## PRAKTIK PERIKLANAN ONLINE TERHADAP TESTIMONI PRODUK PELANGSING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS
(STUDI KASUS TERHADAP PRODUK PELANGSING HINDI 7 DAYS DAN JOYJUS FIBER PADA APLIKASI INSTAGRAM)
Meirza Aulia Chairani, S,H., M.H 1 Trinah Asi Islami, S.H., M.H 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133, E-mail: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Alamat Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng Jombang, Kode Pos 61471, E-mail: trinahislami@unhasy.ac.id
Abstract-- Online trading in the industrial era 4.0 is a trading method that is very popular with consumers. In addition to an easy, fast and practical process, of course online trading also has several weaknesses, including manipulation of advertising, which in fact the image contained in the advertisement does not match the real product. This is often found by consumers who use e-commerce trading systems. One of them is in the case of testimonials  of  Hindi  7  days  slimming  products  and  Joyjus  Fiber  which  advertises  their  products  through social  media  in  the  form  of  the  Instagram  application,  where  the  two  products  upload  testimonials  with images and words in the same advertisement even though the two products are different business actors. The method  used  in  this  research  is  legal  research  using  a  statutory  approach,  conceptual  approach  and  case studies  taken  from  real  cases  on  Hindi  7  days  slimming  products  and  Joyjus  Fiber.  Related  to  the  type  of research used in this research is normative juridical research and empirical juridical research.
Keywords : Online Advertising, Testimonials, Consumer Protection Law, Business Ethics

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknolgi  yang  semakin  pesat  membuat  roda  perekonomian  juga  semakin  pesat.  Mobilitas manusia  sebagai  manusia  sosial  untuk  memenuhi  kebutuhannya  tidak  bisa  lepas  dari  orang  lain.  Manusia  dengan manusia lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dengan melakukan perdagangan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Perkembangan  teknologi  membuat  mempermudah  perdagangan  melalui  sarana  internet.  Pelaku  usaha  dan konsumen semakin terbantu adanya internet yang dapat mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Adanya Covid 19 ini menjadikan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli online melalui e-commerce yang terdapat di gadget nya tanpa harus keluar rumah menuju pasar dan swalayan.
Kemajuan teknologi  pelaku  usaha  dapat  sangat mudah untuk  mempromosikan  barang  dan/atau  jasa  kepada konsumen  dengan  berbagai  macam  media  informasi.  Produk-produk  yang  beragam  di  jual  penjual  untuk  menarik konsumen  berbagai  macam.  Mulai  dengan  gambar  yang  menarik,  video  yang  menarik  dan  kadang  kala menggunakan artis atau influencer endorse untuk menarik konsumen. Hal ini digunakan pelaku usaha untuk menarik konsumen untuk datang ke tokonya. Namun ada beberapa pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang mengambil foto atau testimoni dari toko lainnya digunakan untuk produk yang dijualnya.
Disisi  lain,  kondisi  dan  fenomena  tersebut  dapat  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen menjadi  tidak  seimbang,  sebab  konsumen  dapat  menjadi  obyek  aktifitas  bisnis  dari  pelaku  usaha  melalui  cara penjualan  dengan  iklan,  promosi,  serta  penerapan  janji  standar  yang  merugikan  konsumen.  Hal  ini  disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajiban. 1 Iklan dalam testimoni di upload di toko onlinenya seakan-akan testimoni tersebut berasal dari pelanggannya yang membeli produk di tokonya. Salah satu contoh produk pelangsing Hindi 7 days dan Joyjus Fiber mempunyai testimoni yang sama hanya merubah nama tokonya saja. Hal ini dapat merugikan konsumen jika membeli produk di toko tersebut.
Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  PK)  sudah memberikan batasan bagi pelaku usaha dalam melakukan pengiklanan dan dilarang memproduksi, mempergunakan iklan  yang  menyesatkan  dalam memproduksi  barang  dan/atau  jasanya.  Iklan  yang  menjelaskan  produknya  dengan jujur,  jelas  dan  bertanggung  jawab  namun  tidak  dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  merugikan  konsumen  pada  saat konsumen mengkonsumsinya.
Bahwa  iklan  tidak  boleh  mencantumkan  kata-kata  “aman”,  “tidak  berbahaya”,  atau  “bebas  resiko”  tanpa disertakan keterangan lengkap yang menyertainya. 2 Posisi yang tidak berimbang antar pelaku usaha dan konsumen akan mudah disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat dan posisi dominan. 3 gambar yang di upload di media sosial dan  website  produk-produk  pelangsing  ini  dibuat  semenarik  mungkin  dengan  gambar,  warna,  dan  tulisan  dengan produk berbeda testimoni yang sama.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut para penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai beriku :
1. Bagaimana praktik periklanan testimoni Hindi 7 days dan Joyjus Fiber dalam media online Instagram? 2. Bagaimana  analisis  yuridis  hukum  perlindungan  konsumen  dan  etika  bisnis  terhadap  praktik  periklanan testimoni Hindi 7 days dan Joyjus Fiber dalam media online instagram?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif ( Normative legal research ) dan penelitian yuridis empiris ( Empirical legal research ). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan (Statute  Approach) dan  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual approach ),  dan  Studi  kasus  ( case  study ).  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif, artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim. 4 Adapun  bahan  hukum  primer  yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Undang-Undang  Perlindungan  Kosumen  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
1 Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  Seraya Kendala Implementasinta , Kencana, Jakarta, 2011, h. 1 2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 135 3 Ibid , h, 135
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta,2015, h. 181
Sedangkan  bahan hukum  sekunder  semua  publikasi  tentang hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal hukum,  dan  komentar-komentar. 5 Pada  penelitian ini  yaitu  buku-buku terkait  tentang  Hukum perlindungan konsumen, cybercrime , serta hukum bisnis.

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Praktik Periklanan Testimoni Hindi 7 days dan JoyJus Fiber Dalam Media Online Instagram
Iklan  bertujuan  untuk  memperkenalkan  suatu  produk  kepada  masyarakat,  selain  itu  iklan  juga  digunakan sebagai strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengenalkan suatu produk kepada masyarakat. 6 Transaksi jual beli online  terdapat 2 (dua) pihak yang utama yaitu pelaku usaha dan konsumen. Keduanya memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu penjual dan pembeli. Pelaku usaha dan konsumen dalam UUPK mempunyai hak dan kewajiban  yang  harus  di  patuhi.  Transaksi  online  menggunakan  media  Instagram,  website,  toko  online  atau e- commerce , dan lain sebagainya.
Jual  beli  konvensional  dan  jual  beli  online  sebenarnya  sama hanya  saja  yang  membedakan  antara  jual  beli konvensional terletak pada proses mendapatkan barang tersebut misalnya harus keluar rumah terlebih dahulu untuk membeli  barang  yang  diinginkan  serta  melakukan  pembayaran  barang  tersebut  secara  langsung  yang  kemudian barang  baru  boleh  dibawa  pulang  sedangkan  jual  beli  online  dengan  menggunakan  ponsel  klik  barang  yang  akan dipesan diaplikasi yang dipilih melakukan pembayaran yang disediakan aplikasi dan barang akan dikirimkan melalui jasa  pengiriman  barang  (ekspedisi)  dalam  waktu  yang  tidak  lama  barang  akan  dikirimkan  dan  diterima  oleh konsumen.
Banyaknya transaksi jual beli online kadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Salah satunya dengan melakukan testimoni palsu.
Sosial media menyediakan berbagai macam kemudahan dan tampilan yang menarik untuk dilihat. Media sosial tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi, memberikan informasi, berita, dan di jadikan media jual beli salah satunya media  sosial  Instagram.  Beberapa  orang  memanfaatkan  Instagram  sebagai  media  jual  beli  online,  salah  satunya produk  pelangsing  yang  dijual  di  Instagram  merek  Hindi  7  days  dan  Joyjus  Fiber  memiliki  berbagai  macam testimoni  dari  konsumennya.  Produk  pelangsing  ini  tidak  hanya  menjual  melalui  Instagram  tetapi  juga  terdapat website  didalamnya  ditampilkanlah harga produk, manfaat,  testimoni  dari  konsumen,  dan  info-info  terkait  produk dan toko online tersebut.
Kriteria  iklan  yang menyesatkan di media  online apabila merujuk  pada  perspektif hukum  positif  di  Indonesia antara lain yaitu : 7
1. Iklan  yang  mengelabui  konsumen (misleading) mengenai  kualitas,  kuantitas,  bahan  kegunaan,  harga,  tarif, jaminan dan garansi barang dan/atau jasa dimana pelaku usaha tidak bisa bertanggungjawab dan memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam iklan yang disebarkan di media sosial.
2. Mendeskripsikan/memberikan  informasi  secara  keliru,  salah,  maupun  tidak  tepat (deceptive) mengenai barang dan/atau jasa, memberikan gambaran secara tidak lengkap (ommision).
3. Memberikan  informasi  yang  berlebihan (puffery) mengenai  kualitas  sifat,  kegunaan,  kemampuan  barang dan/atau jasa dan membuat perbandingan barang dan/atau jasa yang menyesatkan konsumen.
Testimoni ini diupload melalui aplikasi Instagram untuk menarik konsumen, konsumen yang tidak menyadari adanya  kesamaan  testimoni  antar  kedua  produk  pelangsing  ini  dapat  merugikan  dan  membahayakan  konsumen. Dikatakan “bahaya” karena belum tentu testimoni yang di upload di Instagram tersebut testimoni  asli  dari produk pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha dalam hal ini telah melakukan itikad tidak baik dalam menjual produknya.
Transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada prinsip kepercayaan. Pada saat konsumen memilih produk pelangsing dengan melihat iklan testimoni yang sangat meyakinkan namun ternyata iklan
5 Ibid., h.182
6 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan  Konsumen Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, h. 150
7 Putri  Mahadewi.  2016 ,  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Atas  Tayangan  Iklan Televisi yang  menyesatkan. Law jurnal, h. 3
testimoninya  sama  namun  mereknya  berbeda.  Seperti  halnya  praktik  testimoni  sebuah  produk  pelangsing  antara merek Hindi 7 days dan Joyjus Fiber memiliki kesamaan testimoni meskipun merek berbeda meskipun sama-sama menjual produk pelangsing. Hal ini dapat merugikan konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan  mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi    dan  jaminan barang yang sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan huruf c UUPK yang berbunyi:

## “Hak konsumen adalah :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”
Salah  satu  kewajiban  Pelaku  Usaha  adalah  menjamin  informasi  yang  diberikan  melalui  iklan  testimoni  itu harus  mengandung  unsur  kebenaran.  Perlindungan  hukum  dalam  UUPK  belum  pernah  diuji  sampai  ke  ranah Pengadilan melainkan terkait sengketa perlindungan konsumen penyelesaiannya secara non litigasi maupun melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK). 8 Pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab  atas  produk  yang diiklankannya produk yang dijual sudah bersertifikat BPOM, testimoni yang diupload di toko onlinenya benar-benar testimoni asli yang berasal dari konsumen yang mengkonsumsi dan mendapat manfaat dari produknya tersebut, dan lain sebagainya. Hal ini akan berdampak pada kerugian konsumen  sebagai pemakai produk tersebut karena tergiur dan  secara  tidak  langsung  telah  tertipu  dengan  iklan-iklan  dari  testimoni  yang  diupload  di  toko  online  penjual tersebut.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang ITE (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi bahwa:
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Merupakan salah satu ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (1) yang dipertegas kembali dalam Pasal 45 ayat (2) UU  ITE  yaitu  penjara  paling lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp.  1  Miliar.  Dengan  demikian, merujuk  pada  ketentuan  pasal  tersebut  sebenarnya  antara  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh setiap  orang  termasuk pelaku  usaha  yang  berkaitan  dengan  penipuan  yang dilakukan  secara  elektronik  yang  salah satunya  adalah  membuat  konten-konten  atau  informasi  yang  tidak  benar  atas  kegiatan  jual  beli  online  maka perbuatan  tersebut  harus  ditindaklanjuti  dengan  pemberian  sanksi  pidana  terhadap  pelaku.    Sehingga  penegakan hukum  perlindungan  konsumen  bersinergi  antara  UUPK  dengan  UU  ITE  dapat  berkolaborasi  dalam  penegakan hukum  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran-pelanggaran  transaksi  jual  beli  online  yang  dilakukan  oleh  Pelaku Usaha.
Ketika iklan memberikan informasi yang menyesatkan seperti halnya testimoni dapat merugikan konsumen, maka  para  pihak  wajib  bertanggungjawab.  Indonesia  belum  memiliki  peraturan  khusus  mengenai  periklanan, khusunya iklan niaga yang telah berkembang mengikuti era globalisasi dan  perkembangan teknologi. 9 Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Bab VIII Pasal 96 sampai dengan Pasal 100 mengatur tentang  label  dan  iklan  pangan.  Terdapat  suatu  kewajiban  pada  Pasal  100  mengenai  label  iklan  pangan  wajib berisikan infomasi yang benar dan jujur, serta melarang para pihak untuk menyampaikan keterangan dan pernyataan yang menyesatkan. Pengawasan terhadap iklan pangan akan diawasi oleh BPOM.

## B. Analisis yuridis hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis terhadap praktik periklanan testimoni Hindi 7 days dan Joyjus Fiber dalam media online Instagram
Iklan-iklan  yang  dikonsumsi  oleh  publik  yang  produk-produk  tersebut  dikonsumsi  atau  digunakan  jasanya oleh  konsumen.  Konsumen  yang  tertarik  dari  iklan  yang  dipublikasikan  oleh  pelaku  usaha  mereka  akan  membeli atau menggunakan jasa yang diiklankan. Pelaku usaha dalam hal ini harus memberikan produk dan jasa yang sesuai apa yang diiklankan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf  J, dan ayat (2) dan ayat (3) UU PK yang berbunyi :
8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia ,Jakarta: PT.Grasindo,2000, h. 141 9 Dewa Ayu Kade Wida Suryani, Suatra Putrawan, Pertanggungjawaban selebgram terhadap konsumen yang mempromosikan barang dan jasa di media sosia l, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6 Tahun 2020, h. 922-932
(1) Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang  dan/atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah:
j. menggunakan  kata-kata  berlebihan,  seperti  aman,  tidak  berbahaya,  tidak  mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan lengkap;
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilarang untuk diperdagangkan
(3) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ayat  (1)  dilarang  melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan suatu barang dan/atau jasa tersebut
Iklan  yang  mengandung  kesamaan  kata  testimoni  dengan  produk  berbeda  seperti  yang  terdapat  dalam produk  Hindi  7  days  dan  Joyjus  Fiber  dalam  media  online  Instagram  dapat  menyesatkan  konsumen  yang  akan membeli  produk  pelangsing  ini,  testimoni  yang  dipublikasikan  di  Instagram  apakah  benar  testimoni  asli  produk tersebut ataukah ternyata testimoni tersebut adalah milik produk orang lain yang digunakan oleh oleh pelaku usaha lain  untuk  iklan  produknya.  Produk  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha  yang  mempunyai  testimoni  sama    akan mengakibatkan  kurangnya  jaminan  keselamatan  kepada  konsumen  dan  keraguan  terhadap  jaminan  manfaat  dan fungsi  dari  produk  tersebut.  Larangan  pelaku  usaha  ini  dalam  UUPK  merupakan  perbuatan melanggar hukum  dan berakibat pelaku usaha akan dikenakan sanksi baginya.
Pasal 17 ayat (1) huruf C dan ayat (2) UU PK mengatur terkait larangan pelaku usaha periklanan yaitu : (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : c. Memuat informasi ya ng keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; pernyataan yang salah;
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1.
Iklan merupakan salah satu bentuk informasi kepada konsumen dari bentuk barang atau  jasa agar produknya dikenal oleh masyarakat.  Masyarakat memperoleh gambaran tentang produk yang diiklankan pelaku usaha melalui iklan.    Masalah-masalah  iklan  tidak  selamanya  memberikan  informasi  yang  benar  atau  lengkap  terhadap  suatu produk, sehingga konsumen dapat menjatuhkan pilihannya kepada suatu produk tertentu berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut. 10 Hal ini akan mengakibatkan kerugian kepada konsumen.
Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiaban untuk menjaga dan menciptakan iklim usaha  yang sehat dan menunjang  perekonomian  nasional.  Pelaku  usaha  harus  mempunyai  tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban  itu  dengan  menerapkan  norma-norma  hukum,  kepatutan  dan  menjunjung  tinggi  didalam  dunia  usaha. Pelaku usaha dalam dunia perdagangan harus mempunyai pedoman dalam melakukan etika bisnis. Prinsip business is business ini tidak dapat digunakan karena prinsip ini digunakan dalam prinsip bisnis untuk pembangunan. Pelaku usaha  harus  menjaga  keseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  saling  menguntungkan  dengan memberikan produk dan jasa sesuai dengan apa yang diiklankan.
Pasal  7  angka  1  UU  PK,  kewajiban  pelaku  usaha  harus  senantiasa  beritikad  baik  untuk  menciptakan  iklim perdagangan  yang  sehat  untuk  menunjang  pembangunan  nasional  yang  saling  bersinergi  antara  konsumen  dan pelaku  usaha.  Ketentuan  dalam  UU  PK  bermaksud mengarahkan  pelaku  usaha  untuk  berperilaku  sedemikian rupa dalam rangka  mensukseskan  pembangunan  ekonomi nasional  khususnya  dibidang  usaha.  Kewajiban  pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan.atau jasa serta memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan  pemeliharaan  disebabkan  karena  informasi  disamping  merupakan  hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk artinya terdapat cacat informasi yang akan sangat merugikan konsumen. Masalah-masalah periklanan diatur dalam  Pasal  8  sampai dengan  Pasal  16  UU  PK  dan khusus  di  dalam  Pasal  17  UU  PK  mengantur  perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha.
Larangan  pelaku  usaha  dalam  UU  PK  membawa  akibat  bahwa  pelanggaran  atas  larangan  tersebut  dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Adanya UU PK ini dapat membantu untuk menciptakan iklim perdagangan  yang  sehat  serta  melindungi  konsumen  dari  produk-produk  yang  diperjualbelikan  melalui  iklan  agar tidak  melanggar  hukum.  Bentuk  tanggung  jawab  bagi  pelaku  usaha  dalam  bentuk  kompensasi  yaitu  berupa  ganti kerugian  yang  dialami  konsumen.  Terdapat  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  UU  PK  memberikan  pedoman  mengenai jumlah,  bentuk,  serta  wujud  ganti  kerugian,  yaitu:  pengembalian  uang,  penggantian  barang  atau  jasa  sejenis  yang
10 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo.  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta. 2004, h. 104
sepadan nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung  jawab  untuk memberikan  ganti  kerugian  tidak  semata-mata  diberikan  pelaku usaha  yaitu  dengan syarat  konsumen  dapat  membuktikan  secara  nyata  memang  konsumen  dirugikan  atas  barang  atau  jasa  yang digunakan  setelah  melihat  iklan  yang  dipasang  oleh  pelaku  usaha.  Pasal  20  UU  PK  juga  mengatur  mengenai tanggung jawab pelaku usaha periklanan atas iklan yang diproduksi dan seluruh dampak yang diakibatkan atas iklan tersebut.
Periklanan  yang  mengunakan  media  sosial  yaitu  Instagram  produk  Hindi  7  days  dan  Joyjus  Fiber  yang menggunakan  testimoni  yang  sama  dengan  produk  berbeda.  Hal  ini  melanggar  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yang berbunyi :
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Sedangkan  menurut  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  ini  diberlakukan  ancaman  bagi  pelaku  dengan  sanksi  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE berbunyi :
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .
Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen atau peraturan-peraturan lainnya  yang  relevan  dengan  kasus  tersebut  diatas  bahwa  tindakan  pelaku  usaha  produk  pelangsing  Hindi  7  days dengan Joyjus Fiber memang secara aturan hukum maupun etika bisnis yang baik adalah tidak benar. Selain bersifat menyesatkan  dengan  adanya  informasi  yang  tidak  benar  dengan  mengelabuhi  konsumen  dengan  cara  memberikan testimoni  produk  yang  sama  padahal  produknya  berbeda,  hal  ini  sudah  tidak  sesuai  dengan  etika  dalam  berbisnis yang  baik  dan  benar. Etika  berbicara  mengenai  suatu  perilaku  atau  sikap  yang  baik.  Namun  kenyataannya  dengan adanya  pengelabuhan  testimoni  tersebut  menjadikan  konsumen  percaya  terhadap  iklan  yang  tidak  benar  atau  sesat tersebut. Terkait kode etik periklanan berisikan bahwa iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukum  yang  berlaku. 11 Dengan  demikian,  perbuatan pelaku usaha  produk pelangsing  Hindi  7  days  dengan Joyjus Fiber telah melanggar baik aturan hukum dan tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik dan benar.

## V. KESIMPULAN
Dari  beberapa  uraian  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  para  peneliti  sebagaimana  tersebut  diatas,  dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Praktik testimoni produk pelangsing Hindi 7 days dan Joyjus Fiber pada media iklan melalui Instagram adalah tidak benar dan menyesatkan karena testimoni yang digunakan kedua produk pelangsing tersebut adalah sama padahal  kedua produk tersebut adalah merek  yang  berbeda dan  dari  pelaku  usaha  yang  berbeda  pula. Tentu tindakan  periklanan  kedua  produk  tersebut  merupakan  tindakan  pengelabuhan  produk  yang  bertujuan menyesatkan dan memberikan informasi yang tidak baik dan tidak benar.
2. Praktik  testimoni  produk  pelangsing  Hindi  7  days  dan  Joyjus  Fiber  dalam  perspektif  hukum  perlindungan konsumen merupakan perbuatan melanggar ketentuan hukum Pasal 17 ayat (1) huruf C dan ayat (2) UU PK juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mana perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi hukum sedangkan  dalam  perspektif  etika  bisnis,  kedua  pelaku  usaha  produk  pelangsing  tersebut  tentu  tidak menerapkan  prinsip-prinsip  etika  berbisnis  yang  baik  dan  benar  karena  dengan  sengaja  menggunakan testimoni  produk  yang  bertujuan  mengelabuhi  konsumen  sehingga  dapat  mengakibatkan  kerugian  terhadap konsumen.
11 Laila, Khotbatul. “Perlindungan   HukumTerhadap Konsumen   Atas Iklan   Yang Melanggar Tata Cara Periklanan” ,Jurnal Cakrawala Hukum 8, No. 1 2017, h.66

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004 Aulia  Muthiah, Hukum  Perlindungan   Konsumen  Dimensi   Hukum    Positif    dan   Ekonomi  Syariah, Pustaka  Baru Press, Yogyakarta, 2018 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta,2015 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia ,Jakarta: PT.Grasindo,2000 Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  Seraya  Kendala Implementasinta , Kencana, Jakarta, 2011

## Jurnal
Dewa  Ayu  Kade  Wida  Suryani,  Suatra  Putrawan, Pertanggungjawaban  selebgram  terhadap  konsumen  yang mempromosikan barang dan jasa di media sosia l, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6 Tahun 2020 Laila,  Khotbatul. “Perlindungan      HukumTerhadap  Konsumen      Atas  Iklan      Yang  Melanggar  Tata  Cara Periklanan” ,Jurnal Cakrawala Hukum 8, No. 1 2017
Putri  Mahadewi. Perlindungan  Hukum  Konsumen  Atas  Tayangan  Iklan  Televisi  yang  menyesatkan. Law  jurnal, 2016

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Perlindungan  Kosumen  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen.