Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK BADAN MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK
Fibria Anggraini Puji Lestari
Program Studi Informatika, FTIK Universitas Indraprasta PGRI fibria981@gmail.com
Diterima: 12 Februari 2019; Direvisi: 22 Juli 2019; dipublikasikan: 28 Agustus 2019

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor –faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak. Dalam penelitian ini  data diperoleh dari  perusahaan yang terdaftar di KPP kebayoran baru Jakarta.Penelitian ini  menggunakan  analisis  liniear  berganda  dengan  software  SPSS  19.0  for windows.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variable  peraturan  perpajakan (0,128),  motivasi  (0,300  )  dan  tarif  pajak  (  0,327)    berpengaruh  positif  terhadap perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan.
Kata Kunci: Peraturan perpajakan, motivasi, tarif pajak dan perencanaan pajak

## ABSTRACT
This  research  is  to  know  the    factors  that  can  influence  corporate  taxpayers  in conducting tax planning. In this research was obtained from companies registered in KPP Kebayoran Baru Jakarta. This research used multiple linear analysis with SPSS  19.0  for  Windows  software.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  tax regulation variable (0.128), motivation (0.300) and tax rate (0.327) positive effect on tax planning conducted by corporate taxpayers.
Keywords: tax regulations, motivation, tax rates and tax planning

## PENDAHULUAN
Di  era  memasuki  industry  4.0  sekarang  ini  dimana  semakin  banyak  jenis  usaha  yang tumbuh berkembang di Indonesia guna memperoleh keuntungan.Begitu pula wajib pajak badan yang ada di Indonesia.Hal ini muncul akibat dari semakin mudah orang untuk mendirikan usaha ,meskipun harus membayar pajak penghasilan badan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan  perpajakan  yaitu  Ketentuan  Umum  dan  Tata  cara  pelaksanaan  perundang-undangan Perpajakan  di  Indonesia  no  16  tahun  2009.  Dan  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  No.  36 tahun 2008. Hal ini juga dapat dilihat bahwa kontribusi yang diterima negara dari sektor pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% adalah yang berkaitan dengan lain.
Dalam  hubungan  dengan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  salah  satu  jenis  pajak  yang ditekankan adalah pajak penghasilan.  Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak  (Mardiasmo,  2011  :  129).
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362
Penghasilan  (pendapatan)  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  perusahaan.  Tinggi rendahnya  beban  pajak  penghasilan  yang  dibayarkan  perusahaaan  tergantung  dari  penghasilan yang  diperoleh.  Begitupun  dengan  biaya,  Pembebaban  yang  tepat  terhadap  biaya  menjadi  hal pokok  yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pengurangan  pajak  penghasilan.  Inilah  salah  satu  alasan mengapa  perencanaan  pajak  sangat  penting  untuk  dilakukan  melihat  perusahaan  dan  negara memiliki  tujuan  dan  kepentingan  yang  berbeda.Perusahaan  dan  pemerintah  merupakan  dua pihak  yang  memiliki  kepentingan  yang  berbeda  dalam  perpajakan.  Wajib  pajak mengidentifikasikan  pembayaran  pajak  sebagai  sebuah  beban  yang  akan  mengurangi  laba (Hanum, 2017). Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba  yang  akan  diraih  dan  untuk  meningkatkan  efesiensi  dan  daya  saing  mereka  sedangkan pemerintah  akan  berupaya  untuk  memaksimalkan  pajak  yang  dapat  dipungut  dari  para  wajib pajak.
Optimalisasi  laba  yang  diraih  oleh  wajib  pajak  dapat  membantu  dalam  mencapai tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang.Salah satu tujuan jangka panjang perusahaan  adalah  memaksimalkan  kesejahteraan  pemegang  saham  atau  investor  dengan  cara memaksimalkan  nilai  perusahaan  dan  memperoleh  laba  maksimum.  Salah  satu  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  namun  masih  dalam  batas yang tidak melanggar aturan ialah perencanaan pajak . Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan.  Semakin  besar  penghasilan,  semakin  besar  pula  pajak  yangakan  dibayarkan.Oleh karena  itu  perusahaan  membutuhkan  perencanaan  pajak  atau  tax  planning  yang  tepat  agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Gustia dan Padmono, 2014).
Menurut  Darmayasa  dan  Hardika  (2011),  strategi  penghematan  pajak  yang  dilakukan harus  bersifat  legal  untuk  menghindari  pengenaan  sanksi-sanksi  perpajakan  di  kemudian  hari. Dalam  hal  membayar  pajak  biasanya  Wajib  Pajak  berupaya  untuk  meminimalkan  beban pajaknya.Perencanaan  pajak  dapat  dilakukan  untuk  semua  jenis  pajak  baik  pajak  langsung maupun pajak tidak langsung. Menurut Sahilatua dan Noviari (2013) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan  perusahaan  menempati  status  yang  sangat  penting  dalam  membayar  pajak perusahaan, dan memiliki ruang besar untuk perencanaan pajak. Menurut Sahilatua dan Noviari (2013)  menyatakan  bahwa  Perencanaan  pajak  untuk  pendapatan  biasanya  lebih  sulit  daripada perencanaan pajak untuk pemotongan, terutama dengan pajak capital gain, secara praktis tidak mungkin untuk mengubah pendapatan wajib pajak menjadi pendapatan bebas pajak.
Menurut  Suandy  (2011)  mengemukakan  manajemen  pajak  adalah  sarana  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan  dengan  benar  tetapi  jumlah  pajakyang  dibayar  dapat  ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
Menurut  Ida  Hamadah  (2010)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  variabel kebijakan  perpajakan,  undang-undang  perpajakan  dan      administrasi      perpajakan      tidak berpengaruh      secara      signifikan      terhadap  motivasi    manajemen    dalam    melakukan  tax planning.    Sedangkan  loopholes    dan  tarif  pajak  berpengaruh  secara    signifikan  terhadap motivasi  manajemen  dalam melakukan  tax  planning.  Akan  tetapi  menurut  Marfuah  (2010) dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  variabel  kebijakan  perpajakan,  undang–  undang perpajakan,  loopholes  dan  tarif  pajak  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  motivasi manajemen  dalam  melakukan  tax  planning.  Sedangkan  administrasi  perpajakan  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  motivasi  manajemen  dalam  melakukan  tax  planning.  Hasil  yang berbeda  ditemukan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatimah  Fad‟aq  (2010)  yang memberikan  hasil  bahwa  seluruh  variabel  yaitu  undang-undang  perpajakan,  kebijakan perpajakan,  administrasi  perpajakan,  loopholes  dan  tarif  pajak,  berpengaruh  secara  signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning.
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

## Pengertian Perencanaan Pajak
Menurut  Mohammad  zain  (  2008:48)  Perencanaan  pajak  merupakan  suatu  proses mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  sehingga  hutang  pajaknya  baik  pajak  penghasilan  maupun pajak  lainnya  berada  di  posisi  yang  minimal,  sepanjang  masih  dapat  ditleransi  oleh  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Perencanaan pajak bertujuan untuk melaksanakan  peratutan  perpajakan  dan  untuk  efisiensi  laba  dari  sector  pajak.  Pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material  sebaik  mungkin.  Sedangkan  fungsi  pengendalian  pajak  adalah  untuk  memastikan apakah pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan rencana dan telah memenuhi aspek formal maupun  material,  tidak  melanggar  ketentuan    peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan mengevaluasi  sejauh  mana  perencanaan  pajak  yang  dibuat  setelah  dilaksanakan  dalam mencapai hasil seperti yang diharapkan.

## Peraturan Perpajakan ( Tax Law)
Peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia merupakan kumpulan dari prosedur yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Hal ini terdapat dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP  )  no.  16  tahun  2009  dan  yang  berhubungan  dengan  Pajak  Penghasilan  yaitu  Undang- Undang No. 36 tahun 2008.Sekarang ini di Indonesia diterapkan system self assessment, dimana wajib  pajak  diberi  wewenang  penuh  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  kewajiban perpajaknnya sendiri.Untuk itu dapat dikatakan bahwa apabila  pengetahuan yang dimiliki oleh wajib  pajak  mengenai  peratutan  perpajakan  mengalami  peningkatan  maka  perencanaan  pajak akan mengalami peningkatan juga. .Seperti hasil penelitain yang dilakukan oleh Elisa Tjondro dan  Sally        (2013),  dikatakan  bahwa  kebijakan/  peraturan    perpajakan  berpengaruh  terhadap keinginan  perusahaan  untuk  melakukan tax  planning Sedangkan  administrasi  perpajakan merupakan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Hal ini diusahakan agar  penerimaan  dari  sector  pajak  akan  dapat  terealisasikan  sesuai  target  dari  ABPN Negara.Untuk  itu  wajib  pajak  harus  memahami  peraturan  perpajakan  agar  tidak  dikenakan sanksi  atau  denda  dan  dapat  mengetahui  batas  waktu  ,angsuran  dan  waktu  penundaan pembayaran  pajak yang terutang. Oleh sebab itu wajib pajak akan selalu membuat peencanaan pajak  dengan  baik  agar  terhindar  dari  sanksi  ataupun  pidana  karena  penafsiran  yang  berbeda antara  aparat  pajak  dengan  wajib  pajak  karena  banyaknya  peraturan  perpajakan  yang  berlaku dan informasi yang belum efektif.

## Motivasi Perencanaan pajak
Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, kemauannya. Menurut teori Maslow seseorang akan termotivasi untuk memenuhi  kebutuhan  pokoknya.Dalam  hal  ini  motivasi  wajib  pajak  untuk  melakukan perencanaan  pajak  karena  adanya  keinginan  untuk  meminimalkan  pembayaran  pajak  yang terutang  ke  kas  Negara  karena  dapat  memaksimalkan  laba  yang  diperoleh  perusahaan.  Erwin Harinurdin  (  2009  )  memanfaatkan  teori  perilaku  untuk  menjelaskan  kepatuhan    pajak Wajib Pajak  Badan.  Semakin  tinggi  persepsi tax  professional atas  kontrol  yang  dimilikinya  akan mendorong  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  Badan.Selain  karena  keinginan  dari manajemen  perusahaan,  dapat  juga  karena  adanya  sikap  dari  pemerintah  dan  lainnya.Dalam penelitain  ini  hanya  dibatasi  pada  hal  –hal  yang  mempengaruhi  wajib  pajak  melakukan perencanaan  seperti  menurut  Suandy  (  2011:10)  berupa  kebijakan  perpajakan,  loopholes  dan tariff pajak. Hal ini telah dilakukan penelitian oleh Suandy ( 2011) bahwa semakin besar beban pajak  ,semakin  kuat  motivasi  untuk  terjadinya  penghindaran  pajak  ,  karena  wajib  pajak  dapat menghindari dari tarif pajak  yang lebih tinggi namun tetap terutang pajak yang  terendah.Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Fad‟aq (2010) yang
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362
memberikan  hasil  bahwa  seluruh  variabel  yaitu  undang-undang  perpajakan,  kebijakan perpajakan,  administrasi  perpajakan,  loopholes  dan  tarif  pajak,  berpengaruh  secara  signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning

## Tarif Pajak
Dalam  Undang-  Undang  Pajak  Penghasilan  no.  36  tahun  2008  dijelaskan  bahwa  tariff untuk  Pajak  Penghasilan  Badan  adalah  25  %  baik  untuk  perusahaan  yang  peredaran  brutonya lebih dari 4,8 M dan Badan Usaha Tetap yang ada di Indonesia. Hal ini sudah berlaku dari tahun 2010.Perlakuan  tariff  di  Indonesia  berjenjang  (  tarif  progresif)  dimana  semakin  besar penghasilan  semakin  besar  pula  pajak  yang  harus  dibayarnya.Banyak  perusahaan  yang  lebih memilih  membuat  usaha  di  luar  negeri  agar  pajak  yang  dikenakan  lebih  rendah  dibanding mendirikan perusahaan di Indonesia yang akan dikenakan tariff cukup tinggi.Bahkan ada yang memlih  Negara  yang  nol  persen  tariff  pajaknya.  Hal  ini  sangat  menguntungkan  perusahaan namun akan sangat merugikan negara Indonesia.Adanya perbedaan tariff pajak yang diterapkan di  Indonesia  mengakibatkan  wajib  pajak  yang  merencanakan  pajak  berusaha  untuk meminimalkan  tariff  pajak  yang  paling  rendah.  Semakin  tinggi  tarif  pajak  yang  dikenakan, semakin  tinggi  pula  motivasi  WP  untuk  melakukan  perencanaan  pajak.  Sebagai  contoh,  WP badan  yang  omsetnya  di  atas  Rp  50  milyar  per  tahun  akan  berusaha  sedapat  mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai  dengan  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  No.  36  tahun  2008  Pasal31  E.  Hal  ini memotivasi  wajib  pajak  melakukan  perencanaan  pajak  agar  dapat  dikenakan  tarif  serendah mungkin.    Hasil  penelitian  ini  sejalan  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatimah Fad‟aq  (2010)  yang  memberikan  hasil  bahwa  seluruh  variabel  yaitu  undang-undang perpajakan,  kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  loopholes  dan  tarif  pajak, berpengaruh  secara  signifikan  terhadap motivasi  manajemen perusahaan dalam  melakukan  tax planning.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  sampel  yang  diambil  adalah  perusahaan  yang  peredaran  brutonya lebih  dari  4,8  M  per  tahun  yang  terdapat  di  wilayah  KPP  Kebayoran  Baru  Jakarta.  sampel adalah wajib pajak badan yang terdaftar di wilayah KPP Kebayoran Baru.   Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang sedang melaporkan pajaknya ke KPP tersebut  sebanyak  120  kuesioner.  Namun  jumlah  yang  dikembalikan  hanya  sekitar  105 eksemplar.  Sedangkan  metode  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  kuantitatif  deskriptif .Penelitian  ini  melibatkan  empat  komponen  yaitu  satu  variabel  terikat  (dependen)  dan  tiga variabel  bebas  (independen).  Variabel  terikatnya  adalah  perencanaan  pajak  (Y)  sedangkan variabel bebas yang terdiri dari: peraturan perpajakan ( Tax Law ) sebagai (X 1 ),motivasi (X 2 ) dan tariff pajak (X 3 ).
Tabel 1 Klasifikasi Variabel dan Indikator Variabel Definisi Operasional Formula Pengukuran Alat Perencanaan Pajak (Y) suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi Peraturan  perpajak,  motivasi dan tariff pajak kuesioner
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362
Sumber : Data diolah 2018
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  Survei  dan  Kajian  pustaka. Secara sistematik, bagan alur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
Data yang telah diperoleh diolah dan dianalis dengan menggunakan Regresi berganda (Sugiyono ,2013 :40), dengan formulasi sebagai berikut:
Y = a + β ₁ X ₁ + β ₂ X ₂ + β 3 X 3 + e Di mana: Y : Variabel dependen (Perencanaan pajak)
X 1 : Variabel independen (Peraturan perpajakan) X 2 : Variabel independen ( Motivasi)
X 3 : Variabel independen ( Tarif pajak) β : Koefisien Konstanta
1  : Error term
yang minimal, sepanjang masih dapat ditleransi oleh peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku Peraturan perpajakan ( TaxLaw ) (X 1 ) prosedur yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya System pembukuan, self assessment,biaya yang dapat dikurangkan dan biaya  yang  tidak  dapat dikurangkan Kuesioner Motivasi (X 2 ) suatu kondisi dimana seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, kemauannya Kebijakan perpajakan, loopholes dan tariff pajak Kuesioner Tarif Pajak (X 3 ) Dasar untuk pembebanan besarnya pajak yang terutang dan wajib dibayar wajib pajak Metode  meminimalkan  tariff pajak  dan  perbedaan  tariff pajak Kuesioner
Peraturan perpajakan ( Tax
law (X 1 )
Motivasi ( X 2 )
Tarif pajak ( X 3 )
Perencanaan Pajak ( Y)
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif Variabel
N Range Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Statistic  Statistic Statistic Statistic Statistic  Std. Error Statistic Peraturan perpajakan 105 64.00 76.00 140.00  105.552 4 1.55415 15.92529 Motivasi 105 14.00 16.00 30.00  22.6095 .37517 3.84431 Tarifpajak 105 16.00 9.00 25.00  20.1524 .39054 4.00188 Perencanaanpajak 105 26.00 24.00 50.00  35.2381 .59785 6.12612 Valid N (listwise) 105 Sumber: Data diolah ( 2018)
Dari data diatas dapat diketahui bahwa variabel peraturan pajak ( tax law ) memiliki nilai terendah  76  dan  tertinggi  140  dengan  nila  rata  –rata  105,5  dan  standar  deviasi  15,92.Variabel motivasi  nilai  terendah  16  dan  tertinggi  30  dengan  rata  –rata  22,60  dan  standar  deviasi  3,84. Variabel  tariff  pajak  nilai  terendah  sebesar  9  dan  tertinggi  25  dengan  rata  –rata  20,15  dan variabel memiliki nilai terendah 76 dan tertinggi 140 dengan nila rata  –rata perencanaan pajak memiliki nilai terendah 24 dan tertinggi 50 dengan rata rata 35,23 dan standar deviasi 6,12

## Uji Determinasi dan Korelasi
Pada  uji  determinasi  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya  paengaruh  variabel  terikat terhadap  variabel  bebas.  Sedangkan  uji  korelasi  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan  antara variabel terikat dengan variabel bebas. Pada pembahasan kali ini peraturan perpajakan ( tax law ) (X1),  motivasi  (  X2)  dan  tariff  pajak  (X3)  sebagai  variable  terikat  dan  perencanaan  pajak sebagai variable (Y). Nilai koefisien determinasi (R 2 ) seperti tabel dibawah ini:
Tabel 3. Uji Determinasi ( R2)
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin-Watson R Square Change F Change df1  df2 Sig. F Change 1 .598 a .358 .339 4.98028 .358 18.787 3 101 .000 2.324
a. Predictors: (Constant), Tarifpajak, Peraturanperpajakan, Motivasi b. Dependent Variable: Perencanaan pajak
Dari tabel diatas nilai koefisien determinasi dari peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak  terhadap  perencanaan  pajak    sebesar  0.358.  nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebesar 35,8%  variasi  pada  perencanaan  pajak  dipengaruhi  oleh  peraturan  perpajakan,  motivasi  dan tariff  pajak,  sedangkan  sisanya  64,2  %  (100%  -  35,8%)  dipengaruhi  variable  lain  diluar penelitian ini.
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362
Uji korelasi dapat dilihat pada kolom R, nilai R menunjukkan nilai korelasi yang terjadi antara variabel terikat dengan variabel bebas.
Pada tabel 4.2 diatas diperoleh angka korelasi antara peraturan perpajakan , motivasi dan tariff  pajak  terhadap  perencanaan  pajak  sebesar  0.598,  artinya  antara  variabel  peraturan perpajakn,motivasi  dan  tariff  pajak  dengan  perencanaan  pajak  memiliki  hubungan  korelasi sedang  dan  searah.  Searah  artinya  jika  peraturan  perpajakan,  motivasi  dan  tariff  pajak  tinggi maka perencanaan pajak juga tinggi.

## Analisis Regresi Linier Berganda.
Analisis Pengaruh Peraturan Perpajakan, Motivasi dan Tariff pajak terhadap Perencanaan Pajak, Hasil analisis regresi berganda ditunjukkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.392 3.633 2.310 .003 Peraturanperpajakan .128 .036 .331 3.555 .001 Motivasi .300 .170 .188 1.765 .001 Tarifpajak .327 .153 .214 2.134 .005
a. Dependent Variable: Perencanaanpajak
Hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Dari  hasil  persamaan  regresi  terlihat  bahwa  perencanaan  pajak    (Y)  dipengaruhi  oleh variabel  peraturan  perpajakan  sebesar  (0,128)  ,  motivasi  sebesar  (  0,300  )  dan  tariff  pajak sebesar ( 0,327) berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak .

## PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  dapat  digambarkan    dengan  hasil  regresi  linier  dapat  dikatakan bahwa  pengaruh  peraturan  perpajakan  terhadap  perencanaan  pajak    menunjukkan  adanya pengaruh  yang  searah  dan  positif.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang menyatakan  peraturan  perpajakan  ( tax  law )  memiliki  pengaruh  terhadap  perencanaan  pajak  ( ElisaTjondro  dan  Sally,  2013)  dikatakan  bahwa  kebijakan  dan  peraturan  perpajakan berpengaruh  terhadap  keinginan  perusahaan  untuk  melakukan tax  planning. Sehingga  hasil empirisnya  sejalan  dengan  asumsi  awal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.
Berdasarkan  penelitian  ini,  didapat  hasil  bahwa  motivasi  berpengaruh  positif  terhadap perencanaan pajak.Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,001 yang nilainya lebih kecil  dari  tingkat  signifikansi  sebesar  0,05.  Hasil  empiris  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan asumsi awal. Bahwa manajemen melakukan perencanaan pajak karena terdapat beberapa faktor antara  lain  adalah  faktor  menghemat  dalam  membayar  pajak.  Karena  adanya  perbedaan  tariff pajak,  adanya  celah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak.Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Suandy  (  2013)  bahwa  indikator  yang  memotivasi  wajib  pajak  melakukan
Y = 8.392 +0,128X 1 + 0,300 X 2 + 0,327 X 3 +e
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362
perencanaan  pajak  karena  adanya  loopholes,  kebijakan  dan  peraturan  perpajakan  serta  tariff pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  pengaruh  variabel  tariff  pajak terhadap perencanaan pajak sebesar ( 0,005) yang nilainya lebih kecil dari 0,05.Hasil penelitian ini  sejalan  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatimah  Fad‟aq  (2010)  yang memberikan  hasil  bahwa  seluruh  variabel  yaitu  undang-undang  perpajakan,  kebijakan perpajakan,  administrasi  perpajakan,  loopholes  dan  tarif  pajak,  berpengaruh  secara  signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning. Berdasarkan hasil penelitian uji simultan variabel peraturan perpajakan ( tax law ) , motivasi dan tariff  pajak  terhadap  perencanaan  pajak  menunjukkan  pengaruh  yang  kuat  dan  searah.  Hal  ini karena peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak apabila digabungkan dengan perencanaan pajak  dalam  satu  keadaan  maka  akan  dapat  membuktikan  terjadinya  perencanaan  pajak  dapat mengetahui  kemampuan  perusahaan  untuk  meminimalkan  pajak  yang  terutang  sehingga  dapat memaksimalkan laba yang diperoleh.
Hasil penelitian ini memperkuat hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah Fad‟aq  (2010)  yang  memberikan  hasil  bahwa  seluruh  variabel  yaitu  undang-undang perpajakan,  kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  loopholes  dan  tarif  pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap keinginan manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning.  Besarnya  pengaruh  peraturan  perpajakan,  motivasi  dan  tariff  pajak  terhadap perencanaan  pajak  secara  simultan  dapat  dilihat  melalui  koefisien  determinan  (Kd).  Dari  hasil perhitungan,  diperoleh  Kd  sebesar  35,8  %  terhadap  perencanaan  pajak,  sisanya  64,2  % dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.Dalam  melaksanakan manajemen laba pihak manajemen harus selalu memperhitungkan besarnya  beban pajak  yang ada dan besarnya profit yang diharapkan dari perusahaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan data dan pengolahan di atas dapat disimpulkan bahwa  ada pengaruh positif antara  variabel  bebas (peraturan  perpajakan,  motivasi  dan  tariff  pajak  terhadap  perencanaan pajak.  Namun  variabel  peraturan  perpajakan  memberikan  pengaruh  cukup  besar  yaitu berdasarkan  hasil  uji  t.dengan  nilai  t  hitung  (3,555)  dengan  nilai  sig.  (0,001)  >  t  tabel  (1,66) paling besar dibanding dengan variabel lainnya.

## SARAN
Memperluas  lokasi penelitian dan banyaknya wajib pajak sebagai sampel yang terdaftar di  KPP,  tidak  hanya    di  daerah  Jakarta  selatan  tetapi  di  seluruh  Jakarta,  sehingga  menambah peluang kejadian dalam penelitian sampel. Penggunaan variabel peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak dalam penelitian di Indonesia pada masa datang dapat menjadi alternative yang baik, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai dengan variabel yang lainnyasehingga dapat  diperoleh  kesimpulan  yang  lebih  baik..  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa banyak wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak guna memaksimalkan laba .

## DAFTAR RUJUKAN
Anonim. APBN 2018 – Kemenkeu https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 Darmayasa,  Nyoman  dan  Nyoman  Sentosa  Hardika.  (2011). Perencanaan  Pajak  dari  Aspek Rasio  Total  Benchmarking,  Kebijakan  Akuntansi,  dan  Administrasi  sebagai  Strategi Penghematan Pajak . Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 7(3): h: 162-169
Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v11i2.3362
Fad’aq, F. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Tax Planning pada Perusahaan . Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Gustia,  Devi  dan  Yazid  Yud  Padmono.  (2014). Analisis  PPh  Pasal  21  Dengan  Metode  Gross Up  sebagai  Alternatif  dan  Rekonsiliasi  Fiskal .  Jurnal  Ilmu  &  Riset  Akuntansi  Vol.  3 No. 10 : h 1-15
Hamadah,  I.  (2010). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Motivasi  Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hanum, Z. (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan . Jurnal Kultura,ISSN 1411-0229, Vol 8 No 1 September 2017 : h 1-23
Harinurdin,Erwin. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi . Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, Nomor 2 Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Pajak.  2011. Ketentuan  Umum dan Tata cara perpajakan No. 16 tahun 2009
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Pajak.2011. Undang-  Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Yogyakarta: Andi. Maslow. A.H, Motivasi  dan Kepribadian, Teori  Motivasi dengan Pendekatan Melakukan  Tax  Planning”  UIN  Syarif    idayatullah,Jakarta,  Rasio  Total  Benchmarking, Kebijakan  Akuntansi,  dan  Administrasi  sebagai  Strategi  Penghematan  Pajak.  Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 7(3): h: 162-169
Sahilatua,  Priska  Febriani  dan  Naniek  Noviari.  (2013).  Penerapan  Perencanaan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Sebagai  Strategi  Penghematan  Pembayaran  Pajak.E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 5.1: h 231-250
Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak (Edisi lima) . Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Penerbit Alfabeta Tanjung,  S.,  &  Tjondro,  E.  (2013). Pengaruh  Kebijakan  Perpajakan,  Peraturan  Perpajakan, Sanksi    Administrasi    dan    Pemeriksaan    Pajak,    Persepsi    Wajib  Pajak  Terhadap Perencanaan  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Merupakan  Klien  dari  Kantor Konsultan Pajak X . Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1, pp. 145-151. Widayati  dan  Nurlis.(2010). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kemauan  Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga) . Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.