## POLITIK LUAR NEGERI TERHADAP AKUNTANSI DI INDONESIA

## John F Sonoto

## Intisari
Artikel ini bertujuan mengulas perkembangan akuntansi sejak masuknya investor asing pada  tahun  1967,  dikeluarkan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan kemudian  disusul  pada  tahun  1968  dengan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Dalam Negeri,  terjadinya  krisis  financial  secara  global  sekitar  tahun  1997  yang  mengguncang perekonomian  Negara-negara  adikuasa  termasuk  Asia  dan  Indonesia  muncullah  issu  IFRS. IFRS  sepertinya  adalah  semacam  ketakutan  Negara  adikuasa  sehubungan  dengan  pesatnya pertumbuhan  perdagangan  di  Asia  seperti  China  yang  telah  menguasai  berabagai  industry mulai  dari  industri  makanan  sampai  industry  nuklir  dan  yang  lebih  menggemparkan  lagi China berencana menjadikan mata uangnya sebagai alat bayar interntasional.
Kata Kunci: IFRS, PMA, krisis financial

## PENDAHULUAN Perkembangan Praktik Akuntansi di Indonesia
Praktik  akuntansi  di  Indonesia  tidak lepas  dari  masa  penjajahan  para  Kolonial Belanda  dan  para  lulusan  akademi  dari Amerika Serikat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan  Indonesia.  Praktik akuntansi  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  pada era  penjajahan  belanda  sekitar  tahun  1642. Jejak  yang  jelas  berkaitan  dengan  praktik akuntansi  di  Indonesia  dapat  ditemui  pada tahun 1747 yakni dengan praktik pembukuan yang  dilaksanakan  amphioen  society  yang berkedudukan  di  Jakarta.  Pada  era  belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan ( double-entry bookkeeping ) sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  Luca Pacioli. Perusahaan VOC milik belanda yang merupakan organisasi kemersil utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam  praktik bisnis  di Indonesia  selama  era ini.
Selama  kurun  waktu  tahun  1800an sampai awal tahun 1900an kegiatan ekonomi pada  masa  penjajahan  dapat  dikatakan mengalami  peningkatan  yang  sangat  cepat. Hal  ini  ditandai  dengan  dihapuskannya tanam  paksa  sehingga  pengusaha  belanda banyak  yang  menamkan  modalnya  di Indonesia.  Peningkatan  kegiatan  ekonomi kaum kolonial secara langsung telah mendorong  munculnya  permintaan  akan
tenaga  akuntan  dan  juru  buku  yang  telatih. Akibatnya,  fungsi auditing mulai  dikenalkan di  Indonesia  pada  tahun  1907.  Peluang terhadap  kebutuhan  audit  ini  akhirnya diambil  oleh  akuntan  belanda  dan  inggris yang  masuk  ke  Indonesia  untuk  membantu kegiatan  administrasi  diperusahaan  tekstil dan perusahaan manufaktur. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.  W.  Labrijin  yang  sudah  berada  di Indonesia  pada  tahun  1896  dan  orang pertama  yang  melaksanakan  pekerjaan  audit adalah  Van  Schagen  yang  dikirim  ke Indonesia pada tahun 1907.
Kehadiran seorang Van Schagen merupakan  titik  tolak  berdirinya  Jawatan Akuntan  Negara  ( government  Accountant Dienst )  yang  terbentuk  pada  tahun  1915. Akuntan  yang  pertama  adalah  Frese  dan Hogeweg yang mendirikan kantor di Indonesia  pada tahun 1918. Pendirian kantor ini  diikuti  kantor  akuntan  yang  lain  yakni akuntan  H.  Y.  Vorens  pada  tahun  1920  dan pendirian  Jawatan  Akuntan  Pajak  ( Belasting Accountant Dienst ). Oleh karena penguasaan terhadap  aktifitas  ekonomi,  maka  pada  era penjajahan,  tidak  ada  orang  Indonesia  yang bekerja  sebagai  akuntan  publik.  Berbagai pergulatan  dengan  berbagai  upaya  dalam menghadapi  kaum  penjajah  yang  menguasai ekonomi  pribumi  akhirnya  pada  tanggal  21 September  1929  muncullah  orang  Indonesia
pertama  yang  bekerja  dibidang  akuntansi yakni J. D. Massie, jabatan yang dipercayakan  kepadanya  adalah  sebagai pemegang buku Jawatan Akuntan Pajak Berbagungnya  J.  D.  Massie,  sebagai pemegang  buku  Jawatan  Akuntan  Pajak setidaknya  menjadi  kesempatan  emas  bagi akuntan  lokal  dalam  hal  ini  orang  pribumi yang  kemudian  diikuti  oleh  mundurnya Belanda  dari  Indonesia  pada  tahun  1942 1945 untuk mulai menekuni bidang akuntansi.  Sejak  tahun  1929  pada  saat  J.D Massie  menjadi  sebagai  pemegang  buku Jawatan  Akuntan  Pajak  sampai  tahun  1947 setelah kemerdekaan RI hanya  baru ada satu orang  akuntan  yang  berbangsa  Indonesia yakni Prof. Dr, Abutari.
Sekalipun Belanda telah  hengkang dari Indonesia,  namun  praktik  akuntansi  model belanda  masih  digunakan  selama  era  setelah kemerdekaan  (era  tahun  1950an).  Selain praktik  di  berbagai  perusahaan  pendidikan pelatihan  akuntansi  juga  masi  didominasi oleh  sistem  akuntansi  Belanda.  Pada  waktu itu, catatan pembukuannya menekankan pada mekanisme debet dan kredit, yang antara lain dijumpai pada pembukuan Amphioen Socyteit bergerak  dalam  usaha  peredaran candu atau morfin ( Amphioen) yang merupakan usaha monopoli Belanda. Catatan pembukuannya merupakan modifikasi system  Venesia-Italia,  dan  tidak  dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan  system  pencatatan  karena kondisinya  sangat menekankan pada praktik- praktik  dagang  yang  semata-mata  untuk kepentingan perusahaan Belanda
Dalam  berbagai  pergerakan  menuju pada  kemandirian  bangsa  maka  masyarakat mendesak pemerintah RI untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan  yang dimiliki  Belanda.  Pada  tahun  1958  proses nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan dan pindahnya orang-orang belanda dari Indonesia berdampak pada kelangkaan akuntan dan tenaga ahli pembukuan. Nasionalisasi  dan  kelangkaan    akuntan  serta tenaga  ahli  di  tanah  air  pada  akhirnya berpaling  ke  praktik  akuntansi  model Amerika.  Namun  demikian,  pada  era  ini
praktik  akuntansi  model  Amerika  mampu berbaur  dengan  akuntansi  model  Belanda, terutama  terjadi  di  lembaga  pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan  akuntansi,  seperti  pembukaan jurusan  akuntansi  di  Universitas  Indonesia 1952, institut ilmu keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi  Negara-STAN)  1990,  Universitas Padjajaran  1960,  Universitas  Sumatra  Utara 1960,  Universitas  Airlangga  1960  dan Universitas  Gadjah  Mada    1964  telah mendorong  perganitan  praktik  akuntansi model  Belanda  dengan  model  Amerika  pada tahun  1960.  Selanjutnya,  pada  tahun  1970 semua  lembaga  harus  mengadopsi  sistem akuntansi model Amerika
Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok  teknokrat  muncul  dan  memiliki kepedulian  terhadap  reformasi  ekonomi  dan akuntansi.  Kelompok  tersebut  berusaha untuk  menciptakan  ekonomi  yang  lebih kompetitif  dan  lebih  berorientasi  pada  pasar dengan  dukungan  praktik  akuntansi  yang lebih  baik.  Kebijkan  kelompok  tersebut memperoleh  dukungan  yang  kuat  dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional.  Sebelum  perbaikan  pasar modal  dan  pengenalan  reformasi  akuntansi tahun  1980an  dan  awal  1990an,  dalam praktik  banyak  ditemui  perusahaan  yang memiliki  tiga  jenis  pembukuan,  satu  untuk menunjukkan  gambaran  sebenarnya    dari perusahaan  dan  untuk  dasar  pengambilan keputusan;  satu  untuk  menunjukkan  hasil yang  positif  dengan  maksud  agar  dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman/kredit  dari  bank  domestic  dan asing;  dan  satu  lagi  yang  menunjukan  hasil negative untuk tujuan pajak
Pada  awal  tahun  1990an,  tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan  muncul  seiring  dengan  terjadinya berbagai  skandal  pelaporan  keuangan  yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku  investor.  Bank  Duta  adalah  contoh salah satu bank yang bermasalah pada zaman pemerintahan  presiden  Soeharto.  Bank  Duta go  public  pada  tahun  1990  tetapi  gagal mengungkapkan  kerugian  yang  jumlahnya
besar.
Bank Duta
juga tidak menginformasikan  semua  informasi  kepada BAPEPAM,  auditornya  atau  underwriternya tentang  masalah  tersebut.  Celakanya  lagi, auditor  Bank  Duta  mengeluarkan  pendapat wajar  tanpa  pengecualian.  Kasus  ini  diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty dan Barito Pasific Timber antara tahun 1992 dan 1993 Berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan Badan berwenang  untuk  mengeluarkan  kebijkan regilasi yang terkai denga pelporan keuangan.  Pada  tahun  1994,  pemerintah melalui  IAI  mengadopsi  seperangkat  standar akuntansi keuangan (PSAK). Kedua,
pemerintah bekerjasama dengan Bank  Dunia (Word Bank) melaksanakan proyek pengembangan  akuntansi  yang  ditunjuk untuk  mengembangkan  regulasi  akuntansi dan  melatih  profesi  akuntansi.  Ketiga,  pada tahun  1995,  pemerintah  memuat  berbagai aturan  berkaitan  dengan  akuntansi  dalam undang-undang  Perseroan  Terbatas.  Dan yang  keempat,  pada  tahun  1995  pemerintah memasukkan aspek akuntansi/pelaporan keuangan  kedalam  Undang-Undang  Pasar Modal
Resesi  ekonomi  yang  ditandai  dengan jatuhnya  nilai  rupiah  terhadap  dollar  pada tahun  1997-1998  mengakibatkan  terjadinya tekanan  yang  meningkat  kepada  pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan  pada  tahun  1998,  para  pengusaha besar (konglomerat) yang mengalami kebangkrutan, sistem perbankan yang colleps, meningkatnay inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerjasama  dengan  IMF  dan  melakukan negosisasi  atas  bebagai  paket  penyelamatan yang  ditawarkan  IMF.  Pada  waktu  itu kesalahan  secara  tidak  langsung  diarahkan pada buruknya  praktik  akuntansi dan rendahnya  kualitas  keterbukaan  informasi. Untuk menjaga pertanggungjawaban terhadap  publik,  pemerintah  menempatkan bidang  akuntansi  sebagai  sarana  startegis sehingga perkembangan akuntansi di Indonesia  sangat  sarat  dengan  issu  politik bangsa  yang  oleh  penulis  secara  ringkas perkembangan praktik akuntansi di Indonesia  dapat  dilihat  seperti  pada  tabel  1 dibawah ini:

## Tabel 1

## Perkembangan Ekonomi dan Perkembangan Akuntansi di Indonesia sejak era  kolonial
sampai era setelah Soeharto (era reformasi) Perkembangan Politik dan Sosial Perkembangan ekonomi Perkembangan akuntansi Era kolonial belanda (1595-1945): - Belanda  menguasai  Jawa  dan kepulauan lain - Islam menjadi agama mayoritas Perusahaan Hindia Belanda (VOC) menguasai perdagangan di Indonesia. Keterlibatan dan aktifitas pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat. Etnis China diberi hak khusus bidang perdaganagan dan transportasi air Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia. Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan tahun 1964 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Regulasi tersebut mengatur administrasi kas dan piutang Era Soekarno (1945-1966): Indonesia memperoleh kemerdekaan.
Kepemimpinan presiden Soekarna dekat dengan pemerintah China
(RRC). Tahun 1965 terjadi kudeta oleh komunis yang berhasil digagalkan dan mendorong peran militer Dominasi perdagangan  oleh Belanda dan China mendorong munculnya ketidak adilan di masyarakt. Akhirnya, Indonesia memilih pendekatan sosialis dalam pembangunan yang ditandai dengan dominasi peran Negara. Tahun
1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan Warga Negara Belanda keluar dari Indonesia Akademi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntansi dan auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda maupun Amerika digunakan secara bersama. Ikatan akuntansi Indonesia didirikan tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntan Era Soeharto (1966 1998): Pada tahun 1966 Soeharto  menjabat Dibawah kepemimpinan Soeharto, pembangunan ekonomi didasarkan Terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara
sebagi presiden Indonesia yang kedua. Terpilihnya sebagai presiden pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang dilaksanakan adalah pendekatan konservatifisme pada pendekatan kapitalis. Investor asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing Tahun 1997-1998 krisis keuangan yang menimpa Asia juga ikut berdampak pada ekonomi Indonesia sehingga banyaknya perusahaan yang bangkrut langsung dari kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas bisnis. Tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta professional code of conduct . Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan AICPA tahun 1965. Standar akuntansi internasional diadopsi tahun 1995 Era setelah Soeharto (setelah 1998): Soeharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998 Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial Regulasi diperketat untuk memperbaiki pengungkapan informasi keuangan Perdagangan  para  kaum  kolonial saat
itu secara langsung ikut mempengaruhi teknis pencatatan akuntansi di Indonesia atau orang Belanda menyebutkannya  sebagai  sistem  Tata
Buku. Sistem akuntansi yang berkemabang saat  itu  adalah  Kontinental  dan  Anglo
Saxon.  Kedua  sistem  ini  juga  ikut
dipengaruhi oleh karena perbagai
kepentingan  kaum  penjajah  dan  alumni- alumni pribumi yang mengikuti pendidikan  di  luar  negeri.  Untuk  lebih jelas  perbedaan  kedua  sistem  akuntansi tersebut,  maka  dapat  diringkas  dalam tabel, 2 seperti dibawah ini:

## Tabel 2

## Pebedaan akuntansi Sistem Anglo Saxon dan Kontinental
Objek Sistem Kontinental Sistem Anglo Saxon 1. Buku harian
2. Akun buku besar
- Penyusutan
- Akun campuran
- Prive
3. Neraca Lajur
4. Laporan keuangan Pengelompokkan  debit  kredit belum rinci Menggunakan  akun  cadangan dan dicatat di kredit Menggunakan akun campuran Terdapat penyetoran prive Arsip disimpan sebagai dokumen Terdiri atas: 1. Neraca 2. Laporan  perhitungan  Laba Rugi 3. laporan perubahan Modal Pengelompokkan  debit  kredit sudah rinci Menggunakan akun beban penyusutan  dan  dicatat  di  sisi debit Tidak menggunakan akun Tidak terdapat penyetoran
Arsip  tidak  disimpan  karena hanya sebagai alat bantu
Terdiri atas: 1. Neraca
2. Laporan  perhitungan  Laba
Rugi 3. Laporan perubahan Modal 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Dana 6. Laporan catatan keuangan
Eksistensi  akuntansi  Indonesia  dalam perkembangannya  sangat  dipengaruhi  oleh organisasi profesi. Pada tahun 1950an, di Indonesia  belum  ada  profesi  akuntansi lulusan  universitas  lokal.  Hampir  semua
akuntan  memiliki  kualifikasi  professional berasal  dari  Belanda.  Munculnya  Undang- Undang  No.  34/1954  tentang  pemakaian gelar  akuntan  merupakan  fondasi  lahirnya akuntan  yang  berasal  dari  univeritas  lokal.
Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa  akuntansi  lulus  dari  Universitas Indonesia.  Namun  demikian,  kantor  akuntan publik  milik  orang  Belanda  tidak  mengakui kualifikasi  mereka.  Atas  dasar  kenyataan tersebut, akuntan lulusan Universitas Indonesia  bersama-sama  dengan  akuntan senior  lulusan  Belanda  mendirikan  Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  pada  tanggal  23 Desember  1957  dan    yang  menjadi  ketua umum  IAI  pertama  kalinya  adalah  professor Soemarjo  Tjitrosidojo  seorang  akademisi berpendidikan  Belanda. Adapun  tujuan pendirian  IAI  waktu  itu  diantaranya  adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta meningkatkan mutu pendidikan akuntan;  meningkatkan  mutu  pekerjaan akuntan;  mempromosikan  status  profesi akuntansi  serta  mendukung  pembangunan nasional  dalam  perkembangan  pertumbuhan ilmu akuntansi di Indonesia
Kehidupan  ekonomi  secara  global khususnya dibidang financial ikut mempengaruhi  permintaan  jasa  akuntansi dan  bermunculan  berbagai  regulasi  luar negeri maupun dalam negeri  yang digulirkan demi  penyelamatan  ekonomi  masing-masing negara.  Selama  tahun  1960an,  menurunnya peran  kegiatan  keuangan  mengakibatkan penurunan  permintaan  jasa  akuntansi    dan kondisi  ini  berpengaruh  pada  perkembangan profesi  akuntansi  di  Indonesia.  Namun demikian,  perubahan  kondisi  ekonomi  dan politik  yang  terjadi  pada  akhir  era  tersebut, telah mendorong pertumbuhan profesi akuntansi. Profesi akuntansi mulai berkembang  cepat  sejak  tahun  1967  yakni setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang- Undang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri 1968.  Usaha  profesionalisasi  IAI  mendapat sambutan  ketika  dilaksanakan  konvensi akuntansi  yang  pertama  yakni  pada  tahun 1969.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh adanya  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan yang mewajibkan  akuntan bersertifikat menjadi anggota IAI
Selanjutnya,  pada  tahun  1973,  IAI
ung
terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Yayasan  Pengembangan  Ilmu  Akuntansi Indonesia  (YPAI)  didirikan  pada  tahun  1974 untuk  mendukung  pengembangan  profesi melalui  program  pelatihan  dan  kegiatan penelitian.  Selanjutnya  pada  tahun  1985 dibentuk  Tim  Koordinasi  Pengembangan Akuntansi  (TKPA).  Kegiatan  TKPA  ini didukung  sepenuhnya  oleh  IAI  dan  didanai oleh Bank Dunia sampai berakhir pada tahun 1993 dengan misinya adalah untuk mengembangkan pendidikan akuntansi, profesi  akuntansi,  standar  profesi  dan  kode etik profesi.
Kemajuan  selanjutnya  dapat  dilihat pada  tahun  1990an  ketika  Bank  Dunia mensponsori
Proyek Pengembangan
Akuntan (PPA).  Melalui  proyek ini  berbagai standa akuntansi dan auditing dikembangkan, standar profesi diperkuat dan ujian  sertifikasi  akuntan  publik  (USAP) mulai  dikenalkan.  Ujian  sertifikasi  akuntan publik  berstandar  internasional  diberlakukan sebagai  syarat  wajib  bagi  akuntan  public yang berpraktik sejak tahun 1997. Pengenalan  USAP  ini  mendapat  dukungan penuh  dari  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  SK  Menteri  Keuangan  No.  43/  KMK. 017/  1997  yang  berisi  ketentuan  tentang prosedur  perizinan,  pengawasan  dan  sanksi bagi  akuntan  publik  yang  bermasalah.  SK Menteri  Keuangan No. 43/  KMK. 017/ 1997 kemudian dalam perkembangannya digantikan  dengan  SK  Menteri  Keuangan No.  470/  KMK.  017/  1999.  Setelah  empat puluh  lima  tahun  pendirian  IAI,  IAI berkembang menjadi  organisasi  profesi  yang sangat  diakui  keberadaannya  di  Indonesia dan  profesi  sebagai  akuntan  public,  akuntan manajemen,  akuntan  pendidik  dan  akuntan pemerintah
Profesi  akuntansi  menjadi  sorotan public  ketika  terjadi  krisis  keuangan  di  Asia pada  tahun  1997  yang  ditandai  dengan bangkrutnya  berbagai  perusahaan  dan  Bank di  Indonesia  serta  berbagai  skandal-skandal keuangan  lainnya  yang  sangat  sarat  dengan isu  politik.  Hal  ini  disebabkan  perusahaan yang  mengalami  kebangkrutan  tersebut, banyak  yang  mendapat  opini  wajar  tanpa

## JURNAL AKUNTANSI. VOL 1. NO.1 JUNI 2013
pengecualian ( unqualified audit opinies) dari akuntan publik.  Pada bulan Juni 1998 Asian
Development Bank (ADB) menyetujui Financial Givernance Reform Sector Development  Program (FGRSD)  untuk mendukung usaha pemerintah
mempromosikan  dan  memperkuat  proses pengelolaan ( governance) perusahaan disektor  public  dan  keuangan.  Kebijakan FGRSD  yang  disetujui  pemerintah  adalah usaha  untuk  menyusun  peraturan  yang membuat:
1. Auditor bertanggung jawab atas kelalaian dalam melaksanakann audit
2. Direktur bertanggung jawab atas informasi  yang  salah  dalam  laporan keuangan dan informasi publik lainnya.
Pada tahun 2001, Departemen Keuangan  mengeluarkan  Draft  Akademik tentang Rancangan Undang-Undang
Akuntan  Publik  yang  baru.  Dalam  draft  ini disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Akuntan Publik adalah:
1. Melindungi  kepercayaan  public  yang diberikan kepada akuntan public
2. Memeberikan  kerangka  hukum  yang lebih jelas bagi akuntan public
3. Mendukung pembangunan ekonomi nasional  dan  menyiapkan  akuntan  dalam menyongsong  era  liberisasi  jasa  akuntan publik
Hal penting dalam RUU AP  ini adalah tentang  ketentuan  yang  menyebutkan  bahwa Akuntan  Publik  dan  Kantor  Akuntan  Publik dapat dituntut dengan saksi pidana.

## Perkembangan Standar Akuntansi Di Indonesia
Kehadiran Standar Akuntansi
Keuangan  yang  telah  teruji  oleh  waktu  dan zaman membuktikan bahwa akuntansi sangat berperan  dalam  mendukung  pertumbuhan ekonomi  secara  nasional.  Para  pemakai laporan keuangan seperti, investor, karyawan,  pemberi  pinjaman,  pemasok  dan kreditur  usaha,  pelanggan,  pemerintah  dan masyarakat  sangat  membutuhkan  informasi sekalipun  dengan  tingkat  kebutuhan  yang berbeda  diantara  mereka.  Agar  informasi yang  diterima  para  pemakai  atau  pengguna
laporan  keuangan  adalah  informasi  yang dapat dipahami, relevan, materialitas, handal, jujur, netral, maka diperlukan  sebuah standar yang memadai.  supaya lebih dekat mengenal perjalanan panjang perjuangan para pemikir- pemikir  yang  telah  meluangkan  waktu  dan pemikiran  cemerlangnya  untuk  mendesain bentuk  dan  isi  dari  Standar  Akuntansi Keuangan,  berikut  akan  diuraikan  sejarah perkembangan Standar Akuntansi Keuangan.
Dalam  sejarah  perkembangan  Standar Akuntansi  Indonesia,  terdapat  tiga  tonggak sejarah. Tonggak sejarah pertama diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun  1973,  untuk  pertama  kalinya  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan modifikasi  prinsip  dan  standar  akuntansi
Prinsip  Akuntansi  Indonesia  atau  disingkat
Tonggak  sejarah kedua terjadi  pada tahun  1984.  Pada  masa  itu,  Komite  Prinsip
revisi  secara  mendasar  PAI  1973  dan
Berikutnya  yang ketiga adalah,  pada tahun  1994  IAI  melakukan  revisi  total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi atau  disingkat  dengan  sebutan  SAK  per isu  globalisasi  yang  digulirkan  Negara- negara mauju maka sejak tahun 1994 itu juga IAI memutuskan untuk melakukan
harmonisasi dengan Standar Akuntansi Internasional  (SAI)  hal  ini  dilakukan  untuk menciptakan  iklim investasi  yang sehat  demi menggenjot  perekonomian  dalam  negeri. Dalam  perkembangan  selanjutnya  ketika krisis  moneter  yang  mengantam  seluruh dunia  dan  peristiwa-peristiwa  perusahaan- perusahaan  raksasa  dunia  yang  runtuh sekejap, akhirnya perubahan dari harmonisasi  SAK  ke  SAI  menjadi  ke adaptasi  SAK  ke  SAI,  kemudian  menjadi adopsi  dalam  rangka  konvergensi  dengan international  financial  reporting  standards atau disingkat dengan sebutan (IFRS)
Standar  akuntansi  yang  berkualitas menjadi  masalah  penting  dalam  profesi akuntansi  dan  semua  pemakai  laporan keuangan. Chariri dan Hendro, 2010
menyatakan  bahwa  standar  akuntansi  yang berkualitas akan mempengaruhi  kualitas  dari laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian,  standar  akuntansi  memiliki  peran penting  bagi  pihak  penyusun  dan  semua pemakai  laporan  keuangan  agar  timbul keseragaman  atau  kesamaan  interpretasi  atas informasi  yang  terdapat  dalam  laporan keuangan
Issu  konvergensi  secara  langsung menyita  perhatian  dewan  standard  dan pemakai laporan keuangan untuk
meningkatkan    standar  akuntansi  keuangan yang berkualitas dalam
rangka pengembangan  kualitas  stuktur  pelaporan keuangan  global.  Untuk  dapat  menilai berkualitasnya  sebuah  standar,  (Levit  1998; Leisenring, 1998; Regro, 1998; dan DiPiazza et  al, 2008)  dalam Chariri  dan  Hendro,  2010 mensyaratkan  beberapa  hal  penting,  yang dapat diringkum diantaranya:
1. Standard  harus  ditulis  dengan  jelas, dapat dimengerti dan prinsipnya seharusnya  dapat  diterapkan  secara operasional
2. Standar  harus  dapat  diperbandingkan,
transparansi dan menyediakan pengungkapan penuh 3. Standar seharusnya menyediakan pedoman  pengakuan  dan  pengukuran yang mendasari transaksi ekonomi
4. Standar  seharusnya  konsisten  dengan pedoman yang diberikan kerangka konseptual
5. Standar  seharusnya  memungkinan  untuk penggunaan penilaian yang wajar Pertumbuhan  ekonomi  secara  global berdamapak pada
peningkatan perkembangan  dunia  usaha  di  Indonesia mencermati  siklum  perekenomian  secra global,  sehingga    pada  tahun  2002  Dewan Standar  Akuntan  Indonesia  menerbitkan beberapa  revisi  yang  terkait  dengan  Standar Akuntan Keuangan yang ada.
Sejak  September  1998  hingga  April 2002  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan
berhasil mengembangkan standar revisiannya sebagai berikut:
Pertama ,  menerbitkan  empat  PSAK revisi, yakni:
- PSAK 55 (revisi 1999) tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan
Aktivitas Lindung Nilai merevisi PSAK
55 tentang Akuntansi Instrumen
Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai;
- PSAK 31 (revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan merevisi PSAK 31 (revisi 1994) tentang Akuntansi
Perbankan;
- PSAK 5 (revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen merevisi PSAK 5 tentang Pelaporan Informasi Keuangan Menurut
Segmen; dan
- PSAK 19 (revisi 2000) tentang Aktiva Tidak berwujud merevisi:
PSAK 19 tentang Aktiva Tak Berwujud; PSAK 6 tentang Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan, pada paragraf yang mengatur pengakuan biaya pada perusahaan dalam tahap pengembangan (perintisan usaha); PSAK 17 tentang Akuntansi Penyusutan, pada bagian yang mengatur amortisasi (penyusutan) aktiva tidak berwujud; dan PSAK 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan
Kedua , menerbitkan tiga PSAK baru, yakni:
- PSAK 56 tentang Laba
- PSAK 57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, Aktiva Kontijensi merevisi PSAK 8 tentang Kontijensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, pada bagian yang mengatur mengenai
- PSAK 58 tentang Operasi dalam Penghentian
Tantangan  terhadap  kualitas  standar akuntansi  keuangan  saat  ini  adalah  dengan adanya  rencana  konvergensi  IFRS di Indonesia.    Sehingga  dari  revisian  2002 kembali muncul untuk periode 2008-2010.
Pembahasan: Pengaruh Politik Luar Negeri Terhadap Perkembangan Praktik dan Standar Akuntansi di Indonesia
Penjelasan  perkembangan  praktik  dan standar akuntansi Indonesia diatas menunjukkan bahwa akuntansi sangat dipengaruhi  oleh  lingkungan.  Choi  et.  Al (1998;36)  dalam  Widarsono  menyatakan bahwa  sejumlah  faktor  lingkungan  diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap pengembangan akuntasi, antara lain: 1. Sistem Hukum Kodifikasi
standar-standar dan prosedur  akuntansi  kelihatannya  alami  dan cocok  dalam  Negara-negara  yang  menganut code law . Sebaliknya, pembentukan kebijakan  akuntansi  yang  non  legalitas  oleh organsasi-organisasi professional yang berkecipung dalam sektor swasta lebih sesuai dengan  sistem  yang  berlaku  dinegara-negara hukum  ( Common  Law ).  Indonesia  disebut- sebut  sebagai  neagra  hukum  sehingga  jika perhatikan  akuntansi  Indonesia    menganut sistem Common  Law .  Dalam  hukum  perang atau  situasi  darurat  nasional  lainnya,  semua aspek  fungsi  akuntansi  mungkin  diatur  oleh sejumlah  pengadilan  atau  badan  pemerintah pusat.
2. Sistem Politik
Sistem  politik  pada  suatu  Negara  pun ikut  mewarnai  perkembangan  akuntansi, karena
-standar dan
praktik-praktik  akuntansi.  Sebagai  contoh, akuntansi inggris yang ada semasa - negara  persemakuran.  Belanda  melakukan hal yang sama ke Filipina dan Indonesia.
3. Sistem Kepemilikan Bisnis
Kepemilikan  publik  yang  besar  atas saham-saham perusahaan menyiratkan prinsip-prinsip  pelaporan  dan  pengungkapan akuntansi  keuangan  yang  berbeda  dengan perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya didominasi oleh keluarga atau bank
4. Perbedaaan besaran dan kompeksitas perusahaan-perusahaan bisnis
Dikotomi yang terjadi antara perusahaan  besar  dan  kecil  terus  berlanjut, mulai dari masalah asuransi, hingga keseluruh  hirarki  perusahaan  induk-anak, termasuk  masalah  kompleksitas.  Perusahaan konglomerasi  besar  yang  beroperasi  dalam lini bisnis yang sangat beragam membutuhkan teknik-teknik pelaporan keuangan  yang  berbeda  dengan  perusahaan kecil  yang  menghasilkan  produk  tunggal. Perusahaan-perusahaan  multinasional  juga membutuhkan sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi perusahaan-perusahaan domestik. 5. Iklim Sosial Iklim sosial turut memberikan sumbangan  dalam  pengembangan  akuntansi diberbagai  belahan  dunia.  Misalanya,  di Perancis mengarah pada pelaporan tanggungjawab  sosial,  sebaliknya  di  Swiss masih sangat konservatif sehingga perusahaan-perusahaan
besar swiss melaporkan  kondisi  keuangannya  yang relative ringkas.
6. Tingkat Kompetensi Manajemen
Bisnis dan Komunitas Keuangan Kompetensi  atau  kemampuan  manajen bisnis  dan  pengguna  dari  output  akuntansi akan  sangat  menentukan  perkembangan akuntansi.  Karena  secanggih  dan  sehebat apapun  output  akuntansi,  jika  manajemen bisnis  dan  para  pengguna  tidak  dapat membaca,  mengartikan  dan  memahaminya hal tersebut tidak akan ada gunanya.
7. Tingkat Campur Tangan Bisnis Legislatif Regulasi mengenai perpajakan
mungkin memerlukan prinsip-prinsip akuntansi  tententu.  Seperti  swedia,  dimana kelonggaran  pajak  tertentu  harus  dibukukan secara  akuntansi  sebelum  bisa  diklaim  bagi tujuan pajak; ini juga  merupakan situasi bagi penilaian persediaan metode LIFO di AS.
8. Ada Legalisasi
Akuntansi  Tertentu  Dalam  beberapa kasus,  terdapat  peraturan  legislative  khusus untuk aturan-aturan dan teknik-teknik akuntansi  tententu.  Di  AS,  SEC  menentukan
standar-standar pengungkapan  dan  akuntansi bagi  perusahaan-perusahaan  besar,  dengan mengacu pada FASB.
9. Kecepatan Inovasi Bisnis
Semuala,  kegiatan  marger  dan  akuisisi tidak diperhitungkan secara akuntansi, namun  karena  penggabungan  bisnis  yang begitu  popolar  di  Eropa  memaksa  akuntansi turut berkembang untuk memenuhi kebutuhan dari mereka yang berkepentingan.
10. Tahap Pengembangan Ekonomi Negara  yang  masih  mengandalkan ekonomi  pertanian  membutuhkan  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  berbeda  dengan Negara  industri  maju.  Di  Negara  pertanian, tingkat  ketergantungan  pada  kredit  dan kontrak  bisnis  jangaka  panjang  mungkin masih  kecil.  Sehingga  akuntansi akrual  yang canggih  tidak  berguna  dan  yang  dibutuhkan adalah akuntansi kas sederhana.
11. Pola Pertumbuhan Ekonomi Kondisi  perekonomian  yang  stabil mendorong peningkatan persaingan memperbutkan pasar-pasar yang ada sehingga  memerlukan  suatu  pola  akuntansi yang  stabil  dan  akan  jauh  berbeda  pada Negara  yang  kondisinya  sedang  mengalami perang berkepanjangan.
12. Status Pendidikan dan Organisasi
Profesional
Karena ketiadaan profesionalisme akuntansi  yang  terorganisir  dan  sumber otoritas  akuntansi  lokal  suatu  Negara, standar-standar  dari  area  lain  atau  Negara lain  mungkin  digunakan  untuk  mengisi kekosongan  tersebut.  Adaptasi  faktor-faktor akuntansi  dari  Inggris  merupakan  pengaruh lingkungan  yang  signifikan  dalam  akuntansi dunia  akhir  PD  II.  Sejak  saat  itu,  proses adaptasi  internasional  beralih  ke  sumber- sumber  dari  AS.  Pengembangan  akuntansi, baik yang berasal dari Negara itu sendiri atau yang  diadaptasi  dari  Negara-negara  lain, tidak  akan  sukses  kecuali  jika  kondisi- kondisi  lingkungan  seperti  yang  terdapat
dalam  daftar  diatas  dipertimbangkan  secara penuh
Akuntansi  mengalami  perkembangan yang sangat pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya  bisnis  surat-surat  berharga khususnya  bisnis  saham  pasar  modal. Perkembangan  pasar  modal  Indonesia  yang pesat  dimulai  sejak  ditetapkannya  paket- paket  kebijakan  oleh  pemerintah  pada Desember 1987, oktober 1988, dan Desember 1988. Kebijakan-kebijakan
tersebut  telah meningkatkan  kegairahan para pelaku  bisnis  di  pasar  modal,  sekaligus menarik  perhatian  para  peneliti  untuk melakukan penelitian  yang  berkaitan  dengan pasar  modal.  Kebijakan  tersebut  juga membuat adanya perubahan mendasar terhadap kegiatan di pasar modal Indonesia.
Perkembangan  yang  pesat  ini  semakin didukung  dengan  swastanisasi  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  pada tahun 1992, penerapan Jakarta  Automated  Trading  system pada tahun  1995,  dan  dikeluarkannya  Undang- undang  No.  8  Tahun  1995  tentang  pasar modal  yang  berlaku  efektif    mulai  Januari 1996.  Mekanisme  transaksi  perdagangan bursa di Indonesia yang dilakukan oleh pasar modal beserta lembaga-lembaga penunjangnya memperoleh kapastian hukum Menurut  Sunariyah  dalam  Puspitasari, 2010  menyatakan  bahwa  perkembangan harga  saham  dipengaruhi  beberapa  faktor baik  internal  maupun  eksternal.  Faktor internal perusahaan yang berpengaruh berasal  dari  pendapatan  per  lembar  saham, besarnya  deviden  yang  dibagi,  kinerja manajemen perusahaan, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Faktor eksternal yang berpengaruh seperti munculnya  gejolak  politik  pada  suatu Negara,  perubahan  kebijakan  moneter  dan laju inflasi yang tinggi.

## SIMPULAN
Dari  berbagai  kajian  literatur  yang dijelaskan  dengan  berbagai  bukti  perjalanan panjang sejarah Perkembangan Praktik Akuntansi  dan  Standar  Akuntansi  Keuagan di  Indonesia  sejak  zaman  kolonial,  era kepemimpinan Presiden Soekarno, Era

## JURNAL AKUNTANSI. VOL 1. NO.1 JUNI 2013
Presiden  Soeharto,  sampai  era  reformasi, hingga  percaturan  PSAK  dan  ISAK  2011 (konvergensi  IFRS)  sangat  kental  dengan pengaruh  gejolak  politik  Negara-negara Maju  apalagi  jika  dihubungkan  dengan Pertumbuhan  atau  perkembangan  Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia).
Sejak  awal  perkembangan  akuntansi telah  dibalut  dengan  strategi  meningkatkan perekonomian dalam negeri dengan mengundang masuknya investor asing sehingga  pada  tahun  1967  dikeluarkan Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing dan  kemudian  disusul  pada  tahun  1968 dengan  Undang-Undang  Penanaman  Modal Dalam Negeri saat itulah kemudian permintaan  akan  tenaga  profesi  akuntansi kembali bermunculan setelah Belanda Hengkang dari Indonesia. Selanjutnya ketika krisis  financial  secara  global  sekitar  tahun 1997  yang  mengguncang  perekonomian Negara-negara  adikuasa  termasuk  Asia  dan Indonesia  muncullah  issu  IFRS.  Indonesia dengan  berbagai  regulasinya  berencana melakukan  konvergensi  IFRS,  sehingga dengan optimisnya Indonesia akan melaksanakannya  pada  tahun  2012.    Bagi saya  ini  adalah  politik  perdagangan  luar negeri khususnya Negara-negara Maju seperti  Amerika  dengan  sekutunya  yang mulai  ketakutan  menghadapi  Negara-negara Asia  seperti  China  yang  menunjukkan kemampuannya mengenjot ekonomi Nasionalnya. Pesatnya pertumbuhan perdagangan  China  yang  telah  menguasai berabagai  industry  mulai  dari  industru makanan  sampai  industry  nuklir  dan  yang lebih  menggemparkan  lagi  China  berencana menjadikan  mata uangnya sebagai alat bayar interntasional  yang  akan  bersaing  dengan Dollar Amerika
Sektor  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) membuktikan  bahwa  UKM    memberikan kontribusi  besar  bagi  perekonomian  bangsa sehingga  ketika  krisis  financial  melanda, UKM    justru  yang  mampu  menggenjot perekonomian  secara  nasional.  Sehingga bagi  saya  jika  ditanyakan  sejauh  mana pengaruh politik luar negeri terhadap Standar Akuntansi  Keuangan  Indonesia?  Ini  adalah
produk kapitalisasi negara-negara  maju yang sukses mempolitisasi perekonomian nasional.
Kita  harus  kembali  melihat  pada sejarah  perkembangan,  disana  sangat  jelas bahwa setelah pemberlakuan Undang- undang  Penanaman  Modal  Asing  barulah diikuti  dengan  pesatnya  permintaan  tenaga profesi akuntansi  dan kemudian berkembang sampai  pada  pembuatan  naskah  Standar Akuntansi  Keuangan.  Sehingga  saya sepakat dengan  salah  satu  pendapat  Choi  et.  Al (1998)  bahwa    Sistem  politik  pada  suatu Negara ikut mewarnai perkembangan akuntansi,  karena  sistem  politik  tersebut - standar dan praktik-praktik akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Almilia  L.S.,  2010,  Overview  Roadmap
Konvergensi IFRS 2012 dan Perkembangan  PSAK  di  Indonesia, Bahan Ajar Mata Kuliah Pelaporan dan Akuntansi Keuangan, PPAk Universitas Sanatha Dharma Astika I. B. P., Kontribusi Teori Kepentingan  Kelompok  dalam Standar Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  Udayana. Diakses  Januari
2011
Chariri  A  dan  Hendero  S  K  S.,  2010, menguji  kualitas  standar  akuntansi Hasil  Adopsi  IFRS:  studi empiris pada PSAK  N0.  55  (Revisi  2006) , SNA XIII, Purwokerto Earning  Management,  Universitas  Surabaya.
Diakses Januari 2011
Ferdian F., periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia,
http://ferry.adsnimation.com/?p=18 . Diakses Januari 2011
Jumantoro B.A., sejarah akuntansi Indonesia,
http://bayuthejakers.blogspot.com/201 0/01/sejarah-akuntansi-indonesia.html . Diakses Januari 2011
Puspitasari, 2010, Pengaruh Informasi Akuntansi  Terhadap  Harga  Saham, Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah  Surakarta.  Diakses Januari 2011 Sejarah  standar  akuntansi  keuangan  sejak
tahun 1994
Siddharta  I.T.  dkk,  2002,  Kata  Pengantar
Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia SAK,  2002,  Pendahuluan  Kerangka  dasar penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan
Sunardi, perkembangan akuntansi
di Indonesia,  tugas  mata  kuliah  seminar akuntansi, fakultas ekonomi universitas pancasakti Tegal.  Diakses  Januari 2011
Widarsono,
A, Sebuah tinjauan: perkembangan  akuntansi  internasional, UPI  BHMN Bandung.  Diakses
Januari 2011
Sonoto.J,  2011,  Review  Telaah  Kritis Perkembangan  Akuntansi  di  Indonesia dan  Dampaknya  Pada  Bursa  Saham Indonesia,  Tugas  Individual  Pelaporan Dan  Akuntansi  Keuangan,  Program Pendidikan  Profesi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi   Universitas Sanata Dharma