## DEKONSTRUKSI SYARIAH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AL-NAIM
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si 
FSH Uin Sunan Ampel Surabaya ubaidillah_mhasan@uinsby.ac.id

## Abstrak
Syariah  merupakan  derivasi  dari  agama  Islam  yang  lahir  dari  penafsiran  terhadap  teks  yang terdapat  dalam  Al-qur’an  dan  as-sunnah.  Sebagai  sebuah  produk  dalam  penafsiran,  penetapan  syariah dipengaruhi oleh corak sosiologis dan kondisi politik kapan dan dimana syariah tersebut ditetapkan. Oleh karenanya,  menerapkan syariah yang dibangun pada abad ke-7 ke abad 21 merupakan sebuah kesalahan yang  fatal.  Upaya  pembaharuan  yang  dilakukan  terhadap  syariah  acapkali  dinilai  sebagai  bentuk sekularisasi yang berusaha mengaburkan nilai-nilai dan moral yang terkandung dalam agama. Penelitian ini  berusaha  menempatkan  dekonstruksi  syariah  yang  digagas  oleh  Abdullah  Ahmed  Al-Naim  sebagai sebuah gagasan baru dalam pembaharuan hukum Islam yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang  muncul,  terkait  dengan  penerapan  hukum  publik  Islam.  Penelitian  ini  bertumpu  pada  pembahasan mengenai  :  dekonstruksi  syariah,  konteks  sosial  dan  metodologi  yang  digunakan  Abdullah  Ahmed  Al Naim, dan dekonstruksi syariah dalam menjawab permasalahan di bidang hukum publik Islam.
Kata kunci: Abdullah Ahmed Al-Naim, dekonstruksi syariah, pembaharuan Islam

## PENDAHULUAN
Sebagai derivasi dari agama  Islam, syariat Islam memiliki watak ganda. 1 Syariat Islam dipandang abadi sebagai produk tuhan karena berasal dari Al-qur’an yang sakral dan  memiliki  keberlakuan  sepanjang  masa,  namun  di  sisi lain  syariat  Islam  dipandang profan karena bagian dari kreasi manusia dalam merespon dinamika perubahan. Karena sifatnya  yang  dinamis,  apabila  diamati  dalam  lintasan  sejarah,  kerap  kali  ditemukan perdebatan  antara  akal  dan  wahyu,  teks  dan  konteks  dalam  penetapan  sebuah  hukum
 Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
1 Muhammad  Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Negara  Madinah  dan  Negara Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.
berkenaan dengan permasalahan konkrit yang dihadapi umat. Hal ini terjadi karena pada dasarnya  Alqur’an  yang  merupakan  sumber  rujukan  utama  syariat  Islam  dalam penerapannya membutuhkan penafsiran  dan harus disadari sebagai rujukan  yang harus dikembangkan. 2
Sebagai sebuah agama yang universal, Islam harus bersifat non limitative, artinya tidak  ada  pembatasan  ruang  dan  waktu  tertentu,  sehingga  hukum  yang  dikandung  di dalamnya  harus  mampu  berhadapan  dengan  tantangan  modernitas  yang  bisa  jadi sungguh berbeda dengan tantangan yang terjadi pada masa ketika Al-qur’an diturunkan. Ketentuan  ini,  mengantarkan  pada  sebuah  pemahaman  bahwa,  merupakan  suatu kesalahan besar bilamana menerapkan syariah yang berlaku pada abad ke-7 ke abad 21, mengingat adanya jarak dan konteks yang begitu tajam di antara keduanya. 3 Kenyataan ini  menjadikan  gagasan  pembaharuan  terhadap  syariat  Islam  menjadi  sebuah keniscayaan.
Secara umum, gerakan pembaharuan syariat Islam diklasterisasikan ke dalam dua golongan.  Pertama,  golongan  legal  theories.  Golongan  ini  menghendaki  dibukanya pintu ijtihad secara luas, karena dinamika kehidupan yang acapkali bergerak lebih cepat daripada  landasan  hukumnya,  menjadikan  syariat  Islam  harus  mampu  mengejar ketertinggalan  dengan  dibukanya  akses  yang  lebar  untuk  melakukan  ijtihad.  Golongan ini lebih mengedepankan penggunaan akal untuk menjawab tuntutan realita, maka tidak mengherankan bilamana golongan ini kerap menempuh jalan sekularisme dalam upaya pembaharuannya.  Kedua,  golongan  tradisionalis.  Golongan  ini  menggunakan  teks sebagai  pijakan  utama  dalam  melakukan  ijtihad  dan  identik  dengan  sebutan  tekstual- teosentris. 4
Pembaharuan syariat Islam dianggap sebagai sebuah gagasan yang strategis dalam mengatasi  isu-isu  yang  berkenaan  dengan  hukum  publik,  dimana  pemahaman  secara tekstual  yang  ortodoks  terhadap  teks  Al-qur’an  dirasa  terlalu  menegasikan  tujuan
2 Ahmad  Taufiq,  “Pemikiran  Abdullah  Ahmed  Al  Naim  tentang  Dekonstruksi  Syariah sebagai  Sebuah  Solusi”,  International  Journal  Ihya’  Ulumuddin,  Vo.20/No.2/2018, hlm. 146.
3 Mahmoud  Mohammed  Taha,  The  Second  Message  of  Islam,  New  York:  Syracuse University Press, 1987, hlm. 18.
4 Muhammad  Hashim  Kamali,  Principle  of  Islamic  Jurisprudance,  Cambridge:  The Islamic Society, 1991, hlm. 343—344.
daripada syariat Islam itu sendiri. Terlebih, ketentuan yang bersifat tekstual telah tidak sejalan  dengan  tuntutan  modernitas  zaman,  dimana  dalam  penetapan  sebuah  hukum, diperlukan  pula  pemahaman  terkait  dengan  konteks  domain  dimana  hukum  tersebut akan  ditetapkan.  Berikut  beberapa  permasalahan  dalam  lingkup  hukum  publik  yang membutuhkan  upaya  dekonstruksi  dalam  pemahaman  terhadap  syariat,  agar  eksistensi syariat  yang  ditujukan  untuk  kemaslahatan  manusia  dapat  dicapai.  Pertama,  isu hubungan  antara  Islam  dan  negara.  Berkembangnya  pemahanan  yang  bersifat sekularistik  menjadikan  agama  dan  negara  sebagai  sebuah  anasir  yang  terpisah. Fenomena  ini  kemudian  berdampak  pada  tidak  diakomodirnya  norma-norma  agama yang  bersifat  moril  dalam  kehidupan  kenegaraan  akibat  hubungan  yang  terpisah  ini. Kedua,  ketentuan  riddah  yang  masuk  dalam  hudud.  Penyertaan  riddah  sebagai  bagian dari  hudud  dirasa  tidak  mencerminkan  adanya  penghargaan  terhadap  gagasan penghormatan hak hidup yang bersifat asasi dan asali. Ketiga, konsep ketidak setaraan dalam jinayah yang berdampak pada pemberian hukuman. Terdapat diferensiasi secara structural  antara  anak  dengan  ayah,  budak  dengan  majikan,  muslim  dan  non  muslim yang  mengarah  pada  penyimpangan  terhadap  asas  equality  before  the  law  yang seharusnya  dapat  diterapkan  secara  ansich  tanpa  adanya  hambatan  dari  pembedaaan secara  structural.  Keempat,  pemberlakuan  syariah  historis  dalam  lingkup  hukum internasional yang identik dengan penaklukan, peperangan antar kabilah, kekerasan, dan dendam antar komunitas. Konsep ini berbeda dengan semangat dunia internasional yang menghendaki perdamaian antar dunia untuk menyambut masyarakat internasional yang sejahtera. Kelima, diskriminasi dan perbudakan yang seolah dilegitimasi melalui syariah historis  yang  berdampak  pada  pengaplikasian  dalam  hukum  pernikahan,  pembagian waris, dan wilayah privat lainnya.
Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini berupaya memberikan pemaparan secara sistematis terkait dengan dekonstruksi syariah dalam Pembaharuan Hukum Islam melalui  kajian  yang  komprehensif  terhadap  pemikiran  Abdullah  Ahmed  Al-Naim. Selanjutnya,  tulisan  ini  akan  berfokus  pada  rumusan  masalah  berikut:  1)  bagaimana konteks  sosial  kehidupan  Abdullah  Ahmed  Al-Naim;  2)  bagaimana  konsepsi  dan penerapan  dekonstruksi  syariah;  3)  bagaimana  eksistensi  dekonstruksi  syariah  dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang disusun  dengan  pola  paragraf  deduktif.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  teoritis  dengan  mendasarkan  analisis  pada  teori  teori yang terkait dengan topik bahasan dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  berusaha  melihat  Islam  dari  sudut  pandang research  of  religious dengan menempatkan Islam sebagai sebuah materi  yang dapat dilakukan tinjauan baik dari  sisi  historis,  teleologis,  maupun  sosiologis.  Sehingga  dalam  penelitian  ini,  Islam ditinjau dari sisi historisasinya yang bersifat temporal dan partikular.

## PEMBAHASAN
A. Koteks Sosial Kehidupan Abdullah Ahmed Al-Naim
Abdullah  Ahmed  Al-Naim  lahir  pada  tanggal  6  April  1946  di  daerah Mawaqier.  Selama  masa  anak-anak  Abdullah  telah  mempelajari  Al-qur’an  di Madrasah  dan  sempat  menghafal  2  juz  dalam  Al-qur’an.  Abdullah  melanjutkan sekolah  dasar  di  Attabara  tempat  ayahnya  bertugas  dan  sekolah  menengah  di Omdurman.  Ia  kemudian  melanjutkan  pendidikan  ke  Fakultas  Hukum  Universitas Khartoum dengan gelar LL.B dan pada tahun 1973 meraih gelar LL.M dan MA pada tahun  1976.  Puncaknya,  ia  berhasil  meraih  gelar  Ph.D  di  Universitas  Edinburg Skotlandia.  Karyanya  yang  terkenal  adalah Toward  in  Islamic  Reformation , Civil Liberties , Human  Rights ,  and International  Law yang  diterbitkan  oleh  Cyracuse University Press pada tahun 1990. 5
Abdullah  Ahmed  Al-Naim  memahami  syariah  sebagai  sebuah  konsep  yang bersifat  non  ilahiyah.  Menurutnya,  syariah  merupakan  produk  penafsiran  dan penjabaran logis dari teks Al-Qur’an dan as-sunnah serta tradisi lainnya. Buku yang ia  tulis  mencoba  untuk  membedah  ambiguitas  pemikiran  hukum  Islam  baik berkenaan  dengan  metodenya  ataupun  dengan  materinya.  Dilihat  dari  karyanya, Abdullah  Ahmed  Al  Naim  merupakan  sosok  ilmuwan  dengan  komitmen  yang  kuat terhadap Islam. Menurutnya  saat ini hukum Islam membutuhkan suatu rekonstruksi yang menyeluruh untuk dapat menjawab tantangan modernitas zaman. Menurutnya,
5 Abdullah  Ahmed  Al-Naim,  “  Mahmud  Mohammad  Taha  and  Crisis  in  Islamic  Law Reform:  Implication  for  Interreligious  Relations”, Journal  of  Ecumential  Studies , Vo.25/No.1/1988, hlm. 1.
penafsiran  dan  praktik  keberagaman  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kondisi  sosiologis, ekonomi,  dan  politik  masyarakat  tertentu.  Dengan  demikian  syariah  yang sebelumnya  telah  disusun  dapat  dilakukan  upaya  rekonstruksi  pada  aspek-aspek tertentu dengan catatan tetap berdasarkan pada sumber agama  Islam yang sama dan tidak menyeleweng dari semangat dan pesan moral agama.
Pemikiran  dan  gagasan  pembaharuan  Islam  yang  digagas  oleh  Abdullah Ahmed  Al-Naim  banyak  mendapat  tantangan  pada  masa  pemerintahan  Ja’far Numeiri pada tahun 1969-1985 di Sudan. Rezim militer Numeiri menetapkan hukum Islam tradisional sebagai satu satunya hukum yang berlaku di Sudan. Rezim Numeiri kerap  kali  memasukkan  kepentingan  politik  dalam  upaya  penafsirannya  terhadap hukum  Islam.  Pada  masa  ini  sangat  sulit  melepaskan  kepentingan  politik  praktis dengan  penafsiran  Al-Qur’an  dan  Hadits. 6 Alasan  ini  yang  kemudian  membuat Abdullah  Ahmed  Al-Naim  meninggalkan  Sudan  dan  mulai  mengembangkan gagasannya  mengenai  pebaharuan  Islam  dalam  ranah  hukum  pidana,  HAM  dan hukum  Internasional.  Berikut  pisau  analisis  yang  digunakan  oleh  Abdullah  Ahmed Al-Naim dalam pembaharuan Islam :

## 1. Nasikh Mansukh
Dalam penerapannya nasikh mansukh memiliki rukun-rukun berikut :
a. pernyataan yang menunjukkan pembatalan;
b. Allah  sebagai  dzat  yang  memiliki  hak  untuk  membuat  dan  membatalkan  hak sesuai dengan kehendaknya;
c. hukum yang dibatalkan;
d. orang yang dibebani hukum.
Dalam  konsep nasikh  mansukh terdapat  tiga  akibat  yang  lahir  dari  metode ini : pertama , dihapus teksnya namun hukumnya tetap. Kedua, dihapus baik teks dan  hukumnya. Ketiga, dihapus  hukumnya  namun  teksnya  tetap.  Konsep nasikh mansukh menurut  ulama  tradisional  menempatkan  ayat  ayat  Madaniyah  sebagai naskah yang menghapus dan ayat-ayat Makiyyah sebagai naskah yang dihapus.
6 John  Hendrik  Meuleman,  Tradisi,  Kemoderman,  dan  Metamodernisme  : Memperbincangkan  Pemikiran  Mohammed  Arkhoun,  Yogyakarta:  LKiS,  1990,  hlm. 21.
Abdullah  Ahmed  Al-Naim  menggunakan  metode nasikh  mansukh secara tebalik. Ayat yang dinasakh, merupakan ayat yang ditunda dalam pelaksanaannya dan  digantikan  dengan  ayat  yang  lebih  dekat  dengan  kebutuhan  manusia. Selanjutnya, ayat  yang dinasakh akan kembali dipulihkan dan diberlakukan pada saat yang tepat. Dari ketentuan ini, maka dapat diketahui bahwa Abdullah Ahmed Al-Naim mendudukkan ayat-ayat Makiyyah sebagai naskah yang menghapus dan ayat  ayat  Madaniyyah  sebagai  ayat  yang  dihapus.  Menurutnya,  ayata-ayat Makiyyah  lah  yang  saat  ini  relevan  diterapkan  untuk  menjawab  tantangan modernitas.
2. Makiyyah dan Madaniyyah
Terdapat dua corak yang berbeda antara ayat ayat yang tergolong makiyyah dan  ayat-ayat  yang  tergolong  madaniyah.  Ayat-ayat  Mekkah  menekankan  pada nilai-nilai keadilan dan persamaan fundamental serta martabat yang melekat pada seluruh umat manusia. Ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah adalah  ayat-ayat  yang  menekankan  pada  pembedaan  manusia  secara  struktural, status hukum dan hak-hak yang dapat diperoleh melalui hukum.
Menurut  Abdullah  Ahmed  Al-Naim,  ayat-ayat  Makiyyah  membawa  tema dan misi  yang bersifat fundamental dan lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan hukum pada masa kini. Menurutnya, diskriminasi akan membuat titik konflik dan perpecahan  yang  akan  berdampak  pada  hilangnya  tujuan  yang  hendak  dicapai oleh  syariat,  yaitu  kemaslahatan.  Ayat-ayat  Madaniyyah  yang  di  dalamnya mengandung  unsur  yang  bersifat  diskriminatif  mungkin  seayun  bilamana diterapkan pada abad ke 7, tetapi tidak akan mapan bila diterapkan pada saat ini. Sehingga perlu upaya reformasi hukum untuk mengeneralkan ayat-ayat Makiyyah agar dapat ditarik dan digunakan untuk saat ini.
3. Pemaknaan Teks Berbasis Gender
Banyak  terjadi  bias  gender  dalam  pemaknaan  terhadap  Al-Qur’an  dan Hadits. Misalnya pemaknaan yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari  laki-laki  yang  mengarah  pada  melekatnya  ketidak  adilan  dalam  kehidupan perempuan.  Padahal  Islam  telah  sangat  jelas  dalam  memuliakan  perempuan  dan berusaha untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Penafsiran semacam  ini  akan  menimbulkan  tercarut  marutnya  nilai-nilai  Islam  yang  sangat
menghargai  dan  menjunjung  tinggi  kedudukan  perempuan  dengan  segala fitrahnya.
Abdullah  Ahmed  Al- Naim berpendapat bahwa ayat-ayat  yang bias  gender harus mampu dimaknai sesuai dengan konteks zaman dan tempat, mengingat Al- Qur’an bersifat universal sekaligus particular, sehingga ayat-ayat yang terdapat di dalamnya  harus  mampu  dimaknai  secara  kontekstual.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberdayakan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender.
Ketiga  metode  yang  digunakan  Abdullah  Ahmed  Al-Naim  sebagai  pisau analisis di atas selanjutnya mengantarkan pada pola pemikiran Abdullah Ahmed Al- Naim  dalam  Pembaharuan  Islam.  Upaya  yang  dilakukan  merupakan  ajakan  untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat Al- Qur’an  dan  as-sunnah.  Tujuan  akhir  yang  hendak  dicapai  dalam  metode  ini  adalah pemecahan  terhadap  kebuntuan  yang  mempertemukan  antara  pembaruan, keterbatasan konsep dan teknik syariah historis. 7

## B. Konsepsi dan Implementasi Dekonstruksi Syariah
Muhammad  Taha  membedakan  term  Islam  dan  syariat.  Menurutnya,  Islam merupakan  ketundukan  dan  kepasrahan  secara  total  dan  meyakini  Allah  sebagai tuhan.  Adapun  term  syariat  pada  dasarnya  bukan  merupakan  Islam  itu  sendiri, melainkan  interpretasi  terhadap  teks  yang  dipahami  melalui  konteks  historis tertentu. 8 Manna’ Khalil al-Qattan secara etimologis memberikan arti syariat sebagai sumber air yang dituju atau didatangi untuk minum. 9 Syariah dalam prespektif Islam merupakan  hukum-hukum  Allah  yang  terdapat  di  dalam  Al-Qur’an  dan  as-sunnah yang dalam keberlakuannya dibedakan atas dua dimensi.
Pertama ,  hukum  Islam  berdimensi illahiyah .  Hukum  Islam  pada  tataran  ini diakui  sebagai  ajaran  yang  bersumber  dari  Allah  dan  dianggap  sebagai  ajaran  suci dengan  sakralitas  yang  senantiasa  terjaga. Kedua, hukum  Islam  berdimensi insaniyah .  Pada  dimensi  ini  hukum  Islam  diartikan  sebagai  kreasi  manusia  yang
7 Ahmad Taufiq, Op. Cit., hlm. 157.
8 Mahmoud Mohammed Taha, Op. Cit.,
9 Al  Qattan,  Manna’  Khalil,  At-Tasyri’  Wa  Al-Fiqh  Al-  Islam,  Makkah:  Maktabah Wahbah, 1976, hlm. 9.
dilakukan secara sungguh-sungguh melalui ijtihad yang dilakukan untuk memahami ajaran Islam yang suci dengan pendekatan kebahasaan dan maqasid.
Adapun  istilah  dekonstruksi  secara  operasional  digunakan  untuk  menjelaskan upaya yang dilakukan oleh seorang subjek dalam membongkar objek yang perlu dan patut  untuk  dibongkar.  Metode  membongkar  yang  dimaksud  bukan  merupakan proses  bongkar  yang  sederhana  sebagaimana  pemahaman  sehari-hari  terkait  dengan kata  tersebut.  Istilah  dekonstruksi  syariah  diperkenalkan  oleh  Abdullah  Ahmed  Al- Naim  sebagai  bentuk  upaya subversive yang  dilakukan  untuk  mereformasi  hukum Islam.  Dekonstruksi  syariah  dilakukan  dengan  melakukan  pembongkaran  terhadap teks untuk menemukan watak teks yang arbitrer dan ambigu yang acapkali terkubur oleh kepentingan pembaca dan penafsir teks. 10
Format  Islam  yang  unik  dalam  teks  illahi  yang  bersifat  konstan  mengatur tentang  sifat  keislaman  dan  ketuhanan,  sedangkan  format  Islam  yang  sifatnya mutaghayyirah ditumpukan  pada  fikih  yang  berkembang  dan  terus  mengalami perubahan  sesuai  dengan  zamannya.  Metode  ini  menghadirkan  kolaborasi  antara naskah  dengan  perkembangan  ijtihad  fikih  yang  harus  senantiasa  relevan  sepanjang zaman. 11
Dekonstruksi  syariah  telah  banyak  digunakan  dalam  melakukan  analisa terhadap permasalahan hukum di wilayah privat. Misalnya terkait dengan pembagian waris  dalam  prespketif  gender.  Dalam  ketentuan  hukum  Islam  yang  ortodoks, terdapat perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bersifat diskriminatif karena memperhatikan perbedaan gender. Akan tetapi, melalui gagasan  dekosntruksi  syariah,  ketentuan  tersebut  dibongkar.  Dengan  metode dekonstruksi syariah, kemudian ditemukan ketentuan pembagian waris yang terdapat dalam  Al-qur’an  tidak  didasarkan  pada  pembedaan  jenis  kelamin,  melainkan didasarkan  pada  beberapa  hal  berikut  : Pertama ,  berdasarkan  tingkat  kekerabatan. Kedua ,  berdasarkan  posisi  generasi  pewaris  dalam  mata  rantai  generasi. Ketiga , beban finasial yang dipikulnya sesuai dengan syariat Islam. 12
10 Ahmad Taufiq, Op. Cit., hlm. 150.
11 Hasani  Ahmad  Said,  “Dekonstruksi  Syariah:  Menggagas  Hukum  Waris  Prespektif Gender”, Al-Adalah, Vol.XI/No.1/2013, hlm. 30.
12 Hasani Ahmad Said, Op. Cit., hlm. 30—31.
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  metode  dekonstruksi  syariah  bukan merupakan upaya sekularisasi yang berusaha meninggalkan teks, melainkan sebagai upaya  memunculkan  makna  dan  hakikat  penerapan  teks  untuk  permasalahan  yang sifatnya  aktual  dengan  didasarkan  pada  konteks  dan  domain  hukum  tersebut diberlakukan.
C. Dekonstruksi Syariah dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Islam
1. Relasi antara Agama dan Negara
Munawir  Syadzali  mengemukakan,  pandangan  tentang  hubungan  antara agama  dan  negara  terpecah  menjadi  tiga  aliran.  Aliran  pertama  mempercayai bahwa  Islam  bukan  semata-mata  agama  sebagaimana  masyarakat  Barat menafsirkannya.  Lebih  universal  dan  kompleks  daripada  itu,  Islam  merupakan pedoman  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  hal  ini kehidupan  kenegaraan.  Alira  kedua  meyakini  bahwa  Islam  merupakan  agama sebagaimana  masyarakat  barat  menafsirkannya.  Islam  hanya  terkait  dengan hubungan  antara  makhluk  dan  khalik,  sehingga  dalam  hal  ini  Islam  tidak mencakup  pula  hubungan  kenegaraan.  Rasulullah  dianggap  sebagai  pemimpin agama  dan  bukannya  pemimpin  negara,  karena  wahyu  yang  diturunkan  kepada Rasulullah  adalah  seruan  untuk  membangun  agama  bukan  negara.  Aliran  ketiga berdiri di tengah-tengah.  Aliran ini menganggap bahwa Islam tidak berisi sistem ketatanegaraan,  akan  tetapi  di  dalamnya  terkandung  nilai-nilai  etika  yang  dapat digunakan dalam kehidupan tata negara. 13
JND  Anderson  juga  mengembangkan  tiga  paradigma  mengenai  hubungan antara  agama  dan  negara. Pertama ,  paradigma  bersatunya  agama  dan  negara. Dalam hal ini wilayah agama juga meliputi wilayah politik dan negara. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  negara  merupakan  lembaga  politik  sekaligus  merupakan lembaga  keagamaan. Kedua ,  paradigma  hubungan  simbiotik  antara  agama  dan negara. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan negara. Dimana  agama  membutuhkan  negara  untuk  dapat  berkembang.  Sebaliknya, negara juga memerlukan agama untuk dapat berkembang dalam bimbingan etika dan  moral. Ketiga ,  paradigma  yang  menolak  adanya  hubungan  yang  bersifat
13 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Aliran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993, hlm. 1—3.
integral  maupun  simbiotik  antara  agama  dan  negara.  Menurutnya  dua  entitas  ini tidak dapat disatukan, agama menolak pembenaran akan dasar negara dan negara menolak determinasi agama dalam bentuk apapun. 14
Abdullah Ahmed Al-Naim memandang hubungan antara agama dan negara sebagai  dua  entitas  yang  saling  berkaitan.  Ia  mengakui  adanya  hubungan  yag sinergis  antara  agama  dan  negara.  Islam  sebagai  agama  yang  memiliki  sifat universal  di  dalamnya  terkandung  aturan-aturan  etika  dan  moral  yang  dapat diaplikasikan  dalam  kehidupan  kenegaraan.  Di  dalam  agama  Islam  terdapat syariah yang merupakan derivasi atau bagian tidak terpisahkan dari Islam. Dalam salah  satu  bukunya,  Abdullah  Ahmed  Al-Naim  bahkan  menawarkan  konsep syariah  melalui  demokrasi.  Ia  juga  tidak  menolak  adanya  positivisasi  yang dilakukan  oleh  penguasa  dalam  sebuah  negara  dengan  catatan  aturan  yang ditetapkan  oleh  penguasa  tidak  bertentangan  dengan  syariah.  Lebih  lanjut menurutnya,  untuk  membawa  hukum  Islam  masuk  dalam  ranah  publik,  maka dibutuhkan  persetujuan  melalui  hukum  internasional  terkait  dengan  hal  tersebut. Sehingga  dalam  gagasan  dekonstruksi  syariah  Abdullah  Ahmad  Al-Naim  juga memasukkan pengaturan mengenai hukum internasional.
2. Hudud Dalam Hukum Pidana
Permasalahan  besar  muncul  dalam  konteks  hukum  pidana  bilamana  dalam penetapan  hukumnya  hanya  mengacu  pada  kitab-  kitab  Fiqih  yang  ada  tanpa dilakukan  penafsiran  lebih  jauh  terhadap nash yang  dijadikan  rujukan.  Abdullah Ahmed  Al-Naim  menyebutkan  bahwa  pada  dasarnya  ketentuan  mengenai  hudud banyak menimbulkan pencideraan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia. oleh karena  itu,  menurutnya  perlu  adanya  pembatasan  terhadap  ayat  yang  berkenaan dengan  hudud.  Ia  menginginkan  pembangunan  hukum  Islam  dirumuskan  secara kolektif  sehingga  hukum  yang  merupakan  hasil  kesepakatan  dan  keinginan bersama tanpa adanya pemaksaan secara eksklusif yang dilakukan oleh mayoritas tertentu.
Upaya  dekonstruksi  yang  digagas  oleh  Abdullah  Ahmed  Al-Naim  dalam konteks  hukum  pidana  diarahkan  untuk  menghapus  perbedaan  struktural  antara
14 Arzyumardi  Azra,  Pergolakan  Politik  Islam  dari  Fundamentalisme,  Modernisme hingga PostModernisme, Jakarta: Paramadina, 1990.
muslim dan non muslim, budak dan majikan, ayah dan anak. Dekosntruksi syariah menghendaki  adanya  pemberian  hukuman  yang  tidak  boleh  ditumpukan  pada diskriminasi  sosial  yang  mengarah  pada  beratnya  hukuman  yang  dijatuhkan. Pemberian  hukuman  tidak  lagi  didasarkan  pada  subjek  yang  melakukan  suatu tindak  pidana,  melainkan  didasarkan  pada  ketentuan  perbuatan  yang  dilakukan oleh subjek. Artinya, siapapun subjeknya bilamana ia melakukan kesalahan dalam lingkup  pidana  maka  ia  harus  tetap  dihukum  tanpa  diberikan  hak  eksklusif berkenaan dengan kedudukan strukturalnya.
3. Rekonsiliasi Syariah dengan Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia
Abdullah  Ahmed  Al-Naim  menyebutkan  bahwa  term  yang  sering  dibahas dalam hubungan internasional dari sudut pandang Islam adalah perkara jihad dan qital .  Hal  ini  secara  tidak  langsung  dijadikan  sebagai ratio dilegitimasinya peperangan dan penggunaan kekuatan dalam upaya penaklukan. Padahal, apabila dilakukan  penelusuran  secara  komprehensif,  ayat-ayat  yang  berkenaan  dengan perang  dan  penggunaan  kekerasan  juga  terdapat  realita  yang  mengitarinya. Faktanya, banyak ayat yang justru memberikan pembatasan terhadap penggunaan kekuatan dan kekuasaan.
Selain  hukum  internasional,  rekonsiliasi  syariah  juga  dilakukan  dengan konsep hak asasi mansusia. Menurut Al-Naim syariah historis terlalu memberikan legitimasi  terhadap  parktik-praktik  diskriminatif  terkait  dengan  gender,  agama, dan  perbudakan.  Menurutnya  praktik  diskriminasi  tersebut  bertentangan  dengan piagam PBB yang mendorong adanya perlindungan kebebasan dan jaminan sikap toleransi demi perdamaian dunia dan kesetaraan penuh umat manusia. Lebih jauh, Al-Naim  menekankan  bahwa,  sejatinya  syariah  dapat  dijadikan  sebagai  basis hukum  dalam  prespektif  HAM.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pengaplikasiannya, perlindungan  terhadap  HAM  perlu  dijiwai  dengan  nilai-nilai  terdalam  dari  diri manusia yang terjawantahkan melalui agama.

## KESIMPULAN
Dekonstruksi  syariah  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka pembaharuan hukum Islam dengan cara membongkar objek yang perlu untuk dibongkar dalam  hal  ini  teks  Al-qur’an  dan  as-sunnah  untuk  dilakukan  penafsiran  yang
disesuaikan dengan konteks yang ada saat ini tanpa menghilangkan semangat dan nilai- nilai  etika  moral  keIslaman.  Dekonstruksi  syariah  merupakan  gagasan  yang diperkenalkan oleh Abdullah Ahmed Al-Naim seorang tokoh hukum Islam yang dikenal dengan  pendirian  kuat  dalam  mengkaji  hukum  Islam  dari  aspek  penerapan  syariah. Metode  yang  digunakan  dalam  dekonstruksi  syariah  adalah  :  nasakh  terbalik, pembedaan  ayat-ayat  Makiyyah  dan  Madaniyyah,  dan  penafsiran  yang  dilakukan dengan  berbasis  gender.  Ketiga  metode  tersebut  digunakan  dalam  bingkai  evolusi hukum.  Dekonstruksi  syariah  mampu  menempatkan  teks  Al-qur’an  dan  hadits  yang semula ditafsirkan secara ortodoks, kini dapat menjawab tantangan modernitas. Upaya dekonstruksi dilakukan terkait dengan permasalahan dalam ranah hukum publik, seperti : pertentangan antara agama dan negara, perkara hudud , dan rekonsiliasi syariah dengan hukum internasional dan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Ahmed  Al-Naim,  “  Mahmud  Mohammad  Taha  and  Crisis  in  Islamic  Law Reform: Implication for Interreligious Relations”, Journal of Ecumential Studies, Vo.25/No.1/1988.
Ahmad  Taufiq,  “Pemikiran  Abdullah  Ahmed  Al  Naim  tentang  Dekonstruksi  Syariah
sebagai Sebuah Solusi”, International Journal Ihya’ Ulumuddin, Vo.20/No.2/2018.
Al  Qattan,  Manna’  Khalil,  At-Tasyri’  Wa  Al-Fiqh  Al-  Islam,  Makkah:  Maktabah Wahbah, 1976.
Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1990.
Hasani  Ahmad  Said,  “Dekonstruksi  Syariah:  Menggagas  Hukum  Waris  Prespektif Gender”, Al-Adalah, Vol.XI/No.1/2013.
John Hendrik Meuleman, Tradisi, Kemoderman, dan Metamodernisme : Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkhoun, Yogyakarta: LKiS, 1990.
Mahmoud  Mohammed  Taha,  The  Second  Message  of  Islam,  New  York:  Syracuse University Press, 1987.
Muhammad  Hashim  Kamali,  Principle  of  Islamic  Jurisprudance,  Cambridge:  The Islamic Society, 1991.
Muhammad  Tahir  Azhary,  Negara  Hukum:  Suatu  Study  tentang  Prinsip-Prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Negara  Madinah  dan Negara Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Munawir  Syadzali,  Islam  dan  Tata  Negara:  Aliran,  Sejarah,  dan  Pemikiran,  Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1993.