Civil Society Organizations di Aras Lokal
Linayati Lestari
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Batam Indonesia
l inayatilestari@yahoo.com

## Abstract
This   articleattemps   like   to   see   the   characteristics   of   CSOs   in   Indonesia,   to   see   the   extent   to   which   their participation  in the  formulation  of public  policy  and  what  factors   influence  it. This  paper  shows  that  the involvement of NGOs in the formulation of public policy by the local government tends only as a legitimate need only, that what has been decided has been done by involving the community. It is deliberately conditioned to perpetuate the dominance of LGs and DPRDs in the preparation of APBD. Whereas CSOs/NGOs in carrying out their activities still have internal constraints and weaknesses, namely lack of experience in doing advocacy works, weaknesses in network building and also influenced by the response of local government and also by donor agencies. This condition has implications for the non-participation of CSOs in the process of public policy formulation in Indonesia. In a democratic system of government, the concept of community participation is one important concept because it is directly related to the nature of democracy as a government system that focuses on the people as the holder of sovereignty. In the context of the formulation of public policy participation becomes a key word that must be realized and practiced by the Local Government so that public policy is no longer a matter of the Regional Government alone. The change in political concomitants following the post- New Order political decentralization brought enormous implications for local politics. The regional government in this case has no choice but to reform the good governance.
Keywords : NGO, participation, public policy, local government

## Abstrak
Tulisan   ini   hendak   melihat   karakteristik   CSO   di   Indonesia,   melihat   sejauh   mana   partisipasinya   dalam perumusan   kebijakan  publik  serta  faktor-faktor   apa  saja  yang  mempengaruhinya.   Tulisan  ini  menunjukkan bahwa pelibatan LSM dalam perumusan kebijakan publik oleh Pemerintah daerah cenderung hanya sebagai kebutuhan legitimasi semata, bahwa apa yang diputuskan sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sengaja dikondisikan untuk melanggengkan dominasi Pemda dan DPRD dalam penyusunan APBD. Bahwa CSO/LSM dalam menjalankan aktifitasnya masih menyimpan kendala dan kelemahan secara internal, yaitu kurangnya pengalaman dalam melakukan kerja-kerja advokasi, kelemahan dalam membangun jaringan serta dipengaruhi pula oleh respon Pemerintah Daerah dan juga oleh lembaga donor. Kondisi ini, membawa implikasi pada tidak maksimalnya partisipasi CSO dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks perumusan kebijakan publik partisipasi menjadi kata kunci yang harus diwujudkan dan dipraktekkan oleh Pemerintah Daerah sehingga kebijakan publik tidak lagi menjadi persoalan Pemerintah   Daerah   semata.   Perubahan   konstalasi   politik   menyusul   desentralisasi   politik   pasca   Orde   Baru membawa   implikasi   yang   sangat   besar   pada   perpolitikan   lokal.   Pemerintah   Daerah   dalam   hal   ini   tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan pembaharuan menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).
Kata Kunci : LSM, partisipasi, kebijakan publik, pemerintah daerah

## PENDAHULUAN
Perubahan   konstalasai   politik   sebagai   buah   dari   gerakan   reformasi   membawa implikasi yang cukup signifikan bagi demokratisasi di Indonesia. Dalam situasi keterbukaan politik   hasil   gerakan   reformasi   nasional,   kemudian   bermunculan   tuntutan   dan   aspirasi masyarakat   di   beberapa   daerah   tentang   perlunya   pemerintahan   sendiri   agar   dapat mempercepat kemajuan masyarakat. Tuntutan tersebut kemudian kita kenal dengan keinginan untuk berotonomi melalui pemekaran berbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Momentum keterbukaan politik pasca orde baru benar-benar dimaknai sebagai momentum penting   bagi   kemunculan   LSM   dengan   berbagai   perannya.   Kehadiran   LSM   dalam masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peran dan kapasitas pemerintah disemua sektor pembangunan, sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah.   Dalam   kondisi   demikian   itulah   kehadiran   LSM   dipandang   memberikan kontribusi   penting   dimasyarakat,   walaupun   kadangkala   kegiatan-kegiatan   yang   dilakukan oleh   LSM   cenderung   menjadi   pesaing   bagi   kegiatan-kegiatan   yang   dilakukan   oleh pemerintah   sehingga   seringkali   menimbulkan   situasi   dimana   LSM   sering   mengalami resistensi dari birokrasi pemerintahan.
Lemahnya fungsi lembaga-lembaga politik seperti lembaga perwakilan dan partai politik, masyarakat kemudian menaruh harapan besar kepada LSM sebagai pilihan alternatif dalam   menyalurkan   aspirasi   dan   kepentingan   mereka.   Kondisi   ini   menunjukkan   bahwa sesungguhnya LSM dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk memainkan peran-peran penting   dalam   proses   pembangunan.   Kehadiran   LSM   dalam   jumlah   relatif   banyak memberikan   harapan   kearah   perbaikan,   tetapi   realitas   menunjukkan   bahwa   walaupun semangat   pembentukan   LSM   yang   begitu   antusias,   pada   saat   yang   sama   banyak   dari kalangan  LSM tersebut  yang terjebak  dalam  kepentingan-kipentingan  pragmatis  sehingga banyak persoalan-persoalan sosial politik di Indonesia yang tidak tertangani dengan baik, disamping itu kehadiran LSM yang cukup banyak tersebut ternyata belum mampu membawa perubahan   berarti   dalam   pembaharuan   tata   pemerintahan   di   Indonesia.   Fungsi   pelayanan publik   masih   belum   terjadi   perbaikan   berarti,   korupsi   masih   menjadi   momok   yang menakutkan, kemiskinan dan keterbelakangan belum dapat ditangani dengan seksama serta sejumlah   permasalahan   sosial   kemasyarakatan   yang   belum   tertangani   secara   baik   pasca konflik sosial.

## KONSEP PARTISIPASI POLITIK
Partisipasi   politik   secara   umum   dapat   diartikan   sebagai   kegiatan   seseorang   atau sekelompok   orang   untuk   ikut   secara   aktif   dalam   politik   yaitu   dengan   jalan   memilih pemimpim   negara   secara   langsung   atau   mempengaruhi   kebijakan   pemerintah   (Miriam Budiardjo,   1982).  Huntington   dan   Nelson   (Samuel   P.   Huntington   dan   Joan,   1994) mendefenisikan   partisipasi   politik   sebagai   kegiatan   warga   negara   ( private   citizen )   yang bertujuan   untuk   mempengaruhi   pengambilan   keputusan   pemerintah.   Partisipasi   politik mencakup   semua   kegiatan   politik   warga   negara   yang   ditujukan   untuk   mempengaruhi aktivitas kebijakan pemerintah, kegiatan mana dilatarbelakangi oleh adanya keinginan warga negara agar kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah akomodatif terhadap kepentingan mereka. Terdapat beberapa aspek pokok yang terkandung dalam pengertian partisipasi politik menurut Sastroatmodjo (Sudjono Sastroatmodjo, 1995), yaitu :
1. Partisipasi hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap;
2. Yang  dimaksud  dalam  partisipasi  politik   adalah   warga  negara  biasa  bukan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Kegiatan partisipasi politik adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah;
4. Partisipasi   politik   juga   mencakup   semua   kegiatan   yang   mempengaruhi pemerintah,   terlepas   dari   tindakan   tersebut   efektif   atau   tidak,   berhasil   atau gagal;
5. Partisipasi   politik   berupa   kegiatan   mempengaruhi   yang   dilakukan   secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya   Sastroatmodjo   mengemukakan   bahwa   partisipasi   politik   dapat dibedakan atas partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual adalah yang dilakukan secara perorangan oleh warga negara yang pada umumnya dilakukan secara konvensional   (biasa)   misalnya,   dengan   mengajukan   tuntutan   dan   keluhan   melalui   surat kepada pemerintah. Sedangkan partisipasi kolektif adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama   oleh   warga   negara   baik   secara   konvensional   maupun   non   konvensional. Partisipasi konvensional meliputi pemberian suara ( voting ), aktivitas diskusi politik, kegoatan kampanye,   aktivitas   membentuk   dan   bergabung   dengan   kelompok   kepentingan   lain   dan komunikasi   dengan   pejabat   politik.   Sedangkan   partisipasi   non   konvensional   (agresif) meliputi;  pengajuan petisi, demontrasi, konfrontasi, pemogokan dan serangkaian tindakan kekerasan seperti perusakan, pemboman dan pembakaran.
Dalam pandangan Milbrath dan Goel (Ramlan Surbakti, 1999) partisipasi politik dapat dikategorikan berdasarkan derajat keaktifan pihak yang berpartisipasi, yakni:
1. Apatis, yakni orang yang tidak berpartisipasi atau menarik diri dari proses politik;
2. Spektator,   yakni   orang   yang   setidak-tidaknya   pernah   ikut   dalam   kegiatan pemilihan umum;
3. Gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik sebagai; komunikator, spesialis mengadakan tatap muka, aktifis dan pekerja kampanye dan aktifis masyarakat;
4. Pengkritik,   yakni   orang   yang   berpartisipasi   dalam   bentuk   yang   tidak konvensional.

## DIMENSI TEORITIK KEBIJAKAN PUBLIK
Terminologi kebijakan publik merujuk pada rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil  oleh pemerintah dalam mengatasi  persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun menurut Thomas R. Dye (Budi Winarno, 2002), kebijakan publik tidak semata-mata menyangkut keputusan dan tindakan nyata pemerintah, melainkan juga mencakup pilihan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan terhadap suatu persoalan. Jadi kebijakan publik lebih menggambarkan posisi pemerintah terhadap suatu persoalan publik. Anderson (Budi Winarno, 2002) mengemukakan beberapa implikasi yang terkandung dalam konsep kebijakan publik, yaitu :
1. Kebijakan publik selalu berorientasi pada maksud dan tujuan tertentu;
2. Kebijakan publik merupakan arah atau pola tindakan pemerintah;
3. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah bukan apa yang diinginkan pemerintah;
4. Kebijakan   publik   mungkin   dalam   bentuknya   bersifat   positif   atau   negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas   untuk   mempengaruhi   masalah   tertentu.   Secara   negatif,   kebijakan mungkin   mencakup  suatu  keputusan   oleh  pejabat-pejabat  pemerintah   tetapi tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
Pembuatan kebijakan publik dapat dianalisis dalam berbagai model, satu diantaranya adalah   model   sistem   yang   dikembangkan   berdasarkan   pendekatan   sistem   politik   yang
dikemukakan  oleh  David  Easton(Oberlin   Silalahi,   1989). Asumsi dasar  model   ini  bahwa dalam pembuatan  kebijakan terjadi  interaksi yang terbuka dan dinamis antara pembuatan kebijakan   dan   lingkungannya.   Interaksi   yang   terjadi   adalah   dalam   bentuk   masukan   dan keluaran ( input dan output ). Masukan ( input ) adalah kekuatan yang berasal dari lingkungan sistem politik yang dapat berwujud tuntutan ( demand ) atau dukungan ( support ), sedangkan keluaran ( output ) adalah merupakan hasil ( resultante ) dari berbagai kekuatan politik yang terlibat dalam perjuangan menegakkan kepentingan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk produk kebijakan publik (Purwo Santoso, 1993).
Input   yang   berupa   tuntutan   tidak   lain   adalah   permasalahan-permasalahan   aktual yang   dihadapi   masyarakat   yang   memerlukan   penanganan   oleh   pemerintah.   Sedangkan dukungan   adalah   usaha-usaha   masyarakat   untuk   menunjang   agar   tuntutan   itu   dapat direalisasikan  oleh  sistem  politik. Akumulasi  dari tuntutan dan dukungan elit  perwakilan langsung   dalam   badan   legislatif   dan   birokrasi   serta   saluran   formal   dan   institusional   lain seperti   media   masa,   radio,   surat   kabar,   televisi   dan   majalah   (Purwo   Santoso,   1993). Organisasi yang otonom tentu saja tidak akan terikat pada saluran tertentu saja melainkan cenderung memilih saluran yang dianggap paling efektif. Sementara teknik yang digunakan untuk menjalankan fungsi ini antara lain adalah lobbying , mass propaganda, grass-rooth pressure (Wise   Cumming,   1996) .   Lobbying merujuk   pada   upaya   informal   untuk mempengaruhi   pembuatan   kebijakan   dengan   mengadakan   komunikasi   langsung   dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, mass propanganda adalah usaha untuk menarik perhatian dengan melemparkan isu kepada publik sedangkan grass-rooth pressure adalah penggalangan masa untuk memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan.

## LSM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Menurut Genie-Rochman (Bonnie Setiawan, 2006) jenis LSM yang bersifat "politik" disebut   sebagai   LSM   advokasi.   LSM   advokasi   didefinisikan   sebagai   "mereka   yang kegiatannya   bertujuan   untuk   adanya   perubahan   dalam   kebijakan-kebijakan   pemerintah". Menurut dia, ciri-ciri utama LSM advokasi adalah a). target pada badan-badan pemerintah; b). target pada badan-badan internasional; c). adanya strategi advokasi; d). adanya metode advokasi; dan e). adanya tujuan-tujuan transformasi. Isu-isu advokasi juga dilakukan lewat pembentukan  opini publik di media  massa. Bagi LSM, advokasi bukan hanya alat untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk memperluas ruang politik mereka.
Untuk   memahami   hubungan   antara   LSM   dan   kebijakan   publik   maka   kebijakan dalam konteks ini adalah dilihat sebagai sebuah fenomena politik sebagaimana ditunjukkan oleh Purwo Santoso (2004) dihubungkan dengan model kelompok. Model kelompok dalam menjelaskan   proses   pembuatan   kebijakan   publik   berpandangan   bahwa   interaksi   diantara kelompok dalam masyarakat adalah fakta dan fokus kajian utama dari politik dan kebijakan. Politik   dalam   hal   ini   adalah   persaingan   antar   kelompok   untuk   mempengaruhi   kebijakan publik.   Dengan   kata   lain   bahwa   kelompok   merupakan   jembatan   yang   paling   utama   dan terpenting yang menghubungkan antara individu dengan pemerintah sehingga dapat diketahui bahwa   politik   adalah   benar-benar   perjuangan   diantara   kelompok-kelompok   yang mempengaruhi   proses   pembuatan   kebijakan   publik.   Model   kelompok   ini   berusaha   untuk menjelaskan semua aktifitas-aktifitas politik yang bermanfaat dan memiliki kaitan dengan perjuangan   kelompok   sehingga   dalam   proses   pembuatan   kebijakan   terjadi   tekanan, bargaining, negosiasi dan kompromi yang saling bersaing diantara kelompok-kelompok yang berpengaruh (Oberlin Silalahi, 1989).Pembuatan kebijakan publik sebenarnya berlangsung dalam sebuah siklus yang berlangsung secara terus menerus. Siklus dimulai dengan tahapan agenda setting, formulasi, implementasi dan evaluasi.

## PARTISIPASI DALAM PERUMUSAN APBD
Dalam   sistem   pemerintahan   yang   demokratis,   konsep   partisipasi   masyarakat merupakan   salah   satu   konsep   yang   penting   karena   berkaitan   langsung   dengan   hakikat demokrasi   sebagai   sistem   pemerintahan   yang   berfokus   pada   rakyat   sebagai   pemegang kedaulatan.   Partisipasi   masyarakat   memiliki   banyak   bentuk,   mulai   dari   yang   berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung,   seperti   berupa   sumbangan   dana,   tenaga,   pikiran,   maupun   pendapat   dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya   ditentukan   secara   masif,   yakni   dari   banyaknya   individu   yang   dilibatkan.   Padahal partisipasi   masyarakat   pada   hakikatnya   akan   berkaitan   dengan   akses   masyarakat   untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap   dan   terlembaga   khususnya   dalam   pembuatan   keputusan.   Sejauh   ini,   partisipasi masyarakat   masih   terbatas   pada   keikutsertaan   dalam   pelaksanaan   program-program   atau kegiatan   pemerintah,   padahal   partisipasi   masyarakat   tidak   hanya   diperlukan   pada   saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

## Keterlibatan dalam Kegiatan Musrenbangda (Tahap Agenda Setting )
Salah   satu   kegiatan   perencanaan   pembangunan   ditingkat   daerah   provinsi   adalah Musyawarah   Perencanaan   Pembangunan   Daerah   Provinsi   (Musrenbangda)   yang dilaksanakan   setiap   tahun   untuk   merancang   program-program   pembangunan   daerah. Kegiatan   Musrenbangda   biasanya   dilaksanakan   dengan   melibatkan   sebesar   mungkin partisipasi masyarakat sesuai amanat UU Nomor 25 tahun 2004 yang mensyaratkan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.
Dalam   kaitan   itu,   bagaimana   proses   kegiatan   Musrenbang   berlangsung   serta seberapa jauh LSM dapat berperan dalam kegiatan tersebut masih menimbulkan pertanyaan. Musrenbangda Provinsi adalah kegiatan lanjutan. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan berjenjang yang telah dilaksanakan ditingkat kecamatan, kabupaten dan selanjutnya di tingkat Provinsi dan biasanya kegiatan Musrenbangda tidak lebih dari sebuah rutinitas Bappeda yang diselenggarakan   setiap   tahun.   Problem   kemudian   muncul   ketika   kegiatan   Musrenbang merupakan   sebuah   rutinitas   tahunan   Pemda   yang   sangat   formalistik.   Dimana   pelibatan masyarakat ( stakeholders ) cenderung untuk memenuhi formalitas semata, karena pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang adalah pendekatan proyek yang sangat birokratis dan kaku karena semua harus disesuaikan dengan juklak dan juknis yang telah dibuat.

## Keterlibatan dalam Pembahasan APBD (Tahap Formulasi)
APBD   adalah   salah   satu   produk   kebijakan   publik   yang   menjadi   instrumen   bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. APBD dirancang dalam satu tahun anggaran untuk menetapkan besaran belanja yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja birokrasi pemerintahan. APBD itu sendiri adalah instrumen   kebijakan   yang   sarat   dengan   nilai   informasi   karena   rencana   kerja   pemerintah daerah dalam satu tahun beserta tujuan dan sasaran termasuk alokasi dana yang digunakan untuk keperluan itu sepenuhnya tertuang dalam APBD. Oleh karena itu, tahapan-tahapan perumusan   APBD   seyogyanya   dibuat   secara   terbuka   dengan   melibatkan   partisipasi masyarakat atau dengan kata lain masyarakat harus mempunyai akses informasi terhadap proses perumusan APBD.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI LSM DALAM PERUMUAN KEBIJAKAN PUBLIK
Partisipasi LSM dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia tidak berdiri sendiri melainkan   dipengaruhi   oleh   berbagai   faktor.   Faktor-faktor   tersebut   dapat   diidentifikasi berupa   faktor   yang   bersumber   dari   dalam   organisasi   itu   sendiri   yang   merupakan   faktor internal dan faktor yang barasal dari pengaruh lingkungan atau faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengamatan penulis maka dapat diidentifikasi faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Faktor Internal
1) Kapasitas SDM
2) Pengalaman melakukan Advokasi
3) Kapasitas Membangun Jaringan
b. Faktor Eksternal
1) Pandangan dan Sikap Pemda terhadap LSM
2) Faktor Donor

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Pertama , Partisipasi CSO dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia bila dilihat belum dapat menunjukkan tingkat kedalaman partisipasi yang signifikan.   Walaupun   demikian   prospek   CSO   ini   kedepan   dapat   memberikan   harapan terhadap   perkembangan civil   society di   Indonesia. Kedua ,   Pemerintah   Daerah   belum memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi LSM dalam perumusan kebijakan publik di   Indonesia.   Pelibatan   LSM  dalam   perumusan   kebijakan   publik   cenderung   hanya   untuk kebutuhan legitimasi semata. Ketiga , Secara umum tahapan-tahapan dalam perumusan APBD di Indonesia tidak dapat dimanfaatkan sebagai saluran informasi oleh semua stakeholders karena   ketertutupan   Pemda   dan   DPRD.   Ketiadaan   akses   informasi   oleh   publik   dalam perumusan APBD diyakini sebagai strategi Pemda dan DPRD untuk membatasi ruang gerak LSM terutama dalam melakukan advokasi dan berlangsung sampai pada tahap penetapan Rancangan APBD menjadi Perda APBD. Hal ini sengaja dikondisikan untuk melanggengkan dominasi Pemda dan DPRD dalam penyusunan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Clark,   John.,   1995, NGO   dan   Pembangunan   Demokrasi, (edisi   terjemahan)   PT.   Tiara Wacana, Yogyakarta.
Diamond, Larry., 2003, Developing Democracy Toward Consolidation, Edisi Terjemahan, IRE Press, Yogyakarta.
Gaffar,   Afan.,   2004, Politik   Indonesia   Transisi   menuju   Demokrasi, Pustaka   Pelajar, Yogyakarta.
Hikam, Muhammad AS., 1996, Demokrasi dan Civil Society, Pustaka LP3ES, Jakarta.
Huntington, Samuel, P. dan Nelson, Joan., 1994, Partisipasi Politik di Negara Berkembang ,
Edisi Terjemahan, Rineka Cipta, Jakarta.
Nawawi, Hadari, H., 2003, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Putra,   Fadillah.,   2003, Paradigma   Kritis   Dalam   Studi   kebijakan   Publik   Perubahan   dan Inovasi   Kebijakan   Publik   dan   Ruang   Partisipasi   Masyarakat   Dalam   Proses Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Rinusu  &   Sri   Mastuti.,  2003. Panduan  Praktis   Mengontrol  APBD. Civic   Education  and Budget   Transparancy   Advocation   (CiBa)   dan   Friedrich   Ebert   Stiftung   (FES), Jakarta.
Sanit,   Arbi,   1985, Swadaya   Politik   Masyarakat   Telaah   tentang   Keterkaitan   Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Azasi, Radjawali, Jakarta.
Santoso, Purwo., dkk. (ed), 2004, Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik, Fisipol UGM Yogyakarta.
Sastroatmodjo, Sudjono., 1995, Perilaku Politik, IKIP Semarang Press, Semarang.
Setiawan, Bonnie., 2000 Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil, Reposisi dan Peran Ornop/LSM di Indonesia, INFID Jakarta,.
Sumarto, Hetifah Sj., 2003, Inovási, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Surbakti, Ramlan., 2002, Memahami Ilmu Politik , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Suwondo, Kutut, 2003, Civil Society di Aras Lokal Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa, Pustaka Percik, Salatiga
Winarno, Budi., 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo Yogyakarta.