## PERSAINGAN ELIT BANGSAWAN DENGAN KELOMPOK TERDIDIK PADA MASA REVOLUSI DI SULAWESI SELATAN
Najamuddin
(Dosen Pendidikan Sejarah-FIS Universitas Negeri Makassar) Email: naja64unm@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Mengetahui  latar  belakang  munculnya  elit bangsawan dan kelompok terdidik, (2) Mengungkapkan Konflik antara elit bangsawan dengan  kelompok  terdidik  yang  berimplikasi  pada  peran  keduanya  di  Masa  Revolusi di  Sulawesi  Selatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  sejarah.  Tahapan  dalam  penelitiannya  yaitu  pemilihan  topik, mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar telah memberikan posisi  istimewa  terhadap  kaum  bangsawan  sebagai  elit  strategis  dari  kelompok masyarakat  lainnya  dalam  struktur  sosial,  dan  sebagai  pemimpin  puncak    dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Ketika elit  terdidik tampil dalam Pergerakan Nasional  di  Sulawesi  Selatan  bersama  elit  bangsawan,  politik  kolonial  Belanda berhasil  mempolarisasi  keduanya  menjadi  bagian  yang  terpisah  menjadi  konflik  di awal kemerdekaan RI.
Kata Kunci : Elit Bangsawan, Kelompok Terdidik, dan Revolusi di Sulawesi Selatan

## ABSTRACT
This  study  aims  to:  (1)  Knowing  the  background  of  aristocratic  elite  and educated  group,  (2)  Disclose  Conflicts  between  the  aristocratic  elite  educated  group that  has  implications  for  the  role  of  both  in  the  Revolution  in  South  Sulawesi.  The research  method  used  on  this  research  is  history  research  method.  Steps  on  this research  are  selecting  topic,  collecting  sources,  sources  critism,  interpreting,  and historiography.  The  results  showed  that  the  social  stratification  of  society  Bugis- Makassar  has  given  a  privileged  position  against  the  nobility  as  a  strategic  elites  of other communities in the social structure, and as a top leader in the political structure or structures of power. When the educated elite to appear in the National Movement in South Sulawesi together aristocratic elite, the Dutch managed to polarize politics both into separate parts into conflict at the beginning of independence
Keywords: Elite Noble, educated group, and Revolution in South Sulawesi
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan

## Pendahuluan
Persiapan  menjelang  kemerdekaan RI  di  Sulawesi  Selatan  memperlihatkan jalinan  kerjasama  yang  harmonis  antara  elit bangsawan  dengan  kelompok  terdidik  dari kalangan  pergerakan  nasional.  Mereka  bahu membahu menggelorakan
semangat nasionalisme di kalangan pejuang kemerdekaan.  Kesadaran  akan  pentingnya semangat  nasionalisme  dan  persatuan  demi mewujudkan  negara  yang  merdeka  memang sudah  tertanam  pada  diri  elit  bangsawan maupun  kelompok  terdidik.  Elit  bangsawan yang memiliki wibawa di hadapan masyarakat mampu menggerakkan masyarakat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan
kelompok  terdidik  yang  memiliki  wawasan luas  mampu  memberikan  pencerahan  dan meyadarkan  masyarakat  untuk  bersatu  demi kemerdekaan Indonesia.
Namun,  jalinan  kerjasama  antara  elit bangsawan dengan kelompok terdidik akhirnya  retak.  Hal  tersebut  terjadi  kaum terdidik  dari  kalangan  pergerakan  nasional merasa  tersingkirkan  karena  tidak  diikut- sertakan  wakilnya  dalam  menghadiri  rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.  Dominasi  elit  bangsawan  sebagai utusan  wakil  dari  Sulawesi  Selatan  dalam rapat  PPKI  tersebut  akhirnya  menjadi pemicu  awal  dari  konfik  antara  kaum terdidik  dari  kelompok  pergerakan  nasional dengan  elit  bangsawan.  Kelompok  terdidik menganggap bahwa utusan untuk rapat PPKI yang  didominasi  oleh  elit  bangsawan tersebut  kurang  adil.  Situasi  ini  semakin lama semakin memanas sehingga menimbulkan perpecahan antara elit bangsawan dengan kelompok terdidik.
Dalam  stratifikasi  sosial  masyarakat Bugis-Makassar,  telah  memberikan  posisi istimewa terhadap kaum  bangsawan sebagai elit  strategis  dari  kelompok  masyarakat lainnya.
Masyarakat Bugis-Makassar
sebagai  pemimpin  puncak  dalam  struktur sosial, politik, maupun kekuasaan.
Stratifikasi masyarakat Bugis-Makassar yang  dibagi  berdasarkan  kasta-kasta  atau golongan-golongan  tersebut  dianggap  suatu faktor penting yang menguasai atau mempengaruhi  kehidupan  sosial  ekonomi dan  religius    masyarakat  Sulawesi  Selatan (Daeng  Patunru,  1967:  145).  Umumnya masyarakat Sulawesi Selatan terkenal sebagai  masyarakat  yang  sangat  ketat mempertahankan aturan  pelapisan sosial  ini. Bahkan  di  kalangan  masyarakat  terdapat anggapan bahwa mempertahankan pelapisan sosial  merupakan  syarat  berjayanya  suatu negeri (Mattulada, 1975: 324).
Kurun  waktu  antara  tahun  1905 hingga  1910  merupakan  periode  ekspedisisi militer  Hindia  Belanda  untuk  menaklukkan kerajaan-kerajaan  yang  masih  berdaulat  di wilayah  Sulawesi  Selatan.  Dalam  periode pasifikasi inilah  berlangsung  perlawanan terakhir  kerajaan-kerajaan    Bugis-Makassar terhadap  Belanda.  Kekalahan  kerajaan- kerajaan  Bugis-Makassar  serta  ditanda- tanganinya Koorte  Verklaring (perjanjian pendek),  membuka  lembaran  baru  dalam sejarah  hubungan  kerajaan-kerajaan  Bugis- Makassar dengan pemerintah Hindia Belanda.
Takluknya  kerajaan-kerajaan  Bugis- Makassar  tersebut  sekaligus  juga  menandai dimulainya  campur  tangan  Belanda  yang makin  jauh  dalam  lembaga  pemerintahan daerah-daerah  yang  memiliki  pemerintahan sendiri. Hal ini sekaligus menandai berlangsungnya  dualisme  dalam  struktur pemerintahan  kerajaan  di  Sulawesi  Selatan: disatu pihak pejabat-pejabat  adat  dan agama yang  berasal  dari  kelompok  masyarakat setempat,  dan  pada  pihak  lain  terdapat pejabat-pejabat  pemerintah  Hindia  Belanda, yang  bertugas  untuk  membantu    dan mengawasi  pejabat-pejabat  adat  dan  agama (Hasan  Walinono,  1979).  Kelompok  yang
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
terakhir ini, terdiri dari kelompok bangsawan dan orang-orang Belanda.
Sejak  itu  pula  muncullah  suatu golongan elit  baru  di  Sulawesi  Selatan  yang kekuasaan,  kewenangan  pengaruh,  dan prestisenya  bersumber  dari  nilai-nilai  dan aturan-aturan lain yang berlaku pada wilayah yang  lebih  luas,  melebihi  batas  fisik persekutuan  adat  tertentu.  Nilai-nilai  dan aturan-aturan  itu  pada  mulanya  berasal  dari pemerintah  Hindia  Belanda,  kemudian pemerintah  pendudukan  Jepang  dan  sejak kemerdekaan,    hingga  masa  pemerintah Republik Indonesia.
Adapun yang dianggap dalam golongan  elit  baru  tidak  saja  para  pejabat Hindia  Belanda,  Jepang  atau  Republik Indonesia,  tetapi  juga  berbagai  orang  lain yang  bukan  pejabat.  Seperti;  cendikiawan, pemimpin partai, pengusaha dan sebagainya. Karena  walaupun  mereka  bukan  pejabat pemerintah,  namun  sumber  kekuasaan, kewenangan,  pengaruh  dan  prestisenya bukan  bersumber  dari  nilai-nilai  dan  aturan- aturan Bugis-Makassar dan Islam, tetapi dari nilai-nilai dan aturan baru yang berbeda dari nilai-nilai  dan  aturan-aturan  adat  Bugis- Makassar dan Islam.
Golongan elit bangsawan dan kelompok  terdidik  sama-sama  memiliki peran  yang  besar  dalam  memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh dan reputasi di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Pada mulanya, kedua  kelompok  ini  bersatu-padu  dalam menggalang kekuatan demi persatuan Indonesia. Namun, keadaan memanas ketika Nadjamuddin  Daeng  Malewa  berseteru dengan  Ratulangi  yang  menjadi  wakil  ke Jakarta  dalam  rapat  PPKI.  Keadaan  ini  kian memanas dan dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melemahkan integritas mereka.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Posisi Elit Bangsawan
Berkaitan  dengan  penempatan  posisi bangsawan  dalam  stratifikasi  sosial  ini, dalam  masyarakat  Bugis-Makassar  terdapat hubungan  yang  sangat  kompleks  antara individu  satu  dengan  individu  lainnya.  Pada zaman  dahulu  hubungan-hubungan  yang paling erat adalah hubungan antara bangsawan dan pengikut-pengikutnya.
Misalnya dalam peperangan, seorang bangsawan bersama dengan pengikut- pengikutnya  merupakan  satu  kelompok siri’ (secara  bersama-sama  membela siri’nya ) melawan kelompok siri’ yang lain yang juga terdiri  dari  bangsawan  dan  pengikut- pengikutnya.  Dalam  hubungan  ini,  sama sekali  tidak  pernah  terjadi  bahwa  orang- orang dari lapisan bawah beberapa kelompok siri’ bersatu  untuk  melawan bangsawannya  (Errington,  1977:  61).  Pola hubungan patron-klien antara yang memimpin dan yang dipimpin atau pelindung  dengan  yang  dilindungi  dalam Bugis-Makassar  seperti  di  atas,  terwujud dalam  hubungan  antara Ajjoareng dengan
Joa atau Tunipinawang
dengan Tumminawang atau  antara KaraEng dengan Taunna (Mukhlis dan Robinson, 1985). Hubungan  antara  pelindung  dengan yang  dilindungi  bersifat  sukarela  namun tidak mudah terpisahkan. Diantara keduanya mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban  masing- masing,  mereka  mempunyai  hubungan timbal  balik  yang  saling  menguntungkan antara  yang melindungi  dan  yang dilindungi (Mukhlis  dan  Robinson,  1985).  Dalam hubungan yang lebih sempit, yaitu hubungan antara bangsawan tertentu sebagai pemimpin ( ajjoareng )  dengan  para  pengikutnya  ( joa ), kewajiban  bangsawan  untuk  membantu  dan memperhatikan  kesejahteraan  pengikutnya lebih menonjol lagi. Kewajiban ini mencerminkan  rasa  solidaritas,  rasa  setia kawan  antara  pemimpin  dan  pengikutnya. Kewajiban  ini    juga  merupakan  imbalan
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
terhadap  hak  bangsawan  untuk  menerima kesetiaan  dan  loyalitas  para  pengikutnya (Hasan Walinono, 1979: 93).
Pola  hubungan  atas  dasar  klasifikasi sosial  seperti  di  atas,  telah  mendudukkan bangsawan  pada  kelompok elit yang sangat terhormat  di  Sulawesi  Selatan.  Walaupun hubungan antara bangsawan dengan rakyatnya  sangat  ketat  dan  bersifat  feodal, namun hubungan keduanya diwarnai dengan sikap  demokratis.  Kenyataan  ini  diperkuat dengan  terikatnya  raja  dan  kelompok bangsawan pada suatu Governmental Contract (Mattulada,  1975:  383)  atau perjanjian  pemerintahan  dengan  rakyat  atau masyarakat  yang  dipimpinnya.  Kemudian dalam  sistem  sosial,  tercipta  pula  semacam kontrak  sosial (Hamid  Abdullah,  1985:  84) antara penguasa  yang pada umumnya terdiri dari bangsawan dengan masyarakat. Perjanjian  pemerintahan  ataupun  kontrak sosial  ini  telah  tercipta  sejak  masyarakat Bugis-Makassar
membentuk sistem ketatanegaraannya  di  masa  pemerintahan Tomanurung.
Dalam  perjanjian  tersebut,  telah diatur  dan  ditetapkan  tentang  batas-batas kekuasaan kelompok penguasa di masyarakat    atau  terhadap  rakyat  yang dipimpinnya. Seperti hak raja atau penguasa untuk memberikan perlindungan kepada hak milik  rakyatnya,  melindungi  rakyatnya  dari perbuatan  yang  bersifat  sewenang-wenang, berlaku adil terhadap rakyat yang dipimpinnya,  tidak  membedakan  kelompok- kelompok  yang  hidup  dan  berada  di  bawah kekuasaannya,  menghormati  hak  suara rakyatnya.  Raja  dan  penguasa  juga  tunduk dan  patuh  serta  melindungi  adat  yang  hidup di masyarakat dan sebagainya.
Kontrak  sosial  yang  mendudukkan hubungan  yang  “ seimbang ”  antara  raja
(bangsawan) dengan rakyatnya
diimplementasikan    lewat    sanksi  hukum bagi pelanggar kesepakatan. Apabila
ternyata  di  kemudian  hari  ada  seorang  raja atau penguasa yang melakukan penyelewengan atau telah melanggar kesepakatan  yang  telah  menjadi  undang- undang di masyarakat, maka rakyat mempunyai  hak  untuk  melakukan  protes atau  reaksi  terhadap  raja  dan  penguasanya. Demikian  juga  sebaliknya,  bila  terdapat seorang  rakyat  atau  kelompok  rakyat  yang terbukti menghina, melakukan pembangkangan,  dan  tidak  patuh  pada perintah  rajanya  dalam  ukuran  yang  tidak keluar dari kesepakatan, maka rajanya dapat menghukum  rakyatnya  sesuai  dengan  hak yang diberikan kepadanya (Mattulada, 1975: 383).  Dengan  demikian,  walaupun  raja  atau kelompok  bangsawan  memiliki  kedudukan sebagai  elit  strategis  di  masyarakat  dalam struktur sosial dan sebagai pemimpin puncak dalam  struktur  politik  atau  kekuasaan, kelompok  ini  tidaklah  memiliki  kekuasaan yang  bersifat  mutlak  karena  dikontrol  oleh norma  dan  kontrak  sosial  yang  telah disepakati bersama rakyat sebelumnya.
Ikatan hubungan historis di atas terus dijalin  oleh bangsawan dan rakyat Sulawesi Selatan  pada  umumnya.  Baik  berkedudukan sebagai raja, maupun masyarakat bangsawan tidak  pernah  surut  melindungi  rakyatnya. Posisi  bangsawan  yang  tetap  konsekuen  ini, menjadikan  dirinya  sebagai  elit  “ terdepan ” dalam  masyarakat  Bugis-Makassar.  Raja meskipun telah kehilangan kekuasaan politiknya  secara  resmi  dengan  rakyatnya ketika  dikuasai  oleh  Belanda  pada  abad  ke- 20  bahagian  pertama,  dan  kekuasaannya telah  dikontrol  oleh Residen dan Kontroler , tetapi  tingkah  laku  sosial  dan  kebijakannya di masyarakat tetap berada dalam siklus adat yang masih hidup dan berakar dimasyarakat, demikian juga sikap rakyat  terhadap rajanya (Hamid Abdullah, 1990: 35).
Kenyataan  ini  diperlihatkan  oleh perlawanan  Sultan  Hasanuddin  1666-1669 yang  mempertahankan  hegemoni  Kerajaan
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
Gowa  dari    pengaruh  pemerintah  kolonial Belanda. Seperti halnya Arung Palakka yang secara  kultural  dapat  menegakkan siri ’ nya dan  rakyatnya,  demikian  juga  perlawanan rakyat  di  bawah  pimpinan  raja  dan bangsawan  di  berbagai  kerajaan-kerajaan seperti;  Luwu,  Mandar,  Wajo,  Soppeng, Tanete,  Barru,  Suppa  dan  Sidenreng,  dan lain-lain.
Pada masa Revolusi, keterlibatan raja dan  bangsawan  untuk  tetap  berdiri  di belakang  Republik  melawan  penjajahan Belanda membuktikan betapa setianya kaum bangsawan  terhadap  rakyatnya.  Demikian juga rakyat Sulawesi Selatan senantiasa setia mendampingi  bangsawan  dalam  melawan Belanda.  Kenyataan  tersebut  membuktikan, bahwa bangsawan tidak pernah mengingkari norma  dan  kontrak  sosial  yang  pernah disepakati  bersama  rakyat,  dia  tetap  berdiri sebagai pelindung dari rakyat yang membutuhkan  perlindungannya.  Disinilah letak, mengapa posisi raja ataupun bangsawan  tidak  pernah  luntur  di  mata rakyat  Sulawesi  Selatan,  sehingga  tetap mendapat  tempat  di  hati  rakyat  pada  masa Revolusi.

## Kelompok Terdidik
Munculnya  elit  baru  pada  permulaan abad  ini  di  Sulawesi  Selatan,  untuk  pertama kalinya  dimulai  dengan  ditempatkannya pejabat-pejabat  pemerintah  Hindia  Belanda yang  jumlahnya  masih  sangat  terbatas. Tetapi  bersamaan  dengan  makin  jauhnya campur  tangan  Belanda  dalam  administrasi pemerintahan  di  Sulawesi  Selatan,  makin bertambah  pula  jumlah  anggota  golongan elit  baru    di  Sulawesi  Selatan.  Jumlah  elit baru  ini  makin  bertambah  seiring  dengan berkembangnya  pendidikan  di  Sulawesi Selatan.
Kepentingan pemerintah Hindia Belanda  memperlancar  administrasi  wilayah kolonialnya di Sulawesi
Selatan,
mengharuskan  memperbaharui Perjanjian Bungaya untuk  kedua  kalinya  pada  tanggal 26  Oktober  1894  yang  ditanda-tangani  oleh Gubernur  Djenderal C.H.W.  van  Der  Wijk dengan  Raja  Gowa Sultan  Muhammad  Idris bersama  dewan Bate-Salapanga .  Di  antara isi  perjanjian  tersebut  adalah  diharuskannya memajukan  pendidikan  umum  atau  rakyat atau  v oolks  onderwijs yang  mengambil-alih sekolah yang  didirikan  B.F.  Matthes Kweeksschool (Daeng  Patunru,  1967:  105- 112). Dengan  demikian,  keterlibatan  Raja Gowa memajukan pendidikan yang disepakati dengan pemerintah Hindia
Belanda,  menjadi  pertanda  dibolehkannya penduduk  masyarakat  biasa  di  lingkungan Kerajaan Gowa memasuki lembaga pendidikan itu.
Salah  satu  sekolah  yang  banyak memberikan  sumbangan  bagi  pembentukan semangat  nasionalis  di  Sulawesi  Selatan adalah  Perguruan  Taman  Siswa  yang didirikan oleh Mr. Sunaryo pada tahun 1936. Melalui  Perguruan  Taman  Siswa  inilah banyak  bermunculan  tokoh-tokoh  nasional asal  Sulawesi  Selatan,  diantaranya;  Manai Sophian,  Wahab  Tarru,  H.  Azikin,  Saelan, dan  lain-lain.  Masuknya  pemerintah  militer Jepang  tahun  1942  tidak  merubah  sistem pendidikan  yang  ada  seperti  pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda,  tetapi  tetap dilanjutkan  dan  hanya  nama  sekolah  yang berubah disesuaikan dengan bahasa Jepang.
Dalam bidang budaya, Jepang sedikit mengembangkan. Di bidang linguistik misalnya, Jepang dibandingkan dengan yang pernah dilakukan Belanda, telah memberikan  stimulasi  untuk  penggunaan dan pengembangan bahasa nasional Indonesia, demikian juga pengibaran bendera  Indonesia  berdampingan  dengan bendera  kebangsaan  Jepang.  Upaya  untuk membangkitkan  penduduk  pedesaan  agar terlibat dalam
perang mereka,
mengakibatkan  propaganda  yang  dilakukan
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
mengharuskannya demikian (W.F.Wertheim, 1999: 263).
Sementara  itu,  peranan  Perguruan
Muhammadiyah
dalam
memajukan pendidikan  dengan  mendirikan  sekolah- sekolah  di  tiap  daerah,  dapat  menyeimbangi peran  para zending dan  pihak  pemerintah Hindia  Belanda  (Sarita  Pawiloy,  1981:  97- 98)  yang  bertujuan  untuk  menampung  dan mempersatukan  para  pemuda  melawan penjajahan, dimana pihak pemerintah Belanda juga kurang memperhatikan pendidikan  Islam  pada  masa  itu.  Pada tanggal  8  Oktober  1945  para  tokoh pergerakan  nasional  di  Makassar,  seperti; Gubernur  Sulawesi  Dr.  G.S.S.J.  Ratulangi, Lanto  Daeng  Pasewang,  Mr.  Zainal  Abidin, Suwarno  dan  Malajong  Daeng  Liwang mendirikan  sebuah Perguruan  Nasional
yang bertujuan memupuk semangat kebangsaan  dan  menghasilkan  kader  bangsa bagi pemuda -pemuda yang ada di Makassar.
Ide-ide nasional Republiken
dipompakan  kepada  anak  didik  melalui pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Dari sekolah  inilah  muncul  pemuda  militan seperti;  Wolter  Mongisidi,  Rivai  Paerai  dan sejumlah  tokoh  pejuang  yang  menentang kekuasaan NICA-Belanda di Sulawesi Selatan  (Mukhlis,  1995,  Sarita  Pawiloy, 1981:  97-98).  Pada  masa  pemerintahan  NIT keadaan  pendidikan  telah  dapat  diperbaiki, sedikitnya  sebagai  langkah  pertama  untuk membenahi dunia pendidikan yang tersendat akibat  perang.  Pada  masa  Pemerintahan Negara  Indonesia  Timur  telah  dibuka sebanyak 6 buah sekolah guru B (SGB) yang mempunyai  kapasitas  murid  kurang  lebih 400  orang.  Selain  itu  juga  terdapat  23  buah O.V.V.O (=  sekolah  guru)  dengan  kapasitas murid kurang lebih 2000 orang. (Kementerian  Penerangan  RI,  1953:  498- 499). Sementara itu
perkembangan pendidikan  formal  baik  pada  masa  sebelum
perang  dunia  kedua,  maupun  pada  masa pemerintahan  Negara  Indonesia  Timur menunjukkan  peningkatan  yang  berarti ditandai  dengan  berdirinya  sebanyak  1316 Sekolah Rakyat,  40 buah sekolah menengah dan  1  buah  sekolah  tinggi    atau  Fakultas Ilmu Ekonomi (ARNAS Perwakilan Makassar-Arsip Pribadi Saleh Lahade).
Perkembangan  keadaan  pendidikan di Sulawesi Selatan baik pada masa sebelum perang maupun sejak Revolusi Kemerdekaan atau  masa  pemerintahan  NIT  belum  banyak mengalami  perubahan, keadaan ini berlanjut hingga Sulawesi Selatan memasuki kawasan pergolakan  DI/TII  dan  Peristiwa  Andi  Aziz (Anhar Gonggong, 1992, 35-40). Terbatasnya memperoleh peluang
pendidikaan, menyebabkan sebagian pemuda menempuh  sekolah  lanjutan  di  Pulau  Jawa. Kelompok  inilah  yang  kemudian  banyak menjadi kelompok elit nasional yang sedang berkembang atau menjadi  kaum  pergerakan. Di  Sulawesi  Selatan  sendiri,  walaupun kemajuan pendidikan termasuk dalam kategori terbatas, tetapi tidak dapat dipungkiri  bahwa  tidak  sedikit  elit  terdidik yang dihasilkan dari perkembangan pendidikan  ini  kemudian  menjadi  tenaga penggerak  dari  lahirnya  nasionalisme  di daerah tersebut.
Dengan  demikian,  dari  berbagai sekolah yang didirikan baik pada masa awal masuknya  pemerintah  kolonial  Belanda, pada  masa  pendudukan  pemerintah  militer Jepang,  maupun  menjelang  proklamasi kemerdekaan  dan  sesudahnya,  ternyata banyak membawa pengaruh bagi pertumbuhan organisasi pergerakan nasional. Pihak penjajah sebelumnya kurang menyadari  bahwa  lewat  pendidikan  rupanya orang-orang  dapat  tercerahkan,  dan  ini menjadi bumerang bagi  pihak  penjajah  itu sendiri.  Semangat  nasionalisme  rupanya tumbuh di sekolah-sekolah seperti Perguruan Taman  Siswa,  Perguruan  Nasional,  juga
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
perguruan-perguruan  Islam  yang  memang anti  Barat.  Sumbangan  sekolah  yang didirikan  para  Zendingpun  tidak  terkecuali dari pemupukan tumbuhnya semangat nasionalisme  di  kalangan  nasionalis  yang berada di Makassar.
Konflik  Antara  Elit  Bangsawan  Dengan Kelompok Terdidik
Makassar sebagai pusat kota Sulawesi  Selatan,  sejak  abad  ke-20  sudah menjadi titik ce ntrum berlangsungnya proses komunikasi  manusia  dari  berbagai  asal  di Indonesia. Menurut catatan dalam ensiklopedia tahun  1922  yang  dikutip  oleh
Mukhlis Paeni et.al., penduduk kota
Makassar  pada  tahun  1916  berjumlah  lebih kurang  39.000  jiwa  yang  terbagi  dalam berbagai  jenis  suku  dan  agama  (Mukhlis, 1984: 63).
Dalam  perkembangannya.  Makassar sebagai  ibukota  NIT    yang  berpenduduk cam-puran  dari  berbagai  ras  atau  etnis, dihuni  oleh  sejumlah  kesatuan  sosial  pada masa  itu.  Secara horisontal ditandai  dengan kenyataan  adanya  perbedaan  suku  bangsa dan  masing-masing  mempunyai  identitas kebudayaannya  sendiri.  Demikian  juga kepercayaan agama yang bermacam-macam. Struktur  masyarakat  ditandai  oleh  adanya perbedaan secara vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, sedang struktur  politik  tradisional  terdapat  dari mulai  anak  suku  ( wanua )  sampai  tingkat kerajaan.  Mobilisasi  manusia  antar  daerah, antar  pulau  dan  antar  etnis  tersebut membawa  perubahan-perubahan  besar  pada perkembangan  kota  Makassar  dalam  kurun waktu tersebut.
Dalam bidang organisasi pergerakan, perkembangannya  banyak  diwarnai  dengan keterlibatan orang-orang dari berbagai daerah  dan  etnis  di  luar  daerah  Sulawesi Selatan,  termasuk  di  dalamnya  orang-orang Sulawesi  Selatan  sendiri  yang  pernah
mengenyam  pendidikan  lanjutan  kemudian masuk  membangun  semangat  nasionalisme di  daerah  kelahirannya.  Kelompok  inilah yang kemudian disebut sebagai  elit  terdidik.
Pada masa pendudukan Jepang, perkembangan organisasi Pergerakan Nasional di Sulawesi Selatan yang
digerakkan oleh berbagai etnis ini, mengalami  banyak  hambatan  dibanding dengan  yang  terjadi  di  pulau  Jawa. Hubungan  dengan  para  tokoh  pergerakan  di Jakarta sangat lambat. Perkembangan politik ini berlangsung hingga menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945 (R.Z.Leirissa, 1975: 135). Lemahnya organisasi Pergerakan
Nasional  di  Sulawesi  Selatan  mendorong tokoh Pergerakan Nasional di pusat; Soekarno  mengirim  tokoh-tokoh  pergerakan ke  Makassar  pada  bulan  Desember  1943 dengan  tujuan  untuk  mengisi  kekosongan pimpinan  nasional  serta  lebih  mempergiat gerakan  nasional  di  Sulawesi  Selatan  dalam menyambut kemerdekaan (Anthony
J.S.Reid,  1986:  61),  diantara  yang  dikirim adalah; Dr.GSSJ.  Ratulangi,  Mr.  Tadjuddin Noor  dan  J.D.  Sijaranamual. Kemunculan tokoh-tokoh Pergerakan nasional di Sulawesi Selatan  membawa  dampak  yang  luas  bagi perkembangan politik di daerah ini, terutama terbentuknya  dua  kekuatan  yang  saling bersaing  dalam  merebut  posisi  terdepan  di gelanggang politik Sulawesi Selatan. Di satu sisi  terdapat  kelompok  nasionalis  dari  kaum pergerakan  dan  kelompok  bangsawan  yang menyatakan  dirinya  berdiri  di  belakang  RI dan  menolak  negara  federal,  disisi  lain terdapat  kelompok  “ nasionalis-lokal ”  yang terdiri  dari  elit  bangsawan  dan  kaum pergerakan  yang mendukung negara  Federal sebagai satu-satunya jalan menuju pembentukan  Republik  Indonesia  Serikat (RIS). Sebelum
tibanya tokoh-tokoh nasional tersebut di atas, di Sulawesi Selatan
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
sudah muncul beberapa organisasi
Pergerakan  Nasional  cabang  dari  organisasi pergerakan  yang  ada  di  Jawa,  seperti; Muhammadiyah, Sarekat Islam, PNI, Partindo,  Gerindo  dan  Parindra  dengan tokoh seperti; Mr.Sunario, Iskaq
Tjokroadisoerdjo  A.  Wahab  Tarru,  Achmad Siala,  Ince  Achmad  Dahlan,  Sikado  Daeng Nai,  Haji  Muhammad  Azikin,  Saelan, Manai  Sophian  dan  Nadjamuddin  Daeng Malewa.  Nadjamuddin  Daeng  Malewa adalah  tokoh  Parindra  yang  kemudian membentuk  organisasi  Pergerakan  Nasional bercorak  lokal  bernama Partai  Serikat Selebes. Menjelang masuknya Jepang, tokoh-tokoh nasional asal pusat ini kemudian meninggalkan Makassar.
Sebelum  Dr.  Ratulangi  dan  yang lainnya  dikirim  ke  Makassar,  Nadjamuddin Daeng  Malewa  sudah  merupakan  tokoh pergerakan  nasional  terkemuka  di  Sulawesi Selatan  yang  telah  mengakar  dikalangan rakyat  (Manai  Sopian,  1991:  25),  dalam beberapa catatan tokoh ini jarang tertandingi oleh tokoh pergerakan lokal pada zamannya. Sejak  kedatangan  Dr.  Ratulangi  dan  kawan- kawannya di  Makassar,   kelihatan ada suatu persaingan  yang  kemudian  akan  menjadi kendala besar bagi jalannya sejarah kemerdekaan  di  Makassar.  Nadjamuddin Daeng Malewa beserta pemimpin-pemimpin lokal  lainnya  merasa  dirinya  tersingkirkan, apalagi  Dr.  Ratulangi  semakin  menonjol, baik  di  kalangan  tokoh  pergerakan  lokal maupun  di  kalangan  Bangsawan  yang kemudian banyak berpengaruh pada kelanjutan  karier  politiknya  di  Sulawesi Selatan.
Sebelum  Proklamasi  Kemerdekaan Dr.  Ratulangi  berusaha  menggalang  semua unsur kekuatan di Sulawesi Selatan. Sebagai langkah awal maka, Dr. Ratulangi mendekati pihak  bangsawan  yang  sangat  berpengaruh di daerah ini. Pada awal pendudukan Jepang diprakarsailah  berdirinya SUDARA (Sumber
Darah  Rakyat)  oleh  Dr.  Ratulangi  atas bantuan pemerintah pendudukan Jepang dan menempatkan  Andi  Mappanyukki  sebagai Ketua  dalam  oraganisasi  ini.  Ratulangi sendiri  bertindak  sebagai  wakil  ketua sekaligus  menjadi  organisator  yang  efektif dalam  SUDARA  ini.  Tokoh-tokoh  lainnya, diantaranya; Lanto Daeng Pasewang sebagai kepala  bagian  umum,  Mr.  Tadjuddin  Noor sebagai kepala bagian ekonomi, Sijaranamual  dan  Saelan  ditunjuk  sebagai biro  pemuda.  Hubungan  Ratulangi  dengan Raja  Bone  Andi  Mappanyukki  dalam SUDARA  amat  penting  untuk  memudahkan kerjasama  antara  kaum  nasionalis  Makassar yang  kosmopolitan  dan  kaum  bangsawan tradisional  di  kerajaan-kerajaan  setempat untuk  mendukung  Republik  dan  untuk menentang  kembalinya  Belanda  (Audrey  R. Kahin, 1985: 211-212).
Dalam perjalanannya, organisasi yang  dimaksudkan  oleh  Jepang  sebagai propaganda anti Barat (Belanda) ini, ternyata diarahkan  oleh  tokoh-tokoh  pergerakan Sulawesi  Selatan  ke  arah  penumbuhan nasionalisme dikalangan rakyat dalam mempersiapkan  kemerdekaan.  Terdapat  tiga tokoh  pergerakan  lokal  persatuan  progressif Ken Koku Dosi Kai atau SUDARA ini yang sangat  aktif  menanamkan  propaganda  dan menggalang  perjuangan  rakyat  baik  di pelosok  daerah,  maupun  di  dalam  kota Makassar  sendiri,  yakni;  Dr.  Ratulangi,  Mr. Tadjuddin  Noor  dan  Nadjamuddin  Daeng Malewa (Kementerian Penerangan RI, 1953: 210).
Organisasi tersebut meluas ke seluruh daerah dalam bentuk-bentuk komite- komite  perjuangan  ( comite  van  actie ). Menurut Willem  Ijzereef ,  “Nadjamuddin Daeng  Malewa  seorang  nasionalis  yang mempunyai pengaruh luas sempat bekerjasama dengan Ratulangi dan termasuk pengurus  didalamnya.  Tapi  kerjasama  itu tidaklah begitu baik. Ratulangi dan
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
Tadjuddin  Noor  berada  dalam  persaingan, sedang  kesetiaan  Nadjamuddin  diragukan”
(Willem Ijzeeref, 1984). Terdapat
kemungkinan,  Nadjamuddin  yang  merasa dirinya mempunyai  kemampuan dan banyak berjasa  terhadap  Pergerakan  Nasional  di Sulawesi Selatan, ternyata ditempatkan pada posisi  tak berarti  dalam SUDARA yang baru dibentuk oleh Ratulangi tersebut.
Nadjamuddin  Daeng  Malewa  dan Mr.  Tadjuddin  Noor  semakin  merasa disingkirkan  oleh  Dr.  Ratulangi  setelah munculnya  undangan  dari  pihak  penguasa Angkatan  laut  Jepang  untuk  menghadiri rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI)  di  Jakarta.  Dari  nama- nama  yang  diberangkatkan  rupanya  kedua tokoh  itu  tidak  ada,  melainkan  yang diberangkatkan  ke  Jakarta  adalah;  Dr. Ratulangi,  disertai  oleh  Andi  Pangerang Petta Rani (Anak Arumpone Andi
Mappanyukki),  Sultan  Daeng  Raja  dan  Mr. Zainal Abidin (Ide Anak Agung Dge Agung,
1985: 49-50). Dari susunan nama yang
diberangkatkan  ini,  tokoh-tokoh  Pergerakan nasional asal Sulawesi Selatan yang sebelumnya  banyak  berpengaruh  terhadap tumbuhnya  rasa  nasionalisme  di  daerah  ini tidak termasuk didalamnya. Tidak diikutsertakannya Nadjamuddin Daeng
Malewa  dalam  delegasi  Ratulangi  itu semakin  menimbulkan  banyak  kekecewaan dalam  hati  sanubari  Nadjamuddin  Daeng Malewa  yang  sangat  mempengaruhi  sikap politiknya  dalam  perkembangan  politik  di Sulawesi  dikemudian  hari  (Ide  Anak  Agung Gde Agung, 1985: 51).
Penunjukan  keempat  tokoh  tersebut mewakili  Sulawesi  Selatan  ke  sidang  PPKI jelas semakin mengecewakan hati
Nadjamuddin.  Ini  dapat  dimengerti  karena Nadjamuddin  Daeng  Malewa  adalah  putera Sulawesi  Selatan  yang  pernah  menjadi anggota  Partai  Politik  Parindra  dan  sangat
besar  pengaruhnya  di  dalam  serikat-serikat buruh angkutan perahu. Dilihat dari sudut ini memang  dapat  dianggap  Nadjamuddin Daeng Malewa adalah seorang tokoh Politik yang  terkemuka  di  daerah  Sulawesi  Selatan (IAAGA,  1985:  50-51).  Demi  kemajuan ekonomi  dan  kemandirian  Sulawesi  Selatan membuat  ia  mempertaruhkan  integritasnya di  dunia  pergerakan  dengan  memilih  jalan kooperatif  baik  pada  masa  pendudukan Jepang maupun pada masa Revolusi
Kemerdekaan.
Pengangkatan Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi oleh Ir. Soekarno setelah Proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus  1945 mengundang  berbagai  “ pertanyaan ”,  bukan saja  Nadjamuddin  yang  sejak  awal  menjadi “ seterunya ”. Melainkan di kalangan raja-raja dan  bangsawan  Sulawesi  Selatan  pun muncul ketegangan-ketegangan atas pengangkatan Ratulangi, tetapi berkat dukungan  aktif  Andi  Mappanyukki,  maka sebagian  besar  bangsawan  Sulawesi  Selatan kemudian  turut  mendukungnya  melalui “Deklarasi  Djongaya ”  15  Oktober  1945 (IAAGA, 1985: 56).
Refleksi persaingan itu semakin jelas terlihat  dari  pembentukan  organisasi  oleh ketiga tokoh pergerakan masing-masing. Dr. Ratulangi yang lebih awal mendirikan Pusat Keselamatan  Rakyat  Sulawesi (PKR)  tidak memberikan kedudukan “ stategis ” bagi  Mr. Tadjuddin  Noor    yang  sejak  awal  setia mendampinginya.  Sedangkan  Nadjamuddin Daeng  Malewa  sama  sekali  tidak  masuk dalam  kepengurusan  itu.  PKR  ini  kemudian dianggap sebagai badan resmi dari pemerintah  Gubernur  Sulawesi.  Dalam waktu  yang  bersamaan  dibentuklah Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Mr.
Tadjuddin  Noor  sekaligus  menjadi  ketua partai  itu.  Sedangkan  Nadjamuddin  sendiri tetap  berada  di Partai  Sarekat  Selebes dan mempertahankan  cirinya  sebagai  organisasi
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
nasional  yang memperjuangkan kepentingan lokal.
Konflik antara elit bangsawan dengan elit terdidik yang diwakili oleh kaum pergerakan ini, kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah  Hindia  Belanda.  Nadjamuddin Daeng  Malewa  yang  kecewa  terhadap  sikap Dr.  Ratulangi  menyatakan  diri  bekerjasama dengan  Belanda,  dan  pada  tanggal  11
Nopember 1945 Belanda memberikan kedudukan Handels Consulent , suatu jabatan tinggi  untuk  orang  Indonesia  pada  masa  itu (Lahajji Patang, 1967: 109). Konflik tersebut akhirnya  banyak  berpengaruh  terhadap kelanjutan revolusi di Sulawesi Selatan, atau sepanjang  berdirinya  Negara  Indonesia Timur  hingga  menyatakan  diri  bergabung dengan RI dalan negara kesatuan

## Penutup
Stratifikasi  sosial  masyarakat  Bugis- Makassar  telah  memberikan  posisi  istimewa terhadap  kaum  bangsawan  sebagai  elit strategis  dari  kelompok  masyarakat  lainnya dalam struktur sosial, dan sebagai pemimpin puncak    dalam  struktur  politik  atau  struktur kekuasaan.  Pada  masa  Revolusi,  raja  dan bangsawan  telah  membuktikan  dirinya sebagai  pemimpin  dan  pelindung  rakyat melawan  penjajahan  Belanda. Ketika  elit terdidik  tampil  dalam  Pergerakan  Nasional di Sulawesi Selatan bersama elit bangsawan, politik kolonial Belanda berhasil mempolarisasi  keduanya  menjadi  bagian yang terpisah dalam bingkai  konflik di  awal kemerdekaan  RI,  dan  memberikan  peluang terhadap  pembentukan  Negara  Indonesia Timur (NIT).

## Ucapan Terima Kasih
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada  berbagai pihak  yang  telah  membantu  terlaksananya penelitian  ini.  Tak  lupa,  penulis  juga
menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada dewan  redaksi  Jurnal  Istoria  terbitan Pendidikan  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta atas kesempatan  yang  diberikan  sehingga  tulisan ini  dapat  dipublikasikan  pada  edisi  Maret 2015.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Hamid.  1985 .  Manusia  Bugis Makassar . Jakarta: Inti Idayu    Press.
_________.1990. Reaktualisasi Etos Budaya
Manusia Bugis . Solo: CV. Ramadhani
Anak  Agung  Gde  Agung.  1985. Dari Negara  Indonesia  Timur  ke  Negara Indonesia Serikat. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
Arsip  Pribadi  M.  saleh  Lahade ,  Makassar: Arsip Nasional Perwakilan Makassar
Barbara  Sillars,  Harvey.  1984. Permesta
Pemberontakan Setengah Hati.
(terjemahan). Jakarta: Grafiti Press :
_________.  1989. Pemberontakan  Kahar Muzakkar:  Dari  Tradisi  Ke  DI/TII.
(terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Press.
Gonggong,  Anhar.  1992. Abdul  Qahhar Mudzakkar:  Dari  Patriot  Hingga Pemberontak . Jakarta: PT. Gramedia
Errington, Shelly. 1989. Meaning and Power a Shoutheast Asian Realm . Princeton,
New  Jersey:  Princeton  University Press
Ijzereef,    Willem.  1985.  1984. De  Zuid- Celebes Affaire , Dieren.
Najamuddin,  Persaingan  Elit  Bangsawan  dengan  Kelompok  Terdidik  pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan
Kadir, Harun et. al. 1984. Sejarah
Perjuangan  Kemerdekaan  Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Ujung
Pandang:  Kerjasama  Bappeda  TK  I
Sul-Sel dengan UNHAS
Kahin,  Audrey  R  (ed.).  1990. Pergolakan Daerah  Pada  Awal  Kemerdekaan .
Jakarta: Grafiti Perss.
Kahin,  George  Mc.Turnan.  1995. Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasio-nalisme dan Revolusi di Indonesia . Solo/Jakarta: Sebelas Maret  Universitas  press  &  Pustaka Sinar Harapan.
Kementerian Penerangan RI. 1953. Propinsi Sulawesi. Makassar: Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulawesi. Leirissa, R.Z. 1996. PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa  Komunis .  Jakarta:  Grafiti Press. Mattulada.  1975. “Latoa:  Suatu  Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik  Orang  Bugis” Desertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. ________. 1977.” Siri’, Darah dan Kekuasaan Politik di Kerajaan Luwu Zaman  Dahulu”. dalam  Bingkisan Budaya  Sulawesi  Selatan.  Th,  1,2. Makassar: YKSST
Paeni, Mukhlis dan Robinson, Kathryn (ed.).
1985. Politik Kekuasaan dan
Kepemimpinan di Desa . Ujung
Pandang: Lembaga Penerbit: UNHAS. ________  dkk.  1985. Sejarah  Sosial Daerah:  Mobilitas  Sosial    Kota Makassar 1900-1950 . Jakarta: Disjarahnitra Depdikbud Pawiloy, Sarita et.al. 1981. Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan . Ujung Pandang:Depdikbud.
Rahim, A. Rahman. 1985. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan  Bugis .  Ujung  Pandang: Lembaga Penerbit UNHAS
Reid,  Anthony.  1996. Revolusi  Nasional
Indonesia . (terjemahan). Jakarta: Sinar Harapan Sophian,  Manai.  1991. Apa  yang  Masih Teringat . Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Bangsa Sulawesi Selatan Sutherland,  Heather.A.  1983. Terbentuknya Sebuah  Elit  Birokrasi .(terjemahan). Jakarta: Sinar Harapan
Walinono,  Hasan.  1979. “Tanete:  Suatu
Studi  Sosiologi  Politik” .  Disertasi. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin
Wetheim,W.F.  1999. Masyarakat  Indonesia Dalam  Transisi  Sosial (terjemahan). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yogya