## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 1, No 2, 2022, 101-109
Implikasi  Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Pejeng  Kelod Kecamatan Tampaksiring
Kabupaten Gianyar (Implications  of  Village  Funds  for  Increasing  Community Development  and  Empowerment  in  Pejeng  Kelod  Village,

## Tampaksiring District, Gianyar Regency)
Dewa Putu Sukabawa 1* , Karyoto Karyoto 2 Universitas Ngurah Rai, Bali 1,2

## dewasukabawa@gmail.com

## Riwayat artikel
Diterima pada 17 Maret 2023 Direvisi pada 20 Februari 2023 Disetujui pada 21 Februari 2023
Abstract
Purpose: the purpose of this research is to know investigate and to analyze  implication  fund  a  village  to  improve  development  and fower  society  and  to  analyze  the  problems  in  the  implementation found village and to investigate toward reports have been done by goverment  to  improve  prosperity  of  pejeng  kelod  village Tampaksiring Subdistrict Gianyar Rigency.
Method: This  research  is  use  yuridical  empirical  method  that  is method is to investigate to the aplicable legal provisions and what happened  in  the  village  with  data  collection  technique  in  the comonity with interview, observation, documentation or references study and research online data with the airo of obtain accurate data.
Result: This research to shows that implication fund village to the improvement  of  development  and  power  society  at  Pejeng  Kelod village Tampaksiring subdistrict and Gianyar regency very helpful to improve all the development and power society at pejeng kelod to improve the economic matters tucanbe make  charge to their life to be a better life.
Keywords: implication fund village, development, power society How to cite: Sukabawa, D, P., Karyoto, K. (2023). Implikasi  Dana Desa  terhadap  Peningkatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Pejeng  Kelod  Kecamatan  Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1(2), 101-109.

## 1. Pendahuluan
Keberadaan desa  telah ada jauh sebelum Negara Indonesia berdiri oleh sebab itu, untuk memperkuat kedudukan desa maka pemerintah pada Tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa juga dianggap sangat penting dan istimewa karena telah mencangkup hal yang sangat luas seperti  asas  pengaturan  desa,  kedudukan  dan  jenis  desa,  penataan  desa,  kewenangan  desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan,  Pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di nyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari(Yustisia, 2015):
a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang  diperuntukkan  bagi  Desa  dan  Desa  Adat  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran  pemerintahan, pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Menurut  Permendagri  No  113 Tahun 2014 Pendapatan desa dapat berasal dari:
a. Pendapatan Asli Desa
Hasil  usaha  desa.  Contoh  desa  mempunyai  badan  usaha  milik  desa  (Bumdes)  bidang  usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
b. Transfer
Dana  Desa  adalah  sumber dana  yang  berasal  dari anggaran  pendapatan dan  belanja  negara,  Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.
Kebijakan    Dana    Desa    ditetapkan  pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  60    Tahun    2014 tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Pedapatan  dan Belanja  Negara. Kebijakan  ini dimaksudkan untuk  mewujudkan  Desa kuat,  maju,  mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan.    Kebijakan  dana  Desa  telah diimplementasikan  sejak  tahun anggaran 2015. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya.  Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun  (2016),  Rp  60  triliun  (2017),  Rp  60  triliun  (2018),  dan  Rp  70  triliun  (2019).(Gatra,  2019) Penggunaan  dana  desa  di  desa  Pejeng  Kelod  Kecamatan  Tampaksiring  Kabupaten  Gianyar  dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, digambarkan sebagai berikut :
Sumber : APBDes desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar
Namun  dana  desa  yang  digelontorkan  pemerintah  sejak  2015  belum  menunjukkan  dampak  yang signifikan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  di  desa.  hingga  saat  ini  banyak  desa  yang  mengalami keterbatasan  kapasitas  alias  dianggap  belum  mampu  mengelola  dana  desa  untuk  menciptakan kesejahteraannya.  Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Implikasi dari dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam sebuah  tesis  yang  berjudul  “Implikasi  Dana  Desa  terhadap  Peningkatan  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring  Kabupaten Gianyar”.

## Rumusan Masalah
Dari penjabaran permasalahan diatas maka rumusan masalah yang akan diketengahkan yaitu 1. Bagaimana  Implikasi  Dana  Desa  terhadap  Peningkatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat di desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar?
2. Apa kendala  Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejeng Kelod?
3. Apa  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  desa  agar  penggunaan  dana  desa  dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa?
Tahun Bidang Pembangunan (Rp.) Bidang Pemberdayaan (Rp.) Jumlah (Rp.) 2017 778.289..668 50.000.000 828.289.668 2018 432.071.000 260.000.000 692.071.000 2019 493.725.300 293.404.700 787.130.000

## Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengtahui,  mengkaji  dan  menganalisa  Implikasi  Dana  Desa  terhadap  Peningkatan Pembangunan  dan  Pemberdayaaan  Masyarakat  di  Desa  Pejeng  Kelod  Kecamatan  Tampaksiring Kabupaten Gianyar
b. Untuk mengetahui, mengkaji  dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten
c. Untuk  melakukan  kajian  terhadap  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh    pemerintah  desa  agar penggunaan  dana  desa  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitiam yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  mayarakat  (Waluyo,  2002). Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang dapat diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukam atau badan pemerintah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris  karena  penelitiam  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implikasi  dari  penerapan  Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN terhadap peningkatan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Pejeng  Kelod,  Kecamatan  Tampaksiring Kabupaten Gianyar.

## 3. Pembahasan dan Hasil Penelitian Lapangan

## 3.1 Teori Kemanfaatan dalam Penggunaan  Dana Desa
Dana  Desa  sebetulnya  memiliki  potensi  luar  biasa  dalam  upaya  mempercepat  pertumbuhan  dan pembangunan  Desa  dalam  rangka  mengatasi  berbagai  persoalan  yang  selama  ini  ada.  Namun bagaimana  menjaga  supaya  pemanfaatan  tersebut  tetap  di  koridor  yang  diharapkan.    Harapannya, dengan  anggaran  yang  meningkat  maka  desa  dapat  mengembangkan  kualitas  dan  kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan  membawa  Indonesia  ke  arah  masa  depan  yang  lebih  gemilang.  Dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan,  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015- 2019  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  setiap  tahunnya  yang  diprioritaskan.  Target  yang diprioritaskan  yaitu  mendukung  kedaulatan  pangan,  mendukung  kedaulatan  energi,  mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri (Pradana, 2022).
Untuk  sarana  dan  prasarana  yang  didasarkan  pada  kondisi  dan  potensi  desa,  yang  sejalan  dengan pencapaian target dalam RPJMN desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi: Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  usaha  tani,  pembangunan  dan  pemeliharan  embung  desa, pembangunan  energi  baru  dan  terbarukan,  pembangunan  dan  pemeliharaan  sanitasi  lingkungan (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022). Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan serta pengelolaan saluran untuk    budidaya  perikanan,  dan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  produksi  di  desa.  Penggunaan Dana  Desa  juga  harus  diprioritaskan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  Desa  terutama  untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. Penggunaan Dana Desa untuk  pemberdayaan  masyarakat  harus  mampu  meningkatkan  kualitas  proses  perencanaan  Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Hasyimzum,  2021).  Penggunaan  Dana  Desa  harus  mampu  meningkatkan  pengorganisasian melalui  pembentukan  dan  fasilitasi  paralegal  untuk  memberikan  bantuan  hukum  kepada  warga masyarakat Desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap  kegiatan  desa  dan  masyarakat  pengelolaan  Hutan  Desa  dan  Hutan  Kemasyarakatan,  dan peningkatan  kapasitas  kelompok  masyarakat.  Dalam  pemanfaatan  dana  desa  untuk  pembangunan
infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mampu  menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa , agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.

## 3.2 Pelaksanaan Teknis Institusional tentang Dana Desa
Perhatian  Pemerintah  Pusat  terhadap  pembangunan  daerah  semakin  diperkuat  dengan  adanya  Dana Desa  yang  dibagikan  ke  seluruh  desa  di  Indonesia.  Dana  Desa  tersebut  terus  dioptimalkan penyerapannya  melalui  Peraturan  Menteri  No.  16  Tahun  2018  yang  mencakup  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,  Dana  Desa  memiliki  beberapa  prioritas  yang  tercakup  dalam  3  Ayat  di  Pasal  4.  Prioritas tersebut  diharapkan  agar  desa  memiliki  arah  dan  pandangan  mengenai  pemanfaatan  Dana  Desa sehingga  dapat  dijadikan    acuan  utama  bagi  Desa  di  seluruh  Indonesia  dalam  menyelenggarakan Kewenangan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa  yang  dibiayai  Dana  Desa  pada tahun 2019.

## 3.3 Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  Pasal  3  menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan  sesuai  dengan  prioritas  nasional,  daerah  provinsi,  daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berdikari:  mengutamakan  pemanfaatan  Dana  Desa  dengan  mendayagunakan  sumber  daya  Desa untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  yang  dikelola  dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat  Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
8. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
9. Tipologi  Desa:  mempertimbangkan  keadaan  dan  kenyataan  karakteristik  geografis,  sosiologis, antropologis,  ekonomi,  dan  ekologi  Desa  yang  khas,  serta  perubahan  atau  perkembangan  dan kemajuan Desa.

## 3.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:
a. Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
b. Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
Prioritas  penggunaan  dana  desa  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan  serta  peningkatan  pelayanan  publik  di  tingkat  Desa.  Menurut  I  Gede Subayasa,S.Sos.,MM,, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar mengatakan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa harus ada keselarasan antara Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan dana
desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  di  kabupaten  Gianyar  Tahun  2019  dan  hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa sehingga prioritas penggunaan dana desa di setiap desa ada yang sama ada yang berbeda. Itu dikarenakan prioritas penggunaan dana desa yang merujuk pada Peraturan Bupati menjadikan prioritas penggunaan dana desa sama dan prioritas penggunaan dana desa  berdasar  pada  hasil  Musyawarah  Desa  menjadikan  prioritas  penggunaan  dana  desa  menjadi berbeda itu dikarenakan masing masing desa mempunyai potensi dan kondisi yang berbeda.

## 3.5 Gambaran Umum Desa Pejeng Kelod
Desa Pejeng Kelod adalah desa yang terltak di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa Pejeng Kelod terdiri dari 7 Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas, Pacung Banjar Dinas Bitra, Banjar Dinas Gubat, Banjar Dinas Tiapi, Bnajar Dinas Kelusu, Banjar Dinas Gepokan dan Banjar Dinas Sawogunung.  Desa  ini  dibentuk  tahun  1980  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  : 07/414/13/682/Pem/1980  tertanggal  1  April  1980.  Wilayah  Desa  Pejeng  Kelod  terletak  antara 115.2997LS/LU  –  8.517553  BT/BB  Desa  Pejeng  Kelod  mempunyai  luas  245. Ha.terdiri  dari  Lahan tanah sawah seluas 114 ha, da lahan tanah kering 131 ha.  Adapun batas-batas Wilayah Desa Pejeng Kelod adalah:
a. Sebelah Uatara, berbatasan dengan Desa Pejeng Kangin Kecamatan Tampaksiring
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Siangan Kecamatan Gianyar
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring.
Desa Pejeng Kelod terdiri dari 7 Dusun yakni Dusun/Pacung, Dusun Gubat, Dusun Tiapi, Dusun Bitra, Dusun Kelusu, Dusun Gepokan, Dusun Sawogunung   Penduduk Desa Pejeng Kelod secara garis besar adalah  asli  Bali  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  hindu  Jumlah  Penduduk  Pada  tahun  2018 jumlah KK yang ada di Desa Pejeng Kelod adalah sejumlah 766 KK dan pada tahun 2019 Jumlah KK di Desa Pejeng Kelod mencapai 717 KK,  dengan jumlah Jiwa 3.127, dengan proporsi penduduk laki- laki 1587 jiwa, sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 1.540 orang dengan tingkat pendidikan sudah  menerapkan  wajib  belajar  9  tahun,  lebih  dari  79,87%  masyarakat  Desa  Pejeng  Kelod  telah mencapai wajib belajar 9 tahun dan untuk perekonomian masyarakat masih mengandalkan pertanian, wiraswasta dan pegawai swasta.

## 3.6 Implikasi dana desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod
Desa  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  proses  pembangunan  secara  nasional,  karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Menurut  Pande  Putu  Suardana  perbekel  desa  pejeng  kelod  menyatakan  dana  desa  membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat desa pejeng kelod yang saat ini masih mengandalkan pertanian sebagai matapencaharian masyarakat desa pejeng kelod. Dalam bidang pembangunan Sebelum tahun 2015 desa Pejeng Kelod belum mendapatkan dana desa kala itu saluran irigasi masih bersifat sederhana sehingga petani mengeluh lantaran tidak kebagian air karena terdapat banyak kebocoran pada saluran irigasi bahkan saluran irigasi sering jebol terutama di musim hujan begitu juga jalan usaha tani masih sederhana hanya bisa untuk pejalan kaki namun setelah ada dana desa saluran irigasi kita buat permanen dan jalan usaha tani diperlebar dan dibuat permanen sehingga untuk pengairan sampai sekarang para petani yang ada di desa pejeng kelod dapat menggunakan air sebagai kebutuhan dalam irigasi dapat dioptimalkan,  begitu  juga  dalam  Pemberdayaan  yang  dulunya  masih  mengandalkan  pembinaan  dan pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  kabupaten  namun  sekarang  pemberdayaan  mulai  jalan  seperti pelatihan terhadap PKK dengan 10 Prgram Pokok PKK dengan Taman Hatinya PKK yaitu menanam tanaman  untuk  kebutuhan  sehari  hari  dengan  memanfaatkan  tanah  pekarangan  dan  UP2K  (Usaha Peningkatan  Pendapatan  Keluaraga)  yaitu  membuat  barang  kerajinan  yang  implementasinya  dapat menambah  pendapatan  keluarga    begitu  juga  Kegiatan  Posyandu  dimana  kader  posyandu  diberikan pelatihan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk bayi  sehingga pemberian  menu makanan bayi  akan  berpariasi  dan  Pelatihan  Spa  bayi  yaitu  pijat  bayi  untuk  merangsang  pertumbuhan  bayi sehingga tumbuh kembang bayi tidak mengalami keterlamatan. Begitu juga dengan memberdayakan
Bumdesa  dan  KPSPAMS  (Kelompok  Pengelola  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi)  yang mana Bumdesa melalui unit simpan pinjamnya memberikan pinjaman modal terhadap usaha usaha kecil yang membutuhkan  sehingga usahanya dapat berkembang dan perekonimian masyarakat desa pejeng kelod  lebih  meningkat  (Anggraini,  Washliati,  &  Prasetiasari,  2022).  begitu  juga  dengan  KPSPAMS desa Pejeng Kelod dengan menggunakan dana desa dapat memperluas jaringan air bersih  untuk seluruh warga masyarakat di desa pejeng kelod sehingga semua warga masyarakat dapat terlayani air bersih yang merupakan kebutuhan utama masyarakat.

## 3.7 Kendala-kendala dan solusi dalam Pengelolaan Dana Desa
Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal  namun  dari  kendala tersebut    didapatkan  solusi    sehingga  pelaksanaan  pembangunan  bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncankan (Siagian, Riza, & Lubis, 2023). Adapun kendala kendala dan solusi   yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa antara lain untuk kendala Kwlitas SDM yang masih rendah dengan mengadakan pelatihan terhadap aparatur desa dan mengadakan studi banding ke desa lain yang tingkat SDMnya sudah mumpuni dalam tata kelola desa, sebisa mungkin merencanakan pembanguna di musim kemarau untuk menghindari hambtan cuaca yang  tudak  terduga,,  agar  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam  setiap  pembangnan  desa  pemerintah desa  mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pengeloaan  dana  desa,  dan  jika  dana  desa lambat cair maka disiasati dengan berkoordinasi dengan rekanan untuk mempersiapkan perencanaan lebih  awal  mengenai  penyediaan  barang  dan  jasa,,  dan  untuk  peraturan  selalu  berubah    dengan mempelajari dan memahami aturan itu agar pengelolaan dana desa tidak menemui kesulitan (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).

## 3.8 Rialisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pejeng Kelod
Pemerintah  Desa  Pejeng  Kelod  dalam  meningkatkan  Pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah dusun yang dituangkan dalam RKP Desa yang nantinya masuk ke dalam APBDesa, Semua aspirasi masyarakat yang telah tertuang dalam APBDesa  dirialisasikan  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan tarap hidup mayarakat desa (Yasa,  Yuliansyah,  & Kesumaningrum,  2021).  Hal ini  dapat  terlihat dari rialisasi  pembangunan  dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejeng Kelod dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat diantaranya : 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan  usaha tani
Peranan infrastruktur Pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program, khususnya program peningkatan nilai tambah.Infrastruktur Pertanian khususnya Jalan Usaha Tani merupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan pertanian yang fundamental. Tujuan kegiatan pengembangan jalan usaha tani adalah:
- Mempercepat transportasi sarana usaha tani dan alat mesin pertanian dari kawasan permukiman (dusun dan desa) kelahan usaha tani.
- Mempercepat  pengangkutan  produk  pertanian  dari  lahan  usaha  menuju  sentra  pemukiman, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.
Terkait dengan pembangunan jalan usaha tani pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Desa Pejeng Kelod membuat jalan usha Tani yang berlokasi di subak Gepokan Atas dengan biaya sebesar Rp. 104.196.500.
2. Pembangunan Saluran Irigasi  Subak
Dari sektor pertanian, masyarakat banyak mendapat bantuan sarana prasarana yang diberikan dari dana  desa  berupa  perbaikan  saluran  irigasi.  Pada  tahun  2017  pemerintah  desa  pejeng  kelod menganggarkan dana yang lumayan besar untuk memperbaiki saluran irigasi karena dengan saluran irigasi yang baik akan meringankan subak untuk menentukan pengaturan irigasi untuk memenuhi kebutuhan  air sawah bagi anggota subaknya.  Di tahun 2017  perbaikan saluran irigasi dlakukan pada :
- Saluran irigasi subak sawagunung sepanjang 350 m dengan biaya sebesar Rp.83.121.550
- Saluran irigasi subak kelusu  sepanjang 58 m dengan biaya sebesar Rp. 24.763.300
- Saluran irigasi subak suganti sepanjang 250 m dengan biaya sebesar 57.872.900
- Saluran irigasi subak gepokanatas  sepanjang 296 m dengan biaya Rp. 69.675.850
- Saluran irigasi subak gepokan bawah sepanjang 303 m dengan biaya Rp. 71.450.400
- Saluran irigasi subak kelusu sepanjang 235 m dengan biaya Rp.56.415.250
- Plat deuker saluran irigas subak Gepokan Atas dengan biaya  Rp. 8. 016.400
- Untuk  pembangunan  irigasi  di  tahun  2018    dengan  melanjutkan  pembangunan  perbaikan  dan pemeliharaan saluran irigasi subak Gepokan Bawah, subak Gepokan Atas, subak Sawogunung dan subak Kelusu dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 296.279.300
- Plat deuker saluran irigasi subak Suganti Selatan  dengan biaya Rp. 6.743.600
- Dan tahun 2019 pembangunan irigasi dilanjutkan dengan pembangunan irigasi tersier/sederhana dengan biaya sebesar Rp. 269.389.550
3. Pembangunan Bak Sampah
Untuk  mengedukasi  masyarakat  agar  tidak  membuang  sampah  sembarangan  dan  menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan pembangunan  bak sampah  menggunakan dana desa dengan biaya sebesar Rp. 6.168.800
4. Menggiatkan program PKK
Untuk  menggiatkan  program  PKK  pemerintah  desa  Pejeng  Kelod  melaksanakan  Peningkatan Kapasitas  UP2K  kepada  pengurus  dan  anggota  PKK  desa  Pejeng  Kelod  dengan  mendatangkan narasumber dari Kabupaten Gianyar. dengan diadakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi PKK diharapkan  nantinya  para  anggota  PKK  bisa  mampu  meningkatkan  pendapatan  keluarga  melalui UP2K. Untuk melaksanakan kegiatan peningkatan Kapasitas UP2K pemerintah desa Pejeng Kelod mengganggarkan biaya dari dana desa sebesar Rp. 13.772.000.
5. Pembinaan Kader Jumantik dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mendekati masyarakat untuk memberikan pemahaman  tentang kesehatan lingkungan maka pemerintah desa pejeng kelod pada tahun  2019  memberikan  pembinaan  kepada  Kader  jumantik  dengan  menggunakan  anggaran  dari dana desa sebesar Rp.18.780.000
6. Kegiatan Olah Raga
Olahraga  merupakan  jenis  kegiatan  fisik  yang  baik  untuk  pikiran,  tubuh,  serta  jiwa  manusia. Kegiatan  ini  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  aktivitas  yang  berkontribusi  terhadap kebugaran,  kesejahteraan mental,  serta interaksi sosial.  Ada  banyak  bentuk  dari  olahraga,  seperti bermain,  rekreasi,  bertani, maupun  gerakan  fisik  lainnya.  Olahraga  secara  rutin merupakan  suatu langkah antisipasi terhadap pencegahan timbulnya berbagai jenis penyakit berbahaya dalam tubuh. Kegiatan ini bisa dilakukan siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa,  maupun lanjut usia. Utari, Yuliansyah,  and  Nauli  (2022)  Di  desa  Pejeng  kelod  untuk  mengolahragakan  masyarakat  dan memasyarakatkan olahraga dengan memfasilitasi para remaja di setiap banjar dengan menyediakan sarana olahraga. Terkait Sarana Olahraga pemerintah desa Pejeng Kelod pada tahun anggaran 2018 mengadakan belanja modal untuk pembelian meja pingpong, Bet pingpong, Bola Volley, gawang futsal, bola futsal dengan biaya sebesar Rp.36.873.500Bidang kesehatan masyarakat sangat terbantu dengan adanya dana desa  diantaranya
7. Penyelenggaraan Posyandu
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan  diselenggarakan  dari,  oleh,  untuk  dan  bersama  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pembangunan  kesehatan,  guna  memberdayakan  masyarakat  dan  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mepercepat penurunan angka  kematian  ibu  dan  bayi..Di  desa  Pejeng  kelod  sampai  saat  ini  ada  7  Kelompok  posyandu dimana masing masing posyandu memiliki 5 orang kader posyandu yang telah medapatkan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa  kabupaten Gianyar dan setiap kader posyandu diberikan insentif oleh pemerintah desa Pejeng Kelod. Kader posyandu ini  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  melayani  kesehatan  masyarakat  terutama  bagi balita dan ibu  hanil dan ibu menyusui.  Dimana Kader Posyandu ini bertugas: memberitahukan hari dan jam buka posyandu kepada masyarakat yang ada wilayah posyandu atau banjar mereka, yang setiap posyandu memiliki jadwal yang berbeda beda dan di hari Buka Posyandu  Kader posyandu melaksanakan tugas pemeriksaan kesehatan dari pendaftaran ,penimbangan pencatatan, pemberian
penyuluhan dan jika masyarakat yang tercatat dalam  posyandu tidak sempat datang ke Posyandu kader  ini    bersama  petugas  dari  kesehatan  akan  mengadakan  kunjungan  rumah  untuk  melakukan pendataan dan penyuluhan terhadap waganya. Penyelenggaraan posyandu dilakukan dengan :
- Pemberian makanan tambahan pada Balita, ibu hamil dan membuka kelas ibu hamil posyandu lansia dan pemberian insentif pada kader posyandu dengan biaya sebesar Rp. 81.590.000
- Mengadakan  Penyuluhan  dan  pelatihan  bidang  kesehatan  yaitu  dengan  mengadakan  pelatihan teerhadap kader posyandu dengan anggaran sebesat Rp.7.750.000.000
- Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kader Jumantik ( Juru Pemantau jentik) denagn biaya sebesar 18.750.000
- Penagadaan sarana dan prasarana  posyandu dengan biaya sebesar Rp. 25.250.000
8. Sektor ekonomi salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution)  dan  komersial  (commercial  institution).  BUMDesa  sebagai  lembaga  sosial  berpihak kepada  kepentingan  masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial. Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari  keuntungan  melalui  penawaran sumberdaya  lokal (barang dan jasa)  ke  pasar  (Wahyudi  &  Silpayana,  2022).  Dalam  menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Menurut Bapak Ketut Sadru Ketua BUMDesa  Pejeng  Kelod  mengatakan  “BUMDesa  Pejeng  Kelod  membantu  menghidupkan perekonomian masyarakatnya .Pada saat ini BUMDesa Pejeng Kelod baru memiliki 2 unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam dan Warung Desa. Pada Unit Simpan Pinjam BUMDesa Pejeng Kelod membantu masyarakat desa yang memiliki usaha kecil seperti pedagang, kelompok usaha kerajinan dan usaha lainnya dengan memberikan pinjaman modal usaha sehingga usaha yang mereka geluti sampai saat ini mulai berkembang  dan untuk warung desa BUMDesa Pejeng Kelod menyediakan ATK,  Foto  Copy  dan  kebutuhan  pokok  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak  perlu  jauh  jauh membeli  kebutuhannya  setiap  hari  Pada  saan  ini  modal  Bumdesa  Pejeng  Kelod  berasal  dari Penyertaan modal dari pemerintah desa pejeng kelod pada tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000 dan tahun 2018 sebesar 260.000.000 dan  tahun 2019 sebesar 250.000.000 bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 50.000.000 dan BUMDesa telah berkontribusi terhadap pendapatan asli desa

## 4. Kesimpulan dan saran
Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sangat membantu dalam peningkatan pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Pejeng  Kelod,  ini  terbukti dengan adanya dana desa pembangunan mulai berjalan dengan lancar, dalam artian pembangunan terus berjalan dalam membenahi infrastruktur desa seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi yang tadinya rusak sekarang meningkat menjadi saluran irigasi yang permanen yang sangat mununjang peningkatan  hasil  petani    dan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  mulai  merasakan  adanya dampak yang positif terlihat dari adanya pemberdayaan dibidang kesehatan melalui memberdayakan posyandu, PKK Bumdesa dan KPSPAM yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kendala  kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan diantaranya kendala Kwlitas SDM yang masih  rendah  solusinya  dengan  mengadakan  pelatihan  terhadap  aparatur  desa,  sebisa  mungkin merencanakan  pembanguna  di  musim  kemarau  untuk  menghindari  hambtan  cuaca  yang  tudak terduga,  agar  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dengan  mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang pengeloaan dana desa, dan jika dana desa lambat cair maka disiasati dengan mempersiapkan perencanaan lebih awal mengenai penyediaan barang dan jasa,, dan untuk peraturan selalu berubah dengan mempelajari dan memahami aturan itu agar pengelolaan dana desa tidak menemui kesulitan.
3. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Pejeng Kelod dalam meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah dusun yang  dituangkan  dalam  RKP  Desa  yang  nantinya  masuk  ke  dalam  APBDesa,  Semua  aspirasi masyarakat  yang  telah  tertuang  dalam  APBDesa  dirialisasikan  dalam  pembangunan  dan pemberdayaan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat dan meningkatkan tarap hidup mayarakat desa.

## Saran
Setelah melaksanakan penelitian di Desa Pejeng kelod, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni: 1. Penggunaan dana desa  tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur jalan desa dan irigasi saja, tapi dapat juga digunakan untuk mennggali potensi  desa membuat inovasi yang sesuai dengan potensi  yang  ada  di  desa  atau  juga  bisa  mengadopsi  inovasi  yang  dilakukan  oleh  desa  lain  yang sudah berhasil mengelola dana desa untuk direplikasi di desa Pejeng Kelod sesuai dengan potensi yang ada di desa Pejeng Kelod
2. Untuk  meminimalisir  kendala-kendala  dalam  pengelolaan  dana  pemerintah  desa  Pejeng  Kelod semestinya  mengambil  langkah  langkah  dengan  melaksanakan  pelatihan  secara berkala  terjadwal dan  berkesinambungan  sehingga  nantinya  perintah  desa  pejeng  kelod  memiliki  SDM  yang  betul betul mumpuni dalam melaksanakan setiap kegiatan baik itu Pembangunan maupun pemberdayaan yang tertuang dalam APBDes
3. Paradigma  pembangunan  nasional  pada  saat  ini  adalah  pembangunan  yang  berorientasi  pada peningkatan  kwalitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  desa,  untuk  meningkatkan  kemampuan, ketrampilan  maupun pengalaman sehingga mampu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri kegiatan  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  memberdayakan  kelompok-kelompok  Ekonomi kreatif yang berkembang di desa Pejeng Kelod.

## Daftar Pustaka
Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP  dan  KUHAP  Islam. Kajian  Ilmiah  Hukum  dan  Kenegaraan,  1 (1),  1-11. doi:10.35912/kihan.v1i1.1338
Anggraini,  F.,  Washliati,  L.,  &  Prasetiasari,  C.  (2022).  Analisis  Yuridis  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Pemalsuan  Dokumen  Sertifikat  Vaksin  Covid-19. Kajian  Ilmiah  Hukum  dan Kenegaraan, 1 (1), 23-33. doi:10.35912/kihan.v1i1.1713
Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (1), 27-35. doi:10.35912/jihham.v1i1.416 Peraturan Pemerintah No.  60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersuber dari APBN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (2), 43-53. doi:10.35912/jihham.v1i2.1022
Siagian, A., Riza, K., & Lubis, I. H. (2023). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak  Berbadan  Hukum. Kajian  Ilmiah  Hukum  dan  Kenegaraan,  1 (1),  35-42. doi:10.35912/kihan.v1i1.1867
Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga  Negara  Era  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 1 (2), 55-66. doi:10.35912/jihham.v1i2.909 Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Utari,  T.,  Yuliansyah,  Y.,  &  Nauli,  P.  (2022).  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  terhadap  Kinerja Karyawan dengan Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening, Bank Rakyat  Indonesia  Kantor  Cabang  Bandar  Lampung. Jurnal  Studi  Pemerintahan  dan Akuntabilitas, 1 (2), 97-110. doi:10.35912/jastaka.v1i2.1020
Wahyudi,  H.,  &  Silpayana,  S.  (2022).  Pertumbuhan  Ekonomi  Pulau  Sumatera. Jurnal  Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 1 (2), 111-124. doi:10.35912/jastaka.v1i2.1408 Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta. Yasa, P. T., Yuliansyah, Y., & Kesumaningrum, N. D. (2021). The influence of ethics, experience, and competence on auditors’ professional skepticism (Study at BPKP representative of Lampung Province). Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 1 (1), 1-23.
doi:10.35912/jastaka.v1i1.34