EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI MADRASAH ALIYAH AL HUDA PANGKALAN SUSU

## Khairani Nasution
Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371 khairaninasution935@gmail.com

## Makmur Syukri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371 makmursyukri@uinsu.ac.id

## Syafaruddin
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371 syafaruddin@uinsu.ac.id
Abstrak: The  purpose  of  conducting  research  at  Madrasah  Aliyah  Al-Huda Pangkalan  Susu  is  to  determine  the  results  of  the  evaluation  of  madrasah-based curriculum  policies  using  the  principles  of  effectiveness,  efficiency,  adequacy, equity  and  responsiveness  and  accuracy.  evaluation  must  continue  to  be  carried out  in  order  to  improve  program  content,  implementation  and  evaluation  itself towards  future  curriculum  innovationsThis  research  is  a  qualitative  research. Data  collection  techniques  are  carried  out  by  interview,  observation,  document review.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  development  of  a  madrasah- based  curriculum  at  Madrasah  Aliyah  Nurul  Huda  has  not  been  optimal  due  to the lack of facilities and infrastructure. Researchers suggest that teachers can still be  creative  and  innovate  even  with  limited  facilities  and  infrastructure  because the current independent curriculum development policy implies that teachers are able  to  teach  freely. by  optimizing  one's  own  abilities  and  being  able  to  be creative  without  limits  so  that  they  are  able  to  explore  and  explore  students' abilities so as to overcome and solve life's problems and be able to compete and exist in the world of work later.
Keywords : Evaluation, Policy, Curriculum Depelovment.

## Pendahuluan
Mencerdaskan  Kehidupan  bangsa  merupakan  amanat  dari    Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  dalam  menjamin  pendidikan  bagi warganya.  Pendidikan  memegang  peranan  penting  dalam  peningkatan  kualitas anak  Indonesia.  Kebijakan  Pengembangan  kurikulum  merupakan  instrumen
untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Kurikulum  merupakan  arah  yang terencana  terhadap  kebijakan.  Kebijakan  pendidikan  yang  benar  akan  terlihat melalui  implementasi  kurikulum  yang  diterapkan  karena  kurikulum  merupakan inti  atau  pusatnya    pendidikan.  Sering  kita  mendengar    dengan  “ganti  menteri ganti  kurikulum”.  Namun  jika  kita  melihat  perkembangan  zaman  yang  begitu cepat,  karakteristik    dan  kebutuhan    peserta  didik  maka  pergantian  kurikulum merupakan  suatu  keniscayaan.  Kebijakan  pemerintah  untuk  melakukan pergantian  kurikulum  dilakukan  sejak  kemerdekaan  Indonesia  tahun  1945 kemudian  tahun  1947,  1952,  1964,  1968,  1975,  1984,  1994,  dan  2004,  2006 serta,  kurikulum  2013  dan  saat  ini  sedang  diterapkan  kurikulum  merdeka  di sekolah  penggerak  untuk  kelas  1,2,  4  dan  5,  sedangkan  yang  bukan  sekolah penggerak  saat  ini  diberikan  pilihan  untuk  menerapkan  kurikulum  13, kurikulum darurat atau kurikulum merdeka.
Pergantian kurikulum yang terjadi saat ini tujuan utamanya adalah untuk pemulihan  pembelajaran    dari  krisis  pembelajaran  yang  dialami  peserta  didik akibat  pandemi  dari  maret  2019  yang  awalnya  disebut  kurikulum  prototype namun  terus  berkembang    menjadi  kurikulum  merdeka.  Perubahan  kurikulum juga  dipengaruhi  oleh  hasil  evaluasi  dari  setiap  kebijakan  kurikulum  yang ditetapkan pemerintah. Evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai perencanaan dan apakah dampak kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang  diharapkan. Sukardi  menegaskan  tujuan  dilakukannya  evaluasi  sesuai dengan  amanat    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), bahwa evaluasi dilakukan dalam  rangka  pengendalian  mutu  pendidikan  secara  nasional  sebagai  bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,  diantaranya  terhadap  peserta  didik,  lembaga,  dan  program pendidikan. 1
Kajian  artikel  ini  dibuat  peneliti  adalah  untuk  mengetahui  pentingnya evaluasi  kebijakan  pengembangan  kurikulum  agar  dapat  memperbaiki  isi
1 Sukardi,  H.M  Evaluasi  Pendidikan:  Prinsip  &  Operasionalnya.  (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2009), h. 11.
program,  pelaksanaan  dan  evaluasi  itu  sendiri  agar  dapat  berinovasi  kurikulum yang  akan  datang.  Longstreet  dan  Shane  mengemukakan  defenisi  evaluasi “ evaluating  is  judging  the  success  and  merit  of  an  undertaking ” 2 yang  berarti evaluasi  adalah  menilai  keberhasilan  dan  manfaat  dari  suatu  usaha  Pelaksanaan evaluasi  harus  dilaksanakan  dengan  berkelanjutan  dan  konsisten  untuk mempermudah  guru  dan  siswa  melaksanakan  proses  pembalajaran  agar  tercapai tujuan yang ditetapkan.

## Kajian Teori
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  pasal  1  angka  19  menjelaskan  pengertian  kurikulum    sebagai seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi  dan  bahan  pelajaran sera  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiaytan pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Kurikulum  merdeka  adalah kurikulum  yang  dikembangkan  dan  diterapkan  dari  kurikulum  darurat  yang khusus diluncurkan agar dapat merespon dampak pandemi covid 19. Kurikulum darurat menjadi kurikulum prototype  yang diterapkan di sekolah penggerak dan setelah melihat perkembangan digitalisasi dan kebutuhan siswa maka kurikulum merdekan  disempurnakan  untuk  menjadi  kurikulum  yang  dapat  diterapkan  di seluruh  sekolah/madrasah  nantinya  yang  ada  di  Indonesia.  Dua  hal  pokok  yang harus  disiapkan  oleh  pihak  madrasah,  yaitu  kesiapan  materil  (sumber  daya alamiah  sekolah)  dan  non  materil  (sumber  daya  manusia  sekolah).  Bentuk kesiapan materil sekolah dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana dan  prasarana  sekolah,  keuangan,  dan  lingkungan  sekolah  yang  mencakup lingkungan  fisik  (gedung)  dan  lingkungan  sosial.  Sedangkan  bentuk  kesiapan non  materil  sekolah  dapat  dilihat  dari  dimensi  kepemimpinan  kepala  sekolah, guru, siswa, dan orang tua. 3
2 Longstreet, W.S dan H.G. Shane Curriculum for a new millennium . (Boston: Allyn and Bacon, 1993), h.143.
3 Sosilo,  Muhammad  Joko Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Manajemen Pelaksanaan  dan  Kesiapan  Sekolah  Menyongsongnya. (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008),  h. 180-191.
Dwijowijoto  menegaskan  fungsi  evaluasi  kebijakan  publik  memiliki empat  fungsi, 4 yaitu  eksplanasi,  kepatuhan,  audit,  dan  akunting.  Dengan dilakukan evaluasi dapat diketahui realita pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi,  evaluator  dapat  mengindetifikasi  masalah,  kondisi,  dan  aktor  yang mendukung  keberhasilan  atau  kegagalan  kebijakan;  (2)  Kepatuhan,  melalui evaluasi  dapat  diketahui  apakah  tindakan  para  pelaku,  baik  birokrasi  maupun pelaku  lainnya,  sesuai  dengan  standar  prosedur  yang  ditetapkan  kebijakan;  (3) Audit,  Melalui  evaluasi  dapat  diketahui,  apakah  output  benar-benar  sampai kekelompok  saran  kebijakan,  atau  ada  kebocoran,  atau  penyimpangan;  (4) Akunting,  melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apa  akibat  ekonomi  dari  kebijakan tersebut.
Evaluasi  kinerja  kebijakan  dilakukan  untuk  menilai  hasil  yang  dicapai oleh  suatu  kebijakan  setelah  dilaksanakan.  Hasil  yang  dicapai  dapat  diukur dalam ukuran jangka pendek atau output, jangka panjang atau outcome. Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terahadap:
1. Pencapain target ( output );
2. Pencapai tujuan kebijakan ( outcome );
3. Kesenjangan ( gap ) antar target dan tujuan dengan pencapaian;
4. Perbandingan  ( benchmarking )  dengan  kebijakan  yang  sama  di  tempat lain yang berhasil.
5. Indentifikasi  faktor  pendukung  keberhasilan  dan  kegagalan  sehingga menyebabkan  kesenjangan,  dan  memberikan  rekomendasi  untuk menanggulangi kesenjangan.
Fungsi dari evaluasi kebijakan publik yaitu: 5 (1) memberi informasi yang valid  tentang  kinerja  kebijakan;  (2)  untuk  menilai  kepasan  tujuan  atau  target dengan  masalah  yang  dihadapi;  dan  (3)  untuk  memberi  sumbangan  pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya  evaluasi  kebijakan  dilakukan  agar  proses  kebijakan  secara
4 Dwijowijoto,  Riant  Nugroho. Kebijakan  Publik  Untuk  Negara-  Negara  Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi). (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 463.
5 Putra, Fadillah. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 93.
keseluruhan  dapat  berlangsung  secara  baik.  Fungsi  evaluasi  dibagi  menjadi fungsi  pormatif  dan  fungsi  sumatif. 6 Fungsi  formatif  adalah  fungsi  evaluasi untuk  memberikan  informasi  dan  pertimbangan  yang  berkenaan  dengan  upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum (curriculum improvement). Fungsi formatif suatu evaluasi kurikulum hanya dapat dilaksanakan ketika evaluasi itu berkenaan dengan proses dan bukan berfokus pada hasil. Sedangkan fungsi  sumatif adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum.  Hasil  pengembangan  kurikulum  dapat  berupa  dokumen  kurikulum, hasil  belajar  ataupun  dampak  kurikulum  terhadap  sekolah  dan  masyarakat. Berdasarkan fungsi sumatif ini maka evaluator dapat memberikan pertimbangan apakah  suatu  kurikulum  perlu  dilanjutkan  keberhasilannya  dan  masih  dianggap relevan  dengan  perkembangan  serta  tuntutan  masyarakat  atau  suatu  kurikulum harus diganti karena kegagalan dan ketidaksesuaian dengan tuntutan masyarakat.
Kegiatan  evaluasi  kebijakan  diklasifikasikan  menjadi  dua  dimensi, internal dan eksternal.
1. Dimensi bersifat internal, antara lain
Adapun dimensi bersifat internal, antara lain yaitu: 7
a. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan  dapat  ditemukan  informasi  apakah  suatu  kebijakan  sukses ataukah sebaliknya.
b. Untuk  mengetahui  efektivitas  kebijakan.  Kegiatan  evaluasi  kebijakan dapat  mengemukakan  penilaian  apakah  suatu  kebijakan  mencapai tujuannya atau tidak.
c. Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee to non- recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang  sama  dalam  implementasi  yang  serupa  atau  kebijakan  yang  lain pada masa-masa yang akan datang.
2. Dimensi bersifat eksternal
6 Hasan, Evaluasi Kurikulum. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), h. 46-49.
7 Ibid., h. 50.
Adapun dimensi bersifat eksternal:
a. Untuk  memenuhi  prinsip  akuntabilitas  publik.  Kegiatan  penilaian terhadap  kinerja  kebijakan  yang  telah  diambil  merupakan  salah  satu bentuk  pertanggungjawaban  pengambil  kebijakan  kepada  publik,  baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
b. Untuk  mengsosialisasikan  manfaat  sebuah  kebijakan.  Dengan  adanya kegiatan  evaluasi  kebijakan,  masyarakat  luas,  khususnya  kelompok sasaran  dan  penerima,  manfaat  dapat  mengetahui  manfaat  kebijakan secara  lebih  terukur.  Fokus  permasalahan  terkait  dengan  evaluasi kebijakan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  yang  berjalan  kurang optimal  meski  telah  ada  landasan  untuk  penerapan  kurikulum  tingkat satuan  pendidikian  publik.  William  N.  Dunn  mengemukakan  beberapa kriteria  rekomendasi  kebijakan  yang  sama  dengan  kriteria  evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:
1) Efektifitas ( effectiveness )
Berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil  (akibat)  yang diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Efektifitas,  yang secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  teknis,  selalu  diukur  dari  unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2) Efisiensi ( efficiency )
Berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan tingkat  efektifitas  tertentu.Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3) Kecukupan ( adequacy )
Berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektifitas  memuaskan kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  menumbuhkan  adanya  masalah.  Kriteria kecukupan  menekankan  pada  kuatnya  hubungan  antara  alternatif  kebijakan  dan hasil yang diharapkan.
4) Perataan ( equity )
Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam masyarakat.  Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya  moneter)  secara  adil  didistribusikan.  Kebijakan  yang  dirancang  untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitukeadilan atau  kewajaran  dan  terhadap  konflik  etis  sekitar  dasar  yang  memadai  untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
5) Responsivitas ( responsiveness )
Berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu. kriteria  responsivitas  adalah  penting  karena  analisis  yang  dapat  memuaskan semua  kriteria  lainnya.  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  kesamaan  masih  gagal jika  belum  menanggapi  kebutuhan  aktual  dari  kelompok  yang  semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6) Ketepatan ( appropriateness )
Kriterian  ketepatan  secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas, substantif,  karena  pertanyaan  tentang  ketepatan  kebijakan  tidak  berkenaan dengan  satuan  kriteria  individu  tetapi  dua  atau  lebih  kriteria  secara  bersama- sama.Ketepatan  merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan  program  dan  kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
Kebijakan  yang  menjadi  faktor  penelitian  ini  adalah  menilai  bagaimana pengembangan  kurikulum  di  Madrasah  Aliyah  Al  Huda  Pangkalan  Susu, Pengembangan  kurikulum  yang  dilakukan  oleh  tim  pengembang  kurikulum adalah agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Pengembangan kurikulum  dilakukan  karena  sifat  kurikulum  yang  dinamis  menyesuaikan  diri dengan  peserta  didik.  Evaluasi  kebijakan  pengembangan  kurikulum  dilakukan
agar struktur kurikulum dan model pembelajaran mendorong siswa lebih aktif
Kriteria  yang  digunakan  untuk  mengkaji  evaluasi  kebijakan  menurut William N Dunn, digambarkan sebagaimana pada table berikut: 8
Tipe Kriteria Pertanyaan Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Efisiensi Seberapa  banyak  usaha  yang  diperlukan  untuk  mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Perataan Apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan  dengan  merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Responsivitas Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan  kebutuhan,  preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara purposive dan jumlah informan terpilih sebanyak lima (5) orang. Penelitian  di  lakukan  di  Madrasah  Aliyah  Nurul  Huda  Pangkalan  Susu.  Proses pengambilan  dan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara dengan  informan  terpilih  serta  dokumentasi.  Untuk  memperoleh  informasi  yang dapat dipertanggungjawabkan maka data diperoleh dari dua sumber, yakni (a) data primer  berasal  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  dengan  menggunakan  alat bantu  berupa  pedoman  wawancara  yang  disusun  berdasarkan  fokus  penelitian
8 William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Edisi  Kedua, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003), h. 610.
dengan  jenis  pertanyaan  yang  mengarah  pada  enam  variabel  model  evaluasi kebijakan William N Dunn dan hasil observasi, (b) data sekunder berasal dari Tata usaha Madrasah Aliyah Al Huda Pangkalan Susu atau lembaga/instansi lain yang terkait  terutama  yang  menyangkut  tentang  dokumen,  peraturan  perundang- undangan  dan  referensi-referensi  lain  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  objek penelitian.  Analisis data  dilakukan  melalui  tahapan  penyusunan  satuan  atau editing  data,  kategorisasi  atau  pengelompokan  data,  interprestasi  atau  penafsiran makna data, dan penarikan kesimpulan sertasaran-saran hasil penelitian.

## Temuan dan Pembahasan

## Efektifitas
Efektif  adalah  pencapaian  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  seperti  yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran  yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran,  berarti  mungkin  tinggi  efektivitasnya.  Penilaian  terhadap  efektifivitas ditujukan  untuk  menjawab  ketepatan  waktu  pencapaian  hasil/  tujuan  kebijakan. Efektivitas  pada  evaluasi  kebijakan  yang  dimaksud  yaitu  pencapaian  hasil  dari penerapan  kurikulum  13  yang  dilihat  dari  ketepatan  waktu  kesesuaian  hasil dengan  tujuan  yang  diinginkan.  Seorang  informan  menjelaskan  jika  selama pandemic  covid  19  menggunakan  kurikulum  darurat  karena  siswa  hanya diajarkan materi esensial saja.
Tahun  Pelajaran  2022/2023  akan  diterapkan  kurikulum  merdeka,  untuk itu  madrasah  harus  mengenal  dan  mempersiapkan  tenaga  kependidikan  agar dapat  melaksanakan  kurikulum  merdeka  dan  mensosialisasikan  kepada  seluruh warga  sekolah  dan  orangtua  siswa.  Peneliti  berpendapat  agar  kinerja  kebijakan pengembangan  kurikulum  di  Madarsah  Aliyah  Al  Huda  Pangkalan  Susu  dapat mencapai  hasil  yang  efektif  maka  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan dalam penerapan Kurikulum:
1. Perlunya pemahaman mengenai kurikulum merdeka secara komprehensif
2. Kesadaran guru untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran
3. Kesediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kurikulum merdeka

## Efisiensi
William  N  Dunn  mengemukakan:  “Efisiensi  (efficiency)  berkenaan dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  efektivitas tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha,  yang  terakhir  umumnya diukur  dari  ongkos  moneter.  Efisiensi  biasanya  ditentukan  melalui  perhitungan biaya  per  unit  produk  atau  layanan.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”. 9
Penerapan Kurikulum kurang didukung dengan ketersediaan sumber daya dan  yang  memadai.  Peneliti  berpendapat  bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan apapun  agar  tercapai  hasil  yang  diharapkan  maka  harus  didukung  dana  yang memadai. Demikian pula halnya dalam penerapan. Karena dana merupakan salah satu  sumber  daya  yang  harus  ada  dalam  penerapan  manajemen.  Tanpa  ada dukungan dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan optimal.

## Kecukupan
Kecukupan  dalam  kebijakan  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai sudah  dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.  William  N.  Dunn mengemukakan  bahwa  kecukupan  (adequacy)  berkenaan  dengan  seberapa  jauh suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang menumbuhkan  adanya  masalah  . 10 Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi  seberapa  jauh  yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
Dari  hasil  penelitian  terbukti  bahwa  kurikulum  13  yang  diterapkan  di Madrasah  Aliyah  Al  Huda  Pangkalan  Susu  dapat  memberikan  manfaat  dan pengaruh  yang  signifikan  terutama  dalam  proses  pembelajaran  dan  juga dukungan dari pemerintah yang harus siap dalam memberikan kebutuhan seperti buku  pelajaran  yang  bisa  dipakai  oleh  setiap  siswa  dalam  proses  pembelajaran. Maka hendaknya pihak terkait baik pemerintah daerah (eksekutif), maupun pihak lain yang terkait perlu melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut.
9 Ibid., h. 430.
10 Ibid.

## Perataan
Perataan  dalam  kebijakan  dapat  dikatakan  mempunyai  arti  dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan 6ltern.William N. Dunn menyatakan  bahwa  kesamaan  (equity)  erat  berhubungan  dengan  rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat  (Dunn,  2003:  434).  Kebijakan  yang berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang  akibatnya  atau  usaha  secara adil  didistribusikan.  Suatu  program  tertentu  mungkin  dapat  efektif,  efisien,  dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  terbukti  bahwa  penerapan kurikulum  di  Madrasah  Aliyah  AlHuda  Pangkalan  Susu  sudah      dilaksanakan secara  maksimal  namun  masih  ada  kendala  di  kesiapan  sekolah  untuk menyediakan sarana penunjang bagi  siswa. Penerapan kebijakan kurikulum dan keberhasilan  suatu  program  kurikulum  merupakan  tanggung  jawab  bersama pihak-pihak  yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri.

## Responsivitas
Responsivitas dalam kebijakan alternatif adalah sebagai respon dari suatu aktivitas.  Yang  berarti  tanggapan  sasaran  kebijakan  alternatif  atas  penerapan suatu kebijakan. William N. Dunn mengemukakan  bahwa  responsivitas (responsiveness)  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok-  kelompok  masyarakat tertentu. 11 Pendapat  di  atas  membuktikan  bahwa  implementasi  kurikulum mendapat respon  yang sangat baik dari pihak sekolah dan dukungan positif dari semua  pihak  termasuk  yang  terlibat  dalam  proses  pembelajaran.  Peneliti berpendapat  bahwa  respon  dari  setiap  yang  terlibat  dalam  proses  pembelajaran sudah terlaksana dengan baik hanya saja ada beberapa hal yang harus di lengkapi oleh  para  pembuat  kebijakan  yaitu  memperhatikan  setiap  kelebihan  dan kekurangan dari kebijakan yang dikeluarkan dan memberikan saran dan support.
11 Ibid., h. 437.

## Ketepatan
Ketepatan  merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan  program  dan  pada kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  William  N.  Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah:  “Kriteria yang dipakai untuk  menseleksi  sejumlah  alternative  untuk  dijadikan  rekomendasi  dengan menilai apakah hasil dari alternativ  yang direkomendasikan  tersebut  merupakan pilihan  tujuan  yang  layak.  Kriteria  kelayakan  dihubungkan  dengan  rasionalitas alternative,  karena  alternat  ini  menyangkut  substansi  tujuan  bukan  cara  atau alternativ untuk merealisasikan tujuan tersebut”. 12 Artinya  ketepatan  dapat  diisi oleh keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu  diprediksi  sebelumnya  baik  dampak  tak  terduga  secara  positif  maupun dimungkinkan  alternativ  lain  yang  dirasakan  lebih  baik  dari  suatu  pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

## Kesimpulan
Evaluasi  kebijakan  pengembangan  kurikulum  di  Madrasah  Aliyah  Al Huda  Pangkalan  Susu  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  optimal  hal  ini  di tunjukkan dengan kesiapan sumber daya di setiap satuan pendidikan belum merata dan  kurikulum  belum    sepenuhnya  berpusat  pada    siswa  dalam  proses pembelajaran,  belum  lengkapnya  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menunjang pelaksanaan  kurikulum  13.  Perlu  Diadakan  sosoalisasi,  workshop  untuk mengetahui  kurikulum  yang  baru  akan  diterapkan  agar  maksimal  agar  seluruh warga  sekolah  memahami  secara  komprehensif  terhadap  guru  baik  konsep, penyusunan  kurikulum  maupun  implementasi  dilapangan  dan  di  perlukan dukungan dari berbagai pihak untuk melengkapi sarana dan sarana prasarana.

## Daftara Pustaka
Dwijowijoto,  Riant  Nugroho. Kebijakan  Publik  Untuk  Negara-  Negara Berkembang  (Model-Model  Perumusan,  Implementasi,  dan  Evaluasi) . Jakarta: Gramedia. 2011.
Dunn.  N,  William. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik.  Terjemahan  Samodra Wibawa, dkk . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003
12 Ibid ., h. 499.
Longstreet,  W.S  dan  H.G.  Shane. Curriculum  for  a  new  millennium .  Boston: Allyn and Bacon.1993.
Mulyasa, E. 2006. Kurikulum Disempurnakan: Pengembangan Standar
Teori dan Isu . Yogyakarta: Gavamedia. 2006.
Munandar,  A. Kurikulum  sebagai  jantung  pendidikan,  Prosiding  Seminar Nasional  Pendidik  dan  Pengembang  Pendidikan  Indonesia .  2017  IKIP Mataram  14  Oktober  2017.  Diakses  dari http://ejournal mandalanursa. org/indekx. php/semnas/article/view/298.
Putra,  Fadillah. Paradigma  Kritis  dalam  Studi  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003.
Sosilo,  Muhammad  Joko. Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Manajemen Pelaksanaan  dan  Kesiapan  Sekolah  Menyongsongnya .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
Sukardi,  H.M  Evaluasi  Pendidikan:  Prinsip  &  Operasionalnya.  Jakarta:  Bumi Aksara, 2009.
Undung- Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan.