Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing E-ISSN: 2746-9956 Print- ISSN: 2356-2870 Volume 9 , Edisi 1, Maret 2022, 1 – 15

## Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: Analisis Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhinya

## Government Performance Accountability : Analysis Of The Infleuncing Factors
Tria Novrianti 1 , Helvoni Mahrina 2 , Helmi Herawati 3
1,2,3 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
tnovrianti50@gmail.com
Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran “anggaran, pengendalian akuntansi,  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas”  kinerja  pemerintah.  Penelitian  ini  dilakukan  di BPKAD  Kota  Bengkulu.  “Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  primer.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  pada  kantor BPKAD  Kota  Bengkulu  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  sekretariat, bagian  anggaran,  bidang  akuntansi  dan  perbendaharaan,  aset,  security  dan  cleaning  service.  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  purposive  sampling  “dengan  54  responden  yaitu  bagian  anggaran, Bidang  aset ,  dan  akuntansi”  dan  bagian  treasury.  Metode  pengumpulan  data  adalah  survei  dengan menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan kepada  responden.  Skala  pengukuran  data dengan skala likert. Analisis pengaruh variabel menggunakan metode analisis regresi linier berganda Statistical Packages For Social  Science  (SPSS).  Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran “anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan dan positif” terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
Kata  Kunci  : Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah.,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi, Sistem Pelaporan
Abstract: This study aims to determine the effect of clarity on the target of “budget, accounting control, and  reporting  system  on  accountability”  of  government  performance.  This  research  was  conducted  at BPKAD Bengkulu City. “This research is a research with a quantitative approach. The data used is primary data. Respondents in this study were all "employees at the Bengkulu City BPKAD office who were directly involved  in  "local  financial  management,  namely,  the  secretariat,  the  budget  department,  the  field  of "accounting  and  treasury,  asset,  security  and  cleaning  services.  "Sampling  in  this  study  uses  purposive sampling  method  "with  54  respondents,  namely  the  budget,  asset  midwives,  and  accounting"  and  the treasury.  The  data  collection  method  is  a  survey  by  using  a  questionnaire  that  is  distributed  to respondents. Measurement scale "data with a Likert scale. Analysis of the influence of variables using the "multiple linear regression analysis Statistical Packages For Social Science (SPSS) method. The results of this study indicate that the effect of clarity on targets "budget, accounting control, and reporting system has a significant and positive effect" on government performance accountability.
Keywords :  Accountability  of  Government  Performance,    Clarity  of  Budget  Targets,  Accounting  Control, Reporting System

## PENDAHULUAN
Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan “ yang baik ( Good Governance ). Good governance dapat diartikan sebagai cara “ mengelola urusan-urusan publik. Pengertian good  governance sering  diartikan “ sebagai  pemerintahan  yang  baik,  untuk mewujudkan good  governance diperlukan “ reformasi  kelembagaan  ( Institusional  Reform )  dan reformasi  manajemen  publik  ( Public  Management  Reform ).  Reformasi  kelembagaan menyangkut  pembenahan “ seluruh  alat-alat  pemerintah  didaerah  baik  struktur  maupun instrukturnya.  Selain “ reformasi  kelembagaan  dan  reformasi  manajemen  sektor  publik,  untuk “ mendukung  terciptanya good  governance ,  maka  diperlukan  serangkaian  reformasi “ lanjutan
Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing E-ISSN: 2746-9956 Print- ISSN: 2356-2870 Volume 9 , Edisi 1, Maret 2022, 1 – 15
terutama  yang  terkait  dengan  sistem  pengelolaan  keuangan  pemerintah “ daerah  (Mardiasmo, 2018:26).  Menurut  Auditya  dan  Husaini  (2013:14)  menyatakan  bahwa  tuntutan “ atas  kinerja yang  lebih  baik  dari  masyarakat  ini  terjadi  hampir  disemua “ pemerintahan  seiring  dengan konsep  otonomi  daerah  dan  penetapan  peraturan “ perundang-undangan  terkait  pengelolaan pemerintahan.
Kinerja  pemerintah  dapat  dikatakan  baik,  apabila  telah  sesuai  dengan  standar “ yang  telah ditetapkan,pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan hasil “ kinerja yang akuntabilitas.  Akuntabilitas  kinerja  merupakan  perwujudan “ kewajiban  untuk  mempertanggung jawabkan  keberhasilan  maupun  kegagalan “ pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran “ yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban  yang “ dilaksanakan  secara  periodik.  Mardiasmo  (2018:12)  menyatakan bahwa  dalam “ melaksanakan  pemerintahan,  pemerintah  daerah  berkewajiban  melakukan  dua “ jenis  pertanggung  jawaban.  Pertama,  pertanggungjawaban  vertikal  kepada “ pemerintah. Kedua,  pertanggung  jawaban  horizontal  kepada  DPRD  dan “ masyarakat  luas.  Kedua  jenis pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  tersebut “ merupakan  elemen  penting  dalam  proses akuntabilitas.  Akuntabilitas  kinerja  yang “ baik  juga  dipengaruhi  beberapa  fakor  ,seperti anggaran, pengendalian “ akuntansi,sistem pelaporan dan sistem pengendalian internalnya. Anggaran  sangat  penting  dalam  lingkup  pemerintah  daerah  terutama  dalam “ akuntabilitasnya. Hal  ini  terkait  dengan  dampak  anggaran  terhadap  akuntabilitas “ pemerintah,  sehubungan dengan  fungsi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan “ kepada  masyarakat  salah  satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran “ anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran  anggaran  tercakup  dalam “ Rencana  Strategik  Daerah  (Renstrada)  dan  Program pembangunan  Daerah  (Properda). “ Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas  akan  memudahkan individu “ untuk  menyusun  target-target  anggaran.  Kejelasan  sasaran  anggaran  merujuk  pada “ tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, serta dipahami oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  memenuhinya.  Tujuan  merupakan  arah (direction) yang  akan  menunjukkan  tujuan (destination) daerah  di  masa  yang  akan  datang,  sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (milestone) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai  (Emilia,  dkk  2013:21). “ Kejelasan  sasaran  anggaran  juga  tidak  bisa  lepas  dari  sistem pengendalian  yang “ menggunakan  informasi  berbasis  akuntansi  atau  sistem  pengendalian akuntansi.
Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal “ yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas “ organisasi. Sistem pengendalian  yang menggunakan  informasi  akuntansi  disebut “ sebagai  sistem  pengendalian  yang  berbasis akuntansi atau sistem pengendalian “ akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem “ formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas “ organisasi(Kusumaningrum,  2010:12).  Proses  pengelolaan  pemerintah  daerah “ yang berakuntabilitas, juga berhubungan dengan sistem pelaporan  yang  baik “ untuk memantau dan mengendaliakan  kinerja  manajer  dalam “ mengimplementasikan  anggaran  yang  telah ditetapkan.
Sistem pelaporan merupakan laporan  yang menggambarkan sistem “ pertanggungjawaban dari bawahan  (pimpinan  unit  anggaran)  kepada  atasan  (kepala  bagian  anggaran). “ Menurut Hidayattullah  dan  Herdjino  (2015:20)  sistem “ pelaporan  merupakan  laporan  yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban “ dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). “ Sistem pelaporanakan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab  terjadinya “ penyimpangan,  tindakan  yang  diambil  untuk  untuk  mengoreksi penyimpangan “ yang  tidak  menguntungkan  dan  waktu  yang  dibutuhkan  agar  tindakan  koreksi “ lebih efektif.
Pemerintah  Kota  Bengkulu merupakan  salah  satu  daerah  yang  ada  di “ provinsi  Bengkulu yang    mendapat    pendapat    wajar    tanpa    pengecualian  (WTP) “ dari  badan  pemeriksa
Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing E-ISSN: 2746-9956 Print- ISSN: 2356-2870 Volume 9 , Edisi 1, Maret 2022, 1 – 15
keuangan    (BPK)  sejak  tahun  2019  sampai  dengan  tahun “ 2020.  Pemerintah    Kota    Bengkulu memperoleh    predikat    tersebut    dari    laporan “ keuangan  pemerintah  daerah  untuk  kedua kalinya  secara  berturut  -  turut    (http://bengkulu.bpk.go.id  2020). “ Predikat    badan    pemeriksa (BPK)  ini menjadi “ tolak  ukur untuk  mengukur  apakah  kinerja keuangan  Pemerintah  Kota “ Bengkulu  telah    memenuhi  standar.  Publik  mempersepsi  bahwa  opini  WTP “ mencerminkan penggunaan    keuangan    yang    benar,    padahal    berulang    kali    BPK “ mengingatkan  bahwa lembaga  yang  mendapat  opini  WTP  tidaklah  di  jamin  bebas  dari  korupsi.Opini  WTP  hanya sekedar  pernyataan    BPK  terhadap  suatu  pengelolaan  keuangan  tiap-tiap  lembaga.  Namun masih banyak daerah yang sudah  meraih opini WTP tetapi banyak di temukan  masalah  dalam pengelolaan    keuangan    pemerintah    di  kutip    dalam    ( http://wwwcnbcindonesia.com ,  2020) oleh  karena  itu  peneliti mengambil objek pada kantor BPKAD Kota Bengkulu.
Rumusan masalah dalam penlitian ini antara lain:
1.  Apakah  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas “ kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah “ Kota Bengkulu ?
2.  Apakah pengendalian akuntansiberpengaruh
terhadap akuntabilitas “ kinerja pemerintahpada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah “ Kota Bengkulu ?
3.  Apakah  sistem  pelaporanberpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja “ pemerintahpada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota “ Bengkulu? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.
2. Untuk  mengetahui  apakah  pengendalian  akuntansi    berpengaruh  terhadap    akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan “ Aset Daerah Kota Bengkulu.
3. Untuk  mengetahui  apakah  sistem  pelaporan  berpengaruh  terhadap “ akuntabilitas  kinerja pemerintahpada Badan Pengelolaan Keuangan dan “ Aset Daerah Kota Bengkulu.

## KAJIAN LITERATUR Pengertian Anggaran
Menurut  Mardiasmo  (2018:75),  penganggaran  dalam  organisasi  sektor “ publik  merupakan tahap  yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik  yang “ tinggi. Dalam organisasi sektor publik,  penganggaran  merupakan  suatu  proses “ politik.  Bastian  (2010:191), “ mendefinisikan bahwa  “Anggaran (budget) dapat  diinterpretasikan “ sebagai  paket  pernyataan  menyangkut perkiraan  penerimaan  dan  pengeluaran “ yang  diharapkan  akan  terjadi  dalam  satu  atau beberapa periode mendatang”.
Proses  penyusunan  anggaran  pada  dasarnya  merupakan  proses  penetapan “ peran,  dimana setiap    manajer    dalam    organisasi    diberi    peran    untuk “ melaksanakan  kegiatan  dalam pencapaian  sasaran  yang  ditetapkan  dalam “ anggaran.  Anggaran  pendapatan  dan  belanja negara/daerah  (APBN/  APBD)  yang “ dipresentasikan  setiap  tahun  oleh  eksekutif,  memberi informasi  rinci  kepada “ DPR/DPRD  dan  masyarakat  tentang  program-program  apa  yang direncanakan “ pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  rakyat,  dan  bagaimana “ program-program  tersebut  dibiayai.  Penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran “ tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan  spesifik  dengan  tujuan  agar  anggaran  tersebut  dapat  dimengerti  oleh  orang  bertanggung jawab  atas  pencapaian  sasaran  anggaran  tersebut  (Yulianti  dkk,  2014:16).    Menurut  Kenis dalam      Kurnis    (2004)    indikator    yang    digunakan      dalam  mengukur  kejelasan  sasaran anggaran adalah Jelas, Spesifik, Mengerti.

## Pengendalian Akuntansi
Hidayatullah  dan  Herdjiono  (2015:21)  menyatakan  bahwa  pengendalian  akuntansi  adalah semua  prosedur  dan  sistem  formal  yang  menggunakan  suatu  informasi  untuk  menjaga  atau mengubah pola aktifitas organisasi. Cakupan pengendalian akuntansi menurut John Wiley dan Sons, Inc (1995:102) adalah sebagai berikut:
1.  Semua  aspek  transaksi  keuangan,  pembayaran  dan  penerimaan  kas,  arus  dana  dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah.
2.  Pengendalian piutang
3.  Perencanaan dan pengendalian persediaan.

## Sistem Pelaporan
Zakiyudin  dan  Suyanto  (2015:34),  menyatakan  bahwa  sistem  pelaporan  digunakan  untuk memantau  hasil  kerja  yang  menunjukkan  hasil  kerja  pusat  pertanggungjawaban  beserta anggarannya, dimana pelaporan  yang baik yakni yang dibuat secara jujur, objektif, transparan, relevan,  tepat  waktu  dan  konsisten  memiliki  andil  besar  dalam  meningkatkan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  dan  Badan Pengawas    Keuangan  dan    Pembangunan    (BPKP:  2000),  indikator    yang    digunakan  dalam sistem pelaporan adalah:
a.  Akuntabilitas b.  Manajemen c.  Transparasi.

## Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dapat  terwujud  dengan  baik  apabila  memenuhi ersyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN: 2003):
1.  Berdasarkan suatu sistem
2.  Pencapaian visi dan misi
3.  Jujur, objektif dan transparan
4.  Menyajikan keberhasilan dan kegagalan.
Kerangka Pemikiran

## Gambar 1 Kerangka pemikiran
Hipotesis H 1 : “ Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas “ kinerja pemerintah di Kota Bengkulu H 2 : “ Pengendalian  akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas “ kinerja pemerintah  di Kota Bengkulu.
H 3 : “ Sistem  pelaporan  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja “ pemerintah  di Kota Bengkulu

## METODE PENELITIAN
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  eksplanasi.  Menurut Sugiyono  (2018:107),  metode  penelitian  eksplanasi  adalah  suatu  metode  penelitian  yang menjelaskan  posisi  variabel  -  variabel  yang  diteliti  dalam  sebuah  penelitian.  Jenis  data  yang digunakan  untuk  mendukung  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif,  data  kuantitatif  adalah  data penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  potivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi atau  sampel  tertentu,  penelitian  ini  berupa  angka-angka  dan  analisis  menggunakan  statistik untuk  mengukur  serta  mendapatkan  hasil  penelitian  melului  kuesioner.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa data yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner  kepada  karyawan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Pemerintah Kota Bengkulu.
Pada  penelitian  ini  yang  digunakan  yaitu  data  primer,  berupa  jawaban  dari  kuesioner  yang disebarkan  kepada karyawan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah di kota Bengkulu. Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berkaitan langsung dengan keuangan yang bekerja  di  Badan  Pengelolaan    Keuangan  dan  Aset  Daerah  di  kota  Bengkulu  yaitu  bidang anggaran,  aset  dan  bidang  akuntansi  perbendaharaan  sebanyak  54  orang  karyawan.  Kriteria sampel yang akan digunakan oleh penulis yaitu: Pegawai dalam bidang yang terlibat langsung dalam  proses  pelaporan  keuangan  di  instansi,  Sesuai  dengan  kriteria  yang  diharapkan  oleh setiap variabel independen.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini    menggunakan  metode  studi lapangan.  Studi  lapangan  merupakan teknik pengumpulan data  langsung dari sumber peneliti, teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  metode  kuesioner.  Untuk mengukur setiap  jawaban  yang  diberikan  kepada  responden  digunakan  skala  likert.  Skala  likert  dengan urutan skala lima yaitu, 1,2,3,4,5 dan mempunyai kriteria jawaban sebagai berikut. Tabel 1 Skala Likert
Sumber :Sugiyono, 2018

## Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut  Sarjono  (2011:91),  analisis  regresi  linier  berganda  adalah  suatu  analisis  yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Rumus  yang  digunakan  dalam  analisis  regresi  untuk  3  variabel  independen  adalah  sebagai berikut:
Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e (1)
Keterangan:
Y = Variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) α = Konstanta Regresi β 1 = Koefisien Regresi variabel X 1 β 2 = Koefisien Regresi variabel X 2 β 3 = Koefisien Regresi variabel X 3 X 1 = Variabel independen pertama (Kejelasan Sasaran Anggaran) X 2 = Variabel independen kedua  (Pengendalian Akuntansi) X 3 = Variabel independen ketiga (Sistem Pelaporan)
Kriteria Keterangan Skor Sangat Setuju SS 5 Setuju S 4 Ragu-Ragu RR 3 Tidak Setuju TS 2 Sangat Tidak Setuju STS 1
e   = error Adapun variabel “ yang dianalisis dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1.  Variabel bebas atau independent variabel (X 1 )
Kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  salah  satu  karakteristik  sistem “ penganggran  yang menujukkan sejauh mana tujuan anggarn ditetapkan dengan “ jelas dan spesifik agar anggaran tersebut  dapat  dimengerti  oleeh  pihak  yang “ bertanggung  jawab.  Adapun  indikator  kejelasan sasaran anggaran yaitu,jelas, “ spesifik, dan dimengerti (Kennis, 2004:54).
2.  Variabel bebas atau independent variable ( )
Pengendalian akuntansi adalah mencakup semua aspek dari transaksi – “ transaksi keuangan, seperti  pembayaran  kas,  arus  dana,  investasi  yang “ bijaksana,  dan  pengamanan  dari penggunaan  tidak  sah.  Adapun  indikator “ pengendalian  akuntansi  yaitu,transaksi  keuangan, pengendalian “ piutang,perencanaan dan pengendalian persediaan (John WILEY dan Sons, Inc “ 1995:102). 3.  Variabel bebas atau independent variable (X 3 ) Sistem pelaporan merupakan laporan  yang menggambarkan sistem “ pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran).Sistem yang dapat memantau  dan  mengendalikan “ kinerja  dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah ditetapkan  untuk “ memantau  hasil  kerja  pusat  pertanggungjawaban.  Adapun  indikator  system pelaporan  yaitu,akuntabilitas,  manajemen,  dan  transparasi.  Lembaga “ Administrasi  Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan “ Pembangunan ( BPKP:2000). 4.  Variabel terikat atau dependent variable (Y)
Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu “ instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau “ kegagalan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan yang telah diamanatkan para “ pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur “ dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi  pemerintah  yang  disusun  secara  berkala  (Mardiasmo,  2018:38). “ Adapun  indikator akuntabilitas  kinerja  pemerintah  yaitu,  berdasarkan  suatu “ sistem,  pencapaian  visi  dan  misi, jujur, objektif, transparan, dan menyajikan “ keberhasilan atau kegagalan (LAN:2003).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Sesuai  dengan  pentingnya  akuntabilitas  kinerja  pemerintahan  yang  baik,  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Pemerintah  Kota  Bengkulu  memiliki  karyawan  yang disesuaikan  berdasarkan  jenjang  pendidikan  untuk  melaksanakan  kewajiban  dan  tugas- tugasnya.
1.  Sekretariat
Tugasnya  adalah  menyusun  rencana  program  dan  kegiatan  sekretariat,  memahami  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tugasnya,  dan  menyusun  rumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset. 2.  Bidang Anggaran
Tugasnya  adalah  menyusun  rencana,  program  dan  kegiatan  bidang  anggaran,  memahami ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tugasnya,  menyusun kebijakan teknis di bidang anggaran.
3.  Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Tugasnya  adalah  menyusun  rencana,  program  dan  kegiatan  bidang  akuntansi  dan perbendaharaan, memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan.

## 4.  Bidang Aset
Tugasnya  adalah  menyusun  rencana,  program  dan  kegiatan  bidang  pengelolaan  aset, memahami  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tugasnya, menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset.
Visi dan Misi Badan  Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bengkulu 1.  Visi BPKAD Pemerintah Kota Bengkulu
Mewujudkan  penyelenggaraan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  yang  transparan, akuntabel,  responsif,  partisipatif  dan  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  demi mewujudkan Kota Bengkulu yang bahagia dan religius.
2.  Misi BPKAD Pemerintah Kota Bengkulu
a.  Mewujudkan  peningkatan  aqidah  dan  profesionalisme  aparatur  dalam  rangka  terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik dan religius.
b.  Terlaksananya  tertib  pengelolaan  dan  pencatatan  aset  untuk  terwujudnnya  akuntabilitas inventarisasi Aset Daerah.
c.  Terlaksananya  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  dan  Aset  Daerah  untuk terwujudnya  pelayanan  SKPD  dan  masyarakat  yang  cepat  dan  akurat  mengacu  pada Peraturan Perundang-undangan.
d.  Terlaksananya penyusunan, pelaksanaan, pertangungjawaban  dan APBD  yang transparan, akuntabel  dan  partisipatif  demi  terwujudnnya  APBD  yang  efektif  dan  efesien  serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Bengkulu (APBD untuk rakyat).

## Deskripsi Data
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawan  yang  berkerja  di  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Pemerintah  Kota  Bengkulu.  Sesuai  dengan  teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling, maka sampel dalam penelitian ini  adalah  karyawan  yang  berkaitan  langsung  dengan  keuangan.  Responden  dalam  penelitian ini  adalah  para  karyawan  di  BPKAD  yang  membidangi,  bidang  anggaran,  bidang  aset,  dan bidang  akuntansi  dan  perbendaharaan,  yang  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  kriteria  yang telah ditentukan yaitu sebanyak 54 orang karyawan.
Tabel 2 Tingkat Pengembalian Kuesioner
No Keterangan Responden Jumlah Persentase 1 Kuesioner yang disebar 54 100 % 2 Kuesioner yang kembali 54 100 % 3 Kuesioner yang diolah 54 100 % Sumber: Data primer diolah, 2021

## Gambaran Umum Responden
Dalam  penelitian  ini  respondennya  adalah  karyawan  yang  berkerja  di  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Pemerintah  Kota  Bengkulu.  Dari  hasil  data  yang terkumpul,  diperoleh  deskripsi  responden  yang  terdiri  berdasarkan  jenis  Kelamin,  Usia,  dan Pendidikan.
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Data primer diolah, 2021
No Jenis Kelamin Responden Jumlah Persentase 1 Laki-Laki 30 71% 2 Perempuan 24 29% Total 54 100%

## Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Tabel 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

## Sumber: Data primer diolah, 2021
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tabel 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

## Sumber: Data primer diolah, 2021
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja .
Tabel 6 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Sumber: Data primer diolah, 2021
Kualitas Data Uji Validitas Kriteria uji validitas adalah jika tingkat signifikan r hitung > r tabel pada nilai signifikan 0,05 maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid, sebaliknya  item dikatakan tidak valid jika nilai r hitung <r tabel pada  nilai signifikan 0,05  maka nilai r tabel dengan sig 0,05 adalah  0,268 (df = n-2 = 54-2 = 52). Berikut ini pembahasan uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel  7 Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran
Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan P1 0,533 0,268 Valid P2 0,485 0,268 Valid P3 0,655 0,268 Valid P4 0,630 0,268 Valid P5 0,350 0,268 Valid P6 0,418 0,268 Valid P7 0,398 0,268 Valid P8 0,557 0,268 Valid P9 0,481 0,268 Valid Sumber: Peneliti, 2021 No Rentang Usia Responden Jumlah Persentase 1 20 - 29 Tahun 7 17% 2 30 - 39 Tahun 30 50% 3 Lebih dari 40 Tahun 17 33% Total 54 100% No Pendidikan Terakhir Responden Jumlah Persentase 1 D3 2 5% 2 S1 37 76% 3 S2 15 19% Total 54 100% No Lama Bekerja Responden Jumlah Persentase 1 1 – 5 Tahun 10 14% 2 6 – 10 Tahun 30 57% 3 10 – 15 Tahun 10 19% 4 16 – 20 Tahun 4 10% Total 54 100%
Tabel  8 Uji Validitas Pengendalian akuntansi Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan P1 0,439 0,268 Valid P2 0,517 0,268 Valid P3 0,612 0,268 Valid P4 0,673 0,268 Valid P5 0,285 0,268 Valid P6 0,279 0,268 Valid P7 0,393 0,268 Valid P8 0,517 0,268 Valid P9 0,716 0,268 Valid Sumber: Peneliti, 2021 Tabel  9 Uji Validitas Sistem Pelaporan Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan P1 0,521 0,268 Valid P2 0,558 0,268 Valid P3 0,698 0,268 Valid P4 0,708 0,268 Valid P5 0,732 0,268 Valid P6 0,679 0,268 Valid P7 0,532 0,268 Valid P8 0,607 0,628 Valid P9 0,342 0,628 Valid Sumber: peneliti , 2021 Tabel 10 Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan P1 0,360 0,268 Valid P2 0,443 0,268 Valid P3 0,700 0,268 Valid P4 0,783 0,268 Valid P5 0,678 0,268 Valid P6 0,764 0,268 Valid P7 0,702 0,268 Valid P8 0,647 0,268 Valid P9 0,347 0,268 Valid Sumber: Peneliti, 2021
Dari hasil pengujian validitas pada Kejelasan Sasaran Anggaran (X 1 ),  Pengendalian Akuntansi (X 2 ),  Sistem  Pelaporan  (X 3 ),  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  (Y)  diketahui  bahwa  seluruh pernyataan,  mempunyai  nilai  r hitung >  r tabel (0,268),  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan, maka seluruh pernyataan tersebut seluruhnya valid.

## Uji Reliabilitas
Tingkat  reliabilitas  variabel  dilihat  dari  hasil  statistik  Cronbach  Alpa.  Suatu  variabel  dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
Tabel  11 Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Peneliti, 2021
Variabel Koefisien Reliabilitas Cronbach Alpha Keterangan Kejelasan Sasaran Anggaran (X 1 ) 0,623 > 0,60 Reliabel Pengendalian Akuntansi (X 2 ) 0,624 > 0,60 Reliabel Sistem Pelaporan (X 3 ) 0,774 > 0,60 Reliabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  (Y) 0.791 > 0,60 Reliabel
Terlihat pada tabel diatas diketahui bahwa variabel mempunyai Koefisien reliabilitas yang > dari Cronbach  Alpha  yaitu  0,60  sehingga  dapat  dikatakan  semua  konsep  pengukuran  masing- masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.
Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mencari  tahu  regresi  mempunyai  distribusi  normal  seperti  yang dijelaskan oleh gambar , berikut ini :

## Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Sumber: Peneliti,2021
Berdasarkan  dari  gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  normal  karena  bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri.
Uji Multikolinearitas Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: Peneliti, 2021
Dari hasil Tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance ketiga variabel yaitu X 1 (Kejelasan Sasaran Anggaran)  =  0,533,  X 2 (Pengendalian  Akuntansi  )=  0,510,  dan  X 3 (Sistem  Pelaporan)  =  0,563 lebih  besar  dari  pada  0,1.  Nilai  VIF  X 1 (Kejelasan  Sasaran  Anggaran)  =  1,887,  X 2 (Pengendalian  Akuntansi)  =  1,959,  dan    X 3 (Sistem  Pelaporan)  =  1,776,    lebih  kecil  dari  10. Maka antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas
Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber : Peneliti,2021
Berdasarkan  dari  gambar  diatas  bahwa  Hasil  uji  heteroskedastisitas  dari  gambar  4.3 menunjukkan  bahwa  grafik  scatterplot  antara  SRESID  dan  ZPRED  menunjukkan  pola
Model Collinearity Statistic Keterangan Tolerance Batas Tolerance VIF Batas VIF (Constan) X1 0,533 > 0,1 1,887 < 10 Tidak Multikolinieritas X2 0,510 > 0,1 1,959 < 10 Tidak Multikolinieritas X3 0,563 > 0,1 1,776 < 10 Tidak Multikolinieritas
penyebaran,  di  mana  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar  baik  diatas  maupun dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Uji Regresi Linear Berganda Tabel 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Understandardized coefficients Standardized Coefficients B std.error Beta (Constant) 1,084 4.546 X1 0,288 0,122 0,279 X2 0,300 0,148 0,246 X3 0,408 0,120 0,392 Sumber: Peneliti 2021
Dari  hasil  penelitian  regresi  Linear  berganda  dengan  menggunakan  program  SPSS,  maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : Y= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
(2)
Keterangan:
Y = Variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) α = Konstanta Regresi β1 = Koefisien Regresi variabel X1 β2 = Koefisien Regresi variabel X2 β3 = Koefisien Regresi variabel X3 X1 = Variabel independen pertama (Kejelasan Sasaran Anggaran) X2 = Variabel independen kedua  (Pengendalian Akuntansi) X3 = Variabel independen ketiga (Sistem Pelaporan e   = error Y = 1,084 + 0,288x 1 + 0,300x 2 + 0,408x 3
(3)
Penjelasan regresi diatas adalah sebagai berikut:
1.  Konstanta (a) sebesar 1,084 mempunyai arti bahwa , X 1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X 2 (Pengendalian Akuntansi), X 3 (Sistem Pelaporan)  sama dengan nol. Maka Y ( Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah)  akan  tetap  1,084.  Hal  ini  berlaku  saat  pelaksanaan  penelitian  yang berarti  jika  variabel  bebas  dianggap  konstan,  maka  besarnya  nilai  kinerja  Pemerintah adalah 1,084.
2.  X 1 = 0,288 memiliki makna bahwa setiap variabel X 1 naik satu satuan, maka variabel Beta (Y) akan ikut naik sebesar 0,288.
3.  X 2 =  0,300  memiliki  makna  bahwa  setiap  Variabel  X 2 naik  satu  satuan, maka  variabel  Beta (Y) akan ikut naik sebesar 0,300.
4.  X 3 =  0,408  memiliki  makna  bahwa  setiap  Variabel  X 3 naik  satu  satuan,  maka  variabel  Beta (Y) akan ikut naik sebesar 0.408.
Uji Hipotesis

## Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel independen (Kejelasan Sasaran Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan)  terhadap  variabel  dependen (Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah).  Hasil  uji  t  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini dengan membandingkan t tabel 2,008 dan signifikan 0,05.
Tabel 14 Hasil uji t (Parsial)
Sumber: Peneliti, 2021 1.  Pengujian Hipotesis Pertama (H 1 )
Kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 2,351  > nilai  tabel t sebesar 2,008 (sig. α=0,05 dan df=n-k, yaitu 54-4=50) dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,288 dan  tingkat  signifikansi  0,023  yang  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  H 1 diterima  dan  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
2.  Pengujian Hipotesis Kedua (H 2 )
Pengendalian akuntansi memiliki nilai t hitung sebesar 2,026 > nilai tabel t sebesar 2,008 (sig. α=0,05 dan df=n-k, yaitu 54-4=50) dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,300 dan tingkat  signifikansi  0,048  yang  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  H 2 diterima  dan  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
3.  Pengujian Hipotesis (H 3 )
Sistem pelaporan memiliki nilai t hitung sebesar 3,397 > nilai tabel t sebesar 2,008 (sig. α=0,05 dan df=n-k, yaitu 54-4=50) dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,408 dan tingkat signifikansi  0,001  yang  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  H 3 diterima  dan  berpengaruh  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
Uji F (Simultan)
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel  bebas  (Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan)  terhadap  variabel  terikat (Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah)  secara    bersama-sama,  dengan  nilai  F hitung >  F tabel dan tingkat  signifikan  <  0,05  yang  berarti  terdapat  pengaruh  signifikan  secara  simultan  antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tabel 15 Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 282,655 3 94,218 27,758 ,000 b Residual 169,715 50 3,394 Total 452,370 53 Sumber: Data primer diolah, 2021 Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefiien  determinasi  R 2 digunakan  untuk  mengukur  kebenaran  hubungan  dari  model  yang dipakai yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians dari variabel independent yang menerangkan variabel dependent.
Tabel 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,790 a ,625 ,602 1,84236
a. Predictors:  (Constant),  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem Pelaporan
Sumber: Data primer diolah, 2021
Pembahasan Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas “ Kinerja Pemerintah Hipotesis  pertama  (H 1 )  adalah  kejelasan “ sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah “ pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah
Model Understandardized coefficients Standardized Coefficients T Sig. B std.error Beta (Constant) 1,084 4.546 0,238 0,813 X1 0,288 0,122 0,279 2,351 0,023 X2 0,300 0,148 0,246 2,026 0,048 X3 0,408 0,120 0,392 3,397 0,001
Pemerintah  Kota  Bengkulu. “ Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa kejelasan  sasaran “ anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja “ pemerintah,  dengan  demikian  hipotesis  pertama  diterima. “ Hal  ini  berarti  bahwa  semakin jelasnya  sasaran  anggaran  dalam  mengelola “ sebuah  anggaran  sehingga  berimplikasi  pada peningkatan kinerja dan juga dapat “ meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja “ Pemerintah Hipotesis kedua (H 2 ) adalah “ pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja “ pemerintah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kota “ Bengkulu.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan demikian hipotesis kedua diterima.
Hal ini berarti bahwa penerapan pengendalian akuntansi berpengaruh “ terhadap   akuntabilitas kinerja   pemerintah. pengendalian  akuntansi  ( accounting  control )  adalah  prosedur  yang di gunakan  untuk  menjamin  akurasi “ dalam  fungsi  penyimpanan  catatan  (transaksi    keuangan) tujuannya  adalah  untuk “ membuat  sumber  data  tertentu  di  tempatkan  pada  sistem  yang  baik dan benar.
Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja “ Pemerintah Hipotesis  ketiga  (H 3 )  adalah  sistem “ pelaporan  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. “ Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa sistem pelaporan “ berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan  demikian  hipotesis  ketiga  diterima.  Hal  ini  berarti  semakin  tingginya “ tingkat  sistem pelaporan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat akuntabilitas kinerja  pemerintah. Hal  ini  berarti  bahwa  sistem  pelaporan  akan  berpengaruh  terhadap “ akuntabilitas  kinerja pemerintah,  karena  dengan  adanya  sistem  pengelolaan “ keuangan  daerah  yang  mencakup sistem  pelaporan,  akan  menciptakan “ pengelolaan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel, dimana  sistem  pelaporan “ yang  baik  akan  mencantumkan  akuntabilitas,  manajemen  dan transparansi.
Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
Hipotesis ketiga (H 4 ) adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian akuntansi  dan  sistem  pelaporan  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah  dan  dapat  dilihat  secara  signifikan  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  Uji  F  dari  ketiga variabel  yaitu  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## KESIMPULAN SARAN DAN IMPLIKASI Kesimpulan
Kejelasan  Sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Pemerintah Kota  Bengkulu. Pengendalian  Akuntansi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Pemerintah Kota  Bengkulu. Sistem  Pelaporan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kota  Bengkulu.  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi,  dan  Sistem  pelaporan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu.

## Implikasi
Jelasnya  sasaran  anggaran,  maka  semakin  besar  pula  tingkat  akuntabilitas  kinerja pemerintah.Semakin  baik  tingkat  pengendalian  akuntansi,  maka  akan  semakin  besar  pula tingkat  tingkat akuntabilitas kinerja  pemerintah.Sistem pelaporan yang baik akan mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik pula

## Saran
Bagi  akademisi  dan  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  sejenis, hendaknya  menambah  variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah,  misalnya  ketaatan  pada  peraturan  perundangan,  penyajian  laporan      keuangan, penerapan   akuntabilitas keuangan,  motivasi  dispilin  kerja  dan  partisipasi  anggaran serta dapat    menambah    sampel    untuk  memperluas  wilayah  penelitian  pada  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Pemerintah  Kota  Bengkulu..Bagi  pemerintah  daerah, khususnya di BPKAD Pemerintah Kota Bengkulu dalam membuat perencanaan anggaran agar lebih  meningkatkan  sistem  pelaporan  agar  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  dapat  ditingkatkan lebih baik lagi.

## Referensi
(LAN), L. a., & pembangunan, B. p. ((BPKP.2000). Mengemukakan laporan yang baik.
2008, P. P. (n.d.). Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2014, P. P. (n.d.). tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Auditya, L., & Husaini, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Vol. III , 21-41.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
BPKP. (2011). Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Bogor.
Emilia, Nur, R., Abdillah, W., & Abdullah. (2013). Pengaruh Partisipasi dalam Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Bengkul.
Jurnal Fairness, 3 (3).
Hidayatullah, A., & Herdjiono, I. (2015 ). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. .
Prosiding. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
Indonesia, R. (2003). Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
Kusumaningrum, & indraswati. (2010). Pengaruh keejelasan sasaran anggaran, penegendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah. Tesis Universitas diponegoro .
Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing E-ISSN: 2746-9956 Print- ISSN: 2356-2870 Volume 9 , Edisi 1, Maret 2022, 1 – 15
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Negara-LAN, L. A. (2003). Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
Paramitha, Dwiki, I. A., & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 16(3) , 2457-2479.
Ramandei, & Pilipus. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Thesis .
Reni, Y., Haridi, & Rusli. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jom Fekom, 1 (2).
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Zakiyudin, Ali, & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 2 (1), 89.