## Legalitas
Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018

## Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia

## M. Zen Abdullah

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Abstrak. Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime ) dan dikatagorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ( Crime Against Humanity ), terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman yang menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  serius  terhadap  seseorang  atau  lebih,  kerugian  terhadap  harta  benda, membahayakan kehidupan seseorang atau lebih, penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi  publik  atau  bagian  tertentu  dari  publik,  penggunaan  atau  ancaman  dibuat  dengan  tujuan  politik,  agama  atau ideologi, dan penggunaan atau ancaman yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Meningkatnya gerakan aksi terorisme akhir-  akhir  ini,  yang  ditandai  terjadinya  seretetan  ledakan  bom  pertama  kali  terjadi  di  Bali  tahun  2002,  hotel  JW  Marriot, Kedubes  Australia,  hotel  Rizt  Carlton,  Plaza  Sarinah  Thamrin  tahun  2016,  Kampung  Melayu  Jakarta,  Medan,  Surabaya  hingga yang  teranyar  terjadi  didepan  Gereja  Katedral  Makassar  Sulawesi  Selatan  pada  Minggu  pagi  tanggal  28  Maret  2021.  Rentetan peristiwa pengeboman mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan kesan dan pengaruh yang  negatif  terhadap  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik  dan  hubungan  Indonesia  dengan  dunia  internasional.  Tindak  pidana terorisme sangat menganggu keamanan, ketertiban dan kesejahtraan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah- langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya melalui penerapan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam praktik, dari hasil analisis yuridis terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial yang dapat menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat disalah-gunakan dalam penerapannya, yang dirasakan dapat memperkosa hak- hak azasi manusia.
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## Pendahuluan
Tindak pidana terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup mem-prihatikan, menganggu ketertiban dan keamanan nasional serta sangat meresahkan kehi-dupan masyarakat  yang akhir- akhir ini marak dibicarakan oleh media  massa,  baik  media  cetak  maupun  media  elektronik.  Kata“teroris”  dan  terorisme  berasal    dari  kata  latin “terrere ”, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai  dengan  saat  ini  belum  ada  definisi  terorisme  yang  bisa  diterima  secara  universal.Pada  dasarnya  istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. 1
Terorisme  secara  kasat  mata  merupakan  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk  penggunaan  kekerasan  terhadap penduduk  sipil/non  kombatan  untuk  mencapai  tujuan  politik,  dalam  skala  lebih  kecil  dari  pada  perang.  Dari  segi bahasa,  istilah  terorisme  berasal  dari  Prancis  pada  abad  ke  18.  Kata  terorisme  yang  dalam  artinya  teror  ( under  the terror ) dan “ deterrere ” yang berarti takut. 2 Istilah  terorisme  pada  awalnya  digunakan  untuk  menunjuk  suatu  musuh dari sangketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik.
Tindak  pidana  terorisme  merupakan  suatu  kejahatan  yang  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa, secara  akademis  terorisme  dikatagorikan  sebagai  “kejahatan  luar  biasa” (Extra  Ordinary  Crime )  dan  dikatagorikan pula sebagai kejahatan terhadap kema-nusiaan ( Crime Against Humanity ), mengingat katagori yang demikian upaya pe-nanggulangan  dan  pemberantasannya  tentulah  tidak  dapat  menggunakan  cara-  cara  biasa  sebagaimana  dalam menangani tindak pidana pencurian, penganiayaan dan lainnya. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman  tindakan  dengan  ciri-  ciri  ;  (a)  aksi  yang  melibatkan  kekerasan  serius  terhadap  seseorang,  kerugian  berat terhadap  harta  benda,  membahayakan  kehidupan  seseorang,  bukan  kehidupan  orang  yang  mela-kukan  tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur  tangan  atau  menganggu  sistem  elek-tronik,  (b)  penggunaan  atau  ancaman  didesain  untuk  mempengaruhi pemerintah  atau  untuk mengintimidasi  publik  atau  bagian tertentu  dari  publik,  (c)  penggunaan  atau  ancaman  dibuat dengan  tujuan  politik,  agama  atau  ideologi,  dan  (d)  penggunaan  atau  ancaman  yang  masuk  dalam  subseksi  yang melibatkan senjata api dan bahan peledak. 3
1 Indrianto Seno Adji, Terorisme dan HAM (Tragedi Umat Manusia), OC Asisoation : Jakarta, 2001, halaman 18.
2 Bambang Abimanyu, Teror Bom di Indonesia , Grafindo : Jakarta, 2005, Halaman 62.
3 Konvensi Internasional Terorisme Act, 2000, UK, Halaman 21.

## M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
Di  Indonesia,  tindak  pidana  terorisme  sudah  berlangsung  sejak  lama  dimulai  dari  rangkaian  peristiwa pengeboman yang dilakukan teroris terjadi   pada kasus bom Bali, hotel JW  Marriot,  kedubes Australia, hotel Ritz Carlton Jakarta, bom pusat perbelanjaan Sarinah, kampung Melayu Jakarta dan lainnya. Pada tanggal 12 Oktober 2002 malam tiga peristiwa pengeboman terjadi di Bali, dua ledakan pertama terjadi di Paddy,s Pub dan Sari Club di Kuta, sedangkan  ledakan  terakhir  terjadi  di  dekat  Kantor  Konsulat  Amerika  Serikat  di  Denpasar.  Akibat  ledakan  itu sebanyak 202 orang meninggal dan 209 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari 202 korban meninggal tersebut, sebanyak 164 orang warga negara asing dari 24 negara dan 38 orang lainnya warga negara Indonesia.  Aksi- aksi pengeboman lainnya terjadi juga di hotel JW Marriot Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003 siang, akibat ledakan terebut  12  orang  meninggal  dunia  dan  sebanyak  150  orang  lainnya  mengalami  luka-  luka  berat  dan  ringan. Pengeboman di hotel JW Marriot Jakarta dilakukan Asmar Latin Sani dengan meledakan bom mobil Toyota Kijang bernomor polisi B 7462 ZN.
Pada  tanggal  9  September  2004  sebuah  bom  mobil  meledak  di  depan  Kedutaan  Besar  Australia  pada  pukul 10.30 WIB pagi di kawasan kuningan Jakarta, akibat ledakan bom ini sebanyak 9 orang meninggal dan 161 lainnya mengalami luka- luka. Selain itu, pada tanggal 17 Juli 2009 terjadi ledakan bom di hotel Rizt Carlton di kawasan mega Kuningan Jakarta Selatan, sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 50 mengalami luka berat dan ringan.
Begitu  banyak  pelaku  tindak  pidana  terorisme  yang  telah  dikenai  sanksi  pidana  mati  ataupun  pidana  penjara dengan ancaman pidana yang cukup berat, ternyata tidak me-nyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Secara subjektif para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana, setelah menjalani hukuman (residivis) ternyata tidak mampu mem-berikan efek jera dan perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap kelom-poknya. Sifat- sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Pidana penjara ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subjektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan.
Kenyataan  ini  terlihat  maraknya  aksi  pengeboman  yang  terjadi  baru-  baru  ini,  seperti  di  Starbucks  Cafe,  di depan pos lalu lintas dan pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta Pusat yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 siang, 4 orang teroris meninggal dunia dan 4 orang warga sipil. Bom yang terjadi di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur pada  tanggal  24  Mei  2017  malam,  mengakibatkan  3  orang  anggota  polisi  meninggal  dunia  dan  sebanyak  11  orang lainnya menderita luka- luka berat dan ringan. Teranyar terjadi bom bunuh diri di Jalan Kartini yang meledak di depan Gereja  Katedral  Makassar  Sulawesi  Selatan  pada  Minggu  pagi  tanggal  28  Maret  2021.  Rentetan  peristiwa pengeboman mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan kesan dan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.
Tindak pidana terorisme pada prinsifnya tidak terlepas dari persoalan pokoknya yang disebabkan secara global adanya  kesewenangan-  wenangan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  sebagian  negara  besar  melalui  aparatur pemerintahannya,  seperti  kerapkali  memunculkan  kekecewaan  bahkan  yang  paling  ekstrim  adalah  memunculkan radikalisme pada kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan- perbuatan radikal seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme. 4 Terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil  yang  berlangsung  lama  dan  tidak  ada  ha-rapan  untuk  adanya  perubahan. 5 Namun,  kasus  terorisme  yang  ada  di Indonesia ada motif lain yang yang dapat mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan atau fanatisme  keagamaan  yang  negatif,  yang  pada  akhirnya  menganggap  sebuah  pemerintahan  atau  ajaran  agama  yang lain  adalah  salah.  Faktor  tersebut  yang  men-dorong  munculnya  tindakan  radikal  sekelompok  orang  yang  mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat.
Motif lain yang mendorong berkembangnya tindak pidana terorisme di Indonesia, tidak terlepas dari (1) faktor domestik, misalnya kemiskinan yang terus membayangi ma-syarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme.  Begitu  pula  dengan  pendidikan  yang  rendah.  Alhasil,  mereka  yang  dapat  dibujuk  menjadi  pelaku  bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Tak kalah penting perlakuan hukum yang tidak  adil  dari    rezim  peme-rintahan  yang  berkuasa,  (2)  faktor  Internasional,  jaringan  terorisme  tidak  terlpas  dari keterlibatan  pihak  luar.  Jaringan terorisme  Internasional memang cukup  kuat  dalam  memberikan  dukungan  logistik, misalnya  pasokan  persenjataan.  Tak  hanya  itu,  jaringan  Internasionalpun  memberikan  bantuan  dana.  Bahkan,  ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan jaringan Internasional, dan (3) faktor kultural, masih banyak ditemukan  pemahaman  yang  sempit  dalam  memterjemahkan  nilai-  nilai  agama  yang  berkembang  di  tengah  masya- rakat. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk me-lakukan teror kepada masyarakat. 6 Tindak  pidana  terorisme  pada  awalnya  bersifat  kecil  dan  lokal  dengan  sasaran  terpilih  dan  berada  dalam kerangka low intensity conflict , pada umumnya berkaitan dengan stabilitas domestik suatu negara. Tetapi dewasa ini
4 Ali  Masyar, Gaya  Indonesia  Menghadang  Terorisme  :  Sebuah  Kritik  Atas    Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Terorisme di Indonesia , CV.Mahdar Maju : Bandung, 2009, Halaman 1.
5 Abdul Wahid, Et,al, Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, Ham dan Hukum , PT. Refika Aditama,  Bandung, 2004, Halaman 4.
6 Fadli Zon, Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia , https:// m.hukumonlie.com, Halaman 2.
M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018

## Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
tindak pidana terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas- batas negara dan tidak lagi dikatagorikan sebagai low intensity conflict . 7
Di Indonesia, tindak pidana terorisme lebih populer disebut sebagai gerakan radikal oleh kelompok- kelompok yang  mengatasnamakan  agama  maupun  ras.  Kemunculan  kelompok  radikal  yang  mengatasnamanakan  agama  itu sering menunjukkan eksistensinya untuk sekedar memberikan rasa takut dan penyerangan hingga penanaman doktrin atau paham yang mereka anggap patut dan benar.
Sebagai  negara  dengan  penduduk muslim  terbesar  di  dunia, terdapat  kelompok-  kelompok  yang melandaskan diri pada perjuangan agama tertentu yang di-kenal dengan Islam Radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk  membangun  negara  Islam  yang  menerapkan  hukum  Islam  secara  murni  dalam  hukum  tata  negara.  Tujuan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh  negara  negara  Barat,  sehingga memarjinalkan  kaum muslimin  fundamentalis, marginalisasi tersebut  setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi.
Tindak pidana terorisme sebagai fenomena yang sangat komplek, ada banyak faktor atau motivasi yang melatar belakangi,  baik  karena  alasan  agama,  ideologi,  untuk  mem-perjuangkan  kemerdekaan,  membebaskan  diri  dari ketidakadilan  maupun  alasan  kepentingan. 8 Muladi  mengatakan,tindak  pidana  terorisme  merupakan  kejahatan  luar biasa ( Extra Ordinary Crime ) yang membutuhkan penanganan dengan  mendayagunakan cara- cara luar biasa karena berbagai  hal  ;  yaitu      (1)  terorisme  merupakan  perbuatan  yang  menciptakan  bahaya  terbesar  terhadap  hak  azasi manusia, (2) target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang- orang tidak bersalah, (3) kemungkinan digunakannya senjata- senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan tehnologi modern, (4) kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris nasional dengan organisasi internasional, dan (5) kemungkinan  kerjasama  antara  orga-nisasi  teroris  dengan  kejahatan  yang  terorganisasi  baik  yang  bersifat  nasional maupun internasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 9
Pada  pembukaan  Undang-  undang  Dasar  1945  tersirat  bahwa  pemerintah  Republik  Indonesia,  memiliki kewajiban  untuk  melindungi  warga  negaranya  dari  setiap  ancaman  kejahatan  baik  bersifat  nasional  maupun internasional dan ber-kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga  perlu  dilakukan  pen-cegahan  dan  pemberantasannya,  guna  meme-lihara  kehidupan  yang  aman,  damai  dan sejahtra berdasarkan Pancasila dan Undang- undang dasar 1945.
Negara yang menganut sistem hukum baik common law maupun negara Indonesia yang menganut sistem civil law (Eropah  Kontinental),    memandang  tindak  pidana  terorisme  sebagai  suatu  kejahatan  yang  dikatagorikan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Secara teori maupun praktik batasan pengertian terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan, meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga yang sudah dirumuskan di dalam peraturan perundang- undangan. Namun demikian, ketiadaan definisi/batasan arti  yang seragam menurut hukum Internasional mengenai apa itu tindak pidana terorisme, tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing- masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur pengertian terorisme.
Di  Negara  Indonesia,  batasan  pengertian  terorisme  dituangkan    dalam  ketentuan  pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018,  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  yang  menyatakan  “Terorisme, adalah  perbuatan yang menggunakan  kekerasan atau ancaman  kekerasan  yang menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa takut  secara  meluas,  yang  dapat  menimbulkan  korban  secara  massal,  dan  atau/menimbulkan  kerusakan  atau kehancuran  terhadap objek  vital  yang  strategis, lingkungan  hidup,  fasilitas  publik,  aau fasilitas internasional  dengan motif  ideologi, politik atau gangguan keama-nan”.
Dengan  kata  lain,  suatu  perbuatan  masuk  katagori  tindak  pidana  terorisme  apabila  suatu  perbuatan  yang dilakukan  memenuhi  unsur-  unsur  bahwa  perbuatan  itu  dilakukan  dengan  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekrasan  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  yang  dapat  menimbulkan  korban  secara massal,  dan  atau/menimbulkan  kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  objek  vital  yang  strategis,  ling-kungan  hidup, fasilitas  publik,  aau  fasilitas  internasional  dengan  motif    ideologi,  politik  atau  gangguan  keamanan.Tindak  pidana terorisme sering juga disebut dengan istilah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana  te-rorisme,  telah  menghilangkan  nyawa  tanpa  memandang  korban  dan  menimbulkan    ketakutan  masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana  terorisme,  sehingga  perlu  diambil  langkah-  langkah  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasannya  dengan
7 Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme , CV. Mahdar Maju : Bandung, 2005, Halaman 1.
8 Ali Masyar, Op, Cit , Halaman 50.
9 Muladi, Bahan Seminar ‘ Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus’ , Jakarta, 28 Januari 2004, Halaman 3.
M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018

## Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
menerapkan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018,  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku di Indonesia dengan Undang- Undang Nomor  15  Tahun  2003,  dapat  dikatakan  masih  mengandung  beberapa  kelemahan  sehingga  perlu  dilakukan perbaikan/revisi. Dengan diperba-harui/direvisi Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, membawa suatu perubahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Perubahan tersebut, memberikan otoritas yang cukup besar terhadap keberaaan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  Kepolisian,  Kejaksaan,  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme (BNPT), tentera Nasional Indonesia (TNI) dan lainnya. Selain itu, Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  tidak  hanya  menerapkan  per-buatan  terorisme  yang  sudah  terjadi, melainkan juga dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan pendahuluan, seperti kegiatan rekrutmen, pembaiantan, penggorganisasian, pelatihan hingga berbagai kegiatan radikal lainnya yang diindikasikan merupakan suatu perbuatan permulaan dan persiapan tindak pidana terorisme.
Di samping Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki beberapa kelebihan. Namun demikian, dari Undang- undang ini masih terdapat beberapa pasal yang krusial dapat yang menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  rumusan  masalah  yang dibahas,  yaitu:  Bagaimana  analisis  yuridis  terhadap  Undang-  Un-dang  Nomor  15  Tahun  2003  jo  Undang-  Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pem-berantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia ?

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif ( legal research ). Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian  terhadap  hukum  positif    dengan  cara  melakukan  evaluasi  terhadap  kaidah  hukum  yang  relevan. 10 Pendekatan  ini  mengindentifikasikan  dan  mengkonsepkan  hukum  sebagai  norma,  kaidah,  pera-turan  perundang- undangan  yang  berlaku. 11 Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pendekatan legal  research digunakan  untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum berlaku terutama yang dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor  15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Pem-berantasan Tindak Pidana Terorisme
Dari  hasil  telaah/analisis  Undang-  undang  Nomor  15 Tahun  2003 jo  Undang-  Undang  Nomor   5  Tahun  2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  dalam hubungan dengan hak azasi manusia terdapat, yaitu ;

## 1. Beberapa  Pasal    Krusial  Dalam  Undang-  undang  Nomor    15  Tahun  2003  jo  Undang-  Undang  Nomor  5 Tahun 2018
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang cukup serius dan  dapat mengancam eksistensi negara, sehingga diperlukan upaya- upaya pencegahan dan penanggulangannya secara terkoordinasi  dengan baik antar lembaga negara untuk mengatasinya. Tindak pidana terorisme mendapat perhatian dunia, karena gerakan ini semakin  menakutkan  dan  mencemaskan  serta  meluas  begitu  cepat  pengaruhnya  dari  jaringan  terorisme berkembang  luas  akibat  perkembangan  tehnologi  informatika  dalam  era  globalisasi.  Gerakan  terorisme  menjadi subur dan berkembang dengan pesat di negara dengan sistem keamanan yang lemah.
Tindak pidana terorisme merupakan masalah bukan hanya dalam scope nasional (domestik) masing- masing negara, melainkan menjadi  masalah  global  dan  Internasional  yang  meluas,  yang  harus mendapat  perhatian yang cukup  serius  tidak  hanya  disebabkan  ketidakadilan  dalam  ekonomi,  akan  teta-pi  sudah  berkembang  menjadi masalah ideologi. Untuk itu, perlu pendekatan yang tepat agar terorisme tidak tumbuh subur di berbagai belahan dunia dan termasuk di Indonesia.
Dalam kerangka konsep hukum pidana Nasional kedepan, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia, prihal yang menyangkut sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terha-dap
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994, halaman 13.
11 Ronny  Hanitijo  Soemitro,  “ Perbandingan  Antara  Penelitian  Hukum  Normatif  dengan  Penelitian  Hukum  Empiris”, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1991, FH UNDIP, Semarang, 1991, halaman 45.

## M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
pelaku  tindak  pidana  terorisme,  perlu  dilakukan  pendekatan  kebijakan  kriminal  bagi  pelaku  yang  dikatagorikan sebagai manus domina , dengan me-nerapkan sanksi pidana penal dengan ancaman hukuman maksimal berupa pi-dana mati.  Sedangkan  bagi  pelaku  yang  dikatagorikan  sebagai manus  ministra dapat  diterapkan  terhadapnya  suatu kebijakan non penal berupa pembinaan Ideologi dan mental bagi pelaku kejahatan tersebut.
Selain  itu,  dalam  upaya  pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana  terorisme  yang  penting  untuk diperhatikan  adalah  dengan  mencermati  payung  hukum  dari  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  yang tertuang  di  dalam  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2018.  Di  dalam ketentuan  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018,dirumuskan  beberapa pasal mengatur ancaman pidana (sanksi pidana) terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal- pasal tersebut di antaranya ;

## Pasal 6
Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut  terhadap  orang  secara  meluas  atau  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  dengan  cara  merampas  kemer- dekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan  atau  kehancuran  terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## Pasal 7
Setiap  orang  dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  bermaksud  untuk  menimbulkan suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas  atau  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  dengan cara merampas  kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang lain, atau  untuk menimbulkan  kerusakan atau  kehancuran  terhadap  objek-  objek  vital  yang  strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  atau  fasilitas  publik  atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.
Ketentuan  yang termuat dalam  pasal  6  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2003 jo  Undang-  undang  Nomor  5 Tahun  2018,  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  hanya  menguraikan  unsur-  unsur  dari  tindak  pidana terorisme  dan  tidak  memberikan  klasifikasi  suatu  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-  unsur  tersebut  sebagai  tindak pidana terorisme. Begitu juga halnya yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2018.  Ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  7  mirip  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perbedaan antara pasal 6 dengan ketentuan pasal 7 terletak pada pasal 7 adanya unsur “ bermaksud ”.
Unsur ini menandakan ketentuan pasal 7 Undang- Undang nomor 5 Tahun 2018, merupakan “suatu perbuatan tindak pidana terorisme yang tidak selesai atau percobaan melakukan tindak pidana”, sehingga yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah “adanya maksud untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan”. Ketentuan yang tertuang di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan contoh pasal di dalam Undang- undang tersebut dengan cara perumusannya hanya menguraikan unsur- unsur tindak pidananya, tanpa memberikan klasifikasi nama  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Kedua  pasal  dimaksud,  menggunakan  pendekatan  secara  umum,  yaitu menjadikan serang-kaian tindak pidana sebagai tindak pidana terorisme.
Sedangkan di dalam ketentuan pasal 15 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun  2018,  diatur  tentang  ketentuan  permufakatan  jahat,  persiapan,  percobaan  atau  pembantuan  untuk  melakukan tindak pidana te-rorisme, yang menyatakan :
Setiap  orang  yang  melakukan  permufakatan  jahat,  persiapan,  percobaan  atau  pembantuan  untuk  melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 hurup b dan hurup c dan pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7,8, 9,10,10A, 12, 12A, 12B, 13 hurup b dan c dan pasal 13A.
Tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  melalui  permufakatan  jahat,  persiapan,  percobaan  atau  pembantuan untuk melakukan tindak pidana, ancaman pidananya dipersamakan pertanggungjawaban “pembantuan dengan pelaku utamanya”  seba-gaimana  yang  diatur  dalam  pasal  6  Undang-  Undang  Nomor    15  Tahun  2003  jo  Undang-  undang Nomor  5  Tahun  2018,  ancaman  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  dan  atau  pidana  penjara  minimal  5 (lima)  tahun  dan  maksimal  20  (dua  puluh)  tahun.  Namun  demikian,  apabila  dilanggar  ketentuan  pasal  7  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo  Undang-  undang  nomor  5  Tahun  2018,  dikenakan  ancaman  pidana  paling  lama pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara tertentu.
Ancaman  pidana  penyertaan  dan  pembantuan  dalam  melakukan  tindak  pidana  terorisme  yang  dipersamakan dengan pelaku utamanya sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 6, pasal 7  dan pasal 9 Undang- undang

## M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini merupakan penyimpangan khusus dari ketentuan umum  yang  terdapat  dalam  pasal  57  ayat  (1)  KUHPidana,  yang  mempidana  pembantu  lebih  ringan  (mak-simum pidana pokok dikurangi sepertiganya).
Penyimpangan  juga  dilakukan  oleh  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018,  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  terorisme  berkaitan  “perluasan  arti  pem-bantuan”.  KUHPidana  hanya  mengenal  2  (dua)  jenis  pembantuan, yaitu    (1)  pem-bantuan  pada  saat    kejahatan  dilakukan,  dan  (2)  pembantuan  sebelum  kejahatan  dilakukan.  Namun Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018,  memperluas  arti  pem-bantuan  “setelah  terjadinya  kejahatan”  (pasal  13 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018).
Berdasarkan  pasal  13  Undang-  undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2018, kemungkinan  pembantuan setelah  terjadinya tindak  pidana terorisme,  dikarenakan  ;  (a)  pemberian  atau  peminjaman uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku terorisme tidak mesti dilaku-kan sebelum atau pada saat tindak pidana  terorisme,  tetapi  bisa  saja  setelah  terjadinya  tindak  pidana  terorisme,  (b)  menyembunyikan  pelaku  tindak pidana  terorisme,  jelah  perbuatan  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  tindak  pidana  terorisme,  dan  (c)    begitu  juga menyembunyikan  informasi  tentang  tindak  pi-ana  terorisme,  juga  dimungkinkan  dilakukan  setelah  terjadinya  tindak pidana terorisme. 12
Di dalam membicarakan tindak pidana terorisme terhadap  persoalan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme  yang  diatur  dalam  pasal  15  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018  yang  diatur  secara  khusus  (berbeda dengan  aturan  di  dalam  KUHPidana),  mempidana  sama  sebagai  pelaku  utama,  penyertaan  dan  pembantuan  dalam melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Permasalahan  sistem  pe-ranggungjawaban  terhadap  pelaku  diterapkan  ancaman pidana terhadap percobaan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat terjadi didasarkan pada  katagori teori  dasar  patut  dipidananya  percobaan,  terlihat  secara  jelas  bahwa  Undang-  undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018  lebih  menitik  beratkan  pada  teori  subjektif.  Pembuat  kebijakan  memandang sifat  berbahayanya  sikap  bathin  dari  orang  yang  mencoba  melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Walaupun  tindak pidananya belum selesai, itu hanya karena faktor lain saja, sedangkan niat orang melakukan tindak pidana terorisme jelas sama, baik  itu dilakukan selesai atau tidak selesai/baru dalam tarap percobaan. 13
Persoalan  diterapkannya  pasal  percobaan  ( poging )  terhadap  siapa  saja  melakukan  tindak  pidana  terorisme sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, persoalan yang timbul dalam tataran praktik  pemahaman  terhadap  persiapan  dan  pecobaan  ini  bisa  ditafsirkan  lain  secara  meluas  oleh  aparat  penyidik, sehingga  bisa  terjadi  di  dalam  penanganannya  penyidik  bersifat  defensif  terkadang  terjadi  salah  tangkap  terhadap pelakunya yang dapat melanggar dan memperkosa hak- hak azasi manusia.
Sedangkan  tidak  ada  aturan  mengenai  kapan  terjadinya  suatu  permufakatan  jahat,  menurut  ketentuan  yang terdapat di dalam pasal 15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa permufakatan jahat dipidana sama seperti delik  selesainya,  padahal  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018  tidak  memberikan  definisi  apa  yang  dimaksud dengan  “permufakatan  jahat”.  Mungkin  pembuat  Undang-  undang  berpikir bahwa  definisi  permufakatan jahat  yang tertuang  di  dalam  ketentuan  KUHPidana  dapat  diberlakukan  yang  terdapat  di  dalam  Bab  IX  pasal  88  KUHPidana tidak  dapat  ditransper/  dialihkan  begitu  saja,  apabila  Undang-  undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo  Undang-  undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak secara tegas menyebutnya”. 14 Harus dirumuskan permufakatan jahat secara jelas, sehingga tidak multitafsir dalam pene-rapannya, sehingga tidak melanggar hak- hak azasi manusia yang selalu dijunjung tinggi oleh negara- negara yang beradab.
Persoalan lain yang mendasar adalah belum diaturnya penguatan koordinasi antar kelembagaan yang berwenang di  bidang  pemberantasan  terorisme,  walaupun  dalam  Undang-  undang  diserahkan  kewenangan  pada  penyidik kepolisian, tetapi dalam praktiknya terjadi simpang siur antar lembaga dalam mengeluarkan data dan in-formasi yang menangani dampak tindak pidana terorisme penetapan terhadap korban dan hak- haknya.
Hal ini dapat terjadi karena belum dipertegas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai leading sector perlindungan korban sejak detik pertama peristiwa terjadi. Walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah ditetapkan sebagai leading sector dalam hal perlindungan korban bom menurut Undang- undang namun faktanya,  dalam  waktu-  waktu  awal  terjadi  peristiwa  le-dakan.  Perlindungan  korban  masih  dipegang  pihak kepolisian. 15
Terhadap  korban  tindak  pidana  terorisme  mendapatkan  juga  perlindungan  hukum,  sesuai  dengan  ketentuan pasal 36 ayat (10, (2), (3) dan ayat (4) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan :
12 Ali Masyar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme , Mahdar Maju : Bandung, 2009, Halaman 102.
13 https://www.metropolitan.kompas.com,Halaman 2.
14 Ibid, Halaman 104.
15 Hasibullah  Satrawi, Tiga  Kekurangan  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018,  Tentang  Tindak  Pidana  Terorisme  Versi  Aliansi Indonesia Damai ,www.tribunnews.com, Halaman 1.
M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018

## Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme ber-hak mendapatkan kompensasi atau restitusi,
(2) Kompensasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  pembiayaannya  dibebankan  kepada  negara  yang dilaksanakan oleh pemerintah,
(3) Restitusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  merupakan  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh  pelaku  kepada korban atau ahli waris-nya, dan
(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
Pelaku  tindak  pidana  terorisme,  di  samping  pelakunya  dapat  dikenakan  dan  atau  dijatuhi  pidana  mati  atau seumur  hidup  dan  atau  pidana  penjara  tertentu,  pelakunya  dapat  pula  diminta  pertanggungjawaban  memberikan restitusi (ganti rugi) terhadap korban dan atau kepada ahli warisnya sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal  36  ayat (3)  Undang- undang  Nomor 15  Tahun 2003  jo  Undang-  undang Nomor  5  Tahun 2018.  Selain  berhak mendapatkan  restitusi  dari  pelaku  atau  pihak  ketiga  lainnya  yang  ber-tanggungjawab,  para  korban  dan  atau  ahli warisnya berhak pula mendapat kompensasi yang diberikan oleh pemerintah dan atau negara. Pemberian kompensasi oleh pemerintah dan atau negara dalam dapat diberikan dalam bentuk materil dan immateril.
Korban  dan  atau  ahli  waris  tindak  pidana  terorisme,  selain  mendapatkan  kom-pensasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  dan  atau  negara,  restitusi  oleh  pelaku  dan  atau  pihak  ketiga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  36 Undang- Undang Nomor 15 Tahun2003 jo Undang- undang nomor 5 Tahun 2018. Para korban dan atau ahli warisnya dari tindak pidana terorisme berhak pula mendapatkan rehabilitasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana disebutkan ; “Setiap orang berhak memperoleh  rehabilitasi  apabila  oleh  pengadilan  diputus  bebas  atau  diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang putusannya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dan  rehabilitasi  tersebut  diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus dalam putusan penga-dilan”.
Pengajuan  kompensasi  dan  atau  restitusi  serta  rehabilitasi  yang  dilakukan  korban  dan  atau  kuasanya, berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah :
(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri,
(2) Pengajuan  restitusi  dilakukan  oleh  korban  atau  kuasanya  kepada  pelaku  atau  pihak  ketiga  berdasarkan  amar putusan pengadilan negeri, dan
(3) Pengajuan  rehabilitasi  dilakukan  oleh  korban  kepada  Menteri  Keha-kiman  dan  Hak  Azasi    Manusia  Republik Indonesia.
Dalam  pasal  39  Undang-  undang  Nomor  15  Tahun  2013  jo  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018,  Menteri keuangan sebagaimana dimaksud da-lam pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) memberikan  kom-pensasi  dan/atau  restitusi,  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  penerimaan permohonan.
Pasal 40 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan dalam pelaksanaan  pemberian  kompensasi  dan/  atau  restitusi  dilaporkan  oleh  Menteri  Keuangan,  pelaku  atau  pihak  ketiga kepada  Ketua  Pengadilan  yang  memutus  perkara,  disertai  dengan  tanda  bukti  pelaksanaan  pem-berian  kompensasi, restitusi  dan/atau  rehabilitasi.  Salinan  tanda  bukti  pelaksanaan  pemberian  kompensasi,  dan  atau  pelaksanaan pemberian  restitusi  disampaikan  kepada  korban  dan  atau  ahli  warisnya,  setelah  Ketua  pengadilan  menerima  tanda bukti sebagai-mana tersebut di atas, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
Sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 41 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, di dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui  batas  waktu  yang  ditentukan,  korban  dan  atau  ahli  warisnya  dapat  melaporkan  hal  tersebut  kepada pengadilan.  Pengadilan  setelah  menerima  laporan  dari  korban  dan  atau  ahli  warisnya  belum  juga  mengindahkan pemberian kompensasi dan/ atau restitusi, segera memerintahkan Menteri Ke-uangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan  putusan  tersebut  paling  lambat  30  (tiga)  puluh  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  perintah  tersebut diterima.
Di  dalam  pasal  42  Undang-  undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2018, disebutkan  bahwa  pemberian  kompensasi  yang  diberikan  oleh  negara  dan  atau  restitusi  yang  diberikan  oleh  pelaku atau  pihak  ketiga  lainnya  dapat  dilakukan  secara  bertahap,  maka  setiap  tahapan  pelaksanaan  atau  keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.
Dalam  Undang-  undang  Nomor  13  Tahun  2006,  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  secara  umum penanganan  korban  mulai  mendapat  perhatian,  walaupun  di  dalam  undang-  undang  tersebut  korban  tindak  pidana terorisme  tidak  mendapatkan  perhatian  secara  khusus.  Demikian  pula  di  dalam aspek penanganan  medis, hanya ada

## M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
peraturan  berdasarkan  Kepmenkes  145/  SK/I/tahun  2007,  tentang  Pedoman  Pe-nanggulangan  Bencana  di  Bidang Kesehatan,  yang  tidak  secara  khusus  penanganan  korban.  Namun  dapat  digunakan  bagi  penanganan  medis  korban terorisme yang ber-sifat gawat darurat.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  bom  yang  dilaporkan  dan  tercatat  di  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (LPSK)  inilah  yang  mendapat  dana  kompensasi  yang  diberikan  oleh  negara  atas  putusan  pengadilan  yang dibagikan di antara korban yang satu dengan yang lainnya berbeda dan bervariasi, sesuai dengan tingkatan penderitaan dan biaya pengobatan masing- masing korban diputus oleh pengadilan.
Dalam  penanganan  tanggungjawab  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak pidana  terorisme    yang  belum  terpantau  di  dalam  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018,  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  adalah  belum  ditetapkannya  radius  wilayah  terdampak  ledakan  bom  oleh  lembaga  negara yang  berwenang, terutama pihak kepo-lisian.  Pentingnya  penetapan radius  wilayah  terdampak ledakan  bom,  dengan tujuan agar pemenuhan korban tepat sasaran. Jangan sampai ada orang yang jauh sekali dari lokasi kemudian tak ada bukti  yang  mendukung  mendapat  bantuan  dari  pemerintah,  karena  selama  ini  penentuan  pemberian  bantuan  hanya didasarkan pada klaim phisik serta dokumen dari rumah sakit yang menurut kami tidak cukup kuat.
Begitu  juga  saat  ini,  belum  dikeluarkan/diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  untuk  mengatur  pelaksanaan  UU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, utamanya dalam memberikan perlindungan untuk mengatur pemenuhan hak korban oleh pemerintah, karena hingga sekarang masih ada ratusan korban ledakan bom yang terdampak yang belum diberikan bantuan, hanya sekian prosen saja yang menerima bantuan dari berbagai kasus bom dan saat ini dirasakan masih  belum  optimal.  Keterdesakan  Peraturan  pemerintah  segera  dikeluarkan  adalah  bahwa  pelaksanaan  pendataan admi-nistrasi  korban  yang  belum  mendapat  kompensasi  akan  sudah  selesai  dilaksanakan,  sejak  Undang-  undang  ini disahkan pada tahun 2018. Dalam hal penetapan pemberian kompensasi dan restitusi yang diberikan terhadap korban dan atau ahli warisnya cukup memakan waktu yang  lama sekali diberikan oleh pemerintah dan bahkan bisa bertahun lamanya,    karena  prosedur  dalam  penetapan  pemberian  kompensasi,  resti-tusi  dan  rehabilitasi  harus  diputus  oleh pengadilan. 16
2. Langkah Antisipasi Terhadap beberapa Pasal Krusial Dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018
Dari  beberapa  pasal  yang  krusial  dalam  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018  dalam  pemberantasan  tindak pidana  terorisme,  dikhawatirkan  terjadi  dan  timbulnya  multitafsir  dalam  implementasinya  terhadap  ketentuan  yang tertuang  di  dalam  ketentuan  pasal  15  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  2018  dalam  hal  pelaksanaan,  persiapan  dan percobaan  dalam  melakukan  tindak  pidana  terorisme,  yang  pelakunya  dipidana  sama  terhadap  siapa  saja  (pelaku utama, pelaku penyertaan dan atau pelaku pembantuan) yang melakukan persiapan dan percobaan melakukan tindak pidana  terorisme,yang  menganut  teori  subjektif  karena  sifat  berbahayanya  sikap  bathin  orang  yang  mencoba melakukan tindak pidana terorisme baik dilakukan selesai maupun belum selesai dalam tarap percobaan.
Diharapkan pihak aparat keamanan (penyidik) yang berwenang untuk itu, tidak menafsirkan arti persiapan dan pelaksanaan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme, ditafsirkan secara meluas untuk menyasar kelompok tertentu yang dianggap berseberangan/bertentangan dengan pemerintah yang berkuasa.
Aparat  keamanan  (penyidik),  harus  bersikap  hati-  hati  dengan  mengikuti  prosedur  yang  ditentukan  dalam Undang- undang, minimal dilengkapi dengan alat bukti yang cukup dugaan terjadinya persiapan dan atau pelaksanaan per-cobaan  dalam  melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Jangan  sampai  demi  mengejar  target  pencapaian  tujuan penanggulangan  dan  pemberatasan  te-rorisme  dengan  segala  cara  dan  upaya  tanpa  mau  mengindahkan  ketentuan perudangan- undangan yang berlaku serta melanggar hak- hak  azasi manusia yang terkadang dilakukan secara sadis dan kejam. Dalam praktiknya terlihat sering terjadi kurang manusiawi dalam memperlakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.
Terhadap persoalan  tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permu-fakatan jahat, juga tidak diberikan definisi  atau  dirumuskan  apa  yang  dimaksud  dengan  permufakatan  jahat  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  15 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 dan penjelasannya, dikhawatirkan akan terjadi multitafsir dalam penerapannya, sehingga  dapat  memperkosa  hak  azasi  manusia  dalam  im-plemntasinya.  Sebaiknya,  kapan  terjadi  dan  apa  yang dimaksud  dengan  permufakatan jahat  dirumuskan  secara jelas  dan  tegas  di  dalam  Undang-  undang  Nomor  5  Tahun 2018  beserta  penjelasannya,  paling  tidak  harus  dikeluarkan/  diterbitkan  Peraturan  pemerintah  untuk mengantisipasinya.
Sementara  waktu  belum  ada  rumusan  kapan  terjadi  suatu  permufakatan  jahat  dan  apa  yang  dimaksud  dengan permufakatan jahat yang diatur dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta penjelasannya maupun Peraturan Pemerintah  sebagai  pelaksanaan  dari  Undang-  undang  tersebut.  Jangan  sampai  terjadi  kekosongan  hukum  boleh digunakan kapan terjadi dan definisi permufakatan jahat yang tertuang dalam Bab IX pasal 88 KUHPidana.
16 Ibid , Halaman  2.

## M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
Sedangkan terhadap  persoalan  pertanggungjawaban negara dalam mem-berikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme belum diaturnya penguatan kordinasi antar kelembagaan yang berwenang, walaupun dalam  Undang-  undang  diserahkan    pada  penyidik  kepolisian,  tetapi  dalam  praktiknya  terjadi  simpang  siur  antar lembaga  dalam mengeluarkan  data  dan  informasi  penetapan  terhadap  korban  dan  hak-  haknya.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  belum  dipertegas  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  sebagai leading  sector perlindungan korban  sejak  detik  pertama  peristiwa  terjadi.  Untuk  itu,  “Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  perlu digandeng  dan  diikut  sertakan  sejak  awal  dalam  hal  pemenuhan  hak  korban  dimaksud”. 17 Supaya  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengemban tugasnya yang diberikan Undang- undang secara maksimal seba-gaimana yang diharapkan.
Terhadap  persoalan  belum  ditetapkannya  radius  wilayah  terdampak  ledakan  bom  oleh  lembaga  negara  yang berwenang (pihak kepolisian). Sebaiknya, hal ini perlu ditetapkan radius wilayah terdampak ledakan bom. Pentingnya penetapan  radius  wilayah  terdampak  ledakan  bom,  dengan  tujuan  agar  pemenuhan  korban  tepat  sasaran.  Jangan sampai  ada  orang  yang  jauh  sekali  dari  lokasi  kemudian  tak  ada  bukti  yang  mendukung  mendapat  bantuan  dari pemerintah, hanya berdasarkan pada klaim phisik serta dokumen dari rumah sakit yang  dianggap tidak cukup kuat.
Belum dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pe-laksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana  Teorisme,  dalam  hal  yang  mengatur  pemenuhan  hak  korban  oleh  pemerintah.  Pemerintah  diharapkan secepatnya  menerbitkan/mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  sebagai  payung  hukum  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Mengingat hingga saat ini masih ada puluhan korban ledakan bom yang terdampak yang belum diberikan  kompensasi dan restitusi. 18
Terhadap  pesoalan  dalam  hal  penetapan  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  yang  diberikan  terhadap  korban dan atau ahli warisnya sangat lama sekali diberikan oleh pemerintah sejak terjadinya ledakan bom, karena  terbentur prosedur dalam penetapan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus diputus oleh pengadilan. Sebaiknya, pemberian kompensasi dan restitusi bukan pada putusan pengadilan tetapi cukup hanya penetapan pengadilan saja. 19

## Simpulan
1.    Terdapat  beberapa  pasal  krusial,yaitu  pasal  15  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur ketentuan permu-fakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk mela-kukan tindak pidana terorisme. Tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, juga  tidak  diberikan  definisi  atau  dirumuskan  apa  yang  dimaksud  dengan  permu-fakatan  jahat  dalam  Undang- Undang  dimaksud,  sehingga  dapat  membukan  peluang  timbulnya  multitafsir  dan  disalahgunakan  yang  dapat memperkosa  hak-  hak  azasi  manusia.  Begitu  juga  di  dalam  pasal  36  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2018, tentang  Pemberantaan  Tindak  Pidana  Terorisme,  dalam  hal    pemberian  kompensasi  oleh  negara  yg  dapat diberikan memakan waktu cukup lama, karena harus diputus oleh pengadilan.
2.   Langkah  antisipasi  terhadap  beberapa  pasal  krusial,  yaitu  pasal  15    Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terhadap kapan terjadi dan  apa  yang  dimaksud  dengan  permufakatan  jahat,  sebaiknya  dirumuskan  secara  jelas  dan  tegas  di  dalam Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2018  beserta  penjelasannya,  paling  tidak  harus  dikeluarkan/diterbitkan Peraturan  pemerintah  untuk  mengantisipasinya.  Terhadap    pasal  36  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, pesoalan   pemberian kompensasi oleh negara yg dapat diberi-kan kepada korban  dan  atau  ahli  warisnya  yang  memakan  waktu  cukup  lama  karena  harus  diputus  oleh  pengadilan. Sebaiknya, pemberian kompensasi bukan pada pu-tusan pengadilan tetapi cukup hanya penetapan pengadilan saja, sehingga  dapat  mempercepat  pemberian  bantuan  kompensasi  oleh  negara  yang  sangat  dirasakan  manfaatnya secara langsung oleh korban yang terdampak akibat tindak pidana terorisme.

## Daftar Pustaka
Buku- buku Abimanyu, Bambang, Teror Bom di Indonesia , Grafindo : Jakarta, 2005. Ali, Mahrus, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek , Gramata Publishing : Jakarta, 2012.
Faisal Salam, Moch, Motivasi Tindakan Terorisme , CV. Mahdar Maju : Ban-dung,2005.
Firmansyah,  Hery, Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia ,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Juni, 2011.
17 Ibid , Halaman 3.
18 https ://news.detik.com, Halaman  3.
19 Hasibullah Satrawi, Op, Cit, Halaman 2.
M. Zen Abdullah. Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018

## Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia
Hanitijo Soemitro, Ronny , Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1991, FH UNDIP, Semarang, 1991. Masyar, Ali, Gaya Indonesia Menghadadang Terorisme : Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, CV. Mahdar Maju : Bandung, 2009. Mubarak,  Zul, Fenomena  Terorisme  di  Indonesia  (Kajian  Aspek  Teologi,  Ideologi  dan  Gerakan), Jurnal  Studi Masyarakat Islam, Pascasarjana UGM, Desember 2012. Muladi, Bahan Seminar’ Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus’ , Jakarta, 28 Januari 2004. Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia , Aksara Baru : Jakarta, 2006. ___________, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ,Aksara Baru : Jakarta, 2002. Satrawi, Hasibullah, Tiga Kekurangan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai, www. tribunnews.com. Seno Adji, Indrianto, Terorrisme dan HAM (Tragedi Umat Manusia), OC Asiation : Jakarta, 2001. Sholehuddin,M, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Grafindo Persada, 2007. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Raja  Grafindo  : Yakarta, 1994.
Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, 2008. Wahid, Abdul, et,al, Kejahatan Terorisme :Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, PT. Refika Aditama : Bandung, 2004.
Zon, Fadli, Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia , https:// m.Hu-kumonlie.com, Halaman 1. _____ Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme . _____ Surat Kabar Harian Umum Kompas, 14 Mei 2018. _____ http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban _____ https://www.bbc.com,2016/10.