## Editorial

## Reformasi Birokrasi dan Perubahan Perilaku Birokrat iii

## Zarmaili
Peran Pemerintah Adat Terhadap Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi) 609

## Suryanto
Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Apa yang Terjadi ? 627

## Hayat
Implikasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 649

## Info Kebijakan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara 670

## Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A IV LAN-Aceh
Kesiapan Penerapan Reformasi Birokrasi di Sumatera 681

## Erika Revida
Strategi Peningkatan Daya Saing Pendidikan Di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah 700

## Resensi
Pelayanan Publik Baru dari Manajemen Steering
ke Serving 710
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014

## daftar isi

## PERAN

## PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi)

## THE ROLE OF INDIGENOUS GOVERNMENT INTO THE VILLAGE
GOVERNMENT
(Case Study on the village of Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi)

## ZARMAILI
Peneliti pada Balitbangda Provinsi Jambi Email: zar1571@yahoo.com

## ABSTRACT
Indonesia consists of various ethnics and cultures must have the various systems of indigenous life  adopted  for  generations  .  Thus,  the  process  of  implementing  the  system  of  village government will be faced with the traditional governance system that has long been adhered to by the people in the village . This study answered how the role of government's indigenous in the governance of villages ( case study in the village of Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi ). Research used qualitative descriptive approach, the data was obtained through interviews and observations  of  indigenous  stakeholders  and  community  leaders,  as  well  as  secondary  data obtained  from  books  or  records  of  indigenous  heritage.  The  result  show  that  the  process  of governance in the village of Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi will not run if it does not include the indigenous government. Development planning should be based on consideration of the  indigenous  government,  as  the  object  and  regional  development  in  the  territorial government  are  bound  by  customary  law  and  local  custom  values.  Furthermore,  the implementation of development programs by the village government should involve indigenous government in order not to deviate from customary norms. With the involvement of Indigenous Government, the implementation of rural development programs in more trusted and respected by the community. People are more obedient to the Indigenous Government, because it is a customary rule of law and governance systems that have long been attached to the people in the village and is considered clean and objective.
Keywords : Indigenous Government,Village Government, Society, Norms Indigenous

## ABSTRAK
Indonesia terdiri berbagai suku bangsa dan budaya tentunya memiliki berbagai sistem kehidupan  adat  yang  dianut  secara  turun  temurun.  Dengan  demikian,  proses pelaksanaan  sistem  pemerintahan  desa  akan  akan  berhadapan  dengan  sistem pemerintahan adat yang telah lama dipatuhi oleh masyarakat di desa. Penelitian ini menjawab bagaimana peran pemerintah adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  (studi  kasus  di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik  Kerinci  Jambi).  Penelitian
1
1 Naskah diterima 21 April 2014. Direvisi 2 Juni 2014
menggunakan  pendekatan  diskriptif  kualitatif,  data  diperoleh  melalui  wawancara dan pengamatan terhadap pemangku adat dan tokoh-tokoh masyarakat, serta data sekunder diperoleh dari buku-buku atau catatan peninggalan adat. Hasilnya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi tidak  akan  berjalan  jika  tidak  mengikutsertakan  Pemerintah  Adat.  Perencanaan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan pemerintah adat, karena objek dan kawasan pembangunan berada dalam teritorial Pemerintah Adat yang terikat dengan hukum  dan  nilai-nilai  adat  setempat.  Selanjutnya,  implementasi  program pembangunan oleh Pemerintah Desa harus mengikutsertakan pemerintah adat agar tidak menyimpang dari norma-norma adat. Dengan keterlibatan Pemerintah Adat, pelaksanaan  program  pembangunan  di  desa  lebih  dipercaya  dan  dihormati masyarakat.  Masyarakat  lebih  patuh  kepada  Pemerintah  Adat,  hal  ini  karena pemerintahan  adat  merupakan  sistem  hukum  dan  pemerintahan  yang  telah  lama melekat pada masyarakat di desa dan dianggap bersih dan objektif.
Kata Kunci: Pemerintah Adat, Pemerintahan Desa, Masyarakat, Norma Adat
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
610
kesadaran  masyarakat  berlomba-lomba untuk menyumbang bagi pembangunan desa.  Masyarakat  patuh  dan  hormat k e p a d a   p i m p i n a n   d e s a   d a n mengganggap  pimpinan  desa  adalah orang  yang  membawa  mereka  kepada kemajuan.  Konflik  masyarakat  dapat diselesaikan di tingkat desa dan hukum adat  sangat  dipatuhi  dan  dijunjung. Tidak  ada  masalah  yang  tidak  bisa diselesaikan  pada  tingkat  desa.  Pada masa  itu,  demokrasi  berjalan  dengan baik,  semua  kebijakan  desa  adalah berdasarkan untuk kepentingan bersama bukan  kepentingan  pribadi,  sehingga kesejahteraan  dalam  bidang  ekonomi dan pembangunan dimiliki oleh desa.
Aplikasi  undang-undang  tersebut di  atas  menghadapi  kendala  dengan pergeseran hukum dan wewenang yang telah  dibentuk  oleh  Orde  Baru,  yakni akibat diberlakukannya Undang-undang N o m o r   5   T a h u n   1 9 7 9   t e n t a n g Pemerintahan  Desa,  masyarakat  desa mengalami  perubahan  sosial,  terjadi pergeseran  nilai,  penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  dilaksanakan berdasarkan  hukum  adat  dan  nilai-nilai tradisi  yang  asli  sudah  mulai  terkikis bahkan  hilang  terutama  di  wilayah perkotaan  atau  yang  dekat  dengan perkotaan,  hukum  adat  sudah  tidak dilaksanakan  lagi,  kecuali  di  wilayah tertentu  saja.  Desa  tempat  otonomi  asli sudah  tidak  dikenali  lagi,  sudah  terjadi perubahan  sosial  yang  diikuti  dengan pergeseran  penyelenggaraan  peme- r i n t a h a n .   P e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan  desa  tidak  berbasis  pada adat setempat, karena adat sudah pudar.
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa menyebutkan  bahwa  Desa  adalah
kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem P e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n R e p u b l i k   I n d o n e s i a .   S e d a n g k a n P e m e r i n t a h   A d a t   a d a l a h   s i s t e m pemerintahan yang berdasarkan hukum adat setempat, yaitu peraturan-peraturan hidup  yang  dihormati  dan  ditaati  oleh rakyat  yang  dianggap  sebagai  hukum ( B e l l e f r o i d , t t ) .   P e m e r i n t a h   A d a t merupakan sistem yang dibentuk secara alamiah  oleh  sekelompok  masyarakat setempat dalam rangka mengatur hidup d a n   k e h i d u p a n   m e r e k a   d e m i kepentingan  bersama.  Norma-norma tersebut  dianggap  sakral  dan  wajib ditaati  oleh  masyarakat  yang  hidup  di wilayah mereka.
Widjaya  (2003)  menjelaskan, bahwa  di  daerah-daerah  ada  hubungan yang  khas  antara  penerapan  adat  dan penyelenggaran pemerintahan desa atau desa  dinas.  Di  Papua,  lembaga  adat sangat  dominan  sedangkan  desa  dinas tidak  memiliki  pengaruh.  Berbeda dengan di Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan  Timur,  dan  sebagian Sumatera,  pengaruh  adat  sangat  kecil. Desa  dinas  sudah  tumbuh  kuat.  Di Sumatera Barat terjadi kompromi antara adat dan desa dinas, karena lembaga adat dan desa dinas sama kuat.
Selanjutnya  dijelaskan,  di  Bali termasuk juga di Kalimantan Barat, Aceh, Nusa  Tenggara  Timur,  dan  Maluku, pengaruh  lembaga  adat  jauh  lebih  kuat ketimbang Desa dinas. Bali, terlihat aktif dalam  memperhatikan  masyarakat  adat dan  untuk  itu  telah  mengeluarkan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
rovinsi  Jambi  pada  tahun  2011 P terdapat  1223  desa  dan  144 Kelurahan,  artinya  sekitar  90% lebih penduduk tinggal di desa, sehingga kalau  pemerintah  daerah  berhasil membangun  desa,  berarti  90%  lebih Pemerintah  Provinsi  Jambi  berhasil membangun Jambi. Jikalau kemakmuran dan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa sudah  terwujud,  tentunya  visi  dan  misi Gubernur Jambi berhasil.
P e m e r i n t a h   t e l a h   b e r j u a n g memberikan  kekuasan  dan  kebebasan k e p a d a   d e s a   s e b a g a i m a n a   y a n g dituangkan  di  dalam  UU  Nomor  32 Tahun 2004 pasal 206 (butir a, b dan d), m e n g u n g k a p k a n   b a h w a   u r u s a n p e m e r i n t a h a n   y a n g   m e n j a d i kewenangan  desa  mencakup  urusan p e m e r i n t a h a n   y a n g   s u d a h   a d a berdasarkan  hak  asal-usul  desa  dan urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  kabupaten/kota  yang
diserahkan  pengaturannya  kepada  desa serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan  kepada  desa.  Sementara dalam  Permendagri  Nomor  66  Tahun 2007  menjelaskan  bahwa,  proses p e l a k s a n a a n   p e m b a n g u n a n   d e s a berdasarkan  pembangunan  partisipatif, y a i t u   s u a t u   s i s t e m   p e n g e l o l a a n pembangunan  di  desa  bersama-sama secara  musyawarah,  mufakat,  dan gotong  royong  yang  merupakan  cara hidup  masyarakat  yang  telah  lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
Kedua dasar tersebut di atas telah mengembalikan status desa kepada masa sebelum kemerdekaan Indonesia hingga masa  Orde  Lama,  di  mana  desa  masih memiliki kebebasan di dalam mengurus diri  mereka  sendiri  berdasarkan kebutuhan  dan  kemampuan  mereka. Kebebasan yang mereka miliki membuat desa  mampu  menyelesaikan  berbagai persoalan  pembangunan.  Sifat  gotong royong membuat desa lebih cepat maju,
menggunakan  pendekatan  diskriptif  kualitatif,  data  diperoleh  melalui  wawancara dan pengamatan terhadap pemangku adat dan tokoh-tokoh masyarakat, serta data sekunder diperoleh dari buku-buku atau catatan peninggalan adat. Hasilnya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi tidak  akan  berjalan  jika  tidak  mengikutsertakan  Pemerintah  Adat.  Perencanaan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan pemerintah adat, karena objek dan kawasan pembangunan berada dalam teritorial Pemerintah Adat yang terikat dengan hukum  dan  nilai-nilai  adat  setempat.  Selanjutnya,  implementasi  program pembangunan oleh Pemerintah Desa harus mengikutsertakan pemerintah adat agar tidak menyimpang dari norma-norma adat. Dengan keterlibatan Pemerintah Adat, pelaksanaan  program  pembangunan  di  desa  lebih  dipercaya  dan  dihormati masyarakat.  Masyarakat  lebih  patuh  kepada  Pemerintah  Adat,  hal  ini  karena pemerintahan  adat  merupakan  sistem  hukum  dan  pemerintahan  yang  telah  lama melekat pada masyarakat di desa dan dianggap bersih dan objektif.
Kata Kunci: Pemerintah Adat, Pemerintahan Desa, Masyarakat, Norma Adat
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
610
kesadaran  masyarakat  berlomba-lomba untuk menyumbang bagi pembangunan desa.  Masyarakat  patuh  dan  hormat k e p a d a   p i m p i n a n   d e s a   d a n mengganggap  pimpinan  desa  adalah orang  yang  membawa  mereka  kepada kemajuan.  Konflik  masyarakat  dapat diselesaikan di tingkat desa dan hukum adat  sangat  dipatuhi  dan  dijunjung. Tidak  ada  masalah  yang  tidak  bisa diselesaikan  pada  tingkat  desa.  Pada masa  itu,  demokrasi  berjalan  dengan baik,  semua  kebijakan  desa  adalah berdasarkan untuk kepentingan bersama bukan  kepentingan  pribadi,  sehingga kesejahteraan  dalam  bidang  ekonomi dan pembangunan dimiliki oleh desa.
Aplikasi  undang-undang  tersebut di  atas  menghadapi  kendala  dengan pergeseran hukum dan wewenang yang telah  dibentuk  oleh  Orde  Baru,  yakni akibat diberlakukannya Undang-undang N o m o r   5   T a h u n   1 9 7 9   t e n t a n g Pemerintahan  Desa,  masyarakat  desa mengalami  perubahan  sosial,  terjadi pergeseran  nilai,  penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  dilaksanakan berdasarkan  hukum  adat  dan  nilai-nilai tradisi  yang  asli  sudah  mulai  terkikis bahkan  hilang  terutama  di  wilayah perkotaan  atau  yang  dekat  dengan perkotaan,  hukum  adat  sudah  tidak dilaksanakan  lagi,  kecuali  di  wilayah tertentu  saja.  Desa  tempat  otonomi  asli sudah  tidak  dikenali  lagi,  sudah  terjadi perubahan  sosial  yang  diikuti  dengan pergeseran  penyelenggaraan  peme- r i n t a h a n .   P e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan  desa  tidak  berbasis  pada adat setempat, karena adat sudah pudar.
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa menyebutkan  bahwa  Desa  adalah
kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem P e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n R e p u b l i k   I n d o n e s i a .   S e d a n g k a n P e m e r i n t a h   A d a t   a d a l a h   s i s t e m pemerintahan yang berdasarkan hukum adat setempat, yaitu peraturan-peraturan hidup  yang  dihormati  dan  ditaati  oleh rakyat  yang  dianggap  sebagai  hukum ( B e l l e f r o i d , t t ) .   P e m e r i n t a h   A d a t merupakan sistem yang dibentuk secara alamiah  oleh  sekelompok  masyarakat setempat dalam rangka mengatur hidup d a n   k e h i d u p a n   m e r e k a   d e m i kepentingan  bersama.  Norma-norma tersebut  dianggap  sakral  dan  wajib ditaati  oleh  masyarakat  yang  hidup  di wilayah mereka.
Widjaya  (2003)  menjelaskan, bahwa  di  daerah-daerah  ada  hubungan yang  khas  antara  penerapan  adat  dan penyelenggaran pemerintahan desa atau desa  dinas.  Di  Papua,  lembaga  adat sangat  dominan  sedangkan  desa  dinas tidak  memiliki  pengaruh.  Berbeda dengan di Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan  Timur,  dan  sebagian Sumatera,  pengaruh  adat  sangat  kecil. Desa  dinas  sudah  tumbuh  kuat.  Di Sumatera Barat terjadi kompromi antara adat dan desa dinas, karena lembaga adat dan desa dinas sama kuat.
Selanjutnya  dijelaskan,  di  Bali termasuk juga di Kalimantan Barat, Aceh, Nusa  Tenggara  Timur,  dan  Maluku, pengaruh  lembaga  adat  jauh  lebih  kuat ketimbang Desa dinas. Bali, terlihat aktif dalam  memperhatikan  masyarakat  adat dan  untuk  itu  telah  mengeluarkan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
611

## PENDAHULUAN
Latar Belakang rovinsi  Jambi  pada  tahun  2011 P terdapat  1223  desa  dan  144 Kelurahan,  artinya  sekitar  90% lebih penduduk tinggal di desa, sehingga kalau  pemerintah  daerah  berhasil membangun  desa,  berarti  90%  lebih Pemerintah  Provinsi  Jambi  berhasil membangun Jambi. Jikalau kemakmuran dan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa sudah  terwujud,  tentunya  visi  dan  misi Gubernur Jambi berhasil.
P e m e r i n t a h   t e l a h   b e r j u a n g memberikan  kekuasan  dan  kebebasan k e p a d a   d e s a   s e b a g a i m a n a   y a n g dituangkan  di  dalam  UU  Nomor  32 Tahun 2004 pasal 206 (butir a, b dan d), m e n g u n g k a p k a n   b a h w a   u r u s a n p e m e r i n t a h a n   y a n g   m e n j a d i kewenangan  desa  mencakup  urusan p e m e r i n t a h a n   y a n g   s u d a h   a d a berdasarkan  hak  asal-usul  desa  dan urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  kabupaten/kota  yang
diserahkan  pengaturannya  kepada  desa serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan  kepada  desa.  Sementara dalam  Permendagri  Nomor  66  Tahun 2007  menjelaskan  bahwa,  proses p e l a k s a n a a n   p e m b a n g u n a n   d e s a berdasarkan  pembangunan  partisipatif, y a i t u   s u a t u   s i s t e m   p e n g e l o l a a n pembangunan  di  desa  bersama-sama secara  musyawarah,  mufakat,  dan gotong  royong  yang  merupakan  cara hidup  masyarakat  yang  telah  lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
Kedua dasar tersebut di atas telah mengembalikan status desa kepada masa sebelum kemerdekaan Indonesia hingga masa  Orde  Lama,  di  mana  desa  masih memiliki kebebasan di dalam mengurus diri  mereka  sendiri  berdasarkan kebutuhan  dan  kemampuan  mereka. Kebebasan yang mereka miliki membuat desa  mampu  menyelesaikan  berbagai persoalan  pembangunan.  Sifat  gotong royong membuat desa lebih cepat maju,
berbagai  kebijakan,  diantaranya  Pemda Bali  mengeluarkan  Peraturan  Daerah N o m o r   6   T a h u n   1 9 8 6   t e n t a n g Kedudukan,  Fungsi,  dan  Peranan  Desa Adat  sebagai  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  Dalam  Provinsi  Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Adat).  Perda  Desa  Adat  ini  merupakan pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  3  Tahun  1997  tentang pemberdayaan  dan  Pelestarian  serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan- kebiasaan  Masyarakat,  dan  Lembaga Adat  di  Daerah.  Perda  Desa  Adat tersebut untuk menegaskan bahwa desa adat  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  adat.  Akan  tetapi  di  samping sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum adat, desa adat juga sekaligus merupakan suatu  organisasi  pemerintah  yang  tidak langsung  di  bawah  camat.  Pembinaan desa adat dilakukan oleh gubernur yang dibantu  oleh  Majelis  Pembinaan Lembaga  Adat  dan  Badan  Pembinaan Lembaga Adat.
Dari sejumlah kasus di atas, peran pemerintah  adat  di  dalam  proses pelaksanaan  pemerintahan  desa  sangat penting,  karena  mula  lahirnya  desa diatur  dengan  sistem  yang  yang disepakati  oleh  masyarakat  setempat. Sistem tersebut dianggap sebagai aturan yang mengatur hidup mereka yang harus m e r e k a   p a t u h i   d a n   h o r m a t i . Sungguhpun  secara  konstitsional terbentuknya  pemerintahan  di  suatu desa  yang  merupakan  bagian  dari struktur  pemerintahan  nasional,  namun tidak  akan  teraplikasi  secara  efektif  bila tidak  sejalan  dengan  pemerintah  adat. Hal  inilah  yang  diamalkan  di  Desa Tanjung  Pauh  Mudik  Kerinci-Jambi,  di mana desa ini merupakan desa adat yang
masih  eksis  dan  berperan  penting  di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.
Penelitian  ini  akan  menguraikan s i s t e m   p e m e r i n t a h a n   a d a t   y a n g dijalankan  oleh  Desa  Tanjung  Pauh Mudik  Kerinci  Jambi  dan  perannya  di dalam  proses  pelaksanaan  sistem pemerintahan desa.

## LANDASAN TEORI 1.  Pemerintahan Desa
P e m e r i n t a h a n   d e s a   a d a l a h penyelenggara  urusan  pemerintahan oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No  72  Th  2005,  Pasal  1.6).    Secara struktural  pemerintah  desa  terdiri  dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 1.7). Sedangkan yang  dimaksud  dengan  BPD  (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa  sebagai  unsur  penyelenggara p e m e r i n t a h a n   d e s a .   P e r a t u r a n pemerintah  menyebutkan  pula  perihal Lembaga  Kemasyarakatan,  yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat s e s u a i   d e n g a n   k e b u t u h a n   d a n merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan  masyarakat.  Untuk terselanggaranya  sistem  pemerintahan desa  maka  Pemerintah  Desa  dan  BPD membuat  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  yang  disingkat  APB  Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
(PP  No  72  Th  2005,  Pasal  12).  Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  oleh  BPD  bersama  Kepala  desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 14).
P e m e r i n t a h a n   D e s a   a d a l a h penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat.
D a r i   p e n g e r t i a n   d i   a t a s , p e m e r i n t a h a n   d e s a   m e m i l i k i desentralisasi dalam 3 hal yaitu:
1)  Desentralisasi politik (devolusi) yang m e m b a g i   k e k u a s a a n   d a n kewenangan  dari  negara  kepada desa.
2)  Desentralisasi  pembangunan  yakni membagi  dan  memastikan  desa sebagai entitas lokal yang berwenang merumuskan  perencanaan  sendiri (local  self  planning),  bukan  sekedar bottom up planning.
3)  Desentralisasi  keuangan,  yakni transfer  dana  dari  negara  (bukan kabupaten/kota) kepada desa untuk m e m b i a y a i   p e n g e l o l a a n pemerintahan  dan  pembangunan desa.
Pemerintah  desa  memiliki  peran yang  cukup  baik  sebagai  dinamisator, katalisator,  maupun  sebagai  pelopor dalam  setiap  gerak  pembangunan  yang dilaksanakan  untuk  memperoleh dukungan  (partisipasi)  penuh  dari masyarakat.  Desa  di  samping  memiliki kewenangan  asli  yang  diakui  seperti kewenangan  mengelola  sumber  daya lokal  (tanah  kas  desa,  tanah  bengkok, tanah  ulayat,  hutan  adat),  kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat s e t e m p a t ,   j u g a   h a r u s   m e m i l i k i
kewenangan  yang  didesentralisasikan, yaitu kewenangan yang diserahkan dari pemerintah atasnya.

## 2. Pemerintah Adat
Hukum  adat  menurut  Schmid (2007)  adalah  sejumlah  peraturan  yang berlaku  dalam  sebuah  masyarakat, kelompok  atau  komunitas,  yang mengatur  hak,  kewajiban,  tanggung jawab,  baik  sebagai  individu  maupun sebagai  kelompok.  Ostrom  (2010) mengartikan  kelembagaan  sebagai aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat yang  menentukan  siapa  yang  berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur  apa  yang  harus  diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan  dan  keuntungan  apa  yang individu  akan  terima  sebagai  buah  dari tindakan yang dilakukannya.
Di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci  Jambi,  Pemerintah  Adat dipimpin  oleh  seorang  Depati  beserta ninik  mamak  yang  berasal  dari  utusan rakyat  dan  dipilih  oleh  rakyat  untuk m e w i k i l i   k e l o m p o k - k e l o m p o k masyarakat.  Dalam  sistem  ini  yang dikedepankan  adalah  musyawarah untuk  mufakat,  dan  dari  praktek  Depati ini  tercemin  bahwa  sistem  demokrasi sudah  merupakan  bagian  dari  praktis kehidupan  masyarakat  adat  di  Tanjung Pauh Mudik (Burkan, 2009 ).
Berdasarkan  sistem  pelaksanaan pemerintahan adat dan hukum adat yang berlaku  dan  dilaksanakan  di  sejumlah pemerintah  adat,  seperti  pemerintahan adat  Minang  Kabau  Sumatera  Barat, Pemerintah Adat Tiga Tungku Irian Jaya, Gowa,  Banten,  Bali,  Jogjakarta  dan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
613
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA   ZARMAILI 
berbagai  kebijakan,  diantaranya  Pemda Bali  mengeluarkan  Peraturan  Daerah N o m o r   6   T a h u n   1 9 8 6   t e n t a n g Kedudukan,  Fungsi,  dan  Peranan  Desa Adat  sebagai  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  Dalam  Provinsi  Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Adat).  Perda  Desa  Adat  ini  merupakan pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  3  Tahun  1997  tentang pemberdayaan  dan  Pelestarian  serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan- kebiasaan  Masyarakat,  dan  Lembaga Adat  di  Daerah.  Perda  Desa  Adat tersebut untuk menegaskan bahwa desa adat  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  adat.  Akan  tetapi  di  samping sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum adat, desa adat juga sekaligus merupakan suatu  organisasi  pemerintah  yang  tidak langsung  di  bawah  camat.  Pembinaan desa adat dilakukan oleh gubernur yang dibantu  oleh  Majelis  Pembinaan Lembaga  Adat  dan  Badan  Pembinaan Lembaga Adat.
Dari sejumlah kasus di atas, peran pemerintah  adat  di  dalam  proses pelaksanaan  pemerintahan  desa  sangat penting,  karena  mula  lahirnya  desa diatur  dengan  sistem  yang  yang disepakati  oleh  masyarakat  setempat. Sistem tersebut dianggap sebagai aturan yang mengatur hidup mereka yang harus m e r e k a   p a t u h i   d a n   h o r m a t i . Sungguhpun  secara  konstitsional terbentuknya  pemerintahan  di  suatu desa  yang  merupakan  bagian  dari struktur  pemerintahan  nasional,  namun tidak  akan  teraplikasi  secara  efektif  bila tidak  sejalan  dengan  pemerintah  adat. Hal  inilah  yang  diamalkan  di  Desa Tanjung  Pauh  Mudik  Kerinci-Jambi,  di mana desa ini merupakan desa adat yang
masih  eksis  dan  berperan  penting  di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.
Penelitian  ini  akan  menguraikan s i s t e m   p e m e r i n t a h a n   a d a t   y a n g dijalankan  oleh  Desa  Tanjung  Pauh Mudik  Kerinci  Jambi  dan  perannya  di dalam  proses  pelaksanaan  sistem pemerintahan desa.

## LANDASAN TEORI

## 1.  Pemerintahan Desa
P e m e r i n t a h a n   d e s a   a d a l a h penyelenggara  urusan  pemerintahan oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No  72  Th  2005,  Pasal  1.6).    Secara struktural  pemerintah  desa  terdiri  dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 1.7). Sedangkan yang  dimaksud  dengan  BPD  (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa  sebagai  unsur  penyelenggara p e m e r i n t a h a n   d e s a .   P e r a t u r a n pemerintah  menyebutkan  pula  perihal Lembaga  Kemasyarakatan,  yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat s e s u a i   d e n g a n   k e b u t u h a n   d a n merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan  masyarakat.  Untuk terselanggaranya  sistem  pemerintahan desa  maka  Pemerintah  Desa  dan  BPD membuat  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  yang  disingkat  APB  Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
612
(PP  No  72  Th  2005,  Pasal  12).  Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  oleh  BPD  bersama  Kepala  desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 14).
P e m e r i n t a h a n   D e s a   a d a l a h penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. D a r i   p e n g e r t i a n   d i   a t a s , p e m e r i n t a h a n   d e s a   m e m i l i k i desentralisasi dalam 3 hal yaitu:
1)  Desentralisasi politik (devolusi) yang m e m b a g i   k e k u a s a a n   d a n kewenangan  dari  negara  kepada desa.
2)  Desentralisasi  pembangunan  yakni membagi  dan  memastikan  desa sebagai entitas lokal yang berwenang merumuskan  perencanaan  sendiri (local  self  planning),  bukan  sekedar bottom up planning.
3)  Desentralisasi  keuangan,  yakni transfer  dana  dari  negara  (bukan kabupaten/kota) kepada desa untuk m e m b i a y a i   p e n g e l o l a a n pemerintahan  dan  pembangunan desa.
Pemerintah  desa  memiliki  peran yang  cukup  baik  sebagai  dinamisator, katalisator,  maupun  sebagai  pelopor dalam  setiap  gerak  pembangunan  yang dilaksanakan  untuk  memperoleh dukungan  (partisipasi)  penuh  dari masyarakat.  Desa  di  samping  memiliki kewenangan  asli  yang  diakui  seperti kewenangan  mengelola  sumber  daya lokal  (tanah  kas  desa,  tanah  bengkok, tanah  ulayat,  hutan  adat),  kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat s e t e m p a t ,   j u g a   h a r u s   m e m i l i k i
kewenangan  yang  didesentralisasikan, yaitu kewenangan yang diserahkan dari pemerintah atasnya.

## 2. Pemerintah Adat
Hukum  adat  menurut  Schmid (2007)  adalah  sejumlah  peraturan  yang berlaku  dalam  sebuah  masyarakat, kelompok  atau  komunitas,  yang mengatur  hak,  kewajiban,  tanggung jawab,  baik  sebagai  individu  maupun sebagai  kelompok.  Ostrom  (2010) mengartikan  kelembagaan  sebagai aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat yang  menentukan  siapa  yang  berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur  apa  yang  harus  diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan  dan  keuntungan  apa  yang individu  akan  terima  sebagai  buah  dari tindakan yang dilakukannya.
Di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci  Jambi,  Pemerintah  Adat dipimpin  oleh  seorang  Depati  beserta ninik  mamak  yang  berasal  dari  utusan rakyat  dan  dipilih  oleh  rakyat  untuk m e w i k i l i   k e l o m p o k - k e l o m p o k masyarakat.  Dalam  sistem  ini  yang dikedepankan  adalah  musyawarah untuk  mufakat,  dan  dari  praktek  Depati ini  tercemin  bahwa  sistem  demokrasi sudah  merupakan  bagian  dari  praktis kehidupan  masyarakat  adat  di  Tanjung Pauh Mudik (Burkan, 2009 ).
Berdasarkan  sistem  pelaksanaan pemerintahan adat dan hukum adat yang berlaku  dan  dilaksanakan  di  sejumlah pemerintah  adat,  seperti  pemerintahan adat  Minang  Kabau  Sumatera  Barat, Pemerintah Adat Tiga Tungku Irian Jaya, Gowa,  Banten,  Bali,  Jogjakarta  dan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
613
lainnya,  maka  Pemerintah  Adat  adalah sebuah  organisasi  kemasyarakatan  baik yang  sengaja  dibentuk  maupun  yang secara  wajar  telah  tumbuh  dan b e r k e m b a n g   d i   d a l a m   s e j a r a h masyarakat  yang  bersangkutan  atau dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas  harta  kekayaan  di  dalam  wilayah hukum  adat  tersebut,  serta  berhak  dan berwenang  untuk  mengatur,  mengurus d a n   m e n y e l e s a i k a n   b e r b a g a i permasalahan kehidupan yang berkaitan dan  mengacu  pada  adat  istiadat  dan hukum adat yang berlaku.
Peran  Pemerintah  Adat  adalah mengelola  keragaman  dalam  kerangka tujuan  bersama,  pemimpin  adat bertindak  sebagai  seorang  pamong terhadap  individu-individu  yang berbeda,  berlaku  sebagai  seorang negarawan  lokal,  bersikap  sebagai seorang  maha  guru,  bertutur  sebagai seorang  raja  untuk  melenyapkan  gosip murahan antar ras, bukan memperlebar jurang perbedaan yang menganga lebar. Dalam  relevansinya  dengan  hukum  itu sendiri, hukum adat kita butuhkan untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan yang  tak  tersentuh  menurut  hukum positif.  Jadi,  peran  pemerintah  adat sangat  objektif,  yakni  pengaturan wilayah  adat  dan  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  berdasarkan keinginan bersama.

## 3.  Pemerintah  Adat  dan  Pemerintah Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  menyebutkan  bahwa  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan
mengurus  kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sebagaimana  diketahui  bahwa,  batas- batas wilayah dan hukum yang berlaku di  setiap  desa  di  seluruh  daerah  adalah s i s t e m   a d a t .   J a d i ,   j i k a   s i s t e m pemerintahan  desa  yang  konstitusional m a s u k   k e   s u a t u   d e s a   h a r u s l a h menghormati dan sejalan dengan sistem pemerintahan adat.
Pemerintah  desa  merupakan struktur  pemerintahan  negara  yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung  pemerintahan  pusat  di desa  yang  bertindak  sebagai  pembina, pengayom,  dan  pelayanan  masyarakat guna  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraaan  pemerintahan  desa m e r u p a k a n   s u b   s i s t e m   d a l a m penyelenggaraan  sistem  Pemerintahan Nasional,  sehingga  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya. Adapun  landasan  pemikiran  dalam pengaturan  mengenai  pemerintahan d e s a   a d a l a h   k e a n e k a r a g a m a n , p a r t i s i p a s i ,   o t o n o m i   a s l i   d a n pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan partisipasi dan otonomi telah dimiliki oleh masyarakat desa sejak lahirnya struktur pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan adat. Di mana sifat g o t o n g   r o y o n g   d a n   k e p u t u s a n bermusyawarah  telah  melekat  pada masyarakat desa. Masyarakat desa lebih mematuhi  dan  taat  kepada  pemimpin adat  yang  mereka  anggap  sakral  dan kuat.  Apapun  peraturan  dan  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemimpin  adat  tetap
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
614
dipatuhi  oleh  masyarakat  desa.  Hal  ini sejalan  dengan  Undang-undang  Dasar Tahun  1945  pasa  18B  mengungkapkan b a h w a   N e g a r a   m e n g a k u i   d a n m e n g h o r m a t i   k e s a t u a n - k e s a t u a n masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.

## METODE  PENELITIAN
Pada  riset  ini  dilakukan  analisis deskriptif  dengan  menggunakan  data primer  dan  sekunder  yang  dilakukan dengan pendekatan riset kualitatif. Data primer  diperoleh  dengan  melakukan wawancara  dengan  responden  dan pengamatan  terhadap  prilaku  dan budaya  masyarakat  Desa  Tajung  Pauh Mudik  Kerinci  Jambi.  Data  sekunder d i p e r o l e h   m e l a l u i   c a t a t a n   d a n peninggalan  adat  Desa  Tanjung  Pauh Mudik  Kerinci,  seperti  buku-buku catatan adat dan catatan orang-orang tua tentang pemerintahan adat.
Populasi padapenelitian ini adalah masyarakat  dan  tokoh-tokoh  adat  yang masih menjabat sebagai pemangku adat (ninik  mamak)  di  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci  Jambi.  Selanjutnya  sampel  pada penelitian diambil dengan menggunakan purposive  sampling ,  dengan  kriterianya adalah tokoh adat, pemuka masyarakat, orang-orang  tua  yang  dianggap  tahu dengan pemerintahan adat. Penelitian ini dilaksanakan  di  Desa  Tanjung  Pauh Mudik  Kerinci  Jambi,  selama  5  (lima) bulan yaitu bulan Pebruari hingga bulan Juni 2013.
Penelitian  ini  akan  mengungkap- kan  sistem  pemerintahan  adat  dan
pelaksanaan  pemerintahan  desa  yang meliputi sebagai berikut:
1)  Aspek sejarah; mencakup sejarah lahirnya  Desa  Tanjung  Pauh Mudik,  asal-usul  budaya  dan pemerintahan  adat  yang  masih berjalan sekarang.
2)  Aspek  pemerintahan;  mencakup sistem pemerintah adat, struktur pemerintahan  adat,  wewenang dan  kekuasaan  pemerintahan adat.  Sistem  pemerintahan  desa, posisi  pemerintahan  desa  di dalam  pemerintahan  adat  dan s e b a l i k n y a ,   s t r u k t u r pemerintahan  desa,  wewenang dan  kekuasaan  pemerintahan desa.
3)  A s p e k   s o s i a l ;   m e n c a k u p kepatuhan masayarakat terhadap p e m e r i n t a h a n   a d a t   d a n kepatuhan  masyarakat  terhadap pemerintahan desa.
4)  Hubungan  pemerintah  desa dengan  pemerintah  adat  dalam menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan desa.
Data  yang  diperoleh  dianalisis dengan  cara  deskriptif,  yakni  dengan menggambarkan  secara  terperinci  dan mendalam  dari  data  yang  diperoleh  di lapangan. Selain itu, metode hermeneutik digunakan guna untuk  memahami teks- teks  peraturan  adat  secara  menyeluruh dan  menginterpretasikannya  sehingga dapat dideskriptifkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Geografis Desa Adat Tanjung Pauh
Mudik
Desa Tanjung Pauh Mudik adalah salah satu bagian dari daerah Kabupaten Kerinci yang terletak di kawasan Kerinci
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
615
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA   ZARMAILI 
lainnya,  maka  Pemerintah  Adat  adalah sebuah  organisasi  kemasyarakatan  baik yang  sengaja  dibentuk  maupun  yang secara  wajar  telah  tumbuh  dan b e r k e m b a n g   d i   d a l a m   s e j a r a h masyarakat  yang  bersangkutan  atau dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas  harta  kekayaan  di  dalam  wilayah hukum  adat  tersebut,  serta  berhak  dan berwenang  untuk  mengatur,  mengurus d a n   m e n y e l e s a i k a n   b e r b a g a i permasalahan kehidupan yang berkaitan dan  mengacu  pada  adat  istiadat  dan hukum adat yang berlaku.
Peran  Pemerintah  Adat  adalah mengelola  keragaman  dalam  kerangka tujuan  bersama,  pemimpin  adat bertindak  sebagai  seorang  pamong terhadap  individu-individu  yang berbeda,  berlaku  sebagai  seorang negarawan  lokal,  bersikap  sebagai seorang  maha  guru,  bertutur  sebagai seorang  raja  untuk  melenyapkan  gosip murahan antar ras, bukan memperlebar jurang perbedaan yang menganga lebar. Dalam  relevansinya  dengan  hukum  itu sendiri, hukum adat kita butuhkan untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan yang  tak  tersentuh  menurut  hukum positif.  Jadi,  peran  pemerintah  adat sangat  objektif,  yakni  pengaturan wilayah  adat  dan  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  berdasarkan keinginan bersama.

## 3.  Pemerintah  Adat  dan  Pemerintah Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  menyebutkan  bahwa  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan
mengurus  kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sebagaimana  diketahui  bahwa,  batas- batas wilayah dan hukum yang berlaku di  setiap  desa  di  seluruh  daerah  adalah s i s t e m   a d a t .   J a d i ,   j i k a   s i s t e m pemerintahan  desa  yang  konstitusional m a s u k   k e   s u a t u   d e s a   h a r u s l a h menghormati dan sejalan dengan sistem pemerintahan adat.
Pemerintah  desa  merupakan struktur  pemerintahan  negara  yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung  pemerintahan  pusat  di desa  yang  bertindak  sebagai  pembina, pengayom,  dan  pelayanan  masyarakat guna  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraaan  pemerintahan  desa m e r u p a k a n   s u b   s i s t e m   d a l a m penyelenggaraan  sistem  Pemerintahan Nasional,  sehingga  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya. Adapun  landasan  pemikiran  dalam pengaturan  mengenai  pemerintahan d e s a   a d a l a h   k e a n e k a r a g a m a n , p a r t i s i p a s i ,   o t o n o m i   a s l i   d a n pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan partisipasi dan otonomi telah dimiliki oleh masyarakat desa sejak lahirnya struktur pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan adat. Di mana sifat g o t o n g   r o y o n g   d a n   k e p u t u s a n bermusyawarah  telah  melekat  pada masyarakat desa. Masyarakat desa lebih mematuhi  dan  taat  kepada  pemimpin adat  yang  mereka  anggap  sakral  dan kuat.  Apapun  peraturan  dan  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemimpin  adat  tetap
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
614
dipatuhi  oleh  masyarakat  desa.  Hal  ini sejalan  dengan  Undang-undang  Dasar Tahun  1945  pasa  18B  mengungkapkan b a h w a   N e g a r a   m e n g a k u i   d a n m e n g h o r m a t i   k e s a t u a n - k e s a t u a n masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.

## METODE  PENELITIAN
Pada  riset  ini  dilakukan  analisis deskriptif  dengan  menggunakan  data primer  dan  sekunder  yang  dilakukan dengan pendekatan riset kualitatif. Data primer  diperoleh  dengan  melakukan wawancara  dengan  responden  dan pengamatan  terhadap  prilaku  dan budaya  masyarakat  Desa  Tajung  Pauh Mudik  Kerinci  Jambi.  Data  sekunder d i p e r o l e h   m e l a l u i   c a t a t a n   d a n peninggalan  adat  Desa  Tanjung  Pauh Mudik  Kerinci,  seperti  buku-buku catatan adat dan catatan orang-orang tua tentang pemerintahan adat.
Populasi padapenelitian ini adalah masyarakat  dan  tokoh-tokoh  adat  yang masih menjabat sebagai pemangku adat (ninik  mamak)  di  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci  Jambi.  Selanjutnya  sampel  pada penelitian diambil dengan menggunakan purposive  sampling ,  dengan  kriterianya adalah tokoh adat, pemuka masyarakat, orang-orang  tua  yang  dianggap  tahu dengan pemerintahan adat. Penelitian ini dilaksanakan  di  Desa  Tanjung  Pauh Mudik  Kerinci  Jambi,  selama  5  (lima) bulan yaitu bulan Pebruari hingga bulan Juni 2013.
Penelitian  ini  akan  mengungkap- kan  sistem  pemerintahan  adat  dan
pelaksanaan  pemerintahan  desa  yang meliputi sebagai berikut:
1)  Aspek sejarah; mencakup sejarah lahirnya  Desa  Tanjung  Pauh Mudik,  asal-usul  budaya  dan pemerintahan  adat  yang  masih berjalan sekarang.
2)  Aspek  pemerintahan;  mencakup sistem pemerintah adat, struktur pemerintahan  adat,  wewenang dan  kekuasaan  pemerintahan adat.  Sistem  pemerintahan  desa, posisi  pemerintahan  desa  di dalam  pemerintahan  adat  dan s e b a l i k n y a ,   s t r u k t u r pemerintahan  desa,  wewenang dan  kekuasaan  pemerintahan desa.
3)  A s p e k   s o s i a l ;   m e n c a k u p kepatuhan masayarakat terhadap p e m e r i n t a h a n   a d a t   d a n kepatuhan  masyarakat  terhadap pemerintahan desa.
4)  Hubungan  pemerintah  desa dengan  pemerintah  adat  dalam menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan desa.
Data  yang  diperoleh  dianalisis dengan  cara  deskriptif,  yakni  dengan menggambarkan  secara  terperinci  dan mendalam  dari  data  yang  diperoleh  di lapangan. Selain itu, metode hermeneutik digunakan guna untuk  memahami teks- teks  peraturan  adat  secara  menyeluruh dan  menginterpretasikannya  sehingga dapat dideskriptifkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Geografis Desa Adat Tanjung Pauh Mudik
Desa Tanjung Pauh Mudik adalah salah satu bagian dari daerah Kabupaten Kerinci yang terletak di kawasan Kerinci
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
615
Tengah,  tepatnya  pada  Kecamatan Keliling Danau Kerinci. Luas wilayahnya + 177 Hektar. Tanah atau lahan yang ada di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik  ini dimanfaatkan warga untuk pemukiman, perkebunan,  dan  persawahan.  Adapun batas-batas Desa Tanjung Pauh ini dapat dirinci  sebagai  berikut.  Sebelah  Utara berbatas  dengan  Desa  Kumun,  sebelah Selatan berbatas dengan Semerap sebelah Barat  berbatas  dengan  Bukit  Barisan, sebelah  Timur  berbatas  dengan  Desa Debai.
Secara  adat  wilayah  Desa  tanjung Pauh  Mudik  bersatu  dengan  wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, kedua desa ini masih berada di dalam satu sistem adat dan adat yang saling terkait. Batas-batas wilayah adatnya adalah disebut dengan “Kembo Duo Kembo Tigo” yaitu:
-  Di  hilir  berbatas  dengan  durian kecil, (Desa Semerap)
-  Di mudik berbatas dengan sialang berlantak  besi  (Desa  Kumun disebut Sandaran Galeh)
-  Timur  berbatas  lubuk  pelayang gajah (Desa Debai)
-  Utara  berbatas  dengan  lubuk langkakak (Desa Bunga Tanjung)

## 2.   Penduduk
Berdasarkan  data  yang  didapat bahwa  penduduk  Tanjung  Pauh  Mudik adalah  penduduk  asli  yang  turun temurun.  Masyarakat  Tanjung  Pauh Mudik  terdiri  dari  18  tembo  (tumbi). Masing-masing  tembo  memiliki  jabatan di  dalam  pemerintahan  adat  yang bersifat  turun  temurun,  berdasarkan laporan  BPS  Kerinci  jumlah  penduduk desa  adat  Tanjung  Pauh  Mudik berjumlah 8231 jiwa.
Penduduk  Desa  Tanjung  Pauh
Mudik bersifat homogen, sebagian besar dari  mereka  merupakan  penduduk  asli setempat.  Sebagian  kecil  sebagai pendatang  yang  berasal  dari  luar wilayah,  seperti  Batak,  Minangkabau, dan  Jawa.  Masyarakat  Desa  Tanjung Pauh  Mudik  pada  umumnya  bermata pencaharian  sebagai  petani.  Tapi,  pada akhir-akhir  ini  mata  pencaharian  pada masyarakat  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik ini telah bervariasi, seperti menjadi guru, dosen, wiraswasta, dan sebagainya.

## 3.  Asal  Usul  Orang  Kerinci  Menurut Tambo Kerinci
Berbicara  tentang  asal  usul  orang Kerinci,  Umar  Ali  (  60)  Mantan  Depati Atur  Bumi  mengungkapkan,  bermula dari  lembaran  sejarah,  Iskandar Zulkarnaen  menikah  dengan  Zailun melahirkan  empat  orang  anak  masing- masing,  Maharajo  Dipang  turun  ke negeri  cina,  Maharajo  Alip,  Maharaja diraja turun ke negeri Sumbar, tepatnya di  negeri  perhiangan  Padang  Panjang. Empat Indar Jati, orang pertama turun ke negeri  Sumbar  dengan  menepati kawasan  gunung  emas  atau  Gunung berapi,  Pariaman  Padang  Panjang.  Ia m e n i k a h   d e n g a n   I n d i   J e l a t a n g melahirkan  keturunan  dua  orang  di antaranya, Datuk perpatih nan Sebatang dan Indarbaya.
Indar  Jati  dengan  anaknya, Indarbaya, berlayar pula ke luhak Alam Kerinci.  Sedangkan  perpatih  nan Sebatang.  Karena  asik  bermain  dengan rekannya, ia tidak ikut serta. Kemudian dipersiapkan  alat  untuk  berangkat, pertama  Payung  Sekaki,  Tombak,  serta tongkat  nan  sebuah,  keris  nan  satu dibawa pula kambing nan seekor. Dalam perjalanan menuju luhah alam Kerinci, ia
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
kesulitan.  Karena  medan  tempuh  rute laut lepas. Kemudian Allah menurunkan petunjuk  dengan  menerbangkan  daun sintuh  dengan  berlabuh  di  Gunung Jelatang.
Tahun  berlalu  musim  berganti,  ia melahirkan  anak  tiga  orang  masing- masing  indar  bersusu  tunggal,  Indar bertelawang  lidah,  Indi  Mariam  serta Indar  bayo.Kemudian  setelah  anaknya dewasa.  Indar  tunggal  dinikahkan dengan  Puti  Samaiyah,  penghuni Gunung  Jelatang  itu  melahirkan  pula anak tiga orang diantaranya, Puti Dayang I n d a h ,   P u t i   D a y a n g   R a m a i y a h . K e m u d i a n   P u t i   D a y a n g   I n d a h melahirkan anak lima orang. Yaitu, Dari Indah,  Daristu,  Indi  Cincin,  Mipin,  Mas Jamain. Puti Ramaiyah melahirkan anak satu  orang  Yakni,  Sibungo  Layu.  Puti Dayang  Rawani,  pernikahan  dengan seorang  laki-laki,  Abdul  Rahman,  asal Jawa  Mataram  melahirkan  keturunan bertempat  di  Jambi  masing-masing  tiga orang, Karban, Kartan, kalipan.
Sementara  di  Jawa  Mataram terdapat tiga orang pula. Yaitu, Nahkudo Kubang, Nahkudo Belang, Gajah Mada. Dari  Indah  melahirkan  pula  Incik Permato,  Intan  bermato,  Lilo  Permato. Daristu melahirkan pula keturunan tigo orang, Patimah, Unggu, Mangku Agung. Sedangkan  Indi  Cincin  melahirkan keturunan,  Jaburiyah,  Jabulino.  Mipin melahirkan  satu  orang,  Puti  Sepadan. Mas  Jamain  suaminya,  Sutan  Maalim Hidayah,  asal  Pagaruyung  melahirkan keturunan Sirujan Angin.
Dituturkan,  Indar  Jati  yang  gaib yang  tiada  kembali  dalam  persemadian di alam gaib. Indar bersusu tunggal, gelar Depati  Batu  Hampar,  setelah  melihat kehilir dan kemudik air laut telah surut.
Maka  dipecahlah  pembagian  wilayah, untuk  menunggu  kawasan  negeri  yang dibagi itu masing-masing Incik Permato menungu  latih  Koto  Pandan,  Pondok Tinggi.  Bajina  Latih  Koto  limo  Sering, Sungai  Penuh.  Ungguk  menunggu  latih Koto Beringin, Rawang, Mangku Agung menunggu Tebat Tinggi, Sungai Tutung. Sibungo Alam menunggu Talang Banio, Kemantan.Puti  Dayang  Ramaiyah, menunggu  kawasan  Kemantan  Darat. Dari Pembagian inilah yang disebut Latih yang enam Luhah Alam Kerinci.
Sementara  itu  di  sebelah  hilir, Sirujan  Angin  menunggu  Tamia, Mewarisi  Depati  Muaro  langkap,  Lilo permato  menungu  Pulau  Sangkar, Mewarisi  Depati  Rencong  Telang,  Intan Bermato  Sanggaran  Agung,  mewarisi Depati  Biang  sari.  Kemudian  Indar Berusu  tunggal  diangkat  pula  Sultan Maalim  Hidayah  menjadi  Depati  atur Bumi.  Ini  disebut  Depati  Empat  Alam Kerinci.  Kemudian  didirikan  pula Kerinci  rendah  yaitu  Karban,  mewarisi Depati  Setio  Rajo,  Bangko.  Kartan mewarisi  Depati  Setio  Nyato,  Parentak. Sedangkan  kalipan  mewarisi  Depati Setio  Putih  Limbur  tanah  Cugguk.  Ini disebut tigo di Baruih.
S i b u n g o   A l a m   m e l a h i r k a n keturunan tiga orang,Cik Rah, Cik Kudo, Sijago-jago,  Hulu  baling  rajo  Siulak. Datang  pula  dari  Jambi,  Bandaro  Putih, dengan  sebutan  pangeran  Temengung dengan  membawa  kain  kehormatan diberikan kepada Depati Muaro langkap di  Tamia.  Depati  Rencong  Telang  di Pulau  Sangkar.  Depati  Biang  Sari  di Pengasi. Depati Atur Bumi di Hiang.
Oleh Depati Atur Bumi dibagi pula kain kebesaran olehnya dengan Delapan bahagian, Depati Serah Bumi di Seleman .
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
617
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA   ZARMAILI 
Tengah,  tepatnya  pada  Kecamatan Keliling Danau Kerinci. Luas wilayahnya + 177 Hektar. Tanah atau lahan yang ada di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik  ini dimanfaatkan warga untuk pemukiman, perkebunan,  dan  persawahan.  Adapun batas-batas Desa Tanjung Pauh ini dapat dirinci  sebagai  berikut.  Sebelah  Utara berbatas  dengan  Desa  Kumun,  sebelah Selatan berbatas dengan Semerap sebelah Barat  berbatas  dengan  Bukit  Barisan, sebelah  Timur  berbatas  dengan  Desa Debai.
Secara  adat  wilayah  Desa  tanjung Pauh  Mudik  bersatu  dengan  wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, kedua desa ini masih berada di dalam satu sistem adat dan adat yang saling terkait. Batas-batas wilayah adatnya adalah disebut dengan “Kembo Duo Kembo Tigo” yaitu:
-  Di  hilir  berbatas  dengan  durian kecil, (Desa Semerap)
-  Di mudik berbatas dengan sialang berlantak  besi  (Desa  Kumun disebut Sandaran Galeh)
-  Timur  berbatas  lubuk  pelayang gajah (Desa Debai)
-  Utara  berbatas  dengan  lubuk langkakak (Desa Bunga Tanjung)

## 2.   Penduduk
Berdasarkan  data  yang  didapat bahwa  penduduk  Tanjung  Pauh  Mudik adalah  penduduk  asli  yang  turun temurun.  Masyarakat  Tanjung  Pauh Mudik  terdiri  dari  18  tembo  (tumbi). Masing-masing  tembo  memiliki  jabatan di  dalam  pemerintahan  adat  yang bersifat  turun  temurun,  berdasarkan laporan  BPS  Kerinci  jumlah  penduduk desa  adat  Tanjung  Pauh  Mudik berjumlah 8231 jiwa.
Penduduk  Desa  Tanjung  Pauh
Mudik bersifat homogen, sebagian besar dari  mereka  merupakan  penduduk  asli setempat.  Sebagian  kecil  sebagai pendatang  yang  berasal  dari  luar wilayah,  seperti  Batak,  Minangkabau, dan  Jawa.  Masyarakat  Desa  Tanjung Pauh  Mudik  pada  umumnya  bermata pencaharian  sebagai  petani.  Tapi,  pada akhir-akhir  ini  mata  pencaharian  pada masyarakat  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik ini telah bervariasi, seperti menjadi guru, dosen, wiraswasta, dan sebagainya.

## 3.  Asal  Usul  Orang  Kerinci  Menurut Tambo Kerinci
Berbicara  tentang  asal  usul  orang Kerinci,  Umar  Ali  (  60)  Mantan  Depati Atur  Bumi  mengungkapkan,  bermula dari  lembaran  sejarah,  Iskandar Zulkarnaen  menikah  dengan  Zailun melahirkan  empat  orang  anak  masing- masing,  Maharajo  Dipang  turun  ke negeri  cina,  Maharajo  Alip,  Maharaja diraja turun ke negeri Sumbar, tepatnya di  negeri  perhiangan  Padang  Panjang. Empat Indar Jati, orang pertama turun ke negeri  Sumbar  dengan  menepati kawasan  gunung  emas  atau  Gunung berapi,  Pariaman  Padang  Panjang.  Ia m e n i k a h   d e n g a n   I n d i   J e l a t a n g melahirkan  keturunan  dua  orang  di antaranya, Datuk perpatih nan Sebatang dan Indarbaya.
Indar  Jati  dengan  anaknya, Indarbaya, berlayar pula ke luhak Alam Kerinci.  Sedangkan  perpatih  nan Sebatang.  Karena  asik  bermain  dengan rekannya, ia tidak ikut serta. Kemudian dipersiapkan  alat  untuk  berangkat, pertama  Payung  Sekaki,  Tombak,  serta tongkat  nan  sebuah,  keris  nan  satu dibawa pula kambing nan seekor. Dalam perjalanan menuju luhah alam Kerinci, ia
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
616
kesulitan.  Karena  medan  tempuh  rute laut lepas. Kemudian Allah menurunkan petunjuk  dengan  menerbangkan  daun sintuh  dengan  berlabuh  di  Gunung Jelatang.
Tahun  berlalu  musim  berganti,  ia melahirkan  anak  tiga  orang  masing- masing  indar  bersusu  tunggal,  Indar bertelawang  lidah,  Indi  Mariam  serta Indar  bayo.Kemudian  setelah  anaknya dewasa.  Indar  tunggal  dinikahkan dengan  Puti  Samaiyah,  penghuni Gunung  Jelatang  itu  melahirkan  pula anak tiga orang diantaranya, Puti Dayang I n d a h ,   P u t i   D a y a n g   R a m a i y a h . K e m u d i a n   P u t i   D a y a n g   I n d a h melahirkan anak lima orang. Yaitu, Dari Indah,  Daristu,  Indi  Cincin,  Mipin,  Mas Jamain. Puti Ramaiyah melahirkan anak satu  orang  Yakni,  Sibungo  Layu.  Puti Dayang  Rawani,  pernikahan  dengan seorang  laki-laki,  Abdul  Rahman,  asal Jawa  Mataram  melahirkan  keturunan bertempat  di  Jambi  masing-masing  tiga orang, Karban, Kartan, kalipan.
Sementara  di  Jawa  Mataram terdapat tiga orang pula. Yaitu, Nahkudo Kubang, Nahkudo Belang, Gajah Mada. Dari  Indah  melahirkan  pula  Incik Permato,  Intan  bermato,  Lilo  Permato. Daristu melahirkan pula keturunan tigo orang, Patimah, Unggu, Mangku Agung. Sedangkan  Indi  Cincin  melahirkan keturunan,  Jaburiyah,  Jabulino.  Mipin melahirkan  satu  orang,  Puti  Sepadan. Mas  Jamain  suaminya,  Sutan  Maalim Hidayah,  asal  Pagaruyung  melahirkan keturunan Sirujan Angin.
Dituturkan,  Indar  Jati  yang  gaib yang  tiada  kembali  dalam  persemadian di alam gaib. Indar bersusu tunggal, gelar Depati  Batu  Hampar,  setelah  melihat kehilir dan kemudik air laut telah surut.
Maka  dipecahlah  pembagian  wilayah, untuk  menunggu  kawasan  negeri  yang dibagi itu masing-masing Incik Permato menungu  latih  Koto  Pandan,  Pondok Tinggi.  Bajina  Latih  Koto  limo  Sering, Sungai  Penuh.  Ungguk  menunggu  latih Koto Beringin, Rawang, Mangku Agung menunggu Tebat Tinggi, Sungai Tutung. Sibungo Alam menunggu Talang Banio, Kemantan.Puti  Dayang  Ramaiyah, menunggu  kawasan  Kemantan  Darat. Dari Pembagian inilah yang disebut Latih yang enam Luhah Alam Kerinci.
Sementara  itu  di  sebelah  hilir, Sirujan  Angin  menunggu  Tamia, Mewarisi  Depati  Muaro  langkap,  Lilo permato  menungu  Pulau  Sangkar, Mewarisi  Depati  Rencong  Telang,  Intan Bermato  Sanggaran  Agung,  mewarisi Depati  Biang  sari.  Kemudian  Indar Berusu  tunggal  diangkat  pula  Sultan Maalim  Hidayah  menjadi  Depati  atur Bumi.  Ini  disebut  Depati  Empat  Alam Kerinci.  Kemudian  didirikan  pula Kerinci  rendah  yaitu  Karban,  mewarisi Depati  Setio  Rajo,  Bangko.  Kartan mewarisi  Depati  Setio  Nyato,  Parentak. Sedangkan  kalipan  mewarisi  Depati Setio  Putih  Limbur  tanah  Cugguk.  Ini disebut tigo di Baruih.
S i b u n g o   A l a m   m e l a h i r k a n keturunan tiga orang,Cik Rah, Cik Kudo, Sijago-jago,  Hulu  baling  rajo  Siulak. Datang  pula  dari  Jambi,  Bandaro  Putih, dengan  sebutan  pangeran  Temengung dengan  membawa  kain  kehormatan diberikan kepada Depati Muaro langkap di  Tamia.  Depati  Rencong  Telang  di Pulau  Sangkar.  Depati  Biang  Sari  di Pengasi. Depati Atur Bumi di Hiang.
Oleh Depati Atur Bumi dibagi pula kain kebesaran olehnya dengan Delapan bahagian, Depati Serah Bumi di Seleman .
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
617
Depati  Mudo  Penawar,  Depati  Kepalo Ino,  Tanah  ampong.  Depati  Mudo bertelawang  lidah  di  Rawang.  Depati Sekungkung  Putih  di  Sekungkung. Depati  Kepalo  Sembah  di  Semurup. Depati  Setuo  di  Kemantan.  Depati  Atur Bumi/Depati  Atur  Bayo  di  Hiang.  Ini disebut Delapan Helai di Kerinci.

## 4.  Sekilas  Sejarah  Pemerintahan  Adat Kerinci
Idris  Ja`far  (2003)  menuturkan bahwa  diperkirakan  sekitar  abad  ke  6 Masehi di wilayah Alam Kerinci, Jambi, telah terbentuk negeri-negeri yang secara terpisah  mempunyai  pemerintahan sendiri.  Sebuah  komunitas  masyarakat sudah  barang  tentu  mencari  pemimpin dari  orang-orang  yang  mempunyai p e n g a r u h   d a n   d i s e g a n i   d a l a m kelompoknya.  Biasanya  mereka  juga merupakan  orang  yang  diyakini memiliki kesaktian sehingga diharapkan dapat  melindungi  negeri  dari  berbagai marabahaya yang ditimbulkan manusia, alam, binatang, maupun makhluk halus.
Munculnya  pemimpin-pemimpin negeri  baru  ini  diperkiranan  seiring dengan  pertumbuhan  negeri-negeri  di Alam  Kerinci,  yaitu  sekitar  abad  ke  6 Masehi.  Para  pemimpin  negeri  itu, dikenal  dengan  sebutan  Sigindo  atau kepala  kaum/kelompok  dari  suatu komunitas  keturunan  dari  kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu,  di  mana  sekaligus  merangkap sebagai kepala pemerintahan dari suatu wilayah negeri.
Sebuah  negeri  Sigindo  terdiri  atas beberapa  buah  dusun,  di  dalam  sebuah dusun  terdapat  kelompok  kekerabatan m a s y a r a k a t   s e k e t u r u n a n .   P a d a kelompok  kekerabatan  ini  masih
terdapat lagi kelompok yang  lebih kecil yaitu  kumpulan  dari  kelompok- kelompok  kekeluargaan,  sedangkan strata  masyarakat  yang  paling  kecil adalah  keluarga.  Masing-masing  strata kekerabatan mulai dari unit yang terkecil dipimpin  oleh  seorang  kelompok  yang ditunjuk dan dipilih menurut ketentuan adat yang berlaku.
Dalam perkembangan selanjutnya, untuk  unit  keluarga  terkecil  disebut dengan  Tumbi  oleh  kepala  Tumbi  atau kepala  keluarga.  Kumpulan  dari beberapa  unit  keluarga  kecil  (tumbi) dalam lingkup kekerabatan seketurunan disebut  dengan  istilah  Perut,  dan dipimpin  oleh  Tengganai.  Lapisan berikutnya  merupakan  dari  beberapa Perut disebut dengan istilah Kelebu dan dipimpin oleh kepala Kelebu yang lazim disebut  sekarang  dengan  istilah  Ninik Mamak.  Sedangkan  kumpulan  dari kekerabatan  Kelebu  disebut  dengan 'luhak;  atau  lurah  yang  dipimpin  oleh seorang kepala lurah yang lazim disebut dengan Depati.
Masing-masing  strata  di  atas mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab sendiri-sendiri  yang  pada  intinya menuntun dan membimbing masyarakat untuk  dapat  mentaati  norma  dan ketentuan  adat  negeri.  Melalui  strata kemasyarakatan  di  atas,  segala  bentuk kebijakan  pemerintah  negeri  disampai- kan secara beranting ke bawah. Melalui alir  sistem  ini  dilakukan  pengendalian terhadap  komponen  masyarakat  atau warga  yang  terhimpun  dalam  sebuah n e g e r i   S i g i n d o .   M a s i n g - m a s i n g pemimpin  pada  strata  masyarakat  yang terbentuk memikul tugas dan tanggung jawab  membina  dan  mengurus  anak negeri atau kaum kerabatnya.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
618

## 6.  T u g a s   d a n   T a n g g u n g   J a w a b Pemangku Adat
1)  Depati Anum Pemangku  pemerintahan  adat
Desa  Tanjung  Pauh  Mudik dipimpin  oleh  seorang  yang disebut  dengan  Depati  Anum. B e l i a u   m e m i m p i n   p a r a pemangku  adat  yang  disebut dengan  Ninik  Mamak.  Beliau adalah  salah  seorang  angggota ninik  mamak  yang  dianggap b i j a k ,   c e r d a s ,   p i n t a r   d a n mengayomi,  yang  dipilih  secara musyawarah  oleh  anggota  ninik mamak.  Depati  Anum    adalah pimpinan pemerintahan adat, dia memiliki  wewenang  membuat keputusan dari hasil musyawarah bersama  dengan  depati  ninik m a m a k .   T u g a s n y a   t u r u n langsung  memimpin  segala bentuk  kegiatan  di  dalam masyarakat.  Seperti  gotong
r o y o n g ,   m e m b u a t   p a t o k bangunan, patok jalan, sawah dan perkebunan.
2)  Ninik Mamak Secara  umum  nenek  mamak berperanan langsung dan terlibat di  dalam  berbagai  kegiatan kehidupan  masyarakat  secara moril. Mereka bertanggung jawab atas  jalan  atau  tidaknya  sesuatu rencana  atau  sesuatu  peraturan dalam kehidupan masyarakat.
3)  Qodi Maulana Petugas  yang  memutuskan hukum  di  dalam  masyarakat adalah  Qodi  Maulana,  terutama hukum  di  dalam  pelaksanaan ibadah  seperti  menentukan  hari puasa,  jumlah  zakat,  pembagian waris dan ibadah lainnya. Beliau juga yang memiliki hak wakil di dalam  menikahkan  anak  jantan d a n   a n a k   b e t i n o   s e r t a menetapkan perceraian mereka.
Depati Anum
- Qodi maulana
- Alim ulama - Orang tuo Cerdik Hulu Balang Ninik Mamak Pemegang kota tuo - Depati didung - Depati mudo
- Depati jayo mudo
- Mangku rajo
- Depati kayo
- Depati muko - Mangku depati Pemegang dusun dalam - Rio perang - Sutan alam - Datuk
- Depati cayo negeri
- Depati simpan negeri
- Rio malim
- Rio indah
Gambar 1. Struktur Pemerintahan Adat Tanjung Pauh Mudik Sumber:   Burkan  Saleh,  2009,  Pengetahuan  Tentang  Hukum  Adat  Desa  Tanjung Pauh Mudik, catatan sejarah pribadi.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
619

## 5.   Struktur Pemerintahan Adat
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA   ZARMAILI 
Depati  Mudo  Penawar,  Depati  Kepalo Ino,  Tanah  ampong.  Depati  Mudo bertelawang  lidah  di  Rawang.  Depati Sekungkung  Putih  di  Sekungkung. Depati  Kepalo  Sembah  di  Semurup. Depati  Setuo  di  Kemantan.  Depati  Atur Bumi/Depati  Atur  Bayo  di  Hiang.  Ini disebut Delapan Helai di Kerinci.

## 4.  Sekilas  Sejarah  Pemerintahan  Adat Kerinci
Idris  Ja`far  (2003)  menuturkan bahwa  diperkirakan  sekitar  abad  ke  6 Masehi di wilayah Alam Kerinci, Jambi, telah terbentuk negeri-negeri yang secara terpisah  mempunyai  pemerintahan sendiri.  Sebuah  komunitas  masyarakat sudah  barang  tentu  mencari  pemimpin dari  orang-orang  yang  mempunyai p e n g a r u h   d a n   d i s e g a n i   d a l a m kelompoknya.  Biasanya  mereka  juga merupakan  orang  yang  diyakini memiliki kesaktian sehingga diharapkan dapat  melindungi  negeri  dari  berbagai marabahaya yang ditimbulkan manusia, alam, binatang, maupun makhluk halus.
Munculnya  pemimpin-pemimpin negeri  baru  ini  diperkiranan  seiring dengan  pertumbuhan  negeri-negeri  di Alam  Kerinci,  yaitu  sekitar  abad  ke  6 Masehi.  Para  pemimpin  negeri  itu, dikenal  dengan  sebutan  Sigindo  atau kepala  kaum/kelompok  dari  suatu komunitas  keturunan  dari  kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu,  di  mana  sekaligus  merangkap sebagai kepala pemerintahan dari suatu wilayah negeri.
Sebuah  negeri  Sigindo  terdiri  atas beberapa  buah  dusun,  di  dalam  sebuah dusun  terdapat  kelompok  kekerabatan m a s y a r a k a t   s e k e t u r u n a n .   P a d a kelompok  kekerabatan  ini  masih
terdapat lagi kelompok yang  lebih kecil yaitu  kumpulan  dari  kelompok- kelompok  kekeluargaan,  sedangkan strata  masyarakat  yang  paling  kecil adalah  keluarga.  Masing-masing  strata kekerabatan mulai dari unit yang terkecil dipimpin  oleh  seorang  kelompok  yang ditunjuk dan dipilih menurut ketentuan adat yang berlaku.
Dalam perkembangan selanjutnya, untuk  unit  keluarga  terkecil  disebut dengan  Tumbi  oleh  kepala  Tumbi  atau kepala  keluarga.  Kumpulan  dari beberapa  unit  keluarga  kecil  (tumbi) dalam lingkup kekerabatan seketurunan disebut  dengan  istilah  Perut,  dan dipimpin  oleh  Tengganai.  Lapisan berikutnya  merupakan  dari  beberapa Perut disebut dengan istilah Kelebu dan dipimpin oleh kepala Kelebu yang lazim disebut  sekarang  dengan  istilah  Ninik Mamak.  Sedangkan  kumpulan  dari kekerabatan  Kelebu  disebut  dengan 'luhak;  atau  lurah  yang  dipimpin  oleh seorang kepala lurah yang lazim disebut dengan Depati.
Masing-masing  strata  di  atas mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab sendiri-sendiri  yang  pada  intinya menuntun dan membimbing masyarakat untuk  dapat  mentaati  norma  dan ketentuan  adat  negeri.  Melalui  strata kemasyarakatan  di  atas,  segala  bentuk kebijakan  pemerintah  negeri  disampai- kan secara beranting ke bawah. Melalui alir  sistem  ini  dilakukan  pengendalian terhadap  komponen  masyarakat  atau warga  yang  terhimpun  dalam  sebuah n e g e r i   S i g i n d o .   M a s i n g - m a s i n g pemimpin  pada  strata  masyarakat  yang terbentuk memikul tugas dan tanggung jawab  membina  dan  mengurus  anak negeri atau kaum kerabatnya.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014 618 6.  T u g a s   d a n   T a n g g u n g   J a w a b Pemangku Adat 1)  Depati Anum Pemangku  pemerintahan  adat
Desa  Tanjung  Pauh  Mudik dipimpin  oleh  seorang  yang disebut  dengan  Depati  Anum. B e l i a u   m e m i m p i n   p a r a pemangku  adat  yang  disebut dengan  Ninik  Mamak.  Beliau adalah  salah  seorang  angggota ninik  mamak  yang  dianggap b i j a k ,   c e r d a s ,   p i n t a r   d a n mengayomi,  yang  dipilih  secara musyawarah  oleh  anggota  ninik mamak.  Depati  Anum    adalah pimpinan pemerintahan adat, dia memiliki  wewenang  membuat keputusan dari hasil musyawarah bersama  dengan  depati  ninik m a m a k .   T u g a s n y a   t u r u n langsung  memimpin  segala bentuk  kegiatan  di  dalam masyarakat.  Seperti  gotong
r o y o n g ,   m e m b u a t   p a t o k bangunan, patok jalan, sawah dan perkebunan.
2)  Ninik Mamak
Secara  umum  nenek  mamak berperanan langsung dan terlibat di  dalam  berbagai  kegiatan kehidupan  masyarakat  secara moril. Mereka bertanggung jawab atas  jalan  atau  tidaknya  sesuatu rencana  atau  sesuatu  peraturan dalam kehidupan masyarakat.
3)  Qodi Maulana
Petugas  yang  memutuskan hukum  di  dalam  masyarakat adalah  Qodi  Maulana,  terutama hukum  di  dalam  pelaksanaan ibadah  seperti  menentukan  hari puasa,  jumlah  zakat,  pembagian waris dan ibadah lainnya. Beliau juga yang memiliki hak wakil di dalam  menikahkan  anak  jantan d a n   a n a k   b e t i n o   s e r t a menetapkan perceraian mereka.

## Depati Anum
- Qodi maulana
- Alim ulama
- Orang tuo Cerdik Hulu Balang
Ninik Mamak Pemegang kota tuo
- Depati didung - Depati mudo
- Depati jayo mudo
- Mangku rajo
- Depati kayo
- Depati muko
- Mangku depati Pemegang dusun dalam - Rio perang - Sutan alam - Datuk
- Depati cayo negeri
- Depati simpan negeri
- Rio malim
- Rio indah
Gambar 1. Struktur Pemerintahan Adat Tanjung Pauh Mudik Sumber:   Burkan  Saleh,  2009,  Pengetahuan  Tentang  Hukum  Adat  Desa  Tanjung Pauh Mudik, catatan sejarah pribadi.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
619

## 5.   Struktur Pemerintahan Adat
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA 

## 4)  Orang Tuo Cerdik Pandai
Tugas  Orang  Tuo  Cerdik  Pandai adalah  memberikan  pengarahan, saran  dan  petunjuk  untuk kemaslahatan masyarakat.

## 5)  Alim Ulama
A l i m   U l a m a   b e r t u g a s memberikan  masukan  kepada Q o d i   m a u l a n a   d i   d a l a m menentukan  halal  dan  haram  di dalam kegiatan bermasyarakat.

## 6)  Hulu Balang
Hulu  balang  adalah  kelompok pemuda yang kuat, berani, tegap dan  kesatria,  mereka  memiliki tugas yaitu:
a.  Membendung  orang  yang masuk  dari  hilir  dan  yang datang dari mudik.
b.  B e r p e d a n g   h u n u s   d a n berparang tajam.
c.  Bermata jelang dan bertelinga nyaring.
d.  Cepat  kakinya  dan  ringan tangannya.
e.  Setapak  berpantang  mundur d a n   s e j a r i   b e r p a n t a n g bergeser.
7.  Pemilihan Pemangku Adat Pemangku adat adalah utusan dari setiap kelebu yang terdiri dari beberapa tumbi  yang  ada  di  dalam  desa  Tanjung Pauh Mudik. Tumbi adalah sekelompok keluarga  terkecil  yang  memiliki  satu keturunan  yang  turun  temurun  sebagai warga  masyarakat  asli  Desa  Tanjung Pauh  Mudik.  Setiap  sejumlah  tumbi memiliki  utusan  untuk  memegang jabatan  yang  ada  di  dalam  depati  ninik mamak,  artinya  anggota  depati  ninik mamak  adalah  wakil  setiap  tumbi  di pemerintahan  adat.  Jabatan  dalam
pemerintahan adat melekat pada masing- masing  kelebu  secara  turun-temurun. Orang  luar  seperti  pedagang  dari  jauh, penumpang  sementara  dan  orang  yang tidak seagama dengan agama Islam tidak d i b e n a r k a n   m e n j a b a t   d i   d a l a m pemerintahan adat atau sebagai anggota depati ninik mamak.

## P R O S E S   P E L A K S A N A A N P E M E R I N T A H A N   D E S A   D A N PEMERINTAHAN ADAT
Berdasarkan  Undang-undang N o m o r   5   T a h u n   1 9 7 9   t e n t a n g Pemerintahan  Desa  seluruh  dusun  di Kabupaten  Kerinci  dileburkan  menjadi pemerintahan  desa,  sehingga  dusun dengan  sendirinya  menjadi  hilang. Pemerintahan  desa  yang  berasal  dari budaya  Jawa  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Desa.  Pada  pemerintahan  desa, desa  atau  kelurahan  adalah  bagian  dari wilayah kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan  desa,  Kepala  Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang  mengangkat  melalui Camat, d a n   m e m b e r i k a n   k e t e r a n g a n pertanggungjawaban  tersebut  kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
Sejak masa ini sistem pemerintahan adat  di  dalam  pembangunan  dan pemerintahan desa tidak dipakai, semua kebijakan dan pembangunan masyarakat desa berdasarkan kebijakan dan bantuan dari  pemerintah  pusat,  sehingga  pada masa  Orde  Baru  (ORBA)  pemerintahan adat  semakin  lama  semakin  luntur. Sungguhpun  demikian,  di  dalam perjalanannya  kebijakan  pemerintahan desa  yang  didasarkan  pada  kebijakan pemerintahan  pusat  tidak  mampu berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
620
pemerintahan  adat  harus  dilaksanakan bersamaan dengan pemerintah desa.
Berdasarkan  Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999    j.o  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  maka  semua pemerintahan desa dikembalikan kepada sistem  pemerintahan  yang  diinginkan oleh  masyarakat  setempat.  Oleh  itu,  di Desa  Tanjung  Pauh  Mudik  yang  sudah dimekarkan  menjadi  lima  desa  tetap berada di bawah satu pemerintahan adat. D a l a m   p r o s e s   p e l a k s a n a a n n y a , pemerintahan desa bertanggungjawab di dalam  menyediakan  sarana  dan  dana, sedangkan  pemerintahan  adat  bertugas menetapkan  kebijakan  pembangunan d a n   m e m u t u s k a n n y a   s e r t a melaksanakan  keputusan.  Selanjutnya, pemerintahan  desa  melaksanakan program  pembangunan  yang  telah diputuskan  oleh  pemerintahan  adat. P e m e r i n t a h a n   a d a t   m e l a k u k a n pengawasan  dan  penilaian  pelaksanaan program pembangunan.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  “Desa” sebagai  bentuk  implementasi  dari  UU N o m o r   3 2   T a h u n   2 0 0 4   T e n t a n g “ P e m e r i n t a h a n   D a e r a h ”   m a k a dilegitimasilah  kekuasaan  pemerintah d e s a   u n t u k   m e n y e l e n g g a r a k a n pemerintahan  secara  mandiri.  Hal  ini ditambah  dengan  dihargainya  faktor- faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional,  dan  kearifan  lokal  terutama yang  sudah  terbungkus  dalam  suatu sistem  pemerintahan  yaitu  adat  desa setempat.
Satu  hal  lain  yang  harus  kita cermati  bahwa  ternyata  meskipun  PP Nomor 72 Tahun 2005 telah memberikan ruang  yang  lebih  luas  kepada  Kepala
Desa  dan  seluruh  perangkat  desa  lain untuk mengatur masyarakatnya, namun masih  memerlukan  penyempurnaan  di beberapa pasal agar tercapai hakekat dari otonomi  desa  yang  sesungguhnya. Apalagi  di  desa  yang  telah  memiliki sistem pemerintahan tradisional.
Reformasi  dan  otonomi  daerah sebenarnya  adalah  harapan  baru  bagi pemerintah  dan masyarakat  desa untuk membangun  desanya  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian  besar  aparat  pemerintah  desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat  membuka  ruang  kreativitas  bagi aparatur  desa  dalam  mengelola  desa. Kalau  dulu  semua  hal  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  desa  harus melalui  rute  persetujuan  kecamatan, untuk  konteks  sekarang  hal  itu  sudah tidak  berlaku  lagi.  Intervensi  dari  atas yang dulu sangat kental terasa kini sudah mulai berkurang. Hal itu jelas membuat pemerintah  desa  menjadi  semakin leluasa  dalam  menentukan  program pembangunan  yang  akan  dilaksanakan, d a n   d a p a t   d i s e s u a i k a n   d e n g a n kebutuhan masyarakat desa.
Sistem  pemerintahan  adat  yang dijalankan  di  Desa  Adat  Tanjung  Pauh Mudik  sangat  membantu  terlaksananya pemerintahan  desa.  Realisasi  sistem pemerintahan  yang  demokratis  sangat didukung  oleh  pemerintahan  adat. Pemerintahan adat dipangku oleh utusan atau  wakil  dari  setiap  kelebu  yang terpilih dan tersaring dan disegani serta dihormati  oleh  kelebunya,  wakil  yang diutuskan  dapat  dipercayakan  atau m a m p u   m e n y a m b u n g   a s p i r a s i kelebunya. Warga kelebu patuh dan taat kepada wakilnya di pemerintahan adat, karena kepercayaan mereka sepenuhnya
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
621
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA   ZARMAILI 

## 4)  Orang Tuo Cerdik Pandai
Tugas  Orang  Tuo  Cerdik  Pandai adalah  memberikan  pengarahan, saran  dan  petunjuk  untuk kemaslahatan masyarakat.

## 5)  Alim Ulama
A l i m   U l a m a   b e r t u g a s memberikan  masukan  kepada Q o d i   m a u l a n a   d i   d a l a m menentukan  halal  dan  haram  di dalam kegiatan bermasyarakat.

## 6)  Hulu Balang
Hulu  balang  adalah  kelompok pemuda yang kuat, berani, tegap dan  kesatria,  mereka  memiliki tugas yaitu:
a.  Membendung  orang  yang masuk  dari  hilir  dan  yang datang dari mudik.
b.  B e r p e d a n g   h u n u s   d a n berparang tajam.
c.  Bermata jelang dan bertelinga nyaring.
d.  Cepat  kakinya  dan  ringan tangannya.
e.  Setapak  berpantang  mundur d a n   s e j a r i   b e r p a n t a n g bergeser.

## 7.  Pemilihan Pemangku Adat
Pemangku adat adalah utusan dari setiap kelebu yang terdiri dari beberapa tumbi  yang  ada  di  dalam  desa  Tanjung Pauh Mudik. Tumbi adalah sekelompok keluarga  terkecil  yang  memiliki  satu keturunan  yang  turun  temurun  sebagai warga  masyarakat  asli  Desa  Tanjung Pauh  Mudik.  Setiap  sejumlah  tumbi memiliki  utusan  untuk  memegang jabatan  yang  ada  di  dalam  depati  ninik mamak,  artinya  anggota  depati  ninik mamak  adalah  wakil  setiap  tumbi  di pemerintahan  adat.  Jabatan  dalam
pemerintahan adat melekat pada masing- masing  kelebu  secara  turun-temurun. Orang  luar  seperti  pedagang  dari  jauh, penumpang  sementara  dan  orang  yang tidak seagama dengan agama Islam tidak d i b e n a r k a n   m e n j a b a t   d i   d a l a m pemerintahan adat atau sebagai anggota depati ninik mamak.

## P R O S E S   P E L A K S A N A A N P E M E R I N T A H A N   D E S A   D A N PEMERINTAHAN ADAT
Berdasarkan  Undang-undang N o m o r   5   T a h u n   1 9 7 9   t e n t a n g Pemerintahan  Desa  seluruh  dusun  di Kabupaten  Kerinci  dileburkan  menjadi pemerintahan  desa,  sehingga  dusun dengan  sendirinya  menjadi  hilang. Pemerintahan  desa  yang  berasal  dari budaya  Jawa  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Desa.  Pada  pemerintahan  desa, desa  atau  kelurahan  adalah  bagian  dari wilayah kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan  desa,  Kepala  Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang  mengangkat  melalui Camat, d a n   m e m b e r i k a n   k e t e r a n g a n pertanggungjawaban  tersebut  kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
Sejak masa ini sistem pemerintahan adat  di  dalam  pembangunan  dan pemerintahan desa tidak dipakai, semua kebijakan dan pembangunan masyarakat desa berdasarkan kebijakan dan bantuan dari  pemerintah  pusat,  sehingga  pada masa  Orde  Baru  (ORBA)  pemerintahan adat  semakin  lama  semakin  luntur. Sungguhpun  demikian,  di  dalam perjalanannya  kebijakan  pemerintahan desa  yang  didasarkan  pada  kebijakan pemerintahan  pusat  tidak  mampu berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
620
pemerintahan  adat  harus  dilaksanakan bersamaan dengan pemerintah desa.
Berdasarkan  Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999    j.o  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  maka  semua pemerintahan desa dikembalikan kepada sistem  pemerintahan  yang  diinginkan oleh  masyarakat  setempat.  Oleh  itu,  di Desa  Tanjung  Pauh  Mudik  yang  sudah dimekarkan  menjadi  lima  desa  tetap berada di bawah satu pemerintahan adat. D a l a m   p r o s e s   p e l a k s a n a a n n y a , pemerintahan desa bertanggungjawab di dalam  menyediakan  sarana  dan  dana, sedangkan  pemerintahan  adat  bertugas menetapkan  kebijakan  pembangunan d a n   m e m u t u s k a n n y a   s e r t a melaksanakan  keputusan.  Selanjutnya, pemerintahan  desa  melaksanakan program  pembangunan  yang  telah diputuskan  oleh  pemerintahan  adat. P e m e r i n t a h a n   a d a t   m e l a k u k a n pengawasan  dan  penilaian  pelaksanaan program pembangunan.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  “Desa” sebagai  bentuk  implementasi  dari  UU N o m o r   3 2   T a h u n   2 0 0 4   T e n t a n g “ P e m e r i n t a h a n   D a e r a h ”   m a k a dilegitimasilah  kekuasaan  pemerintah d e s a   u n t u k   m e n y e l e n g g a r a k a n pemerintahan  secara  mandiri.  Hal  ini ditambah  dengan  dihargainya  faktor- faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional,  dan  kearifan  lokal  terutama yang  sudah  terbungkus  dalam  suatu sistem  pemerintahan  yaitu  adat  desa setempat.
Satu  hal  lain  yang  harus  kita cermati  bahwa  ternyata  meskipun  PP Nomor 72 Tahun 2005 telah memberikan ruang  yang  lebih  luas  kepada  Kepala
Desa  dan  seluruh  perangkat  desa  lain untuk mengatur masyarakatnya, namun masih  memerlukan  penyempurnaan  di beberapa pasal agar tercapai hakekat dari otonomi  desa  yang  sesungguhnya. Apalagi  di  desa  yang  telah  memiliki sistem pemerintahan tradisional.
Reformasi  dan  otonomi  daerah sebenarnya  adalah  harapan  baru  bagi pemerintah  dan masyarakat  desa untuk membangun  desanya  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian  besar  aparat  pemerintah  desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat  membuka  ruang  kreativitas  bagi aparatur  desa  dalam  mengelola  desa. Kalau  dulu  semua  hal  yang  akan dilakukan  oleh  pemerintah  desa  harus melalui  rute  persetujuan  kecamatan, untuk  konteks  sekarang  hal  itu  sudah tidak  berlaku  lagi.  Intervensi  dari  atas yang dulu sangat kental terasa kini sudah mulai berkurang. Hal itu jelas membuat pemerintah  desa  menjadi  semakin leluasa  dalam  menentukan  program pembangunan  yang  akan  dilaksanakan, d a n   d a p a t   d i s e s u a i k a n   d e n g a n kebutuhan masyarakat desa.
Sistem  pemerintahan  adat  yang dijalankan  di  Desa  Adat  Tanjung  Pauh Mudik  sangat  membantu  terlaksananya pemerintahan  desa.  Realisasi  sistem pemerintahan  yang  demokratis  sangat didukung  oleh  pemerintahan  adat. Pemerintahan adat dipangku oleh utusan atau  wakil  dari  setiap  kelebu  yang terpilih dan tersaring dan disegani serta dihormati  oleh  kelebunya,  wakil  yang diutuskan  dapat  dipercayakan  atau m a m p u   m e n y a m b u n g   a s p i r a s i kelebunya. Warga kelebu patuh dan taat kepada wakilnya di pemerintahan adat, karena kepercayaan mereka sepenuhnya
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
621
diberikan  kepada  wakil  mereka  di pemerintahan  adat  untuk  menyalurkan aspirasi  mereka  guna  memenuhi  hajat hidup  mereka  dalam  desa.  Dengan demikian,  pemerintahan  adat  sangat kuat,  dihormati  dan  dipatuhi.  Hukum adat  ditaati  oleh  masyarakat,  segala k e p u t u s a n   p e m b a n g u n a n   d a n permasalahan  dalam  masyarakat  dapat diselesaikan di tingkat pemerintah adat. Tidak  ada  masalah  yang  tidak  selesai pada tingkat pemerintahan adat, apapun keputusan  pemerintah  adat  itulah keputusan bersama masyarakat.
M e r u j u k   k e p a d a   s i s t e m pelaksanaan pemerintahan adat tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah sangat  mudah  menjalankan  roda pemerintahan  di  segala  bidang.  Hal  ini disebabkan  adanya  keterbukaan  dan partisipasi masyarakat melalui wakilnya di  dalam  pemerintahan  adat,  sehingga semua  keputusan  dan  kebijakan  adalah b e r a s a l   d a r i   s u a r a   m a s y a r a k a t . Pemerintahan  seperti  ini  sangat  efektif untuk  menjauhkan  penyimpangan  bagi pemimpin  adat  dan  jauh  terhindar  dari diskriminasi  terhadap  suatu  kelompok atau  golongan,  artinya  pemerintahan terlaksana  secara  demokratis,  adil  dan bijaksana.  Pemerintahan  adat  di  dalam proses  pelaksanaan  pemerintahan  desa sangat  dibutuhkan,  karena  masyarakat adat  yang  sudah  kental  dan  patuh dengan sistem pemerintahan adat sangat mudah  diatur  sebab  masyarakat  lebih menghormati  dan  memepercayai pemerintahan atau pemangku adat.

## 1) Sistem Perencanaan
Pasal  63  Peraturan  Pemerintah Desa masih mengikuti jejak UU No. 32 Th 2004,  yang  menempatkan  perencanaan
desa sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan  pembangunan  daerah kabupaten/kota.  Sementara  itu,  pasal 150 UU No. 32 Th 2004 telah menegaskan bahwa  sistem  perencanaan  daerah merupakan  satu  kesatuan  dengan perencanaan  pembangunan  nasional. Apabila  ditarik  garis  lurus  untuk menghubungkan  substansi  pengaturan mengenai  perencanaan  di  desa,  daerah dan  pusat,  terlihat  sangat  jelas  yang dibangun  adalah  model  perencanaan t e r p u s a t   ( c e n t r a l i z e d   p l a n n i n g ) . Sentralisasi  perencanaan  semacam  itu sebenarnya  justru  mengingkari  hakekat otonomi  daerah,  yang  seharusnya  terus mengalir  menjadi  otonomi  desa  dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.
M e s k i p u n   k i n i   p e m e r i n t a h memercusuarkan  program  bottom  up planning dengan  kegiatan  Musbangdes (Musyawarah  Pembangunan  Desa), r a p a t   L P M   t i n g k a t   k e c a m a t a n , Rakorbang  tingkat  kabupaten  dan provinsi hingga Rakornas tingkat pusat, namun  kenyataannya  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal.  Bahkan kondisi  riil  di  lapangan  terkadang ditemukan usulan yang dirumuskan dari level bawah, diintervensi oleh kekuasaan yang  berada  setingkat  di  atasnya.  Pada tingkat  LPM  dan  Rakorbang  juga seringkali  ditemukan  adanya  dominasi sektoral  dalam  proses  bargaining  tanpa melihat  dan  mempertimbangkan  usul yang muncul dari bawah.
Dalam  akhir  tulisan  ini,  penulis mendapat  kesimpulan  bahwa  dengan adanya revisi UU 22 Th 1999 menjadi UU 32  Th  2004  belum  menjawab  tuntas permasalahan desa, karena tersirat dalam peraturan  perundangan  tersebut pemerintah  pusat  belum  sepenuhnya
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
memberikan  otonomi.  Begitupun paradigma  orde  baru  masih  dipakai pemerintah  pusat  saat  ini,  yang menganggap desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Sungguhpun  sistem  perencanaan desa  berdasarkan  kepada  aturan Pemerintah  yang  telah  ditetapkan, namun  di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik K e r i n c i   J a m b i ,   p e r e n c a n a a n pembangunan harus berdasarkan sistem adat yang telah berlaku, artinya rencana program pembangunan desa berasal dari aspirasi  setiap  tumbi  melalui  wakil kelebu mereka. Selanjutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh menyimpang dari  norma  adat  yang  telah  lama  ada, seperti  pengrusakan  hutan  adat,  sungai adat  dan  lubuk  ikan  adat.  Seluruh wilayah  desa  adalah  wilayah  adat  yang sudah memiliki batas-batas hukum adat yang  tidak  boleh  diganggu  guna  untuk kelestarian dan keaslian alam. Selain itu juga,  perencanaan  tidak  boleh  berbau pengrusakan  budaya  dan  tradisi masyarakat  setempat  dan  tetap  berasas budaya  dan  tradisi  warisan  nenek moyang  mereka.  Jadi  perencanaan program  pembangunan  desa  harus mempertimbangkan  hukum  adat  yang telah ada.
Keputusan program pembangunan desa  yang  akan  dilaksanakan  adalah hasil  musyawarah  antara  Kepala  Desa beserta  staf  dengan  para  anggota  ninik mamak, keputusan yang diambil adalah berdasarkan pertimbangan prioritas dan hal-hal  yang  mendesak,  seperti  irigasi, jembatan,  jalan  pertanian  dan  lain sebagainya.  Di  dalam  pengambilan keputusan  ini  tidak  ada  intervensi  dari pihak  manapun  dan  tetap  mengutama- kan prinsip keadilan dan merata.

## 2) Pelaksanaan Program Pembangunan
Setelah  perencanaan  dibuat  dan disetujui  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten,  program  pembangunan dilaksanakan  dengan  sistem  pembagian tugas  dan  tanggungjawab.  Proses p e l a k s a n a a n   p r o g r a m   t e r s e b u t , pemerintah  desa  bertanggungjawab menyiapkan  dana  dan  sarana  serta infrastruktur  lainnya,  hal  ini  diperoleh berdasarkan  pengajuan  program pembangunan  secara  dinas  dari pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat. Jadi, sedikit beban berkurang atas masyarakat di mana dana dan prsarana pembangunan  desa  disediakan  oleh pemerintah  daerah,  artinya  masyarakat desa  tidak  harus  sibuk  mengumpulkan dana  sebagaimana  masa  pemerintahan adat,  masyarakat  wajib  mengumpulkan dana  hasil  pertanian,  jadi  setiap  habis panen  masyarakat  menyisihkan  hasil pertanian  mereka  untuk  program pembangunan desa sejumlah yang telah d i t e t a p k a n   b e r d a s a r k a n   h a s i l musyawarah.  Namun,  kewajiban tersebut  tidak  diberlakukan  lagi  setelah dibentuknya pemerintahan desa, kecuali untuk  keadaan  darurat  dan  dana p e n d a m p i n g   p e l a k s a n a a n pembangunan.
Selanjutnya,  proses  pelaksanaan pembangunan  dilaksanakan  bersama- sama  dengan  pemerintah  adat.  Hal  ini dilaksanakan  berdasarkan  respek masyarakat  terhadap  pemerintah  adat. Pemerintah  desa  menghadapi  kesulitan di  dalam  melaksanakan  program pembangunan, karena akan berhadapan dengan  masyarakat  yang  masih  kental dengan  pemerintah  adat  dan  mereka kurang  percaya  dengan  pemerintahan desa  yang  dianggap  sebagai  tangannya
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
623
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA   ZARMAILI 
diberikan  kepada  wakil  mereka  di pemerintahan  adat  untuk  menyalurkan aspirasi  mereka  guna  memenuhi  hajat hidup  mereka  dalam  desa.  Dengan demikian,  pemerintahan  adat  sangat kuat,  dihormati  dan  dipatuhi.  Hukum adat  ditaati  oleh  masyarakat,  segala k e p u t u s a n   p e m b a n g u n a n   d a n permasalahan  dalam  masyarakat  dapat diselesaikan di tingkat pemerintah adat. Tidak  ada  masalah  yang  tidak  selesai pada tingkat pemerintahan adat, apapun keputusan  pemerintah  adat  itulah keputusan bersama masyarakat.
M e r u j u k   k e p a d a   s i s t e m pelaksanaan pemerintahan adat tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah sangat  mudah  menjalankan  roda pemerintahan  di  segala  bidang.  Hal  ini disebabkan  adanya  keterbukaan  dan partisipasi masyarakat melalui wakilnya di  dalam  pemerintahan  adat,  sehingga semua  keputusan  dan  kebijakan  adalah b e r a s a l   d a r i   s u a r a   m a s y a r a k a t . Pemerintahan  seperti  ini  sangat  efektif untuk  menjauhkan  penyimpangan  bagi pemimpin  adat  dan  jauh  terhindar  dari diskriminasi  terhadap  suatu  kelompok atau  golongan,  artinya  pemerintahan terlaksana  secara  demokratis,  adil  dan bijaksana.  Pemerintahan  adat  di  dalam proses  pelaksanaan  pemerintahan  desa sangat  dibutuhkan,  karena  masyarakat adat  yang  sudah  kental  dan  patuh dengan sistem pemerintahan adat sangat mudah  diatur  sebab  masyarakat  lebih menghormati  dan  memepercayai pemerintahan atau pemangku adat.

## 1) Sistem Perencanaan
Pasal  63  Peraturan  Pemerintah Desa masih mengikuti jejak UU No. 32 Th 2004,  yang  menempatkan  perencanaan
desa sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan  pembangunan  daerah kabupaten/kota.  Sementara  itu,  pasal 150 UU No. 32 Th 2004 telah menegaskan bahwa  sistem  perencanaan  daerah merupakan  satu  kesatuan  dengan perencanaan  pembangunan  nasional. Apabila  ditarik  garis  lurus  untuk menghubungkan  substansi  pengaturan mengenai  perencanaan  di  desa,  daerah dan  pusat,  terlihat  sangat  jelas  yang dibangun  adalah  model  perencanaan t e r p u s a t   ( c e n t r a l i z e d   p l a n n i n g ) . Sentralisasi  perencanaan  semacam  itu sebenarnya  justru  mengingkari  hakekat otonomi  daerah,  yang  seharusnya  terus mengalir  menjadi  otonomi  desa  dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.
M e s k i p u n   k i n i   p e m e r i n t a h memercusuarkan  program  bottom  up planning dengan  kegiatan  Musbangdes (Musyawarah  Pembangunan  Desa), r a p a t   L P M   t i n g k a t   k e c a m a t a n , Rakorbang  tingkat  kabupaten  dan provinsi hingga Rakornas tingkat pusat, namun  kenyataannya  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal.  Bahkan kondisi  riil  di  lapangan  terkadang ditemukan usulan yang dirumuskan dari level bawah, diintervensi oleh kekuasaan yang  berada  setingkat  di  atasnya.  Pada tingkat  LPM  dan  Rakorbang  juga seringkali  ditemukan  adanya  dominasi sektoral  dalam  proses  bargaining  tanpa melihat  dan  mempertimbangkan  usul yang muncul dari bawah.
Dalam  akhir  tulisan  ini,  penulis mendapat  kesimpulan  bahwa  dengan adanya revisi UU 22 Th 1999 menjadi UU 32  Th  2004  belum  menjawab  tuntas permasalahan desa, karena tersirat dalam peraturan  perundangan  tersebut pemerintah  pusat  belum  sepenuhnya
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
622
memberikan  otonomi.  Begitupun paradigma  orde  baru  masih  dipakai pemerintah  pusat  saat  ini,  yang menganggap desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Sungguhpun  sistem  perencanaan desa  berdasarkan  kepada  aturan Pemerintah  yang  telah  ditetapkan, namun  di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik K e r i n c i   J a m b i ,   p e r e n c a n a a n pembangunan harus berdasarkan sistem adat yang telah berlaku, artinya rencana program pembangunan desa berasal dari aspirasi  setiap  tumbi  melalui  wakil kelebu mereka. Selanjutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh menyimpang dari  norma  adat  yang  telah  lama  ada, seperti  pengrusakan  hutan  adat,  sungai adat  dan  lubuk  ikan  adat.  Seluruh wilayah  desa  adalah  wilayah  adat  yang sudah memiliki batas-batas hukum adat yang  tidak  boleh  diganggu  guna  untuk kelestarian dan keaslian alam. Selain itu juga,  perencanaan  tidak  boleh  berbau pengrusakan  budaya  dan  tradisi masyarakat  setempat  dan  tetap  berasas budaya  dan  tradisi  warisan  nenek moyang  mereka.  Jadi  perencanaan program  pembangunan  desa  harus mempertimbangkan  hukum  adat  yang telah ada.
Keputusan program pembangunan desa  yang  akan  dilaksanakan  adalah hasil  musyawarah  antara  Kepala  Desa beserta  staf  dengan  para  anggota  ninik mamak, keputusan yang diambil adalah berdasarkan pertimbangan prioritas dan hal-hal  yang  mendesak,  seperti  irigasi, jembatan,  jalan  pertanian  dan  lain sebagainya.  Di  dalam  pengambilan keputusan  ini  tidak  ada  intervensi  dari pihak  manapun  dan  tetap  mengutama- kan prinsip keadilan dan merata.

## 2) Pelaksanaan Program Pembangunan
Setelah  perencanaan  dibuat  dan disetujui  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten,  program  pembangunan dilaksanakan  dengan  sistem  pembagian tugas  dan  tanggungjawab.  Proses p e l a k s a n a a n   p r o g r a m   t e r s e b u t , pemerintah  desa  bertanggungjawab menyiapkan  dana  dan  sarana  serta infrastruktur  lainnya,  hal  ini  diperoleh berdasarkan  pengajuan  program pembangunan  secara  dinas  dari pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat. Jadi, sedikit beban berkurang atas masyarakat di mana dana dan prsarana pembangunan  desa  disediakan  oleh pemerintah  daerah,  artinya  masyarakat desa  tidak  harus  sibuk  mengumpulkan dana  sebagaimana  masa  pemerintahan adat,  masyarakat  wajib  mengumpulkan dana  hasil  pertanian,  jadi  setiap  habis panen  masyarakat  menyisihkan  hasil pertanian  mereka  untuk  program pembangunan desa sejumlah yang telah d i t e t a p k a n   b e r d a s a r k a n   h a s i l musyawarah.  Namun,  kewajiban tersebut  tidak  diberlakukan  lagi  setelah dibentuknya pemerintahan desa, kecuali untuk  keadaan  darurat  dan  dana p e n d a m p i n g   p e l a k s a n a a n pembangunan.
Selanjutnya,  proses  pelaksanaan pembangunan  dilaksanakan  bersama- sama  dengan  pemerintah  adat.  Hal  ini dilaksanakan  berdasarkan  respek masyarakat  terhadap  pemerintah  adat. Pemerintah  desa  menghadapi  kesulitan di  dalam  melaksanakan  program pembangunan, karena akan berhadapan dengan  masyarakat  yang  masih  kental dengan  pemerintah  adat  dan  mereka kurang  percaya  dengan  pemerintahan desa  yang  dianggap  sebagai  tangannya
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
623
pemerintah  pusat  di  daerah,  yang  telah mengikiskan  budaya  dan  tradisi  hidup mereka.  Penghormatan  masyarakat terhadap pemerintah desa masih sangat rendah  dan  mengganggap  kinerja mereka  penuh  dengan  tipuan  dan penyimpangan.  Bagi  masyarakat, pemerintah  desa  hanyalah  bonekanya pemerintah  pusat  yang  penuh  dengan tipu  daya,  yang  bekerja  hanyalah mengejar  laporan  dan  bukan  kualitas. Oleh itu, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat  apalagi  bila  pembangunan yang  dilaksanakan  berhubungan langsung  dengan  wilayah  adat  atau inventaris  adat.  Mereka  dianggap  oleh masyarakat  desa  pihak  yang  akan merusak tatanan tradisi yang telah lama mereka pelihara dan mereka hormati.

## 3) Pertanggung-jawaban Kepala Desa
D i t i n j a u   d a r i   s u d u t   a l i r a n p e r t a n g g u n g - j a w a b a n   ( l e g a l - a c c o u n t a b i l i t y ) ,   p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan  desa  oleh  Kepala  Desa versi Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004  maupun  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005,  terlihat  sangat kentara adanya tarikan ke atas. Pasal 15 ayat (2) PP No. 72 Th 2005 menyebutkan bahwa  Kepala  Desa  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa kepada  Bupati/Walikota.  Tanggung jawab  Kepala  Desa  kepada  BPD  hanya dalam  bentuk  penyampaian  laporan keterangan  pertanggung-jawaban,  dan kepada  masyarakat  hanya  meng- informasikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rumusan  aturan  dalam  pasal  15 ayat  (2)  PP  desa  itu  tentu  saja  terlihat kontradiktif dengan pasal 35 huruf b PP
desa,  yang  mengatur  kewenangan  BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  peraturan  desa  dan peraturan  kepala  desa.  Meskipun  pada pasal 35 huruf c PP Desa BPD diberikan kewenangan  untuk  mengusulkan pengangkatan  dan  pemberhentian kepala  desa  kepada  Bupati/walikota, namun mengacu pada rumusan pasal 15 ayat  (2)  PP  Desa  di  atas,  sangat  jelas t e r l i h a t   a m b i g u i t a s   p e n g a t u r a n kewenangan pengawasan  oleh BPD.
Di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci Jambi, pemerintah desa di dalam pelaksanaan  program  pembangunan h a r u s   m e n y i a p k a n   l a p o r a n pertanggungjawaban  di  samping menyampaikannya  ke  Bupati,  mereka wajib  menyampaikannya  kepada anggota ninik mamak dalam rapat adat. Pertanggungjawaban  pemerintah  desa bisa  diterima  dan  bisa  ditolak,  apabila pelaksanan  program  pembangunan menyalahi  aturan  adat  setempat,  maka pemerintah  desa  harus  mendapat hukuman  adat  yakni  meminta  maaf kepada  masyarakat  dengan  memotong seekor  kerbau  dan  dibagikan  kepada masyarakat.  Selanjutnya,  program pembangunan  yang  akan  mereka laksanakan akan diawasi dengan sangat k e t a t .   J a d i ,   p r o s e s   p e l a k s a n a a n pembangunan  pemerintahan  desa senantiasa berada di dalam pengawasan dan  harus  dilaporkan  kepada  ninik mamak sebagai wakil masyarakat adat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1)  Kesimpulan
Proses  pelaksanaan  pemerintahan desa  di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci  Jambi  telah  berjalan  bersamaan dengan sistem pemerintahan adat, yang
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
624
bersifat  demokratis,  transparan  dan akuntabel. Di mana bentuk pelaksanaan pemerintahannya adalah sebagai berikut:
1)  Bentuk pemerintahan adat di desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi menganut  sistem  demokrasi, semua pemangku adat atau unsur pemerintahan  berasal  dari  wakil setiap  keluarga  masyarakat,  azas pemerintahan-nya mengutamakan kepentingan  dan  kesejahteraan masyarakat.
2)  Pemerintahan  adat  dipimpin  oleh seorang  depati  yang  disebut dengan  Depati  Anum  dengan anggotanya  disebut  dengan  ninik mamak. Depati Anum berasal dari salah  seorang  anggota  ninik mamak  yang  dipilih  oleh  anggota ninik mamak hasil musyawarah.
3)  Proses  pelaksanaan  pemerintahan desa  di  tengah  masyarakat penganut  sistem  pemerintahan adat di Desa Tanjung Pauh Mudik berjalan  seiring  dan  saling mendukung,  pemerintah  desa b e r t a n g g u n g j a w a b   d a l a m menyediakan  dana  dan  sarana, sedangkan  pemerintah  adat bertanggungjawab  di  dalam membuat keputusan dan bersama- sama melaksanakannya.
4)  Di  dalam  proses  pelaksanaan p e m e r i n t a h a n   d e s a   s e m u a kebijakan  diambil  berdasarkan suara  masyarakat  melalui  ninik mamak.
5)  Pertanggungjawaban  pelaksanaan p r o g r a m   p e m b a n g u n a n   d i samping diberikan kepada Bupati, mereka  wajib  menyampaikannya kepada  anggota  ninik  mamak dalam rapat adat.

## 2)  Rekomendasi
1)  Untuk  meningkatkan  peran pemerintah  adat  dalam  sistem pemerintahan  desa,  diperlukan regulasi  yang  kuat,  sehingga eksistensi pemerintahan adat yang sangat  demokratis  lebih  meluas dan dapat diamalkan oleh daerah- daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
2)  Setiap daerah perlu mengeksiskan pemerintahan  adat  setempat, s e d a n g k a n   d e s a   y a n g   b a r u terbentuk  dan  belum  memiliki pemerintahan  adat  hendaklah membentuk  pemerintahan  adat berdasarkan  hasil  kesepakatan bersama kelompok masyarakat.
3)  Pemerintah  hendaklah  membuat undang-undang  yang  mengatur pembentukan  pemerintah  adat  di setiap daerah.

## KEPUSTAKAAN
Bellefroid,  J.H.P.,  tt,  Inleiding  Tot  De Rechtswertenschap  In  Nenderland , Terjemahan: Hukum yang Positif, Tri Tunggal, Yokyakarta. Burkan Saleh, 2009, Pengetahuan Tentang Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Pauh Mudik , catatan sejarah pribadi. Hendra Mondong, Peran Pemerintah Desa dalam  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa,
, Diakses Tanggal 20 Mei 2014. Idris Ja`far, 2003, Asal Usul Pemerintahan Kerinci , Yogyakarta Pers. Ostrom, 2010,Governing the Commons: The Evolution  of  Institutions  for  Collective A c t i o n   ( P o l i t i c a l   E c o n o m y   o f I n s t i t u t i o n s   a n d   D e c i s i o n s ) , Cambridge University Press. Schmid,  A.  Allan  (Alfred  Allan),  2007,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
625
 PERAN PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA   ZARMAILI 
pemerintah  pusat  di  daerah,  yang  telah mengikiskan  budaya  dan  tradisi  hidup mereka.  Penghormatan  masyarakat terhadap pemerintah desa masih sangat rendah  dan  mengganggap  kinerja mereka  penuh  dengan  tipuan  dan penyimpangan.  Bagi  masyarakat, pemerintah  desa  hanyalah  bonekanya pemerintah  pusat  yang  penuh  dengan tipu  daya,  yang  bekerja  hanyalah mengejar  laporan  dan  bukan  kualitas. Oleh itu, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat  apalagi  bila  pembangunan yang  dilaksanakan  berhubungan langsung  dengan  wilayah  adat  atau inventaris  adat.  Mereka  dianggap  oleh masyarakat  desa  pihak  yang  akan merusak tatanan tradisi yang telah lama mereka pelihara dan mereka hormati.

## 3) Pertanggung-jawaban Kepala Desa
D i t i n j a u   d a r i   s u d u t   a l i r a n p e r t a n g g u n g - j a w a b a n   ( l e g a l - a c c o u n t a b i l i t y ) ,   p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan  desa  oleh  Kepala  Desa versi Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004  maupun  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005,  terlihat  sangat kentara adanya tarikan ke atas. Pasal 15 ayat (2) PP No. 72 Th 2005 menyebutkan bahwa  Kepala  Desa  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa kepada  Bupati/Walikota.  Tanggung jawab  Kepala  Desa  kepada  BPD  hanya dalam  bentuk  penyampaian  laporan keterangan  pertanggung-jawaban,  dan kepada  masyarakat  hanya  meng- informasikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rumusan  aturan  dalam  pasal  15 ayat  (2)  PP  desa  itu  tentu  saja  terlihat kontradiktif dengan pasal 35 huruf b PP
desa,  yang  mengatur  kewenangan  BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  peraturan  desa  dan peraturan  kepala  desa.  Meskipun  pada pasal 35 huruf c PP Desa BPD diberikan kewenangan  untuk  mengusulkan pengangkatan  dan  pemberhentian kepala  desa  kepada  Bupati/walikota, namun mengacu pada rumusan pasal 15 ayat  (2)  PP  Desa  di  atas,  sangat  jelas t e r l i h a t   a m b i g u i t a s   p e n g a t u r a n kewenangan pengawasan  oleh BPD.
Di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci Jambi, pemerintah desa di dalam pelaksanaan  program  pembangunan h a r u s   m e n y i a p k a n   l a p o r a n pertanggungjawaban  di  samping menyampaikannya  ke  Bupati,  mereka wajib  menyampaikannya  kepada anggota ninik mamak dalam rapat adat. Pertanggungjawaban  pemerintah  desa bisa  diterima  dan  bisa  ditolak,  apabila pelaksanan  program  pembangunan menyalahi  aturan  adat  setempat,  maka pemerintah  desa  harus  mendapat hukuman  adat  yakni  meminta  maaf kepada  masyarakat  dengan  memotong seekor  kerbau  dan  dibagikan  kepada masyarakat.  Selanjutnya,  program pembangunan  yang  akan  mereka laksanakan akan diawasi dengan sangat k e t a t .   J a d i ,   p r o s e s   p e l a k s a n a a n pembangunan  pemerintahan  desa senantiasa berada di dalam pengawasan dan  harus  dilaporkan  kepada  ninik mamak sebagai wakil masyarakat adat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1)  Kesimpulan
Proses  pelaksanaan  pemerintahan desa  di  Desa  Tanjung  Pauh  Mudik Kerinci  Jambi  telah  berjalan  bersamaan dengan sistem pemerintahan adat, yang
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
624
bersifat  demokratis,  transparan  dan akuntabel. Di mana bentuk pelaksanaan pemerintahannya adalah sebagai berikut:
1)  Bentuk pemerintahan adat di desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi menganut  sistem  demokrasi, semua pemangku adat atau unsur pemerintahan  berasal  dari  wakil setiap  keluarga  masyarakat,  azas pemerintahan-nya mengutamakan kepentingan  dan  kesejahteraan masyarakat.
2)  Pemerintahan  adat  dipimpin  oleh seorang  depati  yang  disebut dengan  Depati  Anum  dengan anggotanya  disebut  dengan  ninik mamak. Depati Anum berasal dari salah  seorang  anggota  ninik mamak  yang  dipilih  oleh  anggota ninik mamak hasil musyawarah.
3)  Proses  pelaksanaan  pemerintahan desa  di  tengah  masyarakat penganut  sistem  pemerintahan
adat di Desa Tanjung Pauh Mudik berjalan  seiring  dan  saling mendukung,  pemerintah  desa b e r t a n g g u n g j a w a b   d a l a m menyediakan  dana  dan  sarana, sedangkan  pemerintah  adat bertanggungjawab  di  dalam membuat keputusan dan bersama- sama melaksanakannya.
4)  Di  dalam  proses  pelaksanaan p e m e r i n t a h a n   d e s a   s e m u a kebijakan  diambil  berdasarkan suara  masyarakat  melalui  ninik mamak.
5)  Pertanggungjawaban  pelaksanaan p r o g r a m   p e m b a n g u n a n   d i samping diberikan kepada Bupati, mereka  wajib  menyampaikannya kepada  anggota  ninik  mamak dalam rapat adat.

## 2)  Rekomendasi
1)  Untuk  meningkatkan  peran pemerintah  adat  dalam  sistem pemerintahan  desa,  diperlukan regulasi  yang  kuat,  sehingga eksistensi pemerintahan adat yang sangat  demokratis  lebih  meluas dan dapat diamalkan oleh daerah- daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
2)  Setiap daerah perlu mengeksiskan pemerintahan  adat  setempat,
s e d a n g k a n   d e s a   y a n g   b a r u terbentuk  dan  belum  memiliki pemerintahan  adat  hendaklah membentuk  pemerintahan  adat berdasarkan  hasil  kesepakatan bersama kelompok masyarakat.
3)  Pemerintah  hendaklah  membuat undang-undang  yang  mengatur pembentukan  pemerintah  adat  di setiap daerah.

## KEPUSTAKAAN
Bellefroid,  J.H.P.,  tt,  Inleiding  Tot  De Rechtswertenschap  In  Nenderland , Terjemahan: Hukum yang Positif, Tri Tunggal, Yokyakarta.
Burkan Saleh, 2009, Pengetahuan Tentang Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Pauh Mudik , catatan sejarah pribadi.
Hendra Mondong, Peran Pemerintah Desa dalam  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa,
, Diakses Tanggal 20 Mei 2014.
Idris Ja`far, 2003, Asal Usul Pemerintahan
Kerinci , Yogyakarta Pers.
Ostrom, 2010,Governing the Commons: The Evolution  of  Institutions  for  Collective A c t i o n   ( P o l i t i c a l   E c o n o m y   o f I n s t i t u t i o n s   a n d   D e c i s i o n s ) , Cambridge University Press. Schmid,  A.  Allan  (Alfred  Allan),  2007,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
625
Converting  land  from  rural  to  urban  uses ,
Johns Hopkins Press, Baltimore. Widjaya,  HAW,  2003,  Otonomi  Desa:
Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat, U t u h ,   P T .   R a j a G r a f i n d o n Persada,Jakarta: DPRRI,  Undang-undang  Dasar  1945, w w w . d p r . g o . i d / i d / u u - d a n - ruu/uud45. Diakses tanggal 12 Mei 2014
__________,  Undang-undang  Nomor  5
Tahun  1979,  /,.  Diakses  tanggal  12 Mei 2014 Menteri  Dalam  Negeri  RI,  Permendagri N o m o r   3   T a h u n   1 9 9 7 , http://ropeg.setjen.kemendagri.go. id,. Diakses tanggal 12 Mei 2014 __________,  Permendagri  Nomor  66 T a h u n   2 0 0 7 , .   h t t p : / / r o p e g . setjen.kemendagri.go.id,.  Diakses tanggal 12 Mei 2014 Presiden  RI,  Peraturan  Pemerintah N o m o r   7 6   T a h u n   2 0 0 1 , . www.hukumonline.com/.../pp-no- 76-tahun-2001-pedoman-umum- peng,. Diakses tanggal 12 Mei 2014 __________,  Peraturan  Pemerintah N o m o r   7 2   T a h u n   2 0 0 5 , . w w w . s a n i t a s i . n e t / p e r a t u r a n - pemerintah-no-72-tahun-2005- tentang-desa...,.  Diakses  tanggal  12 Mei 2014

##  ZARMAILI 

## PENCAPAIAN
TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM):

## APA YANG TERJADI ?
TARGET ACHIEVEMENT OF MINIMUM SERVICE STANDARDS (SPM): WHAT'S GOING ON?

## SURYANTO
Peneliti Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara – LAN email: suryokusumo170172@yahoo.com

## ABSTRACT
Enthusiasm  of  the  various  parties  to  the  implementation  of  the  policy  of  minimum  service standards turned out to be different. Ministry of the Home Affair (MoHA) , as the leading sector of the successful policy of SPM, is certainly a very active part in voicing that the policy should be run smoothly as mandated by legislation. But beyond that, many other parties actually give a different response, ministries / agencies, for example, assume that a SPM's problem is MoHA's domain  so  that  ministries/agencies  does  not  have  to  "bother"  to  pay  attention  in  the implementation of SPM in the area. Meanwhile, local governments both provincial and district /  city  -  especially  district  /  city,  assume  that  the  implementation  of  SPM  with  outcomes predetermined considered a burden to the budget so it does not need to be supported to the maximum, except for the preparation of standard operating procedures ( SOP ) and standards public services ( SPP ), two terminologies that is often interpreted as an SPM . The debate arises because of ignorance about the definition of the concept of the SPM itself. If so, how can the government expect the achievement of the target.
Keywords : Local Government, Public Services, Minimum Service Standards.

## ABSTRAK
Antuasiasme  berbagai  pihak  terhadap  penerapan  kebijakan  standar  pelayanan minimal ternyata berbeda-beda. Kementerian Dalam Negeri, sebagai leading sector terhadap suksesnya penerapan kebijakan SPM, tentu menjadi pihak yang sangat aktif dalam menyuarakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundangan.   Namun di balik itu, berbagai pihak lain justru memberikan respon yang berbeda, kementerian/lembaga misalnya, menganggap bahwa persoalan SPM merupakan  domain  Kementerian  Dalam  Negeri  sehingga  tidak  perlu  “repot” memberikan perhatian dalam pelaksanaan SPM di daerah. Sementara itu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota menganggap bahwa penerapan SPM dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan dianggap membebani anggaran sehingga tidak perlu  didukung  secara  maksimal,  kecuali  untuk  penyusunan  standard  operating
1 Naskah diterima 28 April 2014. Direvisi 2 Juni 2014