## PENERAPAN MANAJEMEN KOMUNIKASI STRATEGIK PADA MODEL DEMOKRASI DELIBERASI DALAM MENCIPTAKAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG TEPAT

## Novieta Hardeani Sari
Program  Studi  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Nasional Jl. Sawo Manila Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520,
E­mail:  novietahs@yahoo.com

## Abstrak
Periode  modernism  telah  berlalu  karena  munculnya  euphoria  globalisasi  yang  mulai menurunkan  tingkat  peranan  dalam  komunitas.  Ranah  public  dalam  sebuah  demokrasi mempertahankan  komunikasi  dialektik  antara  market  ( society ),  organisasi  produk ( executive ),  dan  organisasi  politik  ( legislative ).  Terkait  dengan  studi  kasus,  penulis  perlu menganalisa  relevansi  dari  demokrasi  terkait  dengan  informasi,  pemahaman,  dan argumentasi terhadap UU ormas No. 17/2013 berdasarkan kelompok FGD dengan akademisi, NGO  (kementerian,  konsil,  LP3S),  organisasi  massa  dan  pemerintahan  (kesbangpoal kemendagri  divisi  ormas)  untuk  menyiapkan  program  kerja  untuk  mencapai  kebijakan. Hasil dari pengamatan terlihat bahwa masalah paling besar yang harus dipecahkan adalah mengenai panduan, kesenjangan (dalam definisi, tujuan, kenyataan, sumber daya), aplikasi dan dampak yang belum memenuhi kebutuhan LSM yang dapat dilakukan melalui capacity building . Tujuan dari  model ini adalah  untuk memberitahu  masyarakat sebagai pengguna­ dimana kebijakan dapat memengaruhi kehidupan sosial mereka, memiliki hak untuk secara bebas  menyampaikan  ide  dan  pikiran,  dan  kesetaraan.
Katakunci : komunikasi  manajemen,  konstruksi  sosial,  pemberdayaan  masyarakat, kebebasan  demokrasi.

## Abstract
Modernism  period  had been passed due the upcoming of the globalization euphoria that begin  to  decreasing  the  state  role  in  community.  Public  sphere  in  a  democracy  retained dialectic  communication  between  market  (society),  product  organization  (executive)  and politic  organization  (legislative).  Related  with  case  study,  writer  need  to  analyze  the relevancy  of  democracy  deliberative  in  terms  of  information,  understanding, argumentative of UU Ormas No. 17/2013 based on focus discussion group with academician, NGO ( Kemitraan, Konsil , LP3ES), organization of civil society and government ( Kesbangpol Kemendagri Divisi Ormas ) to setting up the work plan program to achieve the equity of the policy. The results of the observation see that the biggest problem that need government to  solves  are  about  the  guidance,  the  gaps  (in  the  definition,  objectivities,  realities, resources),  the  applications  and  the  impacts  that  still  not  meet  the  LSM/Ormas  needs which can be do through capacity building. The purpose of this model is to tell that citizen as  a  user’s  ­  where  the  policies  would  impact  their  social  life,  had  a  right  to  deliberative their  thought  and  minds  freely,  equally  and  rationale.
Keywords : management  of  communication,  society  empowerment,  social  construction, deliberative  democracy.

## Pendahuluan
Kebutuhan  akan  pemahaman  cara menghasilkan sebuah produk kebijakan publik yang  berkualitas  dan  aplikatif,  menguak fenomena dan implikasi dari kualitas kehidupan demokrasi yang dicapai di suatu negara ataupun wilayah. Kebutuhan tersebut merupakan bagian penting  dari  rangkaian  panjang  keberhasilan rencana  pembangunan  jangka  menengah maupun panjang (RPJM/P) dalam mensosialisasikan  cita­cita,  visi,  misi  dan ideologinya  dalam  mendapatkan  dukungan publik, as  an  outcome ,  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  dan  kesuksesan  sebuah  produk kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Tidaklah  mudah  merumuskan  sebuah produk  kebijakan  publik . Hal  yang  mendasar dalam  pembuatan  sebuah  produk  kebijakan publik adalah kesadaran dari para aparat negara termasuk  masyarakatnya,  bahwa  kebebasan, kesetaraan di setiap anggota yang ada di dalam kedaulatan  negara  (eksekutif,  legislatif  dan masyarakat)  sama­sama  secara  rasional bertanggung jawab dalam memutuskan sebuah rancangan  kebijakan  (Elster,  1998:  222). Karenanya perlu dibangun komunikasi dialektika antara  Pasar  (masyarakat  termasuk  pihak swasta),  Organisasi  Produksi  (Eksekutif)  dan Organisasi Politik (Legislatif) dalam menyatukan kesepahaman pemikiran didalam berkehidupan demokrasi (Habermas, 1992: 45).
Membangun dialog antara masyarakat dan aparat negara sendiri bukanlah persoalan yang mudah  untuk  dijalankan,  dikarenakan  faktor­ faktor  internal  maupun  eksternal,  terutama masalah: kepercayaan, perbedaan obyektifitas, perbedaan pemahaman (ideologi), perbedaan kepentingan,  sering  kali  memperluas  jurang komunikasi  antara  keduanya.  Akibatnya, terciptalah  kesepakatan­kesepakatan  yang berujung pada menang atau kalah, kuat versus lemah,  mayoritas  versus  minoritas,  yang menjadikan  pembiasan  terhadap  makna demokrasi itu sendiri, yang sesungguhnya juga berbicara tentang keadilan dan kesetaraan.
Saat  ini  yang  berjalan  dilapangan,  pelaku politik  dalam  hal  ini  “eksekutif  ­  legislatif”, dalam  menjalankan  proses  perumusan kebijakan publik senantiasa hanya mengedepankan “ego sektoralnya” semata, dan ini juga berasosiasi dengan semakin massifnya tindak pidana korupsi dalam berbagai aktivitas pemerintahan.    Posisi  rakyat?  Mereka  akan terpinggirkan,  sebab  yang  mengemuka hanyalah adu argumentasi dari kedua kelompok itu  saja  (legislatif  versus  eksekutif).  Jadi,  apa betul  jika  dikatakan  proses  perumusan  itu akhirnya melahirkan prinsip­prinsip demokrasi yang  mengedepankan  aspirasi  masyarakat sebagai sandarannya?
Dalam  konteks  inilah,  diperlukan  sebuah konsep baru tentang demokrasi dengan model deliberasi yang diharapkan dalam meminimalisir  kondisi  demokrasi  yang  selalu bicara  tentang  format  akhir,  dengan memposisikan  kelompok  mayoritas  yang menang  lebih  punya  hak  suara  dari  pihak minoritas. Pada  dasarnya, filosofi dari konsep demokrasi deliberative adalah  sebuah perjalanan  demokrasi  yang  amat  percaya dengan proses diskursus yang berpondasi utama pada  proses  komunikasi  (musyawarah)  yang dapat memberikan kesepahaman dan manfaat bersama  bagi  kedua  belah  pihak  (elit  dan masyarakat)  yang  tertuang  dalam  sebuah produk kebijakan publik.
Menurut  Jurgen  Habermas,  komunikasi adalah sebuah “ taken for granted ” (benefit and rewards) .  Habermas  amat  percaya  dengan berakhirnya masa moderisme telah memunculkan  euforia  globalisasi  yang  akan mengikis  kekuasaan  (peran  negara),  dengan meningkatnya  relevansi  peran  masyarakat (termasuk swasta didalamnya) yang mendorong ruang  dialog  publik  antara  kapitalisme  dan demokrasi (Habermas, 1992: 444). Ia mencoba menghubungkan pendiriannya dengan keadaan­ keadaan  empiris  masyarakat­masyarakat kompleks  dewasa  ini.  Struktur­struktur komunikasi yang terkandung di dalam konstitusi negara  hukum  demokratis  dipercaya  sebagai
sebuah proyek yang belum selesai, namun harus segera diwujudkan (Habermas, 1984: 234)
Terkait  dengan  ruang  publik  yang mengusung model demokrasi deliberasi, yang makin mengeser peran negara, penulis mencoba mengamati  pola­pola  yang  terbentuk dilapangan berkenaan dengan disahkannya UU Ormas  No.  17/2013  melalui focus  discussion grouped  (FGD) yang  dilakukan  dengan pemerintah beserta beberapa partisipan yang berasal dari akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyikapi UU Ormas No. 17/2013 ini.

## Tinjauan  Pustaka
Model deliberative democracy ini dimulai dengan  pemetaan  masalah,  analisis  dan rekomendasi terhadap upaya harmonisasi dalam mensosialisasikan  kebijakan  publik  yang melibatkan  pihak  eksekutif,  legislatif  dan masyarakat,  agar  bisa  menumbuhkan  praktik politik  demokrasi  yang  deliberatif  (bebas, setara  dan  rasional),  untuk  itu  perlu pemahaman  dasar  tentang  apa  yang  disebut dengan model deliberative democracy .

## Deliberative Democracy Model
Model  Deliberasi  tidaklah  sama  dengan model  partisipan  (musrembang)  yang  selama ini lebih dikenal dan digunakan dalam tatanan diskursus antara masyarakat dan negara. Untuk itu  perlu  diklarifikasikan  terlebih  dahulu terminologi  antara  model  partisipan  dan deliberasi. Berdasarkan pemikiran Lorenzo Cini dalam disertasinya Between Participatory and Deliberation  Model (2011),  dijelaskan  bahwa Model Participatory  Democracy disebut  juga sebagai “New Social Movement” , yang memiliki dua  tujuan  spesifik  (Lynd,  1965  dalam  Della Porta, 1997: 159­160), yaitu:
1. Mengambil bagian dalam semua keputusan yang  memberi  dampak  bagi  kualitas  dan arah hidup mereka (masyarakat).
2. Masyarakat  dikonstruksikan  untuk mempromosikan kemerdekaan atas hak­hak
asasinya,  untuk  terlibat  secara  merata dalam berkontribusi tentang hal yang sama (kebijakan publik).
Seringkali  “sebuah  desain  dari  bentuk keterlibatan  sosial”  diinterpretasikan  dengan dimensi  kuantitatif  yang  menekankan  pada peran  serta  politik  dalam  lingkungan masyarakat sipil–bagaimana orang mengambil bagian di dalamnya, yang dihitung dari berapa kali  ia  mengikuti  kegiatan/acara  politik  yang ada  dan  terlibat  di  dalam  pengambilan keputusan,  seperti  yang  dilakukan  didalam Forum  Musyawarah  Rencana  Pembangunan (Musrenbang).
Pada model Deliberative Democracy , yang disebut  juga  sebagai  “ Global  Justice Movement” (Della  Porta,  2005,  2007:  73­94) sebuah  pilihan  politik  yang  terlegitimasi, haruslah  berasal  dari  deliberasi  akhir  yang muncul  pada  proses  elemen  kebebasan, kesamaan  dan  rasionalitas  secara  adil  dan wajar untuk diargumentasikan, sebagai latihan dari  kekuasaan  yang  menekankan  pada keterlibatan dan pemberdayaan publik secara utuh  (Elster,  1998:  5).  Singkatnya,  demokrasi deliberasi  dibangun  dari  proses  komunikasi yang terkondisikan untuk diformasikan ke dalam sebuah  diskursus  dari  keinginan  dan  opini secara  musyawarah  (kekuatan  komunikasi) guna  menghasilkan  produk  kebijakan  publik yang berkualitas dan aplikatif (Habermas, 1992: 445­452).
Deliberative  Democracy sendiri  terlihat seakan­akan  terbagi  dalam  dua  model alternatif, yaitu:
1. Model  Pertama  (Teori  Klasik,  “Liberal, Constitutional  dan  Discursive”­Dryzek, 2000),  berakar  dari  logika  pemikiran Habermas  (1984)  dimana  tindakan komunikasi yang dijalankan melalui “debat argumentasi”  (Elster,  1998),  sebagai indikator legitimasi dari proses komunikasi demokrasi yang terkonsensus berdasarkan nilai  rata­rata  diskursus  rasional  yang dilakukan (Rawls, 1993).
2. Model Kedua (Teori Radikal, “Deliberative and  Communication”­Young,  2000:  49), secara  teoritis  lebih  fleksibel  dan sederhana,  yang  ditunjukkan  melalui retorika,  cerita,  pernyataan  dan  lelucon (Young 1996; Sanders, 1997), seperti halnya pluralisme  politik  obyektif  sebagai keinginan umum dan legitimasi demokrasi (Dryzek & Niemeyer, 2006, 2007; Bachtiger et al 2010 dalam Cini, 2011: 6).
Perspektif  diatas  menunjukkan  faham­ faham tentang public sphere (Habermas, 1992), masyarakat  sipil  (Young,  2000)  dan  gerakan sosial (Dryzek, 1990, 2000), yang dilingkupi oleh keinginan  untuk  memperoleh  kekuasaan (Mansbridge,  1996),  konflik  (Foucault,  1977), kebimbangan (Moufee, 2000) dan faham­faham aktivis publik (Young, 2001; Fung, 2005). Untuk
itu perlu dibuat sebuah skema konseptual yang merangkum features dari  setiap  model  yang didasari  pada  enam(6)  dimensi  spesifik  (Cini, 2011: 7), yaitu:
1. Site  of  Politics:  Where  does  politics  take place?
2. Political  Acts:  What  acts  are  regarded  as political?
3. Forms of Communication: How do the styles of communication manifest themselves?
4. Ends of Democracy: What are the ideals of democracy?
5. Public  Outcomes:  What  results  does  the democratic process bring about?
6. Democratic Legitimacy: What’s the source of  ‘ideal  validity’  (Habermas,  1992)  of democractic order?
No. Skema Konseptual Participatory Deliberation
Model I
“ Liberal, Constitutional dan Discursive” Model II “Deliberative and Communication” 1. Site of Politics State,Civil Society State Intitutions  State,civil society 2. Political Acts Konvensional Konvensional conventional & unconventional 3. Forms of Communication Common participant dipassionate & rationality­ oriented rational, emotional & rhetoric­oriented 4. End of Democracy Kolektif Rational Consensus Plural & Different 5. Public Outcomes Design of social inclusion Discursive Quality Inclusion 6. Democracy Legitimacy Bottom­Up Top­Down Deliberation Bottom­Up Deliberation 7. Dimension Quantitative Qualitative
Tabel 1. Skema Konseptual
Berdasarkan  tabel  dan  paparan  di  atas disimpulkan bahwa Teori Partisipan mengarah pada  dimensi  kuantitatif—proses  demokrasi
yang terjadi didasarkan pada jumlah masyarakat kolektif (konsensus) yang ambil bagian di dalam menetapkan sebuah kebijakan publik (seperti:
Musrenbang).  Sedangkan  Teori  Deliberasi bicara  dalam  dimensi  kualitatif,  yang menitikberatkan pada rekomendasi­ rekomendasi  argumentatif  dan  rasional  yang diperoleh dari proses diskursus (seperti: F ocus Dicussion Group) yang dilakukan (Citroni, 2010: 34­45).
Karenanya  dalam  demokrasi  deliberatif, kebijakan­kebijakan  penting,  misalkan  saja perundang­undangan, amat dipengaruhi oleh diskursus­diskursus  bebas  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Perlu  ditegaskan,  dalam  sebuah komunitas  masyarakat,  selain  terdapat kekuasaan  administratif  (yang  dijalankan negara)  dan  kekuasaan  ekonomis  (dipegang oleh kaum kapital) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif  melalui  jaring­jaring  komunikasi publik masyarakat sipil. Inilah yang menjadi inti dari demokrasi deliberatif (Hardiman, 2009: 56).
Kata  “deliberasi”  berasal  dari  kata  Latin deliberatio yang  artinya  “musyawarah”. Demokrasi  bersifat  deliberatif,  jika  proses pemberian  alasan  atas  sesuatu  kandidat kebijakan  publik  diuji  lebih  dahulu  lewat konsultasi publik atau dapat dipahami sebagai “diskursus publik” (Hardiman, 2009: 22).
Karenanya  pemberdayaan  masyarakat sangat  diperlukan, dengan  menerapkan  dan menekankan  pada  penyadaran  moderinisasi, kritikal dan pembebasan tanpa mengeliminasi nilai­nilai  budaya  dan  kearifan  lokal  yang menjadi penyatu visi solidaritas sosial kedalam sebuah  kerangka  pemikiran  persuasif,  untuk membangun  penyadaran (Awareness), ketertarikan (Interest) ,  keinginan (Desire) , keputusan (Decision) dan tindakan (Action) akan peran serta masyarakat dalam berperan serta dan  bertanggung  jawab  pada  rencana pembangunan kedepannya.
Sehingga ke depannya, masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang utama (users) tidak lagi  dikalahkan  oleh  kepentingan  mayoritas (pihak legislatif dan eksekutif). Karena jika tidak segera  dijalankan,  bukan  tidak  mungkin  akan terjadi sebuah revolusi, karena suka tidak suka pengikisan  peran  negara  dalam  pembuatan kebijakan sedang dan akan terus berjalan, dan
jika  itu  terjadi  akan  lebih  banyak  merugikan daripada menguntungkannya. Perlu penyadaran oleh semua pihak­pihak (masyarakat, eksekutif dan legislatif) untuk berusaha menyesuaikan diri dengan  perubahan  ini,  tanpa  perlu menghilangkan ideologi dan nilai­nilai budaya yang menjadi landasan pijak politik praktisnya.

## Sosiologi  Komunikasi
Idealnya  keterlibatan  aktif  masyarakat dalam proses itu, bisa menjadi mediator bagi perwujudan  harmonisasi  di  antara  pihak eksekutif dan legislatif dalam proses tersebut. Dalam  membuat  sebuah  produk  politik (kebijakan),  proses  sosiologi  komunikasi (interaksi sosial) dan komunikasi politik menjadi bagian penting,  dalam memetakan  persoalan sosial berdasarkan tingkat urgensinya.
Di  dalam  interaksi  sosial  tersebut diperlukan  manajemen  komunikasi  strategik, yang  dibutuhkan  dalam  berimprovisasi/ menyikapi/menganalisa  perubahan  kondisi lingkungan  yang  ada,  baik  internal  maupun eksternal.  Dalam  paradigma  sosiologi, efektifitas  kebijakan  dapat  ditelaah  melalui pendekatan  konstruksi  sosial,  konsep penyadaran  akan  suatu  produk  politik (kebijakan)  secara  berkelanjutan  baik  secara internal  dan  eksternal  (masyarakat  marjinal), membutuhkan kreatifitas dan interaksi simbolik dalam dunia intersubjektif untuk menciptakan sebuah realitas baru.
Sebagaimana  dikatakan  Parera, terciptanya sebuah konstruksi sosial melalui tiga momen  dialektis,  yakni  eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, untuk mencapai itu diperlukan kemampuan menganalisa perilaku masyarakat  melalui  pemetaan  sosial, identifikasi  kebutuhan, positioning dan pencitraan  (Daniel,  2004  dalam  Kompas). Keempat aspek tersebut diatas menjadi unsur­ unsur yang digunakan dalam membuat konsep komunikasi strategik dengan model demokrasi deliberasi  sebagai  perangkatnya.  Komunikasi adalah sesuatu yang purposeful and pragmatic . Sebuah  konsep  kerja  yang  efektif  dan  efisien membutuhkan strategi komunikasi yang tepat.

## Sistem  Soal  Talcot  Parsons
Dalam memasarkan sebuah produk politik, utamanya  kita  harus  memahami  masyarakat beserta  sistem  sosialnya,  guna  menentukan strategi  yang  tepat.  Talcott  Parsons mengembangkan  sebuah  analisis  fungsional secara rinci dalam buku The Social System . Teori fungsionalisme struktural dapat dikaji melalui beberapa  asumsi­asumsi  dasar  berikut  ini (Bungin, 2007, 2008: 288):
1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem  dari  bagian­bagian  yang  saling berhubungan satu sama lain.
2. Dengan  demikian  hubungan  pengaruh­ memengaruhi  di  antara  bagian­bagian tersebut bersifat timbal balik.
3. Sekalipun  integrasi  sosial  tidak  pernah tercapai  dengan  baik,  namun,  secara fundamental,  sistem  sosial  selalu cenderung  bergerak  ke  arah  ekuilibrium yang bersifat dinamis.
4. Sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi,  sekalipun  terjadi  ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan.
5. Perubahan­perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap melalui penyesuaian­penyesuaian  dan  bersifat evolutif.
6. Faktor  paling  penting  yang  memiliki  daya integrasi  suatu  sistem  sosial  ialah konsensus  atau  mufakat  di  antara  para anggota masyarakat mengenai nilai­nilai.
Kemudian  Talcott  Parsons  menjelaskan bahwa  setiap  masyarakat  memiliki  sistem sosial yang bisa digambarkan dengan AGIL serta mengenai fungsi struktur dalam memecahkan permasalahan,  melalui  indikator: adaptation (adaptasi), goal  attainment (pencapaian tujuan), integration (integrasi),  dan latency pattern  maintenance (pemeliharaan  pola). Berikut penjelasannya:
1. Adaptation (adaptasi),  di  mana,  sistem harus beradaptasi dengan lingkungannya;
2. Goal  Attainment (pencapaian  tujuan),  di mana, sistem memiliki tujuan­tujuan yang akan dicapai;
3. Integration (integrasi),  di  mana,  setiap bagian  sistem  berhubungan  antara  satu dengan  lainnya  secara  erat  dan  saling mendukung fungsi masing­masing;
4. Latency pattern maintenance (pemeliharaan pola), di mana, sistem juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan pola­pola, aturan­aturan, dan  bahkan  memiliki  kemampuan  untuk memperbaiki sistem yang rusak apabila ada serangan dari luar sistem.
Di samping itu, Talcott Parsons juga menilai, keberlanjutan sebuah sistem sosial bergantung pada persyaratan:
1. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain.
2. Sistem  harus  mendapat  dukungan  yang diperlukan dari sistem lain.
3. Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional.
4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya.
5. Sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
6. Bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan.
7. Sistem  harus  memiliki  bahasa  aktor  dan sistem  sosial.

## Manajemen  Komunikasi  Strategik
Komunikasi adalah sesuatu yang purposeful and pragmatic , yang merupakan suatu proses, karena  fenomena  pembentukan  pertukaran pesan dalam kondisi bergerak, selalu berubah terus menerus, namun memiliki hubungan dan ketergantungan satu sama lain. Proses interaksi tersebut yang dipergunakan untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan (Effendy, 1994).
Dalam  berintraksi,  salah  satu  faktor keberhasilan  menghadapi  segala  bentuk perubahan  (lingkungan),  tekanan,  kompetisi pasar, adalah dengan  tetap mempertahankan identitas, nilai dan struktur organisasi, sehingga publik  tetap  mengenalnya  sebagai  sebuah organisasi yang dikenal kerena kredibilitasnya. Keberhasilan membangun sebuah reputasi yang baik  sangat  tergantung  banyak  elemen  dan komitmen dari anggota­anggota di dalamnya. Karenanya  perlu  sebuah  organisasi  memiliki strategi yang tepat untuk mengantisipasi ketidak pastian  lingkungan  baik  eksternal  maupun internal. Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh,  dan  terpadu  yang  mengaitkan keunggulan  strategi  organisasi  dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan  bahwa  tujuan  utama  organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Jauch & Glueck, 1995: 12).
Sebuah komunikasi strategik  di awali dari perlunya pemahaman tentang bagaimana me­ manage suatu  komunikasi  (manajemen komunikasi),  yang  disesuaikan  dengan berubahnya kondisi lingkungan (baik eksternal maupun internal), di mana kita dituntut untuk dapat  berimprovisasi  dan  menyadari  bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama, adapun elemen­elemen perbedaan yang seringkali  muncul  dalam  menyusun  sebuah strategi komunikasi (Fletcher, 1999: 124­130), antara lain:
1. Perbedaan definisi ( the definition gap)
2. Perbedaan obyektivitas (the objectives gap)
3. Perbedaan tujuan (the achievement gap)
4. Perbedaan realita (the reality gap)
5. Perbedaan kredibilitas (the credibility gap)
6. Perbedaan tindakan (the action gap)
7. Perbedaan sumber (the resources gap)
8. Perbedaan alat ukur (the measurement gap)
9. Perbedaan kemampuan (the power gap)
Agar  tercapai  sebuah  komunikasi  yang efektif dan effisien, kita perlu menyadari bahwa
banyak  ancaman  dan  perbedaan  yang mengharuskan kita untuk dapat bertahan dan berhasil. Peneliti mengamati fenomena ini juga dapat  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  model  Less  Marshment  dan Knuckey (2002) dengan menggunakan indikator market intelligent, product design, communication  and  campaign, dan delivery . Market intelligence terkait dengan usaha partai politik mengetahui keinginan, kebutuhan, dan isu  popular  dalam  masyarakat.  Usaha  itu dilakukan  melalui  FGD,  jejak  pendapat,  atau penggunaan  konsultan  politik  atau  biasanya disebut  “tim  sukses/strategis  pemenangan”. Pemetaan  sosial  yang  dikelompokkan  dan dikategorikan oleh market intelligent , dibuatkan desain  produk  ideal,  untuk  kemudian  di komunikasikan  dan  disosialisasikan  secara persuasif dan tepat sasaran. Pengiriman pesan yang  terkemas  didalam  sebuah  manajemen komunikasi  strategis,  diharapkan  dapat menghemat waktu dan biaya.

## Strategi  Pengkonstruksian  Sosial
Pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri  di  dalam  dunia  ini  baik  sendiri  dalam konteks  fisik  maupun  dalam  konteks  sosial budaya. Terutama dalam konteks sosial budaya, manusia  membutuhkan  manusia  lain  untuk saling  berkolaborasi  dalam  pemenuhan kebutuhan  fungsi­fungsi  sosial  satu  dengan lainnya,  memberi  manfaat  dalam  kehidupan sosialnya, sehingga dapat memberi nilai lebih dalam keberadaannya di masyarakat.
Selo  Soemardjan  dan  Seleman  Soemardi mengatakan  bahwa  sosiologi  ialah  ilmu  yang mempelajari sturktur sosial dan proses­proses sosial,  termasuk  perubahan­perubahan sosialnya.  Struktur  sosial  adalah  keseluruhan jalinan  antara  unsur­unsur  sosial  yang  pokok, yaitu  kaidah­kaidah  sosial  (norma­norma sosial),  lembaga­lembaga  sosial,  kelompok­ kelompok,  serta  lapisan­lapisan  sosial.  Proses sosial  adalah  pengaruh  timbal  balik  antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh  hubungan  timbal  balik  antara  segi kehidupan  hukum  dengan  segi  kehidupan
agama, antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan ekonomi dan sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri adlah dalam  hal  terjadi  perubahan­perubahan didalam struktur sosial.
Pembentukan struktur sosial dan terjadinya proses sosial yang  diikuti  dengan perubahan­ perubahan  sosial,  tidak  terlepas  dari  adanya aktivitas  interaksi  sosial  yang  menjadi  salah satu  lingkup  sosiologi.  Fokus  interaksi  sosial dalam masyarakat adalah komunikasi itu sendiri, yang dilakukan baik secara verbal, nonverbal, maupun  simbolis  yang  mampu  menciptakan keseimbangan  sosial (social  equilibirium) dalam tatanan sosial (social order) nya saat ini dan di waktu yang akan datang.
Lingkup sosiologi komunikasi menyangkut persoalan­persoalan yang ada kaitannya dengan substansi  interaksi  sosial  orang­orang  dalam masyarakat;  termasuk  konten  interaksi (komunikasi)  yang  dilakukan  secara  langsung maupun melalui media komunikasi. Hasil dari peristiwa  saling  memengaruhi  tersebut menimbulkan perilaku sosial tertentu yang akan mewarnai sebuah pola interaksi.
Skinner  mengemukakan    bahwa  perilaku dapat dibedakan menjadi perilaku yang alami (innate behaviour) dan perilaku operan (operate behaviour) . Perilaku alami adalah perilaku yang dibawa  sejak  lahir,  yang  berupa  refleks  dan insting.  Sedangkan  perilaku  operan  adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar, yang  dibentuk,  dipelajari  dan  dapat dikendalikan.  Perilaku  sosial  berkembang melalui interaksi lingkungan. Lingkungan akan turut  membentuk  perilaku  seseorang.  Lewin mengemukakan  formulasi  mengenai  perilaku dalam bentuk (Bungin, 2007):

## B = F ( E – O )
Dengan    pengertian:
B  = Behaviour F  = Function E  = Environment O  = Organism (Individu)
Formula tersebut mengandung pemahaman bahwa perilaku (behaviour) merupakan fungsi yang  bergantung  kepada  lingkungan (environment) dan  individu (organism) yang saling berinteraksi. Hal ini memberi gambaran bahwa  manusia  berubah  karena  terjadi perubahan  dalam  pola  pikir  masyarakatnya, perubahan  perilaku  masyarakatnya  dan perubahan budaya materinya. Dengan kata lain ketika sebuah konsep dibuat untuk menciptakan ketiga perubahan diatas maka sadar atau tidak sadar  manusia  telah  mengalami  perubahan yang  terkonstruksikan  oleh  sipembuat perubahan.

## Teori  Konstruksi  Sosial

## Paradigma  Definisi  Sosial
Sebelum memahami teori konstruksi sosial, akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  tentang paradigma  definisi  sosial  dan    paradigma konstruktivis  (Bungi,  2007:  5­7).  Ritzer menjelaskan  bahwa  ide  dasar  semua  teori dalam  paradigma  definisi  sosial  sebenarnya berpandangan  bahwa  manusia  adalah  aktor yang  kreatif  dari  realitas  sosialnya.  Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma­norma, kebiasaan­kebiasaan, nilai­ nilai, dan sebagainya, yang semua itu tercakup dalam  fakta  sosial  yaitu  tindakan  yang tergambarkan struktur dan pranata sosial.
Manusia  dalam  banyak  hal  memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya di mana individu berasal.  Manusia  secara  aktif  dan  kreatif mengembangkan dirinya melalui respon­respon terhadap  stimulus  dalam  dunia  kognitifnya. Karena  itu,  paradigma  definisi  sosial  lebih tertarik  pada  apa  yang  ada  dalam  pemikiran manusia tentang proses sosial, terutama para pengikut interaksi simbolik. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.
Yang  menjadi  pusat  perhatian  dalam paradigma  definisi  sosial  adalah  tentang tindakan  sosial,  yaitu  tindakan  individu mempunyai  makna  atau  arti  subyektif  bagi
dirinya  dan  diarahkan  kepada  tindakan  orang lain.  Teori  yang  tergabung  adalah  teori  aksi, interaksionisme  simbolik,  dan  fenomenologi. Dalam  pandangan  paradigma  definisi  sosial, realitas  adalah  hasil  ciptaan  manusia  kreatif melalui  kekuatan  konstruksi  sosial  terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Dunia sosial yang dimaksud  (menurut  George  Simmel)  bahwa realitas  dunia  sosial  itu  berdiri  sendiri  di  luar individu, yang menurut kesan kita itu ‘ada’ dalam diri sendiri dan hukum yang menguasainya.

## Paradigma  Konstruktivis
Sementara  paradigma  konstruktivis  ialah paradigma  di  mana  kebenaran  suatu  realitas sosial  dilihat  sebagai  hasil  konstruksi  sosial, dan  kebenaran  suatu  realitas  sosial  bersifat relatif (nisbi). Pertama , dilihat dari penjelasan ontologis, realitas yang dikonstruksi itu berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku  sosial. Kedua ,  paradigma  konstruktivis ditinjau  dari  konteks  epistemologis,  bahwa pemahaman tentang suatu realitas merupakan produk interaksi antara peneliti dengan objek yang  diteliti.  Dalam  hal  ini,  paradigma konstruktivis  bersifat transactionalist atau subjectivist . Ketiga ,  dalam  konteks  aksiologi, yakni peneliti sebagai passionate participation , fasilitator  yang  menjembatani  keragaman subjektivitas pelaku sosial.
Posisi pembahasan teoretis dalam bab ini, berada  pada  studi­studi  masyarakat  dan komunikasi  massa  ( mass  communication  and society ) dengan topik kajian utama media massa dan konstruksi sosial atas realitas sosial ( mass media and social construction of reality ).

## Teori  Konstruksi  Realitas
Konsep mengenai konstruksi pertama kali diperkenalkan  oleh  Peter  L.  Berger,  seorang interpretatif.  Peter  L.  Berger  bersama­sama dengan  Thomas  Luckman  mengatakan  setiap realitas  sosial  dibentuk  dan  dikonstruksi  oleh manusia.  Mereka  menyebutkan  proses terciptanya  konstruksi  realitas  sosial  melalui tiga tahap, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan
internalisasi.  Secara  singkat,  penjelasannya adalah sebagai berikut (Berger & Lukman, 1966: 163­172):
1. Eksternalisasi ialah proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia.  Dimulai  dari  interaksi  antara pesan  iklan  dengan  individu  pemirsa melalui  tayangan  televisi.  Tahap  pertama ini  merupakan  bagian  yang  penting  dan mendasar dalam satu pola interaksi antara individu  dengan  produk­produk  sosial masyarakatnya.  Yang  dimaksud  dalam proses ini ialah ketika suatu produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat  yang  setiap  saat  dibutuhkan oleh  individu,  maka  produk  sosial  itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar.
2. Objektivasi  ialah  tahap  di  mana  interaksi sosial  yang  terjadi  dalam  dunia intersubjektif  yang  dilembagakan  atau mengalami  proses  institusionalisasi.  Pada tahap  ini,  sebuah  produk  sosial  berada proses  institusionalisasi,  sedangkan individu  memanifestasikan  diri  dalam produk­produk  kegiatan  manusia  yang tersedia, baik bagi produsen­produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia  bersama.  Objektivasi  ini  bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka di  mana  mereka  bisa  dipahami  secara langsung.  Dengan  demikian,  individu melakukan  objektivasi  terhadap  produk sosial,  baik  penciptanya  maupun  individu lain.  Kondisi  ini  berlangsung  tanpa  harus mereka saling bertemu. Artinya, proses ini bisa  terjadi  melalui  penyebaran  opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat  melalui  diskursus  opini masyarakat  tentang  produk  sosial,  dan tanpa  harus  terjadi  tatap  muka antarindividu dan pencipta produk sosial.
3. Internalisasi ialah proses di mana individu mengidentifikasikan  dirinya  dengan lembaga­lembaga  sosial  atau  organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Terdapat dua pemahaman dasar dari proses
internalisasi  secara  umum; pertama ,  bagi pemahaman mengenai ‘sesama saya’ yaitu pemahaman mengenai individu dan orang lain; kedua ,  pemahaman  mengenai  dunia sebagai  sesuatu  yang  maknawi  dari kenyataan  sosial.
Dialektika  atas  pemberdayaan  dan dominasi  dalam  wadah  kapitalisme, membutuhkan tiga aspek penting, untuk dapat bersaing dengan kompetitor lainnya­termasuk persepsi  lama  yang  ingin  dirubah  secara konstruktif,  ketiga  aspek  tersebut  mencakup diantaranya:  pasar,  organisasi  produksi  dan organisasi  sosial,  yang  pada  realitasnya, pertumbuhannya didominasi melalui mobilisasi kapital.  Berdasarkan  teori  sosial  Habermas dalam Political  Journey ,  berakhirnya  masa modernisasi,  ditandai  dengan  mengikis kekuasaan negara dengan semakin bertumbuhnya relevansi peran masyarakat dan swasta  yang  mendorong  terciptanya  konsep ruang  publik  sebagai  fenemona  hubungan komunikasi yang dialogis antara kapitalisme dan demokrasi  (Ivanovich,  2008:  268­269). Karenanya  menjadi  penting  bila  kita  juga memfasilitasi ruang dialog denganpublik untuk sama­sama  saling  mengenal,  mengetahui, berinteraksi  dan  mempercayai  bahwa  proses pembangunan yang sedang berjalan dilakukan demi kepentingan semua pihak (participatory model) .
Sebuah  konsep  pemikiran  sosial  politik, menciptakan solidaritas sosial dan pembebasan bukan  kekuasaan  yang  mengkooptasi  (Best  & Keller,  2003),  menjadi  peluang  pertumbuhan transformasi yang menuju pada pemberdayaan sebagai  alternatif/pelengkap  bentuk­bentuk kelembagaan  dominan,  yang  terbentuk  dari hasil  gerakan  sosial  yang  memobilisasi  nilai­ nilai imanen yang selalu ada dalam komunitas. Hasil gerakan ini mendasari asas ideologi yang menjadi  platform  kerja  sebuah  negara. Kelebihan  dari  gerakan  sosial  adalah kemampuan  untuk  menumbuhkan  solidaritas yang  melewati  batas­batas  sosial,  yang  jika diamati dapat dikonstruksikan secara sosial oleh
para  pelaku  politik  dalam  memperoleh  hasil suara.
Kondisi  diatas  menjadi  acuan  ideal,  yang pada  realisasi­nya  masih  sulit  diterapkan, khususnya  di  Indonesia  sendiri,  dikarenakan faktor  kepentingan  pribadi  maupun  golongan dan  sikap  arogansi  yang  tinggi  –  khususnya dikalangan para anggota legislatif dan eksekutif nya, yang menyebabkan jalannya program kerja pembangunan tidak berlangsung secara lancar dan  efektif.  Kondisi  ini  tentu  saja  sangat berdampak  pada  tidak  maksimalnya  proses pencapaian  keberhasilan  pembangunan  itu sendiri.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  suatu  tipe penelitian  studi  kasus  karena  sifat penelitiannya yang menarik dan dapat dianggap suatu  yang  luar  biasa  (kritis).    Dalam  hal  ini, kemampuan  membuat  kerangka  kerja  dari program pemasaran produk politik (Kebijakan Publik)  secara  efektif  dianggap  sebagai  yang krusial, kritis, dan spesifik.
Ada  pun  jenis  studi  kasus  yang  akan peneliti tentukan adalah penerapan UU Ormas No.17/2013,  yang  akan  memfokuskan  pada analisa dan mengobservasi kasus­kasus berada dalam  suatu  organisasional  yang  dilakukan dalam  bentuk focus  discuss  group dan diterapkan kedalam empat proses tahapan, yang didasari atas (Mefalopulos, 2008: 83­85):
1. Tahapan Communication – Based Assement
(CBA) :
Didasari atas penerapan model participatory ,  untuk  mendukung  proses inovasi diffusi pada perubahan sikap sosial, perubahan  sosial,  yang  dilakukan  melalui pelatihan  dan  sejumlah  rangkaian pemberdayaan yang difasilitasi atas isu hak asasi  dan  kesejahteraan.  Pastikan  bahwa masyarakat yang diberdayakan (monitoring &evaluation) memutuskan kapan dan apa yang perlu dirubah (action) . CBA membantu mengidentifikasi stakeholder utama dalam project ini.
2. Tahapan  Desain  Komunikasi  Strategik, mengarahkan  proses  transformasi  yang ditemukan  pada CBA sebagai  masukan dalam membuat desain strategisnya.
3. Tahapan  Komunikasi  untuk  Terapan (implementation) ,  aktivitas  pelaksanaan rencana kerja yang dibuat sebelumnya yang perlu diatur dan dimonitoring penerapannya Tahapan Komunikasi untuk Monitoring dan Evaluasi, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari intervensi komunikasi yang diterapkan.
Pada  tahapan  penelitian  kualitatif  dapat bergerak  ke  depan  dan  ke  belakang  selama prosesnya berlangsung, tapi bisa juga bergerak menuju pada sebuah akhir, membangun langkah menuju  ke  sebuah  kesimpulan  di  setiap tingkatnya.  Kegiatan  penelitian  ini  dimulai dengan  sebuah  perluasan  dari  sesuatu  yang menarik  bagi  peneliti  yaitu  efektifitas social political marketing nya, kemudian mempersempit  hal  tersebut  yaitu  pada  isi pesan,  media  yang  digunakan,  dan  respon komunikannya sampai peneliti dapat mencapai fokus  penelitian  yang  ketat  yaitu  pada bagaimana  lembaga  mengemas  teori­teori manajemen  komunikasi  dan  sosiologi  secara efektif  dan  efisien  untuk  merubah  sikap  dan sosial  masyarakatnya.
Tujuan utama dalam penggunaan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu  keadaan  yang sementara berjalan  pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab­ sebab  dari  suatu  gejala  tertentu.  Hasil  yang diperoleh  dipetakan  kedalam  kategori problematikanya  dalam  perspektif  teoritis Manajemen  Komunikasi.  Dengan  tersedianya identifikasi  masalah  tersebut,  dilakukan analisis. Dengan cara kerja di atas, awal proses metode kajian ini mengadopsi proses induktif guna  melengkapi  fakta  dan  data  yang  ada. Kemudian dilanjutkan dengan proses deduktif guna membuat pemaknaan atas fakta­fakta dan data,  berkaitan  dengan  digunakannya perspektif teoritis Manajemen Komunikasi, yang bertumpu pada Teori Empiris bercorak kekayaan
data  yang  dianalisa  melalui  pendekatan komprehensif yang melihat dari pemanfaatan teori  dalam  mendukung  pelaksanaan  kerja secara efektif dan effisien, yang mengacu pada hasil.

## Hasil  dan  Pembahasan
UU  ORMAS  No.17/2013,  mengamanatkan bahwa  perlu  dilakukan  pemberdayaan masyarakat/ORMAS.  Hal  ini,    dilandasi  oleh realita  masih  tingginya  angka  kesenjangan sosial,  terutama  dalam  bidang  ekonomi  di Indonesia. Petani dan nelayan yang merupakan representasi  sebagian  besar  masyarakat Indonesia,  masih  terperangkap  dalam kemiskinan ( poverty trap) .  Kesejahteraan hanya dikenal  dan  dinikmati  oleh  sebagian  kecil masyarakat Indonesia, kelas atas atau kalangan elite Indonesia. Dalam konteks  ini, UU Ormas diyakini  oleh  negara  dapat  mendorong akselerasi  transformasi  sosial  dalam  rangka pencapaian  cita­cita  sosial  bangsa  Indonesia, yakni  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara  itu,  dari  hasil  berbagai  kajian atau  studi  yang  telah  dilakukan,  ditemukan bahwa  program  pemerintah  pada  setiap kementerian  ataupun  departemen  telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, akan tetapi program­program pemberdayaan tersebut belum mampu mengeluarkan petani dan  nelayan  atau  rakyat  Indonesia  dari perangkap kemiskinan. Kurangnya sinerji antar kementerian dan departemen merupakan salah satu  penyebab  utama  gagalnya  program pemberdayaan masyarakat tersebut. Lemahnya organisasi  atau  struktur  sosial  masyarakat Indonesia  merupakan  penyebab  penentu lainnya. Sehingga banyak kasus menunjukkan bahwa pada tataran teoritis program tersebut ideal  untuk  mensejahterahkan  masyarakat Indonesia,  akan  tetapi  pada  tataran implementasinya banyak mengalami hambatan dan mengakibatkan program­program tersebut berhenti.
Jika  kita  merujuk  pada  paparan  di  atas, maka  penguatan  kelembagaan  dalam
masyarakat  atau  dalam  istilah  sosiologi konstruksi  struktur  sosial  yang  kuat  melalui ORMAS  ini sangat  penting dilakukan.  Dengan adanya  intervensi  sosial  yang  dilakukan  oleh pemerintah melalui ORMAS untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sehingga  mereka bisa  berdaya  tidak  hanya  dalam  bidang ekonomi, akan tetapi juga dalam bidang politik dan sosial. ORMAS yang sejatinya independen, berada pada tatanan struktur sosial diharapkan dapat  menjadi  mediator  yang  tepat  bagi pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan  merata,  sehingga hal ini akan berdampak pada pembangunan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.
Untuk mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat  atau  ORMAS  pada  tataran  sinerji antar kementrian dan lembaga negara, dalam konteks  inilah  urgensinya  peran  Kemendagri khusus Kesbangpol Divisi ORMAS. Kemendagri Kesbangpol  Divisi  ORMAS  dapat  menjadi penggerak  utama  ( driving  force) sinerjitas program pemberdayaan masyarakat.
Namun  realita  di  lapangan,  informasi  ini kurang dipahami oleh Ormas maupun LSM yang ada di Indonesia, mereka justru menilai bahwa UU  Ormas  No.  17/2013  ini,  saling  tumpang tindih, terutama pasal­pasal yang menjelaskan tentang:
1. Ormas yang berbadan hukum dengan ormas yang  tidak  berbadan  hukum  (berbasis anggota  maupun  tidak  berbasis  anggota, yang harus mendaftarkan diri ke pemerintah sesuai dengan ruang lingkupnya (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota).
2. Persyaratan pendaftaran Ormas mengikuti peraturan  pemerintah  daerah  dimana Ormas  beroperasi  /domisili,  dengan melampirkan sumber pendanaan, program kerja,  surat  pernyataan  kesanggupan melaporkan kegiatan dan keuangan secara berkala  (yang  ketentuan  tersebut  diatur pada Pasal 9­18, UU Ormas No. 17/2013).
3. Diwajibkan  untuk  melaporkan  secara berkala  kegiatan  yang  dilakukan, perubahan kepengurusan, mengumumkan
laporan  keuangan  kepada  publik  sesuai standar  akutansi  secara  transparan  dan akuntabel (Pasal 20­21, UU Ormas No. 17/ 2013).
Sedangkan  dari  pihak  pemerintah,  UU Ormas ini diperlukan mengatur semua ormas baik  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak berbadan  hukum,    mengingat  hingga  saat  ini (2013)  jumlah  Ormas  di  Indonesia  telah mencapai  139.957  Ormas,  dengan  rincian sebagai berikut:
– 65.577  Ormas  tidak  berbadan  hukum terdaftar di Kemendagri.
– 25.406  Organisasi  Sosial  terdaftar  di Kemensos.
– 48.866  Ormas  berbadan  hukum  yayasan dan perkumpulan terdaftar di Kemenkumham.
– 108 Ormas asing terdaftar di Kemenlu.
Dengan  alasan  untuk  memudahkan monitoring  kebutuhan  Ormas  yang  ada  di Indonesia  dan  memudahkan  untuk menerapkan
Need
Assesment (pemberdayaan)  yang  dibutuhkan  Ormas terkait  guna  mendorong  akselerasi transformasi  sosial  yang  berkesejahteraan dan  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Namun  buat  LSM/Ormas pemberlakukan UU Ormas No. 17/2013 dinilai berbeda,  sehingga  menimbulkan  gesekan yang  cukup  kuat  dan  keras  antara  pihak Ormas/LSM  dengan  Pemerintah,  hingga mereka merasa perlu mengajukan permohonan  pembatalan  UU  Ormas  No.17/ 2013  ke  Mahkamah  Institusi.  Hal­hal  yang mendasari keberatan mereka adalah:
1. Prosedur  pendaftaran  ormas  yang  tidak praktis dan berbelit­belit.
2. Banyaknya  lembaga  swadaya/ormas  di Indonesia, membuat iklim kompetisi antara sesama insitusi Ormas saling bersaing ketat terutama  dalam  memenangkan  sebuah proyek sosial.
3. Keharusan para Ormas/LSM, untuk secara berkala  melaporkan  kegiatan  dan pengelolaan  keuangan  mereka  kepada publik.  Sementara  mereka  sendiri (mayoritas) bisa dikatakan belum cukup independen  dan  mandiri.  Selain  itu sumber  dana  yang  mereka  peroleh  bisa dikatakan  tidak  selalu  rutin  dan  bukan dana abadi. Sehingga peraturan tersebut memberatkan buat sebagian besar LSM/ Ormas.  Mereka  menilai  seharusnya  ada kategorisasi  berdasarkan  indeks  kerja
para  Ormas/LSM  itu  sendiri,  jangan disamaratakan.
4. Kemampuan mengelola kinerja yang belum merata, terutama pada ormas­ormas kecil.
5. Bahkan beberapa LSM/Ormas menyatakan jika yang menjadi persoalan adalah isu Tata Kelola  LSM,  hasil  temuan  IGI  yang mengambil  beberapa  sampel  dari  LSM/ Ormas  yang  tergabung di  dalam  lembaga Kemitraan, menemukan bahwa Kinerja Tata Kelola Pemerintahan:
Tabel 2. Survei Indonesia Governance Index (IGI) 2012
Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai rata­ rata kinerja masyarakat sipil tidak berbeda jauh dengan nilai pemerintah dan birokrasi, sehingga sulit untuk mendorong perubahan. Selain  itu  mereka  juga  mempersoalkan masalah Sumber Daya Manusianya yang:
a. Keterampilan  terbatas,  problem kaderisasi.
b. Low pay, high risk .
c. Jalur karir terbatas.
Melihat persoalan ada, perlu penerapan Demokrasi  Deliberasi  dengan  dibukanya
ruang  dialog  antara  pemerintah  (pembuat kebijakan)  dan  LSM/Ormas  ( users) ,  dalam merumuskan  juklak  dan  juklis  turunan  UU Ormas  No.  17/2013  ini.  Dengan  memahami kondisi lingkungan yang ada, perlu dilakukan pemetaan  sosial  dan  alat  ukur  yang  tepat dalam  mensosialisasikan  serta  menerapkan UU  Ormas  No.  17/2013  ini.  Langkah selanjutnya  adalah  pengkonstruksian  sosial secara  terencana  melalui  manajemen komunikasi  strategi k  yang  tepat  untuk mencapai  solidaritas  kesepahaman  secara kolektif  antara pembuat  kebijakan (Kemendagri) dan users (LSM/Ormas).
Prinsip­Prinsip Dasar Manajemen Komunikasi pada Model Demokrasi  Deliberatif
Prinsip­prinsip dasar manajemen komunikasi pada Model Demokrasi Deliberatif (Mefalopulos, 2008: 88­95), yaitu:
Dialogic , guna memfasilitasi kesepahaman bersama  dimana  ada  suara/pendapat  yang harus  didengar (participatory  model, dalam konteks  ini  institusi  Ormas/LSM ) ,  guna mengarahan  pembagian  tugas  sesuai  dengan kondisi lingkungan yang dihadapi dan mencari pengumpulan kesepahaman yang terkonsesus secara lebih luas. Untuk itu perlu dibangun rasa percaya,  peningkatan  pengetahuan  secara maksimal, minimalisir resiko dan rekonsiliasi di beberapa posisi yang berbeda.
Inclusive , guna  mengidentifikasikan, mendefinisikan,  mendengar  dan  memahami kebutuhan (needs)  stakeholder yang  terlibat. Strategi yang tepat berdasarkan kelompok yang dipilih secara segmented dari para stakeholders yang terpilih (berdasarkan hasil penelitian dan pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya), guna mencapai hasil yang maksimal.
Heuristic , meliputi kesepahaman bersama yang  disepakati  bersama  yang  dilakuakan secara kolektif  (Yum, 1989) – dicapai melalui penguatan  analisa  dan  dialog  yang  dibangun
berdasarakan  pengalaman  dan  keahliannya masing  masing stakeholders ,  yang  secara konstituen memiliki nilai tambah utama dalam membuat kebijakan publik (peraturan maupun perundang­undangan) – yang tertuang kedalam juklak dan juklis dari UU Ormas No. 17/2013 ini, yang tertuang kedalam buku panduan petunjuk pelaksanaan.
Analytical , kemampuan secara intergral dan komprehensif dalam menyatukan keberagaman situasi  dan  kondisi  lingkungan  baik  internal maupun eksternal, dalam membangun roadmap kerja  pembangunan  ke  depannya  antara pemerintah (dalam hal ini Kebangpol Depdagri divisi  Ormas)  dengan  LSM/Ormas  itu  sendiri, agar  UU  yang  dibuat  lebih  dapat  dirasakan manfaatnya.
Participatory  (dalam  konteks  deliberatif) , diaplikasikan  pada  tingkatan  yang  berbeda­ beda,  yang  diindentifikasikan  kedalam  empat tingkatan  (Aycrigg,  1998),  yaitu:  berbagi informasi,  konsultasi,  kolaborasi  dan pemberdayaan  berdasarkan  indeks  kinerja Ormas/LSM  yang  di review oleh  lembaga independen  di  tiap  tahunnya,  untuk diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan (need assesment) ,  yang  selanjutnya  diaplikasikan dalam bentuk pemberdayaan.
Tabel 3. Prinsip­Prinsip Dasar Manajemen Komunikasi
Contextual, sebagai  alat,  isi  dan  petunjuk penerapan  yang  disesuaikan  dengan  situasi spesifiknya. Diadopsi secara komprehensif dari
rencana kerja pembanguan (RPJM/P) negara – dengan tujuan “mendorong munculnya proses partisipasi”  (berakar  dari  konteks  budaya­
kearifan lokal dan realitas sosial ekonominya), untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Interdisciplinary ,  menerapkan multidisplin ilmu  yang  dapat  diterapkan  guna  mencapai efektifatan dan keberhasil hasil program kerja tersebut,  diantaranya  sosiologi,  komunikasi strategik,  politik  ekonomi,  pendidikan  dan pemasaran, guna memetakan pola resiko sosial politik  ekonomi  yang  mungkin  terjadi, mengarahkan  negosiasi  secara  tepat  guna mengurangi konflik­konflik atau sebagai mediasi antara lembaga dan pandangan oposisi (LSM/ Ormas,  Akademisi,  anggota  DPR/D)  dengan pemerintah  (Kesbangpol  Kemendagri  Divisi Ormas).
Strategik, upaya  untuk  mempengaruhi individu/kelompok  –  LSM/Ormas  (secara persuasif)  untuk  merubah  sikap  dan pandangannya, yang diterapkan melalui teknik­ teknik  dan  metode  komunikasi  secara profesional, tepat dan terarah.
Persuasive, guna  membujuk  sesorang secara  sukarela  untuk  mau  berubah, berdasarkan pada akurasi informasi dan dengan konteks komunikasi dua arah.
Menyikapi Efektifitas Manajemen Komunikasi Strategik pada Model Demokrasi Deliberatif  dalam  Menciptakan  Ekuitas Kebijakan  Publik  yang  Tepat
Proses  sebuah  perubahan  sosial dimasyarakat  tidak  terjadi  begitu  saja  secara instan. Didalamnya dipengaruhi oleh aktivitas interaksi­interaksi  sosial  yang  ada  yang berupaya mencapai titik keseimbangan ( social equilibrium ) dalam tatanan sosialnya pada saat ini maupun masa akan datang. Nilai­nilai baru ini  diwakili  dengan  perubahan  sikap  dan pandangan dalam tatanan sosial yang terbentuk secara  konsensus,  dan  dengan  sendirinya berdampak  pada  perubahan  sosial  di masyarakata itu sendiri.
Keberhasilan pengkonstruksian sosial yang didukung dengan pemahaman atas kebutuhan pasar  dan  implementasinya  melalui pendekatan  manajemen  komunikasi  yang
tepat,  bisa  membawa  keberhasilan  yang gemilang didalam penerimaan setiap produk politik yang ditawarkan (dalam konteks ini UU Ormas  No.  17/2013).  Dan  hal  yang  perlu diingat,  tiap  masyarakat  harus  menemukan sendiri  strategi  yang  paling  tepat  untuk membangun  negaranya  (Friberg  &  Hettne, 1985: 220), karenanya keterlibatan masyarakat sangat  diperlukan  dalam  hal  ini  sebagai landasan dan dasar acuan yang dipakai dalam membuat kebijakan publik.
Penerapan konsep democracy deliberative ini dapat dijalan dengan kerangka kerja dibawah ini, yang bersumber dari beragam multidisplin ilmu  yang  diharapkan  dapat  diterapkan kedepannya,  yang  tidak  hanya  menerapkan komunikasi  strategik  tapi  juga  teknologi komunikasinya (Information  Communication Technology – ICT) .
Sebuah  keberhasilan  dari  proses  kerja manajemen  komunikasi,  tidak  terlepas  dari siklus  yang  merupakan  mata  rantai  sejumlah elemen, seperti halnya ekosistem, dimana bila satu mata rantai  tersebut  putus, akan terjadi ketidak  seimbangan  dan  ketidak  maksimalan hasil  program  kerja  yang  dijalankan.  Untuk memahaminya perlu disadari, bahwa ini adalah sebuah  proses  panjang  yang  perlu  dilakukan secara terus menerus, baik dari dalam maupun dari luar.
Faktor­faktor  yang  menjadi  bagian  mata rantai  tersebut,  dimulai  dari  kekuatan komunikasi  internal  ( T im  Kesbangpol Kemendagri  Divisi  Ormas),  yang  bertugas melakukan  sosialisasi  dalam  menentukan pendelegasian  tugas  kepada  setiap  anggota timnya  berdasarkan  pada  kredibilitas  dan kapabilitas  dari  masing­masing  anggotanya. Menciptakan image politik yang kredibel akan membawa pengaruh pada positioning produk sosial politik (UU Ormas No. 17/2013) yang akan melekat didalam benak publik, yang terbentuk dari  sebuah  konsistensi,    keterkaitan, keterpaduan antara pesan, promosi, pemilihan media,  pemanfaatan  ajang  khusus,  aktivitas kehumasan  yang  dikomunikasikan  dua  arah secara  kesinambungan  antara  organisasi
dengan publiknya (LSM dan Ormas) – (Lozier & Wayne, 1976: 34).
Kekuatan Media  Relations yang  dimiliki dapat membangun sebuah opini publik yang menguntungkan, yang tentunya dikonstruksikan  melalui  manajemen  berita yang  tepat  dalam  menjalankan  mekanisme promosi  sekaligus  dapat  mengatur  arus informasi yang berkembang dipasar yang dituju (Oposisi pada umumnya dan LSM/Ormas pada khususnya).

## Implikasi  Positif
Interaksi  secara  simultan  dengan masyarakat,  baik  yang  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  memberi input yang tiada hentinya bagi produk sosial politik  (UU  Ormas  No.  17/2013).  Realitas sosial  politi k  akan  muncul  keti ka permasalahan  masyarakat  dikaitan  dengan pertanyaan tentang legitimasi penguasa. Dan keti ka  muncul  permasalahan  dalam masyarakat,  realitas  sosial  dapat  dijadikan
Gambar 2. Penerapan Kerja Manajemen Komunikasi Strategik
sebagai realitas politik, karena banyak pihak yang  mempertanyakan  efektifitas  dan  nilai perubahan  bagi  kondisi  sosial  ekonomi stakeholders nya.
Realitas  politik  tertanam  dalam  realitas sosial.  Realitas  sosial  memberi  inspirasi  dan energi  untuk  membentuk  realitas  politik. Realitas politik membutuhkan input yang dapat dijadikan sebagai isu­isu politik, berdasarkan fenomena  sosial  baru  dalam  masyarakat. Tentunya  antara  realitas  sosial  dan  realitas politik  harus  memiliki  kesesuaian.  Karena realitas politik harus mengikuti realitas sosial (dalam konteks ini, adalah sangat bijaksanalah bila  kesbangpol  dapat  menjembatani  sikap penolakan  UU  Ormas  No.  17/2013,  kedalam pedoman  petunjuk  pelaksanaan  yang  dapat mengakomodir kebutuhan pasar (LSM/Ormas).
Pemahaman  realitas  sosial  tidak  dapat dilakukan  hanya  melalui  data  dan  informasi yang kita dapatkan. Data dan informasi harus memberikan  makna.  Pemaknaan  data  (UU Ormas  No.  17/2013)  dan  informasi  sosial membutuhkan suatu kerangka ideologis (dalam konteks ini, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C,  ayat  2,  Pasal  28E  ayat  3,  dan  Pasal  28J, UUD  1945),  yang  membedakannya  dengan produk politik lainnya (UU Ormas No. 8/1985). Suatu fenomena sosial tertentu akan memiliki wajah  yang  berbeda  apabila  dianalisis menggunakan kerangka ideologis yang berbeda. Makna  realitas  sosial  tidak  bersifat  statis. Dengan  kata  lain,  makna  tersebut  selalu berubah­rubah.
Realitas  sosial  harus  dibentuk  dan diciptakan melalui fenomena sosial. Terkadang masyarakat perlu disadarkan akan permasalahan  yang  sedang  atau  yang  akan dihadapi di kemudian hari. Realitas sosial perlu dimaknai sebelum menjadi realitas politik. Yang membedakan  antara  realitas  sosial  dengan realitas  politik  adalah  bahwa  realitas  sosial ditunjukan melalui analisis dan deskripsi kondisi sosial  masyarakat  (psikologi  sosial)  yang  ada, sementara realitas politik dikaitkan dengan cara memperbaiki realitas sosial melalui konfigurasi kekuasaan yang ada dalam struktur masyarakat.
Masyarakat terus berubah. Norma­norma dan sistem nilai pun turut berubah. Mana yang benar  dan  salah  pun  mengalami  pergeseran seiring berubahnya waktu. Pergeseran sistem nilai  dari  masyarakat  yang  kolektif  menjadi masyarakat  individualis  juga  perlu  dicermati. Karena, nantinya pun akan mempengaruhi cara masyarakat  berpikir,  bersikap  dan  bertindak. Sesuatu  yang  ’benar’  dalam  budaya  kolektif salah  satunya  dicirikan  dengan  pengutamaan semangat kebersamaan/kolektivisme, sementara  budaya  individual  menempatkan hak­hak individu lebih penting di atas semangat kolektif.

## Implikasi  Negatif
Keberhasilan sebuah produk sosial politik (UU  Ormas  No.  17/2013)  dalam  menciptakan perubahan  itu,  dengan  konteks  kualitas masyarakat  Indonesia,  tidak  terlepas  dari pemanfaatan  teknologi  komunikasi  secara maksimal,  yang  pada  realitasnya  masih  sulit diterapkan saat ini, kesadaran akan pentingnya informasi dan pengetahuan masih berada pada skala  rendah  didalam  tatanan  masyarakat Indonesia, sementara kunci awal perubahan dan pemberdayaan  itu  ada  informasi  dan pengetahuan, sehingga perlu usaha yang cukup keras dalam menyadarkan penting informasi dan pengetahuan, agar kita tahu kemana kita akan bawa negara ini ke depannya.

## Simpulan
Apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan orang tentang sebuah organisasi (dalam konteks ini, Pemerintah, Kesbangpol Kemendagri Divisi Ormas)  secara  mendasar  akan  membentuk reputasi  organisasi  itu  sendiri.  Membangun kepercayaan publik, perlu mempertimbangkan kredibilitas  dan  kepercayaan,  yang  digunakan untuk membentuk persepsi positif khalayak.
Berdasarkan  uraian  pemikiran  diatas memperlihatkan  pada  dasarnya  untuk  dapat mencapai  sebuah  konsensus  kesepahaman (dalam mensosialisasikan kebijakan publik yang equitable, UU Ormas No. 17/2013) dibutuhkan
kemampuan untuk melakukan penetrasi pasar, mengenali  khalayak  yang  menjadi  target sasarannya (LSM/Ormas), yang diperoleh dari bank  data  khalayak,  hasil  riset  dan  analisa pasar, untuk memahami “apa yang dibutuhkan masyarakat  (LSM/Ormas)  – Need  Assesment ”, dimana  untuk  itu  organisasi  (Kesbangpol Depdagri,  Divisi  Ormas) perlu  bertatap  muka langsung  dengan  para  khalayaknya  (LSM/ Ormas,  media  dan  masyarakat).  Hal  ini  perlu dilakukan  mengingat  pentingnya  membaca situasi  dan  pemahaman  masyarakat  atas kebijakan yang ingin dijalankan.
Menilai  berhasil  atau  tidaknya  sebuah program  kerja,  alat  ukur  yang  digunakan adalah  tingkat  kesadaran,  ketertarikan, keinginan,  keputusan  dan  tindakan  yang dilakukan,  sejalan  dengan  hasil  yang  ingin d i ca p a i.  D an   u nt u k  me n cap a i   sa sar a n tersebut  tidak  hanya  menggunakan  satu varibel saja, dibutuhkan beberapa variabel multifungsi yang mengacu pada konsistensi p osi t io n i ng ,   inte ra ksi  ko mu n i kasi   d a n pemasaran  yang  berbasis  misi  yaitu  fokus, r el eva n  ja n gka   pan j an g  d an   p e rsu asif. Ciptakan  ekuitas  produk  kebijakan  publik y an g me n j ad i kan kha l a ya k te r i ka t didalamnya,  karena  alasan  kebutuhan  dan kei n gin a n ,  b u ka n   pa ksaa n   ata u pu n ketergantungan.
Sejauh  ini  dari  hasil  observasi  yang di lakukan  kepada  beberapa  pihak  yang terkait,  masih  menemui  banyak  kendala, terutama tentang pedoman, penerapan dan implikasi  kebijakan  ini  (UU  Ormas  No.  17/ 2 013)  di  lapangan  disamping  adanya kesenjangan  pemahaman  produk  kebijakan antara pemerintah (Kemendagri) dan target audiences (LSM/Ormas), sehingga sebelum di b awa  ke  wilayah  publi k,  hendaknya kesepahaman  harus  ada  antara  keduanya d engan  cara  meminimalisir  perbedaan definisi  ( the  definition  gap) ,  perbedaan obyektivitas (the objectives gap) , perbedaan realita (the  reality  gap) ,  perbedaan  sumber (the resources gap) , perbedaan kemampuan
(the power gap) , hal ini bisa dilakukan melalui capacity building .

## Daftar  Pustaka
Berger, Peter, and Thomas Lukman, 1966. The Social Construction of Reality: A Treatise in  the  Sociology  of  Knowledge. NY,  US: Anchor Books.
Best,  and  Keller.  2003 .  Post  Modern  Theory, Critical Interrogations. UK: Boyan Press.
Bungin, Burhan. 2007. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
__________ . 2008. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma  dan  Diskursus  Teknologi Komunikasi  di  Masyaraka. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Cini, Lorenzo. 2011. Between Participation and Deliberation: Towards a New Standard for Assessing  Democracy. Italy:  European University Institute Press.
Citroni,  Giulio.  2010. Democracy  Participant. Roma: Bonanno Press.
Diani,  Della  Porta  e.  2005. Making  the  Polls: Social  Forum  and  Democracy  in  Global Justice Movements. UK: Paradigm Press.
__________ .  2006. Social  Movements:  An Introduction. 2 nd Ed.  US:  Blackwell Publishing.
__________. 2007. The  Global  Justice Movement  in  Cross­National  and Transnational Perspective. UK: Paradigm Press.
Dryzek,  J.  2000. Deliberative  Democracy  and Beyond  Liberals,  Critics,  Constellations. Oxford. UK: Oxford University Press.
Effendy, Onong Uchjana. 1994. Ilmu, Komunikasi,
Teori  dan  Praktek. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Elster,  J.  1998. Deliberative  Democracy. Cambridge. UK:  Cambridge  University Press.
Firmanzah.  2007. Marketing  Politik:  Antara Pemahaman  dan  Realitas. Jakarta:
Yayasan Obor.
Fletcher, Mark . 1999.
Managing
Communication. London: Kogan Page.
Goldhaber,  Gerarld.  1990. Organization Communication. Wm. C. Brown Publisher.
Habermas,  Jurgen. 1984. The  Theory  of Communicative  Action. Boston:  Beacon Press.
___________. 1992. Between  Facts  and Norms:  Contributions  to  a  Discourse Theor y  of  Law  and  Democracy.
Translated  by  W illiam  Rehg.  1996. Cambridge,  Massachussetts:  The  MIT Press.
Hardiman,  F.  Budiman,  2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius,.
Ivanovich,  Agusta.  2008.  Jurnal  Transdisplin
Sosiologi,  Komunikasi  dan  Ekologi Manusia. Vol. 2, Solidaty, p. 268­269.
Jauch,  Lawrence  R.,  and  Glueck,  1995.
Manajemen  Strategis  dan  Kebijakkan Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
Kelley,  H.H.  1976. Atribution  Theory  in  Social Psychology.
Kotler,  Phillip,  and  E.L.  Roberto.  1989. Social Marketing Strategies for Changing Public Behaviour. Free Press.
Lagerwey,  Fr.  Cornelio.  1990. Monographs  on Development  Communication. Manila: The Communication Foundation for Asia.
Maletzke, Gerhard. 1976. Evaluating of Change through Communications: Communication and  Rural  Change. Asian  Mass Communication Research and Information Centre.
Mefalopulos,  Paolo.  2008 .  Development Communication  Sourcebook:  Brodening the  Boundaries  of  Communication. US: World Bank.
Rawls, J. 1993. Liberal Political. Milano: Journal of Edizioni di Comunita.
Young,  I.M.  2000. Inclusion  and  Democracy. Oxford: Oxford University Press.