## PERLINDNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA WANITA PADA USAHA HIBURAN MALAM DI KOTA PALU

## MAISA
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Email : doktormaisa@gmail.com

## Abstract
The main issue discussed in this thesis is how the implementation of legal protection for the safety of women on night entertainment business. This study uses the type of normative legal research to answer the proposed problem formulation. The results of the study indicate that the implementation of legal protection for the safety of women in  the  night  business  which  includes:  1.  Work  permit  for  women;  2.  Providing nutritious  food  and  drink;  3.  Transportation;  4.  Lighting  at  work  place  at  night;  5. Protection  of  crime,  safety  and  morals;  Already  implemented  by  entrepreneurs, although  in  terms  of  nourishing  food  and  beverages  and  transportation, entrepreneurs  are  replaced  with  money  because  the  company  can  not  provide  such facilities on a daily basis.
Keywords : Legal protection, Women's Occupational Safety, Night Business

## A. PENDAHULUAN
Permbangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengarah pada  peningkatan  harkat,  martabat  dan  kemampuan  manusia  sejahtera,  adil  dan makmur  baik  materiil  maupun  spiritual,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  pasal  27 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi
“ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Berdasarkan  pasal  tersebut  dengan  sendirinya  kaum  wanita  pun  mempunyai hak yang sama dengan pria untuk bekerja pada bisnis hiburan apapun bentuknya.
Tenaga kerja merupakan modal utama terselenggaranya pembangunan daerah dan  kemajuan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  hasil  nyata  pembangunan.  Hasil tersebut akan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang ada sebagai faktor
pelaksana  yang  sangat  diperlukan  dalam  berbagai  bidang  pembangunan  termasuk pembangunan  bidang  hiburan,  meskipun  tenaga  kerja  wanita  dibidang  hiburan memiliki  keterbatasan  karena  kodratnya.  Mereka  juga  memiliki  peranan  untuk pembangunan nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,  menjelaskan  peran  serta  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  semakin meningkat  dan  semakin  meningkat  pula  penggunaan  teknologi  di  berbagai  sektor kegiatan  usaha,  yang  mana  dapat  mengakibatkan  semakin  tinggi  resiko  yang mengancam  keselamatan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  tenaga  kerja,  sehingga  perlu upaya  peningkatan  perlindungan,  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.
Aspek  perlindungan  keselamatan  kerja  harus  mendapat  perhatian  dari pengusaha  karena  faktor  tenaga  kerja  merupakan  faktor  pendukung  dalam  suatu proses  peningkatan  produktifitas  pekerja  dalam  melakukan  pekerjaannya  apabila pekerja  tersebut  terjamin.  Keselamatan  kerja  dapat  membantu  peningkatan  produksi dan produktifitas, hal ini dapat terjadi atas dasar (Suma’mur, 1989:4) :
1.  Dengan  tingkat  keselamatan  kerja  yang  tinggi,  kecelakaan-kecelakaan  yang menjadi  sebab  sakit,  cacat  dan  kematian  dapat  dikurangi  atau  dapat  ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari.
2.  Tingkat  keselamatan  yang  tinggi  sejalan  dengan  pemeliharaan  dan  penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan bertalian dengan tingkat produksi dan produktifitas yang tinggi.
3.  Pada  berbagai  hal  tingkat  keselamatan  yang  tinggi  menciptakan  kondisi-kondisi yang  mendukung  kenyamanan  serta  kegairahan  kerja,  sehingga  faktor  manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisien yang tinggi pula.
4.  Praktek  keselamatan  tidak  bisa  dipisah-pisahkan  dari  ketrampilan,  keduanya berjalan  sejajar  dan  merupakan  unsur-unsur  penting  bagi  kelangsungan  proses produksi.
5.  Keselamatan  kerja  yang  dilaksanakan  sebaik-baiknya  dengan  partisipasi pengusaha  dan  buruh  akan  membawa  iklim  keamanan  dan  ketenagakerjaan,
sehingga  dapat  membantu  bagi  hubungan  buruh  dengan  pengusaha  yang merupakan landasan kuat bagi terciptanya kelancaran produksi.
Perlindungan  terhadap  keselamatan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  merupakan hak  dari  setiap  tenaga  kerja  dan  kewajiban  bagi  perusahaan  yang  dijamin  oleh pemerintah  serta  diatur  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja tersebut diperlukan, karena setiap tenaga kerja selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis berupa sakit, cacat, hari tua dan meninggal dunia selama bekerja.
Didalam  prakteknya  tenaga  kerja  wanita  di  bidang  hiburan  malam  dituntut untuk  kerja  secara  profesional  yaitu  mengikuti  tata  cara  bekerja  dan  peraturan  yang ada  didalamnya  yang  salah  satunya  adalah  bekerja    hingga  larut  malam  yang semestinya  para  tenaga  kerja  wanita  mendapat  perlindungan  sosial  atas  rawannya tindak pelecehan seksual yang sering terjadi pada usaha tersebut, maka perlindungan keselamatan  bagi  tenaga  kerja  wanita  itu  sepantasnya  harus  ada  karena  disamping memperlancar jalannya usaha juga untuk memberikan rasa aman dalam bekerja juga bagi kodratnya seorang wanita. Meskipun memiliki keterbatasan-keterbatasan karena kodratnya, kaum wanita yang bekerja didalam usaha hiburan malam juga mempunyai peranan penting untuk pembangunan nasional guna mencapai dan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dewasa  ini  di  Kota  Palu  sedang  menjamur  bisnis  dunia  hiburan  yang membutuhkan  tenaga  kerja  sebagai  upaya  pola  pembangunan  ketenagakerjaan  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  serta  percaya  diri  sumber  daya manusia  yang bersifat  menyeluruh disemua saktor dan daerah untuk  perluasan mutu dan  kemampuan  serta  perlindungan  tenaga  kerja  pembangunan  pada  usaha  hiburan sekarang  ini  semakin  ditingkatkan  dan  dikembangkan  sehingga  diharapkan  dapat menghasilkan devisa yang besar dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat  yang diharapkan  dapat  mengurangi  pengangguran.  Hal  tersebut  diatas  dapat  dikatakan faktor  ketenagakerjaan  sangat  berperan  penting  untuk  mewujudkan  pembangunan disektor  usaha  hiburan,  karena  pada  kenyataannya  di  berbagai  sektor  dan  berhak
untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  kesehatan  kerja,  keselamatan  kerja  dan kesejahteraan bagi tenaga kerja wanita (Imam Supomo, 1979:55).
Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja dalam bekerja di Negara yang  masih  berkembang  seperti  di  Indonesia  adalah  ditujukan  pada  perlindungan pekerja atas perlakuan dari pihak majikan terhadap para tenaga kerja, yaitu perlakuan yang  semena-mena  yang  kadang-kadang  tidak  berperikemanusiaan,  dalam memperlakukan pekerja dalam melakukan suatu pekerjaannya.
Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan diselenggarakan  dalam  bentuk  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  dengan berdasarkan usaha bersama, kekeluargaan dan goitong royong sebagaimana dimaksud dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya program  ini  menekankan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  yang  relatif  mempunyai kedudukan yang lebih lemah, oleh karena itu perusahaanlah yang memikul tanggung jawab  utama  dan  secara  moral  perusahaan  mempunyai  kewajiban  untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan
“  Sudah  sewajarnya  apabila  tenaga  kerja  juga  berperan  aktif  dan  ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang ditetapkan guna melindungi  hak-hak  pekerja  yang  berupa  jaminan  sosial  tenaga  kerja  dan keluarganya dengan baik”
Tenaga  kerja  sebagai  unsur  yang  produktif  merupakan  unsure    yang  penting dalam  pembangunan,  sehingga  harus  diberi  perlindungan,  ditingkatkan  dan dikembangkan kemampuannya, menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja bahwa
“  Tiap  tenaga  kerja  berhak  mendapatkan  perlindungan  atas  keselamatan, kesehatan  serta  kesusilaan,  pemeliharaan  moril  kerja  serta  perlakuan  yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.
Perlindungan  hukum  bagi  kepentingan  tenaga  kerja  mencakup  semua  aspek yang antara lain meliputi perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja, perlindungan atas
keamanan,  kesusilaan,  keselamatan  dan  kesehatan  di  dalam  Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok tenaga kerja yang berbunyi “Tiap  tenaga  kerja  berhak  mendapatkan  perlindungan  atas  keselamatan, kesehatan,  kesusilaan,  pemeliharaan  moril  kerja  serta  perlakuan  yang  sesuai dengan martabat dan agama”.
Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja wanita yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya lebih dikhususkan bahwa tenaga kerja wanita di lapangan pekerjaan.
Perlindungan  hukum  bagi  kepentingan  tanaga  kerja  wanita  tersebut  untuk memperoleh jaminan kepastian, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta bagaimana  cara  penyelesaian  bila  kemudian  hari  terjadi  perselisihan  perburuhan diantara para pihak perlu diatur secara tegas dan jelas di dalam perjanjian kerja yang dibuat antara pihak pengusaha dengan tenaga kerja yang bersangkutan.
Perjanjian  kerja  merupakan  sarana  terbaik  untuk  memberikan  perlindungan hukum khususnya bagi kepentingan tenaga kerja, sebab merupakan hasil kesepakatan langsung antara pengusaha dengan tenaga kerja yang bersangkutan, karena semua itu diberikan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap keselamatan kerja wanita pada usaha hiburan malam ?

## B. PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Tentang Hiburan Malam yang ada di Kota Palu
Perusahaan hiburan malam yang ada di Kota Palu sebanyak 9 tempat hiburan antara lain :
Tabel 1 Nama-nama Tempat Hiburan  Malam di Kota Palu No N a m a A l a m a t Tenaga Kerja Pria wanita Jml
1 Space Bard Jl. Abd Rahman Saleh Palu 31 15 46 2 Desy Jl. Sisingamangaraja Palu 15 9 14 3 MJM Jl. Setia Budi Palu 13 8 21 4 N Club Jl. Thamrin Palu 19 15 34 5 Planet Palu Jl. Sisingamangaraja Palu 15 11 26 6 Star Long Jl.  S.  Maloonda  (Swiss  Bell Hotel) 19 9 28 7 Idol Jl. Yos Sudarso Palu 7 6 13 8 SMS Jl. Thamrin Palu 11 9 20 9 Inul Fiesta Jl. Ahmad Dahlan Palu 12 7 19 10 NAV Karaoke  Mall Tatura Jl. Emy Saelan Palu 18 9 27 11 D Class Jl. Cumi-Cumi Palu 15 10 25
Dari ke sebelas tempat hiburan malam yang dijadikan sampel dalam penelitian ini  adalah  tempat  hiburan  malam  yang  memperkerjakan  wanita  hingga  malam  hari atau  diatas  jam  22.00  wita,  ada[un  fasilitas  yang  dimiliki    yaitu  menyediakan  Bar, Kafe  dengan  fasilitas  AC  dan  Band,  serta  ruangan  VIP  yang  dilengkapi  dengan fasilitas AC Televisi untuk karaoke serta kursi sofa dan kamar kecil. Memiliki tenaga kerja  wanita  dengan  jam  kerja  18.00  s/d  02.00  wita.  Tenaga  kerja  wanita  bekerja sebagai kasir, mengambil makanan atau minuman serta tenaga kerja khusus memasak di  dapur. . Tenaga kerja  wanita dituntut untuk  menyesuaikan lingkungan  dan ramah sehingga  banyak  terlihat  tenaga  kerja  wanita  tersebut  kelihatan  akrab  dengan pengunjung.    Fasilitas  yang  diberikan  pemilik  tempat  hiburan  terhadap  tenaga  kerja wanita yaitu jaminan kesehatan, makan, minum, Mess/tempat serta transportasi antar jemput.

## 2. Perjanjian Kerja di Tempat Hiburan Malam
Di  dalam  menciptakan  hubungan  kerja,  pengusaha  hiburan  malam  terlebih dahulu  melakukan  rekruitmen  calon  tenaga  kerja.  Setelah  proses  rekruitmen  dengan cara  memasang  iklan  tersebut,  ada  beberapa  perusahaan  hiburan  malam  yang menerapkan tes sebelum menjadi tenaga kerja ditempat tersebut, dengan tujuan untuk melihat  kemampuan  tenaga  kerja  tersebut  dari  aspek  pengetahuan,  ketrampilan  dan sikap kerja yang berkaitan dengan pekerjaan, bagi tenaga kerja yang lolos tes, tenaga
kerja tersebut akan melakukan penandatanganan perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari dua jenis yaitu :
1. Perjanjian  sepihak, yaitu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pengusaha  dan  pihak tenaga kerja tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian, sehingga tenaga kerja tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi. Jumlah yang menggunakan perjanjian tersebut ada empat atau 66,6 % tempat hiburan malam yang diteliti.
2. Perjanjian yang dibuat bersama , yaitu perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak di dalam membuat perjanjian sehingga kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi  di  dalam  menentukan  isi  perjanjian.  Perjanjian  yang  didasarkan  atas musyawarah ini berjumlah dua atau 33,4 % dari tempat yang diteliti.
Perjanjian  kerja  tersebut  disepakati  dan  mengikat  kedua  belah  pihak. Perjanjian kerja di tempat hiburan malam dibuat dalam dua bentuk yaitu :
1.   Perjanjian  untuk  waktu  tertentu  yaitu  perjanjian  bagi  tenaga  kerja  yang  bekerja sebagai pelayan, pemandu karaoke dan bartender.
2.  Perjanjian yang dibuat untuk waktu tidak tertentu. Tenaga kerja wanita tersebut adalah  tenaga  kerja  tetap  yaitu  tenaga  kerja  administratif  yang  mengurusi jalannya usaha, bagian kebersihan dan keamanan.
Di  dalam  hubungan  kerja  tersebut  terdapat  peraturan  perusahaan.  Peraturan perusahaan  tersebut  disusun  oleh  pengusaha  dengan  memperhatikan  saran  dan pertimbangan  dari  wakil  tenaga  kerja  di  perusahaan  tersebut.  Peraturan  tersebut sekurang-kurangnya berisikan :
1.   Kewajiban-kewajiban para pihak.
a.  Kewajiban pengusaha yaitu membayar upah
b.  Kewajiban tenaga kerja yaitu menjalankan pekerjaan
2.   Syarat  kerja adalah hak  dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja  yang  belum diatur dalam perundang-undangan seperti :
a.  Kewajiban pengusaha seperti memberikan seragam bagi tenaga kerja.
b.  Kewajiban tenaga kerja seperti tenaga kerja wajib memakai seragam.
3.  Tata Tertib Perusahaan, antara lain :
a.  Saling menghormati.
b.  Memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung.
c.  Mengisi daftar hadir.
d.  Bagi yang tidak masuk kerja harus dengan ijin.
e.  Menggunakan seragam.
f.  Datang tepat waktu, dll.
Peraturan  perusahaan  tersebut  dapat  berubah  apabila  ada  kesepakatan  antara pengusaha  dan  tenaga  kerja,  sedangkan  isi  dalam  perjanjian  mencakup  hal-hal  yang berkaitan dengan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh para pihak antara lain : 1.  Jangka Waktu
Hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja  tidak  berlangsung  terus menerus,  jangka  waktu  tersebut  dibuat  atas  kesepakatan  antara  pengusaha  dan tenaga  kerja,  karena  perusahaan  hiburan  malam  menghendaki  tenaga  kerja wanita  tersebut  rata-rata  berusia  35  tahun  karena  diharapkan  dengan  adanya pergantian tenaga kerja wanita tersebut dapat memberikan suasana baru ditempat hiburan malam sehingga pelanggan di tempat hiburan malam tidak jenuh.
2.  Penempatan Kerja
Penempatan kerja tersebut berisikan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tenaga kerja tersebut. Penempatan kerja tersebut antara lain :
a.  Pekerjaan tetap yaitu pekerjaan yang mengurusi jalannya perusahaan, antara lain pimpinan, manajer sekretaris, bagian keuangan atau bendahara, tenaga kantor bagian kebersihan, bagian keamanan atau satpam dan kasir.
b.  Pekerjaan  yang  tidak  tetap  atau  kontrak  seperti  pelayan,  pemadu  karaoke dan bartender.
3.   Jam Kerja
Jam  kerja  ditempat  hiburan  malam  yang  diteliti  tersebut  30  %  dari  tempat hiburan malam buka jam 10.00 Wita sampai jam 02.00 Wita dan 70 % buka jam 20.00 Wita sampai jam 02.00 wita.

## 4.   Pengupahan
Hak  yang  diterima  oleh  tenaga  kerja  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  atau yang lainnya  yang ditetapkan dan diberikan oleh pengusaha menurut perjanjian kerja dan kesepakatan antara lain :
a).  Upah atau Gaji.
b).  Biaya pengobatan atau kesehatan.
c).  Biaya transportasi sebagau pengganti transportasi antar jemput.
d).  Uang lembur.
e).  Uang Perjalanan Dinas Keluar Kota
f).  Tunjangan Hari Raya
g).  Jaminan Sosial lainnya :
1). Asuransi
2). Keselamatan Kerja

## 3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di Tempat Hiburan Malam
Pelaksanaan perjanjian tersebut dilaksanakan setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak atau salah satu pihak dan berkahir apabila jangka waktu perjanjian tersebut  telah  habis  atau  salah  satu  pihak  mengakhirir  perjanjian.  Di  dalam pelaksanaan  perjanjian  para  pihak  harus  menjalankan  kewajiban  masing-masing seperti yang tertulis di dalam perjanjian, antara lain :
1.   Jangka  waktu  tersebut  akan  berakhir  sesuai  dengan  perjanjian  dan  dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2.  Penempatan kerja, yaitu jenis pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja, dan di tempat hiburan malam tersebut telah sesuai dengan perjanjian kerja.
3.  Jam  kerja,  didalam  pelaksanaannya  tenaga  kerja  hiburan  malam  yang  diteliti tersebut telah menepati jam kerja yang diperjanjikan.
4.  Pengupahan yang meliputi :
a).  Upah atau  gaji tenaga kerja ini diberikan oleh pengusaha  setiap akhir bulan sesuai dengan perjanjian.
b).  Biaya  pengobatan  atau  kesehatan,  baiay  yang  diberikan  oleh  perusahaan dengan  syarat  tenaga  kerja  tersebut  menunjukkan  kuitansi  pengobatan  dan dari  perusahaan  hiburan  malam  yang  diteliti,  semua  memberikan  fasilitas biaya pengobatan ini.
c).  Biaya  transportasi,  biaya  ini  diberikan  sebagai  pengganti  transportasi  antar jemput.  Besar  biaya  transportasi  ini  telah  ditentukan  oleh  perusahaan  dan semua  perusahaan  yang  diteliti  memberikan  uang  transportasi  setiap  akhir bulan.
d).  Biaya  makan  dan  minum,  semua  perusahaan  hiburan  malam  yang  diteliti memberikan  uang  pengganti  karena  perusahaan  tidak  menyediakan  makan dan  minum  setiap  hari,  maka  perusahaan  mengganti  makan  dan  minum sebesar  harga  makan  dan  minum  yang  berlaku  dan  diberikan  setiap  akhir bulan.
e).  Uang  tunjangan  hari  raya  yang  di  berikan  oleh  semua  perusahaan  hiburan yang  diteliti  maksimal  seminggu  sebelum  hari  raya  dengan  jumlah  yang sudah ditentukan.
f).  Uang  lembur  ini  hanya  ketika  tenaga  kerja  tersebut  melakukan  kerja tambahan atau lembur dan besar uang ini telah ditentukan oleh perusahaan.
g).  Uang  perjalanan  dinas  ke  luar  kota,  uang  ini  diberikan  kepada  tenaga  kerja yang  diutus  perusahaan.  Besar  uang  ini  ditentukan  oleh  perusahaan  dan semua tempat hiburan malam yang diteliti menyediakan fasilitas ini.
h).  Jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi :
1).  Asuransi,  asuransi  ini  hanya  50%  perusahaan  hiburan  malam    yang memberikan fasilitas ini, terutama bagi tenaga kerja tetap dan bagi yang bukan tenaga kerja tetap hanya mendapatkan dana iuran secara sukarela dari perusahaan dan tenaga kerja yang lain.
2).  Keselamatan  kerja  ini  semua  perusahaan  memberikan  fasilitas keselamatan kerja yang telah disesuaikan dengan jenis usaha.
i).  Pemutusan  hubungan  kerja,  di  dalam  pemutusan  kerja,    pengusaha diwajibkan  membayar  uang  pesangon  atau  uang  penghargaan  masa  kerja sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Hiburan Malam
Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja pada usaha, antara lain :

## 1.  Masalah perijinan
Semua perusahaan yang diteliti memiliki ijin kerja dimalam hari bagi tenaga kerja wanitanya.
2 . Memberi makan dan minum yang bergizi.
Hal ini merupakan salah satu syarat, tetapi semua semua perusahaan hiburan malam tidak memberikan fasilitas ini kepada tenaga kerja  yang bekerja dimalam hari.  Pengusaha  tersebut  hanya  member  pengganti  makan  dan  minum  tersebut dengan uang yang sebanding dengan harga makan dan minum tersebut.
3 . Masalah transportasi.
Semua  pengusaha  hiburan  yang  diteliti  ada  satu  atau  16.7%  menyediakan transportasi antar dan tidak menyediakan fasilitas jemput, ada empat atau 66,6% diganti dengan uang dan ada satu 16,7% yang memberikan fasilitas antar jemput tetapi tidak pernah dimanfaatkan.

## 4.  Masalah penerangan di tempat kerja malam.
Penerangan  di  tempat  kerja  pada  waktu  malam  hari  harus  cukup  tetapi semuanya  tempat  hiburan  yang  diteliti  dibuat  remang-remang  sehingga  tindak pelecehan  seksual  terhadap  tenaga  kerja  wanita  sering  terjadi  dan  ini  sulit dihindari  karena  dari  pencahayaan  di  tempat  hiburan  malam  sangat  kurang. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dimalam hari tersebut meliputi usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dalam  menjamin  hak-hak  tenaga kerja  wanita,  selain  itu  juga  tenaga  kerja  wanita  tersebut  semestinya  mendapat perlindungan sosial atas rawannya tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di tempat-tempat  tersebut,  selain  memberikan  rasa  aman  juga  memperlancar
jalannya  bekerja  khususnya  bagi  para  tenaga  kerja  wanita  perlu  diberi  perhatian dan perlindungan sesuai dengan sifat, kodrat dan martabatnya.

## 5.  Perlindungan terhadap kejahatan, keselamatan dan kesusilaan.
Keselamatan  kerja  ditempat  hiburan  malam  yang  berkaitan  erat  dengan perusahaan  tempat  hiburan  malam  adalah  adanya  keamanan  dari  ganguan  yang datang  dari  dalam  maupun  luar  dan  dari  hasil  penelitian  di  tempat  tersebut, semuanya  memiliki  tenaga  kerja  keamanan  atau  satpam  sedang  masalah kesusilaan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pada malam hari adalah tata cara berpakaian dan kelakuan karena tempat-tempat hiburan  tersebut  sangat  memungkinkan  terjadi  berbagai  perbuatan  yang melanggar kesusilaan seperti di diskotik, bar dan kafe kemungkinan tenaga kerja wanita untuk mendapatkan perlakuan yang tidak sopan dari para pengunjung pun sering  terjadi,  dari  perkataan  sampai  ajakan  kencan,  tetapi  ada  3  atau  50%  yang menggunakan pakaian minim karena kesepakatan sesama tenaga kerja dan 3 atau 50% berpakaian yang pantas.

## C. Kesimpulan
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  keselamatan  kerja  wanita  pada usaha malam yang meliputi :
1.   Perijinan kerja bagi wanita
2.  Memberikan makanan dan minuman yang bergizi
3.  Transportasi
4.   Penerangan ditempat kerja pada malam hari
5.   Perlindungan terhadap kejahatan, keselamatan dan kesusilaan
Sudah dilaksanakan oleh pengusaha walaupun dalam hal pemberian makan dan minuman yang bergizi dan transportasi, oleh pengusaha diganti dengan uang karena perusahaan tidak bisa menyediakan fasilitas tersebut setiap hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul kadir. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung : PTCipta Aditya Bakti. Agus  Brotosusilo, Penulisan  Hukum  :  Buku  Pegangan  Dosen,  Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1994.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan VII , Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005
Djumadi. 1992. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . Jakarta : Rajawali G.  Karta  Sapoetro.  1992. Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berdasarkan Pancasila .   Jakarta: Sinar Grafika.
Imam  Supomo.  1979. Hukum  Perburuhan  Kesehatan  Kerja .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Lalu Husni. 2001. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo
Philipus 1987. Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: PT Bina Ilmu. Retnowulan  Sutantio  &  Iskandar  Oerip  Kartawinata, Hukum  Acara  Perdata dalam Teori dan Praktek , Mandar Maju, Bandung. 2007.
Sendjun  H.  Manulang.  2001. Pengantar  Hukum  Keternagakerjaan  Indonesia .
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Suma’mur  1987. Keselamatan  dan  Pencegahan  kecelakaan. Jakarta  :  CV  Haji Masagung.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty,  Yogyakarta, 2008,
Wiyono  Prodjodikoro.  1991. Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan- Persetujuaan Tertentu. Bandung.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003