## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 1 February 2022: TheJournalish Hal. 10-16

## Implementasi  Transparansi  Publik  Di  Biro  Umum  Humas  Dan  Protokol Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

## Sandy Tirta Prasadana (1), Sugiyanto (2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email Korespondensi: sandy.tirta@gmail.com ; probosugiyanto@gmail.com
Abstrak: Era reformasi membawa perubahan pada posisi tawar masyarakat dihadapan negara. Dulu masyarakat merupakan obyek pembangunan dan kini menjadi subyek pembangunan. Perubahan posisi tersebut mengilhami lahirnya  istilah  transparansi  publik.  Di  era  keterbukaan  informasi  publik  seperti  saat  ini  pertanggungjawaban menjadi point penting yang dinginkan oleh setiap elemen masyarakat. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk terbuka menjadi tuntutan wajib yang harus diikuti dan bukan hanya gertak sambal belaka. Penulis ingin melihat  media  komunikasi  yang  dipergunakan  oleh  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan transparansi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian eksplorasi hanya sebatas mengeksplorasi pertanyaan penelitian  dan  tidak  bermaksud  untuk  menawarkan  solusi  akhir  dan  konklusif  untuk  masalah  yang  ada.  Hasil penelitian mengemukakan bahwa pertama, transparansi publik yang dilaksanakan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dilakukan  melalui  media  sosial  yang  dikelola  biro. Kedua,  media  informasi  yang  digunakan  meliputi  pertama,  Sengguh.  Kedua,  Sisminkada,  Ketiga,  Instagram. Keempat, You Tube. Kelima, Website biro UHP. Keenam, website Pemda DIY. Ketujuh, Facebook. Kedelapan, Twitter.
Kata kunci; Implementasi; Transparansi Publik; Pemda.
Abstract: The era of reform brought changes to the bargaining position of society before the state. In the past, society was the object of development and is now the subject of development. The change in position inspired the birth of the term public transparency. In the era of public information disclosure as it is today accountability becomes an important point that is cooled by every element of society. The public's demand to the government to be open becomes a mandatory demand that must be followed and not just a bluff. The author wants to see the communication  media  used  by  the  General  Bureau,  Public  Relations  and  Protocol  of  the  Yogyakarta  Special Regional Government in order to realize public transparency. The research method used is qualitative with an exploratory  approach.  The  authors  want  to  examine  the  natural  condition  of  objects  that  researchers  are  key instruments in data collection. The problems studied have never been pared down by anyone else. The results of the  study  stated  that  first,  public  transparency  carried  out  by  the  General  Bureau,  Public  Relations  and Protocol of the Yogyakarta Special Regional Government was carried out through social media managed by the bureau.  Second,  the  information  media  used  includes  first,  Sengguh.  Second,  Sisminkada,  Third,  Instagram. Fourth, You Tube. Fifth, the UHP bureau website. Sixth, the DIY local government website. Seventh, Facebook. Eighth, Twitter.
Keywords: Implementation; Public Transparency; Local Government.
Informasi Artikel: Disubmit: 2021-10-26; Direvisi 2021-11-26; Disetujui: 2022-01-12

## PENDAHULUAN
Indonesia  menganut  sistem  otonomi  daerah  dimana  pemerintah  pusat  memberikan  wewenang kepada  daerah  untuk  mengurus  kepentingan  daerahnya  masing-masing,  akuntabilitas  daerah merupakan  suatu  keharusan  bagi  organisasi  pemerintah  daerah.  Akuntabilitas  dapat  menjembatani antara  kepentingan  legislatif,  eksekutif,  dan  masyarakatnya.  Membangun  struktur  organisasi pemerintah  daerah  harus  disertakan  pengukuran  standar  kinerja  yang  tentunya  sesuai  dengan
karakteristik  daerah  masing-masing.  Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  keharusan  antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat di dalam menyatukan persepsi atau pemahaman mengenai good governance di daerah (Sartika& Arieyasmieta, 2021).
Mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah, pemerintah mengaturnya dengan Perpres No 29 Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  atau  sering  dikenal  dengan SAKIP. Organisasi pemerintah (Dinas) pada sektor publik merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh  kepala  dinas  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati/Walikota/Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas pada tingkat Kab/Kota/Provinsi merupakan instansi yang menerima dan  menggunakan  anggaran  untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  oleh  karena  itu mempunyai  kewajiban  untuk  membuat  akuntabilitas  kinerja  sebagai  pertanggungjawaban  atas penerimaan serta penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN. Akuntabilitas pemerintah daerah terhadap  pemerintah  yang lebih tinggi timbul  karena pemerintah  yang lebih tinggi memiliki  otoritas untuk mengawasi pemerintah yang lebih rendah. Di Indonesia pemerintah pusat mengalokasikan dana yang  berasal  dari  APBN  untuk  penyelenggaraan  desentralisasi  pemerintahan.  Laporan pertanggungjawaban  tehadap  pengelolaan  dana  dilaporkan  secara  berjenjang  dari  Kab/Kota  ke Provinsi dan kemudian ke pusat. Menurut Insruksi Presiden No 7  Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  terdapat  sasaran  akuntabilitas  instansi  pemerintah  daerah  sebagai  sub sistem dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu:
a) Menjadikan  instansi  pemerintah  yang  akuntabel  sehingga  dapat  beroperasi  secara  efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
b) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
d) Terpeliharanya keperayaan masyarakat kepada pemerintah.
Reformasi  merupakan  proses  pembentukan  atau  perubahan  sistem  yang  telah  ada  pada  suatu masa  diganti  dengan  yang  baru,  sehingga  era  reformasi  membawa  perubahan  pada  posisi  tawar masyarakat  dihadapan  negara.  Salah  satu  hasil  reformasi  Indonesia  adalah  dulu  masyarakat merupakan  obyek  pembangunan  terjadi  perubahan  yang  baru  masyarakat  menjadi  subyek pembangunan.  Perubahan  posisi  tersebut  mengilhami  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101 Tahun 2000 tentang G ood Governance (GG). Ruh dari GG merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan  dan  menetapkan  prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Atas dasar itu istilah transparansi publik merupakan turunan dari GG. Di era keterbukaan informasi  publik  seperti  saat  ini  transparansi  dan  pertanggungjawaban  menjadi  point  penting  yang dinginkan oleh setiap elemen masyarakat.
Berdasarkan  pengamatan  awal  di  lapangan,  peneliti  mengambil  celah  beberapa  permasalahan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pada  Biro  Umum  Humas  dan  Protokol  Pemda  DIY.  Untuk mewujudkan  visi  dan  misi  instansi  maka  diperlukan  ASN  yang  berkompeten.  Melihat  kenyataan  di lapangan,  ASN  pada  Biro  Umum  Humas  dan  Protokol  banyak  yang  sudah  berusia  mendekati  masa pensiun dimana semangat dalam bekerja semakin menurun ditandai dengan adanya beberapa pegawai yang  melakukan  titip  absen  kepada  rekannya  serta  terjadi  tumpang  tindih  ketugasan  pegawai, penguasaan  akan  teknologi  sangat  rendah,  dan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  belum  efektif  dan efisien. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana Biro Umum Humas dan Protokol Pemda DIY  berkontribusi  dalam  SAKIP  Pemda  DIY  yang  berkategori  AA  alias  yang  terbaik  di  Indonesia. Dengan  kelemahan  mendasar  apakah  akuntabilitas  di  Biro  Umum  Humas  dan  Protokol  Pemda  DIY berjalan sepenuhnya sesuai yang diharapkan yaitu akuntabel dan benar-benar kredibel?
Tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk  terbuka  menjadi  tuntutan  wajib  yang  harus diikuti  dan  bukan  hanya  menjadi  slogan.  Situasi  reformasi  akhirnya  menjadi  perhatian  semua organisasi  pemerintah  diseluruh  Indoensia  termasuk  pemerintah  daerah.  Pemerintah  Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam upaya mewujudkan GG Pemerintah DIY bekerja keras sehingga mendapat  prestasi  provinsi  yang  meraih  nilai  AA  dari  KemenPAN-RB  untuk  SAKIP/Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  pada  tahun  2020.  Predikat  ini  merupakan  penilaian tertinggi  nasional  yang  didapatkan  suatu  provinsi.  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta meraih  nilai  90,19  dan  menjadi  yang  terbaik  dari  539  pemerintah  daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan
Kota  di  seluruh  Indonesia.  Nilai  tinggi  yang  didapatkan  tidak  terlepas  dari  transparansi  publik  yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut  Sugiyanto  (2020:171),  Pemerintah  Daerah  DIY  dalam  mencapai  prestasi  nilai  AA diduga  semua  organ  pemerintah  telah  membatasi  dan  mengatur  perilaku  pribadi  dalam  sistem sehingga pertarungan kebebasan pribadi dikendalikan melalui tanggungjawab kolektif sehingga antar aktor tidak ada hidden action dan hidden information .  Kondisi ini menunjukan bahwa Biro Umum, Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sudah  menyadari  pentingnya informasi yang diberikan masyarakat benar, jelas, terbuka, dan jujur sesuai dengan fakta  dan konsep informasi modern, bahwa informasi harus tersebar luas baik internal dan eksternal. Situasi ini sebagai bukti  bahwa  organ  di  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta:  a)  patuh  pada  aturan  eksternal  kususnya  kode  etik  humas.,  b)  literasi  pegawai  cukup tinggi  sehingga  mampu  adaptasi  cepat  terhadap knowledge  society menuju e-government (Nugraha, 2018).
Pertanyaan  penelitian  dalam  paper  ini  adalah pertama, bagaimana  respon  masyarakat terhadap  materi  dan  media  publikasi  yang  dipergunakan  oleh  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, jenis media publikasi yang digunakan Biro Umum, Humas dan Protokol dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah. Tujuan penelitian untuk  mendeskripsikan  transparansi  publik  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Atas  dasar hal  di  atas paper  ini  akan mengeksplorasi media  publikasi yang  digunakan Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  pemerintah daerah,  dan  mendiskripasikan  bagaimana  respon  masyarakat  terhadap  materi  dan  media  publikasi yang  dipergunakan  oleh Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Hal  ini  penting  dipublikasikan  dengan  harapan  sistem  kerja  Biro  Umum,  Humas  dan Protokol Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diadopsi Pemerintah Daerah lain dan mendapat respon publik baik dari pemerintah daerah maupun dari kalangaan akademisi, peneliti dan pemerhati dibidang humas dan protokol Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  transparansi  publik  di  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  eksplorasi.  Menurut (Mudjiyanto. B, 2018), penelitian eksplorasi hanya sebatas mengeksplorasi pertanyaan penelitian dan tidak  bermaksud  untuk  menawarkan  solusi  akhir  dan  konklusif  untuk  masalah  yang  ada,  desain penelitian eksplorasi tidak bertujuan untuk memberikan jawaban final dan konklusif untuk pertanyaan penelitian. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purporsive sampling terhadap pejabat teras di Biro Umum, Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi pustaka/data.  Ketiga  sumber  data  dintegrasi  satu  sama  lain  dalam  sebuah  analisis.  Validasi  data dilakukan  uji  derajat  kepercayaan  ( credibility )  melalui  triangulasi  sumber,  waktu,  teknik,  teori  dan hasil.  Dari credibility validasi  hasil  dilanjutkan  dengan  uji transferability,  dependability dan conformability (Sugiyanto,eat, al. 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  implementasi  transparansi  publik  di  Biro  Umum  Humas  dan  Protokol Pemerintah  Daerah  DIY  dikelompokan  menjadi  dua  sesuai  dengan  pertanyaan  penelitian  diawali dengan temuan data sebagai berikut:

## 1. Data hasil penelitian
Masyarakat puas dengan materi dan informasi yang disajikan ke dalam delapan media publikasi kebijakan yang dikelola oleh Biro Umum, Humas dan Protokol. Dalam rangka memberikan feedback kepada  masyarakat,  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  menggelar  survei  internal  untuk  mengetahui  sejauhmana  respon  masyarakat  terhadap informasi peneliti menganalisis hasil survei Biro Umum, Humas dan Protokol disajikan pada tabel 1
sebagai  berikut:  Respon  masyarakat  terhadap  materi  dan  media  publikasi  yang  dipergunakan  oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Pemerintah Daerah DIY

## Tabel 1. Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah
No. Bulan Nilai Kepuasan Layanan 1. Januari – Maret 92,75 2. Januari – Juni 93,92 3. Januari – September 93,75 4. Januari – Desember 95,54
Sumber: Biro Umum, Humas dan Protokol DIY, 2020
Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan informasi yang dipaparkan melalui  media  publikasikan  kebijakan  yang  dikelola  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah Daerah,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Penjelasan  dibidang  penyiapan  informasi  kebijakan  pemda akan  disampaikan  oleh  bapak  AF  selaku  Kasubbag  Penyiapan  Informasi  Kebijakan  Pemda.  Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:
“Sub  bagian  penyiapan  informasi  kebijakan  pemda  adalah  unit  yang  bekerja  untuk menyiapkan analisis berita yang akan diupload ke media sosial dan website yang dikelola oleh kami. contoh  analisis  berita  tentang  kebijakan  DIY  menjadi  wilayah  yang  bebas  pungli  yang  diupload  di media Youtube. Kedua, melakukan analisis berita yang berhubungan dengan pemerintah daerah yang selama  ini  beredar  didunia  maya.  Dari  analisis  tersebut  kita  bisa  tahu  apakah  berita  ini  perlu ditanggapi lebih lanjut atau tidak oleh para stakeholder yang berkompeten untuk menjelaskan duduk permasalahan tersebut. Tugas ini diemban berdasarkan Pergub Nomor 53 tahun 2018 pasal 106 ayat 2”. (wawancara 4 Juli, 2021)
Secara  garis  besar  menjelaskan  bahwa  substansi  berita  menjadi  kunci  pokok  bagi  pemerintah daerah  untuk  memberikan  feedback  kepada  informasi  yang  menjadi  pembicaraan  hangat  ditengah- tengah  masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Demi  mempermudah  pembaca  memahami pernyataan  diatas,  maka  penulis  akan  memberikan  contoh  salah  satu  artikel  berita  yang  diupload  di media Youtube milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gambar 1. Contoh Berita Youtube Pemda DIY Sumber: Biro Umum, Humas dan Protokol DIY, 2021
Pada gambar 1. menampilkan contoh berita tentang pencanangan Daerah Istimewa Yogyakarta menuju kabupaten/kota yang bebas pungli. Sebelum berita ini dimasukkan ke Youtube, para staf yang bekerja  di  unit  penyiapan  informasi  kebijakan  pemda  menggali  informasi  yang  lebih  jauh  tentang kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberantasan pungli melalui regulasi dalam bentuk perda  maupun  regulasi  lain.  Informasi  yang  didapatkan  akan  diolah  sedemikian  rupa  sesuai  dengan kaidah jurnalistik dan standar yang telah ditetapkan oleh unit penyiapan informasi kebijakan pemda. Setelah  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditentukan,  berita  dimasukkan  ke  media  Youtube  milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jenis  media  pubilikasi  yang  digunakan  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  dalam mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah DIY.
Temuan data berupa media publikasi yang dipergunakan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  kepada masyarakat, disajikan dalam tiga bagian yaitu:
a) aplikasi internal milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:  1) sistem evaluasi pertanggungjawaban , sistem ini merupakan kepanjangan dari sistem evaluasi pertanggungjawaban  pembangunan  daerah.  Didalam  aplikasi  ini  pihak-pihak  yang berkepentingan  bisa  mengakses  informasi  tentang  Rencana  Operasional  Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran  dan  tahunan  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Aplikasi  ini  dapat  diakses melalui  website https://sengguh.jogjaprov.go.id .  Sengguh  merupakan  salah  satu  wujud kongkret  penerapan good  governance dilingkungan  Pemerintah  Daerah  terutama  dalam memantau progress kinerja dan pengelolaan keuangan daerah secara periodik. 2) Sisminkada yang  merupakan  singkatan  dari  Sistem  Administrasi  Perkantoran  Daerah.  Didalam  sistem aplikasi  ini  masyarakat  bisa  melihat  alur  kepengurusan  surat,  mulai  dari  surat  masuk  atau surat keluar, pendistribusian sampai dengan penyimpanan dan tata naskah dinas.
b) Media  sosial  milik  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terdiri  dari: 1) Instagram,  2)  You  Tube,  3)  facebook  dan  4)  Twitter.  Keempat  media  sosial  diatas  secara umum mempublikasikan agenda Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
c) Website  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  berupa:  a)  website  Biro  Umum, Humas  dan  Protokol,  b) website  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Pelaksanaan good governance dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan  melalui  penyediaan  website  sebagai  media  alternatif  bagi  masyarakat  yang  ingin memantau perkembangan kinerja yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
3. Tanggapan masyarakat
Berdasarkan tabel 1 di atas perihal survei internal yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan  Desember  2020  dengan  cara  penghitungan  akumulasi  respon  pembaca  terhadap  informasi yang  ditayangkan  di  laman  resmi  Pemda  DIY.  Total  terdapat  4.151  responden  yang  memberikan tanggapan terhadap survei tersebut. 95,54% diantaranya merasa puas atas kualitas layanan informasi yang  disajikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  melalui  Biro  Umum,  Humas  dan Protokol  khususnya  unit  Subbagian  Publikasi,  Dokumentasi  dan  Media  Massa  yang  mengelola seluruh isi/konten yang dimuat di media sosial dan website milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil survei di atas relevan dengan pertanyaan penelitian yaitu pertama, jenis media publikasi yang  digunakan Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  pemerintah daerah. Kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap materi dan media publikasi yang dipergunakan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jurnal  ini  ditulis  berdasarkan  hasil  penelaah  penulis  terhadap  jurnal  ilmiah  yang  terbit  pada edisi sebelumnya. Jurnal terdahulu yaitu pertama, jurnal yang berjudul transparansi dan akuntabilitas dalam  pelayanan  publik.  Jurnal  tersebut  memaparkan  bahwa  syarat  transparansi  dan  akuntabilitas belum  dipenuhi  oleh  pelayanan  publik  (Karjuni  Dt  Maani  :  2009).  Hasil  penelitian  diatas menggambarkan realita  dilapangan  bahwa cita-cita reformasi  birokrasi  belum  bisa  terwujud. Kedua,
jurnal  yang  berjudul  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelayanan  publik.  Studi  tentang akuntabilitas dan transparansi pelayanan pada izin usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Jurnal tersebut  memaparkan  bahwa  pelayanan  perizinan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Perdagangan  belum mampu  memberikan  informasi  secara  terbuka  kepada  masyarakat  mengenai  persyaratan,  waktu, biaya,  cara  pelayanan,  hak  dan  kewajiban  penyelenggara  (Fatimah  Malahayati  Windari  Irom  Putri : 2017).  Dari  hasil  riset  diatas  menunjukkan  bahwa  reformasi  internal  Organisasi  Perangkat  Daerah belum berjalan dengan maksimal.
Ketiga, jurnal yang berjudul analisis transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik Di kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Satu  Pintu  Kabupaten  Bone.  Jurnal  tersebut memaparkan  bahwa  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Satu  Pintu  Kabupaten  Bone sudah  terimplementasikan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dari  segi  prosedur pelayanan, persyaratan teknis, administrasi pelayanan, rincian biaya pelayanan, lokasi pelayanan, janji pelayanan,  standar  pelayanan  dan  informasi  pelayanan  (Marjana  Fahri:  2018).  Riset  di  Kabupaten Bone  menunjukkan  bahwa  ada  perkembangan  yang  cukup  signifikan  dalam  reformasi  kelembagaan khususnya di tingkatan Organisasi Perangkat Daerah.
Jurnal yang ditulis oleh peneliti memiliki topik berbeda dengan ketiga jurnal diatas. jurnal yang ditulis membahas tentang transparansi publik dari sudut pandang media komunikasi dan penelitian ini dilakukan  di  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Konsep  yang  mendukung  adanya  transparansi  publik  dikemukakan  oleh  Agus  Dwiyanto  (2006:80), yang  memaparkan  bahwa  transparansi  sebagai  penyediaan  informasi  tentang  pemerintahan  bagi publik dan dijamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pemaparan diatas  menekankan  pentingnya  bahan  informasi  sebagai  gambaran  umum  pengelolaan  barang  milik pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Pakar lain yaitu Mardiasmo (2004:30), mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah  dalam  memberikan  informasi  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Konsep  yang  dikemukakan  oleh Mardiasmo menekankan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam membuka dan meningkatkan aksesbilitas informasi penggunaan aset negara.
Dua  konsep  diatas  sangat  berbeda  dengan  konsep  yang  dikemukakan  Budiman  (1991),  yang memaparkan bahwa orde baru mengusung model birokrasi terpusat atau yang sering di kenal dengan istilah  otoriter  birokratik  yang  menekankan pertama, penggunaan  birokrasi  dalam  mencapai  tujuan. Kedua, mencegah partisipasi masyarakat dan ketiga, menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan politik secara top  down. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  tertutup  di  masa  lalu  sangat  rawan penyimpangan yang dilakukan oleh elit-elit birokrasi. Demi tujuan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.  Atas  dasar  inilah  kemudian lahir  konsep transparansi  birokrasi  sebagai  anti tesis  otoriter birokratik yang mendominasi Indonesia selama 32 tahun lamanya.

## KESIMPULAN
Masyarakat  yang  mengakses  media  publikasi  kebijakan  merasa  puas  dengan  materi  yang disajikan. Informasi yang dipaparkan tidak mengandung unsur hidden information dan hidden action. Kebijakan-kebijakan  strategis  dan  berkaitan  langsung  dengan  kebutuhan  masyarakat  luas dipublikasikan, agar masyarakat bisa memantau progress pembangunan. Kualitas ini tergambar jelas pada  media  publikasi  kebijakan  dan  kegiatan  pimpinan  yang  dikelola  oleh  Biro Umum,  Humas  dan Protokol  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  beraneka  ragam  dan  dipandang  mampu menyajikan dan menyampaikan informasi yang up to date.

## REFERENSI
Agus  Dwiyanto.  2008. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik, Cet.  III. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Budiman, Arief. 1991. Negara dan Pembangunan Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan , Cet. I. Salatiga : Yayasan Padi dan Kapas.
Dt Maani, Karjuni. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Demokrasi Vol. 8 No. 1 Th. 2009:47-48.
Fahri,  Marjani.  2018. Analisis  Transparansi  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  kantor Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Satu  Pintu  Kabupaten  Bone. Jurnal  Al-Adalah Vol. 3, Nomor I, Januari 2018:29-44.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta : Andi
Moleong, Lexy J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution. 2014. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta : Bumi Aksara.
Nugraha,  J.T.,  2018. E-Government  Dan  Pelayanan  public  :  Studi  teentang  Elemen  Sukses pengembangan  E-Government  Di  Pemerintah  kabupaten  Sleman.  Jurnal  Komunikasi  dan Kajian Media Vol 2. No. 1. Edisi April 2018: 32-42.
Sartika, D., & Arieyasmieta, W. L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan Iso 37001: 2016 Dan Reformasi  Birokrasi  (Studi  Kasus  Pada  Pusat  Pelatihan  Dan  Pengembangan  Dan  Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). Jurnal Standardisasi , 23(1), 13-22.
Sugiyanto.  Hartono,A.,  Khuluq,  L.,  and  Tjahjono  HK.  2019.  Value  of  Organization  versus  Theory Organization  Case  Study  In  Mardi  wuto  and  Hamba  Social  Walfare  Institution  Special Region Of Yogyakarta. International Journal of Recent Scientific Research . 10. 09 (D) page 34759-34767. IJRSFP (USA).
Sugiyanto.  2020. Tipologi  Governance  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial .  CV.  Magna  Raharja  Tama, Yogyakarta.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Windari Irom Putri dan Fatimah Malahayati. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.