## SISTEM PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RASKIN DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO
Tety Thalib STIA Bina Taruna Gorontalo tetythalib72@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  sistem  penentuan penerima  Raskin  di  Desa  Buti,  Kecamatan  Mananggu  Kabupaten  Boalemo.  Jenis penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam dengan sejumlah informan. Data dikumpulkan melalui observasi dan pencatatan juga data sekunder terkait masalah penelitian.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  penentuan  penerima  manfaat  sistem  Raskin, melalui proses yang dimulai dengan mengidentifikasi  tahap-tahap pengumpulan data sebagai  kegiatan  masyarakat  miskin  sesuai  dengan  kondisi  obyektif  sesuai  dengan kriteria  kemiskinan,  belum  dilaksanakan  prosedur  sebagaimana  seharusnya  yaitu melalui  proses  tahapan  penyaringan,  sebagai  prioritas.  strategi  langkah  berdasarkan peringkat  sangat  buruk,  buruk  dan  hampir  miskin,  tidak  dilakukan  dengan mengklarifikasi  data  yang  telah  diidentifikasi.  Sistem  penentuan  penerima  Raskin, pada  gilirannya,  tidak  dilakukan  secara  transparan,  karena  melalui  proses  tahapan pengumpulan  data,  dan  penyaringan  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  miskin  yang berhak  menerima.  Data  menggunakan  keluarga  miskin  berdasarkan  data  yang sebelumnya  dianggap  tidak  valid.  Ini  dibuktikan  dengan  hadirnya  keluarga  miskin yang  tidak  ditunjuk  sebagai  penerima  program  Raskin.  Sebagian  besar  bantuan program Raskin diterima oleh warga yang mampu membeli beras. Dalam arti, tujuan dari  program  ini  tidak  tepat  karena  pemerintah  lebih  menekankan  pada  administrasi yang  tepat,  yaitu  pertanggungjawaban  mengembalikan  harga  beras  sesuai  dengan jumlah yang didistribusikan ke desa Kabupaten Buti Mananggu.
disarankan  perlunya  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  fasilitas  yang  memadai untuk melakukan  langkah-langkah pengumpulan  data Pemerintah Desa, penyaringan dan penentuan keluarga miskin sesuai dengan kondisi kriteria obyektif.
Kata Kunci: Sistem, Penetapan, Bantuan, Raskin

## PENDAHULUAN
Dalam pedoman umum penyaluran RASKIN (Subsidi Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah), yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejehtaraan Rakyat  Republik  Indonesia  (2012), dinyatakan bahwa peningkatan
kesejahteraan  rakyat  menjadi  prioritas dalam  rencana  pembangunan  jangka menengah  nasional.    Dalam  dokumen
rencana  tersebut  ada  5  (lima)  sasaran pokok  yang  menjadi  tujuan  yaitu:  (1) pengurangan kemiskinan dan pengangguran, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah, (3)
peningkatan kualitas manusia, (4)
perbaikan  mutu  lingkungan  hidup,  dan (5)  pengelolaan  sumberdaya  alam  serta peningkatan infrastruktur. Penyaluran RASKIN (Subsidi Beras  untuk  masyarakat  berpendapatan rendah),  merupakan  salah  satu  dari  lima sasaran pokok tersebut yaitu, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan penyaluran  RASKIN  tersebut  umumnya menyangkut  penetapan  masyarakat  yang berhak  menerima  program  tersebut.
Berbagai  media  baik  elektronik  maupun surat kabar, sering memberitakan kerancuan  dari  penyaluran  RASKIN yang salah sasaran.
Realitas itulah yang menjadi momok  bagi  masyarakat,  khususnya  di daerah  perdesaan,  mengingat  informasi tentang siapa saja yang berhak menerima tidak terungkap secara transparan.
Cukup  banyak  masyarakat  yang  masih dalam taraf kemiskinan tidak mengetahui  secara  jelas  bahwa  program tersebut  ditujukan  untuk  dirinya  dan keluarganya.
Kebijakan  RASKIN  selama  ini belum  mampu  memberikan  kemudahan akses  bagi  masyarakat  miskin  untuk memperoleh  haknya.  Padahal    program tersebut  ditujukan  untuk  membantu
meringankan  beban  masyarakat  miskin untuk  mendapatkan  pangan.  Sebagai program  nasional,  program  RASKIN melibatkan  berbagai  pihak  baik  vertikal maupun  horizontal.  Secara  vertikal, pihak-pihak yang dominan terlibat adalah  institusi  di  bawah  Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik  Indonesia.  Secara  horizontal, semua sektor terkait memiliki tanggungjawab  sesuai  tupoksi  masing- masing hingga ke tingkat bawah
(Kabupaten, Kecamatan dan Desa).
Pada  tataran  horizontal  inilah memunculkan permasalahan dalam penetapan  keluarga  miskin  yang  berhak menerima  bantuan  RASKIN.  Walaupun program penanggulangan kemiskinan ini sudah  berjalan  secara  rutin  sejak  tahun 1996,  namun  hingga  saat  ini  masih sebagian  besar  masyarakat  miskin  yang belum  menikmati  bantuan  beras  miskin tersebut.  Mengacu  pada  data  Rumah Tangga  Miskin  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  penetapan keluarga  miskin  banyak  mengalami kerancuan. Badan Pusat  Satatistik (BPS) memperoleh  data  keluarga  miskin  dari Pemerintah Desa. Data tersebut disampaikan  oleh  Pemerintah  Desa berdasarkan  permintaan  dari  Pemerintah Daerah  untuk  diteruskan  kepada  Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten.
Dengan  demikian,  penetapan  keluarga miskin  yang  pada  gilirannya  dijadikan dasar    penerima  bantuan  RASKIN, berasal dari Pemerintah Desa.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Buti Kecamatan Mananggu, berdasarkan pengamatan  kerancuan  dalam  penetapan jumlah  penerima  RASKIN  berawal  dari tahun  2011  yang  ditetapkan  sebanyak 144  keluarga.  Pada  tahun  2012,  jumlah tersebut  mengalami  kenaikan  menjadi 181  keluarga.  Tidak  jelasnya  penetapan penerima  bantuan  RASKIN  tersebut, memunculkan  kecurigaan  masyarakat bahwa  Pemerintah  Desa  tidak  adil  dan tidak  memihak  kepada  keluarga  miskin. Kerancuan muncul bahwa kriteria
keluarga  miskin  dilihat  dari  usia  lanjut.
Dengan  asumsi  bahwa,  orang-orang berusia  lanjut  (tua  jompo),  adalah  orang yang  tidak  mampu  bekerja  mencari nafkah.  Sementara  diantara  warga  yang usia  lanjut  ada  yang  memiliki  harta seperti pohon kelapa, ternak sapi, bahkan perkebunan kakao.
Tidak  jelasnya  kriteria  penetapan
keluarga miskin tersebut menjadi pertanyaan  bagi  sebagian  masyarakat miskin  yang  belum  menikmati  bantuan RASKIN.  Pemerintah  Desa  sebagai pengambil  kebijakan  belum  berpihak
kepada masyarakat miskin yang seharusnya  ditetapkan  sebagai  penerima bantuan.  Tidak  berpihaknya  Pemerintah Desa terhadap masyarakat miskin memunculkan  kejengkelan  dikalangan masyarakat.    Permasalahan  inilah  yang memotivasi  penulis  untuk  melakukan penelitian  secara  ilmiah  tentang  sistem penetapan penerima bantuan RASKIN di
Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  latar  belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana sistem  penetapan  penerima  bantuan RASKIN  di  Desa  Buti  Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo?

## TUJUAN  DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh  gambaran  yang  obyektif tentang  sistem  penetapan  penerima bantuan RASKIN di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo .

## Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari  dua  sisi  yaitu  dari  sisi  teroritis  dan sisi praktis, sebagai berikut:
Manfaat  teoritis  dari  hasil  penelitian  ini,
diharapkan kiranya bermanfaat menambah khasanah pengembangan ilmu  pengetahuan  administrasi  publik, khususnya  dalam  penyediaan  pelayanan yang berkeadilan.
Manfaat  praktis  dari  hasil  penelitian  ini, diharapkan  kiranya  bermanfaat  bagi
Pemerintah Daerah, dalam rangka
pemerataan  pembangunan  kesejahteraan masyarakat,  khususnya  di  Desa  Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini, menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ( decriptive research ), menurut Subyantoro & Suwarto (2009:28), “bertujuan membuat pencandraan/lukasian/deskripsi  engenai
fakta-fakta  dan  sifat-sifat  suatu  populasi atau  daerah  tertentu  secara  sistematik, faktual dan teliti. Variabel-variabel  yang diteliti    terbatas  atau tertentu  saja,  tetapi dilakukan  secara  meluas  pada  suatu populasi atau daerah itu”.
Menurut Nawawi (2007:67) “Metode  deskriptif  dapat  diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang,
lembaga,  masyarakat dan  lain-lain) pada saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya
Analisis  data  dalam  penelitian kualitatif  menurut  Nawawi  (2007:63).
yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga,  masyarakat dan  lain-lain) pada saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta
yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya. Setelah itu dikembangkan dengan memberikan  penafsiran  terhadap  fakta- fakta yang ditemukan, selain pengumpulan  dan  penyusunan  data  juga menganalisa dan menginterpretasikannya,  terakhir  adalah kesimpulan.
Penelitian  ini  difokuskan  pada sistem  penetapan  penerima  bantuan RASKIN,  melalui  proses  yang  diawali dengan  tahapan  pendataan,  penyaringan, dan  penetapan.    Ketiga  elemen  tersebut dideskripsikan sebagai berikut.
Tahapan  pendataan yaitu,  aktivitas mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai  dengan  kondisi  obyektif  menurut kriteria kemiskinan.
Tahapan  penyaringan,  yaitu  strategi langkah  prioritas  berdasarkan  rangking sangat  miskin,  miskin,  dan  hampir miskin  dengan    mengklarifikasi  data yang telah diidentifikasi.
Tahapan  penetapan  yaitu,  menentukan jumlah  masyarakat  miskin  yang  berhak menerima bantuan sesuai dengan ketersediaan input berupa beras.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tahapan  pendataan  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  yaitu,  aktivitas mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai  dengan  kondisi  obyektif  menurut kriteria kemiskinan. Kegiatan
mengidentifikasi masyarakat miskin,
seharusnya dilaksanakan secara
bertahap/berjenjang  dari  bawah  yaitu dari tingkat dusun dan di rekap di tingkat desa  oleh  aparatnya.  Dengan  demikian, berarti  tugas  pendataan  membutuhkan kerjasama  dari  seluruh  aparat  dan perangkat desa.
program  RASKIN  bukan  ditujukan untuk  membantu  warga  miskin  tetapi untuk  mencapai  target  penjualan  bahwa beras  untuk  keluarga  miskin  dapat menanggulangi  sejumlah  KK  miskin sesuai dengan data yang ada.  Dalam arti bahwa,  tujuan  utama  program  RASKIN
bukan semata-mata membantu meringankan  beban  keluarga  miskin tetapi  terutama  dapat  mencapai  target jumlah  pengurangan  data  KK  miskin. Dengan  demikian,  sistem  pendataan keluarga  miskin  di  desa  tidak  dilakukan sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya bahwa  data  itulah  untuk  kebutuhan program RASKIN.

## Tahapan Penyaringan
Tahapn penyaringan  yang dimaksud dalam  penelitian  ini,  yaitu,    strategi langkah  prioritas  berdasarkan  rangking sangat  miskin,  miskin,  dan  hampir miskin dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi.
berarti  perangkat  desa    hanya menunggu perintah baru mau melakukan penyaringan  data  keluarga  miskin  yang sudah    ada.  Program  RASKIN  adalah program  nasional  dari  Pemerintah  Pusat yang  ditujukan  untuk  menanggulangi kemiskinan  di  daerah  perkotaan  dan
perdesaan.  Program  yang  merupakan perlindungan  sosial  berbasis  keluarga dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan pokok  bagi  masyarakat  kurang  mampu. Permasalahannya,  bahwa  warga  yang kurang  mampu,  justru  tiak  mampu membeli  beras  RASKIN  walaupun harganya dibawah dari harga pasar.

## Tahapan Penetapan
Tahapan  penetapan  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  yaitu,  menentukan jumlah  masyarakat  miskin  yang  berhak menerima bantuan sesuai dengan ketersediaan input berupa beras. sistem penetapan penerima RASKIN  dapat  dilakukan  sesuai  dengan keadaan keluarga miskin yang sebenarnya  jika  beras  tersebut  diberikan secara cuma-cuma. Aparat desa mengalami  kesulitan  menjual  beras RASKIN  kepada  warga  yang  sangat miskin  karena  mereka  tidak  langsung membayarnya,  tetapi  harus  mengutang dengan  tanpa  batas  waktu  kapan  akan dibayarkan.  Sementara  aparat  desa dituntut  untuk  mengembalikan  harga beras  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan  untuk  memenuhi  target  6 tepat  sebagaimana  telah  diuraikan  di atas.
warga  desa  saat  ini  sudah  terbiasa dengan mengkonsumsi beras yang bagaimana yang enak dan yang bagaimana  yang  tidak  enak.  Dengan membedakan rasa enak tersebut,  mereka dapat  menilai  bahwa  beras  RASKIN kurang  berkualitas.  Sementara  dalam
pedoman yang dikleuarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat Republik  Indonesia,  bahwa  beras  yang disalurkan  kepada  keluarga miskin adalah  beras  yang  berkualitas  baik.  Bisa saja dalam pedoman, kebijakan penyaluran beras adalah yang berkualitas. Dalam implementasinya hingga  ke  tingkat  daerah  dan  desa, kualitasnya sudah berbeda karena adanya persepsi bahwa yang
mengkonsumsi  beras  adalah  masyarakat miskin yang sudah tentu kurang memperhatikan  kualitas  beras.  Persepsi demikian  sudah  tentu  keliru  karena warga  miskin  yang  sudah  memiliki banyak  pengalaman  seperti  misalnya diundang hajatan, sudah tentu ia merasakan perbedaan beras yang dikonsumsi pada saat menghadiri hajatan dengan  yang  diterimanya  dari  progam RASKIN.

## SIMPULAN
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian  dan  pembahasan  di  atas, simpulan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Sistem  penetapan  penerima  bantuan RASKIN,  melalui  proses  yang  diawali dengan tahapan pendataan sebagai aktivitas  mengidentifikasi  masyarakat miskin  sesuai  dengan  kondisi  obyektif menurut  kriteria  kemiskinan,  belum dilaksanakan  mulai  dari  tingkat  dusun hingga  tingkat  desa.  Alasannya,  data
keluarga miskin sudah tersedia di Kantor Desa  sebagai  hasil  pendataan  tahun sebelumnya yang justru tidak sesuai lagi dengan  kondisi  pada  saat  turunnya program RASKIN.
Sistem  penetapan  penerima  bantuan RASKIN, melalui proses tahapan penyaringan,  sebagai  strategi  langkah prioritas  berdasarkan  rangking  sangat miskin, miskin, dan hampir miskin, tidak dilakukan  dengan    mengklarifikasi  data yang  telah  diidentifikasi.  Alasannya, tahapan  pendataan  tidak  berlangsung sesuai  dengan  sistem  pendataan  yang diharapkan  dapat  menjaring  keluarga miskin  yang  seharusnya  memperoleh bantuan program.
Sistem  penetapan  penerima  bantuan RASKIN pada gilirannya tidak dilakukan secara transparan, karena tidak melalui  proses  tahapan  pendataan,  dan penyaringan  yang  sesuai  dengan  kondisi masyarakat miskin yang berhak menerima.  Data  keluarga  miskin  yang digunakan  berdasarkan  data  yang  telah dibuat sebelumnya dianggap tidak  valid. Hal  itu dibuktikan dengan  masih adanya keluarga  miskin  yang  tidak  ditetapkan sebagai  penerima  bantuan  program RASKIN. Sebagian besar bantuan program  RASKIN  diterima  oleh  warga yang mampu membeli beras. Dalam arti, sasaran  program  tidak  tepat  karena Pemerintah lebih menekankan pada tepat administrasi,  yaitu  pertanggungjawaban pengembalian harga beras sesuai dengan
jumlah  yang  didistribusikan  ke  Desa Buti Kecamatan Mananggu.

## SARAN
Untuk menunjang perilaku pegawai  yang  sesuai  dengan  nilai  dan norma  organisasi,  disarankan  sebagai berikut: Perlunya  Pemerintah  Daerah  memberi fasilitas yang memadai kepada Pemerintah  Desa  untuk  melaksanakan tahapan pendataan dengan mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai  dengan  kondisi  obyektif  menurut kriteria kemiskinan. Perlunya  Pemerintah  Daerah  memberi fasilitas yang memadai kepada
Pemerintah  Desa  untuk  melaksanakan tahapan  penyaringan,  melalui  strategi langkah  prioritas  berdasarkan  rangking sangat  miskin,  miskin,  dan  hampir miskin dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi.
Perlunya  Pemerintah  Daerah  memberi fasilitas yang memadai kepada
Pemerintah  Desa  untuk  melaksanakan tahapan  penetapan  penerima  bantuan program  RASKIN  dengan  menentukan jumlah  masyarakat  miskin  yang  berhak menerima bantuan dengan  menyediakan input berupa beras sesuai dengan jumlah warga miskin.
DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo,  Prajudi.,  2001. Dasar- Dasar  Ilmu  Administrasi  dan Management. Jakarta:    Gunung Agung Daryanto,  H.M.  2001. Administrasi Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta
Dewanta, Awan Setya, dkk,.1995. Kemiskinan  dan  Kesenjangan  Di Indonesia ,  Kata  pengantar  Amin Rais,  Yogyakarta:  Aditya  Media, Diterbitkan  atas  kerjasama  ICMI Pusat,  ICMI  Orwil  DIY,  PPSK UGM Islamy  M.,  Irfan.  2004. Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara ,
Jakarta: PT. Bumi Aksara
Kusnadi  M.A.  2002. Konflik  Sosial Nelayan. Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan . Yogyakarta: Penerbit LKIS Makmur, H. 2007. Filsafat Administrasi.
Cet.  Pertama.  Jakarta:  PT.Bumi Aksara.
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Cet.  Kedua.
Bandung: PT.Remadja Rosdakarya
_______.  2005. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cet. Keduapuluhsatu. Bandung: PT.Remadja Rosdakarya Ratminto  &  Septi  Winarsih,  Atik.  2006. Manajemen Pelayanan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ridwan.  2005. Metode  &  Teknik Menyusun  Tesis .  Pengantar  Kata Buchari Alma. Cet. Ketiga. Bandung: Alfabeta
Sedarmayanti. 2009. Dasar-Dasar Pengetahuan  Tentang  Manajemen Perkantoran,  Suatu  Pengantar. Cetakan Ketiga.  Bandung:  Mandar Maju Siagian, S. P. 2003. Filsafat
Administrasi . Jakarta: Gunung Agung Sinambela,  Lijan,  Poltak,  dkk.  2006, Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono.  2005. Metode  Penelitian
Administrasi. Bandung: Alfabeta Supriatna, Tjahya.2002, Strategi Pembangunan  dan  Kemiskinan . Jakarta : PT. Rineka Cipta Suyanto,  Bagog.  2006. Kemiskinan  dan Kebijakan Pembangunan . Yogyakarta: PT. Aditya Media Syafiie,  Inu  Kencana  dkk.  2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta
Syamsi,  Ibnu.  2004. Efisiensi,  sistem, dan  Prosedur  Kerja. Edisi  Revisi .
Jakarta:  Bumi Aksara Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Kebijakan  Publik  Yang  Membumi. Cet. Pertama. Yogyakarta: Lukman Offset The  Liang  Gie.  2001. Efisiensi  Kerja Bagi  Pembangunan Negara, Suatu Bunga Rampai Bacaan. Yogyakarta: Karya Tjiptono,  Fandy  &  Diana,  Anastasia. 2001. Total  Quality  Management.
Yoyakarta: Andi Offset
Wahyu, Ariani, Dorothea. 2003. Manajemen  Kualitas  Pendekatan
Sisi  Kualitatif. Jakarta:  Ghalia
Indonesia
Dokuman Lain:
Kemeterian Koordinator Bidang Kesejahteraan  Rakyat  Republik Indonesia,  2012,  tentang  Pedoman Umum Penyaluran Raskin (subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah). Surat    Keputusan    Menteri    Penertiban Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/2003, tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik