungan  apakah  penghasilan  yang  diperoleh  dipotong  Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ataukah Pajak Penghasilan Pasal 23.
Untuk  dapat  memperoleh  kejelasan  penerapan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  tentang  penerapan  pajak  penghasilan  dari  usaha  jasa  konstruksi  dan terhindar dari pajak berganda pada PT X  serta pada akhirnya dapat mencapai ketertiban dan  kepatuhan  perpajakan  maka  perlu  dilakukan  sebuah  evaluasi  apakah  penerapan pajak  penghasilan  yang  dilaksanakan  sudah  sesuai  atau  belum  dengan  peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dialami  oleh  PT  X    di  atas,  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  peneltitian  dengan  judul  “  Evaluasi Penerapan  Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada PT X .

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif ialah suatu analisis mengumpulkan, menyusun , mengolah, serta menganalisi data agar dapat  memberikan  suatu  keadaan  tertentu  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan. (Sugiyono,  2012). Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  penelitian  deskriptif  ialah  penelitian yang  digunakan  guna  menyelidiki  keadaan  kondisi  atau  hal-hal  lain  yang  telah disebutkan,  yang  hasilnya  dipaparkan  berupa  laporan  penelitian.  Jenis  data  yang digunakan ialah data kuantitatif serta kualitatif dimana menjelaskan tentang bagaimana cara  perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Atas  usaha  jasa Konstruksi pada PT X tahun 2018.

## Hasil dan Pembahasan
1. Evaluasi  Perhitungan  pajak  penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi  pada  PT X
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada PT X. Perhitungan  pajak  penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi  pada  PT  X dihitung berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki. Berdasarkan sumber data wawancara diperoleh data bahwa  atas usaha jasa konstruksi PT X dipotong  pajak  penghasilan  final  sebesar  3%  dari  penghasilan  bruto.  Dalam perhitungannya diperoleh data sebagai berikut :
PPh Final = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
=    3% x Penghasilan Bruto
=    3% x Rp  2.747.799.000
=   Rp  82.433.970
b. Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  Menurut Peraturan Perpajakan
1) Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Berdasarkan  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  (2)
huruf  d  disebutkan  bahwa  :  ayat  (2)  “  Penghasilan  di  bawah  ini  dapat dikenai  pajak  bersifat  final”  :  d.  “  penghasilan  dari  transaksi  pengalihan harta  berupa  tanah  dan/atau  bangunan, usaha  jasa  konstruksi ,  usaha  real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”.
2) Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  51  Tahun  2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan PP No 40 Tahun 2009
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  51  Tahun  2008 disebutkan  pada  Pasal  2  berbunyi  “Atas  penghasilan  dari usaha  Jasa Konstruksi dikenakan  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final.”  Sedangkan pada pasal 3 ayat (1) berbunyi “Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :
a) 2%  (dua  persen)  untuk  Pelaksanaan  Konstruksi  yang  dilakukan  oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
b) 4%  (empat  persen)  untuk  untuk  Pelaksanaan  Konstruksi  yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
c) 3%  (empat  persen)  untuk  untuk  Pelaksanaan  Konstruksi  yang dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa  selain  Penyedia  Jasa  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
d) 4%  (empat  persen)  untuk  untuk  Perencanaan  Konstruksi  atau Pengawasan  Konstruksi  yang  dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa  yang memiliki kualifikasi usaha; dan
e) 6%  (empat  persen)  untuk  untuk  Perencanaan  Konstruksi  atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Berdasarkan peraturan perpajakan di atas apabila suatu perusahaan mempunyai  SBU  (Sertifikat  Badan  Usaha)  diartikan  bahwa  perusahaan tersebut merupakan usaha jasa konstruksi sehingga perusahaan tersebut PT X dipotong PPh Final yaitu PPh Pasal 4 ayat (2). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 ayat (4) disebutkan bahwa Nilai  paket  pengadaan  barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  paling banyak  Rp  2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah) dicadangkan dan diperuntukkannya bagi usaha kecil. Sehingga PT X yang mempunyai  nilai  paket  pengadaan  sebesar  Rp  2.747.799.000  maka termasuk  usaha  jasa  konstruksi  kualifikasi  usaha  menengah  atau  atas sehingga  tarif  pajak  penghasilan  atas  usaha  Jasa  Konstruksinya  adalah sebesar 3% dari penghasilan Bruto.
2. Evaluasi  Pembayaran  pajak  penghasilan  atas  usaha  jasa  konstruksi  pada  PT

## X
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa pembayaran PPh Final atas  usaha  Jasa  Konstruksi  PT  X  tidak  mengalami  keterlambatan  artinya  selalu tepat waktu. Hal ini dikarenakan pada saat menerima penghasilan,  PT X langsung dipotong PPh Final yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak pengguna jasa konstruksi dalam  hal  ini  dipotong  oleh  Dinas  Perkimtaru  (Perumahan  Rakyat,  Kawasan Permukiman,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan)  Kabupaten  Tegal  sebelum  tanggal  10 pada  bulan  berikutnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-undang  No  16  Tahun  2009 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

## 3. Evaluasi Pelaporan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT X
Menurut  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  mekanisme  pelaporan  atau penyampaian  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  PPh  Final  atas  usaha  Jasa  Konstruksi Pada  PT  X  tidak  mengalami  keterlambatan  yaitu  sebelum  tanggal  20  bulan berikutnya.  Dalam  hal  ini  perusahaan  tidak  mau  menunjukkan  SPT  yang disampaikan, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti tanggal persis pelaporan atau penyampaiam SPT PPh Final Atas Usaha Konstruksi pada PT X. Hal ini sesuai
dengan  Undang-undang  No  16  Tahun  2009  tentang  KUP  (Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan).

## Kesimpulan
Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada PT X sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  Perpajakan  yang  berlaku,  dimana perhitungan yang dilakukan sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2 dan bukan PPh pasal 23. PT  X  merupakan  usaha  jasa  konstruksi  dan  bukan  jasa  konstruksi.    Evaluasi pembayaran  Pajak  Penghasilan  Atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  Pada  PT  X  juga  sudah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  Perpajakan  yang  berlaku  karena  dibayar sebelum tanggal  10  bulan  berikutnya.  Hasil  evaluasi  dari  pelaporan  Pajak  Penghasilan Atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  Pada  PT  X  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  Perpajakan  yang  berlaku,  karena  PT  X  membayar  pajak  penghasilan  atas usaha  Jasa  konstruksi  sebelum  tanggal  20  pada  bulan  berikutnya.  Hal  ini  dapat dikatakan  tidak  mengalami  keterlambatan  sebagaimana  Undang-undang  No  16  Tahun 2009  pada  pasal  3  tentang  KUP  (Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan). Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  perpajakan  yang  sudah  sesuai  dengan peraturan perpajakan menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan pada PT X.

## BIBLIOGRAFI
Indonesia,  R.  (n.d.). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Juniarto, E. A. (2016). Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Di Pt. Prambanan Dwipaka Di Surabaya. Equity , 2 (3).
Kondoy, V. C. I. (2016). Analisis penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada CV. Cakrawala. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (4).
Rusmadi,  R.  (2017).  Pengaruh  Tax  Amnesty  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (3), 124–133.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Administrasi  dilengkapi  R&D (Cetakan  Ke). Alfabeta.