## EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
Engkus 1*) , Auliyatu Zahra 1) ,Azra Januarti Yusmi 1) , Disa Maulida Insani 1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email :engkus@uinsgd.ac.id 1*)

## Abstract
One  of  the  mechanisms  developed  by  the  government  to  assist  the  implementation  of good  governance  is  SAKIP.  The  successful  implementation  of  SAKIP  shows  how  successful and efficient the government is in  achieving good governance. One government agency that has implemented SAKIP is  the Diskominfo  service in  Ciamisa Regency. The purpose of  this study was to assess the performance of Sakip or the Performance Accountability System for Ciamis  Regency  Government  Agencies.  Data  collection  methods  for  this  study  include  a descriptive  descriptive  approach  and  library  research.  Based  on  the  findings  of  the  study, SAKIP  has  been  implemented  in  a  more  complete,  consistent  and  successful  manner  within the Ciamis District Communication and Information Service every year. However, the main efforts  of  the  Ciamis  Regency  Diskominfo  are  still  not  supported  by  adequate  facilities  and infrastructure.  In  addition,  improving  human  resource  standards  that  can  improve  the performance of the Ciamis Regency Diskominfo also needs to be improved.
Keywords: Government Agency Performance Monitoring System, Effectiveness, Communication, Information Services

## Abstrak
Salah  satu  mekanisme  yang  dikembangkan  pemerintah  untuk  membantu  pelaksanaan good  governance adalah  SAKIP.  Keberhasilan  implementasi  SAKIP  menunjukkan  betapa sukses dan efisiennya pemerintah mencapai good governance. Salah satu instansi pemerintah yang  telah  menerapkan  SAKIP  adalah  layanan  Diskominfo  di  Kabupaten  Ciamisa.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  kinerja  SAKIP  atau  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis.  Metode  pengumpulan  data  untuk  penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Berdasarkan temuan studi tersebut,  SAKIP  telah  dilaksanakan  secara  lengkap,  konsisten,  dan  sukses  di  lingkungan Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis  setiap  tahunnya.  Namun  upaya berkelanjutan  Diskominfo  Kabupaten  Ciamis  masih  belum  didukung  sarana  dan  prasarana yang memadai. Selain itu, peningkatan standar sumber daya manusia yang dapat menunjang kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis juga perlu ditingkatkan.
Kata  Kunci: Sistem  Pemantauan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Efektivitas,  Komunikasi, Layanan Informasi

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  cara  yang  dikembangkan  pemerintah  untuk  membantu  terwujudnya  good governance  adalah  adanya  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP). Keberhasilan  penerapan  SAKIP  menunjukkan  keberhasilan  upaya  pemerintah  untuk mencapai good governance. Akuntabilitas kinerja yang meningkat, transparansi penggunaan anggaran  dan  laporan  program,  serta  tidak  adanya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan  tanda-tanda  terwujudnya good  governance . Menurut  Tatikonda  dalam  (Christy,  et  al.  2017)  pengukuran  kinerja  menunjukkan  seberapa berhasil suatu kinerja telah dilakukan dengan biaya, waktu, dan kualitas sebaik mungkin. Ini juga menampilkan filosofi dan budaya organisasi.
Kebijakan akuntabilitas di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1998 sebagai hasil dari paradigma good  governance Bank  Dunia  dan  UNDP (United  Nations  Development Programme) ,  yang  memasukkan  akuntabilitas  sebagai  salah  satu  prinsipnya  (Nani,  et  al. 2021).  Hal  ini  diikuti  dengan  terbitnya  regulasi-regulasi  terkait  baik  akuntabilitas  keuangan maupun  kinerja,  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  yang  mengatur khusus  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Akuntabilitas  kinerja sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif dalam kaitannya dengan organisasi pemerintah yang dapat menjawab bagaimana anggaran negara digunakan untuk memberikan layanan publik sebaik mungkin.
Dalam  kerangka  akuntabilitas  kinerja,  kini  perhatian  administrasi  birokrasi  telah berkembang  dari  perspektif  yang  semula  berorientasi  pada  pekerjaan (output) menjadi perspektif  yang  berorientasi  pada  hasil (outcome). Pemerintah  terlebih  dahulu  harus menetapkan outcome yang  jelas  berupa  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dan  memilih indikator-indikator  keberhasilan  kinerja  yang  terukur  dan  relevan  agar  tercipta  akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis  sendiri merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Diskominfo adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  yang  bertanggung  jawab  dalam  mendukung Bupati  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  komunikasi,  informatika, persandian,  statistik,  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  oleh  Bupati  (Purnama,  2022). Dalam  hal  penyampaian  informasi  publik,  Diskominfo  memiliki  peranan  sangat  penting dalam memajukan kesejahteraan rakyat Ciamis.
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  juga  memiliki  peran  penting  dalam menyediakan  layanan  komunikasi  dan  informasi  kepada  masyarakat.  Diskominfo bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  akses  terhadap  teknologi  informasi  dan komunikasi  (TIK)  bagi  masyarakat  merata,  serta  memberikan  informasi  yang  akurat  dan terkini.  Adanya  penerapan  SAKIP  pada  Diskominfo  diharapkan  dapat  meningkatkan pemerataan informasi,  komunikasi,  dan transparansi  kepada masyarakat,  Selain menerapkan SAKIP, Diskominfo juga memiliki kewajiban melaporkan anggaran dan pertanggungjawaban kinerja tahunan yang dituangkan dalam LAKIP. Sehingga Diskominfo sendiri ataupun Bupati akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk  mencari solusi  atas kesulitan yang ada saat ini.
Dalam  mewujudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  kepada  publik  maka  Diskominfo Kabupaten  Ciamis  dalam  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  2019-2024,  menjabarkan komitmennya yang tertulis dalam sasaran misi ke satu yakni mewujudkan proses kerja yang efisien,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Selain itu dalam Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Ciamis 2019-2024 dalam LAKIP
disebutkan  bahwa  salah  satu  sasaran  strategis  Diskominfo  2019-2024  yaitu  Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  di  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Ciamis.  Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  yang  pernah dilakukan  oleh  (Mukaromah  &  Priyono,  2021).  dengan  judul  “Efektivitas  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Kota Magelang”  dimana  efektivitas  diukur  menggunakan  pendekatan  tujuan.  Pendekatan berdasarkan  tujuan  menekankan  pada  pentingnya  pencapaian  tujuan  atau  sasaran  sebagai kriteria dalam penilaian keefektian.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## a. Konsep Efektivitas
Efektivitas menurut Echols, (2022) Efektivitas secara etimologis berasal dari kata effect yang  juga  berarti  efektif  menurut  kamus  bahasa  Inggris-Indonesia.  Efektivitas,  menurut (Mardiasmo,  2016),  adalah  ukuran  seberapa  baik  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Jika rangkaian  operasi  menghasilkan  pencapaian  maksud  dan  tujuan  akhir  kebijakan,  kegiatan operasional  dikatakan  efektif.  Agar  efektif,  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  dipenuhi. Suatu organisasi dianggap beroperasi secara efektif jika berhasil mencapai tujuannya. Jumlah uang  yang  dihabiskan  untuk  mencapai  tujuan  atau  target  kebijakan  tidak  terkait  dengan konteks kemanjuran.
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Sistem  perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaporan  kinerja  terintegrasi  melalui  SAKIP, sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  sedemikian  rupa  sehingga  mereka  bekerja sama untuk menerapkan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam situasi ini, setiap entitas wajib untuk  melacak  semua  penggunaan  dana  negara  dan  mematuhi  semua  undang-undang  yang berlaku.  yang  merangkum  seberapa  baik  melaksanakan  proyek  dengan  inisiatif  yang didukung.
Indikator  digunakan  untuk  menilai  seberapa  baik  kinerja  SAKIP  dalam  mendorong akuntabilitas daerah, sesuai dengan kriteria yang diajukan Duncan (Nani, et al., 2021), yang menyatakan  bahwa  langkah-langkah  berikut  efektif:  1)  Pencapaian  Tujuan:  Setiap  usaha untuk  mencapai  suatu  tujuan  harus  dilihat  sebagai  suatu  proses.  Tahapan  diperlukan  untuk menjamin bahwa tujuan akhir akan tercapai. Sasaran dicapai dengan beberapa hal, termasuk: kerangka waktu dan target yang ditetapkan; 2) Integrasi, yang melibatkan penilaian kapasitas organisasi  untuk  berinteraksi,  mencapai  kesepakatan,  dan  berkomunikasi  dengan  banyak organisasi  lain.  Integrasi  berkaitan  dengan  teknik  dan  metode  bersosialisasi.;  3)  Adaptasi mengacu pada kapasitas organisasi untuk berubah dalam menanggapi lingkungannya. Untuk tujuan  ini,  standar  infrastruktur  dan  peningkatan  kapasitas  diterapkan.  Hasibuan  (Br,  et  al. 2022)  mencantumkan  berbagai  penanda  efektivitas  kerja.  Efektivitas  adalah  pencapaian bisnis  yang  meningkatkan  produktivitas  staf  di  dalam  perusahaan.  Persyaratan  untuk pengaruh  struktur  organisasi  dalam  rangka  meningkatkan  tingkat  sumber  daya  manusia  dan meningkatkan hasil kerja dari segi kuantitas, kualitas, dan efisiensi.
Serangkaian metode, teknik, dan alat yang sistematis yang disebut SAKIP dimaksudkan untuk  keperluan  pencatatan  serta  pembandingan,  pemungutan,  klarifikasi,  pelaporan  dan meringkas  kinerja  di  dinas.  SAKIP  diimplementasikanMenurut  perundang-undangan  yang ditetapkan oleh presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan kompilasi sistematis dari beberapa inisiatif, alat, dan proses untuk  meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintah.  terdiri  dari  strategi  strategis  berikut, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja adalah
empat yang pertama.  Penilaian dan Peninjauan  Kinerja. Dalam  konteks tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi, keenam komponen tersebut bekerja sama sebagai satu kesatuan. Melalui pertanggungjawaban yang sistematis  atas kinerja  berbagai  kegiatan, alat,  dan prosedur yang dibuat  sesuai  dengan  tujuan  akan  menetapkan  dan  menghitung,  mengklarifikasi, menyimpulkan, berupaya memajukan terciptanya mewujudkan pemerintahan untuk jujur dan amanah.
Tujuan  diberlakukannya  ini  adalah  untuk  menghasilkan  laporan  kinerja  yang  kredibel. Petunjuk  teknis  pelaksanaan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  53 Tahun 2014. Akuntabilitas pada hakekatnya mengacu pada tanggung jawab individu atau unit organisasi  untuk  mengelola  sumber  daya  dan  melaksanakan  kebijakan  yang  dipercayakan kepadanya dalam lingkup kerangka tujuan slogan yang dibentuk melalui akuntabilitas media dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja yang berulang.
Pengertian  nilai  evaluasi  kinerja  akuntabilitas  merepresentasikan  sejauh  mana  instansi pemerintah  bertanggung  jawab  atas  buatan  bagi  semua  pengguna  kewenangan.  Pentingnya pertanggungjawaban kinerja mengungkapkan kompetensi organisasi pemerintahan.

## c. Dinas Komunikasi dan Informatika
Berikut merupakan tanggung jawab dan fungsi Diskominfo:
1. Tanggung jawab
Bupati  mendapat  bantuan  dari  instansi  yang  dalam  menjalankan  tugas  kedinasan  pada aspek persandian, statistik, dan komunikasi.
2. Tujuan
Diskominfo melaksanakan tugas dalam melaksanakan kewajibannya sebagai  berikut: 1) pembuatan petunjuk teknis khusus lapangan pengkodean, statistik; 2) Melaksanakan prakarsa peningkatan  pelayanan  publik,  statistika;    3)  Penerapan  perkara  dinas  prakarsa  pelayanan publik;  4)  Pengembangan  koding,  statistik,  dan  informatika;  5)  Penyusunan  pedoman penyediaan  infrastruktur  telekomunikasi  dan  TI;  6)  Menerapkan  manajemen  informasi  dan komunikasi;  7)  Layanan  permintaan  informasi  sesuai  dengan  persyaratan  hukum  untuk pencantuman; 8) Pembentukan penegakan sistem teknologi informasi untuk dinas; 9) bantuan informasi  kawasan  Mendeskripsikan  keamanan  informasi  dan  informasi  password. Koordinasi  penyusunan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  persandian  dan  telekomunikasi; membantu  sekretariat  Diskominfo  dalam  memantau,  menilai,  dan  melaporkan,  statistik,  dan pengkodean, dengan menyelesaikan pekerjaan tambahan adapun diberikan oleh Bupati sesuai dengan perintah.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.  Menurut (Mukhtar &  Pd,  2013).  Metode  deskriptif  kualitatif  penelitian  adalah  teknik  yang  digunakan  peneliti untuk  memahami  pengetahuan  atau  teori  yang  mendasari  metodologi  yang  digunakan  pada waktu  tertentu.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menggali  topik-topik  baru  untuk  mengkaji masalah-masalah  yang  kompleks,  yang  juga  dapat  digunakan  untuk  mendalami  masalah- masalah yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menjaring informasi akurat mengenai efektifitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
Dalam teknik penelitian ini mengambil data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan  dengan  mengambil  dari  berbagai  sumber  dan  referensi  yang  relevan  berupa buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian,  dokumen  yang  digunakan  untuk  disesuaikannya  dengan kebutuhan agar bisa bantu dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai efektivitas Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi Kabupaten Ciamis.
Menurut  Ida  Bagoes  Mantra  (Puspasari,  2016)  Peneliti  berperan  secara  mendalam sebagai pengumpul data utama dalam kualitatif penelitian, karena penelitilah memahami data tentang objek yang diteliti. validasi yang dilakukan oleh peneliti yakni evaluasi diri mengenai suatu pemahaman tentang teori efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk  memahami  wawasan  yang  diteliti  tersebut.  dengan  menggunakan  pemahaman deskriptif kualitatif.
Dalam  proses  analisisnya  peneliti  menggunakan  teori;  1).  kumpulan  data,  2).  reduksi suatu  data,  3).  data  penyajian,  4).  kesimpulan.  teori  yang  di  ambil  dari  dari  Miles  & Huberman (Saleh, 2017).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian  ini  dilakukan  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kabupaten Ciamis  Jawa  Barat.  Diskominfo  sebagai  salah  satu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) memiliki  fungsi  dan  tata  kerja  unsur  organisasi  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Bupati Ciamis  No  49  Tahun  2016  tentang  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Unsur  Organisasi  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  (Puspasari).  ,  2016).  Hukum  dasar  yang  menyempurnakan pelaksanaan pelaporan SAKIP dan LAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis,  dalam  peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No  29  tahun  2014  yang  berisikan tentang  SAKIP  dan  juga  dapat  dikemukakan  bahwsannya  kinerja  instansi  pemerintah merupakan suatu pertanggungjawaban dan perwujudan yang diwajibkan untuk keberhasilan/ kegagalan  pada  setiap  kegiatan  yang  ada,  dan  juga  untuk  pemangku  yang  berkaitan  dengan kepentingan misi organisasi dapat teratur sesuai dengan target kinerja yang dirumuskan dari laporan kinerja secara berskala/ berperiodik.
Adanya peraturan perundang-undangan terbaru untuk mendukung pelaporan SAKIP dan LAKIP,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Peraturan  sebagai  Dasar  Tunjangan Kinerja dan Pengembangan Kompensasi, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Peninjauan Kembali Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  diulangi  dan  dicabut  Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sebelumnya menjadi landasan utama pelaksanaan SAKIP bagi Pemerintah Indonesia. Akibatnya, mulai tahun 2014,
Dalam  (Mukaromah  &  Priyono,  2021)  )  dijelaskan  bahwa  Laporan  kinerja  tahunan dalam bentuk LAKIP pelaporan kemampuan  beban bermaksud melaporkan bertujuan untuk lembaga  tersebut.  Peraturan  PAN  &  RB  No.  29  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah mengatur hal tersebut.
Selain  itu  LAKIP  berfungsi  sebagai  penjelasan  secara  ringkas  mengenai  pencapaian kinerja  yang  tersusun  berdasarkan  perencanaan  kegiatan  kerja  yang  sebelumnya  telah ditetapkan untuk pelaksanaan APBN/APBD Perpres No. 29 Tahun 2014. Seperti penjelasan awal dalam latar belakang penelitian ini merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh (Mukaromah  &  Priyono,  2021)  dengan  judul  “Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Kota  Magelang”  dalam penelitian  tersebut  efektivitas  diukur  menggunakan  pendekatan  tujuan.  Begitupun  dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan tujuan untuk menganalisis efektivitas SAKIP di Diskominfo Kabupaten Ciamis.
Untuk mengukur Efektivitas SAKIP di Diskominfo Kabupaten Ciamis maka hal pertama yang  perlu  dilihat  adalah  bagaimana  pelaksanaan  SAKIP  di  Diskominfo  itu  sendiri.  Jika
SAKIP  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  dibuatnya  SAKIP  maka  dapat  dikatakan SAKIP  telah  berjalan  dengan  efektif  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika.  Namun,  jika setelah  dilaksanakan  kegiatan  atau  program  kebijakan  publik  ternyata  hasilnya  tidak  efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap tidak berhasil. Namun, terkadang dampak dari kebijakan publik tidak dapat dilihat secara instan, melainkan mungkin memerlukan proses tertentu untuk mencapai dampak yang diinginkan.
Untuk  mengukur  efektivitas  dalam  penelitian  tentang  efektivitas  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Ciamis, maka peneliti mengukur berdasarkan tujuan dibentuknya SAKIP yang merujuk pada pedoman SAKIP dalam Lembaga Administrasi Publik (LAN) tahun 2010  (Puspasari, 2016). dimana  tujuan  SAKIP  adalah  :  1)  Sumber  daya  utama  untuk  melaksanakan  reformasi birokrasi dalam hal tugas, pembangunan, dan pelayanan pemerintah; 2) Metode efektif untuk memandu  para  pemimpin  di  seluruh  jajaran  pemerintahan  agar  dapat  meningkatkan  disiplin dalam menerapkan prinsip good governance dan fungsi manajemen modern dengan taat asas; 3)  Pendekatan  terbaik  untuk  mengarahkan  pengelolaan  dana  dan  sumber  daya  lainnya  agar berjalan  efektif  dan  efisien  dalam  meningkatkan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  publik  yang  dapat  diukur  dan  berkelanjutan;  4)  Alat  untuk mengetahui  dan  mengukur  tingkat  keberhasilan  atau  kegagalan  setiap  pimpinan  di Pemerintahan  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  Misi,  Target,  dan  Tujuan  Strategis yang  ditetapkan  dalam  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja  Tahunan.;  5)  Sarana  untuk mendorong  upaya  penyempurnaan  organisasi,  kebijakan  publik,  sistem  perencanaan  dan penganggaran,  tata  kelola,  metode  kerja,  prosedur  pelayanan  kepada  masyarakat,  tahapan pelaporan,  serta  mencegah  praktik-praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme;  6)  Alat  untuk memotivasi  karyawan  di  lingkungan  Pemerintahan  Republik  Indonesia  agar  lebih  kreatif, produktif,  sensitif,  disiplin,  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatan sesuai  dengan  aturan,  kebijakan,  prosedur,  dan  tata  kerja  yang  telah  ditetapkan.  Adapun faktor  ekologi  masih  menjadi  masalah  dalam  penyelenggaraan  administrasi  publik,  paling tidak  ada  5  (lima)  faktor  ekologi  yaitu;  1)  ekonomi;  2)  struktur  sosial;  3)  jaringan komunikasi;  4)  pola  ideologi/simbol,  dan;  5)  sistem  politik.  Hal  ini  diduga  karena  kelima faktor tersebut belum dilakukan secara optimal (Engkus, 2017).
Berdasarkan hasil analisis dalam LAKIP dengan berpedoman pada tujuan SAKIP diatas, maka berikut merupakan hasil analisisnya:
1. SAKIP  ini  dinilai  dapat  meningkatkan adopsi  birokrasi  Dinas  Komunikasi  dan Informatika,  dibuktikan  dengan  LAKIP  Diskominfo  Kabupaten  Ciamis  tahun  2022, dimana  indikator  periklanan  dari  tahun  2021  sampai  dengan  tahun  2022  menunjukkan kestabilan peningkatan sesuai dengan target kinerja. Salah satu contoh bagaimana hampir semua target telah terpenuhi adalah tujuan tinjauan SPBEE dari tahun 2021 hingga 2022. Komponen strategi perencanaan dari indikasi indeks telah diturunkan berdasarkan target. Namun  memiliki  nilai  yang  sesuai  dengan  pencapaian  indikator-indikator  tersebut, sehingga akan terus direalisasikan mulai tahun 2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  lampiran  evaluasi  SPBE  Tahun  2021  telah  memuat  penjelasan  masing-masing indikator. Sasaran strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur daerah dan meningkatkan  pelayanan  publik  tidak  dapat  dicapai  dengan  pencapaian  hampir  100%. Kualitas  laporan  keuangan  tahun  2022  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan target  namun  meningkat  dibandingkan  dengan  hasil  tahun  sebelumnya  sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian target non-urusan telah tercapai sebesar 100%.
2. Program  SAKIP  Diskominfo  Kabupaten  Ciamis  merupakan  instrumen  yang  berguna untuk  menegakkan  disiplin  di  antara  semua  pimpinan  di  dinas  ini  dalam  menggunakan dasar-dasar  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  teknik  manajemen  kontemporer  secara
bermoral.  Indikator  pencapaian  dari  tahun  2021  hingga  2022  yang  menunjukkan peningkatan elastisitas sesuai dengan sasaran kinerja menunjukkan hal tersebut. Sasaran Evaluasi  SPBE  (Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik)  Untuk  indeks  aspek perencanaan  strategis  misalnya,  hampir  semua  target  pencapaian  100%  indikator mengalami  penurunan  dari  tahun  2021  ke  tahun  2022  dari  segi  target,  namun  memiliki nilai  tetap  terhadap  pencapaian  indikator  tersebut,  sehingga  indikator  tersebut  adalah secara  riil  masih  tercapai  mulai  tahun  2021.  Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  target pencapaian evaluasi SPBE 2022 bisa dibilang 100%.
Gambar. 1 Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun 2022

## Sumber: LAKIP Kab. Ciamis (Diskominfo, 2022)
3. Dengan menggunakan SAKIP, Diskominfo bertujuan agar pengelolaan biaya dan bentuk sumber  daya  lainnya  menjadi  efisien  dan  efektif.  sehingga  hal  tersebut  menghasilkan indeks  pencapaian  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  pada  dinas  komunikasi  dan informatikan tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2022 masih mengalami konsistensi dimana peningkatannya sesuai dengan target.
4. Dengan  diterapkannya  SAKIP,  pelaporan  terkait  pertanggung  jawaban  akuntabilitas kinerja  atau  yang  dikenal  dengan  LAKIP  secara  otomatis  disajikan  setiap  akhir tahun.Sehingga  setiap  kinerja  dapat  terawasi  dengan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  pada indeks  pencapaian  penerapan  manajemen  SPBE  pada  tahun  sebelumnya  sampai  tahun 2022  ini  konsisten  dalam  peningkatan  dan  keberhasilan  dalam  misi  dan  target,  aspek audit TIK juga mengalami peningkatan pada target dari tahun sebelumnya sampai tahun 2022.
5. Dengan  menerapkan  SAKIP  ini,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  didorong  untuk bekerja  dalam  penyempurnaan  organisasi,  kebijakan  publik,  sistem  perencanaan  dan penganggaran,  manajemen,  teknik  dan  prosedur  kerja  pelayanan  masyarakat,  dan mekanisme  pelaporan.  Hal  ini  dapat  dilihar  dari  grafik  di  bawah  ini  yang memperlihatkan  capaian  kinerja  hasil  Evaluasi  SPBE  dari  tahun  ke  tahun  yang mengalami  konsistensi  dengan  persentase  rata-rata  100%  di  Diskominfo  Kabupaten Ciamis:
Gambar 2. Grafik capaian target  Evaluasi SPBE Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan

## Persandian Tahun 2021-2022
Sumber: LAKIP Kab. Ciamis (Diskominfo, 2022)
Walau  masih  dengan  bebagai  keterbatasan  seperti  SDM  dan  kurang  memadainya sarana dan prasana, namun Diskominfo tetapi mencoba untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ketahun agar semua akses peleyanan dan dokumen-dokumen menjadi lebih baik.
6. Dengan adanya SAKIP juga tentunya mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai di lingkungan Diskominfo Kabupaten Ciamis. Namun  dalam  LAKIP  Diskominfo  Kabupaten  Ciamis  disebutkan  bahwa  permasalahan yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Ciamis  Tahun  Anggaran  2022  yang  perlu  mendapat  perhatian antara  lain  :  1)  Peningkatan  koordinasi  antar  SKPD  yang  menggunakan  Data  Statistik baik  dalam  perencanaan  maupun  evaluasi;  2)  Perlunya  koordinasi  antar  SKPD  dalam mengirimkan data website Kabupaten Ciamis sehingga data yang ditampilkan selalu data terbaru / terkini; 3) Peningkatan sarana dan prasarana; dan 4) Peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan bimtek pegawai  agar dapat  tersertifikasi  pada bidang masing- masing.

## E. SIMPULAN
Dapat  diketahui  bahwasannya  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka adanya  SAKIP  di  Diskominfo  Kabupaten  Ciamis  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  dibuatnya SAKIP,  dan  dapat  dikatakan  pula  SAKIP  telah  berjalan  dengan  cukup  efektif  di  Dinas Komunikasi  dan  Informatika.  Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  juga  dapat  disimpulkan bahwa  efektivitas  dari  pelaksanaan  SAKIP  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Ciamis  setiap  tahun  mengalami  konsistensi  dan  juga  peningkatan,  hal  ini  dapat dilihat dari program kerja yang telah dilaksanakan. Tetapi, masih didapati kurangnya sarana dan  prasarana  yang  memadai  untuk  mendukung  berjalannya  kinerja  di  Diskominfo Kabupaten  Ciamis.  Selain  itu  diperlukan  pula  peningkatan  kualitas  SDM  yang  mampu mendukung berjalannya kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis.
Maka  rekomendasi  yang  dapat  kami  berikan  pada  Diskominfo  Kabupaten  Ciamis diantaranya yaitu: 1). Memfokuskan anggaran yang dirancang untuk peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kinerja para pegawai di Diskominfo Kabupaten Ciamis: 2). memberikan  dan  mengadakan  pelatihan  bagi  para  pegawai  secara  berkelanjutan  sesuai dengan  bidangnya  masing-masing  agar  para  pegawai  dapat  tersertifikasi  dan  memiliki kemampuan  yang  memadai;  3).  meningkatkan  koordinasi  dari  setiap  SKPD  dalam  hal pemberian  data  dan  informasi  pembangunan  sesuai  bidang  tugas  dan  kewenangan  SKPD terkait,  agar  berita  yang  dimuat  pada  website  resmi  Kabupaten  Ciamis  data  yang  disajikan selalu  terbaru,  peningkatan  koordinasi  ini  dengan  cara  memilih  seseorang  coordinator  yang memang kompeten dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan.
Penelitian  ini  merupakan  upaya  yang  dilakukan  peneliti  untuk  memberikan  informasi mengenai  efektivitas SAKIP di Diskominfo Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, diharapkan kepada  setiap  instansi  pemerintah  untuk  menerapkan  SAKIP  dalam  setiap  kinerja  yang dilakukan  agar  dapat  mencapai good  governance ataupun  pemerintahan  yang  baik.  Untuk peneliti  selanjutnya,  diharapkan  dapat  lebih  melengkapi  data-data  untuk  mendukung penelitian yang serupa dan tidak hanya bersumber dari LAKIP saja, agar data yang disajikan lebih lengkap dan terstruktur. Peneliti juga dapat menganalisis dengan berfokus kepada satu tahun saja agar yang dianalisis lebih fokus kepada evaluasi satu tahun kinerja dari SAKIP itu sendiri  namun  tetap  melihat  dan  mengevaluasi  dari  capaian-capaian  kinerja  sebelumnya.
Selain  itu  dapat  dipaparkan  kembali  setiap  komponen-komponen  efektivitas  SAKIP  beserta tujuannya agar pembaca dapat mengetahui secara lebih jelas dan terstruktur.

## REFERENSI
Br,  A.  M.  M.,  Madani,  M.,  &  Tahir,  N.  (2022).  Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP) Di Sekretariat  Daerah Kabupaten Wajo. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 3 (4), 1173–1180.
Christy,  Y.,  Setiana,  S.,  &  Cintia,  P.  (2017).  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  Pemerintahan  Daerah  Kota  Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Jurnal Akuntansi , 9 (2). Echols, J. M. (2022). Kamus inggris indonesia . PT Gramedia Pustaka Utama.
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7 (1), 91–101.
Mardiasmo, M. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mukaromah,  R.,  &  Priyono,  N.  (2021).  Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  pada  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Kota  Magelang. Economic and Education Journal (Ecoducation) , 3 (1), 89–99.
Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. Jakarta: GP Press Group .
Nani,  F.  L.,  Rowa,  H.,  &  Martini,  A.  (2021).  Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  Di  Kabupaten  Sumba  Timur. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Suara Khatulistiwa (JIPSK) , 6 (1), 102–111.
Purnama, R. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Oleh Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis . Puspasari, E. (2016).  Efektivitas  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP) Dinas  Kependudukan  Danpencatatan  Sipil  Kabupatenpurworejo. Journal  of  Public Policy and Administration Research , 5 (4).
Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif . Pustaka Ramadhan, Bandung.