## GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU
Mukhammad Aras Bin Mannek 1 & Samihah Khalil @ Halim 2
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI-TEMBILAHAN),
2 Pasca sarjana School of Government Universiti Utara Malaysia Email: mukhammadaras@gmail.com

## Abstract
The  study  objective  is  to  reveal  the  relation  between  the  village  head  leadership style and financial factor and its effect to the quality of public service in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The leadership style of the village heads of the Indragiri Hilir Regency  is  studied  because  the  villages  do  not  imply  the  qualified  public  service standard. The villages’ condition is related with leadership style and financial factor and its relation to the public service. The village heads’ leadership style is the one that moves the improvement of public service, and theorically based on situational leadership theory from  Blanchard.  On  the  other  hand,  financial  factor  supports  the  performance  of qualified  public  service.  This  qualitative  study  used  descriptive  methods,  particularly survey. Data was collected by interviewing and documentation study. Interview revealed respondents’  perception  about  the  relation  between  the  leadership  style  and  public service,  while  documentation  study  revealed  information  and  data  on  finance  and  its relation  with  public  service.  This  study  analysed  primary  quantitative  data  based  on interview and secondary qualitative data from documentation study. Quantitative data is analysed  in  order  to  test  the  hypothesis  of  the  relation  between  leadership  style  and public  service  using  Spearman  rho  correlation  test  and  chi  square test.  Meanwhile  the effect of leadership style and financial factor to the quality of public service is measured by  regression  technique  using  T-test,  F-test,  and  coefficient  of  determination.  The population,  the  number  of  villages  is  170,  17  of  which  are  used  as  sample,  with  646 respondents  representing  5780  people  in  the  170  villages.  The  result  of  this  study  is expected  to  theoretically  contribute  to  the  development  of  public  administration  study and  for  the  improvement  of  the  quality  of  public  service  effectively.  Practically,  this study  can  give  recommendation  for  the  local  administration  and  village  heads  in improving  the  quality  of  public  service  in  Indragiri  Hilir  Regency,  Riau  Province.  The public  service  can  be  improved  by  training  and  conducting  workshop  in  technical  and managerial skills. It also can be a model of leadership style in order to improve effective public service in Indragiri Hilir Regency.
Key words: Leadership Style, Situational Leadership Theory, Public Service Quality, Financial Factor

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  hubungan  dan  pengaruh  diantara  gaya Kepemimpinan  Kepala  Desa  dan  faktor  dana  terhadap  Mutu  Pelayanan  publik  di Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau.  Gaya  Kepemimpinan  yang  dikaji  adalah  gaya Kepemimpinan  Kepala  Desa  dalam  kondisi  desa  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau  yang sekarang tidak menggalakkan kepada mutu Pelayanan publik secara  berkesan. Kondisi desa  tersebut  berhubungkait  dengan  gaya  Kepemimpinan  dan  faktor  dana  terhadap mutu  Pelayanan  publik  di  desa.  Gaya  Kepemimpinan  kepala  desa  adalah  gaya  dalam
Kepemimpinan  yang  menggerakkan  proses  penyelenggaraan  terhadap  mutu  Pelayanan publik,  dan  gaya  Kepemimpinan  tersebut  secara  spesifik  bertumpu  pada  teori Kepemimpinan  situasional  (situational  leadership  theory),  dari  teori  Blanchard, sedangkan  factor  dana  menjadi  factor  yang  memberi  sokongan  terhadap  proses penyelenggaraan  terhadap  mutu  Pelayanan  publik.  Kaedah  kajian  yang  diguna  pakai dalam kajian ini ialah kaedah deskriptif kuantitatif  dengan kaedah survey. Pengutipan data dilakukan berdasarkan  soal selidik dan dokumen. Soal selidik  diguna pakai untuk menelaah  persepsi  responden  terhadap  hubungan  gaya  Kepemimpinan  dengan  mutu Pelayanan  publik,  dan  dokumen  bagi  mengumpulkan  data  dan  informasi  mengenai faktor  dana  mempengaruhi  mutu  Pelayanan  publik.  Kajian  ini  menganalisis  data kuantitatif  dan  data  kualitatif  iaitu  data  primer  kuantitatif  hasil  soalselidik  dan  data sekunder  kualitatif  hasil  dokumen.  Data  kuantitatif  dianalisis  bagi  menguji  hipotesis hubungan  gaya  Kepemimpinan  dan  mutu  Pelayanan  publik  digunakan  ujian  korelasi Spearman  rho  dan  uji-chi  square.  Pengujian  hipotesis  pengaruh  gaya  Kepemimpinan dan factor dana terhadap mutu Pelayanan publik digunakan teknik regresi dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Populasi desa kajian sebanyak 170 desa dengan sampel kajian ditetapkan 17 desa. Responden ditetapkan sebanyak 646 orang bagi 5780 orang pada 170 desa populasi tersebut. Hasil penyelidikan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu administrasi  negara  dan  terutama  masukan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan mutu  Pelayanan  publik  secara  efektif.  Secara  praktis  sebagai  masukan  pemerintah daerah  dan  desa  terhadap  upaya  Kepemimpinan  kepala  desa  meningkatkan  mutu Pelayanan  publik  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau.  Peningkatan  mutu  Pelayanan publik dapat dilakukan melalui trainning & workshop untuk meningkatkan technical skill & managerial skill. Selain itu memberikan kontribusi model Kepemimpinan kepala desa bagi  meningkatkan  mutu  Pelayanan  publik  yang  efektif  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir Riau.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Teori Kepemimpinan Situasional, Mutu Pelayanan Publik, Klasifikasi Desa, Faktor Dana

## Pendahuluan
Dalam  lingkup  kepemimpinan  desa, maka  gaya  kepemimpinan  Kepala  Desa  di- arahkan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa. Gaya kepemimpin- an dari seorang Kepala Desa bertanggungjawap menjalankan tugas pokok pemerintahan. Dalam menjalankan  tugas  tersebut  mesti  dilaksanakan secara  merata    untuk  memberikan  pelayanan publik kepada publik yang bermutu.
Gaya  kepemimpinan  dalam  birokrasi pelayanan  publik  sangat  berpengaruh  dalam menentukan  hasil  prestasi  kerja  dalam  melaku- kan pelayanan publik kepada publik. Kerana itu gaya  kepemimpinan  dalam  birokrasi  suatu institusi  pemerintah    desa  untuk  melaksanakan pelayanan  publik  kepada  publik.  Gaya  kepe- mimpinan  merupakan  faktor  yang  menentukan kejayaan  menjalankan  organisasi  birokrasi pemerintah desa. Organisasi birokrasi pemerin-
tah  desa  berfungsi  untuk  menyelenggarakan pelayanan publik kepada publik yang wujudkan melalui  penerapan  gaya  kepemimpinan  suatu organisasi  desa.  Oleh  sebab  itu  pemberian pelayanan publik secara bermutu kepada publik bergantung  pada  prestasi  kerja  gaya  kepe- mimpinan suatu organisasi.
Menurut  laporan  PERC  ( Political  and Economic Risk Consultancy ), tahun 2010 suatu badan  konsultasi  berbasis  di  Hongkong  me- nyatakan  buruknya  birokrasi  menjadi  problem terbesar  yang  dihadapi  Asia,  salah  satunya Indonesia  disamping  Cina,  Vietnam  dan  India. Dwiyanto  (1995)  menyatakan  penilaian  dari birokrasi  itu  buruk  boleh  diukur  prestasi  kerja birokrasi  publik  dalam  aspek:  (a).  produktiviti dari  peringkat  kecakapan,  keberkesanan  dan indikator prestasi kerjanya. (b). kualiti pelayan- an  publik  yang  berkait  dengan  faktor  kepuasan yang diterima pengguna. (c). responsiviti untuk
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa …
memenuhi  kebutuhan  pokok  dan  prioriti pelayanan  publik.  Kumorotomo  (1996)  me- negaskan  buruknya  birokrasi  harus  diukur  dari aspek  kecakapan,  keberkesanan,  keadilan  dan daya  tanggap.    Pendapat  Salim  &  Woodward (1992)  melihat  prestasi  kerja  dari  aspek  per- timbangan  ekonomi,  kecakapan,  keberkesanan dan  persamaan  dalam  memberikan  pelayanan publik  kepada  publik.  Dalam  aspek  fizik pelayanan  publik  Zeithaini,  Parasuraman,  dan Berry  (1990)  mengemukakan  bahwa  prestasi pelayanan  publik  sepatutnya  dilihat  dari indikator  fizik  sahaja.  Tersedianya  gedung representatif  dan  pelbagai  fasiliti  yang  mem- berikan akses pelayanan publik kepada masyarakat secara bermutu.
Berdasarkan  aspek  administrasi  negara penyelenggaran  pelayanan  publik  merupakan tanggungjawap  sebuah  negara  secara  konsti- tusional.  Menurut  Holle  (2011),  Undang- Undang  Dasar  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945)  telah  memberi  amanah  pelaksanaan pelayanan  publik,  kerana  pelayananpublik merupakan  hak-hak  sosial  dasar  publik  ( social rights  /  fundamental  rights ).  Seterusnya  me- nyatakan Landasan asas pelaksanaan pelayanan publik    seperti  tercantum  dalam  sesyen  18  A ayat  (2)  dan  sesyen  34  ayat  (3)  UUD  1945, secara  nyata  dan  tegas  mengatur  pelaksanaan pelayanan awan sebagai wujud hak sosial dasar ( the right to receive ).  Sebagai pemberian tugas asas,  maka  penolakan  atau  penyimpangan pelayanan  publik  adalahbertentangan  dengan UUD 1945.
Pasca  reformasi  tahun  1997  birokrasi pemerintah  menghendaki  untuk  memberikan pelayananpublik  secara  bermutu,  maka  dibuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang pelayanan  publik.  Dalam  perspektif  undang- undang  dan  politik  penerapan  isu  gaya  kepe- mimpinan  telah  diperkenalkan  oleh  pemerintah untuk  meningkatkan  pelayanan  publik.  Antara- nya  kebijakan  kesejahteraan  rakyat  untuk  pe- ningkatan  pelayanan  publik  dengan  dinamika otonomi  daerah.  Dinamika  otonomi  daerah mempunyai  dampak  pada  gaya  kepemimpinan di daerah mengenai pelayanan publik.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 yang  diubah  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi asas penyelenggaraan  otonomi  daerah  dalam  sistem desentralisasi pemerintah. Dalam sistem desentralisasi  ini  penerapan  gaya  kepemim- pinan  daerah  mengikuti  gaya  kepemimpinan
secara  demokrasi.  Penerapan  gaya  kepemim- pinan  ini  diarahkan  untuk  meningkatkan  mutu pelayanan  publik  di  desa.  Kepemimpinan pemerintah  sepatutnya  untuk  meningkatkan mutu  pelayanan  publikdalamkebutuhan  pokok dari  masyarakat  (Ridwan,  2010).  Dalam kepemimpinan  birokrat  pemerintah  kepemim- pinan  kepala  desa  bertanggungjawap  terhadap peningkatan  kesejahtraan  warga.  Karena  ke- pemimpinan  Kepala  Desa  merupakan  bahagian integral dari kepemimpinan birokrat pemerintah pusat.
Gaya  kepemimpinan  dalam  konteks konstitusi  Indonesia  (Undang-Undang  Dasar 1945)  adalah  upaya  mencapai  tujuan  negara. Faktor  gaya  kepemimpinan  merupakan  faktor mencapai tujuan negara dalam wujud peningkatan  mutupelayanan  publik.  Tugas pokok mencapai tujuan negara antaranya adalah negara  wajib  memajukan  kesejahteraan  umum. Memajukan  kesejahteraan  umum  bermakna malaksanakan  pelayanan  publik  yang  bermutu. Faktor  gaya  kepemimpinan  adalah  merupakan faktor  peningkatan  mutu  pelayanan  publik untuk mencapai kesejahtraan umum.
Penerapan  gaya  kepemimpinan  yang bertujuan  peningkatan  mutu  pelayanan  publik telah  dikeluarkan  kebijakan  publik  oleh pemerintah  pusat,  diantaranya  adalah  Keputus- an  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan  publik.  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  mengenai  pelayanan  publik  ber- makna  untuk  meningkatkan  proaktif  gaya kepemimpinan  melaksanakan  mutu  pelayanan publik.  Penerapan  gaya  kepemimpinan  melalui mutu  pelayananpublik  dalam  mencapai  tujuan negara telah memiliki landasan hukum.

## Tinjauan Pustaka

## Gaya Kepemimpinan
Gaya  kepemimpinan  dalam  konteks Kepemimpinan  situasional  lebih  fokus  pada aspek  mempengaruhi  bawahan  dari  aspek  ke- matangan  dan  kemampuan  mencapai  tujuan organisasi.  Gaya  kepemimpinan  dalam  sebuah organisasi  sangat  memiliki  peranan  dalam  me- nentukan  mencapai  tujuan.  Organisasi  sebagai alat  dan  melakukan  tindakan  organisasi  men- capai  tujuannya.  Aktivitas  organisasi  selalu mengarah  pada  suatu  perubahan  yang  digerak- kan  oleh  kepempinan.  Peran  kepemimpinan menggerakkan  organisasi  dengan  perilaku  atau
gaya  kepemimpinan  untuk  tujuan  organisasi. Tujuan  organisasi  hanya  dapat  dicapai  kerana peranan perilaku atau gaya kepemimpinan suatu organisasi.  Tujuan  organisasi    pada  tahapan pemerintah  desa  yang  ingin  dicapai  melalui peningkatan  mutu  pelayanan  publik  melalui suatu peranan dari kepemimpinan kepala desa.
Kepemimpinan dalam organisasi menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004,  mengatur  tentang  Pemerintah Daerah  dan  mengatur  organisasi  pemerintah desa.  Sebuah  organisasi  meletakkan  peranan dan  perilaku  kepemimpinan  sebagai  faktor penentu  untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi. Organasasi  desa  adalah  merupakan  unit  paling bawah  dalam  struktur  pemerintah di  Indonesia. Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  dimana pelayanan  publik  boleh  dilakukan  melalui peranan  atau  perilaku  kepemimpinan.  Karena peranan  kepemimpinan  kepala  desa  menjadi faktor  penting  yang  menggerakkan  organisasi pemerintah desa.
Korinan  (dalam  Hersey,  1986)  menjelas- kan  kepemimpinan  yang  berkesan  manakala gaya kepemimpinan mempunyai korelasi dengan  kematangan  pengikut.  Dikemukakan Hersey  (1986)  gaya  kepemimpinan  merupakan perilaku  seseorang  berupaya  mempengaruhi aktivitas  orang  lain.  Gaya  kepemimpinan situasional  menghendaki  gaya  yang  berbeda dalam situasi organisasi yang berbeda. Perubahan  Gaya  menyesuaikan  kemampuan, gaya  kepemimpinan  yang  berubah  tidak  sama dengan  perubahan  kemampuan  yang  statis. Situasi  organisasi  yang  berbeda,  meskipun nama  struktur,  tugas  dan  fungsi  organisasi sama.  Karena  itu  pada  level  organisasi  yang sama  dalam  situasi  anggota  yang  berbeda diperlukan  gaya  yang  berbeda.  Situasional adalah  kematangan  ( maturity )  yang  mencakup kemampuan dan kemauan bawahan ( subordinate ).
Menurut  Yulk  (1998)  menyatakan  peri- laku  kepemimpinan  ditentukan  oleh  suasana lapangan  untuk  menghasilkan  kinerja  dan kepuasan  kerja  bawahannya.  Hersey  dan Blanchard  (1996)  mengatakan  gaya  kepemim- pinan  tidak  untuk  semua  kondisi  dalam organisasi  tetapi  gaya  kepemimpinan  efektif yang mengakomodasi lingkungannya (pengikut, atasan  dan  rekan  kerjanya).  Pemimpin  mem- punyai  kewibawaan,  kekuasaan  untuk  meme- rintah  orang  lain  dan  mempunyai  kewajiban
serta  tanggungjawab  terhadap  apa  yang  telah mereka lakukan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  untuk pemenuhan  kebutuhan  pokok  yang  sesuai dengan  hak-hak  sipil  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  suatu  barang  dan  jasa,  Roh (1987)  menyatakan  pelayanan  publik  adalah “… any services available to the public whether peovided publicily (as is a museum) or privately ( as  is  a  restautan  meal ).  Pengertian  any services  berhubungkait  dengan  barang  dan jasa dalam melaksanakan pengurusan publik. Bentuk  pelayanan  publik  yang  diberikan  boleh berbentuk  barang  dan  jasa  diserahkan  secara individu, kumpulan dan organisasi.
Ivancevich, Lorenzi dan Crosby (Ratminto  &  Winarsih  (2006)  menjelaskan bahwa  pelayanan  adalah  produk  yang  tidak kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  dan  melibatkan usaha  manusia  yang  menggunakan  sarana (Ratminto  &  Winarsih  (2006).  Seterusnya Groroos  (Wayan,2007)  menegaskan  bahwa pelayanan  publik  merupakan  aktivitas  sifatnya tidak  kasat  mata  dan  sebagai  interaksi konsumen  dengan  karyawan  atau  organisasi yang  memberi  pengurusan  publik.  Ciri  pokok dari  pelayanan  publik  tidak  kasat  mata  dan tidak  dirasakan  konsumen  maupun  pemberi pelayanan publik. DeVery menyatakan pelayanan  publik  dari  kata service dalam  dua pengertian  yaitu  “… the  attendance  of  an inferior  upon  a  superior  atau  “  to  be  useful ”. Davidow  Uttal  dalam  (Endang  Wiryatmi Trilestari,  2003)  menyatakan  bahwa  pelayanan publik  itu  merupakan  suatu  usaha  untuk mempertinggi  kepuasaan  pelanggan.  Perspektif kata  publik  sebagai  suatu  publik-polis  dan semua  penduduk  berpartisipasi  di  dalamnya. Pengertian  publik  semua  penduduk  suatu komunitas yang berpartisipasi dalam pemerintahan  (Endang  Wiryatmi  Trilestari, 2003).
Pelayanan  publik  pada  hakikat  adalah pemberian  pengurusan  kepada  publik  untuk pemenuhan  pelayanan  publik  yang  merupakan perwujudan  kewajiban  dari  pemerintahan. Pelayanan  publik  sifatnya  mendasar  mengenai pemenuhan  kebutuhan  pokok  oleh  pemerintah- an.  Pengertian  pelayanan  publik  dalam  kajian ini  terhad  pada  pengurusan  publik  antaranya bentuk  perizinan,  kartu  tanda  penduduk,  izin mendirikan  bangunan,  izin  tempat  usaha. Pelayanan publik publik ini merupakan
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa …
pengurusan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  pada  pemerintahan  peringkat desa.  Pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat  desa  merupakan  kewajiban  peme- rintahan  tingkat  desa.  Kepala  desa  sebagai pemegang  jabatan  kuasa  berkewajiban  mem- berikan  pelayanan  publik  di  kawasan  desanya. Pengurusan  publik  merupakan  tanggungjawap dari  kepemimpinan  Kepala  Desa  dalam  mem- berikan  pelayanan  publik  kepada  publik  secara bermutu.
Mutu  pelayanan  publik  sebagaimana dijelaskan  oleh  Ridwan,  (2010)  adalah  ber- tujuan untuk memberikan rasa kepuasan warga. Pencapaian  kepuasan  itu  diharapkan  dengan cara  melakukan  peningkatan  mutu  daripada pelayanan publik. Rangkuti (2006) menjelaskan bahwa  kualiti  perkhidmatan  sebagai  penyam- paian  jasa  yang  melebihi  tingkat  kepentingan pelanggan  perkhidmatan.  Kualiti  perkhidmatan menurut  Tjiptono  (2007)    upaya  penyampaian jasa  untuk  memenuhi  keperluan  dan  keinginan pelanggan  serta  ketepatan  penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Gronroos  (1984)  menjelaskan  kualiti  per- khidmatan  dengan  mengelompokkan  ke  dalam 2 katagori kualiti, yaitu kualiti teknis dan kualiti fungsional.  Mengenai  apa  yang  diperoleh pelanggan  adalah  merupakan  kualiti  teknis, sedangkan kualiti fungsional lebih menjelaskan kepada  keprihatinan    daripada  perkhidmatan. Kualiti  perkhidmatan  merupakan  suatu  kondisi yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa, manusia,  proses  dan  lingkungan  yang  meme- nuhi  atau  melebihi  harapan  pelanggan.  Kerana itu  kualiti  perkhidmatan  berhubungan  dengan pemenuhan harapan atau keperluan pelanggan.
Peranan  kepemimpinan  kepala  desa dalam  pembangunan  merupakan  faktor  yang meningkatkan  kesejahtraan  dalam  bentuk  pe- ningkatan mutu pelayanan publik. Keberhasilan maupun kegagalan organisasi sangat tergantung dari  kualitas  kepemimpinan  dalam  organisasi itu  (Siagian,1998).  Dalam  perspektif  negara kesejateraan, gaya kepemimpinan yang diterap- kan pemerintah wajib mewujudkan kesejahtera- an  rakyat  dan  peranan  negara  yang  dilaksana- kan oleh pemerintah meningkatkan kesejahtera- an  (Ridwan,  2010).  Sistem  administrasi  negara peran  kepemimpinansangat  penting,  karena faktor  kepemimpinan  diyakini  sebagai  penentu arah  polisi/dasar  publik  bangsa  dan  negara. Gaya  kepemimpinan  dari  perspektif  adminis- trasi  negara  adalah  melakukan  berbagai  jenis
pelayanan  publik  yang  bermutu  yang  diperlu- kan  rakyat  (Sinambela  et  al.  2010).  Gaya kepemimpinan  terhadap  pelayanan  publik adalah  gaya  penyelenggaraan  organisasi  publik itu sendiri (Syafiie,2003).
Fungsi  utama  dari  fungsi  kepemimpinan institusi  desa  adalah  untuk  memberikan  pe- layanan  publik  di  desa.  Fungsi  kepemimpinan Kepala Desa menjadi urgen karena memberikan keputusan  untuk  pelayanan  publik  bagi  ke- pentingan  warga  desa.  Salah  satu  fungsi kepemimpinan  yang  hakiki  adalah  pimpinan sebagai penentu arahmencapai tujuannya sesuai dengan  pemanfaatan  segala  sarana  dan  pra- sarana  yang  dirumuskan  pimpinan  sebagai penentu  strategi  dan  taktik  organisasi.  Pada level  kepemimpinan Kepala  Desa  sebagai pim- pinan  penentu  arah  organisasi  dalam  ke- pemimpinannya  bertumpu  pada  pengambilan keputusan  yang  bersifat  teknis.  Semua  bentuk keputusan  kepemimpinan  Kepala  Desa  diarah- kan  pada  semua  bentuk  pelaksanaan  pelayanan publik.
Masalah krusial bangsa adalah mengenai kepemimpinan. Peranan pemimpin di era global sangat  dominan  untuk  menjembatani  masalah yang  dihadapi  organisasi  (Sanusi,  2009).  Apa- pun  peranan  yang  dimiliki  pemimpin  adalah menuntaskan  semua  bentuk  pelayanan  publik. Aktivitas  pelayanan  publik  merupakan  tugas pokok  yang  dihadapi  oleh  organisasi  apapun, sama  ada  organisasi  dalam  bentuk  institusi seperti  institusi  kepemimpinan    pemerintahan desa.  Peran  diartikan  sebagai  perilaku  yang diatur  dan  diharapkan  dalam  posisi  tertentu (Rivai, 2009).
Pada  asasnya  kepemimpinan  Kepala Desa  merupakan  pimpinan  dalam  katagori pemimpin  menengah  ke  bawah,  namun  dalam pengambilan  keputusannya  pada  keputusan sifat  teknis  semata.  Dalam  setiap  kepemimpin- an  Kepala  Desa  selalu  memberikan  pelayanan publik  yang  ditetapkan  melalui  keputusan teknis.  Ketetapan  Kepala  Desa  selalu  bersifat melaksanakan  ketetapan  yang  lebih  tinggi  dari pemerintahan.
Penerapan  gaya  kepemimpinan  memiliki pengaruh  dalam  memberikan  mutu  pelayanan publik  kepada  masyarakat  desa  secara  bermutu di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kawasan ini sejak  tahun  2011  telah  memiliki  sebanyak  170 desa.  Desa  diklasifikasi  sebagai  desa  miskin/ tertinggal  sebanyak  85  desa,  desa  berkembang 65  desa,  dan  desa  maju  20  desa  (BPMPD

## INHIL,2011).
Tabel 1.  Korelasi antara Gaya Instruksi, Gaya Konsultasi, Gaya Partisipasi dan Gaya Delegasi dengan Mutu Pelayanan Publik
Correlations X1 X2 X3 X4 Y Spearman’s rho X1 Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N 1,000 ** . ** 507 ** ,856** ,000 ** 507 ** ,835** ,000 ** 507 ** ,768** ,000 ** 507 ** ,758** ,000 ** 507 ** X2 Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N ,856** ,000 ** 507 ** 1,000 ** . ** 507 ** ,840** ,000 ** 507 ** ,758** ,000 ** 507 ** ,754** ,000 ** 507 ** X3 Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N ,835** ,000 ** 507 ** ,840** ,000 ** 507 ** 1,000 ** . ** 507 ** ,799** ,000 ** 507 ** ,780** ,000 ** 507 ** X4 Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N ,768** ,000 ** 507 ** ,758** ,000 ** 507 ** ,799** ,000 ** 507 ** 1,000 ** . ** 507 ** ,733** ,000 ** 507 ** Y Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N ,758** ,000 ** 507 ** ,754** ,000 ** 507 ** ,780** ,000 ** 507 ** ,733** ,000 ** 507 ** 1,000 ** . **
507 ** **. Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed)
Desa  miskin  terjadi  disebabkan  karena faktor  ekonomi  dan  sosial.  Sedangkan  Desa berkembang  yang  sudah  mulai  tumbuh  secara ekonomi  dan  social,  dan  Desa  maju  telah memiliki kondisi ekonomi dan sosial lebih baik. Kondisi  buruk  pelayanan  publik  memiliki hubungan  gaya  kepemimpinan  Kepala  Desa. Kerana  itu  gaya  kepemimpinan  Kepala  Desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  me- ngetahui  hubungan  dan  pengaruh  gaya  kepe- mimpinan  kepala  desa  dengan  mutu  pelayanan publik  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau. Populasi  desa  kajian  adalah  170  desa.  Sampel kajian  ditetapkan  17  desa,  dan  responden  646 orang  dari  5780  orang  pada  170  desa  populasi tersebut. Kaedah penyelidikan ini menggunakan jenis  penyelidikan  kuantitatif  dengan  metode survey .  Gaya  kepemimpinan  situasional  kepala desa  secara  spesifik  bertumpu  pada Situational Leadership  Theory (Teori  Kepemimpinan Situasional),  suatu  teori  yang  dikembangkan oleh Blanchard .
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui: angket,  dan  dokumen.  Angket  untuk  menelaah persepsi  responden  terhadap  hubungan  gaya kepemimpinan  dengan  mutu  pelayanan  publik. Dokumentasi  untuk  mengumpulkan  data    me- ngenai  sumber  dana  yang  menjadi  faktor  dana mempengaruhi variabel dependen.
Data  kuantitatif  dianalisis  bagi  menguji hipotesis  hubungan  gaya  Kepemimpinan  dan
mutu Pelayanan publik digunakan ujian korelasi Spearman  rho dan  uji- chi  square. Pengujian hipotesis  pengaruh  gaya  Kepemimpinan  dan factor  dana  terhadap  mutu  Pelayanan  publik digunakan teknik regresi dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi .

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Pengujian Pertama
Untuk  melakukan  uji  hipotesis  korelasi gaya  kepemimpinan  dengan  mutu  pelayanan publik  dapat  dilakukan  dengan  korelasi  dengan teknik Spearman  rho terhadap  masing-masing gaya instruksi, gaya konsultasi, gaya partisipasi dan  gaya  delegasi  dengan  mutu  pelayanan publik seperti dalam tabel 1.
1. Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan instruksi (X1) dengan mutu pelayanan publik (Y)
Tabel 2.  Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Desa (X1) dengan Mutu Pelayanan Publik  (Y)
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 3527,737 a 1813 ,000 Likelihood Ratio 1461,138 1813 1,000 Linear-by-Linear Association 284,315 1 ,000 N of Valid Cases 507
a.  1900  cells  (100,0%)  have  expected  count less than  5. The minimum expected count is ,00
Berdasarkan  tabel  1,  uji  korelasi  gaya
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa …
kepemimpinan  instruksi  (X1)  dengan  mutu pelayanan  publik  (Y)  mempunyai  hubungan yang kuat (r = .758). Hasil ujian chi-square me- nunjukkan  nilai  sig  .00  <  .05,  berjaya  menolak H o .  Dengan  demikian  hipotesis  (H a )  diterima, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara  gaya  kepemimpinan  instruksi  (X1) dengan mutu pelayanan publik (Y). Hasil ujian chi-square ditunjuk pada tabel (2).
2. Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan konsultasi (X2) dengan mutu pelayanan publik (Y)
Berdasarkan  tabel  1,  uji  korelasi  gaya kepemimpinan  konsultasi  (X2)  dengan  mutu pelayanan  publik  (Y)  mempunyai  hubungan yang kuat (r = .754). Hasil ujian chi-square me- nunjukkan  nilai  sig  .00  <  .05,  berjaya  menolak H o .  Dengan  demikian  hipotesis  (H a )  diterima, bahwa  terdapat hubungan positif dan signifikan antara  gaya  kepemimpinan  kosultasi  (X2) dengan  mutu  pelayanan  publik  (Y).Hasil  ujian chi-square ditunjuk pada tabel (3).
Tabel 3.  Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Gaya Konsultasi (X2) dengan Mutu Pelayanan Publik (Y)
Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 3634,216 a 1764 ,000 Likelihood Ratio 1442,627 1764 1,000 Linear-by-Linear Association 277,744 1 ,000 N of Valid Cases 507
a.  1850  cells  (100,0%)  have  expected  count less than  5. The minimum expected count is ,00
3. Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan partisipasi (X3) dengan mutu pelayanan publik (Y)
Tabel 4.  Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Gaya Partisipasi (X3)
dengan Mutu Pelayanan Publik (Y)
Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 5084,963 a 2597 ,000 Likelihood Ratio 1672,208 2597 1,000 Linear-by-Linear Association 281,302 1 ,000 N of Valid Cases 507
a.  2700 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00
Berdasarkan  tabel  1,  uji  korelasi  gaya kepemimpinan  partisipasi  (X3)  dengan  mutu pelayanan  publik  (Y)  mempunyai  hubungan
yang kuat (r = .780). Hasil ujian chi-square me- nunjukkan  nilai  sig  .00  <.05,  berjaya  menolak H o .  Dengan  demikian  hipotesis  (H a )  diterima, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara  gaya  kepemimpinan  partisipasi  (X3) dengan  mutu  pelayanan  publik  (Y).Hasil  ujian chi-square ditunjuk pada tabel (4).
4. Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya Kepemimpinan delegasi (X4) dengan mutu pelayanan publik (Y)
Berdasarkan  tabel  1,  uji  korelasi  gaya kepemimpinan  delegasi  (X4)  dengan  mutu pelayanan  publik  (Y)  mempunyai  hubungan yang  kuat  (r  =  .733).  Hasil  ujian  chi-square menunjukkan nilai sig .00 <.05,berjaya menolak  H o .  Dengan  demikian  hipotesis  (H a ) diterima, bahwa  terdapat hubungan positif dan signifikan  antara  gaya  kepemimpinan  delegasi (X4)  dengan  mutu  pelayanan  publik  (Y).Hasil ujian chi-square ditunjuk pada tabel (5).
Tabel 5.  Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Gaya Delegasi (X4) dengan Mutu Pelayanan Publik (Y)
Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 2318,459 a 1127 ,000 Likelihood Ratio 1197,743 1127 ,070 Linear-by-Linear Association 249,387 1 ,000 N of Valid Cases 507
a.  1199 cells (99,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00
Hasil Pengujian kedua: Pengaruh 4 Sub Variabell  Gaya    Kepemimpinan (X) ke atas Mutu Pelayanan publik (Y)
Hipotesis  kajian  ini  adalah  seperti berikut:
1) Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang
Siginifikan  antara  Gaya  Instruksi  (X1) dengan Mutu Pelayanan publik (Y).
2) Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan  antara  Gaya  Kosultasi  (X2) dengan Mutu Pelayanan publik (Y).
3) Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan  antara  Gaya  Partisipasi  (X3) dengan Mutu Pelayanan publik (Y)
4) Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan  antara  Gaya  Delegasi  (X4) dengan Mutu Pelayanan publik (Y).
Vol. XII No.2 Th. 2013
Hasil Pengujian Hipotesis ketiga: Pengaruh Faktor Dana (W) ke atas Mutu Pelayanan publik (Y)
Hipotesis kajian ini adalah Hipotesis:  Terdapat  Pengaruh  yang Siginifikan  antara  Faktor  Dana  (W)  dengan Mutu Pelayanan publik (Y).
Hasil  Pengujian Hipotesis  pertama  dan kedua  ini  bertujuan  bagi  mengetahui  pengaruh daripada  4  sub  variabel  Gaya  Kepemimpinan (X)  terhadap  Mutu  Pelayanan  publik  (Y)  dan pengaruh  Faktor  Dana  (W)  terhadap  Mutu Pelayanan  publik  (Y).  Akan  tetapi  sebelum ujian  regresi  dilakukan  maka  dibuat  terlebih dahulu  beberapa  ujian  asumsi  regresi  seperti- mana dijelaskan di bawah ini:

## Asumsi Regresi
Sebelum  ujian  regresi  dibuat  maka terlebih  dahulu  dipastikan  kolineariti,  homo- skedastisiti,  normaliti  dan  lineariti,  daripada variabel bebas.

## Ujian kolineariti
Pemeriksaan kolineariti daripada variabel Gaya Instruksi (X1) Gaya Kosultasi (X2) Gaya Partisipasi  (X3)  Gaya  Delegasi  (X4)  dan variabel  independenFaktor  Dana  (W)  sebagai variabel  independen  adalah  diperlukan  bagi mengenal  pasti  merupakan  variabell    predictor yang  sudah  direka  itu  sejatinya  berfungsi sebagai variabel independen yang bersendirian. Setelah  semua  data  variabel  independen (predictor) itu dianalisis melalui program SPSS version  20.0  maka  keputusannya  boleh  dilihat pada tabel 6.

## Tabel 6.  Hasil Ujian Kolineariti antara Variabel Bebas
Daripada  tabel    di  atas  boleh  diketahui bahwa  nilai tolerance yang  mengukur  korelasi di antara variabel independen ( predictor ) adalah
0.198  bagi  variabel  Instruksi,  0.200  bagi variabel Kosultasi, 0.170 bagi variabel Partisipasi,  0.245  bagi    variabell    Delegasi  dan 0.949  bagi  variabel  Faktor  Dana.  Sebagai sesuatu  nilai  yang  boleh  menguji  toleransi korelasi antara variabel predictor, nilai toleransi di  antara  0  dan  1  dengan  menggunakan  asas penilaian  bahwa  “ the  closer  to  zero  the tolerance  value  is  for  a  variable,  the  stronger the  relationship  between  this  and  the  other predictor  variable”. Nilai  tolerance  SPSS 0.0001 dan banyak pakar menetapkan nilai ber- kenaan  pada  0.01.  Dengan  perkataan  lain, sesuatu  model  regresi  yang  bebas  daripada problem  multikolineariti  adalah  mempunyai nombor tolerance mendekati 1 dan mempunyai nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) di sekitar angka  1.  Hasil  ujian  di  atas  menunjukkan ternyata  nilai  tolerance  sangat  jauh  daripada 0.01 atau mendekati 1. Hal ini bermakna bahwa melalui  nilai tolerance ini  boleh  dipastikan bahwa  tiada  terdapat  kolineariti  di  antara variabell    predictor  yang  ada  dalam  model  ini, kerana  nilai tolerance semua  variabel  predictor berada jauh di atas 0.01.
Manakala  nilai  VIF  (1/ tolerance )  bagi masing-masing variabel predictor adalah: 5.056 bagi  variabel  Gaya  Instruksi,  4.990  bagi variabel  Gaya  Kosultasi,  5.874  bagi  variabel Gaya  Partisipasi,  4.074  bagi  variabel  Gaya Delegasi  dan  1.054  bagi  variabel  Faktor  Dana. Model  regresi  yang  bebas  daripada  problem multikolineariti  adalah  mempunyai  nilai  VIF (Variance  Inflation  Factor)  di  sekitar  angka  1 mahupun lebih kecil daripada angka 5. Jika > 5 maka terdapat multikolineariti di antara variable predictor.  Setelah  melalui  analisis  sepertimana tabel  di  atas  ternyata  semua  variable  predictor mendekati angka 1 atau berada di bawah angka 5.
Dengan  kata  lain  bahwa The  Variance Inflation  Factor (VIF)  mengukur  dampak  dari collinearity  antara  variabel  dalam  model regresi.  The Variance  Inflation  Factor (VIF) adalah1/Tolerance,  itu  selalu  lebih  besar  dari atau sama dengan 1. Tidak ada nilai VIF formal untuk  menentukan  adanya  multikolinearitas. Nilai-nilai  VIF  yang  melebihi  10  sering  di- anggap sebagai menunjukkan multikolinearitas, tetapi  dalam  model  yang  lebih  lemah  nilai  di atas 2,5 dapat menjadi penyebab keprihatinan.
Hal  ini  menunjukkan  makna  bahwa semua  variabel  tidak  memiliki  problem  multi- kolineariti.  Oleh  itu  boleh  diputuskan  bahwa
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Instruksi ,198 5,056 Kosultasi ,200 4,990 Partisipasi ,170 5,874 Delegasi ,245 4,074 Faktor Dana ,949 1,054 a. Dependent Variable: Pelayanan publik / Yanpub
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa …
semua  variabel  ini  tidak  mempunyai  problem multikolineariti  dan  boleh  diteruskan  kepada pembuatan ujian regresi.

## Ujian Homoskedastisiti
Ujian  homoskedastisiti  dibuat  bagi  me- ngetahui  adakah  dalam  model  yang  digunakan terjadi  ketidaksamaan  (heteroskedastisiti)  atau- kah  ketepatan  (homoskedastisiti)  varians  resi- dual  dari  sesuatu  pengamatan  ke  pengamatan yang  lain.  Model  regresi  yang  baik  adalah bahwa  ianya  tidak  memiliki  heteroskedastisiti. Dari grafik terlihat bahwa titik menyebar secara rawak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang  jelas,  serta  tersebar  sama  ada  di  atas mahupun di bawah angka  0 pada sumbu Y. ini bermakna bahwa tidak terjadi heteroskedastisiti pada  model  regresi,  sehingga  model  regresi boleh  diguanakan  bagi  memprediksi  variabel bersandar (mutu Pelayanan publik) berdasarkan masukan dari variabel  bebasnya.

## Grafik 1.  Hasil Ujian Homoskedastisiti bagi Variabel Bebas

## Ujian Normaliti dan lineariti
Ujian  Normaliti  dan  linearity  data  me- rupakan persyaratan yang tidak boleh ditinggal- kan  bagi  keperluan  ujian  regresi  dan  multi- regresi.  Dalam  kajian  ini  persyaratan  klasik  ini telah  dibuat  dengan  menggunakan  program SPSS Kalmogorov  -  Smirnov  Z .  keputusannya menunjukkan  bahwa  semua  data  variabell adalah normal dan linear, seperti terlihat dalam Grafik 2.

## Ujian Regresi
Hasil  ujian  regresi  yang  telah  dibuat boleh  dilihat  pada  tabel  7,  bahwa  hasil  ujian tersebut  antara  lain  mendapati  tahap  kesigni- fikanan  hubungan  ke  lima-lima  variabel  tidak bersandar  tersebut  terhadap  mutu  Pelayanan publik  adalah  0.000  dengan R  Square  (R 2 )
adalah 0.624 dan adjusted R 2 adalah 0.620.
Dalam  angka  R  sebanyak  0.790  dalam jadwal Model  Summary menunjukkan  bahwa korelasi  di  antara  Mutu  Pelayanan  publik  dan kelima-lima  variable independenya  adalah  kuat kerana  angka  tersebut  berada  di  atas  0.05. Sedangkan  angka  R 2 ( R  Square )  adalah  se- banyak  0.624  dan  angka Adjusted  R 2 sebanyak 0.620.  Hal  ini  bermakna  bahwa  62%  variasi daripada  Mutu  Pelayanan  publik  boleh  dijelas- kan  oleh  kelima-lima  variabel  independen  ter- sebut. Dengan kata lain, terdapat sebanyak 62% mempunyai  kontribusi  secara  bersama-sama daripada  variabel  independen  yaitu,  Gaya instruksi,  Gaya  partisipasi,  Gaya  konsultasi, Gaya delegasi dan Faktor dana ke atas variabel dependen  yaitu  Mutu  Pelayanan  publik,  dan bakinya (38%) dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain.
Grafik 2.  Histogram Keluk Normaliti Data Kajian
Grafik 3.  Hasil Ujian Lineariti Data Kajian
Tabel 7. Hasil Ujian Regresi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,790 a ,624 ,620 6,75395
a. Predictors: (Constant),  Dana, instruksi, delegasi, konsultasi, partisipasi b. Dependent Variable: Yanpub
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 37960.928 5 7592.186  166.437 .000 b Residual 22853.561 501 45.616 Total 60814.489 506 a. Dependent Variable: Pelayanan publik / Yanpub b. Predictors: (Constant), ), Dana, instruksi, delegasi, konsultasi, partisipasi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Zero- order Partial Part Tolerance  VIF (Constant)  9,456 2,011 4,701 ,000 instruksi ,369 ,086 ,265 4,300 ,000  ,750  ,189 ,118 ,198 5,056 konsultasi ,302 ,086 ,215 3,522 ,000  ,741  ,155 ,096 ,200 4,990 partisipasi ,216 ,061 ,235 3,542 ,000  ,748  ,156 ,097 ,170 5,874 Delegasi ,290 ,118 ,136 2,452 ,015  ,702  ,109 ,067 ,245 4,074 Faktor Dana ,015 ,007 ,064 2,261 ,024 -,080  ,100 ,062 ,949 1,054
a. Dependent Variable: Pelayanan publik / Yanpub
Seterusnya,  hasil  ujian  t  sepertimana terlihat  dalam  tabel Coefficients di  atas  me- nunjukkan  signifikansi  konstanta  dan  setiap variable  independen.  Daripada  hasil  ujian  t tersebut  diputuskan  bahwa:  jika  probability  >
0.05 maka Ho diterima, dan jika  probability < 0.05  maka  Ho  ditolak.  Daripada  tabel  tersebut terlihat  bahwa  angka  probability  yang  <  0.05 adalah  semua  variable  independen.  Sehingga dengan  demikian  boleh  diputuskan  bahwa
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa …
variable gaya instruksi, variabel gaya kosultasi, variabel gaya partisipasi, variabel gaya delegasi dan  variabel  factor  dana  memang  mempenga- ruhi Mutu Pelayanan publik.
Dengan  df  5/501  sebanyak  166.437 dengan  taraf  signifikansinya  0.000.  maknanya adalah  bahwa  ianya  boleh  dipercayai  sebanyak 99%  bahkan  boleh  dipercayai  100%,  kerana probability  (0.000)  lebih  kecil  daripada  0.05, maka model regresi boleh digunakan bagi mem- prediksi  Mutu  Pelayanan  publik  atau  sebagai predictor  ke  atas  Mutu  Pelayanan  publik. Maknanya  adalah  Gaya  instruksi,  Gaya delegasi,  Gaya  kosultasi,  Gaya  partisipasi  dan Faktor  dana  secara  bersama-sama  mempenga- ruhi  Mutu  Pelayanan  publik.  Akan  tetapi  bagi mengetahui  atau  mengukur  kekuatan  pengaruh daripada  masing-masing  variabel  independen tersebut  ke  atas  variabel  dependen  (Mutu Pelayanan  publik)  boleh  dilihat  dalam  tabel Coefficients regresi  di  atas.  Daripada  tabel tersebut  terlihat  bahwa  kelima-lima  variabel independen ( predictor ) tersebut mempunyai ke- kuatan  pengaruh  yang  signifikan  ke  atas  Mutu Pelayanan publik.
Seterusnya,  hasil ujian t sepertimana  ter- lihat dalam tabel Coefficients di atas menunjuk- kan  signifikansi  konstanta  dan  setiap  variable independen.  Daripada  hasil  ujian  t  tersebut  di- putuskan  bahwa:  jika  probability  >  0.05  maka Ho diterima, dan jika  probability < 0.05 maka Ho  ditolak.  Daripada  tabel  tersebut  terlihat bahwa  angka  probability  yang  <  0.05  adalah semua  variable  independen.  Sehingga  dengan demikian boleh diputuskan bahwa variable gaya instruksi, variabel gaya kosultasi, variabel  gaya partisipasi, variabel  gaya delegasi dan variabel factor  dana  memang  mempengaruhi  Mutu Pelayanan publik.

## Pembahasan
Berdasarkan  tugas  pokok  kepemimpinan kepala desa adalah melakukan tugas penyeleng- garaan  pemerintahan  desa  dan  kepemimpinan kepala  desa  melakukan  pembinaan  kepada  staf bahwahan.  Hubungan  kepemimpinan  kepala desa  dengan  staf  bawahannya  seyogyanya  ter- jalin dengan baik terutama dalam melaksanakan tugas  pemeritnatahan,  memberikan  mutu  pe- layanan publik kepada masyarakat desa.
Kepemimpinan  kepala  desa  mempunyai tugas  dan  tanggungjawabnya  untuk  memberi- kan  pelayanan  masyarakat  dengan  cara  men- jalankan fungsi organisasi di tingkat desa. Gaya
kepemimpinan  yang  diterapkan  oleh  kepemim- pinan  kepala  desa  telah  dilakukan  dengan barbagai  gaya  kepemimpinan  yang  secara potensial  telah  diterapkan.  Pada  umumnya semua  gaya  kepemimpinan  telah  diterapkan oleh  kepala  desa  dalam  Kepemimpinannya. Gaya  Kepemimpinan  instruksi  (r  =  .758),  gaya konsultasi,(r  =  .754)  gaya  partispasi  (r  =  .780) dan  gaya  delegasi  (r  =  .733).  Gaya  kepe- mimpinan tersebut telah diterapkan kepala desa berdasarkan  kondisi  dan  kemampuan  staf/ bawahan  desa  pada  waktu  tugas  pelayanan publik dilaksanakan. Fakta menunjukkan bahwa gaya partisipasi merupakan gaya kepimimpinan mempunyai korelasi yang lebih tunggi daripada gaya  instruksi,  konsultasi  dan  delegasi.  Gaya partisipasi  kepemimpinan  mempunyai  korelasi yang tinggi (r = .780) dalam memberikan mutu pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dilaksana- kan  oleh  kepemimpinan  kepala  desa.  Gaya kepemimpinan partisipasi kepala desa memiliki korelasi  yang  paling  tinggi  terhadap  pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat  desa. Dengan  demikian  maka  gaya  partisipasi  yang diterapkan  kepala  desa  merupakan  gaya  Kepe- mimpinan  yang  sudah  umum  dilaksakan.  Gaya kepemimpinan  ini  dilaksanakan  kepala  desa dengan  cara  mengikutsertakan  staf  dalam  me- nyusun kebijakan dan memberi semangat untuk meningkatkan  prestasi  dalam  melaksanakan tugasnya  bahkan  Kepemimpinan  kepala  desa membina  dan  mengajak  kerjasama  dalam  me- lakukan  tugas  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  secara  berkualitas  dan  memuaskan. Hal ini sesuai dengan gaya kepemimpinan yang dikemukakan  oleh  Hersey  &  Blanchard  (1992) antaranya  adalah Participating-Supporing ( mengikutsertakan,  memberi  semangat,  kerja sama  ).  Kepala  desa  dalam  menghadapi  tugas pekerjaan  dilakukan  saling  bertukar  Ide  &  beri kesempatan  kepada  staf  untuk  mengambil keputusan.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  terjadi korelasi  yang  kuat  antara  gaya  kepemimpinan situasional dari  gaya  instruksi,  gaya  konsultasi, gaya partisipasi dan gaya delegasi dengan mutu pelayanan public. Hal ini dibuktikan oleh angka R  sebanyak  0.790  (jadwal Model  Summary ) tersebut di atas menunjukkan bahwa korelasi di antara  Mutu  Pelayanan  publik  dan  kelima-lima variabel  bebasnya  adalah  kuat  kerana  angka tersebut berada di atas 0.05.
Berdasarkan  hasil  uji  t  bahwa  variable gaya instruksi, variabel gaya kosultasi, variabel
gaya  partisipasi,  variabel  gaya  delegasi  dan variabel    factor  dana  memang  mempengaruhi Mutu  Pelayanan  publik.  Hasil  uji  t  ini  me- nunjukkan  bahwa  ke  lima  variable  independen tersebut  telah  mempengaruhi  mutu  pelayanan public. Kepemimpinan  kepala  desa  yang  mem- berikan  pelayanan  kepada  warga  menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dan  kesiapan  dan  kemampuan  staf  yang  mem- bantu  pimpinan.  Gaya  kepemimpinan  apapun yang  diterapkan  ketua  desa  dalam  memberikan pelayanan kepada warganya memberi pengaruh terhada mutu pelayanan bagi warganya.
Selanjutnya  berdasarkan uji  F dengan  df 5/501 sebanyak 166.437 dengan taraf signifikansinya  0.000.  bahwa  dapat  dipercayai sebanyak  99%  bahkan  boleh  dipercayai  100%, kerana  probability  (0.000)  lebih  kecil  daripada 0.05, Dengan demikian dapat dikatakan  adalah bahwa  Gaya  instruksi,  Gaya  delegasi,  Gaya kosultasi,  Gaya  partisipasi  dan  Faktor  dana secara  bersama-sama  mempengaruhi    Mutu Pelayanan  publik.  Dengan  kata  lain  dapat dijelaskan  bahwa    semua  gaya  kepemimpinan apapun  yang  diterapkan  oleh  kepala  desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan yang  diberikan  kepada  warganya  di  desa. Demikian  pula  dana  yang  digunakan  untuk pelayanan kepada masyarakat sangat memberikan pengaruh sehingga pelayanan yang diterima  warga  desa  merasakan  menerima manfaatnya  bagi  kepentingan  sosial  ekonomi mereka.
Sedangkan  angka  R 2 ( R  Square )  adalah sebanyak  0.624  dan  angka Adjusted  R 2 sebanyak  0.620.  Hal  ini  berarti    bahwa  62% variasi  daripada  Mutu  Pelayanan  publik  boleh dijelaskan  oleh  pengaruh  kelima-lima  variabel independen  tersebut.  Dikatakan  bahwa  se- banyak 62% merupakan kontribusi secara  ber- sama-sama  yang  dijelaskan  oleh  variabel independen  yaitu,  Gaya  instruksi,  Gaya delegasi,  Gaya  kosultasi,  Gaya  partisipasi  dan Faktor  dana    terhadap  variabel  dependen  Mutu Pelayanan  publik,  dan  sisanya  (38%)  adalah dijelaskan  oleh  variabel  yang  lain. Dengan perkataan lain boleh dijelaskan bahwa koefisien determinasi menunjukkan  semua  gaya  ke- pemimpinan yang diterapkan kepala desa mem- punyai pengaruh terhadap mutu pelanayan yang diterima  oleh  warga  desa,  sehingga  mereka menerima  pelayanan  tersebut    sebagai  warga desa memperoleh pelayanan dari kepemimpinan dari kepala dasa mereka sendiri.

## Simpulan
Pada umumnya semua gaya kepemimpin- an  telah  diterapkan  oleh  kepala  desa  dalam Kepemimpinannya.  Namun  dalam  praktek  ke- pemimpinan  kepala  desa  menunjukkan  bahwa gaya partisipasi merupakan gaya kepimimpinan mempunyai korelasi yang lebih tunggi daripada gaya  instruksi,  konsultasi  dan  delegasi.  Gaya partisipasi  kepemimpinan  mempunyai  korelasi yang tinggi (r = .780) dalam memberikan mutu pelayanan  kepada  masyarakat  oleh  kepemim- pinan kepala desa. Gaya kepemimpinan partisi- pasi kepala desa memiliki korelasi paling tinggi terhadap  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  desa.  Maka  gaya  partisipasi  yang diterapkan  kepala  desa  merupakan  gaya Kepemimpinan  yang  sudah  umum  dilaksakan untuk  memberikan  pelayanan  kepada  warga desa secara bermutu dan memuaskan.
Dikatakan bahwa sebanyak 62% merupa- kan  kontribusi  secara  bersama-sama  yang dijelaskan oleh variabel independen iaitu, Gaya instruksi,  Gaya  kosultasi,  Gaya  partisipasi, Gaya  delegasi,  dan  Faktor  dana  terhadap variabel  dependen  Mutu  pelayanan  publik, Dengan  perkataan  lain  dapat dijelaskan  bahwa koefisien determinasi menunjukkan semua gaya kepemimpinan  yang  diterapkan  kepala  desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelanayan, sehingga  dengan  pelayanan  tersebut  sebagai warga  desa  memperoleh  pelayanan  umum  dari kepemimpinan kepala dasa mereka sendiri.
Kepemimpinan  kepala  desa  dalam  me- nyelenggarakan tugas pemerintahan desa mem- punyai  hubungan  yang  kuat  dengan  pemberian tugas pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kepemimpinan  kepala  desa  tersebut  memiliki hubungan  yang  kuat  dari  semua  gaya  ke- pemimpinan  yang  mencakup  gaya  instruksi, konsultasi,  partisipasi  dan  delegasi.  Pelaksana- an pelayanan masyarakat desa dipengaruhi oleh Kepemimpinan  dari  kepala  desa.  Pengaruh  ke- pemimpinan  terhadap  mutu  pelayanan  tersebut diperlukan  gaya  kepemimpinan  tertentu  untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualiti. Gaya  Kepemimpinan  yang  diterapkan  kepala desa  mengikuti  kematangan  bawahan.  Kerana itu  peningkatan  pelaksanaan  mutu  pelayanan publik  berhubungkait  dengan  kematangan  staf dari  gaya  kepemimpinan  yang  diterapkan kepemimpinan kepala desa.
Gaya  kepemimpinan  yang  diterapkan mengikuti  kematangan  bawahan.  Penerapan
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa …
gaya  kepemimpinan  Kepala  Desa  yang  mem- berikan  pelayanan  masyarakat  desa  di  Kab. Indragiri  Hilir  mengikuti  perspektif  situational leadership  yang  meletakkan  hubungan  antara gaya kepemimpinan dengan kematangan bawahan.

## Rujukan
Dwiyanto,  Agus.  1995. Penilaian  Prestasi Organisasi  Publik .  Yogyakarta:  Fisipol
Universitas Gajah Mada.
Hersey,  P.,  &  Blanchard,  K.  H.  1993.
Management of Organizational
Behavior:  Utilizing  Human  Resources . (6 th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
-----------------.  1996. Manajemen  Perilaku Organisasi,  Pendayagunaan  Sumber Daya  Manusia .  Edisi  Bahasa  Indonesia,
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kumorotomo,  Wahyudi.  2005. Akuntabilitas
Birokrasi  Publik,  Sketsa  Pada  Masa Transisi . Jogjakarta : Pustaka Pelajar. Ridwan, Juniarso, Cs. 2010. Hukum Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan  Publik . Bandung:  Penerbit Nuansa.
Rasyid,  Muhammad  Ryaas.  1997. Makna
Pemerintahan:  Tinjauan  dari  Segi
Etika  dan  Kepemimpinan .  Jakarta:
Yarsif Watampone.
Siagian, P. Sondang. 1989. Teori dan Praktek Kepemimpinan . Jakarta: Rineka Cipta.
Sanusi.  Ahmad,  dan  Sobary  Sutikno.  2009. Kepemimpinan  Sekarang  dan  Masa Depan . Bandung: Penerbit Prospect.
Tjiptono,  Fandy.  2012. Service  Management: Mewujudkan Layanan Prima . Penerbit Andi.
Wayan,  I  Suarjaya.  2007. Analisis  Pelayanan Publik Desa Dinas dan Desa Pekraman Wongaya  Gede  Kabupaten  Tabanan . Jakarta: Disertasi Program  Pasca Sarjana UI.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar Negara Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25
Tahun  2009  tentang pelayanan  publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  No.63/Kep/M.Pan/7/ 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik