## Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?

## Andreas Nathaniel Marbun
MaPPI – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
andreas.nathaniel.marbun@gmail.com

## A B S T R A K
Kerugian yang diakibatkan suap di sektor privat, tidak hanya soal MXPODK XDQJ WHWDSL MXJD PHQFLSWDNDQ LQH¿VLHQVL PHPSHUEDQ\DN kejahatan,  memperlamban  pertumbuhan,  dan  memperburuk  citra dan  iklim  investasi  nasional  secara  makro.  Tak  heran,  dikarenakan sedemikian  parahnya  dampak  yang  diciptakan,  hingga  Konvensi 3%%WHQWDQJSHPEHUDQWDVDQNRUXSVL81&$&\DQJWHODKGLUDWL¿NDVL Indonesia,  pun  akhirnya  menganjurkan  agar  negara-negara mengkriminalisasi  suap  di  sektor  swasta.  Namun,  hingga  detik  ini Indonesia  belum  mengkategorikan  suap  di  sektor  swasta  sebagai suatu tindak pidana korupsi. Sehingga, setiap pelaku suap di sektor swasta tidaklah dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Wajar  jika  kerap  kali  masyarakat kebingungan mencari cara bagaimana agar sistem hukum Indonesia dapat menjerat para pelaku suap di sektor privat. Meski begitu, bukan berarti  suap  di  sektor  swasta  tidak  dapat  dijerat  dengan  hukum positif Indonesia. Bahkan sebelum lahirnya UNCAC, Indonesia sudah terlebih dahulu mempidana suap di sektor swasta, melalui Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap  (UU 11/1980). Sayangnya, aturan ini bagai ketentuan yang terlupakan dan
nyaris  tak  pernah  digunakan.  Adanya  permasalahan  yang  sistemik, sedikit  banyak  mempengaruhi  enggannya  penegak  hukum  untuk menerapkan peraturan tersebut.
Kata kunci : Suap Sektor Swasta/Privat, UNCAC, Korupsi, Suap, ,QH¿VLHQVL
“ The private sector also has a crucial role. Good behaviour is good business.  Business  groups  can  convert  anti-corruption  action  into ¿UPVXSSRUWIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW,FDOORQHYHU\RQHWRKHOS end corruption, and come together for global fairness and equity. The ZRUOGDQGLWVSHRSOHFDQQRORQJHUDɣRUGQRUWROHUDWHFRUUXSWLRQ .” ( Ban Ki-moon, Sekretaris Jendral Persatuan Bangsa-Bangsa , dalam pesannya pada hari anti-korupsi dunia , tanggal 9 Desember 2014)

## P E N D A H U L U A N
Desember  2016  kemarin,  genap  sudah  satu  dekade  Konvensi Persatuan  Bangsa-Bangsa  melawan  Korupsi  ( United  Nation Convention Againts Corruption yang selanjutnya akan disebut dengan 81&$&GLUDWL¿NDVLROHK,QGRQHVLD3HQHOLWLDQWHQWDQJ gap analysis antara  UNCAC  dengan  undang-undang  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31/1999  yang  kemudian  diubah melalui  undang-undang  nomor  20  tahun  2001  (UU  Tipikor)  juga sudah bertebaran dimana-mana dan dilakukan oleh banyak peneliti dan  pemerhati  hukum.  Sayangnya,  belum  ada  usaha  serius  dari pemerintah untuk sepenuhnya comply dengan UNCAC.
Hal tersebut tidaklah salah sepenuhnya, mengingat dari kesebelas tindakan  yang  dikriminalisasi  dalam  UNCAC,  ada  yang  bersifat PDQGDWRU\ RɣHQFHV dan  ada  pula  yang  bersifat non-mandatory RɣHQFHV Dalam hal ini, Indonesia memang memiliki hak untuk tidak mengikuti sepenuhnya pengaturan yang ada di UNCAC. Prof. Eddie O.S. Hiariej menyatakan bahwa kedua sifat tersebut memiliki kaitan dengan kesepakatan negara-negara peserta dalam konvensi tersebut. Jika  suatu  tindakan  yang  dikriminalisasikan  bersifat mandatory berarti  ada kesepakatan  dari seluruh peserta  konvensi  untuk mengatur  tindakan  tersebut  dalam  undang-undang  nasionalnya sehingga  menimbulkan  kewajiban  dari  negara  pihak  ( state  party) (Eddy  O.S.  Hiariej,  2014).  Sebaliknya,  jika  suatu  tindakan  bersifat non-mandatory berarti tidak  ada  kesepakatan di  antara  para
peserta  konvensi  untuk  menyatakan  tindakan  tersebut  sebagai kriminal.
Untuk  membedakan  kedua  sifat  tersebut,  terdapat  kata  kunci yang  membedakan  antara  tindakan  yang  bersifat mandatory RɣHQFHV dan QRQPDQGDWRU\ RɣHQFHV Untuk PDQGDWRU\ RɣHQFHV pasti terdapat klausul ‘Negara Pihak wajib  mengambil tindakan- tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan,…”  ( Each  State  Party shall  adopt such  legislative and  other  measures  as  may  be  necessary  to  establish  as  criminal RɣHQFHV« )  Sedangkan  untuk QRQPDQGDWRU\ RɣHQFHV pasti terdapat klausul “Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan,…” (Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to

## HVWDEOLVKDVFULPLQDORɣHQFHV
Dari  kesebelas  tindakan  yang  dikriminalisasi  oleh  UNCAC,  ada enam tindakan yang bersifat mandatory yakni;
1.  Penyuapan  pejabat  publik  nasional  ( Bribery  of  national  public

## RɤFLDOV
2.  Penyuapan  pejabat  publik  asing  dan  pejabat  organisasi internasional  publik (B ULEHU\ RI IRUHLJQ SXEOLF RɤFLDOV DQG RɤFLDOVRISXEOLFLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV
3.  Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh  pejabat  publik (Embezzlement,  misappropriation  or  other GLYHUVLRQRISURSHUW\E\DSXEOLFRɤFLDO
4.  Penyalahgunaan fungsi (Abuse of function)
5.  Pencucian hasil kejahatan (Laundering of proceeds of crime)
6.  Menghalangi proses peradilan (Obstruction of justice)
Disamping itu , terdapat 5 tindakan yang bersifat non-mandatory RɣHQFHV yakni;
1.  Perdagangan pengaruh ( T UDGLQJLQLQÀXHQFH
2.  Memperkaya diri sendiri secara tidak sah ( Illicit enrichment)
3.  Penyembunyian (Concealment)
4.  Penggelapan  kekayaan  di  sektor  swasta (Emblezzement  of property in the private sector dan)
5.  Penyuapan di sektor swasta (Bribery in the private sector)
Dari  kelima QRQPDQGDWRU\RɣHQFHV yang  diatur  pada  UNCAC, salah satu yang cukup sering menjadi sorotan dan topik pembahasan, baik  tingkat  nasional  maupun  internasional  adalah  tentang penyuapan di sektor swasta.
Apa Itu Bribery in Private Sector ?
Kisah  tentang  kasus  korupsi  bukan  merupakan  hal  baru  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari Joseph T.Wells (2012, xi) yang menyatakan “Corruption is not a new development  for  humankind.  As  long  as  there  have  been  recorded accounts of human history, there have been stories of deceptive self- dealing and betrayal for personal gain.” Hal ini sejalan dengan fakta dari lintasan sejarah peradaban manusia dimana seolah-olah korupsi telah  menjadi  bagian  yang  tak  terlepaskan  dari  masyarakat,  mulai dari  peradaban  pada  zaman  yunani  kuno, 1 peradaban  pada  zaman romawi 2 ,  peradaban  pada  zaman  kegelapan  ( dark  age) atau  abad pertengahan ( medieval), 3 hingga di abad 21 ini 4 .
Sebelum bicara tentang suap di sektor privat, perlu rasanya kita semua  memahami  bahwa  korupsi  pada  dasarnya  tak  hanya  dapat terjadi di sektor publik. Sektor swasta juga tak luput dari korupsi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robert Klitgaard yang menyatakan, “ &RUUXSWLRQ FDQ EH GH¿QHG DV WKH PLVXVH RI RɤFH IRU SHUVRQDO gain. 7KHRɤFHFDQEH DSXEOLFRɤFHRULWFDQEHDQ\SRVLWLRQRI
power, including the private sector QRQSUR¿WRUJDQL]DWLRQVHYHQ university professors .” (Robert Klitgaard, 2008) Terkait pemahaman korupsi  pada  sektor  privat  secara  umum,  Antonio  Argandoña menjelaskan  “ Private-sector  corruption  means  that  a  manager  or HPSOR\HHFKRRVHVWRDFWIRUKLVRZQEHQH¿WDQGFRQWUDU\WRKLVGXWLHV and  responsibilities ”  (Antonio  Argandoña,  2003) . Bentuknya-pun bermacam-macam, Transparency International (2009) menjelaskan bahwa, “ Corruption in the private sector takes many forms, among
1 Baca Kellam Conover, Bribery in Classical Athens, (New Jersey: University of Princeton, 2010)
2   Baca Joseph T. Wells, Op.cit. dan Anthonny A. Barrett, Caligula, The
Corruption of Power, (London, Routledge, 1989)
3 Baca Zaccheus Gbenga A., Corruption of The Church During The Medieval Period: A Brief Study dan Don Fanning, “ Roman Catholic Era Medieval Period” , (Virginia: Liberty University, 2009)
4   Baca Leo V. Ryan, “Combating Corruption: The 21st-Century Ethical Challenge”, Business Ethics Quarterly, Cambridge University Press, Vol. 10,
No. 1, Globalization and the Ethics of Business (Jan., 2000)

## WKHP EULEHU\ XQGXH LQÀXHQFH IUDXG PRQH\ ODXQGHULQJ DQG
collusion.”
Dari penjelasan Transparency International tersebut, dapat dilihat bahwa  suap  di  sektor  swasta  merupakan  salah  satu  bentuk  korupsi yang dapat terjadi pada sektor privat. Bribery in Private Sector itu sendiri  sudah  diatur  dalam  pasal  21  UNCAC.  Adapun  pengaturan lengkap dari ketentuan tersebut ialah sebagai berikut;
“Article  21  UNCAC:  Each  State  Party  shall  consider  adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish DVFULPLQDORɣHQFHVZKHQFRPPLWWHGLQWHQWLRQDOO\LQWKHFRXUVHRI HFRQRPLF¿QDQFLDORUFRPPHUFLDODFWLYLWLHV
D 7KH SURPLVH RɣHULQJ RU JLYLQJ GLUHFWO\ RU LQGLUHFWO\ RI DQ undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for  a  private  sector  entity,  for  the  person  himself  or  herself  or  for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;
(b)  The  solicitation  or  acceptance,  directly  or  indirectly,  of an  undue  advantage  by  any  person  who  directs  or  works,  in  any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting”
Singkatnya,  suap  di  sektor  swasta  itu  sendiri  sama  seperti  suap pada sektor publik, hanya saja pihak yang menerima suap ( passive bribery), bukanlah  pejabat  publik  dan  pihak  yang  menerima  suap tersebut  bertindak  sesuatu  ( commission), maupun  tidak  bertindak sesuatu ( omission) yang berlawanan dengan kewajibannya. 5 Sebagai contoh, jika ada seorang bagian kepegawaian atau Human Resource Development di suatu perusahaan swasta X, diberikan sejumlah uang oleh  salah  satu  calon  pelamar  kerja,  agar  si  pemberi  uang  tersebut dapat bekerja di perusahaan tersebut, dan kedua belah pihak sepakat dan memiliki niat yang sama (meeting of mind), maka hal tersebut masuk dalam kategori ‘bribery in private sector.
Untuk terjemahan pada Bahasa Indonesia sendiri, banyak pihak yang  menggunakan  terminologi  ‘Suap  (di)  Sektor  Swasta’  maupun
5 Perlu diperhatikan bahwa suap berbeda dengan pemerasan. Perbedaan tersebut lahir dari asal niatan penerima suap tersebut. Baca Lars Johannsen et.al., Private-to-Private Corruption; A survey on Danish and Estonian business environment, hlm. 19 Mereka menyatakan bahwa “ [B]ribery (in private sector) relates to acts where the employee breaches his loyalty to the ¿UPLQKLVRZQLQWHUHVWV:KHQEULEHVDUHUHTXHVWHGLWEHFRPHVDFDVHRI extortion.”
‘Suap (di) Sektor Privat’. Dikarenakan belum ada terjemahan resmi yang  diatur  oleh  peraturan  tertentu,  oleh  karena  itu,  dalam paper ini,  penulis  akan  menggunakan  kedua  terminologi  tersebut  secara bergantian.

## A P A   D A M P A K   B U R U K   K O R U P S I   S E K T O R
S W A S T A ?
Sudah bukan rahasia lagi bahwa Korupsi selalu membawa dampak buruk. Tidak hanya pada tataran pemerintahan, namun juga sektor swasta  (bahkan  di  setiap  sektor).  Lebih  jauh  Harriet  Kemp  (2014) pernah menyatakan;
³7KH HɣHFWV RI FRUUXSWLRQ RQ VRFLHW\ DUH ZHOO GRFXPHQWHG Politically  it  represents  an  obstacle  to  democracy  and  the  rule  of law; economically it depletes a country’s wealth, often diverting it to FRUUXSWRɤFLDOV¶SRFNHWVDQGDWLWVFRUHLWSXWVDQLPEDODQFHLQWKH way  that  business  is  done,  enabling  those  who  practise  corruption to win… [C]orruption is not a victimless crime; it leads to decisions being made for the wrong reasons… Corruption costs people freedom, health and human rights and, in the worst cases, their lives. It may also cost companies”
Berangkat  dari  pernyataan  Kemp,  salah  satu  dampak  buruk yang disebabkan oleh adanya korupsi di sektor swasta ialah adanya LQH¿VLHQVLGLVHNWRUVZDVWDLWXVHQGLUL/HELKODQMXW2UJDQLVDWLRQIRU Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah organisasi yang bergerak dan mempromosikan kebijakan yang memberi dampak positif  dalam  sektor  ekonomi  dan  sosial  (2014)  juga  menjelaskan WHUNDLW PXQFXOQ\D LQH¿VLHQVL MLND WHUMDGL NDVXV NRUXSVL GL VHFWRU privat. Lengkapnya, OECD menyampaikan sebagai berikut;
“ 2YHUDOOFRUUXSWLRQUHGXFHVHɤFLHQF\DQGLQFUHDVHVLQHTXDOLW\
Estimates show that the cost of corruption equals more than 5% of global  GDP  (US$  2.6  trillion,  WorldEconomic  Forum)  with  over US$ 1 trillion paid in bribes each year (World Bank). It is not only a

## TXHVWLRQRIHWKLFVZHVLPSO\FDQQRWDɣRUGVXFKZDVWH´
Lebih  lanjut,  OECD  (2014)  juga  menjelaskan  bahwa  korupsi memperberat  biaya  untuk  melakukan  suatu  proses  perdagangan, lengkapnya OECD menjelaskan bahwa;
“First,  bribes  and  drawn-out  negotiations  to  bargain  them  add additional costs to a transaction. Second, corruption brings with it the
risk of prosecution, important penalties, blacklisting and reputational damage.  Third,  engaging  in  bribery  creates  business  uncertainty, as  such  behaviour  does  not  necessarily  guarantee  business  to  a company;  there  can  always  be  another  competing  company  willing WRRɣHUDKLJKHUEULEHWRWLOWWKHEXVLQHVVLQLWVIDYRXU2QWKHPDFUR level,  corruption  distorts  market  mechanisms,  like  fair  competition DQGGHWHUVGRPHVWLFDQGIRUHLJQLQYHVWPHQWVWKXVVWLÀLQJJURZWKDQG future business opportunities for all stakeholders.”
Peningkatan  biaya  tersebut  tidak  hanya  terjadi  bagi  para businessman, tetapi  juga  berdampak  buruk  bagi  para  konsumen KLQJJDNHWLGDNH¿VLHQVLDQSHQJJXQDDQGDQDORNDVLVXPEHUGD\D+DO ini sebagaimana dielaborasi lebih lanjut oleh Wendy Robinson (2013) yang menyatakan:
“Because  corruption  entails  improper  use  of  the  available UHVRXUFHVLWFDQMHRSDUGL]HWKHHɤFLHQF\RIDEXVLQHVVRUJDQL]DWLRQ« Resources  that  could  be  useful  in  implementing  business  strategies are derailed or used unproductively. The practice may lead to loss of customers who lose faith in the organization and prefer rival products, leading to losses. Besides, internal or external corruption may force a FRPSDQ\WRLQÀDWHLWVSULFHVVRDVWRUHFRYHUORVWUHVRXUFHV&RPSHWLQJ ¿UPVFDQVHL]HWKLVRSSRUWXQLW\WRRXWGRWKHDɣHFWHG¿UPOHDGLQJWR DVLJQL¿FDQWGHFOLQHLQPDUNHWVKDUHIRUWKHDɣHFWHGRUJDQL]DWLRQ7KH ¿UPFDQDOVRDFFUXHORVVHVWU\LQJWRUHDVVXUHLWVFXVWRPHUVSDUWQHUV and the general public, or dealing with sanctions and lawsuits resulting from its corruption activities.”
Terkait buruknya dampak yang ditimbulkan korupsi bagi sektor privat,  Firma  Klynveld  Peat  Marwick  Goerdeler  (KPMG)  chapter India 6 pernah  membuat  suatu  survey  tentang  Suap  dan  Korupsi terkait  dengan  dampaknya  terhadap  ekonomi  dan  bisnis.  Adapun dalam laporan tersebut, KPMG (2011) menyatakan;
“Respondents  opined  that  the  biggest  impact  of  corruption  on EXVLQHVV LV LWV WHQGHQF\ WR VNHZ WKH OHYHO SOD\LQJ ¿ HOG DQG DWWUDFW organisations with lesser capability to execute projects. Such practices FRXOGKDYHDVHULRXVLPSDFWRQHɤFLHQF\DQGWKHTXDOLW\RIGHOLYHU\ resulting in increased costs, a point again highlighted by 99 percent of respondents.”
6   Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) merupakan suatu jaringan internasional yang berhubungan dengan jasa perpajakan dan advisory services.
KPMG berpusat di Amstelveen, Belanda
Atas  survey  tersebut,  KPMG  India  memberikan  beberapa  data hasil survey yang telah dilakukan lembaga tersebut, diantaranya ialah impact  of  corruption  in  business dan cost  of  corruption. Adapun datanya sebagaimana ditampilkan di  bawah.:

## 7LGDNVHNHGDULQH¿VLHQVLNRUXSVLGLVHNWRUVZDVWDMXJDEHUGDPSDN
pada  buruknya  sistem  persaingan  usaha  disuatu  negara  tertentu (hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian penjabaran mengenai pengaturan suap di sektor swasta negara Switzerland). Hal ini sejalan dengan  pendapat  yang  disampaikan  Wendy  Wysong  (2012)  yang menyatakan;
“[F]ocus  has  broadened  to  include  bribery  in  the  private  sector, largely  due  to  market  pressures.  While  private  sector  bribery  does QRW GLUHFWO\ DɣHFW WKH SXEOLF WUXVW YHVWHG LQ WKH JRYHUQPHQW LW directly  impacts  fair  competition  standards  and  hampers  economic GHYHORSPHQWLQPDQ\UHJLRQVLQFOXGLQJVRPH$VLD3DFL¿FFRXQWULHV´
Tak  heran  jika  Switzerland,  pernah  mengkategorikan  korupsi

## VXDSOHELKVSHVL¿NQ\DGLVHNWRUVZDVWDPDVXNVHEDJDLNHWHQWXDQ
pidana  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  negara tersebut.
Dampak  jangka  panjangnya,  suatu  perusahaan  pasti  dapat terkena imbas kerugian jika terus menerus berada dalam lingkungan bisnis  yang  bersifat  korup.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  juga oleh  Gina  Marie  Cheeseman  (2009)  yang  menyatakan “[A]  2007 survey of business executives found that 43 percent of respondents believed they lost business because a competitor paid a bribe.” Lebih lanjut, Wendy Robinson (2013) menjabarkan dampak buruk berupa perusahaan yang akan merugi dalam jangka mendatang. Lengkapnya, beliau berpendapat:
“…[R]esources  that  would  be  used  in  implementing  important business operations are instead employed in unrelated or unproductive functions. Bribery in the process of awarding tenders and contracts may result in enlistment of incompetent contractors. In the process, EXVLQHVVHɤFLHQF\DQGSURGXFWLYLW\VXɣHU,QHɤFLHQF\FDQDOVRUHVXOW from  employees  who  are  demoralized  --  due  to  corruption  in  the business. Besides, fraud in the recruitment process may lead to hiring

## RILQFRPSHWHQWHPSOR\HHVZKRDUHXQSURGXFWLYHLQWKH¿UP´

## P E R B A N D I N G A N   K E T E N T U A N   S U A P D I   S E K T O R   S W A S T A

## Belanda
Belanda merupakan salah satu negara yang telah mempidana suap di sektor swasta, dan memasukkan kebijakan pemidanaan terhadap suap di sektor suap tersebut ke dalam KUHP Belanda. 7 Terkait suap
7 Sebagai pengantar, dapat dibaca di Bonelli Erede Papalardo et.al, Compliying With Bribery Laws in Key European Jurisdiction, https://www. slaughterandmay.com/media/1775736/complying-with-bribery-laws-in-key- european-jurisdictions.pdf , diakses pada tanggal 7 November 2016
Baca juga GAN Bussiness Anti-Corruption Portal, Netherlands Corruption Report, KWWSZZZEXVLQHVVDQWLFRUUXSWLRQFRPFRXQWU\SUR¿OHV1HWKHUODQGV diakses pada tanggal 7 November 2016
Secara umum, Netherland’s Corruption Report melaporkan “The Dutch Penal Code makes it illegal for anyone to give or receive a bribe in the public or private sector”
di  sektor  swasta  ini,  Belanda  mengkriminalisasi  tindakan  tersebut, karena  adanya  pihak  yang  telah  menerima  suatu  pemberian  dari pihak  lain  agar  yang  menerima  tersebut  bertindak  di  luar  daripada ketentuan  yang  ada  dengan  tanpa  niat  baik.  Lengkapnya,  Bonelli Erede Papalardo et.al (2012) menjelaskan bahwa “ In the Netherlands, private sector bribery is criminalized if the bribed person conceals his gift or promise from his employer in breach of the requirement to act in good faith.”
Lebih lanjut, pada dasarnya terdapat perbedaan terminologi yang digunakan oleh KUHP Belanda dengan UNCAC dalam merumuskan delik suap di sektor swasta ini. Jika UNCAC menggunakan terminologi ‘ %ULEHU\ LQ 3ULYDWH 6HFWRU¶ %HODQGD MXVWUX PHQJJXQDNDQ GH¿QLVL ‘ 3ULYDWH &RPPHUFLDO %ULEHU\¶ (Mark  F.  Mendelsohn et.al., 2014: 192) . Namun  dalam  rumusan  pengaturannya,  tidaklah  memiliki pengaturan  yang  berbeda  dengan  suap  di  sektor  privat.  Tak  heran, jika  GRECO  (Group  d’Etats  Contre  la  Corruption/  Group  of  States Against  Corruption),  sebuah  organisasi  yang  menilai  kecocokan produk hukum dan program-program anti-korupsi di negara-negara Eropa dengan konvensi anti-korupsi yang telah dibuat dan disepakati oleh  Uni  Eropa,  justru  mengkategorikan  delik  tersebut  sebagai µEULEHU\LQSULYDWHVHFWRU¶ (2008)
Semenjak 1967, KUHP Belanda tidak hanya mempidana Suap Aktif terhadap Pejabat Publik sebagaimana diatur dalam section 177 Dutch Criminal Code (selanjutnya akan disebut DCC atau KUHP Belanda ) – 178 DCC, dan Suap Pasif terhadap Pejabat Publik sebagaimana diatur dalam section  363  DCC  –  364  DCC, tapi  juga  mempidana  Suap  di Sektor  Swasta,  baik  aktif  maupun  pasif,  sebagaimana  diatur  dalam section 328ter DCC ayat 1 dan 2 yang mengatur sebagai berikut:
“1.   Any  person  who,  in  a  capacity  other  than  that  of  civil  servant, either in the service of his employer or  acting  as  an  agent,  accepts  or  requests  a  gift  or  promise  or service in consideration for certain acts he has undertaken or has refrained from undertaking or will undertake or will refrain from undertaking in the course of his duties as employee or agent, and who, in violation of good faith, conceals the acceptance or request of the gift or promise or service from his employer or principal, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding two years RUD¿QHRIWKH¿IWKFDWHJRU\3DVVLYH%ULEHU\
2.   Any person who gives a gift or makes a promise or renders or RɣHUVDVHUYLFHWRDQRWKHUSHUVRQZKRLQDFDSDFLW\RWKHUWKDQ
that of civil servant, is in the service of an employer or acts as an 135 agent, in consideration for certain acts he has undertaken or  has  refrained  from  undertaking  or  will  undertake  or  will refrain from undertaking in the course of his duties as employee or agent, the gift or promise or service being of such nature or JLYHQ PDGH UHQGHUHG RU RɣHUHG XQGHU VXFK FLUFXPVWDQFHV that he might reasonably assume that the latter, in violation of good faith, will not disclose the gift or promise to his employer or  principal,  shall  be  liable  to  the  same  punishment.  (Active Bribery)”
%HUEHGD GHQJDQ 81&$& \DQJ PHQJJXQDNDQ GH¿QLVL µ undue DGYDQWDJH¶ sebagai  salah  satu  unsur  dalam  pasal  tersebut,  KUHP Belanda  justru  menjabarkan  bentuk-bentuk  ‘ DGYDQWDJH¶ secara leterlijk. KUHP  Belanda  menggunakan  frasa  pemberian  ( gift), janji ( promise), dan tindakan tertentu ( service), XQWXNµPHQJJDQWL¶GH¿QLVL ‘ DGYDQWDJH¶ .(Bram  Meyer, et.al., 2014:  45).  Terkait  dengan  unsur pemberian  itu  sendiri,  pemberian  tersebut  tidak  harus  barang  atau uang namun juga hal-hal lain. Hal ini sebagaimana pernah diputuskan oleh Hoge  Raad (Mahkamah  Agung  Belanda)  pada  tahun  1994 yang  telah  mempertimbangkan  dalam  putusannya  (yang  akhirnya putusan  tersebut  menjadi  yurisprudensi),  bahwa  menyediakan/ memberikan sexual favours dapat masuk sebagai kategori pemberian (gift), Putusan Hoge Raad 31 May 1994, NJ 1994, 673). Frasa-frasa yang  telah  dijadikan  unsur  dalam  delik  tersebut,  telah  digunakan dan  dijelaskan  lebih  lanjut  pada  yurisprudensi  yang  dibuat  oleh Hoge  Raad (Mahkamah  Agung  Belanda)  yang  menyatakan  bahwa pemberian,  janji,  dan  tindakan  tertentu  itu  dapat  bersifat  materil maupun  immaterial  (J.F.L.  Roording;  2002,  dan  Mendelsohn et.al;  2014).  Lebih  jauh,  Mahkamah  Agung  Belanda  juga  memberi penjelasan  bahwa  meskipun  ‘ JLIW¶ µSURPLVH¶ dan µVHUYLFH¶ tersebut harus  memiliki  suatu  nilai  tertentu  bagi  si  penerima,  namun  hal tersebut dapat pula berupa barang non-komersil yang hanya bernilai oleh si penerima tersebut sebagaimana terdapat pada pertimbangan Hoge Raad 25 April 1916, NJ 1916, 551.
Dalam  pengaturan  suap  di  sektor  swasta  yang  ada  di  KUHP Belanda, ketiadaan akuntabilitas atau penyembunyian ( concealment)
dari  pemberian,  janji,  dan  tindakan  tertentu  tersebut  merupakan core dari  delik  tersebut.  Lengkapnya,  Mark  F.  Mendelsohn  (2014) menyatakan;
“The  concealment  of  the  gift,  promise  or  service  constitutes  the FHQWUDOHOHPHQWRIWKHRɣHQFH7KH3DUOLDPHQWDU\&RPPLVVLRQWKDW drafted the provision argued that it is the concealment that violates the integrity of labor relations. Because of that, this provision does not UHTXLUHWKDWWKHUHFLSLHQWDFWVµLQEUHDFKRIKLVGXWLHV¶EXWRQO\WKDWWKH gift, promise or service is rewarded for acts or omissions in relation WRWKHUHFLSLHQW¶VRFFXSDWLRQDOFDSDFLW\,QDVHQVHWKHFRQFHDOPHQW RIWKHJLIWFRXOGEHUHJDUGHGDVDEUHDFKRIDQHPSOR\HH¶VRUDJHQW¶V general  duty  of  transparency  towards  its  employer  or  principal. The additional requirement that the employee or agent must have concealed the gift (promise, etc.) in violation of the requirements of good faith stresses this argument.”
Dikarenakan  pemerintah  dan  politik  hukum  Belanda  yang  telah comply dengan UNCAC dan juga dengan European Anti-Corruption Convention yang mana mendorong negara-negara Eropa untuk segera mengkriminalisasi  suap  di  sektor  swasta.  Tak  heran  jika  Belanda mendapat  pujian  dari  Komisi  Uni  Eropa  ( European  Commision, 2014 ).

## Prancis
Meskipun tergolong negara maju, namun Prancis mendapat rapor buruk  dari  OECD  yang  menilai  bahwa  pemberantasan  korupsi  di Prancis  masih  jauh  tertinggal  ketimbang  negara  maju  di  kawasan eropa barat lainnya. (OECD; 2014, Reed Smith LLP; 2016, Complience Week;  2014).  Prancis  juga  telah  mengkriminalisasi  suap  di  sektor swasta.  Induk  dari  sistem  hukum civil  law ini  telah  mempidana pelaku  suap  disektor  privat,  baik  aktif  maupun  pasif,  semenjak tahun  2005.  Prancis  mengkategorikan suap  disektor  swasta  dalam Chapter V dengan judul “ Corruption of Person not Holding a Public Function”. Ketentuan mengenai Active Private Bribery diatur dalam pasal 445-1 KUHP Prancis yang berbunyi;
³3HUVRQVZKRXQODZIXOO\RɣHUDWDQ\WLPHGLUHFWO\RULQGLUHFWO\ EHQH¿WV SURPLVHV GRQDWLRQV JLIWV RU DQ\ RWKHU DGYDQWDJHV IRU
themselves or others, to persons who do not exercise public authority,

## SHUIRUPSXEOLFGXWLHVRUKROGHOHFWLYHSXEOLFRɤFHEXWZKRKROGD
managerial position or undertake other work, in an occupational or social  capacity,  for  an  individual  or  legal  person  or  for  any  other body,  in  exchange  for  performing  or  refraining  from  performing actions in accordance with or facilitated by their activities or duties, in breach of their legal, contractual or professional obligations, shall

## EHSXQLVKDEOHE\¿YH\HDUV¶LPSULVRQPHQWDQGD¿QHRI¼´
Tidak hanya suap aktif, Prancis juga mengatur suap pasif di sektor swasta.  Pengaturan Passive  Private  Bribery tersebut  diatur  dalam pasal 445-2 KUHP Prancis yang berbunyi.
“Persons  who  do  not  exercise  public  authority,  perform  public GXWLHVRUKROGHOHFWLYHSXEOLFRɤFHEXWZKRKROGDPDQDJHULDOSRVLWLRQ or undertake other work, in an occupational or social capacity, for an individual or legal person or for any other body, and who unlawfully request or agree to, at any time, directly or indirectly, for themselves RURWKHUVEHQH¿WVSURPLVHVGRQDWLRQVJLIWVRUDQ\RWKHUDGYDQWDJHV in exchange for performing or refraining from performing actions in accordance with or facilitated by their activities or duties, in breach of their legal, contractual or professional obligations, shall be punishable E\¿YH\HDUV¶LPSULVRQPHQWDQGD¿QHRI¼´
Berbeda  dengan  UNCAC  yang  menggunakan  terminologi  “ undue advanteges”, Prancis justru menjabarkan secara keseluruhan manfaat- manfaat yang dapat didapatkan oleh seorang pelaku pasif suap di sektor swasta, terutama yang bersifat materil ( EHQH¿WVSURPLVHVGRQDWLRQV
gifts) .  Namun  untuk  dapat  menjangkau  manfaat-manfaat  imateril, Prancis akhirnya menggunakan terminologi “ any other advantages”.
Dengan demikian, pelaku aktif suap di sektor swasta yang memberikan manfaat secara imateril (hubungan seksual, hak pilih, dsb) juga dapat dijerat menggunakan ketentuan ini. (GRECO; 2008)
Lebih jauh, Prancis juga mengatur hukuman yang dapat dijatuhkan kepada  pelaku  suap  di  sektor  privat.  Bagi  pelaku  perorangan  suap aktif maupun pasif pada sektor privat diatur dalam pasal 445-3 KUHP Prancis. Adapun pengaturan tersebut mengatur sebagai berikut;

## ³1DWXUDOSHUVRQVIRXQGJXLOW\RIWKHRɣHQFHVVHWRXWLQDUWLFOH
1 and 445-2 also incur the following additional penalties:
1º: Forfeiture of civic, civil and family rights as set out in article 131- ULJKWWRYRWHEHHOHFWHGULJKWWRKROGMXGLFLDORɤFHJLYHDQ
expert  opinion  before  court,  represent  or  assist  a  party  before court, the right to make a witness statement in court, the right to be tutor or curator)
2º: the prohibition to carry on the professional or social activity in the H[HUFLVHRUWKHFRQWH[WRIZKLFKWKHRɣHQFHZDVFRPPLWWHGIRUD PD[LPXPRI¿YH\HDUV

## WKHFRQ¿VFDWLRQDFFRUGLQJWRWKHFRQGLWLRQVVHWRXWLQDUWLFOH
21, of the thing which was used or intended for the commission of WKHRɣHQFHRURIWKHWKLQJZKLFKLVLWVSURGXFWH[FHSWIRUDUWLFOHV subject to restitution;
4º:  the  display  or  dissemination  of  the  decision  according  to  the conditions set out in article 131-35.”
Sedangkan bagi pelaku badan hukum (legal person ) diatur dalam pasal 445-4 KUHP Prancis, yang mana aturannya sebagai berikut:
Legal  persons  can  be  held  criminally  liable,  according  to  the FRQGLWLRQVVHWRXWLQDUWLFOHIRURɣHQFHVGH¿QHGE\DUWLFOH and 445-2. The penalties incurred by legal persons are: D¿QHDFFRUGLQJWRWKHFRQGLWLRQVVHWRXWLQDUWLFOH
2º: the penalties referred to in 2º, 3º, 4º, 5º, 6º and 7º of article 131- IRUDPD[LPXPRI¿YH\HDUV7KHSURKLELWLRQUHIHUUHGWRLQ 2º  of  article  131-39  concerns  the  activity  in  the  exercise  or  the FRQWH[WRIZKLFKWKHRɣHQFHZDVFRPPLWWHG WKHFRQ¿VFDWLRQDFFRUGLQJWRWKHFRQGLWLRQVVHWRXWLQDUWLFOH
21, of the thing which was used or intended for the commission of WKHRɣHQFHRURIWKHWKLQJZKLFKLVLWVSURGXFWH[FHSWIRUDUWLFOHV subject to restitution;
4º: the display or the dissemination of the decision according to the conditions set out in article 131-35.
Berdasarkan  pengaturan  pada  ketentuan-ketentuan  tersebut, maka  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  bagi  pelaku  perorangan WLGDN KDQ\D VHNHGDU  WDKXQ SHQMDUD GDQ GHQGD VHQLODL ¼ tetapi dapat juga dihilangkan hak politiknya, dihilangkan hak untuk dapat menduduki jabatan tertentu, dan hukuman tambahan lainnya. Sedangkan hukuman bagi badan hukum (legal person) sebagaimana
diatur dalam pasal 445-4, maka perusahaan yang melakukan suap di sektor swasta, baik pasif maupun aktif dapat dibebankan hukuman KLQJJD GHQGD KLQJJD ¼   NDOL OHELK EHVDU GDUL KXNXPDQ denda perorangan), ditambah dengan larangan untuk berhubungan dengan pihak tertentu yang terlibat dalam kasus a quo, pengawasan khusus terhadap badan hukum tersebut dari pihak yang berwenang, hingga  larangan  untuk  melakukan  aktivitas  komersil  selama  waktu tertentu (Proskauer; 2010).

## Switzerland
Pada  tanggal  1  Juli  2016,  Switzerland  telah  mengkriminalisasi suap di sektor privat, baik aktif maupun pasif.  Ketentuan suap aktif sektor  privat  terdapat  pada  pasal  322octies  (334)  ayat  (1)  KUHP Switzerland yang mengatur sebagai berikut;
³$Q\SHUVRQZKRRɣHUVSURPLVHVRUJLYHVDQHPSOR\HUFRPSDQ\ member, agent or any other auxiliary to a third party in the private sector an undue advantage for that person or a third party in order that the person carries out or fails to carry out an act in connection ZLWKKLVRɤFLDODFWLYLWLHVZKLFKLVFRQWUDU\WRKLVGXWLHVRUGHSHQGHQW on his discretion is liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.”
Sedangkan pengaturan suap pasif sektor privat diatur pada pasal 322novies (335) ayat (1) KUHP Switzerland yang mengatur sebagai berikut;
“Any  person  who  as  an  employer,  company  member,  agent  or any other auxiliary to a third party in the private demands, secures the  promise  of,  or  accepts  an  undue  advantage  for  himself  or  for a third party in order that the person carries out or fails to carry RXWDQDFWLQFRQQHFWLRQZLWKKLVRɤFLDODFWLYLWLHVZKLFKLVFRQWUDU\ to  his  duties  or  dependent  on  his  discretion  is  liable  to  a  custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.”
Sebelumnya,  semenjak  tahun  1986,  Switzerland  telah  terlebih dahulu melarang suap di sektor privat yang bersifat aktif. Ketentuan tersebut  tidak  diatur  dalam  KUHP  Switzerland,  melainkan  diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha yang Tidak Sehat ( Unfair Competition Act ), tepatnya pada pasal 4 huruf (b) Unfair Competition Act tersebut yang mengatur sebagai berikut;
“Shall be deemed to have committed an act of unfair competition, anyone who, in particular …
(b)  Seeks  to  obtain  advantage  for  himself  or  for  someone  else  by DɣRUGLQJ RU RɣHULQJ WR HPSOR\HHV DJHQWV RU RWKHU DQFLOODULHV RI D WKLUG SDUW\ EHQH¿WV WR ZKLFK WKH\ DUH QRW OHJDOO\ HQWLWOHG in order to induce those persons to act contrary to their duty in accomplishing their service or professional tasks”
Sedangkan  pengaturan  pemidanaanya  diatur  dalam  pasal  23 dalam  ketentuan Unfair  Competition  Act yang  berbunyi  sebagai berikut;
“ Whoever  intentionally  commits  an  act  of  unfair  competition within the meaning of Sections 3, 4 (bribery in private sector), 5 or

## VKDOOEHOLDEOHRQFRPSODLQWWRWKUHH\HDUVLPSULVRQPHQWRUD¿QH
of up to 100,000 francs.”
Dari ketentuan pidana di Prancis tersebut, kita dapat melihat bahwa pelaku suap aktif di sektor swasta dapat dijerat dengan pemidanaan berupa  pidana  penjara  hingga  3  tahun  atau  pidana  denda  hingga õ 100.000  (francs)  =  + ¼  HXUR 'HQJDQ GLEHUODNXNDQQ\D KUHP  baru  tersebut,  maka  secara  langsung  ketentuan  yang  ada dalam Unfair Competition Act tersebut tidaklah berlaku lagi.
3DGDGDVDUQ\DWHUGDSDWSHUEHGDDQVLJQL¿NDQGDODPSHQJDWXUDQ tentang suap di sektor privat pada kedua ketentuan tersebut. Pertama, dalam ketentuan Unfair Competition Act , penyuap aktif diatur dalam pasal  4  huruf  (b)  dapat  dipidana  berdasarkan  pasal  23  undang- undang  tersebut.  Sebaliknya,  pelaku  suap  pasif  tidak  dapat  dijerat berdasarkan  undang-undang  tersebut  (maupun  undang-undang lainnya  pada  masa  tersebut)  dikarenakan  belum  ada  dasar  hukum yang mempidana penerima suap pada sektor privat. Hal ini sejalan dengan laporan yang dibuat oleh Schellenberg Wittmer (2006), salah VDWX¿UPDKXNXPGL6ZLVV\DQJPHQ\DWDNDQ “[T]he bribed person in the past could not be held responsible in terms of criminal law – at  least  not  under  the  umbrella  of  passive  private  bribery...  [T]he bribed person would get away with it and remain unpunished. ”
Lebih  lanjut,  walau  penerima  suap  dalam bribery  in  private sector belum dapat dijerat dengan ketentuan pemidanaan terhadap penerima  suap  pada  sektor  privat  pada  masa  itu,  namun  tidak
menutup  kemungkinan  bahwa  penerima  suap  tersebut  dipidana berdasarkan  dasar  hukum  lainnya.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan lebih  lanjut  oleh  Schellenberg  Wittmer  (2006)  yang  menjelaskan “There  was,  however,  a  possibility  that  this  behavior  would  fall ZLWKLQ WKH VFRSH RI DQRWKHU FULPLQDO RɣHQFH HJ HPEH]]OHPHQW breach of trust, fraud)”.
Hal tersebut jelas berbeda dengan konsep pemidanaan terhadap pelaku suap pada sektor privat di Siwtzerland pada saat ini. Saat ini, KUHP Switzerland telah secara tegas membagi dan mempidana, baik pemberi maupun penerima suap. Pemberi suap dipidana berdasarkan pasal 322octies (334) KUHP Switzerland, dan penerima suap dipidana berdasarkan  pasal. 322novies  (335) KUHP  Switzerland.  Sehingga penerima  suap  di  sektor  privat  sudah  dapat  dijerat  berdasarkan ketentuan tersebut.
Perbedaan berikutnya, terdapat pada pihak yang dapat mengajukan dugaan  terjadinya  suap  di  sektor  privat  di  Switzerland.  Jika berdasarkan Unfair Competition Act, maka yang dapat mengajukan laporan terjadinya pemberian/penawaran suap hanyalah pihak-pihak tertentu yang kepentingan ekonominya dirugikan karena terjadinya delik  penyuapan  tersebut  (seperti  konsumen  atau  perusahaan terkait). Sehingga, deliknya berupa delik aduan 8 . Hal tersebut diatur secara tegas berdasarkan pasal 23 yang mengatur sebagai berikut;
“…[A]  complaint  may  be  lodged  by  anyone  entitled  to  institute civil proceedings under Sections 9 and 10.”
Adapun  pengaturan  section  9  dan  10 Unfair  Competition  Act sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  23  tersebut  mengatur  sebagai berikut;
Pasal 9

## (1) :KRHYHUWKURXJKDQDFWRIXQIDLUFRPSHWLWLRQVXɣHUVRULVOLNHO\ WRVXɣHUSUHMXGLFHWRKLVFOLHQWHOHKLVFUHGLWRUKLVSURIHVVLRQDO
reputation,  his  business  or  his  economic  interests  in  general,
8   Sebagai pengantar untuk memahami perbedaan antara delik biasa (gewone delicten) dan delik aduan (klach delicten) baca P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung; Citra Aditya, 2011) hlm. 217-218. Baca juga Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, -DNDUWD5DMD*UD¿QGR Persada, 2010) hlm. 132 dan Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 110-113
may request the courts: (a) to prohibit an imminent prejudice; (b) to remove an ongoing prejudice; (c) to establish the unlawful nature of a prejudice if the consequences still subsist.
+HPD\LQSDUWLFXODUUHTXLUHWKDWDUHFWL¿FDWLRQRUWKHMXGJPHQW
be communicated to other persons or be published.
(3)  He  may,  further,  in  accordance  with  the  law  of  obligations, institute  proceedings  for  damages  and  redress  and  may DOVR UHTXLUH WKH VXUUHQGHU RI SUR¿WV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH provisions on agency without authority.”

## Pasal 10
“( 1)  Proceedings under Section 9 may also be instituted by customers whose  economic  interests  are  threatened  or  prejudiced  by  an act of unfair competition.
(2)   Proceedings under Section 9(1) and (2) may also be instituted by: (a) professional and trade associations whose statutes authorize them  to  defend  the  economic  interests  of  their  members;  (b) organizations of national or regional scope devoted by statute to the protection of consumers.”
Hal ini jelas berbeda dengan pengaturan yang ada dalam KUHP Switzerland.  Dengan  diaturnya  penyuapan  aktif  dan  pasif  dalam KUHP  Switzerland,  maka  semua  perkara  dapat  diproses  hukum tanpa bergantung pada siapa yang melaporkan. Hal ini sesuai dengan pendapat  Dr.  Andreas  Länzlinger et.al (2016)  yang  menyatakan bahwa  “ Further,  private  sector  bribery  now  constitutes  a  public RɣHQFH« 3URVHFXWLRQ RI SULYDWH VHFWRU EULEHU\ ZLOO WKHUHIRUH QR ORQJHUGHSHQGRQ¿OLQJDFULPLQDOFRPSODLQWLQDOOFDVHV´ , yang juga ditambahkan  oleh  Dr.  Jakob  Höhn et.al (2016)    yang  menyatakan bahwa “ SULYDWHVHFWRUEULEHU\ZLOOEHFRQVLGHUHGDSXEOLFRɣHQFHLH
LWZLOOEHSURVHFXWHGH[RɤFLRUHJDUGOHVVRIZKHWKHUDFRPSODLQWKDV EHHQ¿OHG´ Dengan demikian, pengaturan tersebut secara langsung telah  mengubah  konstruksi  delik  penyuapan  di  sektor  privat  yang awalnya merupakan delik aduan menjadi delik laporan/biasa.
Meskipun  begitu,  tidak  semua  perkara  dapat  dituntut  tanpa adanya pengaduan. Ayat 2 dari Pasal 322octies (334) dan 322novies (335) KUHP  Switzerland  mengatur  bahwa  dalam  kasus-kasus  yang ringan,  delik  tersebut  hanya  dapat  dituntut  berdasarkan  adanya aduan. Lengkapnya, ketentuan terkait delik aduan tersebut mengatur sebagai berikut;

## ³,QPLQRUFDVHVWKHRɣHQFHLVRQO\SURVHFXWHGRQFRPSODLQW´
Sayangnya,  ketidakjelasan  pengaturan  lebih  lanjut  terkait pemisahan antara mana kasus yang kecil dan besar telah membuat ketidakpastian  dalam  pengaturan bribery  in  private  sector di  Switzerland.  Hal  tersebut  dipertegas  juga  oleh  Dr.  Andreas Länzlinger et.al. (2016) yang menjelaskan bahwa “… [H]owever, as WKHQHZSURYLVLRQVGRQRWVSHFLI\ZKDWTXDOL¿HVDVDPLQRUFDVHLWLV uncertain what will fall into this category.”
Adapun  persamaan  keduanya  terdapat  pada  hukuman  yang dijatuhkan sama-sama 3 tahun penjara dan sama-sama dapat dijatuhi hukuman denda. Perlu dicatat pula banyak yang berpendapat bahwa aturan suap di sektor privat sebagaimana diatur di KUHP Switzerland tersebut merupakan respon dari kasus suap di FIFA. Tak heran jika Radius  Global  Growth  Experts  (2016)  menyatakan  “ The  new  rules have  been  dubbed  “Lex  FIFA”  and  are  seen  as  a  response  to  the EULEHU\ XQFRYHUHG ZLWKLQ IRRWEDOO¶V ZRUOG JRYHUQLQJ ERG\ ),)$ which is headquartered in Zurich.”

## Inggris
Berbeda  dengan  negara-negara  sebelumnya  yang  memasukkan delik suap ke dalam KUHP negaranya masing-masing, Inggris sebagai negara common  law GDQ WLGDN PHQJNRGL¿NDVL WLDSWLDS GHOLNQ\D kedalam  suatu criminal  code, memiliki  pengaturan  mengenai  suap dalam United  Kingdom  Bribery  Act tahun  2010  (UK  Bribery  Act).
Ketentuan tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan akademisi dan  praktisi  hukum  di  Inggris  perihal  apakah  ketentuan  tersebut dapat  berjalan  dengan  efektif,  atau  hanya  sekedar  euforia  semata (David  Aaronberg  dan  Nichola  Higgins;  2010).  Akhirnya,  Munir Patel,  seorang  panitera  di  Pengadilan  Magistrat  Redbridge  menjadi orang pertama yang terbukti dan diputus bersalah berdasarkan UK Bribery Act ini setelah adanya laporan investigatif dari kantor berita di Inggris, The Sun , yang berhasil membongkar modus operandi Patel (Eoin O’Shea; 2011) semenjak diberlakukan pada tahun 2010. Dalam NHWHQWXDQ WHUVHEXW WLGDN GLEHGDNDQ VHFDUD VSHVL¿N DQWDUD public
RɤFHU maupun private sector bribery.
Namun,  ketentuan  tersebut  memisahkan  antara  tindak  pidana suap umum ( JHQHUDOEULEHU\RɣHQFHV ), dengan tindak pidana suap yang  dilakukan  terhadap  pejabat  publik  asing  ( bribery  of  foreign
SXEOLF RɤFLDOV Lebih  lanjut,  ketentuan  dan  pembabakan  delik dalam UK  Bribery  Act sedikit  berbeda  dengan  negara-negara  lain. 9
Jika negara lain secara umum mengatur delik suap dalam rumusan norma-norma  umum  berdasarkan  unsur-unsur  delik  ( elements  of RɣHQFH Inggris justru melakukan pembabakan suap melalui contoh. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan di setiap pasal yang mengatur delik suap.
Meskipun  Inggris  tidak  melakukan  pembedaan  antara public RɤFHU dan private sector bribery, namun rumusan delik suap yang ada dalam UK Bribery Act pada dasarnya sudah dapat mencakup delik suap  secara  umum  (baik  sektor  publik  maupun  privat).  Ketentuan tersebut membagi dua kategori, yakni suap aktif ( RɣHQFHVRIEULELQJ another person) sebagaimana diatur dalam pasal 1 UK Bribery Act dan suap pasif ( RɣHQFHVUHODWLQJWREHLQJEULEHG sebagaimana diatur dalam pasal 2 UK Bribery Act. Adapun pengaturan suap aktif dalam UK Bribery Act mengatur sebagai berikut:
³>6HFWLRQ@2ɣHQFHVRIEULELQJDQRWKHUSHUVRQ $ SHUVRQ ³3´ LV JXLOW\ RI DQ RɣHQFH LI HLWKHU RI WKH IROORZLQJ
cases applies.
(2)   Case 1 is where— D 3RɣHUVSURPLVHVRUJLYHVD¿QDQFLDORURWKHUDGYDQWDJHWR another person, and
(b)   P intends the advantage—
(i)   to  induce  a  person  to  perform  improperly  a  relevant function or activity, or
(ii)   to  reward  a  person  for  the  improper  performance  of such a function or activity.
(3)   Case 2 is where—

## D3RɣHUVSURPLVHVRUJLYHVD¿QDQFLDORURWKHUDGYDQWDJHWR
another person, and
(b)  P knows or believes that the acceptance of the advantage would  itself  constitute  the  improper  performance  of  a relevant function or activity.”
9   Penulis pribadi tidak tau mengapa hal ini terjadi, namun besar kemungkinan hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem hukum antara Inggris dengan negara Belanda, Prancis, dan Switzerland, yang berimplikasi pada berbeda pula sistem dan cara perumusan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan di Inggris.
Sedangkan pasal 2 UK Bribery Act yang mana mengatur tentang suap pasif berbunyi sebagai berikut;
³>6HFWLRQ@2ɣHQFHVUHODWLQJWREHLQJEULEHG $SHUVRQ³5´LVJXLOW\RIDQRɣHQFHLIDQ\RIWKHIROORZLQJFDVHV
applies.

## &DVHLVZKHUH5UHTXHVWVDJUHHVWRUHFHLYHRUDFFHSWVD¿QDQFLDO
or  other  advantage  intending  that,  in  consequence,  a  relevant function or activity should be performed improperly (whether by R or another person).
(3)   Case 4 is where—

## D 5UHTXHVWVDJUHHVWRUHFHLYHRUDFFHSWVD¿QDQFLDORURWKHU
advantage, and
(b)  the  request,  agreement  or  acceptance  itself  constitutes  the improper performance by R of a relevant function or activity.
&DVHLVZKHUH5UHTXHVWVDJUHHVWRUHFHLYHRUDFFHSWVD¿QDQFLDO or  other  advantage  as  a  reward  for  the  improper  performance (whether  by  R  or  another  person)  of  a  relevant  function  or activity.
(5)   Case  6  is  where,  in  anticipation  of  or  in  consequence  of  R UHTXHVWLQJ DJUHHLQJ WR UHFHLYH RU DFFHSWLQJ D ¿QDQFLDO RU other  advantage,  a  relevant  function  or  activity  is  performed improperly—
(a)   by R, or

## E E\ DQRWKHU SHUVRQ DW 5¶V UHTXHVW RU ZLWK 5¶V DVVHQW RU
acquiescence”
Melalui  ketentuan  tersebut,  penegak  hukum  di  Inggris  dapat mencocokkan kasus nyata dengan pengaturan berupa contoh-contoh kasus  sebagaimana  diatur  dalam UK  Bribery  Act. Sebagai  contoh, jika  polisi  menemukan  fakta  dan  bukti  bahwa  Budi  selaku  pemilik klub  sepakbola  Manchester  United  memberikan  uang  sejumlah  Rp 900.000.000  kepada  Suswono  yang  merupakan  pemain  sepakbola handal  dari  klub  Manchester  City  dengan  tujuan  agar  Suswono bertindak  tidak  sportif  dan  diberi  kartu  merah  oleh  wasit  atau bermain ‘tidak secara profesional’ agar akhirnya diganti oleh pelatih

## 0DQFKHVWHU &LW\ GHQJDQ SHPDLQ ODLQ SDGD VXDWX ODJD ¿QDO DQWDUD
Manchester  United  melawan  Manchester  City,  dan  kemudian Suswono  setuju  dengan  permintaan  Budi  dan  Suswono  melakukan
apa yang dimintakan oleh Budi, maka polisi Inggris dapat menjerat Budi  berdasarkan  kasus  pertama  dengan  dasar  pasal  1  ayat  (2) UK Bribery  Act ,  dan  Suswono  dapat  dijerat  berdasarkan  kasus  ketiga melalui  pasal  2  ayat  (2) UK  Bribery  Act. Sedangkan  untuk  kasus terhadap  pejabat  publik,  kasus  Munir  Patel  sebagaimana  telah dijelaskan sebelumnya sudah dapat menjadi contoh keberlakuan UK Bribery Act bagi para pemangku jabatan publik.
Adapun  pengaturan  pemidanaan  terkait  subjek  hukum  yang dapat dijatuhi pidana dalam UK Bribery Act dapat dijatuhkan kepada perorangan maupun badan hukum. Pengaturan terkait subjek hukum pelaku perorangan suap di Inggris, diatur dalam pasal 11 UK Bribery Act, yang mengatur sebagai berikut;
“[Section 11] Penalties:
$QLQGLYLGXDOJXLOW\RIDQRɣHQFHXQGHUVHFWLRQRULVOLDEOH²
(a)   on  summary  conviction,  to  imprisonment  for  a  term  not H[FHHGLQJPRQWKVRUWRD¿QHQRWH[FHHGLQJWKHVWDWXWRU\
maximum, or to both,
(b)   on conviction on indictment, to imprisonment for a term not

## H[FHHGLQJ\HDUVRUWRD¿QHRUWRERWK«´
Sedangkan  bagi  pelaku  korporasi  diatur  dalam  pasal  14 UK Bribery Act, yang mana ketentuannya sebagai berikut;
>6HFWLRQ@2ɣHQFHVXQGHUVHFWLRQVDQGE\ERGLHVFRUSRUDWH
etc:
7KLV VHFWLRQ DSSOLHV LI DQ RɣHQFH XQGHU VHFWLRQ   RU  LV committed by a body corporate or a Scottish partnership.
,IWKHRɣHQFHLVSURYHGWRKDYHEHHQFRPPLWWHGZLWKWKHFRQVHQW or connivance of—
D DVHQLRURɤFHURIWKHERG\FRUSRUDWHRU6FRWWLVKSDUWQHUVKLS
or
E DSHUVRQSXUSRUWLQJWRDFWLQVXFKDFDSDFLW\WKHVHQLRURɤFHU or person (as well as the body corporate or partnership) is JXLOW\RIWKHRɣHQFHDQGOLDEOHWREHSURFHHGHGDJDLQVWDQG punished accordingly…
(4)   In this section— “director”, in relation to a body corporate whose DɣDLUV DUH PDQDJHG E\ LWV PHPEHUV PHDQV D PHPEHU RI WKH

## ERG\FRUSRUDWH³VHQLRURɤFHU´PHDQV²
(a) in relation to a body corporate, a director, manager, secretary RURWKHUVLPLODURɤFHURIWKHERG\FRUSRUDWHDQG«´
Menariknya,  pengaturan  pada  pasal  11 UK  Bribery  Act membedakan  dua  mekanisme  penyelesaian  kasus  suap  dengan pemidanaan  yang  berbeda  pula.  Dalam  pasal  11  ayat  (1)  huruf  a, memperbolehkan  pelaku  suap  untuk  menjalani  hukuman  tanpa proses  persidangan  dengan Jury .  Singkatnya,  ketentuan  tersebut PHPEHUL GH¿QLVL PHODOXL summary  conviction. 10 Summary
Conviction merupakan  putusan  dua  hingga  tiga  hakim magistrate dan  satu  hakim  distrik  melalui Summary  Proceeding yang  mana Summary  Proceeding itu  sendiri  merupakan  proses  peradilan yang  menangani  perkara-perkara  pidana  yang  ringan  ( Summary 2ɣHQFHV Dalam Summary  Proceeding tidak  ada Jury .    Lembaga yang  berwenang  mengurusi Summary  Proceeding ini  bernama 0DJLVWUDWHV¶ &RXUWV Setiap  proses  pidana  di  Inggris  harus  melalui 0DJLVWUDWHV¶&RXUWV (pengadilan tingkat pertama) yang mana kasus tersebut  akan  dinilai  berat  ringannya.  Terdapat  beberapa  perkara pidana  berat  tertentu  yang  tidak  boleh  ditangani 0DJLVWUDWHV¶ Court, seperti  kasus  pembunuhan,  pemerkosaan,  atau  perampokan (perkara tersebut biasa dikenal dengan sebutan ,QGLFWDEOH2ɣHQFHV . 0DJLVWUDWHV¶ &RXUWV hanya  dapat  menghukum  pidana  maksimal 12  bulan  dan  denda  maksimal  £5,000.  Jika 0DJLVWUDWHV¶ &RXUW menilai terdakwa harus dihukum lebih dari batasan tersebut, maka 0DJLVWUDWHV¶ &RXUW dalam  putusannya  harus  menyatakan  bahwa kasus ini harus ditangani oleh &URZQ¶V&RXUW (pengadilan yang lebih tinggi)
Pada umumnya, kasus-kasus yang ditangani melalui mekanisme ini  merupakan  kasus-kasus  ringan.  Tak  heran  jika, UK  Bribery  Act memberi  batasan  bahwa  perkara  suap  yang  diputus  berdasarkan summary  conviction hanya  dapat  dijatuhkan  penjara  maksimal  12 bulan dan denda tidak boleh lewat dari batas yang telah ditentukan berdasarkan  ketentuan summary  proceeding. Perlu  dicatat  pula, bahwa  dalam  pemidanaan  terhadap  korporasi  dalam UK  Bribery Act menganut sistem strict liability dimana dibuktikan niat ataupun positive  action dari  korporasi  tersebut.  (Brigid  Breslin,  Doron Ezickson, dan John Kocoras; 2010)
Sedangkan untuk kasus yang diputus berdasarkan putusan melalui proses persidangan biasa (melalui dakwaan hingga putusan bersalah
10 . Untuk lebih jelasnya baca 8QLWHG.LQJGRP0DJLVWUDWHV¶&RXUW$FW 1980 dan lihat https://www.gov.uk/courts/magistrates-courts dan https://www.gov.uk/ courts/crown-court
atau tidaknya oleh jury dan ditentukan pemidanaannya oleh hakim), dapat  dikenakan  penjara  10  tahun  dan  denda  yang  tidak  terbatas (Tim Pope dan Thomas Webb; 2010). Namun perlu dicatat, Inggris sebagaimana  negara common  law pada  umumnya  juga  memiliki sentencing  guidelines yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi para  hakim  di  Inggris  agar  tidak  sembarangan  menjatuhkan  berat- ringannya hukuman terhadap para terpidana, dan juga menghindari terjadinya angka disparitas hukuman yang tinggi dari setiap putusan hakim. 11

## P E N G A T U R A N   S U A P   P A D A   S E K T O R   S W A S T A D I   I N D O N E S I A
Jika  kita  mengacu  dan  mencoba  ‘membedah’  UU  Tipikor,  pada dasarnya kita dapat melihat bahwa jenis-jenis korupsi yang terdapat pada  BAB  II 12 undang-undang  tersebut  dapat  dibagi  ke  dalam beberapa kategori, antara lain;
1. Korupsi Kerugian Keuangan Negara
a)  Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 2)
b)  Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3) 2.  Suap – menyuap
a)  Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b)
b)  Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13) c)  Pegawai  negeri  menerima  suap  (pasal  5  ayat  2,  pasal  12 huruf a dan b) d)  Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (pasal 11) e)  Menyuap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a) f) Menyuap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b)
g)  Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2)
h)  Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c)
i) Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d)
11   Untuk memahami sentencing guidlines lebih dalam dan mengunduh
sentencing guidline untuk kasus suap di Inggris dapat diakses di  https://www. sentencingcouncil.org.uk
12   Kecuali pasal 4, 12C, 19, dan 20
3.  Penggelapan dalam jabatan
a)  Pegawai  negeri  menggelapkan  uang  atau  membiarkan penggelapan (pasal 8)
b)  Pegawai  negeri  memalsukan  buku  untuk  pemeriksaan administrasi (pasal 9)
c)  Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a)
d)  Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b)
e)  Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c)
4.  Pemerasan
a)  Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g)
b)  Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f)
5.  Perbuatan curang
a)  Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a)
b)  Pengawas  proyek  membiarkan  perbuatan  curang  (pasal  7 ayat 1 huruf b)
c)  Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf
c)
d)  Pengawas rekanan TNI atau Polri  membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf d)
e)  Penerima  barang  TNI  atau  Polri  membiarkan  perbuatan curang (pasal 7 ayat 2)
f) Pegawai  negeri  menyerobot  tanah  negara  sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h)
6.  Benturan kepentingan dalam pengadaan
a)  Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i)

## *UDWL¿NDVL
D 3HJDZDL QHJHUL PHQHULPD JUDWL¿NDVL GDQ WLGDN ODSRU .3.
(pasal 12 B jo pasal 12 C)
Dari  pengaturan  yang  ada  di  UU  Tipikor  tersebut,  tidak  ada satupun yang mengatur dan mengkriminalisasi suap di sektor swasta. Maka, mengingat ketentuan pasal 1 KUHP dan asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali), suap di sektor swasta tidaklah dapat dijerat dengan UU Tipikor.
Namun  perlu  dicatat,  meskipun  pada  UU  Tipikor  tidak  ada
pemidanaan  terhadap  pelaku  suap  di  sektor  swasta,  namun bukan  berarti  Indonesia  tidak  memiliki  pengaturan  pemidanaan terhadap  pelaku  suap  di  sektor  swasta.  Jika  dicermati  lebih  lanjut, pada  dasarnya  Indonesia  telah  memiliki  pengaturan  pemidanaan terhadap  suap  di  sektor  swasta.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (selanjutnya disebut UU Suap). Pasal 2 UU Suap mengatur tentang pelaku suap aktif, dan pasal 3 mengatur pelaku suap pasif. Adapun ketentuan lengkap dari peraturan tersebut berbunyi;
Pasal 2 Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan  atau  kewajibannya  yang  menyangkut  kepentingan umum,  dipidana  karena  memberi  suap  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  5  (lima)  tahun  dan  denda  sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

## Pasal 3
Barangsiapa  menerima  sesuatu  atau  janji,  sedangkan  ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu  dalam  tugasnya,  yang  berlawanan  dengan  kewenangan atau  kewajibannya  yang  menyangkut  kepentingan  umum,  dipidana karena  menerima  suap  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
UU Suap tersebut dibentuk karena adanya permasalahan perihal penyuapan di kalangan olahraga (sepak bola) yang ramai dibicarakan oleh masyarakat pada masa itu (Wantjik Saleh; 1983). Bahkan lebih jauh, Prof. Oemar Seno Adji (1984) menyatakan bahwa isu tersebut pernah menjadi pembahasan yang tidak hanya ramai di masyarakat, namun juga terjadi perdebatan hangat di antara para ahli hukum pada saat itu (Oemar Seno Adji; 1984). Lebih lengkap, Prof. Indriyanto Seno Adji  (2007)  menjelaskan  sejarah  pembentukan  UU  Suap  tersebut secara ringkas. Adapun pemaparan yang beliau sampaikan ialah:
“Persoalan  muncul  ketika  masalah  suap  menyuap  ini  terjadi
dalam kaitan dengan olah raga, terutama olah raga sepak bola sekitar tahun 1980-an. Saai itu, terjadi suap menyuap dalam pertandingan galatama sepak bola yang menjadikan soal suap menjadi isu hukum yang  cukup  polemistis,  karena  berdasarkan existing  and  present law, sebagaimana pinjaman istilah dari Prof. Oemar Seno Adji, S.H., bahwa  polemik  ini  menjadi  berkepanjangan  mengingat  sebagian besar pakar hukum pidana memilki kesatuan pendapat bahwa aturan suap  menyuap  dalam  KUH  Pidana  tidak  mencakup  persoalan  suap menyuap yang terjadi di bidang olahraga, termasuk olahraga sepak bola.
Mengingat urgensitasnya, permasalahan suap yang sifatnya non- RɤFLDO JRYHUQPHQW pemerintah  memandang  perlu  mengajukan suatu  rancangan  mengenai  Tindak  Pidana  Suap  yang  berkaitan dengan  bidang  olahraga,  meskipun  setelah  dilakukan  dengar pendapat  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  konsep  RUU  ini  tidak saja  berlaku  terhadap  bidang  olah  raga  ,  tetapi  memasuki  seluruh bidang  yang  sifatnya QRQRɤFLDO JRYHUQPHQWDO dengan  segala persoalan yang timbul kelak pada UU No. 11 Tahun 1980…”
Pendapat yang diberikan Prof. Oemar Seno Adji (1984) pada saat terjadinya  perdebatan  itu  ialah  tidak  sepakat  jika  ada  pihak  swasta yang dikenakan pasal suap berdasarkan UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. Lengkapnya, beliau menyampaikan:
“Menjadi  titik  sentral  dalam  persoalan  penyuapan  adalah pengertian tentang “pegawai negeri”, yang mendapat perluasan baik dalam pasal 92 KUH Pidana maupun dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi (UU 3/1971)…
Agak  jelas,  bahwa  para  olahragawan  sukar  dapat  tercangkub dalam pengertian hukum administratif maupun menurut ketentuan KUH Pidana, yang memperluas pengertian tentang “pegawai negeri”/ pejabat menurut pengertian hukum pidana…
Ditegaskan pula dalam penjelasan, bahwa rumusan pasal ini tidak termasuk  orang-orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  suatu Perseroan  Terbatas,  Firma,  CV,  dan  lain  sebagainya  yang  seluruh modalnya dari modal swasta…
Maka, jikalau kita dapat mempergunakan UU 3/1971 sebagai dasar langkah  hukum  terhadap  para  olah  ragawan,  mereka  tidak  dapat dikategorisir sebagai pegawai negeri, selama mereka tidak menerima gaji atau upah dari badan-badan hukum yang mempergunakan modal (dan kelonggaran) dari negara…
[O]lahragawan tersebut (yang) tidak menerima gaji atau upah dari keuangan  negara  atau  dari  badan-badan  yang  menerima  bantuan GDULNHXDQJDQQHJDUDDWDXGDHUDKWLGDNGDSDWGLNZDOL¿VLUVHEDJDL pegawai negeri seperti dimaksudkan oleh pasal 2 dari UU 3/1971.
Maka, baik pasal 209 KUH Pidana, Pasal 1 (1) d UU 3/1971 (dalam bidang  penyuapan  aktif)  maupun  pasal-pasal  418  dan  419  KUH Pidana (sebagai penyuapan pasif) tidak dapat dipergunakan terhadap mereka.”
Jika  kita  melihat  ketentuan  pada  pasal  2  dan  pasal  3  UU  Suap tersebut, tidak ada unsur pejabat publik dalam kedua pasal tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan suap yang ada di UU Tipikor, yang  mana  berdasarkan  sejarah  perkembangannya,  UU  Tipikor tersebut berasal dari KUHP. Apabila ditarik dari sejarahnya, istilah korupsi memang baru ada pada saat berlakunya Peraturan Penguasa Perang  Pusat  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  16  April  1958  no.  Prt/ Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) (staf AL No. Prt/Z.1/I/7) dan konsepsi tersebut berlanjut terus hingga Peperpu No. 24 Tahun 1960  Tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  Tindak Pidana Korupsi (UU No. 24/Prp/1960), lalu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian diubah lagi menjadi UU Tipikor yang berlaku  hingga  sekarang.  Namun  ketentuan  perihal  suap  tetap mengadopsi  dan  mengacu  ke  KUHP.  Bahkan  UU  31/1999  masih menyebutkan  dan  mengacu  secara  jelas  ke  pasal-pasal  yang  ada  di KUHP.
Sehingga tak heran jika UU Tipikor yang berlaku sekarang, tidak menyertakan (absorbsi) UU Suap yang diberlakukan pada tahun 1980. Prof. Oemar Seno Adji (1984) juga pernah menjabarkan pendapatnya terkait perbedaan unsur pejabat publik tersebut. Beliau berpendapat;
“Perluasan  jangakauan  yang  dapat  memidanakan  setiap  orang yang  melakukan  suap  menyuap  dan  yang  dinyatakan  oleh  Memori Penjelasan  sebagai  perbuatan  suap  dalam  pelbagai  bentuk  dan sifat,  dan  yang  tidak  terbatas  pada  pegawai  negeri…Perluasan pada  undang-undang  (UU  Suap)  ini  tidak  saja  menyebebut  dalam lingkungan  perbuatan  ini  (suap)  para  “administrator”  ataupun  apa yang dinamakan ³SXEOLFRɤFLDOV´ (pegawai negeri dalam perundang- undangan kita), melainkan mencangkub para “ politician” dan mereka yang hidup dalam dunia “business.”
Meskipun  perdebatan  tentang  UU  Suap  ini  sempat  hangat beberapa dekade silam, namun sungguh disayangkan yang mana kini
nampaknya  ketentuan  tersebut  seolah  ‘terlupakan’  dan  (mungkin) tak pernah digunakan. Meskipun pada dasarnya, ketentuan tersebut belum pernah dicabut (Homes E. Moyer, Deny Sidharta dan Winotia Ratna;  2015). Tak  berlebihan  rasanya  jika  penulis  menggunakan terminologi  ‘terlupakan’,  karena  dari  sekian  banyak  tulisan  dan diskursus  yang  diangkat  oleh  banyak  orang,  mulai  dari  akademisi hingga  pengamat  anti  korupsi  di  Indonesia,    seolah-olah  semua sepakat  bahwa Indonesia tidak memiliki  instrumen hukum  apapun yang  dapat  menjerat  suap  di  sektor  swasta.  Jamin  Ginting  (2016) contohnya, yang secara eksplisit menyatakan bahwa “Meski UNCAC WHODKGLUDWL¿NDVLGHQJDQ881RNHWHQWXDQWHQWDQJNRUXSVL di  sektor  swasta  belum  dicantumkan  dalam  RUU  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia. Juga belum ada satu peraturan tentang korupsi di  sektor  swasta”,  atau  Adnan  Topan  Husodo  (2016)  yang  dengan gamblang menjelaskan bahwa
“dalam  perspektif  legal-formal,  kita  hanya  mengenal  kejahatan korupsi pada sektor publik, yakni segala perbuatan atau jenis korupsi yang  diatur  dalam  UU  No  31/1999  dan  UU  No  20/2001  mengenai Tindak  Pidana  Korupsi,  di  mana  pusat  dari  perhatiannya  pejabat publik/pegawai pemerintah/pegawai negeri sipil”.
Belum jelas apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, namun pemerintah betul-betul perlu berkaca dan melihat sistem pencatatan peraturan perundang-undangan yang sudah dan sedang berlaku saat ini.
Padahal, kasus suap di sektor swasta banyak terjadi di masyarakat. Seperti  laporan  investigasi  majalah  Tempo  edisi  2  November  2015 dengan judul “Jejak Suap Resep Dokter”. Laporan tersebut merupakan pemberitaan  tentang  dugaan  kasus  penyuapan  yang  dilakukan  PT. Interbat kepada dokter-dokter di berbagai rumah sakit, baik swasta maupun  pemerintah.  Dalam  laporan  investigasi  ini  disebutkan bahwa terjadi suap dari perusahaan farmasi kepada dokter. Sebanyak 2.125 dokter juga diduga menerima suap hingga Rp 131 miliar. Tempo membeberkan laporan investigasi tersebut beserta dengan foto-foto slip pemberian uang dari perusahaan farmasi tersebut kepada para dokter. Namun nampaknya, tak ada seorang pun yang berpendapat bahwa para dokter tersebut dapat dijerat dengan ketentuan UU Suap.
Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum pemberantasan  suap  sektor  privat  di  Indonesia  masih  jauh  dari kata layak. Pemerintah seolah melupakan penegakan hukum dalam
pemberantasan suap di sektor privat. Belum jelas mengapa Indonesia sedemikian mudah ‘melupakan’ ketentuan ini. Berkaca dari negara- negara lain sebagaimana penulis telah jelaskan sebelumnya, konsepsi suap seharusnya tidak saja dipandang dapat terjadi di sektor publik dan  hanya  dapat  merugikan  kepentingan  publik.  Pemerintah Indonesia  perlu  menyadari  bahwa  menjaga  neraca  ‘persaingan’  itu sama  pentingnya  dengan  menjaga  neraca  ‘pelayanan  masyarakat’. Absennya  penegakan  hukum  pada  suap  sektor  privat  mematikan ‘gairah’  masyarakat  untuk  berkompetisi  secara  sehat  di  berbagai sektor,  sama  halnya  ketiadaan  penegakan  hukum  pada  suap  di sektor  publik,  mematikan  kepercayaan  publik  kepada  para  pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dirinya sendiri dan mencari tahu alasan mengapa selama ini aparatur penegak hukum Indonesia tidak pernah tegas dan konsisten menghukum para pelaku suap di sektor privat?
Perlu dicatat pula bahwa pada dasarnya kasus suap sektor swasta tidak hanya terjadi baru-baru ini saja. Konstruksi kasus suap di sektor swasta bahkan sudah terjadi sejak dahulu, bahkan sebelum perdebatan pembuatan  UU  Suap  tersebut  pada  tahun  1980.  Namun  kasus tersebut terjadi pada ranah perdata, tepatnya kasus Lindenbaum vs Cohen. Jika biasanya mahasiswa hukum di tiap-tiap perguruan tinggi mempelajari kasus Lindenbaum vs Cohen dalam kaitannya terhadap perbuatan  melawan  hukum,  namun  pada  dasarnya  kasus  tersebut di  saat  bersamaan  menggambarkan  konstruksi  kasus  penyuapan  di sektor privat. Hal ini tergambar dari pertimbangan Hoge Raad yang menyatakan;
“Bahwa  perbuatan  melawan  hukum  harus  diartikan  sebagai sebuah  perbuatan  atau  kelalaian  yang  melanggar  hak  orang  lain, atau  bertentangan  dengan  kewjaiban  hukum  pelakunya,  atau melawan kesusilaan ataupun kehati-hatian yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, terkait perlindungan pribadi atau barang  orang  lain.  Sedangkan  seseorang  yang  karena  kesalahannya melakukan perbuatan itu, mengakibatkan timbulnya kerugian pada orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”
Bahwa  pengertian  ini  tentu  juga  meliputi  perbuatan  seseorang yang untuk  keuntungannya  sendiri,  melalui  pemberian hadiah-hadiah  dan  janji-janji, membujuk  pegawai  dari pesaingnya,  untuk  mengambil  dan  membuka  rahasia- rahasia  perusahaan  tuannya”  ( Arsil,  Nur  Syarifah,  dan  Imam
Nasima; 2014).
Dengan  melihat  pertimbangan  Mahkamah  Agung  Belanda  pada kasus  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  konstruksi  yang  terjadi  dalam kasus  Lindenbaum  vs  Cohen  ini  juga  dapat  dikategorikan  sebagai bribery in private sector.
Perlu  diingat  pula,  bahwa  UNCAC  ‘menganjurkan’  tiap  negara untuk  menjadikan  suap  di  sektor  privat  ini  sebagai  tindak  pidana FULPLQDO RɣHQFH bukan  menganjurkan  tiap  negara  untuk menjadikan suap di sektor swasta ini masuk dalam kategori ‘korupsi’. Sehingga jika Indonesia tidak mengatur suap di sektor privat tersebut di  dalam  UU  Tipikor,  maka  bukan  berarti  Indonesia  tidak comply dengan  pengaturan bribery  in  private  sector yang  diatur  dalam UNCAC.
Memang, hal tersebut menjadi terkesan aneh. Korupsi di sektor privat yang secara konseptual-teoritis masuk sebagai kategori korupsi sehingga  diatur  dalam  UNCAC,  namun  justru  di  Indonesia  suap  di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi di Indonesia berdasarkan UU  Tipikor. 13 Hal  tersebut  bukan  berarti  tidak  memiliki  dampak sama  sekali  dalam  penegakan  peraturan  tersebut.  Justru  tidak diaturnya ketentuan suap di sektor swasta pada UU Tipikor memiliki keterkaitan dengan aktor yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan  ketentuan  tersebut.  Singkatnya,  seringkali  penegakan hukum  korupsi  dikaitkan  hanya  dengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga muncul pertanyaan besar, apakah KPK bisa menangani pelaku suap di sektor swasta yang diatur di UU Suap?
Undang  –  Undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (UU  KPK)  membatasi  kewenangan  KPK untuk  hanya  bisa  melakukan  tugas  pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Meskipun secara teori suap secara umum (kepada pejabat publik  maupun  pada  sektor  swasta)  masuk  dalam  kategori  Tindak Pidana  Korupsi,  namun  dalam  hukum  positif  Indonesia,  Tindak Pidana Korupsi adalah apa yang diatur dalam UU Tipikor.
Dengan  demikian,  hanya  polisi-lah  yang  berwenang  melakukan penyidikan,  dan  jaksa-lah  yang  berwenang  untuk  melakukan penuntutan  yang  berdasarkan  UU  Suap  tersebut.  KPK  tidak  dapat menangani  perkara  ini.  Inilah  saatnya,  bagi  polisi  dan  kejaksaan
13   Hasil wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro tanggal 31 Oktober 2016, di Gedung Pascasarjana Universitas Pancasila
membuktikan  diri  bahwa  mereka  dapat  dipercayai  publik  untuk menangani kasus suap di sektor swasta, yang mana kasus ini tidaklah dapat ditangani KPK.

## K E S I M P U L A N
Suap dapat terjadi, tidak hanya di sektor publik namun juga sektor privat. Secara konsep, satu-satunya perbedaan hakiki antara suap di sektor swasta dengan suap di sektor publik terdapat pada keterlibatan para pihak. Jika pada suap di sektor publik melibatkan peran pejabat publik, suap di sektor privat justru tidak ada kaitannya sama sekali dengan jabatan yang diemban oleh pejabat publik.
Di berbagai negara, pemidanaan terhadap pelaku suap di sektor swasta  sudah  merupakan  hal  yang  lumrah.  Baik  bagi  negara  yang menganut  sistem  hukum civil  law, maupun common  law. Negara- negara  tersebut  mengkriminalisasi  suap  di  sektor  swasta,  karena secara nature -nya,  suap  sektor  swasta  dengan  suap  sektor  publik sama-sama merusak tatanan sosial dan merugikan pihak yang tidak melakukan praktik suap-menyuap.
Indonesia  sudah  memiliki  instrumen  hukum  yang  dapat mempidana  pelaku  suap  di  sektor  swasta.  Hal  ini  berdasarkan Undang-Undang  No.  11  Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap. Meskipun  Indonesia  sudah  memiliki  pengaturan  terkait  tindak pidana suap yang tidak ada kaitannya dengan pejabat publik, (sektor swasta murni) bahkan sebelum UNCAC mengatur bribery in private sector, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun 1980, namun penegakan hukum dari peraturan tersebut nampaknya masih bermasalah.
Nampaknya,  sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak karuan dan pemberantasan korupsi yang hanya berpusat pada KPK membuat  orang  melupakan  salah  satu  undang-undang  penting  ini. Maka  dari  itu,  penegak  hukum  di  Indonesia  abad  21  seharusnya tidaklah  perlu  berlelah-lelah  untuk  mempermasalahkan  dan memperdebatkan lagi bagaimana mempidana pelaku suap di sektor swasta selayaknya penegak hukum tahun 70-an.

## S A R A N
Suap  (maupun  korupsi  secara  umum)  di  sektor  swasta  telah membawa begitu banyak dampak buruk terhadap sektor bisnis. Oleh
karena  itu,  perlu  ada  penegakan  hukum untuk  dapat  memberikan penghukuman  terhadap  para  pelaku  korupsi  di  sektor  swasta, terutama pada kasus suap di sektor swasta. Pemerintah melakukan penegakan  hukum  terhadap  pelaku  suap  di  sektor  swasta  secara konkret, agar seluruh masyarakat Indonesia juga menyadari bahwa perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  tercela  dan  tidak  dapat dipandang sebagai suatu hal yang biasa.
Mengingat  Rancangan  KUHP  sedang  bergulir  di  DPR,  ada baiknya anggota parlemen mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan delik suap sektor privat ini masuk ke dalam RKUHP. Adapun kesempatan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengevaluasi ketentuan suap sektor swasta yang telah ada sebelumnya. Ditambah ODJL NHWHQWXDQ SLGDQD \DQJ WHUNRGL¿NDVL NHPXQJNLQDQ EHVDU DNDQ memudahkan  penegak  hukum  untuk  ‘mengingat’  tindakan  apa saja  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  delik  atau  tindak  pidana  di Indonesia.
Pada tataran akademisi dan juga aktivis anti-korupsi, literatur dan penelitian mengenai isu suap sektor swasta di Indonesia khususnya perlu  diperbanyak.  Seyogyanya  tidak  hanya  sekedar  penelitian kualitatif, tetapi juga penelitian kuantitatif empiris berupa penelitian lapangan  mengenai  isu  suap  di  sektor  privat.  Hal  ini  semata- mata  untuk  membantu  dan  memberikan  sumbangsih  modal  bagi pemerintah dalam melihat permasalahan suap di sektor privat yang terjadi  di  Indonesia,  sebelum  pemerintah  membuat  kebijakan  dan strategi pemberantasan suap di sektor swasta ini. Dengan demikian, pemberantasan suap di sektor privat memiliki arah dan strategi yang jelas serta terukur.