## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 19, No. 1, Juni 2019 (hlm. 37-54)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## ANALISIS PELAKSANAAN AKAD IJÂRAH DALAM SUKUK PROJECT BASED SUKUK DI INDONESIA

## ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE IJÂRAH CONTRACT IN SUKUK PROJECT BASED SUKUK IN INDONESIA

## Taufiq Kurniawan & Asmak Ab Rahman
Department of Syariah and Economics, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. e-mail:  fathony623@yahoo.com & asmak@um.edu.my
Submitted: April 30, 2019; Reviewed: May 8, 2019; Accepted: May 21, 2019
Abstrack: In 2012, Indonesia issued the first sovereign sukuk specifically to finance infrastructure develop- ment. This Sukuk is known as Project Based Sukuk (PBS). This research was conducted to investigate how the implementation of Ijârah contracts that have been used in this product. Data was collected using interview and library methods. The source of the interview was interested parties in the Sharia Financing Directorate - Ministry of Finance, and the National Sharia Council - Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). In general, through this research it was found that all the rules and regulations of the al-Ijârah contract in issuing PBS sukuk products have been carried out in accordance with sharia. It was also found that Ijârah al-Maujûdât al-Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB) contract was a new contract resulting from ijtihâd of DSN-MUI that did not opposite to the rules of Islami law.
Keywords: Sukuk PBS, Ijârah Asset to be Leased, Sukuk Ijârah
Abstrak: Pada tahun 2012, Indonesia menerbitkan sukuk negara pertama yang dikhususkan untuk membi- ayai pembangunan infrastruktur. Sukuk ini disebut dengan Project Based Sukuk (PBS). Kajian ini dilakukan untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan kontrak ijârah yang telah digunakan dalam produk ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan metode perpustakaan. Sumber wawancara ada- lah para pihak yang berkepentingan di Direktorat Pembiayaan Syariah - Kementerian Keuangan dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara umum, kajian ini menemukan bahwa se- mua aturan dan peraturan kontrak al-ijârah dalam penerbitan produk sukuk PBS telah sesuai dengan syariah. Ditemukan juga bahwa akad Ijârah al-Maujûdât al-Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB) merupakan akad baru hasil ijtihâd DSN-MUI yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan fiqih.
Keywords: Sukuk PBS, Ijârah Asset to be Leased, Sukuk Ijârah

## Penduluan
Dalam perspektif syariah, suatu akad dikata- kan  sah  apabila  memenuhi  rukun-rukun  dan syarat-syaratnya. Project Based Sukuk , selan- jutnya diringkas dengan sukuk PBS, merupa- kan sukuk negara Indonesia yang membiayai pembangunan infrastruktur yang di dalamnya mengandung akad syariah seperti akad ijârah asset to be leased 1 atau dalam bahasa Arabnya Ijârah  al-Maujûdât  al-Mau‘ûd  Bisti’jarihâ (IMMB).  Sukuk  ini  merupakan  hasil ijti- hâd Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Iindonesia  (DSN-MUI).  Namun  karena  da- lam pembentukannya, sukuk ini tidak hanya menggunakan satu akad, maka besar peluang adanya  nilai-nilai  yang  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai syariah.
Dengan  menggunakan  kajian  kualitatif, yang  mana  pengumpulan  datanya  diperoleh melalui metode wawancara dan perpustakaan, yang  kemudian  dianalisis  melalui  metode deduktif  dan  induktif,  kajian  ini  membahas sisi yang kurang tersentuh oleh peneliti sebe- lumnya,  yaitu  bagaimana  penerapan  akad ijârah pada instrumen sukuk PBS serta apakah pelaksanaan akad ijârah yang terkandung di dalam sukuk PBS telah sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimanakah status keabsahan IMMB dilihat dari perspektif fiqih muamalat. Kurang  tersentuh  maksudnya,  kebanyakan kajian-kajian tentang sukuk negara Indonesia membahas  seputar  konsep,  aplikasi,  potensi dan peran sukuk negara dalam pembangunan ekonomi.  Sementara  kajian  tentang  sukuk PBS,  masih  sedikit. Antaranya,  kajian  Wur-
1  Arie Rachmad Soenjoto & Hilda Lutfiani, “Kon sep  dan  Aplikasi  Sukuk  Negara  dalam  Pembi- ayaan Defisit APBN di Indonesia,” Islamic Eco- nomics  Journal ,  Vol.  2,  No.  2  (2016),  197.  Ika Indriasari, “Analisis Pemilihan Sukuk Sebagai In-- strumen Investasi,” Journal of Management and Business ,Vol. 1, No. 1(2018), 106.
janto Nopijantoro yang menunjukkan bahwa sukuk  PBS  berpotensi  untuk  dikembang- kan  lebih  lanjut  sebagai  instrumen  alternatif pembiayaan  infrastruktur  di  Indonesia.  Kar- enanya, ia dapat digunakan sebagai instrumen investasi atau instrumen partisipasi alternatif bagi masyarakat yang ingin berkontribusi da- lam pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan  dana  yang  cukup  besar,  yang tidak  dapat  dipenuhi  keseluruhannya  mela- lui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN). 2 Sayangnya, kajian Wurjanto Nopi- jantoro belum terlalu menyentuh sisi hukum muamalatnya.

## Prosedur Pelaksanaan Produk PBS
Investor yang ingin membeli sukuk PBS yang diterbitkan oleh Special Purpose Vehicle , se- lanjutnya diringkas dengan SPV, 3 yang dalam hal ini juga dibantu oleh unit kerja pemerin- tah  (Direktorat  Pembiayaan  Syariah)  harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, yaitu: 4
2  Wurjanto  Nopijantoro,  “Surat  Berharga  Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pem- biayaan  Infrastruktur”, Substansi ,  Vol.  1,  No.  2 (2017).
3  SPV  yaitu  badan  hukum  yang  didirikan  untuk menerbitkan sukuk, rujuk: Husnul Khatimah, “Su- kuk dan Kontribusinya dalam Pembiayaan Pemban- gunan,” Optimal:  Jurnal  Ekonomi  dan  Kewirau- sahaan ,  Vol.11,  No.1  (2017,  83-103),  88.  Hilda Lutfiani,  “Concept  and  Application  of  Sovereign Sukuk in State Budget Deficit Financing in Indo- nesia”, Al- Mashalih: Journal of Islamic Law , Vol. 1,
No. 2 (2018), 5.
4  Manggiarto  D.  S  (Kepala  Bagian  Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah, Direktorat Pem- biayaan  Syariah,  Kementerian  Keuangan  Repub- lik  Indonesia)  dan Anggoro  Pridityo  (Staf  Bagian Pengembangan  Instrumen  dan  Kesesuaian  Sya- riah, Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dalam wawancara dengan penulis, 04 Mei 2015.
SPV  sebagai  pihak  yang  menerbitkan 1. sukuk  negara,  akan  mengumumkan seminggu  sebelumnya  bahwa  pada minggu depan (biasanya pada hari selasa) akan menerbitkan sukuk dan menjualnya secara lelang yang hanya dapat diikuti oleh peserta lelang (agen). Waktu lelang dibuka dari jam 10 sampai jam 12 pagi pada hari yang sama.
Investor  hadir  ke  peserta  lelang  (agen) 2. untuk membeli sukuk PBS melalui metode lelang.  Namun,  ada  beberapa  investor yang  membeli  sukuk  PBS  langsung  ke Direktorat Pembiayaan Syariah (unit kerja pemerintah  yang  membantu  SPV  dalam penerbitan sukuk negara) dengan metode private placement . 5
Investor  memberikan  salinan  kartu 3. identitas  diri  atau  KTP,  baik  itu  wakil perusahaan  jika  investor  berupa perusahaan,  ataupun  individual  jika investor pribadi.
Petugas  mengarahkan  investor  untuk 4. mengisi formulir pemesanan sukuk secara online dengan  pilihan  sukuk  PBS,  lalu diisi oleh investor.
Investor  melakukan  negosiasi  dengan 5. peserta  lelang  untuk  harga  yang  akan ditawarkan kepada pihak penerbit sukuk negara  (SPV  dibantu  oleh  Direktorat Pembiayaan Syariah).
Sekiranya tawaran  dimenangkan  oleh  mereka, maka  mereka  harus  membayar  biaya administrasi kepada agen/peserta lelang  dan  menyerahkan  uang  sebesar
5  Bahril Datuk, “Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi,” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , Vol. 14, No. 1 (2014), 116.
pesanan  pembelian  sukuk 6 sesuai  yang dimenangkan  melalui  peserta  lelang kepada Bank Indonesia (BI) selaku agen penerbit sukuk yang mengurus keuangan. Penyerahan  ini  harus  dilakukan  setelah dua hari pengumuman nama-nama para peserta lelang yang menang dalam lelang pembelian  sukuk  PBS  (biasanya  pada hari kamisnya).
Kemudian  investor  akan  menerima 6. imbalan  secara  berkala  setiap  6  bulan sekali  yang  akan  ditransfer  langsung oleh Bank Indonesia (BI) ke dalam akun investor.  Ketika  jatuh  tempo  telah  tiba, pemerintah akan membeli aset sukuk PBS yang telah dimiliki investor dengan harga setara dengan harga nominal 7 sukuk PBS.
Aset  Dasar  ( Underlying Asset )  Penerbitan Sukuk PBS
Aset dasar yang diperlukan dalam penerbitan sukuk PBS merupakan aset yang berkualitas dan jelas kepemilikannya, bukan harta wakaf atau harta yang dalam kasus pertikaian. 8 Aset dasarnya berupa aset yang berasal dari Barang Milik  Negara  (BMN)  dan  berupa  proyek- proyek 9 pemerintah yang telah ditentukan da- lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek-proyek yang dibiayai mela- lui  instrumen  sukuk  PBS  diutamakan  untuk
6  Biasanya dalam besaran miliaran rupiah.
7  Nilai yang tertulis atau tercatat pada sukuk.
8  Manggiarto  D.  S  (Kepala  Bagian  Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah, Direktorat Pem- biayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia),  dalam  wawancara  dengan  penulis,  04 Mei 2015.
9  Fiona  Lamari,  Ayomi  Dita  Rarasati  &  Meilita Evita, “An Exploratory Study of Sukuk Utilisation for  Transportation  Infrastructure  Development  in Indonesia,” Makara Journal of Technology , Vol. 22, No. 1 (2018), 55.
proyek infrastruktur.
Jika  dilihat  dari  segi  mekanisme  pembi- ayaan proyek melalui penerbitan sukuk, maka sukuk PBS dibagi kepada dua jenis. Pertama, project  underlying  sukuk ,  yaitu  sukuk  PBS yang menggunakan proyek infrastruktur yang telah tercantum di dalam dokumen APBN se- bagai aset dasar transaksinya. Dengan begitu, hasil pendapatan penerbitan sukuk PBS akan digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan. Jenis proyek yang dibiayai den- gan mekanisme ini, biasanya proyeknya ter- lebih dulu dibiayai melalui pendapatan negara yang bersumber dari pajak, dan lainnya, atau diistilahkan  dengan  sebutan  rupiah  murni. Setelah  sukuk  PBS  diterbitkan,  dana  yang diperoleh  dari  hasil  penerbitannnya  diguna- kan  untuk  mengganti  dana  yang  bersumber dari pajak dan lainnya. 10
Kedua, project  financing  sukuk (PFS), proyek infrastruktur yang akan dibiayai mela- lui penerbitan sukuk PBS diusulkan oleh ke- menterian atau lembaga melalui proses pen- gusulan  proyek  sesuai  mekanisme  APBN, yaitu  melalui  Badan  Perencanaan  Pemban- gunan  Nasional  (Bappenas)  dan  diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diusulkan  dalam  undang-undang  dan APBN tahun bersangkutan. Proyek infrastruktur baru dapat dibiayai melalui penerbitan sukuk PBS setelah proyek tersebut tercantum dalam do- kumen APBN, sehingga sumber pembiayaan
10 Eri  Hariyanto,  “Efektivitas  Penerbitan  Sukuk Negara  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan APBN,” Indonesian Treasury Rewiew ( Jurnal Perbendaha- raan, Keuangan dan Kebijakan Publik ), Vol 2, No.
1  (2017),  95.  Eri  Hariyanto,  “Memahami  Project Based Sukuk (PBS)”, 4. Dapat diunduh pada laman web: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Risiko  Kementerian  Keuangan,  “Kajian/Ar- tikel”, diakses pada 13 Oktober 2017, http://www. djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1807 .
proyek  tersebut  semata-mata  hanya  bersum- ber dari sukuk PBS. 11
Seiring  dengan  peningkatan  pemahaman para  pemangku  kebijakan  termasuk  Kemen- terian  dan  Lembaga  Pemerintah,  penerbitan PFS dari waktu ke waktu menunjukkan kema- juan,  sebagaimana  tercantum  pada  tabel  di bawah ini : 12
Tabel  1:  Peningkatan  penerbitan  PFS  dari tahun ke tahun
Tahun Pagu (triliun) Jenis Proyek 2013 Rp 0,7 Pembangunan double  track kereta api. 2014 Rp 1,371 Pembangunan double  track kereta api dan asrama haji. 2015 Rp 7,135 Pembangunan jalur elevated track kereta  api,  kampus Universitas  Islam  Negeri (UIN),  dan  kantor  urusan agama dan balai nikah. 2016 Rp 13,677 Pembangunan double  track dan  rel  layang  kereta  api, jalan  dan flyover lintas  Su- matera,  kampus  UIN,  as- rama haji dan kantor urusan agama. 2017 Rp 16,76 Penyelenggaraan  pelayanan kereta  api,  pembangunan jalan dan sumber air, kampus UIN, asrama haji dan kantor urusan agama.

## Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah (diolah oleh
penulis)
Semenjak  pertama  kali  seri  sukuk  PBS diterbitkan  pada  tahun  2012  sehingga  Mei
11  Eri  Hariyanto,  “Memahami  Project  Based  Sukuk (PBS)”, 4.
12 Eri  Hariyanto,  “Efektivitas  Penerbitan  Sukuk Negara  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan  APBN,”, 95. Eri Hariyanto, Memahami Project Based Sukuk (PBS). 5.
2018, terdapat delapan belas seri sukuk yang telah  diterbitkan.  Dari  delapan  belas  sukuk tersebut, sukuk seri pertama (PBS001) sudah mencapai jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2018. 13 Sementara aset-aset dasar sukuk PBS yang  sudah  wujud  dan  sudah  dapat  diman- faatkan adalah berupa landas pacu ( runway ) lapangan  terbang  di  beberapa  tempat  di  In- donesia. Misalnya, lapangan terbang Syuku- ran Aminudin Amir Luhut Sulawesi Tengah, lapangan  terbang  Hanandjoedin  Kepulauan Bangka  Belitung,  lapangan  terbang  Domino Edward  Papua  Barat,  dan  lapangan  terbang Bintuni Papua Barat. 14

## Akad-Akad Dalam Sukuk PBS
Project Based Sukuk (PBS) merupakan salah satu dari sekian produk sukuk yang ada di za- man modern ini, di mana produk ini menggu- nakan beberapa akad atau kontrak yang telah dibincangkan dalam karya klasik para fuqahâ’ . Akad utamanya adalah akad al-ijârah , dengan struktur ijârah asset to be leased ( Ijârah al- Maujûdât  al-Mau‘ûd  Bisti’jarihâ (IMMB)). DSN-MUI  memberikan  hasil ijtihâd nya berupa fatwa yang menyatakan bahwa IMMB merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adapun definisi IMMB sebagaimana yang dijelaskan dalam  fatwa  DSN-MUI  No:  76/DSN-MUI/
13  Pengumuman  rencana  lelang  sukuk  negara  pada tanggal 31 Januari 2012. Dapat diunduh pada laman web: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, “Siaran Pers”, http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/list.
14  Ikhsan  Rifaldi,  S.ST.Ak.,  M.Si  (Kepala  Bagian Dokumen Hukum, Subdirektorat Peraturan Sukuk Negara dan Pengelolaan Aset Sukuk Negara, Direk- torat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pen- gelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko,  Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dalam wawancara dengan penulis, 04 Juni 2018.
VI/2010 15 adalah  akad ijârah yang  objek ijârah nya  sudah  ditentukan  spesifikasinya, dan sebagian objek ijârah sudah ada pada saat akad  dilakukan,  tetapi  penyerahan  keseluru- han  objek ijârah dilakukan  pada  masa  yang akan datang berdasarkan kesepakatan.
Di samping akad atau kontrak yang utama tadi, terdapat juga kontrak-kontrak pendukung lainnya dalam membentuk sukuk PBS. Akad yang mendasari sukuk PBS hanya akad ijârah (sewa). Namun, untuk dapat melaksanakan su- kuk PBS, harus melalui beberapa proses akad yang banyak dan memerlukan peran bebera- pa  pihak  yang  menjalankan  kontrak-kontrak tersebut. Antara kontrak yang harus dilakukan adalah akad al-bai‘ (jual beli), wakâlah (per- wakilan), ijârah (sewa) dan janji untuk men- jual dan membeli kembali ( al-wa‘d bi al-bai‘ wa al-syirâ’ ). 16

## Skema  Kontrak-Kontrak  Syariah  Dalam Sukuk PBS
Struktur sukuk PBS yang menggunakan akad utamanya yaitu ijârah asset to be leased atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Ijârah
15 Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama  Indonesia  Terkait  Surat  Berharga  Syariah Negara (Sukuk Negara) , ed. ke-4 (Jakarta:Kerjasama Kementerian Keuangan RI dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2014), 31 & 39.
16  Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  Direktorat  Jen deral  Pengelolaan  Utang,  Kementerian  Keuan- gan  Republik  Indonesia  (RI), Sukuk  Negara:  In- strumen  Keuangan  Berbasis  Syariah ,  ed.  Dahlan Siamat  (Jakarta:  Direktorat  Pembiayaan  Syariah, Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Utang,  Kemen- terian  Keuangan  RI,  2014),  132-133;  Yulizar  D Sanrego,  “Aplikasi Ijarah  Mawsufah  fi  Dhimmah dan Ijarah  al-Mawjudat  al-Maw‘ud  Bisti’jariha dalam Pengembangan Produk Sukuk di Indonesia” (Makalah  pada Muzakarah  Cendekiawan  Syariah Nusantara 6 , Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, 16-17 Mei 2012), 13-15.
al-Maujûdât al-Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB) dapat dijelaskan melalui bagan berikut:
Bagan  1:  Skema Akad  IMMB  dalam  sukuk PBS
Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014).
Penjelasan struktur:
I. Penerbitan sukuk negara atau yang dikenal di  Indonesia  dengan  nama  Surat  Berharga Syariah Negara (SBSN):
Pemesanan  objek 1. ijârah (aset)  dengan spesifikasi  tertentu  oleh  pemerintah kepada Special  Purpose  Vehicle (SPV) -  atau  juga  dikenal  di  Indonesia  dengan nama  Perusahaan  Penerbit  (PP  SBSN)  - untuk disewa melalui akad IMMB.
a.  Pemberian  kuasa  (akad
2. wakâlah ) oleh  SPV  kepada  pemerintah  (wakil) dalam  rangka  penyediaan  objek ijârah (penyediaan aset nyata dan pembangunan proyek).
b.  Pembelian (akad al-bai‘ ) Barang Milik
Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan (tanah atau bangunan) yang akan dijadikan sebagai bagian dari objek ijârah sekiranya diperlukan.
Penerbitan sukuk oleh SPV sebagai bukti 3. atas bagian penyertaan investor terhadap
aset sukuk.
Dana  hasil  penerbitan  sukuk  ( 4. proceeds )
dari investor kepada SPV.
Pemberian 5. proceeds dari  perusahaan penerbit  sukuk  (pemberi  kuasa)  kepada pemerintah (wakil).
II. Pembayaran imbalan sukuk
Akad IMMB antara pemerintah (penyewa)
6. dengan  perusahaan  penerbit  sukuk (pemberi sewa).
Pembayaran  uang  sewa  ( 7. ujrah )  secara berkala  oleh  pemerintah  kepada  SPV, untuk  diberikan  kepada  investor  sebagai imbalan sukuk/SBSN.
Pembayaran imbalan sukuk secara berkala 8. kepada investor melalui agen pembayar.
III. Tempoh tamat sukuk:
Penandatangan Berita Acara Serah Terima 9. (BAST)/laporan  penerimaan  proyek antara pemerintah (wakil) dan perusahaan penerbit sukuk (pemberi kuasa).
Pembelian aset sukuk ( 10. akad al-bai‘ ) oleh pemerintah  dari  pemegang  sukuk/SBSN melalui perusahaan penerbit sukuk.
Pembayaran  atas  pembelian  aset  sukuk/ 11.
SBSN oleh pemerintah kepada pemegang sukuk/SBSN  melalui  agen  pembayar sebagai pelunasan sukuk/SBSN.
Penamatan dan pelunasan sukuk/SBSN. 12.
Analisis  Rukun-Rukun Ijârah (Sewa) Beserta  Syarat-Syaratnya  Pada  Produk PBS dan Analisis Akad Ijârah al-Maujûdât al-Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB)
Sukuk ijârah adalah  surat  berharga  yang
berisi akad al-ijârah . 17 Al-Ijârah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu ba- rang maupun jasa dalam waktu tertentu mela- lui pembayaran sewa atau imbalan jasa tanpa diikuti  pemindahan  kepemilikan  atas  barang itu sendiri. 18
Secara umum, dalam memberikan hukum terhadap sebuah kontrak pada suatu aktivitas muamalah, apakah telah sesuai dengan syariah atau tidak, maka diperlukan analisis terhadap rukun dalam kontrak tersebut beserta syarat- syaratnya.
Apabila seluruh rukun dan syarat kontrak telah terlaksana, secara umum, kontrak terse- but sah menurut syariat. Namun, jika seluruh atau sebagian rukun dan syarat kontrak terse- but  tidak  terlaksana,  maka  kontrak  tersebut tidak sah. Oleh karena itu, untuk mengetahui hukum  akad ijârah yang  diaplikasikan  pada sukuk  PBS,  penulis  akan  menganalisis  satu persatu  rukun-rukun ijârah beserta  syarat- syaratnya  yang  diaplikasikan  pada  sukuk PBS.
1.  Rukun Pertama; Al-Ṣîghah
Al-Ṣîghah terdiri dari ucapan îjâb (tawaran)
dan qabũl (penerimaan). Al-Ṣîghah ialah suatu ungkapan yang menandakan keridhoan dan  keinginan  kedua  pihak  yang  berkontrak untuk melakukan akad sewa ( al-ijârah ), baik itu diucapkan dengan perkataan ataupun den-
17 Angrum  Pratiwi,  Dedi  Mainata  &  Rizky  Suci Ramadayanti,  “Peran  Sukuk  Negara  dalam  Pem biayaan  Infrastruktur,” Al-Tijary ( Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Islam ), Vol. 2, No. 2 (2017), 162.
18 Laili  Nur  Amalia,  “Tinjauan  Ekonomi  Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry:  Studi  Kasus  di  Desa  Kedungrejo  Keca matan Muncar,” Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 5, No. 2 (2015), 167. Sriono, “Telaah  Terhadap  Perjanjian  Sewa  Menyewa  ( Al Ijarah ) Dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Ilmiah “Advokasi” , Vol. 1, No. 1 (2013), 90-91.
gan isyarat. Hal ini karena maksud al-ṣîghah adalah tercapainya keridhoan. Segala ucapan atau isyarat yang dapat difahami sebagai îjâb (tawaran)  dan qabûl (penerimaan),  maka  itu dianggap sebagai rukun ṣîghah yang sah da- lam sebuah akad. 19 Dalam muamalah saat ini, al-ṣîghah dapat diisyaratkan dengan cara me- nandatangani  kertas  kontrak,  dengan  syarat pihak penandatangan telah memahami isi kes- epakatan yang tertulis di kertas kontrak. Akad seperti ini dianggap sah, karena menunjukkan adanya  keridhoan  pihak-pihak  yang  berkon- trak. 20
Dalam  pelaksanaan  sukuk  PBS  di  pasar perdana, îjâb (tawaran)  untuk  melaksanakan akad ijârah dilakukan oleh pihak SPV selaku wakil investor, sedangkan qabûl (penerimaan) atas tawaran tersebut dilakukan oleh pihak pe- merintah  penyewa. Ȋjâb qabûl tersebut  ditu- angkan  dalam  bentuk  tandatangan  SPV  dan pemerintah  penyewa  pada  dokumen  hukum akad ijârah IMMB.  Penandatanganan  terse- but  menandakan  kedua  pihak  telah  sepakat dan ridho terhadap jenis akad yang dilakukan. Dalam hal penandatanganan, yang bertindak selaku  pemerintah  adalah  Direktur  Jenderal Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  (DJP- PR). Sementara yang bertindak sebagai SPV, biasanya pejabat yang juga menjabat sebagai Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR.

## 2.  Rukun Kedu\a; Al-‘Âqidân (Mu’jir dan Musta’jir)
Al-‘Âqidân ( mu’jir dan musta’jir )  yaitu
19  Al-Qâdî    Abû  al-Walîd  Sulaimân  Bin  Khalaf Bin  Sa‘d  Bin  Ayyûb  al-Bâjî, Al-Muntaqâ  Syarḥ Muwaṭṭa’  Mâlik ,  ed.  Muḥammad  ‘Abd  al-Qâdir Aḥmad  ‘Aṭâ  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1999), 6:25.
20 Muḥammad  Sakhâl  al-Majâjî, Aḥkâm  ‘Aqd  al- Bai‘ fî al-Fiqh al-Islâmî al-Mâlikî (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2001), 61.
pihak-pihak  yang  melakukan  akad.  Mer- eka adalah pemilik harta dan penyewa yang melakukan akad sewa dengan struktur IMMB , di mana pemilik harta menyewakan hartanya (asetnya),  sedangkan  penyewa  memanfaat- kan harta sewaan dengan membayar imbalan ( ujrah ).  Dalam  transaksi  produk  sukuk  PBS juga terdapat dua pihak yang saling mengada- kan akad. Pihak pertama adalah investor, yaitu pihak  yang  menginvestasikan  dananya  yang diwakili  oleh  SPV.  Sedangkan  pihak  kedua adalah  penyewa,  yaitu  pihak  yang  berperan untuk memanfaaatkan harta (aset) investor.
Menurut mazhab Syafi‘î, syarat untuk dap - at menjadi mu’jir dan musta’jir harus berakal dan bâligh . 21 Mereka tidak membenarkan akad sewa kecuali dilakukan oleh pihak yang layak ber taṣarruf dalam harta, karena ijârah meru- pakan akad yang berkaitan dengan harta, maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang layak ber taṣarruf dengan harta, sebagaimana disyaratkan  dalam  akad  jual  beli.  Adapun syarat  Islam  dalam  akad al-ijârah ,  sebagian fuqahâ’ Syafi‘i tidak mensyaratkannya. Oleh karena  itu,  jika  seorang  kafir  menyewa  se - orang muslim untuk melakukan suatu peker- jaan,  ini  dibenarkan  oleh  sebagian fuqahâ’ Syafi‘i, karena sayyidina ‘Alî karrama Allâh wajhah pernah mencarikan air untuk seorang perempuan Yahudi dengan upah sebuah kurma untuk setiap satu ember air. 22
Dalam  pelaksanaannya  pada  sukuk  PBS, investor ( mu’jir ) yang menginvestasikan da- nanya  pada  produk  sukuk  PBS  (baik  itu  in-
21 Abû  Zakariyyâ  Yaḥyâ  Bin  Syaraf  al-Nawawî  al- Dimasyqî, Rawḍat  al-Ṭâlibîn ,  ed.  ‘Âdil  Aḥmad ‘Abd al-Maujûd dan ‘Alî Muḥammad Mu‘awwad (Riyâḍ: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 2003), 4:247.
22 Abû  Isḥâq  Ibrâhîm  Bin  ‘Alî  Bin Yûsuf  al-Fayrûz Abâdî al-Syîrâzî, Al-Muhaźźab fî Fiqh al-Imâm al- Syâfi‘î , ed. Majdî Fatḥî al-Sayyid dan Asyraf ‘Ibîd (Kairo: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, t.t.), 2:244.
dividual  atau  wakil  perusahaan)  diwajibkan memiliki  KTP,  di  mana  KTP  hanya  dapat diperoleh oleh orang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun. Ini berarti investor sukuk PBS tersebut sudah termasuk dalam golongan usia bâligh . Begitu juga penyewa ( musta’jir ) aset sukuk  PBS  diwajibkan  memiliki  KTP.  Para pegawai  Direktorat  Pembiayaan  Syariah  se- laku unit kerja pembantu SPV dan SPV selaku wakil investor juga diwajibkan memiliki KTP sebelum mereka bekerja menjadi pegawai. Ini semua berarti seluruh pihak yang bertransaksi dalam penerbitan sukuk PBS di pasar perdana harus telah mencapai usia lebih dari 17 tahun, di mana pada usia tersebut baik laki-laki atau perempuan  sudah  dikategorikan  orang  yang sudah mencapai usia bâligh .

## 3.  Rukun Ketiga; Al-Ujrah
Al-Ujrah (sewa/upah) yaitu imbalan yang diserahkan sebagai ganti manfaat objek akad yang  digunakan  atau  sebagai  pembalas  jasa. Ujrah merupakan salah satu rukun yang san- gat  penting  dalam  akad ijârah ,  tanpa ujrah maka objek ijârah yang diinginkan tidak da- pat  diperoleh  manfaatnya. Ujrah merupakan bentuk  imbalan  yang  diberikan  oleh  pihak yang  memerlukan  manfaat  objek ijârah ke- pada pihak yang memiliki objeknya, sehingga dengan begitu terjadi aktivitas ekonomi. Oleh karena  itu,  keberadaan ujrah akan  memben- tuk akad pertukaran yang adil menurut ajaran Islam.
Dalam instrumen sukuk PBS, ujrah yang diserahkan  oleh  pihak  pemerintah  penyewa melalui BI selaku agennya kepada pihak in- vestor  adalah  berbentuk  uang  rupiah  tunai yang pembayarannya dilakukan melalui trans- fer ke dalam akun investor. Ujrah yang dis- erahkan  oleh  pihak  pemerintah  kepada  para investor sebanyak jumlah tertentu yang telah
diketahui oleh pihak yang berakad. Ujrah ini akan menjadi milik investor pada setiap bulan (perbulan), namun pentransferannya akan di- lakukan setiap 6 bulan sekali sehingga jatuh tempo tiba.
Dari sisi fiqih, jika ujrah berupa mata uang ( nuqûd ), maka diperlukan adanya penjelasan mengenai jenis dan sifatnya, apakah kualitas- nya baik, sederhana atau buruk. Jika berupa benda yang dapat ditimbang, diukur atau da- pat diprediksi bilangannya maka disyaratkan adanya penjelasan mengenai kadar dan sifat- nya.  Jika  berupa  barang  atau  pakaian  maka disyaratkan atasnya seperti apa yang disyarat- kan dalam akad al-salam . Jika berupa hewan maka  perlu  ditentukan  hewannya,  sehingga pihak yang berkontrak dapat mengetahui he- wan yang dimaksud. 23
Transaksi  akad  sewa  yang  diaplikasikan dalam sukuk PBS, menurut penulis, telah me- menuhi syarat-syarat dari ujrah yang ditentu- kan  oleh  para fuqahâ‘ .  Secara  umum, ujrah harus  diketahui  oleh  pihak  yang  berkontrak dari segi jenis dan sifatnya. Pada sukuk PBS, ujrah nya berupa uang kontemporer yang te- lah diketahui spesifikasinya yaitu berupa mata uang rupiah dengan jumlah yang jelas dan te- lah  diketahui  oleh  para  pihak  yang  berakad. Rupiah  merupakan  mata  uang  kertas  yang berlaku saat ini dan merupakan salah satu alat pertukaran barang masa kini yang sah dalam bermuamalah menurut para ulama kontempo- rer. 24
23 Abû Muḥammad Maḥmûd Bin Aḥmad al-‘Ainî, Al- Binâyah fî Syarḥ al-Hidâyah , ed. ke-2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 9:276.
24 Munaẓẓamat al-Ta‘âwun al-Islâmî Majma‘ al-Fiqh al-Islâmî  al-Duwalî  (International  Islamic  Fiqh Academy) ,  “Qarâr  bi  Sya’n Aḥkâm  al-Nuqûd  al- Waraqiyyah wa Taghayyur Qimat al-‘Umlah”, di - lihat  pada  15  Mei  2019, www.iifa-aifi.org/1679. html .  Bagaimanapu  juga,  terdapat  perbedaan  di
Dalam  IMMB  pada  sukuk  PBS, ujrah yang diberikan oleh penyewa kepada pemberi sewa, jumlahnya sama, baik itu sebelum ob- jek ijârah diserahkan seluruhnya kepada pe- nyewa ataupun sesudahnya. Penggunaan ob- jek ijârah ini baru akan dapat dimanfaatkan sekiranya  objek  ini  telah  diserahkan  keselu- ruhannya.  Namun  begitu,  pembayaran ujrah sudah harus diangsur semenjak akad dilaku- kan. Sebenarnya jumlah keseluruhan ujrah ini sama dengan harga pemanfaatan objek ijârah sepanjang tempo pemanfaatan, namun kemu- dian dari harga total ujrah tadi dibagi seban- yak jumlah bulan semenjak penerbitan sukuk sampai dengan jatuh tempo sukuk PBS. Hasil pembagian tadi merupakan jumlah ujrah bu- lanan 25 yang akan dibayarkan ke mu’jir , tanpa membedakan ketika objek ijârah sudah diser- ahkan keseluruhannya atau belum.
Jika dilihat dari segi fiqih muamalat, pada asalnya ketika ujrah diserahkan kepada pem- beri sewa, maka penyewa sudah dapat meng- gunakan  hak  manfaat  atas  objek ijârah ,  su- paya  terjadi  bentuk  pertukaran,  karena  akad ijârah merupakan  akad mu‘âwaḍât (pertu- karan).  Namun  dalam  kasus  IMMB,  objek ijârah belum bisa dimanfaatkan karena belum diserahkan keseluruhannya kepada penyewa. Penyerahan  keseluruhannya  terjadi  setelah enam  bulan  penerbitan  sukuk. 26 Di  samping
antara para ulama tentang hukum uang kertas, ru- juk: Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah),” Religia , Vol. 15, No. 1 (2012), 142.
25  Penyerahannya (pentransferannya) dilakukan setiap 6 bulan sekali.
26  Manggiarto  D.  S  (Kepala  Bagian  Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah, Direktorat Pem biayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia),  dalam  wawancara  dengan  penulis,  04 Mei  2015.  DR.  Hasanudin,  M.Ag.  (Wakil  Ketua Badan Pelaksanaan Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)),
itu,  penyerahan ujrah dengan  jumlah  yang sama sebelum dan sesudah objek ijârah dis- erahkan seluruhnya merupakan hal yang men- imbulkan pertanyaan. Hal ini karena sebelum objek ijârah diserahkan keseluruhannya, pe- nyewa belum sepenuhnya atau bahkan tidak dapat memanfaatkan objek ijârah . Keadaan- nya berbeda setelah objek tersebut diserahkan keseluruhannya, di mana penyewa dapat me- manfaatkan objek ijârah sepenuhnya.
Namun,  sekiranya  maksud  dari  akad IMMB itu adalah sewa atas objek yang man- faatnya akan digunakan pada masa yang akan datang dalam tempoh waktu tertentu, dengan kesepakatan  pembayaran ujrah nya  diangsur semenjak  akad  dilakukan,  ini  diperbolehkan dalam  teori  akad  ( naẓariyat  al-‘aqd )  selagi disepakati oleh kedua belah pihak. Gambaran transaksi ijârah ini seperti seorang yang me- nyewa sebuah rumah seharga Rp 2 juta, untuk dihuni selama sebulan pada bulan depan, na- mun pembayaran ujrah nya dibayarkan ketika akad dilakukan (bulan ini) atau diangsur se- suai kesepakatan, contoh bulan ini Rp 1 juta dan bulan depan Rp 1 juta. 27
4.   Rukun Keempat; Al-Ma‘qûd ‘Alayh (al- Manfa‘ah)
Al-Ma‘qûd ‘alayh ( al-manfa‘ah ), yaitu se- suatu yang akan dijadikan objek dalam akad al-ijârah . Mazhab Syâfi‘î mensyaratkan bah - wa manfaat harus dapat diserahkan, jika tidak dapat  diserahkan  maka  batal  akadnya.  Oleh karena  itu,  menyewa  orang  yang  bisu  untuk mengajar, orang yang buta untuk menjadi sat- pam, atau orang yang tidak pandai membaca
dalam wawancara dengan penulis, 30 Mei 2018. 27  DR. Hasanudin, M.Ag. (Wakil Ketua Badan Pelak sanaan Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Ma- jelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)), dalam wawan- cara dengan penulis, 30 Mei 2018.
al-Qur’ân untuk mengajarkannya, menyebab- kan status akad al-ijârah menjadi batal. 28 Al- Manfa‘ah juga harus diketahui segi kadarnya dan bentuk asetnya. Kadar al-manfa‘ah dapat diketahui  dengan  cara  perkiraan  kerja  atau dengan  perkiraan  waktu.  Sementara  bentuk asetnya dapat diketahui dengan cara menentu- kan asetnya atau melalui sifatnya. Oleh sebab itu, tidak sah menyewakan salah satu antara dua rumah yang tersedia, tanpa menentukan- nya.  Begitu  juga  tidak  sah  menyewa  pung- gung  binatang  untuk  penunggangan  kecuali telah diketahui jenisnya, baik itu melalui cir- inya atau dengan cara menentukannya. 29
Al-Manfa‘ah yang dijadikan objek kontrak harus  mempunyai  nilai  (harga)  sebagai  ben- tuk ganti imbalan yang telah diserahkan oleh salah satu pihak yang berakad. Al-Manfa‘ah yang  haram  atau  yang  tidak  berguna  tidak dibenarkan untuk dijadikan objek dalam tran- saksi  penyewaan.  Begitu  juga  bentuk  akad terhadap al-manfa‘ah tidak  boleh  mencakup perolehan  aset  dengan  sengaja,  seperti  pe- nyewaan kebun untuk memperoleh buahnya. 30
Fuqahâ’ mazhab Mâlikî mensyaratkan status kepemilikan al-manfa‘ah dalam keadaan sep- enuhnya milik pemberi sewa. Oleh sebab itu, tidak benarkan menyewakan aset wakaf, jalan raya, sekolah, tempat duduk yang disediakan untuk  fasilitas  masjid,  dan  aset  lainya  yang
28  Al-Nawawî, Rawḍat al-Ṭâlibîn , 4:254.  Syihâb al- Dîn  Aḥmad  Bin  Idrîs  al-Qarâfî,  Al-Źakhîrah,  ed.
Sa‘îd A‘râb (Beirut: Dâr al-Gharbî al-Islâmî, 1994),
5:411.
29  Al-Nawawî, Rawḍat  al-Ṭâlibîn ,  4:263.  Syihâb  al- Dîn  Abû  al-‘Abbâs  Aḥmad  Bin  Muḥammad  Bin ‘Alî  Bin  Ḥajar  al-Haytamî, Tuḥfat  al-Muḥtâj  bi Syarḥ  al-Minhâj ,  ed.  Muḥammad  Muḥammad Tâmir  (t.tp.:  Maktabah  al-Ṡaqâfah  al-Dîniyyah,
t.t.), 2:539. Al-Syîrâzî, Al-Muhaźźab , 2:245-247.
30 Ibn Ḥajar al-Haytamî, Tuḥfat al-Muḥtâj bi Syarḥ al-
Minhâj , 2:539.
bukan sepenuhnya milik pemberi sewa. 31
Dalam pelaksanaan sukuk PBS, pihak pe- merintah  wakil  menyediakan  objek  berupa aset yang berkualitas dan jelas kepemilikan- nya. Objek sukuk PBS berupa aset berwujud milik investor 32 yang sebelumnya merupakan BMN,  dan  aset  investor  yang  akan  wujud yang  sebelumnya  merupakan  proyek-proyek yang terdapat di APBN. Segala proyek yang dibiayai oleh sukuk PBS tidak lain merupakan bagian  dari  objek  sewa,  dan  telah  diketahui hakikatnya. Begitu juga aset yang sudah ada yang dijadikan sebagai bagian dari kesatuan objek sukuk PBS juga telah diketahui kewu- judannya. Oleh karena itu, dari segi objeknya, maka objek ijârah dalam sukuk PBS telah se- suai dengan ketentuan syariat.
Begitu juga dari segi tujuan sewa objek su- kuk  PBS,  tidak  ada  perkara  yang  bertentan- gan dengan peraturan fiqih muamalat dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetap- kan  oleh  DSN-MUI,  Nomer  01/DSN-MUI/ III/2012 tentang kriteria proyek (objek sukuk) yang tidak bertentangan dengan prinsip syari- ah. Yaitu pertama, proyek memiliki kejelasan perencanaan,  pelaksanaan  dan  penyelesaian, setidaknya meliputi dua aspek, yaitu rencana pemanfaatan,  dan  rencana  pembangunan proyek dari segi manfaat dan mudarat (anali- sis maslahat proyek).
Kedua,  pemanfaatan  proyek  bukan  untuk tujuan yang berkaitan dengan: 1. Penyeleng- garaan atau adanya sumbangan terhadap pe- layanan  keuangan  konvensional  ( ribawî ).  2. Penyelenggaraan  atau  adanya  sumbangan
31  Al-Qarâfî, Al-Źakhîrah , 5:405-406.
32  Jika melihat undang-undang yang berlaku di Indo nesia, kepemilikan investor atas aset di sini hanya merupakan kepemilikan hak manfaat. Lihat: Direk- torat  Pembiayaan  Syariah, Sukuk  Negara:  Instru- men Keuangan Berbasis Syariah , 83-84.
terhadap  kegiatan  yang  mengandung  unsur perjudian  ( maisîr ).  3.  Penyelenggaraan  atau adanya sumbangan terhadap produksi, distri- busi,  perdagangan  atau  penyediaan  barang/ pelayanan  yang  dilarang  (haram).  4.  Penye- lenggaraan atau adanya sumbangan terhadap kegiatan  yang  bersifat  berbahaya  (mudarat) terhadap akhlak/moral maupun lingkungan.
Dalam  pemanfaatan  proyek-proyek  su- kuk PBS (objek yang akan wujud), tidak ada yang mempunyai tujuan berkaitan dengan hal ribawî , maisîr ,  haram,  dan  mudarat,  seba- gaimana  larangan  yang  telah  ditetapkan  da- lam  keputusan  DSN-MUI  tadi.  Pemanfaatan proyek sukuk PBS digunakan untuk keperlu- an masyarakat dan fasilitas umum yang tidak bertentangan  dengan  syariat.  Yaitu  seperti penggunaan rel kereta api, jalan tol, pelabu- han, dan lapangan terbang untuk pengangku- tan  umum.  Begitu  juga  seperti  penggunaan kampus  untuk  menuntut  ilmu,  penggunaan asrama  haji  dan  kantor  urusan  agama  untuk pelayanan masyarakat.
Dalam  akad  IMMB,  sebenarnya  manfaat objek ijârah belum  dapat  digunakan  pada saat  akad  dilakukan,  karena  objek  yang  dis- erahkan  di  awal  akad  hanya  baru  sebagian- nya saja, lalu kemudian baru akan diserahkan keseluruhannya beberapa bulan (6 bulan) set- elah penerbitan sukuk PBS. Jadi, kalau dilihat dari  segi  penggunaan  manfaat  objek ijârah , IMMB ini merupakan bentuk Ijârah Muḍâfah Ilâ Mustaqbal (IMIM), karena meskipun se- bagian  objeknya  sudah  diserahkan,  namun belum dapat dimanfaatkan kecuali pada masa yang  akan  datang  dalam  tempoh  tertentu. Tetapi  jika  dilihat  dari  segi  penyerahan  se- bagian  objek ijârah pada  permulaan  akad, maka  lebih  cenderung  disebut  sebagai  akad ijârah biasa. Bagaimanapun juga, IMMB ada- lah akad ijârah yang dihasilkan dari gabungan
beberapa akad ijârah klasik yang merupakan hasil ijtihâd DSN-MUI.
Sukuk PBS distruktur menggunakan akad IMMB karena sebagian aset dasarnya itu beru- pa proyek. Namun begitu sukuk PBS tidak dis- truktur  menggunakan  akad Ijârah  Mauṣûfah Fî Ẓimmah (IMFẒ) karena jika menggunakan akad ini, maka sukuk PBS tidak dapat diper- dagangkan di pasar sekunder. Oleh karena itu, sukuk PBS ini dikembangkan oleh DSN-MUI supaya  dapat tradable ,  dengan  cara  distruk- tur menggunakan akad IMMB. Perbedaan di antara akad-akad ini adalah kalau IMFẒ sama sekali tidak ada objek/asetnya ketika akad di- lakukan,  sementara  dalam  akad ijârah biasa objeknya sudah ada ketika akad dilakukan. 33
Namun ijârah biasa tidak dapat distruktur da- lam sukuk yang aset dasarnya berupa proyek, karena asetnya belum wujud ketika akad di- lakukan.
Sedangkan  IMMB  itu  pertengahan  atau hasil  gabungan  dari  kedua  akad  tadi,  yakni sebagian objek IMMB sudah ada, sementara sebagian  yang  lain  akan  wujud  pada  masa yang  akan  datang.  IMMB  merupakan  akad yang  diperbolehkan  oleh  DSN-MUI,  karena sebagian asetnya sudah ada. Misalnya, ketika akan membangun proyek, di bawahnya sudah tersedia tanahnya dan jelas keberadaanya. Hal ini yang menjadi pertimbangan DSN-MUI ke- tika memperbolehkan IMMB. Indonesia ada- lah  satu-satunya  negara  yang  menggunakan akad  IMMB  dalam  penstrukturan  sukuk.  Ini merupakan hasil ijtihâd yang dilakukan oleh
33  Anggoro  Pridityo  (Staf  Bagian  Pengembangan  In strumen dan Kesesuaian Syariah, Direktorat Pem- biayaan Syariah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia),  dalam  wawancara  dengan  penulis,  04 Mei 2015.

## DSN-MUI. 34
Untuk menganalisis keabsahan akad IMMB ketika diterapkan dalam sukuk PBS, tentunya ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan. Yaitu  pertama,  apakah  penggabungan  antara akad ijârah ‘ain ( ijârah biasa) dengan IMFẒ yang  kemudian  menjadi  IMMB  merupakan perkara  yang  dibenarkan?  Kedua,  sekiranya penggabungan kedua akad tadi tidak dibenar- kan, maka penganalisisannya dilakukan secara terpisah. Artinya, hukum mengenai aset yang sudah  wujud  pada  sebagian  aset  dasar  PBS akan  dianalisis  dengan  konsep ijârah  ‘ain . Begitu juga hukum tentang aset yang belum wujud (proyek) pada sebagian aset dasar PBS akan dianalisis dengan konsep IMFẒ. Namun, sekiranya  penggabungan  kedua  akad  tadi merupakan  perkara  yang  dibenarkan,  maka penganalisisannya  dengan  cara  menganggap aset dasar PBS - baik itu aset yang sudah wu- jud maupun aset yang belum wujud (proyek) - sebagai satu kesatuan, kemudian dianalisis dengan  memperhatikan  konsep ijârah  ‘ain dan konsep IMFẒ .
Hal  pertama,  yaitu  penggabungan  antara ijârah ‘ain ( ijârah biasa) dengan IMFẒ yang kemudian  disebut  IMMB.  Dalam  perspek- tif fiqih, hukum asal dari penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi muamalat adalah boleh. Dengan syarat hukum masing- masing dari akad-akad ini juga boleh, selama tidak ada dalil syarak yang melarangnya. 35 Se- bagaimana  yang  dinyatakan  oleh  beberapa ulama, seperti perkataan Ibn Taimiyyah:
34  Anggoro  Pridityo,  wawancara  dengan  penulis,  04 Mei 2015.
35 Nazîh Ḥammâd, al-‘Uqûd al-Murakkabah fî Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Ta’ṣîliyyah li al-Manzûmât al- ‘Aqdiyyah  al-Mustaḥdaṡah (Damaskus:  Dâr  al- Qalam, 2005), 8.
Sementara  muamalat  di  Dunia,  maka  hukum asalnya  adalah  tidak  diharamkan  atasnya kecuali  sesuatu  yang  diharamkan  oleh  Allâh dan RasulNya. Oleh karena itu, tiada keharaman kecuali sesuatu yang telah Allâh haramkan. 36

## Begitu juga seperti perkataan Ibn Qayyim al-Jauziyyah:
Hukum  asal  dari  akad-akad  dan  syarat-syarat adalah  sah  (boleh),  kecuali  sesuatu  yang  telah dibatalkan  syarak  kepadanya,  atau  yang  telah dilarang terhadapnya, dan ini merupakan pendapat yang tepat. 37
Mayoritas fuqahâ’ -  ketika  memberikan dalil  tentang  keabsahan  sebagian  akad  dan transaksi  keuangan  -  mengisyaratkan  bahwa melakukan qiyas terhadap transaksi gabungan kepada  satuan-satuannya  merupakan  hukum asal.  Ketika  sesuatu  transaksi  mengandungi beberapa  akad  yang  masing-masing  darinya hukumnya adalah dibolehkan, maka transaksi gabungan  tersebut  hukumnya  juga  diboleh- kan. Di antara isyarat-isyarat fuqahâ’ tersebut yaitu:
Dalam kitab al-Muqni‘ dan penjelasannya, yakni kitab al-Mubdi‘ :
Dan  jika  kedua  pihak  menggabungkan  antara akad syirkah  al-‘inân , al-abdân , al-wujûh ,  dan
al-muḍârabah , maka itu sah (dibenarkan), karena setiap  masing-masing  dari  akad-akad  tersebut hukumnya sah, maka itu juga sah ketika bersama dengan akad lainnya. 38
36  Ibn  Taimiyyah, Jâmi‘al-Rasâ’il ,  ed.  Muḥammad Rasyâd  Sâlim  (Jeddah:  Dâr  al-Madanî,  ed.  ke-2, 1984), 2:317.
37 Abû  ‘Abd  Allâh  Muḥammad  Bin  Abû  Bakr  Bin Ayyûb  (Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah), I‘lâm  al- Muwaqqi‘în ‘an Rabb al-‘Âlamîn , ed. Abû ‘Ubai- dah  Masyhûr  Bin  Ḥasan  Âli  Salmân  (Saudi:  Dâr Ibn al-Jauzî, 1423 H), 3:107.
38 Abû Isḥâq Burhân al-Dîn Ibrâhîm Bin Muḥammad

## Dalam kitab I‘lâm al-Muwaqqi‘în :
Tiada larangan dalam penggabungan antara dua akad,  jika  setiap  masing-masing  dari  keduanya hukumnya boleh. Seperti seseorang yang menjual barang  kepada  orang  lain  dan  menyewakan rumahnya  kepada  orang  lain  tersebut  selama sebulan dengan harga 100 dirham. 39
Pernyataan  al-Kâsânî  ketika  menjelas- kan dalil tentang kebolehan akad syirkah al- mufâwaḍah :
Karena  ia  ( syirkah  al-mufawaḍah )  terdiri  atas dua  hal  yang  dibolehkan,  yaitu al-wakâlah dan al-kafâlah . Karena masing-masing dari keduanya dibolehkan  ketika  berpisah,  begitu  juga  sama halnya ketika bergabung. 40
Namun begitu, terdapat beberapa parameter syariat yang perlu dipatuhi dalam penggabun- gan  akad-akad.  Pertama,  penggabungannya bukan pada tempat yang dilarang oleh syariat. Seperti  penggabungan  antara  akad bai‘ dan akad salaf .  Kedua,  penggabungannya  bukan untuk  tujuan  hilah  riba.  Ketiga,  penggabun- gannya  tidak  menjadi  wasilah  kepada  riba. Keempat,  penggabungannya  bukan  antara akad-akad yang mempunyai hukum yang ber- tentangan. Seperti penggabungan akad al-bai‘ dengan salah satu akad yang tujuh, yaitu al-
Bin  ‘Abd  Allâh  Bin  Muḥammad  Bin  Mufliḥ al-Ḥanbalî, Al-Mubdi‘  Syarḥ  al-Muqni‘ ,  ed. Muḥammad  Ḥasan  Muḥammad  Ḥasan  Ismâ‘îl  al- Syafi‘î (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 4:389.
39 Abû  ‘Abd  Allâh  Muḥammad  Bin  Abû  Bakr  Bin Ayyûb  (Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah), I‘lâm  al- Muwaqqi‘în ‘an Rabb al-‘Âlamîn , ed. Abû ‘Ubai- dah  Masyhûr  Bin  Ḥasan  Âli  Salmân  (Saudi:  Dâr Ibn al-Jauzî, 1423 H), 5:310-311.
40  ‘Alâ’  al-DînAbû  Bakr  Bin  Mas‘ûd  al-Kâsânî  al- Ḥanafî, Badâ’i‘al-Ṣanâ’i‘ fî Tartîb al-Syarâi‘ (Bei- rut:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah,  ed.  ke-2,1986),
6:58.
ju‘âlah , al-ṣarf , al-musâqah , al-syirkah , al- nikâḥ , al-qarḍ , dan al-qirâḍ . 41
Dengan begitu, akad IMMB yang terben- tuk dari gabungan antara akad ijârah ‘ain dan akad IMFẒ merupakan bentuk gabungan akad yang  dibenarkan  dalam  fiqih  muamalat.  Hal ini  karena  IMMB  bukan  termasuk  kategori bentuk  gabungan  akad  yang  dilarang  oleh syariat,  bukan  juga  untuk  tujuan ḥîlah ,  bu- kan juga merupakan wasilah kepada ribâ , dan penggabungannya  bukan  antara  akad-akad yang mempunyai hukum yang bertentangan.
Hal  kedua,  yaitu  analisis  aset  dasar  PBS - baik itu aset yang sudah berwujud maupun aset  yang  belum  wujud  (proyek)  -  sebagai satu  kesatuan,  dengan  memperhatikan  kon- sep ijârah ‘ain dan konsep IMFẒ. Jika dilihat dari aspek fiqih muamalat, gambaran transak - si  akad  IMMB  tersebut  tidak  terdapat  suatu masalah,  karena  masih  dalam  alur  transaksi yang  dibenarkan,  selagi  sebagian  sisa  objek ijârah kelak  benar-benar  akan  diserahkan pada  masa  tertentu  dan  dapat  dimanfaatkan sepenuhnya  oleh  penyewa,  serta  ketentuan tersebut  telah  disepakati  oleh  kedua  pihak pada saat akad dilakukan. Akad ijârah gabun- gan ini merupakan inovasi atau ijtihâd yang membawa maslahat dan manfaat. Dengan be- gitu, menjadikan akad ijârah tetap dapat dit- erapkan dalam sistem keuangan kontemporer khususnya dalam sukuk PBS, dan juga dapat diterima oleh peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Sebagai kesimpulan dari rukun-rukun akad ijârah yang telah diaplikasikan dalam produk sukuk PBS, penulis gambarkan melalui tabel 2.
41 Nazîh Ḥammâd, al-‘Uqûd al-Murakkabah fî Fiqh al-Islâmî, 13, 19, 21, & 24.
Tabel  2: Aplikasi  rukun-rukun ijârah dalam sukuk PBS
Rukun Ijârah Aplikasi Rukun Ijârah Dalam Sukuk PBS Al-Ṣîghah Îjâb (tawaran)  untuk  melaksanakan akad ijârah dilakukan  oleh  pihak SPV selaku wakil investor, sedang- kan qabûl (penerimaan) atas tawaran tersebut  dilakukan  oleh  pihak  pe- merintah  penyewa. Ȋjâb dan qabûl tersebut  dituangkan  dalam  bentuk tandatangan  SPV  dan  pemerintah penyewa pada dokumen hukum akad ijârah IMMB.
Al-‘Âqidân Terdapat dua pihak yang saling men- gadakan akad: pihak pertama adalah investor  (yang  diwakili  oleh  SPV), yaitu  pihak  yang  menginvestasikan dananya  pada  produk  sukuk  PBS, yang  berperan  sebagai  pemberi sewa.  Sedangkan  pihak  kedua  ada- lah pemerintah penyewa, yaitu pihak yang menyewa aset sukuk PBS. Al-Ujrah Berbentuk  uang  rupiah,  bukan  ber- bentuk barang. Ujrah yang diserah- kan  oleh  pihak  pemerintah  kepada para  investor  sebanyak  jumlah  ter- tentu yang telah diketahui oleh pihak yang  berakad.  Ujrah  ini  diproleh perbulan  namun  pentransferannya dilakukan setiap 6 bulan sekali seh- ingga jatuh tempo tiba.
Al-Ma‘qûd ‘Alayh (al- Manfa‘ah) Aset  yang  berkualitas  dan  jelas kepemilikannya, bukan harta wakaf atau harta yang dalam kasus pertika- ian. Berupa aset berwujud milik in- vestor yang sebelumnya merupakan BMN  dan  aset  investor  yang  akan wujud  yang  sebelumnya  merupa- kan proyek-proyek yang terdapat di APBN.

## Penutup
Sukuk PBS merupakan salah satu instrumen pembiayaan  yang  diterbitkan  secara  khusus untuk membiayai infrastruktur negara. Dalam
pembentukan sukuk PBS diperlukan bebera- pa akad syariah. Di antara akad-akad tersebut terdapat satu akad utama dan beberapa akad pendukung dalam membentuk instrumen su- kuk  PBS. Akad  utamanya  yaitu  akad ijârah yang distruktur berupa Ijârah al-Maujûdât al- Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB). Secara umum, seluruh  rukun-rukun  dan  syarat-syarat  akad al-ijârah dalam  penerbitan  sukuk  PBS  telah dilakukan sesuai syariah.
Istilah Ijârah  al-Maujûdât  al-Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB) seperti yang dimaksud- kan dalam fatwa No: 76/DSN-MUI/VI/2010 merupakan  hasil ijtihâd DSN-MUI  sendiri. Jika diteliti melalui pendapat para ulama, da- pat disimpulkan bahwa akad IMMB merupak- an akad kontemporer yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan fiqih, disamping itu juga merupakan akad yang memberikan solusi su- paya dapat diterapkan dalam sukuk PBS yang bertujuan  untuk  membangun  infrastruktur Indonesia.  Dengan  demikian,  kedepannya, sistem ekonomi Islam di Indonesia dan pem- bangunan infrastrukturnya dapat berkembang dengan pesat.

## Bibliograpy

## Journals
Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap  Penerapan  Akad  Ijarah  Pada Bisnis  Jasa  Laundry:  Studi  Kasus  di Desa  Kedungrejo  Kecamatan  Muncar.” Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 5, No. 2, 2015.
Arwani, Agus. “Epistemologi Hukum Ekono- mi Islam (Muamalah).” Religia , Vol. 15, No. 1, 2012.
Datuk,  Bahril.  “Sukuk,  Dimensi  Baru  Pem- biayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan
Ekonomi.” Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Bisnis , Vol. 14, No. 1, 2014.
Hariyanto, Eri. “Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan APBN.” Indonesian  Treasury  Rewiew
( Jurnal Perbendaharaan, Keuangan dan Kebijakan Publik ), Vol 2, No. 1, 2017. Indriasari,  Ika.  “Analisis  Pemilihan  Sukuk Sebagai Instrumen Investasi.” Journal of Management and Business , Vol. 1, No. 1, 2018.
Khatimah,  Husnul.  “Sukuk  dan  Kontribus- inya dalam Pembiayaan Pembangunan.”
Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirau- sahaan , Vol.11, No.1, 2017.
Lamari, Fiona.et. al. “An Exploratory Study of  Sukuk  Utilisation  for  Transportation Infrastructure  Development  in  Indone- sia.” Makara Journal of Technology , Vol. 22, No. 1, 2018.
Lutfiani, Hilda. “Concept and Application of Sovereign  Sukuk  in  State  Budget  Defi - cit Financing in Indonesia.” Al-Mashalih ( Journal  of  Islamic  Law ), Vol.1,  No.  2, 2018.
Nopijantoro, Wurjanto. “Surat Berharga Sya- riah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Par- tisipasi  Publik  Dalam  Pembiayaan  In- frastruktur.” Substansi ,  Vol.1,  No.  2, 2017.
Pratiwi, Angrum.et. al. “Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur.” Al-Ti- jary ( Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam ), Vol. 2, No. 2, 2017.
Soenjoto,  Arie  Rachmad  &  Lutfiani,  Hilda.
“Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara da- lam Pembiayaan Defisit APBN di Indo - nesia.” Islamic Economics Journal , Vol.
2, No. 2, 2016.
Sriono.  “Telaah  Terhadap  Perjanjian  Sewa Menyewa ( Al Ijarah ) Dalam Perbankan
Syariah.” Jurnal Ilmiah “Advokasi” , Vol.
1, No. 1, 2013.

## Books
Al-‘Ainî,  Abû  Muḥammad  Maḥmûd  Bin Aḥmad. Al-Binâyah fî Syarḥ al-Hidâyah , ed. ke-2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990, Jilid
9.
Al-Bâjî, Al-Qâdî Abû al-Walîd Sulaimân Bin Khalaf Bin Sa‘d Bin Ayyûb. Al-Muntaqâ Syarḥ  Muwaṭṭa’  Mâlik ,  ed.  Muḥammad
‘Abd al-Qâdir Aḥmad ‘Aṭâ. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999, Jilid 6. Al-Kâsânî, Alâ’ al-Dîn Abû Bakr Bin Mas‘ûd al-Ḥanafî. Badâ’i‘  al-Ṣanâ’i‘  fî  Tartîb al-Syarâi‘ .  Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, ed. ke-2, 1986, Jilid 6.
Al-Majâjî,  Muḥammad  Sakhâl. Aḥkâm  ‘Aqd al-Bai‘  fî  al-Fiqh  al-Islâmî  al-Mâlikî . Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2001).
Al-Nawawî, Abû Zakariyyâ Yaḥyâ Bin Syaraf al-Dimasyqî. Rawḍat  al-Ṭâlibîn ,  ed. ‘Âdil Aḥmad  ‘Abd  al-Maujûd  dan  ‘Alî Muḥammad  Mu‘awwad.  Riyâḍ:  Dâr
‘Âlam al-Kutub, 2003, Jilid 4.
Al-Qarâfî,  Syihâb  al-Dîn  Aḥmad  Bin  Idrîs.
Al-Źakhîrah , ed. Sa‘îd A‘râb. Beirut: Dâr al-Gharbî al-Islâmî, 1994), Jilid 5.
Al-Syîrâzî, Abû  Isḥâq  Ibrâhîm  Bin  ‘Alî  Bin
Yûsuf  al-Fayrûz Abâdî. Al-Muhaźźab  fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi‘î , ed. Majdî Fatḥî al-Sayyid  dan  Asyraf  ‘Ibîd.  Kairo:  al- Maktabah al-Taufîqiyyah, t.t., Jilid 2.
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama In- donesia. Kumpulan  Fatwa  Dewan  Sya- riah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Terkait  Surat  Berharga  Syariah  Negara (Sukuk  Negara) ,  ed.  ke-4.  Jakarta:  Ker- jasama  Kementerian  Keuangan  RI  den- gan  Dewan  Syariah  Nasional  -  Majelis Ulama Indonesia, 2014.
Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  Direktorat
Jenderal  Pengelolaan  Utang,  Kemente- rian Keuangan Republik Indonesia (RI). Sukuk  Negara:  Instrumen  Keuangan Berbasis  Syariah ,  ed.  Dahlan  Siamat. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Utang, Kementerian Keuangan RI, 2014.
Ḥammâd, Nazîh. al-‘Uqûd al-Murakkabah fî Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Ta’ṣîliyyah li al- Manzûmât al-‘Aqdiyyah al-Mustaḥdaṡah. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005.
Ibn Ḥajar al-Haytamî, Syihâb al-Dîn Abû al- ‘Abbâs Aḥmad Bin Muḥammad Bin ‘Alî. Tuḥfat al-Muḥtâj bi Syarḥ al-Minhâj , ed. Muḥammad  Muḥammad  Tâmir.  t.tp.: Maktabah  al-Ṡaqâfah  al-Dîniyyah,  t.t., Jilid 2.
Ibn  Mufliḥ  al-Ḥanbalî,  Abû  Isḥâq  Burhân al-Dîn  Ibrâhîm  Bin  Muḥammad  Bin ‘Abd Allâh Bin Muḥammad. Al-Mubdi‘ Syarḥ al-Muqni‘ , ed. Muḥammad Ḥasan Muḥammad  Ḥasan  Ismâ‘îl  al-Syafi‘î.
Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997,
Jilid 4.
Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah,  Abû  ‘Abd  Allâh Muḥammad  Bin  Abû  Bakr  Bin  Ayyûb. I‘lâm  al-Muwaqqi‘în  ‘an  Rabb  al- ‘Âlamîn , ed. Abû ‘Ubaidah Masyhûr Bin
Ḥasan  Âli  Salmân.  Saudi:  Dâr  Ibn  al- Jauzî, 1423 H, Jilid 3.
Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah,  Abû  ‘Abd  Allâh Muḥammad  Bin  Abû  Bakr  Bin  Ayyûb. I‘lâm  al-Muwaqqi‘în  ‘an  Rabb  al- ‘Âlamîn , ed. Abû ‘Ubaidah Masyhûr Bin
Ḥasan  Âli  Salmân.  Saudi:  Dâr  Ibn  al- Jauzî, 1423 H, Jilid 5.
Ibn  Taimiyyah. Jâmi‘  al-Rasâ’il ,  ed. Muḥammad Rasyâd Sâlim . Jeddah: Dâr al-Madanî, ed. ke-2, 1984), Jilid 2.

## Papers
D. Sanrego, Yulizar. “Aplikasi Ijarah Mawsu-
fah fi Dhimmah dan Ijarah al-Mawjudat al-Maw‘ud  Bisti’jariha dalam  Pengem- bangan  Produk  Sukuk  di  Indonesia”. Makalah pada Muzakarah Cendekiawan Syariah  Nusantara  6 ,  Bandar  Seri  Be- gawan, Negara Brunei Darussalam, 16 - 17 Mei 2012).

## Website and Internet Resource:
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. “Si- aran  Pers”. http://www.djppr.kemenkeu. go.id/page/list .
Hariyanto,  Eri  (Ditjen  Pengelolaan  Pembi- ayaan  dan  Risiko,  Kementrian  Keuan- gan).  Memahami  Project  Based  Sukuk (PBS).  4.  Dapat  diunduh  pada  laman web:  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan  dan  Risiko  Kementerian Keuangan,  “Kajian/Artikel”,  diperoleh pada 13 Oktober 2017, http://www.djppr. kemenkeu.go.id/page/load/1807 .
Munaẓẓamat  al-Ta‘âwun  al-Islâmî  Majma‘
al-Fiqh  al-Islâmî  al-Duwalî  (Interna - tional Islamic Fiqh Academy). “Qarâr bi Sya’n  Aḥkâm  al-Nuqûd  al-Waraqiyyah wa  Taghayyur  Qimat  al-‘Umlah”.  di- akses  pada  15  Mei  2019,  www.iifa-aifi. org/1679.html

## Interviews:
DR. Hasanudin, M.Ag. (Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Harian (BPH) Dewan Sya- riah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)), dalam wawancara dengan penulis, 30 Mei 2018. Manggiarto D.S (Kepala Bagian Pengemban- gan  Instrumen  dan  Kesesuaian  Syariah, Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  Direk- torat  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Re- publik  Indonesia),  dalam  wawancara
dengan penulis, 04 Mei 2015.
Pridityo, Anggoro  (Staf  Bagian  Pengemban- gan  Instrumen  dan  Kesesuaian  Syariah, Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  Direk- torat  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Re- publik  Indonesia),  dalam  wawancara dengan penulis, 04 Mei 2015.
Rifaldi,  Ikhsan  (Kepala  Bagian  Dokumen Hukum,  Subdirektorat  Peraturan  Sukuk Negara  dan  Pengelolaan  Aset  Sukuk Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Pembi- ayaan  dan  Risiko,  Kementerian  Keuan- gan Republik Indonesia), dalam wawan- cara dengan penulis, 04 Juni2 2018.