Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 553-559| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.3.4000.553-559

## PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR
I Ketut Cahaya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia agussiwi0@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Meskipun  tidak  seperti  kota-kota  besar  di  Indonesia  dimana  penertiban  pedagang  kaki  lima  (PKL)  banyak disorot  pemerintah  setempat  untuk  menjaga  kebersihan  dan  ketertiban  umum,  namun  di  Kota  Denpasar seharusnya  mulai  memperhitungkan  keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL).  Untuk  itu  pengaturan,  penataan serta  penegakan  hukum  bagi  pedagang  kaki  lima  (PKL)  sangatlah  penting  dilakukan  agar  ada  ketertiban  serta ketegasan dalam pelaksanaanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan pedagang kaki lima di  Kota  Denpasar  serta  penegakan  hukum  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Denpasar.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer dan sekunder.  Pengumpulan  bahan hukum dilakukan dengan  membaca,  meneliti,  memahami dan menganalisis buku  atau  literatur,  ketentuan  hukum,  karangan,  majalah  atau  bentuk  informasi  lainnya  yang  kemudian  yang dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  terhadap  PKL  di  Kota  Denpasar diatur  dalam  Perda  Kota  Denpasar  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  PKL.  Ruang  lingkup  pengaturan  meliputi kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan  PKL.  Penegakan  hukum  bagi  PKL  antara  lain  Upaya  Preventif  yang meliputi  Pemberian  saran  atau  solusi  untuk  mencari  lahan  kosong  milik  penduduk  yang  belum  dimanfaatkan, Penyuluhan oleh aparat Satpol PP. Upaya Represif antara lain tindakan menghentikan pelanggaran Perda selain menunggu  keputusan  pimpinan  dalam  hal  ini  Keputusan  Walikota  dan  para  pelanggar  Perda  disidik  langsung oleh PPNS untuk selanjutnya di proses di Pengadilan Tindak Pidana Ringan.
Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Pengaturan Pasar, Penegakan Hukum

## Abstract
Although  unlike  big  cities  in  Indonesia  where  the  control  of  street  vendors  (PKL)  is  much  highlighted  by  the local government to maintain cleanliness and public order, Denpasar City should start taking into account the presence of street vendors (PKL). For this reason, it is very important to regulate, organize and enforce the law for street vendors (PKL) so that there is order and firmness in its implementation. The purpose of this study is to analyze  the  regulation  of  street  vendors  in  Denpasar  City  and  the  law  enforcement  of  street  vendors  in Denpasar  City.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  normative  legal  research  using  primary  and secondary legal materials. The collection of legal materials is done by reading, researching, understanding and analyzing books or literature, legal provisions, essays, magazines or other forms of information which are then analyzed systematically. The results of the study indicate that the regulation of street vendors in Denpasar City is  regulated  in  the  Denpasar  City  Regulation  Number  2  of  2015  concerning  PKL.  The  scope  of  regulation includes  structuring  and  empowering  street  vendors.  Law  enforcement  for  street  vendors  includes  Preventive Efforts  which include providing suggestions or solutions to find vacant  land owned by residents  who have not been utilized, Counseling by Satpol PP officers. Repressive efforts include actions to stop violations of regional regulations in addition to waiting for the leadership's decision, in this case the mayor's decision and violators of regional regulations to be investigated directly by the PPNS for further processing in the Minor Crime Court. Keywords: Street Traders, Regulation, Law Enforcement

## I. PENDAHULUAN
Program  pembangunan  di  daerah  dalam  era  otonomi  yang  nyata  memberi  pengertian  adanya perubahan  orientasi  pelaksanaan  pembangunan  yang  harus  dikelola  dengan  prinsip  dan  mekanisme yang  profesional (Atmaja,  2002) .  Dalam  upaya  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  dan makmur  baik  material  maupun  spiritual,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  usaha  pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  swasta  telah  membuahkan  hasil  yang  menggembirakan  seperti yang  kita  rasakan  dewasa  ini  yang  ditandai  dengan  peningkatan  kesejahteraan  hidup.  Namun  tidak semua  masyarakat  merasakan  peningkatan  kesejahteraan.  Pada  tahun  1999  diperkirakan  80.000.000
penduduk  Indonesia  masih  hidup  dibawah  garis  kemiskinan (Sudrajad,  1999) .  Kemiskinan  tersebut pada umumnya ditandai oleh ketidakbekerjaan seseorang pada usia kerja karena sulitnya mendapatkan pekerjaan  atau  karena  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  akibat  krisis  ekonomi.  Kemiskinan  juga terjadi  karena  besarnya  beban  keluarga  dan  tidak  terlepas  dari  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia.
Sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  daerah  terjadi  pula  peningkatan  aktivitas  penduduk dengan  segala  permasalahan,  sehingga  memerlukan  penanganan  yang  lebih  komprehensif,  beberapa permasalahan  yang  menonjol  antara  lain  tingginya  tingkat  urbanisasi,  pelanggaran  tata  ruang, menjamurnya  pedagang  kaki  lima  (PKL),  pedagang  asongan,  gepeng,  dan  masih  banyak  lagi  yang mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban  di  masyarakat.  Selain  itu  dengan  adanya  urbanisasi  juga berpengaruh  terhadap  pertambahan  penduduk  kota  sehingga  migrasi  menjadi  semakin  meningkat pesat.  Oleh  karena  itu  dapat  dikemukakan  bahwa  kota-kota  besar  yang  jumlah  penduduknya  sangat tinggi  akan  bertambah  banyak  dan  kota-kota  yang  mempunyai  jumlah  penduduknya  kecil  akan berubah menjadi kota dengan kepadatan penduduk sangat tinggi. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi  kebutuhan  akan  ruang  tempat  tinggal  atau  perumahan  semakin  banyak  juga  menuntut penambahan jaringan jalan, pusat perbelanjaan, PKL merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi di kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Denpasar.
Bagi  Kota  Denpasar  yang  merupakan  kota  yang  berwawasan  budaya  yang  menjadi  pusat kegiatan  ekonomi,  pemerintahan,  dan  pariwisata  maka  sudah  tentu  sangat  memperhatikan  masalah keamanan  dan  ketertiban  lingkungannya.  Salah  satu  masalah  yang  berkaitan  dengan  hal  itu  adalah keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  beberapa  tempat  di  wilayah  Kota  Denpasar  yang  cukup menjadi  sorotan  masyarakatnya.  Karena  belum  mendapat  perlindungan  hukum  yang  jelas  dan penataan yang baik, meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.
Peraturan  daerah  yang  mengatur  keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL).  di  Kota  Denpasar adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  Kota  Denpasar  memang  membawa  pengaruh  di  berbagai bidang  kehidupan.  Makin  beragamnya  jenis  usaha  yang  dilakukan  oleh  PKL  maka  sampah  atau limbah  yang  dihasilkan  juga  akan  bertambah,  sehingga  tingkat  pencemaran  lingkungan  juga  akan semakin tinggi. Disisi lain keberadaan pedagang  kaki lima (PKL) juga berpengaruh  terhadap jumlah penduduk  Kota  Denpasar.  Seperti  diketahui  bahwa  sebagian  besar  para  pedagang  kaki  lima  (PKL) berasal dari luar Kota Denpasar dan juga dari luar Pulau Bali, baik yang sudah ataupun tidak memiliki izin. Kepadatan penduduk Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus meningkat yang dapat dilihat dari banyaknya  pemukiman  liar,  hal  ini  akan  berpengaruh  pula  terhadap  kepadatan  lalu  lintas  Kota Denpasar. Namun disisi lain kegiatan para pedagang kaki lima (PKL) ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah.  Kegiatan  ekonomi  pedagang  kaki  lima  (PKL)  ini  merupakan  ciri  ekonomi  kerakyatan  yang bersifat  mandiri  dan  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak.  Sebagian  besar  PKL  di  perkotaan  dan sekitarnya adalah bukan penduduk asli (pendatang dari desa atau luar Propinsi) dan bukan merupakan pilihan pertama mereka sebagai mata pencaharian.
Meskipun  tidak  seperti  kota-kota  besar  di  Indonesia  dimana  penertiban  pedagang  kaki  lima (PKL) banyak disorot pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban umum, namun di Kota Denpasar seharusnya mulai memperhitungkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Untuk itu pengaturan,  penataan  serta  penegakan  hukum  bagi  pedagang  kaki  lima  (PKL)  sangatlah  penting dilakukan agar ada ketertiban serta ketegasan dalam pelaksanaanya.
Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penegakan hukum bagi PKL di Kota Denpasar ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya  represif.  Kewenangan  penertiban  PKL  di  Kota  Denpasar  berada  pada  Wali  Kota,  serta  yang berwenang  menertibkan  adalah  Satuan  Polisi  Pamong  praja.  Diharapkan  untuk  merevisi  kembali Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  3  Tahun  2000  tersebut  agar  pengaturannya  lebih  jelas  dan tegas (Selina  et  al.,  2016) .  Sedangkan  menurut (Prayascita  et  al.,  2019) bahwa  Perlindungan  hukum bagi  pedagang  kaki  lima,  terdapat  pada  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil.  Sebab  beradaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  juga dianggap  mengganggu  lalu  lintas  karena  berada  dipinggir  jalan  atau  trotoar.  Mereka  dianggap penyebab  kemacetan  dan  kekotoran.  Walaupun  di  sisi  lain  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  banyak
dikunjungi orang kareana harga yang ditawarkan relative murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari  Satpol  PP  (operasi  penggusuran)  dalam  menagani  Pedagang  Kaki  Lima  yang  melanggar peraturan (Syakbani, 2018) .
Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pedagang kaki lima di Kota Denpasar serta penegakan hukum pedagang kaki lima di Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif adalah mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian membahas dan mengkaji permasalahan  tersebut  berdasarkan  teori  hukum,  kemudian  mengaitkannya  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  praktik  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  metode  statutori  dan konseptual digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, meneliti, memahami dan  menganalisis  buku  atau  literatur,  ketentuan  hukum,  karangan,  majalah  atau  bentuk  informasi lainnya  (seperti  informasi  yang  diperoleh  dari  internet)  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  objek penelitian,  lalu  catat  dan  kutip  bagian-bagian  penting.  Sumber  hukum  kemudian  dianalisis  secara sistematis yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar
Dasar hukum dari pengaturan dan penataan pedagang kaki lima di kota Denpasar, yaitu tidak terlepas dari  kebijakan  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah,  dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Landasan hukum lainya terdiri dari:
a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 33.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Sebagai  suatu  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  rakyat,  maka  pengaturan  dan penataan  serta  penegakan  hukum  pedagang  kaki  lima  harus  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat, sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat  menciptakan  rasa  keadilan  bagi  pedagang  kaki  lima  dan  juga masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam  Pasal  28  Dengan  ayat  (1)  juga  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan  yang sama dihadapan hukum. Demikian  juga  halnya  dengan  PKL  sebagai  bagian  dari  kegiatan  usaha  kecil,  dalam  pengaturan, penataan  dan  penegakan  serta  perlindungan  hukumnya  harus  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dan jelas dalam pelaksanaannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  maka  memberikan  suatu  landasan  bagi  pemerintah  untuk  lebih memberdayakan  usaha  kecil  dengan  lebih  baik  lagi.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  akan  menjadi  acuan  pelaksanaan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan nasional  baik  pusat  maupun  daerah,  oleh  pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak  swasta  (dunia  usaha). Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan pembangunan disegala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi khususnya usaha kecil.
Kenyataan  masih  menunjukkan  bahwa  usaha  kecil  masih  belum  dapat  mewujudkan kemampuan  dan  perannya  secara  optimal  dalam  perekonomian  nasional.  Hal  itu  disebabkan  oleh kenyataan bahwa  usaha kecil masih menghadapi hambatan dan  kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Menurut J. Rachbini dalam Mulyadi S. ada dua faktor yang mengakibatkan dualisme ekonomi  antar  sektor  formal  dan  sektor  informal  muncul,  yaitu  terkait  faktor  eksternal  dan  faktor internal.  Faktor  internal  adalah  tingkat  produktivitas  yang  sangat  tidak  seimbang.  Sedangkan  yang termasuk faktor eksternal antara lain :
a) Bahwa  pranata-pranata  yang  mendukung  kegiatan  ekonomi  formal  yang  modern, mengakibatkan  sektor  informal  memiliki  posisi  tawar  yang  sangat  lemah,  sehingga  tidak memberikan peluang yang lebih luas dan prospeknya pun kurang menguntungkan.
b) Adanya kesengajaan tingkat upah.
c) Terkait dengan masalah teknis politis, dimana para pelaku-pelaku politik (kalangan birokrasi) di  Indonesia  kurang  mencermati  dan  memahami  perkembangan  modernisasi  yang  begitu cepat (Subri, 2003) .
Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  selalu  berkembang  dengan  cepat  baik  di  kota  Denpasar maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Ada beberapa hal yang mendasari berkembangnya pedagang kaki lima yang ditinjau dari beberapa aspek :
1. Sesuai  hukum  ekonomi  dimana  ada  permintaan  disitu  ada  penawaran,  sampai  kapanpun  potensi berkembang pedagang kaki lima akan terus ada karena permintaan selalu ada.
2. Ditinjau dari sisi lokasi, selama ada tempat  kaki lima yang bisa  untuk berdagang maka pedagang kaki lima akan selalu ada.
3. Dari sisi lapangan kerja, selama belum ada lapangan kerja yang lebih baik dari menjadi pedagang kaki lima maka akan ada pedagog kaki lima.
4. Dari sisi hukum, selama tidak ada hukum yang mengatur dan diterapkan ketentuan maka pedagang kaki lima akan selalu ada. Perkembangan Pedagang Kaki Lima.
Secara  lebih  terperinci,  beberapa  kondisi  yang  menyebabkan  kehadiran  sektor  informal  di perkotaan terus bertambah meluas adalah hal-hal sebagai berikut :
1. Terjadinya  konsentrasi  investasi  di  perkotaan  yang  mendorong  orang  melakukan  urbanisasi, namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Adanya daya tarik kota terutama bagi masyarakat pedesaan yang tidak terserap di sektor pertanian karena rendahnya penghasilan
3. Adanya  paceklik,  banjir,  dan  mundurnya  sektor  pertanian  sehingga  orang-  orang  pedesaan  pergi mengadu nasib ke kota
4. Minimnya sumber daya alam dan materil yang bisa dieksplorasi oleh penduduk desa (Alisjahbana, 2006) .
Banyak  angkatan  muda  usia  produktif  yang  berdatangan  ke  kota-kota  besar  hanya  dengan bekal  tenaga  fisik  atau  ijazah  sekolah  menengah,  bahkan  yang  lebih  rendah  lagi,  yang  berusaha mencari  kerja  di  sektor  industri (Hakim,  1998) .  Pada  umumnya  bekal  yang  lazim  digunakan  oleh kaum perantau untuk merintis perjuangan hidup di daerah perkotaan adalah : 1. Tenaga fisik.
2. Ijazah sekolah dan kursus.
3. Sejumlah uang untuk modal.
4. Keterampilan.
Banyak  orang  yang  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  menjadi  pedagang  kaki lima.  Dilihat  dari  bidang  pendidikan  karena  pedagang  kaki  lima  adalah  orang-orang  putus  sekolah sehingga  tidak  terbuka  peluang  untuk  bekerja  disektor  pegawai  pemerintah,  perusahaan  Negara maupun  swasta.  Kurang  tersedianya  lapangan  kerja,  tidak  hanya  orang  yang  putus  sekolah  banyak juga orang-orang berpendidikan yang memilih menjadi pedagang kaki lima, karena sulitnya mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikannya.

## 2. Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar
Secara  konsepsional  inti  dan  arti  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai-nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup (Soekanto,  2007) .  Manusia di dalam pergaulan hidup, pada  dasarnya  mempunyai  pandangan-  pandangan  tertentu  mengenai  apa  yang  baik  dan  apa  yang buruk.  Pandangan-pandangan  tersebut  senantiasa  terwujud  di  dalam  pasangan-pasangan  tertentu,  di dalam penegakan  hukum pasangan  nilai-nilai  tersebut  perlu  diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.
Atas dasar  uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa  gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila  ada ketidaksesuaian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Oleh  karena  itu dapat  dikatakan,  bahwa  penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti  pelaksanaan  perundang- undangan  ( Law  enforcement ), atau penegakan hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan  dan keputusan-keputusan  hakim  kadang-kadang  memiliki  kelemahan  apabila  dianggap  malah mengganggu kedamaian dalam pergaulan masyarakat.
Adapun  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  antara lain :
a) Faktor hukumnya, atau undang-undangnya.
b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum d. Faktor masyarakat
d) Faktor kebudayaan.
Pada  dasarnya  ada  dua  bentuk  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  PKL yaitu :
1. Upaya Preventif, yaitu upaya dengan menempatkan fungsi pembinaan oleh aparat Satpol PP kepada PKL agar sadar hukum atau Perda yang ada dan paham  akan pentingnya  ketentuan dan  ketertiban  umum,  mengingat  ada  kecenderungan  ketika  penegakan  hukum  lebih ditonjolkan maka berpotensi konflik. Pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP berupa :
a) Pemberian  saran  atau  solusi  untuk  mencari  lahan  kosong  milik  penduduk  yang  belum dimanfaatkan, sehingga PKL tidak perlu berkeliling untuk berjualan;
b) Penyuluhan  oleh  aparat  Satpol  PP  dalam  rangka  melaksanakan  penyampaian  informasi tentang program-program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah, Peraturan  Kepala  Daerah,  dan  produk  hukum  lainnya  yang  berlaku  untuk  seluruh masyarakat  dan  PKL  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  pengetahuan,  wawasan  dan kepatuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya PKL.
2. Upaya  Represif,  yaitu  upaya  yang  dimaksudkan  sebagai  kegiatan  untuk  menekan  atau menghapus pelanggaran atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Satpol PP. Upaya ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a) Represif Non Yustisial yaitu indakan menghentikan pelanggaran Perda selain menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Keputusan Walikota.
b) Represif Pro Yustisial yaitu para  pelanggar Perda disidik langsung oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kewenangan untuk membawa Pelanggar peraturan dengan membuat berita acara  untuk selanjutnya di  proses  di Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Dalam  Pasal  38  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berbunyi sebagai berikut :
a) Setiap  orang  dilarang  melakukan  transaksi  perdagangan  dengan  PKL  pada  fasilitas- fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
b) Fasilitas  umum  yang  dilarang  untuk  tempat  usaha  PKL  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilengkapi  dengan  rambu  atau  tanda  larangan  untuk  tempat  atau  lokasi  usaha PKL.
Penegakan  hukum  bagi  PKL  sebenarnya  sia-sia  apabila  dilaksanakan  dengan  pola  represif pro Yustisial.  Karena  pada  saat  PPNS menyidik  PKL  secara  langsung  di  tempat  mereka  berjualan, kemudian  membuat  berita  acara  untuk  segera  disidangkan  di  Pengadilan  Tipiring.  Dalam  Pasal  49 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang  Kaki  Lima (PKL) yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 49 Setiap  PKL  yang  melanggar  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  dan  Pasal  32 dikenakan  sanksi  administratif  berupa  pencabutan  TDU  dan  dikenakan  sanksi  lainnya  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 50 Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  38  dikenakan  sanksi  setinggi-  tingginya  Rp. 1.000.000.  (satu juta rupiah)
Dari  pasal  tersebut  dapat  dilihat  tidak  ada  efek  jera  atau  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggaran  Perda.  Meskipun  ada  pidana  kurungan  selama  3  bulan  namun  dapat  diganti  dengan denda.  Tetapi  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  bahwa  perda  dengan  dapat  memuat  ancaman  pidana  kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah). Sehingga  penjatuhan  sanksi  kepada  pelanggar  dalam  Perda  juga  dapat  ditingkatkan.  Memang  tidak mudah  mencari  keadilan,  terutama  bagi  mereka  yang  telah  tergusur  atau  segera  terancam  tergusur, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa  belum  terdapat  adanya  kesepakatan  tentang  besarnya ganti  rugi  yang  layak.  Hal  ini  menimbulkan  persepsi  bahwa  penegakan  hukum,  keadilan  dan
kebenaran  untuk  kepentingan  umum  sangat  sulit  didapat  bagi  mereka  yang  ekonominya  lemah (Soerjadi, 2004) .
Bagaimana  kita  mau  menegakan  suatu  hukum  dan  keadilan,  ketika  cara  atau  metode  yang dipergunakan  justru  melawan  hukum.  Apapun  alasannya  PKL  ini  tidak  dapat  disalahkan  secara mutlak.  Harus  diakui  juga  memang  benar  bahwa  PKL  melakukan  suatu  perbuatan  pelanggaran terhadap  ketentuan  yang  ada  di  dalam  Perda.  Akan  tetapi  pemerintah  juga  telah  melakukan  suatu pelanggaran  hukum  ketika  ia  melakukan  pengrusakan  atas  hak  milik  barang  dagangan  PKL,  dan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan terhadap PKL di Kota Denpasar  diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini  meliputi  kegiatan  penataan  dan  pemberdayaan  PKL.  Wali  kota  memiliki  kewajiban  dalam melakukan  penataan  dan  pemberdayaan  PKL.  Sedangkan  penegakan  hukum  bagi  PKL  di  Kota Denpasar. Pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap PKL yaitu Upaya  Preventif  yang  meliputi  Pemberian  saran  atau  solusi  untuk  mencari  lahan  kosong  milik penduduk  yang  belum  dimanfaatkan,  Penyuluhan  oleh  aparat  Satpol  PP.  Sedangkan  Upaya  Represif yang  dilakukan  antara  lain  Tindakan  menghentikan  pelanggaran  Perda  selain  menunggu  keputusan pimpinan  dalam  hal  ini  Keputusan  Walikota  dan  para  pelanggar  Perda  disidik  langsung  oleh  PPNS (Penyidik  pegawai  Negeri  Sipil)  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membawa  Pelanggar  peraturan dengan  membuat  berita  acara  untuk  selanjutnya  di  proses  di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Ringan (Tipiring).

## 2. Saran
Diharapkan kepada Pemerintah Denpasar melalui PD Pasar Kota Denpasar dapat menyediakan lokasi atau  lahan  khusus  untuk  tempat  berjualan  bagi  para  PKL  yang  mudah  dijangkau  masyarakat  dan transportasi umum, serta lokasinya tertata rapi dan bersih  yang diikuti dengan pengaturan  jam kerja. Dalam  hal  ini  pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan  investor  untuk  menyediakan  gerobak-gerobak atau perlengkapan lainnya untuk berjualan. Atau pemerintah dapat juga bekerja sama dengan pemilik mal-mal  untuk  menyediakan  tempat  bagi  para  PKL  untuk  berjualan  dengan  biaya  yang  terjangkau bagi  mereka.  Selain  itu  para  PKL  juga  dapat  bergabung  menjadi  suatu  kelompok  atau  diharuskan mendirikan koperasi Pedagang Kaki Lima agar mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari Dinas Koperasi Usaha kecil Dan Menengah. Mengenai penegakan hukum bagi PKL yang melanggar Perda memang sampai saat ini masih belum jelas dan belum efektif pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini  dapat  melakukan  upaya-upaya  pemberdayaan  kepada  PKL  dan  pelaku  usaha  kecil  lainnya,  agar keberadaan  mereka  dapat  memberikan  manfaat  tidak  hanya  bagi  mereka  sendiri  tetapi  juga  bagi pemerintah. Sehingga mereka tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana.  (2006).  Memberdayakan  Sektor  Informal:  dari  Legalisasi  Aset  hingga  Dukungan  Tata Ruang. Jurnal Penataan Ruang , 1 (2). Atmaja, J. (2002). Otonomi Daerah Bali Kendala dan Harapan . Ikayana & Tabloid Taksu, Denpasar.
Hakim,  R.  (1998). Dengan  Wirausaha  menepis  Krisis  Membangun  Masyarakat  Entrepreneur Indonesia . PT. Elex media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
Prayascita,  I.  M.  W.  M.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2019).  Penerapan  Sanksi  bagi Pedagang  Kaki  Lima  yang  Berjualan  di  Pinggir  Jalan  Raya  Beringkit  Mengwitani  Kabupaten Badung. Jurnal Analogi Hukum , 1 (2), 158–162.
Selina, D. N. O., R, I., & Suardita,  I. K. (2016). Pengaturan Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000. Jurnal Kertha Negara , 4 (3), 1–5. Soekanto,  S.  (2007). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjadi,  T.  D.  (2004). 65  Tahun  Trimoelja  D.  Soerjadi :  Kendala  menegakan  Kebenaran  & Keadilan . Guna Widya, Surabaya. Subri, M. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif Pembangunan . PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. Sudrajad. (1999). Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha . Bumi Aksara, Jakarta.
Syakbani,  B.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Pedagang  Kaki  Lima  dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram. Jurnal VALID , 15 (1), 67–72.