## PENEREPAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA
KORUSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 20 TAHUN. 2001 JO UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN. 1999   TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu faujura-1804@yahoo.com

## ABSTRAK
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  krisis  pada berbagai  dimensi  baik  ekonomi,  sosial,  politik,  keamanan,  pertahanan,  bahkan ideologi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan yang terus menerus baik preventif  maupun  represif.  Salah  satu  persoalan  yang  cukup  rumit  dalam penegakan  hukum  (tindakan  represif)  terhadap  tindak  pidana  korupsi  adalah berkaitan dengan sulitnya pembuktian. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting  dalam  proses  perkara  pidana,  yang  dimulai  dari      proses      penyidikan hingga proses di  pengadilan. Untuk mempermudah dalam hal pembuktian, maka penerapan  konsepsui  pembktian  terbalik  menjadi  penting.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dimana  bahan-bahan  hukum  baik bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier  sebagai  sumber  data  bahan analisis,  yang  didapat  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  dianalisis secara  preskriptif  dengan  pendkatan  kualitatif  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penerapan  pembuktian  terbalik  dalam  hal  terjadinya  tindak pidana  korupsi  masih  belum  banyak  dilakukan  di  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia,  sekalipun  telah  dilakukan  beberapa  perubahan  beberapa pasal didalam UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Prinsip siapa yang  menuduh ia yang harus membuktikan sangat kuat  dipakai  di  dalam  Peradilan  Tipikor,  yakni  dimana  jaksa  yang  mendakwa harus memiliki bukti-bukti yang membuktikan bahwa yang didakwakan itu benar Pada  Perkara  Akbar  Tanjung,  sebagai  studi  kasus  pada  penelitian  ini  dimana didakwa  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  hakim  memberikan  peluang  kepada terdakwa  untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan  jaksa  penuntut  umum.  Salah satu  kelemahan  peraturan  tersebut  belum  memberikan  pengaturan  yang  jelas tentang mekanisme dan proses pemberlakuan pembuktian terbatas tersebut. Untuk itu agar pelaksanaan pembuktian yang dikehendaki UU No. 31 tahun 1999 dapat berjalan maka perlu adanya peraturan pelaksanaan penerapan pembuktian terbalik. Kata Kunci: pembuktian terbailik, peraturan pelaksanan, kemuan hakim.

## ABSTRACT
Corruption is a crime that can cause crises on multiple fronts, including economic, social,  political,  defense,  security,  and  even  ideology.  Therefore,  continuous eradication,  both  preventative  and  repressive,  is  required.  One  of  the  most challenging  aspects  of  law  enforcement  (repressive  measures)  against  corrupt criminal  acts  is  the  difficulty  of  establishing  guilt.  Evidence  is  a  crucial component  of  the  criminal  procedure,  from  the  investigation  phase  to  the  court proceedings. To simplify the process of proof, reversed proof becomes vital. This study  employs  a  normative  juridical  methodology  in  which  legal  materials,
including primary, secondary, and tertiary legal  materials,  serve  as a data source for  analysis  gleaned  from  library  research.  This  study's  findings  were  analyzed prescriptively using a normative qualitative methodology. The results of the study revealed that even though several amendments have been made to several articles of  Law  No.  20  of  2001  JO  Law  No.  31  of  1999  concerning  Corruption  Crimes. The application of reversed proof in the context of a criminal act of corruption is not widely utilized in the Corruption Courts of Indonesia. In the Corruption Court, the principle of "who accuses must be able to prove" is applied with great force, as  the  prosecutor  who  indicts  must  have  evidence  to  prove  that  the  accused  is culpable.  In  the  Akbar  Tanjung  Case,  a  case  study  in  this  study  in  which  the defendant  was  accused  of  perpetrating  a  criminal  act  of  corruption,  the  judge allowed the defendant to refute the public prosecutor's allegations. The absence of explicit  provisions  regarding  the  mechanism  and  procedure  for  applying  limited evidence is one of the limitations of the regulation. For the implementation of the proof required by Law No. 31 of 1999 to be effective, it is, therefore, necessary to have rules governing the implementation of reversed proof. Keywords: reversed proof, implementing regulations, judge's findings.

## PENDAHULUAN
Masalah  korupsi  sebenarnya  bukanlah  sesuatu  yang  baru    di  Indonesia, secara yuridis istilah korupsi  sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk  Peraturan Penguasa Militer- Angkatan Darat dan Laut RI No. PERT/PM/06/1957. Peraturan Penguasa  Militer  tersebut  dibuat  karena  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) dianggap tidak memadai dalam menanggulangi  meluasnya korupsi. Pada masa  itu,  korupsi    telah  dianggap  sebagai  suatu  kejahatan  yang  menggerogoti kesejahteraan  rakyat  dan  menghambat  pelaksanaan  pembangunan,  merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral.
Peraturan  penguasa  Militer  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  awal Pemerintah  dalam  menanggulangi  korupsi  hingga  dikeluarkannya  UU  No.  3 Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Namun  dalam perjalanannya,  korupsi  bukannya  menjadi  surut  akan  tetapi    malah  sebaliknya menjadi  semakin  berkembang  luas  dan  parah.  Korupsi  terjadi  pada  berbagai sektor  dengan  berbagai  macam  modus  operandi,  seperti  pelanggaran  BMPK, penyimpangan  perencanaan,  penyimpangan  tata  niaga,  tukar  guling,  pemerasan pajak, uang komisi, pelelangan/tender proforma, manipulasi tanah, dan lain-lain. Hasil  penelitian  Kastorius  Sinaga  dengan  Bank  Dunia  memperlihatkan bahwa apabila pemerintah dipandang sebagi investor  dalam pengadaan  prasarana infrastruktur    publik    yang    dananya    berasal    dari      APBN      dan  hutang  luar negeri,  maka  kerap  terjadi  kebocoran  dana  pembangunan    yang  jumlahnya mencapai  45%      dari      anggaran      yang      ada.      Selanjutnya      hasil      penelitian tersebut    menunjukan  terdapat    11  titik  rawan  penyebab  kebocoran  dana pembangunan yang terorganisir rapi , yaitu : (1) penyusunan DUP, (2) pengusulan DUP,  (3)  pembahasan  DUP,  (4)  proses  tender/lelang,  (5)  penyiapan  referensi bank,  (6)  saat  realisasi  proyek  ,  (7)  saat  pembayaran  proyek,  (8)  adanya  komisi untuk  pimpro,  (9)  adanya  komisi  untuk  aparat  KPN;  (10)  proses  pengiriman barang, dan (11) pada saat dilakukan  pengawasan  ekstern (Suara Pembaharuan, 2 Agustus 1996).
Sedangkan  hasil  jajak  pendapat  yang  dilakukan  oleh  TEMPO  Interaktif menyimpulkan  bahwa  hampir  semua  responden  menyatakan  setuju  bahwa  yang terjadi  di  Indonesia    sebenarnya  adalah  utang  terus  menumpuk,  tetapi  korupsi jalan terus (98%), bahkan responden menyatakan angka korupsi di Indonesia lebih tinggi  dari  30%  (77%). Sejalan  dengan  itu  hasil  penelitian  BPKP  menunjukan bahwa  persepsi  orang  yang  menjadi  responden  penelitian  berpendapat  bahwa kecenderungan    praktek  korupsi  di  Indonesia    semakin  meningkat. Masyarakat Transparancy  Internasional melaporkan  bahwa  Indonesia  termasuk  negara  yang paling  kotor  (korup)  di  dunia  apabila  dilihat  Indeks  yang  didasarkan  persepsi (termasuk  urutan  ke-80), sedangkan  di  Asia  masuk  pada  peringkat  ke- 12(Transparancy International, September 2010).
Berbagai tindak korupsi tersebut diindikasikan sebagai salah satu penyebab terjadinya    krisis    ekonomi    Indonesia    yang    berkepanjangan,    serta    berlanjut menjadi krisis multidimensi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan yang terus menerus baik preventif maupun represif.
Salah  satu  persoalan  yang  cukup  rumit  dalam  penegakan  hukum  (tindakan represif)  terhadap  tindak  pidana  korupsi  adalah  berkaitan  dengan  sulitnya pembuktian. Pembuktian  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  proses perkara  pidana,  yang  dimulai  dari      proses      penyidikan      hingga    proses    di pengadilan.  Tidak   adanya   alat    bukti yang cukup kuat seorang penyidik sulit untuk  menahan  tersangka,  sedangkan  bukti-bukti  yang  lemah  yang  diajukan penuntut  umum  dapat  memperlemah  kebenaran  materil  sehingga  terdakwa  harus dibebaskan.
Di  dalam  tindak  pidana  korupsi  para  penyidik  maupun  penuntut  umum sering  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  bukti-bukti  terjadinya  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan,  sehingga  pada  waktu  awal  penyelidikan  ataupun  dalam proses  penyidikan  sering  kali  mengalami  hambatan  yang  cukup  besar.  Hal  ini disebabkan  tindakan  yang  dilakukan  pelaku  ditunjang  sistem  administrasi  yang cukup  baik,  sehingga  unsur-unsur  yang  merugikan  negara  tidak  mudah dibuktikan.
Mengingat hal tersebut, maka perlu dilakukan sesuatu untuk mempermudah pekerjaan  pembuktian  dalam  perkara  korupsi.  Salah  satu  terobosan  yang dilakukan adalah menetapkan dan pemberlakukan pembalikan beban pembuktian atau undang-undang menyebutnya dengan istilah pembuktian terbalik.  UU.No.20 Tahun.  2001  jo  UU.  No.  31  Tahun.  1999     tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  telah menetapkan  pember-lakuan  pembuktian  terbalik  dalam  menangani  perkara- perkara  korupsi,  walaupun  masih  bersifat  terbatas  sebagaimana  tercantum  dalam pasal 37 sebagai berikut:
“(1)  Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak  pidana  korupsi,  maka  pembuktian  tersebut  dipergunakan oleh  pengadilan  sebagai  dasar  untuk  menyatakan  bahwa  dakwaan tidak terbukti.
(3) Terdakwa  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta bendanya  dan  harta  benda  istri  atau  suami,  anak,  dan  harta  benda setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga    mempunyai  hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
(4) Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan yang  tidak  seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber penambahan  kekayaannya,  maka  keterangan  tersebut  dapat dipergunakan untuk memperkuat  alat bukti  yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (5) Dalam  keadaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  ayat  (2), ayat  (3),  dan  ayat  (4),  penuntut  umum  tetap  berkewajiban  untuk membuktikan dakwaannya.”
Pemberlakuan pembuktian terbalik tersebut diharapkan dapat mempermudah pekerjaan penyidik untuk menangani perkara korupsi. Akan tetapi pemberlakuan terbalik ini harus dilakukan secara hati-hati oleh para penyidik dan penuntut  umum  agar  tidak  menimbulkan  ekses  yang  merugikan  pihak  tersangka.
Pada  dasarnya  pembuktian  terbalik  merupakan  pengaturan  yang  cenderung melanggar  hak  asasi  tersangka/terdakwa  tindak  pidana  korupsi,  tetapi  perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri juga merupakan   pelanggaran hak asasi terhadap seluruh rakyat Indonesia.
Namun demikian sekalipun UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.   31 tahun 1999 telah menetapkan pembuktian terbalik dalam pemerikasaan  terhadap  perkara-perkara  tindak  pidana  korupsi,  namun  dalam prakteknya  sering  mengalami  kesulitan. Pertama ,  pembuktian  terbalik  yang ditetapkan  Undang-undang  tersebut  lebih  bersifat  terbatas,  sehingga  penyidik maupun penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu  dakwaannya; kedua pada  tindak  pidana  korupsi  yang  bagaimana  pembuktian  terbalik  digunakan, ketiga belum  jelasnya    siapa  saja  yang  diberi  wewenang  dan  kapan mempergunakannya; keempat bagaimana  mengendalikannya  agar  tidak disalahgunakan; dan kelima prosedur pemberlakukan pembuktian terbalik belum ada.
Berbagai kendala tersebut pada saat ini belum terpecahkan mengingat pada dasarnya pembuktian terbalik adalah pengecualian dari Pasal 66 UU No. 8 tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  sementara  peraturan  pelaksanaan  dari Undang-undang  No.  20  tahun  2001  jo  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999 tentang Tindak Pidana Korupsi belum ada.  Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji pembuktian terbalik ini dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
Dari  latar  belakang  tersebut  dapatlah  diidentifikasi  beberapa  permasalahan dalam penerapan pembuktian terbalik didalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  pembuktian  terbalik  dihubungkan  dengan  Undang- undang  No.  8  Tahun  1981  tentang    Hukum  Acara  Pidana  yang  lebih berorientasi menganut asas praduga tak bersalah ?
2. Apakah  pembuktian  terbalik  dapat  diterapkan  pada  setiap  tindak  pidana korupsi  yang terjadi di Indonesia ?
3. Bagaimana pembuktian terbalik digunakan tetapi tidak melanggar hak asasi manusia ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif    analitis dengan pendektan  yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan
pengaturan  mengenai  pembuktian  terbalik  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia,  dengan  menggunakan  peraturan  perundang- undangan,  konvensi-konvensi  internasional  sebagai  standar  untuk  menemukan asas,  norma-norma,  kaidah-kaidah,  lembaga-lembaga,  serta  proses-proses  yang mengatur  pembuktian  terbalik,  serta  pemaparan  fakta-fakta  disertai  analisis  yang akurat    mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dihubungkan dengan teori-teori ilmu hukum.
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan  hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.
1) Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal  dari  peraturan perundang-undangan  dan  putusan  hakim.  Bahan  hukum  Primer  pada tulisan ini antara lain : UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2) Bahan  hukum  sekunder  yakni  terdiri  dari  doktrin-doktrin,  pendapat  para ahli  yang  dapat  terlihat  dalam  buku-buku  dan  makalah-makalah  yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, dan lain-lain.
3) Bahan hukum   tersier,   yakni   berupa   pendapat-pendapat   atau   opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar (Hartono, 2001).
Studi  Dokumentasi,  yakni  mengumpulkan  data-data  sekunder  berupa bahan-bahan  hukum,  baik  primer,  sekunder,  maupun  tersier,  serta  bahan-bahan lainnya yang relevan dengan bahan-bahan yang diperlukan.
Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prekriptif kualitatif  normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang- undangan secara kualitatif, yang didukung oleh data-data primer  yang  diperoleh dari
studi  lapangan.  Pada  teknik  analisis  ini,  pertama-tama  dilakukan  analisis  yuridis pada  berbagai  peraturan  baik  nasional  maupun  internasional.  Kemudian  kedua, hasil  studi  lapangan  yakni  data  primer  dikumpulkan,  dikategorikan,  di klasifikasikan kemudian direduksikan kedalam aturan-aturan yang telah dianalisis tersebut.  Hasil  reduksi  bahan  hukum  dengan  data  primer  dilakukan  analisis  dan disimpulkan.

## PEMBAHASAN
Pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  membutuhkan  pengaturan yang  jelas  dan  tuntas,  sehingga  jalannya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi dapat  dilakukan  secara  teratur  dan  mengandung  kepastian  dan  keadilan  hukum. Lemahnya    pengaturan  hukum  mengenai  tindak  pidana    korupsi  dapat  berakibat pada  tumbuh  suburnya  korupsi  sehingga  berakibat  pada  rusaknya  tatanan  moral, dan  tatanan  ekonomi  bangsa,  serta    terjadinya  berbagai  kekacauan  yang  dapat menimbulkan  ketidaktertiban,  kepastian  dan  keadilan.  Beberapa  kelemahan peraturan  perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana  korupsi  antara  lain: lemahnya sanksi terhadap pelaku, sulitnya pembuktian, dan perlakuan penanganan yang berbeda.
Apabila  sanksi  yang  terdapat  dalam  peraturan  yang  ada  terlalu  ringan, maka  dapat  menyebabkan    peraturan    tersebut    tidak    efektif    lagi.    Orang  akan menghitung untung  ruginya jika melakukan korupsi.  Sanksi dari suatu  perbuatan
korupsi  yang  terlalu  ringan  misalnya  hanya  disuruh  mengembalikan  hasil korupsinya jika ketahuan
atau hanya dihukum beberapa bulan  atau beberapa tahun saja, maka orang akan  mempertimbangkan  untuk  berbuat  korupsi.  Kalau  tidakketahuan  akan menguntungkan  sedangkan  kalau  ketahuan  paling-paling  hanya  disuruh mengembalikan hasil korupsinya tersebut atau dihukum sebentar.
Sejalan  dengan  itu  Singgih  menyatakan  bahwa  karena  korupsi  dapat menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar,  maka  perlu  segera  dilakukan  usaha- usaha      penanggulangan,  baik  represif  maupun  preventif  yang  antara  lain (Singgih, 1997) :
1. Pembentukan/pembaharuan  hukum  yang  mampu  menjaring  semua kejahatan yang tergolong white collar crime.
2. Menciptakan  aparatur  dan  aparat  terkait  lainnya  termasuk  akuntan  yang sungguh-sungguh profesional ,  sehingga  mampu  mengungkapkan  dan menindak  setiap  kegiatan  kerah  putih  yang  dapat  mengganggu perekonomian.
3. Selain  meningkatkan profesionalisme juga  meningkatkan  iman  dan  takwa aparat  tersebut,  agar  tidak  goyah  menghadapi  tawaran-tawaran  dari  para pelaku kejahatan terutama yang tergolong organized crime .
4. Menuntut  dan  menjatuhkan  hukuman  yang  berat  terhadap  para  pelaku kejahatan  tersebut  agar  menjadi  jera  serta  membawa  dampak  sebagai  daya tangkal ( preventif ).
Selain karena sanksi hukumnya yang terlalu ringan, peraturan perundang- undangan  yang  ada  sangat  menyulitkan  dalam  pembuktian.  Hasil  kajian  BPK menunjukan      bahwa    UU    No.    3  tahun  1971    tentang    Pemberantasan    Tindak Pidana
Korupsi dalam hal pembuktian sangat menyulitkan sehingga penyelesaian perkara  korupsi  lamban,  dan  sulit  berhasil.  Hal  ini  disebabkan  pembuktian  yang dianut  UU  No.  3  tahun  1971  bukan  pembuktian  terbalik  sekalipun  dapat dikategorikan  pembuktian  tidak  biasa  (pembuktian  dengan toegift. ).  Pembuktian biasa ataupun toegift pada   dasarnya   penitikberatkan   pada  tanggung  jawab penyidik atau jaksa
untuk  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan    tertuduh  adalah  hasil  tidak  pidana. Dengan adanya sistem administrasi dan kerapian para pelaku, penyidik atau jaksa sering  mengalami  kegagalan  dalam  membutikan  bahwa  harta  yang  diperoleh seseorang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.
Menurut  Hamzah  (1985),  Pasal  17  Undang-undang  No.  3  Tahun  1971 sama  sekali  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  ketentuan  yang  bersifat  pembuktian terbalik.  Ketentuan  ini  hanya  sebagai  pelengkap  bagi  hakim  untuk  memperkuat keyakinannya  menurut  kenyataan-kenyataan  yang  diperoleh  melalui  alat-alat bukti, dan hanya dianggap sebagai ketentuan yang  mendesak asas “ presumption of innoncene ” (Tasrif, 1999). Yang dimaksud dengan pembuktian terbalik.adalah seorang  terdakwa  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya dan  harta  benda  istri  atau  suami,  anak,  dan  .harta  benda  setiap  orang  atau korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  didakwakan, dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaannya,  maka
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 A  ayat 1 d 2 UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999).
Pengertian  tersebut  sama  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Anti  Kerakusan  ( Prevention  of  Corruption  Act )    Malaysia.  Aticle  14  Undang- undang tersebut menyatakan :
“ Where ini any proceedings against a person an offence under section 3 or  4  it  is  proved  thet  any  gratification  has  been  paid  or  given  to  or received  by  a  person  in  the  employment  of  any  public  body,  such gratification  shall  be  deemed  to  have  been  paid  or  given  and  received corruptly  as  inducement  or  reward  as  hereinafter  mentioned,  unless  the contrary is proved.”
Gratifikasi  diartikan  sebagai  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi pemberian  uang,  barang,  rabat  (discount),  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas  lainnya. Gratifikasi  tersebut  baik  yang diterima di  dalam negeri  maupun di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronika  atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31  Tahun  1999).  Tampak  bahwa  pemberian  apapun  dan  berasal  dari  mana  pun harus dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa itu bukan dari hasil korupsi.
Dalam hal tindak pidana korupsi pembuktian terbalik dianggap sebagai hal yang memudahkan untuk keefektivan penangangan perkara korupsi. Berdasarkan hasil  Riset  di  Singapura,  Malaysia,  dan  Hongkong,  ketentuan  pembuktian terbalik merupakan   upaya   utama    yang    menjanjikan   keberhasilan pemberantasan  korupsi.  Dalam  hal  pembuktian  biasa,  tanggung  jawab  ada  pada penyidik  atau  jaksa  untuk  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang  dimiliki pihak  yang  dituduh  berasal  dari  usaha-usaha  yang  dilarang  oleh  hukum.  Dalam hal  pembuktian  terbalik,  tertuduh  dalam  tindak  pidana  korupsi  diwajibkan  untuk membuktikan bahwa harta kekayaan   yang dimilikinya  berasal  dari usaha-usaha yang tidak dilarang  oleh hukum. Di Singapura hal ini diatur dalam Prevention of Corruption  Act,  chapter  241 pasal  8.  Di  Malaysia  hal  ini    diatur    dalam Prevaration    of  Corruption    Act    1961    (Act  57) pasal  14.    Di  Hongkong    hal yang sama diatur dalam Prevention of Corruption of Bribery Ordonance, cahpetr 201, dan Ordonance 1970 (added 1974) pasal 10 ayat 1.
Daya  dukung  masyarakat  terhadap  pemberlakuan  pembuktian  terbalik dalam  suatu  perundang-undangan  sangat  besar.    Hasil  kuesioner  “Lokakarya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  di Indonesia”, yang diselenggarakan di Istana  Wakil  Presiden  pada  tanggal  16    Desember    1997    menunjukan    86% responden  setuju  agar
pembuktian  terbalik  segera  diterapkan  (Suryadi,  1997).  Demikian  pula  hasil kuesioner  “Seminar  Nasional  :  Strategi  Penanggulangan  Korupsi    di  Indonesia Dalam  Era  Reformasi”  yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas Pakuan  Bogor  dan  ASPEHUPKI  Wilayah  Jawa  Barat  di  Bogor,  tanggal  30  Juli 1998  menunjukan  63  %  responden  setuju  agar  pembuktian  terbalik  segera diterapkan (Suryadi, 1998).
Namun  demikian  dalam  melakukan  penerapan  pembuktian  terbalik  di Indonesia  harus  dilakukan  secara  hati-hati  jangan  sampai  melanggar  hak  asasi manusia.  Rumusan ketentuan pembuktian terbalik perlu dikomparasikan  dengan
rumusan ketentuan pembuktian terbalik dari sejumlah negara yang menganutnya , seperti  Singapura,  Malaysia,  Hongkong,  Filipina,  Thailand,  dan  lain-lain  untuk memastikan  kewajarannya.  Di  samping  itu  perlu  menimbang  keuntungan  dan kerugiannya  yang  akan  ditanggung  baik  oleh  tersangka/terdakwa  tindak  pidana korupsi  maupun    yang    ditanggung    oleh    masyarakat    apabila    ketentuan pembuktian  terbalik  diberlakukan.  Hal  ini  diperlukan  karena  ketentuan pembuktian  terbalik  merupakan  bentuk  penentuan  titik  keseimbangan  keputusan yang harus diambil dalam melindungi  hak asasi pelaku korupsi dengan hak asasi masyarakat.
Untuk  itu  didalam  peraturan  perundang-undangan  diperlukan  adanya  dua perumusan  pembuktian  yakni  perumusan  pembuktian  biasa,  dan  ketentuan pembuktian  terbalik.  Dalam  perumusan  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dijatuhi hukuman sebagai tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan pengelompokan jenis- jenis  korupsi  sehingga  dapat   tergambarkan   beberapa  jenis   korupsi.  Untuk jenis  korupsi  yang  termasuk  kritikal  bagi  bangsa  Indonesia,  maka  ditentukan untuk diperlakukan  ketentuan  pembuktian terbalik. Sedangkan untuk kelompok jenis korupsi  yang lain diberlakukan ketentuan pembuktian biasa.
UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  telah  mencantumkan  pembuktian  terbalik  walaupun terbatas,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37,  37A,  38,  38A.  Maksud  pembuat undang-undang  dengan  menetapkan  pembuktian  terbalik  untuk  mempermudah pembuktian dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan.
Namun  demikian  peraturan  tersebut  belum  memberikan  pengaturan  yang jelas  tentang  mekanisme  dan  proses  pemberlakuan  pembuktian  terbatas  tersebut. Untuk itu agar pelaksanaan pembuktian yang dikehendaki UU No. 31 tahun 1999 dapat  berjalan  maka  perlu  adanya  peraturan  pelaksanaan  penerapan  pembuktian terbalik.
Dengan  demikian  dalam  membuat  perumusan  pembuktian  terbalik  perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (BPK, 1997):
1. Pada  perkara  tindak  pidana  apa  saja  pembuktian  terbalik  di  berlakukan. Perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  sangat  meluas,  baik kuantitas  kejadian,  volume  nilai  rupiahnya,  maupun  variasi  modus operandinya.  Agar  penanggulangannya  dapat  efektif  efisien,  perlu dilakukan  pemberantasan  yang  sistematis  sehingga  diperlukan  klasifikasi dan  prioritas  untuk  kemudian  ditentukan  yang  mana  yang  harus ditanggulangi  lebih  dahulu.  Untuk  itu  yang  termasuk  kelompok  yang diprioritaskan  untuk  ditanggulangi    harus    diutamakan    untuk diberlakukan   konsep  pembuktian  terbalik.  Untuk perkara  yang  kurang    diprioritaskan    mungkin  tidak  diberlakukan  konsep pembuktian  terbalik.  Karena  itu  perlu  diatur  dengan  tepat  pada  perkara tindak  pidana  korupsi  seperti  apa  saja  pembuktian  terbalik  diberlakukan. Dalam  operasionalisasinya  rumusan  definisi  korupsi  di  dalam  undang- undang  harus  dikaitkan  dengan  jenis-jenis  dan  klasifikasi  korupsi  yang benar-benar ada di lapangan. Kemudian jenis, dan klasifikasi korupsi yang dipandang  paling  kritikal  untuk  diberantas  harus  dirumuskan  dalam  satu definisi  tersendiri,  untuk  kemudian  diutamakan  untuk  diberantas  dan secara khusus didukung dengan pemberlakuan konsep pembuktian terbalik untuk jenis dan klasifikasi korupsi  tersebut.
2. Lembaga  yang  diberi  kewenangan  dan  mempergunakan  pembuktian terbalik.  Institusi  apa  yang  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan  atau mempergunakan pembuktian terbalik. Apakah Kejaksaan atau Kepolisian, selanjutnya  unit  kerjamana  yang  diberi  kewenangan    seluruh  kejaksaan atau  hanya  Direktorat  Tindak  Pidana  Korupsi,  begitu  pula  di  Kepolisian apakah  seluruh  Jajaran  Korps  Reserse  atau  hanya  Direktorat  Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor).  Di  samping  itu    juga  perlu  ditentukan    jabatan mana saja dari Institusi Kejaksaan yang diberi kewenangan melaksanakan pembuktian  terbalik,  misalnya  jaksa  yang  menyidik/menuntut  perkara tindak  pidana  korupsi.  Perlu  adanya  ketentuan  mengenai  kapan kewenangan  ini  mulai  ada,  misalnya  sejak  surat  perintah  penyidikan dikeluarkan, dan kapan kewenangan itu hapus.
3. Pengendalian  penggunaan  pembuktian  terbalik.    Untuk  menghindari penyalahgunaan  oleh  penyidik/penuntut  umum,  perlu  adanya  sistem pemantauan  yang tepat untuk memantau setiap perintah yang dikeluarkan oleh  penyidik/penuntut  kepada  terdakwa  untuk  membuktikan  secara terbalik.  Dan  bagaimana  hasil  pembuktiannya,  serta  bagaimana tuntutannya.  Dalam  hal  ini  setiap  perintah  dari  penyidik/penuntut  yang ditujukan kepada terdakwa untuk membuktikan  secara terbalik harus ada dokumentasi  suratnya.  Setiap  langkah  proses  hukum  harus  dipantau dengan tepat.
4. Penilaian  Keberhasilan  Pembuktian  Terbalik.  Untuk  melihat  ketepatan penggunaan  konsep  pembuktian  terbalik  maka  perlu  adanya  penilaian terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  pembuktian  terbalik  tersebut.  Kapan dan  bagaimana  evaluasi  akan  dilakukan  untuk  menilai  efektivitas  dan pemberlakuan  konsep    pembuktian  terbalik  terhadap  penurunan  tingkat korupsi  secara  nasional.  Hasil  penelitian  terhadap  UU  No.  3  tahun  1971 menunjukan  ketiadaan  evaluasi  terhadap  sistem  pembuktian  yang ditetapkan undang-undang tersebut telah menyebabkan tidak ada hasilnya apakah sistem pembuktian yang tetapkan tersebut berhasil atau tidak.
4.1. Penerapan Pembuktian Terbalik Berdasrkan UU No. 20 Tahun 2001
Adanya  perbagai  kelemahan  dalam  penanganan  tidak  pidana  korupsi terutama dalam penerapan pembuktian terbalik  menurut UU No. 31 Tahun 1999, maka  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi    memberikan penyempurnaan. Pokok perubahan antara lain menyangkut :
1. Penyempurnaan Rumusan Delik
Rumusan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , dan 13  tidak lagi mengacu pada Pasal 209, 210, 387, dan 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, atau  Pasal  435,  tetapi  langsung  menyebutkan  unsure-unsur  tang  terdapat dalam  masing-masing  Pasal  KUHP  seperti  pemberian  atau  menjanjikan sesuatu  kepada  PNS  atau  orang  lain  yang  ditugaskan  menjalankan  sesuatu jabatan  umum,  hakim  kontraktor,  pengusaha  atau  pemorong  yang  berbuat curang.  Perubahan  tersebut  memudahkan  terhadap  materi  muatan  serta memberikan kejelasan terhadap lingkup atau obyek yang diaturnya.
2. Penghapusan  Ketentuan Minimum Denda dan Pidana Penjara
Pasal 12 A menyatakan, bahwa (1) ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana  denda    sebagaimana  dimaksud    dalam  Pasal  5,  Pasal    6,  Pasal  7, Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  12  tidak  berlaku  bagi  tindak pidana  korupsi    yang  nilainya  kurang  dari  Rp  5.000.000,00  (lima  juta rupiah), (2) bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00    (lima  juta  rupiah)  sebagaimana  dimaksud    dalam  ayat  (1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Perumusan  Pasal  12  A  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  pidana sebagaiman dimaksud dalam Pasal 415 KUHP dan Pasal 8 UU No. 31 tahun 1999, dimana menetapkan pengenaan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dengan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kurang efektif sehingga pidana tersebut menimbulkan rasa kekuarangadilan dalam hal pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara yang relatif kecil.
3. Perluasan Delik Tindak Pidana Korupsi Undang-undang  No.  20  tahun  2001  telah  membuat  delik  baru,  yaitu  delik gratifikasi.  Gratifikasi  adalah  hadiah  uang,  pemberian  uang.  Gratifikasi diatur dalam pasal baru yaitu Pasal 12B dan 12C. Menurut Penjelasan Pasal 12B ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi  adalah pemberian dalam arti luas  yaitu  meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat  (discount),  komisi, pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  serta  yang dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik.  Perumusan    secara limitative  sebagaimana  dalam  penjelasan  Pasal  12B,  diharapkan  sudah mengakomodir  segala  bentuk  pemberian  meskipun  Pasal  12  tersebut  dapat menjadi celah kelemahan yaitu timbulnya  penafsiran yang berbeda terhadap bentuk  pemberian  lain  yang  tidak  secara  tegas  dirumuskan  sehingga  dapat saja  seseorang  menafsirkan  menjadi  “diperbolehkan”.  Namun  dalam  pasal tersebut  juga  terdapat  kaimat  “…dan  fasilitas  lainnya”,  yang  dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan penafsiran/interpretasi, sehingga bentuk  pemberian  lain  yang  tidak  disrumuskan  dapat  dikategorikan  dalam kalimat “…. dan fasilitas lainnya
Selanjutnya  setiap  pemberian  gratifikasi  kepada  Pegawai  Negeri  atau penyelenggara  negara  dianggap  sebagai  suap  apabila  maksud    dan  tujuan pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban  atas  tugasnya,  sehingga  Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  4 (empat) tahun dan paling lama  20  tahun    (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp 200.000.000,00 (dua  ratus juta rupiah) dan paling bantak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Akan tetapi ancaman pidana tersebut dapat ditiadakan apabila  Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  yang  menerima gratifikasi  dalam  awaktu  paling  lambat  30  hari  sejak  tanggal  penerimaan, melaorkan  akan  hal  yang  diterimanya  itu  kepada  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelaporan  pemberian  tersebut  diatur  dalam  UU  No.  30  tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Pidana  Korupsi.  Pasal  16  Undang-undang  tersebut menyatakan, bahwa  setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima  gratifikasi  wajib  melaporkan  kepada  Komisi  Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :
a. Laporan  disampaikan  secara  tertulis  dengan  mengisi  formulir sebagaimana  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
b. Formilir  sebagaimana  dimaksud  pada  hurf  a  sekurang-kurangnya memuat :
1) Nama dan alamat lengkap penerima atau pemberi gratifikasi.
2) Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
5) Nilai gratifikasi yang diterima..
Pelaporan gratifikasi tersebut merupakan salah satu langkah preventif dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Namun  Pasal  12B  ini  juga mengandung kelemahan, karena tidak mungkin seseorang akan melaporkan gratifikasi  dalam jumlah tertentu.  Penentuan dalam jumlah tertentu dalam nelaporkan  gratifikasi  ini  tentunya  memberikan  peluang  kepada  seseorang untuk  masih  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  misalnya  seseorang menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bisa saja ia melaporkan gratifikasinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Pembuktian Terbalik Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  juga  telah  mencantumkan  mengenai sistem  pembuktian  yang  dibebankan  kepada  terdakwa,  terdakwa  sudah dianggap  terbukti  melakukan  tindak  pidan  korupsi  kecuali  mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Berkenaan  dengan  sistem  pembuktian  terbalik  tersebut,  setiap  Pegawai Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  yang  berdasarkan  bukti  permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya,  wajib  membuktikan  sahnya  kekayaan  yang  diperolehnya. Ini diatur dalam Pasal 37A, 38A dan 38B UU No. 20 Tahun 2001.
Dengan demikian, UU No. 20 Tahun 2001 menjamin adanya keseimbangan atas  pelanggaran  asas  praduga  tak  bersalah  ( presumtion  of  innonce ),  dan menyalahkan  diri  sendiri  ( non  self  incrimination )  dengan  perlindungan hukum yang wajib  diberikan kepada setiap orang.
Dalam  rangka  upaya  mendukung  penerapan  sistem  pembuktian  terbalik dalam  Pasal  26A  UU  No.  20  Tahun  2001  telah  ditetapkan    perluasan mengenai  sumber  perolehan  alat  bukti  yang  sah  berupa  petunjuk.  Khusus dalam  tindak  pidana  korupsi  alat  bukti  sahdalam  bentuk    petunjuk  selain sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  188  ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun  1981 tentang KUHAP, juga dapat diperoleh dari :
a. Alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
b. Dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa  bantuan    suatu  sarana,  baik  yang  tertuang  di  atas  kertas,  benda fisik  apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam  secara  elektronik, yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Hak Negara Melakukan Gugatan Perdata
Kemajuan lain dari UU No. 20 tahun 2001 adalah adanya hak negara untuk  melakukan  gugatan  perdata  terhadap  terpidana  atau  ahli  warisnya sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  38C.  Pasal  38C  menyebutkan,  bahwa negara  diberi  hak  melakukan  gugatan  perdata  terhadap  terpidana  dan  atau ahli  warisnya,  dalam  hal  terpidana  dengan  sengaja  menyembunyikan  atau menyamarkan  kekayaan  atau  harta  benda  yang  diduga  atau  patut  diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara,  pada  saat  pengadilan  memutus  perkara  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dasar filosofis timbulnya hak negara tersebut adalah untuk ememnuhi rasa keadilan masyarakat  terhadap pelaku tindak pidana korupsi  yang nyata dengan sengaja telah menyembunyikan harta benda  yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
6. Penegasan  Terhadap  Pemberlakuan  UU  No.  3  tahun  1971  dan  UU  No.  31 Tahun 1999
Dalam  Pasal  34A  dukemukakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi sebelum  UU  No.  31  tahun  1999  diundangkan,  diperiksa  dan  diputusakan berdasarkan ketentuan UU No. 3 tahun 1971, dengan ketentuan maksumum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal  5,6,7,8,9,  dan  10  UU  No.  20  Tahun  2001,  dan  Pasal  13  UU  No.  31 Tahun  1999,  dengan  ketentuan  mengenai  maksimum  pidana  penjara  bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kutang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) UU  No.20  tahun  2001.  Pernyataan  berlakunya  keua  Undang-undang tersebut  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  kekosongan  hukum serta memberikan perlindungan hak-ahak sosial dan ekonomi masyarakat.
Di samping dalam Pasal 43B dirumuskan pernyataan tidak berlaku terhadap Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP jis UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

## KESIMPULAN
Dari  paparan  hasil  penelitian  di  atas  dapat  kemukaka  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
a. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan  ruang  didalam  proses  peradilan  pidana  untuk  dilakukan pembuktian terbalik. Adanya perubahan dan tambahan beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain diatur dalam Pasal 37A, 38A  dan  38B  menunjukan  sangat  mungkin  didalam  proses  persidangan dilakukan pembuktian terbalik oleh terdakwa.
b. Didalam prakteknya penerapan pembuktian terbalik tidak banyak digunakan didalam proses peradilan pidana. Prinsip siapa yang mendakwakan itu yang harus  membuktikan  masih  tetap  menjadi  prioritas  didalam  persidangan. Terdakwa  belum  banyak  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan pembuktian terbalik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Korupsi  Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
--------------, Pemberantasan  Korupsi  Ditinjau  Dari  Hukum  Pidana ,    Pusat  Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti,  Jakarta, 2002.
--------------, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
Amien Sunaryadi, Steering Committee , “Hasil Kuesioner Lokakarya : Lokakarya Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”,  diselenggarakan oleh  Forum  Komunikasi  Pengawasan  bertempat  di  Auditorium  Istana Wakil Presiden, Jakarta, 16 Desember 1997.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional,  Edisi  1999,  Pusat  Pendidikan  dan  latihan  Pengawasan  BPKP, Jakarta 1999.
Baharusin Lopa, “ Mencegah dan Memberantas Korupsi”, Kompas, 21 Juli 1997.
George  Junus  Aditjondro, Korupsi  Kepresidenan      Reproduksi  Oligarki  Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, dan Partai Berkuasa , LKiS, Jakarta, 2006.
H.  Hamrat  Hamid,  Harun  M.  Husein, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Indriyanto  Seno  Aji, Korupsi  dan  Pembalikan  Beban  Pembuktian ,  Prof.  Oemar Seno Adji, SH. Da Rekan, Jakarta, 2006.
--------------------------, Korupsi  :  Kebijakan  Aparatur  Negara  &  Hukum  Pidana , CV. Diadit Media, Jakarta, 2007.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional , Binacipta, Bandung, 1976.
RE.  Baringbing, Catur  Wangsa  Yang  Bebas  Kolusi  Simpul  Mewujudkan Supremasi Hukum , Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), Jakarta, 2001.
Sunaryati Hartono, “Sejarah Perkembangan  Hukum Indonesia Menuju  Sistem
Hukum Nasional, Makalah, 1991.
-----------------------, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 , Alumni, Bandung, 1994.