## Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi

## (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung)
Raju Moh Hazmi 1 , Zuhdi Arman 2 , Sari 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
123 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat e-mail: * 1 rajumohhazmi@umsb.ac.id 2 zuhdiarman@umsb.ac.id 3 skalabod@gmail.com

## Abstrak
Persyaratan  khusus  remisi  narapidana  korupsi  telah  6  (enam  kali)  diuji  materil  ke  Mahkamah Agung (MA) karena  dinilai diskriminatif. Realitas putusan menunjukan terjadi disparitas tafsir terhadap  konsep  suatu  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  pengaturan  yang  bersifat diskriminatif. Artikel ini bertujuan untuk mempurifikasi disparitas  konsep diskriminasi tersebut sesuai  dengan  kontekstualisasi  dan  paradigma  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia.  Dengan  metode normatif  melalui  pendekatan  filsafat,  perundang-undangan,  konseptual,  perbandingan,  dan kasus,  penelitian  ini  menunjukan  konsep  diskriminasi  dalam  pengaturan  remisi  untuk narapidana  Korupsi dikonstruksikan secara  berbeda  dalam  putusan  MA.  Tidak  semua  kategori perbedaan  perlakuan  yang  dielaborasi  melalui  materi  peraturan  perundang-undangan  korelatif dengan  aspek  diskriminatif.  konsep  diskriminasi  yang  direpresentasikan  oleh  putusan  MA terbagi  ke  dalam    2  (dua)  kategori  yaitu    (1)  diskriminasi  evaluatif  dan  (2)  diskriminasi  etis. Disparitas  konsep  disriminasi  dipurifiasi  melalui  3  (tiga)  kriteria  yang  sifatnya  komulatif- simultan yaitu (1) perbedaan perlakuan belum tentu dikategorikan diskriminasi jika mempunyai justifikasi  objektif  untuk  melakukannya,  (2)  perbedaan  perlakuan  saja  bukanlah  diskriminasi, melainkan  harus  memenuhi    limitasi  preferensi  tertentu  (3)  Seluruh  unsur  tersebut  harus menimbulkan  akibat  terjadinya  penyimpangan,  pengurangan,  dan  menderogasi  Hak  Asasi Manusia (HAM) secara eksistensial.

## Kata kunci:Diskriminasi; Remisi; Korupsi; Mahkamah Agung

## Abstract
The  special  requirements  for  remission  of  corruption  convicts  have  been  materially tested 6 (six times) to the Supreme Court (MA) because they are considered discriminatory. The reality of the decision shows that there is a disparity in the interpretation of the concept of a law which is stated as a discriminatory arrangement. This article aims to purify the disparity of the concept of discrimination in accordance with the contextualization and paradigm of Indonesian Human  Rights.  Using  normative  methods  through  philosophical,  legislative,  conceptual, comparative, and case approaches, this study shows the concept of discrimination in remission arrangements for Corruption inmates is constructed differently in the Supreme Court's decision. Not  all  categories  of  treatment  differences  that  are  elaborated  through  the  materials  of legislation  are  correlated  with  discriminatory  aspects.  the  concept  of  discrimination represented  by  the  Supreme  Court  decision  is  divided  into  2  (two)  categories,  namely  (1) evaluative  discrimination  and  (2)  ethical  discrimination.  Disparity  in  the  concept  of discrimination  is  purified  through  3  (three)  simultaneous-cumulative  criteria,  namely  (1) differences  in  treatment  are  not  necessarily  categorized  as  discrimination  if  they  have  an
objective justification for doing so, (2) differences in treatment are not discrimination, but must meet  certain  preference  limitations  (3)  All  of  these  elements  must  result  in  the  occurrence  of deviations, reductions, and existential derogation of Human Rights.

## Keywords: Discrimination; Remission; Corruption; Supreme Court

## 1. PENDAHULUAN
Inkonsistensi  putusan  peradilan  selalu  menjadi  masalah  utama  di  Indonesia. Sering  kali  pengadilan  dalam  memutus  perkara  yang  memiliki  kesamaan  subtansi, ternyata hasil dari putusannya justru berbeda. Praktik ini dikenal sebagai overruling . Konsep  ini  merupakan  bentuk  koreksi  yudisial  yang  bersifat  temporer  karena terdapat  koreksi  subtansial  serta  penggantian  pendapat  yudisial  baru vis  a  vis pendapat yudisial yang lama. 1 fakta ini pernah beberapa kali dipraktikan Mahkamah Konstitusi  (MK)  ketika  menggeser  tafsir  konstitusional  KPK  sebagai  salah  satu entitas yang termasuk kedalam rumpun eksekutif. Sehingga, berbeda dengan putusan sebelumnya  yang  justru  memosisikan  KPK  independent  ekstra  rumpun    eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 2
Tidak  hanya  itu,  praktik overruling tersebut  juga  terjadi  dalam  proses  uji materil  di  MA.  Beberapa  kali  MA  menghasilkan  putusan  yang  berbeda  ketika menguji  persyaratan  khusus  remisi  narapidana  korupsi  dalam  PP  99/2012.  Menurut MA  persyaratan  menjadi justice  collaborator (JC)  merupakan  pengaturan  yang bertentangan  dengan  UU  12/1995  (UU  Pemasyarakatan).  Karena  secara  filosofis, fungsi  pemidanaan  bukanlah  penjeraan,  namun  berusaha  melakukan  reintegrasi sosial  dan  rehabilitasi  selaras  dengan  model restorative  justice .  Narapidana  bukan objek  melainkan  subjek  yang  harus  dibina,  sehingga  yang  diberantas  itu  bukan orangnya  tetapi  faktor  penyebab  melakukan  kejahatan.  Hak  remisi  harus  diberikan sama  pada  setiap  narapidana.  Oleh  sebab  itu,  persyaratan  remisi  tidak  boleh diberlakukan  berbeda-beda  (prinisip  non  diskriminasi)    terhadap  narapidana    yang justru dapat menggeser filosofi pemidanaan (rintegrasi dan rehabilitasi social. 3 Akan tetapi,  beberapa  putusan  sebelumnya  MA  justru  menyatakan  syarat  khusus  menjadi JC  yang diatur  PP 99/2012 bukanlah persyaratan yang  diskriminatif, sehingga  tidak kontradiktif dengan UU Pemasyarakatan. 4 Realitas putusan  ini semakin menunjukan bahwa  tidak  terdapat  kesamaan  persepsi  bagaimana  sesungguhnya  konsep  suatu perundang-undangan  itu  dapat  dinyatakan  sebagai  pengaturan  yang  bersifat
1 Zaka  Firma  Aditya,  “Judicial  Consistency  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  Pengujian Undang-Undang  Penodaan  Agama,” Jurnal  Konstitusi 17,  no.  1  (2020):  81;  Ninon  Melatyugra,  Umbu Rauta, dan Indirani Wauran, “Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi,” Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (2021): 365, https://doi.org/10.31078/jk1826.
2 Zainal Arifin Mochtar, “Indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (Juni 2021): 323–324.
3 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  28  P/HUM/2021 1–141, 137–138 (2021).
4 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 63  P/HUM/2015 1–23, 21– 22  (2015);  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  72  P/HUM/2015 1–21,  22  (2016);  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  51 P/HUM/2013 1–48, 46 (2013).
diskriminatif.  Ketegasan  konsep  ini  menjadi  sangat  penting  karena  peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif menderogasi HAM. 5
Beberapa  penelitian  menunjukan  bahwa  persyaratan  khusus  remisi narapidana  korupsi  adalah  jenis  pengaturan  baru  (norma)  yang  kontraproduktif dengan  falsafah  (prinsip  non  diskriminasi)  UU  Pemasyarakatan. 6 .  Kontruksi  Pasal 34A  PP  99/2012  menghilangkan  kesempataan    narapidana  diberlakukan  sama  di depan hukum sebagai bagian dari prinisip HAM yang harus dilindungi oleh negara. 7 . Riset  dari  Ghozali  mengafirmasi  bahwa  pembatasan  langsung  hak  narapidana korupsi  mendapatkan  remisi  di  dalam  PP  99/2012  tidak  tepat  karena  UU Pemasyarakatan  tidak  membedakan  perlakuan  narapidana  mendapatkan  remisi berdasarkan  kualifikasi  tindak  pindana  (prinisip  non  diskriminasi),  sehingga seharusnya  persyaratan  remisi  itu  diberlakukan  sama  bagi  setiap  narapidana. 8 . Bahkan,  Situmorang  melihat  substansi  PP  99/2012  yang  telah  membedakan  pola pemidanaan  dan  pembinaan  dari  setiap  narapidana,  khususnya  terhadap  narapinana korupsi yang mewajibkan syarat JC berpotensi menghilangkan haknya mendapatkan remisi. 9 . Namun,  riset  sebelumnya  justru  menemukan  pengetatan  persyaratan  remisi narapidana korupsi di dalam PP 99/2012 tidak bersifat diskriminatif karena kebijakan pengetatan  syarat  tersebut  merupakan  delegasi  langsung  dari  UU  12/1995 10 . Pembatasan dan asumsi restriktir syarat remisi narapidana korupsi dalam PP 99/2012 tidak  melanggar  HAM  karena  kontitusi  juga  menjustifikasi  penyimpangan  tersebut demi  memenuhi  tuntutan  rasa  keadilan  dan  kepentingan  masyarakat. 11 .  Oleh  karena itu,  dapatlah  dilihat  bahwa  perbedaan  tafsir  terkait  konsep  diskriminasi  tidak  hanya terjadi di MA, namun beberapa penelitian juga menunjukan perbedaan tafsir terhadap hal tersebut.
Persoalannya, apa parameter yang menentukan suatu kebijakan atau regulasi itu  bersifat  diskriminatif  ?.  Disatu  sisi  tipologi  diskriminasi  berkolerasi  dengan negasi  hak  kodrati  yang  dimiliki  setiap  manusia.  Suatu  kebijakan  dan  regulasi  itu dinyatakan  diskriminatif  jika  materi  muatannya  mengandung  unsur  membedakan perlakuan berdasarkan sifat kodrati hak yang melekat kepada setiap manusia, seperti pembedaan beradasarkan ras, etnis, agama, ideologi, status social, dll.
Disisi  yang  lain,  perbedaan  perlakuan  tidak  korelatif  dengan  terjadinya diskriminasi,  karena  perbedaan  perlakuan  itu  dijustifikasi  oleh  aspek  yang  lebih
5 Nicken Sarwo Rini. Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Jurnal HAM 9, no. 1 (2018): 20.
6 Erik Yudistira dan Siti Rochmiyatun.  The Political of Law to the Government Policy About Remission, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 21, no. 1 (2021): 13; Netty Endrawati et al., Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2019): 14.
7 Manggala  Gita  dan  Arief  Sulistiyatna,  “Hak  Remisi  Dan  Asimilasi  Narapidana  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Lex Renaissan 6, no. 1 (2021): 75.
8 Elizabeth Ghozali, “Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi,” LITIGASI 17, no. 1 (Agustus 2, 2016): 3167.
9 Mosgan  Situmorang,  “Aspek  Hukum  Pemberian  Remisi  Kepada  Narapidana  Korupsi,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 4 (2016): 375.
10 Aggi  Rafsanjani  Akbar  dan  Lushiana  Primasari,  “Urgensi  Pengetatan  Remisi  Narapidana  Korupsi Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Syarat  Dan  Tata  cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan,” Recidive 5, no. 3 (September 2016): 425.
11 Kadek Yeni Kristiyanti, “Pembatasan Hak Remisi Narapidana Kejahatan Luar Biasa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (Universitas Narotama, 2018), 97.
substantial  seperti  keadilan  subtantif,  konsekuensi  etis,  kemanfaatan,  dan  ketertiban umum.  Perbedaan  perlakuan  itu  bersifat causa  prima dari  objek  tersebut  (disparitas pengaturan  dijustifikasi  oleh  disparitas  objek).  Artinya,  dalih  diskriminatif  karena memuat  perlakuan  yang  berbeda  dapat  dibenarkan  oleh  tujuan  hukum  yang  lebih paripurna (aspek telelologis hukum). Jika dikaitkan dengan pengaturan remisi untuk narapidana  kasus  korupsi,  maka  perbedaan  syarat  remisi  tersebut  dijustifikasi  oleh perbedaan sifat dan kategori dari kejahatan terebut yang justru harus diatur mengikuti tipologi  khusus  dari  kejahatan  itu.  Dalam  konteks  inilah  perbedaan  itu  mendapat justifikasi.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mempurifikasi  disparitas    konsep  diskriminasi tersebut  sesuai  dengan  kontekstualisasi  HAM  Indonesia.  Kontekstualisasi  ini  tentu dilegitimasi  oleh  norma  Konstitusi  (UUD  1945)  karena  menjadi  parameter pemenuhan  dan  perlindungan  HAM  bagi  seluruh  pembentukan  materi  peraturan perundang-undangan.  Ketika  objek  materinya  adalah  PP  maka  basis  epistemologi interpretasi terhadap PP tersebut harus sesuai dengan kebenaran dari undang-undang. Situasi  ini  secara  implisit  meletakan  UU  sebagai  parameter,  yang  notabenenya kebenaran itu diturunkan juga dari konstitusi itu sendiri (UUD 1945). Dalam konteks ini,  norma  PP  99/2012  yang  dianggap  mengandung  unsur  diksriminasi  akan  diuji dengan  UU  12/1995,  sedangkan  undang-undang  itu  sendiri  memperoleh  basis legitimasi dari ketentuan UUD 1945.
Secara  teori,  konstruksi  sistem  norma  bersifat  struktural  hierarkis,  dimana keabsahan suatu norma hukum (validitas norma) diturunkan (dependent) dari norma diatasnya,  sehingga  sumber  nilai  dan  validitas  itu  ditrurunkan  berdasarkan  kaedah structural-hirarkisitas-resiprokal  hingga  mencapai  suatu  batas  ekstra  legal  yang dinamakan origin  norm. 12 Karakter  ekstra  legal  (meta-yuridik)  dalam  origin  norm didasarkan pada sifatnya yang hipotetis, transedental logis, abstrak, eskatologis, dan universal.  Secara  filosofis,  karaketristik  norma  itu  eksis  dan  diandaikan  dalam pikiran, sehingga berada diluar tatanan hukum nasional. 13
Jika  dikaitkan  dengan  materi  muatan  yang  terkandung  dalam  PP  99/2012, maka tafsir atas legitimasi yang terdapat di dalam PP harus mengacu pada parameter pembentuk    nilainya  (validitas  norma)  yang  berasal  dari  norma  diatasnya  secara hierarkis,  mulai  dari  UU  dan  UU  mendapatkan  validitas  dari  UUD  1945.  Jika terdapat disparitas atau menganggap norma di dalam PP bersifat diskriminatif, maka konsep  diskriminasi  yang  diturunkan  oleh  tafsir  konstitusi  kepada  UU  itulah  yang seharusnya  menjadi  tolak  ukur  bagi  MA  untuk  mengonstruksikan ratio  decidendi dalam  putusan  uji  materil.  Oleh  karena  itu,  tafsir  Konstitusi  tersebut  yang  menjadi dasar  pembentuk  bagi  paradigma  HAM  di  Indonesia,  sehingga  dapat  dilihat  sejauh apa  suatu  peraturan  perundang-undangan  dapat  diasumsikan  sebagai  regulasi  yang mengandung unsur diskriminasi. Hasil dari diskursus ini sangat penting karena tidak semua  perbedaan  perlakuan  yang  ditunjukan  regulasi  disimpulkan  sebagai  tindakan yang diskriminatif.
12 Andreas  Kalyvas,  “The  basic  norm  and  democracy  in  Hans  Kelsen’s  legal  and  political  theory,” Philosophy & Social Criticism 32, no. 5 (2006): 577.
13 I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budhiarta, Teori-Teori Hukum , 1 ed. (Malang: Setara Press, 2018), 153.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  normatif  menjadi  episentrum  penelitian  dengan  memfokuskan pelacakan  secara  komprehensif  konsep  pengaturan  yang  bersifat  diskriminatif  di dalam  pengaturan  remisi  bagi  narapidana  tindak  pidana  korupsi,  baik  dalam  tataran filosofi, asas, norma, dan teori. 14 Dengan kata lain, aspek normativitas itu juga akan mengarah  pada  konteks ratio  legis dari ratio  decidendi sebuah  putusan,  sehingga menjadi  satu  kesatuan  dalam  proses  pelacakan  konsep  tersebut. 15 .  Pendekatan  yang digunakan  adalah  Pertama,  pendekatan  filsafat.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk menganalisis  secara  radikal  kontruksi  filosofis  tentang  pengaturan  yang  bersifat diskriminasi  dalam  perspektif  HAM,  sehingga  dapat  dilihat  sejauh  apa  prinsip  non diskriminasi  itu  dapat  berlaku  dan  apakah  prinsip  ini  bersifat  relatif-partikularistik atau  absolut. 16 Kedua,  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  digunakan  untuk melihat  konsep  diskriminasi  yang  dielaborasi  dalam  norma  hukum.  Ketiga, Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  menyigi  lebih  jauh  unsur  dan  karakter konsep  pengaturan    yang  bersifat  diskrimiatif  tersebut.  Keempat,  Pendekatan Perbandingan  digunakan  untuk  mengkomparasi ratio  decidendi putusan  terkait konsep pengaturan yang bersifat diskriminatif. Kelima, pendekatan kasus  digunakan untuk  menganalisis ratio  decidendi putusan  uji  materil  MA  tentang  pengujian pengaturan remisi bagi narapidana korupsi. Data sekunder manjadi titik tolak dalam penelitian, sehingga keberadan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) menjadi penting.
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik konten analisis yang disajikan secara deskriptif menjadi dasar dalam mengalanisis legal problem.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  Diskriminasi  dalam  Pengaturan  Remisi  Narapidana  Korupsi Berdasarkan Putusan Uji Materil Mahkamah Agung
Salah  satu  prinsip  yang  menopang  implementasi  HAM  adalah  prinsip “tidak ada diskriminasi”. Prinsip ini merupakan elaborasi dari asas equality before the  law yang secara  radikal  mengonstruksikan  setiap  manusia/warga  negara dihadapan  hukum  mempunyai  kedudukan  yang  setara,  sehingga  diberlakukan secara  sama  tanpa  pengecualian. 17 Secara  sederhana equality  before  the  law mengarah pada pemahaman bahwa ketiadaan seseorang yang dapat terhindar  dari kekuasaan  hukum  karena  sifatnya  yang supreme menjadi  titik  sentral
14 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 8.
15 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (Mei 2016): 203–204.
16 Suhaimi,  “Problem  Hukum  dan  Pendekatan  dalam  Penelitian  Hukum  Normatif,” Yustitia 19,  no.  2 (2018): 209.
17 Endah  Rantau  Itasari,  “Equality  and  Non  Discrimination  Principles  in  Providing  Right’s  With Disabilities,” Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 2 (2020): 537.
penyeimbang  antara  dominasi  elit  terhadap  warga  negara,  sehingga  kekuasaan dapat  dibatasi. 18 Terma  kesetaraan  ini  dibentuk  berdasarkan  tesis  kodrati  yang melekat  pada  manusia  sebagai  entitas  yang  paripurna  dan  mengakar  dalam moralitas. 19 Konsep  kesetaraan  ini  harus  dilihat  sebagai  prinsip  kualifikasi  yang berkaitan dengan cara ketika hak-hak orang lain dihormati sebagai manusia yang otonom (autonomous human being). 20 Paradigma autonomous human being dalam HAM  tersebut  bersifat  kodrati  yang  mendahului  masyarakat  dan  negara. 21 Oleh karena  itu,  meskipun  tidak  diatur  oleh  negara,  hak  itu  bersifat  absolut  karena HAM  tidak  diberikan  oleh  negara  atau  manusia. 22 melainkan  secara  ontologis melekat  (inherent)  dalam  diri  manusia  sebagai  suatu  anugerah  yang  profan  dan eksistensial. 23
Namun,  bagaimana  hakekat  dari  diskriminasi  itu  sendiri?.  Sebagian instrumen internasional telah mendeskripsikannya secara letterlijk , terutama yang diperkenalkan oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR mengonsepkan diskriminasi secara implisit sebagai:“ without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national  or  social  origin,  property,  birth  or  other  status. 24 Menurut  Besson konsep  di  dalam  diskriminasi  tersebut  menyiratkan  “ any  distinction,  exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights  and  freedoms”. 25 Sehingga,  dapatlah  dipahami  elemen  dari  prinsip  non diskriminasi melarang perlakuan berbeda terhadap situasi yang sama tanpa adanya justifikasi objektif.
Salah satu regulasi yang dianggap mengandung unsur diskriminasi adalah persyaratan  menjadi  JC  bagi  narapidana  korupsi  yang  diatur  PP  99/2012.  Syarat ini  merupakan  salah  satu  komponen  yang  harus  dipenuhi  narapidana  korupsi untuk  mendapatkan  remisi  dari  pemerintah. 26 Beberapa  kalangan  menganggap syarat JC sangat diskriminatif karena  membedakan perlakuan syarat kepada salah satu   jenis  narapidana  yaitu korupsi. Padahal,  semua narapidana mempunyai  hak
18 Daron  Acemoglu  dan  Alexander  Wolitzky.  A  Theory  of  Equality  Before  the  Law. The  Economic Journal 131, no. 636 (2021): 1432.
19 Samantha Besson. The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child. The International Journal of Children s Rights 13 (2005): 434.
20 Ibid ., 435.
21 Fransiskus  Saverius  Nurdin. Kontra  antara  Legem dan Ius  pada  Peristiwa  Bom  Bali  I. Jurnal  Hukum Positum 5, no. 1 (2020): 103.
22 Muhammad  Riora,  Ulya  Kencana,  dan  Kun  Budianto.  Netralitas  Politik  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Wajah Hukum 4, no. 2 (2020): 363.
23 Muktiono.  Kritik  Konseptualisasi  Pemegang  Hak  dan  Pemegang  Kewajiban  dalam  Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Arena Hukum 8, no. 3 (2015): 346–347.
24 United Nation, International Covenant on Civil and Political Right’s , 1967, Part II Article 2 Number 1.
25 Besson. The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child. 435.
26 Agus  Eka  Mahardika.  Kajian  tentang  Kebijakan  Justice  Collaborator  dalam  kaitannya  dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Positum 5, no. 1 (Juni 2020): 77.
yang  sama  untuk  mendapatkan  remisi  tanpa  adanya  pembedaan  syarat  khusus berdasarkan kualifikasi tindak pidana.
Klaim  atas  diskriminatifnya  pengaturan  remisi  tersebut    memantik  para pihak memohonkan pengujian material beberapa kali ke MA yang  menghasilkan beberapa putusan uji materi yaitu: (1) PMA 51/2013 dengan isi putusan menolak permohonan  pemohon.  (2)  PMA  56/2013  dengan  isi  putusan.  (3)  PMA  72/2015 dengan  isi  putusan  menolak  permohonan  pemohon.  (4)  PMA  63/2015  dengan putusan  menolak  permohonan  pemohon.  (5)  PMA  2/2019  dengan  putusan  tidak dapat  diterima.  (6)  PMA  28/2021  dengan  putusan  mengabulkan  permohonan pemohon sebagian.
Dari  berbagai  putusan  uji  materil  diatas,  konsep  diskriminasi  yang terkandung di dalam pengaturan remisi untuk narapidana korupsi dikonstruksikan secara  berbeda  oleh  MA.  Pertama,  PMA  51/2013.  Dalam  putusan  ini  MA menjustifikasi  bahwa  disparitas  perlakuan  syarat  remisi  berdasarkan  kualifikasi tindak  pidana  merupakan  bentuk  konsekuensi  logis  dari  karakteristik  kejahatan yang  dilakukan  oleh  narapidana  tersebut.  Karakteristik  ini  mengarah  pada jenis/tipologi kejahatan, sifat berbahaya, serta implikasinya yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang justru tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnnya. 27 Pembedaan pengaturan melalui pengetatan syarat remisi bagi narapidana Korupsi semata-mata  untuk  memproyeksikan  nilai  keadilan,  sehingga  konsekuensi  etis (nilai  keadilan)  membenarkan  praktik  distingsi  perlakuan  tersebut  sesuai  dengan implikasi sistemik yang ditimbulkannya (distorsi moral, regresi social, keamanan, ekonomi,  generasi  muda,  dan  masa  depan  bangsa). 28 Sifat  diskriminatif  suatu pengaturan  tidak  ditentukan  berdasarkan  unsur  membedakan  perlakuan vis  a  vis kesamaan  objek  (hal  yang  sama),  melainkan  menyamakan  perlakuan vis  a  vis objek  yang  berbeda.  Jika  disandingkan,  maka  pengaturan  yang  membedakan syarat remisi sesuai kualifikasi tindak pidana dapat dibenarkan karena objek yang diatur  juga  memiliki  karakteristik  berbeda  pula  (sifat  khusus  tindak  pidana korupsi).  Oleh  karena  itu,  secara a  contrario PMA  51/2013  mengonstruksikan diskrimnasi terjadi ketika menyamakan perlakuan vis a vis objek yang berbeda.
Kedua,  PMA  56/2013.  Menurut  MA,  persyaratan  menjadi  JC  bagi narapidana  korupsi  untuk  memperoleh  remisi  bukanlah  bentuk  perlakuan  yang diskriminatif,  sehingga  permohonan  tidak  dapat  dibenarkan.  Pengetatan pemberian  remisi  berupa  mewajibkan  narapidana  korupsi  menjadi  JC  adalah syarat  yang  sudah  pernah  diatur  dalam  PP  28/2006  sebagai  perubaha  atas  PP 32/1999.  Disamping  itu,  ketentuan  pengetatan  syarat  tersebut  bertujuan  untuk memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  karena  tipologi  kejahatan  korupsi  yang tergolong sebagai kejahatan extra ordinary crime. 29 Karakter extra ordinary crime ini telah berimplikasi secara sosiologis kepada negara berupa kerugian yang nyata dan  sangat  besar.  Bahkan,  mengakibatkan  ketakutan,  kecemasan,  dan  kepanikan yang  luar  biasa  secara  sosiologis.  Oleh  karena  itu,  anggapan  yang  menyatakan pengaturan remisi ini bersifat diskriminatif tidak dapat dibenarkan karena karakter
27 Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 , 43.
28 Ibid.
29 Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 P/HUM/2013 1–78, 75 (2013).
kejahatan extra ordinary crime harus ditangani secara berbeda pula (luar biasa). 30 Selaras dengan PMA 51/2013, PMA 56/2013 berupaya mengonstruksikan tipologi korupsi distingsi dengan delik yang lainnya (delik umum). Pembedaan perlakuan melalui persyaratan remisi bagi narapidana korupsi mengikuti tipologi dari tindak pidana  tersebut.    Sehingga,  pengaturan  yang  membedakan    syarat  remisi  adalah konsekuensi dari kualifikasi tindak pidana karena objek yang diatur juga memiliki karakteristik berbeda pula (sifat khusus tindak pidana korupsi) semata-mata untuk memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Pada  taraf  ini  terlihat  bahwa  unsur  yang membedakan  perlakuan  melalui  pengaturan  syarat  yang  berbeda  (pengetatan syarat)  tidak  korelatif  dengan  tindakan  yang  diskriminatif,  melainkan  perbedaan perlakuan  ini  dijustifikasi  dan  dapat  dibenarkan  berdasarkan  tujuan  hukum  yang lebih  paripurna  (nilai  keadilan  social/rasa  keadilan).  Secara a  contrario ,  jika syarat  remisi  diberlakukan  sama  terhadap  semua  narapidana  tanpa  adanya pertimbangan rasa keadilan, maka itulah yang dinamakan diskriminatif.
Ketiga,  PMA  72/2015.  Dalam  putusan  ini  MA  mengonstruksikan ratio decidendi bahwa  perlakuan  yang  berbeda  dengan  menjadikan  JC  sebagai  syarat wajib  memperoleh  remisi  bagi  narapidana  Korupsi  bukanlah  hal  yang diskriminatif.  Hal  ini  karena  secara  teknis  pelaksanaan  ketentuan  persyaratan remisi  tersebut    merupakan  kewenangan  penuh  pemerintah  (presiden),  sehingga perlakuan  yang  berbeda  dalam  bentuk  pengetatan  remisi  itu  dapat  dibenarkan karena pemerintah mempertimbangkan alasan rasa keadilan, ketertiban umum dan keamanan. 31 Putusan  ini  mengonstruksikan  diskriminasi  tidak  terjadi  jika perlakuan yang berbeda dalam pengaturan syarat mendapatkan remisi dijustifikasi oleh  aspek  teleologis  dari  hukum  (keadilan,  ketertiban  umum,  dan  keamanan). Oleh  karena  itu,  dalam  penafsiran a  contrario, maka  PMA  72/2015  menilai pengaturan  remisi  narapindana  Korupsi  justru  akan  bersifat  diskriminatif  jika tidak  mempertimbangkan  alasan  rasa  keadilan,  ketertiban  umum,  dan  keamanan. Tampaknya,  konstruksi  filosofis  dibalik  konsideran  menimbang ratio  decidendi putusan  ini  cenderung  menggunakan  paradigma utilitarianism .  Kalkulasi kemanfaatan diukur dari dimensi yang paling luas, sehingga tipologi kemanfaatan terkecil (hak remisi individual) dinegasi  oleh jenis kemanfaatan yang lebih besar (kepentingan sosial mayoritas. 32
Keempat, PMA 63/2015. Sama dengan putusan sebelumnya, fundamentum petendi dan petitum dalam  putusan  ini  berupaya  untuk  menghadirkan framing bahwa  pengaturan  remisi  narapindana  korupsi  mengandung  unsur  diskriminasi karena  membedakan  pemberian  hak  narapidana.  Pembedaan  itu  terlihat  ketika persyaratan  untuk menjadi JC merupakan komponen mutlak yang harus dipenuhi untuk  mendapatkan  remisi  dari  pemerintah.  Hanya  saja, ratio  decidendi putusan menyatakan bahwa diskriminasi tidak terjadi di dalam pengaturan tersebut karena ketentuan  operasional-teknis  pelaksanan  hak  remisi  merupakan  kewenangan
30 Ibid. , 76 .
31 Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 P/HUM/2015 , 20.
32 Asep  Saepudin  Jahar,  Raju  Moh  Hazmi,  dan  Nurul  Adhha.  Construction  of  Justice,  Certainty,  and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. Jurnal Cita Hukum 9, no. 1 (2021): 165–167.
absolut  pemerintah  (presiden).  Sehingga,  justifikasi  pemerintah  membedakan syarat khusus pengaturan tersebut di dasarkan pada alasan ketertiban umum, rasa keadilan, dan keamanan. 33 Putusan ini Kembali menguatkan ratio decidendi yang pernah  diputus  dalam  PMA  72/2015.  Dengan  demikian  berdasarkan  putusan  ini diskriminasi  tidak  terjadi  jika  perlakuan  yang  berbeda  dalam  pengaturan  remisi dijustifikasi oleh aspek teleologis dari hukum. sebaliknya, diskriminasi terjadi jika perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan nilai hukum subtantif.
Kelima,  PMA  2/2019.  Berbeda  dengan  putusan  sebelumnya,  putusan  ini ditutup dengan amar tidak dapat diterima karena nebis in idem lantaran objek uji materil  sudah  pernah  diputus  oleh  MA  pada  PMA  51/2013,  PMA  56/2013,  dan PMA 63/2015. Namun, MA justru mengingatkan untuk tetap menggunakan ratio decidendi yang  terdapat  pada  ketiga  putusan  tersebut  (PMA  51/2013,  PMA 56/2013,  dan  PMA  63/2015). 34 Oleh  karena  itu,  secara mutatis  mutandis PMA 2/2019  menggunakan  juga  penalaran  hukum  pertimbangan  dari  ketiga  putusan tersebut  yaitu  diskriminasi  tidak  terjadi  jika  perlakuan  yang  berbeda  dalam pengaturan  remisi  dijustifikasi  oleh  aspek  teleologis  dari  hukum.  sebaliknya, diskriminasi  terjadi  jika  perlakuan  yang  sama  karena  tidak  mempertimbangkan nilai hukum substantif.
Keenam, PMA 28/2021. Putusan ini merupakan satu-satunya putusan yang mengabulkan  sebagian  permohonan  uji  material  pengaturan  khusus  remisi narapidana  Korupsi  dalam  rentang  sejarah  pengujian  ke  MA.  Menurut  MA persyaratan wajib menjadi JC bagi narapidana Korupsi untuk mendapatkan remisi adalah pengaturan yang diskriminatif. Hal ini karena remisi merupakan hak yang diberikan  untuk  seluruh  narapidana  tanpa  adanya  pembedaan  berdasarkan  jenis kejahatan  yang  dilakukannya. 35 Kondisi  ini  merupakan  keniscayaan  bagi  setiap narapidana  untuk  mendapatkan  hak  remisi  tersebut  secara  sama  sesuai  dengan prinsip equality  before the  law , kecuali putusan  pengadilan mencabut  hak remisi tersebut. 36 Sifat  membeda-bedakan  syarat  untuk  mendapatkan  remisi  justru  akan menggeser konsep reintegrasi dan rehabilitasi social  yang menjadi  basis filosofis sistem  pembinaan  narapindana  di  Indonesia.  Sehingga,  jika  ingin  tetap mempertahankan  syarat  untuk  menjadi  JC  tersebut  maka  persyaratan  ini semestinya adalah bentuk remisi tambahan terpisah dari legal right’s yang justru telah  diberikan  terdahulunya. 37 Jadi,  putusan  ini  mengonsepkan  diskriminasi terjadi  ketika  adanya  pembedaan  perlakuan  terhadap  hal  yang  sama,  sehingga objek  yang  diatur  (syarat  remisi)  seharusnya  berlaku  sama  untuk  semua narapidana.
PMA  28/2021  banyak  menadapatkan  kritik  karena  dianggap  memberikan “karpet  merah”  kepada  koruptor. 38 Label  “karpet  merah”  disematkan  karena putusan ini ditengarai akan semakin melemahkan agenda pemberantasan Korupsi
33 Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2015 , 21–22.
34 Putusan Nomor 2 P/HUM/2019 1–28, 26 (2019).
35 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 , 137.
36 Ibid .
37 Ibid., 137–138.
38 Tatang  Guritno,  “Hadiah  Untuk  Para  Koruptor,” Kompas ,  last  modified  September  2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/11/09/09351541/hadiah-untuk-para-koruptor.
ke depannya. Episentrum  dari  pelemahan agenda tersebut  disebabkan narapidana koruptor  akan  sangat  mudah  mendapatkan  remisi,  padahal  tujuan  diaturnya pengetatan  syarat  itu  untuk  menimbulkan deterrent  effect .  Selain  hal  itu, kewajiban menjadi JC berguna untuk membongkar  kejahatan korupsi yang justru tipologinya  sangat  kompleks  dan  sistematis  karena  melibatkan  lebih  dari  satu intellectual  dader ,  persinggungan  kewenangan,  kekuasaan  dan  politik,  serta bersifat white  collar  crime yang  sangat  membutuhkan  peran  kunci  seorang  JC dalam  mengungkapkannya. 39 JC  adalah  pihak  yang  mempunyai  informasi  yang sangat  detail  dan  merupakan  actor  yang  terlibat  dalam  pusaran  kasus.  Sehingga, keberadaannya  dapat  menjadi  salah  satu  strategi  bagi  penegak  hukum  untuk melihat  bagaimana  sesungguhnya  struktur  kasus,  peran  antara  pelaku,  dan keterlibatan  parapelaku  dalam  suatu  kasus-kasus  tertentu.  JC  diibaratkan  sebagai saksi  kunci  karena  mempunyai  semua  atribut  yang  dapat  digunakan  untuk memecahkan  sebuah  kasus.  Disamping  itu,  JC  sangat  berguna  untuk  menguji seluruh  anggapan  di  dalam  dakwaan  nantinya.  Terlepas  dari  itu,  berikut dikemukakan hasil Perbandingan disparitas konsep diskriminasi dari putusan yang telah dijelaskan sebelumya secara lebih spesifik.
Tabel 1. Komparasi Konsep Diskriminasi dalam Putusan MA Putusan Objek Norma Uji Materil Ratio Decidendi Konsep Diskriminasi 51 P/HUM/2013 Pasal  34A  ayat  (1) huruf a PP 99/2012 Pasal  43A  ayat  (1) huruf a PP/99/2012 Perbedaan  berupa  pengetatan persyaratan remisi (syarat menjadi  JC)  terjadi  karena adanya perbedaan tipologi kejahatan  (jenis,  sifat,  dan akibat).  Perbedaan  dijustfikasi oleh nilai keadilan social. Perbedaan merupakan konsekuensi etis dampak sistemik kejahatan yang sifatnya luas, sehingga diskriminasi tidak  diukur  dari  perbedaan perlakuan  melainkan  perlakuan yang  sama  terhadap  hal  yang berbeda. Perlakuan yang sama terhadap  hal yang berbeda 56 P/HUM/2013 Pasal 34A dan Pasal 43 A PP 99/2012 Perbedaan yang ditunjukan oleh  pengetatan  syarat  remisi (salah  satunya  JC)  bertujuan untuk  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat  terhadap  dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Karena  karakter  tindak  pidana Perlakuan yang sama, namun  tidak mempertimba ngkan rasa keadilan masyarakat
39 Dwi  Oktafia  Ariyanti  dan  Nita  Ariyani.  Model  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 2 (2020): 333.
korupsi  itu  berbeda,    maka pengaturan  syarat  remisinya juga berbeda mengikuti karakter  dari  tindak  pidana tersebut  yang  justru  bersifat extra  ordinary  crime.  Artinya, perbedaan perlakuan ini memang  dibentuk  berdasarkan perbedaan  karakter  dari  jenis tindak pidana korupsi 72 P/HUM/2015 Pasal  34A  ayat  (1) huruf  a  dan  b  PP 99/2012 Perbedaan  berupa  diaturnya syarat  khusus  menjadi  JC  bagi narapidana  Korupsi  merupakan kewenangan  penuh  pemerintah yang disandarkan pada pertimbangan alasan rasa keadilan,  ketertiban  umum  dan keamanan.  Diskriminasi  tidak terjadi  jika  perlakuan  yang berbeda dalam pengaturan syarat mendapatkan remisi dijustifikasi oleh aspek teleologis dari hukum. Perlakuan yang sama jika tidak mempertimba ngkan  alasan rasa keadilian, ketertiban umum, dan keamanan 63P/HUM/20 15 Pasal  34A  ayat  (1) huruf  a  dan  b,  ayat (2)  dan  ayat  (3) juncto  Pasal  34B ayat (2), Pasal 36A ayat  (1)  dan  ayat (3)  huruf  b  dan  c Pasal  43A  ayat  (1) huruf  a,b,c,    ayat (2),  ayat  (3) Juncto Pasal  43B  ayat  (3) huruf  b  dan  c  PP 99/2012 Perbedaan  berupa  pengetatan syarat  remisi  bagi  koruptor (syarat  JC)  dijustifikasi  oleh perintah delegasi undang- undang  yang  di  dasarkan  pada nilai  hukum  substantif  (rasa keadilan, keamanan, dan ketertiban umum) Perlakuan yang sama karena  tidak mempertimba ngkan nilai hukum substantif 2P/HUM/201 9 Pasal  34A  ayat  (1) huruf a dan ayat (3) jucto  Pasal  43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Mutatis Mutandis dengan PMA 51/2013,  PMA  56/2013,  dan PMA 63/2015 Diskriminasi terjadi jika perlakuan yang sama karena  tidak mempertimba ngkan nilai hukum substantif
28 P/HUM/2021 Pasal  34A  ayat  (1) huruf  a  dan  b, Pasal  34A  ayat  (3) dan Pasal 43A ayat (1)  huruf  a,  Pasal 43A  ayat  (3)  PP 99/2012 Perbedaan syarat khusus menjadi  JC  bagi  narapidna Korupsi  untuk  mendapatkan remisi  bersifat  diskriminatif. Syarat  remisi  harus  berlaku sama  untuk  semua  narapidana tanpa membedakannya berdasarkan  kualifikasi  tindak pidana. Perlakuan yang  berbeda terhadap  hal yang sama.

## Sumber: Diolah Penulis dari Putusan Uji Materil MA, Tahun 2022
Hasil  komparasi  putusan  menunjukan  bahwa  konsep  diskriminasi  dalam pengaturan remisi untuk narapidana Korupsi dikonstruksikan secara berbeda oleh MA.  Tidak  semua  kategori  perbedaan  perlakuan  yang  dielaborasi  melalui  materi peraturan  perundang-undangan  korelatif  dengan  aspek  diskriminati.  Setidaknya dari  hasil  komparasi  itu  penulis  mengklasifikasikan  konsep  diskriminasi  dari putusan  uji  material  tersebut  ke  dalam  2  (dua)  kategori.  Pertama,  konsep diskriminasi  evaluatif.  Pada  tataran  ini  diskriminasi  tidak  hanya  dibentuk berdasarkan  konsepsi  berbedanya  perlakuan  terhadap  situasi  yang  sama,  namun persamaan  perlakuan  terhadap  situasi  yang  berbeda  dapat  dikategorikan  juga sebagai diskriminasi.
Dengan kata lain, elemen substansial dari diskriminasi tidak diukur hanya dari  distingsi  perlakuan,  akan  tetapi  jika  situasinya  berbeda  itu  memicu munculnya  persamaan  perlakuan  maka  dikatakan  juga  sebagai  diskriminasi. Artinya,  intensi  tindakan  dan  kebijakan  yang  sifatnya  “membedakan”  atau “menyamakan”    merupakan dependent  variable terhadap  “situasi”,  sehingga konstruksi  diskriminasi  itu  dipengaruhi  oleh  tipologi  dari  situasi  itu  sendiri  yang sifatnya  reflektif,  evaluative,  dan  prospektif.  Dalam  konteks  ini,  apa  yang membuat “situasi” itu menjadi sama atau berbeda tergantung dari evaluasi tentang perbedaan  substansi  faktual  mana  yang  harus  diperhitungkan  dan  bagaimana menghitung  perbedaan  itu.  Sehingga,  tidak  mengherankan  jika  PMA  51 P/HUM/2013  dan  PMA  28  P/HUM/2021  mendasarkan  tafsir  dan  argumentasi konseptualnya dari proses objektifikasi terhadap “situasi” tersebut.
Kedua, konsep diskriminasi etis. Pada kategori ini tidak semua perbedaan perlakuan  itu  diskriminatif.  Hanya  yang  kurang  pembenaran  objektif  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  diskriminatif.  Artinya,  perbedaan  perlakuan  itu dapat  diterapkan jika dijustifkasi  oleh nilai,  tujuan, dan prinsip  hukum  substantif (rasa  keadilan,  ketertiban  umum,  keamanan,  kemanfaatan).  Terlihat,  elemen pembenaran  ini  diukur  dari  parameter  meta-yuridis  yang  menjustifikasi  subtansi perlakuan  berbeda  dalam  regulasi.  Hukum  diposisikan  sebagai  entitas  bagi perlindungan social  interest ala  paradigma  utilitarianism  (kepentingan  akan ketertiban  dan  kedamaian 40 sehingga  sangat  mendominasi ratio  decidendi putusan  sebagaimana  yang  ditunjukan  PMA  56  P/HUM/2013,  PMA  72
40 Sukarno  Aburaera,  Muhadar,  dan  Maskun.  2013. Filsafat  Hukum  Teori  dan  Praktik .  Jakarta: Kencana.127.
P/HUM/2015, PMA  63P/HUM/2015, dan PMA  2P/HUM/2019. Dalam konteks ini, perbedaan perlakuan dapat dibenarkan jika dijustifikasi oleh nilai, tujuan, dan prinsip hukum substantif.
Perbedan  tafsir  konsep  diskriminasi  tersebut  seharusnya  dapat  diunifikasi karena  UUD  1945  secara  tegas  memberikan  tafsir  final  konstitusional  terhadap konsep  dan  batasannya.  Sayangnya,  konstruksi ratio  decidendi putusan  kurang mengelaborasi  penafsiran  norma-norma  pasal  HAM  yag  dilakukan  oleh  MK. Apalagi  tafsir  norma  tersebut  mengalami  dinamika  karena  adanya  pelbagai putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  justru  menyebabkan  munculnya  pemaknaan baru  terhadap  norma  tersebut.  Perbedaan  norma  yang  menjadi  batu  ujia  antara MK dan MA sangat  mungkin  beririsan seluruhnya (kontradiksi interpretasi) atau sebaliknya menjadikannya satu interpretasi. 41
Namun, titik singgung interpretasi ini seharusnya tetap menjadikan tafsir MK sebagai  pedoman.  Hal  ini  karena  MK  menggunakan  validitas  penafsiran  langsung dari  Konstitusi  yang  justru  dalam  sistem  hierarki  peraturan  perundang-undangan Konstitusi  merupakan  sumber  validitas  norma  tertinggi  bagi  setiap  peraturan perundang-undangan  diabawahnya  (UU).  Oleh  karena  itu  penafsiran  MA  terhadap UU  seharusnya  tunduk  pada  tafsir  MK. 42 Jika  dikaitkan  dengan  disparitas  tafsir konsep diskriminasi dalam putusan, maka MA seharusnya menggunakan penafsiran MK  sebagai  pedoman  untuk  mengonstruksikan  konsep  diskriminasi  tersebut, sehingga  konsistensi putusan dapat terwujud.

## 2. Purifikasi  Konsep  Diskriminasi  dalam  Putusan  Uji  Material  Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Paradigma HAM Indonesia
Konsep dan batasan diskriminasi yang terkandung dalam regulasi seharusnya berangkat  dari  satu  pemahaman  yang  sama,  sehingga  menciptakan ratio  decidendi yang  terukur  dan  konsisten  ketika  dielaborasi  di  dalam  putusan.  Konsistensi  itu menjadi episentrum putusan karena dapat memproyeksikan nilai keadilan, efisiensi, dan  mempunyai  tingkat  prediktabilitas  yang  sangat  tinggi. 43 Bahkan,  meskipun bersifat antinomi, sebuah putusan itu diharapkan dapat menciptakan nilai  kepastian, keadilan,  dan  kemanfatan  hukum  secara  proporsional. 44 Oleh  karena  itu, mempurifikasi  konsep  diskriminasi  tersebut  menjadi  sangat  penting  untuk mewujudkan konsistensi dalam sebuah putusan.
Esensi  diskriminasi  adalah  ketidaksetaraan  perlakuan  dalam  situasi  yang serupa  atau  perlakuan  yang  berbeda  terhadap  situasi  yang  sama.  Bentuk  perlakuan yang  berbeda  tersebut  diambil  berdasarkan  kategori  tertentu.  UU  HAM  misalnya,
41 Chandra  Yusuf.  Dampak  Pemisahan  Kewenangan  Antara  Mahkamah  Konstitusi  Dan  Mahkamah Agung  Dalam  Menginsterpretasikan  Undang-Undang  Dan  Peraturan  Di  Bawahnya. Jurnal  Hukum Unissula 37, no. 2 (2021): 97.
42 Moh Mahfud MD. Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK. Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1  (Maret  2015):  8;  Saldi  Isra.  Titik  Singgung  Wewenang  Mahkamah  Agung  Dengan  Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1 (2015): 27.
43 Brian  J.  Broughman  dan  Deborah  A.  Widiss.  After  the  override:  An  empirical  analysis  of  shadow precedent. Journal of Legal Studies 46, no. 1 (2017): 55.
44 Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. Filsafat Hukum . Depok. Raja Grafindo Persada. 381; Christina Maya  Indah.  Menggagas  Cita  Moral  Dalam  Penafsiran  Hukum  Hakim. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 4,  no.  1  (2019):  44;  Handoko  Alfiantoro.  Hakikat  Putusan  Pencabutan  Hak  Dipilih  Terpidana Korupsi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 3 (2016): 66..
menekankan  konsep  diskriminasi  korelatif  dengan  pembatasan,  pengucilan  dan pelecehan  berdasarkan  pembedaan  manusia  berdasarkan  limitasi  preferensial. Maksud  dari  limitasi  preferensial  ini  adalah  pengukuran  berdasarkan  diferensiasi nation (suku  kebangsaan),  kelahiran,  tipologi  kelamin,  agama,  bahasa,  hak politik/hak milik, pandangan/kedudukan lain, dan silsilah kebangsaan. 45
Pada  hakekatnya,  seluruh  regulasi  tersebut  mengonsepkan  diskriminasi sebagai  bentuk  tindakan,  perbuatan,  dan  kebijakan  yang  menyebabkan  terjadinya perbedaan perlakuan, pembatasan, pelecehan, pengucilan secara langsung atau tidak langsung  berdasarkan  preferensi    agama,  suku,  ras  ,  etnik,  kelompok,  golongan, status  social,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  Bahasa,  serta    keyakinian  politik. Pembedaan perlakuan tersebut mengakibatkan terjadinya penyimpangan, pengurangan,  penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan,  atau  pelaksanaan  hak  asasi manusia dan kebebasan  dasar  dalam kehidupan secara individual dan kolektif pada seluruh  aspek  kehidupan  (social,  politik,  budaya,  ekonomi,  dan  hukum).  Terdapat banyak  prasyarat  dan  preferensi  untuk  mengontruksikan  konsep  diskriminasi. Namun, secara substantial batasan konseptual  prasyarat dikriminasi itu sangat jelas, rigid,  dan  defenitif  mengarah  pada  ketiadaan  rekognisi  terhadap  kesetaraan  hak, posisi  atau  kedudukan  antar  manusia  yang  menyebabkan  terjadinya  pembedaan perlakuan dalam situasi tertentu. 46
Konsep diskriminasi dibentuk dari pelbagai variabel yang sifatnya resiprokal. Kondisi  ini  terlihat  ketika  pembedaan  perlakuan  harus  memenuhi  beberapa prasyarat. Untuk dapat dikatakan sesuatu itu diskriminatif maka tindakan (perbuatan atau  kebijakan)  yang  membedakan  tersebut  musti    diambil  berdasarkan  preferensi tertentu,  sehingga  preferensi  itulah  yang  menyebabkan  terbentuknya  pembedaan perlakuan  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  factor  agama,  keyakinan  politik,  ras, etnisitas,  suku,  kelompok,  golongan,  status  social,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, dan  Bahasa  menjadi  “pemantik”  terbentuknya  tindakan  yang  membedakan  itu, sehingga  menderogasi  eksistensi  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam kehidupan  secara  individual-kolektif  pada  seluruh  aspek  kehidupan.  Dengan  kata lain, diskriminasi baru terjadi ketika suatu tindakan/kebijakan memenuhi  salah satu klasifikasi preferensi tersebut .
Selaras  dengan hal  diatas, MK berupaya  merekonstruksi makna  dan konsep dari  diskriminasi  tersebut  dalam  konteks  HAM.  Dengan  menelusuri  11  putusan terkait  pemaknaan  hak  untuk  terbebas  dari  tindakan  diskriminatif,  MK mengonstruksikan  diskriminasi  sebagai  bentuk  perlakuaan  yang  berbeda  terhadap hal yang sama. 47 Perlakuan berbeda ini diambil dari pertimbangan  agama, suku, ras ,  etnik,  kelompok,  golongan,  status  social,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  Bahasa, serta    keyakinian  politik.  Secara  komprehensif  MK  menyatakan: “bahwa  suatu norma  dikatakan  mengandung  materi  muatan  yang  bersifat  diskriminatif  apabila norma  undang-undang  tersebut  memuat  rumusan  yang  membedakan  perlakuan
45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .
46 Anisatul  Hamidah.  Urgensi  Prinsip  Non-Diskriminasi  Dalam  Regulasi  Untuk  Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 680.
47 Aan  Eko  Widiarto,  Muchamad  Ali  Safa’at,  dan  Mardian  Wibowo.  Pemaknaan  Norma  Hak  Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Arena Hukum 11, no. 2 (2018): 375–376.
antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik, yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya” . 48
Artinya,  konsep  diskriminasi  berdasarkan  tafsir  MK  tidak  jauh  dari pemaknaan  regulasi  nasional  maupun  internasional  yang  mengonstruksikan perbedaan  perlakuan  terhadap  hal  yang  sama.  Namun,  sifat  perlakuan  berbeda  itu harus  tetap memenuhi kriteria yang bersifat kausalitas, komulatif, dan akibat seperti yang  dijelaskan  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  konsep  diskriminasi  tidak  hanya berbicara  tentang  perbedaan  perlakuan an  sich .  Namun,  lebih  luas  dari  itu, perbedaan  perlakuan  harus  terbentuk  berdasarkan  preferensi  tertentu  yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap HAM dan  kebebasan dasar pada pelbagai  segi  kehidupan.  Persoalannya  adalah  apakah  larangan  perlakuan  yang berbeda  berdasarkan  kriteria  tersebut  bersifat  absolut,  sehingga  tidak  dapat dikurangi?.
Paradigma HAM Indonesia ternyata tidak mengikuti perspektif universalitas dan  absolutisme  yang  dikonstruksikan  teori  hukum  kodrat,  melainkan  bersifat partikularistik  dan  kontekstual.  Keberadaan  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945  menjadi justifikasi  primer  seluruh  rumpun  HAM  yang  tersebar  dalam  Pasal  28A-28I  tidak berlaku  absolut,  namun  relatif  karena  harus  dibatasai  oleh  norma  tersebut.  Hal  ini karena klasifikasi HAM yang tercantum dalam UUD 1945  dibaca secara simultan- komulatif  bersamaan  dengan  norma  tersebut  yang  justru  menekankan  terwujudnya proporsionalitas nilai antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab asasi. 49
Artinya,  semua  HAM  dapat  dibatasi  serta  pembatasan  ini  hanya  boleh dilakukan dengan alasan demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain    dan  demi  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,    dan  ketertiban  umum  dalam suatu  masyarakat  demokratis. 50 Dengan  demikian,  meskipun  secara  filosofis  status HAM  adalah  hak  yang  bersifat  kodrati,  a-historis,  transedental,  dan taken  for granted ,  namun  dalam  implementasinya  di  Indonesia  eksistensi  hak  ini    dapat dibatasi.  Pembatasan  ini  terlihat  ketika  hak  hidup  yang  tergolong  sebagai non derogable  right’s dapat  dicabut  oleh  negara  melalui  pidana  mati,  padahal  ini termasuk  ke  dalam  norma jus  cogens yang  tidak  boleh    disimpangi,  bahkan dilanggar secara absolut. 51 Bagaimana melihat konstruksi remisi sebagai hak?. Karakteristik  sebagai  hak  yang  bersifat  pemberian  mengakibatkan  remisi hanya  digolongkan  sebagai legal  right’s .  Berbeda  dengan human  right’s dan constitutional  right’s yang  karakter  haknya  itu  tidak  diberikan  oleh  negara  karena bersifat    eksistensial  dalam  diri  manusia,  hak  remisi  merupakan  pemberian  dari
48 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XIX/2021 1–51, 43 (2021).
49 Nur Kholis. Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court. Legality 26, no. 2 (2018): 220.
50 Widiarto, Safa’at, dan Wibowo. Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, 378.
51 AAA  Nanda  Saraswati.  Kriteria  untuk  Menentukan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Jus  Cogens  dalam Hukum Internasional. Arena Hukum 10, no. 2 (Agustus 1, 2017): 174–176.
negara  kepada  narapidana  dengan  catatan  harus  memenuhi  terlebih  dahulu  syarat- syarat  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. 52 Tipologi  remisi  sebagai  bagian dari legal right’s ini semakin tegas ditunjukan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang  menyatakan  frasa  “  setiap  Narapidana  berhak…”  sehingga,    berbeda  dengan rumusan HAM yang justru menunjukan dimensi eksistensial dan universalitas HAM dengan  frasa “setiap Manusia”. Karakter hak remisi yang tidak termasuk ke dalam HAM  karena  bukan  merupakan  anugerah  tuhan,  melainkan  pemberian  berdasarkan kewenangan pemerintah yang sifatnya non eksistensial semakin menunjukan bahwa remisi  merupakan legal  right’s .  Oleh  karena  itu,    jangankan  untuk  kategori human right’s yang  dapat  dilakukan  pembatasan,  apalagi  hak  remisi  yang  justru  hanya tergolong  sebagai legal  right’s tentu  dapat  dilakukan  pembatasan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memosisikan  kebijakan  pengetatan  syarat  remisi  sebagai  regulasi  yang bersifat  diskriminatif  tidaklah  tepat.  Ketidaktepatan  itu  dapat  diukur  dari  beberapa unsur  yang  sifatnya  komulatif.  (1)  Sekilas  memang  syarat  remisi  memang diberlakukan  berbeda,  namun  perbedaan  syarat  ini  tidak  dapat  diartikan  sebagai tindakan  yang  diskriminatif  karena  tidak  diambil  berdasarkan  preferensi  tertentu, baik  agama,  suku,  ras,  etnis,  dll.  (2)  perbedaan  syarat  remisi  tidak  menghilangkan hak  narapidana  untuk  memperolehnya.  (3)  perlakuan  yang  berbeda  melalui perbedaan syarat remisi tidak menimbulkan akibat untuk menderogasi HAM karena remisi adalah legal right’s bukan human right’s.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  diatas,  konsep  diskriminasi  yang tertuang dalam ratio decidendi putusan uji material MA tidak sesuai dengan konsep diskriminasi  sebagaimana  paradigma  HAM  Indonesia.  Jika  ingin  konsisten  untuk mengonstruksikan ratio decidendi maka konsep diskriminasi seharusnya tidak hanya dimaknai  sebagai  bentuk  perlakuan  yang  berbeda  karena  kualifikasi  diskriminasi mempunyai  aspek  yang  sangat  luas.  Diperlukan  penjabaran  lebih  spesifik  untuk menentukan  suatu  perbuatan  atau  kebijakan  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  sebagai  jenis  tindakan  atau  kebijakan    diskriminatif.  Terkait  hal  ini, penulis  memberikan  tawaran  untuk  mempurifikasi  disparitas  konsep  diskriminasi sebagaimana yang ditunjukan oleh putusan MA sebelumnya sebagai berikut.
Pertama,  perbedaan  perlakuan  belum  tentu  dikategorikan  diskriminasi  jika mempunyai  justifikasi  objektif  untuk  melakukannya.  Dalam  konteks  persyaratan remisi narapidana Korupsi, kebijakan ini mendapatkan pembenaran  secara objektif. Hal  ini dibuktikan dengan kualifikasi  narapidana  akan mengikuti jenis dan tipologi dari tindak pidana yang dilakukannya, sehingga perbedaan syarat remisi yang harus dipenuhinya  juga  mengikuti  jenis  dari  tindak  pidana  tersebut  dengan  karakter sebagai tindak pidana khusus. Artinya, tindak pidana ini (korupsi) memang berbeda, sehingga  perbedaan  perlakun  ini  dibentuk  berdasarkan  perbedaan  dari  objek  yang diaturnya. Terminology ini dikenal sebagai diskriminasi simetris (perlakuan berbeda linear dengan karakter objek yang berbeda).
Kedua,  perbedaan  perlakuan  saja  bukanlah  diskriminasi,  namun  jika kebijakan,  tindakan,  atau  perbuatan  yang  membedakan  ini  diambil  berdasarkan preferensi  tertentu  barulah  dapat  dikatakan  sebagai  diskriminatif.  Suatu  kebijakan
52 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XIX/2021 , 43.
atau  materi  muatan  regulasi    dikategorikan  diskriminatif  apabila  rumusan  yang membedakan    perlakuan  itu  didasari  oleh  distingsi    agama,  suku,  ras  ,  etnik, kelompok,  golongan,  status  social,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  Bahasa,  serta keyakinan politik. Jika disandingkan dengan  pengaturan remisi narapidana korupsi, perlakuan  syarat  berbeda  berdasarkan  kualifikasi  tindak  pidana  bukanlah diskriminatif. Hal ini karena pembentukan materi muatan dengan syarat berbeda itu tidak  ditentukan  berdasarkan  pebedaan    agama,  suku,  ras  ,  etnik,  kelompok, golongan,  status  social,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  Bahasa,  serta    keyakinian politik, melainkan dirumuskan berdasarkan ketegorisasi tindak pidana.
Ketiga,  Seluruh  unsur  sebagaimana  yang  dijelaskan  diatas  harus menimbulkan  akibat  terjadinya  penyimpangan,  pengurangan,  penghapusan pengakuan,  pelaksanaan,  atau  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar dalam  kehidupan  secara  individual  dan  kolektif  pada  seluruh  aspek  kehidupan (social, politik, budaya, ekonomi, dan hukum). Namun, karakter hak  yang melekat dalam  remisi  hanya  tergolong  sebagai legal  right’s dan  tidak  termasuk  ke  dalam human right’s, sehingga akibat yang ditimbulkannya tidak menderogasi pelaksanaan HAM  dan  kebebasan  dasar  karena  tidak  tergolong  sebagai human  right’s . Persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana Korupsi tidak bersifat mengurangi, apalagi  menghapuskan  haknya  untuk  mendapatkan  remisi.  Hanya  syarat  untuk memperolehnya    saja  diperketat  dan  dibedakan  berdasarkan  justifikasi  kualifikasi tindak pidana karena termasuk kejahatan khusus.
Disparitas  konsep  disriminasi  yang  ditunjukan  oleh  Putusan  MA  akhirnya dapat  dipurifiasi  secara  lebih  komprehensif.  Konsep  diskriminasi  tidak  hanya dikonstruksikan  sebatas  jenis  Tindakan,  kebijakan,  rumusan  materi  muatan peraturan  perundang-undangan  yang  menunjukan    adanya  (1)  perlakuan  yang berbeda  terhadap  hal  yang  sama,  (2)  perlakuan  yang  sama  terhadap  yang  berbeda, (3)  perlakuan  sama  karena  tidak  mempertimbangakan  nilai  hukum  substantif,  (4) perlakuan  sama  karena  tidak  mempertimbangkan  rasa  keadilan,  ketertiban  umum, keamanan.  Namun,  melampaui  hal  tersebut,  konsep  diskriminasi  harus  memenuhi beberapa  unsur  sebagaimana  dijelaskan  diatas.  Secara  lebih  komprehensif  dapat dilihat skema berikut ini.
Skema diatas memperlihatkan bahwa konsep diskriminasi yang tertuang dalam  putusan  MA    harus  direkontruksi  sekaligus  dipurifikasi  melalui  3  (tiga) kriteria  yang  sifatnya  komulatif-simultan.  Dalam  konteks  itu,  suatu  kebijakan, perlakuan,  maupun  norma  suatu  peraturan  perundang-undangan  dianggap  atau berpotensi  mengandung  unsur  diskriminasi  ketika    terjadi  perlakuan  yang berbeda  terhadap  hal  yang  sama.  Perlakuan  yang  berbeda  tersebut  harus dibentuk berdasarkan preferensi. Preferensi ini harus  didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin,  Bahasa,  serta    keyakinan  politik.  Tidak  hanya  sampai  disitu,  setelah dua (2) unsur tersebut terpenuhi maka seketika  harus memenuhi unsur ketiga (3) yaitu menimbulkan akibat terjadinya penyimpangan, pengurangan, penghapusan pengakuan,  pelaksanaan,  atau  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar  dalam  kehidupan  secara  individual  dan  kolektif  pada  seluruh  aspek kehidupan (social, politik, budaya, ekonomi, dan hukum).

## 4. PENUTUP Kesimpulan
1. Konsep  diskriminasi  dalam    pengaturan  remisi  untuk  narapidana  Korupsi dikonstruksikan  secara  berbeda  dari  6  putusan  uji  materil  MA.  Tidak  semua kategori  perbedaan  perlakuan  yang  dielaborasi  melalui  materi  peraturan perundang-undangan  korelatif  dengan  aspek  diskriminatif.  Setidaknya  ,  konsep diskriminasi  yang  terlihat  dalam  putusan  uji  material  tersebut  dibagi  dalam    2 (dua)  kategori.  Pertama,  konsep  diskriminasi  evaluatif.  Pada  tataran  ini diskriminasi  tidak  hanya  dibentuk  berdasarkan  konsepsi  berbedanya  perlakuan terhadap  situasi  yang  sama,  namun  persamaan  perlakuan  terhadap  situasi  yang berbeda  dapat  dikategorikan  juga    sebagai  diskriminasi.  Kedua,  konsep diskriminasi  etis.  Pada  kategori  ini  tidak  semua  perbedaan  perlakuan  itu diskriminatif. Hanya yang kurang pembenaran objektif yang dapat dikategorikan sebagai  tindakan  diskriminatif.  Artinya,  perbedaan  perlakuan  itu  dapat diterapkan jika dijustifkasi oleh nilai, tujuan, dan prinsip hukum substantif (rasa keadilan, ketertiban umum, keamanan, kemanfaatan).
2. Disparitas  konsep  disriminasi  dipurifiasi  melalui  3  (tiga)  kriteria  yang  sifatnya komulatif-simultan  yaitu  (1)  perbedaan  perlakuan  belum  tentu  dikategorikan diskriminasi  jika  mempunyai  justifikasi  objektif  untuk  melakukannya,  (2) perbedaan  perlakuan  saja  bukanlah  diskriminasi,  melainkan  harus  memenuhi preferensi  perbedaan    agama,  suku,  ras  ,  etnik,  kelompok,  golongan,  status social,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  Bahasa,  serta    keyakinan  politik,  (3) Seluruh  unsur  tersebut  harus  menimbulkan  akibat  terjadinya  penyimpangan, pengurangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau pelaksanaan hak asasi manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  secara  individual  dan  kolektif pada seluruh aspek kehidupan (social, politik, budaya, ekonomi, dan hukum)
Saran
1. Jika terdapat disparitas atau menganggap norma di dalam peraturan perundang- undangan  dibawah  undang-undang  bersifat  diskriminatif,  maka  konsep diskriminasi yang diturunkan dari  konstitusi atau hasil tafsir MK terhadap UUD
1945  kepada  UU  itulah  yang  seharusnya  menjadi  “batu  uji”  bagi  MA  untuk mengonstruksikan ratio decidendi nya dalam putusan uji materil. Hal ini karena validasi  norma  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  bersifat struktural-hierarkis.
2. MA harus menerbitkan peraturan sebagai pedoman konseptual dalam pengujian materil agar terwujud keseragaman (unifikasi) penafsiran ketika ada norma yang diduga mengandung unsur diskriminasi. Pedoman ini seharusnya mengacu pada hasil  tafsir  MK  terhadap  norma  konstitusi,  yang  justru  menjadi  dasar  validasi UU yang akan digunakan oleh MA sebagai “batu uji” dalam memutus pengujian materil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aburaera,  Sukarno,  Muhadar,  dan  Maskun.  2013. Filsafat  Hukum  Teori  dan  Praktik .
Jakarta. Kencana.
Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. 2020. Filsafat Hukum . Depok. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Acemoglu, Daron, dan Alexander Wolitzky. A Theory of Equality Before the Law. The Economic Journal 131, no. 636 (2021): 1429–1465.
Aditya, Zaka Firma. Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama. Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020).
Akbar,  Aggi  Rafsanjani,  dan  Lushiana  Primasari.  Urgensi  Pengetatan  Remisi Narapidana  Korupsi  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 Tentang  Syarat  Dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Permasyarakatan. Recidive 5, no. 3 (2016): 425–433.
Alfiantoro,  Handoko.  Hakikat  Putusan  Pencabutan  Hak  Dipilih  Terpidana  Korupsi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 3 (2016): 2621–3710.
Ariyanti, Dwi Oktafia, dan Nita Ariyani. Model  Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 2 (2020).
Atmadja,  I  Dewa  Gede,  dan  I  Nyoman  Putu  Budhiarta.  2018. Teori-Teori  Hukum . Malang. Setara Press, 2018.
Besson,  Samantha.  The  Principle  of  Non-Discrimination  in  the  Convention  on  the Rights  of  the  Child. The  International  Journal  of  Children  s  Rights 13  (2005): 433–461.
Broughman, Brian J., dan Deborah A. Widiss. After the override: An empirical analysis of shadow precedent. Journal of Legal Studies 46, no. 1 (2017).
Christiani,  Theresia  Anita.  Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (2016): 201–207.
Endrawati, Netty, Dyah Permatasari. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2019): 14–19.
Ghozali,  Elizabeth.  Kebijakan  Pemberian  Hak  Remisi  Narapidana  Kasus  Korupsi.
LITIGASI 17, no. 1 (2016): 3167–3220.
Gita,  Manggala,  dan  Arief  Sulistiyatna.  Hak  Remisi  Dan  Asimilasi  Narapidana  Di
Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Lex  Renaissan 6,  no.  1  (2021): 57–77.
Guritno,  Tatang.  “Hadiah  Untuk  Para  Koruptor.” Kompas .  Last  modified  September 2021.  https://nasional.kompas.com/read/2021/11/09/09351541/hadiah-untuk-para- koruptor.
Hamidah, Anisatul. Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus- Utamaan Kesetaraan Gender. Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (Juli 2021): 677–697.
Indah,  Christina  Maya.  Menggagas  Cita  Moral  Dalam  Penafsiran  Hukum  Hakim. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 41–60.
Isra,  Saldi.  Titik  Singgung  Wewenang  Mahkamah  Agung  Dengan  Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1 (2015): 17–30.
Itasari, Endah Rantau. Equality and Non Discrimination Principles in Providing Right’s With Disabilities. Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 2 (2020): 534–541. Jahar,  Asep  Saepudin,  Raju  Moh  Hazmi,  dan  Nurul  Adhha.  Construction  of  Justice, Certainty,  and  Legal  Use  in  the  Decision  of  the  Supreme  Court  Number  46 P/HUM/2018. Jurnal Cita Hukum 9, no. 1 (2021).
Kalyvas, Andreas. The basic norm and democracy in Hans Kelsen’s legal and political theory. Philosophy & Social Criticism 32, no. 5 (2006): 573–599. Kholis,  Nur.  Asas  Non  Diskriminasi  Dalam  Contempt  of  Court.” Legality 26,  no.  2 (2018): 210.
Mahardika,  Agus  Eka.  Kajian  tentang  Kebijakan  Justice  Collaborator  dalam  kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Positum 5, no. 1 (Juni 2020): 70–82.
MD, Moh Mahfud. Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK. Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1 (Maret 2015): 1–16.
Melatyugra,  Ninon,  Umbu  Rauta,  dan  Indirani  Wauran.  Overruling  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  terkait  Isu  Korupsi. Jurnal  Konstitusi 18,  no.  2 (2021): 368–390.
Mochtar,  Zainal  Arifin.  Indepedensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (2021).
Muktiono.  Kritik  Konseptualisasi  Pemegang  Hak  dan  Pemegang  Kewajiban  dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.” Arena Hukum 8, no. 3 (2015): 300–463.
Nurdin, Fransiskus Saverius. Kontra antara Legem dan Ius pada Peristiwa Bom Bali I. Jurnal Hukum Positum 5, no. 1 (2020): 100–123.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  dan  M.  Yasir  Said.  Metodologi  Normatif  Dan  Empiris Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1 (2021): 1–20.
Rini, Nicken Sarwo. Analisis Implementasi  Prinsip  Non-Diskriminasi  dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Jurnal HAM 9, no. 1 (Juli 30, 2018): 19.
Riora, Muhammad, Ulya Kencana, dan Kun Budianto. Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Wajah Hukum 4, no. 2 (2020): 355.
Saraswati,  AAA  Nanda.  Kriteria  untuk  Menentukan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Jus
Cogens dalam Hukum Internasional.” Arena Hukum 10, no. 2 (Agustus  1, 2017): 163–167.
Situmorang,  Mosgan.  Aspek  Hukum  Pemberian  Remisi  Kepada  Narapidana  Korupsi.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 4 (2016): 375–505. Suhaimi. Problem Hukum dan Pendekatan dalam  Penelitian Hukum Normatif. Yustitia 19, no. 2 (2018): 5–24.
United Nation. International Covenant on Civil and Political Right’s , 1967.
Widiarto, Aan Eko, Muchamad Ali Safa’at, dan Mardian Wibowo. Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Arena Hukum 11, no. 2 (Agustus 2018): 369–387.
Yudistira, Erik, dan Siti  Rochmiyatun.  The Political of Law to the Government Policy About Remission. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 21, no. 1 (Juni 2021): 13–24.
Yusuf,  Chandra.  Dampak  Pemisahan  Kewenangan  Antara  Mahkamah  Konstitusi  Dan Mahkamah  Agung  Dalam  Menginsterpretasikan  Undang-Undang  Dan  Peraturan Di Bawahnya. Jurnal Hukum Unissula 37, no. 2 (2021): 85–100.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia .

## Putusan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 1–141 (2021). ———. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 1–48 (2013).
———. Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 P/HUM/2013 1–78 (2013).
———. Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2015 1–23 (2015).
———. Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 P/HUM/2015 1–21 (2016). ———. Putusan Nomor 2 P/HUM/2019 1–28 (2019).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  41/PUU-XIX/2021 1–51 (2021).

## Skripsi
Kristiyanti,  Kadek  Yeni.  2018.  Pembatasan  Hak  Remisi  Narapidana  Kejahatan  Luar Biasa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi . Universitas Narotama.