ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## RUNGKAD HAKEKAT PENUNTUTAN DALAM PENJELASAN PASAL 132 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP BARU) DAN KEGALAUAN PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU POLRI
1 Ferlyanto Pratama Marasin*, 2 Zulkarnein Koto 1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta 12160, Indonesia, e-mail: ferlyanto.marasin@gmail.com

## Abstract
This  is  different  from  the  term  Wetboek  van  Strafprocesrecht,  which  in  Indonesian  means "Criminal Procedure Code". According to a legal expert from Hasanuddin University Makassar, Hamzah  (1985:  13),  the  Dutch  Minister  of  Justice  emphasized  that  the  term  "Strafvordering" covers  all  criminal  prosecution  procedures.  Therefore,  it  can  be  concluded  that  the  Criminal Procedure Code in Indonesia is not a descendant of Dutch blue blood/a colonial product, while also confirming that the current Criminal Procedure Code does not merely discuss prosecution procedures. The explanation of Article 132 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code reads "in this provision what is meant by "prosecution" is the judicial process which begins with an investigation". The explanation of Article 132  of the new Criminal  Code is  a butterfly effect  phenomenon  if not  receiving special  attention will  certainly damage the essence of prosecutorial authority which is neatly structured in the Indonesian CJS system.  The  explanation  of  Article  132  of  the  new  Criminal  Code  does  not  at  all  understand Stufenbau's legal theory where the expanded role of prosecutors is in direct contrast to Article 30 paragraph (4) of the Law. The 1945 Constitution which is the ground norm or basic norm. Apart from that, the Explanation of Article 132 of the New Criminal Code is too vulgar to rebel against the  principle  of  Functional  Differentiation  which  is  already  compatible  with  the  Indonesian criminal procedural justice system. It requires awareness of all Polri personnel through education about the latent dangers of the explanation of Article 132 of the New Criminal Code. This is in order  to  explain  that  this  article  slightly  confuses  the  existence  of  investigators/assistant investigators of the National Police so that investigative authority should not be compromised.
Keywords: Article  132  of  the  new  Criminal  Code,  principle  of  functional  differentiation, Stufenbau theory, concept of division of powers, rungkad.

## Abstrak
Berbeda dengan istilah Wetboek van Strafprocesrecht, yang dalam bahasa lndonesia berarti "Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana".    Menurut  pakar  hukum  dari  Universitas  Hasanuddin, Makassar,  Andi  Hamzah  (1985:  13),  Menteri  Kehakiman  Belanda  menegaskan  bahwa  istilah strafvordering meliputi seluruh prosedur penuntutan pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia bukan keturunan darah biru Belanda/ produk kolonial sekaligus juga menegaskan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini tidak sekedar membahas prosedur penuntutan saja. Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023  tentang  KUHP  yang  berbunyi  “dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  "penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.” Penjelasan Pasal 132 KUHP baru adalah sebuah fenomena butterfly effect apabila tidak mendapat perhatian khusus tentunya akan merusak hakekat dari kewenangan penuntutan yang sudah terstruktur rapi dalam SPP Indonesia. Penjelasan
Pasal 132 KUHP baru sama sekali tidak memahami teori hukum Stufenbau, di mana peran jaksa yang  diperluas  sangat  bertolak  belakang  dengan  Pasal  30  ayat  (4)  UUD  1945  yang  merupakan groundnorm atau  norma  dasar.  Selain  itu,  Penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  terlalu  vulgar memberontak prinsip diferensiasi fungsional yang sudah cocok dengan SPP Indonesia. Diperlukan kesadaran  dari  seluruh  insan  Polri  melalui  edukasi  tentang  bahaya  laten  penjelasan  pasal  132 KUHP  baru  tersebut,  guna  menjelaskan  bahwa  pasal  tersebut  sedikit  menggalaukan  eksistensi penyidik/ penyidik pembantu Polri, sehingga kewenangan penyidikan jangan sampai ikut rungkad.
Kata  kunci:  Pasal  132  KUHP  baru,  prinsip  diferensiasi  fungsional,  teori  Stufenbau,  konsep pembagian kekuasaan, rungkad

## Pendahuluan
Tepat tanggal  2 Januari 2023, Presiden  Republik Indonesia, Bapak  Ir. H. Joko Widodo, secara resmi mengesahkan UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan hukum ini dijadwalkan akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sesuai dengan  Pasal  624  UU  Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP.  Keberlakuan  KUHP  yang  baru  ini menandai akhir dari pengaruh kolonialisme dalam sistem hukum, yang sebelumnya menggunakan Wetboek van Strafrecht sebagai  dasar hukum  bagi  penegak hukum. KUHP  baru ini merupakan hasil kerja keras para pakar hukum terkemuka Indonesia, seperti Prof. Dr. H. Muladi, SH, Prof Harkristuti  Harkrisnowo,  SH,  MA,  PhD,  Prof  Dr  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  S.H.,MH,  Dr Mualimin  Abdi,  S.H,  M.H,  Dr  Suhariyono  AR,  S.H.,  M.H,  Dr.  Wicipto  Setiadi,  S.H,  MH,  Dr Muzakir  SH,  MH,  Dr.  Chairul  Huda,  SH,  MH,  dan  Prof.  Yasonna  Hamonangan  Laoly,  S.H., M.Sc., Ph.D. Harapan dari produk hukum baru ini adalah memberikan warna baru dalam perilaku masyarakat  dan  mengamankan  ketertiban  dan  keamanan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (Prambadi, 2023).
Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menjelaskan defenisi “penuntutan”  bila  diteliti  sebenarnya  bermusuhan  dengan  Pasal  30  UU  Nomor  16  tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dan  UU  RI  Nomor  11  tahun  2021  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  yang  mengatur  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  dalam  penyidikan.  Hal  ini menciptakan  anasir  yang  kurang  baik  karena  menggeser  hakekat  penuntutan  alias rungkad, di mana JPU (Jaksa Penuntut Umum) diberikan peran dominan dalam mengendalikan dan memimpin proses  peradilan  pidana,  dimulai  dari  tahap  penyidikan.  Dengan  demikian,  hal  ini  memahat turbulensi  dalam  ruang  koridor  penyidikan  yang  dimiliki  oleh  Polri. Turbelensi  yang  Penulis maksud  adalah  munculnya  perluasan  kewenangan  penuntutan  kejaksaan  justru  akan mendistribusikan bahaya laten terhadap esensi dari penuntutan yang diterapkan dalam SPP.
Penjelasan Pasal  132  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  berbunyi,  “ dalam ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  "penuntutan”  adalah  proses  peradilan  yang  dimulai  dari penyidikan .” Hal ini tentunya bersifat kontradiktif, baik dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di dalamnya memuat tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang penyidikan maupun tugas dan wewenang JPU dalam pasal 30C UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat  (1)  huruf  d  UU  RI  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang berbunyi, “ melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” dan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia  berbunyi, “melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan  dengan  penyidik.” Begitupun  dalam  Pasal  30C  UU  RI  Nomor  11  tahun  2021 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  tidak  memuat  jelas  keterlibatan  JPU  dalam  proses penyidikan.  Ketiga pasal di atas menginterpretasikan bahwa di dalam UU Kejaksaan itu sendiri tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa jaksa berhak diberikan kewenangan tambahan dalam penuntutan yang dimulai dari penyidikan.
Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945 berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta  menegakkan  hukum.”  Frasa  menegakkan hukum dalam pasal tersebut merupakan manifestasi kewenangan Polri dalam bidang penyidikan yang kemudian lebih rinci dimuat dalam UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seyogyanya, perumusan KUHP baru juga wajib melihat aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana yang termuat dalam P asal 7 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Jenis  dan  Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  Republik  Indonesia.  Hal  tersebut selaras dengan  a sas lex superior derogate legi inferiori yang  mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi .
Disamping mencerminkan diversifikasi nilai dan teori-teori hukum yang unik, KUHP baru merupakan  entitas  karakteristik  khas  bangsa  Indonesia.  Namun,  KUHP  baru  tampaknya memberikan dasar hukum yang kontroversial (Kurniawan, 2019). Kontroversi ini dapat diamati mulai  dari  pergeseran  kewenangan  penuntutan  yang  terkesan  irrasional  dalam  KUHP  baru, sehingga hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di  kalangan penyidik Polri dan pihak Kejaksaan. Selain itu, penulisan ini memiliki perbedaan yang mendalam dengan kajian pada hasil penelitian Kurniawan (2023), yang membahas peran kejaksaan dalam SPP Indonesia dengan  fokus  pada  perbandingan  antara  kewenangan  penyidik  Polri  dan  Kejaksaan.  Dalam penelitian Kurniawan disajikan anasir-anasir yang kurang baik dalam menjelaskan kewenangan penyidik Polri  dalam SPP.  Berbeda dengan penulisan hasil penelitian  Kurniawan, penulisan ini justru mencoba mengundang khazanah berpikir para “ project stakeholder” agar lebih jeli melihat kegalauan yang akan timbul dari lahirnya penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini. Dengan demikian, state  of  the  art dari  penulisan  ini  menganaggap  pergeseran  kewenangan.  penuntutan  terkesan hiperbola  karena  memandang  bahwa  hanya  kejaksaan  satu-satunya  yang  dapat  menjaga keseimbangan,  keadilan,  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  hukum.  Selain  itu,  penelitian yang  menjadi  bahan  kajian  dalam  penulisan  ini  adalah  hasil  penelitian  Bennell,  dkk.,  (2021) mencerminkan  “ state  of  the  art ”  dalam  pemahaman  isu-isu  terkait  penggunaan  kekuatan  oleh polisi. Penelitian Bennel dkk., mengidentifikasi masalah spesifik dalam tahap-tahap penggunaan kekuatan  oleh  polisi,  dari  pelatihan  hingga  penerapan  kekuatan  di  lapangan,  serta  pentingnya evaluasi yang ketat dan pengumpulan data andal untuk memahami isu-isu kontemporer termasuk juga koridor penyidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara peneliti akademik, praktisi polisi, dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu Polri dan masyarakat. Secara holistik, kajian Bennel dkk.,  mengatasi  isu-isu  kompleks  di  bidang  penyidikan.  Layaknya  kodok  mendapatkan  bunga sekuntum, Polri justru percaya diri hanya melamun di siang hari tanpa bergerak seribu langkah ke depan dalam menginventarisir kegalauan yang ditimbulkan oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini.
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Berbeda dengan kedua penelitian di atas, Penulis bertujuan untuk mengelaborasi dampak disrupsi yang akan lahir dari penjelasan Pasal 132 KUHP baru ini. Hal tersebut niscaya bila tidak segera  mendapat treatment yang  tepat,  maka  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  secepat  kilat mencabik-cabik esensi dari kewenangan penuntutan di Indonesia hingga membuat rungkad . Lebih lanjut, Penulis juga menginvestigasi betapa bagaimana peran dan wewenang penyidik Polri yang digerus  terus-menerus.  Dengan  demikian,  Penulis  berharap  dapat  mengembangkan  cakrawala berpikir  insan  Polri  bahwa  perubahan  hukum  dalam  SPP  Indonesia  akan  memberikan  dampak burnout terhadap penyidik/ penyidik pembantu Polri. Penulis ingin menjaga keseimbangan antara JPU dan penyidik/penyidik pembantu Polri, menghormati prinsip diferensiasi fungsional yang ada dalam KUHAP yang telah ada, dan menjelaskan bahwa seyogyanya suatu kekuasaan tidak boleh hanya dipegang oleh satu pihak, dalam hal ini JPU. Sejalan dengan pemikiran klasik John Locke, apabila kekuasaan atau wewenang hanya dikontrol oleh satu pihak saja, maka akan menumbuhkan sifat otoriter.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka patut dipertanyakan, bagaimana penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat merusak arti sebenarnya dari penuntutan dalam  SCJ  atau  SPP  dan  terkesan  mengancam  kewenangan  penyidik/  penyidik  pembantu  Polri dalam SPP Indonesia?

## Tinjauan Literatur
Kontemplasi  dalam  membangun  eksistensi  kewenangan  penyidikan  Polri  yang  Presisi membutuhkan partisipasi dan konsentrasi seluruh insan Polri, khususnya para penyidik/ penyidik Polri.  Hal  ini  sangat  substansial  karena  menyangkut  keutuhan  koridor  kewenangan  penyidikan Polri di masa mendatang. Kurangnya perhatian kita terkait bahaya laten ini ibarat peribahasa bagai pahat,  tidak  ditukul  tidak  makan.    Hal  tersebut  menandakan  bahwa  kita  cenderung  selalu menganalisa  suatu  fenomena  secara  deterministic,  dalam  hal  ini  sikap  terhadap  peraturan- peraturan baru. Oleh karena itu, bila tidak serius menanggapi hal ini, maka hasilnya akan rungkad . Penulis  menggunakan  beberapa  konsep  dan  teori  untuk  menganalisis  permasalahan  yang ditimbulkan  penjelasan  Pasal  132  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  terhadap kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam SPP Indonesia dan menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi penyidik/ penyidik pembantu Polri dalam proses penyidikan, antara lain:
1. Teori Hukum Stufenbau
Teori hukum Stufenbau, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum dapat dibayangkan sebagai tangga dengan norma hukum yang lebih rendah harus selalu mengacu pada norma yang lebih tinggi. Norma tertinggi dalam hukum, seperti konstitusi, harus berlandaskan pada norma paling dasar, yang disebut sebagai grundnorm, yaitu  pernyataan  yang  memberikan  validitas  pada  semua  pernyataan  kewajiban  lainnya dalam sistem hukum (Haryanti, 2015). Dalam hukum di Indonesia, konstitusi negara, yaitu UUD NRI 1945 adalah norma tertinggi yang memberikan dasar bagi hukum dan peraturan lainnya.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at  (dalam  Rauta,  2016),  pentingnya konsep  hierarki  norma  dalam  teori  hukum  Stufenbau  adalah  memastikan  bahwa  setiap norma hukum lebih rendah memiliki asas dan landasan dalam norma yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa semua peraturan hukum di Indonesia harus sesuai dengan konstitusi, yang merupakan grundnorm . Konsep ini diadopsi dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menetapkan  hierarki  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Dalam  hierarki  ini,  UUD  45  berada  pada  puncak sebagai norma dasar, diikuti oleh peraturan tingkat lebih rendah seperti peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Keberadaan teori ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan hukum yang diberlakukan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam  konstitusi.  Hal  ini  juga  memastikan  keterkaitan  antara  berbagai  tingkatan  hukum dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat suatu hierarki yang jelas, di mana norma yang lebih rendah mengacu pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, penjelasan Pasal 132  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP,  perlu  menjunjung  prinsip  hukum Stufenbau, yang dijadikan dasar yang penting dalam SPP Indonesia sudah berjalan dengan prinsip SPP.
2. Teori Pembagian Kekuasaan dalam Hukum
Teori tentang pembagian kekuasaan dalam hukum adalah konsep yang memecah kekuasaan  di  antara  aparat  penegak  hukum,  dengan  setiap  aparat  memiliki  area kewenangan yang spesifik. Pembagian kewenangan ini mencakup pembagian kekuasaan penyidikan, di mana Polri bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan berperan dalam penuntutan serta penyidikan beberapa tindak pidana tertentu, dan Hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan hukum (Asshiddiqie, 2006).
Asas pembagian kekuasaan dalam hukum sebagian besar didasarkan pada prinsip- prinsip politik klasik, khususnya konsep Trias Politica yang pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dan Baron Montesquieu. Trias Politica menguraikan bahwa kekuasaan negara harus terbagi dalam tiga lembaga yang independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Asas ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan sistem yang adil (Suparto, 2019).
Dalam  prakteknya,  pembagian  kekuasaan  dalam  hukum  seringkali  tidak  bersifat mutlak  dan  ada  kombinasi  antara  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  powers )  dan penyatuan  kekuasaan  ( fusion  of  powers ).  Namun,  dalam  kerangka  CJS,  pembagian kewenangan dalam penyidikan dimaksudkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang  sejalan,  profesional,  dan  adil.  Hal  ini  penting  karena  jika  satu  pihak  memiliki kekuasaan  yang  tidak  terbatas,  maka  ada  risiko  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  potensi untuk  tindakan  sewenang-wenang  dalam  penegakan  hukum.  Dengan  adanya  pembagian kekuasaan, sistem penegakan hukum diharapkan lebih efisien dan akuntabel.
3. Konsep Butterfly Effect dalam teori Chaos
Konsep butterfly  effect dalam  teori  C haos mengilustrasikan  gagasan  bahwa tindakan kecil atau perubahan yang tampaknya sepele bisa memiliki dampak yang sangat besar  dan  kompleks.  Analogi  ini  mengacu  pada  ketidakdugaan  dan  sensitivitas  sistem (Muthmainah,  2022).  Teori chaos ini  awalnya  dikembangkan  oleh  seorang  meteorolog bernama Edward Lorenz pada tahun 1961 ketika ia berusaha memahami kenapa cuaca sulit diprediksi  (Dahl,  dkk.,  2019).  Lorenz  menggunakan  komputer  dan  rumus  matematika untuk mencoba menggambarkan cuaca. Pada suatu percobaan, ia memasukkan nilai awal cuaca dengan ketelitian hingga tiga angka desimal. Ketika ia melanjutkan percobaan dari titik tengah data tersebut, bukan dari awal, ia berpikir hasilnya seharusnya mirip dengan sebelumnya.  Namun,  ternyata  hasilnya  semakin  lama  semakin  berbeda.  Inilah  yang
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
menyebabkan  munculnya  istilah  “efek  kupu-kupu”  dalam  teori chaos ,  yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil di awal dapat menghasilkan perubahan besar dalam sistem (Efferin, 2006).
Ide ini mengilustrasikan bahwa bahkan tindakan atau perubahan kecil dalam satu tempat  atau  waktu  tertentu  bisa  memicu  perubahan  besar  di  tempat  atau  waktu  lain.  Ini menunjukkan  betapa  sistem  yang  kompleks  dan  rentan  terhadap  ketidakteraturan  dan perubahan.  Dalam  hukum  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pergeseran  kedudukan  penyidik/ penyidik pembantu Polri dapat memiliki konsekuensi besar dalam sistem peradilan pidana secara  keseluruhan.  Tindakan  kecil,  seperti  keapatisan  kita  dalam  menganalisa  dan memahami  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru ini  dapat  berdampak signifikan pada hasil akhir atau keutuhan kewenangan penuntutan yang  sejak dahulu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip CJS.
4. Prinsip Diferensiasi Fungsional
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  adalah  sebuah  sistem  yang  berfokus  pada penanganan  dan  pengendalian  kejahatan.  Tujuan  utamanya  adalah  menjaga  agar  tingkat kejahatan  tetap  berada  dalam  batas  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Prinsip  ini mencerminkan  upaya  masyarakat  dalam  mengontrol  dan  mengurangi  tingkat  kejahatan agar sesuai dengan toleransi budaya mereka (Hiariej, 2017).
Namun demikian, dalam kerangka SPP, ada dua aspek yang perlu diperhatikan: (i) SPP berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat kejahatan dengan melibatkan upaya penangkapan, pengadilan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan; (ii) SPP  juga  mencoba  mencegah  terjadinya  kejahatan  sekunder  dengan  cara  mengurangi kecenderungan berbuat  kriminal  di  antara mereka yang telah dihukum karena kejahatan sebelumnya.  Hal  ini  dilakukan  melalui  proses  penangkapan,  pengadilan,  dan  hukuman yang bertujuan untuk mengurangi motivasi dan kemauan pelaku kejahatan.
Pentingnya  prinsip  diferensiasi  fungsional  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia adalah bahwa setiap aparat penegak hukum, termasuk Polri, Jaksa, dan Hakim, memiliki peran dan tanggung jawab yang terpisah dalam SPP. Masing-masing memiliki kewenangan khusus  yang  harus  mereka  jalankan  sesuai  dengan  peran  dan  tanggung  jawab  mereka masing-masing.  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  membantu  menjaga  keseimbangan, keadilan, dan profesionalisme dalam penegakan hukum.
Dengan  adanya  prinsip  diferensiasi  fungsional,  setiap  aparat  penegak  hukum memiliki koridor kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, setiap tahap dalam SPP dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam  penjelasan  Pasal  132  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP,  prinsip diferensiasi  fungsional  ini  menjadi  pondasi  penting  dalam  memastikan  bahwa  penyidik Polri,  jaksa,  dan  hakim  dalam  memahami  dan  menjalankan  tugas  mereka  dengan  benar dalam rangka menjaga integritas dan keadilan dalam SPP Indonesia.
5. Teori hukum (Ruang dan Waktu) atau mazhab sejarah pembentukan hukum Ada  sebuah  pemikiran  seseorang  dari  Jerman  bernama  Karl  Von  Savigny  yang menjelaskan  bahwa  hukum  tidak  dapat  dibuat  tetapi  tumbuh  dan  berkembang  dalam masyarakat.   Von Savigny merupakan murid Anton Batter seorang tokoh reformasi hukum pidana Jerman dan Philips Friedrich Weiss tokoh filsafat hukum di era zaman pertengahan. Savigny merumuskan hukum itu lahir dari proses komunikasi dalam suatu masyarakat di
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
suatu bangsa lewat bahasa. Masing-masing bangsa mempunyai keunikan dalam berbahasa. Hukum pun demikian. Karena tidak ada bahasa yang sifatnya Mondial yang berarti antara negara yang satu dan negara yang lain memiliki Bahasa yang berbeda, begitu pula hukum tidak ada yang universal atau sama. Pemikiran Savigny merupakan antitesis dari pemikiran Hegel yang memiliki ide bahwa hukum tercipta dari “ide semesta” (roh universal).
Inti  dari  teori  Savigny  ini  adalah  hukum  diumpamakan  sebagai  hal  yang  timbul bukan  karena  dari  perintah  penguasa  atau  dari  kebiasaan,  namun  keadilan  hukum  itu sendiri sebenarnya berada di dalam jiwa suatu bangsa. Jiwa bangsa ( volksgeist ) itulah yang menjadi  sumber  hukum  ( law  is  an  expression  on  the  common  conciousness  or  spirit  of people )  atau  dapat  kita  juga  sebut  sebagai legal  spirit. selain  itu,  von  Savigny  juga membagikan  doktrinnya  yang  mengatakan  bahwa  hukum  tidak  dapat  dibuat  tetapi  ia tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat ( das rechts wird nicht gemacht, es it und wird  mit  dem volke ).  Hukum tidak muncul dari kebiasaan,  implementasi Volkgeist yang aktual itu berada di dalam kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Defenisi “kebiasaan”  di  sini  secara  filosofis  merupakan  kebiasaan  yang  bertumbuh  dari  hasil interaksi kumpulan perilaku dan penataan nilai yang baik, yang dipilih secara selektif.

## Metode Penelitian
Penulisan ini dilakukan dengan metode penulisan  yang  bersifat hukum  normatif  dengan menggunakan  studi  literatur  dengan  penelusuran  bahan-bahan  hukum  primer  yang  tersimpan dalam buku-buku hukum, pendapat para ahli hukum dalam UU, website hukum, jurnal hukum, e- book hukum,  pendapat-pendapat  dosen  pembimbing,  Dr.  Zulkarnaen  Koto,  dan  isu-isu kontemporer hukum terkini. Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bahaya  laten  dari  penjelasan  Pasal  132  UU  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  terhadap kewenangan  penuntutan  dalam  SPP  Indonesia  serta  menjelaskan  berbagai  pergeseran  hakekat penuntutan yang idealnya dalam prinsip diferensiasi fungsional hanya berada di tingkat penuntutan bukan  di  tingkat  penyidikan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  studi  dokumen  yang  berfokus  pada  pendekatan  UU,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan filosofis.
Pendekatan  UU  merujuk  pada  upaya  Penulis  untuk  menganalisis  isu-isu  hukum  dengan merujuk  pada  teks  UU,  peraturan,  dan  hukum  yang  ada,  yang  mencakup  pemahaman  dan interpretasi  terhadap  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  berdasarkan  teks  hukum  yang  ada. Pendekatan konseptual  hukum  melibatkan pemahaman aspek-aspek konseptual yang mendasari isu-isu  hukum  yang  diteliti.  Hal  ini  bisa  mencakup  pemahaman  tentang  asas-asas  hukum  yang mendasari  pengaturan  hukum  tersebut.  Pendekatan  filosofis,  pada  gilirannya,  melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika atau filsafat hukum untuk memahami isu-isu hukum dengan sudut pandang yang lebih mendalam.
Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti  buku,  artikel,  website,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penulisan ini bergantung pada bahan hukum primer dan sebagian besar data sekunder yang diperoleh melalui literatur hukum yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan
Penulis berulang kali membaca kata demi kata dari penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun  2023  tentang  KUHP  baru  yang  berbunyi,  “ dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. ” Hampir beratus kali Penulis mencoba mengulang-ulang membaca penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut dengan harapan Penulis tidak menimbulkan kesesatan berpikir (logical fallacy ) dalam menafsirkan arti dari sebuah makna dari apa yang tercantum dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut. Namun, secara eksplisit  sebenarnya  penjelasan  Pasal  ini  sangat  gamblang  menjelaskan  bahwa  kewenangan penuntutan  yang  ada  sejak  zaman Wetboek  van  Strafprocesrecht ,  yang  menjadi  aturan  formil pelaksanaan KUHP lama atau yang disebut dalam nahasa Belanda Wetboek van Strafrecht , seolah- olah menjadi kewenangan penuntutan yang diperluas hingga ke tahap penyidikan. Hal ini dapat menjadi  awan kelabu pada ruang koridor  CJS, karena dapat  membuat rungkad profesionalisme dari  penuntutan  yang  dari  tahun  ke  tahun  berfokus  pada  menuntut  seseorang  yang  bersalah tentunya akan memberikan hujan air mata di dalam hati insan Polri hingga mungkin sesekali air mata menggenangi kelopaknya meskipun masih tertahankan.
Berdasarkan hasil penyelidikan tertutup Penulis melalui hasil investigasi dan eliciting yang Penulis  lakukan.  Alhasil  Penulis  mulai  menemukan  benang  merah  dalam  episode  ini,  setelah Kejaksaan gagal memasukkan sistem dominus litis dalam UU RI Nomor 1l Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana termuat baik dalam Naskah Akademik maupun dalam RUU-nya.  Bak gayung bersambut, belum sampai 2 (dua) tahun usia  UU  RI  Nomor  1l  Tahun  2021,  Kejaksaan  kembali  melakukan  upaya  selanjutnya,  yakni dengan mengajukan RUU RI Nomor … Tahun … tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (disebut RUU Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004). Dalam RUU Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas, pada Penjelasan Pasal I Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) disebutkan, “ Yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, berdasarkan penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ” (disebut KUHP baru).
Meskipun penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) RUU Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas adalah dalam konteks “kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara  di  bidang  penuntutan  dapat  melakukan  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan.”  Hal tersebut memunculkan sebuah alkisah yang pelik, di mana bagaimana bisa penjelasan Pasal 132 KUHP baru dijadikan sebagai dasar hukum oleh Kejaksaan dalam RUU  Perubahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004, sementara dalam Pasal 624 KUHP baru secara tegas disebutkan bahwa “ Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, ” yakni  diundangkan pada tanggal  2 Januari 2023  dan berarti baru mulai  berlaku sejak tanggal  2 Januari  2026.  Dengan  demikian  sampai  sebelum  tanggal  2  Januari  2026,  KUHP  baru  belum menjadi ius constitutum atau ius positivum , masih sebagai ius constituendum . Ius constitutum nya masih KUHP (WvS) yang berlaku selama ini berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1946. Beragam fenomena yang muncul tersebut bagai peribahasa silap mata pecah kepala, bila insan Polri tidak melihat  hal  ini  sebagai  hal  yang  serius  maka  bisa  jadi  tahun  depan  Polri  tidak  akan  bisa melaksanakan proses penyidikan.

## Penjelasan Pasal 132 KUHP menghardik teori hukum Stufenbau
Penjelasan  Pasal  132  UU  RI  Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP  baru  menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai
dari  penyidikan.”  Hal  tersebut  tentunya  menyiksa  batin  penyidik/  penyidik  pembantu  Polri. Penuntutan yang sebelumnya kita kenal dilakukan Jaksa Penuntut Umum hanya pada saat setelah berkas perkara yang dibuat penyidik/ penyidik pembantu Polri dinyatakan lengkap oleh Jaksa atau P21 dimana berupa surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Namun, lahirnya KUHP baru membuat peran jaksa berbeda, yakni dengan menempatkan jaksa juga ikut bertugas sejak dimulainya proses  penyidikan suatu perkara. Hal ini  tentu seolah-olah memberikan kesan bahwa jaksa dapat bertindak secara otoriter karena berkuasa penuh atas proses penyidikan suatu perkara.
Dalam  konsep  hierarki  norma  dalam  hukum,  yang  berkaitan  erat  dengan  teori  hukum Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, konsep ini menekankan bahwa dalam hukum, terdapat tingkatan norma yang harus diikuti, dengan norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah. Dalam hal ini, norma yang paling tinggi di konstitusi Indonesia adalah UUD 1945. Sementara dalam hal ini penjelasan Pasal 132 KUHP baru justru bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,  serta  menegakkan  hukum.”  Frasa  ‘menegakkan  hukum’  lebih  spesifik  dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia,  yakni  “dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya.”  Hal  ini  menandakan  bahwa  penyidik/  penyidik  pembantu  Polri  memiliki  hak  dalam melakukan  penyidikan.  Oleh  karena  itu,  dalam  persepektif  teori  hukum  Stufenbau,  penjelasan Pasal  132  KUHP  baru  telah  menghardik  struktur  hirarki  perundang-undangan  yang  mana seharusnya  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  seyogyanya  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan yang berada di atasnya.
Dalam hal ini, penjelasan Pasal 132 KUHP baru telah merusak ruang koridor CJS. Apalagi sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa tugas dan wewenang kejaksaan sebenarnya tidak memiliki kuasa penuh dalam melakukan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d “ Di  bidang  pidana,  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melakukan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang.”  Hal  tersebut  menandakan  bahwa JPU sebenarnya tidak memiliki hak kuasa penuh di dalam bidang penyidikan, namun hanya berhak melakukan penyidikan pada beberapa tindak pidana tertentu saja; seperti tindak pidana korupsi, tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  dan  pelanggaran  HAM  termasuk  tindak  pidana  ekonomi khusus (disadur dari menurut Andi Hamzah, 2001).
Perluasan kewenangan jaksa dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru menguraikan bahwa JPU menjadi penentu kelayakan perkara apakah sebuah perkara akan diajukan ke pengadilan atau tidak. Kejaksaan berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam proses hukum daripada penyidik/ penyidik  pembnatu  Polri  yang  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan.  sebagaimana dalam  teori  hukum  Stufenbau,  Landasan  Konstitusi  UUD  1945  dan  peraturan  perundang- undangan hukum lainnya di mana UUD 1945 merupakan “ grundnorm ” yang menjadi dasar bagi penyusunan  aturan  yang  baru.  Dengan  demikian,  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  justru mengangkangi teori hukum Stufenbau ini. Dalam teori hukum Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans  Kelsen,  konsep  hierarki  norma  merupakan  prinsip  sentral  (Hanafi  dan  Firdaus,  2022).  Di Indonesia, konstitusi negara, yaitu UUD NRI 1945 adalah norma hukum tertinggi di mana UUD
45  sebagai  “ grundnorm ” yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip hierarki norma ini diadopsi dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang  menetapkan  hierarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dengan demikian, secara liar konsep Stufenbau semakin membuktikan bahwa penjelasan Pasal 132 KUHP sebenarnya sudah meruntuhkan hakekat dari penuntutan itu sendiri karena sejak awal dalam proses acara peradilan pidana yang kita anut posisi kejaksaan berada secara horizontal sejajar dengan penyidik/ penyidik pembantu Polri, tidak boleh disamakan dengan posisi JPU di negara-negara  lain  yang  memiliki  koordinasi  vertikal  dibandingkan  dengan  lembaga  penegak hukum lainnya.
Penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  memborbardir  konsep  pembagian  kekuasaan  dalam hukum  teori  tentang  pembagian  kekuasaan  dalam  hukum  merupakan  sebuah  konsep  pemikiran yang  membagi-bagi  kekuasaan  para  aparat  penegak  hukum,  di  mana  para  penegak  hukum memiliki  wilayah  koridor  kewenangannya  masing-masing.  Pembagian  kewenangan  aparat penegak  hukum  dalam  bentuk  pembagian  kekuasaan  penyidikan  di  mana  Polri  dalam  hal  ini melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan dan penyelidikan serta penyidikan beberapa tindak pidana tertentu, dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi  atas  perbuatan  yang  dilakukan.  Teori  pembagian  kekuasaan  dalam  hukum  sebenarnya berangkat  dari  teori  politik  klasik.  Teori  Politik  tersebut  sering  dikenal  dengan  istilah  Trias Politica. Konsep Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam Treaties of Civil Government (1690) dan Baron Montesquieu dalam L’esprit des Lois (1748).  Konsep pembagian kekuasaan tersebut menurut kami perlu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kesewenang- wenangan dalam menjalankan suatu kekuasaan. Hal tersebut juga ditegaskan dengan pernyataan beberapa para pendapat para ahli, antara lain:
• James Harrington (Oceana, 1656): kekuasaan tidak boleh ada di satu tangan.
• John  Locke  ( Civil  Government ,  1690):  salah  satu  cara  mencegah  penyalahgunaan kekuasaan adalah membuat pemisahan antara pembuat undang-undang (legislatif) dan pelaksana undang-undang (eksekutif).
• Baron  de  Montesquieu  (Spirit  of  the  Laws,  1748):  teori  “ trias  politica ”;  kekuasaan legislatif, eksekutif, judikatif.
Dalam  praktiknya,  penegakan  hukum  berdasarkan  pemisahan  kekuasaan  tidak  ada  yang mutlak. Selalu terdapat campuran antara separation of power (pemisahan kekuasaan) dan fusion of  power (penyatuan  kekuasaan).  Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  pembagian  kekuasaan  dalam koridor penyidikan CJS, hal ini diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan sistem penegakan hukum  yang  selaras,  profesional,  dan  proporsional.  Karena  bila  kekuasaan  tersebut  hanya dipegang  oleh  satu  pihak,  kekuasaan  tersebut  cenderung  akan  disalahgunakan  dan  rentan menimbulkan kekuasaan yang semena-mena.
Pembagian kekuasaan dalam sistem hukum merupakan hal yang paling hakiki karena dapat menjamin berdirinya integritas, kemandirian, dan eksistensi hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Pembagian kewenangan antara aparat penegak hukum di Indonesia, tidak diadopsi dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru sebagai landasan norma pembentukan hukum tersebut. Prinsip  pembagian  kekuasaan,  atau  ‘ check  and  balance ,’  sebenarnya  merupakan  konsep  kunci dalam sistem hukum demokratis yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga sistem yang adil (Husin, 2020).
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Hilangnya prinsip  pembagian kekuasaan dalam  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru justru memantik terjadinya konflik dan sebenarnya menggoyahkan  keseimbangan antara aparat penegak hukum (penyidik kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam penyidikan awal suatu kasus pidana; mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan melakukan semua tindakan penyidikan yang  diperlukan  untuk  mengungkap  kebenaran  dalam  suatu  perkara;  JPU  menilai  kelayakan perkara  berdasarkan  bukti  tersebut  dan  memutuskan  apakah  perkara  tersebut  harus  diajukan  ke pengadilan;  dan  Hakim  mengambil  keputusan  hukum  di  pengadilan  berdasarkan  bukti  yang disajikan dan memastikan penerapan hukum yang benar dan adil). Pembagian peran ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam SPP, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan  memastikan  bahwa  proses  peradilan  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan kepastian  hukum.  Dalam  kerangka penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  justru  berkontraproduktif tidak  beraliran  prinsip  pembagian  kekuasaan  karena  jaksa  diberikan  kewenangan  penuh  dalam menentukan kelayakan perkara, menjaga evaluasi yang objektif dan independen. Hal ini cenderung menimbulkan  arogansi  dan  meningkatkan  potensi  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  bila kekuasaan penyidikan dan penuntutan diberikan kepada satu pihak saja, dalam hal ini adalah JPU. Penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  sangat  jelas  membantah  bahkan  memborbardir  konsep pembagian kekuasaan di dalam ruang CJS .

## Penjelasan Pasal 132 KUHP baru fenomena butterflyeffect
Penjelasan Pasal 132 KUHP baru identik dengan konsep butterfly effect dalam teori Chaos karena menjelaskan bahwa sebuah karya baru dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru memiliki suatu hal kecil namun dapat memberikan impact atau dampak yang besar terhadap kewenangan penyidikan  yang  dimiliki  oleh  Polri.  Menurut  Efferin  (2006)  teori  Chaos  pertama  kali dikemukakan oleh seorang meteorologis bernama Edward Norotn Lorenz pada tahun 1961. Teori Chaos berusaha mencari bentuk dari data yang kelihatannya random. Teori ini secara tidak sengaja dijumpai oleh Lorenz pada saat sedang menyelidiki hal penyebab cuaca tidak bisa diramalkan. Ia menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan 12 model rumusan. Program yang ia ciptakan tidak  bisa  memprediksi  cuaca,  tetapi  dapat  menggambarkan  seperti  apa  cuaca  tersebut  jika diketahui titik awalnya. Suatu saat Lorenz ingin melihat hasil urutan model cuaca. Ia memulai dari bagian  tengah  dan  tidak  dari  awal.  Untuk  mempermudah,  Lorenz  memasukkan  nilai  dengan  3 angka decimal (0,506), sementara angka dari urutan tersebut adalah 0,506127. Karena pembulatan sudah benar, maka pola yang terbentuk dari kedua angka tersebut seharusnya mirip, ternyata pola yang muncul semakin lama semakin berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan penemuan ini, Lorenz melakukan percobaan kembali, dan kali ini model dibuat lebih sederhana dengan hanya 3 rumusan. Hasilnya,  data-data  yang  ditampilkan  kembali  terlihat  acak,  tetapi  ketika  data-data  tersebut dimasukkan  dalam  bentuk  grafik  maka  terciptalah  fenomena  yang  disebut  efek  kupu-kupu (butterfly effect). Suatu perbedaan kecil pada titik awal (hanya berbeda 0,000127) akan mengubah pola secara keseluruhan.  Kepak sayap kupu-kupu di Brazil dapat menimbulkan Tornado di Texas. Benarkah? Setidaknya begitulah keyakinan dalam konsep butterfly effect teori Chaos.
Dengan  diperluasnya  kewenangan  JPU  sebagai  pengendali  perkara  atau  JPU  berperan secara dominus litis menyimbolkan suatu fenomena. Hal ini merupakan bagian dari hal butterfly effect yang wajib diperhatikan secara khusus karena bila tidak dianggap hal yang serius justru akan mengurangi kewenangan penyidikan Polri. Penjelasan Pasal 132 KUHP baru merupakan hal yang biasa  saja,  namun  sebenarnya  memiliki  dampak  yang  besar  karena  JPU  memiliki  tugas
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
‘penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Hal ini merupakan hal yang gamang karena seolah menyampingkan kewenangan Polri di bidang penyidikan. Hal tersebut bila tidak ditindaklanjuti sesegera mungkin akan menjadi jerat tiada lupa akan balam, tetapi balam lupa akan jerat atau dengan kata lain kewenangan penyidikan Polri rungkad oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru tersebut.

## Penjelasan Pasal 132 Kuhp baru melanggar prinsip diferensiasi fungsional
Mardjono  Reksodiputro  (Reksodiputro,  1994:  84)  mengatakan  bahwa  SPP  Indonesia adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang  bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas- batas toleransi yang dapat diterima. Lebih lanjut, Morris (1982: 5) juga menegaskan:
The Criminal Justice System is best seen as a crime containment system, one of the methods that society uses to keep crime at whatever level each particular culture is willing to accept. But, to a degree, the criminal justice system is also involved in the secondary prevention of crime, that is to say, in trying to reducecriminality among those who have been convicted of  crimes  and  trying  by  deterrent  processe  of  detection,  conviction,  and  punishment  to reduce the commission of crime by those who are so minded and so acculturated.
Dengan kata lain, SPP paling baik dilihat sebagai suatu sistem pembendungan kejahatan, yaitu salah satu metode yang digunakan masyarakat untuk menjaga kejahatan pada tingkat apa pun yang dapat diterima oleh setiap budaya tertentu. Namun, pada tingkat tertentu, SPP juga terlibat dalam pencegahan kejahatan sekunder, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di antara mereka yang  telah  dihukum  karena  kejahatan  dan  mencoba  melalui  proses  pencegah  berupa  deteksi, hukuman, dan hukuman untuk mencegah kejahatan tersebut, mengurangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berpikiran dan berakulturasi.
Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem penegakan hukum dengan menitikberatkan  pembendungan  kejahatan  sekaligus pencegahan  kejahatan  sekunder  yang pelaksanaannya didistribusikan dalam wujud CJS (Polri, Jaksa, dan Hakim). Penjelasan Pasal 132 UU  RI  Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP  baru  menyebutkan,  “dalam  ketentuan  ini  yang dimaksud dengan ‘penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.”  Dalam hal ini, peran jaksa tentunya membawa paradigma baru di mana jaksa juga ikut terlibat dalam proses penyidikan suatu perkara. Namun, hal tersebut tentunya melanggar prinsip diferensiasi fungsional yang menjelaskan bahwa penyidikan merupakan kewenangan penyidik/ penyidik pembantu Polri. Sebagaimana  diatur  dalam  hukum  acara  pidana  KUHAP,  peran  dan  tanggung  jawab  masing- masing  aparat  tersebut  diatur  secara  tegas  dan  berbeda,  mencerminkan  prinsip  diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana (Sihombing, dkk., 2022).
Hukum  acara  pidana  Indonesia  sejak  dahulu  sendiri  menganut asas  diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam SPP memiliki tugas dan fungsinya sendiri  yang  terpisah  antara  satu dengan  yang  lain  (Hiariej,  2017:  125).  Masing-masing  aparat penegak hukum, yakni CJS sudah memiliki koridor kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, prinsip diferensiasi fungsional yang sebenarnya sudah menetap di dalam relung KUHAP namun diusir oleh penjelasan Pasal 132 KUHP baru. Padahal Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.,  mengatakan  bahwa  lahirnya  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  akan  menimbulkan perdebatan  panjang  karena  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  tersebut  sudah  melawan  prinsip
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
diferensiasi  fungsional  secara  mutlak,  di  mana  posisi  kejaksaan  di  Indonesia  sangat  berbeda dengan sistem penuntutan yang ada di negara lain. Di Indonesia koordinasi antara jaksa penuntut umum  dan  penyidik/penyidik  pembantu  kepolisian  berada  secara  horizontal  karena  dalam menciptakan  dan  menegakkan  keadilan  dibutuhkan  peran  penyidik/  penyidik  pembantu kepolisian, JPU, dan Hakim bukan hanya peran tunggal. Sementara yang terjadi di negara-negara lain,  koordinasi  antara  JPU  dan  penyidik/  penyidik  pembantu  kepolisian  berada  secara  vertikal bukan secara horizontal.

## Penjelasan Pasal 132 KUHP baru harus segera dimaknai secara tegas dan ditindaklanjuti
Berdasarkan  aturan  hukum  KUHAP,  praktik  penyidikan  oleh  Kepolisian  berdasarkan KUHAP dan sejarah pembentukan hukum, ratio legis atau legal spirit dari Buku I Bab IV KUHP baru  ditegaskan  bahwa  pembentukan  KUHP  baru  tetap  mempertahankan  rumusan  (hanya perubahan  redaksional)  Judul  Bab  IV  Buku  I  KUHP  baru  sebagaimana  Judul  yang  sudah  ada dalam  KUHP  (WvS)  peninggalan  Kolonial  Belanda  pada  Buku  I  Bab  VIII,  karena  pembentuk KUHP baru salah satunya menganut prinsip rekodifikasi ulang KUHP (WvS).
Bahwa dalam KUHP (WvS) terdapat aturan hukum pada Buku I Bab VIII yang berjudul Hapusnya  Kewenangan  Menuntut  Pidana  dan  Menjalankan  Pidana yang  demikian  dapat dipahami, karena sebelum KUHAP atau pada masa HIR, Kepolisian dalam konteks penegakan hukum pidana (penyidikan) adalah sebagai pembantu kejaksaan ( hulp magistraat ) atau kejaksaan (JPU) adalah sebagai dominus litis pada proses peradilan sejak penyidikan tindak pidana.
Bahwa  sejak  tahun  1981,  berdasarkan  sistem  diferensiasi  fungsional,  dalam  KUHAP terdapat  aturan  hukum  pada  Pasal  109  ayat  (2)  yang  termasuk  menjadi  kewenangan  di  tingkat penyidikan oleh penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, antara lain, dengan alasan “demi hukum.” Artinya secara formil berdasarkan hukum, penyidikan dihentikan dengan menyacu kepada  alasan-alasan  sebagaimana  diatur  pada  Buku  I  Bab  VIII  KUHP  (WvS)  sebagai  aturan hukum  yang  memuat  hapus  atau  gugurnya  kewenangan  penuntutan,  yakni Ne  bis  in  idem , tersangka meninggal dunia dan kadaluarsa.
Bahwa berdasarkan praktik hukum yang berlangsung selama ini sejak KUHAP berlaku, kepolisian (Penyidik) menghentikan penyidikan jika terdapat atau terpenuhi alasan-alasan yang menghapuskan atau menggugurkan kewenangan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Buku I  Bab  VIII  KUHP  (WvS)  di  atas.  Ditegaskan  kembali,  sejak  tahun  1981  berdasarkan  KUHAP dalam praktik pelaksanaan wewenang penyidikan, kepolisian (penyidik) pada tingkat penyidikan menghentikan  penyidikan,  jika  terdapat  atau  terpenuhi  alasan-alasan  yang  dalam  KUHP  lama (WvS)  disebutkan  sebagai  alasan  yang  menghapuskan  atau  menggugurkan  kewenangan penuntutan.
Penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  yang  berbunyi:  “dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud dengan "penuntutan' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.”  Pasal ini digunakan kejaksaan sebagai argumentasi pembentukan hukum  yang selanjutnya dimasukkan ulang dalam RUU Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004, pada Penjelasan Pasal I Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) disebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘penuntutan’ adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, berdasarkan Penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, harus ditafsirkan atau dimaknai secara tegas .
Bukan penuntutan sebagai wewenang kejaksaan mencakup atau meliputi proses peradilan yang  dimulai  dari  penyidikan,  atau  kejaksaan  sebagai dominus  litis perkara  pidana  sejak
penyidikan,  melainkan  posisi  “penuntutan”  hanya  berada  dalam  konteks  gugur  atau  hapusnya proses  peradilan,  baik  pada  tingkat  atau  tahap  penyidikan  oleh  penyidik,  tingkat  atau  tahap penuntutan oleh JPU maupun tingkat atau tahap persidangan di pengadilan oleh hakim,  menjadi pelik karena alasan-alasan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP dijadikan sebagai landasan logika pembentukan hukum pada acara proses peradilan pidana oleh kejaksaan.  Apabila penjelasan Pasal 1 Angka 4 Pasal 30D Ayat (6) dalam RUU Perubahahan Kedua UU Kejaksaan tahun 2004 di atas disetujui dan disahkan oleh DPR, akan menjadi malapetaka karena  diperkirakan hal tersebut dijadikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk mengukuhkan dominus litis Kejaksaan sejak penyidikan pada KUHAP  yang akan datang  nantinya  sebagai  KUHAP  bagi  KUHP  baru. Rancangan aturan hukum lain yang tidak kalah penting untuk dicermati dan dipahami RUU adalah Perubahahan  Kedua UU Kejaksaan tahun 2004  adalah dalam Rumusan  Pasal  30 ayat  (1) yang berbunyi, “di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. ......... b. ........ c. ...... d., melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang ”. Pada bagian penjelasan Pasal 30 ayat (1) di atas, disebutkan:
Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, seperti,  namun  tidak  terbatas  pada  pelanggaran  HAM  Berat,  Tindak  Pidana  Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tindak Pidana Perusakan Hutan, dan tindak pidana lainnya.”
Yang  berarti  perluasan  kewenangan  kejaksaan  untuk  melakukan  penuntutan  yang  dimulai  dari penyidikan diperkirakan berlaku untuk semua tindak pidana.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa penjelasan Pasal 132 KUHP baru adalah sebuah fenomena butterfly effect, apabila tidak mendapat perhatian khusus tentunya akan merusak  hakekat  kewenangan  penuntutan  yang  sudah  terstruktur  rapi  dalam  SPP  Indonesia. Sebagaimana yang telah tertulis dalam penjelasan Pasal 132 KUHP bahwa JPU memiliki peran sentral dalam menentukan kelayakan perkara dan mendikte proses penyidikan. Hal ini memastikan bahwa peran penyidik/ penyidik pembantu Polri seolah menjadi semu, berkurang, hingga rungkad tercerai berai dengan hadirnya dominasi jaksa yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru.  Ketidakkonsistenan dalam menerapkan integritas sistem hukum sebagai akibat kurangnya kewaspadaan  kita  dalam  mencermati  isi  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  tersebut.  Penjelasan Pasal 132 KUHP baru sama sekali tidak memahami teori hukum Stufenbau, di mana peran jaksa yang diperluas sangat bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang merupakan groundnorm atau  norma  dasar.  Selain  itu,  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  terlalu  vulgar memberontak  prinsip  diferensiasi  fungsional  yang  sudah  cocok  dengan  SPP  Indonesia.  Uraian penjelasan Pasal 132 KUHP baru yang terkesan mengadopsi gaya penuntutan yang ada di negara- negara  luar  sebenarnya  tidak  pas  dengan  nilai  Pancasila  yang  ada  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia karena dalam mewujudkan suatu keadilan diperlukan koordinasi dan kerja sama bukan peran tunggal yang diamanatkan pada satu aspek saja karena prinsip diferensiasi fungsional yang dianut  oleh  Indonesia  menggelorakan  konsep  koordinasi  sejajar  horizontal  agar  dalam mewujudkan  tujuan  hukum  yakni  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum  menjadi  hakiki
karena melibatkan seluruh elemen, dan bukan hanya berasal dari kewenangan tunggal yang sarat akan penyalahgunaan kekuasaan.
Penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  terkesan  mengesampingkan  konsep  pembagian kekuasaan,  di  mana  Polri  bertanggungjawab  dalam  penyidikan  perkara,  jaksa  berperan  dalam penuntutan  sekaligus  memeriksa  berkas  perkara  yang  ditangani  oleh  Polri,  dan  hakim bertanggungjawab  menjatuhkan  hukuman.  Selain  itu,  penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru memberikan perubahan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Pasal tersebut merupakan fenomena baru yang bertentangan prinsip diferensiasi fungsional. Maka, lahirnya Pasal 132 KUHP baru  menandakan  dimulainya  pergeseran  peran  jaksa  yang  cenderung  mendominasi,  mereduksi kewenangan penyidikan Polri, dan bahkan meruntuhkan esensi dari kewenangan penuntutan itu sendiri  alias rungkad. Penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  juga  dijadikan  sebagai  ajang  untuk mepertahankan  argumentasi  hukum  kejaksaan  yang sudah melanggar pola berpikir secara ratio legis , legal spirit , dan berdasarkan teori hukum dan ruang/ sejarah pembentukan hukum karena Kejaksaan  menjadikan  UU  RI  Nomor  1  tahun  2023  tentang  KUHP  baru  sebagai    dasar legal forming untuk  merevisi  UU  Kejaksaan  yang  baru  padahal  KUHP  baru  belum  menjadi ius constitutum atau ius  positivum ,  namun  baru  sebatas ius  constituendum karena  KUHP  baru sejatinya berlaku pada tahun 2026. Secara keseluruhan, fenomena-fenomena butterfly effect yang termanifestasi dalam penjelasan Pasal 132 KUHP baru secara kasat mata jelas memproklamirkan peristiwa gugurnya hakekat penuntutan dalam SPP atau bisa kita sebut rungkad nya kewenangan penuntutan. Maka, hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pimpinan Polri dalam memastikan bahwa terselenggaranya prinsip diferensiasi fungsional yang ada di dalam KUHAP.
Sesuai kesimpulan di atas, maka Penulis merekomendasikan rekomendasi hal-hal berikut:
1. Perlu  diadakan  pengkajian  dan  penelitian  secara  bersama  yang  melibatkan  CJS (Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri, Kejaksaan, dan Hakim) dalam menafsirkan setiap uraian kata-kata yang tercantum dalam bagian penjelasan Pasal 132 UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengkaji ulang penjelasan Pasal 132 KUHP baru dengan memegang teguh peraturan, teori hukum, dogma hukum, dan aturan yang sudah ada  terlebih  dahulu  agar  seluruhnya  tidak  saling  bertentangan  dan  khususnya  tidak keluar  dari  landasan  konstitusional  UUD  NRI  1945,  khususnya  guna  memastikan peraturan tentang peran penyidik Polri dan jaksa.
3. Prinsip  diferensiasi  fungsional  sudah  terbukti  ampuh  dalam  menjaga  keseimbangan pembagian  kekuasaan  di  antara  penegak  hukum.  Guna  lebih  memantapkan  prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP tersebut, perlu dibentuk sebuah lembaga yang bekerja secara overhaul yang mengawasi seluruh kinerja penegak hukum baik penyidik Polri,  JPU,  dan  Hakim.  Dengan  kata  lain,  bukan  setiap  penegak  hukum  memiliki lembaga pengawasan masing-masing seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) di Polri dan Komjak (Komisi Kejaksaan RI) di Kejaksaan. Namun lembaga-lembaga tersebut  dijadikan  menjadi  satu  lembaga  independen  agar  tidak  terjadi  kesewenang- wenangan dalam menegakkan hukum.
4. Diperlukan  kesadaran  seluruh  insan  Polri  melalui  edukasi  tentang  bahaya  laten penjelasan  Pasal  132  KUHP  baru  tersebut,  guna  menjelaskan  bahwa  Pasal  tersebut sedikit  menggalaukan  eksistensi  penyidik/  penyidik  pembantu  Polri  sehingga kewenangan penyidikan jangan sampai ikut rungkad.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I . Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Bennell, Craig dkk. 2021. Advancing Police Use of Force Research and Practice: Urgent Issues and Prospects. Legal and Criminological Psychology . pp 1-24.
Dahl, Carla M., Mary L. Jensen, Jane L. McCampbell. 2019. A Butterfly effect: The Impact of Marriage  Family  Therapy  Training  on  Students’  Spouses. Journal  Of  Psychology  and Theology , Vol.38, No.1, 3-14.
Efferin, Roy Budi. 2006. Sains & Spiritualitas: Dari Nalar Fisika Hingga Bahasa Para Dewa . Jakarta: One Earth Media.
Hamzah, Andi, 1985,  Pengantat Hukum Acara Pidana lndonesia, Ghalia lndonesia, Edisi Revisi, Jakarta.
Hamzah, Andi, 2001, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Hanafi, Muhammad Fikri dan Sunny Ummul Firdaus. 2022. Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia. Jurnal  Demokrasi  dan  Ketahanan Nasional , Volume 1, Nomor 1, 2022.
Hariyanto, Puguh. 2023. Guru Besar UI: KUHP Baru Sesuai Kepribadian dan Jati Diri Bangsa. Sumber:  SINDOnews.com, https://nasional.sindonews.com/read/1011727/13/guru-besar- ui-kuhp-baru-sesuai-kepribadian-dan-jati-diri-bangsa-1675256550 .  Diakses  16  Oktober 2023, Pukul 17.30 WIB.
Haryanti, Dewi. 2015. Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
Hiariej, Eddy O.S. 2017. Hukum Acara Pidana . Tangerang: Universitas Terbuka. Husin, Budi Rizki. 2020. Studi Lembaga Penegak Hukum . Bandar Lampung: Heros FC. Koto, zulkarnaen. 2023. Argumentasi Hukum terkait  upaya kejaksaan  merevisi undang-undang kejaksaan. Telaahan staf kepada Bareskrim. Jakarta : 2023.
Kurniawan, Basuki. 2019. Mengenal Lebih Dekat Kontroversial Ruu KUHP, Perspektif Teori dan Praktik  Hukum  di  Indonesia. Kuliah  Umum ,  di  selenggarakan  oleh  Sekolah  Tinggi  Ilmu Syari’ah Wahidiyah Kota Kediri, tanggal 7 Desember 2019
Kurniawan,  Didik.  2023.  Reformulasi  Kewenangan  Penyidikan  Oleh  Kejaksaan  Sebagai Pengendali  Perkara  (Dominus  Litis). Disertasi .  Bandar  Lampung:  Fakultas  Hukum Universitas Lampung.
Marboen,  Adi  P.  2022.  Guru  besar  UI:  KUHP  baru  terdapat  lima  misi.  Sumber:  Antara, https://www.antaranews.com/berita/3311842/guru-besar-ui-kuhp-baru-terdapat-lima-misi . Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.39 WIB.
Mhlongo  L  and  Dube  A  "Legal  Standing  of  Victims  in  CriminalProceedings:  Wickham  v Magistrate,  Stellenbosch    2017  1  BCLR  121  (CC)"  PER  /PELJ2020(23)  –  DOI https://dx.doL.org/10.1 7159/1 727-3781 /2020/v23i0a6022
Muthmainah, Faliha. 2022. Konsep Butterfly Effect dalam Psikologi Positif. Jurnal Flourishing , 2(10), 2022, 656–662.
Morris,  Norval.  1982.  Criminal  Justice  System.  The  Request  for  an  Integrated  Approach,
UNAFEI.
Prambadi, Gilang Akbar. 2023. Guru Besar Sejumlah Universitas Nilai KUHP Baru Mengandung
Poin Jati Diri Bangsa. Sumber: Republika,
https://news.republika.co.id/berita/rphxom456/guru-besar-sejumlah-universitas-nilai-kuhp- baru-mengandung-poin-jati-diri-bangsa . Diakses 16 Oktober 2023, Pukul 17.42 WIB. Rauta,  Umbu.  2016. Konstitusionalitas  Pengujian  Peraturan  Daerah .  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Reksodiputro,  Mardjono.  1994.  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum Melawan Kejahatan,  Hak Asasi  Manusia dalam  Sistem  Peradilan Pidana). Jakarta :  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Sihombing,  Dedy  Chandra,  dkk.  2022.  Penguatan  Kewenangan  Jaksa  Selaku Dominus  Litis Sebagai  Upaya  Optimalisasi  Penegakan  Hukum  Pidana  Berorientasi  Keadilan  Restoratif. Locus, Jurnal Konsep Ilmu Hukum , Volume 2, Nomor 1.
Suparto.  2019.  Teori  Pemisahan  Kekuasaan  dan  Konstitusi  Menurut  Negara  Barat  dan  Islam. Hukum Islam , Vol XIX No. 1 Juni 2019.