Submission Review Process Revised Accepted Published 16-06-2021 26-06 s/d 16-17-2021 26-08-2021 28-08-2021 29-08-2021
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2  No.3, Agustus 2021 (235-246)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
Dhimas Arya Fratama
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: dhimasfratama00@gmail.com

## ABSTRACT
Religious issues are the things we hear most often in 2019, precisely at the momentum of the simultaneous general election and religious issues were used as an attack material to bring  down  political  opponents,  both  the  personality  of  candidates  and  parties,  all  of which did not escape the attacks of religious issues that were often raised. in 2019, which according to this researcher is an interesting material to study.
This study aims to 1. Determine the influence of religious issues on party choice. 2. To determine the impact of the influence of religious issues on nationalist parties.3. To find  out  when  and  where,  religious  issues  are  usually  raised.  This  type  of  research  is qualitative,  the  approach  used  is  descriptive,  the  data  collectiontechnique  is  through observation, interviews and documentation.
The results of this study indicate that the issue of religion does not have much influence  on  the  people  who  will  vote  because  there  are  many  more  illegitimate candidates  and  parties  who  sell  religion  but  still  break  their  promises  and  break  their oaths,  on  the  other  hand  the  reason  for  the  politicization  of  money  is  the  reason  why people make choices that are not based on religion but based on who gave the money. As for  when  and  where  religious  issues  are  usually  raised,  they  usually  appear  when  the election  year  approaches,  such  as  last  year,  and  religious  issues  themselves  began  to emerge during the Jakarta governor election, namely during the Pak Ahok incident related
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
to the blasphemy case. Religious issues are usually spread on social media and some are raised in places of worship.
Keywords: Religious Issues, Political Parties, Legislative Elections

## ABSTRAK
Isu agama merupakan hal yang paling sering kita dengar pada tahun 2019 lalu tepatnya pada  momentum  pemilihan  umum  serentak  dan  isu  agama  dijadikan  sebagai  bahan serangan  untuk  menjatuhkan  lawan  politik,  baik  personaliti  calon  maupun  partai sekalipun  yang  mana  semuanya  tak  luput  dari  serangan  isu  agama  yang  sering  di munculkan pada tahun 2019 lalu yang menurut peneliti ini menjadi bahan yang menarik untuk diteliti.
Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui Pengaruh isu agama terhadap pilihan partai.  2.  Untuk  mengetahui  dampak  pengaruh  isu  agama  partai  nasionalis.3.  Untuk mengetahui kapan dan imana saja biasanya isu agama dimunculkan. Jenis penelitian ini adalah  Kualitatif,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  Deskriptif,  teknik  pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu agama tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat yang akaan memilih ini dikarenakan sudah banyak para calon lagiilatif dan partai yang menjual agama namun masih ingkar janji dan melanggarar sumpah, disisi lain alasan politisasi uang menjadi alas an mengapa para masyrakat menentukan pilihan tidak berdasarkan agama melaikan berdasarkan siapa yang memebri uang. Untuk kapan dan di mana isu agama biasa dimunculkan biasanya muncul saat mendekati tahun pemilu seperti tahun 2019 lalu dan isu agama sendiri mulai muncul saat pemilihan gubernur DKI yaitu saat  peristiwa  pak  Ahok  yang  terkait  kasus  penistaan  agama.  Isu  agama  biasanya disebarkan  di  media  sosial  dan  ada  juga  beberapa  yang  dimunculkan  di  rumah-rumah ibadah.
Keywords: Isu agama, Partai Politik, Pemilihan Legislatif

## PENDAHULUAN
Anggapan  Hainsworth  &  Mengi  tentang  Isu,  rumor,  atau  Dusuns-desus  merupakan  impek berdasarkan  beberapa  langkah  yang  dilaksanakan  sang  satu  atau  beberapa  pihak  yng membuat perundingan dan adaptasi bagian swasta, perkara pengadilan sipil mampu sebagai duduk perkara persoalan peraturan umum melalui tindakan legislatif atau peraturan undang undang. (Regester dan Lanklin, 2003)
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
Sedangkan berdasarkan Barry Jones & Chase isu atau berita adalah suatu dilemma yang  belum  selesai  buat  diambil  putusann.  Isu/berita  mengungkapkan  suatu  ketidak seimbangan antara implementasi korporat memakai impian para stakeholder atau pemangku kepentingan.  Berdasarkan  definisi  yang  sudah  disebutkan  pada  atas,  bisa  diartikan  bahwa isu/info merupakan sesuatu hal yang kedapatan berada pada dalam atapun pada luar kelompik bila  tidak  ditindaklanjuti  secara  shahih  akan  mengakibatkan  impak  negatif  terhadap organisasi & berlanjut pada isu ketegangan.
Crable & Vibbert (Smudde, 2001), & Gaunt & Ollenburger (1995) mengungkapkan isu/berita  sewaktu-  saat  berganti  sebagai  ketegangan  lewat  beberapa  tingkat,  yaitu tersembunyi, imminent, cuttent, critical, & dormant. Selanjutnya Hainsworth (1990, & Meng, 1992, dikutip pada Regester & Larkin, 2008), mengintegrasikan & menyebarkan bentuk tadi buat menggungkapkan aliran isu atau berita.
Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui Pengaruh isu agama terhadap pilihan partai.  2.  Untuk  mengetahui  dampak  pengaruh  isu  agama  partai  nasionalis.3.  Untuk mengetahui kapan dan imana saja biasanya isu agama dimunculkan. Jenis penelitian ini adalah  Kualitatif,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  Deskriptif,  teknik  pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu agama tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat yang akaan memilih ini dikarenakan sudah banyak para calon lagiilatif dan partai yang menjual agama namun masih ingkar janji dan melanggarar sumpah, disisi lain alasan politisasi uang menjadi alas an mengapa para masyrakat menentukan pilihan tidak berdasarkan agama melaikan berdasarkan siapa yang memebri uang. Untuk kapan dan di mana isu agama biasa dimunculkan biasanya muncul saat mendekati tahun pemilu seperti tahun 2019 lalu dan isu agama sendiri mulai muncul saat pemilihan gubernur DKI yaitu saat  peristiwa  pak  Ahok  yang  terkait  kasus  penistaan  agama.  Isu  agama  biasanya disebarkan  di  media  sosial  dan  ada  juga  beberapa  yang  dimunculkan  di  rumah-rumah ibadah.
februari  2020  lalu  dilanjut  pada  8  oktober  2020  jutaan  bahkan ribuan  Mahasiswa  dari seluruh  penjuru  Indonesia  ikut  aksi  turun  ke  jalan  (  demonstrasi  )  ikut  menentang kebijakan dari Omnibus Law RUU cipta kerja tersebut, hal inilah yang menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih lanjut perihal tingkat literasi politik Mahasiswa terhadap kebijakan  Omnibus  Law,  terkhusus  bagi  Mahasiswa  Politik  Islam  Universitas  Islam
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
Negeri Raden Fatah Palembang.
Jadi  penelitian  ini  akan  mejelaskan  seberapa  jauh  tingkat  literasi  politik Mahasiswa  terhadap  kebijakan  Omnibus  Law,  Secara  harfiah,  definisi Omnibus  Law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa latin, yakni omnis yang berarti ‘untuk semua’ atau ‘banyak’. Bryan A Garner, dalam bukunya yang berjudul Black Law Dictionary Ninth Edition menyebutkan : “Omnibus relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes ” . Artinya : Omnibus  Law berkaitan  atau  berurusan  dengan  berbagai  objek  atau  hal  sekaligus,  dan memiliki  berbagai  tujuan.  Jadi,  skema  regulasi  yang  sudah  dikenal  sejak  1840  ini, merupakan  aturan  yang  bersifat  menyeluruh dan komprehensif,  tidak  terikat  pada  satu rezim pengaturan saja.
Bisa  disimpulkan  bahwa  Omnibus  Law  adalah  UU  baru  yang  memuat  beragam substansi  aturan  yang  keberadaannya mengamandemen  beberapa  UU  sekaligus.  Istilah ini disebut Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya setelah dilantik  menjadi  presiden  untuk  kedua  kalinya  pada  Oktober  2019  silam.  Jokowi menyebutkan bahwa Omnibus Law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit  dan  panjang. Pemerintah  juga  meyakini Omnibus  Law akan  memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.
Omnibus Law yang akan dibuat pemerintah Indonesia, terdiri dari dua Undang- Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Omnibus Law rencananya akan menyelaraskan 82 UU  dan 1.194 pasal. Alasan Pemerintah Membuat Omnibus  Law,  Terlalu  Banyak  Regulasi,  Alasan  pemerintah  membuat  Omnibus  Law lantaran  sudah  terlalu  banyak  regulasi  yang  dibuat.  Tak  jarang,  satu  regulasi  dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih  dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan  berusaha.  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK)  Indonesia  mencatat, dalam periode 2014 hingga Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi.
Terdiri  dari  107  Undang-Undang,  765  Peraturan  Presiden,  7.621  Peraturan Menteri,  452  Peraturan  Pemerintah.Indeks  Kualitas  Regulasi  Indonesia  Rendah.  Bank Dunia  mencatat,  posisi  skor  Indonesia  di  sepanjang  1996-2017  selalu  minus  atau  di bawah  nol.  Menurut  rumusan  skala  indeks  regulasi  Bank  Dunia,  skor  2,5  poin menunjukkan kualitas regulasi terbaik, sementara skor paling rendah adalah  - 2,5 poin. Pada 2017, skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berada di peringkat ke-92 dari 193 negara.
Dalam  lingkup  ASEAN,  posisi  Indonesia  masih  berada  di  peringkat  kelima  di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tak hanya membuat indeks regulasi Indonesia  rendah,  banyaknya  regulasi  juga  telah  memunculkan  fenomena hyper
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
regulation .  Karena  itu  penyelenggaran  pemerintah  berniat  merevisi  aturan  perundang- undangan yang saling berbenturan. Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang- undang secara satu per satu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 50 tahun.
Pengertian lain dari literasi adalah menulis dan membaca sesuatu, yang termasuk kedalam variabel literasi yakni sesuatu yang dibaca dan media yang ditulis, contoh nya adalah  media  berita  yang  membahas  tentang  kebijakan  Omnibus Law.  Berikut  ini disajikan contoh media yang dapat dibaca sebagai berikut. “Diambil dari kompas.com, Peneliti  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Rizky  Argama  mengatakan, pada dasarnya Omnibus Law merupakan salah satu metode pembentukan undang-undang yang mengatur materi multisektor. Selain itu, UU ini juga mampu merevisi hingga mencabut ketentuan yang ada di dalam UU lain. Menurut dia, sejumlah negara sudah menerapkan Omnibus Law sebagai strategis untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang  tindih.  Sebagai  sebuah  metode,  pendekatan  Omnibus  Law  berpeluang mengabaikan  prinsip-prinsip  penting  dalam  pembentukan  undang-undang,  ujar  Rizky, melalui keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019)”.
Dalam  situasi  kontradiksi  sekaligus  ironika  yang  demikian  itu  situasi absennya literasi  politik  ( political  illiteracy )  pada  mayoritas  warga  negara,  khususnya  kalangan pemilih  pemula  berbagai  problematika  sosio-politik  berikut  ini  bisa  muncul. Pertama , rentan  terhadap  propaganda  politik  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  anti- demokrasi di dalam masyarakat. Kedua , dapat melahirkan perilaku politik yang merusak ( defecting )  seperti dengan sengaja menjual suara pada suatu perhelatan pemilihan umum Ketiga ,  tanpa  literasi  politik  yang  cukup  mengenai  praktik daily  governing dan policymaking , potensial dapat meningkatkan resiko menjauhnya politik dari kepentingan publik.  Dengan  demikian  maka  pertanggungjawaban  dari  atas  ( supply-side accountability ) menjadi lemah.

## TINJAUAN LITERATUR
Dalam Jurnal penelitian berjudul “Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik” , Asep A. Sahid Gatara & Kadar  Nurjaman, menjelaskan tingkat literasi masyarakat pesisir di Desa Cikelet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Literasi politik secara  umum  merupakan  upaya  untuk  menjadikan  setiap  warga  negara  untuk  berapa partisipasi  politik  secara  kritis  dengan  membekali  diri  dengan  kemampuan  dan kapabilitas politik.
Jurnal Sulasti Rongiyati yang berjudul “Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law” . Menjelaskan bahwasanya, Omnibus Law pernah dipraktikkan di beberapa negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Di Irlandia, satu Omnibus
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
Law  mampu  menghapus  sekitar  3.225  UU.  Capaian  Irlandia  dianggap  sebagai  rekor dunia praktek Omnibus Law (Detik.com, 16 November 2019). Bagi Indonesia, konsep Omnibus Law merupakan hal baru sehingga untuk membentuk Omnibus Law diperlukan kesiapan  yang  matang.  Beberapa  kendala  yang  dapat  ditemui  dalam  pembentukan Omnibus  Law  pemberdayaan  UMKM  yaitu  pertama,  terkait  kompleksitas  substansi pemberdayaan UMKM dan penyebaran regulasinya.
Kerja sama dan koordinasi antar lembaga penting untuk mengintegrasikan materi yang pada awalnya tersebar dan tumpang tindih menjadi terintegrasi dalam satu RUU. Menurut  Bivitri,  Omnibus  Law  akan  sulit  diwujudkan  di  Indonesia  karena  perbedaan sistem  peraturan  perundang-undangan.  Seperti  diketahui  dalam  sistem  perundang- undangan  Indonesia  banyak  peraturan  pelaksana  dan  peraturan  teknis,  mulai  dari peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran, dan sebagainya yang tersebar dalam berbagai UU (Tempo.com 24 Oktober 2019).
Lalu didalam jurnal yang berjudul “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia” , Adhi  Setyo  Prabowo,  Andhika  Nugraha  Triputra,  Yoyok  Junaidi  menjelaskan  Latar belakang munculnya ide Omnibus Law adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran Omnibus Law tersebut diharapkan dapat  memudahkan investor untuk berinvestasi.
Pada Indonesian Journal of Law and Policy Studies | Volume 1 No.1 Mei 2020 16 P - ISSN: - | E - ISSN: - middle range theory dipilih teori politik hukum, sedangkan pada applied theory dipilih teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusuma Atmadja. Dari  latar  belakang  sebagai  iman  telah  diuraikan  di  atas,  dimana  ide  pembentukan Omnibus  Law  (RUU  Cipta  Lapangan  Kerja)  yang  dilakukan pemerintah  menimbulkan polemik di masyarakat.
Berikutnya  dari  jurnal  yang  berjudul “Dampak  Literasi  Politik  Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu” , Nora Eka Putri yang menjelaskan bahwa Menurut Bernard Crick (2006), literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang  diambil  dari  kehidupan  sehari-hari  dan  bahasa.  Merupakan  upaya  memahami seputar  isu  politik,  keyakinan  para  kontestan,  bagaimana  kecenderungan  mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain.
Singkatnya  literasi  politik  merupakan  senyawa  dari  pengetahuan,  keterampilan dan sikap mengenai politik-politik. Mengenai literasi politik ini juga dijelaskan oleh Jenni S Bev sebagai keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan muatan pokok literasi politik. Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik aktif  dan  pasif.  Dikatakan  aktif  apabila  masyarakat  tersebut  terlibat  aktif  dalam perumusan  kebijakan  pemerintah  dll.  Sementara  partisipasi  politik  pasif  merupakan
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
kegiatan yang mencerminkan ketaatan terhadap keputusan pemerintah.
Yang  pertama  artinya  tidak  menaruh  perhatian  sama  sekali  terhadap  kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Spektator maksudnya adalah warga yang bersangkutan terlibat atau ikut memilih dalam pemilu. Sedangkan gladiator berpartisipasi secara aktif dalam  proses  politik.  Partisipasi  dibedakan  atas  jumlah  ada  yang  bersifat  kolektif  dan lainnya  individual.  Dilihat  dari  tinggi  rendahnya  partisipasi  dapat  dibedakan  menjadi partisipasi aktif.
Dari beberapa tulisan yang dijadikan acuan studi diatas, hal yang membedakan tulisan ini dari penelitian terdahulu adalah tulisan ini lebih memfokuskan tingkat literasi politik pada Mahasiswa Prodi Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum membahas tentang pengaruh isu agama terhadap pilihan Partai pada pemilihan legislative  tahun  2019  perlu  untuk  membahas  terlebih  dahulu  mengenai  definisi pemilihan legislatif itu sendiri baik dari segi dasar hokum, sejarah, dan apa pentingnya. Pembahasan ini sebagai pengantar untuk melihat apa makna sebenarnya dari pengaruh isu  agama  terhadap  pilihan  golongan  pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  di  Dusun Kemang, Kec. Lembang, Kab. Muara enim Sumatera Selatan.
Didalam sejarah Satu hari setelah proklamasi kemerdekaaan (18 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI  pertama.  Tanggal  3  November  1945 melalui  Maklumat  X  atau  Maklumat  Wakil  Presiden  Mohammad  Hatta,  mendorong pembentukan  golongan-golongan  politik  untuk  persiapan  rencana  penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1946. Maklumat X melegalitas golongan-golongan politik yang telah terbentuk  sebelumnya  sejak  zaman  Belanda  dan  Jepang.  Amanat  Maklumat  X  selain pembentukan  golongan-golongan  politik  adalah  menyelenggarakan  Pemilu  untuk memilih  anggota  DPR  pada  Januari  1946.  Namun  rencana  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan dikarenakan Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan Negara, pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan.
Pemilu  1955  merupakan  pemilu  nasional  pertama  di  Indonesia.  Dilaksanakan untuk  memilih  anggota  DPR  (29  September  1955)  dan  anggota  Konstituante  (25 Desember  1955).  Dalam  pelaksanaan  demokrasi  tentu  pemilihan  legislatif  merupakan instrumen  yang  termasuk  paling  penting  dalam  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia, karena dengan diadakanya pemilihan legislatif maka masyarakat dengan bebas memilih perwakilan  mereka  di  dewan  legislatif  baik  di  tingkat  pusat,  provinsi,  dan  tingkat kabupaten/Kota  untuk  menyuarakan,  menyampaikan,  menyalurkan  serta  membela
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
kepetingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenaggaraan  Pemilu  DPR,  DPD,  DPRD  dan  Pilpres  tahun  2019  yang diselenggarakan  secara  serentak.  Pemilu  dilaksanakan  berdasarkan  asas  Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri,  jujur,  adil,  berkepastian  hukum,  tertib,  terbuka,  proporsional,  profesional, akuntabel,  efektif,  dan  efisien.  Namun  belakangan  ini  setiap  dilaksankanya  kontestasi pemilihan  umum  tidak  terkecuali  pemilihan  legislatif  banyak  sekali  isu  agama  yang dimunculkan  untuk  menyerang  lawan  politik  baik  itu  golongannya  maupun  calonnya secara  langsung.  Munculnya  isu  agama  yakni  karena  ada  beberapa  golongan  yang mengklaim  mereka  adalah  golongan  agama  dan  ada  di  sisi  lain  ada  golongan  yang mengklaim bahwa mereka adalah golongan nasionalis.
Berikut  hasil  wawancara  masyarakat  Dusun  Kemang  Kecamatan  Lembak Kabupaten Muara Enim terkait bagaimana pengaruh isu agama terhadap pilihan golongan pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019  :    Muhadi  (  Kepala  Dusun  I  Dusun  Kemang), “Menurut saya isu agama tida terlalu didengarkan lagi oleh masyarakat sebab banyak masyarakat yang sudah tidak terlalu percaya lagi dengan para calon legislatif baik dari golongan agama maupun golongan nasionalis.”(Muhadi, 2021)
Ihsan alil (kepala dusun II Dusun Kemang), “saya memilih golongan tidak berdasrkan agamanya tapi saya memilih golongan yang para calon legislatifnya pernah membantu saya, karena lihat saja banyak para pemimpin yang munafik, mengatasnamakan tuhan tapi masih saja korupsi.”(Ihsan Alil, 2021)
Syahfri (Tokoh agama Dusun kemang/ Ketib). “isu agama dalam politik menurut saya boleh-boleh saja asal jangan saling mengkafirkan dan memecah belah, tapi saya pribadi tetap  memilih  golongan  yang  islam  karena  agama  saya  mengajarkan  untuk  pilihlah pemimpin yang beragama islam.”(Syahfri 2021)
Yumdin (Masyarakat Dusun Kemang). “terkait isu agama pada pemilihan 2019 lalu saya tidak terlalu peduli sebab kalau sudah terpilih nanti mereka juga tidak akan kenal dengan kita dan masih saja korupsi dan ingkar janji, jadi saya memilih berdasarkan siapa yang memberikan  amplok  terbesar  kepada  saya  atau  biasa  dikenal  dengan  money  politik, karena setelah ini mereka tidak akan turun lagi ke masyarakat.”(Yumdin 2021)
M.  Kosim  (tokoh  adat  Dusun  Kemang). “menurut  pendapat  pribadi  saya  isu agama  sangat  berpengaruh  dalam  mentukan  pilihan  golongan,  sebab  kebijakan pemerintahan kita 5 tahun kedepanya tergantung pada siapa yang mewakili kita di kursi DPR, jadi kalau salah memilih golongan atau caleg maka akan salah juga kebijakan 5 tahun kedepanya.”( M. Kosim, 2021)
Gali  Rakasiwi  (Petugas  KPPS  tahun  2019). “Menurut pengamatan saya isu agama di Dusun Kemang Kecamatan Lembak ini tidak terlalu berpengaruh karena golongan yang
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021
paling  banyak  mendapatkan  suara  adalah  golongan  yang  non  agama  itu  dikarekan kembali lagi kepada siapa yang punya banyak modal.”(Gali Rakasiwi, 2021)
Masatang (Pengurus Masjid Nurul Yaqin Dusun Kemang). “ memilih berdasarkan isu agama itu penting dan baik sebab dengan banyaknya dewan yang satu agama dengan kita maka hak-hak dan kepentingan agama kita aka nada yang membelanya.” (Masatang, 2021)
Berdasarkan uraian hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Isu agama dapat berpengaruh dalam mementukan pilihan golongan pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu  bagi  sebagian  INSAN.  Namun  tidak  terlalu  berpengaruh  bagi  sebagian  INSAN karena mereka lebih memilih untuk memilih golongan atau anggota legislatif yang lebih berjasa  bagi  mereka  bahkan  ada  yang  lebih  memilih  menggukan  politik  uang  untuk menentukan  pilihan  golongannya.  Pendapat  dari  para  narasumber  di  atas  merupakan cerminan  dari  perilaku  pemilih  di  Dusun  Kemang,  Kec.  Lembang,  Kab.  Muara  enim Sumatera  Selatan,  untuk  lebih  jelasnya  maka  perlu  penulis  jelaskan  terkait  macam- macam watak pemilih.

## KESIMPULAN
Isu agama dalam kontestasi politik adalah isu yang dimunculkan oleh Oknum, baik lawan politik  maupun  oknum  politisi  itu  sendiri  yang  tujuan  nya  adalah  untuk  menjatuhkan lawan politik baik itu pada calon maupun pada golongan secara langsung. Isu agama biasanya dimunculkan pada saat mendaki pemilihan atau tahun-tahun pemilu yang mana menurut masyarakat mulai muncul sejak pemilihan kepala daerah Gubernur DKI  Jakarta  tepatnya  saat  peristiwa  penistaan  agama  dan  biasanya  isu  agama  banyak dimunculkan pada media-media baik media sosial, Media, elektronik dan Maupun Cetak untuk kemunculan secara langsung biasanya muncul pada rumah-rumah ibadah seperti masjid dan mushola atau kegiatan-kegiatan kegamaan lainya seperti sholay jum’at dan hari-hati besar agama.
Dampak  dari  isu  agama  sendiri  terhadap  Partai  nasionalis  tidak  terlalu memberikan dampak yang signifikan atau tidak memberikan dampak negatif karena bisa kita lihat saat ini golongan yang mendapatkan banyak kursi di legislatif adalah golongan nasionalis  dan  untuk  pengaruh  isu agama  sendiri  pada  masyarakat  yang  memilih  tidak terlalu  percaya  lagi  dengan  isu  agama  dikarenakan  sudah  banyak  janji-janji  palsu  dari para calon legislatif.
Dhimas Arya Fratama, Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 2 No. 3 Agustus 2021

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Rusli  Karim,  1991, Pemilu  Demokrasi  Kompetitif, Yogyakarta:  PT.  Tiara  Wacana Yogya,
Muhammad  Asfar.  2006, Pemilu  dan  Perilaku  Memilih 1955-2004,  Surabaya:  Pustaka Eureka.
https://nensisilvia.wordpress.com/2015/07/08/ tahapan-isu-d an-langkah-langkah manajemen-isu / di akses pada 21 november 2020 Pukul 13:57 http://eprints.umpo.ac.id/4235/3/BAB%20II.pdf di akses pada 02-Desember 2020 Pukul 20:58 WIB http://eprints.umpo.ac.id/4235/3/BAB%20II.pdf di akses pada 02-Desember 2020 Pukul 20:58 WIB https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019/ Muhadi, Kepala Dusun 1, Wawancara (Kemang : Juli 2021) tanggal 24 Pukul :07:30 WIB Ihsan, Kepala Dusun 2 , Wawancara (Kemang : Juli 2021) Tanggal 24 Pukul 08:00 WIB