## AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
Stela Firman a , R. Ismala Dewi a , Enny Koeswarni a
a Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Email: Stelafirman28@gmail.com rid_dwei@yahoo.co.id, ekoeswarni@yahoo.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1858

## Abstrak:
Peran  Notaris  dalam  proses  pendirian  Perkumpulan  antara  lain  membuatkan  akta  Pendirian Perkumpulan  serta  mendaftarkannya  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  apabila menghendaki  perkumpulan  tersebut  berbadan  hukum.  Permenkumham  No.  3  Tahun  2016.  Pasal  1 angka  1  mendefinisikan  perkumpulan  sebagai  badan  hukum  yang  merupakan  kumpulan  orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017  didefinisikan  sebagai  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Untuk  menjawab  permasalahan  ini,  penulis mempergunakan  penelitian  yuridis  normatif  dimana  penelitian  tersebut  untuk  menelaah  asas-asas hukum  dan  sumber  hukum  tertulis  serta  memahami  norma  dan  sifat  hukum  sumber  hukum  tertulis serta  penelitian  juga  menggunakan  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang menggunakan  undang-undang  dan  teori.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  akibat  hukum  dari  pembatalan  Surat  Keputusan  tentang  pengesahan  badan  hukum perkumpulan  yang  mempunyai  persamaan  nama  pada  pokoknya  terhadap  purkumpulan  yang  sudah terdaftar  bedasarkan  putusan  nomor  579  K/PTUN/2019.  Adapun  hasil  analisisnya  yaitu  Surat Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum saja akan tetapi, pembatalan terhadap status badan hukum  tersebut  hanya  sebatas akta  pendirian  perkumpulan biasa saja  yang  tidak memperoleh status badan hukum.
Kata Kunci: Badan Hukum; Perkumpulan; Surat keputusan

## Abstract:
The  role  of  a  notary  in  the  process  of  establishing  an  association  includes  making  a  deed  of establishment of an association and registering it with the Ministry of Law and Human Rights if you want the association to be a legal entity. Permenkumham No. 3 of 2016. Article 1 number 1 defines an association  as  a  legal  entity  which  is  a  collection  of  people  established  to  realize  certain  common goals and objectives in the social, religious, and humanitarian fields and not to share profits with its members.  Ormas  in  Law  no.  16  of  2017  is  defined  as  an  organization  founded  and  formed  by  the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate  in  development  in  order  to  achieve  the  goals  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia based on  Pancasila  and  the  1945  Constitution.  To  answer  this  problem  ,  the  author  uses normative  juridical  research  where  the  research  is  to  examine  legal  principles  and  written  legal sources  and  understand  the  legal  norms  and  nature  of  written  legal  sources  and  the  research  also uses legal materials, namely primary and secondary legal materials that use laws and theories. The
problem raised in this research is regarding the legal consequences of the cancellation of the Decree concerning  the  ratification  of  legal  entities  of  associations  that  have  the  same  name  in  principle against  purkumpulans  that  have  been  registered  based  on  decision  number  579 K/PTUN/2019.  The results  of  the  analysis  are  that  the  Decree  issued  by  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  the Republic of Indonesia only revoked the status of a legal entity, however, the cancellation of the status of the legal entity was only limited to the deed of establishment of an ordinary association that did not obtain the status of a legal entity.
Keywords: Association; Decree, Legal Entity

## LATAR BELAKANG
Badan  usaha  yang  berbadan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  badan  hukum  yang  bertujuan untuk  profit  oriented  antara  lain  yaitu  Perseroan  Terbatas  dan  Koperasi  dan  badan  hukum yang  bertujuan  non  profit  yang  meliputi  Yayasan  dan  Perkumpulan. 1 Dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pengesahan  Badan Hukum  Perkumpulan  yang  dimaksud  dengan  perkumpulan  adalah  badan  hukum  yang merupakan  kumpulan  orang  didirikan  untuk  mewujudkan  kesamaan  maksud  dan  tujuan tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan  dan  tidak  membagikan  keuntungan kepada anggotanya. 2
Dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  orang  dapat  membentuk  perhimpunan  orangorang sebagai  suatu  perkumpulan  dengan  maksud  tertentu  dengan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  atau  kesusilaan.  Menurut  Chidir  Ali,  ada  4  (empat)  bentuk  perkumpulan berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata yaitu : 3
1. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah;
2. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah;
3. Badan hukum yang diperbolehkan;
4. Badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu.
Perkumpulan  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  organisasi  kemasyarakatan (ormas). UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk Perkumpulan. 4 Definisi Perkumpulan, yang berbentuk badan hukum, dapat ditemukan dalam Permenkumham  No.  3  Tahun  2016.  Pasal  1  angka  1  mendefinisikan  perkumpulan  sebagai badan  hukum  yang  merupakan  kumpulan  orang  didirikan  untuk  mewujudkan  kesamaan maksud  dan  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan  dan  tidak membagikan  keuntungan  kepada  anggotanya.  Ormas  dalam  UU  No.  16  Tahun  2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 5
1 Hendricus  Subekti, Badan  Usaha,  Pengertian,  Bentuk  Dan  Tata  Cara  Pembuatan  Akta-Aktanya (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012).
2 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM, Tentang  Pengesahan  Badan  Hukum  Perkumpulan  Nomor  6 Tahun 2014 (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2014).
3 Chaidir Ali, Badan Hukum (Bandung: Alumni, 1999), 84.
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17, Organisasi Kemasyarakatan (Jakarta: Kementerian BUMN, 2013).
5 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17, Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Jakarta: Kementerian BUMN, 2017).
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013  tentang  Organisasi  Masyarakat  bahwa  Badan  Hukum  Perkumpulan  didirikan  harus memenuhi  persyaratan  yaitu  Akta  pendirian  yang  dikeluarkan  oleh  notaris  yang  memuat Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART);  Program  kerja;  Sumber pendanaan;  Surat  keterangan  domisili;  Nomor  pokok  wajib  pajak  atas  nama  perkumpulan; dan  Surat  pernyataan  tidak  sedang  dalam  sengketa  kepengurusan  atau  dalam  perkara  di Pengadilan.
Notaris sebagai penegak hukum serta sebagai pejabat umumnya seyogyanya memiliki tanggung  jawab  untuk  memeriksa,  membuat,  memberi  penyuluhan,  serta  memiliki kebijaksanaan  terhadap  praksis  hukum  yang  dihadapkannya,  sehingga  proses  pendirian Perkumpulan  tersebut  juga  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  menurut Notaris yang bertanggung jawab atas Perkumpulan yang bersangkutan. Peran Notaris dalam proses  pendirian  Perkumpulan  antara  lain  membuatkan  akta  Pendirian  Perkumpulan  serta mendaftarkannya  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  apabila  menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum.
Salah  satu  contohnya  pada  kasus  dalam  putusan  579  K/TUN/2019  dengan  objek sengketa mengenai pembatalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  mengenai  pengesahan  pendirian  badan  hukum perkumpulan  yang  mempunyai  kesamaan  nama  pada  pokoknya  pada  perkumpulan  lain. Dalam  kasus  ini  pihak  penggugat  adalah  Komunitas  Pemilik  Pajero  Indonesia  yang  dalam bahasa  inggris  berbunyi Pajero  Owners  Comunnity Indonesia  disingkat  menjadi  POC Indonesia melawan pihak tergugat I adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  dan  yang  menjadi  tergugat  II  intervensi  adalah  Perkumpulan  POC  Indonesia. Bahwa  penggugat  adalah  perkumpulan  Komunitas  Pemilik  Pajero  Indonesia  dalam  Bahasa inggris berbunyi Pejaro Owners Community Indonesia (POC Indonesia), yang bedasarkan 2 Akta  Notaris  DF  Nomor  13  tertanggal  14  januari    2016  telah  terbentuk  satu  komunitas pemilik  Pajero  yang  berbahasa  inggris  berbunyi Pajero  Owners  Community yang  disingkat POC  Indonesia.  Bahwa  bedaarkan  keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Republik Indonesia  tahun  2016  nomor  AHU-0004844.AH.01.07  tertanggal  15  januari  2016  telah memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Komunitas Pemilik Pajero atau Pajero Owners  Community Indonesia  disingkat  POC.  Bahwa  penggugat  sangat  keberatan  atas terbitnya  Surat  Keputusan  Menteri  Nomor  AHU-0008748.01.07  tahun  2018  tentang pengesahan pendirian badan hukum POC Indonesia yang akta pendiriannya nomor 01 tanggal 09  Juli  2018  dibuat  oleh  Notaris  Y  adalah  suatu  perkumpulan  Komunitas  Pemilik  Pajero Indonesia yang dalam bahasa inggris berbunyi Pajero Owners Comunnity Indonesia. Hal ini menimbulkan  permasalahan  yang  dimana  akibat  hukum  dari  pemabatan  surat  keputusan tersebut yang tidak memenuhi aturan yang berlaku. Bedasarkan latar belakang diatas tersebut, maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  penulis  dalam  penulisan  artikel  ini  yaitu  mengenai akibat  hukum  dari  pembatalan  Surat  Keputusan  tentang  pengesahan  badan  hukum perkumpulan yang mempunyai persamaan nama pada pokoknya terhadap purkumpulan yang sudah terdaftar bedasarkan putusan nomor 579 K/PTUN/2019.

## METODE
Penulisan  ini  menggunakan  metode  lapangan  yang  bersifat  normatif  untuk  mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti bentuk penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dimana  penelitian  tersebut  untuk menelaah  asas-asas  hukum  dan  sumber  hukum  tertulis  serta  memahami  norma  dan  sifat
hukum  sumber  hukum  tertulis. 6 Penelitian  nya  juga  lazim  disebut  dengan  penelitian  hukum dengan cara doktriner atau penelitian perpustakaan.
Penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah Bahan hukum primer tersebut adalah bahan hukum yang isinya mempunyai  kekuatan mengikat kepada masyarakat  dan digunakan sebagai  landasan hukum, Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  yaitu  seperti  Undang  – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  Menjadi  Undang-Undang.  Bahan  hukum  sekunder,  merupakan  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  dan  bertujuan  untuk mencari landasan teori atau konsep. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena memuat prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para ahli hukum.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Notaris sebagai Pejabat Umum
Notaris  adalah  pejabat  umum  untuk  melaksanakan  fungsi  publik  dari  negara  khususnya dalam  bidang  hukum  perdata  dan  Notaris  juga  mempunyai  tugas  untuk  membantu  dan memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  terutama  untuk  membuat  alat  bukti autentik  atau  kepastian  autentik  dalam  suatu  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  isinya  merupakan  kepentingan  dan  keterangan  yang disampaikan oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam isi akta. 7
Para ahli hukum berpendapat Pejabat Umum merupakan organ negara yang mandiri, Pejabat  Umum  harus  bebas  dari  pengaruh  eksekutif  dan  tidak  memihak,  sebagai  Pejabat Umum  oleh  negara  diberikan  sebagian  kekuasaan  umum  di  bidang  keperdataan,  selain  itu Pejabat  Umum  sifatnya  tidak  limitatif  untuk  membuat  akta  autentik  di  bidang  keperdataan Pejabat  Umum  lain  turut  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  selama  ditentukan  oleh undang-undang  dan  Pejabat  Umum  dalam  membuat  akta  harus  sesuai  dengan  ketentuan dalam perundang- undangan. 8 Oleh karena itu, notaris hadir dengan tujuan untuk membantu dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  tertulis  berdifat  autentik  mengenai  suatu perbuatan, penetapan, perjanjian, dan peristiwa hukum. Sebagai suatu jabatan yang memiliki fungsi  untuk  melayani  masyarakat  tersebut,  Habib  Adjie  mengemukakan  bahwa  notaris merupakan suatu jabatan public yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 9
1. Notaris sebagai jabatan
2. Notaris memiliki kewenangan
3. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
6 Soejono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003).
7 Daniella Herera Yosifany Hutagalung, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak  Pelapor  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Jatiswara 35,  no.  1  (March  2020):  100, doi:10.29303/jatiswara.v34i1.225.
8 Pieter  E.  Latumeten, Cacat  Yuridis  Akta  Notaris  Dalam  Peristiwa  Hukum  Konkrit  Dan  Implikasi Hukumnya (Jakarta: Tuna Press, 2011), 4.
9 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2018), 8.
4. Tidak menerima gaji atau pension dari Menteri
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada msyarakat.

## Akta Notaris
Akta  Notaris  selain  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  penuh  dan  sempurna,  sebagai  akta autentik,  mempunyai  nilai  pembuktian  secara  lahiriah,  kekuatan  pembuktian  formil  dan kekuatan pembuktian materiil. Dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut: 10
1. Kekuatan  pembuktian  lahiriah.  Kekuatan  pembuktian  lahiriah  adalah  akta  tersebut mempunyai  kemampuan  untuk  membuktikan  dirinya  sendiri  bahwa  ia  adalah  akta yang  autentik.  Dilihat  dari  proses  pembuatan  akta  itu,  yaitu  adanya  niat  dari  para pihak yang datang atau bertemu dihadapan notaris untuk melahirkan suatu alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadiran akta tersebut melalui proses dan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN.
2. Kekuatan pembuktian formil.  Kekuatan pembuktian formil  artinya dari akta autentik itu  dibuktikan  dengan  benar  apa  yang  dinyatakan  dan  dicantumkan  dalam  akta  itu adalah  yang  sebenarnya  merupakan  uraian  dan  keinginan  dari  para  pihak  yang kemudian  konstatir  oleh  notaris  dalam  suatu  akta,  mengenai  pembuktian  formil menjamin kebenaran mengenai kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak, dan tempat akta tersebut dibuat.
3. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian material secara yuridis isi akta itu  telah  membuktikan  kebenarannya  sebagai  yang  benar  terhadap  keterangan  yang diberikan setiap orang yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti  terhadap  dirinya.  Kekuatan  pembuktian  inilah  yang  dimaksud  dalam  Pasal 1870,1871, dan 1875 KUHPerdata.
Dalam melaksanakan wewenangnya untuk membuat akta autentik, pada dasarnya akta tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 11
1. Akta Partij ,  yaitu  akta  yang  berisikan  keterangan  yang  dijelaskan  oleh  seseorang (pihak  lain)  kepada  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  untuk  itu,  seseorang tersebut  sengaja  dating  dan  memberikan  keterangannya  dihadapan  notaris  mengenai suatu  perbuatan  yang  dikehendakinya.  Akta  Partij  Notaris  atau  Akta  Pihak  ( partij akten) merupakan  akta  yang  berisi  cerita  atau  kehendak  yang  terjadi  dari  perbuatan yang  dilakukan  para  pihak  di  hadapan  Notaris,  yang  artinya  keterangan  yang diberikan  oleh  para  pihak  di  hadapan  Notaris,  kemudian  oleh  Notaris  konstatir perbuatan  tersebut  dalam  suatu  akta  autentik  kemudian  oleh  para  menghadap ditandatangani,  dengan  demikian  kata-kata  akta  tersebut  dibuat  “di  hadapan” (ten overstaan) notaris. 12
2. Akta relaas atau  akta  pejabat  yaitu  suatu  akta  yang  menguraikan  secara  autentik mengenai  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  atau  keadaan  yang  diamati  oleh  notaris dalam menjalankan jabatannya sebgai notaris. Menurut Salim HS akta Relaase adalah surat tanda bukti yang dibuat oleh notaris mengenai apa yang ia lihat, ia ketahui dan
10 M.  Lutfan  Hadi  Darus  and  Ridwan  Khairandy, Hukum  Notaris  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 33.
11 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 7.
12 Alwesius, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018), 13.
apa  yang  ia  saksikan  terhadap  suatu  kejadian  atau  suatu  peristiwa  hukum  yang disaksikan secara langsung. Unsur- Unsur dalam akta Relaase adalah: 13
(a) Adanya surat tanda bukti
(b) Yang dilihat dan disaksikan
(c) Adanya suatu peristiwa
(d) Langsung

## Permohonan Penggunaan Nama Badan Hukum Perkumpulan
Perolehan status badan hukum Perkumpulan yang tertuang dalam Stb. 1870-64 dimana hanya didapat setelah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah telah melahirkan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Pengesahan  Badan  Hukum  Perkumpulan  (untuk  selanjutnya  disebut  Permen  No.  6  tahun 2014)  yang  saat  ini  telah  diberlakukan  Permen  No.  3  Tahun  2016  dalam  mengakomodir peraturan  tersebut.  Permohonan  pengesahan  badan  hukum  Perkumpulan  harus  didahului dengan  pengajuan  pemakaian  nama  Perkumpulan,  melalui  Sistem  Administrasi  Badan Hukum  (“SABH”).  Permohonan  tersebut  diajukan  dengan  mengisi  format  pengajuan  nama Perkumpulan,  yang  memuat  nomor  pembayaran  persetujuan  pemakaian  nama  Perkumpulan dari  bank  persepsi,  dan  nama  Perkumpulan  yang  dipesan.  Menkumham  memberikan persetujuan secara elektronik terhadap permohonan nama Perkumpulan, yang memuat nomor pemesanan, nama Perkumpulan yang dapat dipakai, tanggal pemesanan, tanggal daluarsa, dan kode  pembayaran.  Namun,  Menkumham  dapat  menolak  permohonan  nama  Perkumpulan tersebut secara elektronik apabila nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan  pemakaian  nama.  Nama  Perkumpulan  yang  telah  disetujui  hanya  berlaku  untuk  jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
Permohonan  pengesahan  badan  hukum  Perkumpulan  diajukan  secara  elektronik kepada  Menkumham,  dengan  cara  mengisi  format  pendirian  pengesahan  badan  hukum Perkumpulan  (“Format  Pendirian”).  Untuk  itu,  Pemohon  wajib  terlebih  dahulu  membayar biaya  permohonan  pengesahan  badan  hukum  Perkumpulan  melalui  bank  persepsi  sebelum mengisi  Format  Pendirian.  Besarnya  biaya  pengesahan  badan  hukum  Perkumpulan  diatur sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Penerimaan  Negara  BukanPajak yang  berlaku  pada  Kementrian.  Pengisian  Format  Pendirian  dilengkapi  dengan  dokumen pendukung  yang  disampaikan  secara  elektronik,  berupa  surat  pernyataan  secara  elektronik dari  Pemohon  yang  menyatakan  bahwa  dokumen  untuk  pendirian  telah  lengkap.  Adapun, dokumen pendirian disimpan oleh notaris, yang meliputi:
(a) akta  pendirian  yang  dikeluarkan  oleh  notaris,  yang  memuat  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga;
(b) program kerja;
(c) sumber pendanaan;
(d) surat keterangan domisili;
(e) nomor pokok wajib pajak atas nama Perkumpulan; dan
(f) surat  pernyataan  yang  menyatakan  tidak  sedang  dalam  sengketa  kepengurusan  atau dalam perkara di pengadilan.
13 Salim  HS, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoritis,  Kewenangan  Notaries,  Bentuk  Dan Minuta Akta) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
Selain  itu,  Pemohon  juga  wajib  untuk  mengisi  surat  pernyataan  secara  elektronik,  yang menyatakan  bahwa  Format  Pendirian  dan  keterangan  mengenai  dokumen  pendukung  telah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Menkumham  akan  langsung menyatakan  tidak  berkeberatan  atas  permohonan  pengesahan  badan  hukum  apabila  Format Pendirian  dan  keterangan  dokumen  pendukung  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  “Pernyataan  Tidak  Berkeberatan”.  Menkumham  menerbitkan  keputusan pengesahan  badan  hukum  Perkumpulan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak tanggal  Pernyataan  Tidak  Berkeberatan  (“KeputusanPengesahan”).  Keputusan  Pengesahan disampaikan  kepada  Pemohon  secara  elektronik,  dan  notaris  secara  sendiri  dapat  langsung melakukan pencetakan Keputusan Pengesahan. 14
Akibat Hukum dari  Pembatalan Surat Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan  yang  Mempunyai  Persamaan  Nama  Pada  Pokoknya  terhadap Perkumpulan yang Sudah Terdaftar
Perkumpulan  yang  merubah  statusnya  menjadi  suatu  badan  hukum  memiliki  beberapa perbedaan  yang  sangat  mendasar.  Perbedaan  perkumpulan  yang  berbadan  hukum  dengan yang tidak berbadan hukum sebagai berikut: 15
1. Pada perkumpulan yang berbadan hukum :
(a) Diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata;
(b) Perkumpulan bertanggungjawab atas perbuatan organnya;
(c) Hanya  harta  kekayaan  perkumpulan  yang  dipertanggung  jawabkan  untuk pemenuhan-pemenuhan perjanjian;
2. Pada perkumpulan yang tidak berbadan hukum:
(a) Tidak  dapat  melakukan  perbuatan  perdata  dalam  kedudukannya  sebagai perkumpulan
(b) Yang  bertanggung  jawab  adalah  orang-orang  yang  mengadakan  persetujuan- persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu
(c) Disamping  harta  kekayaan  perkumpulan,  maka  harta  privenya  pun  dapat dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang
Perkumpulan  Komunitas  Pemilik  Pajero  Indonesia  dalam  Bahasa  inggris  berbunyi Pejaro Owners Community Indonesia (POC Indonesia), yang bedasarkan Akta Notaris DF Nomor 13 tertanggal  14  januari    2016  telah  terbentuk  satu  komunitas  pemilik  Pajero  yang  berbahasa inggris  berbunyi Pajero  Owners  Community yang  disingkat  POC  Indonesia.  Bahwa bedaarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tahun 2016 nomor AHU-0004844.AH.01.07  tertanggal  15  januari  2016  telah  memberikan  pengesahan  Badan Hukum  Perkumpulan  Komunitas  Pemilik  Pajero  atau Pajero  Owners  Community Indonesia disingkat  POC.  Notaris  sebagai  pemohon  dalam  permohonan  pengesahan  badan  hukum perkumpulan,  saat  melakukan  pendaftaran  juga  diharuskan  mengisi  surat  pernyataan  secara elektronik  mengenai  kebenaran  data  isian  pengesahan  badan  hukum  perkumpulan  beserta dokumen  pendukung  yang  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data isian tersebut.
Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UUJN menjelaskan seorang notaris diberikan wewenang untuk membuat akta secara umum. Maksud dari penjelasan Pasal
14 Hukum  Perseroan  Terbatas,  “Tata  Cara  Pengesahan  Badan  Hukum  Perkumpulan,” Hukum Perseroan Terbatas , 2016.
15 Ali, Badan Hukum .
tersebut  menegaskan  Notaris  memiliki  kewenangan  yang  bersifat  umum  dengan  batasan sepanjang:
1. Tidak  mengecualikan  kepada  pejabat  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-  undang untuk membuat alat bukti yang autentik
2. Berkaitan  dengan  akta  yang  akan  dibuat  oleh  notaris  atau  wewenang  dalam pembuatan akta yang bersifat autentik mengenai dengan klausul-klausul dalam akta harus mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan
3. Mengenai  subjek  hukum  dalam  hal  ini  adalah  orang  atau  badan  hukum)  seorang notaris harus mengenal para penghadapnya dan notaris diberikan wewenang untuk dapat  menolak  apabila  para  penghadap  tidak  dapat  memperlihatkan  kartu  tanda pengenal.
Kewenangan  khusus  notaris  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  2  yaitu  mengesahkan  tanda tangan  dan  menetapkan  tanggal  surat  dibawah  tangan  dengan  mendaftarkan  dalam  buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan yang berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubung dengan pembuatan  akta,  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertananahan,  dam  membuat  risalah lelang. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UUJN,  yaitu  untuk  membetulkan  kesalahan  tulis  atau  kesalahan  ketik  yang  terdapat  dalam Minuta akta yang telah  ditandatangani,  dengan cara membuat  Berita  Acara Pembetulan dan Salinan  atas  Berita  Acara  Pembetulan  dan  wajib  untuk  menyampaikannya  kepada  para pihak. 16
Notaris sebagai penegak hukum serta sebagai pejabat umumnya seyogyanya memiliki tanggung  jawab  untuk  memeriksa,  membuat,  memberi  penyuluhan,  serta  memiliki kebijaksanaan  terhadap  praksis  hukum  yang  dihadapkannya,  sehingga  proses  pendirian Perkumpulan  tersebut  juga  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  menurut Notaris yang bertanggung jawab atas Perkumpulan yang bersangkutan. Peran Notaris dalam proses  pendirian  Perkumpulan  antara  lain  membuatkan  akta  Pendirian  Perkumpulan  serta mendaftarkannya  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  apabila  menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum. 17
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perkumpulan,  untuk  mengajukan  permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), perkumpulan  tersebut  memberikan  kuasa  kepada  Notaris  sebagai  pemohon  yang  ditunjuk dalam  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2016  tersebut.  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum atau  SABH  adalah  jenis  pelayanan  jasa  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dalam proses  pengesahan  Badan  Hukum  secara  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat
16 Jozan Adolf and Widhi Handoko, “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan,” NOTARIUS: Jurnal Studi Kenotariatan 13, no. 1 (2020): 2, doi:https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313.
17 Jonathan  Septian,  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  and  Widodo  Suryandono,  “Tanggung  Jawab Notaris Terhadap Pembuat Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar 2019 Prabowo Presiden)” (Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), 4.
Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  (Ditjen  AHU)  pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM RI. 18
Dalam  putusan  nomor  579  K/TUN/2019  pada  pertimbanga  hukumnya  hakim menyatakan  bahwa  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  dilarang  menggunakan  nama  yang mempunyai  persamaan  “pada  pokoknya”  atau  “keseluruhannya”  dengan  nama  Ormas  lain. Nama  perkumpulan  yang  digunakan  Tergugat  II  Intervensi  merupakan  sebagian  nama  yang telah  digunakan  oleh  Penggugat  hingga  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  Tergugat menolak  untuk  mengesahkan  pendirian  badan  hukum  perkumpulan  Tergugat  II  Intervensi. Tindakan  hukum  Tergugat  menerbitkan  keputusan  objek  sengketa  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan mengenai larangan bagi Perkumpulan yang berkaitan dengan nama Perkumpulan. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 menentukan bahwa ormas dilarang:
(a) menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  atribut  yang  sama  dengan  nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
(b) menggunakan  dengan  tanpa  izin  nama,  lambang,  bendera  negara  lain  atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
(c) menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  tanda  gambar  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik,
bedasarkan seluruh pertimbangan hukum majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008748.AH.01.07  tahun  2018  tanggal  13  juali  2018  tentang  pengesahan  pendirian badan  hukum  perkumpulan  POC  Indonesia,  mengandung  cacat  yuridis  baik  dari  aspek Prosedural  maupun  dari  aspek  substansi  serta  bertentangan  dengan  Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik,  sehingga  majelis  hakim  menyatakan  batal  Surat  Keputusan pengesahan  pendirian  badan  hukum  perkumpulan  POC  Indonesia  tersebut.  Dalam  kasus  ini memiliki  nama  perkumpulan  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  nama  perkumpulan  yang sudah terdaftar terlebih dahulu sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang No. 16 Tahun 2017.
Pembatalan terhadap status badan hukum Perkumpulan POC Indonesia tidak langsung membuat  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  Y  batal  demi  hukum  ataupun  dapat  dibatalkan, Namun  akta  pendirian  yang  dibuat  notaris  Y  tersebut  hanya  sebatas  akta  pendirian perkumpulan  biasa  saja  yang  tidak  memperoleh  status  badan  hukum.  Oleh  karena  itu, Perkumpulan POC Indonesia tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai  perkumpulan,  yang  bertanggung  jawab  adalah  orang-orang  yang  mengadakan persetujuan-persetujuan  atau  si  penerima  barang  dari  perkumpulan  itu  dan  disamping  harta kekayaan  perkumpulan,  maka  hartapun  dapat  dipertanggung  jawabkan  bagi  pemenuhan piutang-piutang, karena dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh badan hukum perkumpulan Badan Hukum POC Indonesia.

## KESIMPULAN
Akibat  hukum  terhadap  putusan  nomor  579  K/TUN  2019  yang  membatalakan  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  manusi  Republik  Indonesia  Nomor  AHU-
18 Iswi  Hariyani,  Cita  Yustusua  Sertiyani,  and  Serfianto  Dibyo  Purnomo, Panduan  Praktis  SABH Sistem Administrasi Badan Hukum (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 13.
0008748.AH.01.07  tanggal  13  Juli  2018  tentang  pengesahan  Pendirian  Badan  Hukum Perkumpulan  POC  Indonesia  yaitu  badan  hukum  perkumpulan  tersebut  mengandung  cacat yuridis  baik  dari  aspek  Prosedural  maupun  dari  aspek  substansi  serta  bertentangan  dengan Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  sehingga  majelis  hakim  menyatakan  batal  Surat Keputusan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan POC Indonesia tersebut. Dalam kasus ini memiliki nama perkumpulan yang sama pada pokoknya dengan nama perkumpulan yang  sudah  terdaftar  terlebih  dahulu  sehingga  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  59  ayat  (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Maka akibat hukum yang timbul dari pembatalan surat keputusan  tersebut  ialah  Perkumpulan  POC  Indonesia  telah  dicabut  status  badan  hukumnya sehingga  menjadi  perkumpulan  biasa  yang  tidak  berbadan  hukum,  pematalan  status  badan hukum  tidak  semerta-merta  membuat  akta  pendirian  yang  telah  dibuat  oleh  notaris  Y  batal atau batal demi hukum maka akta tersebut hanya sebatas akta pendirian bperkumpulan biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib. Hukum  Notaris  Indonesia:  Tafsir  Tematik  Terhadap  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2018.
Adolf, Jozan, and Widhi Handoko. “Eksistensi  Wewenang  Notaris Dalam  Pembuatan Akta Bidang Pertanahan.” NOTARIUS: Jurnal Studi Kenotariatan 13, no. 1 (2020): 181–192. doi:https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313.
Ali, Chaidir. Badan Hukum . Bandung: Alumni, 1999. Alwesius. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta . Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018. Budiono,  Herlien. Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2017.
Darus,  M.  Lutfan  Hadi,  and  Ridwan  Khairandy. Hukum  Notaris  Dan  Tanggung  Jawab Notaris . Yogyakarta: FH UII Press, 2016. Hariyani,  Iswi,  Cita  Yustusua  Sertiyani,  and  Serfianto  Dibyo  Purnomo. Panduan  Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. Hukum  Perseroan  Terbatas.  “Tata  Cara  Pengesahan  Badan  Hukum  Perkumpulan.” Hukum Perseroan Terbatas , 2016. Hutagalung, Daniella Herera Yosifany. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai  Pihak  Pelapor  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jatiswara 35,  no.  1 (March 2020): 100–109. doi:10.29303/jatiswara.v34i1.225.
Latumeten,  Pieter  E. Cacat  Yuridis  Akta  Notaris  Dalam  Peristiwa  Hukum  Konkrit  Dan Implikasi Hukumnya . Jakarta: Tuna Press, 2011.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM. Tentang  Pengesahan  Badan  Hukum  Perkumpulan Nomor 6 Tahun 2014 . Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2014.
Salim HS. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Septian, Jonathan, Mohamad Fajri Mekka Putra, and Widodo Suryandono. “Tanggung Jawab Notaris  Terhadap  Pembuat  Akta  Perkumpulan  Yang  Menggunakan  Nama  Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar 2019 Prabowo Presiden).” Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
Soekanto,  Soejono,  and  Sri  Mamudji. Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Subekti,  Hendricus. Badan  Usaha,  Pengertian,  Bentuk  Dan  Tata  Cara  Pembuatan  Akta- Aktanya . Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17. Organisasi  Kemasyarakatan .  Jakarta: Kementerian BUMN, 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang . Jakarta: Kementerian BUMN, 2017.