## Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi

## Hanif Muzaki
hanif.muzaki33@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Corruption can be said to be the biggest problem in Indonesia at this time, as evidenced by the rampant of the corruption cases that occur mainly among the elite or public officials. Indonesia had ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) through Law No. 7 of 2006. In the convention, several methods can be used to strengthen the eradication of corruption for state parties, one of which is the illicit enrichment method. Even though Indonesia had ratified the UNCAC but legally in Indonesia does not have any rules about illicit enrichment. The purpose of this paper is to find out, study and analyze the urgency of illicit enrichment arrangements in Indonesia. In this study using descriptive analytic methods. This method uses library research related to the regulations of law. The data that have been collected are analyzed descriptively. From this paper, it can be seen that to apply the concept of illicit enrichment in Indonesia still needs careful preparation because it will also intersect with human rights.
Keywords: Illicit Enrichment; Corruption; Uncac; Ham; Urgency.

## Abstrak
Korupsi dapat dikatakan sebagai masalah terbesar di Indonesia saat ini, terbukti dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi terutama digolongan para elit atau pejabat publik. Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam konvensi tersebut, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi bagi negara pihak, salah satunya adalah metode illicit  enrichment.  Meskipun  Indonesia  telah  meratifikasi  UNCAC namun secara yuridis normatif Indonesia belum memiliki aturan mengenai illicit enrichment. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai urgensi pengaturan illicit enrichment di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitif. Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan kaidah dan peraturan perundang- undangan serta data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif. Dari penelitian skripsi ini dapat diketahui bahwa untuk menerapkan konsep illicit enrichment di Indonesia masih perlu persiapan yang matang karena juga akan bersinggungan dengan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Illicit Enrichment ; Korupsi; UNCAC; HAM; Urgensi.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite:
Hanif Muzaki, ‘ Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28455 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Hanif Muzaki

## 1432 Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...

## Pendahuluan
Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, tidak hanya menimbulkan bentuk kerugian materiil negara, namun juga menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang secara tidak langsung dapat menjadi korban. Kata korupsi sendiri dalam bahasa Latin disebut Corruptio – corruptus , dalam bahasa Belanda disebut corruptie , dalam Bahasa Inggris disebut corruption , corrupt arti  harfiahnya  menunjukkan  kepada  perbuatan  yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. 1 Sedangkan, korupsi dalam Black’s Law Dictionary adalah  “ The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a  fiduciary’s  or  official’s  use  of  a  station  of  office  to  procure  some  benefit  either personally or for someone else, contrary to the rights of others”. 2
Kasus korupsi di Indonesia sendiri terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karena itu korupsi dapat dikatakan sebagai extra ordinary crime sehingga dalam penanganannya pun membutuhkan extra ordinary measures . Di Indonesia sendiri aturan mengenai korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  PTPK).  Terdapat  7  klasifikasi tindak pidana korupsi dan juga ancaman hukumannya di dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya mengenai Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap,
Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, Dan Gratifikasi. 3
Meskipun telah ada aturan mengenai korupsi yang mana hukuman pidananya termasuk pidana berat, namun kenyataannya praktik korupsi masih menjadi pokok
1 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni 1996).[115].
2 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary 1484 (West Publishing Co. 1999).
3 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami  Untuk  Membasmi,  Buku  Panduan  Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi 2006).[16-17].
permasalahan di Indonesia. Praktik korupsi ini hampir terjadi di setiap elemen birokrasi mulai dari badan publik negara hingga swasta. Ibarat sebuah penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang sulit untuk diobati. 4 Hal ini terbukti berdasarkan data dari Anti corruption Clearing House (ACCH), penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 saja telah terdapat 1.952 perkara. Bahkan, apabila dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, nilai ini hanya meningkat 1 poin apabila dibandingkan dengan tahun 2017, yang mana Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. 5
Dengan maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia, tentunya juga akan mengakibatkan banyaknya kerugian keuangan negara yang timbul. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai pengertian keuangan negara itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjelaskan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang terhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 6 Untuk menanggulangi banyaknya kerugian keuangan negara yang timbul, UU PTPK juga mengatur mengenai pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui pengembalian asset yang sekaligus bertujuan untuk memiskinkan koruptor.
Namun, dalam praktiknya pun proses pengembalian asset dalam kasus korupsi belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara
4 M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi (Q-Communication 2006).[103].
5 Wana Alamsyah, Lais Abid, dan Agus Sunaryanto, Laporan Tren Penindakan Kasus Korup - si Tahun 2018 (Indonesia Corruption Watch 2018).[5].
6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp 42 miliar), jumlah asset yang kembali tersebut hanya sekitar 8% dari seluruh kerugian keuangan negara yang timbul. 7
Oleh karena upaya penegakan hukum melalui penjatuhan pidana terhadap terdakwa korupsi maupun upaya untuk memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset masih dinilai belum maksimal, maka perlu ada upaya lain untuk memberantas tindak pidana korupsi dan juga mencegah semakin banyaknya keuangan negara yang hilang. Salah satu upaya tersebut ialah pengaturan mengenai Illicit Enrichment . Aturan mengenai Illicit Enrichment ini pertama kali diatur di Argentina dan India pada tahun 1964, alasan terbitnya aturan ini disebabkan oleh salah satu anggota Parlemen Argentina, Rodolfo Corominas Segura di tahun 1936. 8 Ketika dalam perjalanannya menuju ibukota, ia bertemu dengan seorang pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak wajar bagi seorang pejabat publik. Dari kejadian tersebut, kemudian Rodolfo mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat menjerat seorang pejabat dengan kekayaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan asal usulnya secara sah.

## Konsep Illicit Enrichment
Pada tahun 2003 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Pasal 20 menjelaskan mengenai pengertian Illicit Enrichment yaitu “…. a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income”. 9
Selain dalam UNCAC 2003, illicit enrichment juga diatur dalam konvensi internasional lainnya, yaitu dalam Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC)  yang  mendefinisikan illicit enrichment sebagai “an  offense  a
7 Nafisyul  Qodar,  ‘ICW  Sebut  Pengembalian  Aset  Negara  dari  Kasus  Korupsi  Belum Maksimal’ (2019), liputan6 (online), <https://www.liputan6.com/news/read/3952438/icw-sebut- pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-belum-maksimal>, diakses pada 10 Oktober 2019.
8 Alvon Kurnia Palma et al , Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia (Indonesia Corruption Watch 2014).[12].
9 UN General Assembly , United Nations Convention Against Corruption (2003) article 20.[12].
significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performence of his function ”. 10
Kemudian juga terdapat dalam Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCPCC)  yang  mendefinisikan illicit enrichment yaitu “the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income”. 11
Dalam ketiga konvensi tersebut terdapat sedikit perbedaan dalam hal subjek dan objek illicit enrichment: 12
Tabel 1. Subjek dan Objek dalam UNCAC, IACAC, AUCPCC
SUBJEK OBJEK UNCAC Pejabat Publik ( public official ) Lawfull income IACAC Pejabat Pemerintahan ( government official ) Lawfull earning AUCPCC Pejabat Publik dan setiap orang ( public  official  or  any  other person) Income
Berdasarkan  definisi  sebagaimana  dalam  ketentuan  UNCAC,  IACAC,  dan AUCPCC, maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan Illicit Enrichment adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat public maupun setiap orang, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum. 13
Selain menjelaskan pengertian mengenai Illicit  Enrichment UNCAC juga mengharuskan seluruh negara peserta untuk mempertimbangkan perumusan Illicit  Enrichment ke dalam sistem hukumnya masing-masing. Dari data yang diperoleh Indonesia Corruption Watch saat ini sudah ada 44 negara yang telah memiliki instrumen hukum setingkat Undang-Undang tentang Illicit Enrichment,
10 Organization of American States (OAS), Inter-American Convention Against Corruption (1996) article 9.[5].
11 African Union , African  Union  Convention  on  Preventing  and  Combating  Corruption (2003) article 8.[13].
12 Alvon Kurnia Palma Op.Cit .[24].
13 Junior Willem John Latumeten, ‘Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Il- licit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi’ (2017) Lex Privatum vol. 5 no. 2 . [1].

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
diantaranya adalah India, Guyana, Sierra Leo, dan China. 14 Namun, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption,  2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), ketentuan mengenai Illicit  Enrichment belum menjadi delik pidana didalam sistem hukum Indonesia. 15 Hal ini juga yang disampaikan oleh oleh reviewer UNCAC di Indonesia pada tahun 2012, bahwa Indonesia membutuhkan pengaturan mengenai illicit enrichment untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 16
Dalam 3 konvensi tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan illicit enrichment adalah tindakan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah melalui adanya peningkatan asset atau kekayaan dalam jumlah yang signifikan dari seorang pejabat publik, pejabat pemerintahan, maupun setiap orang yang mana tidak dapat dijelaskan sumbernya secara sah. Dari definisi UNCAC, IACAC, dan juga AUCPCC tersebut, Ganjar Laksmana Bonaprapta 17 menarik kesimpulan bahwa terdapat 5 unsur dalam illicit enrichment yaitu:
1.  Subjek illicit enrichment adalah pejabat publik atau pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Memperkaya diri sendiri secara signifikan;
3.  Ia tidak dapat menjelaskan mengenai asal peningkatan kekayaan tersebut;
4.  Peningkatan kekayaan tersebut terjadi akibat akibatnya;
5.  Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
Lain halnya dengan Eddy O.S. Hiariej, 18 yang menjelaskan bahwa unsur illicit enrichment yang harus dibuktikan adalah:
1.  Pejabat Publik;
2.  Dengan sengaja;
3.  Memperkaya diri secara tidak sah.
14 Alvon Kurnia Palma et al , Op.cit .[19]. 15 ibid. [20].
16 United Nation, ‘Review of implementation of the United Nations Convention against Cor- ruption’ CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4 (2012).[13].
17 Alvon Kurnia Palma et al , Op.Cit .[29]. 18 Eddy O.S. Hiariej, ‘United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia’ Mimbar Hukum (2019) Vol. 31 No 1.[121].
Terdapat beberapa persamaan antara 2(dua) pendapat ahli diatas, keduanya mengharuskan bahwa dalam illicit enrichment haruslah terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri dan dilakukan secara sengaja. Namun, ketika Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa subjek illicit enrichment adalah pejabat publik, Ganjar Laksmana Bonaprapta menambahkan bahwa subjek illicit enrichment adalah pejabat publik atau pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Berdasarkan definisi mengenai illicit enrichment yang dijelaskan oleh beberapa ahli, dan juga dalam UNCAC, AUCPCC, serta IACAC ditemukan 5 elemen atau unsur kunci dalam illicit enrichment diantaranya adalah persons of interest, period of interest, conduct of enrichment, intent, dan absence of justification. 19

## Person of Interest
Pengaturan illicit enrichment dalam UNCAC, AUCPCC, dan IACAC secara bersamaan menargetkan pejabat publik sebagai subjek hukumnya. Ketiga konvensi tersebut  juga  mengidentifikasi  pejabat  publik  sebagai  pihak  yang  berkepentingan ( person of interest ) atau orang yang dapat dituntut karena kejahatan yang diperbuatnya.
Dalam article 2 UNCAC sendiri telah diatur mengenai pengertian pejabat publik:
(1) any person holding a legislative, executive, administrative, or judicial office of a state party, whether  appointed  or  elected,  whether  permanent  or temporary,  whether  paid  or  unpaid,  irrespective of that person’s seniority; (2) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic  law  of  the  state  party  and  as  applied  in  the  pertinent  area  of law  of  that  state  party; (3) any other person defined as a public official in the domestic law of a state party. However, for the purpose of some specific measures contained in chapter II of this Convention, “public official” may mean any person who performs a public function or provides a public servise as defined in the domestic law of the state party and as applied in the pertinent are of law of that state party. 20
Dari pasal 2 UNCAC tersebut dapat diperoleh makna, bahwa yang merupakan pejabat publik bukan hanya setiap orang yang memegang jabatan legislative,
19 Lindy  Muzila, et al., On the Take Criminalizing illicit Enrichment to Fight Corruption (UNODC-World Bank 2012).[13].
20 UN General Assembly, United Nations Convention Against Corruption (2003) article 2 . [2].

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
eksekutif, administratif, atau yudikatif dalam suatu negara. Melainkan juga setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau menyediakan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang negara pihak.
Beberapa negara memperluas makna dari seorang pejabat publik. Di India misalnya, pejabat publik di India dimaknai sebagai orang yang melayani kepentingan public, terlepas dari seseorang itu seorang pejabat publik ataupun seorang yang ditunjuk oleh pemerintah. Bhutan bahkan tidak hanya mencakup seorang pegawai negeri, tetapi juga seseorang yang pernah melayani, melayani dibawah organisasi non pemerintah, atau organisasi lain yang menggunakan anggaran negara. 21
Secara yuridis normatif, Indonesia telah mengatur mengenai pejabat publik dalam pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. Sedangkan yang dimaksud dengan badan public adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 22
Ketika sebagian besar negara telah memberlakukan pengaturan mengenai illicit enrichment yang diarahkan ke pejabat publik, beberapa negara telah memperluasnya ke sektor swasta. Dalam hal ini, Colombia telah menetapkan illicit enrichment yang dilakukan oleh perorangan sebagai tindakan yang berdiri sendiri.
Selain itu, aturan di Pakistan mengenai subjek dari illicit enrichment telah diperluas menjadi setiap orang, dan sebagai konsekuensinya kejahatan selain tindak pidana korupsi juga dapat diusut di Pakistan. 23
21 Lindy Muzila, Op.Cit. [14].
22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
23 Lindy Muzila, Loc.Cit.
Bahkan saat ini beberapa negara seperti Mesir, El Savador, dan Paraguay telah berupaya untuk memasukkan individu yang merupakan anggota keluarga pejabat publik sebagai subjek dalam illicit enrichment karena dapat dianggap sebagai penerima manfaat potensial atau bahkan sebagai kaki tangan yang terlibat dalam menyembunyikan hasil korupsi. Sehingga, AUCPCC sendiri memperluas cakupan illicit enrichment dengan memasukkan frasa “setiap orang.” Hal ini ditujukan tidak lain agar dapat dilakukan penuntutan terhadap individu di sektor swasta yang menerima suap termasuk juga anggota keluarga pejabat publik tersebut. 24
Jadi, yang dimaksud dengan person of interest dalam konvensi maupun peraturan perundang-undangan di beberapa negara adalah tidak hanya sebatas pejabat publik, namun juga setiap orang. Hal ini tidak lain ditujukan untuk menjerat para kerabat dan rekan dari pejabat publik tersebut, karena dapat dianggap sebagai penerima manfaat dan juga sebagai alat untuk menyembunyikan hasil korupsi.

## Period of Interest
Period of Interest yang mana berarti periode saat seseorang dianggap dapat bertanggung jawab atas tindakannya untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Periode ini terjadi ketika illicit enrichment dilakukan dalam masa jabatan seorang pejabat publik. 25 Meskipun dalam UNCAC tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian dari period of interest , secara implisit dapat dipahami bahwa period of interest adalah suatu waktu ketika seorang pejabat publik sedang menjalankan fungsinya.
Di Chili, illicit enrichment hanya dapat dianggap ketika peningkatan asset pejabat publik tersebut terjadi dalam rentang waktu hari pertama ia menjabat hingga berhenti dari fungsinya sebagai pejabat public, 26 Namun, konsep ini memiliki kelemahan yakni,
24 ibid. [15].
25 Alan  Bacarese, et al. ‘ Criminalizing illicit enrichment: A chance to fight corruption and recover Vietnam’s stolen assets’ (2014) Vietnam law magazine <http://www.vietnamlawmagazine. vn/criminalizing-illicit-enrichment-a-chance-to-fight-corruption-and-recover-vietnams-stolen-as - sets-3791.html> diakses pada 14 Oktober 2019.
26 Chile, Penal Code, Article 241.

## 1440 Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
untuk menghindari penuntutan seseorang tersebut dapat menunda untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya hingga ia berhenti dari jabatan tersebut. 27
Menanggapi dari kelemahan konsep diatas, beberapa negara seperti Argentina, Kolombia, dan Panama telah memiliki aturan dengan cara memperpanjang period of interest menjadi 2 hingga 5 tahun setelah pejabat publik tersebut mengakhiri masa jabatannya. 28 Bahkan, di Brunei Darussalam tidak ada batasan waktu dalam melakukan illicit enrichment . Sehingga, setiap orang yang sedang atau pernah menjabat sebagai pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama sisa hidupnya. 29
Sesuai dengan konvensi dan aturan perundang-undangan beberapa negara diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan period of  interest adalah suatu waktu ketika seorang pejabat publik menjalankan fungsinya. Namun pengertian ini dapat diperluas dengan aturan di beberapa negara yang memperpanjang period of interest dari seorang pejabat publik. Hal ini tidak lain ditujukan untuk menghindari seorang pejabat publik yang mana ia menunda untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya hingga ia berhenti dari jabatan tersebut.

## Significant Increase in Assets
UNCAC, IACAC, dan AUCPCC mengharuskan pada proses penuntutan untuk membuktikan unsur “ significant  increase  in  assets”. Menurut Travaux Preparatoires (dokumen persiapan perjanjian) dari UNCAC, kata “ significant ” dipertahankan dalam ketentuan tersebut, karena mencerminkan praktik yang ada di beberapa negara dan memberikan jaminan lebih lanjut bahwa ketentuan pasal ini tidak akan digunakan secara sewenang-wenang. Terdapat 2 pertimbangan yang digunakan untuk mendefinisikan kata “significant” , yang pertama bagaimana cara menentukan asset tersebut dikatakan naik secara “ significant ”, yang kedua asset
27 Lindy Muzila, Op.Cit. [16].
28 Argentine Criminal Code of 1964 , Article 268(2), Colombian Penal Code, Article 412, Penal Code of Panama of 2008, Article 345.
29 Lindy Muzila, Op.Cit. [17].
mana yang akan diperhitungkan. 30
Konvensi Internasional dan beberapa peraturan di beberapa negara mendefinisikan  kata “significant ” sebagai unsur yang relatif daripada unsur absolut. Misalnya, peningkatan asset dibandingkan dengan sumber pendapatan yang sah menggunakan istilah “ disproportionate assets ” (asset yang tidak proporsional), kebanyakan negara tidak mendefinisikan apa yang dianggap dengan “disproportionate ” dalam undang-undangnya, sehingga untuk mendefinisikan hal tersebut adalah tugas jaksa dan hakim dalam persidangan. 31 Definisi ini dianggap sangat penting karena asset ini merupakan objek dalam illicit enrichment , sehingga dengan  definisi  yang  tepat  akan  mempermudah  proses  pembuktian  dan  juga mengklarifikasi aset mana yang digunakan pelaku untuk memperkaya dirinya.
Terdapat sebuah metode untuk menentukan suatu asset dapat dikatakan naik secara  “signifikan”  yaitu  menggunakan threshold atau ambang batas. Di India, dalam beberapa yurisprudensinya menetapkan ambang batas 10% dari sumber pendapatannya yang sah. 32 Penetapan ambang batas dalam illicit enrichment ini dapat meminimalisir banyaknya jumlah penuntutan. Sehingga apabila terdapat suatu peningkatan asset namun tidak melewati ambang batas, maka tidak dapat dilakukan penuntutan terhadapnya. Oleh karena itu kebijakan penetapan ambang batas ini telah sesuai dengan prinsip de minimis non curat lex yang berarti hukum tidak menangani hal-hal sepele, 33 yang mana selain itu juga dapat menghemat anggaran negara. Disisi lain kebijakan ini menimbulkan suatu resiko, salah satunya adalah perilaku korup akan ditoleransi selama tidak melewati ambang batas yang ditetapkan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan cara menetapkan ambang batas yang amat rendah.
Pengertian significant  increase  in  asset dalam UNCAC, IACAC, dan AUCPCC disini masih dapat dibilang abstrak, karena tidak ada tolak ukur yang
30 UNODC, Travaux Préparatoires of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Corruption (2010).[199].
31 Lindy Muzila, Op.Cit. [18].
32 ibid.
33 De minimis non curat lex, Merriam-Webster.com Dictionary (online). <https://www.mer- riam-webster.com/dictionary/de%20minimis%20non%20curat%20lex> Diakses pada 5 Desember 2019.

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
pasti mengenai jumlah asset yang dapat dikatakan “ significant ”. Oleh sebab itu, beberapa negara layaknya India telah membuat ambang batas yang berguna untuk memperjelas dan menentukan seberapa besar suatu asset dapat dikatakan “ significant ”, selain itu juga dapat meredam banyaknya kasus yang masuk serta menekan pengeluaran anggaran negara.

## Intent
Seseorang diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, apabila telah memenuhi 2 unsur pemidanaan yaitu actus reus dan mens rea . Actus reus sendiri memiliki arti suatu perbuatan yang mana disyaratkan bahwa perbuatan tersebut haruslah melawan hukum dan juga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Meskipun telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, seseorang diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila telah dibuktikan juga mens rea pelaku. Mens rea merupakan sikap batin, niat, atau maksud dan tujuan pelaku yang mana dapat diwujudkan dalam bentuk kesalahan. 34 Menurut Moelyatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, ketika pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. 35 Kesalahan disini memiliki 2 bentuk yaitu kesengajaan ( dolus ) dan ( culpa ). Selain kesalahan, untuk membuktikan mens rea pelaku ialah melihat apakah dalam perbuatannya terdapat alasan pemaaf yang mana menghapuskan unsur kesalahan dari pelaku. 36
UNCAC secara eksplisit mengharuskan untuk membuktikan unsur mens rea atau intent dalam illicit enrichment dengan unsur “ when committed intentionally ”.
Apabila melihat ke article 28 UNCAC pemikiran, maksud, dan tujuan terdakwa
34 Andi Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana , (PT Rineka Cipta 1994).[89-90].
35 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Renika Cipta 2008).[69].
36 ibid.
dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang objektif. 37 Dalam illicit enrichment contoh kesimpulan yang dapat diambil adalah transfer dana antar individu yang tidak memiliki hubungan bisnis yang sah, pembayaran dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh pejabat publik, atau penggunaan properti mewah yang diperoleh secara tidak sah.
Terlepas dari aturan UNCAC, aturan dalam IACAC, AUCPCC, dan dibeberapa negara tidak memasukkan intent / mens rea sebagai salah satu unsur pidana. 38 Hal ini dikarenakan intent dianggap telah termasuk dalam suatu perbuatan pidana ( actus reus ). Sehingga, apabila terdapat perbuatan pidana maka sudah pasti ada niat jahat ( intent ) dari pelaku. Namun, penghilangan unsur intent dalam illicit enrichment disini dapat mengubah illicit enrichment sebagai perbuatan pidana yang memiliki tanggung jawab mutlak ( strict liability ). Tanggung jawab mutlak ini biasa digunakan untuk mencegah terdakwa terlepas dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan ketidaktahuan mengenai asset yang dimilikinya. Dan apabila diubah menjadi tanggung jawab mutlak, maka ketika unsur person of interest, period of interest, dan significant  increase  in  asset telah terpenuhi, terdakwa sudah dapat dinyatakan bersalah.
Meskipun ketentuan mengenai illicit enrichment dibeberapa negara tidak secara eksplisit menyebutkan intent sebagai salah satu unsur illicit enrichment . Namun,
dalam beberapa yurisprudensinya menyebutkan bahwa intent merupakan faktor penting yang harus ada baik ditetapkan secara tersurat maupun secara tersirat. 39
UNCAC telah secara eksplisit mengharuskan adanya pembuktian mengenai intent/mens rea dalam illicit enrichment yang mana dapat dilihat dari keadaan faktual yang objektif, seperti transfer dana antar individu yang tidak memiliki hubungan bisnis yang sah dan pembayaran dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh pejabat publik. Berbeda halnya dengan IACAC dan AUCPCC,
37 UN  General  Assembly, United Nations Convention Against Corruption (2003) article 28. [15]. 38 Lindy Muzila, Op.Cit. [21]. 39 ibid. [22].

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
dan aturan di beberapa negara yang tidak mengharuskan adanya pembuktian mengenai intent/mens rea , karena dianggap telah termasuk dalam suatu perbuatan pidana ( actus reus ).

## Absents of Justification
Unsur “a  significant  increase  in  the  asset  of  a  public  official  that  he  or she cannot reasonably explain” dalam pasal 20 UNCAC merupakan unsur yang kontroversial, hal ini dikarenakan beban pembuktian yang awalnya merupakan kewajiban dari penuntut umum dilimpahkan pada terdakwa. 40
Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan suatu perbuatan pidana terletak pada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana dijelaskan secara a contrario dalam pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. 41 Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence ). Yahya harahap juga menyatakan bahwa apabila ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwaan kepada terdakwa. 42
Indonesia sendiri telah memiliki konsep mengenai pembalikan beban pembuktian dalam beberapa aturan hukumnya, diantaranya terdapat didalam pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun konsep ini berbeda dengan konsep illicit enrichment , karena konsep pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi digunakan untuk memperkuat bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
40 ibid.
41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
42 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika 2000).[274].
2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana digunakan untuk memperkuat bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Berbeda halnya dengan illicit enrichment yang merupakan tindak pidana yang mandiri sehingga juga memiliki konsep pembalikan beban pembuktiannya sendiri.
Sebagai negara hukum, didalam melakukan penegakan hukum maka pada hukum pidana berlaku suatu asas yang sangat utama, yaitu asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) yang mempersyaratkan bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan kesalahannya.
Namun, dengan adanya konsep pembalikan beban pembuktian ini tentunya akan bertentangan dengan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah dalam hukum pidana. 43
Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang hampir dianut oleh semua negara. Namun, dilain sisi sebenarnya asas praduga tak bersalah ini tidaklah bersifat mutlak dan dapat disimpangi dengan syarat apabila dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip umum yang lain dan bertujuan untuk kepentingan yang lebih luas. Loekman Wiriadinata dengan  menunjuk  kepada  salah  satu putusan kongres dari International  Commission  of  Jurist ,  yang diadakan di New Delhi,
India di tahun 1959 dengan judul ‘ The Rule of Law in a Free Society ” mengenai
“ The  presumption  of  innocence ” 44 menyatakan bahwa dalam penerapan aturan hukum, seorang yang dituduh tidak dapat dianggap bersalah hingga ia memang telah terbukti bersalah. Namun, apabila memang terdapat kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pembalikan beban pembuktian, sehingga bertentangan dengan presumption of innocence hal tersebut tetap dapat dilaksanakan selama setiap orang yang dianggap bersalah dibuktikan dalam setiap kasus. Selain itu, Herbert L. Packer menyatakan tentang asas praduga tak bersalah bahwa konsep presumption of guilt bukanlah lawan dari konsep presumption of innocent . 45
43 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakkan Hukum (Diadit Media 2009).[52].
44 Alvon Kurnia Palma, Op.Cit. [51].
45 ibid.

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
Apabila dilihat kembali dari sudut pandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang mana membutuhkan extra ordinary measures dalam penanganannya, maka asas presumption of innocence dan juga non self incrimination tentunya dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Selain itu dalam beberapa putusan internasional seperti putusan English House of lord dalam kasus R.
V Lambert dan putusan Hongkong court appeal dalam kasus attorney general v Hui Kin Hong menjelaskan bahwa korupsi adalah “ cancerous activity ” sehingga dapat dilakukan pengecualian atau penyimpangan terhadap asas presumption of innocence dan juga non self incrimination . 46 Dengan adanya beberapa putusan internasional tersebut akan menguatkan pandangan bahwa pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengan asas praduga bersalah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip rasionalitas ( reasonableness ) dan proporsionalitas ( proporsionality ). 47
Dalam praktik penuntutan illicit enrichment sendiri terdapat beberapa tahapan yang harus dibuktikan yaitu, penuntut umum terlebih dahulu diharuskan untuk membuktikan unsur person of interest, period of interest, significant increase in asset, dan intent dari terdakwa. Dan kemudian terdakwa baru membuktikan bahwa asset yang dimilikinya merupakan asset yang sah menurut hukum, misalnya berupa warisan. Sehingga, sebenarnya beban pembuktian tidak serta merta dibebankan seluruhnya kepada terdakwa, namun dibebankan kepada kedua belah pihak ( balance probabilities ). Sebelum akhirnya apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asset yang dimilikinya didapatkan secara sah menurut hukum dan penuntut umum dapat membuktikan unsur person of interest, period of interest, significant increase in asset, dan intent dari terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.
Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia
Penerapan aturan illicit enrichment di Indonesia sendiri dapat dimulai dari Pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
46 Jeffrey R. Boles, ‘Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses And Human Rights Violations’ Vol. 17 no. 835 Legislation and Public Policy.[866].
47 Alvon Kurnia Palma, Op.Cit. [51-52].
Korupsi. Pasal tersebut mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Laporan itu dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar. LHKPN setidaknya memuat informasi mengenai asset yang dimiliki pejabat publik, pengeluaran dan penerimaan dari pejabat publik. LHKPN pada dasarnya dapat menjadi prasyarat agar ketentuan illicit enrichment dapat berlaku secara efektif. 48
LHKPN merupakan perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu juga LHKPN merupakan langkah awal untuk menerapkan illicit enrichment, sehingga perlu lebih diperhatikan, atau jika perlu diberikan sanksi administrasi yang tegas seperti penundaan gaji, penundaan promosi jabatan, atau bahkan pemecatan bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN. Namun, saat ini penerapan LHKPN masih belum maksimal, karena belum ada sanksi pidana dan tidak ada jangka waktu kapan harus melaporkan LHKPN, sehingga masih banyak pejabat public yang tidak melaporkan harta kekayaannya.
Upaya lain yang dapat menjadi langkah awal dari pengusutan Illicit Enrichment salah satunya dapat melalui laporan pajak. Jika LHKPN berlaku bagi pejabat publik, laporan pajak berlaku bagi pejabat publik dan juga non- pejabat publik. Selain LHKPN dan laporan pajak, hal ini juga dapat diperkuat dengan pemeriksaan gaya hidup ( lifestyle ) pejabat publik, oleh NGO atau oleh masyarakat itu sendiri. Upaya Illicit Enrichment tidak lain ditujukan agar tidak ada lagi kasus seperti Gayus Tambunan, pegawai pajak yang memiliki uang sebanyak 25 miliar di rekeningnya, 49 maupun  kasus  Bahasyim Assifie,
48 Anti-Corruption Clearing House, ‘LHKPN :Transparansi Pemimpin Negeri’, acch kpk ( on- line ), <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/lhkpn-transparansi-pemimpin-negeri> diakses pada 5 Desember 2019.
49 Vanroy Pakpahan, ‘Inilah Kronologi Kasus Gayus Versi Kejaksaan’, (2010), Tribunnews. com (online) https://www.tribunnews.com/nasional/2010/03/22/inilah-kronologi-kasus-gayus- versi-kejaksaan, diakses pada 11 November 2019.

## 1448 Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
yang juga merupakan PNS di ditjen pajak, namun memiliki uang 932 miliar di rekeningnya, serta perkara lainnya. 50

## Kesimpulan
Illicit  Enrichment menurut UNCAC adalah kegiatan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang mana merupakan salah satu perbuatan korupsi. Konsep tindak pidana illicit enrichment disini terdiri dari beberapa unsur yaitu, person of interest (pihak yang berkepentingan) , period of interest (periode kepentingan) ,  significant increase in asset (peningkatan asset secara signifikan) , intent (niat) , dan absence of  justification (tidak adanya pembenaran) . UNCAC  mengharuskan seluruh negara anggota pihak untuk mempertimbangkan perumusan aturan mengenai illicit enrichment ini di negaranya masing-masing. Meskipun Indonesia telah meratifikasi  UNCAC  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006,  Namun pengaturan illicit enrichment masih  belum diatur di Indonesia. Belum diaturnya illicit enrichment tersebut disebabkan adanya pendapat yang menentang pengaturan illicit enrichment karena berpotensi melanggar prinsip presumption of innocence dan non self incrimination , namun sebenarnya pendapat tersebut dapat dijawab dengan cara penerapan illicit enrichment didasarkan pada asas proporsionalitas dan rasionalitas. Sehingga, aturan illicit enrichment disini merupakan aturan yang urgen untuk diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, untuk dapat memberantas korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara yang mungkin timbul. Pemberlakuan aturan illicit enrichment ini dapat dimulai melalui perbaikan sistem LHKPN yang bersifat wajib dan harus memiliki sanksi yang tegas, laporan pajak, dan bahkan pemeriksaan terhadap gaya hidup ( lifestyle ) seorang pejabat publik.
50 Detik  News,  ‘Terpidana  Korupsi  dan  Pencucian  Uang  Bahasyim  Assifie  Ajukan  PK’, (2012), Detiknews.com (online) https://news.detik.com/berita/1956092/terpidana-korupsi-dan- pencucian-uang-bahasyim-assifie-ajukan-pk. Diakses pada 10 Oktober 2019.

## Daftar Bacaan

## Buku
Akil  Mochtar, Memberantas  Korupsi,  Efektivitas  Sistem  Pembalikan  Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi (Q-Communication 2006).
Andi Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Cetakan 2 edisi revisi (PT Rineka Cipta 1994).
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (FH-UII Press 2004).
Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi Ketujuh (Salemba Empat 2016).
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Ed.2 (Sinar Grafika 2009).
Henry Campbell, Black, Black’s Law Dictionary 1484 (West Publishing Co. 1999).
Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami  Untuk  Membasmi,  Buku  Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengantar  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara  Negara  (LHKPN) (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang PencegahanKomisi Pemberantasan Korupsi 2015).
Lilik Mulyadi, Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  Normatif,  Teoritis,  Praktik dan Masalahnya (PT. Alumni 2007).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Renika Cipta 2008).
M. Yahya, Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika 2000).
Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
R. Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 2013).
Sudarto , Hukum dan Hukum Pidana (Alumni 1996).

## Jurnal dan Karya Ilmiah Lain
African Union , A frican Union Convention on Preventing and Combating Corruption ,

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
11 Juli 2003.
Alvon Kurnia Palma et al , ‘Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia’ (2014) Indonesia Corruption Watch.
Craig, Fagan, ‘Anti-Corruption Helpdesk’ (2012) Transparency Internasional.
Eddy O.S., Hiariej, ‘ United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia’ (2019) Vol. 31, No 1 Mimbar Hukum.
Faizal, Kurniawan, ‘Memperkaya Diri Secara Tidak Adil (Unjust Enrichment) Sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi’ (2019) Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Faisal  Kurniawan,  ‘Unsur  Kerugian  Dalam  Unjustified  Enrichment  Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)’ (2018) Vol. 3 no. 1Yuridika.
Helmi, ‘Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset’ (2017) Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Statistik Pelaporan LKHPN’ (2018), Komisi Pemberantasan Korupsi.
Laras  Susanti,  ‘Criminal  Liability  Of  Public  Officials  For  Illicit  Enrichment Comparing Approaches Of The Use Of Indirect Methods Of Proof In Investigating Illicit Enrichment In Indonesia And The U.S’ (2015) Vol. 13 no.1.
Latumeten, Junior Willem John, ‘Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi’ (2017) vol. 5 no. 2 Lex Privatum.
Lindy Muzila, et al., ‘On the Take Criminalizing illicit Enrichment to Fight Corruption’ (2012) UNODC-World Bank.
Margaret K, Lewis, ‘Presuming Innocence, or Corruption, in China’ (2012) Vol. 50, No. 2 Columbian Journal of Transnational Law.
Muhammad Juanda et.al, ‘Current Issues In The Investigation, Prosecution And Adjudication Of Corruption Cases In Brunei Darussalam’ UNAFEI.
Organization  of  American  States (OAS) ‘Inter-American Convention Against Corruption’ (1996).
Puteri Hikmawati, ‘Kepatuhan Penyampaian LHKPN’ (2016) Majalah Info Singkat Hukum, Vol. VIII No. 07/I/P3DI/April/2016.
UN General Assembly , United Nations Convention Against Corruption (2003) .
UNODC, ‘Travaux Préparatoires of The Negotiations For The Elaboration Of The United Nations Convention Against Corruption’ (2010).
Wana, Alamsyah, et.al. ‘ Laporan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun  2018’ (2018) Indonesia Corruption Watch.
Zoran, Stojanovic, ‘Illicit Enrichment Of Public Officials As A Criminal Offence?’ (2018) Studia Iuridica Montenegrina.

## Laman
Ala n Bacarese, et al. ‘Criminalizing illicit enrichment: A chance to fight corruption and recover Vietnam’s stolen assets’ ( Vietnam law magazine, 2014 ), <http:// www.vietnamlawmagazine.vn/criminalizing-illicit-enrichment-a-chance- to-fight-corruption-and-recover-vietnams-stolen-assets-3791.html>  diakses pada 14 Oktober 2019.
Cornila Desyana, et al, ‘Pembuktian Terbalik Permudah Pekerjaan Penyidik’
( Tempo )<https://nasional.tempo.co/read/316143/pembuktian-terbalik- permudah-pekerjaan-penyidik/full&view=ok> diakses pada 18 November 2019.
Hukum online, ‘Perlunya Aturan Illicit Enrichment untuk Cegah Korupsi’
( hukumonline.com ),<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5273ab9aace4d/perlunya-aturan-illiciten%20richment-untuk-cegah- korupsi> diakses pada 25 November 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Mengenai LHKPN’ ( kpk.go.id ) <https://www. kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan- negara> diakses pada 26 November 2019.
Maharani Siti Shopia, ‘Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower (Pengungkap Fakta)’ ( hukumonline ) <https://www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/lt4fabe1295851e/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi- whistle-blower-pengungkap-fakta/> diakses pada 26 November 2019.

## Hanif Muzaki: Illicit Enrichment dalam...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--