## STUDI PARTICULAR CONDITION PADA PROYEK - PROYEK MILIK SWASTA
oleh :
Hari Anggeriksari Teknik Sipil Universitas Tarumanagara Email : Hari_an6@yahoo.co.id

## Sarwono Hardjomuljadi
Teknik Sipil Universitas Tarumanagara Email : Sarwonohm2@yahoo.co.id
Abstrak : Sebagian besar kegiatan konstruksi di Indonesia, dilakukan berdasarkan FIDIC Conditions of Contracts. Pada  studi  ini  dibahas  mengenai  proyek  konstruksi  yang  menggunakan  FIDIC Condition  of Contract  for  Construction  1999.  S tudi  ini  terdapat  kalimat  pada  klausula-klausula Particular  Condition yang mengubah dan menghapus isi dari klausula-klausula General Condition . Maka dari itu diperlukan analisis terhadap Particular Condition pada kontrak. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Klausula-Klausula Particular  Condition apa  saja  yang  dominan  menimbulkan  masalah  beserta  dengan analisisnya.  Studi  ini  awalnya  dengan Literature  View lalu  dilanjutkan  kuesioner  menggunakan  Skala Likert  berskala  6.  Analisis  faktor  dilakukan  dengan  SPSS  23.0  untuk  menemukan  Klausula-Klausula Particular  Condition yang  dominan  menimbulkan  masalah.  Hasil  analisis  menunjukkan  Klausula Particular Condition yang dominan menimbulkan masalah adalah Sub-Clause 1.7 [ Assignment ] , Sub-Clause 1.5 [ Priorities of Documents ], Sub-Clause 4.6 [ Co-Operation ] , Sub-Clauses 3.1 [ Engineer’s Duties and Authority ], Sub-Clause - 2.1 [ Right of Access to the Site ], Sub-Clause 2.2 - [ Permits, Licenses, or Approvals ], dan Sub- Clause  4.10  - [ Site  Data ] . Analisis  menunjukkan  bahwa  pokok  dari Particular  Condition seperti  yang disarankan dalam lampiran ketentuan kontrak FIDIC, tetap menggunakan klausula-klausula asli tanpa mengubah isinya.
Kata kunci : Kontrak Konstruksi, FIDIC, Particular Condition.
Abstract : Most of the construction activities in Indonesia, conducted based on FIDIC Condition of Contracts. This study discusses the Construction Project that uses the 1999 FIDIC Condition of Contract for Construction. In this study there have sentences in the Particular Condition Clauses that changes and removes the Clauses of the General Condition. Therefore an analysis of Particular Conditions in the contract is required. This study was conducted with the aim to find out which Particular Condition Clauses were  dominant which caused problems along with the analysis. This study was initially conducted by Literature View and then followed by a  questionnaire  using  a  6-scale  Likert  Scale.  Factor  analysis  was  carried  out  with  SPSS  23.0  to  find  the dominant Particular Condition Clauses causing problem. The analysis shows that the dominant Particular Condition Clauses causing problems is Sub-Clause 1.7 [Assignment], Sub-Clause 1.5 [Priorities of Documents], Sub-Clause 4.6 [Co-Operation], Sub- Clauses 3.1 [Engineer’s Dutie s and Authority], Sub-Clause - 2.1 [Right of Access  to  the  Site],  Sub-Clause  2.2  -  [Permits,  Licenses,  or  Approvals],  and  Sub-Clause  4.10  -  [Site  Data]. Analysis shows that the principal of Particular Condition as suggested in the Appendix of FIDIC Condition of Contract, used as original clauses without changing the substances.
Keywords : Construction Contract, FIDIC, Particular Condition

## Pendahuluan
Kontrak konstruksi yang digunakan indonesia  adalah  FIDIC.  Kontrak  FIDIC merupakan  bentuk  standar  yang  paling umum  digunakan  kontrak  konstruksi international di  dunia  saat  ini.  Salah  satu kontrak  FIDIC  yaitu Conditions  of  Contract for Construction for building and Engineering Works  Designed  by  the  Employer atau  yang sering  dikenal  dengan  FIDIC redbook .
Kontrak FIDIC merupakan standar international  yang  dianggap  isinya  telah seimbang  antara  pengguna  jasa  dan penyedia jasa.
Pada  studi  ini  dibahas  mengenai  pengguna jasa  dan  penyedia  jasa  yang  menggunakan kontrak  FIDIC.  Kontrak  tersebut  terdapat Particular Condition dihapus dan mengubah isi  Klausula  -  Klausula General  Condition . Sudah  menjadi  rahasia  umum,  jika  para pihak  seringkali  melihat  kontrak  kerja konstruksi  hanya  sekilas  dicermati  tentang “nilai  kontrak”  dan  “tanda  tangan”  (Rivai,
2018). Jarang sekali diteliti terlebih dahulu isi dari kontrak yang akan digunakan. Maka dari  itu  akan  diteliti  apakah Particular Condition tersebut  menyelesaikan  masalah atau menimbulkan masalah baru.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka masalah-masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Klausula  Particular  Condition  apa  saja yang  dominan  menimbulkan  masalah pada proyek milik swasta?
2. Bagaimana  hasil  analisis  Particular Condition terhadap permasalahan yang akan dihadapi pada kontrak konstruksi tersebut?

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui Klausula Particular Condition  apa  saja  yang  dominan menimbulkan  masalah  pada  proyek milik swasta.
2. Mengetahui hasil analisis Particular Condition terhadap permasalahan yang akan dihadapi pada proyek milik swasta.

## Kontrak Kerja Konstruksi
Diambil  dari  FIDIC  Persyaratan  kontrak untuk pelaksanaan konstruksi MDB Harmonised  Edition  2006,  kontrak  berarti perjanjian  kontrak  ( Contract  Agreement ), surat  Penunjukan  ( Letter  of  Acceptance ), surat  penawaran  ( Letter  of  Tender ), persyaratan (Conditions) , spesifikasi ( Specifications ), gambar-gambar ( Drawings ), jadwal/daftar ( Schedules ), dan dokumen lain (bila ada) yang tercantum dalam perjanjian kontrak atau dalam surat penunjukan.

## Klaim Konstruksi
Garner (2004) mendefinisikan klaim adalah “Suatu tuntutan atas uang, kepemilikan atau suatu  pemulihan  hukum  yang  berhak didapatkan seseorang”. Hardjomuljadi, dkk. (2006)  menyatakan  “Klaim  adalah  suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu dimana hak seseorang tersebut telah hilang sebelumnya,  karena  yang  bersangkutan beranggapan memiliki hak untuk mendapatkannya kembali, sedangkan pengguna  jasa  akan  menggunakan  haknya sesuai  dengan  apa  yang  dinyatakan dalam conditions of contract , bukan hanya berkutat pada  upaya  menolak  klaim  yang  diajukan k ontraktor, bagaimanapun caranya”. Hansen (2018)  menyatakan  “Klaim  konstruksi terjadi  manakala  salah  satu  pihak  yang terlibat dalam kontrak konstruksi meyakini bahwa  pihak  lain  telah  lalai  atau  belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang
tertera  dalam  kont rak”.  Tidak  dipenuhinya kewajiban sesuai kontrak, dapat disebabkan adanya  pelanggaran  yang  disadari  oleh pihak  yang  melanggar  atau  dapat  juga disebabkan  karena  masing-  masing  pihak yang  terikat  kontrak  konstruksi  tidak memahami  dengan  baik  pengertian  dari setiap  kata  dalam  kontrak  atau  terjadinya different  interpretation  of  contract  clauses (Hardjomuljadi, 2015: 12).

## Manajemen Global Klaim Konstruksi
Hardjomuljadi,  dkk  (2006)  menyatakan bahwa  mengacu  pada  Gambar  1  tentang manajemen global klaim konstruksi, terlihat bahwa  sejak  persiapan  dokumen  tender sampai  dengan  pelaksanaan  pekerjaan, terdapat  empat  tahapan  manajemen  klaim konstruksi  yaitu  [1]  tahapan  pencarian klaim,  [2]  tahapan  penentuan  harga  klaim, [3]  tahapan  penyusunan  Buku-B  atau dokumen  klaim,  dan [4]  tahapan  negosiasi. Apabila  Kontraktor  tidak  berhasil  dalam setiap  tahapan  tersebut  meskipun  sudah berusaha  sebaik-baiknya,  dari  sudut pandang  global  dapat  dikatakan  bahwa kontraktor  berada  dalam  posisi  sulit sehingga  kontraktor  mungkin  tidak  dapat memperoleh  kompensasi  penuh  atas klaimnya demi tercapainya neraca keuangan yang baik pada akhir proyek.

## Gambar 1. Manajemen global klaim konstruksi
(Sumber: Hardjomuljadi, dkk., 2006)

## Sebab - sebab Timbulnya Sengketa
Rahmadi  (2011:  8-10)  menyatakan  bahwa terdapat  beberapa  teori  tentang  sebab- sebab  timbulnya  sengketa  yang  akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Teori Negosiasi Prinsip. Teori negosiasi prinsip  menjelaskan  bahwa  konflik terjadi  karena  adanya  perbedaan- perbedaan diantara pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan  pribadinya  dengan  masalah- masalah  dan  mampu  melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.
2. Teori  Identitas.  Teori  ini  menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas  mengusulkan  penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan  melalui  fasilitasi  lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang  mengalami  konflik  dengan  tujuan mengidentifikasi  ancama-ancaman  dan kekhawatiran  yang  mereka  rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.
Tujuan  akhirnya  adalah  pencapaian kesepakatan  bersama  yang  mengakui identitas pokok semua pihak.
3. Teori  Kesalahpahaman  Antar  Budaya. Teori  kesalahpahaman  antar  budaya menjelaskan  bahwa  konflik  terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi  diantara  orang-orang dari  latar  belakang  budaya  yang berbeda.  Untuk  itu  diperlukan  dialog antara  orang-orang  yang  mengalami konflik  guna  mengenal  dan  memahami budaya masyarakat lainnya,
mengurangi  stereotype  yang  mereka miliki terhadap pihak lain.
4. Teori Transformasi. Teori
ini menjelaskan  bahwa  konflik  dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan  yang  terwujud  dalam berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat baik  sosial,  ekonomi  maupun  politik. Penganut  teori  ini  berpendapat  bahwa penyelesaian  konflik  dapat  dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang  menyebabkan  ketidaksetaraan, peningkatan  hubungan,  dan  sikap jangka  panjang  para  pihak  yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan,  keadilan,  rekonsiliasi dan  pengakuan  keberadaan  masing- masing.
5. Teori  Kebutuhan  atau  Kepentingan Manusia.  Pada  intinya,  teori  ini mengungkapkan  bahwa  konflik  dapat terjadi karena kebutuhan atau
kepentingan  manusia  tidak  dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi  oleh  orang/pihak  lain. Kebutuhan  dan  kepentingan  manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif,  prosedural,  dan  psikologis. Kepentingan  substantif  (substantive) berkaitan  dengan  kebutuhan  manusia yang  berhubungan  dengan  kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan
kekayaan.
Kepentingan  prosedural  (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat,  sedangkan  kepentingan psikologis ( psychological ) berhubungan dengan  non-materiil  atau  bukan kebendaan  seperti  penghargaan  dan empati.    Masruchiyah  (2018:  34) mengatakan  bahwa  sengketa  kontrak kerja  konstruksi  dapat  timbul  antara
lain  karena  klaim  yang  tidak  dilayani misalnya  keterlambatan  pembayaran, keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak,  ketidakmampuan  baik  teknis maupun  manajerial  dari  para  pihak. Selain  itu  sengketa  konstruksi  dapat pula  terjadi  apabila  pengguna  jasa ternyata  tidak  melaksanakan  tugas- tugas  pengelolaan  dengan  baik  dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup dan/atau adanya kegagalan bangunan yaitu suatu keadaan keruntuhan  bangunan  dan/atau  tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan hasil akhir Jasa Konstruksi.

## Jenis Penelitian
Berdasarkan  teknik  pengumpulan  data, penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif yang dilengkapi dengan penelitian kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  survei. Jenis  penelitian  yang  menggabungkan penelitian  kualitatif  dan  kuatitatif  disebut mixed method (Neuman, 2014).

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan  yang  menggunakan  FIDIC Redbook 1999. Dalam penelitian ini, sampel berjumlah  30  yang  terdiri  dari  pihak  yang terlibat dalam pembangunan yang menggunakan FIDIC Redbook 1999.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah  1 (satu)  rangkap  kuesioner  dengan  23  butir pernyataan. Penyebaran kuesioner dilakukan  dengan  beberapa  cara  seperti penyerahan  kuesioner  secara  pribadi  dan menggunakan  google  form  yang  linknya dikirim melalui email atau whatsapp .

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  membagikan kuesioner  (angket)  kepada  pihak  yang terlibat dalam pembangunan yang menggunakan FIDIC Redbook 1999.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  kuesioner  tertutup,  yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya,  sehingga  responden  tinggal memilih  dan  menjawab  secara  langsung. Kuesioner  ini  terdiri  dari  23  pernyataan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi  dari  responden,  dalam  arti laporan tentang pendapat dari hal-hal yang diketahuinya. Isi kuesioner dibuat berdasarkan  studi  literatur  yang  dilakukan sebelum penelitian dilakukan.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan terhadap  semua  butir  kuesioner  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Setelah dilakukan  uji  validitas  diperoleh  10  butir kuesioner yang valid dari 23 butir kuesioner. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Uji Reabilitas Instrumen
Variabel Jumlah Item Cronba ch’s Alpha Kesimpulan Reliabilitas Particular Condition 10 0,858 Baik

## Analisis Faktor
Kegunaan  utama  analisis  faktor  adalah untuk  melakukan  pengurangan  data  atau dengan  kata  lain  melakukan  peringkasan sejumlah  variabel  menjadi  lebih  kecil jumlahnya.  Pengurangan  dilakukan  dengan melihat  interdependensi  beberapa  variabel yang  dapat  dijadikan  satu  yang  disebut faktor, sehingga ditemukan variabel variabel
atau  faktor  faktor  yang  dominan  atau penting untuk dianalisa lebih lanjut. Korelasi antar  variabel  independen,  dalam  analisis faktor, harus > 0,5 dengan signifikansi < 0,05. Korelasi  antar  variabel  independen  sangat mudah  jika  dilakukan  dengan  SPSS.  Nilai KMO and Bart lett’s Test untuk korelasi antar variabel  yang  diinginkan  adalah  >  0,5. Signifikansi penelitian adalah 0,05. (Santoso, 2014).
Korelasi  antarvariabel  independen  dapat dilihat pada tabel Anti-Image Matrices . Nilai yang  diperhatikan  adalah  MSA ( Measure  of Sampling  Adequacy ).  Nilai  MSA  berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan sebagai berikut. MSA = 1, variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain.
1. MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.
2. MSA < 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan  tidak  bisa  dianalisis  lebih  lanjut,  atau dikeluarkan  dari  variabel  lainnya  (Santoso, 2014)
Analisis Faktor Particular Condition Analisis  faktor  pada Particular  Condition dilakukan  terhadap  10  faktor.  Faktor  dan pemberian kodenya dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Faktor dan Kode Kuesioner
No. Kuesioner Faktor R1 Priorities of Documents R2 Assignment R4 Right of Access to the site R5 Permits, Licenses, or Approvals R6 Employer’s Financial Arrangements R7 Engineer’s Duties and Authorities R9 Co-oporation R10 Setting Out R11 Site Data R13 Testing
Uji analisis faktor dilakukan dengan cara uji
KMO  MSA  ( Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of Sampling Adequacy ) menggunakan software SPSS  23.0.  Hasil Output dapat  dilihat  pada Tabel 3.

## Tabel 3. KMO and Barlett’s Test

## Particular Condition
KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy ,708 Bartlett’s Test of Spherecity Approx. Chi- Square 79,286 df 21 Sig. ,000
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diambil kesimpulan dapat dilanjutkan atau tidaknya analisis faktor. Apabila nilai MSA < 0,5 maka analisis  faktor  tidak  dapat  dilanjutkan  dan faktor  perlu  dikeluarkan.  Pada  Tabel  3, terlihat  nilai  KMO  MSA = 0,708  > 0,5  yang berarti  analisis  faktor  dapat  dilanjutkan. Proses selanjutnya adalah melihat tabel Anti- image  Matrices .  Hasil output SPSS  uji Anti- image Matrices dapat dilihat tabel pada Tabel IV.4. Data dari Anti-image Matrices (Tabel  4)
yang terdapat huruf superscript a menunjukkan data yang menjadi tolak ukur valid  atau  tidaknya  fungsi  tersebut.  Data dianggap valid jika memiliki nilai lebih besar dari  0,5  dan  tidak  valid  jika  memiliki  nilai kurang dari 0,5. Pada Tabel 4,  terlihat  hasil dari Anti-image  Matrices dari  semua  faktor lebih  besar  dari  0,5  sehingga  semua  faktor dapat digunakan.
Tabel 4. Anti-Image Matrices
Tabel 5. Communalities Particular
Condition Initial Extraction R1 1 0,821 R2 1 0,476 R4 1 0,413 R5 1 0,69 R7 1 0,756 R9 1 0,783 R11 1 0,755
Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :
1. Nilai Extraction Priorities of Documents = 0,821, ini menunjukkan bahwa 82,1% klausula  ini  dapat  menimbulkan masalah;
2. Nilai Extraction Assignment = 0,476, ini menunjukkan  bahwa  47,6%    klausula ini dapat menimbulkan masalah;
3. Nilai Extraction Right of Access to the Site = 0,413, ini menunjukkan bahwa 41,3% klausula  ini  dapat  menimbulkan masalah;
4. Nilai Extraction  Permits,  Licenses,  or
Approvals =  0,69,  ini  menunjukkan bahwa  69%  klausula  ini  dapat menimbulkan masalah;
5. Nilai Extraction Engineer’s  Duties  and Authorities =  0,756,  ini  menunjukkan bahwa  75,6%  klausula  ini  dapat menimbulkan masalah;
6. Nilai Extraction Co-oporation = 0,783, ini
menunjukkan bahwa 78,3% klausula ini dapat menimbulkan masalah;
7. Nilai Extraction  Site  Data =  0,755,  ini menunjukkan bahwa 75,5% klausula ini dapat menimbulkan masalah;
Berdasarkan  nilai Extraction pada  tujuh faktor di atas, diperoleh kesimpulan bahwa nilai extraction pada  faktor Priorities  of Documents merupakan  faktor  yang  paling dominan  menimbulkan  masalah  pada Particular Condition.

## Analisis Kualitatif
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif.  Miles  dan  Huberman dalam  Sugiyono  (2011:  334)  menyatakan bahwa  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara interaktif dengan melalui proses data reduction , data  display dan conclusion drawing  /  verification .  Berdasarkan  hasil analisis data yang dilakukan dengan analisis faktor,  maka  didapatkan  klausula-klausula yang  dominan  menimbulkan  masalah  pada Particular  Condition. Hasil  analisis  tersebut kemudian akan diperdalam lagi pembahasannya  dengan  mengulas  lebih detail  isi  dari  pada  klausula-klausula tersebut.

## Priorities of Documents
Contract  1 : The  documents  forming  the Contract  as  defined  in  Contract  Agreement (“Contract  Documents”)  are  to  be  taken  as mutually explanatory of one another. If  an  ambiguity  or  discrepancy  or contradiction  found  in  the  Contract Documents,  Contractor  shall  brought  to notice of Employer, and Employer resolution to  such  ambiguity  or  discrepancy  or contradiction  shall  be  final  and  binding  on Parties, providing always that in issuing such clarification, the Employer shall consider the various technical components of the Contract
in  their  entirety,  and  shall  give  priority  to later documents over earlier documents of the same kind.
Pada kontrak 1, kalimat “ shall give priority to later documents over earlier documents of the same  kind” yang  diartikan  dokumen- dokumen yang lebih baru akan bersifat lebih diprioritaskan dibandingkan dokumen yang lebih  lama.  Pada  hal  ini  maka  prioritas dokumen  dapat  berubah-ubah  mengikuti tanggal  terbitnya  dokumen  yang  terbaru sehingga dapat terjadi ketidakpastian dalam spesifikasi  atau  hal  apapun  dan  kontraktor dapat melakukan kesalahan pada pengerjaan karena dapat terjadi perbedaan karena pembaharuan dokumen.
Contract  2  :  The  documents  forming  the Contract  are  to  be  taken  as  mutually explanatory of one another. For the purposes of  interpretation,  the  priority  of  the documents  shall  be  in  accordance  with  the following sequence:
(a) The Contract Agreement,
(b) The Letter of Acceptance,
(c) The  Letter  of  Tender  and  the  Contract Correspondences/Clarification  as  listed in the Letter of Tender,
(d) The Appendix to Conditions of Contract,
(e) The Particular Conditions of Contract,
(f) The General Conditions of Contract,
(g) The Specification,
(h) The Drawings,
(i) The Bills of Quantities,
(j) Instruction to Tender, and
(k) The schedules and any other documents forming part of the Contract.
If any ambiguity or discrepancy is found in the documents,  the  Engineer  shall  issue  any necessary clarification or instruction.
If any ambiguity or discrepancy is found in the documents, unless otherwise instructed by the Engineer, the one bearing the later date shall be prevailed.
If any ambiguity or discrepancy amongst the
Specification  and  Drawing,  unless  otherwise instructed by the Engineer, the more stringent one  shall  take  precedence  over  the  less stringent  one.  In  either  case,  no  claims  for additional time and cost will be entertained.” Pada  Kontrak  2,  menambahkan  3  poin tambahan lagi yaitu “The Bills of Quantities, Instruction to Tender, and The schedules and any  other  documents  forming  part  of  the Contract”. Lalu menambahkan juga dokumen  yang  memiliki  tanggal  terbaru yang menjadi prioritas lebih atas dibandingkan  yang  lebih  lama  dan  apabila terjadi perbedaan antara spesifikasi dengan gambar  maka  yang  lebih  ketat  yang  akan digunakan.
Kedua kontrak ini memiliki kesamaan yaitu penambahan  kalimat  pada  klausula  yang menitikberatkan  pada  tanggal  keluarnya dokumen  tersebut  yang  mengakibatkan persetujuan  kontrak  pada  awal  dapat berubah-ubah mengikuti dokumen keluaran terbaru.
Lebih  baik  kedua  kontrak  tersebut diperjelas  pada  kalimat  yang  menyebutkan dokumen  yang  lebih  baru  yang  berlaku diganti  menjadi  amandemen  yang  terbaru yang berlaku.
Lalu  pada  Kontrak  2  menyebutkan  “ If  any ambiguity  or  discrepancy  amongst  the Specification  and  Drawing,  unless  otherwise instructed by the Engineer, the more stringent one  shall  take  precedence  over  the  less stringent  one.  In  either  case,  no  claims  for additional time and cost will be entertained” yang berdampak dokumen yang menunjukkan  detail  yang  lebih  ketat  ialah yang  digunakan  tanpa  memperhatikan tanggal terbitnya pengeluaran dokumen dan klaim  akibat  hal  ini  tidak  dapat  diberikan kepada  penyedia  jasa. Sub-Clause ini masih lebih  baik  jika  tetap  menggunakan  sesuai dengan  FIDIC  tanpa  diubah,  sehingga  tidak menitikberatkan  kewajiban  ke  salah  satu
pihak dan menjadi lebih adil.

## Co-operation
Contract 1 : The Contractor shall, as specified in the Contract or as instructed by the Project Manager, allow appropriate opportunities for carrying out work to:
(a) the Employer’s Personnel,
(b)  any  other  contractors  employed  by  the Employer, and
(c)  the  personnel  of  any  legally  constituted public authorities,
who may be employed in the execution on or near the Site of any work not included in the Contract.
Contractor  acknowledge  and  agree  that  the Accepted  Contract  Amount  shall  include  the provision  of  such  cooperation  as  mentioned above. Services for these personnel and other contractors  may  include  the  use  of Contractor’s  Equipment, Temporary  Works or  access  arrangements  which  are  the responsibility of the Contractor.
If,  under  the  Contract,  the  Employer  is required to give to the Contractor possession of any foundation, structure, plant or means of  access  in  accordance  with  Contracto r’s Documents, the Contractor shall submit such documents to the Project Manager in the time and manner stated in the Specification.
Pada  Kontrak  1,  terdapat  kalimat “ Contractor acknowledge and agree that the Accepted  Contract  Amount  shall  include  the provision  of  such  cooperation  as  mentioned above. Services for these personnel and other contractors  may  include  the  use  of Contractor’s  Equipment,  Temporary  Works or  access  arrangements  which  are  the responsibility of the Contractor ” .
Pengubahan ini mengakibatkan segala biaya kerjasama  yang  dihasilkan  oleh  kontraktor lain  ataupun  personalia  pengguna  jasa sudah  termasuk  pada  kontrak  dan kontraktor sudah mengetahui betul atas hal
ini. Kontraktor tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan klaim atau mendapatkan variasi atas hal tersebut.
Contract 2 : The Contractor shall, as specified in  the  Contract  or  as  instructed  by  the Engineer, allow appropriate opportunities for carrying out work to:
(a) The Employer’s Personnel,
(b)  any  other  contractors  employed  by  the Employer,and (c)  the  personnel  of  any  legally  constituted public authorities,
Who may be employed in the execution on or near the Site of any work not included in the Contract.
For  any  other  Contractors  employed  by  the Employer,  the  Main  Contractor  shall  allow appropriate  opportunities  for  carrying  the works  and  provide  necessary  attendance during the progress of the construction.
For  any  works  carried  out  by  Employer’s Contractors,  The  Contractor  is  allowed  to quote the attendance fee in his tender price, His  attendance  shall  include,  but  not  be limited  to,  provision  of  reasonable  space  on the  site  for  other  site  offices,  storage  and assembly  areas,  sharing  of  all  common  site facilities,  control  and  removal  of  waste, supervision  of  site  safety,  environment  and security, negotiation for use of specified items of plant and lifting equipment (such as tower crane, hoist scaffolding etc.), coordination of construction schedules and all other matters which  enable  efficient  and  coordinated construction operations.
Pada  Kontrak  2,  terdapat  kalimat  “ For  any works carried out by Employer’s Contractors, The  Contractor  is  allowed  to  quote  the attendance  fee  in  his  tender  price,  His attendance  shall  include,  but  not  be  limited to, provision of reasonable space on the site for  other  site  offices,  storage  and  assembly areas,  sharing  of  all  common  site  facilities, control and removal of waste, supervision of
site  safety,  environment  and  security, negotiation for use of specified items of plant and  lifting  equipment  (such  as  tower  crane, hoist  scaffolding  etc.),  coordination  of construction schedules and all other matters which  enable  efficient  and  coordinated construction operations“.
Kontraktor  berhak  mendapatkan  biaya tambahan  pada  kontrak  yang  menyangkut hal  kerjasama  penggunaan  fasilitas  pada proyek. Biaya tambahan ini sudah termasuk didalam  nilai  kontrak  sehingga  apabila terjadi  keterlambatan/  kerugian  karena personalia  tersebut,  hal  tersebut  sudah menjadi  resiko  dari  kontraktor  dan  tidak dapat  diajukannya  variasi  karena  sudah termasuk  di  dalam  harga  kontrak.  Hal  ini dapat  terjadi  konflik  dikemudian  hari karena  tidak  dapat  mengajukan  klaim  atas segala  biaya  tambahan  dikarenakan  hal tersebut  dan  dapat  menimbulkan  sengketa di  kemudian  hari.  Maka  lebih  baik  tetap menggunakan Klausula pada FIDIC Redbook 1999 karena pengajuan variasi dikarenakan oleh  kerjasama  dilakukan  sesuai  kondisi yang  ada  dan  tidak  menitikberatkan  biaya kepada salah satu pihak namum kepada dua belah pihak secara adil.

## Engineer’s Duties and Authority
Contract 1 :  The Employer shall appoint the Engineer  who  shall  carry  out  the  duties assigned  to  him  in  the  Contract.  The Engineer ’s  staff  shall  include  suitably qualified  Project  Managers  and  other professionals who are competent to carry out these duties.
The  Engineer  shall  have  no  authority  to amend the Contract.
The  Engineer  may  exercise  the  authority attributable to the Engineer as specified in or necessarily to be implied from the Contract. If the  Engineer  is  required  to  obtain  the approval of the Employer before exercising a
specified authority, the requirements shall be as  stated  in  the  Particular  Conditions.  The Employer  reserves  the  right  to  review  the authority  and  delegation  to  Engineer  from time  to  time  and  make  any  necessary alteration,  which  shall  be  informed  to Contractor  and  same  shall  be  binding  on Contractor and Project Manager.
The  Project  Manager  shall  obtain  the categoric  approval  of  the  Employer  before taking action under the following Sub-Clauses of these Conditions:
(a) Sub-Clause 8.8 Suspension of the Work. (b) Sub-Clause 10.1 Taking Over of the Works and Sections.
(c) Sub-Clause 11.9 Performance Certificate. (d)  Any  clause  related  to  termination  of Contract.
(e)  Any  clause  which  requires  change  in Accepted Contract Amount.
Pada Kontrak 1, isinya hampir sama dengan dari  isi  FIDIC Redbook 1999  yaitu  enjinir tidak memiliki kewenangan untuk mengubah isi kontrak, dan dapat menggunakan  wewenang  sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Namun wewenang enjinir dibatasi seperti
tercantum dalam poin-poin yang tercantum dalam  klausul  ini  yaitu  yang  berhubungan dengan Sub-Clause  8.8  Suspension  of  the Work.,  Sub-Clause  10.1  Taking  Over  of  the Works  and  Sections,  Sub-Clause  11.9 Performance Certificate, Any clause related to termination  of  Contract,  Any  clause  which requires  change  in  Accepted  Contract Amount. “ The Employer reserves the right to review  the  authority  and  delegation  to Engineer  from  time  to  time  and  make  any necessary alteration, which shall be informed to  Contractor  and  same  shall  be  binding  on Contractor  and Engineer” . Pengguna  jasa juga berhak mendelegasikan keputusan dari enjinir.  Sehingga  keputusan  dari  enjinir tidak  dapat  bersifat  final  karena  dapat
terjadi perubahan yang dikarenakan campur tangan dari pengguna jasa.
Contract 2 : The Employer shall appoint the Engineer  who  shall  carry  out  the  duties assigned  to  him  in  the  Contract.  The Engineer’s  staff  shall  include  suitably qualified  engineers  and  other  professionals who are competent to carry out these duties. The  Engineer  shall  have  no  authority  to amend the Contract.
The  Engineer  may  exercise  the  authority attributable to the Engineer as specified in or necessarily to be implied from the Contract. If the  Engineer  is  required  to  obtain  the approval of the Employer before exercising a specified authority, the requirements shall be as  stated  in  the  Particular  Conditions.  The Employer  undertakes  not  to  impose  further constraints  on  the  Engineer’s  authority, except as agreed with the Contractor.
The  Engineer  shall  obtain  the  specific approval of the Employer before taking action under the following Sub-clauses: (a) Approve the Sub-contract for any part of the Permanent Works;
(b) Issue any of the Payment Certificate; (c) Issue any of Variation Oder;
(d) Determine or approve any of rate, and (or) price of the Variation;
(e) Determine or approve any of Extension of Time, Cost, Profit to which the Contractor is entitled under the Contract;
(f)  Approve  any  of  Contractor’s  proposal submitted  under  Clause  13  [Variations  and Adjustments].”
Pada  Kontrak  2,  Enjinir  dibatasi  pada  poin yang berhubungan dengan “ Approve the Sub- contract for any part of the Permanent Works, issue any of the Payment Certificate, Issue any of Variation Oder, Determine or approve any of  rate,  and  (or)  price  of  the  Variation, Determine  or  approve  any  of  Extension  of Time, Cost, Profit to which the Contractor is entitled  under  the  Contract,  Approve  any  of

## Contractor’s proposal submitted under Clause
13 [Variations and Adjustments] .”
Apabila  mengikuti  FIDIC Redbook 1999, keputusan  dari  enjinir  yang  memerlukan persetujuan  dari  pengguna  jasa,  akan dianggap  telah  diberikan  persetujuan kecuali  dalam  hal  setiap  kali  menjalankan tugas  atau  melaksanakan  wewenang,  yang ditentukan dalam atau tersirat oleh kontrak, enjinir  akan  dianggap  bertindak  untuk majikan,  enjinir  tidak  memiliki  wewenang untuk  membebaskan  salah  satu  pihak  dari segala tugas, kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan kontrak dan segala persetujuan, pemeriksaan, sertifikat, persetujuan, pemeriksaan, inspeksi, instruksi, pemberitahuan, proposal, permintaan,  pengujian,  atau  tindakan serupa oleh enjinir (termasuk tidak adanya ketidaksetujuan)  tidak  akan  membebaskan Kontraktor  dari  tanggung  jawab  apa  pun yang  dimilikinya  berdasarkan  kontrak, termasuk  tanggung  jawab  atas  kesalahan, kelalaian, perbedaan dan ketidakpatuhan.

## Site Data
Contract  1  :  The  Employer  shall  have  made available  to  the  Contractor  for  his information,  prior  to  the  Base  Date,  all relevant data in the Employer’s possession on sub-surface  and  hydrological  conditions  at the Site, including environmental aspects. The Employer  shall  similarly  make  available  to the Contractor all such data which come into the Employer’s poss ession after the Base Date. The  Contractor  shall  be  responsible  for interpreting all such data.
The  Contractor  shall  be  deemed  to  have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Tender or Works. To  the  same  extent,  the  Contractor  shall  be deemed to have inspected and examined the Site,  its  surroundings,  the  above  data  and
other available information, and to have been satisfied  before  submitting  the  Tender  as  to all  relevant  matters,  including  (without limitation):
(a) the form and nature of the Site, including sub-surface conditions,
(b) the hydrological and climatic conditions, (c)  the  extent  and  nature  of  the  work  and Goods  necessary  for  the  execution  and completion of the Works and the remedying of any defects,
(d) the Laws, procedures and labour practices of the Country, and
(e) the Contractor’s requirements for access, accommodation,  facilities,  personnel,  power, transport, water and other services.
Pada  Kontrak  1,  dihapus kalimat  “ To  the extent which was practicable (taking account of cost and time)” mengartikan bahwa segala data lapangan yang diberikan pengguna jasa yang memungkinkan dan tidak memungkinkan  dilaksanakan  harus  sudah dapat  meperkirakan  biaya  dan  waktunya. Hal  ini  merugikan  kontraktor  apabila keadaan  aktualnya  jauh  dari  perkiraan karena segala resiko telah menjadi tanggung jawab kontraktor.
Contract  2  :  The  Employer  shall  have  made available  to  the  Contractor  for  his information,  prior  to  the  Base  Date,  all re levant data in the Employer’s possession on sub-surface  and  hydrological  conditions  at the Site, including environmental aspects. The Employer  shall  similarly  make  available  to the Contractor all such data which come into the Employer’s possession after th e Base Date. The  Contractor  shall  be  responsible  for interpreting all such data.
To the extent which was practicable (taking account of cost and time), the Contractor shall be  deemed  to  have  obtained  all  necessary information  as  to  risks,  contingencies  and other  circumstances  which  may  influence  or affect  the  Tender  or  Works.  To  the  same
extent, the Contractor shall be deemed to have inspected  and  examined  the  Site,  its surroundings,  the  above  data  and  other available  information,  and  to  have  been satisfied  before  submitting  the  Tender  as  to all  relevant  matters,  including  (without limitation):
(a) the form and nature of the Site, including sub-surface conditions,
(b) the hydrological and climatic conditions,
(c) the  extent  and  nature  of  the  work  and Goods  necessary  for  the  execution  and completion  of  the  Works  and  the remedying of any defects,
(d) the  Laws,  procedures  and  labour practices of the Country, and
(e) the Contractor’s requirements for access, accommodation,  facilities,  personnel, power,  transport,  water  and  other services.
The  Employer  shall  complete  the  land acquisition and resettlement before the date stated in Sub-clause 2.1 [Right of Access to the Site]
The  Employer  shall  provide  the  topography drawing as soon as practice after issuing the notice  of  Commencement  as  stated  in  Sub- clause  8.1  [Commencement  of  Works],  the Contractor  shall  verify  and  confirm  the accuracy within three (3) days after receipt of the  topography  drawing.  If  the  Contractor does not reply by a written objection, then it shall  be  deemed  that  the  Contractor  agree with the data in such topography drawing as the basis of final account.
The  discrepancy  of  the  topography  between design  drawing  and  the  site  which  the Employer  provided  to  the  Contractor  over ±30cm,the  Employer  shall  take  responsible and solve it.
The  excavated  materials  shall  be  deemed  as the  property  of  the  Employer,  the  prior approval  by  the  Engineer  shall  be  obtained before  the  Contractor  dump  any  excavated
materials out of Site.”
Pada Kontrak 2, ditambahkan “ The Employer shall provide the topography drawing as soon as  practice  after  issuing  the  notice  of Commencement  as  stated  in  Sub-clause  8.1 [Commencement  of  Works],  the  Contractor shall verify and confirm the accuracy within three (3) days after receipt of the topography drawing. If the Contractor does not reply by a written objection, then it shall be deemed that the  Contractor  agree  with  the  data  in  such topography  drawing  as  the  basis  of  final account.
The  discrepancy  of  the  topography  between design  drawing  and  the  site  which  the Employer  provided  to  the  Contractor  over  ± 30  cm,the  Employer  shall  take  responsible and  solve  it” yang  membatasi  apabila perbedaan kurang lebih 30 cm tetap menjadi tanggung  jawab  kontraktor.  Klausula  ini mempermudah kontraktor apabila mengalami perbedaan gambar yang ekstrim antara  aktual  dengan  gambar  maka pengguna jasa yang akan bertanggung jawab atas hal ini.

## Permits, Licenses, and Approvals
Contract 1 : The Employer shall (where he is in  a  position  to  do  so)  provide  reasonable assistance to the Contractor at the request of the  Contractor  Such  assistance  by  Employer shall  be  in  good  faith  only  and  without  any obligation  under  Contract,  and  Contractor shall be fully responsible for delivery of Goods and export of Contractor’s Equipments.
Pada Kontrak 1, tertulis “ The Employer shall (where  he  is  in  a  position  to  do  so)  provide reasonable assistance to the Contractor at the request of the Contractor Such assistance by Employer  shall  be  in  good  faith  only  and without  any  obligation  under  Contract,  and Contractor  shall  be  fully  responsible  for delivery of Goods and export of Contractor’s Equipments” . Pengguna  jasa  menuliskan
bahwa  bantuan  terhadap  kontraktor tidaklah  bersifat  wajib  di  bawah  kontrak, kontraktor  bertanggung  jawab  sepenuhnya atas segala ekspor peralatan kontraktor.
Contract 2 : The Employer shall (where he is in  a  position  to  do  so)  provide  reasonable assistance to the Contractor at the request of the Contractor:
(a )  for  the  Contractor’s applications  for  any permits, licences or approvals required by the Laws of the Country:
(i) which the Contractor is required to obtain under  Sub-Clause  1.13  [Compliance  with Laws],
(ii)  for  the  delivery  of  Goods,  including clearance through customs, and (iii) for the export of Contractor’s Equipment when it is removed from the Site.
Pada  Kontrak  2,  dihapusnya  kalimat  “ by obtaining  copies  of  the  Laws  of  the  Country which are relevant to the Contract but are not readily  available”. Sehingga  segala  jenis tanggung  jawab  yang  berhubungan  dengan hukum  adalah  tanggung  jawab  kontraktor. Padahal  pekerjaan  yang  diberikan  oleh pengguna jasa adalah milik mereka sendiri, jika  terjadi  pelanggaran  dengan  hukum maka  bukan  hanya  kontraktor  saja  yang terkena  dampak  dari  kelalaian  tersebut. Dampak  tersebut  bisa  dapat  berupa terlambatnya pekerjaan ataupun dihentikan pekerjaan  dalam  pembangunan  tersebut. Pada klausula ini lebih baik tetap kembali ke FIDIC Redbook 1999  agar  tidak  terjadi konflik atas hal ijin dan lisensi dikemudian hari  karena  hal  ini  merupakan  tanggung jawab bersama dalam pengerjaan proyek.

## Assignment
Contract  1  :  Neither  Party  shall  assign  the whole  or  any  part  of  the  Contract  or  any benefit  or  interest  in  or  under  the  Contract without  prior  written  consent  from  other Party. However, either Party:
(a) may assign the whole or any part with the prior agreement of the other Party, at the sole discretion of such other Party, and (b)  may,  as  security  in  favour  of  a  bank  or financial  institution,  assign  its  right  to  any moneys  due,  or  to  become  due,  under  the Contract.
Pada Contract 1, dilihat terdapat perbedaan yaitu  ditambahkannya  kalimat  “ without prior written consent from other Party” yang berarti  bahwa  poin  yang  tercantum  tidak dapat  dilaksanakan  dan  wajib  adanya persetujuan  tertulis  dari  pihak  lainnya sehingga  apabila  ada  pengalihan  tugas sebagian  dari  kontrak  ada  surat  tertulis terlebih  dahulu  dan  tidak  dapat  dilakukan secara  langsung  tanpa  persetujuan  dari pihak  lain.  Sehingga  kontraktor  dapat menolak  pengalihan  tugas  yang  diisukan oleh  pengguna  jasa  dan  dapat  berdampak kepada  jadwal  pengerjaan  proyek  apabila telah terjadi keterlambatan.
Contract  2  :  Neither  Party  shall  assign  the whole  or  any  part  of  the  Contract  or  any benefit  or  interest  in  or  under  the  Contract. However, either Party:
(a) may assign the whole or any part with the prior agreement of the other Party, at the sole discretion of such other Part.
Pada  Kontrak  2,  Poin  B  dihapus  yang berbunyi “may, as security in favour of a bank or financial institution, assign its right to any moneys  due,  or  to  become  due,  under  the Contract” bahwa  perjanjian  penugasan  ini tidak  dapat  memberikan  haknya  atas sejumlah  uang  yang  menjadi  haknya  ke pihak  lain  guna  untuk  menjaga  campur tangan  pihak  lain  dalam  hal  keuangan proyek tersebut.

## Right of Access to the Site
Contract  1  :  The  Employer  shall  give  the Contractor right of access to, and possession of,  all  parts  of  the  Site  within  the  time  (or
times) stated in the Appendix to Tender. The right and possession may not be exclusive to the  Contractor.  If,  under  the  Contract,  the Employer  is  required  to  give  (to  the Contractor)  possession  of  any  foundation, structure,  plant  or  means  of  access,  the Employer shall do so in the time and manner stated  in  the  Specification.  However,  the Employer  may  withhold  any  such  right  or possession until the Performance Security has been received.
If  no  such  time  is  stated  in  the  Appendix  to Tender,  the  Employer  shall  give  the Contractor right of access to, and possession of,  the  Site  within  such  times  as  may  be required to enable the Contractor to proceed in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].
If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost as a result of a failure by the Employer to give any such right or possession within such time,  the  Contractor  shall  give  notice  to  the Project Manager and shall be entitled subject to Sub- Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to:
(a) an extension of time for any such delay, if completion  is  or  will  be  delayed,under  Sub- Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and (b) payment of any such extension of time and Cost, which shall be included in the Contract Price.
After receiving this notice, the Engineer shall proceed  in  accordance  with  Sub-  Clause  3.5 [Determinations] to agree or determine these matters.
However,  if  and  to  the  extent  that  the Employer’s failure was caused by any error or delay by the Contractor, including an error in, or  delay  in  the  submission  of,  any  of  the Contractor’s Documents, the Contractor shall not be entitled to such extension of time, Cost or profit.
Pada  kontrak  1,  perbedaannya  terdapat pada poin B yaitu dihapusnya kalimat “ plus
reasonable profit” yang membatasi pengeklaiman  kontraktor  sehingga  tidak terdapat untung dari klaim ini.
Contract  2  :  The  Employer  shall  give  the Contractor right of access to, and possession of,  all  parts  of  the  Site  within  the  time  (or times) stated in the Appendix to Tender. The right and possession may not be exclusive to the  Contractor.  If,  under  the  Contract,  the Employer  is  required  to  give  (to  the Contractor)  possession  of  any  foundation, structure,  plant  or  means  of  access,  the Employer shall do so in the time and manner stated  in  the  Specification.  However,  the Employer  may  withhold  any  such  right  or possession until the Performance Security has been received.
If  no  such  time  is  stated  in  the  Appendix  to Tender,  the  Employer  shall  give  the Contractor right of access to, and possession of,  the  Site  within  such  times  as  may  be required to enable the Contractor to proceed in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].
If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost as a result of a failure by the Employer to give any such right or possession within such time,  the  Contractor  shall  give  notice  to  the Engineer and shall be entitled subject to Sub- Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to:
(a) an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub- Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and After receiving this notice, the Engineer shall proceed in accordance with Sub- Clause 3.5  [Determinations]  to  agree  or  determine these matters.
However,  if  and  to  the  extent  that  the Employer’s failure was caused by any error or delay by the Contractor, including an error in, or  delay  in  the  submission  of,  any  of  the Cont ractor’s Documents, the Contractor shall not be entitled to such extension of time, Cost or profit.
Pada  Kontrak  2,  perbedaannya  terdapat pada  Poin  B  juga  yaitu  dihapusnya  poin  B yang
menghilangkan kemungkinan kontraktor untuk klaim biaya apabila kasus ini  terjadi. Particular  Condition ini  hanya akan menimbulkan masalah pada Pengguna Jasa  karena  akan  terjadi  sengketa  antara kontraktor dan pengguna jasa karena tidak bisa  mendapatkan  klaim  atas  biaya  dan keuntungan  yang  wajar  apabila  kontraktor tidak  dapat  mengakses  lahan  pada waktunya. Kalimat berupa keuntungan yang wajar  juga  merupakan  sebuah  masalah karena wajar bagi setiap pihak itu berbeda- beda,  alangkah  baiknya  Klausula  ini  pada poin B lebih baik diubah menjadi payment of any such extension of time and Cost plus profit (sekian  %),  which  shall  be  included  in  the Contract  Price. Maka  dari  itu  lebih  baik klausula  ini  tetap  menggunakan  Klausula FIDIC Redbook 1999 karena telah seimbang atas  pengeklaiman  yang  dapat  terjadi karena klausula ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan
hasil analisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner  dengan  analisis  faktor, diperoleh tujuh buah Klausula
Particular  Condition yang  dominan menimbulkan masalah yang terdiri dari Sub-Clause  1.7 [ Assignment ] ,  Sub-Clause 1.5 [ Priorities  of  Documents ], Sub-Clause
4.6 [ Co-Operation ] ,  Sub-Clauses  3.1 [ Engineer’s  Duties  and  Authority ], Sub- Clause - 2.1 [ Right of Access to the Site ], Sub-Clause  2.2  - [ Permits,  Licenses,  or Approvals ],  dan Sub-Clause  4.10  - [ Site Data ].
2. Dari  hasil  analisis,  dominan  klausula- klausula Particular  Condition tersebut membatasi kemampuan dari kontraktor untuk melakukan variasi terhadap hal-
hal  yang  dibahas  pada  klausula  yang ditinjau dan hal ini akan mengakibatkan masalah  di  kemudian  hari  menjadi timbulnya sengketa karena tidak dapat mengajukan klaim ataupun variasi atas biaya tersebut.
3. Dari hasil analisis 7 Klausula Particular Condition tersebut,  lebih  baik  klausula tersebut tetap menggunakan isi seperti FIDIC Redbook 1999  awalnya  karena dianggap  sudah  seimbang  isinya  antar semua pihak.

## Daftar Pustaka
Federation  Internationale  des  Ingenierus  - Conseils.  1999.  Conditions  of  Contract for Construction. FIDIC:Geneve, Switzerland.
Garner,  Brian  A.  2004.  Black’s  Law Dictionary,  Tenth  Edition,  Thomson Reuters, St.Paul-Minnesota, dalam Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014.  Buku
Kesatu:  Pengantar  Kontrak  Konstruksi
FIDIC Conditions of Contract. Bandung:
Logoz Publishing. Hardjomuljadi,
Sarwono; Abldulkadir, Ariono  &  Takei  Masaru.  2006.  Strategi Klaim  Konstruksi  Berdasarkan  FIDIC Conditions  of  Contracts.  Pola  Grade: Jakarta Hardjomuljadi, Sarwono. 2015. Buku Kedua: Manajemen  Klaim  Konstruksi  FIDIC Conditions of Contract. Bandung: Logoz Publishing.
Masruchiyah,  Nieke.  2018. Penyelesaian
Sengketa  Kontrak  Kerja  Konstruksi
Melalui
Arbitrase & APS . PT
RajaGrafindo Persada:Depok.
Neuman,  W.  L.  2014. Social  Research Methods:  Qualitative  and  Quantitative
Approaches; Relevance of Social Research , Vol. 8.
Nisfiannoor, Muhammad. 2009. Pendekatan Statistika  Modern .  Jakarta:  Salemba
Huamanika. Rivai,  Ruslan.  2018. Kata  Sambutan: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  (LPJK)  Nasional dalam Masruchiyah, Nieke. 2018. Penyelesaian
Sengketa  Kontrak  Kerja  Konstruksi
Melalui Arbitrase & APS . PT RajaGrafindo Persada:Depok. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: CV Alfabeta.