## Desain Implementasi Konektivitas Data Upstream Menuju Downstream Traceability Bisnis Perikanan di Indonesia
Design The Intersection of Upstream Search Data Accuracy With Downstream Traceability Fisheries Business in Indonesia
Angky Soedrijanto 1 , Titis Istiqomah 2 , Liliek Soeprijadi 3
1 Faculty of Fisheries Islamic University Lamongan, Veteran Street 53A Lamongan
2 Institut Technology of Saince and Bussines Mambaul Falah, Bawean Island, Gresik
3 Politecnic of Maritime and Fisheries Karawang, Lingkar Tanjungpura Street, Karangpawitan, Karawang correspondent author: angky65@gmail.com

## Abstrak
Pelaku usaha perikanan di Indonesia memiliki latar belakang pengetahuan, pendidikan, sosial dan psikologi yang  berbeda-beda.  Keberagaman  ini  menjadi  kendala  dalam  penerapan traceability produk  perikanan Indonesia, sehingga kurang berdaya saing di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan beberapa skema sederhana yang mudah dipahami oleh pelaku usaha perikanan Indonesia untuk menerapkan traceability secara  luas.  Metode  penelitian  deskriptif.  Data  diperoleh  dari  survei  terestrial  dan  wawancara dengan  pelaku  usaha  yang  tersebar  di  berbagai  sentra  perikanan  di  Jawa  Timur,  sejak  tahun  2015  hingga sekarang. Hasil pengamatan disusun dalam matriks sederhana untuk mengetahui kesesuaian perilaku pelaku usaha  desain  di  setiap  titik  pengamatan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa:  komitmen  dan  konsistensi pengusaha  perikanan  sangat  ditentukan  oleh  faktor  pengetahuan,  pendidikan,  sosial,  dan  psikologi  masing- masing. Pengetahuan adalah aspek kekuatan terbaik untuk membuat penyusunan data pencarian; karena aspek ini ternyata 'dipaksa' untuk 'dipahami' oleh semua pihak yang berbisnis. Perancangan akurasi titik temu data pencarian hulu dengan traceability hilir dapat diwujudkan melalui diseminasi pengetahuan secara sederhana dan aplikatif secara berkesinambungan, meluas ke semua lini dan ditanamkan kepada konsumen sejak dini. Lemahnya  implementasi traceability di  Indonesia  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  konsumen  akan pentingnya pencarian data; yang berdampak kuat pada pemasok untuk “mengabaikan” penerapan traceability produk lokal.
Kata kunci: Traceability, penangkapan ikan, pengolahan ikan, hulu, hilir

## Abstract
Fisheries  business  actors  in  Indonesia  have  different  backgrounds  in  knowledge,  education,  social  and psychology. This diversity creates obstacles to the application of traceability of Indonesian fishery products, so that they lack competitiveness in the international market. The research aims to find some simple schemes that are easily understood by Indonesian fisheries businesses to implement traceability extensively. Descriptive research method. Data were obtained from terrestrial surveys and interviews with business actors spread across various fishery centers in East Java, since 2015 until now. The results of the observations are arranged in a simple matrix to find the suitability of the behavior of the design business actors at each observation point. The results  of  the  analysis  show  that:  the  commitment  and  consistency  of  the  fisheries  businessman  is  largely determined by the factors of knowledge, education, social, and psychology respectively. Knowledge is the best aspect of power to create the drafting of search data; because this aspect turns out to be 'forced' to 'understand' by all parties doing business. The design of the accuracy of the meeting point of upstream search data with downstream traceability can be realized through the dissemination of knowledge in a simple and applicable manner  continuously,  extending  to  all  lines  and  implanted  to  consumers  from  an  early  age.  The  weak implementation of traceability in Indonesia is caused by the lack of consumer understanding of the importance of search data; which has a strong impact on suppliers to "ignore" the implementation of traceability for local products.
Keywords: Traceability, fishing, processing fish, upstream, downstream

## Pendahuluan
Pelaku  usaha  perikanan  di  Indonesia  memiliki  latar  belakang  pengetahuan, pendidikan,  sosial,  dan  psikologi    yang  berbeda  beda.  Keragaman  tersebut  menciptakan hambatan  yang  sangat  besar  dalam  penerapan traceability produk  perikanan  Indonesia, sehingga  tidak  banyak  produk  hasil  perikanan  yang  memiliki  daya  saing  di  pasar internasional  karena  rencahnya  aspek  kepercayaan  konsumen  di  luar  negeri.  Penerapan traceability pada dasarnya mudah dilakukan bagi kalangan pelaku usaha perikanan. Syarat mutlak penerapannya hanyalah komitmen dan konsistensi dalam transformasi data produk yang dipindah-tangankan dari satu penjual kepada pembeli dalam rantai usaha. Transformasi data untuk menyusun dokumen traceability pada dasarnya cukup berupa nota penjualan dan nota  pembelian  yang  dilengkapi  dengan  catatan  berupa  mutu  produk,  atau  catatan  lain apabila ada penyimpangan saat dipindah-tangankan, sehingga apabila terjadi resiko terhadap keamanan pangan dapat segera diketahui titik simpul penyebab masalahnya. (Hobbs, 2003) menyatakan bahwa penerapan traceability yang baik dalam manajemen rantai pasokan dapat mengurangi  resiko  keamanan  pangan  dan  menekan  biaya  akibat  infeksi  penyakit  dalam mengkonsumsi makanan.
Tracebility menekan  biaya  akibat  resiko  produk  yang  rusak  akibat  kesalahan perencanaan waktu penanganan, serta dapat memperoleh tambahan insentif secara ekonomi dari konsumen  (Golan et  al., 2004); (Nilsson, Trautman, Goddard,  & Nilsson, 2008); and (Mai  &  Matthiasson,  2010).  Implementasi traceability di  kalangan  usaha  perikanan  di Indonesia  masih  terbatas  sehingga  perlu  ditingkatkan,  dikembangkan,  dan  terus  menerus disebar luaskan sebagai budaya mutu bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Upstream traceability sektor perikanan banyak diperankan oleh aktivitas nelayan pada sub  sektor  penangkapan  ikan,  dan  petambak  pada  sub  sektor  budidaya  perikanan.  Para pelaku  usaha  perikanan  tersebut  merupakan  produsen  bahan  baku  yang  selanjutnya  akan masuk ke unit pengolahan melalui perantara para pengepul kecil, pengepul dan ware house yang  menjalankan  bisnis  pascapanen.  Para  pelaku  usaha  pada  sisi  produsen  tersebut mengetahui dengan pasti dan rinci asal usul bahan  baku  untuk konsumsi atau pengolahan perikanan.  Keterbukaan  para  pelaku  usaha  pada  multi  sektor  tersebut  terhadap  data  dan informasi  mengenai  bagaimana  ikan  atau  udang  diproduksi,  apa  saja  yang  terjadi  selama proses  produksi  hingga  baik  buruknya  kualitas,  berikut  perlakuan  selama  pascapanen; merupakan informasi sangat penting dalam menjamin terciptanya sistim keamanan pangan hasil perikanan bagi konsumen.
Acuan  penerapan traceability sebagaimana  definisi  dalam  ISO  8402:1994; menggabungkan semua sifat kritis dari sistem keterlacakan dengan penerapan metodologi ilmiah  (Olsen  and  Borit.  2013).  Definisi traceability adalah:  kemampuan  untuk  melacak sejarah,  aplikasi  atau  lokasi  suatu  entitas  melalui  identifikasi  yang  terekam.  Hal  tersebut berhubungan  dengan  asal  usul  bahan  baku,  bagian-bagiannya,  sejarah  pemrosesannya, distribusi,  serta  lokasi  produk  setelah  pengiriman;  yang  seluruhnya  harus  tercatat  dan ditransformasikan antar pelaku usaha dalam rantai pasokan (Soedrijanto, Huseini, Setiawan,
& Suprayitno, 2013); (Quynh, Árnason, & Zoega, 2004).
Downstream traceability sektor perikanan diperankan oleh pengepul ikan, pedagang perantara, pengolah dan pemasar hasil olahan perikanan. Para pelaku usaha hilir ini berperan penting  dari  aktivitas  mempertahankan  mutu  bahan  baku  dengan  cara-cara  penerapan teknologi  pasca  panen  yang  benar,  keharusan  menghindari  malpraktek  dengan menambahkan  bahan  tertentu  yang  dapat  beresiko  terhadap  keamanan  pangan,  serta memainkan  upaya-upaya  teknis  untuk  memperoleh  keuntungan  usaha  dengan  cara  yang wajar. Pengepul dan pedagang perantara yang masuk kedalam jaringan hilir; juga memiliki peran penting sebagi transformator data telusur ikan hasil produksi (tangkap atau budidaya) kepada unit pengolahan. Dengan demikian, upstream traceability mencerminkan dokumen telusur sektor hulu dan downstream traceability mencerminkan dokumen telusur sektor hilir. Titik  temu  data  telusur  antara upstream dengan downstream merupakan  titik  kritis dalam  implementasi  penyusunan  data  telusur  yang  akurat  dan  jujur.  Implementasi transformasi data dimainkan oleh masing-masing pemilik barang (ikan dan udang sebagai bahan  baku)  yang  berhak  mengambil  keputusan  dalam  proses  jual  beli  atau  berpindah tangan.  Proses  berpindahnya  kepemilikan  ikan  dan  udang  sebagai  bahan  baku  dengan perantara  pengepul,  selanjutnya  masuk  ke  unit  pabrik  pengolahan  atau  pemasaran. (Chhikara, Jaglan, Sindhu, Sciences, & Venthodika, 2018) menyebutkan bahwa data telusur wajib diinformasikan dengan tepat dan jujur dari para pelaku usaha saat menjual barangnya ke pabrik pengolahan.
Permasalahan  mendasar  dan  sederhana  yang  sering  timbul  dalam  implementasi penyusunan dokumen ketertelusuran adalah ketidak-jujuran antar pelaku usaha dalam rantai produksi,  dengan  alasan  keuntungan.  Beberapa  data  dan  informasi  kunci  terkadang disembunyikan  atau  ditutupi  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  tanpa mempedulikan resiko keamanan pangan apabila ikan diolah pada unit proses dan dipasarkan mengandung bahan tertentu yang diduga berbahaya bagi konsumen. Permasalahan lainnya adalah implementasi traceability masih dipandang sebagai syarat ketentuan yang diharuskan
oleh pembeli; sehingga kerap terjadi apabila ikan dipasarkan secara lokal untuk konsumsi lokal maka syarat transformasi data yang akurat dan jujur antar pemilik ikan dalam rantai tata niaga hasil perikanan seringkali diabaikan. Oleh karena itu; diperlukan rancang bangun untuk menentukan akurasi titik temu data telusur upstream dengan downstream traceability . Penelitian  bertujuan  untuk  menemukan  beberapa  skema  sederhana,  aplikatif  dan mudah  dipahami  oleh  masyarakat  pelaku  usaha  perikanan  Indonesia  dalam  rangka penerapan traceability secara meluas di berbagai sentra produksi perikanan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  deskriptif.  Data  diperoleh  dari  survey  terestris  dan  wawancara dengan para pelaku usaha yang tersebar di berbagai sentra perikanan di Jawa Timur, sejak tahun  2015  hingga  sekarang.  Hasil  pengamatan  disusun  dalam  matrik  sederhana  untuk menemukan  kesesuaian  perilaku  para  pelaku  usaha  rancang  bangun  pada  masing-masing titik pengamatan.
Pengamatan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya dilakukan pada para petambak dan  pengelola  kolam  ikan  sepanjang  jalur  yang  dilalui  antar fishing  base diatas,  dengan menggunakan metode wawancara acak ( random sampling ). Pengamatan di titik fishing base dan fishing port pada saat pendaratan ikan dilakukan terhadap perilaku administratif para supplier/pengepul/pemilik  ikan  hasil  tangkap  yang  melakukan  aktivitas  jual  beli  ikan langsung dengan unit pengolahan ikan skala UMKM. Jenis produk olahan ikan dipilih secara acak  sesuai  dengan  karakteristik  dan  pemasaran  hasil  perikanan  pada  masing-masing pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan. Dasar melakukan acak jenis produk adalah untuk memastikan  sejauh  mana  pelaku  usaha  mengetahui,  mengenal,  dan  sudah  mencoba menerapkan ketertelusuran ( Traceability ISO/IEC 22005:2007 dan ISO 8402 ).
Pengusaha sebagai produsen perikanan budidaya dan perikanan tangkap selanjutnya diidentifikasi  sebagai  informan  penelitian.  Peneliti  memilah  kesesuaian  dan  kelayakan informan penelitian sebagai sumber data untuk melakukan analisa rancang bangun akurasi titik temu data telusur upstream dengan downstream traceability . Para pengusaha perikanan budidaya  dan  perikanan  tangkap  sebagai  penghasil  bahan  baku  olahan  hasil  perikanan merupakan upstream traceability ;  sedangkan  produsen  olahan  ikan  adalah downstream traceability .  Personal  pelaku  usaha  sebagai  informan  penelitian  yang  diamati  adalah  para pengambil  keputusan  yang  menentukan  alur  proses  produksi,  pengolahan  dan  pemasaran ikan.
Hasil pengamatan dirangkum dalam matrik sederhana untuk menemukan kesesuaian perilaku diantara para pelaku usaha usaha perikanan budidaya, perikanan  tangkap dengan usaha perikanan olahan di sektor hilir. Rancang bangun implementasi traceability disusun runut berdasarkan sumber data awal yang akurat, terrinci dalam dokumen traceability ; sejak ikan dipanen (dari tambak atau kolam) atau turun dari kapal, pasca panen, dilelang, dibawa ke unit pengolahan, diolah, hingga siap dipasarkan.
Untuk  memastikan  kebenaran  informasi  dari  informan,  peneliti  melakukan  uji triangulasi  dengan  mengadakan  pertemuan  terbuka.  Pertemuan  terbuka  ini  dihadiri  oleh seluruh  informan,  dimana  peneliti  mempresentasikan  hasil  rangkuman  survei  untuk membahas  dan  memastikan  kebenaran  dari  setiap  informasi  yang  diterima.  Triangulasi dilakukan setahun sekali selama penelitian, melalui pertemuan tatap muka informal untuk memastikan  keterbukaan  dan  kejujuran  informasi.  Lebih  lanjut  (Mekarisce,  2020) menyatakan  bahwa  uji  triangulasi  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang  akan  diubah menjadi data penelitian harus memenuhi unsur-unsur akurat, transparan, akuntabel, valid, dan  reliabel.  Hal  ini  sangat  penting  agar  hasil  analisis  benar-benar  mencerminkan pencapaian tujuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Komitmen dan Konsistensi Terhadap Mutu
Perilaku, komitmen dan konsistensi pelaku usaha perikanan tangkap umumnya sudah memiliki  komitmen  dan  konsistensi  dalam  transformasi  data  telusur  pada  saat  ikan didaratkan dari kapal penangkap ikan masuk ke TPI. Demikian pula dengan pelaku usaha perikanan budidaya; meski pencatatan dilakukan secara sederhana, akan tetapi transformasi data telusur umumnya berjalan dengan baik melalui perpindahan nota penjualan.
Informasi yang dipindahkan dengan menggunakan nota penjualan, sebenarnya sudah mencukupi untuk menemukan data telusur asal usul produk. (Nicolae, Mihaela, & Cristea, 2014)  menyatakan  bahwa  sistem  ketertelusuran  sangat  relevan  dan  efektif  memberikan jaminan keamanan produk perikanan melalui keterbukaan manajemen rantai pasokan.
Jaminan keamanan produk yang tersampaikan melalui nota per nota penjualan secara terbuka  dalam  manajemen  rantai  pasokan  harus  dicatat  alur  perjalanannya  sesuai kepentingan masing-masing pelaku usaha. Lebih lanjut (Nicolae, Moga, Bahaciu, & Marin, 2017)  menegaskan  bahwa  setiap  permintaan  konsumsi  dipastikan  mengandung  resiko terhadap  keamanan  pangan.  (Choe,  Park,  &  Chung,  2009)  menyatakan  pentingnya penerapan traceability sebagai  suatu  sistem  telusur  data  asal  usul  bahan  pangan  untuk
menjamin  keamanan  konsumen  terhadap  resiko  kesehatannya,  melalui  serangkaian  data telusur yang menyertai perjalanan produk dari produsen hingga ke konsumen.
Hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  para  pelaku  usaha  hingga  konsumen  pada dasarnya telah mengetahui pentingnya informasi asal usul makanan. Aspek kepatuhan untuk tetap komitmen dan konsisten terhadap penggunaan data telusur pada masing-masing  lini usaha, ternyata masih dipengaruhi oleh banyak kepentingan yang tidak konstruktif seperti: ‘asal harga murah’, ‘asal ada bahan baku’ dan sebagainya. Pemeringkatan hasil pengamatan dan  survey  menunjukkan  adanya  4  hal  utama  yang  paling  banyak  menjadi  pertimbangan penerapan data telusur dapat berjalan baik dari upstream menuju ke downstream traceability yaitu:
1. Pengetahuan;  tentang  pentingnya  penerapan  sistim  keamanan  pangan.  Membuat  para pelaku  usaha  hingga  konsumen  sadar  untuk  menghasilkan  bahan  pangan  bermutu  dan aman dikonsumsi;
2. Pendidikan; bukan semata  tingkat pendidikan formal melainkan para pelaku usaha dan konsumen yang berada di lingkungan terdidik menjadikan mereka lebih tau bagaimana memperlakukan hasil perikanan / pasca panen hingga pengolahan yang baik dan benar, tidak  beresiko  terhadap  keamanan  pangan,  serta  mengetahui  sistim  administrasi  dan mampu memainkan teknologi informatika secara sederhana;
3. Sosial;  bukan  sekedar  status  sosial  seseorang  sebagai  pelaku  usaha  maupun  konsumen melainkan  lingkungan  pergaulan  yang  justru  dapat  membuat  seseorang  memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan usaha dengan benar, serta menghindari upaya- upaya malpraktek yang dapat membahayakan konsumen;
4. Psikologi; diwarnai dengan adanya watak dan perilaku yang baik seseorang (terutama di kalangan pengusaha sektor perikanan), dengan tidak menempatkan kebutuhan ekonomi semata sebagai orientasi untuk mendapatkan keuntungan.
Faktor ekonomi justru tidak menjadi pertimbangan penting dalam proses transformasi data telusur dari upstream menuju ke downstream traceability karena perpindahan barang (ikan,  udang,  dan  semua  hasil  perikanan)  pada  dasarnya  selalu  disertai  perpindahan informasi asal usulnya dalam bentuk nota penjualan atau percakapan pada saat transaksi jual beli ikan maupun udang. Empat faktor diatas menjadi keniscayaan bagi para pelaku usaha maupun konsumen dalam proses transaksi jual beli di semua lini usaha perikanan sejak hulu hingga hilir.

## Transformasi Data Telusur
Akurasi  titik  temu  data  telusur  antara upstream menuju  ke downstream traceability diperankan  oleh  para  pedagang  yaitu  para:  pengepul  kecil,  pengepul  besar  (supplier)  dan ware house ; pada saat transaksi ikan (bahan baku) ke pabrik atau unit pengolahan lainnya. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan bahwa potensi malpraktek berupa penipuan data dan informasi  yang  mungkin  terjadi  di  sub  sektor  perikanan  tangkap  dan  perikanan  budidaya pada dasarnya sangat kecil; namun adanya kejujuran mengenai asal usul dan perlakuan yang sudah dilakukan sebelumnya selama kegiatan budidaya maupun kegiatan penangkapan ikan pada dasarnya sudah dapat diketahui (ditelusuri) oleh para pedagang tersebut.
Pengepul  besar  umumnya  menerima  ikan  dari  para  pengepul  kecil.  Pengepul  kecil seringkali dijumpai sebagai pihak yang rajin berkeliling (menemui petambak di tambak atau pemilik  kapal  serta  nelayan  di  pantai)  dan  sangat  menguasai  ‘medan’.  Pengepul  kecil dipandang sangat mengetahui perilaku produktif yang dilakukan oleh para pelaku usaha di sub  sektor  perikanan  budidaya  maupun  sub  sektor  perikanan  tangkap.  Pengepul  kecil umumnya tidak langsung berhubungan dengan pabrik melainkan masih harus menyetorkan melalui ware house atau pengepul besar. Dengan demikian, pengepul besar sebagai pihak yang  berhubungan  langsung  dan  memiliki  kepercayaan  dari  pabrik  pengolahan  ikan  dan udang; wajib mendokumentasikan data telusur dengan sebaik-baiknya.
Istilah ware  house digunakan  untuk  menyebut  pengepul  dengan  modal  besar  yang memiliki  kemampuan  berupa  fasilitas  proses  sederhana  dan  sumberdaya  manusia  terlatih untuk melakukan pascapanen dan pengolahan awal sebelum ikan disetorkan ke pabrik. Ware house menjadi kepanjangan pabrik untuk memangkas biaya produksi.  Kontrak pembelian ikan dan udang antara pabrik dengan ware house; mampu memberikan kepastian pasokan bahan  baku  ikan  dan  udang  dalam  skala  besar  bagi  pabrik  untuk  memenuhi  kontrak bisnisnya.
Berdasarkan  fakta  tersebut;  maka  skema  perjalanan  data  pada  level upstream traceability seyogyanya telah dapat dimonitor oleh para pedagang. Dengan demikian, segala bentuk  potensi  malpraktek  pada  level upstream ,  yang  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak wajar dapat dihindari.
Ware  house,  collector,  dan  micro  collector ;  berperan  sebagai  pedagang;  memiliki sumber keuntungan yang pasti dari penerapan teknologi pascapanen yang baik. Selain itu, diantara mereka kedekatan emosional yang sangat kuat; termasuk dengan para nelayan atau pembudidaya.  Persaingan  harga  jual-beli  diantara  para  pedagang  bukan  menjadi  faktor utama  dalam  strategi  bisnis.  Pelayanan  yang  baik,  kedekatan  emosional  yang  dapat
membentuk loyalitas, dan penerapan teknologi  pascapanen merupakan kunci keberhasilan bisnis para pedagang.

## Gambar 1. Data pada level upstream traceability
Penelitian  (Soedrijanto,  Mas,  Mauladi,  &  Prihartini,  2019)  melaporkan  bahwa pengepul kecil juga  mampu berperan dalam memberikan data telusur yang akurat kepada pengepul  besar  maupun  ware  house,  untuk  diteruskan  ke  unit  pabrik  pengolahan.  Hal  ini telah dicontohkan dalam proses pengolahan ikan bandeng ( Chanos chanos Forskall) hasil budidaya dari tambak tradisional yang hendak diproses untuk dijadikan umpan  ikan tuna, maupun untuk konsumsi manusia skala ekspor.
Pengepul kecil dalam kenyataannya, juga memiliki kemampuan mengakses penjualan ikan dan udang hingga ke pabrik melalui kerjasama dengan pedagang besar; bahkan dalam banyak hal seringkali menjadi ujung tombak pabrik pengolahan untuk memperoleh bahan baku ikan dan udang dengan kriteria tertentu dalam jumlah terbatas.
Penangkapan
Pendaratan ikan Pembenihan
Alat tangkap
Penggelondong Armada perahu Kolektor mikro Kolektor ikan dan udang Pembudidaya ikan dan udang
Kapal pengumpul Ware house Asal usul induk dan benih pada sub sektor budidaya perikanan Asal usul ikan hasil tangkapan pada sub sektor penangkapan ikan Area tangkap
Pengecer Pabrik Micro processor Ware house Pengepul Mikro kolektor Wholesaler Exporter
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  transformasi  data  telusur  dari upstream ke downstrem  diperankan  oleh  para  pedagang,  yang  terdiri  dari:  (1)  pengepul  kecil,  (2) pengepul, serta (3) ware house .
Potensi  malapraktik  terhadap  produk  perikanan  dan  pada  dasarnya  dapat  dilakukan oleh  siapa  saja  dalam  rantai  usaha  tersebut.  Skema  yang  tampak  pada  Gambar  1;  para pedagang harus mampu memainkan peran untuk menelusuri perjalanan ikan yang dibelinya dari masing-masing produsen. Memasuki skema pada Gambar 2, maka para pedagang harus semakin  teliti  pada  saat  memilah  dan  mendistribusikan  ikan  (menjalankan  kontrak penjualan) ke unit pengolahan. Pada fase transformasi dari skema 1 ke skema 2 ini tampak bahwa  titik  kunci  data  telusur  berada  di  tangan  para  pedagang.  Rancang  bangun  akurasi transformasi data telusur dapat dibangun dengan memperkuat komitmen, konsistensi, dan kinerja  para  pedagang.  Adanya  potensi  malapraktik  pada  level upstream maupun downstream harus dicatat dan disimpan rapi oleh para pedagang sampai dengan beberapa waktu lamanya hingga dipastikan produk akhir sudah dikonsumsi oleh konsumen, melewati masa kadaluwarsa dan benar-benar tidak terjadi resiko terhadap keamanan pangan. Hal-hal yang  terjadi  di  sub  sektor  perikanan  budidaya  maupun  sub  sektor  perikanan  tangkap berpengaruh  terhadap jaminan keamanan pangan yang diperankan oleh sub sektor olahan dan pemasaran hasil perikanan.
Wujud  perilaku  transformasi  data  telusur  yang  bertanggung-jawab  dan  kredibel umumnya  ditunjukkan  oleh  hubungan  usaha  yang  kuat  antar  pelaku  usaha  sub  sektor perikanan.  Faktor  kedekatan  emosional  yang  sebelumnya  sudah  terbangun  cukup  lama  di sub sektor perikanan tangkap antar pelaku usaha diwujudkan dengan pengetahuan terhadap: jenis  kapal,  alat  tangkap,  cara  kerja  nelayan,  jenis  ikan  yang  menjadi  target  utama penangkapan  ikan,  cara  penanganan  ikan  di  kapal,  penyimpanan  di  kapal,  lama  trip penangkapan,  hingga fishing  ground tempat  ikan  ditangkap.  Faktor  kedekatan  emosional yang sama juga terbangun di sub sektor budidaya perikanan terhadap: kondisi tambak atau kolam,  kondisi  perairan,  perilaku  berbudidaya,  komitmen  pembudidaya  terhadap lingkungan, kebersihan lahan dan lingkungan, pemilihan benih, pemilihan teknik budidaya dan pakan alami maupun pakan buatan, hingga tata cara panen dan pasca panen. Komitmen dan konsistensi tersebut didasari oleh beberapa hal antara lain:
1. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan silang diantara para pelaku usaha itu sendiri
2. Upaya untuk memperoleh penghargaan berupa insentif harga yang lebih tinggi
3. Upaya untuk memperkecil resiko berupa tercemarnya ‘nama baik’ masing-masing pelaku usaha tersebut apabila terjadi resiko keamanan pangan di kemudian hari
Dengan  demikian,  akurasi  transformasi  data  telusur  pada  dasarnya  berkaitan  erat dengan  4  hal  utama  diatas,  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  penerapan  ketertelusuran yaitu: (1) pengetahuan, (2) pendidikan, (3) sosial, dan (4) psikologi; para pelaku usaha dan konsumen dalam rantai penyusunan data ketertelusuran.
(Hosch  &  Blaha,  2017)  menyatakan  bahwa  penyusunan  data  telusur  dapat  dibuat apabila  antar  pelaku  usaha  dalam  rantai  pengadaan,  pengolahan,  hingga  pemasaran  ikan memiliki komitmen yang baik untuk ‘terbuka’ terhadap produk.
Perilaku, komitmen dan konsistensi pelaku usaha perikanan olahan pada dasarnya sulit dideteksi secara terbuka dalam rangka transformasi data telusur. Koding yang menunjukkan asal usul ikan pada keranjang-keranjang ikan yang  diperjual-belikan hanya diketahui oleh pihak  pabrik/pengolah  ikan  pada  saat  kepemilikan  telah  berpindah  tangan  dalam  proses pelelangan  ikan.  Pabrik  atau  pengolah  ikan  selanjutnya  akan  melakukan  seleksi  ikan berdasarkan  mutu  dan  ukuran  untuk  diolah.  Titik  kritis  yang  sangat  beresiko  terjadinya kesalahan dalam transformasi data telusur sangat mungkin terjadi pada tahapan ini. Beberapa penyebab kemungkinan terjadi kesalahan transformasi data adalah:
1. Rusaknya  kode  telusur  yang  umumnya  terbuat  dari  kertas  label  sederhana  pada  saat perpindahan  ikan  antar  keranjang  atau  dari  keranjang  ke  meja  sortir  atau  sebaliknya, sehingga kode telusur hilang;
2. Kurangnya  konsistensi  menerapkan  batas  waktu  perpindahan  proses  sortasi  antar  kode telusur dalam rantai proses pengolahan akibat kuantitas ikan yang diolah dalam jumlah besar atau kelalaian dalam penulisan koding;
3. Kontaminasi akibat tercampurnya antar kode bahan baku yang disebabkan oleh salah satu lini pelaku usaha bersikap ceroboh, tergesa-gesa dan tidak teliti yang dikerjakan oleh para karyawan proses pengolahan; dan
4. Beberapa  perilaku  curang  antara  pemilik  ikan  dengan  prosesor  untuk  memperoleh tambahan keuntungan dengan cara yang tidak wajar.
(Lewis  &  Boyle,  2017)  dan  (Moretti,  Turchini,  Bellagamba,  &  Caprino,  2003) berpendapat  bahwa  penerapan traceability harus  dilandasi  konsekuensi  sikap  yang  jujur antara produsen hingga distributor untuk menyampaikan bagaimana “?” dan dimana “?” ikan diproses.
Belum  ditemukan  pernyataan  dalam  proses  titik  temu  antara  para  pelaku  usaha perikanan di level upstream dengan downstream traceability berupa:
1. Traceability merupakan suatu kewajiban dalam pengolahan hasil perikanan;
2. Traceability dibutuhkan  untuk  menerapkan  penjaminan  mutu  hasil  perikanan;  yang bermanfaat bagi para konsumen di pasar lokal maupun internasional;
3. Upaya  menerapkan traceability merupakan  instrumen  penting  dalam  sistim  keamanan pangan agar produksi olahan ikan mendapat pengakuan berskala internasional
Titik  temu  didasari  oleh  pemikiran  para  pengusaha  perikanan  tangkap  semata  agar produk ikannya laku, tidak beresiko mendapat ‘klaim’ dan memperoleh insentif harga yang lebih  tinggi.  Akurasi  data  berupa  informasi  yang  ditransformasikan  sudah  terjamin  oleh kejujuran masing-masing pelaku usaha perikanan; karena kegiatan tangkap maupun kegiatan olahan masing-masing sudah bersifat terbuka. (Dwiyitno, 2009) melaporkan bahwa faktor insentif  seperti  tambahan  biaya  yang  sebanding  dengan  tambahan  pendapatan  merupakan stimulus bagi para pelaku usaha untuk menerapkan traceability . Salah satu contoh konkret penerapan  traceability  dilaporkan  oleh  (Febrianik,  Dharmayanti,  &  Siregar,  2017)  yang diterapkan pada unit pengolahan ikan lemadang di Jakarta.

## Implementasi Komitmen Mutu
Implementasi  komitmen  mutu  dalam  menyusun  struktur  data  ketertelusuran  pada masing-masing pelaku usaha di berbagai tempat berbeda-beda (Pan, 2009) dan (Davidson, 2017).  Pengetahuan  merupakan  aspek  daya  dorong  terbaik  untuk  menciptakan  rancangan penyusunan data telusur; karena aspek ini ternyata dapat ‘dipaksakan’ untuk ‘dimengerti’ oleh semua pihak yang berusaha. Transformasi data telusur dari upstream ke downstream pada dasarnya telah dibangun, dan diterap-kembangkan lebih luas karena mayoritas pelaku usaha dalam rantai produksi budidaya, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran telah menguasai penggunaan perangkat android berikut berbagai aplikasinya. Dalam era industri 4.0 ini, otoritas Pemerintah beserta semua pihak perlu segera menetapkan sistim informasi telusur,  mengembangkan  berbagai  aplikasi  ketertelusuran  bekerja-sama  dengan  pakar  IT hingga  menetapkan  kebijakan  wajib  penerapan  ketertelusuran  dalam  Undang  Undang. (Bappenas,  2016)  menekankan  bahwa  penerapan  ketertelusuran  merupakan  salah  satu bagian penting yang harus diterap-kembangkan oleh sektor perikanan secara menyeluruh.
Desain  untuk  menyusun  akurasi  titik  temu  traceability  seyogyanya  juga  lebih ditekankan  pada  upaya  konkret  menyusun  legalitas  transformasi  data  dan  informasi sederhana pada saat perpindahan produk ikan hasil tangkap dan/atau budidaya masuk ke unit pengolahan  yang  diperankan  oleh  para  pedagang.  Wujud  upaya  konkret  legalitas transformasi data dan informasi sederhana antara lain berupa:
1. Memperkuat  pendataan  oleh  otoritas  yang  berwenang  dan  berkompeten  pada  masing- masing  titik  temu upstream dengan downstream (di  titik  pendaratan  kapal,  pelelangan ikan, sentra budidaya dan ware house ). Data yang ada; tidak hanya disimpan sebagai arsip melainkan  harus  dipublikasi  menggunakan  media  sosial  agar  dapat  memberikan  solusi konkret  terhadap  resiko  kemananan  pangan  sekaligus  memberi  sanksi  sosial  apabila masing-masing pelaku usaha melakukan malpraktek dalam penerapan traceability ;
2. Terus  menerus  membangun  dan  meningkatkan  kesadaran  para  pelaku  usaha  yang berperan dalam proses transformasi data telusur ikan (para pedagang) pada level upstream maupun downstream . Menanamkan kesadaran yang kuat bahwa traceability merupakan kewajiban sekaligus upaya untuk mengembangkan usaha hingga berskala internasional.
Penelitian (Soedrijanto et al., 2013) menyatakan bahwa pedagang ikan di semua sub sektor  perikanan  merupakan  pihak  yang  perlu  diberikan  kewajiban  oleh  Pemerintah menerapkan traceability . Lebih lanjut (Soedrijanto & Istiqomah, 2016) melaporkan bahwa masyarakat  umum  yang  bekerja  mandiri  di  sektor  perikanan  mampu  menerapkan  sistem manajemen  mutu.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kemampuan  kelompok  petani  tambak  di Sidoarjo yang mampu memperoleh sertifikat organik ISO 65 IFOAM dari Naturland Jerman untuk budidaya udang windu sistem organik. (Hosch & Blaha, 2017) juga melaporkan hal yang  sama  mengenai  kemampuan  para  nelayan  penangkap  ikan  di  laut  dalam  hal kedisiplinan  memberi  kode  hasil  tangkapan  dari  lokasi  penangkapan  yang  berbeda  untuk kepentingan penerapan traceability .
(Quynh et al., 2004); (Sterling & Chiasson, 2014); (FishWise, 2018), dan (Gormley et al., 2019); berpendapat bahwa keharusan menerapkan traceability di semua lini bisnis, pasti diikuti oleh pelaku bisnis itu sendiri karena motif ekonomi. (Dabbene, Gay, & Tortia, 2013) memastikan  bahwa  implementasi  ketertelusuran  pasti  memberikan  keuntungan  ekonomi jangka panjang. Sejalan dengan pernyataan tersebut; (Zhang & Bhatt, 2014) dan (Bhatt et al.,  2013)  menegaskan  adanya  lima  hal  penting  dalam  penerapan  dokumen  telusur  dari upstream ke downstream yaitu:
1. Traceability merupakan suatu kewajiban yang harus tumbuh dari kesadaran sendiri untuk menghindarkan diri sendiri dan orang lain dari paparan penyakit akibat mengkonsumsi makanan;
2. Traceability merupakan  wujud  keterbukaan  informasi  dengan  sikap  yang  transparan terhadap berbagai perlakuan yang diberikan terhadap proses produksi bahan pangan;
3. Biaya implementasi traceability sangat murah (bahkan gratis) apabila semua pihak secara sadar dan bertanggung jawab memberikan informasi telusur dengan benar;
4. Traceability tak  hanya  bernilai  sebagai  suatu  regulasi  melainkan  meningkatkan keterbukaan usaha yang berimbas terhadap tingginya kepercayaan pelanggan;
5. Traceability merupakan  tanggung  jawab  informatif  sekaligus  merupakan  peluang promosi bagi pengembangan usaha.
Lebih lanjut (Rahman, Alam, Marufuzzaman, & Sumaila, 2021) menegaskan bahwa penerapan  traceability  semakin  kini  menjadi  semakin  mudah  karena  berkembangnya penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikuasai oleh masyarakat.

## Simpulan
Desain  penyusunan  akurasi  titik  temu  data  telusur  upstream  dengan  downstream traceability dapat diwujudkan melalui keselarasan transformasi data dalam nota penjualan dari  masing-masing  pihak  dalam  rantai  bisnis.  Implementasi  ketertelusuran  yang  akurat melalui transformasi data pada nota merupakan cara paling secara sederhana dan aplikatif perlu ditaati oleh semua lini bisnis hingga produk perikanan sampai di tangan konsumen. Lemahnya  penerapan  traceability  di  Indonesia  disebabkan  oleh  minimnya  pemahaman konsumen terhadap pentingnya data telusur; yang berimbas kuat kepada para pemasok untuk ‘mengabaikan’  penerapan  traceability  bagi  produk  lokal;  padahal  kemampuan  untuk menggunakan perangkat teknologi informatika berupa android sudah dikuasai dengan baik oleh  mayoritas  pelaku  usaha  perikanan.  Data  telusur  yang  akurat,  runut  dan  rinci  saat  ini baru dapat diterapkan pada produk perikanan yang berorientasi ekspor akibat tuntutan para pelaku usaha dan regulasi di negara tujuan ekspor.

## Persantunan
Terima-kasih  kepada  Ir.  H.  Badrus  Soleh,  Ir.  Sudarlin,  H.M.  Kosim  (CEO  CV.  Ali Ridho  Grup  –  Ware  house),  para  Supplier  ikan  dan  udang  atas  informasi  penting  untuk membantu menemukan cara yang sederhana menyusun data telusur dari Upstream menuju ke Downstream Traceability di Jawa Timur.

## Daftar Pustaka
Bappenas.  (2016). Kajian  Strategi  Industrialisasi  Perikanan  Untuk  Mendukung Pembangunan
Ekonomi
Wilayah . Jakarta. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/5115/0459/9676/LAPORAN_KAJIAN_2016.pdf Bhatt,  T.,  Buckley,  G.,  Mcentire,  J.  C.,  Lothian,  P.,  Sterling,  B.,  &  Hickey,  C.  (2013). Making  Traceability  Work  Across  the  Entire  Food  Supply  Chain. Journal  of  Foo Science , 78 (October), 52. https://doi.org/10.1111/1750-3841.12278
Chhikara, N., Jaglan, S., Sindhu, N., Sciences, A., & Venthodika, A. (2018). Importance of Traceability  in  Food  Supply  Chain  for  Brand  Protection  and  Food  Safety  Systems
Implementation Importance of Traceability in Food Supply Chain for Brand Protection and Food Safety Systems Implementation. Annals of Biology , 34 (2) : 1 (August), 111– 118. Retrieved from
file:///C:/Users/TPA/Downloads/ImportanceofTraceabilityinFoodSupplyChainforBra ndProtectionandFoodSafetySystemsImplementation.pdf
Choe, Y. C., Park, J., & Chung, M. (2009). Effect of the food traceability system for building trust : Price premium and buying behavior Effect of the food traceability system for building  trust :  Price  premium  and  buying  behavior. Inf  Syst  Front ,  (April),  14. https://doi.org/10.1007/s10796-008-9134-z
Dabbene, F., Gay, P., & Tortia, C. (2013). Special Issue : Operations Management Review Traceability  issues  in  food  supply  chain  management :  A  review. Biosystems Engineering , 120 , 65–80. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2013.09.006
Davidson, R. (2017). From food defence to food supply chain integrity Article information : British Food Journal , Vol. 119 N (November), 52–66. https://doi.org/10.1108/BFJ-04- 2016-0138
Dwiyitno. (2009). Implementasi Sistem Ketertelusuran. Squalene , 4 (3), 99–104. Retrieved from file:///C:/Users/TPA/Downloads/155-373-1-PB.pdf
Febrianik, D., Dharmayanti, N., & Siregar, A. N. (2017). Penerapan Sistem Ketertelusuran Pada Pengolahan Ikan Lemadang Portion Beku Di PT. Graha Insan Sejahtera, Jakarta Utara, 20 ,  179–187.  Retrieved  from  file:///C:/Users/TPA/Downloads/16505-Article Text-49680-2-10-20170814.pdf
FishWise. (2018). Advancing Traceability in the Seafood Industry . Santa Cruz, California. Retrieved  from  http://fishwise.org/wp-content/uploads/2018/03/2018.02.22_Trace- WP_February-2018-Update.pdf
Golan, E., Krissoff, B., Kuchler, F., Calvin, L., Nelson, K., & Price, G. (2004). Traceability in the U . S . Food Supply : Economic Theory and Industry Studies Library Cataloging Record : (No. HD9005). Retrieved from www.ers.usda.gov.%0AYou
Gormley, A., Brien, D. O., Batt, J., Andrews, S., Chambers, P., & Duckett, J. (2019). GS1 Foundation for Fish , Seafood and Aquaculture Traceability Guideline .
Hobbs,  J.  E.  (2003).  Traceability  in  Meat  Supply  Chains. Journal  of  the  Canadian Agricultural
Economics
Society , (4), 36–49. Retrieved from https://ideas.repec.org/a/ags/cafric/45725.html
Hosch, G. E.,  & Blaha,  F. (2017). Seafood traceability for fisheries compliance Country- level  support  for  catch  documentation  schemes .  Rome:  FAO  FISHERIES  AND AQUACULTURE  TECHNICAL  PAPER.  Retrieved  from  http://www.fao.org/3/a- i8183e.pdf
Lewis, S. G., & Boyle, M. (2017). The Expanding Role of Traceability in Seafood : Tools and  Key  Initiatives. Journal  Food  Science , 82 .  https://doi.org/10.1111/1750- 3841.13743
Mai, N., & Matthiasson, T. (2010). Benefits of traceability in fish supply chain – case studies Article information : https://doi.org/10.1108/00070701011074354
Mekarisce,  A.  A.  (2020).  Teknik  Pemeriksaan  Validity  Check  Techniques  in  Qualitative Research  in  Public  Health. Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Masyarakat , 12 (33),  145–152. Retrieved from file:///C:/Users/TPA/Downloads/102-Article Text-619-1-10- 20200910.pdf
Moretti, V. M., Turchini, G. M., Bellagamba, F., & Caprino, F. (2003). Traceability Issues in Fishery and Aquaculture Products, (November 2018). https://doi.org/10.1023/B
Nicolae, C., Mihaela, N., & Cristea, S. (2014). Trend in the Development of Traceability Systems  for  Fish  Products. Quality  to  Access , 15 (143),  95–99.  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/275653702_Trends_in_the_development_o f_traceability_systems_for_fish_products
Nicolae, C., Moga, M., Bahaciu, G. V., & Marin, M. P. (2017). Traceability System Structure Design  For  Fish  And  Fish  Products. Animal  Science. , LX (September),  7.  Retrieved from file:///C:/Users/TPA/Downloads/Art63_Full_paper_CGNicolae_AFL_2017 (1).pdf
Nilsson, T., Trautman, D., Goddard, E., & Nilsson, T. (2008). Traceability -- A Literature Review . Rural Economy . Edmonton, Canada: Department of Rural Economy Faculty of  Agricultural,  Life  and  Environmental  Sciences  University  of  Alberta.  Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/46472764_Traceability_-- _A_Literature_Review
Pan, L. (2009). Final project 2009 A MODEL OF TRACEABILITY OF FISH PRODUCTS FOR THE DOMESTIC MARKET IN CHINA BASED ON TRACEABILITY STUDIES IN ICELAND AND CHINA . Reykjavik, Iceland. Retrieved from https://www.grocentre.is/static/gro/publication/207/document/pan09prf.pdf
Quynh,  N.  Van,  Árnason,  S.  V.,  &  Zoega,  H.  Ó.  (2004). Traceability  System  Of  Fish Products  -  Legislation  To  Implementation  In  Selected  Countries .  120  Reykjavik, Iceland.
Rahman,  L.  F.,  Alam,  L.,  Marufuzzaman,  M.,  &  Sumaila,  U.  R.  (2021).  Traceability  of Sustainability and Safety in Fishery Supply Chain Management Systems Using Radio Frequency Identification Technology. Foods Journal , 10 , 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/foods10102265
Soedrijanto, A., Huseini, M., Setiawan, M., & Suprayitno, E. (2013). Supplier Performance Analysis as Transformer Instrument of Shrimp Traceability on Business in East Java.
Business Management and Strategy , 4 (1), 1–12. https://doi.org/10.5296/bms.v4i1.3904
Soedrijanto, A., & Istiqomah, T. (2016). Organic Black Tiger Shrimp Farming System (ISO 65  IFOAM):  Strategy  Through  Open  Spirit  Reap  Back  to  Nature. Journal  of Aquaculture & Marine Biology , 4 (1), 4–7.
https://doi.org/10.15406/jamb.2016.04.00069
Soedrijanto, A., Mas, F., Mauladi, K. F., & Prihartini, E. S. (2019). Strategi Implementasi Sistem  Informasi  Ketertelusuran  ISO  8402  pada  Rantai  Pemasaran  Ikan  Bandeng (Chanos chanos,
Forskal).
Agrikan , 12 (2), 266–271. https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.2.266-271
Sterling, B., & Chiasson, M. A. (2014). Enhancing Seafood Traceability Issues Brief Global Food Traceability Center . https://doi.org/10.13140/2.1.1884.3526
Zhang,  J.,  &  Bhatt,  T.  (2014).  A  Guidance  Document  on  the  Best  Practices  in  Food Traceability, 13 , 1074–1113. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12103