PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGALAMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Maluku)
Meny Huliselan Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon huliselanmeny@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  the  study  is  to  find  out  empirically  the  effect  of  understanding  government  accounting standards, regional financial accounting systems, experience in managing regional property on the quality of regional  financial  reports.  This  research  is  stand  as  empirical  research  by  used  purposive  samping  as sampling technique. The survey method was used in data collection and hypothesis testing through t-statistical test  with  a  significance  level  of  0.05.  The  results  of  the  study  prove  that  the  understanding  of  government accounting  standards  has  a  significant  positive  effect  on  the  quality  of  financial  statements,  the  regional financial  accounting  system  has  a  significant  positive  effect  on  the  quality  of  financial  reports,  but  the experience of managing regional property has no significant effect on the quality of the financial statements of the Maluku Provincial Government.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  empiris  pengaruh  pemahaman  Standar  akuntansi pemerintah,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  pengalaman  pengelolaan  barang  milik  daerah    terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Tipe  penelitian  adalah  hubungan  kausal  atau  hubungan  antar  variabel dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive samplin g. Metode survey digunakan dalam pengumpulan data  dan    pengujian  hipotesis  melalui  uji  t-statistik  dengan  derajat  signifikansi  adalah  0,05.  Hasil  penelitian membuktikan  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun pengalaman pengelolaan barang milik daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara. Kualitas Laporan Keuangan.

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena  pelaporan  keuangan  pemerintah  di Indonesia  merupakan  sesuatu  hal  yang  menarik untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Berbagai  temuan  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),    ternyata  di dalam  laporan  keuangan  pemerintah  masih  banyak disajikan  data  yang  tidak  sesuai.  Selain  itu  juga masih  banyak  penyimpangan-penyimpangan  yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.
Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  menilai laporan  keuangan  pemerintah  daerah  banyak  yang bermasalah  bahkan tidak  layak audit. Permasalahan yang  ditemukan  diantaranya  terkait  ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan  daerah  dengan  boros  yang  tidak  jelas keperluannya. Disamping itu, akuntabilitas transparasi  laporan  keuangan  Pemerintah  daerah masih sangat rendah.
Masih  banyaknya  fenomena  laporan  keuangan pemerintah  yang  belum  menyajikan  data  yang sesuai  dengan  peraturan  serta  masih  banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan
pemerintah  membuat  tuntutan  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance  government )  meningkat.  Hal  itu  juga yang  telah  mendorong  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  menerapkan  akuntabilitas publik.
Diberlakukannya  PP  Nomor  71  Tahun  2010 maka  pegawai  pada  semua  instansi  harus  memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga menghasilkan  laporan  keuangan  berkualitas  baik. Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan pemerintah di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum. Untuk itu, pemahaman aparatur pemerintah terhadap berbagai ketentuan  yang diisyaratkan dalam  standar dimaksud dalam penyusunan laporan keuangan.bPemahaman  terhadap  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP) ini sangat diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik  sesuai  aturan yang berlaku.
Faktor  lain  yang  berimplikasi  pada  peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah
diperlukan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang baik. Sistem akuntansi keuangan daerah  merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable , efisien dan efektif. Untuk dapat  menerapkan  sistem  akuntansi  keuangan daerah secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan  syarat  penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Dengan  demikian,  dalam  sistem akuntansi  keuangan  daerah  terdapat  serangkaian prosedur  yang  saling  berhubungan  yang  disusun sesuai  dengan  suatu  skema  yang  menyeluruh  yang ditujukan  untuk  menghasilkan  informasi  dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak  intern  maupun  pihak  ekstern  Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.
Prosedur  yang  dimaksud  yaitu  dimulai  dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
dalam
rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD.  Dalam penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  ini, harus berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan  yang  berbasis  akrual  yaitu  dengan Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2010.  Menurut Ahyani (2007)  yang dikutip oleh  Halim dan  Kusufi (2012)  mengungkapkan  bahwa  penerapan  basis akrual  memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  pada Tahun  Anggaran  2020,  berdasarkan  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Maluku mendapat opini Wajar  Tanpa  Dengan  Pengecualian  (WTP).  Opini yang  diberikan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK tersebut  sama  dengan  yang  diberikan  terhadap laporan  keuangan  tahun  anggaran  sebelumnya. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) mengandung  arti  bahwa  laporan  keuangan  telah disajikan  dan  diungkapkan    secara  wajar.  Namun masih  ditemukan  adanya  pembatasan  lingkup  dan kesalahan  penyajian  material  pada  akun  peralatan dan mesin serta akun jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan  dalam  neraca  namun  belum  didukung dengan  data  dan  informasi  yang  lengkap.  Oleh karena  itu,  pengelolaan  aset  daerah  yang  baik haruslah menjadi perhatian bagi Pemerintah Profinsi Maluku.
Sutaryo  (2010)  menyatakan  bahwa  pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah.Hal ini terbukti  dari  masih  banyaknya  pengecualian kewajaran  atas  nilai  aset  pemerintah  daerah  dalam opini  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.Petugas  pengelola  barang  milik  daerah haruslah piawai dalam mengelola aset daerah sesuai dengan  standar  serta  haruslah  memiliki  kompetensi yang  ditunjang  dengan  pengalamannya  dalam mengelola  aset  daerah  sehingga  menghasilkan
kualitaslaporan  barang milik  daerah    pada khususnya dan Laporan Keuangan memadai.
Berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang  biasa  terjadi  diantaranya  adalah  karena  nilai aset  tetap  yang  disajikan  dalam  neraca  belum didukung  dengan  pencatatan  (inventarisasi)  yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusur, aset tetap  tidak  diketahui  keberadaannya,  aset  tetap dikuasai  pihak  lain;  aset  tetap  tidak  didukung dengan  bukti  kepemilikan  dan  lain-lain.  Beberapa permasalahan  ini  mengakibatkan pemerintah daerah tidak  dapat  memanfaatkan  aset  tetapnya  tersebut untuk  menunjang  tugas  pokok  dan  fungsinya (tupoksi)  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan. Selain  itu  permasalahan  ini  juga  berpotensi menimbulkan kerugian daerah.
Beberapa  faktor  penting  yang  dapat  menunjang kualitas pelaporan keuangan daerah adalah pemahaman  dan  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  secara  baik.  Standar  akuntansi pemerintahan  merupakan  persyaratan  dalam  upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di  Indonesia.  Faktor  lain  adalah  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  yang  efektif,  serta penempatan  aparatur  yang  memiliki  pengalaman terhadap  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Hal  ini untuk  mengurangi  kesalahan  penyajian  material terhadap aset tetap pemerintah.
2. KAJIAN TEORI
Hubungan  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah    Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Daerah
Salah  satu  bentuk  kebijakan  Direktorat  Sumber daya  manusia  merupakan  kunci  dari  keberhasilan suatu  instansi atau perusahaan, karena sumber daya manusia  pada  suatu  instansi  memiliki  nilai  yang tinggi yang disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.Seseorang dikatakan paham  terhadap  akuntansi  adalah  iamengerti  dan memahami bagaimana proses akuntansi itu dilakukan  sampai  menjadi  suatu  laporan  keuangan dengan  berpedoman  pada  prinsip  dan  standar penyusunan  laporan  keuangan  yang  ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Terkait  dengan  penyusunan  laporan  keuangan daerah  yang  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerinta, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya  manusia  yang  terlibat  dengan  penyusunan laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  dalam memahami  berbagai  ketentuan  dalam  standar dimaksud.Pemahaman  terhadap  SAP  ini  diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan,  andal,  dapat  dipahami,  dan  dapat diperbandingkan)  (Nasrudin,  2008).  Sari,  dkk (2014)  meneliti  tentang  pengaruh  pemahaman standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Pemerintah Kabupaten Jembrana menemukan bahwa,  setiap  dilakukan  peningkatan  pemahaman
standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  kepada aparatur  pemerintah  khususnya  pada  pegawai pengelola  keuangan,  maka  akan  meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Hasil  penelitian  Kusumah  (2012)  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  antara  penerapan  SAP terhadap  kualitas  laporan  keuanganpada  SKPD Pemerintah  Kota  Tasikmalaya.Demikian  juga  hasil penelitian  Nugraheni  dan  Subaweh  (2018)  yang menunjukkan  terdapat  pengaruh  penerapan  SAP  di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional  terhadap  peningkatan  kualitas  laporan keuangan.  Dari  uraian  di  atas,  maka  hipotesis  yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:
H1:  Pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah (SAP)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .
Hubungan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  berarti  mengurus dan  mengatur  keuangan  daerah  itu  sendiri  dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut  (Permendagri  Nomor  13,  2006;  16-17) adalah sebagai berikut. :
a. Tertib.  Keuangan  Daerah  dikelola  secara  tepat waktu  dan  tepat  guna  yang  didukung  dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Taat  pada  peraturan  perundang-undangan.  Taat adalah  pengelolaan  keuangan  daerah  harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
c. Efektif. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan  target  yang  telah  ditetapkan,  yaitu dengan  cara  membandingkan  keluaran  dengan hasil.
d. Efisien. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum  dengan  masukan  tertentu  atau penggunaan  masukan  terendah  untuk  mencapai keluaran tertentu.
e. Ekonomis. Ekonomis adalah pemerolehan masukan  dengan  kualitas  dan  kuantitas  tertentu pada tingkat harga yang terendah.
f. Transparan. Transparan adalah prinsip keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan daerah.
g. Bertanggung  jawab.  Perwujudan  kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
h. Keadilan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau  keseimbangan  distribusi  hak  dan kewajiban  berdasarkan  pertimbangan  yang obyektif.
i. Kepatutan.  Kepatuhan  adalah  tindakan  atau suatu  sikap  yang  dilakukan  dengan  wajar  dan proposional.
j. Manfaat  untuk  masyarakat.  Keuangan  daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, tujuan pelaporan keuangan pemerintah  dalam  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  menurut  Tim  Pokja  Evaluasi  Pembiayaan dan Informasi  Keuangan  Daerah (2000:  11) adalah: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik; b. Manajerial informasi keuangan  yang  berguna  untuk  perencanaan  dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset,  hutang,  dan  ekuitas  dana.  c.  Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Keuangan  daerah  harus  dikelola  dengan  baik agar  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat  (1)  menyatakan  keuangan  daerah  dikelola secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih  dan  Triantoro  (2011)  menemukan bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang berjalan efektif akan meningkatkan sistem pengendalian  intern  yang  lebih  baik. Penelitian dari bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Sistem akuntansi  keuangan  daerah  yang  efektif  ditunjang dengan  sistem  pengendalian  intern  yang  baik  dapat menghasilkan  informasi  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Penelitian  Patra,  Bustami  dan  Hasriani (2015)  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Penelitian  Dewi,  Sinarwati  dan  Darmawan (2014)  menunjukkan  bahwa  baik  secara  parsial maupun  simultan  pemahaman  sistem  akuntansi keuangan  daerah  dan  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruhpositif  dan  signifikan  terhadap  kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah;
H2 :  Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hubungan    Pengelolaan  Barang  Mulik  Daerah (SAKD)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah
Menurut  Anwar  Nasution  (2008),  pengelolaan aset  barang  dan  tanah  yang  dimiliki  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  (Pemda)  dinilai  masih kurang  tertib.  Hal  ini  terlihat  dari  pencacatan  dan bukti  hak  aset-aset  tersebut.Kurang  tertibnya pencatatan  berdampak  pada  kewajaran  pelaporan aset  dalam  laporan  keuangan  pemerintah,  rawan terhadap penyalahgunaan,dan rawan pengakuan aset oleh pihak lain yang kemudian menjadi sengketa.
Menurut  Ningsih  (2011)  menyatakan  bahwa semakin  baik  inventarisasi  barang  milik  daerah (BMD)  dapat  meningkatkan  kualitas  laporang keuangan  pemerinan  daerah.  Pemda  juga  harus serius mengelola aset dengan mempelajari manajemen  aset.  Apalagi,  manajemen  aset  terkait dengan bagaimana cara mengelola aktiva tetap, agar aktiva tetap tersebut terinvetarisir, ternilai, tersajikan,  serta  terungkap  dan  memadai  sesuai dengan undang-undang.
Pengelolaan  barang  milik  daerah  adalah  bagian dari  suatu  sistem.  Menurut  Ningsih  (2011),  sistem ini  direncanakan  untuk  menghasilkan  informasi yang  berguna  bagi  pihak  luar  maupun  dalam organisasi.  Sejalan  dengan  pengertian  tersebut, pengelolaan  barang  milik  daerah  bertujuan  untuk menghasilkan  informasi  mengenai  keadaan  barang milik  daerah  disuatu  wilayah.Jika  penyajian informasi  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah tersebut memadai, maka informasi tersebut berkualitas.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Wilkinson et.al. (2000) yakni bahwa informasi yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas  pula.  Diperkuat  dengan  pendapat M.Yusuf  (2010)  yakni  pengelolaan  aset  daerah merupakan  komponen  yang  sangat  penting  untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik.Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah;
H3 :  Pengelolaan  barang  milik  daerah  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
3. METODOLOGI

## Desain Penelitian
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian lapangan ( field research ), dimana peneliti secara    langsung  mencari  data  yang  diperlukan dengan    cara  menyebarkan  kuisioner  kepada responden yang menjadi sampel. Disamping itu tipe penelitian  ini  adalah  penelitian  dasar  karena penelitian  ini    menguji  teori  yang  sudah  ada sebelumnya untuk  menghasilkan  suatu pengetahuan tentang  bagaimana  memecahkan  masalah  yang dapat terjadi dalam organisasi.
Jenis  penelitan  adalah  pengujian  hipotesis ( hypothesis testing ), yaitu penelitian yang menjelaskan  fenomena  dalam  bentuk  hubungan
antar  variabel  ( causal  research ).  Jenis  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  subyek  yaitu  data penelitian  yang  berupa  opini,  sikap,  pengalaman atau  karakteristik  dari  seseorang  atau  sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

## Populasi,  Sampel  dan  Teknik  Pengambilan Sampel.
Populasi  merupakan  kelompok  orang,  kejadian atau  peristiwa  yang  menjadi  perhatian  para  peneliti untuk  diteliti  (Sugiyono,  2017).  Populasi  dalam penelitian ini adalah aparatur (pengawai negeri sipil) di  lingkup  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku yang terdiri dari 60 OPD.
Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  (sebagian atau  wakil  populasi  yang  diteliti).  Pengambilan sampel  atas  responden  dilakukan  secara  purposive sampling. Purposive  sampling digunakan  karena informasi  yang  akan  diambil  berasal  dari  sumber yang sengaja dipilih  berdasarkan kriteria  yang telah ditetapkan peneliti.
Sampel  dipilih  berdasarkan  kriteria  tertentu sehingga  dapat  mendukung  penelitian  ini.  Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah;
a. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan  fungsi  akuntansi/  tata  usaha keuangan di masing-masing OPD.
b. Memiliki  masa  kerja  minimal  satu  tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan
Definisi dan Pengukuran Variabel Variabel terikat ( Dependent Variable ) Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel  yang  menjadi  perhatian  utama  peneliti (Sugiyono, 2017). Variabel dependent yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Menurut Halim (2004), laporan Keuangan Daerah merupakan informasi  yang  memuat  data  berbagai  elemen struktur  kekayaan  dan  struktur  finansial  yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel  kualitas  laporan  keuangan  yaitu;  Aktivitas keuangan  di  masa  lalu,  memprediksi  masa  yang akan dating, ketepatwaktuan penyajian, pengambilan  keputusan,  disajikan  wajar  dan  jujur, informasi  dapat  dibandingkan,  informasi  dalam laporan keuangan dapat dipahami dan sesuai SAP Variabel Bebas ( Independent Variable )
Variabel  independent  adalah  variabel  yang mempengaruhi  variabel  terikat  secara  positif  atau negatif  (Sugiyono,  2017).  Pada  penelitian  ini  yang menjadi variabel independent adalah
1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  adalah prinsipprinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah sehingga Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  merupakan  persyaratan  yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Indikator  pengukuran  variabel  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  yaitu  ;  Pengakuan pendapatan,  beban,  aset,  utang  dan  ekuitas  dalam pelaporan  financial,  informasi  mengenai  posisi  dan perubahan  posisi  sumber  daya  ekonomi,  kewajiban dan  ekuitas,  informasi  mengenai  sumber,  alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan  informasi  mengenai  ketaatan  realisasi terhadap  anggarannya,  informasi  dan  cara  entitas pelaporan  mendanai  aktifitasnya  dan  memenuhi kebutuhan kas, informasi mengenai potensi pemerintah  untuk  membiayai  penyelenggaraan kegiatan  pemerintah,  pemahaman  tentang  Aset, kewajiban,  dan  ekuitas  diakui  dan  dicatat  pada  saat terjadi  transaksi  dan  emahaman  tentang  laporan operasional.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Badan  Akuntansi  Keuangan  Negara  (BAKUN)
Departemen  Keuangan  RI  menjelaskan  bahwa sistem  akuntansi  keuangan  secara  sederhana  adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar dalam  pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak yang berkepe ntingan.
Indikator  pengukuran  variabel  penerapan  sistem akuntansi keuangan daerah yaitu; Kesesuaian sistem dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan  transaksi,  bukti  disetiap  transaksi, pencatatan  kronologis,  pengklasifikasian  transaksi, laporan  keuangan  setiap  periodeda  pelaporan  yang konsisten dan periodik.
3. Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerjakarena dengan pekerjaan yang  dilakukannya  secara  berulang-ulang  tentunya dapat  menambah  pengetahuan  dan  mendapatkan cara  yang  terbaik,  efektif  dan  efisien  dalam menjalankan  tugasnya,  selain  itu  seseorang  yang memiliki  pengalaman  tentunya  memiliki  cara berfikir  yang  lebih  terperinci  dan  lengkap  jika dibanding  dengan  seseorang  yang  belum  memiliki pengalaman.  Pengalaman  dalam  mengelola  aset akan  semakin  berkembang  dengan  bertambahnya pengalaman,  diskusi  mengenai  pengelolaan  barang milik negara dengan rekan sekerja, pengawasan dan review  oleh inspektorat,  mengikuti  program pelatihan  dan  pedoman  pengelolaan  barang  milik negara.
Indikator dalam mengukur
pengalaman
pengelolaan  barang  milik  negara    yaitu  sebagai berikut;
Lama
bekerja, kompleksitas masalah/persoalan,  kontinyuitas  pekerjaan.  Dan umlah Pekerjaan yang dikerjakan.
Masing-masing  variabel  diukur  dengan  model skala  Likert  lima  poin,  yaitu  (1)  Sangat  Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan  (5)  Sangat  Setuju.  Responden  diminta  untuk
menyatakan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhada pertanyaan yang diajukan  sesuai  dengan  kondisi  mereka  yang sesungguhnya.  Skala  pengukuran  dalam  penelitian ini  menggunakan  skala  interval.  Skala  interval merupakan  skala  pengukuran  yang  mempunyai selisih  sama  antara  satu  pengukuran  dengan pengukuran  yang  lain.  Data  yang  diperoleh  dari skala  Likert  adalah  berupa  data  interval,  karena skala  Likert  menggunakan  lima  angka  penilaian, yaitu  skor  1  untuk  pernyataan  sangat  tidak  setuju, skor  2  untuk  pernyataan  tidak  setuju,  skor  3  untuk pernyataan  netral,  skor  4  untuk  pernyataan  setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju

## Teknik Analisis Data Pengujian Kualitas Data
Pengujian  kualitas  data  dilakukan    untuk mengetahui  kebenaran  jawaban  responden.  Uji  ini dilakukan melalui validitas data dan reliabilitas.

## Pengujian  Asumsi Klasik
Pengujian ini dilakukan karena alat analisis yang digunakan  adalah  regresi.  Syarat  regresi  yang  baik harus  melewati  pengujian  asumsi  klasik.  Pengujian asumsi klasik dengan tujuan untuk memenuhi syarat normalitas,  bebas  multikolonieritas  dan  bebas heteroskedastisitas.
Pengujian Moderate Regression Analysis (MRA) Persamaan Moderate Regression Analysis
berikut:
KLKP = β 0 +β 1 SAP + β 2 SAKD +β 3 PPBN + e 4. PEMBAHASAN Hasil Pengujian  Validitas dan Relibilitas
Tabel 3, Pengujian   Validitas  Data Variabel Nilai Person Corelation Tingkat Sig. Pemahaman Standar  Akuntansi Pemerintah 0,80**- 0,92** 0,00 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,83**- 0,95** 0,00 Pengalaman Pengelolaan  Barang Milik Daerah 0,72**- 0,90** 0,00 Kualitas Laporan Keuangan 0,74**- 0,89** 0,00

## Sumber: data primer diolah tahun 2022
Nilai  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  hasil person  corelation variabel    >    0,30  serta  tingkat signifikan  <  0,01.  Disimpulkan,  data  penelitian valid, Ghozali (2016).
Hasil Pengujian   Reliabilitas Data Tabel 4. Hasil Pengujian   Reliabilitas Data
Variabel Hasil Cronbach Alpha Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah 0,96
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,98 Pengalaman  Pengelolaan  Barang Milik Daerah 0,94 Kualitas Laporan Keuangan 0,95
Sumber: data primer diolah tahun 2022 Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach alpha variabel  penelitian  lebih  besar  dari  batas  minimal 0,60.  Disimpulkan,  indikator-indikator  variabel penelitian dikategorikan reliabel atau handal.

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Hasil Pengujian Normalitas Data
Tabel 5. Penhujian Normalitas Variabel Kolmogorov Smirnov p- Value Sig Unstandardized Residual 8,12 0,52 p >0,05

## Sumber: data primer diolah tahun 2022
Data  di  atas  menunjukkan  nilai kormogolov smirnov adalah  8,12  serta  tingkat  signifikan  adalah 0,52  yang  lebih  besar  dari  0,05.  Disimpulkan,  data terdistribusi secara normal.
Hasil Pengujian Multikolinearitas Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinearitas
Variabel Independen Tolerance VIF Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 0,96 1,03 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,94 1,06 Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,97 1,03

## Sumber: data primer diolah tahun 2022
Data  di  atas  memperlihatkan  nilai tolerance variabel  independent < 0,1. Artinya,  bebas korelasi antar  variabel independen. Selanjutnya nilai variance inflantion factor (VIF) variabel independen > 10. Disimpulkan, bebas dari multikolinearitas. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

## Sumber: data primer diolah tahun 2022
Hasil  pengujian  heteroskedastisitas  di  atas menunjukkan pola yang jelas, dengan titik-titik data
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.  Disimpulkan,    tidak  terjadi  heteroskedastisitas dalam model regresi.
Hasil Pengujian Hipotesis Tabel  7.  Pengujian  F-Statistik,  Uji-t  Statistik,  Uji Determinansi (R 2 ) Variabel Koe- Fisien t p- value ( Constant ) 6,90 1,46 0,14 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 0,33 3,98 0,00 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,30 5,27 0,00 Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,16 1,88 0,06 R Square 0,45 Adjusted  R  Square 0,43 F  Model 20,19 Sig 0,00
Sumber: data primer diolah tahun 2022
Hasil pengujian koofisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan, besarnya nilai adjusted r square adalah  sebesar  0,43atau  sekitar  43%.  Hal  ini memberi  arti  bahwa  variabilitas  variabel  dependen yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas  variabel independen  sebesar  43%  sedangkan  sisanya  57% dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak dimasukkan dalam model regresi.
Hasil  uji  f  model  pada  tabel  di  atas menunjukkan, nilaiF-hitung adalah sebesar 20,19dengan  tingkat  probabilitas  signifikan  sebesar 0,00  (0%).  Nilai  probabilitas  signifikan  jauh  lebih kecil  dari  0,05  atau  5%  maka  model  regresi  dapat digunakan  untuk  memprediksi  variabel  independen pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dan  pengalaman pengelolaan  barang  milik  daerah  terhadap  variabel dependen kualitas laporan keuangan.
Pengujian  hipotesis  1:  “Pemahaman  standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  Pemerintah Daerah  Provinsi  Maluku”.  Hasil  pengujian menunjukkan variabel pemahaman standar akuntansi  pemerintah  berhubungan  positif  3,98 dengan  nilai  probabilitas  0,00  dan  jika  diukur dengan  derajat  signifikan  yang  digunakan  adalah 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat hubungan positif dan signifikan pemahaman standar akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas  laporan keuangan  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku sehingga  hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian ini diterima.
Pengujian  hipotesis  2:  “Sistem  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  Pemerintah Daerah  Provinsi  Maluku”.  Hasil  pengujian menunjukkan  variabel  sistem  akuntansi  keuangan daerah  berhubungan  positif  5,27  dengan  nilai
probabilitas  0,00  dan  jika  diukur  dengan  derajat signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05  maka  dapat disimpulkan bahwa terdapat hubunganpositif signifikan sistem akuntansi keuangan daerahterhadap  kualitas  laporan  keuangan  di Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini diterima.
Hasil  pengujian  hipotesis  3:  “Pengalaman pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku”.  Hasil pengujian menunjukkan variabel pengalaman pengelolaan  barang  milik  daerah  berdasarkan  hasil pengujian    berhubunganpositif  1,88  dengan  nilai probabilitas  0,06  dan  jika  diukur  dengan  derajat signifikan  yang digunakan adalah 0,05   maka dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif namun  tidak  signifikan  pengalaman  pengelolaan barang  milik  daerahterhadap  kualitas  laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Malukusehingga  hipotesis  yang  diusulkan  dalam penelitian ini ditolak. Pembahasan Hipotesis Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hipotesis pertama yang
diusulkanadalahpemahaman standar akuntansi pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Maluku.  Hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan melalui  uji  t  -  statistik  menunjukkan  variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berhubunganpositif  3,98  dengan  nilai  probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan  adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  hubungan  positif  dan  signifikan pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah  terhadap kualitas  laporan  keuangan  di  Pemerintah  Daerah Provinsi  Maluku  sehingga  hipotesis  yang  diusulkan dalam penelitian ini diterima.
Hubungan  positif  pemahaman  standar  akuntansi pemerintah  dengan  kualitas  laporan  keuangan memiliki  maknabahwa  kedua  variabel  ini  searah. Artinya,semakin  baik  pemahaman  aparatur  tentang standar  akuntansi  pemerintah,  akanberdampak padasemakin pula kualitas kualitas laporan keuangan  yang dihasilkan. Sebaliknya  jika semakin kurang  pemahaman  aparatur  tentang  standar akuntansi pemerintah, akanberdampak padasemakin menurun  kualitas  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkanoleh  aparatur.  Disamping  itu,  pengaruh signifikan  antara  pemahaman  standar  akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuanganmenunjukkan  pemahaman  atas  standar akuntansi  pemerintah  berpengaruh  besar  terhadap kualitas laporan keuangan.
Dalam  kamus  psikologi,  kata  pemahaman berasal  dari  kata insight yang    mempunyai  arti
wawasan,  pengertian  dan  pengetahuan yang mendalam.  Jadi,  arti  dari  insight  adalah  suatu pemahaman atau penilaian yang beralasan mengenai reaksi-reaksi  pengetahuan  atau  kecerdasan  dan kemampuan  yang  dimiliki  seseorang.Berdasarkan uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pemahaman merupakan  kemampun  diri  dalam  mengerti  atau mengetahui  dengan  benar  terhadap  sesuatu.Begitu halnya  dengan  pemahaman  atas  standar  akuntansi pemerintahan  (SAP),  berarti  kemampun  diri  dalam mengerti  atau  mengetahui  dengan  benar  terhadap sesuatu (SAP), mempunya wawasan dan pengertian pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Aparatur  di  pemerintah  Provinsi  Maluku, khususnya  pegawai  pengelola  keuangan  telah memiliki  wawasan  dan  pengertian  pengetahuan yang  mendalam  mengenai    standarakuntansi pemerintahan  (SAP).  Hal  ini  dibuktikan  dengan hasil  analisis  deskriptif  statistik,  dimana  rata-rata aktual  variabel  pemahaman  standar  akuntansi pemerintah  untuk  seluruh  responden  lebih  tinggi daripada rata-rata teoritisnya.Hasil ini mengindikasikan  bahwa  aparatur  pada  Pemerintah Provinsi  Maluku  cenderung  memiliki  pemahaman atas  standar  dimaksud  tinggi.  Hal  ini  akan berdampak kepada semakin baik pula kualitas  audit auditor pada kedua kabupaten dimaksud.
Menurut  teori  keagenan  laporan  keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban  agen  kepada  prinsipal  atas pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dibuat  sebagai upaya  konkrit  dalam  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah.  Semakin  menguatnya  tuntutan  terhadap lembaga-lembaga
publik untuk mewujudkanakuntabilitas sektor publik,
mengharuskan pemerintah daerah untuk menghasilkan  laporankeuangan  yang  berkualitas. Kualitas  suatu  laporan  keuangan,  haruslah  disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Ketika aparatur memiliki pemahaman atas standar dimaksud  baik,  laporan  keuangan  yang  dibuatpun akan baikyang berdampak kepada laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas.
Hasil  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  oleh  Sari,  Adiputra  dan  Sujana  (2014). Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  pengaruh yang  positif  dan  signifikan  antara  pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitaslaporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Jembrana.  Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Safrida    Yuliani, Nadirsyah,  dan  Usman  Bakar  (2010)  yang menyatakan  bahwa  seseorang  dikatakan  paham terhadap  akuntansi  adalah  mengerti  dan  pandai bagaimana  proses  akuntansi  itu  dilakukan  sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman  pada  prinsip  dan  standar  penyusunan laporan  keuangan  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  yang  sekarangdiubah menjadi  Peraturan  PemerintahNomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, sehingga pemahaman Standar Akuntansi pemerintahan  (SAP)  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  yang dilakukan  oleh  Permana  (2011)  yang  menyatakan bahwa  terdapat  hubungan  antara  Standar  Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan implikasinya terhadap akuntabilitas.Namun demikian,  hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rajana (2014)  yang menyatakan  bahwa  pemahaman  SAP  memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan penyusunan laporan keuangan SKPD. Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Hipotesis  kedua  yang  diajukan  adalah  sistem akuntansi  keuangan  daerahberpengaruh  positif signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hasil pengujian  hipotesis  menunjukkan  variabel  sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan positif 5,27 dengan  nilai  probabilitas  0,00  dan  jika  diukur dengan  derajat  signifikan  yang  digunakan  adalah 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwaterdapat hubunganpositif signifikan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini diterima.
Hasil  menunjukkan  adanya  hubungan  positif antara  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan kualitas  laporan  keuangan.Hal  ini  berarti,  sistem akuntansi  keuangan  daerah  searah  dengan  kualitas laporan  keuangan.  Dengan  kata  lain,  sistem akuntansi  keuangan  daerahdi  aplikasikan  dengan baik  akanberdampak  terhadap  peningkatan  kualitas laporan  keuangan.  Sebaliknya,  sistem  akuntansi keuangan  daerahdiaplikasikan  dengan  kurang  baik, maka berimplikasi terhadap semakin rendah kualitas laporan keuangan pemarintah. Selanjutnya, pengaruh yang signifikan antara keduanya menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerahmempunyai  peranan  yang  penting  dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemahaman  pegawai  terhadap  sistem  akuntansi keuangan  daerah  sangatlah  diperlukan  dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Sistem  akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem  informasi akuntansi,  mulai  dari  sistem  pengelompokan, penggolongan,  pencatatan  dan  pemrosesan  aktivitas keuangan  pemerintah  daerah  ke  dalam  sebuah laporan  keuangan  sebagai  suatu  informasi  yang dapat  digunakan  oleh  pihak  tertentu    dalam
pengambilan  keputusan.  Jika  hal  tersebut  telah dilakukan  dengan  baik,  maka  kualitas  informasi laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pun  semakin meningkat.    Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang diajukan  oleh  Mardiasmo  (2004)  yang  mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan  laporan keuangan yang  relevan,  handal,  dan  dapat  dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki system akuntansi yang  handal.  Sistem  akuntansi  yang  lemah menyebabkan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan juga  kurang  handal  dan  kurang  relevan  untuk pembuatan keputusan.
Hasil analisis deskriptif statistik, rata-rata aktual atas  jawaban  responden  adalah  sebesar  52,32.  Jika dihubungkan dengan banyaknya indikator pengukuran  variabel  yang  sebanyak  13  pernyataan, maka  responden  lebih  banyak  menentukan  pilihan setuju  atas  semua  pernyataan  mengenai  sistem akuntansi  keuangan  daerah.  Pernyataan-pernyataan tersebut  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut” penerimaan  langsung  disetor  ke  kas  daerah, anggaran  belanja  ditentukan  tidak  melebihi  batas tertinggi,  SKPD  dilarang  melakukan  pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan selain dari yang  telah  ditetapkan  dalam  APBD,  pendapatan daerah  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  umum daerah,    pendapatan  didukung  dengan  bukti, pengembalian  kelebihan  pendapatan  dibebankan pada  belanja  tidak  terduga  dengan  didukung  bukti yang  lengkap  dan  sah,  setiap  bukti  pengeluaran belanja  atas  beban  APBD  mendapat  pengesahan oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  atas  kebenaran  material  yang  timbul  dari penggunaan  bukti  tersebut,  sisa  lebih  perhitungan anggaran  tahun  sebelumnya  digunakan  untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan pembentukan  dana  cadangan  dalam  rekening tersendiri.Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  telah mengaplikasikan  dengan  baik  system  akuntansi keuangan  daerah,  sehingga  laporan  keuangan  yang dihasilkan pun akan semakin berkualitas.
Konsep  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  dijelaskan  dalam  agency  theory,  dimana kewajiban  pihak  pemegang  amanah  dalam  hal  ini pemerintah
(agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan, menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  dalam  hal  ini masyarakat  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  meminta  pertanggungjawaban.  Pemerintah sebagai pemegang amanah haruslah memberdayakan  aparaturnya  untuk    berupaya meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah. Keinginan principal akan terpenuhi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah dijalankan dengan baik oleh aparatur pemerintah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Fatra,  dkk  (2015)  yang
menyatakan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan.  Penelitian  Ifa  Ratifah  dan Mochammad  Ridwan  (2012)  juaga  menunjukkan bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang berjalan  efektif  akan  menghasilkan  informasi laporan keuangan  yang  berkualitas. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Tutun  Hermawanto  Botutihe  (2013).  Hasil penelitiannya  menunjukan  bahwa  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  Kota  Gorontalo.  Selain  itu  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Devi  Roviyantie (2011)  juga  menunjukkan  bahwa  penerapan  system akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuanganpemerintah  daerah.Penelitian  lain  yang mendukung hasil ini yaitu Sari, Adiputra dan Sujana (2014)  yang  menunjukkan  terdapat  pengaruh  yang positif  dan  signifikan  antara  system  akuntansi keuangan daerah terhadap kualitaslaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Pengaruh Pengalaman Pengelolaan Barang Milik Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Hipotesis ketiga yang diajukan adalah pengalaman pengelolaan barang milik daerahberpengaruh positif signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Maluku.Hasil  pengujian  hipotesis  melalui uji  t  statistik  menunjukkan  variabel  pengalaman pengelolaan  barang  milik  daerah  berdasarkan  hasil pengujian    berhubunganpositif  1,88  dengan  nilai probabilitas  0,06  dan  jika  diukur  dengan  derajat signifikan  yang digunakan adalah 0,05   maka dapat disimpulkan  bahwaterdapat  hubunganpositif  namun tidak  signifikan  pengalaman  pengelolaan  barang milik  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini ditolak.
Hasil  menunjukkan  adanya  hubunyan  yang positif  antara pengalaman pengelolaan barang  milik daerah  dengan  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  kedua  variabel  tersebut searah dengan pengertian, aparatur dengan pengalaman  tinggi  mengenai  pengelolaan  barang milik daerah  akanberdampak terhadap semakin baik pula kualitas  laporan keuangan  yang dihasilkannya. Sebaliknya,  aparatur  dengan  pengalaman  yang kurang  mengenai  pengelolaan  barang  milik  daerah akanberdampak  terhadap  semakin  menurun  pula kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkannya. Selanjutnya,  pengaruh yang  tidak  signifikan menunjukkan bahwa  pengalaman  pengelolaan
barang milik daerahtidak berpengaruh besar kualitas laporan keuangan.
Pengalaman kerja dapat
meningkatkan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaanya, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang  tentunya dapat menambah  pengetahuan  serta  mendapatkan  cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas.  Selain  itu,  seseorang  yang  memiliki pengalaman  tentunya  memiliki  cara  berfikir  yang lebih  terperinci  dan  lengkap  jika  dibanding  dengan seseorang  yang  belum    memiliki  pengalaman. Berdasar  pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa pengalaman dapat meningkatkan kematangan seseorang,  dalam  arti    ia  dapat  memperoleh pelajaran dari apa yang telah dilakukan sebelumnya sehingga hal  ini  akan  mendorongnya  bekerja secara lebih  efektif  dan    efisien.  Pengalaman  dalam mengelola  aset  akan  semakin  berkembang  melalui lama bekerja dalam pengelolaan aset daerah, diskusi mengenai  pengelolaan  barang  milik  daerahdengan rekan  sekerja,  pengawasan  dan  review  oleh inspektorat  maupun  mengikuti    program  pelatihan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan  barang  milik  daerah  bukanlah pekerjaan  yang  mudah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan masih  banyaknya pengecualian kewajaran  atas  nilai aset  pemerintah  daerah  dalam  opini  BPK  atas laporan keuangan pemerintah daerah.Petugas pengelola  barang  milik  daerah  haruslah  piawai dalam  mengelola  aset  daerah  sesuai  dengan  standar serta  harus  memiliki  kompetensi  yang  ditunjang dengan  pengalamannya  dalam  mengelola  aset daerah  sehingga  menghasilkan  kualitas  laporan barang  milik  daerah    pada  khususnya  dan  laporan keuangan  yang  memadai  memadai.  Berbagai permasalahan mengenai aset daerah pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  seperti  saldo aset tetap yang tidak dapat ditelusuri, aset tetap tidak diketahui  keberadaannya,  aset  tetap  dikuasai  pihak lain,  aset  tetap  tidak  didukung  dengan  bukti kepemilikan dan lain-lain.
Permasalahan mengenai aset daerah ini disebabkan  karena  aparatur  pemerintah  yang ditugaskan  masih  minim  pengalaman  dalam  hal pengelolaan  aset  daerah.  Disamping  itu,  berbagai kondisi  seperti;    informasi  yang  relevan  untuk membuat  laporan  BMD  setiap  semester/tahunan belum  diketahui  secara  lengkap  oleh  aparatur, kompleksitas tugas  yang dirasakan kurang sehingga tidak  memicu  aparatur  untuk  berkembang  atau belajar  dari  kesalahan  yang  dilakukan  sebelumnya, penyelesaian  berbagai  tugas  dalam  mengelola  aset daerah masih terasa kurang, serta minimnya diskusi- diskusi internal antara aparatur berhubungan dengan pengelolaan  aset  daerah.  Hal  ini  secara  langsung berdampak kepada pertanggungjawaban aset daerah dalam  laporan  keuangan  memberikan  informasi yang rancu bagi pengguna laporan keuangan.
Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  tugas pemerintah
daerah yang akan dipertanggungjawabkan  ke  publik.  Seperti  yang dijelaskan  dalam  agency  theory,  kewajiban  pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah sebagai agen untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan  kepada  pihak  pemberi  amanah  atau principal  yang  dalam  hal  ini  masyarakat.  Namun disisi  lain,  adanya  perbedaan  kepentingan  antara para  manajemen  dan  para  stakeholder  yang menyebabkan adanya knflik dimana pihak manajemen  yaitu  pemerintah  daerah  cenderung menginginkan keuntungan pribadi yang mengakibatkan dana yang diperoleh dari pemerintah mudah  disalahgunakan.  Salah  satu  bentuknya  yaitu dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  masih terdapat    keadaan  dimana  saldo  aset  daerah  tidak sesuai atau pun keberadaannya tidak dapat diketahui serta  hal  lainnya.  Hal  ini  akan  mengurangi  kualitas pelaporan keuangan pemerintah  yang disajikan atau dilaporkan.
Hasil ini mendukung penelitian bertolak belakang  dengan  penelitian  Rifa’i  (2014).  Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengalaman dalam mengelola  aset  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, penelitian  Sofyan  (2012)  juga  bertolak  belakang dengan hasil ini, dimana penelitiannya menyimpuklan  bahwa  pengalaman  pengelolaan barang  milik  daerah    berpengaruh  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  lain yang  bertolak  belakang  dengan  hasil  ini  yaitu  Poae dkk,  (2016).  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.

## PENUTUP
Kesimpulan Hasil pengujian terhadap tanggapan 96 responden  memberikan  kesimpulan  penelitian  ini antara lain: Pemahaman standar akuntansi pemerintahanberpengaruh positif signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Maluku.    Sistem  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Maluku.  Pengalaman  pengelolaan barang  milik  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan  dengan nilai  t  hitung  sebesar  1,88dengan  nilai  signifikansi 0,06 lebih dari 0,05 (P>0,05) serta koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,16. Pengalaman pengelolaan  barang  milik  daerahtidak  berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

## Saran
Beberapa  hal  yang  harus  menjadi  perhatian dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah adalah dengan upaya
peningkatan  kompetensi  atau  pemahaman  aparatur tenatang  standar  akuntansi  pemerintah  bebabasis akrual.  Karena  dengan  memahami  dengan  baik standar  dimaksud,  maka  penyusunan  laporan keuangan  akan  menjadi  lebih  baik.  Disamping  itu, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah  diperlukan  dalam  penyusunan  laporan keuangan  sehingga proses  yang dimulai dari sistem pengelompokan,  penggolongan,  pencatatan  dan pemrosesan  aktivitas  keuangan  pemerintah  daerah ke dalam sebuah laporan keuangan dapat menghasilkan  informasi  keuangan  yang  baik.  Hal lain  adalah  pegawai  pemerintah  yang  ditugaskan dalam mengelola barang milik daerah haruslah yang memiliki pengalaman, sehingga pengelolaannya pun dapat dilakukan dengan baik.
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.Untuk mendapatkan hasil penelitian  yang  dapat  digeneralisir  ke  semua  objek, perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih  luas  pada beberapa  kabupaten/kota  yang  ada  di  provinsi Maluku.
Variabel  independen  yang  diteliti  berpengaruh terhadap variabel kualitas audit sebesar 43%, berarti bahwa  ada  pengaruh  sebesar  56,7%  dari  variabel- variabel  lain  di  luar  model.  Penelitian  selanjutnya disarankan  untuk  meneliti  pengaruh  variabel- variabel  lain  yang  belum  termasuk  dalam  model regresi  pada  penelitian  ini,  seperti  kompetensi, pelatihan,  siatem  akuntansi  instansi  dan  lain sebagainya..

## DAFTAR PUSTAKA
Fatra, Bustami dan Hasriani. 2015. Pengaruh Sistem
Akuntansi  Keuangan  Pemerintahan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Luwu . Jurnal Akuntansi  , Vol  .02    No.  01  Halaman  1-9 Februari  2015.
Halim  dan  Kusyufi.  2012.  Akuntasi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta:  Salemba Empat.
Halim,  Abdullah. Akuntansi  Keuangan  Daerah . Jakarta:  Salemba  Empat.  Mardiasmo.  2004. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Kusumah  ,  2012. Pengaruh  penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  (Survei  pada  SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya ).
Nugraheni dan Subaweh, 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan.  Jurnal  Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 2018.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Permana,  Irvan.  2011.  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dan Implikasinya  Pada  Akuntabilitas  Survei  Pada Dinas  Kota  Bandung.  Skripsi.  Universitas
Komputer Indonesia. Bandung.
Poae,  Ilat  dan  Warongan.  2016. Pengaruh
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan
Talaud . Penelitian  Publikasi Program  Studi Magister  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan bisnis Universitas Sam Ratulangi.
Rajana,  Junita  Putri.  2014.  Pengaruh  Pemahaman SAP,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  terhadap Penyusunan  Laporan  Keuangan  SKPD  Kota Pematang Siantar. Universitas Sumatera Utara Rifa’i.  Aditya  Bachtiar  2014. Pengaruh  Etika Kompetensi,  dan  Pengalaman  Pengelolaan Barang  Milik  Negara  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah.  (Survai  Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di  Lingkungan  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta) .  Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri Jogjakarta. Syofyan, Anshari, Efrizal, 2012. Pengaruh Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Terhadap Kualitas Sari.  2014. Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Dan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Kas Menuju Akrual Di Jombang . Sari,  Adiputra,  dan  Sujana.  2014. Pengaruh Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana . Jurnal  Jurusan  Akuntansi (Volume  2  No.  1 Tahun 2014). Universitas Pendidikan Ganesha Sutaryo, Paper  Manajemen  Aset  Daerah  tahun 2010 . Widyaningsih,  Wiyantoro  Lili  Sugeng  2011.
Hubungan Efektifitas System Akuntansi Keuangan  Daerah  dan  Pengendalian  Intern Dengan Kualitas Kkuntabilitas Keuangan Kualitas  Informasi  Laporan  Keuanga  Sebagai Variabel Intervening . SNA XIV Aceh 2011