## JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

## Ali Dahwir
Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail : alidahwir@unpal.ac.id

## Abstract
The term  justice  collaborator  became  popular  again  when  the  alleged  murder  of  Police Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadier J or Brigadier Y occurred on July 8 2022  at  the  official  residence  of  Inspector  General  of  Police  Ferdy  Sambo.  Bharada  E  is willing to be made a justice collaborator, and hopes that this status will be considered by the judge  in  the  trial  of  the  alleged  murder  case  of  Brigadier  Yosua  Hutabarat.  This  research discusses how the justice collaborator law should ideally be regulated in Indonesian criminal law. This type of research is explanatory normative legal research using secondary data with a  statutory  approach,  case  approach  and  concept  approach.  In  Indonesian  criminal  law, justice collaborators are not specifically regulated. Therefore, it is urgent that it be regulated formally with substance: Providing protection for a justice collaborator and his family. Get a sentence of no more than 2 (two) years for serious crimes and receive a conditional sentence for  ordinary  crimes.  Detention  of  suspects  as  justice  collaborators  is  separated  from  other suspects.  Given  the  right  not  to  appear  at  the  hearing.  Case  filings  must  be  separated  from other  suspects.  If  the  justice  collaborator  has  become  a  prisoner,  he  will  be  given  a  special remission.
Keywords: Justice Collaborator; Criminal act; Formal Rules

## Abstrak
Istilah justice collaborator kembali menjadi ramai ketika kasus dugaan pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atau Brigadir Y yang terjadi pada tanggal 8  Juli  2022  di  rumah  dinas  Inspektur  Jenderal  Polisi  Ferdy  Sambo.  Bharada  E  bersedia dijadikan sebagai justice collaborator, dan berharap status tersebut bakal dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan dugaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.Penelitian ini membahas  tentang    bagaimakah  idealnya  pengaturan  hukum justice  collaborator dalam hukum  pidana  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  bersifat explanatorius  menggunakan  data  sekunder  dengan  pendekatan  Undang-undang,  pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Dalam hukum pidana Indonesia, secara khusus terhadap justice collaborator belum diatur. Oleh sebab itu sudah urgen diatur secara formil dengan substansi: Memberikan  perlindungan  terhadap  seorang justice  collaborator serta  keluarganya. Mendapatkan hukuman yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhadap tindak pidana serius dan akan  mendapatkan  pidana  bersyarat  untuk  tindak  pidana  biasa.  Penahanan  tersangka  sebagai justice  collaborator dipisahkan  dari  tersangka  lainnya.  Diberikan  hak  untuk  tidak  hadir  di persidangan.  Pemberkasan  perkara  harus  dipisahkan  dari  tersangka  lainnya.  Apabila justice collaborator tersebut sudah menjadi narapidana, maka diberikan remisi khusus.
Keyword : Justice Collaborator ; Tindak Pidana; Aturan Formil

## PENDAHULUAN
Implementasi  dari  suatu  negara hukum diantaranya adalah semua orang tentu  mempunyai  hak  dan  kedudukan yang  bersamaan  di  depan  hukum.
Semua  orang  adalah  sama  baik  dalam kedudukan  dan  pangkat  ( equality
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
before  the  law ). 1 Pasal  27  ayat  (1) UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa “segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak  ada  kecualinya”.  Selanjutnya ketentuan  dalam  Pasal  28D  ayat  (1) merumuskan  bahwa  “setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum”.
Namun  demikian  dalam  kondisi tertentu  terkadang  keberadaan  asas tersebut  dapat  dikeculaikan,  ketika kepentingan  hukum  yang  lebih  besar membutuhkannya. Terlebih apabila ada dasar  hukum  yang  jelas  sebagai landasan  yuridisnya,  sehingga  dapat disebut penyimpangan terhadap hukum dalam bentuk pengecualian. 2
Hal  ini  juga  berlaku  dalam sistem peradilan pidana, dimana dimungkinkan perlakuan khusus terhadap  orang  yang  bersama-sama melakukan tindak pidana, ketika diantara mereka ada yang mau
membantu  negara  dalam  membuka
1 Oksidelfa  Yanto, Mafia  Hukum  Membongkar Konspirasi  dan  Manipulasi  di  Indonesia (Jakarta: Swadaya Group, 2010).
2 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal  Kaedah  Hukum (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 1993).
kasus rumit yang sedang ditangani, dan orang  yang  membantu  tersebut  dapat memberikan keterangan yang menjadikan  kasus  rumut  itu  menjadi terang.  Orang  tersebut  disebut  sebagai justice collaborator. Perlu juga difahami untuk menjadi seorang justice collaborator maka  harus  memenuhi persyaratan  bahwa  yang bersangkutan bukanlah merupakan pelaku utama.
Justice  collaborator disematkan kepada mereka yang melakukan kejahatan dan mau bekerja sama untuk memberikan keterangan serta membantu  aparat  penegak  hukum  agar kasus  tersebut  menjadi  terang. 3 Bagi mereka  yang  mau  bertindak  sebagai seorang justice  collaborator, maka mereka  akan  diberikan  penghargaan seperti  pembebasan  bersyarat,  hanya diberikan hukuman percobaan bersyarat khusus, serta diberikan remisi dan asimilasi secara khusus.
Saat ini istilah justice collaborator kembali  menjadi  ramai ketika  perkara    adanya  pembunuhan terhadap  Brigadir  Polisi  Nofriansyah
3 Tami  Rusli,  Aprinisa,  dan  Gustian  Sapta Ningrat,  “Penerapan  Justice  Collaborator Dalam  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw),” Pagaruyung Law Journal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Volume 6 No.
2, Januari 2023:235-248
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
Yosua  Hutabarat  alias  Brigadir  J  atau Brigadir Y yang terjadi  pada tanggal  8 Juli  2022  di  rumah  dinas  Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo, yang saat itu  sedang  menjabat  sebagai  Kepala Divisi  Profesi  dan  Pengamanan  Polri, dan  dugaan  pembunuhan  ini  terjadi  di Kompleks Perumahan Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Dalam  perkara  tersebut  Bharada E, dijadikan sebagai justice collaborator .  Bharada  E  telah  resmi dinyatakan sebagai justice collaborator , dan  berharap  status  tersebut  bakal dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam persidangan dugaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh FS yang segera  digelar.  Seorang  yang  dijadikan sebagai justice collaborator harus jujur.
Karena apabila seorang justice collaborator berbohong  maka  dia justru akan berkontribusi dalam merusak  keadilan  yang  dicita-citakan semua pihak.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut, maka yang menjadi topik permasalahan dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimakah idealnya  pengaturan  hukum justice collaborator dalam  hukum  pidana Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah penelitian yuridis-normatif  bersifat  eksplanatoris dengan pendekatan Perundang- undangan,    pendekatan  konsep  dan pendekatan kasus. Data yang digunakan  adalah  data  skunder  dalam bentuk  bahan  hukum.  selanjutnya  data yang  telah  diperoleh  akan  dianalisis dengan menggunakan deskriptif- kualitatif, kemudian disimpulkan secara  metode  induksi  dan  metode deduksi.

## PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia
Tindak  pidana  dirumuskan  oleh Simons yang mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan salah dan bertentangan  dengan  hukum,  yang diancam  dengan  pidana  dan  dilakukan oleh seseorang yang mampu dan orang tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. 4
Keberadaan seorang justice collaborator pada  dasarnya  sangat diperlukan  dalam  suatu  perkara  pidana di  Indonesia.  Terlebih  apabila  tindak pidana  tertsebut  merupakan  tindak
4 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana  Edisi  Revisi (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2016).
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
pidana yang menjadi sorotan masyarakat,  karena  dampaknya  atau karena  pelakunya  merupakan  orang- orang  yang  memilki  status  sosial  yang tinggi dalam masyarakat. seperti halnya tindak  pada  korupsi  yang  merupakan salah  satu  tindak  pidana  yang  masih marak di Indonesia.
Keterbatasan  jenis-jenis  alat  bukti dalam  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana Indonesia  berdampak  pada  seringnya aparat  penegak  hukum  menemukan hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan.  Oleh  sebab  itu  dituntut untuk  dapat  melahirkan  suatu  inovasi yang  baru  dalam  mengungkap  sebuah kasus.
Seiring  berjalannya  waktu  untuk mengungkap  suatu  tindak  pidana  yang luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ) seringkali penyidik bekerjasama dengan  pelaku  utuk  dijadikan  sebagai seorang  saksi  yang  bekerjasama  dan dapat  memberikan  keterangan  kepada aparat penegak hukum dalam membantu  pembuktian  suatu  tindak pidana  guna  untuk  mengungkap  suatu kasus yang lebih besar atau yang biasa dikenal dengan istilah Justice Collaborator .
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011
menjelaskan terkait dengan definisi dan bentuk perlindungan
justice collaborator .
Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa justice collaborator adalah  seseorang  yang merupakan  salah  satu  pelaku  dari tindak  pidana  tertentu  dan  telah mengakui perbuatan yang dilakukannya serta bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut  dan berkenan untuk  bekerjasama  dengan  aparat penegak  hukum  dalam  memberikan keterangan  sebagai  saksi  di  hadapan persidangan.
Tindak  pidana  tertentu  yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4 Tahun  2011  merupakan  tindak  pidana yang  bersifat  serius  seperti  tindak pidana  korupsi,  terorisme,  narkota, pencucian  uang,  perdagangan  orang maupun  tindak  pidana  lain  yang sifatnya  terorganisir  dan  tentunya menimbulkan  masalah  dan  ancaman yang serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.
Dengan  hadirnya  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4 Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) Dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama ( justice collaborator ) Di Dalam
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
Perkara Tindak Pidana Tertentu, memberikan  sedikit  angin  segar  bagi keberadaan justice collaborator , peraturan ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memberikan himbauan  kepada  para  hakim  apabila menemukan orang yang dapat dikategorikan  sebagai  Saksi  Pelaku yang  Bekerjasama  dapat  memberikan perlakuan khusus diantaranya keringanan  pidana  dan/atau  bentuk perlindungan lainnnya.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011 menjelaskan bagaimana pedoman dalam  menentukan  seseorang  dapat dikategorikan sebagai justice collaborator sebagai berikut:
1. Yang  bersangkutan  merupakan salah  satu  pelaku  tindak  pidana tertentu  sebagaimana  dimaksud dalam SEMA ini;
2. Mengakui kejahatan yang dilakukannya
3. Bukan  merupakan  pelaku  utama dalam kejahatan tersebut;
4. Memberikan  keterangan  sebagai saksi  di  dalam  proses  peradilan; dan
5. Jaksa  Penuntut  Umum  di  dalam tuntutannya  menyatakan  bahwa yang bersangkutan telah
memberikan keterangan dan bukti- bukti  yang  signifikan  sehingga penyidik  dan/atau  penuntut  umum dapat  mengungkap  tindak  pidana yang  dimaksud  secara  efektif, dapat  mengungkap  pelaku  yang peran  nya  lebih  besar,  dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana.
Peraturan  ini  mengatur  bahwa seorang saksi pelaku yang bekerjasama tidak serta merta dapat dibebaskan dari tuntutan  pidana  apabila  ia  memang tersebukti  secara  sah  telah  bersalah. Namun  apabila  setelah  persyaratan yang  ada  di  dalam  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4 Tahun  2011  dianggap  telah  terpenuhi, maka atas bantuan yang diberikan oleh Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  hakim dalam  menentukan  pidana  yang  akan dijatuhkan  dapat  mempertimbangkan hal-hal  penjatuhan  pidana  seperti halnya  menjatuhkan  pidana  percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana  berupa  pidana  penjara  yang paling ringan diantara terdakwa lainnya tentunya  dengan  mempertimbangkan nilai-nilai keadilan.
Sementara  Undang-undang  RI No: 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  tidak  memberikan  penjelaskan yang rinci tentang saksi dalam statusnya telah ditetapkan sebagai saksi maupun tersangka yang mau bekerjasama  dalam  rangka  menjadikan suatu  kasus  menjadi  terang  bersama dengan aparat penegak hukum.
Di Indonesia, justice collaborator dimaknai  sebagai  seorang  saksi  yang juga  sebagai  pelaku  yang  mau  bekerja sama. Justice collaborator dapat diartikan  sebagai  seseorang  pelaku kejahatan,  dan  dia  mau  bekerja  sama untuk membantu Jaksa Penuntut Umum  dalam  rangka  mengungkap suatu  tindak  pidana.  Adapun  caranya adalah  sipelaku  tersebut  memberikan informasi,  bukti  dan  kesaksian  yang lengkap  untuk  menyelesaikan  kasus kejahatan,  akan  tetapi  orang  yang dijadikan  sebagai justice  collaborator bukanlah merupakan pelaku utama.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia, pada  dasarnya  telah  ada  beberapa landasan  hukum  terkait  dengan justice collaborator .  Di  Indonesia  seorang justice collaborator biasanya berfungsi untuk  memecahkan  kasus  yang  besar dan  rumit  dalam  pembuktiannya. Paling  tidak  terdapat  5  (lima)  aturan hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai
landasan yuridis tentang justice collaborator .  Aturan  hukum  ini  bisa dijadikan  sebagai  landasan  yuridis untuk  mengatur  dan  sebagai  bagian dari  persyaratan  tersangka  yang  akan dijadikan sebagai seorang justice collaborator .
Setelah dilakukan penelitian, maka peneliti mendapatkan data bahwa paling  tidak  terdapat  lima  regulasi hukum yang mengatur tentang keberadaan justice collaborator , diantaranya:
1. Undang-undang  RI  No:  31  tahun 2014  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban;
2. PP  No:  99  Tahun  2012  tentang perubahan  kedua  atas  PP  No:  32 Tahun  1999  tentang  tata  cara  dan syarat  pelaksanaan  warga  binaan pemasyarakatan;
3. SEMA  No:  4  tahun  2011  tentang perlakuan  bagi  pelapor  tindak pidana  ( Whistle  blower )  dan  saksi pelaku yang bekerja  sama ( Justice collaborator );
4. Peraturan  bersama  KPK,  Kajari,
Kapolri, LPSK dan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  No:  M.HH11. HM.  03.  02.  th.  2011,  No.  PER- 045/ A/ JA/ 12/ 2011, No. 1 Tahun
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
2011,  No.  KEPB-02/01-55/  12/ 2011,  No.  4  Tahun  2011  tentang perlindungan  bagi  pelapor,  saksi pelapor  dan  saksi  pelaku  yang bekerja sama; dan 5. Permen  Hukum  dan  HAM  RI  No: 3 tahun 2018 tentang tata cara dan syarat  pemberian  remisi,asimilasi, cuti mengunjungi  keluarga, pembe basan  bersyarat,  cuti  menjelang bebas  dan  cuti  bersyarat  untuk pelaksanaan  remisi,  asimilasi  dan pembebasan bersyarat.
Selanjutnya adapun yang menjadi persyaratan  untuk  seorang  terdakwa maupun  tersangka  menjadi justice collaborator juga diatur didalam peraturan bersama Menteri dan lembaga  negara  lain.  Aturan  itulah selanjutnya  dijadikan  sebagai  standar untuk sistem peradilan dalam menentukan  seorang  menjadi justice collaborator .
Hal ini agar penetapan seseorang sebagai justice  collaborator tidak ditetapkan  secara  sembarangan  oleh pihak-pihak  dalam  sistem  peradilan pidana.  Adapun  persyaratan  untuk dapat dijadikan sebagai justice collaborator , adalah:
1. Jenis kejahatan yang akan
diungkap justice collaborator
merupakan kejahaatan yang terorganisir  dan/  atau  kejahatan serius;
2. Justice  collaborator memberikan harus  penjelasan  secara  benar, valid  signifikan,  jelas  dan  andal untuk upaya menjadi terang tentang kejahatan yang terorganisir dan/   atau kejahatan serius;
3. Seseorang justice collaborator harus bukanlah merupakan seseorang  pelaku  utama  untuk kejahatan  yang  terorganisir  dan/ atau  kejahatan  serius  yang  sedang diproses;
4. Seorang justice collaborator diwajibkan memberikan pernyataan  secara  tertulis  serta bersedia  untuk  mengembalikan segala  apa  yang  sudah  didapatnya dari  kejahatan    yang  terorganisir dan/ atau kejahatan serius.
Persyaratan tersebut di atas merupakan  persyaratan  umum,  namun selain  daripada  itu  untuk  menjadi seorang justice collaborator bisa dibagi ke  dalam  2  (dua)  bagian  yaitu mengajukan sebagai justice collaborator pada saat proses penyidikan dan proses penuntutan serta pada saat sudah merupakan narapidana.
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
B. Idealnya Pengaturan Hukum

## Justice Collaborator di Indonesia
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam tindak pidana  tertentu  sangat  diperlukan keberadaan seorang justice collaborator. Karena  seorang justice collaborator akan  dapat  membuat terang suatu perkara rumit yang sedang diperiksa.
Namun demikian keberadaan justice  collaborator juga  bukanlah sesuatu  yang  mudah,  akan  tetapi  perlu keberanian serta kejujuran karena yang dijadikan  sebagai justice  collaborator tersebut juga merupakan seorang pelaku  tindak  pidana  yang  secara bersama-sama  melakukannya  dengan yang lain.
Sudah  barang  tentu  seseorang yang menjadi justice collaborator akan banyak  menghadapi  intimidasi  serta ancaman dari orang-orang yang merasa dirugikan  oleh  keberadaan justice collaborator tersebut.  Memberanikan diri sebagai seorang justice collaborator adalah  suatu  keputusan yang  pasti  sangat  sulit,  hal  ini dikarenakan  oleh  segala  kenyamanan dan  keamanan  diri  dan  keluarganya
akan  mendapatkan  banyak  gangguan dari orang-orang tertentu. 5
Apalagi  apabila  tindak  pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana korupsi, atau tindak pidana pembunuhan  yang  melibatkan  orang- orang  yang  berpengaruh  di  negeri  ini, 6 yang notabene para  aktor  utama  dan intelektual dader nya  adalah  seseorang yang  memiliki  pengaruh  besar  serta memiliki  orang-orang  yang  dapat diarahkan. Apalagi intelektual dader nya  memiliki    pengikut  dalam jumlah  yang  banyak  serta  mempunyai kekuasaan  atau  jabatan  strategis  di pemerintahan, maka sudah barang tentu intimidasi  yang  akan  datang  bukan cuma    datang  dari  pelaku  akan  tetapi akan  datang  dari  keluarga  pelaku  atau orang-orang  yang  tidak  menerima adanya  upaya  pengungkapan  fakta yang sebenarnya yang dilakukan justice collaborator .
Oleh karena itu diperlukan pengaturan  yang  khusus  terhadap justice  collaborator yang  dengan
5 Zhulfiana Pratiwi Hafid, “ Justice Collaborator Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban,” Al-Qadau ,  Volume  6  Nomor  1  Juni 2019: 39-58.
6 Bharada  Richard  Eliezer  Pudihang  Lumiu sebagai justice  collaborator dalam  kasus pembunuhan  berencana  Brigadir  Nofriansyah Yosua  Hutabarat  yang  melibatkan  Ferdy Sambo,  S.H.,  S.I.K.,  M.H.seorang  mantan perwira tinggi Polri.
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
aturan  tersebut  seseorang  tidak  akan merasa  ragu  untuk  mau  menjadi seorang  saksi  juga  sebagai justice collaborator .  Sebaiknya  dalam  hukum acara  pidana  Indonesia  keberadaan justice  collaborator harus  benar-benar diatur secara formiil, hal ini agar setiap lembaga  yang  ada  dalam  sistem peradilan  pidana  memiliki  persepsi yang sama tentang justice collaborator tersebut.
Berdasarkan hal itu maka pengaturan tentang justice collaborator harus  benar-benar  di  buat  secara formiil yang mengatur tentang: 1. Memberikan  perlindungan  terhadap seorang justice  collaborator serta keluarganya.  Perlindungan  tersebut dengan  cara  menempatkan justice collaborator apabila  diperlukan  dan keluarganya  di  rumah  aman  yang dijaga  ( maximun  scurity )  sehingga justice  collaborator merasa  aman dan  nyaman  dalam  memberikan keterangan yang diperlukan.
2. Seorang justice  collaborator akan mendapatkan  hukuman  yang  tidak lebih  dari  2  (dua)  tahun  terhadap tindak  pidana  serius  dan  akan mendapatkan pidana bersyarat untuk tindak  pidana  biasa.  Hal  ini  akan memberikan motivasi untuk
seseorang menjadi justice collaborator .
3. Seorang justice  collaborator yang notabene nya  juga  sebagai  seorang pelaku  tindak  pidana  yang  menurut Undang-undang  saat  pemeriksaan harus  dilakukan  penahaanan 7 maka tempat penahanan tersangka sebagai justice collaborator dipisahkan dari tersangka  lainnya.  Hal  ini  agar justice collaborator tidak terpengaruh lagi oleh yang lain atau tidak mendapatkan ancaman maupun intimidasi.
4. Seorang justice collaborator diberikan  hak  untuk  tidak  hadir  di persidangan,  demi  untuk  menjaga keselamatannya.  Untuk  itu  dalam persidangan seorang justice collaborator boleh mengikuti persidangan secara virtual, sehingga akan  dapat  memberikan  keterangan secara nyaman dan tenang.
5. Dalam  hal  pemberkasan  perkara, terhadap justice  collaborator harus dipisahkan  dari  tersangka  lainnya. Dengan  pemisahan  berkas  tersebut akan  berdampak  pada  penjatuhan vonis. Artinya adalah apabila berkas perkaranya dipisahkan maka
7 Pasal 21 ayat 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
Seorang justice  collaborator tidak mengikuti  vonis  dari  pelaku  yang lainnya.  Karena  apabila  berkas perkaranya  disatukan  maka  akan berdampak  apabila  terjadi  upaya hukum.
6. Apabila  orang  yang  menjadi justice collaborator tersebut sudah menjadi narapidana,  maka  terhadap  dirinya diberikan remisi yang bersifat khusus,  yaitu  remisi  menyimpangi dari  ketentuan  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  7  Tahun  2022 tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat.
Memilih  untuk  menjadi justice collaborator memerlukan  keberanian serta nyali yang hebat.  Oleh karena itu merupakan  sebuah  konsekuensi  logis bahwa pengorbanan para justice collaborator harus  diapresiasi  oleh hukum  melalui  kebijakan  formulasi perlindungan  terhadap  rasa  aman  bagi
mereka. Selain itu mengingat pembongkaran  fakta  tentang  tindak pidana  yang  dilaporkan  mereka  akan menjadi  sarana  efektif  bagi  penegak hukum untuk menangani tindak pidana yang terjadi.
Dengan demikian komitmen penegak  hukum  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  rasa  aman  bagi para justice collaborator akan berdampak bagi efektifitas dan efisiennya  proses  penyelesaian  perkara pidana.  Perlindungan  terhadap  rasa aman  yang  dapat  diberikan  kepada justice  collaborator dapat  berupa perlindungan  terhadap  fisik  dan  psikis mereka.  Perlindungan  fisik  dan  psikis tersebut  tidak  hanya  diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman,  teror,  kekerasan,  tekanan, gangguan  terhadap  diri,  jiwa  dan  harta mereka  dari  pihak  manapun,  namun juga harus meliputi jaminan perlindungan  fisik  dan  psikis  bagi keluarga mereka.
Tegasnya, justice  collaborator dapat  lebih  aman,  tenang  dan  nyaman serta  tanpa  beban/tekanan  selama proses penyampaian laporan, informasi kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan  peradilan.  Dalam  konteks
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Halaman 266-276
perlindungan terhadap rasa aman maka secara  teknis  dibutuhkan  perlindungan fisik  dan  psikis justice  collaborator serta  keluarganya  sedapat  mungkin dapat  disesuaikan  dengan  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2014  atas perubahan  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2006 Pasal 5 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum tentang justice  collaborator dalam hukum pidana Indonesia urgen dibentuk  secara  formiil.  Hal  ini  agar semua  sistem  peradilan  pidana  serta masyarakat  dapat  memahami  akibat hukum  ketika  seseorang  bersedia dijadikan sebagai justice collaborator.

## DAFTAR PUSTAKA
Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip
Hukum  Pidana  Edisi  Revisi ,
Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2016. Oksidelfa Yanto, Mafia Hukum
Membongkar  Konspirasi  dan
Manipulasi di Indonesia ,
Jakarta: Swadaya Group, 2010.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono
Soekanto, Perihal Kaedah
Hukum, Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti, 1993.
Tami  Rusli,  Aprinisa,  dan  Gustian
Sapta Ningrat, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana  Narkotika  Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor  4  Tahun  2011  (Studi
Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw),” Pagaruyung Law Journal, Universitas
Muhammadiyah Sumatera  Barat,  Volume  6  No. 2, Januari 2023:235-248 Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) Zhulfiana  Pratiwi  Hafid,  “ Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban,” Al-Qadau ,
Volume  6  Nomor  1  Juni  2019: 39-58.