Jurnal Sains Riset (JSR) p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
Akuntansi, Universitas Negeri Makassar e-mail: andimuzdalifahfebrianti@gmail.com,  masnawaty.s@unm.ac.id , nurafiah@unm.ac.id
DOI: https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229

## ABSTRACT
This  research  aimed:  (1)  to  describe  accountability  in  the  management  of  village  funds  in Polebunging Village, Bontomanai Sub-district, (2) to describe transparency in the managemnt of village funds in Polebunging Village, Bontomanai Sub-district. The variables of this research are:  (1)  The  accountability  of  APBDes  management  in  Polebunging  Village,  Bontomanai District,  Selayar  Islands  Regency  as  measured  by  Permendagri  Number  20/2018,  and  (2) Transparency  of  APBDes  management  in  Polebunging  Village,  Bontomanai  Sub-district, Selayar Islands Regency as measured by Permendagri Number 20/2018. The population of this research are all APBDes management reports and supporting documents, and the sample are report on the management of APBDES in 2022.  The  data  were collected by interviews and documentation. The data obtained were analyzed using data condensation, data display, and conclusing drawing. The results of this research suggests that The management of the APBDes in  Polebunging  Village  has  shown  good  management  of  village  funds  in  accordance  with Permendagri No. 20/2018, which is accountable and transparent.
Keywords: Accountability, Transparency, APBDes management

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menggambarkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai, (2) untuk menggambarkan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai. Variabel dalam penelitian ini  adalah:  (1)  Akuntabilitas  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Polebunging  Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan (2) Transparansi pengelolaan APBDes di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten  Kepulauan  Selayar  yang  diukur  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan APBDes dan dokumen-dokumen yang  mendukung,  sedangkan  sampel  adalah  laporan  pengelolaan  APBDES  tahun  2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan  dengan  Kondensasi  Data,  Penyajian  Data,  dan  Penarikan  Kesimpulan.  Hasil penelitian  ini  menunjukaan  bahwa  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Polebunging  sudah memperlihatkan  pengelolaan  dana  desa  dengan  baik  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018 yang akuntabel dan transparan.
Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBDes
Andi Muzdalifah Febrianti (1) , Masnawa ty S (2) , Nur Afiah (3)
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
1. Pendahuluan
Salah  satu  tugas  utama  pemerintah adalah  pengelolaan  keuangan  desa.
Adapun struktur manajemennya dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  menjelaskan bahwasanya  penyelenggaraan  aktivitas yang  dijalankan  oleh  pemerintah  desa didanai  oleh  bantuan  pemerintah  pusat maupun daerah dan APBDes. Pemerintah  daerah  telah  menyerahkan kekuasaan sepenuhnya terhadap Kepala Desa  agar  mampu  melaksanakan pelaksanaan  APBDes  dan  mengelola keuangannya sendiri secara bertanggungjawab. Adanya Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini ditujukan  agar  seluruh  hal  yang berhubungan  dengan  keuangan  desa dapat menciptakan pengelolaan
keuangan yang terbuka, efektif, efisien, tertib,  dan  taat  terhadap  peraturan  serta dapat  bermanfaat  untuk  masyarakat desa.  Laporan  keuangan  desa  wajib mengikuti  ketentuan  PP  No.  71  Tahun 2010,  meskipun  formatnya  sederhana. Hal  ini  dilakukan  untuk  menciptakan laporan keuangan desa yang bermutu.
Kewajiban  Kepala  Desa  untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan keuangan  desa  dalam  bentuk  sebuah laporan atas aktivitas dan kegiatan yang tercantum  dalam  APBDes  diantaranya laporan  berkala  tentang  penggunaan dana  APBDes.  Laporan  berkala  harus dikerjakan  secara  teratur  setiap  bulan dan  laporan  tercantum  dalam  APBDes diantaranya  laporan  berkala  tentang peggunaan dan
APBDes.  Laporan  berkala  harus dikerjakan  secara  teratur  setiap  bulan dan  laporan  akhir  dapat  berisi  tentang kemajuan  pelaksanaan,  penggunaan anggaran,  kesulitan  yang  ditemui  dan
penuntasan  hasil  akhir  penggunaan APBDes. Merujuk pada Undang-undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya  mekanisme  penghimpunan dan pertanggungjawaban.
Dana  desa  adalah  dana  dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada desa dan desa adat,  di  salurkan  melalui  anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota,  dan  digunakan  untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta kemasyarakatan dan kegiatan kemasyarakatan yang digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat. Dalam mengelola keuangan desa wajib berdasarkan  peraturan  desa  megenai APBDes  sebagai  wujud  akuntabilitas dan  transparansi  keterbukaan  rangka pemasukaan  dan  pembiayaan  keuangan desa.  “Keberhasilan  akuntabilitas  dan transparansi APBDes sangat dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan konteks implementasinya, namun didalam pelaksanaanya sangat tergantung  pada  bagaimana  pemerintah melakukan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  pengelolaan  APBDes  serta partisipasi masyarakat dalam mendukung  keberhasilan  program  dan responsif  aspirasi  yang  berkembang  di masyarakat.” (Ningsih et al., 2020).
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh (Yunianti,  2015)  APBDesa  adalah peraturan  desa  yang  memuat  sumber- sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran  desa  dalam  kurun  waktu satu  tahun.  (Berdasarkan  Undang- Undang No. 6 Tahun 2014) penyaluran dana  ini  lebih  di  fokuskan  pada implementasi  pengalokasian  dana  desa untuk  bisa  sesempurna  gagasan  para inisiatornya.  Awal  mula  dana  desa  ini
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
sebagai  pengganti  program  pemerintah dulunya  disebut  PNPM,  tetapi  adanya dana desa ini mengakibatkan tertutupnya kesempatan  bagi  pihak  asing  untuk menyalurkan  dana  ke  daerah  di Indonesia  dengan  program-program yang  ada  juga  dapat  menjadi  alasan pembangunan daerah.
Transparansi  berarti  keterbukaan materi secara berkala kepada pemangku kepentingan  (dalam  hal  ini  masyarakat luas) dalam
penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah, masyarakat akan  belajar  dan  memiliki  akses  yang seluas-luasnya.  Kehadiran  transparansi memastikan  bahwa  setiap  orang  bebas mengakses  atau  memperoleh  informasi tentang tata kelola: strategi, penyempurnaan, dan
proses implemetasinya, serta hasil yang dicapai.
Menurut  Farida  &  Suryono  (2015) Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau menjawab,  dan  menerangkan  kinerja serta  tindakan  seseorang  badan  hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewanangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.  Menurut  Rosidah
&  Widjantie  (2022)  akuntabilitas merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban  suatu  pemimpin ataupun  lembaga  terhadap  golongan yang  memegang  hak  dan  kewenangan untuk  mengetahui  dan  mendapatkan laporan  terkait  kinerja  yang  telah dilakukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi  yang  berbentuk  pelaporan yang telah dilaporkan secara periodik.
Penyelenggaraan  kewenangan  desa berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran  pendapatan  dan  belanja negara.  Dana  anggaran  pendapatan  dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan
disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditegaskan  oleh  pemerintah  daerah didanai  oleh  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening  kas  desa  ditandatangani  oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Tabel 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polebunging Tahun 2020-2021 1 No Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 1 Pendapatan 1.538.806.253,00  1.731.276.614,28 2 Belanja Desa a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa 493.444.405,00 628.985.156,00 b. Bidang Pembangunan 464.484.820,00 713.745.706,06 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 144.304.348,00 154.800.000,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 190.351.000,00 7.165.332,22 e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa 384.881.720,00 264.400.000,00
Jumlah Belanja Desa 1.677.466.293,00  1.768.906.714,00

## Sumber: Laporan APBDesa Polebunging Tahun 2020-2021
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat bahwa  anggaran  pendapatan  di  Desa Polebunging Kecamatan
Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya meningkat.  Pada  tahun  2020  anggaran pendapatan  berjumlah  Rp  1.538.806.253,00, kemudian mengalami peningkatan sebesar 13% pada tahun 2021 menjadi Rp 1.731.276.614,28. Anggaran belanja desa pada tahun 2020 untuk bidang penyelenggaraan pemerintah mengalami  peningkatan  sebesar  27%  pada tahun 2021 dengan selisih Rp 135.540.751,00. Untuk  bidang  pembangunan  pada  tahun  2020 mengalami  peningkatan  pada  tahun  2021 sebesar 54% dengan selisih Rp 249.260.886.06. Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan pada
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
tahun  2020  mengalami  peningkatan pada tahun 2021 sebesar 7% dengan selisih Rp 10.495.652,00.  Untuk  bidang  pemberdayaan masyarakat  pada  tahun  2020  mengalami penurunan  sebesar  96%  pada  tahun  2021 dengan  selisih  Rp  183.185.668,22.  Dan  untuk bidang  perencanaan  penanggulangan  bencana, darurat,  dan  mendesak  desa  pada  tahun  2020 mengalami penurunan sebesar 31% pada tahun 2021 dengan selisih Rp 120.481.720,00.
APBDes  yang  tidak  berimbang  antara penerimaan  dengan  pengeluaran  merupakan keterbatasan  dalam  keuangan  desa  yang merupakan  persoalan  yang  dihadapi  oleh sebagian  pemerintah  desa.  Ada  empat  faktor utama  penyebab  persoalan  tersebut.  Pertama, sumber  pendapatan  desa  yaitu  APBDes  kecil dan tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua,  rendahnya  kesejahteraan  masyarakat desa.  Ketiga,  sulit  untuk  menjalankan pelayanan  karena  rendahnya  dana  operasional desa.  Keempat,  program  pembangunan  desa yang masih banyak tetapi hanya dikelola oleh dinas (Hudayana,  Bambang  &  FPPD,  2005:2) dalam (Siregar 2018). Dari keempat persoalan tersebut  untuk  melakukan  penyelenggaraan pemerintah desa dibutuhkan suatu akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan APBDes. Dengan adanya  APBDes  dan  dana  desa  merupakan bentuk  desentralisasi  untuk  mendorong  good governance. Good governance mengandung arti sebagai  pelayanan  publik  yang  efisien,  sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  pada publik (Manossoh, 2015). Menerapkan prinsip- prinsip good governance pada pemerintahan di tingkat  pusat  dan  daerah  bahkan  pemerintah desa bukanlah hal yang mudah. Ketaatan pada prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  dan akuntabilitas dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa sebagai akibat dari otonomi desa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan, peneliti  akan melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran keseluruhan  pengelolaan  anggaran  desa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dengan  judul penelitian Akuntabilitas  dan  Transparansi Pemerintah  Desa dalam Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  (Studi  Kasus  Desa  Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar). 2. Metode Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Untuk pengumpulan  data  peneliti  melakukan melalui  wawancara  dan  dokumentasi. Wawancara  dimaksudkan  untuk  merekam pendapat,  perasaan,  emosi,  dan  hal  lain yang  relevan  dengan  orang-orang  dalam suatu  organisasi.  Wawancara  ialah  proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan  informasi  dengan  cara tanya  jawab  antara  peneliti  dengan informan  atau  subjek  penelitian  (Supheni, 2016).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa
Polebunging Kecamatan Bontomanai
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  terkait Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, dan  pertanggungjawaban  dengan  tahapan penyajian  data  dan  penarikan  untuk
mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan  APBDes  di  Desa Polebuging. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengelolaan  keuangan  Desa  Polebunging dilakukan  dengan  teknik  wawancara  dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang berkaitan  dengan  tahapan  pengelolaan keuangan  desa  yaitu  Kepala  Desa Polebunging  Bapak  Andi  Ardi,  Kaur Keuangan  Bapak  Ahmad  dan  Sekretaris Desa Ibu Rahmayan. Pengelolaan keuangan desa  dikelola  berdasarkan  asas  transparan dan  akuntabel  dengan  berpedoman  pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.
a) Akuntabilitas
Tata kelola keuangan desa
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu  hal  yang  mendukung  tata  kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan  APBDesa  agar  efektif sehingga  hasilnya  dapat  dirasakan seluruh kalangan masyarakat.
1. Perencanaan
Pengelolaan  APBDes  di  mulai  dari dusun  yang  membahas  berbagai bidang  dan  sektor  masing-masing yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat di danai oleh alokasi dana desa. Dari titik dusun ditemukannnya program  kerja  dari  berbagai  bidang dan  sektor  kemudian  dibahas  lewat musrembangdesa  yang  dihadiri  oleh Kepala Desa, BPD, LKMD, RT, RW, dan Tokoh Masyarakat.
Adapun untuk tingkat partisipasi  masyarakat  sangat  tinggi hal ini dibuktikan dengan masyarakat ikut  serta  dalam  pembangunan  desa. Dalam perencanaan APBDes, Pemerintah Desa Polebunging berupaya  maksimal  mungkin  untuk mendengarkan  usulan  das  aspirasi masyarakat, semua usulan masyarakat dikoordinir dalam musrembangdes sesuai dengan prinsip  skala  prioritas.  Hal  ini dilakukan  agar  pembangunan  desa terlaksana  dengan  efektif  dan  tepat sasaran.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perencanaan Desa Polebunging  sudah  memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.  Hal  ini  terlihat  dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan  antara  pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa  (BPD).  Temuan  ini  sesuai dengan  prinsip  akuntabilitas  untuk dapat  mewujudkan  konsep  Good Governance.
2. Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  program  Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim  Pelaksana  Desa  kepada  seluruh masyarakat.
Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi  secara  jelas  kepada masyarakat,  maka  disetiap  kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di dusun, sehingga masyarakat  dengan  bebas  dapat mengetahui tentang program
APBDes  maupun  memberikan  kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi  kesempurnaan  pengelolaan APBDes.
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melalui  sistem  pelaporan  yaitu pelaporan  bulanan  dan  laporan masing-masing  tahapan  kegiatan. Pelaksanaan menjadi bagian
terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan  program  di  Desa Polebunging  dalam pengelolaan APBDes  dibentuk  sebuah  tim  yang bertugas  untuk  melaksanakan  serta mengelola  kegiatan  yang  dibiayai oleh Dana Desa.
Desa Polebunging sudah memperlihatkan pengelolaan
APBDes  yang  cukup  akuntabel  dan transparan.  Hal  ini  terlihat  didalam pelaksanaan  Dana  Desa  senantiasa dilaporkan
perkembangan pelaksanaan  kegiatan  oleh  pengelola Dana  Desa  di  tingkat  desa  terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana.  Dengan  demikian  dapat diketahui  bahwa  tanggungjawab pengelola Dana Desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan  kegiatan  Dana  Desa
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
yang  bertahap  dan  laporan  akhir pelaksanaan kegiatan.
3. Penatausahaan Dalam  melakukan  penatausahaan Bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan  dan  pengeluaran  dana serta  melakukan  tutup  buku  pada setiap  akhir  bulan  secara  tertib  dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara  desa  juga  memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban  kepala  desa tersebut akan disampaikan 1 kali pada akhir tahun.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Polebunging dilakukan  secara  bertahap  dengan pengambilan  dana  secara  merata untuk  setiap  pembangunan  desa meliputi,  pembangunan  infrastruktur desa,  pemberdayaan  masyarakat, penyelenggaraan  pemerintahan  desa, dan pembinaan masyarakat desa.
4. Pelaporan
Kepala  desa  memiliki  kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa
(APBDes)  kepada  Bupati  /Walikota berupa  laporan.  Laporan  semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes)  kemudian  laporan realisasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  bentuk  pelaporan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa
Polebunging dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan  0%  sampai  dengan hasil pembangunan 100%. Kemudian
dalam  setiap  pencairan  Dana  Desa pemerintah  desa  harus  melampirkan buku  laporan  realisasi  Dana  Desa. Kemudian  laporan  realisasi  Dana Desa  juga  dicantumkan  di  dalam Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa  (APBDes),  untuk  disampaikan kepada DPM melalui camat.
5. Pertanggungjawaban
Prinsip tata laksana pemerintah yang baik (good governance)  menjelaskan bahwa  pertanggungjawaban  tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau  pihak  pemerintah  saja,  akan tetapi  harus  disampaikan  kepada seluruh  masyarakat  desa  dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan  antar  pihak  masyarakat dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh desa Polebunging terkait dengan pengelolaan APBDes yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan  dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan  maupun  pengelolaan APBDes. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  mekanisme pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh  pemerintah  desa  Polebunging sudah  terapkan  dengan  baik  sesuai dengan Peraturan Perundangundangan maupun ketentuan-ketentuan  yang  belaku. Kemudian proses pengelolaan APBDes  pemerintah desa juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan prencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  sampai  dengan  tahapan pertanggungjawaban.
b) Transparansi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemerintah  Desa  Polebunging  sudah memperlihatkan  pengelolaan  dana  desa yang  transparan  terhadap  masyarakat yaitu  untuk  meningkatkan  kepercayaan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
masyarakat  dan  menghindari  terjadinya penyelewengan  dana  desa  pemerintah desa  memasang  papan  informasi  atau baliho disetiap dusun sehingga masyarakat desa dapat mudah mengakses  pendapatan  dan  pengunaan dana desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana desa  dilaporkan  kepada  Bupati  melalui camat.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut akuntabilitas tahap
perencanaan,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan  pertanggungjawaban  APBDes  di Desa  Polebunging  pada  penerapannya sudah  teralokasi  dan  berpedoman  pada Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018. Pengelolaan  APBDes  meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  sudah  dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan  dana  desa  pun  hanya dilakukan  melalui  rekening  kas  desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan  wewenang.  Kemudian dalam  proses  pengelolaan  dana  desa pemerintah  juga  sudah  melibatkan masyarakat desa.
Berdasarkan  indikator  transparansi dalam  model  pengukuran  pelaksanaan good  governance.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa Desa  Polebunging menyediakan  aksesibilitas  dokumen yang  telah  tersusun  rapi  untuk  diakses oleh  masyarakat.  Selanjutnya  adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi  masyarakat  untuk  mengakses informasi  di  beberapa  titik.  Kemudian pemerintah  Desa  Polebunging  sudah transparan dengan  melibatkan  beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses  perencanaan  pembangunan  yang dimulai dari tahap perencanaan,
musyawarah,  pelaksanaan  dan  serah terima  hasil  pembangunan  tersebut masyarakat juga diikutsertakan.
Setelah melalukan penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  (Studi  Kasus Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai  Kabupaten  Kepulauan Selayar),  adapun  saran-saran  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut  pertama,  saran  bagi  Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan APBDes diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan  pembangunan  desa  dan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya  Manusia  (SDM)  untuk  setiap aparat  desa  khususnya  tim  pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas dana desa yang dikelolanya.
Kedua, saran bagi Peneliti Selanjutnya dengan adanya penelitian ini diharapkan  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan  atau  referensi  untuk penelitian yang sejenis,  dan  diharapkan pula  dapat  dikembangkan  lebih  lanjut untuk  memperluas  dan  menambah pengetahuan  baru  sehingga  hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

## Daftar Pustaka
Anggriani,  N. Nurodin,  I.  &  Iskandar, D.
(2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas  Dan  Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja  Desa. Ekono  Insentif , 13 (2),  134–145. https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.1
57
Astuty,  E.,  &  Fanida,  E.  H.  (2013).
Akuntabilitas  Pemerintah  Desa dalam Pengelolaan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Faradhiba,  L.,  &  Diana,  N.  (2018). Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (Apbdes). 07(07) Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi  dan  Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes). Jurnal Iilmu & Riset Akuntansi, 4(5) Handayani, R (2020). Metodologi Penelitian Sosial .  Yogyakarta:
Trussmedia Grafika.
Hanifah,  S.  I.,  &  Praptoyo,  S.  (2015).
Akuntabilitas  dan  Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). 4(8). Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M.
(2017).  Hubungan  Pemahaman
Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value  for  Money dan Good  Governance (Studi  Empiris Pada Skpd di Kabupaten Lumajang). Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (2). https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.99 92
Kumalasari,  D.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2016).
Transparansi  dan  Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 5.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor
Publik. Yogyakarta: Andi.
Mokalu,  E.  E.,  Gosal,  R.,  &  Sampe,  S.
(2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  Sinsingon  Kecamatan  Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. 1. Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. (2018). Analisis  Aspek  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Apbdes dan Kemungkinan Berdirinya Bumdes.
Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V.  (2020).  Analisis  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 2 (4), 3517–3532.
https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.30 0 Nurhayati,  N.  (2017).  Analisis  Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan  Daerah  di  Indonesia. Jurnal Trias Politika , 1 (2).
https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.10
62
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 20  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
113  Tahun  2014  tenteng  Indikator Transparansi Pengelolaan APBDES Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019).
Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal  Al-Iqtishad , 14 (01),
20. https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.
5457
Rosidah,  R.,  &  Widjantie,  T.  D.  (2022).
Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa dalam Pengelolaan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa  Kotah  Kecamatan  Jrengik
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Kabupaten  Sampang. Ekonomis:
Journal of Economics and Business , 6 (1), 150. https://doi.org/10.33087/ekonomis.
v6i1.452
Sari,  R.  M.  (2015).  Akuntabilitas Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari  Kecamatan  Ngantru Kabupaten Tulungagung. 7(2)
Sinaga, D. (2014). Statistik Dasar . Jakarta
Timur: Uki Press.
Supheni, I. (2016). Akuntabilitas Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (APBDes)  (Studi  Alokasi  Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Eksis: Jurnal
Riset  Ekonomi  dan  Bisnis , 11 (2). https://doi.org/10.26533/eksis.v11i 2.48
Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan.
Utomo,  S.  J.  (2015). Implementasi Kebijakan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (Apbdes)  untuk Meningkatkan  Pembangunan  Desa. 10(1).
Yunianti, U. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Tyas,  Yayuk  Indah  Wahyuning.  "Analisis Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai Kinerja  Keuangan  Pada  Elzatta Probolinggo." Ecobuss 8.1  (2020): 28-39.
WahyuAnggoro. (2020). Penerapa | n Prinsip Kehati-Hatia | n  Oleh  Ba | nk  Dalam Pemberia | n  Kred | it  Ta | npa  Aguna | n
Sebagai Upaya Mencegah Terjad | inya Kred | it Bermasalah
(Stud | i  d | i  PT  Ba | nk  Tabunga | n Negara  (Persero)  Caba | ng  Mala | ng).
Sarja | na thesis, Universitas Brawijaya.
Wula | nsari,  E.  D.,  Jonatha | n,  R.,  & Ta | nd | ierung,  B.  (2019). Analisis Pengaruh  Da | na  Pihak  Ketiga (DPK),  da | n  Tingkat  Suku  Bunga Kred | it Terhadap Penyalura | n Kred | it Modal  Kerja  Pada  PT.  Ba | nk Pemba | nguna | n  Daerah  Kaltimtara d | i Samarinda . Jurnal Akunta | nsi da | n Ma | najemen, 8(3), 1-14.