Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 10, Number 1, Juni 2024, pp. 96-105 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v10i1.78810 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Implementasi  Program  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga dalam Penerapan 8 Fungsi Keluarga Gampong Meunasah Krueng
Hafidh Maulana 1 * , Sri Wahyu Handayani 1
1 Universitas Teuku Umar, Indonesia

## A B S T R A K
Program  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  merupakan salah satu program pemerintah dalam mensejahterakan keluarga. Untuk mencapai  kesejahteraan  keluarga  diperlukan  keefektifan  dalam penerapan 8 fungsi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah  implementasi  program    PKK    dalam    menerapkan  8  Fungsi keluarga    di   Gampong  Meunasah   Krueng   sudah    berjalan  efektif  atau belum.  Terdapat  4  indikator  penilaian  yaitu  dari  segi  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif    dengan  pendekatan  deksriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi  dan  wawancara dengan  para  informan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
implementasi  program  PKK  dalam  penerapan  8  fungsi  keluarga  di   Gampong  Meunasah   Krueng  belum efektif  dijalankan.  Hal  ini  dikarenakan  PKK  terkait  8  fungsi  keluarga  belum  disosialisasikan  kepada masyarakat.  Penyebab  utamanya  yaitu  kurangnya  sumber  daya  dan  belum  jelasnya  struktur  birokrasi PKK, sehingga program PKK hanya menjalankan 2 fungsi keluarga yaitu fungsi agama dan sosial budaya. Meskipun demikian sikap dan kemauan serta komunikasi yang ditunjukkan oleh PKK membuat program PKK    di    Gampong    Meunasah    Krueng    masih    aktif    berjalan    sampai    sekarang.    Oleh  karena  itu, penerapan  8  fungsi  keluarga  dalam  PKK  dianggap  perlu  diterapkan  dalam  masyarakat,  jika  program  ini tidak diterapkan maka tidak terciptanya kesejahteraan keluarga dalam masyarakat tersebut.

## A B S T R A C T
The  Family  Welfare  Empowerment  Program  (PKK)  is  one  of  the  government's  programs  to  improve family welfare. To achieve family prosperity requires effectiveness in implementing the 8 family functions. This research  aims  to  find  out  whether  the  implementation  of the  PKK  program  in  implementing  the  8 Family  Functions  in  Gampong  Meunasah  Krueng  has  been  effective  or  not.  There  are  4  assessment indicators,  namely  in  terms  of  communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure.  This research  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  Data  collection  was  carried  out  by observation and interviews with informants. The results of the research show that the implementation of the  PKK  program  in  implementing  the  8  family  functions  in  Gampong  Meunasah  Krueng  has  not  been carried out effectively. This is because the PKK regarding the 8 family functions has not been socialized to the community. The main cause is the lack of resources and the unclear structure of the PKK bureaucracy, so that the PKK program only carries out 2 family functions, namely religious and socio-cultural functions. However, the attitude, willingness and communication shown by the PKK means that the PKK program in Gampong Meunasah Krueng is still actively running today. Therefore, it is deemed necessary to implement the 8 family functions in the PKK in society, if this program is not implemented then family prosperity will not be created in that society.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
E-mail addresses: hafidhmaulana242@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22 May 2024 Accepted 15 June 2024 Available online 30 June 2024
Kata Kunci: Implementasi; PKK; Fungsi Keluarga
Keywords: Implementation; PKK; Family Functions

## 1. Pendahuluan
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  menjalani  hidup  dan  mendapatkan kesejahteraanya.  Keluarga  yang  merupakan  unit  terkecil  dalam  masyarakat  menjadi  bagian paling  penting  untuk  disejahterakan.  Keluarga  yang  sejahtera  merupakan  hal  yang  diimpikan setiap  individu.  Keluarga  juga  memiliki  berbagai  cara  untuk  mendefinisikan  arti  dari kesejahteraannya  masing-masing.  Hal  ini  seperti  yang  dikatakan  oleh  (Pasaribu  et  al.,  2020) bahwa  kesejahteraan  adalah  kondisi    dimana  setiap  individu  dalam  menjalani  kehidupannya mendapatkan  kepuasan  dan  kebahagian  baik  dari  segi  kebutuhan  pokok  maupun  dari lingkungan sekitarnya. Maka bisa dikatakan bahwa dalam suatu keluarga bukan hanya tentang terjaminnya  kebutuhan  dalam  rumah  tangga,  namun  keharmonisan  yang  juga  harus  tertanam dalam menciptakan kerukunan keluarga.
Menanggapi  hal  demikian,  maka  pemahaman  mengenai  bagaimana  fungsi  yang sebenarnya dalam sebuah keluarga perlu dilakukan karena keluarga dianggap sebagai  fondasi dan investasi  awal  dalam terbentuknya  kehidupan  sosial  yang lebih efektif (Pasaribu et al., 2020). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan  bahwa  ada  Delapan fungsi  keluarga  yang terdiri  dari  fungsi-fungsi:  (1) Keagamaan, (2) Sosial Budaya, (3) Cinta kasih    (4)  perlindungan,  (5)  Reproduksi,  (6)  Sosialisasi  dan  pendidikan,  (7)  Ekonomi,  (8) Pembinaan  Lingkungan.  Sebuah  keluarga  akan  kokoh  jika  ke  delapan  fungsi  tersebut  dapat diimplementasikan.  Akan    tetapi,    jika    terjadi    kesinambungan    antar    fungsi    tersebut    akan mengakibatkan  keruntuhan  dan  disharmoni  yang  tentunya  memicu  terjadinya  konflik  dalam masyarakat  (Eny,  2020).    Konflik  yang  terus    menerus    terjadi    dapat    menjadi    sebab terhambatnya tujuan dari kesejahteraan itu sendiri.
Upaya    dalam    menghindari    konflik    yang  terjadi    dalam    lingkungan    masyarakat, pemerintah sebagai  badan eksekutif  tentunya harus berupaya meminimalisir  masalah tersebut guna  terciptanya  keadaan  yang  kondusif  di  masyarakat  terutama  keluarga dimana  saat  ini pemerintah  cenderung  memfokuskan  diri  untuk  mengutamakan pembangunan  sumber  daya manusia  mengingat  keterbatasan  yang  dimilki  indonesia terhadap sumber daya manusia yang unggul.  Hal  ini  yang  membuat  pemerintah  berupaya  terus      melakukan      terobosan      dengan berbagai   regulasi   yang   dikeluarkan   guna mensejahterakan masyarakat melalui sokongan dana ke daerah-daerah sebagai bentuk Desentralisasi  dalam  menciptakan  kemandirian.  Secara esensi  kemandirian  haruslah dimulai dari paling bawah yaitu Desa atau Gampong.
Desa  merupakan  daerah  paling  kecil  atau  paling  bawah  dalam  tata  pemerintahan.  Desa didefinisikan    sebagai    kesatuan    masyarakat    hukum    yang    memiliki    kewenangan  dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui  dalam pemerintahan  nasional  yang  berkedudukan  di  daerah  Kabupaten (Daldjoelani, 2018).  Desa dijadikan    sebagai    ujung    tombak    pembangunan    dalam  mensejahterakan  masyarakat.  Salah satu  program  yang  sedang  digerakkan  pemerintah  saat  ini  dalam  upaya  kesejahteraan masyarakat yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK).
Program  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  keluarga  (PKK)  adalah  suatu  gerakan  dari pemerintah  dengan  melibatkan  perempuan  sebagai  motor  penggerak  dalam  upaya pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  yang  tumbuh  dari  bawah  yaitu  keluarga  (Antika  & Isnaini,  2022).  PKK  sendiri  merupakan  organisasi  yang  tumbuh  dari  bawah  yaitu  Desa  dalam upaya  pembangunan  dan  pertumbuhan  desa,  selain  itu  PKK  juga  bermaksud membentuk dan membina keluarga guna terwujudnya keluarga yang sejahtera dimana perempuan sebagai penggeraknya  (Joan  F  Rantang,  2016).  Dalam  lingkungan  keluarga  terbentuknya  generasi- generasi muda yang berkarakter tidak terlepas dari peran seorang perempuan yang menjadi ibu dari  anak-anaknya,  perempuan  menjadi  garda  terdepan  dan  berperan    penting    dalam    setiap lini  kehidupan  manusia (Aisyatin Kamila, 2020). Pemberdayaan perempuan diharuskan dapat memberi pengetahuan pendidikan dan ruang pekerjaan   sehingga   terwujudnya   kemandirian perempuan   untuk   menunjang perekonomian  masyarakat,  hal  ini  dapat  disokong  dengan memberikan    motivasi,  pembekalan    dan    pelatihan    kewirausahaan    dalam    upaya kesejahteraan  masyarakat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perempuan dianggap mampu mengemban  tugas  sebagai  pelaksana  Program  PKK.  Program    PKK    dalam    pelaksanaanya dilakukan  secara  terpadu  oleh  kaum perempuan terutama ibu-ibu khususnya di desa melalui
POKJA (Kelompok kerja) tertentu yang dibagi menjadi 4 pokja dengan berlandaskan 10 program utama  PKK.  Adapun  sepuluh  Program  utama  tersebut  meliputi:  (1)  penghayatan  dan pengamalan  pancasila;  (2)  gotong  royong;  (3)  pangan;  (4)  sandang;  (5)  perumahan  dan  tata laksana  rumah  tangga;  (6)  pendidikan  dan  ketrampilan;  (7)  kesehatan;  (8) pengembangan kehidupan    berkoperasi;    (9)    kelestarian    lingkungan    hidup    dan    (10)  perencanaan  sehat. Organisasi  PKK  sendiri  menjalankan  programnya  dimulai  dari  daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota,    Kecamatan,    Desa/Kelurahan    sampai    kelompok-kelompok  PKK  atau Dasawisa,  PKK  juga  merupakan  bagian  integral  dari  kegiatan  PKK  tingkat  Nasional.  Dalam merumuskan  kebijakan,  PKK  merancang  suatu  peraturan  atau  kebijakan  dimulai    dari perencanaan   yang   dilakukan    dari    tingkat    paling    bawah    dan    bersifat  kondisional  dengan tetap  melihat  keadaan  dan  kebutuhan  yang  menjadi  prioritas  dari  daerah  tersebut  dan  tetap menjaga hubungan yang konsultatif dan koordinatif (Goleman et al., 2019).
Organisasi  PKK  merupakan  organisasi  swadaya  gotong  royong  dan  partisipasi masyarakat    dimana    pemerintah  membantu  dengan  memberikan  suntikan  dana  sebagai pendorong agar berkembangnya partisipasi  masyarakat  dalam  menggerakkan  kesejahteraan keluarga.  Kesejahteraan keluarga bisa terpenuhi jika organisasi PKK menjalankan programnya sesuai dengan program  kerja  yang  telah  direncanakan.  Organisasi  PKK  juga tentunya harus menyelaraskan  programnya  dengan  tetap  menjalankan  delapan  fungsi  keluarga,  hal  ini dimaksud  karena  10  program  yang  dilakukan  oleh  PKK  sendiri memiliki  kesesuaian  dengan  8 fungsi  keluarga.  Terlebih  lagi  jika  ditinjau  dari  tujuan  PKK  itu  sendiri  yaitu  untuk mensejahterakan  keluarga,  maka  keluarga  akan  dapat  dikatakan  sejahtera  apabila  PKK  bisa mengimplementasikan 8 fungsi keluarga dengan baik untuk masyarakat.
Implementasi  adalah  suatu  tindakan  atau  kegiatan  yang  telah  direncanakan  terlebih dahulu dalam mencapai suatu tujuan. Jika dikaitkan dengan kebijakan, implementasi  kebijakan merupakan    suatu    hal    atau    cara    yang    dilakukan    pemangku  kepentingan  dalam  mencapai tujuan-tujuan  tertentu  dengan  sarana-sarana  tertentu  dan  dalam  waktu  tertentu  (Anggraeni, 2019).  Dalam  proses  implementasi  kebijakan  ada  dua  pilihan  langkah  yang  ditawarkan  baik secara  langsung  melalui  program-program  yang  dibentuk    maupun    dalam    bentuk   formulasi kebijakan    turunan    dari    kebijakan    tersebut.  Program  PKK  ini  merupakan  langkah  dari implementasi kebijakan publik secara  langsung  dari  pemerintah  melalui  kaum  perempuan dalam  mensejahterakan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini penulis mencoba  melihat  bagaimana  implementasi  program  PKK  dalam  menerapkan  Delapan  fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng.
Berdasarkan hasil observasi awal, Gampong  Meunasah  Krueng  merupakan  salah  satu gampong    yang    terletak    di  Kecamatan  Beutong,  Kabupaten  Nagan  Raya  dengan  jumlah penduduk berkisar 662 jiwa dengan rasio jumlah penduduk untuk laki-laki berjumlah 232 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 430 jiwa. Di gampong ini terdapat juga organisasi PKK yang diketuai  oleh  istri  kepala  desa  atau  kechik  daerah  setempat.  Dalam  observasi  awal  penulis menemukan  bahwa  program  PKK  di  Gampong  Meunasah  krueng  sudah  berjalan  dengan semestinya,  Namun    masih    ada    beberapa  kendala    yang    menghambat    jalannya    organisasi tersebut. PKK di gampong Meunasah krueng digerakkan oleh ibu-ibu di Desa Setempat melalui 4 Pokja  dengan  berlandaskan  10  program  utama  PKK.  Dalam  pengimplementasiannya,  program PKK tidak semuanya berjalan dengan lancar untuk kesejahteraan  keluarga,  kurangnya  sumber daya    manusia    yang    berkualitas    serta  kekurangan  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah membuat PKK di Gampong ini belum terealisasikan dengan sempurna. PKK hanya aktif dalam bidang  keagamaan  dan  sosial  budaya  saja,  sedangkan  dalam  bidang  ekonomi  masih  belum efektif  dilakukan.  Hal  ini  dibuktikan    dengan    tidak    adanya    kegiatan    serta    sarana    yang menguntungkan    bagi  perempuan  terutama  masyarakat  dalam  menunjang  kesejahteraan keluarga. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya yang masih belum terimplementasi dengan baik dalam penerapan 8 fungsi.
Penelitian  terdahulu  yang  berkaitan dengan  PKK telah  dilakukan  oleh  (Antika  & Isnaini, 2022).  Penelitiannya  berjudul “Implementasi  PKK  di  Kelurahan  Lebung  Gajah  Kecamatan Sematang Borang kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  implementasi  program  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  keluarga  (PKK)  di  Kelurahan
Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Summatera Selatan dalam prosesKomunikasi,  dimana  para  kader  PKK  selalu  mensosialisasikan  dan  mengedukasi masyarakat di Kelurahan Lebung Gajah agar mengetahui petingnya program PKK ini. Penelitian lainnya  dilakukan  oleh  (Goleman  et  al.,  2019).  Penelitian  tersebut  berjudul “ Implementasi Program Kerja Pkk (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ”. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  kerja  PKK  dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman melalui program  UPPK  (Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga)  pelaksanaan  program  kerja pemberdayaan  ekonomi  sudah  berjalan  dengan  baik,  pelaksanaanya  yaitu  pelatihan kewiraushaan, peminjaman modal usaha, dan pengembangan usaha produktif rumah tangga. Ibu rumah  tangga  mengalami  perubahan  dengan  dapat  menggali  kemampuankemampuan  yang mereka  miliki,  meningkatnya  taraf  hidup  serta  ibu  rumah  tangga  dapat  mandiri  dengan mengembangkan  usahanya  dan  dapat  menghasilkan  pendapatan  ekonomi  rumah  tangga. Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Devfa  &  Mardhiah,  2022)  dengan  judul “ Implementasi  Program  Pkk  Bidang  Pemberdayaan  Pendidikan  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Gampong  Lancong ”.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa implementasi sudah tercapai akan tetapi belum terlaksana secara maksimal dimana sosialisasi belum  dilaksanakan  bagi  masyarakat  Lancong  dalam  bidang  pemberdayaan  pendidikan. Pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat  tentang pendidikan masih  minim,  masyarakat  lancong lebih  memilih  untuk  bekerja  di  usia  muda  dan  tidak  ingin  melakukan  pendidikan  karena menurut  mereka  pendidikan  belum  menjamin  kehidupan  masyarakat  sementara  bekerja sebagai petani dan penggali emas sudah pasti menjamin kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif dan efisien.
Ketiga  penelitian  tersebut membahas  tentang  bagaimana  Implementasi  Program  PKK dalam    mensejahterakan  masyarakat  terutama  untuk  keluarga  sudah  terlaksana  dengan  baik atau  belum.  Namun  ketiganya  belum menyinggung  tentang  implementasi  program PKK  dalam penerapan  8  fungsi  keluarga.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  lebih  menekankan  pada implementasi    program    PKK    dalam    penerapan    8    fungsi    keluarga    di  gampong  Meunasah krueng. Penerapan  8  fungsi  keluarga  tersebut memerlukan berbagai aspek dan upaya dalam mencapai  kesejahteraan  atau  tujuan  dari  PKK  itu  sendiri.  Menurut  Hamdi  dalam  (Apriandi, 2017) Implementasi kebijakan  itu  sendiri  memerlukan  usaha  atau  ikhtiar  oleh  implementor agar  dalam  pelaksanaannya  dapat  memperoleh  tujuan  dari  kebijakan  yang  telah  dibuat. Kemudian  untuk  melihat  dan  mengetahui  bagaimana  implementasi  program  PKK  dalam penerapan  8  fungsi  keluarga  Gampong  Meunasah  Krueng,  maka  penelitian  ini  menggunakan model Implementasi menurut Edwadr III dalam (Tachjan, 2006) yang menyatakan bahwa ada 4 tolak  ukur  agar  implementasi  kebijakan  menjadi  efektif,  yaitu:  1)  Komunikasi;  2) Sumber Daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi kasus yang merupakan rancangan dari penelitian yang dilakukan dibanyak bidang salah satunya di evaluasi, peneliti melihat lebih mendalam pada satu kasus berupa peristiwa dan proses antara satu  individu  atau  lebih  (Creswell,  2016).  Teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi  dan wawancara. Sumber data yaitu data sekunder dan data primer, menggunakan teknik perposive sampling yakni pengambilan sampel secara terpilih dengan jumlah informan yang terpilih ada enam  diantaranya  informan  1  Kechik  Gampong  Meunasah  Krueng,  informan  ke  II  Bendahara Gampong,  Informan  ke  III  Ketua  PKK,  Informan  ke  IV  Ketua  II  PKK,  Informan  ke  V  Sekretaris PKK, dan Informan ke VI Perempuan atau Masyarakat setempat.
Lokasi  penelitian  yang  dilakukan  berada  di  Gampong  Meunasah  Krueng,  Kec.  Beutong, Kabupaten  Nagan  Raya.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  peneliti  melihat  bahwa  Program  PKK yang ada di Gampong Meunasah Krueng masih belum efektif dijalankan, kurangnya pemahaman terkait program kerja PKK oleh pengurus PKK, belum terarahnya struktur dan fungsi Pengurus PKK  serta  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai.  Selain  itu,  anggota  PKK  sendiri  masih
belum faham terkait 8 fungsi keluarga dan belum efektif menjalankan program kerja yang dapat menerapkan 8 fungsi keluarga kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini peneliti perlu untuk mencari data dan fakta dari permasalahan yang terjadi di Gampong Meunasah Krueng untuk di analisis berdasarkan data.

## 3. Hasil dan pembahasan
Pemerintah      Indonesia      berupaya      dalam      membuat      program-program      yang mendorong  kegiatan-kegiatan  untuk  swasta  dan  masyarakat.  Program  yang  dibuat  untuk masyarakat    akan    berjalan    efektif    jika    adanya    intervensi    dari    pemerintah    dengan menyediakan   biaya,   barang   atau   jasa (Mustari, 2015). Menurut   Soewarno Handayaningrat dalam  (Aristin  et  al.,  2018)  mengatakan  bahwa  Suatu  program  dalam  pelaksanaannya  dapat berjalan  efektif  apabila  tujuan  telah  tercapai  dan  berjalan  lancar.  Salah  satu  program  yang didorong  pemerintah  saat  ini  adalah  program  Pemberdayaan  kesejahteraan  keluarga  (PKK) yang bertempat di Gampong Meunasah Krueng, dalam hal ini berguna dalam pengaplikasian 8 fungsi keluarga untuk kesejahteraan masyarakat.

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  elemen  yang  berperan  penting  dalam  tercapainya  suatu implementasi  kebijakan. Dalam suatu kebijakan, unsur  komunikasi  diharapkan dapat menjadi tolak  ukur  dalam  meningkatkan  kinerja  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan (Anta Kusuma & Simanungkalit,  2022).    Oleh    karena    itu,    peran    komunikasi    sangat  diperlukan  untuk menentukan  keefektifan  dari  implementasi  suatu  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara bersama Jamarnusi selaku ketua PKK menuturkan:
“ Dalam kegiatan-kegiatan PKK yang telah dilaksanakan, komunikasi antara pengurus PKK sesama  pengurus  PKK  dan  pemerintah  desa  dengan  pengurus  PKK  masih  berjalan  normal, komunikasi    berjalan    harmonis,    ibu-ibu   PKK    melakukan    komunikasi    secara  terbuka  melalui rapat  tim  untuk  mencari  solusi.  Begitu  juga  dari  pemerintah  desa  juga  ikut  membantu memberikan  motivasi  serta  saran  melalui  sosialisasi  kepada pengurus PKK, namun program PKK  masih  belum  melakukan  sosialisasi  terkait  8  fungsi  keluarga    secara    langsung    kepada masyarakat “ ( Wawancara Sabtu,  17 September 2022).
Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam sektor komunikasi antara pengurus PKK sesama pengurus PKK, antara Pemerintah desa dengan Pengurus PKK dan antara Pengurus  PKK  dengan  masyarakat  sudah berjalan dengan  baik  dan  harmonis.  Hal  ini  terbukti bahwa  komunikasi  dijalankan  melalui  komunikasi  yang  ramah  dan  sopan  santun  kepada masyarakat.  Dalam  penerapan  fungsi  keluarga,  PKK  belum  mensosialisasikan  terkait  8  fungsi keluarga secara langsung kepada masyarakat, PKK hanya menjalankan 2 program dalam bidang agama dan sosial budaya yang mana kedua bidang tersebut merupakan manifestasi dari 2 fungsi keluarga  yaitu  fungsi  agama  dan  sosial  budaya.  Selain  itu  pengurus  PKK  juga  berkomunikasi dengan  asas  keterbukaan  dengan  cara  bertatap  muka  secara  langsung  baik  dilakukan  dengan rapat anggota maupun sosialisasi dan pemberian motivasi serta saran terkait program PKK oleh pemerintah desa.  Komunikasi  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  dilakukan  dengan  terbuka, yaitu dengan menyampaikan informasi, ide, gagasan tanpa adanya rasa takut dalam mencapai kesepakatan  bersama (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Dalam rapat tim dan pelaksanaan program pengurus PKK berkomunikasi dengan baik dan saling keterbukaan satu sama lain.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  indikator  yang  sangat  penting  bagi  keberhasilan  suatu implementasi    kebijakan.    Keberhasilan    proses    implementasi    sangat    bertumpu    pada kemampuan  para  pemangku  kepentingan  dalam  memamfaatkan  sumber  daya  yang tersedia (Khasanah  et  al.,  2018).  Menurut  Edward  III  dalam  (Aristin  et  al.,  2018)  Sumber  daya
merupakan  faktor  yang  memegang  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  sumber daya  meliputi  Sumber  Daya  Manusia,  Sumber  Daya  Anggaran,  Sumber  daya  Peralatan  dan Sumber Daya Kewenangan.

## Sumber daya manusia
Implementasi Kebijakan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang  tersedia.  Sumber  Daya  Manusia  yang  kompeten  menentukan  berjalannya  Implementasi kebijakan  terkait  program  PKK  di  Gampong  Meunasah  Krueng  dalam  penerapan  8  fungsi keluarga. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Fadliani selaku Ketua II PKK mengungkapkan bahwa:
“ Pengurus PKK terbentuk dengan beranggotakan 10 orang dimana diketuai langsung oleh Istri  Keuchik,  dalam  pelaksanaanya,  ketua  maupun  Anggota  PKK  masih  kurang  memahami tentang 10 program utama PKK dan 8 fungsi keluarga , PKK hanya menjalankan dua bidang saja yaitu  bidang  Agama  dan  Sosial  Budaya,  sedangkan  bidang-bidang  lainnya  masih  belum  efektif dijalankan,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pelatihan  yang  diberikan  oleh  pemerintah . ” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).
Berdasarkan  data  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  Sumber  daya  Manusia  yang dimiliki oleh PKK di Gampong Meunasah Krueng masih belum kompeten dan  produktif. Dalam pengaplikasian  8  fungsi  keluarga,  PKK  sendiri  hanya  aktif  menjalankan  2  bidang  dari  10 Program  Utama  PKK  yaitu  bidang agama dan sosial  budaya,  sedangkan  bidang-bidang  lainnya belum  efektif  dijalankan.  Padahal  10  program  utama  PKK  tersebut  adalah  tolak  ukur  dalam penerapan  8  fungsi  keluarga.  Selain  itu  Kurangnya  pemahaman  serta  pelatihan  khusus  yang diberikan pemerintah kabupaten mengenai tugas dan  tujuan  dari  program  PKK  itu  sendiri membuat  penerapan  8  fungsi  keluarga  di Gampong Meunasah Krueng melalui pengurus PKK belum optimal diimplementasikan.

## Sumber daya anggaran
Sumber daya Anggaran merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.    Terbatasnya    sumber    daya    anggaran    yang   tersedia    membuat    suatu pelayanan terhadap masyarakat akan tergangu. Berdasarkan Wawancara bersama Agus selaku Bendahara Gampong Meunasah Krueng mengungkapkan bahwa:
“ Anggaran  yang  dikucurkan    untuk    program    PKK    di    Gampong    Meunasah    Krueng berasal    dari    dana  prioritas  sebesar  32%  dalam  Dana  Desa  (DD),  dalam  Dana  Desa  tersebut, program PKK  diberikan  tunjangan  insentif  sebesar  Rp.  5.000.000  dan  Rp.  1.500.000  untuk keperluan baju seragam PKK dalam waktu satu tahun. Namun dalam pelaksanaanya,  dana  sisa untuk  keperluan  baju  dipakai  untuk  keperluan  operasional  pemuda dikarenakan anggaran mengenai baju sudah digabungkan dengan dana insentif PKK dan  pengalihan  anggaran  ini  juga disebabkan    karena    kegiatan    pemuda    merupakan  program  prioritas  di  Gampong  Meunasah Krueng ” (Wawancara Sabtu,17 September 2022).
Berdasarkan  data  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  sumber  daya  anggaran PKK  di  Gampong  Meunasah  Krueng  masih  belum  memadai,  anggaran  yang  diterima  oleh  PKK belum  terwadahi  dikarenakan  adanya  pengalihan  anggaran  PKK  ke  anggaran    operasional pemuda  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  gampong  mengingat kegiatan pemuda merupakan kegiatan  yang  membutuhkan  banyak  anggaran  dan  menjadi  program  prioritas  di  Gampong tersebutuntuk    keperluan    operasional    dan    program    PKK    dalam    menerapkan    8    fungsi keluarga.

## Sumber daya peralatan
Sumber Daya Peralatan mencakup sarana dan prasarana yang menjadi penunjang setiap kegiatan dalam mencapai keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara bersama Fadliani selaku Ketua II PKK menyebutkan bahwa:
“ Program  PKK  masih  belum  lengkap  dalam  segi  sarana  dan  prasarananya,  sekretariat masih  belum  ada  dan  bahan  penunjang  lain  juga  masih  belum  lengkap,  yang  sudah  tersedia hanyalah kebutuhan PKK seperti peralatan dapur, pelaminan dan lainnya yang tentunya berguna untuk  acara  kenduri  atau hajatan  dan  acara  sosial  budaya   lainnya .” (Wawancara Sabtu,17 September  2022).
Berdasarkan  data  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa    dalam    segi    sumber  daya peralatan  PKK  di  gampong  Meunasah  Krueng  masih  kurang  memadai.  Peralatan  PKK  hanya tersedia untuk keperluan kegiatan Sosial Budaya. Sedangkan untuk keperluan lainnya sesuai 10 program  utama  PKK  masih  belum  ada.  Hal  ini  yang  menyebabkan  fungsi  PKK  untuk kesejahteraan keluarga melalui  penerapan 8 fungsi keluarga  belum sepenuhnya berjalan.

## Sumber daya kewenangan
Sumber  daya  Kewenangan  juga  merupakan  faktor  penentu  keberhasilan  dalam  suatu Implementasi   kebijakan. Kewenangan tersendiri memberikan peluang untuk pelaku kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan yang berguna dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Jamarnusi selaku ketua PKK Gampong Meunasah Krueng mengatakan:
“ Dalam  menyelesaikan  sebuah  masalah,  pengurus    PKK    menyelesaikannya    dengan musyawarah  dan  mufakat,  dalam  proses pengambilan keputusan ketua PKK melaksanakannya tanpa  ada  tekanan  dan  intervensi  dari  pihak  yang  tidak  berwenang .”  (Wawancara  Sabtu,  17 September 2022).
Berdasarkan  data  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  segi  Sumber  daya Kewenangan,  para  pelaku  kebijakan  seperti  Ketua  PKK  menjalankan  kewenangannya  secara efektif tanpa adanya keraguan maupun tekanan dari pihak luar Organisasi.

## Disposisi atau Sikap Pelaksana
Dalam  mencapai  keberhasilan  suatu  Implementasi  Kebijakan,  Disposisi  juga  memegang peranan  penting  penting  selain  Komunikasi  dan  Sumber  Daya.  Menurut  Edward  III  dalam (Khasanah  et  al.,  2018)  Disposisi  atau  Sikap  Pelaksana  merupakan  pendekatan  dimana  para pelaku  kebijakan  dituntut  harus  memiliki  kemampuan  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan agar tidak terjadinya bias dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Fariani selaku Masyarakat Gampong Meunasah Krueng mengatakan:
“ Program  PKK  dalam  pelaksanaannya  sudah  efektif,  hal  itu  ditunjukkan    dengan  sikap kerja    sama    dan  sopan    santun  yang  mereka  tunjukkan  dengan  terjun  langsung  dengan masyarakat  khususnya  dalam    menerapkan    8    fungsi  keluarga.  Akan  tetapi  pemahaman  serta kemampuan  yang  kompeten  dari  pengurus  PKK  masih  belum  sepenuhnya  memahami  tentang Program PKK dan 8 fungsi keluarga begitu juga dengan  ketua  umum  PKK  yaitu  istri  Keuchik yang    masih    kurang    mampu    dalam  memahami    program-program    PKK    secara  terstruktur .” (Wawancara Sabtu,17 September 2022).
Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa  dalam  indikator Disposisi atau sikap Pelaksana yang ditunjukkan oleh Anggota PKK Gampong Meunasah Krueng dalam sektor sikap  dan  kemauan  sudah  berjalan  efektif,  akan  tetapi  dalam  sektor  pemahaman    program masih    belum    efektif    yang    ditunjukkan    ketidakfahaman    dalam  memahami    program    PKK sehingga  dalam  penerapan  8  fungsi  keluarga  kepada masyarakat menjadi terhambat.

## Struktur Birokrasi
Menurut  Subekti  dalam  (Vanocy  et  al.,  2022)  Struktur  Birokrasi  merupakan  unsur terpenting  dalam  keberhasilan  suatu  Implementasi  Kebijakan,  jika    Struktur  Birokrasi  tidak tertata  dan  terjalan  dengan  baik  maka  Implementasi  Kebijakan  akan  terhambat.  Menurut Edward  III  dalam  (Maulidia,  2018)  ada  2  karasteriktik  utama    dari  struktur  Birokrasi  adalah Standar Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

## Standar operating procedures (SOP)
Menurut  Atmoko  dalam  (Sulistiani,  2016)  Standar  Operating  Procedures  (SOP)  adalah panduan  atau  acuan  yang  menggambarkan  langkah-langkah  kerja  yang  diperlukan  dalam mencapai  suatu  tujuan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Fadliani  selaku  ketua  II  PKK mengungkapkan:
“  panduan  yang  digunakan  dalam  program  PKK  di  Gampong  Meunasah  Krueng sebenarnya sudah ada namun dikarenakan tidak adanya fasilitas atau sarana yang mendukung untuk diperlihatkan kepada publik sehingga panduan tersebut sekarang sudah terbengkalai dan banyak dari masyarakat bahkan anggota PKK sendiri tidak mengetahui program utama PKK dan 8 fungsi keluarga tentunya.” (Wawancara Sabtu, 17 September 2022).
Standar  Operasional  Procedure (SOP)  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  untuk  program PKK  masih  belum  dapat  dimamfaatkan  secara  efektif  oleh  ibu-ibu  PKK,  hal  ini  yang  menjadi masalah  dalam  penerapan  8  fungsi  keluarga.  Kurangnya  petunjuk  serta  informasi  mengenai tugas  dan  tujuan  dari  PKK  itu  sendiri  membuat  pengurus  PKK  di  gampong  Meunasah  Krueng kesulitan dalam menerapkan 8 fungsi keluarga melalui 10 program PKK.

## Fragmentasi
Menurut  Edward  III  dalam  (Maulidia,  2018)  Fragmentasi  adalah  pemberian  tugas  dan tanggung jawab oleh pelaku kebijakan kepada pelaksana dalam sebuah organisasi dalam ruang lingkup  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Fadliani  selaku  ketua  II  PKK menuturkan:
“ Dalam pembagian tugas dan struktur organisasi PKK belum dilakukan secara efektif, PKK sendiri padahal memiliki 4 Kelompok Kerja (Pokja) sesuai 10 program utama PKK, namun pokja- pokja  tersebut  sekarang  sudah  vakum,  untuk  sekarang  tugas  yang  masih  aktif  dijalankan hanyalah  dalam  pengadaan  alat  dan  bahan  dirumah  kenduri  dan  kegiatan  keagamaan.  semua pengurus PKK digabungkan tugasnya dan saling menutupi satu sama lain .” (wawancara Sabtu,17 September 2022).
Berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam segi pembagian tugas serta struktur  birokrasi  masih  belum  jelas dan efektif  diterapkan.  Walaupun  strukturnya sudah  ada namun  dalam  implementasi  pembagian  tugas  dan  program  masih  belum  efektif  diterapkan. berikut  adalah  struktur  kepengurusan  PKK  dan  pembagian  pokja-pokja  PKK  di  Gampong Meunasah Krueng.
Berdasarkan Bagan Struktur Pengurus PKK gampong Meunasah Krueng pada Gambar 1, terlihat  masih  belum  lengkap  dan  terstrutur  dengan  efektif.  struktur  dan  pokja-pokja  yang sudah  dibentuk  tidak  terarah  dalam  pelaksanaan  tugas.  Pengurus  PKK  yang  telah  tergabung dalam  struktur  kepnegurusan  masih  belum  faham  terkait  tugas  dan  wewenang  yang  mereka miliki,  berkaitan  dengan  keterkaitannya  dengan  8  fungsi  keluarga  Pngurus  PKK  masih  belum menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang ada dalam 10 program PKK untuk diterapkan. Pokja PKK yang sudah terbentuk hanya mampu menjalankan 2 fungsi dari 8 fungsi keluarga, yaitu  fungsi agama  dan  sosial  budaya  sedangkan  6  fungsi  lainnya  masih  belum diterapkan dengan baik oleh pokja-pokja PKK.
Gambar 1 . Struktur Kepengurusan PKK Gampong Meunasah Krueng Tahun 2022 (Hasil Olahan Penulis)
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Antika  &  Isnaini,  2022)  implementasi program  PKK  di  Kelurahan  Lebung  Gajah  sudah  terlaksana  dengan  lancar  hanya  saja  kurang efektif disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program PKK, hal ini terjadi dikarenakan intervensi masyarakat tentang program PKK yang masih rendah. Sementara dalam penelitian ini implementasi program PKK masih belum berjalan secara efektif dan efesien, namun sikap dan kemauan serta komunikasi yang dilakukan oleh pengurus PKK sudah berjalan dengan baik sampai saat ini.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa Implementasi program Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam penerapan 8 fungsi keluarga  di  Gampong  Meunasah  Krueng  berdasarkan  4  indikator  yaitu  komunikasi,  sumber daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  belum  berjalan  secara  efektif  dan  efesien.  Dimana program PKK hanya menjalankan 2 fungsi keluarga yaitu fungsi agama dan fungsi sosial budaya yang  dilakukan  melalui  partisipasi  pengurus  PKK  dalam  kegiatan  kenduri  atau  hajatan  dan kegiatan yasinan. Hal ini disebabkan karena pengurus PKK masih belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 8 fungsi keluarga, kurangnya sumber daya, dan masih belum jelasnya SOP serta struktur kepengurusan PKK di Gampong Meunasah Krueng. Meskipun demikian sikap dan kemauan serta komunikasi yang dilakukan oleh pengurus PKK sudah berjalan dengan baik sampai saat ini. Berikut saran yang dapat diberikan peneliti terkait implementasi program PKK dalam penerapan 8 fungsi keluarga di Gampong Meunasah Krueng yaitu: (1) Dalam penerapan 8 fungsi keluarga, Pengurus PKK dituntut untuk memahami dengan baik mengenai program PKK, (2) Pemerintah  diharuskan mendorong kegiatan PKK melalui pelatihan dan suntikan dana yang memadai demi keberlangsungan program PKK dalam menerapkan 8 fungsi keluarga, (3) Perlu adanya  sosialisasi  dan  informasi  mengenai  8  fungsi  keluarga  oleh  PKK  demi  kesejahteraan masyarakat  terutama  keluarga.  PKK  harus  benar-benar  menjadi  penggerak  dalam  upaya kesejahteraan  masyarakat  terutama  perempuan  dengan  menjalankan  sepuluh  program  utama PKK sehingga ke delapan fungsi keluarga dapat terimplementasikan dengan baik.

## Daftar Rujukan
Aisyatin,  K.  (2020).  Peran  Perempuan  Sebagai  Garda  Terdepan  Dalam  Keluarga  Dalam Meningkatkan  Motivasi  Belajar  Anak  Ditengah  Pandemi  Covid  19. Jurnal  Konseling Pendidikan Islam , 1 (2), 75 – 83. https://doi.org/10.32806/jkpi.v1i2.21. Anggraeni,  I.  (2019).  Pengertian  Implementasi  dan  PendapaT  Ahli. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9), 16 – 36.
Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model  G  Edward  III. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan  Negara  (PKN) , 3 (2),  236 – 248. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523.
Antika,  R.,  &  Isnaini,  M.  A.  (2022).  Implementasi  Program  Pemberdayaan  Kesejahteraan Keluarga  (Pkk)  Di  Kelurahan  Lebung  Gajah  Kecamatan  Sematang  Borang  Kota  …. Al- Basyar , 1 (01), 1 – 10. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Al-
Basyar/article/view/13091%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Al- Basyar/article/download/13091/4868
Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. Implementasi Kebijakan;Sosialisasi;Kepatuhan Masyarakat , 11 – 35. Aristin,  R.,  Azizah,  N.,  Studi,  P.,  Administrasi,  I.,  Madura,  U.,  Raya,  J.,  &  Km,  P.  (2018).  Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sebilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura , 8 , 120 – 130.
Creswell,    J.    W.    (2016).  Research    Design    Pendekatan    Metode    Kualitatif    Kuantitatif    dan Campuran Edisi ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Daldjoelani, N. (2018). Interaksi Desa-Kota . 4 (1), 6.
Devfa, S., & Mardhiah, N. (2022). Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Gampong  Lancong. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Sosial , 8 (1), 77 – 87. https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.43533.
Eny,  S.  (2020).  Fungsi  Keluarga,  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Dalam  Proses  Pendidikan (Tinjauan Sosiologis). Islamika , 11 (1), 14 – 31. https://core.ac.uk/download/pdf/287361647.pdf.
Goleman et al., 2019. (2019). Implementansi Program Kerja PKK Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah  Tangga  Di  Desa  Ratna  Chaton  Kecamatan  Seputih  Raman  Kabupaten  Lampung Tengah. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
Joan  F  Rantang,  J.  M.  dan  V.  Y.  L.  (2016).  Peranan  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Administrasi , 3 (1), 198.
Khasanah,  N.,  Sukarno,  R.,  Yustira,  O.,  Fitriyani,  N.,  Pramesti,  T.  I.,  Maolana,  H.,  &  Haikal,  R.
(2018). Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program . 02 (02), 30 – 35. Maulidia, F. M. (2018). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada , 6 (2), 183 – 192. https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i2.37.
Mustari,  N.  (2015).  Pemahaman  Kebijakan  Publik(  Formulasi,Implementasi  dan  Evaluasi Kebijakan Publik). Kebijakan Publik Deliberatif , 1 , 286.
Pasaribu,  V.  L.  D.,  Agrasadya,  Nina  Shabrina,  &  Krisnaldy.  (2020).  Abdi  abdi  laksana. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 177 – 180.
Sulistiani, A. S. (2016). Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan  Efektivitas  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Sambutan. Ejournal  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 53-63. Tachjan.  (2006). Implementasi  kebijakan  Publik .  https://www.ptonline.com/articles/how-to- get-better-mfi-results.
Vanocy,  D.  S.,  Achmad,  S.,  &  Rafiie,  K.  (2022). Analisis  Implementasi  Sistem  Informasi  Data Korporasi Jasa Raharja ( DASI-JR ) Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja .