Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota) (Maulina Agustiningsih, Taufeni Taufik, dan Novita Indrawati) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE AND HUMAN RESOURCE COMPETENCY OF VILLAGE
FUND MANAGEMENT
(EMPIRICAL STUDY OF VILLAGES IN TAMBANG DISTRICT, KAMPAR DISTRICT AND BANGKINANG DISTRICT)
Maulina Agustiningsih 1 , Taufeni Taufik 2 , Novita Indrawati 3 1,2&3 Universitas Riau Email : maulinaagustiningsih9@gmail.com 1

## ABSTRACT
The purpose of this study is to study and obtain empirical evidence regarding the effect of the implementation of good  governance  and  human  resource  competencies  on  village  fund  management  in  villages  in  Tambang, Kampar and Bangkinang Kota districts. The population in this study were 3 (three) districts namely Tambang, Kampar and Bangkinang Kota Districts with all villages totaling 34 villages. The sample used was all villages, namely 34 villages through a sampling method using saturated sample technique, with research subjects totaling 4  functions  of  village  fund  management  apparatus.  Data  obtained  through  a  questionnaire  with  the  analysis method used is Partial Leats Square (PLS) with WarpPLS 6.0. The results of hypothesis testing indicate that the application of good governance affects the management of village funds and there is also an influence of human resource  competence  on  village  fund  management.  Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that with the implementation of good governance and followed by the competence of appropriate human resources owned by village officials will be able to manage village funds better.

## Keywords : Implementation of good governance, Human resource competence, Village fund management

## PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI EMPIRIS PADA DESA DI KECAMATAN TAMBANG, KECAMATAN KAMPAR DAN
KECAMATAN BANGKINANG KOTA)

## ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan good governance dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Tambang,  Kampar  dan  Bangkinang  Kota.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  3  (tiga)  kecamatan  yaitu Kecamatan  Tambang,  Kampar  dan  Bangkinang  Kota  dengan  seluruh  desa  berjumalah  yaitu  34  desa.  Jumlah sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  desa,  yaitu  sebanyak  34  desa.  Metode  pengambilan  sampel  yang digunakan  yaitu  teknik  sampel  jenuh,  dengan  subjek  penelitian  berjumlah  4  fungsi  aparatur  pengelolaan  dana desa.  Data  diperoleh  melalui  kuesioner  dengan  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Partial  Leats  Square (PLS)  dengan  WarpPLS  6.0.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  penerapan good  governance berpengaruh pada pengelolaan dana desa dan juga terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya good governance dan diikuti dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dimiliki aparatur desa akan mampu melakukan pengelolaan dana desa secara lebih baik lagi.
Kata Kunci : Penerapan good governance , Kompetensi sumber daya manusia, Pengelolaan dana desa

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pengelolaan  dana  desa  menurut  PEMENDAGRI  No  20  Tahun  2018  merupakan  keseluruhan  dari tindakan  yang  diawali  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik mengingat pemerintah telah bertekad untuk mengalokasikan anggaran  dana  desa  pada  setiap  tahunnya  akan  mengalami  peningkatan  hingga  mencapai  total  Rp  400  triliun selama  5  tahun  ke  depan  sampai  di  tahun  2024  (Gatra,  2019).  Tentu  hal  ini,  membutuhkan  pola  pertanggung jawaban yang diperoleh dari akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal yang akan dilakukan dalam pengelolaan dana desa (Taufik, 2009). Terkait anggaran dana desa diberikan oleh pemerintah dalam kewenangan pengelolaannya  kepada  masing-masing  pemerintah  desa  melalui  kepala  desa  yang  dibantu  dengan  Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD).
Selama  program  dana  desa  yang  telah  diberlakukan  dan  dijalankan  memunculkan  permasalahan  dan kasus yang terjadi, diantaranya: ditemukannya oleh Menteri DPDTT penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh desa Sawah Besar Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar dalam bentuk salah prioritas penggunaan dana desa untuk membangun gapura yang tidak sesuai dengan PERMENDES Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa (www.Republika.co.id). Adanya kasus markup anggaran dana desa yang dilakukan dalam pembangunan area parkir pada desa Tanjung Alai Kecamatan XII Koto Kampar (wwww.Harianbrantas.co.id).
Selanjutnya  menurut  hasil  LHP  BPK  RI  Perwakilan  Prov  Riau  menemukan  adanya  bantuan  belanja transfer keuangan desa yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.609.298.623 pada laporan keuangan Kab. Kampar tahun 2015. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mencatat jumlah kepala desa yang terjerat  korupsi  di  desa  juga  ikut  naik,  yaitu  sebanyak  214  kepala  desa  tersangkut  kasus  korupsi  yang menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar (www.cnnindonesia.com).
Oleh  sebab  itu,  untuk  mampu  mengurangi  permasalahan  dan  kasus  serta  kerugian  yang  dialami  negara tentu  dibutuhkannya  pengelolaan  dana  desa  yang  melakuakan  penerapan  pada  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (Taufik, 2019). Good governance adalah tatakelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009). Penerapan good governance perlu dilakukan dalam aktivitas pengelolaan dana desa oleh aparatur desa dengan menerapkan prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas  dan  adanya  partisipasi  masyarakat  untuk  mampu  mewujudkan pertumbuhan pada sektor publik yang lebih memiliki sinergis.
Sebelumnya  telah  banyak  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  terhadap  pentingnya  pengaruh good governance terhadap  kinerja  sektor  publik,  kinerja  organisasi,  serta  pada  kinerja  pemerintah  daerah  telah dilakukan  oleh  Taufik  dan  Kamala  (2013),  adapun  terhadap  pentingnya  akuntabilitas  ditekankan  pada non government organization sebagai organisasi nirlaba telah dilakukan penelitian oleh Said, J et al., 2018. Hal inilah membuat  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dalam  penerapan good  governance terhadap  pengelolaan  dana desa.
Kompetensi  sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  kunci  yang  paling  mendasar  dalam  melakukan pengelolaan  dana  desa  (Suwanda,  2015).  Menurut  Hutapea  (2008:8)  mendefenisikan  kompetensi  sumber  daya manusia sebagai penegtahuan, keterampilan dan sikap yang menjadi karakteristik dari performance yang dimiliki oleh suatu individu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiah dan Rahmatika (2014), namun berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ponamon  (2014)  dan  Siwambudi,  et  al  (2017)  yang menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Penelitian  ini  menggunakan  Variabel  dependen  yaitu  kinerja  Pengelolaan  dana  desa  dan  variabel independent  yang  di  gunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  Penerapan good  governance dan  Kompetensi sumber daya manusia. Dimana pengelolaan dana desa diduga kuat dipengaruhi oleh penerapan good governance untuk bisa melakukan kegiatan pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabilitas dan adanya keikut sertaan masyarakat  berupa  partisipasi  masyarakat.  Selanjutnya  pengelolaan  dana  desa  telah  diberi  kewenangan  penuh oleh pemerintah kepada kepala desa yang harus diikuti dengan kompetensi yang sesuai dan mempuni  sehingga pada setiap tahap kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sebagai mana mestinya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Agensi
Agency theory pada dasarnya juga terdapat pada organisasi sector publik. Menurut Abdul dan Abdullah (2005) menyatakan bahwa diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Adapun menurut  Bergman  dan  Lane  (1990)  teori  keagenan  dapat  diterapkan  dalam  organisasi  publik.  Ia  menyatakan bahwa  negara  demokrasi  modern  didasarkan  pada  serangkaian  hubungan  prinsipal-agen.  Hal  yang  sama  juga dikemukakan  oleh  Moe  (1984)  yang  menjelaskan  konsep  ekonomika  organisasi  sektor  publik  dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane  (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.
Miriam  Budiardjo  (1994)  mendefinisikan  akuntabilitas  sebagai  pertanggungjawaban  pihak  yang  diberi mandat  untuk  memerintah  kepada  mereka  yang  memberi  mandat  itu.  Dalam  konteks  organisasi  sektor  publik, senada  dengan  Mardiasmo  (2002),  menjelaskan  bahwa  pengertian  akuntabilitas  sebagai  kewajiban  pemegang
amanah  (pemerintah)  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan  melaporkan  dan  mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki  hak  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Pendapat  Mardiasmo  tentang  akuntabilitas  dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah desa terdapat hubungan keagenan (teori  keagenan)  antara  masyarakat  sebagai  principal  dan  pemerintah  desa  sebagai  agent  yang  memunculkan adanya information asymmetry terjadi. Berdasar agency  theory pengelolaan  pemerintah  desa  harus  diawasi  untuk  memastikan  bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  informasi  yang  diterima  masyarakat  menjadi  lebih berimbang terhadap pemerintah desa, yang artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin  berkurangnya  information  asymmetry  maka  kemungkinan  untuk  melakukan  kecurangan  juga  menjadi lebih kecil.

## Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Suharsimi  Arikunto  (1993:31)  mendefenisikan  kata  pengelolaan  sangat  erat  hubungannya  dengan manajemen,  yang  dapat  berarti  pula  pengaturan  atau  pengurusan.  Selanjutnya  telah  banyak  orang  yang mengartikan  manajemen  sebagai  pengaturan,  pengelolaan,  dan  pengadministrasian,  dikarenakan  itulah pengertian yang populer saat ini. Dalam hal ini pengelolaan dapat didefenisikan sebagai suatu bentuk rangkaian pekerjaan  atau  suatu  bentuk  usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dalam  aktivitas melakukanserangkaian kerja untuk mampu mencapai pada tujuan tertentu.
Fattah  (2004:1)  berpendapat bahwa  dalam melakukan  proses  manajemen  tentu  akan  ada  terlibat  fungsi- fungsi  pokok  yang  akan  ditampilkan  oleh  seorang  manajer  atau  pimpinan  yaitu  perencanaan  (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Dengan begitu dapat ditarik suatu  pengertian  mengenai  manajemen  yaitu  merupakan  suatu  aktivitas  yang  dimulai  dengan  melakukan tindakan  merencanakan,  mengorganisasi,  memimpin  dan  mengendalikan  sutu  organisasi  dalam  segala  aspek yang ada agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif dan juga efisien.
Adapun  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018 mendefenisikan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  sebagai  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  kegiatan  yang dilakukan  dengan  diawali  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## Penerapan Good Governance
Good  Governance merupakan  bentuk dari  tata  kelola pemerintahan  yang baik.  Definisi good governance pada swasta  atau  perusahaan  yang dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  adalah  menurut  oleh  Sukirno  Agoes  (2011:101) adalah sebagai suatu bentuk sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Tata  Kelola  pemerintahan  yang  baik  juga  disebut  sebagai  suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.
Selanjutnya,  defenisi good  governance pada  pemerintah  menurut  Mardiasmo  (2009)  merupakan  suatu konsep  yang  melakukan  pendekatan  melalui  orientasi  kepada  pembangunan  sektor  publik  dalam  pemerintahan yang baik. Defenisi lain mengenai good governance mengungkapkan bahwa diantaranya adalah menurut World Bank  dalam  Renyowijoyo  (2010)  mendefinisikan  penekanan  pada  suatu  bentuk  cara  pemerintah  dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk dimanfaatkan pada kepentingan pembangunan masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  penerapan  yang  dilakukan  dalam good  governance memiliki  peran  yang  besar  dan manfaat  yang  dapat  membawa  perubahan  positif  untuk  pemerintah  baik  pada  level  tertinggi  yaitu  pemerintah usat  sampai  pada  level  terendah  yaitu  pemerintah  desa  dan  maupun  masyarakat  umum.  Penerpan good governance dilakukan  dengan  menerpakan  prinsip-prinsip  diantaranya  adanya  transparansi,  terwujudnya akuntabilitas dan keikut sertaan masyarakat berupa partisipasi masyarakat didalam pengelolaan dana desa.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Terkait  definisi  kompetensi  sumber  daya  manusia  didefenisiskan  oleh  beberapa  ahli  diantaranya  menurut  Mc Ashan  dalam  Sudarmanto  (2009:  48)  kompetensi  merupakan  pengetahuan,  keahlian,  dan  kemampuan  yang dimiliki seseorang, yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu. Selanjutnya pengertian dan arti kompetensi menurut Lyle Spencer & Signe Spencer  dalam  Moeheriono  (2010:  3)  adalah  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  berkaitan  dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau  sebagai  sebab-akibat  dengan  kriteria  yang  dijadikan  acuan,  efektif  atau  berkinerja  prima  atau  superior  di tempat kerja atau pada situasi tertentu.
Adapun  menurut  Wibowo  (2007:86)  mengatakan  kompetensi  adalah  suatu  kemampuan  untuk melaksanakan  atau  melakukan  suatu  pekerjaan  atau  tugas  yang  dilandasi  atas  keterampilan  dan  pengetahuan serta  didukung  oleh  sikap  kerja  yang  dituntut  oleh  pekerjaan  tersebut.  Dengan  demikian,  kompetensi
menunjukkan  keterampilan  atau  pengetahuan  yang  dicirikan  oleh  profesionalisme  dalam  suatu  bidang  tertentu sebagai  sesuatu  yang  terpenting,  sebagai  unggulan  bidang  tersebut.  Hutapea  (2008:8)  mengungkapkan  bahwa ada  tiga  komponen  utama  pembentukan  kompetensi,  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pengetahuan  ( Knowladge ), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Indikator pengetahuan (knowladge) dalam hal ini adalah, pengetahuan manajemen  bisnis,  pengetahuan  produk  atau  jasa,  pengetahuan  tentang  konsumen,  promosi  dan  strategi pemasaran.  (2)  Keterampilan  ( Skill ),  adalah  kapasitas  khusus  untuk  memanipulasi  suatu  objek  secara  fisik. Indikator keterampilan meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi. (3) Sikap ( attitude ) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di  dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. apabila pegawai mempunyai sifat  mendukung  pencapaian  organisasi,  maka  secara  otomatis  segala  tugas  yang  dibebankan  kepadanya  akan dilakukan sebaik-baiknya.

## Kerangka Pemikiran Penerapan Good Governance terhadap Pengelolaan Dana desa
Good  governance sebagai  suatu  proses  dan  struktur  yang dapat  digunakan  dalam  mengarahkan dan  mengelola kegiatan  pemerintah  kearah  peningkatan  agar  adanya  pertumbuhan  dan  akuntabilitas  yang  mampu  diwujudkan (Taufeni  Taufik,  2017).  Selanjutnya  tujuan  dari  penerapan good  governance menurut  Kurniawan  (2005:12) adalah sebagai bentuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia yang solid dan  dapat  bertanggungjawab,  serta  efisiensi  dan  efektif  dengan  menjaga  kesinergisan  pada  interaksi  yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya penerapan good governance yang baik tentu pengelolaan keuangan desa terkait dana desa yang diberikan kepada pemerintah  desa  akan  baik  pula  sesuai  dengan  tujuan  dan  cita-cita  yang  ingin  dicapai  dalam  peningkatan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil.
Penelitian  dalam  mengetahui  terhadap  pentingnya  pengaruh good  governance terhadap  kinerja  sektor publik,  kinerja  organisasi,  serta  pada  kinerja  pemerintah  daerah  telah  dilakukan  oleh  Taufeni  Taufik  dan  Dian Kamala,  2013  dan  terhadap  pentingnya  akuntabilitas  ditekankan  pada non  government  organization sebagai organisasi  nirlaba  telah  dilakukan  penelitian  oleh  Said,  J  et  al.,  2018.  Berdasarkan  Kerangka  Pemikiran  diatas dan adanya penelitian terdahulu, maka hipotesis yang di ajukan adalah sebaagai berikut:
H1: Penerapan good governance berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa
Dalam  mengelola  sumber  daya  manusia  berdasarkan  kompetensinya  dapat  diyakini  bisa  lebih  menjamin keberhasilan  untuk  mencapai  tujuan  dari  organisasi,  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indriasih (2014). Dikarenakan sumber daya manusia tersebut akan lebih memahami dan mengerti serta mampu melakukan segala kegiatan secara baik sehingga tujuan bisa dicapai dengan baik (Siwambudi, 2017).
Hal ini juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh  pemerintah,  maka  tentu diperlukannya  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  mengelolanya  secara  baik. Penelitian  dalam  mengetahui  terhadap  pentingnya  kompetensi  sumber  daya  manusia  telah  diteliti  oleh  Nunuy Nur  Afiah  dan  Dien  Noviany  Rahmatika  (2014)  yang  menghasilkan  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh positif terhadap hasil kinerja, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ponamon (2014)  dan  Siwambudi  (2017)  yang  menghasilkan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut:
H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependent) yaitu Pengelolaan dana desa dan variabel bebas (independent) yaitu Penerapan Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jumlah sampel yang diambil dari seluruh jumlah populasi yaitu  adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa yang ada pada 3 (tiga) kecamatan  diantaranya  Kecamatan  Tambang,  Kecamatan  Kampar  dan  Kecamatan  Bangkinang  Kota.  Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 fungsi aparatur desa  yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi dengan memperoleh keseluruhan jumlah responden sebanyak 136 responden. Sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  menggunakan  teknik  sampel  jenuh  dikarenakan  jumlah populasi yang sedikit.
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan data primer,  yang merupakan data penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  (tidak  melalui  media  perantara)  yaitu  dengan menggunakan  kuesioner.  Penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  metode  angket,  yaitu  dengan  melakukan penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Adapun teknik analisis data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  analisis  Partial  Lets  Square  (PLS) dengan  WarpPLS  6.0.  Teknik  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  variabel  Penerapan good governance dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap Penggelolaan dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas seluruh pertanyaan- pertanyaan yang diajukan didalam kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner langsung dilakukan oleh penulis dan dalam penjemputan kuesioner juga langsung dijemput kembali oleh penulis ke masing-masing kantor desa yang ada pada 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan tambang, kecamatan kampar dan kecamatan bangkinang kota dengan jumlah 34 desa dan seluruh responden sebanyak 136 responden.

## Tingkat Pengembalian Kuesioner
Waktu  penyebaran  dan  pengumpulan  kuesioner  terjadi  selama  ±  3  minggu  yaitu  dimulai  pada  tanggal  18 November 2019 sampai dengan 9 Desember 2019. Adapun subjek penelitian dilakukan pada aparatur desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi.
Dari  jumlah  seluruh  kuesioner  yang  disebarkan  sebanyak  136  sampel  yang  diperoleh  dari  3  (tiga) kecamatan  dengan  jumlah  desa  seluruhnya  34  desa  memperoleh  tingkat  pengembalian  sebanyak  100%  atau seluruh kuesioner kembali. Adapun terkait jawaban dari responden tidak ditemukannya  sampel kuesioner yang tidak valid hal ini mengakibatkan seluruh jumlah data yang diperoleh peneliti dari responden dapat digunakan.

## Demografi Responden
Dari seluruh jumlah responden dalam penelitian ini didominasi dengan jenis kelamin pria sebanyak 74 orang dan sisanya  berjenis  kelamin  perempuan  sebanyak  62  orang.  Adapun  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  responden didominasi tamatan strata 1 (S1) sebanyak 75 orang, diikuti dengan tamtan SLTA/ SMA sebanyak 50 orang dan 11 orang memiliki pendidikan tamatan diploma 3 (D3).
Rata-rata usia yang dimiliki oleh responden yang berjumlah 136 orang adalah berumur 36 tahun, dengan memiliki rata-rata masa lama bekerja pada kantor desa selama 10 tahun dan pada posisi jabatan yang diemban oleh responden di kantor desa rata-rata telah dilakukan selama 6 tahun.

## Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  dilakukan  agar  dapat  memberikan  gambaran  tentang  variabel-variabel  yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai tertinggi, nilai terendah, mean, dan standar deviasi. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data nilai tertinggi, nilai terendah, mean, dan standar deviasi.
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif (max, min, mean, dan SD)
Descriptive Statistics Variabel Laten N Minimum Maximum Rata-rata (mean) Standar Deviasi Penerapan Good Governance 136 31.00 65.00 56.4853 6.32805 Kompetensi Sumber Daya Manusia 136 18.00 39.00 23.5588 4.39826
Pengelolaan Dana Desa 136 42.00 105.00 89.4265 11.54164 Valid N ( listwise )
136
Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 26 (2019)
Tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  variabel  penerapan good governance memeperoleh  hasil  nilai  rata-rata (56.48)  lebih  besar  dari  nilai  standar  deviasinya  yaitu  (6.32)  yang  berarti  telah  dilakukannya  penerapan good governance didalam pengelolaan dana desa secara baik dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku.  Adapun  nilai  maximum  dan  nilai  minimum  yang  diperoleh  variabel  penerapan good  governance memperlihatkan presepsi reponden yang memilih setuju (netral) sebanyak 31 dan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 65.
Pada variabel kompetensi sumber daya manusia memperoleh hasil nilai rata-rata lebih besar (23.55) dari standar  deviasinya  yaitu  (4.39)  yang  menjelaskan  bahwa  didalam  pengelolaan  dana  desa  membutuhkan kompetensi sumber daya manusia agar dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel dan adanya  partisipasi  dari  masyarakat.  Adapun  nilai  maximum  dan  nilai  minimum  yang  diperoleh  variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa presepsi responden yang memilih tidak setuju sebanyak 18 dan sisanya memilih setuju sebanyak 39.
Pengelolaan dana desa memperoleh hasil nilai rata-rata lebih besar yaitu 89.42 dari pada standar deviasi sebesar  11.54,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  telah  dilakukan  sesuai  dengan  Pemendagri Nomor  20  tahun  2018  tentang  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  mulai  dari  tahapan  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  agar  dana  desa  mampu  dikelola  secara  baik, efektif dan efisien yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun nilai maximum dan nilai  minimum  yang  diperoleh  variabel  pengelolaan  dana  desa  menunjukkan  bahwa  presepsi  responden  yang memilih setuju (netral) sebanyak 42 dan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 105.

## Analisis Statistik Inferensial

## Hasil Uji Bias Metode Umum (Common Method Bias)
Hasil  uji  bias  metode  umum  ( common  method  bias )  dengan  melihat  nilai  full  collinearity  VIF  setiap  variabel yang ada dalam penelitian ini. Adapun hasil VIF dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel  2.  Nilai  Full  Collinearity  VIF  Konstruk  Dan  Pengelolaan  Dana  Desa  (PDD),  Penerapan Good Governance (GG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Dan Komitmen Organisasi (KO)
PGG KSDM PDD Full collinearity VIFs 1.473 2.094 2.020
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada tabel diatas dapat dilihat nilai full collinearity VIF pada seluruh variabel konstruk memiliki nilai full collinearity VIF < dari 3,3 yakni konstruk PGG (1,473), KSDM (2,094), dan PDD (2,020). Dengan begitu dapat ditarik  kesimpulan bahwa,  seluruh variabel  konstruk dalam  penelitian  ini  bebas  dari permasalahan  kolinearitas atau common method bias .

## Hasil Uji Validitas Convergent
Untuk pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan construct validity yang terbagi menjadi dua yaitu konvergen dan diskriminan (Ghozali & Latan, 2014:91).

## Hasil Uji Validitas Convergent
Validitas  konvergen  (convergent)  bertujuan  untuk  menguji  korelasi  antar  item/  indikator  untuk  mengukur konstruk. Idealnya indikator yang valid adalah indikator yang memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Dalam beberapa kasus, sering syarat loading factor di atas 0,70 sering tidak terpenuhi kususnya untuk kuesioner yang baru  dikembangkan.  Oleh  karena  itu,  loading  antara  0,40-0,70  harus  tetap  dipertimbangkan  untuk  tetap dipertahankan, dapat dilihat dari table dibawah ini:
Tabel 3. Nilai Indicator Loading, P-Value dan AVE Konstruk Penerapan Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Dana Desa
Indicator Loading P-Value AVE Hasil PGG1 0.890 <0.001 0.561 Valid
PGG2 0.637 <0.001 Valid PGG3 0.762 <0.001 Valid PGG4 0.884 <0.001 Valid PGG5 0.873 <0.001 Valid PGG6 0.513 <0.001 Valid PGG7 0.527 <0.001 Valid PGG8 0.749 <0.001 Valid PGG9 0.861 <0.001 Valid PGG10 0.628 <0.001 Valid PGG11 0.741 <0.001 Valid PGG12 0.812 <0.001 Valid PGG13 0.724 <0.001 Valid KSDM1 0.694 <0.001 0.624 Valid KSDM2 0.852 <0.001 Valid KSDM3 0.859 <0.001 Valid KSDM4 0.641 <0.001 Valid KSDM5 0.747 <0.001 Valid KSDM6 0.801 <0.001 Valid KSDM7 0.886 <0.001 Valid KSDM8 0.690 <0.001 Valid PDD1 0.874 <0.001 0.630 Valid PDD2 0.875 <0.001 Valid PDD3 0.761 <0.001 Valid PDD4 0.686 <0.001 Valid PDD5 0.768 <0.001 Valid PDD6 0.807 <0.001 Valid PDD7 0.858 <0.001 Valid PDD8 0.859 <0.001 Valid PDD9 0.629 <0.001 Valid PDD10 0.831 <0.001 Valid PDD11 0.786 <0.001 Valid PDD12 0.784 <0.001 Valid PDD13 0.713 <0.001 Valid PDD14 0.827 <0.001 Valid PDD15 0.769 <0.001 Valid PDD16 0.836 <0.001 Valid PDD17 0.747 <0.001 Valid PDD18 0.838 <0.001 Valid PDD19 0.821 <0.001 Valid PDD20 0.839 <0.001 Valid PDD21 0.700 <0.001 Valid
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai indicator loading atau loading factor konstruk dari seluruh variabel ada  beberapa  indikatornya  yang  memperoleh  nilai indicator  loading variabel  <  0,70.    Namun  peneliti  tetap mempertahankan indicator  loading yang  memperoleh  nilai  <  0,70  tersebut  di  dalam  penelitian  ini,  karena menurut  Hair  dkk  (2013)  dalam  Sholihin  dan  Ratmono  (2013:66) loading antara  0,40-0,70  harus  tetap dipertimbangkan  untuk  dipertahankan.  Seluruh  indikator  memiliki  signifikansi  p-value  dibawah  0,05  dan  nilai everage variance extracted (AVE) di atas 0,50 yang dapat diartikan bahwa seluruh indikator relatif dari masing- masing variabel yaitu variabel penerapan good governance (PGG) , kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dan  pengelolaan  dana  desa  (PDD)  di  atas  memiliki  korelasi  terhadap  konstruk  penerapan good  governance , kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan dana desa. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh indikator yang ada  pada  konstruk  penerapan good  governance (PGG),  kompetensi  sumber  daya  manusia  (KSDM)  dan pengelolaan dana desa (PDD) telah memenuhi persyaratan validitas convergent .

## Hasil Uji Validitas Discriminant
Validitas diskriminan (discriminant) bertujuan untuk menguji item/ indikator dari dua konstruk yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali & Latan, 2014:91). Oleh sebab itu, nilai cross loading dan nilai Akar Kuadrat ( Square Roots ) Average Variance Extracted (AVE) dapat dilihat dari table dibawah ini:
Tabel 4. Nilai Cross Loading Konstruk Penerapan Good Governance (PGG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Pengelolaan Dana Desa (PDD)
PGG KSDM PDD PGG1 0.792 -0.453 0.409 PGG2 0.774 -0.460 0.435 PGG3 0.822 -0.369 0.434 PGG4 0.791 -0.457 0.406 PGG5 0.786 -0.465 0.406 PGG6 0.723 -0.445 0.529 PGG7 0.833 -0.462 0.304 PGG8 0.850 -0.397 0.348 PGG9 0.794 -0.457 0.401 PGG10 0.786 -0.454 0.420 PGG11 0.833 -0.353 0.426 PGG12 0.809 -0.425 0.406 PGG13 0.850 -0.348 0.396 KSDM1 -0.372 0.736 -0.565 KSDM2 -0.280 0.809 -0.518 KSDM3 -0.407 0.739 -0.537 KSDM4 -0.389 0.733 -0.558 KSDM5 -0.530 0.725 -0.441 KSDM6 -0.456 0.782 -0.424 KSDM7 -0.464 0.750 -0.472 KSDM8 -0.385 0.735 -0.558 PDD1 -0.324 0.785 -0.528 PDD2 0.390 -0.508 0.768 PDD3 0.370 -0.540 0.756 PDD4 0.454 -0.565 0.689 PDD5 0.340 -0.482 0.808 PDD6 0.397 -0.503 0.768 PDD7 0.348 -0.554 0.756 PDD8 0.392 -0.507 0.768 PDD9 0.366 -0.527 0.767 PDD10 0.425 -0.583 0.693 PDD11 0.394 -0.488 0.779 PDD12 0.392 -0.490 0.778 PDD13 0.337 -0.546 0.767 PDD14 0.336 -0.510 0.792 PDD15 0.359 -0.534 0.765 PDD16 0.446 -0.559 0.699 PDD17 0.387 -0.489 0.782 PDD18 0.375 -0.509 0.775 PDD19 0.358 -0.540 0.762 PDD20 0.391 -0.468 0.793 PDD21 0.378 -0.543 0.749
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada  tabel  4  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa  nilai  korelasi  seluruh  indikator  dari  masing-masing  variabel konstruk yaitu penerapan good governance (PGG), kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dana pengelolaan dana desa (PDD) mempunyai korelasi yang tinggi dibandingkan pada variabel kontuk lainnya. Hal ini dibuktikan variabel  konstruk  penerapan  good  governance  (PGG)  dibandingkan  dengan  variabel  konstruk  lain,  seperti pengelolaan  dana  desa  (PDD),  kompetensi  sumber  daya  manusia  (KSDM)  memperoleh  hasil  lebih  tinggi. Selanjutnya,  pada  variabel  kontruk  kompetensi  sumber  daya  manusia  (KSDM)  memperoleh  hasil  nilai  lebih tinggi dibandingkan variabel penerapan good governance (PGG) dan pengelolaan dana desa (PDD). Serta pada variabel kontruk pengelolaan dana desa (PDD) memeperoleh hasil lebih besar dibandingkan variabel penerapan good  governance (PGG)  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (KSDM).  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  seluruh indikator yang ada pada variabel konstruk penerapan good governance (PGG), kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dan pengelolaan dana desa (PDD) memenuhi persyaratan validitas discriminant .
Tabel 5. Nilai Akar Kuadrat AVE Variabel Konstruk Penerapan Good Governance (GG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), dan Pengelolaan Dana Desa (PDD)
PGG KSDM PDD PGG 0.749 KSDM -0.533 0.790 PDD 0.508 -0.691 0.794
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada  tabel  5  dapat  dilihat  nilai-nilai  yang  diperoleh  diatas  dikatakan  baik  dan  memenuhi  syarat  dari validitas discriminant . Hal ini terbukti dari hasil masing-masing dari variabel konstruk seperti penerpapan good governance  (PGG),  kompetensi  sumber  daya  manusia  (KSDM),  dan  pengelolaan  dana  desa  (PDD)  dapat menjelaskan  varian  yang  lebih  banyak  di  dalam  pengukuran  item/  indikatornya  sendiri  dibandingkan  dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain.

## Hasil Uji Reabilitas
Reliabiltas  dari  suatu  pengukuran  mengindikasikan  stabilitas  dan  konsistensi  dari  instrumen  yang  mengukur suatu konsep dan berguna untuk menguji suatu “kebaikan” dari pengukuran tersebut (Sekaran, 2003:203 dalam Ghozali & Latan, 2014:97). Uji ini dapat dilihat melalui kriteria sebagai berikut:

## Hasil Indicator Reliablity
Tabel 6.   Nilai Cronbach’s Alpha Variabel Konstruk Penerapan Good Governance (PGG),
Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Pengelolaan Dana Desa (PDD) PGG KSDM PDD Cronbach’s Alpha 0.931 0.922 0.970
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  seluruh  nilai  dari crombach’s alpha variabel  konstruk  laten  memperoleh  hasil diatas 0,70. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan reliabilitas .

## Hasil Internal Consistency Reliability
Tabel 7. Nilai Composite Reliability Variabel Alpha Konstruk Penerapan Good Governance (PGG), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Pengelolaan Dana Desa (PDD)
PGG KSDM PDD Composite Reliab. 0.942 0.936 0.973
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada  tabel  7  di  atas,  dapat  dilihat  seluruh  nilai  dari composite  reliability variabel  konstruk  laten memperoleh  hasil  diatas  0,70.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  seluruh  variabel  konstruk  juga  dapat  memenuhi persyaratan reliabilitas.

## Hasil Evaluasi Model Struktural
Model  struktural  (inner  model)  merupakan  model  struktural  untuk  memprediksi  hubungan  kausalitas  antar variabel  laten  (Latan  &  Ghozali,  2012:77).  Evaluasi  model  structural  dapat  diukur  dengan  kriteria  sebagai berikut:

## Hasil Koefisien Determinasi
Tabel 8. Nilai R-squared dan Adjusted 𝑹 𝟐
PGG KSDM PDD R-squared 0.592
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  diperoleh  nilai R-squared pengelolaan  dana  desa  (PDD)  sebesar 0,592 yang memiliki arti bahwa pengaruh penerapan good governance (PGG), terhadap pengelolaan dana desa (PDD) adalah sebesar 59,2% dan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
Hasil Model Fit dan Quality Indexes
Tabel 9. Nilai Indikator-Indikator Fit dan Quality Indexes Model Fit And Quality Indeices Average path coefficient (APC)=0.436, P<0.001 Average R-squared (ARS)=0.598, P<0.001 Average adjusted R-squared (AARS)=0.592, P<0.001 Average block VIF (AVIF)=1.292, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.862, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Tenenhaus GoF (GoF)=0.601, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36 Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1 R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1 Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7 Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai average path coefficient (APC) sebesar 0,436 dengan p-value = 0,001, average R-squared (ARS) sebesar 0,598 dengan p-value = 0,001, average adjusted R-squared (AARS) sebesar 0,592 dengan p-value = 0,001, hal ini dapat diartikan bahwa model penelitian mempunyai fit yang baik. selanjutnya,  pada  nilai average  variance  inflation  factor (AVIF)  sebesar  1,292  dan average  full  collinearity variance  inflation  factor (AFVIF)  sebesar  1,862  <3,3,  ini  dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada  masalah multikolonieritas antar  indikator  dan  antar  variabel  eksogen.  Dan  pada  nilai tenenhaus  goodness  of  fit (GOF) sebesar 0,601 > 0,36, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekuatan prediksi model adalah besar atau fit model sangat baik.

## Pembahasana Dan Hasil Pengujian Hipotesis
Untuk  memprediksi  adanya  hubungan  kausalitas  dalam  SEM-PLS  dengan  menggunakan  WrpPLS  6.0  dapat dilakukan dengan melihat T-Statistik yang dilihat pada tabel path coefficien, p-value, standard errors dan effect sizes for path coefficients.

## Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama
P- value Effect Size Path Coeficient Standard Error PGG → PDD < 0.001 0.133 0.245 0.081
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  pengujian  hipotesis  terkait  variabel  penerapan good governance terhadap pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1)  diterima karena nilai pada uji statistik P value diperoleh signifikan sebesar < 0.001 (dibawah α ∶ 0,05), dengan effect size sebesar 0,133 > 0,15.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan good  governance berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai variabel path coefficient sebesar 0,245 (berhubungan positif). Hal ini berarti bahwa dengan diterapkannya good governance yang mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  maka  akan  mewujudkan  pengelolaan  dana  desa  yang  sesuai  dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

## Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua
P- value Effect Size Path Coeficient Standard Error KSDM → PDD <0.001 0.465 0.626 0.074
Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil  pengujian  hipotesis  terkait  variabel  kompetensi  sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima karena nilai pada uji statistik P value diperoleh signifikan sebesar < 0,001 (dibawah α ∶ 0,05), dengan effect size sebesar 0,465 > 0,15.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa  dengan nilai variabel path coefficient sebesar 0,626 (berhubungan positif).  Hal  ini  berarti  bahwa  dengan  adanya  kompetensi  sumber daya  yang  dimiliki oleh  aparatur  desa,  tentu akan mampu dengan mudah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik.

## Sumber: Data Primer Diolah, WarpPLS 6.0 (2019)
Gambar 2. Model Persamaan Struktural Dengan Path Coefficients, P-Values dan Effect Size

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  hasil  penelitian  ini, diantaranya:
Penerapan good  governance yang  dilakukan  secara  baik  dan  benar  pada  seluruh  aktivitas  pengelolaan dana desa yang diawali tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggunung jawaban sesuai  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  dengan  terwujudnya  transparansi,  akuntabilitas  dan adanya  keikutsertaan  masyarakat  akan  mampu  mewujudkan  pengelolaan  dana  desa  yang  bebas  dari penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran, maka dengan begitu dapat mewujudkan anggaran dana desa yang sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tambang, Kecamatan  Kampar  dan  Kecamatan  Bangkinang  Kota  hendaknya  lebih  memahami  didalam  penerapan good governace yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  dana  desa  dengan  cara  mengerti  dan  faham  dari  maksud  serta tujuan  dilakukannya  penerapan good  govenrance itu  sendiri  yang  mampu  mencipatakan  transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
Selanjutnya kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting didalam pengelolaan dana desa. Dengan  memiliki  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  baik  dan  berkualitas,  maka  dapat  memudahkan pengelolaan  dana  desa.  Dimana  pada  setiap  tahapan  dalam  proses  pengelolaan  dana  desa  memerlukan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  dan  ahli  dibidangnya,  agar  pengelolaan  dana  desa  dapat  direncanakan  sesuai dengan  semestinya,  dilaksanakan  secara  baik  dan  benar  sesuai  peraturan  yang  ada,  lengkapnya  penatausahaan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan serta adanya laporan yang lengkap pada setiap tahap pengelolaan dana  desa  sehingga  mampu  dipertanggung  jawabkan.  Oleh  sebab  itu,  maka  pemerintah  desa  yang  ada  pada Kecamatan  Tambang,  Kecamatan  Kampar  dan  Kecamatan  Bangkinang  Kota  diharapkan  untuk  dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan  diklat-diklat  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  juga  membuka  peluang  bagi  peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh pada pengelolaan dana desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  M.  Faisal.  (2005). Dasar-Dasar  Manajemen  Keuangan ,  Edisi  Kedua,  Cetakkan  Kelima.  Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
Gatra,  Sandro.  (26  Februari  2019). Total  Dana  Desa  Tahun  2019-2024  Sebesar  Rp  400  Triliun . https://nasional.kompas.com. Diakses 28 September 2019.
Bergman,  Michael  and  Jan-Erik  Lane.  1990. Public  Policy  In  A  Principal-Agent  Framework .  Journal  of Theoretical Politics 2(3): 339-352.
CNNIndonesia.com.  2019. Icw  Sebut  Korupsi  Dana  Desa  Kian  Meningkat .  https://www.cnnindonesia.com. Diakses 20 Desember 2019.
Fattah Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dan Dewan Sekolah . Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
Ghozali,  Imam.,  &  Hengky  Latan.  2014. Partial  Least  Squares:  Konsep,  Teknik  Dan  Aplikasi  Menggunakan Program Warppls 3.0 Edisi Kedua . Universitas Diponegoro, Semarang. Harianbrantas.  com.  2019.  http://www.harianberantas.co.id/2019/07/  dugaan-korupsi-add-kades-tanjung- alai.html
Indriasih, Dewi. 2014. The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting In Local Government . ISSN Vol.5, No.20. Kurniawan, Agung.2005. Tranformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Public . ANDI. Yogyakarta. Moeheriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Surabaya: Ghalia Indonesia. Moe, T. M. 1984. The New Economics Of Organization . American Journal of Political Science 28(5): 739-777. Nunuy Nur Afiah dan Dien Noviany Rahmatika. 2014 . Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And  Its  Implication  On  Good  Governance  (Research  On  Local  Government  Indonesia) .  Research International Journal of Businiess, Economic and Law.
e-ISSN: 2685-5607
Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dalam mengatur tentang pengelolaan dana desa.
Ponamon, I.F. 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Manado . Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi, 9 (2): 68- 80.
Renyowijoyo,  Muindro.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba  Edisi  Kedua .  Penerbit  Mitra Wacana Media. Yogjakarta.
Said,  J.,  Alam,  M.M.,  &  Johari,  R.J.  2018. Assessment  Of  Accountability  Practices  In  The  Public  Sector  Of Malaysia . Asia-Pacific Management Accounting Journal, 13(1), 167-184. Siwambudi  I  G  Ngurah,  Gerianta  Wirawan  Yasa,  dan  I  Dewa  Nyoman  Badera.  2017. Komitment  Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.1 (2017): 385-416. Sholihin Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. Analisis Sem-Pls Dengan Wrappls 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis . Penerbit ANDI. Yogyakarta. Sudarmanto. 2009. Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharsimi  Arikunto.  1993:31  Anggraeni  Yunita  Dan  Chirstianingrum.    2018. Measurement  Of  Accountability Management Of Village Funds . Integrited Journal Of Business and Economics e-ISSN: 2549-3280. Sukrisno Agoes. 2011. Etika Bisnis Dan Profesi . Salemba Empat. Jakarta.
Suwanda,  D.  2015. Factors  Affecting  Quality  Of  Local  Government  Financial  Statements  To  Get  Unqualified Opinion  (Wtp)  Of  Audit  Board  Of  The  Republic  Of  Indonesia  (Bpk). Research  Journal  of  Finance  and Accounting, 6 (4):139-157.
Taufeni  Taufik.  2009. Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Sistem  Keuangan  Negara  Republik  Indonesia . Pekbis Jurnal, Vol.17, No.01.
Taufik Taufeni dan Dian Kamala. 2013. Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik. Pekbis Jurnal Vol.5, No.1.
Taufeni Taufik. 2019. The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention . International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 09.
Wibowo. 2010. Manajemen Kinerja . Rajawali Press. Jakarta.