## EKSISTENSI LEMBAGA PENILAI DALAM PENGADAAN TANAH
THE EXISTENCE OF APPRAISAL AGENCIES IN LAND ACQUISITION

## FX. Sumarja

## Fakultas Hukum Universitas Lampung
Email: fxsmj.unila@gmail.com
Abstract: Compensation often arises in land acquisition. The purpose of this study is to determine the existence of an appraisal institution in providing an assessment of the land and/or objects that are on it, as a basis for providing reasonable compensation. The study method used in this study is normative juridical approach. The data was critically analyzed using content analysis. The results of the study indicate that the Government has established an independent institution, namely the Land Appraisal Agency, as the basis for providing compen- sation. The existence of an independent institution was f irst regulated in Presidential Regulation No. 36 of 2005. In 2012, the Land Appraisal Agency obtained a perfect regulation in a law. However, it is not automatically the only institution that has authority in valuing land prices. The government is still being halfhearted. The Land Appraisal Institution received full position in the land acquisition after the Ministerial Regulation of Agrarian & Spatial Planning/Head of National Land Agency No. 6 of 2015 was made.
Keywords : appraisal institution, land acquisition, compensation.
Intisari: Ganti rugi sering muncul dalam pengadaan tanah. Tujuan kajian ini, untuk mengetahui eksistensi lembaga penilai dalam memberikan penilaian terhadap tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya, sebagai dasar memberikan ganti rugi yang wajar. Metode kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis data secara kritis menggunakan konten analisis. Hasil kajian menunjukkan, bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu lembaga penilai pertanahan, sebagai dasar memberikan ganti rugi.  Keberadaan lembaga independen pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005. Pada tahun 2012, lembaga penilai  pertanahan mendapatkan pengaturan yang sempurna dalam sebuah undang-undang. Meskipun, tidak otomatis menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam penilaian harga tanah. Pemerintah masih bersikap setengah hati. Lembaga penilai pertanahan mendapatkan kedudukan secara penuh dalam pengadaan tanah setelah adanya Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015.
Kata kunci : ganti rugi, lembaga penilai, pengadaan tanah.
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Received: September 21, 2019; Reviewed: November 3, 2019; Accepted: November 20, 2019.
To cite this article: Sumarja, FX 2019, ‘Eksistensi lembaga penilai dalam pengadaan tanah’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 2, hlm. 208-221.
DOI: 10.31292/jb.v5i2.371
Copyright: ©2019 FX. Sumarja. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## A. Pendahuluan
Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam setiap aktivitas manusia. Sepanjang sejarah manusia, tanah selalu menjadi persoalan utama terjadinya perselisihan dan konflik. Perebutan tanah atau suatu wilayah telah terjadi semenjak
adanya peradaban manusia (Tohari 2014, 564). Hal ini merupakan hal wajar mengingat luasan tanah terbatas dan kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah manusia. Terlebih, tanah merupakan faktor utama dalam menentukan produksi pada setiap fase peradaban.
FX. Sumarja, Eksistensi Lembaga Penilai dalam Pengadaan Tanah 208-221
Kebutuhan tanah bukan saja menjadi kebu- tuhan individu manusia, namun juga menjadi kebutuhan negara/pemerintah. Hal ini kerap kali berbenturan antara kebutuhan rakyat/individu dengan kebutuhan negara/pemerintah dalam rangka memenuhi aktivitas pembangunan. Meng- ingat tanah yang akan diperlukan oleh peme- rintah sudah dimiliki atau dikuasai rakyat, maka pemerintah dalam memenuhi aktivitas pem- bangunan untuk mendapatkan tanah ditempuh dengan pengadaan tanah (Sumarja 2014a, 492).
Dalam pengadaan tanah, persoalan yang sering muncul adalah besaran ganti rugi. Untuk memperoleh nilai ganti rugi yang wajar agar rak- yat tidak dirugikan atau menjadi turun kesejah- teraannya (Listyawati 2009, 518), maka pemerintah dalam perjalanan sejarah pengadaan tanah, telah melakukan upaya agar ganti rugi tidak menurun- kan tingkat kesejahteraan rakyat (Andora 2016, 107). Upaya yang ditempuh pemerintah adalah membentuk berbagai lembaga yang diberi kewe- nangan untuk menghitung/menaksir nilai tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya.
Berdasarkan paparan di atas, naskah ini mengkaji permasalahan mengenai bagaimana kedudukan lembaga yang mendapat kewe- nangan untuk menghitung besaran ganti rugi dalam perjalanan sejarah pengadaan tanah di Indonesia, yang dilakukan pemerintah baik untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepen- tingan umum?
Penelitian semacam ini pernah dilakukan oleh Sulasi Rongiyati pada tahun 2012 dengan judul “Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Penga- daan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Pene- litian tersebut masih terbatas pada kewenangan lembaga penilai dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Rongiyati 2012, 5). Semen- tara itu dalam penelitian ini juga mengkaji peran lembaga penilai pertanahan dalam pengadaan tanah oleh pemerintah selain untuk kepentingan umum. Selain itu, dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pem- bangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjut- nya disebut UU Pengadaan Tanah), tidak serta merta lembaga penilai pertanahan merupakan
satu-satunya lembaga yang berwenang menghi- tung besaran ganti rugi tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam kajian ini,  dianalisis juga institusi lain yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian tanah dan/atau benda-benda di atasnya, yang akan men- jadi dasar dalam pemberian ganti rugi.
Kajian ini penting untuk memberikan arahan bagi penegak hukum dalam menangani perkara pengadaan tanah yang melibatkan lembaga penilai pertanahan, yaitu sejauh mana peran dan kewenangan lembaga penilai pertanahan dalam proses pengadaan tanah, dari tahun ke tahun. Mengingat peran dan kewenangannya tergan- tung dari regulasi yang berlaku saat itu, dan fakta regulasinya mengandung kekosongan/ ketidak- jelasan  hukum. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi secercah arah bagi birokrat pemerin- tahan dalam proses pengadaan tanah, bahwa yang diperbolehkan menugaskan lembaga penilai pertanahan hanya pihak yang memerlukan tanah dan informasi lengkap terkait objek pengadaan tanah sangat mempengaruhi hasil penilaian.
Pembahasan pertanyaan di atas menggunakan pendekatan yuridis normatif.  Penelitian yuridis normatif mendasarkan pada peraturan perun- dang-undangan yang terkait pengadaan tanah di Indonesia. Semua bahan, setelah diolah dikate- gorisasi, kemudian dianalisis secara kritis meng- gunakan konten analisis, lantas diuraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan.

## B. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

## 1. Panitia Pengadaan Tanah
Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum be- lum mengatur Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, yang dapat membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam menentukan besarnya standar ganti rugi yang akan diberikan kepada pihak yang berhak/pemilik tanah. Demikian juga ketentuan- ketentuan sebelumnya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 1975 tentang Tatacara Pembebasan

## 210 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
Tanah. Permendagri ini lahir dengan diawali keluarnya Surat Edaran No.Ba/5/281/5, tanggal 28 Mei 1969 kepada para Gubernur yang intinya berisi arahan kemungkinan penggunaan cara atau pelepasan hak oleh badan hukum untuk mendapatkan tanah yang diperlukan. Arahan ini lebih lanjut diperkuat oleh SE Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri No. Ba.12/ 108/12/75, tertanggal 3 Desember 1975, yang kemudian dijadikan subtansi dalam Permendagri No. 15 Tahun 1975. Surat Edaran dan Permendagri tersebut telah menetapkan pembebasan tanah sebagai pilihan cara memperoleh tanah bagi perusahaan swasta. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Permendagri No. 2 Tahun 1976 dan Surat Edaran Ditjen Agraria No. BTU 2/268/2/76 (Marbun & Mahfud 2009, 164; Ismail 2007, 261- 262) serta Permendagri No. 2 Tahun 1985 tentang Tatacara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan (Sumarja 2015, 323).
Berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993 maupun peraturan sebelumnya, tugas untuk melakukan penilaian harga tanah dan objek lainnya masih menjadi tugas dan kewenangan panitia pegadaan tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Keppres No. 55 Tahun 1993, bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendu- kungnya.
3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah terse- but.
5) Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi pe- merintah yang memerlukan tanah dalam
rangka menetapkan bentuk dan/atau besar- nya ganti kerugian.
6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda- benda lain yang ada di atas tanah
7) Membuat berita acara pelepasan atau penye- rahan hak atas tanah.

## 2. Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah
Mengingat banyak kritik terhadap dasar hukum dari pengadaan tanah yang selama ini berlangsung (Abdurrahman 1990, 115) 1 tidak cukup diatur dengan peraturan menteri sehingga harus diganti. Pada tahun 1993 dikeluarkanlah Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permenag/KBPN) No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993. Kenyataan di lapangan hal inipun menuai kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat termasuk akademisi, bahwa Keppres tersebut tidak tepat sebagai lan- dasan hukum dalam pengadaan tanah, terlebih terkait penetapan besarnya ganti rugi yang masih menjadi kewenangan panitia pengadaan tanah. Diketahui bahwa semua anggota panitia penga- daan tanah adalah orang pemerintah (Sumarja 2014b, 493). Hal demikian dicurigai oleh masya- rakat bahwa panitia memihak kepada yang memerlukan tanah dan merugikan pihak pemilik tanah. Menanggapi kritikan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005  tentang Pengadaan
1 Kritik atas pembebasan tanah yang hanya didasar- kan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri, terungkap pada “Seminar segi-segi Hukum Pembinaan Kota dan daerah”, yang diselenggarakan BPHN-Universitas Patti- mura di Ambon tanggal 1-3 Desember 1977.
FX. Sumarja, Eksistensi Lembaga Penilai dalam Pengadaan Tanah 208-221
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 menjadi titik awal bahwa besaran gan- ti rugi tanah bagi masyarakat yang tanahnya diperlukan bagi pembangunan kepentingan umum dihitung bukan lagi oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun oleh lembaga inde- penden (Listyawati 2011, 282; Rongiyati 2012, 9). Lembaga independen tersebut adalah Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang profesional dan independen untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi. Demikian ditegaskan dalam Pasal 7 jo Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006.
Pasal 7 Perpres No. 65 Tahun 2006 mengatur bahwa  tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah:
1) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserah- kan;
2) Mengadakan musyawarah dengan para pe- megang hak atas tanah dan instansi Peme- rintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetap- kan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006 mengatur bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas: a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan; c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 7 dan Pasal 15 Perpres No. 65 Tahun 2006 dapat diketa- hui bahwa Peraturan Presiden tersebut menjadi titik awal yang penting bagi pengakuan lembaga penilai independen yang dilibatkan dalam proses pengadaan barang (khususnya tanah) oleh instansi pemerintah. Hal ini tampaknya untuk menjawab kritik dari masyarakat serta berupaya
mengakomodir keinginan masyarakat luas terkait persoalan ganti rugi tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum yang sering meru- gikan rakyat pemilik tanah (Candrakirana, Sitorus, dan Puri 2014, 650). Namun pengakuan keberadaanya masih setengah hati, mengingat lembaga penilai harga tanah yang dapat ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Tanah harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Meng- ingat pada saat itu belum semua daerah ada Lem- baga Penilai Harga Tanah terdaftar di kabupaten/ kota, sehingga muncul ketentuan Pasal 25 dan 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2007.
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan 26 Perkaban No. 3 Tahun 2007, diatur bahwa  Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetap- kan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah. Lembaga Penilai Harga Ta- nah  tersebut adalah lembaga yang sudah  menda- pat lisensi dari Kementerian ATR/KBPN.  Jika di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah, maka Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah  terdiri dari: 1) unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman; 2) unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional; 3) unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 4) ahli atau orang yang berpenga- laman sebagai penilai harga tanah;  5) akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan 6) unsur-unsur di atas dapat ditambah dari LSM.

## 3. Penilai Pertanahan  & Penilai Publik

## a. Penilai Pertanahan
Klimak dari pengaturan pengadaan tanah di Indonesia adalah dikeluarkannya UU Pengadaan Tanah. Undang-undang tersebut segera ditin- daklanjuti dengan berbagai aturan pelaksanaan antara lain: Peraturan Presiden (Perpres) No. 71

## 212
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Perkaban No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Pengakuan keberadaan penilai pertanahan sudah sempurna dengan lahirnya UU Pengadaan Tanah, baik dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mau- pun pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum (Mujiburohman dan Kusmiarto 2014, 630).
Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penye- lenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang lahir tanggal 7 Agustus 2012 telah beberapa kali mengalami peru- bahan. Sifat perubahannya adalah lebih menyem- purnakan peran lembaga penilai pertanahan, baik dalam rangka pengadaan tanah bagi pem- bangunan untuk kepentingan umum maupun pengadaan tanah selain bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perubahan-peruba- han Perpres No. 71 Tahun 2012  diatur dalam Per- pres 40 tahun 2014 (tanggal 24 April 2014),  Perpres No. 99 Tahun 2014 (tanggal 15 September 2014), Perpres No. 30 Tahun 2015 (tanggal 17 Maret 2015), dan Perpres No. 148 Tahun 2015 (tanggal 28 Desember 2015).
Demikian juga Perkaban No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang lahir tanggal 30 Oktober 2012 telah dua kali mengalami perubahan mengikuti perubahan Perpresnya. Perubahan pertama dengan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015 tang- gal 28 April 2015, dan perubahan kedua dengan Permen ATR/BPN No. 22 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015.
Berdasarkan UU Pengadaan Tanah seperti dikemukakan di atas, bahwa pengakuan kebera- daan penilai pertanahan telah sempurna dengan undang-undang, Penilai Pertanahan, yang selan- jutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang  melakukan penilaian  secara  independen dan professional yang telah mendapat izin   praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah men- dapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah
(Ps. 1 angka 11 UU Pengadaan Tanah).
Syarat untuk mendapatkan lisensi Penilai Pertanahan dari Lembaga Pertanahan (Direktorat Penilai Tanah Kementerian ATR/BPN) di antara- nya izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan. Izin tersebut berupa Surat Izin Penilai Publik dari Menteri Keuangan dengan klasif ikasi Izin Penilaian Properti  (P) atau Penilaian Properti dan Bisnis (PB). Izin Penilai Publik diatur dalam Pera- turan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/ 2008 tentang Jasa Penilai Publik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik jo. Permenkeu No. 56/PMK.01/2017 tentang Peru- bahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 101/ PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Klasif ikasi jasa/izin Penilaian Properti (P)/ Penilaian Properti dan Bisnis (PB) sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 jo. Permenkeu No. 56/PMK.01/2017. Bidang jasa Penilaian Properti dan/atau Penilaian Bisnis dapat dibuka dan memberikan jasa di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Setianingrum 2016, 233).
Ketentuan Pasal  31 ayat (1) UU Pengadaan Tanah berikut penjelasannya mengatur bahwa: Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un- dangan. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Sementara itu, yang dimaksud ketentuan peraturan perun- dang-undangan adalah ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.
Pasal 63 Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa:
(1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dila- kukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Ta- nah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.
(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua
FX. Sumarja, Eksistensi Lembaga Penilai dalam Pengadaan Tanah 208-221
Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah. (3) Pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku- kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(4) Dalam hal nilai pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode pascakualifikasi.
(5) Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
Sementara itu menurut Pasal 20 dan Pasal 21 Perkaban No. 5 Tahun 2012 tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diatur bahwa:
“Pasal 20
(1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mene- tapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bi- dang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2) Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila- kukan dengan  seleksi sederhana atau seleksi umum dengan jangka waktu pal- ing lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Tahapan pelaksanaan pengadaan jasa penilai dan alokasi waktu seleksi seder- hana atau seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XA dan Lampiran XB”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa penetapan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Artinya pengadaan jasa penilai dilakukan sesuai peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu oleh instansi yang memerlukan tanah. Hal ini sejalan dengan keten-
tuan Pasal 63 Perpres No. 99 Tahun 2014 seperti diuraikan di atas. Dalam praktik seringkali, penunjukkan jasa penilai dilakukan oleh peme- gang kuasa menjual (kasus di Bontang tahun 2012 dan Balikpapan tahun 2015).
“Pasal 21
(1) Dalam hal pengadaan jasa Penilai seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 20 gagal atau tidak dapat dilaksanakan dalam jang- ka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menunjuk Penilai Publik.
(2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilai pemerin- tah yang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk mem- berikan jasa penilaian.
(3) Penunjukan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah setelah berkoordinasi dengan Instansi yang membawahi penilai pemerintah”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Perpres No. 99 Tahun 2014 dan Pasal 20 dan Pasal 21 Perkaban No. 5 Tahun 2012 dapat dikatakan bahwa pene- tapan jasa penilai pertanahan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Pertanahan/ Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa penilai yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan jasa penilai dilakukan dengan seleksi sederhana atau seleksi umum dengan jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Untuk Penga- daan jasa penilai tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja, ketua pelaksana pengadaan tanah menunjuk penilai publik setelah berkoordinasi dengan istansi yang membawahi penilai pemerintah.

## b. Penilai Publik
Penilai publik dalam hal ini adalah penilai pemerintah. Penilai pemerintah adalah penilai

## 214
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
pemerintah di lingkungan Derektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Ke- uangan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permenkeu No. 64/PMK.06/2016 ten- tang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direk- torat Jenderal Kekayaan Negara. Pasal tersebut mengatur bahwa Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka: a. keperluan lelang sitaan pajak; b. keperluan lelang barang eks tegahan kepa- beanan  dan cukai;
c. keperluan lelang sitaan bea cukai;
d. pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau kekayaan daerah;
e. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara atau  Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara;
f. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah; g. pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;
h. pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
i. menentukan nilai barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara: pembelian; pembebasan; tukar menukar; atau hibah tanpa nilai perolehan; atau
j. penyelenggaraan pemerintahan Negara pelak- sanaan kebijakan Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD) di antaranya adalah pengadaan. 2 Kemudian Pasal 12 PP No. 27 Tahun 2014 mengatur bahwa Penga- daan BMN/BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip ef isien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

## C. Pengadaan Tanah Selain Untuk Kepentingan Umum

## 1. Pengadaan Tanah Secara Langsung
Sebelum Tahun 2015
Memperhatikan ketentuan Pasal 61 Perkaban No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Penga- daan tanah selain bagi pelaksanaan pem- bangunan untuk kepentingan umum sebagaima- na dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006, yakni penga- daan tanah bagi pelaksanaan pembangunan un- tuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. Pasal 61 ayat (2), mengatur dalam hal pengadaan tanah tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Perkaban No. 3 Tahun 2007.  Kemudian dalam ayat (3) diatur bahwa da- lam hal pengadaan tanah  menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggu- nakan tata cara pengadaan tanah bagi pem- bangunan kepentingan umum. Dengan demikian pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum oleh instansi pemerintah pada saat sebe- lum lahirnya Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015 adalah dengan cara langsung  (dengan jual beli) tanpa menggunakan jasa penilai pertanahan 3 .
2 Pasal 3 ayat (2) PP 27/2014, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
3 Pasal 58 ayat (2) Perkaban 3/2007 (2) Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas bangunan dan/ atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah didasarkan pada musyawarah antara instansi pemerintah  yang memerlukan tanah dengan pemilik yang bersangkutan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar harga yang bersangkutan. Pasal 59 ayat (1) dan ayat  (2) Perkaban 3/2007, (1) Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.
FX. Sumarja, Eksistensi Lembaga Penilai dalam Pengadaan Tanah 208-221
Sehingga dasar musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperha- tikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.  Se- mentara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih 1 hektar dapat dilakukan dengan cara langsung (jual beli) dapat menggunakan jasa penilai, namun jika dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah maka digunakan jasa penilai (Padjo dan Salim 2014, 555).
2. Pengadaan Tanah Secara Langsung
Setelah Tahun 2015
Berdasarakan ketentuan Pasal 53 Permen ATR/ BPN No. 6 Tahun 2015 perubahan dari Perkaban No. 5 Tahun 2012 mengatur, bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepen- tingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Pengadaannya dapat dilakukan tanpa melalui tahapan yang ditentukan. Instansi yang memer- lukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua be- lah pihak. Pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah (Ridha 2014, 506). Kemudian ketentuan Pasal 54A mengatur bahwa dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Pengadaan Tanah, yaitu Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD dan dimiliki oleh Instansi Peme- rintah, pengadaan tanahnya dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak, atau apabila untuk kepentingan program prioritas pemerintah dapat menggunakan ketentuan dalam UU Pengadaan Tanah.
Berdasarkan dua ketentuan Pasal 53 dan 54A Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015  tersebut dapat dikatakan bahwa pengadaan tanah yang
dilaksanakan secara langsung, baik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepentingan umum, diperlukan jasa penilai dalam menen- tukan nilai jual beli.
Bukankah pengadaan tanah bagi pem- bangunan selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Pengadaan Tanah, baru mendapatkan penga- turan dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015. Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan pelak- sanaan pengadaan tanah selain untuk kepen- tingan umum sebelum lahirnya Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015, apakah diperlukan jasa penilai pertanahan atau tidak? Untuk menjawab hal tersebut bisa diperhatikan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 56  jo. Pasal 55 Perkaban No. 5 Tahun 2012.
Pasal 53  Perkaban No. 5 Tahun 2012, mengatur bahwa untuk ef isiensi dan efektifitas pengadaaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan secara langsung  oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Namun jika dilakukan dengan ban- tuan panitia pengadaan tanah maka digunakan jasa penilai.
“Pasal 56 Perkaban No. 5 Tahun 2012 Dengan mulai berlakunya Peraturan ini, maka Perkaban No. 3 Tahun 2007 tentang Keten- tuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Ke- pentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem- bangunan Untuk Kepentingan Umum dica- but dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55".

## 216
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
“Pasal 55 Perkaban No. 5 Tahun 2012
(1) Pada saat Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku,  proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksa- naan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepen- tingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Pera- turan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksa- naan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
(2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengadaan Tanah: a. telah dituangkan dalam dokumen perencanaan/ proposal pembangunan;
b. telah dianggarkan pada tahun ang- garan yang sedang berjalan;
c. telah diterbitkan penetapan lokasi;
d. telah terlaksana pelepasan hak; dan/ atau
e. ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.
(3) Proses Pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014".
Memperhatikan ketentuan Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 56 Perkaban No. 5 Tahun 2012 maka pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum berdasarkan UU Pengadaan Tanah adalah menggunakan ketentuan Perpres  No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Penga-
daan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang ditindaklanjuti dengan Perkaban No. 3 Tahun 2007. Pengadaan tanahnya dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, bisa dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati bersama.  Dengan kata lain, pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum oleh instansi pemerintah pada saat sebelum lahirnya Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015 adalah dengan cara langsung  (dengan jual beli) tanpa menggunakan jasa penilai pertanahan.

## D. Wewenang Lembaga Penilai

## Pertanahan
Pengaturan Penilai Pertanahan dalam UU Pengadaan Tanah sebagai lembaga idependen dan profesioal menunjukkan bahwa Penilai Perta- nahan memiliki wewenang yang sah berdasarkan undang-undang. Wewenang yang dimiliki Penilai Pertanahan adalah menentukan nilai atau harga tanah (Nilai Penggantian Wajar/NPW) 4 yang akan digunakan baik dalam pembangunan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan lainnya. Hasil penilaian tersebut digunakan seba- gai dasar dalam  musyawarah menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi (Dewi 2016, 268). Artinya tindakan penilaian  tanah yang dilakukan oleh Penilai Pertanahan merupakan tindakan sah atas perintah peraturan perundang-undangan
4 Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 204),  Maksud dan Tujuan  Penilaian adalah untuk memberikan opini Nilai Penggantian Wajar  (NPW) yang akan digunakan untuk tujuan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi:    1) Ganti kerugian f isik (material ) tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. 2) Ganti kerugian non f isik (immaterial ) terdiri dari penggantian terhadap kerugian  pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan diberikan dalam bentuk uang (premium) , serta kerugian lainnya yang dapat dihitung meliputi biaya transaksi, bunga (kompensasi masa tunggu), kerugian sisa tanah, dan jenis kerugian lainnya yang dinyatakan oleh pemberi tugas dalam surat perjanjian kerja. Lihat Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian In- donesia (SPI),  Peraturan Menteri Keuangan No. 101/ PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
FX. Sumarja, Eksistensi Lembaga Penilai dalam Pengadaan Tanah 208-221
dan tindakan sah tersebut dapat mempengaruhi pergaulan hukum, khususnya berkaitan dengan penetapan ganti rugi. Pada sisi lain, UU Penga- daan Tanah juga memberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hasil penilaian- nya dengan membebankan sanksi apabila menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Oleh karena itu, wewenang Penilai Pertanahan meru- pakan wewenang yang bersifat atributif (Suntoro 2019, 22; Rongiyati 2012, 13).
Sebelum berlakunya UU Pengadaan Tanah dan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 penilaian pertanahan menggunakan acuan NJOP, yang nilainya tidak mencerminkan nilai nyata atau sesungguhnya dari objek tanah tersebut. Jika demikian timbul pertanyaan apakah NJOP dapat digunakan sebagai dasar penilaian tanah untuk keperluan lain seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jual beli, penilaian aset negara/pemerintah, dan lain sebagainya. Jika NJOP dapat digunakan untuk rujukan nilai tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pemegang hak atas tanah jelas akan dirugikan karena nilai tanah dalam NJOP cenderung di bawah harga pasar.
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006 diatur bahwa dasar penetapan besarnya ganti rugi atas tanah oleh panitia pengadaan tanah adalah: a)  NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; b) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan; c) Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang  bertanggung jawab di bidang pertanian (Listyawati & Sulastri- yono 2014, 19-22).
Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006 menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sangat diten- tukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, sehingga objektivitas penilaiannya diragukan. Di samping itu ketentuan tersebut mengatur kewenangan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang terbatas pada penilaian terhadap tanah, sedangkan nilai
bangunan yang berada di atas tanah menjadi kewenangan perangkat daerah yang bertang- gung-jawab di bidang bangunan dan khusus untuk tanaman di atas tanah menjadi kewe- nangan perangkat daerah yang  bertanggung jawab di bidang pertanian.
Dominasi perangkat daerah dalam menen- tukan nilai tanah dan  bangunan serta tanaman yang ada di atasnya tidak ubahnya seperti kewenangan panitia pengadaan tanah dalam menaksir ganti rugi tanah beserta benda-benda di atasnya berdasarkan peraturan perudang- undangan pengadaan tanah/pembebasan tanah sebelum Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006. Dikhawatirkan hasil penilaian berdampak pada rendahnya nilai tanah yang dihasilkan dan dengan sendirinya sangat ber- pengaruh terhadap nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh Panitia Pegadaan Tanah. Tentu hal ini juga menyebabkan pemegang hak atas tanah cenderung tidak mendapatkan ganti rugi yang layak (Pujiriyani 2014, 369).
Namun jika memperhatikan Perkaban No. 3 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006, terda- pat penekanan dasar penghitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah. Penekanan ketentuan Pasal 28 Perkaban No. 3 Tahun 2007 adalah dalam penilaian harga tanah berdasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebe- narnya dengan memperhati-kan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel- variabel  sebagai  berikut: a) lokasi dan letak tanah; b) status tanah; c) peruntukan tanah; d) kese- suaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang  wilayah atau kota yang telah ada; e) sarana dan prasarana yang tersedia; dan f) faktor lainnya yang mem- pengaruhi harga tanah (Aziz 2014, 608). Semen- tara penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/ Kantor/Badan di Kabupaten/ Kota yang membi- dangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang
218 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
telah ditetapkan peraturan perundang-un- dangan.
Dengan demikian hasil penilaian harga tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah diharapkan sudah lebih objektif dibandingkan dengan hasil penaksiran yang dilakukan oleh Panitia Penga- daan Tanah. Mengingat juga bahwa anggota Tim Penilai Harga Tanah sudah melibatkan unsur- unsur di luar birokrasi, yaitu dengan keterlibatan unsur akademis dan lembaga swadaya masya- rakat. 5
Berbeda dengan ketentuan tersebut, pelibatan penuh Penilai Pertanahan yang independen dan profesional dalam menilai harga tanah dilakukan secara penuh dan lebih berperan karena melaku- kan penilaian ke seluruh objek tanah yang akan diberikan ganti kerugian karena dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum, yaitu meliputi:
1) Ganti kerugian f isik (material ) tanah dan/ atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
2) Ganti kerugian non fisik (immaterial ) terdiri dari penggantian terhadap kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah yang akan diberikan dalam bentuk uang (premium) , serta kerugian lainnya yang dapat dihitung meliputi biaya transaksi, bunga (kompensasi masa tunggu), kerugian sisa tanah, dan jenis kerugian lainnya yang dinyatakan oleh pemberi tugas dalam surat perjanjian kerja. Meskipun UU Pengadaan Tanah memberikan kewenangan Penilai Pertanahan untuk menilai harga tanah beserta benda-benda atau ruang di atas/di bawah tanah serta kerugian yang ditimbulkan karena adanya pengalihan hak atas
tanah, namun UU Pengadaan Tanah  tidak memberikan batasan metode yang harus digunakan oleh Penilai Tanah. Namun demikian Penilai Tanah memiliki batasan kewenangan untuk menentukan sendiri metode penilaian yang akan digunakannya sesuai dengan keten- tuan Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik jo Permenkeu No. 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Pemenkeu No. 101/ PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagai pengganti  dari Permenkeu No. 125/PMK.01/ 2008 tentang Jasa Penilai Publik. Batasan kewenangan dan metode penilaian diatur dalam Standar Peni- laian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilaian In- donesia (KEPI). Namun demikian agar hasil penilaian sungguh sesuai dengan kondisi di lapangan, maka sangat diperlukan informasi yang cukup untuk dapat memberikan penilaian yang benar (Nilai Penggantian Wajar).
Informasi yang diperlukan dalam memberikan penilaian terhadap objek penilaian  harus jelas termasuk ruang lingkupnya, yang berasal dari pemberi tugas. Informasi tersebut misalnya daftar nominatif hasil dari inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan Lembaga Pertanahan atau institusi lainnya sepanjang relevan dan diakui secara benar. Informasi yang tertuang dalam peta bidang tanah dan daftar nominatif seperti yang diatur dalam Pasal 57 Perpres No. 71 Tahun 2012 mini- mal mencakup:
a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang berhak;
b. nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;
c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
e. status tanah dan dokumennya;
f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang ber- kaitan dengan tanah;
h. pembebanan hak atas tanah; dan
i. ruang atas dan ruang bawah tanah.
5 Pasal 26 ayat (2) Perkaban 3/2007, Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah terdiri  dari :  a) unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman; b) unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional; c) unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;d) Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah; e) Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; f ) dapat ditambah dari lembaga swadaya masyarakat.
FX. Sumarja, Eksistensi Lembaga Penilai dalam Pengadaan Tanah 208-221
Artinya penilai pertanahan dapat dan boleh melakukan tugasnya jika sudah jelas objek yang akan dinilai serta maksud dan tujuan penilaian. Jika pengadaan tanah wajib adanya penetapan lokasi, penilaian hanya dapat dilakukan jika sudah ada penetapan lokasi. Pengadaan tanah untuk kepentingan apa saja, jika yang memerlukan tanah adalah instansi pemerintah atau yang ditugasi oleh pemerintah maka penilai pertanahan harus ditunjuk oleh lembaga yang memerlukan tanah, dan bukan oleh pemilik hak atas tanah/ pemegang kuasa menjual.

## E. Simpulan
Eksistensi lembaga penilai pertanahan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pertama kali diakui melalui Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem- bangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai- mana telah diubah  dengan Perpres  No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepen- tingan Umum. Keberadaan lembaga penilai pertanahan secara penuh dan kuat diatur dalam UU Pengadaan Tanah. Setelah lahirnya Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015, pengadaan tanah baik untuk kepentingan umum maupun selain untuk kepentingan umum diperlukan jasa lembaga penilai pertanahan, yang ditunjuk oleh pihak yang memerlukan tanah. Penilaian dapat dilakukan jika sudah ada kejelasan tentang objek yang akan dinilai. Hasil penilaian dari penilai sangat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi dari objek penilaian.

## F. Saran
1) Pihak yang memerlukan tanah harus berhati- hati dalam pengadaan/menunjuk lembaga penilai pertanahan;
2) Panitia pengadaan tanah atau pihak yang memerlukan tanah wajib memberikan in- formasi selengkap mungkin kepada lembaga penilai pertanahan terkait dengan tanah yang diperlukan untuk dapat diberikan penilaian;
3) Lembaga penilai pertanahan dalam menja- lankan kewenangan harus sungguh-sungguh memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan tanah.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman 1990 , Tentang dan sekitar UUPA ,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Andora, H 2016, ‘Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum’, Masalah- Masalah Hukum , Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 107-114.
Aziz, AT 2014, ‘Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , No.40 Tahun 13, hlm. 601-620.
Candrakirana, I, Sitorus, O, dan Puri, WH 2014, ‘Konsolidasi Tanah perkotaan sebagai instru- men pengadaan tanah bagi kepentingan umum’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Perta- nahan , No.40 Tahun 13, hlm. 649-662.
Dewi, IGS 2017, ‘Konflik tentang ganti rugi non f isik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum’, Masalah-Masalah Hukum , Jilid 46 No. 3, Juli 2017, hlm. 282- 290.
Ismail, N 2007, Perkembangan hukum perta- nahan, pendekatan ekonomi politik, Kerjsa- ma HuMa dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) 2018, Standar penilaian Indonesia 204, penilaian untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum , Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Jakarta.
Listyawati, H 2009, ‘Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Adisucipto menjadi bandara internasional’, Mimbar Hukum, No. 3, Vol 21, Oktober 2009, hlm. 507-521.
—— 2011, ‘Pengadaan tanah dalam pembangunan jaringan jalan lingkar selatan di Kabupaten Bantul’, Mimbar Hukum, No. 2, Vol 23, Juni

## 220
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019
2011, hlm. 275-291.
Listyawati, H dan  Sulastriyono 2014, ‘Kajian kon- flik dalam pengadaan tanah untuk pem- bangunan jalur evakuasi tsunami alai- bay pass di Kota Padang’, Mimbar Hukum, vol 26, no. 1, Februari 2014, hlm. 14-27. Marbun, SF.  & Moh. Mahfud MD 2009, Pokok- pokok hukum administrasi negara , Yogya- karta: Liberty, 2009.
Mujiburohman, DA dan Kusmiarto 2014, ‘Aspek hak asasi manusia dalam pengadaan tanah’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , no. 40 Tahun 13, hlm. 621-632.
Padjo, M dan Salim, MN 2014, ‘Memetakan kon- f lik dalam pengadaan tanah Bandara Komodo’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Perta- nahan , no. 40 Tahun 13, hlm. 545-562.
Pujiriyani, DW 2014, ‘Pengadaan tanah dan prob- lem permukiman kembali: skema pember- dayaan untuk perlindungan masyarakat terdampak’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , no. 40 Tahun 13, hlm. 633-648. Ridha, M 2014, ‘Pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Mammina-sata dan dam- paknya di pedesaan’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , no. 40 Tahun 13, hlm. 504- 521.
Rongiyati, S 2012, ‘Eksistensi lembaga penilai tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum’, Jurnal Negara Hukum , vol. 3, no. 1, Juni 2012.
Setianingrum, RB 2016, ‘Mekanisme penentuan nilai ekonomis dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan f idusia’, Media Hukum , vol. 23, no.2 Desember 2016, hlm.
229-238.
Sumarja, FX 2014a, ‘Larangan pengasingan tanah dan peluang investasi asing di Indonesia’, Media Hukum , vol. 21, no. 1 Juni 2014, hlm. 138-150.
—— 2014b, ‘Pengadaan tanah untuk pem- bangunan infrastruktur bersaranakan bangun guna serah’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , no. 40 Tahun 13, hlm. 491- 503.
—— 2015, ‘Politik hukum larangan kepemilikan
tanah hak milik oleh orang asing untuk melindungai hak-hak atas tanah warga negara Indonesia’, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Suntoro, A 2019, ‘Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah  untuk kepentingan umum: perspektif HAM’, Bhumi, Jurnal  Ag- raria dan Pertanahan , vol. 5, no. 1, hlm. 13-25. Tohari, A 2014, ‘Pengadaan tanah untuk siapa, peniadaan tanah dari siapa: pengadaan tanah, alokasi tanah, dan konflik agraria’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , no. 40 Tahun 13, hlm. 563-575.
Peraturan Perundang-undangan:
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
PP  No. 27 Tahun 2014  tentang Pengeloaan BMN/
BMD.
Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan  Umum.
Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyeleng- garaan Pengadaan Tanah bagi Pem- bangunan untuk Kepentingan Umum.
Perpres No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepen- tingan Umum.
Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepen- tingan Umum.
Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
FX. Sumarja, Eksistensi Lembaga Penilai dalam Pengadaan Tanah 208-221
Keempat atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penga- daan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Permenkeu No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa
Penilai Publik.
Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 ten- tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penga- daan Tanah.
Permen ATR/BPN No. 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Perkaban No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Permenkeu No. 64/PMK.06/2016 tentang Penilai
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Permenkeu No. 56/PMK.01/2017 tentang Peru- bahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
Perkaban No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah  bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen- tingan  Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden  No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  No. 36 Tahun 2005 tentang Penga- daan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Perkaban No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.