JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i2.109

## Potensi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Akademisi

## Argo Pambudi *)
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Jalan Colombo 1, Karangmalang, Yogyakarta, 55281
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 15/08/2022 Received in revised form 10/09/2022 Accepted 05/10/2022

## Abstract
This paper intends to describe bureaucratic interventions in academic activities that have contents the potential that lead to create corruption in the university environment. If there is no serious treatment from the authorities to prevent it, then it is  not impossible that the situation will explode into a real corruption. It's just a matter of time, when officials process it legally. This situation will clearly disrupt the productivity and reputation of academics staf in higher education in the future.
Keywords: corruption, university, academic staf, bureaucracy

## Abstrak
Artikel ini bermaksud memaparkan intervensi birokatis pada kegiatan  yang bersifat akademis yang berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Bilamana tidak ada treatment serius dari pihak yang berwenang untuk mencegahnya, maka bukan tidak mungkin situasi itu akan meledak menjadi tindak pidana korupsi nyata. Tinggal menunggu waktu saja, yaitu ketika aparat  penegak  hukum  bergerak  memprosesnya  secara  hukum.  Situasi  ini  jelas  akan  mengganggu produktivitas dan menurunkan reputasi akademisi dan lembaga perguruan tinggi di masa depan.
Kata kunci: korupsi, perguruan tinggi, akademisi, birokrasi
PENDAHULUAN Dilihat  dari  sudut  pandang administrasi  publik,  tindak  pidana korupsi  adalah  tindakan  tidak  terpuji yang melanggar hukum, etika, merugikan  keuangan  negara  serta merugikan kepentingan umum lainnya. Di  lingkungan  perguruan  tinggi  tentu saja  tindak  pidana  korupsi  itu merugikan  kepentingan  akademik
*) Penulis Korespondensi E-mail : argo_pambudi@uny.ac.id
yang  menjadi core aktivitasnya. Persoalannya,  tidak  sedikit  kegiatan akademik  yang  sulit  memenuhi ketentuan  birokratis  sehingga  riskan dan berpotensi untuk dianggap sebagai tindak  pidana  koruspi.  Selama  ini kegiatan-kegiatan yang sulit memenuhi ketentuan  birokratis  tersebut  terus berlangsung  namun  tidak  pernah diproses secara hukum sebagai tindak pidana  korupsi,  padahal  kerugian negara  sudah  tampak  degan  jelas. Aparat  penegak  hukum  memilih  tidak mempersoalkannya  karena  berbagai macam alasan. Sampai kapan persoalan ini  berlangsung?  Pertanyaan  ini menggelitik  untuk  dijawab  demi menjaga  marwah  akademisi  dan reputasi dunia pendidikan tinggi kita.
Tindak  pidana  korupsi  adalah turunan,  langsung  maupun  tidak langsung, dari perilaku tidak etis, tidak jujur,  curang,  bohong, “ selingkuh ” , tidak transparan, tidak accountable dan sebagainya. Perilaku korupsi berdiri di atas  landasan  niat  yang  tidak  baik – baik  terencana  ataupun  spontan – untuk  mendapatkan  jalan  pintas memperkaya  diri  dalam  arti  luas dengan  cara-cara  illegal,  seperti “menjual”  atau  menyalah -gunakan kewenangan  dan  fasilitas  negara. Ujung-ujungnya negara dirugikan, baik secara  materiil  dan  non-materiil.
Kerugian negara bisa berupa kepentingan umum terbengkalai, uang dan kekayaan negara “ menguap ” tanpa peruntukan dan pertanggung-jawaban yang  jelas,  keadilan  sosial  terabaikan, penegakan  hukum “tajam  ke  bawah namun  tumpul  ke  atas” ,  terbengkelai dan  menurunnya  kualitas  pendidikan, menurunnya  reputasi  akademisi  dan lain  sebagainya.  Kesemuanya  itu menunjukkan betapa dahsyatnya daya rusak  korupsi  pada  semua  aspek kehidupan masyarakat.
Berbicara  topik  korupsi,  ada  2 kata  kunci  di  dalamnya,  yaitu  (1) pelanggaran  hukum,  dan  (2)  kerugian
negara.  Tindakan  merugikan  negara mungkin  saja  bisa  lepas  dari  jeratan hukum karena format pelanggarannya begitu  “halus”  dan  samar  sehingga tidak  mampu  menghadirkan  bukti untuk  diproses  secara  hukum.  Hanya moral saja yang bisa membedakannya. Begitulah  yang  banyak  terjadi  dalam kegiatan  akademik  pada  umumnya – Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan  Pengabdian  pada  Masyarakat. Dalam kaitan ini hukum tidak mampu mengatasi  persoalan  ini  karena berbagai  faktor  penyebab,  seperti penggunaan konsep yang kurang valid, keusangan  kodifikasi  hukum  dalam menyesuaikan  perkembangan  bentuk korupsi yang semakin canggih dan sulit dijangkau  untuk  dibuktikan  dan sebagainya.  Tidak  ketinggalan  pula faktor keterbatasan kemampuan, moral  dan  niat  dari  aparat  penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara intensif.
Dari sisi mekanisme penegakan hukum dewasa ini, deteksi keberadaan korupsi  itu  terlampau  mekanistis. Korupsi itu “ada” hanya bila diketahui telah  melanggar  UU,  telah  diproses secara hukum dan divonis hakim yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap. Demikianlah  konsep  tindak  pidana korupsi yang lazim digunakan dewasa ini. Sementara itu perilaku korup yang formatnya “di  luar” ketentuan  hukum tertulis  yang  berlaku,  subyeknya  sulit diketahui, tempat kejadian perkaranya tidak  diketahui  dan  tidak  diproses secara  hukum,  maka  korupsi  itu dianggap  “tidak  ada”,  walaupun kerugian  negara  sudah  jelas  ada. Asumsi  inilah  yang  membuat  banyak kasus merugikan negara di lingkungan akademisi  tidak  dianggap  sebagai tindak pidana korupsi.
Banyaknya pejabat publik non- akademisi  yang  terkena  OTT  (Operasi Tangkap  Tangan)  KPK  akhir-akhir  ini menunjukkan  keberadaan  korupsi  di lingkungan tempat kerja mereka lebih
nyata dan teridentifikasi lebih jelas dan mudah  dibuktikan  secara  hukum  oleh aparat penegak hukum. Sementara itu OTT akademisi di lingkungan perguruan  tinggi  relatif  lebih  sedikit. Kasus-kasus  karupsi  di  lingkugan  PT itu  masih  terbatas  pada  pejabat administratif  atau  birokrat  kampus yang  tengah  menjalankan  tugas administratif  saja – bukan  tugas akademik – seperti  kasus  OTT  Rektor
Universitas  Lampung  (UNILA)  yang disangka menerima suap dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri (2022), kasus  bekas  Dekan  FE  Universitas
Pattimura terkait penyalahguaan dana penerimaan  negara  bukan  pajak (2014),  kasus  korupsi  bekas  Wakil Rektor  UI  terkait  dengan  korupsi proyek instalasi infrastruktur teknologi informasi  gedung  perpustakaan  UI tahun 2010 (2014),  kasus korupsi yang melibatkan  bekas  Rektor  Universitas Jenderal  Soedirman  terkait  dengan proyek  Kerjasama  penggunaan  dana CSR (2014). Mengacu pada konsep keberadaan  korupsi  yang  terlalu mekanistis di atas, fenomena itu tidak serta-merta  bisa  disimpulkan  bahwa pada kegiatan akademik di lingkungan perguruan  tinggi  sudah  bebas  dari korupsi. Hanya soal waktu saja, kapan korupsi  di  lingkungan  akademisi  itu dinilai  sebagai  pelanggaran  hukum, merugikan  negara  dan  kapan  aparat penegak  hukum  bertindak.  Dalam rangka  mengantisipasi  dan  mencegah munculnya  tindak  pidana  korupsi  di lingkungan akademisi itu penelitian ini berusaha  mengidentifikasi  mana  saja dan  faktor  apa  saja  yang  membuat aktivitas akademisi di perguruan tinggi bisa  dianggap  sebagai  tindak  pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini merupakan sebagian dari  ekstraksi  dari  hasil  penelitian
berjudul “Studi  Eksplorasi  Tentang Ketentuan Akuntabilitas Pada Perguruan Tinggi Indonesia” . Penelitian  itu  menggunakan  metode Studi Pustaka dan pengamatan  kasus empiris oleh peneliti. Sumber pustaka utamanya adalah artikel jurnal ilmiah yang relevan terpublikasi. Hasil kajian Pustaka  disintesakan  dengan  kasus- kasus yang pernah terjadi dan dialami para akademisi. Kesemuanya menjadi referensi  penelitian  ini.  Antara  hasil penelitian  terdahulu  dan  kasus empiris  tidak  substitutive  namun bersifat complementery atau  saling melengkapi  demi  validitas  penelitian ini.

## HASIL DAN DISKUSI
Berbagai bentuk perilaku korup  pada  kegiatan  akademik  di lingkungan  perguruan  tinggi tidak selalu  terrencana dan dilandasi  niat buruk sejak awal dari para akademisinya.  Namun  lebih  sering disebabkan  oleh  karena  norma akuntabilitas  yang  digunakan  adalah norma  birokrasi  yang  tidak  selalu kompatibel  dengan  norma  akademik. Intervensi  negara  melalui  penerapan norma  birokrasi  pada  kegiatan akademik  ini  telah  menjadi  pemicu munculnya potensi perilaku korup ini. Perilaku korup di kalangan akademisi ini  merupakan  sebagian  efek  negatif sistem  birokrasi  yang  diterapkan  di lembaga pendidikan, terutama norma- norma pertanggung-jawaban keuangan milik negara. Banyak  literatur  mengatakan bahwa  penerapan  sistem  birokrasi pada lembaga pendidikan tidak selalu compatible dan memunculkan banyak masalah  (Watskin  2021).  Salah  satu bentuknya  adalah  para  akademisi kesulitan menerapkan aturan pertanggung-jawaban  birokratis  ini untuk  mendukung  kegiatan-kegiatan akademiknya.  Oleh  karena  itu, lembaga  penyelenggara  pendidikan
dan  para  akademisinya  terdorong untuk berperilaku melanggar ketentuan birokrasi yang riskan untuk dianggap merugikan negara.
Penerapan  norma  birokrasi pada lembaga pendidikan tidak selalu berefek  buruk,  karena  berfungsi regulatif  dan  menjadi  sarana  kontrol negara  pada  aktivitas  masyarakat. Namun  pada  umumnya  melahirkan banyak  masalah  di  bidang  akademik. Satu  diantaranya  adalah  mendorong para akademisinya berperilaku korup ini,  demi  menjaga  kelangsungan aktivitas akademiknya. Diantara para peneliti  yang  berpendapat  kurang lebih  demikian  itu  adalah  Watskin (2021),  Ikramatoun,  dkk  (2021), Humes,  W.  (2021),  Debra  Talbot  & Millicent  Churcher  (2020),  Hannah Spector  (2019),  Katz  M.,  (1974), Robert  Boyd  Skipper  (2018),  Nikolai Rozov  (2017),  Ntanos,  A.  S.,  & Boulouta,  K.  (2012),  Krueathep,  W. (2008), Bjork, R. M. (1977).
Temuan  penelitian  Watskin (2021) dan para peneliti di atas pada intinya mengarah pada satu pendapat bahwa fungsi birokrasi yang mengatur profesi  pendidikan  (akademisi)  itu memunculkan masalah. Karena budaya, struktur, rutinitas, keyakinan serta asumsi yang mendasari birokrasi  itu  bisa  tidak support menghadapi banyak masalah pendidikan. Birokrasi yang profesional tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Terlebih lagi  nilai  birokrasi  dewasa  ini berkembang  semakin  rasional,  tidak manusiawi, mengesampingkan aspek- aspek  emosional,  personal  dan irrational.  Sementara  itu  masalah pembangunan manusia yang menjadi domain aktivitas pendidikan (akademik) juga membutuhkan penanganan yang personal, irrational,
emodional,  dan  semacamnya.  Oleh karena  itu  penerapan  nilai-nilai
birokrasi banyak mengalami kegagalan. Birokrasi juga menjebak individu  akademisi  ke  dalam  sistem yang  murni  berdasarkan  keyakinan efisiensi,  perhitungan  rasional,  dan kontrol  model  birokrasi.  Dunia pendidikan  telah  terjerat  dalam pandangan  teknis  birokratis  seperti itu. Seolah-olah semua masalah dalam pendidikan  adalah  masalah  teknis yang  bisa  dipecahkan  secara  teknis pula.  Dari  temuan  ini  saja,  ketika diterapkan pada aspek yang berkaitan dengan  keuangan  negara,  maka  akan muncul banyak potensi tindak pidana korupsi itu. Karakteristik pekerjaan akademisi  itu  berbeda  jauh  dengan karakteristik  pekerjaan  birokrasi pada umumnya. Dengan menggunakan  ketentuan  birokrasi, kegiatan  operasional  akademik  yang mengandalkan  intelektual  akademisi, seperti  membaca  buku,  membaca jurnal  hasil  penelitian  terdahulu, menulis jurnal, merenung berkreasi – yang  kesemuanya  itu  merupakan porsi  terbesar  kegiatan  akademisi – tidak  boleh  dihargai  dengan  uang, padahal template RAB penelitian telah ditentukan besaran minimalnya. Oleh karena  itu  sejak  menyusun  rencana anggaran  belanja  (RAB)  untuk menghabiskan  dana  minimal  itu  saja terasa  sulit  sekali,  apalagi  nanti mempertanggung-jawabkan  realitas pembelanjaannya.  Solusinya mark  up kegiatan atau membuat rekayasa yang penuh  dengan  kepalsuan  dokumen demi menghindari sanksi pemerintah seperti ini lazim dilakukan akademisi. Bentuk-bentuk rekayasa kegiatan dan pertanggung-jawaban  fiktif  semacam inilah  yang  menjadi  potensi  tindak pidana korupsi versi norma birokrasi. Sementara  itu  versi  dari  akademisi tidak demikian. Membaca buku butuh lampu  penerangan,  menulis  artikel harus  menggunakan  laptop.  Semua
kegiatan  operasional  semacam  itu membutuhkan  aliran  listrik  PLN,
sementara itu membebankan anggaran penelitian untuk membayar listrik  PLN  tidak  diperbolehkan, dianggap melanggar Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar  Biaya  Keluaran. Sistem anggaran ala birokrasi seperti ini  mendorong  munculnya  tindak pidana korupsi.
Ada contoh lain dalam penyusunan  proposal  penelitian  dari Kemendikbud  RI  via  SIMLITABMAS tahun 2022. Dengan asumsi akademisi itu bukan  ahli  penyusunan  anggaran, maka  bisa  dipaparkan  pengalaman sebagai  berikut:  Pada  template penyusunan  anggaran  penelitian kelompok  2-3  orang  skim Penelitian Dasar  Perguruan  Tinggi telah  diberi limit  biaya  minimal  275  juta  rupiah dan  maksimal  675  juta  rupiah  per tahun. Pembatasan minimal anggaran sebesar  ini  menjadi  pekerjaan tersendiri yang tidak mudah bagi para akademisi.  Akhirnya  penyusunan anggaran  menjadi  “ngawur”  yang maknanya “menabung masalah” untuk  akhir  waktu  penyusunan laporan pertanggung-jawaban keuangan.  Misalnya  saja  belanja kertas HVS dibuat sebesar 5 jt rupiah untuk  memenuhi  pagu  minimal anggaran tersebut. Bagaimana mempertanggung-jawabkan dana pembelanjaan  5  jt  rupiah  untuk belanja  kertas  HVS  sesuai  dengan peraturan Menkeu? Moda-moda seperti  inilah  yang  menjadi  embrio tindak  pidana  korupsi.  Sejatinya masih  contoh  kasus  lain  yang  bisa menunjukkan  adanya  potensi  tindak pidana korupsi dilingkungan akademisi.

## KESIMPULAN
Sebagian  besar  akademisi
Indonesia bernaung di dalam lembaga perguruan  tinggi,  baik  Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS), dimana pengelolaannya sarat dengan intervensi  birokrasi  ini.  Aturan birokratis  menjadi  sarana  untuk kontrol  kualitas  dan  regulasi  hampir semua  aspek  pengelolaan  kegiatan akademik  di  perguruan  tinggi. Akutabilitas  dan  penjaminan  mutu oleh  negara  dilakukan  melalui mekanisme  akreditasi  BAN  PT.  Oleh karena  itu  implementasi  nilai-nilai birokrasi di lembaga PT menjadi tidak terhindarkan  lagi,  bahkan  cenderung mendominasi.  Namun  sering  terjadi perbenturan  nilai-nilai  birokratis dengan  nilai-nilai  akademik  yang harus  tegakkan.  Salah  satu  dampak buruk  yang  dihasilkan  secara  tidak langsung  adalah  munculnya  banyak potensi  tindak  pidana  korupsi  ini. Bilamana  tidak  ada  treatment  dari pihak yang berwenang untuk mencegahnya,  maka  bukan  tidak mungkin  suatu  saat  nanti  akan meledak menjadi masalah nyata yang dampaknya sangat merugikan kehidupan ilmiah di masa depan.

## PENGHARGAAN
Penghargaan sebesar- besarnya   penulis   sampaikan kepada semua  partisipan  penelitian  ini, khususnya pada para akademisi yang dengan senang hati mau menceriterakan pengalamannya yang terkait  dengan  topik  penelitian  ini. Dengan  berat  hati  penulis  tidak menyebutkan  jati  diri  mereka  atas permintaan  mereka  sendiri  karena berbagai alasan subyektif. Selanjutnya ucapan  terima  kasih  juga  penulis sampaikan  kepada  jajaran  pimpinan Universitas  Negeri  Yogyakarta  yang pada  tahun  2021  telah  membiayai penelitian ini dengan Kontrak Nomor T/37/UN34.14/PT.01.03/2021.
Akhirnya  ucapan  terima  kasih disampaikan  pula  kepada  teman- teman  anggota  ASIAN (Asosiasi
Ilmuwan  Administrasi  Negara) yang telah  memberikan  respon  ketika materi penelitian ini didiskusikan.

## REFERENSI
Bjork, R. M. (1977). How useful is the American Educational Bureaucracy? Peabody  Journal  of Education , 55(1), 51 – 55. Humes, W. (2021). THE “IRON CAGE” OF EDUCATIONAL BUREAUCRACY. British  Journal  of Educational Studies , 1 – 19. doi:10.1080/00071005.2021.189912
9
Ikramatoun,  S.,  K.  Amin,  D.
Halik  (2021).,  Iron  Cage  Birokrasi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis., Jurnal  Pendidikan  Sosiologi  Humanis, Vol. 6, No. 1, July 2021. (p. 18 – 29). Katz, M. (1974). Class, bureaucracy,  and  schools. New  York: Praeger Publishers. Krueathep,  Weerasak  (2008)., How  Does  School  Bureaucracy  Affect Student Performance? A Case of New Jersey School Districts., Article in SSRN Electronic  Journal June  2008,  DOI: 10.2139/ssrn.1160941 Ntanos,  A.  S.,  &  Boulouta,  K. (2012).
Bureaucracy-
bureaupathology  in  education  and administration. International  Journal of Strategic Change Management , 4(2), 129-138. doi:10.1504/ijscm.2012.046502 Rozov,
Nikolai (2017).,
Overcome  stagnation  of  university education:  from  bureaucratic  control to  competition  of  quality,  September 2017, DOI: 10.20339/AM.09-17.043 Skipper,  Robert  Boyd  (2018)., Education  and  Bureaucracy  in advance., The International journal of
applied  philosophy 32(1)  April  2018. DOI: 10.5840/ijap2018828101 Spector, H. (2019). Bureaucratization,  education  and  the meanings of responsibility. Curriculum  Inquiry,  1 – 18.  doi: 10.1080/03626784.2018.1547615 Talbot,  Debra.  &  Millicent Churcher. (2020)., The corporatisation of education: Bureaucracy, boredom, and transformative possibilities., Article in New  Formations ,  June  2020  DOI: 10.3898/NewF:100-101.03.2020 Watkins, John (2021)., Enabling  change  school  and  district bureaucracy has failed us all. What are some alternatives? https://www.nextgenlearning.org/ar ticles/alternatives-to-failed-school- and-district-bureaucracy.