## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN BENOA DENPASAR
Oleh I Nyoman Alit Badrika 1

## ABSTRAK
Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah hal yang paling diutamakan sebelum  melakukan  pelayaran  guna  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Kecelakaan yang dapat  terjadi dilaut  tidak dapat dipungkiri dan hal  tersebut  bisa diakibatkan  oleh  alam,  cuaca  dan  kelalaian  manusia  itu  sendiri  misalnya  seperti kapal tenggelam karena kelebihan muatan, kebakaran kapal dan hal lainnya. Peran KPLP  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatasi  permasalahan  kecelakaan  di  laut. Namun  pada  kenyataannya  peran  KPLP  itu  sendiri  kurang  efisien  karena  KPLP dalam  menjalankan  tugasnya  mengalami  hambatan  berupa  sarana  yang  kurang memadai,  sehingga  untuk  melakukan  pengawasan  tidak  bisa  dijalankan  secara maksimal.  Maka  KPLP  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  yang tercantum  dalam  UU  Pelayaran  bekerjasama  dengan  instansi  lain  terkait  dalam lingkungan  maritim  guna  menjaga  keselamatan  pelayaran.  Instansi  lain  tersebut antara  lain  Patkamla  (Patroli  Keamanan  Laut),  SAR (Search  And  Resque) ,  TNI AL,  Satpol  Air  dan  lainnya.  Kerjasama  yang  dilakukan  masing-masing  instansi membuat peran dari KPLP itu sendiri tidak terlihat sehingga dianggap sia-sia.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  implentasi undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  di  Pelabuhan  Benoa Bali  serta  untuk  mengetahu  factor  penghambat  dari  implemetasi  undang-undang nomor  17  Tahu  2008  tersebut.  Guna  pembatasan  dalam  penelitian  ini  maka peneliti  memilih  untuk  menyajikan  teori  yang  dianggap  relevan  dengan  materi pembahasan dari objek yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan model George Edward  C.  III.  Edward  III  dikutip  dari  Leo  Agustino  (2012:41).  George  Edward III  mengemukakan  beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu implementasi,  yaitu:  1. Comunication /komunikasi,  2. Resources /sumber  daya,  3. Disposition /disposisi, 4. Bureaucratic Structure /struktur birokrasi. Dari  hasil  penelitian,  masing-masing  indicator  tersebut  implemetasi undang-undang nomor 17 Tahu 2008 tentang pelayaran di Pelabuhan Benoa sudah berjalan  baik,  walaupun  masih  ada  kendala-kendala  yang  menjadi  factor-faktor penghambat  jalannya  implementasi  kebijakan  tersebut  diantaranya  yaitu Permasalahan  teknis  sistem  yang  timbul  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  petugas setempat  hanya dapat  diselesaikan oleh petugas yang berada di  pusat  (Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut  Jakarta)  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  lebih lama  untuk  tindaklanjut  penyelesaiannya,  serta  Masih  terdapat  petugas  terkait langsung dalam proses pelayanan belum memiliki kompetensi didalam bidangnya sehingga proses pelayanan dapat terkendala apabila terjadi permasalahan.
Kata Kunci: Implementasi,Pelayaran
1 STISIP Margarana Tabanan email. Alitbadrika01@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Wilayah  suatu  negara  selain  kita  kenal  udara  dan  darat  juga  lautan.  Namun masalah  kelautan  atau  wilayah  laut  tidak  dimiliki  oleh  setiap  negara,  hanya negara-negara  tertentulah  yang  mempunyai  wilayah  laut  yaitu  negara  di  mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara  dengan  negara  lain  dengan  titik  batas  yang  ditentukan  melalui  ekstradisi bilateral  atau  multilateral  yang  berarti  pula  merupakan  batas  kekuasaan  suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.
Wilayah  negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  wilayah  darat,  laut  dan  udara.  Wilayah  laut  Negara  Indonesia  meliputi Laut Nusantara yaitu Laut dan selat yang berada di antara pulau-pulau di wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Laut  teritorial  merupakan  laut  yang lebarnya  12  mil  yang  dihitung  dari  garis-garis  dasar  yang  menghubungkan  titik- titik terluar dari pulau Indonesia yang terluar.
Indonesia  adalah  negara  maritim  terbesar  di  dunia  terletak  pada  posisi silang  yang  sangat  strategis  di  antara  Benua  Asia  dan  Benua  Australia,  yang memiliki  17.504  pulau  yang  membentang  dari  Sabang  sampai  Meraoke  dengan panjang  garis  pantai  kurang  lebih  81.000  Km  serta  luas  wilayah  laut  sekitar  5,9 juta  Km².  Negara  kita  juga  disebut  dengan  negara  kepulauan.  Kondisi  geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, laut teluk dan selat, memiliki panjang pantai  95,181  km,  dengan  luas  perairan  5,8  juta  km,  luas  perairan  5,8  juta  km tersebut, terdiri dari perairan laut teritorial 0,3 km, perairan nusantara 2,8 juta km, perairan Zona Eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km.
Sebagai negara kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985  tentang  Pengesahan  Negara  Kepulauan (Archipelago  State) oleh  konfrensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka lndonesia mempunyai kedaulatan atas  keseluruhan  wilayah  laut  lndonesia.  Peranan  laut  sangat  penting  sebagai pemersatu  bangsa  serta  wilayah  Indonesia  dan  konsekwensinya  Pemerintah berkewajiban  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  dibidang  penegakan  hukum
baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Sistem  keselamatan  dan  keamanan  menjadi  faktor  penting  yang  harus diperhatikan  sebagai  dasar  dan  tolak  ukur  bagi  pengambilan  keputusan  dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun  prasarana  seperti  sistem  navigasi  maupun  sumber  daya  manusia  yang terlibat di dalamnya.
Masalah  kelautan  di  Indonesia  hampir  setiap  hari  menjadi  pembicaraan yang  tidak  ada  habisnya,  sehingga  wajar  mulai  dari  masyarakat  atau  aparat penegak hukum  di  bidang pelayaran ikut membicarakannya. Hal  ini dikarenakan banyaknya terjadi  kecelakaan kapal  yang berakibat  hilangnya nyawa  awak kapal atau  penumpang.  Pengawasan  terhadap  pelayaran  harus  ditingkatkan  dalam  hal pengawasan  terhadap  kecelakaan  dilaut  yang  harus  dilakukan  secara  efisian  dan efektif.  Keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  menjadi  hal  yang  paling diutamakan  untuk  menghindari  terjadinya  kecelakaan  di  laut.  Untuk  menjamin terlaksananya  Keamanan  dan  Keselamatan  pelayaran  di  laut,  dibentuk  Kesatuan Penjagaan  Laut  dan  Pantai  (KPLP)  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden.  Adapun  tugas,  wewenang  dan  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  KPLP diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kesatuan  Penjagaan  Laut  dan  Pantai  Republik  Indonesia  atau Indonesia Sea  and  Coast  Guard merupakan  Direktorat  di  bawah  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut,  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang  bertugas mengamankan  pelayaran  di  Indonesia.  Menurut  Menteri  Perhubungan,  dengan terbentuknya  organisasi Indonesian  Sea  and  Coast  Guard tersebut,  eksistensi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) pada dunia pelayaran secara hukum akan menjadi sah adanya. Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan dunia pelayaran internasional  yang  menginginkan  adanya  jaminan  keamanan  dan  keselamatan pelayaran yang memadai di perairan Indonesia.
Dasar  hukum  yang  menaungi  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  dalam pelayaran, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan  bahwa  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  adalah  suatu  keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di  perairan,  kepelabuhanan,  dan  lingkungan  maritim.  Di  dalam  ketentuan  Pasal 276 ayat (1) menyebutkan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan  keamanan  di  laut  dilaksanakan  fungsi  penjagaan  dan  penegakan  peraturan perundang-undangan  di  laut  dan  pantai”.  Selanjutnya  untuk  melaksanakan fungsinya  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  di  atas  di  atur  pula  tugas penjaga  laut  dan  pantai  dalam  Pasal  277  ayat  (1)  Undang-Undang  No  17  Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menentukan:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas: a. melakukan pengawasan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran;  b.  melakukan  pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;  c. pengawasan dan penertiban  kegiatan  serta  lalu  lintas  kapal;  d.  pengawasan  dan  penertiban kegiatan  salvage,  pekerjaan  bawah  air,  serta  eksplorasi  dan  eksploitasi kekayaan  laut;  e.  pengamanan  Sarana  Bantu  Navigasi-Pelayaran;  dan  f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa.
Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah hal yang paling diutamakan sebelum  melakukan  pelayaran  guna  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Kecelakaan yang dapat  terjadi dilaut  tidak dapat dipungkiri dan hal  tersebut  bisa diakibatkan  oleh  alam,  cuaca  dan  kelalaian  manusia  itu  sendiri  misalnya  seperti kapal tenggelam karena kelebihan muatan, kebakaran kapal dan hal lainnya. Peran KPLP  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatasi  permasalahan  kecelakaan  di  laut. Namun  pada  kenyataannya  peran  KPLP  itu  sendiri  kurang  efisien  karena  KPLP dalam  menjalankan  tugasnya  mengalami  hambatan  berupa  sarana  yang  kurang memadai,  sehingga  untuk  melakukan  pengawasan  tidak  bisa  dijalankan  secara maksimal.  Maka  KPLP  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  yang tercantum  dalam  UU  Pelayaran  bekerjasama  dengan  instansi  lain  terkait  dalam lingkungan  maritim  guna  menjaga  keselamatan  pelayaran.  Instansi  lain  tersebut antara  lain  Patkamla  (Patroli  Keamanan  Laut),  SAR (Search  And  Resque) ,  TNI AL,  Satpol  Air  dan  lainnya.  Kerjasama  yang  dilakukan  masing-masing  instansi
membuat  peran  dari  KPLP  itu  sendiri  tidak  terlihat  sehingga  dianggap  sia-sia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi  Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  Di Pelabuhan Benoa Denpasar”.

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  kualitatif deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  yang  dikategorikan  menjadi sumber  data  primer  yang  menjadi  acuan  utama  dan  sumber  data  sekunder  yang menjadi  data  pendukung  atau  pelengkap.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik sampling  berupa purposive sampling .  Proses  pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  kemudian  akan  dianalisis berdasarkan  indikator  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu karakteristik implementasi yang efektif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  Di

## Pelabuhan Benoa Denpasar
Kebijakan  publik  merupakan  segala  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk diterapkan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk  kebijakan  publik  yang  dibuat  perlu  dilaksanakan  secara  baik  sehingga tujuan  dari  pembuatan  kebijakan  tersebut  dapat  dicapai.  Untuk  memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan.
Pelasksanaan  implementasi  kebijakan  memiliki  beberapa  faktor  yang dianggap  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  itu.  Menurut George  Edward  III  ada  4  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan, yaitu: Communication (komunikasi);  Komunikasi  merupakan  upaya  untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam  menyampaikan  informasi,  perlu  adanya  ketetapan  waktu  dalam
penyampaian  informasi,  harus  jelas  informasi  yang  disampaikan,  serta memerlukan  ketelitian  dan  konsistensi  agar  informasi  yang  disampaikan  tidak menimbulkan  kesimpang  siuran.  Dalam  wawancara  penulis  dengan  I  Dewa Nyoman Sukastawa, SH,MH (staff) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut,  apakah  dalam  menyampaikan  informasi  mengenai  Implementasi  UU  No 17  tahun  2008  sudah  sesuai  dengan  ketepan  waktu,dan  pesan  yang  disampaiakn jelas?“dalam  menyampaikan  suatu  perundang-undangan  atau  regulasi  di  instansi kami,  sangat  jelas  serta  waktu  yang  di  perlukan  tidak  teralu  lama  karena  pasti dalam  informasi  yang  diberikan  melalui  suratedaran  resmi  dan  kami  diundang untuk rapat mengenai apapun itu tidak saja menyangkut regulasi”.
Hal  senada  juga  disampaikan  dalam  wawancara  penulis  dengan  bapak  I Ketut  Juita  Tama,  SH,(staff)  pada  hari  Selasa  tanggal  4  April  2023  sebagai berikut,
“sepaham  dengan  bapak  dewa,  kalua  penyampiakn  informasi  di  institusi kami  sangat  jelas  dan  disesuaikan  dengan  waktu  yang  tepat  dan  cepat kerena regulasi sifatnya kontemporer dan selalu berubah-rubah tergantung pimpinan  kami  di  pusat  dan  kami  disini  sebagai  implementator  teknis dilapangan  selalu  dan  harus  siap  sedia  dalam  kondisi  apapun  dan  dalam waktu apapun harus siap”.
Implemetasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para  pembuat  keputusan  sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Pengetahuan  atas  apa  yang  akan mereka  kerjakan  dapat  berjalan  apabila  komunikasi  berjalan  dengan  baik, sehingga  setiap  keputusan  kebijakan  dan  peraturan  implemetasi  harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat Dari wawancara diatas penulis dapat simpulkan  bahwa  indikator  komunikasi  sudah  berjalan  sangat  baik,karena  dalam penyampian  informasi  sudah  sangat  cepat  dan  jelas  disampaikan  melalui  surat edaran dan melalui rapat-rapat.
Resources (sumber  daya)  ;  sumber  daya  merupakan  implementator  dari kebijakan  yang  dikeluarkan.  sumber-sumber  dalam  implementasi  kebijakan memegang  peranan  penting,  karena  implementasi  kebijakan  tidak  akan  efektif bilamana  sumber-sumber  pendukungnya  tidak  tersedia.  Dalam  implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya,
mempunyai  keahlian dan keterampilan untuk  melaksanakan kebijakan, informasi yang  memadai  atau  relevan  untuk  keperluan  implementasi,  dukungan  dari lingkungan  untuk  mensukseskan  implementasi  kebijakan,  wewenang  yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
Demikian  halnya  dalam  wawancara  penulis  dengan  bapak  I  Ketut Muliana,  SE  (Kepala  Seksi  Keselamatan  Berlayar,  Penjagaan  dan  Patroli  Kantor KSOP  kelas  II  Benoa,)  pada  hari  Selasa  tanggal  4  April  2023  sebagai  berikut, bagaimana  dengan  jumlah  personil  di  unit  kerja  yang  bapak  pimpin?  Apakah sudah cukup memadai?
“jumlah personil  diunit kerja kami sudah cukup  memadai  dan dari aspek keahlian dan Pendidikan kami rasa cukup memiliki pengalaman kerja yang cukup  lama  dan  rata-rata  staf  kami  sudah  sarjana.jadi  dapat  disimpulkan bahwa  personil  kami  cukup  handal  dan  sigap  dalam  menjalankan  segala arahan dan tufoksinya masing-masing”.
Hal  senada  juga  disampaikan  dalam  wawancara  penulis  dengan  bapak  I Ketut  Juita  Tama,  SH  (staff)  pada  hari  Selasa  tanggal  4  April  2023  sebagai berikut,  bagaimankah  dukungan  dari  lingkungan  untuk  mensukseskan implementasi  kebijakan,  serta  wewenang  yang  dimiliki  implementor  untuk melaksanakan kebijakan?
”dukungan  dari  lingkungan  kerja  sangat  baik  dan  kami  disini  sifatnya kerjasama  saling  bahu  membahu  untuk  mensukseskan  suatu  kebijakan. Dan kewenangan kami sangat  jelas sampai dimana dan sejauhmana kami boleh bertindak dalam mengambil suatu keputusan.tugas yang dibebankan kepada  kami  sebagai  staff  jelas  dan  sudah  ada  SOP  yang  harus  kami patuhi”.
Dengan  pertanyaan  yang  sama  penulis  dalam  wawancara  dengan  bapak  I Dewa Nyoman Sukastawa, SH,MH (staff) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sebagai berikut,
“lingkungan kerja kami sangat kondusif bahkan kami disini sudah menjadi suatu  keluarga besar, satu dengan yang lainnya kami memiliki solidaritas yang  sangat  tinggi.  Apalagi  kalua  menyangkut  suatu  tugas  dan tangungjawab  kami  selalu  bekerja  dengan  penuh  dedikasi  dan tangungjawab. Tadi juga sudah disebut kami bekerja sesuai SOP yang ada dan itu kami sangat patuhi”
Dari  hasil  wawancara  diatas  penulis  dapat  simpulkan  bahwa  indikator Resources (sumber daya) sudah berjalan dengan sangat baik, dimana sumber daya manusia  yang  ada  sudah  memenuhi  keahlian  yang  serta  dari  aspek  Pendidikan sudah strata satu (s1) dan dalam menjalankan kebijakan sudah sesuai dengan SOP. Dispotisions or attitude (sikap); merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu  implementasi  kebijakan.  Implementator  kebijakan  haruslah  memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu. Wawancara penulis dengan  bapak  I  Ketut  Muliana,  SE  (Kepala  Seksi  Keselamatan  Berlayar, Penjagaan  dan  Patroli  Kantor  KSOP  kelas  II  Benoa)  pada  hari  Selasa  tanggal  4 April  2023  sebagai  berikut,  bagaimana  sikap  para  petugas  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa?
“seperti  yang  sudah  saya  sampaikan  sebelum  ini,  bahwa  pelayanan  yang kami  berikan  kepada  masyarakat  mengacu  pada  standar  SOP  kami,yaitu menyapa  memberikan  senyum  dan  humanis,sehingga  dalam  pelayanan kami tidak terkesan terlalu birokrasi namun dalam Suasana yang akrab dan bersahaja”.
Hal  yang  hamper  sama  pula  disamapaikan  dalam  wawancara  penulis dengan bapak I Made Sukada (masyarakat pengguna jasa) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut,“pelayanan di kantor KSOP kelas II Benoa saya rasa sudah semakin baik dari waktu ke waktu,pelayanan tidak berbelit-belit dan waktu yang  dibutuhkan  dalam  pelayanan  surat  ijin  itu  hanya  2  hari  dan  saya  rasa  itu sudah sangat bagus ya”.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  bapak  I  Wayan  Sumarya  (masyarakat pengguna jasa) pada hari Rabu tangggal 5 April 2023 sebagai berikut,
“saya sangat merasakan pelayanan yang semakin baik saat ini,kalua dulu pelayanan  masih  sangat  lamban,  kalua  sekarang  selain  petugasnya  ramah dan sopan juga sangat cepat dalam memberikan pelayanan. Dua hari sudah jadi  tuh  surat-surat  yang  kami  butuhkan  dalam  syarat  pelayaran  kami.ini mungkin seiring majunya teknologi dan sumber daya ya.kan..semakin baik sekarang”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  aspek  atau indicator Dispotisions  or  attitude (sikap)  sudah  menunjukan  sikap  yang  baik dengan  kepuasan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  pengguna  jasa.  Respon  yang
cepat,  pelayanan  yang  ramah  dan  humanis  menunjukan  bahwa  indicator  sikap berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)  ;  tahapan  implementasi  kebijakan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan tahapan  birokrasi  baik  antar  lembaga  maupun  dengan  lembaga  yang  berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung  keberhasilan  implementasi.  Pada  indicator  ini  penulis  melakukan wawancara  dengan  bapak  I  Ketut  Muliana,  SE  (Kepala  Seksi  Keselamatan Berlayar,  Penjagaan  dan  Patroli  Kantor  KSOP  kelas  II  Benoa)  pada  hari  Rabu tanggal  5  April  2023  sebagai  berikut,  dalam  menjalakan  kebijakan  bagaiman petugas  berkoordiansi  dengan  unit  kerja  yang  lain?  koordinasi  itu  dilakukan melalui media apa?
“kami  tidak  saja  berkoordinasi  dengan  sesame  petugas  dalam  satu  unit kerja, tapia da unit kerja yang lain diluar kami seperti agen-agen misal PT. Pulau  Asia  Group  dan  PT.  Wallacea  Jalesveva  Lestari  sebagai kepanjangan  tangan  kami  di  KSOP  Benoa.  Koordinasi  berjalan  ya  sesuai standart SOP ya.. kalua ada perubahan regulasi atau aturan main ya kami bersurat kepada agen-agen itu secara resmi”.
Hal senada diungkapkan dalam wawancara penulis dengan bapak I Dewa Nyoman  Sukastawa,  SH,MH  (staff)  pada  hari  Rabu  tanggal  5  April  2023  ebagi berikut,
“kalua  komunikasi  dan  koordinasi  kami  dengan  pihak-pihak  yang  terkait tentu  dengan  bersurat  secara  resmi,  dan  surat  edaran  dari  pimpinan  itu menjadi surat resmi kami informasikan kepada para pihak. Terutama agen- agen  ya  mereka  harus  satu  kata  dengan  kami  di  sini.  Secara  periode  dan berkala kami melakukan komunikasi dengan para agen-agen tersebut agar tidak terjadi mis komunikasi”.
Dari  wawancara  di  atas  penulis  dapat  simpulkan  bahwa  indicator Bureaucratic structure (struktur birokrasi) sudah berjalan baik dengan berjalannya kounikasi  dan  koordinasi  antara  petugas  dengan  steakholder  atau  agen  sebagai kepanjangan  tangan  tugas  dari  pelakasana  kebijakan  atau  implementator  di lapangan.
Faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Implementasi  UU  No.  17  Tahun  2008

## Tentang Pelayaran di Pelabuhan Benoa Denpasar
Pada  dasarnya  dalam  penerapan  Sistem  dan  Prosedur  Operasional Pelayanan  Pada Pelabuhan Benoa Denpasar juga memiliki kendala/permasalahan seperti  yang  diungkapakan  oleh  bapak  I  Ketut  Juita  Tama,  SH  (staff)  pada  hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut, apakah yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut?
“kendala  yang  kami  hadapi  adalah  Permasalahan  teknis  sistem  yang timbul  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  petugas  setempat  hanya  dapat diselesaikan  oleh  petugas  yang  berada  di  pusat  (Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut Jakarta) sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tindaklanjut penyelesaiannya”.
Hal  yang  lain  juga  diungkapkan  oleh  bapak  I  Dewa  Nyoman  Sukastawa, SH,  MH,  (staff)  pada  wawancara  penulis  pada  hari  Rabu  tanggal  5  April  2023 ebagai  berikut,”Masih  terdapat  petugas  yang  terkait  langsung  dalam  proses pelayanan  belum  memiliki  kompetensi  didalam  bidangnya  sehingga  proses pelayanan dapat terkendala apabila terjadi permasalahan”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  penulis  dapat  simpulkan  bahwa  faktor penghambat  dalam  mengimplementasi  Undang-Undang  No  17  Tahun  2008 tersebut  ada  pada  permaslahan  teknis  yang  mana  keputusan-keputusan  tertentu masih  tergantung  dengan  kebijakan  pusat,  faktor  penghambat  lainnya  adalah masih terdapat petugas belum memilki suatu kompetensi yag memadai sehinggga berpengaruh terhadap pelayanan itu sendiri.

## 4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Implementasi  merupakan  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk
atau  tidak  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  suatu  kebijakan  tidak bertentangan  dengan  masyarakat  apalagi  sampai  merugikan  masyarakat. Implementasi  kebijakan  dalam  hal  ini  implemetasi  undang-undang  nomor  17 tahun  2008  tentang  pelayaran  pada  prinsipnya  merupakan  cara  agar  sebuah kebijakan dapat  mencapai  tujuannya Berdasarkan hasil analisa pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Dari empat idikator yang ada dapat  disimpulkan semua berjalan dengan  baik nadi  aspek  hingga  dapat  dikatakan  implemetasi  kebijakan  berjalan efektif.Dimensi  disposisi  (sikap  pelaksana),  mampu  memberikan  suatu  hal yang  positif  yang  mana  sikap  dari  pelaksana  kantor  syahbandar  dan  otoritas Benoa  bekerja  dengan  baik,  sesuai  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  aturan yang  diatas  dan  mampu  mengatasi  permasalahan  yang  ada  bagi  pelaksana kebijakan  tersebut.  Dan  dimensi  struktur  birokrasi,  sudah  memiliki  struktur birokrasi  yang  baik  dan  jelas,  dalam  pembagian  tugasnya  sehingga  mampu bekerja  secara  efesien  dan  efektif.  Stan-dart  operasional  prosedurnya  juga sudah  sesuai  ketentuan  sehingga  mampu  dan  mudah  dipahami  oleh  para pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Sumber daya manusia sudah sesuai dengan latar belakang Pendidikan namun perlu ditingkatkan terutama dalam mengimplementasikan undang-undang.

## 4.2 Saran
Dari simpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Meingkatkan  kompetensi  pegawai  dalam  hal  teknis  hingga  mampu memberikan solusi teknis manakala terjadi suatu masalah di wilayah khusunya di kesyahbandaan kelas II Benoa.
2. Memberikan  pelatihan-pelatihan  kepada  pegawai  untuk  meningkatkan kuawalitas keahlian pegawai, hingga dapat mengurangi peran pusat ke daerah dalam hal-hal teknis.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M  Sudirman.  (2001).  Interaksi  dan  Motivasi  Belajar  dan  Mengajar.  Jakarta  : PT. Grafindo Indonesia
Agus,  Salim.2006.  Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial.  Yogyakarta: Tiarawacana
Bademi 2013, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Alfabeta.
Cangara  Hafied,  2001,. Pengantar  Ilmu  Administrasi Jakarta  Raya,  Grafi  ndo Persada
Handoko T.Hani, 2003, Manajemen, Edisi Kedua ., Yogyakarta, Penerbit BPFE.
Handoko,  T.  (2013)  Manajemen  personalia  dan  sumberdaya  manusia. Yogyakarta:  Liberty.  Handoko,  T.  (2013).  Manajemen.  Edisi  III. Yogyakarta: BPFE
Harbani  Pasolong,  2013, Metode  Penelitian  Administrasi  Publik ,  Bandung Alfabeta.
Hasibuan,  Melayu  S.P.  2011. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Jakarta  PT Bumi Aksara
Iman  Suprayogo.  2001.  “ Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ismail  Nawawi.  2006. Pembangunan  danProblemaMasyarakat.KajianKonsep , Model, TeoridanAspekEkonomidanSosiologi , Surabaya: ITS Press
Kreitner,  Robert  dan  Angelo  Kinicki.  (2010).  Perilaku  Organisasi.  Jakarta: Salemba Empat.
Miftah Thoha, 2012, Kepemimpinan Dalam Manajemen , Jakarta Rajawali
Mintzberg,  H.  (1988)  The  strategy  process  :  Concepts,  contexts,  cases  (Third Edition). New Jersey: Prentice Hall International.
Mintzberg,  H.  1989,  Mintzberg  on  Management:  Inside  Our  Strange  World  of Organizations, The Free Press, New York, NY.
Mintzberg, Henry. 1973. The Nature of Managerial Work. New York: Harper and Row Publisher
Moloeng,  Lexy.  J,  2013, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Nasution.  (2013).  Berbagai  Pendekatan  Belajar  dan  Mengajar.  Jakarta  :  Bina Aksara
Netra,  I.B,  2001, Metode  Penelitian, Biro  Fakultas  Pendidikan  Universitas Udayana, Singaraja
Newstrom.Jhon  W.  2011. Organisasi  Behavior.Human  Behavior  at  Work. Newyork-Amerika, Mcgraw-Hill Education.
Newstrom.Jhon  W.  2011. Organisasi  Behavior.Human  Behavior  at  Work. Newyork-Amerika, Mcgraw-Hill Education.
Nur Indrianto dan Supomop, Bambang 2013, Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntasi & Manajemen Yogyakarta BPFE.
Riyanti,  B.  P.  D.  (1996). Uji  peran  manajerial  menurut  Mintzberg  pada  para manajer . Jurnal Psikologi Indonesia, No1, 26-34, ISSN: 0853-3098.
Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh , PT. Indeks, Jakarta
Sani  Supriyanti  dan  Vivin  Maharani,  2011,  Metodologi  Penelitian  Manajemen Sumber Daya Manusia, UIN-Maliki Press, Malang.
P. Siagian.  Widjaja,  2000, Ilmu  Komunikasi  Pengantar  Study ,  Cetakan  Kedua, rineka Cipta, Jakarta.
Singarimbun,  M  &  Effendi  S.  (1989). Metode  penelitian  survei. Jakarta: LP3ES.2006.
Soeharjono  2012.  Manajemen  Strategi-Konsep.  Ed.7.  Edisi  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Pearson Education Asia Pte. Ltd. dan PT.Prehalindo.
Soerjono  Sukanto  2008, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen , Penerbit Gunung Agung.
Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung PT Alfabet.
__________. 2009. Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung Alfabeta
__________. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
__________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Sutopo, 2006, Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Thoha, M. (1983). Kepemimpinan dalam manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: Rajawali Press.
Umar,  Husein,  2001, Riset  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Organisasi ,  Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Usman  Tampubolon.2000. Pengantar  Methodelogi  Reset .  Yogyakarta:  Fispol UGM
Winarno  Surakhmad.  2001.  Pengantar  Penelitian  Ilmiah  Dasar  Metode  Teknik. Bandung: Tarsito
Zuldafrial. 2012. Penelitian Kualitatif. Surakarta: Yuma Pustaka.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Negara Kepulauan (Archipelago State)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.