## Hubungan Yunani Dan Uni Eropa Pasca Krisis Yunani Tahun 2010
*1 Kensy Dewi Asmiantyningsi, 2 Andrias Darmayadi,
1, 2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112-116, Bandung, Indonesia
e-mail:, 1 kensydewi11@gmail.com ; 2 andrias.darmayadi@email.unikom.ac.id

## Abstract
This research aims to find out how is relationship between Greece and European Union after  Greece  crisis  in  2010.  The  research  method  used  by  the  author  in  this  research  is descriptive  method  of  qualitative  analysis.  The  data  has  been  collected  through  library research, online data search, and interviews. Data then analyzed with theories that related to International Relations. When Greece has a crisis in 2010, European Union provided loan assistance to Greece government. The loan is carried out through agreement of the Greece Government and European Union through economic assistance programs on the condition that Greece has to create austerity policies that regulated by European Union. This is already put Greece in a circle of bailout-austerity since 2010 until 2018. It also led to the emergence of Grexit or Greece Exit from the European Union membership.
Keywords— Greece, European Union, Greece Crisis, Grexit

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca terjadinya krisis Yunani tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka,  penelusuran  data online ,  dan  wawancara.  Data-data  tersebut  kemudian  dianalisis dengan  teori-teori  yang  berhubungan  dengan  Hubungan  Internasional.  Ketika  Yunani mengalami  krisis  pada  tahun  2010,  Uni  Eropa  memberikan  bantuan  dana  pinjaman  kepada Yunani. Bantuan tersebut diberikan dengan kesepakatan Pemerintah Yunani dan Uni Eropa melalui program-program bantuan ekonomi dengan syarat Yunani harus melakukan kebijakan penghematan yang diatur oleh Uni Eropa. Hal ini menempatkan Yunani pada siklus bailout- austerity sejak  tahun  2010  hingga  2018.  Hal  ini  juga  kemudian  mengakibatkan  munculnya desakan Grexit atau Greece Exit dari keanggotaan Uni Eropa.
Kata kunci — Yunani, Uni Eropa, Krisis Yunani, Grexit

## 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Pendapatan  negara  adalah  salah  satu tolak  ukur  dalam  menilai  perekonomian sebuah  negara,  begitu  pun  dengan perbandingan antara jumlah hutang negara dan  pendapatannya.  Tidak  sedikit  negara yang  berujung  miskin  bahkan  menjadi negara gagal. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan  kemunduran  itu  terjadi adalah  ketidakmampuan  negara  dalam mengelola  keuangannya  dengan  baik  dan terjebak  dalam  masalah  hutang  negara (Sungkono, 2007 : 25).
Pada  praktiknya  negara-negara  pada umumnya  memang  memiliki  hutang  luar negeri. Dana dari hutang tersebut lazimnya digunakan  untuk  investasi  jangka  panjang demi  kesejahteraan  warganya,  baik  pada sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur,  transportasi,  pengelolaan sumber  daya,  kesehatan,  dan  lain sebagainya  (Junaedi,  2018  :  565).  Negara sebesar  Amerika  Serikat  pun  termasuk salah  satu  negara  dengan  hutang  terbesar. Namun  dengan  perkenomian  yang  besar juga Amerika.tetap. dalam. kondisi.  aman. terkait pembayaran hutangnya (https://id.tradingeconomics.com/country- list/external-debt  diakses  pada  15  Maret 2019).
Suatu  negara  akan  bermasalah  dalam hutang  jika  besar  hutangnya  melebihi pendapatan negara tersebut. Hal inilah yang terjadi  pada  Yunani.  Yunani  adalah  salah satu negara yang mengalami masalah besar dalam  hutang.  Krisis  hutang  yang  terjadi pada Yunani dalam 1 dekade terakhir telah menjadi  suatu  isu  global  dan  menarik perhatian  masyarakat  internasional.  Nama Yunani seolah identik
dengan kebangkrutan
(https://www.thebalance.com/what-is-the-
greece-debt-crisis-3305525  diakses  pada 15 Maret 2019).
Akar  permasalahan  krisis  Yunani adalah  manajemen  keuangan  negara  yang defisit  dan  hutang  negara  yang  terus- menerus  menumpuk  sehingga  rasionya melebihi  GDP    ( Gross  Domestic  Bruto ). Dalam perkembangannya, Yunani mengajukan  permohonan  bantuan  dana pada  Troika  hingga  tiga  kali  karena  krisis yang  sangat  merugikan  ini,  yaitu  pada tahun  2010,  2012,  dan  2015.  Sejak  tahun 2016,  perekonomian  Yunani  mengalami peningkatan  secara  perlahan,  meskipun pada  waktu  tertentu  kembali  fluktuatif. Krisis ekonomi tentu merupakan suatu hal yang  sangat  besar,  dapat  mempengaruhi hubungan  antara  Yunani  dengan  negara lainnya,  terutama  dalam  keberadaan Yunani  sebagai  salah  satu  negara  Uni Eropa.  Yunani  yang  masuk  dalam keanggotaan  Uni  Eropa  pada  1  Januari 1981 memiliki cerita tersendiri (https://europa.eu/european-union/about- eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 22 Maret 2019).
Keputusan  Yunani  untuk  bergabung dalam  Uni  Eropa  sebenarnya  diharapkan dapat  membantu  perekonomian  Yunani melalui  pasar  bersama,  tetapi  Yunani mengalami  hambatan  dalam  beradaptasi dengan persaingan pasar Eropa yang sudah lebih  maju  dan  mapan.  Pada  praktiknya, harapan  untuk  dapat  meningkatkan perekonomian  negara  seketika  runtuh  saat krisis  global  terjadi  di  tahun  2008.  Pada saat  itu  semua  negara  di  Eropa  terkena dampaknya, namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang memiliki hutang sangat banyak, Yunani.merasakan.dampak.yang.paling besar.(https://www.cnnindonesia.com/inter nasional/20150701115330-134-
63540/penjelasan-singkat-soal-krisis- yunani diakses pada 30 Maret 2019). Secara historis, Yunani adalah negara yang  tidak  memenuhi  kualifikasi  saat mendaftar  pada  Uni  Eropa  karena  angka inflasi,  defisit,  dan  hutang  Yunani  yang sangat  tinggi.  Kemudian  pemerintah melakukan  upaya  perbaikan  hingga  pada tahun  1981  Yunani  secara  resmi  dapat bergabung dalam Uni Eropa dan Eurozone pada  tahun  2001.  Namun,  pada  akhirnya muncul  fakta  bahwa  data-data  ekonomi yang  membuat  Yunani  tergabung  menjadi bagian  dari Eurozone ternyata  merupakan hasil rekayasa.
Yunani  pada  masa  pengajuannya dalam Uni Eropa memiliki indeks korupsi yang  sangat  tinggi,  manajemen  keuangan yang  boros,  serta  pertumbuhan  ekonomi yang  lemah.  Hal  ini  membuat  Yunani memiliki perekonomian yang belum sejajar dengan  negara-negara  Uni  Eropa  lainnya, sehingga  penyeragaman  mata  uang Euro memberikan beban yang sangat besar bagi Yunani.  Puncaknya  saat  dunia  dilanda krisis  pada  tahun  2008,  Yunani  sangat terpuruk  karena  terlilit  hutang  yang melebihi  GDP.  Dalam  situasi  ini,  Uni Eropa sebagai integrasi negara yang terdiri dari Yunani di dalamnya tentu akan terkena dampak  pula  dari  terpuruknya  Yunani  di masa  krisis  (Simanjuntak  &  Wijanarka, 2016 : 20-21).
Krisis  ini  telah  memberikan  dampak secara  eksternal  dengan  melemahkan stabilitas  ekonomi  di  Uni  Eropa,  dan dampak secara internal dengan membebankan  masyarakat  pada austerity yang  mengarah  pada  desakan  meminta Yunani  keluar  dari  Uni  Eropa.  Namun Yunani  seolah  tidak  punya  pilihan  lain selain berada dalam kendali Uni Eropa dan Uni Eropa pun atas berbagai pertimbangan
terus  membantu  dan  memeprtahankan Yunani.

## 1.2  Rumusan Masalah

## 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut,  peneliti  mengangkat  pertanyaan rumusan masalah mayor untuk membatasi penelitian, yaitu:
“Bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis Yunani tahun 2010?”

## 1.2.2  Rumusan Masalah Minor
Rumusan  masalah  mayor  kemudian dikembangkan  menjadi  beberapa  rumusan masalah minor sebagai berikut:
1. Bagaimana  stabilitas  ekonomi  Uni
Eropa pasca krisis Yunani? 2. Bagaimana krisis Yunani mempengaruhi munculnya desakan Greece  Exit (Grexit)  dari  Uni Eropa?
3. Mengapa Uni Eropa tetap mempertahankan  Yunani  sebagai anggota Uni Eropa?

## 1.2.3  Pembatasan Masalah
Penelitian  ini  memiliki  pembatasan masalah dalam tema dan waktu. Penelitian akan  berfokus  pada  lingkup  tema  terkait krisis hutang Yunani, Uni Eropa, dinamika yang  terjadi  selama  masa  krisis,  serta hubungan  antara  keduanya.  Sedangkan pembatasan waktu yaitu tahun 2010 hingga 2018 dengan alasan tahun 2010 adalah titik awal  krisis  Yunani,  hingga  tahun  2018 dengan  asumsi  diharapkan  dapat  menjadi batas analisis waktu terkini.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1  Maksud Penelitian
Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana  hubungan  Yunani  dan  Uni
Eropa  pasca  krisis  Yunani  terjadi  sejak tahun 2010.
1.3.2  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui  stabilitas  ekonomi Uni Eropa pasca krisis Yunani
2. Mengetahui  bagaimana  krisis
Yunani mempengaruhi munculnya desakan Greece Exit (Grexit) dari Uni Eropa 3. Mengetahui mengapa Uni Eropa  tetap  mempertahankan Yunani di Uni Eropa 1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1  Kegunaan Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penerapan  dari  beberapa  teori  yang  sudah peneliti  pelajari,  yaitu  teori  tentang hubungan internasional,
organisasi internasional, ekonomi
politik
internasional, serta krisis ekonomi.

## 1.4.2  Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat yaitu  menambah  wawasan  keilmuan  bagi peneliti,  memberikan  referensi  bagi pembaca, dapat dijadikan pembanding dan tolak  ukur  untuk  penelitian  selanjutnya yang  memiliki  tema  atau  topik  yang berkaitan, dan menjadi sumbangan pemikiran  bagi  studi  ilmu  hubungan internasional.

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
2.1   Kajian Pustaka
2.1.1  Hubungan Internasional
Hubungan internasional adalah segala interaksi  aktor  hubungan  internasional
yang  melewati  lintas-batas  negara.  Ini merupakan  satu  upaya  yang  harus dilakukan  oleh  seluruh  negara  di  dunia, karena dinamika politik internasional terus berkembang  dan  masalah  antarnegara  pun semakin  menggiring  negara  pada  suatu bentuk  ketergantungan  satu  sama  lain. Hubungan  atau  interaksi  antarnegara  pun mengalami  perkembangan  sehingga  aktor hubungan internasional tidak hanya negara ( state actor ), tetapi juga aktor bukan negara ( non-state  actor ).  Pola  hubungan  atau interaksi  ini  dapat  berupa  kerjasama (cooperation ),  persaingan  ( competition ), dan pertentangan ( conflict ) (Rudy, 2003:2).

## 2.1.2  Organisasi Internasional
Salah  satu  kajian  utama  dalam  studi hubungan  internasional  adalah  organisasi internasional  yang  juga  merupakan  salah satu  aktor  dalam  hubungan  internasional. (Perwita  &  Yani,  2014:91).  Organisasi internasional  adalah  suatu  pola  kerjasama yang melewati lintas-batas negara, dengan didasari  struktur  organisasi  yang  jelas untuk  mencapai  tujuan  bersama,  baik antara  pemerintah  dengan  pemerintah, maupun  antara  sesama  kelompok  non- pemerintah  pada  negara  yang  berbeda (Rudy, 2009:3).

## 2.1.3 Bantuan Luar Negeri
Bantuan  luar  negeri  adalah  transfer sumber  daya  dari  suatu  pemerintah  ke pemerintah  yang  lain,  baik  itu  berbentuk dana  maupun  barang.    Bantuan  ini  secara umum  tidak  diperuntukan  hanya  untuk kepentingan-kepentingan  jangka  pendek, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan  ekonomi  jangka  panjang Pemberian  bantuan  dapat  dilakukan antarpemerintah ( government to government )  maupun  melalui  lembaga
keuangan  internasional  seperti  IMF  dan World Bank (Ikbar, 2007 : 188).

## 2.1.4   Regionalisme
Kawasan atau regional adalah dua atau lebih  negara  yang  saling  berinteraksi  dan memiliki kecenderungan kesamaan geografis,  bahasa,  etnis,  budaya,  sejarah, sosial,  dan  identitas  (Perwita  &  Yani, 2014:104). Regionalisme berkembang dari kesadaran  negara-negara  dalam  suatu kawasan  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Pemikiran  ini  kemudian  mengarah  pada kemungkinan membentuk suatu organisasi regional  yang  berisi  kerjasama  regional. (Perwita & Yani, 2014:110).

## 2.1.5 Ekonomi Politik Internasional
Ekonomi-politik-internasional  adalah ilmu  yang  mempelajari  keterkaitan  antara ekonomi  dan  politik  dalam  ruang  lingkup internasional. (Perwita & Yani, 2014:75). Dalam  arti  yang  lebih  luas,  ekonomi- politik-internasional  didefinisikan  sebagai studi  tentang  saling  keterkaitan  antara interaksi  fenomena  ekonomi  dan  politik, antara ““negara”” dengan ““pasar””, antara lingkungan domestik dengan yang internasional,  dan  antara  pemerintah dengan  masyarakat.  (Mas’oed,  2003  :  4). Sehingga ekonomi-politik merupakan hasil interaksi  antara  kajian  ekonomi  dengan kajian  politik,  yang  mempertimbangkan serta  dipengaruhi  oleh  mekanisme  pasar dan  kondisi  kehidupan  sosial  masyarakat serta  pola  kebijakan  pemerintah  sebagai unsur  politik  yang  satu  sama  lain  saling beririsan.

## 2.1.6 Krisis Ekonomi
Krisis  ekonomi  adalah  suatu  keadaan global  maupun  pada  suatu  negara, mengalami  keruntuhan  atau  penurunan pada seluruh sektor ekonomi.
Sederhananya  krisis  ekonomi  adalah keadaan dimana sebuah negara mengalami masalah  finansial  yang  sangat  berat sehingga  rakyat  tidak  lagi  percaya  dan mendukung pemerintah. Lebih jauh rakyat kemudian  enggan  menyimpan  uangnya  di bank  sehingga  bank  mengalami  kesulitan uang tunai. Jika hal itu terjadi, maka bank sentral  akan  mencairkan  asetnya  untuk menalangi semua bank itu. Setelah itu maka harga-harga  akan  naik  seiring  dengan banyaknya uang tunai di masyarakat (Ikbar, 2007 : 21).

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Krisis ekonomi yang terjadi di Yunani dalam 1 dekade ini adalah suatu fenomena global yang menarik untuk diamati, karena merupakan salah satu isu yang sangat besar pada lingkup internasional. Secara mendasar  fenomena  ini  dapat  diamati dengan mengacu pada teori maupun konsep hubungan internasional. Hal ini karena apa yang  terjadi  pada  Yunani  secara  langsung maupun  tidak  langsung  memberikan dampak  bagi  dunia  internasional  serta melibatkan  beberapa  aktor  HI  lain,  baik aktor negara maupun non-negara.
Bila  dikaitkan  dengan  krisis  ekonomi yang terjadi di Yunani, dapat disimpulkan bahwa  Yunani  melakukan  peminjaman dana  kepada  Bank  Sentral  Eropa  untuk mengantisipasi  krisis  ini  berkepanjangan. Krisis ini pada perkembangannya mempengaruhi  hampir  seluruh  negara- negara eurozone .  Krisis  ini  berawal  dari masalah  hutang  pemerintah  Yunani  yang kemudian  berdampak  luas  bagi  negara- negara  Eropa  lainnya.  Negara-negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terkena imbas dari krisis  ini.  Euro  kemudian  tertekan  dan mengakibatkan penurunan angka
pertumbuhan ekonomi negara-negara Eurozone.
Setelah  berbagai  upaya  negosiasi, Yunani  mendapatkan  beberapa  kali pinjaman  luar  negeri  dari  kreditor  Troika dengan  bunga  dan  jangka  waktu  yang ditentukan, namun dengan syarat pencairan dana  yaitu  Yunani  harus  menerapkan beberapa  kebijakan  khusus  yang  diminta kreditor Troika pada negaranya. Pemerintah  menyetujui  dan  menerapkan kebijakan-kebijakan  baru  bagi  warganya, yaitu  kebijakan  yang  berkonsep  untuk penghematan  dan  pemotongan  anggaran rutin  tertentu,  serta  kebijakan  batas transaksi pada perbankan.
Pada  lingkup  ini,  Yunani  mengalami krisis yang jelas merupakan suatu masalah ekonomi,
lalu dalam upaya penyelesaiannya Yunani diharuskan untuk menyetujui  syarat-syarat  politik  tertentu dari  pihak  yang  memberikan  bantuan pinjaman, serta harus menerapkan kebijakan  politik  yang  baru  di  negaranya. Bahkan dalam urusan politik dalam negeri pun,  pemerintah  mengalami  masalah internal yang semakin meningkatkan protes anti-pemerintah dan memperburuk keadaan negara.
Selama  krisis  terjadi,  tentu  Yunani mengalami ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah  dihadapkan  pada  tenggang waktu pembayaran hutang luar negeri dan bunganya,  lalu  keuangan  perbankan  yang bermasalah,  serta  menangani  masalah ekonomi  dalam  negeri  yang  terus  meluas. Dalam upaya menyelesaikan masalah krisis yang  terjadi,  Yunani  yang  merupakan anggota  dari  Uni  Eropa  tentu  melakukan upaya  terdekat  dengan  memohon  bantuan pada  Uni  Eropa  sebagai  tempat  bernaung selama  ini.  Sementara  Uni  Eropa  yang merupakan  sebuah  konsep  dari  integrasi terdiri  atas  beberapa  negara  di  dalamnya,
sehingga  ketika  ada  suatu  hal  buruk  yang menimpa  salah  satu  negara,  maka  tentu akan berdampak pada integrasi tersebut.
Dalam perkembangannya permasalahan ini kemudian meluas hingga memunculkan isu Grexit
atau mengeluarkan  Yunani  dari  Uni  Eropa, karena  desakan  dari  masyarakat  Yunani yang merasa sangat dirugikan dan memiliki kehidupan  yang  berubah  drastis  setelah pemerintah  banyak  menerapkan austerity yang menyulitkan masyarakat. Namun Uni Eropa  terus  membantu  Yunani  dengan memberikan  3  kali bailout bahkan melakukan  negosiasi  antar  anggota  Uni Eropa terkait isu Grexit ini.

## 3. Metode Penelitian 3.1 Desain Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai peneliti adalah metode pendekatan kualitatif,    Metode  ini  dipilih  peneliti karena  dapat  menghasilkan  prosedur analisis  dan  deskriptif,  sehingga  dapat mengetahui  gambaran  umum  mengenai fenomena, dan konkrit terkait krisis hutang Yunani,  pengaruhnya  terhadap  kawasan Eropa, kemudian kebijakan yang dilakukan Uni  Eropa  dalam  upaya  membantu menyelesaikan  krisis  tersebut,  dinamika perdebatan  keluarnya  Yunani  dari  Uni Eropa,  serta  bagaimana  hubungan  Yunani dan Uni Eropa pasca krisis tersebut.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan  data  dari  buku,  jurnal, laporan  penelitian,  berita  dan  website resmi, ditunjang dengan wawancara sesuai dengan informan penelitian sebagai bentuk analisis  data  komprehensif  terkait  krisis
hutang Yunani serta hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis tersebut.

## 3.2.1  Studi Pustaka
Peneliti
menggunakan studi kepustakaan (library  research )  sebagai salah  satu  metode  analisis  kasus  yang diangkat  peneliti  melalui  analisis  pustaka buku-buku referensi, jurnal, laporan, artikel dan media lain yang berkaitan dengan krisis Yunani dan Uni Eropa.

## 3.2.2  Wawancara
Selain  memperoleh  data  dari  studi pustaka, peneliti juga akan mengumpulkan data  dengan  melakukan  wawancara  pada narasumber yang relevan. Peneliti melakukan studi lapangan melalui metode wawancara sebagai bentuk verifikasi dalam pengumpulan  data  yang  telah  ditentukan, yaitu  pada  narasumber  dari  Kantor Kedutaan  Yunani  untuk  Indonesia  yang dapat  memberikan  data  atau  informasi terkait  krisis  Yunani  dan  pengaruhnya secara  internal  maupun  eksternal  serta hubungan  Yunani  dan  Uni  Eropa  pasca krisis tersebut.

## 3.3  Uji Keabsahan Data
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini, peneliti  melakukan  uji  keabsahan  data dengan melakukan pemeriksaan ulang pada data yang telah dikumpulkan baik dari studi pustaka  maupun  wawancara.  Peneliti  juga melakukan triangulasi data atau pengujian dengan  membandingkan  berbagai  sumber lalu  dijadikan  referensi,  dan  melakukan seluruh  rangkaian  penelitian  dengan mendiskusikan pada dosen pembimbing.
3.4  Teknik Analisis Data
Peneliti  menggunakan  teknik  analisis data  yaitu  teknik  reduksi  data.  Teknik  ini dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan
seluruh  data  yang  diperlukan  kemudian direduksi atau dirangkum dan dipilih yang dapat dijadikan pembahasan untuk menjawab  seluruh  rumusan  masalah kemudian  diuraikan  menjadi  satu  laporan tertulis.  Data  yang  diperoleh  melalui wawancara  dan  triangulasi  sumber  yang digunakan  sesuai  dengan  keperluan penelitian  berdasarkan  dengan  tujuan penelitian  yang  megacu  pada  panduan teori. Hal ini juga bertujuan agar data yang digunakan  berkorelasi  dengan  rumusan masalah  yang  telah  dibuat.  Peneliti menyajikan  data  dari  hasil  penelitian  dan wawancara  serta  sumber-sumber  media yang kredibel sesuai kebutuhan yang pada akhirnya  peneliti  dapat  mengerucutkan dalam suatu kesimpulan penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Objek Penelitian
4.1.1 Tinjauan Umum Yunani
Yunani  ( Greece )  atau  disebut  juga Hellenic  Republic adalah  sebuah  negara dengan  ibukota  Athena,  terletak  di  benua Eropa  khususnya  di  semenanjung  Balkan. Secara astronomis Yunani terletak diantara 34°-42°  LU  dan  19°-30°  BT,  sementara secara  geografis  berbatasan  dengan Albania,  Bulgaria,  Makedonia,  dan  Turki Yunani  memiliki  luas  wilayah  sebesar 131.957  km 2 dengan  populasi  penduduk sekitar 10 juta (https://europa.eu/european- union/about-eu/countries/member- countries/greece_en  diakses  pada  14  Juni 2019).

## 4.1.1.1 Perekonomian Yunani
Perekonomian  Yunani  secara  garis besar  disokong  oleh  sektor  utama  yaitu pariwisata,  kemudian  perkapalan,  industri makanan,  tembakau,  tekstil,  kimia,
produk.baja, pertambangan, dan perminyakan.  Sektor  pariwisata  adalah sektor  yang  sangat  diunggulkan.  Dengan angka  turis  pendatang  yang  sangat  tinggi, hal  ini  membuat  sektor  pariwisata,  hotel dan  penginapan,  wirausaha,  administrasi publik,serta  telekomunikasi  juga  sangat tinggi. Data tahun 2018 menunjukan bahwa pariwisata  Yunani  menyumbang  hampir 80% GDP. Dalam satu tahun, diperkirakan sekitar  15  juta  wisatawan  internasional datang  ke  Yunani.  Hal  ini  menjadikan Yunani sebagai negara peringkat ke-7 yang paling banyak dikunjungi di Uni Eropa dan peringkat ke-16 di dunia.
Yunani  memiliki  pertumbuhan PDB  rata-rata  sejak  tahun  1990-an  yang terbilang  tinggi.  Namun,  Yunani  juga menghadapi persoalan ekonomi yang besar, yaitu  tingginya  angka  pengangguran, lemahnya  birokrasi,  hambatan  pendapatan dari  pajak,  dan  alokasi  anggaran  yang boros. Yunani memiliki hutang yang tinggi namun dengan pendapatan yang rendah bila dibandingkan  dengan  negara  Uni  Eropa lainnya.(https://www.indexmundi.com/gre ece/economy_overview.html  diakses  pada 9 Agustus 2019).

## 4.1.1.2 Keanggotaan  Yunani  di  Uni Eropa
Yunani  resmi  bergabung  dengan Uni  Eropa  pada  tahun  1981.  Setelah tergabung  dalam  Uni  Eropa,  seluruh kebijakan ekonomi dan politik Yunani akan bersinggungan dengan kehidupan ekonomi dan  politik  kawasan,  terutama  dalam  hal ekonomi  sejak  Yunani  bergabung  dalam Eurozone pada  tahun  2001.  Yunani menggunakan euro menggantikan drachma, mata uang sebelumnya (https://europa.eu/european-union/about- eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 16 Juni 2019).

## 4.1.2  Tinjauan Umum Uni Eropa
Uni  Eropa  terbentuk  atas  sejarah panjang  sejak  tahun  1950  yang  telah melewati  berbagai  proses  dan  perjanjian. Sejarah  ini  dimulai  dari  proposal  Prancis yang dikenal dengan Schuman Plan , berisi pengaturan membentuk pasar bersama batu bara  dan  besi  baja  yang  beranggotakan Prancis,  Belanda,  Italia,  Jerman,  Belgia,
dan Luksemburg (https://europa.eu/european-union/about- eu/history_en diakses pada 11 Juni 2019). Kerangka ini kemudian
berkembang  menjadi European  Coal  and Steel  Community .  Pasar  bersama  yang sudah  terbentuk  kemudian  dikembangkan tidak hanya pada sektor batu bara dan besi, tetapi  di  seluruh  sektor  ekonomi  hingga akhirnya dikembangkan menjadi European Atomic  Energy  Community dan European Economic  Community .  Integrasi  ini mengimplementasikan
harmonisasi kebijakan-kebijakan  nasional  dalam 4 Freedom  of  Movement yaitu  kebebasan transaksi  perdagangan  dalam  hal  barang, jasa, pekerja, dan modal (Perwita & Yani, 2014 : 111).
Integrasi  ini  terus  mengalami perkembangan  hingga  akhirnya  menjadi European  Community ,  yang  merupakan integrasi  ekonomi  dengan  lingkup  yang sangat  luas  pasca  dibentuknya Schengen Agreement atau integrasi geografis negara- negara  anggota  dengan      penghapusan pemeriksaan  di  perbatasan  negara-negara anggota.  Setelah  disetujui  dan  diterapkan dengan mengacu pada target bersama, pada tanggal  7  Februari  1992  ditandatangani Maastricht Treaty atau Treaty on European Union di  Maastricht  yang  secara  resmi memberlakukan  Pasar  Tunggal  Eropa, berlaku sejak 1 November 1993 (Perwita & Yani, 2014:111).
Traktat Masstricht ini menjadi dasar yang  sangat  kuat  dengan  merubah European  Community menjadi European Union atau  Uni  Eropa.  Uni  Eropa  terdiri atas 3 pilar, yaitu:
1. Ekonomi – Economic and Monetary Union
2. Politik  – Common  Foreign  and Security Policy
3. Masalah dalam Negeri dan Hukum – Justice and Home Affairs

## 4.1.2.1 Keanggotaan Uni Eropa
Saat ini tercatat ada 28 anggota Uni Eropa,  yaitu  Belgia,Prancis,Jerman,Italia, Luksemburg,Belanda,  Denmark,  Irlandia, Inggris,Yunani,Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia,Swedia,Republik_Ceko, Estonia, Hungaria,  Latvia,  Lithuania,  Malta, Polandia,  Siprus,  Slovakia,  Bulgaria, Romania,  dan  Kroasia.  Dari  seluruh anggota  Uni  Eropa,  tidak  seluruhnya menggunakan mata uang euro sebagai mata uang  negaranya.  Ada  19  negara  yang menggunakan euro sebagai  mata  uang negaranya, disebut juga sebagai Euro zone , yaitu  Austria,  Belgia,  Siprus,  Estonia, Finlandia,  Prancis,  Jerman,  Yunani, Irlandia,
Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg,  Malta,  Belanda,  Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol
(https://europa.eu/european-union/about- eu/euro/which-countries-use-euro_en diakses pada 24 Juni 2019).
Penggunaan euro dibuat  dengan beberapa  tujuan,  yaitu  mengintegrasikan suatu  mata  uang  tunggal  antarnegara anggota,  menciptakan  perekonomian  yang lebih  fleksibel  dan  mudah,  mengurangi resiko  kerugian  kurs  atau  nilai  tukar  yang berubah-ubah. Untuk melaksanakan integrasi  sebesar  ini,  Uni  Eropa  memiliki Bank Sentral Eropa sebagai institusi resmi yang  mengawasi  sistem  perekonomian
khusunya  keuangan  di  seluruh  negara anggota (Salvatore, 2016: 713).

## 4.1.3  Krisis Ekonomi Yunani 4.1.3.1 Penyebab Krisis Yunani
Penyebab  utama  krisis  Yunani adalah  hutang  negara  yang  terus-menerus menumpuk  dan  tidak  seimbang  terhadap pendapatan  negara.  Negara  berada  dalam keadaan  krisis  ketika  pendapatan  negara menurun  drastis  sebagai  akibat  dari  krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini  mengarah  pada  daya  beli  masyarakat Amerika  Serikat  yang  menurun  sangat drastis  sehingga  volume  impor  menurun dan volume ekspor negara-negara produsen yang berbisnis dengan Amerika Serikat pun menurun  drastis.  Karena  volume  ekonomi Amerika Serikat sangat besar, maka sudah tentu  dampaknya  kepada  semua  negara pengeskpor di seluruh dunia juga menjadi ancaman  yang  serius,  terutama  negara- negara yang sangat mengandalkan ekspornya  ke  Amerika  Serikat,  salah satunya  adalah  Yunani  (Simanjuntak  & Wijanark, 2016 : 9-10).

## 4.1.3.2 Kronologi Krisis Yunani
Yunani mengalami masalah ekonomi  yang  sangat  tinggi  pada  tahun 2008-2009  pasca  terjadinya  krisis  global. Hutang negara terus membengkak sedangkan  pendapatan  negara  menurun. Pada  tahun  2010,  pemerintah  Yunani secara  resmi  mengajukan  permohonan bantuan dari European .Commission (EC),
European.Central.Bank (ECB), dan
International.Monetary.Fund
(IMF).
Ketiganya  kemudian  disebut  sebagai Kreditor  Troika.  Pada  Mei  2010,  Troika memberikan bailout sebesar  110  milyar euro namun  dengan  syarat  pemerintah Yunani  harus  melakukan austerity atau kebijakan penghematan di negaranya yang
diatur oleh Uni Eropa (https://www.cnnindonesia.com/internasio nal/20150701115330-134- 63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-
yunani diakses pada 15 Maret 2019).
Setelah bailout diberikan,
Pemerintah  Yunani  dibawah  Perdana
Menteri  yang  menjabat  saat  itu,  George Papandreou mengeluarkan berbagai austerity atau  upaya  penghematan  dengan bentuk  pemangkasan  anggaran  rutin tertentu. Austerity ini  berupa  pembekuan pembayaran gaji seluruh pegawai pemerintah,  pengurangan  bonus,  dan pengurangan biaya lembur. Selain itu juga austerity meliputi pembekuan pembayaran pensiun,kenaikan pajak BBM,rokok, alkohol, dan barang mewah
(https://www.thebalance.com/what-is-the- greece-debt-crisis-3305525  diakses  pada 15 Maret 2019).
Runtuhnya  perekonomian  Yunani secara  signifikan  sangat  mempengaruhi situasi politik domestik. Rakyat dikejutkan dengan austerity yang  tiba-tiba  sehingga merubah banyak hal besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian mengakibatkan banyak terjadi demonstrasi masyarakat.  Tidak  sedikit  yang  disertai kekerasan  bahkan  memakan  korban  jiwa, contohnya pada aksi bom molotov di Bank Marfin  Eganatia  cabang  Stadiou  Street yang  mengakibatkan  3  orang  terbunuh (https://www.keeptalkinggreece.com/2010 /05/05/3-dead-at-marfin-banktragedy- crime-negligence/  diakses  pada  15  Maret 2019).
Setelah  diberikan bailout dan dilaksanakannya
austerity, ternyata keadaan  negara  tidak  juga  membaik.  Atas pertimbangan  tersebut,  pada  21  Februari 2012 Kreditor Troika kembali memberikan bailout kedua  sebesar  130  milyar  Euro, bahkan lebih besar dari bantuan
sebelumnya karena keadaan justru semakin parah dengan hutang negara yang semakin membengkak dan austerity yang menambah masalah baru. Bailout kedua ini disertai dengan persyaratan berupa pelaksanaan  seluruh  program austerity , reformasi  struktural,  dan  privatisasi  aset pemerintah (https://www.nytimes.com/2012/03/15/bus iness/global/greece-gets-formal-approval- for-second-bailout.html  diakses  pada  20 Maret 2019).
Keadaan  politik  negara  terus mengalami ketidakstabilan, termasuk langkah-langkah
pemerintah dalam membuat  kebijakan  yang  seolah  tidak berujung  pada  penyelesaian  masalah. Tahun  2015  bisa  dikatakan  sebagai  tahun terberat sepanjang krisis ekonomi meruntuhkan Yunani, karena hutang negara yang  terus  membengkak  dan  hutang terhadap kreditor troika juga menjadi beban baru bagi negara yang sedang bermasalah. Masyarakat  diberatkan  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  merugikan  kehidupan mereka  sementara  pemerintah  sebagai penjamin  kehidupan  masyarakat  justru bermasalah secara internal.
Pada 30 Juni 2015, IMF mengkonfirmasikan  kegagalan  Yunani dalam membayar cicilan hutang sebesar 1,6 milyar euro yang  telah  jatuh  tempo. Yunani  diberitakan  sebagai  negara  Eropa pertama  yang  gagal  membayar  cicilan hutang  karena  jatuh  tempo  pada  IMF (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20150701101840-78-63507/imf-pastikan- yunani-gagal-bayar-hutang diakses pada 21 Maret 2019).
Keadaan ini semakin memperburuk keadaan  negara.  Pada  19  Agustus  2015, Troika memberikan bailout ketiga sebesar 86  milyar  Euro  dengan  permintaan  201 kebijakan  ekonomi  yang  perlu  dibenahi
sebagai  syarat  utama  pencairan  dana (https://www.thebalance.com/what-is-the- greece-debt-crisis-3305525    diakses  pada 21 Maret 2019).
Selama  Yunani  berada  pada program bailout sejak  tahun  2010,  hingga tahun  2018,  Yunani  mengalami  rasio hutang  yang  fluktuatif. Bailout yang diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani  dan  perlahan  mengurangi  jumlah hutang,  tetapi  pada  waktu  tertentu  juga justru  meningkatkan  rasio  hutang  negara. Hal  ini  karena bailout yang  diberikan semacam siklus gali lubang, tutup lubang . Dana  yang  diberikan  pada  setiap bailout adalah untuk menutupi hutang sebelumnya sehingga
cenderung berbentuk penghapusan sebelumnya, sedangkan perekonomian  dalam  negeri  masih  terus mengalami krisis berkepanjangan.
Sejak  tahun  2016,  dinamika keanggotaan  Yunani  yang  bermasalah  di Uni  Eropa  kembali  membaik  setelah Yunani  mulai  meningkatkan  pendapatan negara  dan  membayar  cicilan  hutangnya pada  Troika.  Masalah austerity yang selama  ini  memberatkan  masyarakat  juga perlahan  mulai  dibenah  kembali  dan diaplikasikan dengan penuh pertimbangan.

## 4.2 Pembahasan
4.2.1  Stabilitas  Ekonomi  Uni  Eropa
Pasca Krisis Yunani 2010 Krisis Yunani
mempengaruhi integrasi  ekonomi  di  Uni  Eropa,  oleh karena itu polemiknya dapat bersinggungan dengan  negara  lain  juga.  Keterlibatan Yunani dalam perputaran euro memberikan pengaruh  yang  signifikan  pada  stabilitas ekonomi kawasan.
Krisis
ini mengakibatkan efek berantai yang menyebabkan  pertumbuhan  GDP  total  19
negara Eurozone mengalami  penurunan drastis  pada  tahun  2009,  dan  fluktuatif namun  cenderung  turun  pada  tahun-tahun berikutnya.  Jerman  yang  merupakan kontributor  pendanaan  Uni  Eropa  yang terbesar juga mengalami angka penurunan serupa ( European Union Statistic ).

## 4.2.2  Dinamika  Isu  Grexit  dari  Uni
Eropa
4.2.2.1 Kebijakan  Upaya  Penghematan ( Austerity )  dari  Uni  Eropa  terhadap Pemerintah Yunani Setiap Yunani mengajukan
permohonan  bantuan  pada  Troika,  kedua pihak  menyepakatinya  dalam Economic Adjustment  Program atau  Program Penghematan  Ekonomi,  yaitu  kesepakatan dimana  Troika  memberikan  bantuan  dana namun pemerintah Yunani harus melakukan  kebijakan  penghematan  di negaranya  yang  diatur  oleh  Troika, khususnya  Uni  Eropa.  Kesepakatan  ini dibuat  dalam  suatu  nota  kesepahaman Memorandum  of  Economic  and  Financial Policies atau Nota Kebijakan Ekonomi dan Keuangan yang memuat penghematan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Yunani (https://www.theguardian.com/business/20 10/may/18/greece-gets-first-bailout-cash diakses pada 6 Agustus 2019).
4.2.2.2 Desakan  Masyarakat  Yunani Menolak Austerity Ribuan masyarakat berdemo besar- besaran untuk menolak austerity yang telah memangkas banyak sekali anggaran sosial dan  kesejahteraan  rakyat.  Masyarakat menyuarakan  pendapat  bahwa  yang dilakukan  pemerintah  telah  banyak membuat  kesengsaraan  rakyat,  karena pemerintah  memotong  gaji  dan  dana pensiun  rakyat,  tetapi  bersamaan  dengan
menaikkan  pajak  demi  membayar  cicilan hutang
negara
(http://liputanislam.com/berita/ribuan- warga-yunani-demo-tolak-program- austerity/ diakses pada 24 juni 2019).
Sejak  12  Juli  2015,  media  sosial bahkan dihebohkan dengan tagar #ThisisACoup yang menjadi trending topic di  twitter.  Hal  ini  merupakan  upaya masyarakat menunjukan sentimen membenci pemerintah dan Uni Eropa atas siklus bailout-austerity selama  ini.  Uni Eropa  dikatakan  secara  sengaja  telah mengekang  Yunani  dan  menghancurkan secara perlahan
(https://www.independent.co.uk/news/wor ld/europe/greece-debt-crisis-twitter- denounces-new-bailout-agreement-using- thisisacoup-hashtag-10384370.html diakses pada 18 Juli 2019).

## 4.2.2.3 Referendum Masyarakat Yunani terhadap  Keanggotaan  Yunani  dalam Uni Eropa
Keadaan  Yunani  yang  diberatkan dengan  demontrasi  masyarakat  secara terus-menerus  akibat  menolak austerity membuat  Perdana  Menteri  Alexis  Tsipras menginisiasi referendum pada 5 Juli 2015, untuk  membiarkan  masyarakat  memilih apakah  mau  menerima  persyaratan  yang diajukan  Troika  untuk  mendapatkan bailout , atau menolak persyaratan tersebut. Apabila  rakyat  memilih  “iya”,  maka pemerintah akan kembali menerima bailout dan  terpaksa  menjalankan  program austerity lagi, dengan tetap menjadi bagian dari  Uni  Eropa.  Jika  tidak,  maka keputusannya  adalah  Yunani  keluar  dari Uni  Eropa  dan  terbebas  dari austerity , tetapi  pemerintah  harus  mencari  cara  lain untuk melunasi hutang negara.
Hasil  referendum  ini  adalah  39 persen  rakyat  yang  memilih  Yunani
menerima  bantuan  dan  syarat  yang diberikan,  dan  61  persen  rakyat  memilih menolak menerima bantuan Uni Eropa dan menyudahi austerity selama  ini.  Namun hasil ini ternyata tidak dapat dilaksanakan karena  Yunani  secara  bersamaan  berada dalam keadaan tenggang waktu pembayaran hutang yang jatuh tempo dan tidak ada jalan lain selain meminta bantuan
Troika  lagi,  dan  secara  otomatis  Yunani masih tetap harus berada dalam keanggotaan Uni Eropa (https://www.thebalance.com/what-is-the- greece-debt-crisis-3305525  diakses  pada 15 Maret 2019).

## 4.2.2.4 Penggunaan
Drachma Jika
Yunani Keluar dari Uni Eropa
Jika Yunani keluar dari Uni Eropa, maka  hal  ini  akan  mengarah  pada  Yunani yang  secara  otomatis  harus  meninggalkan euro dan  besar  kemungkinan  kembali menggunakan drachma .  Keputusan  ini akan memiliki kelebihan dan
kekurangannya  tersendiri.  Mengenalkan atau menggunakan kembali mata uang yang baru  adalah  suatu  hal  tidak  mudah. Situasinya  bisa  saja  memburuk  karena masih  belum  bisa  dipastikan  apakah Yunani  memiliki  kapabilitas  administrasi yang  sesuai  untuk  mengganti  mata  uang dalam  waktu  yang  sangat  cepat,  apalagi dalam  keadaan  negara  sedang  mengalami krisis sebesar itu.
Perekonomian  negara  juga  akan dimulai lagi dari titik nol. Kemudian yang menjadi  pertimbangan  adalah  bagaimana membuat  proses  penyebaran  uang  yang efektif  dan  efisien  serta  memastikan seluruh  uang  baru  ini  bisa  menjangkau seluruh  daerah.  Transaksi  perdagangan mungkin  bisa  terhambat  juga  jika  banyak toko  yang  hanya  menerima euro karena ragu dengan nilai drachma.
4.2.3  Alasan Uni Eropa Mempertahankan Yunani di Uni Eropa 4.2.3.1 Mencegah Krisis Yunani Meluas ke Negara-Negara Pengguna Euro ( Euro Zone)
Krisis  Yunani  telah  mengancam stabilitas  ekonomi  di  Uni  Eropa.  Selama krisis  terjadi,  kurs euro terhadap dollar terus  melemah.  Salah  satu  upaya  bantuan Uni  Eropa  ditujukan  untuk  menghindari terjadinya  efek  domino  krisis  ini  pada negara Eurozone lainnya  seperti  Italia, Irlandia,  Spanyol,  dan  Portugal. Bailout yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban Yunani, tetapi menahan  negara-negara  tersebut  dari collapse ekonomi  yang  serupa  (Kouretas, 2010 : 1).
4.2.3.2 Kewajiban  Bank  Sentral  Eropa untuk
Mengontrol Perekonomian Yunani sebagai Negara Pengguna Euro Bank Sentral Eropa atau European Central  Bank memiliki  tanggungjawab dalam mengawasi masalah moneter Yunani sebagai  negara  anggota eurozone melalui
Economic.Adjustment.Program (Program Penghematan
Ekonomi,
European.Financial  Stability.Facility dan Stability and Grow Pact (SGP). SGP  sendiri  adalah  aturan  atau pedoman  yang  harus  diikuti  oleh  negara- negara  pengguna euro untuk  mencapai stabilitas ekonomi kawasan. SGP membatasi  hutang  publik  setiap  negara sebesar  60  persen  dari  GDP  dan  defisit anggaran  sebesar  3  persen  dari  GDP. Dalam  kasus  Yunani  khususnya,  Bank Sentral  Eropa  mengontrol  perekonomian Yunani  secara  ketat  untuk  membantu Yunani mengelola keuangan sehingga bisa membayar hutang-hutangnya dan
mencegah Yunani mengalami peningkatan hutang dan defisit (Vehuliza, 2011 : 60).

## 4.2.3.3 Menjaga Kredibilitas Uni Eropa
Dari  perspektif  Uni  Eropa,  jika Yunani  dibiarkan collapse atau  bahkan keluar  dari  keanggotaan  Uni  Eropa,  ada semacam  persepsi  negatif  bahwa  hutang atau bailout yang  sudah  diberikan  pada Yunani  tidak  akan  terkontrol  lagi  secara langsung oleh Bank Sentral Eropa. Yunani selama  menjadi  anggota  Uni  Eropa  saja telah  lalai  dan  kesulitan  untuk  membayar hutangnya,  apalagi  jika  Yunani  dibiarkan keluar dari Uni Eropa.
Uni  Eropa  tentu  tidak  ingin kehilangan  citranya  sebagai  organisasi regional terbaik di dunia, terutama dengan keberhasilan  yang  dicapainya  dengan penyaturan  mata  uang  tunggal  sebagai tanda full  integration atau  total  integrasi. Hal  ini  akan  mengarah  pada  kredibilitas Uni Eropa yang dipertanyakan.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan
Hubungan  Yunani  dan  Uni  Eropa pasca  krisis  Yunani  adalah  keterlibatan mereka  dalam  siklus bailout-austerity semacam  ini  dalam  tiga  kali  periode pemberian bailout sejak tahun 2010 hingga 2018.  Siklus  ini  merupakan  negosiasi Yunani  sebagai  anggota  dari  Uni  Eropa yang  sedang  mengalami  krisis,  meminta bantuan  pada  organisasi,  mendapatkan bantuannya,  dan  mengikuti  syarat  yang harus dilakukan sebagai wujud timbal balik atas  bantuan  yang  diberikan.  Namun, Yunani  sebagai  pemerintah  di  dalam negerinya  ternyata  dipandang  merugikan warga  negaranya  dengan  siklus  ini. Pemerintah  yang  berhutang,  rakyat  yang
menjadi korban. Hal inilah yang kemudian membuat  desakan Grexit muncul  pada kisaran  tahun  2015  sebagai  wujud penolakan  masyarakat  dan  meminta pemerintah  keluar  dari  siklus  merugikan ini.  Hubungan  Yunani  dan  Uni  Eropa mengalami  perdebatan  panjang  terkait bertahan  atau  keluar  dengan  segala konsekuensi  pada  dua  pilihan  ini. Meskipun  referendum  masyarakat  Yunani menyatakan mayoritas ingin Yunani keluar dari  Uni  Eropa,  pada  praktiknya  Yunani dalam perundingan Uni Eropa seolah tidak punya  pilihan  dan  harus  tetap  bertahan, mengingat dana Uni Eropa dan IMF yang sudah banyak ada di Yunani, pertimbangan politik  untuk  tetap  menjaga  kredibilitas euro di  dunia,  serta  pertimbangan  moral untuk  membantu  Yunani  yang  sedang runtuh.
Pada  tanggal  20  Agustus  2018, Perdana  Menteri  Yunani,  Alexis  Tsipras mengumumkan  bahwa  Yunani  telah menyelesaikan bailout ketiga. Hal ini juga dilengkapi  dengan  pernyataan-pernyataan dari institusi keuangan Uni Eropa. Yunani yang  terjebak  dalam  siklus bailout- austerity selama 8 tahun yang mengakibatkan  kehidupan  di  Yunani berubah  secara  drastis  dinyatakan  telah berhasil
memulihkan perekonomian negaranya sehingga program bailout ketiga yang  diberikan  pada  tahun  2015  berhasil diselesaikan sesuai target yaitu pada tahun 2018. Bailout dinyatakan  selesai  adalah ketika  Yunani  berhasil  memenuhi  syarat- syarat  ekonomi  yang  diberikan  oleh Kreditor  Troika,  terkait  pertimbangan jumlah pendapatan nasional atau GDP dan jumlah  investasi  asing  yang  meningkat, manajemen  keuangan  negara  yang  lebih baik  dan  tertransparansi,  serta  masalah- masalah  domestik  seperti  pengangguran
dan ketenagakerjaan yang mulai diselesaikan Yunani memiliki kewajiban membayar  hutang  kepada  Uni  Eropa sejumlah  240  milyar euro secara akumulatif  dari bailout pertama  hingga ketiga, yang memiliki tenggat waktu pada beberapa tahun mendatang. Hal itulah yang membuat  Yunani  masih  memiliki  rasio hutang yang tinggi pada GDP. Namun hal ini diperkirakan tidak seburuk masa krisis karena  meskipun  rasio  hutangnya  besar, tetapi  Yunani  memiliki  pertumbuhan ekonomi yang perlahan meningkat. Selain itu,  setelah  8  tahun  menjalankan penghematan  besar-besaran  dalam  negeri, pemerintah  sudah  memiliki  pijakan  atau fondasi  yang  lebih  baik  dalam  mengelola keuangan negara.
Setelah melewati perundingan, Uni Eropa sepakat untuk menyelesaikan bailout ketiga  dan  menggantinya  dengan  program post-bailout hingga  saat  ini.  Program  ini merupakan  pengawasan  ketat  oleh  Bank Sentral Eropa dan pemerintah Yunani kini diperbolehkan kembali melakukan pinjaman  luar  negeri  kepada  Uni  Eropa sebagai negara yang tidak dipandang krisis lagi  (https://www.bbc.com/news/business- 45186511 diakses pada 6 Agustus 2019).

## 5.2 Rekomendasi
1. Bagi pemerintah Yunani, sebaiknya lebih memperhatikan kesejahteraan warganya  dalam  melaksanakan kesepakatan bailout karena  yang paling  merasakan  dampak  negatif dari austerity yang  diterapkan pemerintah  adalah  masyarakat Yunani, serta mengurangi anggaran-anggaran yang berlebihan yang  dapat  menambah  beban hutang negara
2. Bagi masyarakat Yunani, sebaiknya lebih  taat  dalam  membayar  pajak karena hal ini sangat mempengaruhi pendapatan negara.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  ada beberapa  aspek  yang  dapat  dikaji lebih dalam lagi yang tidak diteliti dalam  penelitian  ini,  yaitu  terkait indeks  saham euro pasca  krisis,
alokasi dana bailout yang diberikan, serta bagaimana hubungan perdagangan Yunani dengan negara lainnya pasca krisis.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku: Ikbar,  Yanuar.  2007. Ekonomi  Politik Internasional  2:  Implementasi Konsep  dan  Teori. Bandung: Refika Aditama Mas’oed, Mochtar. 2003. Negara, Kapital,
dan Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Perwita,  Anak  Agung  Banyu  &  Yani, Yanyan Mochamad. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Rudy, T.May. 2003. Hubungan Internasional dan Masalah- Masalah Global . Bandung: Refika Aditama
Salvatore,  Dominick.  2016. International Economics 12 th Edition . Sungkono, Chriswan. 2007. Bisnis Internasional,  Edisi  9 .  Jakarta:
Salemba Empat
Acuan artikel dalam Jurnal: Kouretas. 2012.  Jurnal: “ The Greek Debt Crisis : Origins and Implications ”
Simanjuntak,  Triesanto  R  &  Wijanark, Tunjung.  2016.  Jurnal  :  Masa Depan  Uni  Eropa  setelah  Krisis Yunani
Acuan artikel dalam website: Greece.
Melalui: https://europa.eu/european- union/about-eu/countries/member- countries/greece_en  diakses  pada 22 Maret 2019
Greek  Debt  Crisis  Explained.  Melalui: https://www.thebalance.com/what -is-the-greece-debt-crisis-3305525 diakses pada 15 Maret 2019 Greece  Debt  Crisis  :  Twitter  Denounces
New  Bailout  Agreement  Using #ThisisACoup  Hashtag.  Melalui  : https://www.independent.co.uk/ne ws/world/europe/greece-debt- crisis-twitter-denounces-new- bailout-agreement-using- thisisacoup-hashtag- 10384370.html  diakses  pada  18 Juli 2019.
Greece  Economy  –  Overview.  Melalui  : https://www.indexmundi.com/gre ece/economy_overview.html diakses pada 9 Agustus 2019 Greece  Gets  First  Bailout  Cash.  Melalui  : https://www.theguardian.com/busi ness/2010/may/18/greece-gets- first-bailout-cash  diakses  pada  6 Agustus 2019
Hutang  Luar  Negeri  –  Daftar  Negara. Melalui:https://id.tradingeconomi cs.com/country-list/external-debt diakses pada 15 Maret 2019 IMF Pastikan Yunani Gagal Bayar Utang. Melalui: https://www.cnnindonesia.com/ek onomi/20150701101840-78- 63507/imf-pastikan-yunani-gagal-
bayar-utang diakses pada 21 Maret 2019 Penjelasan  Singkat  Soal  Krisis  Yunani. Melalui:https://www,cnnindonesia .com/internasional/201507011153 30-13463540/penjelasan-singkat- soal-krisis-yunani diakses pada 15 Maret 2019 Ribuan  Warga  Yunani  Demo  Tolak Program  “Austerity”.  Melalui  : http://liputanislam.com/berita/ribu an-warga-yunani-demo-tolak- program-austerity/ diakses pada 24 Juni 2019) The History of European Union. Melalui : https://europa.eu/european- union/about-eu/history_en  diakses pada 11 Juni 2019
Which  Countries  Using  Euro.  Melalui  :
https://europa.eu/european-
union/about-eu/euro/which- countries-use-euro_en diakses pada 24 Juni 2019
With Details Settled, a 2 nd Greek Bailout Is Formally  Approved.  Melalui: https://www.nytimes.com/2012/03 /15/business/global/greece-gets- formal-approval-for-second- bailout.html diakses pada 20 Maret 2019
3 Dead at Marfin Bank: Tragedy – Crime – Negligence. Melalui: https://www.keeptalkinggreece.co m/2010/05/05/3-dead-at-marfin- banktragedy-crime-negligence/ diakses pada 15 Maret 2019
Acuan  dari  tugas  akhir,  laporan penelitian, skripsi, tesis dan desertasi: Vehuliza, I. Tengku. 2011. Skripsi : Krisis
Euzrozone  Kegagalan  Kebijakan Moneter  European  Central  Bank (ECB) Menjaga Stabilitas Finansial di Kawasan Eurozone