## KEJAHATAN  LINGKUNGAN   HIDUP (SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP BERLAKUNYA UU LH)

## ENDANG  YULIANA  SUSILAWATI, SH. MH Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Ecology  is  the  first  and  the  main  sources  for  human  necessity.  Therefore,  laws  are made to ensure its sustainability. One of the efforts is to provide penalty for those who disobey. However, there  still much disobedience.
Keywords: law renewing and progressive law

## LATAR BELAKANG
Lingkungan hidup adalah bagian mutlak  yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Manusia  bisa  menjalankan  aktivitas  serta  memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya,  tidak  lain karena  terdapatnya  lingkungan  hidup.  Dengan  kata  lain,    lingkungn  hidup  merupakan  sumber pertama dan terutama bagi pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia.
Mengingat  betapa  penting  arti  lingkungan  hidup  bagi  kehidupan  manusia,  maka  perlu diciptakan  dan  dipelihara  keserasian  dan  keseimbangannya,  sehingga  tidak  terjadi  masalah- masalah  lingkungan  seperti  merusak  lingkungan,  mencemarkan  lingkungan,  mengganggu keindahan  lingkungan,  mengotori  lingkungan  dan  lain  sebagainya.  Maka  dibuatlah  peraturan, dalam hal ini  Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1997  Nomor  68.  Secara  nasional  undang-undang  ini  menjadi  landasan  hukum  mengenai pengaturan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Undang-Undang  ini  merupakan  pengganti  dari Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (selanjutnya akan disebut UULH), dibuat untuk tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang  berwawasan  lingkungan  hidup  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya dan  dalam  rangka  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 3 UULH).
Agar  tercapai  apa  yang  menjadi  tujuan  dibuatnya  undang-undang  tersebut,  maka  undang- undang  tersebut  dilengkapi  dengan    mencantumkan  ketentuan  pidana  bagi    pelaku  perusakan maupun  pencemaran  lingkungan  hidup.  Ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  41
hingga  Pasal  48,  bahwa    seluruh  tindak  pidana  terhadap  lingkungan  hidup  adalah  merupakan kejahatan,  dan  ancaman    sanks  pidana    bagi  pelakunya    cukup  berat  karena  bersifat  kumulatif, yaitu  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  dan  denda  secara  bersamaan.Sanksi  terberat  adalah  penjara selama  15  tahun  dan  denda  sebasar  Rp.  750.000.000,-  ,    sedangkan  batasan  minimalnya  tidak diatur.  Dan  apabila  pelaku  adalah    korporasi,  maka  ancaman  pidana  denda  diperberat  dengan sepertiga.
Ironisnya,meskipun  telah  ada  perundang-undangan    maupun  peraturan-peraturan  yang diberlakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kelestarian  lingkungan dengan memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat,  namun toh kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, dari wilayah satu ke wilayah lain,  kondisi lingkungan hidup di negara ini makin memprihatinkan. Satu per satu permasalahan lingkungan mencuat ke permukaan, antara lain : sumber-sumber air mengering, penggalian pasir liar, hutan gundul, DAS (daerah  aliran  sungai)  kritis,  bantaran  sungai  dijadikan  hunian,    daerah  resapan  hilang,  sungai penuh sampah, dan masih banyak lagi. Semua permasalahan tersebut masih  mempunyai akibat lanjutan, yaitu terjadinya bencana yang lebih besar, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan dimungkinkan  luapan  Lumpur  panas  LAPINDO  BRANTAS  juga  diakibatkan  oleh  kelalaian manusiaterhadap lingkungan hidupnya.  Betapa besar kerugian yang harus kita derita apabila kita lalai menjaga lingkungan.
Keadaan  demikian  itu  tidak  boleh  dibiarkan  berlarut-larut  dan  harus  segera  dicari  akar permasalahannya  mengapa  para  penjahat  lingkungan  hidup  tersebut  seakan  tidak  takut  atau nekad melakukan kejahatan terhadap lingkungan di Indonesia. Hal-hal apa kiranya yang menjadi faktor  kriminogen  ?Ataukah  justru  eksistensi  dan  keberadaan  UULH  itu  sendiri  yang  perlu diragukan ?  Hal ini perlu dikaji agar undang-undang tersebut tidak bersifat mubazir,  melainkan benar-benar bermanfaat untuk melindungi lingkungan agar tetap lestari fungsinya.

## RUMUSAN MASALAH
1.  Apa faktor kriminogen dari tindak pidana lingkungan  yang terjadi di Indonesia ?
2.  Bagaimana solusi untuk mengeliminir keberadaan dari faktor-faktor kriminogen yang ada?

## PEMBAHASAN
Hukum  merupakan  sarana  untuk  merubah  masyarakat  dan  sarana  untuk  mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah.  Peenggunaan  hukum  sebagai  sarana  ini  dikarenakan hukum  memiliki  beberapa  kelebihan,  yaitu  hukum  bersifat  rasional,  integrative,  memiliki legitimasi,  didukung  oleh  adanya  mekanisme  pelaksanaan,  dan  memiliki  sanksi  (Bambang Sunggono, 1994:78 ).
Nonet    dan  Selznick    mengemukakan  teori  mengenai  tiga  keadaan  dasar  hukum  dalam masyarakat ( Bambang Sunggono,1994:79), yaitu :
1. Hukum represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif,di mana tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat;
2. Hukum  otonom,  yaitu  hukum  sebagai  suatu  pranata  yang  mampu  menjinakkan  represi  dan melindungi integritasnya sendiri;
3. Hukum  responsive,  yaitu  hukum  merupakan  sarana  respons  atas  kebutuhan-kebutuhan  dan aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, terbuka  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  hukum  maupun  penentuan kebijaksanaan  publik  dan  lebih  efektif  dalam  menangani  masalah-masalah  sosial.  Dengan kata  lain,  dalam  tipe  ini  golongan  masyarakat  lapisan  bawah  lebih  mampu  dan berkesempatan melakukan gerakan emansipasi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial.
Jenis  ketiga  inilah  yang  paling  ideal  untuk  diberlakukan.  Berdasarkan  uraian  di  atas  bisa dikemukakan  bahwa  tujuan  dibuatnya  suatu  undang-undang  adalah  untuk  mencapai  tujuan  dari masyarakat.  Dengan  demikian,  undang-undang  tersebut  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat.
Undang-undang yang baik harus bisa melihat jauh ke depan, seolah bisa meramal apa yang akan  terjadi  apabila  diberlakukan.  Ketika  sebuah  produk  perundang-undangan  disosialisasikan, akan  terlihat    apakah  undang-undang  tersebut  sesuai  atau  tidak  dengan  keinginan/tujuan  dari masyarakat. Apabila  selama disosialisasikan terjadi penolakan  yang biasanya berbentuk  unjuk rasa maupun unjuk masa, maka itu bisa diartikan undang-undang tersebut kurang sejalan dengan tujuan  masyarakat.  Namun  apabila  keadaan  di  masyarakat    tenang-tenang    saja,    berarti  sesuai dengan  tujuan  maupun  kepentingan  masyarakat.  Bagaimana  halnya  bila    dalam  masyarakat terjadi  kontroversi,  yaitu  ada  yang  menolak  namun  sekaligus  ada  juga  yang  mendukung pemberlakuannya? Hal itu berarti ada perbedaan  nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
Di  sinilah  arti  pentingnya  pembentuk  undang-undang    memerlukan  dan  mendapatkan  bantuan dari  ahli-ahli  ilmu  sosial,  termasuk  ahli  hukum  untuk  memahami  keadaan  masyarakat  dan perundang-undangan yang ada.
Undang-undang  yang baik  harus memenuhi kriteria tertentu atau memperhatikan beberapa prinsip  pokok  dalam  penyusunannya.    Beberapa  prinsip  pokok  tersebut  menurut  Montesquieu yang ditulis dalam bukunya yang berjudul  L Esprit des Lois, meliputi :
1. Gaya bahasanya singkat dan sederhana;
2. Istilah  yang  digunakan  sedapat-dapatnya  bersifat  absolute,  tidak  relatif,  sehingga    memberi sedikit kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan atau penafsiran;
3. Undang-undang harus membatasi pada hal-hal yang nyata, dan menghindari kiaan-kiasan dan hal-hal hipotesis;
4. Undang-undang tidak boleh njlimet karena harus dipahami juga oleh orang pada umumnya;
5. Undang-undang  tidak  boleh  mengaburkan  masalah  pokoknya  dengan  adanya  pengecualian, pembatasan atau perubahan, kecuali memang benar-benar diperlukan;
6. Undang-undang tidak boleh terlalu banyak memberi alasan;
7. Yang  paling  penting,  keberadaan  undang-undang  tersebut  harus  sudah  dipertimbangkan secara  matang  dan  mempunyai  kegunaan  praktis,  tidak  boleh  mengguncangkan  akal  sehat dan keadilan (Soedarto, 1983:22).
Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  bahwa  undang-undang  merupakan  sarana  perekayasa sosial  atau  social  engineering,  yaitu  sarana  untuk  mempengaruhi  masyarakat  agar  bergerak  ke arah  yang dikehendaki oleh penguasa. Sedangkan  Podgorecki   menyampaikan empat hal yang merupakan  prinsip-prinsip  pokok    yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang  sebagai  pembentuk undang-undang, meliputi :
1. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya;
2. Mengetahui system nilai yang berlaku dalam masyarakat;
3. Mengetahui  hipotesa  yang  menjadi  dasar  pembentukan  undang-undang  yang  bersangkutan, atau mengetahui hubungan kausal antara sarana dan tujuan yang hendak dicapai;
4. Menguji  hipotesa  tersebut,  atau  meneliti  efek  dari  undang-undang  tersebut,  termasuk  efek yang tidak diharapkan (Soedarto, 1983:23).
Dengan  berdasarkan  kriteria  tersebut  di  atas,  kita  bisa  melakukan  penganalisaan  serta penilaian    terhadap  pembuat    undang-undang  sekaligus  hasil  kerjanya  yang  berupa  undang- undang,  apakah  masuk  kategori  baik  ,atau  kurang  baik,  atau  tidak  baik.  Kaedah  hukum  atau peraturan hukum yang tertulis agar benar-benar berfungsi, paling sedikit harus memenuhi empat faktor (Soekanto, 1987:14), yaitu :
1. Kaedah  hukum  atau  peraturan  itu  sendiri.  Agar  suatu  peraturan  itu  dapat  berlaku  harus memenuhi persyaratan yuridis, yaitu dibuat  dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Petugas  yang  menegakkan  atau  yang  menerapkan.  Dalam  hal  ini  meliputi    petugas  dalam arti luas,  yaitu penegak hukum (CATUR WANGSA) , juga lembaga pemerintahan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut
Pada awal pemberlakuannya,  reaksi masyarakat terhadap diberlakukannya UULH  tidak mengalami  penolakan  oleh  masyarakat  yang  berbentuk  unjuk  rasa  ataupun  unjuk  masa. Mulusnya  UULH    ini    apakah  mengindikasikan  tingginya  kepatuhan  masyarakat  terhadap hukum?
Kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  yang  berlaku  bisa  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, antara lain:
1. Takut  akan sanksi  negatifnya;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa maupun rekan-rekan;
3. Hukum  ini    sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  atau  sejalan  dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat;
4. Kepentingannya terjamin (Soekanto, 1989:198).
Namun  adakalanya  orang  akan  lebih  mematuhi  hukum  atau  suatu  peraturan  perundang- undangan  apabila  kepatuhannya  itu  diberikan  sanksi  yang  positif,  yaitu  berupa  hadiah  atau penghargaan  lainnya  (Hamdan,  2000:7).  Tidak  adanya  penolakan  dari  masyarakat  terhadap berlakunya  suatu  peraturan  perundang-undangan  apakah  sama  artinya  dengan  masyarakat tersebut mematuhinya? Jawabannya bisa didapatkan setelah kita mengkaji   perjalanan UULH ini selama rentang waktu hampir sepulau tahun pada saat ini, di mana dalam kenyataannya banyak sekali  kejahatan  terhadap  lingkungan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  banyaknya  kasus  perusakan  dan pencemaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Awal  mula  lahirnya  undang-undang  lingkungan  hidup,  yaitu  Undang  Undang  Nomor  4 Tahun  1982,    ternyata  sebagai  produk  hukum  yang  pada  mulanya  hanyalah  sebagai  lip  service atau  sekedar  memenuhi  kepantasan  karena  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  peserta Konperensi  Internasional  tentang  Lingkungan  Hidup  pada  tahun  1972  di  Stockholm  Swedia. Dengan demikian wajar apabila undang-undang tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik dalam upayanya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hingga akhirnya undang-undang tersebut disempurnakan pada tahun 1997 dengan lahirnya UULH.
Selah hampir 10 tahun UULH berlaku mengapa kejahatan lingkungan hidup tidak terlihat berkurang, melainkan ada kecenderungan mengalami peningkatan kualitas maupun jumlahnya ? UULH telah mengatur beberapa hal-hal pokok yang diatur dalam UULH ini antara lain meliputi : 1. Pengertian lingkungan hidup (Pasal 1 butir 1)
2. Wawasan Nusantara (Pasal 2)
3. Asas, tujuan dan sasaran (Pasal 3 danPasal  4)
4. Hak dan kewajiban atas lingkungan yang sehat (Pasal 5 dan Pasal 6)
5. Peran serta masyarakat (Pasal 7)
6. Keterpaduan (Pasal 9,11 dan 12)
7. Sistem perijinan, pengawasan dan sanksi administrasi (Pasal 18,19,22,25-27)
8. Audit lingkungan hidup (Pasal 28-29)
9. Ganti rugi (Pasal 34)
10. Tanggung jawab mutlak pencemar (Pasal 35)
11. Sanksi pidana dan tindakan tata tertib (Pasal 41-47)
Dari  sekian  hal  pokok  yang  diatur  dalam  UULH  tersebut,    ketentuan  tentang    sistem perijinan,  pengawasan  dan  sanksi  administrasi  (poin  7),  serta  ketentuan  tentang  sanksi  pidana dan tindakan tata tertib (poin 11), merupakan dua hal yang sering menimbulkan gejolak ketidak puasan  di masyarakat. Hal perijinan, pengawasan serta tindakan tata tertib ditengarai seringkali hanya  sebagai    birokrasi  yang  harus  dilalui,  dan  layak  disebut  sebagai  tindakan  basa-basi, sekedar  bagi-bagi  amplop.  Sedangkan    ketentuan  pidana  dan  tindakan  tata  tertib  yang  terdapat dalam    UULH  tersebut    dalam  pelaksanaanya    bisa  diibaratkan  bagaikan  “macan  ompong”, dimana  ujudnya  menyeramkan  namun  tidak  memiliki  daya  ketika    ada  mangsa  yang  harus dihabisi.  Kondisi  seperti  ini  sangat  pas  bila  kita  hubungkan  dengan  banyaknya  pelanggaran
terhadap ketentuan UULH yang merupakan fakta dilapangan, namun sangat sedikit perkara yang diurus sebagai perkara hukum, apalagi sebagai perkara pidana.
Asas yang dianut oleh UULH dalam hal penegakan hukum pidana adalah asas subsidiaritas atau  sebagai ultimum remedium (obat terakhir), yaitu  berlakunya  hukum pidana didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratsi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup (garis bawah oleh penulis) tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan  pelaku  relative  berat  dan/atau  akibat  perbuatannya  relative  besar  dan/atau perbuatannya  menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup disediakan  sebagai  alternatif  dengan  harapan  akan  meningkatkan  ketaatan  masyarakat  terhadap system  nilai  tentang  betapa  pentingnya  pelestarian  dan  pengembangan  lingkungan  hidup  dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan masa depan (penjelasan umum angka 7).
Dengan demikian dalam UULH ini hukum pidana hanyalah  berfungsi sebagai penunjang dari  hukum  yang  lain,  khususnya  hukum  administrasi.  Kecenderungan  menggunakan  sanksi pidana sebagai obat terakhir dalam menangani masalah lingkungan hidup sebenarnya merupakan kelemahan. Hal ini didasarkan  alasan-alasan sebagai berikut :
1. Pada  umumnya  proses  perkara  perdata  relatif  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  karena besar  kemungkinan  pihak  pencemar  akan  mengulur-ulur  waktu  sidang    atau  waktu pelaksanaan  eksekusi  dengan  cara  mengajukan  banding  atau  kasasi,  sementara pencemaran/perusakan terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
2. Pada  umumnya  proses  perkara  perdata  relatif  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  karena besar  kemungkinan  pihak  pencemar  akan  mengulur-ulur  waktu  sidang    atau  waktu pelaksanaan  eksekusi  dengan  cara  mengajukan  banding  atau  kasasi,  sementara pencemaran/perusakan terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
3. Jangka  waktu  pemulihan  sulit  dilakukan  dengan  segera,  memerlukan  waktu  yang  cukup lama.
4. Dengan  tidak  menerapkan  sanksi  pidana,  tidak  menutup  kemungkinan  pencemar  atau pencemar  lain  yang  potensial  untuk  tidak  melakukan  pencemaran.  Dengan  kata  lain  efek pencegahan dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
5. Penerapan  sanksi  administrasi  dapat  mengakibatkan  penutupan  perusahaan  yang  akan membawa  akibat  pula  kepada  para  pekerja,  pengangguran  akan  menjadi  bertambah,  dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya (Hamdan, 2000:18).
Packer  menyatakan  bahwa  sanksi  pidana  itu  merupakan  alat  atau  sarana  terbaik  yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (Hamdan, 2000:18). Sedangkan manfaat yang akan  didapat  apabila  diterapkan  sanksi  pidana    antara  lain:  pertama  ,  pelaku      menjadi  jera, sedang pelaku potensial lain akan enggan karena  akan memalukan dan menurunkan reputasinya kalau  sampai  berurusan  perkara  pidana,  apalagi  sampai  harus    menerima  sanksi  pidana. Sedangkan  manfaat  lainnya,  yaitu  apabila  negara  maupun  masyarakat  hendak  mengajukan gugatan  perdata  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian,  maka  putusan  pidana  yang  menyatakan kesalahan  terdakwa  bisa  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna.  Apalagi  bila  gugatan tersebut  diajukan  sekaligus  dalam  perkara  pidana.  Di  samping  itu  penerapan  sanksi  pidana  atas badan  hukum  tidak  membawa  dampak  terhadap  buruh/karyawannya,  jika  dibandingkan  apabila perusahaan/badan  hukum  tersebut  dijatuhi  sanksi  administrasi,  di  mana  mungkin  akan menimbulkan  PHK.
Meskipun  bisa  terlihat  kelebihan  atau  manfaat  dari  penggunaan  hukum  pidana  sebagai sarana  penegakan  hukum  lingkungan,  namun  hal  itu  ternyata  jarang  sekali  diterapkan.  Hal  ini tidak  terlepas  dari  adanya  kendala-kendala  maupun  kesulitan-kesulitan  di  lapangan  yang diakibatkan oleh pengaruh  beberapa faktor.
Secara umum  faktor-faktor yang biasa mempengaruhi dalam proses penegakan hukum adalah :
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnya undang-undangnya.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membuat  maupun  menerapkan  hukum Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnya undang-undangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan (Soekanto, 1986:5).
Kelima  faktor  tersebut  akan  digunakan  sebagai  patokan    untuk  menjelaskan  bagaimana pengaruhnya terhadap  penegakan UULH.
Faktor  hukumnya  sendiri  (dalam  hal  ini  UULH  itu  sendiri)  terdapat  beberapa  hal  yang memberi  peluang  untuk/bisa  menimbulkan  kesulitan  dalam  pelaksanaannya.  Contohnya, perumusan  delik  materiil    yang  mengutamakan  hal  yang  dilarang  adalah  berupa  akibat  untuk tindak pidana pencemaran. Padahal untuk sampai timbulnya akibat  biasanya tidak dalam waktu
sekejap, dan bahkan biasanya akibat muncul bukan dilakukan dalam sekali perbuatan, melainkan beberapa kali,  yang mana dimungkinkan pula pelakunya  tidak   sama untuk tiap kali perbuatan itu terjadi. Bila demikian halnya maka akan timbul kesulitan untuk menentukan siapa yang mesti dimintai pertanggung jawaban secara pidana.
Di  samping  itu,  perangkat  hukum  di  bidang  lingkungan  hidup  belum  lengkap  dan    tidak jelas  mekanismenya  sehingga  sering  menimbulkan  kebingungan    diantara  para  penegak  hukum itu sendiri, maupun dalam masyarakat. Bahkan sering menimbulkan tuduhan akan adanya kolusi (Dibyo  Widodo, 1997:8).
Mengenai  faktor  penegak  hukum,  penanganan    perkara  lingkungan  hidup  di  Indonesia belum  dilakukan  oleh  penegak  hukum  yang    memiliki  keahlian  khusus  di  bidang  lingkungan hidup.  Selain itu,  fokus perhatian para penegak hukum masih tertuju  pada kejahatan-kejahatan konvensional.  Termasuk  juga  pemegang  pemerintahan  yang  tidak  bisa  menciptakan  suasana yang kondusif  bagi penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dan yang paling berpengaruh adalah moralitas dari penegak hukum dan pemegang pemerintahan.
Dari  faktor  sarana  pendukung  serta  fasilitas  yang  diperlukan  dalam  penegakan  hukum lingkungan,    khususnya  sarana  laboratorium  yang  dimiliki  oleh  aparat  penegak  hukum    belum memadai,  sehingga  sering  menimbulkan  keragu-raguan  yang  tentunya  bisa  mempengaruhi putusan hakim.
Faktor  masyarakat  yang    merupakan  kendala  bagi  penegakan  pidana  terhadap  pelanggar UULH,  beberapa    kemungkinan  antara  lain:  sikap  apatis    yang  diakibatkan  oleh  ketidak percayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum;  pandangan  masyarakat  yang belum  menganggap    perusakan  lingkungan  sebagai  bentuk  kejahatan  yang  serius;    kemiskinan ;ketidak tahuan ; ketidak pedulian; rendahnya tingkat pendidikan; dan masih banyak lagi.
Faktor budaya yang menjadi kendala dalam penggunaan sanksi  pidana terhadap  pelanggar UULH  misalnya,    budaya  ewuh-pekewuh    yang  mengedepankan  perasaan  sungkan  atau  tidak enak  hati  kalau  harus  menghadapkan  orang  menjadi  berurusan  dengan  hukum.  Mungkin  benar kalau  aliran  Kriminologi  kritis  meragukan  eksistensi  hukum  pidana  untuk  mencegah  timbulnya kejahatan. Pendukung  aliran kriminologi kritis dengan pendekatan konflik  beranggapan bahwa “…hukum sebenarnya berisi nilai-nilai  yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat tetapi  hanya  mencerminkan  keinginan  dari  sekelompok  warga  masyarakat  yang  pada  waktu  itu
memiliki  kekuasaan  dalam  bidang  politi,  ekonomi  dan  sosial…”.  Jadi  dengan  demikian  hukum dibuat dan ditegakkan untuk melindungi nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa.
Penjahat lingkungan hidup rata-rata  adalah pengusaha  yang dekat dengan penguasa   atau penguasa  yang  sekaligus  jadi  pengusaha.  Mereka  masuk  pada  golongan  yang  mampu mempengaruhi  para  pembuat  undang-undang  hingga  kepentingan  mereka  terlindungi.  Dengan kondisi demikian ini, maka  undang-undanglah yang justru sebagai faktor kriminogen timbulnya kehatan lingkungan.
Bisa  juga  kita  menilai  kondisi  ini  seperti  yang  dikonsepkan  dalam    Teori  Anomie-  nya Robert Merton. Secara harfiah anomie berarti tanpa norma. Namun yang dimaksud anomie oleh Merton  di  sini  adalah  keadaan  yang  membuat  orang-orang  tertentu  di  masyarakat  bertindak secara menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial.
Teori Anomie  ini dikembangkan akibat terjadinya penyimpangan tingkah laku  masyarakat Amerika yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat.”… di masyarakat itu telah melembaga  suatu  cita-cita  untuk  mengejar  sukses  semaksimal  mungkin,  dan  pada  umumnya  di ukur  dari  harta  kekayaan  yang  dimiliki…”.  Kondisi  ini  sepertinya  pas  benar  dengan  kondisi masyarakat  Indonesia  saat  ini  yang  mengukur  kesuksesan  seseorang    cenderung  dilihat  dari banyaknya harta kekayaan yang dimiliki seseorang (Tidak salah sebenarnya apabila orang hidup dengan bercita-cita untuk menjadi kaya, asal  untuk mencapai cita-cita tersebut melalui cara-cara yang benar). Yang membedakan kondisi ini antara Indonesia dengan Amerika yaitu : Pelanggar undang-undang demi menjadi kaya raya di Amerika pada saat itu  umumnya adalah masyarakat klas bawah dan golongan minoritas, sedangkan di Indonesia , khususnya yang melanggar UULH untuk  bisa  sukses  memiliki  banyak  harta  adalah  masyarakat  golongan  atas  yang  sudah  kaya namun masih kemaruk harta.

## PENUTUP
Kajian  di  atas  sekedar  menunjukkan  bahwa    eksistensi  atau  keberadaan  suatu  undang- undang bisa sebagai faktor kriminogen timbulnya kejahatan, bukan untuk  menjustifikasi bahwa UULH-lah  justru  sumber  penyebab  timbulnya  kejahatan  lingkungan.  Jika  ingin  memastikan bahwa  UULH  sebagai  penyebab  utama  timbulnya  kejahatan  lingkungan  karena  kelemahan- kelemahan yang dimilikinya, hal itu perlu dikaji lebih lanjut. Dan tidak kalah pentingnya, bahwa kondisi masyarakat dan tata nilai yang berlaku saat itu sangat mempengaruhi  tingkat kepatuhan
masyarakat  terhadap  berlakunya  suatu  undang-undang.  Dengan  demikian  menjadi  tugas  yang cukup berat bagi pembentuk undang-undang , yaitu agar produk yang dihasilkannya tidak sia-sia alias mubazir, maka harus benar-benar paham kondisi dan tata nilai masyarakat.
---------------------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika,Jakarta,1994. M.Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, 2000 . Soedarto,Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Soerjono  Soekanto,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,Rajawali,  Jakarta,
1986.
___________Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
___________dan  Mustafa  Abdullah,  Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat,  Rajawali,  Jakarta, 1987.

## PERUNDANGAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## MAKALAH
Dibyo Widodo, Kebijakan Polri dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup, Seminar Nasional, Fak.Hukum USU, Medan, 1997.