## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## KEBIJAKAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023
Dita Aprilia 1 , Rizki Aeva Pratama 2 , Fatrina Halofa 3 , Heni Widiyani 4
1,2,3 Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji , Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 4 Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Correspondence Author: ditaaprilia0717@gmail.com

## ABSTRACT
Sexual harassment is behavior that leads to sexual behavior that is unwanted by the victim from the target perpetrator, causing consequences such as feelings of trauma, anger, shame, sadness, etc. Therefore, the aim of this research is to find out what policies for preventing and handling crime in Tanjungpinang City. This research uses a library study method in collecting secondary data. Apart from that, the data collection technique used is descriptive qualitative,  by  conducting  interviews  and  documentation,  the  data  analysis  technique  used  is  summarizing  the results of the literature study and interview and then drawing the conclusions. The results obtained from the research are that the government and society and in efforts to prevent and handle sexual crimes, the police and related government work together by providing outreach in the form of education so that sexual crimes do not occur. In this way, policies regarding the solution of cases and the protection of victims can work well.

## Keyword: Sexual Harrasment, Prevention, Solution

## PENDAHULUAN
Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat awam dan sudah bukan lagi hal yang tabu untuk diketahui bahkan sudah sering terjadi. Namun sebenarnya kasus pelecehan seksual dengan mahasiswa/I,  anak-anak  dan  orang  dewasa  sekalipun  sebagai  korban  di  Indonesia  sangat  jarang ditemukan  bentuk  laporannya,  dikarenakan  banyak  alasan  yang  melatarbelakangi  hal  tersebut  yaitu penilaian oleh masyarakat yang tidak seimbang seperti pemikiran yang mengganggap korban pelecehan hina karena telah melakukan perbuatan kesusilaan sehingga membuat orang ragu bahkan malu untuk mengungkap kejahatan pelecehan seksual tersebut.
Pengertian pelecehan seksual itu sendiri dimaknai dengan perilaku yang mengarah kepada hal seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang dijadikan sasaran sehingga timbul akibat negatif seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, sedih dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan  tersebut.  Berdasarkan  pengertian  dari  Judith  Berman  dari Advisory  Commitee  Yale  College Grievance  Board  and  New  York  University telah  disimpulkan  definisi sexual  harassment ,  yaitu:  seluruh perbuatan seksual atau keinginan untuk bertingkah laku seksual yang tidak dihendaki oleh seseorang baik  secara  verbal  atau  fisik  yang  mana  menurut  si  penerima  tingkah  laku  sebagai  menjatuhkan martabat, penghinaan, ancaman, atau paksaan (Sihite, 2007).
Berbagai kasus pelecehan seksual dan kejahtan kesusilaan yang membuat berberapa golongan dalam masyarakat dilibatkan, bahkan di beberapa negara maju sering menjadi peyiaran pers barat di negara itu yang diketahui sangat terbuka. Dari kasus Michael Jackson, Mike Tyson sampai dengan kasus keluarga  Kerajaan  Inggris  dan  calon  presiden  di  Amerika  Serikat  (Gary  Hart),  semua  menunjukkan masalah pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan (Romli Atmasasmita, 1995). Jangkauan pelecehan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
seksual ini begitu luas, yang meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat  yang  bersifat  seksual,  ajakan  berkencan  denga  nada  maksud  tertentu    atau  ancaman,  ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.
Begitu banyaknya manusia di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum  perempuan,  berbagai  persoalan  rentan  menimpa  kehidupan  kaum  perempuan,  diantaranya kejahatan kekerasan seksual ( sexual violence ) dan pelecehan seksual ( sexual harassment ). Perempuan sangat rawan menjadi korban kejahatan ( victim of crime ) di bidang kesusilaan, namun bukan berarti bahwa kaum pria tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat umum seperti pertokoan, jalan, atau transportasi publik oleh pelaku yang tidak dikenal korban ( stranger sexual harassment ) maupun wilayah di mana korban biasa melakukan kegiatan seperti tempat kerja, kantor, kampus,  lingkungan  rumah  atau  sekolah  oleh  pelaku  yang  dikenal  baik  oleh  korban  (Fairchild  & Rudman, 2008; Pina, Gannon, & Saunders, 2008).
Di  antara  persoalan  tersebut,  kawasan  pendidikan  yang  seharusnya  ruang  yang  aman  dan tentram  bagi  para  pelajar  untuk  menuntut  ilmu  justru  menjadi  tempat  pelaku  pelecehan  seksual melakukan aksinya. Bahkkan ada pula yang melakukan aksinya di tempat ramai seperti pasar disaat sedang  berdesakan  di  keramaian.  Kejahatan  terhadap  perempuan  di  lingkungan  pendidikan  dan lingkungan  ranah  publik  membuat  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia  harus  memberikan kepedulian khusus.
Seperti kasus yang ada, unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur telah mendapat aduan dari masyarakat mengenai adanya pelecehan pada anak dibawah umur. Peristiwa itu terjadi Hari Senin 9 Oktober  2023,  berawal  dari  korban  mengatakan  kepada  ibunya  bahwa  pelaku  menunjukkan  video porno,  selain  itu  pelaku  juga  memegang  tubuh  korban  yaitu  payudara  dan  alat  vitalnya  lalu  setelah melakukan aksinya, pelaku memberikan korban uang 10.000. Tak cukup sampai disitu ternyata pelaku juga pernah melakukan aksinya kepada kakak si korban. Dari kejadian ini ternyata pelaku adalah orang terdekat korban yaitu pamannya sendiri.
Berdasarkan dengan adanya permasalahan yang muncul akibat dari kejahatan pelecehan seksual, diperlukanlah peran pemerintah dan masyarakat agar dapat bekerjasama dalam mengatasi persoalan yang  terjadi.  Kajian  mengenai  kebijakan  adalah  suatu  langkah  yang  terencana  yang  diusulkan  oleh sekelompok  orang  atau  pemerintah  yang  di  dalam  suatu  lingkungan  atau  situasi  tertentu  untuk mendapat  sebuah  hasil  yang  telah  diharapkan  guna  mencapai  tujuan  yang  dimaksud  dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep kebijakan karena penulis  ingin  mengetahui  bagaimana  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  persoalan- persoalan  yang  terjadi,  dengan  demikian  penulis  berusaha  menguraikan  mengenai  berbagai  definisi kebijakan yang didapati dari beberapa sumber.
Beberapa  pandangan  para  ahli  mengartikan  kebijakan  yaitu  bahwa  sesuatu  yang  berkaitan dengan  tindakan  yang  memiliki  rencana  kemudian  diarahkan  demi  mewujudkan  tujuan  tertentu. Kebijakan merupakan sebuah rangkaian tindakan yang muncul dari sebuah proses dengan melibatkan para peran demi mencapai sebuah tujuan. Istilah kebijakan memiliki banyak makna seperti dikutip dari (Tachjan,  2008)  bahwa  subtansi  kebijakan  pada  intinya  adalah  serangkaian  atau  sejumlah  pilihan keputusan  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain  untuk  mendapatkan  maksud  dari  tujuan  tertentu sedangkan lingkungan kebijakan adalah suatu peristiwa yang melatarbelakangi suatu keadaan dengan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
mengakibatkan timbul suatu penyebab masalah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.
Sedangkan menurut (Iskandar, 2012) kebijakan dapat diartitikan dengan sekumpulan rencana, aktivitas, aksi untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Selain itu menurut (Said, 2002) menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan  secara  umum  dianggap  berkualitas  dan  bisa  dilaksanakan  jika memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai  atau  alasan  yang  dipakai  untuk  mengadakan  kebijakan  itu  yang mana suatu tujuan itu dikatakan baik jika rasional, diinginkan, asumsi, informasi yang lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli mengenai kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan mengandung arti yang mencakup pernyataan bahwa suatu keadaan yang berkaitan dengan para pihak untuk mencapai dan mewujudkan suatu tujuan tertentu. Demikian dengan adanya persoalan-persoalan yang telah terjadi, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana  kebijakan  dalam  mengupayakan  pencegahan  dan  penanganan  terhadap  kasus  pelecehan seksual di Tanjungpinang yang dituangkan dalam karya tulis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ditulis  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  berdasar  pada  studi literatur, adapun sumber literatur yang digunakan berupa jurnal ilmiah, berita daring, media online yang  sangat  berhubungan  dengan  topik  yang  dibahas.  Dengan  penelitian  menggunakan  studi kepustakaan  sangat  membantu  dalam  proses  pengumpulan  data  skunder.  selain  itu  penelitian  yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian survei deskriptif, yaitu pengambilan data lapangan berupa wawancara kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif (Miles et al., 2014). Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah merangkum  terlebih  dahulu  hasil  studi  kepustakaan  dan  hasil  wawancara  lalu  menarik  kesimpulan dengan  hal  yang  terkait  sehingga  dapat  ditungangkan  dalam  karya  tulis  agar  dapat  dibaca  dan diinterpretasikan.

## PEMBAHASAN

## Pelecehan Seksual di Tanjungpinang
Orang  dewasa  dan  anak-anak  adalah  seorang  manusia  yang  mempunyai  hak  yang  harus dilindungi.  Bagian  ini  menjelaskan  bahwa  Indonesia  memberikan  perlindungan  terhadap  setiap warganya. Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang tidak pantas dilakukan karena telah melanggar norma yang ada di masyarakat serta merusak harkat dan martabat manusia. Menurut Meyer secara umum jenis-jenis kekeasan seksual terdapat tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual. Aspek yang pertama adalah aspek perilaku, dalam aspek ini perlu diketahui mengenai apakah kejadian tersebut merupakan proposisi seksual; Kedua merupakan aspek situasional, aspek situasional merupakan aspek untuk mengetahui perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul; Aspek terakhir yaitu aspek legalitas, aspek legalitas adalah aspek yang menentukan keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan illegal (Meyer et al., 1981).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa pemahaman bahwa kasus pelecehan seksual di Tanjungpinang masih banyak terjadi khususnya pada anak-anak dan perempuan. Didapati  pernyataan  dari  pihak  kepolisian  polresta  Tanjungpinang,  khususnya  Bamin  Reskrim  PPA

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
menyampaikan bahwa penyebab pelecehan seksual yang kerap tejadi yaitu karena faktor lingkungan yang mempengaruhi pergaulan misalnya di klub malam meminum minuman beralkohol, selanjutnya yaitu terbiasa melihat konten atau video porno sehingga munculah pikiran dan hasrat-hasrat ke arah seksual  yang  berujung  melakukan  pelecehan  seksual.  Dari  penyebab  itu  menimbulkan  korban  yang banyak dialami oleh wanita terutama anak perempuan, meskipun demikian ada juga anak laki-laki yang pernah menjadi korban. Pelecehan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagain yaitu lewat perkataan seperti ngomong kotor, dicabuli seperti dipegang-pegang yang mana berarti pelecehan seksual itu sendiri bisa terjadi secara verbal dan fisik.
Angka kejahatan seksual di Polresta Tanjungpinang tahun 2023 cukup banyak yaitu 26 kasus terkait seksual yang meliputi persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pencabulan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Banyak yang bisa terkena pelecehan seksual, tidak menutup kemungkinan orang dewasa tidak pernah dilecehkan. Namun rentang usia yang menjadi korban pelecehan seksual tahun 2023 di Polresta Tanjungpinang yaitu sekitar usia 10 tahun sampai 18 tahun.
Pelecehan  seksual  bisa  terjadi dimana  saja,  di  era  keterbukaan informasi  dan teknologi sekarang  ini dimana  kita  semua  bisa  terhubung  dengan  orang lain  kapan saja  melalui  smartphone, pelecehan  seksual  di  ruang  ini  juga  bisa  terjadi  melalui internet. Berasal dari berbagai latar belakang, dari  orang-orang  terdekat  seperti  keluarga,  kerabat,  tetangga,  karyawan  atau  manajer  tingkat  bawah, tidak berpendidikan atau berpendidikan tinggi, bahkan orang yang beragama. Bahwa pelecehan seksual sedang dilakukan. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang yang sederajat, seperti rekan kerja atau tamu, pengunjung pameran atau penumpang angkutan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang yang berbeda posisi, seperti antara atasan dan bawahan, antara majikan dan karyawan, atau antara guru dan murid.
Selain itu diungkapkan oleh Kepala DP3APM Tanjungpinang dalam media rri.co.id, ia juga mengatakan bahwa jumlah kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan diangka yang tinggi.  Kasus pelecehan juga sulit diungkap karena banyak kasus yang terjadi pada orang terdekat contohnya keluarga yang  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  rendah  dan  perekonomian  yang  kurang,  untuk  itu diperlukan kepedulian dari kerabat atau lingkungan terdekat agar kasus bisa teratasi.
Dengan berbagai pernyataan mengenai kasus pelecehan seksual di kota Tanjungpinang, pastinya akan  memberi  dampak  terhadap  korban  yang  mengalami  pelecehan  seksual  itu  sendiri.  Kasus  ini memberi rasa trauma yang akan terus menghantui korban karena sulit hilang. Berdasarkan pernyataan dari Bamin PPA Reskrim bahwa dampak kepada korban yaitu secara psikologis seperti trauma, takut, malu,  serta  fisiknya  terkadang  ada  yang  terluka.  Berbicara  mengenai  pelecehan  seksual  merupakan mimpi bagi setiap orang terutama anak-anak (Nabillah, 2019). Hal itu memberi dampak kepada korban secara signifikan yaitu: a) Secara fisik korban akan mengalami sakit yang menimbulkan luka memar, pendarahan pada alat kelamin serta mengalami penyakit menular; b) Jika korban adalah perempuan atau anak perempuan yang sudah menstruasi lalu diperkosa atau dilecehkan kemungkinan bisa terjadi kehamilan;  c)  Peristiwa  pelecehan  seksual  adalah  suatu  perbuatan  yang  tidak  diinginkan  korban sehingga  menimbulkan  trauma  parah  karena  shock  akan  kejadian  yang  menimpanya;  d)  Korban mengalami depresi berkepanjangan bahkan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya; e) Korban tidak dapat  pembelaan  malah  disalahkan  karena  seolah  memancing  pelaku  untuk  berbuat  tindakan  yang melecehkan; f) Merasa diri sudah tidak berharga dan malu bertemu dengan orang; g) Menarik diri dari lingkungan dan enggan bersosialisasi.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Berdasarkan uraian diatas dengan adanya kasus pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang yang bahkan  memberi  dampak  kepada  korban  maka  diperlukan  adanya  pencegahan  serta  penanganan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual.

## Pencegahan dan Penanganan korban Pelecehan Seksual
Dengan  maraknya  kasus  kejahatan  pelecehan  seksual  serta  kejahatan  kekerasan  seksual  pada perempuan  terutama  anak  perempuan  mengakibatkan  adanya  pernikahan  dini  (Elsera,  2016).  Oleh karena  itu  diperlukan  pencegahan  agar  tidak  ada  lagi  korban  kejahatan  pelecehan  seksual.  Karena pelecehan seksual masuk dalam tindak pidana dalam kategori delik aduan, yaitu harus ada pihak yang melaporkan atau mengadukan   perkara   tersebut   kepada   kepolisian   agar   perkara   tersebut   dapat diperiksa dan diadili di pengadilan. Masyarakat kita sebagian masih tidak tahu harus mengadu  kemana, atau  masih  enggan  dan  merasa  malu  untuk  melaporkan  kepada aparat (terutama apabila pelecehan tersebut tidak sampai kepada perkosaan).
Untuk itu peran Pihak kepolisian dan Dinas terkait yang melakukan pencegahan yang dengan cara  yaitu  melalui  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  fungsi  Binmas  dan  juga  kepolisian  kota Tanjungpinang  melakukan  kerjasama  dengan  instansi  dinas  lain  misalnya  dengan  DP3APM  Kota Tanjungpinang  untuk  memberikan  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  pelecehan  seksual.  Aparat kepolisian juga melakukan patroli di tempat hiburan malam serta memberi himbauan kepada pemilik tempat hiburan malam agar memberi larangan kepada anak-anak.
Selain itu peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pencegahan pelecehan  seksual  (Nurhidayah  &  Ligina,  2018).  Berikut  ini  beberapa  pencegahan  yang  dapat dilakukan:  a)  Orang  tua  membangun  sikap  percaya  diri  pada  anak  agar  berani  melawan  tindakan pelecehan seksual; b) Orang tua sebagai pendidik artinya mengajari anak mengenai pendidikan seks sejak  dini  agar  tidak  terjadi  tindakan  seksual;  c)  Orang  tua  megawasi  anak  dalam  menggunakan handphone dan internet agar tetap dalam lingkup positif; d) Memdekatkan hubungan antara orangtua dengan  anak  sebagai  konselor  agar  dapat  menjadi  pendengar  serta  pemberi  solusi;  e)  Memantau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan anak bukan ke arah yang negative.
Berkenaan  dengan  itu,  diperlukan  juga  upaya  penanganan  terhadap  korban  yang  terkena pelecehan  seksual,  pemerintah  dan  masyarakat  harus  turut  serta  dalam  mengatasi  hal  tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2011 tentang pedoman prosedur penanganan korban pelecehan seksual yaitu, dalam tahapan pertama P2PTPA melakukan wawancara agar dapat mengetahuhi apa yang dibutuhkan oleh korban. Selanjutnya korban diberi pendampingan medis berupa pelayanan medis awal atau rujukan kerumah sakit, setelah itu  dilakukan  pelayanan  rehabilitasi  berupa  konseling  yang  dilakukan  oleh  psikolog  P2PTPA,  serta memiliki pendampingan hukum dari BAP hingga pengadilan atau penyelesaian dengan cara berdamai antara  dua  belah  pihak,  setelah  kondisi  membaik  korban  kembali  kepada  kelurganya  namun  tetap dilakukan monitoring dengan home visit.
Peran  pemerintah  itu  sendiri  (Darmini,  2021),  dalam  mengatasi  pelecehan  seksual  yaitu melindungi korban dan keluarganya, memberikan hukuman kepada pelaku, membuat sanksi yang tegas agar tidak ada lagi kasus pelecehan seksual, melakukan penyuluhan dan mendirikan komunitas anti pelecehan,  serta  memberikan  bimbingan  kepada  masyarakat.  Sedangakan  peran  masyarakat  dalam penanganan pelecehan seksual yaitu dengan menegur pelaku seketika, mengalihkan perhatiaan korban

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
serta pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti, selanjutnya melaporkan pelecehan seksual yang sedang terjadi, memberi pertolongan, ditenangkan serta memberi perlindungan dengan menanyakan  kondisinya  setelah  kejadian,  merekam  aksi  pelaku  sehingga  korban  dapat  melaporkan pelaku dengan bukti yang ada dan jangan langsung meyebarkannya dengan mengunggah di media sosial. Dengan  penanganan  yang  tepat  kita  bisa  membuat  korban  merasa  aman  atas  tindakan  yang  kita lakukan.
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  terjadi  di  kota  Tanjungpinang  mengenai    pelecehan seksual  maka  diperlukan  perlindungan  dengan  pengaturan  hukum  tindak  pidana  yang  berkaitan tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II ”Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yaitu Pasal 281 KUHP – Pasal 295 KUHP. Misalnya berdasarkan pada pasal 289 KUHP berbunyi:”barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Perbuatan  pelecehan seksual apabila dilakukan melalui jaringan internet berupa gambar atau video cabul juga termasuk transaksi yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan demikian, dari segi undang-undang   sebenarnya   perbuatan pelecehan   seksual merupakan   tindakan kriminal yang diancam pidana bagi pelakunya.
Pada Kementerian  Keuangan,  upaya  pencegahan  pelecehan  seksual  telah  diatur  dalam Surat Edaran MenteriKeuangan  Nomor  36/MK.1/2020  tentang  Pencegahan  dan Dukungan  Penanganan Pelecehan  Seksual  di  Lingkungan  Kerja  Dalam  Rangka Meningkatkan  Keadilan  dan  Kesetaraan Gender  Lingkup  Kementerian  Keuangan.

## PENUTUP
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelecehan Seksual bisa terjadi kapan  saja  bahkan  orang  terdekat  bisa  menjadi  peran  utama  yang  melakukan  hak  tercela  tersebut. Dengan itu dibutuhkan peran Aparat kepolisian dalam pencegahan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Tanjungpinang yaitu melalui penyuluhan yang dilakukan oleh fungsi Binmas serta kepolisian kota Tanjungpinang dan juga melakukan kerjasama dengan instansi dinas lain misalnya dengan DP3APM Kota Tanjungpinang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pelecehan seksual. Aparat kepolisian juga melakukan patroli di tempat hiburan malam serta memberi himbauan kepada pemilik tempat hiburan malam agar memberi larangan kepada anak-anak, selain itu orang tua juga berperan dalam pencegahan seksual dengan memberi kontrol pada kehidupan anak agar berada dilingkungan yang positif.
Peran pemerintah dalam penanganan kasus pelecehan seksual berdasar pada putusan peraturan Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2015  Tentang  pedoman  prosedur  penanganan  korban  pelecehan  seksual  yaitu  mengetehui permasalahan,  memberi  pelayanan  medis,  pendampingan  psikologi,  pendampingan  hukum, pemulangan, dan penyesuaian diri di lingkungan dengan membangun kembali kepercayaan. Selain itu perlidungan hukum untuk pelecehan seksual tertuang dalam pasal 289 KUHP berbunyi:”barangsiapa

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

## DAFTAR PUSTAKA
Afrian, F., & Susanti, H. (2022). pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana: pelecehan verbal (Catcalling) ditinjau Dari Hukum Pidana. Titian:  Jurnal Ilmu Humaniora, 6 (2), 303- 324. https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039
Atmasasmita, Romli., Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995. Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Qawwam:
Journal for Gender Mainstreaming, 15 (1), 45–68.
https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387
Dwiyanti, F. 2014. Pelecehan Sekual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol 10(1), 29–36 pp.
Elsera,  M.  (2016).  Pariwisata  dan  Pelacuran  Anak:  Sebuah  Input  Bagi  Pengambil  Kebijakan. JUAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 4(1):14-22
Fairchild, K., & Rudman, L. A. (2008). Everyday Stranger Harassment And Women’s Objectification. Social Justice Research, 21(3), 338-357. DOI: 10.1007/s11211-008- 0073-0.
Fatia,dkk  (2022).  Evaluasi  Kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan Pemberdayaan        Masyarakat        dalam        Pengendalian        Kekerasan        Anak.  Jurnal        Of Comprechensive Science.1 (7).
Gandeswari,     K.,     Husodo,     B.     T.,     & Shaluhiyah,   Z.   (2020).   Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi  Perilaku  Orangtua Dalam   Memberikan   Pendidikan   Seks Usia  Dini  Pada Anak  Pra  Sekolah  Di Kota    Semarang. Jurnal    Kesehatan Masyarakat (E-Journal), 8(3), 298– 305.
Harlen,  Suci  Amelia.  “Pemenuhan  Hak  Santri  Atas  Kasus  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Oleh
Oknum Pondok Pesantren.” Jurnal HAM 13, no. 2 (2022): 199. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214.
Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta. Koneksi, 3(2), 485. https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487 Ida  A.  A.  Dewi.  (2019).  Cat-calling:  Candaan,  Pujian  atau  Pelecehan  Seksual.  Jurnal  Hukum Kenotariatan, 4(2), 204.
Iskandar, Jusman. 2012. Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga Juita,  S.  (2018).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Dari Perspektif  Hukum  Pidana.  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Sosial  Humaniora,3(1),  355–362. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99
Kurniawan,  S.  O.  (2016).  Proses  komunikasi  interpersonal  perempuan  korban  pelecehan  seksual dengan pendamping dalam pembentukan konsep diri di Yayasan Embun Surabaya. Jurnal E-
Komunikasi, 4(2). https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-
komunikasi/article/view/4834
Kusuma, I., Nafi, Y. K. D., Veronica, Stiawati, D., & Nafi, T. H. 2020. Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Masruroh, F., Ilsan, E., Putri, E., Hidayah, F., & Faishol, R. (2022). PSIKOEDUKASIPENDIDIKAN SEKS  KEPADA  GURU  DAN  SISWA  SEBAGAI  UPAYA  PENCEGAHAN  KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SD. 5(2), 216–222.
Meyer, M. C., Berchtold, I. M., Oestreich, 1 L, & Collins, F. J. (1981). Sexual harassment. Petrocelli Books.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcesbook. In SAGE(Edisi 3).
Nabillah,  A.    S.  (2019).  Dampak    Pelecehan    Seksual    Terhadap    Anak    Usia    Dini    Dan    Upaya Penanganannya    Dalam  Perspektif  Pekerjaan  Sosial.  Lembaran  Masyarakat:  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5 (01), 77. https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v5i01.2279
Nurhidayah,  I.,  &  Ligina,  N.  L.  (2018).  The  Role  of  Parents  in  Preventing  Sexual  Violence  on Elementary  School  children  in  Bandung.  Jurnal  Keperawatan,  9  (2),  109. https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454
Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusolekha. (2023). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan  Seksual  Di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi.  KAIS  Kajian  Ilmu  …,  58–  64. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/16293%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/in dex.php/kais/article/download/16293/8452
Said, Zaenal Abidin.2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancar Jiwa. Sihite, R. 2007. Perempuan, Kesejahteraan, dan Keadilan. Raja Grafindo Persada. Jakarta Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI BandungPuslit KP2W Lemlit UNPAD Ulfaningrum,  H.,  Fitryasari,  R.,  &  Mar’ah,  M.  M.  (2021).  Studi  Literatur  Determinan  Perilaku
Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. Jurnal Health Sains, 2(2). https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.119
Zahirah,  Utami,  Nunung  Nurwati,  Hetty  Krisnani.  2019.  “Dampak  Dan  Penanganan  Kekerasan Seksual    Anak    Di    Keluarga.”  Jurnal    Prosiding    Penelitian    Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat6(1):10–20.
Apriyani. (2023, november 06). DP3APM Kota Tanjungpinang Pastikan Kasus Pelecehan Seksual Masuk Pengadilan . Retrieved from rri.co.id: https://www.rri.co.id/tanjungpinang/kriminalitas/432318/dp3apm-kota-tanjungpinang- pastikan-kasus-pelecehan-seksual-masuk-pengadilan
Redaksi. (2023, Oktober 12). Pria Ini Jadi Buronan Polisi, Karena Dilaporkan Telah Melakukan Pencabulan
Dua Kakak Beradik di Bawah Umur . Retrieved from Sidak news.com: https://www.sidaknews.com/2023/10/12/pria-ini-jadi-buronan-polisi-karena-dilaporkan-telah- melakukan-pencabulan-dua-kakak-beradik-di-bawah-umur/