## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SOCIAL REALITY OF IMPLEMENTATION
TENRIWARU 12

## AMIRUDDIN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

## ABSTRACT
The science of accounting that is currently practiced goes hand in hand with the understanding of capitalism which is only oriented towards material profit, has contributed  to  destroying  the  balance  of  life  by  excessively  stimulating  the development of human economic potential which does not contribute to increasing their prosperity but instead makes them experience a decline in social conditions. The principle of capitalism run by accounting science has proven to exploit nature and damage the ecological balance
It has become a logical causation if then the company must take responsibility for all direct and indirect consequences of the company's operations. The company must make donations to those who are sick as a result of being affected by the company's operations; the company must think deeply about how to reduce it so that  the  negative  impact  caused  by  the  company's  operations  is  minimized; Companies must also think about how to restore the world's ecological imbalances caused by company operations to their original state.
Bourdieu's  epistemology  is  used  to  analyze  how  the  relationship  between structures and agents work together in carrying out social responsibility (CSR) and its implementation which is still capitalistically oriented . Keywords: CSR, Bourdieu's Epistemology, Capitalism
1 Correspondence Author
2 Email: tenriwaru@umi.ac.id

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN REALITA SOSIAL IMPLEMENTANSINYA
TENRIWARU AMIRUDDIN

## UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

## ABSTRAK
Ilmu akuntansi yang dipraktekkan saat ini berjalan beriringan dengan paham kapitalisme  yang  hanya  berorientasi  pada  laba  material,  telah  berkontribusi merusak  keseimbangan  kehidupan  dengan  cara  menstimulasi  pengembangan potensi  ekonomi  yang  dimiliki  manusia  secara  berlebihan  yang  tidak  memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial. Prinsip kapitalisme yang dijalankan oleh Ilmu akuntansi  terbukti  telah  mengeksploitasi  alam  dan  merusak  keseimbangan ekologis.
Sudah menjadi sebab-akibat yang logis jika kemudian perusahaan harus ikut bertanggungjawab terhadap segala akibat langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan. Perusahaan harus memberikan donasi kepada mereka yang sakit akibat terkena dampak operasi perusahaan; perusahaan harus memikirkan secara  mendalam  bagaimana  mengurangi  sehingga  dampak  buruk  yang ditimbulkan  oleh  operasi  perusahaan  menjadi  seminimal  mungkin;  perusahaan harus  ikut  memikirkan  bagaimana  cara  agar  ketidakseimbangan  ekologi  dunia yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan dikembalikan ke keadaan semula.
Epistemologi Bourdieu digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan struktur  dan  agen  bekerjasama  di  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial (CSR) dan implementasinya yang masih berorientasi kapitalistik.
Kata kunci: CSR, Epistemologi Bourdieu, Kapitalisme

## 1.  PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sebagai  bagian  dari  konfigurasi  hubungan  antara  dunia  bisnis  dan masyarakat,  persoalan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  mengalami  rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia  usaha  itu  sendiri.  Pada  awalnya  dan  untuk  waktu  yang  sangat  panjang, dunia usaha barangkali tidak perlu atau tidak pernah berfikir mengenai tanggung jawab  sosial.  Hal  ini  karena  proposi  teori  klasik,  sebagaimana  dirumuskan  oleh Adam  Smith  menyatakan  tugas  korporasi  diletakkan  semata-mata  mencari keuntungan,  “ the  only  duty  of  the  corporation  is  to  make  profit .  Motivasi  utama setiap  perusahaan  atau  industri  adalah  hanya  dan  selalu  hanya  untuk meningkatkan keuntungan (Ahmar dan Kamayanti, 2011).
Orientasi taking  profit inilah  yang  pada  akhirnya  mengantarkan  perusahaan melakukan berbagai cara bahkan dengan cara yang paling kotor sekalipun untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. CSR yang dilaksanakan cenderung kiss  and  Lip  Service ,  CSR  tidak  menjadi  bagian  dari  strategi  dan  kebijakan perusahaan, dilakukan hanya untuk meningkatkan citra perusahaan. Dampak dari pelaksanaan  CSR  yang setengah  hati dan  tidak  komprehensif  serta  holistik tersebut  pada  akhirnya  tidak  mampu  memberdayakan  masyarakat  sekitar  yang terdampak  dengan  aktivitas  operasi  perusahaan.  Ketimpangan  sosial  dan ekonomi akan semakin menganga lebar antara perusahaan dan stakeholder nya terutama masyarakat dan alam yang tereksploitasi oleh keserakahan perusahaan.
Penelitian ini bertujuan membongkar sisi hitam dunia bisnis yang tersembunyi dibalik  topeng charity dan  kedermawanan  perusahaan  pada  masyarakat  yang dilakukan  oleh  PT  Vale  melalui  aktivitas  CSR  yang  mereka  lakukan  dengan menggunakan  perangkat  berpikir  Bourdieu.  Penelitian  ini  ingin  menelusuri kemampuan  bahasa  sebagai  salah  satu  sistem  simbol  dalam  mengkonstruksi realitas seperti yang tertuang dalam pembacaan Bourdieu terhadap relasi bahasa dan kekuasaan, bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah bahasa yang  ada  dalam  laporan  keuangan  yang  berhubungan  dengan  tanggung  jawab sosial perusahaan yang diistilahkan sebagai Corporate Social Responsibility .

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  pendahuluan  di  atas,  penelitian  ini  akan mengangkat  bagaimana  perlakuan  CSR  dalam  perusahaan  dan  realitanya sebagai bagian integral dari bisnis yang berkelanjutan.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah  di  atas,  maka tujuan  diadakan  penelitian ini adalah  mengetahui  bagaimana  perusahaan  melaksanakan  tanggung  jawab sosialnya  dan  membongkar  topeng  kapitalisme  yang  bersembunyi  dibalik kedermawanan perusahaan.

## Keutamaan Penelitian
Mengkaji  secara  teoretis  dan  empiris  penerapan  akuntansi  yang  berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

## Temuan dan Target Penelitian
Melihat  sisi  gelap  bisnis  yang  berorientasi  pada  maksimalisasi  profit  yang berlindung pada pelaksanaan CSR.

## Kontribusi Penelitian
1.  Menambah referensi bagi insan akademis yang ingin melakukan penelitian tentang bagaimana praktek CSR yang dijalankan oleh perusahaan.
2.  Diharapkan  dapat  menjadi  masukan  kepada  pihak  perusahaan  dan organisasi  yang  berorientasi  laba  agar  membenahi  akuntansi  CSR  dan praktek pelaksanaan yang berkeadilan bagi semua stakeholder.

## 2.  LANDASAN TEORI

## Stakeholder Theory
Pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan merupakan dialog antara  perusahaan  dengan stakeholder- nya  dan  menyediakan  informasi mengenai  aktivitas  perusahaan  yang  dapat  mengubah  persepsi  dan  ekspektasi (Adam dan McNicholas 2007).
Konsep tentang tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun  1970  an  dan  secara  umum  dikenal  dengan stakeholder  theory. Istilah stakeholder diperkenalkan pertama kali oleh Stanford Research Institute (SRI) di tahun  1963  (Freeman  1984).  Menurut  Freeman  (1984:46), stakeholder didefinisikan  sebagai  sebuah  organisasi,  grup  atau  individu  yang  dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi tersebut. Kemudian, Freeman (2010: 32) menambahkan bahwa:
“The  stakeholder  concept  was  originally  defined  as  “those  groups  without whose  support  the organization  would  cease  to  exist.”  The  list  of  stakeholders originally  included  shareowners,  employees,  customers,  suppliers,  lenders  and society. ”

## Legitimacy Theory
Teori Legitimasi merupakan teori lain yang melandasi CSR serta berhubungan erat  dengan  teori stakeholder .  Legitimasi  akan  mengalami  pergeseran  seiring dengan  perubahan  lingkungan  dan  masyarakat  tempat  perusahaan  berada (Dowling dan Pfeffer 1975:122).
“Legitimacy  is  a  condition  or  a  status  which  exists  when  an  entity’s  value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part”.
Perubahan  nilai  dan  norma  sosial  dalam  masyarakat  sebagai  konsekuensi perkembangan  peradaban  manusia  merupakan  salah  satu  contoh  yang melatarbelakangi pergeseran dari legitimasi (Lindblom 1994:13-16).
Perusahaan  akan  terus  berupaya  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan beroperasi dalam norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dari tempat perusahaan berada (Deegan 2004).

## CSR dan Nilai Perusahaan
Epstein dan Friedman (1994) menemukan bahwa investor individual saat ini lebih  tertarik  terhadap  informasi  sosial  yang  dilaporkan  dalam  laporan  tahunan. Investor  tidak  hanya  menggunakan  informasi  ekonomi  dalam  pengambilan keputusan  investasi.  Kecenderungan  investor  untuk  menginvestasikan  dananya pada perusahaan yang memiliki etika dan praktik bisnis yang baik menuntut suatu sarana  yang  dapat  memberikan  informasi  berkaitan  dengan  aspek  sosial, lingkungan  sekaligus  keuangan  yang  dikenal  sebagai  laporan  keberlanjutan ( sustainability  reporting ). Sustainability  Reporting merupakan  suatu  praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  kepada stakeholder baik  internal maupun eksternal. Salah satu bentuk sustainability reporting adalah CSR .

## 3.  METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  paradigma  kritis  dengan menggunakan  pisau  analisis  epistemologi  Bourdieu  untuk  melihat  bagaimana CSR.  Bourdieu  menyuguhkan  pembacaan  kritis  atas  semesta  raya  simbol  yang dijadikan  alat  pembenaran  bagi  selera  budaya  penguasa.  Ia  menyingkapkan bagaimana upaya individu atau kelas sosial tertentu memproduksi sistem simbol dalam kaitannya dengan posisi yang mereka tempati serta berbagai penggunaan strategi guna menaikkan atau mengurangi nilai suatu simbol.
Bourdieu secara terus menerus mengajukan metode pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk kecurigaannya terhadap permainan simbol yang menyembunyikan relasi  kuasa  tertentu.  Dengan  pandangannya  yang  tajam,  Bourdieu  menggugat tata kebiasaan yang kita lakoni. Kebiasaan berkaitan dengan aktivitas tak sadar dan non-refleksif. Kebiasaan tidak melulu berhubungan dengan nalar rasional, tapi ia juga menampilkan spontanitas reaksi dalam berhadapan dengan situasi yang berubah-ubah.  Kebiasaan  juga  berhubungan  dengan  ketidaksetaraan  sosial berdasarkan kekuasaan dan kelas sosial.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  menggunakan  pisau analisis Bourdieu dengan rangkaian kerja sebagai berikut:
a. Habitus ; melihat habit atau kebiasaan yang terjadi di perusahaan. perilaku perusahaan  dalam  melaksanakan  CSR  dan  bukan  hanya  pada  output seperti  yang  terlihat  selama.  Perilaku  inilah  yang  dicermati  dan diaplikasikan dalam pelaksanaan CSR.
b. Capital :  modal  yang  dimiliki  perusahaan  bila  melaksanakan  CSR  adalah modal  simbolik  seperti  yang  diuraikan  oleh  Bourdieu,  seperti  adanya prestise  dan  pengakuan  dari  masyarakat  karena  perusahaan  melakukan aktivitas CSR
c. Field ;  ranah  atau  arena  mana  biasanya  CSR  ini  banyak  dilakukan perusahaan. Mengapa perusahaan lebih tertarik pada ranah hiburan atau olahraga  dibanding  ranah  yang  lain  misalnya  dalam  menyalurkan bantuannya dalam bingkai CSR perusahaan.
d. Practice; pada akhirnya semua interaksi dari habitus, capital dan field akan bermuara  pada  praktek  yang  akan  dijalankan,  dalam  penelitian  ini  yang dimaksud  adalah  bagaimana  praktik  CSR  selama  ini  dijalankan  oleh perusahaan.

## 4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## CSR DAN REALITA SOSIAL: SISI HITAM BISNIS
Habitus CSR: Beban Bagi Perusahaan
Konsep  CSR  seringkali  diidentikan  dengan  metode  Pengembangan Masyarakat ( Community Development ) yang akhir-akhir ini banyak diterapkan oleh perusahaan dengan istilah ComDev . Dilihat dari motivasi dan paradigma CSR di atas,  maka  sesungguhnya  pendekatan ComDev merupakan  satu  bentuk  CSR yang lebih banyak didorong oleh motivasi kewargaan, meskipun pada beberapa aspek lain masih diwarnai oleh motivasi filantropis (Saidi dan Abidin, 2004). Secara sosial,  kinerja  program  CSR  dan ComDev pada  gilirannya  dapat  menentukan seberapa  besar social  legitimacy (penerimaan  sosial)  para  pemangku kepentingan, utamanya komunitas sekitar, atas komitmen, kehadiran dan tindakan korporasi secara umum (Prayogo, 2008).
Tindakan  berbagi  lewat ComDev inilah  yang  dimaknai  sebagai charity perusahaan,  kebaikan  hati  perusahaan  bagi  para stakeholder utamanya masyarakat sekitar yang terdampak oleh aktivitas perusahaan dalam melakukan aktivitas  bisnisnya.  Hal  ini  diperkuat  oleh  beberapa  informan  yang  kami wawancarai, diantaranya oleh Opu Andi Baso seorang tokoh masyarakat adat Di Luwu Timur yang mengkritisi model bagi-bagi uang model ComDev ini:
“CSR selama ini hanya bagi-bagi uang, towuti, wondula, dia bagi2 dananya tanpa  melihat  kepentingannya.  Dana  CSR  tidak  ada  auditnya,  kontrol  dan  yang diberi  hanya  orang  dekat/  kepentingan  dana  CSR......  pemerintah  punya kesempatan makan uang... begitu juga orang eksternal, pemerintah, vale senang, pemerintah senang. ”
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Pa Hasan Basri seorang penggiat LSM di Luwu  Timur  yang  mengkritisi  model  CSR  dengan  bagi-bagi  dana  yang  lazim dilakukan oleh perusahaan:
“CSR  harusnya  tidak  dibagi  rata.  Saya  keinginannya  betul-betul  tim  ini menyeleksi sesuai standar yang diinginkan. Habitatnya CSR vale adalah bagi-bagi duit. Apalagi CSR kan bukan hanya Community Development? ”
Dari  pernyataan  di  atas  terlihat  bahwa habitus atau  kebiasaan  perusahaan dalam  menyalurkan  CSR  nya  hanya  di  wilayah  bagi-bagi  dana  untuk  meredam gejolak  yang  timbul  atau  kemungkinan  akan  timbul  yang  disebabkan  oleh
ketidaksukaan  atau  ketidakpuasan masyarakat akan  keberadaan  perusahaan  di wilayah mereka.
Seperti  hasil  wawancara  kami  dengan  responden  yang  lain  yang membenarkan keadaan ini:
Kita memang harus maintenance di  sini orang kan apa kalau tidak mereka akan  tutup  jalan  produksi  hancur  itu  masalahnya.  Caranya  di- maintenance makanya  ada  pemberdayaan,  mereka  tuh  minta  supaya  vale  ada  manfaatnya untuk masyarakat sekitar, vale juga kan bertanggungjawab terhadap masyarakat sekitar.
Kebiasaan atau habitus perusahaan seperti ini tentunya berpotensi merusak tatanan masyarakat dan lingkungan karena tidak melakukan pemberdayaan yang tepat  sasaran  dan  tidak  berlanjut  hingga  akhirnya  bantuan  dana  yang  diberikan tidak memberi manfaat yang signifikan bagi penerima dana dan tentunya kembali pada  perusahaan  itu  sendiri.  Kontribusi  CSR  perusahaan  terhadap stakeholder dalam  hal  ini  masyarakat  terdampak  oleh  aktivitas  bisnis  perusahaan  pada akhirnya  hanyalah  seperti  manabur  garam  di  atas  laut,  tak  berbekas  dan  tidak bermanfaat karena kegiatan yang tidak terencana dan sistematis serta tidak diikuti dengan akuntabilitas dan transparansi dari dana yang digunakan.
Melihat habitus atau  kebiasaan  yang  dilakukan  perusahaan  dalam menyalurkan  CSR  nya  maka  terlihat  jelas  bahwa  hingga  saat  ini  aktivitas  CSR hanya  sebatas  euforia  belaka  yang  indah  terlihat,  bagus  terdengar  akan  tetapi penuh dengan kebobrokan karena dilakukan dengan setengah hati, abai dengan kepentingan masyarakat dan alam serta cenderung memanipulasi dengan bahasa simbolik  yang  digunakan.  CSR  kemudian  menjadi  bahasa  simbolik  yang  sarat makna akan kemampuan perusahaan menutupi kekurangan dan kerusakan yang dilakukannya  terhadap  tatanan  masyarakat  dan  lingkungan  tapi  terkesan  baik, mau  berbagi  dan  peduli  kepada  komunitas  sekitarnya  dengan  CSR  yang  tidak tepat sasaran.

## Ranah: Perusahaan dan Masyarakat Ada Di Level Yang Sama
Ranah  merupakan  arena  kekuatan  yang  di  dalamnya  terdapat  upaya perjuangan  untuk  memperebutkan  sumber  daya  (modal),  dan  juga  demi memperoleh  akses  tertentu  yang  dekat  dengan  hirarki  kekuasaan.  Ranah  juga merupakan  arena  pertarungan  dimana  mereka  yang  menempatinya  dapat mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada.
Ranah  atau  arena  pelaksanaan  CSR  perusahaan  sampai  saat  ini  masih sepenuhnya  dikendalikan  oleh  perusahaan  dan  mendapat  masukan  dari masyarakat.  Seperti  yang  diuraikan  oleh  Pa  Busman  bagian  External  PT  Vale Setiap kegiatan CSR perusahaan ada musrembang yang terdiri dari perusahaan, perangkat desa, masyarakat.
Kalau melihat informasi ini maka perusahaan bersinergi dengan masyarakat sekitar dalam membicarakan CSR yang akan dilakukan, akan tetapi ketika kami mengkonfirmasi kepada informan yang berasal dari luar perusahaan kami dapati konteks  yang  berbeda  seperti  yang  diungkapkan  Pak  Hasan  Basri,  aktivis  LSM yang pernah menerima dana ComDev, beliau menyatakan:
“Ketika  menentukan  siapa  yang  harus  menerima  seharusnya  ada  standar untuk siapa  yang  harus menerima  itu,  apa misalnya  orang miskin,  orang  miskin yang bagaimana, tingkat kebutuhannya seperti apa harus bisa diidentifikasi, tapi sumber  daya  tim  yang  dibentuk  ini  tidak  mampu  mengidentifikasi,  jadi  rancu karena  tim  yang  dibentuk  ini  atas  dorongan  dari  masyarakat  yang  sebenarnya tidak  lepas  dari  kepentingannya  juga  yakni  masyarakat  yang  biasa  mengakses dana itu dari jaman inco juga”
Apa  yang  dipraktekkan  perusahaan  selama  ini  dengan  model  CSR  yang diterapkan  tidak  sesuai  dengan  teori corporate  citizenship yang  menginginkan perusahaan lebih memusatkan perhatiannya pada hak-hak, tanggung jawab dan kemungkinan partnership dari  bisnis  dalam  masyarakat.  Sebelumnya, corporate citizenship selalu  dikaitka n dengan  “ a  sense  of  belonging  to  a  community ”  atau rasa  kepemilikan  kepada  sebuah  masyarakat  (Matten,  et  al.,  2003),  sehingga sudah menjadi hal yang biasa di antara para manager dan pengelola bisnis untuk melihat  bahwa  bisnis  perlu  memperhatikan  masyarakat  tempat  bisnis  itu beroperasi.  Oleh  karena  itu,  menurut  teori  ini,  bisnis  dipahami  sebagai  seperti warga dengan keterlibatan tertentu dalam masyarakat.
Perusahaan belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat dalam program CSR  nya,  seperti  yang  diuraikan  oleh  informan  kami  Pak  Hasan  Basri.  CSR menjadi semacam media promosi perusahaan sebagai “warga negara yang baik” ada ranah yang jadi pertaruhan di dalamnya yakni siapa yang bisa memoles CSR menjadi  semacam  “garansi”  bahwa  perusahaan  itu  sudah  berbuat  baik  sesuai aturan  perundang-undangan  dan  sekedar  memenuhi  teori legitimacy bahwa keberadaan  mereka  diterima  oleh  masyarakat,  lingkungan  dan  alam  sehingga mereka  merancang  program  CSR  hanya  sekedar lip  service saja.  Tidak  ada pemberdayaan  lebih  lanjut  bagi  peningkatan  martabat  kehidupan  karena perusahaan  menjadikan  CSR  sebagai  ranah  untuk  menarik  simpati  pemerintah dan masyarakat yang ujung-ujungnya adalah peningkatan nilai perusahaan yang berarti peningkatan nilai pasar perusahaan dan itu profit bagi pemilik perusahaan.

## Modal: Sebuah Pemetaan Kekuasaan
Istilah  modal  digunakan  oleh  Bourdieu  untuk  memetakan  hubungan- hubungan  kekuasaan  dalam  masyarakat.  Modal  merupakan  suatu  konsentrasi kekuatan,  suatu  kekuatan  yang  spesifik  yang  beroperasi  dalam  ranah.  Relasi habitus  dan  ranah  melahirkan  modal  yang  merupakan  produk  dari  pemetaaan hubungan  kekuasaan  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  modal  harus  ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut memiliki daya-daya yang memberikan arti.  Hubungan  habitus,  ranah.  Modal  bertatut  secara  langsung  dan  bertujuan menerangkan praktik sosial (Fasri; 2007).
Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang kita kenal dengan  istilah  CSR,  maka  terlihat  bahwa  hingga  kini  akumulasi  modal memang dimiliki  oleh  perusahaan  dan  akan  disalurkan  kepada  masyarakat  sekitar  yang terdampak melalui program kerja CSR nya.
Penguasaan  modal  ekonomi  dan  berbagai  jenis  modal  lainnya  serta kekuasaan  pengelolaan  alam  yang  dimiliki  perusahaan  seharusnya  bisa memberikan  rasa  aman  dan  kesejahteraan  kepada  stakeholdernya.  Kegagalan
memberikan jaminan kesejahteraan.sosial diperparah lagi oleh kenyataan bahwa interaksi  antara  perusahaan  dan  masyarakat  berlangsung  dalam  ketimpangan informasi  ( asymmetric  information ).  Tidak  mungkin  masyarakat  memiliki  akses yang  cukup  gun  mendapatkan  informasi  untuk  menekan  perusahaan  agar melakukan internalisasi eksternalitas yang terjadi. Ketika perusahaan melakukan proses  produksi  dan  proses  tersebut  menghasilkan  limbah  yang  mencemari lingkungan,  masyarakat  tidak  mengetahui  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam polutan  tersebut.  Masyarakat  juga  tidak  memiliki  akses  yang  cukup  guna mengetahui akses yang muncul dan bagaimana harus meresponnya. Sementara itu, perusahaan dan beberapa elit pegawai mengetahui informasi tersebut namun tidak mendeseminasikannya kepada masyarakat.
Semua modal baik itu modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial dalam perangkat teoritis Bourdieu seluruh aksesnya dimiliki perusahaan dan digunakan untuk menghasilkan laba dan meningkatkan citra perusahaan. hal ini tergambar dari hasil wawancara kami dengan Prof. Iwan Triyuwono, seorang akademisi yang menyatakan
“CSR  sekarang  kan  filosofi  kapitalis,  banyak  perusahaan  Cuma  menyiasati CSR  ya  dijadikan  macam-macam  termasuk  dijadikan  pencitraan.  Anu  bukan kerjaan utama perusahaan Cuma anu aja... ”
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat  CSR  digunakan  sebagai  alat  propaganda perusahaan  untuk  membangun  kepercayaan  publik.  Kepercayan  publik merupakan  aset  yang  cukup  berharga  bagi  sektor  privat  (perusahaan)  karena dengan aset ini perusahaan bisa menjalankan proses produksinya (Tenriwaru,et all,  2018).Banyak  kasus  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dianggap  tidak  layak operasi  karena  ditolak  keberadaannya  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian Program CSR ini diposisikan sebagai media untuk mendapatkan legitimasi proses produksi yang dilakukan sektor swasta.
Penguasaan  modal  ekonomi  dalam  bentuk  kapitalisasi  modal  yang  dimiliki pemegang saham, modal budaya dalam bentuk kualifikasi intelektual dan modal sosial  yang  berbentuk  kuatnya  jaringan  sosial  yang  dimiliki  perusahaan memperlihatkan  bahwa  penguasaan  modal  ini  akan  membawa  perusahaan kepada  cita- citanya  yaitu  sebagai  lembaga  “pencipta  kekayaan  hanya  bagi pemilik”.  Tanggung  jawab  sosial  dalam  bentuk  CSR  pada  dasarnya  hanya kamuflase  untuk  mendongkrak  citra  perusahaan.  bahkan  beberapa  perusahaan menganggap divisi CSR itu tidak penting seperti yang diungkapkan informan kami Bu Erwin Saraswati yang juga seorang akademisi yang concern terhadap masalah CSR ini. Beliau menyatakan:
“Ada beberapa perusahaan yang tidak punya divisi CSR, jadi hanya sekedar CSR  cuci  tangan  perusahaan  gitu  loh. CSR  bahkan  telah  menjadi  alat  “cuci tangan”  perusahaan  karena  telah  merusak  lingkungan  dan  menyalurkan  CSR bukan pada apa yang telah dirusaknya tapi pada hal lain yang tidak berhubungan dengan  apa  yan  telah  dirusak  oleh  perusahaan  sebagai  dampak  dari  proses produksi perusahaan. ” lebih lanjut Bu Erwin menyatakan.
Permasalahan CSR adalah orang yang melakukan CSR tidak berhubungan dengan apa yang dia rusak. Padahal kan CSR itu sebenarnya berkaitan dengan materialitas.  Materiality  itu  apa  yang  dirusak  ya  itu  yang  diperbaiki.  Contoh perusahaan tambang, saya menggali tambang di hutan binatang yang ada di hutan kemana  saya  akan  pindahkan,  itu  dari  sisi  lingkungan,  kalau  dari  sisi  sosial. misalnya  oleh  saya  merusak  lingkungan  sekitar  sehingga  apa  yang  harus  saya lakukan, oh saya bikin jalan deh, saya bikin jembatan deh sehingga mempunyai manfaat bagi orang itu. Itulah kelemahan CSR itu tidak melihat apa sih yang saya rusak.  yang  dilakukan  beasiswa,  membangun  mesjid  padahal  yang  dirusak padahal  dia  tidak  merusak  mesjid  itu.  Boleh  sih tapi  yang  berhubungan dengan lingkungan  itu  yang  tidak  diperhatikan.  Boleh  tapi  itu  untuk  sosial  saja.  Intinya perusahaan  melakukan  bukan  karena  care  terhadap  lingkungan  tapi  untuk pencitraannya  dia.  Karena  kalau  dia  melakukan  kegiatan  sosial,  dimata masyarakat an dia baik padahal kan sebenarnya pencitraannya dia
Keterkaitan strategi korporat stakeholder dan bangunan modal sosial pernah dikaji  secara  mendalam  oleh  Svendsen  A  (1998).  Penelitian  Ann  Svendsen mengemukaan  model  hubungan  korporat  dan stakeholder dalam  rangka membangun  modal  sosial  perusahaan.  Perusahaan  akan  memilih  seperangkat strategi yang merupakan refleksi dan pendorong jaringan hubungan stakeholder serta  menguatkan  dalam  bentuk  ciptaan  modal;  sosial,  di  samping  modal intelektual,  modal  finansial  dan  modal  lingkungan.  Namun  penelitian  tersebut menekankan  pada  proses  penciptaan  modal  sosial  yang  lebih  berorientasi eksternal  sehingga  belum  menjelaskan  bagaimana  bangunan  modal  yang berbasis  internal  semestinya  modal  sosial  dapat  pula  dibangun  secara  internal melalui  kapabilitas  organisasional  yang  khas  perusahaan  sebagai  akibat akumulasi modal sosial yang dibangun di dalamnya (Bourdieu,1989) dan sebagai a  socially  complex  set of  doing  thing yang  pada  dasarnya  sulit  untuk  ditiru  oleh pesaing (Bourdieu, 1984).
Kekuatan  modal  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  digunakan  bukan  untuk kemaslahatan masyarakat dengan memberdayakan mereka secara ekonomi dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  mereka,  akan  tetapi  semua  digunakan  hanya untuk  meningkatkan  popularitas  perusahaan  yang  berujung  pada  kepentingan kapitalisasi modal bagi pemilik.

## 5.  KESIMPULAN
Program  CSR  dalam  bentuk  pemberdayaan  sebaiknya  didasarkan  pada kebutuhan  riil (real-needs) yang  secara  dialogis  dikomunikasikan  dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, masyarakat/ LSM dan akademisi/ peneliti. Selain itu prinsip yang penting dalam pemberdayaan adalah menghargai nilai lokal (valuing the local) , pengetahuan lokal, nilai-nilai, keyakinan, keterampilan, proses dan sumber daya suatu masyarakat. Mengadopsi kearifan lokal yang ada dengan membiarkan masyarakat mengelola lahannya sesuai dengan cara mereka selama ini  dan  memberikan  akses  yang  sebesar-besarnya  terhadap  sumber-sumber produksi rakyat seperti air, tanah, lahan pertanian, modal, teknologi, jalur distribusi dan infrastruktur pendukung lainnya merupakan sesuatu yang jauh lebih penting dan bermanfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Habitus perusahaan  hingga  saat  ini  dalam  pelaksanaannya  masih  difahami sebatas charity, berbagi dana akan tetapi tidak tepat sasaran dan penyalurannya pun  tidak  melibatkan  masyarakat.  Kalaupun  melibatkan  masyarakat  dan pemerintah  tidak  tuntas  dan  tidak  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  di  area sekitar perusahaan. Suasana dialogis antara stakeholder dan perusahaan belum terbentuk dan masih belum memiliki pola yang jelas sehingga habitus seperti inilah yang terbawa hingga sekarang.
Ranah  CSR  demikian  juga  masih  menjadi  ajang  perusahaan  mencari legitimasi dari pemerintah dan masyarakat dan menggunakan CSR sebagai kedok kebaikan  dan  kepedulian  perusahaan  terhadap  masyarakat  sekitar  yang terdampak.  Begitu  pula  masyarakat  meyakini  selama  ini  bahwa  CSR  itu merupakan ranah atau area kebijakan perusahaan dan mereka terbiasa mendapat bantuan dari perusahaan.
Akumulasi  modal  yang  dimiliki  perusahaan  baik  itu  modal  ekonomi,  modal sosial dan modal budaya digunakan perusahaan untuk memaksimalkan perannya dalam membentuk opini sebagai warga negara dan warga masyarakat yang baik. Kekuatan  modal  yang  dimiliki  perusahaan  pada  akhirnya  berasal  ranah  yang dikuasai dan habitus yang terbentuk selama ini menjadi modal utama perusahaan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih profit dan CSR menjadi jembatan untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat.
Hal  inilah  yang  perlu  dijembatani  agar  modal  itu  berguna  bagi  perusahaan dalam kaitannya dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR  perusahaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat terdampak  operasi  perusahaan.  begitupula  dengan  masyarakat  sekitar  bukan hanya  meminta  CSR  perusahaan  yang  pada  akhirnya  digunakan  untuk  tujuan konsumtif  semata  tapi  harus  berguna  untuk  membangun  kapasitas  masyarakat sebagai  korban  dari  eksplorasi  perusahaan  atas  lingkungan  dan  alam  tempat mereka menetap dan mencari kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, C.A., & P. McNicholas. (2007). Making a difference: Sustainability reporting, accountability  and  organizational  change. Accounting,  Auditing  & Accountability Journa l, 20 (3), 382-402.
Ahmar,  Nurmala.,  &  Kamayanti  Ari.  (2011).  Unmasking  the  corporate  social responsibility reporting asian CSR and sustainability. Review , 1 (1).
Bourdieu, P. (1989). Language and symbolic power (Cambridge: Polity Press).
Bourdieu,  P.  (1984). Distinction:  A  social  critique  of  the  judgment  of  taste (Cambridge-MA); Harvard University Press.
Certo, S.T., & S. C. Certo. (2006). Modern management. Pearson Prentice Hall, United States.
Deegan, C. (2002). The legitimizing effect of social and environmental disclosures -  a  theoretical  foundation. Accounting,  Auditing,  and  Accountability  Journal, 15 (3), 288-311.
Deegan, C. (2004). Financial accounting theory. McGraw-Hill , Sydney.
Dowling,  J.,  &  J.  Pfeffer.  (1975).  Organizational  legitimacy:  social  values  and organizational behavior. Pacific Sociology Review, 18 (1), 122-136.
Epstein, M.J., & M. Friedman. (1994). Social Disclosure and the Individual Investor . Accounting, Auditing & Accountability Journal, 7 (4), 94-109.
Fashri, F. (2007). Penyingkapan kuasa simbol apropriasi reflektif pemikiran Pierre Bordieu . Yogyakarta: Juxtapose
Freeman,  R.  E.  (1984). Strategic management: a  stakeholder  approach .  Pitman Publishing, Boston.
Freeman,  R.  E.  (2010). Strategic  management: a  stakeholder  approach .  Pitman Publishing, Boston.
Ghozali,  I.,  &  Chariri,  A.  (2007). Teori  akuntansi .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Hadi. N. (2011). Corporate Social Responsibility . Graha Ilmu, Yogyakarta.
Haryatmoko. (2010). Dominasi penuh muslihat akar kekerasan dan diskriminasi . Jakarta: Gramedia
Kasali , R. (2005). Manajemen Public Relations . Grafiti, Jakarta.
Lesmana, Y., J. Tarigan. (2014). Pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja keuangan  perusahaan  publik  dari  sisi  asset  management  ratios . Business Accounting Review , 2 (1), 101-110.
Lindblom,  C.  K.  (1994). The  Implications  of  Organizational  Legitimacy  for Corporate  Social  Performance  and  Disclosure .  Presented  at  the  Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, NY.
Matten, D., Crane, A. & Chapple,  W.  (2003). Behind demask: revealing the true face of corporate citizenship. Journal of Business Ethics , 45 (1-2), 109-120.
O’Donovan, G. (2002). Environmental disclosure in the annual report: extending the  applicability  and  predictive  power  of  legitimacy  theory .  Accounting, Auditing and Accountability Journal , 15(3), 344-371.
Prayogo,  D.  (2008).  Corporate  Social  Responsibility,  Social  Justice  dan Distributive  Welfare  dalam Industri  tambang  dan  Migas  di Indonesia. Jurnal Galang, 3 (3), 57.
Svendsen,  A.  (1998). The  stakeholder  strategy:  Profiting  from  collaborative business relationships . Berrett-Koehler Publishers.
Tenriwaru,  et  al.  (2018).  Economic  motives:  to  dominate  the  corporate  social responsibility, International  Journal  of  Innovative  Science  and  Research Technology, 3 (8), ISSN No: 2456-2165.