Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):

## PRIAYISME DAN KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN): STUDI STATUS GROUP DI KABUPATEN SLEMAN PROvINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Aristocracy and Corruption Collusion and Nepotism (CCN): Group Status Study at Sleman Regency Yogyakarta Province

## Hariyanto
Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI
Naskah diterima: 14 Juli 2012 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012
Abstract: Aristocrat (priayi) closely related to the attributes of power, wealth, and prestige in  the  social  structure  of  Java.  This  paper  revisited  the  relationship  between  aristocrat- aristocracy  and  growing  corruption,  collusion  and  nepotism  (CCN)  prior  to  Indonesian Independence in 1945 to date from socio-culture point of view. The study showed that over those periods, there were relations between the aristocratic attributes of honor, power, and the practice of CCN at Sleman Regency.
Keywords : Priayisme,corruption,collusion and nepotism.
Abstrak: Priayi  terkait  erat  dengan  atribut  kekuasaan,  kekayaan  dan  kehormatan  dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tulisan ini menunjukkan hubungan antara priayisme dengan tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut  priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Kata Kunci : Priayisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## Pendahuluan
Priayi  dalam  masyarakat  Jawa menduduki  status  yang  tinggi  dan  sangat dihormati.  Hal  ini  menyebabkan  banyak wong cilik yang ingin menjadikan salah satu anaknya, bahkan jika memungkinkan semua anak-anaknya  menjadi  priayi.  Priayisme bagi wong  cilik dapat  diartikan  sebagai proses  menjadi  priayi.  Sedangkan  bagi priayi,  priayisme  dapat  diartikan  sebagai bentuk  atau  upaya  mempertahankan  status kepriayiannya.  Dalam  status  priayi  melekat atribut kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Untuk  mempertahankan  statusnya  sebagai priayi,  seorang  priayi  banyak  dipengaruhi oleh perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penelitian  mengenai  priayisme  dan KKN  di  Kabupaten  Sleman,  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY) merupakan  studi  stratifikasi  sosial  dari sudut  sosial  budaya  melalui  nilai-nilai kepriayian.  Penelitian  ini  akan  melihat bagaimana  proses  yang  telah  diuraikan di atas berlangsung dari periode sebelum tahun 1945, tahun 1946-1975, dan 1976- 2005  sehingga  terlihat  secara  nyata dalam bentuk-bentuk perubahan dan hasil perubahan  yang  terkait  dengan  proses- proses sosial tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  wawancara mendalam  dan  studi  dokumentasi  dalam pengumpulan data-nya. Informan kunci yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah para priayi terutama tokoh-tokoh masyarakat,  guru,  dengan  penekanan  pada lurah dan camat, sebagai subjek penelitian. Penekanan ini untuk mem-permudah dalam mengaitkan hubungan kekuasaan, kejayaan, dan  kehormatan  dengan  KKN.  Sedangkan yang  dijadikan  rujukan  sebagai  sumber informasi  utama  ( expert )  adalah  Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Harsadiningrat,
sebagai  orang  yang  ditunjuk  oleh  Keraton Kesultanan Ngayogyakarta  Hadiningrat untuk  mewakili  keraton  memberikan informasi  mengenai  priayi.  Penunjukan beliau didasarkan atas penguasaan substansi dan  pengalaman  beliau  sebagai  mantan bupati, yang mengetahui secara mendalam bagaimana  lurah  dan  camat  melaksanakan pemerintahannya.  Konsep-konsep  utama yang  dipergunakan  untuk  menganalisis temuan penelitian ini adalah konsep-konsep Weber dan Lenski (1978) tentang stratifikasi sosial  (kekuasaan,  previlese,  dan  prestise); serta  konsep Verstehen dari  Weber;  dan konsep  “Kapital  Kultural”  dari  Bourdieu (1966). Dalam studi Weber ketiga dimensi itu pada dasarnya berdiri sendiri namun dimensi privilese  lebih  mendominasi  dibandingkan dengan dimensi lainnya. Sebaliknya Lenski melihat  kekuasaan  yang  lebih  dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam studi  RMZ  Lawang  tentang  masyarakat Manggarai, ketiga dimensi itu harus dilihat secara  terpisah.  Dalam  kaitannya  dengan studi priayi, pada awalnya benar apa yang disampaikan oleh Weber dan Lenski namun kemudian  berubah  arah  menjadi  prestise yang  lebih  dominan.  Sedangkan  konsep- konsep  priayi  penulis  rujuk  dari  Clifford Geertz  (1980),  Umar  Kayam  (2003),  Ong Hok  Ham  (2002),  Supariadi  (2001),  Serat Wulang Reh Karya Paku Buwana IV (1788- 1811), Serat Tripama dan Wedhatama karya Mangkunegara  IV  (1853),  serta  sumber- sumber  lain  seperti  terdapat  dalam  babad, wewaler , atau cerita fiksi modern. Sementara itu konsep tentang KKN penulis rujuk dari Robert  Klitgaard  (2001)  dan  Jeremy  Pope (2003).
Struktur Sosial Masyarakat Jawa Struktur  sosial  masyarakat  Jawa menurut orang Jawa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu struktur sosial priayi dan struktur
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
sosial wong  cilik. (Sartono  Kartodirjo, 1980;  Susilo  Soemardjan,  1974;  Magnis Suseno,  1984).  Struktur  priayi  terdiri atas  para  pegawai  dan  kaum  intelektual, sedangkan struktur sosial wong cilik terdiri atas  sebagian  besar  petani  pedesaan  dan orang  berpenghasilan  rendah  di  perkotaan, seperti perajin, buruh, pedagang kecil, dan orang-orang berpenghasilan rendah lainnya. Pendapat  yang  sama  dikemuka-kan  oleh Supariadi  dalam  “Kyai  Priayi  di  Masa Transisi” (2001:67) yang membagi struktur sosial  masyarakat  Jawa  di  masa  transisi menjadi  priayi  dan  bukan  priayi.  Priayi merupakan  golongan  yang  memerintah, terdiri dari bangsawan ( sentana dalem ) dan narapraja ( abdi dalem ). Sub struktur sosial bukan priayi terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, perajin, dan kawula alit lainnya. Priayi  dalam  masyarakat  DIY  menduduki kelas  sosial  menengah  atas  dan  sangat dihormati  di  masyarakat.  Sementara wong cilik atau golongan bukan priayi mempunyai status sosial kelas bawah.
Golongan priayi disatu pihak dipandang sebagai  pengembang  satu  sikap  budaya yang halus, agung, dan adiluhung. Di pihak lain golongan bukan priayi atau wong cilik yang  sebagian  besar  hidup  di  pedesaan mengembangkan sikap budaya sendiri yang oleh  golongan  atas  dipandang  sebagai budaya  kasar,  polos,  berselera  rendah, namun  mempunyai  sikap  terbuka  (Geertz, 1980; Sartono Kartodirdjo, 1993).
Priayi dan Priayisme Priayi menurut istilah aslinya menunjuk pada  seseorang  yang  dapat  menelusuri asal  usulnya  hingga  pada  raja-raja  terakhir Jawa atau Mataram (Clifford Geertz, 1980). Pada  zaman  kolonial  (Belanda)  pengertian priayi  meluas  termasuk  orang  kebanyakan yang  direkrut  sebagai  tenaga  administrator perkebunan  oleh  Belanda.  Umar  kayam
(2002)  selanjutnya  mendefinisikan  priayi sebagai  orang  yang  telah  berhasil  masuk menjadi  anggota  birokrasi,  baik gupermen maupun  kerajaan.  Ong  Hok  Ham  (2003) mengartikan  priayi  dalam  pengertian sekarang sebagai alat birokrasi pemerintahan. Priayi  dalam  versi  keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dapat muncul pada lapisan sosial Sentana Dalem , Abdi Dalem, Darah Dalem, atau Kawula Dalem (Harsadiningrat, 2005). Jumlah  priayi  di  Kabupaten  Sleman pada tahun 2005 berjumlah 54.337 orang atau sekitar  6,14%  dari  penduduk  Sleman  yang berjumlah  884.727  orang.  Untuk  menjadi priayi  pada  zaman  sebelum  kemerdekaan tidak  mudah,  harus  melalui  proses ngenger bagi wong cilik dan suwita bagi priayi yang dilanjutkan  dengan  proses  magang.  Bagi priayi proses suwita dan magang tidak menjadi jaminan baginya untuk diangkat sebagai Abdi Dalem  maupun  anggota Pangreh  Praja . Keberhasilan suwita dan  magang  sangat ditentukan  oleh  siapa  yang  membawa  dan dititipkan  kepada  siapa  (Harsadiningrat, 2005).  Keberhasilan suwita dan  magang sangat  ditentukan  secara  subjektif  oleh raja,  bagaimana  yang  bersangkutan  dapat menyenangkan hati raja (Supariadi, 2001). Priayi dituntut dapat mengembangkan sikap  pengabdian  yang  ikhlas  kepada raja  dan  pekerjaannya.  Tuntutan  sikap pengabdian  tersebut  ditambah  dengan adanya  pola  hierarki  status  dan  jabatan yang  ketat,  sehingga  melahirkan  etos feodalistis pada diri priayi. Etos feodalistis ini  mempunyai  ciri  seperti  orientasi kepada  atasan,  melaksanakan  dan patuh  sepenuhnya  pada  perintah  atasan, loyalitas  yang  tinggi  dan  penghormatan yang  berlebihan  sehingga  dirinya  sendiri direndahkan,  serta  pelayanan  untuk memberi kepuasan dan kesenangan kepada atasan  (Sartono  Kartodirdjo,  1993:67). Oleh karena itu nilai kerja tidak diletakkan
pada proses pemecahan masalah melainkan lebih  ditekankan  pada  selera  orang  yang diabdi.  Hal  ini  menyebabkan  priayi cenderung mengeksploitasi bawahan untuk menyenangkan dan memuaskan atasannya, seperti dengan melakukan jamuan-jamuan makan, memberikan sumbangan, hadiah- hadiah,  demi  kelangsungan  kedudukan dan statusnya. Mengenai hal tersebut MZ. Robert Lawang (2005) menyatakan bahwa ”priayisme sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan munculnya KKN”. Priayisme  merupakan  suatu  gaya hidup  priayi  yang  meniru  kehidupan para  bangsawan  atau  kehidupan  keraton (Supariadi,  2001:136).  Dalam  kehidupan sosial  misalnya,  rumah  tangga  priayi merupakan  rumah  tangga  besar  karena selain  terdiri  dari  keluarga  inti  juga menampung  sanak  saudara  yang  ikut ngenger .  Disamping  itu  kehidupan keluarganya  selalu  diliputi  oleh  gaya kebesaran  ( Grand  Style )  dengan  tujuan agar identitas, status, dan kewibawaannya terlihat  oleh  masyarakat  luas.  Berbagai simbol sebagai penguat gaya hidup seperti adat  istiadat  dan  ritus  upacara,  struktur kelakuan,  penggunaan  lambang-lambang selalu  ditampakkan  dalam  kehidupan sehari-hari.  Simbol-simbol  tersebut  masih dalam  bentuknya  yang  asli,  misalnya kukilo (burung  perkutut)  sebagai  simbol kesenangan, curiga (keris) sebagai simbol keamanan, turangga (kuda) sebagai simbol kebebasan  berinteraksi, wisma (rumah) sebagai  simbol  ruang  hidup,  dan  wanita (perempuan) sebagai simbol kasih sayang. Priayisme  bagi wong  cilik dapat diartikan sebagai upaya meniru kehidupan priayi sekaligus merupakan proses menjadi priayi. Proses peniruan ini berlangsung dari hal-hal  yang  paling  sederhana  misalnya menirukan cara duduk priayi tertentu yang menjadi  idolanya,  cara  merokok,  atau
merek rokok yang diisap. Sebagai contoh pada  tahun  50-an  sampai  dengan  60-an, wong  cilik yang  dapat  merokok  rokok cap  Pompa  sudah  merasa  menjadi  priayi karena  rokok  itu  diisap  oleh  Pangeran Surya Mentaram (Arswendo Atmowiloto, 1993). Peniruan wong  cilik terhadap  priayi kemudian  meningkat  sedikit,  misalnya mengganti nama dengan nama-nama priayi, memberikan  nama-nama  anaknya  dengan nama  priayi,  dan  menggunakan  pola-pola sebutan  yang  biasa  digunakan  oleh  priayi seperti Si  mbok menjadi  Ibu, Kakang menjadi Mas , Mbok de menjadi Bude , dan sebagainya.  Perlu  diketahui  nama-nama wong  cilik terutama  sebelum  tahun  1945 dan  bahkan  berlangsung  sampai  tahun 1960-an,  merupakan  nama-nama  ” ndeso ” dan  banyak  dikaitkan  dengan  nama  hari atau  nama  pasaran  seperti Waginem, Boinem, Legi, Paing, Kliwon, Wage, Senen, dan  sebagainya.  Hal  ini  sebagai  akibat pandangan wong cilik bahwa  nama-nama yang bagus itu hanya pantas untuk priayi. Peniruan wong cilik selanjutnya meningkat pada  pendidikan,  yaitu  menyekolahkan anak-anaknya dengan batas kemampuannya dan  menjadi  pegawai  negeri  terutama guru. Dalam Serat Wulang Reh disebutkan bahwa di dalam diri priayi melekat atribut kekuasaan,  kekayaan,  dan  kehormatan (Pakubuwana  IV,  1788-1820).  Hal  ini dalam  seabad  kemudian  disampaikan kembali  oleh  Weber  (1923,  1978)  untuk menjelaskan  stratifikasi  sosial,  yaitu Kekuasaan, Privilise, dan Prestise (Robert M. Z. Lawang, 2004).
Kekuasaan, Privilese dan Prestise Dalam  perspektif    Weberian,  seperti studi  Dahl,  Anderson,  Lipset,  Easton  atau Lerner  (1957),  kekuasaan  diterjemahkan
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
sebagai power , yakni kemampuan seseorang mengontrol orang lain justru ketika orang lain tersebut  sebenarnya  tidak  ingin  melakukan suatu tindakan tersebut. Dahl menyebutkan: A has power over B to the extent that he can get B to do some thing that Bwould not otherwise do (Robert A dahl, 1957:201). Menurut Weber kekuasaan  adalah: The  probability  that  one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own  will despite resistance, regardless pf the basis upon  which this probability rests (Max weber, 1978:53). Mengacu  definisi  tersebut  di  atas,
maka  kekuasaan  dalam  perspektif Weberian merupakan kemampuan melaksanakan  kemauan  sendiri  meski mengalami  perlawanan,  dengan  apapun dasar kemampuan itu diperoleh dalam suatu hubungan  sosial.  Kekuasaan  adalah  wujud kemampuan seseorang  memaksa orang lain yang resisten untuk mematuhi perintahnya. Kerelaan  atau  kepatuhan  menjalankan permintaan  orang  lain  seperti  itu  bisa terjadi karena berbagai dorongan, misalnya merasa  sebagai  kewajiban,  rasa  takut, kebodohan,  keuntungan  pribadi,  kesamaan nilai,  emosi  atau  motif  ideal  sebuah  rasa solidaritas.  Konsep  kekuasan  dari  Weber dapat  membantu  memahami  alasan  elite penguasa  dalam  mencari  kekuatan.  Dalam praktiknya  sumber  tersebut  tidak  hanya diambil  dari  satu  sumber  melainkan  dari berbagai sumber kualifikasi. Kekuasaan itu sendiri  menurut  Weber  adalah  perpaduan antara berbagai kualifikasi, yakni kualifikasi perorangan dan kombinasi kualifikasi yang diperoleh  dari  lingkungan  sekitar.  Oleh karena  itu  dapat  dipahami  jika  kemudian konsep kekuasaan bisa terdiri atas dominasi dan  sekaligus  kekerasan.  Dalam  konteks, dominasi dibedakan dari yang terlegitimasi atau  yang  memperoleh  pengakuan  dari masyarakat  yang  disebut  dengan  otoritas, dan dominasi lain yang dilakukan atas dasar
monopoli  di  tengah  konstelasi  berbagai kepentingan.  Dominasi  tersebut  dilakukan melalui  pembentukan  otoritas,  dalam  hal ini  otoritas  tradisional  yang  cenderung mengultuskan status atau tradisi zaman dulu, pola karismatik atau pola legal rasional. Sementara  itu,  konsep  privilese  dalam studi Weber mengenai studi stratifikasi sosial dihubungkan  dengan    kesempatan  dalam bidang  ekonomi.  Penyebaran  kesempatan ekonomi  dalam  masyarakat  berkaitan  erat dengan apa yang disebut “kelas”.  Kita dapat berbicara  mengenai  “kelas”  apabila:    1) sejumlah  orang  sama-sama  memiliki  faktor penunjang  khusus  terhadap  kesempatan- kesempatan  hidupnya;  2)  secara  istimewa tercermin  dalam  kepentingan-kepentingan ekonomi berupa pemilikan barang-barang dan kesempatan-kesempatan  untuk  memperoleh pendapatan; dan 3) tercermin dalam kondisi- kondisi  komoditi  atau  pasaran-pasaran tenaga kerja. GE. Lenski juga mendefinisikan privilese  sebagai  pemilikan  atau  kontrol terhadap  sebagian  surplus  yang  dihasilkan oleh  masyarakat.  Definisi  ini  dipengaruhi oleh pandangan Weber. Struktur atau sistem ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu itulah yang menjadi landasan dimana orang dapat merebut kesempatan-kesempatan ekonomi.
Prestise  merupakan  konsep  yang menunjukkan    kehormatan  sosial  yang diterima  seseorang  dalam  struktur  sosial tertentu.  Seseorang memiliki prestise karena menduduki  status  peranan  tertentu  yang mengandung  nilai-nilai  yang  dipandang tinggi oleh suatu masyarakat tertentu. Tidak selamanya  prestise  mengandung    unsur kekuasaan.  Bahkan  sering  orang  yang memiliki  prestise  yang  tinggi,  sama  sekali tidak  memiliki  kekuasaan.  Prestise  lebih merupakan akibat kekuasan bukan komponen kekuasaan  (Bierstedt,  1950  dalam  Rasyid Saleh, 2005).
Aspirasi Vol. 3No. 2, Desember 2012
Menurut  Weber  ketiga  aspek stratifikasi  sosial  tersebut  (kekuasaan, previlese,  dan  prestise)  dapat  berdiri sendiri  satu  sama  lain.    Oleh  karena  itu suatu kelompok yang memiliki  pemilikan modal  belum  tentu  memiliki  kedudukan yang  tinggi  dalam  kerangka  status  dan kekuasaan. Seperti juga sebuah kelompok yang mempunyai status tinggi belum tentu memiliki modal  yang besar pula. Namun Weber juga menekankan, meskipun ketiga kriteria tersebut independen,mereka sangat erat berhubungan satu sama lain. Jadi yang memiliki  modal  yang  besar  umumnya mendapatkan  status  dan  kekuasaan  yang besar  pula.    Hubungan    ketiga  dimensi stratifikasi  sosial  tersebut  seperti  terlihat pada Bagan 1 sebagai berikut.

## Kelompok Status
Menurut  Weber  (dalam  Robert  M. Z.  Lawang,  hlm.224)  Kelompok  Status mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kelompok  status  berlandaskan  pada 1. ikatan subjektif antara para anggotanya, yang terikat menjadi satu karena gaya hidup, nilai,dan kebiasaan, serta sering oleh perkawinan dalam kelompok itu sendiri  dan  oleh  perasaan-perasaan akan  jarak  sosial  dari  kelompok- kelompok status lainnya; Mereka  saling  mengenal  dan  saling
2. menyebut masing-masingnya
sebagai  “orang  kita”  dan  berjuang
untuk  mempertahankan  perasaan superioritas  terhadap  mereka  yang tidak  termasuk  dalam  lingkaran sosialnya; dan Pembedaan antara kelas ekonomi dan 3. kelompok status diperlihatkan secara kontras  antara  kekayaan  “baru” yang  dimiliki  seorang  pengusaha yang  berhasil  dengan  kekayaan “lama”  yang  dimiliki  oleh  keluarga- keluarga yang sudah lama mapan dan berprestise tinggi. Collins (1971) memberikan kesimpulan ciri-ciri tersebut secara ringkas bahwa  kelompok  status  selalu  mencoba mengambil  suatu  gaya  hidup  yang agak  distingtif  dan  menonjol  sehingga membentuk batas-batas antara dia sendiri
dan  lain-lain,  khususnya  golongan- golongan yang rendah (Frank J. Mifften, Sidney C. Mifften, 1986:96).
Kapital  Kultural/  Kapital  Budaya/ Modal Budaya.
Menurut  Bourdieu,  seorang  pemikir sosial  dan  ahli  sosiologi  pendidikan Perancis (Robert Lawang, 2004), Kapital Budaya  merupakan  kapital  yang  dalam kondisi  tertentu  dapat  ditukar  dengan kapital ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan.  Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bagan 1. Hubungan antara Kekuasaan, Privilese dan Prestise
Privilese Kekuasaan Prestise
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
Sesuatu  yang  bersifat  atau  ada 1. hubungannya  dengan  kebudayaan yang  tidak  dapat  ditukar  dengan kapital  ekonomi  tidak  dapat  disebut sebagai kapital budaya. Kapital  kebudayaan  itu  mempunyai 2. wujud  yang  nyata  dalam  bentuk ijazah,  artinya  ijazah  adalah  kapital kebudayaan. Kesimpulan ini baru  benar  kalau  ijazah  memang merupakan sertifikat yang dipercayai orang sebagai kapital  untuk bekerja, artinya  apa  yang  disertifikatkan mencerminkan sungguh-sungguh kemampuan seseorang dalam bentuk keahlian atau keterampilan.
Kapital  budaya  menunjuk  pada 3. keadaan  ( state )  yang  memiliki  tiga dimensi, yaitu dimensi manusia yang wujudnya  adalah  badan,  dimensi objek  dalam  bentuk  apa  saja  yang pernah  dihasilkan  oleh  manusia, dan  dimensi  institusional  khususnya pendidikan. Bourdieu  (1998:9)  melihat  kultur seperti sejenis ekonomi atau pasar.  Di pasar ini  orang  lebih  banyak  me-manfaatkan modal budaya ketimbang modal ekonomi. Di pasar tersebut orang menambahkan atau mengurangi,  bahkan  membelanjakannya, untuk meningkatkan atau kehilangan posisi mereka, yang menyebabkan posisinya dalam ekonomi  memburuk.  Modal  ini  sebagian besar  adalah  asal  usul  kelas  sosial  dan pengalaman pendidikan mereka. Bourdieu mengatakan  bahwa  kekuatan  pendorong dari  semua  perilaku  adalah  mencari kehormatan  dan  tujuan  utamanya  agar diakui  keberadaanya  dalam  masyarakat. Bourdieu  bermula  dengan  menolak  teori bahwa  pencapaian  pendidikan  yang  lebih tinggi  dari  kelas-kelas  sosial  atas  dan menengah  adalah  akibat  dari  superioritas atau perbedaan genetika, serta berpendapat
bahwa hal itu ditentukan secara sosial oleh sifat-sifat  kultural  yang  menguntungkan yang  diajarkan  pada  anak-anak  golongan seperti  itu  di  rumah  dan  memang  telah menikmatinya  pada  saat  mereka  mulai sekolah . Keuntungan-keuntungan  ini disebut  sebagai Capital  Cultural dan investasi  lebih  besar  dari  modal  ini dalam  lembaga  pendidikan  bertanggung jawab  atas  hasil  yang  lebih  besar  dalam pencapaian prestasi. Murphy (1979:23-31) menggarisbawahi pendapat Bordieu bahwa bagi  orang  tua  dari  tingkat  pendapatan yang  sama,  tingkat  pendidikan  mereka selama  dua  generasi  dapat    meramalkan pencapaian  prestasi  anak-anak  mereka. Apabila  status  ayah  adalah  sama,  maka status kakek itu berguna dalam meramalkan sukses keberhasilan. Adalah tingkat kultural dari  asal  keluarga  yang  paling  baik  dapat menerangkan  keberhasilan  anak-anak  di sekolah dan peran-peran pekerjaan dewasa. Pada  dasarnya  Bourdieu  menganggap para siswa yang berasal dari kaum pekerja yang  kurang  baik  dalam  suatu  kultural yang  lebih  akseptabel,  akan  tetap  ada. Reformasi  merupakan  anjuran  yang  baik untuk  perbaikan.  Sekolah  itu  seharusnya lebih  banyak  fokus  untuk  memberikan kapital kultural kepada golongan-golongan yang  kurang  baik  ini.  Selama  golongan- golongan  yang  mempunyai  status  sosial tinggi  tidak  dikurangi  atau  dimusnahkan, maka  ketidaksamaan  kesempatan  akan tetap ada.
Menurut  Paulus  Wirutomo  (2004), modal budaya dari kelas sosial menengah atas  dalam  masyarakat  selalu  dihargai lebih  tinggi  untuk  menduduki  profesi yang  bergengsi.  Beliau  mencontohkan pendidikan public  relations (PR)  secara formal  terbuka  bagi  kelas  sosial  bawah sampai  atas,  tetapi  keterampilan  sosial atau budaya yang diajarkan (bahasa asing,
table  manner ,  cara  berdandan,  berbicara, bersikap, dan sebagainya) akan jauh lebih mudah  dipelajari  oleh  siswa  yang  berasal dari kelas menengah ke atas daripada siswa dari  kelas  bawah.  Akibatnya  siswa  yang berasal  dari  kelas  bawah  akan  cenderung tersingkir. Jika berhasil lulus dengan prestasi akademis yang sama, anak seorang direktur akan lebih mudah di-terima menjadi PR di hotel-hotel  mewah  daripada  anak  seorang petani  kecil.  Itu  sebabnya  pendidikan Strata-1  (S-1)  yang  tidak  mengajarkan keterampilan sebanyak pendidikan diploma justru lebih banyak diminati oleh golongan kelas  sosial  menengah  atas.  Orang berlomba-lomba  melanjutkan  pendidikan ke Strata-2 (S-1) bukan untuk menambah keterampilan  kerja  teknis,  tetapi  untuk mempelajari keterampilan budaya kelas atas seperti cara berbicara atau berdiskusi yang lebih ilmiah dan elegan, cara mempelajari konsep-konsep  yang  lebih sophisticated , sering juga life style yang lebih elitis dan sebagainya.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) KKN merupakan istilah yang populer di Indonesia. Syed Hussein Alatas (1987) menyatakan  bahwa  masalah  korupsi itu  bersifat  lintas  sistemis;  ia  melekat pada  semua  sistem  sosial  (feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme); ia memengaruhi semua kelas masyarakat; semua  organisasi  negara  (kerajaan  atau republik);    semua  keadaan  (perang  atau damai);  semua  kelompok  usia  (muda dan  tua);  semua  jenis  kelamin  (pria  dan wanita);  segala  waktu  (zaman  kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern). Kajian  korupsi  seperti  kajian  penyakit. Syarat  pertamanya  adalah  mengetahui sifat  penyakit,  pembawa  penyakit dan  penyebarannya,  sebab-sebab  dan kondisinya, serta akibat-akibat dan obatnya.
“Inti  korupsi”  adalah  penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia rumusan tentang korupsi diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) dan (2)dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme  Pasal  1 Ayat  (1) sampai  (5).  Korupsi  diartikan  sebagai penyelewengan  atau  penggelapan  (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara itu J.J. Senturia  dalam Ensiclopedia  of  Social Sciences , Vol. VI Tahun 1993, mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan  atau  kepercayaan  untuk kepentingan  pribadi.  Korupsi  mencakup perilaku  pejabat-pejabat  sektor  publik baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat  dengan  mereka  menyalahgunakan kekuasaan  yang dipercayakan kepadanya. Kolusi  adalah  kerja  sama  rahasia  untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan. Nepotisme  adalah  kecenderungan  untuk mengutamakan  (menguntungkan)  sanak saudara  sendiri,  terutama  dalam  jabatan dan  pangkat  di  lingkungan  pemerintah, atau  tindakan  memilih  kerabat  atau sanak  keluarga  sendiri  untuk  memegang pemerintahan.
Nepotisme merupakan jenis khusus dari konflik  kepentingan.  Konflik  kepentingan timbul  bila  seseorang  sebagai  pegawai birokrasi atau pejabat publik dipengaruhi oleh pertimbangan  kepentingan  pribadi  ketika menjalani tugas. Dalam arti luas nepotisme pada  dasarnya  berlaku  untuk  situasi  yang sangat  khusus,  yaitu  dalam  hal  seseorang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan, sering dalam bentuk pekerjaan
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
bagi  anggota  keluarganya.  Larangan nepotisme    tidak  berarti  standar  “tertutup bagi  anggota  keluarga”,  tetapi  memang melarang  pegawai  negeri  menggunakan atau  menyalahgunakan  kedudukannya dalam  lembaga  publik  untuk  memberikan pekerjaan  publik  kepada  keluarganya (Pope,  2003:362).    Tujuan  larangan  ini bukan  untuk  mencegah  anggota  keluarga untuk  bekerja  bersama-sama,  tetapi  untuk mencegah    pegawai  negeri  mendahulukan anggota  keluarga  dalam  menggunakan wewenang  subjektif,  atas  nama  publik, untuk  menerima  orang  yang  memenuhi syarat sebagai pegawai administrasi publik. Dengan  kata  lain  nepotisme  dalam  sektor publik berarti calon yang memenuhi syarat tidak memperoleh kedudukan atau kenaikan pangkat. Ini berarti mengabaikan nilai-nilai atau bertentangan dengan ciri-ciri birokrasi modern  yang  dikemukakan  oleh  Weber (dalam Alatas, 1987:64). Nepotisme  dapat  menimbulkan konflik  loyalitas  dalam  organisasi, terutama  bila  salah  seorang  keluarga ditempatkan  sebagai  pengawas  langsung di  atas  keluarga  yang  lain.  Hal  ini  dapat membuat situasi tidak nyaman antar rekan sekerja. Oleh karenanya harus dihindarkan. Undang-undang  negara  Indiana  dan Nabraska negara bagian Amerika Serikat mengatur hal itu, sebagaimana  berbunyi:
“Tidak seorang pun yang ada kaitan sebagai ayah,  ibu,  saudara  laki-laki,  saudara perempuan,  paman,  bibi,  suami,  isteri, anak laki-laki, anak perempuan, menantu laki-laki, menantu perempuan, kemenakan laki-laki,  kemenakan  perempuan,  boleh ditempatkan  dalam  hubungan  langsung atasan bawahan” (Pope, 2003: 364).
Sementara itu Undang-Undang negara bagian  Nabraska  IC  4-15-7-1,  tentang Nepotisme berbunyi :
“Tidak  seorangpun  yang  mempunyai hubungan  keluarga dengan anggota dewan
atau  komisi  negara  bagian,  atau  dengan kepala kantor atau departemen atau lembaga negara bagian, sebagai ayah, ibu, saudara laki- laki, saudara perempuan, paman, bibi, suami atau  isteri,  anak  laki-laki  atau  perempuan, kemenakan  laki-laki  atau  kemenakan perempuan,  dibenarkan  memangku  jabatan dalam dewan, komisi, kantor departemen atau lembaga-lembaga bagian dan saudara seperti itu tidak berhak menerima gaji jasanya dari anggaran  negara  yang  disediakan  menurut undang-undang (Pope, 2003:374).
Korupsi  di  Indonesia  bermuara pada  rendahnya  gaji  yang  diterima  oleh pegawai.  Ini  telah  berlangsung  sejak Indonesia  merdeka  hingga  sekarang. Secara  faktual  gaji  yang  diterima  oleh pegawai  pada  setiap  bulannya  hanya mampu untuk bertahan hidup paling lama setengah  bulan.  Ini  berarti  diperlukan kerja  keras  untuk  menutupi  kebutuhan yang  setengah  bulannya  lagi.    Bentuk- bentuk korupsi yang menonjol antara lain penyalahgunaan wewenang, penghindaran pajak, penipuan, pemerasan, perampokan uang rakyat, dan penyuapan. Hal ini dapat dilihat  dari  kasus  korupsi  di  Pertamina (1958-1967), korupsi di sektor perkayuan (1970), ekspor fiktif kopi dan karet (1980), kasus pupuk (1979), kasus suap nasabah bank (1974-1979), dugaan korupsi yang melibatkan  Mulyana  W.  Kusuma  salah seorang anggota KPU, kasus-kasus yang melibatkan  Anggota  DPR  (1994-2011), sampai  kasus  yang  melibatkan  menteri seperti kasus Hambalang (2010-2012). Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  memberantas korupsi di Indonesia, antara lain : Perdana menteri Wilopo menganjurkan 1. hidup  sederhana  dalam  program kabinet, 1953;
Gatot Subroto tahun 1960 mencetuskan 2. larangan  terhadap  anggota  ABRI menginap di hotel;
Presiden Soeharto, 1974, 3. mengeluarkan  Keputusan  Presiden No. 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan  pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup; MPR  memasukkan  pola  hidup 4. sederhana  pada  GBHN  tahun 1978,  1983  dan  1988,  dengan  cara mengendalikan barang-barang mewah dalam  rangka  penghematan  devisa dan pola hidup sederhana;
Jendral  M.  Yusuf  selaku  Menteri 5. Pertahanan dan Keamanan (menhankam),  1979  mengeluar  kan larangan  penggunaan  karpet  dan ruangan ber-AC di lingkungan ABRI.
Soedomo, 1980, selaku Pangkop-kamtib 6. pernah menggelar  OPSTIBPUS untuk memerangi korupsi;
Tahun  1989,  Menhankam  Poniman,
7. memasukkan  pola  hidup  sederhana sebagai salah satu dari delapan wajib ABRI; Tahun  1992,  Presiden  Soeharto 8. kembali  mengeluarkan    Kepres  No. 47  Tahun  1992  yang  membatasi kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan  aparatur  negara  dan kesederhanaan hidup; Presiden  Megawati,  2001,  meng 9. ajak  dicanangkannya  kembali  pola hidup  sederhana  yang  dimulai  dari para  pemimpin,  dan  pada  masa kepemimpinanya pula Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara mengeluarkan surat edaran  No.357/M- PAN/12/2001 tentang langkah-langkah efisiensi dan dan penghematan nasional serta  hidup  sederhana  di  lingkungan aparat negara; Pada masa kepemimpinan Amin Rais 10. di MPR, keluar pula ketetapan MPR No. X Tahun 2001, yang menugaskan
presiden agar mencanangkan gerakan penghematan nasional di segala sektor yang  dimulai  dan  diteladankan  oleh para pejabat negara (Indonesia Dalam Krisis, 1997-2002); Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 11. pada bulan April 2005 mengeluarkan delapan  jurus  melawan  korupsi, yaitu: a) mengaudit aset yang dimiliki kantor  presiden,  wakil  presiden, sekretaris  negara,  dan  sekretaris kabinet; b) pencegahan korupsi dalam pengadaan  barang;  c)  pencegahan penyimpangan tender dalam proyek- proyek  rekonstruksi  di  Aceh;  d) pencegahan  penyimpangan  tender dalam  pembangunan  infrastruktur lima  tahun  ke  depan;  e)  pencegahan korupsi  di  lingkungan  pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta,  dan  organisasi  independen; f)  memburu    tujuh  terpidana  dan 12  koruptor  yang  tengah  menjalani proses  hukum  namun  kabur  ke  luar negeri;  g)  peningkatan  intensitas pemberantasan illegal  logging ;  dan h) menagih 500 pembayar pajak dan cukai  yang  masih  menunggak  lebih dari 5 miliar (Suara Merdeka, Tempo, Kompas, 29 April 2005). Presiden  SBY  dalam  pidatonya  di Istana Negara, 29 April 2005, mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi maka harus  mulai  dari  diri  sendiri,  dari  rumah tangga sendiri. Hal ini menyebabkan beliau secara  konsekuen  mempersilakan  istana kepresidenan  untuk  diaudit  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai skala prioritas.

## Perkembangan dan Pergeseran
Pengertian Priayi
Pada  zaman  prakolonial,  priayi dikenal  sebagai  alat  birokrasi  raja  yang
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
bertugas  menarik  upeti  dari  rakyat  (Ong Hok  Ham,  2002).  Seseorang  yang  dapat menelusuri asal-usul keturunannya sampai pada raja-raja Jawa terakhir (Mataram I). Menurut  Cliffod  Geertz  (1980), priayi adalah  setiap  orang  yang  telah  berhasil memasuki atau menjadi anggota birokrasi baik kerajaan maupun Gubernemen (Umar Kayam, 2002). Namun  pada  zaman  kemerdekaan 1945  priayi  diartikan  sebagai  Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Ong Hok Ham, 2002). Priayi adalah  sebuah  tatanan  kehidupan atau  tatanan  yang  berjalan,  dengan elemen-elemen  penguasaan  bahasa  Jawa lengkap,  kepemimpinan,  keteladanan, keikhlasan, kejujuran, kesetiaan, loyalitas, kedermawanan,  dan  kerelaan  berkorban untuk  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat,  pemerintah, dan negara (Harsadiningrat, 2005). Priayi juga  diartikan  sebagai  seseorang  yang selalu berpegang teguh kepada tatanan dan etika, berbudi luhur, berakhlak mulia dan berpendidikan yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pemerintah, dan negara (Hariyanto, 2005). Priayi  modern  terletak  pada  perilakunya yang merujuk pada jalma utama, berbudi luhur, berakhlak mulia dan mengutamakan pendidikan  (Hamengku  Buwana  X, 2003). Sementara  itu  bagi wong  cilik, priayisme  sebelum  tahun  1945  diartikan sebagai  proses  keinginan  menjadi  priayi yang  dimulai  dengan  upaya  meniru gaya  hidup  priayi  yang  mempunyai kekuasaan,  kekayaan,  dan  kehormatan. Namun  peniruannya  hanya  sebatas  yang terlihat secara lahir dan tidak memerlukan biaya  yang    tinggi  seperti  gaya  bicara, cara  mengisap  rokok,  merek  rokok, cara  bersendawa,  cara  bersopan  santun, dan  lain-lain  (Clifford  Geettz,  1954,
1980;  Umar  Kayam,  2003;  Arsewendo Atmowiloto, 1995). Setelah periode tahun 1945 (periode 1946-1975) peniruan wong cilik terhadap  gaya  hidup  priayi  lebih meningkat,  misalnya  mengganti  nama- nama wong cilik menjadi nama-nama yang ‘ mriyayeni’ , memberikan nama-nama anak dengan nama-nama priayi, menyekolahkan anak  dengan  tujuan  menjadi  pegawai, menjadi  guru  (Harsadiningrat,  2005; temuan lapangan penulis, 2003-2005). Periode  1976-2005,  peniruan  seperti penjelasan di atas pada periode sebelumnya tetap  berlangsung  terus.  Hanya  saja tujuannya mengalami perluasan. Pegawai negeri  bukan  satu-satunya  tujuan  yang penting  menjadi  pegawai,  tetapi  juga bertujuan agar tidak melakukan pekerjaan kasar  terutama  sektor  pertanian.  Setelah reformasi, wong cilik telah menggunakan nama-nama  dan  pola-pola  sebutan  yang digunakan  oleh  priayi  dan  secara  umum telah  menikmati  pendidikan  secara  baik, tetapi tetap berada dibawah priayi terutama priayi karena keturunan (temuan penulis, 2003-2005).
Bagi  priayi  sebelum  tahun  1945, priayisme diartikan sebagai upaya meniru kehidupan  keraton  atau  gaya  hidup  para bangsawan,  eksklusif  dan  penuh  dengan simbol-simbol  lambang  kehormatan dalam  bentuknya  yang  masih  asli, seperti wisma, wanita, curiga, kukila dan turangga (Geertz,  1954,  1980;  Kayam, 2003;  Supariadi,  2001;  Hariyanto,  2003- 2005).  Sedangkan  pada  periode  1946- 1976  dan  periode  1976-2005,  priayisme lebih diartikan oleh priayi sebagai upaya mempertahankan  status  kepriayiannya agar  tetap  unggul  dalam  kekuasaan, kekayaan,  dan  kehormatan.  Keunggulan ditunjukkan dengan investasi pendidikan, berwirausaha, dan lain-lain yang dilakukan dengan  profesional  dan  menambah  atau
122 |
melengkapi  kehormatannnya  dengan gelar-gelar keningratan. Sementara lambang-lambang  atau  simbol-simbol kehormatan  sebagian  kecil  priayi  masih mempertahankannya dan sebagian besar  simbol-simbol  itu  telah  berubah (Hariyanto, 2003-2005).
Proses Priayisme Untuk  menjadi  seorang  priayi,  bagi wong cilik bukanlah sesuatu yang mudah tetapi  penuh  liku-liku  dan  tantangan yang  berat.  Bagi  mereka  yang  dapat memenangkan  tantangan,  maka  dapat mengalami  mobilitas  vertikal,  memasuki jenjang  status  sosial  yang  lebih  tinggi, yaitu menjadi priayi dimana mereka dapat menikmati  kekuasaan,  kekayaan  dan kehormatan.
Sebelum  periode  1945  sampai menjelang    akhir    tahun  1970-an,  untuk menjadi priayi pada umumnya bagi wong cilik adalah  melakukan ngenger atau nderek kepada  saudara-saudara  mereka yang  telah  menjadi  priayi  (bisa  ikut pak de ,  paman  atau  eyangnya)  yang  terlebih dahulu  menjadi  priayi  (Umar  Kayam, 2002).  Proses  ini    sebenarnya  cukup berat. Ia benar-benar menghamba kepada yang  di- dereki tanpa  hak  membantah. Ia  harus  ikhlas  lahir  batin  mengabdikan diri.  Ia  harus  jujur  dan  cekatan  dalam melakukan  pekerjaan.  Namun  disini mereka  dapat  belajar  etika  priayi,  sopan santun  berbahasa,  cara  berpakaian,  cara bergaul, dan lain-lain. Mereka juga dapat menikmati  pendidikan  karena  umumnya akan  disekolahkan  sebagai  media penjenjangan sosial. Pendidikan kemudian menjadi sasaran wong cilik , bahkan dengan berbagai cara para orang tua mereka akan berusaha  untuk  menyekolahkan  anaknya seiring berangsur-angsur hilangnya budaya ngenger .
Berkaitan  dengan  keadaan  di  atas, maka benar yang dikatakan Rendall Collins (1979)  bahwa    pendidikan  telah  menjadi senjata  utama  bagi  kelompok-kelompok status sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan  kebudayaan  dan  ekonomi mereka.  Namun  kelompok-kelompok  di bawahnya juga melihat bahwa pendidikan sebagai suatu sumber yang dapat digunakan dalam upaya-upaya mereka memperbaiki status  ekonomi.  Pemilikan  sejumlah tertentu  pendidikan  dipandang  dapat membuat  seperangkat  surat  kepercayaan ( credentials ) yang akan memberikan akses ke  posisi-posisi  pekerjaan  tertentu  yang diinginkan. Dengan demikian  pendidikan telah  menjadi  suatu  arena  utama  dimana berbagai  kelompok  berjuang  untuk mencapai  sukses  ekonomi.    Akan  tetapi semakin banyak orang yang memperoleh surat  kepercayaan  pendidikan,  surat- surat  kepercayaan  itu  kemudian  menjadi berkurang nilainya. Dengan menarik suatu analogi  inflasi moneter, Collins menyebut proses  ini  sebagai    “Inflasi  Kredensial”. Dalam dunia pendidikan Inflasi Kredensial itu berarti bahwa jumlah pendidikan yang sama tidak lagi “dapat membeli” apa yang pernah  terbeli.  Oleh  karena  itu  orang harus memperoleh lebih banyak agar tetap sebanding dengan perjuangan memperoleh sukses  ekonomi.  Apa  yang  disampaikan oleh  Collins  tidak  disadari  atau  tidak dimengerti  oleh  sebagian  besar wong cilik yang  mengakibatkan  mereka  gagal menjadi priayi. Ini dialami wong cilik yang tidak  pernah  melakukan ngenger pada priayi lain. Bagi mereka yang melakukan ngenger pada umumnya berhasil menjadi priayi.  Baginya  mengandung  makna subjektif bahwa penderitaan harus berubah menjadi  kebahagiaan  sehingga  mereka selalu mendengar nasihat para priayi. Selain ngenger dan menempuh jalan
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
pendidikan, wong  cilik secara  perlahan juga  mencoba  mengganti  nama-nama anaknya dengan nama-nama priayi. Usaha ini penuh dengan konflik internal bahkan sering nama-nama anaknya kembali pada nama  semula.  Contoh  nama  “Slamet” menjadi  “Syuryo”,  karena  sakit-sakitan akhirnya kembali kepada “Slamet”. Wong cilik menyebut  ini  sebagai  “ Ora  Kuat Kanggonan Drajat ”, untuk itu  harus “ Nrimo Ing Pandum ”. Pada awal-awal tahun 1970- an banyak wong cilik telah memberi nama- nama  anaknya  dengan  nama-nama  yang “ mriyayeni ”  seperti  Endang,  Sri,  Lestari, Joko,  Handoko,  dan  lain-lain.  Sementara nama  Boinem,  Tukiyem,  Wage,  Kliwon, Paimin,  mulai  bergeser  menghilang  dan dilalui  dengan  tidak  mudah.  Bagi wong cilik tetap  dihantui  keraguan  “jangan- jangan memberi nama anak dengan nama priayi akan mendatangkan walat”. Namun karena  dunia  priayi  sendiri  memberikan ruang gerak yang teramat luas dan penuh kedamaian  akhirnya  proses  itu  berjalan lancar. Bahkan setelah  tahun 1982 ketika HB IX melaksanakan ulang tahunnya yang ke  70  sampai  dengan  reformasi  dan  saat ini,  nama-nama  “Ningrat”,  “Kusuma”, dan “Negoro” tidak lagi menjadi monopoli sebagai  privilese  para  Sentana  Dalem”. Kini  banyak  priayi  yang  menggunakan nama  tersebut,  bahkan wong  cilik dan
wong  Cino (Harsadiningrat,  2005).  Hal itu  menurut  HB  IX  juga  merupakan perkembangan demokrasi. Untuk  membedakan  “Ningrat”, “Kusuma,”  dan  “Negoro,”  antara  orang biasa  dan sentana  dalem terletak  pada kekancingan yang  diberikan  oleh  pihak keraton. Bagi mereka yang bukan sentana dalem tidak  akan  pernah  diizinkan (mendapatkan  nama  tersebut)  meskipun dilakukan  melalui  proses panyuwunan menjadi abdi dalem punokawan (birokrasi kerajaan/kasultanan). Diluar ketentuan ini tidak menjadi masalah dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang salah.
Selain pergantian nama dan pemberian nama, untuk menjadi priayi bagi wong cilik juga meniru dalam pola-pola sebutan dalam hubungan  sosial  yang  biasa  berlaku  pada priayi. Sebutan “Kakang”, “Yu”, “Simbok” “mbok  tuwa”  dan  sebutan-sebutan  bagi wongcilik lainnya  kini  telah  menghilang, kecuali sebutan “Tole” dan “Gendhuk” yang justru  makin  produktif  karena  para  priayi cenderung  lebih suka menggunakan istilah ini  ketimbang  sebutan  “Kelik”dan  “Wuk” sebagai panggilan anak  yang belum menikah. Konon  sebutan  “Tole”  juga  diterima  oleh HB IX ketika menerima bisikan gaib untuk mengusir  Belanda  dari  tanah  air.  Proses wong cilik menjadi priayi dan priayismenya dapat dilihat pada Bagan 2.
Bagan 2. Proses Priayisme
Wong cilik : Ngenger  pada  priayi  Mengganti  nama  dengan  nama  priayi  Memberikan  nama anak  dengan  nama-nama  priayi  Menyekolahkan  anak  (pendidikan  seperti priayi)  Mengikuti  magang  dalam  pekerjaan  Menjadi  pegawai  negeri  pegawai swasta
Priayi : Suwitapada  Abdi  Dalem  atau  Sentana  Dalem  (birokrat  kerajaan)  Magang  pada birokrasi  kesultanan  Menjadi  Abdi  Dalem  Menjadi  Priayi    Modern  Investasi pendidikan,  dll.  Menjadi  Abdi  Dalem  Punokawan  (nama  dan  gelar-gelar keningratan).
Aspirasi Vol. 3No. 2, Desember 2012
Untuk  menjadi  Abdi  Dalem, wong cilik harus melalui pangkat yang terendah (Jajar),  sedangkan  priayi  bisa  langsung menduduki  pangkat  yang  tinggi  (Bupati, Panewu). Proses suwita dan magang untuk menjadi abdi  dalem sangat  tergantung kepada siapa yang membawa dan kepada siapa dititipkan. Sebelum tahun 1945 sampai menjelang tahun 1955 saat pemilu pertama dilaksanakan, atribut kekuasaan bagi priayi sangat  menonjol  dibandingkan  dengan kekayaan dan kehormatan. Namun ketiganya saling mendukung dan memengaruhi satu sama  lain.    Periode  tahun  1945-1976  dan tahun 1976-2005 atribut kehormatan lebih menonjol dibandingkan dengan kekuasaan dan  kekayaan.  Seperti  dapat  dilihat  pada Bagan 3.
Sampai  dengan  tahun  1955,  lurah dipilih oleh para kulikenceng atau tuan tanah dan kepala somah . Lurah mempunyai hak otonom dalam menjalankan kekuasaannya,
terutama  yang  terkait  dengan  pekerjaan menarik  upeti  dari  rakyat  untuk  disetor kepada raja/ sultan melalui bagian Prabeya , bagian yang mengurusi harta milik raja. Besarnya  kekuasaan  pak  lurah  pada periode  sebelum  tahun  1945  sangat dipengaruhi  oleh  pandangan  tradisional tentang  kekuasaan    Jawa,  dimana  Raja
merupakan  pusat  dan  sumber  dari  segala sumber kehidupan. Mengutip Babad Tanah Djawi (Moedjanto,  2004)  menyatakan bahwa  Pangeran  Puger  memberikan pengakuan  kekuasaan  mutlak  raja  dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di tanah Jawa, bumi tempat kita hidup, air yang  kita  minum,  daun,  rumput,  dan  lain- lain yang ada di atas bumi adalah milik raja. Pendapat ini selanjutnya diperkuat oleh KRT Harsadiningrat  (2005)  yang  menyatakan bahwa raja adalah pusatnya segala kualitas yang menunjukkan keunggulan, kepintaran, kasekten, karisma, kekayaan, dan kesalehan itu milik raja.
Bagan 3. Atribut Priayi pada Berbagai Periode
Sebelum 1945
1. Gelar-gelar kebangsawanan/
keturunan 2. Etika dan tatanan Priayi
3. Pendidikan dalam arti luas 1945 - 1975 1. Etika dan tatanan Priayi 2. Gelar-gelar kebangsawanan/ keturunan 1976 - 2005 1. Etika dan tatanan Priayi 2. Pendidikan dalam arti luas
3. Gelar-gelar kebangsawanan/ keturunan
3. Kekayaan 1. Kehormatan Kehormatan 2. Kekuasaan 3. Kekayaan 1. Kehormatan 2. Kekuasaan 3. Kekayaan 1. Kekuasaan 2. Kehormatan
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
Dalam buku Serat Centhini digambarkan bahwa raja sebagai  dalang sejati  yang  berhak  mengatur  kehidupan dengan menerima mandat dari Allah. Apa yang  dikerjakan  raja  pada  hakikatnya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan  dalam  Serat  Wulang  Reh (PakuBuwana  IV,  1788-1811)  dikatakan raja  adalah  penguasa Kinarya  wakiling Hyang agung yang artinya bertindak sebagai wakil  Tuhan  dengan  tugas  memelihara tegaknya hukum dan keadilan, dan semua orang  wajib  taat  kepadanya.  Menentang raja berarti mbandel ing karsaning Hyang Agung (menentang kehendak Tuhan Yang Maha  Besar).  Oleh  karena  itu  mengabdi kepada  raja  adalah  wajib  tanpa  syarat. Kepatuhan wong cilik terhadap lurah juga tidak terlepas oleh pandangan wong cilik bahwa  raja sampai dengan lurah dan priayi pada umumnya adalah orang-orang yang diberi  kelebihan  oleh  Tuhan  Yang  Maha
Kuasa untuk membimbing kawula, maka sudah  seharusnya  untuk  berlaku  hormat dan  patuh  kepada  mereka  (Arswendo Atmowiloto, 1995).
Naik  tahtanya  HB  IX    pada  tahun 1940,  dan  pernyataannya  pada  acara pelantikan tentang “Tahta Untuk Rakyat” yang  kemudian  mendapatkan  tekanan khusus pada “Tahta Untuk Kesejahteraan Rakyat”  oleh  HB  X  pada  tahun  1989, yang  dipertegas  kembali  pada  tahun 1998,  membuat  masyarakat  Yogyakarta menjadi  semakin  dekat  dan  taat  kepada pemerintahan Sultan HB X. “Tahta Untuk Rakyat” atau “Tahta Untuk Kesejahteraan Rakyat” adalah bentuk penghormatan raja/ sultan  kepada  rakyat Yogyakarta  sebagai wujud Manunggaling Kawula Gusti yang kemudian  berimplikasi  terhadap  upaya priayi  menempatkan  kehormatan  diatas kekuasaan dan kekayaan.
Keterangan: sebelum 1945
1. Kulikenceng
2. Kepala somah 3. Orang kaya/pemilik modal 4. Bentuk:  Fasilitas umum 3. Korupsi 1. Nepotisme 2. Kolusi Keterangan: 1945 - 1975
1. Priayi 2. Kelompok-kelompok pemilih
3. Pemilik modal/sponsor
4. Bentuk:  Fasilitas umum 3. Korupsi 1. Nepotisme 2. Kolusi
Keterangan: 1976 - 2005 1. Priayi
2. Kelompok-kelompok pemilih
3. Pemilik modal/sponsor
4. Bentuk:  Fasilitas umum
3. Korupsi
1. Kolusi
2. Nepotisme Bagan 4. KKN pada Berbagai Periode
Aspirasi Vol. 3No. 2, Desember 2012
Nepotisme bagi para lurah ditunjukkan dengan  adanya    jaringan  perangkat  desa yang begitu besar yang semuanya terikat oleh  kekerabatan.  Semua  perangkat  desa sebelum tahun 1955  adalah keluarga dekat. Sedangkan kolusi para lurah ditunjukkan oleh  adanya  upaya  mempertahankan kekuasaan  dengan  menjalin  hubungan baik  dengan  para kulikenceng ,  kepala somah dan  orang-orang  kaya,  hubungan yang  saling  menguntungkan.  Bagi  lurah kolusi  bermakna  untuk  mempertahankan atau  melanggengkan  kekuasaan.  Bagi kulikenceng bermakna  kekayaan  karena akan  mendapat  jaminan  berbagai kemudahan  dari  lurah  terutama  dalam transaksi pembelian tanah dari wong cilik. Bagi  orang  kaya  bermakna  kesenangan untuk mendapatkan istri kedua atau ketiga. Tetapi  bagi wong  cilik kolusi  berarti bertahan  hidup  karena  mereka  banyak bergantung pada kulikenceng . Nepotisme dan kolusi  para lurah atau calon lurah banyak juga dilakukan dengan cara Mundhut  Gengsi atau  membeli gengsi  (Harsadiningrat,  2005).  Untuk menjadi lurah atau sebagai calon lurah ada persyaratan  tertentu  yang  tidak  tertulis, antara lain: kepemilikan tanah, rajakaya , dan rajabrana .  Persyaratan  itu  sering dipinjam oleh para lurah atau calon lurah dari  para kulikenceng dan  orang-orang kaya lainnya dengan sejumlah perjanjian yang  saling  menguntungkan.    Meskipun demikian    transaksi Mundhut  Gengsi ini sering menjadi masalah dikemudian hari. Lurah  pada  dasarnya  adalah  otonom dalam memerintah sehingga dalam menarik upeti  kepada  rakyat  banyak  melakukan korupsi. Upeti menurut keraton ditentukan paling banyak adalah 10% (Harsadiningrat, 2005) dan menyetor separuh dari hasil tanah plungguh setelah  dikurangi    biaya  tanam. Dalam  praktiknya  lurah  sering  menarik
upeti  melebihi  10%  dan  menyetor  hasil tanah lungguh nya kurang dari separuhnya. Hal–hal  semacam  itu  sebenarnya  juga diketahui  oleh  pihak  keraton,  tetapi  itu tidak  menjadi  masalah  sepanjang    hasil korupsi tersebut digunakan untuk Memayu Hayuning Bawana Njaga Tentreming Praja , menjaga ketentraman wilayah. Lurah baru akan  dinyatakan  melakukan  kesalahan besar  apabila  melakukan  pelanggaran ngrusak  Kaputren ,  merusak  pagar  ayu. Bila ini dilakukan maka akan tamat riwayat lurah  dan  keluarganya,  karena  seumur hidup ia dan keluarganya tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi menjadi lurah. Di alun-alun disaksikan oleh orang banyak, lurah  yang  melakukan  pelanggaran  ini akan dikalungi cinde , yaitu sebuah kalung tali bambu yang terbuat dari bambu bagian dalam.
Setelah tahun 1945, atribut priayi yang lebih  dominan  adalah  kehormatan.  Pada tahun  1943  ketika  HB  IX  mengadakan perombakan mengenai struktur pemerintahan  desa.  Pada  saat  itu  ribuan lurah diberhentikan dan tidak mempunyai jabatan  lagi.  Banyak  para  mantan  lurah yang  mengajukan  untuk  menjabat  lagi dengan  tidak  mendapat  imbalan  tanah plungguh atau  gaji,  semata-mata  untuk mengabdi  kepada  Sultan.  Tetapi  sultan tetap  memegang  prinsip Sabda  Pandhita Ratu  Tan  Kena  Wola  Wali. Sultan  tidak mengabulkan  permintaan  para  mantan lurah tersebut dan menyerahkan pemilihan lurah  melalui mekanisme yang ada. HB IX juga menyatakan bahwa pangreh praja terbuka  untuk  umum  dan  rekrutmennya dilakukan  melalui  seleksi.  Mengenai perubahan-perubahan  yang  dilakukan oleh  HB  IX,  Selo  Soemardjan  (1974) menyebutnya  sebagai  perubahan  dari feodalisme  ke  demokrasi.  Sedangkan Robert  Lawang  (2005)  menyebutnya
Hariyanto, Priayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN):
sebagai  perubahan  dari  hal-hal  yang bersifat ascribed ke achieved . Priayisme  bagi wong  cilik secara prinsip  tidak  mengalami  perubahan terutama  bila  dikaitkan  dengan  tujuan yaitu ingin menjadi priayi, ingin menjadi pegawai  dengan  sasaran  utama  menjadi guru.  Namun  sekarang  tujuan  itu  bukan harga mati bagi wong cilik . Mereka tidak lagi melihat pegawai negeri sebagai satu- satunya sasaran, karena yang penting bagi mereka  adalah  menjadi  pegawai  kantor dan tidak menjadi  pekerja kasar lagi. Priayisme bagi priayi dengan atribut kekuasaan,  kekayaan,  dan  kehormatan, serta  priayi  lain    yang  telah  masuk  pada tataran  atas  terutama  dalam  bidang pendidikan, lebih dapat diartikan sebagai upaya  mempertahankan  kepriaayiannya yang sejak  semula  memang lebih unggul dan lebih baik dilihat dari bibit, bebet, dan bobot .  Dalam  rangka  mempertahankan kepriayiannya,  mereka  berusaha  menjadi priayi  modern  dengan  investasi  pada pendidikan,  kesehatan,  dan  berbagai keterampilan  yang  diperlukan  dalam kehidupan modern. Dalam batas tertentu priayi mempunyai tanggung jawab moral untuk mempriayikan orang lain, tetapi kepriayian orang  lain  tidak  boleh  melampaui batas  kepriayian  dirinya.  Langkah  ini ditempuh oleh  para  priayi  sebagai  upaya mempertahankan  keunggulan  dalam bibit, bebet, dan bobot . Ketika wong cilik mulai  merangkak  mendekati  dirinya,  ia akan  membuat  jarak  sosial.    Jarak  sosial atau  batas  sosial  menurut  istilah  Weber (1978),  menunjuk  pada  kecenderungan kuat  kelompok  sosial  untuk  mencapai kriteria  sosial  sebagai  tanda  perbedaan, sebagai  alat  memisahkan  diri  mereka dengan kelompok lain. Termasuk kriteria disini  antara  lain  adalah  latar  belakang
kultur,  pendidikan,  dan  pekerjaan. Menurut  Bourdieu  (1966)  selama  batas- batas  golongan  sosial-ekonomi  itu  tidak dikurangi  atau  dimusnahkan  maka ketidaksamaan akan tetap ada.

## Simpulan
Penelitian tentang priayisme dan KKN di  Kabupaten  Sleman  pada  prinsipnya tidak  dapat  digeneralisasikan  secara  luas pada seluruh wilayah di Indonesia, karena setting- nya  adalah  masyarakat  keluarga Jawa.  Namun  demikian,  karena  unit analitisnya  individu  yaitu  Lurah  (baca: Pegawai Negeri) maka penelitian ini dapat digunakan  secara  umum  dalam  tatanan birokrasi terutama yang berkaitan dengan KKN. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan  penelitian  berikutnya  tentang Tatanan  Priayi  dan  Reformasi  Birokrasi di  Indonesia  dengan  aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  dalam  kaitannya dengan pemberantasan KKN.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas,  Syed  Hussein.  1980. The  Sociology Of  Corruption . Singapore:  Times  Books International.
Bennedict, Anderson R. O’ G. 2003. Mitologi Dan Toleransi Orang Jawa . Yogyakarta: Bentang Budaya.
Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 1997. Mengungkap Dan  Mengenal  Budaya  Jawa .  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita.
Denies,  Lombard.  2000. Nusa  Jawa:  Silang Budaya  (Batas-Batas  Pembaratan) . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Denies,  Lombard.  2000. Nusa  Jawa:  Silang Budaya  (Jaringan  Asia). Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Denies,  Lombard.  2000. Nusa  Jawa:  Silang Budaya  (Warisan  Kerajaan-Kerajaan Konsentris). Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Dharmawan,  Al  Soni  BL  de  Rosari.  2004.
Surga Para Komptor. Jakarta: Kompas.
Endraswara,  Suwardi.  2003. Budi  Pekerti Dalam  Budaya  Jawa. Yogyakarta:  PT. Hanindita Graha Widya.
Ham, Ong Hok. 2002. Dari soal Priayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara . Jakarta: Kompas.
Herusatoto, Budiono. 2002. Simbolisme Dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: Hanindita.
Hildred, Geertz. The Javanes Family . Jakarta: PT. Grafiti Pers
Ihromi,  T.O.  2004. Bunga  Ranpai  Sosiologi Keluarga.
Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Kansil, Christine ST. 2003. Bersih Dan Bebas KKN. Jakarta: PT. Perca.
Kayam,  Umar.  1975. Sumarah  dan  Bawuk . Jakarta: Pustaka Jaya.
Kayam,  Umar.  2003. Para  Priayi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Klitgaard,  Robert.  2001. Membasmi  Korupsi (Penterjemah  Hermoyo).  Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia.
Lawang,  Robert  M.  Z.  2004. Kapital  Sosial Dalam  Perspektif  Sosiologik  Suatu Pengantar. Depok: Fisip UI Press.
Lawang, Robert M. Z. 2004. Stratifikasi Sosial Di Cancar Mangarai Floras Barat Tahun 1950-an  Dan  1980-an. Depok:  Fisip  Ul Press.
Lubis, Muchtar, James J.Scott. 1993 . Korupsi Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Maliki,  Zainuddin.  2004. Agama  Priayi: Makna  Agama  Di  Atas  Elite  Penguasa:
Yogyakarta: Pustaka Marwa.
Mangoenprasodjo, A Setiono. 2003. Aporisma Djawa. Yogyakarta: Tarawang Press.
Martin, Albrow. 2005 . Birokrasi . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Muchtar, Kusniati. 1982, Pak Sultan Dari Masa Ke Masa . Jakarta: Gramedia. Lastri.
Niels,  Mulder.  1983. Kebatinan  Dan  Hidup Sehari-hari  Orang  Jawa. Jakarta:  PT. Gramedia
Niels, Mulder. 1986. Kepribadian Jawa Dan Pembangunan  Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Paul,  Johnson  Doyle.  1994. Teori  Sosiologi Klasik  Dan  Modern  Jilid  1  dan  2. (Penerjemah  Robert  M.  Z.  Lawang). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Penberton,  John.  2003.  Nusa Jawa  Silang Budaya  (Batas-Batas  Pembaratan). Yogyakarta: Mata Bangsa.
Peter M, Blau dan Meyer Marshall W.  2000. Birokrasi  Dalam  Masyarakat Modern . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Pope,  Jeremy.  2003. Startegi  Memberantas Korupsi  Elemen  Integritas  Nasional. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Purwadi.  2002. Pengahayatan  Keagamaan Orang  Jawa  Refleksi  Atas  Religiolitas Serat  Bima  Suci. Yogyakarta:  Media Pressindo.
Ritzer,  George  dan  Goodman  J.  Doglas. 2004. Teori  Sosiologi  Modern. Jakarta: Kencana.
Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Keluarga Tentang  Ikhwal  Keluarga,  Remaja  Dan Anak. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Soermardjan,  Selo.  1986. Perubahan  Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Soermardjan,  Selo.  2001. Dari  Feodal  ke Demokrasi, Yogyakarta: Jurnal Kabanaran.
Yogyakarta: Serat Addhel, 939. Sujanto.  1992. Reorientasi  dan  Revitalisasi Pandangan  Hidup  Jawa. Semarang: Dahara Press.
William, Goode. J. 1991. The Family. Jakarta: Bumi Aksara.