INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7032-7045 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Menanggulagi Penyalahgunaan Narkotika
Dicky Yosua 1 ✉ , Henry Aspan 2 , Yasmirah Mandasari Saragih 3
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi,
Indonesia
Email : yosuadicky6@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan  hukum  selain  apa  yang  ditentukan  dalam  Undang – undang.  Tindak  Pidana  Narkotika sendiri  merupakan  Tindak  Pidana  yang  bersifat  transnasional1  yang  dilakukan  oleh  kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997  tentang  Narkotika  memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat,  namun  demikian  dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat.  Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Library Reasearch).  Pada  implementasi  Undang-Undang  Narkotika  masih  terdapat  permasalahan  terkait dengan pendefinisian pada Bab Ketentuan Umum Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penerapan  Pasal  132  UU  Narkotika  (penerapan  percobaan melakukan  tindak  pidana  Narkotika  dan  precursor  Narkotika).  Selain  itu,  di  dalam  Pasal  54  UU Narkotika masih ditemukan adanya penafsiran para aparat  penegak hukum yang di mana terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika.  Faktor yang disebabkan pelaku tindak pidana narkotika
ialah berupa faktor keluarga , lingkungan, maupunya kuranya perhatian aparat penegaka hukum dalam  memberantas  tindak  pidana  narkoita.  Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dengan melalukan upaya reprwsif maupun preventif, serta kesadara para masyarakat aas bahaya narotika.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penyalahgunaan, Narkotika

## Abstract
Narcotics crime is a criminal act of misuse of narcotics without rights or against the law other than what is specified in the law. Narcotics crime itself is a transnational crime1 committed by organized crime  groups.  Narcotics  and  Psychotropic  Crimes  as  intended  in  Law  no.  5  of  1997  concerning Psychotropic Substances, and Law no. 22 of 1997 concerning Narcotics provides quite severe criminal sanctions, however in reality the number of criminals is actually increasing. Based on the research object  which  is  positive  law,  the  method  that  will  be  used  is  normative  juridical  research.  In accordance with the title and problems that will be discussed in this research and in order to provide useful  results,  this  research  was  carried  out  using  normative  juridical  research  (normative  legal research methods). The normative juridical research method is library legal research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. This research was carried out in order to obtain materials in the form of: theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the  subject  matter  (Library  Research).  In  the  implementation  of the  Narcotics  Law, there  are  still problems related to the definition in the  General Provisions Chapter of Law Number 35  of 2009 concerning  Narcotics.  This  can  be  seen  from  the  application  of  Article  132  of  the  Narcotics  Law (application of attempts to commit Narcotics crimes and Narcotics precursors). Apart from that, in Article 54 of the Narcotics Law there are still interpretations by law enforcement officials regarding victims of narcotics abuse. Factors caused by perpetrators of narcotics crimes include family factors, the environment, or lack of attention from law enforcement officials in eradicating narcotics crimes. There  are  efforts  that  can  be  made  to  overcome  narcotics  crime  by  carrying  out  reactive  and preventive efforts, as well as making the public aware of the dangers of narcotics.
Keywords: Juridical Review, Abuse, Narcotics

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Narkotika  adalah  tindak  pidana  penyalahgunaan  Narkotika  dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana  Narkotika  sendiri  merupakan  Tindak  Pidana  yang  bersifat  transnasional1  yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Sebelum tahun 2000 an, Indonesia  hanyalah  sebagai  wilayah  transit  barang  terlarang  tersebut.  Namun  seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan  saat  ini  merupakan  salah  satu  negara  yang  memproduksi  Narkotika  dan  obat – obatan terlarang lainnya (Yuliartini & Mangku, 2021). Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus  meningkat.  Sebagai  negara  maritim,  Indonesia  merupakan  surga  bagi  peredaran Narkotika  dan  obat-  obatan  terlarang  lainnya  karena  sebagian  besar  penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.
Narkotika juga merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yaitu baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau adanya perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta  menimbulkan  ketergantungan  (Azzahra  &  Chumaida,  2023).  Begitu  pula  dengan adanya psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang  beekhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada  susunan  saraf  pusat  yang menyebabkan  perubahan  khas  pada  aktivitas  mental  dan  perilaku.  Kemudian  Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran  yang hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir dalam undang-undang ini (Simanjuntak et al., 2022).
Indonesia  hanya  memberantas  peredaran  Narkotika  dan  obat-  obatan  terlarang lainnya  tapi  tidak  melakukan  upaya – upaya  lain  seperti  menekan  permintaan  dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-Undang  Narkotika (Riyanti, 2023). Pada Pasal 54 Undang- Undang Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna.  Korban  penyalahgunaan  Narkotika  adalah  seseorang  yang  tidak  sengaja menggunakan  Narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau  diancam untuk  menggunakan  Narkotika.  Rehabilitasi  bagi  pecandu  Narkotika  memang  sangatlah perlu  diberikan,  sebab  pecandu  narkotika  merupakan  orang  yang  menggunakan  atau
menyalahgunakan  Narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada  Narkotika,  baik secara fisik maupun psikis (Etria, 2021).
Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika,  dan  Undang-Undang  No.  22  tahun  1997  tentang Narkotika  memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat,  namun  demikian  dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 Ayat  (1  )  dan  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, menjelaskan Tindak Pidana (Takim, 2022).
Narkotika  di  dalam  masyarakat  telah  menunjukan  kecenderungan  yang  semakin kualitatif dengan korban yang meluas, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Hal ini mendasari pemerintah telah melakukan perubahan dari aturan yang lama yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi aturan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Tumiwa, 2018). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk  ketersediaan  Narkotika  sebagai  zat-  zat  menunjang  dunia  kesehatan,  tetapi  juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu.  Timbulnya  penyalahgunaan  Narkotika  adalah  karena  ketersediaan  Narkotika  , tidak  hanya  dalam  hal  kesehatan  dan  kepentingan  ilmu  pengetahuan,  tetapi  Narkotika digunakan untuk kepentingan peredaran gelap Narkotika
Penggunaan  narkotika  sering  dikaitkan  dengan  kejahatan,  baik  narkoba  dianggap telah  memiliki  pengaruh  negatif  dan  menyebabkan  penggunanya  melakukan  kejahatan. Kejahatan  itu  pada  dasarnya  merupakan  rumusan  yang  nisbi.  Mengatakan  bahwa  yang disebut  kejahatan  sebagai  gejala  sosial  tidak  semata-mata  merupakan  tindakan  yang dilarang hukum, dalam sautu tindakan yang merupakan suatu kelaianan biologis maupun kelaianan  psikologis,  tetapi  tindakan-tindakan  tersebut  merugikan  dan  dapatmelanggar sentiment masyarakat (Sugitanata et al., 2023). Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh  Mustafa,  titik  tekan  penentuan  apakah  suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan suatu aturan formal sebagai acuan. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, yang kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita.
Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tdak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika  sudah  meracuni  para  penegak  hukum  sebagai  pengguna  maupun  sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan ada di berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen  atau  memerangi  bersama  dalam  memberantas  narkotika  di  negara  kita  dan seluruh dunia (Yusuf et al., 2023).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  Pasal  54 bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun  semisintetis, yang  dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, menegaskanpada Pasal 12 ayat (1) “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam  proses  produksi,  kecuali  dalam  jumlah  yang  sangat  terbatas  untuk  kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” .
Pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  yang  melibatkan  seluruh  bangsa  di  dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi  memperlihatkan  bahwa  kejahatan  narkotika  merupakan  extraordinary  crime. Pengertiannya  adalah  sebagai  suatu  kejahatan  yang  sangat  berdampak  besar  terhadap sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  serta  begitu  dahsyatnya  dampak  negatif  yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa- bangsa  di  dunia  ini  ni  sebagai  transnational  crime.  Oleh  karenanya  penulis  mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis Undang Undang nomor 35 tentang narkotika dalam menanggulagi penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  maka  penulis  dalam  penelitian  tesis  ini Mengambil Judul Tentang “Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Menanggulagi Penyalahgu naan Narkotika”.

## METODE PENELITIAN
Hal  ini  disebabkan  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa  dan  kontruksi  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah.  Oleh  karena  penelitian
merupakan  suatu  sarana  ilmiah  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi, maka  metodologi  penelitian  yang  diterapkan  harus  senantiasa  disesuaikan  dengan  ilmu pengetahuan  yang  menjadi  induknya  (Sinaga  et  al.,  2019).  Penelitian  merupakan  suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun tehnologi. Sesuai dengan judul  dan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  dan  supaya  dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif.  Sesuai  dengan  judul  dan  permasalahan  nya  adalah  Bagaimana  tinjauan yuridisUndang  Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  dalam  mengangulangi penyalahgunaan  narkotika,  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  dan  supaya  dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode  penelitian yuridis normatif adalah penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan (Lubis, 2018). Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.
Ruang  lingkup  penelitian  ini  akan  dilakukan  penelitian  dengan  cara  menarik  asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini  dapat  digunakan  untuk  menarik  asas-asas  hukum  dalam  menafsirkan  peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.
Data yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan hukum pengangkatan anak. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.Tentang Narkotika
b. Bahan  hukum  sekunder,  baik  yang  bersumber  dari  buku-buku  yang  ditulis  para  ahli hukum, doktrin/ pendapat/ ajaran para ahli hukum, hasil seminar, jurnal-jurnal hukum,
karya  ilmiah,  artikel  majalah,  maupun  koran  serta  artikel-artikel  sumber  dari  dunia maya/internet yang terkait mengenai Undang-Undang Korupsi
c. Bahan hukum tersier yaitu, semua bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data  yaitu:  studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara  mempelajari  buku-buku, jurnal  hukum,  hasil-hasil  penelitian  dan  dokumen-dokumen  peraturan  perundang- undangan seperti: Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) .
Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  tahapan sebagai berikut:
1. Seleksi  data,  kegiatan  pemeriksaan  untuk  mengoreksi  dan  mengetahui  kelengkapan data terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Rekontruksi  data  (rekonstructing)  dengan  menyusun  ulang  data  secara  teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan di interpretasikan.
3. Klasifikasi data dengan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah  ditetapkan  dalam  rangka  memperoleh  data  yang  benar-benar  diperlukan  dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Sistematisasi data dengan menyususun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu  kesatuan  yang  bulat  dan  terpadu  pada  subpokok  bahasan  sehingga mempermudah interpretasi data.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi  sifat  penelitian  untuk  mengkaji  antara  teori  dan  praktek  dalam  pelaksanaan rehabilitasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  terkait  tindal  pidana  Narkotika  sebagai  bagian pembinaan  dengan  sistem  pemasyarakatan.  Analisis  data  kualitatif  adalah  dengan melakukan  penggalian  fakta-fakta  sosial  tidak  hanya  yang  tampak  dipermukaan  namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran- ukuran  tidak  diserahkan  kepada  peneliti  tetapi  diserahkan  untuk  seluruhnya  pada  hasil temuan  di  lapangan  (Kawuwung,  2018).  Penarikan  kesimpulan  akan  diperoleh  dari penyelesaian dalan perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang artinya yang  terbius  sehingga  tidak  merasakan  apa-apa.  Orang  Amerika  menyebutnya  dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan istilah dadah.Pengertian Narkotika adalah zat atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintesis  maupun  bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Fazizullah et al., 2022).
Narkotika  menurut  Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  adalah  zat  atau  obat  yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang nya rasa, mengurangi sampai hilangnya  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  dibedakan  kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang  Nakotika  Pengertian  Narkotika  jenis  baru  tersebut  adalah  Narkotika  yang  sama sekali atau yang sudah  belum terdaftar dalam Undang-Undang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.
Permasalahan  tentang  narkotika  seakan-akan  tiada  hentinya,  hal  tersebut  dapat menimbulkan  permasalahan  yang  kompleks.  Bahkan  mungkin  bisa  terabaikan  oleh pemerintah terkait. Narkotika merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,  baik  sintesis  maupun  semi  sintesis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan kesadaran  atau  perubahan  kesadaran,  serta  hilangnya  rasa,  sampai  menghilangkan  rasa nyeri  bagi  pengguna  narkotika,  hingga  menimbulkan  ketergantungan.  Penyalahgunaan narkotika  dari  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  merupakan  sebuah  ancaman  yang perlu diperhatikan (Nasution, 2022).
“Pemidanaan  terhadap  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem pemidanaan  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  di  Indonesia,  bagian  penting  dalam  sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma, di sisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling  kompleks  dalam  sistem  peradilan  pidana  karena  melibatkan  banyak  orang  dan institusi yang berbeda, dimana harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan  substansi  atau  materi  perundang – undangan  pada  tahap  kebijakan  legislasi “Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan.
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu :
1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta
2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Jika membahas mengenai  implementasi hukum maka sangat erat kaitanny  dengan efektifitas hukum. Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut  berarti  bahwa  efektifitas  hukum  dapat  dilihat  dari  aktualisasi  yang  dilakukan (Muhammad,  2021).  Apakah  sebuah  kebijakan  ataupun  aturan  tersebut  dapat  dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:
1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan yang masih kurang.
6. Buruknya koordinasi antar instansi.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.
Peredaran gelap narkoba masih banyak terjadi yang sering ditemukan hanya pemakai akan tetapi jika berhubungan dengan bandar yang mengedarkan narkoba tentunya pihak penyidik  harus  bekerja  ekstra  keras  untuk  menanggulangi  masalah  ini,  untuk  mengatasi kejahatan  peredaran  narkoba  pihak  penyidik  kepolisian  melakukan  upaya  pencegahan seperti  penyuluhan  sebagai  mana  ada  upaya-  upaya  preventif  yang  di  lakukan  seperti memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat (Siregar et al., 2022). Salah satu  upaya  yang  di  lakukan  penyidik  dalam  pencegahan  peredaran  narkoba  itu  dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (bersihkan sindikat narkotika) diseluruh indonesia bukan hanya kepolisian saja tetapi gabung dari TNI, dinas kesehatan (Yuliandhari, 2020).
Kefleksibelan Undang-Undang narkotika juga mengatur cara mengantisipasi narkotika jenis  baru  yang  belum  ditemukan,  sehingga  tidak  perlu  mengubah  Undang-Undang narkotika seandainya di temukan jenis baru. Langkah Langkah Penyidik dalam Kepolisian dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  Tindak  Pidana  Narkotika  sudah  sesuai Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat  pastinya,  selanjutnya  menginventarisir  daftar  pencarian  orang  (DPO)  melalui
hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada (Sabariah & Dewi, 2023).
Kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang- undang  yang  dapat  dilakukan  secara  yuridis  normatif  dan  sistematik,  dogmatik  (Dedet, 2018). Di samping pende katan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan  yuridis  faktual  yang  dapat  berupa  pende  katan  sosiologis,  historis,  bahkan memer  ukan  pula  pendekatan  komprehensif  dari  berbagai  disiplin  ilmu  lainnya  dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Penyalahgunaan  narkotika  merupa  kan  permasalahan  kompleks  baik  dilihat  dari  faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari ber bagai faktor, termasuk  faktor  fisik  dan  kejiwaan  pelaku  serta  faktor  lingkungan  mikro  maupun  makro (Yuliandhari, 2020).
Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terha dap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbul kan dam pak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa  dan  umat  manusia.  Kebijakan  non  penal  terhadap  upaya  penanggulangan  dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko (Alwahid & Dewi, 2023). Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

## Pencegahan Preventif
Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar remaja dapat berperilaku sehat tanpa narkoba. Adapun kegiatan  yang  dilakukan  yaitu  dalam  bentuk  penyuluhan  dalam  lapisan  masyrakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang  baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba (Hariyadi & Anindito, 2021).

## Pencegahan Represif
Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba  menggunakan  narkoba  dari  pengaruh  yang  lebih  parah  dan  mengusahakan mereka  untuk  berhenti.  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  antara  lain  dengan  konseling
perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial. sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali  belum  pernah  mengenal  narkoba  agar  mereka  mengetahui  tentang  seluk  beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan  institusi  lain  termasuk  lembaga-lembaga  profesional  terkait,  lembaga  swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya (Arfa et al., 2020).

## SIMPULAN
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  pidana  alternative  yang  dijatuhkan  oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah prilaku untuk mengubah fungsi individu dimasyarakat.  Upaya  penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  di wilayah hukum dilakukan melalui kebijakan non penal (non penal policy) dan kebijakan penal (penal policy). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Penang gulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dapat ditinjau dari  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas  dalam  penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengungkap jejaring  narkotika. Hambatan justru berasal dari faktor  kurangnya  kualitas  (tidak  mengua  sai  teknik  dan  penggunaan  alat  dalam mengungkap kasus, kesulitas dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku  narkotika dan kuantitas  sumber  daya  aparat  penegak  hukum  seringnya  terjadi  pergantian  anggota  di reserse  narkotika,  keterbatasan  sarana  dan  prasara  na  dalam  menjaring    para  pelaku narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwahid, M. F., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 3 5 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika. (Jpih) Jurnal Prodi Ilmu Hukum, 1(2).
Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengedar  Narkotika  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2),
Azzahra, S., & Chumaida, Z. V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerusakan Barang Dalam Proses Pengangkutan Yang Di Beli Melalui Tiktok Shop. Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 1092 – 1099.
Dedet, G. P. (2018). Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  Ii  A  Padang.  Universitas  Andalas.
Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917
Etria,  W.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan Korban  Meninggal  Dunia  Di  Pengadilan  Negeri  Pelalawan.  Universitas  Islam  Riau. Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426
Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/Pn Bna). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(2), 304 – 325. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i2.5357
Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 377 – 383. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jpku.V9i2.34140
Kawuwung,  N.  T.  A.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen, 7(1).
Lubis,  H.  S.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Pemberantasan  Narkotika  Berdasarkan  Program Rehabilitasi  Bagi  Korban  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kota  Batam.  Universitas Internasional Batam. Http://Repository.Uib.Ac.Id/Id/Eprint/1141
Muhammad, F. R. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis. Universitas Andalas.
Nasution,  R.  (2022).  Kajian  Yuridis  Bagi  Personil  Polri  Yang  Menyalahgunakan  Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus  Di  Polda  Sumatera  Utara). Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan
Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(1), 196 – 217.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhah.V3i1.5135
Riyanti,  R.  (2023). Legal  Status  Of  Artificial  Intelligence-Based  Health  Insurance  Services: Challenges, Opportunities For Customer Protection.
Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Bagi  Anak  Dibawah  Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang . Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(3), 1945 – 1956. Https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V6i3.1531
Simanjuntak, M., Tumanggor, T., Nainggolan, B., & Widiarty, W. S. (2022). Legal Protection Of  Consumers  In  Insurance  Agreements  Generally  And  Especially  Marine  Hull Insurance  As  One  Of  Indonesia’s  Economic  Development. International  Journal  Of Artificial Intelegence Research, 8(1), 1 – 11. Http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Eprint/12090
Sinaga,  A.  P.,  Lubis,  A.  A.,  &  Munthe,  R.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Permufakatan  Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  (Studi  Putusan  Nomor :  423/Pid/2018/Pn.  Mdn). Juncto:  Jurnal  Ilmiah Hukum, 1(1), 10 – 18. Https://Doi.Org/10.31289/Juncto.V1i1.190
Siregar,  R.,  Miroharjo,  D.,  &  Mustamam,  M.  (2022).  Peranan  Kepolisian  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh Oknum  Aparat  Kepolisian  Ditinjau  Dari  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(2), 102 – 124.
Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum
Islam. Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 3(1), 1 – 22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37348/Jurisy.V3i1.242
Takim,  A.  (2022).  Perkawinan  Dibawah  Umur  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi, 25 – 44. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59115/Almizan.V8i01.69
Tumiwa, A. F. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No 8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. Lex Crimen, 7(2).
Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. National Conference On Law Studies (Ncols), 2(1), 741 – 759.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan  Seksual. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan,  6(2),
342. Https://Doi.Org/10.17977/Um019v6i2p342-349
Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O.  I., & Ningsih, R. S. W. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Analisis  Putusan  Pn.  Tipikor  Samarinda  No.  11/Pid.
Sustpk/2016/Pn. Smr). Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 2(01 Januari), 685 – 702.