## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

## Rizel Juneldi,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: rizeljuneldi18@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  persoalan  mengenai  sebuah  program  yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah yang sudah mulai diterapkan diberbagai Kantor Urusan Agama (KUA)  di Jawa Barat, khususnya  di  KUA  Kecamatan  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang.  Simkah  merupakan sebuah  program  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  agar  diterapkan  pada KUA Kecamatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam penyajian data di KUA itu sendiri.  Aplikasi  Simkah  ini  sendiri  dapat  membantu  dalam  memudahkan  proses pelayanan  terhadap  masyarakat,  hal  tersebut  tentu  mendapat  respon  dari  berbagai pihak.  Adapun  mengenai  rumusan  masalah  yang  peneliti  kaji  yaitu  bagaimana penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  atau  Simkah  dalam  pelayanan administrasi  di  KUA  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang,  serta  bagaimana  efektivitas Simkah  di  KUA  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  penerapan  serta  efektivitas  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  dalam pelayanan  administrasi  di  KUA  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang.  Metode  yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu  penelitian  yang  berusaha  mengungkapkan  dan  menginterpretasikan  fenomena yang  tengah  berkembang.  Dalam  hal  ini  peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  yaitu melibatkan KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Kata Kunci : Efektivitas, penerapan Sistem Manajemen Nikah, Simkah

## Abstract
This  program  research  issued  by  the  government  regarding  the  Marriage  Management Information System or Simkah that has begun the enactment of the Office of Religious Affairs in West  Java,  specifically  in  Office  of  Religious  Affairs  Jatinangor  District,  Sumedang  Regency. Simkah  is  a  policy  program  issued  by  the  government  to  be  applied  to  the  Office  of  Religious Affairs  District  that  supports  to  facilitate  the  presentation  of  data  in  the  Office  of  Religious Affairs itself. Simkah application itself can help in the process of service to the community, this of course  received  a  response  from  various  parties.  Related  to  the  formulation  of  the  problem conducted  by  researchers  about  how  to  implement  a  Marriage  or  Simkah  Management Information  System  in  administrative  services  at  Office  of  Religious  Affairs  Jatinangor, Sumedang  Regency,  as  well  as  how  to  use  Simkah  at  Office  of  Religious  Affairs  Jatinangor, Sumedang  Regency.  The purpose of this study was to study the implementation of a marriage management  information  system  for  administration  in  Office  of  Religious  Affairs  Jatinangor,
Sumedang  Regency.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  method  by  obtaining qualitative, namely research that needs to be disclosed and interpret the developing phenomenon. In  this  case  the  researchers  went  directly  to  the  field  involving  Office  of  Religious  Affairs Jatinangor, Sumedang Regency.
Keywords: Effectiveness, application of Marriage Management System, Simkah

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  mengenai  informasi  kini  menjadi  sangat  penting  seiring  dengan perkembangan  ilmu  teknologi  yang  semakin  pesat.  Penerapan  Sistem  informasi manajemen  yang  berbasis  teknologi  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  dapat memberikan  wawasan  yang  luas.  Sistem  informasi  manajemen  merupakan  sebuah sistem  informasi  yang  melakukan  semua  pengolahan  transaksi  dan  memberikan dukungan  informasi  untuk  fungsi  manajemen  serta  proses  pengambilan  keputusan. Sistem informasi berbasis teknologi saat ini dengan mudah dijumpai dan dimanfaatkan oleh  instansi-instansi  pemerintahan,  salah  satunya  yaitu  oleh  Kantor  Urusan  Agama (KUA) dalam memuat data-data nikah secara online. Sistem informasi pencatatan nikah pada  awalnya  hanya  ditemukan  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun 2007  pasal  5  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  “Pemberitahuan  kehendak  nikah dilakukan  secara  tertulis  dengan  mengisi  formulir  pemberitahuan  dan  dilengkapi persyaratan”.
Namun  pada  perkembangannya,  berbagai  macam  inovasi  dalam  pelayanan nikah telah dilakukan, hingga pada tahun 2013 diterbitkan sebuah aturan dari Intruksi Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  II/369  Tahun  2013  Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama. 1 Salah  satu  fungsi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  adalah  penyelenggaraan pelayanan publik yang telah menjadi kewajiban dari aparatur pemerintahan itu sendiri. Simkah atau Sistem Informasi Manajeman Nikah merupakan sebuah program aplikasi komputer yang berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online . Data  yang  dikumpulkan  tersebut  akan  secara  otomatis  tersimpan  dengan  aman  di Kantor  Urusan  Agama  setempat,  mencakup  kabupaten/kota  di  Kantor  Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. 2
Data-data  yang  dikumpulkan  melalui  Simkah  akan  berguna  untuk  membuat berbagai analisa dan laporan yang sesuai dengan keperluan. Dalam perkembangannya, program Simkah banyak mendapat respon dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya
1 Kantor  Wilayah  Kementrian  Agama  Provinsi  Bengkulu, Buku  Panduan  Aplikasi  Sistem Informasi Manajemen Nikah ( SIMKAH ), hlm. 2
2 Rizadian  Mayangsari  dan  Eva  Hany  Fanida,  “Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah (Simkah)”. Jurnal Hukum . Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.
memberikan tanggapan yang positif seperti dari operator Simkah pada Kantor Urusan Agama  (internal)  maupun  dari  masyarakat  secara  umum  (eksternal).  Respon  yang membangun  ini  tentunya  sangat  diperlukan  oleh  para  pengelola  Simkah  karena  pada akhirnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pengembangan Sistem Informasi Nikah itu sendiri. Program Simkah ini dipandang perlu dalam upaya  meningkatkan kualitas serta  kinerja  pelayanan  administrasi  nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT  (Informasi  dan  Teknologi).  Hal  tersebut  berlaku  bagi  pelayanan  nikah  mengenai pencatatan pernikahan yang dilakukan secara manual. 3
Penyeragaman  data  tentu  sangat  diperlukan  karena  diharapkan  dapat  lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya menjadi lebih mudah. Program Simkah ini adalah  jawaban  dari  segala  permasalahan  mengenai  pencatatan  data  yang  dapat digunakan  dan  khusus  dibuat  untuk  kepentingan  tersebut.  Penggunaan  jaringan internet  pada  program  Simkah  dipandang  sebagai  cara  yang  lebih  tepat,  cepat  dan aman. 4 Karena  penyajian  data  yang  baik  serta  akurat  akan  menentukan  arah  pem- bangunan  agama  di  masa  mendatang.  Penyajian  data  tersebut  diibaratkan  sebagai sebuah barang yang perlu dikemas dan disajikan dengan rapi dan baik sehingga dapat lebih menarik perhatian orang yang akan menikmatinya.
Sistem  informasi  manajemen  nikah  ini  hanya  diterapkan  pada  sebagian  Kantor Urusan  Agama  yang  letaknya  di  kota-kota  besar.  Salah  satu  Kantor  Urusan  Agama yang telah menerapkan sistem informasi manajemen nikah secara online adalah Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Jatinangor.  KUA  Jatinangor  memanfaatkan  informasi  secara online  dalam  melakukan  manajemen  nikah,  seperti  merekap  data-data  pernikahan yang  telah  dilaksanakan,  menerima  pengajuan  permohonan  dan  pendaftaran  calon pasangan nikah. Selain itu, dimanfaatkan dalam mendata kasus-kasus talak, rujuk dan wakaf.  Semua  penelitian  mengenai  pelayanan  publik  berupa  program  Simkah  yang sudah  di  terapkan  di  KUA  Jatinangor  yang  memiliki  topik  menarik  untuk  peneliti tuangkan dalam tulisan ini. Tulisan ini memfokuskan pada menjawab dua pertanyaan: (1)  Bagaimana  penerapan  Simkah  dalam  pelayanan  administrasi  di  Kantor  Urusan Agama  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang?  Dan  (2)  Bagaimana  efektivitas  Simkah  di Kantor Urusan Agama Jatinangor Kabupaten Sumedang?

## METODOLOGI
Metode    pengumpulan    data    yang    dilakukan    oleh    peneliti    adalah    melalui wawancara.  Dalam  hal  ini  peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  yaitu  melibatkan
3 Kementerian Agama RI, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1
4 Majalah  Ditjen  Bimas  Islam  Kemenag  RI, Paradigma  Baru  KUA, (Jakarta:  Edisi  No.  1/Tahun 1/2014), hlm. 4
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang  dengan  mencari, menganalisis  dan  mempelajari  data  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Subyek penelitian ini adalah Ketua KUA Jatinangor, para penghulu, dan beberapa pegawai di KUA  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang.  Mereka  diwawancarai  secara  individual  dan bahkan  di  tempat  yang  berbeda  agar  membuat  wawancara  yang  peneliti  lakukan mendapatkan  hasil  yang  objektif.  Wawancara  difokuskan  pada  efektivitas  penerapan Simkah di KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua KUA Jatinangor dan pegawai  KUA  Jatinangor  ditemukan  bahwa  KUA  Jatinangor  Kabupaten  Sumedang sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah semenjak Simkah itu sendiri diberlakukan, karena diharapkan agar membantu memudahkan dalam mengolah data nikah  di  KUA  Jatinangor  dengan  sistematis,  aman  dan  akurat. 5 Perkembangan teknologi  informasi  yang  semakin  cepat  dan  canggih  secara  tidak  langsung  memaksa setiap  instansi  dan  lembaga  negara  untuk  mengikuti  arus  pekembangan  tersebut dengan  cara  memanfaatkan  sistem  infomasi  berbasis  digital.  Kehadiran  Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat penting untuk diterapkan di tiap-tiap KUA Kecamatan, khususnya di KUA Jatinangor.
Menurut  Kepala  KUA  Jatinangor,  saat  ini  proses  pencatatan  nikah  sudah semakin berkembang dengan difasilitasi oleh sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. Simkah merupakan kebijakan strategis  Ditjen  Bimas  Islam  untuk  memperbaharui  paradigma  pelayanan  KUA  di  era digital.  Pada  awalnya,  gagasan  pembaharuan  administrasi  nikah  memang  sudah  ada sejak  Ditjen  Bimas  Islam  masih  bergabung  dengan  Ditjen  Penyelenggaraan  Haji  dan Bimbingan  Masyarakat  Islam.  Pada  tahun  2006,  setelah  Bimas  Islam  berpisah  dengan Ditjen  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah,  tekad  mewujudkan  palayanan  administrasi berbasis  teknologi  semakin  menguat.  Sebelumnya  memang  telah  lahir  SIMBIHAJ (Sistem  Informasi  Manajemen  Bimas  Islam  dan  Haji),  SINR  (Sistem  Informasi  Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH. 6
Simkah sendiri memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai adalah:
1. Diperlukan sistem penyeragaman Data,
2. Diperlukan Backup Data yang terintegrasi.
Penyeragaman data tersebut sangat diperlukan dengan harapan data dapat lebih efektif  dan  efisien.  Back-up  data  diperlukan  adalah  untuk  menyelamatkan  dan
5 Hasil wawancara dengan Bapak Asep Kurnia, Kepala KUA Jatinangor Sumedang, pada tanggal 15 November 2019
6 https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah  Diakses  pada  tanggal  20  Desember  2019, Pukul 15.30 WIB.
menghimpun  data  dari  berbagai  masalah  yang  dihadapi  seperti  bencana  alam  dan sebagainya.  Kehadiran  program  Simkah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk diterapkan di berbagai KUA di Indonesia diharapkan dapat mengolah data secara cepat dan terkini, sehingga bisa secara tepat, akurat dan efisien ketika dianalisa.
Program  SIMKAH  memang  dirancang  agar  dapat  digunakan  dengan  mudah oleh  semua  pegawai  KUA  di  seluruh  Indonesia  agar  terbiasa  dengan  komputer  dan Ilmu Teknologi lain. Dalam perkembangannya, program Simkah banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH  pada  KUA  (internal)  maupun  masyarakat  umum  (Eksternal).  Respon  yang membangun  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  pengelola  SIMKAH  karena  pada  akhirnya menjadi  bahan  evaluasi  kebijakan  pengembangan  sistem  informasi  nikah.  Fungsi  dan manfaat dari SIMKAH di antaranya:
1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Penikahan dicatat di KUA-KUA;
2. Membangun  infrastruktur  database  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
3. Membangun  infrastruktur  jaringan  yang  terintegrasi  antara  KUA  ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
4. Penyajian  data  yang  cepat  dan  akurat  serta  mempermudah  pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.
Selain itu, kemampuan program SIMKAH ini secara garis besar adalah:
1. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
2. Mengirim  data  secara online (internet)  secara  mudah  tetapi  juga  bisa  secara offline yaitu melalui disket, CD atau flash disk .
3. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
4. Program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan.
5. Program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan.
6. Tersedianya  beberapa  laporan  standar  yang  dapat  dihasilkan,  pada  masa mendatang  dapat  dibuat  berbagai  laporan  sesuai  dengan  yang  diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
7. Hanya pemakaian program yang diizinkan yang bisa mengoperasikan.
8. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalan media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
9. Pengiriman data dari KUA ke kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
10. Update SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan online . 7
7 Kantor  Wilayah  Kementrian  Agama  Provinsi  Bengkulu, Buku  Panduan  Sistem  Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hlm. 2
Praktik  administrasi  kependudukan  yang  berlaku  di  KUA  Jatinangor  dalam proses  pencatatan  nikah  telah  terfasilitasi  cukup  baik.  Fasilitas  ini  adalah  dengan munculnya  aplikasi  Sistem  informasi  Manajemen  Nikah  atau  Simkah.  Simkah  dalam fungsinya  membantu  para  penghulu  dalam  tugasnya  dan  membantu  dalam mengamankan  data  perkawinan  di  samping  data  print  out  di  KUA.  Simkah  terdapat pada  aplikasi  di  komputer,  sehingga  membuat  administrasi  pernikahan  semakin modern dan teratur dengan baik, karena dikhususkan untuk KUA dan server pusat saja yang  dapat  membukanya.  Data  perkawinan  yang  ada  dalam  SIMKAH  kemudian dikirimkan secara online kepada server pusat di Kemenag Pusat.
Simkah sendiri memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, baik itu untuk masya- rakat, untuk sistem administrasi, dan untuk KUA yang menggunakan program Simkah itu  sendiri.  Bagi  pihak  KUA  Jatinangor,  penggunaan  Simkah  merupakan  bentuk apresiasi  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  telah  mengeluarkan  program  berbasis teknologi  informasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  kerja  pegawai KUA Jatinangor, terutama dalam penguasaan Ilmu Teknologi. Dalam rangka  mening- katkan  kinerja  penghulu,  serta  optimalisasi  pencatatan  peristiwa  nikah,  maka  sudah sangat tepat jika penguasaan Ilmu Teknologi haruslah dikembangkan. Program Simkah memiliki fungsi dan tujuan yaitu membangun sistem intormasi manajemen penikahan di  KUA.  membangun  infrastruktur  database  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang cepat  dan  efektif,  membangun  infrastruktur  jaringan  yang  terintegrasi  antar  KUA  di tingkat daerah hingga Kantor Pusat. 8
Isi  atau  fitur  dari  Simkah  itu  adalah  untuk  melengkapi  fungsinya,  yaitu  data master  (meliputi  tempat  KUA,  petugas  dan  juga  password  ID),  rekap  (meliputi  data berupa  jumlah  bilangan  peristiwa  pernikahan  pertahun  dan  melihat  rekap  peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia),  grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan), detail (meliputi daftar pernikahan mulai dari No. Register, nama calon  pengantin,  tanggal  dan  tempat  pernikahan), entry data  (meliputi  pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai). 9
Menurut keterangan kepala KUA Jatinangor, sistem informasi online yang digu- nakan  di  KUA  Jatinangor  tidak  hanya  dalam  bidang  pernikahan,  talak  dan  rujuk. Tetapi  juga  dimanfaatkan  dalam  hal  mendata  perwakafan.  Kaitannya  dengan  sistem informasi managemen nikah, KUA Jatinangor juga menyediakan pelayanan yang cepat dan  penyimpanan  data  yang  aman,  dan  memberikan  pelayanan  secara  maksimal. Sehingga  sistem  informasi  manajemen  nikah  bertujuan  untuk  melakukan  pendataan
8 Abdul  Djamil,  dalam  buletin  “Penghulu:  Layanan  Berbasis  IT”, Menjaga  Integritas, Edisi  I, (November 2012), hlm. 10.
9 Rizadian Mayangsari, “ Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Sawahan  Kota  Surabaya ”.  (Ilmu Administrasi  Negara,  FISH,  UNESA),  hlm.  4. Dimuat  dalam:  http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publ  ika/article/download/17005/15453, diakses tanggal 20 Desember 2019, Pukul 14.45 WIB.
bagi  pasangan  yang  ingin  menikah,  dan  data  pasangan  yang  sudah  menikah,  baik secara offline maupun online.
Menurut  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Jatinangor,  tujuan  utama  dari pengelolaan Simkah adalah untuk mendata pasangan nikah, menerima pendapaftaran nikah, serta mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua, poligami,  dan  data  nikah  lainnya.  Menurutnya  efektif  atau  tidaknya  program  Simkah dapat  diukur  melalui  keberhasilan  pencapaian  pengelolaan  data  di  Kantor  Urusan Agama  tersebut.  Dalam  penerapan  Simkah  untuk  tiap-tiap  KUA  Kecamatan  di Indonesia, masih banyak ditemukan bebepara kendala, khususnya di KUA Jatinangor. Baik  itu  kendala  internal  maupun  kendala  eksternal  KUA  Jatinangor  itu  sendiri. Kendala-kendala  yang  terjadi  pada  dasarnya  lebih  kepada  teknik  operasional  aplikasi Simkah  dan  kesiapan  pihak  KUA  Jatinangor  dalam  menerapkan  aplikasi  Simkah. Adapun kendala yang terjadi di KUA Jatinangor adalah sebagai berikut :
1. Pegawai di KUA Jatinangor yang sedikit membuat proses pendataan pernikahan menjadi terhambat.
2. Pegawai KUA Jatinangor tidak terlalu mahir dalam menguasai Ilmu Komputer, karena  di  KUA  Jatinangor  kebanyakan  diisi  oleh  pegawai  dengan  lulusan Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir dalam Teknologi Informasi.
3. Kurangnya pemahaman mengenai aplikasi Simkah di KUA Jatinangor.
4. Kurangnya sosialisasi internal terkait Simkah di KUA Jatinangor.
Sehingga  pada  kenyataannya  keberadaan  Simkah  di  KUA  Jatinangor  yang seharusnya  membantu  dalam  proses  pendataan  pernikahan  yang  nantinya  akan memudahkan  pegawai  KUA  Jatinangor  justru  malah  membuat  pegawai  KUA Jatinangor  kewalahan  dalam  proses  pendataan  melalui  Simkah  tersebut.  Kurangnya pemahaman  masyarakat  sekitar  Jatinangor  khususnya  yang  akan  melangsungkan pernikahan juga menjadi salah satu kendala yang tidak dapat dihilangkan.
Pada  awal  diterbitkannya  program  Simkah  itu  sendiri,  pihak  KUA  Jatinangor berpendapat  bahwa  sosialisasi  mengenai  bagaimana  dan  seperti  apa  program  Simkah itu  sendiri  dirasa  kurang  memberikan  pemahaman  kepada  pegawai  KUA  Jatinangor. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi lebih awal terkait program Simkah serta memberikan  penanganan  apabila  terjadi  kendala  di  setiap  KUA  yang  menerapkan program Simkah agar optimalisasi penerapan Simkah menjadi terkendali.
Prosedur  Penulisan  akta  nikah  di  KUA  Jatinangor  saat  ini  telah  melalui komputer  agar  memudahkan  pegawai  KUA  Jatinangor  dalam  menginput  data.  Setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan nikah, di samping dengan data di Simkah, diharuskan  menyerahkan  data  secara  tertulis  berupa  N1,  N2  dan  lainnya.  Jadi  tidak hanya  melalui  komputer  saja  yang  ditekankan,  namun  juga  diperlukan  bukti  tertulis sebagai  bentuk  arsip  suatu  pernikahan  yang  telah  berlangsung  di  wilayah  KUA Jatinangor.  Arsip  yang  diserahkan  oleh  calon  pengantin  tersebut  dapat  digunakan
dikemudian  hari  jika  ada  pasangan  pengantin  yang  menghendaki  dibuatkan  duplikat akta nikah pernikahannya dikarenakan akta nikahnya rusak atau bahkan hilang.
Proses  pendaftaran  pernikahan  boleh  tidak  melalui  perantara.  Perantara  yang dimaksud  adalah  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N)  yang  sebelum  adanya peraturan  terbaru  mengenai  keberadaan  P3N  para  masyarakat  yang  hendak mencatatkan  pernikahannya  diharuskan  melapor  kepada  P3N.  Sehingga  calon pengantin  boleh  mengurus  segala  persiapannya  terkait  pemberitahuan  kehendak nikahnya kepada KUA tanpa melalui P3N  yang keberadaannya saat ini telah dihapus oleh  undang-undang.  Penulis  akan  menjelaskan  mengenai  prosedur  penulisan  akta nikah yang berlaku di semua KUA khususnya KUA Jatinangor :
1. Calon  pengantin  mendaftarkan  rencana  pernikahannya  di  KUA  dengan membawa berkas-berkas dari Desa.
2. Petugas  menerima  berkas  tersebut  kemudian  memasukkan  identitas  calon pengantin  pada  buku  agenda  pendaftaran  dan  tak  lupa  memberikan  nomor urut pada berkas calon penganti tersebut.
3. Setelah  berkas  terdaftarkan,  berkas  kemudian  diberikan  kepada  operator SIMKAH  untuk  kemudian  dibuatkan  slip  pembayaran  pernikahan  apabila calon  pengantin  menghendaki  pernikahannya  nanti  di  luar  kantor.  Operator SIMKAH melanjutkan berkas tadi untuk dimasukkan ke dalam SIMKAH (entri data)  hingga  dikeluarkan  print  out  lembar  pemeriksaan  calon  pengantin  tadi (Model NB).
4. Calon  pengantin  mendapatkan  slip  pembayaran  kemudian  membayarkannya ke bank atau melalui kantor pos dan menyerahkan slip tadi kepada  Penghulu atau  yang  mewakili  saat  diadakan  proses  pemeriksaan  calon  pengantin (pencocokan  berkas  calon  pengantin  dengan  pengakuan  calon  pengantin sendiri).
5. Calon  pengantin,  wali  dan  saksi-saksi  menjalani  pemeriksaan  seperti  di  atas hingga  pemeriksaan  hasil  tes  kehamilan  (tes  imunisasi  dari  Puskesmas).  Saat itu pula terkadang diadakan simulasi akad nikah jika calon menghendaki.
6. Pemeriksaan  selesai  calon  pengantin,  wali  dan  saksi  diperbolehkan  pulang. Berkas  calon  pengantin  diserakan  kepada  Penghulu  untuk  diagenda  dalam buku  pengeluaran  buku  nikah  dan  berkas  tadi  berikan  lagi  kepada  operator SIMKAH satu minggu sebelum akad nikah calon pengantin tadi berlangsung.
7. Mencetak  data  calon  pengantin  dalam  buku  nikah.  Dalam  hal  ini  operator SIMKAH  sangat  berhati-hati  karena  penulisannya  menggunakan  sebuah printer yang tidak dapat dihapus jika terjadi kesalahan bahkan jika diperlukan, operator SIMKAH berdiskusi dengan penghulu dalam menentukan data mana yang  disepakati  oleh  calon  pengantin  saat  pemeriksaan  untuk  digunakan
dalam  penulisan  di  buku  nikah  tadi.  Ada  3  macam  data  dukung  untuk penulisan buku nikah :a) KK, b) KTP c) Ijazah, d) Akta Kelahiran
8. Kesemua  data  dukung  di  atas  merupakan  suatu  keharusan  yang  ada  dalam berkas calon pengantin saat didaftarkan ke KUA.
9. Setelah  buku  nikah  tercetak,  berkas  diberikan  lagi  kepada  penghulu  yang bertugas melaksanakan pernikahan tadi (melaksanakan tugas pernikahan).
10. Akad  nikah  berlangsung,  buku  nikah  diserahkan  kepada  masing-masing mempelai. Warna coklat kemerahan untuk suami sedangkan warna hijau untuk istri.  Penghulu  kembali  ke  kantor  dengan  membawa  berkas  tadi  diberikan kepada operator SIMKAH untuk dicetak Model N (register pernikahan).
11. Kesemua  Model  N  pernikahan  kemudian  dibendel  menjadi  satu  dan  data pernikahan pengantin yang ada di SIMKAH kemudian dikirim secara online ke server pusat begitu seterusnya.
Sehingga  secara  otomatis  pernikahan  pengantin  yang  terjadi  di  wilayah  KUA Jatinangor  tercatat  secara  nasional,  tidak  hanya  KUA  saja  yang  memiliki  catatan mengenai  data  pernikahannya,  namun  pusat  juga  memiliki  datanya.  Meski  demikian, terkadang  masih  terdapat  perbedaan  data  identitas  yang  ada  di  pencatatan  nikah. Penyebab  terjadinya  kesalahan  tersebut  adalah  karena human  error ,  dikarenakan kurangnya ketelitian dalam pekerjaannya.
Seperti  dalam  persoalan  ini,  tidak  hanya  pihak  pegawai  KUA  Jatinangor  saja yang  terkadang  kurang  teliti,  namun  dari  pihak  calon  pengantin  yang  akan melangsungkan pernikahan juga terkadang menyebabkan terjadinya kesalahan. Meski demikian masih ada kesalahan sebagaimana disebutkan dalam data penelitian. Namun meski  begitu,  pihak  KUA  Jatinangor  khususnya  pegawai  KUA  yang  menangani langsung  proses  pengelolaan  data  yang  berkaitan  dengan  data  pernikahan  tetap berusaha secara maksimal dalam menggunakan program Simkah.
SIMKAH merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan  untuk  memudahkan  masyarakat  termasuk  para  pegawai  KUA  dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak dan rujuk. Program Simkah dianggap  dapat  mempermudah  dalam  pengurusan  masalah  keagamaan  seperti pernikahan,  khususnya  di  bidang  hukum  keluarga.  Regulasi  Simkah  dapat  dikatakan sebagai sebuah aturan tambahan yang bersifat taw ṡ īqi , yaitu aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA. Aturan tambahan yang tidak berasal dari dalil  syara  kemudian  akan  masuk  dalam  bagian  regulasi  yang  bersifat taw ṡ īqi ,  seperti halnya terkait aturan mengenai Simkah. Jika dilihat dari manfaatnya, program Simkah tentu  menguntungkan  dan  dapat  mempermudah  KUA  yang  menerapkan  program Simkah  tersebut  dalam  mendata  pernikahan.  Program  Simkah  baru-baru  ini  telah mengeluarkan  sebuah  layanan  dalam  bentuk web yang  nantinya  tentu  akan
memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah, termasuk melakukan pendaf- taran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA.
Secara  umum,  regulasi  yang  dituangkan  dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  (Dirjen  Bimas)  Islam  No.  DJ.II/369  Tahun  2013  Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut peneliti memiliki  keselarasan  dengan  konsep  penerapan  hukum  melalui ma ṣ la ḥ ah mursalah . Ma ṣ la ḥ ah mursalah sendiri merupakan beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan serta tujuan  syara.  Tetapi,  tidak  ada  dalil  tertentu  dari  syara  yang  membenarkan  atau menggugurkannya  dan  dengan  ditetapkan  hukum  padanya  akan  tercapai kemaslahatan  dan  tertolak  kerusakan  dari  manusia.  Dalam  pengertian  lain, ma ṣ la ḥ ah mursalah merupakan  suatu  kemaslahatan  yang  secara  hukum  tidak disyariatkan  oleh syari’ , serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkannya. 10
Dalam  Islam  telah  ditegaskan  mengenai  tujuan  ditetapkannya  suatu  hukum adalah  untuk  menggapai  kemaslahatan  bagi  manusia.  Dalam  konteks  Simkah,  maka sifat  kemudahan  pelayanan,  serta  terjaminnya  data-data  pernikahan  yang  ada  dalam penerapan Simkah menjadi unsur yang paling penting serta memberikan  indikasi ter- kait  nilai-nilai  kemaslahatan.  Pada  dasarnya,  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  adalah  untuk  meciptakan  sebuah  kemaslahatan  bagi  masyarakatnya. Maka penerapan Simkah merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan, karena memiliki kegunaan serta berbagai manfaat yang cukup besar dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Hal  ini  tentunya  harus  menjadi  dorongan  bagi  pegawai  KUA  Kecamatan,  khu- susnya  KUA  Jatinangor  dalam  meningkatkan  pemahamannya  mengenai  Simkah  agar penerapan  Simkah  di  KUA  Jatinangor  menjadi  lebih  efektif.  Efektivitas  itu  sendiri berhubungan  dengan  berhasil  atau  tidaknya  sesuatu  dalam  menggapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Terkait  dengan  makna  efektivitas  Simkah  di  KUA  Jatinangor,  tentu berkaitan  dengan  berhasil  tidaknya  penerapan  Simkah  di  KUA  tersebut.  Diperlukan teori  yang  menjadi  bahan  acuannya,  teori  disini  yaitu  teori  efektivitas  hukum.  Teori efektivitas hukum sangat berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum itu sendiri.
Maka  dapat  diartikan  bahwa  untuk  menguji  sebuah  hukum  yang  harus memenuhi  syarat,  yaitu  berlaku  secara  yuridis,  berlaku  secara  sosiologis  dan  berlaku secara  filosofis. 11 Hukum  secara  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis,  agar  dapat diberlakukan  tentu  memerlukan  faktor-faktor  yang  dapat  menunjang  keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan.
10 Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177: Lihat juga dalam, Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih , Edisi Kedua, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.
11 Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.
Dalam  teori  efektivitas  hukum,  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi fungsi  hukum  berlaku  dalam  masyarakat.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  disarikan menjadi empat faktor. 12
1. Adanya materi hukum yang baik.
2. Adanya penegak hukum yang baik.
3. Adanya masyarakat hukum yang baik.
4. Adanya sarana dan prasarana hukum yang baik.
Masing-masing  faktor  yang  disebutkan  dapat  dikemukakan  secara  rinci  dalam poin-poin berikut ini:
1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan yang mengatur suatu masalah dalam  masayarakat.  Di  mana  ketentuan  tersebut  tersusun  secara  baik  dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, bermaksud aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya  selaku  penegak  hukum.  Sehingga,  hukum  akan  berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat  hukum  yang  baik,  bermaksud  bahwa  masyarakat  secara  sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana  dan  prasaran  hukum  yang  baik,  bermaksud  bahwa  hukum  dapat ditegakkan  secara  efektif  jika  diimbangi  dengan  adanya  sarana  dan  prasarana penegakkan  hukum.  Misalnya,  adanya  mobilitas  penegak  hukum  dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebuah  kebijakan hukum  dapat  diberlakukan  kepada  masyarakat  secara  efektif  ketika  telah  memenuhi beberapa  faktor  pendukungnya,  yaitu  materi  hukum  yang  tertuang  dalam  peraturan, adanya pelaksana yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Faktor-faktor  tersebut  harus  ada  dan  bersifat  komulatif,  bukan  alternatif.  Artinya, semua  faktor  pendukung  tersebut  harus  terpenuhi  secara  keseluruhan.  Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.
Berkaitan  dengan  efektivitas  penerapan  Simkah  di  KUA  Jatinangor,  menurut Kepala  KUA  Jatinangor  dirasa  kurang  baik  dan  tidak  terlalu  efektif.  Karena menurutnya,  penerapan  Simkah  tersebut  membuat  pegawai  KUA  Jatinangor  dipaksa untuk teliti dan cermat dalam proses administrasi di KUA. Hal tersebut memang bagus bagi  para  pegawai  KUA  Jatinangor  agar  lebih  tertib  administrasi  dan  taat  prosedur. Namun  dikarenakan  kurangnya  kesiapan  menghadapi  Simkah  serta  ketidaktahuan secara menyeluruh terkait program Simkah itu sendiri membuat penerapan Simkah di
12 Munir Fuady, Teori-Teori Besar “Grand Theory” dalam Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117

## KUA Jatinangor beralih fungsi dari memudahkan menjadi menyulitkan pegawai KUA
Jatinangor karena masih harus menginput data secara manual.
Penerapan  Simkah  juga  membuat  masyarakat  agar  lebih  tertib  administrasi,  jika ada perubahan data atau status pernikahan maka masyarakat harus melakukan update data ke Disdukcapil, berbeda ketika jaman manual, banyak kebijakan yang berlaku di lapangan.  Meski  begitu,  tetap  saja  penerapan  program  Simkah  di  KUA  Jatinangor dipandang  sangat  bagus  dalam  pelayanan  di  KUA,  terlebih  jika  program  Simkah tersebut  disempurnakan  dan  diintegrasikan  dengan  aplikasi  lain  bahkan  dari  instansi lain  seperti  Disdukcapil.  Maka  terkait  dengan  data  kependudukan  yang  ada  nantinya dapat lebih up to date terkait dengan pernikahan, perceraian atau rujuk.
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi Simkah di KUA Jatinangor dipandang kurang efektif. Meski demikian, menurut Kepala KUA di Jatinangor, kendala-kendala dalam penerapan Simkah tersebut berkaitan dengan  para pihak  di  KUA  Jatinangor  itu  sendiri  dan  bukan  berasal  dari  kebijakan  pemerintah, sehingga  membuat  program  Simkah  di  KUA  Jatinangor  menjadi  kurang  optimal  dan tidak  terlalu  berkembang.  Menurutnya,  masalah  yang  paling  sering  muncul  adalah terkait dengan layanan legalisir yang buku nikahnya ternyata palsu, ketika dicek secara online ke  KUA  penerbit  nikah  tersebut  (KUA  tempat  menikah)  ternyata  tidak ditemukan.  Penerapan  Simkah  memiliki  hambatan  tersendiri  bagi  KUA  di  seluruh Indonesia dalam hal manajemen aplikasi SIMKAH dari KUA Kecamatan ke pusat. 13

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  penelitian  ini  telah  sampai  pada  kesimpulan bahwa penerapan Simkah di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatinangor cenderung tidak efektif dilaksanakan. Karena terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Simkah itu sendiri.  Kemudian  kurangnya  kesiapan  pegawai  KUA  Jatinangor  dalam  proses pendataan melalui program Simkah serta minimnya pengetahuan dalam menggunakan Teknologi  di  KUA  Jatinangor  membuat  program  Simkah  tidak  terlalu  memberikan kemudahan dalam proses pendataan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Djamil,  dalam  bulletin.  (2012).  “Penghulu:  Layanan  Berbasis  IT”, Menjaga Integritas, Edisi I.
Abdul Manan. (2017). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., Lihat juga dalam. (2014).
13 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Asep  Kurnia,  Kepala  KUA  Jatinangor  Sumedang,  pada tanggal 15 November 2019
Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilmu    Ushul    Fikih ,    Edisi    Kedua,    (terj:    Moh.    Zuhri    dan Ahmad  Qarib) (Semarang: Dina Utama Semarang).
Hasil wawancara dengan Bapak Asep Kurnia, Kepala KUA Jatinangor Sumedang, pada tanggal 15 November 2019
https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah  Diakses  pada  tanggal  20  Desem- ber 2019, Pukul 15.30 WIB.
Irwan  Jasa  Tarigan.  (2013). Peran  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan  dalam  Penanganaan  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika .  Yogyakarta: Deepublish.
Kantor  Wilayah  Kementrian  Agama  Provinsi  Bengkulu, Buku  Panduan  Aplikasi  Sistem Informasi Manajemen Nikah ( SIMKAH ).
Kementerian Agama RI. (2013). Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), (Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2014). Paradigma Baru KUA, (Jakarta: Edisi No.
1/Tahun 1/2014)
Munir  Fuady.  (2014). Teori-Teori  Besar  “Grand  Theory”  dalam  Hukum, Cet.  3,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rizadian  Mayangsari  dan  Eva  Hany  Fanida.  (2012).  “Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen Nikah (Simkah)”. Jurnal Hukum . Vol. 3, No. 1.
Rizadian  Mayangsari,  “ Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah (Simkah) di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sawahan  Kota  Surabaya ”. (Ilmu  Administrasi Negara,  FISH,  UNESA),  hlm.  4.  Dimuat  dalam: http://jurnalmahasiswa.une- sa.ac.id/index.php/publ ika/article/download/17005/15453,  diakses  tanggal  20
Desember 2019, Pukul 14.45 WIB.