## Journal of Community Service
Volume 5, Issue 2, Desember 2023 P-ISSN: 2715-2901         E-ISSN: 2715-291X Open Access at: https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS

## APPLICATION OF THE LEGAL PERMISSION FOR THE FAMILY OF THE RECEIBITOR OF THE HOPE FAMILIES PROGRAM

## PENGUATAN WAWASAN HUKUM BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Daud Rismana 1 , Ninik Zakiyah 2 , Heni Kusuma 3 , Ali Maskur 4 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri  Walisongo
E-mail: daudrismana@walisongo.ac.id 1 , ninikzakiyah@walisongo.ac.id 2 , henikusuma256@gmail.com 3 , alimaskur@walisongo.ac.id 4 ARTICLE  INFO ABSTRACT . Correspondent Ali Maskur alimaskur@walisongo.ac.i d
Keywords :
law, village, family Website: https://idm.or.id/JCS/index. php/JCS
Page : 322 - 328
COVID-19  pandemic  is  a  global  epidemic  that  attacks  even  remote villages,  including  targeting  families  who  are  beneficiaries  of  the family program of hope. The impacts experienced are varied, and what is definitely unavoidable is the economic sector. As a result of this, the government  did  not  remain  silent  and  moved  quickly  by  issuing policies  related  to  the  priority  of  using  village  funds in 2020 to deal with  the  COVID-19  pandemic  that  occurred  in  villages.  However, in practice,  it  turned  out  that  it  was  still  not  optimal  due  to  a  lack  of understanding  of  the  existing  regulations,  so  that  it  had  created  a commotion  in  the community. The lack of understanding of the policy is  due  to  the  lack  of  legal  insight  for  the  beneficiary  families  of  the family  of hope program. So if it is allowed to continue, the law that is born  does  not  create  order in society, but becomes a trigger for the rift of  harmony  in  society.  The  methods  used  in  this  community  service activity  are  the  lecture  method,  the  discussion  method,  and  the evaluation  method.  This  activity  to  strengthen  legal  insight  resulted in the first conclusion, this activity is very necessary and beneficial for PKH  beneficiary  families  in  Gedangan  Village,  Wirosari  District.
Second,  increasing  legal  insight  into  regulations  regarding  the priority  use  of  village  funds  in  2020.  The  third  is  that  not all KPM PKH  in  Gedangan  Village,  Wirosari  District have the opportunity to participate in this activity due to a very limited budget.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Ali Maskur alimaskur@walisongo.ac.i d Kata kunci: hukum, desa, keluarga
Website: https://idm.or.id/JCS/index. php/JCS
Hal: 322 - 328
Pandemi COVID-19 merupakan  epidemi  global  yang menyerang  desa-desa  terpencil sekalipun, termasuk menyasar keluarga  penerima  manfaat  program  keluarga  harapan. Dampak  yang  dialami  pun  beragam,  dan  yang  pasti  tidak dapat  dihindari  adalah  sektor  perekonomian.  Menyikapi  hal tersebut,  pemerintah  tidak  tinggal  diam  dan  bergerak  cepat dengan  mengeluarkan  kebijakan  terkait  prioritas  penggunaan dana  desa  pada  tahun  2020  untuk  menangani  pandemi COVID-19 yang  terjadi  di  desa.  Namun  dalam  praktiknya ternyata  masih  belum  maksimal  karena  kurangnya pemahaman  terhadap  peraturan  yang  ada,  sehingga menimbulkan  kegaduhan  di  masyarakat.  Kurangnya pemahaman  terhadap  kebijakan  tersebut  disebabkan  karena kurangnya  wawasan  hukum bagi keluarga penerima manfaat program  keluarga  harapan.  Sehingga  bila  dibiarkan  terus menerus  maka  hukum  yang  lahir  tidak  menciptakan ketertiban  dalam  masyarakat,  namun  menjadi  pemicu keretakan  kerukunan  dalam  masyarakat.  Metode  yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode  ceramah,  metode  diskusi,  dan  metode  evaluasi. Kegiatan  penguatan  wawasan  hukum  ini  menghasilkan kesimpulan  pertama,  kegiatan  ini  sangat  perlu  dan bermanfaat  bagi  keluarga  penerima  manfaat  PKH  di  Desa Gedangan  Kecamatan  Wirosari.  Kedua,  meningkatkan wawasan  hukum  terhadap  peraturan  mengenai  prioritas penggunaan  dana  desa  pada  tahun  2020.  Yang  ketiga,  tidak semua  KPM  PKH  di  Desa  Gedangan  Kecamatan  Wirosari berkesempatan  mengikuti  kegiatan  ini  karena  keterbatasan anggaran.
Copyright © 2023 JCS. All rights reserved

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang berlandaskan atas hukum menghadirkan keadilan bagi  semua  kalangan  masyarakat  (Zuhri,  2021).  Desa  adalah  komponen  terkecil dalam  strata  perangkat  pemerintahan  (Suparmini  &  Wijayanti,  2015).  Program pembangunan negara secara menyeluruh dan berjenjang sangat strategis. Desa yang terdiri  atas  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Rukun  Warga  (RW).  Desa  juga  memiliki keanekaragaman  kebudayaan,  keragaman  dan  adat  istiadat.  Cara  penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masyarakat pun juga masih dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan. Kebersamaan dan semangat gotong royong  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  desa  sudah  terjalin  dengan  baik  melalui kesadaran masing-masing warganya untuk menjaga kerukunan tersebut (Derung, 2019).
Desa  tidak  lepas  dari  permasalahan  sosial  yang  melingkupi.  Kesejahtearaan, kemiskinan,  dan rendahnya sumber daya manusia merupakan beberapa hal yang tidak bisa dihindarkan. Program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan yaitu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  (RI,  2021).  PKH  merupakan  program nasional  oleh  pemerintah  sejak  tahun  2007  dalam  rangka  percepatan penanggulangan  kemiskinan  yang  diberikan  kepada  masyarakat dengan kategori sangat miskin.
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (Rismana, 2019). Secara berkelanjutan, pemerintah pusat memperhatikan perkembangan desa dan dinamika sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2015. Di Indonesia terdapat 74.093 desa yang setiap tahunnya mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat (BPKP, 2015).
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatur tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa  yaitu  Permendesa  dan  PDTT  Nomor  6 Tahun 2020 (Desa & Tertinggal, 2020). Permendesa dan PDTT tersebut berisi tentang pemberian  bantuan  langsung  tunai  (BLT).  BLT  ini  merupakan  program  strategis dalam  rangka  mengurangi  beban  masyarakat  dan  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Dana  desa  dialokasikan  guna  pembangunan  desa  dan  untuk masyarakat  desa  yang  terdampak  sebagai  bagian  upaya  pemerintah  membantu warganya. BLT ini merupakan dana prioritas dalam rangka penanganan keluarga miskin di desa (Hasrin, 2022).
Di desa Gedangan terdapat 275 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tun ai PKH. Keluarga penerima manfaat dengan berbagai macam aktifitas, latar belakang yang membutuhkan berbagai wawasan terutama dalam bidang hukum. Interaksi di dalam masyarakat tidak dapat terlepas dan dipisahkan dengan hukum, baik hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ataupun hukum formal yang sudah dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun pemangku kebijakan (Zia et al., 2020). Sehingga aspek hukum ini lah yang akan menjadi fokus pendampingan pengabdian. Terlebih dengan adanya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi pada kelompok peserta program  keluarga  harapan  di  desa  gedangan  pada  saat  penyaluran  bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020, jika dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu sangat diperlukan pendampingan hukum berupa penguatan wawasan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Desa Gedangan Grobogan.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berfokus  kepada pendampingan keluarga  penerima  manfaat  program  keluarga  harapan dalam rangka penguatan wawasan hukum. Kegiatan penguatan wawasan hukum melibatkan peserta program keluarga  harapan  (PKH)  di  Desa  Gedangan  Kecamatan  Wirosari  yang  dimana beberapa peserta berasal dari kelompok babar Dusun Sono Desa Gedangan. Adapun jumlah  keluarga  penerima  manfaat  program  keluarga  harapan  yang  mengikuti kegiatan  berjumlah  30  orang  peserta  PKH,  yang  dalam  hal  ini  sangat  terbatas dikarenakan situasi, kondisi, serta sarana dan prasarana yang belum memungkinkan.
Kegiatan penguatan wawasan hukum ini berbentuk penyuluhan yang dilaksanakan di rumah salah satu peserta program keluarga harapan selama 1 (satu) hari. Peserta kegiatan  penguatan  wawasan  hukum  di  desa  Gedangan  kecamatan  Wirosari  ini tersebar di seluruh dusun, yang mana terdapat 4 (empat) dusun di Desa Gedangan, yakni  Dusun  Ngaronan,  Dusun  Beku,  Dusun  Krajan,  dan  Dusun  Sono.  Adapun rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini  adalah sebagai berikut:
1.  Sosialisasi  program  pengabdian  melalui  Pendamping  Program  Keluarga Harapan (PKH) kecamatan Wirosari
Kegiatan  pengabdian  dilakukan  dengan  cara  menggandeng  mitra  kerjasama pendamping  PKH  Kecamatan  Wirosari  yang  mendampingi  275  peserta  PKH. Namun  dari  sekian  banyak  keluarga  penerima  manfaat  program  keluarga harapan yang ada, hanya mengundang 30 peserta PKH yang mengikuti kegiatan ini.  Dilibatkannya pendamping PKH menjadi bukti keseriusan pengabdi dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema penguatan wawasan  hukum  bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Pendamping  PKH  Kecamatan  Wirosari  sangat  menyabut  baik  program pengabdian yang diperuntukkan bagi peserta PKH.

## 2. Kerjasama dengan ketua kelompok peserta PKH
Setelah  dilakukannya  sosialisasi  program,  selanjutnya  pengabdi  menjalin kerjasama dan membuat surat undangan untuk beberapa kelompok peserta PKH desa gedangan dengan cara mengirimkan perwakilan anggota kelompok peserta PKH  sebagai  peserta  penguatan  wawasan  hukum.  Kelompok  peserta  PKH  di Desa Gedangan berjumlah 16 yang tersebar di 4 (empat) dusun.
3. Penguatan wawasan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan melalui penyuluhan (seminar/diskusi).
Kegiatan penguatan wawasan hukum dilaksanakan selama satu hari di rumah ibu Rukasih (anggota kelompok peserta PKH), Dusun Sono, Desa Gedangan. Kegiatan penguatan wawasan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dipandu oleh Kiswanto, S.Pd.I (pendamping PKH desa Gedangan) dan Putri  Retnowati,  S.K.M.  (pendamping  PKH  desa  Tanjungrejo).  Materi  yang disampaikan  mulai  dari  wawasan  seputar  hukum,  regulasi  (peraturan perundangan), dan contoh kasus permasalahan hukum.

## 4.  Evaluasi
Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan pemahaman  hukum  hasil  dari  penguatan  wawasan  hukum  bagi  keluarga penerima  manfaat  program  keluarga  harapan. Tim pengabdi memberikan soal post tes untuk mengetahui hasil dari penyuluhan hukum yang sudah terlaksana.

## HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
Peran  strategis  pembangunan  nasional  berasal  dari  desa,  karena  melalui pembangunan desa sebagai cara meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan  masyarakat  (Prasojo,  2022).  Masyarakat desa harus terus berupaya mengembangkan  kemandirian,  kesejahteraan,  meningkatkan  pengetahuan  sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta, memanfaatkan sumber daya alam.
Program desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dan langsung menyentuh dan menyasar masyarakat yang tinggal di pedesaan (Lili, 2018). Tata  kelola  desa  yang  demokratis,  partisipatif  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia,  dan  kemiskinan  dapat ditanggulangi (Kementerian Desa, n.d.).
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penguatan wawasan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan ini dilaksanakan dengan didampingi  oleh  4  orang  mitra.  Penyuluhan  dilaksanakan  selama  1  (satu)  hari dengan narasumber Kiswanto, S.Pd. I dan Putri Retnowati, S.K.M.
Gambar 1. Kegiatan  Pengabdian Masyarakat “ Penguatan Wawasan Hukum Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ”
Penyuluhan tentang penguatan wawasan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan sangat menarik dan membuat para peserta yang hadir merasa  antusias.  Suasana  di  dalam  ruangan  sangat  hidup  karena  membahas mengenai permasalahan faktual yang terjadi pada masyarakat seperti pengurusan sertifikat  tanah,  pendidikan,  layanan  kesehatan,  BPJS  dan  lain  sebagainya. Selanjutnya permasalahan-permasalahan yang diutarakan diinventarisir dan dibahas untuk kemudian dicari solusi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Seusai  berdiskusi  mengenai  konflik-konflik  yang  pernah  terjadi  selama  pandemi covid-19 pada tahun 2020 (Agung et al., 2020), kemudian dilakukan review pada materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber yang sedari pagi sudah mulai memaparkan materi. Hal ini tidak lain guna membantu para peserta dalam melakukan post tes (ujian setelah menerima materi).
Pre  test  (tes sebelum menerima materi) pun juga dilakukan oleh pengabdi kepada para peserta penguatan wawasan hukum dalam rangka tolak ukur atas kemampuan para peserta dalam memahami hukum yang ada. Peraturan Menteri Desa dan PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lili, 2018). Hasil evaluasi pretest  menunjukkan  hasil  yang sangat rendah atas pemahaman regulasi Permen Desa dan PDTT No 6 Tahun 2020, yaitu nilai rata-rata yang dihasilkan adalah 4 dari
total  skor  10.  Tentu  hasil  pretest  ini  kemudian  dijadikan pertimbangan oleh para narasumber  dalam  mengelola  jalannya  kegiatan  seminar  dan  diskusi  tertkait penguatan wawasan hukum ini.
Semua  peserta  peguatan  wawasan  hukum  mengikuti  tes  akhir  pelatihan  untuk mengukur  sejauh  mana  penyerapan  dan  pemahaman  peserta  terhadap  materi penyuluhan.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  mengevaluasi  keberhasilan  kegiatan penguatan wawasan hukum ini dari aspek akademik. Hasil penilaian tes akhir (post test) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta penguatan wawasan hukum terhadap regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa mengalami peningkatan yang cukup baik, yakni memperoleh nilai rata-rata 7 dari total skor 10.
Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan fokus tema penguatan wawasan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang berlokasi di desa Gedangan kecamatan Wirosari berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Namun masih terdapat beberapa kendala maupun hambatan yang menyertai pelaksanaan  pengabdian  ini,  diantaranya  ialah  yang  pertama,  jumlah  peserta kegiatan pengabdian dengan tema penguatan wawasan hukum ini tidak sebanding dengan  jumlah  peserta  PKH  di  desa  gedangan  kecamatan  wirosari.  Penentuan peserta  siapa  saja  yang  mendapat  kesempatan  mengikuti  kegiatan  penguatan wawasan hukum ini terjadi perbedaan pendapat.
Peserta  penyuluhan adalah peserta PKH masih pada usia produktif (di bawah 40 tahun)  supaya  nantinya  dapat  getok  tular  (menyebarkan  informasi  atau  pun pengetahuan) yang diperoleh selama mengikuti program pengabdian. Serta peserta PKH  yang  belum  berkesempatan  untuk  mengikuti  kegiatan  penguatan wawasan hukum akan diusulkan untuk mengikuti kegiatan sejenis yang akan diselenggarakan di  masa-masa yang akan datang. Kendala yang kedua yaitu keterbatan dana dan anggaran  yang  tersedia,  sehingga  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengabdian penguatan  wawasan  hukum  ini,  pengabdi  benar-benar  harus  berhemat  dan mengelola keuangan seefisien mungkin agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa mengurai subtansi dari pengabdian ini.

## SIMPULAN
Penguatan  wawasan  hukum  bagi  keluarga  penerima  manfaat  program  keluarga harapan  sangat  diperlukan  dan  mempunyai  manfaat  yang  luas  bagi  keluarga penerima  manfaat  PKH  di  Desa  Gedangan  Kecamatan  Wirosari;  terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi para peserta kegiatan ini terhadap hukum,  maupun  peraturan  perundangan  di Indonesia terlebih mengenai regulasi tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa  yang tercantum pada Permen Desa dan PDTT No 6 Tahun 2020. Adanya peningkatan skor tes hasil evaluasi yaitu nilai rata- rata  dari  4  menjadi  7;  belum  semua  peserta  PKH  di  Desa  Gedangan  Kecamatan Wirosari  memiliki  kesempatan  untuk  turut  serta  berpartisipasi  dalam  kegiatan pengabdian dikarenakan keterbatasan dana. Diharapkan terdapat pendanaan guna kegiatan sejenis pada tahun yang akan datang sehingga semua peserta PKH yang belum  mempunyai  kesempatan  untuk  mengikuti  kegiatan  pengabdian  ini berkesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan sejenis di tahun yang akan datang.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  pihak  yang  membantu  pengabdian  kepada masyarakat  dengan  tema  Penguatan  Wawasan  Hukum  Bagi  Keluarga  Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  (LPPM)  UIN  Walisongo  Semarang,  Pemerintah  Desa  Gedangan Wirosari, Pendamping Desa Program Keluarga Harapan dan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Gedangan Wirosari.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  P.,  Indra,  N.,  &  Satya,  P.  (2020).  COVID-  19  dan  Potensi  Konflik  Sosial. Universitas Katolik Parahyangan.
BPKP.  (2015).  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  dan  Konsultasi  Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 1 – 119.
Derung, T. N. (2019). Gotong Royong dan Indonesia. SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral, 4(1), 5 – 13. https://doi.org/10.53544/sapa.v4i1.62
Desa, M., & Tertinggal, P. D. (2020). Permendesa dan PDTT No 6 Tahun 2020.
Hasrin, L. O. M. A. (2022). Implementasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai  Dana  Desa  pada  Masa  Pandemi Covid-19 di  Desa  Wakorambu Batalaiworu Muna Sulawesi Tenggara (Issue 2). IPDN.
Kementerian  Desa.  (n.d.).  Pedoman  Umum  Pelaksnaan  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2020.
Lili,  M.  A.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat  di  Desa  Magmagan  Karya  Kecamatan Lumar.  ARTIKEL  ILMIAH  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Tanjungpura, 1(ekonomi), 5 – 19.
Prasojo, R. A. (2022). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 49 – 64.
RI, D. J. S. K. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
Rismana,  D.  (2019).  Penyuluhan  Kesadaran  Hukum  Tentang  Regulasi  Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten  Grobogan. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 19(2), 119. https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174
Suparmini, & Wijayanti, A. T. (2015). Buku Ajar Masyarakat Desa Kota. 1 – 152. Zia,  H.,  Sari,  N.,  &  Erlita,  A.  V.  (2020).  Pranata  Sosial,  Budaya  Hukum  dalam Perspektif Sosiologi Hukum. DATIN LAW JURNAL, 1(2). https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.451
Zuhri, M. F. (2021). The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective . 08, 113 – 125.