SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (168-182) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

## Agus Suwandono
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, 45363, Jawa Barat Email : agus.suwandono@unpad.ac.id
Deviana Yuanitasari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, 45363, Jawa Barat, Email : deviana.yuanitasari@unpad.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 25 September 2023 |Revised : 25 Oktober 2023 |Accepted : 22 November 2023
How  to  cite:  Agus  Suwandono,  Deviana  Yuanitasari, “ Peredaran  Obat  Sirup  yang Menyebabkan  Gagal  Ginjal  Akut  dalam  Perspektif  Perlindungan  Konsumen ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023 )”, hlm. 1 68-182.

## ABSTRACT :
Efforts  to  handle  cases  of  acute  kidney  failure  in  children  still  cause  problems  related  to  the accountability of pharmaceutical business actors and legal protection for consumers and the community. This research  uses  a  normative  juridical  approach  with  descriptive  and  analytical  specifications.  BPOM  has instructed the recall of all syrup medications from circulation that contain EG and DEG, totaling around 73 syrup medications from 5 pharmaceutical industries. The purpose of writing this article is to formulate the responsibility  of  those  involved  in  the  circulation  of  children's  syrup  medications  that  cause  acute  kidney disorders from a consumer protection perspective and to formulate legal protection for consumers regarding the circulation of children's syrup medications from a consumer protection perspective. The results showed that pharmaceutical business actors in the consumer protection perspective could be held criminally, civilly, and administratively held accountable simultaneously. Legal protection for consumers can be prevented by adequate  supervision,  especially  regarding  drugs  circulating  in  the  community.  As  for  repressively withdrawing the circulation of syrup drugs containing Ethylene Glycol and Diethylene Glycol that exceed the safe threshold and carrying out law enforcement against pharmaceutical business actors who violate the provisions of  laws  and regulations. The government should  be proactive  and facilitate consumers  who  are victims of acute kidney failure to obtain their rights as consumers.
Keyword : acute kidney injury, consumer protection, syrup drugs.

## ABSTRAK:
Upaya penanganan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak masih menimbulkan persoalan terkait  dengan  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  farmasi  dan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan masyarakat.  BPOM  menginstruksikan  untuk  menarik  seluruh  obat  sirup  dari  peredaran  yang  memiliki kandungan  EG  dan  DEG  yang  berjumlah  sekitar  73  obat  sirup  dari  5  industri  farmasi.  Tujuan  dari penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan tanggung jawab pelaku atas peredaran obat sirup anak yang menyebabkan ganguan ginjal akut dalam perspektif perlindungan konsumen dan merumuskan perlindungan hukum  terhadap  konsumen  atas  peredaran  obat  sirup  anak  dalam  perspektif  perlindungan  konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha farmasi dalam perspektif  perlindungan konsumen dapat dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana,  perdata  dan  adminisratif  secara  bersamaan.  Perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dapat  dilaksanakan  secara  preventif  yaitu  melakukan  pengawasan  yang  efektif khsususnya obat yang telah beredar di masyarakat. Adapun secara represif dengan penarikan peredaran obat sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang melebihi ambang batas aman dan melakukan penegakkan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  farmasi  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pemerintah seharusnya dapat pro aktif dan memfasilitasi para konsumen korban gagal ginjal akut untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen.
Kata Kunci : gagal ginjal akut, obat sirup, perlindungan konsumen.

## Pendahuluan
Maraknya kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Bulan Oktober 2022  telah  menyedot  perhatian  publik sebagai  tragedi  kemanusian  di  era modern. Kementerian Kesehatan Republik  Indonesia  (Kemenkes)  melalui Menteri  Kesehatan  menjelaskan  bahwa kejadian  gagal ginjal akut yang dialami oleh anak ditengarai karena mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG)
yang  melampaui  batas  aman. 1 Data Kemenkes per tanggal 6 November 2022 melaporkan  sebanyak  324  kasus  gagal ginjal  akut  yang  terjadi  pada  anak, dengan  perincian  sebanyak  27  orang dirawat,  195  orang  meninggal  dan  102 orang dinyatakan sembuh. 2 Sejak
merebaknya kasus gagal ginjal akut yang dialami  pada  anak  ini,  Kemenkes  telah merespon  dengan  mengeluarkan  Surat Edaran  Nomor  SR.01.05/III/3461/2022 terkait
kewajiban penyelidikan epidemiologi  dan  pelaporan  kasus ganguan  ginjal  akut.  Surat  edaran tersebut  melarang  dokter  dan  tenaga kesehatan  mengeluarkan  resep  obat sirup,  serta  melarang  apotek  menjual obat sirup sampai menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Badan  Pengawas  Obat  dan
Makanan  (BPOM)  sebagai  lembaga diberikan kewenangan melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan juga telah melakukan pemeriksaan  terhadap  obat  sirup  yang memiliki  kandungan  EG  dan  Dietilen Glikol (DEG). Berdasarkan hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh BPOM, akhirnya BPOM menginstruksikan untuk menarik
seluruh  obat  sirup  dari  peredaran  yang
1 Chaterine,  “Menkes:  Sejak  5  Obat  Sirup Ditarik, Kasus Gagal Ginjal Akut Turun Drastis.”
2 Ulya, “Update  Gagal  Ginjal  6 November  2022:  324  Kasus  Terkonfirmasi,  195 Orang Meninggal.”
memiliki  kandungan  EG  dan  DEG  yang berjumlah  sekitar  73  obat  sirup  dari  5 industri farmasi. 3 Adapun produsen dan obat  sirup  yang  izin  edarnya  ditarik BPOM  yaitu  obat  yang  sirup  yang diproduksi PT  Yarindo  Farmatama antara  lain  Cetirizine  HCI  Sirup  60  ml, dan  Dopepsa  Suspensi  100  ml,  PT Universal Pharmaceutical Industries antara  lain  Antasida  Doen  Suspensi  60 ml,  dan  Glynasin  Sirup  60  ml , PT  Afi Farma,  antara  lain  Afibramol  Drops  15 ml, dan Afibramol Rasa Anggur Sirup 60 ml , PT Ciubros Farma yaitu Citomol, dan Citoprom,  serta PT  Samco  Farma  yaitu Samcodryl dan Samconal. 4
Merebaknya  kasus  gagal  ginjal akut  juga  telah  menyita  perhatian Komisi  VI  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang salah satu tugasnya membidangi perdagangan dan standarisasi nasional bergerak cepat dengan  menggelar  rapat  kerja  dengan Ketua  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional  (BPKN),  meminta  agar  BPKN berani  dan  tegas  menangani  masalah gagal  ginjal  akut.  Salah  satu  perwakilan Komisi VI DPR meminta agar ada tindak lanjut  serius  dari  BPKN  serta  dapat menginisiasi  proses  pidana  kepada perusahaan-perusahaan  farmasi  yang diduga  bertanggung  jawab  atas  kasus ini. 5 Selain  itu,  juga  terdapat  padangan perwakilan  Komisi  IX  DPR  RI  yang membidangi mengenai kesehatan menyatakan  bahwa  BPOM  seharusnya menjadi  pihak  yang  bertangggungjawab atas persolan peredaran obat sirup yang memiliki  kandungan  EG,  dan  DEG melampaui batas aman. 6
3 Ulya,  “Bertambah  4,  Simak  Daftar Lengkap 73 Obat Sirup Yang Ditarik BPOM.” 4 Farisa, “Daftar 73 Obat Sirup Yang Izin Edarnya Ditarik BPOM Karena Etilen Glikol.”
5 Redaksi,  “Kasus  Obat  Sirup  Penyebab Gagal Ginjal, Anggota DPR Ingatkan BPKN Lebih Berani Lindungi Konsumen.”
6 Aditya, “Sebut BPOM Harus Tanggung Jawab  Terkait  Cemaran  Obat  Sirup,  DPR  Bakal Panggil Usai Reses.”
Pihak Kepolisian Republik Indonesia  (Polri)  juga  telah  mengambil langkah  cepat  dengan  melakukan penyelidikan  terkait  dengan  peristiwa gagal  ginjal  akut.  Penyidik  Direktorat Tindak  Pidana  Tertentu  Badan  Reserse Kriminal  (Dirtipidter  Bareskim)  Polri selanjutnya menetapkan 4 orang tersangka  perorangan  serta  5  korporasi sebagai  tersangka,  dan  melakukan penahanan terhadap tersangka persorangan. 7 Para tersangka ini
diancam  pidana  berdasarkan  Pasal  196 Jo.  Pasal  98  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  (UU  Kesehatan),  terkait produksi  dan  peredaran  sedian  farmasi yang  tidak  memenuhi  persyaratan kemanaan.  Selain  itu,  khusus  untuk tersangka korporasi Dirtipidter
Bareskrim  juga  menjerat  tersangka dengan  Pasal  62  ayat  (1) jo. Pasal  8  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK), terkait memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang  dipersyaratkan  dan  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta Presiden agar  melakukan  evaluasi  dalam  hal pengawasan  dan  regulator  yaitu  BPOM dan  Kemenkses,  serta  dari  sisi  operator yaitu  produsen  farmasi  semua  harus bertanggungjawab. 8 Selain itu, YLKI juga berpandangan bahwa dalam kasus gagal ginjal  akut  ini  keluarga  korban  dapat menggugat  pelaku  usaham. 9 Apa  yang telah  dilakukan  oleh  para stakeholders untuk menangani kasus gagal ginjal akut bertujuan untuk melindungi masyarakat
7 Chaterine,  “Tersangka  Kasus  Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Total Ada 4 Orang Dan 5 Korporasi.”
8 Sidakaton,  “Gagal  Ginjal  Akut,  YLKI: Kemenkes,  BPOM  Dan  Produsen  Farmasi  Harus Bertanggungjawab.”
9 BBC  News  Indonesia,  “Gangguan Ginjal  Akut,  YLKI:  Keluarga  Korban  Bisa  Gugat Perusahaan Farmasi.”
selaku konsumen. UUPK sebagai ketentuan  yang  mengatur  perlindungan terhadap  konsumen  telah  menetapkan rambu-rambu untuk melindungi kepentingan konsumen. Pasal 4 huruf (a)
UUPK  menentukan  konsumen  berhak atas  keamanan,  dan  keselamatan  atas barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 19 UUPK juga menentukan bentuk tanggungjawab pelaku usaha baik secara keperdataan maupun secara pidana. 10
Permasalahan  hukum  terkait kasus  gagal  ginjal  akut  ini  menyangkut banyak aspek hukum, lembaga/ kementerian  terkait  serta  berbagai kepentingan  yang  berkaitan  dengan konsumen,  kepentingan  pelaku  usaha serta kepentingan pemerintah. Persoalan perlindungan  terhadap  konsumen  tidak hanya  terdapat  dalam  UUPK,  sesuai Penjelasan  UUPK  yang  mengakui peraturan
perundang-undangan sepanjang  mengatur  dan  melindungi konsumen.  UUPK  merupakan  payung yang mengintegrasikan serta memperkuat  penegakkan  hukum  di bidang perlindungan konsumen. Artinya bahwa terkait dengan permasalahan  gagal  ginjal  akut  dalam persepektif  perlindungan  konsumen  ini, dapat  diterapkan  berbagai  peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur  dan  melindungi  konsumen, sehingga tidak terbatas pada UUPK.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  menarik  untuk  ditelaah  kasus peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal  ginjal  akut  ini  dalam  perspekif perlindungan konsumen. Persolaan kasus  gagal  ginjal  akut  ini  juga sebaiknya  dilihat  secara  holistik  dalam kerangka perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen sebaiknya  menuju  perlindungan  yang 10 Yuanitasari, Kusmayanti, and Suwandono,  “A  Comparison  Study  of  Strict Liability  Principles  Implementation  for  the Product  Liability  within  Indonesian  Consumer Protection  Law  between  Indonesia  and  United States of America Law.”
sepenuhnya,  sehingga  jangan  sampai penegakkan hukum perlindungan hukum  secara  sektoral  oleh  berbagai pihak ( stakeholders ) justru tidak melindungi  konsumen  secara  holistik. Berdasarkan alasan tersebut dirumuskan permasalahan  bagaimanakah  tanggung jawab  pelaku  atas  peredaran  obat  sirup anak yang menyebabkan ganguan ginjal akut  dalam  perspektif  perlindungan konsumen.    Selain  itu,  juga  dirumuskan permasalahan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap
konsumen  atas  peredaran  obat  sirup anak  dalam  perspektif  perlindungan konsumen.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  yuridis  normatif,  dengan mendasarkan pada peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  dan relevan  terkait  permasalahan  hukum yang  akan  diteliti. 11 Penelitian  diawali dengan menginventarisir peraturan yang berkaitan perlindungan terhadap konsumen,  yaitu  UUPK,  UU  Kesehatan dan  peraturan  BPOM.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif
analitis.
Penelitian ini membuat  pencandraan  secara  sistematis mengenai  fakta-fakta 12 yang  terkait dengan  kasus  gagal  ginjal  akut  yang dialami  oleh  anak-anak,  serta  apa  telah dilakukan  oleh  para stakeholders untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan  ini.    Penelitian  ini  juga menggambarkan  berbagai  peraturan perundang-undangan 13 ,  yang  terkait dengan perlindungan konsumen dengan permasalahan yang terjadi atas peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal  ginjal  akut,  agar  memperoleh
11 Benuf  and  Azhar,  “Metode  Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempores.” 12 Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum Dan Jurimetri .
13 Suryabrata, Metodologi Penelitian .
gambaran  yang  utuh  mengenai  bentuk tanggungjawab  pelaku  usaha  dalam perspektif  perlindungan  konsumen. Selain  itu,  penelitian  ini  kemudian  akan menggambarkan bagaimana pertanggunganjawaban dari pelaku usaha  atas  peredaran  obat  sirup  yang menyebabkan gagal ginjal akut. Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  akan menggambarkan bagaimanakah
perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  bagi  para  korban  gagal  ginjal akut  dalam  perspektif  perlindungan konsumen,  serta  perlindungan  hukum yang  dapat  diterapkan  dan  diberikan bagi  konsumen  secara  holistik  untuk menjamin  hak-hak  konsumen  secara keseluruhan.
Penelitian ini menggunakan analisa  data  secara  normatif  kualitatif, yang  bertitik  tolak  dari  UUPK  sebagai dasar  hukum  perlindungan  terhadap konsumen.  Dalam  penelitian  ini  juga mengunakan berbagai peraturan perundang-undangan  terkait  sepanjang mengatur  dan  melindungi  kepentingan konsumen,  antara  lain  Kitab  Undang- Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), UU Kesehatan, serta Peraturan BPOM.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan  data  sekunder  yang berasal dari penelusuran literatur terkait dengan perlindungan konsumen khususnya  terkaiat  dengan  peredaran obat.  Penalaran  dilaksanakan  secara deduktif  dengan  menarik  kesimpulan terkait dengan
bentuk pertanggungjawaban  manakah  yang dapat  diterapkan  bagi  pelaku  usaha terkait  dengan  kasus  gagal  ginjal  akut ini. Selanjunya juga dilakukan penalaran mengenai  bentuk-bentuk  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  yang  dapat diterapkan  dan  diberikan  kepada konsumen agar dapat menjamin hak-hak konsumen  secara  sepenuhnya  terkait dengan  peredaran  obat  sirup  yang menyebabkan gagal ginjal akut.

## Hukum Perlindungan Konsumen
Persoalan perlindungan
konsumen  harus  dilihat  dan  didekati secara  holistik  dalam  suatu  sistem. Sudikno  Mertokusumo  mengatakan bahwa  sebagai  suatu  sistem  hukum merupakan  kesatuan  yang  didalamnya terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang  saling  berkaitan,  saling  beriteraksi satu  sama  lain,  yang  terorganisasi  dan bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan kesatuan  itu 14 .    Sehingga  dalam memandang  hukum  bukan  sekedar sekumpulan  hukum  yang  masing- masing  berdiri  sendiri,  tetapi  hukum harus  dilihat  dalam  kaitannya  dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut. 15 Selain  itu,  hukum  juga  harus dipandang  bukan  sekedar  asas  dan kaidah,  tetapi  di  dalamnya  juga termasuk institution dan processes. 16
Hukum  perlindungan  konsumen dimaknai sebagai hukum yang mengatur dan  melindungi  konsumen. 17 Dalam  hal ini,  hukum  perlindungan  konsumen tidak  hanya  yang  diatur  dalam  UUPK, tetapi  hukum  perlindungan  konsumen juga  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan
sepanjang mengatur  dan  melindungi  kepentingan konsumen. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen tersebut  diatur  dan  tersebar  dalam berbagai peraturan perundang-
undangan baik yang sudah ada maupun yang  akan  ada  dikemudian  hari  setelah diberlakukannya  UUPK, 18 baik  yang terdapat  dalam  hukum  publik  maupun privat,  sehingga  hukum  perlindungan konsumen  pada  dasarnya  merupakan bagian dari hukum ekonomi. 19
14 Mertokusumo, Penemuan  Hukum Sebuah Pengantar .
15 Mertokusumo, Teori Hukum .
16 Kusumaatmadja, Pembinaan  Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional .
17 Nasution, Hukum Perlindungan
Konsumen .
18
Wibowo,  “How  Consumers  in Indonesia Are Protected Fairly?”
19 Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia .
Permasalahan perlindungan konsumen  pada  awalnya  merupakan ranah  hukum  perdata  (privat),  namun seiring dengan kepentingan
perlindungan terhadap konsumen, maka dalam  hukum  perlindungan  konsumen ini  kemudian  masuk  unsur-unsur hukum  publik.  Adanya  unsur-unsur hukum publik dimaksudkan agar negara dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha  atas  praktik  bisnis  yang  tidak jujur. 20 Hukum  perlindungan  konsumen sebagai  bagian  hukum  ekonomi  ini memiliki fungsi yaitu untuk
menciptakan keseimbangan kepentingan antara  konsumen,  para  pengusaha, masyarakat dan pemerintah. 21 Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  atas Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan  Gagal  Ginjal  Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen UUPK telah mengatur
pertanggungjawaban  pelaku  usaha  baik secara  keperdataan  maupun  secara pidana.  Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  UUPK menentukan  bentuk  tanggung  jawab pelaku  usaha  secara  keperdataan  yaitu terkait ganti kerugian kepada konsumen. 22 Pemberian  ganti  kerugian tersebut  berupa  pengembalian  uang, penggantian barang atau jasa, perawatan kesehatan  sampai  dengan  pemberian santunan kepada konsumen.
Perusahaan farmasi selalu pelaku dalam  kasus  gagal  ginjal  akut  secara keperdataan dapat dimintai pertanggungjawaban  berdasarkan  Pasal 19  ayat  (1)  dan  (2)  UUPK.  Bentuk Pertanggungjawaban yang dapat diberikan  oleh  pelaku  usaha  berupa perawatan  kesehatan  dan  pemberian
20 Shofie, Perlindungan  Konsumen  Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya .
21 Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu Sistem Hukum Nasional .
22 Suran  Ningsih,  “The  Doctrine  of Product  Liability  and  Negligence  Cannot  Be Applied to Malware- Embedded Software.”
santunan kepada para korban konsumen obat  sirup.  Apabila  pelaku  usaha menolak  memberikan  ganti  rugi  berupa perawatan  kesehatan  atau  pemberian santunan ini, maka berdasarkan Pasal 23 dan  45  UUPK,  konsumen  dapat mengajukan  gugatan  secara  perdata kepada perusahaan farmasi.
Konsumen atau ahli waris korban gagal  ginjal  akut,  secara  hukum  dapat mengajukan  gugatan  secara  perdata melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa
Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum, yang berada ditempat
kedudukan  konsumen.  Dalam  kasus gagal  ginjal  akut  ini  pengajuan  gugatan konsumen  secara  persorangan  melalui BPSK  dan  pengadilan  dirasakan  akan tidak  efektif  serta  kurang  efisien melindungi semua korban. Hal ini terjadi mengingat  bahwa  apabila  gugatan  yang diajukan  secara  perseorangan  melalui BPSK  maka  putusan  yang  akan dijatuhkan hanya mengikat bagi
konsumen  yang  mengajukan  gugatan. Hal  serupa  juga  terjadi  dalam  hal gugatan  secara  persorangan  yang diajukan  ke  pengadilan  maka  putusan dari  pengadilan  nantinya  hanya  akan mengikat  pihak  yang  mengajukan gugutan  saja,  sedangkan  konsumen korban  obat  sirup  yang  mengakibatkan gagal ginjal ini berjumlah ratusan orang.
UUPK telah memberikan kemudahan  bagi  sekelompok  konsumen yang mengalami kerugian yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum untuk mengajukan  gugatan  perdata  secara bersama-sama  yang  dikenal  dengan gugatan class action .  Gugatan secara class action merupakan  suatu  gugatan  yang berisi  tuntutan  di  pengadilan  yang diajukan  oleh  satu  atau  beberapa  orang yang bertindak sebagai wakil kelas ( class representative ). 23 Peluang gugatan  secara
23 Roni,  “Kajian  Sosiologis  Gugatan Kelompok  (Class  Action)  Dalam  Perlindungan Hukum Konsumen.”
class  action ini  didasarkan  pada  Pasal  46 ayat (1) UUPK, walaupun UUPK sendiri tidak  menggunakan  istilah class  action tetapi  menggunakan  istilah  gugatan sekelompok konsumen.
Gugatan perwakilan  kelompok  mengacu  pda Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 Tahun  2002  Tentang  Acara  Gugatan
Perwakilan  Kelompok. Persyaratan untuk  gugatan  secara class  action ini haruslah  diajukan  oleh  sekelompok konsumen yang dapat dibuktikan secara hukum,  salah  satunya  dengan  adanya bukti transaksi. 24
Pengajuan  gugatan class  action dimungkinkan  dapat  lebih  efektif  serta sangat  efisien  khususnya  bagi  ratusan orang korban, daripada harus mengajukan  gugatan  secara  terpisah secara sendiri-sendiri. Dalam kasus gagal ginjal akut ini sebaiknya para konsumen (korban)  atau  ahli  warisnya  dapat menempuh  gugatan  secara class  action , agar  lebih  efektif  dan  efisien  bagi  para konsumen korban gagal ginjal akut yang jumlahnya  ratusan  orang  baik  yang meninggal  atau  yang  memerlukan perawatan kesehatan.
Dasar  gugatan  yang  diajukan para  konsumen  korban  atau  ahli warisnya  dapat  didasarkan  pada  Pasal 1365  KUH  Perdata  yaitu  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH).  Perusahaan farmasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban  memberikan  ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur PMH, yaitu  adanya  suatu  perbuatan  yang melawan hukum, adanya suatu kesalahan  dari  pelaku  usaha,  adanya kerugian  dari  konsumen,  serta  adanya hubungan  kausal  antara  perbuatan melawan  hukum  dengan  kerugian  yang dialami oleh konsumen.
Pertama, unsur adanya perbuatan melawan  hukum.  Pandangan  PMH setelah  Arrest  1919,  PMH  ditafsirkan secara  luas  tidak  hanya  melawan
24 Widiarty,  “Gugatan  Class  Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.”
undang-undang saja. Dalam kasus gagal ginjal  akut,  perusahaan  farmasi  dapat diduga  melakukan  PMH  yaitu  adanya pelanggaran  ketentuan  mengenai  batas aman  penggunaan  EG  dan  DEG  yang diperbolehkan dalam
komposisi campuran  obat  sirup.  Selain  itu, perusahaan  farmasi  juga  dapat  diduga melakukan PMH yaitu melakukan suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  si  pembuat,  yaitu seharusnya pada saat memproduksi obat sirup  harus  memperhatikan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  terkait komposisi campuran obat yang diperbolehkan.
Kedua,  unsur  kesalahan.  Syarat kesalahan  dalam  PMH  dapat  diukur secara  obyektif  dan  subyektif.  Dalam kasus gagal ginjal akut ini, pelaku usaha farmasi  dapat  diduga  telah  melakukan kesalahan yang masuk kategori
subyektif.  Berdasarkan  keahlihan  di bidang  kefarmasian,  penggunaan  bahan EG dan DEG  tidak  boleh  melebihi  batas aman yang diperbolehkan. Secara medis, penggunaan  bahan  campuran  obat  EG dan DEG yang berlebihan menimbulkan efek samping dan dapat membahayakan pasien,  sehingga  penggunaanya  harus sesuai dengan dosis yang diperbolehkan.
Ketiga, unsur kerugian. Kerugian dalam  PMH  ini  meliputi  kerugian  yang dapat bersifat materiil maupun kerugian yang  bersifat  immateriil.  Kerugian  yang bersifat  materiil  ini  menunjuk  pada kerugian  yang  secara  nyata  dialami. Adapun  terhadap  kerugian  materiil hanya  dapat  terjadi  secara  spesifik  saja seperti  meningalnya  seseorang,  adanya luka  berat,  dan  penghinaan. 25 Dalam kasus  gagal  ginjal  akut  ini  para konsumen  korban  atau  ahli  warisnya dapat dikategorikan
mengalami kerugian yang  bersifat  immateriail yaitu berupa  gangguan  kesehatan,  kerusakan organ  ginjal,  bahkan  sampai  ada  yang mengakibatkan kematian.
25 Agustina, Perbuatan Melawan Hukum .
Keempat, unsur hubungan kausal antara PMH dengan kerugian. Berdasarkan  teori Adequate  Veroorzaking si pembuat dapat dimintai
pertanggungjawaban  memberikan  ganti rugi, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari PMH. 26 Dalam kasus gagal ginjal akut ini kerugian konsumen korban  yang  berupa  kerusakan  organ atau kematian merupakan akibat langsung dari mengkonsumsi obat sirup dengan  kandungan  EG  dan  DEG diambang  toleransi  keamanan  yang diproduksi  oleh  perusahaan  farmasi. Perusahaan  farmasi  seharusnya  pada saat  memproduksi  obat  sirut  tersebut harus  memperhatikan,  melaksanakan dan  mentaati  aturan  yang  telah ditentukan  oleh  pemerintah,  sehingga tidak menyebabkan konsumen mengalami  gangguan  kesehatan  bahkan sampai ada yang meninggal.
Kasus terjadinya gagal ginjal akut yang  disebabkan  mengkonsumsi  obat sirup  yang  mengandung  cemaran  EG dan  DEG  yang  diizinkan  merupakan suatu peristiwa luar bisa yang menyebabkan  korban  ratusan  jiwa manusia  meninggal  sebagai  tragedi kemanusian. Dalam perspektif perlindungan hukum terhadap konsumen  mengacu  pada  ketentuan Pasal  46  ayat  (1)  huruf  d  UUPK, pemerintah atau instansi terkait
dimungkinkan melakukan gugatan secara  perdata  kepada  perusahan farmasi  terkait  pelanggaran  UUPK maupun peraturan perundang- undangan terkait perlindungan
konsumen.
Kemenkses  atau  BPOM  sebagai bagian  dari  pemerintah  dimungkinkan untuk  melakukan  gugatan  kepada perusahaan  farmasi,  karena  memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  Pasal  46 ayat  (1)  huruf  d  UUPK  karena menyebabkan korban yang banyak, serta memiliki  dampak  yang  besar  terhadap
26 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan .
konsumen. Pengakuan adanya pemerintah  atau  instansi  terkait  sebagai penggugat  dalam  UUPK  ini  hal  yang baru  dalam  perlindungan  konsumen, sebagai  bentuk  perlindungan  negara terhadap  masyarakat  atau  konsumen yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Namun  demikian,  semenjak  UUPK diundangkan belum ada aturan pelaksana  yang  mengatur  mengenai gugatan  konsumen  yang  diajukan  oleh pemerintah ini.
UUPK selain menentukan tanggung  jawab  secara  perdata,  juga menentukan pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan hukum publik yaitu  secara  pidana.    Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  19  ayat  (4)
UUPK yang menyatakan bahwa pemberian  ganti  kerugian  tidaklah  serta merta  menghilangkan  tanggungjawab pelaku  usaha  secara  pidana.  Selain  itu, Pasal 45 ayat (3) UUPK juga menentukan jika  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. UUPK dalam hal ini masih membuka ruang pertanggungjawaban secara pidana selain  secara  keperdataan.  Artinya walaupun  pertanggungjawaban  secara perdata  (pemberian  ganti  rugi)  telah dilaksanakan, masih dimungkinkan untuk  adanya  tuntuan  secara  pidana. Dalam penegakkan hukum perlindungan  konsumen  ini,  kiranya dapat  dilihat  secara  kasuistis  dengan berbagai pertimbangan. Dengan mendasarkan  pada  ketentuan  UUPK,
bahwa  pada  dasarnya  piranti  hukum pidana  merupakan  suatu ultimum remidium . Dalam penerapannya
hendaknya mempertimbangkan dampak yang  ditimbulkan  dari  kasus-kasus pelanggaran  UUPK,  terutama  kasus- kasus yang melibatkan konsumen dalam jumlah  banyak,  menyangkut  nyawa, keselamatan konsumen serta melibatkan korporasi.  Tujuan  dari  perlindungan konsumen  sebenarnya  tidak  ditujukan mematikan  pelaku  usaha,  namun
ditujukan untuk bagaimamana meningkatkan awareness pelaku  usaha terkait perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan  kejujuran  dan  tanggung jawab  pelaku  usaha  dalam  menjalakan kegiatan usaha.
Tanggungjawab  pelaku  usaha secara  pidana  diatur  dalam  Pasal  62 UUPK,  dengan  ancaman  pidana  berupa penjara  maksimal  5  tahun  atau  pidana denda  maksimal  Rp.2.000.000.00,-  (dua miliar  rupiah).  UUPK  juga  memberikan peluang pemberlakuan ketentuan pidana yang  berlaku  (di  luar  UUPK)  terhadap adanya
pelanggaran yang mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat, cacat  tetap  atau  kematian.  Melihat maksud  Pasal  62  UUPK  ini,  terlihat bahwa  sanksi  yang  dapat  diberikan kepada  pelaku  usaha  bersifat  alternatif yaitu  pidana  atau  denda.  Selanjutnya Pasal  63  UUPK  juga  menentukan  sanksi tambahan antara lain berupa perampasan  barang,  pemberian  ganti kerugian, penghentian
kegiatan, penarikan  produk  sampai  dengan pencabutan  izin  usaha.  Sanksi  berupa pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha ini  juga sebenarnya  dapat  dikategorikan sebagai bentuk sanksi administratif.
UUPK  mengakomodir  bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana. Bahkan dalam pelanggaran UUPK yang mengakibatkan luka  berat,  sakit  berat  cacat  tetap  atau kematian dapat diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang terkait misalnya UU Kesehatan, UU Pangan, dll. Walaupun UUPK membuka kemungkinan  tanggungjawab  secara pidana, penerapan tetap harus
memperhatikan kesimbangan dan keadilan  bagi  pelaku  usaha  dan konsumen.  Jangan  sampai  penegakkan sanksi  pidana  kepada  pelaku  usaha justru kurang memberikan perlindungan bagi  konsumen  korban,  karena  esensi dari perlindungan
konsumen
merupakan  pemenuhan  hak-hak  yang
seharusnya  diterima  oleh  konsumen, 27 dan  bukan  mematikan  pelaku  usaha untuk  menjalankan  kegiatan  usahanya. Namun,  demikian  dalam  kasus  gagal ginjal  akut  ini  pelaku  usaha  farmasi layak untuk dimintai pertanggungjawaban  secara  pidana, dengan mengingat berbagai pertimbangan jumlah korban, mengancam  keamanan  dan  keselamatan nyawa banyak konsumen, serta dilakukan oleh suatu korporasi.
UUPK  selain  mengatur  bentuk tanggung  jawab  pelaku  usah  secara perdata  dan  pidana  juga  menentukan bentuk tanggung jawab secara administrasi. Pertanggungjawaban pelaku  usaha  secara  administrasi  dapat disimpulkan  berdasarkan  Pasal  60 UUPK, yang mengatur sanksi
adminitrasi  bagi  pelaku  usaha  yang dapat  dijatuhkan  oleh  BPSK.  Artinya bahwa  sanksi  administrasi  ini  hanya dapat dijatuhkan apabila konsumen atau ahli  waris  dari  korban  gagal  ginjal  akut ini  mengajukan  gugatan  ke  BPSK, dimana  sanksi  adminitrasi  ini  bersifat individual dengan maksimal Rp. 200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah). Sehingga  bagi  korban  yang  tidak mengajukan  gugatan  secara  perdata  ke BPSK,  maka  konsumen  tidak  akan  akan mendapatkannya.
UUPK tidak mengatur lebih rinci mengenai tanggung  jawab secara administratif, namun sanksi adminitratif terkait dengan produk obat dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPOM
No.  14  Tahun  2022  Tentang  Penarikan dan  Pemusnahan  Obat  yang  Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan  Keamaan,  Khasiat,  Mutu dan  Label  (Peraturan  BPOM  Penarikan dan  Pemusnahan  Obat).  Sanksi  bagi pelaku usaha (pemilik izin edar farmasi) berupa peringatan,
penghentian
27 Suyadi, “Perlindungan Hukum
Terhadap  Konsumen  Produk  Pangan  Olahan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik.”
sementara  kegiaatan,  sampai  dengan pencabutan izin edar obat. BPOM dalam menyikapi  kasus  gagal  ginjal  akut, setelah  melakukan  pemeriksaan  dan pengujian  sampel  serta  menjatuhkan saksi  adminitratif  berupa  pencabutan sertifikat  Cara  Pembuatan  Obat  yang Baik (CPOB), dan sanksi pencabutan izin edar.  Selain  itu,  BPOM  juga  meminta agar  menghentikan  kegiatan  pembuatan obat.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh BPOM  ini  merupakan  tindakan  yang tepat  menyelesaikan  kasus  gagal  ginjal akut untuk sementara waktu.
Tanggungjawab perusahaan farmasi dalam  kasus yang menyebabkan gagal  ginjal  akut  yang  disebabkan konsumsi obat sirup dengan kandungan EG  dan  DEG  yang  tidak  sesuai ketentuan ini dalam perspektif perlindungan  konsumen  pada  dasarnya dapat  dimintai  pertanggungjawaban secara  keperdataan  berupa  ganti  rugi, secara pidana melalui penjatuhan pidana dan  denda,  serta  pertanggungjawaban secara  administratif  yaitu  dengan penarikan obat dan pencabutan izin edar obat  sirup  yang  mengandung  EG  dan DEG  melebihi  batas  aman.  Tanggung jawab  perusahaan  farmasi  ini  dapat berdasarkan  ketentuan  dari  UUPK maupun  dari  peraturan  perundang- undangan yang mengatur dan
melindungi kepentingan konsumen seperti  UU  Kesehatan,  dan  peraturan BPOM Penarikan dan Pemusnahan Obat. Secara keperdataan, pelaku usaha farmasi dapat dimintai
pertanggungjawaban  berdasarkan  PMH. Jenis  gugatan  yang  sebaiknya  diambil oleh  para  konsumen  korban  dan/atau ahli warisnya adalah gugatan class action .
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  farmasi yaitu ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan serta santunan bagi konsumen korban  dan/atau  ahli  waris  konsumen. Dalam  pengajuan  gugatan  ini,  YLKI dapat  membantu  dengan  memberikan advokasi (namun bukan dalam kapasitas sebagai  konsumen)  bantuan  hukum
untuk memperjuangkan hak-hak
konsumen  korban  dan/atau  ahli  waris gagal ginjal akut.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha farmasi  dalam  kasus  gagal  ginjal  akut yang  mengakibatkan  banyak  konsumen korban  yang  meninggal  serta  perlu penanganan  kesehatan  serius  yang menyangkut keamanan dan keselamatan nyawa  konsumen  layak  untuk  dimintai pertanggungjawaban  secara  pidana. Pertanggungjawaban  pidana  ini  dapat diterapkan  kepada  pengurus  korporasi dan/atau  korporasinya.    Adapun  secara administratif  BPOM  dapat  menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha farmasi  berupa  pencabutan  sertifikat CPOB serta pencabutan izin edar produk obat.
Pengenaan tanggungjawab pelaku usaha farmasi dalam kasus gagal ginjal  ini  sebaiknya  dapat  dilaksanakan secara bersamaan yaitu pertanggungjawaban  secara  perdata, pidana  dan  administratif,  dengan mempertimbangkan
dampak serta akibatnya  dari  kasus  ini.  Pemberian sanksi ini dilaksanakan agar dapat untuk menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat, serta sebagai sarana memastikan kepatuhan  pelaku  usaha  lainya  sebagai alat  preventif  agar  pelaku  usaha  yang lain  tidak  melakukan  perbuatan  yang sama.
28 Selain bentuk
pertanggungjawaban  secara  pidana  dan administrasi,  tanggung  jawab  secara keperdataan  juga  perlu  dilaksanakan untuk  memberikan  ganti  rugi  berupa biaya  perawatan  kesehatan  maupun pemberian  santunan  bagi  korban  gagal ginjal akut.
Perlindungan Hukum terhadap
Konsumen  atas  Peredaran  Obat  Sirup yang  Menyebabkan  Gagal  Ginjal  Akut
28 Ariyanto,  Purwadi,  and  Latifah, “Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat  Tersembunyi  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Daring.”
dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk  menjamin  kepastian  hukum terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen penting mengingat  semua  masyarakat  adalah konsumen. 29
Perlindungan yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen diberikan  kepada  konsumen  yang berkedudukan  sebagai  konsumen  akhir, yaitu  pengguna  akhir  atau  pemanfaat akhir  ( end  user) .  Segala  upaya  dalam perlindungan  konsumen  ini  merujuk pada semua hal yang dapat dilaksanakan  untuk  dapat  memberikan kepastian  dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  konsumen.  UUPK tidak menjelaskan lebih  lanjut  mengenai perlindungan  konsumen  ini,  namun pada  dasarnya  perlindungan  hukum  ini menunjuk  pada  perlindungan  atas pemenuhan  atas  hak-hak  konsumen yang  seharusnya  diberikan  kepada konsumen. 30 Masalah  perlindungan konsumen  semakin  penting,  mengingat saat  ini  hak-hak  konsumen  adalah kepentingan  hakiki  manusia. 31 Dalam perlindungan  konsumen  ini  konsumen dapat  dikatakan  terlindungi  jika  hak- haknya sebagai konsumen terpenuhi. Hak hak konsumen diatur dalam Pasal  4  UUPK.  Hak  konsumen  yang terkait  dengan  kasus  gagal  ginjal  yaitu hak  atas  keamanan  dan  keselamatan konsumen  dalam  mengkonsumsi  obat sirup  yang  diproduksi  oleh  perusahaan farmasi.  Selain  itu,  dalam  kasus  terjadi gagal  ginjal  akut  ini  konsumen  juga
29
Setiantoro et al., “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Di  Era Masyarakat Ekonomi Asean.”
30 Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia ; Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen . 31 Samsul, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan  Metrologi  Legal  Dalam  Era Otonomi Daerah.”
berhak  atas  ganti  kerugian  yang menyebabkan gangguan kesehatan sampai  menyebabkan  kematian  pada konsumen  yang  mengkonsumsi  obat sirup  yang  diproduksi  oleh  perusahaan farmasi.
Bentuk perlindungan
bagi konsumen  dalam  kasus  peredaran  obat sirup  yang  mengandung  EG  dan  DEG dapat  dibedakan  dalam  2  bentuk perlindungan  yang  bersifat  pencegahan (preventif)  serta  perlindungan  yang bersifat penindakan (represif). Perlindungan preventif merupakan tugas negara (pemerintah) yang bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya peristiwa yang dapat merugikan konsumen,  sedangkan  perlindungan secara represif merupakan perlindungan yang berupa penegakan hukum
terhadap pelanggar oleh pemerintah dan masyarakat  melalui  peradilan  pidana maupun peradilan perdata oleh masing- masing anggota masyarakat. 32
Pertama,  perlindungan  hukum secara preventif dalam peredaran obat di masyarakat  yaitu  melalui  pengawasan yang  efektif  dari  BPOM.  Berdasarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor:  80  Tahun  2017  Tentang  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Perpres BPOM).    BPOM  merupakan  lembaga yang  memiliki  tugas  dan  fungsi melakukan  pengawasan  obat  dan makanan,  baik  sebelum  dan  sesudah peredaran.  BPOM  merupakan  badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka melindungi  masyarakat  dan  konsumen dalam  pengaturan,  dan  pengawasan peredaran obat dan makanan. 33 Salah  satu  bentuk  pengawasan obat  yang  dilakukan  oleh  BPOM  adalah pengawasan  pasca  pemberian  izin  edar oleh BPOM. Pengawasan selama beredar
32 Amrani,  “Perlindungan  Konsumen
Terhadap  Praktik  Bisnis  Curang  Dan  Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana.” 33 Gegana,  Aminah,  and  Ispriyarso, “Peran  Badan  Pengawasan  Obat  Dan  Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta.”
(pasca  pemberian  izin  edar)  ini sepertinya  yang  masih  kurang  efektif untuk melindungi konsumen penggunaan  obat  yang  beredar  di masyarakat.  BPOM  harus  mampu memastikan ketaatan perusahaan farmasi  akan  peraturan  perundang- undangan  dalam  memproduksi  obat sirup  khususnya  setelah  izin  edar dikeluarkan.  Pengujian  obat  secara sampling  oleh  BPOM  dirasakan  kurang efektif  dengan  melihat  banyaknya jumlah obat yang beredar dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh BPOM. Kedepan diharapkan  adanya  regulasi  yang  jelas mengenai  proses  pengujian  ulang  obat yang  telah  beredar  ini,  yang  mungkin selain  dilakukan  secara  sampling  oleh BPOM  juga  diwajibkan  bagi  pelaku usaha  farmasi  untuk  memastikan komposisi  obat  yang  ada  diperedaran sama  dengan  komposisi  obat  pada  saat pengajuan  izin  edar  di  BPOM.    BPKN sebagai lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi terkait dengan perlindungan  konsumen  di  Indonesia harus  berkolaborasi  dengan  instansi terkait  antara  lain  Kemenkes  untuk melakukan  kajian  dan  penelitian  model pengawasan  obat  yang  telah  beredar  di masyarakat.
Kedua,  perlindungan  hukum secara  represif  dalam  kasus  gagal  ginjal akut  yang  harus  dilakukan  oleh  BPOM yaitu melalui penarikan dan menghentikan  peredaran  obat  sirup yang  mengandung  EG  dan  DEG  tidak sesuai ketentuan.  Selain itu, BPOM juga dapat  mencabut  izin  edar  produk  dan sertifikat  pelaku  usaha  farmasi  yang tidak  memenuhi  ketentuan  standar  dan persyaratan  keamanan  obat  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini yang sudah dilakukan oleh BPOM.
Selain pemberian
sanksi administratif  yang  dijatuhkan  oleh BPOM,  bentuk  perlindungan  konsumen secara  represif  dapat  dilakukan  dengan penegakan  hukum  secara  pidana  oleh Polri.  Pelaku  usaha  farmasi  yang
melakukan  pelanggaran  UUPK  maupun UU  Kesehatan  dapat  dituntut  secara pidana untuk mempertanggung- jawabkan perbuatan yang telah diperbuat  oleh  perseorangan  atau korporasi.  Penegakkan  hukum  secara pidana ini diharapkan dapat
meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung jawab  dari  pelaku  usaha  terkait  dengan produk  yang  diproduksi  aman  bagi konsumen.  Pemerintah  dan  lembaga terkait  seperti  BPKN,  Kementerian Kemenkes  RI,  serta  BPOM  seyogya dapat  mengawal  kasus  ini  untuk memastikan  bahwa  proses  penegakkan hukum  tetap  berjalan.  Pemerintah diharapkan  dapat  memfasilitasi  para korban  untuk  memperjuangkan  hak-hak konsumen  secara  keperdataan  untuk memastikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen korban dan/atau ahli warisnya terpenuhi.

## Penutup
Tanggung  jawab  perusahaan farmasi  dalam  perspektif  perlindungan konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata dan adminisratif
yang dilaksanakan  secara  bersama-sama.  Hal ini  mengingat  dalam  kasus  gagal  ginjal akut  ini  mengakibatkan  korban  yang masif  serta  mengancam  keselamatan konsumen, dan dilakukan oleh korporasi.  Selain  itu,  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dapat dilaksanakan secara represif dan preventif.  Perlindungan  hukum  secara represif  dilaksanakan  dengan  menarik semua obat sirup yang mengandung EG dan  DEG  di  atas  ambang  batas  aman, serta  melakukan  penegakan  hukum kepada  pelaku  usaha  baik  secara perdata,  pidana  maupun  administratif. Adapun  perlindungan  secara  preventif dapat  dilaksanakan  dengan  pembinaan dan  pengawasan  kepada  perusahaan farmasi  khususnya  setelah  beredar  yang bertujuan memastikan kepatuhan
perusahaan  farmasi  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam  kasus  ini,  pemerintah  juga seharusnya  dapat  memfasilitasi  para korban  untuk  mendapatkan  hak-haknya sebagai konsumen.

## Daftar Pustaka
Aditya,  Nicholas  Ryan.  “Sebut  BPOM Harus  Tanggung  Jawab  Terkait Cemaran  Obat  Sirup,  DPR  Bakal Panggil  Usai  Reses.”  Kompas, 2022. https://nasional.kompas.com/re ad/2022/10/24/10532081/sebut- bpom-harus-tanggung-jawab- terkait-cemaran-obat-sirup-dpr- bakal-panggil.
Agustina,  Rosa. Perbuatan  Melawan Hukum .  Jakarta:  Pascasarjana
Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2003. Amrani, Hanafi. “Perlindungan
Konsumen  Terhadap  Praktik Bisnis  Curang  Dan  Upaya Penegakannya  Melalui  Sarana Hukum  Pidana.” Negara  Hukum 6, no. 2 (2015): 188. https://doi.org/10.22212/jnh.v6i 2.254.
Ariyanto,  Banu,  Hari  Purwadi,  and
Emmy Latifah. “Tanggung Jawab
Mutlak  Penjual  Akibat  Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi  Jual  Beli  Daring.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 6,  no.  1  (December  9,  2021):  107 – 26. https://doi.org/10.24246/jrh.202 1.v6.i1.p107-126.
BBC News Indonesia. “Gangguan Ginjal
Akut,  YLKI:  Keluarga  Korban Bisa Gugat Perusahaan Farmasi.” BBC,
2022. https://www.bbc.com/indonesia /articles/c1evpng05pjo. Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai  Instrumen  Mengurai
Permasalahan Hukum Kontempores.” Jurnal Gema Keadilan 7,  no.  1  (2020):  20 – 33. https://doi.org/10.14710/gk.202 0.7504.
Chaterine,  Rahel  Narda.  “Menkes:  Sejak
5 Obat Sirup Ditarik, Kasus Gagal Ginjal  Akut  Turun  Drastis.” Kompas,
2022.
https://nasional.kompas.com/re ad/2022/10/30/08240201/menk es-sejak-5-obat-sirup-ditarik- kasus-gagal-ginjal-akut-turun- drastis.
———.  “Tersangka  Kasus  Gagal  Ginjal
Akut  Bertambah  2,  Total  Ada  4
Orang Dan 5 Korporasi.” Kompas, 2023. https://nasional.kompas.com/re ad/2023/01/30/12574821/tersan gka-kasus-gagal-ginjal-akut- bertambah-2-total-ada-4-orang- dan-5.
Farisa,  Fitria  Chusna.  “Daftar  73  Obat Sirup  Yang  Izin  Edarnya  Ditarik BPOM  Karena  Etilen  Glikol.” Kompas,
2022. https://nasional.kompas.com/re ad/2022/11/10/05200001/daftar -73-obat-sirup-yang-izin-edarnya- ditarik-bpom-karena-etilen-
glikol?page=all#page4.
Gegana, Reza Pramasta, Aminah Aminah,  and  Budi  Ispriyarso. “Peran  Badan  Pengawasan  Obat Dan  Makanan  Terhadap  Pelaku Usaha Di Yogyakarta.” NOTARIUS 14,  no. 2  (2021):  692 –
709.
https://doi.org/10.14710/nts.v14 i2.43797.
Hartono,  Sunaryati. Hukum  Ekonomi Pembangunan  Indonesia .  Bandung:
Binacipta, 1982.
——— . Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional . Bandung: Alumni, 1991. Kusumaatmadja,  Mochtar. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan  Nasional .  Bandung:
Binacipta, 1986. Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2006. ——— . Teori  Hukum .  Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2011. Nasution,  AZ. Hukum  Perlindungan Konsumen .  Jakarta:  Diadit  Media, 2011.
Redaksi,  Tim.  “Kasus  Obat  Sirup
Penyebab  Gagal  Ginjal,  Anggota DPR  Ingatkan  BPKN  Lebih Berani  Lindungi  Konsumen.”  E
Media DPR RI, 2022. https://emedia.dpr.go.id/kasus- obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal- anggota-dpr-ingatkan-bpkn- lebih-berani-lindungi- konsumen/.
Roni, Abdul. “Kajian Sosiologis Gugatan
Kelompok  (Class  Action)  Dalam Perlindungan Hukum Konsumen.” Jurnal Solusi 19, no. 3 (2021): 433 – 39.
https://doi.org/10.36546/solusi. v19i3.
Samsul,  Inosentius.  “Penegakan  Hukum Perlindungan  Konsumen  Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam  Era  Otonomi  Daerah.” Jurnal  Negara  Hukum 6,  no.  2 (2015): 169 – 86.
https://doi.org/10.22212/jnh.v6i 2.253.
Setiantoro,  Arfian,  Fayreizha  Destika Putri,  Anisah  Novitarani,  and Rinitami  Njatrijani.  “Urgensi Perlindungan Hukum  Konsumen Dan  Penyelesaian  Sengketa  E- Commerce  Di  Era  Masyarakat Ekonomi  Asean.” Jurnal  Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 7,  no.  1  (2018):  1 – 17. https://doi.org/10.33331/rechtsv inding.v7i1.220.
Setiawan,  Setiawan. Pokok-Pokok  Hukum Perikatan .  Bandung:  Putra  A Bardin, 1999. Shidarta,  Shidarta. Hukum  Perlindungan Konsumen .  Jakarta:  Grasindo,
2004.
Shofie,  Yusuf. Perlindungan  Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2011. Sidabalok,  Janus. Hukum  Perlindungan
Konsumen  Di  Indonesia .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2006. Sidakaton,  Safari.  “Gagal  Ginjal  Akut, YLKI:  Kemenkes,  BPOM  Dan Produsen Farmasi Harus Bertanggungjawab.” Harian Terbit, 2022. https://www.harianterbit.com/n asional/pr-2745318865/gagal-
ginjal-akut-ylki-kemenkes-bpom- dan-produsen-farmasi-harus- bertanggungjawab.
R A Ratna Juwita Dewi Saraswati, Anne Gunawati, Dede Agus , Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Muslim  Terhadap Produk Minuman Susu “Binggrae”  Berlabel  Halal  Korea Muslim Federation (KMF),
Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas
Akhir,  Vol.  1  No.  2,  (Desember,
2021)
Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Suran  Ningsih,  Ayup.  “The  Doctrine  of Product  Liability  and  Negligence Cannot  Be  Applied  to  Malware- Embedded  Software.” Journal  of Indonesian  Legal  Studies 4,  no.  1 (April 18, 2019): 7 – 20. https://doi.org/10.15294/jils.v4i 01.29157. Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 1988. Suyadi,  Suyadi.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Produk Pangan Olahan Yang Mengandung  Bahan  Rekayasa Genetik.” Jurnal  Dinamika  Hukum
10, no. 1 (January 15, 2010): 70 – 75. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2 010.10.1.141.
Ulya,  Fika  Nurul.  “Bertambah  4,  Simak Daftar  Lengkap  73  Obat  Sirup Yang  Ditarik  BPOM.”  Kompas, 2022. https://nasional.kompas.com/re ad/2022/11/10/05410081/berta mbah-4-simak-daftar-lengkap-73- obat-sirup-yang-ditarik-bpom.
———.  “Update  Gagal  Ginjal  6 November  2022:  324  Kasus Terkonfirmasi, 195 Orang Meninggal.” Kompas, 2022. https://nasional.kompas.com/re ad/2022/11/07/15511491/updat e-gagal-ginjal-6-november-2022- 324-kasus-terkonfirmasi-195- orang.
Wibowo,  Dwi  Edi.  “How  Consumers  in Indonesia  Are  Protected  Fairly?”
Indonesian  Journal  of  Advocacy  and
Legal  Services 2,  no.  1  (March  31, 2020): 57 – 70. https://doi.org/10.15294/ijals.v2 i1.36546. Widiarty,  Wiwik  Sri.  “Gugatan  Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” Hukum  To-Ra 1,  no.  2  (2015):  89 – 97.
https://doi.org/10.33541/tora.v1 i2.1135. Yuanitasari, Deviana, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono.  “A  Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation  for  the  Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between  Indonesia  and  United States  of  America  Law.” Cogent Social  Sciences 9,  no.  2  (December 15, 2023): 1 – 12. https://doi.org/10.1080/2331188
6.2023.2246748.