Palita: Journal of Social Religion Research April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI : http://10.24256/pal.v5i1.1273

## Pengikut Sapta Darma di Tengah Pluralitas Terbatas
1 Jayyidan Falakhi Mawaza, 2 Rohit Mahatir Manese
1,2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: jayyidanfm@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a country that has a variety of spiritual cultures. The area of Java Island is known to be the place with the most significant number of faith-based organizations. We observe that the Special Region of Yogyakarta is a region that has a very complex religion and belief. One of the organizations that embrace  the faith is  the  Sapta Darma  Belief. Followers of  these  streams of Sapta Darma beliefs often experience exclusion and resistance by the state and society. The state does  exclusion  through  discriminatory  policies,  while  the  resistance  from  the  community  is carried  out  by  stereotyping  and  labelling.  It  happens  because  the  definition  of  religion  itself follows the dominant religion. So, in the end, it can be said that this flow of belief still  sees and feels that plurality is only for those who believe in significant religions. This paper will explain the attitude of the followers of the Sapta Darma school of trust in responding to such exclusion and resistance.
Keywords : Limited Plurality; Sapta Darma

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  kaya  akan  keragaman.  Salah  satunya  adalah  keberagaman budaya spiritual. Wilayah pulau jawa diketahui merupakan tempat dengan jumlah organisasi penghayat  terbanyak  termasuk  juga  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  wilayah  yang kompleksitas pemeluk agama dan kepercayaan ini juga begitu banyak penulis lihat. Salah satu di  antaranya  adalah  Aliran  Kepercayaan  Sapta  Darma.  Tetapi  pengikut  Aliran-aliran kepercayaan  Sapta  Darma  ini  seringkali  mengalami  ekslusi  dan  resistensi  oleh  negara  dan masyarakat.  Esklusi  dilakukan  oleh  negara  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  diskriminatif sedangkan resistensi dari masyarakat dilakukan dengan stereotyping dan labeling. Hal ini lahir karena pendefinisan agama itu sendiri mengikuti agama dominan.  Sehingga pada akhirnya bisa dikata  aliran  kepercayaan  ini  masih  melihat  dan  merasakan  bahwa  pluralitas  hanya  bagi mereka yang berkeyakinan terhadap agama-agama besar. Tulisan ini ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sikap dari para pengikut aliran kepercayaan dalam hal ini pengikut Sapta Darma dalam merespon ekslusi dan resistensi tersebut.
Kata Kunci: Pluralitas terbatas; Sapta Darma

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  terdiri  dari  beragam entitas ras, suku, budaya dan agama. Beragamnya entitas ras, suku, budaya dan agama  seperti  dua  sisi  mata  uang.  Jika  keragaman  tersebut  dikelola dengan   baik   oleh   negara   maka   akan   menjadi   berkah.   Sebaliknya   jika
©Palita:  Journal  of Social  Religion  Research.  This  is an open  access  article  under  the CC BY-SA  4.0  license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) .
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik oleh negara maka hanya akan menjadi  sumber  konflik,  diskriminasi  hingga  ekslusi.  Jika  berbicara  konteks agama  di  Indonesia  secara  terbatas  negara  hanya  mengakui  6  agama  yang dianggap resmi. Hal tersebut terdapat di dalam instrument kebijakan Undang- Undang  No.  1  PNPS  Tahun  1965  dimana  agama  yang  diakui  di  Indonesia hanyalah: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Akibat dari munculnya kebijakan di atas yang hanya mengakui secara  terbatas 6 agama resmi  menimbulkan  pandangan  bahwa  agama  termasuk  penghayat kepercayaan yang tidak tercantum ke dalam kebijakan diatas dianggap tidak resmi dan tidak setara dengan agama resmi yang diakui negara. 1 Hal demikian membuat penghayat kepercayaan seperti Sapta Darma yang lahir di Indonesia tidak  diakui  dan  tidak  termasuk  dalam  komunitas  keagamaan-secara  legal formal diakui di Indonesia.
Bagi  penghayat  kepercayaan  kebijakan  diatas  berakibat  dan berdampak  sangat  negatif.  Implikasi  dari  tidak  diakuinya  penghayat kepercayaan  ke  dalam  agama  resmi  adalah  dipinggirkanya  hak-hak warganegara seperti hak pendidikan dan hak sipil. Negara menganggap bahwa penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang tidak beragama dan oleh karena  itulah  harus  selalu  diawasi  oleh  negara. 2 Secara  lebih  spesifik peminggiran  hak  sipil  dan  hak  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  negara terhadap  penghayat  kepercayaan  adalah  dengan  tidak  setaranya  pelayanan yang  diterima  oleh  para  penghayat  kepercayaan  dibandingkan  dengan pemeluk agama dominan yang diakui oleh negara. Dalam bidang pendidikan para  penghayat  kepercayaan tidak memperoleh  pelayanan penyediaan mata pelajaran yang sesuai dengan keyakinan yang diyakini. 3 Sedangkan dibidang hak  sipil  para  penghayat  dipersulit  untuk  mendapatkan  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) yang berisi pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama. 4
Salah satu propinsi di Indonesia yang   memiliki penduduk penghayat kepercayaan  yang  paling  banyak  adalah  propinsi  Yogyakarta.  Hal  tersebut dibuktikan   dengan   banyaknya   kelompok   penghayat   kepercayaan   yang
1 Asyari  Budi  et  al., “ Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  Di  Indonesia  200 9” (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, 2009), 17.
2 Tedi Kholiluddin, Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, Dan Diskriminasi Hak Sipil (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 329.
3 Zakiyah   Zakiyah, “ Pendidikan   Kepercayaan   Terhadap   Tuhan   Yang   Maha   Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekola h,” Penamas 31, no. 2 (December 29, 2018): 398, https://doi.org/10.31330/penamas.v31i2.232.
4 ARMAN  RIYANSYAH, “ EKSKLUSI  HAK-HAK  SIPIL   DAN   KONSTRUKSI  IDENTITAS KOMUNITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN ” (Jakarta, Universitas Indonesia, 2011), 114 – 17.
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
terdapat di propinsi  Yogyakarta. Pada tahun 2017 Kemendikbud merilis data dengan    menempatkan    propinsi    Yogyakarta    sebagai    propinsi    dengan kelompok penghayat kepercayaan terbanyak ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total 25 kelompok penghayat kepercayaan. 5 Ada beragam penghayat  kepercayaan yang hidup dan tinggal  di  Yogyakarta  salah  satunya adalah  penghayat  kepercayaan  Sapta  Darma.  Penghayat  kepercayaan  Sapta Darma di Yogyakarta memiliki pusat atau tempat ibadah bernama candi sapta rengga.  Di  tempat  itulah  kebanyakan  para  penghayat  kepercayaan  Sapta Darma tinggal dan melakukan ritual ibadah. Ada berbagai macam motif yang melatar belakangi individu untuk bergabung dengan penghayat kepercayaan Sapta Darma, diantaranya adalah motif rasional, instrumental, tradisional dan afektual.
Seperti penghayat kepercayaan yang lainnya implikasi dari kebijakan pembatasan pengakuan agama oleh negara berakibat kepada diekslusikanya para  penghayat  kepercayaan  Sapta  Darma  di  Yogyakarta.  Ekslusi  dilakukan oleh negara berupa peminggiran pelayanan negara terhadap penghayat Sapta Darma di dua bidang yakni bidang pendidikan dan bidang administrasi. Ekslusi terhadap  penghayat  Sapta  Darma  tidak  hanya  dilakukan  oleh  penghayat kepercayaan Sapta Darma tidak hanya dilakukan oleh negara melainkan juga dari masyarakat. Ekslusi yang dilakukan oleh masyarakat berupa stereotyping dan labeling .
Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui sejauh mana ekslusi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat terhadap para penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  di  Yogyakarta.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  ingin mengetahui  sejauh  mana  respon  yang  dilakukan  oleh  para  penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  di  dalam  menyikapi  ekslusi  yang  dilakukan  oleh negara dan masyarakat akibat pluralisme terbatas yang ada di Indonesia.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  untuk  memahami  permasalahan  yang diteliti  secara  menyeluruh.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Candi  Sapta  Rengga Yogyakarta  yang merupakan pusat dari penganut agama lokal  Sapta Darma. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengurus dan penganut Sapta Darma yang
5 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp- content/uploads/sites/6/2018/09 /SEBARAN-ORGANISASI-TINGKAT-PUSAT-OKok-.pdf
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
berada  di  Candi  Sapta  Rengga.  Hasil  wawancara  kemudian  dianalasis  dan dideskripsikan lewat bahasa atau kata-kata.

## Kelahiran Dan Penyebaran Sapta Darma
Ajaran Sapta Darma pertama kali didirikan pada tanggal 27 Desember 1955  oleh  seorang  guru  agama  bernama  Hardjosapoero  yang  kemudian namanya  berganti  menjadi  Panuntun  Agung  Sri  Gutomo 6 ,  Hardjosapoero pekerjaan  sehari-harinya  sebagai  tukang  cukur  sambil  berdagang  kecil- kecilan. 7 Menurut  Waiman,  dalam  proses  menerima  wahyu  ketika  itu Hardjosapoero  pulang  dari  rumah  tetangganya  menghadiri  hajatan,  beliau istrirahat malam dan tidur di teras depan  rumahnya. Pada pukul satu malam hari jumat wage tubuhnya merasakan hal aneh; gemetar, menggigil kedinginan dan  keringat  dingin  bercucuran. 8 Lalu  kemudian  Hardjosapoero digerakkan oleh kekuatan yang entah datang dari mana sampai terbangun dari  tidurnya kemudian beliau duduk bersila dan menghadap ke arah timur ini terjadi pada tanggal  26  Desember  pada  tahun  1952. 9 Hardjosapoero  berusaha mengendalikan  dirinya  dan  melawan  namun  tetap  tidak  bisa  mengontrol dirinya sendiri kemudian beliau meneriakkan. “ Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rahim, Allah Hyang Maha Adil “, kemudian tanpa kontrol kembali dalam  keadaan  bersedekap  hingga  bersujud  meneriakkan  beberapa  kalimat yang berbunyi: Hyang Maha Suci Sujud, Hyang Maha Kuwasa Hyangmaha Suci Sujud, Hyang Maha Kuwasa Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuwa sa.”. Lalu kemudian dalam sujudnya yang ketiga Hardjosapoero berteriak dan berkata:
“ Hyang Maha Suci Mertobat Hyang Maha Kuwasa, Hyang Maha Suci Mertobat Hyang  Maha  Kuwasa,  Hyang  Maha  Suci  Mertobat  Hyang  Maha  Kuwasa. ” . Menurut  Waiman  gerak  sujud  tanpa  kontrol  itu  dikendalikan  dan  dituntun langsung oleh Hyang Maha Kuasa dan ini terjadi dari pukul 01.00 sampai 05.00. Hal  yang  terjadi  ini  demikian  diceritakan  pada  kerabat  dekat  maupun keluarganya  Hardjosapoero  kemudian  hal  ini  menjadi  info  dan  berita menggemparkan pada  penduduk setempat tepatnya di Desa Keplakan, Pare, Kediri, Jawa Timur.
6 Imam Budi Santoso, Nasihat Hidup Orang Jawa (Yogyakarta: Divapress, 2010), 149. 7 Andriawan  Bagus  Hantoro  and  Abraham  Nurcahyo, “ Studi  Perkembangan  Aliran Kebatinan  Kerohanian  Sapta  Darma  Di  Kabupaten  Magetan  Tahun  1956- 2011,” AGASTYA: JURNAL  SEJARAH  DAN  PEMBELAJARANNYA 4,  no.  02  (July  10,  2014):  54 – 73, https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.828.
8 Wawancara dengan Waiman Sukamtono, penjaga piket di Sanggar Agung Candi Sapta Renggana, asal Semarang  pada tanggal 18 April 2019, 54-73
9 Hantoro  and  Nurcahyo, “ Studi  Perkembangan  Aliran  Kebatinan  Kerohanian  Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-20 11.”
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
Pada  tanggal  13  Februari  1953  Hardjosapoero  mendapatkan  wahyu kembali untuk melakukan ibadah yang disebut racut, yakni mengalami mati di dalam  hidup  ( mati  sajroning  urip ) 10 Hardjosapuro  memaknai  hal  tersebut sebagai hidup adalah pikiran kita mati tapi yang hidup adalah rasa atau ruh kita. Hardjosapuro menceritakan kejadian penerimaan wahyu yang dialaminya tersebut, bahwa ia telah meninggalkan  badan ( badag ) naik ke atas (alam lain) di luar bawah sadar manusia. Hardjosapuro masuk ke sebuah tempat suci yang besar dan indah. Ia melakukan sujud  di tempat pengimaman kemudian datang seseorang  dengan  cahaya  yang  sangat  terang  dan  dibawanya  ke  dua  buah sumur yang memiliki air yang sangat jernih sumur tersebut bernama Sumur Jalatunda dan Sumur Gumuling. 11
Pada tanggal 12 Juli 1954 turun wahyu-wahyu simbol pribadi manusia wewarah  tujuh dan sesanti ,  hal  ini  disaksikan  oleh  teman-temannya Hardjosapoero.  Simbol  ini   berbunyi: ‘I ng  ngendi  bae  lan  marang  sapa  bae warga Sapta Darma kudu sumunur pindha baskara ’ yang memiliki makna “ di mana saja kapan saja warga Sapta Darma selalu bersinar seperti Matahari ” . Ini menyiratkan makna bahwa  barang siapa yang menganut Sapta Darma harus bisa  menjadi  teladan  atau  panutan  bagi  siapapun,  menolong  dan memperlakukan sesama manusia tanpa harus memandangya dan membeda- bedakan. Kemudian pada tahun yang sama pada tanggal 15 oktober beberapa kerabat  dari  Hardjosapoero  sujud  bersama  dirumahnya  kemudian  menurut para pengikut Sapta Darma turun wahyu yang menunjuk Parto Sarpan sebagai tuntunan  sanggar  Pare.  Sejak  itulah  Sarpan  sebagai  orang  yang  menuntun sujud bagi pengikut Sapta Darma. Pada bulan Desember turun lagi wahyu baru wahyu  ini  turun  melalui  gerakan  penyatuan  dua  telapak  tangan  di  dada, mengarah  ke  ubun-ubun,  dahi,  pundak  kiri,  pundak  kanan,  dada  kiri,  dada tengah, dada kanan, berlanjut ke arah pusar, lambung kiri, lambung kanan, ke arah tulang ekor, kemudian menyatukan telapak tangan dan ujung-ujung jari kembali di depan dada. Gerakan ini merupakan getaran dari pribadi manusia.
Seiring  berjalanya  waktu,  Hardjosapoero  yang  sebelumnya  memiliki gelar Resi Brahma, mendapat gelar yang baru melalui wahyu yang turun yang terlihatnya  melalui  batinnya  pancaran  tulisan  yang  disebut  Sastra  Jandra Hayuningrat,  di  dalam  tulisan  ini  merupakan  terdapat  gelar  Hardjosapoero menjadi  Gutama  Panuntun  Agung.   Wahyu  Agama  Sapta  Darma  merupakan sebuah arti dari Ha, Ga dan Ma yang berasal dari abjad Jawa yang berbunyi “ A ” sebagai manusia, “ G a” atau “Gama” atau “ Kama ” yang mempunyai arti air suci semantara “ Ma ” atau “ M aya” memiliki arti sinar cahaya Allah,
10 Sri Pawenang, Wewarah Kerokhanian Sapta Darma (Yogyakarta, n.d.), 40.
11 Hantoro  and  Nurcahyo, “ Studi  Perkembangan  Aliran  Kebatinan  Kerohanian  Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-20 11.”
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
Sapta  Darma  mempunyai  kitab  suci  sebagai  pedoman  bagi  para pemeluknya serta sebagai pegangan untuk menuntun para pemeluk agama ini kitab  suci  ini  berisikan  wahyu  kitab  suci  Sapta  Darma  bernama Wewarah .
Sapta Darma mempercayai bahwa ada pembagian tiga alam yakni: Alam Wajar, Alam Abadi dan Alam Halus. Alam Wajar adalah apa yang telah dialami atau dijalani sekarang oleh umat manusia, Alam Abadi sebuah alam kelanggeng atau keswargan dan Alam halus merupakan tempat ruh-ruh yang penasaran, karena tidak sanggup menuju langsung ke   alam keswargen. Umat yang banyak dosa menurut  mereka  ruh – ruh  ketika  mati  menjadi  penasaran  dan  tidak  dapat kembali kepada Hyang Maha Kuasa di tempat yang langgeng dan abadi. Sapta Darma meyakini manusia memiliki sifat-sifat tertentu sebagai mahkluk ciptaan Hyang Maha  Kuasa  di  muka  Bumi,  menurut  Sapta  Darma manusia  memiliki lima  sifat  atau  dikenal  dengan  Panca  Sifat  Manusia  yakni:  (1)  Sifat  berbudi luhur terhadap sesama umat, (2) Sifat belas kasih terhadap sesame umat, (3) Berperasaan  serta bertindak adil  berarti  tidak  membeda- bedakan manusia, (4) Kesadaran bahwa manusia dalam purba wasesa Allah, (5) Ruhani manusia berasal dari cahaya yang bersifat abadi.
Setelah keseluruhan wahyu Sapta Darma turun keseluruhan pada tahun 1956, Sri Agung Gutama melintasi hampir seluruh penjuru pulau yang ada di Indonesia  Pulau dalam setiap wilayah yang disinggahinya Sri Agung Gutama selalu  mendapatkan  pengikut  Sapta  Darma  yang  baru.  Pada  proses penyebarannya  Sapta  Darma  dikenal  dengan  ajaran “ budi  yang  luhur ” . Penuntun  Agung  selama  proses  penyebarannya  menggunakan  cara-cara sebagai  berikut.  (a)  Melakukan  ritual-ritual  peruwetan  pada  tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat. Peruwetan ini memiliki tujuan untuk mensucikan tempat-tempat tersebut dari roh jahat, jin maupun makhluk halus lainnya  agar  masyarakat  setempat  tidak  diganggu  dan  tidak  tersesat;  (b) Memberikan pertolongan berupa penyembuhan dari berbagai macam penyakit kepada  siapa  saja  dengan  jalan  Tuhan.  Waiman  dalam  penuturannya mengatakan  bahwa  ketika  menolong  seseorang  yang  membutuhkan  warga tidak  diperkenankan  untuk  meminta  ataupun  mengharapkan  imbalan  dari yang ditolong.  Pertolongan berupa kesembuhan dikenal dengan sabda usaha waras.  Dengan  kata “waras” yang  berarti  sembuh,  bisa  menyembuhkan sipenderita  terbebas  dari  penyakit  yang  dialami;  (c)  Menuntuni  setiap masyarakat  yang  ingin  mengikuti  dan  meyakini  ajaran  Sapta        Darma menuntuni  dalam  hal  ini  adalah  dengan  bersujud;  (d)  Menunjukkan  sebuah kemukjizatan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Agung Sri Gutama.
Selama  pada  proses  penyebarannya  panuntun  Agung  Sri  Gutama didampingi oleh Soewartini Martodiharjo S.H yang bergelar Panuntun wanita Sri Pawenang. Sang panuntun Agung kemudian meninggal pada 16 Desember 1964  Jenazahnya  dibakar  dan  dilarung  ke  dalam  laut  di  dekat  Surabaya. Upacara pemakaman ini dilakukan karena para pengikut Sapta Darma hanya
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa bukan kepada Panuntun Agung Sri Gutama.  Kemudian Panuntun Wanita Sri Pawenang menggantikan Agung Sri Gutama. Akibat dari proses penyebarannya hingga kini Sapta Darma memiliki populasi 1.200 pengikut.  Data ini menunjukan sebuah pertumbuhan dari sejak awal berdirinya Sapta Darma. Kemudian pusat awalnya yang berada di Pare di pindahkan ke Yogyakarta di kelurahaan Surokasan dan memiliki nama Candi Sapta Rengga.

## Sapta Darma Dan Dominasi Agama Dominan
Eksistensi agama lokal seperti aliran kepercayaan terus berkembang di Indonesia walaupun menghadapi resistensi dari negara dan masyarakat luas. Aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia selama ini seringkali dianggap hanya  sebagai  produk  manusia  yang  berarti  tidak  dianggap  sebagai  agama. Maka  dari  itu,  konsekuensi  dari  anggapan  itu  pemerintah  kemudian mendelegasikan  urusan  aliran  kepercayaan  dari  Departemen  Agama  ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian agama dalam hal ini hanya mengakui enam  agama resmi yakni:  Islam,  Katolik, Protestan, Budha, Hindu  dan  Konghucu 12 .  Namun  seiring  berjalannya  waktu  pada  tahun  2017 agama  lokal  mendapatkan  angin  segar,  yakni  Mahkamah  Konstitusi memutuskan bahwa para penganut agama lokal masuk dalam kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga sebagai penghayat kepercayaan 13 . Meski begitu agama lokal terus dibayang-bayangi oleh agama resmi.
Dalam  konteks  sosial  budaya  Indonesia  yang  plural  serta dihadapkannya fakta berbagai macam agama lokal yang hadir, maka apa yang didefinisikan oleh pemerintah tentang “ agama r esmi” cenderung mendasarkan kriteria  agama  yang  hanya  dimiliki  oleh  agama  semitis  dan agama besar yang  otomatis  mempersulit  posisi  agama-agama  lokal  untuk  memperoleh pengakuan resmi dari negara hal   ini lahir karena mengikuti definisi agama Dunia.  Agama  didefinisikan  secara  esensialis  tetapi  berdasarkan  kelompok dominan tertentu atau biasa disebut dengan perpektif etnosentris.
Perspektif  ini  kemudian  dikembangkan  berdasarkan  paradigma universal, melampaui batas waktu dan tempat. Sejarah terbentuknya definisi agama  ini,  dimulai  sejak  masa  penjajahan  pada  paruh  pertama  abad  ke  19 ketika   pemerintah   kolonial   mengajarkan   agama   Kristen   bahkan   hal   ini
12 UU  No.1/PNPS/1965, jo.  UU  No.5/1969  tentang  Pencegahan  dan   Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
13 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935 (Di akses pada Jumat, 24 April 2020)
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
dijadikan  sebagai  lembaga  pendidikan  resmi  oleh  pemerintah.  Untuk  Islam sendiri masih dibatasi seringkali pula dilarang, 14 Realitas inipun menegaskan mengenai superioritas Kristen sebagai paradigma agama dunia yang dipakai oleh  Belanda  menunjukan  superoritas  kebaratannya.  Setelah  Indonesia merdeka  terbentuklah  sebuah  pemerintahan  kemudian  mendirikan Departemen Agama Republik Indonesia, dari sinilah definisi Agama mengikuti konsep  Agama  dunia  dipakai.  Islam  waktu  itu  menjadi  agama  dominan  dan memiliki pemeluk terbanyak di Indonesia, mendominasi hingga agama-agama lain harus menyesuaikan diri untuk mendapat pengakuan dari Negara.
Pengukuhan ini mempunyai kesamaan dengan paradigma agama yang ada di Eropa. Ketika di Eropa, Kristen yang mendominasi namun di Indonesia Islamlah  yang  menjadi  dominan.  Pendefinisian  agama  yang  dipahami  oleh khalayak  umum  adalah  adanya  nabi,  kitab  suci,  Tuhan  yang  Maha  Esa,  dan mendapat   pengakuan Internasional. Kemudian hal ini diambil dan dijadikan kebijakan oleh pemerintah Indonesia dengan hanya mengakui enam elemen agama yang secara politis memiliki kategori-kategori yang harus dimiliki oleh agama   sebagaimana   yang   dipahami   oleh   khalayak   umum.   Pengadopsian Indonesia terhadap  paradigma agama dunia ini dijadikan regulasi dalam UU PNPS  1/1965  tentang  penodaan  agama 15 diterbitkan  dimana  agama-agama yang dipeluk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.
Aturan  ini  membuat  agama-agama  dunia  mendominasi  disisi  lain mendiskualifikasikan agama yang  lain termasuk  agama  lokal dan penghayat kepercayaan.  Lahirnya  UU  PNPS  1/1965  tentang  penodaan  agama  sebagai kebijakan  dalam  pengelolaan  agama  yang  hanya  mengakui  enam  agama seperti  Islam,  Kristen,  Hindu,  Budha  dan  Koghucu  menurut  Julia  Howell kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi Pluralisme terbatas, teori ini menurut Howell adalah pluralism terbatas terjadi ketika membatasi kepercayaan dan keyakinan   agama yang secara resmi hanya diakui oleh pemerintah. 16 Enam agama ini yang menjadi agama dominan. Kebijakan ini memakan korban dalam hal ini adalah para penganut agama adat dan penghayat kepercayaan. Mereka semuanya diarahkan dan harus  mengkonversi agama mereka untuk berafiliasi ke  enam  agama,  contohnya  Sunda  Wiwitan  (Baduy)  diarahkan mengikuti  agama  Hindu.  Kemudian  Towani  Tolotang  yang  ada  di  Sulawesi
14 Syamsul Maar if, “M eninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluh ur,” in Kebebasan,  Toleransi  Dan  Terorisme:  Riset  Dan  Kebijakan  Agama  Di  Indonesia (Jakarta: Pusad Paramadina, 2017), 31.
15 UU  No.1/PNPS/1965,  jo.  UU  No.5/1969  tentang  Pencegahan  dan   Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
16 Julia  Howell, Muslims,  the  New  Age  and  Marginal  Religions  in  Indonesia:  Changing Meanings Of Religious Pluralism (London: Social Compass, 2005), 474.
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
Selatan,  mereka  didiskriminasi  oleh  negara  dengan  model  yang  rapi  serta regulasi  yang  rapi  membatasi  eksistensi  mereka  bukan  hanya  itu,  Towani Tolotang  di  afiliasikan  ke  Agama  Hindu. 17 Dari  kasus  tersebut  dapat  dilihat bahwa Agama lokal dan aliran kepercayaan tidak diakui sebagai suatu entitas kolektif yang berdiri sendiri diluar agama, mereka hanya dipandang sebagai budaya semata. Aturan ini menjadi pintu masuk sejak orde lama bahkan hingga sekarang Indonesia dengan kondisi multikulturalnya tapi terbatas bagi  yang minoritas.
Sapta  Darma  sebagai  agama  lokal  yang  lahir  di  Indonesia  berada  di bawah  pusaran  dari  enam  agama  ini dan hidup  ditengah  pluralitas  terbatas Sapta Darma menjadi objek yang di dominan hingga mereka pernah diklaim sebagai  agama  yang  sesat  dan  bahkan  tidak  pernah  diterima  dalam masyarakat.  Hal  ini  pernah  dirasakan  oleh  Servasius. 18 Bahkan  ketika  ingin menguburkan  temannya  yang  meninggal  sebagai  pengikut  Sapta  Darma mengalami penolakan oleh beberapa warga padahal tempat   pemakamannya adalah  Tempat  Pemakaman  Umum  (TPU)  tanah  milik  pemerintah,  ketika mengeluh  kepada  pemerintah  bahkan  mereka  diam  dan  tidak  mengambil sikap.
Seiring  berjalan  waktu  pada  tahun  1973  penganut  agama  dan keyakinan leluhur diakui oleh negara secara setara dengan enam agama yang diakui  melalui  TAP  MPR  No.  IV/1973  yang  berbunyi  Agama  (dunia)  dan kepercayaan  (Agama  leluhur/lokal)  diperlakukan  setara  dengan  agama: diakui, dilayani dan bahkan dikembangkan, namun ketetapan MPR No IV/1978 memberi label baru untuk agama leluhur: “ Kepercayaan adalah budaya, bukan Agama ” . Agama leluhur dan agama lokal dianggap hanya sebagai budaya. Para penganut agama lokal seperti Sapta Darma hanya dianggap berbudaya bukan sebagai  pemeluk  agama,  konsekuensi  dari  hal  ini  mereka  harus  berafiliasi bahkan ada yang pindah ke agama dominan. Bahkan beberapa kali misalnya dalam  pernikahan  para  penganut  Sapta  Darma  sangat  sulit  sekali  untuk mendapatkan  pelayanan  dari  Negara,  Servasius  mengatakan  bahwa  mereka harus  mengikuti  agama  dominan  agar  mendapat  pelayanan  dari  negara. 19
Kemudian  sikap  negara  terhadap  agama  leluhur  dan  agama lokal memiliki terobosan terbaru ini ditandai dengan hadirnya UU Adminduk
17 Hasse  Hasse, “ Kebijakan  Negara  Terhadap  Agama  Lokal ‘ Towani  Tolotang ’ Di Kabupaten  Sidrap,  Sulawesi  Selatan ,” Jurnal  Studi  Pemerintahan 1,  no.  1  (August  8,  2010), https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/183.
18 Wawancara   Kepada   bapak   Servasius   (Sekretaris   Pengurus   Candi   Sapta   Rengga Jogjakarta) pada hari jumat 29 November 2019
19 Wawancara  Kepada  bapak  Servasius  (Sekretaris  Pengurus  Candi  Sapta   Rengga Jogjakarta) pada hari jumat 29 November 2019
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
No  23  tahun  2006  dalam  isu  pengelolaan  agama  ini  merupakan  langkah terbaru  dari  pemerintah.  Dalam  regulasi  ini  negara  tidak  memaksa  kepada agama  leluhur  atau  agama  lokal  untuk  berafiliasi  atau  mengkonversikan  ke salah  satu  agama  (dunia)  dengan  mencantumkan  afiliasinya  ke  kolom  KTP, namun  tetap  saja  negara  tidak  secara  tegas  mengakui  agama  leluhur  dan agama lokal. Pada tahun 2013 pun demikian pemerintah melakukan langkah terbaru  dengan  menegesahkan                  UU  Administrasi          kependudukan (Adminduk)/24/2013 terkait pengosongan kolom agama di KTP masih pada permasalahan yang sama pemerintah belum mempunyai ketegasan terhadap pengelolaan  agama  di  Indonesia,  pengosongan  ini  mengalienasi  bagi  para pemeluk agama lokal.  Para penganut Agama lokal seperti Sapta Darma boleh mengosongkan   kolom agamanya. Meskipun punya terobosan terbaru   tetap saja agama lokal mengalami diskriminasi terhadap status kewargaan mereka. Mereka  masih  sangat  kesulitan  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari  negara seperti  jaminan  atas  hak-hak  dasar 20 yakni  seperti  jaminan  atas  kesehatan, pendidikan, dan jaminan yang lain.
Perkembangan terbaru dimulai sejak tahun 2016 para penganut agama lokal,  leluhur  hingga  penganut  agama  yang  masih  minoritas  di  Indonesia mengajukan  persidangan  uji  materi  terhadap pasal 61 dan  64 mengenai  UU Administrasi      kependudukan  (Adminduk)/24/2013  tentang  pengosongan kolom agama di KK/KTP di Mahkamah Konstitusi. Uji Materi ini diajukan oleh para pemohon yakni Pagar Demanra Sirait, Carlim ,Mehang Tana, Arnol Purba, dan Nggay,   dengan   nomor perkara 97/PUU-XIV/2016). Perjuangan mereka memakan waktu kurang lebih 1 tahun akhirnya Majelis Hakim yang diketuai oleh  Arief  Hidayat  dan  didampingi  oleh  hakim  MK  pada  September  2017 memutuskan  para  penganut  agama  leluhur  atau  agama  lokal  dapat mencantumkan dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) maupun di Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  status  mereka  sebagai “ Penghayat  Kepercayaan ” 21 tanpa harus merinci kepercayaan, agama, dan keyakinan apa yang dianut.
Meskipun  terobosan  terbaru  terus  dilakukan  tapi  ini  tidak  terlepas dengan perjuangan para penghayat kepercayaan untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara di Indonesia, definisi agama yang dijiplak dan dijadikan sebagai sebuah kebijakan membuat agama lokal yang lahir di Indonesia seperti para  penganut Sapta  Darma  mengalami  kriminalisasi  dan  terekslusi bukan   hanya   dari   pemerintah   terhadap   pelayanan   mereka   namun   juga
20 Maarif, “M eninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluh ur,” 14.
21 https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/07/130 28011/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan .    (Di      akses pada Selasa 28 Januari 2019)
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
dilakukan oleh masyarakat sekitar hal inilah kemudian mereka hidup diantara pluralitas  terbatas.  UU  No  1  PNPS  tahun  1965  merupakan  pintu  masuk pluralitas  terbatas  dan  masih  terasa  hingga  sekarang  ini.  Namun  Servasius sebagai pemeluk Sapta Darma yang taat mengatakan meskipun beberapa kali mengalami  diskriminasi,  dia  tetap  percaya  bahwa  setiap  agama  adalah petunjuk untuk mengajarkan kebaikan, kebenaran, serta keadilan. Keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi atas UU Administrasi Penduduk yang  diajukan  oleh  perwakilan  penghayat  kepercayaan  yang  mempunyai konsekuensi hukum penghayat kepercayaan dapat mencantumkan statusnya di  KTP  maupun  KK  merupakan  awal  yang  bagus  sebagai  keputusan  untuk mengafirmasi  para  Penghayat  Kepercayaan.  Namun  dalam  prakteknya, Penghayat  Kepercayaan  dalam  hal  ini  para  pengikut  Sapta  Darma  di Yogyakarta tetap kesulitan dalam memperoleh pelayanan untuk pencantuman status Penghayat Kepercayaan di KTP. Terkait dengan keputusan MK tersebut seharusnya  negara  dalam  hal  ini  yang  direpresentasikan  oleh  para aparatusnya sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada para penghayat yang ingin memperoleh KTP dengan status Kepercayaan.

## Eksklusi Terhadap Penghayat Kepercayaan Sapta Darma
Jika merujuk kepada Amartya Sen terkait dengan konsepsi ekslusi sosial maka ekslusi sosial dibagi menjadi dua bentuk yakni ekslusi sosial aktif dan ekslusi  sosial  pasif. Ekslusi sosial aktif  dimaknai berasal dari adanya produk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memang dengan sengaja memfungsikan kebijakan tersebut untuk meminggirkan suatu kelompok  atau  golongan  yang  lainya.  Sedangkan  ekslusi  sosial  pasif  adalah pemroduksian  suatu  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  negara  atau  kelompok tanpa  niatan  dengan  sengaja  untuk  meminggirkan  kelompok  lain.  Namun akibat  tidak  langsung  dari  kebijakan  tersebut  seringkali  ada  sebagian kelompok  yang  mengalami  terputusnya  kesempatan  untuk  mengakses sesuatu. 22 Dalam  konteks  kebijakan  pemerintah  Indonesia  terkait  dengan penghayat kepercayaan dapat dikatakan bahwa tidak dimasukkanya atau tidak diakuinya  penghayat  kepercayaan  sebagai  agama  resmi  sebagai  bentuk kesengajaan  agar  penghayat  kepercayaan  tidak  dijadikan  sebagai  agama karena khawatir akan menggerogoti jumlah pengikut dari agama- agama besar di Indonesia.
Dikotomi  antara  agama  resmi  dan  tidak  resmi  tentunya  berasal  dari kebijakan  Undang-undang  No.  1  PNPS  Tahun  1965  yang  hanya  mengakui enam agama besar saja.  Hal tersebut  menimbulkan tafsir bahwa yang tidak
22 Amartya   Sen, Social   Exlusion:Concept,   Aplication,   and   Scrunity (Manila:   Asian Development Bank, 2000), 15.
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
tercakup ke dalam pengakuan agama yang diakui di dalam isi Undang-Undang PNPS  tersebut  berarti  secara  otomatis  adalah  agama  tidak  resmi. 23 Hal tersebut salah satunya berdampak kepada para penghayat kepercayaan yang dianggap  merupakan  keyakinan  atau  agama  yang  tidak  resmi  karena  tidak terdapat di dalam PNPS No. 1 Tahun 1965 tersebut. Akibatnya para penghayat kepercayaan  termasuk  penghayat  sapta   darma  tersebut  tidak  memperoleh pelayanan  yang  baik  dari  Negara.  Tidak  hanya  dari  Negara  masyarakat  pun juga  seringkali  menggunakan  dalih  dan  pembenaran  untuk  melakukan Stereotyping dan melabelling karena didasari atas  tidak resminya  atau tidak diakuinya Sapta Darma sebagai agama resmi.
Salah  satu  bentuk  ekslusi  atau  tidak  diperolehnya  layanan  yang  baik penghayat  kepercayaan  Sapta  Darma  terhadap  negara  adalah  tidak diperolehnya pelajaran agama atau keyakinan yang berkesuaian dengan ajaran Sapta Darma di sekolah-sekolah formal. Bila mengacu kepada Undang- Undang No.  20  Tahun  2003  terkait  dengan  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas) akan diketahui bahwa tidak ada afirmasi dari produk kebijakan tersebut untuk menyediakan  pelajaran yang sesuai  dengan  keyakinan  para  penghayat  yang dalam hal ini adalah penghayat kepercayaan Sapta Darma. Walaupun akhirnya pada  tahun  2016  muncul  kebijakan  dari  pemerintah  yang  mencoba mengafirmasi  penyediaan  pelajaran  agama  yang  sesuai  dengan  keyakinan penghayat  kepercayaan.  Kebijakan  tersebut  adalah  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  No.  27  Tahun  2016  yang merupakan  payung  hukum  tentang  penyediaan  pelajaran  penghayat kepercayaan  di  sekolah-sekolah  formal.  Dengan  Permendikbud  tersebut diharapakan  tiap-tiap  sekolah  yang  memiliki  murid  penghayat  kepercayaan dapat memperoleh pelajaran agama yang sesuai dengan kepercayaanya.
Namun  pada  kenyataanya  masih  ada  jarak  yang  cukup  lebar  antara tujuan  dibuatnya  Permendikbud  tersebut  dengan  penerapanya.  Walaupun sudah  ada  landasan  hukum  yang  jelas  bahwa  penghayat  kepercayaan mendapatkan  pelajaran agama  sesuai  dengan kepercayaan  yang dianut  oleh para  siswa  namun kenyataanya  hal  tersebut masih  jauh  dari  harapan.  Salah satu  penghayat  kepercayaan  Sapta  Darma  di  Yogyakarta      mengaku  bahwa anaknya masih kesulitan dalam memperoleh pelajaran keyakinan Sapta Darma disekolah.  Sudah  berbagai  macam  cara  dilakukan  untuk  melobi  ke pihak sekolah agar anaknya mendapatkan pelajaran Sapta Darma dibarengi dengan argumentasi  Permendikbud  No.  27  Tahun  2016  namun  pihak  sekolah  tetap saja menolak dengan alasan kuantitas dimana jika hanya ada satu saja peserta didik  maka  menurut  pihak  sekolah  akan  sangat  tidak  efisien.  Untuk menanggapi  atau  merespon  ekslusi  tersebut  pihak  orang  tua  penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  dengan  berat  hati  harus  tetap  merelakan  atau mengijinkan anaknya untuk mengikuti mata pelajaran agama yang diajarkan disekolah   dengan   mewanti-wanti   dan   menasehati   anaknya   agar   cukup
23 Kholiluddin, Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, Dan Diskriminasi Hak Sipil , 231.
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
mempelajari  mata  pelajaran  agama  saja  tanpa  harus  diyakini.  Hal  tersebut merupakan  jalan  satu-satunya  yang  ditempuh  oleh  penghayat  kepercayaan Sapta  Darma  di  Yogyakarta.  Karena  jika  tidak  berkompromi  seperti  itu dikhawatirkan  para  siswa  yang  memiliki  keyakinan  Sapta  Darma  tidak memperoleh nilai dan bisa juga tidak naik kelas. 24
Tidak  hanya  terkait  dengan  pendidikan  saja  penghayat  kepercayaan mendapatkan  ekslusi  dari  negara  dibidang  yang  lain  seperti  pelayanan administratif  penghayat  kepercayaan  di  Yogyakarta  tak  luput  ekslusi  dari negara.  Adapun  ekslusi  dibidang  pelayanan  administratif  adalah  seperti pembuatan  KTP  yang  kadang-kadang  masih  belum  bisa  dilakukan  karena ketidaktahuan  atau  ketidakmengertian  dari  petugas  yang  terkait.  Pengikut Sapta Darma yang tinggal di Candi Sapta Rengga mengaku harus berkali-kali mendatangi kecamatan untuk memastikan bahwa pengikut Sapta Darma dapat memperoleh KTP dengan pencantuman penghayat kepercayaan di dalam KTP. Penghayat  kepercayaan  Sapta  Darma  di  Yogyakarta  mengaku  tak  mau berputus-asa  untuk  senantiasa  berusaha  agar  memperoleh  KTP  dengan pencantuman  penghayat  kepercayaan.  Meskipun  mendapat  respon  yang kurang baik dari para  petugas  di  kecamatan namun  penghayat  kepercayaan Sapta Darma tetap berusaha berperilaku baik dan sopan.. 25
Dampak dari ekslusi negara berupa kebijakan-kebijakan dan  praktik- praktik pelayanan yang meminggirkan penghayat kepercayaan mengakibatkan   juga  merembet  ke  masyarakat  khususnya  pemeluk  agama- agama  mayoritas  yang  seringkali  juga  mengekslusi  para  penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan bentuk stereotyping dan labeling . Menurut pengakuan  penghayat  kepercayaan  yang  tinggal  di  Candi  Sapta  Rengga beberapa warga khususnya warga yang  baru  tinggal di wilayah  lokasi candi sapta  rengga  beranggapan  bahwa  para  penghayat  Sapta  Darma  hampir disamakan  dengan  orang  gila  karena  ritual  ibadah  yang  dilakukan  oleh penghayat  Sapta  Darma  dilakukan  dengan  cara  berdiam  diri,  memejamkan mata dan mensedekapkan tangan  diperut. Ritual ibadah itu dianggap berbeda dengan  ritual  ibadah  agama-agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  pada umumnya. 26
Adapun  respon  yang  dilakukan  oleh  penghayat  kepercayaan  Sapta Darma terhadap stereotyping dan labeling tersebut adalah dengan senantiasa mengadakan  interaksi  dan  menjalin  komunikasi  dengan  masyarakat khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal. Dengan adanya stereotyping dan labeling dari  masyarakat  tidak  membuat  penghayat  Sapta  Darma  menjadi berkecil  hati  dan  merespon  balik  dengan  cara-cara  yang  tidak  elok.  Justru
24 Wawancara dengan Waiman Sukamtono, Penjaga Piket di Candi Sapta Rengga, pada tanggal 18 April 2019.
25 Wawancara dengan Servarius selaku Sekretatis Sapta Darma Yogyakarta pada tanggal 4 Desember Tahun 2019.
26 Wawancara dengan Servarius selaku Sekretaris Sapta Darma Yogyakarta pada tanggal 4 Desember Tahun 2019.
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
menurut penghayat kepercayaan  Sapta Darma  di  Yogyakarta bentuk-bentuk ekslusi  masyarakat  merupakan  menjadi  sebuah  tantangan  dan  pekerjaan untuk  membuktikan  bahwa  tindakan-tindakan  ekslusi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  adalah  tidak  benar  dengan  cara-cara  yang  beradab.      Untuk menjawab stereotyping dan labeling dari masyarakat, penghayat kepercayaan Sapta  Darma  selalu  turut  aktif  dalam  kegiatan-kegiatan  komunal  yang dilakukan  oleh  masyarakat  sekitar  tempat  tinggal  penghayat  Sapta  Darma. Seperti  peringatan  agustusan,  pesta  pernikahan  hingga  peristiwa  kematian warga.  Terkait  dengan  peringatan  agustusan  warga  penghayat  kepercayaan yang tinggal di Candi Sapta Rengga Yogyakarta dengan sengaja menawarkan dengan  sukarela  halaman  tempat  candi  untuk  digunakan  perlombaan  untuk memperingati agustusan. Terkait dengan kegiatan pernikahan dan peristiwa kematian warga, penghayat kepercayaan juga berkontribusi aktif membantu dan menyumbang moril maupun materil kepada warga sekitar yang sedang mempunyai hajat ataupun terkena musibah. 27
Penghayat  kepercayaan  merupakan  salah  satu  kelompok  yang mendapatkan perlakuan berbeda dari negara dibanding dengan agama besar lainnya di Indonesia. Pendefinisian agama dengan paradigma mengikuti barat adalah  sejarah  pembedaan,  diskriminatif,  dan  bahkan  kriminalisasi  baik  di barat  maupun  di  Indonesia.  Definisi  agama  tersebut  telah  menyulitkan  dan membedakan  status  warga  negara  berdasarkan  agama  yang  dipeluknya. Adanya ‘simplifi kasi  neg ara’ bahwa  negara  dalam  hal  ini  cenderung melegalisasi dan meregulasi kebijakan publik yang terlalu ketat dan seragam untuk  kepentingan  agama  dominan.  Salah  satu  hulu  kebijakan  yang  terkait dengan kepentingan agama dominan adalah kebijakan Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965. Dengan kebijakan ini muncul dikotomi antara agama resmi dan agama tidak resmi. Kebijakan PNPS No. 1 Tahun 1965 hanya mengakui 6 agama  dominan  yang  dianut  oleh  mayoritas  masyarakat  di  Indonesia.  Maka dari itu adanya pengakuan terbatas hanya kepada 6 agama resmi menimbulkan pengaruh  negatif  bagi  agama-agama  lain  termasuk  para  penghayat kepercayaan. Dampak negatifnya adalah kebijakan PNPS tersebut merupakan pintu masuk negara untuk mengekslusi para penghayat kepercayaan melalui kebijakan-kebijakan lanjutan dan turunan.
Terjalinnya  interaksi  sosial  antara  para  penghayat  Sapta  Darma  dan masyarakat  luas  berkonsekuensi  terhadap  terjadinya  asimilasi.  Menurut Soejono  Soekanto  adanya  asimilasi  ditandai  dengan  adanya  upaya-upaya untuk meminimalisir perbedaan diantara orang per orang maupun kelompok per kelompok yang juga meliputi upaya-upaya untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses pikiran untuk memperhatikan kepentingan- kepentingan bersama.
27 Wawancara dengan Waiman Sukamtono, Penjaga Piket Candi Sapta Rengga pada tanggal 18 April 2019.
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64

## Kesimpulan
Kebijakan-kebijakan  tersebut  berpengaruh  terhadap  peminggiran penghayat  kepercayaan  untuk  mengakses  berbagai  macam  pelayanan- pelayanan  yang  sudah  semestinya  dilakukan  oleh  negara.        Penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  di  Yogyakarta  juga  merasakan  ekslusi  yang dilakukan oleh negara. Ekslusi tersebut berasal dari peminggiran atas berbagai pelayanan public yang seharusnya diberikan negara ke setiap warga negara. Ekslusi  tersebut  terjadi  di  dua  bidang  yakni  bidang  pendidikan  dan  bidang pelayanan  administrasi.  Di  bidang  pendidikan  ekslusi  terjadi  dengan dipersulitnya para peserta didik penghayat kepercayaan  Sapta Darma untuk mengakses  mata  pelajaran  yang  sesuai  dengan  keyakinan  Sapta  Darma. Sedangkan dibidang pelayanan administrasi penghayat kepercayaan dipersulit untuk mengakses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Walaupun para penghayat  Sapta  Darma  diekslusi  oleh  negara  melalui  dipersulitnya  untuk mengakses  pendidikan  dan  pembuatan  KTP  namun  para  penghayat kepercayaan  Sapta  Darma  tidak berkecil hati  dan  tetap  senantiasa berusaha dengan gigih untuk memperjuangkan hak-hak warganegaranya.
Selain  ekslusi  dari  negara,  penghayat  kepercayaan  juga  memperoleh ekslusi  dari  masyarakat.  Bentuk  ekslusi  masyarakat  sekitar  kepada  para penghayat  Sapta  Darma  adalah stereotyping dan labeling .  Para  penghayat kepercayaan Sapta Darma seringkali dianggap dan dicap sebagai orang gila dan orang  yang  sering  melamun  oleh  para  masyarakat  sekitar  tempat  tinggal. Anggapan itu didasari atas cara ritual ibadah dari penghayat Sapta Darma yang dinilai  aneh  dan  berbeda  dengan  ritual  ibadah  agama-agama  dominan  yang dianut oleh kebanyakan masyarakat. Adapun respon yang dilakukan oleh para penghayat Sapta Darma atas ekslusi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah dengan respon yang sangat inklusif. Para penghayat Sapta Darma tetap bersikap  baik  kepada  para  masyarakat  sekitar  dibuktikan  dengan  aktifnya interaksi  dan  komunikasi  para  masyarakat  sekitar.  Para  penghayat  Sapta Darma aktif dalam membantu moril maupun materil di dalam berbagai macam kegiatan komunal seperti agustusan, pernikahan dan kematian.

## Daftar Pustaka
Budi,  Asyari,  Rahayu  Mustaghfiroh,  Bagir  Zainal  Abidin,  Suhadi,  and  Cholil.
“ Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  Di  Indonesia  2009. ” Yogyakarta:  Program  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya  Universitas Gadjah Mada, 2009.
Jayyidan Falakhi Mawaza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.49-64
Hantoro,  Andriawan  Bagus,  and  Abraham  Nurcahyo. “S tudi  Perkembangan Aliran  Kebatinan  Kerohanian  Sapta  Darma  Di  Kabupaten  Magetan Tahun 1956-2011. ” Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 4, no. 02 (July 10, 2014): 54 – 73. https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.828.
Hasse, Hasse. “ Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal ‘ Towani Tolotang ’ Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. ” Jurnal Studi Pemerintahan 1, no. 1  (August  8,  2010).  https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp  /article /view/183.
Howell,  Julia. Muslims,  the  New  Age  and  Marginal  Religions  in  Indonesia: Changing  Meanings  Of  Religious  Pluralism .  London:  Social  Compass, 2005.
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/ 6/ 2018/09/SEBARAN-ORGANISASI-TINGKAT-PUSAT-OKok-.pdf
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935 (Di akses pada Jumat,
24 April 2020)
https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/11 /07/13028011/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis- penghayat-kepercayaan. (Di akses pada Selasa 28 Januari 2019)
Kholiluddin,  Tedi. Kuasa  Negara  Atas  Agama:  Politik  Pengakuan,  Diskursus Agama  Resmi,  Dan  Diskriminasi  Hak  Sipil .  Semarang:  RaSAIL  Media Group, 2009.
Maarif, Syamsul. “ Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluhur. ” In Kebebasan, Toleransi Dan  Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia , 13 – 48. Jakarta: Pusad Paramadina, 2017.
Pawenang, Sri. Wewarah Kerokhanian Sapta Darma . Yogyakarta, n.d.
RIYANSYAH,   ARMAN. “ Eksklusi   Hak-Hak   Sipil   Dan   Konstruksi   Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan. ” Universitas Indonesia, 2011.
Santoso, Imam Budi. Nasihat Hidup Orang Jawa . Yogyakarta: Divapress, 2010.
Sen, Amartya. Social Exlusion:Concept, Aplication, and Scrunity . Manila: Asian Development Bank, 2000.
Zakiyah,  Zakiyah. “ PENDIDIKAN  KEPERCAYAAN  TERHADAP  TUHAN  YANG MAHA  ESA:  PEMENUHAN  HAK  SISWA  PENGHAYAT  DI  SEKOLAH. ”
Penamas 31, no. 2 (December 29, 2018): 397 – 418.
https://doi.org/10.31330/penamas.v31i2.232.