INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9998-10011 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/PID.B/2019/PN.PLG dan Putusan Nomor. 529/PID.B/2020/PLG)
Agus Supriadi 1 ✉ , Hartanto 2 , Warasman Marbun 3
Universitas Krisnadwipayana
Email: aguspitpot@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tindak Pidana Pencurian dirumuskan sebagai suatu perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki diancam dengan pidana penjara selama lima tahun. Apabila proses mengambil barang orang  lain  tersebut  dilakukan  dengan  cara  merusak,  membongkar,  memanjat  atau  dilakukan  pada malam hari atau dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut sebagai pencurian berat dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun. Apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disebut dengan pencurian kekerasan dan ancaman pidana menjadi sembilan tahun. Dengan demikian sangatlah penting adanya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kejahatan  yang  terjadi  disekitar  lingkungan  masyarakat  tersebut.Serta  Rumusan  Masalah:Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pada pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor dan  penadahan.Bagaimana  penerapan  hukum  pada  Putusan  Nomor.1659/Pid.B/2019/PN.  Plg  dan Putusan  Nomor.  529/Pid.B/2020/PN.  Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitianmhukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulannya: Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pada pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan dalam putusan ini masih dapat ditemukan bahwa pertimbangan hakim yang disampaikan masih belum dapat memberikan  pengaruh  yang  kuat  dalam  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  pencurian  kendaraan bermotor dan penadahan.
Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan

## Abstract
The crime of theft is formulated as an act of taking another person's property with the intention of possessing it, punishable by imprisonment for five years. If the process of taking someone else's goods is carried out by damaging, dismantling, climbing, carrying out at night, or carrying out by more than one person, it is referred to as aggravated theft with a punishment of seven years imprisonment. If the theft is carried out with violence or the threat of violence, it is called violent theft, and the penalty is nine years.  Thus,  it  is  very  important  that  the  role  of  the  government  be  to  provide  protection  to  the community for crimes that occur in the community. As well as Problem Formulation: How is the judge's legal consideration of the imposition on the perpetrators of the crime of theft of motor vehicles and storage? How is the application of the law in Decision Number 1659/Pid.B/2019/PN. Plg. and Decision Number. 529/Pid.B/2020/PN? In this study, the type of research used is normative legal research or normative juridical legal research. Conclusion: The judge's legal consideration of the imposition on the perpetrators of the crime of theft of motor vehicles and extortion in this decision can still be found, but the judge's consideration delivered is still unable to have a strong influence in providing a deterrent effect for perpetrators of theft of motor vehicles and extortion.
Keywords: Criminal Imposition on Perpetrators of Criminal Acts of Motor Vehicle Theft (Curanmor) and Espionage

## PENDAHULUAN
Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda- beda dari setiap masyarakat yang ada.
Kepastian hukum adalah suatu asas yang mendasari tindak pidana termasuk dasar dari Tindak Pidana Pencurian yaitu bahwa setiap orang yang melanggar norma, aturan tentang pencurian  harus  diproses  sebagai  tindak  pidana  dan  memidanakan  si  pelakunya  tanpa mempertimbangkan keadaan pelakunya apakah orang miskin, orang tua atau anak dibawah usia,  proses  peradilan  pidana  tetap  berjalan  dan  majelis  hakim  yang  memutuskan menjatuhkan  jenis  pidana  tertentu  apakah  dijatuhkan  hukuman  penjara  atau  pelaku dipidana  dengan  dikembalikan  pada  orang  tua  dalam  pandangan  masyarakat,  perkara pencurian ini tidak layak, tidak adil jika harus diproses pemeriksaannya sampai di pengadilan karena barang yang dicuri tidak berharga atau berharga tapi rendah nilainya, tetapi demi kepastian  hukum  tindak  pidana  tersebut  harus  disidik  oleh  polisi  dan  diperiksa  di pengadilan.
Tingkat  kriminalitas  terhadap  pencurian  kendaraan  bermotor  semakin  meningkat seiring  dengan  berkembangnya  beban  perekonomian  yang  semakin  berat  sedangkan tingkat  pengangguran  semakin  tinggi.  Hal  itu  sangat  berpengaruh  pada  kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki taraf hidup rendah sehingga memiliki tingkat kesejahteraan  yang  rendah  pula,  biasanya  mereka  tidak  memperdulikan  norma-norma hukum  yang  berlaku  beserta  sanksi-sanksi  yang  sudah  ada  yang  dimana  perbuatan  itu dilakukan  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Pada  umumnya  Tindak  Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang merupakan perbuatan anti sosial sehingga dapat dianggap sebagai berometer dari iklim sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.
Tindakan kejahatan pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tak hanya di kota-kota besar, tetapi di kota kecil. Beragam upaya telah dicoba untuk mengurangi tindak kejatahan,  tetapi  masih  tetap  saja  terjadi  namun  dengan  intensitas  yang  lebih  rendah. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”
Dewasa  ini  kendaraan  bermotor  yang  merupakan  alat  transportasi  darat  yang jumlahnya  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Dilain  pihak  tidak  dapat  dipungkiri bahwa harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun juga semakin naik dan pada saat ini harga kendaraan bermotor rata-rata naik dua kali lipat. Walaupun sekarang ini telah banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor, namun kendaraan bermotor masih merupakan barang yang mempunyai nilai tinggi.
Dalam  keadaan  seperti  ini  kendaraan  bermotor  sangat  rawan  terhadap  kejahatan pencurian yang senantiasa ada dalam masyarakat. Apalagi jika dilihat dari aspek bisnis para produsen  berlomba-lomba  memasarkan  penjualan  sepeda  motor  dengan  fasilitas kemudahan yang sangat mempengaruhi untuk memiliki sepeda motor. Hanya dengan uang muka Rp. 500.000,- (lima ratur ribu rupiah) seseorang sudah bisa memiliki sepeda motor melalui kredit soal bagaimana kemampuan dan kelanjutan pembayaran cicilan itu menjadi soal lain. Akibatnya  jumlah sepeda motor yang beredar  dimasyarakat khususnya Jakarta sudah mencapai puluhan juta unit, berarti setiap satu penduduk memiliki satu unit sepeda motor. Hal ini menjadi sasaran empuk bagi pencurian, perampasan sepeda motor.
Tingginya  angka  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor  akan  menimbulkan dampak pada masyarakat dimana masyarakat akan selalu dilanda keresahan dan karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban kejahatan tersebut terutama pemilik atau pengguna
kendaraan bermotor Selain itu pemilik atau pengguna kendaraan bermotor yang menjadi korban  kejahatan  ini  akan  menderita  kerugian  yang  tidak  sedikit  “kejahatan  pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat bahkan akhir-akhir  ini  wajah-wajah  baru  pelaku  tindak  pencurian  kendaraan  bermotor  terus bermunculan, sementara wajah-wajah lama tidak juga kapok dan makin rajin beraksi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya  semakin  marak  juga  tindak  pidana  penadahan  kendaraan  bermotor    hasil curian  tersebut.  Sehingga  para  pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) tidak merasa  kesulitan  untuk  memasarkan  kendaraan  bermotor  hasil  curiannya.  Saat  ini  juga banyak tempat yang menyediakan penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas baik oleh pedagang toko maupun para pedagang kaki lima. Hal ini tidak menutup kemungkinan  adanya  onderdil  kendaraan,  yang  didapat  oleh  para  pedagang  dari  para pelaku Tindak Pidana Kendaraan Bermotor (Curanmor) melalui transaksi yang dilakukan.
Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang  dilarang oleh  hukum, karena penadahan  diperoleh  dengan  cara  kejahatan,  dapat  dikatakan  menolong  atau memudahkan  tindakan  kejahatan  si  pelaku,  karena  dapat  mempersukar  pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar- benar  melakukan  kejahatan  di  karenakan  barang  kejahatan  tersebut  di  dapat  dari  hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak  yang  berwajib  harus  membuktikan  terlebih  dahulu  apakah  seseorang  itu  mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Perbuatan “Penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.
Justru  karena  adanya  orang  yang  mau  melakukan  “penadahan”  orang  seolah -olah dipermudah untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama- sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan  atau  minimal  mengurangi  angka  kejahatan,  sedangkan  naik  turunnya  angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat Deskriptif-Normatif. laitu Suatu penelitian yang menggambarkan peristiwa berdasarkan norma, aturan yang berlaku, dan berdasarkan faktor-faktor hukum yang terjadi. metode pendekatan normatif empiris, yaitu menguraikan fakta-fakta yuridis berupa bahan  atau data yang  berasal  dari suatu kasus hukum yang diperoleh  dari  data sekunder  atau  data  primer  yang  disajikan  secara  sistematis.  Pada  penelitian  ini menggunakan metode pengumpulan data:
a) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
b) Penelitian Lapangan (Field Research)
c) Metode Analisa Data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tindak Pidana Penadahan
Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapihnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari  masyarakat  sekitar,  maka  sering  kali  tindak  pidana  ini  hanya  dipandang  sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.
Penadahan  dibagi  kedalam  beberapa  jenis  berdasarkan  pada  bentuk  dan  berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

## a) Penadahan Biasa
Tindak  pidana  penadahan  atau  tindak  pidana  pemudahan  ini  merupakan  tindak pidana  yang  erat  kaitannya  dengan  tindak  pidana  terhadap  harta  kekayaan  orang  lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam titel XXX, Buku II dalam P asal 480 KUHP, yaitu: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau  untuk  menarik  keuntungan,  menjual,  menyewakan,  menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang  diketahui  atau  sepatutnya.  Harus  diduga  bahwa  diperoleh  dari  kejahatan penadahan.
2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”
1. Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1) Unsur-unsur obyektif
a) Perbuatan kelompok 1  (satu) yaitu: Membeli, menyewa, menukar,  menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik keuntungan dari  menjual,  menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan,  mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
b) Objeknya adalah suatu benda.
c) Yang diperoleh dari suatu kejadian.
2) Unsur-unsur subyektif
a) Yang diketahuinya.
b) Yang  sepatutnya  dapat  diduga  bahwa  benda  tersebut  didapat  dari  sebuah kejahatan.
Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung  NO.79  K/Kr/1958  tanggal  09  Juli  22  1958  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung NO.126  K/Kr/1969  tanggal  29  November  1972  yang  menyatakan  bahwa:  “Tidak  ada peraturan  yang  mengharuskan  untuk  lebih  dahulu  menghukum  orang  yang  mencuri sebelum  menuntut  dan  menghukum orang  yang  menadah”  dan  “pemeriksaan  tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang- barang tadahan yang bersangkutan”.

## b) Penadahan Kebiasaan
Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:
1. “Barang  siapa  menjadikan  sebagai  kebiasaan  untuk  sengaja  membeli,  menukar, menerima  gadai,  menyimpan  atau  menyembunyikan  barang  yang  diperoleh  dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang  salah  dapat  dicabut  haknya  tersebut  dalam  Pasal  35  Nomor  1-4  dan  haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.
Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:
1) Unsur-Unsur Obyektif
a. Perbuatan,  yaitu:  membeli,  menukar,  menerima  gadai,  menyimpan,  dan menyembunyikan.
b. Objeknya adalah suatu benda.
c. Yang diterima dari suatu kejahatan.
d. Menjadikan suatu kebiasaan.
2) Unsur-unsur subyektif: sengaja.
c) Penadahan Ringin
Peandahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu:
“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah,  jika  kejahatan  darimana  diperoleh  adalah  salah  satu  kejahatan  yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.
Ada dua macam perbuatan si penadah:
1) Yang  menerima  dalam  tangannya,  yaitu  menerima  gadai,  menerima  hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
2) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.
Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling  tidak  telah  dilakukan  lebih  dari  satu  kali  atau  minimal  dua  kali.  Sebab,  apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

## 2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pendahan
Berikut  adalah  Faktor-faktor  penyebab  tindak  pidana  penadahan,  adalah  sebagai berikut:

## 1. Faktor Internal
Faktor  internal  adalah  lemanhya  kontrol  terhadap  diri  sendiri.  Faktor  Internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh seseoang dalam menanggapi lingkungan  sekitarnya  yang  salah  atau  irasional  dari  proses  belajar,  yang  terwujud dalam bentuk ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian,  mereka  melakukan  pelarian  dan  pembelaan  diri  dalam  wujud  kebiasaan melanggar  norma-  norma.  Seseorang  yang  tidak  bisa  mempelajari  dan  membedakan
tingkah laku yang bersifat positif maupunnegatif akan terseret pada perilaku yang negatif. Dimana  dia  merasa  perilaku  yang  bersifat  negatif  tersebut  apabila  dilakukan  untuk kepentingannya maka dia merasa perilaku itu baik. Yaitu:
a. Faktor Keimananan
Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan  orang  tersebut  mudah  melakukan  perbuatan  jahat  karena  tidak diimbangi  dengan  iman  yang  kuat.  Di  dalam  pribadi  manusia  terdapat  bakat  dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran  bagi  masyarakat  dalam  menentukan  mampu  tidaknya  seseorang  itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakay yang negative serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena iman yang tidak kuat tadi.
b. Faktor Ekonomi
Salah faktor yang melatar belakangi tindak pidana kejahatan penadahan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) pada umumnya adalah terkait dengan masalah ekonomi.  Adanya  susunan  masyarakat  dimana    terdapat  perbedaan  golongan- golongan  kelas  ekonomi  menengah  ke  atas  maupun  menengah  kebawah.  Pada golongan  masyarakat  tertentu,  yang  memiliki  tingkat  dan  status  keterbatasan ekonomi,  cenderung  memiliki  perilaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang mengarah  pada  menyalahi  norma-norma  dan  aturan-aturan  hukum  dengan  cara melakukan tindakan kejahatan. Kondisi ekonomi yang terbatas dengan tidak memiliki pekerjaan  yang  tetap  untuk  dapat  melangsungkan  kehidupan  pribadi  maupun anggota  keluarganya.  Dalam  pembicaraan  mengenai  ekonomi  dengan  masalah kejahatan  penadahan,  dalam  pandangan  kriminologis  bahwa  saat  kondisi  sosial ekonomi  memang  mempunyai  pengaruh  terhadap  terjadinya  atau  timbulnya kejahatan.
c. Faktor Pendidikan
Faktor  pendidikan  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  menyadarkan  atas perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan perundang- undangan. Secara umum diperoleh keterangan dilapangan bahwa bahwa pendidikan terakhir  pelaku  kejahatan  penadahan  umumnya  lulusan  Sekolah  Dasar  (SD),  inilah yang membuat pelaku melakukan kejahatan penadahan. Dalam teori kontrol sosial,
semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  akan  salah  satu  lembaga  kemasyarakatan  seperti sekolah dan organisasi setempat maka semakin kecil, kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.
d. Faktor Kesadaran Hukum Rendah
Pelaku  penadahan  cendrung  lebih  mementingkan  mendapatkan  sebuah  obyek barang  dengan  harga  murah  dari  pada  menimbang  dari  mana  asal  kendaraan bermotor  tersebut.  Umumnya  pelaku  penadahan  membeli  sepeda  motor  tersebut sudah patut menduga bahwa sepeda motor tersebut di dapatkan dengan cara yang tidak baik. Hal ini berkaitan dengan Teori Psikogenesis yang menggambarkan bahwa kriminalitas dapat timbul karena ciri kepribadian, sikap-sikap yang salah dan interlasi diri yang keliru dari pelaku.

## 2. Faktor Eksternal
Faktor  eskternal  adalah  pengaruh  luar  yang  menimbulkan  tingkah  laku  tertentu terhadap seseorang. Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak serta merta  muncul  atau  tumbuh  dari  dalam  dirinya  sendiri  tentu  ada  penyebabnya.  Faktor esktern berupa kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral yang dapat menyebabkan anak nekat melakukan kejahatan, Faktor ekstern juga muncul dalam pergaulan  seseorang  yang  kurang  baik.  Dimana  dalam  pergaulan  tersebut  ada rencanarencana untuk melakukan kejahatan, adalah sebagai berikut:
- Faktor Lingkungan
Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seseorang memperoleh  pelajaran  tentang  kehidupan  ditengah  masyarakat  luas  nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan  perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan  dalam bersosial  dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat  fatal  bagi  kehidupan  seseorang  apabila  dalam  keluarga  kurang mendapatkan kasih sayang dan  perhatian  dari orang tuanya.  Hal ini  menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya.
- Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya
Bentuk  dari  gejala  sosial  yaitu  suatu  masalah  yang  terdapat  ditengah-tengah masyarakat  dimana  pelaku  dan  korbannya  adalah  anggota  masyarakat  itu  sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan- perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat. Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan  yang  akan  merugikan  masyarakat  itu  sendiri.  Demikian  secara  langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa.
- Faktor Murahnya Harga Barang
Kebutuhan hidup yang sangat kompleks dan tidak semua masyarakat atau individu sanggup  memenuhinya  maka  untuk  beberapa  individu  kemudian  memutuskan melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  normanorma  masyarakat,  yaitu dalam hal ini melakukan tindak pidana penadahan dimana tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan membeli  barang  dari  hasil  kejahatan  tersebut  maka  harganya  lebih  murah dibandingkan dengan barang yang dijual pada dealer motor resmi.
3. Analisis Hukum Putusan No. 1659/Pid.B/2019/PN.Plg
Menurut Penulis bahwa perbuatan terdakwa EBIG AZERIA BIN RUSTAM BAINI secara sah  dan  meyakinkan  terbukti  melakukan  Tindak  Pidana  Pencurian  dan  Penadahan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 480 Ayat 1 KUHP.  Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa EBIG AZERIA BIN RUSTAM BAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi  masa  penahanan  seluruhnya  dengan  perintah  terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan.  Merupakan  hukuman  yang  sangat  ringan,  dengan  telah  dilakukan  penahanan selama proses penyidikan hampir 3 (bulan) maka setelah putusan dapat dibebaskan karena hukuman pidana dikurang dari 1 (satu) tahun dapat tidak ditahan. Yang seharusnya Pasal 480  Ayat  1  KUHP  dengan  maksimal  hukum  pidana  ditahan  maksimal  4  (empat)  tahun, penjatuhan pidana terhadap terdakwa sangat jauh dari rentan hukuman yang diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 tersebut.
4. Analisis Hukum Kasus Putusan No. 529/PID.B/2020/PN.Plg
Menurut  Penulis  bahwa  perbuatan  terdakwa  Dedi  Permana  Wijaya  Als  Dedi  Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Dedi  Permana  Wijaya  Als  Dedi  Bin Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan,
dikurangi  masa  penahanan  seluruhnya  dengan  perintah  terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan.
Merupakan hukuman yang sangat ringan, dengan telah dilakukan penahanan selama proses  penyidikan  hampir  3  (bulan)  maka  setelah  putusan  dapat  dibebaskan  karena hukuman pidana kurang dari 1 (satu) tahun dapat tidak ditahan. Yang seharusnya Pasal 480 Ayat  2  KUHP  dengan  Maksimal  hukuman  pidana  ditahan  maksimal  4  (empat)  tahun, penjatuhan pidana tehadap terdakwa sangat jauh dari rentan hukuman yang diatur dalam Pasal 480 Ayat 2 tersebut.
Dalam  pedoman  hakim  kepada  terdakwa  Dedi  Permana  Wijaya  Als  Dedi  Bin Hermansyah di vonis terlalu ringan , dalam hal ini hakim tidak mengikuti pedoman PERMA nomor 5 tahun 1973 perihal Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya dan  menurut  penulis  atas  rendahnya  penghukuman  kepada  terdakwa  oleh  Hakim  tidak memberikan efek jera terhadap pelaku karena vonis Hakim terlalu rendah.
Sebagaimana menurut teori keadilan apabila korban kejahatan divonis Hakim tidak sesuai maka ini penderitaan berkeadilan. Apabila diberikan keputusan rendah maka tidak memberikan keadilan bagi korban.

## SIMPULAN
Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:
1) Pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  penjatuhan  pada  pelaku  [idana  pencurian kendaraan  bermotor  dan  penadahan  dalam  putusan  ini  masih  dapat  ditemukan bahwa  pertimbangan  hakim  yang  disampaikan  masih  belum  dapat  memberikan pengaruh yang kuat dalam memberikan efek jera bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor dan penadahan.
2) Perapan Hukum pada Putusan Nomor 1659/Pid.B/2019/PN.Plg Bahwa Menyatakan Terdakwa  EBIG  AZERIA  BIN  RUSTAM  BAINI  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti melakukan  Tindak  Pidana  Pencurian  dan  Penadahan  sebagaimana  diatur  dalam Dakwaan  Pasal  480  Ayat  1  KUHP  Menjatuhkan  hukuman  kepada  Terdakwa  EBIG AZERIA  BIN  RUSTAM  BAINI  dengan  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan dikurangi  masa  penahanan  seluruhnya  dengan  perintah  terdakwa  tetap  berada dalam  tahanan.  Dan  putusan  Nomor  529/Pid.B/2020/PN  bahwa  Menyatakan Terdakwa Dedi Permana Wijaya Als Dedi Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “penadahan”  ;  Menjatuhka pidana  kepada  Terdakwa  Dedi  Permana  Wijaya  Als  Dedi  Bin  Hermansyah  Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
Dengan  adanya  keputusan  PN.Palembang  menjatuhkan  kepada  para  terdakwa adalah  putusan  ringan  sehingga  putusan  tersebut  tidak  memberikan  efek  jera  kepada para terdakwa dan tidak memberikan keadilan kepada korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin & Zainal asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012;
Asikin zainal, “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, Jakarta: Rajawali Press, tahun 2012; A. Ridwan Halim, “Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum”, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987; Chidir Ali, “Badan Hukum”, Bandung: PT. Alumni, 2005;
Dellyana Shanty, “Konsep Penegakan Hukum”, Daerah Istimewa Yogyakarta: Liberty, 1998; Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar”, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009;
Erlyn  Indarti,  “Hukum  &  Masyarakat  Sejarah,  Politik,  dan  Perkembangannya”,  Ctk.  1,
Yogyakarta: Thapa Media, 2018;
Eddy  O.S.  Hirraej.  “Hand  Out  Mata  Kuliah  Teori  Hukum  Semester  Ganjil  2010/2011”, Yogyakarta,  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada, Universitas Gajah Mada, 2011;
Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip - Prinsip Hukum Pidana”, Edisi revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016;
Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, “Buku Ajar Tindak Pidana Khusus”, Sumatera Utara: Usu Press, 2023;
Harun  M.Husen,  “Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia”,  Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 1990;
Ishaq,  “Metode  Penelitian  Hukum  Penulisan  Skripi,  Tesis,  serta  Disertasi”,  Bandung:

## Alfabeta, 2017;
Isharyanto, “Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
Krisna Harahap, “Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke–5”, Bandung; Grafiti, 2009;
K. Wantjik Saleh, “Tindak Pidana Korupsi dan Suap”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983);
Lexi J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Rosda Karya, 2008;
Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008;
Masri singarimbun dan sofyan effendi, “Metode Penelitian Sosial”, Jakarta: LP3ES, 2004; Moeljanto,  “Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggunga  Jawab  dalam  Hukum  Pidana,  Pidato
diucapkan dalam Uparaca Peringatan Dien Natalis Ke VI Universiras Gajah Mada, di Sitihinggil”, Yogyakarta: pada tanggal 19 Desember 1995;
Moeljatno, “Asas - Asas Hukum Pidana”, Jakarta: Rineka Cipta, 2000;
Mulyana  W,  Kusumah,  “Kejahatan  dan  Penyimpangan:  suatu  Perspektif  Kriminologi”,
Jakarta: YLBHI, 1988;
M.  Scheitern,  De  “Rechtsstaat”,  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Marwan  Effendy, “Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005;
Miriam Budiardjo, “Dasar - Dasar Ilmu Politik”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008;
Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014;
Peter  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi”,  Bandung:  PT.  Kharisma  Putra Utama, 2015;
Prajudi Atmosudirjo, “Konstitusi Soviet”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;
Riduan Syahrani, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999;
Richard West, “Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi”, Jakarta: PT Salemba Humanika, 2008;
R. Otje Salman Sumodiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung,

## Alumni, 2002;
Rommy Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1992; Renggong Ruslan, “Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - Delik di Luar KUHP”, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016;
Sedarmayanti  dan  Syarifudin  Hidayat,  “Metodologi  Penelitian”,  Bandung:  PT  Mandar Maju, 2001;
Sedarmayanti  &  Syarifudin  Hidayat,  “Metodologi  Penelitian”,  Bandung:  Mandar  Maju, 2001;
Satochid Kartanegara,  dan Pendapat- Pendapat Para Ahli  Hukum Terkemuka, “Tentang
Hukum Pidana”, Ctk.1, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001;
Soedarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Bandung: Alumni Bandung, 1981; Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011;
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  “Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan
Singkat”, Jakarta; PT. Raja Gafindo Persada, 2011;
Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004;
Soerjono  Soekanto,  “Faktor - faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”,  Jakarta:

## Rajawali, 1983;
Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006;
Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum”, Yogyakarta, Liberty, 1999;
Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana Edisi Revisi”, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2015; T.N. Syamsah, “Tindak Pidana Perpajakan”, Bandung: Alumni, 2011;
Wiryono Prodjodikroro, “Azas - Azas Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Eresco, 1986;
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.