## PERAN PEMERINTAH DAERAH, INDUSTRI, DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN
Agus Muriawan Putra Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar – Bali agus_muriawan@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  role  of  the  community,  industry,  and  local government in the management of tourism and culture, so that management and development are sustainable as a means for community welfare, the revolving wheel of people's economy, and  maintaining  the  preservation  of  nature,  culture,  and  spirits  of  an  area.  Data  were collected  using  field  study  methods,  and  literature  studies,  and  analyzed  using  qualitative descriptive  methods.  The  results  of  this  study  are:  (1)  the  participation  of  the  community, industry, and local government in the management of tourism and culture; and (2) relating to the development of quality, sustainable, and balanced tourism and culture.

## Keyword:  Participation,  Tourism  and  Culture  Management,  Tourism  Stakeholders,
Sustainable Tourism.

## I.  Pendahuluan
Sektor pariwisata merupakan prioritas pengembangan dalam rangka pembangunan daerah Bali  sebagai  penghasil  devisa  kedua  setelah  migas  dan  menjadi  andalan  APBD  Bali. Walaupun sektor ini telah berkembang sangat cepat di beberapa kabupaten/kota, namun masih mempunyai  potensi  cukup  tinggi  untuk  dikembangkan  terhadap:  (1)  kebudayaan  kehidupan masyarakat  yang bersumber kepada adat,  keindahan alam  yang merupakan daya tarik  utama kunjungan  wisatawan  asing  ke  Bali;  (2)  kemudahan-kemudahan  bagi  warga  negara  asing, seperti  pembebasan  visa;  (3)  tersedianya  fasilitas  angkutan  darat  dan  laut  yang  cukup memadai  serta  fasilitas  industri  pariwisata,  seperti  hotel  dan  restoran, travel  agent ,  dan pemandu wisata; (4) kondisi lingkungan hidup yang diwujudkan melalui keserasian hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan alam;                        (5)  adanya  Bandar  Udara  Internasional  Ngurah  Rai  memungkinkan  adanya penerbangan  langsung  ke  Bali  oleh  perusahaan  penerbangan  asing;  dan  (6)  kebudayaan didukung oleh kehidupan sosial budaya  yang telah berkembang di masyarakat, memiliki ciri terbuka,  selektif,  adaptif,  dan  luwes  terhadap  perkembangan  modernisasi.  Pembangunan pariwisata  secara  berkelanjutan,  pengelolaan  sumber  alam,  dan  lingkungan  hidup  diarahkan agar pendayagunaannya tetap memperlihatkan keseimbangan, kelestarian lingkungan. Hal ini, dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  pembangunan  dan  kesejahteraan  generasi mendatang.
Apabila  dicermati,  di  samping  keuntungan  materi  yang  dapat  diraih,  pesatnya perkembangan industri pariwisata seringkali menimbulkan berbagai tantangan baru yang tidak dapat  diabaikan  begitu  saja.  Secara  kategorial,  tantangan  baru  meliputi  sektor  ekonomi, lingkungan hidup, dan lingkungan sosial. Tantangan di sektor ekonomi terikat dengan apakah sektor industri pariwisata itu mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Sampai berapa  jauh  penduduk  setempat  dapat  ikut  berperan  serta  secara  aktif  dan  menikmati keuntungan dalam pembangunan industri pariwisata mengingat kesiapan perorangan maupun kelembagaannya  ( social  adaptation ).  Tantangan  di  bidang  lingkungan  hidup  menyangkut besarnya  modal  yang  harus  ditanam,  sehingga  mendorong  pengusaha  untuk  mengejar keuntungan materi sebesar-besarnya.
Meskipun Pariwisata Bali memang menghasilkan devisa yang cukup besar bagi Bali dan mampu  meningkatkan  ekonomi  Bali,  namun  di  sisi  lain  degradasi  lingkungan  fisik  terus berjalan,  sehingga  daya  dukung  lingkungan  fisik  terus  menurun.  Untuk  itu,  sejalan  dengan paradigma  yang  berkembang  di  masyarakat,  muncul  paradigma  yang  mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik ( good governance ), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna. Good governance ini bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan, serta pemberdayaan masyarakat. Agar  berbagai  kebijakan  yang  ada  pada  pemerintah  diketahui  masyarakat,  maka  kebijakan tersebut harus disosialisasikan melalui berbagai wahana dan kesempatan.

## II.  Metodologi
Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan beberapa teknik, sebagai berikut: 2.1.  Analisis Deskriptif Kualitatif
Analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  ke  dalam  pola, kategori,  dan  satuan  uraian  dasar,  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan hipotesis  kerja,  seperti  yang  disarankan  oleh  data  (Nazir,  1988:  438).  Dengan menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menggambarkan  suatu  fenomena kemudian mengkaitkannya dengan fenomena lain melalui interpretasi untuk dideskripsikan dalam suatu kualitas yang mendekati kenyataan (Muhajir, 2003: 39).
2.2. Studi Kepustakaan
Analisis data dengan mengambil dari buku, literatur, dan brosur yang relevan dengan penelitian,  serta  hasil  penelitian  terdahulu  yang  masih  ada  hubungannya  untuk mendapatkan  data  sekunder  sebagai  bahan  acuan,  dukungan,  dan  perbandingan  dalam penelitian yang terkait dengan penelitian.

## III. Hasil Temuan dan Diskusi

## 3.1. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
Konsep pariwisata berkelanjutan pada mulanya diperkenalkan oleh World Commission on Environment  and  Development dengan  melengkapi sustainable  tourism dengan  kata development menjadi sustainable  tourism  development yang  dapat  diartikan  bagian  dari pembangunan  berkelanjutan  yang  memperhatikan  kebutuhan  saat  ini  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  (hidup)  generasi  penerus  di  waktu  yang  akan  datang.  Arti lebih  jauh,  dalam  pembangunan,  kita  hendaknya  jangan  menghabiskan  atau  menguras sumber  daya  pariwisata  untuk  jangka  pendek,  tetapi  harus  memperhatikan  kelanjutan pembangunan pariwisata jangka panjang di waktu yang akan datang.
Dalam usaha mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan, kita semua hendaknya dapat mengubah sikap dan berkemauan keras agar apa yang kita miliki sekarang ini (untuk menarik  kunjungan  wisatawan  sebanyak  mungkin)  tidak  menghabiskan  semua  sumber daya pariwisata yang ada tanpa memperhatikan kehidupan pariwisata di waktu  yang akan datang.  Pendek  kata,  kita  harus  menciptakan  suatu  sikap  hidup  ( life  style )  yang  dapat dijadikan kekuatan dasar bagi pengembangan pariwisata di waktu yang akan datang. Menutut  Mowfort  dan  Munt  (1998)  dalam  buku  mereka  ― Tourism  and  Sustainable : New Tourism in The Third World ‖, konsep tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan hendaknya mencakup tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu:
1. Ecologycal Sustainability
Maksudnya,  dalam  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  hendaknya  selalu memperhatikan  ekologi  sistem  dan  lingkungan  hidup  yang  sudah  menjadi  dasar kehidupan.  Jangan  melakukan  perubahan  yang  tidak  mengikuti  aturan-aturan  alam  yang berlaku  universal.  Misalnya  merambah  hutan  atau  membabat  hutan  lindung,  jelas  akan
memusnahkan  sumber-sumber  hayati  yang  jelas  bertentangan  dengan  ketahanan  sistem ekologi itu sendiri.

## 2. Social Adaptability
Maksudnya,  dalam  mengembangkan  pariwisata  hendaknya  ada  kesesuaian  atau kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  mengembangkan  pariwisata  dengan  penduduk setempat  ( local  people ).  Sering  terjadi,  penduduk  setempat  hanya  jadi  penonton  di kampungnya  sendiri  karena  tidak  diikutsertakan  dalam  pelaksanaan  pembangunan pariwisata.  Adaptasi  sosial  dalam  pembangunan  pariwisata  justru  sangat  diperlukan. Bukankah  penduduk  di  kawasan  itu  lebih  tahu  dan  bahkan  lebih  ahli  tentang  bagaimana memelihara tumbuh-tumbuhan atau binatang yang sesuai dengan habitatnya.
3. Cultural Sustainability
Dalam  hal  ini  dipesankan,  bila  kita  hendak  membangun  pariwisata  berkelanjutan, ketahanan  budaya  perlu  diperhatikan.  Seni  budaya  yang  dimiliki  suatu  bangsa  adalah kekayaan  ( assets )  yang  harus  dilestarikan  dan  jangan  sampai  terjadi  pencemaran  atau komersialisasi  seni  budaya  demi  dolar  wisatawan.  Pesan  ini  juga  dimaksudkan,  setiap bangsa  yang  mengembangkan  pariwisata  sebagai  suatu  industri  hendaknya  selalu mempertahankan  kepribadian  bangsa  dan  jangan  sekali-kali  ikut-ikutan  dengan  tingkah laku  wisatawan  yang  datang  berkunjung,  seperti:  berpakaian  tidak  sopan,  minum- minuman keras, kecanduan narkoba, atau menjadi gigolo.

## 3.2. Peran  Pemerintah,  Industri,  dan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Pariwisata Berkelanjutan
3.2.1. Peran Pemerintah
Sebagai  industri  perdagangan  jasa,  kegiatan  pariwisata  tidak  terlepas  dari  peran  serta pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Pemerintah  bertanggung jawab  atas  empat  hal  utama,  yaitu;  perencanaan  ( planning )  daerah  atau  kawasan  pariwisata, pembangunan  ( development )  fasilitas  utama  dan  pendukung  pariwisata,  pengeluaran kebijakan ( policy ) pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan ( regulation ). Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut:

## 1. Perencanaan Pariwisata
Pariwisata  merupakan  industri  yang  memiliki  kriteria-kriteria  khusus,  mengakibatkan dampak  positif  dan  negatif.  Untuk  memenuhi  kriteria  khusus  tersebut,  memaksimalkan dampak  positif  dan  meminimalkan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sehubungan  dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan  akan  mengakibatkan  munculnya  berbagai  macam  permasalahan  dan  konflik kepentingan  diantara  para stakeholders .  Masing-masing  daerah  tujuan  wisata  memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.
Dalam  pariwisata,  perencanaan  bertujuan  untuk  mencapai  cita-cita  atau  tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting,  yaitu:  (1)  perencanaan  pembangunan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  memacu pertumbuhan  berbagai  jenis  industri  yang  berkaitan  dengan  pariwisata,  (2)  perencanaan penggunaan  lahan,  (3)  perencanaan  infrastruktur  yang  berhubungan  dengan  jalan,  bandar udara,  dan  keperluan  lainnya  seperti:  listrik,  air,  pembuangan  sampah,  dan  lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial  yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan  kesehatan,  pendidikan  dan  kesejahteraan  sosial,  dan  (5)  perencanaan  keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

## 2. Pembangunan Pariwisata
Pembagunan  pariwisata  umumnya  dilakukan  oleh  sektor  swasta  terutama  pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik, dan
air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar, seperti: pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan  tanggung  jawab  pemerintah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  berperan  sebagai penjamin  dan  pengawas  para  investor  yang  menanamkan  modalnya  dalam  bidang pembangunan pariwisata.

## 3. Kebijakan Pariwisata
Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut  yang dibuat dalam pernyataan- pernyataan  formal,  seperti:  hukum  dan  dokumen-dokumen  resmi  lainya.  Kebijakan  yang dibuat  pemerintah  harus  sepenuhnya  dijadikan  panduan  dan  ditaati  oleh  para stakeholders . Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik  luar  negeri  bagi  daerah  tujuan  wisata  yang  mengandalkan  wisatawan  manca  negara. Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi  yang  harus  dibuat  sehubungan  dengan  pembangunan  pariwisata  adalah  kebijakan mengenai  ketenagakerjaan,  penanaman  modal  dan  keuangan,  industri-industri  penting  untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

## 4. Peraturan Pariwisata
Peraturan  pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  terutama  dalam  melindungi wisatawan  dan  memperkaya  atau  mempertinggi  pengalaman  perjalanannya.  Peraturan- peraturan  penting  yang  harus  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  tersebut  adalah: (1)  peraturan  perlindungan  wisatawan  terutama  bagi  biro  perjalanan  wisata  yang mengharuskan  wisatawan  untuk  membayar  uang  muka  ( deposit  payment )  sebagai  jaminan pemesanan  jasa  seperti  akomodasi, tour ,  dan  lain-lain;  (2)  peraturan  keamanan  kebakaran yang  mencakup  pengaturan  mengenai  jumlah  minimal  lampu  yang  ada  di  masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan  yang  mengatur  mengenai  standar  kesehatan  makanan  yang  disuguhkan  kepada wisatawan;  (4)  peraturan  standar  kompetensi  pekerja-pekerja  yang  membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus, seperti: pilot, sopir, dan nahkoda.

## 3.2.2. Peran Industri
Kelancaran  penyelenggaraan  kepariwisataan  sangat  ditentukan  oleh  peranan  dukungan industri  pariwisata  yang  tidak  kalah  pentingnya  dengan  pengadaan  bidang-bidang  dari komponen pariwisata, seperti: hotel, tempat rekreasi, hiburan, dan perbelanjaan. Sebagaimana halnya  dengan  pembangunan  hotel  dan  pusat-pusat  perbelanjaan,  pembangunan  biro-biro perjalanan  berpacu  memperebutkan  peluang  usaha  dan  tempat-tempat  strategis  yang  dapat dikuasai.
Untuk itu, yang perlu diperhitungkan adalah kehadiran pasar global yang akan membawa serta modal asing dan tenaga kerja asing dengan manajemen asingnya  yang telah siap untuk bersaing  dalam  pasar  global  yang  cenderung  saling  memangsa,  di  mana  yang  kuat  akan memangsa  yang  lemah.  Kekuasaan  pun  nantinya  tanpa  peningkatan  kualitas  cenderung diperalat,  tidak  lagi  sebagai  pengatur  namun  justru  akan  diatur  oleh  berbagai  kepentingan dalam persaingan bebas yang cenderung liar.
Dari  kondisi  yang  ada,  kelemahan  yang  paling  mengecewakan  dari  sebagian  besar industri  adalah  kualitas  penguasaan  materi  budaya  yang  masih  rendah.  Kebudayaan  daerah yang  lahir  dari  hubungan  manusia  dengan  lingkungan  alamnya  belum  ditemukenali  dengan keakrabannya,  sehingga  bentuk-bentuk  perwujudannya  belum  dipahami  dengan  baik  dan benar, demikian pula unsur-unsur kebudayaan lokal, seperti: bahasa budaya, sistem teknologi
mata  pencaharian,  sistem  kekerabatan  masyarakatnya,  religi,  dan  keseniannya  yang  filosofis konseotual dengan perjalanan sejarah budayanya yang teramat sangat panjang.
Kesiapan  untuk  menerima  kedatangan  pasar  global  di  sektor  pariwisata  sebagaimana sektor  lainnya  memang  masih  memerlukan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusianya terutama kualitas moral spiritual sebagai jatidri dan wawasan budaya sebagai unggulan bidang profesi. Kenyataannya, sejumlah hotel dan bidang-bidang usaha lainnya mendatangkan tenaga kerja  asing  terutama  untuk  bidang  manajemen  dan  bidang-bidang  strategis  lainnya.  Dalam pasar  global,  peran  Bali  sebagai  pintu  dunia  menjadikan  biro  perjalanan  sangat  menentukan keberhasilan  atau  gagalnya  sektor  pariwisata  dengan  komponen-komponennya.  Untuk kelancarannya,  rasio  ideal  antara  transportasi  darat,  laut,  dan  udara  perlu  diperhitungkan secermat  mungkin  dari  kecenderungan  dan  pola  persebarannya  juga  prasarana  dan  sarana yang  mendukung.  Bandara  dan  dermaga  dengan  lintas  penerbangannya  dan  pelayarannya yang  sesuai  dengan  kedatangan  dan  tujuan  wisatawan  dengan  kecenderungan  perubahan formasi keteraturan dan musiman.
Bagi  Bali  dengan  tempat-tempat  kunjungan  wisatawannya  yang  relatif  dekat,  di  mana pulaunya  dapat  dikelilingi  dalam  sehari  namun  tempat-tempat  kunjungan  wisatawan  sangat padat  dan  tersebar  di  seluruh  kawasannya,  jaringan  transportasi  seharusnya  dapat  dibangun dengan kualitas dan kuantitas yang memadai mampu menampung kiprah global  yang segera akan  digelar  di  pulau  yang  telah  padat  dan  semakin  memadat  cenderung  melampaui  daya tampung  lingkungan  buatan  dan  daya  dukung  lingkungan  alamnya.  Topografi  bentang alamnya  yang  kaya  dengan  aliran  sungai,  rawa,  jurang,  dan  berbagai  tipologi  geologinya menjadikan  jaringan  jalan  yang  berliku  dengan  tikungan-tikungan  dan  tanjakan-tanjakan tajam.

## 3.2.3. Peran Masyarakat
Masyarakat  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam  pengembangan  pariwisata,  karena pada  dasarnya  pilar  pariwisata  itu  terdiri  dari  pemerintah,  industri,  dan  masyarakat,  yang sering  disebut  tiga  pilar  utama  pariwisata.  Tugas  masyarakat  adalah  selain  senantiasa membangkitkan  kesadaran  tentang  pentingnya  pariwisata  juga  menumbuh-kembangkan kreativitas  yang  melahirkan  berbagai  kreasi  segar  yang  mengundang  perhatian  untuk kemudian
menjadi daya pikat pariwisata.
Peran  serta  masyarakat  dalam  mewujudkan  pariwisata  berkelanjutan  mempunyai jangkauan  luas.  Peran  serta  tersebut  tidak  hanya  meliputi  peran  serta  para  individu  yang terkena peraturan dan keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.
Peran  serta  yang  efektif  dapat  melampaui  kemampuan  orang  per  orang,  baik  dari  sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta lembaga  adat  yang  hidup  secara  berkelompok  dan  organisasi  sangat  dibutuhkan.  Adapun pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat adalah:
1. Memberikan informasi  kepada pemerintah, khususnya pengetahuan masyarakat  setempat dan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  pemerintah  akan  dapat  meningkatkan  kualitas keputusan  tersebut.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  akan  dapat  meningkatkan  kualitas tindakan negara dalam melindungi waraga dan lingkungan tempat hidupnya.
2. Meningkatkan  kesediaan  masyarakat  menerima  keputuan,  sehingga  masyarakat  tidak merasa  selalu  sebagai  obyek  dan  pasrah,  dan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  akan banyak  mengurangi  kemungkinan  timbulnya  pertentangan,  asalkan  peran  tersebut dilakukan secara fair dan transparan.
3. Membantu  perlindungan  hukum.  Apabila  keputusan  diambil  berdasarkan  keberatan- keberatan  yang  dajukan  oleh  masyarakat,  maka  dalam  banyak  hal  tidak  akan  ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan atau masyarakat main hakim sendiri.
4. Mendemokratisasikan  pengambilan  keputusan.  Walaupun  kita  mempunyai  wakil  rakyat namun  demokrasi  dengan  sistem  perwakilan  adalah  salah  satu  bentuk  demokrasi,  bukan satu-satunya.  Sistem  perwakilan  tidak  menutup  bentuk-bentuk  demokrasi  langsung  dan bukanlah masyarakat atau sekelompok warga masyarakat  yang sesungguhnya mengambil keputusan  namun  mereka  lebih  berperan  serta  pada  tahap-tahap  persiapan  pengambilan keputusan.

## IV. Kesimpulan
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan  pariwisata  berkelanjutan dapat  tercapai  dengan  baik  apabila  peran  dari  pemerintah  daerah,  peran  dari  industri pariwisata,  dan  peran  dari  masyarakat  dapat  berjalan  secara  baik,  sehingga  pengelolaan  dan pengembangan  pariwisata  budaya,  khususnya  di  Bali  yang  menjadikan  budaya  sebagai acuannya dan Agama Hindu sebagai  rohnya dapat  berkualitas, berkelanjutan, dan seimbang, baik  untuk  alam/lingkungan,  untuk  budaya,  untuk  kehidupan  spiritual,  untuk  kehidupan keseharian masyarakat, dan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.

## Daftar Pustaka
Ardika,  Wayan.  2003. Pariwisata  Budaya  Berkelanjutan ( Refleksi  dan  Harapan  di Tengah Perkembangan  Global ).  Denpasar:  Unud–Program  Studi  Magister  (S2)  Kajian Pariwisata.
Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Darsoprajitno, Soewarno. 2002. Ekologi Pariwisata . Bandung: ANGKASA.
Gelebet.  1999.  Pariwisata  Berkelanjutan  Menurut  Perspektif  Orang  Bali  (Pariwisata,  Pura, dan Pasar). Denpasar: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisataan, Unud.
Inskeep, Edward, 1991. Tourism Planning as Integrated and Sustainable Development Approach . Van Nostrand Reinhold. USA Pitana,  I  Gede,  dkk.  2000. Daya  Dukung  Bali  Dalam  Pariwisata ( Kajian  dari  Aspek Lingkungan dan Sosial  Budaya ), Denpasar: Unud–Bappeda Provinsi Bali.
Pitana, I Gede. 2005. Sosiologi Pariwisata . Yogyakarta: Andi Offset
Suarnatha.  1999.  Pariwisata  Berkelanjutan  Menurut  Perspektif  Orang  Bali  (Industri Pariwisata  dan  Upaya  Menghadapi  Dampak  Negatifnya  dalam  rangka  Mewujudkan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan). Denpasar: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisataan, Unud.
Sutrisno, 1999. Pemberdayaan Masyarakat ..Accessed on Pebruari 2013 https://alliameisitha.wordpress.com/2013/peran-pemerintah-dalam-pembangunan-pariwisata/