Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN 1412-7083 (Print), 2579-9266 (Online) https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.271
Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Manekan Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang)
Theny I. B. Kurniati Pah 1 , Marthina Raga Lay 2 , Jeni J. Therik 3 1, 2, 3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
1 kurniatipah@staf.undana.ac.id
2 tinwini.tw@gmail.com
3 jenitherik@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  memetakan  permasalahan  peran  dari  BUMDes  Manekan yang  berlokasi  Desa  Oefeto  Kecamatan  Amabi  Oefeto  Kabupaten Kupang.  Lebih lanjut  penelitian  ini  menyoroti  desa  sebagai  basis  yang  harus diperhatikan    dalam pengelolaan  pemerintahan  demi  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini mencoba  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  bagaimana  peran  BUMDes Manekan    dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Oefeto  Kecamatan  Amabi Oefeto  Kabupaten  Kupang.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu kualitatif.  Peneliti  mencoba  untuk  melihat    peran  BUMDes  Manekan  yaitu pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun  rencana  kerja,  menyusun  laporan.  Peran  BUMDes  tersebut  lebih difokuskan  ke  peran  BUMDes  dalam  pemberdayaan.  Sehingga  focus  penelitian terdiri  dari  terpenuhinya  kebutuhan  dasar,  akses  terhadap  layanan  public,  mampu untuk berpartisipasi aktif, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan  juga  lingkungan,  kemampuan  untuk  mengendalikan  diri  dan  lingkungannya. BUMDes  Manekan  telah  melakukan  sebagian  besar  usaha  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pemberian modal usaha, namun masih terkendala dalam pengembangannya yang macet. Pengelolaan BUMDes tidak mempertimbangkan kesiapan masyarakat. Modal tersedia namun masyarakat tidak mampu karena tidak berdaya.
Kata Kunci: BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Peran.

## Abstract
This research tries to map the problem of the role of BUMDes Manekan which is located in Oefeto Village, Amabi Oefeto District, Kupang Regency. This research further  highlights  villages  as  a  basis  that  must  be  considered  in  government management for welfare. Therefore, this research tries to analyze and describe the role  of  BUMDes  Manekan  in  community  empowerment  in  Oefeto  Village,  Amabi Oefeto District, Kupang Regency. The method used in this research is qualitative. Researchers try to look at the role of  BUMDes Manekan, namely managing work units,  managing  resources  within  the  business  scope,  preparing  work  plans, compiling reports. The role of BUMDes is more focused on the role of BUMDes in
Vol. 18; No. 01; 2024; 01-10
empowerment.  So  the  research  focus  consists  of  fulfilling  basic  needs,  access  to public  services,  being  able  to  participate  actively,  awareness  of  strengths  and weaknesses in oneself and the environment, the ability to control oneself and one's environment.  BUMDes  Manekan  has  made  most  of  its  efforts  to  improve  the community's economy, such as providing business capital, but is still hampered by stalled development. BUMDes management does not take into account community readiness. Capital is available but people cannot afford it because they are helpless.
Keywords: BUMDes, Community Empowerment, Role.

## 1. Pendahuluan
Pengentasan  kemiskinan  khususnya  di  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  membutuhkan  tindakan nyata  dari  pemerintah. Mengingat  kompleksnya  masalah  kemiskinan  yang  ada,  sebagai  sarana memperoleh informasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap program-program pembangunan, dan  sebagai  wadah  untuk  menyalurkan  hak-hak  demokrasi  (Utama  &  Gunartha,  2020). Pemerintah terus merangkul partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai sarana dasar  untuk  membangun  kapasitas  lokal  menuju  peningkatan  kualitas  hidup,  pengurangan kemiskinan,  pembangunan  dan  perubahan  di  tingkat  local  (Ahmad  &  Abu  Talib,  2015).  Tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  pendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan dipahami dengan cara yang sangat khusus sebagai berbagai tingkat kemitraan antara aktor negara dan warga negara (Dean, 2018; Rojikinnor et al., 2022). Desa menjadi basis yang harus diperhatikan  dalam pengelolaan pemerintahan demi kesejahteraan. Pada perkembanganya pemerintah mengeluarkan aturan  mendorong  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  demi  terciptanya  kemandirian  desa melalui lembaga usaha yang dibentuk oleh desa (Nursetiawan, 2018). Oleh karena itu pengelolaan desa dinilai mampu menunjang kesejahteraan desa yang didukung oleh kesiapan warga desanya sebagai sumberdaya yang ada pada desa itu sendiri.
Menurut UU nomor 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa, merupakan badan usaha  yang  dimiliki  oleh  Desa  dan  mempunyai  modal  melalui  penyertaan  yang  berasal  dari kekayaan  Desa  guna  untuk  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  serta  usaha  lainnya  untuk kesejahteraan Masyarakat desa. Adapun peraturan tentang desa memberi harapan bagi warga desa untuk berkembang dan berdaya. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik seperti akuntabel, transparan, partisipatif dan pertumbuhan ekonomi desa. Dengan demikian BUMDes merupakan  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan potensi desa. Tugas BUMDes dalam hal ini melakukan pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun rencana kerja dan menyusun laporan. Dalam peraturan ini juga berarti dikatakan bahwa pengelolaan  lembaga usaha desa oleh Pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri menuju desa yang berdaya untuk kemandirian.
Untuk  mencapai  desa  yang  berdaya  demi  kemandirian,  Nusa  Tenggara  Timur  mendorong terbentuknya  BUMdes.  Jumlah  desa  yang  berada  di  NTT  khususnya  yang  memiliki  BUMDes sebanyak 3.026 desa,  1.087 diantaranya merupakan BUMDes yang aktif. Dua desa diantaranya masuk menjadi BUMDes terbaik di Indonesia. Dua BUMDes tersebut adalah BUMDes Au Wula di Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende dan BUMDes 7 Maret Desa Hadekewa di kecamatan Lebatukan Kabupaten Lewoleba.  Kelebihan dari kedua BUMDes ini yaitu terletak pada pasar kerja yang berbasis digital yang memanfaatkan teknologi serta keberhasilan dalam membangun
kerjasama  dengan  pengusaha  luar daerah sehingga  menjadi  peluang  berkembangnya  BUMDes pada  kedua  desa  tersebut.  Berbeda  dengan  keadaan  pada  salah  satu  Kabupaten  di  NTT  yaitu Kabupaten  Kupang.  Memiliki    160  desa    namun  dari  desa-desa    tersebut  baru  60  desa  yang memiliki  BUMDes dan sisanya belum memiliki BUMDes.
Pada  pengelolaannya  ada  berbagai  variasi  usaha  yang  dilakukan  BUMDes,  dan  yang  paling banyak dilakukan antara lain jasa penyewaan kursi, tenda, penyaluran air bersih menggunakan tangki  air,  penyaluran  hasil  pertanian  serta  pengembangan  sector  pariwisata.  Dari  beberapa BUMDes yang aktif tersebut, terdapat dua desa yang berhasil melakukan pengelolaan BUMDes untuk pengembangan pariwisata yaitu Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat dengan wisata alam Pantai “Tub Afu” dan Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah dengan potensi wisata pantai Sulamanda (Merdeka.com, 2020).
Gambar 1. BUMDes di NTT

## Sumber : data diolah penulis, 2022
Pengelolaan BUMDes yang terjadi di NTT terdapat perbedaan yang mencolok, misalnya tingkat keberhasilan  dari  pengelolaan  BUMDes.  Desa  Oefeto  menjadi  salah  satu  desa  yang  memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Manekan. Jenis usaha pada umumnya sama seperti BUMDes yang  terdapat  di  Kabupaten  Kupang  lainnya.  BUMDes  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik. Kendala yang ditemukan adalah jenis usaha yang hampir sama dengan desa-desa yang lain, sulit untuk memasarkan hasil produksi ketika masa panen tiba. Selain itu ada jenis usaha lain seperti peminjaman  modal  bagi  masyarakat  untuk  mengembangkan  usaha  tetapi  pengembalian  yang tidak tepat waktu bahkan tidak bisa dikembalikan karena modal habis bukan untuk kepentingan usaha. Hal lainnya juga masalah insentif yang diberikan kepada pengelola BUMDes yang sangat kecil karena bergantung pada keuntungan dari BUMDes.  Pembentukan BUMDes  sebagai badan usaha pemerintah mendorong warganya berpartisipasi aktif demi kesejahteraan tetapi hal itu tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan (Fennell, 2019). BUMDes seharusnya dilaksanakan oleh  sumberdaya  manusia  yang  berdaya,  namun  pada  kenyataannya  masih  terkendala  dengan sumberdaya  manusia  yang  mengelolanya  sehingga  tidak  menunjukan  progress  untuk kesejahteraan demi menjadi desa mandiri (Sari, 2021).
BUMDes  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  pemerintah  demi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Peran Bumdes seperti pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun rencana kerja demi menuju Masyarakat yang lebih baik.  Dengan  adanya  BUMDes  tidak  serta  merta  hanya  meningkatkan  kesejahteraan  secara finansial tetapi membentuk masyarakat yang partisipatif dan berdaya pikir yang baik, inovatif,
Vol. 18; No. 01; 2024; 01-10
dan  professional.  Pemerintah  terus  merangkul  partisipasi  masyarakat  dan  pemberdayaan masyarakat sebagai sarana dasar untuk membangun kapasitas local menuju peningkatan kualitas hidup.  Pemberdayaan  masyarakat  sangat  terkait  dengan  rasa  kebersamaan  dan  membantu masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup(Ahmad  &  Talib,  2015).  Namun,  kondisi Masyarakat  yang  tidak  siap  untuk  kreatif  dan  inovatif  menjadi  kendala  tersendiri  dalam pelaksanaan peran dari BUMDes. Perkembangan BUMdes masih belum stabil. Hal ini terlihat dari kurangnya dukungan terhadap potensi ekonomi yang ada di desa, kurangnya partisipasi atau tindak lanjut dari pengelola BUMdes dan juga warga desa. Tingkat kemajuan desa masih rendah dan belum ada peningkatan yang signifikan (Subehi et al., 2020).

## 2. Metodologi
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian studi kasus pada program BUMDes Manekan di desa Oefeto. Studi ini dipilih agar dapat memberikan keleluasaan  pada  teknik  pengumpulan  data  dan  analisisnya,  guna  memperoleh  gambaran  yang komprehensif  terhadap  objek  yang  diteliti  khususnya  mengenai  Peran  BUMDes  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto  Kabupaten Kupang.
Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling , berkaitan dengan kebutuhan informasi yang ingin diperoleh di lapangan, maka informan dalam penelitian ini dipilah kedalam dua  kategori  yaitu,  lembaga  dan  individu  yang  teridiri  dari    Pemerintah  Desa,  Perangkat BUMDes, Masyarakat desa Oefeto Kabupaten Kupang. Untuk itu tekhnik penjaringan data dari informan  seperti  Kepala  Desa,  Ketua  dan  Perangkat  kerja  BUMDes,  Masyarakat  pengguna layanan  BUMDes  dipergunakan  adalah snowball. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik Observasi  dan Wawancara mendalam ( in-depth interview ). Pada tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data lalu dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai hasil penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Penelitian
Masyarakat  Oefeto  dikenalkan  dengan  BUMDes  pada  tahun  2018.  Dalam  pembentukannya dilakukan  melalui  musyawarah  desa. Musyawarah  ini  melibatkan  berbagai lapisan  masyarakat sehingga BUMDes menjadi harapan baru bagi perekonomian desa Oefeto.  Pada perekrutan badan pengurus BUMDes juga dilakukan melalui musyawarah menghasilkan pengurus BUMDes yang terdiri dari 5 orang dengan jabatannya masing-masing sebagai ketua sekertaris, bendahara ketua unit barang dan jasa, ketua unit simpan pinjam.
Potensi  penghasilan  yang  ada  di  desa  dikelola  BUMDes.  Hal  ini  disebabkan  karena  ada penyertaan modal dari pemerintah ke BUMDes. Sehingga BUMDes seharusnya menjadi sumber perekonomian  untuk  masyarakat  Oefeto.  BUMDes  milik  bersama,  masyarakat  yang mengelolanya dan ditujukan untuk masyarakat.
Jenis-jenis usaha dari BUMDes diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan akan kebutuhan di desa. Namun jenis- jenis usaha ini tidak dapat sepenuhnya dijalankan, karena jenis usaha  ini  hanya  musiman  ketika  dibutuhkan  masyarakat.  Misalnya  Hantracktor  dipakai  ketika persiapan lahan, demikian juga dengan pompa air dan pemipil jagung. Sewa kursi dan tenda yang
juga bersifat musiman ketika ada acara sukacita atau dukacita di desa. Lalu yang terakhir adalah usaha  simpan  pinjam  yang  dipahami  sebagai  bantuan  social  bukan  sebagai  dana  rangsangan peningkatan ekonomi masyarakat. Jenis usaha yang dikelola di BUMDes Manekan desa Oefeto tidak  ada  yang  menunjukan  pendapatan  pasti  yang  diterima  tetap  per  bulan  atau  per  hari. Karakteristik jenis ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa, yang harus lebih peka mengetahui mengapa pengurus BUMDes tidak mampu mengelola BUMDes dengan baik. Pendapatan akan minim jika jenis usaha dari BUMDes hanya berkarakteristik musiman atau jika diperlukan saja.
Desa  Oefeto  sebagai satu-satunya  desa  yang  menerima  bantuan  mesin  pemipil jagung.  Hal  ini tidak  terlepas  dari usaha  pemerintah  desa agar  membantu  masyarakat  dalam  pengelolaan  hasil pangan kelak. Harapannya memudahkan  masyarakat pada masa panen atau pada masa dimana dibutuhkan mesin pemipil dan BUMDes yang menangani penggunaan mesin pemipil ini.
Pada pelaksanaan tugas dan fungsi BUMDes, seperti pengelolaan unit kerja, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup usaha, menyusun rencana kerja, serta menyusun laporan kerja juga  dilakukan  oleh  BUMDes  Manekan.  Namun,  prosesnya  mengalami  kendala.  Kenyataan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang ada di BUMDes Manekan tidak mudah untuk dilakukan. Sumberdaya yang terbatas merupakan keadaan yang dihadapi oleh BUMdes ini. Kendala dalam pengelolaan  BUMDes  yaitu  pengurusnya  kurang  focus.  Tidak  siap  untuk  melaksanakan  tugas pengelolaan  sumberdaya  demi  melayani  masyarakat.  Focus  pengurus  BUMDes  tidak  seperti layaknya suatu perusahaan di desa sehingga tidak berjalan dengan baik. BUMDes bukan dijadikan sumber  mata  pencaharian  utama.    BUMDes  dilaksanakan  sebagai  sampingan  dari  pengurus BUMDes  tersebut.  Berbeda  dengan  yang  diharapkan  pemerintah  desa,  yaitu  yang  mengelola adalah yang benar-benar menjadikan BUMDes sebagai tugas dan pekerjaan pokoknya. Selain itu insentif 10% dari tiap unit penghasilan juga tidak pasti. Sehingga BUMDes dinilai oleh pengurus sebagai  hal  yang  kurang  menjanjikan.  Permasalahan  mengenai  kapasitas  dari  sumberdaya manusia  pengurus  BUMDes  ketika  dilihat  dari  keadaan  di  desa  Oefeto,  mengarah  kepada bagaimana  kesiapan  dari  sumberdaya  pengurus  BUMDes  itu  sendiri.  Pengurus  di  desa  Oefeto beranggapan  bahwa  BUMDes  tidak  bisa  dijadikan  sumber  utama  pendapatan.  Hal  ini  karena keadaan dari masyarakat sendiri yang memiliki karakteristik yaitu komunal.

## 3.2 Pembahasan
Untuk  dapat  melihat  peranan  dari  BUMDes  dalam  pemberdayaan,  tim  peneliti  mencoba membahasnya  dengan  melihat  bagaimana  pengurus  BUMDes  berdaya  khususnya  dilihat  dari tingkat keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat digambarkan melalui matrix di bawah ini (Gambar 2). Oleh karena itu, pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa poin, sebagai berikut.

## Gambar 2. Matrix Peran BUMDes dengan Pemberdayaan

## a. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Masyarakat  desa  Oefeto  umumnya  bermatapencaharian  sebagai  petani  lahan  kering.  Jagung sebagai  sumber  utama  pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Dari  jagung  yang  dihasilkan  digunakan sebagai sumber penghasilan dan pemenuhan asupan pagan dari masyarakat. Selain itu berternak juga merupakan sumber penghasilan masyarakat. Memelihara sapi, babi, kambing untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat desa oefeto juga memilih alternatif pekerjaan lain seperti ojek. Pada selesai masa menanam, maka ojek menjadi pilihan. Ojek dilakukan setelah selesai kegiatan dari kebun. Selain itu, berdagang juga dilakukan oleh masyarakat desa Oefeto untuk menambah penghasilan masyarakat.
BUMDes Manekan ada di desa Oefeto untuk meningkatkan pendapatan desa dan mempermudah masyarakat  mendapatkan  fasilitas  desa  untuk  meningkatkan  produktifitas  hasil  pertanian  dan usaha  masyarakat.  Namun,  BUMDes  dinilai  belum  sepenuhnya  menunjang  pekerjaan  di  desa karena masih terbatasnya jumlah barang yang disewakan. Kendala yang lain, masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa masyarakat rugi dengan menyewa yang ada di desa, hal ini disebabkan karena  dapat  menambah  pengeluaran  untuk  sewa.  Pemenuhan  kebutuhan  lewat  tawaran  dari BUMDes melalui usaha simpan pinjam bagi masyarakat juga tidak dapat menujang pemenuhan kebutuhan karena tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat pelaku usaha. Dengan adanya BUMDes pemenuhan kebutuhan masyarakat belum terlalu signifikan.

## b. Akses Terhadap Layanan Publik
Pada  dasarnya  setiap  masyarakat  yang  mendapat  pelayanan  public  oleh  pemerintah.  Sebagai jawaban kehadiran pemerintah maka akses terhadap layanan public dilakukan kepada masyarakat termasuk dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Pelayanan public juga dirasakan oleh masyarakat di desa Oefeto. Pelayanan urusan administrasi birokratis  terhadap  masyarakat,  dan  pelayanan  kesehatan  contohnya.  Untuk  program-program desa  seperti  pemberdayaan,  pemberian  bantuan  langsung  dan  program-program  lain  dari pemerintah.
BUMDes merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa Oefeto sudah mengetahui program BUMDes ini walaupun baru berjalan kurang lebih  2  -3  tahun.  BUMDes  Manekan  disosialisasikan  ke  masyarakat  desa  salah  satunya  untuk membantu menyelesaikan masalah public yang ada di Oefeto.
BUMDes  Manekan  menyediakan  fasilitas  layanan  bagi  masyarakat  khususnya  layanan  bagi mayarakat  yang  membutuhkan  mesin  pemipil, pompa  air,  penyewaan  kursi  serta  tenda.  Setiap akses layanan ini diberikan bagi masyarakat, sesuai yang tersedia di BUMDEs Manekan namun layanan tersebut terkadang tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat karena keterbatasan jumlah. Selain itu mesin pemipil yang ada di BUMDes juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini  disebabkan  karena  masih  tingginya  adat  istiadat  yaitu  bekerja  bersama-sama  dalam  masa panen atau secara gotong royong. Mesin pemipil juga tidak begitu diperlukan karena hasil dari jagung tidak semuanya harus dipipil.
Peminjaman  modal  usaha  yang  dilakukan  bagi  masyarakat  juga  terbuka  untuk  umum  tetapi dibatasi berdasarkan RT/RW yang ada di desa. Peminjaman modal ini dilakukan juga berdasarkan
bantuan pendataan dari RT dan RW. Masyarakat yang dinilai memiliki berdasarkan syarat seperti KTP, KK, pemilihan jenis usaha serta besaran modal usaha.

## c. Mampu Untuk Berpartisipasi
Sebagian besar masyarakat desa Oefeto mengetahui adanya layanan sewa yang ada di BUMdes namun pemanfaatannya kurang begitu menjadi pilihan. Beberapa yang dapat mengakses layanan BUMDes  mengatakan  bahwa  BUMDes  membantu  menunjang  pekerjaan  mereka  dalam berkebun. Tetapi sebagian yang tidak  menggunakan mengatakan bahwa mereka lebih memilih berkerja secara manual layaknya sebelum ada BUMDes.
Penggunaan sewa alat yang ada di BUMDes Manekan oleh warga belum dilakukan sepenuhnya seperti  penjelasan  bada  bagian-bagian  sebelumnya.  Pemikiran  akan  adanya  pengeluaran tambahan, masih menggunakan cara yang tradisioanal atau manual dalam berkebun juga masih sering  dilakukan.  Namun,  ada  hal  lain  yang  menjadi  pikiran  masyarakat  adalah pertanggungjawaban  dari  penggunaan  barang-barang  BUMDes  yang  disewakan.  Masyarakat enggan  menyewa  dari  BUMdes  karena  tidak  tahu  menggunakan  alat-alat  tersebut.  Ketika menggunakan  alat-alat  tersebut  harus  meminta  bantuan  petugas  BUMDes.  Alternatif  dalam penggunaannya alat-alat yang disewakan oleh  BUMDes untuk menunjang pekerjaan dilakukan secara berkelompok. Sehingga selain menghemat waktu pengerjaan, membantu juga yang tidak dapat menggunakan alat-alat yang disewakan di BUMDes.
Penggunaan jasa lainnya yaitu BUMDes lainnya juga mengalami kendala. Seperti pemanfaatan pinjaman  modal  oleh  masyarakat.  Masyarakat  dikenalkan  dengan  simpan  pinjam  yang  ada  di BUMDes  namun  pelaksanaanya  masyarakat  tidak  dapat  mengelola usaha  yang  telah  dibentuk. Modal  usaha  yang  dipinjam  tidak  mampu  dikembalikan  karena  dipakai  untuk  membelanjakan kebutuhan pokok. Hal demikian dapat dinilai sebagai gagalnya masyarakat berpartisipasi dalam program-program  BUMDes.  Keadaan  ini  membuat  BUMDes  gagal  tumbuh  dan  tidak  dapat membantu mewujudkan kemandirian desa.

## d. Kesadaran Akan Kekuatan dan Kelemahan Atas Diri Sendiri dan Juga Lingkungan
Program-program  BUMDes  yang  ada  di  desa  Oefeto  menjadi  tolak  ukur    untuk  melihat bagaimana  masyarakat  desa  mampu  mengenal  kekuatan  kelemahannya.  Dalam  merespon  cara kerja  BUMDes  untuk  menunjang  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  desa  dan  pengembangan desa sebenarnya sudah dilakukan masyarakat. Pemahaman akan adanya BUMDes bagi sebagian masyarakat  dinilai  membantu.  Tetapi  ada  juga  yang  masih  memikirkan  BUMDes  sebagai program-program  bantuan  pemerintah  lainnya  seperti  bantuan  social  bukan  tentang pemberdayaan.
Kehadiran BUMDes Manekan di desa Oefeto sebenarnya karena pemahaman aparatur desa yang harus meningkatkan penghasilan masyarakatnya untuk mencapai kemandirian. Dengan usaha dari pemerintah desa yang satu -satunya menerima bantuan desa seperti mesin pemipil jagung untuk menunjang pekerjaan masyarakat desa sebenarnya suatu kemajuan. Tetapi pemahaman tersebut tidak sejalan dengan masyarakat. BUMDes tidak sepenuhnya dapat membantu kemandirian desa karena dinikmati hanya sebagian kalangan saja.
Tingkat pemahaman masyarakat bahwa produk-produk yang ada di BUMDes seharusnya bantuan cuma-cuma  bukan  yang  seharusnya  disewakan  oleh masyarakat.  Seharusnya  masyarakat dapat mengakses  bantuan  tersebut  tanpa  mengeluarkan  biaya  sewa.  Masyarakat  memahami  bahwa
Vol. 18; No. 01; 2024; 01-10
pemerintah desa dan pengurus BUMDes tidak semestinya menarik biaya sewa dari masyarakat desa lagi karena seharusnya itu bersumber dari dana desa. pemahaman seperti ini juga menjadikan BUMDes lemah dimata masyarakat.
Pengguna jasa pinjaman modal ke BUMDes dinilai sebagai yang paling membuat usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik. Pemberian pinjaman modal ini tidak diikut dengan pengembalian yang baik dan benar serta tepat waktu dari pengguna jasa tersebut. Pengembalian modal usaha selalu tak dapat dilakukan karena modal usaha tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan pemahaman yang timpang dari modal usaha tersebut. Modal usaha dinilai sebagai bantuan desa. Bukan dinilai sebagai dana rangsangan untuk pembangkit usaha yang ada pada masyarakat sehingga pemikiran untuk  pengembalian  dana  juga  tidak  begitu  dipikirkan  sebagai  hal  yang  wajib.  Hal  yang dipikirkan  masyarakat  adalah  BUMDes  tidak  seperti  Bank  yang  akan  memberi  sanksi  apabila tidak mengembalikan modal usaha.
Keadaan  yang  ada  di  masyarakat  Oefeto  terjadi  sebenarnya  karena  tingkat  pemahaman  pada masyarakat tersebut. Lingkungan yang masih kental dengan budaya tradisional juga seharusnya diperhitungkan dalam pengelolaan BUMDes. Konsep BUMDes yang ada adalah mengutamakan yang meningkatkan modal. Sedangkan masyarakat masih memahami bahwa sebenarnya segala sesuatu dilakukan karena adanya prinsip social dan tidak dapat tergantikan dengan pengembalian modal.  Maka  kelemahan  terbesar  dari  BUMDes  ini  karena  pemahaman  masyarakat  yang  pada dasarnya tidak memikirkan bahwa ada pergantian biaya apapun dalam penggunaan alat-alat.

## e. Kemampuan Untuk Mengendalikan Diri dan Lingkungannya
Kekuatan dan kelemahan yang dijelaskan pada bagian di atas sebenarnya dapat mengambarkan kemampuan untuk pengendalian diri dan lingkungan oleh masyarakat desa Oefeto.
Pemerintah desa dengan kemampuannya mengarahkan masyarakat agar desa Oefeto mampu atau berdaya secara mandiri dengan adanya pengelolaan BUMDes yang baik. Program-program yang ada di BUMDes dikerahkan untuk membantu masyarakat. Pengurus BUMDes Manekan dipilih juga  secara  musyawarah  sebenarnya  untuk  melakukan  pengelolaan  usaha  namun  masih berbenturan dengan adanya kepentingan lain di luar BUMDes. Masyarakat sebagai pelaku dan penerima  manfaat  dari  BUMdes  Manekan  juga  sebenarnya  masih  belum  dapat  sepenuhnya menggunakan jasa dari BUMDes karena terkendala pemahaman yang masih tradisional.
Produk – produk usaha yang coba dilaksanakan oleh BUMDes memang menyesuaikan dengan kebutuhan desa Oefeto. Namun pada kenyataannya hanya bersifat musiman. Produk usaha juga dipakai secara berkelompok karena terkendala jumlah. BUMDes menjalankan produk usaha yang masih umum. Sehingga Ketika dibutuhkan secara bersamaan belum dapat menjawa kebutuhan masyarakat secara cepat.
Pemenuhan  stimulus  modal  usaha  juga  tidak  dapat  dilakukan  dengan  baik  oleh  pengurus  dan masyarakat desa BUMDes. Pengembalian yang tidak tepat waktu juga membuat BUMDes tidak berkembang  dan  menghambat  penggajian  pengurus  BUMDes  Manekan.  Oleh  karena  itu pengembangan BUMDes juga harus ditunjang dari kapasistas dari masyarakat itu sendiri. Baik pengurus maupun penerima pinjaman dari BUMDes.
BUMDes  sebagai  program  pembangkit  kemandirian  pada  masyarakat  desa  Oefeto  belum sepenuhnya  mampu  membantu  kebutuhan  masyarakat.  BUMDes    dinilai  sebagai  program- program  musiman  pemerintah  yang  ada  dan  dinikmati  tanpa  tahu  keberlanjutan  dan  tujuan
utamanya oleh masyarakat. BUMdes belum sepenuhnya secara bersama – sama oleh masyarakat sebagai jawaban dalam kemandirian desa suatu desa.

## 4. Kesimpulan
Desa  Oefeto  telah  melaksanakan  program  BUMDesnya  sejak  tahun  2019.    Dengan  adanya BUMDes  diharapkan  desa  Oefeto  semakin  ada  perubahan  demi  kemajuan  desa.  Namun  pada kenyataannya,  peran  BUMDes  di  desa  Oefeto  memberikan  tawaran-tawaran  jenis  usaha  yang masih terbilang umum. Jenis-jenis usaha tersebut terlalu umum dan hanya dibutuhkan pada masa- masa tertentu saja. Jenis usaha ini juga umumnya dipandang masyarakat tidak membantu terlalu banyak bahkan ada yang menganggap bahwa jenis usaha tersebut menambah pengeluaran.
Hal  lain  juga  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  peran  BUMDes  adalah  pandangan masyarakat  terhadap  BUMDes  itu  sendiri.  Usaha  yang  dijalankan  BUMDes  seperti  simpan pinjam  masih  dinilai  sebagai  pemberian  bantuan  social  bukan  pemberian  dana  stimulus  untuk memulai usaha kecil di desa. Pemahaman masyarakat untuk melakukan pengembalian dana pun terkendala pemahaman karena dana social bersifat tidak harus dikembalikan. Jenis usaha seperti simpan  pinjam  ini  juga  mengalami  kendala  pada  pelaksanaanya  karena  karakteristik  dari masyarakat  yang  memiliki  rasa  kekeluargaan  yang  sangat  tinggi.  Hal  ini  menghambat  proses pemberdayaan yang diharapkan oleh BUMDes.
Peningkatan akan pemahaman yang baik bagi pengelola BUMDes menjadi hal yang baik untuk kemajuan  desa.  Ketika  sumberdaya  manusia  memiliki  kapasitas  yang  baik  dalam  memahami kondisi  desa,  maka  kreatifitas  juga  akan  terbentuk  dan  dapat  menjalankan  peran  dalam pemberdayaan.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  M.  S.,  &  Abu  Talib,  N.  B.  (2015).  Empowering  local  communities:  decentralization, empowerment and community driven development. Quality and Quantity , 49 (2), 827–838. https://doi.org/10.1007/s11135-014-0025-8
Ahmad, M. S., & Talib, N. B. A. (2015). Empirical investigation of community empowerment and  sustainable  development:  quantitatively  improving  qualitative  model. Quality  and Quantity , 49 (2), 637–655. https://doi.org/10.1007/s11135-014-0014-y Dean, R. J. (2018). Counter-governance: Citizen participation beyond collaboration. Politics and Governance , 6 (1), 180–188. https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1221 Fennell, S. (2019). The Capability Approach, Empowerment and Participation. The Capability Approach, Empowerment and Participation , 125–154. https://doi.org/10.1057/978-1-137- 35230-9
Merdeka.com. (2020). Dua Desa di NTT Masuk Nominasi 10 Besar BumDes Terbaik Indonesia . Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 72–81.
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015
Rojikinnor,  Gani,  A.  J.  A.,  Saleh,  C.,  &  Amin,  F.  (2022).  Organizational  Commitment  and Expertise in Determining Community Satisfaction Through Good Governance, Quality of Community  Services,  and  Community  Empowerment. Journal  of  the  Knowledge Economy . https://doi.org/10.1007/s13132-022-00943-w
Vol. 18; No. 01; 2024; 01-10
Sari,  A.  G.  P.  (2021).  The  Analysis  of  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  Management Using  Interpretive  Structural  Modeling :  A  Case  Study  at  BUMDes  NIagara,  Bandung Regency. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan , 13 (1), 16–35.
Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, Moh. S., & Gunawan, G. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Umbara , 3 (1), 34. https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Utama, M. S., & Gunartha, I. D. K. A. (2020). Community Empowerment Strategy in Poverty Treatment. American  Journal  of  Humanities  and  Social  Sciences  Research  (AJHSSR) , 4 (9), 332–344.