E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128

## MEMAKNAI DELIK DAN DELIK TATA NEGARA
Sarip
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Jl. Tuparev No. 70 Kedungjaya, Kedawung, Cirebon – Jawa Barat Email: sarip_anisa@yahoo.co.id

## Abstrak
Istilah delik masih diidentikkan dengan hukum pidana, pelanggaran itu sendiri berasal dari delik dalam berbagai literatur hukum. Bahwa menurut hukum positif, strafbaar feit sebenarnya tidak lain  adalah  tindakan  yang  menurut  rumusan  hukum  telah  dinyatakan  sebagai  tindakan hukuman. Pemikiran yang dianggap salah dalam pembelajaran menyatakan bahwa istilah delict adalah  pidana.  Terminologi  yang  salah  akhirnya  menyebar  di  kalangan  siswa  yang  selalu menyebut  delict  sebagai  penjahat.  Penelitian  tentang  menafsirkan  delik  dan  pelanggaran administrasi  negara  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  literatur  lama. Literatur lama telah dipilih untuk memperkuat argumen dalam menemukan titik terang tentang makna  pelanggaran  itu  sendiri.  Menulis  mendefinisikan  pelanggaran  dan  pelanggaran konstitusional  termasuk  dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  melalui  berbagai upaya  untuk  memeriksa  dan  menganalisis  ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah penelitian (studi hukum dalam buku). Melalui makna dalam diskusi ditemukan bahwa makna pelanggaran  pada  dasarnya  tidak  terbatas  pada  masalah  pidana  tetapi  juga  dapat  digunakan dalam  arti  administrasi  negara.  Jadi  dalam  pelanggaran  konstitusional,  suatu  pelanggaran digunakan  untuk  mendapatkan  kekuasaan  atau  mempertahankan  kekuasaan.  Selain  itu, pelanggaran administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari teori kedaulatan itu sendiri. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  makna  pelanggaran  saat  ini  hanya  terjebak  pada  seorang  penjahat yang sebenarnya memiliki makna netral yang tidak terbatas pada masalah pidana.

## Kata Kunci: Makna, Pelanggaran, Urutan, Negara

## Abstract
The term delik is still identified with criminal law, the offense itself comes from delict in various legal literatures. That according to the positive law a strafbaar feit is actually nothing other than an action which according to a formulation of the law has been declared a punitive action. The thought that was considered wrong in learning stated that the term delict was criminal. The wrong terminology eventually spread among the students who always named delict as a criminal. Research on interpreting delicts and state administration offenses is a study carried out using old literature. Old literature has been chosen to strengthen the argument in finding a bright spot about the meaning of the offense itself. Writing defines offenses and constitutional offenses including in normative legal research carried out through various efforts to thoroughly examine and analyze legal provisions relating to research problems (study of law in the book). Through the meaning in the discussion it was found that the meaning of offense is basically not limited to criminal matters but can also be used in the meaning of state administration. So in constitutional offenses, an offense is used to gain power or maintain power. In addition, state administration offenses cannot be separated from the sovereignty theory itself. Then it can be concluded that the meaning of offense at this time is only trapped in a criminal that actually has a neutral meaning that is not limited to criminal matters.
Keywords: Meaning, Offense, Order, State
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128

## PENDAHULUAN
Istilah  delik  masih  diidentikan  dengan  hukum  pidana,  delik  sendiri  berasal  dari delict dalam  berbagai  literatur  ilmu  hukum,  disamakan  dengan  istilah Strafbaar  feit (Depdikbud, 1989, h. 219) . Asas legalitas berbunyi ‘ nullum Cirme (delictum) nulla poena sine praevia lege poenali ’ memiliki pengertian tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturan terlebih dahulu (Bambang Purnomo, 1994, h. 68-69), (Moelyatno, 2002: 24), (Utrecht, 1987: 10). Istilah dalam  bahasa  Latin delictum begitu  juga  dalam  bahasa  Belanda delict tentunya  istilah  yang tepat dari pidana sendiri lebih condong pada kata ‘ poena’ bukan kata ‘ delictum ’ apabila kita mengacu pada pendapat Feuerbach. Paul Johann Anslem Von Feuerbach yang hidup pada tahun 1775-1833,  seorang  kriminolog  dan  sarjana  hukum  pidana  dari  Jerman  adalah  orang  yang menuliskan Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali, kemudian akrab dengan istilah asas legalitas (Muchammad Iksan, 201, h. 6). Adapun tiga rumusannya, yakni:
1. Nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undang-undang);
2. Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); dan
3. Nulla crimen sine poena legali (tidak ada kejahatan tanpa pidana menurut undang-undang). Untuk  menyebutkan  apa  yang  dikenal  dengan  tindak  pidana  dalam  KUHP  tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa  yang sebenarnya dimaksud dengan strafbaarfeit (Lamintang, 1987, h. 181). Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid sedang strafbaar dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan  yang dapat dihukum, tentu kurang tepat. Karena akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah tindakan manusia sebagai pribadi dan  bukannya  kenyataan,  perbuatan  ataupun  tindakan.  Pernyataan  tersebut  untuk  saat-saat sekarang  ini  telah  mengalami  suatu  pergeseran  dimana  selain  orang  yang  dapat  dikenakan hukuman adalah badan  hukum,  maka sangat  jelas sekali bahwa dalam  subjek hukum  pidana hanya mengenal orang belaka dan kurang memperhatikan komponen-komponen subjek hukum yang lain (Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, h. 75).
Rumusan umum dari strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu  telah  ditolak  di  dalam  pergaulan  hidup  tertentu  dan  dianggap  sebagai  perilaku  yang harus  ditiadakan  oleh  hukum  pidana  dengan  menggunakan  sarana-sarana  yang  bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (Lamintang, 1987, h. 182). Para penulis lama seperti van Hamel telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai satu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Menurut Pompe perkataan strafbaar  feit secara  teoritis  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  pelanggaran  norma (gangguan  terhadap  tertib  hukum)  yang  sengaja  maupun  tidak  sengaja  telah  dilakukan  oleh seorang  pelaku,  di  mana  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  tersebut  adalah  perlu  demi terpeliharanya  tertib  hukum  dari  terjaminnya  kepentingan  umum.  Sungguhpun  demikian sangatlah  berbahaya  untuk  mencari  suatu  penjelasan  mengenai  hukum  positif  yakni  dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat yang teoritis.
Hal mana akan segera kita sadari apabila melihat KUHP, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar strafbare feiten yang dalam rumusan-rumusannya dapat mengetahui
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
bahwa tidak satupun strafbare feiten yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu strafbaar feit yakni  bersifat wederrechtelijk,  aan  schuld  te  wijten dan strafbaar atau  yang  bersifat melanggar  hukum,  telah  dilakukan  sengaja  maupun  tidak  sengaja  dan  dapat  dihukum.  Sifat- sifat  tersebut  perlu dimiliki oleh strafbaar feit oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma harus merupakan suatu perilaku atau gedraging baik yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat  bertentangan  dengan  hukum  ( wederrechtelijk ).  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Pompe  suatu  pelanggaran  norma  seperti  yang  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  338  KUHP. Dikatakan bahwa tidak semua pembunuhan itu bersifat wederrechtelijk , misalnya orang yang telah  membunuh  orang  lain  karena  melakukan  suatu  pembelaan  sebagimana  yang  dimaksud dalam Pasal 49 KUHP.
Bahwa menurut hukum positif suatu strafbaar feit sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang  dapat  dihukum.  Pemikiran  yang  dinilai  keliru  dalam    pembelajaran  yang  menyatakan bahwa istilah delik adalah pidana. Peristilahan yang keliru tersebut pada akhirnya merebak pada kalangan  mahasiswa  yang  selalu  menamakan  delik  adalah  pidana.  Penggunaan  delik  yang dimaksudkan  di  sini  bukanlah  hanya  sebatas  perbuatan  pidana  belaka  namun  berlaku  secara umum  untuk  tataran  hukum,  baik  delik  administrasi,  delik  perdata,  delik  pidana,  delik  tata negara. Maka dalam penelitian ini akan memfokuskan diri pada penelusuran delik itu sendiri, delik  tata  negara  sebagai  konsekuensi  bernegara,  perkembangan  delik  tata  negara,  serta pencegahan  terhadap  delik  tata  negara.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana memaknai delik dan delik tata Negara?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian tentang memaknai delik dan delik tata negara merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur lama. Literatur lama segaja dipilih untuk memperkuat argumentasi dalam mencari titik terang tentang makna delik itu sendiri. Penulisan memaknai delik dan delik tata negara termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui berbagai  upaya  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara  mendalam  ketentuan  hukum  yang berkaitan dengan masalah penelitian ( study of law in the book ). Yakni meneliti secara literatur hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan yakni delik dan delik tata negara. Analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan data  dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara  sistematis,  lengkap,  dan  berdasarkan  pokok bahasan  sehingga  mempermudah  dalam  pengambilan  kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di dalam pengambilan kesimpulan terhadap  permasalahan  yang  diajukan  secara  umum,  kemudian  ditarik  pada  hal-hal  yang bersifat  khusus.  Gambaran  pemikiran  tersebut  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran berkenaan dengan penulisan. Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128

## PEMBAHASAN

## Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara

## Makna Netral Delik
Pengertian  yang  sejalan  dengan  delik  yang  berlaku  sebagai  ketentuan  bukan  hanya merupakan  pidana  belaka  adalah  pendapat  VOS  yang  mengartikan  delik  sebagai Tatbestandmassigheit dan wesenschau . Maksudnya adalah:
1) Tatbestandmasigheit ,  merupakan  kelakuan  yang  mencocoki  lukisan  ketentuan  yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu ada delik;
2) Wesenschau , merupakan kelakukan yang mecocoki kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu dem  wesen  nach yaitu  menurut  sifatnya  cocok  dengan  makna  dari  ketentuan  yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan (Samidjo, 1985, h. 78).
Sebetulnya  kesalahpahaman  penggunaan  istilah  delik  yang  selalu  disamakan  dengan peristiwa pidana sudah sejak dulu. Bahkan dalam bahasa Belanda istilah delik dicampuradukan atau digunakan secara bergantian dengan istilah strafbaarfeit (Samidjo, 1985, h. 77). Sampai pada  hukum  pidana  Belanda  (WvS)  menggunakan  istilah strafbaarfeit untuk  mengacu  pada peristiwa  pidana  dan  dalam  kepustakaan  menggunakan  istilah  delik.  Selain  itu  juga  apabila mengacu pada delik formil dan delik materil tidak dikatakan dengan jelas bahwa delik itu sama dengan pidana, bahkan hanya mengungkapkan suatu pengertian sebagai berikut:
1) Delik formil ialah delik-delik yang dianggap telah sempurna, asal saja seseorang telah melakukan  tindakan  yang  dilarang  atau  tidak  melakukan  dan  dianggap  sempurna apabila perbuatannya sudah nyata;
2) Delik formil ditentukan dalam pasal-pasal (S.R. Sianturi, 1996, h. 123).
Istilah strafbaarfeit itu sama dengan tindak pidana, mungkin istilah yang tepat untuk ilmu hukum pidana sendiri adalah Strafrecht . Dalam asas legalitas ( Principle of legality ), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  perundang-undangan  yang  dalam  bahasa  Latin  ( Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ) artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih  dahulu  (Moelyatno,  2002,  h.  23).  Namun,  pendapat  von  Feuerbach  menurut  van Bemmelen sebetulnya berbunyi nullum crimen nullapoena sine praevia lege poenali (Bambang Purnomo, 1985, h. 69-70). Dari pengertian  yang dimaksudkan dalam bahasa  Latin Delictum ternyata bukanlah pidana melainkan pidana sendiri poena .
Begitu juga dengan pendapat L.B. Curzon menyatakan The principle of legality: Nulllum cimen sine lege. This fundamental principle (no crime except in accordance with the law) is implied  in  many  judgment .  Pengetian  yang  mengacu  pada  kejahatan  oleh  L.B.  Curzon  tidak dinamakan  sebagai  delik  melainkan crimen .  Dalam  asas  belakunya  hukum  pidana  menurut waktu dikenal istilah lex temporis delicti yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Wetboek van Straaftrecht (WvS) berbunyi gees feit is strafbaar dan uit kracht van eene daar voor afgegane wttelijk straafbepaling (tidak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
ada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  tanpa  ada  aturannya  terlebih  dahulu).  Pasal  1  Ayat  (1) KUHP berbunyi: “Tiada perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.
Bunyi asas legalitas dalam KUHP ternyata mengadop dari bahasa Belanda. Bunyi pasal tersebut  mengandung  asas  penting  dalam  hukum  pidana  yang  dirumuskan  dengan  maxim nullum crimen sine lege (tiada kejahatan tanpa undang-undang), nulla poena sine praevia (tiada kejahatan  tanpa  undang-undang  sebelumnya).  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, tanggal 23 Juli 2004, Perkara Nomor: 013/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
Delik  adalah  suatu  kondisi  di  mana  suatu  sanksi  diberikan  berdasarkan  norma  hukum yang ada ( Mala In Se and Mala Prohibita ). Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena  aturan  hukum  mengenakan  suatu  sanksi  sebagai  konsekuensi  dari  tindakan  tersebut, adalah delik kriminal jika memiliki sanksi kriminal, adalah suatu delik perdata jika memiliki sanksi  perdata  sebagai  konsekuensinya.  Berdasarkan  pandangan  hukum  positif,  tidak  ada kriteria  lain  yang  dapat  menentuan  suatu  fakta  sebagai  delik  selain  adanya  sanksi  menurut aturan hukum.
Bahwa dengan kata lain tidak ada delik tanpa adanya sanksi dan tidak ada delik karena perbuatan itu sendiri (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, h. 51). Dalam teori hukum pidana tradisional,  terdapat  pembedaan  antara mala  in  se dan mala  in  prohibita.  Mala  in  se adalah tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri ( evil in itself ), sedangkan mala prohibita adalah tindakan  yang  disebut  jahat  karena  dilarang  oleh  tata  hukum  positif.  Perbedaan  ini  adalah perbedaan  yang  merupakan  elemen  tipikal  dalam  doktrin  hukum  alam,  yang  tidak  dapat diterapkan dalam teori hukum positif.
Definisi  hukum  atas  delik  harus  secara  keseluruhan  berdasarkan  norma  hukum.  Maka delik  normalnya  adalah  tindakan-tindakan  individu  terhadap  mana  dikenakan  sanksi  sebagai konsekuensi  tindakan  tersebut.  Kriteria  konsep  delik  adalah  elemen  yang  titentukan  dalam materi  norma  hukum,  bukan  yang  dimaksudkan  oleh  legislator.  Hubungan  antara  delik  dan pidana  ini  meskipun  dapat  dianalogikan  dengan  hukum  sebab  dan  akibat,  tetapi  bukan merupakan  sebab  karena  ilmu  hukum  membicarakan  norma  sebagai  keharusan  dan  bukan peristiwa  aktual.  Namun  jelas  bahwa  menurut  pandangan  hukum  delik  bukan  merupakan pelanggaran hukum pidana saja ( violation of law ) karena validitas norma hukum tidak terancam oleh delik. Delik juga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ( contrary to the law ). Definisi atas delik harus secara keseluruhan berdasarkan norma hukum. Maka delik normalnya adalah  tindakan-tindakan  individu  di  mana  dikenakan  sanksi  terhadap  konsekuensi  tersebut (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, h. 52).
Namun tentunya dalam delik tata negara akan mengandung suatu asumsi yang berbeda, pada  dasarnya  tata  negara  mempelajari  negara  dalam  keadaan  diam.  Pasal  1  ayat  1  KUHP berbunyi  “Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana,  melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi” . Bunyi Pasal tersebut
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
mengandung azas-azas penting dalam Hukum Pidana yang dirumuskan dengan maxim nullum crimen sine lege (Tiada kejahatan tanpa undang-undang) nulla poena sine crimine (tiada pidana tanpa  kejahatan) nullum  crimen  sine  lege  praevia (tiada  kejahatan  tanpa  undang-undang sebelumnya).  Dengan  kata  lain,  dilarang  menerapkan  secara ex  post  facto  criminal  law . Tujuannya  adalah  demi  kepastian  Hukum  dan  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan memperkokoh  penerapan rule  of  law ( disenting  opinion Hakim  Konstitusi  Perkara  Nomor 013/PUU-I/2003).
Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata delik memiliki dua pengertian yang pertama yakni:    perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  merupakan  pelanggaran  terhadap undang-undang; kedua diartikan sebagai tindak pidana. Hal berbeda tentang pengertian delik dalam kamus hukum diartikan ‘Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja  ataupun  tidak  sengaja  oleh  seseorang  yang  tindakannya  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  dan  oleh  undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai  suatu  perbuatan yang dapat dihukum’.
Selain  kata  delik  yang  berdiri  sendiri  dalam  kamus  hukum  juga  mengenal  istilah wet delict atau delik undang-undang  yang diartikan sebagai  berikut “Perbuatan  yang oleh umum baru  disadari  bahwa  dapat  dipidana  karena  undang-undang  menyebutnya  sebagai  delik,  jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana” (http://jdih.rejanglebongkab.go.id/kamus-hukum/,  2019).  Bagi  penulis  sendiri  sangat  jelas dalam bahasa Indonesia sendiri istilah delik tidak selamanya merupakan pidana sebagaimana yang  sering  dikatakan  oleh  para  sarjana  hukum.  Penulis  lebih  condong  menggunakan pengertian yang pertama dan pengertian dari kamus hukum yakni terkait dengan pelanggaran hukum  ataupun  undang-undang,  alasanya  hukum  tidaklah  sama  dengan  pidana  begitu  juga dengan undang-undang.
Bagi penulis dengan tidak menginginkan perdebatan yang panjang maka mengambil jalan tengah  dengan  mencoba  mendefinisikan  delik  yang  akan  disesuaikan  dengan  pembahasan dalam tulisan ini maka delik adalah suatu konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung oleh pelaku  terhadap  aturan  hukum  yang  berlaku  apakah  itu  aturan  hukum  pidana,  perdata, administrasi, Internasional, hukum tata negara, ataupun hukum adat sekalian. Delik tata negara berarti mengacu pada kebijakan atau produk hukum sebagai gagasan subjek hukum yang harus di adili sebab mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia dan badan hukum yang selama ini dikenal oleh para ilmuan hukum dan politik.

## Bentuk Legalitas Delik Tata Negara Konsekuensi Bernegara
Awal Perubahan ketatanegaraan Inggris terjadi tahun 1830, dikeluarkannya reform act, pemerintahan dipegang kaum aristokrat dan kelas menengah. Kelas menengah menggeser kaum aristokrat  melalui reform  act . Reform  act dilakukan  untuk  mendapatkan  kekuasaan  dan  ikut peran  serta  secara  aktif  dalam  mengelola  negara,  terlebih  lagi  untuk  melindungi  hak-hak konstitusional  kelas  menengah.  Selang  dua  tahun  terjadi  di  Amerika  Serikat  tepatnya  pada tahun 1832. Fakta perubahan ketatanegaraan yakni masuknya orang-orang dari luar kota masuk
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
arena perpolitikan Amerika Serikat, terbukti di negara-negara bagian seperti Virginia dan New England. Perubahan ketatanegaraan Amerika Serikat hasil perjuangan orang-orang pinggiran untuk  memperlakukan  pemerintah  sebagai  barang  yang  harus  dijaga  (Robert  A.  Carp  dan Ronald Stidham, 2001, h. 26). Perubahan diawali sengketa besar di bidang tata negara termasuk didalamnya hukum tata negara Amerika Serikat.
Keterlibatan kelas menengah di Inggris dan orang pinggiran di Amerika Serikat ke dalam pemerintahan dan politik, merupakan perubahan ketetanegaraan yang bersendikan pada paham kebebasan  dan  demokratisasi.    Paham  kebebasan  dan  demokrasi  sendiri  tahun  1830-an dihadapkan pada dua kubu yakni sistem totaliter agresif (fasisme) serta komunisme. Keinsafan kelas  menengah  Inggris  dan  orang  pinggiran  Amerika  Serikat  untuk  mewujudkan  negara kesejahteraan, dengan slogan ‘bukan didapat dari yang tidak ada dan tiap potong kesejahteraan harus  dibayar’.    Slogan  tersebut  membuat  Para  penguasa  Inggris  dan  Amerika  Serikat melakukan  perubahan  ketatanegaraan,  melalui  ‘politik  kerjasama’  antara  kelas  menengah Inggris  dengan  para  aristokrat  dan  orang  pinggiran  Amerika  Serikat  dengan  Pemerintah Amerika  Serikat.  Politik  kerjasama  bagi  aristokrat  Inggris  dan  Pemerintah  Amerika  Serikat dilakukan untuk menjaga eksistensi negara. Bagi kelas menengah Inggris dan orang pinggiran Amerika Serikat dilakukan untuk memperjuangkan kebebasan dan demokrasi.
Politik kerjasama merupakan kebangkitan kelas menengah Inggris dan orang pinggiran Amerika  Serikat  untuk  diakui  eksistensinya  secara  konstitusional  oleh  negara  (William Ebenstein,  1965,  h.  10).  Aristokrat  Inggris  dan  Pemerintah  Amerika  Serikat  tidak mengharapkan terjadinya pemberontakan yang dapat membahayakan eksistensi negara “delik tata negara”. Kemenangan kelas menengah  Inggris dan masuknya orang  pinggiran Amerika Serikat dilakukan melalui jalur damai yakni melalui amandemen konstitusi untuk mendapatkan kebebasan  dan  demokrasi  sebagaimana  diharapkan.  Perubahan  ketatanegaran  Inggris  dan Amerika Serikat sebagai kemenangan ‘politik’ yang dilakukan tanpa kekerasan. Kaum kelas di Inggris  dan  Amerika  Serikat  menyadari,  menundukan  penguasa  tidak  harus  dilakukan  oleh kekerasan, melainkan harus masuk pada sistem kekuasaan negara melalui jalur konstitusional (Sarip, 2018, h. 318).
Jalur  konstitusional  dilakukan  dalam  rangka  melindungi    kebasan  dan  demokrasi dilakukan dengan cara melihat peraturan hukum yang dinilai inkonstitusional. Fakta nyata di Amerika  Serikat  selama  periode  1865-1937,  isu  regulasi  dalam  daftar  Mahkamah  yang ditimbulkan  semakin  banyaknya  jumlah  undang-undang  nasional  dan  negara  bagian  (Noer Fauzi  Rahman,  2012,  h.  57).  Pada  saat  undang-undang  bertambah,  makin  bertambah  juga jumlah kasus yang menentang konstitusionalistas, merupakan tugas Mahkamah membatalkan peraturan  yang  bertentangan,  dengan  pijakan  baik  peraturan  federal  maupun  negara  bagian tidak ditopang oleh pemberian kekuasaan yang konstitusional oleh Kongres. Inggris maupun Amerika Serikat menamakan dirinya sebagai negara hukum termasuk didalamnya hukum tata negara, selalu ada penerobosan politik negara oleh hukum tata negara untuk menghindari ‘delik tata  negara’  termasuk  didalamnya  menghindari  delik  tata  negara  yang  diakibatkan  oleh peraturan hukum yang dianggap tidak memberikan kebebasan dan demokrasi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
Masuknya  kelas  menengah  Inggris  dan  kaum  pinggiran  Amerika  Serikat  untuk mendapatkan haknya ternyata mempengaruhi ketatanegaraan negara Komunis seperti Hongaria dan Polandia pada tahun 1956 telah terjadi peperangan antara kaum proletar melawan penerima gaji  (Pegawai  Negara),  kaum  proletar  beranggapan  apa  yang  dilakukan  kaum  penerima  gaji hanya bergaul dengan kaum kelas menengah dan tidak memperhatikan kelas proletar. Di Rusia dalam  rencana  lima-tahunan  pertama  digambarkan  sebagai  satu  alat  untuk  memperkuat kekuasaan  negara  bukan  untuk  kesejahteraan  rakyat  (William  Ebenstein,  1965,  h.  21). Akibatnya  pada  tahun  1930  terjadi  konflik  antara  pemimpin  dan  kaum  revolusi.  Kaum pemimpin  memperkuat  diri  dengan  membuat  hukum-hukum  negara  yang  ketat,  sedangkan kaum revolusi mencoba menerobos aturan-aturan hukum dengan politik negara.
Dibelahan  bumi  sebelah  barat,  pemerintahan  semi  konstitusional  yang  dipegang sekelompok  kecil  tuan-tuan  tanah  yang  dihancurkan  di  Argentina  tahun  1943  dalam  satu pemberontakan  yang dilakukan oleh opsir-opsir  yang merasa tidak puas  atas kebijakan  yang dilakukan  oleh  Jenderal  Peron.  Hal  ini  dilatarbelakangi  rasa  tidak  puas  masyarakat,  dengan berlindung di bawah panji demokrasi, masyarakat menuntut hak-haknya terhadap negara yang dianggap  melakukan  ‘delik  tata  negara’.  Keadaan  ini  menunjukan  pada  pemerintahan  semi konstitusional dihadapkan pada perlawanan yang berbentuk demokrasi.
Persoalan  ketatanegaraan  Indonesia  sendiri  sering  mengalami  perubahan  sejak  jaman kerajaan, awal kemerdekaan Indonesia 1945 sampai pada lahirnya reformasi. Jaman kerajaan perubahan  ketatanegaraan  pada  umunya  dilakukan  melalui  delik-delik  tata  negara  kerajaan yang  bersendikan  pada  perebutan  kekuasaan.  Awal  kemerdekaan  delik  tata  negara  pada umumnya dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Masa orde baru delik tata negara dilakukan  dalam  rangka  melanggengkan  kekuasaan.  Sedangkan  pascareformasi  delik  tata negara dilakukan untuk mendapatkan kebebasan melalui jalur legal.

## Menelusuri Delik Tata Negara Indonesia Melalui Kedaulatan
Kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (causa prima) (Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2000, h. 123). Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan berasal dari Tuhan  yang diberikan  kepada  tokoh-tokoh  negara  terpilih,  yang  secara  kodrati  ditetapkan-Nya  menjadi pemimpin  negara  dan  berperan  selaku  wakil  Tuhan  di  dunia  (Sarip,  2018,  h.  319).  Teori kedaulatan  Tuhan  umumnya  dianut  oleh  raja-raja  yang  mengaku  sebagai  keturunan  dewa, misalnya  para  raja  Mesir  Kuno,  Kaisar  Jepang,  Kaisar  China,  Raja  Belanda  (  Bidde  Gratec Gods, kehendak Tuhan), Raja Ethiopia (Haile Selas, Singa penakluk  dari  suku Yuda pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai  penjelmaan  Dewa  Wisnu.  Ken  Arok  bahkan  menganggap  dirinya  sebagai  titisan Brahmana, Wisnu, dan Syiwa sekaligus. Ketika menjabat sebagai raja  Ken Arok menggunakan gelar Abiseka Ranggah Rajasa Sang Girinathaputra atau Sri Rajasa Bhatara Sang Amurwabumi.
Sebagai titisan Tuhan Ken Arok memiliki orientasi pada kerakyatan yang setia pada janji, berwatak tabah, kokoh, toleran, dan senantiasa bersifat sosial (Krisna Bayu Adji dan Sri Wintala
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
Achmad, 2014, h. 79) (Sri Wintala Achmad, 2013). Walaupun demikian, sebagai wakil Tuhan di dalam tata negara kerajaan Singasari, Ken Arok adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan  dalam  mengembangkan  kerajaannya.  Ken  Arok,  sendiri  dapat  dikatakan  sebagai seorang  seniman  politik,  adapun  bukti  teori  kedaulatan  tuhan  yang  dibuktikan  melalui  seni berpolitik, yang ditempuh secara legal untuk mendapatkan kekuasaan, antara lain:
1) Menikahi puteri petapa, yang merupakan titisan dewata;
2) Mendengar pendapat para pemuka agama, sebagai bukti akan adanya kekuatan Tuhan dalam memimpin negara kerajaan;
3) Mengatasnamakan Tuhan untuk memperluas kekuasaannya; dan lain-lain.
Di  dalam  rangka  mendapatkan  gelar  sebagai  Raja  Singasari,  Ken  Arok  pada  dasarnya melakukan ‘delik tata negara kerajaan’. Delik tata negara kerajaan yang dilakukan Ken Arok telah  mendapatkan  dukungan  dari  para  pemuka  agama  Hindu  dan  Budha.  Delik  tata  negara kerajaan  dilakukan  Ken  Arok  terhadap  Kertajaya  yang  berkedudukan  sebagai  raja  Kediri. Menurut  Nagarakretagama,  Kertajaya  merupakan  raja  terakhir  Kediri  dengan  gelar  Sri Maharaja  Sri  Sarweswara  Triwikramawatara  Anindita  Srenggalancana  Uttunggadewa. Sementara  menurut  Serat  Pararaton,  Kertajaya  bernama  Prabu  Dandang  Gendis.  Bukti keberadaan  nama  Kertajaya  dapat  ditemukan  pada  Prasasti  Galunggung  (1194M),  Prasasti Kamulan  (1194M),  Prasasti  Palah  (1197M),  dan  Prasasti  Wates  Kulon  (1205).  Ken  Arok sebagai  penguasa Tumapel  yang merupakan bawahan dari Kediri telah melakukan delik tata negara kerajaan. Apa yang dilakukan oleh Ken Arok dalam istilah Hukum Internasional dengan sebutan ‘ belligerent ’ (Likadja Frans E., Frans Bessie Daniel, 1998, h. 92).
Gerakan  Ken  Arok  untuk  mendapatkan  kekuasaan  dengan  cara  melakukan  delik  tata negara  kerajaan,  dilegalkan  secara  hukum  negara  kerajaan  pada  saat  itu,  maupun  Hukum Internasional  masa  sekarang.  Ken  Arok  telah  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  delik  tata negara kerajaan, sebagai ‘ belligerent ’ adapun syarat tersebut yakni:
1) Gerakan  Ken  Arok  dalam  melakukan  ’delik  tata  negara  kerajaan’  terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pimpinannya yang jelas yakni dibawah komando Ken Arok serta para pemuka agama Hindu dan Budha
2) Ken Arok memiliki tanda pengenal sebagai identitasnya yakni tanda Tumapel
3) Dalam  melakukan  ’delik  tata  negara  kerajaan’  Ken  Arok  telah  menguasai  wilayah Tumapel secara efektif, wilayah tersebut berada dalam kekuasaan Ken Arok
4) Ken Arok dalam melakukan ’delik tata negara kerajaan’ dari rakyat di wilayah yang didudukinya  bahkan  dari  para  pemuka  agama  Hindu  dan  Budha  dari  daerah  Kediri (Dhaha) (I Wayan Parthina, 1987: h. 87), (Slamet Mulyana, 2005).
Tindakan  Ken  Arok  sendiri  dalam  teori  kedaulatan  Tuhan  dan  sebagai belligerent dikatakan  sebagai  delik  tata  negara  kerajaan,  memiliki  konsekuensi  sebagai  akibat  yang dilakukannya, adapun konsekuensi dapat berupa:
1) Apabila delik tata negara kerajaan  yang dilakukan oleh Ken Arok berhasil, maka sebagai konsekuensinya  Ken Arok mendapatkan kedudukan dan dapat  membentuk  hukum  negara yang bersangkutan;
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
2) Apabila  yang  dilakukan  Ken  Arok  tidak  berhasil  dalam  melakukan  delik  tata  negara kerajaan, maka sebagai konsekuensinya Ken Arok akan di hukum oleh Kediri atau Kertajaya sebagai raja pada saat itu.
Sebagi seorang yang telah melakukan delik tata negara kerajaan Ken Arok mendapatkan kedudukan  sebagai  penguasa.  Sebutan  perbuatan  Ken  Arok  terhapat  Kediri  disebut  sebagai Belligernt, tapi tindakan Ken Arok dalam menggulingkan kekuasaan Tunggul Ametung bukan disebut  sebagai Belligernt, sebab  tindakannya  tidak  memenuhi  sebagai belligernt, melinkan hanya merupakan pemberontakan biasa. Walaupun tindakannya dapat dikatakan sebagai delik tata  negara  kerajaan.  Dikatakan  demikian  lebih  dibuktikan  bahwa  Ken  Arok  sebagai  rakyat biasa ingin menjadi raja, dengan tidak memiliki wilayah tertentu. Begitu juga apabila tindakan Ken  Arok  dikatakan  sebagai  ‘kudeta’  tidak  juga  termasuk,  sebab  Ken  Arok  pada  saat  itu bukanlah  ponggawa  Tumapel.  Kemungkinan  besar  apa  yang  dilakukan  Ken  Arok  terhadap Tumapel merupakan cara memperoleh kekuasaan melalui cara yang disahkan pada saat itu.
Hal  berbeda  dalam  teori  kedaulatan  Tuhan  di  tanah  Jawa  telah  ditunjukan  oleh  Raja Airlangga di nama pada tahun 1042 Masehi Raja Airlangga yang menganggap dirinya sebagai turunan Tuhan, Erlangga tidak mau ikut campur dalam urusan negara. Airlangga lebih memilih untuk  menjadi  petapa  yang  jauh  dari  dunia  pana.  Sebagai  buktinya  bahwa  teori  kedaulatan Tuhan  tidak  selamanya  menjadikan  seseorang  untuk  memimpin  negara  melainkan menyadarkannya untuk selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Di dalam tata kerajaan di Indonesia,  teori  kedaulatan  Tuhan  sendiri  mengalami  kehancuran  ketika  seseorang  dengan menggunakan dalih-dalih Tuhan untuk menakuti orang-orang disekitarnya. Sebagaimana yang dilakukan  oleh  Kertajaya,  bermula  dari  laporan  para  pendeta  Hindu  dan  Budha  yang  tidak menyukai  sikap  arogansi  Kertajaya,  para  pendeta  melaporkan  pada  Ken  Arok  untuk menggulingkan  kekuasaan  Kertajaya  pada  tahun  1222  Masehi.  Sesudah  Kertajaya  Wafat, Kediri mengalami akhir riwayatnya sebagai negara kerajaan yang berdaulat.
Di  dunia  Barat  teori  kedaulatan  Tuhan  dipelopori  antara  lain:  Augustinus  (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), juga F. Hegel (1770-1831) dan F.J. Stahl (1802-1861). Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Maka, raja/ pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Dalam kedadaan demikian ternyata pemaknaan the King can’t do wrong , dijadikan  bahan  pembenar  untuk  melakukan  tindakan-tindakannya.  Pendapat  Hegel  pada dasarnya tidak dapat  diiyakan begitu saja, sebab di  negara kerajaan Jawa dalam membentuk hukum negara telah terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara dua kedaulatan Tuhan yakni kedaulatan  Tuhan  yang  dianut  oleh  Kertajaya  dan  kedaulatan  Tuhan  yang  dianut  oleh  Ken Arok. Artinya pendapat Hegel tersebut yang dimanifestasikan pada seorang raja yang pongah tidaklah benar.
Selain itu juga apabila dicermati apa yang dikatakan oleh para pendeta Hindu Budha pada dasarnya ada perbedaan, hal ini sejalan dengan pendapat jaman pertengahan yakni Agustinus. Agustinus dalam buku De Civita te Dei tersebut Augustinus menyebutkan adanya dua macam
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
negara, yaitu, pertama civitas dei atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus, karena  ini  adalah  negara  yang  diangan-angankan,  dicita-citakan  oleh  Agama. Kedua civitas terrena atau  Diaboli  atau  negara  Iblis  atau  negara  Duniawi.  Negara  ini  sangat  dikecam  dan ditolak oleh Augustinus.
Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan, akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Ternyata apa  yang terdapat dalam perbagai  literatur  telah  membuktikan  bahwa  tentang  siklus  teori  kedaulatan  tidak  selamanya berjalan sesuai  dengan ketentuannya. Melainkan suatu teori kedaulatan dibangun dan runtuh dapat  disebabkan oleh teori itu sendiri atau kemunculan teori  yang lain.  Seperti pertarungan yang  dilakukan  Kertajaya  dan  Ken  Arok,  bukti  nyata  tentang  kehancuran  teori  kedaulatan Tuhan  oleh  teori  kedaulatan  tuhan  yang  kemudian  melahirkan  hukum  negara  di  bawah pemerintahan  Ken  Arok.  Begitu  juga  apa  yang  dilakukan  oleh  Airlangga  dengan  cara memisahkan diri dari urusan keduniaan atau urusan negara dengan agama.
Sejalan  dengan  pandangan  C.F.  Strong  yang  pada  dasarnya  suatu  adat  atau  kebiasaan dapat  digunakan  sebagai  sumber  hukum  dalam  arti  materil  (C.F  Strong,  2004,  h.  8),  (R. Soeroso, 2001, h. 117), (Dardji Darmodihardjo, 2002, h. 210). Ken Arok yang telah berhasil merebut  Kediri  merupakan  suatu  bentuk  sumber  hukum  ketatanegaraan  Singasari  dalam pandangan teori kedaulatan raja. Ken Arok telah melahirkan hukum negara kerajaan Singasari terhadap negara kerajaan Kediri yang telah ditaklukannya. Apa yang telah dilakukan Ken Arok dalam istilah hukum tata negara dikenal dengan sebutan aneksasi dan fusi.  Dikatakan bahwa Ken Arok telah memadukan kedua terbentuknya negara baik secara aneksasi dan fusi,  yakni dengan wafatnya Kertajaya merupakan akhir pemerintahan kerajaan Kediri  pada tahun 1222 Masehi, sementara Ken Arok yang memerintah Tumapel dengan ditaklukannya Kediri berubah menjadi negara kerajaan Singasari (1227M). Pada dasarnya Tumapel sendiri merupakan bagian wilayah  Kediri,  semasa  diperintah  oleh  Tunggul  Ametung.  Tunggul  Ametung  sendiri merupakan  tokoh  yang  disebutkan  dalam  Serat  Pararaton  sebagai  Adipati  Tumapel  yang dibunuh oleh Ken Arok. Dalam rangka memuluskan niatnya menguasai  Tumapel, Ken Arok sendiri dapat dikatakan menggunakan teori kedaulatan tuhan yakni dengan cara menikahi puteri seorang petapa yakni Ken Dedes.
Apabila  ditelusuri  Teori  kedaulatan  Tuhan  versi  Ken  Arok  sendiri  seseorang  akan menjadi  seorang  raja  besar  apabila  berhasil  menikahi  seorang  perempuan  yang  memiliki keturunan dewata. Titisan dewata akan turut serta membantu kesuksesnya dalam memerintah negara dan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakatnya. Melalui ‘politik perkawinan’ ternyata  Ken  Arok  dapat  menjadi  raja  Singasari,  walaupun  cara  yang  dilakukannya  tidaklah mulus, sebab Ken Arok sendiri harus mengorbankan suami dari seorang yang putri keturunan dewata  (Krisna  Bayu  Adji  dan  Sri  Wintala  Achmad,  78).    Selain  itu,  bukti  teori  kedaulatan Tuhan sendiri pada masa Ken Arok, setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok kedatangan para Pendeta Hindu dan Budha dari Kediri untuk membantunya.
Selain bukti teori kedaulatan Tuhan yang diterapkan oleh Ken Arok untuk memperkuat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
kekuasaannya,  di  jaman  modern  juga,  teori  kedaulatan  Tuhan  dipraktikan  oleh  Soekarno semasa Orde Lama (ORLA). Sebagai bukti teori Kedaulatan Tuhan pada masa Soekarno datang dari menteri agama Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh K.H. Wahid Hasyim, yang  menganggap  penting  dibangun  Masjid  megah  sebagai  rasa  syukur  atas  kemerdekaan Indonesia  dalam  perjuangan  melawan  penjajah  (M.  Sanusi,  2014,  h.  56).  Pada  tahun  1950, dalam  pemilihan  lokasi  sendiri  Soekarno  sempat  berbeda  pendapat  dengan  Hatta.  Hatta berpendapat  bahwa  masjid  harus  dibangun  ditempat  yang  dekat  dengan  penduduk,  sehingga Hatta mengusulkan pembangunan Masjid di jalan Tamrin, yang kini ditempati Hotel Indonesia (HI).  Alasan  Hatta  berdekatan  dengan  berdekatan  dengan  pemukiman  penduduk.  Tetapi, Soekarno kukuh pada pendapatnya bahwa Masjid harus dibangun di atas taman Wihelmina, di lokasi bekas Benteng Belanda (Frederik Hendrik), yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van Den  Bosch  pada  tahun  1834,  lokasi  itu  tepatnya  di  antara  jalan  Perwira,  jalan  Lapangan Banteng, jalan Katedral, dan jalan Veteran.
Soekarno  melandaskan  nama  Masjid  pada  filosofi  pada  makna  Istiqlal  yang  berarti merdeka.  Sebab  ratu  Wilhelmina  sebagai  representasi  penjajahan  di  Bumi  Indonesia  harus dimusnahkan dengan masjid bernama kebebasan. Apabila dicermati apa yang terjadi di masa Soekarno bukti nyata bahwa teori kedaulatan Tuhan kembali dipraktikan, walaupun dalam gaya yang  berbeda.  Jaman  Ken  Arok  menggunakan  teori  kedaulatan  Tuhan  untuk  memperoleh kekuasaan.  Sedangkan  jaman  Soekarno  menggunakan  teori  kedaulatan  Tuhan  untuk meruntuhkan  teori  kedaulatan  raja  yang  selama  ini  telah  mengkungkung  bangsa  Indonesia. Dengan mempelajari tentang teori kedaulatan tuhan, maka dapat dikonsepkan tentang konsep delik  tata  negara  dari  sudut  kedaulatan  tuhan.  Konsep  delik  tata  negara  berkaitan  dengan kedaulatan tuhan yakni dengan menggunakan dalih-dalih tuhan untuk meruntuhkan kekuasaan atau  mendapatkan  kekuasaan,  bahkan  mempertahankan  kekuasaan.  Adapun  sebagai konsekuensinya  apabila  delik  tata  negara  dilakukan  dengan  selesai  maka  tidak  akan mendapatkan hukuman, tapi apabila dilakukan tidak selesai akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
Catatan  teori  kedaulatan  raja  dapat  dikatakan  menempati  urutan  kedua  setelah  teori kedaulatan Tuhan. Sejarah ketatanegaraan kerajaan di Jawa telah membuktikan urutan tersebut, sebagaimana dilakukan raja Airlangga, membuktikan bahwa  adanya paradigma tentang teori kedaulatan Tuhan dalam tata negara kerajaan digeser oleh teori kedaulatan Raja. Buktinya raja Airlangga membagi wilayah kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1042 Masehi yakni:
1) Wilayah kekuasaan disebelah timur yang beribukota di kahuripan diberikan pada Mapanji Garasakan;
2) Wilayah  kerajaan  di  sebelah  barat  yang  beribukota  di  Dhaha  (Kediri)  diberikan  pada  Sri Samarawijaya.
Apa yang dilakukan oleh raja Airlangga tidak dapat dikatakan sebagai ‘delik tata negara’, melainkan sebagai tindakan kebijakan raja terhadap wilayah kekuasaannya. Airlangga sebagai raja memiliki hukum  negara untuk  memutuskan  segala sesuatu  tentang negara, sebagaimana pendapat para ahli tentang teori kedaulatan raja. Justru yang dilakukan oleh Airlangga, bukti
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
bahwa seorang raja memiliki kekuasaan penuh untuk membentuk hukum negara. Selain itu juga dalam istilah hukum tata negara, kejadian tersebut dikenal dengan sebutan pembentukan negara baru.  Negara  baru  tersebut  bertahan  sampai  115  tahun,  sebab  pada  tahun  1157  Masehi  oleh Jayabaya telah disatukan kembali. Penyatuan wilayah semacam ini, dalam hukum tata negara dikenal dengan sebutan fusi. Teori kedaulatan raja di Indonesia sendiri pada tahun 760 Masehi atau tepatnya pada jaman kerajaan Mataran Kuno atau yang dikenal dengan Mataram Hindu. Teori  kedaulatan  raja  di  Indonesia  sendiri  rupanya  beriringan  dengan  dinasti  atau  trah  atau keturunan. Keadaan ini berpengaruh pada delik tata negara itu sendiri, dimana delik tata negara yang  dilakukakan  selain  untuk  mendapatkan  kekuasaan  seorang  raja  juga  dipengaruhi  oleh faktor  keturunan.  Sampai  era  reformasi  seperti  sekrang,  trah  atau  keturunan  masih  melekat dalam  pemikiran  masyarakat  Indonesia.  Buktinya  tidak  sedikit  yang  mengatasnamakan keturunan tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.
Sebagai  gambaran  dimana  Rakai  Panangkaran  yang  merupakan  trah  Sanjaya  atau Syailendra, memiliki suatu keyakinan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan factor keturunan akan menentukan siapa yang berhak untuk  menjadi raja (Krisna Bayu Adji, 2014, h. 51-55). Adapun delik tata negara pada masa kerajaan Mataram Kuno, antara lain:
1) Perebutan kekuasaan semasa pemerintahan Rakai Panangkaran (perang yang mencerminkan perebutan tahta kekuasaan di Mataram Kuno yang terjadi pada tahun 775 M)
2) Perang semasa pemerintahan Rakai Panunggalan (perang yang bertujuan untuk memperluas wilayah  Mataram  Kuno  untuk  menaklukan  wilayah  Jawa,  Sriwijaya,  Kamboja, Semenanjung Malaya, dan daratan Indocina)
3) Perebutan kekuasaan semasa pemerintahan Rakai Pikatan (Perang saudara)
4) Perang saudara semasa pemerintahan Rakai Kayumwangi
5) Perang saudara semasa pemerintahan Rakai Watuhumalang
6) Perang semasa pemerintahan Rakai Watukala (perluasan kekuasaan Jawa dan Bali);
7) Penggulingan kekuasaan semasa pemerintahan Rakai Layang, dan
8) Mahapralaya semasa pemerintahan Dharmawangsa Teguh.
Pada  abad  pertengahan  teori  kedaulatan  Tuhan  berkembang  menjadi  teori  kedaulatan Raja.  Teori  ini  menganggap  bahwa  pada  dasarnya  kedaulatan  Tuhan  dijelmakan  dalam kekuasaan seorang raja maupun ratu yang berkuasa secara turun temurun, mereka menganggap bahwa  legitimasi  atas  kekuasaannya  merupakan  perintah  Tuhan  yang  mutlak  (Jimly Asshiddiqie, 2007, h. 145). Akibatnya kekuasaan raja atau ratu menjadi mutlak yang kemudian melahirkan pula ajaran tentang kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja bahkan dianggap tidak perlu  menaati  hukum  moral  agama,  bahkan  kekuasaannya  berada  di  atas  konstitusi,  karena status-nya  sebagai  representasi/  wakil  Tuhan  di  dunia.  Dalam  konteks  penerapan  kedaulatan raja, kerena sifatnya yang sangat absolut, maka kekuasaan raja menjadi tirani bagi rakyatnya. Adapun orang yang dianggap sebagai peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467- 1527) melalui karyanya, Il Principe . Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang berkekuasaan mutlak (Hamdan Mansur, 2006, h. 56-57).
Pemikiran Niccolo Machiaveli pada dasarnya tidak sepenuhnya disalahkan begitu saja,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
melainkan  Niccolo  Machiaveli  belajar  dari  sejarah  ketatanegara  Prancis  yang  pada  saat  itu sedang dilanda ketidakpastian, maka sangat tepat bila raja mengambil alih semuanya. Sedikit berbeda  dengan  Machavelli,  Jean  Bodin  menyatakan  bahwa  meskpiun  kedaulatan  negara dipersonifikasikan  dalam  pribadi  seorang  raja,  namun  raja  tetap  harus  menghormati  hukum kodrat,  hukum  antar-bangsa,  dan  konstitusi  kerajaan  ( leges  imperii) .  Di  Inggris  teori  ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus (Arif Budiman, 1996, h. 113), (Kranenburg, 1951, h. 10-11).
Jauh sebelum abad pertengahan di Nusantara justru telah lahir teori kedaulatan raja yang menghindari homo homini lupus dan penghormatan terhadap hukum antar-bangsa. Kejadian itu terjadi  pada  tahun  1254  Masehi  pada  saat  kejayaan  kerajaan  Singasari  di  bawah  raja Kertanagara.  Kertanagara  telah  mempraktikan  teori  kedaulatan  raja  yakni  dengan  cara menyatukan agama Hindu Siwa dengan agama Budha Tantrayana yang kemudian disesuaikan dengan  budaya  setempat  (Krisna  Bayu  Adji,  2014,  h.  85).  Hal  ini  dilakukan  selain  untuk menghindari konflik antar umat beragama, dilakukan dalam rangka membentuk hukum negara kerajaan  Singasari  yang  memiliki  nilai-nilai  kebangsaan  yang  sama  atau  memiliki  ras  yang sama yakni orang ras Melayu atau Asia.
Selain itu juga Kertanagara pada dasarnya dalam menerapkan teori kedaulatan raja telah mempraktikan ajaran Niccolo Machiavelli tentang pemerintahan tangan besinya. Sebagai raja Kertanagara dibilang sukses, dimana segala yang dicita-citakannya harus didukung oleh seluruh aparatur  pemerintahannya,  segala  perintah  harus  ditaati.  Bagi  yang  menentang  akan menanggung  risikonya  yakni:  diturunkan  dari  jabatannya;  dimutasi,  atau  dilengserkan  dari jabatanya secara tidak hormat. Sejalan dengan Pararaton, Kertanagara telah menurunkan Mpu Rangganata  dari  Rakyan  Patih  menjadi  Ramadhyaksa,  gara-gara  Mpu  Rangganata  berani menentang  cita-cita  Kertanagara.  Nasib  serupa  juga  dialami  oleh  Arya  Wiraraja  yang diturunkan pangkat dari Demung menjadi Bupati sekaligus memutasikannya ke Sumenep.
Di kerajaan Majapahit sendiri teori kedaulatan raja dianut terbukti dengan pengangkatan beberapa ponggawa kerajaan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya memberikan kedudukan pada Arya Wiraraja yang turut mendirikan kerajaan Majapahit sebagai pasangguhan dan anugerah berupa  wilayah  Lumajang  hingga  Blambangan.  Ranggalawe  diberikan  kedudukan  sebagai pasangguhan dan diangkat menjadi adipati di Tuban. Nambi diberikan kedudukan sebagai patih (perdana menteri). Sementara Lembu Sora diangkat menjadi patih Dhaha.
Teori kedaulatan raja, sendiri pada akhirnya tidak berjalan dengan baik apabila raja tidak mempertimbangkan  tentang  hal  yang  baik  dan  buruk  atau  dengan  kata  lain  tidak mempertimbangkan  moral.  Terlihat  sekali  apa  yang  dilakukan  oleh  seorang  raja  dalam  teori kedaulatan  raja,  seorang  raja  akan  bertindak  kurang  adil  dan  tidak  mau  menerima  keluhan bawahannya  atau  bertindak  tiran.  Atas  berpegang  teguh  pada  teori  kedaulatan  raja,  Raden Wijaya  tidak  mau  mendengar  keluhan  Ranggalawe  yang  memberikan  pandangan,  tentang kepangkatan  di  kerajaan  Majapahit.  Namun,  Raden  Wijaya  tetap  tidak  mau  merubah keputusannya tersebut atau memberikan penjelasan tentang kepangkatan di Majapahit. Padahal,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
dalam  teori  kedaulatan  raja  yang  ideal  bahwa  raja  sebagai  wakil  tuhan  harus  bertindak  adil, bukti  bahwa  teori  kedaulatan  raja  yang  tidak  baik  atau  disalahgunakan  akan  menjadi homo homini lupus . Bentuk kebijakan ketatanegaran yang tidak sesuai dengan keinginan para pejabat dalam kerajaan menimbulkan delik tata negara yang dilahirkan dari kedaulatan raja. Sebagai gambaran delik tata negara yang lahir dari kebijakan teori kedaulatan raja pada masa kekuasaan Raden Wijaya.
Delik  tata  negara  kerajaan  Majapahit  yang  dilakukan  oleh  Ranggalawe  atas  dasar ketidakpuasaan atas kebijakan Raden Wijaya atas jabatan patih  yang disandang oleh Nambi, karena pemberontakan Ranggalawe tidak berhasil maka Ranggalawe didakwa akan melakukan pemberontakan,  kemudian  dengan  cara  mengerahkan  pasukan  Raden  Wijaya  menyerang Ranggalawe  pada  tahun  1295  Masehi.  Gambaran  pemberontakan  yang  dilakukan  oleh Ranggalawe  merupakan  delik  tata  negara  kerajaan  Majapahit  yang  diakibatkan  rasa ketidakpuasan  pada  putusan  yang  dibuat  oleh  raja.  Selain  itu,  bentuk  pemberontakan  yang dilakukan oleh Ranggalawe dalam hukum internasional juga diakui sebagai kaum belligerent. Alasannya, Ranggalawe memiliki wilayah di Tuban atau memiliki daerah otonom dituban yang berpangkat sebagai adipati.

## Antisipasi Delik Tata Negara
Pasca kemerdekan Indonesia sampai saat sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia  juga  mengadopsi  teori  kedaulatan  raja,  namun  dalam  bungkus  yang  berbeda. Sebagaimana  apa  yang  dinamakan  sebagai  hukum  tata  negara  darurat.  Hukum  tata  negara darurat selaku hukum negara darurat dalam keadaan bahaya atu darurat, ialah rangkaian pranata dan  wewenang  negara  secara  luar  biasa  dan  istimewa,  untuk  dalamwaktu  yang  sesingkat- singkatnya  dapat  menghapuskan darurat  atau bahaya  yang mengancam,  ke dalam kehidupan yang biasa menurut perundang-undangan hukum yang umum dan biasa (Herman Sihombing, 1996,  h.  1).  Dengan  demikian  unsur  yang  harus  ada  dalam  hukum  darurat  adalah  sebagai berikut:
1) Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa;
2) Upaya biasa, pranata  yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan  menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada;
3) Kewenangan yang luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalamkehidupan normal;
4) Wewenang  luar  biasa  hanya  untuk  sementara  waktu  saja,  sampai  keadaan  darurat  itu dipandang tidak berbahaya lagi.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peraturan darurat adalah sebagai berikut:
1) Kepentingan  tertinggi  negara,  adanya  atau  eksistensi  negara  itu  sendiri  ( het  hoogste staatsbelang –het bestaan zelf van den Staat-op het spel stond en afhankelijk was van het al of niet maken der getroffen regeling );
2) Bahwa peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu ( deze regeling noodzakelijk was );
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
3) Bahwa syarat noodregeling itu bersifat sementara, provosoir, selama keadaan masih darurat saja, dan sesudah itu, diperlukan aturan biasa yang normal dan tidak lagi aturan darurat yang berlaku  ( in  de  derde  plaats  zal  hij  de  noodregelen  geheel  als  “tijdelijk”,  “provisoir”, bescouwen, nl.  Zoolang  geldende als  de nood op dat  bepaalde punt  duurt; het  daarna  in strijd met net het normale recht blijven gelden dier regels kan door hem niet worden geduld );
4) Bahwa ketika dibuat aturan darurat itu di Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat  tidak  dapat  mengadakan  sidang  atau  rapatnya  secara  nyata    sungguh.  Demikian ketatnya dan sangat terbatasnya syarat-syarat untuk syahnya hukum darurat.
Penerapan  hukum  darurat  tidak  akan  sah  jika  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi.  Faham keseimbangan  dalam  memahami  upaya  biasa,  pranata  umum  yang  biasa  untuk  dihadapkan menanggulangi bahaya, dimaksudkan, manambah dan menjadikan upaya dan daya menghadapi bahaya  lebih  besar  supaya  bahaya  dan  akibatnya  dapat  diperkecil  dan  jika  mungkin  dapat dihapuskan dalam waktu singkat. Pelaksana dari hukum darrurat biasanya adalah pihak militer hal  tersebut  dibuktikan  dengan  beberapa  penerapan  hukum  darurat  di  Indonesia  yakni  pada rakyat Aceh, Timor Timur, Irian Jaya.
Pada  dasarnya  hukum  darurat  di  Indonesia  dapat  digunakan  untuk  memperkuat kekuasaan, agar negara dikatakan tidak melakukan delik tata negara. Namun, konsekuensi dari penerapan hukum darurat itu sendiri sangat berbau politik. Apabila penerapan hukum darurat diterima maka, Presiden tidak melakukan delik tata negara, namun apabila tidak diterima hal ini membuktikan bahwa Presiden telah melakukan delik tata negara. Sebagai contoh ada dua bentuk produk hukum yang sama di Indonesia dapat dikatakan sebagai produk hukum darurat. Yakni Dekrit Soekarno dan Dekrit Gus Dur. Keduanya sama-sama menyatakan negara dalam keadaan darurat, tapi Soekarno mendapatkan dukungan, sementara Gus Dur tidak mendapatkan dukungan. Maka Soekarno atas perbuatannya tidak melakukan delik tata negara, sementara Gus Dur telah melakukan delik tata negara
Hukum darurat menurut pengetiannya yang benar berarti pemberhentian sementara atas pemberlakuan hukum umum dan pemerintahan sementara suatu negeri atau bagian darinya oleh mahkamah militer. Untuk kondisi siaga biasanya terletak ditangan sipil untuk pemeliharaan tata tertib  dan  pengawasan  peralih  sepenuhnya  kepada  militer.  Hukum  darurat  sebagai  bukti terbantahkannya  supreasi  parlemen  sebagaimana  dapat  di  lihat  dalam  UUD  1945.  Hukum darurat biasanya dihunakan sebagai hukum raja (Inggris) dan bawahannya untuk mengangkat kekuatan ketika terjadi serangan, pemberontakan, kerusuhan, atau secara umum semua bentuk penentangan keras terhadap hukum.
Hukum darurat  lebih  sering digunakan sebagai  nama pemerintahan dari sebuah negara atau  distrik  oleh  mahkamah  militer,  yang  sedikit  banyak  mengganti  peradilan.  Proklamasi hukum darurat hampir sama dengan kondisi siaga (Prancis). Dalam kondisi riil hukum darurat memberikan suatu konsepsi yang kabur, sebagai akibat dari huru-hara atau pemberontakan, di Paris dinyatakan dalam kondisi siaga. Yang dengan signifikan menggunakan ungkapan jaminan konstitusional  ditunda  sementara  pemberlakuannya.  Tentunya  tidak  terlalu  salah  jika  selama penundaan terhadap pemberlakuan hukum umum, siapapun dapat ditangkap, dipenjarakan, atau
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
dieksekusi atas kehendak mahkamah militer yang terdiri atas beberapa opsir yang terpancing oleh nafsu yang menjurus pada perang saudara.
Penetapan  PNPs  di  Indonesia  merupakan  bukti  riil  tentang  ikut  campurnya  militer terhadap masalah-masalah sipil. Pengadilanpun dibentuk sebagimana pengadilan militer yakni dengan adanya oditur militer sebagai penuntut. Padahal sebetulnya  atas kesalahan sipil  yang berhak mengadilinya adalah pengadilan biasa, sejalan dengan Wolfe Tone (A.V. Dicey, 2004:, h. 345).
…pada tahun 1789 Wolfe Tone seorang pemberontak Irlandia, yang mengambil bagian dalam invansi Prancis ke Irlandia. Kapal perang tempat ia menumpang berhasil ditawan, dan  Wolfe  Tone  di  adili  dihadapan  mahkamah  darurat  Dublin.  Di  sana  ia  dihukum gantung.  Namun  ia  menjalankan  tugas  tidak  sebagai  opsir  Inggris,  satu-satunya  tugas yang  dijalankannya  berasal  dari  Repbulik  Prancis.  Pada  pagi  hari  ketika  eksekusi terhadapnya  hampir  dijalankan,  permohonan  diajukan  kepada  dewan  kerajaan  (Kings Bench) Irlandia  agar diterbitkan suart penahanan tersangka. Alasan yang dikemukakan adalah  bahwa  Wolfe  Tone,  karena  bukan  seorang  militer,  tidak  dapat  dihukum  oleh mahkamah  militer,  atau,  para  opsir  yang  mengadilinya  berarti  sedang  mencoba  secara ilegal menegakan darurat militer .
Penerapan peraturan darurat sebagaimana pendapat A.V. Dicey, merupakan pembatahan atas produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk sementara waktu. Ternyat apabila eksekutif menggunakan  hak atau pernyataan negara dalam keadaan darurat  maka di  sisi  lain legislatif tidak dapat berbuat banyak. Pada dasarnya aturan hukum darurat merupakan senjata yang  paling  ampuh  bagi  eksekutif  ( executive  power ).  Dan  juga  sangat  jelas  sekali  bahwa seorang pelaksana misalnya tentara  yang melaksanakan ketentuan tersebut  sulit  sekali untuk dihukum  oleh  aturan-aturan  hukum  yang  normal  atau  produk  legislatif  sebab  mereka mengemban  tugas  untuk  memulihkan  ketertiban  negara.  Sebagai  contoh  sangatlah  sulit menjerat para tentara yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM apabila melaksanakan tugasnya  pada  keadaan  darurat  kasus  Timor  Timur,  Kasus  Aceh,  Kasus  Tanjung  Priyok, meungkin  hanya  kasus-kasus  kecil  saja  yang  bisa  di  adili  misalnya  pemerkosaan,  atau penjarahan,  namun  bagi  kasus  pembunuhan  masal  tidak  pernah  terungkap.  Maka,  begitu dahsyatnya  senjata  darurat  yang  bisa  menghentikan  semua  tindakan  hukum  terhadap pelaksananya.
Melihat kedaulatan raja dalam pengkonsepan delik tata negara dapat dikonsepkan, bahwa dari sudut pandang kedaulatan raja, seorang raja atau presiden tidak dapat melakukan delik tata negara, selama perbuatannya dilindungi oleh konstitusi. Di Indonesia sendiri bukti riil tentang kedaulatan raja yang berlindung di bawah konstitusi telah terbukti dalam UUD 1945 terutama Pasal 12 dan Pasal 22. Di satu sisi pasal tersebut memberikan kekuasaan pada presiden dan di sisi lain melalui pasal tersebut bisa saja seorang presiden melakukan delik tata negara, yakni dengan cara membuat  aturan darurat  yang justru merugikan keutuhan ataupun kelangsungan negara.  Maka,  untuk  menghindari  delik  yang  dilakukan  presiden,  setelah  keadaan memungkinkan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  keadaan  darurat  harus  mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila tidak disetujui maka aturan harus dicabut.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
Teori  ini  menyatakan  bahwa  kedaulatan  tertinggi  ada  di  tangan  rakyat,  karena  pada dasarnya  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  pemerintah  harus  berpijak  pada  kehendak rakyat  (Edy  Purnama,  2007,  h.  9).  Inti  ajaran  dari  teori  kedaulatan  rakyat  adalah pertama, kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan  rakyat (teori  ajaran  demokrasi) dan kedua, adanya jaminan  konstitusi  terhadap  hak  asasi  manusia.  Teori  ini  juga  memandang  dan  memaknai bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan demokrasi.
Rakyatlah  penentu  akhir  penyelenggaraan  kekuasaan  dalam  suatu  negara.  Teori kedaulatan rakyat sendiri pernah dipraktikan oleh Gajah Mada pada tahun 1319 Masehi. Dalam Serat  Pararaton  yang  mengisahkan  tentang  delik  tata  negara  dalam  bentuk  kudeta  yang dilakukan oleh para Dharmaputera terhadap pemerintahan Jayanagara, kudeta sendiri dipimpin oleh Ra Kuti. Taktik Gajah Mada yang mengabarkan bahwa Jayanagara sebagai raja Majapahit telah meninggal dunia membuat rakyat bersedih, kemudian Gajah Mada berbalik memberitahu bahwa  Jayanagara  masih  hidup,  rakyat  menyambut  dengan  gembira.  Akhirnya  Gajah  Mada mengumumkan  bahwa  pemerintahan  Ra  Kuti  tidak  dikehendaki  oleh  rakyat.  Gajah  Mada, dengan  bantuan  rakyat  berhasil  menumpas  Ra  Kuti.  Mengacu  pada  teori  kedaulatan  rakyat ternyata  Majapahit  sendiri  telah  mempraktikannya,  walaupun  masih  dalam  tataran  yang sederhana.
Selain itu juga, penerapan teori  kedaulatan rakyat telah dipraktikan oleh  Mandana dan Pawagal terhadap kerjaan Jayanagara yang dinilai tidak menghormati rakyat. Namun, sumber sejarah tentang kedaulatan rakyat  yang dipraktikan oleh Mandana dan Pawagal tidak banyak disebutkan,  dengan  alasan  Mandana  dan  Pawagal  hanya  merupakan  orang-orang  desa  yang tidak  memiliki  pengetahuan  dalam  pemerintahan.  Walaupun,  Mandana  dan  Pawagal  tidak banyak  disinggung  dalam  sejarah  tentang  Majapahit,  setidaknya  ini  merupakan  penguatan siklus teori kedaulatan rakyat. Siklus teori kedaulatan rakyat sendiri lahir atas kekuasaan raja yang  bertindak  tiran.  Pada  dasarnya  tindakan  Pawana  dan  Pawagal  sangat  membahayakan kerajaan Majapahit pada saat itu, maka perbuatanya dapat dikatakan sebagai delik tata negara kerajaan. Sebagai konsekuensinya Pawana dan Pawagal tentunya mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan hukum Majapahit yang berlaku pada masa itu. Menurut Jimly teori kedaulatan rakyat  inilah  yang  akan  menderivasikan  diri  menjadi  teori  demokrasi,  karena  demokrasi merupakan  praksis  dari  teori  kedaulatan  rakyat  dalam  suatu  sistem  politik,  oleh  karenanya kedua istilah (kedaulatan rakyat dan demokrasi) dapat disamakan (Jimly Asshiddiqie, 2010, h. 56).
Teori  ini  juga  menyebutkan  bahwa  kedaulatan  rakyat  diwujudkan  dalam  pernyataan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya.  Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari  rakyatnya  bukan  dari  Tuhan  atau  dari  Raja  (Samidjo1986,  h.  145).  Rakyatlah  yang menentukan  corak  dan  cara  pemerintahan  diselenggarakan  kehendak  rakyat  pulalah  yang menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  negara  dalam  pemerintahannya.  Ajaran kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan tidak bisa  lepas  dari  rakyat  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi.  Johanes  Althuisiss  juga
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
berpendapat bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Pendapat ini didukukung John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut dia, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah  dan  pemerintah  mengembalikan  hak  dan  kewajiban  asasi  tersebut  kepada rakyatnya, melalui peraturan perundang-undangan.
Bahwa  ketika  pemerintahan  tidak  berjalan  sebagaimana  harapan  warga  negara,  maka warga  negara  dapat  melakukan  delik  tata  negara.  Delik  tata  negara  yang  dilakukan  oleh masyarakat  sangat  berbahaya  yakni  dapat  dilakukan  dengan  jalan  revolusi  atau  reformasi hukum sebagai landasan konstitusional pemerintahan negara. Selain itu istilah delik tata negara yang  dilakukan  oleh  warga  negara  oleh  Antonio  L.  Casado  da  Rocha  dinamakan  sebagai pembangkangan  sipil.  Dikatakan  demikian  sebab  tulisannya  pada  dasarnya  merupakan perlawan warga terhadap negara, sebagaimana dikatakan oleh Josh McNarcy “Undang-undang dan peraturan negara pada umumnya merefleksikan keinginan dan nilai-nilai status quo, dan pada dasarnya hanya seringkali dan hanya dianggap baik oleh kekuasaan belaka… Sebenarnya dengan  adanya  tekanan  yang  cukup  signifikan  yang  dapat  meletupkan  konflik membahayakan….  Pada  akhirnya  warga  negara  tidak  harus  tunduk  pada  sistem  peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak adil”. (Antonio L. Casado Da Rocha,  2002, h. 11)
Kalau  demikian  ada  beberapa  alasan  warga  negara  melakukan  delik  tata  negara,  yang mensyaratkan adanya:
1) Adanya  suatu  produk  undang-undang  yang  tidak  hanya  membelenggu  suatu  kelompok, namun juga dipertahankan oleh status quo ;
2) Kebuntuan  media  aksi  yang  legal  untuk  mengekspresikan  termasuk  perlindungan  hak konstitusionalnya;
3) Pendekatan tanpa kekerasan;
4) Pemahaman walaupun menolak suatu produk undang-undang, masih tetap menjadi subjek dari undang-undang tersebut;
5) Dukungan terhadap konsep bahwa keadilan menuntut tekanan-tekanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Makna  delik  pada  dasarnya  tidak  harus  di  identikan  dengan  pidana  saja.  Sebab  delik merupakan  konsekuensi  dari  perbuatan  bukan  hanya  sebatas  pidana  saja.  Melainkan  delik merupakan konsekuensi dari bidang hukum baik itu pidana, perdata, adat, ataupun hukum tata negara itu sendiri. Sebagai bentuk penelusuran delik tata negara, dibelahan bumi yang ada di dunia delik tata negara dapat juga dilakukan melalui jalur legal. Sebab makna delik lebih netral jika dibandingkan dengan makna yang selama ini berkembang. Di Indonesia pada saat jaman kerajaan  delik  tata  negara  juga  digunakan  sebagai  bentuk  untuk  mendapatkan  kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan, sampai pada jaman modern. Dalam hal ini konsep delik tata negara dapat dikonsepkan dari sudut pandang kedaulatan rakyat, bahwa delik tata negara
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
sebagai pisau bermata dua dimana siapa yang melakukan delik negara atau warga harus dilihat dari  sisi  keadilan.  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  negara  merupakan  delik  tata  negara  yang berbentuk top down, sedangkan delik yang dilakukan oleh warga berbentuk button up. Dengan memandang ketidakadilan terhadap negara oleh warga negara, maka tujuan delik tata negara yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk perlawanan terhadap negara.

## Saran
Di Indonesia pada saat jaman kerajaan delik tata negara juga digunakan sebagai bentuk untuk  mendapatkan  kekuasaan  ataupun  mempertahankan  kekuasaan,  sampai  pada  jaman modern.  Dalam  hal  ini  konsep  delik  tata  negara  dapat  dikonsepkan  dari  sudut  pandang kedaulatan  rakyat,  bahwa  delik  tata  negara  sebagai  pisau  bermata  dua  dimana  siapa  yang melakukan delik negara atau warga harus dilihat dari sisi keadilan, maka dari itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini kita dapat memaknai makna delik dan delik tata negara.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqe,  Jimly.,  &  Ali,  Safaat.  (2006). Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Jakarta: Konpres.
-----------. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: BIP. -----------. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajawali Pers.
-----------. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme . Jakarta: Sinar Grafika.
Bandoro. Bantarto. (1994). Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin. Jakarta: CSIS. Bayu,  Adji  Krisna.,  &  Sri,  Wintala  Achmad.  (2014). Sejarah  Perang  di  Bumi  Jawa  Dari Mataram  Kuno  Hingga  Pasca  Kemerdekaan  Republik  Indonesia. Cetakan  I. Yogyakarta: Araska Publisher.
Budiman, Arif. (1996). Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi . Jakarta: Gramedeia. Curzon,  L.B.  (1988). Criminal  Law:  A  Division  of  Financial  Professional .  Ed-9.  London: Weidenfield.
Da  Rocha,  Antoni  L.  Casado.  (2002). Dangerous  Allegiances:  Civil  Disobedience  and Community,  terj. Choirul  Umam  dan  Pradana  Boy  ZTF: Pembangkangan  Sipil . Cetakan ke-1. Pasuruan: Tadarus
Darmodiharjo,  Darji.  (2002). Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum. Jakarta: PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Depdikbud. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan-2. Jakarta: Balai Pustaka. E,  Frans  Likadja.,  &    Daniel,  Frans  Bessie.  (1988). Desain  Instruksional  Dasar  Hukum Internasional . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ebenstein,  William.  (1965). Isme-Isme  Dewasa  ini:  Komunisme,  Fasisme,  Kapitalisme, Sosialisme. Cetakan ke-III. Jakarta: Swadaya.
Hapsari, Dyah Prananingrum. (2014).  Telaah Terhadap Esensi  Subjek Hukum:  Manusia dan Badan Hukum. Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8, Nomor 1 .
Hart,  H.L.A.  (2008).  Law Liberty  And  Morality  Terj..  Hukum  Kebebasan  dan  Moralitas . Yogyakarta: Gentapublishing.
Iksan,  Muchammad.  (2017).  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana:  Studi  Komparatif  Asas Legalitas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam  (Jinayah). Jurnal Serambi Hukum, Volume 11, Nomor 01 .
Jacque Rousseau, Jean, Du Contract Sosial. (2009) . Perjanjian Sosial . Cetakan ke-2. Jakarta: Visimedia.
Kranenberg.  (1951). Algemene  Staatlehre  (Ilmu  Negara  Umum). Harleem:  Tjeen  Willink  & Zoon NV.
Lamintang,  P.A.F.  (1997). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Cetakan  ke-3.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Dissenting  Opinion Hakim  Konstitusi,  Perkara Nomor: 013/PUU-I/2003
-----------. (2004). Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Terorisme Bom Bali . Jakarta: PT. Tatanusa
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Memaknai Delik Dan...(Sarip) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128
Mansyur.  (2006).  Hamdan  dan  kawan-kawan, Pendidikan  Kewargeneraan, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Moeljatno. (2005) . Asas-Asas Hukum Pidana . Jakata: PT. Rineka Cipta.
Moh, Kusnardi., & Ibrahim, Harmaily. (1983). Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia .
----------, & Saragih, Bintan R. (2000). Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama. Mulyana, Slamet.  (2005). Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara. Yogyakarta: LKIS.
Noer,  Rahman  Fauzi.  (2012). Land  Reform  Dari  Masa  Ke  Masa:  Perjalanan  Kebijakan Pertanahan 1945-2009. Yogyakarta: Tahah Air Beta.
Parthiana,  I  Wayan.  (1987). Masalah-Masalah  dalam  Hukum  Internasional  dan  Hukum Nasional Indonesia . Binacipta: Bandung.
Poernomo,  Bambang.  (1985). Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Cetakan  ke-5.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Purnama, Eddy. (2007). Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Pebandingannya dengan Negara Lain . Bandung: Bandung. Robert, A. Carp., & Stidham, Ronald. (2001). Judicial Process in Amerika, Terj. Garis Besar Sistem  Hukum  Amerika  Serikat ,  Biro  Program  Informasi  Internasional  Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Edisi ke-5. Amerika Serikat: Congressional Quarterly.
Sabaroedin. (1986). Ilmu Negara Umum . Jakarta: Pradnya Paramita. Samidjo. (1985). Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana . Bandung: ARMICO.
Sanusi, M. (2014). Kenangan Inspirasf Orde Lama dan Orde Baru (Operasi Trikora, Gelora Bung  Karno,  Swasembada  Beras,  Program  Wajib  Belajar,Transisi  Orde  Lama  Ke Orde Baru, Pemikiran Bung Karno dan Pak Harto. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Saufa Banguntapan.
Sarip. (2018). Pemikiran The King Can Not Do Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia . Jurnal Kanun, Volume 20, Nomor 2 . Sianturi,  S.R.  (1996). Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya. Jakarta: Alumniahaem-Peterhaem.
Sihombing, Herman. (1996). Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia , Jakarta: Djambatan.
Soeroso, R. (Ed). (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan- 4. Jakarta: Sinar Grafika.
Strong,  C.  F.  (2004). Konstitusi-konstitusi  Politik  Modern  Kajian  Tentang  sejarah  dan Pembentukan  Konstitusi-Konstitusi  Dunia. Terj.  SPA  Teamwork.  Cetakan-1, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
Utrecht. (1987). Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
Wintala, Achmad Sri. (2013). Babad Tanah Jawa (Dari Nabi Adam Hingga Mataran Islam . Yogyakarta: Araska.