Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers
Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah
Dede Abdurohman 1 
1 IAI Bunga Bangsa Cirebon
Email : de2.cluster@gmail.com 1

## Abstrak
Riba  menjadi  musuh  utama  dalam  ekonomi/keuangan  syariah,  oleh karenanya  seluruh  muslim  indonesia  harus  mengetahui  apa  itu  ekonomi syariah,  bagaimana  sistem  kerja  ekonomi  syariah,  apakah  sudah  sesuai dengan  konsep    Islam  yakni  Al-Qur‟an,  Hadits,  Ijma,  dan  Qiyas,  serta peraturan  lainnya  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kontrak/akad  dalam  keuangan  syariah.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif. Teknik  yang  digunakan  untuk mengumpukan  datanya  memalui  studi  literatur  atau  pustaka .  T eknik pengolahan  datanya  ialah  dengan  analisis  data  kualitatif.  Kontak keuangan/ekonomi syariah yaitu seseorang yang saling mengikatkan diri dua orang  maupun  lebih  dalam  suatu  kesepakatan  yang  dilandsai  berdasarkan prinsip  hukum  islam  yakni  al-qur‟an,  hadits,  dan  lain-lain  untuk  memenuhi kebutuhan hidup baik itu sifatnya komersil (mendapatkan suatu keuntungan) maupun  non  komersil  (tidka  mendapatkan  suatu  keuntungan)  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Terdapat  beberapa  asas  dalam  kontrak syariah,  hal  ini  yang  membedakan  dengan  kontrak  konvenional.  Diantara asas  yang  harus  ada  dalam  kontrak  keuangan  syariah  yaitu  asas  sukarela, amanah,  kehati-hatian (ikhtiyati), tidak  berubah (luzum), kesetaraan (taswiyah) , transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir) , itikad baik, sebab yang  halal.  Dan  setiap  asas  harus  termuat/dituangkan  dalam  sebuah akad/kontrak  sehingga  menjadi  ciri  kahs  dalam  kontrak  keuangan syariah.Beberapa prodak syariah menjadikan terbaginya akad dalam kontrak syariah,  dan  klasifikasinya  menjadi  2  akad/perjanjian.  Yaitu  akad  tabaru, yakni  akad  sukarela  yang  tidak  mendapatkan  keuntungan.  Kemudian  akad tijarah,  akad  yang  sering  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  syariah,  karena akad  ini  yang  menghadirkan  keuntungan  dan  diperbolehkan  secara  hukum Islam.
Kata Kunci: Kontrak; akad; keuangan

## 40 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH

## Abstract
Riba  is  the  main  enemy  in  sharia  economics  /  finance,  therefore  all  Indonesian Muslims must know what is sharia economy, how does the sharia economy work, is it in  accordance  with  the  Islamic  concept  of  the  Qur'an,  Hadith,  Ijma,  and  Qiyas,  and regulations other applicable in Indonesia. This study aims to determine the contract / contract  in  Islamic  finance.  This  type  of  research  is  descriptive  research.  The technique  used  to  gather  data  through  the  study  of  literature  or  literature.  The  data processing  technique  is  with  qualitative  data  analysis.  Islamic  financial  /  economic contact that is someone who binds two or more people to each other in an agreement which is based on the principles of Islamic law, namely the Qur'an, Hadith, and others to  meet  the  needs  of  life  whether  it  is  commercial  (getting  an  advantage)  and  non- commercial (not getting a profit) directly or indirectly. There are several principles in sharia  contracts,  this  is  what  distinguishes  from  conventional  contracts.  Among  the principles that must exist in Islamic financial contracts are the principles of voluntary, trustful, cautious (endeavor), unchanging (luzum), equality (taswiyah), transparency, ability, ease (taisir), good faith, halal reasons. And each principle must be contained / contained  in  a  contract  /  contract  so  that  it  becomes  a  feature  of  kahs  in  sharia financial  contracts.  Some  sharia  products  make  sharing  of  contracts  in  sharia contracts,  and  their  classification  into  2  contracts  /  agreements.  Namely  the  Tabaru contract, which is a voluntary contract that does not benefit. Then the tijarah contract, a contract that is often used by Islamic financial institutions, because this agreement presents benefits and is permitted by Islamic law.
Keywords : Contract; contract; finance
41 | Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020

## PENDAHULUAN
Ekonomi syariah menjadi primadona dengan dibuktikan menjamurnya  lembaga  keuangan  yang  menggunakan  prinsip  syariah. Terlepas  dari  masyarakat  yang  mayoritas  muslim  bahwa  ekonomi  syariah memberikan kenyamanan dalam transaksi karena terhindar dari riba.
Riba  menjadi  musuh  utama  dalam  ekonomi/keuangan  syariah,  oleh karenanya  seluruh  muslim  indonesia  harus  mengetahui  apa  itu  ekonomi syariah,  bagaimana  sistem  kerja  ekonomi  syariah,  apakah  sudah  sesuai dengan  konsep    Islam  yakni  Al-Qur‟an,  Hadits,  Ijma,  dan  Qiyas,  serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia?
Untuk mengetahui kebenaran/kesesuaian dengan teori ekonomi islam, salah satu hal yang mudah untuk ditlusuri  yakni melalui kontrak/akad yang digunakan  ketika  berakad.  Kontrak  syariah  berbeda  dengan  kontrak konvensional, karena harus ada hal-hal tertentu yang dimuat dalam kontrak itu sendiri. Dengan mengetahui corak kontrak, maka akan didapati ciri-ciri, sifat,  dan  klasifikasi  kontrak  syariah.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas mengenai  ketiga  hal  tersebut  yaitu  ciri-ciri,  sifat,  dan  klasifikasi  kontrak syariah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif.  Dengan  pendekatan  hukum  islam.  Teknik  yang digunakan untuk mengumpukan datanya memalui studi literatur atau pustaka. Sedangkan  teknik  pengolahan  datanya  ialah  dengan  analisis  data  kualitatif. Tulisan ini mengkaji tentang jual beli secara online dan selanjutnya dianalisis dengan hukum islam (fiqih muamalah).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Kontrak Keuangan Syariah
Dalam  pandangan  penulis  kontrak  merupakan  sinonim  dari  kata perjanjian,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  peristiwa  dimana  seorang berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji untuk  melaksanakan  suatu  hal  (Subekti,  1996  :  1).  Pasal  1233  KUH Perdata  menjelaskan  Perikatan,  lahir  karena  suatu  persetujuan  atau karena  undang-undang.  Di  pasal  1313  bahwa  persetujuan  yaitu  suatu perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu orang lain atau lebih.

## 42 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH
Dalam  Islam  Kontrak  berarti  akad  berasal  dari  bahasa  arab  yang berarti ikatan baik yang nampak maupun tidak nampak. Sedangkan akad atau  kontrak  menurut  istilah  adalah  suatu  kesepakatann  atau  komitmen bersama  baik  lisan,  isyarat,  maupun  tulisan  antara  dua  pihak  atau  lebih yang memiliki implikasi huku yang mengikat untuk melaksanakannnya. Dalam  hukum  islam  istilah  kontrak  tidak  dibedakan  dengan  perjanjian, keduanya identik dan disebut akad.
Definisi  kontrak/perjanjian  baik  menurut  ahli  hukum  perdata maupun ahli hukum islam terdapat persamaan dimana berada pada suatu titik  temu  bahwa  perjanjian  adalah  kesepakatan  untuk  mengikatkan  diri dengan  orang  lain.  Dua  pihak  saling  mengemukakan  janjinya  mengenai prestasi (Hapsari, 2014 : 86).
Sedangkan  pengertian  keuangan/ekonomi  Syariah  adalah  usaha atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  per-orangan,  kelompok  orang,  badan usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan  hukum  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial menurut  prinsip  Syariah  (Mardani,  2011  :  1).  Dalam  Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan dalam pasal 1  ayat  12  bahwa  prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  Syariah. Dari pengertian tersebut titik tekannya ada dalam kata hukum Islam.
Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam,  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  hukum  adalah  1)  peraturan atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat;  2)  undang-undang, peraturan,  dsb  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat;  3)  patokan (kaidah,  ketentuan)  mengenai  peristiwa  tertentu;  dan  4)  keputusan (pertimbangan)  yang  ditetapkan  oleh  hakim  (di  pengadilan)  atau  vonis. Sedangkan  hukum  dalam  terminologi  ulama  ushul  fikih  adalah  (Hayy, 2014 : 25).
قهعتًنا وأ ،زييختا وأ ،ءاضتقلاا تهج ىهع ٍيفهكتًنا لاعفأب قهعتًنا ىناعت الله باطخ

## عضىنا تهج ىهع ٍيفهكتًنا لاعفأ ٍي  ِّىعلأاب
“Khitab  (firman)  Allah  yang  berhubungan  dnegan  perbuatan para  mukallaf  (orang  yang  telah  baligh  dan  berakal)  baik  titah itu  mengandung  tuntutan  (suruhan  atau  larangan)  atau  pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau behubungan dengan yang lebih luas dari pebuatan mukallaf dalam bentuk penetapan”
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020| 43
Dapat  disimpulkan  bahwa  kontak  keuangan/ekonomi  syariah yaitu  seseorang  yang  saling  mengikatkan  diri  dua  orang  maupun  lebih dalam  suatu  kesepakatan  yang  dilandsai  berdasarkan  prinsip  hukum islam  yakni  al-qur‟an,  hadits,  dan  lain-lain  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  baik  itu  sifatnya  komersil  (mendapatkan  suatu  keuntungan) maupun  non  komersil  (tidak  mendapatkan  suatu  keuntungan)  yang secara langsung maupun tidak langsung.
Dari definisi diatas ada beberapa hal yang harus dicermati yakni prinsip  hukum  islam,  prinsip  yaitu  dasar  atau  asas  (kebenaran  yang menjadi  pokok  dasar  berpikir,  bertindak,  dan  sebagainya  sesuai  hukum islam).  Dalam  ekonomi  syariah  terdapat  beberapa  asas  yang  harus dipenuhi  dalam  suatu  kontrak  keuangan  syariah  yaitu,  asas  sukarela, amanah,  kehati-hatian (ikhtiyati), tidak  berubah (luzum), kesetaraan (taswiyah) ,  transparansi,  kemampuan,  kemudahan (taisir) ,  itikad  baik, sebab yang halal (Mahkamah Agung, 2008 : 12). Asas tersebut menjadi salah  satu  pembeda  antara  kontrak  keuangan  syariah  dengan  konrak keuangan konvensional.

## 2. Ciri-Ciri Kontrak Syariah
Terdapat beberapa hal yang tidak bisa lepas dari sistem ekonomi Syariah  sebagai berikut (Satria, 2015 : 12):
a. Larangan riba.
Larangan riba sudah sangat jelas dalam hukum Islam, karena dengan  riba  akan  mengakibatkan  ketimpangan  sosial,  yang  kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin. Selain itu dampak riba akan  menimbulkan  permusuhan  karena  peminjam  tidak  tahu kesullitan  dan  tidak  mau  tahu  kesulitan  orang  lain.  Riba  pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang (sudarsono, 2015 : 22).
....... ۚ اَب ِّزنا َو َّزَح َو َعْيَبْنا ُ َّاللَّ َّمَحَأ َو ...........
Allah swt. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-baqarah 275)
1) Atas sesuatu halal (legal, berizin).
Halal  disini  yakni  sesuatu  yang  akan  dijadikan  dalam obyek  transaksi  harus  melalui  proses  yang  baik  dan  dibenarkan seara  hukum,  selain  proses  nya  benar  tentu  obyeknya  pun  dapat

## 44 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH
dibenarkan  secara  hukum  Islam.  Karena  dengan  hal-hal  yang halal akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan baik untuk saat ini maupun yang akan datang.
2) Menghindari  maysir  (gambling)  dan  harus  terbebas  dari  unsur gharar (spekulasi atau analisa yang tidak tentu).
Larangan mengadu keuntungan secara eksplisit tercantum dalam  Al-Qur‟an  (Al-Maidah:90-91).  Dalam  ayat  tersebut digunakan  istilah maysir yang  berarti  permainan  berbahaya, berasal  dari  kata yusr ,  bermakna  bahwa  pelaku maysir berpacu untuk  mendapatkan  harta  tanpa  upaya  kerja  keras,  dan  istilah tersebut berlaku pada setiap praktik judi (gambling) . Elemen lain yang  dihindari  dalam  Islam  ialah  segala  jenis  transaksi  yang melibatkan unsur spekulasi (gharar). Dalam istilah
perdagangan/jual  beli, gharar adalah  kegiatan  transaksi  berupa tindakan spekulasi yang sangat beresiko, meskipun unsur keragu- raguan dapat diperbolehkan pada kondisi darurat.

## ِرزغنا عيب ٍع صلى الله عليه وسلم الله لىسر ىهَ
Rasulullah  Saw.  melarang  jual  beli  yang  mengandung gharar (karim, 2015 : 78)
Dari  ketiga  hal  diatas  maka  lahirlah  beberapa  asas  yang harus termuat dalam akad/kontrak syariah penjelasan asas dalam kontrak keuangan syaraiah sebagai berikut:
a) Sukarela;  setiap  akad  dilakukan  atas  dasar  kehendak  para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak  atau  lebih.  Dengan  adanya  ijab  dan  qabul  serta ditandatanganinya suatu kontrak maka, itu merupakan bagian dari  representatif    atas  aas  kerelaan  para  pihak.  dimana kebdua  belah  pihak  akan  melakasanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
b) Asas amanah; setiap akad wajb dilaksanakan oleh para pihak sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dietapkan  oleh  yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
....
ۥُهَّب َر َ َّللَّٱ ِقَّتَيۡن َو ۥُهَتَُ ََٰيَأ ًٍَُِت ۡؤٱ يِذَّنٱ ِّدَإُيۡهَف ا ٗضۡعَب ىُكُضۡعَب ٍَِيَأ  ٌِۡاَف
........
“…Maka,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang lain,  hendaklah  yang  dipercayai itu  menunaikan  amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”.
c) Ikhtiyati/kehati-hatian;  setiap  akad  dilakukan  dengan pertimbangan  yang  matang  dan  dilaksanakan  secara  tepat dan  cermat.  Bank  dan  atau  lemabaga  keuangan  Syariah dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan prinsip  kehati-hatian  hal  ini  tertuang  dalam  pasal  35  dalam
UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbangan Syariah
d) Luzum/tidka  berubah;  setiap  akad  dilakukan  dengan  tujuan yang  jelas  dan  diperhitungkan  yang  cermat,  sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
e) Saling  menguntungkan;  asas  yang  dilakukan  untuk memenuhi  kepentingan  para  pihak  sehingga  tercegah  dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
f) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan  yang  setara,  dan  mempunyai  hak  dan  kewajiban yang  seimbang.  Dengan  kedudukan  yang  sama  akan menimbulkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Menurut perspektif  Al-Qur‟an  keadilan  memiliki  empat  macam    arti.
Pertama adil  berarti  sama (al-musawat) . Kedua adil  berarti seimbang (al-mizan).  Ketiga memelihara  hak  individu  dan memberikannya  kepada  yang  berhak. Kekempat keadilan yang dinisbakan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi (Hakim, 2011 : 150). g) Transparansi; akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban  para  pihak  secara  terbuka.  Sedangkan asas sukarela yakni  akad yang dilakukan atas kehendak para pihak,  sehingga  terhindar  dari  keterpaksaan  karena  tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
h) Kemampuan;  akad  yang  dilakukan  berdsarakan  kemampuan para  pihak,  sehingga  tidka  menjadi  beban  yang  berlebihan bagi yang bersangkutan.
i) Taisir/kemudahan;  setiap  akad  dilakukan dengan  cara  saling memberkan  kemudahan  kepada  masing-masing  pihak  untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

## 46 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH
j) Itikad  baik;  akad  yang  dilakuakan  dalam  rangka  menegakan kemaslahatan,  tidak  mengandung  unsur  jebakan  dan perbuatan buruk lainnya.
k) Sebab  yang  halal;  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
Dari  beberapa  asas  sebagaiman  diatas  menjadi  sebuah  ciri khas  dalam  kontrak  keuangan  syariah.  bahwa  dalam  kontrak keuangan  syariah  tidak  boleh  melakukan  transaksi  yang  haram, artinya  harus  berupa  obyek  yang  halal.  Dan  harus  memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, serta tidak melakukan riba.
b. Klasifikasi Kontrak Dalam Keuangan Syariah
Dilihat  dari  aspek  transaksi  terdapat  tiga  jenis  kalsifikasi kontrak syariah/perikatan islam.
1) Akad Tijarah (akad/kontrak perniagaan)
Yaitu  akad-akad  yang  berkaitan  dengan  perikatan  jual
beli,  dan  berorientasi  kepada  bisnis.  Tujuan  utama  dalam perikatan  ini  adalah  mencari  keuntungan (profit  oriented) . Dalam  perikatan  ini,  keuntungan  bersifat certain (pasti)  atau bisa diprediksikan dan uncertain (tidak pasti).
2) Akad Tadayun (akad utang-piutang)
Secara  harfiah.  Kata  tadayun  diambil  dari  kosakata
tadayyana-yatadayyanu-tadayyunan.
Yang berarti saling
meminjamkan  atau  memberikan  pinjaman  berupa  harta  benda (real  asset) atau  uang (financial  asset) . Dengan  demikian akad tadayyun  adalah  akad  yang  muncul  dalam  utang  piutang. Karena  akad  tadayun  merupakan  akad  yang  muncul  dalam perikatan  utang  piutang  atau  pinjam  meminjam,  prinsip  dalam akad  tadayun  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dan mengambil  kelebihan  dari  harta/uang  yang  di  pinjamkan. Sedangkan bagi si peminjam wajib membayar dan
mengembalikan  secara  utuh.  Pada  hakikatnya,  dalam  akad  ini tidak hanya untuk kebaikan atau membantu mereka yang berada dalam  kesulitan  secara  finansial.  Tetapi  semangat  dalam  akad ini  adalah  menstimuluskan  mereka  yang  lemah  untuk  menjadi kuat dan memiliki daya produktivitas yang tinggi.
3) Akad Tabarru
Akad  ini  sama-sama  memiliki  dimensi  kebaikan,  dan
pada  prinsipnya  akad  ini  sama  dengan  akad tadayun .  Adapun
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020| 47
yang  membedakannya  adalah  dari  aspek giving and  landing
(meminjam  dan  memberi).  Jika  dalam  akad  tadayun  peminjam wajib  mengembalikan  harta  atau  uang  yang  dipinjam, sedangkan dalam akad ini tidak disyaratkan untuk mengembalikannya.  Karena  akad  ini  akad  pemberian  murni hanya mengharapkan ridha Allah SWT (Pradja, 2012 : 85).
Gambar. 1 Klasifikasi Akad/Kontrak Syariah
Klasifikasi akad/kontrak syariah Akad Tabarru Akad Tijarah Akad Tadayun Prinsip transaki: 1. Untuk kebaikan
2. Non profit oriented
3. Memberi
Prinsip transaki:
1. Untuk kebaikan
2. Non profit oriented 3. Meminjamkan
Prinsip transaki:
1. Bisnis 2. Profit Oriented Macam-macam akad 1. Wadi‟ah
2. Wakaf
3. Hibah
4. Hadiah
5. Zakat, infak, sedekah Macam-macam akad
1. Qardul hasan
2. Rahn 3. Hiwalah 4. Kafalah 5. Wakalah
Macam- macam akad
1. Syirkah 2. Muzara‟ah 3. Musaqah 4. Mukhabarah Macam-macam akad 1. Al-ba‟y 2. Sharf 3. Murabahah 4. Isthisna 5. Salam 6. Ijarah Certai n Uncertai n

## 48 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH
Akad  wadiah  diklasifikasikan  dalam  akad  tabaru  karena wadiah  memiliki  arti  titipan  sehingga  sifatnya  adalah  non  profit, ketika seseorang menitipkan sejumlah uang dengan nominal tertentu maka  harus  dikembalikan  sesuai  dengan  yang  disimpan  berdsarkan jumlah  nominal  yang  sama.  Begitu-pun  dengan  wakaf,  hibah, hadiah, zakat, infak, dan sedekah yang sifatnya memberi hanya saja tidak dapat dikembalikan karena telah diberikan kepada orang lain.
Untuk akad tadayun seperti qardul hasan dan lainnya sifatnya meminjamkan  atas  kebaikan  dan  tidak  boleh  mengambil  dalam keutnungan  di  setiap  akadnya.  Karena  dalam  setiap  pinjaman  yang mengambil manfaat adalah riba.

## ابر ىهف ًتعفُي  ّزج  ٍضزق ّمك

## Setiap akad qard dengan mengambil manfaat adalah riba
Untuk  akad  tijarah  dibagi  menjadi  dua  yakni  akad  yang  pasti  dari sisi  keuntungannya  yaitu certain dan  dari  belum  pasti uncertain karena  sifatnya  bagi  hasil,  tergantung  dari  hasil  kerja  bagi  kedua belah pihak. dan keduanya merupakan akad-akad yang
menguntungkan  yang  banyak  digunakna  oleh  lembaga  keuangan syariah baik bank maupun non bank.
Dari klasifikasi diatas terdapat 3 besar secara umum tentang kontrak  keuangan  syariah,  ada  pula  yang  berpendapat  hanya  dibagi menjadi  dua  yaitu  akad Tijarah dan  akad Tabaru. Terlepas  dari itu semua,  perbedaan  pendapat  adalah  hak  semua  manusia  yang terpentingg tidak lepas dari esensi akad itu sendiri. Oleh karenanya jika di bagi menjadi dua bagian secara umu tentang klasifikasi akad akan didapat tabel sebagai berikut:
Gambar. 2 Klasifikasi Pembagian Akad/Kontrak Syariah
Menurut  penulis  akad  qardh  tetap  masuk  dalam  kumpulan akad Tabaru (akad yang tidak mengharapkan adanya keuntungan/sifatnya  membantu),  begitu  juga  dengan  akad  wakalah, kafalah,  dan  yang  lainnya.  Andai  dalam  akad  yang  disebutkan  tadi mendapat  keuntungan  tentu  itu  berupa  jasa/hadiah  namun  tidak diperjanjikan  di  awal  sebelum  akad,  oleh  karenanya  masuk  dalam akad Tabarru . jika dijanjikan akan mendapatkan keuntungan diawal sebelum akad dalam akad tabarru maka itu sama halnya dengan riba.
Karena  dalam  hal  ini  berlaku  kaidah  “ setiap  akad  qard  dengan mengambil manfaat adalah riba”.
c. Contoh  Pasal  Dalam  Akad/Kontrak  Keuangan  Syariah  (Pedoman Akad Syariah, 2014 : 137)
Klasifikasi akad/kontrak
syariah
Akad Tabarru Akad Tijarah Prinsip transaki: 1. Untuk kebaikan 2. Non profit oriented Prinsip transaki:
1. Bisnis
2. Profit Oriented
Macam-macam akad
1. Wadi‟ah 7.   Qardul hasan 2. Wakaf 8.   Rahn 3. Hibah 9.   Hiwalah 4. Hadiah 10. Kafalah 5. Zakat, infak, sedekah 6. Wakalah Macam-Macam Akad 1. Al-ba‟y 7.  Syirkah 2. Sharf 8.  Muzara‟ah 3. Murabahah 9.  Musaqah 4. Isthisna 10. Mukhabarah 5. Salam 6. Ijarah

## 50 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH

## الله الرحمن الرحيم مسب
Akad Jual Beli Murabahah No. ................
Akad  jual  beli  murabahhah  ini  diuat  dan  ditandatangani  pada  hari ini........  tanggal.....  bulan....  tahun  ....,  kami  yang  bertandatangan  di bawah ini:
Nama : Alamat
:
No. KTP : Jabatan :
Dalam  hal  yang  diuraikan  di  bawah  ini  bertindak  untuk  dan atas  nama  Koperasi  jasa  keuangan  syariah  (KJKS)  BMT...... berdasarkan  surat  kuasa  pengurus  nomor....  tanggal....  bulan.... tahun.......,  dalam  hal  yang  diuraikan  di  bawah  ini  bertindak  untuk dalam kedudukannya selaku pengurus  KJKS  BMT...., dan disahkan berdsarakan  akta  pendirian  KJKS  BMT.....  dan  telah  disahkan  oleh dinas Koperasi dan pengusaha kecil republik indonesia kabupaten/kota....  No.  ..../....../.../bulan/tahun  tertanggal....  bulan....
tahun  ...  dan  keputusan  menteri  negara  republik  indonesia  No. ..../....BH/PAD/..../bulan/tahun  tertangal...  bulan  ....  tahun  ...  dan perubahannya, degan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KJKS BMT.... yang beralamat dan berkedudukan di Jl. .... desa....  kecamatan........  kabupaten....,  telp.......,  untuk  selanjutnya disebut “pihak pertama”
Pihak pertama memberikan informasi atas data lembaga yang legal  sesuai  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sehingga kedua  belah  pihak  saling  merasa  aman  karena  pihak  pertama merupakan lembaga  yang sah secara hukum. Sehingga pihak kedua tidak  menaruh  curiga/prasangka  yang  tidak  baik  atas  setatus lembaga/pihak pertama.
Nama
:
No. KTP : Pekerjaan : Alamat :
Dalam  hal  ini  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pribadi/diri sendiri,  yang  untuk  selanjutnya  disebut  “pihak  kedua”.  Para  pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020| 51
1) Bahwa  dalam  rangka  menjalankan  kegiatanusahanya,  pihak kedua  memerlukan  sejumlah  dan  untuk  pembelian  barang,  dan untuk  memenuhi  hal  tersebut  piha  kedua  telah  mengajukan permohonan  kepada  pihak  pertama  untuk  membelo  barang sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini, dan berdsarakan  permohonan  pihak  kedua  tersebut  pihak  pertama menyetujui,  dan  dengan  perjanjian  ini  mengikatkan  diri  untuk membeli,  menyediakan,  dan  selanjutnya  menjual  barang tersebut kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dan  diatur  dalam  perjanjian ini.
2) Bahwa pihak pertama telah membellikan barang sesuai pesanan pihak kedua baik jumlah, spesifikasi, harga maupun tempat dan waktu penyerahan dengan demikian barang telah menjadi milik pertama.
3) Bahwa  berdsarakan  ketetuan  syariah,  pembelian  barang  oleh pihak  pertama  kepada  pihak  kedua  berlangsung  menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a) Pihak  kedua  untuk  dan  atas  nama  pihak  pertama  membeli barnag  dari  pemasok,  sesuai  dengan  permohonan  pihak kedua  untuk  memenuhi  kepentingan pihak  kedua berdasrakan harga beli pihak pertama yang telah disepakati bersama  oleh  pihak  pertama  dan  pihak  kedua,  dan selanjutnya pihak pertama menjual dengan harga jual pihak pertama kepada pihak kedua yang juga disepakati oleh para pihak, tidak termasuk biaya-biaya  yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
b) Penyerahan  barnag  tersebut  dilakukan  langsung  oleh pemasok  kepada  pihak  kedua  dengan  persetujuan  dan sepengatahuan pihak pertama.
c) Dalam  jangka  waktu  yang  disepakati  para  pihak,  pihak kedua membayar harga pokok  yaitu harga beli barang oleh pihak  pertama  dari  pemasok  ditambah  keuntungan  yang diperoleh  pihak  pertama,  sehingga  karenanya,  sebelum pihak kedua melunasi pembayaran harga jual kepada pihak perama, pihak kedua berutang kepada pihak pertama.
4) Bahwa,  Apabila  satu  atau  lebih  ketentuan  yang  dimuat  dalam akad ini tidak berlaku dan/atau batal dan/atau tidak sah dan/atau

## 52 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH
tidak  bisa  dilaksanakan  dalam  hal  apapun  berdasarkan  hukum yang  berlaku,  maka  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  akad  ini dan/atau  akad  sebelumnya  tetap  berlaku  sah  dan  boleh dilaksanakan dan tidak ada yang dikecualikan.
Kedua  belah  pihak  menyatakan  setuju  dan  sepakat  untuk melakukan akad jual-beli  murabahah (selanjutnya disebut perjanjian)  dengan  syarat-syarat  dan  kondisi,  serta  ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
Begitu-pun  dengan  pihak  kedua  memberikan  informasi  data alamat  yang  sesungguhnya  sesuai  dengan  identitas  yang  berlaku. Adanya  identias  merupakan  bagian  dari  kehati-hatian  sehingga bialmana  terjadi  sesuatu  hal  yang  tidak  diinginkan,  pihak  pertama sudah  mengetahui  identitas yang valid,akurat,  dan  tepat diberikannya pembiayaan ini kepada pihak yang bersangkutan. Pada bagian  ini  kedua  belah  pihak  memberikan  pernyataan  dengan  kata “setuju/sepakat” atas perjanjian dan ini merupakan bagian dari asas sukarela  tanpa  adanya  paksaan  dari  salah  satu  pihak.  Dan  dengan adanya  informasi  tentang  para  pihak,  maka  ini  telah  sesuai  dengan rukun  dan  syarat  akad  yang  ada  dalam  KHES  (Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah) pasal 22.
Pasal 1

## DEFINISI
1. Murabahah
2. Pembiayaan
3. Syariah
4. dll
Dengan  adanya  definisi  dari  beberapa  isitilah,  ini memberikan  penjelasan  kepada  pihak  kedua  bahwa  dalam  setiap pasal agar difahami dan dimengerti, fungsi adanya istilah ini dalam rangka  memberikan  penjelasan.  Sehingga  pihak  kedua  dapat memahami  apa  yang  dinamakan  murabahah,  margin,  syariah,  dan lainnya  dengan  adanya  penjelasan  tersebut  diharapkan  tidak  ada yang merasa dirugiakan.

## Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN
1. Mabi‟ (obyek jual beli) murabahah : ................................
Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah,  volume 1 (1) Tahun 2020| 53
2. Tsaman (harga) pokok : ................................ 3. Down payment (DP) : ................................ 4. Ribh (margin/keuntungan) : ................................
5. Biaya-biaya (notaris, asuransi, angkut, dll): ................................ 6. Tsaman (harga) jual : ................................ 7. Cara pembayara : tunai (naqdan) / tangguh (ta‟jil) / angsur (tasqith)
8. Jatuh tempo angsuran setiap
: tanggal .... bulan
berjalan;
9. Jangka waktu pembiayaan : ...... bulan 10. Jatuh tempo pembiayaan : ................................
Pasal  ini  menjelaskan  seccara  rinci,  barang  yang  akan dijadikan  obyek  dalam  murabahah,  yang  pasti  dari  barang  tersebut merupakan barang yang halal secara syariah dan tidak bertentangan dengan  hukum.  Selain  dari  kejelasan  barang,  termasuk  didalamnya penjelasan antara harga beli dengan harga jual sehingga kedua belah pihak mengetahui berapa selisih/keuntungan yang didapat oleh pihak pertama  sebagai  penjual  kepada  pihak  kedua  sebagai  pembeli.  Ini merupakan  ciri  khas  ekonomi  islam,  dan  bagian  dari  asas transparansi,  kemampuan,  itkad  baik,  dan  sebab  yang  halal.  Dalam bagian  ini  telah  sesuai  dengan  pasal  24  KHES  jika  pbyek  dalam akad murabahah ini adalah atas sesuatu yang halal.

## Pasal 3 REALISASI JUAL BELI

## Pasal 4 PENYERAHAN BARANG
1. Berdsarkan  syarat-syarat  pembelian  antara  pihak  pertama  dan pemasok,  maka  atas  persetujuan  dan  sepengatahuan  pihak pertama,  penyerahan  barnag  akan  dilakuakan  langsung  oleh pemasok  kepada  pihak  kedua  yaitu  pada  tanggal  ......... bulan.......... tahun ..........

## 54 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH

## Pasal 5 PEMBAYARAN
1. Pihak  kedua  dengan  ini  mengikatkan  diri  pada  pihak  pertama untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pasal 1 perjanjian  ini  secara  angsur  dengan  jatuh  tempo  tanggal  ,,,,,,,,,,, tap bulannya
2. Setiap  ppembayaran  oleh  pihak  kedua  kepada  pihak  pertam  atas pembiayaan  yang  diberikan  oleh  pihak  pertam  dilakukan  di kantor  pihak  pertama  atau  di  tempat  lain  yang  ditunjuk  pihak pertama
3. Dalam  hal  pihak  kedua  terlambat  melaksanakan  pembayaran sebaimana  pasal  1  akad  yangtelah  disepakati,  maka  pihak  kedua sepakat  untuk  dikenakan  ta‟zir    sebesar  Rp.  .............  dan  akan diperhitungkan  sebagai  satu  kesatuan  kewajiban  pihak  kedua yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
4. Dalamhal  pihak  kedua  membayar  atau  melunasi  pembiayaan yang  diberikan  oleh  pihak  pertama  lebih  awal  dari  waktu  yang diperjanjikan,  maka  tidak  berarti  pembayaran  tersebut  akan menghapuskan atau mengurangi bagian ari pendapatan/keuntungan  yang  menjadi  hak  pihak  pertama
sebagaiman yang telah disepakati.
Dalam pasal 5 berlaku asas luzum/tidak berubah, ketidakberubahannya  terdapat  dari  sisi  harga  jual.  Harga  jual  sejak awal  tetap  dan  tidak  bertambah  maupun  berkurang  sekalipun  pihak kedua  melunasi  sebelum  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hanya  saja akan  ada  ta‟zir  bagi  pihak  kedua  bilaman  pembayaran  idak  sesuai dengan  waktu  yang  telah  disepakati.  Ta‟zir  ini  tidak  semua  lembaga menerapkannnya.  Sehingga  ta‟zir  bukan  sebuah  prioritas  tapi pembayaran/pelunasan itu yangmenjadi prioritas.

## BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK
Pasal 7 AGUNAN Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan
pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepekati kedua belah pihak berdsarakan perjanjian ini, maka pihak kedua dengan ini mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  agunan  dan  membuat pengikatan  agunan  kepada  pihak  pertama  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Jenis barang aguan yang diserahkan adalah berupa:
1. ........................
2. Seluruh  agunan  sebelumnya  dan  agunan  yang  diserahkanoleh pihak  kedua  kepada  pihak  pertama  ini  merupakan  satu  kesatuan dan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  akad  dan/atau perjanjian  dan/atau  agunan  sebelumnya  dan/atau  yang  akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama.
Agunan  sebagai  pengganti  jika  pihak  kedua  tidak  dapat memenuhi  prestasi  kepada  pihak  pertama.  Adanya  agunan  bukan bagian dari kepercayaan, namun sebagai pengganti sebagai pegangan atas  barang  murabahah.  Hal  ini  akan  meminimalisir  kerugian  salah satu pihak. dan ini berlaku asa saling menguntungkan. Pihak pertama tidak akan mengalami kerugian karena ada agunan sebagai pengganti, dan  pihak  kedua  tidak  akan  mengalami  kerugian  karena  telah mendapatkan barang hasil murabahah sesuai denganyang diinginkan. Dalam ekonomi syariah, segala sesuatu kelebihan atas barang jaminan yang  telah  dijual  kepada  pihak  ketiga  akan  diberikan  kepada  pihak kedua,  karena  kelebihan  tersebut  merupakan  hak  pihak  kedua  bukan pihak pertama.
Pasal 8

## PERNYATAN PENGAKUAN PIHAK KEDUA
Pasal 9
CEDERA JANJI

## 56 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH
Pasal 10

## PELANGGARAN

## Pasal 11

## PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pihak  pertama  atau  kuasanya  berhak  untuk  melakukan  pengawasan dan/atau  pemeriksaan  atas  pembukuan  dan  jalannya  pengelolaan usah  ayang  mendapat  fasilitas  pembiayan  dari  pihak  pertama berdsarakan perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau  tidak  langsung  dengannya,  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada membuat fotokopianya.

## Pasal 12

## PENYELESAIAN SENGKETA
1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang  tercantum  di  dalam  surat  perjanjian  ini  atau  terjadi persellisihan  atau  sengketa  dalam  pelaksanaannya,  maka  para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase syariah, dan pengadilan agama.
2. Mengenai  akad  kerjasam  dengan  segala  akibatnya  dan pelaksanaannya,  para  pihak  sepakat  memilih  tempat  kediaman hukumnya  yang  tetap  dan  tidak  berubah  di  pengadilan  agama kota/kabupaten.............
Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 14 PENUTUP
Demikianlah,  surat  perjanjian  ini  dibuat  dan  ditanddatangani  oleh kedua  belah  pihak  di  atas  kertas  yang  bermaterai  cukup  dalam  dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing  berlaku  sebagai  aslinya.  Dan  surat  perjanjian  ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama. Disetujui dan disepkaati oleh:
Pihak Pertama Pihak Kedua _____________ ______________ Saksi I Saksi II _____________ ______________
Tanda  tangan  dalam  sebuah  akad/perjanjian  merupakan bagian  dari  representatif  saling  ridha „anta  radhin. Keridhaan menjadi hal yang sangat penting, hal ini disebutkan dalam al-qur‟an Surat Annisa ayat 19
َىْيَأ اىُهُكْأَت  َلا اىَُُيآ  ٍَيِذَّنا اَهُّيَأ اَي
ٍضا َزَت  ٍَْع ًة َراَجِت  ٌَىُكَت  ٌَْأ  َّلاِئ  ِمِطاَبْناِب ْىُكَُْيَب ْىُكَنا
اًًي ِح َر ْىُكِب ٌَاَك َ َّاللَّ ٌَِّئ ۚ ْىُكَسُفََْأ اىُهُتْقَت  َلا َو ۚ ْىُكُِْي
“hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.”

## KESIMPULAN
Kontak  keuangan/ekonomi  syariah  yaitu  seseorang  yang  saling mengikatkan  diri  dua  orang  maupun  lebih  dalam  suatu  kesepakatan  yang dilandsai berdasarkan prinsip hukum islam yakni al-qur‟an, hadits, dan lain- lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  baik  itu  sifatnya  komersil (mendapatkan  suatu  keuntungan)  maupun  non  komersil  (tidka  mendapatkan suatu  keuntungan)  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Terdapat beberapa  asas  dalam  kontrak  syariah,  hal  ini  yang  membedakan  dengan kontrak konvenional.
Diantara  asas  yang  harus  ada  dalam  kontrak  keuangan  syariah  yaitu asas  sukarela,  amanah,  kehati-hatian (ikhtiyati), tidak  berubah (luzum), kesetaraan (taswiyah) ,  transparansi,  kemampuan,  kemudahan (taisir) ,  itikad baik,  sebab  yang  halal.  Dan  setiap  asas  harus  termuat/dituangkan  dalam

## 58 | K ONTRAK /A KAD DALAM K EUANGAN S YARIAH
sebuah  akad/kontrak  sehingga  menjadi  ciri  kahs  dalam  kontrak  keuangan syariah.
Beberapa  prodak  syariah  menjadikan  terbaginya  akad  dalam  kontrak syariah,  dan  klasifikasinya  menjadi  2  akad/perjanjian.  Yaitu  akad  tabaru, yakni  akad  sukarela  yang  tidak  mendapatkan  keuntungan.  Kemudian  akad tijarah,  akad  yang  sering  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  syariah,  karena akad  ini  yang  menghadirkan  keuntungan  dan  diperbolehkan  secara  hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Hakim,  Atang.  (2011). Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih Muamalah  ke  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan. Bandung: Refika Aditama. Abdul Hayy Abdul „Al. (2014). Pengantar Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka  Al Kautsar.
Darya  Satria,  Firdauska.  (2015). Hakikat  Ekonomi  Syariah  (Landasan, Pengertian  dan  Tujuan)  Sumber  Dan  Norma  Ekonomi  Syariah  Pada Lembaga  Keuangan  Syariah  (Bank,  Non-Bank), Mahasiswa  Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Indri  Hapsari,  Dewi  Ratna. (2014) .  Kontrak  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam:  Suatu  Kajian  Dalam  Perspektif Asas-Asas  Hukum. Jurnal  Repertorium,  ISSN:  2355-2646,  edisi  I Januari-Juni.
Karim, Adiwarman, dkk. (2015.) Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Anlisis Fikih & Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung 2008 Mardani.  (2011). Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia. Bandung:  Refika Aditama.
Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT Indonesia. (2014). Jakarta: Perhimpunan BMT Indoensia.
S. Pradja, Juhaya. (2012). Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
Subekti. (1996). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Sudarsono,  Heri.  (2015). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.