Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## PERJANJIAN BAKU YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Shinta Rachmaniyah 1 , Dipo Wahyoeno 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: shintarachmaniyah0905@gmail.com, dipo@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Lahirnya perjanjian yang berbentuk baku yang memuat klausula eksonerasi pada dasarnya bermaksud untuk memberikan akses yang lebih mudah dan praktis bagi pihak-pihak yang akan melakukan sebuah perjanjian. Larangan untuk memakai klausul pengalihan tanggung jawab dapat dilihat pada aturan hukum di Indonesia yaitu terletak di pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam  hal  ini  permasalahan  yang  diangkat  adalah  bagaimanakah  keberlakuan  klausula  eksonerasi  di dalam perjanjian baku dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normative yang menggunakakn pendekatan perundang-undangan atau yang disebut statute approach , pendekatan konseptual atau yang disebut conceptual  approach dan  pandangan  menurut  para  ahli.  Hasil  dari  Penelitian  menunjukan bahwasanya Perjanjian Baku yang memuat klausula eksonerasi dapat menumbuhkan akibat hukum untuk konsumen  ialah  kewajiban  yang  seharusnya  dibebankan  kepada  penjual  atau  pelaku  usaha  menjadi kewajiban pembeli atau konsumen. UUPK atau Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan penjual atau pelaku usaha untuk secepatnya mencocokan standar perjanjian yang digunakan untuk ketentuan aturan Undang-Undang akan tetapi pada implementasinya hal tersebut susah diberlakukan.  Prosedur  dan  larangan  mengenai  penerapan  standar  perjanjian  direncanakan  untuk menduduki kedudukan pembeli atau konsumen sepadan dengan penjual atau pelaku usaha yang sesuai dengan  asas  kebebasan  berkontrak  dan  juga  menangkal  timbulnya  perbuatan  yang  nantinya  dapat merugikan bagi pembeli atau konsumen dikarenakan factor kurang pahamnya, dimanfaatkanya pembeli atau konsumen oleh pelaku usaha dan juga kedudukan yang setara antara kedua belah pihak. Apabila penjual atau pelaku usaha telah menetapkan klausula baku yang dilarang pada perjanjian akibat hukum dari klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Kata kunci : klausula pengalihan tanggung jawab, konsumen, perlindungan hukum

## ABSTRACT
The birth of a standard agreement containing an exoneration clause basically intends to provide easier and more practical access for the parties who will enter into an agreement. The prohibition on using the transfer of responsibility clause can be seen in the rule of law in Indonesia, which is located in Article 18 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In this case, the issue raised is how the exoneration clause applies in the standard agreement from the point of view of consumer protection law. In this study, the  research  method  used  by  the  author  is  a  normative  legal  research  method  that  uses  a  statutory approach or the so-called statute approach, a conceptual approach or the so-called conceptual approach and views according to experts. The results of the study show that the Standard Agreement which contains an exoneration clause can create legal consequences for consumers, namely the obligations that should be borne by the seller or business actor are the obligations of the buyer or consumer. UUPK or Law no. 8 of  1999  concerning  Consumer  Protection  requires  sellers  or  business  actors  to  immediately  match  the standard agreement used for the provisions of the law, but in implementation this is difficult to enforce. Procedures and prohibitions regarding the application of standard agreements are planned to occupy the position of the buyer or consumer commensurate with the seller or business actor in accordance with the
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
principle of freedom of contract and also prevent the emergence of actions that can later be detrimental to  the  buyer  or  consumer due  to  the  lack  of  understanding,  the  buyer  or  consumer  is  exploited  by  the perpetrator. effort and also an equal position between the two parties. If the seller or business actor has set a standard clause that is prohibited in the agreement, the legal consequences of the standard clause are declared null and void.
Keywords: exoneration clause, consumer, legal protection

## PENDAHULUAN
Pada penelitian ini penulis meneliti dan menonjolkan pada pengkajian dari suatu perjanjian baku  yang  didalamnya  terdapat  klausula  eksonerasi  yang  ditinjau  dari  perspektif  hukum perlindungan  konsumen.  Pada  zaman  Yunani  kuno  tahun  423-347  sebelum  masehi  perjanjian baku atau kontrak baku sudah dikenal. Pada zaman itu perjanjian baku yang dilaksanakan adalah contohnya  dalam  praktik  sehari-sehari  yaitu  jual  beli  makanan.  Dimana  penjual  telah menerapkan  harga  makanan  secara  sepihak  terlepas  dari  perbedaan  kualitas  dari  makanan tersebut. Pada saat ini hal serupa telah banyak terjadi, pada perkembangan zaman penentuan harga atau pencantuman harga secara sepihak oleh penjual bukan hal yang aneh itu sudah hal yang  lumrah dilakukan, bukan hanya  sekedar  masalah harga  akan tetapi  didalamnya  terdapat persyaratan  yang  lebih  mendetail.  Perjanjian  baku  telah  mengatur  berbagai  bidang  dan bertambah luas juga jangkauannya. Laporan dari Harvard Law Review tahun 1971 menjelaskan bahwa 99 persen Amerika Serikat membuat perjanjian berbentuk perjanjian standar. Perjanjian baku di Indonesiaa sudah menjalar ke bidang property melalui bentuk dengan menurut yuridik masih belum tepat.
Tujuan  dari  pembuatan  perjanjian  baku  ialah  untuk  memberi  kemudahan  bagi  pihak  yang terlibat. Maka untuk itu Mariam Darus Badrulzaman menggambarkan perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, yang syarat-syaratnya dituangkan dan diselesaikan dalam suatu akta.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  mendeskripsikan  sebagai  aturan  umum  atau ketentuan  dan  ketentuan  yang  dibuat  secara  sepihak  sebelumnya  oleh  pelaku  usaha  dan ditetapkan di dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen.
Setiap  orang  atau  badan  yang  berusaha  untuk  meningkatkan  kebutuhan  konsumsi  dan produksi  sangat  membutuhkan  pembiayaan,  salah  satunya  dalam  bentuk  kredit,  mengingat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
modal  yang  dimiliki  oleh  suatu  perusahaan  atau  perorangan  pada  umumnya  tidak  mampu memberikan dukungan yang cukup untuk usaha atau kegiatan lainnya. kebutuhan. (Hamin, 2017)
Klausula eksonerasi mempunyai arti yaitu klausula yang mengandung situasi mengahpus atau membatasi sama sekali pertanggung jawaban yang seharusnya dibebankan ke pihak penjual atau pelaku  usaha  klausul eksoneration sebagai  klausula  yang  berisi  Batasan  tanggung  jawab  dari pelaku usaha kepada kelalaian dan risiko yang harusnya ditanggung oleh penjual.
Kontrak  yang  berisi  klausula  eksonerasi  biasanya  adalah  klausul  tambahan,  tambahan  atas unsur  esensial  sebuah  perjanjian,  yang  pada  generalnya  di  temui  dalam  perjanjian  standar. Klausula  baku  adalah  klausul  yang  membebani  konsumen  atau  pembeli  dimana  konsumen memiliki tingkatan dibawah pelaku usaha atau penjual atau dapat diartikan bahwa  konsumen lebih lemah posisinya dibandingkan pelaku usaha hal ini karena seharusnya pelaku usahalah yang harusnya menanggung beban tetapi malah konsumen yang memikulnya dengan adanya klausula eksonerasi tersebut.
Konsumen  mempunyai  dua  pilihan  dalam  hal  klausula  eksonerasi  yang  sangat  merugikan konsumen. Dua pilihan tersebut adalah menandatangani atau menolak suatu kesepakatan yang diberikan kepada pelaku usaha tanpa bisa merundingkan atau mengubah apa yang ada di dalam perjanjian. Take it or leave it . Hal ini terjadi karena perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  hadir  atau  ikut  dalam  pembuatannya.    Dengan  kata  lain kontrak baku menyebabkan kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan isi dari  kontrak  tersebut  sehingga  mengakibatkan  kemungkinan  kontrak  tersebut  berat  sebelah (Barkatullah, 2009).
Ada tiga  asas  yang  saling  berkaitan  dalam  hukum  kontrak,  yaitu  asas  konsensualisme  (asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat suatu kontrak) (asas kekuatan mengikat suatu kontrak tetapi asas kebebasan berkontrak). kebebasan berekspresi, tetapi contractvrijheid). (Khairandy, 2011)  Bentuk  perjanjian  baku  telah  muncul  di  setiap  tingkat  industri,  dari  bisnis  besar  hingga pedagang kaki lima. Penerbitan syarat-syarat kontrak merupakan konsekuensi independen dari penerapan prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata). Kurangnya aturan  dasar  membuat  tidak  mungkin  untuk  menyeimbangkan  pasar  antara  para  pihak  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
permintaan  di  sisi  lain.  Kesepakatan  bersama  banyak  digunakan  dalam  setiap  kesepakatan sepihak, dalam negosiasi bersama disebut ganti rugi yang dimaksudkan untuk melindungi pihak yang memberikan layanan.
Sebagaimana jasa parkir, jasa laundry, jasa penjualan, jasa angkutan seperti pesawat terbang, kereta api, bus, dan kapal laut), jasa delivery,dan lain sebagainya. Dapat dicontohkan klausula eksonerasi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah nota laundry yang diujung kertas nya  ada  tulisan  “pakaian  yang  rusak  dan  hilang  bukan  tanggung  jawab  kami”  “pakaian  yang luntur, pakaian yang berkerut karena bahan bukan tanggung jawab kami”. Contoh lainnya adalah karcis  par kir  yang  menyatakan  “kehilangan  helm  adalah  tanggung  jawab  pengunjung” “kehilangan motor bukan tanggung jawab kami” hal -hal tersebut sangatlah merugikan konsumen karena yang seharusnya adalah tanggung jawab pelaku usaha malah dibebankanke konsumen itu sendiri dan  konsumen  tidak  dapat  mengubah  isi  perjanjian  karena  bentuk  perjanjian tersebut bersifat baku. Konsumen memiliki pilihan yaitu take it or leave it.
Menurut Hodius, dalam perjanjian baku ditemukan di penjara bahwa pelanggaran memiliki perbedaan yang jelas dalam arti bahasa Inggris. Penyangkal mungkin berada dalam situasi yang sulit saat ini. Biasanya, klien tidak punya waktu untuk membaca jika dia membaca tidak mengerti. Jika jelas bahwa dia menentang salah satu dari mereka, dikatakan bahwa dia dapat mengambil atau  melepaskannya.  Jika  mereka  pergi  ke  penyedia  lain,  hasilnya  akan  sama.  Kebebasan persetujuan  harus  mewakili  suara  atau  ruang  untuk  perdagangan.  Beberapa  ahli  hukum  tidak mendukung  syarat  perjanjian ini,  karena Sluijer berpendapat bahwa  perjanjian baku bukanlah perjanjian  hukum,  karena  kedudukan  agen  hukum  dalam  perjanjian  adalah  pengacara  pribadi (legio particulere).wetgever), syarat ditentukan oleh pelaku usaha dengan kesepakatan, hukum bukanlah kesepakatan, Pitlo mengatakan itu adalah kontrak paksa atau dwangcontract.
Undue influence adalah yang dimanfaatkan oleh perjanjian baku, yang dimaksud disini adalah dimana  keadaan  yang  lemah,  ragu,  dan  tertekan  pihak  konsumen,  lalu  keputusan  pihak konsumen  berubah  tidak  bebas,  keuntungan  ada  di  tangan  pelaku  usaha.  Menurut  Johannes Gunawan,  isi  kontrak  baku  tidak  masuk  akal,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kemanusiaan, para pihak dalam kontrak baku berada dalam tekanan, akad ditutup oleh pedagang sedemikian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
rupa  sehingga  isi  standar  akad  sebelumnya tidak  dinegosiasikan dengan konsumen.  Tidak ada negosiasi, sehingga terjadi “ unequabargaining power or unconscionability ” (konsumen posisinya power  selalu  lemah),  konsumen  tidak  punya  pilihan  selain  menerima  persyaratan  yang  ada, pertimbangan ekonomi ha nya didasarkan pada faktor “efisiensi” saat membuat kontrak
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  permasalahan  dapat  diidentifikasi:  bagaimana  kita mengevaluasi  standar  perjanjian  dari  perspektif  hukum  perlindungan  konsumen  Indonesia, implementasi,  dan  hasil  yang  diharapkan.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  dua konsep, yaitu konsep Hukum Perjanjian dan Teori Penegakan Hukum. The Covenant Law Theory of  Contract  Standards  mengacu  pada  prinsip-prinsip  hukum  kontrak  yang  menjadi  dasar  dari perjanjian baku.
Upaya  untuk  menjamin  kepastian  hukum  adalah  asas-asas  hukum  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang ada dalam kehidupan bersama. (Mertokusumo, 2012) Pandangan ini sesuai dengan nada UUPK Pasal 1 UUPK atau Undang-undang perlindungan konsumen Indonesia, yang mengatur bahwa Perlindungan Hukum menanggung keabsahan hak-hak asas hukum yang diterjemahkan ke dalam hukum materiil, defensif, dan represif.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan peraturan per  undang-undangan  atau  yang  disebut statute  approach lalu  pendekatan  konsep  atau  yang disebut conceptual  approach .  Jenis  penelitiam  ini  ialah  penelitian  hukum  normative  yang dimaksud hukum normative adalah dengan tujuannya adalah untuk mengkaji bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, yaitu kontrak baku yang memuat klausula pengecualian. Undang- undang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata lalu dianalisa secara kualitatif. Bahan hukum nya dilakukan secara melalui studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Perjanjian baku dalam teori Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Perlindungan hukum penegakan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  8  Tahun  1999.  Perlindungan  hukum  konsumen  adalah  fakta jaminan  pemenuhan  hak-hak  konsumen.  (Susilowati  Suparto,  2016)  Esensi  undang-undang tersebut  adalah  mendorong  konsumen  untuk  memperoleh  atau  memutuskan  pilih  jasa  atau barang yang mereka butuhkan dan hindari, atau membela hak mereka jika dirugikan oleh cara industri memberikan hak-hak konsumen tersebut. (Helmi, 2015)
Tentu saja, tujuan disahkannya UU Perlindungan Konsumen bukan untuk membunuh pelaku usahaa, tetapi untuk mendorong lingkungan usaha yang sehat, meningkatkan kewaspadaan akan pentingnya  perlindungan  konsumen  bagi  pelaku  usaha,  dan  membangun  persaingan  usaha. Kepastian perlindungan konsumen. (Rusli, (2014))
Hal  ini  didasarkan  pada  adanya  perlindungan  konsumen  seperangkat  hak  konsumen  yang perlu dilindungi dari tindakan yang dapat merugikannya. Hak-hak tersebut bersifat fundamental dan universal serta harus dijamin oleh Negara agar dapat dipenuhi. Pengertian umum konsumen adalah  pemakai,  pemakai,  dan/atau  penerima  manfaat  barang  atau  jasa,  baik  dirinya  pribadi orang lain dan tidak diperdagangkan. (Barkatullah, 2010) Namun dalam realitas sosial, seringkali terdapat mata rantai dan hubungan sebab akibat antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen,  yang  melingkupi  hak  dan  kewajiban  berbagai  pihak.  Mungkin  ada  hubungan kebutuhan  timbal  balik  antara  bisnis  atau  produsen  dan  konsumen  atau  pembeli.  (Alkostar, Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia, 2014)
Produsen  dan  pengusaha  harus  berusaha  mencari  nilai  tinggi  sebagai  sumber  peningkatan kekayaan,  yaitu  "penyebab  mencari  kekayaan  tinggi  melalui  pengorbanan  rendah."  Untuk memperoleh  pendapatan  tertinggi,  produsen  atau  perusahaan  harus  saling  bersaing  dengan bisnisnya sendiri yang dapat merugikan pelanggan. Persaingan yang ketat dapat mengubah sifat persaingan tidak sehat untuk melindungi kepentingan persaingan seseorang. (Harianto, 2016)
Hukum  khusus  yang  menyimpang  dari  hukum  umum  merupakan  dasar  untuk  menjelaskan hukum yang mengatakan bahwa hukum khusus lebih tinggi dari hukum umum. Berikut adalah UU tentang perlindungan konsumen secara lex specialis. Hukum perdata kemudian dimasukkan ke  dalam  lex  generali.  Keselamatan  konsumen  membandingkan  posisi  antara  konsumen  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
produsen profesional. Ini konstitusional. (Shidarta, 2006): klien harus sadar, rencana keamanan, kerahasiaan  kontrak  dan  perasaan  setuju  bukanlah  persyaratan.  Asas  kesinambungan  antara status  kontraktor  dan  diterimanya  perjanjian  baku  akan  lebih  tepat  jika  asas  perjanjian  yang digunakan  daripada  syarat-syarat  dasar  pendiriannya.  Hal  ini  karena  ada  pemikiran  lain  yang memiliki  kelemahan  seperti: “mengurus  pelanggan”  tidak  memberikan  perlindungan  kepada pelanggan.  Lex  specialis  derogat  hukum  umum  merupakan  dasar  untuk  menjelaskan  hukum untuk  mengatakan  bahwa  hukum  khusus  lebih  tinggi  dari  hukum  umum.  Berikut  adalah  UU tentang perlindungan konsumen secara lex specialis. Hukum perdata kemudian dimasukkan ke dalam  lex  generali.  Keselamatan  konsumen  membandingkan  posisi  antara  konsumen  dan produsen profesional. Ini konstitusional. (Shidarta, 2006) : klien harus sadar, rencana keamanan, kerahasiaan  kontrak  dan  perasaan  setuju  bukanlah  persyaratan.  Asas  kesinambungan  antara status  kontraktor  dan  diterimanya  perjanjian  baku  akan  lebih  tepat  jika  asas  perjanjian  yang digunakan daripada syarat-syarat dasar pendiriannya. Hal ini karena ada ide lain yang memiliki kelemahan seperti: "mengurus pelanggan" tidak memberikan perlindungan kepada pelanggan.
Masyarakat di Indonesia dihimbau untuk selalu berhati-hati atau waspada jika ingin membeli sesuatu  barang  dan  juga  pelaku  usaha  tidak  dituntut  untuk  berhati-hati  dalam  menyebarkan produknya ke pasaran. The due care teory mengutamakan kepada beban verifikasi ke konsumenn jikatimbul permasalahan oleh pelaku usaha, disini konsumen lemah kedudukannya tidak tau apa yang harus dilakukannya, the privity of contract yaitu memberi waktu untuk menggugat pelaku usaha sekedar apa  di perjanjian, pada saat ini sangat banyak yang memakai perjanjian baku dan ditambah  lagi  dengan  tambahan  klausula  eksonerasiyang  tentu  saja  memberatkan  pihak konsumen dan jelas saja merugikan konsumen itu sendiri hal ini berat sebelah timbangannya. Lalu  berdasarkan  teori-teori  diatas,  Konsensus  bukanlah  suatu  kondisi  lah  yang  yakni  alat analasisis  terbenar  menurut  penulis  dikarenakan  suatu  perjanjian  itu  dibuat  oleh  para  pihak bukan  lah  ialah  UU  tetapi  hanyalah  sebagai  alat  penegas  bahwasanya  saat  ini  sedang  terjadi hubungan hukum. Meskipun di Indonesia terdapat asas kebebasan berkontrak dimana seseorang diberi  hak  untuk  leluasa  dalam  menentukan  isi  perjanjian,  tetapi  intinya  tidak  asal-asalan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
melainkan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, diatur nya pada ketentuan yang pada dasarnya merupakan ketentuan KUH Perdata. Pasal 1337 dan 1339.
1.2 Implementasi dalam Perjanjian Baku dan Saran Perlindungan Hukum bagi Konsumen Diuraikan di atas bahwa penelitian ini menggunakan konsep pertahanan defensif dan represif. Gugatan represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang telah menimbulkan kerugian di pihak konsumen dengan membebani proses litigasi dan litigasi serta sanksi. Jenis tindakan hal ini memainkan peran penting dalam keterlibatan apparat penegak hukum negara yang terlibat dalam pelaksanaan sanksi hukum yang sesuai, sanksi pidana, sanksi perdata dan ganti rugi, hal ini di pasang dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memiliki mesin lewat Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Negeri (PN).
Berbagai  cara  perlindungan  konsumen  untuk  menerapkan  kontrak  baku  tercakup  dalam pelaksanaan  prinsip  perlindungan  yang  berbeda,  berdasarkan  prinsip  persetujuan  prinsip konsumen  terhadap  pedagang  dan  prinsip  tanggung  jawab  atas  kepastian  hukum,  hingga perlindungan holistik yaitu hulu. dan perlindungan hilir. Hulu berarti legalitas dalam tahap pra- kontrak dan pasca-kontrak, seperti definisi perjanjian dan materi kontrak, yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan hili adalah tahap pelaksanaan  perjanjian (kontrak terakhir) yang digunakan dalam kontrak. bentuk akibat tanggung jawab atas aplikasi perjanjian baku. (Djanggih, 2017) jikalau suatu perjanjian baku menempatkan kondisi yang kurang baik atau merugikan maka ada cara untuk memulihkan suatu kerugian yaitu dengan upaya pemulihan atau biasa disebut restitutive artinya negosiasi ulang adalah suatu tahap yang melangkahi penyeimbanga perjanjian yang dimaksud sebagai penyembuhan atau pemulihan suatu keseimbangan. Ada peran penting dalam  muatann  baru  isi  perjanjian  yaitu  negosiasi  ulang  dimana  isi  perjanjian  para  pihakyang mengalami keadaan tidak terduga atau biasa disebut overmach. Schikking adalah negosiasi ulang dimana dalam rangka memperbaiki perjanjian bisa dilakukannya melalui peramaian,mediasi atau hakim ikut ambil alih. Pembiasaan dengan metode dikurangi prestasi se cara seimbang diantara konsumen dan pelaku usaha, dan juga Sebagian dari perjanjian dapat dibatalkan, hal ini dapat disebut penyesuaian perjanjian dan suatu perjanjian baku sudah di titik sangat meresahkan bagi konsumen  pilihan  yang  tepat  ialah  dengan  cara  pengakhiran  perjanjian,  maksutnya  secara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
normative dapat di kelaskan dalam bentuk batal demi hukum, hal ini sesuai isinya dengan KUUH Perdata pada pasal 1320 dan 1337, jikalau dalam suatu perjanjian yang terbentuk didalamnya ada ketidakcakapan dalam tindakannya maka risiko yang didapat adalah perjanjian dibatalkan. Lalu kalua batal demi hukum lebih menuju dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini akan ada kompensasi atau ganti rugi  atas  suatu  hal  sebagai  dasar  keperdataan  sebagai  instrument  mengembalukan  hubungan hukum  antar  pihak  satu  dengan  yang  lainnya,  .  yang  merasa  sebelumnya  terganggu.  Sebagai perbandingan,  di  Amerika  Serikat,  misalnya,  diserahkan  kepada  konsumen  untuk  membatasi kekuatan  bisnis  untuk  membuat  klausul  pengecualian.  Putusan  pengadilan  digunakan  sebagai masukan untuk perbaikan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan  perjanjian  baku,  pemerintah  ikut  serta  dalam  melakukan  penyusunan  dari seberapa  jauh  nya  pemerintah  ikut  serta  jadi  ada  campur  tangannnya.  Dalam  pembatasan wewenang membuat klausula eksonerasi di Indonesia belum diatur secara jelas ketentuannya. Yang  ditemukan  penulis  adalah  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  saja  walapun disana  disebutkan  istilah  klausula  pengalihan  tanggung  jawab.  Umumnya  ada  beberapa  pasal yang dapat ditunjuk di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni pasal 1337. Meskipun seberapa  jauh  pengujian  perjanjian  itu  bertentangan  akan  perlu  adanya  proses  melalui  jalur pengadilan.  Sebenarnya  kekuatan  putusan  hukum  dari  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan hukum  tetap  dalam  system  hukum  di  Indonesia  tidak  sama  dengan  negara  yang  menganut system Anglo Saxon. Sebagai perbandingan, langkah kedua, yang jarang dilakukan di Belanda, adalah  penegakan:  misalnya,  berlakunya  undang-undang  paksaan  yang  melarangg  penerapan klausula  umum  atau  klausula  pembebasan,  seperti  yang  terdapat  dalam  Sewa  dan  Pembelian Properti.  Bertindak.  properti  (hurooop  Onroerend  Goed).  ;  memberikan  kesempatan  ke pemerintah agar menegaskan klausula umum atau klausula pengecualian atas permintaan pihak yang  berkepentingan;  membuka  kemungkinan  bagi  organisasi  konsumen  untuk  berpartisipasi dalam  negosiasi  kontrak  standar  dengan  klausul  standar  atau  pengecualian  dalam  negosiasi dengan  bisnis;  UU  memberi  wewenang  kepada  Ombudsman  untuk  meminta  para  pihak mengubah  klausul  pengecualian  dalam  kontrak.  Jika  pedagang  tidak  mau  mendengar,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
ombudsman  konsumeen  dapat  menempuh  jalur  hukum  melalui  pengadilan  khusus,  sepertii Marknadsdomtol di Belanda.
UU  Perlindungan  Konsumen  tidak  mengekang  pedagang  untuk  membuat  perjanjian  baku dengan memasukkan klausul umum atau klausul pengecualian dalam dokumen apa pun dalam perjanjian  perdagangan  barang  dan  jasa,  selama  kontrak  baku  atau  perjanjian  standar  tidak memuat klausul yang dicegah. dalam Pasal 18. ketentuan. Ayat (1) dan (2) UUPK.

## KESIMPULAN
Perjanjian baku diatur oleh Pasal 10  UUPK, dan kontrak yang muncul di klausul pengalihan beban yang dilarang oleh UUPK pasal 18 dinyatakan batal demi hukum, yang juga ditegaskan oleh Pasal  1337  dan  1339  KUH  Perdata.  Penerimaan  perjanjian  baku  yang  ditawarkan  kepada konsumen oleh operator ekonomi berdasarkan prinsip konsensualisme dengan menandatangani atau dengan mengklik tombol Saya menerima atau Berlangganan atau OK di situs web konsumen untuk  operator  ekonomi  yang  bersih  menawarkan  yang termasuk  dalam kontrak  baku  berarti bahwa kontrak itu mewajibkan antara konsumen dan pelaku usaha hal ini termuat pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang hukum perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkostar,  A.  (2014).  Fenomena-fenomena  Paradigmatik  Dunia  Pengadilan  di  Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no 11 , 1-14.
Alkostar,  A.  (2014).  Fenomena-fenomena  Paradigmatik  Dunia  Pengadilan  di  Indonesia  (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no.11 , 1-14. Alkostar,  A.  (2014).  Fenomena-fenomena  Paradigmatik  Dunia  Pengadilan  di  Indonesia  (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no.11 , 1-14. Alkostar, A. (2015). Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 1, no. 1 , 77-89. Barkatullah, A. H. (2010). Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
Djanggih, N. Q. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 3 , 337-347.
Hamin,  M.  W.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  (Debitur)  Bank  Sebagai  Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Lex Crimen, Volume VI , hlm. 46.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Harianto,  D.  (2016).  Asas  Kebebasan  Berkontrak:Problematika  Penerapannya  Dalam  Kontrak Baku ANtara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 , 145- 156.
Helmi,  H.  R.  (2015).  Eksistensi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 1, no. 1 , 77-89.
Khairandy, R. (2011). Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. Jurnal Hukum IUS QUIA , 36-55. Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum (Edisi Revisi). Jogjakarta : Cahaya Atma.
Rusli,  T.  ((2014)).  “Keterbatasan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen. Masalah-Masalah Hukum 43, no. 2 , 233-239.
Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo, Edisi Revis. Susilowati  Suparto,  D.  D.  (2016).  Harmonisasi  Dan  Sinkronisasi  Pengaturan  Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 3 , 427-438.