ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348

## KAPASITAS INOVASI PROGRAM DANA PEMBANGUNAN
WILAYAH KELURAHAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN

## DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Siti Khaerunissa 1 , Budi Hasanah 2 , dan Ahmad Sururi 3 *
1,2,3 Universitas Serang Raya, Jalan Raya Serang – Cilegon Kota Serang *Corresponding author: ahmadbroer@gmail.com

## ABSTRACT
The  Subdistrict  Regional  Development  Fund  Program  (DPWK)  is  an innovation  from  the  Cilegon  Municipality  Government  which  aims  to improve the administrative function of subdistrict government in providing services  to  the  community,  encourage  accelerated  and  equitable  regional development  and  encourage  the  acceleration  of  regional  poverty  reduction. The aim of this research is to determine the innovation capacity of the Village Regional  Development  Fund  Program  (DPWK)  in  supporting  accelerated and  equitable  development  in  Cilegon  Municipality.  This  research  method uses  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Data  collection  was carried  out  through  interviews,  observation  and  documentation.  The research  results  show  that  the  Subdistrict  Regional  Development  Fund Program  has  been  running  well,  although  there  are  still  several  problems such  as  limited  community  empowerment  programs  and  only  prioritizing regional  infrastructure  development  programs  and  the  low  collaborative capacity  of  program  implementers.  Because  the  Cilegon  Municipality government  is  paying  more  attention  to  community  empowerment programs,  intensive  communication  with  the  implementers  of  the  Village Regional Development Fund (DPWK) program in Cilegon Municipality in creating  ideal  collaboration  and  prioritizing  regional  infrastructure development programs.

## PENDAHULUAN
Peningkatan  daya  saing  daerah dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahte-raan masyarakat dan pelayanan  publik  yang  optimal.  Sejalan
A R T I C L E   I N F O
Article history: Received: September 23, 2023 Revised: November 14, 2023 Accepted: November 28, 2023
Keywords: Capacity; Innovation; Development; Cilegon
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
dengan  hal  tersebut,  pemerintah  terus mengupayakan  peningkatan  pelaksa- naan  pembangunan  nasional  agar  laju pembangunan  daerah  dapat  berjalan dengan  seimbang.  Salah  satu  upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam mewujudkan hal tersebut adalah mendorong  adanya  inovasi  kebijakan pemerintah  daerah  terutama  yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana untuk percepatan pembangunan daerah yang  dikelola  pemerintahan  daerah  di Indonesia,  termasuk  dalam  hal  ini kecamatan dan kelurahan.
Menurut  Mulgan  &  Albury  (2014) inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan  implementasi  dari  proses,  produk, layanan,  dan  metode  pelayanan  baru yang  merupakan  hasil  pengembangan nyata  dalam  hal  efisiensi,  efektivitas atau  kualitas  hasil.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  inovasi  tidak hanya  dimaknai  berupa  produk  dan proses  semata.  Inovasi  produk  atau layanan  berasal  dari  perubahan  bentuk dan  desain  produk  atau  layanan sementara  inovasi  proses  berasal  dari gerakan  pembaruan  kualitas  yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan  untuk  berinovasi  (Muluk, 2008).
Menurut  UNDESA  (2006)  inovasi dalam  kajian  administrasi  publik  dapat dibedakan  dalam  beberapa  tipe  atau
jenis, meliputi : 1) Institutional innovations ,  yaitu  inovasi  kelembagaan yang  fokus  pada  pembaruan  lembaga- lembaga  yang  sudah  dibangun  atau menciptakan  lembaga-lembaga  yang benar-benar baru ( focus on the renewal of established  institutions  and/or  the  creation of  new  institutions );  2) Organizational innovation ,  yakni  inovasi  organisasi berkaitan  dengan  memperkernalkan prosedur atau teknik-teknik manajemen yang  baru  dalam  Administrasi  Publik ( the introduction of new working procedures or  management  techniques  in  publik administration );  3) Process  innovation, yaitu inovasi proses di mana fokus pada peningkatan kualitas penyediaan pelayanan publik ( focuses on the improvement of the quality of publik service delivery );  dan  4) Conceptual  innovation , yaitu inovasi konseptual yang diarahkan  pada  pengenalan  bentuk- bentuk baru pemerintahan ( the introduction  of  new  forms  of  governance )
misalnya interactive policy-making, engaged governance, people’s budget reforms, horizontal networks.
Terdapat lima macam atribut inovasi  menurut  Rogers  (2003)  dalam Shen  dan  Wang  (2019)  meliputi:    a) Relative  Advantage atau  keuntungan relatif;    b) Compatibilty atau  kesesuaian;
c)
Complexity atau kerumitan;
d) Triability atau  kemungkinan  dicoba; dan    e) Observability atau  kemudahan diamati.    Kemudian  menurut  Ancok
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
(2002)  ada  tiga  aspek/modal  dalam mendukung  inovasi,  yakni  sebagai berikut  :  1)  Modal  manusia;  2)  Modal kepemimpinan;  dan  3)  Modal  struktur ogranisasi.  Jenis-jenis  pelayanan  dapat dilihat  dalam berbagai  perbedaan seperti: introduction  of  a  new  good, introduction  of  a  new  production  means, and  the  discovery  of  a  newsource  of rawmaterials, newmarkets, or new organizations.
Selain  itu,  inovasi pelayanan  publik bertujuan untuk mendukung percepatan  kinerja  pemerintahan  dalam memberikan  pelayanan  publik  yang optimal.  Menurut  Myhren,  dkk  (2018) The  novelty  of  a  radical  service  innovation could  include  a  new  policy,  a  transformed process,  a  new  service  or  a  new configuration  of  an  existing  service  and  it can  stand  out  through  the  newness  of  the offering  or  the  market atau  dengan  kata lain  kebaruan  inovasi  pelayanan  dapat mencakup kebijakan baru, proses transformasi, layanan baru atau konfigurasi baru dari layanan yang ada dan dapat melalui kebaruan penawaran. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan publik melalui inovasi pelayanan seperti
berpotensi mendorong  kesejahteraan  masyarakat dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.
Inovasi  adalah  isu  yang  sangat penting  bagi  organisasi  sektor  publik dan swasta meskipun terdapat
pandangan  yang  skeptis  terhadap sektor  publik  untuk  dapat  bertahan terhadap inovasi (Hartley, 2005). Selanjutnya Hartley mengatakan bahwa inovasi  merupakan  proses  yang  terus menerus  dan  berkelanjutan,  oleh  sebab itu  organisasi  sektor  pubik  sebagai garda terdepan pelayanan publik didorong  untuk  terus  memberikan penekanan kepada penguatan kapasitas aparatur  agar  mampu  menciptakan  ide dan gagasan yang dapat diimplementasikan.  Menurut  Mulgan (2014)  merupakan  suatu  keniscayaan bahwa dalam sebuah tindakan kebijakan inovasi sektor publik melibatkan  penciptaan,  pengembangan dan  penerapan  ide-ide  praktis  bagi tercapainya  manfaat  terhadap  publik yang  disebut  dengan  inovasi.  Bahwa ide-ide  ini  setidaknya  masih  baru, digunakan dan memiliki manfaat sehingga bisa dikatakan secara teori dan praktik,  inovasi  tercipta  dalam  sebuah proses dan transformasi yang berkelanjutan, dan menjadi keniscayaan organisasi sektor publik Salah  satu  pemerintahan  daerah  di
Indonesia yang telah berupaya melakukan  inovasi  pelayanan  publik dalam  tata  kelola  pemerintah  dan pembangunan  daerah  adalah  Kota Cilegon Provinsi Banten melalui inovasi melalui  program  Dana  Pembangunan Wilayah  Kelurahan  (DPWK)  (Redaksi, 2016).  Program  tersebut  telah  diatur
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
dalam  Peraturan  Walikota  (PERWAL) Nomor  34  Tahun  2015  tentang  Dana Pembangunan
Wilayah
Kelurahan
(DPW-Kel) dan memiliki tujuan sebagai berikut  :  1).  Meningkatkan  fungsi penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan,  dalam  pemberian  pelayanan kepada  masyarakat;  2).  Mendorong percepatan dan pemerataan pembagunan  daerah;  3).  Mendorong percepatan
penanggulangan kemiskinan  daerah.    Dengan  demikian terjadi  sinergitas  antara  inovasi  sebagai keniscayaan secara prinsip dan substantif
dalam memberikan penguatan untuk merespon dan menyelesaikan  problematika  di  tengah masyarakat (Sururi, 2016).
Alokasi  dana  kelurahan  diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun  2014  sebagaimana  telah  diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 pasal 230 ayat 1 yaitu pemerintahan  daerah  kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk membangun sarana dan prasana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi
anggaran dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada  bagian  anggaran  kelurahan  dan untuk  daerah  kota  yang  tidak  memiliki desa  alokasi  anggaran  diperoleh  dari paling  sedikit  5%  dari  APBD  setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Adapun  asas  pelaksanaan    DPWK yaitu  menekankan  pada  aspek  keadilan dan memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi,  akuntabilitas,  teknokratik dan  partisipatif.  Hal  tersebut  sejalan dengan  prinsip Good  public  policy governance akan terwujud melalui pendekatan  1)  Jenis  dukungan  melalui penerapan  inovasi  kebijakan  yang dilakukan  melalui  kerjasama  antara pejabat  pemerintah  dari  semua  level dan  tingkatan  dengan  aktor  non pemerintah;  2)  Manajemen  Inovasi dalam  bentuk  penataan  organisasi  dan administrasi sebagai hasil dari Kerjasama  yang  dilakukan  dengan melibatkan  sumber  daya  eksternal  dan internal;  3)  Jenis  dan  karakteristik hubungan  melalui  adanya  karakteristik hubungan  yang  simbiosis  mutualisme dari semua stakeholder; 4) Karakteristik dalam  penerapan  nilai  yang  diukur melaluipenerapan nilai yang bermanfaat  bagi  kepentingan  publik.
Dan  hal  tersebut  dilakukan  dengan mendorong Kerjasama
antara pemerintah,  masyarakat  dan  pihak swasta dilakukan dalam upaya penguatan  sumber  daya  manusia  di bidang  perancangan  kebijakan  (Sururi, 2017).  Akan  tetapi  berdasarkan  temuan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, implementasi program dana pembangunan  wilayah  kelurahan  di
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
Kota  Cilegon  belum  dilakukan  secara optimal terutama dalam aspek kapasitas program  yang  masih  terbatas  pada prioritas  pembangunan  infrastruktur dan belum menyentuh aspek pemberdayaan  masyarakat  serta  masih lemahnya kemampuan kolaboratif antara  dinas  selaku  pelayan  publik dengan  masyarakat  terutama  dalam pengambilan keputusan yang strategis. Penelitian  tentang  kapasitas  inovasi dan  pengelolaan  dana  pembangunan kelurahan sudah dilakukan, diantaranya  oleh  Habiyaremye,  Kruss, dan  Booyens  (2020)  tentang  inovasi untuk  transformasi  wilayah  suatu negara  dan  dalam  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  inovasi  sebagai instrumen  kebijakan  sangat  potensial dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan  sehingga  harus  didukung melalui pengembangan kapasitas pemerintah  dan  partisipasi  publik. Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh (2018)  yang  menyatakan  dalam  hasil penelitiannya  bahwa  dalam  alokasi anggaran dana kelurahan yang diperoleh melalui Anggaran
Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) sangat  diperlukan  regulasi  sebagai landasan  program  untuk  mendorong perencanaan  yang  transparan  dan evaluasi berkelanjutan.
Haning  dan  Tahili  (2018)  dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah
di Kabupaten Maros belum optimal, hal tersebut  dapat  diketahui  bahwa  dari dimensi-dimensi  yang  terdiri  dari pemikiran strategis, pemberdayaan, sosial modal, dan partisipasi masyarakat tidak tercapai secara optimal. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut,  Nurhidayatullah  et  al    (2004) dalam  hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa  proses  implementasi  alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele belum  sepenuhnya  mengarah  pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat  Kelurahan.  Hal  tersebut dikarenakan  prioritas  dana  hanya terfokus  pembangunan  fisik  sedangkan pembangunan  non  fisik  tidak  terlalu banyak dianggarkan sehingga menciptakan ketimpangan menghambat akselerasi pembangunan daerah.
Beberapa  penelitian  yang  telah diuraian  di  atas  menunjukan  adanya keterkaitan  dengan  penelitian  yang sedang dilakukan. Dalam hal ini peneliti inovasi dan pengelolaan dana pembangunan kelurahan menjadi instrument penting pembangunan daerah,  akan  tetapi  penelitian  yang membahas  tentang  kapasitas  inovasi program  dana  pembangunan  wilayah kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah belum dilakukan secara mendalam. Kapasitas berbeda dengan kapabilitas,
definisi kapasitas
menyiratkan  seberapa  banyak  yang
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
dapat  anda  lakukan  yang  terdiri  dari sistem,  sumber  daya  dan  struktur. Sedangkan  kapabilitas  menunjukkan seberapa baik anda dapat melakukannya  yang  terdiri  dari skills, knowledge  dan  confidence. Keduanya memiliki  perbedaan  secara  substansial sehingga kapasitas hendaknya dipahami  lebih  awal  dibandingkan kapabilitas  (Macmillan  &  Paine,  2014). Selain  itu  konteks  kapasitas  juga  dapat dipahami dengan menganalisis
bagaimana
faktor-faktor politik mempengaruhi pengembangan kapasitas  administrasi  dan  proses penyerapan  dana,  kapasitas  organisasi dan evaluasi kebijakan (Pattyn & Brans, 2015;  Surubaru,  2017).  Oleh  sebab  itu istilah  kapasitas  dapat  dikembangkan menjadi kapasitas kebijakan yang dapat dimaknai dalam berbagai perspektif. Berkaitan  dengan  uraian  di  atas, inovasi  dapat  didefinisikan  sebagai  ide yang  dianggap  baru  oleh  seorang individu dan terjadi setelah ditemukannya ide dan sebelum keputusan  strategis  dibuat  meskipun terdapat pilihan untuk mengadopsi atau menolak  ide  tersebut  dari  anggota organisasi    (Gray,  1973).  Inovasi  dapat membuat  perbedaan  dalam  mengatasi tantangan  pembangunan.  Disisi  lain peningkatan  kapasitas  inovasi  telah memainkan peran sentral dalam dinamika  pertumbuhan  negara-negara berkembang  (OECD,  2012).  Negara-
negara  ini  telah  mengakui  bahwa inovasi  bukan  hanya  tentang  produk berteknologi tinggi dan bahwa kapasitas inovasi  harus  dibangun  sejak  awal proses  pembangunan  agar  memiliki kapasitas pembelajaran yang
memungkinkan  terjadinya  “percepatan pembangunan”. Mereka juga
membutuhkan  kapasitas  inovasi  dan inovasi lokal untuk mengatasi tantangan  khusus  untuk  ini.  Kapasitas inovasi  menjadi  bagian  yang  sangat penting  untuk  pembangunan  ekonomi bagi  pemerintah  kota  sehingga  focus terhadap  kapasitas  inovasi  menjadi keniscayaan  (Anttiroiko,  2016).  Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa inovasi  memiliki  manfaat  dan  memiliki kegunaan yang dinamis bagi pembangunan  (Zhang,  2020).  Bagi organisasi sector publik maupun swasta,  inovasi  merupakan  hal  yang sangat penting (Hartley, 2005).
Menurut Myhren, dkk (2018)
kapasitas inovasi merupakan komponen penting  pelayanan  terbuka,  dan  hal tersebut  dapat  digunakan  melalui inovasi layanan inkremental dan radikal.  Bahwa  organisasi  sektor  publik dengan  kapasitas  inovasi  dan  kinerja organisasi sektor publik yang kompetitif dapat  menerapkan  inovasi  radikal secara  terukur  sedangkan  organisasi sektor  publik  dengan  kapasitas  inovasi yang  rendah  dapat  menggunakan inovasi  incremental.  Menurut  Witell  et
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
al  (2016)  kapasitas  inovasi  pelayanan memiliki  empat  kategorisasi  yaitu:  (1) derajat  perubahan,  (2)  jenis  perubahan, (3) kebaruan, dan (4) sarana penyediaan.
Hasil
penelitian menunjukkan  bahwa  sebagian  besar penelitian  berfokus  ke  dalam  dan memandang  inovasi  layanan  sebagai sesuatu  (hanya)  baru  bagi  perusahaan. Menariknya, kategorisasi inovasi layanan  tampaknya  mengabaikan  nilai pelanggan dan kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis kapasitas  inovasi  pelayanan  publik berdasarkan  konsep Radiografi  of  the Governance  Process yang  menjelaskan tentang proses dan tata kelola pemerintahan dalam melakukan berbagai  inovasi  kebijakan  dengan tujuan  optimalisasi  pelayanan  publik. Konsep  tersebut  terdiri  dari  tiga komponen  yaitu  Assets  terdiri  dari Rights (Hak  dan  Wewenang), Resources (Sumber daya) Competencies (Kompetensi)  dan Organizational  Capital (Modal  Organisasi);  dan Capabilities yang  terdiri  dari Networks,  Relations  dan
Regimes (Paquet, 2001). Dengan demikian  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis
bagaimana kapasitas inovasi program dana pembangunan wilayah kelurahan dalam  mendukung  percepatan  dan pemerataan pembangunan daerah.
METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Adapun  alasan pemilihan pendekatan tersebut dikarenakan  penelitian  ini  melihat  dan memahami fenomena sosial yang kompleks melalui pertanyaan penelitian (Yin, 2014). Metode ini menggambarkan keadaan  atau  suatu  fenomena  dengan tujuan  untuk  mengetahui  hal-hal  yang berhubungan  dengan  sesuatu  keadaan (Creswell,  1994).  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan  data  skunder.  Teknik  pengambilan data  primer  dilakukan  menggunakan observasi  dan  wawancara  mendalam dengan aparatur Pemerintahan Kecamatan  dan  masyarakat  selaku informan  penelitian  melalui  penentuan informan purposive sampling. Sedangkan  data  sekunder  berasal  dari data-data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, buku, jurnal, website dan literatur lainnya.
Lokus penelitian adalah di Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil  Kota  Cilegon  sebagai  salah satu institusi yang melaksanakan program  DPWK,  hal  ini  menjadi  salah satu  alasan  pemilihan  lokasi  penelitian sebagaimana  dikemukakan  (2014)  yang menyatakanbahwa  pemilihan  lokasi dapat  dilakukan  berdasarkan  typical case atau tipe kasus yang sedang diteliti. analisis  data  penelitian  menggunakan analisis  data  kualitatif  sebagaimana dikemukakan  Miles,  dkk  (2014)  yang
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan  penarikan  kesimpulan.  Penelitian dilakukan  selama  3  (tiga)  bulan  yaitu dari  bulan  Desember  2020  sampai dengan bulan Februari 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan tentang  kapasitas  inovasi  program DPWK  dalam  mendukung  percepatan dan  pemerataan  pembangunan  daerah ini  meliputi  1)hak  dan  wewenang  yang dituangkan dalam regulasi atau peraturan yang berlaku; 2)sumber daya, yaitu  aset  yang  disediakan  untuk individu  dan  lembaga  seperti  uang, waktu, informasi dan fasilitas;
3)kompetensi  dan  pengetahuan,  yaitu pendidikan,  pelatihan,  pengalaman  dan keahlian  dan  4)modal  organisasi,  yaitu kapasitas  untuk  memobilisasi  perhatian dan  untuk  menggunakan  secara  efektif ketiga jenis sumber daya yang pertama. Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  juga dibahas  tentang  dua  aspek  kapabilitas yaitu aspek jaringan, relasi dan kekuasaan,  hubungan  dan  rejim  yang berkuasa.

## Hak dan Wewenang
Keberhasilan  pencapaian  tujuan suatu  program  pemerintah  daerah dapat  dilihat  dari  bagaimana  hak  dan wewenang  aparatur  yang  dijalankan, baik dari aspek dan proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Cilegon sudah
mengalokasikan  anggaran  5%  dari APBD  setelah  dikurangi  DAK  melalui DPWK  melalui  anggaran  Kecamatan pada  bagian  anggaran  kelurahan  untuk membiayai  membangun  sarana  dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Walikota (PERWAL)  Nomor  34  Tahun  2015 tentang  DPWK.  Dengan  demikian  hak dan wewenang Pemerintah Kota Cilegon  dengan  mengimplementasikan alokasi APBD yang diperuntukan dalam bentuk  DPWK  sudah  dilaksanakan dengan tepat, dan sekaligus menunjukkan terdapat inisiatif kebijakan yang baru bagi pemerintahan suatu  negara  tanpa  melihat  seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi  sebelumnya  (Tyran  & Sausgruber, 2003).
Dalam  pelaksanaan  program  Dana Pembangunan  Wilayah  Kelurahan  di Kota  Cilegon  ini  sudah  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Hal  tersebut karena  masyarakat  yang  lingkupnya RT/RW sudah bisa merasakan perubahan  di  lingkungannya.  Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan ini  menjadi  pelopor  dan  menjadi  satu-
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
satunya yang ada di Indonesia (Wawancara  dengan  Bapak  Sumardi,
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan
Citangkil Kota Cilegon, 14 Januari 2020). Hak dan wewenang  pemerintah  dalam  proses inovasi  administrasi  publik  memiliki tujuan  untuk  memodernisasi  kapasitas administrasi dan menciptakan pemerintahan  yang  lebih  efisien  dan akuntabel.  Dalam  hal  ini  kapasitas Pemerintah  Kota  Cilegon  berperan sebagai  "pelayan"  daripada  "penguasa” (Batalli, 2011).
Hak  dan  wewenang  Pemerintahan Kota  Cilegon  juga  diwujudkan  dalam birokrasi yang mengedepankan prioritas  manfaat  dan  dampak  bagi masyarakat,  penggunaan  dana  DPWK yang sejatinya merupakan hak masyarakat  yang  diperoleh  melalui pendapatan  daerah  dikenbalikan  lagi kepada  masyarakat  dalam  bentuk  dana program-program
pembangunan
daerah  (Wawancara  dengan  Bapak Sumardi,  Kepala  seksi  Ekonomi  dan Pembangunan Pemerintah Kota
Cilegon.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa kapasitas aparatur dalam menjalankan hak dan  wewenang sudah dilaksanakan.
Dengan demikian Pemerintah
Kota Cilegon dalam penggunaan  DPWK  berdasarkan  aspek hak dan wewenang sudah menjalankan tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## Sumber daya
Aspek  potensi  dan  peluang  sumber daya daerah merupakan modal penting pembangunan dalam mempercepat akselerasi pembangunan daerah, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor  penting  tata  kelola  pemerintah daerah.  Sumber  daya  menjadi  bagian yang sangat penting dikarenakan dapat menjadi instrument yang mampu menggerakan  seluruh  elemen  program dan  pencapaian  kinerja  organisasi. Berkaitan  dengan  sumber  daya,  inovasi merupakan instrumen untuk mengembangkan  cara-cara  baru  dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi  kebutuhan  secara  lebih efektif serta inovasi juga dapat dimanfaatkan  untuk  mengembangkan strategi  dan  tindakan  dalam  pelayanan publik (Muluk, 2008).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  DPWK  sudah  dikelola  langsung oleh  organisasi  kelembagaan  yang mandiri  dan  berasal  dari  masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang beranggotakan masyarakat lingkungan  kelurahan  yang  di  bentuk melalui  musyawarah  dan  ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
POKMAS merupakan pelaksana program  DPWK  yang  berhubungan dengan
kegiatan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah kelurahan. Hal ini menunjukkan konsep partisipasi publik sudah menjadi
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
paradigma dalam pengelolaan
pembangunan berbagai sektor.
Partisipasi  merupakan  suatu  bentuk khusus  dan  interaksi  dan  komunikasi
yang  berkaitan  dengan  pembagian kewewenang, tanggungjawab dan manfaat (Mardikato & Aprilia, 2014).
Tabel 1.  Anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan Kota Cilegon Periode
2019 – 2022 Item Tahun 2019 2020 2021 2022 Anggaran 86.987.182.392  100.150.000.000  121.350.000.000  135.650.000.000 Realisasi 82.890.464.354  981.730.000.000  117.480.000.000  132.850.000.000 Sumber : Bappeda Kota Cilegon, 2021
DPWK  merupakan  replika  dari program-program  sebelumnya  seperti
PNPM dan P2KP, akan tetapi perbedaannya  terletak  pada  sumber pendanaan.  DPWP  DPWK  bersumber dari  APBD  Pemerintah  Kota  Cilegon sedangkan PNPM dan P2KP bersumber dari  APBN  pusat.  (wawancara  dengan Bapak Rohim ketua POKMAS Kelurahan  Citangkil  Kota  Cilegon). Selain itu tingkat kenaikan DPWK Kota Cilegon  setiap  tahunnya  mengalami kenaikan seperti yang dilihat pada tabel tersebut.
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat bahwa anggaran DPWK setiap tahunnya  mengalami  peningkatan,  hal tersebut  dikarenakan  meningkatnya APBD  Kota  Cilegon  setiap  tahunnya sehingga  alokasi  DPWK  juga  menjadi meningkat. Sedangkan untuk pembangunan  infrasruktur  wilayah, anggaran  diambil  dari  30  persen
anggaran DPWK, realisasi anggarannya pada  2019  mencapai  98,69  persen  atau sebesar  Rp26.667.690.286  dari  total anggaran Rp27.023.022.000,- dan mencapai target (Raudoh, 2020).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa program DPWK  di Kota  Cilegon  sudah  melibatkan  potensi sumber  daya  manusia  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki  sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek sumber  daya  sudah  memenuhi  aspek kapasitas inovasi.

## Kompetensi dan Pengetahuan
Program
DPWK merupakan kebijakan  yang  bersifat  bottom  up,  hal tersebut dikarenakan aktor yang melakukan inisiasi dan berperan langsung dalam kegiatan pembangunan adalah masyarakat di tingkat kelurahan, meskipun  demikian  berdasarkan  hasil penelitian  kapasitas  program  masih
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (639-655) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
terbatas pada pembangunan infrastruktur wilayah dan belum menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam kompetensi  dan  pengetahuan  terutama dalam melakukan perencanaan program-program  non  infrastruktur masih  sangat  lemah  sehingga  fokus perencanaan  dan  penggunaan  DPWK masih  terbatas  pada  pembangunan infrastruktur (Wawancara dengan Bapak Iyan, Ketua Pokmas).
Pemberdayaan  masyarakat  sebagai salah  satu  bagian  dari  peningkatan masyarakat seharusnya menjadi preferensi  program  yang  seharusnya menjadi  prioritas.  Berkaitan  dengan permasalahan  tersebut  dan  seperti dikemukakan oleh salah seorang anggota Pokmas (Eka), bahwa hambatan kompetensi dan pengetahuan masyarakat  yang  tergabung  dalam Pokmas  masih  sangat  terbatas  sehingga memerlukan  adanya  bimbingan  teknis dalam  merumuskan  dan  melaksanakan program non infrastruktur.
Berdasarkan hasil dokumentasi, Sekretaris  Daerah  (Sekda)  Kota  Cilegon Sari  Suryati  mengatakan,  ke  depan penggunaan  DPWK  tidak  hanya  untuk pembangunan  sarana  dan  prasarana, tapi  juga  pemberdayaan  masyarakat berupa  upaya  peningkatan  kapasitas  di
bidang ekonomi (Redaksi, 2019). Dalam hal ini kolaborasi antara berbagai proses dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas  kerjasama  dengan  pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber  daya  dan  perekrutan  SDM (Sururi, 2018).
Tujuan  dari  kolaborasi  seperti  yang telah diuraikan di atas adalah peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota masyarakat selaku  pelaksana  program  baik  dalam proses  perencanaan  program  maupun implementasi  program  di  lapangan. Dengan  demikian  percepatan  dan pemerataan  pembangunan  daerah  Kota Cilegon  tidak  hanya  terbatas  pada peningkatan pembangunan fisik infrastruktur  saja,  akan  tetapi  juga peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

## Modal Organisasi Sektor Publik
Partisipasi  masyarakat  merupakan salah  satu  faktor  penting  terwujudnya tujuan  dan  keberhasilan  pelaksanaan program  DPWK  Kota  Cilegon.  Akan tetapi  faktor  lain  yang  tidak  kalah penting diantaranya anggaran, manajemen  organisasi,  birokrasi  dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan  modal  organisasi  sektor publik  dalam  memfasilitasi  program
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (639-655) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
DPWK sebagai bagian dari political will Walikota  Cilegon  yang  dimulai  dari tahun  2017  (Temon,  2017),  bahwa DPWK  merupakan  program  prioritas walikota  terpilih  dan  dialokasikan untuk masing-masing kelurahan. Inovasi melalui anggaran program yang dialokasikan  dari  APBD  Kota  Cilegon untuk keberhasilan pembangunan daerah  menunjukkan  kinerja  modal organisasi  sektor  publik  sudah  berjalan dengan  baik.  Seperti  ditegaskan  oleh Ancok  (2002)  bahwa  faktor  organisasi yang inovatif merupakan modal organisasi yang penting demi keberlangsungan organisasi sektor publik.
Kapabilitas  Meliputi  Aspek  Jaringan, Relasi dan Kekuasaan.
Program  DPWK  di  Kota  Cilegon pada tahun 2018 telah berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur  lokal  di  43  kelurahan dengan  total  fasilitas  terbangun  yaitu TPT  8.819  Meter  kubik,  drainase  8.417 Meter kubik, pavling blok seluas 70.085 Meter  persegi  dengan  melibatkan  lebih dari  6  ribu  dari  kelompok  masyarakat (POKMAS)  dengan  pemerintah  Kota Cilegon (BantenNews.co.id, 2018). Hasil penelitian menunjukkan jaringan kerjasama  antar  stakeholder  sudah berjalan  efektif  melalui  komunikasi
intensif  dan  koordinasi  yang  dilakukan terus-menerus.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kapabilitas program DPWK yang terwujud dalam aktor kebijakan, program  dan  kebutuhan  pembangunan daerah  sudah  berjalan  secara  optimal. Perencanaan
kegiatan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) dilakukan melalui Musrenbangkel yaitu forum musyawarah perencanaan
pembangunan tahunan di tingkat kelurahan  yang  dilaksanakan  antar pemangku  kepentingan  pembangunan untuk  menyepakati  rencana  kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis  masyarakat  kelurahan  yang tercantum dalam
Rencana
Pembangunan
Kelurahan (RPTKel)
adalah  usulan  pembangunan  hasil Musrenbangkel.

## Relations dan Regimes (Hubungan dan Rejim yang berkuasa)
Seperti telah dijelaskan pada paparan  sebelumnya,  bahwa  program DPWK  diluncurkan  pertama  kali  pada tahun  2017  sebagai  program  prioritas walikota  terpilih  sebelumnya  yaitu Iman Aryadi. Berdasarkan fakta penelitian  bahwa  program  tersebut direncanakan  selama  dua  tahun  yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Pelaksanaan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (639-655) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
program  Dana  Pembangunan  Wilayah Kelurahan  ini  sudah  berjalan  selama  3 tahun yaitu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 (Wawancara dengan
Hendra,  Kasubid  Bidang  Perencanaan Pembangunan, 23 Januari 2020).
Meskipun  demikian,  terdapat  temuan penelitian  bahwa  relasi  yang  terwujud dari  kemampuan  kolaboratif  antara dinas pelaksana teknis dengan masyarakat  masih  belum  optimal  dan menemui  berbagai  hambatan  seperti adanya ketidaksesuaian antara perencanaan yang disusun oleh kelompok  masyarakat  selaku  pelaksana program dengan dinas perencana program sehingga implemen-tasi program  menjadi  terhambat.  Faktor penyebab permasalahan tersebut adalah belum optimalnya komunikasi organisasi dalam menciptakan kolaborasi  antara  pelaksana  teknis. Bahwa  komunikasi  lebih  dari  sekedar alat,  ia  adalah  cara  berpikir.  Tujuan komunikasi  dalam  proses  organisasi tidak  lain  dalam  rangka  membentuk saling pengertian (mutual understanding).  Pendek  kata  agar terjadi  penyetaraan  dalam  kerangka referensi  (frame  of  references)  maupun bidang pengalaman (field of experiences).  (Pace,  Wayne  &  Faules, Don,  2001).    Selain  itu  mendorong sosialisasi program terhadap masyarakat  perlu  dilakukan  secara
intensif  agar  pemahaman  program DPWK lebih optimal dan meningkat.

## KESIMPULAN
Program DPWK dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan  daerah  di  Kota  Cilegon sudah  berjalan  sesuai  dengan  kapasitas inovasi yang meliputi hak dan wewenang,  sumber  daya,  kompetensi dan  modal  organisasi  sektor  publik. Selain  itu  aspek  jaringan,  relasi  dan kekuasaan  sebagai  bagian  dari  aspek kapabilitas  sudah  berjalan  dengan  baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program  masih  terdapat  beberapa permasalahan seperti masih terbatasnya program-program pemberdayaan
masyarakat dan hanya memprioritaskan pada program pembangunan infrastruktur wilayah serta masih rendahnya kemampuan kolaboratif pelaksana  program.  Oleh  sebab  itu mendorong kebijakan inovasi pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu opsi bagi Pemerintah Kota Cilegon dan meningkatkan komunikasi organisasi dalam menciptakan  kolaborasi  yang  ideal diantara  pelaksana  program  Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWK) di Kota Cilegon.
Rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini adalah mendorong pemerintah  Kota  Cilegon  untuk  lebih
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (639-655) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
memberikan perhatian terhadap program-program pemberdayaan masyarakat, komunikasi intensif dengan pelaksana program Dana Pembangunan Wilayah  Kelurahan  (DPWK)  di  Kota Cilegon  dalam  menciptakan  kolaborasi yang ideal dan memprioritaskan program  pembangunan  infrastruktur wilayah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Aida, A. N., & Zahara, E. L. (2018). Dana Kelurahan  dan  Tantangannya. Buletin  APBN  Pusat  Kajian Anggaran  Badan  Keahlian  DPR RI, 3(21).
Ancok, D. (2002). Outbound Management  Training:  Aplikasi Ilmu Perilaku dalam
Pengembangan  Sumber  Daya Manusia. UII Pers. Anttiroiko,  A.  V.  (2016). City-as-a- Platform:  The  Rise  of  Participatory Innovation  Platforms  in  Finnish Cities .
Sustainability,
8(9). https://doi.org/10.3390/su8090922
BantenNews.co.id.
(2018). Pemkot Cilegon  Klaim  DPW-kel  Berhasil Laksanakan Program
Pembangunan.
Www.BantenNews.Co.Id.
Batalli,  M.  (2011). Impact  of  Public
Administration Innovations on
Enhancing
the Citizens’
Expectations . International Journal of  E-Education,  e-Business,  e- Management  and  e-Learning, 1(2). https://doi.org/10.7763/ijeeee.2011 .v1.25
Creswell,  J.  W.  (1994). Research  Design: Qualitative and Quantitative
Approaches . Thousand Oaks:
SAGE Publications.
Gray,  V.  (1973). Innovation  in  the  States: A  Diffusion  Study.  American Political  Science  Review ,  67(4),
1174 – 1185.
https://doi.org/10.2307/1956539 Habiyaremye, A., Kruss, G., & Booyens,
I. (2020). Innovation For Inclusive Rural  Transformation:  The  Role of  the  State.  Innovation  and Development, 10(2), 155 – 168. https://doi.org/10.1080/2157930X. 2019.1596368
Haning,  M.  T.,  &  Tahili,  M.  H.  (2018).
Advances in Social Science,
Education and Humanities Research, volume  191  Asian  Association  for
Public Administration Annual Conference (AAPA 2018). Advances  in  Social  Science, Education and Humanities Research, 191(Aapa), 197 – 209.
Hartley, J. (2005). Innovation in Governance  and  Public  Services :
Past and Present . Public Money & Management, February 2005.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (639-655) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
https://doi.org/10.1111/j.1467- 9302.2005.00447.x
Macmillan,  R.,  &  Paine,  A.  E.  (2014).
Building Capabilities in The
Voluntary Sector : What The Evidence  Tells  Us (Third  Sector Research Center) (Issue September).
Mardikato,  T.,  &  Aprilia,  T.  (2014).
Pembangunan
Berbasis Masyarakat.  Alfabeta:  Bandung.
Alfabeta.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  M.  A.,  & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook . In
Qualitative  Data  Analysis  A Methods  Sourcebook  (3rd  ed.). SAGE Publications Inc.
Mulgan,  G.  (2014). Report:  Innovation  in the  Public  Sector:  How  Can  Public
Organisations
Better Create, Improve and Adapt? Nesta, 1(November), 1 – 20. https://doi.org/10.2214/AJR.07.20
82 Muluk,  M.  R.  K.  (2008).  Knowledge
Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah). Malang: Banyumedia.
Myhren,  P., Witell,  L.,  Gustafsson,  A.,  & Gebauer, H. (2018). Incremental and radical  open  service  innovation .
Journal  of  Services  Marketing,
32(2), 101 – 112.
https://doi.org/10.1108/JSM-04- 2016-0161
Nurhidayatullah,  Z.,  Prasetyo,  D.,
Bintari, W. C., Studi, P., Administrasi,  I.,  Universitas,  N.,
Sorong,  M.,  Malawele,  S.  K., Kegiatan,  T.  P.,  Masyarakat,  P., Malawele,  K.,  &  Ekonomi,  P. (2004). Implementasi alokasi
dana kelurahan dalam
pemberdayaan  masyarakat  di kelurahan  malawele  kabupaten sorong. 42 – 53.
OECD. (2012). Innovation for Development A  Discussion  of  the  Issues  and  an Overview  of  Work  Of  the  OECD Directorate  for  Science,  Technology and
Industry .
https://doi.org/10.1080/1389224X. 2011.536344
Pace,  Wayne,  R.,  &  Faules,  Don,  F.
(2001).  Komunikasi  Organisasi Strategi  Meningkatkan  Kinerja Perusahaan,. Rosdakarya.
Paquet,  G.  (2001). Governance  in  the  21st Century,  The  New  Governance, Subsidiarity and the Strategic State.
Pattyn,  V.,  &  Brans,  M.  (2015).
Organisational  analytical  capacity: Policy evaluation in Belgium . Policy and Society, 34, 183 – 196.
Raudoh,  N.  (2020,  January).  Anggaran DPW  Kelurahan  naik  100  Milyar lebih. Metro Cilegon.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (639-655) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
Redaksi. (2016). Pemkot Cilegon Luncurkan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan. Banten Hits.
Redaksi.  (2019,  September  11).  Hingga Agustus,  Realisasi  DPWKel  Kota Cilegon Baru 55,01 Persen. Radar Banten Online.
Shen,  W.,  &  Wang,  Y.  (2019). Adaptive policy innovations and the
construction  of  emission  trading schemes  in  China:  Taking  stock  and looking  forward .  Environmental Innovation and Societal Transitions,  30(August),  59 – 68. https://doi.org/10.1016/j.eist.2017. 10.009 Surubaru,  N.  C.  (2017). Administrative capacity  or  quality  of  political governance?  EU  Cohesion  Policy  in the new Europe , 2007 – 13. Regional
Studies, 51(6), 844 – 856.
https://doi.org/10.1080/00343404.2
016.1246798
Sururi,  A.  (2016).  Inovasi  Kebijakan
Publik  (Tinjauan  Konseptual  dan Empiris). Sawala Jurnal Administrasi Negara, 4(September-Desember  2016),  1 – 14.
Sururi,  A.  (2017).  Inovasi  Kebijakan dalam  Perspektif  Administrasi
Publik Menuju Terwujudnya Good  Public  Policy  Governance.
Spirit Publik: Jurnal Administrasi
Publik, 12(2), 14. https://doi.org/10.20961/sp.v12i2. 16236 Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar  Budaya  Banten  Lama). Humanika, 25(1), 24 – 37. https://doi.org/10.14710/humanik a.v25i1.18482
Temon.  (2017,  February  6).  Dana Pembangunan  Kelurahan  Kota Cilegon  2018  sebesar  Rp.  82 Miliar. Fakta Banten.
Tyran, J.-R., & Sausgruber, R. (2003 ). The Diffusion  of  Policy  Innovations:  An
Experimental
Investigation . In Discussion Paper No. 2003-14.
UNDESA.
(2006). Innovations in Governance and Public
Administration:  Replicating  What Works . New York: United Nations
Publication.
Witell,  L.,  Snyder,  H.,  Gustafsson,  A.,
Fombelle,  P.,  &  Kristensson,  P.
(2016). Defining Service Innovation:
A Review And Synthesis . Journal of
Business  Research,  69(8),  2863 – 2872.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2 015.12.055
Yin,  R.  K.  (2014). Case  Study  Research : design  and  methods  (Fifth  Edit). SAGE Publications Inc.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (639-655) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348
Zhang,  D.  (2020). Innovation  Dynamics- What  Are  The  Housing  Market
Uncertainty’s Impacts. International Review of Economics  &  Finance , 70,  413 –
422. https://doi.org/https://doi.org/10. 1016/j.iref.2020.08.015