## PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP EFEK SAMPING  KEBIRI KIMIA TERHADAP TERDAKWA KEJAHATAN SEKSUAL
Michael Steven Ernanda 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: michaelsteven335@gmail.Com, soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan seksual pada anak merupakan sebuah kejahatan yang menyalahi moral  yang dampaknya sangat besar kepada anak yang merupakan sebuah aset bangsa yang keberadaannya dilindungi oleh hukum,  sudah  sepantasnya  jika  predator  anak  dihukum  atas  tindakan  pidana  yang  dilakukan  dari sebuah  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  mencoreng  nilai  moral  bangsa.  Melalui  Undang- Undang  No.17  Tahun  2016  dan  secara  eksplisit  mekanisme  kebiri  kimia  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yang merupakan sebuah bentuk upaya kepedulian dan perlindungan untuk  anak yang rentan terhadap bahaya  kejahatan  seksual.  Kebiri  kimia  mempunyai  potensi  efek samping yang berbahaya pada tubuh terdakwa sebagai orang yang dieksekusi, efek yang berbahaya ini dapat timbul akibat dari obat atau suntikan yang digunakan adapun efeknya adalah osteoporosis, penumpukan  lemak,  depresi,  diabetes  dan  penyakit  pada  jantung.  Dari  efek  samping  yang membahayakan  jiwa terdakwa tersebut pemerintah sebagai perumus Peraturan  Pemerintah No 70 Tahun 2020 yang terdapat kekosongan norma hukum seyogyanya mempertimbangkan penambahan aturan tindakan antisipasi dan tindakan yang harus dilakukan jika terdakwa mendapat efek samping saat atau setelah kebiri kimia dilaksanakan.
Kata kunci : kebiri kimia, pertanggungjawaban pemerintah, efek samping, kejahatan seksual

## Abstract
Sexual crime against children is a crime that violates morals which has a very large impact on children who are a nation's asset whose existence is protected by law, it is appropriate if child predators are punished for criminal acts committed from an accountability for actions that tarnish the nation's moral values. Through Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2022 and explicitly the mechanism of chemical castration is regulated in Government Regulation No. 70 of 2020 which is a form of care and protection for children who are vulnerable to the dangers of sexual crimes. Chemical castration has the potential for harmful side effects on the defendant's body as the person being executed, these harmful effects can arise as a result of the drugs or injections used while the effects are osteoporosis, fat accumulation, depression, diabetes and heart disease. From the side effects that endanger the life of the defendant, the government as the legislator of Government Regulation number 70 year 2020 which contains a void in legal norms should consider adding anticipatory action rules and actions that must be taken if the defendant gets side effects during or after chemical castration is carried out.
Keywords : chemical castration, government accountability, side effects, sexual crimes

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  bagian  dari  keseharian  berkehidupan  masyarakat  Indonesia eksistensi  kejahatan  pada  era  modern  semakin  beragam  bentuk,  latar  belakang  dan tujuannya. Kejahatan merupakan sebuah bentuk dari problematika yang ada didalam sebuah negara yang tidak akan dapat dihindarkan dan keberadaannya akan tetap abadi. Melihat tren kenaikan kejahatan dari kualitas maupun kuantitas dari kejahatan tidak dapat dibantahkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
lagi,  menggunakan  cara-cara  untuk  mencukupi  kebutuhan  pribadi  dengan  melakukan kejahatan. Semua manusia cemas dengan keberadaan kejahatan disekitar mereka terutama pada  korban  yang  secara  sadar  maupun  tidak.  Kejahatan  tidak  hanyak  merujuk  pada kejahatan pembunuhan, pemerasan, pencurian tetapi juga kejahatan seksual yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada pada masyarakat Indonesia (Rizqian 2021).
Seringnya  pemberitaan  kejahatahn  seksual  menjadi  sangat  meprihatinkan  terkhusus untuk korban dari golongan anak-anak dan perempuan, dalam kasus ini belum sepenuhnya tertangani dengan maksimal, kejahatan tersebut dibagi kedalam dua golongan faktor internal dan  faktor  eksternal,  dimana  faktor  internalnya  adalah  dipengaruhi  oleh  lemahnya  iman daripada  pelaku dan  kedekatan pelaku  dengan  korban dimana  korban  tidak  menaruh  rasa curiga  pada  pelaku  dan  pelaku  bisa  leluasa  memanfaatkan  kedekatan  tersebut  untuk melakukan aktivitas kejahatan seksual dan faktor internal lainya ada pada dorongan seksual pelaku yang sangat sulit dikendalikan oleh pelaku sehingga pelaku melakukan segala cara agar kepuasan  seksualnya  dapat  tercapai  dan  faktor  eksternal  bisa  timbul  dari  internet  yang dengan mudah mengakses konten yang bermuatan pornografi sehinggal memancing hasrat seksual  pada  pelaku  sehingga  pelaku  mendapatkan  rasa  ingin  melakukan  aktivitas  seksual (Putri and others 2022) . kejahatan seksual pada anak dipahami sebagai bentuk pelecehan dan penyiksaan pada anak yang dimana pelaku merupakan orang yang lebih tua atau dewasa menggunakan  anak  dalam  merangsang  seksualitasnya  (al  haq  and  others  2015).  Kasus kejahatan seksual pada anak diibaratkan sebagai fenomena gunung es karena secara faktual tidak mencerminkan jumlah total kasus yang terdapat pada masyarakat, alasan hal tersebut dapat  terjadi  dikarenakan  masih  adanya stereotype menjadi  korban  kejahatan  seksual merupakan sebuah aib yang harus ditutupi dan memiliki rasa malu yang terdalam dan tidak mampu untuk diungkapkan dengan lisan, alasan lain yang terjadi adalah ketidaktauan korban kejahatan seksual bahwa mereka menjadi subjek kejahatan seksual (Aida Fathya and others 2020).
Pelaku pada kejahatan seksual pada anak dikenal sebagai pedophilia . Kata pedophilia berasal dari serapan bahasa yunani yang berarti cinta anak paedo (anak) dan philia (cinta).
Ada beberapa macam klasifikasi pedofilia, klasifikasi ini didasarkan dari jenis kelamin korban. Pedofil yang memiliki ketertarikan seksual dengan anak berjenis kelamin berbeda dinamakan ( heterosexual pedhopile ) atau pedofilia heteroseksual dan pedofil yang memiliki ketertarikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
seksual pada anak dengan kelamin sejenis dinamakan ( homosexual pedhopile ) atau pedofilia homoseksual (Masrizal Khaidir 2007)
Kejahatan seksual pada anak dipahami sebagai kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  seksualitas,  yang  berwujud  baik  kata-kata  ataupun tindakan yang ditentang oleh korbannya, korban merasa harkat dan martbatnya direndahkan (Ekaningtyas 2020).  Lebih rinci kekerasan seksual yang umum terjadi memiliki bentuk atau modus operandi sebagai berikut (Ekaningtyas 2020):
1. Memaksa anak melihat bagian vital dari orang lain
2. Memaksa anak untuk menunjukan atau mempertontonkan anggota vital tubuh
3. Memaksa anak untuk melihat gambar atau gambar gerak porno
4. Menyentuh fisik anggota tubuh anak
5. Memaksa anak untuk menyentuh bagian fisik dari pelaku
6. Melakukan hubungan badan dengan anak
Bentuk respon dari anak sebagai korban kejahatan seksual akan berbeda-beda, reaksi berteriak,  menangis  secara  emosional,  memukul  dan  diam  saja  (Ekaningtyas  2020).  Pada kasus  anak  yang  merespon  kegiatan  kejahatan  seksual  yang  hanya  diam  saja  bukan mengartikan  bahwa  korban  anak  setuju  dengan  tindakan  pelaku,  sikap  diam  ini  bisa menunjukan bahwa  korban  sebagai anak  tidak  mempunyai  kuasa atau  tidak  tahu,  bingung dan  merasa  belum  mengerti  apa  yang  sedang  terjadi  pada  dirinya.  Oleh  karena  itu,  perlu digaris  bawahi  bahwa  sikap  diam  dan  penolakan  anak  untuk  bicara  saat  menghadapi kejahatan seksual tidak berarti bahwa mereka menerima atau ingin diperlakukan seperti itu. Dengan kata lain, ketika kegiatan seksual yang melibatkan anak kecil, tidak ada istilah "suka sama suka".
Kejahatan seksual mempunyai berbagai macam akibat yang dapat ditimbulkan, didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  selanjutnya  disebut  KUHP  kejahatan  seksual merupakan tindakan menyerang kesusilaan individu, tapi fakta yang ada pada kenyataannya adalah  korban  dari  kejahatan  seksual  ini  tidak  hanya  kesusilaan  nya  yang  diserang  tetapi secara  psikologisnya  juga  meliputi  trauma,  kesehatan  mental.  Dampak  yang  ditimbulkan apabila kejahatan ini dilakukan pada anak akan lebih serius ditimbulkan, baik secara langsung maupun  jangka  panjang.  Korban  kekerasan  seksual  akan  memunculkan  dampak  traumatik dari  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  seperti  depresi,  ketakutan  dan  kecemasan  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
berlebih  untuk  jangka  waktu  beberapa  bulan  atau  beberapa  tahun  lamanya  (Hidayat  and Taufiqurrahman 2021). Data dari  Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya disebut KPAI pada tahun 2017 tercatat terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak (S. and Naibaho 2020). dari data yang ditemukan disitus website Kementrian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  anak  yang  selanjutnya  disebut  KemenPPPA  jumlah  kasus menyeluruh pada tahun 2021 mencapai angka 25.210, lebih rinci nya korban laki-laki 5.374 kasus, korban perempuan 21.753 kasus. pada tahun 2022 jumlah kasus 7.037 kasus, rinci nya, korban laki-laki 1.106 kasus, korban perempuan 6.493 kasus (Kemenpppa 2022).
Menurut  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  yang selanjutnya  disebut  UU  perlindungan  anak,  Anak  adalah  baik  laki-laki  maupun  perempuan yang belum dewasa atau seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan seorang ibu. Anak menempati posisi terlemah dalam struktur keluarga, anak sering menjadi objek kejahatan baik penculikan, kekerasan dan seksual yang dilakukan oleh oknum baik dari orang yang tidak dikenal maupun dari anggota keluarga sendiri sehingga anak perlu adanya perlindungan dan perhatian lebih agar anak selalu terhindar dari kejahatan (Nashriana 2011). Anak dianggap sebagai bagian dari generasi muda salah satu sumber daya yang  memiliki  nilai  potensi  unggul  dalam  meneruskan  cita-cita  bangsa  dan  negara  yang berperan strategis dan memiliki ciri atau sifat khusus. Anak harus diberikan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin tumbuh dan perkembangan anak dalam hal fisik, mental dan sosial secara lengkap, selaras dan seimbang agar masing-masing anak dapat berperan penting dalam perkembangan suatu bangsa dan negara (Rizqian 2021).
Mengacu  pada  uraian  fenomena  diatas  kejahatan  seksual  terhadap  anak  menjadi bahaya  yang  nyata  dan  menjadi  ancaman  yang  akan  terus  meneror  orang  tua  dan  anak sebagai  subjek  kejahatan  seksual.  Maka  pemerintah  berkomitmen  untuk  melindungi  anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara melalui pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku maupun calon pelaku dengan mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disebut PERPU No. 1 Tahun 2016 Yang Disahkan Menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No, 23 Tahun 2002. Pembaruan dalam perpu tersebut menambahkan muatan pengaturan kebiri kimia  yang  tentunya  wajib  mengandung  unsur  berdampak  positif  bagi  pelaku  kejahatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
seksual  pada  anak  (Jamaludin  2021).  Namun  ada  keyakinan  diantara  para  ahli  hukum  dan aktivis Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM bahwa kebiri kimia memiliki dampak buruk berupa efek samping yang dapat menimbulkan penderitaan bagi penerima kebiri kimia antara lain pengeroposan tulang dan diabetes  (Jamaludin 2021). Mencerna tindakan kebiri kimia dalam konsepnya salah jika kebiri diartikan sebagai sanksi tindakan dikarenakan sanksi tindakan  merupakan  sebuah  tindakan  rehabilitasi  kepada  pelaku  kejahatan  seksual  bukan untuk  memberikan  penderitaan  (Jamaludin  2021).  Pada  efek  samping  kebiri  kimia  yang mengancam nyawa penerima kebiri kimia, merupakan sebuah penderitaan yang kemudian dipertanyakan  kepastian  hukum  bagi  pelaku  jika  pelaku  mendapatkan  efek  samping berlebihan  sehingga  mengancam  nyawanya,  disini  perlu  diperhatikan  bagaimana  tindakan yang  dilakukan  pemerintah  pada  pelaku  yang  pada  dasarnya  pelaku  hanya  mendapatkan kebiri kimia untuk menekan hormon seksualnya tetapi pada faktanya kebiri kimia ini juga bisa mengancam  nyawa  atas  efek  samping  yang  ditimbulkan.  Pemerintah  wajib mempertimbangkan hak terdakwa sebagai manusia untuk dijamin hak kesehatannya sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  huruf  H  ayat  (1)  yang  menegaskan  bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”. Pada PP  No.70  tahun  2020  tidak  ada  pengaturan  mengenai  tindakan  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah jika terdakwa mendapatkan efek samping dari kebiri kimia yang membahayakan nyawanya,  disini  mengindikasikan  bahwa  ada  kekosongan  hukum didalam  PP  No.70  tahun 2020.
Suntikan kebiri kimia memiliki dampak dalam menekan libido pada pelaku kejahatan seksual  agar  hormonnya  menurun,  teknisnya  kebiri  kimia  bekerja  untuk  menekan  hormon testosteron  untuk  mengurangi  hasrat  pelaku  dalam  melakukan  aktivitas  seksual  (Daming 2020).  Mekanisme  kebiri  kimia  diatur  secara  eksplisit  pada  Peraturan  Pemerintah  No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kebiri Kimia yang selanjutnya disebut PP No. 70 Tahun 2020.
Berbicara mengenai efek samping yang timbul  diakibatkan oleh tindakan kebiri kimia pemerintah  harus  berupaya  dalam  melindungi  pelaku  juga  dari  ancaman  penyakit  yang membahayakan jiwa, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945, hal ini menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut  yang  dituangkan  dalam  penelitian  yang  berjudul  “ PERTANGGUNGJAWABAN

## PEMERINTAH TERHADAP EFEK SAMPING  KEBIRI KIMIA TERHADAP TERDAKWA KEJAHATAN
SEKSUAL”,

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan pelaksanaan pemulihan kesehatan terdakwa kejahatan seksual pada anak yang mendapatkan efek samping dari obat dan suntikan kebiri kimia sudah diatur dan mendapatkan kepastian hukum.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menkonsepsikan hukum sebagai  norma  meliputi  nilai – nilai,  hukum  positif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini  adalah  memberikan  preskripsi  mengenai  rumusan  masalah  yang  diajukan.  Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan Pendekatan konseptual. Pendekatan hukum normatif adalah suatu metode menemukan dan menjelaskan  suatu  permasalahan  hukum  dengan  mempelajari  dan  menelaah  berdasarkan norma  hukum  primer  yaitu  Undang – Undang  dan  lainnya,  bertujuan  untuk  menjawab  isu hukum yang diteliti.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Undang-undang dasar tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimta,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
7. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8. Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  buku – buku, jurnal, dan lain – lain.
9. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : internet dan lain – lain yang berkaitan dengan Eksistensi Tindakan Kebiri Kimia.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi Pustaka dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Eksistensi  Pidana  Kebiri  Kimia.  Teknik  analisis  yang  digunakan  bersifat  preskriptif  melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban  terhadap  permasalahan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif merupakan suatu metode memaparkan atau menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan berdasarkan norma hukum primer seperti Undang – Undang. Teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa  jawaban  terhadap  permasalahan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  deskriptif.  Teknik  analisis  deskriptif  merupakan  suatu  metode  memaparkan  atau menjelaskan  apa  adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau  kondisi  hukum  dengan berdasarkan norma hukum primer seperti Undang – Undang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pandangan Kebiri Kimia Dalam Hukum
Kebiri kimia merupakan tindakan legal dalam hukum pidana di Indonesia karena kebiri kimia  sendiri  sudah  diatur  dan  menjadi  Undang-Undang  bahwasannya  kebiri  kimia mempunyai asas legalitas sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan: “tiada suatu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang- undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu ”. Asas legalitas mengatur bahwa setiap peristiwa  pidana  (delik)  harus  terlebih  dahulu  diatur  oleh  undang-undang,  atau  setidaknya sudah diatur didalam aturan hukum yang telah ada sebelum terjadi peristiwa pidana (delik) (Dr.Fitri Wahyuni. 2017).
Pemerintah  dalam  menanggulangi  dan  memberi  perlindungan  kepada  anak mendapatkan rintangan yang sangat serius, didasari dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak di negara tercinta ini menunjukkan  bahwa eksistensi kejahatan ini terus meningkat  seiring  waktu.  Kejahatan  seksual  kepada  anak  sering  dipahamin  dengan  istilah pedophilia, pelaku pedofil dicirikan sebagai penyuka anak baik laki-laki maupun perempuan pada golongan umur 8-13 tahun (Sumardi Efendi 2019). Pedophilia dipahami denga kejahatan abnormal  didasari  pelaku  lebih  condong  tertarik  secara  intim  kepada  anak  pubertas  yang tidak memiliki hubungan darah ataupun memiliki hubungan darah sekalipun.
Adapun  modus  operandi  yang  sering  dilancarkan  oleh  pelaku  pada  korban  untuk membujuk  korban  agar  mau  menuruti  semua  permintaan  dari  pelaku  adalah  dengan mengiming-imingi  dengan  sesuatu  berbentuk  barang  maupun  uang,  ajakan  yang  bersifat ramah  dan  bisa  memperlakukan  anak  dengan  baik  hingga  korban  menunjukan  kemauan untuk menuruti permintaan pelaku (Sumardi Efendi 2019).
Dengan berlandaskan keresahan ini pemerintah menambahkan pemberatan hukuman kebiri kimia dengan bertujuan agar para pelaku dan calon pelaku kejahatan seksual pada anak mendapakan  rasa  jera  melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yang selanjutnya disebut PERPU No. 1 Tahun 2016 Yang Disahkan Menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No, 23 Tahun 2002. Lebih rinci lagi mekanisme dan tata cara kebiri kimia diatur pada  PP No. 70 Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kebiri  Kimia.  Kebiri  kimia  hanya  diperuntukan untuk pelaku kejahatan seksual dewasa dan apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masuk dalam  kategori  dibawah  umur  melalui  Pasal  82  ayat  8  UU  no.  17  tahun  2016  menyatakan secara  tegas  bahwa  hukuman  kebiri  kimia  tidak  berlaku,  aturan  khusus  tersebut  dibuat mengingat  usia  pelaku  yang  masih  dibawah  umur  (Daming  2020).  Pemberlakuan  pidana tambahan kebiri kimia tidak menghapuskan pidana pokok, pemberlakuan pidana tambahan harus dilakukan secara bersamaan dengan pidana pokok yang berarti pidana tambahan tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
bisa  berdiri  sendiri.  Dipahami  hukum  pidana  tambahan  diperuntukan  untuk  memberantas masalah sosial yang menimbulkan gejolak ketentraman masyarakat khususnya pada masalah pedophilia .  Diberlakukankannya  kebiri  kimia  merupaka  sebuah  upaya  pemerintah  dalam melindungi  anak-anak  dan  masyarakat  dari  ancaman  kejahatan  seksual  pada  anak (Yuriswanto and Mahyani 2018).
Sanksi  pidana  pokok  pada  dasarnya  masih  memiliki  sebuah  keterbatasan  dalam mengatur semua tindak pidana sehingga dapat mengganggu kinerja dari suatu aturan hukum secara maksimal dalam melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan seksual, oleh karena itu  keberadaan  pidana  tambahan  sebagai  sarana  pendukung  pidana  pokok  dalam penghukuman (Yuriswanto and Mahyani 2018).
Secara  spesifik  pada  Pasal  1  angka  2  PP  No.  70  Tahun  2020  menyebutkan  bahwa “tindakan kebiri kimia dilaksanakan dengan pemberian zat kimia me lalui penyuntikan atau metode  yang  lain”,  pada  pelaksanaan  penyuntikan  kebiri  kimia  suntikan  tersebut mengandung antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron yang dimiliki oleh laki-laki  (Daming  2020).  Efek  jika  hormon  testosteron  diperlemah  menyebabkan lemahnya kemampuan  laki-laki  untuk  ereksi,  libido  dan  hasratnya  atau  bahkan  hilang,  kebiri  kimia dilangsungkan bertahap dengan rentan waktu paling lama 2 tahun dan keputusan hakim, jenis obat  yang  umum  digunakan  pada  pelaksanaan  kebiri  kimia  yaitu  antara  lain Medroxyprogesterone  acetate,  Cyproterone  acetate,  Agonis  Lutenizing  Hormone  Releasing Hormone (LHRH) (Sienny Agustin 2021).

## Pandangan Kebiri Kimia Dalam Medis
Konsep awal kebiri yang kata lainya adalah kasastri marupakan sebuah tindakan medis dengan menggunakan bahan kimia maupun dengan bedah yang bertujuan menurunkan atau menghillangkan hormon testosterone pada pria atau fungsi ovarium pada wanita. Pengebirian dengan  memberikan  obat-obatan  atau  dengan  bedah  secara  eksplisit  selalu  menimbulkan efek  samping  fisik  atau psikologis  yang berbeda,  ada  beberapa  metode pelaksanaan  kebiri kimia yaitu (Daming 2020):
1. Kebiri bedah ( Surigical Castraction )
Kebiri  bedah  merupakan  proses  operasi  pada  bagian  tubuh  untuk  mengurangi dan  menghilangkan  gairah  seksual  untuk  laki-laki  atau  wanita,  pengebirian  bedah dinilai sangat efektif dalam mencapai tujuan utama dari kebiri pada pelaku kejahatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
seksual  pada  anak  yaitu  untuk  mencegah  residivisme  untuk  kejahatan  yang  sama, akan tetapi kebiri bedah tidak berlaku di Indonesia, dampak efek samping dari kebiri bedah  ini  adalah  hilangnya  kemampuan  ereksi,  mandul,  tidak  dapat  melakukan kegiatan seksual dengan lawan jenis, organ tubuh tidak mampu untuk memproduksi hormon testosteron dan mengalami infeksi.
2. Kebiri kimia ( Chemical Castraction )
Sama  seperti  penjelasan  sebelumnya  kebiri  kimia  dilaksanakan  dengan penyuntikan  atau  dengan  pemberian  obat-obatan  yang  mengandung  antiandrogen bertujuan  untuk  mengurangi  dari  produktifitas  dari  hormon  testosteron  yang diproduksi  oleh  sel  lydig  didalam  testis  seorang  laki-laki,  kebiri  kimia  bersifat sementara waktu jika pemberian antiandrogen dihentikan makan semua fungsi dan produksi akan bekerja seperti semula. Adapun efek samping yang timbul dikarenakan kebiri kimia ini adalah sensasi rasa panas saaat penyuntikan, anemia, depresi, mandul, penyakit jantung, osteoporosis dan diabetes
Hormon Testosteron memainkan peran yang mendasar dalam proses tubuh  manusia. Hormon  Testosteron  dan  Metabolismenya (prosesnya),  enzim  5α -dihydrotestosteron, menghasilkan  atau  meregulasi  metabolisme  energi,  pertumbuhan  otot,  menghambat adipogenesis  (penyusunan  jaringan  adiposa  yg  di  bentuk  menjadi  lemak)  dan  memodulasi fungsi  reproduksi  dan  seksual  pria,  Peran  lainnya  yaitu  mengatur  metabolisme  tulang, eritropoiesis (pembentukan sel darah merah) fungsi sel endotel (sejenis sel yang membentuk suatu jaringan yang memisahkan antara pembuluh darah dan sistem limfatik diseluruh tubuh, sistem  limfatik  dipahami  sebagai  suatu  sistem  yang  berfungsi  mengalirkan  getah  bening didalam tubuh) dan fungsi hati (Eva Decroli 2017). Kadar hormon testosteron dalam tubuh diatur oleh aksis hipotalamus-hipofisis yang juga mengatur reaksi terhadap stress dan banyak proses  lain  dalam  tubuh  termasuk  proses  pencernaan,  sistem  ketahanan  tubuh,  mood, tingkat emosi, gairah seksual yg di hasilkam hormon seperti testosteron. Pada pria hormon testosteron dalam sirkulasi berasal dari produksi testis.  Arti dari hipotestosteron berkaitan dengan  peningkatan  massa  lemak,  penurunan  sensitivitas  insulin,  toleransi  glukosa terganggu,  peningkatan  trigliserida  dan  kolesterol,  dan  penurunan  kadar  HDL.  European Society of Endocrinology mendefinisikan hipotestosteron apabila kadar testosteron rendah dan adanya gejala hipogonadisme (Eva Decroli 2017). Hipotestosteron ini dapat terjadi akibat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kelainan primer pada organ perifer (testis) ataupun sekunder akibat kelainan hipofisis atau hipotalamus.  Penting  untuk  diketahui  bahwa  hipotestosteron  (kelenjar  seksual  tidak menghasilkan  hormon  dalam  jumlah  yang  cukup)  mempunyai  efek  negatif  terhadap kesehatan secara umum dan kualitas hidup pria  (Eva Decroli 2017). Dapat dipahami bahwa hormon testosteron menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan organ tubuh dan jika hormon testosteron berkurang dibawah batas wajar atau sistem imun tubuh menurun maka dapat dipastikan bahwa keseimbangan organ tubuh akan menurun dan menghasilkan efek samping negatif yang mengancam nyawa.
Jika  kebiri  kimia  dilihat  dari  perspektif  kesehatan,  pelaksanaan  kebiri  kimia  lebih condong  memberikan  dampak  negatif.  Sebagaimana  penjelasan  di  atas  memberikan kesimpulan bahwa kebiri kimia dapat memunculkan efek samping dari penuaan dini, cairan antiandrogen dapat memberikan efek pengurangan kepadatan tulang, mengurangi masa otot yang  kemudia  menimbulkan  penumpukan  lemak  dan  memperbesar  resiko  dari  penyakit jantung. Kondisi terebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh  Ketua Bagian Andrologi  dan  Seksiologi  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Udayana,  Denpasar,  Wimpie Pangkahila, di era modern seperti sekarang ini prosesi kebiri kimia tidak dilakukan lagi dengan membedah dan mengambil testis tetapi dengan kimia seperti pemberian obat dan suntikan yang mengandung hormon antiandrogen, kebiri secara kimiawi memiliki dampak yang dapat mengrogoti fungsi organ seperti pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan menganggu fungsi organ kognitif lainya, selanjutnya menurut wimpie tidak ada data yang mendukung kebiri kimia dapat secara efektif memberikan efek jera pada pelaku (wicaksono adhi 2019).
Jika  menakar  efektivitas  dari  kebiri  kimia  dengan  memberikan  suntikan  atau  obat kimiawi medroxyprogesterone atau Cyproterone acetate terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak tidak akan bisa menggeneralisir dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Faktor yang berkesinambungan  dengan  metodologi  dari  suatu  riset  tertentu  sangat  pelu  diperhatikan sedemikian  ketatnya  sebelum  memberikan  kesimpulan  bahwa  tindakan  tersebut  efektif dalam menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual pada anak. Sebuah tindakan kebiri  kimia  memang  pada  dasarnya  bisa  menurunkan  dorongan  seksual  yang  berlebihan pada pelaku kejahatan seksual pada anak, disamping itu dorongan seksual akan turun pesat ada kemungkinan akan kembali seperti sediakala jika suntikan kebiri kimia dihentikan dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menimbang faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dorongan seksualitasnya. Faktor lain yang  pelu  dipertimbangkan  adalah  setelah  pengebirian  selesai  ada  indikasi  pelaku  akan menjadi lebih agresif daripada sebelumnya dikarekankan faktor sudah lama tidak beraktivitas seksual

## Kedudukan terdakwa dalam keadilan
Didalam UUD 1945 kedudukan setiap warga negara baik warga negara biasa maupun terdakwa terjamin didalam konteks hukum dan pemeritahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut  KUHAP  dengan  jelas  mengatur  mengenai  kedudukan tersangka tindak pidana, pada Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan tersangka merupakan seseorang yang  karena  perbuatannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  patut  diduga merupakan pelaku tindak pidana. Kedudukan terdakwa didalam KUHAP merupakan sebagai subjek didalam setiap proses pemidanaan maupun saat memeriksa (Iqbal and others 2021). harkat,  martabat,  harga  diri  dan  hak  asasi  seorang  terdakwa  tidak  boleh  dikesampingkan. Kedudukan terdakwa di dalam KUHAP menempatkan terdakwa sebagai manusia sepenuhnya yang  tetap  memiliki  sebuah  harkat  martabat,  harga  diri  dan  hak  asasi  manusia  yang  tidak boleh/tidak dapat dirampas darinya.  Perlindungan hukum selalu memiliki keterkaitan pada rule  of  law sebab  kemunculan  konsep  tersebut  tidak  lepas  dari  tujuan  untuk  memberikan perlindungan  pada  HAM  setiap  terdakwa.  Perlindungan  HAM  terdakwa  tindak  pidana kejahatan  seksual  tertera  pada  konstitusi  dan  Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia, penjaminan  sebuah  kosntitusi  atas  HAM  sangat  penting  sebagai  sebuah  pedoman pelaksanaan  ketatanegaraan  sebuah  negara.  Didalam    UU  HAM  Nomor  39  Tahun  1999 menyatakan menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa  serta  hak  persamaan  didepan  hukum,  hak  untuk memperoleh keadilan.
Merujuk  pada  asas Equality  Before  The  Law atau  kesamaan  kedudukan  dihadapan hukum yang berlaku untuk semua manusia tanpa melihat statusnya bahkan seseorang yang sedang berhadapan  dengan  hukum  atau  dalam  konteks hukum pidana,  pada  asas equality before the law terdakwa tindak pidana kejahata seksual pada anak tetap dianggap sebagai manusia  yang  tentu  memiliki  sebuah  hak  asasi  untuk  ditegakan  kepentingannya  dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Sebagai  seorang  terdakwa  tindak  pidana  kejahatan  seksual  terdakwa  juga  memiliki perlindungan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam hak kesehatan bagi seorang terdakwa yang tertera pada pasal 58 KUHAP dapat disimpulkan bahwa tersangka memiliki  hak  dalam  mendapatkan  sebuah  layanan  kesehatan  yang  harus  dilakukan  secara maksimal (Arnita 2013).

## Kebiri Kimia di Dalam Perspektif HAM
Komnas  HAM  memiliki  pendapat  terkait  penerapan  kebiri  kimia  bagi  terdakwa kejahatan seksual pada anak: (Daming 2020).
1. Penjatuhan sanksi tambahan melalui kebiri kimia dapat di kategorikan sebagai sebuah pengsanksian  yang  keji  selanjutnya  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  konstitusi  dan komitmen  negara  Indonesia  didalam  HAM,  dengan  ketentuan  Pasal  28G  ayat  2 menyatakan bahwa “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia ”.  Dengan itu  hak  tersebut  adalah bersifat  konstitusional,  perlindungan  serta  pemenuhan  menjadi  komitmen konstitusional.
2. Penjatuhan sanksi dengan melakukan metode kebiri (kimia ataupun dengan operasi pengambilan  testis),  dapat  pula  dikategorikan  sebuah  pelanggaran  hak  yaitu pelanggaran  hak  persetujuan  atas  tindakan  medis  dan  hak  perlindungan  atas integritas fisik dan mental manusia.
3. Ada beberapa pendapat dari dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual muncul tidak hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kejahatan seksual pada anak tidak hanya penetrasi alat kelamin saja. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah  upaya  pemulihan  melalui  rehabilitasi  secara  menyeluruh  baik  medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada HAM.
4. Penanggulangan  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  dalam  hal  ini  seluruh  elemen masyarakat  meminta  sebuah  tindakan  yang  menyeluruh  dan  konsisten  dan  tidak hanya terfokus pada penghukuman tetapi juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak contohnhya seperti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
komunitas  ramah  anak  dan  juga  perempuan,  keterbukaan  informasi  tentang  para pelaku  ataupun  melalui  pendidikan  dan  peningkatan  pemahaman  mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dikerjakan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya. Pelaksanaan kebiri kimia harus dilakukan dengan cara sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada dan tidak melupakan sebuah hak dari terdakwa dan harus memperhatikan hak asasi dari terdakwa. Hukuman tersebut tidak boleh membawa dapak buruk bagi kesehatan terdakwa dan harus membawa kemanfaatan baru sebagai tujuan utama dari hukuman yang dilakukan.

## Kekosongan Norma Hukum Pada PP No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksaan Kebiri Kimia
Aturan  mengenai  tata  pelaksanaan  kebiri  kimia  menjadi  sebuah  pertanyaan  ketika peneliti melakukan penelitian pada PP No.70 tahun 2020 di karenakan tidak adanya sebuah norma yang mengatur bagaimana tindakan yang harus diberikan ketika terdakwa menjalani prosesi kebiri kimia yang berlangsung paling lama 2 tahun mendapatkan sebuah efek samping dari  kebiri  kimia  tersebut.  Secara  medis  kebiri  kimia  sangat  riskan  jika  dilakukan  kepada seorang  terdakwa  yang  sistem  imunnya  sedang  turun  walaupun  sudah  melalui  uji  klinis kelayakan mendapatkan kebiri kimia, manusia memiliki periode dimana sistem imun tubuh mengalami kenaikan dan penurunan dan ketika sistem imun tubuh menurun dan dilakukan kebiri  kimia  besar  kemungkinan  terdakwa  akan  mendapatkan  sebuah  efek  samping  dari penyakit  yang  mengancam  jiwa.  Kekosongan  hukum  ini  ditemukan  dimana  penelitian dilaksanakan untuk mencari sebuah pertanggungjawaban dari pemerintah dan perlindungan kesehatan oleh terdakwa dari efek samping kebiri kimia seperti osteoporosis dan diabetes.
Sebuah kekosongan hukum mengakibatkan ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid ) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan pada masyarakat dengan kata lain akan terjadi  kekacauan  hukum  ( rechtsverwarring ).  Alasan  ini  yang  menyebabkan  sebuah kebingungan atau kekacauan didalam masyarakat mengenai aturan mana dan apa yang harus diterapkan yang menjadi tidak ada kepastian aturan untuk diterapkan kepada hal-hal yang terjadi  (Nasir  2017).  Semua  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  sangat  memerlukan sebuah aturan untuk membentuk suasana harmonis dalam kebermasyarakatan, hukum yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
ada  ditengah-tengah  masyarakat  hendaknya  memiliki  sebuah  dasar  hukum  yang  dapat menjiwai  dari  suatu  keadaaan  seluruh  masyarakat  dan  tentunya  bagi  orang  yang  sedang berhadapan dihadapan hukum, wajib memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur-unsur keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  terhadap  masyarakat.  Lahirnya  suatu  produk  hukum yang  akan  selalu  hidup  bersama  didalam  masyarakat  harus  bersifat  dinamis  yang  berarti dapat mengikuti perkembangan dari masyarakatnya maupun dari hukum yang sebelumnya, hukum hendaknya mampu berlaku secara efektif dan tepat sasaran sehingga terhindar dari sesuatu  kekacauan  yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  didalam  masyarakat.  Sering ditemui  hukum  yang  dibuat  secara  faktual  ternyata  tidak  efektif  didalamnya  bahkan menimbulkan masalah lainya, efektifitas hukum erat kaitannya dengan persoalan penerapan, pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  didalam  masyarakat  demi  tercapainya  sebuah  tujuan hukum yang sebenarnya dengan maksud sebuah hukum benar-benar berlaku sesuai dengan filosofis, yuridis dan sosiologis.
Didalam  konteks  kebiri  kimia  menjadi  sebuah  kerancuan  jika  terdapat  aturan  yang memiliki arti yang sangat vital pada hak kesehatan terdakwa tetapi tidak diatur secara tegas.
Pada dasarnya sebuah aturan yang seharusnya diatur pada konteks efek samping kebiri kimia  merupakan  sebuah  aspek  aturan  yang  penting  dengan  dasar  bahwa  ketika  ada terdakwa secara tiba-tiba mendapatkan sebuah penyakit dari akibat kebiri kimia dapat secara langsung  ditangani  dan  mendapat  kepastian  hukum  yang  jelas  pihak  mana  yang bertanggungjawab apakah rumah sakit dan dokter secara langsung apakah dari pemerintah ke rumah sakit lalu ke dokter yang memiliki kewenganan dalam pengebirian.
Jika  kekosongan  norma  hukum  ini  tidak  segera  diisi  pemerintah  selaku penanggungjawab  dari  kebiri  kimia  dianggap  melakukan  pelanggaran  HAM  yang  secara subtansi  kebiri  kimia  dapat  bedampak  pada  hilangnya  hak  seseorang  dalam  memperoleh kesehatan yang dijamin oleh UUD 1945.
Didalam ilmu hukum dipahami ada dua bentuk istilah pertanggungjawaban pemerintah yang  pertama  liability (the  state  of  being  liable) dan  yang  kedua  adalah responsibility  (the state  of  fact  being  responsible. Hal  yang  diperhatikan  disini  adalah responbility hal  yang merupakan  kewajiban  yang  harus  dipertanggungjawabkan  termasuk  sebuah  keputusan hukum, pemerintah dalam termasuk tindakan hukum harus berlandaskan dari asas legalitas.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Sebuah  tindakan  hukum  mengandung  makna  pemakaian  kewenangan  dan  didalamnya tersimpan pesan adanya sebuah pertanggungjawaban.
Didalam  kitab  Didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1365 pertanggungjawaban  hukum  memiliki  pengertian  bahwa  setiap  tindakan  melawan  hukum oleh  subjek  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  mengharuskan  adanya pertanggungjawaban hukum.  Pertanggungjawaban  hukum  ini dapat dikategorikan  menjadi dua macam yaitu kategori melawan hukum dan kategori tidak melawan hukum, jika masuk kategori  tidak  melawan  hukum  maka  jenis  pertanggungjawabannya  adalah  sesuai  dengan hukum administrasi misalnya akuntabilitas program, kinerja dan lainya.
Pada dasarnya semua putusan pidana yang diberikan terhadap terdakwa merupakan atas  kewenangan  hakim  namun  demi  sebuah  hak  asasi  manusia  atas  kesehatan  terdakwa maka hakim perlu melakukan konsultasi kepada para ahli seperti dokter dan psikologi. Dan jika kebiri itu dilaksanakan oleh negara melalui dokter ataupun dokpol wajib menghormati hak  terdakwa  sebagai  manusia  untuk  dihormati  dengan  mempertimbangkan  dan memperhatikan  setiap  perkembangan  kesehatannya,  memberikan  penyuluhan  untuk  para penegak hukum mengenai pemahaman perawatan untuk mengantisipasi hal buruk dari efek samping yang kemungkinan dapat timbul setelah atau saat kebiri kimia dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
Kebiri  kimia  disetujui  oleh  Presiden  Jokowi  menjadi  sebuah  sanksi  tambahan untuk  pelaku kejahatan seksual pada anak yang diatur di Undang-Undang no.17 tahun 2016 pada Pasal 81 angka 7, secara rinci tata cara pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah no.70 tahun 2020 yang menjelaskan tata cara dan penjelasan tentang kebiri kimia.
Pada  PP  No.70  tahun  2020  terdapat  kekosongan  hukum  mengenai  aturan  bagaimana  jika terdakwa terkena efek samping saat atau sesudah kebiri kimia dilaksanakan. Hal ini penting diatur pada PP No.70 dikarenakan terdakwa mempunyai persamaan hak kesehatan di mata hukum  dan  itu  harus  dihormati  oleh  pemerintah  sebagai  penanggungjawab  perumusan Peraturan  Pemerintah  tersebut.  Jika  hal ini  tidak diatur  hal  ini dapat  merugikan dari pihak terdakwa karena kesehatanya menurun dan haknya dirugikan oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida Fathya,  Nurul,  Elly  Noer Rochmah, and Faris  Fauzan  Zain.  2020.  ‘KEKERASAN  SEKSUAL PADA ANAK: PEMBUKTIAN OLEH TENAGA MEDIS (SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN: EVIDENCE  BY  MEDICAL  PROFESSIONAL)’, Medika  Kartika  Jurnal  Kedokteran  Dan Kesehatan <https://doi.org/10.35990/mk.v3n2.p85-102>
Arnita,  Nyoman.  2013.  ‘Perlindungan  Hak -Hak  Tersangka  Dalam  Penahanan  Ditinjau  Dari Aspek Hak Asasi Manusia’, 21.3: 43– 55
Daming, Saharuddin. 2020. ‘Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM’, Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum ,  9.1:  22 – 29  <http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>
Dr.Fitri Wahyuni., S.H, M.H. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia , 1st edn, ed. by Azmi Rizqi (Tanggerang: Nusantara Persada Utama), I
Ekaningtyas, Ni Luh Drajati. 2020. ‘Psikologi Komunikasi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini’, Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 5.2
Eva Decroli. 2017. ‘Tesroteron and Benefit for Men’S Health’, Journal of Chemical Information and Modeling , 110.9
al  haq,  Arini  Fauziah,  Santoso  Tri  Raharjo,  and  Hery  Wibowo.  2015.  ‘KEKERASAN  SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA’, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2.1 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13233>
Hidayat, Muslim, and Taufiqu rrahman Taufiqurrahman. 2021. ‘Dampak Psikologis Kekerasan Seksual  Pada  Anak’, Coution :  Journal  of  Counseling  and  Education ,  2.1 <https://doi.org/10.47453/coution.v2i1.237>
Iqbal,  Muhammad,  Fiqri  Andjaya,  Hanafi  Arief,  /  Faris,  and  Ali  Sidqi.  2021. ‘Kedudukan Tersangka Dalam Telaah Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia’
Jamaludin, Ahmad. 2021. ‘Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System’,
ADLIYA:
Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 15.2 <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910> Kemenpppa. 2022. Kekerasan Seksual Pada Anak <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
Masrizal Khaidir. 2007. ‘Penyimpangan Seks Pedofilia’, 1
Nashriana.  2011. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia ,  cet.  2  (jakarta:  PT RajaGrafindo Persada)
Nasir, Gamal  Abdul.  2017.  ‘Kekosongan  Hukum  &  Percepatan  Perkembangan  Masyarakat’, JURNAL HUKUM REPLIK , 5.2 <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>
Putri, Shalsabila, Andon Pertiwi, and Gayatri Dyah Suprobowati. 2022. ‘Analisis Yuridis Regulasi Mengenai Hukuman  Kebiri  Kimia  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak’,
Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional | , 1.1
<https://www.antaranews.com/berita/2284918/lbh-jakarta-anak-anak-masih-rentan- jadi-korban-kekerasan-seksual>
Rizqian,  Irvan.  2021.  ‘UPAYA PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  SEBAGAI  KORBAN TINDAK  PIDANA  KEKERASAN  SEKSUAL  DIKAJI  MENURUT  HUKUM  PIDANA  INDONESIA’,
JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ) , 1.1 <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
S.,  Tunggal,  and  Nathalina  Naibaho.  2020.  ‘Penjatuhan  Kebiri  Ki mia  Bagi  Pelaku  Kejahatan Seksual  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Falsafah  Pemidanaan’, Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 50.2: 329 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>
Sienny Agustin. 2021. ‘Ini Efek Kebiri Kimiawi Pada Pria’, Alodokter.Com , pp. 1 – 1
Sum ardi Efendi. 2019. ‘Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah’, BIDAYAH: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman , 10.1 wicaksono  adhi.  2019.  ‘IDI  Tolak  Jadi  Eksekutor:  Kebiri  Kimia  Bukan  Layanan  Medis’, CNN Indonesia
Yuriswanto,  Adam,  and  Ahmad  Mahyani.  2018.  ‘HUKUMAN  KEBIRI  SEBAGAI  PIDANA
TAMBAHAN  DALAM  TINDAK  PIDANA  KEJAHATAN  SEKSUAL’, DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1592>