## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.360
Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking

## Lewat Media Sosial

## Ryan Aditama
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: ryan.aditama@unbari.ac.id
Abstrak. Kejahatan di bidang  dunia  maya  atau  biasa dikenal dengan kata disebut dengan cyber crime pada dasarnya mengarah kepada    perangkat  komputer  serta  alat-alat  teknologi  yang  menggunakan  sistem  yang  terhubung  dengan  internet  sebagai  unsur penggunaannya . Kemajuan  pada  bidang  teknologi  informasi  yang  menjadi  asal  muasal  dari  munculnya cyber  crime  ini ,  secara yuridis  akan    membawa  dampak  baik  positif  maupun  negatifnya  kepada  hukum  itu  sendiri.  Disisi  lain  para  pelaku  kejahatan, khususnya  para hacker yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  secara  illegal  untuk  mengambil  data  pribadi  sesorang, khususnya  bagai  para  pengguna Internet  Banking yang  terhubung  dengan  nomor  whatsapp  milik  akun  banknya,  tentunya  telah banyak  para  pelaku  kejahatan  yang  menggunakan  kesempatan  itu  untuk  membobol  akun Internet  Banking milik  seseorang, belakangan ini sering terjadi dengan alasan pihak operator meminta kode OTP ( One-Time-Paswrord ). Terkait dengan penelitian yang dibuat oleh penulis ini dengan penggunaan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif disini terkait pada penelitian  yang ditujukan  kepada  aturan  norma  yang  termuat  pada  suatu  aturan  perundangan,  sedangkan  konsep  pendekatan  yang  digunakan merupakan  pendekatan  dari  perundangan  serta  pendekatan  konsep  melalui  mengungkapan  beberapa  asas-asas  hukum  yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet  Banking Lewat  Media  Sosial,  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  deduktif  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang bersifat kualitatif. Terkait dengan kejahatan cyber crime terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah dengan cara pembajakan akun internet banking lewat media sosial menjadi persoalan yang sangat urgent untuk di tindak lanjuti, karena di era modern saat ini, segala kegiatan manusia tidak dapat di pisahkan serta dijauhkan dari Internet serta penggunana akun Internet Banking, dimana segala sesuatunya pada saat ini dituntu untuk menjadi modern akibat perkembangan bidang teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini dan juga merupakan hal yang harus segera diselesaikan. Pemerintah indonesia dalam hal ini merupakan bagian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholders dan berupaya untuk mewujudkan asa itu.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Cyber Crime; Pencurian Uang Nasabah
Abstract.  Crime  in  the  field  of  cyberspace  or  commonly  known  as  cyber  crime  basically  refers  to  computer  devices  and technological  devices  that  use  a  system  connected  to  the  internet  as  an  element  of  its  use.  Progress  in  the  field  of  information technology, which is the origin of the emergence of cyber crime, will legally bring both positive and negative impacts to the law itself. On the other hand, criminals, especially hackers  who deliberately commit acts illegally to  take someone's personal  data, especially  like  Internet  Banking  users  who  are  connected  to  the  whatsapp  number  belonging  to  their  bank  account,  of  course many criminals have used this opportunity to break into the account. Someone's Internet Banking lately often happens because the operator asks for an OTP  (One-Time-Passwrord) code. Related to  the research made by this  writer  with the use  of the type of research that is normative juridical here is related to research aimed at the rules of norms contained in a rule of law, while the conceptual approach used is an approach of legislation  and a conceptual approach through disclosing  several  principles Laws relating to Law Enforcement of Cyber Crime Against Crime of Theft of Customer Money By Hijacking Internet Banking Accounts Through Social Media, discussions are conducted in a deductive manner to obtain qualitative conclusions. Related to the crime of cyber crime against the crime of theft of customer money by hijacking internet banking accounts via social media is a very urgent issue to be followed up, because in today's modern era, all human activities cannot be separated and kept away from the Internet and its users. Internet Banking account, where everything is currently being demanded to be modern due to the rapid development of technology and information at this time and is also something that must be resolved immediately. The Indonesian government in this case is part of the Ministry of Information and Communication which works with all stakeholders and strives to realize this hope.

## Keywords: Law Enforcement; Cyber Crime; Theft of Customer Money

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan zaman serta terhadap pembangunan yang semakin meningkat yang tidak terlepas juga  pada  segala  aspek  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  manusia.  Terkait  pada  perkembangan  di  dalam  hidup masyarakat  atas  segala  permasalahan  yang  ada,  yang  semakin  mudah  terkait  dengan  penyelesaian    permasalahanya ataupun  sebaliknya  ada  juga  sebagian  kecil  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  terkait  dengan  menghadapi  serta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini mengakibatkan turut berkembang pesatnya teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan dalam tingkat teknologi ini jugalah, yang akan berpengaruh terkait dengan dampak

## Ryan Aditama, Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
yang  terjadi  pada  hampir  semua  aspek  kehidupan  manusia,  dan  juga  akan  mengubah  perilaku  masyarakat,  serta peradaban  manusia  secara  menyeluruh,  disisi  laian,  perkembangan  terkait  di  bidang  teknologi  telah  mengakibatkan terkait  dengan  kehidupan  dunia  menjadi  tanpa  batas. 1 Terhadap  dengan  kemajuan  teknologi  yang  semakin  pesat, tentunya akan menimbulkan suatu dampak dari segi yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif. Namun sejalan dengan  perkembangan  zaman,  atas  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  telah  mengubah  baik  dalam  segi  perihal perilaku  masyarakat  ataupun  yang  berkaitan  dengan  peradaban  manusia  secara  luas.  Perkembangan  teknologi informasi  serta  komunikasi  y a n g   telah  pula  menciptakan  hubungan  dunia  menjadi  tidak  ada  batasan  ( borderless ) dan mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, serta budaya secara signifikan akan berljalan dengan cepat. 2 Perkembangan atas teknologi serta sistem informasi yang  tidak menutup kemungkinan akan adanya seseorang yang  akan  melakukan  tindakan  kejahatan.  Pada  zaman  ini,  banyak  sekali  bentuk  kejahatan  baru  yang  lahir  muncul disebabkan penyalahgunaan atas perkembangan teknologi dan sistem informasi. Pada dasarnya, kejahatan  di bidang teknologi  maupun  di  bidang  komputer  ataupun  mengenai  alat  yang  telah  diotomatisasikan,  yang  termasuk  kedalam kejahatan yang biasa, namun dilakukan dengan menggunakan  peralatan yang canggih.
Kejahatan  dibidang  dunia  maya  ini,  mengarah  kepada  aktifitas  kejahatan  dengan  cara  sistem  kerja  komputer atau  jaringan  sebuah  perangkat  komputer  menjadi  alat  utamanya,  tujuannya  atau  tempat  akan  terjadinya  kejahatan. Perihal  ini,  merupakan  bagian  dari  kejahatan  dunia  maya  yang  antara  lain  lelang  secara  online,  pemalsuan  cek, penipuan  kartu  kredit,  pencurian  data  nasabah  secara  illegal,  penipuan  terhadap  data  identitas  seseorang  maupun pornografi  anak. 3 Berkembangannya  teknologi  serta  penerapan  ini  telah  memasuki  dan  berpengaruh  dengan  kuat dalam  kehidupan  modern  saat  ini,  hingga  sebagian  besar  dari  sebuah  kegiatan  bisnis  ini  telah  mempercayakan  pada teknologi yang modern itu, salah satunya adalah industri dibidang perbankan.
Pada  zaman  modern  ini  sudah  muncul  dengan  apa  yang  dinamakan  dengan    rezim  hukum  baru  yang  disebut dengan hukum cyber . Mengenai kata hukum cyber diartikan kepada padanan kata yang berasal dari cyber law , yang pada  saat  ini  secara  internasional  dipergunakan  sebuah  istilah  hukum  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  tersebut. 3 Kejahatan  di  bidang  dunia  maya  atau  biasa  dikenal  dengan  kata  disebut  dengan cyber  crime pada  dasarnya  mengarah  kepada    perangkat  komputer  serta  alat-alat  teknologi  yang  menggunakan  sistem  yang terhubung  dengan  internet  sebagai  unsur  penggunaannya . Kemajuan  pada  bidang  teknologi  informasi  yang  menjadi asal muasal dari munculnya cyber  crime  ini , secara  yuridis  akan  membawa dampak baik  positif maupun negatifnya kepada hukum itu sendiri.. Kepada tindakan cyber crime, dikarenakan dampak dari munculnya perbuatan cyber crime ini, akan menimbulkan sifat negatif yang akan merusak  terkait dengan bidang kehidupan modern pada saat ini, oleh karena itu  kemajuan di bidang teknologi  komputer ini akan  menjadi salah satu pendukung bagi kehidupan di dalam masyarakat  tentunya.  Perkembangan  di  bidang  teknologi  serta  penerapannya  ini  akan  masuk  dan  mempengaruhi dengan  kuat  pada  bidang  kehidupan  modern  saat  ini,  bahkan  sebagian  besar  pada  kegiatan  bisnis  akan mempergunakan sistem teknologi tersebut.
Penggunaan jaringan internet ini telah menciptakan sebuah realitas kehidupan baru dari segi peradaban manusia modern  saat  ini.  Internet  telah  membuat  akan  jarak  serta  waktu  menjadi  tidak  ada  batasannya  lagi.  Dengan penggunaan  medium  internet  orang  bisa  melakukan  berbagai  macam  tingkat  aktivitas  dimana  pada  kehidupan  nyata akan  sulit  dikerjakan,  dikarenakan  perbedaan  jarak  maupun  waktu.  Suatu  kenyataan  dimana  pada  jarak  berkilo-kilo meter  dari  tempat  kita  berada  dengan  orang  yang  berada  di  tempat  yang  jauh,  dengan  penggunaan  medium  internet akan  dapat  memunculkan  orang  tersebut  di  hadapan  kita.  Ketika  sebuah  penggunaan  dari  teknologi  internet  yang semakin berkembang dengan pesat maka media sosial juga akan memberi dampak akan pembangunan dengan pesat.
Pada zaman modern saat ini, manusia tidak terlepas dengan penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sejenis media yang dipergunakan untuk media yang bersifat bebas untuk mengekspresikan serta mengeplor pendapat yang kita miliki secara terus-menerus. Disisi lain, jaringan sosial merupakan laman di mana seseorang akan membuat sebuah  laman  web  (akun  media  sosialnya)  secara  pribadi,  dan  akan  terhubung  serta  dapat  berkomunikasi  dengan orang-orang  yang  dikenalnya  maupun  orang  baru  yang  di  kenalnya  di  dunia  maya.  Jaringan  sosial  yang  sering dipergunkan oleh masyrakat diantaranya Whatsapp, Telegram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya.
Disisi  lain  para  pelaku  kejahatan,  khususnya  para hacker yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  secara illegal  untuk  mengambil  data  pribadi  sesorang,  khususnya  bagai  para  pengguna Internet  Banking yang  terhubung dengan  nomor  whatsapp  milik  akun  banknya,  tentunya  telah  banyak  para  pelaku  kejahatan  yang  menggunakan kesempatan itu  untuk membobol akun Internet Banking milik seseorang, belakangan ini sering terjadi dengan alasan pihak operator meminta kode OTP ( One-Time-Paswrord ), seperti kasus yang terjadi, berdasarkan temuan polisi, sejak 2017  hingga  tertangkap  di  tahun  2020,  para  tersangka  telah  mengambilalih  sebanyak  3.070  rekening  dengan  total
1 Ahmad  M.  Ramli, T i n j a u a n Cyber  Law  serts terkait dengan   Haki ,  Sinar Grafika, Bandung, 2008. Hlm. 2.
2 Barda  Nawawi  Arief. Penanggulangan    Terhadap  Tindak  Pidana  Pada  Kejahatan  DiBidang  Telematika  Dan Informatika ,  Budi Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 85.
3 Ahmad M. Ramli, Op, Cit , Hlm. 5.

## Ryan Aditama, Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
kerugian yang dialami korban sebesar 21 miliar. 4
Ini  menjadi  persoalan  yang  sangat  besar  untuk  diatasi.  Para  pengguna  Internet  khususnya  yang  mempunyai akun Internet  Banking yang  terhubung  dengan  akun  media  sosialnya  akan  rentang  untuk  di  retas  datanya  untuk  di ambil oleh Hacker. Hal inilah yang kemudian  untuk dijadikan persoalan mengapa  harus belajar  untuk menggunakan internet  dengan  baik  dan  benar,  agar  tidak  terjadi  pembobolan  rekening  nasabah  oleh  orang  yang  tidak  dapat bertanggungjawab. Hal ini diperlukan untuk mencegah penggunaan efek samping dari penggunaan media sosial yang tidak  terduga  dan  yang  tidak  diinginkan.  Masalah  utamanya  adalah  kejahatan  dalam  masyarakat  terkait  dengan penggunaan akun media sosial. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan penggunaan infrastruktur hukum  serta  pengaturannya  sehingga  penggunaan  sebuah  teknologi  informasi  yang  digunakan  secara  aman  untuk mencegah penyalahgunan.
Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, dalam Pasal : a. Pasal  31  ayat  1:  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau penyadapan  atas  informasi  elektronika  dan  atau  dokumen  elektronik  dalam  suatu  komputer  dan  atau  sistem elektronik secara tertentu milik orang lain.
b. Pasal  31  ayat  2:  Setiap  orang  dengan  sengaja  atau  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau transmisi elktronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publikdari, ke, dan di dalam  suatu komputer dan  atau  sistem  elektronik  tertentu  milik  orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan,  penghilangan  dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan.
c. Pasal  47  :  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  atau  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama  10 (sepuluh)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Ada banyak modus dan motif yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan  untuk mengambil keuntungan.  Salah satunya dengan membajak akun WhatsApp seseorang, lalu memanfaatkan data pribadi atau akun digitalnya. Perbuatan seperti  ini  dikenal  dengan  nama scam ,  dimana  perbuatan  tersebut  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku menipu calon korban dengan modus untuk memberikan kode angka atau informasi terkait data diri dari pribadi orang tersebut, sehingga pelaku bisa mengakses akun pribadi milik calon korban.
Pada kenyataannya, para pelaku pembobol uang milik nasabah sulit untuk di ungkap, karena sulit untuk mencari lokasi  dimana  para hecker bersembunyi,  dan  mereka  melakukan  aksinya  dengan  menggunakan  media  Internet, tentunya ini menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk mengungkapnya.

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah terkait dengan penulisan jurnal ini adalah : Bagaimana penegakan hukum Cyber Crime untuk mengatasi  tindak  pidana  pencurian  Uang  Nasabah  Dengan  Cara  Pembajakan  Akun Internet  Banking Lewat  Media Sosial ?

## METODE
Terkait dengan penelitian yang dibuat oleh penulis ini dengan penggunaan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif  disini  terkait  pada  penelitian  yang  ditujukan  kepada  aturan  norma  yang  termuat  pada  suatu  aturan perundangan,  sedangkan  konsep  pendekatan  yang  digunakan  merupakan  pendekatan  dari  perundangan  serta pendekatan  konsep  melalui  mengungkapan  beberapa  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  Penegakan  Hukum Cyber  Crime Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Uang  Nasabah  Dengan  Cara  Pembajakan  Akun Internet  Banking Lewat  Media  Sosial,  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  deduktif  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang  bersifat kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Uang  Nasabah  Dengan  Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
Perlunya perlindungan hukum  terkait dengan kegiatan yang dilakukan di internet,  baik pengunaan akun media sosial, Internet Banking maupun kegiatan yang berbentuk bisnis dengan penggunaan jaringan yang terhubung dengan Internet.  Dengan  menggunakan  pengembangan  terkait  dengan  perlindungan  baik  secara  teknis  dengan  cara penggunaan berbagai sistem yang diciptakan oleh para ahli bidang komputer dan network diharapkan agar korban dari kejahatan yang diakibatkan cyber crime ini dapat diminimalisir ataupun dapat di cegah secara konsisten, selain dengan adanya  implementasi  terkait  dengan  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  konsisten  dan  benar-benar  ditujukan
4 Sumberhttps://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18440581/bareskrim-tangkap-10-tersangka-kasus-dugaan- pengambilalihan-rekening-lewat di akses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 21.00 Wib.
Ryan Aditama, Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
untuk memerangi cyber crime. 5
Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  juga  dari  peran  pihak  Bank  yang  dapat  membantu  memerangi  kejahatan cyber crime terkait  dengan  pencurian  uang  milik  nasabah  secara  illegal.  Di  Indonesia  sendiri  sudah  mempunyai  aturan hukum  terkait  dengan  tindak  pidana cyber  crime ini  yang  menjadi  permasalahan  disini  adalah,  semakin  pesat perkembangan teknologi dengan penggunaan Internet ini, para pelaku kejahatan  selalu menggunakan  cara yang baru dengan berbagai motif yang ada, tanpa diketahui oleh pihak Bank maupun aparat penegak hukum.
Untuk  mencegah  perkembangan  teknologi  yang  sangat  cepat,  maka  dari  segi  keamanan  penggunaan Internet Banking itu sendiri, sudah seharusnya di tingkatkan keamanannya, karena resiko yang muncul akibat penyalahgunaan data  pribadi  milik  nasabah  yang  di  ambil  secara  illegal  akan  berdampak  hilangnya  uang  nasabah  bahkan  tanpa  di sadari oleh pihak nasabah itu sendiri.

## Kebijakan  Dalam  Hukum  Pidana  Terkait  Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Terhadap  Tindak  Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial

## Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime Melalui Kebijakan Hukum Pidana
Seperti  yang  kita  ketahui,  untuk  menentukan  perbuatan  itu  dapat  tergolong  sbegai  tindak  pidana  atau  bukan, maka harus dilihat dulu unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, harus jelas bahwa perbuatan itu termasuk atau tidak kedalam  perbuatan  pidana.  Tidak  mudah  untuk  menyatakan  bahwa  suatu  perbuatan  itu  sebagai  suatu  tindak  pidana artinya  terkait  dengan  pernyataan  tersebut  harus  ada  beberapa  proses  yang  harus  dilakukan.  Selain  dengan menggunakan kajian yang secara mendalam terkait dengan perbuatan tersebut, maka dari segi kriminologi, harus ada sebuah cara dengan mempertimbangkan pula beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan perbuatan tersebut, yaitu  dengan  melihat  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  hukum  pidana  itu  sendiri,  terkait  dengan  penetapan  sebuah perbuatan yang tidak ingin dikehendaki, perbandingan terkait dengan sarana serta hasil maupun kemampuan dari segi penegak  hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah kajian dalam hal pertimbangan  terkait dengan strategi yang mendalam untuk mengkualifikasikan terkait dengan kriminalisasi tersebut  hal ini merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal. 6
Kebijakan  atau  penanggulangan  dari  sebuah  tindak  pdana  kejahatan  pada  dasarnya  merupakan  bagian  yang sangat  berhubungan  dengan  integral  perihal  upaya  untuk  melakukan  perlindungan  bagi  masyarakat  ( social  defence ) serta upaya untuk mencapai kesejahteraan apa yang menjadi kebahagian bagi masyarakat itu sendiri ( social welfare ). Secara  umum,  disebutkan  bahwa  apa  yang  menjadi  tujuan  akhir  maupun  yang  menjadi  tujuan  utama  dari  sebuah politik kriminal adalah perlindungan terkait dengan masyarakat serta yang menjadi tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana itu sendiri pada  dasarnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  terkait  dengan  penegakan  hukum  (terutama  terkait  dengan penegakan hukum pidana).

## Penaggulangan Cyber Crime dengan Hukum Pidana
Pada  dasarnya  sebuah  kebijakan  dari  segi  legislatif  maupun  kebijakan  terkait  dengan  perundang-undangan, secara fungsional akan dapat dipandang sebagai bagian dari sebuah perencanaan maupun mekanisme tersendiri terkait dengan  penanggulangan  kejahatan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sebagai  bagian  dari  langkah  awal  untuk  mengatasi masalah  tersebut.  Kebijakan  ataupun  apa  yang  dikatakan  dengan  upaya  penanggulangan  dari  sebuah  tindakan  yang tergolong kedalam sebuah kejahatan pada hakikatnya itu sendiri merupakan bagian yang integral yang terkait dengan upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence) serta  dengan  upaya  mencapai  apa  yang  dinamakan  dengan kesejahteraan masyarakat (social welfare) . 7
Terhadap  teori-teori  kebijakan  hukum  pidana  di  atas,  terkait  dengan  penggunaan  hukum  pidana  yang  pada prinsipnya  merupakan  kegiatan  upaya  pencegahan  serta  bagaimana  melakukan  penanggulangan cybercryme yang sangat  relevan  dan  perlu  diingat  mengenai  bahaya  yang  ditimbulkan  serta  kerugian  yang  akan  ditimbulkan  terhadap meningkat pesatnya sebuah kejahatan dari tindak pidana di bidang teknologi  dan informasi informasi tersebut, hal ini tentuanya akan menjadi pertimbangan yang sangat layak untuk di pertimbangkan.
Perbuatan  ini  merupakan  perbuatan  yang  berbeda  dengan  kejahatan  konvensional  pada  umumnya  yang dampaknya relatif dangat muda diselesaikan, terhdap maksimum kerugiaan yang ditimbulkan sebesar nilai yang akan melekat  pada  sasaran  kejahatan  itu  sendiri,  terhadap  kejahatan  cyber  dimana  keterkaitan  antara  pelaku  maupun korbannya tidak harus berada pada posisi ruang yang berdekatan ataupun waktu yang sama hal ini mengingat, bahwa kejahatan  pengambilan  uang  milik  nasabah  secara  illegal  ini  dilakukan  di  dunia  maya  dengan  pola  sistem  yang
5 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Dari  Kejahatan  Di  Bodang  Teknologi  Informas, Rajawali  Pers  Nusantara  ,  Jakarta, 2011,  hlm. 23.
6 Ibid, Hal. 29.
7 Ibid, Hal. 42.

## Ryan Aditama, Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
terhubung  dengan  sistem  Internet,  dengan  cara  para  pelaku  kejahatan  membobol  sistem  Internet  Banking  milik nasabah  tersebut  secara  halus  dengan  meminta  kode  OTP  ataupun  dengan  cara  tertutup  artinya,  si  pemilik  akun Internet Banking secara langsung tidak sadar bahwa uang miliknya telah berkurang maupun  hilang sepenuhnya. Hal ini  mengakibatkan,  sehingga  sulit  untuk  mencari  siapa  pelakunya  maupun  keberadaan  dari  pelaku  tersebut  serta nominal  nilai  kerugian  yang  akan  ditimbulkan  akibat  kejahatan  pembobolan  uang  milik  nasabah  ini  menjadi  tidak terbatas pada nilai materiil yang melekat pada sasaran yang telah di tujunya. Maksudnya disini bahwa, nilai kerugian yang dialami seorang akun nasabah tersebut sering kali jauh lebih besar ataupun hingga pada nominal yang tak ternilai harganya.  Terkait  dengan  permasalahan  seperti  ini,  maka  diperlukan  upaya  penanggulangan  terhadap  kejahatan teknologi  informasi  seperti  ini  baik  upaya  pencegahan  kejahatan  secara  preventif  serta  penanggulangan  kejahatan dengan cara yang bersifat represif.
Salah  satu  upaya  untuk  melakukan  penanggulangan  kejahatan  tersebut  adalah  melalui  saran  media  hukum pidana.  Dimana  hukum  pidana  dipanggil  untuk  menyelamatkan  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  yang menjadi korban dari pencurian uang milik nasabah tersebut, karena di zaman era modern seperti ini kejahatan tersebut akan  berdampak  negatif  terhadap  aktivitas  kehidupan  sosio-ekonomi  masyarakat  pada  saat  ini.  Demikian  pula terhadap  aspek  lain  yang  erat  hubungannya  terhadap  dukungan  untuk  melakukan  pembangunan  bagi  kesejahteraan masyarakat  itu  sendiri.  Terkait  hal  itu  maka  sebagai  bentuk  dari  perlindungan  bagi  kepentingan  masyarakat (social defence) , jelas peran dari hukum pidana  iti sendiri sangat diperlukan agar dapat mengatasi kejahatan di bidang dunia cyber yang  pada  prinsipnya  itu  telah  menjadi  penghambat  dari  segi  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat (social welfare) di  era  modern  saat  ini . Upaya  melalui  jalur  penerapan  kebijakan  hukum  pidana  yang  integral  yang  harus dioptimalkan karena peran hukum pidana yang mempunyai sifat memaksa ini di harapkan agar para pelaku kejahatan pencurian  uang  milik  nasabah  menjadi  takut,  dan  juga  ini  harus  ada  peran  yang  maksimal  dari  pihak  kepolisian maupun  pihak  Bank.  Hanya    degan  penggunaan    penegakan  hukum  pidana  yang  terpadu    dengan  baiak  dengan harapan fungsionalisasi hukum dalam hukum pidana dalam penangulangan cyber crime dapat terwujud.

## Masalah  Terhadap  Pertanggungjawaban  Pidana  Kejahatan  Cyber  Crime  dalam  kasus  pencurian  uang  milik nasabah
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  dimana  dalam  hakikatnya  mempunyai  makna  yaitu  pencelaan  kepada pembuat  (subjek  hukum)  atas  segala  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  seseorang  tersebut.  Maka  yang dimaksud  dengan  pertanggungjawaban  pidana    disini  mengandung  makna  terdapat  sebuah  pencelaan  yang  bersifat objektif  maupun  pencelaan  yang  bersifat  subjektif.  Yang  dimaksud  dengan  secara  bersifat  objektif  disini  dimana  si pembuat  sudah  melakukan  sebuah  perbuatan    pidana  (dalam  hal  ini  merupakan  perbuatan  yang  dilarang/  serta melawan  hukum  dan  akan  dikenakan  sanksi  pidana  yang  dimana  menurut  hukum  positif  yang  berlaku)  serta  yang dimaksud dengan secara yang bersifat subjektif disini dimana si pembuat akan dikenakan ataupun akan dipersalahkan kepadanya/  serta  akan  dikenakan  pertanggungjawaban  terhadap  sebuah  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan olehnya sehinga atas perbuatan tersebut ia akan dikenakan sanksi pidana.
Melihat  dari  pengertian  diatas,  sehingga  dalam  arti  luas,  persyaratan  untuk  di  minta  atas  pertanggungjawaban pidana  kepadanya  pada  kenyataannya  identik  dengan    sebuah  persyaratan  perihal  dalam  pemidanaan  (penjatuhan terhadap  pidana/  tindakan).  Hal  ini  berarti,  terhadap  asas-asas  dalam  pertanggungjawaban  pidana  juga  akan  identik terhadap asas-asas dalam pemidanaan ini pada umumnya, merupakan sebuah asas legalitas maupun asas culpabilitas . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  sebuah sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri dalam arti  yang  luas dapat dinyatakan tidak dapat dipisahkan terhadap keseluruhan dari sitem mengenai pemidanaan itu sendiri.
Persyaratan  serta  asas-asas  dalam  pertanggungjawaban  pidana  itu  sendiri  yang  dikemukakan  sebelumnya merupakan  bagian  dari  hal-hal  yang  telah  diterima  baik  secara  umum  maupun  secara  konvensional  dimana  dalam sebuah  doktrin  ataupun  yang  dapat  dikatakan  menjadi  sebuah  teori  maupun  yang  terdapat  didalam  sebuah  peraturan perundang-undangan. Maka yang menjadi permasalahan disini yaitu seberapa jauh sebuah doktrin ataupun teori serta ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang konvensial itu akan dapat juga digunakan terhadap apa yang menjadi masalah dalam pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan cyber crime itu sendiri.
Kenyataannya  terhadap  aturan  perundang-undangan  yang  ada  pada  saat  ini  masih  ada  keterbatasan  dalam mengatasi permasalahan tersebut, hal ini berarti asas legalitas konvensional atau apa yang ada pada hukum positif saat ini  telah  menghadapi  sebuah  tantangan  yang  serius  yang  diakibatkan  oleh  perkembangan  kejahatan cyber  crime .  Ini terjadi karena cyber crime itu sendiri merupakan:
1. Cyber crime berada pada tatanan lingkungan dimana elektronik serta dunia maya merupakan hal yang sulit untuk diidentifikasikan  dengan  pasti,  sedangkan  terhadap  dalam  asas  legalitas  konvensional  dimana  perbuatan  tersebut bertitik bertolak dari sebuah perbuatan yang nyata serta dapat dinyatakan kepastian hukum.
2. Cyber  crime itu  sendiri  berkaitan  erat  dengan  sebuah  perkembangan  dari  teknologi  yang  sangat  canggih  dimana yang sangat cepat dapat berubah sedangkan asas legalitas konvensional tersebut bertitik tolak pada sumber hukum

## Ryan Aditama, Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan
Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
formal  ataupun dimakasud dengan hukum positif dimana hukum positif mengatur dan bersifat yang statis.
3. Cyber crime juga melampui serta mampu menembus batas-batas negara, sedangkan aturan-aturan yang diterapkan di suatu negara pada hakikatnya   hanya dapat diberlakukan di dalam sebuah wilayah teritorialnya sendiri dalam hal ini bersifat nasional. 8
Terhadap  kondisi  tersebut,  harus  ada  sebuah  tindakan  maupun  sebuah  inovasi  dari      aparat  penegak  hukum untuk  memaksimalkan  sebuah  peraturan  yang  ada  dengan  melakukan  penafsiran  ataupun  konstruksi  dalam  bidang hukum yang secara tidak langsung bersumber pada teori dalam hal ini ilmu hukum, pendapat yang di doktrin oleh para ahli,  maupun  yurisprudensi,  ataupun  yang  bersumber  kepada  ide-ide  yang  bersifat  mendasar  serta  yang  secara konseptual akan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.
Seperti  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  terhadap  pertanggungjawaban  pidana  ini  juga  akan  mengandung makna terhadap pencelaan yang bersifat subjektif. Artinya, disini secara subjektif kepada si pembuat akan patut dicela ataupun dapat dipersalahkan maupun dipertanggungjawabkan kepadanya atas sebuah perbuatan  pidana  yang  t e l a h dilakukan  itu,  sehingga  ia  akan  dapat  dijatuhkan  dipidana.  Secara  mudah  dapat  dinyatakan  terhadap  kesalahan tersebut (dan hal ini dikenal dengan asas culpabilitas ). Terhadap asas culpabilitas ini pun tentunya juga harus dilihat terhadap masalah dalam  hal pertanggungjawaban kejahatan  cyber crime, walaupun  dalam  hal menghadapi  tantangan yang ada itu tersendiri terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kejahatan cyber crime dalam hal pencurian uang nasabah  dengan  penggunanan  akses  secara  illegal  akun  milik  nasabah,  karena  tidak  mudah  dalam  hal  pembuktian terkait  dengan  adanya  sebuah  unsur  kesalahan  ( dolus/culpa )  dalam  permasalahan  yang  terjadi  pada  kejahatan cyber crime.

## Penegakan  Hukum  Terkait  Dengan  Kejahatan  Cyber  Crime  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
Terkait dengan kejahatan cyber crime terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah dengan cara pembajakan akun internet banking lewat media sosial menjadi persoalan yang sangat urgent untuk di tindak lanjuti, karena di era modern saat ini, segala kegiatan manusia tidak dapat di pisahkan serta dijauhkan dari Internet serta penggunana akun Internet Banking, dimana segala sesuatunya pada saat ini dituntu untuk menjadi modern akibat perkembangan bidang teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini dan juga merupakan hal yang harus segera diselesaikan. Pemerintah indonesia dalam hal ini merupakan bagian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholders dan berupaya untuk mewujudkan asa itu.
Komitmen dari pemeritah untuk menciptakan sebuah produk khusus terutama dibidang informasi dan transaksi pada bidang elektronik yang dapat dikatakan  merupakan jawaban  atas keprihatinan yang diakibatkan dari penegakan hukum  dibidang  telematika.  Komitmen  dalam  hal  ini  juga  sekaligus  merupakan  bagian  dari  wujud pertanggungjawaban  secara  moral  oleh  pemerintah  terhadap  kehidupan  masyarakat  yang  juga  untuk  mewujudkan perwujudan tugas oleh negara serta melindugi warganegaranya dari kejahatan-kejahatan tersebut.
Pada hakikatnya terkait dengan pemanfaatan  teknologi dan  komunikasi  telah mengubah kondisi baik dari  segi perilaku  yang  ada  pada  kehidupan  masyarakat  ataupun  terkait  dengan  peradaban  manusia  secara  menyeluruh. Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini  juga  mengakibatkan  dampak  pada  hubungan  dunia  menjadi tanpa  batas  dan  menjadi  tidak  berjarak  serta  menyebabkan  perubahan  pada  tatanan  sosial,  ekonomi  maupun  budaya yang secara signifikan akan berlangsung dengan demikian cepat.

## Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik
Lahirnya  sebuah  rezim  hukum  baru  mengenai  Informatika  dan  Transaksi  Elektronik  yang  dikenal  sebagai sebuah hukum telematika yang dapat dikatakan sebagai sebuah hukum yang bersifat respon positif. Hukum telematika atau biasa yang disebut dengan cyber law ini , secara internasional adalah untuk digunakan sebuah istilah dari hukum yang berkaitan atas pemanfaatan dari sebuah teknologi informasi serta di bidang komunikasi. Demikian pula terhadap bagian  dari  hukum  telematika  yang  merupakan  bagian  dari  perwujudan  terhadap  sebuah  apa  yang  telah  dinamakan dengan sebuah istilah yang dikenal dengan istilah konvergensi hukum dari telekomunikasi, hukum yang terkait dengan sebuah media, maupun yang dapat dikatan dengan sebuah hukum informatika. Ada juga terhadap sebuah istilah yang baru  digunakan  yaitu  hukum  teknologi  dari  informasi,  hukum  yang  berasal  dari  dunia  maya (virtual  world  of    law) , dan hukum yang bersifat mayantara. Istilah-istilah yang tersebut lahir mengingat  adanya sebuah kegiatan yang telah dilakukan  melalui  sebuah  jaringan  sistem  komputer  maupun  sistem  komunikasi  baik  yang  dilakukan  dalam  ruang lingkup lokal maupun yang berkaitan dengan ruang lingkup global (internet).
Sehubungan dengan hal tersebut, dunia hukum yang sebenarnya telah ada sejak lama memperluas dari sebuah
8 Arif Nawawi barda , Kajian Mengenai Tindak Pidana Perbuatan Mayantara Terhadap Cyber Crime Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015,  Hal. 27.

## Ryan Aditama, Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial
penafsiran  terhadap  asas  maupun  normanya  ketika  telah  menghadapi  sebuah  persoalan  atas  kebendaan  yang  bersifat tidak berwujud, contohnya terhadap kasus pencurian energi listrik sebagai sebuah tindak pidana. Pada kenyataan di era modern saat ini kejahatan di bidangn Internet yaitu kegiatan siber tidak lagi merupakan bagian yang termasuk kedalam kategori  sebuah  kejahatan  yang  sederhana  karena  dalam  praktiknya  tidak  lagi  dibatasi  oleh  jangkauan  batas  dari sebuah  wilayah  dalam  batasan  suatu  negara,  yang  akan  mudah  diakses  hingga  waktu  kapanpun  serta  dimanapun berada. Kerugian yang dapat terjadi baik terhadap yang dilakukan pada pelaku transaksi maupun terhadap pada orang lain yang belum pernah melakukan transaksi sebelumnya, terhadap kasus yang heboh saat ini seperti pencurian uang milik  nasabah  yang  tanpa  diketahui  oleh  pemilik  rekening  tersebut.  Di  samping  itu,  mengenai  masalah  pembuktian dimana  faktor  ini  merupakan  bagian  yang  sangat  penting,  mengingat  mengenai  informasi  dari  elektronik  ini  bukan saja belum terakomodasi pada sistem hukum acara yang ada indonesia secara komprehensif, dan hal ini adalah bagian sangat rentan untuk diubah, serta disadap, maupun dipalsukan, serta dikirim ke berbagai penjuru dunia yang dalam ini waktunya bisa di tempuh dengan hitungan detik.
Pengaturan dalam kejahatan cyber crime terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah secara Illegal ini ada terdapat  dalam  Undang-Undang  ITE.  Sebagaimana  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  ITE  No  11  Tahun  2008, dalam Pasal :
a. Pasal  31  ayat  1:  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau penyadapan  atas  informasi  elektronika  dan  atau  dokumen  elektronik  dalam  suatu  komputer  dan  atau  sistem elektronik secara tertentu milik orang lain.
b. Pasal  31  ayat  2:  Setiap  orang  dengan  sengaja  atau  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  intersepsi  atau transmisi elktronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publikdari, ke, dan di dalam  suatu komputer dan  atau  sistem  elektronik  tertentu  milik  orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan,  penghilangan  dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan.
c. Pasal  47  :  Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  atau  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama  10 (sepuluh)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Permasalahannya  disini  sulit  untuk  menentukan  ataupun  mencari  siapa  yang  telah  melakukan  perbuatan kejahatan ini, karena kejahatan cyber crime ini dengan media Internet dan para pelaku kejahatan juga tidak diketahui keberadaanya, untuk itu aparat kepolisian diharapkan dengan cepat dan tegas, perihal pengungkapan kasus pencurian uang  nasabah  seperti  ini.  Di  era  modern  saat  ini,  perkembangan  dituntut  ke  arah  dunia  digital,  tetapi  apakah  aparat kepolisian  mampu  untuk  cepat  tanggap  terhadap  permasalahan  di  dunia  maya  yang  secara  tidak  langsung  terus berkembang  dengan  berbagai  macam  motif  yang  mendasari  pelaku  dalam  melakukan  perbuatannya.  Dampak  yang akan muncul terhadap  kejahatan dunia maya, akan mengakibatkan para nasabah semakin  khawatir untuk melakukan kegiatan  akses  dengan  transaksi  penggunaan  Internet  Banking,  sehingga  pihak  Bank  akan  semakin  tidak  dipercayai oleh masyarakat, karena tingkat keamanan yang sangat rendah. Sehingga pelatihan para aparat di bidang teknologi dan informasi harus selalu ditingkatan serta penerapan sanksi  pidana yang diperberat dan  harus ada interprestasi ataupun penafsiran, sehingga hukumnya menjadi tidak statis.
Menurut  hemat  penulis,  untuk  menghindari  tindak  kejahatan  pencurian  uang  milik  nasabah  melalui  Internet Banking, ada berapa cara yang dapat dilakukan oleh nasabah :
a. Para  pengguna  Handphone  khususnya  Android  dan  mempunyai  akses  yang  terhubung  dengan  akun  sosial  media maupun  adanya  akaun  Internet  Banking  yang  melekat  pada  Handphone  milik  nasabah,  agar  selalu  mengecek  isi pesan  yang  masuk  di  Handphone,  jika  Anda  merasa  tidak  pernah  melakukan  sesuatu  hal-hal  yang  berhubungan ataupun melakukan kontak yang berhubungan dengan isi pesan yang dikirim tersebut, maka anda jangan mengikuti instruksi apapun terhadap apa yang anda dapatkan. Jika ada sebuah link yang terdapat dalam pesan itu, jangan anda mengkliknya  atau  menekan  oke,  karena  jika  anda  mengkliknya  maka  dengan  begitu  akses  terhadap  data  pribadi Anda  bisa  didapatkan  oleh  para  pelaku  dengan  cara  mengirim malware atau  virus  dengan  mengguanakan  tautan tersebut.  Tetapi  jika  anda  sudah  masuk  ke  halaman  yang  diminta  oleh  para  pelaku  kejahatan,  anda  harus  segera menutup dan mengabaikan agar tidak melanjutkan intruksi selanjutnya.
b. Selanjutnya  mengenai  modus  dari  OTP  ( One-Time  Password ),  ini  adalah  dengan  meminta  kode  yang  terdiri  dari sejumlah  karakter  unik  yang  diterima  oleh  Anda  untuk  bisa  mengakses  layanan  yang  lainnya.  Karena keberadaannya  sangat dirahasiakan,  hanya  Anda yang dapat mengetahui kode ini,  kecuali Anda mengirimkannya ke orang lain jadi kita jangan sembarangan memberitahukan kode OTP kepada orang disekitar kita. Agar terhindar dari  para  pelaku  yang  menggunakan  modus  OTP  ini,  maka  jangan  pernah  membagikan  kode  OTP  kepada siapapun, baik yang anda kenal ataupun yang tidak anda dikenal.

## Ryan Aditama, Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial

## SIMPULAN
Terkait dengan kejahatan cyber crime terhadap tindak pidana pencurian uang nasabah dengan cara pembajakan akun internet banking lewat media sosial menjadi persoalan yang sangat urgent untuk di tindak lanjuti, karena di era modern saat ini, segala kegiatan manusia tidak dapat di pisahkan serta dijauhkan dari Internet serta penggunana akun Internet Banking, dimana segala sesuatunya pada saat ini dituntu untuk menjadi modern akibat perkembangan bidang teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini dan juga merupakan hal yang harus segera diselesaikan. Pemerintah indonesia dalam hal ini merupakan bagian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholders dan berupaya untuk mewujudkan asa itu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief, Barda  Nawawi, Kajian Mengenai Tindak Pidana Perbuatan Mayantara Terhadap Cyber Crime Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
------------------------------,  Penanggulangan    Terhadap  Tindak  Pidana  Pada  Kejahatan  DiBidang  Telematika  Dan Informatika ,  Budi Utama, Jakarta, 2010.
-------------------------------,  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kejahatan  DiBidang  Telematika ,  Budi  Utama,  Jakarta, 2008.
Ramli, Ahmad  M. T i n j a u a n Cyber  Law  serts terkait dengan   Haki ,  Sinar Grafika, Bandung, 2008.
Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Dari Kejahatan Di Bodang Teknologi Informas, Rajawali Pers Nusantara , Jakarta, 2011.

## Internet
Sumber https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18440581/bareskrim-tangkap-10
tersangka-kasus-dugaan- pengambilalihan-rekening-lewat di akses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 21.00 Wib.

## Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Perundang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informatika dan Transaksi Elektronik