…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  MASYARAKAT  DALAM  TRANSAKSI  PEMBELIAN PERHIASAN EMAS DITINJAU DARI ASPEK FILOSOFIS HUKUM
Oleh La Wawan La Nera 1 , Achmad Fitrian 2 , Wira Franciska 3 1,2,3 Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Email: 1 lawawanlanera96@gmail.com , 2 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 12-04-2024 Revised: 24-04-2024 Accepted: 27-05-2024
Abstract: Maraknya persaingan usaha diperburuk lagi dengan  daya  beli  yang  semakin  menurun,  mendorong pelaku  usaha  untuk  melakukan  itikad  tidak  baik (bermain  curang)  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya.  Salah  satunya  adalah  pelaku  usaha (pedagang emas) yang secara sengaja (itikad tidak baik) melakukan  kecurangan  dengan  mengurangi  “kadar emas” dari setiap bentuk perhiasan emas yang dijualnya. Tentunya  perbuatan  ini  jelas-jelas  merugikan  pembeli perhiasan  emas  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  normatif, dengan  pendekatan  sosiologi  hukum.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa praktek mengurangi “kadar emas” tersebut  ditinjau  dari  ranah  hukum  bisnis  merupakan suatu  pelanggaran  hukum  terhadap  KUHPerdadta pasal-pasal  perjanjian.  Ditinjau  dari  ranah  hukum pidana,  merupakan  pelanggaran  terhadap  Pasal  378 KUHP. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah  terutama  aparatur  penegak  hukum, mengacu  pada  Pasal  4,  Pasal  7,  Pasal  8  dan  Pasal  9 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Keywords:
Perlindungan Hukum, Masyarakat, Transaksi Pembelian Emas

## PENDAHULUAN
Secara umum, hukum bisnis merupakan hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dalam  kata  lain,  hukum  bisnis  adalah  suatu  perangkat  hukum  yang  mengatur  tata  cara pelaksanaan  urusan  dan  kegiatan  dagang,  industri  maupun  keuangan  yang  terhubung dengan produksi atau pertukaran barang maupun jasa di mana hal tersebut memiliki suatu resiko tertentu, dengan usaha tertentu serta motif tertentu pula. 1
Menurut Munir Fuady seorang pakar hukum bisnis, menyebutkan hukum bisnis adalah suatu  perangkat  atau  kaidah  hukum  termasuk  upaya  penegakannya  yang  mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang
1 Soesi Idayanti, Hukum Bisnis , (Yogyakarta: TAB Grafika, 2020), hlm.3.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dari  para enterpreneur dalam  risiko  tertentu  dengan  usaha  tertentu  dengan  motif  untuk mendapatkan keuntungan. 2
Salah satu bagian dari hukum bisnis adalah kegiatan ataupun transaksi perdagangan perhiasan emas melalui toko-toko emas yang begitu banyak dapat ditemukan di berbagai tempat terutama pasar-pasar tradisional atau di beberapa pusat perbelanjaan (mall). Seiring dengan  perdagangan  atau  transaksi  perhiasan  emas,  Kementerian  Perdagangan  melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha perdagangan fisik emas digital di bursa Indonesia.  Aturan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. 3
Menurut  Peraturan  Bappebti  pada  Pasal  1  point  1  disebutkan  bahwa  “emas  adalah emas  murni  dengan  kandungan  Aurum  (Au)  paling  rendah  99,9%  yang  dapat diperdagangkan  pada  Pasar  Fisik  Emas  Digital.  Point  2  disebutkan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang  selanjutnya  disebut  Bappebti  adalah  lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka”. Selanjutnya point 8, disebutkan Pedagang Fisik Emas Digital  adalah  pihak  yang  telah  memperoleh  persetujuan  dari  Kepala  Bappebti  untuk melakukan  transaksi  emas  baik  atas  nama  diri  sendiri,  dan/atau  memfasilitasi  transaksi pelanggan. 4
Pengaturan  perdagangan  emas  digital  bertujuan  untuk  mencegah  penggunaan perdagangan fisik emas digital untuk tujuan ilegal , seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.  Selain  itu,  untuk  menciptakan  sarana  berinvestasi  yang  mudah,  aman,  dan terjangkau bagi masyarakat. 5 Dasar hukum penerbitan peraturan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. 7 Dalam peraturan Bappebti, emas yang diperdagangkan pada pasar fisik adalah emas murni dengan kandungan aurum (au) paling rendah 99,9 persen.
Selain  itu,  memiliki  sertifikat  yang  mencakup  kode  seri  emas,  logo,  dan  berat,  serta satuan emas dalam berat yakni 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250  gram,  dan  1.000  gram.  Emas  tersebut  dapat  disimpan  di  tempat  penyimpanan  yang dikelola  oleh  Pengelola  Tempat  Penyimpanan  emas  yang  memiliki  persyaratan  tertentu. Sementara itu, transaksi pasar fisik emas digital yang mendapat persetujuan dari Bappebti terdapat  dua  mekanisme,  yaitu pertama ,  mekanisme  transaksi  pasar  fisik  dengan
2 Ibid ., hlm.7.
3 Yustinus  Andri, Kemendag  Terbitkan  Aturan  Baru  Perdagangan  Emas  di  Bursa  Berjangka ,  dalam https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/kemendag-terbitkan-aturan-baru-perdagangan-emas-di- bursa-berjangka-1.
4 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, pada Pasal 1 ayat (1) dan (2).
5 Yustinus Andri, Op.cit .,
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
penyepadanan ( matching ) transaksi di Bursa Berjangka. Kedua , mekanisme transaksi pasar fisik  dengan  penyepadanan  ( matching )  transaksi  di  perdagangan  fisik  emas  digital  yang sarana  dan  prasarana  sistem  perdagangannya  wajib  terhubung  langsung  dengan  Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
Syarat  untuk  menjadi  pedagang  fisik  emas  digital  yaitu  perusahaan  berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT),  memiliki  sarana  dan  prasarana  memadai  untuk  menjalankan kegiatan  jual  beli  komoditas  menjadi  anggota  bursa  berjangka  dan  lembaga  kliring berjangka, memiliki perjanjian kerjasama dan mendapat rekomendasi dari bursa berjangka. Selain  itu,  memiliki  rekening  terpisah  yang  khusus  dipergunakan  untuk  memfasilitasi perdagangan fisik emas digital serta melengkapi dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 8 Merujuk pada maraknya transaksi jual beli perhiasan emas dengan berbagai bentuk dan  kadar  emasnya,  mendorong  penulis  untuk  melakukan  penelitian  terutama  masalah kepastian kadar emas yang terkandung di dalam perhiasan tersebut, yang tercantum pada label yang dibuat oleh pedagang emas. Kepastian kadar emas dimaksud disini adalah kadar emas yang terdapat pada label tidak sesuai dengan kadar emas yang ada pada emas tersebut (lebih dikenal sebagai kurang kadar), baik itu berupa kalung, cincin, gelang, anting, dan lain sebagainya. Hal ini ditemukan dari hasil penelitian ( das sein ) terdapat beberapa kecurangan ( vrijwaring ) yang dilakukan oleh pedagang emas di beberapa kota besar yang menjadi objek penelitian penulis, yakni di Jakarta, Bandung, Pontianak, Surabaya, dan Medan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  melalui  media  google,  diperoleh  temuan  ada banyak  kasus  kecurangan  atau  perbuatan  curang  dengan  mengurangi  kadar  emas  murni yang terjadi di wilayah Jakarta. Kecurangan tersebut berupa mengurangi kadar emas murni yang  seharusnya  dicampur  dengan  beberapa  logam  mulia  (nikel,  tembaga  dan  lainnya) dalam perhiasan emas dengan berbagai modelnya. Suatu fakta di lapangan menunjukkan: 9 "Penjualnya bilang kadarnya 75 persen tapi begitu diukur dengan karatimeter ternyata kurang dari 75 persen. Kadar emas 75 persen berarti ada 40 persen logam mulia  emas  yang  ada  di  dalamnya,  sedangkan  35  persen  sisanya  adalah  bahan  lain seperti  nikel,  tembaga  dan  lainnya.  Kadar  emas  yang  diakui  75  persen  ini  ternyata hanya  sekitar  68-71  persen  saja.  Di  pasaran,  emas  kurang  kadar  70-71  persen  yang diakui sebagai emas 75 persen ini bisa mencapai 60 persen. Sedangkan yang berkadar kurang dari itu ada sekitar 10 persen. Data ini didapatkan dari survei yang dilakukan The Palace dengan alat pengukur kadar emas yang disebut karatimeter. Data ini didapat dari  pengujian  yang  dilakukan  toko  perhiasan  di  wilayah  Bekasi,  Karawaci,  Jakarta Selatan  dan  Bandung.  Mereka  cukup surprise juga  saat  tahu  kalau  ternyata  mereka sudah dirugikan penjual emasnya. Karena mau  tidak mau, penjual emas yang bilang emas 75 persen dan menjual seharga itu akan dapat untung lebih besar kalau ternyata emasnya  kurang  dari  75  persen.  Kasus  seperti  ini,  bukan  hanya  sering  terjadi  di
8 Yustinus  Andri, Kemendag  Terbitkan  Aturan  Baru  Perdagangan  Emas  di  Bursa  Berjangka ,  dalam https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/kemendag-terbitkan-aturan-baru-perdagangan-emas-di- bursa-berjangka-1.
9 Christina  Andhika  Setyanti  CNN  Indonesia , Hati-Hati  Beli  Perhiasan  Emas  “Kurang  Kadar”, dalam https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150529174502-277-56597/hati-hati-beli-perhiasan-emas-kurang- kadar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Indonesia  saja  tapi  juga  dibeberapa  negara  lain.  India  dan  China  adalah  salah  satu negara yang banyak mengalami kasus seperti ini.”
Temuan  lainnya  yang  diperoleh  penulis  yaitu  berdasarkan  hasil  temuan  Direktorat Jenderal  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib  Niaga  (PKTN)  menemukan  beberapa  kasus kecurangan  dalam  pengukuran  kadar  emas  yang  terjadi  di  kawasan  pertokoan  emas Kranggan, Semarang. Dari temuan ini, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan PKTN mendirikan Pos Ukur Ulang Emas di Kranggan. 10
Merujuk pada fenomena-fenomen tersebut terkait permasalahan transaksi pembelian perhiasan emas yang diduga terjadi kecurangan-kecurangan dalam hal kadar emasnya (emas kurang  kadar)  yang  dilakukan  secara  sengaja  dan  sifatnya  dapat  merugikan  pihak  lain (pembeli/masyarakat), menginspirasi penulis untuk menuangkan dan mengkajinya di dalam tulisan ilmiah ini.
Bercermin pada temuan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah pertama, bagaimana prinsip tanggung gugat ( vrijwaring ) keperdataan terhadap pedagang  dalam  transaksi  pembelian  emas  kurang  kadar  ditinjau  dari  aspek  filosofis hukum?. Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan hukum dari pemerintah bagi pembeli terhadap  kecurangan  ( illegal  acts )  di  dalam  transaksi  pembelian  perhiasan  emas  kurang kadar?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat ( das sein ). 11 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang  real  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan  yang  nyata. 12 Artinya  dari  beberapa penelitian mengenai praktek kecurangan ( fraud ) yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai bidang usahanya, namun penulis hanya memfokuskan praktek kecurangan yang dilakukan oleh pedagang emas dengan mengurangi takaran/timbangan kadar emas murni dari berbagai bentuk perhiasan emas yang diperdagangkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Praktek “emas kurang kadar” yang dilakukan sebagian pedagang emas, terutama pedagang  nakal  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1981  tentang Metrologi  Legal .  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini bertujuan: 13
10 Lia Dina Yunita, Pedagang Emas Nakal Bisa Kena Pidana , https://www.rmoljateng.com/read/2020/10/15/31289/Pedagang-Emas-Nakal-Bisa-Kena-Pidana-.
11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.15.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.51 .
13 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
1. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.
Selanjutnya  menurut  penjelasan  Undang-Undang Metrologi  Legal bahwa “Metrologi  yang  berhubungan  dengan  satuan -satuan  ukuran,  cara-cara  atau  metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik  serta  peraturan-peraturan  pelengkap  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang- undang yang bertujuan untuk kebenaran pengukuran disebut "metrologi legal" (legal metrology  atau  metrologie  legale) . 14 Pengaturan  tentang  metrologi  menjadi  semakin penting  karena  tertib  ukur  di  segala  bidang  menyangkut  juga  segi  keamanan  bagi manusia  sendiri,  antara  lain  dosis  obat-obatan,  panyinaran,  suntikan,  pengukuran tekanan  darah,  suhu  manusia,  suara  polusi,  pengukuran  dalam  navigasi  dan  lain sebagainya.  Selain  itu  tertib  ukur  juga  meliputi  usaha  penyeragaman  Sistem  Satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) yang juga disebut Sistem Metrik Modern. 15
2. Pembahasan
a. Prinsip tanggung gugat ( vrijwaring ) keperdataan terhadap pedagang dalam transaksi pembelian emas kurang kadar ditinjau dari aspek filosofis hukum Sebelum membahas persoalan mengenai transaksi pembelian emas kurang kadar, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian “tanggung gugat” menurut J. Satrio. Tanggung gugat atau vrijwaring merupakan jaminan dari penjual bahwa pembeli tidak akan diganggu oleh orang lain yang menyatakan punya hak lebih kuat dari  pembeli. Namun, istilah vrijwaring sendiri tidak ditemui  padanannya dalam  Bahasa  Indonesia.  Sehingga  istilah  tanggung  gugat  tidak  memiliki perbedaan mendasar dengan definisi tanggung jawab dalam konteks hukum. 16 Kegiatan  sehari-hari  manusia  tidak  lepas  dari  suatu  perjanjian  akibat konsekuensi  dari  kesepakatan.  Perjanjian  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat diartikan sebagai adanya satu orang atau  lebih  yang  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Dengan demikian  perjanjian  yang  terjadi  mengakibatkan  lahirnya  perikatan,  perikatan
14 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Penjelasannya.
15 Ibid .,
16 https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934/
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang  timbul  membentuk  adanya  hubungan  hukum.  Hubungan  hukum  terjadi karena dibuat oleh para pihak sehingga mengikat kedua belah pihak. 17
Dilihat dari pengertian perjanjian di atas, muncullah unsur-unsur perjanjian sesuai dengan definisi perjanjian itu sendiri, yakni: 18

## 1) Adanya para pihak
Pihak  yang  dimaksudkan  berupa  manusia  dan  badan  hukum  yang telah  ditetapkan  oleh  Undang-undang  yang  telah  cakap  hukum  serta berwenang melakukan perjanjian.
2)   Adanya persetujuan para pihak Persetujuan yang timbul karena adanya perundingan terkait hal yang disepakati.
3)   Adanya tujuan
Tujuan  yang  timbul  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban umum dan kesusilaan yang dilarang oleh Undang-undang.
4)   Adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5)   Adanya bentuk tertentu
Bentuk-bentuk  perjanjian  yang  sudah  ditentukan  dalam  Undang- undang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6)   Adanya syarat-syarat tertentu
Syarat inilah yang dapat menentukan perjanjian sah atau tidak. Sejalan  dengan  keberadaan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  tentang  perjanjian,  namun  dalam  prakteknya  di  masyarakat,  terutama transaksi pembelian perhiasa  emas  yang sering ditemui “kurang kadar atau  emas kurang kadar” masih saja te rjadi khususnya di kota Bekasi, Jakarta, Surabaya dan Semarang. Akan tetapi pada saat pembeli perhiasan emas tersebut mengetahui saat tiba di rumahnya, maka pembeli tersebut melakukan komplain terhadap pelaku usaha (pedagang emas) tersebut.
Sehingga dengan menarik persoalan tersebut maka dapat diarahkan ke materi hukum keperdataan, jelas dilihat bahwa perhiasan emas yang ternyata kurang kadar tidak sesuai dengan tercantum pada labelna dikarenakan kelalaian atau wanprestasi dari pihak pemilik ( bazziter ) perhiasan emas tersebut.  Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer bahwa “Debitur  dinyatakan  Ialai  dengan  surat  perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu,  atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dapat diartikan wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat  pada waktunya dapat juga dikatakan pelaksanaan perjanjian dengan tidak dilakukan menurut atau selayaknya dan bahkan tidak dilakukan sama sekali. 19 Mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) yang menyinggung perihal pacta
17 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1. 2012, hlm.99.
18 M. Zen Abdullah, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian”, Jurnal LEX SPECIALIS, Vol.11, 2017, hlm.20.
19 Syarifah  Desi  Putriani  Ramadhanty  dan  Mohammad  Fajri  Mekka  Putra, Akibat  Hukum  Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/PN.Sby ), Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Vol.8, No.4, 2022, hlm.106.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sunt  servanda ,  bilamana  suatu  perjanjian  tersebut  telah  terjadi  dan  sepakat  dengan  tidak keluar dari pada Pasal 1320 KUHPer sebagai penentuan sahnya perjanjian, maka para pihak yang melakukan perjanjian tersebut membuat hukum yang keberlakuannya mengikat bagi para pihak dalam perjanjian (dalam hal ini toko penjual emas) dan pemilik (pembeli) emas, apabila dalam kesepakatan tersebut dilanggar maka menimbulkan konsekuensi hukum yaitu tindakan wanprestasi.
Dalam  perjanjian  jika  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi,  terdapat  cara penyelesaian  melalui  tata  cara  non  litigasi  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa,  dengan prosedur  yang  dikehendaki  para  pihak,  yakni  konsultasi  negosiasi,  mediasi,  konsolidasi penilaian ahli,  dan arbitrase. Hal tersebut mengacu  pada Pasal  1 huruf 1 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase. 20 Pada  kondisi  faktualnya, dalam penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli emas di beberapa besar seperti pasar di kota Bekasi, Jakarta, Surabaya dan kota Semarang, serta beberapa kota lainnya, umumnya para pihak melakukan proses negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa  tanpa  melalui  jalur  litigasi  dengan  para  pihak  saling  berhadap-hadapan  untuk mendiskusikan masalahnya secara kooperatif dan saling terbuka. 21
Perihal  negosiasi  penentuan  harga  yang  dilakukan  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  jual  beli  emas  kurang  kadarnya,  timbul  akibat  kelalaian  pemilik  atau  bezziter perhiasan  emas,  oleh  karenanya  pembeli  berhak  menuntut  kerugian  atas  perjanjian  yang dilanggar pemilik perhiasan emas tersebut. Mengacu pada Pasal 1276 KUHPer disebutkan frasa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain  untuk  memenuhi  persetujuan  jika  hal  tersebut  dapat  dilakukan…”.  Dari  hal  tersebut terdapat  artian  bahwa  pihak  yang  dirugikan  (pembeli)  dapat  meminta  dengan  paksaan, menuntut berupa sanksi tegas atas tindakan wanprestasi yang dilakukan pedagang emas. 22 Untuk dilanjutkannya perjanjian tersebut maka atas tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja (dengan mengurangi kadar emasnya) pada saat transaksi perhiasan emas, maka  kesepakatan  negosiasi  harus  berkesesuaian  dengan  Pasal  1243  KUHPer  berbunyi “P enggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat di berikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
Pada Pasal 1243 terdapat dua sebab dimintakan ganti kerugian oleh pemilik toko dalam hal ini sebagai kreditur, yaitu: 23
1)   Berupa hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur.
Hilangnya keuntungan yang direncanakan oleh kreditur dalam hal ini yakni keuntungan yang didapat akibat menyertakan bukti pembelian yang
20 Marvita Langi, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli , Jurnal LEX PRIVATUM, Vol.4, No.3, 2016.
21 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgelijk Wetboek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2016), hlm.102.
22 Adhisti  Friska  Paramita, Makna  Ketentuan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dalam Perjanjian Timbal Balik yang Dituangkan dalam Akta Notariil , Jurnal Brawijaya Hukum (Brawijaya Law Journal, 2019.
23 Dermina Dalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.3, No.1, 2017, hlm.16.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
merupakan  bukti  bahwa  perhiasan  emas  yang  hendak  di  transaksikan merupakan kepunyaan pemegang atau penguasa bezziter barang tersebut. Dengan  tidak  disertakannya  surat  atas  transaksi  yang  hendak  dilakukan membutuhkan  suatu  upaya  pembuktian  bahwa  barang  tersebut  benar kepunyaan bezziter .  Dalam  hal  ini  juga  merupakan  konsekuensi  atas terjadinya wanprestasi dimana pihak toko atau kreditur memberikan syarat bahwa “apabila hendak mentransaksikan emas harap membawa surat”, dari hal itu kemudian pembeli yang tidak menyertakan surat mendapati sanksi atas  tindakan  wanprestasi  berupa  pemotongan  lebih  tinggi  dengan melewati proses negosiasi.
2) Kerugian yang timbul karna ada kerusakan terhadap barang pada kondisi faktualnya banyak ditemukan perhiasan emas tidak bersurat yang hendak ditransaksikan mempunyai kondisi cacat fisik atau rusak yang berasal dari, pemakaian,  kurangnya  kehati-hatian  pemilik,  penyimpanan  yang  kurang baik. Atas kondisi kecacatan barang tersebut maka pemilik toko meminta ganti kerugian atas perhiasan emas yang hendak ditransaksikan.
Dari  hal  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  praktek  “emas  kurang  kadar”  yang dilakukan  semena-mena  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  lebih  besar  dengan beritikad tidak baik untuk membohongi calon pembeli.
Dengan  demikian,  dapat  penulis  analisa  bahwa  seseorang  yang  memiliki niatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan namun dilakukan dengan cara melawan hukum sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP:
1) Seseorang yang membuat seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau dapat pula memberikan sejumlah hutang atau penghapusan suatu piutang tertentu;
2) Pihak  yang  menggunakan  salah  satu  cara  dengan  memakai  nama  palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.
Sejalan dengan pendapat moeljatno mengenai kesalahan bahwa seseorang tidak  mungkin  dijatuhi  pidana  kalau  dia  tidak  melakukan  perbuatan  pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana dan bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  mempunyai  kesalahan  jika  pada  waktu melakukan  perbuatan  pidana  yang  menurut  masyarakat  perbuatan  itu  tercela dan  perbuatan  itu  sengaja  dilakukan  dan  ia  mengerti  bahwa  perbuatan  itu merugikan  masyarakat.  Dari  pendapat  ahli  dapat  dirumuskan  bahwa  suatu kesalahan  ditemukan  mengenai  keterkaitan  antara  keadaan  psikis/  batin  yang tertentu dengan Perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan suatu tindakan lahiriah.
Klausula keadaan psikis dengan hubungan antara keadaan batin dan perbuatan lahiriah terdapat hubungan yang sangat erat, bahkan hubungan batin merupakan dasar bagi adanya perbuatan  lahiriah.  Mens  rea  menjadi  niatan  seseorang  melakukan  kesengajaan  untuk melakukan tindakan penipuan, dapat dikatakan bahwa niatan dan perbuatan menipu itu jika telah selesai tindakannya, dapat dibuktikan dengan diserahkannya suatu obyek perdagangan / perjanjian, jika obyek penipuan belum diserahkan maka  dapat  dikualifikasikan menjadi tindakan percobaan tindak pidana penipuan. Dari rumusan Pasal 378 KUHP dan Pasal 1321
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
BW terdapat kesamaan bahwa penipuan bersumber dari itikad buruk dalam batin seseorang atau terdapatnya mens rea yang mendasari tindakan seseorang melakukan penipuan. Kajian secara filosofis hukum, bahwa perilaku pedagang di pasar tradisional menurut Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  23/MPP/KEP/I/1998  tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yaitu :
a. Jumlah pedagang yang saling meningkat
Jumlah pedagang yang ingin berjualan di pasar tradisional dari waktu ke  waktu  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  berdampak  pada  kebutuhan tempat  yang  juga  semakin  meningkat.  Jika  tempat  tidak  tersedia,  maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.
b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban. Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran  yang  tinggi  tentang  perlunya  kedisiplinan,  kebersihan,  dan ketertiban.  Kondisi  ini  dibiarkan  oleh  para  pengelola  pasar  tanpa  ada keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap pedagang.
c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan.
Masalah  yang  bisa  dihadapi  oleh  pedagang  di  pasar  tradisional  adalah  kekurangan modal  sehingga  berupaya  melakukan  kecurangan-kecurangan  tertentu,  apalagi  ditambah dengan inflasi yang tidak menentu.
Landasan filosofis perilaku konsumen melahirkan konsep homo economicus (manusia ekonomi) yang menjadikan manusia materialis hedonis , sehingga memiliki sifat serakah atau rakus  terhadap  materi.  Dalam  perspektif  materialisme  hedonisme  murni,  segala  kegiatan manusia dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Manusia  dianggap  merasa  bahagia  jika  segala  kebutuhan  materialnya  terpenuhi  secara melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistik seperti ini seringkali menafikan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual rohaniah. 24 Karena yang terpenting menurut pandangan ini adalah materi. Materi dianggap sebagai penggerak utama perekonomian.
Dari  sinilah  sebenarnya,  istilah  kapitalisme  berasal  yaitu  paham  yang  menjadikan kapital  (modal/material)  sebagai  isme.  Pandangan  konvensional  yang  materialis  melihat bahwa  konsumsi  merupakan  fungsi  dari  keinginan,  nafsu,  harga  barang,  pendapatan  dan lain-lain tanpa memperdulikan dimensi spiritual karena hal itu dianggapnya berada di luar wilayah otoritas ilmu ekonomi. Tidak ada yang dapat menghalangi perilaku homo economicus kecuali  kemampuan  dananya.  Tidak  ada  perasaan  apakah  konsumsi  sekarang  akan berpengaruh kepada masa depan dirinya sendiri, masa depan seluruh umat manusia apalagi masa  depan  kelak  di  akhirat.  Landasan  mereka  adalah  pertimbangan  rasionalitas  yang mengutamakan keuntungan diri sendiri yang sangat subyektif dan relatif.
24 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi , (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective , (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm.3 .
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
b. Mekanisme  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  terhadap  kecurangan ( illegal acts ) di dalam transaksi pembelian perhiasan emas kurang kadar Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  ini  tercermin melalui  sebagian  besar  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, yang kemudian disebut dengan UUPK, di mana ketentuan tersebut juga  selaras  dengan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, seperti  hak  memperoleh  keadilan  Pasal  17  sampai  dengan  Pasal  19  hingga  hak  untuk memenuhi kebutuhan hidup, Dengan demikian, dapat disimpulkan pembentukan peraturan peraturan pendukung yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diiringi dengan pembentukan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen merupakan perwujudan dari perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 25
Di  Indonesia  sejatinya  telah  terdapat  landasan  hukum  yang  mengatur  tentang perlindungan konsumen diantaranya ialah seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasar tersebut men- jelaskan bahwa tujuan UUPK ialah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.
Lahirnya  peraturan  ini  merupakan  bentuk  perwujudan  dari  perlindungan  dan penyeimbangan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, di mana selama ini kedudukan konsumen cenderung masih lemah dan kerap dicederai oleh pelaku usaha. Sehingga dengan kecenderungan  tersebut  tentu  menuntut  dihadirkannya  seperangkat  aturan  ataupun mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  memfasilitasi  kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 26
Merujuk  pada  Pasal  1  ayat  (2)  UUPK  konsumen  merupakan  “Setiap  orang  yang menggunakan  produk  baik  jasa  ataupun  barang  untuk  memenuhi  kebutuhannya  ataupun orang dan makhluk hidup lainnya serta tidak untuk diperjualbelikan kembali dalam artian produk  tersebut berhenti  pada  dirinya  untuk  dipergunakan.”  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen sudah seharusnya dibarengi dengan regulasi  yang  komprehensif  dan  mekanisme  yang  memberikan  kepastian  hukum.  Pada dasarnya aktivitas jual beli menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha  dan  konsumen.Di  mana  pelaku  usaha  memiliki  kepentingan  untuk  mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan konsumen tertarik untuk mendapatkan kepuasan berupa kualitas atas produk tertentu. Oleh karena itu dengan adanya kepentingan masing- masing  pihak  untuk  mendapatkan  hak-haknya  ditambah  dengan  dinamika  kemajuan teknologi  yang  amat  pesat  tentu  harus  dibarengi  dengan  landasan  hukum  yang  dapat memberikan  rasa  aman  bagi  konsumen  dalam  melakukan  transaksi.  Terutama  terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kepentingan diantara kedua pihak.
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan  yang  dijanjikan;  hak  atas  informasi  yang  benar-benar  jelas  dan  jujur  mengenai
25 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Ed.1, Cetakan ke-2, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.112.
26 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.216.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain-lain.
Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya memberikan informasi yang benar-benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan  perbaikan  dan  pemeliharaan;  memberi kompensasi ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  tersebut  dan  lain-lain.  Lebih  tegas  lagi Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Berdasarkan  pasal  tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan dan foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran ataupun larangan bagi pelaku usaha dalam  memperdagangkan  barang.  Maka  konsumen  sesuai  Pasal  4  huruf  h  UUPK  berhak mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku  usaha  itu  sendiri  sesuai  Pasal 7  huruf  g  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, berkewajiban  memberi  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.  Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal  6  UUPK  yang  berbunyi  “Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 sampai Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)”. 27

## KESIMPULAN
Praktek  “kurangnya  kadar  emas”  dalam  transaksi  pembelian  perhiasan  emas  yang terjadi  pada  beberapa  pasar  di  Indonesia,  merupakan  suatu  pelanggaran  pasal  perjanjian yang  tercantum  di  dalam  KUHPerdata,  sehingga  diwajibkan  bagi  pedagang  emas bersangkutan  “wajib”  melakukan  ganti  kerugian  atas  perbuatannya  yang  berusaha  untuk memperoleh  keuntungan  lebih  besar  dengan  cara  membohongi  calon  pelanggan,  dan  ini merupakan  kejahatan  berencana.  Ditinjau  dari  aspek  hukum  pid ana,  praktek  “kurangnya kadar  emas”  yang  dilakukan  secara  sengaja  oleh  pedagang  emas,  merupakan  perbuatan pidana yang melanggar Pasal 378 KUHPidana.
Mekanisme  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  (pembeli  perhiasan  emas  dengan kadar kurang), diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sampai Pasal 10 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-.
Dalam  hal  terjadinya  tindak  kejahatan  penipuan  yang  dilakukan  pedagang  emas dengan itikad tidak baik dan jelas melawan hokum dengan mengurangi “kadar emas dari setiap perhiasan yang dijualnya”, diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah  dilakukannya.  Namun  karena  lemahnya  aturan  yang  memberikan  perlindungan
27 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
terhadap konsumen, hendaknya pemerintah dapat membuat regulasi yang dapat melindungi konsumen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adhisti  Friska  Paramita,  2019,  Makna  Ketentuan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam  Perjanjian  Timbal  Balik  yang  Dituangkan dalam Akta Notariil, Jurnal Brawijaya Hukum (Brawijaya Law Journal.
[2] Dermina  Dalimunthe,  2017,  Akibat  Hukum  Wanprestasi  dalam  Perspektif  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.3, No.1.
[3] Gumanti, Retna, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1.
[4] Idayanti, Soesi, 2020, Hukum Bisnis, Yogyakarta: TAB Grafika.
[5] M. Umer Chapra, 2016, Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Gema Insani Press.
[6] M. Zen Abdullah, 2017, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur -Unsur Dalam Suatu Perjanjian”, Jurnal LEX SPECIALIS, Vol.11.
[7] Marvita Langi, 2016, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, Jurnal LEX PRIVATUM, Vol.4, No.3.
[8] Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
[9] R. Subekti. 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek Jakarta: Pradnya Paramita.
[10] Soekanto, Soerjono, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
[11] Sidabalok, Janus, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ed.1, Cetakan ke-2, Bandung; Citra Aditya Bakti.
[12] Syarifah Desi Putriani Ramadhanty dan Mohammad Fajri Mekka Putra, 2022, Akibat Hukum  Terjadinya  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  560/Pdt.G/2020/PN.Sby),  Jurnal  PALAR  (Pakuan  Law Review), Vol.8, No.4.
[13] Waluyo, Bambang, 2016, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
[14] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[16] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
[17] Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  119  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
[18] Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Emas  Digital  di  Bursa Berjangka.
[19] Christina  Andhika  Setyanti  CNN  Indonesia , Hati- Hati  Beli  Perhiasan  Emas  “Kurang Kadar”,  dalam  https://www.cnnindonesia.com/gaya -hidup/20150529174502-277- 56597/hati-hati-beli-perhiasan-emas-kurang-kadar.
[20] https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934/
[21] Lia Dina Yunita, Pedagang Emas Nakal Bisa Kena Pidana,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
https://www.rmoljateng.com/read/2020/10/15/31289/Pedagang-Emas-Nakal- Bisa-Kena-Pidana-.
[22] Yustinus  Andri,  Kemendag  Terbitkan  Aturan  Baru  Perdagangan  Emas  di  Bursa Berjangka, dalam https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-
corner/kemendag-terbitkan-aturan-baru-perdagangan-emas-di-bursa-berjangka-1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN