PENERAPAN FATWA DSN MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH JASEER AUDA
May Laylatul Istiqomah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mmaylailatul@gmail.com

## ABSTRACT
Along  with  the  development  of  Islamic  banking  at  this  time  in  dire  need  of regulations  relating  to  the  operational  suitability  of  Islamic  financial  institutions with  sharia  principles.  In  addition,  banking  institutions  have  the  function  of collecting funds from the public and channeling these funds back to the community through business loans as stated in Law No. 10 of 1998 concerning banking and Law No. 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. As explained in the Law of Islamic banks no. 21 of 2008 is meant by financing the provision of funds or claims in the form of profit  sharing  transactions  in  the  form  of  murabahah.  In  essence,  murabahah  is  a trust  transaction,  because  it  is  the  buyer  who  has  given  confidence  to  the  seller  to determine  the  price  of  the goods he  has  purchased.  In  this case, financing  based on sharia principles contained in Article 1 point 12 of the Banking Act is the provision of money or equivalent claims based on an agreement or agreement between the bank and another party that requires the party being financed to return the money or claim after  a  certain  period  of  time.  certain  compensation  or  profit  sharing.  One  of  the principles  adopted  in  Indonesia  is  the  principle  of  freedom  of  contract.  From  the explanation  of  Article  1338  of  the  Civil  Code  that  this  principle  explains  all agreements made legally and valid as law for those who make them. What is meant in the description of the article above is that every agreement is binding on both parties and from the article it can be concluded that people are free to make any agreement as long as it does not violate public order and morality. Thus, a murabahah financing agreement  in  Islamic  banking  is  an  agreement  that  is  in  accordance  with  the principles  of  a  financing  agreement  in  general  and  is  based  on  the  principles  of  a sharia agreement.
Keywords : Fatwa DSN MUI, Murabahah, Maqasyid

## ABSTRAK
Seiring berkembangnya perbankan syariah pada saat ini sangat memerlukan regulasi  yang  berkaitan  dengan  kesesuaian  operasional  lembaga  keuangan syariah  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Selain  itu,  Lembaga  perbankan memiliki  fungsi  sebagai  penghimpun  dana  dari  masyarakat  dan
menyalurkan kembali dana tersebut kepada msyarakat melalui kredit usaha seperti  yang  telah  dicantumkan  dalam  undang-undang  No  10  tahun  1998 tentang  perbankan  dan  undang-undang  no  3  tahun  2004  tentang  Bank Indonesia.  Seperti  halnya  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  bank syariah No. 21 tahun  2008  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  penyediaan dana  atau  tagihan  berupa  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  murabahah. Pada  hakikatnya  murabahah  merupakan  suatu  trantsaksi  kepercayaan, dikarenakan  pembeli  yang  telah  memeberikan  kepercayaan  kepada  penjual untuk  menentukan  harga  dari  barang  yang  telah  dibelinya.  Dalam  hal  ini pembiayaann berdasarkan prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 butir 12  Undang-Undang  perbankan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun asas di Indonesia yang dianut salah satunya adalah asas kebebasan dalam berkontrak. Dari penjelasan pasal 1338 KUH  Peradata  bahwa  asas  ini  menerangkan  segala  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  dan  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Yang dimaksud dalam keterangan pasal diatas adalah bahwa setiap  perjanjian  yang  sifatnya  mengikat  kedua  belah  pihak  dan  dari  pasal tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa  orang  leluasa  membuat  perjanjian  apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikan, perjanjian pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan sebuah perjanjian yang sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian pembiayaan secara umum dan berdasarkan asas-asas perjanjian syariah. Kata kunci : Fatwa DSN MUI, Murabahah, Maqasyid

## A. PENDAHULUAN
Murabahah adalah salah satu skim fih yang ter populer yang digunakan di  perbankan  syariah  dalam  sistem  jual  beli.  Seperti  pada  perbankan  syariah dalam  lingkup  internasional,  transaksi  di  bank syariah  indonesia  yang  paling populer  dan  diminati  nasabah  atau  masyarakat  adalah  transaksi murabahah,karena  transaksi  tersebut  dipandang  sebagai  salah  satu  transaksi yang mempunyai tingkat resiko teringan dibandingkan dengan transaksi yang lain. 1 Rosullulah dan para sahabatnya sering melakukan transaksi murabahah, dalam  artian  sederhana  murabahah  dimaksud  penjualan  barang  seharga barang  tersebut  ditambah  dengan  keuntungan  yang  telah  disepakati. Singkatnya murabahah merupakan akad jual beli barang dengan kesepakatan dua  belah  pihak  antara  panjual  dan  pembelin  dengan  harga  perolehan  dan keuntungan  yang  telah  disepakati  bersama.  Akad  ini  adalah  salah  satu  dari
1 Lihat  pada  Syukri  Iska, Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Fajar Media Press, 2012),305.
bentuk  natural  certainty  contrac  yang  dikarenakan  murabahah  ditentukan dengan beberapa required rate of profit ( keuntungan yang telah diperoleh). 2
Pada  hakikatnya  murabahah  merupakan  suatu  trantsaksi  kepercayaan, dikarenakan  pembeli  yang  telah  memeberikan  kepercayaan  kepada  penjual untuk  menentukan  harga  dari  barang  yang  telah  dibelinya.  Oleh  sebab  itu ketika  dari  pihak  bank  menawarkan  pembiayaan  murabahah,  maka  dengan sebenarnya  bank  telah  menawarkan  kepercayaan  yang  sangat  tinggi  kepada nasabah,  dan  sebaliknya  dari  pihak  nasabah  juga  telah  memberikan kepercayaan  penuh  kepada  pihak  bank.  Konsep  saling  mempercayai  inilah yang  membut  akad  murabahah  berbeda  dengan  pinjaman  yang  berbasis dengan bunga tetap. Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal  dengan  keuntungan  atau  margin  yang  telah  disepakati  bersama.  Dalam akad  jual  beli  ini,  penjual  diharuskan  untuk  memberitahu  harga  pokok pemeblian barang dan menentukan keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya  kepada  pihak  pembeli.  Murabahah  menekankan  dengan adanya  pemeblian  yang  bersifat  komoditas  berdasarkan  dengan  permintaan nasabah, bukan hanya karena pinjaman semata sebagaimana yang diterapkan dalam  sistem  kredit  diperbankan  konvensional. 3 Dalam  QS  surat  AL-Baqarah ayat  275:  “ Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba  (QS.  Al  B-

## Baqarah:275)
Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Al-Bai yang artinya jual beli dapat disamakan  dengan  murabahah,  dan  para  ulama  mengartikannya  sebagai  akad penjualan  barang  sebagai  biaya  atau  harga  pokok  dari  barang  tersebut.  Dan apabila  transaksi  yang  dilakukan  oleh  penjualan  dan  pemeblian  tersebut  tidak disepakati  bersama,  maka  akadnya  sudah  termasuk  riba.  Oleh  sebab  itu  dapat disimpulkan  bahwa  akad  murabahah  yang  dilakukan  adalah  pembelian  suatu barang  dengan memberikan penejelasan  harga  belinya kepada  pembeli  dengan kemudian  pemebeli  tersebut  membayarnya  dengan  tambahan  sebagai keuntungan.
2 Adiwarman Karim, Bank islam ,(Jakarta:Rajawali Pers, 2011) ,113.
3 Syamsun Nahar , Pembiayaan Jual Beli Murabahah diakses dari
http://economy.okezone.com/read/2012/03/14/316/593050/pembiayaan-jual-beli- murabahah, pada tanggal 3 Mei 2014
Seiring  berkembangnya  perbankan  syariah    pada  saat  ini  sangat membutuhkan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  kesesuaian  operasional  pada lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. BI dan Kementrian Keuangan tidak memiliki otoritas untuk menentukan prinsip-prinsip syariah  secara  langsung.  Selain  itu,  lembaga  tersebut  tidak  dibekali  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  otoritas  dalam mrngurus permasalahan syariah. 4
MUI sebagai salah satu wadah payung perlindungan hukum dari lembaga dan  organisasi  keislaman  di  tanah  air,  menganggap  perlu  dibentuknya  dewan syariah  yang  bersifat  nasional  dan  memebawahi  seluruh  lembaga  keuangan  di dalamnya  Bank-Bank  syariah.  Lembaga  ini  kemudian  dikenal  dengan  Dewan Syariah Nasional atau DSN. 5 Dengan adanya lembaga keuangan syariah ini maka keberadaan  DSN-MUI  beserta  produk  hukumnya  mendapatkan  legitimasi  dari BI  yang  merupakan  lembaga  negara  pemegang  otoritas  dibidang  perbankan. Seperti  yang  terdapat  dalam  surat  keputusan  direksi  Bank  Indonesia  Nomor 32/34/1999  pasal  31  di  nyatakan  bahwa  “  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatan usahanya, bank syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN- MUI.”
Fungsi utama dari DSN adalah untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan  syariah  agar  sesuai  deangan  ketentuan  syariah  islam,  serta memberikan  fatwa  bagi  produk-produk  yang  dikembangkan  oleh  keuangan syariah  seperti  fatwa  DSN  MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000  yakni  tentang murabahah.  Fatwa  tersebut  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menimbang  dari beberapa  banyaknhya  masyarakat  yang memerlukan  bantuan  penyaluran  dana dari  bank  berdasarkan  dengan prinsip  akad jual  beli  secara syaraiah,  selain  itu bertujuan untuk membantu msyarakat untuk melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan. Oleh karena itu bank syariah perlu meiliki fasilitas  murabahah  bagi  masyarakat  yang  memerlukannya  yaitu  dengan menjual  suatu  barang  yang  menjelaskan  kepada  pembeli  bahwa  untuk pembayaran harga beli dari pembelian barang lebih sebagai laba.
4 Priyo  Handoko, Peran  DSN-MUI  dalam  Perbankan  Syariah, Diakses  Dari Hhttp://Wwwpriyohandoko.Com/Blog/20013/01/14/Peran-Dewan-Syariah-Nasional  Pada Tanggal 10 Mei 2014
5 Syafi’I Antonio. Bank Syariah Dari Teori Keprakstik .(Jakarta: Gema Insani 2001),235
Beberapa kasus pada Bank syariah yang telah terjadi dengan praktik yang berbeda  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI  mengenai  akad  murabahah. Dalam  fatwa  DSN  No:04/DSN/MUI/IV/2000,  yakni  tentang  murabahah menyatakan  bahwa  “pihak  Bank  akan  membeli  barang  yang  diperlukan  oleh nasabah  dengan  atas  nama  Bank  itu  sendiri,  dengan  ketentuan  bahwa  akad transaksi  tersebut  harus  bebas  dari  riba.”  Sedangkan  dalam  praktinya  sendiri mengatakan bahwa pihak Bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan.

## B. Metodologi
Jenis  penelitian  ini  adalah  analisis  yaitu  menganalisis  data-data  dari berbagai  sumber  yang  terkait  sehingga  menjadi  kesatuan  yang  padu  untuk disimpulkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  fatwa DSN  MUI  NO:  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  murabahah dilingkungan perbankan syariah.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis

## 1. Aspek  Hukum  Pada  Pembiayaan  Murabahah  DalamUndang-Undang Perbankan Syariah
Dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia  salah  satu  asas  yang  dikenal adalah  asas  kebebasan  dalam  berkontrak.  Seperti  yang  terdapat  pada  pasal 1338  KHU  Perdata  yang  berisi  tentang  bahwa  segala  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  dan  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Yang  dimaksud  oleh  pasal  tersebut  adalah  bahwa  setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dengam demikian  dapat disimpulkan bahwa  orang dapat leluasa membuat perjanjian apapun itu dengan ketentuan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. 6
Didalam  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  perjanjian  baku merupakan  Perjanjian  pembiayaan  antara  pihak bank   dengan pihak  nasabah untuk  memberikan  sejumlah  dana    kepada  pihak  debitur.  Pembiayaan  ini merupakan pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah yang sangat
6 Lihat pada 220 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017
berisiko,  karena  setelah  dana  tersebut  diterima  oleh  debitur  maka  pihak  dari Bank  tidak  mengetahui  secara  pasti  bagaimana  dengan  penggunaan  dana tersebut.  oleh  sebab  itu  dalam  proses  penyaluran  dana  pun  perlu melakukan penilaian  yang  seksama  dalam  setiap  perti,mbangan  permohonan  dalam pembiayaan syariah dan nasabah.
Akad  baku  merupakan  akad  yang  berada  didalam  pembiayaan murabahah,  pada  konsepnya  akad  baku  ini  bisa  dilaksanakan  dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan memenuhi rukun syarat  akad  murabahah  serta  tidak  melanggar  unsur  syariah  seperti  gharar, maysir, riba zalim, dan objek haram. 7
Pada konsep perbankan syariah yang dikemukakan oleh abdul manan dengan  konsep  perbankan  syariah  yang  bersumber  pada  konsep  islam  yakni tentang uang tidak digunakannya sistem riba atau bunga inilah yang menjadi karateristik  pada  bank  syariah.  Disebutkan  bahwa  pembiayaan  berdasarkan dengan  prinsip  syariah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  dan  kesepakatan  antara pihak bank dengan pihak yang lain dengan mewajibkan pihak yang dibiayayi untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan cara bagi hasil. Didalam proses jual beli apabila nasabah tidak memiliki uang tunai untuk bertransaksi langsung dengan penjual barang maka nasabah  dapat  melakukan  akad jual  beli  dengan  sistem pembayaran  tangguh (angsur)  dengan  melalui  perantara  antara  bank  syariah  sebagai  penyedia pembiayaan  murabahah.  Kedudukan  bank  Islam  dalam  hubungan  dengan pasar khususnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. 8
Pembiayaann berdasarkan prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 butir  12  Undang-Undang  perbankan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk
7 Lihat  pada  Anita  Rahmawaty,  (2007),  Tinjauan  Kritis  Produk  Murabahah  dalam Perbankan Syari’ah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol I, No 2 : 187
8 Lihat  pada  pendapat  M.  Abdul  manan  dari  bukunya  Islamic  Economic  Theory  and Praktictice, hal. 250
mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 9
Dalam  proses  jual  beli  ini  apabila  nasabah  tidak  memiliki  uang  tunai (modal)untuk  melakukan  transaksi  langsung  dengan  penjual  barang,  maka nasabah  dapat  melakukan  jual  beli  dengan  pembayaran  Tangguh  (  diangsur) dan  undang  undang  No  23  tahun  1999.  Undang-Undang  no  3  tahun  2004 tentang  bank  Indonesia,  bahwa  melalui  perantara  melalui  perantara  bank Syariah sebagai penyedia pembiayaan al murabahah. 10
Lembaga  perbankan  memiliki  fungsi  sebagai  penghimpun  dana  dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada msyarakat melalui kredit  usaha  seperti  yang  telah  dicantumkan  dalam  undang-undang  No  10 tahun  1998  tentang  perbankan  dan  undang-undang  no  3  tahun  2004  tentang Bank  Indonesia.  Seperti  halnya  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  bank syariah  No.  21  tahun  2008  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan  penyediaan dana  atau  tagihan  berupa  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  murabahah. Pembiayaan syariah yang dituangkan dalam sebuah perjanjian atau akad yang mempunyai  peranan  dalam  pembiayaan  yang  menjadi  dasar  dalam  aktivitas pembiayaan tersebut.
Pembelian  dengan  cara  pemesanan  atau  tanpa  pesanan  merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh akad murabahah. Pembiayaan murabahah menunjukkan  bahwa  pembiayaan  tersebut  mempunyai  banyak  keuntungan bagi bank syariah itu sendiri. Salah satunya seperti kepastian pembeli dimana bank  syariah  tidak  akan  membelikan  barang  kecuali  sudah  ada  pembelinya, Kemudian kepastian keuntungan atas barang yang dijualnya, dan pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat ini.
2. Aspek  Hukum  Pembiayaan  Murabahah  Dalam  fatwa  DSN  MUI  NO: 04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan  Murabahah  Dilingkungan Perbankan Syariah
9 Lihat  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan UndangUndang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
10 Lihat  Pada Agus Darmawan, Bank  Syariah  :  System Perbankan Alternatif  Penopang Pemberdayaan Ekonomi Umat, H.14
Lembaga keuangan syariah pada pembiayaan syariah merupakan salah satu  akad  jualbeli  yang  menggunakan  akad  murabahah.  Akad  murabahah merupakan  akad  jual  beli  barang  pada  harga  asalnya  dengan  ditambah keuntungan  berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Akan  tetapi  pada  praktiknya yang  terjadi  di  BPRS  dengan  memberikan  uang  kepada  nasabah  untuk membeli  sendiri  barang  yang  diinginkannya.  Dengan  ketentuan  umum  point kesembilan  jika  pihak  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli barang dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah  barang  secara  prinsip  menjadi  milik  bank.  Melihat  praktik  diatas menyebabkan  ketidak  sempurnaan  akad  jual  beli  murabahah  karena  tidak adanya  barang  yang  diserahterimakan  dan  tidak  adanya  akad  wakalah, sehingga  yang  terjadi  adalah  peminjaman  uang  yang  menimbulkan  adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad jual beli. Oleh sebab itu jika pihak BPRS  ingin  mewakilkan  pembelian  barang  dari  pihak  ketiga  kepada  anggota nasabah  maka  kedua  belah  oihak  tersebut  dalam  hal  ini  BPRS  memberikan otoritas  kepada  anggota  untuk  menjadi  agennya  untuk  membeli  barang  dari pihak ketiga atas nama BPRS tersebut. 11
Dalam  legalitasnya  akad murabaha  ini  telah  didasarkan  dengan  fatwa DSN-MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000  yakni  tentang  murabahah,  selain  itu fatwa  No:  10/DSN-MUI/IV/2000  tentang  wakalah,  fatwa  No:  13/DSN- MUI/IX/2000  tentang  uang  muka  dalam  murabahah,  fatwa  No:  16/DSN- MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, fatwa No:23/DS-MUI/III2002 tentang  potongan  pelunasan  dalam  murabahah,  fatwa  No:  46/DSN- MUI/II/2005  tentang  potongan  tagihan  murabahah,  fatwa  No:  49/DSN- MUI/II 2005 menenrangkan tentang konverensi akad murabahah.

## 3. Analisis  terhadap  mekanisme  perjanjian  pembiayaan  Murabahah  di Perbankan Syariah
Mekanisme    perjanjian pembiayaan  murabahah di    perbankan syariah inidianalisis menggunakan syarat syarat sah perjanjian: 12
11 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000
a. Kesepakatan,  dari  aspek  kesepakatan  mereka  mengikatkan  diri  antara bank  syariah  dengan  nasabah,  mekanisme  perjanjian  pembiayaan murabahah ini sudah sesuai dengan kesepakatan, dan dapat ditemukan dengan beberapa bukti:
1) Adanya  kata  “  dari  dua  belah  pihak  mensepakati”    dan  setuju untuk  menerima  kontrak  perjanjian  pembiayaan  murabahah”, pada  pembukaan  perjanjian  sebelum  masuk  kedalam  pasal pasal. 2) Adanya  kata  “  ketentuan  pokok  akad  seperti,harga  beli,marjin keuntungan, harga jual,Biaya administrasi, Kegunaan atau jenis pembiayaan, Jangka waktu pembiayaan , Jatuh tempo terhadap pembiayaan,  Membayar  Agunan    perbulan,  Jatuh  tempo pembayaran  angsuran  perbulan,  Jenis-jenis  jaminan,  Bukti kepimilikan jaminan,Nama pemilik aset ” yang merupakan dari pembiayaan murabahah. 3) Adanya  kata  “syarat  realisasi  pembiayaan  maka  pihak  bank akan meralisasikan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah, yang merupakan isi syarat dari pembiayaan. 4) Adanya  kata  “  jatuh  tempo  pada  perjanjian  pembiayaan murabahah dibank syariah
5) Adanya  kata  “  potongan  harga  pada  perjanjian  pembiayaan murabahah pada bank syariah 6) Adanya  kata  “  pembayaran  kembali  pembiayaan  secara angsuran sampai dengan seluruh hutang mjurabahah penerima pembiayaan lunas sesuai dengan jadwal angsuran” .
7) Adanya kata  “  denda  tunggakan  dengan  melakukan  kewajiban angsuran yang tidak dilunasi merupakan tunggakan angsuran”.
8) Adanya kata  “  uang muka  untuk pembelian  barang  pada akad yang telah disepakti bersama”.
9) Adanya kata “ melakukan pembayaran pelunasan dengan cara dipercepat  agar  penerima  pembiayaan  bisa  melakukan pembayaran dari seluruh kewajiban yang belum di lunasi.”
10) Ketentuan  jaminan,  digunakan  untuk  menjamin  pembayaran kembali  atas  hutang  murabahah  dengan  penerima  biaya  wajib menyerahkan  barang  yang  dibiayai  sebagai  jaminannya  serta menyerahkan  bukti  bukti  atad  kepemlikan  jaminan  yang  asli dan  juga  sah  guna  untuk  diikat  agar  sesuai  dengan  ketentuan
Undang-Undang yang berlaku.
11) Pemeliharaan  barang,  wajib  memelihara  barang  yang  dibiayai dengan fasilitas pembiayaan 12) Pengawasan,  pemeriksaan,  dan  tindakan  terhadap  barang jaminan 13) Adanya tanggung jawab para pihak-pihak
14) Adanya  penagihan  seketikan  seluruh  hutang  murabhah  dan penyerahan atau pengosongan barang 15) Penguasaan dan penjualan eksekusi barang jaminan 16) Adanya pengalihan piutang murabahah kepada pihak lain
17) Berakhirnya  hak  hak  dan  kewajiban  terhadap  perjanjian pembiayaan murabahah
18) Adanya kata demikian surat perjanjian pembiayaan murabahah dibuat  diatas  kesepakatan  kedua  belah  pihak  secara  sadar  dan tanpa tekanan 19) Adanya  paraf  dalam  setiap  lembar  isi  surat  perjanjian pembiayaan  sebagai  bukti  bahwa  nasabah  menyepakati  isi perjanjian tersebut 20) Adanya  tanda  tangan para  pihak  dalam perjanjian pembiayaan murabahah
hal  tersebut  diatas  telah  membuktikan  bahwa  syarat  pertama  dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara bank syariah dengan nasabah telah  sesuai  dengan  syarat  perjanjian  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  kontrak    perjanjian  pembiayaan  murabahah  dalam  bank syariah.
b. Kecakapan,  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  pembiayaan murabahah  baik  pihak  pertama  maupun  pihak  kedua  telah  cakap hukum.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  temuan  peneliti  bahwa  para
pihak  telah  cakap  hukum  berdasarkan  data  diri  yang  telampir  dalam surat  perjanjian  pembiayaan  murabahah  berdasarkan  identitas  Kartu Tanda Penduduk (KTP).
c. Suatu  sebab  halal,  setiap pekerjaan yang  dilakukan harus untuk  sebab yang  halal.  Halal  disini  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum,  keasusilaan  dan  peraturan  perundan-undangan,  dan  hal  ini dapat  dibuktikan  dengan  adanya  perjanjian  pembiayaan  murabhah dalam bank syariah, yaitu:
1) Sebagai lembaga keuangan bank berlandaskan syariah
2) Melakukan pembiayaan kepada nasabah berlandaskan syariah
3) Memperkenalkan produk perbankan berlandaskan syariah
Dengan demikian mekanisme perjanjian pembiayaan murabahah antara bank  syariah  dengan  nasabah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  syarat syarat perjanjian yang berlaku.
4. Analisis Isi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah
Perjanjian  pembiayaan  murabahah  merupakan  wadah  dalam penyediaan  uang  atau  tagihan  berdasarkan  dengan  persetujuan  yang  telah disepakati  antara  kedua  belah  pihak  yakni  penyelenggara  dan  penerima pembiaayaan  guna  untuk  pembelian  barang  yang  diwajibkan  penerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan itu tadi setelah dengan jangka  waktu  tertentu  dengan marjin  atau keuntungan yang  telah  disepakati. Perjanjian  murabahah  merupakan  perjanjian  yang  sifatnya  memaksa dikarenakan  para  pihak  yang  tidak  bisa  menentukan  sendiri  keinginannya dalam  perjanjian  tersebut.  isi  dari  perjanjian  pembiayaan  murabahah berdasarkan asas-asas perjanjian secara umum dan asas-asas perjanjian syariah, asas perjanjian personalia, perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuat oleh pihak bank hanya berlaku dan mengikat untuk kedua belah pihak saja.
Asas  konsesualisme  merupakan  sebuah  asas  yang  berdasarkan kesepakatan,  selain  assa  perjanjian  konsensualisme  secara  umum,  asas konsensualisme  juga  terdapat  didalam  asas  perjanjian  syariah.  Perjanjian pembiayaan  murabahah  antara  bank  syariah  dengan  nasabah  telah  mencapai sebuah  kesepakatan  dengan  berbagai  bukti  seperti  tanda  tangan  kedua  belah pihak,  kemudian  terdapat  kata  “  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  dan  setuju
untuk  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  pembiayaan”.  Sehingga  segala sesuatu yang ada dalam isi perjanjian pembiayaan murabahah tersebut berlaku dengan kesepakatan para pihak.
Asas kebebasan berkontrak, asas ini juga terdapat dalam asas perjanjian syariah  yang  disebut  dengan  asas  kebebasan  berakad.  Perjanjian  pembiayaan murabahah  sudah  sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  atau  berakad dengan  adanya  kata  “demikian  surat  perjanjian  ini  dibuat  atas  kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun”.
Asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang, perjanjian pembiayaan antara  bank syariah   dan nasabah  telah  memenuhi  dan sesuai  dengan  syarat- syarat sahnya perjanjian. Asas perjanjian ini juga terdapat pada asas perjanjian syariah  yaitu  asas  janji  itu  mengikat  bahwa  terdapat  sebuah  perintah  untuk memenuhi janji yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah.
Asas  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  antara  bank syariah  dengan  nasabah  harus  melakukan  subtansi  kontrak  berdasarkan kepercayaan  atau  kemauan  para  pihak  dan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian pembiayaan  murabahah  bersifat  obejektif  yang  didasarkan  pada  norma  dan kepatuhan dan bersifat subjektif sebuah kejujuran dalam melakukan pekerjaan. Asas  ini  juga  terdapat  pada  asas  perjanjian  syariah  yaitu  asas  amanah dibuktikan  dengan  terdapat  sebuah  perjanjian  pembiayaan  murabahah “mematuhi,  menaati  ketentuan  yang  tercantum  dalam  irtifaq,  kode  etik, ketentuan  internal  pihak  pertama  atau  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”.
Asas  keseimbangan  yang  merupakan  asas  dalam  perjanjian  syariah. Asas  ini  terdapat  dalam  perjanjian  pembiayaan  murabahah  dengan  bukti dalam isi perjanjian “ bahwa pihak pertama (bank) memenuhi hak pihak kedua sesuai dengan perjanjian ini” dan “pihak kedua (nasabah) memperoleh marjin sesuai dengan perjanjian”.
Asas  kemaslahatan  yang  meruapakan  sebuah  asas  perjanjian  syariah. Asas ini sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan murabahah dengan bukti dalam  isi  perjanjian  “  menjunjung  tinggi  kepercayaan  nasabah  dengan  tidak menceriatakan  atau  menyampaikan dengan  cara  apapun kepada pihak ketiga
baik  data  kaungann  atau  informasi  lain  yang  berhubungan  dengan  nasabah, sesuai  dengan  Undang-Undang  perbankan  syariah  No.  21  tahun  2008  atau perubahannya”.
Asas keadilan ini juga yang merupakan asas perjanjian syariah dan asas ini  sudah  sesuai  dengan  perjanjian  pembiayaan  murabahah  dengan  bukti dalam  akad  sudah  terdapat  kesesuai  pembayaran  yang  harus  dilakukan  oleh nasabah serta ketransparan sebuah laba yang akan diterima oleh pihak bank.
Dengan  demikan,  perjanjian  pembiayaan  murabahah  bank  syariah meruapakan sebuah perjanjian yang sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian pembiayaan secara umum dan berdasarkan asas-asas perjanjian syariah.
5. Tinjauan  maqasyid asy-syariah jaseer  auda  terhadap  perjanjain pembiayaan murabahah diperbankan syariah
Dari penjelasan di atas, perjanjian pembiayaan murabahah diperbankan syariah  dengan pihak  nasabah  dianalisis menggunakan maqasyid  asy-syariah jaseer  auda.  Bank  syariah  melakukan  perjanjian  pembiayaan  murabahah tersebut  dalam  hal  ini  adalah  untuk  melindungi  yang  dapat  dikategorikan sebagai darurriyah sehingga terdapat sebuah perjanjian pembiayaan murabahah tersebut  untuk menolak suatu kemafsadatan yang akan terjadi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqiyah yaitu: “ menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan” 13
Kaidah  tersebut  meberikan  indikasi  apabila  realita  ditemukan  adanya pilihan  untuk  menolak  bahaya  ataumeraih  kebaikan,  maka  yang  harus diuatamakan  adalah  menolak  bahaya  dan  menuju  pada  kemaslahatan  yang ingin dicapai.
a. Cakupan maslahah maqasid jaseer auda
Sebuah  konsep  yang  diatawarkan  oleh  jaseer  auda  merupakan  sebuah konsep  maqasid  kontemporer,  berkaitan  dengan  ketentuan  perjanjian pembiayaan  murabahah  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  dengan diterbitkannya  sebuah  perjanjian  pembiayaan.  Maka,  konsep  sebuah perlindungan yangb menuju kedalam pengembangan serta sebuah hak-hak
13 A.  Dzazuli ,  Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis Jakarta: Kencana, 2010.164.
asasi  yang  ditawarkan  oleh  jaseer,  berikut  sebuah  konsep  terhadap perlindungan terhadap perjanjian pembiayaan murabahah.
1) Hifz  al-mall (perlindungan  harta)  :  penjagaan  harta  dalam  perjanjian pembiayaan  yang  diterbitkan  oleh  bank  syariah  merupakan  sebuah perlindungan  harta  bagi  nasabah  dari  riba.  Pada  dasarnya  maqasid kontemporer yang ditawarkan oleh jaseer auda adalah sebuah bantuan sosial,  pengembangan  ekonomi,  distribusi  uang,  masyarakat  sejahtera dan  pengurangan  perbedaan  antara  kelas  sosial  ekonomi.  Dengan sebuah  sistem  yang  diatwarkan  oleh  Jaseer  Auda  tersebut  berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah terhadap sebuah penawaran tersebut bahwa pada dasarnya bank syariah melakukan penjagaan harta agar  tehindar  dari  sebuah  pinjaman  berbasis  riba  atau  bunga  yang memberikan kesulitan masyarakat untuk memenuhi hak nya membayar bunga  yang  telah  diberikan  dan  disepakati  dalam  sebuah  konrak pembiayaan.
2) Hifz  an-nasl (perlindungan  keturunan)  perlindungan  keturunan meruapakan  sebuah  perlindungan  yang  berorientasi  pada  keluarga, yaitu sebuah keperdulian terhadap keluarga, berkaitan dengan sebuah perjanjian pembiayaan murabahah pada bank syariah yang digunakan sebagai  sarana  pinjaman  yang  berlandaskan  syariah.  Perlindungan keluarga  ini  mencakup  sebuah  perlindungan  para  nasabah  dan keluarganya,  karena  perlindungan  yang  dimana  harta  yang  dimiliki oleh  nasabah  dilindungi  oleh  bank  maka  nasabah  dan  keluarganya memiliki hak untuk perlindungan penjagaan harta yang dilakukan bank berdasarkan  sebuah  asas  kepercayaan  yang  diberikan  para  nasabah kepada bank.
3) Hifz  al-aql (perlindungan  akal)  dengan  demikian  perlindungan  akal yang  dihasilkan  dari  sebuah  perjanjian  pembiayaan  murabahah  bank syariah tersebut adalah sebuah perlindungan harta yang didalam harta tersebut terdapat sebuah penjagaan terhadap perlindungan harta yang masuk  kedalam  kategori  produk  tabungan  pendidikan  dengan  ini nasabah  melakukan  penyimpanan  dana  berdasarkan  dengan  sebuah produk  tabungan  pendidikan.  Harta  yang  disimpan  pada  bank
dipercaya oleh nasabah untuk tetap menjaga harta tersebut guna untuk biaya  pendidikan,  maka  penjagaan  terhadap  pelindungan  perjanjian pembiayaan bank syariah harus ditetapkan.
4) Hifz-nafs (perlindungan  jiwa  raga)  sebagai  sebuah  perlindungan  hak asasi  manusia.  Berkaitan  dengan  ketentuan  perjanjian  pembiayaan murabahah  yang  diterbitkan  oleh  bank  syariah  untuk  melindungi penjagaan jiwa yang aman dari praktik pinjaman berbasis bunga yang terus  berjalan  apabila  melakukan  pembayaran  tidak  teapt  waktu, dengan demikian bank bertanggung jawab untuk melakukan penjagaan jiwa para nasabah yang digunakan untuk keberlangsungan hidupnya.
5) Hifz-din (penjagaan  agama)  penjagaan  agama  yang  berkaitan  dengan ketentuan  perjanjian  pembiayaan  murabahah  bank  syariah  yang merupakan  sebuah  penjagaan  sebagai  suatu  undang-undang  yang berlaku  bagi  tindak  yang  mengantarkan  pada  ketidaksesuaian  syariat Islam, karena pada dasarnya sebuah aturan agama merupakan sebuah ketentuan  untuk  mencapai  sebuah  kemaslahatan  hukum  bagi  warga negara terkait sebuah penjagaan hartayang diberikan oleh bank syariah tersebut.
Kemudian  pada  taraf hiajiyat (sekunder)  pada  tahap  ini  yakni hal-hal  yang  menjadi  kebutuhan  manusia  untuk  sekedar menghindarkan  kesempitan  dan  kesulitan.  Pada  taraf  ini  berkaitan dengan  perjanjian  pembiayaan  murabahah  terkait  perlindungan perbankan  dalam  menjaga  akad  berdasarkan  ketentuan  perjanjian pembiayaan murabahah yang ada. Ketentuan perlindungan bank bukan hanya  menyangkut  sebuah  ketentuan  kaungan  nasabah  saja  seperti yang  terdapat  dalam  Undang-Undang,  melainkan  ketentuan  syariat yang harus dijaga.
Tahsiniyyat, yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan  kebiasaan  dan  perilaku  baik  serta  budi  pekerti luhur,  berkaitan  dengan  perjanjian  pembiayaan  murabahah  terhadap sebuah perlindungan penjagaan harta yang berkembang sesuai dengan syariat.
Ketentuan mengenai daruriyyat, hajiyyat, bahwa ketentuan bank syariah  dalam  memberikan  sebuah  perlindungan  preventif  perbankan dalam  menjaga  perlindungan  bagi  arus  keuangan  yang  ada  di masyarakat  dan  merupakan  sebuah  ketentuan  yang  masuk  dalam kemaslahatan  tahsiniyyat,  karena  pada  dasarnya  kewajiban  untuk menjaga  akad  di  dalam  perjanjian  pembiayaan  murabahah  pada  bank syariah  terdapat  sebuah  sanksi  pelanggaran  bagi  mereka  yang  terikat dengan perjanjian tersebut.

## D. KESIMPULAN
Perjanjian  pembiayaan  murabahah  merupakan  sebagai  wadah penyediaan  uang  atau  tagihan  dengan  persetujuan  yang  telah  disepakati anatara  kedua  belah  pihak  yakni  pihak  penyelenggara  dan  penerima pembiayaan  guna  untuk  pembelian  barang  yang  diharuskan  penerima pembiayaan  untuk  mngembalikan  uang  atau  tagihan  setelah  jangka  waktu tertentu dengan marjin keuntungan yang telah disepakati bersama.
Adapun  asas  di  Indonesia  yang  dianut  salah  satunya  adalah  asas kebebasan dalam berkontrak. Dari penjelasan pasal 1338 KUH Peradata bahwa asas  ini  menerangkan  segala  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  dan  berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Yang  dimaksud dalam  keterangan  pasal  diatas  adalah  bahwa  setiap  perjanjian  yang  sifatnya mengikat kedua belah pihak dan dari pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa orang  leluasa  membuat  perjanjian  apa  saja  asal  tidak  melanggar  ketertiban umum dan kesusilaan. 14
Dalam legalitasnya akad murabahah ini telah didasarkan dengan fatwa DSN-MUI  No:  04/DSN-MUI/IV/2000  yakni  tentang  murabahah,  selain  itu fatwa  No:  10/DSN-MUI/IV/2000  tentang  wakalah,  fatwa  No:  13/DSN- MUI/IX/2000  tentang  uang  muka  dalam  murabahah,  fatwa  No:  16/DSN- MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, fatwa No:23/DS-MUI/III2002 tentang  potongan  pelunasan  dalam  murabahah,  fatwa  No:  46/DSN-
14 Lihat pada 220 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017
MUI/II/2005  tentang  potongan  tagihan  murabahah,  fatwa  No:  49/DSN- MUI/II 2005 menenrangkan tentang konverensi akad murabahah. 15
Asas  kemaslahatan  yang  merupakan  sebuah  asas  perjanjian  syariah. Asas ini sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan murabahah dengan bukti dalam  isi  perjanjian  “  menjunjung  tinggi  kepercayaan  nasabah  dengan  tidak menceritakan atau menyampaikan dengan cara apapun terhadap pihak ketiga baik  data  keungann  atau  informasi  lain  yang  berhubungan  dengan  nasabah, sesuai  dengan  Undang-Undang  perbankan  syariah  No.  21  tahun  2008  atau perubahannya”.
Dengan  demikan,  perjanjian  pembiayaan  murabahah  di  perbankan syariah  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  sudah  sesuai  dengan  asas-asas perjanjian  pembiayaan  secara  umum  dan  berdasarkan  asas-asas  perjanjian syariah.
15 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Dzazuli ,  Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis Jakarta: Kencana, 2010.164.
Ali Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah”,Jakarta :sinar grafika,2008,247. Antonio Syafii, “2001 Bank Syariah dari Teori ke Praktik.Jakarta:Gema Insani,235. Darmawan  Agus,  Bank  Syariah  :  System  Perbankan  Alternatif  Penopang Pemberdayaan EkonomiUmat.14
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000 Form Kontrak Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Iska  syukri,  Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,  Yogyakarta:  Fajar  Media  Press,
2012,305.
Karim Adiwarman, Bank Islam,Jakarta:Rajawali Pers, 2011.113
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7
Tahun  1992  tentang  Perbankan.Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1998 Nomor.182
Rahmawaty  Anita,  (2007),  Tinjauan  Kritis  Produk  Murabahah  dalam  Perbankan Syari’ah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol I, No 2 : 187 AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017 Handoko  priyo  peran,  DSN  MUI  dalam  perbankan  syariah.  Diakses  dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah- nasional.Pada tanggal 10 mei 2014