## AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM
Syifa Aisyah a, R. Ismala Dewi b, Enny Koeswarni c
a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: aisyasyfa26@gmail.com b Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: rid_dwei@yahoo.co.id c Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: ekoeswarni@yahoo.com
Naskah diterima: 20 Juni; revisi: 5 November; disetujui: 24 November 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1439

## Abstrak:
Notaris  merupakan  pejabat  yang  mempunyai  kewenangan,  serta  kewenangan  yang  lain, kewenangannya  seperti  melakukan  penyuluhan  ataun  yang  telah  diatur  oleh  aturan  yang  berlaku. Namun,  bagaimana  akibat  hukum  terhadap  akta  notaris  yang  tidak  sesuai  dengan  fakta  hukumnya dimana  salah  satu  pihak  dapat  dirugikan  karenanya  yaitu  ketika  notaris  membuatkan  akta  PPJB namun yang seharusnya dibuat adalah akta hutang-piutang dan terdapat keberpihakkan notaris kepada salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan kajian hukum normatif. Penelitian  hukum  bertujuan  untuk  proses  penemuan  aturan,  anggapan  mengenai  hukum  untuk jawaban  permasalahan  ini.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  menggunakan  undang- undang  dan  teori.  Dalam  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila notaris membuat akta yang tidak sesuai fakta hukum dimana hanya keinginan salah satu pihak tanpa ada  pemberian  pemahaman  kepada  pihak  lainnya  dan  tidak  bertindak  jujur,  amanah  dan  saksama sesuai  pasal  16  ayat  1  Undang  –Undang  Jabatan  Notaris  maka  akta  tersebut  dapat  dibatalkan. Tanggung  jawab  yang  dilakukan  notaris  terhadap  akta  tersebut  adalah  secara  perdata  apabila merugikan  salah  satu  pihak  maka  dapat  dilakukan  penuntutan,  berdasarkan  pidana  apabila  notaris melakukannya  atas  kerjasama  ataupun  dapat  merugikan  pihak  lainnya  maka  dapat  dikenakan  Pasal 263, 264, 266 KUHP dan berdasarkan sanksi terhadap notaris pada aturan yang ada, dengan beberapa sanksi.
Kata Kunci: Akta; Fakta; Hukum; Notaris
Abstract :
Notary  is  a  public  official  who  is  authorized  to  make  authentic  deeds  and  other  authorities.  In carrying out his authority, a notary is also given the obligation to make the deed, one of which is to act honestly and thoroughly. However, what are the legal consequences of a notarial deed that is not in  accordance  with  the  legal  facts  where  one  party  can  be  harmed  by  it,  namely  when  the  notary makes  a  PPJB  deed  but  what  should  be  made  is  a  debt-receivable  deed  and  there  is  a  notary's partiality  to  one  party.  To  answer  this  problem,  the  author  uses  normative  legal  research.  Legal research is one of the processes to find legal rules, as well as legal doctrines to answer this problem. The  approach  used  is  an  approach  using laws  and  theories.  In  this  study  it  was  concluded  that  the legal consequences that arise when a notary makes a deed that is not in accordance with legal facts where it is only the desire of one party without giving any understanding to the other party and does not act honestly, trustfully and thoroughly in accordance with article 16 paragraph 1 of the Notary Position Act. the deed can be cancelled. The notary's responsibility for the deed is civil if it harms one party,  the  notary  can  be  sued  with  an  unlawful  act,  on  a  criminal  basis  if  the  notary  does  it  in cooperation or can harm other parties, it can be subject to Article 263, 264, 266 of the Criminal Code and  based  on  sanctions  against  a  notary  in  the  Notary  Position  Act,  a  notary  may  be  subject  to

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum
sanctions  in  the  form  of  a  written,  verbal  warning,  temporary  dismissal,  honorable  discharge  or dishonorable discharge.
Keywords : Deed; Fact; Law; Notary

## LATAR BELAKANG
Dalam  beberapa  transaksi  di  Indonesia  dibutuhkan  sebuah  akta  autentik  dengan  bisa dipergunakan  menjadi  pembuktian.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki kewenangan  yaitu  ―untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  terkhusus  dalam membuat  akta  autentik  yang  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna 1 .  Notaris  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris‖.
Salah  satu  syarat  dari  keautentikkan  suatu  akta  adalah  sesuai  dengan  ―Pasal  1868 adalah suatu akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang,  di  tempat  dimana  akta  tersebut  dibuat. 2 Notaris  menurut  Pasal  1  ayat  1 notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  Pada Pasal 1 di Peraturan Jabatan Notaris  pada  pasal  ini  dijelaskan  bahwa  notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik apabila hal  itu diinginkan oleh para pihak  yang berkepentingan, hal ini menjelaskan bahwa notaris  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta  publik  namun  hanya  berwenang  akta keperdataan 3 .    Pembatasan  lainnya  terhadap  wewenang  notaris  adalah  mengenai  semua perbuaatan, perjanjian dan ketetapan. Tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris, akan tetapi hanya yang mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan‖.
Pada  ―Pasal  16  ayat  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatakan  bahwa  notaris bahwa  notaris  memiliki  kewajiban  yaitu  bertindak  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak, dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Pada  Pasal  15 dikatakan  bahwa  notaris  berhak  dalam  membuat  akta  autentik 4 Dalam  melaksanakan  tugas jabatannya  notaris  harus  memenuhi  kewajibannya  yang  paling  utama  yaitu  pada  16  ayat  1. Namun,  yang  terjadi  saat  ini  adalah  notaris  hanya  mengikuti  keinginan  dari  salah  satu penghadap  dengan  sengaja  bekerjasama  untuk  mengelabui  pihak  lainnya.  Hal  ini  tidak memenuhi kewajiban pada Pasal 16 ayat 1 huruf a yang mengatakan notaris harus bertindak jujur,  saksama,  mandiri,  dan  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait dalam perbuatan hukum.‖
Salah satu kasus yang terjadi ialah terdapat penghadap yang menginginkan pembuatan akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dan  notaris  membuatkan  akta  sesuai  dengan  keinginan penghadap salah satu penghadap dan salah satu penghadap hanya mengikuti saja dikarenakan tidak  paham,  seharusnya  akta  yang  dibuat  adalah  hutang-piutang  yang  dimana  dapat merugikan salah satu pihak dan notaris dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya yaitu bertidak  jujur,  saksama  dan  tidak  berpihak  pada  salah  satu  pihak.  Hal  ini  menimbulkan permasalahan yang dimana bagaimana akibat hukum dari akta yang dibuat oleh notaris yang yang  tidak  memenuhi  kewajiban  dan  wewenangnya  sebagai  notaris  dan  apakah  yang
1 S H Shidqi Noer Salsa and M Kn, Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda (Prenada Media, 2020).
2 Indonesia, ―Kitab Undang-Undang Hukum Perdata‖ (1847).Ps. 1868
3 ―Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,‖ n.d.Ps.1
4 Ibid , Ps. 16 ayat 1

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum
dilakukan oleh notaris dapat dikatakan pemalsuan atau tidak jujur dan berkaitan dengan Pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan akta autentik.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  tersebut,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas Penulis dalam penulisan artikel ini :
1. Bagaimana  Akibat  HukumTerhadap  Akta  Notaris  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Fakta Hukum?
2. Bagaimana  Pertanggung  Jawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat  Tidak  Sesuai Dengan Fakta Hukum?

## METODE
Metode  Penelitian  ini  adalah  Yuridis-Normatif,  yaitu  dengan  analisa  masalah  dan memperpadukan yang menjadi bahan hukum, dari kewajiban serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan.  Penelitian  hukum  Normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk menemukan  suatu  pengaturan  ataupun  yang  menjadi  prinsipnya,  dengan  cara  mencari, menemukan  dan  menelaah  serta  pengumpulan  bahan-bahan  kajian,  kemudian  dilakukan dengan teknik tanya jawab untuk perolehan data. Penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder, berupa :
1. Bahan Hukum Primer
Sumber bahan hukum  primer adalah sumber bahan hukum  yang mengikat,  seperti pada konstitusi  (Undang-Undang  1945),  norma-norma  dan  dapat  berupa    perundang-undang yaitu  ―Undang  –Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana‖
2. Bahan Hukum Sekunder
Tujuannya  untuk  menunjang  bahan  hukum,  menggunakan  kepustakaan  seperti  melalui jurnal, buku-buku, hasil-hasil penelitian.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Jabatan Notaris
Kedudukan  seorang  notaris  dengan  fungsi  dan  tujuan  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat. Seorang Notaris, menjadi pejabat yang dapat dipercaya. Kemudian dengan penetapan Notaris ialah  yang  membuat  dokumen  dengan  pembuktian  yang  kuat. 5 Notaris  ialah  pejabat  umum yang  memiliki  kewenangan  dari  akta  otentik,  apa  yang  dilakukan,  diperjanjikan  dan ditetapkan,  kemudian  dikeluargakan  salinannya,  dengan  kutipan,  hal  tersebut  keseluruhan sepajang pengaturannya tidak mengatakan hal yang lain. 6
Jabatan  Notaris  di  Indonesia  diatur  didalam  ―Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014 perubahan  atas  Undang-undang  nomor  30  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  atau  yang disingkat  sebagai  UUJN  yang  mana  sebagai  salah  satu  produk  hukum  nasional.  UUJN  ini merupakan implementasi dari Pasal 1868. Pasal 1868 KUHPerdata ini telah menunjuk suatu pejabat umum untuk membentuk suatu akta otentik, dan yang dimaksud dalam pejabat umum yang berwenang ini salah satunya yaitu Notaris‖.
Pengertian  Notaris  dalam  ―Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan
5 Tan Thong Kie, ―Studi Notaris Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, PT,‖ Ichtiar Baru Van Hoeve , 2011. hlm. 444
6 Habib Adjie, ―Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30‖ (Tahun, 2004).hlm. 13

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum
memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  atau berdasarkan  Undang-undang  lainnya‖.  Untuk  kewenangannya  sendiri  diatur  dalam  Pasal  15 UUJN.
Berdasarkan ―Pasal 15 UUJN dijelaskan terkait dengan Kewenangan Notaris, yakni: 7 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang‖.
3. Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sutrisno  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  pengertian  Notaris  yang  termuat  dalam ketentuan  ―Pasal  1  Jo.  Pasal  15  UU  Nomor  30  Tahun  2004  dapat  ditarik  13  unsur  penting, yaitu:
a. Pejabat Umum
b. Membuat Akta Otentik
c. Mengenai perbuatan
d. Mengenai perjanjian
e. Menganai ketetapan
f. Diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
g. Dikehendaki oelh yang berkepentingan
h. Dinyatakan dalam akta otentik
i. Menjamin kepastian tanggal akta
j. Menyimpan akta
k. Memberikan grose, salinan dan kutipan akta
l. Sepanjang tidak ditugaskan pada orang lain/pejabat lain
m. Sepanjang ditugaskan pada orang lain‖
Profesi  Notaris di  Indonesia  ialah profesi  yang telah lama, dapat  diperhatikan awal mulanya  dari  abad  ke  –  17,  kemudian  diperoleh  pemaparan  yang  menjadi  diandalkan, diyakini dengan pemberian penjaminan dan pembuktian, dengan tidak ada kecacatan, dengan yang  menutup  semua  rahasia  serta  membuat  apa  yang  akan  diperjanjikan  sebagai
7 ―Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.‖Ps. 15

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum
perlindungan kedepannya. Bagi seorang advokat, membela hak akan muncul saat sulit, maka Notaris berupaya melakukan pencegahan akan hal tersebut. 8

## Kewenangan Notaris
Menurut  kamus  besar  bahasa  indonesia,  ―kata  wewenang  disamakan  dengan  kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,  memerintah  dan  melimpahkan  tanggung  jawab  kepada  orang/badan  lain. 9 Menurut  H.D  Stout  wewenang  adalah  pengertian  yang  berasal  dari  hukum  organisasi pemerintahan,  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  seluruh  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang-wewenang  pemerintahan  oleh  subjek  hukum  publik didalam hubungan hukum publik‖. 10
Jika  mengacu  pada  sumber,  kemudian  hal  tersebut  pembeda  menjadi  dua  pembagian, dari  personal  dan  wewenang.  ―Wewenang  personal  yaitu  wewenang  yang  bersumber  pada intelegensi,  pengalaman,  nilai  atau  norma,  dan  kesanggupan  untuk  memimpin.  Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya‖. 11 Berdasarkan  prinsip  negara  hukum,  yaitu  adanya  asal  legalitas  yang  dianut  di Indonesia,  maka  ―wewenang  pemerintahan  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh permerintah yang berasal dari peraturan perundang- undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai: 12
a. Atribusi  adalah  pemberian  wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat  undang-undang kepada organ pemerintahan.
b. Delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ  pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat  terjadi  ketika  organ  pemerintahan  mengizinkan  kewenangannya  dijalankan oleh organ lain atas namanya‖.
Menurut Philipus M. Hadjon memaparkan, tentang kewenangan pada intinya dengan dua sumber  ialah  atribusi  serta  delegasi.  Namun  dikatakan  pula  bahwa  kadangkala,  ―mandate digunakan  sebagai  cara  tersendiri  dalam  memperoleh  wewenang. 13 Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  menurut  Ibrahim  R,  Pemerintah  pertama-tama  memperoleh  kewenangan  melalui atributie,  baru  kemudian  oleh  pemerintah  dilakukan  pelimpahan  (afgeleid).  Pelimpahan dilakukan  dalam  dua  bentuk  yaitu  delegatie  dan  mandate.  Delegatie  dilakukan  oleh  yang punya wewenang dan hilangnya wewenang dalam jangka waktu tertentu. Penerima bertindak atas  nama  diri  sendiri  dan  bertanggung  jawab  secara  eksternal.  Sedangkan  Mandat  tidak menimbulkan pergeseran wewenang dari pemiliknya, sehingga tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa‖. 14
8 Kie, ―Studi Notaris Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, PT.‖ hlm. 449
9 M Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 35
10 H R Ridwan, ―Hukum Administrasi Negara,‖ 2020.  Hlm. 98
11 Ibid, hlm. 73
12 Ibid , hlm. 104
13 Philipus dan M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law) (Gadjah Mada University Press, 1993). hlm. 128
14 Ibrahim R, Peranan Strategi Pegawai Negeri Untuk Meweujudkan Pemerintah Yang Demokratis, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UNUD (Bali: Universitas Udayana Press, 2005). Hlm.

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum

## Kewajiban Notaris
Otoritas  notaris  yang  diamanahkan  oleh  undang-undang  untuk  kepentingan  publik,  hal tersebut merupakan kewajiban jabatan. Notaris diwajibkan untuk melaksanakan yang menjadi penugasan,  memangku  jabatan  notaris,  kemudian  pembatasan  hal  tersebut  dengan  tidak melakukan perintah impreative dan pembebanan lainnya. 15
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  seorang  pejabat  notaris,  notaris  tidak  pernah  lepas dari  kewajibannya.  Adapun  kewajiban  notaris  tersebut  diuraikan  berikut  ini..  Kewajiban notaris meliputi sebagai berikut: 16
a. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1)),
b. ―Wajib  menjalankann  jabatan  secara  nyata,  menyampaikan  berita  acara  sumpah atau  janju  jabatan,  alamat  kantor,  contoh  tanda  tangan  dan  paraf  serta teraan/cap/stempel jabatan notaris (Pasal 7),
c. Bertindak  jujur,  bijaksana,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkaitdalam perbuatan hukum (Pasal ayat (1)  huruf a),
d. Membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  yang  menyimpannya  sebagao  bagian dari protocol notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf (b)),
e. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c)
f. Mengeluarkan  grosse  akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta,  beradsarkan  minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf f)
g. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  (Pasal  ayat(1) huruf e)
h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f)
i. Menjilid akta (Pasal 16 ayat  (1) huruf g)
j. Membuat  daftar  dari  akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak  diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h)
k. Membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasita  menurut  urutan  waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf  i)
l. Mengirimkan dafar akta ke daftar pusat wasiat departemen dalam waktu lima hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j)
m. Mencaat  dalam  reportorium  tanggal  pengiriman  daftar  wasita  pada  setiap  akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k)
n. Mempunyai  cap/stempel  yang  memuat  lambang  negara  republic  Indonesia  dan pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat  kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf I)
o. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m)
p. Menerima magang calon notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n)
Pada Pasal 16 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  jujur  adalah  tidak  berbohong(  berkata  yang
15 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika (UII Press, 2009). hlm. 177
16 Sjaifurrachman and Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta (Mandar Maju, 2011). hlm. 9

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum
sebenanya) atau tidak curang, saksama memiliki arti teliti dan cermat,  mandiri memiliki arti dalam keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung, tidak berpihak memiliki arti yaitu tidak memilih salah satu pihak atau bersifat netral‖. 17

## Akibat Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berbeda Dengan Fakta Hukum
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  melayani  masyarakat  dalam  membuat  akta  otentik  yang digunakan sebagai alat bukti. Sesuai dengan kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat 1 yaitu notaris berwenang dalam membuat akta autentik 18 Namun, dalam menjalankan kewenangan tersebut juga terdapat kewajiban yang sangat penting dilakukan oleh notaris yaitu pada Pasal 16  ayat  1  huruf  a  menagatakan  bahwa  notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  harus bertindak  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang terkait dalam pembuatan hukum 19 . Pada kenyataanya  yang terjadi adalah ketika pengahadap mengahadap  ke  notaris  namun  ketika  salah  satu  pihak  meminta  dibuatkan  akta  Perjanjian Pengikatan Jual Beli namun yang seharusnya dibuat adalah akta Hutang – Piuang. Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  adalah  ialah  apa  yang  diperjanjikan,  dibuat  oleh  notaris.  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  dibuat  sebelum  adanya  AktaJual  Beli  jika  jual  beli  tersebut  belum dilaksanakan  terang  dan  tunai. 20 Akta  Hutang  –  Piutang  adalah  akta  dimana  adanya pengakuan  hutang-piutang antara para pihak.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  notaris  sangatlah  tidak  benar  yaitu  membuatkan  akta hanya  beradasarkan  keinginan  salah  satu  dipihak  dimana  didalam  pembuatan  akta  tersebut terdapat  kerjasama  antara  salah  satu  pihak  dengan  notaris  untuk  mengelabui  pihak  lainnya. Hal ini dapat membuat notaris menjadi tidak jujur dan saksama dan membuat akta dan tidak terpenuhinya  kewajiban  notaris  pada  Pasal  16  ayat  1    huruf  a.  Akibat  yang  ditimbulkan sangat dapat merugikan salah satu pihak dan akta yang dibuat menjadi batal dikarenakan Akta  yang  dibuat  tidak  sesuai  dengan  fakta  hukum  yang  sebenarnya  Sesuai  dengan  ―pasal 1320 KUHperdata yaitu perjanjian sah apabaila : 21
1. Adanya kesepatan antara kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu
4. Adanya suatu hal yang tidak terlarang‖.
Syarat  sahnya  perjanjian  terbagi  menjadi  2  yaitu  subjektif  dan  objektif.  Syarat subjektif  adalah  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  dan  kecakapan  dalam membuat suatu perikatan. Syarat Objektif adalah adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya  suatu  hal  terlarang.  Jika  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut dapat  dibatalkan  dan  jika  syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  batal  demi  hukum.  Pada permasalahan  ini  yang  tidak  terpenuhi  adalah  syarat  subjektif  yaitu  kesepakatan  para  pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia
18 ―Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.‖ Ps. 15 ayat 1
19 Ibid , Ps. 16 ayat 1 huruf a
20 Sihabudin Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, ―Urgeny Binding Sale Agreement Deed Of Land That Made By Notary,‖,‖ Jurnal Hukum , 2015, 7.
21 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ps. 1320

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum

## Pertanggung  Jawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat  Berbeda  Dengan  Fakta Hukum
Tanggung jawab notaris jika dilihat dari  ―Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  jabatan    adalah  sangat  erat  dengan wewenang  dan  kewajiban  notaris  dalam  melayani  masyarakat.  Notaris  tidak  hanya bertanggung jawab dalam membuat akta autentik namun juga melaksanakan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan‖.
Pertanggung  jawaban  notaris  menjadi  pejabat  umum,  dengan  terdapat  hal  yang memungkinkan  tersebut  dapat  memunculkan  tuntutan  beradasarkan  perbuatan  melawan hukum pada ―Pasal 1365 KUHperdata sehingga dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang  hukum  pidana. 22 Tanggung  jawab  notaris  terjadi  pada  saat  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban  yang dibebankan kepada notaris beradarkan wewenang  yang telah diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris dilakukan pada saat notaris melakukan pelanggaran ataupun tidak melakukan kewajibannya pada saat melaksanakan tugas jabatannya, sehingga kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta pelayanannya‖. 23
Terkait denga n permasalah yang ada dimana notaris membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang dimana notaris membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang seharusnya  sesuai  fakta  hukum  akta  yang  dibuat  adalah  akta  Hutang-Piutang.  Mengenai tanggung jawab notaris terhadap permasalaha ini maka dibedakan menjadi 3 poin, yaitu :

## a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata
Pertanggung  jawaban  notaris  terhadap  akta  yang  dibuat  tidak  sesuai  dengan  fakta hukum  dapa  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  pada  ―Pasal  1365  KUHPer yang  mengatakan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian pada  orang  lain,  mewajibkan  karenanya  orang  tersebut  salahnya  ,menerbitkan  kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 24 Pada Pasal 1366 KUHper juga turut dijelaskan bahwa setiapa  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  atau  kurang hati-hati‖. 25
Tanggung  jawab  perdata  pada  permasalahan  ini  adalah  mengenai  kebenaran  materil terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  notaris.    Dalam  ilmu  hukum  terdapat  3  kategori  suatu perbuatan  dikatakan  perbuatan  mewalan  hukum  dimana  adanya  faktor  kesengajaan, tanpa  kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan  atau  kelalaian,  dan  kelalaian. 26 Dalam permasalahan ini notaris dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dikarenakan notaris  tidak  melaksanakan  kewajibannya  yaitu  bertindak  tidak  jujur,  dan  berpihak kepada  salah  satu  pihak.  Apabila  menimbulkan  kerugian  maka  notaris  dapat  dintuntut tanggung  jawab  secara  perdata  namun  jika  tidak  menimbulkan  kerugian  maka  notaris tidak dapat dituntut secara perdata.
22 Herianto Sinaga, ―Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya,‖ Premise Law Journal 6 (2015): 14062. hlm. 5
23 Karina Prasetyo Putri, ―TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),‖ Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016. hlm. 11
24 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ps. 1365
25 Ibid , Ps. 1366
26 Umi Mamlu’ul Hikmah, ―Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,‖ Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016. hlm.16

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum

## b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana
Tanggung  jawab  notaris  dalam  permasalahan  ini  tidak  secara  jelas  dijelaskan  pada Undang-Undang  Jabatan  Notaris  namun  tanggung  jawab  notaris  secara  pidana dikarenakan notaris melakukan perbuatan pidana.
Pada  permasalahan  ini    jika  notaris  dengan  sengaja  membuat  akta  yang  tidak  sesuai dengan  fakta  hukum  maka  notaris  dapat  dikatakan  melakukan  pemalsuan  surat  seperti pada  ―Pasal  263  ayat  1  KUHP  yang  mengatakan  bahwa  barang  siapa  membuat  surat palsu  atau  melasukan  surat  yang  dapat  menimbulkan  suatu  hak,  perikatan  atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan aksud untuk memakai atau menyruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar  dan  tidak  palsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian, karena pemalsuan surat  maka dapat dipidana penjara selama 6 Tahun 27 . Pada Pasal 264 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa jika pemalsuan surat tersebut dilakukan terhadap akta otentik  maka  dapat  dipidana    selama  8  tahun. 28 Pada  Pasal  266  ayat  1  mengatakan barang  siapa  menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu  ke  dalam  suatu  akta  otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatkan oleh akta itu, dengan makasud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – oleh keterangannya sesuai  dengan  kebenaran,  diancam,  jika  pemakaian  itu  dapat  menimbilkan  kerugian, dengan pidana paling lama tujuh tahun. 29
Maka  jika  dengan  sengaja  notaris  melakukan  perbuatan  tersebut  dan  menimbulkan kerugian kepada pengahadap yang lain maka dapat dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan terhadap akta autentik‖.

## c. Tanggung Jawab Notaris Secara UUJN
Notaris  dalam  mejalankantugas  dan  fungsi  jabatannya  diawasi  menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  melalui  majelis  pengawas  yaitu  majelis  pengawas  daerah,  majelis pengawas  wilayah,  majelis  pengawas  pusat.  Pengawasan  terhadap  notaris  terdapat  di UUJN pada Pasal 67 – Pasal 81. Majelis pengawas wilayah tidak hanya berwenang untuk pemeriksaan dan pengawasan notaris namun berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi jika  notaris  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pelaksaan  jabatan notaris. 30
Pada  Pasal  85  mengenai  ketentuan  ―sanksi  yang  diberikan  oleh  majelis  pengawas kepada notaris yang melakukan pelanggaran adalah  pelanggaran sebagaimana ketentuan dimaksud Pasal 16 ayat 1 huruf a dapat dikenai sanksi berupa: 31
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pemberhentian sementara
d. Pemberhentian dengan hormat
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.‖
27 Indonesia, ―Kitab Undang - Undang Hukum Pidana‖ (1958). Ps. 263 ayat 1
28 Ibid, Ps. 264 ayat 1
29 Ibid , Ps. 266 ayat 1
30 Shidqi Noer Salsa and Kn, Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda . hlm. 2
31 ―Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.‖ Ps. 16 ayat 1

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum

## KESIMPULAN
Kewajiban  notaris  adalah  bertindak  jujur,  saksama,  mandiri  dan  tak  berpihak.  Kewenangan notaris  adalah  membuat  akta  autentik.  Akibat  hukum  yang  dapat  ditimbulkan  dari permasalahan yang ada dimana notaris tidak membuat akta sesuai dengan fakta hukum adalah akta  tersebut  dapat  dibatalkan  jika  merugikan  salah  satu  pihak.  Dalam  hal  ini  notaris  tidak melakukan kewajiban dengan baik dan benar maka akta yang dibuat notaris dapat dibatalkan
Tanggung  jawab  notaris  terhadap  permasalahan  yang  ada  dapat  berupa  pertanggung jawaban perdata, pidana dan sanksi yang terdapat di Undang-Undang Jabatan Notaris.
1) Tanggung Jawab Secara Perdata.
Jika  notaris  dapat  membuat  kerugian  kepada  pihak  lainnya  karena  perbuatannya  yang membuat akta tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak memenuhi kewajibannya untk bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak maka notaris dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPer yaitu perbuatan melawan hukum.
2) Tanggung Jawab Secara Pidana
Jika  notaris  terbukti  berpihak  kepada  salah  satu  pihak  dan  tidak  bertindak  jujur  yang menyebabkan kerugian pada pihak lainnya maka notaris dapat dikenai Pasal 263 KUHP yaitu  membuat  akta  autentik  dengan  membuat  surat  palsu  atau  melasukan  surat  yang dapat  menimbulkan  suatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang.  Kemudian  dapat dikenakan  Pasal  266  KUP  dimana  menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu  dan menyuruh orang untuk menggunakan akta tersebut yang dapat menimbulkan kerugian.
3) Tanggung Jawab Secara Undang-Undang Jabatan Notaris. Beradasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  notaris  juga  dapat  dikenai  sanksi  yang diberikan  oleh  majelis  pengawas  yaitu  pada  Psal  85  yaitu  berupa  teguran  lisan,  tertuis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dam  pemberhentian  dengan tidak hormat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. ―Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30.‖ Tahun, 2004. Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin. ―Urgeny Binding Sale Agreement Deed Of Land That Made By Notary,‖.‖ Jurnal Hukum , 2015, 7. Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika . UII Press, 2009.
Hadjon, Philipus dan M. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the
Indonesia Administrative Law) . Gadjah Mada University Press, 1993.
Hidjaz, M Kamal. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia . Pustaka Refleksi, 2010.
Hikmah, Umi Mamlu’ul. ―Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.‖ Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847). ———. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (1958). Kie, Tan Thong. ―Studi Notaris Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, PT.‖ Ichtiar Baru Van Hoeve , 2011.
Putri, Karina Prasetyo. ―TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).‖ Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016. R, Ibrahim. Peranan Strategi Pegawai Negeri Untuk Meweujudkan Pemerintah Yang Demokratis, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UNUD . Bali: Universitas Udayana Press, 2005.

## Akibat Hukumt terhadap Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Fakta Hukum
Ridwan, H R. ―Hukum Administrasi Negara,‖ 2020. Shidqi Noer Salsa, S H, and M Kn. Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda . Prenada Media, 2020.
Sinaga, Herianto. ―Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya.‖ Premise Law Journal 6 (2015): 14062.
Sjaifurrachman, and Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta . Mandar Maju, 2011.
―Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,‖ n.d.