ISSN: 2540-9182 (online) ISSN: 2086-3357 (print)

## Dinamika Politik Lokal Perspektif Kewilayahan Dalam
Menciptakan Pembangunan Masyarakat Desa “Rural Politics”
Very Wahyudi¹
¹UIN Mataram: verywahyudi@uinmataram.ac.id

## Abstract
Rural areas are defined as rural communities living at the local level or what is known as the village. It is very important to observe and observe the dynamics of political life at the village  level,  because  building  a  country  that  is  independent,  advanced  and  maintains national integrity starts from the lowest level, namely the village or rural community. So the awareness of the importance of developing rural communities continues  into the current government,  this  is  indicated  by  the  Central  Government's  program  by  providing  fresh funds every year to villages throughout Indonesia. Of course, this  is an  indication of the importance of building communities at the village level so that they are self-sufficient and have  higher  productivity  and  will  further  improve  people's  welfare.  A  village  or  rural environment  (rural  area)  is  a  community  that  is  always  associated  with  simplicity, backwardness, traditionalism, subsistence and isolation.
Keywords: Local Politics, Rural Politics, Village Development.

## Abstrak:
Rural area didefinisikan sebagai masyarakat pedesaan yang tinggal pada level lokal atau yang  dikenal  dengan  istilah  desa.  Dinamika  kehidupan  politik  pada  level  desa  menjadi sangat  penting  untuk  dilihat  dan  dicermati,karena  membangun  sebuah  negara  yang mandiri, maju dan menjaga integritas nasional dimulai dari level palng rendah yaitu desa atau  masyarakat  pedesaan.  Maka  kesadaran  akn  pentingnya  membangun  masyarakat pedesaan berlanjut hingga pemerintahaan saat ini, hal ini ditandai dengan program yang dijalnkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana segar setiap tahunnya kepada desa diseluruh Indonesia. tentunya ini merupakan sebuah indikasi pentingnya membangun masyarakat  pada  level  desa  supaya  mandiri  dan  produktifitas  semakin  tinggi  dan  akan semakin meningkatkan kesejateraan masyarakat. Desa atau lingkungan pedesaan (rural area) merupakan  sebuah  komunitas  yang  selalu  dikaitkan  dengan  kebersahajaan (simplicity) , keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi dan keterisolasian.
Kata Kunci: Politik lokal, Rural Politics,Pembangunan Desa.

## 1.  Pendahuluan
Secara  garis  besar rural  area dapat  diartikan  sebagai  masyarakat pedesaan atau masyarakat yang tinggal pada level lokal yaitu desa. Sebagai “unit” terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan memiliki sejarah yang cukup panjang  dalam  perjalanan  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, tentunya dinamika kehidupan politik pada level desa menjadi sangat penting untuk dilihat dan dicermati, karena membangun sebuah negara yang mandiri, maju dan menjaga  integritas  nasional  dimulai  dari  level  paling  rendah  yaitu  desa  atau masyarakat  pedesaan.  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh    para
founding  fathers negeri  ini  dalam  rangka  membangun  kemerdekaan  Republik Indonesia maupun pada masa orde baru, dimana munculnya kesadaran betapa penting dan perlunya pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan  produktifitas  masyarakat  yang  tentunya  berorientasi  terhadap kesejahteraan  masyarakat  tersebut  hal  ini  akan  berdampak  secara  langsung terhadap  kemandirian  dan  kemajuan  negara  Republik  Indonesia(  Surdjadi,  A. 1997).
Kesadaran  pentingnya  membangun  masyarakat  pedesaan  berlanjut hingga pemerintahan saat ini, hal ini ditandai dengan program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana segar stiap tahunnya kepada desa diseluruh  Indonesia,  tentunya  ini  merupakan  sebuah  indikasi  pentingnya membangun  masyarakat  pada  level  desa  supaya  mandiri  dan  produktifitas semakin tinggi dan akan semakin meningkatkan kesejateraan masyarakat. Desa atau lingkungan pedesaan (rural area) merupakan sebuah komunitas yang selalu dikaitkan  dengan  kebersahajaan (simplicity) ,  keterbelakangan,  tradisionalisme, subsistensi  dan  keterisolasian  (Rahardj,  1999).  Masyarakat  pedesaan  tersebut ditandai dengan sebuah pemilikan ikatan batin yang kuat antar warga desa yaitu perasaan setiap warga anggota masyarakat yang sangat kuat pada hakekatnya. Kemudian masyarakat pedesaan atau rural area biasanya tidak terbuka atau tidak mengizinkan  adanya  suatu  perubahan,  hal  tersebut  didasarkan  kepada  adanya kekhawatiran  hilangnya  budaya  dan  identitas  dalam  masyarakat  pedesaan (Prsadja, 1980). Dengan demikian tulisan ini akan berbicara tentang bagaimana kehidupan  atau  karakter  masyarakat  pedesaan    yang  dapat  dilihat  sangat homogen dan bersifat kolektif baik dari persepktif politik, ekonomi, kultural maupun bentuk demografinya yang akan dijelaskan secara sederhana.
Landasan Teori ;
Secara etimologi kata “desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “deca” yang  berarti  tanah  air,  tanah  asal,  atau  tanah  kelahiran.  Menurut  Kamus  Besar Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri  (dikepalai  oleh  seorang kepala  desa).  Berikut  ini  ada  beberapa  pengertian  desa  menurut  para  ahli; Pertama,  menurut  R.  Bintaro  dalam  buku  Hanif  Nurcholis  (Hanif,  2011) ,  “desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi,  politik,  kulturl  setempat  dalam  hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik
dengan daerah lain”. Kedua, menurut Wasistino dan Tahir dalam Rauf (Wasistino &  Tahir,2006) ,  “desa  adalah  salah  satu  bentuk  kuno  dari  kehidupan  bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya  hidup  dari  pertanian,  perikanan  dan  sebagainya”.  Ketiga  menurut Indra Bastin (Bastin, 2015) , “desa atau udik menurut definisi universal merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai  nama,  letak  dan  batas-batas  wilayah  yang  bertujuan  untuk membedakan desa yang satu dengan desa yang lainnya”.

## 2.  Metode penelitian
Penelitian ini mengguanakan metode kualitatif, Denzin dan Lincoln dalam Moleong  (Moeleong,  2005)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  mengguanakan  latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Krik dan Miller dalam Moleong (Moeleong, 2017) mendifinisikan bahwa penelitian kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

## 3.  Hasil dan Diskusi
1.  Sejarah Lahirnya Masyarakat Pedesaan (Rural Area)
Lahirnya istilah desa di Indonesia merupakan pengaruh dari masyarakat Hindu, jika dilihat adanya persamaan-persamaan dengan keadaan di India pada saat itu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bahwa desa seperti yang ada di Jawa, Madura, Bali adalah ciptaan orang Indonesia asli dan bukan buntuk atas pengaruh orang Hindu. Hal ini disebabkan karena dahulu Indonesia telah banyak komunitas  atau  suku  yang  berkumpul  dan  pada  akhirnya  menetap  sehingga membentuk  sebuah  perkampungan  atau  tempat  tinggal  yang  tetap  atau  bisa dikatakan  seperti  sebuah  desa.  Dengan  pertanian  sebagai  unsur  yang  penting berarti manusia sudah mulai bertempat tinggal yang tetap, mempunyai tanah untuk mengusahakan  pertanian  bahan  makanan.  Kemudian  dengan  mengerjakan sawah  dan  ladang  orang  akan  dapat  memungut  hasil  yang  lebih  banyak  dari tempat  dimana  mereka  tinggal.  Dengan  cara  hidup  yang  menetap  demikianlah kemudian  timbul  masyarakat  desa,  yang  paling  penting  pula  bahwa  suburnya
tanah dan luas serta longgarnya daerah yang dapat dikerjakan dapat dikerjakan akan  berpengaruh  atas  besarnya  persekutuan  manusia  yang  menetap  di  sana. Jadi  tanah  adalah  faktor  utama  yang  paling  menentukan  tentang  besarnya pergaulan hidup desa.
Menurut  Koentjaraningrat  dalam  (I  Nyoman  Beratha  1982  :  11) memberikan spesifikasi tentang masyarakat pedesaan di Indonesia antara lain : a.  Prinsip hubungan kekerabatan (geneologis) b.  Prinsip hubungan tinggal dekat (territorial)
c.  Prinsip  tujuan  khusus,  seperti  kebutuhan  yang  ditentukan  oleh  faktor-faktor ekologis
d.  Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat pedesaan sendiri tetapi datang  dari  atas  seperti  aturan,  undang-undang  yang  dibuat  oleh  pemerintah kerajaan-kerajaan  pribumi,  atau  oleh  pemerintah  jajahan  yang pernah berkuasa diberbagai tempat di Indonesia.
Sehingga  dengan  prinsip-prinsip  tersebut  akhirnya  terbentuklah masyarakat  pedesaan,  yang  memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan  sektor pertanian sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat pedesaan tersebut. Dengan aktifitas sosial yang tumbuh dalam lingkungan kecil tersebut membuat prinsip-prinsip hubungan kekerabatan dan tempat tinggal yang dekat kemudian hubungan sosial ini semakin berkembangkedalam aktifitas yang lebih  luas  seperti  dalam  bidang  pertanian  yang  menjadi  mata  percaharian sehingga pada akhirnya terbentuklah masyarakat pedesaan.

## 2.  Karakter atau ciri-ciri masyarakat pedesaan (Rural Area)
Ciri  desa  dalam  pandangan  Gunawan-Aris  (2018)  yaitu  memiliki hubungan erat dengan alamnya kemudian memiliki unit kerja dengan penduduk yang  kecil  dan  sebagian  esar  penduduknya  bermata  pencarian  pertanian  dan perkebunan, selanjutnya ikatan kekeluargaan di desa banyak ditentukan oleh adat, moral dan hukum informal. Maka secar spesifik ciri masyarakat pedesaan dapat dijabarkan sebagai berikut;
a.  Kehidupan masyarakat desa yang cenderung religius
b.  Kehidupan masyarakat yang cenderung homogen
c.  Kehidupan masyarakat yang cenderung berorientasi kepada tradisi dan status
d.  Kesatuan dan keutuhan kultural
e.  Masih percaya dan melakukan ritual dan nilai-nilai sakral
f.  Sangat mengekedepankan sebuah kebersamaan atau kolektivitas
g.  Prilaku  masyarakat  yang  dilandasi  dengan  konsep  kekeluargaan  dan kebersamaan
h.  Pekerjaan masyarakat pedesaan yang mayoritas berada pada sektor agraria atau pertanian.

## 3.  Demografi  dan Geografis Masyarakat Pedesaan (Rural Area)
Jumlah penduduk pada suatu desa tidak sama dengan desa yang lain, hal ini tergantung atas luas wilayah yang dimiliki oleh desa tersebut, tetapi secara garis besar jumlah penduduk masyarakat pada sebuah desa di Indonesia berkisar kurang  dari  2.500  jiwa.  Pada masyarakat  pedesaan cenderung kehidupan  yang sederhana dan tidak padat, hal ini dapat dilihat dari jarak antar satu rumah dengan rumah  tetangga  yang  lain  berjarak  karena  lahan  yang  masih  banyak  sehingga terkadang disuatu desa tertentu setiap rumah memiliki taman atau kebun pribadi yang  cukup  luas  untuk menanam  kebutuhan pokok  rumah  tangga seperti  cabe, kunyit, serai dan sebagainya sehingga tidak membeli untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.
Kemudian keadaan alam, iklim dan kekayaan alam menjadi faktor utama masyarakat  pedesaan  dalam  menjalani  kehidupan,  karena  hampir  seluruh masyarakat  pedesaan  di  Indonesia  mencari  nafkah melalui  menfaatkan  sumber daya  alam  yang  tersedia  dengan  pertanian  atau  agraria  sebagai  ladang penghasilan  masyarakat  pedesaan  tersebut,  meskipun  ada  pekerjaan  selain sektor  agraria  hal  tersebut  merupakan  sebuah  pekerjaan  sampingan  atau tambahan.  Semakin  hari  jumlah  penduduk  desa  semakin  berkurang  hal  ini disebabkan  oleh  terjadinya  urbanisasi  atau  migrasi  kekota,  karena  masyarakat pedesaan menganggap gemerlap kehidupan kota dapat memberikan perubahan nasib dan kehidupan masyarakat tersebut.
4.  Perspektif Politik Masyarakat Pedesaan (Rural Politik)
Masyarakat  pedesaan  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  yang  dipilih langsung secara demokratis oleh penduduk desa tersebut, tentunya kepala desa memiliki kewenangan dan kekuasaan terbatas sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun tidak semua desa di Indonesia yang dipilih langsung oleh masyarakat desa tersebut, ada beberapa desa dengan memakai sistem adat atau yang biasa dikenal dengan desa adat sehingga yang menjadi kepala desa secara langsung diduduki  oleh  tokoh  adat  pada  desa  tersebut  sehingga  masyarakat  secara
langsung menunjuk tokoh adat tersebut menjadi pemimpin desa tersebut dan ini berlangsung secara terus menerus. Seiring berjalannya waktu posisi posisi kepala desa menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan, hal tersebut didasarkan kepada semakin diperhatikan nya desa oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan  bantuan  dana  segar  kepada  desa  untuk  bisa  membangun  desa tersebut  dengan  harapan  produktifitas  masyarakat  semakin  tinggi,  tentunya  ini berorientasi  kepada  keejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian  posisi  kepala desa saat ini menjadi “rebutan” karena anggaran yang ada begitu banyak yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang dimulai pada level paling rendah yaitu masyarakat pedesaan.

## 5.  Perspektif Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Rural Area)
Desa  sebagai  unit  terkecil  dalam  sistem  pemerintahan  memiliki  peran ekonomi yang penting dalam upaya membangun tata kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan cara menyuplai barang-barang tertentu atau hasil pertanian dan bahan  pokok  untuk  rumah  tangga  seperti  beras,  cabe,  bawang,  sayuran,  buah- buahan  dan  sebagainya  yang  dikirimkan  ke  kota-kota  besar  untuk  memenuhi kebutuhan  kehidupan  diperkotaan  di  Indonesia,  karena  desa  dengan  lahan pertanian  yang  masih  sangat  luas  memungkinkan  untuk  memenuhi  setiap kebutuhan  disektor  pertanian  atau  agraria  tersebut.  Sehingga  masyarakat pedesaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat,  terutama  untuk  kota-kota  besar  yang  yang  tidak  memiliki  lahan pertanian sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk rumah tangga maka harus  membeli  barang  pangan  yang  didatangkan  dari  desa-desa  yang  memiliki sektor pertanian yang baik dan luas.

## 6.  Perspektif kultural Masyarakat Pedesaan
Masyarakat  desa  yang  cenderung  homogen,  dengan  karakter masyarakat yang hampir sama disatu desa dan hampir pasti setiap desa memiliki etnis dan identitas masing-masing sehingga hal ini membuat setiap etnis tersebut dapat  dijadikan  sebagai  budaya  Indonesia  yang  harus  selalu  dilestarikan  dan dijaga  oleh  setiap  masyarakat.  Sehingga  dengan  hal  tersebut  menjadikan Indonesia yang heterogen, selalu menjaga identitas atau etnisitas yang berbeda disetiap seluruh desa yang ada di Indonesia.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwasanya  karakter  kehidupan masyarakat  pedesaan  sangat  homogen  dan  menjunjung  tinggi  sebuah kebersamaan  atau  kolektifitas,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  penjelasan  diatas, dimana  hampir  seluruh  masyarakat  pedesaan  di  Indonesia  masih  memegang kultur dan budaya nenek moyangnya dan cenderung tidak terbuka dengan sebuah perubahan dan dari segi mata pencaharian hampir semua masyarakat pedesaan bergerak  pada  sektor  pertanian  atau  agraria,  meskipun  ada  perkerjaan  selain sektor  pertanian  itu  hanya  dianggap  sebagai  pekerjaan  tambahan  atau sampingan. Maka sangat menarik untuk dilihat dan dibahas berikutnya  dinamika politik masyarakat pedesaan atau rural politics apalagi dengan adanya aturan baru yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat pedesaan saat ini.

## 7.  Pengaturan Politik Lokal di Tingkat Desa
Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segara bagi  masyarakat  desa  di  Indonesia.  Dengan  adanya  undang-undang  tersebut, desa  tidak  lagi  hanya  menjadi  objek  pembangunan,  melainkan  sebagai  subjek yang  berperan  dalam  merencanakan  pembangunan  dan  mengelola  keuangan desa. Dengan adanya UU Desa kedudukan dan kewenangan desa menjadi lebih jelas. Desa tidak lagi menjadi subsistem dari pemerintahan kabupaten-kota, tetapi sebagai subsistem NKRI. UU Desa ini memberi ruang dan akses pada desa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki,  tidak tergantung pada lembaga supradesa atau kabupaten. UU Desa tidak hanya akan membangun kemandirian desa, tetapi juga dapat memperkuat partisipasi warga dalam kebijakan dan penyelenggaraan desa.  Selain  itu  dapat  memperkuat  pilar  demokrasi  desa,  memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, serta merevitalisasi modal sosial desa untuk pemberdayaan  lokal.  Sementara  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut urusan  strategis  seperti  investasi,  pengelolaan  sumberdaya  alam,  kerja  sama antardesa, dan segala hal menyangkut hajat hidup warga harus melibatkan warga dalam  forum  musyawarah  desa.  ”Pengembangan  ekonomi  desa  perlu menitikberatkan pada produktivitas, pembukaan lapangan kerja, dan kesejahteraan warga.
8.  Persoalan Aktual dan Implikasi dalam Rural Area Antara Lain :
a. Pendidikan
Persoalan klasik yang sering terjadi di setiap masyarakat pedesaan adalah masalah pendidikan, hal ini hampir terjadi diseluruh desa di Indonesia. Ketiadaan infrastruktur sekolah membuat banyak anak-anak di desa tidak bisa melanjutkan pendidikannya,  kemudian  sulitnya  akses  menjuju  tempat  sekolah  juga  menjadi pemandangan  yang  sering  dilihat  di  berbagai  desa  di  negeri  ini  dan  cenderung persoalan  ini  tidak  terselesaikan  dengan  baik.  Masalah  lain  tentang  pendidikan adalah  keterbatasan  tenaga  pengajar  atau  guru  membuat  anak-anak  didesa tertentu  di  Indonesia  tidak  dapat  menikmati  hak-hak  dasar  yang  seharusnya dijamin dan harus dipenuhi oleh pemerintah yang diamanahkan lewat UUD 1945. Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  masih  banyak  desa  dipelosok  Indonesia  yang masyarakatnya  masih  terdapat  buta  huruf,  hal  ini  merupakan  akibat  dari ketidakmampuan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  sampai  pada level  desa  dan  perangkanya  tidak  mampu  menyediakan  pendidikan  untuk masyarakat pedesaan khususnya anak-anak pada desa yang terdapat dipelosok negeri ini yang jauh dari sorot pemerintah maupun media massa. Meskipun tidak dapat  dipungkiri  telah  banyak  desa  di  Indonesia  yang  telah  dapat  jaminan pendidikan  yang  lahak  tetapi  masih  banyak  juga  desa  terutama  dipelosok  yang belum dapat pendidikan yang baik.

## b. Kesehatan
Kebutuahan  kesehatan  menjadi  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat,  karena  hal    akan  membuat  produktifitas  masyarakat  pedesaan semakin meningkat dan tentunya kesehatan menjadi prioritas utama Pemerintah kehidupan  masyarakat  pedesaan  tidak  terganggu.  Tetapi  kebutuhan  kesehatan tidak semua masyarakat pedesaan dapat mengaksesnya dengan mudah, hal ini didasarkan kepada masih banyaknya desa-desa di Indonesia yang masih belum mempunyai puskesmas atau puskesmas pembantu yang biasanya berada pada sebuah  desa  sehingga  tidak  mengherankan  angka  kematian  pada  masyarakat pedesaan  khususnya  desa  terpencil  semakin  tinggi,  karena  memerlukan perjalanan  yang  jauh  hanya  untuk  berobat  maka  tidak  jarang  dalam  perjalanan nyawa  masyarakat  tidak  tertolong.  Meskipun  pemerintah  telah  banyak mengeluarkan  program  dalam  bidang  kesehatan  seperti  BPJS  dan  sebagainya tetapi tidak semua masyarakat pedesaan dapat mengakses hal tersebut sehingga
ada  akhirnya  jaminan  kesehatan  menjadi barang  yang  “langka”  bagi  sebagian masyarakat pedesaan khususnya desa terpencil di Indonesia.

## c. Menolak Perubahan
Persoalan berikutnya yang selalu terjadi diberbagai desa-desa di Indonesia khusunya desa-desa terpencil di Indonesia adalah   menolak sebuah perubahan yang masuk baik dalam bentuk budaya maupun teknologi yang masuk sehingga hal  ini  meyebabkan  sulitnya  desa  tersebut  untuk  berkembang  atau  pun  maju. sehingga hal tersebut menyulitkan program-program yang dibuat oleh pemerintah sulit  untuk  diterapkan  pada  masyarakat  pedesaan  tersebut,  sehingga menyebabkan  masyarakat  desa  tersebut  selalu  keterbelakangan  dan  terisolasi dari  kehidupan  diluar.  Masyarakat  pedesaan  tersebut  beralasan  tidak  bolehnya masuk  budaya  dan  teknologi  dari  luar  akan  menyebabkan  nilai-nilai  yang  turun temurun  dari  leluhur  mereka  akan  terkikis  dan  hilang  sehingga  masyarakat pedesaan  tersebut  berusaha  semaksimal  mungkin  menolak  sebuah  perubahan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat luar.

## d. Terbatasnya SDM
SDM  menjadi  elemen  yang  sangat  penting  dalam  membangun  sebuah desa, karena apabila SDM tidak mempuni dalam masyarakat di pedesaan maka sangat  sulit  desa  tersebut  untuk  maju.  Misalnya  dalam  mencari  kepala  desa dibutuhkan  seorang  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  SDM  yang  baik  supaya persoalan –persoalan  tang  terjadi  pada  kehidupan  masyarakat  pedesaan  dapat terselesaikan  dengan  cepat.  Maka  dibutuhkan  seseorang  yang  tidak  hanya “dituakan”  dalam  masyarakat  desa  tetapi  capable  dan  mempunyai  kompetensi yang baik dalam kepemimpinan, apalagi saat ini ada anggaran yang cukup besar yang diberkan kepada desa untuk membangun desa-desa di Indonesia. sehingga apabila pemimpin tersebut tidak mempunyai karakter yang baik dan handal bisa saja  anggaran  tersebut  tidak  bisa  digunakan  dengan  baik  oleh  kepala  desa tersebut.

## 4.  Simpulan
Rural  area atau  masyarakat  pedesaan  sebagai  sebuah  komunitas  yang selalu  berhubungan dengan  erat  dengan  keterbelakangan,  hal-hal  yang  bersifat
tradisional  dan  selalu  pada  kondisi  terisolasi.  Kemudian  masyarakat  pedesaan atau  rural  area  tersebut  biasanya  tidak  terbuka  atau  tidak  mengizinkan  adanya suatu perubahan, hal tersebut didasarkan kepada adanya kekhawatiran hilangnya budaya  dan  identitas  dalam  masyarakat  pedesaan.  Persoalan  tersebut  yang menjadikan  masyarakat  pedesaan  selalau  pada  posisi  ketertinggalan,  karena berada pada posisi atau level permerintahan yang paling rendah membuat desa selalu  tidak  diperhatian  baik  oleh  Pemerintahan  Pusat  maupun  Pemerintahan Daerah. Sehingga hal ini menyebabkan banyak desa di Indonesia yang mengalami kemunduran  dan  kemiskinan  seperti  tidaknya  adanya  infrastruktur  pendidikan maupun kesehatan yang membuat pada akhirnya banyak masyarakat pedesaan tidak  bisa  menikmati  hak-hak  dasar  sebagau  warga  negara  padahal  semua  itu harusnya dijamin oleh pemerintah yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Kompleksnya  masalah  yang  terdapat  dalam  masyarakat  pedesaan membuat dinamika politik masyarakat desa sangat menarik untuk dilihat, karena seiring  perkembangan  zaman  desa  tidak  lagi  dianggap  sebagai  daerah  yang terdapat pada level rendah dan cenderung “terabaikan” tetapi mendapat perhatian yang  besar  dari  Pemerintah  Pusat  dengan mengeluarkan kebijakan  dana segar yang disalurkan untuk seluruh desa di Indonesia. Tentunya ini menjadi angin segar bagi  setiap  desa  di  Indonesia  untuk  membangun  dan  mensejahterakan masyarakat  di  pedesaan  tersebut.  Sehingga  kedepannya  dengan  kearifan  lokal dan  sistem  otonomi  desa  ditambah  dengan  dana  segar  yang  berikan  oleh pemerintah  tersebut  yang  dimiliki  oleh  setiap  desa  diharapkan  mampu  untuk memajukan desa-desa di Indonesia.

## Referensi:
Bastin, Indra. 2015. Akuntasi Untuk Kecamatan dan Desa , Jakarta; Erlangga.
Bratha, I Nyoman, 1982. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakara; Ghalia Indonesia.
Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Jakarta; Erlangga.
Lexy, Moleong, 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung; PT Remaja Rodakarya.
Moleong, Lexy J, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
Prasadja, Buddy. 1980. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. Cirebon Jawa Barat; Raja Wali Press.
Prayitno, Gunawan, 2018. Membangun Desa: merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Malang; UB Press.
Rahardj. 1999. Pengantar Sosiogi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press
Surdjadi, A. 1997. Pembangunan Masyarakat Desa, andung. Alumni Press.
Wasistino & Tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa, Bandung; CV. Fokus Media.