## PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM KONTRAK TERAPEUTIK
Erlina Universitas  Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: erlina_fshuin@yahoo.co.id

## Abstract
Doctor-patient  relationship  in  health care was born due to  an agreement between the two parties based on agreement. The agreement is a contract which was  originally  to  be  paternalistic  therapeutic  active-passive.  But,  on  further developments  paradigm shift leads to a relationship that is egalitarian horizontal contractual nature. The goal is to cure and prevent disease, alleviate the suffering of the patient, with the patient. When doctors neglect onus, then the total patients sue doctors are in default.
Keyword: Doctor-patient relationship, therapeutic contract

## Abstrak
Hubungan  dokter  dengan  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  lahir  karena adanya  kesepakatan  antara  dua  pihak  yang  didasarkan  perjanjian.  Perjanjian tersebut  merupakan  kontrak  terapeutik  yang  semula  bersifat  paternalistic  aktif- pasif.  Namun,  pada  perkembangan  selanjutnya  terjadi  pergeseran  paradigma mengarah  pada  hubungan  yang  egalitarian  yaitu  bersifat  horizontal  kontraktual. Tujuannya    menyembuhkan  dan  mencegah  penyakit,  meringankan  penderitaan pasien,  mendampingi  pasien.  Apabila  dokter  melalaikan  tanggung  jawabnya, maka pasien dapat menggugat dokter melakukan wanprestasi.
Kata Kunci: Hubungan dokter pasien, Kontrak Terapeutik

## PENDAHULUAN
erkembangan  kehidupan  yang  pesat  dibidang  kesehatan  dalam  bentuk sistem  kesehatan  nasional  mengakibatkan  perubahan-perubahan  terhadap kaidah-kaidah  kesehatan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan  diperlukan  adanya  perangkat  hukum  kesehatan  yang  dinamis  dalam rangka  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum,  baik  bagi  pemberi  jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan.
Perlindungan hukum sangat terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak, maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan  kesehatan  agar  bertanggungjawab  terhadap  profesi  yang  diberikan kepada  penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  36  tahun  2009  Tentang  Kesehatan  (selanjutnya  disebut  Undang- undang Kesehatan).
Sebenarnya  aturan-aturan  hukum  dalam  Undang-undang  Kesehatan  telah memberikan  perhatian  yang  cukup  terhadap  perlindungan  para  pihak,  Undang- undang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  dan  pemberi    jasa  pelayanan  kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya mendapat hambatan karena peraturan pelaksanaannya  yang  belum  memadai  dan  kualitas  mutu  pelayanan  yang  belum maksimal.
Dalam  pelayanan  kesehatan,  dokter  dan  tenaga  kesehatan  harus  memiliki pengetahuan  yang  baik  tentang  standar  pelayanan  medik  dan  standar  profesi medik,  pemahaman  tentang  malpraktek  medik,  penanganan  penderita  gawat darurat,  rekam  medis,  euthanasia  dan  lain-lain  sehingga  tidak  terjadi  tindakan medik  yang  menimbulkan  kesalahan  dan  atau  kelalaian  dari  dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit. Oleh karena dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggungjawab hukum, apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian  terhadap  pasien.  Pasien  dapat  menggugat  tanggungjawab  hukum kedokteran (medikal  liability) ,  berdasarkan  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan hukum.
Di  sisi  lain  perlu  memahami  adanya  landasan  hukum  dalam  kontrak terapetik  antara  dokter  dengan  pasien  (kontrak-terapetik),  mengetahui  dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter. Hubungan dokter  dan  pasien,  secara  hukum  umumnya  terjadi  melalui  suatu  perjanjian  atau kontrak.  Untuk  menilai  sahnya  perjanjian  tersebut  diterapkan  ketentuan  pasal
P
1320  KUHPerdata,  dan  pelaksanaannya  berdasarkan  ketentuan  pasal  1338  dan 1339  KUHPerdata.  Maka  para  pihak  akan  paham  posisinya  sehingga  kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara optimal. Dengan adanya kesepakatan  antara  para  dokter  dan  pasien  melahirkan  tanggungjawab  terhadap para pihak.
Pada  umumnya,  secara  hukum  hubungan  dokter-pasien  (transaksi terapeutik) merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Dokter tidak menjanjikan  kepastian  kesembuhan,  akan  tetapi  berikhtiar  sekuatnya  agar  pasien sembuh. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang upaya (Inspaningsverbintenis) .  Hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  dokter  dapat terjadi  antara  lain  karena  pasien  sendiri  yang  mendatangi  dokter  untuk  meminta pertolongan  mengobati  sakit  yang  dideritanya,  dalam  keadaan  seperti  ini  terjadi persetujuan  kehendak  antara  kedua  belah  pihak,  dan  terjadi  hubungan  hukum yang  bersumber  dari  kepercayaan  pasien  terhadap  dokter,  sehingga  pasien bersedia  memberikan  persetujuan  tindakan  medik (informed  consent) .  Namun, tidak  menutup  kemungkinan  perjanjian  dokter  dan  pasien  termasuk  perjanjian tentang  hasil (resultaatsverbintenis). Hasil  kerja  pada  keadaan-keadaan  tertentu seperti pembuatan gigi palsu atau anggota badan palsu, dan kosmetika medik 1 .
Hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  yang  semula  bersifat patemalistik bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi dan  saling  ketergantungan  antara  kedua  pihak  yang  di  tandai  dengan  suatu kegiatan  aktif  yang  saling  mempengaruhi  berdasarkan  persamaaan  hak  dan kewajiban. Dengan pola yang demikian, ke depan para dokter memiliki tantangan tersendiri.  Dulu  dokter  hanya  memfokuskan  permasalahan  pada  keluhan  dan penyakit  pasien.  "Namun,  sekarang  dokter  harus  memberikan  informasi  yang lengkap  tentang  rencana  tindakan  dan  akibat  tindakan  serta  risiko  yang  akan muncul," 2 .
Tenaga  medis  memiliki  tanggungjawab  terhadap  pelayanan  kesehatan yang  maksimal  kepada  pasiennya  melalui  perawatan  dan  pengobatannya. Keselamatan  dan  perkembangan  kesehatan  pasien  merupakan  tanggungjawab rumah  sakit,  dokter  dan  tenaga  kesehatan.  Oleh  karena  itu  rumah  sakit,  dokter, dan  tenaga  kesehatan  dapat  dimintai    pertanggungjawab  akibat  kesalahan  atau
1 Dalam  ilmu  hukum  dikenal  dua  jenis  perjanjian,  yaitu:  a).  resultaatsverbintenis,  yang berdasarkan  hasil  kerja,  artinya  suatu  perjanjian  yang  akan  memberikan  resultaat  atau  hasil  yang nyata  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan.b).  inspanningsverbintenis,  yang  berdasarkan  usaha yang maksimal (perjanjian upaya), artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan
2 Sugiono, gooegle Diundu tanggal 10 September 2016
kelalaian  yang  mengakibatkan  kerugian  terhadap  pasien.  Namun,  untuk memahami  ada  tidaknya  kesalahan  atau  kelalaian  tersebut,  terlebih  dahulu kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban  profesi  di  samping  memperhatikan  aspek  hukum  yang  mendasari terjadinya  hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  yang  bersumber  pada kontrak terapeutik.
Perlindungan  adalah  perbuatan  untuk  melindungi  atau  semua  usaha  yang dilakukan  untuk  melindungi  orang  lain  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  sebagai  manusia.  Bentuk  perlindungan  itu  dapat  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  bagaimana  seseorang  menghormati  orang lain,  pemberdayaan  maupun  pengakuan  terhadap  status  hukum  korban  (hak-hak pribadi  korban)  dan  pemberian  hak  hukum  kepada  korban  yaitu  member kewajiban  kepada  orang  lain  untuk  mengakui  atau  menghargai  hak-hak  korban sebagai  bentuk  perlindungan  hukum.  Perlindungan  korban  adalah  suatu  usaha yang  melindungi  korban  untuk  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya seimbang dan manusiawi berdasarkan hukum 3 perlindungan ini mutlak diperlukan untuk  mencegah  adanya victimisasi yang  menyebabkan  adanya  penderitaan mental, fisik dan social seseorang.
Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur baik hak maupun kewajiban seseorang dalam melaksanakan atau menghormati maupun melarang hak orang lain. Perlindungan hukum  bagi  pasien  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Bentuk perlindungan  hukum  tersebut  dengan  tersedianya  perangkat  hukum,  baik  dalam arti  tersedianya  lembaga  yang  secara  riil  memberikan  perlindungan  maupun terbentuknya prosedur penggunaan hak perlindungan tersebut.
Perlindungan  hukum  berupa  tersedianya  lembaga  dan  perangkat  hukum khusus  yang  diantaranya  perlindungan  dari  akibat  perbuatan  melanggar  hukum atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  hubungan  dokter- pasien dalam pelayanan kesehatan.
Berlakukannya  Undang-undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan hal  ini  berarti  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dibidang  kesehatan  serta memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  melalui  pendidikan  dibidang  kesehatan dikenai  peraturan  tersebut.  Selain  itu  jabatan  dokter  termasuk  kualifikasi  profesi
3 Arief Ghisita, Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2004, h. 174
kesehatan  yang  telah  diikat  oleh  suatu  etika  yang  tertuang  dalam  lafal  sumpah jabatan yang diucapkan pada saat menerima jabatan tersebut.
Hubungan  dokter-pasien  selain  berbentuk  ikatan  atau  hubungan  medik, juga  berbentuk  ikatan  hukum.  Sebagai  ikatan  atau  hubungan  medik,  maka hubungan  ini  akan  diatur  oleh  kaidah-kaidak  medik,  Sebagai  hubungan  hukum, maka  akan  diatur  oleh  kaidah-kaidah  hukum.  Pada  awalnya  hubungan  antara dokter  dan  pasien  merupakan  hubungan  paternalistik  aktif-pasif.  Namun,  pada perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran paradigma mengarah pada hubungan yang  egalitarian,  yaitu  bersifat  horizontal  kontraktual.  Hubungan  dokter-pasien adalah suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang diatur oleh hukum dan diberi  akibat  hukum.  Akibat  hukum  tersebut  berupa  hak  dan  kewajiban  diantara kedua pihak.
Pada  umumnya  hubungan  dokter-pasien  adalah  suatu  perbuatan  hukum yang  bersifat  timbal  balik  atau  bersifat  perjanjian.  Kedatangan  pasien  ke  tempat praktek  dokter  ditafsirkan  sebagai  penawaran  kepada  dokter  untuk  dimintai pertolongan  dalam  mengatasi  keluhannya.  Sebaliknya,  apabila  dokter  melakukan pelayanan  medis  baik  diagnose  maupun  tindakan  medik,  maka  terjadilah perjanjian.  Perjanjian  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan  disebut  kontrak terapeutik. Dalam melakukan terapi antara dokter terhadap pasien secara langsung terjadi  ikatan  kontrak.  Pasien  ingin  diobati  dan  dokter  setuju  untuk  mengobati. Unsure  kontrak  terapeutik  yang  valid  mensyaratkan  adanya  pengertian  dan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kodekteran, memuat  perlindungan  hak  pasien  dalam  transaksi  terapeutik.  Pasien  berhak mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  praktek  kedokteran,  diantaranya adalah  hak  untuk  mendapat  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tindakan  medis yang  akan  dilakukan  terhadapnya,  hak  untuk  menerima  penjelasan  pendapat dokter, hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, hak menolak tindakan  medis  dan  hak  untuk  mendapatkan  isi  dari  rekam  medik  bahkan membatalkan  persetujuan  pengobatan.  Apabila  pasien  menolak  untuk  dilakukan tindakan  medis,  maka  dokter  wajib  memberikan  informasi  mengenai  pengaruh tindakan tersebut bagi pasien.
Suatu  tindakan  medis  tidak  menjamin  kesembuhan  pasien.  Dokter  hanya berusaha sedapat mungkin untuk
menyembuhkan pasiennya
( inspanningsverbintenis). Namun dokter berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  sesuai  dengan  kemampuannya berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya. Selain itu juga harus bertindak secara hati-hati dan teliti. Dokter samasekali tidak memberikan jaminan
akan kesembuhannya. Hal ini didasarkan atas banyaknya variasi ( input) dalam diri pasien. 4

## PEMBAHASAN
Untuk  memahami  kontrak  terapeutik  harus  merujuk  kepada  Pasal  1320 KUHPerdata  :
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.
Dua  syarat  pertama  dinamakan  syarat-syarat  subjektif  karena  mengenai orang-orangnya  sedangkan  dua  syarat  yang  terakhir  dinamakan  syarat  objektif karena  mengenai  objek  dari  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  itu.  Dalam  hal syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  batal  demi  hukum,  sedangkan dalam  hal    syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  dapat  dimintakan pembatalan. 5
Persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  merupakan  kesepakatan  dibatasi yaitu  sepanjang  tidak  terdapat    paksaan,  kekhilafan  dan  penipuan.  Masalah paksaan  dalam  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1323  –  1327  KUHPerdata.  Untuk pelaksanaan suatu perjanjian sama sekali tidak boleh adanya paksaan kepada salah satu pihak. Paksaan dalam hal ini adalah paksaan rohani atau jiwa (phsychys) , jadi bukan  paksaan  fisik. 6 Sedangkan  kekhilafan  terjadi  apabila  orang  dalam  suatu persesuaian  kehendak  mempunyai  gambaran  yang  keliru  mengenai  objek. Perjanjian  yang  dilakukan  dengan  penipuan  dapat  dibatalkan.  Bedanya  dengan paksaan,  kalau  paksaan  ialah  bahwa  ia  sadar  bahwa  kehendaknya  itu  tidak dikehendaki,  bahwa  orang  tidak  menghendaki  tetapi    ia  harus  mau,  sedangkan dalam penipuan kehendaknya itu keliru demikian pula suatu kesesatan/kekhilafan. Penipuan  dilakukan  dengan  sengaja  dari  pihak  lawan  untuk  mempengaruhi  ke tujuan  yang  keliru  atau  supaya  mempunyai  gambaran  keliru.  Penipuan  tidak sekedar  bohong  tetapi  dengan  segala  upaya  akal  tipu  muslihat  dengan  kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
4 J.Guwandi, Hukum Medik (Medikal Law) , Jakarta, Fakutas Kedokteran Universitas, h. 26
5 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1990. h. 17
6 Satrio, Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I dan II, Bandung, Citra Aditya, 1995, h. 340
Ketidakcakapan  seseorang    atau  ketidakbebasan  dalam  memberikan perizinan pada suatu perjanjian memberikan hak pada pihak tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya untuk meminta pembatalan suatu perjanjian  dalam  jangka  waktu  tertentu,  yaitu  5  (lima)  tahun.  Batas  waktu pembatalan ini diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdata.
Syarat  sahnya  kontrak  terapeutik  adalah  kesepakatan  ( consensus ), kewenangan  ( authority ),  objek  tertentu  ( fixed  object ),  kausa  yang  sah  ( legal cause ).  Tidak  terpenuhinya  syarat  kesepakatan  dan  kewenangan  mengakibatkan kontrak  terapeutik  dapat  dibatalkan,  sedangkan  tidak  terpenuhinya  syarat  objek tertentu,  dan  kausa  yang  sah  mengakibatkan  kontrak  terapeutik  menjadi  batal demi  hukum.  Dengan  terpenuhinya  keempat  syarat  tersebut,  maka  kontrak terapeutik  dapat  dilanjutkan  dengan  melakukan  pengobatan  kepada  pasien. Dengan  adanya  perjanjian  tersebut  juga  berlaku  ketentuan  pasal  1338 KUHPerdata,  bahwa  perjanjian  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang membuatnya. Namun persetujuan untuk melakukan kontrak terapeutik dapat batal. Hal  ini  terjadi  karena  adanya  paksaan,  seperti  dokter  menakut-nakuti  pasien sehingga mau dioperasi padahal sebenarnya tidak perlu, kekhilafan terjadi apabila orang  dalam  suatu  persesuaian  kehendak,  pasien  mempunyai  gambaran  yang keliru  mengenai  penyakitnya,  seperti  mengira  menderita  penyakit  tipus  padahal bukan.
Mengenai  unsur  kecakapan  dalam  melakukan  kontrak  terapeutik.  Cakap melakukan  perbuatan  hukum  dalam  kontrak  terapeutik  tidak  hanya  didasarkan kepada usia, namun juga menyangkut keahlian dan kewenangan untuk melakukan tindakan  tindakan  medis  sebagaimana  dicantumkan  dalam  pasal  82  ayat  (1)  UU Kesehatan,  pada  siapapun  yang    tanpa  keahlian  dan  kewenangan  melakukan pengobatan atau perawatan akan ancaman pidana ataupun denda. Hal ini relevan dengan  ketentuan  dengan  pasal  32  ayat  (4)  UU  Kesehatan  yang  menentukan bahwa  “dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  kompoten  dalam melakukan  suatu  tindakan  medis  merupakan  sesuatu  yang illegal”. Di  sisi  lain dalam  UU  Kesehatan  tidak  memberikan  sanksi  atas  pelanggaran  standar  profesi dan pelanggaran hak pasien.
Membuktikan  ketidakcakapan  seorang  dokter  merupakan  hal  yang  sulit. Dokter  adalah  pihak  yang  memiliki  keahlian  dibidang  kedokteran,  sedangkan pasien  adalah  orang  sakit  yang  membutuhkan  bantuan  dokter  untuk menyembuhkan  penyakitnya.  Dokter  adalah  orang  yang  ahli  dan  pasien  adalah orang  awam,  oleh  karenanya  dia  mempercayakan  sepenuhnya  kepada  dokter untuk disembuhkan.
Hubungan antara dokter dengan pasien dalam hubungan medik umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif 7 . Dalam hubungan medik ini, hanya  ada  kegiatan  dokter  (aktif)  sedangkan  pasien  hanya  menerima  (pasif). Pasien berkewajiban untuk menerima dan  menjalankan semua nasihat dokter dan memberikan  persetujuan  atas  tindakan  yang  dilakukan  dokter  tersebut.  Dalam hubungan  seperti  ini  terlihat  adanya  superior  dokter  terhadap  pasien  atau  salah satu  pihak  lebih  dominan  dari  pihak  yang  lain. 8 Posisi  ini  mengakibatkan  pasien tidak  mempunyai  posisi  tawar (bargaining  position) karena  adanya  kelebihan psychologis pada dokter dibandingkan pasien. Adanya bargaining position yang lebih  kuat  pada  salah  satu  pihak  rentan  dimanfaatkan    memaksakan  kehendak untuk  menekan  pihak  lain,  demi  keuntungan  dirinya  sendiri 9 atau  terjadi penyalahgunaan  kesempatan  atau  penyalahgunaan  keadaan (misbruik  van omstandigheden). 10
Sehubungan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  dan  kesadaran  terhadap tanggung jawab atas kesehatan, maka kepercayaan yang tertuju pada kemampuan dokter  secara  pribadi  bergeser  pada  kemampuan  ilmunya.  Hal  ini  juga berpengaruh pada hubungan dokter dengan pasien bukan lagi bersift paternalistic tetapi  menjadi  hubungan  yang  didasari  pada  hubungan  yang  seimbang  atau partner. Hubungan tersebut menjadi hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi  karena  para  pihak  yaitu  dokter  dan  pasien  mempunyai  kebebasan  dan kedudukan  yang  seimbang.  Kedua  pihak  mengadakan  suatu  perjanjian  dimana masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya melalui kontrak terapeutik.
Pada  dasarnya  kontrak  terapeutik  merupakan  hak  dasar  manusia,  yaitu hak  untuk  menentukan  nasibnya  ( the  right  to  self  determination) dan  hak  atas informasi (the  right  to  information). Adapun  bagian  pokok  dari  kontrak
7 Danny Wiradarma, Hukum Kedokteran, Jakarta, Bina Rupa Aksara, 1996, h. 42
8 Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I dan II, Bandung, Citra Aditya, 1995, h. 149
9 Sutan Remy Syahdaeni, Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Bandung, Institut Bankir, 1993, h.8 10 Misbruik  van  omstandigheden merupakan  cacat  kehendak  yang  lahir  melalui yurisprudensi  dan  tidak  diatur  dalam  KUHPerdata.  Penyalahgunaan  kesempatan  atau penyalahgunaan  keadaan (misbruik  van  omstandigheden) merupakan  alasan  untuk  membatalkan suatu perjanjian.
terapeutik,    pemberian  pelayanan  medik  yang  didasarkan  atas  keahlian, keterampilan  serta  ketelitian  yang  tujuannya  tidak  dilepaskan  dari  tujuan  ilmu kedokteran.  Tujuannya    menyembuhkan  dan  mencegah  penyakit,  meringankan penderitaan  pasien,  mendampingi  pasien.  Apabila  dokter  melalaikan  tanggung jawabnya, maka pasien dapat menggugat dokter melakukan wanprestasi.
Gugatan  wanprestasi  terhadap  dokter  berdasarkan  wanprestasi  sulit dilakukan  karena  prestasi  dokter  sulit  untuk  diukur.  Kecuali  sudah  jelas  dokter tersebut telah melanggar hak-hak pasien dalam kontrak terapeutik. Untuk itu dasar gugatan  terhadap  dokter  dapat  dibuktikan  telah  berbuat  kesalahan  atau  kelalaian adalah  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  pasal  1365  KUHPerdata.  Unsur- unsur  perbuatan  melawan  hukum  yaitu: a  duty  of  due,  the  breach  of  duty, causation, damages. 11
Dalam  perkara  biasa,  penggugat  yang  harus  membuktikan  bahwa  dokter telah  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  memberikan  pelayanan  kepada pasien.  Namun  dalam  hal  ini  sangat  sulit  bagi  pasien  (penggugat)  untuk membuktikan  sehingga  hakim  dapat  mengalihkan  beban  pembuktian  kepada dokter dengan tidak mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

## PENUTUP
UU Kesehatan dan UU Praktek Kedokteran memuat tentang perlindungan hak  pasien  dalam  transaksi  terapeutik.  Namun  undang-undang  tersebut  masih bersifat  inkonsistensi  selain  itu  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  sulit  bagi pasien  untuk  membuktikan  kesalahan  dokter  karena  kurangnya  pengetahuan pasien tentang kedokteran ataupun teknis medis.
11 Safitri Hariyani, Sengketa Medik, Jakarta, Diadit Media, 2005, h.74

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Ghisita. 2004. Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan, Jakarta : Buana Ilmu Populer
Danny Wiradarma. 1996. Hukum Kedokteran. Jakarta : Bina Rupa Aksara J.Guwandi.  2005. Hukum  Medik (Medikal  Law) .  Jakarta  :  Fakutas  Kedokteran Universitas Indonesia
Safitri Hariyani. 2005. Sengketa Medik, Jakarta : Diadit Media
Satrio.  1995. Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian  I  dan  II, Bandung : Citra Aditya
Subekti. 1990. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa
Sutan  Remy  Syahdaeni.  1993. Kebebasan  berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang  bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di Indonesia, Bandung, Institut Bankir