## KONSTRUKSI PUTUSAN PELAKU  TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI DAN SAKSI PADA PUTUSAN
NOMOR 1247/PID.B/2022/PN PLG
Oleh: Dimas Arbianto Ardinur 1)
Joni Emirzon 2)
Abdul Latif Mahfuz 3)
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail:
Dimasarbiantoardinur@gmail.com

## ABSTRACT
The  background  is  that  the  crime  that  often  occurs  in  society  is  the  crime  of embezzlement.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is  1)  How  is  law enforcement  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  embezzlement  with  the strength  of  evidence and witnesses in  Decision Number 1247/Pid.B/2022/PN  Plg?
2) What are the obstacles faced in law enforcement against the perpetrators of the crime  of  embezzlement  with  the  strength  of  evidence  and  witnesses  in  Decision Number  1247/Pid.B/2022/PN  Plg?.  The  research  method  used  is  an  empirical research method. The data used in this study are primary data and secondary data. Based  on  the  results  of  the  study,  it  shows  that  1)  Law  Enforcement  Against  the Actors of the Crime of Embezzlement with the Strength of Evidence and Witnesses in Decision Number 1247/Pid.B/2022/PN Plg has been enforced with imprisonment for  2  (two)  years  and  10  (ten)  months  ;  in  accordance  with  the  words  of  Articles 183 and 188 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, although the evidence is  only  indirect  evidence,  it  can  strengthen  the  judge  in  making  a  sentencing decision against the perpetrators of the crime of embezzlement; 2) Obstacles faced in law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement with the strength  of  evidence  and  witnesses  in  Decision  Number  1247/Pid.B/2022/PN  Plg, namely  1)  Obstacles  to  law  enforcement  factors,  namely  one  of  the  judges  is  not cohesive  and  lack  of  critical  thinking  in  look  at  the  evidence  and  witnesses regarding  the  decision  he  handled  and  there  is  evidence  that  is  not  valid  or  does not  deserve  to  be  shown  in  court;  2)  The  next  obstacle  is  the  lack  of  optimal facilities and infrastructure, limited budget or lack of human resources and the lack of  as  much  and  as  accurate  evidence  as  possible  from  the  testimony  of  witnesses makes it difficult for judges to consider the law to decide on the case in question; 3) The next obstacle from the community lies in the problem of lack of discipline and legal awareness and Inconsistent witnesses
Keywords: Law Enforcement, Crime of Embezzlement, Evidence and Witnesses

## ABSTRAK
Latar  Belakang  adalah  tindak  pidana  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  adalah tindak  pidana  penggelapan.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1) Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penggelapan dengan  kekuatan  alat  bukti  dan  saksi  pada  Putusan  Nomor  1247/Pid.B/2022/PN Plg?  2)  Apa  kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  penggelapan  dengan  kekuatan  alat  bukti  dan  saksi  pada  Putusan
Nomor  1247/Pid.B/2022/PN  Plg?.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer  dan    data  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat  Bukti  dan  Saksi  pada  Putusan  Nomor  1247/Pid.B/2022/PN  Plg  telah ditegakan  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  10  (sepuluh) bulan;sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim  dalam  mengambil  keputusan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana penggelapan;  2)  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  penggelapan  dengan  kekuatan  alat  bukti  dan  saksi  pada  Putusan Nomor  1247/Pid.B/2022/PN  Plg  yaitu  1)  Kendala  faktor  penegak  hukum  yaitu salah satunya Hakim tidak kompak dan Kurangnya pemikiran kritis dalam melihat alat  bukti  dan  saksi  tentang  putusan  yang  di  tanganinya  dan  terdapat  bukti-bukti yang  tidak  sah  ataupun  tidak  layak  di  tampilkan  dalam  sidang  pengadilan;  2) Kendala  selanjutnya  kurangnya  sarana  dan  prasaran  yang  optimal,  anggaran  yang terbatas  atau  kurangnya  daya  manusia  dan  Kurangnya  bukti  yang  sebanyak  dan seakurat  mungkin  dari  keterangan  saksi  menyebabkan  hakim  kesulitan  dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan; 3) Kendala selanjutnya  dari  masyarakat  terletak  pada  masalah  kurangnya  kedisiplinan  dan kesadaran hukum dan saksi Yang Tidak Konsisten
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penggelapan, Alat Bukti dan Saksi
1. PENDAHULUAN .
Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam keberadaan  negara  modern,  oleh karena  itu  setiap  negara  berusaha membangun sistem hukumnya sendiri. Sebagai subsistem kehidupan bermasyarakat  dan  berbangsa,  hukum Indonesia  merupakan  kesatuan  sistem hukum  yang  mencerminkan  kesatuan ideologis dan keutuhan wilayah politik.
Sistem  peradilan  pidana  dalam KUHAP  berbentuk  sistem  peradilan pidana  terpadu.  Sistem  ini  didasarkan pada  asas  pembedaan  fungsional  di
antara para pejabat Polri sesuai dengan proses  kewenangan  yang  diberikan oleh  undang-undang  Sistem  peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah buku peraturan perundang-undangan,  dalam  hal  ini KUHAP, tetapi dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan  dengan  sistem  peradilan pidana.
Penyelenggaraan hukum
pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum Pidana  mulai  dari proses  penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, pengungkapan suatu tindak pidana.
Pengertian tindak pidana adalah  perbuatan  pada  tempat,  waktu dan  keadaan  tertentu  yang  dilarang atau  diwajibkan  dan  diancam  dengan undang-undang, bersifat melawan hukum  dan  salah,  dilakukan  oleh orang  yang  dapat  bertanggungjawab. Dengan demikian, unsur-unsur kejahatan  itu  terdiri  dari:  subjek, kesalahan,  sifat  melawan  hukum, perbuatan  yang  dilarang  dan  dipidana menurut  undang-undang  dan  waktu dan tempat serta keadaan tertentu.
Salah  satu  contoh  tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat  adalah  tindak  pidana penggelapan. Penggelapan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 321  Wetboek  van  Strafrecht  yang susunan katanya menjadi sama dengan tindak pidana penggelapan yang tercantum  dalam  Pasal  372  KUHP adalah  tindak  pidana  penggelapan dalam bentuk pokoknya dengan rumusan aslinya dalam bahasa Belanda.  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Indonesia  sebagai  berikut: “Barang siapa dengan sengaja menguasai  secara  melawan  hukum suatu  benda  yang  seluruhnya  atau sebagian adalah milik orang lain  yang dimilikinya  bukan  karena  kejahatan,
karena ia bersalah melakukan penggelapan,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  empat  tahun. tahun  atau  denda  paling  banyak sembilan  ratus  rupiah .  Sebagai  contoh tindak pidana penggelapan yang terjadi  di  Provinsi  Sumatera  selatan yaitu perkara pada putusan pengadilan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg dengan kronologi sebagi berikut terdakwa  SYAWALUDIN  BIN  EDI pada hari Sabtu  Tanggal 14 Mei 2022 Sekira  Pukul  16.00  Wib  atau  setidak- tidaknya  pada  waktu  dalam  Tahun 2022  bertempat Jalan  mayor  Santoso depan  angkringan  stadion  kamboja Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur  I  Palembang,  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  yang masih termasuk dalam daerah hukum  Pengadilan Negeri Palembang, dengan  sengaja  dan  melawan  hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagaian  adalah kepunyaan orang lain tetapi  yang  ada dalam  kekuasaanya  bukan  karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :  Bahwa  pada  waktu  dan  tempat sebagaimana  tersebut  di  atas,  bermula pada  saat  pada  saat  terdakwa  berada Jalan mayor Santoso depan
angkringan stadion kamboja
Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, kemudian
terdakwa melihat korban HERWANSYAH BIN M.ZAINI DADANG sedang mengendari 1 (satu)
unit sepeda motor Merk Honda  Supra Fif BG. 3443 MT sendirian, kemudian terdakwa mendekati korban dan berkata  KAK  MINJEM  MOTOR SEBENTAR  ,  AKU  NAK  ANTER PAKAIAN  KE  LOUNDRY  dan  di jawab oleh korban LAJULAH SEBENAR BAE JANGAN LAMO,KEMUDIAN KORBAN
meminjamkan  sepeda  motor  dengan terdakwa  karena  korban  sudah  kenal dan  terdakwa  juga  bekerja  dengan korban  sebagai  jaga  parkIr,  kemudian korban  langsung  menyerahkan  kunci kontak  satu  unit  sepeda  motor  Merk Honda  Supra  Fif  BG.  3443  MT milik korban,  kemudian  terdakwa  langsung pergi  dengan  membawa  1(satu)  unit sepeda  motor  Merk  Honda  Supra  Fif BG.  3443  MT  milik  korban  dan membawa  sepeda  motor  tersebut  ke daerah  kenten  dan  menjual  sepeda motor  tersebut  dengan  Sdr.  BENI (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.900.000,-  (satu  juta  Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya
terdakwa  diamankan  dan  ditangkap dan  di  bawa  ke  Polsek  Ilir  Timur  I palembang untuk diproses lebih lanjut. Akibat  perbuatan  terdakwa  saksi korban  mengalami  kerugian  sebesar Rp.  4.000.000,-(empat  juta  rupiah), Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP
Dalam  kepolisian,  tindak pidana  penggelapan  tidak  lepas  dari peran aparat penegak hukum, khususnya  Polri.  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  mempunyai  tugas pokok menerima laporan dan pengaduan  dari  masyarakat,  apabila terjadi  tindak  pidana,  mengungkapkan penyidikan atas dugaan tindak pidana, menyeleksi  atau  menyaring  perkara yang  memenuhi  persyaratan  untuk diajukan ke kejaksaan, laporan tersebut  .  hasil  penyidikan  kepada kejaksaan dan menjamin perlindungan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Dalam  kerangka  kepolisian sesuai dengan sistem peradilan pidana, Polri  bertanggung  jawab  melakukan penyidikan tindak pidana yang kewenangannya diungkapkan oleh penyidik/penyidik  pembantu  dalam fungsi  penyidikan  tindak  pidana  Polri
dan fungsi  operasional  Polri  lainnya.  , selidiki  dan  koordinasikan.  POLRI adalah  alat  negara  sebagai  aparat penegak  hukum  yang  bertanggung jawab  memelihara  keamanan  negara, menegakkan  hukum  dan  melindungi masyarakat. Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945)  memberikan  pengertian  bahwa “Kepolisian Negara Republik
Indonesia  adalah  sebagai  alat  negara yang memelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat,  yang  tugasnya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menjunjung tinggi  hukum.  Dalam  hal  POLRI bertindak  sebagai  pemberi  keamanan dan  penjagaan,  maka  secara  khusus POLRI  bertindak  sebagai  penyidik.
Artinya  POLRI  bertindak  sebagai penyidik  dalam  rangkaian  proses penanganan  tindak  pidana,  hal  ini
sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP sebagai sumber utama pemeriksaan  perkara  pidana  dalam sistem  hukum  Indonesia  Pasal  1  ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik  adalah  pejabat  POLRI  atau pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  hukum untuk melakukan penyidikan ”.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  peneliti  tertarik  ingin mengangkat judul penelitian “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan dengan  Kekuatan  Alat  Bukti  dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg”.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu  hukum  sebagai law  in  action , dideskripsikan  sebagai  gejala  sosial yang  empiris.  Data  pokok  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer dan data sekunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi Putusan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan  Dengan  Kekuatan Alat  Bukti  dan  Saksi  pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg Kepolisian akan selalu melibatkan orang di dalamnya, sehingga juga akan melibatkan perilaku  manusia.  Hukum  tidak  akan dapat  berdiri  sendiri,  artinya  tidak akan  dapat  memenuhi  janji  dan keinginannya.  Berdasarkan  temuan
penelitian  dan  dokumen  kepolisian Daerah  Sumatera  Selatan  dari  tahun 2022  –  2023  jumlah  kasus  tindak
pidana penggelapan mengalami peningkatan  yang  signifikan  yang dapat dilihat pada Tabel 1  berikut.
Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2022-2023 No  Tahun Putusan 1 2022 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg Putusan Nomor 1018/Pid.B/ 2022 /PN Plg 2 2023 Putusan Nomor. 571/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor 531/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 468/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 448/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 449/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 412/Pid.B/2023/PN Plg
Putusan Nomor. 423/Pid.B/2023/PN Plg
Putusan Nomor. 426/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 435/Pid.B/2023/PN Plg PutusanNomor.438/Pid.B/2023/PNPlg Putusan Nomor. 363/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 335/Pid.B/2023/PN Plg Putusan Nomor. 319/Pid.B/2023/PN Plg Total 15 Berdasarkan Tabel di atas kasus tindak pidana penggelapan mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Pada tahun  2022  hanya  2  kasus  tindak pidana  penggelapan  dan  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan pada  tahun  2023  menjadi  13  kasus. Hal ini  menarik  peneliti untuk mengangkat  1  kasus  di  tahun  2022 Putusan  Nomor  1247/Pid.B/2022/PN Plg  sebagai  bahan  analisis  gambaran penegakan  hukum  terhadap  pelaku
tindak  pidana  penggelapan  dengan kekuatan alat bukti dan saksi
Dasar dakwaan penuntut umum  adalah  adanya  alat  bukti  yang cukup  dan  dakwaan  penuntut  umum menjadi dasar pemeriksaan di persidangan  dan  selanjutnya  menjadi dasar  bagi  hakim  untuk  memutus perkara.  Apa  yang  terbukti  dalam proses  pemeriksaan  di  persidangan adalah  apa  yang  didakwakan  oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Bukti-bukti maupun
bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan  harus  membuktikan  apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam  dakwaannya,  yaitu  mengatakan yang  sebenarnya.  Berdasarkan  apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum  dan  segala  sesuatu  yang akhirnya dibuktikan dalam persidangan berdasarkan dakwaan tersebut,  maka  hakim  mengambil keputusan.  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  c menunjukkan  bahwa  dakwaan  harus dicantumkan dalam putusan hakim.
Selain  itu,  Pasal  182  ayat  (4) KUHAP  juga  menyatakan  bahwa musyawarah  majelis  hakim  sebelum mengambil  putusan  harus  didasarkan pada  semua  yang  telah  dibuktikan dalam  pemeriksaan  putusan 7 .  Pada prinsipnya  hakim  adalah  dilarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  mengenai  perbuatan  yang melebihi  tuntutan  penuntut  umum, sekalipun  perbuatan  itu  terbukti  di sidang  pengadilan.  Hakim  dalam mengambil  putusan  harus  benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang  terdapat  dalam  alat  bukti  yang diajukan  di  persidangan,  termasuk keterangan para saksi. berkaitan dengan  barang  bukti  yang  dihadirkan yaitu  berupa  barang  yang  digunakan
tersangka  untuk  menyelesaikan  tindak pidana  pada  saat  terjadinya  tindak pidana  atau  barang  berupa  pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian.
Hakim juga mempertimbangkan semua fakta hukum  yang  terdapat  dalam  alat  bukti dan  juga  keterangan  para  saksi  Ex officio,  hakim  harus  memutuskan secara  profesional  bilamana  terdakwa terbukti  bersalah,  maka  ia  harus dihukum.  hal  ini  harus  dilakukan sesuai  dengan  tata  cara  dan  sistem pembuktian negatif dalam KUHAP
Begitu  pentingnya  kedudukan alat  bukti  dalam  hukum  pembuktian, kecuali  ada  alat  bukti  lain  yang  dapat membentuk keyakinan hakim, misalnya  keterangan  saksi,  maka terdakwa  dapat  dibebaskan  jika  tidak ada  alat  bukti  atau  alat  bukti  tidak sesuai.  bukti..  Ketika  semua  unsur pasal  dakwaan  terpenuhi,  namun perbuatan yang dibuktikan di persidangan  tidak  sama  dengan  apa yang  didakwakan  karena  alat  bukti tidak  sesuai  dengan  alat  bukti,  hakim ini  melihat  bahwa  hakim  tetap  dapat memutus  perkara.  kesalahan  terdakwa mengingat tidak dapat mengesampingkan  alat  bukti  dan  alat bukti  yang  ada,  khususnya  keterangan
saksi,  karena  hal  tersebut  sangat penting dan berkaitan dengan keyakinan  hakim  terhadap  kesalahan terdakwa.
Selain  alat  bukti,  alat  bukti juga  berperan  dalam  memberikan keyakinan  hakim  tentang  kesalahan terdakwa.  Tidak  hanya  melengkapi semua unsur pasal terdakwa, alat bukti di persidangan pun harus bisa membuktikan  perbuatan  terdakwa.  Ia lebih  memilih  membebaskan  seribu orang yang bersalah daripada menghukum yang tidak bersalah. Oleh karena  itu,  sekalipun  alat  bukti  tidak diatur  dalam  pasal  183  KUHAP  atau dalam pasal tersendiri KUHAP sebagai  salah  satu  syarat  pembuktian, menurut  saya  alat  bukti  mempunyai nilai/fungsi  dan  berguna  dalam  upaya untuk  membuktikan,  bahkan.  Padahal barang bukti yang disita penyidik juga sah  secara  formal,  bukan  sebagai  alat bukti  yang  sah  menurut  KUHAP. Namun, dalam praktik peradilan, bukti sebenarnya dapat memberikan informasi yang berfungsi sebagai bukti tambahan.  Alat  bukti  adalah  suatu benda yang digunakan untuk meyakinkan  hakim  tentang  kesalahan terdakwa  dalam  perkara  pidana  yang didakwakan  kepadanya;  barang  yang
dapat  dijadikan  barang  bukti  dalam suatu perkara. Harta kekayaan tersebut dapat  berupa  benda  atau  tagihan  yang disangkakan  atau  didakwakan,  yang seluruh  atau  sebagiannya  diduga diperoleh  dari  tindak  pidana  atau akibat  tindak  pidana,  maupun  benda yang  dipergunakan  secara  langsung untuk  melakukan  tindak  pidana  atau untuk mempersiapkannya. atau benda- benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana dan  benda-benda  yang  dibuat  atau dimaksudkan  untuk  melakukan  tindak pidana  secara  khusus  serta  benda- benda lain yang mempunyai hubungan langsung  dengan  kejahatan  yang dilakukan.
Dengan  demikian,  Konstruksi Putusan Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan  Dengan  Kekuatan  Alat Bukti  dan  Saksi  pada  Putusan  Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg telah ditegakan  dengan  pidana  penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;sesuai  dengan  bunyi  Pasal  183 dan  188  Ayat  (3)  KUHAP  walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan  alat  bukti  tidak  langsung, namun  dapat  menguatkan  hakim dalam mengambil keputusan
pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana penggelapan
Kekuatan pembuktian atau disebut juga dengan efektifitas pembuktian  dalam  suatu  perkara tergantung  pada  beberapa  faktor. Sebut  saja  faktor  psikososial  (kode etik, kualitas sikap polisi, dan hubungan dengan anggota masyarakat) dan  keterlibatan  masyarakat.  Salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun  sebagai  sikap  perbuatan  atau tingkah laku yang teratur adalah untuk membimbing  tingkah  laku  manusia, sehingga  juga  merupakan  salah  satu ruang  lingkup  kajian  ilmu  hukum. Suatu  sikap  tindakan  atau  perilaku hukum dianggap efektif, jika sikap dan perilaku  pihak  lain  mengarah  pada tujuan  yang  diinginkan;  itu  berarti pihak lain menghormati hukum. Namun,  pada  kenyataannya  tidak jarang  orang  tidak  merujuk  atau bahkan  melanggarnya  secara  terang- terangan,  yang  berarti  orang  tersebut tidak  menghormati  hukum.  Dibentuk dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  (KUHAP)  terdapat  5 (lima) alat bukti yang sah.
Dibandingkan  dengan  hukum  acara pidana  sebelumnya,  yaitu  HIR  (Stb. 1941  No.  44),  ketentuan  tentang
pembuktian yang diatur dalam KUHAP  pada  prinsipnya  berbeda dengan HIR.
Kesaksian saksi mata memang merupakan  alat  bukti  yang  kuat, apalagi hakim membutuhkan kebenaran  materiil.  Dengan  adanya keterangan  para  saksi,  perbuatan materiil terdakwa akan dapat menyimpulkan  kebenarannya.  Dalam perkara pertama hakim harus membuktikan:  Adanya  tindak  pidana penipuan  yang  benar-benar  dilakukan oleh  terdakwa.  Dengan  demikian, keterangan  saksi  berkaitan  dengan pembentukan  keyakinan  hakim,  selain itu  dilengkapi  dengan  alat  bukti  dan keterangan  terdakwa  sendiri.  Memang prinsip  “setidaknya  dua  alat  bukti” selalu dijunjung tinggi, namun semakin  banyak  bukti  yang  ada  maka hakim  semakin  yakin  akan  kebenaran suatu  tindak  pidana  dan  kesalahan terdakwa akan semakin meningkat. Berdasarkan  teori  pembuktian  negatif undang-undang, keputusan hakim dalam  suatu  perkara  harus  didasarkan pada keyakinan hakim sendiri dan dua dari lima alat bukti. Setelah memutuskan  bersalah  atau  tidak, hakim  harus  menentukan  pidananya, berdasarkan tuntutan jaksa dan
pendapatnya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pada pendapatnya, hakim dapat
menjatuhkan  hukuman  yang  lebih ringan  atau  lebih  berat  dari  tuntutan jaksa.
B. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam Membangun Konstruksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan  dengan  Kekuatan Alat  Bukti  dan  Saksi  pada
Putusan
Nomor
1247/Pid.B/2022/PN Plg.
Kendala  yang  dihadapi  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana penggelapan dan kekuatan  alat  bukti  dan  saksi  dalam Putusan No. 1247/Pid.B/2022/PN Plg. Kendala  faktor  penegakan  hukum yaitu  salah  satu  hakim  tidak  kompak dan  kurangnya  pemikiran  kritis  dalam melihat  bukti  dan  saksi  atas  putusan yang  ditanganinya  serta  adanya  alat bukti  yang  tidak  sah  atau  tidak  layak untuk dihadirkan dalam persidangan. Aparat  penegak  hukum  harus  mampu memberikan  bukti  dengan  berbagai cara dan alat bukti yang sah yang telah diatur undang-undang. Penegak hukum tidak boleh melampaui ketentuan  undang-undang  mengenai
cara  dan  pemberian  alat  bukti,  jika meninggalkan  aturan  tersebut,  maka cara  atau  alat  bukti  tersebut  tidak  sah atau  tidak  layak  untuk  dihadirkan  di pengadilan.  Dalam  hukum  acara, keyakinan  hakim  menentukan  suatu putusan dalam proses peradilan. Keyakinan  menurut  teori  pembuktian hukum  negatif  berarti  putusan  hakim memiliki  keyakinan  yang  utuh,  tanpa adanya keyakinan, hakim harus mencari  keyakinan  tersebut  ketika mempertimbangkan  fakta-fakta  yang terungkap di pengadilan.
Fakta  yang  terungkap  di  pengadilan juga  harus  memiliki  dasar  yang  kuat, dasar  ini  adalah  alat  bukti  yang dihadirkan  di  pengadilan.  Bukti  ini juga harus diperoleh dengan cara yang diatur  dan  ditandai  dengan  undang- undang.  Selain  sistem  pembuktian  di atas,  pembuktian  juga  dinyatakan  sah apabila  memenuhi  syarat  formal  dan material.  Probative  force  Semua  alat bukti  bersifat  mandiri,  artinya  alat bukti  tersebut  tidak  sempurna  dan tidak  mengikat  atau  menentukan. Sedangkan  nilai  pembuktian  semua alat  bukti  didasarkan  pada  penilaian hakim.
Alat bukti yang dikenal dalam  KUHAP  ada  lima  yaitu  Pasal
184, yaitu: 1.  Saksi mata; 2.
Keterangan  ahli;  3.  Bukti  surat;  4. Bukti orientasi; 5. Keterangan terdakwa.  Ketentuan  mengenai  alat bukti  yang  diatur  dalam  KUHAP sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan  agar  alat  bukti  yang diajukan di sidang pengadilan menjadi alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan  di pengadilan  untuk  unsur-unsur  suatu tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
Hambatan  selanjutnya  adalah  belum optimalnya  sarana  dan  prasarana, anggaran yang terbatas atau kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya alat  bukti  yang  sebanyak-banyaknya dan  akurat  dalam  keterangan  saksi yang  menyebabkan  hakim  kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan.  .  Misalnya,  hilangnya barang  bukti  terdakwa  merupakan salah  satu  kendala  penerapannya. Menimbang  bahwa  dalam  sistem hukum acara pidana yang menghormati (stelsel negative wettlijk)  hanya  alat  bukti  yang  sah menurut  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP yang  dapat  digunakan  dalam  sistem pembuktian. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa untuk menjatuhkan
pidana  terhadap  seorang  terdakwa harus dibuktikan kesalahannya dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat  bukti yang sah.
Kendala  selanjutnya  dari  masyarakat yang  merupakan  kendala  yang  paling mendasar  adalah  kurangnya  disiplin dan  kesadaran  hukum.  Dimana  proses penegakan  hukum  dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  penggelapan melalui  alat  bukti  adalah  keterangan korban.  Umumnya  korban  selalu memberikan  keterangan  yang  sesuai dengan fakta kejadian, namun seringkali pihak korban yang memberikan kesaksian dapat melakukan  hal-hal  yang  memberatkan terdakwa  di  satu  pihak,  pihak  korban juga  dapat  memberikan  keterangan. kesaksian di pengadilan karena campur  tangan  pelaku.  .  Misalnya, dengan iming-iming membayar sejumlah  besar  uang  kepada  keluarga korban  yang  miskin,  upaya  polisi akhirnya  disabotase  oleh  kesaksian palsu korban.
Dalam  praktek  pembuktian perkara  tertentu  yang  kejadiannya diketahui  secara  langsung  hanya  oleh beberapa  orang yang  melakukan tindak pidana memerlukan penyelesaian perkara, sedemikian rupa
sehingga orang  yang melakukan dapat menjadi saksi terhadap orang lain yang melakukan tindak pidana, dengan cara yang  dapat  diperkuat  dengan  bukti keterangan  saksi.  Hal  ini  sangat penting  bagi  Penuntut  Umum  yang berusaha  untuk  membuktikan  bahwa suatu  tindak  pidana  telah  terjadi  dan terdakwa adalah penciptanya sehingga hakim  mempercayai  hal  tersebut. Pengaturan  mengenai  penyelesaian perkara  juga  tertuang  dalam  KUHAP, yakni  dalam  Pasal  142  KUHAP. Dalam  hal  Penuntut  Umum  menerima suatu  berkas  yang  memuat  beberapa tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk  dalam  ketentuan  Pasal  141, Penyidik  Kepolisian  dapat  mengadili masing-masing terdakwa secara terpisah.  Dengan  demikian,  Pasal  142 KUHAP  memberikan  kewenangan kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk membagi  berkas  perkara  dari  satu berkas  menjadi  beberapa  berkas.  Hal ini  disebut  dengan  memecah  berkas perkara,  yaitu  memecah  suatu  perkara menjadi  dua  atau  lebih  atau  putusan terpisah.
Pada dasarnya, pemecahan berkas  perkara  terjadi  karena  faktor pelaku  yang  banyak  orang.  Jika
terdakwa  berjumlah  beberapa  orang, penyidik dapat menempuh cara dengan  memecah  berkas  perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan  jumlah  terdakwa.  Pembagian berkas  perkara  dilakukan  agar  antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya masing-masing dapat dijadikan saksi timbal balik. Pembagian  berkas  perkara  menjadi penting,  jika  dalam  perkara  pidana tidak  tersedia  cukup  bukti,  terutama dalam hal keterangan saksi

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil penelitian pada Bab sebelumnya maka dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut
1. Konstruksi Putusan Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan  Dengan  Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor  1247/Pid.B/2022/PN  Plg telah  ditegakan  dengan  pidana penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan 10  (sepuluh)  bulan;sesuai  dengan bunyi  Pasal  183  dan  188  Ayat  (3) KUHAP  walaupun  alat  bukti petunjuk  hanyalah  merupakan  alat bukti tidak langsung, namun  dapat menguatkan hakim dalam
mengambil  keputusan  pemidanaan terhadap  pelaku  tindak  pidana penggelapan.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam membangun  konstruksi  putusan hukum pelaku tindak pidana penggelapan  dengan  kekuatan  alat bukti  dan  saksi  pada  Putusan Nomor  1247/Pid.B/2022/PN  Plg yaitu  1)  Kendala  faktor  penegak hukum  yaitu  salah  satunya  hakim kurang sepemahaman dan Kurangnya  pemikiran  kritis  dalam melihat alat bukti dan saksi tentang putusan  yang  di  tanganinya  dan terdapat bukti-bukti yang tidak sah ataupun  tidak  layak  di  tampilkan dalam sidang pengadilan; 2) Kendala  selanjutnya  kurangnya sarana  dan  prasaran  yang  optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya  daya  manusia  dan Kurangnya  bukti  yang  sebanyak dan seakurat mungkin dari
keterangan  saksi  menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan  hukum  untuk memutus perkara yang bersangkutan; 3) Kendala selanjutnya dari masyarakat
terletak  pada  masalah  kurangnya
kedisiplinan  dan  kesadaran  hukum dan saksi Yang Tidak Konsisten
Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut
1. Bagi aparat penegak hukum meliputi:  penyidik  kepolisisan, jaksa,  penuntut  umum  dan  hakim (khususnya  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  Palembang) harus  lebih  memahami  tentang pengertian dari  alat bukti  petunjuk secara  mendasar  agar  tidak  terjadi kesalahan  dalam  penerapannya untuk  mempergunakan  alat  bukti petunjuk dalam proses pembuktian penyelesaian perkara pidana.
2. Bagi para pelaku dan pihak korban agar  dapat  memahami  fungsi  dan peran  alat  bukti  petunjuk  dalam membantu proses peradilannya dan membantu  mereka  dalam  upaya penegakan hukum. Bagi para saksi agar bertindak sebagaimana mestinya  dan    mengungkapkan keterangan  dan  kesaksian  sesuai dengan  apa  yang  benar  agar  tidak ada pihak yang dikorbankan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2018., Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika M. Yahya Harahap, 2019, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan  Dan  Penuntutan ,
Jakarta: Sinar grafika,
Natangsa  Surbakti,  2019, Kembang Setaman, Surakarta: Muhammadiyah University Press Romli Atmasasmita, 2018, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan
abolisionalisme , Bandung:Putra abardin
Saleh, P. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan  Saksi  Di  Dalam Persidangan . Lex Et Societatis ,
1 (1).
S.R. Sianturi, 2017, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya , Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta
Tolib Effendi,  2018, Sistem Peradilan
Pidana: Perbandingan Komponen  Dan  Proses  Sistem Peradilan  Pidana  Di  Beberapa Negara, Yogyakara:  Pustaka
Yustisia