Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021

## Azwar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: azwar.iskandar@gmail.com
Keywords:
independence, regional finance, share, growth, South Sulawesi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  independence  of regencies/cities in South Sulawesi Province and prospects for  their  economic  development  using  a  quantitative approach  with  share,  growth,  elasticity,  quadrant,  and Financial  Capability  Index  (IKK)  analysis  methods.  The results of the study show: (1) the average share value of districts/cities  in  South  Sulawesi  Province  during  the 2017-2021  period  describes  that  they  are  not  fully independent in terms of sources and allocation of regional budgets;  (2)  in  general,  the  average  growth  rate  for districts/cities  in  South  Sulawesi  Province  during  the 2017-2021 period show that they have good prospects and expectations  for  economic  growth;  (3)  based  on  the quadrant mapping results, Makassar City and East Luwu Regency  are  in  Quadrant  I.  In  Quadrant  II,  there  are Bantaeng,  Soppeng,  Gowa,  Maros,  Sidenreng  Rappang, Enrekang, Luwu, Bulukumba, Pare-pare, Pinrang, Selayar Islands  Regencies,  North  Toraja,  Takalar,  Barru, Jeneponto, and Sinjai, where almost all of them are natural resource  producing  areas.  Furthermore,  there  are  no districts/cities  that  are  included  in  Quadrant  III.  In Quadrant  IV,  several  regencies  such  as  Bone,  Palopo, Pangkajene Islands, Tana Toraja, Wajo, and North Luwu fall into this category; (4) the classification of the financial capability  index  resulting  from  the  share,  growth,  and elasticity index values, which is equal to 0.48, is in the high category.  In  the  pattern  of  regional  financial  capacity relations, most districts/cities in South Sulawesi Province have a consultative relationship pattern, thus the central government's interference has begun to decrease and the regions are considered capable of implementing regional autonomy. Kata Kunci: kemandirian, keuangan daerah, share, growth, Sulawesi Selatan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kemandirian  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  dan  prospek  perkembangan  ekonominya.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif dengan  metode  analisis share,  growth,  elasticity,
kuadran, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Hasil penelitian  menunjukkan:  (1)  rata-rata  nilai share yang menggambarkan tingkat  kemandirian  kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 adalah sebesar 16,7%. Artinya, secara umum ( agregat ) kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  terbilang belum  sepenuhnya  mandiri  dalam  sumber  dan pengalokasian anggaran daerah; (2) secara umum, rata- rata  tingkat  pertumbuhan  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  selama  periode  2017-2021  adalah sebesar 2,4%. Artinya, secara umum kabupaten/kota di Provinsi  Sulawesi  Selatan  terbilang  memiliki  prospek dan  harapan  yang  baik  dalam  pertumbuhan  ekonomi karena  nilai  indikator growth bernilai  positif;  (3)  pada hasil pemetaan kuadran, Kota Makassar dan Kabupaten Luwu  Timur  berada  pada  Kuadran  I.  Pada  Kuadran  II, terdapat  Kabupaten  Bantaeng,  Soppeng,  Gowa,  Maros, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Bulukumba, Pare- pare, Pinrang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Takalar, Barru,  Jeneponto, dan  Sinjai, dimana hampir semuanya adalah  daerah  penghasil  SDA.  Selanjutnya,  tidak  ada kabupaten/kota  yang  masuk  dalam  Kuadran  III.  Pada Kuadran  IV,  beberapa  kabupaten  seperti  Bone,  Palopo, Pangkajene  Kepulauan,  Tana  Toraja,  Wajo,  dan  Luwu Utara  masuk  dalam  ketegori  ini;  (4)  klasifikasi  dari indeks kemampuan keuangan yang dihasilkan dari nilai indeks share , growth ,  dan elasticity ,  yaitu  sebesar  0,48, dengan  kategori  tinggi.  Dalam  pola  hubungan kemampuan keuangan daerah, kebanyakan kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  memiliki pola hubungan konsultatif,  yang berarti bahwa campur tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  dan daerah  dianggap  sudah  mampu  dalam  melaksanakan otonomi daerah.
JEL CLASSIFICATION: R11;
How  to  cite :  Azwar,  Azwar.  (2023).  Analisis  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Potensi Pertumbuhan  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi  Selatan  Tahun  2017-2021,  Jurnal  Manajemen Keuangan Publik Vol 7 (1), p.1-25.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## PENDAHULUAN
Terbitnya  Undang-Undang  (UU)  Nomor  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  yang  kemudian  direvisi  oleh  UU  Nomor  32  tahun 2004  dan  UU  Nomor  33  tahun  2004,  memulai  proses  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia. Proses  desentralisasi  fiskal  yang  menghasilkan  otonomi  daerah  mengubah  cara pemerintahan  kabupaten,  kota,  dan  provinsi  di  Indonesia  dalam  beroperasi.  Pemerintah daerah memiliki banyak kekuasaan setelah otonomi daerah. Sebaliknya, sebelum otonomi daerah, mereka memiliki kekuasaan yang terbatas pada semua bidang, termasuk keuangan, moneter,  pertahanan,  peradilan,  agama,  dan  politik  luar  negeri  (Akhmad,  Romadhoni,  & Diana, 2020).
Menurut  Khusaini  (2006),  desentralisasi  adalah  proses  pemindahan  tanggung  jawab, wewenang, dan sumber daya, termasuk sumber daya personil, pendanaan, dan beberapa hal lainnya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, desentralisasi dapat didefinisikan  sebagai  pelimpahan  wewenang  untuk  menerima  anggaran  atau  keuangan, baik  untuk  administrasi  maupun  pemanfaatan  (Adi  &  Ekaristi,  2009).  Oleh  karena  itu, desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memberikan  otonomi  keuangan kepada daerah. Kebijakan ini adalah proses meningkatkan peran dan pemberdayaan daerah selama pembangunan (Oates, 2011). Pada dasarnya, penerapan kebijakan otonomi daerah adalah jawaban atas aspirasi daerah Indonesia yang telah lama menginginkan peran yang lebih  besar  dan  otonomi  dalam  mengelola  kewenangan  dan  tanggung  jawabnya  untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai kemandirian daerah, terutama dalam mendukung  pembangunan  dan  pertumbuhan  daerah  serta  pelayanan  prima  kepada masyarakat (Agustina, 2013; Azimi, 2020; Haryanto, 2019). Kemandirian keuangan daerah adalah kondisi ketika pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara mandiri dari pendapatan asli daerah (Suhadak, Nugroho, & Wahyudi, 2007). Kemandirian keuangan  daerah,  menurut  Halim  (2013),  didefinisikan  sebagai  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah  yang  diperlukan.  Besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan pendapatan  dari  sumber  lain,  seperti  bantuan  pemerintah  pusat  dan  pinjaman, menunjukkan kemandirian keuangan daerah.
Dengan mencapai aspek kemandirian tersebut, daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensinya (Litvack & Seddon, 1999). Kemandirian daerah, khususnya melalui komponen Transfer  Ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD),  diharapkan  akan  menurunkan  beban ketergantungan terhadap APBN. Daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana APBN ke sektor-sektor  yang  menghasilkan  investasi  yang  lebih  besar,  serta  sektor  yang meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Urip & Indahyani, 2017).
Savitry  et  al.  (2011)  menganalisis  pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan  membandingkan kemampuan  keuangan  antardaerah.  Dengan  menggunakan  analisis  dan  pemetaan  ini,
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
kesiapan  setiap  daerah  untuk  melaksanakan  wewenang  yang  diberikan  dapat  dinilai. Samora (2010) menyatakan bahwa metode ini secara tidak langsung juga bermanfaat untuk mengevaluasi  seberapa  kuat  penciptaan  elemen  kemandirian  daerah,  yang  merupakan dasar untuk menentukan strategi pengembangan sektor-sektor potensial.
Meskipun  demikian,  upaya  untuk  mewujudkan  kemandirian  wilayah  masih  menghadapi beberapa  hambatan.  Menurut  penelitian  Setiaji  &  Adi  (2007),  penerapan  desentralisasi fiskal meningkatkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat karena PAD tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  belanja  daerah.  Studi  tambahan  oleh  Herawati  et  al. (2008), Widodo (2011), dan Susanto (2014) rata-rata menemukan bahwa daerah memiliki kemandirian  yang  rendah  dan  sangat  bergantung  pada  bantuan  pusat.  Kawasan  Timur Indonesia (KTI) juga mengalami tingkat kemandirian yang rendah.
Misalnya,  studi  Pilat  &  Morasa  (2017)  menemukan  pola  hubungan  yang  sangat  rendah antara  tingkat  kemandirian  dan  pelayanan  sosial  kemasyarakatan  di  Kota  Manado.  Pola hubungan dengan pemerintah pusat juga instruktif, seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian Susanto (2014) dan Dethan (2015) dengan lokus penelitian yang sama, Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Nurhayati  &  Ulumudin  (2015)  menilai  evaluasi  kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan tahun 2007-2011 dan menemukan hasil yang sedikit berbeda. Nurhayati & Ulumudin (2015) menyimpulkan bahwa Kabupaten Pemalang, Kabupaten  Tegal,  Kota  Tegal,  Kabupaten  Batang,  dan  Kota  Pekalongan  memiliki  indeks kemampuan  keuangan  regional  yang  tinggi.  Kondisi  keuangan  daerah  hanya  rendah  di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan.
Beberapa  penyebab  utama  rendahnya  kemandirian  daerah  adalah  sebagai  berikut:  1) potensi PAD yang rendah di daerah tersebut; dan 2) beban belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar selama periode desentralisasi fiskal (Hidayat, Hadi, & Widiarsih, 2016). Perlu diingat bahwa Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal dari  segi  belanja,  bukan  penerimaan  (Kis-Katos  &  Sjahrir,  2017).  Oleh  karena  itu,  dari perspektif  ketatanegaraan,  otonomi  daerah  di Indonesia memiliki otonomi belanja  APBD sendiri  dan  diberi  kewenangan  oleh  pemerintah  pusat.  Namun,  daerah  tetap  subordinat kepada pemerintah pusat (Muin, 2014).
Oleh  karena  itu,  komponen  penting  dalam  meningkatkan  kemandirian  daerah  adalah pengelolaan belanja APBD yang lebih logis dan menghasilkan investasi (Sudaryati, 2013). Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  anggaran  operasional,  terutama  belanja  pegawai, terus  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  lembaga  pemerintahan  dan birokrasi (Magno, Hakim, & Domai, 2015). Dengan kata lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Fatoni  &  Nurhayati  (2013),  efisiensi  belanja  daerah  adalah  faktor  utama dalam  mencapai  aspek  kemandirian  daerah.  Ini  dicapai  melalui  pembuatan  anggaran partisipatif yang mendukung kinerja aparatur. Anggaran partisipatif adalah anggaran yang memperhitungkan peran dan kinerja karyawan secara optimal ((Usman & Paranoan, 2014).
Isu  kemandirian  daerah  juga  dipengaruhi  oleh  keanekaragaman  geografis  di  Indonesia. Beberapa wilayah dianggap sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA), sedangkan
sebagian lainnya dianggap sebagai daerah non-SDA, tetapi tetap memiliki basis penerimaan pajak  yang  sangat  besar.  Ironisnya,  sebagian  besar  daerah  tidak  memiliki  kekayaan  SDA atau basis pajak yang memadai (Feryawan, 2011). Oleh karena itu, pemerataan pemerintah seharusnya menjadi prioritas utama untuk daerah-daerah yang tidak memiliki keduanya, melalui alokasi transfer ke daerah (Haryanto, 2017).
Sangat  jelas  bahwa  karakteristik  daerah  yang  tidak  menghasilkan  SDA  dan  daerah  yang menghasilkan SDA sangat berbeda. Dengan cara yang sama, perbandingan peta kemampuan keuangan  daerah  tersebut.  Namun,  belum  banyak  penelitian  yang  membandingkan  peta kemampuan keuangan daerah penghasil SDA dan non-SDA, terutama di tingkat kabupaten atau kota pada satu propinsi di KTI. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan analisis perbandingan peta kemampuan keuangan antara daerah penghasil SDA dan daerah non-SDA  pada  tingkat  kabupaten/kota  di  beberapa  propinsi  di  KTI  karena  analisis  ini sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan pola strategi pengembangan ekonomi yang akan datang.
Beberapa  studi  sebelumnya  telah  menyelidiki  kemandirian  keuangan  dan  prospek pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Haryanto  (2017)  menganalisis  pemetaan  kemandirian keuangan  daerah  dalam  menjalankan  kewenangannya  dengan  membandingkan  daerah penghasil  SDA  dan  non-SDA.  Dia  melakukan  ini  dengan  menggunakan  metode  kuadran, analisis persentase, dan pertumbuhan. Menurut analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk ke dalam kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk ke dalam kuadran II, sementara seluruh daerah penghasil SDA masuk ke dalam kuadran III, kecuali Kabupaten Indragiri Hilir. Di kuadran IV, hanya Kabupaten Indragiri Hilir dari seluruh lokus penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebijakan Transfer ke Daerah untuk daerah-daerah di kuadran IV sehingga mereka dapat memperbaiki kondisi mereka  di  masa  depan.  Daerah-daerah  yang  menghasilkan  sumber  daya  alam  (SDA) memiliki  nilai  saham  rata-rata  yang  lebih  tinggi  daripada  daerah-daerah  yang  tidak menghasilkan  SDA  dari  tahun  2010  hingga  2014.  Dengan  demikian,  kecuali  Kabupaten Badung, yang memiliki nilai saham rata-rata 88,47, daerah-daerah yang tidak menghasilkan SDA memiliki nilai saham rata-rata yang lebih rendah.
Pilat & Morasa (2017) melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah Kota Manado  dengan  menggunakan  teknik  perhitungan  persentase  dan  pertumbuhan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Manado masih jauh dari ideal. Menurut  hasil  perhitungan  bagian  dan  pertumbuhan  dari  tahun  2011  hingga  2015,  Kota Manado  berada  pada  kuadran  II,  yang  berarti  kondisinya  belum  ideal.  Hasilnya menunjukkan nilai bagian rata-rata sebesar 18,792% dan pertumbuhan rata-rata sebesar 120,503%. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado harus terus mengeksplorasi potensinya untuk meningkatkan PAD, yang merupakan komponen penting dari APBD. Hasil perhitungan  Indeks  Kemampuan  Keuangan  Kota  Manado  selama  5  tahun  menunjukkan skala indeks 0,577, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado memiliki kemampuan  keuangan  yang  tinggi,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  analisis  rasio kemandirian.  Ini  bertentangan  dengan  prinsip  otonomi  daerah,  yang mengatakan  bahwa
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
pemerintah  daerah  harus  bebas  dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  urusannya sendiri.
Haryanto (2019) melakukan analisis kapasitas fiskal dan belanja fungsi lingkungan hidup dengan  studi  kasus  pada  provinsi  di  Indonesia  dari  tahun  2010  hingga  2017.  Menurut penelitian ini, provinsi Sulawesi Barat, NTT, Maluku, Papua, dan Gorontalo termasuk dalam kategori  daerah  dengan  kemandirian  keuangan  rendah.  Daerah  otonom  baru  dibentuk selama periode desentralisasi fiskal, termasuk Gorontalo dan Sulawesi Barat. Sebenarnya, kedua  wilayah  tersebut  menarik  untuk  dievaluasi  lagi  untuk  menentukan  apakah  sisi pembentukan  wilayah  barunya  sudah  tepat.  Dimasukkannya  Provinsi  Papua  ke  dalam kategori ini harus  dipertimbangkan dengan cermat karena dana pusat yang dialokasikan oleh pemerintah selama ini sudah sangat besar secara finansial. Pada analisis growth , rata- rata pertumbuhan seluruh provinsi Indonesia justru menunjukkan angka yang buruk dari tahun  2010  hingga  2017.  Artinya,  prospek  pertumbuhan  ekonominya  mengalami penurunan  karena  sejumlah  masalah.  Dari  periode  2010–2017,  hanya  Provinsi  Sulawesi Tengah  yang  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  rata-rata  positif  dibandingkan  dengan daerah lainnya di Indonesia sebesar 1,48%. Beberapa daerah lain di Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang lebih kecil, seperti Gorontalo sebesar -0,27%, Sulawesi Selatan sebesar -0,38%, Kalimantan Selatan sebesar -0,44%, dan DIY sebesar -0,67.
Studi sebelumnya yang berfokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah seperti yang telah diuraikan di atas masih terbatas pada skala nasional yang relatif luas atau hanya pada tingkat provinsi. Studi yang berfokus pada pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah pada tingkat  kabupaten atau  kota  dalam satu  provinsi  juga  dianggap  kurang,  terutama  di  KTI. Karena setiap daerah (regional) memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda- beda, ini seyogianya harus menjadi prioritas utama. Keberhasilan sangat bergantung pada elemen kemandirian daerah, terutama di tingkat lokal.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemandirian dan prospek  pertumbuhan  ekonomi  pada  masing-masing  kabupaten  atau  kota  di  Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tingkat regional—atau daerah—khususnya pada kabupaten atau kota di KTI. Penelitian ini menggunakan data dari masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai studi kasus. Untuk tujuan penelitian ini, provinsi Sulawesi Selatan dipilih sebagai subjek  penelitian  karena  beberapa  alasan.  Yang  pertama  adalah  bahwa  provinsi  ini memiliki  capaian  Indeks  Gini  yang  relatif  tinggi  dan  dinamis  di  KTI,  di  mana  kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi.  Kedua  adalah  bahwa  data  provinsi  ini  relatif  lebih  lengkap  secara  keseluruhan dibandingkan dengan provinsi lainnya, dan ini terkait dengan model dan analisis. Ketiga, propinsi  ini  merupakan  salah  satu  representasi  utama  perekonomian  Indonesia  bagian timur  dan menunjukkan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  dinamis  di  Sulawesi, Maluku, dan  Papua dibandingkan  dengan  provinsi lainnya  di  wilayah  tersebut.  Keempat, data perolehan PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Total Belanja Daerah di Kabupaten/Kota
Sulawesi  Selatan  selama  periode  penelitian  bersifat  fluktuatif,  yang  menarik  untuk dianalisis lebih mendalam (lihat Grafik 1).
Grafik 1. Perbandingan Rerata Nilai PAD, DBH dan Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021
Dari Grafik 1, terlihat bahwa pada tahun 2017, nilai rerata masing-masing PAD, DBH, dan Total Belanja Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 194,8 milyar, Rp 28,5  milyar,  dan  Rp  1,315  triliun.  Nilai  rerata  PAD  kemudian  menurun  pada  tahun berikutnya, 2018, yakni mencapai Rp 175,8 milyar, sedangkan nilai rerata DBH dan Total Belanja justru meningkat, yakni mencapai Rp 55,9 milyar dan Rp 1,347 triliun. Memasuki tahun 2019, perolehan rerata PAD dan Total Belanja meningkat menjadi Rp 193,1 milyar dan Rp 1,394 triliun, sementara nilai rerata DBH justru menurun, yakni mencapai Rp 23,6 milyar. Di akhir periode penelitian, tahun 2021, rerata perolehan PAD dan DBH mencapai nilai yang paling rendah sejak 5 tahun terakhir, yakni mencapai sekitar Rp 180,9 milyar dan Rp 9,7 milyar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong penelitian eksploratif dengan tujuan untuk menemukan masalah baru untuk memperoleh pemahaman dan definisi yang lebih baik tentang hubungan antara perilaku variabel penyusun APBD dan kemandirian daerah (Hamdi & Ismaryati, 2019; John, 2013). Dari perspektif metodologis, penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang berbeda dari penelitian kualitatif.  Studi kuantitatif ini menggunakan metode statistik untuk menganalisis angka numerik (Hamdi & Ismaryati, 2019; John, 2013). Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari PAD, DBH, dan total belanja APBD untuk setiap kabupaten atau kota.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  sekunder  yang  berasal  dari  publikasi  resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/). Data ini berasal  dari  realisasi  belanja  APBD  dari  tahun  2017  hingga  2021.  Dianalisis  24  data
1.260.000.000.000 1.280.000.000.000 1.300.000.000.000 1.320.000.000.000 1.340.000.000.000 1.360.000.000.000 1.380.000.000.000 1.400.000.000.000 1.420.000.000.000 - 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 2017 2018 2019 2020 2021
PAD DBH Total Belanja
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
kabupaten  dan  kota  untuk  menjelaskan  karakteristik  dan  indikator  masing-masing,  dan kemudian  diplot  dalam  analisis  kuadran.  Untuk  membedakan  daerah-daerah  yang menghasilkan SDA dan daerah-daerah yang tidak menghasilkan SDA, semua kabupaten dan kota  yang  ada  dimasukkan  ke  dalam  dua  kelompok  atau  klaster.  Klasifikasi  yang  dibuat berdasarkan data dari publikasi profil dan potensi daerah Sulawesi Selatan yang dirilis oleh lembaga LOCALISE SDGs in Indonesia: Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local  Implementation  and  Stakeholders  Empowerment di  website  resminya (https://localisesdgs-indonesia.org/). Klasifikasi ini didasarkan pada potensi yang paling dominan untuk masing-masing kabupaten/kota, yaitu:
Tabel 1. Klasifikasi Kabupaten/Kota Penghasil SDA dan Non-SDA
Klasifikasi Potensi Unggulan/Dominan Kabupaten/Kota SDA Sektor Pertanian: komoditi padi, jagung Sektor Perkebunan: komoditi  kakao, kopi
Sektor Pertambangan: komoditi emas, pasir besi, mangan, nikel, timah hitam,
tembaga, marmer Sektor Kehutanan: sutera alam Sidenreng  Rappang, Pinrang, Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu Tana Toraja, Toraja Utara,
Enrekang
Luwu, Enrekang, Tana Toraja, Bulukumba, Takalar, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Bone, Barru,
Luwu Timur, Tana Toraja, Luwu Utara Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang Non-SDA Sektor Industri/Infrastruktur Pare-pare, Gowa, Maros, Makassar, Takalar, Pangkajene Kepulauan
Untuk mendapatkan gambaran tentang kemandirian keuangan kabupaten atau kota dan prospek  perkembangan  ekonominya,  metode  analisis  berikut  digunakan: share (untuk menjelaskan  kondisi  kemandirian  keuangan  daerah), growth (untuk  melihat  aspek pertumbuhan  yang  mencerminkan  prospek  ekonomi  ke  depan),  dan elasticity (untuk melihat  elastisitas  PAD  dan  DBH  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  dimana  peningkatan PAD dan DBH akan dilihat secara menyeluruh sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi), serta—dikombinasikan  dengan—metode  kuadran,  yang  sering  digunakan  pemerintah untuk melakukan analisis perbandingan kinerja publik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal (Bappenas, 2003).
Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
Metode kuadran ini, yang sering disebut sebagai salah satu upaya terbaik, menampilkan peta kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan nilai besaran share atau kontribusi  pendapatan  daerah  terhadap  total  belanja  APBD  serta  nilai growth untuk menunjukkan  pertumbuhan  komponen  pendapatan  daerah  dalam  APBD.  Kemudian, ketiga  indikator  di  atas  ( share , growth ,  dan elasticity )  digabungkan  ke  dalam  metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah. Selanjutnya, nilai IKK diklasifikasikan atau dikelompokkan  sesuai  dengan  tingkat  kemampuan  keuangan  daerah,  dan  peta kemampuan keuangan daerah dibuat berdasarkan IKK yang diperoleh, seperti konsultatif, instruktif, partisipatif, dan delegatif.
Secara rinci, metode-metode analisis yang digunakan diuraikan sebagai berikut:
Pertama ,  perhitungan  indikator share dilakukan  dengan  menggunakan  formula  berikut (Bappenas, 2003; Haryanto, 2019):
ℎ = ( + ) ℎ x 100% dimana: PAD : Pendapatan Asli Daerah DBH : Dana Bagi Hasil
Total Belanja   : Total Belanja Kabupaten/Kota dalam Laporan Realisasi APBD
Nilai share yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  pendapatan  daerah  memberikan  kontribusi yang tinggi terhadap total belanja daerah. Sebaliknya, nilai share yang rendah menunjukkan bahwa  pendapatan  daerah  memberikan  kontribusi  yang  rendah  terhadap  total  belanja daerah.
Kedua ,  perhitungan  metode  indikator growth dihitung  dengan  menggunakan  rumus (Bappenas, 2003; Haryanto, 2019):
ℎ = ( + ) −   ( + ) ( + ) x 100% dimana: PAD : Pendapatan Asli Daerah DBH : Dana Bagi Hasil t : Periode Saat Ini t-1 : Periode Sebelumnya
Ketiga , pendekatan kuadran akan membagi daerah menjadi empat kuadran yang masing- masing  memiliki  karakteristik  tertentu.  Ini  adalah  kuadran  ideal  (Bappenas,  2003; Haryanto, 2019):
a. Kuadran  I  adalah  kuadran  yang  paling  ideal,  dibentuk  oleh  kombinasi  karakteristik share dan growth yang tinggi;
b. Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan kondisi yang belum ideal. Namun, PAD  pada  daerah-daerah  dalam  kuadran  ini  mungkin  dapat  berperan  besar  dalam membiayai  total  belanjanya  karena  memiliki  kemampuan  untuk  mengembangkan
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
potensi lokalnya. Daerah dengan rasio share rendah tetapi pertumbuhan tinggi berada di  kuadran  ini.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  daerah-daerah  tersebut  mungkin menjadi tidak mandiri tetapi masih memiliki potensi;
c. Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan kondisi daerah dengan rasio share rendah  tetapi  pertumbuhan  rendah  berada  di  kuadran  ini. Kondisi  ini  menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut dapat mencapai status tidak mandiri tetapi dengan potensi yang rendah;
d. Kuadran  IV  adalah  kuadran  yang  paling  tidak  ideal  karena  menggambarkan  ciri-ciri wilayah dengan share rendah dan pertumbuhan yang lemah. Ini menunjukkan bahwa PAD dan DBH belum memainkan peran yang signifikan dalam membiayai total belanja APBD.  Kondisi  ini  juga  menunjukkan  kondisi  yang  tidak  mandiri  dan  kurang berpotensi.
Growth Kuadran II Kuadran I Share Rendah, Growth Tinggi Share Tinggi, Growth Tinggi Share Kuadran IV Kuadran III Share Rendah, Growth Rendah Share Tinggi, Growth Rendah
Gambar 1. Kuadran Gabungan Share dan Growth Sumber: Bappenas (2003); Haryanto (2019)
Keempat , perhitungan elasticity menggunakan rumus berikut (Bappenas, 2003):
= + ℎ ℎ dimana: PAD+DBH Growth : Pertumbuhan PAD+DBH PDRB Growth
: Pertumbuhan PDRB
Kelima ,  analisis  kemampuan  atau  kemandirian  keuangan  dilakukan  dengan  cara menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Metode IKK merupakan rata-rata hitung dari indeks share, pertumbuhan ( growth ), dan elastisitas . Untuk menyusun indeks ketiga komponen  tersebut,  ditetapkan  nilai  maksimum  dan  minimum  dari  masing-masing komponen. Dalam  menyusun indeks  untuk setiap komponen IKK, dilakukan dengan cara menggunakan persamaan umum sebagai berikut (Bappenas, 2003):
= − −
Keenam ,  berdasarkan  nilai  indeks  yang  diperoleh  di  atas,  IKK  dapat  dihitung  dengan formula sebagai berikut:
= + + 3 dimana: X s : Indeks Share X g
: Indeks Growth (Pertumbuhan)
X e
: Indeks Elasticity
Ketujuh , nilai IKK yang sudah diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah sebagai berikut (Savitry et al., 2011):
Tabel 2.   Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
Indeks Kemampuan Keuangan Klasifikasi 0,00  -  0,33 Rendah 0,34  -  0,43 Sedang 0,44  -  1,00 Tinggi Sumber: Savitry et al. (2011)
Kedelapan, analisis kemudian dilanjutkan dengan menyusun pola hubungan kemampuan keuangan  daerah  berdasarkan  IKK  yang  diperoleh  ke  dalam  beberapa  kategori  sebagai berikut (Haryanto, 2018):
Tabel 3. Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kemampuan Keuangan Kemampuan (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 26 – 50 Konsultatif Sedang 51 – 75 Partisipatif Tinggi 76 – 100 Delegatif Sumber: Haryanto (2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  dan  pembahasan  kajian  akan  dibedakan  ke  dalam  analisis share ,  analisis growth, analisis gabungan dalam metode kuadran, analisis elasticity, analisis indeks dan IIK, lalu  tingkat  kemampuan  daerah  dan  pola  hubungan.  Penjelasan  lebih  lanjut  diuraikan sebagai berikut:
Hasil Analisis Share
Dengan  menggunakan  analisis share ,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  nilai share yang menggambarkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
periode  2017-2021  adalah  sebesar  16,7%.  Artinya,  secara  umum  ( agregat )  berdasarkan indikator share, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbilang belum sepenuhnya mandiri dalam sumber dan pengalokasian anggaran daerah (Tabel 4).
Tabel 4. Nilai Share Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021
Kabupaten/Kota Share (Tahun) Rerata 2017 2018 2019  2020  2021 Kelompok SDA Bantaeng 9,31 14,43 11,65  13,36  13,09 12,37 Barru 14,48 14,19 11,88  12,56  11,27 12,88 Bone 13,92 12,79 10,47  12,13 8,42 11,55 Bulukumba 15,73 13,32 12,81  13,05  11,65 13,31 Enrekang 11,81 10,55 8,24 8,43 8,00 9,41 Jeneponto 10,25 11,20 8,59 10,07 8,61 9,74 Kepulauan Selayar 10,54 8,75 8,43 8,12 6,21 8,41 Luwu 9,85 11,22 8,81 9,81 9,81 9,90 Luwu Timur 23,19 24,37 28,77  30,23  21,88 25,69 Luwu Utara 10,42 12,08 10,36 9,27 9,98 10,42 Palopo 19,25 18,34 18,69  20,72  15,81 18,56 Pinrang 11,18 13,50 11,36  11,21  10,99 11,65 Sidenreng Rappang 12,67 14,07 11,52  12,58  11,76 12,52 Sinjai 11,69 11,56 10,36 9,59 8,26 10,29 Soppeng 12,91 14,97 13,11  13,68  15,66 14,06 Tana Toraja 13,71 9,45 11,39  11,39 9,18 11,02 Toraja Utara 5,76 9,45 7,05 6,46 4,98 6,74 Wajo 17,07 13,31 12,90  12,96  11,10 13,47 Rerata Kelompok SDA 12,99 13,20 12,02  12,53  10,93 12,33 Kelompok Non-SDA Gowa 16,85 16,03 13,61  13,97  14,68 15,03 Makassar 43,94 41,33 38,92  40,32  36,90 40,28 Maros 17,02 20,20 19,24  16,41  17,06 17,99 Pangkajene Kepulauan 14,48 15,54 15,13  16,31  12,72 14,84 Pare-pare 16,47 21,85 16,44  21,23  19,52 19,10 Takalar 12,11 14,84 10,48  14,88  11,54 12,77 Rerata Kelompok Non-SDA 20,15 21,63 18,97  20,52  18,74 20,00 Rerata Total 16,57 17,41 15,50  16,53  14,83 16,17 Sumber: Hasil Olah Data
Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
Dari  Tabel  4,  diketahui  bahwa  di  antara  daerah  penghasil  SDA  secara  keseluruhan, Kabupaten Luwu Timur memiliki nilai share yang paling tinggi, dengan rata-rata 5 tahun mencapai  25,69,  tetapi  pada  tahun  2020,  nilai share Kabupaten  Luwu  Timur  mencapai terendah. Fakta yang menarik, nilai share daerah penghasil SDA secara keseluruhan lebih rendah  secara  rata-rata  dibandingkan  dengan  nilai  share  daerah  non-SDA.  Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing memiliki nilai persentase paling  rendah  dibandingkan  daerah  lainnya,  masing-masing  6,74  dan  8,41.  Kota  Palopo adalah  daerah  berikutnya  yang  menunjukkan  nilai  persentase  yang  relatif besar,  sebesar 18,56, dan disusul oleh Kabupaten Soppeng dengan rata-rata 14,06 dan Kabupaten Wajo dengan rata-rata 13,47.
Dengan  mengacu  pada  perhitungan  nilai share yang  diperoleh  dari  total  belanja  daerah, hipotesis yang dapat disampaikan—di mana saham daerah penghasil SDA rata-rata lebih rendah—adalah bahwa kemampuan daerah penghasil SDA untuk mengelola belanja APBD berada di atas batas rasionalitas. Ini berarti bahwa secara rasional, daerah-daerah penghasil SDA  seharusnya  memiliki  potensi  dan  kemampuan  yang  lebih  baik  untuk  menghasilkan uang.  Karenanya,  untuk  mewujudkan  APBD  yang  handal,  transparan,  dan  berdaya  guna untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi, manajemen  pengelolaan  belanja  APBD  yang  efektif  seyogianya  menjadi  prasyarat  wajib. Semua  kabupaten  dan  kota  di  Sulawesi Selatan  dianggap  sudah mapan,  meskipun  bukan hasil  pemekaran.  Namun,  mereka  menghadapi  masalah  dalam  mengelola  APBD  dari  sisi belanja, yang ditunjukkan oleh nilai share yang rendah.
Daerah  non-SDA  menunjukkan  pola  yang  hampir  sama  dan  memiliki  kemandirian  yang relatif rendah. Kecuali Kota Makassar, yang merupakan ibu kota propinsi dan merupakan salah satu daerah yang potensial, memiliki rerata nilai share sebesar 40,28. Namun, selama lima tahun terakhir, nilai share kota tersebut tidak stabil. Tabel 4 menunjukkan hasil akhir analisis secara keseluruhan.
Sebagai sebuah kota, bukan kabupaten, Makassar memiliki nilai rerata share tertinggi dari seluruh wilayah. Mungkin benar dan tidak terbantahkan bahwa pembangunan kabupaten lebih  sulit  dibandingkan  kota.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  luasnya  wilayah  kabupaten dibandingkan  luas  wilayah  kota.  Selain  itu,  dalam  hal  peraturan,  kabupaten  baru  harus memiliki  minimal  lima  kecamatan.  Ini  berbeda  dengan  kota  baru  yang  hanya  memiliki empat kecamatan. Selain itu, modernisasi sektor-sektor kota akan berdampak besar pada kinerja keuangan APBD masing-masing. Kota biasanya dikaitkan dengan sektor modern dan terbangun,  sementara  kabupaten  lebih  mirip  dengan  sektor  tradisional  dan  tidak menghasilkan nilai tambah yang signifikan dari penerimaan PAD-nya. Meskipun demikian, sinyalemen dan fenomena yang terjadi di Kota Makassar ini tidak serta merta berlaku untuk semua wilayah. Kota Pare-pare memiliki nilai rerata share yang lebih rendah dari beberapa kabupaten lain, seperti Luwu Timur. Hal ini mungkin karena Kota Makassar berada di lokasi yang lebih strategis dibandingkan dengan Kota Pare-pare. Dibandingkan dengan Kota Pere- pare atau Palopo, modernisasi dan industrialisasi Kota Makassar sebagai ibu kota propinsi berkembang lebih cepat.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
Selain  itu,  analisis  yang  ditunjukkan  dalam  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  daerah-daerah yang  menghasilkan  SDA  memiliki  nilai share yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan daerah-daerah yang tidak menghasilkan SDA. Padahal, di era desentralisasi fiskal, daerah- daerah yang menghasilkan SDA memiliki peluang besar untuk menjadi daerah yang sangat mandiri.  Sangat  penting  untuk  mengelola  belanja  APBD  dengan  baik.  Dengan mempertimbangkan sifat kekayaan sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui, daerah-daerah  yang  menghasilkan  SDA  seharusnya  mulai  mempertimbangkan  untuk memulai  transformasi  sektoral  dengan  menggunakan  kekayaan  SDA  yang  saat  ini  masih melimpah.  Proses  peralihan  sektoral  ini  harus  dimulai  segera  setelah  wilayah  tersebut mengalami penurunan dalam produksi kekayaan SDA-nya.
Ke  depan,  daerah-daerah  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  SDA  harus mempertimbangkan untuk mengkaji ulang besaran total belanja APBD yang lebih rasional. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa selama periode 2017-2021, daerah-daerah non- SDA rata-rata berada dalam kategori share yang lebih rendah. Jika pola ini diteruskan, bukan tidak mungkin nilai saham daerah akan terus menurun seiring dengan peningkatan beban belanja APBD ke depannya. Nilai share Kabupaten Takalar, misalnya, tidak pernah lebih dari 15% setiap tahun. Meskipun demikian, karena posisinya sebagai daerah penyangga ibu kota propinsi  bersama  dengan  Kabupaten  Gowa  dan  Maros,  Kabupaten  Takalar  seharusnya memiliki kemampuan untuk berkembang lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan apa yang telah dicapai saat ini. Reformasi manajemen belanja adalah salah satu cara yang paling mungkin untuk dicapai jika peningkatan PAD tidak sesuai dengan harapan. Belanja administratif  rutin  harus  secara  bertahap  dikurangi  oleh  daerah.  Sebaliknya,  belanja investasi, yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor lain, harus terus ditingkatkan.
Mengubah penampilan kota menjadi lebih kontemporer dan sesuai dengan perubahan yang membawa  nilai  tambah  besar  adalah  tantangan  ke  depan.  Peningkatan  kapasitas  dan kualitas belanja APBD kabupaten/kota sangat penting untuk mendorong investasi swasta untuk  modernisasi  kabupaten  sambil  mempertahankan  nilai-nilai  keasliannya.  Investasi swasta akan datang dengan sendirinya ketika belanja APBD kabupaten mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar.

## Hasil Analisis Growth
Dengan menggunakan analisis growth , dapat dilihat bahwa secara umum, rata-rata tingkat pertumbuhan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  selama  periode  2017-2021 sebesar  2,4%.  Artinya,  secara  umum  ( agregat )  berdasarkan  indikator growth, kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  terbilang  masih  memiliki  prospek  dan harapan  yang  baik  dalam  pertumbuhan  ekonomi  karena  nilai  indikator growth bernilai positif (Tabel 5).
Hasil yang sama diperoleh pada analisis share , yaitu bahwa daerah-daerah penghasil SDA memiliki  nilai  rerata growth yang  lebih  rendah  dibandingkan  daerah-daerah  Non-SDA. Kabupaten  Maros  dan  Gowa  sebagai  kelompok  daerah  Non-SDA  memiliki  nilai pertumbuhan  tertinggi,  masing-masing  5,45  dan  4,78,  selama  periode  tahun  2017-2021.
Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
Kota  Makassar,  yang  berada  di  dekatnya,  menyusul  dengan  skor  2,47.  Hasil  ini  menarik karena  dua  dari  tiga  besar  daerah  non-SDA  (Gowa  dan  Maros)  dengan growth tinggi  ini memiliki  nilai share di  bawah  rata-rata,  atau  paling  tidak  lebih  rendah  dari  kebanyakan daerah penghasil SDA.
Tabel 5. Nilai Growth Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021
Kabupaten/Kota Growth (Tahun) 2017 2018 2019 2020 2021 Rerata Kelompok SDA Bantaeng (8,22) 60,94 (10,60) 4,34 0,82 9,46 Barru 40,13 (3,35) (16,30) (1,59) (13,58) 1,06 Bone 34,28 (8,19) (13,52) 19,09 (35,20) (0,71) Bulukumba 51,48 (20,31) (0,08) (0,18) (15,34) 3,11 Enrekang 43,64 (8,96) (18,43) 7,20 (3,90) 3,91 Jeneponto 12,68 14,03 (12,77) 9,80 (17,95) 1,16 Kepulauan Selayar 40,72 (1,80) (4,91) (3,75) (22,46) 1,56 Luwu 5,71 18,41 (14,75) 9,15 (1,08) 3,49 Luwu Timur (0,92) 12,79 18,04 (0,68) (24,29) 0,99 Luwu Utara (24,01) 21,89 (8,30) (11,46) 0,11 (4,35) Palopo 17,80 (2,85) (0,81) 9,40 (24,36) (0,17) Pinrang 0,10 33,22 (19,45) 1,08 (4,23) 2,15 Sidenreng Rappang 33,78 1,34 (15,54) 5,70 (5,30) 4,00 Sinjai 25,41 0,10 (10,95) (1,40) (13,11) 0,01 Soppeng 24,91 16,53 (9,58) 9,75 2,00 8,72 Tana Toraja 25,58 (32,54) 25,10 (4,58) (23,92) (2,07) Toraja Utara 4,24 81,32 (20,70) (9,53) (27,30) 5,60 Wajo 24,78 (24,88) 5,36 (7,99) (10,00) (2,55) Rerata Kelompok SDA 19,56 8,76 (7,12) 1,91 (13,28) 1,97 Kelompok Non-SDA Gowa 35,67 0,62 (13,34) 3,53 0,79 5,45 Makassar 33,69 0,10 (5,23) (13,32) (2,90) 2,47 Maros 12,41 28,51 (2,89) (11,21) (2,90) 4,78 Pangkajene Kepulauan 3,58 11,67 (3,60) 5,97 (22,93) (1,06) Pare-pare (1,01) 8,08 (12,08) 17,93 (3,87) 1,81 Takalar 10,21 26,24 (27,21) 22,38 (11,49) 4,03 Rerata Kelompok Non-SDA 15,76 12,54 (10,73) 4,22 (7,22) 2,91 Rerata Total 17,66 10,65 (8,92) 3,06 (10,25) 2,44 Sumber: Hasil Olah Data
Namun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa dan Maros memiliki nilai share yang relatif kecil karena manajemen pengelolaan belanja APBD kurang manageable . Daerah-daerah  tersebut  masih  memiliki  kemampuan  untuk  terus  berkembang  dari  sisi
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
pertumbuhan APBD-nya. Salah satu temuan yang menarik juga adalah bahwa Kabupaten Luwu  Timur,  Soppeng,  dan  Wajo  masuk  ke  dalam  kategori  daerah  dengan  rerata pertumbuhan  APBD  rendah,  atau  minus.  Kabupaten  Luwu  Timur,  Soppeng,  dan  Wajo sebenarnya layak bersaing dengan daerah lain dari sisi nilai share . Tabel 5 menunjukkan hasil analisis perbandingan growth daerah penghasil SDA dan Non-SDA.
Meskipun  ada  sedikit  perbedaan  jika  dibandingkan  dengan  analisis share ,  dapat disimpulkan  bahwa  daerah-daerah  Non-SDA  memiliki  karakteristik  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  daerah-daerah  penghasil  SDA  berdasarkan  nilai growth .  Hipotesis yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah hubungannya dengan dampak multiplier yang dihasilkan.  Haryanto  (2017)  menyatakan  bahwa  berdasarkan  analisis  input-output, industri berbasis SDA diketahui menjadi salah satu sektor yang memiliki daya konsentrasi besar  dan  tidak  berkelanjutan.  Ini  berbeda  dengan  wilayah  non-SDA,  yang  biasanya berfokus pada industri dan infrastuktur, yang memiliki daya yang tumbuh lebih lama dan lebih mampu menggerakkan industri lain dari hulu ke hilir. Hal ini dapat dilihat di antaranya dengan  keberadaan  Kawasan  Industri  Maros-Makassar  (KIMA).  Luas  area  P.T.  KIMA terbentang di area seluas 203 ha, yang terletak di poros Maros-Makassar, di sekitar 15 km dari  Kota  Makassar.  Pengembangan  kawasan  baru  di  Kabupaten  Maros  (KIMA  2  Maros) seluas  650  ha,  merupakan  bagian  dari  konsep  pembangunan  Kawasan  Strategis  Propinsi Maminasata  (Makassar,  Maros,  Sungguminasa,  Gowa,  Takalar).  P.T.  KIMA  telah mengembangkan  usaha industri  terpadu  ( Newcore  Business ),  antara  lain Central  Business Cluster (CBC) dengan konsep “One Stop”, yang menjadi terbaik di kawasan timur Indonesia. Skema  bisnis  yang  dijalankan  adalah  kerjasama  Pemerintah-Swasta.  Oleh  karena  itu, tampaknya  menjadi  kewajiban  yang  tidak  dapat  ditawar  lagi  untuk  merekomendasikan pelaksanaan segera proses shifting industri di wilayah yang menghasilkan SDA.
Nilai  pertumbuhan  yang  rendah  di  beberapa  daerah  menunjukkan  bahwa  ada  masalah bersama yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi masalah rendahnya pertumbuhan, masing-masing kabupaten dan kota dan provinsi harus bekerja sama dengan baik dalam kondisi ini. Sangat penting bagi kabupaten untuk untuk mengejar  aspek  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  di  masa  depan.  Hal  ini ditunjukkan oleh karakteristik beberapa kabupaten yang memiliki nilai pertumbuhan rata- rata yang rendah. Jika tidak, kabupaten akan dianggap tidak mandiri dan memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang buruk. Daerah-daerah yang memiliki angka pertumbuhan yang negatif  harus  segera  mengubah  pola  pembangunan  mereka  menuju  konvergensi  seperti semula karena mereka mungkin telah berada pada periode senja dari pola pertumbuhan APBD.

## Hasil Analisis Metode Kuadran
Setelah analisis share dan growth selesai, seluruh area lokus penelitian disandingkan dan dipetakan ke dalam analisis metode kuadran. Analisis ini akan membagi area menjadi empat kuadran.
Hasil pemetaan kuadran pada Gambar 2, diuraikan sebagai berikut:
Kuadran I : terdapat Makassar dan Kabupaten Luwu Timur. Ini berarti bahwa dari semua kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Selatan, kedua kabupaten ini memiliki nilai share dan growth yang  paling  tinggi.  Ini  juga  menunjukkan  bahwa  kedua  kabupaten/kota  ini memiliki kemandirian daerah yang relatif tinggi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih bagus. Mengingat bahwa kedua kabupaten/kota ini termasuk dalam kategori relatif rendah  menurut  analisis  parsial  nilai growth ,  pemerintah  harus  mempertahankan pencapaian ini dan merancang strategi pengembangan untuk periode berikutnya. Sekiranya beberapa  kebijakan  dan  pungutan  bertentangan  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan sektor-sektor  pendukung,  kebijakan-kebijakan  tersebut  harus  segera  diubah  sebelum menjadi hambatan struktural. Selain itu, keberhasilan di kedua wilayah ini harus direplikasi ke  wilayah  lain,  tentu  dengan  dengan  mempertimbangkan  aspek  lokal  dan  karakteristik unik masing-masing wilayah.
Kuadran  II :  Bantaeng,  Soppeng,  Gowa,  Maros,  Sidenreng  Rappang,  Enrekang,  Luwu, Bulukumba, Pare-pare, Pinrang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Takalar, Barru, Jeneponto, dan  Sinjai  adalah  semua  daerah  yang  masuk  ke  dalam  kategori  kuadran  II.  Dengan demikian, daerah ini dianggap tidak memiliki kemandirian yang memadai tetapi memiliki potensi  pertumbuhan  yang  besar.  Beban  pengelolaan  belanja  daerah  yang  berat  lebih menyebabkan  tingkat  kemandirian  yang  rendah.  Daerah-daerah  yang  termasuk  dalam kuadran  II  ini  harus  mengambil  kebijakan  yang  efektif  dalam  pengelolaan  manajemen belanja  APBD  karena  pertumbuhan  ekonomi  akan  menghadapi  banyak  tantangan  ke depannya, terutama dari faktor eksternal. Kebijakan ini dapat berupa penghematan belanja daerah  atau  reformasi  penguatan  belanja-belanja  yang  produktif  dan  berdampak  pada sektor-sektor lainnya. Selain itu, dominasi kabupaten di kuadran II ini memberikan jawaban atas masalah lambatnya kemandirian kabupaten. Karena beban belanja APBD yang besar, banyak  kabupaten  berada  di  level  kemandirian  rendah.  Beban  belanja  APBD  yang berlebihan memang berdampak negatif ketika status perekonomian dan APBD tidak cukup baik;
Kuadran  III :  Tidak  ada  kabupaten  atau  kota  di  Sulawesi  Selatan  yang  termasuk  dalam kategori  ini.  Ini  berarti  bahwa  tidak  ada  kabupaten  atau  kota  di  Sulawesi  Selatan  yang menghasilkan SDA dan non-SDA dengan share yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain tetapi  memiliki  pertumbuhan  yang  rendah.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  daerah  yang termasuk  ke  dalam  kategori  sebagai  daerah  yang  cukup  mandiri  tetapi  memiliki  potensi yang kurang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, industri berbasis SDA cenderung tidak berkelanjutan dan tidak memiliki daya ungkit yang signifikan di industri hulu dan hilirnya, yang mengakibatkan pertumbuhan yang rendah.
Kuadran IV : beberapa kabupaten termasuk dalam kategori ini, antara lain Bone, Palopo, Pangkajene  Kepulauan,  Tana  Toraja,  Wajo,  dan  Luwu  Utara.  Karena  dianggap  sebagai daerah dengan nilai share dan pertumbuhan yang rendah, kuadran IV ini dianggap sebagai kategori  daerah  yang  paling  tidak  ideal.  Sepertinya  kebijakan  transfer  daerah  harus difokuskan  pada  daerah-daerah ini  yang  termasuk  dalam  kuadran  IV  agar  mereka  dapat maju ke kuadran lain yang memiliki manfaat yang lebih besar. Pilihan kebijakannya dapat mencakup peningkatan manajemen pengelolaan belanja APBD atau transformasi sektoral
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
di  daerah  dimana  paradigma  kekayaan  SDA  telah  berubah  menjadi  investasi pengembangan.  Pemerintah  pusat  dapat  menggunakan  daerah-daerah  di  kuadran  IV  ini sebagai  referensi  utama  untuk  menetapkan  dan  menerapkan  kebijakan  yang  akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mereka.
Gambar 2. Kuadran Gabungan Analisis Share dan Growth Sumber: Hasil Olah Data
Hasil Analisis Elasticity Hasil  analisis elasticity untuk  melihat  elastisitas  PAD  dan  DBH  terhadap  pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Analisis Elasticity Kabupaten/Kota Tahun 2017 2018 2019 2020 2021  Rerata Kelompok SDA Bantaeng 1,27 1,78 1,08 25,70 1,48 6,26 Barru 2,23 2,00 1,60 14,43 2,36 4,53 Bone 1,66 1,43 1,49 -48,52 1,52 -8,48 Bulukumba 2,28 2,64 2,33 30,34 2,45 8,01 Enrekang 1,73 3,24 1,52 6,74 1,26 2,90 Jeneponto 1,24 1,78 1,57 62,92 1,59 13,82
Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Kepulauan Selayar Luwu Luwu Timur Luwu Utara Makassar Maros Palopo Pangkajene Kepulauan Pare-pare Pinrang Sidenreng Rappang Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Toraja Utara Wajo Gr o wth Share
Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
Kabupaten/Kota Tahun 2017 2018 2019 2020 2021  Rerata Kepulauan Selayar 1,38 1,00 1,10 -4,56 1,54 0,09 Luwu 1,45 1,64 1,41 7,55 1,63 2,73 Luwu Timur 7,55 7,19 24,59 20,70 - 15,74 8,86 Luwu Utara 1,37 1,44 1,46 -15,71 2,56 -1,78 Palopo 2,68 2,44 2,77 46,05 2,92 11,37 Pinrang 1,43 1,95 1,74 25,47 2,18 6,55 Sidenreng Rappang 1,79 2,80 2,48 -21,32 2,12 -2,43 Sinjai 1,62 1,55 1,69 6,19 1,58 2,53 Soppeng 1,56 1,85 1,70 6,24 2,55 2,78 Tana Toraja 1,84 1,20 1,58 -40,67 1,77 -6,86 Toraja Utara 0,70 1,17 0,93 38,01 1,23 8,41 Wajo 3,28 12,32 3,18 -11,08 1,64 1,87 Rerata Kelompok SDA 2,06 2,75 3,01 8,25 0,92 3,40 Gowa 2,34 2,25 1,82 7,94 2,02 3,27 Makassar 5,36 4,91 4,43 -31,74 8,26 -1,76 Maros 2,50 3,26 15,52 -1,51 12,54 6,46 Pangkajene Kepulauan 2,19 3,26 2,36 -9,65 3,68 0,37 Pare-pare 2,36 3,92 2,47 - 265,42 4,43 -50,45 Takalar 1,64 2,23 1,52 -24,40 2,28 -3,34 Rerata Kelompok Non- SDA 2,73 3,30 4,69 -54,13  5,53 -7,57 Rerata Total 3,00 7,81 3,93 -32,60  3,59 -2,85 Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa rerata nilai elastisitas pertumbuhan PAD dan DBH  terhadap  pertumbuhan  PDRB  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Selatan  selama  periode penelitian adalah sebesar -2,85. Nilai rerata tertinggi diperoleh Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar  13,82%.  Sementara,  nilai  terendah  diperoleh  Kota  Pare-pare,  yaitu  sebesar  - 50,45%.
Hasil  Indeksasi  Nilai Share , Growth , Elasticity ,  IKK,  Peta  Kemampuan,  dan  Pola Hubungan
Setelah memperoleh nilai atau hasil dari masing-masing nilai share, growth , dan elasticity , maka IKK, peta kemampuan dan pola hubungan dapat dihitung, yaitu sebagai berikut:
Tabel 7. Indeksasi Nilai Share , Growth , Elasticity, IKK, Peta Kemampuan, dan Pola
Hubungan Kabupaten/Kota Indeks
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
Share Growth  Elasticity IKK Klasifikasi Pola Hubungan Kelompok SDA Bantaeng 0,60 0,28 0,21 0,36 Sedang Konsultatif Barru 0,50 0,31 0,23 0,35 Sedang Konsultatif Bone 0,57 0,50 0,80 0,62 Tinggi Parisipatif Bulukumba 0,41 0,33 0,20 0,31 Rendah Konsultatif Enrekang 0,37 0,36 0,30 0,34 Sedang Konsultatif Jeneponto 0,44 0,60 0,20 0,41 Sedang Konsultatif Kepulauan Selayar 0,51 0,38 0,76 0,55 Tinggi Parisipatif Luwu 0,45 0,55 0,22 0,41 Sedang Konsultatif Luwu Timur 0,46 0,60 0,61 0,55 Tinggi Parisipatif Luwu Utara 0,41 0,43 0,76 0,53 Tinggi Parisipatif Palopo 0,56 0,57 0,20 0,45 Tinggi Konsultatif Pinrang 0,26 0,41 0,21 0,29 Rendah Konsultatif Sidenreng Rappang 0,39 0,40 0,78 0,52 Tinggi Parisipatif Sinjai 0,59 0,34 0,21 0,38 Sedang Konsultatif Soppeng 0,42 0,53 0,26 0,40 Sedang Konsultatif Tana Toraja 0,41 0,52 0,80 0,58 Tinggi Parisipatif Toraja Utara 0,39 0,30 0,21 0,30 Rendah Konsultatif Wajo 0,40 0,45 0,55 0,47 Tinggi Konsultatif Rerata Kelompok SDA 0,45 0,44 0,42 0,44 Tinggi Konsultatif Kelompok Non-SDA Gowa 0,44 0,38 0,24 0,35 Sedang Konsultatif Makassar 0,48 0,34 0,75 0,52 Tinggi Parisipatif Maros 0,42 0,40 0,47 0,43 Sedang Konsultatif Pangkajene Kepulauan 0,59 0,63 0,75 0,66 Tinggi Parisipatif Pare-pare 0,49 0,46 0,80 0,58 Tinggi Parisipatif Takalar 0,52 0,58 0,79 0,63 Tinggi Parisipatif Rerata Kelompok Non-SDA 0,49 0,47 0,63 0,53 Tinggi Parisipatif Rerata Total 0,47 0,45 0,52 0,48 Tinggi Konsultatif Sumber: Hasil Olah Data
Tabel 7 di atas menunjukkan klasifikasi indeks kemampuan keuangan (IKK) masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan nilai share , growth , dan elasticity . Secara  keseluruhan,  IKK  setiap  kabupaten/kota  sebesar  0,48,  termasuk  dalam  kategori tinggi;  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan  memiliki  nilai  IKK  tertinggi  sebesar  0,66,  dan Kabupaten  Takalar  dan  Bone  memiliki  nilai  IKK  sebesar  0,66.  Kabupaten  Toraja  Utara memiliki nilai indeks terendah sebesar 0,30.
Data Tabel 7 menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Takalar, dan Bone, bersama  dengan  kabupaten  yang  berada  dalam  kategori  indeks  kemampuan  keuangan daerah  tinggi,  memiliki  kemampuan  untuk  mengoptimalkan  potensi  pendapatan  daerah
mereka dan menggunakannya untuk kebutuhan pembangunan. Sementara itu, kabupaten- kabupaten dengan klasifikasi sedang, seperti Bantaeng, Barru, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Sinjai,  Soppeng,  Gowa,  dan  Maros,  telah  mampu  memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki, namun  belum  dapat  memanfaatkannya  secara  optimal.  Kabupaten-kabupaten  dengan klasifikasi  rendah,  seperti  Bulukumba,  Pinrang,  dan  Toraja  Utara,  dianggap  belum  dapat memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  secara  maksimal,  sehingga  perlu  dilakukan peningkatan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
Tabel  7  juga  menunjukkan  pola  hubungan  kemampuan  keuangan  daerah  di  Provinsi Sulawesi  Selatan;  kebanyakan  kabupaten/kota  memiliki  pola  hubungan  konsultatif. Artinya, daerah dianggap sudah siap untuk menerapkan otonomi mereka karena campur tangan  pemerintah  pusat  sudah  berkurang  dan  fungsinya  hanya  memberikan  konsultasi atau pengarahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, hasil  analisis share menunjukkan  bahwa,  secara  rata-rata,  nilai share menggambarkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode  2017-2021  adalah  sebesar  16,7%.  Ini  menunjukkan  bahwa,  secara  keseluruhan ( agregat ), berdasarkan indikator share , kabupaten/kota belum sepenuhnya mandiri dalam pengalokasian  dan  sumber  anggaran  daerah  mereka.  Sebuah  hal  yang  menarik  adalah bahwa, secara rata-rata, nilai share daerah penghasil SDA lebih rendah dalam kurun waktu 2017-2021 dibandingkan dengan daerah non-SDA. Ini karena nilai share dihitung dengan mengambil pembilang dari total belanja daerah, sehingga hipotesis yang dapat disampaikan adalah bahwa kemampuan daerah penghasil SDA untuk mengelola belanja APBD berada di atas batas rasionalitas. Akibatnya, untuk mewujudkan APBD yang handal, transparan, dan berdaya  guna  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik,  pembangunan  daerah,  dan pertumbuhan  ekonomi,  manajemen  pengelolaan  belanja  APBD  yang  efektif  seyogianya menjadi prasyarat wajib.
Kedua, hasil  analisis growth menunjukkan  bahwa,  secara  keseluruhan, setiap  kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  memiliki  tingkat growth rata-rata  sebesar  2,4% selama  periode  2017-2021.  Ini  menunjukkan  bahwa,  secara  keseluruhan  ( agregat ), berdasarkan  indikator growth ,  masih  ada  prospek  dan  harapan  yang  positif  untuk pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  analisis  saham,  hasil  yang  sama  ditemukan:  daerah  yang menghasilkan  SDA  memiliki  nilai  rerata growth yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan daerah yang tidak menghasilkan SDA. Cukup menarik jika melihat komposisi ini mengingat dari  sisi share ,  dua  dari  tiga  besar  daerah  Non-SDA  (Gowa  dan  Maros)  ini  masuk  dalam kategori yang tidak tinggi, paling tidak lebih rendah dari kebanyakan daerah penghasil SDA. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa dan Maros memiliki porsi yang relatif kecil karena  manajemen  pengelolaan  belanja  APBD  yang  kurang manageable .  Daerah-daerah tersebut  masih  memiliki  kemampuan  untuk  terus  berkembang  dari  sisi  pertumbuhan APBD-nya. Salah satu temuan yang menarik lainnya adalah bahwa Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, dan Wajo telah dimasukkan ke dalam kategori daerah dengan rerata growth APBD rendah, atau minus. Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, dan Wajo sebenarnya layak bersaing
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
dengan daerah lain dari segi nilai share . Fenomena ini mungkin dikaitkan dengan dampak multiplier  yang  dihasilkan.  Berdasarkan  metode  input-output,  industri  berbasis  SDA diketahui merupakan salah satu industri yang memiliki daya konsentrasi besar dan tidak berkelanjutan. Ini berbeda dengan wilayah non-SDA, yang biasanya berpusat pada industri dan  infrastuktur,  yang  memiliki  daya  tumbuh  lebih  lama  dan  lebih  mampu  mendorong industri  lain  dari  sisi  hulu  maupun  hilir.  Rerata  nilai growth yang  rendah  menunjukkan bahwa  ada  masalah  bersama  yang  harus  ditangani  oleh  pemerintah  daerah  di  Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi masalah rendahnya pertumbuhan, masing-masing kabupaten dan kota dan provinsi harus bekerja sama dengan baik dalam kondisi ini.
Ketiga, di antara semua kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur berada di Kuadran I, yang menunjukkan bahwa mereka masuk ke dalam kategori ideal dengan nilai share dan growth tertinggi. Selain itu, ini menunjukkan bahwa  kedua  kabupaten/kota  ini  memiliki  kemandirian  daerah  yang  relatif  tinggi  dan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih bagus. Menurut analisis parsial nilai growth , kedua  kabupaten/kota  ini  termasuk  dalam  kategori  relatif  rendah.  Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  mempertahankan  pencapaian  ini  dan  mengembangkan  strategi pengembangan  untuk  periode  berikutnya.  Pada  Kuadran  II  terdapat  banyak  kabupaten yang merupakan daerah penghasil SDA, seperti Bantaeng, Soppeng, Gowa, Maros, Sidenreng Rappang,  Enrekang,  Luwu,  Bulukumba,  Pare-pare,  Pinrang,  Kepulauan  Selayar,  Toraja Utara,  Takalar,  Barru,  Jeneponto,  dan  Sinjai.  Akibatnya,  aspek  kemandirian  daerah  SDA dianggap  rendah,  meskipun  potensi  pertumbuhannya  sangat  besar.  Daerah-daerah  yang termasuk  dalam  kategori  kuadran  II  ini  harus menerapkan  kebijakan  yang  efektif  dalam pengelolaan  manajemen  belanja  APBD  karena  pertumbuhan  ekonomi  akan  menghadapi banyak  tantangan  ke  depannya,  terutama  dari  sumber  eksternal.  Selain  itu,  tidak  ada kabupaten  atau  kota  yang  termasuk  dalam  Kuadran  III.  Ini  berarti  bahwa  tidak  ada kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, baik yang menghasilkan SDA maupun non-SDA, yang  memiliki  porsi  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  lain  tetapi  memiliki pertumbuhan  yang  rendah.  Beberapa  kabupaten  seperti  Bone,  Palopo,  Pangkajene Kepulauan,  Tana  Toraja,  Wajo,  dan  Luwu  Utara  termasuk  dalam  kategori  di  Kuadran  IV. Karena  dianggap  sebagai  daerah  dengan  nilai share dan  pertumbuhan  yang  rendah, kuadran ini termasuk dalam kategori daerah yang paling tidak ideal. Sepertinya kebijakan transfer  daerah  harus  difokuskan  pada  daerah-daerah  yang  termasuk  dalam  Kuadran  IV untuk memungkinkan kemajuan ke kuadran lain yang memiliki manfaat yang lebih besar. Pilihan kebijakannya dapat mencakup peningkatan manajemen pengelolaan belanja APBD atau  transformasi  sektoral  di  daerah  dimana  paradigma  kekayaan  SDA  telah  berubah menjadi investasi pengembangan.
Keempat, klasifikasi dari indeks kemampuan keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dihasilkan dari nilai indeks share , growth , dan elasticity , yaitu sebesar 0,48,  dengan  kategori  tinggi.  Nilai  IKK  tertinggi  dicapai  oleh  Kabupaten  Pangkajene Kepulauan yaitu sebesar 0,66. Kemudian disusul oleh Kabupaten Takalar dan Bone, dengan nilai IKK sebesar 0,63 dan 0,62. Sementara nilai indeks terrendah dicapai oleh Kabupaten Toraja  Utara,  yaitu  sebesar  0,30.  Data  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Pangkajene Kepulauan,  Takalar,  dan  Bone,  yang  masing-masing  termasuk  dalam  kategori  indeks
kemampuan  keuangan  daerah  yang  tinggi,  memiliki  kemampuan  untuk mengoptimalkan potensi  pendapatan  daerah  mereka  untuk  digunakan  untuk  kebutuhan  pembangunan. Sementara  itu,  kabupaten-kabupaten  dengan  klasifikasi  sedang,  seperti  Bantaeng,  Barru, Enrekang,  Jeneponto,  Luwu,  Sinjai,  Soppeng,  Gowa,  dan  Maros,  hanya  mampu memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki,  namun  belum  dapat  memanfaatkannya  secara optimal. Kabupaten-kabupaten dengan klasifikasi rendah, seperti Bulukumba, Pinrang, dan Toraja Utara, dianggap belum dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal, sehingga  perlu  dilakukan  peningkatan.  Selain  itu,  mayoritas  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pola konsultatif. Artinya, daerah dianggap sudah siap untuk menerapkan otonomi mereka karena campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang dan fungsinya hanya memberikan konsultasi atau pengarahan.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yaitu  hanya  menganalisis  kemandirian  dan pembangunan daerah berdasarkan beberapa indikator, seperti share , growth, dan analisis kuadran.  Padahal  masih  terdapat  beberapa  metode  analisis  lain  yang  dapat  digunakan untuk  memperkaya  analisis  dan  pembahasan,  di  antaranya  metode shift ,  rasio  derajat desentralisasi fiskal, analisis input-output, rasio kemandirian, dan lainnya. Periode analisis yang digunakan juga masih tergolong singkat, yaitu hanya lima tahun, sehingga masih sulit untuk menjadikan hasil analisis sebagai kesimpulan untuk jangka panjang. Selain itu, terkait dengan  substansi  yang  dianalisis,  penelitian  ini  hanya  mendasarkan  kepada  kinerja keuangan APBD semata, tidak mendiskusikan isu lainnya seperti kualitas belanja APBD atau kelemahan  regulasi.  Oleh  karena  itu,  agenda  penelitian  selanjutnya  adalah  penggunaan beberapa metode analisis lain yang mungkin lebih kuat dan dalam, misalnya dengan teknik analisis  statistika  inferensial,  dengan  periode  penelitian  yang  lebih  panjang.  Begitu  juga, penelitian mendatang perlu memperluas kajian kemandirian keuangan daerah tidak hanya pada aspek nilai/besaran belanja daerah, tetapi juga pada aspek non-APBD, seperti kualitas belanja  daerah,  regulasi  keuangan  daerah,  kepemimpinan  daerah,  dan  lainnya,  atau beberapa isu tematik dalam pembangunan lainnya, seperti dampak terhadap pengentasan kemiskinan, gender dan inklusivitas, dalam rangka memperluas cakrawala pembahasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  P.  H.,  &  Ekaristi,  P.  D.  (2009).  Fenomena  Ilusi  Fiskal  Dalam  Kinerja  Anggaran Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 6 (1),  1–19.  doi: https://doi.org/10.21002/jaki.2009.01
Agustina,  O.  A.  (2013). Analisis  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi kasus Kota Malang (tahun anggaran 2007–2011). Skripsi: Malang: Universitas Brawijaya. Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Patria  Artha  Journal  Of Accounting & Financial Reporting , 4 (1), 1–12.
Azimi, A. (2020). Analisis Perbandingan Efisiensi, Efektivitas dan Kemampuan Fiskal pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat. JKUBS , 1 (1), 92– 109. Retrieved from https://e-
journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/view/116
Bappenas,  (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional).  (2003).  Peta  Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. In Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah . Jakarta: Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
Dethan,  S.  H.  (2015).  Analisis  kemampuan  keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di Provinsi  NTB  tahun  anggaran  2009-2013. Jurnal  Ganesha  Swara , 9 (2),  145–151.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
Retrieved  from  http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/25.-Stevany- 2.pdf.
Fatoni,  I.,  &  Nurhayati,  I.  D.  (2013).  Pengaruh  Anggaran  dan  Pengendalian  Terhadap Efektivitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malang. Jurnal Manajemen  Dan  Akuntansi , 2 (3),  17–30.  Retrieved  from  http://publishing- widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/247/242. Feryawan,  D.  Y.  (2011). Assessing  natural  resources  curse  hypothesis  at  the  local  level  in Indonesia: the evidence of the missing money . Erasmus University. Halim, A. (2013). Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP–AMP.
Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2019). Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi; 1-12; MAPU5103/4 SKS . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA  dan  Non-SDA  di  Era  Desentralisasi  Fiskal  Studi  Kasus:  Penggunaan  Metode Kuadran. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 8 (2), 103–116. doi: http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v8i2.821. Haryanto,  J.  T.  (2018).  Analisis  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus:  Provinsi Banten Tahu 2011-2015). Inovasi , 15 (1), 1–10. doi: https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i1.22.
Haryanto,  J. T.  (2019). Kebijakan  Pembiayaan  Perubahan  Iklim:  Suatu  Pengantar:  Analisis Kapasitas  Fiskal  dan  Belanja  Fungsi  Lingkungan  Hidup  Studi  Kasus:  Provinsi  di Indonesia . Bogor: Penerbit IPB Press.
Herawati, N. R., Supratiwi, & Widayati, W. (2008). Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  (Studi  Penelitian  Di  Pemerintah  Kota Semarang). Jurnal Ilmu Sosial , 12 (1), 41–67. doi:
https://doi.org/10.14710/jis.12.1.2013.41-67.
Hidayat,  M.,  Hadi,  M.  F.,  &  Widiarsih,  D.  (2016).  Analisis  Kemampuan  Keuangan kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  Era  Otonomi  Daerah. Jurnal Sungkai , 4 (2), 36–55. doi: https://doi.org/10.30606/js.v4i2.1035. John,  W.  C.  (2013). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Khusaini, M. (2006). Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah . Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. Journal of Comparative Economics , 45 (2), 344– 365. doi: https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003.
Litvack,  J.  I.,  &  Seddon,  J.  (1999). Decentralization  briefing  notes .  World  Bank  Institute Washington, DC.
Magno,  R.  B.,  Hakim,  A.,  &  Domai,  T.  (2015).  Pengaruh  Pengelolaan  Anggaran  Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahaan. Reformasi , 5 (2), 321–330. doi:
https://doi.org/10.33366/rfr.v5i2.315.
Muin,  F.  (2014).  Otonomi  daerah  dalam  perspektif  pembagian  urusan  pemerintah- pemerintah  daerah  dan  keuangan  daerah. Fiat  Justisia , 8 (1),  69–79.  doi: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288.
Nurhayati, S. F., & Ulumudin, I. (2015). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Se Karesidenan Pekalongan Tahun 2007-2011 . Oates, W. E. (2011). Fiscal Federalism: Paperback Edition . United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis rasio keuangan anggaran APBD Kota Manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2011-2015. Jurnal Accountability , 6 (01).
Samora,  R.  (2010).  Peta  kemampuan  keuangan  daerah  pada  pemerintahan  kota  dan kabupaten  se-Jawa  dan  Bali  tahun  2004-2008:  Metode  kuadran. Jurnal  Akuntansi
Kontemporer , 2 (1).
Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis Kemampuan Keuangan  Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 23–34. Retrieved from
https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1570. Setiaji,  W.,  &  Adi,  P.  H.  (2007).  Peta  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Sesudah  Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar . Sudaryati,  D.  (2013).  Pengaruh  penganggaran  terhadap  kinerja  aparat  pemda  melalui sistem informasi keuangan daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan , 12 (1), 5135. doi:
http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v12i2.181.
Suhadak, Nugroho, T., & Wahyudi, S. (2007). Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD di era otonomi . Malang: Bayumedia: Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, Universitas Brawijaya.
Susanto,  H.  (2014).  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Propinsi  Nusa Tenggara  Barat. Jurnal  Organisasi  Dan  Manajemen , 10 (1),  15–26.  doi: https://doi.org/10.33830/jom.v10i1.108.2014.
Urip, T. P., & Indahyani, R. (2017). Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di
Kota Jayapura. Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 1 (2). doi:
https://doi.org/10.55264/jumabis.v1i2.7.
Usman, E., & Paranoan, S. (2014). Anggaran partisipatif dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah  daerah. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 4 (1),  127–135.  doi: http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7187.
Widodo, P. (2011). Analisis kemampuan dan efektifitas keuangan daerah empat kabupaten di Pulau Madura dalam era otonomi daerah .