## COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## Aknolt Kristian Pakpahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, pakpahan@unpar.ac.id

## Abstrak
Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara- negara besar akan tetapi hamper seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak  terdampak  pandemic  COVID-19  saat  ini.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap pereknomian nasional yang cukup besar. Tulisan pendek ini mencoba untuk menganalisa  dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  eksistensi  UMKM  di  Indonesia  dan bagaimana solusi darurat dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19.
Kata kunci: UMKM, tenaga kerja, bantuan keuangan, kebijakan struktural.
Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak  mau  memberikan  dampak  terhadap berbagai  sektor.  Pada  tataran  ekonomi  global, pandemi  COVID-19  memberikan  dampak  yang sangat  signifikan  pada  perekonomian  domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development (OECD)  menyebutkan  bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas  produksi  di  banyak  negara,  jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan  konsumen,  jatuhnya  bursa  saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. 1 Jika  hal  ini  berlanjut,  OECD memprediksi  akan  terjadi  penurunan  tingkat output antara  seperlima  hingga  seperempat  di banyak  negara,  dengan  pengeluaran  konsumen berpotensi  turun  sekitar  sepertiga. 2 Prediksi  ini
1 “SME Policy Responses,” OECD 2020, diakses 23 April 2020, https://read.oecd- ilibrary.org/view/?ref=119_119680- di6h3qgi4x&title=Covid- 19_SME_Policy_Responses.
2 OECD, ”SME Policy Responses.”
3 Aknolt Kristian Pakpahan, “Tanggung Jawab Pemerintah,” Pikiran Rakyat , 4 Maret 2020.
tentu  mengancam  juga  perekonomian  nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan  ada  tiga  implikasi  bagi  Indonesia terkait  pandemi  COVID-19  ini  yakni  sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. 3 Indonesia  yang  didominasi  oleh  keberadaan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga  terdampak  secara  serius  tidak  saja  pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi  juga  pada jumlah  tenaga  kerja  yang  harus kehilangan  pekerjaannya  karena  pandemi  ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa  pada  tahun  2018  terdapat  64.194.057 UMKM  yang  ada  di  Indonesia  (atau  sekitar  99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi). 4
4 “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil,
Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018,” Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diakses 23 April 2020, http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/158022312 9_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20 MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM

## Dampak bagi UMKM
Kajian  yang  dibuat  oleh  Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19  memberikan  implikasi  negatif  bagi perekonomian  domestik  seperti  penurunan konsumsi  dan  daya  beli  masyarakat,  penurunan kinerja  perusahaan,  ancaman  pada  sektor perbankan  dan  keuangan,  serta  eksistensi UMKM. 5 Pada  aspek  konsumsi  dan  daya  beli masyarakat,  pandemi  ini  menyebabkan  banyak tenaga  kerja  berkurang  atau  bahkan  kehilangan pendapatannya  sehingga  berpengaruh  pada tingkat  konsumsi  dan  daya  beli  masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal  dan  pekerja  harian.  Sebagian  besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran  keuangannya  karena  ketidakpastian kapan  pandemi  ini  akan  berakhir.  Hal  ini menyebabkan  turunnya  daya  beli  masyarakat akan  barang-barang  konsumsi  dan  memberikan tekanan  pada  sisi  produsen  dan  penjual.  Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja  perusahaan-perusahaan  terutama  yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian  diubah  menjadi physical  distancing dan  bekerja  dari  atau  di  rumah  berdampak  pada penurunan  kinerja  perusahaan  yang  kemudian diikuti  oleh  pemutusan  hubungan  kerja. Bahkan ada  beberapa  perusahaan  yang  mengalami kebangkrutan  dan  akhirnya  memilih  untuk menutup  usahanya.  Pada  aspek  perbankan  dan keuangan,  pandemi  ini  memunculkan  ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada keberlangsungan  kinerja  bank.  Banyak  kreditur
)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20T AHUN%202017%20-%202018.pdf.
5 Yusuf Imam Santoso, “Menghitung dampak Covid- 19 terhadap dunia usaha hingga UMKM,” Kontan.co.id, diakses 22 April 2020, https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung- dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga- umkm?page=all.
yang  sudah  meminta  kelonggaran  batas  dan besaran  pembayaran  cicilan  hutang  dan  kredit kepada  bank.  Belum  lagi  para  pengusaha  harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan  mengganggu  proses  produksi  terutama untuk  perusahaan-perusahaan  yang  bergantung pada  bahan  baku  impor.  Selain  itu,  pandemi  ini menyebabkan ancaman kaburnya investasi asing dari  Indonesia  yang  tentu  mengancam  proyek- proyek strategis pemerintah. Pada aspek UMKM, adanya  pandemi  ini  menyebabkan  turunnya kinerja  dari sisi  permintaan  (konsumsi  dan  daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi  suplai  yakni  pemutusan  hubungan  kerja  dan ancaman macetnya pembayaran kredit.
Dalam  situasi  pandemi  ini,  menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan  laporan  bahwa  mereka  terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan:  sekitar  56  persen  melaporkan  terjadi penurunan  penjualan,  22  persen  melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4  persen  melaporkan  kesulitan  mendapatkan bahan  baku  mentah. 6 Masalah-masalah  diatas juga  semakin  meluas  jika  dikaitkan  dengan adanya  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  yang  diterapkan  di  beberapa wilayah  di  Indonesia.  Merujuk  pada  Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan  terhadap  pergerakan  orang  dan/atau barang  untuk  satu  provinsi  atau  kabupaten/kota
6 Riska Rahman, “37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid,” The Jakarta Post , 16 April 2020, https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37 000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government- prepares-aid.html.
tertentu  untuk  mencegah  penyebaran  COVID- 19. 7 Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja, pembatasan  kegiatan  keagamaan,  dan/atau pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas umum.  Ditakutkan  dengan  adanya  PSBB, aktivitas  ekonomi  terutama  produksi,  distribusi, dan  penjualan  akan  mengalami  gangguan  yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja  UMKM  dan  perekonomian  nasional seperti  hasil  kajian  Kementerian  Keuangan diatas.  Tidak  salah  jika  muncul  kekhawatiran apalagi jika melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMK. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS),  kontribusi  UMKM  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia  mencapai 61,41  persen  pada tahun  2018.  Tentu  kontribusi ini  menunjukkan  peran  UMKM  sebagai  tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. 8
Tugas  besar  ada  di  pundak  Pemerintah Indonesia  terkait  dengan  pandemi  COVID-19 saat  ini:  pertama,  menjaga  keselamatan  dan kesehatan  masyarakat  Indonesia  sebagai  fokus utama  dan  kedua,  menjaga  laju  pertumbuhan ekonomi.  Prediksi  pertumbuhan  ekonomi  global perlu  dijadikan  input  bagi  pemerintah  dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi terutama solusi bagi UMKM. Sejumlah lembaga internasional  telah  merilis  prediksi  mereka  akan pertumbuhan  ekonomi  global  di  2020  seperti JP Morgan yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi  global  akan  minus  1,1  persen  dan International Monetary Fund (IMF) yang bahkan
7 Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, diakses 23 April 2020, http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/P MK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_So sial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID- 19.pdf.
8 Arif Budianto, “8 Juta UMKM Ditarget Bertransaksi Online Pada 2019,” Koran Sindo, diakses 22 April 2020,
memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan minus  3  persen. 9 Sementara  untuk  pertumbuhan ekonomi  Indonesia,  IMF  meramalkan  Indonesia masih  akan  mengalami  pertumbuhan  ekonomi positif  sebesar  0,5  persen  dari  target  awal  5 persen di 2020 sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani  memprediksi  pertumbuhan  ekonomi Indonesia ada di kisaran 0,3-2.8 persen di tahun 2020. 10 Angka-angka  tersebut,  baik  jumlah UMKM  dan  kontribusinya  serta  prediksi pertumbuhan  ekonomi  global  dan  Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan bahan  evaluasi  pemerintah  untuk  merancang kebijakan dan strategi yang tepat bagi eksistensi UMKM di Indonesia.

## Apa yang dapat dilakukan?
Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan  sekaligus  peluang  bagi  pemerintah untuk  menjaga  eksistensi  UMKM.  Tantangan diartikan,  perlu  adanya  solusi  jangka  pendek untuk  membantu  UMKM  dan  pekerja  yang tergabung  didalamnya. Peluang  diartikan,  solusi jangka  pendek  perlu  dilanjutkan  dengan  solusi jangka panjang apalagi jika dikaitkan dengan era industri  4.0  yang  mensyaratkan  ketersediaan teknologi  digital  untuk  mendukung  aktivitas ekonomi.  Ada  beberapa  solusi  jangka  pendek untuk tetap menjaga eksistensi UMKM. Menurut OECD,  beberapa  solusi  perlu  dipertimbangkan untuk  dilakukan  yakni:  protokol  kesehatan  ketat dalam  menjalankan  aktivitas  ekonomi  oleh UMKM,  penundaan  pembayaran  hutang  atau kredit  untuk  menjaga  likuiditas  keuangan UMKM,  bantuan  keuangan  bagi  UMKM,  dan
https://economy.okezone.com/read/2018/09/22/320/1 954112/8-juta-umkm-ditarget-bertransaksi-online- pada-2019.
9 Thea Fatanah Abrar , “Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani Soal Ekonomi RI,” CNBC Indonesia, diakses 22 April 2020, https://www.cnbcindonesia.com/market/2020041909 2613-17-152924/jangan-kaget-ini-prediksi-sri- mulyani-soal-ekonomi-ri.
10 The Fatanah Abrar, “Jangan Kaget.”
kebijakan struktural. 11 Pertama, protokol kesehatan  yang  ketat  dapat  diterapkan  ketika pemerintah memberikan izin bagi UMKM untuk menjalankan aktivitasnya. Kewajiban penggunaan  masker,  sarung  tangan,  dan  jarak aman  antar  pekerja  dapat  dijadikan  persyaratan bagi UMKM untuk terus menjalankan aktivitasnya.  Tentu  perlu  ada  kerjasama  dari pelaku  UMKM  dan  pengawasan  yang  ketat  dari instansi yang berwenang agar protokol kesehatan ini  dapat  berjalan  dengan  baik.  Dalam  konteks ini,  pemerintah  dapat  melibatkan  aparatur  sipil pada  kantor  desa  bekerjasama  dengan  bintara pembina  desa  (Babinsa/TNI)  dan  bhayangkara pembina  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Babinkamtibmas/polisi) dalam pengawasan implementasi  protokol  kesehatan  bagi  UMKM yang diizinkan menjalankan aktivitasnya. Kedua, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan  kelonggaran  pembayaran  cicilan hutang  atau  kredit  bagi  UMKM  atau  bahkan menunda  proses  pembayaran  tersebut  sampai enam bulan kedepan dengan mempertimbangkan likuiditas  keuangan  UMKM.  Termasuk  juga menyederhanakan proses administrasi mendapatkan  pinjaman  di  tengah  situasi  darurat ini.  Hal  ini  dapat  dilakukan  agar  supaya  para pelaku UMKM termasuk para pekerja tetap dapat menjaga  tingkat  konsumsi  dan  daya  belinya sekaligus mendukung berjalannya roda
perekonomian nasional. Ketiga, bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM. Pemerintah  Indonesia  telah  menggelontorkan anggaran  sebesar  Rp.  70,1  triliun  untuk  insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dari total  anggaran  Rp.  405,1  triliun  mengatasi pandemi  Covid-19  melalui  APBN  2020. 12
Pendistribusian anggaran tersebut harus transparan, jelas, dan tepat sasaran agar eksistensi UMKM  dan  aktivitas  perekonomian  riil  tetap
11 OECD, ”SME Policy Responses.”
12 Rakhmat Nur Hakim, “Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya,” Kompas, diakses 22 April 2020,
terjaga.  Selain  anggaran  yang  telah  ditetapkan, pemerintah  juga  dapat  mendorong  sektor perbankan  baik  bank  milik  pemerintah  ataupun bank  swasta  untuk  dapat  memberikan  pinjaman lunak  kepada  para  pelaku  UMKM  tentu  dengan mekanisme  ketat  siapa  saja  yang  berhak mendapatkan pinjaman dengan suku bunga lunak ini. Jangan  sampai  pinjaman ini  disalahgunakan dan  akhirnya  malah  merugikan  kinerja  bank pemberi pinjaman.
Terkait  bantuan  kepada  UMKM,  dua lembaga  pemerintah  yang  berurusan  langsung dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  (KemenkopUKM)  dan Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin)  telah merancang  beberapa  strategi  untuk  membantu UMKM. KemenkopUKM  telah  memberikan setidaknya  tiga  stimulus  bagi  UMKM  di  masa pandemi  ini  guna  menjaga  keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni: kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM enam bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro. 13 Sementara  Kementerian  Perindustrian merencanakan  untuk:  memberikan  pinjaman dengan  bunga  rendah  (lebih  rendah  dari  tingkat suku  bunga  untuk  usaha  mikro)  kepada  usaha kecil  dan  menengah  (UKM),  menghubungkan para  pelaku  UKM  dengan  toko-toko  teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan produk-produk UKM seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, melakukan kerjasama dengan industri lokal  penyedia  bahan  baku  mentah  untuk keperluan  produksi  UKM,  dan  melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase  Industri  di  luar  negeri  untuk  terus melakukan  proses  negosiasi  perdagangan  untuk
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/182538 71/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun-untuk-atasi- covid-19-ini-rinciannya.
13 Riska Rahman, “37,000 SMEs.”
melanjutkan  aktivitas  ekspor  produk-produk yang dihasilkan oleh UKM Indonesia. 14
Keempat,  kebijakan  struktural  untuk kepentingan jangka panjang. Kebijakan ini tidak saja  digunakan  untuk  menghadapi  pandemi COVID-19 tapi juga era Industri 4.0 kedepannya. Kebijakan  ini  meliputi  kebijakan-kebijakan jangka  pendek  bagi  UMKM  yakni  pengenalan teknologi  digital  dan  pelatihan  bagi  para  pelaku dan pekerja UMKM serta kebijakan panjang bagi UMKM  untuk  beradaptasi  dengan  penggunaan teknologi  untuk  proses  produksi,  penggunaan media  teknologi  digital  untuk  mempromosikan produk UMKM, dan  menemukan pasar potensial bagi  produk  yang  dihasilkan.  Dalam  jangka pendek,  perlu  adanya  pendampingan  bagi  para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan media e-commerce (belanja  daring)  untuk  menjual produk-produk  mereka.  Data  dari  Badan  Pusat Statistik  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2018 baru  3,79  juta  UMKM  (atau  sekitar  8  persen) yang  memanfaatkan platform  online untuk memasarkan  produknya. 15 Tentu  situasi  seperti ini  dapat  menjadi  salah  satu  jalan  keluar  untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memanfaatkan platform  online tadi.  Kemudian, kebijakan jangka pendek tadi dilanjutkan dengan kebijakan  jangka  panjang.  Pemerintah  dapat memulainya  dengan  membuat  peta  jalan pengembangan  UMKM  dalam  menghadapi  era Industri  4.0  mulai  dari  pelatihan  ulang  ( re- training ) para  pekerja  UMKM  guna  beradaptasi dengan penggunaan teknologi produksi baru dan teknologi  digital,  pembangunan  infrastruktur telekomunikasi dan program internet masuk desa, pelibatan dunia akademisi dan usaha besar dalam pendampingan  pengenalan  dan  penggunaan teknologi  produksi  dan  media  digital,  serta menghidupkan kembali program kemitraan usaha besar  dan  UMKM.    Kebijakan  struktural  ini
14 Petir Garda Bhwana, “Ministry Proposes Soft Loans for SMEs Affected by COVID-19,” Tempo.co, diakses 22 April 2020,
dilakukan  untuk  mendukung  penguatan  UMKM sekaligus mendukung pengembangan UMKM di era Industri 4.0.
Cara  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk membantu  UMKM  bertahan  dalam  situasi pandemi  ini  adalah  dengan  memanfaatkan  dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan badan usaha-badan  usaha  milik  negara  (BUMN). Pemerintah  perlu  mengeluarkan  instruksi  dan pedoman untuk seluruh BUMN agar mengalihkan  dana  TJSL  yang  ada  untuk membantu  secara  langsung  UMKM-UMKM yang  terdampak  pandemi  COVID-19.  BUMN pun  dapat  melibatkan  UMKM  dalam  proses produksi produk-produk yang bisa diisi oleh para pekerja  UMKM.  Misalnya,  BUMN  yang bergerak  dalam  produksi  farmasi  dan  alat perlindungan  diri  (APD)  seperti  masker  dan pakaian  medis  dapat  melibatkan  para  pekerja UMKM  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha produksi  pakaian  untuk  memproduksi  dalam skala  besar  kebutuhan  APD.  Melihat  potensi pasar  mengenai  kebutuhan  APD  baik  untuk kebutuhan  domestik  maupun  internasional, peluang  ini  dapat  dimanfaatkan  sekaligus memberi  rasa  aman  ancaman  pemutusan hubungan  kerja  atau  penutupan  produksi  yang dialami  UMKM  dalam  jangka  pendek.  Untuk perusahaan  swasta,  dana  TJSL  juga  bisa dialihkan untuk membantu UMKM yang berada di  sekitar  perusahaan  tersebut  berada.  Bentuk bantuan  bisa  dalam  bentuk  bantuan  langsung seperti pemberian paket sembako atau pembelian produk-produk UMKM untuk kemudian disalurkan  ke  tempat  lain.  Tindakan  seperti  ini setidaknya  dalam  jangka  pendek  mampu memberikan rasa aman para pelaku UMKM.
https://en.tempo.co/read/1327970/ministry-proposes- soft-loans-for-smes-affected-by-covid-19.
15 Arif Budiyanto, “8 Juta UMKM.”

## Penutup
Tidak  ada  satupun  negara  yang  dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir.  Cara  sederhana  beradaptasi  dan menghadapi pandemi ini adalah dengan menyiapkan  strategi-strategi  jangka  pendek  dan jangka  panjang  sambil  terus  berharap  vaksin virus COVID-19 segera ditemukan dan diproduksi  massal.  Kebijakan  jangka  pendek yang  dapat  diterapkan  adalah  bantuan  keuangan baik  dalam  bentuk  pinjaman  lunak  atau  bantuan tunai  langsung  dengan  melibatkan  pemerintah dan  sektor  swasta.  Sementara  strategi  jangka panjang  difokuskan  pada  pengenalan  dan penggunaan  teknologi  digital  bagi  UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri 4.0.

## Bibliografi
Abrar, Thea Fatanah. “Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri  Mulyani  Soal  Ekonomi  RI.”  CNBC Indonesia.  diakses  22  April  2020. https://www.cnbcindonesia.com/market/ 20200419092613-17-152924/jangan- kaget-ini-prediksi-sri-mulyani-soal- ekonomi-ri.
Bhwana,  Petir  Garda,  “Ministry  Proposes  Soft Loans  for  SMEs  Affected  by  COVID- 19.”  Tempo.co.  Diakses  22  April  2020. https://en.tempo.co/read/1327970/minist ry-proposes-soft-loans-for-smes- affected-by-covid-19.
Hakim,  Rakhmat  Nur.  “Jokowi  Gelontorkan  Rp 405,1  Triliun  untuk  Atasi  Covid-19,  Ini Rinciannya.” Kompas. Diakses 22 April
2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/ 03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-
4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini- rinciannya.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah.  “Perkembangan  Data  Usaha Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  dan Usaha  Besar  (UB)  Tahun  2017-2018.” Diakses 23 April 2020. http://www.depkop.go.id/uploads/lapora n/1580223129_PERKEMBANGAN%2 0DATA%20USAHA%20MIKRO,%20 KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM
)%20DAN%20USAHA%20BESAR%2
0(UB)%20TAHUN%202017%20-%202 018.pdf.
OECD.  “SME  Policy  Responses.”  Diakses  23
April 2020. https://read.oecd- ilibrary.org/view/?ref=119_119680- di6h3qgi4x&title=Covid-
19_SME_Policy_Responses.
Pakpahan,  Aknolt  Kristian.  “Tanggung  Jawab Pemerintah.” Pikiran Rakyat , 4 Maret 2020, hal. 14.
Rahman, Riska. “37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis  as  government  prepares  aid.”  The
Jakarta Post. 16 April 2020.
https://www.thejakartapost.com/news/2 020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19- crisis-as-government-prepares-aid.html.
Santoso,  Yusuf  Imam.  “Menghitung  dampak Covid-19  terhadap  dunia  usaha  hingga UMKM.” Kontan.co.id. Diakses 22 April 2020. https://nasional.kontan.co.id/news/meng hitung-dampak-covid-19-terhadap- dunia-usaha-hingga-umkm?page=all.