Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Syariah
(Telaah Perilaku Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia)

## Sucipto Sucipto
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib sucipto230289@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai  umat  Muslim  harus  mencerminkan  seluruh  aktivitas  sehari-harinya berdasarkan  nila-nilai  Islam,  terutama  dalam  berekonomi  sehingga  perilaku bisnisnya  pun  harus  berdasarkan  prinsip  dan  nilai  Islam. Selain  itu,  manajemen sumber  daya  manusia  harus  mampu  diterapkan  agar  memperoleh  manusia berkompeten  dalam  ekonomi  dan  bisnis  sehingga  terbentuk  dalam  perilakunya. Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  berupa  studi  pustaka.  Hasilnya menunjukkan  prinsip  perilaku  ekonomi  dan  bisnis  Islam  berupa  tanggungjawab, keadilan,  otonomi,  dan  integritas  moral.  Secara  penerapan  ekonomi  dan  bisnis Islam  harus  mampu  mengaplikasikan  keadilan  dalam  harga,  pasar  dan  upah. Sistem keuntungannya tidak memperbolehkan adanya monopoli dan menghalalkan  segala  cara.  Pada  perilaku  produksi  mengutamakan  prinsip kemaslahatan  berupa  proporsional,  keadilan  dan  kepemilikan.  Sedangkan konsumsi  harus  memperhatikan  barang  yang  dikonsumsi,  kehalalan  dan kebutuhannya.
Kata  Kunci:  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Perilaku  Bisnis,  Ekonomi Islam.

## LATAR  BELAKANG MASALAH
Legalitas bisnis atau praktik ekonomi secara umum disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ,  yang  diinterpretasi  oleh  Ulama  sebagai  dasar  bisnis  dan  pembagian  jual beli  menjadi  tiga,  yaitu;  jual  beli  yang  terlihat  barangnya,  jual  beli  yang  disifati barangnya  dengan  cara  memesan  dan  jual  beli  yang  tidak  terlihat  barangnya. Sedangkan dalam hadits disebutkan bahwa bisnis merupakan pekerjaan yang lebih baik,  sebagaimana  sabda  Rasulullah  Saw  ketika  ditanya “pekerjaan  apa  yang
lebih  baik?  Rasulullah  menjawab:  pekerjaan  seseorang  yang  dilakukan  sendiri dan tiap pekerjaan yang diridhai oleh Allah (HR. Al-Hakim)”. 1
Pada praktik sehari-hari Islam menerapkan konsep ahsanu ‘amalan seperti yang  disebut  dalam  surat  Al-Mulk  ayat  2: “Yang  menjadikan  mati  dan  hidup, supaya  Dia  menguji  kamu,  siapa  di  antara  kamu  yang  lebih  baik  amalnya (ahsanu ‘amalan). Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. Maksud Ahsanu amalan adalah  menjauhi  keharaman  dan  taat  kepada  Allah. 2 Sedangkan Ahsanu amalan menurut Qadri azizi seperti yang dikutip Shultoni dkk. Bermakna sebagai implementasi  dari  konsep  sabar,  kerja  keras, qana’ah ,  tawakkal,  zuhud,  amanah, kooperatif,  menepati  janji,  ulet,  pandai  membaca  peluang,  kreatif  dan  kompetitif yang  dipraktikkan  secara  benar. 3 Jadi,  manusia  harus  mampu  untuk  mengelola hidup,  waktu  dan  menetapkan    target  serta  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 4 Sebab tujuan  hidup,  yang  termasuk  didalamnya  yaitu  bisnis  dan  melakukan  aktifitas ekonomi,  adalah  semata-mata  demi  Allah  SWT.  Hal  itu  sesuai  dengan  ajaran filsafat  ekonomi  Islam  berkenaan  dengan  nilai-nilai  etikanya  berupa  prinsip tauhid.
Merupakan suatu hal yang mustahil karena perdagangan dunia yang begitu luas akan mencuri perhatian besar kepada para pencari kerja sehingga merangsang orang untuk mencari keuntungan yang diperoleh sebesar-besarnya dan mendorong manusia untuk maju (need for achievement). 5 Dari sini, orang-orang secara umum dan  pelaku  bisnis  secara  khusus  mengesampingkan  konsep  amal  saleh  sehingga konteks  amal  saleh  lebih  sering  diterapkan  dalam  hal-hal  yang  bersifat  ritual seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Padahal jika ditelaah secara prinsip tauhid  dalam  ekonomi  Islam  maka  hal  tersebut  tidak  hanya  bersifat  hubungan vertikal  melainkan  juga  sebagai  implementasinya  dinyatakan  dan  diterapkan dalam  amal  saleh,  muamalah  dan  aktifitas-aktifitas  bisnis  karena  manusia  dalam kerugian  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan  beramal  saleh  (Q.S.  Al-Ashr, Q.S.  Al-‘Adiyat).  Hal  ini  mampu  memberikan  pengertian  bahwa  bekerja  juga merupakan ibadah.
Berdasarkan  prinsip  tauhid  dan  nilai-nilai  ajaran  agama  di  atas,  maka  unsur penghambaan  kepada  Allah  SWT.  terwujud  yang  terdapat  dalam  firman  Allah SWT. “hanya  kepadamu  kami  menyembah  dan  hanya  kepadamu  kami  meminta pertolongan”, yaitu  usaha-usaha  untuk  memperoleh  kebahagiaan  dunia-akhirat
1 Al-Bagha,  Musthafa  Dib, At-Tadzhib  fi  Adillah  Matn  al-Ghayah  wa  At-Taqrib (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989).
2 Al-Qurthubi, Al-Jami’  li  Ahkam  Al-Qur’an ,  vol.  XXI  (Beirut:  Muassasah  Ar-Risalah, 2006).
3 Shultoni, “Bisnis Masyarakat Santri,” Jurnal Penelitian 8, no. 1 (2011): 15.
4 Purwanto,  Kalis, Mengelola  Hati  Menggapai  Bisnis  yang  Selalu  Untung (Yogyakarta: Penerbit Andi, t.t.).
5 Luth, Thohir, Antara Perut & Etos Kerja Dalam Perspektif Islam (Bandung: Gema Insani Press, 2005).
dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh melakukannya  sesuai  dengan  kemampuan. 6 Oleh  sebab  itu,  tingkat  religiusitas seseorang  mempengaruhi  perilakunya  dalam  kehidupan  termasuk  perilaku berbisnis  karena  manusia  diberikan  empat  hidayah  yaitu  tabiat/karakteristik  dan fitrah intuitif, indera dan perasaan, akal dan agama.
Kemudian  perilaku  ekonomi  yang  dicontohkan  oleh Khulafaur  Rasyidin seperti  sahabat  Abu  bakar  yang  melakukan  pengumpulan  zakat  yang  dijadikan sebagai  pendapatan  negara  dan  disimpan  dalam  baitul  mal  untuk  didistribusikan langsung kepada kaum muslim sesuai haknya masing-masing secara adil sehingga mampu  memperkecil  angka  kemiskinan  dan  meminimalisir  pemisahan  antara orang-orang kaya dengan miskin. 7
Berdasarkan  hal  ini,  konsep  manajemen  manusia  yang  tercermin  dalam perilaku bisnis atau ekonominya perlu diketahui secara mendalam. Tentunya tidak terlepas  dari  perilakunya  yang  mencerminkan  prinsip  ekonomi  Islam,  berupa tanggungjawab,  keadilan,  otonomi,  dan  integritas  moral. 8 Keempat  hal  ini  yang menjadi  landasan  utama  dalam  menerapkan  konsep  manajemen  sumber  daya manusia  yang  terlihat  dalam  perilaku  ekonominya  sehari-hari,  sehingga  dapat dikembangkan dalam proses ekonomi mulai awal hingga akhir, serta hal-hal yang menyangkut  pelaku  ekonomi,  yaitu  umat  muslim  dalam  menjalankan  nilai-nilai Islam dalam berbisnis dan berekonomi. Demikian ini, hasil analisis perilaku bisnis dilandasi oleh prinsip tersebut agar mampu diimplementasikan sehingga  menjadi konsep sumber daya manusia yang mapan dan terarah.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  di analisa  untuk  mengetahui  perilaku  bisnis  yang  ditinjau  dari  segi  manajemen sumber daya manusia sebagai berikut:
1. Bagaimana  perilaku  bisnis  dalam  ekonomi  syariah  terkait  manajemen sumber daya manusia?
2. Apa  saja  ruang  lingkup  perilaku  bisnis  dalam  perspektif  manajemen sumber daya manusia?
6 Ridha, Rashid, Tafsir Al-Manar (Kairo: Dar Al-Manar, 1947).
7 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
8 Nawatmi,  Sri,  “EtikaBisnis  Dalam  Perspektif  Islam,” Jurnal  Fokus  Ekonomi 9,  no.  1 (2010).

## LANDASAN TEORI

## 1. Konsep Bangunan Ekonomi Syari’ah
Agama  Islam  memiliki  perspektif  sendiri  dalam  memahami  dan membangun  konsep  ekonomi  untuk  menata  kehidupan  dan  kebutuhan manusia. Namun kebutuhan kehidupan manusia tidak dapat dipenuhi secara otomatis  oleh  Allah  SWT  dalam  kehidupan  sehari-harinya  sehingga memerlukan  cara  terbaik  untuk  mengatur  kehidupannya  melalui  ekonomi. 9 Aturan ekonomi yang dibangun ini secara otomatis dilandasi dengan  spirit, nilai  dan  sumber  otentik  dari  agama  Islam  dalam  setiap  implementasi kehidupan berekonomi masyarakat.
Dengan  kata  lain,  Islam  merupakan  sistem  kehidupan  ( way  of  life) yang  dapat  menggiring  manusia  untuk  mencapai  tujuan  hidupnya  sesuai yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah falah (kebahagiaan, keberuntungan  atau  kemenangan)  yang  diwujudkan  melalui  prinsip  atau pilar-pilar  ekonomi  dan  nilai-nilainya  baik  dalam  tataran  konsep  maupun implementasi  hingga  menciptakan  hasil  yang  diinginkan.  Berdasarkan  hal inilah  bangunan  ekonomi  Islam  dalam  tataran  paradima  berfikir  dan berperilaku  terlihat  jelas dan mampu dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya yang selama ini menjamur. 10
Menurut  Karim,  bangunan  ekonomi  Islam  dilandasi  oleh  lima  nilai universal,  yaitu  tauhid  (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khalifah (pemerintahan)  dan ma’ad (hasil). 11 Sedangkan  untuk  mencapai tujuan  yang  diinginkan,  ekonomi  Islam  memberikan  konsep  yang memposisikan manusia dengan kedudukan yang sama berdasarkan asas-asas berikut ini:
a. Bekerja merupakan faktor utama dalam kehidupan ekonomi.
b. Individu  diberikan  kebebasan  untuk  melakukan  praktik  ekonomi dengan  batasan  tidak  membahayakan  atau  menimbulkan  madarat  bagi dirinya dan orang lain.
c. Adanya  tanggungjawab  kolektif  manusia  yang  diimplementasikan dalam  setiap  konsep  ekonomi  syariah  seperi  saling  tolong  menolong ( ta’awun ),  saling  mengasihi  ,  keseimbangan  ( tawazun )  dalam  setiap dimensi kehidupan dan praktik ekonomi.
9 Nain,  Ahmad  Shukri  Mohd.  dan  Yussof,  Rosman  Md., Konsep,  Teori,  Dimensi  dan  Isu Pembangunan (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003).
10 Trimulato,  “Implementasi  Bangunan  Ekonomi  Islam  Pada  Produk  Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah,” Jurnal Stai Bengkalis, Universitas Islam Makassar , 2016, 5.
11 Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
d. Pemiliki sesungguhnya harta benda bukanlah manusia melainkan Allah SWT,  sehingga  harta  kekayaan  yang  dimilikinya  harus  ditasharufkan berdasarkan  nilai-nilai  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT  agar mendapatkan ridha-Nya.
Adapun  secara  eksplisit  prinsip  ekonomi  syariah  yang  terkandung dalam  Al-Qur’an  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Nawatmi,  yaitu:  pertama; larangan  bisnis  dengan  proses  kebatilan  (Q.S.  4:29)  karena  orang  yang berbuat batil merupakan perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar (Q.S.  4:30),  kedua;  tidak  boleh  ada  riba  dalam  bisnis  (Q.S.  2:275),  ketiga; kegiatan  bisnis  mempunyai  fungsi  sosial  baik  melalui  zakat  dan  sedekah (Q.S.  9:34),  keempat;  melarang  mengambil  hak  atau  harta  orang  lain melalui  takran  atau  timbangan  (Q.S.  11:85),  kelima;  menjunjung  tinggi nilai-nilai  keseimbangan  baik  ekonomi  maupun  sosial,  keselamatan  dan kebaikan  serta  tidak  menyetujui  kerusahan  dan  ketidakadilan,  keenam; pebisnis  dilarang  zalim  (curang)  kepada  dirinya  maupu  pebisnis  yang  lain (Q.S. 7:85, Q.S. 2: 205).
Sedangkan konsep bangunan ekonomi syariah yang terkandung dalam hadits  Nabi  Saw.  di  antaranya: pertama: kejujuran,  sabda  Rasulullah  Saw.
“tidak  dibenarkan  seorang  muslim  menjual  satu  jualan  yang  mempunyai aib  kecuali  ia  menjelaskan  aibnya  (HR.  Al-Quzwani), kedua; kesadaran pentingnya  kegiatan  sosial  dalam  bisnis,  artinya  Nabi  Saw.  mengajarkan bahwa  dalam  berbisnis  tidak  mencari  atau  mengejar  keuntungan  semata melainkan  juga  berorientasi  kepada  sikap  tolong  menolong, ketiga; tidak melakukan  sumpah  palsu,  sabda  Nabi  Saw. “dengan  melakukan  sumpah palsu,  barang-barang  memang  terjual,  tetapihasilnya  tidak  berkah  (HR. Bukhari)”.keempat; ramah tamah, pelaku bisnis harus bersikap ramah tamah dalam  melakukan  aktifitas  bisnisnya,  sabda  Nabi  Saw. “Allah  merahmati seseorang  yang  ramah  dan  toleran  dalam  berbisnis  (HR.  Bukhari  dan Tarmizi)”.kelima; tidak  boleh  berpura-pura  menawar  dengan  harga  tinggi, agar  orang  lain  tertarik  membeli  dengan  harga  tersebut,  sabda  Nabi  Saw. “Janganlah  kalian  melakukan  bisnis  najas”. Keenam; tidak  boleh menjelekkan  bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya, sabda Nabi Saw. “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan  apa  yang  dijual  oleh  orang  lain  (HR.  Muttafaq  ‘Alaih)”, ketujuh; karangan ihtikar , yaitu menyimpan dan menumpuk-numpuk barang dalam  waktu  tertentu  dengan  tujuan  agar  harga  barang  tersebut  suatu  saat menjadi  naik sehingga  bisa mendapatkan keuntungan  besar yang diperoleh, kedelapan; membayar  upah  sebelum  keringat  pekerja  kering,  sabda  Nabi
Saw. “berikanlah upah kepada pekerja, sebelum kering keringatnya”.kesembilan; larangan melakukan  bisnis dalam kondisi  bahasa yang  dapat  merugikan  dan  merusak  kehidupan  individu  dan  sosial,  seperti
menjual  barang  halal, anggur, kepada produsen  minuman keras. Nabi Saw. bersabda “Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan  patung-patung  (HR.  Jabir)” dan kesepeluh; segera  melunasi  kredit yang menjadi kewajibannya, Nabi Saw. bersabda “Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya (HR. Hakim).
Ali  Ahmad  Al-Salus  secara  ringkas  menjelaskan  bangunan  ekonomi syariah  yang  terkandung  dalam  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  sebagai berikut:
a. Kepemilikan  Ganda,  Khusus  dan  Umum  ( Al-Milkiyah  Al-Muzdawijah, Al-Khaassah wa Al-‘Aammah ).
Maksud  dari  konsep  ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  hakiki adalah  Allah  SWT,  sedangkan    manusia  dalam  kepemilikannya merupakan pengemban amanah atau khalifah dari Allah SWT. Dasar atau sumber  kepemilikan  yang  sempurna  pada  Allah  SWT,  Dzat  pemberi rizki,  Pemiliki  segala  kerajaan  dan  raja  diraja.  Hal  ini  sesuai  dengan Firman-Nya  Q.S.  Al-Baqarah:  29,  Q.S.  Al-Maidah:  18,  Q.S.  Thaha:  6, Q.S.  Al-A’raf:  10,  Al-Hijr:  21,  Q.S.  Saba’:  24,  Q.S.  As-Syura:  27  dan Q.S.  An-Nur:  33.  Sedangkan  dalam  ayat-ayat  yang  lain  kepemilikan harta benda  bagi manusia terdapat pada: Q.S. Adz-Dzariyat: 19-20, Q.S. At-Taubah: 103 dan Q.S. Al-Baqarah: 279.
Kepemilikan  dalam  hal  ini  berarti  kepemilikan  dalam pemanfaatan  dan  penggunaannya  karena  kepemilikan  manusia didasarkan  pada  prinsipnya  sebagai  pengemban  amanah  dan  khalifah atau  pemimpin  di  muka  bumi.  Kepemilikan  manusia  apabila diklasifikasikan  lagi  maka  menjadi  kepemilikan  khusus  yaitu  yang dimiliki  oleh  individu  dan  kepemilikan  umum  yaitu  yang  dimiliki  oleh kelompok atau negara.
b. Solidaritas/Gotong royong dan Jaminan Kepuasan
Diriwayatkan dari Abu Dawud dalam kitab sunan nya pada bab fi arzaqi  al-Ummal, Rasulullah  Saw.  bersabda,  “ barang  siapa  mempunya pekerja  maka  carilah  istri,  apabila  tidak  mempunyai  pelayanan  maka carilah  pelayan,  apabila  tidak  mempunyai  tempat  tinggal  maka  carilah tempat tinggal.
Berdasarkan  hadits  tersebut,  maka  ktia  akan  temui  pekerjaan- pekerjaan  yang  tidak  sesuai  kepada  pemilik  pekerjaan  itu,  yaitu kemungkinan  memberikan  pekerja  upah  yang  memenuhi  kebutuhannya dan  tanggungjawabnya,  demikian  ini  merupakan  tanggungjawab  negara. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  harus  menjamin  pekerja  mendapatkan  upah yang  memenuhi  kebutuhannya  apabila  upah  yang  adil  tersebut  tidak mencukupinya,  sedangkan  orang-orang  yang  tidak  mampu  bekerja  ( Al-
‘Ajizuna ‘an Al-‘Amal )  juga harus mendapatkan kepuasan ekonomisnya yaitu  melalui  sedekah-sedekah  wajib  kerabatnya  dan  apabila  tidak  ada maka melalui zakat atau Baitul Mal .
c. Kebebasan yang terbatas
Kebebasan merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam dan berbisnis.  Seroang  muslim  bebas  melakukan  usaha-usaha  yang  cocok, upaya-upaya mendapatkan pekerjaan yang sesuai, memiliki  barang yang disukai, dan membelanjakan harta benda untuk memenuhi kebutuhannya.
Kebebasan  yang  terbatas  ini  bukan  berarti  kebebasan  yang terdapat  dalam  sistem  ekonomi  Marxis,  melainkan  terbatasi  dengan batas-batas  prinsip  kepemimpinan  manusia  dan  amanah  yang diembannya  yang  diterapkan  dalam  hukum-hukum  Islam  berupa  halal dan  haram.  Oleh  sebab  itu,  seorang  muslim  dalam  membelanjakan hartanya maka terbatasi oleh transaksi-transaksi yang  telah diatur dalam hukum  Islam,  sebab  apabila  pemakaian  harta  benda  tersebut  tidak dibatasi dengan hukum Islam maka umat muslim akan terperosok dalam keharaman.

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam
Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni  mengatur  hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar  efektif  dan  efisien membantu  terwujudnya  tujuan  perusahaan,  karyawan  dan  masyarakat”. 12
Adapun  ruang  lingkupnya  meliputi  semua  aktivitas  yang  berhubungan dengan Sumber Daya Manusia dalam organisasi, seperti dikemukakan oleh Simamora sebagai berikut: 13
a. Pengadaan Sumber Daya Manusia ( procurement of personnel )
Kegiatan-kegiatan  dalam  ruang  lingkup  ini  meliputi:  perencanaan sumber  daya  manusia,  penarikan  calon  tenaga  kerja,  seleksi, penempatan, dan pembekalan.
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia ( development of personnel)
Fungsi  operasional  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  berada dalam  ruang  lingkup  ini  meliputi:  pelatihan  dan  pengembangan,  dan pengembangan karir,
c. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia ( maintenance of personnel )
12 Hasibuan, Sayuti, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: STIE YKPN, 1996).
13 Simamora, Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: STIE YKPN, 1996).
Fungsi  operasional  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  berada dalam  ruang  lingkup  ini  meliputi:  kompensasi,  integrasi,  hubungan perburuhan, dan pemutusan hubungan kerja.
Tidak  hanya  itu,  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dikatakan mumpuni  setidaknya  harus  memiliki  empat  kompetensi,  yaitu pengetahuan ( knowledge )  terhadap  produk  usaha  yang  digeluti,  keterampilan  ( skill )  seseorang dalam  mengemban  dan  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya,  sikap  kerja (attitude )  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  norma  atau  kode  etik  yang  harus dipatuhi,  dan  kesadaran  ( spirituality )  diri  yang  menunjukkan  adanya keterbatasannya  sehingga  bernaung  dan  berketergantungan  kepada  Allah  SWT dalam  menjalankan  amanah-amanah  yang  dibebankan  kepadanya. 14 Menurut Siamat, sumber daya manusia dalam ekonomi syariah harus memiliki pengetahuan tentang produk, ketentuan dan prinsip syariah dengan baik, berakhlak dan bermoral Islami dan memiliki kompetensi atau kemampuan teknisnya. 15
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  ruang  lingkup  menajemen sumber daya manusia meliputi beberapa hal, yaitu: perencanaan, rekrutmen, seleksi,  pengembangan,  penempatan,  manajemen  karier,  penilaian  kinerja, kompensasi,  motivasi  dan  pemberhentian.  Seiring  dengan  perkembangan waktu, menajemen sumber daya manusia telah mengalami perubahan peran, dimana perubahan  tersebut pada kenyataannya memiliki  beberapa manfaat, seperti  adanya  pengakuan  bahwa  peran  divisi  sumber  daya  manusia  ini penting dan strategis bagi organisasi.
Pengelolaan  sumber  daya  manusia  tersebut  dalam  perpesktif  Islam dapat  dilihat  secara  melalui  aspek  perilaku  ekonomi  yang  dilakukannya dengan menggunakan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:
Pertama, Prinsip  tanggung  jawab,  yaitu  prinsip  utama  bagi masyarakat  professional  dan  bisnis  atau  ekonomi.  Tanggungjawab  ini meliputi  kepada  tanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  pekerjaannya  dan terhadap  hasilnya  yang  berarti  bahwa  pelaku  bisnis  yang  profesional  tidak hanya diharapkan melainkan terdapat dalam dirinya tuntutan yang menuntut dirinya  sendiri  untuk  bekerja  sebaik  mungkin  berdasarkan  standar  di  atas rata-rata  dengan  hasil  maksimum  dan  mutu  yang  terbaik  sehingga  dia bertanggungjawab  untuk  menjalankan  pekerjaannya  sebaik  mungkin  dan dengan  hasil  yang  memuaskan.  Kemudian  pelaku  bisnis  bertanggungjawab kepada  efek  atau  dampak  profesinya  terhadap  kehidupan  dan  kepentingan orang  lain,  khususnya  kepentingan  orang  yang  dilayaninya.  Hal  ini
14 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).
15 Azmy,  Ahmad,  “Mengembangkan  Human  Resource  Management  yang  Strategis  Untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) di Bank Syariah,” Binus Business Review 6, no. 1 (2015): 84.
membawa  berpotensi  kepada  kerugian  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja, oleh sebab itu dia harus bertanggungjawab atas hal tersebut.
Kedua, prinsip  keadilan,  yaitu  prinsip  yang  menuntut  orang  yang profesional  dalam  berbisnis  dan  berdagang  (ekonomi  )  untuk  melakukan profesinya  agar  tidak  merugikan  hak  dan  kepentingan  pihak  tertentu, khususnya  orang  yang  dilayani  dalam  lingkup  profesinya.  Dalam menjalankan  prinsip  ini  maka  pelaku  bisnis  atau  orang  yang  profesional tidak  boleh  melakukan  tindak  diskriminasi  terhadap  siapapun,  termasuk kepada  orang  yang  mungkin  tidak  membayar  jasa  profesionalnya.  Oleh sebab itu, prinsip siapa yang datang awal dia yang mendapatkan pelayanan pertama  adalah  salah  satu  bentuk  perwujudan  dari  prinsip  keadilan  dalam arti  seluas-luasnya.  Diantara  praktik  bisnis  dalam  prinsip  ini  adalah  tidak melakukan  kecurangan  dalam  takaran  atau  timbangan,  menentukan  harga berdasarkan pada mekanisme pasar normal.
Ketiga, prinsip  otonomi,  yaitu  prinsip  yang  dituntut  oleh  kalangan profesional  dalam  bisnis  dan  ekonomi  syariah  terhadap  dunia  luar  yang bertujuan untuk memberikannya kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan aktifitas  bisnis  dan  profesinya.  Hal  ini  bisa  ditujukan  kepada  pemerintah bahwa  pemerintah  harus  menghargai  otonomi  profesi  atau  bisnis  yang bersangkutan  dan  tidak  boleh  intervensi  dalam  pelaksanaan  profesi  atau bisnis  tersebut.  Otonomi  ini  sangat  penting  yang  bermanfaat  bagi  pelaku bisnis  dan  profesional  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  usahanya dalam profesi dan bisnis sehingga bisa menciptakan inovasi dan kreasi khas yang berguna bagi profesi atau bisnis tersebut dan masyarakat secara luas.
Keempat, prinsip integritas moral, yaitu sebagai prinsip lanjutan yang mengisyaratkan  bahwa  orang  yang  telah  melakukan  prinsip  di  atas merupakan  orang  yang  memiliki  integritas  pribadi  atau  moral  tinggi.  Dia memiliki komitmen tinggi untuk menajwa keluhuran profesinya,  bisnisnya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain atau masyarakat.
Menurut Quraish Sihab, dalam Muhammad Fauroni R Lukman, secara normatif prinsip-prinsip bisnis atau ekonomi relatif lebih banyak digunakan dalam  Al-Quran  yang  bersumber  pada  koridor  atau  kerangka  penanganan bisnis sebagai pelaku bisnis tanpa membedakan strata maupun kelas. 16 Oleh sebab  itu,  al-Qur’an  menggunakan  istilah-istilah  yang  familiar  dan  mudah dipahami  oleh  seluruh  tingkat  kehidupan  dalam  dunia  bisnis,  seperti  sewa- menyewa, utang-piutang, jual-beli, kerjasama, bagi hasil dan lain-lain.
16 Lukman,  Fauroni  R., Visi  Al-Qur’an:  Tentang  Etika  Bisnis (Jakarta:  Salemba  Diniyah, 2002).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  penelitian  pustaka  ( library  research ).  Oleh  sebab itu, penelitian ini mengacu kepada metode yang digunakan untuk memperoleh data  yang  diinginkan  yaitu  dengan  cara  menggali  dan  mengeksplorasi  norma- norma  dan  nilai-nilai  ekonomi  syariah  yang  berkaitan  erat  dengan  persoalan yang  diteliti,  baik  yang  terdapat  di  al-Qur’an,  hadits,  kitab-kitab  tafsir,  kitab- kitab  hadits,  kitab  fikih/  ushul  fikih,  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  maupun sumber-sumber  lain  yang  berkaitan  agar  penelitian  ini  berjalan  dan mendapatkan hasil sesuai harapan.
Meskipun  tergolong  penelitian  kualitatif,  namun  secara  fokus  penelitian ini berupa terapan ( applied research ) sebab dalam rangka menjawab fenomena, kebutuhan  dan  memecahkan  masalah  praktis  perilaku  bisnis  dan  manajemen sumber  daya  manusia  dalam  ekonomi  syariah  yang  selama  ini  berkembang. Oleh  sebab  itu,  teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka  dan dokumentasi  dilakukan  untuk  menjawab  fenomena  penelitian.  Sedangkan teknik analisisnya berupa data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan agar menjadikan hasil penelitian sistematis dan sesuai dengan permasalahan.

## PEMBAHASAN
1. Pijakan  Utama  Perilaku  Bisnis  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Manusia Perspektif Ekonomi Syariah.
Peranan  sumberdaya  manusia  merupakan  hal  yang  tidak  dapat diabaikan sebab Allah SWT memposisikannya sebagai sebaik-baik makhluk untuk mengemban tugas sebagai pemimpin di muka bumi. 17 Oleh sebab itu, menurut Samsul Huda berdasarkan hasil pengamatannya setidaknya pijakan dasar  yang  harus  diterapkan  dalam  ekonomi  Islam,  dalam  hal  ini  terkait dengan perilaku bisnis, adalah: 18
a. Kepercayaan dan kejujuran.
Praktik  ekonomi  sehari-hari  dilandasi  pada  kepercayaan  dan  kejujuran. Kepercayaan  merupakan  bagian  dari  konsekuensi  praktik  dari  nilai keimanan yang ditunjukkan kepada orang lain dan kepada dirinya dalam proses  transaksi  ekonomi  sehari-hari.  Dengan  kata  lain,  setiap  tingkah laku  dan  perkataan  yang  digunakan  dalam  berekonomi  harus  didasari pada nilai-nilai syariat Islam.
b. Kecerdasan.
17 Usmara,  A., Paradigma  Baru  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (Yogyakarta:  Amara Books, 2007).
18 Huda,  Samsul,  “Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  Kompeten  Sebagai  Basis Pembangunan Daerah,” Media Akademika 26, no. 3 (2011): 442–444.
Kecerdasan  dalam  praktik  ekonomi  merupakan  pijakan  dasar  agar mendapatkan  tujuan  ekonomi  yang  diinginkan.  Kecerdasarn  tersebut dapat diperoleh melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman yang  telah  dilalui.  Oleh  sebab  itu,  bagi  pelaku  ekonomi  yang  cerdar berusaha untuk meningkatkan sistem ekonomi dan strategi ekonomi yang dijalani,  meskipun  harus  menerima  kritik  dan  perubahan  berdasarkan rasionalitas yang dimiliki.
c. Orientasi pada peluang
Peluang  yang  dimaksud  dapat  berupa  pasar,  sehingga  mampu  menarik produksi dan  faktor-faktor  lainnya untuk mengelola sistem ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki.
d. Inovatif dalam merespon perubahan
Sadar atau tidak sadar, praktik ekonomi menuntut adanya perkembangan dan perubahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perubahan ini harus disertai  dengan  karakteristik  manusia  yang  menjadi  pijakan  dasar baginya dan harus dimiliki, yaitu inovatif.
e. Futuristik (berwawasan jauh)
Dasar  pijakan  ini  menuntut  adanya  pertimbangan  dan  pengembangan yang  luas  untuk  merespon  keberagaman  praktik  ekonomi  syariah  dalam memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  semakin  berkembang  pula.  Oleh sebab  itu,  tak  ayal  beberapa  variasi  akad  atau  praktik  ekonomi  syariah, seperti  dalam  perbankan  syariah  mengalami  perkembangan  dan  harus mampu menjawab segala tantangan di masa depan.
f. Berjiwa pemenang, sportif dan bermoral
Persaingan  dalam  ekonomi  syariah  tidaklah  menjadi  ancaman  bagi pelakunya, melainkan menjadi sebuah penyemangat untuk mengembangkan  apa  yang  dimilikinya  yang  meliputi  peluang,  produk dan pasar. Oleh sebab  itu, jiwa pemenang ini didasarkan pada semangat ekonomi  syariah  yang  harus  berkembang  dan  mengakar  dalam kehidupan.  Sedangkan  sportif  dan  bermoral  merupakan  wujud implementasi  sikap-sikap  Islami  dalam  praktik  ekonomi  syariah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Saw.
Sulaiman  dan  Azainur  menjelaskan  secara  singkat  pijakan  dasar yang  harus  dipegang  secara  teguh  oleh  manusia  dalam  ekonomi  syariah melalui  pemahaman  kandungan  Al-Qur’an  yang  menyerukan  untuk melakukan praktik ekonomi atau bisnis. Al Qur’an sebagai pedoman utama umat  Islam  menyerukan  untuk  melakukan  bisnis  atau  perdagangan  dan mendapatkan  untung  sebanyak-banyaknya  tanpa  melakukan  riba  seperti dalam  firman  Allah  SWT  “Allah  telah  menghalalkan  perdagangan  dan melarang riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275). Hal itu berhubungan dengan faktor bisnis yang tak  lepas dari unsur untung dan rugi. Dalam Al Quran  terdapat
peringatan terhadap penyalagunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang  mencari kekayaan  dengan  cara  halal  karena  yang  dilarang  adalah  keserakahan  dan pamer kekayaan. 19
Praktik keserakahan dan pamer kekayaan itulah yang dilakukan oleh ekonomi  kapitalisme,  karena  menurut  pandangan  yang  tersebar  agak  luas, kapitalisme  meliputi  tiga  unsur  pokok  yaitu  lembaga  milik  pribadi,  praktik pencarian  keuntungan  dan  kompetisi  dalam  sistem  ekonomi  pasar  bebas. Ketiga hal itu ditujukan kepada pemaksimalan keuntungan yang merupakan tujuan  mendasar  dan  tema  penting  dalam  manajemen  ekonomi.  Jika demikian,  maka  segala  usaha  dikerahkan  dan  dimanfaatkan  demi tercapainya  tujuan  itu  termasuk  partner/  karyawan  yang  bekerja  dalam perusahaan itu. Padahal prinsip etis yang paling mendasar adalah hendaknya memperlakukan  manusia  selalu  juga  sebagai  tujuan  pada  dirinya  dan  tidak pernah sebagai sarana belaka.
Jika  diamati  maka  unsur  kapitalisme  dari  zaman  dahulu  sudah  ada. Pada  zaman  purba  kapitalisme  bersandar  kepada  hak  milik  perorangan, tetapi pada dewasa ini meluas kepada kekuatan dan kekuasaan alat. Maksud dari hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kapitalis merupakan gambaran nyata  bagian  masyarakat  yang  menimbun  uang  sebanyak-banyaknya  dan mempergunakannya secara hidup mewah dan boros. Dengan demikian segi- segi  moral  dan  rohani  agama  dalam  kehidupan  dikesampingkan  dan  yang diutamakan  adalah  kehidupan  yang  materialistis  semata-mata,  sehinga  bisa dikatakan bahwa Iman masyarakat kapitalis bertukar kepada materi (benda) dan  jiwa  mereka  bertujan  kepada  hawa  nafsu,  oleh  sebab  itu  agama berangsur-angsur  terpisah  dari  kehidupan  sehari-hari. 20 Berbeda  dengan sistem  komunisme  yang  disebut  sistem  pemerintah  yang  bersifat  totaliter atas  keputusan  ekonomi  yang  dibuat  sehingga  hak  milik  seseorang dihapuskan,  semua  masyarakat  merupakan  partner  kerja/  karyawan  negara dan kebebasan politik diawasi negara secara ketat. 21
Sedangkan sistem ekonomi sosialisme menghendaki cara  hidup satu buat semua dan semua buat satu sebagai semboyan. Sosialisme mengajarkan bahwa negara berhak meratakan kekayaan yang ada di antara manusia, milik pribadi  dihapus  dan  diganti  dengan  milik  negara  disertai  pengawasan  atas industri-industri  penting  dan  jasa-jasa,  motif  produksi  tidak  laba  tetapi keperluan sosial (sosial needs).
19 Bertens, K., Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
20 Al  Haji,  Abdullah  Siddik, Inti  Dasar  Hukum  Dagang  Islam (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1993).
21 Sumarni, Murti dan Soeprihanto, John, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: Liberty, 1991).
Oleh  sebab  itu,  permasalahan  ekonomi  dan  perilaku  bisnis  menjadi sorotan  utama  Islam  agar  tercipta  solusi  terbaik,  sehingga  ekonomi  syariah menjadi solusi alternatif ekonomi mengenai perilaku bisnis dan manajemen sumber  daya  manusia  yang  keduanya  menjadi  sorotan  utama.  Beberapa konsep utama perilaku dan manajemen sumber daya manusia terdapat dalam pemikiran  Ibnu  Taymiyah  dalam  ruang  lingkup  mekanisme  pasar,  sebagai berikut:
a. Harga yang Adil
Pemikiran  ini  terdapat  pada  hukum  permintaan  dan  penawaran. Menurutnya  kekuatan  permintaan  dan  penawaran  menjadi  sumber penentuan  harga.  Oleh  sebab  itu,  naik  turunnya  harga  bisa  disebabkan oleh  penawaran  yang  menurun  akibat  inefisensi  produksi,  penurunan jumlah  impor  barang  yang  diminta  atau  juga  tekanana  pasar.  Ibnu Taimiyah  dalam  permasalah  harga  menggunakan  dua  istilah  yaitu kompensasi  setara  (iwadh  al-Mitsl)  dan  harga  setara  (tsaman  al-Mistl), dia  berkata: “Kompensasi  setara  akan  diukur  dan  ditaksir  oleh  hal-hal setara  dan  inilah  esensi  keadilan (Nafs  al-adl). Permasalahan kompensasi setara menurutnya bersinggungan erat dengan sebuah konsep hukum  dan  moral  sehingga  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  minimal maka  harus  dipenuhi  dan  aturan  moral  yang  sangat  tinggi.  Dia  berkata,
“ Mengompensasikan  suatu  barang  dengan  yang  lain  yang  setara merupakan  keadilan  yang  wajib ( ‘adl  wajib ) dan  apabila  pembayaran yang  dilakukan  secara  sukarela  itu  dinaikkan,  hal  tersebut  adalah  jauh lebih  baik  dan  merupakan  perbuatan  baik  yang  diharapkan ( ihsan mustahab ). Namun,jika  mengurangi  kompensasi  tersebut,  maka  hal tersebut adalah kezaliman yang diharamkan ( zhulm muharram ). Begitu pula  halnya  menukar  barang  yang  cacat  dengan  yang  setra  merupakan keadilan  yang  diperbolehkan ( ‘adl  jaiz ). Meningkatkan  kerusakannya justru  melanggar  hukum ( muharram ) dan  menguranginya  merupakan perbuatan baik yang diharapkan ( ihsan mustahab ).
b. Pasar yang adil
Penentu  permintaan  adalah  selera  dan  pendapatan.  Sedangkan sifat  dari  pasar  adalah  impersonal  dan  penentu  harga  pasar  adalah intensitas dan besarnya permintaa, kelangkaan dan melimpahnya barang, keadaan  atau  kondisi  kredit/pinjaman  dan  diskonto  pembayaran  tunai. 22
Dalam  hal  ini,  Ibnu  Taimiyah  mempunyai  pemikiran  dan  pemahaman yang jelas tentang bagaimanan harga ditentukan dalam suatu pasar bebas oleh  kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  dia  berkata:  “ Naik  turunnya
22 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004).
harga  tidak  selalu  diakibatkan  oleh  kezaliman  orang-orang  tertentu. Terkadang,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  kekurangan  produksi  atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan  naik  dan  penawaran  turun,  harga-harga  naik.  Di  sisi  lain apabila  persediaan  barang  meningkat  dan  permintaan  terhadapnya menurun,  harga  pun  turun.  Kelangkaaan  atau  kelimpahan  ini  bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan  oleh  suatu  kezaliman.  Hal  ini  adalah  kemahakuasaan  Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”
Dia  menyebutkan  dua  sumber  persediaan  yaitu  impor  barang- barang  yang  diminta  dan  produksi  lokal  ( ma  yukhlaq  aw  yujlab  min dzalik  al-mal  al-mathlub) dan  untuk  mendeskripsikan  permintaan (demand)  barang  tertentu,  dia  menggunakain  istilah raghbah  fi  al-syai artinya keinginan atau  hasrat pada sesuatu. Sedangkan perubahan dalam supply dideskripsikan sebagai penurunan atau kenaikan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh faktor produksi lokal dan impor.
c. Upah yang adil
Ibnu Taimiyah berkata: “ Upah yang setara akan ditentukan oleh upah  yang  telah  diketahui ( musamma ) jika  ada,  yang  dapat  menjadi acuan  bagi  kedua  belah  pihak.  Separti  halnya  dalam  kasus  jual  atau sewa, harga yang telah diketahui ( tsaman musamma ) akan diperlakukan sebagai harga yang setara .”
Ulama  Salafi  kedua  yaitu  Ibnul  Qayyim  Al-Jauzi  dengan  nama lengkapnya  Shams  Al-Din  Abu  Abdullah  Muhammad  Ibnu  Abu  Bakr, lahir  di  Damaskus,  7 Safar 691  H./  29  Januari  1292  M.  dia  hidup  pada masa Sultan Nasir Muhammad bin Qawalun (1293-1341). Ibnul Qayyim mengedepankan  nilai  moral  seperti  kejujuran,  transparan,  berniat  baik dalam  kehidupan  ekonomi  dan  juga  menawarkan  konsep  pembagian kerja.  Menurutnya  harga  adil  merupakan  harga  normal  yang  terlahir berdasarkan  hukum  pemintaan  dan  penawaran  sebagai  sebab  dari kekuatan pasar persaingan sempurna.
2. Prophetic Human Resources Management
a. Keuntungan dan Kesejahteraaan Sebagai Salah Satu Ukuran Sistem Ekonomi
Manajemen  sumber  daya  manusia  dalam  ekonomi  syariah  tidak lepas  dari  peranan  Nabi  Muhammad  Saw.  Beliau  menjadi  figur  teladan yang  mempunyai  potensi  luar  biasa  sehingga  tak  ayal  apabila  salah seorang  penulis  barat,  Michael  H.  Hart  di  dalam  bukunya  yang  sangat
populer The  100  Ranking  of  Most  Influential  Person  in  History  (edisi Indonesia,  100  Tokoh  Paling  Berpengaruh  di  Dunia,  Hikmah  2009) memposisikan  Muhammad  pada  urutan  satu  sebagai  tokoh  yang  sangat berpengaruh di dunia.
Nabi  sebagai  pembawa  risalah  mendasarkan  praktik  bisnisnya kepada  Al  Quran  yang  sebelumnya  dilandasai  oleh  pengalamannnya bersama  pamannya  Ali  bin  Abi  Thalib  karena  didorong  oleh  rasa  kasih sayangnya sehingga Ali  bin Abi Thalib pernah  berkata “Aku membawa Muhammad  berdagang  bersamaku  karena  kami  tidak  pernah  terpisah sebelumnya.”  Oleh  sebab  itu  Nabi  selalu  diajak  pamannya  untuk berdagang  ke  Syam  dan  kota-kota  lain,  yang  mana  pengalaman  inilah menjadi dasar keilmuwan Nabi dalam dunia  bisnis sehingga mengetahui bisnis dengan sebaik mungkin. 23
Sistem  ekonomi  Islam  yang  menyatakan  bahwa  uang  kelebihan (surplus)  tidak  boleh  dipegang  oleh  perorangan  tetapi  harus  beredar  ke seluruh  masyarakat  dan  memperoleh  kekayaan  secara  halal  tidak dilarang,  yang  dilarang  adalah  mengumpulkan  kekayaan  dan  tidak  mau membelanjakannya  menurut  ajaran  Islam  demi  untuk  keselamatan  umat manusia  karena  unsur  pemilikan  mutlak  dari  segala-galanya  di  alam semesta  ada  pada  Allah  dan  takluk  pada  peraturan-peraturan-Nya, sedangkan  manusia  merupakan  Khalifah/  pemimpin  di  bumi  yang bersifat  amanat  Tuhan  dengan  kepemilikan  yang  terbatas  dan  dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syari’at-Nya.
Apabila  ditelusuri  maka  sistem  demokrasi  ekonomi  Indonesia menekankan  kepada  kemakmuran  seluruh  rakyat  dan  rakyat  yang bertuhan.  Hal  ini  sejalan  dan  sejiwa  dengan  prinsip  ekonomi  Islam  jika dikomparasikan  dan  ditelaah  keberadaanya  dengan  prinsip-prinsip  dasar dalam pancasila, sebagai berikut:
a. sistem yang berjiwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sejiwa dengan sistem ekonomi: tauhid dalam ajaran Islam.
b. Sistem  kekeluargaan  yang  mengutamakan  kepentingan  masyarakat adalah  sejiwa  dengan  sistem ta’awun dan syirkah yang  didasarkan kepada  konsep  kekeluargaan  yang  bersaudara  satu  sama  lain  yaitu mengarahkan hidup kepada hidup secara kolektif dan kooperatif.
c. Sistem demokrasi ekonomi adalah  sejiwa dengan sistem  musyawarah dalam  ajaran  Islam,  dimana  dalam  penyelesaian  permasalahan bersama harus dilakukan musyawarah.
23 Sulaiman,  Muhammad  dan  Aizuddinur, Jejak  Bisnis  Rasul (Jakarta:  PT  Mizan  Publika, 2010).
Sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sejiwa ekonomi umat manusia terjamin adil dan merata. Konsep keadilan sosial dalam  ajaran  Islam  ditujukan    untuk  member  jaminan  sosial  kepada manusia,  yaitu  setiap  anggota  masyarakat  mempunyai  pendapatan  yang seimbang dan pembagian kekayaan dilakukan  secara adil dam merata di antara para anggota masyarakat.

## b. Produksi
Faktor  produksi  merupakan  sumberdaya  yang  digunakan  dalam produksi  barang  dan  jasa,  sumber  daya  alam,  tenaga  kerja,  modal  dan wirausahawan. 24 Dalam proses produksi, pebisnis harus mengubah faktor produksi atau input menjadi produk output .  Faktor input meliputi tenaga kerja,  bahan-bahan  dan  modal,  sedangkan  faktor  tenaga  kerja  bisa diklasifikasikan  menjadi  tenaga  kerja  terampil  dan  tenaga  kerja  tidak terampil, pebisnis atau wirausahawan masuk didalamnya. Modal meliputi beberapa  bentuk  seperti  alat-alat  dan  persediaan,  bangunan  serta  bahan- bahan yang digunakan.
Menurut  Sukirno  menyatakan  bahwa  suatu  fungsi  produksi menunjukkan  hubungan  antara  jumlah output yang  dihasilkan  untuk setiap  kombinasi output tertentu. 25 Sedangkan  menurut  Miller  dan Meiners 26 produksi  diartikan  sebagai  penggunaan  atau  pemanfaatan sumber  daya  manusia  yang  mengubah  komoditi  menjadi  komoditi lainnya  yang  sama  sekali  berbeda,  baik  dalam  pengertian  apa  dan  mana atau  kapan  komoditi-komoditi  itu  dialokasikan,  maupun  dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen  terhadap komoditi itu.
Ada  dua  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  teori  produksi,  yaitu pertama, mengenai pengertian satuan. Satuan di sini tidak boleh diartikan sama  dengan  satu,  tetapi  mendeskripsikan  satu  kuantitas  tertentu  yang banyak diartikan dengan menggunakan istilah volume. Kedua, berkenaan dengan pembagian faktor produksi menjadi tenaga kerja dan modal saja. Dalam  waktu  singkat  faktor  tenaga  kerja  bisa  dianggap  sebagai  faktor produksi  yang  variabel  penggunaannya  berubah-ubah  sesuai  dengan perubahan  volume  produksi.  Sedangkan  faktor  modal  sebagai  faktor produksi  tetap  yagn  berarti  bahwa  jumlahnya  tidak  berubah  dan  tidak terpengaruh oleh perubahan volume produksi. 27
24 Griffin dan Ronald, Bisnis (Jakarta: PT Indeks, 2003).
25 Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
26 Miller dan Meiners, Teori Ekonomi Mikro dan Intermediate, Teori, Masalah  Pokok dan Penerapan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
27 Adrianto,  “Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Pada Industri Kecil,” Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya , 2013.
Pengertian produksi diatas merupakan pengertian umum sedangkan produksi  dalam  ekonomi  syariah  berhubungan  dengan  tujuan-tujuan, nilai-nilai  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  produksi.  Pengertian produksi  secara  singkat  yaitu  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  sarana- sarana,  alat-alat  dan  tata  cara. 28 Sedangkan  dalam  Islam,  produksi  tidak hanya memperhatikan sepenuhnya terhadap sarana-sarana ( wasail ) tetapi juga memperhatikan  hal-hal yang lain seperti  maslahat. Maslahat di  sini lebih diarahkan kepada penggunaan peralatan yang mampu menciptakan manfaat kepada .mayoritas orang. Namun, penggunaan alat yang semakin banyak  dan  menjadi  kebutuhan  utama  bisnis  atau  perusahaan menyebabkan terjadi banyak pengangguran.
Oleh sebab itu, negara Islam harus intervensi untuk menghilangkan madharat / yang  mampu  mengenai  orang  Islam  atau    setidaknya meringankan  faktor  ke madharatan tersebut  yang  dalam  kaidah  fikih dijelaskan  “ke madharatan dihilangkan”  dan  “menolak  kerusakan diutamakan daripada menarik maslahat”.
Maslahat ini  berkaitan  dengan  unsur-unsur  ekonomi  di  antaranya bumi  dan  pekerjaan.  Maksud  bumi  yaitu  sarana-sarana  yang  diciptakan oleh  Allah  SWT.  untuk  kemanfaatan  manusia,  ditaklukan  untuk merealisasikan  tujuannya,  menambahnya  dengan  segala  sesuatu  yang mampu membantu manusia untuk menggunakannya. Sedangkan maksud amal/  usaha  bisnis  yaitu  segala  usaha  secara  sadar  yang  dilakukan  oleh orang  baik  secara  jasmani  maupun  rohani  untuk  menguasahi  sarana- sarana  tersebut  agar  bermanfaat,  baik  dia  menjadi  pelaku  bisnis/usaha yang  melakukan  usahanya  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  maupun berbisnis  untuk  orang  lain  dengan  mendapatkan  imbalan  upah,  baik dilakukan dengan kerjasama maupun dengan sendiri.
Faktor  inilah  yang  membedakan  antara  produksi  Islam  dan  non Islam.  Artinya  di  dalam  Islam  lebih  mempertimbangkan  dan mengedepankan  unsur  nilai-nilai  produksi  dalam  segala  transaksi ekonomi  dan  bisnisnya  yang  meliputi  pada  proporsional,  keadilan  dan kepemilikan.  Sedangkan  produksi  non  Islami  seperti  kapitalis  lebih mengutamakan  pencapaian  pertumbuhan  produksi  dan  untung  dalam waktu  tertentu. 29 Jadi,  pekerjaan  atau  bisnis  dalam  Islam  merupakan ibadah dan perjuangan sehingga ketentuan ini sesuai dengan hadits Nabi Saw. “Sesungguhnya  Allah  SWT.  mencintai  orang  mukmin  yang berprofesi (HR. Hakim, Turmudzi dan Baihaqi”.
28 Al  Qardhawi,  Yusuf, Daur  Al-QIyam  wa  Al-Akhlaq  fi  Al-Iqtishad  Al-Islami (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).
29 Subandi,  “Developing  Islamic  Economic  Production,” Jurnal  Science,  Technology  and Development 4 (2012): 352.
c. Perilaku Konsumsi
Perilaku konsumsi seseorang dalam analisa konsumsi konvensional diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hingga tercapai  kepuasan  secara  optimal.  Sedangkan  dalam    analisa  konsumsi Islam,  maka  perilaku  konsumsi  muslim  tidak  hanya  untuk  sekedar memenuhi  kebutuhan  jasamani,  melainkan  kebutuhan  rohani  yang senantiasa  memperhatikan  syariat  Islam,  seperti  memastikan  kehalalan dan  keharaman  suatu  barang  yang  dikonsumsi,  bagaimana  etika  muslim dalam  mengkonsumsi  dan  kaitannya  dengan  lingkungan  sekitar  dan sebagainya.  Menurut  Monzer  Kahf,  perilaku  ekonomi  muslim berdasarkan  pada  beberapa  asumsi,  yaitu:  Islam  suatu  agama  yang diterapkan  di  tengah  masyarakat,  zakat  hukumnya  wajib,  tidak  ada  riba dalam masyarakat, prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis dan  konsumen  berperilaku  rasional  yaitu  berusaha  mengoptimalkan kepuasan.  Jadi,  dalam  perilaku  konsumsi,  seorang  muslim  harus memperhatikan  prinsip  moral  konsumsi,  yaitu:  keadilan,  kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas. 30
Sedangkan  dalam  objek  konsumsi  harus  memperhatikan  beberapa hal  seperti  barang  yang  dikonsumsi,  barang-barang  yang  penting  dan pasti harus dikonsumsi, sederhana. Mohd Zaid Mustafa dan Joni Tamkin Orhan  dalam  jurnal Muslim  Consumer  Behaviour;  Emphasis  on  Ethics from  Islamic  Perspective menyebutkan  bahwa  dalam  objek  konsumsi harus menjalankan maqashid syariah dan menerapkan halal dan haram.
d. Perilaku Produksi
Produksi  meliputi  beberapa  faktor  untuk  memproduksi  atau menghasilkan  barang  dan  pelayanan.  Faktor-faktor  tersebut  adalah Pekerja/Partner,  tanah,  modal  dan  kewirausahaan.  Ekonomi  kapitalis menyebutkan  komponen  produk  yang  diukur  sebagai  bagian  komponen dari  harga  seperti:tanah  atau  sumber  daya  alam  (air,  udara,  tanah,  flora dan  fauna  yang  digunakan  untuk  persiapan  produksi),  pekerja/partner yaitu  usaha-usaha  manusia  yang  biasa  digunakan  dalam  produksi meliputi  pada  teknikal  dan  marketing,  modal  yaitu  seluruh  barang  yang digunakan  dalam  produksi  pada  barang-barang  lain  yang  meliputi  pada alat-alat, mesin dan bangunan dan faktor-faktor lain yang dikembangkan dengan keahlian seperti manajemen, teknologi dan struktur bangunan.
Jika  dibandingkan  dengan  perilaku  produksi  Islam  maka  tidak mengarah kepada pencapaian keuntungan semata seperti yang dilakukan ekonomi  kapitalis,  melainkan  seluruh  aplikasi  dan  transaksi  produksi ekonomi  Islam  berdasarkan  pada  tiga  nilai  prinsip,  yaitu:  proporsional
30 Sarwono, “Analisis Perilaku  Konsumen Perspektif Ekonomi  Islam” 8, no. 1 (2009): 45– 48.
atau  keseimbangan  (equilibrium)  yang  berarti  tidak  pelit  dan  tidak mensia-siakan  atau  boros),  keadilan  (Justice/  ‘adalah)  dan  kepemilikan (ownership/  al-milkiyyah).  Dengan  demikian,  kualitas  produk  harus murni ‘halal’ dan spesial, sesuai dengan ekspetasi pelanggan muslim dan menentukan  level  kepuasan  pelanggan,  kesucian  dan  kebolehan  produk dan proses pembuatan barang mentah menjadi barang jadi.

## KESIMPULAN
Perilaku  bisnis  dalam  ekonomi  syariah  terkait  manajemen  sumberdaya manusia  memiliki  pijakan  utama  yang  terbagi  aspek  internal  dan  eksternal. Aspek internal dalam sumber daya manusia  berupa kepercayan dan kejujuran, kecerdasan,  aktif  dan  inovatif,  berwawasan  luas  dan  bermoral.  Aspek kepercayaan dan kejujuran diterapkan dalam setiap transaksi atau praktik bisnis yang  dilakukan  diantaranya  menjauhi  apa  yang  diharamkan,  seperti  riba  dan monopoli  barang  dagangan.  Sedangkan  aspek  kecerdasan  berupa  bagaimana sikap pelaku  bisnis dalam menangkap peluang dan menindaklanjutinya terkait mekanisme pasar berupa harga, upah dan lingkungan pasar dalam bisnis. Oleh sebab  itu,  diperlukan  wawasan  luas  aktif  dan  inovatif  agar  menciptakan keuntungan dan kesejahteraan baginya.
Aspek eksternal terdapat dalam ruang lingkup; pertama, keuntungan dan kesejahteraan.  Hal  ini  menjadi  perhatian  utama  dalam  perilaku  bisnis  dan ekonomi  syariah  terkait  manajemen  sumber  daya  manusia.  Sebab  manajemen sumber  daya  manusia,  termasuk  terkait  perilaku  bisni  harus  bertujuan  pada keadilan sosial dan perekonomian yang adil dan merata. Kedua, konsumsi yaitu dengan  memperhatikan maqashid  syariah dan  penerapan  halal  dan  haram. Ketiga,  produksi,  yaitu  memperhatikan  proporsional  atau  keseimbangan berproduksi  dengan  tidak  berlaku  pelit  dan  mensia-siakan  barang  yang diproduksi, keadilan dan kepemilikan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil.” Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya , 2013. Afzalurrahman. Doktrin  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti  Wakaf, 1995.
Al  Haji,  Abdullah  Siddik. Inti  Dasar  Hukum  Dagang  Islam .  Jakarta:  Balai Pustaka, 1993.
Al  Qardhawi,  Yusuf. Daur  Al-QIyam  wa  Al-Akhlaq  fi  Al-Iqtishad  Al-Islami . Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
Al-Bagha,  Musthafa  Dib. At-Tadzhib  fi  Adillah  Matn  al-Ghayah  wa  At-Taqrib . Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989.
Al-Qurthubi. Al-Jami’  li  Ahkam  Al-Qur’an .  Vol.  XXI.  Beirut:  Muassasah  Ar- Risalah, 2006.
Azmy, Ahmad. “Mengembangkan Human Resource Management yang Strategis Untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif  Manajemen Kinerja (Performance  Management)  di  Bank  Syariah.” Binus  Business  Review 6, no. 1 (2015): 84.
Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis . Yogyakarta: Kanisius, 2000. Griffin, dan Ronald. Bisnis . Jakarta: PT Indeks, 2003.
Hasibuan,  Sayuti. Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta:  STIE  YKPN, 1996.
Huda,  Samsul.  “Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  Kompeten  Sebagai  Basis Pembangunan Daerah.” Media Akademika 26, no. 3 (2011): 442–44. Ikatan Bankir Indonesia. Mengelola Bank Syariah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Karim,  Adiwarman. Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006.
Lukman,  Fauroni  R. Visi  Al-Qur’an:  Tentang  Etika  Bisnis .  Jakarta:  Salemba Diniyah, 2002.
Luth,  Thohir. Antara  Perut  &  Etos  Kerja  Dalam  Perspektif  Islam .  Bandung: Gema Insani Press, 2005.
Miller,  dan  Meiners. Teori  Ekonomi  Mikro  dan  Intermediate,  Teori,  Masalah Pokok dan Penerapan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993. Muhammad. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam . Yogyakarta: BPFE, 2004. Nain,  Ahmad  Shukri  Mohd.,  dan  Yussof,  Rosman  Md. Konsep,  Teori,  Dimensi dan Isu Pembangunan . Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003. Nawatmi,  Sri.  “EtikaBisnis  Dalam  Perspektif  Islam.” Jurnal  Fokus  Ekonomi 9, no. 1 (2010).
Purwanto,  Kalis. Mengelola  Hati  Menggapai  Bisnis  yang  Selalu  Untung . Yogyakarta: Penerbit Andi, t.t.
Ridha, Rashid. Tafsir Al-Manar . Kairo: Dar Al-Manar, 1947. Sarwono.  “Analisis  Perilaku  Konsumen  Perspektif  Ekonomi  Islam”  8,  no.  1 (2009): 45–48.
Shultoni. “Bisnis Masyarakat Santri.” Jurnal Penelitian 8, no. 1 (2011): 15.
Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: STIE YKPN, 1996.
Subandi. “Developing Islamic Economic Production.” Jurnal Science, Technology and Development 4 (2012): 352. Sukirno. Mikro  Ekonomi  Teori  Pengantar .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2005.
Sulaiman,  Muhammad,  dan  Aizuddinur. Jejak  Bisnis  Rasul .  Jakarta:  PT  Mizan Publika, 2010.
Sumarni,  Murti,  dan  Soeprihanto,  John. Pengantar  Bisnis .  Yogyakarta:  Liberty, 1991.
Trimulato.  “Implementasi  Bangunan  Ekonomi  Islam  Pada  Produk  Pembiayaan Murabahah  di  Bank  Syariah.” Jurnal  Stai  Bengkalis,  Universitas  Islam Makassar , 2016, 5. Usmara,  A. Paradigma  Baru  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta: Amara Books, 2007.