Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021: 11 – 18 ISSN. 2477-5088 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITAS SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA SEBAU KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARAENIM TAHUN 2020
Sisca Nopralia, Amir Mahmud Fakultas Ilmu Administrasi Univeritas Sjakhyakirti, Palembang Email : sisca_nopralia@unisti.ac.id; amir_mahmud@unisti.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.Teknik  pengumpulan  yang  digunakan  yaitu wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.Menurut  Djopari  (2001:6.9),  proses Implementasi  rehablilitas  sosial  rumah  tidak  layak  huni  (RSRTLH)suatu  kebijakan dapat  dianalisa  dari  3  (tiga)  sudut  pandang,Pemrakarsa kebijakan/pembuat  kebijakan (the center) , Pejabat-pejabat dilapangan (the periphery) ,dan Kelompok sasaran (target group).Pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  intansi  –  intasi  dan  lembaga  lembaga pemerintah  yang  terkait  dalam  penyaluran  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  di  Desa Sebau melalui dinas sosial, dilakukan kerja sama, baik itu dengan pemerintahan Desa Sebau  maupun  dengan  masyarakatnya,  tujuan  dilakukan  kerja  sama  tersebut  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  bantuan  RTLH    agar  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan dan sosialisasi berkaitan dengan rehabilitas sosial rumah tudak layak huni ini    dapat  mencapai  tujuanya  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya  di  desa  sebau cukup  baik. Yang  dilakukan  desa serbau  dalam kerja sama  antara  pemerintahan  desa sebau  dengan  pihak  RT    cukup  baik,dalam  program  rumah  tidak  layak  huni  kurang masksimal  namun  dengan  adanya  program  ini sangatlah  baik,  dan sangat  membantu buat  kehidupan  dan  kesejahteran  masyarakat  sebau  buat kehidupan  dan  kesejahteran mereka,  dari  mereka  yang  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  rumah  yang  layak  buat keluarga mereka sekarang sudah bisa dipenuhi dengan layak,dapat disimpulkan bahwa yang  dilakukan  desa  serbau  sudah  cukup  baik.Berdasarkan  hasil  penelitian  dan observasi  dilapangan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  program    rehablilitas  sosial rumah  tidak  layak  huni  (RSRTLH)  Desa  Sebau  Kecamatan  Prabumulih  Kabupaten Muaraenim  secara  umum  sudah    terlaksanakan  dengan  baik,  Namun  dalam pelaksanaanya banyak rumah yang  tidak  siap 100% tepat waktu, akibat tidak cairnya dana 30% dari provinsi.
Kata kunci : Implementasi, program rehabilitas sosial rumah tidak layak  huni

## A. PENDAHULUAN
Undang  Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  bahwa  Negara  wajib  melayani setiap  warga  Negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Seluruh  kepentingan  publik  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara  Negara  yaitu  dalam  berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang  banyak  itu  harus  atau  perlu  adanya  suatu  pelayanan.  Pemerintah  merupakan
suatu  kelembagaan  atau  organisasi  yang  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan, sedangkan  pemerintahan  adalah  proses  berlangsungnya  kegiatan  atau  perbuatan pemerintah  dalam  mengatur  kekuasaan  suatu  Negara.  Penguasa  dalam  hal  ini pemerintah  yang  menyelenggarakan  pemerintahan,  melaksanakan  penyelenggaraan kepentingan  umum,  yang  di  jalankan  oleh  penguasa  administrasi  Negara  yang  harus mempunyai wewenang. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  yaitu  pelayanan  yang  baik,maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran.
Rumah  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  dalam  meningkatkan  harkat, martabat,  mutu  kehidupan  dan  penghidupan,  serta  sebagai  pencerminan  diri  pribadi dalam  upaya  peningkatan  tarap  hidup,  serta  pembentukan  watak,  karakter  dan kepribadian  bangsa.  Namun  sayangnya  hak  dasar  rakyat  tersebut  pada  saat  ini  masih belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya  kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya
Undang-undang nomor  01  tahun  2011  tertuang di  pasal  (3)  tentang  perumahan dan  kawasan  permukiman  di  sebutkan,  Perumahan  dan  kawasan  permukiman  juga diselenggarakan  untuk  mendukung  penataan  dan        pengembangan  wilayah  serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan  permukiman  sesuai  dengan  tata  ruang  untuk  mewujudkan  keseimbangan kepentingan,  terutama  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  selain  itu  juga  untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
RTLH merupakan singkatan dari Rumah Tidak Layak Huni, dimana hal tersebut menggambarkan  kondisi  rumah  yang  tidak  layak  bagi  penghuninya.  Sebagian  besar faktor yang menyebabkan adanya rumah tidak  layak huni adalah kemiskinan, ya benar kemiskinan seakan menjadi musuh utama dalam masyarakat saat ini.
Dengan  adanya  hal  tersebut  pemerintah,  baik  itu  tingat  daerah  (kabupaten) maupun  pusat    (kementerian)  berkomitmen  untuk  memasukan  program  pengentasan kemiskinan melalui bantuan Bedah Rumah RTLH.
Adapun  bantuan  pemerintah  biasanya  bersifat  stimulan,  jadi  tidak  100% ditanggung  dari  bantuan  pemerintah,  namun  adapula  sebagian  biaya  /  bantuan  yang berasal  dari  masyarakat  baik  dalam  bentuk  material  maupun  tenaga.  Kebanyakan bantuan  dari  masyarakat  atau  swadaya  berbentuk  tenaga  yang  diimplementasikan dalam gotong royong dalam membantu membangun Rumah Tidak Layak Huni.
Beberapa tahun ini pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bantuan  Bedah  Rumah  RTLH,  untuk  nominal  bervariasi  berdasarkan  kemampuan anggaran di daerah.
Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Serbau  pada tahun 2020 adalah
1. Alokasi  anggaran  RTLH  diberikan  kepada  penerima  rehabilitas  sosial  (RS-RTLH), secara  bertahab  yaitu  dua  kali  penyerahan  kepada  penerima  RTLH  dengan  rincian anggaran Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tahap awal, dan Rp. 5.500.000  (lima  juta  lima  ratus  ribu  rupiah  )  tahap  akhir  yang  tidak  cair.  (  sumber : kantor dinas sosial )
2. Pengerjaan program RTLH tidak selesai tepat waktu dengan yang sudah ditentukan. Hal  ini  di  tandai  dengan  masih  adanya  pembangunan  rumah  tidak  layak  huni (RTLH) yang belum selesai dari target waktu yang di tentukan ( sumber : kantor Desa Serbau ).
Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Djopari  (2001:6.6)  menjelaskan  makna
implementasi  ini  dengan mengatakan  bahwa:  “memahami  apa yang  senyatanya  terjadi sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak  pada  masyarakat  atau  kejadian-kejadian”.  Masih  menurut  Mazmanian dan  Sabatier  dalam Djopari  (2001:6.8)  telah  merumuskan  proses  implemenatsi kebijkan pemerintah  ini  dengan  lebih  rinci,  yaitu:  “implementasi  adalah  pelaksanaan  keputusan kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentukundang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan badan  peradilan”.    Menurut  Djopari  (2001:6.9),  proses  implementasi  suatu  kebijakan dapat dianalisa dari 3 (tiga) sudut pandang :
1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat  kebijakan  (the  center),  dimana  dari sudut  pandang ini,  melihat  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  atasan  atau  lembaga- lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat dibawahnya/daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran.
2. Pejabat-pejabat  dilapangan  (the periphery)  yaitu  melihat  tindakan para pejabat  dan instansi-instansi dilapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi diwilayah kerjanya.
3. Kelompok  sasaran  (target group)  yaitu memusatkan  perhatian pada  efektivitas  dan efisiensi  pelayanan  atau  jawaban  yang  diberikan  pemerintah  telah  mengubah  pola hidupnya.  Akan  tetapi  sering  terjadi  implementation  gap  dalam pelaksanaan  suatu kebijakan,  dimana  suatu  implementation  gap  merupakan  kondisi  adanya  suatu perbedaan  antara  apa  yang  diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan  dengan  hasil  atau kenyataan yang dicapai.
Proses  implementasi  kebijakan  itu  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut perilaku  badan-badan  administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri  kelompok  sasaran,  melainkan  pula menyangkut  jaringan-jaringan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  langsung  atau  tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.
Ripley  memperkenalkan  pendekatan  “kepatuhan”  dan  pendekatan  “faktual” dalam  implementasi  kebijakan  (Riant  Nugroho,  2008:425).  Pendekatan  kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan.  Perspektif  kepatuhan  merupakan  analisis  karakter  dan  kualitas  perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni:  (1)  banyak  faktor  non  birokrasi  yang  berpengaruh  tetapi  justru  kekurangan perhatian, (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif  faktual  yang  berasumsi  bahwa  terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi proses  implementasi  kebijakan  yang  mengharuskan  implementor  agar  lebih  leluasa mengadakan penyesuaian.
Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administrasif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perrspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada  berbagai  faktor  non-organisasional  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan (Riant Nugroho, 2008:445).
Berdasarkan  pendekatan  kepatuhan  dan  pendekatan  faktual  dapat  dinyatakan bahwa  keberhasilan  kebijakan  sangat  ditentukan  oleh  tahap  implementasi  dan keberhasilan  proses  implementasi  ditentukan  oleh  kemampuan  implemtor,  yaitu:  (1)
kepatuhan  implementor  mengikuti  apa  yang  diperintahkan  oleh  atasan,  dan  (2) kemampuan  implementor  melakukan  apa  yang  dianggap  tepat  sebagai  keputusan pribadi  dalam  menghadapi  pengaruh  eksternal  dan  faktor  non-organisasional,  atau pendekatan faktual.
Keberhasilan  kebijakan  atau  program  juga  dikaji  berdasarkan  perspektif  proses implementasi  dan  perspektif  hasil.  Pada  perspektif  proses,  program  pemerintah dikatakan  berhasil  jika  pelaksanaannya  sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  pembuat  program  yang  mencakup  antara  lain  cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif  hasil,  program  dapat  dinilai  berhasil  manakala  program  membawa  dampak seperti yang dinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.
Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Djopari (2001:6.6), Tetapi disini penulis hanya akan menggambarkan satu model implementasi saja, yaitu Menurut Djopari  (2001:6.9),  proses  implementasi  suatu  kebijakan  dapat  dianalisa  dari  3  (tiga) sudut  pandang:  1.  Pemrakarsa  kebijakan/pembuat  kebijakan  ( the  center )  ,2.  Pejabat- pejabat  dilapangan  ( the  periphery )  ,3.  Kelompok  sasaran  ( target  group )  yang  menjadi batasan  dalam  penelitian  Implementasi  Program  Rehabilitas  Sosial Rumah tidak  Layak Huni (RTLH) di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020.

## B. METODE Desain Penelitian
Desain  Penelitian  yang  dilakukan  peneliti  adalah  menggunakan  pendekatan deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk melakukan  pengukuran  yang  cermat  terhadap  fenomena  sosial  tertentu.  Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.(Singarimbun,  1995  :4-5).  Dengan  kata  lain,  Penelitian  deskriptif  adalah prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan,  melukiskan keadaan  subyek  /  obyek  penelitian  (seorang,  lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain)  pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Penelitian  deskriptif  dimaksud  untuk  menemukan  jawaban  terhadap  masalah yang diteliti dengan cara tertentu sesuai dengan masalah dan jenis data yang diperlukan. Pemilihan  metode  deskrptif  dianggap  sangat  tepat  karena  sesuai  dengan  tujuan  atau masalah  dalam  penelitian  ini,  yaitu  memperoleh  gambaran  secara  obyektif  tentang pelaksanaan  Program  Rehabilitas  Sosial  Rumah  tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Desa Serbau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun 2020.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  digunakan  sebagai  dasar  dalam  pengumpulan  data.  Sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang  terhadap  karya  ilmiah  ini,  maka  peneliti  akan  memberikan  penjelasan mengenai maksud dan focus penelitian.
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  fokus  penelitian  untuk  menentukan  apa saja  yang  akan  dikaji  dari  sebuah  penelitian  sehingga  lebih  jelas  apa  yang  diinginkan. Oleh  karena  itulah  peneliti  ingin  mengetahui  dan  mendalami  berjalan  atau  tidaknya Implementasi  Program  Rehabilitas  Sosial  Rumah  tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Desa Serbau  Kecamatan  Gelumbang  Kabupaten  Muaraenim  Tahun  2020,  Sedangkan  teori Implementasi  menurut  Djopari  (2001:6.9)  Proses  implementasi  suatu  kebijakan  dapat dianalisis dari 3 sudut pandang.
Dipilihnya  Teori  Djopari  karena  dalam  penelitian  ini  ingin  melihat  mulai  dari
pelaksanan  pada  tahap  implementor  sebagai  pembuat  Kebijakan,  Pejabat  dilapangan yang  mengawasi  pelaksanan RT-RTLH  kemudian  melihat  dirasakan  kelompok sasaran atas  dampak  dari  RS-RTLH.  Hal  ini  yang  menjadi  pengukuran  dalam  penelitian  RS- RTLH di desa bukit harapan yang dipaparkan sebagai berikut:
1. Pemraksa kebijakan/ pembuat kebijakan (the centre), dengan indikator :
a. Peleksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sebau kepadamasyarakat.
b. Sosialisasi  program  rumah  tidak  layak  huni  (RTLH)  kepada  masyarkat  di  Desa Sebau.
2. Pejabat – pejabat dilapagan (The Periphery), dengan indikator :
a. Kerja  sama  antara  pemerintahan  Desa  Sebau  dengan  pihak  Kepala  Desa.untuk melakukan pendataan
b. adanya standar operasional dalam pelaksanaan program RTLH
3. Kelompok  sasaran  (target  group).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator  Kelompok sasaran  dalam  program  rumah  tidak  layak  huhi  di  Desa  Sebau  adalah  masyarakat yang kurang mampu

## Informan Penelitian
Adapun informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang  dianggap  mengetahui  dari  masalah  penelitian.  Menurut  Arikunto  (2016:145) informan  adalah  orang  yang  akan  memberikan  informasi.  Informan  penelitian  adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97).
Kriteria  informan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Camat  Kecamatan  Desa  Serbau, masyarakat  yang  menerima  bantuan  RTLH  yang  sudah  berkeluarga,  kemudian  orang- orang  yang  memahami  tentang  program  RTLH,  dan  yang  mendata  masyarakat  Desa Serbau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim.

## Unit Analisis
Adapun  unit  analisis  dari  penelitian  ini  adalah  Masyarakat  Desa  Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim dan masyarakat yang menerima bantuan Rumah tidak Layak Huni tahun 2020.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mengambil data yang baik data sekunder maupun data primer, serta melihat secara langsung kondisi real yang terjadi di lapangan.
2. Wanwancara
Dalam  wawancara  ini  mengadakan  tanya  jawab  dan  tatap  muka  langsung denngan  beberapa  informan  seperti  stakeholder  yang  dianggap  mengetahui  banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data.
3. Studi Dokumen
Studi  Dokumen  yaitu  cara  pengumpulan  data  dan  daftar  pustaka    dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## Alat Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data  primer  apa saja yang  diperoleh  dari  lokasi penelitian  atau  data  bersumber dari informan yang berkaitan dengan program RTLH.
b. Data Sukender
Data Sukender yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa laporan atau catatan data program RTLH di Desa Sebau .

## C. HASIL DAN DISKUSI
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Serbau Kecamatan Gelumbang  Kabupaten  Muaraenim  Tahun  2020.  Sehingga  peneliti  berusaha  untuk menggali, mengungkapkan, kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data  yang  diperoleh  melalui  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi,  berikut  ini hasil penelitian dari Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sebau sebagai berikut :
1. Pemraksa kebijakan/ pembuat kebijakan ( the centre ).
a. Pelaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sebau kepada masyarakat Penerapan  di  dalam Desa  Sebau  ini  diartikan  sebagai  kemampuan menjalankan tugas  dengan  baik  dan  tepat  tanpa  membuang  waktu,  tenaga  maupun  biaya.  Agar pemerintah  Desa  Sebau  tetap  selalu  efisien  dalam  melaksanakan  pelayanan  kepada masyarakat.  Pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  intansi  –  intasi  dan  lembaga  –  lembaga pemerintah  yang  terkait  dalam  penyaluran  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  di Kabupaten  Muaraenim    melalui  dinas  sosial,  dilakukan  kerja  sama,  baik  itu  dengan pemerintahan Desa Sebau maupun dengan masyarakatnya, tujuan dilakukan kerja sama tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan RTLH di tempat tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  intansi  –  intasi  dan  lembaga  lembaga pemerintah  yang  terkait  dalam  penyaluran  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  di  Desa Sebau  Kabupaten  Muara  Enim  melalui  dinas  sosial,  dilakukan  kerja  sama,  baik  itu dengan  pemerintahan  Desa  Sebau  maupun  dengan  masyarakatnya,  tujuan  dilakukan kerja  sama  tersebut  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  bantuan  RTLH  di  tempat tersebut  agar  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Dari  hasil  observasi  dan  analisis wawancara diatas maka yang dilakukan desa serbau tentang Pendataan Program Rumah tidak laya huni  cukup baik.
b. Sosialisasi  program  rumah  tidak  layak  huni  (RTLH)  kepada  masyarkat  di  desa bukit harapan.
Sosialisasi berkaitan dengan rehabilitas sosial rumah tudak layak huni ini     agar program  tersebut  dapat  mencapai  tujuanya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat kalau rumah merupakan hal yang harus di penuhi  selain  sebagai  tempat  istirahat  juga  sebagai  tempat  seorang  anak  memperoleh pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya dalam kehidupan sehari – hari. Dari hasil observasi  dan  analisis  wawancara  diatas  maka  yang  dilakukan  desa  serbau  tentang sosialisasi program RTLH di desa sebau cukup baik.
2. Pejabat – pejabat lapangan ( the periphery )
a. Kerja sama antara pemerintahan desa sebau dengan pihak RT untuk melakukan pendataan
Dilihat  kerja  sama  antara  pemerintahan  desa  sebau  dengan  pihak  RT  untuk melakukan pendataan maka terlihat bagaimana kinerja pegawai dalam melakukan tugas mereka untuk pendataan kurang maksimal.Keberhasilan program bantuan rumah tidak layak  huni  (RTLH  )  ini  tidak  luput  dari  ikut  andil  mereka  dalam  pendataan  kepada masyarakat  agar  tepat  sasaran  dan  keberhasil  ini  juga  dipengaruhi  keterampilan
pelaksanana program  ini.  Kerja sama   yang  baik  sangat  untuk mensuksuskan program ini.  Dalam  pelaksanaan  program  ini  keterampilan  seorang  pelaksana  sangatlah dibutuhkan untuk sosialisasi dan untuk mengetahui standar  operasional pekerja dalam melaksanakan program tersebut
Dari  hasil  observasi  dan  analisis  wawancara  diatas  maka  yang  dilakukan  desa serbau tentang kerja sama antara pemerintahan desa sebau dengan pihak RT  cukup baik.
b. Adanya standar operasional dalam  pelaksanaan program  RTLH
Standar  operasional  dalam    pelaksanaan  program  RTLH  alangkah  baiknya jika program yang dilaksanakan diketahui aturanya dan  bagaimana pelaksanaannya, hal ini harus  menjadi  perhatian  desa  sebau  karena  apabila  dibiarkan  di  takutkan  program tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Dari hasil observasi dan analisis wawancara diatas maka  yang  dilakukan  desa  serbau  tentang  standar  operasional  dalam    pelaksanaan program  RTLH. cukup baik.
3. Kelompok sasaran ( target group ) dalam program rumah tidak layak huni. Kelompok sasaran ( target group ) dalam program rumah tidak layak huni kurang masksimal  namun  dengan  adanya  program  ini  sangatlah  baik,  dan  sangat  membantu buat  kehidupan  dan  kesejahteran  masyarakat  sebau,dapat  kita  simpulkan  bahwa  yang dilakukan desa serbau tentang Kelompok sasaran ( target  group ) dalam program rumah tidak layak huni sudah cukup baik.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  beberapa  pembahasan  dan  serangkaian  hasil  analisis  yang  telah  penulis lakukan  pada  tidaknya  Implementasi  Program  Rehabilitas  Sosial  Rumah  tidak  Layak Huni  (RTLH)  di  Desa  Serbau  Kecamatan  Gelumbang  Kabupaten  Muaraenim  Tahun 2020.  tidaknya  Implementasi  Program  Rehabilitas  Sosial  Rumah  tidak  Layak  Huni (RTLH)  di  Desa  Serbau  Kecamatan  Gelumbang  Kabupaten  Muaraenim  Tahun 2020,diukur menggunakan model deskriptif yang dikemukakan oleh Teori Djopari yang terdiri  dari    Pemraksa  kebijakan/  pembuat  kebijakan  (the  centre)  ,pejabat  –  pejabat lapangan  (the  periphery  ),  Kelompok  sasaran  (target  group  )  dalam  program  rumah tidak layak huni. Dari tiga aspek yang menjadi tolak ukur diatas.
1. Dalam  meninjau  Pemraksa  kebijakan/  pembuat  kebijakan  (the  centre)  peneliti menyimpulkan  bahwa  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  intansi  –  intasi  dan lembaga lembaga pemerintah yang terkait dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak  huni  di  Desa  Sebau  melalui  dinas  sosial,  dilakukan  kerja  sama,  baik  itu dengan  pemerintahan  Desa  Sebau  maupun  dengan  masyarakatnya,  tujuan dilakukan  kerja  sama  tersebut  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  bantuan RTLH  agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sosialisasi berkaitan dengan rehabilitas  sosial  rumah  tudak  layak  huni  ini    dapat  mencapai  tujuanya  untuk mensejahterakan masyarakatnya di desa sebau cukup baik.
2. Dalam Meninjau pejabat – pejabat lapangan (the periphery ) peneliti menyimpulkan bahwa  alangkah  baiknya  jika  program yang  dilaksanakan  diketahui  aturanya  dan bagaimana  pelaksanaannya,  hal  ini  harus  menjadi  perhatian  desa  sebau  karena apabila dibiarkan di takutkan program tersebut menjadi tidak tepat sasaran namun yang  dilakukan  desa  serbau  tentang  kerja  sama  antara  pemerintahan  desa  sebau dengan pihak RT  cukup baik.
3. Dalam Meninjuau tentang Kelompok sasaran (target group ) dalam program rumah
tidak  layak huni kurang  masksimal namun  dengan adanya program  ini sangatlah baik,  dan  sangat  membantu  buat  kehidupan  dan  kesejahteran  masyarakat  sebau buat  kehidupan  dan  kesejahteran mereka,  dari  mereka  yang  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan rumah yang layak buat keluarga mereka sekarang sudah bisa dipenuhi dengan layak,dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan desa serbau sudah cukup baik.

## Saran
Adapun  saran  yang  yang  dapat  disampaikan  kepada  pihak  –  pihak  atau intansi – intansi yang terkait khususnya untuk pemerintahan desa sebau kecamatan prabumulih  kabupaten  Muaraenim  untuk  program  rehabilitas  sosial  rumah  tidak layak huni :
a. Seharusnya pemerintah kabupaten Muaraenim terutama pihak dinas sosial, harus mampu  bekerja  sama  dengan  baik  dengan  pihak  Provinsi  dalam  pelaksanaan program  rumah  tidak  layak  huni  agar  ada kepastian yang  diberikan atau solusi dari permasalahan dana yang belum ada kepastian sampai saat ini.
b. Kepada  pihak  desa  sebau  seharusnya  dalam  penyaluran  bantuan  rumah  tidak layak  huni  jika  emang  ada  standar  operasional  dalam  pelaksanaan  maka terapkanlah sesuai aturan yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal .2004. Kebijakn Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Abdul Wahab, Solichin. 2001 . Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dar Kebijakan Publik. Bandung : Cv Alfsbeta.
Arikunto.  Suharsini  2006.  Prosedur  Penelitian  Pendekatan  Praktek.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Pt Gramedia Pustaka. Bhenyamin Hossein, Hubungan Penyelengaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis Dan Birokrasi No.1/I/Juli 2000. Djopari, Jrg,2001. Ilmu Pemerintahan. Jakarta , Universitas Indonesia. Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : Gajah Mada . Moleong , Lexy , 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Pt.Remaja Rosdakarya.