Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 62-67| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2796.62-67

## PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG
I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Dedikandhika111@gmailcom, kastaaryawijaya@gmailcom , Putusuryani099@gmailcom

## Abstrak
Pencegahan terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan diatur dalam peraturan daerah dimana setiap daerah memiliki kekuasaannya sendiri yang disebut sebagai daerah otonom yang memiliki lembaga yang bertugas dalam penertiban izin mendirikan bangunan  yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  menertibkan  Izin  Mendirikan  Bangunan  dan menganalisis penegakan hukum terhadap bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan  Kuta  utara  Kabupaten  Badung.  Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  penelitian  hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan izin mendirikan bangunan  bertujuan  untuk  mengatur  hubungan  hukum  antara  warga  Negara  dengan  bangunan-bangunan  yang menjadi objek penertiban dalam rangka untuk mencegah terjadinya tata ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya,  setiap  warga  di  Kecamata  Kuta  Utara  yang  memiliki  bangunan  atau  akan  membangun  bangunan wajib  memiliki  surat  izin  sesuai  dengan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah.  Kemudian, penegakan  hukum  terhadap  bangunan  yang  belum  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dengan memberikan  Surat  Peringatan  sebanyak  3  kali.  Apabila  pemilik  bangunan  tetap  tidak  menghiraukan  Surat Peringatan tersebut maka dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Surat Keputusan dari kepala daerah (Bupati).
Kata Kunci: Penertiban bangunan liar, Satuan Polisi Pamong Praja, Izin Mendirikan Bangunan.

## Abstract
Prevention of violations of building construction permits is regulated in a regional regulation where each region has its own power which is called an autonomous region which has an institution in charge of controlling building permits handled by the Civil Service Police Unit. This study aims to determine the authority of local governments in regulating building permits and to analyze law enforcement on buildings that do not have a building permit (IMB)  in  North  Kuta  District,  Badung  Regency.  This  study  was  designed  using  empirical  legal  research.  The results show that the authority of the local government in controlling building permits aims to regulate the legal relationship between citizens and buildings that are objects of control in order to prevent spatial planning that is not in accordance with the rules. Furthermore, every resident in North Kuta District who owns a building or will build a building is required to have a permit in accordance with the regulations issued by the local government. Then, law enforcement for buildings that do not yet have a Building Construction Permit (IMB) by providing a warning letter 3 times. If the building owner still ignores the Warning Letter, the Civil Service Police Unit will demolish it according to the Decree from the regional head (Bupati).
Keywords: Control of illegal buildings, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Building Construction Permit

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sangat besar, sehingga memerlukan suatu kepastian hukum dalam mengatur setiap tindakan warganya yang mana diatur secara pasti dalam Undang-Undang Dasar  1945  dan  dijadikan  sebagai  pedoman.  Setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  harus berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Apabila  terdapat masyarakat  melakukan  pelanggaran  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Pelanggar  aturan  tersebut  akan  dikenakan  suatu  hukuman  yang  pantas  bagi  sipelanggar.  Contohnya pelanggar Hukum Administrasi negara akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi atas apa yang telah di perbuatnya.
Hukum Administrasi Negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga Negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sehingga Negara itu berfungsi ( Nur, 2015 ). Hukum  administrasi  Negara  ini  mengatur  tentang  bagaimana  suatu  perangkat  Negara  menjalankan
tugasnya sehingga suatu pejabat Negara dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai wewenang yang  telah  ditentukan,  sehingga  dapat  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditentukan  oleh  suatu  Negara. Tujuan yang telah ditentukan oleh suatu Negara adalah menciptakan ide-ide hukum menjadi kenyataan, sehingga  dapat  terciptanya  Negara  yang  aman  damai  tentram  dan  harmonis.  Untuk  mempermudah mewujudkan tujuan dari suatu Negara maka dibentuklah daerah otonom.
Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ( Suriansyah,  2008 ).  Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ada yang dinamakan izin yang merupakan sesuatu yang boleh  atau  tidak  diperbolehkan  yang  diberikan  baik  kepada  seseorang  maupun  organisasi  untuk menjalankan  tugasnya.  Melalui  izin  pemerintah  terlibat  dalam  kegiatan  mengarahkan  warga  melalui instrumen berupa izin. Izin yang diberikan pemerintah. Kadang kala, terlibat dalam kegiatan masyarakat bahkan tidak berhenti pada satu tahap melainkan melalui serangkaian kebijakan.
Setelah  izin  diperoleh  dilakukan  pengawasan  pemegang  izin  dan  diwajibkan  menyampaikan laporan  secara  berkala  dan  sebaliknya  pemerintah  melakukan  pengendalian  terhadap  kegiatan masyarakat  dengan  menggunakan  instrumen  perizinan  izin  dimaksudkan  untuk  mencapai  berbagai tujuan tertentu ( Helmi, 2012 ). Tujuan tertentu yang dimaksudkan adalah penerapan aturan hukum yang berlaku  sampai  saat  ini.  Tetapi,  nyatanya  sampai  sekarang  masih  banyak  masyarakat  yang  masih melanggar aturan yang berlaku terutama pada peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutama di wilayah  Kecamatan  Kuta  utara,  Kabupaten  Badung.  Di  wilayah  Kecamatan  Kuta  Utara,  Kabupaten Badung  terdapat  banyak  bangunan  yang  asal  dibangun  dan  ditempati  baik  untuk  usaha  atau  untuk tempat tinggal yang tidak memenuhi aturan pemerintah berdasarkan persyaratan setiap warga Negara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  masih  saja  dilanggar  oleh  masyarakat  di  persoalkan  karena banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  fungsi  dari  izin  mendirikan  bangunan.  Izin  yang dikeluarkan pemerintah atas pemanfaatan tanah dan sumber daya alam mempunyai posisi yang kuat dalam bingkai hukum negara (state law) terlebih jika berhadapan dengan hak atas tanah masyarakat ( Jayantiari & Wijaya, 2017 ) karena masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan mereka berpikir bahwa sementara belum ada tindakan tegas dari pemerintah tentang pemilik bangunan yang belum miliki izin mendirikan bangunan.
Beberapa  penelitian  serupa  pernah  dikaji  sebelumnya  yang  membahas  rumusan  berbeda  dari rumusan penelitian ini. Salah satu penelitian serupa yang dimaksud adalah penelitian tentang pelayanan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dalam  mencapai  kualitas  pelayanan  publik  yang  optimal ( Oktariyanda,  Zauhar,  &  Rochmah,  2013 ).  Selain  itu,  penelitian  lainnya  adalah  penelitian  tentang implementasi  kebijakan  perda  no.  7  tahun  1992  tentang  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan)  di  kota Surabaya  ( Lukman,  2008 ).  Terakhir  tentang  model  efektivitas  kebijakan  pelayanan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis tata ruang lingkungan yang hijau di kota Palembang ( Lionardo, Kurniawan, & Umanailo, 2020 ).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penelitian  yang  baru  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan izinmendirikan bangunan di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan mengetahui penegakan hukum terhadap bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan unutk melakukan pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (research) yaitu dari ketidaktahuan dan  berakhir  pada  keraguan  dan  dari  keraguan  berakhir  pada  suatu  hipotesis  (jawaban  yang  untuk sementara  dapat  dianggap  benar  sebelum  dibuktikan  sebaliknya)  ( Amiruddin  &  Zainal,  2012 ). Pendekatan-pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan Perundang-Undangan  dan  Pendekatan  Fakta  Pendekatan  Perundang-Undangan  digunakan  untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi tema dalam penelitian ini. Pendekatan fakta digunakan untuk mengkaji peraturan Perundang-Undangan terhadap fakta yang terjadi dilapangan.
Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terbagi  beberapa  bentuk,  yaitu:  1)  bahan Hukum  Primer,  aitu  bahan  hukum  yang  mengikat  dan  memiliki  kekuatan  hukum  seperti  peraturan
Perundang-Undangan. 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan–bahan yang isinya membahas hukum primer seperti buku-buku hukum laporan penelitian serta jurnal-jurnal hukum. 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa ensiklopedia kamus dan sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
a. Fungsi dan tujuan izin mendirikan bangunan
Lembaga  yang  Berwenang  Menertibkan  Izin  Mendirikan  Bangunan  yaitu  pemerintah.  Pemerintahan memiliki  fungsi  untuk  memerintah  seluruh  departemen  pemerintahan,  badan-  badan  serta  instansi- instansi  yang  ada  dalam  dinas-dinas  pemerintahan  supaya  menjalankan  kewenangan  dan  kewajiban pemerintahan dalam suatu Negara. Tujuannya, gar disetiap Negara memiliki suatu instansi yang benar- benar  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  penting  negara  yang  memiliki  ketetapan perbuatan  pemerintahan.  URosenthal  merumuskan  bahwa  pemerintahan  secara  umum  merupakan keseluruhan  struktur  dan  proses-proses  di  dalam  mana  terlibat  kebijaksanaan-  kebijaksanaan  dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan Bersama ( Yani & Ujud, 2018 ).  Dalam  mengatur  fungsi  dan  penugasannya  Negara  memberikan  wewenang  penuh  kepada Pemerintahan.
Fungsi  dari  tugas  pemerintahan  adalah  menjamin  kesejahteraan  rakyatnya  dan  memecahkan masalah  yang  diterima  atau  dihadapi  rakyatnya  sesuai  prosedur  dan  tanggung  jawab  pemerintahan berdasarkan pada hukum yang berlaku pada Negara dan juga sebagai pelayanan dalam masyarakat guna kepentinga-kepentingan  rakyat  yang  ada  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dalam  kehidupan bermasyarakat  kita  berpedoman  pada  hukum  karena  kita  hidup  di  Negara  hukum  kita  tidak  hanya memiliki  hukum  tertulis  saja  tetapi  juga  memiliki  hukum  tidak  tertulis  atau  keputusan  hakim  yang sebagaimana dilihat dari tindakan atau perbuatan yang belum diatur dalam hukum tertulis jadi hakim lah yang bisa memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman nya selama aturan itu belum dibuat karena  dalam  sistem  Anglo  Saxon  hakim  lah  yang  sebagai  raja.  Hakim  dalam  mengeluarkan keputusannya  tidak  sewenang-wenang  bisa  melakukan  kehendak  sendiri  tetapi  hakim  juga  harus mendasar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Adapun suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu  Izin  mendirikan  bangunan  atau  IMB;  merupakan  perizinan  yang  diberikan  oleh  kepala  daerah kepada  pemilik  bangunan  untuk  melakukan  pembangunan  baru  mengubah  memperluas  mengurangi dan/atau  merawat  bangunan  sesuai  dengan  persyaratan  administratif  dan  persyaratan  teknis  yang berlaku.
Dalam persyaratan yang berlaku Izin mendirikan bangunan (IMB) juga memiliki fungsi dan tujuan, yaitu  1) mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  pada bangunan yang  telah di bangun  agar ketika  bangunan  tersebut  berdiri  tidak  akan  mengganggu  atau  merugikan  orang  lain.  2)  Harga  jual bangunan  meningkat  karena  jika  rumah  yang  sudah  memiliki  izin  mendirikan  bangunan  (IMB).  3) Dapat dengan mudah mencari pinjaman bank karena jika pemilik rumah akan meminjam uang pada bank dengan menggunakan jaminan rumah yang di miliki orang tersebut maka pihak bank pasti akan meminta  suatu  surat  izin  mendirikan  bangunan.  4)  Menjadi  persyaratan  wajib  untuk  mengubah  hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik karena hak guna bangunan memiliki status hukum yang lebih rendah dibandingkan sertifikat hak milik. 5) Untuk menjaga ketertiban keselarasan kenyamanan dan keamanan dari suatu bangunan yang dimiliki dan juga memiliki fungsi 2 Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam penertiban izin mendirikan bangunan.
Segala jenis perbuatan atau tindakan yang dilakukan haruslah tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia termasuk juga aturan tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.  Pemerintah  daerah  mengeluarkan  berupa  peraturan  daerah,  kabupaten  badung  yang  dibuat dalam hal penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) yang juga dilaksanakan pada suatu daerah di Kecamatan  Kuta  Utara,  Kabupaten  Badung  yang  tertuang  secara  tegas  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Badung  Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Izin  Mendirikan  Bangunan. Penyelenggaraan  izin  mendirikan  bangunan  yang  dibuat  oleh  lembaga  Negara  khususnya  di  setiap daerah pasti memiliki suatu lembaga yang berperan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas daerah untuk mencapai tujuan Negara atau tujuan bersama dalam menjalankan kehidupan di masyarakatdi Indonesia ada yang dinamakan lembaga Negara.
Lembaga Negara ini memiliki peran yang sangat penting untuk melangsungkan tujuan dari suatu Negara.  Tanpa  adanya lembaga  yang  memimpin, maka  tujuan  Negara  akan  terhambat.  Jadi,  Negara membentuk suatu lembaga yang memiliki tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas dari lembaga Negara yaitu seperti menciptakan masyarakat yang aman, tentram, damai dan harmonis. Lembaga yang ada dalam suatu Negara sudah pasti memiliki tugas khusus dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang dimilikinya. Dalam hal ini, tanggung jawab yang dimiliki oleh Dinas perizinan yaitu mengeluarkan izin. Pada Setiap izin ada yang namanya pengawasan pembinaan dan/atau penindakan. Dalam hal ini terkait dengan dinas pengampu yang mengeluarkan izin adalah dinas perizinan atau yang disebut sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pelayanan Umum (PU). Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna ( Yonanda, Makmur, & Adiono, 2013 ).
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan perizinan tetapi tetap berkoordinasi pada Dinas Pelayanan Umum karena secara teknis yang juga menyangkut tentang izin dari  mendirikan  bangunan  adalah  Dinas  Pelayanan  Umum  yang  memiliki  wewenang  dalam  teknis bangunan dan tata ruang. Selain dari instansi tersebut, ada instansi penindakan atau penegakan hukum, dalam hal terjadinya pelanggaran dalam mendirikan bangunan yang ada kewenangannya pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tetapi dalam menjalankan tugasnya satuan polisi pamong praja tetap mengedepankan  pembinaan  bukan  hanya  mengutamakan  penindakan.  Dalam  mengedepankan pembinaan adapun peran terhadap pengawasan di bidang pembangunan satuan polisi pamong praja lah yang memiliki peran mulai dari nol atau mulai dari sebelum membangun sampai dengan mendirikan bangunan sampai dengan adanya pemanfaatan dari bangunan tersebut Satuan Polisi Pamong Prajalah yang  memiliki  wewenang  tersebut.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  memiliki  peran  mengantarkan  atau menggiring warga untuk mengurus perizinan pada instansi perizinan yang terkait dalam pembangunan tersebut supaya pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
b. Penegakan hukum terhadap bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Badung yang berupa peraturan daerah. Ini adalah sebagai  ide-ide  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Kabupaten  Badung  guna  menyelaraskan  atau menjalankan  peraturan  yang  lebih  tinggi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung. Dalam menyelaraskan aturan yang ada haruslah berdasarkan pada asas-asas yang berlaku  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  aturan  antara  Undang-Undang  yang  lebih  tinggi  dengan Undang-Undang yang lebih rendah dan ide-ide hukum dari pemerintah daerah pun dapat terwujudkan dan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah pada setiap-setiap daerah yang diperintahnya. Pemerintah daerah memiliki upaya khusus dalam menyelaraskan aturan yang berlaku yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan  adapun macam-macam  sanksi  dalam  penegakan  hukum  Pasal  30  ayat  (1) “Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Bupati menjatuhkan sanksi administratif berupa:
a) Peringatan tertulis.
b) Pembatasan kegiatan pembangunan.
c) Penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB D. Penghentian tetap pembangunan.
d) Pencabutan IMB.
e) Surat perintah pembongkaran bangunan.
Selain itu,  Pasal 39 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) pasal 18 ayat (1) pasal 19 ayat (1) pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) pasal 21 pasal 22 pasal 32  ayat  (3)  dipidana  dengan  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah).”

## 2. Implementasi  Prosedur  Penegakan  Hukum  Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kecamatan  Kuta Utara Kabupaten Badung
Prosedur penegakan hukum IMB sebaiknya didasarkan pada pelayanan yang tergolong cepat dan tidak berbelit-belit, penyelesaian pelayanan tepat waktu, biaya pengurusan IMB setiap tarif bangunan tidak sama,  sosialisasi  dengan  cara  tatap  muka  dan,  pengawasan  dilakukan  secara  langsung  dan  tidak langsung ( Hidayati, 2016 ).
Dari setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat pasti ada yang tidak sesuai dengan masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak  mematuhinya  baik  secara  sengaja  maupun  secara  tidak  sengaja.  Aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dipatuhi dan bersifat memaksa karena kita hidup di Negara hukum.
Adapun  yang  disebut  sebagai  lembaga  penegak  hukum  terutama  lembaga  penegak  hukum  di bidang penertiban izin mendirikan bangunan yang disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki bentuk upaya yang sudah dilakukan dalam penertiban bangunan yaitu upaya preventif persuasif (pencegahan) yang dilakukan dengan pengawasan melalui kegiatan patroli tetap  yang  ada  pada  setiap  wilayah  yang  beroperasional  selama  24  jam  untuk  menghindari  adanya pelanggaran-pelanggaran.  Tetapi,  masih  tetap  saja  ada  warga  yang  melakukan  pelanggaran  seperti contohnya ada 52 bangunan yang dianggap melakukan pelanggaran oleh patroli pengawasan dari bulan Mei  sampai  dengan  bulan  Agustus  tetapi  pemerintah  tetap  masih  mengedepankan  upaya  preventif persuasif (pencegahan) walaupun ada warga yang melakukan pelanggaran.
Dalam  penegakan  hukum  terhadap  bangunan  yang  belum  memiliki  izin  mendirikan  bangunan, pemerintah daerah juga mempunyai upaya khusus. Upaya khusus yang dimiliki pemerintah daerah yaitu berupa  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Izin Mendirikan Bangunan adapun isi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
Walaupun  sudah  ada  peraturan  pemerintahan  yang  mengatur  ketertiban  masyarakat  tidaklah peraturan  tersebut  terlaksana  dengan  mudah  dapat  dilihat  sebagai  contoh  yang  ada  pada  Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung masih ada orang- orang yang melanggar aturan terutama pada peraturan daerah nomor 27 tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan masih ada bangunan yang  belum  memiliki izin mendirikan bangunan  yaitu  terdapat  52  bangunan  yang  masih melakukan pelanggaran sehingga peraturan daerah tersebut belum benar-benar terlaksana dengan efektif.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  menertibkan  izin  mendirikan  bangunan  di  Kecamatan  Kuta Utara  Kabupaten  Badung  yaitu  bertujuan  untuk  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  warga Negara dengan bangunan-bangunan yang menjadi objek penertiban izin terkait dengan izin mendirikan bangunan  dalam  rangka  untuk  mencegah  terjadinya  tata  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan. Kemudian, setiap warga di Kecamata Kuta Utara yang memiliki bangunan atau akan membangun wajib memiliki surat izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.  Apabila  terjadinya  pelanggaran,  Bupati  sebagai  kepala  daerah  dapat  menjatuhkan  hukuman berupa sanksi administrative.
Kemudian, penegakan hukum terhadap bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung  yang  memiliki  upaya mengedepankan  pembinaan atau  pencegahan terhadap  bangunan  yang belum memiliki izin mendirikan bangunan yaitu dengan upaya memberikan surat peringatan sebanyak 3  kali  Dan  apabila  pemilik  bangunan  tetap  tidak  menghiraukan  surat  peringatan  tersebut  maka dilakukan  penegakan  oleh  satuan  polisi  pamong  praja  yaitu  dengan  dikeluarkannya  surat  keputusan Bupati yaitu pembongkaran.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  untuk  semua  warga  Negara  Indonesia  agar  lebih  mematuhi  dan memperhatikan aturan yang sudah berlaku karena kita hidup di Negara hukum Untuk pemerintah agar lebih  tegas  dalam  menjalankan  aturan  yang  berlaku  tanpa  memandang  siapa  yang  melakukan pelanggaran  terutama  pemerintah  daerah  karena  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  terhadap daerah kekuasaannya Untuk warga yang ingin melakukan pembangunan agar lebih teliti dan melihat aturan yang berlaku di setiap daerah dalam melakukan pembangunan karena  setiap daerah memiliki kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, ntuk setiap warga haruslah mematuhi aturan yang berlaku sebelum dilakukannya penegakan hukum terhadap aturan yang telah dilanggar dan harus lebih sadar akan  tujuan  dari  dibentuknya  peraturan  tersebut  Untuk  pemerintah  daerah  wajiblah  dengan  tegas menindak  pelanggar  peraturan  daerah  agar  kemungkinan  warga  yang  melanggar  lebih  sedikit  tidak
seperti saat ini karena kurang tegasnya pemerintah dalam penegakan sehingga masih banyaknya warga yang melanggar atau tidak menghiraukan aturan yang belaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Zainal, A. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum (IV). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayati,  H.  (2016).  Pelaksanaan  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan Perizinan  Terpadu  (KP2T)  Dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  (PU)  Kota  Blitar). Jurnal Administrasi Publik , 4 (3).
Jayantiari, I. G. A. M. R., & Wijaya, I. K. K. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali (Aspek  Hukum  Perlindungan  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah). WICAKSANA:  Jurnal  Lingkungan  Dan Pembangunan , 1 (1).
Lionardo, A., Kurniawan, R., & Umanailo, M. C. B. (2020). An effectiveness Model of Service Policy of Building Permit (IMB) based on A Green Spatial Environment in Palembang City. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management , 0 (March), 2588–2596. Lukman, A. (2008). Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 8 (2), 84–91. Nur, Y. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Oktariyanda,  T.  A.,  Zauhar,  S.,  &  Rochmah,  S.  (2013).  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal. Jurnal Wacana Sosial Dan Humaniora , 16 (4), 179– 185.
Suriansyah,  M.  (2008). Dinamika  Hukum  Pemerintah  Daerah  Sejak  Kemerdekaan  Sampai  Era  Reformasi . Laksbang: Mediatama.
Yani, A. R. A., & Ujud, R. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia . Yogyakarta: CV Budiutama.
Yonanda, I., Makmur, M., & Adiono, R. (2013). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor  Industri  Pariwisata  Di  Kota  Batu  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1 (1).