Evaluasi Kapabilitas Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di Satuan Kerja TNI Angkatan Laut
Suhardi *1) , Zulfa Fitri Ikatrinasari 2)
1) 2) Program Studi Magister Teknik Industri, Universitas Mercu Buana Jakarta 11650, Indonesia

## Abstract
Information Technology (IT) on Government good Accounting management of Information System (SIMAK BMN) is a computer system built by economic ministry. SIMAK BMN in government is a needed information system as a tool to responsible of using APBN, and it’s a function to serve  a result  of  economic  report  transparently  and  accountable.  A  military  SIMAK  BMN  reported  by work  unit  of  Navy  as  unit  of  accounting  unit  which  using  good  responsibility.  It’s  determine  the opine  adjustment  of  BPK  RI  such  as  proper  without  exception  (WTP),  Proper  with  Exception (WDP),  It  does  not  proper,  and  disclaimer.  Using  SIMAK  BMN  in  UAKPB  has  an  important position. But it has never been determined so it has never known it’s efficiently and capability of managing  the  information  technology.  Knowing  the  problem  is  needs  a  research  and  finding  to know  how  far  the  determined  result  of  capability  process  SIMAN  BMN  information  technology. The research is repairing management and the system is used optimally. The research method is using framework COBIT5. The method is the way how it determines the respondent answer from questioners which is built using Monitor Domain, Evaluate and Assess (MEA). It is focusing on a watch, adjust, and regularly of all information  technology system used. According to the answer from responder, it will be got the level capability MEA01 is 3,71, MEA02 is 2,38, and MEA03 is 3,67. The average score is 3,26. It is in level 3 (Established process) form 0-5. Getting the hoping capability, it is advised by developing performance of SIMAK BMN information technology in the future.
Keywords : SIMAK BMN, COBIT5, level capability, domain MEA

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  Teknologi  Informasi  (TI)  saat  ini  sangat  cepat,  khususnya  pada suatu  instansi  atau  organisasi  yang  sangat  membutuhkan  suatu  informasi  untuk pengambilan  keputusan.  Teknologi  Informasi  (TI)  dapat  diibaratkan  sebagai  darah  yang mengalir  di  dalam  tubuh manusia,  yang  sangat  penting  untuk  mendukung  kelangsungan perkembangannya    sehingga  informasi  sangat  dibutuhkan  dalam  mengolah  data. Pengolahan data memerlukan suatu sistem agar informasi yang diperoleh berkualitas dan bernilai bagi instansi yang bersangkutan. Di era globalisasi yang sudah berlangsung pada saat  ini  peran  TI    merupakan  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari  termasuk  kelebihan dan  kekurangannya.    Menurut  O’Brien  (2006)    Sistem  informasi  dan  teknologi  telah menjadi  komponen  yang  sangat  penting  bagi  keberhasilan  bisnis  dan  organisasi.  Hal  ini menyebabkan  perubahan  sistem  pada  instansi  atau  perusahaan,  yang  berdampak  juga pada  perubahan  cara  kerja  mereka.  Teknologi  informasi  banyak  diterapkan  untuk pengelolaan  pekerjaan  karena  daya  efektivitas  dan  efisiensinya  yang  sudah  terbukti mampu  mempercepat  kinerja.  Teknologi  informasi  saat  ini  telah  menyebar  hampir  di
* Correspondance :
semua  aspek  kehidupan  dan  profesi,  tidak  terkecual  di  dalam  pengelolaan  barang  milik negara (BMN) di lingkungan Pemerintah.
Dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara, Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  memiliki  dua  subsistem  dalam  pelaksanaannya,  yaitu Sistem  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dan  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK dan SIMAK-BMN beserta beberapa aplikasi keuangan  lainnya  diintegrasikan  menjadi  satu  aplikasi  yaitu  aplikasi  Sistem  Aplikasi Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  sebagai  salah  satu  implementasi  Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN).  Sistem  informasi  manajemen  akuntansi keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat  SIMAK  adalah  aplikasi  keuangan  berdasarkan sistem  akuntansi  keuangan  (SAK).  Sedangkan  aplikasi  SIMAK  barang  milik  Negara (BMN)  berdasarkan  pada  sistem  akuntansi  barang  milik  Negara  (SABMN)  yang diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  informasi  yang  diperlukan  sebagai alat  pertanggung  jawaban  atas  pelaksanaan  APBN  serta  pengelola/pengendalian  BMN yang  dikuasai  oleh  suatu  unit  akuntansi  pengguna  barang.  Pertanggung  jawaban kementrian/lembaga  pemerintahan  pelaksanaannya  dimulai  pada  intansi  terkecil  yaitu tingkat  satuan  kerja  Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Barang  (UAKPB)  sampai  pada tingkat  kementrian.  Mengingat  pentingnnya  SAI  dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah yang  merupakan  bagian  dari  pertangung  jawaban  yang  tidak  terpisahakan  dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, maka SAK dan SABMN dilakukan menggunakan  sistem  komputerisasi  dengan  menggunakan  aplikasi  tersendiri  rancangan departemen  keuangan  RI.  Agar  mempermudah  setiap  jenjang  unit  akuntansi menyampaikan laporan keuangan kepada jenjang di atasnya, sehingga terjadi transparasi dan akuntabilitas kepada publik.
Sejak  adanya  regulasi  tentang  pengeloaan  barang  milik  negara,  maka  dalam pertanggung jawaban pengelolaan barang milik negara harus diakukan dengan tertib dan benar.  Upaya  untuk  membenahi  laporan  barang  milik  negara  selalu  ditingkatkan  dari tahun  ketahun.  Salah  satu  upaua  peningkatan  pengelolaam  barang  milik  negara  adalah menerbitkan opini terhadap laporan keuangan instansi pemerintah oleh auditor BPK RI.
Laporan  keuangan  Kementrian  Pertahanan  (Kemhan)  pada  tahun  2013 menghasilkan  opini  audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  yang  pada  tahun sebelumnnya  menghasilkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP).  Opini  WTP  ini menunjukan  bahwa  laporan  keuangan  pada  Kementerian  Pertahanan  dianggap memberikan  informasi  yang  bebas  dari  salah  saji  material.  Laporan  keuangan  menjadi WTP,  artinya  auditor  meyakini  berdasarkan  bukti-bukti  audit  yang  dikumpulkan, pemerintah  dianggap  telah  menyelenggarakan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum dengan  baik,  dan  kalaupun  ada  kesalahan,  kesalahannya  dianggap  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Meskipun terlihat pada pemeriksaan BPK RI atas  laporan  keuangan  Kementrian  Pertahanan  (Kemhan)  tahun  2013  menyatakan mekanisme penyusunan laporan barang milik Negara  belum optimal dalam mendukung penyajian  neraca  Kemhan.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia    (BPK  RI) mengeluarkan  rekomendassi  agar  melaksanakan  sosialisasi  dan  pelatihan  yang berkesinambungan  termasuk  prosedur  rekonsiliasi  internal  antara  unit  Akuntasi  Kuasa Pengguna  Anggaran (UAKPA) dan unit Akuntasi Kuasa Pengguna  Barang (UAKPB).
Satuan Kerja (Satker) TNI Angkatan Laut sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang  (UAKPB)  satpor  terkecil  adalah  satuan  kerja/kuasa  pengguna  barang  yang memiliki  wewenang  untuk  mengurus  dan  menggunakan    Barang  Milik  Negara  (BMN). Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di
Satker TNI Angkatan Laut masih ditemukan beberapa temuan.  Dari temuan tim wasrik Itjen TNI dan Itjen TNI Angkatan Laut di atas, maka diobservasi  terhadap permasalahan awal  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Proses  pelaksanaan  prosedur  aplikasi  SIMAK  BMN  di Satker  Angkatan  Laut,  yang  dijalankan  belum  optimal  dan  belum  dapat  membantu percepatan  transparasi  dan  akuntansi  pengelolaan  asset  tetap  pemerintah.  Tuntutan  ini untuk  menciptakan  transparasi  dan  akuntansi,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  tata kelola yang baik ( good governance ). (2) Adanya perubahan penggunaan Aplikasi SIMAK BMN  versi  Kemhan  ke    penggunakan  SIMAK  BMN  versi  Kemenku,  yang  mana berakibat  pencatatan nilai asset tetap berubah sehingga data belum valid pada data awal dengan data perolehan riil aset yang ada. (3) Belum adanya penelitian yang secara khusus melakukan  pengukuran  penggunaan  SIMAK  BMN  di  Satker  TNI  Angkatan  Laut, sehingga  belum  bisa  melihat  secara  utuh  permasalahan  yang  terjadi  pada  pengelolahan SIMAK BMN tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  sangatlah  penting  untuk  mengukur  tingkat kapabilitas  pada  tata  kelola  TI  SIMAK  BMN  di  Satker  TNI  Angkatan  Laut.    Beberapa pendekatan dan kerangka kerja dapat digunakan untuk menilai tingkat kapabilitas sistem informasi,  salah satunya adalah dengan kerangka kerja COBIT 5 (Control Objectives For Information  And  Related  Technology versi  5).  COBIT    merupakan  standar  yang  diakui dan diterima secara internasional, direkomendasikan untuk penerapan tatakelola TI yang baik.    COBIT  5  adalah  edisi  terbaru  dari  Framework  COBIT Information  System  Audit and Control Association (ISACA) yang menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end dari  tatakelola  TI  pada  organisasi  akan  tergambarkan  peran  utama  dari  informasi  dan teknologi dalam menciptakan nilai organisasi (ISACA, 2012).
Beberapa  penelitian  tentang  penilaian  sistem  informasi  dengan  COBIT  telah banyak  dilakukan.    Nugraha  (2012),  Memperoleh  kematangan  pengembangan  TI  di  PT XYZ  melalui  pengukuran  dengan  menggunakan  kerangka  Cobit  4.1  sehingga  dapat dilakukan  analisis  perbaikan  untuk  meningkatkan  tingkat  kematangan.  Suranto et  al. (2014),  Menggunakan  COBIT  5  untuk  mengetahui  kepuasan  pasien  dan  juga  menilai kesesuaian  sistem  dengan  kebutuhan  yang  ada  di  RSUD  Sleman.    Laksito  (2012), menemukan  level  kapabilitas  dalam  area  MEA  di  STMIK  AMIKO  berada  pada  level  1 (Perormend)  dengan  level  target  yang  ingin  dicapai  adalah  level  2  (Managed  Proses). Selain itu, Jamroni (2006), Budiono (2010), Sheikhpour and Modiri (2012), Mataracioglu &  Ozkan  (2012)  dan  Khanyile  &  Abdullah  (2013),  juga  melakukan  penilaian  Sistem Informasi  dengan  kerangka  kerja  COBIT  dan  menunjukkan  manfaat  bagi  perbaikan proses di objek penelitiannya. Sari et al. (2014) menerapkan COBIT 5 untuk mengaudit tata kelola teknologi informasi di Kabupaten Oku.  Svata (2011), meningkatkan adopsi TI dan  adaptasi  praktek  terhadap  standar  perusahaan  milik  pemerintah  pemerintah. Berdasarkan  kelebihan  dari  COBIT  5  dan  kebutuhan  penilaian  SIMAK  BMN  di  Satker TNI AL, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas ( capability level ) pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Satuan Kerja  Angkatan Laut dengan kerangka kerja COBIT 5.
2. Cobit ( Control Objectives For Information and Related Technologi )
COBIT  dikembangkan  oleh  IT  Governance  Institute  (ITGI),  yang  merupakan bagian dari Information Sistem Audit and Control Association (ISACA).  COBIT adalah sekumpulan  dokumentasi best  practice untuk  tata  kelola  TI  yang  dapat  membantu auditor,  manajemen  dan  pengguna  untuk  menjembatani  gap  antara  resiko  bisnis, kebutuhan  kontrol  dan  permasalahan  teknis.  COBIT  merupakan  suatu  cara  untuk
menerapkan Information  Technology  (IT)  Governance .  COBIT  berupa  kerangka  kerja yang  harus  digunakan  oleh  suatu  organisasi  bersamaan  dengan  sumber  daya  lainnya untuk membentuk suatu standar yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik.  Secara  terstruktur,  COBIT  terdiri  dari  seperangkat  control  objectives  untuk bidang  teknologi  informasi,  dirancang  untuk  memungkinkan  tahapan  bagi  audit (Campbell,  2005).  COBIT  merupakan  sekumpulan  dokumentasi  dan  panduan  yang mengarahkan  pada  IT  governance  yang  membantu  auditor,  manajemen,  dan  pengguna ( user )  untuk  menjembatani  pemisah  ( gap )  antara  resiko  bisnis,  kebutuhan  kontrol,  dan permasalahan-permasalahan  teknis.  COBIT  dikembangkan  oleh  IT  Governance Institute (ITGI) yang merupakan bagian dari Information Systems Audit and Control Association.

## Tata Kelola dan Manajemen TI COBIT 5 (ISACA, 2012)
COBIT  5  merupakan  sebuah  kerangka  menyeluruh  yang  dapat  membantu  perusahaan dalam  mencapai  tejuannya  untuk  tata  dan  manajemen  TI  perusahaan.  Secara  sederhana COBIT 5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari TI dengan cara menjaga keseimbangan  antara  mendapatkan  keuntungan  dan  mengoptimalkan  tingkat  resiko  dan penggunaan sumbar daya. Hal ini tertuang dalam 5 prinsip COBIT 5 seperti pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1 . Prinsip COBIT 5 (ISACA, 2012)

## Prinsip 1: Memenuhi Kebutuhan Stakeholder
Perusahaan  menciptakan  nilai  bagi  para  stakeholdernya  dengan  menjaga  keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimasi risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 menyediakan  semua  proses  yang  dibutuhkan  dan  pemicupemicu  lainnya  untuk mendukung  penciptaan  nilai  bisnis  melalui  penggunaan  TI.  Oleh  karena  itu  setiap perusahaan  memiliki  tujuan  yang  berbeda,  sebuah  perusahaan  dapat  mengkustomisasi COBIT  5  agar  sesuai  dengan  konteks  perusahaan  itu  sendiri  melalui  pengaliran  tujuan ( goal  cascade ),  menerjemahkan  tujuan  utama  perusahaan  menjadi  tujuan  yang  dapat diatur,  spesifik  dan  berhubungan  dengan  TI,  serta  memetakan  tujuan-tujuan  tersebut menjadi prosesproses dan praktik-praktik yang spesifik.

## Prinsip 2: Melingkupi Seluruh Perusahaan
COBIT  5  mencakup  semua  fungsi  dan  proses  dalam  perusahaan.  COBIT  5  tidak  hanya fokus  pada  ‘fungsi  TI’,  namun  memperlakukan  informasi  dan  teknologi  yang berhubungan dengannya sebagai suatu aset yang perlu ditangani oleh semua orang dalam perusahaan  seperti  juga  aset-aset  perusahaan  yang  lain.COBIT  5  mempertimbangkan semua pemicu untuk tata kelola dan manajemen yang berhubungan dengan TI agar dapat
digunakan  secara  menyeluruh  dalam  perusahaan,  termasuk  semua  orang  dan  semua  hal internal  dan  eksternal  yang  berhubungan  dengan  tata  kelola  dan  manajemen  informasi dan TI  perusahaan.  COBIT  5  mengintegrasikan  tata kelola TI  perusahaan  ke  dalam  tata kelola perusahaan.

## Prinsip 3: Menerapkan Suatu Kerangka Tunggal yang Terintegrasi
Ada  beberapa  standar  dan best  practices yang  berhubungan  dengan  TI,  masing-masing menyediakan panduan dalam sebuah bagian dari aktivitas TI.

## Prinsip 4: Menggunakan sebuah pendekatan yang menyeluruh
Tata  kelola  dan  manajemen  TI  perusahaan  yang  efektif  dan  efisien  memerlukan  suatu pendekatan  yang  menyeluruh,  dan  melibatkan  beberapa  komponen  yang  saling berinteraksi.  COBIT  5  mendefinisikan  serangkaian  pemicu  untuk  mendukung implementasi  sistem  yang  komprehensif  tentang  tata  kelola  dan  manajemen  TI perusahaan.

## Prinsip 5: Pemisahan Tata kelola dari Manajemen
Kerangka  COBIT  5  memuat  suatu  perbedaan  yang  jelas  antara  tata  kelola  dan manajemen.  Dua  disiplin  yang  berbeda  ini  juga  meliputi  aktivitas  yang  berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda pula.

## Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5
Model kapabilitas proses dalam COBIT 5 berdasarkan pada ISO/IEC 15504, yaitu standar mengenai Software  Engineering dan Process  Assessment .  Model  ini  mengukur performansi  tiap-tiap  proses  tata  kelola  (EDM-based)  atau  proses  manajemen  (PBRM based),  dan  dapat  mengidentifikasi  area-area  yang  perlu  untuk  ditingkatkan performansinya.
Gambar. 2. Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5 (ISACA, 2012)

## 3. Metode Penelitian
Tingkat  kapabilitas  masing-masing  proses  TI  pada  SIMAK  BMN  dinilai  dengan menggunakan  kuesioner  yang    berisi  pertanyaan  terkait  pengeloaan  SIMAK  BMN  yang dikelompokkan sesuai dengan kapabilitas pada masing-masing domain MEA. Selanjutnya dilakukan  konfirmasi  atas  hasil  kuesioner  tersebut  untuk  memastikan  keadaan  saat  ini pada  SIMAK  BMN.    Responden  dalam  pengisian  ini  diberikan  pilihan:  Tidak  benar sekali bobot nilai 0, Ada benarnya bobot nilai 1,65, Sebagian benar 3,30 dan sepenuhnya benar  5.  Responden  yang  mengisi  kuesioner  adalah  Kepala  Satker,  Kabagum, Penanggung  jawab  UAKPB,  Kaur  SIMAK  BMN,  Ur  Barang  Bergerak  dan  Ur  Barang Tidak  Bergerak.    Kuesioner  berisi  tentang  pertanyaan-pertanyaan  yang  terdiri  dari:  (1) Monitor,  Evaluate,  and  Access  01  (MEA01),  yaitu  Pengawasan,  evaluasi  penilaian
kinerja  proses  teknologi  informasi  pada  SIMAK  BMN  di  Satker  TNI  AL  terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan yang sistematis dan tepat waktu kepada  DJKN.  Pada  proses  ini  terdiri  dari  5  pertanyaan.    Pertanyaan  dapat  dilihat  pada Lampiran.  (2)Monitor,  Evaluate,  and  Access  02  (MEA02),  yaitu  pengawasan,  evaluasi dan penilaian sistem pengendalian internal, termasuk dalam merencanakan, mengatur dan menjaga standarisasi untuk penilaian pengendalian internal dan jaminan proses kegiatan, dalam  dalam  hal  ini  menyediakan  program  pelatihan  mengenai  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  kepada  pengguna  sistem.  Pada  proses  ini  terdiri  dari  8 pertanyaan. (3) Monitor, Evaluate, and Access 03 (MEA03), yaitu pengawasan, evaluasi dan  penilaian  sistem  pengendalian  ekternal  yaitu  mengidentifikasi  dan  memonitor perubahan  dalam  kebijakan,  peraturan  dan  ketetapan  lainnya  yang  harus  dipenuhi  dari teknologi  informasi  secara  terus  menerus.  SIMAK  BMN  Satker  TNI  AL,  evaluasi  dan revisi mengenai kebijakan-kebijakan ini dilakukan secara rutin setiap setahun sekali, pada proses ini terdiri dari 4 pertanyaan.
Hasil  penilaian,  kemudian  dinterpretasikan  tingkat  kapabilitasnya  menggunakan aturan  skala  penilaian  seperti  pada  Tabel  2  di  bawah  ini.  Kemudian  setelah  diketahui tingkat  keberhasilan  penerapan  IT  (kapabalitas  COBIT  5),  maka  dianalisis  Kesejangan (Gap) untuk kemudian dilakukan rekomendasi.
Tabel 1 . Skala Penilaian Capability COBIT 5 Level Range Tingkat Model Capability 5 4,51-5 Optimisting Process 4 3,51-4,5 Predictable Process 3 2,51-3,5 Established Proces 2 1,51-2,5 Managed Process 1 0,51-1,5 Perfirmed Process 0 0-0,5 Incomplete Process Sumber: Suranto et al., 2014

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Tujuan penelitian ini  mengukur  tingkat kapabilitas proses TI pada SIMAK BMN di Satker TNI AL  menurut framework COBIT 5 pada domain  Hasil pengukuran  tingkat capability pada framework  COBIT 5 pada masing-masing domain  berada pada  tingkat 2 s/d  tingkat  4.  MEA01  berada  pada  tingkat  2,  MEA02  berada  pada  tingkat  4,  MEA03 berada pada tingkat 4,  dan total MEA  berada pada Capability tingkat 4 (empat).  Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 2. Hasil penilaian tingkat kapabilitas SIMAK BMN di Satker TNI AL
No Domain Proses Nilai dari Responden Rata- rata Jml Rata- rata Sub proses Rata- rata Proses 1 MEA01
1 2 3 4 5 6 18,56 3,71
MEA01.0 1 1,65 5 0 3,3 3,3 0 2,21 MEA01.0 2 3,3 5 0 5 5 3,3 3,60 MEA01.0 3 5 5 3,3 5 5 5 4,72 MEA01.0 4 3,3 5 1,65 5 5 5 4,16
MEA01.0 5 5 5 1,65 5 3.3 3,3 3,88 2 MEA02 MEA02.0 1 3,3 3,3 5 3,3 5 3,3 3,87
19,01 2,38 MEA02.0 2 3,3 3,3 5 3,3 5 3,3 3,87 MEA02.0 3 1,65 0 3,3 0 3,3 0 1,38 MEA02.0 4 3,3 0 5 0 5 0 2,17 MEA02.0 5 5 1,65 5 1,65 5 3,3 3,60 MEA02.0 6 1,65 0 3,3 0 3,3 0 1,38 MEA02.0 7 1,65 0 5 1,65 3.3 1.6 5 2,21 MEA02.0 8 0 0 1,65 0 1,65 0 0,55 3 MEA03 MEA03.0 1 5 5 0 3,3 5 1,6 5 4.44 14,68 3,67 MEA03.0 2 3,3 5 0 5 5 1,6 5 3,88 MEA03.0 3 5 5 1,65 5 5 3,3 4,16 MEA03.0 4 3,3 5 1,65 5 5 3,3 3,88 JUMLAH 52,25 9,76 Nilai Rata-rata Sub Proses 17,42 Nilai Tingkat Kapabilitas 3,25
Dari  hasil  di  atas,  diketahui  belum  ada  yang  mencapai  tingkat  5  atau  tingkat capability Optimisting Process . Berdasarkan acuan dari pengeloan Barang Milik Negara Kemenku    Permenku  No.  171/PMK  05/2007,    belum  tercapainya  tingkat  kapabilitas 100%,  karena  belum  sesuai  dengan  tujuan  penyelenggaraan  SIMAK  BMN  yaitu  untuk menghasilkan  informasi  yang  diperlukan  sebagai  alat  pertanggung  jawaban  atas pelaksanaan  APBN  serta  pengelolaan/pengendalian  Barang  Milik  Negara  yang  dikuasai oleh suatu unit akutansi barang.
Dari  hasil  kuesioner  dan  wawancara  dengan  pengawak  SIMAK  BMN  ditemukan beberapa kendala intenal.  Hal ini sesuai dengan hasil  tingkat kapabilitas SIMAK BMN pada  MEA02    yang  berada  pada  tingkat  3.  Permasalahan  yang  menonjol  adalah  pada penata  usahaan  BMN  di  Satker  TNI  AL  masih  belum  optimal  sehingga  belum mencerminkan cara penatausahaan yang tertib dan benar.  Penatausahaan tersebut belum mencerminkan  suatu    rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan BMN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan BMN belum mewujudkan tertib administrasi yang mendukung tertib pengelolaan BMN. Penatausahan BMN  diperlukan  untuk  mendapatkan  data  sebaran  kumulatif  dengan  tujuan  penyusunan neraca  pemerintah.  Penatausahaan  diperlukan  untuk  mendapatkan  data  secar  rinci  yang akan  digunakan  untuk  perencanaan,  pemeliharaan    sampai  dengan  untuk  prosess penghapusan.Berdasarkan  hasil  penilaian  masing-masing  proses  yang  telah  diperoleh tersebut, maka dilakukan konfirmasi serta penelaahan melalui wawancara dengan pejabat pengawak  SIMAK  BMN  pada  domain  Monitor,  Evaluate,  and  Access  (MEA).    Hasil
konfrmasi dan penelaahan pada setiap domain MEA adalah seperti pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 3 . Hasil Konfirmasi dan Penalaahan Penilaian Tingkat Kapabilitas SIMAK BMN NO Standar Kondisi saat ini G/NG MEA01 1 Membangun dan memelihara dengan pendekatan  monitoring  yang  terintegrasi dengan  sistem  manajemen  kinerja  dan  selalu ada tindakan perbaikan. Pengawasan  dan  monitoring  terus  dilakukan untuk    pengukuran  dalam  meningkatkan kemampuan  individu maupun organisasi NG 2 Menganalisis dan melaporkan hasil kinerjanya Hasil  kinerjanya  selalu  dilaporkan  ke  satuan atas dan membuat pelaporan setiap semester G 3 Mengumpulkan  dan  mengelola  data  tepat waktu dan akurat. Pengelolaan  data  akan  disajikan  dalam  bentuk lapaoran  intra  maupun  ektra  berupa  jurnal aplikasi SIMAK BMN G 4 Meninjau  dan  melaporkan  kinerja  SIMAK BMN  untuk  mengatur  target  kinerja  yang telah ditetapkan Hasil kinerja SIMAK BMN sebagai tolak ukur kinerja satker G 5 Organisasi  menggunakan  laporan  kontrol internal unutuk menilai perbaikan Untuk  memulai  kontrol  internal,  pengawak SIMAK  selalu  berkoordinasi  dengan  operator unit pengguna barang tingkat UO TNI AL G 6 Oraganisasi  telah  meningkatkan  kesadaran akan pengawasan Internal control Dalam  organisasi  telah  dilakukan  audit  pada laporan  keuangan,  tetapi  TI  sendiri  tidak dilakukan secara komprehensip terkendali pada penguasaan TI SIMAK BMN NG 7 Memantau  internal  dalam  penyelenggaran SIMAK BMN Penyelenggaraan  Internal  pada  SIMAK  BMN akan selalu dipantau oleh pejabat terkait G 8 Metodologi  dan  peralatan  yang  digunakan untuk  mengawasi  internal  kontrol  mulai digunakan tetapi bukan berdasarkan rencana Belum  ada  peralatan  khusus  yang  dapat mengawasi  proses  operasional  TI  SIMAK BMN NG MEA02 1 Organisasi  menggunakan  laporan  kontrol internal unutuk menilai perbaikan Untuk  memulai  internal  kontrol  pengawak simak  selalu  berkoordinasi  dengan  operator unit pengguna barang tingkat UO TNI AL G 2 Oraganisasi  telah  meningkatkan  kesadaran akan pengawasan Internal Dalam  organisasi  telah  dilakukan  audit  pada laporan  keuangan,  tetapi  TI  sendiri  tidak dilakukan secara komperhensip terkendali pada penguasaan TI SIMAK BMN NG 3 Memantau kontrol internal dalam penyelenggaran SIMAK BMN Penyelenggaraan Internal pada penyelenggaraan  SIMAK  BMN  akan  selalu dipantau oleh pejabat terkait G 4 Metodologi  dan  peralatan  yang  digunakan untuk  mengawasi  kontrol  internal  mulai digunakan tetapi bukan berdasarkan rencana Belum  ada  perlatan  khusus  yang  dapat mengawasi  proses  operasional  TI  SIMAK BMN NG MEA03 1 Secara  terus  menerus,  mengidentifikasi  dan memonitor  perubahan  dalam  undang-undang, peraturan Pimpinan  telah  mendorong  seluruh  pengawak SIMAK  BMN  untuk  mematuhi  aturan  hukum yang  dikeluarkan  oleh  Kemenku,  Kemhan, TNI/TNI  AL  seperti  pemberlakuan  PMK, Permen, PP, Perkasal dan Telegram G 2 Mereview  dan  menyesuaikan  kebijakan, prinsip,  standar,  prosedur  dan  metodologi untuk  memastikan  bahwa  persyaratan  hukum, peraturan Peraturan  yang  telah  dilaksanakan  biasanya dijadikan  SOP  (Standar  Operasi  Prosedur) sebagai acuan oleh Pengawak SIMAK BMN. G Memastikan  dipatuhinya  kebijakan,  prinsip, Peraturan  ekternal  selain  dikonfirmasikan G
3 standar,  prosedur  dan  metodologi  dengan persyaratan hukum, peraturan yang berlaku
dengan  pihak  yang  mengeluarkan,  juga  dikaji oleh  Pengawak  SIMAK  BMN  sehingga meminimalisasi potensi kesalahan

## Rekomendasi Pada Domain MEA
Berdasarkan  konfirmasi  dan  penelaahan  pada  Tabel  4.,  maka  dilakukan rekomendasi  perbaikan.    Tahapan  pertama  rekomendasi  adalah  dengan  memberikan rekomendasi  pada  proses  yang  masih  berada  pada  tingkat  3  ( Established  Proces )  agar meningkat  pada  tingkat  4  ( Predictable  Process ).  Tahap  ke  kedua    memberikan rekomendasi  agar  proses  yang  masih  berada  pada  tingkat  4  ( Predictable  Process ) meningkat ke tingkat  5 ( Optimisting Process ).  Rekomendasi  agar tingkat kematangan TI SIMAK BMN meningkat pada masing-masing domain MEA adalah sebagai berikut:
a. Tahap Pertama
Berdasarkan  pengukuran  capability  untuk  proses  MEA02  adalah  pada  tingkat  3 ( Established  Proces )  target  yang  ingin  dicapai  adalah  tingkat  4  ( Predictable  Proces ).
Pada  Domian  MEA02  ini  menunjukkan  pengaruh  internal  cukup  besar  sehingga  gap cukup  besar.  Dengan  kata  lain  sistem  pengaksesan  pada  Sistem  SIMAK  BMN  terjadi kekurang  koordinasikan  antar  pihak  pengelola  pengguna  Anggaran    dengan  pengelola Barang  Milik  Negara  di  Satker  TNI  AL.  Untuk  itu  perlu  adanya  peningkatan  terhadap kepatuhan  didalam  menginput  data  dan  diperlukan  evaluasi  dan  pengawasan  secara melakat terhadap aplikasi SIMAK BMN.
b. Tahap Kedua
Berdasarkan pengukuran capability untuk proses MEA01 dan MEA03  adalah pada tingkat    4  ( Predictable  Proces )  target  yang  ingin  dicapai  adalah  tingkat  5  ( Optimising Process ). Pada Domian MEA01 didapat nilai rata-rata 3,7 hal ini menunjukkan pengases telah berjalan dengan baik dikarenakan tingkat kesenjangan bernilai positip. Dengan kata lain  sistem  pengaksesan  pada  Sistem  SIMAK  BMN  sudah  cukup  baik  untuk  tetap dipertahankan  dan  terapkan.  Faktor  kemudahan  dalam  ases  data  SIMAK  BMN  adalah pengawak SIMAK BMN tidak perlu penghunbungi ke Paban SIMAK BMN karena data aplikasi  sudah  tersimpan  pada  sistem  SIMAK  BMN  Satker  TNI  AL.  Pada  Domian MEA03  didapat  nilai  rata-rata  3,67  hal  ini  menunjukkan  kepatuhan  secara  hukun  telah berjalan dengan baik dikarenakan tingkat kesenjangan bernilai positip. Dengan kata lain sistem  pengaksesan  pada  Sistem  SIMAK  BMN  sudah  cukup  baik  hal  ini  terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat mencapai ke tingkat 5.
Hasil seluruh  pengkuran  atau  tingkat  kapabilitas tata kelola  sistem  SIMAK  BMN di  Satker  TNI  AL  adalah  berda  pada  tingkat  3  ( Established  Proces )  artinya  Satker  TNI AL selaku satker pelapor UAKPB sudah mengimplementasikan tata kelola SIMAK BMN dengan cukup baik. Perbaikan secara terus menerus diperlukan melalui pengawasan dan penilaian.    Selain  itu,  sosisialisasi  setiap  ada  perubahan  sistem  versi  terbaru  diperlukan. Kebijaksanan  pimpinan  berupa  telegram  mupun  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pertahanan  dan  Kementerian  Keuangan,  rekomendasi  tim  pemeriksa  Itjen maupun  rekomendasi  BPK  perlu  diikuti.  Peningkatan  terutama  diperlukan  melalui peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  sering  mendapatkan  sorotan  dari setiap pemeriksaan tim wasrik.

## 5. Simpulan
Berdasarkan  pengukuran  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa, hasil  dari  rekapitulasi tingkat  kapabilitas  tata  kelola Teknologi  Informasi  SIMAK  BMN di  Satker  TNI  AL  adalah  pada  tingkat  3  ( Established  process ).    Hal  ini  menunjukkan bahwa  Satker  TNI  AL  selaku  UAKPB  sudah  melaksanakan  tata  kelola  SIMAK  BMN dengan  cukup  baik.    Namun  masih  diperlukan  peningkatan  terutama  dari  kemampuan sumber  daya  manusia  yang  sering  mendapatkan  sorotan  dari  setiap  pemeriksaan  tim pengawas dan pemeriksa (wasrik).
Saran penelitian lebih lanjut adalah perlu ditambahkan kriteria penilaian tata kelola teknologi informasi.  Kriteria tersebut diperoleh dari nilai-nilai yang dapat dikuru secara kuantitatif, misalnya selisih (gap) antara data dalam sistema dengan kondisi nyata, dll.

## Daftar Pustaka
Campbell,  P.  (2005). A  COBIT  Primer .    Sandia  Report  SAND20053255.    Sandia  national Laboratories.  Sandia Corporation.  California. USA.
Budiono.  (2010)  Audit  Kinerja  Sistem  Informasi  Manajemen  Pemeliharaan  Unit  Pembangkit
Listrik Berbasis COBIT Domain. Jurnal EECCES , IV (1) 45-49 ISACA.  (2012). A  Business  Framework  for  the  Governance  and  Management  of  Enterprise  IT . USA. ISACA.
Jamroni.  (2006). Analisis  Tingkat  Kematangan  Sistem  Informasi  Perpustakaan  Surya  Global  Di STIKes Yogyakarta . Tesis STIMIK AMIKOM Yogyakarta. Khanyile  &  Abdullah.    (2013).  COBIT  5:  an  evolutionary  framework  and  only  framework  to address the governance and management of enterprise IT. University of Africa (UNISA).
Journal of IT , 5(3) 162-181. Laksito.  (2012). Analisis Model kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi di STMIK AMIKO Menggunakan Framework COBIT . Tesis STMIK AMIKO Yogyakarta.
Mataracioglu & Ozkan.  (2012). Governing Information Security In Conjunction With COBIT And ISO 27001.
Middle Eas Technical University, Angkara Turkey.
Nugraha.  (2012). Pengukuran  Tingkat  Kematangan  Teknologi  Informasi  dengan  Menggunakan Kerangka  Kerja  Cobit  4  Studi  Kasus  Pada  PT  XYZ .  Tesis  Magister.  Universitas Indonesia. Jakarta.
O’Brien, J. A. & Marakas G. (2005). Management Information System . Nine edition. Boston: Mc Graw Hill, Inc.
Sheikhpour  and  Modiri.  (2012).  An  Approach  to  Map  COBIT  Processes  to  ISO/IEC  27001 Information  Security  Management  Controls. International  Journal  of  Security  and Applications , 6 (2), 60-76. Suranto,  B.,  Hanum,  F.  F.  &  Haryono,  K.    (2014). Audit  Sistem  Informasi  Rsud  Sleman  Untuk Monitoring  Dan  Evaluasi  Kinerja  Sistem .    Prosiding    Seminar  Nasional  Informatika Medis  (SNIMed)  V  2014,  Magister  Teknik  Informatika,  Fakultas  Teknologi  Industri, Universitas Islam Indonesia, 48-57.
Sari,  S.  Rizal,  S  &  Santi,  R.  (2014).  Penerapan  Framework  COBIT5  Pada  Audit  Tata  Kelola teknologi  Informasi  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten  Oku.  Jurnal  Teknik Informasi  5 (2) pp.120-139.
Svata, V. (2011) IS Audit Consideration in Respect of Curren Economic Environment. University Of Economics in Prgague. Journal of system Integration .  7(3) 120-130.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.Jakarta,  Kementerian
Keuangan Reublik Indonesia.
Lampiran. Pertanyaan pada Domain MEA01, MEA02 dan MEa03
Domain Uraian MEA01 – Monitor, Evaluate,
Mengumpulkan,  memvalidasi  dan  mengevaluasi  bisnis,  IT  dan  tujuan  proses  dan  metrik.
and Assess Performance and Conformance. Memantau bahwa proses berkerja terhadap kinerja dan kesesuaian tujuan dan persetujuan dan memberikan pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. MEA01.01 Establish a monitoring approach. Terlibat  dengan  para  pemangku  kepentingan  untuk  membangun  dan  memelihara  pendekatan monitoring  untuk  menentukan  tujuan,  ruang  lingkup  dan  metode  untuk  mengeveluasi  solusi bisnis  dan  pelayanan  dan  kontribusi  terhadap  tujuan  perusahaan.  Mengintegrasikan pendekatan ini dengan sistem manajemen kinerja perusahaan MEA01.02 Set performance and coformance targets Bekerja  dengan  para  pemangku  kepentingan  untuk  menentukan,  meninjau  secara  berkala, update dan menyetujui kinerja dan kesesuaian target dalam sistem pengukuran kinerja. MEA01.03 Collect & process performance & conformance data Mengumpulkan  dan  mengolah  data  tepat  waktu  dan  akurat  sesuai  dengan  pendekatan perusahaan. MEA01.04 Analyse and report performance Berkala  meninjau  dan  melaporkan  kinerja  terhadap  target,  menggunakan  metode  yang menyediakan  ringkas  all-around  pandangan  kinerja  TI  dan  cocok  dalam  sistem  pemantauan perusahaan MEA01.05 Ensure the implementation of corrective actions Membantu  para  pemangku  kepentingan  dalam  mengidentifikasi,  memulai  dan  pelacakan tindakan korektif untuk mengatasi anomali MEA02 – Monitor, Evaluate, and Assess the System of the Internal Control Terus  memantau  dan  mengevaluasi  lingkungan  pengendalian,  termasuk  penilaian  diri  dan ulasan  jaminan  independen.Memungkinkan  manajemen  untuk  mengidentifikasi  kekurangan kontrol  dan  infisiensi  dan  untuk  memulai  tindakan  perbaikan.  Merencanakan,  mengatur  dan menjaga standar untuk kegiatan penilaian pengendalian internal dan jaminan. MEA02.01 Monitor internal controls Terus memantau, patokan dan memperbaiki lingkungan pengendalian TI dan kerangka kontrol untuk memenuhi tujuan organisasi MEA02.02 Review business process controls effectiveness Tinjau  pengoperasian  kontrol,  termasuk  peninjauan  monitoring  dan  bukti  uji,  untuk memastikan  bahwa  kontrol  dalam  proses  bisnis  beroperasi  secara  efektif.  Meliputi  kegiatan untuk menjaga bukti operasi yang efektif kontrol melalui mekanisme seperti pengujian secara berkala kontrol, kontrol terus menerus pemantauan, penilaian independen, pusat komando dan pengendalian, dan pusat operasi jaringan. Ini menyediakan bisnis dengan jaminan efektivitas kontrol  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  berkaitan  dengan  bisnis,  peraturan  dan  tanggung jawab sosial. MEA02.03 Perform control self- assessments Mendorong  manajemen  dan  pemilik  proses  untuk  mengambil  kepemilikan  positif  dari peningkatan kontrol  melalui  program berkelanjutan dari  self-assessment  untuk mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen atas proses, kebijakan dan kontrak. MEA02.04 Identify and report control deficiencies Mengidentifikasi  kekurangan  kontrol  dan  menganalisis  dan  mengidentifikasi  akar  penyebab yang mendasarinya. Tingkatkan kekurangan kontrol dan melaporkan kepada stakeholder MEA03 – Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirements Menilai  bahwa  proses  TI  dan  proses  bisnis  IT  yang  didukung  telah  sesuai  dengan  undang- undang,  peraturan  dan  persyaratan  kontrak.  Memperoleh  keyakinan  bahwa  persyaratan  telah diidentifikasi  dan  dipenuhi,  dan  mengintegrasikan  IT  compliance  dengan  kepatuhan perusahaan secara keseluruhan MEA03.01 Identify external compliance requirements Secara terus menerus, mengidentifikasi dan memonitor perubahan dalam undang-undang lokal dan  internasional,  peraturan  dan  persyaratan  eksternal  lainnya  yang  harus  dipenuhi  dari perspektif TI. MEA03.02 Optimise response to external requirements Review  dan  menyesuaikan  kebijakan,  prinsip,  standar,  prosedur  dan  metodologi  untuk memastikan  bahwa  persyaratan  hukum,  peraturan  dan  kontrak  yang  ditangani  dan dikomunikasikan.  Pertimbangkan  standar  industri,  kode  praktek  yang  baik,  dan  bimbingan praktek yang baik untuk adopsi dan adaptasi MEA03.03 Confirm external compliance Memastikan  dipatuhinya  kebijakan,  prinsip,  standar,  prosedur  dan  metodologi  dengan persyaratan hukum, peraturan dan kontrak. MEA03.04 Obtained assurance of external compliance Mendapatkan dan melaporkan jaminan kepatuhan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prinsip, standar,  prosedur  dan  metodologi.  Konfirmasikan  bahwa  tindakan  korektif  untuk  mengatasi kesenjangan kepatuhan ditutup pada waktu yang tepat.
Sumber: ISACA, 2012