BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 4,  2023, pp. 3025-3035 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6806

## SOSIALISASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM  MEPELING  “JEMPUT  BOLA”  DI  KELURAHAN  CIPADUNG KULON KOTA BANDUNG
Teti Maryulina 1 , Sunandie Eko Ginanjar 2 , Yan Raspati 3 , Elen Sari 4 1,2,3,4 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Bagasasi, Indonesia *e-mail korespondensi: tetimaryu26@gmail.com sunandie17@gmail.com yan_raspati@stiabagasasi.ac.id elensari@stiabagasasi.ac.id

## Abstract
The mepelling program "Pick Up the Ball" is a form of publik service from community service activities (PKM), which will be held in 2023 in Cipadung Kulon Village, Bandung City. The purpose of implementing this PKM is to  socialize  population  administration  services  in  an  effort  to  increase  publik  understanding  regarding  the importance of having population documents. PKM activities are carried out by socializing the importance of managing population documents such as family card, identity card, death certificates, birth certificates, child identity cards, and population transfers. Participants in the activity were residents of Cipadung Kulon Village, including the local RT and RW. The methods used include lectures, discussions, and experiment related to services  that  can  be  obtained  by  the  community  through  the  Mepeling  program  "Pick  Up  the  Ball".  This socialization activity resulted in a positive response from the local community; the community's enthusiasm for managing the ownership of their population documents increased.
Keywords: Population Administration, Mepeling Program, Pick Up Ball, Community Service

## Abstrak
Program  Mepeling  “Jemput  Bola”  merupakan  bentuk  pelayanan  publik  dari  kegiatan  Pengabdian  kepada masyarakat  (PKM)  yang  diselenggarakan  tahun  2023  di  Kelurahan  Cipadung  Kulon  Kota  Bandung.  Tujuan dari pelaksanaan PKM ini  untuk  memberikan sosialisasi  layanan administrasi kependudukan  sebagai  upaya meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terkait  pentingnya  kepemilikan  dokumen  kependudukan.  Kegiatan PKM  dilakukan  dengan  mensosialisasikan  pentingnya  pengurusan  dokumen  kependudukan  seperti  kartu keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  akta  kematian,  akta  kelahiran,  kartu  identitas  anak  dan  perpindahan penduduk. Peserta kegiatan dihadiri oleh warga Kelurahan Cipadung Kulon termasuk RT dan RW setempat. Metode  yang  digunakan  meliputi  ceramah,  diskusi  dan  eksprimen  terkait  layanan  yang  dapat  diperoleh masyarakat  melalui  program  Mepeling  “Jemput  Bola”.  Kegiatan  sosialisasi  ini  menghasilkan  respon  positif dari  masyarakat  setempat,  antusias  masyarakat  menjadi  semakin  tinggi  dalam  mengurus  kepemilikan dokumen kependudukannya.
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Program Mepeling, Jemput Bola, Layanan Masyarakat
Accepted: 2023-09-19 Published: 2023-10-07

## PENDAHULUAN
Salah satu kebutuhan masyarakat yang paling utama adalah pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah suatu daerah atau kota. Salah satunya yaitu pada pelayanan terkait administrasi kependudukan.  Pelayanan  administrasi  kependukan  ini  menjadi  sangat  penting  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  penduduk  di  indonesia.  Pelayanan  publik  menjadi  tolak  ukur  suatu keberhasilan  kinerja  pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  (Lokabora  & Fithriana,  2018).  Seiring  berkembangnya  waktu,  pelayanan  publik  memerlukan  inovasi  terbaru dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat (Jati, 2011). Penyelenggaraan pelayanan publik  merupakan  suatu  kewajiban  pemerintah  dalam  mensejahterakan    masyarakat  melalui inovasi serta pelayanan yang prima (Aulia & Rahmadanik, 2023). Selain itu, pemberian pelayanan terbaik dan maksimal kepada masyarakat juga merupakan kewajiban pemerintah dalam melayani
warga negaranya (Permadi & Rokhman, 2023). Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  kebijakan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  secara  penuh  tanggungjawab  (Kaunang,  H.A.  2019).  Hal  tersebut  telah tertuang  pada  peraturan  diatas  bahwa  pelayanan  publik  sangat  penting  bagi  keberlangsungan pemerintahan.  Pelayanan  publik  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  diperlukan  bagi  masyarakat untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Kebutuhan  tersebut  sebagai  kelengkapan  pribadi  dalam menjalankan  kehidupan  sebagai  warga  Negara  yang  baik.  Pelayanan  publik  memiliki  hakikat berupa  kegiatan  yang  dilakukan  secara  rutin  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Kegiatan  tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Rahayu, E. (2023) menyebutkan bahwa  Pelayanan  publik  juga  merupakan  tindakan  atau  kegiatan  yang  memberikan  bantuan kepada masyarakat dengan cara yang penuh tanggungjawab dan sistematis agar terciptakan suatu kepuasan dan keberhasilan.
Saputra,  D.P.  &  Widiyarta,  A.  (2021)  menyebutkan  bahwa  Pelayanan  publik  yang  dilakukan oleh pemerintahan dapat menciptakan sebuah pandangan dari masyarakat. Pelayanan publik yang baik  dan  efektif  akan  menciptakan  pandangan  yang  baik  dari  masyarakat,  begitupun  sebaliknya pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  secara  tidak  baik  dan  tidak  efektif  maka  akan  menciptakan pandangan  yang  kurang  baik  dan  kurang  memuaskan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintahan. Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  dalam  menjalankan  pelayana  publik  perlu  dilakukan  secara maksimal  dan  penuh  tanggungjawab.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pelayanan  publik  merupakan  proses  pelayanan  yang  dapat  memberikan  kemudahan  terhadap kebutuhan  administrasi  atau  kepentingan  masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupan  sebagai warga  Negara.  Pemerintah  memiliki  peranan  yang  sangat  fundamental  bagi  kepercayaan masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  administrasi  pribadi.  Suryadini,  I.  (2023)  menyatakan bahwa  Pelayanan  publik  memiliki  hubungan  yang  erat  terhadap  kinerja  pegawai  yang  ada dipemerintahan.
Kinerja  pemerintah  dalam  melakukan  pelayanan  publik    bertujuan  untuk  membentuk kenyamanan  terhadap  masyarakat  dari  berbagai  jenis  inovasi  pelayanan  publik  yang  diberikan (Ashari & Sallu, 2023). Berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, bahwa  membentuk  pelayanan  publik,  pemberdayaan,  peran  serta  masyarakat  dan  peningkatan daya  saing  daerah  tidak  terlepas  dari  optimalnya  kinerja  penyelanggaraan  pemerintahan  daerah. Inovasi  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  pedoman  inovasi  pelayanan publik,  bahwa  inovasi  pelayanan  publik  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik, berkualitas,  mudah  dan  terjangkau  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  perlu meningkatkan  pelayanan  publik  dengan  sebaik  mungkin  agar  dapat  memberikan  kemudahan pelayanan bagi masyarakat terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan atau penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
Kinerja  pegawai  pemerintah  akan  mempengaruhi  hasil  kerja  dari  suatu  pemerintahan, khususnya  terkait  pelayanan  publik  (Simangunsong,  D.  2022).  Kinerja  pegawai  pemerintahan memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi  pelayanan  publik.  Hal  tersebut  dikarenakan  proses pelaksanaan  pelayanan  publik  dilakukan  oleh  para  pegawai  pemerintahan.  Kinerja  pegawai pemerintah  dapat  dilihat  dari  hasil  kerja  program  yang  dirancang,  apakah  berjalan  dengan maksimal atau perlu evaluasi. Oleh karena itu, kinerja pegawai pemerintahan terhadap pelayanan publik akan menentukan proses terjadinya pelayanan sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Telaumbanua, G.R. et al., (2022) menyebutkan bahwa Kinerja pegawai terhadap pelayanan  publik  khususnya  terkait  pelayanan  administrasi  pribadi  masyarakat  sangat  diperlukan oleh masyarakat. Administrasi sangat penting bagi data sebagai warga Negara.
Administrasi  kependudukan  merupakan  sekumpulan  kegiatan  dalam  mengurus  penertiban dokumen kependudukan yang meliputi proses pendaftaran dan pengelolalaan informasi penduduk
serta  pencatatan  sipil  (Lydia  &  Wibawani,  2023).  Pelaksanaan  administrasi  kependudukan merupakan  bagian  dari  pelayanan  publik  dalam  memberikan  pelayanan  terkait  dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat (Hidayat, 2018). Dokumen administrasi kependudukan dapat  berupa  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  surat  Keterangan  kependudukan  dan  akta pencatatan  sipil  (Damayanti  et  al.,  2022).  Dokumen  kependudukan  memiliki  kedudukan  penting sebagai wujud hak asasi manusia untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia (Abdullah  et  al.,  2018).  Dokumen  kependudukan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  terikat  secara perdata bagi pemiliknya (Indriawati, 2019).
Pelayanan terbentuk oleh proses penyedia layanan dalam menyediakan layanan tertentu dari pihak penyedia layanan (Wulandari & Susanty, 2017). Pelayanan administrasi kependudukan yang baik  yaitu  dengan  terpenuhinya  standar  teknologi  informasi,  tertib,  dinamis,  tidak  diskriminatif dalam  mencapai  pelayanan  prima  untuk  mengatasi  permasalahan  kependudukan  secara menyeluruh  (Maruapey,  2020).  Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  yang optimal  adalah  dengan  memberikan  sosialiasi  terkait  pelayanan  pembuatan  dokumen kependudukan melalui program Mepeling “Jemput Bola” yang dilakukan oleh tim PKM Dosen STIA Bagasasi. Pelayanan Mepeling (Jemput Bola) sebagai suatu bentuk pelayanan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat  (Elkesaki et al., 2021).
Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami bagaimana alur atau prosedur dan syarat-syarat pengajuan yang sesuai dalam mengurus  keperluan  administrasi  kependudukan.  Selain  itu,  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  dokumen  kependudukan  melalui  program  Mepeling “Jemput Bola” tanpa harus datang langsung ke disdukcapil bagi masyarakat yang memiliki kendala terkait  waktu  dan  jarak  dalam  pengurusan  dokumen  kependudukannya.  Dasar  dari  bentuk pengabdian  melalui  program  Mepeling  ini  juga  untuk  memberikan  tambahan  wawasan  bagi masyarakat dalam pelayanan  administrasi kependudukan serta memberikan pemahaman tentang pentingnya  kepemilikan  dokumen  kependudukan,  mengingat  masih  banyak  masyarakat  yang belum memiliki dan mengurus dokumen-dokumen tersebut.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  merupakan  kata  yang  memiliki  makna  sebagai  proses  layanan  yang  diberikan terhadap  masyarakat  dengan  tertib  dan  sistematis  untuk  jangka  panjang.  Pelayanan  tersebut bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  Negara.  Asrianingsih,  D.  et  al.,  (2023)  Pelayanan memiliki  peran  sebagai  pemberi  layanan  dan  masyarakat  merupakan  subjek  yang  menerima layanan.
Pelayanan merupakan upaya yang dilakukan sebagai ujung tombak harus dilaksanakan secara optimal  oleh  individu  atau  organisasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  bentuk  pelayanan  merupakan cerminan terhadap kualitas individu atau organisasi yang bertugas dalam memberikan pelayanan. Hardiansyah, H. (2018) menyebutkan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam membantu,  menyiapkan,  dan  mengurus  dalam  hal  barang  atau  jasa  dari  satu  pihak  ke  pihak lainnya.
Pelayanan  dalam  bahasa  inggris  yaitu  “Service”  atau  kegiatan  atau  aktivitas  layanan  yang diberikan oleh seseorang atau kelompok kepada penerima layanan dan memiliki tingkat kepuasan sesuai bentuk pelayanan yang diberikan. Pelayanan tersebut bergantung pada pegawai pelayanan yang professional atau ahli pada bidangnya sebagai harapan dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Moenir  menyebutkan  bahwa  pelayanan  merupakan  proses  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara langsung (dalam Mursyidah, et al., 2020). Pelayanan dapat dibedakan  menjadi  2  jenis,  yaitu  pelayanan  terhadap  raga  seseorang  atau  pelayanan  terhadap orang dan pelayanan administratif oleh orang lain atau organisasi.
Mahmudi  dalam  Selling  et  al.,  (2019)  menyebutkan  bahwa  pelayanan  publik  merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  pemberi  layanan  kepada  masyarakat  sebagai penerima  dalam  memenuhi  kebutuhan  sebagai  warga  Negara.  pelayanan  publik  dilakukan  oleh pegawai  pemerintahan  atau  organisasi  layanan  publik  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  yang dilakukan  secara  aturan  hukum.  Pelayanan  publik  merupakan  bentuk  layanan  jasa  dari pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan warga Negara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  bahwa  pelayanan  publik  merupakan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  dengan  berlandaskan  peraturan  Undang-Undang terkait  pelayanan  jasa,  barang,  atau  administrasi.  Solechan,  S.  (2019)  bahwa  Pelayanan  publik dilaksanakan  untuk  pemenuhan  dasar  warga  Negara.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  harus  dijalankan  dengan  penuh  tanggungjawab  dan  bersungguh- sungguh karena akan memengaruhi kerja pemerintah dimata masyarakat secara luas.
Zuliah, A. & Pulungan,, M.A. (2020) menyatakan bahwa Pelayanan publik yang dilakukan akan mempengaruhi  mutu  pelayanan  publik  pemerintahan.  Mutu  pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari proses  interaksi  terhadap  masyarakat,  sistem,  konsumen,  strategi,  serta  penyedia  pelayanan. Indikator tersebut menjadi perhatian yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pelayanan publik yang  dilakukan  oleh  pemerintahan.  Widanti,  N.P.T.  (2022)  menyatakan  bahwa  Sistem  pelayanan publik  yang  bermutu  akan  dilaksanakan  secara  efisien  dan  tanggungjawab,  sehingga  akan mengetahui berbagai evaluasi yang harus diperbaiki oleh pemberi layanan.
Damayanti,  L.D.  et  al.,  (2019)  menyatakan  bahwa  Mutu  pelayanan  publik  yang  baik  dapat dilihat  berdasarkan  beberapa  indikator  lain  yang  menunjang  kepuasan  masyarakat,  seperti melayani  dengan  sopan,  ramah,  professional,  tanggungjawab,  kejelasan,  serta  keamanan  dan kenyamanan. Mutu pelayanan publik dilakukan harus dilakukan berdasarkan standar baik sumber daya manusia, metode kerja, sistem yang digunakan, maupun produk yang dihasilkan. Gumolung, S. et al., (2023) Pelayanan publik yang bermutu secara umum yaitu dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk kepentingan hidup sebagai warga Negara serta dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kualitas pelayanan publik atau mutu pelayanan public merupakan bentuk kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh konsumen. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur kepuasan konsumen  yang  terletak  pada  lima  dimensi  kualitas  pelayanan  menururt  teori  Pasolong  (dalam Larono, S.R. 2019). Dimensi tersebut yaitu:
a.  Tangible (bukti fisik) merupakan sebuah bentuk eksistensi yang diberikan kepada masyarakat, baik  berupa  penampilan  dan  kemampuan  sarana  dan  prasarana.  Keadaan  sarana  dan prasarana  lingkungan  dapat  mempengaruhi  kepuasan  masyarakat  karena  merupakan  akses yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
b.  Reliability (kehandalan) merupakan kemampuan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan  akurat  dan  terpercaya.  Kehandalan  tersebut  merupakan  kemampuan  yang  harus dimiliki  oleh  pemberi  layanan  kepada  penerima  layanan  untuk  menciptakan  kepuasan  yang baik.
c.  Responsiveness  (tanggapan)  merupakan  kemampuan  atau  keterampilan  yang  harus  dimiliki oleh setiap pegawai pelayanan public. Hal tersebut dikarenakan tanggapan yang baik, tepat, dan  cepat  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan,  terutama  dalam menerima informasi yang jelas.
d.  Assurance  (Jaminan  dan  kepastian)  merupakan  kemampuan  dalam  pengetahuan  dan kesopanan  yang  dimiliki  oleh  para  pegawai  pelayanan  public.  Jaminan  tersebut  akan menciptakan  sebuah  kepercayaan,  kepuasan,  serta  kenyamanan  bagi  masyarakat.  Jaminan dan  kepastian  yang  diberikan  dapat  ditinjau  dari  beberapa  komponen  yaitu  komunikasi, kredibilitas, kamanan, kompetensi pegawai, dan sopan santun.
e.  Emphaty  (ketulusan)  merupakan  bentuk  perhatian  yang  diberikan  oleh  pegawai  pelayanan public  yang  bersifat  tulus  dari  individu  atau  pribadi  kepada  masyarakat  atau  penerima pelayanan.  Perhatian  dapat  dilihat  dari  seberapa  faham  pegawai  terhadap  keinginan  atau kebutuhan masyarakat yang diingikan.

## Administrasi Kependudukan
Administrasi kependudukan merupakan administrasi yang sangat penting bagi warga Negara. Pentingnya  administrasi  kependudukan  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No,  24  Tahun  2013 tentang  Administrasi  Kependudukan.  Undang-undang  tentang  Administrasi  Kependudukan  telah ditetapkan  dan  disahkan  oleh  DPR  RI  pada  tanggal  26  November  2013.  Adanya  peraturan perundang-undangan  bertujuan  untuk  memudahkan  dan  efektifitas  pelayanan  administrasi kependudukan  masyarakat,  ketunggalan  dokumen  kependudukan,  ketunggalan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK), dan akurasi data kependudukan.
Berdasarkan  amanat  undang-undang  diatas  menyatakan  bahwa  dalam  pembuatan  atau pelayanan administrasi kependudukan harus menyesuaikan dengan kemajuan serta perkembangan teknologi  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terkait  administrasi  kependudukan  secara professional.  Pelayanan  yang  diberikan  harus  dilakukan  secara  progresif  dan  tepat  untuk menciptakan  kepuasan  masyarakat.  Muhammad,  D.  (2022)  bahwa  Pelayanan  administrasi kependudukan  merupakan  tugas  dan  tanggungjawab  pemerintahan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan  public  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  harus  bekerja  secara  professional  serta  pelayanan  yang  sama terhadap masyarakat. Usman, R. (2021) menyatakan bahwa Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu berupa pencatatan peristiwa penting seperti kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, akta kelahiran, NIK, dan administrasi pribadi sebagai warga Negara.
Cristianingsih,  E.  (2020)  menyebutkan  bahwa  Pelayanan  administrasi  merupakan  pelayanan yang dilaksanakan atas dasar kebijakan, landasan hukum, dan sistem pelayanan. Menurut Undang- Undang yang berlaku bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Ramadhani, N. (2021) menyebutkan bahwa Pencatatan  administrasi  kependudukan  sangat  penting  bagi  program  pengembangan, pembangunan, dan pendayagunaan masyarakat.
Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  daerah  merupakan  pelaksana  pelayanan  public  yang memiliki otonomi dalam menjalankan pelayanan. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung  memiliki  landasan  dalam  memberikan  pelayanan,  seperti  yang  tercantum  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung memiliki  tugas  pokok,  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  mempunyai  tugas  pokok merumuskan  kebijaksanaan  teknis  dan  melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  di  bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran  penduduk, pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan,  pen-dayagunaan  data  dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung memiliki tanggungjawab yang besar  dalam  pengelolaan,  pendataan,  dan  pencatatan  penduduk.  Pemerintah  bertugas  untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan status perdataan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintahan dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang optimal.
Program Mepeling “Jemput Bola” Mepeling atau akronim dari Memberikan Pelayanan Keliling merupakan inovasi dari program pelayanan  yang  dilakukan  secara  berkeliling  bagi  masyarakat.  Program  Mepeling  merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan untuk  memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan administrasi. Pelayanan ini bersifat menghampiri masyarakat (Jemput Bola). Lumban,  Gaol,  I.W.  (2022)  bahwa  Mepeling  dilaksanakan  oleh  petugas  pelayanan  dengan memberikan  bantuan  jasa  atau  barang  terkait  administrasi  masyarakat.  Pelayanan  Mepeling merupakan  pelayanan  public  yang  dikemas secara  lebih  mudah  bagi  masyarakat,  baik  itu  terkait waktu,  biaya,  jarak,  dan  tenaga.  Masyarakat  tidak  perlu  lagi  untuk  pergi  ke  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk  memenuhi  kebutuhan  administrasinya.  Mepeling merupakan  fasilitas  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih  praktis  dan optimal.
Inovasi program Mepeling “Jemput Bola” kepada masyarakat merupakan program yang harus dimanfaatkan  sebaik  mungkin.  Masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan  administrasi  dengan mudah  melalui  program  Mepeling.  Rachmayanti,  R.A.  &  Hasbiansyah,  O.  (2019)  bahwa  Inovasi Mepeling  merupakan  strategi  komunikasi  pelayanan  public  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  di lokasi tertentu. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat  dalam  pembuatan  e-KTP,  akta  kelahiran,  dan  KIA.  Program  ini  bertujuan  untuk memberikan pengetahuan dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat terkait administrasi pribadi.
Kegiatan  Mepeling  “Jemput  Bola”  biasanya  dilakukan  menggunakan  mobil  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berbasis Teknologi. Adanya program Mepeling merupakan wujud  dari  peningkatan  pelayanan  public  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Nugraha,  A.P. (2022)  menyebutkan  bahwa  Salah  satu  indikator  keberhasilan  program  Mepeling  yaitu  dengan adanya  pegawai  yang  professional  dalam  pelayanan  yaitu  kemampuan  berinteraksi  pegawai dengan  masyarakat.  Bentuk  interaksi  merupakan  indikator  yang  sangat  penting  bagi  berjalannya suatu  program  pelayanan  public  (Kalihva,  N.A.  2023).  Oleh  karena  itu,  keterampilan  petugas pelayanan  melalui  Mepeling  dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat  sangat  penting  untuk menciptakan  kepuasan  dan  kenyamanan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan administrasi.Konten naskah memuat bagian-bagian Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.
Pada  bagian  pendahuluan,  secara  garis  besar  memuat  latar  belakang,  perumusan  masalah, tujuan  kegiatan,  dan  kajian  literatur.  Penulis  dituntut  mengemukakan  secara  kuantitatif  potret, profil,  dan  kondisi  khalayak  sasaran  yang  dilibatkan  dalam  kegiatan  pengabdian.  Dapat digambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang  relevan  dengan  kegiatan  yang  dilakukan.  Paparkan  pula  potensi  yang  dijadikan  sebagai bahan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Penulis  diminta  merumuskan  masalah  secara konkrit dan jelas pada bagian ini. Jelaskan tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan pengabdian.
Bagian  ini  didukung  kajian  literatur  yang  dijadikan  sebagai  penunjang  konsep  pengabdian. Penulis  dituntut  menyajikan  kajian  literatur  yang  primer  (referensi  artikel  jurnal  dan  prosiding konferensi)  dan  mutakhir  (referensi  yang  dipublikasikan  dalam  selang  waktu  10  tahun  terakhir). Kajian  literatur  tidak  terbatas  pada  teori  saja,  tetapi  juga  bukti-bukti  empiris.  Perkaya  bagian pendahuluan ini dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan pihak lain. Artikel ini merupakan hasil pengabdian  yang  merupakan  hilirisasi  dari  hasil  penelitian,  dapat  berupa  hasil  penelitian  sendiri maupun peneliti lain. Bagian ini didukung kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep pengabdian. Penulis dituntut menyajikan kajian literatur yang primer (referensi artikel jurnal dan prosiding  konferensi)  dan  mutakhir  (referensi  yang  dipublikasikan  dalam  selang  waktu  10  tahun terakhir).  Kajian  literatur  tidak  terbatas  pada  teori  saja,  tetapi  juga  bukti-bukti  empiris.  Perkaya bagian  pendahuluan  ini  dengan  upaya-upaya  yang  pernah  dilakukan  pihak  lain.  Artikel  ini
merupakan  hasil  pengabdian  yang  merupakan  hilirisasi  dari  hasil  penelitian,  dapat  berupa  hasil penelitian sendiri maupun peneliti lain. (Tahoma, 10pt, spasi 1,15).

## METODE
Sosialisasi  yang  dilakukan  merupakan  langkah  dalam  memberikan  penjelasan  serta pemahaman  terhadap  informasi  administrasi  kependudukan  diantaranya  terkait  dokumen kependudukan  seperti  kartu  keluarga  (KK),  kartu  tanda  penduduk  (KTP),  akta  kematian,  akta kelahiran,  kartu  identitas  anak  (KIA)  dan  perpindahan  penduduk.  Adanya  sosialisasi  ini  akan memberikan  gambaran  terhadap  pentingnya  dokumen  administrasi  kependudukan  bagi masyarakat Kelurahan Cipadung Kulon Kota Bandung. Di bawah ini merupakan alur  pelaksanaan dari kegiatan PKM yang dilakukan.

## Gambar 1. Alur Pelaksanaan PKM
Metode  yang  digunakan  dalam  sosialisasi  ini  mencakup  metode  ceramah,  diskusi  dan demonstrasi.  Metode  ceramah  dilakukan  dengan  memaparkan  penjelasan  mengenai  program Mepeling “Jemput Bola” kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi sebagai wadah  bagi  masyarakat  kelurahan  Cipadung  Kulon  yang  memiliki  pertanyaan  terkait  pemaparan yang  telah  dijelaskan.  Setelah  itu,  dilakukan  metode  eksperimen  dari  pelayanan  administrasi kependudukan  kepada  mayarakat  setelah  diberikannya  pengarahan.  Di  bawah  ini  merupakan metode pelaksanaan PKM yang dilakukan.

## Gambar 2. Metode pelaksanaan PKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan  awal  sebelum  dilaksanakannya  Pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  dengan melakukan observasi atau survey langsung ke lokasi. Tujuannya untuk menganalisis bahan materi yang  akan  dipergunakan  untuk  PKM  dan  menentukan  kebutuhan  apa  saja  yang  diperlukan  oleh warga  Kelurahan  Cipadung  Kulon.  Tujuan  lainnya  yaitu  silahturahmi  dengan  staff  lembaga  dan pembentukan tim PKM dengan lokasi di kelurahan Cipadung Kulon. Dalam hal ini, diskusi dengan tim PKM baik secara tatap muka maupun daring sudah dilakukan dalam beberapa kali kesempatan untuk membahas pelaksanaan PKM mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai pada tahap pelaksanaan.
Pada  proses  persiapan,  hal  pertama  yang  dilakukan  adalah  membuat  proposal  kegiatan, kemudian  menetapkan  tanggal  pelaksanaan  dan  dilanjut  membuat  susunan  acara  serta menetapkan  media  sosialisasi  dan  kesekretariatan  berupa  draft  spanduk,  sarana  dan  prasarana (ATK, Proyektor, leptop), serta draft permohonan pelaksanaan PKM di kelurahan Cipadung Kulon.
Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PKM ini dilaksanakan hari Jumat, 28 Juli 2023 Pukul 07.00- 11.30 WIB bertempat di Kelurahan Cipadung Kulon Kota Bandung. Pada pelaksanaannya, peserta kegiatan diberikan arahan dan gambaran pelayanan publik terkai administratif kependudukan atau dokumen  kependudukan  melalui  program  Mepeling  “Jemput  Bola”,  dimana  RT  dan  RW  terlibat dalam  memberikan  edukasi  pada  warga  mengenai  program  atau  layanan  apa  saja  yang  bisa
Planning Preparation
Implementation
Evaluation Ceramah Diskusi Eksperimen
didapatkan warga. Di bawah ini sususan kegiatan PKM yang dilaksanakan di kelurahan Cipadung Kulon Kota Bandung.

## Tabel 1. Susunan Kegiatan
No Sesi Kegiatan Aktivitas 1. Pembukaan Sosialisasi Pemberian Sambutan 2. Penyampaian Materi Pemaparan materi terkait layanan administrasi kependudukan pada program Mepeling “Jemput Bola” 3. Prosedur Pelayanan Publik Pemberian gambaran mengenai layanan yang didapatkan warga dari program Mepeling (Menjelasakan tahapan atau alur dan kelengkapan syarat-syarat untuk membuat data kependudukan) 4. Perekaman Data Mempersiapkan dokumen dan melakukan perekaman data kependudukan 5. Penutup Penutup Kegiatan PKM
Berdasarkan  tabel  di  atas,  penyampaian  materi  dengan  metode  ceramah.  Dalam  hal  ini, pemateri memaparkan materi terkait layanan administrasi kependudukan pada program Mepeling “Jemput  Bola”.  Penggunaan  metode  ceramah  dapat  memberikan  manfaat  bagi  warga  Cipadung Kulon  sebelum  mereka  mencoba  layanan  yang  disediakan  pada  program Mepeling.  Setelah pemaparan materi selesai warga kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi berupa tanya  jawab  terkait  pemaparan  yang  telah  disampaikan  oleh  pemateri.  Berikut  ini  dokumentasi kegiatan pemaparan materi yang disampaikan pada warga Kelurahan Cipadung Kulon.

## Gambar 3. Pemaparan Materi dan Peserta Kegiatan PKM
Setelah berakhirnya sesi diskusi, warga Kelurahan Cipadung Kulon diberikan arahan untuk melakukan  percobaan  melalui  metode  eksperimen.  Percobaan  yang  dilakukan  ini  terkait  layanan administrasi kependudukan pada program Mepeling “Jemput Bola”. Dalam hal ini, warga diberikan kesempatan  secara  langsung  untuk  melakukan  perekaman  data  kependudukannya  dengan bantuan  TIM  Dosen  STIA  Bagasasi  sebagai  pemberi  layanan  kepada  warga.  Berikut  ini dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan.
Gambar 4. Pemberian Layanan Kepada Warga

## KESIMPULAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  ini  menjadi  wadah  bagi  warga  dalam mengurus  dokumen  administrasi  kependudukan  yang  belum  dimilikinya.  Warga  menjadi  sangat terbantu  dan  terfasilitasi  dengan  adanya  program Mepeling  yang diselenggarakan  oleh tim PKM Dosen STIA Bagasasi ini. Selain itu, RT/RW sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kepada warga  secara  menyeluruh,  mengingat  beberapa  himbauan  terkait  dokumen  kependukan  ini terkadang  tidak  tersampaikan  atau  terlewat  dalam  memberikan  informasi  kepada  warga  secara tepat  waktu.  Kegiatan  ini  juga  menjadi  hal  yang  positif  bagi  warga  sekitar,  warga  menjadi  lebih memahami tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminitrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, I., RR, L. H., & Cahyowati. (2018). Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia. Prosiding PKM-CSR, 1(39), 1744–1753.
Ashari,  &  Sallu,  S.  (2023).  Digitalisasi  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil.  Remik:  Riset  Dan  E-Jurnal  Manajemen  Informatika  Komputer,  7(1),  342– 351.
Aulia,  N.  N.,  &  Rahmadanik,  D.  (2023).  Pelayanan  Identitas  Kependudukan  Digital  Kelurahan Kalirungkut  Kota  Surabaya  Jawa  Timur.  PRAJA  Observer:  Jurnal  Penelitian  Administrasi Publik, 3(4), 137–143.
Asrianingsih,  D.,  Hendrayady,  A.,  &  Okparizan,  O.  (2023).  Penerapan  Teknologi  Informasi  pada Pelayanan  Pengurusan  Paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Tanjung  Balai  Karimun. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1(3), 272-287.
Cristianingsih,  E.  (2020).  Implementasi  kebijakan  administrasi  Kependudukan  di  kabupaten bandung. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 12(2).
Damayanti,  D.  A.,  Yuningsih,  N.  Y.,  &  Akbar,  I.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan dimasa Peralihan Layanan Tahun 2021 di Kota Bandung. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra), 2(2), 323–337.
Damayanti,  L.  D.,  Suwena,  K.  R.,  &  Haris,  I.  A.  (2019).  Analisis  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan publik berdasarkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kantor Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 11(1), 21-32.
Elkesaki,  R.  „Arsy,  Oktaviani,  R.  D.,  &  Setyaherlambang,  M.  P.  (2021).  Inovasi  Pelayanan  Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 69–90.
Gumolung,  S.,  RARES,  J.,  &  MAMBO,  R.  (2023).  KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK  PEMERINTAH DESA  BOWOMBARU  UTARA  KECAMATAN  MELONGUANE  TIMUR  KABUPATEN  KEPULAUAN TALAUD. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 9(4), 1-11.
Hardiyansyah,  H.  (2018).  Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya. Gava Media.
Hidayat,  E.  S.  (2018).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Administrasi  Kependudukan  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut.  Dinamika :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara, 5(4), 8–16.
Indriawati, R. A. (2019). Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan.  JAKADIMAS  (Jurnal  Karya  Pengabdian Masyarakat), 6(1), 33–49.
Jati, W. R. (2011). Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati : Studi Pelayanan Publik SAMSAT Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 68–78.
Kaunang,  H.  A.  (2019).  Tanggungjawab  Hukum  Pemerintah  Dalam  Ketersediaan  Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Unang Nomor 22 Tahun 2009. Lex Et Societatis, 7(11).
Kalihva, N. A. (2023). IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI JAKARTA KINI  (JAKI)  DALAM  MEWUJUDKAN  PELAYANAN  PRIMA  (Doctoral  dissertation,  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK).
Lokabora,  M.  Y.,  &  Fithriana,  N.  (2018).  Inovasi  Jemput  Bola  Administrasi  Kependudukan  (Jebol Anduk) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(3), 64–69. https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v7i3.1410
Lydia, A. D., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan “Sayang Warga” di Balai RW Kelurahan Semolowaru. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 257–262.
Larono,  S.  R.  (2019).  Analisis  Survei  kepuasan  Masyarakat  Pada  Pelayanan  Perijinan  Di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Kepulauan Talaud. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(1), 18-32.
Lumban  Gaol,  I.  W.  (2022).  Strategi  Komunikasi  Kepala  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Kepada  Masyarakat  Di  Desa  Pollung  Kecamatan  Pollung  Kabupaten  Humbang  Hasundutan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Maruapey,  M.  H.  (2020).  Urgensi  Tata  Kelola  Inovasi  Perekaman  Data  dan  Dokumen Kependudukan. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 15(02), 286–306.
Marsyidah, L Dan Ilmi, U.C. (2020). Manajemen Pelayanan Publik. Jawa Timur: UMSIDA Press.
Muhammad,  D.  (2022).  Implementasi  pembuatan  akta  kelahiran  melalui  program  pelayanan administrasi kependudukan hemat, benar, antar ditempat dan cetak ditempat (pelaku hebat dan cepat)  di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lampung barat provinsi lampung (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Nugraha,  A.  P.  (2022).  PENGARUH  GAYA  KEPEMIMPINAN  TRANSFORMASIONAL  TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  No.  16  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan  Data  Pribadi.  JOPPAS:  Journal  of  Publik  Policy  and  Administration  Silampari, 4(2), 80–88. https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199.
Rahayu,  E.  (2023).  EFEKTIVITAS  PELAYANAN  PUBLIK  PADA  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN  SIPIL  KABUPATEN  DEMAK  (Doctoral  dissertation,  UNIVERSITAS  ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG).
Ramadhani, N. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Banjar  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Kalimantan MAB).
Rachmayanti,  R.  A.,  &  Hasbiansyah,  O.  (2019).  Strategi  Komunikasi  dalam  Pelayanan  Publik  â€ œMepelingâ€  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung.  Prosiding Manajemen Komunikasi, 8-14.
Saputra,  D.  P.,  &  Widiyarta,  A.  (2021).  Efektivitas  Program  SIPRAJA  Sebagai  Inovasi  Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 7(2), 194-211.
Selling  &  Kamaruddin.  (2019).  Strategi  Dalam  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik.  CV  Jawa Timur.
SIMANGUNSONG,  D.  (2022).  Analisis  Kinerja  Pegawai  Kecamatan  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik (Study Kasus Kecamatan Nassau Kabupaten Toba).
Solechan,  S.  (2019).  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Sebagai  Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 686-696.
SURYANDINI,  I.  (2023).  KINERJA  PEGAWAI  DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  PADA  KANTOR KECAMATAN  SERANG  BARU  KABUPATEN  BEKASI  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam “45” Bekasi).
Telaumbanua, G. R., Waruwu, S., & Lase, D. (2022). Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi, 1(2), 303-311.
Undang-Undang No, 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Usman, R. (2021). Hukum pencatatan sipil. Sinar Grafika.
Wulandari, P., & Susanty, Y. (2017). Strategy Model Development of “Mepeling” in Bandung. Jurnal Wacana Kinerja, 20(1), 15–32.
Widanti,  N.  P.  T.  (2022).  Konsep  Good  Governance  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik:  Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1), 73-85.
Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. Law Jurnal, 1(1), 32-42.