## MASALAH DAN ISU KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA
1,2,3,4,5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. William Iskandar Ps. V, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 e-mail: fazrikhoirunnisa@gmail.com

## ABSTRAK
Masalah  kesehatan  di  Indonesia  tergolong  masih  kompleks,  terutama  terkait  disparitas  akses  dan  kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kesehatan di Indonesia, khususnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan. Metode  yang  digunakan  adalah  studi  literatur  dengan  menganalisis  berbagai  sumber  terkait  kebijakan kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi JKN telah memperluas jangkauan layanan  medis  agar  lebih  mudah  dijangkau  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat,  namun  masih  terdapat kesenjangan  dalam  kualitas  dan  pemerataan  layanan  di  berbagai  daerah.  Tantangan  utama  meliputi keterbatasan  sumber  daya  dan  kurangnya  koordinasi  antar  institusi.  Reformasi  kebijakan  kesehatan  telah membawa perubahan positif, tetapi masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Kolaborasi multi-sektor terbukti  efektif  dalam mengatasi determinan sosial  kesehatan.  Penelitian  ini merekomendasikan penguatan sistem rujukan, pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi, dan implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan fokus pada evaluasi program JKN dan efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.
Kata Kunci: Isu Kebijakan, Kebijakan kesehatan, Reformasi kesehatan

## ABSTRACT
Health  problems in Indonesia are still  considered  complex,  especially  related to  disparities  in  access  and quality  of  health  services.  This  research  aims  to  analyze  health  policy  in  Indonesia,  especially  the implementation of National Health Insurance (JKN), as well as identifying challenges and opportunities for improvement. The method used is a literature study by analyzing various sources related to health policy in Indonesia.  The  research  results  show  that  the  implementation  of  JKN  has  expanded  the  reach  of  medical services to make them more accessible to various levels of society, but there are still gaps in the quality and distribution of services in various regions. Key challenges include limited resources and lack of coordination between  institutions.  Health  policy  reform  has  brought  positive  changes,  but  still  requires  continuous improvement. Multisector collaboration has proven effective in addressing social determinants of health. This research recommends strengthening the referral system, developing an integrated health information system, and  implementing  policies that  are more  responsive to  specific regional  needs. For  further  research,  it  is recommended to focus on evaluating the JKN program and the effectiveness of cross-sector collaboration in improving public health status.
Keywords : Policy Issues, Health policy, Health reform

## 1. PENDAHULUAN
Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin  keamanan  dan  kesejahteraan  rakyatnya. Hal  ini  tercermin  dalam  Pembukaan  UUD  1945. Dengan  adanya  tujuan-tujuan  ini,  peran  negara menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi warga negaranya. Negara
harus  hadir  dan  aktif  dalam  mengatasi  masalah- masalah  yang  memengaruhi  kehidupan  rakyat, termasuk dalam bidang kesehatan.
Kebijakan  kesehatan  adalah  cara  pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini  seperti  aturan  dan  rencana  yang  dibuat  untuk membantu  orang-orang  hidup  lebih  sehat. Tujuannya  adalah  agar  semua  orang  bisa
1 Irfan Sazali Nasution, 2 Fazri Khoirunnisa, 3 Saharani Saari Dewi, 4 Aspadil Siregar,
5 Yolanda Ajeng ayu stiawan
mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Rangkaian kebijakan kesehatan diterapkan untuk mewujudkan sasaran kesehatan spesifik dalam lingkup komunitas atau wilayah tertentu. Namun, Kebijakan kesehatan menyangkut banyak hal, seperti: Kehidupan banyak orang,  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  setempat, dan  kondisi  orang-orang  yang  sakit.  Jadi  penting bagi  pemerintah  untuk  membuat  kebijakan kesehatan yang memperhatikan semua hal ini agar bisa  benar-benar  membantu  masyarakat  menjadi lebih sehat.
Indonesia  merupakan  negara  yang  terdiri  dari ribuan pulau, dengan penduduk lebih dari 270 juta orang.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  memiliki tantangan kompleks dalam mengembangkan sistem kesehatan  yang  efisien  dan  adil.  Meskipun  telah mencapai  tingkat  yang  signifikan  dalam  beberapa indikator kesehatan. Namun, masih banyak masalah kesehatan yang belum teratasi dengan baik. Isu-isu kebijakan  kesehatan  ini  memerlukan  perhatian serius.  Strategi  penanggulangan  isu-isu  kesehatan, misalnya  dalam  hal  pencegahan  penyakit  yang optimal mencakup strategi yang komprehensif atau menyeluruh. Ini dapat mencakup tindakan promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitasi  (rehabilitatif). Namun seiring dengan perkembangan status sosial ekonomi,  prinsip  ideal  pelayanan  kesehatan  pun mengalami pergeseran.
Beberapa contoh masalah kesehatan lainnya di Indonesia  yaitu:  (1)  Tidak  semua  orang  bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, (2) Kualitas  rumah  sakit  dan  alat-alat  kesehatan  yang berbeda-beda  di  setiap  daerah,  (3)  Sulitnya menjalankan program kesehatan di seluruh negeri. Masalah-masalah  ini  muncul  karena  banyak  hal, seperti  perbedaan  kondisi  sosial  dan  ekonomi masyarakat,  serta  letak  geografis  Indonesia, terutama  penduduk  yang  berada  di  daerah  yang akses  pelayanan  kesehatannya  masih  kurang memadai.
Dengan  memahami  masalah-masalah  ini, diharapkan pemerintah dan para ahli kesehatan bisa mencari cara yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan  masyarakat  Indonesia.  Melalui  analisis mendalam terhadap masalah dan isu-isu kebijakan kesehatan  di  Indonesia,  jurnal  ini  bertujuan  untuk memberikan  wawasan  komprehensif  mengenai gambaran  kebijakan  kesehatan  di  Indonesia,  serta mengidentifikasi  peluang  dan  rekomendasi  untuk perbaikan di masa mendatang.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dalam artikel ini  adalah  studi  literatur.  Studi  literatur  adalah metode  riset  yang  dijalankan  oleh  peneliti dengan menyusun berbagai jurnal terkait  masalah dan isu kebijakan kesehatan di Indonesia. Sumber data yang digunakan  dalam  jurnal  terkait  didasarkan  pada artikel penelitian nasional, dan internasional. Proses pengumpulan  jurnal  dilakukan  dengan  mengakses database  Google  Scholar.  Kata  kunci  atau  istilah yang  digunakan  dalam  pencarian  literatur  yang relevan  adalah  “Isu  Kebijakan”,  “Kebijakan kesehatan”, dan “Reformasi kesehatan”.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan
Masalah dan isu-isu kesehatan masyarakat tetap  menjadi  fokus  utama  pemerintah.  Tingkat pemahaman  masyarakat  akan  urgensi  menjaga kesehatan  masih  belum  optimal.  Terdapat kesenjangan  yang  signifikan  dalam  status kesehatan,  dengan  kondisi  terburuk  umumnya dijumpai di kawasan permukiman padat dan kurang layak huni. Kombinasi antara kebiasaan hidup yang kurang memperhatikan kebersihan dan keterbatasan infrastruktur kesehatan berdampak negatif terhadap kesehatan  penduduk  di  area  tersebut.  Potensi munculnya  berbagai  permasalahan  kesehatan masyarakat sangat tinggi, sebagai konsekuensi dari pola  perilaku  yang  tidak  sehat  serta  kondisi lingkungan yang jauh dari standar kesehatan yang diharapkan.
Di  Indonesia  Puskesmas  adalah  tempat  utama untuk  mendapatkan  layanan  kesehatan  dasar. Puskesmas ini dikelola oleh Departemen Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di setiap kota atau daerah. Umumnya sebelum diarahkan ke fasilitas  kesehatan  yang  lebih  lengkap  untuk mendapatkan  penanganan  medis  yang  lebih memadai dan canggih, masyarakat harus datang ke Puskesmas terlebih dahulu.
Puskesmas
menawarkan penanganan gawat darurat, pengobatan  rawat  jalan,  serta  fasilitas  perawatan menginap (rawat inap). Di daerah-daerah yang jauh dari  rumah  sakit,  Puskesmas  sering  kali  juga menyediakan  layanan  untuk  pasien  yang  perlu menginap.  Ini  membantu  masyarakat  yang  sulit mencapai rumah sakit.
Hak  asasi  manusia  mencakup  kualitas  hidup dan  perawatan  yang  baik.  Perawatan  kesehatan yang  setara  dan  mudah  diakses  merupakan  aspek
penting  dalam  mewujudkan  hal  ini.  Indonesia, berdasarkan  ideologi  Pancasila  dan  UUD  1945 Pasal  34,  berkomitmen  untuk  menyediakan  akses perawatan kesehatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya. UU Kesehatan Nasional No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak untuk memperoleh perawatan medis  yang  aman,  berkualitas  baik,  dan  dengan biaya  yang  dapat  dijangkau.  Salah  satu  upaya pemerintah  yaitu  dengan  adanya  Jaminan Kesehatan  Nasional.  Semua  warga  diwajibkan menjadi peserta asuransi kesehatan nasional, untuk mewujudkan  akses  pelayanan  kesehatan  yang merata.
Untuk  mewujudkan  sistem  pelayanan  yang merata,  fasilitas  kesehatan  memerlukan  sistem komunikasi  yang  menghubungkan  mereka  dengan pasien, fasilitas kesehatan lain, dan meliputi badan- badan seperti kantor urusan kesehatan dan instansi kesehatan  tingkat  kabupaten.  Peran  pertukaran informasi  sangat  krusial  dalam  proses  rujukan. Informasi  yang  dikirim  sebelumnya  ke  fasilitas tujuan dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menangani  kasus  darurat  tanpa  penundaan. Puskesmas  umumnya  menyediakan  layanan kesehatan rutin dan penanganan dasar untuk kasus darurat.  Akan  tetapi,  ketika  menghadapi  kasus gawat darurat yang lebih rumit dan kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan khusus, pasien perlu diarahkan  ke  pusat  kesehatan  tingkat  lanjut  atau spesialistik.  Dalam  situasi ini,  kecepatan penanganan  sangat  penting,  sebab  terhambatnya akses  ke  sarana  medis  yang  tepat  menjadi  faktor signifikan  penyebab  kematian.  Oleh  karena  itu, seluruh pusat layanan kesehatan dasar memerlukan sistem  rujukan  yang  beroperasi  secara  efektif, termasuk ketersediaan kendaraan untuk transportasi pasien.

## Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional
Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001
mengarahkan  Kepala  Negara  untuk  menyusun program  perlindungan  sosial  nasional  yang  lebih menyeluruh,  dan  terintegrasi.  Sebagai  respons pemerintah mempunyai tanggung jawab melaksanakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  untuk penduduk. Sebelumnya, pemerintah telah menginisiasi  berbagai  skema  asuransi  kesehatan masyarakat.  PT  Asuransi  Kesehatan  (Persero) menyediakan  pelayanan  untuk.  melayani  PNS, pensiunan,  veteran,  serta  pekerja  sektor  non- pemerintah.  Bagi  kalangan  ekonomi  lemah,  pihak
berwenang  menghadirkan  program  Asuransi Kesehatan  untuk  Masyarakat  (Jamkesmas),  dan Skema  Jaminan  Kesehatan  Tingkat  Daerah (Jamkesda).  Program-program  ini  masih  terpisah- pisah, menyebabkan kesulitan dalam pengendalian biaya dan mutu layanan kesehatan.
Program Asuransi Kesehatan Nasional, sebagai komponen  dari  Kerangka  Perlindungan  Sosial Nasional,  diimplementasikan  lewat  pola  asuransi kesehatan  kolektif  yang  diwajibkan  bagi  seluruh masyarakat. Ini didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional. Tujuannya  adalah  memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatan yang layak bagi setiap orang yang telah membayar  iuran  atau  yang  iurannya  ditanggung pemerintah.
Penyediaan layanan kesehatan publik merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Hak ini dipahami sebagai  hak  untuk  hidup  bermartabat  dan  diakui oleh  hukum.  Dalam  menjalankan  perannya, pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  publik dituntut untuk bertindak secara profesional. Mereka tidak hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi juga harus mengikuti prinsip-prinsip Good Governance. Penyelenggaraan layanan oleh institusi pemerintah wajib  mematuhi  regulasi  yang  sah  serta  prinsip- prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Pemerintah  juga  harus  bersiap  menghadapi  hasil dari  tindakan  yang  telah  dilaksanakan  dengan menerapkan aturan hukum administrasi. Pemerintah harus  bertanggung  jawab  atas  pelayanan  yang mereka berikan kepada masyarakat.
Untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  bagi peserta  JKN  (Jaminan  Kesehatan  Nasional),  perlu memperhatikan  beberapa  aspek  penting.  Kualitas layanan sangat bergantung pada:1. Adanya panduan layanan  yang  tersedia  dan  dipatuhi,  2.  Sikap  dan tindakan  praktisi  medis  saat  melayani  pasien,  3. Kelengkapan persediaan medis, mencakup farmasi, peralatan, barang sekali pakai, dan berbagai sumber daya pendukung lainnya.
Sistem  pengawasan  mutu  layanan  JKN dilakukan  secara  menyeluruh,  dengan  fokus  pada keselamatan  pasien,  efektivitas  tindakan  medis, kepatuhan  terhadap  kebutuhan  pasien,  dan penggunaan  sumber  daya  yang  efisien  secara komprehensif,  mencakup:  1.  Pencapaian  standar mutu  dalam  pelayanan  Kesehatan,  2.  Sarana prasarana kesehatan yang memadai, 3. Administrasi yang baik, termasuk pelaporan. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta JKN memperoleh
pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan memenuhi kebutuhan mereka.

## Reformasi Kebijakan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah bagian penting dari  pembangunan  nasional  Indonesia,  dengan tujuan  utama  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  hingga  mencapai  tingkat  optimal. Namun,  realitanya  hingga  saat  ini,  terutama  di kalangan  masyarakat  miskin,  tingkat  kesehatan masih rendah. Dalam upaya mengatasi hal ini, telah dilakukan  reformasi  kebijakan  pembangunan kesehatan.Hasil  perubahan  tersebut  tercermin dalam Visi, Misi, Strategi, dan Paradigma baru yang disebut  dengan  “Indonesia  Sehat”.  Arah  baru pengembangan  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia telah  diberikan  oleh  Reformasi  Sistem  Kesehatan Nasional  (SKN).  Sistem  dan  undang-undang  baru hasil  reformasi  ini  telah  membawa  banyak perubahan,  antara  lain  perubahan  pada  subsistem kesehatan  dan  subsistem  pemeliharaan  kesehatan. Kedua perubahan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan  kualitas  layanan  kesehatan  dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian yang mencakup berbagai aspek kebijakan, termasuk isi, pelaksanaan, dan dampaknya. Ini bukan hanya kegiatan yang dilakukan di akhir, melainkan suatu fungsi  yang  berlangsung  sepanjang  proses kebijakan.  Evaluasi  memiliki  beberapa  makna terkait,  yang  semuanya  merujuk  pada  penerapan nilai tertentu terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi melibatkan berbagai aktivitas, antara lain: 1.  Penarikan  Kesimpulan,  2.  Klarifikasi  atau penjelasan,  3.  Kritik  atau  penilaian  kritis,  4. Penyesuaian atau adaptasi, 5. Perumusan  ulang masalah.    Evaluasi  kebijakan  adalah  proses  yang komprehensif  dan  berkelanjutan,  bertujuan  untuk memahami dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya.
Penilaian  terhadap  kebijakan  kesehatan  yang berlaku  saat  ini  menghasilkan  gambaran  yang beragam.  Di  satu  sisi,  ada  kemajuan  yang  sangat signifikan.  Namun  di  sisi  lain,  masih  banyak tantangan  yang  perlu  diatasi.  Program  JKN  telah membuka jalan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses  layanan  kesehatan.  Ini  merupakan pencapaian positif yang patut diapresiasi. Meskipun demikian,  masalah  ketimpangan  masih  terlihat, terutama dalam hal mutu layanan dan distribusinya yang  belum  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Pelaksanaan  kebijakan  juga  menghadapi  kendala.
Dua  faktor  utama  yang  menghambat  adalah keterbatasan  sumber  daya  dan  kurangnya koordinasi yang efektif antar institusi terkait. Hal ini menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  kemajuan, masih diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem kesehatan nasional.
Sebuah  studi  literatur  yang  dilakukan  oleh Irwandy  pada  tahun  2016  mengkaji  pelaksanaan program  JKN  di  Indonesia.  Penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  pada  awal  implementasi program JKN, yaitu 1 Januari 2014, masih ditemui beberapa hambatan. Salah satu masalah utama yang teridentifikasi  adalah  kurangnya  kesiapan  dari pihak-pihak terkait (stakeholders). Hal ini terutama terlihat  pada  ketersediaan  sarana  dan  prasarana, baik  di  Puskesmas  maupun  Rumah  Sakit. Kekurangan  ini  sebagian  besar  disebabkan  oleh kurangnya  sosialisasi  kepada  penyedia  layanan kesehatan.  Akibatnya,  banyak  fasilitas  kesehatan yang  belum  sepenuhnya  siap  untuk  menjalankan program JKN secara optimal pada saat program ini mulai diluncurkan.
Terdapat  dua  pendekatan  utama  dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan.  Pertama,  evaluasi  kinerja  atau outcome,  yang  dilakukan  terhadap  program  yang sudah berjalan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai  dasar  untuk  menyempurnakan  kegiatan  di masa mendatang. Pendekatan kedua adalah evaluasi dampak,  yang  lebih  menekankan  pada  hasil  akhir atau  output  dari  suatu  kebijakan,  bukan  pada prosesnya.  Evaluasi  dampak  ini  bertujuan  untuk menilai  pencapaian  tujuan  jangka  panjang  dari kebijakan  tersebut.  Kedua  pendekatan  ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi  dalam  menilai  keberhasilan  atau kegagalan  suatu kebijakan,  memungkinkan pembuat kebijakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang efektivitas  dan  dampak  dari kebijakan yang telah diterapkan.
Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan kesehatan di Indonesia saat ini. Diajukan beberapa saran untuk memperbaiki dan menginovasi kebijakan kesehatan yaitu:  1.  Memperkuat  sistem  rujukan  dan meningkatkan  kemampuan  fasilitas  kesehatan primer, yang diharapkan dapat mengurangi tekanan pada  rumah  sakit.  2.  Mengembangkan  sistem informasi kesehatan yang terpadu untuk meningkatkan  efisiensi  dan  memungkinkan pengambilan  keputusan  berdasarkan  data  yang akurat. 3. Menerapkan kebijakan yang lebih tanggap terhadap kebutuhan khusus setiap daerah, terutama untuk wilayah terpencil dan perbatasan.
Kerjasama antar berbagai sektor terbukti sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kolaborasi  antara  sektor  kesehatan,  pendidikan, pekerjaan  umum,  dan  pemerintah  daerah  telah memberikan  hasil  yang  baik  dalam  menangani faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan. Program  sanitasi  berbasis  masyarakat  dan pendidikan  kesehatan  di  sekolah  adalah  contoh keberhasilan pendekatan lintas sektor. Peningkatan koordinasi  dan  pembagian  tugas  yang  lebih  jelas masih  dibutuhkan  untuk  memaksimalkan  dampak dari intervensi multi-sektor ini. Meskipun reformasi kebijakan  kesehatan  di  Indonesia  menunjukkan kemajuan,  masih  diperlukan  perbaikan  terus- menerus.  Pendekatan  yang  lebih  menyeluruh  dan kolaboratif  antar  sektor,  serta  pemanfaatan teknologi  inovatif,  dianggap  sebagai  kunci  untuk meningkatkan  keefektifan  kebijakan  kesehatan  di masa depan.

## 4. KESIMPULAN
Reformasi  kebijakan  kesehatan  di  Indonesia telah  menunjukkan  perkembangan  positif,  apalagi dengan  diberlakukannya  Pelayanan  Kesehatan Nasional  yang  telah  meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan.  Namun, masih  terdapat  tantangan  signifikan  yang  perlu diatasi,  khususnya  dalam  hal  pemerataan  kualitas layanan  dan  disparitas  akses  di  berbagai  daerah. Temuan  utama  dari  evaluasi  kebijakan  kesehatan menunjukkan  adanya  kesenjangan  dalam  status kesehatan  masyarakat,  terutama  di  kawasan permukiman  padat  dan  kurang  layak  huni.  Peran multi-sektor dalam peningkatan kesehatan masyarakat  terbukti  sangat  penting,  dengan kolaborasi  antar  sektor  menunjukkan  hasil  positif dalam  mengatasi  determinan  sosial  kesehatan. Untuk  penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk fokus  pada  evaluasi  dampak  jangka  panjang  dari implementasi  JKN,  studi  mendalam  tentang efektivitas  kolaborasi  lintas  sektor  dalam meningkatkan  status  kesehatan  masyarakat  di daerah-daerah  tertinggal,  serta  penelitian  tentang pemanfaatan  teknologi  inovatif  dalam  sistem kesehatan  nasional.  Hal  ini  diharapkan  dapat memberikan wawasan
berharga
untuk pengembangan  kebijakan  kesehatan  yang  lebih efektif dan inklusif di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika,  F.,  Afriza,  N.,  Husna,  A.,  Rahmi,  N.,  & Safitri,  F.  (2022).  Edukasi  Tentang  Isu Permasalahan  Kesehatan  di  Indonesia
Bersama Calon Tenaga Kesehatan
Masyarakat  Provinsi  Aceh.  JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN, 4(1), 39-44. Asyrofi, D., & Ariutama, I. (2019). Deficit of health social  security  fund  in  national  health insurance  program:  a  case  study  of  BPJS Kesehatan.  Jurnal  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan, 11(2), 116-130.
Dewi,  N.  (2019).  Derajat  Kesehatan  Masyarakat Kepulauan  Di  Pulau  Hiri  Tahun  2019. Kieraha Medical Journal, 1(2).
E M Sari Rochman, A. R. (2018). Method Extreme Learning Machine for Forecasting Number of Patient' Visits in Dental Poli (A case Study: Community  Health  Centers  Kamal  Madura Indonesia).  Journal  of  Physics:  Conference Series, 953, 1-7
Farid, M. (2020). Kebijakan politik Presiden Jokowi terhadap  masalah  kewarganeraan  dalam merespons isu  global:  studi  kasus  covid-19.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(1), 1-12.
Firdaus, K. K., & Wondabio, L. S. (2019). Analisis iuran  dan  beban  kesehatan  dalam  rangka evaluasi  program  jaminan  kesehatan.  Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11(1), 147-158.
Hardisman,  H.  (2011).  Pembangunan  Terestegrasi sebagai  Pendekatan  Pemecahan  Masalah Kesehatan  di  Indonesia.  Jurnal  Kesehatan Masyarakat Andalas, 5(2), 94-99.
Irwandy.  (2016).  Kajian  Literature:  Evaluasi Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  di  Indonesia.  Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, 5(3), 110–114.
Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang  kesehatan  masyarakat  melalui Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Amanna gappa, 53-63.
Noor,  Z.  A.,  Sekarningrum,  T.  D.,  & Sulistyaningsih,  T.  (2021).  Disparitas perkotaan-pedesaan: pemerataan dalam akses layanan  kesehatan  primer  untuk  lansia selama  pandemi  Covid-19.  JPPI  (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(4), 576- 585.
Nugraheni, W. P., Zahroh, A. H., Hartono, R. K., Nugraha,  R.  R.,  &  Chun,  C.  B.  (2020). National  health  insurance  deficit  in Indonesia:  Identification  of  causes  and solutions  for  resolution.  Global  Journal  of Health Science, 12(13), 58.
Perkotaan-Perdesaan,  D.,  &  oleh  Lansia,  P.  P.
(2019).  URBAN-RURAL  DISPARITY: THE  UTILIZATION  OF  PRIMARY
HEALTHCARE CENTERS AMONG ELDERLY IN EAST JAVA, INDONESIA.
Jurnal  Administrasi  Kesehatan  Indonesia Volume, 7(2).
Ramlan,  T.  S.,  &  Sugiarti,  D.  K.  (2017). Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab
hukum pengguna anggaran dalam pengadaan barang/jasa  di  bidang  kesehatan.  Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 112-117.
Setyawan,  F.  E.  B.  (2015).  Sistem  pembiayaan kesehatan. Saintika Medika, 11(2), 119-126.
Yuningsih,  R.  (2014).  Analisis  segitiga  kebijakan kesehatan  dalam  pembentukan  undang- undang  tenaga  kesehatan.  Aspirasi:  Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 5(2), 93-105.
Zuhri, M., & Basri, B. (2016). The implementation of  right-fulfillment  to  the  health  care  in achieving  the millennium development goal (MDG’S).  Hasanuddin  Law  Review,  1(1), 75-88.