## ANALISIS PENELUSURAN TRANSACTION FRAUD DALAM
PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN 1
Oleh : Hernawan 2

## Abstract
Globalization has resulted in remarkable changes in all aspects of life, including in managing  firm’s  financial  transaction  in  corporate  sector.  Financial  reporting reengineering  in  large  private  company  frequently  brings  about  financial fraudaulous practices. The objective of this article is to shed light on fraudaulous transaction in financial reporting reengineering, which was commonly observed in private companies.  Reengineered  financial  reporting containing transaction fraud has  widely  been  practiced  in  private  companies  in  form  of  increasing  fantastic profits,    hiding  out  debts,  reporting  ficticious  incomes,  cutting  taxes  and increasing  ficticious  cash  flows,  while  it  is  most  probable  these  companies  have been gone bankcruptcy. Financial reporting engineering manipulation is aimed at making up with favourable financial performance of the firm in order that firm’s stocks remains attractive for investors.
Keywords:  fradaulous  transaction,  financial  reporting  engineering,  private companies

## 1. Latar Belakang
Globalisasi yang ditunjang dengan derasnya arus informasi mengakibatkan  banyaknya  perubahan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat (Alvin Toffler, 1990). Sejak awal  tahun  1990,  telah  menjadi  abad teknologi  informasi  dimana  informasi menjadi komoditas penting bagi kehidupan manusia. Globalisasi
ekonomi  dengan  adanya free  market baik  itu capital  market atau money market telah  mengakibatkan  krisis moneter tahun 1997 dengan
terpuruknya perekonomian di Indonesia dan  terjadi  perubahan  yang  sangat mendasar  dengan  munculnya  orde reformasi.
Orde  reformasi  telah  merubah paradigma  hampir  pada  semua  aspek kehidupan  baik  sosial,  politik,  budaya maupun perekonomian Indonesia.
1 Makalah ini dipresentasikan dalam Seminar Ilmiah Bulanan yang diselengarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Ruang Sidang, bulan Maret 2009.
2 Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Ketua Jurusan Akuntansi FE Untan.
Kebijakan sentralisasi dengan system top  down yang  diterapkan pemerintahan  orde  baru  ternyata gagal, karena keuangan Negara/private dikelola dengan tidak jujur,  tidak  adanya  transparansi, besarnya  hutang  luar  negeri  yang tidak  terkendali,  adanya  monopoli dari  segelintir  konglomerat  dan sistem  perekonomian  yang  tidak sehat  merupakan  beberapa  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  krisis moneter Indonesia pada  tahun 1997. Reformasi ekonomi menuntut adanya perubahan  yang  sangat  mendasar  di berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama yang berhubungan  dengan  hampir  seluruh aktivitas perekonomian nasional. Tuntutan perubahan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat luas akan adanya pertanggungjawaban ( responsibility ),  pertanggungjelasan
( accountatability ),  dan  transparansi
kinerja  pengelolaan  ekonomi  dan pelaporan keuangannya untuk semua sektor perekonomian terutama untuk  sektor  publik.        Gerakan reformasi  menuntut  adanya  tata kelola  yang baik  ( good governance ).
Baik untuk perusahaan ( good
corporate governance ) maupun untuk  sektor  pemerintahan  ( good government governance ) yang merupakan  milik  masyarakat  luas sehingga harus dikelola dengan baik, profesional, jujur dan transparan.
Profesi  akuntan dituding  oleh sebagian  pengamat  ekonomi  untuk bertanggungjawab  atas  terjadinya krisis  moneter.  Oleh  karena  itu Akuntan sebagai suatu profesi diminta  untuk  terlibat  secara  aktif dan  harus  mempunyai  komitmen untuk  mendukung  dan  mengawal pelaksanaan  reformasi  ekonomi  di berbagai  sektor  dan  transparansi seluruh aktivitas perekonomian nasional. Karena secara umum keahlian penyusunan sistem keuangan dan penyajiannya pelaporan keuangan merupakan kompetensi profesi akuntan. Kesadaran  dunia  usaha  dan  institusi pemerintah  akan  pentingnya  tata kelola  yang  baik  ( good  governance ) semakin  meningkat.  Pemerintah  dan dunia  usaha  sangat  memperhatikan program  untuk  mengeliminasi fraud , baik  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintahan  maupun  manajemen dan pimpinan perusahaan publik. Hal ini dapat dilihat dari makin ditingkatkannya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaaan,  Kepolisian,  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Namun  mungkin  perlu  disesalkan karena  hingga  saat  ini  masih  belum efektif,  karena good  governance tersebut  belum  menjadi    komitmen yang  kuat    untuk  dijalankan  secara bersama  secara  konsisten  di  semua lini.  Tingginya  intensitas  praktik kecurangan, penyelewengan,
penipuan,  korupsi  dan  penggelapan yang  terjadi  pada  berbagai  sektor  di pemerintahah, institusi publik maupun  private  tetap  saja  terjadi hingga saat ini, dengan segala modus operandinya mulai dari yang sederhana,  sampai  dengan  yang sangat  canggih  dan  rumit  sehingga sangat sulit untuk di deteksi. Dengan penerapan  sistem internal  control yang memadai  dan efektifnya sistem pengawasan  eksternal  maka  akan mendukung  adanya  tata  kelola  yang baik  secara  konsisten  dan  meluas pada semua lapisan. Dengan demikian  harapannya  adalah  bahwa suatu institusi/lembaga
publik diharapkan  tumbuh  dan  berkembang secara  sehat,  terhindar  dari  segala macam praktik kecurangan, penipuan dan  penggelapan  yang  merugikan perekonomian secara nasional. Perekayasaan adalah proses terencana dan sistematis yang melibatkan  pemikiran,  penalaran, dan  pertimbangan  ( excersice  of judgement ),  konsep,  metoda,  teknik,
serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk (konkret atau konseptual).  Perekayasaan akuntansi adalah  mengikuti  proses  yang  sama baik  pada  tingkat  makro  (nasional) maupun pada tingkat mikro (perusahaan). Yang dimaksud akuntansi  dalam  perekayasaan  ini adalah  akuntansi  dalam  arti  luas yaitu sebagai suatu sistem pelaporan  keuangan  umum yang melibatkan kebijakan umum akuntansi (tentang
struktur,
mekanisme,  pihak  yang  terlibat,  dan standar  pelaporan)  dalam  entitas tertentu (Suwardjono, 2005).
Pelaporan  keuangan  meliputi segala  aspek  yang  berkaitan  dengan penyediaan dan penyampaian informasi  keuangan.  Aspek-aspek tersebut  antara  lain  lembaga  yang terlibat  (penyusun  standar,  badan pengawas  dari  pemerintah  ataupun pasar  modal,  organisasi  profesi  dan entitas  pelapor),  peraturan  yang berlaku  termasuk  Prinsip  Akuntansi Berterima  Umum  dan  mekanisme penyampaian  informasi  (Sudibyo, 2001).

## 2. Pengertian Fraud
Berbagai literatur mendefinisikan tentang fraud. Definisi  “ fraud “    menurut  The Institute  of  Internal  Auditors  (IIA) adalah  “ an  array  or  irregulities  and illegal act characterized by intentional  deception “  (sekumpulan tindakan  yang  tidak  diizinkan  dan melanggar  hukum  yang  ditandai dengan  adanya  kecurangan  yang disengaja). Menurut Mark R. Simmons,  CIA,  CFE,  suatu  tindakan dianggap sebagai fraud jika memenuhi  empat  kriteria. Pertama , tindakan  tersebut  dilakukan  pelaku secara  sengaja; kedua ,  terdapat korban  yang  menganggap,  karena tidak  tahu  keadaan  sebenarnya, bahkan  tindakan  pelaku  benar  dan wajar; ketiga ,  korban  dapat  berupa individu,  kelompok,    organisasi;
keempat ,  korban  dirugikan  oleh tindakan  pelaku.  Thornhill  (1995) mendefinisikan fraud sebagai  suatu tindakan/perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  orang-orang dari  dalam/luar  organisasi,  dengan maksud  mendapatkan  keuntungan pribadi/kelompoknya  yang  secara langsung atau tidak langsung merugikan  pihak  lain.  Sedangkan
Arens  (2003)  mendefinisikan fraud (kecurangan  akuntansi)  adalah  salah saji  yang  timbul  dari  kecurangan dalam pelaporan keuangan ( fraudulent  financial  statement )  dan
salah saji yang timbul dari perlakuan tidak  semestinya  terhadap  assets ( misappropriation  of  assets ). Fraud adalah  tindakan  melawan  hukum, penipuan  berencana,  dan  bermakna ketidakjujuran. Fraud terdiri  dari berbagai  bentuk  kejahatan  atau tindak  pidana  kerah  putih  ( white collar  crime ),  antara  lain  penyuapan
( bribery ),  penggelapan,  pencurian dan perbuatan curang ( Embezzlement ,theft and fraud ), penggelapan informasi, penggelapan kewajiban/hutang, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta, termasuk korupsi (Razaee,2002). Istilah fraud di Indonesia kurang popular dibandingkan  dengan corruption .
Menurut  Pasal  2  UU  No.31/1999, korupsi  didefinisikan  sebagai  suatu tindakan  melawan  hukum  dengan melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi  yang  dapat  merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara. Menurut ACFE ( Association  of  Certified  Fraud Examiner ),  korupsi  adalah  bagian dari fraud (Razaee,2002). Selanjutnya  fraud  dikelompokkan menjadi corruption , asset misappropriation ,  dan fraudulent statement . Corruption dapat berbentuk  “ conflict  of  interest”
(benturan  kepentingan), bribery atau bentuk  suap  dalam  bentuk  apapun, kickback (pemberian  kembali  atas suatu  pekerjaan/proyek, bid  rigging
atau permainan tender, illegal gratuities atau  hadiah  terselubung suap  yang  mengharapkan  hubungan jangka panjang.
Tindak  pidana  suap, illegal commission atau  hadiah illegal dipastikan tidak dapat dibukukan apa adanya  sesuai  fakta  yang  ada,  jadi harus  direkayasa,  dikemas  dengan berbagai bukti “ aspal” , yang menyebabkan distorsi kebenaran sehingga  timbullah    suatu  proses perekayasaan  pelaporan  keuangan. Selanjutnya Tuanakota (2007) mengklasifikasikan  berbagai  fraud terdiri  dari Assets  misappropriation dapat  berbentuk larency (pencurian), embezzlement (penggelapan), misuse of  assets (penggunaan  assets  untuk pribadi), skimming (penjarahan
dengan  bentuk  komisi)  setelah  dana sebagian masuk dana pribadi, billing scheme (skema  penagihan), payroll scheme (skema  penggajian)  atau pemalsuan  jumlah  gaji, reimburse
scheme  expenses atau  pembayaran beban-beban  pribadi  atau  kuitansi- kuitansi  fiktif  ( fictitious  expenses ), cheque  tampering atau  pemalsuan cek, pemalsuan tandatangan.
Berbagai  tindakan  penyalahgunaan seperti unrecorded sales , understated sales , rekayasa skema penghapusbukuan ( write off scheme ),
berbagai fraudulent  disbursement dimana semua transaksi yang bersifat kecurangan  ( farud )  memperbesar kebohongan dalam penyajian perekayasaan pelaporan keuangan. Fraudulent Statement , adalah upaya  yang  disengaja  untuk  menipu dengan  menyusun  dan  melaporkan pertanggungjawaban keuangan dengan tidak benar, baik dengan atau tanpa penggunaan standar dan tehnik akuntansi serta menyesuaikan transaksi-transaksi non  financial ke dalam laporan keuangan (Ilya, 2006). Upaya-upaya  ini  biasanya  dirancang dengan beberapa konsep seperti yang dikemukakan  oleh  Belkaoui,  2004: hipotesis  salah  saji  secara  selektif ( the selective financial misreprentation  hypotesis ),  perataan laba ( income smoothing ), manajemen laba ( earning management ), akuntansi kreatif ( creativity in accounting) dan kecurangan akuntansi  ( fraud  in  accounting ). Tehnik perekayasaan laporan keuangan juga dikenal dengan istilah financial  shenanigans (tipu  daya keuangan).  Teknik  ini  meliputi antara  lain;  pencatatan  pendapatan
premature ,  pencatatan  pendapatan fiktif,  tidak  mencatat  kewajiban ( liabilities ), menggeser pendapatan/beban ke periode tertentu dan berbagai teknik tipu daya lainnya dengan  tujuan  tertentu. Financial shenanigan berkisar  dari  trik  yang berbahaya hingga fraud yang melanggar hukum (Ilya,2006).
International Standard on
Auditing  (ISA)  membagi fraud menjadi  dua  bagian  besar  saja  yaitu misappropriation dan  kecurangan terhadap laporan keuangan ( fraudulent financial statement ) yaitu kecurangan  ( fraud )  dalam  bentuk manipulasi informasi keuangan dengan  tujuan  untuk  menipu  ( intend to  deceit )  kepada  pihak  yang berkepentingan terhadap laporan keuangan  ( stakeholders ).  Berbagai studi  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa fraud memiliki  bentuk  dan pola  yang  berbeda  dalam  setiap entitas. Transaction  fraud pada laporan keuangan perusahaan swasta/private, perusahaan pemerintah BUMN/BUMD dan pemerintah daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, meskipun persamaannya adalah tujuannya pengrusakan  berkelanjutan  terhadap kuantitas dan kualitas laporan keuangan.  Tehnik transaction  fraud dalam  proses  akuntansi    melalui  3 tahap yang dapat dilakukan perekayasaan  pelaporan  keuangan sesuai  dengan  proses  akuntansi
secara manual seperti pada Gambar 1 di bawah ini:

## Gambar 1
Untuk  melakukan Transaction
Fraud dalam proses akuntansi sesuai gambar di atas terdapat 3 (tiga) tahap yaitu Tahap  Pertama, fraud yang direncanakan  pada  tahap  transaksi awal  ( input ), Tahap  kedua , fraud dengan cara manipulasi proses pencatatannya (processing ), dan Tahap Ketiga , fraud yang dilakukan saat final pelaporan
( output ) yang dikenal sebagai fraudulent  statement atau financial shenanigans . Untuk lebih rinci tahap
perekayasaan laporan keuangan dapat  di  lihat  dari  Skema  pelaporan secara  curang  melalui Fraudulent Statement berikut ini :

## Gambar  2
Ataupun  lebih  spesifik  secara  tehnis akuntansi kecurangan dalam perekayasaan  pelaporan  keuangan dapat dilakukan baik secara financial
atau non  financial seperti  gambar  3 berikut ini:
Gambar  3
Pertama ,  skema fraud pada  tahap input  transaksi,  dapat  dilakukan dengan pemalsuan dokumen, merekayasa dokumen fiktif, menciptakan  dokumen  pendukung atau bukti-bukti fiktif,
menghilangkan atau menambah transaksi-transaksi  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam  bentuk mark  up ,  pembelian barang seharga Rp3.000.000,- dibukukan  dalam  laporan  keuangan senilai Rp5.000.000,- terjadi penggelembungan harga sebesar Rp2.000.000,-    ( invoice  kickback ). Proyek  senilai  Rp5.000.000.000,-  di dalam kontrak dibuat senilai Rp6.500.000.000,-  maka  terdapat perampasan assets sebesar Rp1.500.000.000,- ( misappropriation dalam bentuk kick back ). Dana suap ( bribery ) dibuatkan dokumen  untuk  transaksi  fiktif. Kedua ,  skema fraud pada  tahap proses,  dimana fraud dilakukan melalui pemanfaatan kelemahan
Internal Control perusahaan, pembuatan kebijakan kebijakan operasional  yang  tujuannya  untuk pembenaran kecurangan yang dilakukan, pengubahan atau manipulasi catatan keuangan, penyalahgunaan  penerapan  prinsip- prinsip akuntansi, penyusunan kebijakan prosedur yang menguntungkan  ( loop  hole  policy ), yang  digunakan  untuk  mengukur, menentukan  dan  mengungkapkan kejadian  ekonomi  dan  transaksi bisnis. Ketiga ,  skema fraud pada penyajian laporan keuangan, dilakukan dengan pengabaian kecukupan pengungkapan ( full disclosure )  dan  atau  memanfaatkan kelemahan-kelemahan  dalam  standar akuntansi  keuangan  dalam  laporan keuangan.  Penyesatan  penyampaian informasi  penting  yang  menyangkut kondisi perusahaan yang sebenarnya, terutama  pengungkapan  mengenai kemungkinan  adanya  ketidakpastian di masa yang akan datang
( contingent  liabilities ), kemungkinan adanya kesulitan keuangan perusahaan,  kegagalan  perusahaan dan  informasi  penting  lainnya  yang seharusnya  diketahui  oleh  pembaca laporan keuangan ( stakeholder ). Penelitian-penelitian positif accounting  theory telah  banyak menghasilkan  pembuktian  mengenai fraud yang dilakukan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan teknik financial shenanigan (tipu  daya  keuangan). Schilit (2002)
mengemukakan
transaction  fraud yang  dilakukan dalam  bentuk  (1)  mencatat  transaksi palsu  dan  mengakui  pendapatan fiktif; (2)  mencatat pendapatan fiktif dengan  sengaja  merekayasa  dengan mengabaikan cut off revenue recognition ; (3) mencatat dan memanipulasi income ; (4)
memanipulasi pendapatan dan beban;
(5)  melakukan  manipulasi  hutang; (6)  melakukan  manipulasi  pajak melalui  pencatatan  nilai  persediaan; (7)  melakukan  manipulasi  pajak melalui  pencatatan  beban.  Di  sektor pemerintahan, fraud dilakukan dengan  cara  (1)  merelokasi  antar mata  anggaran  belanja;  (2)  tidak mencatat  transaksi  penerimaan;  (3) mencatat  transaksi  palsu/fiktif;  (4) melakukan  penilaian  aktiva    yang tidak sesuai nilainya ( over value ); (5) Penyajian pengungkapan ( disclosure ) yang sangat tidak memadai (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester  I/II  BPK  RI  tahun  2007). Perlu  diketahui  bahwa  permasalahan kecurangan  dalam  laporan  keuangan tidak sesederhana seperti yang diungkapkan di atas. Laporan keuangan  yang  mengandung fraud juga  dapat  dihasilkan  dari  proses yang  mengandung fraud ,  yang  lebih parah  lagi  laporan  tersebut  disusun dari  dokumen  yang  sarat fraud .  Di Indonesia transaction  fraud adalah fenomena yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan fraud yang dilakukan dalam
perekayasaan laporan keuangan
( financial shenanigan ).
Transaction Fraud dalam perekayasaan  laporan  keuangan pada perusahaan private/commercial. Terdapat beberapa riset akuntansi  yang  dilakukan  di  pasar modal Indonesia untuk membuktikan adanya praktik earning management
di  pasar  modal  Indonesia.  Penelitian yang dilakukan Gumati (2001) menunjukkan  bukti  adanya  upaya manajemen perusahaan untuk menaikkan  tingkat  keuntungan  pada periode  2  tahun  sebelum go  public . Penelitian ini menggunakan pendekatan total accrual terhadap 39
perusahaan  yang  melakukan Initial Public  Offering (  IPO  )  antara  tahun 1995  –  1997.  Penelitian  Gumati diperkuat  oleh  penelitian  Saiful, Feliana Yie Ked an Mochtar Hendra (2004  )  yang  melakukan  penelitian pada  tahun  1994  –  2000.  Masih banyak  penelitian  akuntansi  lainnya yang  mencoba  mengaitkan  praktik earning  management dengan  ukuran perusahaan (size), struktur kepemilikan perusahaan. Dalam tahun 2000 – 2005 terdapat beberapa skandal transaction  fraud dalam perekayasaan  pelaporan  keuangan yang  menjadi  sorotan  public  dan media masa Indonesia yaitu kasus PT Kimia  Farma  Tbk  ,  PT  Indo  Farma Tbk,    PT  Kereta  Api  Indonesia  dan banyak  lagi  yang  tidak  diungkapkan di  permukaan.  Hasil  survey  yang dilakukan E.Mulford dan E.
Comiskey  terhadap  para  akademisi,
Chief  Financial  Officers , Security Analyst,  Public  Accountan t  dan mahasiswa MBA menunjukkan adanya  pro  dan  kontra  atas  praktik earnings  management .  Hasil  survey menunjukkan bahwa earning management adalah  tindakan  yang dapat merugikan investor dan tindakan abusive earning management (fraudulent ) yang dilakukan  manajemen  dan  harus ditindak tegas oleh regulator (Securities Exchange Commissions ). Dalam perusahaan swasta/private  atau  BUMN/BUMD perekayasaan laporan atas transaction fraud menurut Bonner,Palmrose  and  Young  (1998) pengembangan taksonomi fraud yang  komprehensif  diklasifikasikan dalam  bentuk  pendapatan  dan  assets fiktif salah saji, pengakuan pendapatan  yang premature ,  salah klasifikasi  pendapatan  dan assets, over  value  assets dan under  value expense and liabilities , pengungkapan  yang  tidak  memadai
(tidak full  disclosure ) ,  equity  fraud .
Laporan  keuangan  yang  direkayasa dan  mengandung transaction  fraud
dalam perusahaan swasta/private biasanya dalam bentuk menggelembungkan laba yang fantatstis dan menyembunyikan hutang, menggelembungkan pendapatan  fiktif,  memangkas  pajak dan  meningkatkan cashflow fiktif, sementara mungkin seharusnya mungkin  perusahaan  tersebut  sudah
lama pailit. Manipulasi perekayasaan laporan  keuangan  tersebut  tujuannya adalah  agar  saham  perusahaan  tetap diminati oleh investor.
Kasus-kasus pada perusahaan private terjadi di Indonesia  yaitu  kasus  PT  Kimia Farma  Tbk.,  yaitu  perekayasaan laporan  keuangan  dengan  kesalahan penyajian  laporan  keuangan  yang mengakibatkan overstated laba bersih  untuk  tahun  yang  berakhir  31 Desember 2001 sebesar Rp32.700.000.000,-  ( Press  Release
Bapepam,  27  Desember  2002). Kasus  pada  laporan  keuangan  PT Indo  Farma  Tbk.,  ditemukan  salah saji  nilai  persediaan  dalam  proses pada  Laporan  Keuangan  per  31 Desember  2001 overstated sebesar Rp28.800.000.000,-  ( Press  Release Bapepam, 8 November 2004). Transaction fraud atas  perekayasaan laporan keuangan PT AGIS Tbk. per 31 Desember 2006, khususnya Consolidated  Income  Statement -nya overstated sebesar Rp29.400.000.000,- yang membukukan  pendapatan  lain-lain Rp17.460.000.000,-  tanpa  didukung oleh  bukti-bukti,  dan  membukukan Pendapatan lain-lain sebesar Rp11.900.000.000,-  dengan  prinsip akuntansi  yang  salah.  Akibatnya  PT AGIS, Tbk seharusnya membukukan kerugian sebesar Rp18.700.000.000,- bukan laba bersih sebesar Rp10.700.000.000,-( Press Release Bapepam  dan  Lembaga  Keuangan, 17  Desember  2007).  Kasus  pada manajemen PT Great River International Tbk. ditemukan overstatement pada omzet penjualan, pencatatan Piutang, dan Aktiva Tetap perseroan  khususnya  hasil  emisi obligasi  yang  tidak  dapat  dibuktikan kebenarannya ( Press Release Bapepam,  23  November  2005). Kasus terakhir yang menggemparkan adalah  rekayasa  pelaporan  keuangan perusahaan Satyam Computer Services  Ltd.  perusahaan  inovatif  di bidang  teknologi  informasi  yang terbesar  di  India  dan    pernah menerima penghargaan paling bergengsi  dari Enterpreneur  of  The Year  Ernst  &  Young  tahun  2007 . Modus operandi -nya adalah memulai dengan  hal  yang  kecil  yaitu  dengan menutupi  selisih  laba actual dengan yang  tercatat  di  pembukuan  yang makin  lama  makin  membengkak. Margin  laba  perusahaan  dipalsukan menjadi  24%  (US  $  133.000.000) dari total  revenue .  Berbeda  jauh dengan  laba actual yang  hanya  3  % (US  12.500.000)  dari  total revenue US  $  434.000.000,-  Juga  terdapat selisih  US  $  100.000.000  utang jangka panjang actual ( actual longterm  debt )dengan  tercatat  di pembukuan. Sebaliknya, utang jangka  pendek  dipalsukan  jauh  lebih kecil.  Kemudian  rekayasa  pelaporan keuangannya dengan cara pemalsuan dana tunai, laba dan asset perusahaan.  Terdapat  dana  fiktif sebesar  US  $  1,03  (50,4  milyar rupee) dari totals dana tunai
perusahaan  US  $  1.2  milyar  (53,61 milyar  rupee)  yang  tercatat  dalam laporan  keuangan  kwartal    ketiga 2008,  atau  dana  tunai  Satyam  fiktif
94 %. Pertanyaannya adalah bagaimana kesahihan kantor akuntan terbesar  di  dunia  sekelas Price Waterhouse  Coopers (PwC)  tidak dapat  menemukan  praktek fraud tersebut. Bagaimana mungkin auditor  tidak  melakukan  pengecekan pada bank-bank klien untuk mengkonfirmasikan  dana-dana  tunai milik Satyam. Apalagi Satyam terdaftar di New York Stock
Exchange  (NYSE)  sehingga  wajib mengikuti Sarbanes  –  Oxley .  Salah satu isi regulasi ini adalah keharusan perusahaan mendokumentasikan internal control pada laporan keuangannya yang selanjutnya disertifikasi oleh Auditor Independend .  Kecurigaan  terlibatnya PwC  makin  mengemuka  karena disebut-sebut  PwC  juga  terlibat dalam  skandal fraud kelas  dunia seperti  Yukos,  Tyco  dan  skema Ponzie  dari  Bernie  Madoff.  Jika dilihat skenario perekayasaan pelaporan  keuangan  Satyam  bukan hanya  PwC  yang  patut  diduga terlibat  ,  tetapi  juga  dewan  direksi, mitra kerja, kreditur, hingga Bapepam  India  (SEPI),  mengingat atmosfir  bisnis  korporasi  di  India belum  tertata  seketat  di  Amerika. Akibat  dari  terbongkarnya  skandal laporan  keuangan  Satyam  maka
harga  saham  Satyam  yang  terdaftar di  tiga  bursa  : Bombay  Stock Exchange (BSE), New  York  Stock Exchange (NYSE), dan Euronext . Di BSE  saham  Satyam  anjlok  hingga
78%  dari  138,70  rupee  per  lembar menjadi  40,25  rupee  per  lembar.
Kejahatan korporasi ini terjadi karena  kegagalan  sistemik,  bukan individual.
2. Transaction  fraud    dalam perekayasaan laporan keuangan pada sektor pemerintahan. Berbagai  upaya  pemerintah melakukan pencegahan dan mengeliminir  adanya fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara  lain  dengan  cara  melengkapi pemerintahan saat ini dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun antara lain TAP MPR XVI Tahun 1998, UU
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan
Nepotisme,  UU  No.  20  Tahun  2001 Tentang    Perubahan  UU  No.  31 tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  No.  30 Tentang    Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  PP  No.71 Tahun  2000  tentang  Peran  Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Intruksi Presiden
tentang  Percepatan  Pemberantsan Korupsi.
Dalam  konteks  pengelolaan keuangan Negara sebenarnya pemerintah telah serius  memberikan rambu-rambu  yang  kondusif  untuk mencegah  adanya  fraud.  Namun demikian,  pada  tataran  implementasi menunjukkan  bahwa  situasi  yang koruptif  cenderung  tidak  berubah,
bahkan dari beberapa segi menunjukkan  adanya  peningkatan. Seperti  dilaporkan  oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester  I  /2006  tingkat  korupsi yang  terjadi  paling  besar  pada  nilai pada kerugian Negara antara Rp1.000.000.000–Rp10.000.000.000 (48,20%); Rp10.000.000.000– Rp50.000.000.000  miliar  (17,27%) dan  di  bawah  Rp1.000.000.000 (12.95%).  Ada  trend  bahwa  korupsi pada  interval  Rp100.000.000.000– Rp500.000.000.000 meningkat. Demikian pula pada skala Rp10.000.000.000– Rp50.000.000.000.  Ini  menunjukkan bahwa  dari  sisi  kualitas,  praktek korupsi  menunjukkan  peningkatan besar dibanding dengan tahun sebelumnya. Hasil penelitian Association of Certified Fraud ExaminerACFE) tahun 2004 menyimpulkan bahwa hampir mustahil  untuk  menghitung  dampak korupsi  terhadap  kehidupan  suatu Negara  karena  tidak  semua  korupsi terdeteksi  dan  dilaporkan,  namun ditengarai sangat besar dan
berbahaya  bagi  perekonomian  suatu Negara.
Beberapa  kasus fraud di sekctor pemerintah kita yang menjadi  perhatian  antara  lain:  Kasus BLBI,  berupa bantuan penyelamatan krisis keuangan tahun 1997 berjumlah hampir Rp650 triliun yang hingga  saat  ini  tidak  jelas  dimana dalam  kasus  tersebut  menunjukkan pengawasan  bank  pemerintah    yang relative  lemah,  diberikan  dalam keadaan krisis, dengan kondisi pemerintah yang mulai goyah sehingga  memudahkan  terjadinya fraud . Peluang fraud dalam pengeluaran/pengadaan  barang  dan jasa untuk belanja barang dan modal,
Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo pada  kongres  1993  memperkirakan kebocoran sekitar 30 %, ia menggunakan  ICOR  ( Incremental Capital  Output  Ratio )  Indonesia versus  Negara  ASEAN  lain.  Dalam penerimaan  Negara  juga  terdapat banyak indikasi adanya potensi fraud yaitu,  Penerimaan  Perpajakan  dan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP), Restitusi atau pengembalian kelebihan  pembayaran  pajak  yang berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dengan modus  operandi pemalsuan dokumen-dokumen  ekspor,  belum benar dan lengkapnya data perpajakan (termasuk Bea dan Cukai), fraud di  bidang  eksploitasi sumber daya alam yang harus masuk dalam penerimaan Negara.
Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka  memungkinkan  perusahaan asing mempunyai andil dalam menyemarakan  adanya fraud di sector pemerintah. Banyak pejabat di Indonesia  di  duga  terlibat  dalam kasus FCPA ( Foreign Corrupt Practices  Act )  yaitu  undang-undang Amerika Serikat yang memberlakukan  penyuapan  kepada pejabat  asing  non  Amerika  sebagai tindak  pidana.  Bidang  pertambangan dan energi mempunyai potensi fraud
yang  melibatkan  pejabat  pemerintah dan  BUMN.  Hasil  temuan fraud tersebut oleh BPK berupa pelanggaran ketentuan dalam Production  Sharing  Contract antara lain:  Pembebanan  bunga  oleh  PT
Chevron Pacific Indonesia   (hampier US  $  5  juta),  Conoco  Philips  – Grissik  (US  $  170  Juta)  dan  Petro China  International  Jabung  (hampir mencapai  US  $  24  juta);  Adanya authorization  for  expenditures yang belum  disetujui  oleh  BP  MIGAS, namun telah dibebankan sebagai cost recovery .  Antara  lain  untuk side track dan completion di  Petro  China International  Jabung,  asset  Suban phase  I  dan  Sumpal  di  Conoco Philips dan cost overrun PT CPI. Berbeda dengan perusahaan  private/komersil,  focus utama pelaporan keuangan di pemerintah  bukan  hanya  sekedar surplus–defisit anggaran, sebagaimana focus laba pada
perusahaan private. Perhatian pengelola  pemerintahan  baik  pusat maupun  daerah  adalah  bagaimana angaran  pendapatan  dan  belanja dapat  dikelola  sedemikian  rupa sesuai dengan rencana strategis  yang merupakan  kontrak  politik  dengan principal/stakeholder (DPR/DPRD). Fraud pada sektor pemerintahan sulit di telusuri karena para pihak melakukan kerjasama untuk menikmati  keuntungan  ( simbiosis mutualistis ).  Terdapat  tiga  kategori fraud yang  terjadi  pada  sector pemerintahan yang dapat menimbulkan laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yaitu, Pertama, kecurangan  ( fraud )  terkait  dalam proses  penyusunan  anggaran  berupa conflict  of  interest , bribery , illegal gratituties ; Kedua, fraud terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran berupa asset misappropriation berupa larency , skimming , misuse  of  assets dan berbagai fraudulent  disbursement ; K etiga, kecurangan  terkait  dengan perekayasaan laporan keuangan berupa  mereklasifikasi  antar  pos belanja  sesuai  dengan  ketersediaan dokumen pertanggungjawaban, salah pengklasifikasian dan penilaian asset pemerintah.
5. Upaya Pencegahan Fraud
Apabila kita cermati fenomena fraud yang  terjadi  di Indonesia,  dapat  disimpulkan  bahwa transaction    fraud yang  terjadi  di Indonesia  lebih  banyak  dilakukan
pada  tahap  awal  proses  akuntansi
(input  process) sehingga  dalam penyajian pelaporan keuangan akhirnya menjadi kecurangan laporan,  karena  input transaction fraud akan  menghasilkan  laporan yang  direkayasa  secara  menyesatkan sehingga ada unsur financial
shenanigan (Ilya,  2008).  Solusinya untuk  mengatasi  laporan  keuangan yang  sarat  fraud  adalah  dengan meningkatkan  perhatian    dalam menyikapi keandalan dokumen dasar sumber  tersebut.  Perlu  adanya law inforcement untuk menjerat pemalsu dokumen,  pelaku  bisnis  fiktif,  juga punishment yang  mengandung  efek jera bagi pelaku fraud .
Pencegahan  adanya fraud meliputi  dua  langkah  fundamental, yaitu pertama, penciptaan  dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, kedua pengkajian peluang  adanya  risiko fraud serta membangun  sikap  kongkrit  dengan meminimalkan risiko serta menghilangkan  kesempatan  adanya fraud .  Pemberantasan fraud akan lebih  efektif  apabila  mengurangi peluang  melalui  system,  mengekang pembenaran  dan  menghambat  niat. Keberhasilan ICAC Hongkong dalam  pemberantasan fraud adalah pengembangan infrastruktur pencegahan fraud karena pola
represif  secara  terus  menerus  akan cenderung mengakibatkan sikap
kontraprodukstif  dari  berbagai  pihak dalam organisasi pemerintahan.
Strategi pencegahan,
sesungguhnyamelalui  suatu  program yang  berbasis risk  management strategy yang bertujuan untuk mengurangi  risiko  terjadinya fraud melalui penciptaan lingkungan pengendalian  internal yang  kuat sehingga  dapat  mencegah  adanya
fraud .
Profesi  akuntan  harus  ikut bertanggungjawab mengantisipasi dan mendeteksi  adanya fraud dalam perekayasaan  pelaporan  keuangan. Untuk itu diperlukan penyempurnaan standard  auditing ,  terutama    standar audit laporan keuangan yang menekankan  kemungkinan  adanya rssiko fraud pada  laporan  keuangan. Di Indonesia standard auditing masih mengacu  pada  AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) yaitu Standar Proffesional  Akuntan  Publik  1998,
belum  mewajibkan  penaksiran fraud sesuai  dengan  Sarbannes  –  Oxley Act  2002  .  Di  Amerika  sejak  tahun 2004  telah  mengharuskan  auditor melakukan penaksiran evaluasi kemungkinan  adanya Fraud (SAS 109) dalam system internal controlnya . Selanjutnya Standard on
Auditing  (ISA  204)  juga  memberi tanggungjawab pada auditor mengenai kemungkinan adanya fraudulent Financial Statement . Institut  Akuntan  Publik  Indonesia harus  segera  mungkin  mengadopsi International Standard Auditing (ISA) sesegera mungkin agar
dikemudian  hari  tidak  akan  terjadi lagi  krisis  moneter  susulan  yang diakibatkan oleh rapuhnya akuntanbilitas  dan good  governance di  Negara  kita.  Prestasi  Republik
Rakyat  Cina  dalam  pemberantasan berbagai  jenis fraud perlu  menjadi pelajaran bagi kita. Melalui pengintensifan pengawasan serta pemantauan  opini  publik  melalui media  massa  dan  didukung  dengan hukuman  yang  berat  adalah  kunci keberhasilan Cina dalam memberantas fraud dan  mendorong
adanya good  governance (Brahm  J.
Laurence, 2002).
6. Kesimpulan dan Saran

## DAFTAR REFERENSI PUSTAKA
Amrullah, Arief, “ Money Laundering:  Tindak  Pidana Pencucian Uang “,  Edisi Kedua, Bayu Media Publishing, Malang. Arens ,Alvin  A, Randal J.Elders and Mark  S.  Beasley,  2003, Auditing and Assurance Services and Integrated Approach ,  10  th  Edition, North  Carolina  :  Prentice Hall. Association of Certified Fraud Examiners,    “ Report  to  The Nation 2004 “ Avianti,  Ilya,  2008,  “ Transaction Fraud pada Laporan Keuangan  Sebagai  Salah Satu Modus Operandi Tindak  Pidana  Korupsi”, Orasi ilmiah berkenaan dengan  penerimaan  jabatan Guru  Besar  dalam  Ilmu Akuntansi  pada  Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran , Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung 22 Agustus 2008. Brahm,  Laurence  J.,  2002,    “ China Century (Abadnya Tiongkok) Bangkitnya Kekuatan Ekonomi berikutnya”, alih  bahasa: Arvin dan Lindon, Interaksara, Batam.
Ebor  :  Economics  Business  &
Accounting Review, “ Fraud :  Tinjauan  dari  Berbagai Perspektif”, Volume II Nomor  1,  Januari  –  April 2007. Feliana Yie Ked an Setiono Mochtar Hendra, Indikasi  adanya manajemen laba pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (Initial Public  Offering) ,  Majalah Akuntansi  dan  Teknologi Volume 4, Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya,  Tanggal  1  mei 2005. Gatra,  Majalah,  2009,  No.10  Tahun XI, “ Skandal Laporan Keuangan  US  $  1  milyar  : Rekayasa Raju Memanipulasi Satyam” . Gumati, Tatang Ari, 2001, “ Earnings Management Dalam Penawaran  Saham  Perdana di  Bursa  Efek  Jakarta , Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Hartanti,  Evi,  2008,  “ Tindak  Pidana
Korupsi “,  Cetakan  Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Klitgaard,  Robert,  2002,  “ Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah ”, Yayasan  Obor  Indonesia  & Partnership  for  government Reform in Indonesia, Jakarta. Mulford,  Charles  Wand  Comskey, Eugene  E,  2002.  “ The Financial  Number  Game, Detecting Creative Accounting Practices” , John Wiley and Sons Inc. Rezaee  Zabihollah,  2002, Financial Statement Fraud Preventation  and Detection , Canada:  John  Wiley  and Sons, Inc. Schilit  Howard,  2002, Financial Shenanigans , Second Edition,  USA:  Mc.  Graw Hills. Simmons, Mark R, 2006, Recognizing the Elements of Fraud , www.facilitated controls.com/fraud-
investigation/fraudwww.ht m.
Sudbyo,  Bambang,  2001.  “ Telaahan Epistimologis Standar Evidential Matter serta Implikasinya  pada  Kualitas Audit dan Integritas Pelaporan Keuangan di Indonesia” , Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar pada Fakultas Ekonomi,  Universitas  gajah Mada, Jogjakarta, 24 Februari 2001. Supardi, Eddy Mulyadi, 2007, “ Upaya  Pencegahan  Fraud dalam Pengelolaan Keuangan  Negara” ,  Artikel EBOR, Volume II, No.1.
Suwarjono,  2005,  “ Teori  Akuntans  :
Perekayasaan Pelaporan
Keuangan” ,  Balai  Penerbit Fakultas
Ekonomi, Yogyakarta.
The  Institute  of  Internal  Auditor,
2001,  Practice  Advisory
2120.  A1-1  : Identification of Fraud.
Tim Informasi Publik ICW, Kecendrungan Korupsi Semester I , 2006. Thornhill, William T, 1994 “ Forensic Accounting : How to Investigate Financial  Fraud” , Burr Ridge, IL : Irwin Proffesionale Publishing.
Tuanakota,  Theodorus  M.,  2007,
“ Akuntansi  Forensik  dan Audit  Investigatif” , Seri
Departemen  Akuntansi  FE
UI, LP FE UI.