PALITA: Journal of Social-Religion Research
Oktober 2018, Vol.3, No.2, hal.181-190 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 ©2018 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita

## EFEKTIVITAS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI (STUDI PADA BAZNAS DI KAB. MAROS)

## Mujahidin
Institute Agama Islam Negeri Palopo E-mail: mujahidin@iainpalopo.ac.id

## Abstract
This research aimed to analyse National Zakat Agency (BAZNAS) of Maros Regency in exploring the potential of profession zakat in Maros Regency. The research design was field research and employed qualitative descriptive method. Instrument of this research were the interview guide, field note and recoding. The results of the research found that: 1) Maros Regency has a large potential of professional zakat. 2) Data shows that zakat collection is not optimal
Keywords : profession zakat, BAZNAS, Maros

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros dalam menggali potensi zakat profesi di Kabupaten Maros. Desain penelitian adalah penelitian lapangan  dan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Instrumen  penelitian  ini  adalah pedoman  wawancara,  catatan  lapangan  dan  pengodean  ulang.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa: 1) Kabupaten Maros memiliki potensi zakat profesi yang besar. 2) Data menunjukkan bahwa pengumpulan zakat tidak maksimal.
Kata Kunci ,: zakat Profesi, BAZNAS, Maros.

## PENDAHULUAN
Bagi  masyarakat  yang  sedang  berkembang  seperti  di  Indonesia, tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan saja kepada mustahiq . Tidak hanya karena harta itu  akan habis dalam satu malam, tetapi  lebih dari itu, karena kehilangan makna zakat yang hakiki Zakat yang demikian itu termasuk yang tidak subur dan tidak produktif. 1
Singkatnya,  pelaksanaan  zakat  masih  banyak  dikembangkan  secara insidentil,  bahkan  tanpa  perencanaan  dan  pengarahan  yang  sunggguh- sungguh, sehingga secara tidak disadari telah melemahkan konsepsi zakat itu sendiri di tengah-tengah kemajuan ekonomi dan masyarakat di abad modern ini. Untuk itu pengelolaan, memerlukan suatu pemikiran yang mendalam.
1 Djamaluddin Ahmad Al-Buny, Problematika harta dan Zakat ,(Surabaya: Bina Ilmu,1983) h. 81

## 182 | Mujahidin
Untuk  mengatur  maslah  zakat  yang  banyak  mengandung  dimensi kemasyarakatan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Nas} al- Qur’a>n dalam QS. Al-Taubah /9:103.
Terjemahnya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. Al -Taubah/9:103) 2
Ayat  tersebut  di  atas  memberikan  legalitas  dan  wewenang  kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan  meningkatkan  daya  guna  zakat  itu,  tentu  dengan  memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam selaku mayoritas bangsa.
Melihat  potensi  zakat  di  kabupaten  Maros  yang  sangat  besar  hal  ini dilihat dari jumlah penduduk di kabupaten Maros yaitu 331.846 jiwa dengan komposisi  laki-laki  berjumlah  162.122  jiwa,  dan  perempuan  berjumlah 169.724 jiwa dengan sex ratio 96. 3 Kehidupan beragama dikembangkan dan diarahkan  untuk  peningkatan  akhlak  demi  kepentingan  bersama  untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jumlah penduduk kabupaten adalah Mayoritas Muslim dan menurut pengamatan peneliti ketika melakukan penelitian  bahwa  masyarakat  Maros  adalah  masyarakat  yang  religius  yang sangat  menjunjung  syiar-syiar  Islam.  Hal  itu  terbukti  dengan  banyaknya masyarakat  terutama  pegawai  negeri  sipil  yang  mengahadiri  mesjid-mesjid yang berdekatan dengan kantor bupati misalnya mesjid al-Markaz Maros dan Mesjid Raya Maros.
Zakat profesi khususnya pegawai negeri sipil telah dilaksanakan sejak tahun  2014  melalui  surat  edaran  Bupati  tanggal,  07  Agustus  2014  Nomor  : 451.12/1165/SET  Perihal  :  Penyaluran  Zakat/infaq/  Shadaqah/  (ZIS)  bagi PNS lingkup Pemkab. Maros kepada Para SKPD Pemkab. Maros, Para Camat Se Kab. Maros.
Mekanisme pembayaran zakat profesi dari pegawai negeri sipil dari masing- masing Dinas/Instansi adalah dengan cara setiap awal bulan mendapat gaji. Dari  gaji  tersebut  dipotong  untuk  zakatnya  2.5%,  dengan  terlebih  dahulu menandatangani persetujuan untuk pemotongan gaji. 4
Berdasarkan  data  jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pada  akhir september  2015  kabupaten  Maros  adalah  7.746  orang,  dengan  jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam sebanyak 7.523 orang. 5 Jika
2 Departemen  Agama  RI, al- Qur’an  dan  Terjemahannya,  Yayasan  Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran al-Quran, h. 203
3 Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
4 Hasil wawancara dengan  bapak Drs. Soeharto Kabag Mensprin Kabupaten Maros pada tanggal 21 Oktober 2015
5 Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Maros, data di print pada tanggal 13 Oktober 2015.
dilihat  dari  jumlah  PNS  yang  ada  maka  potensi  zakat  profesi  di  kabupaten Maros  sangat  besar.  Kalau  diasumsikan  bahwa  setiap  pegawai  membayar zakatnya  maka  perhitungannya  seperti  ini  :  Rp.  3.541.666,-  X  2,5  %  =  Rp. 88.541,-  X  7.523  pegawai  =  Rp.  666.093.943,-  X  12  bulan  = Rp. 7.993.127.316,-.
Angka ini lebih sedikit dari angka yang ditargetkan oleh Bupati Maros. Menurut Bupati Maros potensi zakat di Maros sebenarnya  cukup besar bila dikelola dengan maksimal. Zakat ini bisa mencapai sepuluh miliar per tahun. Zakat tersebut berasal dari zakat profesi ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Maros dan zakat dari pihak swasta yang berdomisili di Maros.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  potensi  zakat terkhusus  zakat  profesi  sehingga  ada  gambaran  yang  jelas  seberapa  besar potensi  zakat  profesi  yang  ada  di  kabupaten  Maros,  sehingga  memudahkan bagi  Badan  Amil  Zakat  dalam  melakukan  rancangan  strategi  untuk memaksimalkan  pengumpulan  zakat  profesi.  Selain  itu,  akan  dikaji  pula faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengumpulan zakat profesi  dikaitkan  dengan  UU  no.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat pada Badan Amil Zakat di kabupaten Maros. Adapun manfaat yang diharapkan dari  penelitian  ini  adalah  diharapkan  dapat  menambah  dan  memperdalam pengetahuan  tentang  zakat  pada  umumnya  dan  mengetahui  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kesadaran Muzakki dalam  membayar  zakat  sesuai dengan  bidang  profesi  masing-masing,  serta  mengetahui  langkah-langkah strategis yang harus diupayakan dalam memaksimalkan pengumpulan zakat profesi.
Secara  ilmiah,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya  khazanah pengetahuan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  juga  dapat  menjadi sumber informasi kepada peneliti lain yang bermaksud mengkaji permaslahan yang relevan dengan penelitian ini serta dapat menambah wawasan berkaitan dengan teori ekonomi Islam.
Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan  atau  bahan  acuan  bagi  organisasi/  Lembaga  Pengelola  Zakat, maupun  Pemerintah  Kabupaten  Maros  serta  instansi  terkait,  untuk melakaukan revisi terhadap Perda nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat  yang  sesuai  dengan  UU  nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan
Zakat.kepada BAZNAS kabupaten Maros untuk pemberdayaan
potensi,pengelolaan  zakat  untuk  menjadikan  zakat  sebagai  instrument penting dalam meningkatkan ekonomi umat.

## 184 | Mujahidin

## METODE
Penelitian  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan.  Data  yang  dikumpulkan diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dengan  personil  yang  berhubungan langsung dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:
a. Pejabat pemerintah kabupaten Maros
b. Pengurus BAZNAS kabupaten Maros
c. Cendekiawan muslim
d. Tokoh Agama
e. Tokoh Masyarakat Teknik analisis data yang digunakan adalah:
a. Pengorganisasian data hasil wawancara terhadap informan, pengamatan terhadap obyek penelitian pada BAZNAS kabupaten Maros.
b. Membuat reduksi data dengan jalan membuat abstraksi tentang bentuk pengelolaan BAZNAS, serta faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam pemberdayaan potensi dan pendayagunaan di kabupaten Maros.
c. Membuat penafsiran data hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan di kabupaten Maros.
Untuk  mengecek  keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi,  yakni teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data  untuk  keperluan  pengecekan  atau  pembanding  terhadap  data  yang diperoses. 6

## POTENSI DAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI
Dalam  kehidupan  beragama  dikembangkan  dan  diarahkan  untuk peningkatan  akhalak  demi  kepentingan  bersama  untuk  membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kabupaten Maros merupakan kabupaten dengan  mayoritas  penduduknya  memeluk  Agama  Islam.  Adapun  jumlah penduduk  di  Kabupaten  Maros  pada  tahun  2013  sebanyak  331.846  jiwa, dengan komposisi laki-laki berjumlah 162.122 jiwa dan perempuan 169.724 jiwa, dengan Sex Ratio 96. 7
Adapun potensi zakat profesi sesuai dengan surat edaran Bupati Maros sasarannya khusus kepada pegai Negeri Sipil (PNS) yang sudah wajib zakat karena gajinya mencapai 85 gram emas, yakni 85 gram X @ Rp. 500.000,- = Rp. 42.500.000,- : 12 bulan = Rp. 3.541.666,-
Berdasarkan  data  jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pada  akhir September  2015  kabupaten  Maros  adalah  7.746  orang,  dengan  jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam sebanyak 7.523 orang. 8 Jika
6 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 178.
7 Badan Pusat Statistik, Maros in Figures, h. 54.
8 Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Maros, data di print pada tanggal 13 Oktober 2015.
dilihat  dari  jumlah  PNS  yang  ada  maka  potensi  zakat  profesi  di  kabupaten Maros  sangat  besar.  Kalau  kita  mengasumsikan  bahwa  setiap  pegawai membayar zakatnya maka perhitungannya seperti ini : Rp. 3.541.666,- X 2,5 % =  Rp.  88.541,-  X  7.523  pegawai  =  Rp.  666.093.943,-  X  12  bulan  = Rp. 7.993.127.316,-.
Angka ini lebih sedikit dari angka yang ditargetkan oleh bupati Maros. Menurut Bupati Maros potensi zakat di Maros sebenarnya  cukup besar bila dikelola dengan maksimal. Zakat ini bisa mencapai sepuluh miliar per tahun. Zakat tersebut berasal dari zakat profesi ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Maros dan zakat dari pihak swasta yang berdomisili di Maros.
Karena  itu  BAZNAS  menggandeng  perusahaan  di  Maros  untuk menyalurkan  zakat  profesi  mereka  yang  selanjutnya  akan  diberikan  pada warga  Maros  yang  kurang  mampu.  Selain  itu  BAZNAS  Maros  harus meyakinkan wajib zakat bahwa zakat  mereka tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga untuk pengembangan ekonomi umat. 9
Jadi  jumlah  potensi  zakat  profesi  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di kabupaten Maros adalah Rp. 7.993.127.316,- ( Tujuh Miliar Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Belas  Rupiah ). Inilah potensi zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Maros setiap tahunnya sebesar Rp. 7.993.127.316,-. Potensi ini  belum  termasuk  dari  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten Maros.
Pengumpulan  zakat  profesi  di  Kabupaten  Maros  yang  di  kelola  oleh Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  kabupaten  Maros  sebenarnya  sudah berjalan lama namun benar-benar efektif sejak pelantikan pengurus BAZNAS sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, pada hari Rabu, 13 Desember 2014, pelantikan yang dihadiri seluruh SKPD pemkab Maros serta Surat  Edaran  Bupati  Maros  Nomor  :  451-12/1165/SET  Tahun  2014  yang berisi  himbauan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  beragama  Islam untuk menyalurkan zakat, infak dan sedeqah, melalui Bank BPD Cab.  Maros, untuk selanjutnya diserahkan  kepada  Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pemkab Maros, selanjutnya unit pengumpul zakat menyerahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros.
Hasil  dari  pengumpulan  zakat  profesi  di  kabupaten  Maros  yang dikelola  oleh  Badan Amil Zakat  (BAZNAS)  Kabupaten  Maros  sejak  bulan Januari  sampai  September  dari  dua  puluh  delapan  UPZ  yang  tersebar  di instansi-instansi  pemerintahan  maupun  sekolah-sekolah  sebesar Rp. 192.786.500,-  (  seratus  sembilan  puluh  dua  juta  tujuh  ratus  delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah ).
9 http://maroskab.go.id/2014/12/bupati-maros-lantik-pengurus-baznas.html . diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 13:14 WITA

## 186 | Mujahidin
Adapun jumlah zakat profesi yang disetor oleh UPZ Pemkab Kabupaten Maros  ke  BAZNAS  Kabupaten  Maros  sebesar  Rp.  210.000.000,-  (dua  ratus sepuluh  juta  rupiah),  ditambah  dengan  zakat  yang  diperoleh  langsung  dari muzakki atau zakat perorangan adalah sebesar Rp. 67.619.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), jadi total penerimaan zakat Badan Amil Zakat  Nasional  Kabupaten  Maros  sebanyak  Rp.  470.405.500,- (empat  ratus  tujuh  puluh  juta  empat  ratus  ribu  lima  ribu  rupiah).  Melihat penerimaan  zakat  yang  ada  maka  pendapatan  rata-rata  per  bulan  Rp. 52.267.277,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Pada  sisi  pengumpulan,  banyak  aspek  yang  harus  dilakukan,  seperti aspek  penyuluhan.  Aspek  ini  menduduki  fungsi  kunci  untuk  keberhasilan pengumpulan  zakat.  Karena  itu  semua  sarana  harus  dimanfaatkan  secara optimal.  Mulai  dari  medium  khutbah  jum’at,  majelis  taklim,  surat  kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan zakat, bisa juga  dalam  bentuk,  gambar  potret,  tayangan  televisi,  dan  sebagainya.  Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan para muzakki. Brosur-brosur yang sifatnya  praktis  yang  berisikan al-amwal  al-zakawiyah dan  cara penghitungannya  akan  sangat  membantu  usaha-usaha  sosialisasi  zakat  ini. Meskipun  sudah  ada  usaha-usaha  sosialisasi  yang  dilakukan  BAZNAS kabupaten  Maros  masih  terbatas    seperti  dengan  melakukan  sosialisasi  di setiap UPZ-UPZ yang dibentuk di 14 kecamatan yang ada di kabupaten Maros. Di sisi lain juga harus melakukan terobosan-terobosan baru dalam melakukan sosialisasi  melalui  media-media  yang  yang  peneliti  sebutkan  di  atas  untuk optimalisasi  pengumpulan,  sehingga  potensi  zakat  yang  ada  di  kabupaten Maros dapat terjangkau.
FAKTOR-FAKTOR

## PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI
Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Kabupaten Maros ada beberapa faktor pendukung, diantaranya :
1. Visi dan Misi Maros adalah mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Perda Maros Nomor 17 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat di wilayah kabupaten Maros;
3. Keputusan Bupati Maros nomor : 1225/KPTS/45-12/XI/2014 tahun 2014 tentang  pengelolaan  Zakat  dan  Pengurus  Badan Amil Zakat  Nasional (BAZNAS) kabupaten Maros inilah langkah awal pemerintah Maros untuk menggerakkan  seluruh  masyarakat  terutama  mereka  yang  berada dilingkup pemerintah kabupaten untuk menjadi rule model bagi yang lain
4. Surat Edaran Bupati Maros  kepada segenap PNS di lingkup Pemerintahan kabupaten Maros tanggal, 07 Agustus 2014 Nomor : 451-12/2/1165/SET;
5. Pihak Umara’ dalam hal ini pemerintah kabupaten Maros mer espon positif pemotongan  zakat  profesi  kepada  pegawai  negeri  sipil;  dengan  adanya respon yang baik maka peran BAZNAS untuk kemudian membuat langkah- langkah strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat
6. Penduduk Kabupaten Maros yang menjadi pegawai negeri sipil mayoritas beragama  Islam,  ini  tentu  saja  menjadi  potensi  yang  sangat  besar  untuk menggali zakat dari masyarakat muslim yang ada.
7.  Bagi Pegawai Negei Sipil (PNS) yang telah menyalurkan zakatnya sebesar 2,5%  bisa  menjadi  pengurang  pajak,  hanya  saja  ini  belum  mendapatkan sosialisasi yang baik ditengah2 masyarakat bahkan belum ada format baku yang  menjadi  pedoman,  sebagaimana  halnya  yang  diterapkan  di  Negara tetangga seperti malaysia.
Adapun faktor-faktor  penghambat pelaksanaan  zakat  profesi sebagai berikut :
1. Masih adanya ketidakpercayaan kepada Badan Amil Zakat, ini merupakan tantangan  terberat  BAZNAS  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakat luas bahwa, BAZNAS mampu menjadi institusi lembaga zakat yang bekerja dengan penuh integritas melalui transparansi dan kerja-kerja yang efektif dan efesien.
2. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban menunaikan zakat, masyarakat hanya sebatas pemahaman zakat fitrah, sedangkan zakat mal umumnya dan zakat profesi khususnya banyak yang tidak memahaminya;
3.  Dukungan  dari  seluruh  stakholder  belum  maksimal  terutama  penentu kebijakan;
4. Belum terjalinnya kerjasama yang baik antara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros dengan Unit Pengumpul Zakat yang di bentuknya, hal ini tergambar  dari  UPZ  yang  ada  di  lingkup  pemerintah  daerah  yang  belum langsung  menyetor  dana  zakat  hasil  pengumpulan  kepada  BAZNAS kabupaten  bahkan  harus  memasukkan  proposal  ketika  akan  mengambil dana  zakat  yang  di  kumpulkan  oleh  UPZ  tersebut  padahal  sangat  jelas dalam UU nomor 23 tahun 2011 bahwa dalam hal pengumpulan BAZNAS membentuk  UPZ  disetiap  instansi,  dan  tugas  dari  UPZ  hanya mengumpulkan selanjutnya menyerahkan hasil pengumpulan zakat kepada BAZNAS.
5. Belum adanya pembahasan fiqih zakat kekinian (kontemporer), misalnya pemahaman  zakat  tentang  profesi,  ataupun  harta  zakat  seperti  peternak ayam potong, peternak ayam petelur dll.
6. Belum adanya pembahasan tentang bolehnya zakat harta digunakan untuk membangun  rumah  keluarga  miskin,  membangun  rumah  sakit  ditempat

## 188 | Mujahidin
kumuh, membangun jembatan di daerah terpencil dan lainnya, hal ini tentu membutuhkan pembahasan yang mendalam dan melibatkan tokoh-tokoh agama, intelektual muslim.
7.  Para  muzakki  dari  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  banyak  perbedaan pendapat  tentang  zakat  profesi,  maka  dibutuhkan  secepatnya  upaya mengedukasi  masyarakat  tentang  zakat  profesi  yang  merupakan  sesuatu yang  baru  yang  belum  pernah  di  dalaksanakan  di  zaman  nabi  karena memang  pekerjaan  yang  menghasilkan  masih  sangat  terbatas  kepada pertanian,  perdagangan  dan  peternakan  belum  ada  sumber-sember  lain seperti sekarang ini yang lebih banyak dari sector jasa.

## PENUTUP
Pengumpulan harta zakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten  Maros,  belum  secara  maksimal  mampu  mengumpulkan  jumlah yang  sesungguhnya  dari  besaran  harta  zakat  yang  semestinya  terkumpul. Zakat  yang  baru  dikumpulkan  baru  sebatas  zakat  profesi  di  kalangan  para pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  Dinas/Instansi/SKPD  tingkat  Kabupaten Maros.
Berdasarkan data jumlah pegawai negeri sipil dari Badan Kepegawaian daerah kabupaten Maros adalah 7.746 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  yang  beragama  Islam  sebanyak  7.523  orang.  Sehingga  potensi zakat  profesi  di  kabupaten  Maros  mencapai Rp.  7.993.127.316,-  (tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam  belas rupiah) ,  pertahun. Sedangkan realitanya yang terkumpul  baru  mencapai  angka Rp.  470.405.500,-  (empat  ratus  tujuh puluh juta empat ratus ribu lima ribu rupiah) , sekitar 5,8% dari potensi zakat profesi yang ada di kabupaten Maros.

## Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas maka rekomendasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan  pelaksanaan  pengumpulan  dan  pendistribusian  serta pendayagunaan  zakat  profesi  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Amil  akat Nasional  Kabupaten  Maros  sudah  baik,  walaupun  masih  ada  kelemahan dan  kekurangannya  serta  pengumpulannya  belum  maksimal,  sehingga Bupati  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  diharapkan membuat  revisi  Peraturan  Daerah  (Perda)  nomor  17  tahun  2005,  yang sesuai dengan UU no. 23 tahun 2011 dan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara , Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
2. Dalam  rancangan  Peraturan  Daerah  (Perda)  tersebut  hendaklah dicantumkan sanksi hukum bagi para muzakki, baik sanksi moral maupun denda ataupun sanksi administratif, dari kalangan pegawai negeri sipil  di lingkungan  Pemerintah  kabupaten  Maros  yang  tidak  menunaikan  zakat profesinya, sehingga Visi dan Misi yakni Mewujudkan Masyarakat Maros yang  Sejahtera  dan  Beriman  melalui  Pemerintahan  yang  Bersih  dan Profesional.
3. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros agar terus berupaya untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Maros dengan terus melakukan  koordinasi  dengan  Unit  Pengumpul  Zakat  di  setiap  instansi yang ada.
4. Kebijakan pelaksanaan pengumpulan zakat profesi yang dilaksanakan oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Maros  dijadikan  model  atau percontohan  bagi  daerah-daerah  lain  di  provinsi  Sulawesi  Selatan khususnya dan di wilayah Republik Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  D.  (1998). Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf .  Jakarta:  Universitas Indonesia Press.
Al-qaradhawy, Y. (1996). fiqh al-Zakah, alih bahasaSalman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin . Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan.
Al-qaradhawy, Y. (2000). fiqh al-Zakah (XXIV). Beirut: Muassasah al-Risalah.
Alwan, A. N. (1985). Hukum Zakat dalam pandangan Empat Madzhab, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin . Jakarta: Lentera Nusa.
Al-Zuhaily,  W.  (1997). Al-Fiqh  Al-Islam  Adillatuhu,  terj.  Agus  effendi  dan  Bahruddin Fannany, Zakat kajian Berbagai Madzhab . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Bukhari, I. A. A. M. bin I. bin I. ibnu M. bin B. A.-. (1981). Shahi Bukhari (I). Darul Al- Ahyai Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia.
Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedia Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 13:14 WITA. (n.d.). Retrieved from http://maroskab.go.id/2014/12/bupati-maros-lantik-pengurus-baznas.html
Inpres  No  3  Th  2014.  (2014), XXXIII (2),  81 – 87.  https://doi.org/10.1007/s13398- 014-0173-7.2
Jamaluddin, S. (2013). Kuliah Fiqh Ibadah . Yogyakarta: LPPI UMY.
keputusan dirjen bimas. (n.d.).
Maros, D. dari B. K. D. (BKD) K. (n.d.). data di print pada tanggal 13 Oktober 2015.
Mas’udi,  M.  F.  (1991). Agama  Keadilan  Risalah  Zakat  (Pajak)  dalam  Islam .  Jakarta: Pustaka Firdaus.
Masjfuk Zuhdi. (1994). Masail Fiqhiyyah . Jakarta: CV. Haji Masagung.

## 190 | Mujahidin
Moleong,  L.  J.  (2000). Metode  Penelitian  Kualitatif (VIII).  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muhammad.  (2002). zakat  profesi:  wacana  pemikiran  dalam  fiqh  kontemporer . Jakarta: Salemba Diniyah.
Mujahidin. (n.d.). wawancara soeharta kabag mensprin kab. Maros .
Munawwir,  A.  W.  (1997). Al-Munawwir  Kamus  Arab – Indonesia (XIV).  Surabaya: Pustaka Progresif.
Parman,  A.  (2012). Pengelolaan  Zakat  (disertai  Contoh  Perhitungan) (I).  Makassar: Alauddin University Press.
Perda Maros. (2005), 1 – 14.
RI,  D.  A.  (2007). Petunjuk  Pelaksanaan  Pengumpulan  Zakat .  Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Statistik, B. P. (n.d.). Maros in Figures .
Sugiono.  (2008). Metode  Penelitian  Administrasi  Dilengkapi  Dengan  Metode  R&D (XVI). Bandung: Alfabeta.
Zakat,  P.  5  U.-U.  P.  (2011).  UU  No  23  thn  2011. Undang  Undang ,  (1),  1 – 21. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004