## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 18  No. 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor
358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)
Oleh :

## Fakhrul Raji

## Abstract
Attention and pro tection of the victims’ interests of  the  crime  of rape  either  through  the  criminal justice  process  or  through  certain  social  care facilities  is  an  absolute  part  that  needs  to  be considered  in  criminal  law  policies  and  social policies,  both  by  the  executive,  legislative  and judicial  institutions  as  well  as  by  social institutions which exists.
This  research  uses  a  descriptive  method through  a  normative  approach  (legal  research), namely  an  approach  to  problems which  carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations.
In the context of protection for victims of crime, there  are  preventive  and  repressive  measures taken,  both  by  the  community  and  the government (through law enforcement officers), such  as  providing  protection/supervision  from various  threats  that  can  endanger  the  lives  of victims,  providing  adequate  medical  and  legal assistance. The process of examination and fair trial  of  perpetrators  of  crimes  is  basically  a manifestation  of  the  protection  of  human  rights as well as a balancing instrument. This is where the  philosophical  basis  behind  the  importance of  crime  victims  (their  families)  getting protection.
Keywords: Legal Protection, Victims, Rape
Abstrak
Perhatian dan perlindungan terhadap
kepentingan  korban  tindak  pidana  perkosaan baik  melalui  proses  peradilan  pidana  maupun melalui  sarana  kepedulian  sosial  tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana  dan  kebijakan-kebijakan  sosial,  baik oleh  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif maupun  oleh  lembaga-lembaga  sosial  yang ada.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif melalui  pendekatan  normative (legal  research) yaitu  pendekatan  terhadap  permasalahan, dilakukan  dengan  mengkaji  berbagai  aspek hukum  dari  segi  peraturan-peraturan  yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  korban  tindak  pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis  yang  membutuhkan  waktu  lama  untuk memulihkannya.  Mengingat  penderitaan  yang dialami  korban  tindak  pidana  perkosaan  tidak ringan  dan  membutuhkan  waktu  yang  tidak singkat  untuk  bias  memulihkannya,  maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan  perlindungan  terhadap  korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang- undangan sebagai produk hukum yang memihak  korban.  Dalam  konteks  perlindungan terhadap  korban  kejahatan,  adanya  upaya preventif maupun represif yang  dilakukan,  baik oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  (melalui aparat  penegak  hukumnya),  seperti  pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman  yang  dapat  membahayakan  nyawa korban,  pemberian  bantuan  medis,  maupun hukum  secara  memadai,  proses  pemeriksaan dan  peradilan  yang fair terhadap  pelaku kejahatan,  pada  dasarnya  merupakan  salah satu  perwujudan  dari  perlindungan  hak  asasi manusia  serta  instrument  penyeimbang.  Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum,  Korban, Perkosaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Kriminalitas  bukan  merupakan  peristiwa herediter (bawaan  sejak  lahir,  warisan),  juga bukan  merupakan  warisan  biologis. 1 Tingkah laku  kriminal  itu  bisa  dilakukan  siapapun  juga, baik  wanita  maupun  pria,  dapat  berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia
Tindak  pidana  perkosaan  merupakan kejahatan  yang  cukup  mendapat  perhatian  di kalangan  masyarakat.  Sering  di  koran  atau majalah  diberitakan  terjadi  tindak  pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya  jenis  tindak  pidana  ini  sudah  ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk  kejahatan  klasik  yang  akan  selalu mengikuti  perkembangan kebudayaan  manusia itu  sendiri,  kejahatan  akan  selalu  ada  dan berkembang  setiap  saat  walaupun  mungkin tidak terlalu  berbeda jauh  dengan  sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di  kota-kota  besar  yang  relatif  lebih  maju kebudayaan  dan  kesadaran  atau  pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif  masih  memegang  nilai  tradisi  dan  adat istiadat.
Kasus  tindak  pidana  perkosaan  paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya  baik  pada  tahap  penyidikan, penuntutan,  maupun  pada  tahap  penjatuhan putusan.  Selain  kesulitan  dalam  batasan  di atas,  juga  kesulitan  pembuktian  misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya  dilakukan  tanpa  kehadiran  orang lain. 2
1 Kartini  Kartono, Pathologi  Sosial, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h.139
2 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya ,    Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 81
Walaupun banyak tindak pidana perkosaan  yang  telah  diproses  sampai  ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak  dijatuhi  hukuman  yang  maksimal  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  BAB  XIV  tentang  Kejahatan Terhadap  Kesusilaan  (Pasal  281  s/d  296), khususnya  yang  mengatur  tentang  tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:  “Barangsiapa  dengan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan,  dengan  pidana  penjara  paling lama dua belas tahun.
Barda  Nawawi  Arief  menyebutkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan  suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat,  yaitu  dengan  cara  politik  kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan  pada  hakekatnya  merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat ( social  defence ).  Oleh  karena  itu  dapat dikatakan,  bahwa  tujuan  utama  dari  politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 3
Masalah  korban  seringkali  kurang mendapat  perhatian,  kalaupun  ada  perhatian terhadap  mereka,  terkadang itu  hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai  “saksi”  dari  tindak  pidana  yang  terjadi. Sementara, kepentingannya untuk memperoleh pemulihan  ( reparation )  yang  efektif,  seringkali tidak  mendapat  perhatian  yang  besar.  Begitu jugalah  halnya  yang  dirasakan  oleh  korban tindak  pidana  perkosaan.  Kasus  perkosaan
3 Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana. Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002, h.1-2.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
telah  banyak  terjadi  dan  korbannya  sangatlah menderita baik secara fisik maupun batin.
Data Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, lembaga negara yang memberikan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan  menunjukkan  bahwa  jumlah  kasus perkosaan  terhadap  perempuan  mengalami peningkatan.  Sepanjang  tahun  2014-2016,
Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak  91.311  kasus.  Sebagai  catatan bahwa  kurang  dari  10  persen  dari  91.311 adalah kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan  secara  terpilah. 4 Kasus kekerasan  seksual  tersebut  kemudian  dikenali menjadi sebelas kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Sementara itu sebanyak  82.985  adalah  kasus  gabungan  dari kasus  perkosaan,  pelecehan  seksual  dan eksploitasi  seksual. 5 Jumlah  kasus  di  atas merupakan fenomena gunung es, jumlah kasus yang  sesungguhnya  terjadi  kemungkinan  jauh lebih  besar  dibandingkan  dengan  kasus-kasus perkosaan  yang  dapat  didokumentasikan. Perasaan  malu,  dianggap  sebagai  aib  dan rendahnya keberpihakan masyarakat, pemerintah  dan  penegak  hukum  terhadap korban  menjadi  hambatan  perempuan  korban kekerasan  untuk  melaporkan  kasus  yang dialaminya. 6
Banyak  Korban  juga  tidak  berusaha mengadukan  kasus  yang  menimpanya  kepada pihak  yang  berwajib,  karena  dalam  dirinya sudah  tertanam  sikap  kekhawatiran  dan
4 https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers- komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2016-7- maret-2016, diakses tanggal 05 Pebruari 2017 Pukul 20. 00 Wib
5 Ibid.
6 http://www.analisadaily.com/news/read//rev ictimisasi  perempuan  korban  perkosaan/  diakses pada tanggal 05 Pebruari 2017 Pukul 20. 00 Wib.
ketakutan  kalau  cara  yang  dilakukannya  bukan sebagai  jalan  untuk  menyelesaikan  masalah dan  meringankan  beban  yang  dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat.  Disamping  takut  disuruh  mengungkap ulang  atau  mendeskripsikan  kasus  yang menimpanya,  korban  juga  khawatir  pihak  yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani  penderitaannya.  Hal  ini  kiranya menunjukkan pada kita bahwa korban perkosaan  belum  menganggap  bahwa  hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini belum dapat  memberikan perlindungan padanya. 7
Alasan  kasus-kasus  perkosaan  tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum  untuk  diproses  ke  Pengadilan  karena beberapa  faktor,  diantaranya  korban  merasa malu  dan  tidak ingin  aib  yang menimpa  dirinya diketahui  oleh  orang  lain,  atau  korban  merasa takut  karena  telah  diancam  oleh  pelaku  bahwa dirinya  akan  dibunuh  jika  melaporkan  kejadian tersebut  kepada  polisi.  Hal  ini  tentu  saja mempengaruhi  perkembangan mental/kejiwaan dari  para  korban  dan  juga  berpengaruh  pada proses  penegakan  hukum  itu  sendiri  untuk mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  korban  dan masyarakat. 8
Faktor  korban  berperan  penting  untuk dapat  mengatasi  atau  menyelesaikan  kasus perkosaan  ini,  hal  ini  memerlukan  keberanian dari  korban  untuk  melaporkan  kejadian  yang menimpanya  kepada  polisi,  karena  pada umumnya  korban  mengalami  ancaman  akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari  pengaduan  ini,  maka  kasusnya  dapat terbuka dan dapat dilakukan proses
7 Ibid.
8 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemeriksaan sehingga korban
akan memperoleh  keadilan  atas  apa  yang  menimpa dirinya. 9
Tindak  pidana  perkosaan  adalah  salah satu  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan yang  merupakan  contoh  kerentanan  posisi perempuan,  utamanya  terhadap  kepentingan seksual  laki-laki. 10 Citra  seksual  perempuan yang  telah  ditempatkan  sebagai  obyek  seksual laki-laki,  ternyata  berimplikasi  jauh  pada kehidupan  perempuan,  sehingga  dia  terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.
Perhatian  dan  perlindungan  terhadap kepentingan  korban  tindak  pidana  perkosaan baik  melalui  proses  peradilan  pidana  maupun melalui  sarana  kepedulian  sosial  tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana  dan  kebijakan-kebijakan  sosial,  baik oleh  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif maupun  oleh  lembaga-lembaga  sosial  yang ada. 11
Perkosaan  merupakan  suatu  tindak pidana  yang  sangat  tercela  dan  merugikan pihak  korban.  Korban  perkosaan  menderita kerugian  akumulatif,  yang  tidak  semata  secara fisik,  namun  juga  psikis.  Perempuan  yang menjadi  korban  ini  bukan  hanya  mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga  penderitaan  kejiwaan  karena  harus
9 Francisca Christy, https://life.idntimes.com/women. alasan-mengapa- banyak-korban-pemerkosaan-enggan-melapor, 05 Pebruari 2017 Pukul 20. 00 Wib 10 Zohra  Andi  Baso,  et  al., Kekerasan
Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah
Perempuan , Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002, h.19.
11 Theo  Van  Boven, Mereka  Yang  Menjadi Korban:  Hak  Korban  untuk  Restitusi,  Kompensasi, dan Rehabilitasi , ELSAM, Jakarta, 2000, h.48
menanggung  aib  yang  sulit  dihapuskan  dari kehidupannya. Perkosaan merupakan kejahatan  yang  lebih  kejam  dari  pembunuhan, karena  dia  yang  menjadi  korban  masih  hidup, namun  secara  psikologi  ia  menderita  dan tertekan. 12
Melihat kasus yang terjadi, sudah dapat dijelaskan bahwa kejahatan perkosaan merupakan  sebuah  kejahatan  yang  perlu mendapat  pemikiran  lebih  lanjut,  terutama perlindungan  hukum  terhadap  korbannya.  Ini merupakan suatu permasalahan yang memperoleh  perhatian  dari  setiap  penegak hukum,  pemerintah,  dan  masyarakat. 13 Sudah seharusnyalah korban perkosaan sebagai pihak yang  sangat  dirugikan  oleh  terjadinya  tindak pidana  harus  dilindungi.  Sehingga  sistem peradilan  pidana  perlu  melakukan  langkah- langkah  perlindungan  yang  konkrit  terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan  hak-hak  kepada  korban  agar korban  dapat  membantu  dalam  pengungkapan perkaranya.
Perempuan korban
kekerasan biasanya  mengalami  luka  batin  (psikologis) yang luar biasa, sehingga upaya-upaya pemulihan  terhadap  korban  haruslah  penting dilakukan oleh semua pihak. Ironisnya pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan  terhadap  korban  masih  jauh  dari yang  diharapkan.  Korban  perkosaan  selain mengalami  luka  secara  fisik  dan  psikis  juga harus menanggung sendiri biaya pengobatan di rumah  sakit. 14 Dalam  proses  peradilan  pidana, keberadaan korban perkosaan tetap
12 Ibid. h.50
13 Ibid. h.51
14 Suparman  Marzuki  (et.al),  Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, h.61

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengkhawatirkan.  Keterwakilannya  oleh  jaksa tidak  menjadikan  peristiwa  yang  dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan  tidak  menghilangkan  rasa  traumatis yang diderita korban. 15 Ungkapan-ungkapan yang
menyudutkan  korban  sering  sekali  terdengar disampaikan oleh berbagai pihak yang membuat  semakin  melemahnya  posisi  korban. Hukum  seharusnya  mampu  memberi  keadilan bagi  mereka  yang  telah  menjadi  korban. Keadilan  bagi  korban  paling  tidak  akan berbentuk  hukuman  yang  setimpal  bagi  para pelaku,  dan  perlindungan  yang  efektif  bagi korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada  korban  kejahatan  secara  memadai  tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena  itu,  masalah  ini  perlu  memperoleh perhatian  yang  serius. 16 Berhubung  dengan pentingnya  perhatian  pada  korban  kejahatan perkosaan ini, maka perlu dilakukan pembaharuan  hukum  yang  mengatur  tentang tindak pidana perkosaan ini, masalah perlindungan  korban  ini  perlu  pengaturan  yang memadai  untuk  memulihkan  kondisi  sosial- ekonomi  para  korban  kejahatan  serta,  perlu diatur  mengenai  pemulihan  korbannya  serta hak-hak  para  korban  tersebut  secara  tegas, begitu juga dengan perumusan tindak pidananya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk
melakukan
penelitian dengan judul

## ”Perlindungan  Hukum  Dalam  Peradilan
Pidana  Terhadap  Anak  Korban  Tindak
15 Rena  Yulia, Viktimologi:  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 13
16 Dikdik  M.Arief  Manshur  dan  Elisatris Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan: Antara  Norma  dan  Realita ,  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2007, h. 23
Pidana  Perkosaan  (Studi  Putusan  Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap anak korban tindak pidana perkosaan ?
2.  Bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana perkosaan ?
3.  Bagaimana  pertimbangan  hakim    terhadap tindak  pidana    perkosaan  dalam  putusan nomor  358/PID.SUS/2016/PN.Medan ?

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut  di  atas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah:
1.  Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum terhadap  anak  korban  tindak  pidana perkosaan.
2.  Untuk  mengetahui  upaya  hukum  yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
3.  Untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim terhadap  tindak  pidana    perkosaan  dalam putusan nomor
358/PID.SUS/2016/PN.Medan.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Akademis
a.  Memberikan  sumbangan  pemikiran dalam  perkembangan  ilmu  hukum, khususnya  yang  berkaitan  dengan masalah perlindungan hukum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap  korban  tindak  pidana perkosaan  dalam  peradilan  pidana serta  dapat  menambah  bahan- bahan kepustakaan.
b.  Menambah  pustaka  dibidang  ilmu hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap korban  tindak  pidana  perkosaan dalam peradilan pidana. 2.  Manfaat Praktis a.  Memberi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum,  dan  masyarakat  tentang hal-hal  yang  seharusnya  dilakukan dalam  upaya  penegakan  hukum tindak pidana perkosaan, khususnya  dalam  hal  perlindungan terhadap korban. b.  Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan  sanksi  pidana  yang diberikan  oleh  Hakim  terhadap pelaku  tindak  pidana  perkosaan dan
perlindungan terhadap korbannya.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelusuran  studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum  tentang  perlindungan  hukum  terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan  pidana.  Namun  dalam  penelusuran studi  kepustakaan  tersebut,  ada  beberapa penulisan  hukum  yang  terkait  dengan  tindak pidana perkosaan, yaitu :
1. Zahru  Arqom  dengan  judul  tesis:  Tindak
Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian
Mengenai  Aspek  Perlindungan  Korban)”  .
Tesis  ini membahas  tentang  permasalahan :
a.  Apakah  hukum  positif  di  Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan telah memberikan perlindungan kepada korban ? b.  Hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana
menyangkut  tindak  pidana  perkosaan yang  berkaitan  dengan  perlindungan terhadap korban ?
c.  Bagaimana kendala dalam memberikan
perlindungan terhadap korban perkosaan ?
2. Indang  Sulastri  dengan  judul  : ”  Tindak
Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah
Kepada  Anak  Kandung  Ditinjau  Dari Psikologi  Kriminil  (Studi  Kasus  Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS) ”.  Tesis  ini
mengangkat permasalahan :
a.  Bagaimana pandangan psikologi kriminil  terhadap  seorang  ayah  yang memperkosa anak kandungnya ?
b.  Bagaimana penanggulangan tindak pidana perkosaan ditinjau dari psikologi kriminil ?
c.  Bagaimana hambatan penanggulangan tindak pidana perkosaan ?

## F.  Kerangka Teori dan Konsep.
1.  Kerangka Teori.
Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat  diperlukan  untuk  membuat  jelas  nilai- nilai  oleh  postulat-postulat  hukum  sampai kepada  landasan  filosofisnya  yang  tertinggi. 17 Teori  hukum  sendiri  boleh  disebut  sebagai kelanjutan  dari  mempelajari  hukum  positif, setidak-tidaknya  dalam  urutan  yang  demikian
17 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 254.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
itulah  kita  dapat merenkonstruksikan  kehadiran teori  hukum  secara  jelas. 18 Menurut  Kaelan M.S,  Landasan  teori  terhadap  suatu  penelitian adalah  merupakan  dasar-dasar  operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. 19
Kerangka  teoritis  bagi  suatu  penelitian mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut : a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta  yang  hendak  diselidiki  atau  diuji kebenarannya. b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan  sistem  klasifikasi fakta, membina  struktur  konsep-konsep  serta mengembangkan  definisi-definisi  yang ada.
c. Teori  merupakan  suatu  iktisar  daripada hal-hal yang diteliti.
d. Teori  memberikan  kemungkinan  pada prediksi  fakta  mendatang,  oleh  karena telah  diketahui  sebab-sebab  terjadinya fakta  tersebut  dan  mungkin  faktor-faktor tersebut  akan  timbul  lagi  dimana  yang akan datang. 20
Fungsi  teori  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  memberikan  arahan  atau
petunjuk dan meramalkan
serta
menjelaskan  gejala  yang  diamati,  dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian  yuridis  normatif,  maka  kerangka teori  diarahkan  secara  khas  ilmu  hukum. Maksudnya  penelitian  ini  berusaha  untuk memahami mengenai  permufakatan jahatan (samenspanning) dalam kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak.
18 Ibid , h. 255.
19 Kaelan  M.S., Metode  Penelitian  Kualitatif Bidang  Filsafat ,    Paradigma,  Yogjakarta  2005,  h. 239.
20 Soejono  Soekanto, Pengantar  Penelitian
Hukum , UI Press,  Jakarta, 2006, h. 121
Teori hukum yang digunakan sebagai  pisau  analisis 21 dalam  penelitian  ini adalah:
a.  Teori Perlindungan Hukum.
Perlindungan  adalah  segala  upaya yang  dilakukan  untuk  melindungi  subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum dalam  negara  hukum  dengan  berdasarkan pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di negara  tersebut  guna  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum  itu  pada  umumnya  berbentuk  suatu peraturan  tertulis,  sehingga  sifatnya  lebih mengikat  dan  akan  mengakibatkan  adanya sanksi  yang  harus  dijatuhkan  kepada  pihak yang melanggarnya. 22
Philipus  M.  Hadjon,  dibedakan  dua macam perlindungan hukum, yaitu: a.  Perlindungan  hukum  yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
b.  Perlindungan  hukum  yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan atau sengketa yang timbul. 23
21 Teori  sebagai  pisau  analisis  yaitu  teori yang  digunakan  untuk  dijadikan  panduan  dalam melakukan  analisis,  dengan  memberikan  penilaian (preskripsi)  terhadap  temuan  fakta  atau  peristiwa hukum  yang  ada  sudah  sesuai  dengan  teori  atau tidak.  Selain  itu,  teori  ini  juga  bisa  digunakan  untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat  Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto, Dualisme Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.
22 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi  Rakyat  Indonesia. Bina  Ilmu,  Surabaya,  2007, h. 205
23 Ibid , h.117.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perlindungan  hukum  memperoleh landasan  idiil  (filosofis)  pada  sila  kelima Pancasila,  yaitu  :  Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Di  dalamnya terkandung  suatu  ‘hak’  seluruh  rakyat indonesia  untuk  diperlakukan  sama  didepan hukum.  Hak  adalah  suatu  kekuatan  hukum, yakni  hukum  dalam  pengertian  subyektif yang  merupakan  kekuatan  kehendak  yang diberikan  oleh  tatanan  hukum.  Oleh  karena hak  dilindungi  oleh  tatanan  hukum,  maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman  dari  pihak  manapun juga.
Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga  ide  dasar  hukum  atau  tiga  nilai  dasar hukum  yang  berarti  dapat  dipersamakan dengan  asas  hukum.  Ketiga  asas  hukum tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. 24

## b.  Teori Keadilan/Kepastian.
Teori  Keadilan  dikemukakan  oleh  John Rawls  sebagai  dikutip  oleh  Mohamad  Arifin menyaratkan  dua  prinsip  keadilan  sosial  yang sangat  mempengaruhi  pemikiran  abad  ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :
1)  Paling  utama  adalah  prinsip  kebebasan yang  sama  ( Equal  Liberty )  yakni  setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual  ( liberty) yang  sama  dengan  hak orang lainnya.
2)  Prinsip  kesempatan  yang  sama  ( equal oppurtunity ).  Dalam  hal  ini,  ketidakadilan ekonomi  dalam  masyarakat  harus  diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan  yang  sama  bagi  semua  orang dengan  persyaratan  yang  adil  baik  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja,  artinya meskipun bukan kesalahannya tetap
24 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif), Nusamedia,  Bandung, 2006, h. 152
bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang timbul akibat perbuatannya 25
Teori  mengenai keadilan  menurut Aristoteles  ialah  perlakuan  yang  sama  bagi mereka  yang  sederajat  di  depan  hukum,  tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan  siapa  yang  harus  diperlakukan sama  atau  sebaliknya. 26 Pendapat  yang  sama juga  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo, dalam  pembuatan  hukum  fungsinya  sebagai pengatur  kehidupan  bersama  manusia,  oleh karena  itu  hukum  harus  melibatkan  aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda.
Pembuatan  hukum  merupakan  awal  dari bergulirnya  proses  pengaturan  tersebut,  ia merupakan  momentum  yang  dimiliki  keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum.  Dia  juga  mengatakan  hukum  sebagai perwujudan  nilai-nilai  yang  mengandung  arti, bahwa  kehadirannya  adalah  untuk  melindungi dan  memajukan  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat. 27
Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, Teori hukum tentang
kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham  yang  menerapkan  salah  satu  prinsip dari  aliran  utilitarianisme  ke  dalam  lingkungan hukum,  yaitu:  manusia  akan  bertindak  untuk mendapatkan  kebahagiaan  yang  sebesar- besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk  undang-undang  hendaknya  dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan  keadilan  bagi  semua  individu.
25 Mohamad  Arifin, Teori  Dan  Filsafat Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2003, h. 23 26 Lawrence.  M.  Friedman, American  Law an  Introduction,  Terjemahan  Wisma  Bhakti, Tata Nusa, Jakarta, 2001, h. 4.
27 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum  : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum , Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004, h. 60.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dengan  berpegang  pada  prinsip  tersebut  di atas,  perundangan  itu  hendaknya  dapat memberikan  kebahagiaan  yang  terbesar  bagi sebagian  besar  masyarakat (the  greates happiness for the greatest number) . 28 Jadi yang diutamakan  dalam  teori  Jeremy  Bentham adalah mewujudkan kebahagian yang sebesar- besarnya karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme  dari  keadilan,  bila  keadilan  telah tercapai  otomatis  akan  memberikan  manfaat bagi para pihak.
Menurut  Van  Apeldoorn  sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan  keadilan. 29 Tujuannya  adalah memberikan  tiap-tiap  orang  apa  yang  patut diterimanya.  Keadilan  tidak  boleh  dipandang sebagai  penyam arataan.  ”Keadilan  bukan berarti  bahwa  tiap-tiap  orang  memperoleh bagian  yang  sama”. 30 Hukum  yang  tidak  adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan  dengan  norma  alam,  tidak  dapat disebut  sebagai  hukum,  tetapi  hukum  yang menyimpang.
Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan distributif , yaitu keadilan yang  memberikan  kepada  tiap-tiap  orang jatah  menurut  jasanya.  Ia  tidak  menuntut supaya  tiap-tiap  orang  mendapat  bagian yang  sama  banyaknya,  bukan  persamaan melainkan sesuai/sebanding. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum  dan  untuk  mencapainya  harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia,
28 Lili  Rasjidi,  Ira  Tania  Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Medan, 2002, h. 61. 29 Ibid . h. 53
30 Ibid.
karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.
Teori  Kepastian  hukum  mengandung  2 (dua)  pengertian  yaitu  pertama  adanya  aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya  aturan  hukum  yang  bersifat  umum  itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh negara terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang- undang  melainkan  juga  adanya  konsistensi dalam  putusan  hakim  antara  putusan  hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. 31
Teori  kepastian  hukum  menegaskan bahwa  tugas  hukum  itu  menjamin  kepastian hukum  dalam  hubungan-hubungan  pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai  “oleh  karena  hukum”.  Dalam  tugas  itu tersimpul  dua  tugas  lain  yakni  hukum  harus menjamin  keadilan maupun  hukum  harus  tetap berguna.  Akibatnya  kadang-kadang  yang  adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2  (dua)  m acam  pengertian  “kepastian  hukum” yaitu  kepastian  oleh  karena  hukum  dan kepastian  dalam  atau  dari  hukum.  Kepastian dalam  hukum  tercapai  kalau  hukum  itu sebanyak-banyaknya  hukum  undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan  hukum)  dan dalam  undang-undang  tersebut  tidak  dapat
31 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Kencana  Pranada  Media  Group,  Jakarta, 2008, h. 158

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
istilah-istilah  yang  dapat  di  tafsirkan  berlain- lainan. 32
Menurut  Satjipto  Raharjo  bahwa:  teori kemanfaatan  (kegunaan)  hukum  bisa  dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan  ketertiban  dan  keteraturan.  Oleh karena  itu  ia  bekerja  dengan  memberikan petunjuk  tentang  tingkah  laku  dan  berupa norma (aturan-aturan hukum). 33 Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya  ketertiban  dan  ketentraman  dalam kehidupan  masyarakat,  karena  adanya  hukum tertib ( rechtsorde ).
Kepastian  hukum  dapat  dimaknakan bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan tertentu.  Kepastian  diartikan  sebagai  kejelasan norma  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini. Pengertian  kepastian  tersebut  dapat  dimaknai bahwa  ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk  tidak  menimbulkan  banyak  salah  tafsir. Kepastian  hukum  yaitu  adanya  kejelasan skenario  perilaku  yang  bersifat  umum  dan mengikat  semua  warga  masyarakat  termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.
Kepastian  hukum  dapat  juga  berate  hal  yang dapat  ditentukan  oleh  hukum  dalam  hal-hal yang konkret. 34
Kepastian hukum adalah jaminan bahwa  hukum  dijalankan,  bahwa  yang  berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan.  Kepastian hukum  merupakan  perlindungan  yustisiabel
32 M.  Solly  Lubis, Teori  Hukum, USU Medan, 2007, h. 43 33 Satjipto Rahardjo, op.Cit , h. 13
34 Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h. 24
terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang berati bahwa seseorang akan dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam masyarakat.
c. Teori Sistem Hukum ( Legal System )
Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai  suatu  yang  berdiri  sendiri.  Ada  tiga komponen  utama  yang  dimiliki  sistem  hukum yaitu komponen struktural hukum ( legal structure ),  komponen  substansi  hukum  ( legal substance ),  dan  komponen  budaya  hukum ( legal culture ). Ketiga komponen tersebut saling menentukan  satu  sama  lainnya,  demikian  juga saling berpengaruh satu sama lainnya. 35 Ketiga komponen  dimaksud,  diuraikan  sebagai  berikut :
1)  Komponen  struktural  adalah  bagian- bagian dari sistem hukum yang bergerak  dalam  suatu  mekanisme. Termasuk  dalam  komponen  ini  antara lain  lembaga  pembuat  undang-undang, pengadilan,  dan  lembaga  yang  diberi wewenang  untuk  menerapkan  hukum serta  lembaga  yang  diberi  wewenang untuk  melakukan  penindakan  terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
2)  Komponen  substansi  adalah  hasil  nyata yang  diterbitkan  oleh  sistem  hukum. Hasil  ini  dapat  terwujud  hukum in concreto atau kaidah hukum khusus dan kaidah  hukum in  abstracto atau  kaidah hukum umum.
3)  Komponen  budaya  hukum  diartikan keseluruhan  sistem  nilai,  serta  sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem  hukum  ke  dalam  tiga  komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem  hukum  atau  sistem  hukum  yang sedang  beroperasi  dalam  studi  tentang hukum dan masyarakat. 36
35 Zainuddin  Ali, Filsafat  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 116.
36 Ibid, h. 117.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum
merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang  utuh  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  atau unsur-unsur  yang  saling  berkaitan  erat  satu sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai tujuan  kesatuan  tersebut.  Kesatuan  tersebut diterapkan  terhadap  kompleks  unsur-unsur yuridis  seperti  peraturan  hukum,  asas  hukum dan pengertian hukum. 37
Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja  tidak  memenuhi  syarat,  maka  seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya  atau  apabila  salah  satu  unsur  saja berubah  maka  seluruh  sistem  juga  ikut berubah,  atau  dengan  kata  lain  perubahan undang-undang  saja  tidak  akan  membawa perbaikan  apabila  tidak  disertai  perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan  proses  dan  mekanisme  kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan prilaku hukum masyarakat.
Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah  sistem  aturan  yang  sedemikian  rumit dan  luas,  yang  terdiri  atas  unsur-unsur  hukum, dimana  diantara  unsur  hukum  yang  satu dengan  yang  lain  saling  bertautan,  saling mempengaruhi  serta  saling  mengisi,  Oleh karenanya  tidak  bisa  dipisahkan  dari  yang lain. 38
d.  Teori  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal
Justice System )
37 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum :  Suatu  Pengantar, Liberty,  Yogyakarta,    2002,    h.
115.
38 Ilhami  Bisri, Sistem  Hukum  Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 39.
Sistem  peradilan  pidana  ( Criminal Justice  System )  tidak  dapat  dipisahkan  dari sistem  hukum  yang  terdiri  dari  substansi hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum. Ketiga  hal  tersebut  menjadi  komponen  hukum yang  berfungsi  menggerakkan  mesin  dalam suatu  pabrik  dimana  satu  saja  komponen pendukung  tidak  berfungsi,  maka  mesin mengalami  kepincangan. 39 Struktur  hukum yang  terkait  dengan  sistem  peradilan  pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang  meliputi  polisi,  jaksa,  hakim,  lembaga pemasyarakatan dan advokat.
Aparat  penegak  hukum  merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan  hukum,  maka  sistem  hukum  tidak berjalan.  Sistem  hukum  harus  ditegakkan  oleh aparatur  penegak  hukum  yang  bersih,  berani serta  tegas.  Aparatur  penegak  hukum  yang tidak  bersih  atau  korup  dapat  mengakibatkan krisis  kepercayaan  para  warga  terhadap hukum.
1. Landasan Konsep.
Kerangka konsepsi merupakan kerangka yang mengambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut. 40 Selain itu konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah bagian penghubung yang
39 R.  Abdussalam  dan  DPM  Sitompul, Sistem  Peradilan  Pidana ,  Restu  Agung,  Jakarta, 2007,  h. 7.
40 Masri  Singaribun  dkk, Metode  Penelitian Survey ,  LP3E3, Jakarta,  1999, h.15.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menerangkan suatu yang sebelumnya hanya baru ada dipikirkan.
Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian  mendua  ( dubius )  dari  suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga  untuk  memberikan  pegangan  pada proses  penelitian  ini.  Dengan  adanya penegasan  kerangka  konsepsi,  maka  akan diperoleh suatu pandangan dalam menganalisis masalah yang akan diteliti baik pandangan  dari  aspek  yuridis  maupun aspek  sosiologis.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian kerangka  konsepsi  atau  definisi  operasional sebagai berikut:
a.  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum  atau  dengan kata  lain  perlindungan  hukum  adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman dari pihak manapun. 41
b.  Korban  adalah  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau orang  lain  yang  bertentangan  dengan kepentingan  hak  asasi  pihak  yang  di rugikan. 42 Korban  pada  dasarnya  tidak hanya orang orang-perorangan atau kelompok  yang  secara  langsung  menderita
41 Satjipto Rahardjo. Op. Cit . h. 74.
42 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan .
Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, h. 63
akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan  kerugian/  penderitaan  bagi diri/  kelompoknya,  bahkan  lebih  luas  lagi termasuk  di  dalamnya  keluarga  dekat  atau tanggungan  langsung  dari  korban  dan orang-orang yang mengalami kerugianketika membanyu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah viktimisasi.
c.  Tindak  pidana  adalah  suatu handeling (tindakan  atau  perbuatan)  yang  diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh  seseorang  yang  mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya  dalam  dua  golongan  unsur yaitu    unsur-unsur  objektif  yang  berupa tindakan  yang  dilarang/diharuskan  dan unsur  subjektif  yang  berupa  kesalahan  dan kemampuan bertanggung jawab. 43
d.  Perkosaan  sebagaimana  diatur  dalam
KUHP  Pasal  285  yang  berbunyi  sebagai berikut:  ‘’Barang  siapa  yang  dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan  dia,  karena  perkosaan,  dipidana dengan  pidana  penjara  selama-lamanya dua  belas  tahun’’.    Berdasarkan  uraian  di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :
1)  Suatu  hubungan  kelamin  yang  dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
2)  Persetubuhan  yang  tidak  sah  oleh seorang  pria  terhadap  seorang  wanita yang  dilakukan  dengan  cara  paksaan
43 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.27

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  bertentangan  dengan  kemauan wanita yang bersangkutan.
3)  Perbuatan  hubungan  kelamin  yang dilakukan  oleh  seorang  pria  terhadap seorang  wanita  yang  bukan  isterinya atau  tanpa  persetujuanya,  dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

## II. PERLINDUNGAN
HUKUM

## TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
A.  Pengertian Anak dan Perlindungan Anak Batas usia anak memberikan
pengelompokan  terhadap  seseorang  untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan  usia  maksimum  sebagai wujud  kemampuan  anak  dalam  status hukum,  sehingga  anak  tersebut  beralih status  menjadi  usia  dewasa  atau  menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab  secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan  dan  tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.
Maulana  Hassan  Madong   menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan  pemahaman  terhadap  hak-hak anak  yang  harus  dilindungi,  karena  secara kodrat  memiliki  subtansi  yang  lemah  (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum". 44
Meletakkan  batas  usia  seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam
bangunan-bangunan pengertian yang
44 Maulana  Hassan  Madong. Pengantar Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, h. 39
diletakkan  oleh  spesifikasi  hukum,  seperti berikut ini:
a.  UU  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak disebutkan:
(1)  Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi saksi tindak pidana
(2)  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana
(3)  Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak Korban  adalah  anak  yang  belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
(4)  Anak  yang  Menjadi  Saksi  Tindak Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat memberikan
keterangan guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang didengar,  dilihat,  dan/atau  dialaminya sendiri.
b.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999

## Tentang HAM
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
c.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan bahwa  anak  adalah  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak- hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian dari  hak  asasi manusia  yang termuat  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak- Hak  Anak.  Dari  sisi  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  anak  adalah  masa  depan bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan  dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  meliputi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  korban tindak  pidana,  merupakan  kewajiban  dan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat.
Perlindungan  khusus  bagi  anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
1) Perlakuan atas anak  secara manusiawi sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak anak. 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
2) Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus
3) Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
4) Pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hokum 5) Pemberian jaminan untuk mempertahankan  hubungan  dengan orang tua atau keluarga
6) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui  media  massa  dan  untuk menghindari labelisasi. 45
Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak,  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan perlindungan anak:
1)  Suatu  perwujudan  adanya  keadilan dalam  suatu  masyarakat.  Keadilan  ini merupakan keadilan sosial yang merupakan  dasar  utama  perlindungan anak. 2)  Suatu  usaha  bersama melindungi  anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya  secara  manusiawi  dan positif.
3)  Suatu  permasalahan  manusia  yang merupakan kenyataan sosial.
4)  Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat adanya interrelasi  antara  fenomena  yang  ada dan saling mempengaruhinya. 5)  Suatu tindakan individu yang dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  sosial tertentu  atau  masyarakat  tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi  motivasi,  lembaga-lembaga sosial  (keluarga,  sekolah,  pesantren, pemerintah  dan  sebagainya),  nilai-nilai sosial,  norma  (hukum),  status  peran dan sebagainya.
6)  Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat  hukum  yang  harus  diselesaikan dengan  berpedoman  dan  berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan
45 Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice , Refika Aditama, Bandung, 2009, h.  209.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berdasarkan  hukum  untuk  mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan  anak  yang  menimbulkan penderitaan  mental,  fisik  dan  sosial bagi anak yang bersangkutan.
7)  Harus  diusahakan  dalam  berbagai bidang  penghidupan  dan    kehidupan berkeluarga,  masyarakat,  bernegara dan berbangsa.
8)  Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan  anak  akan  mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan  rakyat  maupun  anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional  adalah  hak  dan  kewajiban setiap warga negara.
9)  Merupakan  bidang  pelayanan  sukarela
(voluntarisme) yang  luas  lingkupnya dengan gaya
baru (inovatif, inkonvensional). 46
Berpedoman  dari  konsep  perlindungan anak  di  atas  maka  dalam  penanganan  anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah  mendapat  suatu  perlindungan khusus,  karena  selama  ini  belum  adanya perlindungan  hukum  terhadap  saksi  korban perkosaan  itu  sendiri.  Untuk  itu  perlu  adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu yang melibatkan  kepolisian,  dokter,  pekerja  sosial, tokoh  masyarakat,  psikolog  dan  pihak  terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.
Perlindungan  anak  dilihat  dari  segi pembinaan  generasi  muda  yang  merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga  menjadi  sarana  guna  tercapainya  tujuan pembangunan  nasional,  yaitu  masyarakat  adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945  dengan  wadah  negara  kesatuan
46 Maidin  Gultom. Perlindungan  Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Refika Aditama, Jakarta,  2008.  h. 36- 37
republik  indonesia  dalam  ketertiban  pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan  kondisi  agar  setiap  anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya  demi  perkembangan  dan pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik fisik,  mental  dan  sosial.  Perlindungan anak  merupakan  perwujudan  adanya keadilan  dalam  suatu  masyarakat. Dengan  demikian  perlindungan  anak diusahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan anak  membawa  akibat  hukum,  baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun  hukum  tidak  tertulis.  Hukum merupakan  jaminan  bagi  perlindungan anak. 47
a.  Tindak  Pidana  Perkosaan  Terhadap Anak.
Tindak
pidana perkosaan (persetubuhan)  dalam  KUHP  diatur  pada  Buku II  Bab  XIV  tentang  Kejahatan  terhadap Kesusilaan.  Secara  singkat  dan  sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan  dengan  (masalah)  kesusilaan. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kesusilaan  diartikan  sebagai  perbuatan  yang berkaitan  dengan  adab  dan  sopan  santun; perilaku  susila.  Namun  untuk  menentukan seberapa  jauh  ruang  lingkupnya  tidaklah mudah,  karena  pengertian  dan  batas-batas kesusilaan  itu  cukup  luas  dan  dapat  berbeda- beda  menurut  pandangan  dan  nilai-nilai  yang berlaku di dalam masyarakat.
Kejahatan  terhadap  kesopanan  diatur dalam  Pasal  281  KUHP  yang  menyebutkan  : dihukum  penjara  selama-lamanya  dua  tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.4500,-
1.  Barangsiapa  sengaja  merusak  kesopanan dimuka umum.
47 Ibid .  h. 33.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Barangsiapa sengaja merusakan kesopanan  dimuka  orang  lain,  yang  hadir tidak dengan kemauannya sendiri.
Kesopanan  disini  dalam  arti  kesusilaan (zeden,  eerbaarheid) ,  perasaan  malu  yang berhubungan  dengan    nafsu  kelamin  misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan,  meraba  tempat  kemaluan  wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. 48
Seseorang  dapat  dihukum  terhadap pelaku  kejahatan  kesopanan,  maka  orang  itu harus:
1.  Sengaja  merusak  kesopanan  di  muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan  itu  harus  sengaja  dilakukan ditempat  yang  dapat  dilihat  atau  didatangi orang  banyak,  misalnya  di  pinggir  jalan,  di gedung bioskop dan di pasar.
2.  Sengaja  merusak  kesopanan  di  muka orang  lain  (seorang  sudah  cukup)  yang hadir  di  situ  tidak  dengan  kemauannya sendiri,  maksudnya  tidak  perlu  di  muka umum,  dimuka  seorang  lain  sudah  cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut. 49
Ada  dua  bentuk  kejahatan  melanggar kesusilaan  umum,  yakni  yang  satu  dirumuskan pada  angka  1,  dan  kejahatan  yang  kedua dirumuskan pada angka 2. Unsur-unsur kejahatan  angka 1, adalah:
a.  Perbuatan: melanggar kesusilaan
b.  Secara terbuka .
c.  Kesalahan: sengaja
Kata “melanggar” dalam frasa “melanggar kesusilaan” tidak ada hubungannya dengan  kata  “pelanggaran”  asal  kata  dari overtredingen (jenis-jenis  delik  buku  III  KUHP), melainkan  melakukan  suatu  perbuatan  yang dilarang.  Melanggar  kesusilaan  ( schennis  der
48 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengap  Pasar  Demi  Pasal .  Politea,  Bogor,  2004,  h. 204
49 Ibid , h. 205
eerbaarheid ),  suatu  rumusan  perbuatan  yang bersifat  abstrak,  tidak  konkret.  Isi  atau  wujud konkretnya  tidak  dapat  ditentukan,  karena wujud konkretnya ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas. 50
Wujud  perbuatan  baru  dapat  diketahui manakala  perbuatan  itu  telah  terjadi  secara sempurna.   Misalnya:  bertelanjang,  berciuman, memegang  alat  kelaminnya  atau  alat  kelamin orang  lain,  memegang  buah  dada  seorang perempuan,  memperlihatkan  penisnya  atau vaginanya  dan  lain  sebagaianya.   Termasuk berciuman  bibir.  Tentu  saja  semua  harus dilakukan di muka umum ( openbaar ).
Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab  semua  perbuatan  di  atas  menjadi perbuatan melanggar kesusilaan, artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan  melanggar  kesusilaan.  Walaupun unsur  melawan  hukum  dalam  kejahatan  ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), tetapi sudah  pasti  sifat  tercela  ini  selalu  ada,  dan keberadaannya  itu  telah  dengan  sendirinya melekat  pada  unsur  secara  terbuka ( openbaar ) atau dimuka umum.
Sifat  melanggar  kesusilaan  dari  suatu perbuatan melanggar kesusilaan, yang melekat pada  unsur  “di  muka  umum”,  sebagaimana pada umumnya kejahatan kesusilaan.
Keberlakuan difinitifnya bergantung pada waktu dan  tempat  dilakukannya  perbuatan.  Dapat dikatakan relatif. Bergantung
dari masyarakatnya,  tempatnya  dan  temponya.
Pendapat demikian benar, namun perlu diketahui  bahwa  tidak  semua  wujud  perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai  sifat  relatif,  ada  wujud  perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi  setiap  golongan  masyarakat  dimanapun
50 Ibid . h. 206

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berada  dan  untuk  setiap  masa.  Misalnya bersetubuh  ditempat  umum  atau  dimuka  orang banyak,  perbuatan  mana  serupa  dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.
Nursyahbani  Kantjasungkana dikutip oleh  Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan) berpendapat  bahwa  perkosaan  adalah  salah satu  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan yang  merupakan  contoh  kerentanan  posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki. 51
Pasal  285  di  atas terdapat  unsur-unsur untuk  membuktikan  ada  atau  tidaknya  tindak pidana  perkosaan,  unsur-unsur  yang  dimaksud adalah sebagai berikut:
a.  Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan Adanya kekerasan atau ancaman
kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau  kekuatan  jasmani  tidak  kecil  secara tidak  sah,  misalnya  memukul  dengan tangan  atau  dengan  segala  senjata, menyepak,  menendang,  dan  sebagainya sampai  orang  itu  jadi  pingsan  atau  tidak berdaya.
b.  Memaksa seorang wanita Memaksa  seorang  wanita,  artinya  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  perempuan  yang  bukan iastrinya bersetubuh dengan dia.
c.  Bersetubuh  di  luar  perkawinan  dengan  dia (pelaku)
Bersetubuh  di  luar  perkawinan,  artinya peraduan  antara  kemaluan  laki-laki  dan perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk mendapatkan  anak,  jadi  anggota  kelamin laki-laki  harus  masuk  ke  anggota  kelamin perempuan,  sehingga  mengeluarkan  mani dengan wanita yang bukan istrinya. 52
Menurut  Abdul  Wahid  dan  Muhammad Irfan,  bahwa  perkosaan  dapat  digolongkan sebagai berikut:
51 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual Advokasi  atas  Hak  Asasi  Anak, Refika  Aditama, Jakarta, 2011, h. 65 52 R. Soesilo. Op.Cit. h. 206
a. Sadistic  Rape. Perkosaan  sadistis,  artinya pada  tipe  ini  seksualitas  dan  agresif berpadu  dalam  bentuk  yang  merusak. Pelaku  perkosaan  telah  nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui  serangan  yang mengerikan  atas  alat  kelamin  dan  tubuh korban.
b. Anger  Rape yakni  penganiayaan  seksual yang  bercirikan  seksualitas  yang  menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan.  Tubuh  korban  disini  seakanakan merupakan  obyek  terhadap  siapa  pelaku yang  memproyeksikan  pemecahan  atas frustasi-frustasi,  kelemahan,  kesulitan  dan kekecewaan hidupnya.
c. Domination  Rape yaitu  suatu  perkosaan yang  terjadi  ketika  pelaku  mencoba  untuk gigih  atas  kekuasaan  dan  superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan  seksual,  pelaku  menyakiti korban,  namun  tetap  memiliki  keinginan berhubungan seksual.
d. Seductive  Rape .  Suatu  perkosaan  yang terjadi
pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak.  Pada  mulanya  korban  memutuskan bahwa  keintiman  personal  harus  dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan  membutuhkan  paksaan,  oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
e. Victim  Precipitated  Rape yaitu  perkosaan
yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. f. Exploitation Rape. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan  melakukan  hubungan  seksual yang  diperoleh  oleh  laki-laki  dengan mengambil  keuntungan  yang  berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya  secara  ekonomis  dan  sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya  atau  pembantu  rumah  tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. 53 Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan: 54
a.  Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban:
53 Ibid , h. 46-47
54 Ibid , h. 49

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1)  Perkosaan  oleh  teman  kencan  atau pacar.  Teman  kencan  atau  pacar  bisa memaksa  korban  untuk  berhubungan seks  dengan  berbagai  dalih;  karena  ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan  korban, karena mereka pernah  berhubungan  seks  sebelum itu,
karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan  untuk  berhubungan  seks  masih termasuk  wajar  bila  si  perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu
dihormati  oleh  pacarnya.  Bujuk  rayu pun  masih  bisa  dianggap  normal  bila kegagalan  membujuk  tidak  diikuti  oleh tindakan  pemaksaan.  Tetapi  kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan  kehendaknya,  itu  sudah berarti suatu kasus perkosaan.
Sekalipun  oleh  pacar  sendiri,  jika perempuan  itu  sudah  menolak  dan berkata  “tidak”  tapi  pacarnya  nekat melakukannya  itu  berarti  perkosaan. Kasus  perkosaan  seperti  ini  sangat jarang  didengar  orang  lain  karena korban  malu  dan  takut  dipersalahkan orang.
2)  Perkosaan oleh atasan/majikan Perkosaan  terjadi  antara  lain  bila seorang perempuan dipaksa
berhubungan  seks  oleh  atasan  atau majikannya  dengan  ancaman  akan  di PHK  bila  menolak,  atau  dengan ancaman-ancaman  lain  yang  berkaitan dengan  kekuasaan  si  atasan  atau majikan.
3)  Penganiayaan  seksual  terhadap  anak- anak Seorang  anak  perempuan  atau  anak laki-laki  dapat  diperkosa  oleh  lelaki dewasa.  Masalah  ini  sangat  peka  dan sulit.  Anak-anak  yang  menjadi  korban tidak  sepenuhnya  paham  akan  apa yang menimpa mereka, khususnya  bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun  si  anak  melapor  kepada  ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar  kemungkinan  laporannya  tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong  dan  berkhayal,  biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb  tega  berbuat begitu”.
b.  Perkosaan oleh orang tak dikenal. Jenis  perkosaan  ini  sangat  menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada
perkosaan  dimana  pelakunya  dikenal  oleh korban seperti:
a.  Perkosaan beramai-ramai.
Seorang  perempuan  bisa  disergap  dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok  orang  yang  tidak  dikenal. Ada  kalanya  terjadi  perkosaan  oleh satu  orang  tidak  dikenal,  kemudian orang-orang  lain  yang  menyaksikan kejadian  tersebut  ikut  melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja  memperkosa  seorang  gadis dengan  tujuan  agar  mereka  dianggap “jantan”  atau  untuk  membuktikan “kelelakian” nya.
b.  Perkosaan di penjara
Di  seluruh  dunia,  banyak  perempuan diperkosa  oleh  polisi  atau  penjaga penjara  setelah  mereka  ditahan  atau divonis  kurungan.  Bahkan  perkosaan juga  umum  terjadi  antar  penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa  lebih  kuat  dan  berkuasa daripada korbannya. c.  Perkosaan dalam perang atau kerusuhan
Para  serdadu  yang  sedang  berada  di tengah  kancah  pertempuran  sering memperkosa  perempuan  di  wilayah yang  mereka  duduki,  untuk  menakut- nakuti musuh atau untuk mempermalukan  mereka.  Perkosaan beramai-ramai  dan  perkosaan  yang sistematis  (sengaja  dilakukan  demi memenuhi  tujuan  politis  atau  taktis tertentu).Tujuan  perkosaan  semacam ini  adalah  untuk  unjuk  kekuatan  dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian  juga  halnya  di  Indonesia, dahulu  di  masa  penjajahan  Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi  dikurung  dalam  tangsi  atau kamp tentara, dipaksa masuk perdagangan  seks  atau  menjadi  budak nafsu  para  prajurit,  dan  kalau  menolak mereka  akan  dibunuh  begitu  saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya  demi  menyelamatkan nyawa. Bisa juga perempuan- perempuan itu terpaksa menuruti kemauan  tentara  demi  menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk  suami),  atau  demi  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mendapatkan  makanan  yang  sulit diperoleh di tengah peperangan. 55
Adapun  karakteristik  utama  (khusus) tindak  pidana  perkosaan  menurut  Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual ( the aggressive axpression of sexuality ) tapi ekspresi seksual agresivitas ( sexual expression of  aggression ).  Artinya,  “perwujudan  keinginan seks  yang  dilakukan  secara  agresif,  bersifat menyerang  atau  memaksa  lawan  jenis  (pihak) lain  yang  dapat  dan  dianggap  mampu memenuhi kepentingan nafsunya”. 56
Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:
1.  Agresivitas,  merupakan  sifat  yang melekat pada setiap perkosaan
2.  Motivasi  kekerasan  lebih  menonjol dibandingkan  dengan  motivasi  seksual semata-mata
3.  Secara psikologis, tindak pidana perkosaan  lebih  banyak  mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4.  Korban perkosaan adalah partisipatif.
5.  Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan. 57
b.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Tindak  Pidana  Perkosaan dalam Proses Peradilan Pidana.
Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia  merupakan  suatu  aturan  yang  salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum jugu bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  agar tidak  menjadi  korban  kejahatan  sebelum kejahatan itu terjadi.
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan dalam  Deklarasi  Milan  1985,  mengalami
55 Ibid , h. 50 56 Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa. 2001. Kriminologi .  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2001, h. 13-14 57 Ibid , h. 15
perluasan  yang  tidak  hanya  ditujukan  pada korban  kejahatan  ( victims  of  crime ), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power ).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan terhadap  korban  memperoleh  perhatian  yang serius  tidak  hanya  dari  masing-masing  negara, tetapi  juga  dunia.  Deklarasi  PBB  memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan  ganti  kerugian  atas  apa  yang telah dideritanya. 58
Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang  dialami  korban  setelah  perkosaan  yang dialaminya.  Korban  tidak  saja  mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara  psikis.  Tindak  kekerasan  seksual  yang terjadi  dalam  realita  kehidupan  sehari-hari mengakibatkan  dalam  diri  perempuan  timbul rasa  takut,  was-was  dan  tidak  aman.  Apalagi ditunjang  dengan  posisi  korban  yang  seringkali tidak  berdaya  dimata  praktek  peradilan  pidana. Artinya,  derita  korban  tidak  dijembatani  oleh penegak  hukum,  dalam  hal  ini  hakim,  yang berkewajiban  menjatuhkan  vonis.  Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding  dengan  kejahatan  yang  dilakukan pada korban.
Pentahapan  penderitaan  korban  tindak pidana perkosaan sebagai berikut: 59

## 1.  Sebelum Sidang Pengadilan
Korban  tindak  pidana  perkosaan  menderita mental, fisik  dan  sosial karena  ia  berusaha melapor  pada  polisi  dalam  keadaan  sakit dan  terganggu  jiwanya.  Kemudian  dalam rangka  pengumpulan  data  untuk  bukti
58 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Op.Cit , h.80.
59 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Op.Cit , h.91.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adanya  tindak  pidana  perkosaan,  ia  harus menceritakan  peristiwa  yang  menimbulkan trauma  kepada  polisi.  Korban  juga  merasa ketakutan  dengan  ancaman  pelaku  akibat melapor  sehingga  akan  ada  pembalasan terhadap dirinya.
2.  Selama Sidang Pengadilan
Korban  tindak  pidana  perkosaan  harus hadir  dalam  persidangan  pengadilan  atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang  cerita  mengenai  pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa  perkosaan.  Ia  dihadapkan  pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan  kesalahan  pelaku.  Jaksa dalam  peradilan  pidana,  mewakili  pihak korban.  Tetapi  dapat  terjadi  perwakilannya tidak  menguntungkan  pihak  korban.  Tidak jarang  terjadi  bahwa  korban  menghadapi pelaku  tindak  pidana  perkosaan  yang  lebih mampu  mental,  fisik,  sosial  daripada dirinya.  Disini  ternyata  perlu  disediakan pendamping  atau  pembela  untuk  pihak korban tindak pidana perkosaan.
3.  Setelah Sidang Pengadilan
Setelah  selesai  sidang  pengadilan,  korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi  berbagai  macam  kesulitan, terutama  tidak  mendapat  ganti  kerugian dari  siapapun.  Pemeliharaan kesehatannya tetap  menjadi  tanggungannya.  Ia  tetap dihinggapi  rasa  takut  akan  ancaman  dari pelaku.  Ada  kemungkinan  ia  tidak  diterima dalam  keluarganya  serta  lingkungannya seperti  semula,  oleh  karena  ia  telah  cacat. Penderitaan mentalnya bertambah,
pengetahuan  bahwa  pelaku  tindak  pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan  korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan  yang  dihadapi  tidak  hanya perkosaan  yang  terjadi  pada  dirinya,  namun juga  terjadi  dalam  proses  hukum  terhadap kasus  yang  menimpanya.  Perempuan  korban tindak  kekerasan  seksual  bisa  menjadi  korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat  perlakuan  yang  tidak  adil  dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.
Hal  itu  tersebut  menurut  Bagong Suyanto  dan  Emy  Susanti  Hendrarso  yang menyebutkan,  “dapat  dibayangkan,  bagaimana mungkin  seorang  perempuan  yang  lembut  dan lugu  dapat  bertahan  bila  selama  pemeriksaan mereka  kembali  ‘ditelanjangi’  dan  harus mengulangi  kembali  kisah  berikut  rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya”. Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi  bulan-bulanan  berita  pers.  Detail peristiwa  perkosaan  yang  diekspose  pers mungkin  justru  menjadi  semacam  “perkosaan baru” yang tak kalah memalukan bagi korban. 60
Bagong  Suyanto memaparkan  pula, “anak-anak  korban  perkosaan  ( chield  rape ) adalah  kelompok  yang  paling  sulit  pulih. Mereka  cenderung  akan  menderita  trauma akut.  Masa  depannya  akan  hancur,  dan  bagi yang  tidak  kuat  menanggung  beban,  maka pilihan  satu-satunya  akan  bunuh  diri.  Aib, perasaan  merasa  tercemar  dan  kejadian  yang biadab  itu  akan  terus  menerus  mengahantui
60 Bagong  Suyanto  dan  Emy  Susanti Hendrarso. http//www.com.sindo Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan ,  diakses tanggal  05  Juni  2017  Pukul 21.00 wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
korban,  sehingga  tidak  jarang  mereka  memilih menempuh  jalan  pintas  untuk  melupakan  serta mengakhiri semua penderitaannya. 61
Berbagai  akibat  perkosaan  di  atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Penderitaan  secara  psikologis,  seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat,  dimata  suami,  calon  suami (tunangan)  atau  pihak-pihak  lain  yang terkait  dengannya.  Penderitaan  psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan  rasa  percaya  diri,  tidak  lagi ceria,  sering  menutup  diri  atau  menjauhi kehidupan  ramai,  tumbuh  rasa  benci (antipati)  terhadap  lawan  jenis  dan  curiga berlebihan  terhadap  pihak-pihak  lain  yang bermaksud baik padanya.
2.  Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi.  Hal  ini  dapat  berakibat  lebih  fatal lagi  bilamana  janin  yang  ada  tumbuh menjadi  besar  (tidak  ada  keinginan  untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat  perkosaan  tidak  memiliki  kejelasan statusnya secara  yuridis  dan  norma keagamaan.
3.  Penderitaan  fisik,  artinya  akibat  perkosaan itu  akan  menimbulkan  luka  pada  diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital  (kelamin  perempuan)  yang  robek, namun  tidak  menutup  kemungkinan  ada organ  tubuh  lainnya  yang  luka  bilamana korban  lebih  dulu  melakukan  perlawanan dengan  keras  yang  sekaligus  mendorong pelakunya  untuk  berbuat  lebih  kasar  dan kejam  guna  menaklukkan  perlawanan  dari korban.
4.  Tumbuh  rasa  kekurang-percayaan  pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana  kasus  yang  ditanganinya  lebih banyak  menyita  perhatiannya,  sedangkan penanganan  kepada  tersangka  terkesan kurang  sungguh-sungguh.  Korban  merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan  makin  menderita  kejiwaannya atau  lemah  mentalnya  akibat  ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian  perkara  yang  tidak  kunjung berakhir.
5.  Korban  yang  dihadapkan  pada  situasi  sulit seperti  tidak  lagi  merasa  berharga  dimata masyarakat,  keluarga,  suami  dan  calon suami  dapat  saja  terjerumus  dalam  dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran
61 Ibid
dijadikan  sebagai  tempat  pelampiasan  diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan. 62 Korban perkosaan mengalami
penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang  sisa  hidupnya.  Mereka  sangat menyesali  dirinya  sendiri.  Secara  sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi: a.  Dampak secara fisik
Antara  lain:  sakit  asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual,  luka  pada  bibir  ( lesion  on  lip caused by scratch ), luka pada alat kelamin, kesulitan  buang  air  besar,  luka  pada  dagu, infeksi  pada  alat  kelamin,  kemungkinan tidak  dapat  melahirkan  anak,  penyakit kelamin,  inveksi  pada  panggul,  dan  lain- lain.
b.  Dampak secara mental Antara  lain:  sangat  takut  sendirian,  takut pada  orang  lain,  nervous,  ragu-ragu (kadang  paranoia),  sering  terkejut,  sangat khawatir,  sangat  hati-hati  dengan  orang asing,  sulit  mempercayai  seseorang,  tidak percaya  lagi  pada  pria,  takut  dengan  pria, takut  akan  sex,  merasa  bahwa  orang  lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan  teman-temannya,  membenci  apa  saja, menarik  diri/mengisolasi  diri,  mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
c.  Dampak  dalam  kehidupan  pribadi  dan sosial Antara  lain:  ditinggalkan  teman  dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk,  tidak  menyukai  sex,  sulit  jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut  bicara  dengan  pria,  menbghindari setiap pria, dan lain-lain. 63
Setelah mengetahui
beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan  kepada  korban  (perkosaan)  yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-
63 Ibid , h. 85

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).
Dasar  perlindungan  hukum  terhadap perempuan  korban  kekerasan  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita ( Convention  On  The  Elimination  Of  All  Forms Of  Discrimination  Against  Women-CEDAW ) yang menyatakan:
1.  Bahwa  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan,  sehingga  segala  bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. 2.  Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  di  dalam  sidangnya  pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap  Wanita  ( Convention  on  the
Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women ).
3.  Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi  tersebut  di  atas  pada  dasarnya tidak  bertentangan  dengan  Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; 64
Perlindungan  hukum  terhadap  korban kekerasan  terhadap  perempuan  (perkosaan) juga  dapat  dilihat  pada  Konsideran  Keppres Nomor  181  Tahun  1998  Tentang  Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyebutkan:
1.  Bahwa Undang-Undang Dasar 1945
menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2.  Bahwa  berdasarkan  Pancasila,  Undang- Undang  Dasar  1945,  Konvensi  Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita  Tahun  1979 (Convention
on  The  Elimination  of  All  Forms  of
Discrimination Against Women) , dan Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
64 Ibid , h. 57.
Merendahkan Martabat Wanita ( Convention Against  Torture  And  Other  Cruel,  Inhuman or  Degrading  Treatment  or  Punishment ), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan,  segala  bentuk  kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk  pelanggaran  atas  hak-hak  asasi manusia.
3.  Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara  berdasar  atas  hukum,  upaya  yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya  dan  menghapus  segala  bentuk kekerasan  terhadap  perempuan  perlu  lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata. 65
Konsideran  Keppres  di  atas  menjadi landasan  bahwa  manusia  mempunyai  derajat yang  sama  dalam  hukum  terutama  perempuan yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan.  Hal  ini dimaksudkan  agar  perempuan  korban  tindak kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi.
Penghapusan kekerasan dalam konsideran  di  atas  juga  bertujuan  agar  tidak ada  lagi  kekerasan  terhadap  perempuan sehingga  tidak  lagi  memunculkan  korban- korban  berikutnya.  Namun  perwujudan  dari Undang-Undang  di  atas  belum  sepenuhnya dapat direalisasikan.
Masih  banyak  korban  perempuan  yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-Undang  di  atas  hendaknya  menjadi acuan  bagi  para  penegak  hukum  untuk  bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan  korban  perkosaan)  dengan  baik tanpa  adanya  diskriminasi  jender  sehingga tercipta  adanya  keseimbangan  dalam  hukum dan masyarakat.
Sekalipun hak asasi manusia merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga
65 Ibid , h. 88

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
eksistensinya  harus  senantiasa  dilindungi, dihormati,  dipertahankan  dan  dihargai  oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan  karena  masih  banyak  dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai  faktor  penyebab  perkosaan  yang dialaminya  karena  ia  dianggap  berpakaian terlalu  minim.  Hal  ini  merupakan  gambaran bahwa  belum  semua  penegak  hukum  sadar akan  hak  asasi  setiap  orang  untuk  mendapat perlindungan  yang  sama  di  dalam  hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai  peraturan  perundang-undangan yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan dan  hak  asasi  manusia,  tetapi  tidak  dapat direalisasikan
dalam kehidupan bermasyarakat. 66
Konsideran  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  asasi Manusia, yaitu:
1.  Bahwa  hak  asasi  manusia  merupakan hak  dasar  yang  secara  kodrati  melekat pada  diri manusia,  bersifat  universal  dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi,  atau dirampas oleh siapapun. 2.  Bahwa  untuk  ikut  serta  memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan  hak  asasi  manusia  serta member perlindungan,
kepastian, keadilan  dan  perasaan  aman  kepada perorangan ataupun masyarakat.
Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26  Tahun  2000  mengakui  pentingnya  aspek perlindungan  korban  dalam  proses  peradilan. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (1) yang  menyebutkan  setiap  korban  dan  saksi dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental
dari  ancaman,  gangguan,  teror,  dan  kekerasan dari  pihak  mana  pun.  Namun  secara  praktis, amanat  tersebut  masih  jauh  dari  harapan karena  Undang-Undang  yang  secara  khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban  baru  saja  disahkan  dan  belum sepenuhnya direalisasikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun
2002 Tentang Tata Cara Perlindungan
terhadap  Korban  dan  Saksi  sebagai  amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:
1.  Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang berat  berhak  atas  perlindungan  fisik  dan mental  dari  ancaman,  ganguan,  teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
2.  Perlindungan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  wajib  dilaksanakan  oleh aparat  penegak  hukum  dan  aparat keamanan secara cuma-cuma.
3.  Ketentuan mengenai tata cara perlindungan  terhadap  korban  dan  saksi diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan
Pemerintah.
Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2002  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal 4 meliputi:
1.  Perlindungan  atas  keamanan  pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
2.  Perahasiaan identitas korban dan saksi.
3.  Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan  di  siding  pengadilan  tanpa bertatap muka dengan tersangka.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2002  tidak  menjelaskan  tentang  bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan  secara  tepat,  cepat  dan  layak (Pasal  2  ayat  (2)  PP  Nomor  2  Tahun  2002). Begitu  pula,  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini tidak  diatur  perihal  adanya  beberapa  hak  yang penting bagi korban, yaitu hak untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memperoleh identitas baru yang sangat penting guna  menghindarkan  korban  dari  berbagai bentuk ancaman.
Keberadaan  saksi  dan  korban  dalam proses  peradilan  pidana  selama  ini  kurang mendapat  perhatian  masyarakat  dan  penegak hukum.  Kasus-kasus  yang  tidak terungkap  dan tidak  terselesaikan  banyak  disebabkan  oleh saksi  dan  korban  yang  takut  memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu.
Korban  memang  selayaknya  dilindungi sehingga  mendapatkan  rasa  aman  dan  tidak merasa  terancam  atau  terintimidasi  baik  hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum  dan  keamanan  tersebut,  diharapkan tercipta  suatu  keadaan  yang  memungkinkan masyarakat  tidak  lagi  merasa  takut  untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena  khawatir  dengan  ancaman  dari  pihak tertentu.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  ideal terhadap  anak  sebagai  korban  perkosaan, dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif  dilakukan  dengan  pemberian  sanksi pidana  terhadap  pelaku  sebaiknya  diberikan hukuman  seberat-beratnya.  Pemberian  sanksi berat  tersebut  harus  diperhatikan  pada  motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban.  Pasal  81  (1)  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak mengatur  ketentuan  pidana bagi  pelaku  yang  melakukan  persetubuhan  di luar  perkawinan  dengan  pidana  minimum  3 tahun dan maksimum 15 tahun. Adanya pidana tambahan  berupa  ganti  kerugian,  Menuntut ganti  rugi  akibat  suatu  tindak  pidana/kejahatan
yang  menimpa  diri  korban  melalui  cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal
101 KUHAP). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa. Kemudian dibentuknya  lembaga  yang  berskala  nasional untuk  menampung  anak  yang  menjadi  korban tindak  kekerasan  seperti  perkosaan  yang didirikan pada masing-masing daerah.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses  peradilan  yang  dapat  dilihat  dalam uraian sebagai berikut:
1.  Sebelum Sidang Pengadilan
Perlindungan  hukum  yang  diberikan terhadap  korban  tindak  pidana  perkosaan, pertama  kali  diberikan  oleh  polisi  pada  waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  yang diawaki  oleh  Polwan  yang  terwadahi  dalam satu  Unit  Khusus  yang  berdiri  sendiri  untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Umumnya masyarakat mencibir  korban perkosaan  dengan  menilai  bahwa  perkosaan yang  terjadi  adalah  kesalahannya  sendiri  dan korban dianggap sengaja memancing terjadinya  perkosaan,  selain  itu  tidak  jarang masyarakat menyebut korban perkosaan dengan  sebutan  wanita  nakal  dan  dianggap membawa aib dalam masyarakat.
Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman  di  kesatuan  Polri,  dimana  perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  aman  kepada  Polwan  yang  empatik, penuh pengertian dan profesional. 67
Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana perkosaan  adalah  pelayanan/bantuan  medis. Bantuan  ini  diberikan  kepada  korban  yang menderita  secara  medis  akibat  suatu  tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa  pemeriksaan  kesehatan  dan  laporan tertulis  (visum  atau  surat  keterangan  medis yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama dengan  alat  bukti).  Keterangan  medis  ini diperlukan  terutama  apabila  korban  hendak melaporkan  kejahatan  yang  menimpanya  ke kepolisian untuk ditindak lanjuti. 2.  Selama Sidang Pengadilan
Selama  proses  sidang  pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi  oleh  anggota  LBH/LSM  supaya korban  dapat  lebih  tenang  dan  tidak  merasa takut  dalam  persidangan.  Mengingat  korban masih  labil  psikisnya  dan  merasa  tertekan setelah  menjalani  pemeriksaan  selama  proses peradilan,  maka  upaya  pendampingan  sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan,  korban  harus  dipertemukan  lagi dengan  pelaku  yang  dapat  membuat  korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. 68
Bentuk-bentuk  perlindungan  selama sidang  pengadilan  juga  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara  Perlindungan  terhadap  Korban  dan  Saksi Pasal 4 yang berbunyi: a.  Perlindungan atas keamanan pribadi korban  atau  saksi  dari  ancaman  fisik  dan mental
67 Irawati Harsono, Op.Cit , h.91.
68 Ibid , h.93.
b.  Perahasiaan identitas korban dan saksi c.  Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan  di  siding  pengadilan  tanpa bertatap muka dengan tersangka.
Perlindungan  juga  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g yang berbunyi:
a.  Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya, serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
b.  Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan
c.  Memberikan keterangan tanpa tekanan
d.  Mendapat penerjemah
e.  Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f. Mendapatkan informasi mengenai
perkembangan kasus
g.  Mendapatkan  informasi  mengenai  putusan pengadilan
3.  Setelah Sidang Pengadilan
Setelah  pelaku  dijatuhi  hukuman  oleh hakim,  maka  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008,  maka  korban  berhak  mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut: a.  Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan b.  Mendapatkan identitas baru c.  Mendapatkan tempat kediaman baru d.  Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan e.  Mendapatkan nasihat hukum f. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Secara  teoritis,  bentuk  perlindungan terhadap  korban  kejahatan  dapat  diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis  tentunya  bentuk  ganti  rugi  dalam bentuk  materi/uang  tidaklah  memadai  apabila tidak  disertai  dengan  upaya  pemulihan  mental korban.  Sebaliknya,  apabila  korban  hanya menderita  kerugian  secara  materiil,  pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan  yang  lazim  diberikan,  antara  lain sebagai berikut:
1.  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi Penjelasan  Pasal  35  Undang-Undang
Nomor  26  tahun  2000  memberikan pengertian  kompensasi,  yaitu  kerugian yang  diberikan  oleh  negara  karena pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti kerugian  sepenuhnya  yang  menjadi tanggung  jawabnya,  sedangkan  restitusi, yaitu  ganti  kerugian  yang  diberikan kepada  korban  atau  keluarganya  oleh pelaku atau pihak ketiga.
2.  Konseling.  Pada  umumnya  perlindungan ini  diberikan  kepada  korban  sebagai akibat  munculnya  dampak  negatif  yang sifatnya  psikis  dari  suatu  tindak  pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban  kejahatan  yang  menyisakan trauma  berkepanjangan,  seperti  pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.
3.  Pelayanan/Bantuan Medis, diberikan kepada  korban  yang  menderita  secara medis  akibat  suatu  tindak  pidana.
Pelayanan  medis  yang  dimaksud  dapat berupa  pemeriksaan  kesehatan  dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  alat bukti).  Keterangan  medis  ini  diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untukditindak lanjuti.
4.  Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan  suatu  bentuk  pendampingan terhadap  korban  kejahatan.  Di  Indonesia bantuan  ini  lebih  banyak  diberikan  oleh
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM). Pemberian  bantuan  hukum  terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta  ataupun  tidak  diminta  oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian  besar  korban  yang  menderita kejahatan  ini.  Sikap  membiarkan  korban kejahatan  tidak  memperoleh  bantuan hukum  yang  layak  dapat  berakibat  pada semakin  terpuruknya  kondisi  korban kejahatan. 5.  Pemberian Informasi. Pemberian informasi kepada korban atau
keluarganya  berkaitan  dengan  proses penyelidikan  dan  pemeriksaan  tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian  informasi  ini  memberikan peranan  yang  sangat  penting  dalam upaya  menjadikan  masyarakat  sebagai mitra  aparat  kepolisian  karena  melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat  terhadap  kinerja  kepolisian dapat berjalan dengan efektif. 69
Setiap tindak pidana kriminal di samping  ada  pelaku  juga  akan  menimbulkan korban.  Korban  dapat  berupa  pelaku  kriminal, maupun  korban  yang  timbul  akibat  dari  tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.
Korban tindak pidana merupakan pihak yang  menderita  dalam  suatu  peristiwa  pidana. Begitu juga  dengan  korban  pemerkosaan  yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.  Oleh  sebab  itu  perlu  kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.
Perlindungan  korban  tindak  pidana dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  untuk memperoleh  jaminan  hukum  atas  penderitaan atau  kerugian  pihak  yang  telah menjadi  korban tindak  pidana. 70 Segala  sesuatu  yang  dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang  akibat  menjadi  korban  itulah  yang dimaksud  dengan  perlindungan  korban.  Upaya
69 Arif Gosita I. Op.Cit , h. 56
70 Barda Nawawi Arief. Op.Cit , h. 56

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  meringankan  penderitaan  tersebut  dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.
Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh  pengadilan,  kondisi  korban  seperti  tidak dipedulikan.  Padahal  hal  seperti  ini  bisa mencoreng  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung dalam suatu hukum, sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan tentang penanganan  terhadap  korban  suatu  tindak pidana.
Dampak kejahatan menimbulkan korban  dan  kerugian.  Kerugian  yang  timbul  itu bisa  diderita  oleh  korban  sendiri,  maupun  oleh pihak  lain  secara  tidak  langsung. 71 Terakhir  ini bisa  tergantung  pada  sanak  saudara  ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung.
Tindak  pidana  perkosaan  merupakan pengalaman  traumatis  yang  mungkin  lama sekali  membekas.  Sindrom  pasca  perkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya  dengan  tabah  dan  tenang. Gejala-gejala  dalam  periode  awal  adalah  rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan  “ morning-after pill ”,  juga  harus menanggung  sakit  karena  akibat  perkosaan. Jika ternyata  ketularan  penyakit  kelamin, maka perawatannya  akan  selalu  mengingatkan  akan musibah  yang  telah  dialaminya.  Dalam  fase selanjutnya,  korban  sering  mimpi  buruk  dan menderita depresi yang dalam. 72
Korban adalah sebuah konsepsi mengenai  realitas  sebagaimana  juga  halnya obyek  peristiwa-peristiwa.  Konstruksi  sosial
71 Bambang Waluyo, Op.Cit ,  h.  36
72 Ibid , h. 46
hukum  sendiri  menyatakan  bahwa  semua kejahatan mempunyai korban.
Pertimbangan  sebab-sebab  sosial  dan psikologis  bahkan  medis,  dari  terjadinya perkosaan  itu,  tidak  terlepas  dari  kewajiban memberikan  perlindungan  kepada  para  korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji harus ditanggung  oleh  korban  perkosaan  itu  (bahkan juga  oleh  keluarganya)  kadang-kadang  sampai akhir hayatnya yaitu:
1.  Akibat perkosaan, wanita yang bersangkutan  dapat  menjadi  hamil. Akibatnya,  ia  akan  melahirkan  seorang anak  yang  mungkin  sekali  sangat dibencinya;  bukan  karena  anak  itu melakukan  sesuatu  terhadapnya,  tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa
depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi,  yaitu  korban  perkosaan  dan anaknya  yang  tidak  berdosa,  karena status  hukumnya  ialah  anak  yang  tidak sah dan ibu yang tidak sah.
2.  Korban  tidak  sampai  hamil,  pasti kehilangan keperawanannya.
Korban  tindak  pidana  perkosaan  akan mengalami  gangguan  traumatis  dan psikologis,  jika  tidak  dirawat  dengan tepat  dan  penuh  kasih  sayang,  akan menjadi  proses  yang  berkepanjangan dan  dapat  merusak  seluruh  hidupnya. Korban merasa rendah diri dan ternoda,  benci  terhadap  semua  pria,
dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan. 3.  Korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit  kelamin  dan  bahkan  terjangkit penyakit  AIDS  yang  tentu  saja  sangat membahayakan kelangsungan
hidupnya. 73
Perhatian  dan  perlindungan  terhadap  korban kejahatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan yang  semakin  mendesak  berbagai  negara untuk  menyediakan  kompensasi,  restitusi  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pelayanan  bagi  korban  kejahatan,  namun ternyata  masih  sukar  untuk  memperjuangkan hak  dan  kepentingan  korban  kejahatan  dalam sistem peradilan pidana.
Viktimologi  sebagai  suatu  bidang  ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan  dengan  korban  dalam  berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana perkosaan adalah suatu kegiatan
pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban  hak  asasi  manusia.  Perhatian  dan perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana perkosaan  harus  diperhatikan  karena  mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman  gangguan  mental,  fisik,  dan  sosial. Selain  itu,  kerap  kali  mereka  tidak  mempunyai kemampuan  untuk memelihara, membela  serta mempertahankan dirinya.
Memberi perlindungan terhadap korban,  maka  perlu  diadakan  pengelolaan korban  tindak  pidana  perkosaan  yang  meliputi prevensi,  terapi  dan  rehabilitasi.  Perhatian seyogyanya  ditujukan  pada  korban,  keluarga, lingkungan dan masyarakat luas.
Pengelolaan  korban  tindak  pidana perkosaan  itu  akan  dapat  melibatkan  banyak orang dari berbagai macam disiplin:
1.  Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya  perkosaan  dan  dapat  pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya  masalah  seksual  di  kemudian hari.  Untuk  menghindari  terjadinya  tindak pidana  perkosaan  maka  disarankan  agar para  wanita  untuk  tidak  bepergian  seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat  yang  lenggang  dan  sunyi.  Ada baiknya  kalau  wanita  belajar  juga  olahraga beladiri,  sekedar  untuk  melindungi  diri  dari orang-orang  yang  berbuat  jahat.  Hindari membawa  senjata  tajam  pada  waktu bepergian,  bila  terjadi  usaha  perkosaan maka  bertindaklah  wajar,  sedapat  mungkin tidak panik atau ketakutan.
2.  Terapi pada korban tindak pidana perkosaan  memerlukan  perhatian  yang tidak  hanya  terfokus  pada  korban  saja.
Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang  yang  menolongnya  pertama  kali  dan informasi  dari  lingkungannya.  Kebutuhan akan  terapi  justru  sering  ditimbulkan  oleh adanya gangguan keluarga atau
lingkungannya.  Tujuan  terapi  pada  korban tindak  pidana  perkosaan  adalah  untuk mengurangi  bahkan  dimungkinkan  untuk menghilangkan
penderitaannya. Di samping  itu  juga  untuk  memperbaiki perilakunya, meningkatkan  kemampuannya untuk  membuat  dan  mempertahankan pergaulan  sosialnya.  Hal  ini  berarti  bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan  si  korban  pada  pekerjaan atau  kesibukannya  dalam  batas-batas kemampuannya  dan  kebiasaan  peran sosialnya.  Terapi  harus  dapat  memberi motivasi  dan  rangsangan  agar  korban tindak  pidana  perkosaan  dapat  melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.
3.  Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan  adalah  tindakan  fisik  dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh  fungsi  dan  penyesuaian  diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan  sosial  dalam  kehidupannya  dimasa mendatang.  Tujuan  rehabilitasi  meliputi aspek  medik,  psikologik  dan  sosial.  Aspek medik  bertujuan  mengurangi  invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri  dan  juga  tercapainya  pandangan  dan sikap  yang  sehat  dari  keluarga  dan masyarakat  terhadap  para  korban  tindak pidana  perkosaan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut  maka  para  korban  tindak  pidana perkosaan  selalu  mendapatkan  pelayanan medik psikiatrik yang intensif. 74
III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN  UNTUK  MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK

## PIDANA PERKOSAAN

## A.  Upaya  Hukum  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan
Berkaitan  dengan  perlindungan  korban kejahatan,  perlu  dibentuk  suatu  lembaga  yang
74 Ibid , h. 81

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
khusus menanganinya. Namun,
perlu disampaikan  terlebih  dahulu  suatu  informasi yang  memadai  mengenai  hak-hak  apa  saja yang  dimiliki  oleh  korban  dan  keluarganya, apabila  dikemudian  hari  mengalami  kerugian atau  penderitaan  sebagai  akibat  dari kejahatan yang menimpa dirinya. 75
Upaya  perlindungan  terhadap  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  tidak  semata- mata  merupakan  tugas  dari  aparat  penegak hukum,  tetapi  juga  merupakan  kewajiban masyarakat  untuk  membantu  memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat.  Upaya  perlindungan  kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1.  Perlindungan Oleh Hukum Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia  merupakan  suatu  aturan  yang  salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  agar tidak  menjadi  korban  kejahatan  sebelum kejahatan  itu  terjadi.  Berdasarkan  ilmu  hukum, maka  pihak  korban  dapat  menuntut  kerugian atau  ganti  rugi  terhadap  pihak  terpidana. Pengaturan  perlindungan  korban  dalam  hukum pidana positif Indonesia diatur dalam: 76

## a.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Secara  implisit,  ketentuan  Pasal  14 c ayat (1)  KUHP  telah  memberi  perlindungan terhadap  korban  kejahatan.  Pasal  tersebut berbunyi:    “Pada  perintah  yang  tersebut dalam  Pasal  14a kecuali  dalam  hal dijatuhkan  pidana  denda,  maka  bersama- sama  dengan  syarat  umum,  bahwa  orang
75 Ibid
76 Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi , Jakarta, Djambatan, 2004, h. 91
yang  dipidana  tak  akan  melakukan  tindak pidana,  hakim  boleh  mengadakan  syarat khusus  bahwa  orang  yang  dipidana  itu akan  mengganti  kerugian  yang  terjadi karena  tindak  pidana  itu,  semuanya  atau sebagiannya  saja,  yang  akan  ditentukan pada  perintah  itu  juga,  yang  kurang  dari masa  percobaan  itu.”  Menurut  ketentuan Pasal  14c  ayat  (1),  begitu  pula  Pasal  14a dan  b  KUHP,  hakim  dapat  menjatuhkan pidana  dengan  menetapkan  syarat  khusus kepada  terpidana  dengan  maksud  guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
b.  Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)
Bab  III  Tentang  Penggabungan  Perkara Ganti  Kerugian,  Pasal  98  s/d  101  yang mengatur  tentang  ganti rugi yang  diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara  pidana  dan  perdata.  Hal  ini  juga merupakan  merupakan  perwujudan  dari perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Jadi selain  pelaku  telah  mendapatkan  hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban  juga  mendapatkan  ganti  rugi  atas kerugian yang dideritanya.
1)  Aspek Positif
KUHAP,  melalui  lembaga  praperadilan,
memberikan korban perlindungan dengan  melakukan  kontrol  apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan  kepada  korban  sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.  KUHAP  juga  menempatkan korban  pada  proses  penyelesaian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perkara  melalui  dua  kualitas  dimensi, yaitu:
a)  Korban  hadir  di  sidang  pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai  “saksi  korban”  guna memberi  kesaksian  tentang  apa yang  didengar  sendiri  dan  dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). b)  Korban  hadir  di  sidang  pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai  “saksi  korban”  yang  dapat mengajukan  gabungan  gugatan ganti  kerugian  berupa  sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya
sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena  itu,  saksi  korban  dalam kapasitasnya,  member  keterangan bersifat  pasif.  Kehadiran  “saksi Korban”  di  depan  persidangan
memenuhi kewajiban undang-
undang, memberi keterangan mengenai  peristiwa  yang  dilihat, didengar  dan  dialaminya  sendiri.
Tetapi,
dalam kapasitasnya
sebagai  korban  yang  menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti
kerugian.
2)  Aspek negatif
Sebagaimana  diterangkan  di  atas, kepentingan  korban  dalam  proses penyelesaian  perkara  pada  sistem peradilan  pidana  mempunyai  aspek positif.  Walau  demikian,  kenyataannya mempunyai  aspek  negatif.  Dengan tetap mengacu pada KUHAP, perlindungan  korban  ternyata  dibatasi, relatif  kurang  sempurna  dan  kurang
memadai.  Konkretnya,  korban  belum mandapat perhatian secara proporsional, 77 atau perlindungan korban lebih banyak merupakan
perlindungan yang tidak langsung. 78
c.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pada  tanggal  11  Agustus  2006, Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  Dan Korban disahkan sebagai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena  memberikan  jaminan  hokum  dan mengakui  tanggung  jawab  negara  untuk menyediakan  layanan  perlindungan  bagi korban,  saksi  dan  pelapor.  Bagi  korban, Undang-Undang  ini  juga  merupakan  alat baru  untuk  mengakses  keadilan  karena  ia memuat:
1)  Jaminan  hukum  tentang  perlindungan bagi  saksi,  korban  dan  pelapor  dari tuntutan  secara  hukum  baik  pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau telah  diberikannya.  Walaupun  masih terbatas,  jaminan  bagi  pelapor  adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya. 2)  Adanya perluasan cakupan
perlindungan yang dapat diperoleh oleh para  saksi  dan  korban  tindak  pidana- tindak  pidana  yang  menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam  ancaman  terus-menerus  seperti
77 J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai ,  Jakarta,  Pustaka  Sinar  Harapan,  1987,  h. 49
78 Barda  Nawawi  Arief Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, h. 39

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
korban-korban  atau  saksi  pada  situasi konflik,  situasi  perdagangan  orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
3)  Adanya  ketegasan  asas-asas  yang menjadi acuan implementasi dan
operasional  penyediaan  perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan  atas  harkat  dan  martabat manusia,  rasa  aman,  keadilan,  tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
4)  Adanya  penjabaran  yang  cukup  rinci tentang  hak-hak  saksi  dan  korban dalam proses peradilan, yaitu:
a)  Memperoleh perlindungan atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian  yang  akan,  sedang  atau telah diberikan
b)  Ikut  serta  dalam  proses  memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan c)  Memberikan keterangan tanpa tekanan d)  Mendapatkan penerjemah e)  Bebas dari pertanyaan yang
menjerat f)  Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus g)  Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
h)  Mengetahui  dalam  hal  terpidana dibebaskan;
i) Mendapat identitas baru
j) Mendapatkan tempat kediaman
baru k)  Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
l) Mendapat nasihat hukum
m)  Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara  sampai  batas  waktu perlindungan  berakhir.  (Pasal  5 ayat 1)
d.  Termaktubnya  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  sebagai  jenis  kasus  yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.
e.  Adanya  perhatian  pada  bantuan  medis, rehabilitasi  psikososial,  kompensasi  dan restitusi  lainnya  pada  pelanggaran  HAM berat.  Bantuan  ini  sangat  penting  bagi perempuan  korban  kekerasan,  khususnya kekerasan  seksual,  dalam  situasi  konflik dan  berbagai  situasi  yang  timbul  sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.
f. Diperkenankannya  pemberian  kesaksian oleh  saksi  dan  korban  tanpa  kehadiran langsung  di  persidangan,  baik  melalui tulisan  maupun  rekaman  suara.  Terobosan ini  sangat  penting  bagi  korban  kekerasan seksual  yang  seringkali  masih  trauma, merasa  takut  mengalami  reviktimisasi  dan juga  malu  yang  tak  tertanggungkan  pada saat memberikan kesaksian.
2.  Perlindungan oleh masyarakat.
a.  Keluarga
Keluarga merupakan orang-orang terdekat  korban  yang  mempunyai  andil besar  dalam  membantu  memberikan perlindungan  kepada  korban.  Hal  ini dengan  dapat  ditunjukkan  dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya,  memberi  dorongan  dan motivasi  bahwa  korban  tidak  boleh terlalu  larut  dengan  masalah  yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa  kejadian  yang  dialaminya  tidak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
boleh merusak masa depannya, melindungi  dia  dari  cibiran  masyarakat yang  menilai  buruk  dirinya,  dan  lain- lain.  Hal-hal  semacam  ini  sangat penting  dan  sangat  dibutuhkan  oleh korban,  karena  pada  dasarnya  korban merupakan  korban  ganda  yang  selain mengalami  kekerasan  fisik  secara seksual,  ia  juga  mengalami  kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk memulihkannya.  Hukuman  yang  telah diterima  pelaku  dan  ganti  rugi  yang didapatkan  oleh  korban  tidak  lantas membuat  kondisi  kejiwaannya  menjadi kembali  seperti  semula.  Jadi  keluarga sangat  berperan  penting  dalam  rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan  korban  sehingga  korban  juga merasa  dilindungi  oleh  orang-orang terdekat dalam kehidupannya.
b.  Masyarakat
Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan  korban.  Masyarakat  diharapkan ikut  mengayomi  dan  melindungi  korban dengan  tidak  mengucilkan  korban,  tidak memberi  penilaian  buruk  kepada  korban, dan  lain-lain.  Perlakuan  semacam  ini  juga dirasa  sebagai  salah  satu  perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan  sikap  masyarakat  yang  baik, korban  tidak  merasa  minder  dan  takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat
Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34  Tahun  1985  telah menetapkan beberapa  hak  korban  (saksi)  agar  lebih mudah memperoleh  akses  keadilan,  khususnya  dalam proses  peradilan.  Sekalipun  hak-hak  korban
kejahatan  telah  tersedia  secara  memadai, bukan  berarti  kewajiban  dari  korban  kejahatan diabaikan  eksistensinya  karena  melalui  peran korban dan keluarganya diharapkan
penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.
Ada  beberapa  kewajiban  umum  dari korban kejahatan, antara lain:
1.  Kewajiban  untuk  tidak  melakukan  upaya main  hakim  sendiri/balas  dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2.  Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan  dari  kemungkinan  terulangnya tindak pidana.
3.  Kewajiban  untuk  memberikan  informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4.  Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5.  Kewajiban  untuk  menjadi  saksi  atas  suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan
kejahatan.Kewajiban untuk  bersedia  dibina  atau  membina  diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. 79
IV. PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR
358/PID.SUS/2016/PN.MEDAN

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
A.  Pertimbangan Hakim dalam dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn 1.  Kronologis Kasus
Terdakwa  dalam  kasus  ini  adalah Marolop  Jhon  Piter  Siregar  Als  Olop bersama- sama  dengan  Muhammad  Irpan  Pinem  Als Irpan  pada  hari  Sabtu  tanggal  13  Juni  2015 sekira  pukul  20.00  Wib  atau  setidak-tidaknya pada  waktu  lain  yang  masih  pada  bulan  Juni tahun  2015  yang  bertempat  Di  semak-semak yang  beralamat  di  Pasar  III  Tanjung  Mulia  Hilir Kampung  Agas  Kec.  Medan  Deli  atau  pada suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Medan  yang bersidang di Belawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  anak  yaitu  saksi  korban  yang bernama  Dhebora  Grayce  Gulo  yang  berusia 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan.
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut  dengan  cara  mengajak  saksi  korban Dhebora  Grayce  Gulo  untuk  pergi  jalan-jalan, sebelumnya  terdakwa  dan  Muhammad  Irpan Pinem  Als  Irpan  menjemput  saksi  korban Dhebora  Grayce  Gulo  di  sebuah  warung, terdakwa  dan  Muhammad  Irpan  Pinem  Als Irpan  mengajak  saksi  korban  Dhebora  Grayce Gulo  untuk  pergi  kerumah  teman  terdakwa yang  bernama  Ayu  akan  tetapi  rumah  teman terdakwa  yang  bernama  Ayu  tidak  ada  orang, dan akhirnya Muhammad Irpan Pinem Als Irpan mempunyai  niat  untuk  mengajak  saksi  korban Dhebora  Grayce  Gulo  pergi  untuk  jalan-jalan, dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan  Muhammad  Irpan  Pinem  Als  Irpan bersama dengan saksi korban Dhebora Grayce Gulo  berhenti  kesemak-semak  yang  beralamat
di  Pasar  III  Hilir  Kampung  Agas  Tanjung  Mulia Hilir Kec. Medan Deli.
Terdakwa  melakukan  persetubuhan dengan membuka celana saksi korban Dhebora Grayce  Gulo  dan  yang  membuka  baju  saksi korban  Dhebora  Grayce  Gulo  adalah  terdakwa sendiri,  akan  tetapi  saksi  korban  Dhebora Grayce Gulo hanya tetap diam saja dan tertidur tanpa  melakukan  perlawanan  sama  sekali  dan selanjutnya  Muhammad  Irpan  Pinem  Als  Irpan perlahan-lahan membukakan paha saksi korban  Dhebora  Grayce  Gulo  dan  langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras    kekemaluannya  saksi  korban Dhebora  Grayce  Gulo  dan  setelah  Muhammad Irpan Pinem Als Irpan mengeluarkan spermanya  ke  atas  tanah  kemudian  terdakwa langsung  bergantian  dengan  Muhammad  Irpan Pinem  Als  Irpan  dengan  memasukkan  batang kemaluan  terdakwa  yang  sudah  mengeras kedalam  lubang  vagina  saksi  korban  Dhebora Grayce  Gulo  sambil  meremas-remas  payudara saksi korban Dhebora Grayce Gulo akan tetapi terdakwa  tidak  ada  mengeluarkan  sperma terdakwa,  dan  pada  saat  menyetubuhi  saksi korban  Dhebora  Grayce  Gulo,  saksi  korban Dhebora  Grayce  Gulo  dalam  keadaan  bajunya setengah  sampai  dada  dan  tidak  memakai celana  dan  celana  dalam  karena  yang membuka celana saksi korban Dhebora Grayce Gulo adalah Muhammad Irpan Pinem  Als Irpan dan yang membuka baju serta BH saksi korban Dhebora  Grayce  Gulo  adalah terdakwa  sendiri. Dan  setelah  terdakwa  menyetubuhi  saksi korban Dhebora Grayce Gulo terdakwa langsung  mengajak  saksi  korban  Dhebora Grayce  Gulo  dan  Muhammad  Irpan  Pinem  Als Irpan  untuk  pulang,  akan  tetapi  saksi  korban Dhebora  Grayce  Gulo  tetap  tidak  mau  pulang dan  akhirnya  terdakwa  bersama  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Muhammad  Irpan  Pinem  Als  Irpan  dan  saksi korban  Dhebora  Grayce  Gulo  tidur  dirumah paman Muhammad Irpan Pinem Als Irpan yang beralamat  di  Batu  Anam  Link.  I  Kel.  Tanjung Mulia  Kec.  Medan  Deli,  dan  setelah  terdakwa dan  Muhammad  Irpan  Pinem  Als  Irpan bersama dengan saksi korban Dhebora Grayce Gulo tidur semalaman dirumah paman Muhammad  Irpan  Pinem  Als  Irpan  terdakwa pun  dan  Muhammad  Irpan  Pinem  Als  Irpan bersama dengan saksi korban Dhebora Grayce Gulo  pulang  pada  hari  Minggu  tanggal  14  Juni 2015  sekira  pukul  08.00  Wib,  dan  selanjutnya terdakwa  dan  Muhammad  Irpan  Pinem  Als Irpan  mengantarkan  saksi  korban  Dhebora Grayce Gulo kedepan Gang rumahnya saja dan selanjutnya  terdakwa  dan  Muhammad  Irpan Pinem Als Irpan masih sering berjumpa dijalan.
Berdasarkan  hasil  Visum  Et  Repertum RSU  dengan  Nomor  149/OBG/2015  Pringadi Medan  tangggal  14  Agustus  2015  atas  nama Dhebora  Grayce  Gulo  dengan  pemeriksa  dr. Aswar  Aboet,  SpOG,  berkesimpulan  bahwa: Selaput dara (hymen) tidak utuh.

## 2.  Dakwaan Penuntut Umum
Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :
a.  Perbuatan  terdakwa  diatur  dan  diancam pidana  dalam  pasal  81  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang perubahan  Atas  UU  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  Jo.  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b.  Perbuatan  terdakwa  diatur  dan  diancam pidana  dalam  pasal  81  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang perubahan  Atas  UU  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  Jo.  Pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3.  Tuntutan Penuntut Umum
Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Tebing  Tinggi  sebagai berikut :
a.  Menyatakan  terdakwa  Marolop  Jhon  Piter
Siregar  Als  Olop  telah  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  "melakukan  persetubuhan  terhadap anak"  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  81  ayat (1)  UU  No.  35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b.  Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap terdakwa  Marolop  Jhon  Piter  Siregar  Als Olop  selama  5  (lima) tahun  dan  denda  Rp. 80.000.000,-  (delapan  puluh  juta  rupiah) subsidair  3  (tiga)  bulan  kurungan  dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan sementara  dengan  perintah  terdakwa  tetap ditahan.
c.  Menyatakan barang bukti berupa :  Nihil.
d.  Menetapkan  agar  terdakwa  membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4.  Fakta-Fakta Hukum.
Fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan  berdasarkan  alat  bukti  yang diajukan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  sebagai berikut:
i.  Sabtu  tanggal  13  Juni  2015  bertempat  di semaksemak  yang  beralamat  di  Pasar  III Tanjung  Mulia  Hilir  Kampung  Agas  Kec. Medan  Deli,  terdakwa  bersama  dengan Muhammad Irpan Pinem melakukan perbuatan  persetubuhan  terhadap  saksi korban Dhebora Grayce Gulo.
ii.  Saksi  korban  adalah  masih  anak-anak  dan masih berusia 14 (empat belas) tahun.
iii.  Kejadian  tersebut  berawal  pada  saat Muhammad  Irpan  Pinem  dan  terdakwa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengajak saksi korban untuk pergi ketempat  kawannya  yang  bernama  Ayu akan  tetapi  rumahnya  tertutup  kemudian Muhammad  Irpan  Pinem  dan  terdakwa bersama  dengan  saksi  korban  pergi  jalan- jalan dan berhenti di sebuah semak-semak. iv.  Cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut  dengan  cara  setelah  sampai ditempat  tersebut  saksi  korban  tidur kemudian  terdakwa  dengan  membuka celana  dan  baju  saksi  korban,  akan  tetapi saksi  korban  hanya  tetap  diam  saja  dan tertidur tanpa melakukan perlawanan sama sekali karena merasa takut dengan terdakwa,  selanjutnya  terdakwa  perlahan- lahan membukakan paha saksi korban dan memasukkan  batang  kemaluannya  yang sudah dalam
keadaan tegang kekemaluannya saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama beberapa saat dan setelah
terdakwa mengeluarkan spermanya ke atas
tanah kemudian bergantian dengan Muhammad Irpan Pinem dengan cara yang sama.
v.  Terdakwa  dan  Muhammad  Irpan  Pinem bersama dengan saksi korban pergi pulang akan  tetapi  saksi  korban  tidak  mau  pulang karena  takut,  akhirnya  pergi  tidur  kerumah paman terdakwa.
vi.  Keesokan harinya terdakwa dan Muhammad  Irpan  Pinem  mengantarkan saksi  korban  pulang  akan  tetapi  hanya sampai di depan gang rumah saksi korban. vii.  Akibat  dari  perbuatan  terdakwa  tersebut saksi  korban  merasa  kesakitan  pada kemaluannya,  sesuai  dengan  bukti  surat Visum  et  Repertum  yang  dibuat  oleh  dr. Aswar  Aboet,  SpOG,  bahwa  dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan
kesimpulan  selaput  dara (hymen) tidak utuh.
5.  Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum,  maka  Majelis Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan Pertama  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81 ayat  (1)  UU  No.  35  tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.
Semua  unsur  dari  dakwaan  Pertama melanggar  Pasal  81  ayat  (1)  UU  No.  35  tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  55 ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana  “Dengan  sengaja  melakukan  ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
Majelis Hakim dalam persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,
maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 6.  Amar Putusan.
Berdasarkan  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan menjatuhkan putusan  dengan  amar  sebagai berikut
a.  Menyatakan  terdakwa  Marolop  Jhon  Piter Siregar  Als  Olop  telah  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan Pertama.
b.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda sebesar  Rp.  80.000.000,-  (delapan  puluh juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  harus  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  2  (dua) bulan;
c.  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan.
d.  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
e.  Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
B.  Analisis Hukum Terhadap Putusan
Nomor 358/Pid.Sus/2016/ PN.Mdn .
Berhasilnya  suatu  proses  penegakan hukum  sangat  bergantung  pada  penerapan hukum  pidana,  dimana  peran  penegak  hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya  dengan  baik  di  dunia nyata.
Surat  dakwaan  adalah  dasar  atau landasan  pemeriksaan  perkara  dalam  sidang pengadilan  sedangkan  surat  tuntutan  adalah surat  yang  berisi  tuntutan  penuntut  umum terhadap  suatu  tindak  pidana.  Pada  hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutanyang membuat  pelaku/terdakwa  suatu  tindak  pidana tidak  dapat  polos  dari  jerat  hukum.  Hakim
dalam  memeriksa  suatu  perkara  tidak  boleh menyimpang  dari  apa  yang  dirumuskan  di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dap  dijatuhi  hukuman  karena  telah  dibuktikan dalam  persidangan  bahwa  ia  telah  melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.
Surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat  formal  dan  materil  surat  dakwaan sebagaimana  dimaksud  Pasal  143  ayat  (2) KUHAPidana,  yaitu  harus  memuat  tanggal  dan ditandatangani  oleh  penuntut  umum  serta identitas  lengkap  terdakwa,  selain  itu  juga harus  memuat  uraian  secara  cermat,  jelas  dan lengkap mengenai tinda pidana yang didakwakan  dengan  menyebut  waktu  dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Berdasarkan putusan Nomor 358/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, bahwa surat
dakwaan  yang  diuraikan  Penuntut  Umum dalam  perkara  tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  143  ayat  (2)  KUHAP  dan hukum  pidana  materiil  yang  didakwakan  pada dakwaan  pertama  yakni  terdakwa  melanggar Pasal  81  ayat  (1)  UU  No.  35  tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  55  ayat (1) ke-1 KUHP.
Bahwa  penerapan  hukum  pidana  oleh hakim  sudah  tepat  mengingat  perbuatan  yang dilakukan  oleh  memenuhi  unsur-unsur  suatu perbuatan  dapat  dipidana.  Yaitu  antara  lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, dipersidangan telah terbukti menococki rumusan  delik  yang  didakwakan,  dan  adanya kesalahan.
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  keteragan  saksi  yang  hadir  dalam persidangan,  keterangan  terdakwa,  alat  bukti,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
syarat  subjektif  dan  objektif  seseorang  dapat dipidana, hasil
laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dengan demikian sebelum menetapkan atau menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tinda pidana  yang  dilakukan,  hakim  terlebih  dulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta- fakta pada persidangan, pertimbangan- pertimbangan yurudus dan nonyuridis, keadaan dan  latar  belakang  keluarga  terdakwa,  serta hal-hal  lain  yang  terkait  dalam  tindak  pidana yang dilakukan terdakwa.
Pertimbangan yurudis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tinda pidana yang didakwakan oleh jaksa penunut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  yang  menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan  oleh  jaksa  serta  harus  didasarkan pada  fakta  persidangan.  Adapun    unsur  dari dakwaan adalah : 1.  Unsur setiap orang
Setiap  orang  adalah  siapa  saja  yang merupakan  subyek  hukum  sebagai  pendukung hak  dan  kewajiban  yang  didakwa  sebagai pelaku  tindak  pidana,  yang  daripadanya  dapat dituntut  pertanggung  jawaban  pidana.  Dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subyek hukum  pelaku  tindak  pidana  adalah  terdakwa bernama : Marolop Jhon Piter Siregar Als Olop, dengan  identitas  lengkap  sebagai  mana  dalam surat  dakwaan,  dimana  dalam  persidangan terdakwa  membenarkan  identitasnya  tersebut, dan para saksi terutama saksi korban membenarkan  bahwa  terdakwa  adalah  orang yang  dilaporkan  ke  pihak  Kepolisian  atas dugaan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ;
Selama  persidangan  Majelis  Hakim mengamati  dan  mencermati  sikap  dan  perilaku terdakwa  tergolong  orang  yang  mempunyai akal  yang  sehat,  sehingga  apabila  nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada tindakan  terdakwa,  maka  terdakwa  dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut,  maka  menurut  Majelis  Hakim  unsur ke-1 telah terbukti.
2.  Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan dengannya.
Persetubuhan  menurut  yurisprudensi adalah  peraduan  antara  anggota  kelamin  laki- laki  dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan,  sehingga  mengeluarkan  air  mani. Menurut  keterangan  saksi  korban  Dhebora Grayce  Gulo  dengan  dikuatkan  oleh  orang  tua saksi  korban  yaitu  saksi  Yustinus  Gulo, terdakwa  memebawa  saksi  korban  pergi sebuah  semak-semak  dengan  alasan  terlebih dahulu  pergi  ketempat  teman  terdakwa  yang bernama Ayu kemudian melakukan persetubuhan dengannya.
Terdakwa  mengetahui  usia  saksi korban masih dibawah  umur  yang  masih  berusia  14  (empat belas)  tahun  dan  belum  pantas  dikawini  dan terdakwa  melakukan  persetubuhan  dengan saksi  korban  di  sebuah  semak-semak  dan bukan  ditempat  umum.  Dihubungkan  dengan bukti  surat  yang  menerangkan  bahwa  hymen korban  mengalami  robekan  pada  arah  jam  5 (lima) dan berdarah dengan kesimpulan hymen (selaput  dara)  tidak  utuh,  dengan  keterangan saksi  korban  dan  terdakwa,  Majelis  Hakim memperoleh  bukti  petunjuk  bahwa  benar

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terdakwa mengajak saksi korban dengan untuk bertemu  dengan  teman  terdakwa  dan  saksi korban  tersebut  sehingga  saksi  korban  yang masih  tergolong  anak-anak  dengan  lugunya bersedia menemani terdakwa untuk menjumpai teman  mereka  yang  bernama  Ayu  dan terdakwa  membawa  saksi  korban  bersama dengan Muhammad Irpan Pinem ke rumah Ayu tersebut akan tetapi rumahnya tertutup sehingga  mereka  pergi jalan-jalan  dan  berhenti di  sebuah  semak-semak  kemudian  saksi korban tidur disemak-semak tersebut kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban akan tetapi saksi  korban  diam  saja  karena  takut  terhadap terdakwa  dimana  ditempat  tersebut  tidak  ada orang  untuk  minta  tolong,  sehingga  perbuatan terdakwa  yang  menyetubuhi  saksi  korban tersebutlah  yang  membuat  hymen  (selaput dara) tidak utuh lagi.
Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh terdakwa  dengan  ancaman  kekerasan  dimana terdakwa  membawa  saksi  korban  ketempat yang  sunyi  yaitu  disebuah  semak-semak dimana  ditempat  tersebut  tidak  ada  orang selain  mereka,  agar  saksi  korban  takut  dan tidak  berani  untuk  melawan  dan  memudahkan perbuatannya  untuk  melakukan  persetubuhan dengannya  dan  menuruti  kemauan  terdakwa, dan  karena  saksi  korban  masih  dibawah  umur yang  masih  berusia  14  (empat  belas)  tahun sehingga  saksi  korban  masih  tergolong  anak sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  maka perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa dengan ancaman kekerasan dan diluar kemauan saksi korban, sehingga unsur ini telah terbukti.
3.  Unsur  perbuatan  itu  dilakukan  dengan sengaja.
Pengertian  dengan  sengaja  menurut Memorie  van  Toelichting adalah  mengetahui dan  menghendaki (willens  en  wetens), yang berarti terdakwa harus mengetahui dan menghendaki  perbuatan  dan  akibat  dari perbuatannya.  Berdasarkan  keterangan  saksi korban  yang  bersesuaian  dengan  keterangan terdakwa  bahwa,  terdakwa  memanggil  saksi korban  dan  terdakwa  membawa  saksi  korban jalan-jalan  dan  berhenti  di  semak-semak, kemudian  terdakwa  mengaku  membuka  baju dan celana saksi korban untuk memudahkannya melakukan persetubuhan dengannya  maka  terdakwa  mengetahui  dan menghendaki  perbuatannya  dimana  terdakwa melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  cara diatur dengan sedemikian rupa untuk memudahkannya melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti.
4.  Unsur  mereka  yang  melakukan,  yang menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan
Berdasarkan  keterangan  saksi  korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa  terdakwa  mengajak  saksi  korban  dan terdakwa  membawa  saksi  korban  jalan-jalan dan berhenti di semak-semak bersama dengan Muhammad  Irpan  Pinem  sesampainya  di tempat  tersebut  saksi  korban  tidur  kemudian terdakwa  dengan  membuka  celana  dan  baju saksi  korban,  akan  tetapi  saksi  korban  hanya tetap  diam  saja  dan  tertidur  tanpa  melakukan perlawanan  sama  sekali  karena  merasa  takut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa perlahan-lahan membukakan paha saksi korban  dan  memasukkan  batang  kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kekemaluannya saksi korban sambil menggoyang-goyangkan  pinggulnya  selama beberapa saat dan setelah terdakwa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengeluarkan  spermanya  ke  atas  tanah kemudian bergantian dengan Muhammad Irpan Pinem  dengan  cara  yang  sama.  Berdasarkan pertimbangan  hukum  diatas,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa unsur  “yang  melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan  perbuatan”  telah  terpenuhi menurut hukum  dimana  perbuatan  tersebut  dilakukan terdakwa  bersama  dengan  Muhammad  Irpan Pinem secara bergantian.
Semua  unsur  dari  dakwaan  pertama melanggar  Pasal  81  ayat  (1)  UU  No.  35  tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Pasal  55 ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana  “Dengan  sengaja  melakukan  ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.
Penjatuhan  pidana  dalam  kasus  ini hakim  memutuskan  4  (empat)  tahun,  lebih rendah  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum yang  menuntut  terdakwa  dengan  pidana penjara  selama  5  (lima)  tahun.  Adapun pertimbangan  hakim  memutuskan  hukuman sesuai  dengan  tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut Umum karena hakim mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa  mengaku  terus  terang  dan  merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak  pidana  perkosaan  adalah  adanya upaya  preventif  maupun  represif yang dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti
pemberian
perlindungan/pengawasan  dari  berbagai ancaman  yang  dapat  membahayakan nyawa  korban,  pemberian  bantuan  medis, maupun  hukum  secara  memadai,  proses pemeriksaan  dan  peradilan  yang fair terhadap  pelaku  kejahatan,  pada  dasarnya merupakan  salah  satu  perwujudan  dari perlindungan  hak  asasi  manusia  serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan
2.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah : a.  Pada  waktu  korban  melapor  perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang  khusus  yang  tertutup  dan nyaman  di  kesatuan  Polri,  dimana perempuan  dan  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  atau  pelecehan seksual  dapat  melaporkan  kasusnya dengan  aman  kepada  Polwan  yang empatik, penuh pengertian dan profesional. b.  Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus
dipertemukan  dengan  pelaku  yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian  yang  akan  diberikan  dalam persidangan. c.  Setelah  pelaku  dijatuhi  hukuman  oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang
antara lain: mendapatkan nasihat hukum,  dan/atau  memperoleh  bantuan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
biaya  hidup  sementara  sampai  batas waktu perlindungan akhir
3.  Pertimbangan  hakim    terhadap  tindak pidana    perkosaan  dalam  putusan  nomor 358/PID.SUS/2016/PN.Medan adalah
perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari  Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  sehingga terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.
Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf, sehingga Terdakwa
harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## B.  Saran
1.  Bagi  aparat  penegak  hukum,  diharapkan dengan  adanya  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai kejahatan  pemerkosaan,  baik  dalam  KUHP maupan  dalam  ketentuan  peraturan  lain yang  lebih  khusus,  seperti  dalam  Undang- Undang Perlindungan Anak, mampu menjadi  dasar  bagi  aparat  penegak  hukum untuk menindak setiap pelaku tindak pidana pemerkosaan,  khususnya  bagi  pelaku kejahatan  pemerkosaan  terhadap  anak yang  masih  di  bawah  umur.  Pemberian sanksi  hukuman  tambahan  juga  harus mampu  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum,  hal  tersebut  didasarkan  dengan dikeluarnya Perppu tentang hukuman kebiri,  dimana  tujuan  utamanya  adalah untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku
kejahatan  pemerkosaan  terhadap  anak yang masih di bawah umur.
2.  Bagi  lembaga  peradilan,  diharapkan  dalam menerapkan  hukum,  ketika  menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah  umur,  untuk  lebih  tegas,  demi memenuhi rasa  keadilan,  baik  bagi  korban, terdakwa,  maupun  masyarakat  secara umum, sehingga tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur dapat dihapuskan. 3.  Masyarakat seyogyanya juga ikut
mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan  hukum,  sehingga  bangsa Indonesia  menjadi  negara  yang  berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

## DAFTAR BACAAN

## A.  Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Anak, Refika Aditama, Jakarta, 2011
Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana. Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002
Barda  Nawawi  Arief Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum  Pidana ,  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2008
Bagong  Suyanto  dan  Emy  Susanti Hendrarso.  http//www.com.sindo Wanita,  Dari Subordinasi  dan  Marginalisasi  Menuju  ke Pemberdayaan ,  diakses  tanggal  05  Juni  2017 Pukul 21.00 wib.
C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Upaya Menyusun  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Pasca Tahun  2003 ,  BPHN,  Departemen  Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004
Dikdik  M.Arief  Manshur  dan  Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kejahatan: Antara Norma dan Realita , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007 Francisca Christy, https://life.idntimes.com/women. alasan- mengapa-banyak-korban-pemerkosaan-
enggan-melapor,  05  Pebruari  2017  Pukul  20. 00 Wib
Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Nusamedia, Bandung, 2006 Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana  dan  Perspektif  Kekerasan  Terhadap Perempuan Indonesia , psi.ut.oc.id/Jurnal/102harkristuti  htm diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib
Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
Iman  Jauhari. Advokasi  Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan) , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
J.E.  Sahetapi, Viktimologi  Sebuah
Bunga Rampai , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987
Kartini  Kartono, Pathologi  Sosial, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat , Paradigma, Yogjakarta 2005
Lawrence.  M.  Friedman, American Law  an  Introduction,  Terjemahan  Wisma Bhakti, Tata Nusa, Jakarta, 2001
Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, Pengantar  Filsafat  Hukum, Mandar  Maju, Medan, 2002 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1996 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya ,   Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum Pidana  Kriminologi  Dan  Viktimologi ,  Jakarta, Djambatan, 2004
Mohamad  Arifin, Teori  Dan  Filsafat Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2003
Muladi, Perlindungan  Korban  Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,    Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro,  Semarang, 1997, h.172
Muladi  Dan  Barda  Nawawi  Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni,
Bandung, 1992
Rena  Yulia, Viktimologi:  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya Lengap Pasar Demi Pasal . Politea, Bogor, 2004
R.  Abdussalam  dan  DPM  Sitompul, Sistem  Peradilan Pidana , Restu Agung, Jakarta,  2007,
R. Sugandhi. http//www.blokspot.com , Perkosaan  di  Perkotaan  dan  Kriminalitas diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.
Suparman Marzuki.
http:www//kompas.com. . Pelecehan  Seksual , diakses tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali, Jakarta, 2004 Sudikno Mertokusumo, Mengenal
Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2002
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum  : Perkembangan,  Metode  dan  Pilihan  Hukum , Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004
Suparman  Marzuki  (et.al),  Pelecehan Seksual,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997
Sajipto  Raharjo, Ilmu  Hukum .  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press,  Jakarta, 2006
Theo  Van  Boven, Mereka  Yang Menjadi  Korban:  Hak  Korban  untuk  Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi , ELSAM, Jakarta, 2000
Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penilaian  (preskripsi)  terhadap  temuan  fakta atau  peristiwa  hukum  yang  ada  sudah  sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa  digunakan  untuk  menjelaskan  fakta  dan peristiwa  hukum  yang  terjadi,  lihat  Mukti  Fajar ND  dan  Yulianto, Dualisme  Penelitian  Hukum: Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Philipus  M.  Hadjon. Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia. Bina  Ilmu, Surabaya, 2007
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Kencana  Pranada  Media  Group, Jakarta, 2008
Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi .  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2001
Komnas Perempuan, http//www.DERAP-Warapsari, Convention Watch ,  PKWJ  UI  dalam  Penegakan  Hukum yang  Berkeadilan  Jender:  Setahun  Program Penguatan  Penegak  Hukum,  diakses  tanggal 05 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.
Zohra  Andi  Baso,  et  al., Kekerasan Terhadap  Perempuan:  Menghadang  Langkah
Perempuan , Yogyakarta,
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002

## B.  Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
C.  Website
https://www.komnasperempuan.go.id/ siaran-pers-komnas-perempuan-catatan- tahunan-catahu-2016-7-maret-2016, diakses tanggal 05 Pebruari 2017
1 http://www.analisadaily.com/news/re ad//revictimisasi  perempuan korban  perkosaan/ diakses  pada  tanggal  05  Pebruari  2017  Pukul 20. 00 Wib.