## AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Vol. 12, No.2 (2020) http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah
OBJECTIVES AND GOALS POLICY OF GURU GARIS DEPAN PROGRAM TO IMPROVE THE BASIC EDUCATION QUALITY
Fitriyani
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: fitriyani9102@gmail.com
Bedjo Sudjanto Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: Prof.BedjoSujanto@gmail.com
Suryadi Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: hcsuryadi.unj@gmail.com
Matin
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: Mp018matinpasca@gmail.com
DOI: 10.35445/alishlah.v12.i2.262 Accepted: October 28 th , 2020. Approved: December 21 st , 2020 Published: December 30 th , 2020

## Abstract
The purpose of this study was to obtain the results of the evaluation of the input for  the  GGD  program  related  to  the  participants,  the  committee,  and  the  GGD technical  guidance.  The  research  method  is  descriptive  qualitative  because  this research  wants  to  get  input  information  from  the  GGD  program  policies.  Data collection  techniques  used  open  interviews,  documents,  and  documentation studies. Data sources are the GTK Directorate, Kemdikbud, Head of the Ministry of  Education  and  Culture's  HR  Bureau,  the  GGD  committee.  The  data  analysis technique  used  data  triangulation.  The  results  of  the  study  concluded  that  the GGD  participants  had  followed  a  series  of  procedures  stipulated  in  the  GGD policies, the committee had set requirements according to the needs of the GGD implementation,  and  technical  guidance  was  provided  so  that  the  GGD participants were ready to work in the 3T areas. All the resources involved in the GGD  program,  from  the  central  to  the  participating  regions,  did  this  program well. The results of the study recommended providing activities that can improve the professionalism of GGD participants.
Keywords : GGD, Policy, Education, Undeveloped Areas

## PENETAPAN INPUT DALAM KEBIJAKAN PROGRAM GURU GARIS DEPAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi bagian input pada program GGD yang berkaitan dengan peserta, kepanitiaan, dan bimbingan teknis GGD.  Metode  penelitian  adalah  kualitatif  deskriptif  karena  penelitian  ini  ingin mendapatkan informasi inout dari kebijakan program GGD. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terbuka, dokumen, dan studi dokumentasi. Sumber data  adalah  Direktorat  GTK,  Kemdikbud,  Kepala  Biro  SDM  Kemdikbud, kepanitiaan  GGD.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  triangulasi  data.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  peserta  GGD telah  mengikuti  rangkaian  prosedur  yang  ditetapkan  dalan  kebijakan  GGD, kepanitian  telah  menetapkan  persyaratan  yang  sesuai  kebutuhan  dari implementasi  GGD,  serta  bimbingan  teknis  diberikan  agar  para  peserta  GGD siap  bekerja  di  daerah  3T.  Semua  sumber  daya  yang  terlibat  dalam  program GGD  baik  pusat  sampai  daerah  berpartisipasi  melakukan  program  ini  dengan baik.  Hasil  penelitian  merekomendasikan  kepada  untuk  menyediakan  aktivitas yang mampu meningkatkan profesionalistas peserta GGD.
Kata Kunci : GGD, Kebijakan, Pendidikan, Daerah Terpencil

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  suatu  kebijakan  dipahami  dari  pencapaian  tujuan.  Seperti halnya  kebijakan  program  Guru  Garis  Depan  (GGD)  yang  dirancang  oleh pemerintah  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dasar. Pendidikan  di  Indonesia  masih  memiliki  beberapa  masalah  terkait  kualitas  dan akses serta pemerataan guru  yang kompeten. Kondisi ini terbukti dari rendahnya kualitas lulusan, kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.(Sukasni & Efendy, 2017) Indonesia telah melaksanakan wajib belajar 12  tahun  yang  telah  memberikan  peningkatan  persentase  dari  11,2  pada  tahun 2005  menjadi  12,9  pada  tahun  2012,  namun  rasio  siswa-guru  dalam  pendidikan dasar menurun dari angka 22 pada tahun 2000 menjadi lebih rendah yaitu angka 20 pada satu dekade ini. Siswa Indonesia masih jauh dibawah siswa dari Negara Asia  lainnya,  yaitu  China,  Jepang,  Korea  Selatan,  Singapura  dan  Malaysia (UNDP, 2015 dalam (Sukasni & Efendy, 2017).
Jumlah  guru  yang  terbilang  cukup  banyak    tetapi  tidak  diikuti  dengan proses  penataan  dan  pemerataan  pendistribusian  guru  yang  baik.  Hal  ini menyebabkan  jumlah  guru  nasional  secara  rasio  terbilang  baik,  namun  tidak tersebar  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Khususnya  di  sebagian  besar wilayah yang jauh dari perkotaan, terlebih lagi bagi daerah-daerah yang termasuk
dalam  kategori  wilayah  3T,  yaitu  daerah  Tertinggal,  Terluar,  dan  Terdepan. Berdasarkan jumlah guru yang terbilang cukup banyak  tetapi tidak diikuti dengan proses  penataan  dan  pemerataan  pendistribusian  guru  yang  baik.  Hal  ini menyebabkan  jumlah  guru  nasional  secara  rasio  terbilang  baik,  namun  tidak tersebar  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Khususnya  di  sebagian  besar wilayah yang jauh dari perkotaan, terlebih lagi bagi daerah-daerah yang termasuk dalam kategori wilayah 3T, yaitu daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan  (Aisy Ilfiyah,  Hendri,  Rasiki,  &  Yudhistira,  2015;  OECD  &  ADB,  2015;Rosser  & Fahmi, 2016; Siswantari, 2013).  Selain itu, kualitas guru di Indonesia juga masih terbilang  rendah,  kebanyakan  guru-guru  di  Indonesia  masih  mengalami kekurangan pada masalah kompetensi dasar, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran dan keterampilan pedagogis (Rosser & Fahmi, 2016)
Rasio  siswa  per-guru  (RSG)  yang  rendah  dalam  skala  makro  nasional bukanlah  indikator  yang  positif,  karena  menyembunyikan  ketidakmerataan penempatan  guru.  Tingkat  pemerataan  guru  yang  dapat  diketahui  dari  analisis sebaran  guru  yang  dikeluarkan  oleh  Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Kemdikbud.  Studi  Kualitatif  pada  beberapa  sekolah  di  daerah terpencil menunjukkan rata-rata jumlah guru honorer di SD dan SMP Negeri telah mencapai 60% dengan RSG minimal 1:35, kontras dengan daerah perkotaan yang mencapai    RSG  1:14,  termasuk  guru  honorer  (Suryadi,  2016).  Kekurangan  dan penempatan  guru  yang  tidak  merata  menjadi  sumber  utama  persoalan  guru  saat ini,  sehingga  menimbulkan  dampak  pada  peningkatan  kualitas  pendidikan nasional.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  data  analisis  sebaran  guru  Dikdasmen  di wilayah 3T (“PDSP,” 2016) sebagai berikut:
Gambar 1 Rasio Siswa per Guru Wilayah Tertinggal
Berdasarkan data tersebut, Rasio Siswa per-Guru (RSG) wilayah tertinggal berkisar antara 6,86 (Kabupaten Bima) terendah sampai dengan 23,3 (Kabupaten Tolikara)  tertinggi,  dengan  rasio  siswa  per-guru  nasional  sebesar  14,73.  Apabila dikaitkan dengan Standar Nasional (14,73) maka terdapat 16 Kabupaten (16,16%) yang lebih tinggi dari Norma Nasional,yaitu 1) Kabupaten Musi Rawas Utara, 2) Kabupaten  Ketapang,  3)  Kabupaten  Kepulauan  Yapen,  4)  Kabupaten  Puncak Jaya, 5) Kabupaten Biak Numfor, 6) Kabupaten Lebak, 7) Kabupaten Landak, 8) Kabupaten  Pandeglang,  9)  Kabupaten  Manggarai,  10)  Kabupaten  Sumba  Barat
Daya,  11)  Kabupaten  Jaya  Wijaya,  12)  Kabupaten  Yakuhimo,  13)  Kabupaten Paniai,  14)  Kabupaten  Lanny  Jaya,  15)  Kabupaten  Mappi,  16)  Kabupaten Tolikara. Rasio Siswa per-Guru (RSG) yang dimaksud adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru yang ada. Semakin tinggi angka rasio, maka semakin banyak siswa yang dilayani oleh satu guru. Sebab itu, Pemerintah wajib menaikkan RSG dan  memeratakan  penempatan  guru  agar  terwujud  efisiensi  tata  kelola  guru (redistribusi guru) yang baik di Indonesia.
Banyak  cara  yang  bisa  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan. Banyak  penelitian  yang  telah  memaparkan  konsep  peningkatan  kualitas pendidikan.  Penggunaan  manajemen  berbasis  sekolah  bisa  membantu  dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan agar lebih bermutu (Patras, Iqbal, Papat, &  Rahman,  2019).  Pemerintah  telah  membuat  program  SM3T  dan  PPG  untuk meningkatkan  kualifikasi  kualitas  bagi  calon  PNS  (Pinggir  &  Wea,  2016).  Hal yang sama telah dilakukan pemerintah Cina dengan mengeluarkan kebijakan „ zero school choice’ dalam  melakukan  pemerataan  kualitas  pendidikan  (Wen,  Xiao,  & Zhang,  2017).  Dalam  peningkatan  kualitas  dari  kreativitas  partisipan  program SM3T  dilakukan  menggunakan  pembelajaran  berbasis  projek  seperti  yang  telah dilaksanakan  di  Lany  Jaya,  Papua    (Yustina  &  Dahnilsyah,  2017).    Dalam melakukan  pemerataan  pendidikan,  juga  harus  dilakukan  secara  menyeluruh  dan simbang,  dilihat  kebutuhan  dan  kemampuan  dari  masing-masing  daerah,  dan pemerintah  daerah  juga  turut  serta  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan pemerataan  pendidikan  di  daerahya,  dengan  tidak  mendorong  kepada  hal  yang tidak meracuni pendidikan dengan nuansa politik, sebagaimana yang kerap terjadi menjelang pelaksanaan ujian nasional (Idrus, 2012).
Pada penelitian Sumual & Ali (2017) memberikan simpulan bahwa semakin lama pengalaman mengajar, kompetensi pedagogik guru semakin berkurang. Dari penelitian dapat diketahui bahwa kualitas pendidik atau guru yang berpengalaman mengajar  belum  menjamin  kualitas  yang  mumpuni  dalam  pelaksanaan pengajaran.  Kondisi  tersebut  sering  terjadi  di  daerah  terpencil.  Hasil  penelitian dari  Firdaus,  Sulfasyah,  &  Nur  (2019)  menyimpulkan  bahwa  kualitas  tenaga pendidik  masih  rendah  dan  belum  memenuhi  kebutuhan  siswa.  Sarana  dan prasarana  juga  belum  sepenuhnya  bisa  memenuhi  kebutuhan  proses  belajar mengajar.  Keberadaan  fakta-fakta  ini  menunjukkan  ada  yang  tidak  sesuai  dalam pelaksanaan  sistem  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Ketidaksesuaian  semacam ini  dapat  dilihat  dari  dukungan  politis  dalam  perumusan  tujuan  pendidikan, pendanaan  pendidikan,  dan  organisasi  politis  pendidik  seperti  mempersiapkan guru  profesional,  sarana  persiapan,  inkonsistensi  antara  tujuan  pendidikan  dan praktik  pendidikan  juga  antara  tujuan  dan  model  evaluasi  pendidikan  yang digunakan.  Oleh  sebab  itu,  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  Indonesia,
diperlukan  langkah-langkah  strategis  perencanaan,  implementasi  dan  sistem evaluasi berkelanjutan dari sistem pendidikan di Indonesia.
Dari  penelitian  sebelumnya  diketahui  bahwa  mereka  berfokus  pada peningkatan  kualitas  pendidik  dengan  berbagai  program.  Namun,  hasil  pada penelitian  ini  difokuskan  pada  evaluasi  input  untuk  program  GGD  yang  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  peningkatan  pendidikan dasar  khusus  di  daerah  3T.  Kebijakan  Program  GGD  berhasil  menyalurkan konsep  pemikiran  akademis  yang  memadukan  teori  modern  dan  kearifan  lokal dalam  hal  pendidikan  calon  guru  masa  depan.  Adanya  evaluasi  kebijakan  yang dilakukan direspon Pemerintah agar mendapatkan infomasi dari hasil rekomendasi Program  GGD  sehingga  mempercepat  pemerataan  pendidikan  nasional  dan peningkatan kualitas pendidikan dasar di daerah 3T. Mengingat wilayah Indonesia yang  demikian  besar  dengan  kompleksitas  persoalan  pendidikan  yang  banyak seperti  distribusi  guru  yang  tidak  merata,  ketidaksesuaian  bidang  ilmu  dengan tugas mengajar, tidak optimalnya tugas  guru dengan ketersediaan guru di daerah 3T, sehingga diperlukan adanya kajian dan analisis serta evaluasi lebih mendalam tentang  Kebijakan  Program  GGD  ini  dan  implikasinya  terhadap  Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah 3T.
Input  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  untuk  mengetahui  bagaimana kebutuhan  dan  implementasi  program  GGD  khususnya  untuk  kebutuhan  tenaga pendidik.  Berdasarkan  pada  paparan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  input  dalam  program  GGD  dan keberhasilan  program  tersebut  terhadap  kualitas  pendidikan  di  Indonesia khususnya  daerah  3T.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  bermanfaat  dan sangat penting sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan program  GGD di Indonesia sehingga kualitas pendidikan di Indonesia khususnya daerah 3T bisa lebih maju.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Dalam penelitian ini dipaparkan input dari kebijakan program GGD untuk meningkatkan kualitas  pendidikan  dasar  di  daerah  tertinggai  di  Indonesia.  Sukmadinata  (2017) mengungkapkan  bahwa  pada  penelitian  kualitatif  terjadi  interaksi  atau pengalaman  sosial  dan  peneliti  percaya  bahwa  kenyataan  keadaan  merupakan suatu  konstruksi  sosial.  Setiap  individu  atau  kelompok  akan  memberikan  makna terhadap  kesatuan-kesatuan  rangkaian  peristiwa,  individu,  proses,  atau  objek apapun  yang  berkaitan  dengan  kondisi  yang  sebenarnya  dalam  menunjukkan sebuah  fenomena  sosial  sehingga  menimbulkan  perspektif  partisipan  terhadap suatu kejadian.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  terbuka (secara online), dokumen, dan studi dokumentasi. Sedangkan sumber data adalah
Direktorat  GTK,  Kemdikbud,  Kepala  Biro  SDM  Kemdikbud,  kepanitiaan  GGD. Indikator  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian  antara  lain;  1) landasan yuridis kebijakan, 2) latar belakang kebijakan program GGD, 3) rencana GGD,  4)  latar  belakang  calon  peserta  GGD,  5)  pedoman  pengadaan  CPNSSD GGD, dan 6) kebutuhan guru dari daerah 3T .
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  triangulasi data.  Triangulasi  data  adalah  proses  melakukan  perbandingan  dari  hasil  temuan dengan  menggunakan  metode  yang  berbeda  dalam  menjawab  pertanyaan  yang sama  (Wirawan,  2016).  Dalam  penelitian  ini  data  dan  informasi  berupa  hasil wawancara,  studi  dokumentasi,  analisis  dokumen  dan  wawancara  tentang kebijakan program GGD diolah dan disajikan secara deskriptif dengan melakukan analisis menggunakan prosedur baku yaitu model Miles dan Huberman  (Miles & Huberman,  1994)  sebagai  berikut;  1)  Reduksi  data  digunakan  untuk  menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, agar dapat menemukan hal- hal  pokok  dari  objek  yang  diteliti  sesuai  dengan  fokus  penelitian.  2)  Penyajian data  dibuat  dan  di  rangkum  secara  sistematis  sehingga  mudah  di  pahami  dan diketahui makna yang terkandung. 3) Kesimpulan dan verifikasi. Pada bagian ini coding data  untuk  mengidentifikasikan  berbagai  informasi  dari  setiap  teks  data dan  menyusun  serta  mengorganisasikan  data  tersebut  berdasarkan  persamaan makna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  analisis  data  ada  tiga  bagian  yang  dipaparkan  berkaitan  dengan evaluasi input pada program GGD. Berikut ini paparan untuk setiap bagian input yang dibutuhkan pada evaluasi program GGD.

## 1. Peserta GGD
Berdasarkan  hasil  wawancara  pihak  Kemendikbud  diketahui  bahwa jumlah  potensi  calon  peserta  GGD  sebanyak  9.191  orang,  hingga  batas  akhir pendaftaran  CASN  GGD  secara  online  dengan  melakukan  pengisian  data  secara administratif  melalui,  terdapat  jumlah  pendaftar  sebanyak  6.618  orang,  dari jumlah  tersebut  terdapat  127  pendaftar  yang  tidak  menyelesaikan  proses pendaftaran  sehingga  jumlah  pelamar  yang  menyelesaikan  tahapan  akhir pendaftaran dan menerima nomor ujian CAT CASN GGD berjumlah 6.491 orang guru.  Selanjutnya  dilakukan  proses  verifikasi  berkas  administrasi  oleh PANSELNAS,  maka  diperoleh  6.315  orang  pendaftar  yang  dinyatakan  berhak mengikuti  seleksi  kompetensi  dasar  (SKD)  dan  143  orang  lainnya  tidak  bisa melanjutkan  proses  seleksi  sebab  tidak  mengirimkan  kelengkapan  berkas  yang dipersyaratkan  kepada  panitia  hingga  batas  akhir  pendaftaran  dan  beberapa pendaftar  lainnya  sedang  terikat  kontrak  pekerjaan  dengan  instansi  lain.  Berikut data  jumlah  potensi  calon  peserta  GGD  yang  mendaftar  untuk  dapat  mengikuti program GGD, antara lain;
Tabel 1 Jumlah potensi calon peserta GGD yang mendaftar GGD pada
tahun 2016 No. Tahun Penyelenggaraan Jenis PPG Potensi Pendaftar 1. 2013-2016 PPG SM3-T 6.161 2. 2009-2012 PPG S1 PGSD Berasrama 1.730 3. 2009-2012 PPG Basic Science 499 4. 2011-2016 PPG Terintegrasi 306 5 2012-2016 PPG SMK Kolaboratif 796 Jumlah Potensi Calon Peserta GGD 9.191
Tahapan  selanjutnya  setelah  pemetaan  data  potensi  peserta  GGD  yang mendaftar,  selanjutnya  dilakukan  pelaksanaan  seleksi  (TUK)  yang  telah ditentukan,  dari  6.315  orang  yang  mengikuti  SKD  (Seleksi  Kompetensi  Dasar) diketahui terdapat 19 orang yang tidak memenuhi persyaratan, maka ditetapkanlah sebanyak  6.296  orang  guru  yang  dinyatakan  lolos  seleksi  CASN  GGD  dan  telah memenuhi  ketentuan  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  PANSELNAS  (Panitia Seleksi  Nasional).  Di  dalam  proses  seleksi  terdapat  banyak  sekali  kendala  yaitu calon  peserta  GGD  tidak  memahami  aturan  persyaratan  yang  telah  ditetapkan sehingga  tidak  memenuhi  kualifikasi  pendidikan  dan  formasi  yang  dibutuhkan, kemudian  yang  menjadi  faktor  potensi  calon  pendaftar  CASN  GGD  sedikit  dari jumlah  kuota  yang  dibutuhkan  sebab  pendaftar  berasal  dari  12  LPTK  yang berdomisili  jauh  dari  perkotaan  dan  tersebar  didaerah  sehingga  akses  layanan teknologi infomasi yang dibutuhkan tidak sampai di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa masing-masing. Selain itu, potensi calon pendaftar CASN GGD telah menjadi PNS di daerahnya masing-masing atau sudah memilih bekerja dalam profesi yang lain dan terhalangi oleh kontrak kerja di instansi lain, atau  alasan  keluarga.  Karena  seleksi  CASN  GGD  bukan  lah  seleksi  umum  jadi tidak  diperuntukkan    umum  melainkan  hanya  pada  prsyaratan  yang  telah ditetapkan  dalam  Pedoman  Pengadaan  CASN  GGD  Tahun  2016  (Lampiran Peraturan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  Direktorat  Pembinaan  Guru  Pendidikan Dasar Direktorat GTK, Kemendikbud No. 1356/B.3.1/KP/2016).
Dengan  pertimbangan  kebutuhan  guru  di  daerah  khusus  daerah  3T  yang sangat mendesak dan harus dipenuhi, maka tanpa dilakukan pengalihan kualifikasi dan  lokasi  penempatan  sesuai  dengan  kebutuhan  tanpa  mengubah  kuota  masing- masing  kabupaten.  Selanjutnya,  atas  pengalihan  tersebut,  akan  ditindaklanjuti dengan melakukan sertifikasi kedua sesuai dengan formasi jabatan yang di ampu. Data hasil seleksi kompetensi dasar berikut kemungkinan pengalihannya tersebut telah  disampaikan  melalui  Surat  Sekretaris  Jenderal  No.  30816/A.A3/KP/2016. Guru  –  Guru  CASN  GGD  ini  sudah  sangat  dibutuhkan  dan  dinantikan  oleh Pemerintah Daerah dan diharapkan sudah dapat mulai berkarya bertugas mendidik di daerah 3T pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 (Januari 2017).Program
pengadaan  CASN  GGD  2016  ini  telah  di  anggarkan  untuk  pembekalan  dan distribusi CASN  GGD sampai ke lokasi penempatan. Apabila CASN  GGD 2016 tidak  dapat  dilaksanakan  pada  tahun  ini,  maka  pada  tahun  2017  diketahui Pemerintah  Pusat  tidak  lagi  menganggarkan    hal  tersebut.  Mengingat  tenggang waktu  pelaksanaan  anggaran  2016  hanya  tersisa    waktu  2  bulan  saja.  Dengan demikian,  Kemendikbud  mendesak  KemenPan-Rb  segera  menetapkan  kelulusan CASN GGD, dengan gambaran potensi peserta GGD yang siap bertugas di daerah 3T sebagai berikut;

## Gambar 2 Ilustrasi Gambaran Potensi Peserta GGD
Berdasarkan  data  ilustrasi  pada  gambar  1  dapat  diketahui  capaian kebijakan program GGD dengan partisipasi calon potensi peserta GGD dari tahun 2015  dan  2016  yang  meningkat.  Pada  GGD  1  keterlibatan  peserta  GGD  sebagai berikut;
a. Sebanyak  4607  Alumni  SM-3T,  yang  memiliki  keistimewaan  mengikuti formasi  khusus  karena  berhasil  menyelesaikan pendidikan  PPG  SM-3T berasrama  yang  dibuktikan  dengan pemerolehan  Sertifikat  Pendidik  Guru Profesional.  Kelengkapan informasi  mengenai  4607  pemegang  hak kepesertaan  tersbut berhasil  direkapitulasi  dalam  tabulasi  pendataan berdasarkan kategori  LPTK  penyelenggara  PPG,  Nomor  Sertifikat,  Program Studi, dan berbagai kebutuhan identitas personal lainnya.
b. Data  hasil  pelaksanaan  seleksi  tes  kompetensi  dasar,  dapat ditemukan informasi  bahwa    sebanyak  1480  calon  peserta yang  berhasil  memasuki registrasi  pendaftaran  di  panselnas dan  kemdikbud,  ternyata  yang  tercatat sebagai peserta TKD sebanyak 1395 peserta. Pengaturan ambang batas nilai yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB sebagai penjaring lulusan terbaik telah menghasilkan  sebanyak  1224  peserta  yang  sanggup melampauinya.  Hanya saja  dari  1000  formasi  yang  disediakan  oleh pemerintah,  sejumlah  809 peserta  yang  mampu  terdistribusi  ke 29  kabupaten  penempatan.  Mereka adalah  pengabdi  profesional yang  akan  mematrikan  diri  sepenuhnya  demi kebangkitan pendidikan daerah tertinggal di Indonesia.
GGD 1 (2015) GGD 2
(2016) Potensi Pendaftar 4.067 Potensi Pendaftar 9.191 Pelamar 1.395
Pelamar
6.315 Peserta lolos
798 Peserta lolos 6296
c. Dari  809  peserta  awal  yang  lulus  Tes  TKD,  terdapat  2  peserta yang mengundurkan  diri  dan  9  peserta  yang  tidak  terdaftar dalam  database kepesertaan  PPG  SM-3T,  dan  akhirnya  yang berhasil  memperoleh  NIP  dan SK  CPNS  sebanyak  798  peserta yang  akan  ditugaskan  sebagai  Guru  Garis Depan pada 4 provinsi di 28 Kabupaten.
Sedangkan,  berdasarkan  analisis  dokumen  pada  Surat  Laporan  No. 30880/A.A3/KP/2016 tentang pelaksanaan  penerimaan CASN  GGD Tahun 2016 yang  dibuat  dan  ditujukan  untuk  MenPan-RB  pada  tanggal  31  Oktober  2016 disebutkan bahwa telah dilaksanakan seleksi Kompeteni Dasar bagi CASN GGD Kemendikbud Tahun 2016 pada tanggal 15-18  September 2016 dengan informasi sebagai berikut :
a) Dari 6.348 pelamar yang berhak mengikuti SKD (Sebagaimana yang tertulis pada Surat Biro Kepegawaian No. 30753/A3/KP/2016 )bahwa pelamar yang mengikuti  SKD  sejumlah  6.315  orang,  sedangkan  33  pelamar  tidak mengikuti SKD
b) Dari  sejumlah  6.315  pelamar  yang  mengikuti  SKD,  setelah  dilakukan pengolahan  data,  pelamar  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kelulusan sejumlah 19 orang dengan alasan; sejumlah 2 orang berusia di atas 40 tahun, dan sejumlah 17 oranag pelamar masi terikat kontrak dengan pihak lain
c) Pelamar yang memenuhi persyaratan kelulusan berjumlah 6.296 orang.
d) Dari  6.296  pelamar  yang  memenuhi  persyaratan  kelulusan  tersebut,  setelah disandingkan  dengan  formasi  yang  di  usulkan  ke  KemenPan-Rb  (sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal No. 2055/A.A3/KP/2016), jumlah pelamar yang  sesuai  dengan  formasi  adalah  3.565,  dan  pelamar  yang  tidak  sesuai dengan formasi yang diusulkan sebanyak 2.731 orang.
2. Kepanitiaan GGD
Bedasarkan  Lampiran  Keputusan  Mendikbud  No.  209/P/2016  tentang Panitia  Seleksi  Calon  Aparatur  Sipil  Negara  GGD  Tahun  2016  dibentuk  Panitia Seleksi  di  tingkat  pusat  sebanyak  5  orang  dan  panitia  penanggung  jawab kepanitiaan di tingkat provinsi sebanyak 33 kepala LPMP dari 33 provinsi. Panitia Penanggung  Jawab  CASN  GGD  Pusat  sebanyak  5  orang  dengan  jabatan  dalam kepanitiaan sebagai berikut:

## Tabel 2 Panitia Seleksi GGD Pusat
No.   Jabatan Dalam Kepanitiaan    Jabatan dalam Kedinasan Nama 1 Pembina Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 2 Pengarah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Supriatna 3 Ketua Sekretaris Jenderal Didik Suhardi 4 Sekretaris 1 Kepala Biro Kepegawaian Dyah Ismayanti
5 Sekretaris II Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Poppy Dewi Puspitawati (Sumber: Kemdikbud, 2016)

## 3. Bimbingan Teknis GGD
Bimbingan teknis dilakukan dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada peserta GGD agar siap ditempatkan di daerah 3T dengan berbagai kondisi geografis  sosio-ekonomi  yang  berbeda  antar  desa.  Bimbingan  teknis  dilakukan oleh  Kemendikbud  bekerja  sama  dengan  Yayasan  Masyarakat  SM-3T  Institute juga  Narasumber  yang  berkaitan  dengan  hadirnya  kebijakan  program  GGD tersebut.  Bimbingan  teknis  dilakukan  dalam  4  gelombang  dengan  waktu  yang berdekatan  yaitu  Minggu  pertama  sampai  dengan  Minggu  ke-empat  Bulan Desember  tahun  2016,  sebab  ada  masa  penantian  pengumuman  kelulusan  yang masih  belum  dilaksanakan  oleh  kepanitiaan  GGD  bersama  Kemen-PAN  RB  dan BKN  menunggu  hasil  seleksi e-formasi ditetapkan.  Sementara  menunggu pengumuman  kelulusan  GGD  dari  KemenPAN-RB,  Direktorat  Pembinaan  Guru Dikdas,  Direktorat  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  Kemendikbud  akan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian
Berkeanjutan  di  lokasi        yang  berbeda  di  beberapa  hotel  di  Jakarta  (Hotel Peninsula, Hotel Golden Boutiqoue, Hotel Grand Serpong, dan Hotel Grand Sahid Jaya) yang diikuti oleh sebanyak 6.296 peserta, seperti yang terdapat pada gambar berikut ini;

## Gambar 3 Ilustrasi Alur Bimtek GGD Sebelum Keberangkatan
Seperti yang terlampir dalam Surat undangan kehadiran peserta bimtek di Hotel  Menara  Peninsula  Jakarta,  pada  hari  Sabtu-Rabu/tanggal  10-14  Desember 2016.  Bimtek  yang  dilakukan  di  hotel  ini  di  ikuti  oleh  385  peserta  dengan

## Hotel Peninsula
•Gelombang 1 •Gelombang 2 •Gelombang 3 •Gelombang 4 Hotel Grand Serpong •Gelombang 1 •Gelombang 2 •Gelombang 3
•Gelombang 4 Hotel Grand Sahid Jaya •Gelombang 1 •Gelombang 2 •Gelombang 3 •Gelombang 4 Hotel  Golden Boutiqoe
•Gelombang 1 •Gelombang 2 •Gelombang 3 •Gelombang 4

## ALUR BIMTEK GGD
clustering  kelas  A    sampai  dengan  kelas  H    dengan  distribusi  peserta  GGD. Bimbingan  Teknis  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  memberikan  penguatan pendidikan    karakter,  memberikan  pemahaman  dan  keterampilan  mengenai pengembangan  keprofesian  berkelanjutan,memberikan  pemahaman  lintas  sosio- budaya, membekali kompetensi dalam penulisan Best Practice dan penggunaan e- Monev (Evaluasi  Diri),  memberikan  pemahaman  dan  keterampilan  mengenai pengembangan  instrumen  penilaian,  dan  memberikan  pemahaman  dan keterampilan  mengenai  penskoran  evaluasi  hasil  belajar,  serta  memberikan pemahaman  dan  keterampilan  mengenai riview soal.  Adapun  materi materi  yang diberikan  dalam  Bimtek  GGD  adalah  tentang  kebijakan  Ditjen  GTK,dan  dengan materi  pokok  bimtek  adalah  Penguatan  pendidikan  karakter  (PPK), Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan,  Pengembangan  Instrumen  Penilaian, Penskoran  Evaluasi  Hasil  Belajar,  dengan  materi  penunjang  tentang  penyusunan best practice dan aplikasi e-Monev , dan pemahaman lintas sosio-budaya.
Panduan bimtek GGD diberikan kepada peserta GGD untuk menjadi acuan dalam  melaksanakan  program  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  yang melibatkan  bantuan  dan  komitmen  yang  kuat  dari  semua  pihak  terkait.  Bimtek menjadi  penting  untuk  dalam  upaya  meningkatkan  keprofesian  guru  serta  di harapkan  berdampak  pada  peingkatan  mutu  pendidikan  dan  layanan  pendidikan baik secara institusional (satuan pendidikan), lokal
(kecamatan/kabupaten/kota/provinsi),  dan  nasional.  Bimtek  dilaksanakan  dengan tata  tertib  yang  terdiri  dari  persyaratan  antara  lain;  peserta  disediakan  tempat penginapan  sebagaimana  mestinya,  tanpa  seijin  panitia  dan  tidak  diperkenankan mengina di luar penginapan yang telah disediakan, pengeluaran yang ditanggung panitia  adalah  biaya  akomodasi  dan  konsumsi,  biaya  perjalanan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  peserta  tidak  diperkenankan  pindah  kamar,  dan  peserta diwajibkan  mengikuti  kegiatan  selama  bimtek  dengan  tannggung  jawab  demi kelancaran  dan  keberhasilan  kegiatan  (Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Direktur Pembinaan  Guru  DIKDAS,  Direktorat  Jenderal  GTK,  Kemendikbud  No. 23839/KP/2016).
Semua  peserta  GGD  telah  mengikuti  rangkaian  prosedur  dalam melaksanakan  kebijakan  program  GGD  sesuai  ketentuan  dan  aturan  yang  telah ditetapkan  oleh  kepanitiaan  GGD.  Namun  terdapat  beberapa  peserta  yang mengundurkan  diri  pada  saat  seleksi  program  GGD  dikarenakan  sudah  terikat kontrak  kerja  dan  ada  juga  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kualifikasi pendidikan  dan  formasi  yang  dibutuhkan,  atau  telah  menjadi  PNS  di  daerahnya masing-masing atau sudah memilih bekerja dalam profesi lain dan terhalangi oleh kontrak  kerja  di  instansi  lain,  atau  alasan  keluarga.  Hal  ini  berdampak  pada formasi  yang  telah  ditetapkan  sehingga  terjadi  kekosongan  guru  dan Kemendikbud  bersama  BKN  dan  BKD  melakukan  optimalisasi  formasi  untuk
mendistribusikan guru di formasi yang terjadi kekosongan guru, sehingga terdapat kendala  linearitas  guru  yang  ditempatkan  tidak  sesuai  dengan  kualifikasi pendidikannya.  Dengan  pertimbangan  kebutuhan  guru  di  daerah  khusus  yaitu  di daerah 3T yang sangat mendesak dan harus dipenuhi, maka dilakukan pengalihan kualifikasi  dan  lokasi  penempatan  sesuai  dengan  kebutuhan  tanpa  mengubah kuota  masing-masing  Kabupaten.  Selanjutnya,  atas  pengalihan  tersebut,  akan ditindaklanjuti dengan melakukan sertifikasi kedua sesuai dengan formasi jabatan yang di ampu.
Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  pada Kemendikbud agar dapat lebih seksama dalam memfasilitasi kegiatan peningkatan profesionalisme  guru  dan  penyediaan  kesempatan  lebih  luas  bagi  guru-guru daerah  menjadi  CPNS  Daerah.  Untuk  dapat  mengikuti  kegiatan  yang  mengarah pada  peningkatan  profesional  guru  dalam  rangka  tata  kelola  guru  secara  merata, maka  diperlukan  pedoman  teknis  yang  jelas  dan  harus  dipahami  oleh  tingkat pelaksana kebijakan program GGD di daerah sasaran.

## SIMPULAN
Dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan  program  GGD  tentu diperlukan  sumber  daya  yang  mendukung  keberhasilan  program.  Sumber  daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan program GGD sudah sangat baik dan  melaksanakan  tugas  serta  kewajiban  sesuai  standar  prosedur  dan  petunjuk teknis yang dibuat dalam pedoman pengadaan program GGD.  Hal ini dibuktikan dengan  distribusi  Guru  Garis  Depan  yang  telah  merata  di  seluruh  wilayah Indonesia yang termasuk dalam kategori daerah khusus dengan persebaran GGD 1 di 4 provinsi dengan jumlah guru sebanyak 798 GGD  yang berhasil di tugaskan di  28  Kabupaten,  dan  kemudian  keberhasilan  program  GGD  1  ini  menginisiasi penambahan  formasi  GGD  di  tahun  berikutnya  yaitu  pada  tahun  2016  terjadi peningkatan jumlah peserta GGD sebanyak 6.296 guru yang berhasil di tugaskan di  93  Kabupaten  di  24  Provinsi,  berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  131  Tahun 2015. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara sumber daya  yang  dibutuhkan  dengan  sumber  daya  yang  terserap  di  daerah  3T.  Hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan dan partisipasi aktif antara kepanitiaan GGD  dari  Pemerintah  Pusat  (KemenPAN-RB,  Kemendikbud,  Kemenristekdikti, Kemenkeu,  Kemendes-PDT,  BKN,  LPTK)  dengan  Pemerintah  Daerah  (Kepala Daerah/Gubernur/Bupati, BKD, LPPMP, dan Dinas Pendidikan di daerah 3T) dan Peserta GGD.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisy  Ilfiyah,  Hendri,  F.,  Rasiki,  R.,  &  Yudhistira,  R.  (2015). Kegagalan Pemerataan  Guru;  Evaluasi  SKB  5  Menteri  Tahun  2011  tentang  Penataan dan  Pemerataan  Guru  PNS  di  Indonesia .  Jakarta:  Indonesia  Corruption
Watch.
Firdaus, F., Sulfasyah, S., & Nur, H. (2019). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat
Terpencil. Equilibrium: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 33–43. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1796
Idrus,  M.  (2012).  Mutu  Pendidikan  Dan  Pemerataan  Pendidikan  Di  Daerah.
Psikopedagogia Jurnal Bimbingan Dan Konseling , 1 (2). https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  Data  Analysis;  An Expanded Sourcebook . New Delhi: Sage Publication.
OECD,  &  ADB.  (2015). Education  in  Indonesia:  Rising  to  the  Challenge . Far Eastern Survey (Vol. 20). https://doi.org/10.1525/as.1951.20.15.01p0699q
Patras, Y. E., Iqbal,  A., Papat, P., & Rahman, Y. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan  Melalui  Kebijakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dan Tantangannya. Jurnal Manajemen Pendidikan , 7 (2), 800–807. https://doi.org/10.33751/jmp.v7i2.1329 PDSP. (2016). Retrieved October 18, 2020, from http://www2.pdsp.kemdikbud.go.id/ Pinggir,  C.,  &  Wea,  D.  (2016). Program  SM3T  Dan  Ppg  Sebagai  Persyaratan Bagi  Para  Calon  Guru  Untuk  Mengikuti  Rekrutmen  Dan  Seleksi  Sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Indonesia . Jurnal  Masalah  Pastoral (Vol.  IV). Retrieved from https://ojs.stkyakobus.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/26 Rosser, A., & Fahmi, M. (2016). The Political Economy of Teacher Management in  Decentralized  Indonesia. International  Journal  of  Educational Development , 61 (7913), 72–81. https://doi.org/10.1596/1813-9450-7913
Siswantari.  (2013).  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Peraturan  Bersama  Lima  Menteri tentang  Penataan  dan  Pemerataan  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil. Pendidikan Dan Kebudayaan , 19 (3), 421–429.
Sukasni,  A.,  &  Efendy,  H.  (2017).  The  Problematic  of  Education  System  in Indonesia  and  Reform  Agenda. International  Journal  of  Education , 9 (3), 183. https://doi.org/10.5296/ije.v9i3.11705
Sukmadinata, N. S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sumual,  M.  Z.  I.,  &  Ali,  M.  (2017).  Evaluation  of  Primary  School  Teachers‟ Competence in  Implementing  2013  Curriculum:  A  Study  in  Tomohon  City. Journal of Education and Learning (EduLearn) , 11 (3), 343.
https://doi.org/10.11591/edulearn.v11i3.6429
Suryadi,  A.  (2016).  Readdressing  teacher  challenges:  The  case  of  Indonesia.
Interna-Tional Journal of Economic Research , 13 (6), 2571 – 258. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/316685254_Readdressing_teacher_ challenges_The_case_of_Indonesia
Wen,  H.,  Xiao,  Y.,  &  Zhang,  L.  (2017).  School  district,  education  quality,  and housing  price:  Evidence  from  a  natural  experiment  in  Hangzhou,  China. Cities , 66 , 72–80. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.03.008
Wirawan.  (2016). Evaluasi:  Teori,Model,  Metodologi,  Standar,  Aplikasi,  dan Profesi . Depok: Rajagrafindo Persada.
Yustina,  &  Dahnilsyah.  (2017).  Creativity  of  SM3T  Participants  at  Riau University in Developing Knowledge Using Project-Based Learning at Lany Jaya, Papua, Indonesia. Sociology .