Evri, Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo Di Indonesia, (06) 07,
E-ISSN: 2684-883X

## TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PENERAPAN  CHOICE  OF  LAW  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MARINE CARGO DI INDONESIA
Evri, Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan Universitas Kristen Indonesia,  Indonesia Email: evrius@yahoo.com

## Abstrak
Penyelesaian sengketa dalam asuransi marine cargo seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks  terkait  dengan  hukum  yang  berlaku.  Salah  satu  aspek  krusial  dalam  penyelesaian sengketa  ini  adalah  penerapan  klausul  choice  of  law,  yang  menentukan  hukum  yang  akan mengatur perjanjian asuransi. Penelitian ini bersifat yuridis terhadap penerapan choice of law dalam penyelesaian sengketa asuransi marine cargo di Indonesia menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  dan  kasus.  Peneliti menggunakan  sumber  data  sekunder  dengan  melakukan  pengumpulan  data  melalui  analisis dokumen  atau  tinjauan  pustaka.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif  dengan  kerangka  berpikir  deduktif.  Hasil  dalam  penelitian  ini mengungkapkan  bahwa  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  memadai  bagi  hakim  dan  pengacara diperlukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  hakim  dalam  menangani  kasus-kasus  yang kompleks.  Dalam  konteks  keabsahan  perjanjian  asuransi  marine  cargo  yang  menggunakan klausul  pilihan  hukum  dalam  hukum  perdata  Indonesia,  beberapa  aspek  perlu dipertimbangkan dengan mendalam. Prinsip kebebasan berkontrak harus diakui, namun harus sesuai  dengan  batasan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  perdata  Indonesia.  Perlindungan konsumen juga harus dijamin, dengan perusahaan asuransi  bertindak dengan itikad baik  dan memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  pemegang  polis.  Penegakan  hak-hak  pemegang polis  oleh  pengadilan  dan  penyelesaian  sengketa  yang  memperhatikan  prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen dalam transaksi  asuransi.  Dengan  mempertimbangkan  semua  aspek  ini  secara  cermat,  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  perjanjian  asuransi  dapat  memastikan  perlindungan  yang  memadai  dan penyelesaian sengketa yang adil.
. Kata kunci : Asuransi, Muatan Kapal, Perjanjian, Pilihan Hukum, Sengketa

## Abstract
Dispute resolution  in  marine cargo insurance often involves  complex considerations related to applicable law. One of the crucial aspects in resolving this dispute is the application of the choice of law clause, which determines the law that will govern the insurance agreement. This research is juridical on the application of choice of law in resolving marine cargo insurance disputes  in  Indonesia  to  be  relevant  and  important  to  be  carried  out.  This  study  uses normative  juridical  law  research.  The  approach  used  in  this  study  is  a  legal  and  case approach.  Researchers  use  secondary  data  sources  by  collecting  data  through  document
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 07, Juli 2024
analysis or literature review. The data analysis method used in this study is qualitative with a deductive  thinking  framework.  The  results  of  this  study  reveal  that  adequate  education  and training for judges and lawyers is needed to improve the ability of judges to handle complex cases. In the context of the validity of marine cargo insurance agreements that use choice of law  clauses  in  Indonesian  civil  law,  several  aspects  need  to  be  considered  in  depth.  The principle  of  freedom  of  contract  must  be  recognized,  but  it  must  be  in  accordance  with  the limits  set  by  Indonesian  civil  law.  Consumer  protection  must  also  be  guaranteed,  with insurance  companies  acting  in  good  faith  and  providing  clear  information  to  policyholders. The enforcement of policyholder rights by courts and dispute resolution that pays attention to the  principles  of  fairness  and  legal  certainty  are  integral  parts  of  consumer  protection  in insurance transactions.  By carefully considering all of  these aspects,  the parties involved in an insurance agreement can ensure adequate protection and fair dispute resolution.

## Keywords: Insurance, Ship Freight, Agreements, Choice of Law, Disputes

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  potensi  menjadi  negara  dengan  ekonomi  kelautan  yang  menjadi sumber  kemakmuran  bagi  masyarakatnya.  Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  menjadikan Indonesia  memiliki  potensi  maritim  dalam  berbagai  bidang  tidak  hanya  sebagai  kawasan bioteknologi  dan  wisata  kelautan,  perairan  laut  dalam  dan  mineral  kelautan,  tetapi  juga industri pelayaran dan pertahanan serta industri maritim dunia.
Indonesia  berada  di  daerah  ekuator,  antara  benua  Asia  dan  Australia  yang  secara langsung menghubungkan ekonomi negara-negara maju. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara  dua  samudera,  Pasifik  dan  Hindia  yang  menjadikan  Indonesia  menjadi  kawasan penghubung antarnegara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara serta Asia Selatan. Letak geografis Indonesia tersebut, telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Al Syahrin, 2018).
Seiring  dengan  pergeseran  pusat  ekonomi  dunia  dari  poros  Atlantik  ke  Asia-Pasifik, dewasa  ini,  70%  perdagangan  dunia  berlangsung  di  kawasan  Asia-Pasifik.  Sekitar  75% produk  dan  komoditas  perdagangan  di  transportasikan  melalui  laut  Indonesia  dengan  nilai sekitar  US$  1.300  triliun  per  tahun.  Dengan  potensi  total  muatan  nasional  502  juta  ton  per tahun  (200  juta  ton  batubara;  55  juta  ton  crude  oil;  60  juta  ton  CPO;  7  juta  ton  produk perikanan;  8  juta  ton  LNG;  2  juta  ton  LPG;  120  juta  ton  containers  dan  50  juta  ton  general cargo),  melalui  pendekatan cluster  maritime kita  bisa  meraup  devisa  perhubungan  laut  US$ 15 miliar setiap tahun-nya (Arianto, 2020).
Aktifitas-aktifitas  perekenomian  tersebut  tidak  terlepas  dari  Pengangkutan  Laut. Pengangkutan  memiliki  peranan  penting  dalam  memajukan  dan  memperlancar  perdagangan dalam  maupun  luar  negeri  dalam  suatu  negara,  karena  dengan  adanya  pengangkutan  dapat memperlancar arus barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
Pengangkutan  laut  paling  banyak  digunakan  karena  dapat  memberikan  keuntungan- keuntungan diantaranya biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya serta  sanggup  membawa  penumpang  sekaligus  mengangkut  barang-barang  dengan  berat ratusan  atau  bahkan  ribuan  ton.  Dasar  hukum  terkait  penyelenggaraan  dan  pengusahaan pengangkutan  melalui  laut  diatur  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Instruksi Presiden  berlakunya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran (Hatta, Mochtar, & AZ, 2021).
Pada  penyelenggaraan  pengangkutan  barang  melalui  laut  kemungkinan  akan  ditimpa kerugian atau dapat juga disebut resiko akan selalu muncul. Resiko yang timbul dapat terjadi selama  proses  pelayaran,  pemuatan  atau  pembongkaran  maupun  penyimpanan.  Resiko pengiriman  barang  yang  dilakukan  melalui  laut  diantaranya  adalah  terjadinya  perompakan, kapal karam dikarenakan ombak yang besar yang tidak dapat diprediksi ketinggiannya, kapal karam diakibatkan karena tabrakan antar kapal atau tabrakan dengan terumbu karang.
Untuk menjaga agar barang-barang yang diangkut dapat selamat sampai dengan tujuan dan  dapat  menjaga  kepentingan  dari  pemilik  barang  dan  penyelenggara  pengangkutan diperlukan sebuah perlindungan terhadap barang yang diangkut tersebut, bentuk perlindungan yang  digunakan  adalah  asuransi.  Dalam  dunia  pelayaran  dikenal  dengan  adanya  dua  jenis asuransi yaitu Asuransi kerangka kapal ( hull and machinery insurance ), dan Asuransi muatan ( cargo insurance ).
Semua  kerugian  yang  mungkin  dialami  oleh  pemilik  barang  dapat  dialihkan  kepada perusahaan  asuransi.  Sehubungan  dengan  itu  dibutuhkan  hadirnya  perusahaan  asuransi sebagai pengalihan risiko atas kerugian yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian  yang  tidak  terduga.  Hadirnya  perusahaan  asuransi  juga  dirasakan  oleh  dunia  usaha mengingat  disatu  pihak  terdapat  berbagai  resiko  yang  secara  dasar  dan  rasional  dirasakan dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usahanya.
Pеngаlіhаn rіsіkо mеlаluі pеrjаnjіаn аsurаnsі dі Іndоnеsіа dіаtur dаlаm Undаng-Undаng Nоmоr  40  Tаhun  2014  tеntаng  Pеrаsurаnsіаn  (UU  Pеrаsurаnsіаn)  dаn  Pasal  246  Kіtаb Undаng-Undаng  Hukum  Dаgаng  (KUHD)  yang  menjelaskan  bаhwа  asurаnsі  аdаlаh  suаtu pеrjаnjіаn yang dilakukan sеоrаng pеnаnggung mеngіkаtkаn dіrі kеpаdа sеоrаng tеrtаnggung dеngаn  mеnеrіmа  suаtu  prеmі  untuk  mеmbеrіkаn  pеnggаntіаn  kаrеnа  suаtu  kеrugіаn, kеrusаkаn,  аtаu  kеhіlаngаn  kеuntungаn  yang  diakibatkan  suatu  pеrіstіwа  yang  tidak  pasti. Penerapan  peraturan  di  bidang  pelayaran  harus  dilaksanakan  secara  optimal  untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang tidak diinginkan.
Asuransi  kapal  atau  asuransi  kelautan mulai  diselenggarakan sejak  abad ke 15 sebagai respon  atas  berkembangnya  perdagangan  internasional.  Transaksi  perasuransian  laut  sama seperti  asuransi  lainnya  yaitu  dengan  menggunakan  kontrak  perjanjian  antara  pеrusаhааn аsurаnsі  dаn  pеmеgаng  pоlіs.  Pаsаl  255  KUHD  menjelaskan  bahwa  suаtu  аsurаnsі  hаrus dіbuаt  tеrtulіs  dаlаm  suаtu  аktа  yаng  dіnаmаkаn  pоlіs  аsurаnsі.  Berdasarkan Marine Insurance  Act  1906 menjelaskan  bahwa  kontrak  asuransi  kelautan (contract  of  marine insurance) didefinisikan  sebagai  suatu  kontrak  perusahaan  asuransi  yang  berusaha  untuk mengganti  rugi  dengan  jaminan  menyetujui  terhadap  kerugian  laut  atau  kerugian  pada  saat pelayaran.
Perjanjian asuransi  yang didasarkan itikad baik  oleh para pihak yang berada pada satu wilayah yurisdiksi dan memiliki kesamaan dalam kewarganegaraan tidak akan menimbulkan kerumitan hukum  dalam menentukan pilihan hukum  karena tunduk  pada  hukum  yang sama. Para  pihak  yang  ada  pada  wilayah  yurisdiksi  berbeda  dan  terdapat  perbedaan kewarganegaraan  akan  berpotensi  menimbulkan  persoalan  Hukum  Perdata  Internasional (HPI).  Persoalan  hukum  antara  para  pihak  yang  tunduk  pada  hukum  berbeda  didasari  oleh kebingungan  pilihan  hukum  ( choice  of  law )  dan  pilihan  forum  ( choice  of  forum )  yang  akan digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Pilihan  forum  menyangkut  alternatif  forum penyelesaian  sengketa  seperti  forum  arbitrase,  pengadilan,  negosiasi,  mediasi,  atau konsolidasi (Firmansyah, Sihabudin, & Sudirman, 2022).
Perjanjian  asuransi  meskipun  didasari  oleh  itikad  baik  akan  mengalami  kendala  jika antara pihak tunduk  pada hukum  yang berbeda dalam hal  pilihan hukum  dan pilihan forum. Pilihan  hukum  oleh  para  pihak  menjadi  alat  untuk  menginterpretasikan  isi  dari  perjanjian.
Pilihan  hukum  dalam  hukum  perjanjian  merupakan  suatu  kebebasan  bagi  para  pihak  dalam memilih  sendiri  hukum  yang  akan  digunakan  (Risnain,  2013).  Alternatif  pilihan  hukum umumnya  meliputi  hukum  nasional  suatu  negara,  perjanjian  internasional,  hukum internasional, atau hukum kebiasaan. Pilihan forum menyangkut alternatif forum penyelesaian sengketa seperti forum arbitrase, pengadilan, negosiasi, mediasi, atau konsolidasi.
Persoalan  pilihan  hukum  maupun  pilihan  forum  hingga  saat  ini  masih  tetap  relevan menjadi kajian dalam HPI. Pilihan hukum maupun pilihan forum menjadi bagian dari konflik hukum.  Konflik  hukum  termasuk  bagian  dari  debat  berkepanjangan  terkait  dengan  upaya pembentukan model law dalam bisnis internasional termasuk di dalamnya mengenai sengketa hukum dan implementasinya.
Kebebasan  maupun  pembatasan  dalam  pilihan  hukum  menjadi  salah  satu  tema  dalam perdebatan. Pilihan hukum  adalah proses di  antara hukum  yang kompetitif. Para pihak yang sedang  menghadapi  persoalan  atau  sengketa (dispute) dapat  memilih  hukum  tertentu  sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pemilihan hukum berlaku untuk satu atau lebih masalah yang timbul di bawah hubungan hukum (Rokan, 2013).
Contoh kasusnya adalah Putusan Nomor 496 PK/Pdt/2019 menyatakan bahwa menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT A P A (PT AGI) dan menghukum  pemohon  PK  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan. Putusan  PK  tersebut  menguatkan  Putusan  Kasasi,  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Nomor 306/PDT/2014/PT.DKI.  tanggal  9  September  2014  dan  Putusan  Nomor  359/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2013. Dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dilakukan oleh PT. A  P  A  (PT.  AGI)  putusan  Nomor  1815  K/PDT/2015  tanggal  30  Desember  2015,  yang amarnya  berbunyi  menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  PT.  A  P  A  (PT.  AGI) tersebut  dan  menghukum  Pemohon  Kasasi/Tergugat/Pembanding  untuk  membayar  biaya perkara  dalam  tingkat  kasasi  ini  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah).  Pengajuan gugatan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  B  U  M  I  (PT.  B  S)  terhadap  PT.  A  P  A  (PT. AGI).    Kasus  bermula  ketika  kapal  MV  Amar  PT.  B  U  M  I  (PT.  B  S)  selaku  Tertanggung dalam  polis  asuransi  a  quo  telah  mengalami  kebakaran  pada  tanggal  13  Agustus  2006 sehingga  telah  timbul  kerugian,  dan  mengajukan  klaim  asuransi constructive  total  loss sejumlah  USD  3,000,000.00  (tiga  juta  dollar  Amerika  Serikat)  dan increased  value  insured sejumlah USD 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) atau total USD 4,000,000.00, polis  asuransi  tersebut  bernomor  0061.B.0053.12.03  yang  diterbitkan  oleh  PT.  A  P  A  (PT. AGI) selaku Penanggung dengan tenggang waktu 12 bulan. Bahwa oleh karena Tertanggung telah  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  sebagaimana  tercantum  dalam  polis  a  quo maka kerugian yang diderita kapal karena kebakaran tersebut harus ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
PT.  A  P  A  (PT.  AGI)  mengajukan  eksepsi  pada  pengadilan  negeri  bahwa  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  mempunyai  kompetensi  untuk  memeriksa  perkara  terkait  dengan Polis  yang  tunduk  pada  hukum  Inggris,  akan  tetapi  dalam  amar  putusan  359/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst. tersebut menolak eksepsi tergugat (PT A P A (PT. AGI)). Sehingga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili Polis walaupun dalam isi polis tersebut tunduk pada hukum Inggris.
Pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki  kebebasan  untuk  mengikatkan  diri  pada  suatu perjanjian  sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak (freedom  to  contract,  atau  party autonomy ).  Dalam  perkembangannya  kebebasan  para  pihak  untuk  berkontrak  ini dimanifestasikan  pula  dalam  kebebasan  untuk  menentukan  hukum  yang  berlaku  untuk mengatur kontrak yang telah dibuat ( freedom to choose the applicable law ). Bila dalam suatu kontrak,  terdapat  klausula  pilihan  hukum,  maka  hukum  yang  berlaku  bagi  kontrak  tersebut
adalah  hukum  sebagaimana  yang  ditunjuk  dalam  kontrak  tersebut,  karena  apa  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang membuatnya (Khairandy, 2007).
Menurut  teori  klasik lex  loci  contractus ,  hukum  yang  berlaku  bagi  suatu  kontrak internasional  adalah  hukum  di  tempat  perjanjian  atau  kontrak  itu  dibuat,  diciptakan, dilahirkan.  Dengan  demikian  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  di  tempat  perjanjian  atau kontrak  itu  ditandatangani.  Sebagai  variasi  terhadap  teori lex  loci  contractus dikemukakan pula adanya teori lex loci solutions . Menurut teori ini hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah  tempat  di  mana  kontrak  tersebut  dilaksanakan  (Lubis,  2022) . Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  Untuk  menganalisis  keabsahan  perjanjian  asuransi  marine  cargo  yang menggunakan  klausul  choice  of  law  dalam  hukum  perdata  Indonesia.  Untuk  menganalisis implementasi  penyelesaian sengketa terhadap penerapan klausul choice of law dalam sistem peradilan di Indonesia.
.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  (statue approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Pendekatan  undang-undang  (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan  regulasi  yang bersangkut- paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Pengumpulan  data  mempergunakan  studi dokumen  atau  studi  pustaka.  Studi  dokumen,  yaitu  alat  untuk  mengumpulkan  bahan  hukum melalui  bahan  hukum  tertulis  memanfaatkan content  analysis yang  bermanfaat  memperoleh landasan  teori  dengan  menganalisis  atau  mempelajari  buku-buku,  peraturan  undang-undang, dokumen, laporan atau hasil penelitian lain terkait permasalah (Hasan, 2002).
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  alur  berpikir  deduktif.  Metode  analisis  data  kualitatif  yaitu  metode  analisis  yang memperhatikan  data  primer  berupa  fakta-fakta  yang  ada  di  lapangan  yang  digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Penerapan  Klausul  Choice  Of  Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
Di  Indonesia, penyelesaian sengketa yang melibatkan penerapan klausul choice of  law dapat  dilakukan  melalui  beberapa  jalur,  tergantung  pada  preferensi  pihak  yang  bersengketa, ketentuan kontrak, serta hukum yang berlaku. Salah satu jalur yang umum digunakan adalah penyelesaian  melalui  arbitrase.  Arbitrase  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  dimana  pihak-pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  penyelesaian  sengketanya kepada satu atau beberapa arbitror yang independen. Dalam penerapan klausul choice of law , arbiter dapat merujuk pada hukum yang ditetapkan dalam klausul tersebut untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain melalui arbitrase, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan  di  pengadilan  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  perkara  tersebut.  Pengadilan  kemudian akan  menentukan  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  (HUUP),  termasuk  pertimbangan  terhadap  klausul choice of law yang ada dalam kontrak.
Namun, implementasi penyelesaian sengketa terhadap penerapan klausul choice of law dalam sistem peradilan di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi  terhadap klausul choice of law antara pihak yang bersengketa, yang  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  memperpanjang  proses  penyelesaian sengketa.  Selain  itu,  terdapat  juga  kendala  terkait  dengan  keterbatasan  infrastruktur  dan kapasitas  pengadilan  di  Indonesia,  yang  dapat  memperlambat  proses  penyelesaian  sengketa. Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut,  diperlukan  upaya-upaya  pembenahan  dalam sistem  peradilan  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  penyediaan  pelatihan  dan pendidikan yang memadai bagi para hakim dan pengacara mengenai hukum internasional dan penyelesaian  sengketa  lintas  batas.  Selain  itu,  peningkatan  infrastruktur  dan  kapasitas pengadilan  juga  perlu  dilakukan  guna  memastikan  penyelesaian  sengketa  yang  efisien  dan adil.  Dengan  demikian,  implementasi  penyelesaian  sengketa  terhadap  penerapan  klausul choice of law dalam sistem peradilan di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan  memerlukan  koordinasi  antara  berbagai  pihak  terkait.  Upaya-upaya  pembenahan  yang terus-menerus  diperlukan  guna  meningkatkan  efektivitas  dan  keadilan  dalam  penyelesaian sengketa lintas batas di Indonesia.
Ketentuan  kontrak,  khususnya  klausul choice  of  law ,  memainkan  peran  krusial  dalam menetapkan landasan hukum yang akan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Klausul choice of law adalah ketentuan yang secara spesifik menentukan hukum  yang  akan  diterapkan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari kontrak tersebut.  Dengan kata lain, klausul ini menetapkan hukum  yang akan menjadi  dasar dalam  penafsiran  dan  penyelesaian  perselisihan  yang  mungkin    terjadi  di  masa  mendatang. Ketika  sengketa  muncul,  implementasi  penyelesaian  sengketa  haruslah  mempertimbangkan dengan  cermat  ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati  dalam  kontrak,  termasuk  klausul choice  of  law ini.  Penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  dengan  ketentuan  kontrak  akan memastikan  bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  terwujud,  serta  menghindari  potensi konflik yang lebih besar di kemudian hari.
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  adalah  salah  satu  lembaga  arbitrase  yang terkemuka di Indonesia dan sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial yang melibatkan  penerapan  klausul choice  of  law (Sudjana,  2018).  Proses  arbitrase  di  BANI dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Arbitrase  dan menerapkan  hukum  yang  dipilih  dalam  klausul choice  of  law .  Ketentuan  kontrak  yang  jelas merupakan  salah  satu  aspek  kunci  dalam  implementasinya.  Ketentuan  ini  menyangkut pembuatan  dan  penafsiran  klausul Choice  of  Law yang  akan  mengatur  persyaratan  hukum yang  berlaku  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak.  Kontrak  harus  mencantumkan klausul Choice  of  Law secara  eksplisit  dan  jelas.  Klausul  ini  harus  menyebutkan  dengan spesifik hukum yang akan digunakan untuk mengatur perjanjian, misalnya hukum Indonesia, hukum negara tertentu, atau hukum internasional.
Ketentuan  kontrak  harus  menjelaskan  dengan  jelas  lingkup  penerapan  hukum  yang dipilih dalam klausul Choice of Law . Ini meliputi apakah hukum yang dipilih akan mengatur
interpretasi,  pelaksanaan,  atau  keabsahan  perjanjian,  serta  apakah  hukum  tersebut  juga mencakup  proses  penyelesaian  sengketa.  Kontrak  harus  mengklarifikasi  apakah  klausul Choice  of  Law juga  mencakup  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa,  seperti  arbitrase  atau pengadilan, serta prosedur yang harus diikuti oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.
Klausul Choice  of  Law memberikan  pihak  dalam  kontrak  kebebasan  untuk  memilih hukum  yang akan mengatur kontrak mereka,  yang sering kali berdampak pada penyelesaian sengketa di masa depan. Di Indonesia, implementasi klausul ini sering menimbulkan beberapa masalah  yang  perlu  diatasi.  Pertama,  keberagaman  peraturan  hukum  di  tingkat  nasional  dan internasional  memunculkan  ketidakpastian  dalam  penentuan  hukum  yang  berlaku.  Ini  bisa mengakibatkan  interpretasi  yang  berbeda-beda  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  dan pengadilan  yang  menangani  kasus  tersebut.  Kedua,  pengadilan  Indonesia  terkadang menghadapi  kesulitan  dalam  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum  asing  yang  dipilih  oleh pihak-pihak,  terutama  jika  hukum  tersebut  berbeda  secara  substansial  dengan  hukum domestik.  Selain  itu,  tantangan  lainnya  adalah  dalam  menjamin  keadilan  dan  konsistensi putusan di tengah ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh klausul Choice of Law . Untuk mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  pendekatan  yang  hati-hati  dalam  penyelesaian  sengketa, termasuk upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengadilan dalam menangani kasus-kasus  yang  melibatkan  hukum  asing.  Selain  itu,  kerjasama  internasional  dan harmonisasi  peraturan  hukum  antar  negara  juga  dapat  membantu  menciptakan  lingkungan hukum  yang  lebih  stabil  dan  dapat  diprediksi  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak internasional.
Meskipun konsep Choice of  Law secara formal  diakui dalam sistem hukum  Indonesia, namun  pemahaman  dan  penerapannya  masih  terbatas  dan  belum  tersebar  secara  merata  di semua lapisan masyarakat dan kalangan hukum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal  ini.  Pertama,  kesadaran  akan  pentingnya  klausul Choice  of  Law dalam  kontrak  belum tersebar  secara  luas  di  kalangan  pelaku  bisnis  dan  masyarakat  umum.  Banyak  pihak  masih kurang memahami implikasi serta manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan klausul ini dalam penyelesaian sengketa. Kedua, terdapat kecenderungan untuk mengandalkan hukum domestik dalam penyelesaian sengketa, karena lebih familiar dan dianggap lebih mudah untuk diterapkan.  Hal  ini  mengakibatkan  minimnya  penerapan  klausul Choice  of  Law dalam kontrak-kontrak yang dibuat di Indonesia.
Selain  itu,  terdapat  tantangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai bagi pihak yang terlibat  dalam kontrak internasional, terutama dalam hal  penegakan putusan yang berdasarkan hukum  asing.  Untuk mengatasi hal  ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya klausul Choice of Law , baik melalui  pendidikan  hukum,  pelatihan,  maupun  sosialisasi  yang  intensif  kepada  masyarakat dan  pelaku  bisnis.  Selain  itu,  perlu  adanya  dukungan  dari  pemerintah  dan  lembaga  terkait untuk  menciptakan  regulasi  yang  mendukung  implementasi  yang  lebih  luas  dan  efektif  dari klausul Choice of Law dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.
Sebuah  kasus  perjanjian  kontrak  antarnegara  mengilustrasikan  tantangan  dalam implementasi penyelesaian sengketa terhadap penerapan klausul Choice of Law dalam sistem peradilan  di  Indonesia.  Misalkan  sebuah  perusahaan  Indonesia  menandatangani  kontrak
dengan  perusahaan  asing  untuk  proyek  konstruksi  besar-besaran  di  Indonesia.  Kontrak tersebut mencakup klausul Choice of Law yang secara tegas menetapkan bahwa hukum yang akan  mengatur  perjanjian  adalah  hukum  negara  asing  tempat  perusahaan  asing  tersebut berbasis.  Namun,  ketika  terjadi  perselisihan  antara  kedua  pihak  terkait  pelaksanaan  kontrak, pengadilan  di  Indonesia  dihadapkan  pada  tantangan  yang  kompleks.  Salah  satu  tantangan utama  adalah  kemampuan  pengadilan  untuk  memahami  dan  menerapkan  hukum  asing  yang ditunjuk  dalam klausul Choice of  Law tersebut. Karena pengadilan  Indonesia lebih berfokus pada  pemahaman  dan  penerapan  hukum  domestik,  memahami  hukum  asing  dan menyesuaikannya dengan konteks lokal dapat menjadi tugas yang rumit. Selain itu, terkadang hukum  asing  yang  dipilih  dalam  klausul Choice  of  Law dapat  berbeda  secara  substansial dengan hukum domestik Indonesia, menimbulkan kesulitan tambahan dalam interpretasi dan penegakan  hukum.  Dalam  kasus  ini,  pengadilan  di  Indonesia  perlu  melakukan  kajian mendalam  terhadap  hukum  asing  yang  bersangkutan  serta  memastikan  bahwa  putusan  yang diambil  mencerminkan  prinsip  keadilan  dan  kepatuhan  terhadap  perjanjian  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  peningkatan  kapasitas pengadilan  dalam  menghadapi  kasus-kasus  yang  melibatkan  klausul Choice  of  Law ,  serta perlunya  kerjasama  internasional  untuk  memfasilitasi  pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap hukum asing.
Ketentuan  hukum  yang  berlaku  merupakan  fondasi  dalam  menyelesaikan  sengketa, terutama dalam konteks penggunaan klausul Choice of Law dalam sistem peradilan. Sebagai contoh  konkret,  pertimbangkan  sebuah  kontrak  internasional  antara  perusahaan  Indonesia dengan  perusahaan  Amerika  Serikat  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  mereka.  Dalam kontrak  tersebut,  terdapat  klausul Choice  of  Law yang  menetapkan  bahwa  hukum  yang berlaku adalah hukum negara bagian New York. Ketika timbul sengketa terkait pelaksanaan kontrak,  pengadilan  di  Indonesia  harus  mempertimbangkan  bagaimana  menerapkan  hukum New  York  dalam  konteks  hukum  Indonesia.  Misalnya,  dalam  kasus  ini,  Indonesia  memiliki sistem  hukum  yang  berdasarkan  hukum  perdata  dan  pidana,  sedangkan  New  York menggunakan  sistem  hukum common  law .  Pengadilan  di  Indonesia  harus  memahami perbedaan  ini  dan  mungkin  harus  mencari  interpretasi  yang  konsisten  antara  kedua  sistem hukum. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana pengadilan menjamin bahwa keputusan yang  diambil  tidak  hanya  memenuhi  persyaratan  hukum  New  York  tetapi  juga mempertimbangkan  nilai-nilai,  norma,  dan  kepentingan  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  tidak  selalu  mudah,  dan pengadilan  harus  secara  hati-hati  menimbang  konsekuensi  dari  pilihan  hukum  tertentu terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tersebut.  Dalam  hal  ini,  kesadaran  akan kompleksitas perbedaan sistem hukum dan kemampuan untuk menafsirkannya secara adil dan berimbang menjadi kunci untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai.
Kesesuaian  dengan  hukum  nasional  menjadi  aspek  kritis  dalam  implementasi  klausul Choice  of  Law dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.  Misalnya,  pertimbangkan  sebuah perjanjian antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Malaysia yang mencantumkan klausul Choice  of  Law yang  menetapkan  bahwa  hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  Inggris.  Ketika
timbul  sengketa  terkait  pelaksanaan  perjanjian  ini  di  pengadilan  Indonesia,  ada  beberapa pertimbangan  yang  harus  diperhatikan.  Pertama-tama,  pengadilan  harus  memastikan  bahwa penerapan  hukum  Inggris  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  atau  kebijakan  hukum nasional Indonesia. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem hukum tersebut.  Misalnya,  jika  penerapan  hukum  Inggris  akan  melanggar  hak  asasi  manusia  atau prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam hukum Indonesia, maka pengadilan harus mencari pendekatan  yang  lebih  seimbang  atau  menafsirkan  hukum  tersebut  sesuai  dengan  konteks nasional. Kedua, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara kedua pihak yang terlibat  dalam  sengketa.  Implementasi  hukum  asing  tidak boleh merugikan salah satu  pihak  secara  tidak  adil.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  harus  mampu  menyeimbangkan antara  kepastian  hukum  yang  diinginkan  oleh  pihak  yang  terlibat  dengan  perlindungan  hak- hak  dan  kepentingan  nasional.  Dalam  hal  ini,  kesadaran  tentang  kedaulatan  hukum  dan kepentingan  negara  menjadi  sangat  penting.  Pengadilan  harus  memastikan  bahwa  keputusan yang diambil memperhatikan prinsip-prinsip  ini sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan norma dan kebijakan hukum nasional Indonesia.
Kedaulatan  hukum  menjadi  prinsip  yang  sangat  penting  dalam  konteks  implementasi klausul Choice  of  Law dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.  Prinsip  ini  menekankan bahwa  keputusan  hukum  yang  diambil  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  wilayah yurisdiksi tersebut dan harus diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum yang sah.  Misalnya,  jika  terdapat Choice  of  Law dalam  sebuah  kontrak  yang  menetapkan  bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Singapura, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan di Indonesia,  pengadilan  Indonesia  harus  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  masih berada  di  bawah  yurisdiksi  hukum  Indonesia.  Ini  berarti  bahwa  keputusan  pengadilan  harus tetap mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip hukum Indonesia, meskipun menerapkan hukum asing. Namun, dalam prakteknya, penerapan kedaulatan hukum sering kali menjadi kompleks. Misalnya,  ketika  hukum  asing  diterapkan  dalam  penyelesaian  sengketa,  terutama  dalam kontrak  internasional,  pertanyaan  tentang  seberapa  jauh  kedaulatan  hukum  nasional  harus dijaga  seringkali  timbul.  Pengadilan  di  Indonesia  harus  memastikan  bahwa  meskipun menggunakan  hukum  asing,  keputusan  yang  diambil  tetap  konsisten  dengan  prinsip-prinsip hukum nasional dan tidak merusak kedaulatan hukum yang ada.
Isu  kedaulatan  hukum  juga  berhubungan  dengan  pertanyaan  tentang  hubungan  antara keputusan  pengadilan  dalam  negeri  dan  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  asing. Dalam  kasus  di  mana  terdapat  konflik  antara  keputusan  pengadilan  dalam  negeri  dengan keputusan  pengadilan  asing  yang  memiliki  yurisdiksi  yang  sama,  kedaulatan  hukum membutuhkan  konsistensi  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Pengadilan  di  Indonesia harus  dapat  menyelesaikan  sengketa  tersebut  dengan  mempertimbangkan  kedaulatan  hukum nasional  dan  menghindari  konflik  yang  merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dengan demikian,  implementasi  kedaulatan  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan mempertimbangkan  klausul Choice  of  Law membutuhkan  pendekatan  yang  cermat  dan berimbang. Prinsip ini harus dijaga untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tetap  sesuai  dengan  norma  dan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  Indonesia,  sehingga  penyelesaian sengketa dapat mencapai tingkat keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan.
Penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi relevan dalam  konteks  implementasi  klausul Choice  of  Law di  Indonesia.  ADR  mencakup  metode seperti mediasi dan arbitrase yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan konvensional.  Contohnya  adalah  ketika  sebuah  kontrak  mengandung  klausul Choice  of  Law yang  menetapkan  hukum  asing  sebagai  hukum  yang  berlaku.  Jika  terjadi  sengketa  antara pihak-pihak  yang  terlibat,  penerapan  hukum  asing  tersebut  mungkin  membutuhkan interpretasi  yang  rumit  dan  biaya  yang  tinggi  jika  diselesaikan  di  pengadilan.  Dalam  situasi ini, pihak-pihak dapat memilih untuk menggunakan ADR sebagai alternatif yang lebih cepat, murah, dan fleksibel untuk menyelesaikan sengketa mereka.
Dalam  mengadopsi  pendekatan  ADR,  ada  beberapa  pertimbangan  yang  perlu diperhatikan  secara  kritis.  Pertama,  pihak-pihak  harus  memastikan  bahwa  proses  ADR  tetap mempertimbangkan kepentingan mereka dan tidak merugikan satu pihak secara tidak adil. Ini memerlukan  pemilihan  mediator  atau  arbiter  yang  dapat  dipercaya  dan  independen,  serta prosedur  yang  adil  dan  transparan.  Contohnya,  jika  terdapat  ketidaksetujuan  antara  pihak- pihak  terkait  pilihan  mediator  atau  arbiter  yang  akan  menangani  sengketa  mereka,  proses ADR  dapat  menjadi  rumit  dan  bahkan  menghambat  penyelesaian.  Kedua,  meskipun  ADR menawarkan  kecepatan  dan  fleksibilitas,  keputusan  yang  dihasilkan  masih  harus memperhitungkan kedaulatan hukum nasional dan kepastian hukum. Pengadilan di Indonesia harus  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  dalam  proses  ADR  masih  sesuai  dengan prinsip-prinsip  hukum  nasional  dan  tidak  bertentangan  dengan  norma-norma  yang  berlaku. Ketiga,  perlindungan  hak-hak  pihak  dan  keadilan  dalam  proses  ADR  harus  diperhatikan secara  serius.  Meskipun  proses  ini  lebih  informal  daripada  pengadilan,  keadilan  harus  tetap dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil menghasilkan solusi yang adil  dan  berkelanjutan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan  demikian,  sementara penyelesaian  sengketa  alternatif  dapat  menjadi  pilihan  yang  menarik  dalam  konteks implementasi  klausul Choice  of  Law ,  perlu  ada  keseimbangan  yang  baik  antara  kecepatan, efisiensi,  dan  keadilan.  Hanya  dengan  memperhatikan  semua  faktor  ini  secara  kritis, penerapan  ADR  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan mempertimbangkan klausul Choice of Law di Indonesia.
Kepastian hukum merupakan aspek krusial dalam implementasi klausul Choice of Law dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kejelasan  dan prediktabilitas  hasil  yang  akan  diperoleh  dari  pengadilan  atau  proses  penyelesaian  sengketa. Sebuah  kontrak  yang  mencakup  klausul Choice  of  Law yang  jelas  dan  spesifik  akan memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.  Misalnya,  dalam  sebuah perjanjian  antara  perusahaan  Indonesia  dan  perusahaan  Jepang  yang  mencantumkan  klausul Choice  of  Law yang  menetapkan  bahwa  hukum  Jepang  akan  berlaku,  kepastian  hukum menjadi  kunci  dalam  menentukan  bagaimana  kontrak  tersebut  akan  diinterpretasikan  dan diterapkan  oleh  pengadilan  di  Indonesia.  Namun,  terdapat  beberapa  pertimbangan  kritis terkait  dengan  kepastian  hukum  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  dengan mempertimbangkan klausul Choice of Law . Pertama, kejelasan dan ketegasan klausul Choice of Law dalam kontrak sangat penting. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam formulasi klausul dapat mengarah pada interpretasi yang beragam, yang pada gilirannya dapat merugikan salah
satu  atau  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa.  Kedua,  perubahan  atau ketidakpastian dalam hukum nasional atau internasional juga dapat mempengaruhi kepastian hukum  dalam  penyelesaian  sengketa.  Misalnya,  jika  terjadi  perubahan  dalam  regulasi  atau kebijakan hukum yang relevan, hal ini dapat memengaruhi cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan klausul Choice of Law .
Penting  juga  untuk  mempertimbangkan  kepastian  hukum  dalam  konteks  pelaksanaan keputusan  pengadilan.  Meskipun  sebuah  kontrak  mengandung  klausul Choice  of  Law yang jelas,  keputusan  pengadilan  yang  dihasilkan  harus  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi semua  pihak  yang  terlibat.  Ini  berarti  bahwa  keputusan  tersebut  harus  dapat  diterapkan  dan dilaksanakan secara efektif, tanpa hambatan yang tidak perlu atau proses yang berlarut-larut. Dalam  hal  ini,  pengadilan  di  Indonesia  harus  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil memenuhi standar kepastian hukum yang diharapkan, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  efisien.  Dengan  demikian,  kepastian  hukum  memainkan peran  penting  dalam  implementasi  klausul Choice  of  Law dalam  penyelesaian  sengketa  di Indonesia.  Hanya  dengan  memperhatikan  kejelasan,  ketegasan,  dan  kemampuan  untuk melaksanakan  keputusan  pengadilan  dengan  efektif,  pengadilan  dapat  memastikan  bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai.
Perlindungan  konsumen  dan  hak  asasi  manusia  (HAM)  merupakan  aspek  yang  sangat penting  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  klausul Choice  of  Law di  Indonesia. Hal  ini  berkaitan  dengan  kebutuhan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  oleh pengadilan  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  lainnya  tidak  melanggar  hak-hak  dasar individu  atau  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  yang  diakui  secara  internasional. Sebagai  contoh  konkret,  pertimbangkan  sebuah  kontrak  antara  sebuah  perusahaan  teknologi asing  dan  konsumen  Indonesia  yang  mencakup  klausul Choice  of  Law yang  menetapkan hukum  negara  asal  perusahaan  tersebut  sebagai  hukum  yang  berlaku.  Jika  timbul  sengketa terkait  produk  atau  layanan  yang  dijual  kepada  konsumen,  pengadilan  di  Indonesia  harus memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  tidak  melanggar  hak-hak  konsumen  seperti  hak atas  informasi  yang  jelas,  hak  untuk  diperlakukan  secara  adil,  dan  hak  untuk  mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi kerugian.
Terdapat  beberapa  tantangan  dan  pertimbangan  kritis  yang  perlu  diperhatikan  terkait perlindungan konsumen dan HAM dalam hal penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan  klausul Choice  of  Law .  Pertama,  keberlakuan  hukum  asing  dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepatuhan terhadap standar HAM internasional dan prinsip perlindungan konsumen yang diakui secara global. Dalam beberapa kasus, hukum asing  mungkin  tidak  memberikan  perlindungan  yang  setara  dengan  yang  diatur  oleh  hukum nasional  atau  hukum  internasional,  yang  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  konsumen atau individu yang rentan. Kedua, perbedaan dalam praktek hukum dan prosedur di berbagai yurisdiksi  dapat  menghambat  akses  konsumen  atau  individu  terhadap  keadilan.  Misalnya, biaya  yang  tinggi  atau  kompleksitas  prosedur  pengadilan  dalam  yurisdiksi  asing  dapat membuat  sulit  bagi  konsumen  atau  individu  untuk  mengejar  penyelesaian  sengketa  secara efektif.  Dalam  hal  ini,  perlindungan  konsumen  dan  HAM  memerlukan  pendekatan  yang cermat  dan  sensitif  dari  pengadilan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  tetap
memenuhi  standar  keadilan  dan  perlindungan  yang  diharapkan.  Dengan  demikian, perlindungan  konsumen  dan  HAM  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  implementasi klausul Choice  of  Law dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.  Hanya  dengan memperhatikan  hak-hak  dasar  individu  dan  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen, pengadilan  dapat  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  memenuhi  standar  keadilan yang  diharapkan,  sehingga  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  integritas  dan keseimbangan yang sesuai.
Kesetaraan akses terhadap keadilan menjadi aspek krusial dalam penyelesaian sengketa dengan  mempertimbangkan  klausul Choice  of  Law di  Indonesia.  Hal  ini  mengacu  pada perlunya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Sebagai contoh  konkret,  pertimbangkan  sebuah  kontrak  antara  sebuah  perusahaan  asing  dan  sebuah perusahaan  lokal  di  Indonesia  yang  mengandung  klausul Choice  of  Law yang  menetapkan hukum  asing  sebagai  hukum  yang berlaku. Jika  terjadi sengketa terkait pelaksanaan kontrak tersebut,  penting  untuk  memastikan  bahwa  pihak  lokal  memiliki  akses  yang  sama  terhadap pengadilan  dan  proses  penyelesaian  sengketa  seperti  pihak  asing,  meskipun  mungkin  ada perbedaan dalam sumber daya dan kekuatan tawar antara kedua belah pihak.
Terdapat  beberapa  tantangan  dan  pertimbangan  kritis  terkait  dengan  kesetaraan  akses terhadap  keadilan  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  dengan  mempertimbangkan  klausul Choice  of  Law .  Pertama,  biaya  yang  tinggi  atau  kompleksitas  prosedur  pengadilan  dalam yurisdiksi  asing  dapat  menjadi  hambatan  bagi  pihak  yang  kurang  mampu  untuk  mengakses keadilan.  Ini  dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  kemampuan  untuk  mengejar penyelesaian  sengketa  secara  efektif,  terutama  bagi  individu  atau  perusahaan  yang  memiliki sumber  daya  terbatas.  Kedua,  perbedaan  dalam  bahasa,  budaya,  dan  sistem  hukum  antara yurisdiksi  dapat  mempersulit  akses  terhadap  keadilan  bagi  pihak  yang  kurang  akrab  dengan lingkungan  hukum  yang  asing.  Misalnya,  pihak  yang  berasal  dari  luar  negeri  mungkin menghadapi  kesulitan  dalam  memahami  prosedur  pengadilan  atau  hak-hak  yang  mereka miliki  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  kesetaraan  akses  terhadap  keadilan memerlukan upaya yang berkelanjutan dari pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mengakses  sistem  peradilan  dan  mendapatkan perlakuan  yang  adil,  terlepas  dari  kekayaan,  status  sosial,  atau  asal  negara.  Hanya  dengan memperhatikan  aspek-aspek  ini  secara  cermat,  pengadilan  dapat  memastikan  bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan integritas dan keadilan yang sesuai  dengan prinsip- prinsip yang diinginkan.
Penerapan  prinsip good  faith atau  itikad  baik  adalah  aspek  yang  penting  dalam penyelesaian  sengketa  dengan  mempertimbangkan  klausul Choice  of  Law di  Indonesia. Prinsip ini mengacu pada kewajiban untuk bertindak secara jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban  kontrak  serta  berinteraksi  dengan  pihak  lain.  Dalam  konteks  kontrak  yang mencakup  klausul Choice  of  Law ,  prinsip  good  faith  menjadi  penting  untuk  memastikan bahwa semua pihak mematuhi hukum yang dipilih dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan  norma-norma  hukum  yang  berlaku.  Sebagai  contoh  konkret,  pertimbangkan  sebuah perjanjian antara dua perusahaan yang mengandung klausul Choice of Law yang menetapkan
hukum Prancis sebagai hukum yang berlaku. Jika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan kontrak atau melakukan pelanggaran lain yang merugikan pihak lain, penerapan prinsip good faith  menjadi  penting  dalam  menangani  sengketa  tersebut.  Namun,  terdapat  beberapa tantangan  dan  pertimbangan  terkait  dengan  penerapan  prinsip  good  faith  dalam  konteks penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan klausul Choice of Law (Antika, Lesmana, &  Marcelina,  2019).  Pertama,  perbedaan  dalam  interpretasi  dan  pemahaman  tentang  prinsip good  faith  antara  berbagai  yurisdiksi  dapat  menyulitkan  penegakan  prinsip  ini  dalam  kasus- kasus  yang  melibatkan  hukum  asing.  Misalnya,  apa  yang  dianggap  sebagai  tindakan  yang dilakukan  dengan  itikad  baik  dalam  suatu  negara  mungkin  dianggap  sebagai  pelanggaran dalam negara lain. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin mencoba untuk memanfaatkan  perbedaan  dalam  hukum  yang  berlaku  untuk  menghindari  kewajiban  atau tanggung  jawab  mereka.  Dalam  hal  ini,  pengadilan  di  Indonesia  harus  memastikan  bahwa prinsip good faith tetap diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa memberikan kesempatan bagi pihak untuk menghindari tanggung jawab mereka dengan alasan perbedaan hukum.
Pengaruh  sosial  dan  budaya  dalam  sengketa  juga  merupakan  hal  yang  krusial  dimana merujuk pada peran yang dimainkan oleh norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial dalam  mempengaruhi  terjadinya  konflik,  serta  cara  konflik  tersebut  diidentifikasi,  diartikan, dan diselesaikan (Agustina & Purnomo, 2023). Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh sosial dan budaya dalam sengketa:
1. Norma-Norma Sosial:  Norma-norma sosial,  yang merupakan  aturan atau  standar perilaku yang  diterima  dalam  suatu  masyarakat,  dapat  mempengaruhi  terjadinya  konflik  dan penyelesaiannya.  Ketidakpatuhan  terhadap  norma-norma  sosial  dapat  menjadi  sumber konflik,  sedangkan  penegakan  norma-norma  tersebut  dapat  menjadi  bagian  dari  proses penyelesaian sengketa.
2. Nilai-Nilai  Budaya:  Nilai-nilai  budaya,  seperti  kehormatan,  harga  diri,  solidaritas,  atau keadilan,  juga  memainkan  peran  penting  dalam  sengketa.  Konflik  sering  kali  muncul ketika  nilai-nilai  budaya  yang  berbeda  bertabrakan,  atau  ketika  salah  satu  pihak  merasa bahwa nilai-nilai budayanya telah dilanggar.
3. Praktik-Praktik  Sosial:  Praktik-praktik  sosial,  seperti  cara  berkomunikasi,  menyelesaikan konflik,  atau  menegakkan  keadilan,  dapat  memengaruhi  cara  konflik  diidentifikasi  dan ditangani. Misalnya, dalam beberapa budaya, mediasi oleh pihak ketiga dianggap sebagai cara yang efektif untuk  menyelesaikan konflik, sementara dalam  budaya lain, pendekatan yang lebih otoriter mungkin lebih umum.
4. Peran Institusi Budaya: Institusi-institusi budaya, seperti agama, adat, atau lembaga sosial, juga  dapat  memengaruhi  penyelesaian  sengketa.  Misalnya,  dalam  masyarakat  yang  kuat secara agama, pengadilan agama atau hukum syariah dapat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa.
5. Ketidaksetaraan  Kekuatan:  Faktor  sosial  dan  budaya  juga  dapat  memperkuat ketidaksetaraan  kekuatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa.  Misalnya, norma-norma patriarki dalam beberapa budaya dapat menghasilkan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi terjadinya dan penyelesaian sengketa.
6. Perbedaan  Perspektif:  Pengaruh  sosial  dan  budaya  juga  mempengaruhi  cara  pihak-pihak melihat  dan  memahami  sengketa.  Perbedaan  perspektif  budaya  dapat  menyebabkan  salah pengertian atau konflik dalam interpretasi perilaku, norma, atau nilai-nilai.
7. Pembauran  Budaya:  Dalam  lingkungan  global  yang  semakin  terhubung,  sengketa  sering kali  melibatkan  pihak-pihak  dari  budaya  yang  berbeda.  Ini  dapat  menghasilkan  konflik yang  kompleks  karena  perbedaan  budaya,  tetapi  juga  memberikan  peluang  untuk pembauran budaya dan pembelajaran lintas budaya yang lebih baik.
8. Kesadaran  Budaya  dalam  Penyelesaian  Sengketa:  Dalam  penyelesaian  sengketa,  penting untuk  mempertimbangkan  pengaruh  sosial  dan  budaya  untuk  mencapai  solusi  yang  dapat diterima  oleh  semua  pihak.  Memahami  nilai-nilai,  norma-norma,  dan  praktik-praktik budaya  yang  terlibat  dapat  membantu  memfasilitasi  dialog  yang  efektif  dan  menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan (Ramlan & Repindowaty, 2021).
Dengan memperhatikan pengaruh sosial dan budaya dalam sengketa, pihak-pihak yang terlibat dapat mengembangkan pendekatan penyelesaian yang lebih sensitif terhadap konteks sosial  dan  budaya  yang  mempengaruhi  konflik  tersebut.  Dampak  ekonomi  dari  sengketa mencakup  berbagai  konsekuensi  finansial  dan  ekonomi  yang  timbul  akibat  konflik  atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dampak ini dapat dirasakan oleh individu, perusahaan,  komunitas,  dan  bahkan  negara  secara  keseluruhan.  Dampak  ekonomi  sengketa dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Biaya Langsung: Biaya langsung adalah biaya-biaya yang secara langsung terkait dengan penyelesaian  sengketa,  termasuk  biaya  hukum,  biaya  pengadilan,  dan  biaya  administratif lainnya. Biaya ini meliputi honorarium pengacara, biaya pendaftaran perkara, biaya saksi, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk proses penyelesaian sengketa.
2. Kerugian  Finansial:  Sengketa  dapat  menyebabkan  kerugian  finansial  bagi  pihak-pihak yang  terlibat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Kerugian  ini  bisa  berupa hilangnya  pendapatan  atau  keuntungan,  kerugian  atas  investasi,  atau  kerugian  finansial lainnya yang disebabkan oleh penundaan atau ketidakpastian yang terkait dengan sengketa.
3. Gangguan  pada  Bisnis  dan  Operasi:  Sengketa  dapat  mengganggu  bisnis  dan  operasi perusahaan,  menghambat  proses  produksi,  distribusi,  atau  pelayanan,  dan  mengganggu hubungan dengan klien, mitra bisnis, atau pihak lainnya. Gangguan ini dapat menyebabkan penurunan  produktivitas,  penurunan  pendapatan,  atau  kerugian  lainnya  bagi  perusahaan yang terlibat.
4. Ketidakpastian Ekonomi:  Sengketa sering kali menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, pengeluaran konsumen, atau kinerja pasar secara keseluruhan.  Ketidakpastian  ini  dapat  mengurangi  kepercayaan  investor,  mengurangi keinginan untuk berinvestasi atau berbisnis, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
5. Kerugian  Reputasi:  Sengketa  dapat  merusak  reputasi  perusahaan  atau  individu  yang terlibat,  baik  di  mata  konsumen,  mitra  bisnis,  atau  masyarakat  secara  umum.  Kerugian reputasi  ini  dapat  berdampak  negatif  pada  citra  merek,  kepercayaan  pelanggan,  atau hubungan  dengan  pihak-pihak  terkait,  yang  pada  gilirannya  dapat  berdampak  pada performa bisnis atau karir.
6. Biaya  Psikologis  dan  Emosional:  Sengketa  dapat  menyebabkan  biaya  psikologis  dan emosional  bagi  individu  yang  terlibat,  termasuk  stres,  kecemasan,  atau  ketegangan  yang berkelanjutan. Biaya ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik individu, serta hubungan interpersonal dan kehidupan pribadi mereka.
7. Biaya Masyarakat dan Negara: Sengketa juga dapat memiliki dampak ekonomi yang luas bagi  masyarakat  dan negara secara keseluruhan.  Biaya ini bisa berupa beban pada sistem peradilan  dan  pemerintah,  hilangnya  pajak  atau  pendapatan  negara,  atau  biaya  sosial  dan ekonomi  lainnya  yang  ditanggung  oleh  masyarakat  luas  sebagai  akibat  dari  sengketa (Tanaya, 2023).
Untuk mengatasi tantangan buruknya implementasi penyelesaian sengketa di Indonesia, beberapa langkah konkret dapat diambil:
1. Peningkatan  Kapasitas  Pengadilan:  Peningkatan  kapasitas  pengadilan  dalam  hal pemahaman  dan  penerapan  hukum  asing  yang  terkait  dengan  klausul Choice  of  Law menjadi hal yang krusial. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang intensif, seminar, dan  workshop  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  hakim,  jaksa,  dan  staf pengadilan  tentang  hukum  asing  yang  relevan.  Selain  itu,  kerjasama  dengan  institusi hukum  asing  juga  dapat  memberikan  manfaat  dalam  hal  pertukaran  pengetahuan  dan praktik hukum.
2. Pembentukan  Pedoman  dan  Panduan:  Diperlukan  pembentukan  pedoman  dan  panduan yang  jelas  bagi  pengadilan  dalam  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum  asing  dalam penyelesaian  sengketa.  Pedoman  ini  dapat  mencakup  prosedur  standar  dalam  menangani kasus  yang  melibatkan  klausul Choice  of  Law ,  serta  panduan  tentang  bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum asing dengan konteks hukum domestik Indonesia.
3. Kolaborasi  Antara  Pengadilan:  Kolaborasi  antara  pengadilan  yang  berbeda  di  Indonesia juga  dapat  membantu  mengatasi  tantangan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Pertukaran informasi dan pengalaman antara pengadilan dapat membantu meningkatkan keseragaman dan konsistensi dalam putusan pengadilan yang melibatkan klausul Choice of Law . Selain itu, koordinasi  antara pengadilan juga dapat  membantu mempercepat  proses penyelesaian sengketa.
4. Pembaharuan  Peraturan  Hukum:  Pembaharuan  peraturan  hukum  yang  relevan  juga diperlukan  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Hal ini  mencakup  pembaharuan  dalam  hal  prosedur  pengadilan,  pemenuhan  standar  hukum internasional,  serta  pembentukan  mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan investasi saat ini.
5. Penguatan  Kerjasama  Internasional:  Kerjasama  internasional  juga  dapat  membantu mengatasi  tantangan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia dapat  menjalin  kerjasama  dengan  negara-negara  lain  dalam  hal  pertukaran  informasi hukum,  pembentukan  perjanjian  bilateral  atau  multilateral,  serta  dukungan  dalam peningkatan  kapasitas  pengadilan  dalam  menangani  kasus-kasus  yang  melibatkan  hukum asing.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa implementasi penyelesaian sengketa di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa .

## KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  lintas  batas  di  Indonesia  memerlukan  pendekatan  holistik  dan berkelanjutan.  Beberapa  faktor  kunci  harus  dipertimbangkan  untuk  memastikan  proses  yang efektif  dan  adil.  Pemahaman  yang  mendalam  terhadap  klausul  choice  of  law  dalam  kontrak menjadi  penting,  untuk  menjamin  interpretasi  yang  konsisten  terhadap  hukum  yang  berlaku dalam  penyelesaian  sengketa.  Pilihan  jalur  penyelesaian,  seperti  arbitrase  atau  pengadilan, juga  memengaruhi  proses  dan  hasil  penyelesaian.  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  memadai bagi  hakim  dan  pengacara  diperlukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam  menangani kasus-kasus kompleks.
Koordinasi  antarpihak,  dengan  komunikasi  yang  efektif  dan  pembagian  peran  yang jelas, akan memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa. Pembenahan terus-menerus dalam  sistem  peradilan  Indonesia  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan keadilan.  Keabsahan  perjanjian  asuransi  marine  cargo  yang  menggunakan  klausul  choice  of law  dalam  hukum  perdata  Indonesia,  beberapa  aspek  perlu  dipertimbangkan  dengan mendalam.  Prinsip  kebebasan  berkontrak  harus  diakui,  tetapi  dengan  batasan-batasan  yang ditetapkan oleh hukum perdata Indonesia. Perlindungan konsumen juga harus dijamin, dengan perusahaan  asuransi  bertindak  dengan  itikad  baik  dan  memberikan  informasi  yang  jelas kepada  pemegang  polis.  Penegakan  hak-hak  pemegang  polis  oleh  pengadilan  dan penyelesaian  sengketa  yang  memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum merupakan  bagian  integral  dari  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  asuransi.  Dengan mempertimbangkan  semua  aspek  ini  secara  cermat,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian asuransi dapat memastikan perlindungan yang memadai dan penyelesaian sengketa yang adil.

## BIBLIOGRAFI
Agustina,  Agustina,  &  Purnomo,  Sagita.  (2023).  Kajian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Kegagalan  Bangunan  Dalam  Pekerjaan  Konstruksi. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (2), 32–43.
Al  Syahrin,  M.  Najeri.  (2018).  Kebijakan  Poros  Maritim  Jokowi  dan  Sinergitas  Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. Indonesian Perspective , 3 (1), 1–17. Antika,  Euis,  Lesmana,  Eri  J.,  &  Marcelina,  Selly.  (2019).  Upaya  Mencegah  Terjadinya Kontaminasi  Terhadap  Penanganan  Muatan:  Euis  Antika,  Rochanda,  Eri  J.  Lesmana, Selly Marcelina. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim , 1 (2), 13–19. Arianto,  Mukhamad  Fredy.  (2020).  Potensi  wilayah  pesisir  di  negara  Indonesia. Jurnal Geografi , 10 (1), 204–215.
Firmansyah, Rahmadany, Sihabudin, Sihabudin, & Sudirman, M. (2022). Pengaturan Klausul Pilihan  Hukum  Dan  Pilihan  Forum  Dalam  Perjanjian  Asuransi  Kapal  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 .
Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hatta,  Muhammad,  Mochtar,  Dewi  Astutty,  &  AZ,  Mohammad  Ghufron.  (2021).  Prinsip Tanggung  Jawab  Pengangkut  Pada  Pengangkutan  Laut  Di  Indonesia. Bhirawa  Law Journal , 2 (1), 45–52.
Khairandy,  Ridwan.  (2007). Pengantar  hukum  perdata  internasional .  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Press.
Lubis,  M.  Syukran  Yamin.  (2022). Buku  Ajar  Hukum  Perdata  Internasional (Vol.  1).  umsu press.
Ramlan,  Ramlan,  &  Repindowaty,  Rahayu.  (2021).  Analisis  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa Perbatasan  Laut  Antara  Indonesia  Vietnam  Di  Perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia. Uti Possidetis: Journal of International Law , 2 (2), 167–188.
Risnain,  Muhammad.  (2013).  Problematika  Pilihan  Hukum  (Choice  of  Law)  dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Internasional dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problems of Choice of  Law  in  the  Settlement  of  International  Electronic  Business  Transaction  Disputes  in Law , (11).
Rokan,  Mustafa  Kamal.  (2013).  Pilihan  hukum  (choice  of  law)  berdasarkan  konvensi  1964 (studi kasus solbandera vs blue star). Islamic Business Law Review , 1 (1), 19–26. Sudjana,  Sudjana.  (2018).  Efektivitas  dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 81–96.
Tanaya,  Tanaya.  (2023).  Penerapan  Online  Dispute  Resolution  pada  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Elektronik. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial , 4 (2), 102–108.

## Copyright holder:
Evri, Dhaniswara K. Harjono, Hulman Panjaitan (2024)
First publication right:
Syntax Idea This article is licensed under: