## NATAPRAJA
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
Halaman 175-184
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANTAN BURUH

## MIGRAN KORBAN TRAFFICKING DI KABUPATEN WONOSOBO
Tissa Silvia 1 dan Sugi Rahayu 2

## ABSTRACT
This research This research aimed to analyze the community empowerment of ex- migrant  labors  in  Kampung  Buruh  Migran  (KBM)  of  Tracap  Village,  Kaliworo  sub- district,  Wonosobo  regency.  This  research  result  in  the  implementation  of  ex  migrant empowerment  was  implemented  by  strengthening  the  economic  capacity  and  human capacity. In the implementation of ex migrant empowerment there was decreased of level participation from ex migrant labors, from 297 members: recorded 72 members following empowerment  in  2012  and  now  it  was  decreasing  to  29    active  mambers.    Succesfull empowerment  activity  in  strengthening  economic  capacity  were  koperasi  and  saving  and loan.    Meanwhile  unseccesfull  empowerment    activities    were  farming    and    agriculture activities.  The  strengthening  capacity  and  socialization  were  not  yet  effective.  The empowerment  were  conducted  in  seven  steps  of  empowering.  The  resistans  factors  were low  quality of  human  resources,  lack  of  coordination  with  government,  the  support expectation  of  targeted  community  to  obtain  goods  and  money,  and  lack  of  governments interventation toward the sustainability of the program.

## Keyword: Empowerment, Ex Migrant Labor, and Kampung Buruh Migran

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat mantan  buruh  migran  di  Kampung  Buruh  Migran  Desa  Tracap  Kecamatan  Kaliwiro Wonosobo. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  pemberdayaan  masyarakat  mantan  buruh  migran  korban trafficking di Kampung  Buruh  Migran  dilaksanakan  melalui  penguatan  ekonomi  dan  penguatan kapasitas.  Dalam  pelaksanaan pemberdayaan  terjadi penurunan tingkat  partisipasi mantan buruh migran dari 297 orang, tercatat 72 orang mengikuti pemberdayaan pada tahun 2012 dan  sekarang  menurun  menjadi  29  anggota  aktif.  Kegiatan  pemberda  yaan  yang  berhasil dalam      penguatan      ekonomi      dibidang      koperasi      dan      simpan      pinjam      sedangkan pemberdayaan  yang  belum  berhasil  dibidang  peternakan  dan  pertanian,  kemudian  dalam penguatan  kapasitas  pelatihan  dan  sosialisasi  belum  berjalan  efektif.  Keseluruhan pemberdayaan  dilaksanakan  melalui  tujuh  tahapan  pemberdayaan.  Faktor  penghambat yang mempengaruhi tercapainya tujuan pemberdayaan adalah kualitas SDM mantan buruh migran yang masih rendah, kurangn ya koordinasi dengan pemerintah, harapan masyarakat sasaran  mendapatkan  bantuan  dalam  bentuk  barang  atau  uang  dan  kurangnya  peran  serta pemerintah dalam keberlanjutan program.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Mantan Buruh Migran, dan Kampung Buruh Migran
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

## PENDAHULUAN
Permasalahan  ekonomi  merupakan masalah  utama  yang  dihadapi  suatu negara    dan  dampaknya    dirasakan    oleh masyarakat.  Salah  satu  penyebab  gagaln ya  pembangunan  di  Indonesia  adalah adanya permasalahan pengangguran. Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan peluang kerja kepada masyarakat,  mendorong        mas  yarakat Indonesia  untuk  melakukan  migrasi keluar  negeri  menjadi    Tenaga    Kerja Indonesia (TKI).
Kabupaten Wonosobo adalah pengirim  TKI  terbesar  kedua  di  Jawa Tengah  dinyatakan  oleh  BNP2TKI.  TKI ilegal  memiliki  risiko  mendapatkan tindak  kekerasan,  pembayaran  gaji  tidak sesuai  kontrak, kriminalitas  sampai dengan  praktik trafficking atau  tindak pidana  perdagangan                  orang. Dalam  melindungi  para  tenaga kerja dari praktik trafficking pemerintah  telah memiliki          peraturan          perundangan yaitu  Undang-Undang                    Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
Desa  Tracap  Kecamatan  Kaliwiro
merupakan        desa        yang        ma  yoritas penduduk  perempuannya  bekerja  sebagai TKI  dan    hampir    90    persen  dari  TKI
atau  buruh  migran  yang  ada  merupakan korban    tindakan trafficking (Serikat Buruh Migran Indonesia Kab Wonosobo 2016).
Permasalahan trafficking tersebut merupakan salah satu contoh dampak dari pemerintah yang belum dapat memberikan  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan  yang  la  yak.  Dalam  hal  ini tugas  pemerintah  tidak  hanya  melakukan penempatan                  dan  perlindungan terhadap para TKI namun juga melakukan pemberdayaan   kepada   para purna TKI. Lembaga swadaya masyarakat  yaitu  Serikat  Buruh  Migran Indonesia  (SBMI)  Kabupaten  Wonosobo membentuk    kampung    buruh    migran  di Desa  Tracap  sebagai  upaya  dalam pemberdayaan        mas  yarakat        mantan buruh  migran  agar  dapat  mencapai kesejahteraan.
Upaya  pemberda  yaan  masyarakat mantan  buruh  migran  di  Desa  Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo  dilakukan  melalui  penguatan ekonomi  yaitu  koperasi  buruh  migran, kelompok  simpan  pinjam,  peternakan ayam  dan kambing, dan budidaya jamur tiram.
Dilain  pihak  adanya  pemberdayaan yang  diprakarsai  oleh  SBMI  DPC Kabupaten    Wonosobo  belum  dapat mengurangi jumlah mantan buruh migran yang kembali   bekerja keluar        negeri. Pasalnya diadakan kampung buruh migran tersebut adalah untuk mengurangi jumlah  warga  Desa  Tracap  yang  bekerja keluar      negeri        namun        senyatan  ya masih  terdapat  mantan  buruh  migran yang  kembali  bekerja    diluar    negeri. Pemikiran  terkait  mendapat  penghasilan yang lebih banyak jika bekerja   di   luar negeri      membuat  mantan  buruh  migran bekerja kembali keluar negeri.
Kondisi ekonomi dan kesejahteraan para   mantan   buruh migran   di   Desa Tracap      tergolong  masih  rendah meskipun  sudah  diadakan  beberapa kegiatan berupaya untuk memberdayakan mantan  buruh  migran  agar  lebih  mandiri namun  pada  hasilnya  hal  tersebut  belum dapat  meningkatkan  perekonomian  para mantan buruh migran. Beberapa pelatihan yang  bertujuan  memberikan  simultan kepada     mantan     buruh migran untuk melakukan  usaha  justru  mengalami kendala,  seperti  usaha  ternak  kambing yang justru mengalami kegagalan        hal ini  memberikan  kerugian  dan  terpaksa usaha ternak kambing harus diberhentikan terlebih dahulu. Kurangnya
peran   serta   pemerintah juga     menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  program pemberdayaan  yang  ada,  kontribusi  yang diberikan  oleh  pemerintah  lebih  bersifat reaktif.
Dengan demikian Pemerintah
Kabupaten  Wonosobo  dirasa  perlu  untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat mantan  buruh  migran  di  Desa  Tracap Kecamatan
Kaliwiro Kabupaten Wonosobo  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan para mantan buruh migran. Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka peneliti  ingin  mengkaji  lebih  dalam terkait  dengan  Pemberdayaan      Mas yarakat      Mantan  Buruh  Migran  Korban Trafficking di  Kampung  Buruh  Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

## METODE
Desain penelitian   yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian dengan  metode  deskriptif  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian dengan  filsafat  postpovitisme  digunakan pada  kondisi  objek  yang  alamiah  dan peneliti  sebagai  informan  kunci.  Dalam penelitian ini,  instrument  penelitian  yaitu peneliti    sendiri  dibantu  pedoman wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.
Penelitian      ini      menggunakan  teknik analisis    data    menurut    Miles  dan Huberman1984                   dalam (Sugi yono,       2015:246).       Teknik analisis ini mempunyai empat alur yangdigunakan      yaitu        pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian        data  dan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan  menurut  Prijono dan  Pranarka  (1996:77)  memiliki  dua makna  dimana  pengertian  pemberdayaan yang  pertama  adalah to  give  power authority dimana  hal  ini  dimaknai meliputi memberikan kekuasaan,
memindahkan
kekuatan atau mendelegasikan kewenangan kepada pihak  yang  kurang  atau  bahkan  belum berdaya.  Kemudian  pemaknaan  yang kedua    adalah to  give  ability  to  enable dimana  arti  dari  makna  yang  kedua  ini adalah  memberikan  kemampuan  atau keberdayaan  serta  memberikan  peluang kepada pihak- pihak lain untuk melakukan sesuatu.
SBMI DPC Kab.Wonosobo
merupakan      pihak      yang  mendampingi pemberdayaan di Kampung Buruh Migran hal ini didasarkan agar pemberdayaan  yang  dilakukan  kepada mantan  TKI korban trafficking dapat
merubah keadaan ekonomi maupun sosial mereka    sehingga    dapat    lebih  berdaya. Pemberdayaan  dilaksanakan  melalui  dua jenis  pemberdayaan  yaitu  pemberdayaan melalui penguatan ekonomi dan penguatan kapasitas. Kedua pemberdayaan  tersebut  melalui  tahapan-
tahapan pemberdayaan berdasarkan teori         (Isbandi 2008:244-258).
Pemberdayaan melalui penguatan ekonomi
Pemberdayaan  melalui  penguatan ekonomi    dilaksanakan    dengan  kegiatan usaha  peternakan  kambing,  peternakan ayam,  budidaya  jamur  tiram,  koperasi dan simpan pinjam. Pemberdayaan ekonomi  diharapkan  dapat  memperbaiki kondisi  perekonomian  mantan  buruh migran agar lebih sejahtera.
1. Tahap Persiapan
Tahap      Persiapan      dilaksanakan dari segi persiapan petugas dan persiapan lapangan    (Isbandi    2008:244). Dimulai dengan pengelompokan, pengorganisasian  dan  pendataan  mantan buruh  migran  Dilanjutkan  sosialisasi terkait program pemberdayaan dan penekanan  partisipasi  mantan  buruh migran.
2. Tahap assessment
Tahap assessment dilakukan dengan  identifikasi  masalah  ataupun kebutuhan  dan  juga  sumber  da ya yang dimiliki oleh              kelompok sasaran. (Isbandi 2008:244-258). Pengkajian dilakukan oleh SBMI DPC
Kab.
Wonosobo dengan berembug atau bermusyawarah  dengan  mantan  buruh migran        yang  ada  di  Desa  Tracap  dan mengundang  tokoh  masyarakat.  Dari hasil pengidentifikasian masalah didapatkan hasil bahwa permasalahan  mantan  buruh  migran yakni  belum  adanya  pemasukan  setelah kembali ke Indonesia. Sedangkan potensi yang  dimiliki  adalah  kemauan  para mantan buruh migran untuk bergerak dan bekerja secara gotong royong.
3. Tahap Perencanaan
Dalam  tahapan  ini  para  pelaku perubahan tersebut berupaya untuk menggerakkan  warga  untuk  dapat  lebih partisipatif (Isbandi 2008:244-258).
Mantan  buruh  migran  berpartisipasi  dan menentukan  program  pemberdayaan  dari permasalahan  yang  dihadapi.  Kebutuhan akan  penghasilan bulanan yang nantinya dapat  memperbaiki  perekonomian  para mantan  buruh  migran  diwujudkan  dalam bentuk pemberdayaan melalui penguatan  ekonomi  dengan  usaha  ternak
kambing, ternak ayam, kelompok simpan pinjam dan koperasi. Dalam perencanaan      ini  para  mantan  buruh migran  bersama  SBMI  DPC  Kab. Wonosobo menyusun   persiapan   untuk pencarian dana, dan narasumber pelatihan.
4. Tahap  Perumusan  Rencana Aksi
Dalam  tahapan  ini  para  pelaku perubahan  akan  membantu  kelompok sasaran  untuk  menentukan  program  dan kegiatan  apa  yang  akan  mereka  lakukan guna      mengatasi  permasalahan  yang dihadapi
(Isbandi, 2008:250).
Dilaksanakan musyawarah setelah bantuan dana disetujui  oleh  (IOM)  untuk pembelian  100    ekor    kambing    Ciamis dan    500  ekor    ayam    petelur.    Model pengelolaan shift menjadi pilihan.
Kelompok  simpan  pinjam  ditentukan untuk  memberikan  setoran  Rp  5  ribu rupiah  setiap  pertemuan,  selain  itu juga ditetapkan    adan  ya    suku    bunga  dalam peminjaman      yaitu      sebesar  2,5%  dan dilakukan  pertemuan  setiap  tgl  18. Koperasi  telah  mendapatkan  persetujuan bantuan  dana  dari  BNP2TKI    dan    Desa Tracap, ditentukan Dusun Jojogan sebagai lokasi pendirian koperasi.
5. Tahap Pelaksanaan
Dalam tahapan ini tahap terpenting  dalam  proses  pemberdayaan
ada  pada  tahap  pelaksanaan  ini  dimana sesuatu  yang  telah  direncanakan  akan terlihat  berhasil  tidaknya  dalam  tahap pelaksanaan  (Isbandi,  2008:251). Usaha peternakan kambing dan a yam mengalami  kegagalan  karena  metode pengelolaan  shift,  dan  rendahnya SDM para pengelola. Kemudian diganti dengan budi  da  ya  jamur  tiram  yang  juga  hanya berjalan  satu    tahun  dan  mengalami kegagalan,  sehingga  sekarang  kembali melakukan  usaha  ternak    kambing namun    dengan  metode      pengelolaan yang   berbeda.
Diberikan pelatihan ternak kambing  oleh  Dinas  Peternakan  dan pemberian  pelatihan  ternak  ayam  oleh BP3TKI. Simpan pinjam  berjalan  sesuai dengan  perencanaan    dan    terdapat    22 anggota  aktif,  sistem  pembukuan  masih menggunakan pembukuan manual.
Usaha koperasi  berjalan cukup  baik  dan sekarang    memiliki  satu  cabang  di  Desa Tracap.
6. Tahap evaluasi
Tahapan  ini  merupakan  alat pengawasan  dari  warga  dan  petugas terhadap program yang sedang berlangsung pada pemberdayaan masyarakat  lebih  baik  dilakukan  dengan melibatkan     warga (Isbandi 2008: 252- 253).  Usaha  peternakan  dilaksanakan
evaluasi  satu  bulan  sekali  dengan berkumpulnya  kelompok  simpan  pinjam yaitu      tgl      18.      Pemerintah  Desa  ikut dalam  proses  evaluasi.  Dinas  Peternakan melakukan evaluasi dari kegiatan pengobatan hewan massal. Simpan pinjam  dilaksanakan  evaluasi  satu  tahun sekali bersamaan dengan pembagian hasil usaha    yaitu    mendekati    Hari  Raya  Idul Fitri. Koperasi dilaksanakan evaluasi satu tahun  sekali  bersamaan  dengan  simpan pinjam dan menghadirkan perangkat desa sebagai  bentuk          pertanggung  jawaban pemberian dana.
7. Tahap terminasi
Tahap  terminasi  atau  tahap  akhir pemberdayaan  dimana  sudah  selesainya hubungan secara formal dengan komunitas    sasaran    (Isbandi,  2008:257). Dalam  tahapan  ini  SBMI  DPC  Kab. Wonosobo  belum  memberikan  jangka waktu pemberhentian pendampingan pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Buruh Migran.
Pemberdayaan melalui Penguatan
Kapasitas
1. Tahap Persiapan
Tahap      persiapan      dilakukan dari segi persiapan petugas dan persiapan lapangan (Isbandi,
2008:244).
Pemberdayaan   penguatan   kapasitas ini
dilakukan  dari  persiapan  para  petugas dari  BKBPPA,  petugas  mempersiapkan untuk          memberikan  pelatihan sebagai media transfer ketrampilan   yang nantinya dibutuhkan sesuai dengan kondisi mantan buruh migran.
Disnakertrans  juga            melakukan persiapan  petugas  dengan  menyamakan persepsi para pelaku pemberdayaan.
2. Tahap assesment
Tahap pengkajian dilakukan dengan  identifikasi  masalah  ataupun kebutuhan dan  juga  sumber  da ya yang dimiliki  oleh  kelompok  sasaran.  (Isbandi 2008:244-258).  Hasil  pengidentifikasian masalah  yang  dihadapi  mantan  buruh migran  adalah  belum  adanya  pemasukan setelah  kembali  ke  Indonesia  karena minimnya    ketrampilan    yang dimiliki dan  keharmonisan  keluarga  mantan buruh  migran  yang  juga  dirasa  kurang. Sedangkan  potensi  yang  dimiliki  adalah kemauan  para  mantan  buruh  migran untuk bergerak dan bekerja secara gotong royong. SBMI DPC Kab. Wonosobo ikut serta  mendampingi  pengkajian  yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
3. Tahap Perencanaan
Tahapan ini adalah tahapan dimana  para  pelaku  perubahan  tersebut berupaya  untuk  menggerakkan  warga
untuk        dapat  lebih                  partisipatif (Isbandi
2008:244-258). Belum
dimilikinya ketrampilan-ketrampilan para buruh migran mendorong untuk merencanakan  dilaksanakannya  pelatihan yang dapat menambah ketrampilan sehingga dapat bermanfaat.
4. Tahap Perumusan Rencana Aksi
Dalam  tahapan  ini  para  pelaku perubahan  akan  membantu  kelompok sasaran    untuk  menentukan  program  dan kegiatan  apa  yang  akan  mereka  lakukan guna  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi  (Isbandi  2008:250).  Pelatihan tata  boga  dipilih  karena  memberikan ketrampilan untuk membuat usaha katering  dan  waktu  pelaksanaan      yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri.
Kemudian  pelatihan  membuat dompet didasari karena pelatihan membuat ketrampilan barang yang nantinya  dapat  dijual  dan  menambah pendapatan mantan buruh migran. Sosialisasi keharmonisan keluarga dipilih berdasarkan identifikasi BKBPPA. Sosialisasi  migrasi  yang  aman  dipilih karena    kecenderungan  TKI  merupakan korban TPPO.
5. Tahap Pelaksanaan
Tahap  terpenting  dalam  proses pemberdayaan ada pada tahap pelaksanaan  ini  dimana  sesuatu  yang telah  direncanakan  akan  terlihat  berhasil tidaknya dalam tahap pelaksanaan (Isbandi  2008:251).  Pelatihan  tata  boga diikuti  oleh  para  mantan            buruh migran            namun  hanya  tercatat  2 mantan buruh migran yang mengimplementasikan ilmu tersebut untuk usaha katering. Kemudian pelatihan      membuat  dompet  berjalan sesuai perencanaan dengan
mendatangkan pengusaha dompet tersebut untuk menjadi narasumber namun  belum  ada  mantan  buruh  migran yang  tercatat  mengimplementasikan  ilmu tersebut.
Sosialisasi
keharmonisan keluarga  diberikan      oleh      BKBPPA dilaksanakan sesuai perencanaan.
Sosialisasi migrasi yang aman
dilaksanakan oleh Disnakertrans
mendatangkan  tidak  hanya  buruh  migran melainkan keluarga sehingga dapat mengedukasi tidak hanya mantan TKI.
6. Tahap evaluasi
Tahap evaluasi adalah alat pengawasan  dari  warga  dan  petugas terhadap program yang sedang berlangsung pada pemberdayaan masyarakat  lebih  baik  dilakukan  dengan
melibatkan     warga (Isbandi, 2008: 252- 253).  Bentuk  evaluasi  dari  pemerintah penyelenggara  pelatihan  adalah  evaluasi selama      satu      tahun      sekali  yang dilakukan oleh BKBPPA. Evaluasi dilaksanakan tidak terkhusus untuk mengkaji    pelatihan  di        Kampung Buruh      Migran  saja  melainkan keseluruhan  pelatihan yang dilaksanakan oleh  BKBPPA  di  Kabupaten  Wonosobo. Sedangkan  evaluasi  dari  hasil  sosialisasi yang  dilaksanakan  oleh  Disnakertrans lebih    kepada        pemantauan          terkait TKI        yang  berangkat    keluar    negeri melalui  jalur  legal,  apakah  terdapat kenaikan atau penurunan.
7. Tahap terminasi
Tahap  terminasi  merupakan  akhir pemberdayaan  dimana  sudah  selesainya hubungan secara formal dengan komunitas    sasaran    (Isbandi,  2008:257). Dalam              tahapan              ini  pemutusan hubungan      secara      resmi  oleh  SBMI DPC  Kab.Wonosobo  juga  belum  dapat dilaksanakan sebagai lembaga
penanggungjawab Kampung Buruh Migran Indonesia. Dalam
pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  mantan  buruh migran terdapat faktor-faktor penghambat antara   lain: kualitas   SDM   yang masih rendah,  kurangnya  koordinasi  dengan
Pemerintah,  harapan  masyarakat  sasaran mendapatkan  bantuan  dalam  bentuk barang  atau  uang,  minimnya  campur tangan  pemerintah  dalam  keberlanjutan program.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  maka peneliti  menyimpulkan  sebagai  berikut: Pemberdayaan  masyarakat  mantan  buruh migran  korban trafficking di  Kampung Buruh  menunjukan  penguatan  ekonomi terdapat  kegagalan  yaitu  usaha  ternak kambing,    usaha    ternak    a yam    dan budi  daya  jamur  tiram  sedangkan pemberdayaan    yang    dianggap  berhasil yaitu  dari  kelompok  simpan  pinjam  dan koperasi.  Pelatihan  yang  dilaksanakan sebagai  penguatan  kapasitas  belum  dapat diimplementasikan        secara  maksimal. Pemberdayaan  yang  dilaksanakan  belum berjalan  efektif  dilihat  dari    jumlah partisipasi  mantan    buruh    migran    yang mengalami  penurunan  uang,  minimnya campur      tangan  pemerintah  dalam keberlanjutan program .

## DAFTAR PUSTAKA
Haris, Abdul.  2005. Gelombang Migrasi
dan Jaringan Perdagangan Manusia .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Ahmadi,  Abu.  2003. Ilmu  Sosial  Dasar . Jakarta:    PT.  Asdi  Mahasatya Andi  Prastowo.2012. Metode
Penelitian Kualitatif dalam
Perspektif  Rancangan  Penelitian . Jakarta: Ar-Ruzz Media.
Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan  Sosial
Melalui  PembelajaranVocational Skills  Pada  Keluarga  Nelayan) .
Bandung: Alfabeta.
Sulistyani, Ambar Teguh. 2007. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan . Yogyakarta: Gava Media. Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu  Sosial lainya . Jakarta: Kencana Prenama Media Group
Maryati,  Depi.  2016.  Pemberdayaan
Mayarakata Dalam Program
Pascatambang          Pasir          Besi Oleh      PT      Aneka      Tambang TBK  Di  Kecamatan  Grabag, Kabupaten      Purworejo. Skripsi .
Yogyakarta:  Universitas      Negeri Yogyakarta
Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu- ilmu  Sosial .  Jakarta:  Selemba
Humanika
Herdiansyah,  Haris.2015. Wawancara, Observasi  dan  Focus  Groups .
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Mantra,  Ida  Bagoes.  2003. Demografi
Umum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Adi,  Isbandi  Rukminto.  2008. Intervensi Komunitas          Pengembangan Masyarakat    Sebagai    Upaya
Pemberdayaan      Masyarakat . Jakarta: Rajawali Press
Hasanah,  Jumrotul.  2015.  Pemberdayaan Masyarakat Berketerbelakangan Mental dalam Mencapai Keswadayaan Masyarakat di Kampung Idiot  Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Yogyakarta: Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
Khoerudin,  H.  1992. Pembangunan Masyarakat . Yogyakarta: Liberti.
Lee,  Everett  S.  2000. Teori  Migrasi . Translated by Hans Daeng.
Ditinjau  kembali  oleh  Ida  Bagus Mantra.  Edisi  VII.  Yogyakarta:
UGM Press.
M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2012. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Moleoung,  J  Lexy.  2014. Metode
Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .
Bandung: PT Remaja Rosdakarya Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Ekonomi
Pembangunan,      Teori  Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta:  UPP

## AMP YKPN
Mulyadi S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada
Onny  S.  dan  AMW.  Pranarka.  1996.
Pemberdayaan: konsep, kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: CSSIS
Peraturan      Menteri      Dalam      Negeri Nomor        26        Tahun        2012 Tentang                      Pemberdayaan Masyarakat              yang              akan
menjadi        calon        dan        purna Tenaga Kerja Indonesia
Rahardjo                Adisasmita.                2006. Membangun Desa Perspektif .
Yogyakarta: Graha Ilmu
Sanapiah  Faisal.  2007. Format- format Penelitian  Sosial. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Kertonegoro,  Sentanoe .  1994.  Migrasi Tenaga      Kerja. Jakarta: Agung.
Sri Kuntari. 2009. Strategi Pemberdayaan  (Quality  Growth) Melawan Keminskinan. Yogyakarta: B2P3KS Press.
Sugiyono.  2015. Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D .
Bandung: Alfabeta
Suhartini dkk. 2005. Model-model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:      Pustaka  Perantren Lkis Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung:      PT  Refika Aditama Totok    M    dan    Poerwoko    S.    2013. Pemberdayaan Masyarakat (Dalam  Perspektif  Kebijakan Publik). Bandung: Alfabeta Undang-undang    Nomor    21    Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang Vandy  Yoga  Swara.  2012.  Perubahan Habitus  TKI Korban Perdagangan Manusia  Melalui  Pemberdayaan di  Kampung       Buruh       Migran Desa Tracap Kabupaten Wonosobo. Skripsi .  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada