## PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WAKTU BENCANA ALAM

## “ SETTING THE DEATH PENALTY SANCTION FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION DURING NATURAL DISASTERS ”
Muhammad Rosikhu 1 , Johan Rahmatulloh 2 1,2, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki No.22, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127
rosikhu@universitasbumigora.ac.id , johan.rahmatulloh@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengertian  bencana  alam nasional dan penegakan hukuman pidana mati menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adlah  karena ketidakjelasan  frasa  bencana  alam  nasional  sehingga  berpotensi  tidak  diterapkannya  hukuman maksimal  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Pendekatan  yang  digunakan  ada  dua  yaitu pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Dalam  penelitian  ini dihasilkan bahwa secara terminologis, pengertian bencana alam nasional tidak diatur sama sekali di dalam peraturan perundang-undangan melainkan hanya syarat-syarat untuk dapat ditetapkan menjadi  bencana  alam  nasional.  Selanjutnya,  pengaturan  sanksi  pidana  mati  dalam  undang- undang tersebut tidak lebih sebagai pasal untuk menakuti para pelaku. Maka dari itu, pemerintah perlu  mengatur  batas  minimum  dan  maksimum  uang  yang  dikorupsi  untuk  pengenaan  sanksi pidana  mati  serta  penegak  hukum  diperlukan  komitmen  untuk  menerapkan  sanksi  maksimal tersebut di waktu bencana alam.
Kata Kunci: Pidana Mati; Bencana Alam Nasional; Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract
The purpose of this study is to determine and analyze the meaning of national natural disasters and the enforcement of the death penalty according to Article 2 paragraph 2 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The problem  in  this  research  is  that  the  phrase  national  natural  disaster  is  not  clear,  so  it  has  the potential not to apply the maximum penalty for perpetrators of criminal  acts of corruption. There are two approaches used, namely the statutory approach and the conceptual approach. In this study, it  was  concluded  that  in  terms  of  terminology,  the  notion  of  a  national  natural  disaster  is  not regulated  at  all  in  the  laws  and  regulations  but  only  the  requirements  to  be  declared  a  national natural disaster. And next, the regulation of capital punishment in the law is nothing more than an article to frighten the perpetrators. Therefore, the government needs to make regulate the minimum and maximum limits for the money that is corrupted for the imposition of capital punishment and law enforcement requires a commitment to apply the maximum sanctions during natural disasters.
Keywords: Death         Penalty;         National         Natural         Disaster;         Corruption         Crime.

## PENDAHULUAN

## LatarBelakang
Kasus  operasi  tangkap  tangan  (OTT) yang  dilakukan  oleh  Tim  Kejaksaan  Negeri Mataram  terhadap  oknum  anggota  DPRD Kota  Mataram,  Kepala  Dinas  Pendidikan Kota  Mataram  dan  oknum  PNS  Dinas Pendidikan  Kota  Mataram.  Penangkapan orang-orang  tersebut  diduga  terkait  dengan penyusunan  dan  pembahasan  rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kota Mataram  (APBD-P)  2018  yang  digunakan untuk  tahap  rekonstruksi  dan  restorasi beberapa  gedung  sekolah  di  Kota  Mataram, yang  mengalami  kerusakan  akibat  bencana alam  gempa  bumi  yang  melanda  Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1 Tindakan para oknum tersebut mendapat tanggapan dari pegiat anti korupsi Johan Rahmatulloh dari lembaga Solidaritas Masyarakat  untuk  Transparansi  Nusa Tenggara  Barat  (SOMASI  NTB).  Menurut Johan Rahmatulloh bahwa Kejaksaan Negeri Mataram  diharapkan  dapat  menerapkan hukuman  yang  maksimal  berupa  hukuman
1 Nilai anggaran untuk rehabilitasi bangunan SD dan SMP tersebut  sebesar  Rp  4,2  Miliar.  Dengan  modus memuluskan alokasi anggaran tersebut, Muhir meminta uang  kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram  H Sudenom.  Lihat,  Suharli.  (2018), Ditangkap  di  Depan Anak ,  Sabtu,  15  September  2018,  hlm.  1  dan  4.  Lihat juga  pada,  Liputan  6.com.  (2018), Petugas  Intai  Muhir Selama  2  Bulan  Terkait  Korupsi  Pembangunan  Sekolah di
Lombok,
https://www.liputan6.com/news/read/3645799/petuga s-intai-muhir-selama-2-pekan-terkait-korupsi- pembangunan-sekolah-di-lombok .  17  september  2018, Diakses  tanggal  25  juni  2021,  Zulfikar,  Satria.  (2018). Minta  Jatah  Uang  Rehab  Gempa  Loombok  Politikus Golkar
Ditangkap . https://www.viva.co.id/berita/nasional/1074726-minta- jatah-uang-rehab-gempa-lombok-politikus-golkar- ditangkap. 14 September 2018 ,  Diakses  tanggal 25 juni 2021.
mati  atau  hukuman  seumur  hidup  kepada oknum anggota legislatif tersebut. Penerapan sanksi hukum maksimal tersebut karena  dilakukan  pada  waktu  ( tempos ) bencana alam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, selanjutnya disingkat UU Tipikor. 2
Ditegaskan  dalam  Pasal  2  UU  Tipikor secara lengkap disebutkan:
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliyar rupiah).
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan  dalam  keadaan tertentu,  pidana  mati  dapat dijatuhkan.
Dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  2  UU Tipikor,  yang  dimaksud  dengan  keadaan tertentu adalah:
2 Rahmatulloh, Johan. (2018) HM Terancam Dicoret dari Daftar Bacaleg , Suara NTB, 15 September 2018, hlm. 15. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 September 2018 oleh Haris Makhtul.
“Keadaan  yang  dapat  dijadikan  alasan pemberatan  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana  korupsi  yaitu  apabila  tindak pidana  tersebut  dilakukan  terhadap dana-dana  yang  diperuntukkan  bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan  akibat  kerusuhan sosial  yang  meluas,  penanggulangan krisis  ekonomi  dan  moneter,  dan pengulangan tindak pidana korupsi”.
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan oleh  Ketut  Sumedana  sebagai  Kepala Kejaksaan
Negeri Mataram yang mengatakan  bahwa “Karena gempa  bumi yang  terjadi  di  Nusa  Tenggara  Barat, khususnya  Lombok,  bukan  merupakan bencana alam nasional menurut Pasal 2 ayat 2  Konvensi,  maka  oknum  anggota  Dewan tidak  dapat  dipidana  mati  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  2  ayat  2  UU  Tipikor. 3 Akan tetapi,  itu  nanti  bisa  menjadi  unsur pemberat tuntutan…” 4
Dalam hal ketentuan keadaan tertentu “bencana alam nasional” menimbulkan penafsiran  yang  berbeda.  Berdasarkan perbedaan  pendapat  tersebut,  Penulis beramsusi ketentuan “bencana alam nasional” tersebut merupakan menjadi suatu kajian yang menarik untuk dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaturan Sanksi Pidana  Mati  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam”.
3 Sumedana, Ketut. (2018). Muhir Lolos dari Ancaman Hukuman Mati , Lombok Post, 19 September 2018, hlm.
27.
4 Suharli.  (2018). Jaksa  Beberkan  Dosa  Muhir ,  Lombok Post, 17 Oktober 2018, hlm. 11.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam
pendahuluan  di  atas  difokuskan  penelitian dengan permasalahan sebagai berikut:
1. Apa  makna ‘Bencana Alam Nasional’ yang  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  2 ayat 2 UU Tipikor?
2. Bagaimana pengaturan penegakan sanksi  pidana  mati  bagi  para  pelaku tindak pidana korupsi di waktu bencana alam  nasional  dalam  penjelasan  pasal  2 ayat 2?

## Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian hukum normatif. 5
2. Metode Pendekatan
Dalam  mencari  kebenaran  ilmiah, dalam  penelitian  ini  menggunakan beberapa  pendekatan  dalam  ilmu hukum, sebagai berikut:
a. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ).
b. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## Pembahasan
A. Pemaknaan  Bencana  Alam  Nasional Dalam  Penjelasan  Pasal  2  Ayat  2  UU Tipikor.
Sebelum lebih jauh menjelaskan pemaknaan bencana alam  dalam Penjelasan Pasal  2  ayat  2  UU  Tipikor  tersebut,  akan diuraikan  terlebih  dahulu  pengertian  dari bencana  itu  sendiri.  Menilik  ketentuan dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang-undang Nomor        24        Tahun        2007        tentang
5 Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 118.
Penanggulangan Bencana selanjutnya
disebut  UU  Penanggulangan  Bencana,
dijelaskan pengertian bencana yakni “peristiwa atau  rangkaian  peristiwa  yang mengancam  dan  mengganggu  kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan/atau faktor  non  alam  maupun  faktor  manusia sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, kerugian  harta  benda,  dan  dampak psikologis”.
Lebih lanjut  dijelaskan dalam  angka (2) yang dimaksud dengan Bencana alam adalah “bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh  alam  antara  lain  berupa  gempa  bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor”.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di atas,  dalam  UU  Penanggulangan  Bencana tidak secara eksplisit memberikan pengertian bencana alam nasional sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan  Pasal  2  ayat  2  UU  Tipikor. Frasa
‘Bencana Alam Nasional’ merupakan pengertian     dari ‘Keadaan
Tertentu’ sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  2  ayat (2) UU  Tipikor.  Frasa ‘Keadaan Tertentu’ merupakan  istilah  lain  dari ‘Keadaan Darurat’ atau ‘Keadaan Bahaya’.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  menulis dengan  mengutip  dari Black’s Law Dictionary ,  secara  terminologis ‘Keadaan darurat’ berkaitan  dengan ‘ emergency doctrine ’ diartikan seb agai berikut: 6 “ Pertama,  A  legal  principle  exempting  a person  from  the  ordinary  standard  of reasonable, care if that person acted
6 Jimly Asshiddiqie. (2008). Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 57.
instinctively to meet a sudden and urgent need  for  aid;  Kedua,  A  legal  principle  by which  consent  to  medical  treatment  in  a dire situation is inferred when neither the patient  not  a  responsible  party  can consent  but  a  reasonable  person  waould do  so;  Ketiga,  The  principle  that  a  police officer  may  conduct  a  search  without  a warrant  if  the  officer  has  probable  cause and  reasonably  beleieves  that  immediate action  is  needed  to  protect  life  or property ”.
Lebih  lanjut  Jimly  mengartikan  bahwa: pengertian  yang  pertama  berkaitan  dengan konsep “ sudden-emergency  doctrine ” atau doktrin keadaan darurat tiba-tiba. pengertian  yang  kedua  biasa  dipakai  di dunia  kedokteran  dan  pelayanan  medis, sedangkan pengertian yang ketiga berkenaan  dengan  persoalan ‘ emergency exception ’. Pengertian  yang  mempunyai relevansi  dengan  persoalan  hukum  adalah pengertian yang pertama dan yang ketiga.
Di  Indonesia,  istilah  yang  digunakan dalam UUD 1945  yaitu: (i) keadaan bahaya; dan  (ii)  hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa.  Dalam  pengertiannya  yang praktis, keduanya menunjuk kepada persoalan  yang  sama,  yaitu  keadaan  yang dikecualikan  dari  keadaan  yang  bersifat normal atau “ state of exception ”.
Berdasarkan  pengertian  dalam Black’s Law  Dictionary sebagaimana  dikutip  oleh Jimly  di  atas,  maka  Bencana  Alam merupakan  keaadaan  yang  termasuk  dalam pengertian  yang  pertama  yakni  keadaan darurat  tiba-tiba.  Keadaan  darurat  tiba-tiba dapat diartikan bahwa siapapun tidak dapat memprediksi  kapan  waktu  akan  terjadinya bencana tersebut.
Isitilah  Keadaan  Tertentu  disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden
Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana. Keadaan  Tertentu  adalah  suatu  keadaan dimana  status  Keadaan  Darurat  Bencana belum  ditetapkan  atau  status  Keadaan Darurat  Bencana  telah  berakhir  dan/atau tidak  diperpanjang,  namun  diperlukan  atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.
Dalam keadaan-keadaan tertentu demikian,  maka  negara  melalui  pemerintah maupun  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  status keadaan  melalui  ketetapannya.  Dalam  hal menetapkan status bencana menjadi “bencana alam nasional” maka  itu  mutlak menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat yakni Presiden.
Sebagaimana  ditegaskan,  Pasal  7  UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa,  Pemerintah  memiliki  kewenangan menetapkan  status  bencana  nasional sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  7  (1) yakni :
“Wewenang Pemerintah
dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan  pembangunan  nasional;  b. pembuatan  perencanaan  pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan  penanggulangan  bencana;  c. penetapan  status  dan  tingkatan  bencana nasional dan daerah…”.
Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan:
“Penetapan status  dan  tingkat  bencana nasional  dan  daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator  yang  meliputi:  a.  jumlah
korban;  b.  kerugian  harta  benda;  c. kerusakan  prasarana  dan  sarana;  d. cakupan  luas  wilayah  yang  terkena bencana;  dan  e.  dampak  sosial  ekonomi yang ditimbulkan”.
Dalam  peraturan  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas,  Penulis  sama  sekali  tidak menemukan  pengertian  apa  yang  dimaksud dengan “Bencana
Alam
Nasional” sebagaimana yang disebutkan  dalam Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor maupun  UU  Penanggulangan  Bencana, melainkan  hanya  disebutkan  syarat-syarat untuk  dinyatakan  dan  ditetapkan  suatu bencana  menjadi  bencana  nasional  oleh Presiden.
Menurut  Tjahjo  Kumolo,  “suatu  bencana dapat  dinyatakan  sebagai  bencana  nasional, yaitu  pertama,  jika  pemerintah  daerah (pemda)  tidak  beroperasi,  tidak  ada  cara untuk  memperoleh  sumber  daya  nasional, dan jika ada peraturan atau undang-undang yang  menghambat  pelaksanaan  tanggap darurat. ”. 7
Berdasarkan  uraian  tersebut,  Penulis berpendapat bahwa Masih terdapat ketidakpastian dalam
persyaratan penentuan  bencana  nasional,  terutama jumlah  korban,  kerugian  harta  benda  dan dampak  sosial  ekonomi  yang  ditimbulkan oleh  bencana.  Oleh  karena  itu,  pemerintah harus tegas menetapkan peraturan perundang-undangan  terkait  hal  ini  di kemudian hari.
7 Nugraheny,  Dian  Erika.  (2018).  Tiga  Syarat  Penetapan Status Bencana Nasional. https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/20
/pdrkbt430-tiga-syarat-penetapan-status-bencana- nasional. 20 Agustus 2018 , Diakses tanggal 25 Juni 2021.
B. Pengaturan  Penegakan  Sanksi  Pidana Mati  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Di  Waktu  Bencana  Alam  Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor.
Sebagaimana  telah  ditulis  di  awal bahwa  Haji  Muhir  seorang  anggota  DPRD Kota Mataram ditangkap oleh tim Kejaksaan Negeri  Mataram.  Penangkapan  tersebut berkaitan  dengan  suap  untuk  rekonstruksi pasca gempa bumi untuk satuan pendidikan di  Kota  Mataram  dan  ditetapkan  sebagai tersangka.  Ia,  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dengan  dakwaan  alternatif  yaitu Pertama  Pasal  12  huruf  e  atau  Kedua  Pasal 12 huruf b, atau Ketiga Pasal 11 UU Tipikor. Singkatnya,  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam tuntutannya  menuntut  terdakwa  dengan Pasal 12 huruf e dan sanksi pidana selama 8 tahun  penjara  serta  denda  sebesar  Rp 250.000.000  (dau  ratus  lima  puluh  juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 6 bulan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman kepada  terdakwa  dengan  pidana  penjara selama  2  tahun  dan  denda  sebesar  Rp. 50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah) subsidair pidana kuruungan 2 bulan. 8 Kasus  sebagaimana  diuraikan  di  atas tentu  saja  tidak  sejalan  dengan  semangat pemberantasan korupsi dan undang-undang yang  mengaturnya.  Padahal  jika  mengacu pada  pendapat  Nonet  dan  Sleznick sebagaimana  dikutip  oleh  Fenty  U. Puluhulawa  dkk  bahwa 9 “hukum harus benar-benar mensejahterakan masyarakat
dalam  kepentingan  yang  lebih  besar,  bukan saja  hanya  untuk  kepentingan  mereka  yang berkuasa,” sehingga  seharusnya,  Penulis berpendapat  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum  menggunakan  Pasal  2  ayat  2  UU Tipkor.  Sebab  itu  sudah  jelas  dilakukan dalam  keadaan  tertentu  yakni  berkaitan dengan  penanganan  pasca  bencana  alam gempa  bumi  terjadi  yang  melanda  pulau Lombok.
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan oleh  Ketut  Sumedana  sebagai  Kepala
Kejaksaan Negeri Mataram yang mengatakan bahwa:
“Penjatuhan hukuman  mati  kepada oknum  anggota  dewan  tersebut  tidak dapat diterapkan karena bencana alam gempa  bumi  yang  melanda  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  khususnya  Pulau Lombok  bukanlah  bencana  alam nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 2  ayat  2  UU  Tipikor.  Akan  tetapi,  itu nanti  bisa  menjadi  unsur  pemberat tuntutan…” 10
Sanksi  hukum  pidana  mati  yang disebutkan  tersebut  merupakan  salah  satu jenis  sanksi  hukum  dalam  hukum  pidana. Apabila  menilik  ketentuan  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  selanjutnya disingkat KUHP sesungguhnya masih banyak jenis  sanksi  hukum  pidana  yang  dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum pidana.  Ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas: 11
8 Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada
Pengadilan Negeri Mataram No: 23/Pid.sus.Tipikor/2018/PN Mtr.
9 Puluhulawa,  F.U,  J.  Puluhulawa,  M.G.  Katili.  (2020)
“ Legal  Weak  Protection  of  Personal  Data  in  the  4.0 Industrial  Revolution  Era. ” Jambura  Law  Review .  2  (2). Universitas Negeri Gorontalo. Hlm 182-200
10 Sumedana,  Ketut.  (2018). Muhir  Lolos  dari  Ancaman Hukuman Mati , Lombok Post, 19 September 2018, hlm. 27.,  Suharli.  (2018). Jaksa  Beberkan  Dosa  Muhir ,
Lombok Post, 17 Oktober 2018, hlm. 11.
11 Redaksi  Sinar  Grafika.  (2013). KUHAP  dan  KUHP . Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 5-6.
a. Pidana  pokok  terdiri  dari:  1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; 4) Pidana denda; dan 5) Pidana tutupan.
b. Pidana  Tambahan  terdiri  dari:  1) Pencabutan  hak-hak  tertentu;  2) Perampasan barang-barang
tertentu;  dan  3)  Pengumuman putusan hakim.
Sementara Darwan Prints mengatakan bahwa UU Tipikor (Pasal 2, Pasal  3, Pasal 5 sampai  dengan  Pasal  14)  mengatur hukuman pokok itu sebagai berikut: 12
1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
a. Seumur hidup;
b. Sementara waktu;
3. Hukuman Denda.
Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam tabel berikut:
Tahun  Tahun  Juta Juta 7 9 1 Tahun 5 Tahun 50 Juta 250 Juta
8 10 2 Tahun 7 Tahun 100 Juta 350 Juta 9 11 1 Tahun 5 Tahun 50 Juta 250 Juta 10 12 4 Tahun 20 Tahun 200 Juta 1 Miliar
11 13 ….. 3 Tahun …. 150 Juta
12 21 3 Tahun 12 Tahun 150 Juta 600 Juta
13 22 3 Tahun 12 Tahun 150 Juta 600 Juta 14 23 1 Tahun 6 Tahun 50 Juta 300 Juta 15 24 ….. 3 Tahun ….. 150 Juta
Sumber: Darwan Prints, 2002. 13
Lanjut  Darwan Prints, selain terdapat pidana pokok dalam KUHP disitu juga diatur
12 .  Teguh Prasetyo. (2011). Hukum  Pidana .  Jakarta:
mengenai pidana tambahan. Dalam ketentuan  Pasal  10  huruf  b  KUHP  juncto Pasal 35 KUHP tentang Pencabutan hak-hak tertentu seperti:
a. Hak  memegang  jabatan  pada umumnya  atau  jabatan  yang tertentu;
b. Hak  memasuki  Tentara  Nasional Indonesia;
c. Hak  memilih  dan  dipilih  dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
d. Hak  menjadi  penasihat  ( readsman ) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas,
Rajawali Pers. Hlm. 120.

## HUKUMAN POKOK
NO PASAL
PIDANA DENDA MIN MAKS  MIN  MAKS 1 2 Seumur Hidup atau 4 Tahun 20 Tahun 200 Juta 1 Miliar 2
3 Seumur  Hidup atau 1 Tahun 20 Tahun 50 Juta 1 Miliar
3 5 1 Tahun 5 Tahun 50 Juta 250 Juta
4 6 3 Tahun 15 Tahun 150 Juta 750 Juta
5 7 2 Tahun 7 Tahun 100 Juta 350 Juta 6 8 3 15 150 750
pengampu atau pengampu pengawas  atas  anak  yang  bukan anak sendiri;
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
f. Hak  menjalankan  pekerjaan  yang ditentukan. 14
Pemberian  pidana  mati  terhadap  para koruptor
di Indonesia belum pernah  dilakukan  di  Indonesia  selama berlakunya      Undang-undang       Korupsi ini,  bahkan  terhadap  sebuah  kasus  korupsi yang      dilakukan      oleh      Ahmad      Sidik Mauladi
Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata, hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut
Umum.  Kasus  yang      dilakukan      Ahmad Sidik  Mauladi  Iskandardinata  Alias  Dicky Iskandardinata tersebut,
Jaksa/Penuntut  Umum  meminta  Hakim untuk  memberikan  hukuman      mati terhadap  terdakwa  pasalnya terdakwa yang telah      terbukti      bersalah        melakukan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diatur dalam     pasal     2     ayat      (2) Juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan
Undang-Undang          Nomor          20            tahun 2001 Juncto pasal  55  ayat  (1)  ke-1 juncto pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No. 114/Pid.   B/2006/PN.   Jak.   Sel.    Tanggal 20  Juni  2006  tidak  mengabulkan  tuntutan
Jaksa/Penuntut Umum, tetapi hanya menghukum terdakwa seumur hidup. 15 Putusan tersebut memberikan preseden yang  kurang  baik dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.  Menjatuhkan  pidana  yang  seberat- beratnya      untuk      memberikan      efek jera  kepada  pelaku  korupsi  belum  terlihat benar-benar dilakukan, karena
untuk  mengurangi  terjadinya  korupsi  atau menghentikan
terjadinya tindak pidana  korupsi  ini  diperlukan  keseriusan dari  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah aparat penegak hukum. 16
Hukuman pidana mati, menurut Pasal 2 ayat  (2)  UU  Tipikor  yang  dapat  dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan  melawan  hukum  tindak  pidana korupsi  di  waktu  bencana  alam  masih menimbulkan  ketidakpastian  hukum  yang disebabkan  karena  tidak  singkronnya bunyi ketentuan Pasal 2 ayat 2  dengan Penjelasan pasal  tersebut,  sehingga  cenderung  pasal tersebut  menjadi “mandul” atau “pasal karet” yang  tidak  akan  pernah  hukuman mati tersebut dapat akan dijatuhkan kepada pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  waktu tersebut.  Terlebih  lagi  dalam  Pasal  2  ayat  2 tegas disebutkan frasa “dapat dijatuhkan”. Kata “dapat” dalam peraturan perundang-undangan  memiliki  arti  ganda yakni  dalam  arti  positif  dan  negatif.  Dalam artinya yang positif kata ‘dapat’ berarti bisa, sanggup, mampu, boleh, mungkin. Sedangkan  dalam  artinya  yang  negatif  itu berarti  tidak  harus.  Demikian  ditegaskan
14 Darwan  Prints. (2002). Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm . 70-72.
15 Muhammad  Arif  Pribadi,  dkk.(Tanpa  Tahun). “Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Hlm. 4.
16 Ibid.
dalam  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016 yang  melakukan  pengujian  Pasal  2  ayat  (1) dan  Pasal  3  UU  Tipikor  secara  lengkap dikutip sebagai berikut: 17 “Bahwa dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  kata “dapat” antara  lain bermakna: “mampu”, “sanggup”, “bisa”, “boleh”,  serta  “mungkin”.  Berdasarkan makna  bahasa  tersebut  kata “dapat” tidak  memiliki  makna  yang  pasti.  Dari segi  bahasa,  rumusan  frasa “dapat”
merugikan keuangan atau
perekonomian  negara  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor tersebut  bisa  bermakna:  a)  merugikan keuangan  negara;  b) “mungkin” merugikan  keuangan  negara;  c)
“potensial” merugikan keuangan negara;  d) “tidak harus” merugikan keuangan negara yang nyata.”
Dengan  berdasarkan  pendapat  di  atas, maka kata “dapat dijatuhkan” dalam Pasal 2 ayat  (2)  tersebut  memiliki  makna  bahwa  di mana  para  pelaksana  penegakan  hukum tidak  harus  menerapkan  ketentuan  pidana mati  atau  dalam  arti  lain  yakni  pidana  mati menjadi  sanksi  alternatif  untuk  diterapkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi di waktu bencana alam terjadi.
Demikian  diperkuat  juga  melalui Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:2-
3/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip oleh Djernih Sitanggang yakni:
17 Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016,  hlm.  95.  Lanjut  dalam  Putusan  MK  tersebut, MK membatalkan ketentuan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  dan  menyatakan bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Bahwa dalam  rangka  pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi  peraturan  perundang- undangan, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana  mati  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh- sungguh  hal  berikut:  1)  Pidana  mati bukan  lagi  merupakan  pidana  pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus  dan  alternatif;  2)  Pidana  mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun yang  apabila  terpidana  berkelakuan terpuji  dapat  diubah  dengan  pidana penjara,  seumur  hidup  atau  selama  20 (dua puluh) tahun; 3) Pidana mati tidak dapat  dijatuhkan  terhadap  anak-anak yang  belum  dewasa;  4)  Eksekusi pidana  mati  terhadap  perempuan hamil  dan  seseorang  yang  sakit  jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana  yang  sakit  jiwa  tersebut sembuh”. 18 Menurut Monang Siahaan sebagaimana dikutip oleh Oksidelfa Yanto mengungkapkan bahwa: “Satu -satunya cara untuk menanggulangi  masalah  korupsi  yaitu dengan memberikan hukuman seberat- beratnya,  salah  satunya  yaitu  dengan diberikan  hukuman  mati.  Hanya  saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir  tidak  ada  Hakim  yang menjatuhkan  pidana  mati  karena dikaitkan dengan alasan yang
18 Djernih  Sitanggang.  (2018). Kepastian  Hukum  Masa Tunggu  Eksekusi  Pidana  Mati .  Bandung:  Pustaka  Reka Cipta, Hlm. 10.
memberatkan  maupun  meringankan dan  faktor  meringankannya  jauh  lebih dominan dilihat dari batas  hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain- lain”. 19
Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa  hukuman  pidana  mati  kepada  para pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  waktu terjadinya  bencana  alam  tidak  lebih  hanya sebagai pasal untuk menakuti para pelaku 20 dan  sangat  besar  berpotensi  tidak  akan pernah terjadi di Indonesia. Pertama, pidana mati  merupakan  pidana  alternatif;  kedua, antara bunyi pasal dan ketentuan penjelasan tidak singkron; ketiga, tidak ada pengaturan jelas  terkait  dengan  nominal  batas maksimum  dan  minimum  uang  yang dikorupsi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam
pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemaknaan “bencana alam nasional” tidak  ada  diberikan pengertian  secara  terminologis melainkan  hanya  syarat-syarat sebuah bencana ditetapkan menjadi  bencana  nasional,  antara lain:  Pertama, jika  pemerintah daerah  (pemda)  tidak  berfungsi.. Kedua,  tidak  ada  akses  terhadap sumber  daya  nasional.  Ketiga,  bila ada  regulasi  atau  peraturan
19 Yanto,  Oksidelfa.  (2017). “Penjatuhan Pidana  Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu”, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  14  (1):  49-56.  Universitas Pamulang.
20 Edi  Yuhermansyah  dan  Zaziratul  Fariza.  (2017).
“Pidana Mati  Dalam  UNdang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi”, Jurnal Legitimasi, 6 (1):  156-174.
perundangan  yang  menghambat pelaksanaan tanggap darurat.
2. Pengaturan  sanksi  hukum  pidana mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor khususnya  yang  terjadi  di  waktu bencana  alam  nasional  tidak  lebih hanya untuk membuat “takut” dan
kecil kemungkinan dapat diterapkan karena: Pertama,
pidana  mati  merupakan  pidana alternatif;  Kedua,  antara  bunyi pasal  dan  ketentuan  penjelasan tidak  singkron;  Ketiga,  tidak  ada pengaturan  jelas  terkait  dengan nominal  batas  maksimum  dan minimum uang yang dikorupsi.

## Saran
Adapun saran dari hasil kajian ini adalah::
1. Pemerintah  harus  menetapkan  batas maksimum  dan  minimum  uang  yang dikorupsi  menjadi  dasar  pengenaan hukuman mati.
2. Penegak  hukum  harus  berani  dan  tegas dalam  memberlakukan  hukum  tindak pidana korupsi di waktu bencana alam.

## REFERENSI

## Buku
Asikin,  Zainal  dan  Amiruddin.  (2012).
Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2008).  Hukum  Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers.
---------, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Djatmiko,  Purwo,  (2012).  Kamus  Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Anugerah. Prasetyo,  Teguh,  (2011).    Hukum  Pidana.
Jakarta: Rajawali Pers.
Prints,  Darwan.  (2002).  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Redaksi  Sinar  Grafika,  (2013).  KUHAP  dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
Sitanggang,  Djernih.  (2018).  Kepastian Hukum  Masa  Tunggu  Eksekusi  Pidana Mati. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

## Jurnal
Puluhulawa,  F.U,  J.  Puluhulawa,  M.G.  Katili.
(2020). “ Legal  Weak  Protection  of Personal  Data  in  the  4.0  Industrial Revolution Era. ” Jambura Law Review .
2 (2). Universitas Negeri Gorontalo
Yanto, Oksidelfa. (2017). “Penjatuhan Pidana
Mati  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Keadaan Tertentu”, Jurnal Legislasi  Indonesia ,  14  (1):  49-56., Universitas Pamulang.
Yuhermansyah,  Edi  dan  Zaziratul  Fariza. (2017).  “Pidana  Mati  Dalam  Undang - Undang  Tindak  Pidana Korupsi”,
Jurnal Legitimasi , 6 (1): 156-174.

## Makalah
Arif Pribadi, Muhammad  dkk. Tanpa Tahun. Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan
Hukum Pidana Di Indonesia. Makalah. Malang:  Fakultas  Hukum  Universitas
Brawijaya.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. .

## Putusan Pengadilan
Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor 25/PUU-XIV/2016  Tentang  Pengujian Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi  Terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada  Pengadilan  Negeri  Mataram  No: 23/Pid.sus.Tipikor/2018/PN Mtr.

## Media Massa
Makhtul,  Aris.  2018.  “HM  Terancam  Dicoret dari  Daftar Bacaleg”. Suara  NTB ,  15 September 2018.
Suharli.  2018. “Ditangkap di  Depan Anak”.
Lombok Post , 15 September 2018.
---------.  2018. “Muhir  Lolos  dari  Ancaman Hukuman  Mati”. Lombok Post ,  19 September 2018.
---------. 2018. “Jaksa Beberkan Dosa Muhir”. Lombok Post ,  17 Oktober 2018.

## Website
Nugraheny,  Dian  Erika.  (2018  Agustus  20).
Tiga Syarat Penetapan Status Bencana Nasional. https://republika.co.id/berita/nasion al/politik/18/08/20/pdrkbt430-tiga- syarat-penetapan-status-bencana- nasional. 20 Agustus 2018 , Diakses tanggal 25 Juni 2021. Zulfikar, Satria. (2018 April 14). Minta Jatah Uang Rehab Gempa Loombok Politikus Golkar Ditangkap . https://www.viva.co.id/berita/nasio nal/1074726-minta-jatah-uang- rehab-gempa-lombok-politikus-
golkar-ditangkap. 14 September
2018 , Diakses tanggal 25 juni 2021.
Liputan  6.com.  (2018  September  17),
Petugas Intai Muhir  Selama 2 Bulan Terkait KorupsiPembangunanSekolahdiLombo
k, https://www.liputan6.com/news/r ead/3645799/petugas-intai-muhir- selama-2-pekan-terkait-korupsi- pembangunan-sekolah-di-lombok .  17 september  2018,  Diakses  tanggal  25 juni 2021,