## Legalitas

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan di Ruang Publik Pada Wilayah Hukum  Kota Jambi
Erna Nengsih 1), Abdul Bari Azed 2) , Suzanalisa 2)
1) Sekolah Polisi Negara, POLDA Jambi
2) Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1) Pd. Meja, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361
2) Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: ernanengsih719@gmail.com, abdul.bari.azed@unbari.ac.id, suzanalisa@unbari.ac.id
Abstrak.  Penghinaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  diakui  di  Indonesia  sering  terjadi  namun  penodaan agama melalui ornament=ornament symbol agama di ruang public pada wilayah Kota Jambi menimbulkan keributan  umat Islam  dan  viral  di  Indonesia  pada  tahun  2016.  Hal  ini  tentunya  sangat  mengganggu  kehidupan  beragama  dan  sangat membahayakan  kedamaian  hidup  bermasyarakat  dan  kesatuan  bangsa.  Dengan  adanya  kepentingan  hukum  yang  harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarryalah jika pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia  melalui  penerbitan  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  kehidupan.  Kajian  ini menjelaskan  tentang  kendala-kendala  di  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  penodaan  agama  melalui  ornamen- ornamen  simbol  keagamaan  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  POLDA  Jambi  dalam  mengatasi  kendala-kendala  yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan agama melalui ornamen-ornamen simbol keagamaan
Kata Kunci :   Penegakan Hukum, Penodaan Agama melalui Ornamen-ornamen simbol keagamaan
Abstract.  Humiliation  or  blasphemy  against  a  recognized  religion  in  Indonesia  often  occurs  but  blasphemy  through  religious symbol ornaments in public spaces in the Jambi City area caused a commotion for Muslims and went viral in Indonesia in 2016. This is of course very disturbing religious life and very dangerous. peaceful social life and national unity. With the legal interests that must be protected, it is only natural that the government has an obligation to regulate religious life in Indonesia through the issuance  of  laws  and  regulations  that  specifically  regulate  life.  This  study  describes  the  obstacles  in  law  enforcement  of  the criminal act of blasphemy through the ornaments of religious symbols and the policies carried out by the Jambi Regional Police in overcoming the obstacles encountered in law enforcement of the criminal act of blasphemy through the ornaments of religious symbols.

## Keywords: Law Enforcement, Blasphemy of Religion through Ornaments of Religious Symbols

## PENDAHULUAN
Perbuatan mengubah,  menambah, atau menghilangkan ajaran agama  yang sudah ada dianut  di  Indonesia, bukanlah  suatu  hak  asasi  manusia  yang  harus  dihormati  dan  dilindungi,  karena  itu  adalah  perbuatan  menista suatu agama atau penodaan agama dapat merusak nilai-nilai kebhinekaan tunggal ika yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia sebagai  bangsa  majemuk yang terdiri dari aneka ragam suku,  bahasa,  budaya,  adat istiadat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut  warga  negara  di  Indonesia.  Jaminan  akan  kebebasan  beragama  sebagai  hak  asasi  manusia  dijamin  oleh konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2)
Untuk  itu  pemerintah,  aparatur  negara,  dan  pejabat  publik  lainnya  mempunyai  kewajiban  dan  tanggun g jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang  menegaskan  bahwa “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  menjadi  tanggung  jawab  negara, terutama pemerintah”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  bahwa  unsur  agama  dalam  kehidupan  hukum  Indonesia  merupakan faktor  yang  fundamental,  maka  dapatlah  dimengerti  apabila  agama  dijadikan  landasan  yang  kokoh  d an  kuat dihidupkan  dalam  delik-delik  agama.  Pengaturan  tentang  tindak  pidana  penodaan  agama  dan  kehidupan beragama  menurut  Muladi  merupakan  refleksi  bahwa  Indonesia  merupakan  “ Nation  State ‟  yang  religius,  di mana  semua  agama  ( religion )  yang  diakui  sah  di  Indonesia  merupakan  kepentingan  hukum  yang  besar  yang
Erna  Nengsih,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Suzanalisa.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku    Tindak  Pidana  Penodaan  Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan di Ruang Publik Pada Wilayah Hukum  Kota Jambi
harus  dilindungi  dan  tidak  sekedar  merupakan  bagian  dari  ketertiban  umum  yang  mengatur  tentang  rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama. 1
Tindak  pidana  terhadap  kepentingan  agama  sering  disebut  dengan  penodaan  agama.  Aspek  mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama.  Di  Dalam  KUHP  ada  tiga  kepentingan  yang  dilindungi  yaitu  kepentingan  individu,  kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi. 2 Penghinaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  diakui  di  Indonesia  dan  ataupun  dengan  cara  lain mengganggu kehidupan beragama  akan membahayakan kedamaian hidup  bermasyarakat dan  kesatuan bangsa. 3 Dengan  adanya  kepentingan  hukum  yang  harus  dilindungi  tersebut  maka  sudah  sewajarryalah  jika  pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia melalui penerbitan peraturan perundang - undangan yang khusus mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, pemerintah telah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan Agama.
Penodaan  agama  yang  terjadi  pada  ruang  publik    pada  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi menggunakan ornamen-ornamen symbol keagamaan yang dilakukan  Hal ini bermula tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 WIB di ruang lobi dalam Novita Hotel Jalan Gatot Subroto. Pelaku RH melakukan tindakan perubahan ornamen-ornamen natal yang diletakkan di lobby hotel berupa   miniatur gereja yang bagian halaman bawah depan terdapat ornament berbentuk sandal jepit ditengahnya terdapat tulisan lafaz allah
Alat  yang  Tersangka  gunakan  untuk  membuat  lafaz  Allah  sehingga  menoda  terhadap  agama  adalah  : kedua  tangan  Tersangka,  mob,  lobby  daster,  penggaris,  sarung  tangan  praktikum,  kain,  kanebo,  batu  kerikil Tersangka  membuat  lafaz  Allah  didalam  ornamen  natal  tersebut  sendirian  tanpa  dibantu  oleh  orang  lain,  lafaz Allah yang Tersangka buat didalam ornamen natal tersebut.
Perbuatan  pelaku  memancing  kemarahan  Umat  Islam  merasa  terhina  dan  ternodai  agamanya  sehingga menjadi  viral  dimana  kasus ini menjadi  berita  nasional saat itu.  Akibatnya  Bangsa  Indonesia  yang  menerapkan toleransi beragama menjadi diusik oleh perbuatan pelaku.
Institusi  kepolisian  didalam      pemeliharaan    keamanan  dan    ketertiban  masyarakat,  penegakan    hukum, perlindungan,  pengayoman    dan    pelayanan      kepada  masyarakat  terikat    kepada    aturan-aturan    hukum  dan prosedur - prosedur  tertentu, serta dikontrol dan  bertanggung jawab kepada  hukum. Adapun Fungsi  dan  tugas Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia    telah    diatur  di  dalam    beberapa    ketentuan    peraturan  perundang - undangan.    Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    2002  tentang    Kepolisian    Negara    Republik      memperluas fungsi  dan  tugas  kepolisian  yang  meliputi  dengan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal  30 ayat (4) UUD1945  hasil amandemen.
Sebagaimana didalam Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana,  masalah  pertanggungjawaban  serta  ancaman  sanksinya  yang  dapat  terwujud  dalam  berbagai  peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya  lima  tahun  barang  siapa  dengan  sengaja  di  depan  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan  perbuatan  (a)  yang  pada  pokoknya  bersifat  bermusuhan,  penyalahgunaan,  atau  penodaan  terhadap suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia,  (b)  dengan  maksud  supaya  orang  tidak  menganut  agama  apa  pun  juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perbuatan  yang  dapat  dihukum  menurut  pasal  ini  adalah  tindakan  memusuhi  suatu  agama  yang  dianut, menyalahgunakan  ajaran  agama  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama  tersebut  dan  penodaan  terhadap  suatu agama, serta mengajak orang mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, Nabi, dan kitab suci.

## PEMBAHASAN
A. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penodaan  Agama  Melalui  Ornamen-Ornamen  Simbol  Keagamaan  Di  Ruang  Publik  Pada  Wilayah Hukum Kota Jambi
Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  Melalui  Ornamen-Ornamen  Simbol  Keagamaan  Di  Ruang Publik  Kota  Jambi  diatur  di  dalam  Pasal  156  (a)  huruf  (a)  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  sebagai  landasan  dan pedoman  untuk  menangkap  setiap  bentuk  tindak  pidana  penodaan  agama.  Pasal  inilah  yang  digunakan sebagai dasar bagi pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penodaan
1 Muladi, Beberapa  Catatan  Berkaitan  Dengan  RUU  KUHP  Baru ,  Makalah  Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam 17 Januari 2004, hal. 7
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas hukum Pidana Indonesia , Eresco, Bandung, 1986, hal. 6.
3 Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Madzab  Negara,  Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam  Di  Indonesia, LKiS,  Yogyakarta, 2001, hal. 23.
Erna  Nengsih,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Suzanalisa.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku    Tindak  Pidana  Penodaan  Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan di Ruang Publik Pada Wilayah Hukum  Kota Jambi
agama.  Sedangkan  bagi  pihak  Kejaksaan,  pasal  ini  digunakan  sebagai  dasar  dan  pedoman  untuk melakukan penuntutan.
Penuntutan  merupakan  salah  satu  tahap  di  dalam  prosedur  pemeriksaan  perkara  pidana  yang telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP). Prosedur pemeriksaan perkara pidana dipisahkan dalam 4 tingkat acara pidana, yaitu :
1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
4.  Tahap  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  dijalankan  oleh  Jaksa  dan  Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/ pengamatan Ketua Pengadilan.
Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1  huruf  (a)  KUHAP,  yang  menyebutkan  bahwa  setelah  pemeriksaan  dinyatakan  selesai,  Penuntut  Umum mengajukan tuntutan pidana.
Pengajuan  tuntutan  ini  didasarkan  pada  perangkaian  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam persidangan  menjadi  suatu  konstruksi  peristiwa  yang  sebenarnya  dan  terhadap  peristiwa  itu  dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing.  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  analisa  ini  dimasukkan  dalam  sebuah surat  yang  dinamakan surat tuntutan ( requisitoir ).
Di dalam surat tuntutan itu, antara lain dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Sedangkan pada bagian akhir dari surat tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa.
Di dalam hukum pidana materiil ada batas maksimum khusus ancaman pidana yang tercantum dalam  tiap-tiap  rumusan  tindak  pidana,  serta  batas  minimum  umum  ancaman  pidananya  mengacu  pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni 1 (satu) hari. Sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan itu berkisar  pada  batas  maksimum  khusus  dan  batas  minimum  umum  ancaman  pidana  ini,  kecuali  ada ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana.
Dari sisi lain, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal pengajuan tunt utan pidana antara  perkara  pidana  yang  satu  dengan  perkara  pidana  yang  lain,  tidak  terkecuali  pada  perkara  tindak pidana  penodaan  agama.  Dalam  kenyataannya  pada  perkara-perkara  penodaan  agama  dapat  terjadi pengajuan  tuntutan  pidana  yang  berbeda,  walaupun  dari  sisi  kualitasnya  perkara-perkara  tersebut  tidak terlalu berbeda.
Pengajuan  tuntuan  pidana  yang  berbeda  akan  membawa  implikasi  pula  bagi  Hakim  di  dalam menjatuhkan  pidana.  Implikasi  tersebut  adalah  terjadinya  perbedaan  dalam  hal  penjatuhan  pidana  antara perkara penodaan agama yang satu dengan perkara penodaan agama yang lain, walaupun dari sisi kualitas diantara  perkara-perkara  penodaan  agama  tersebut  tidak  terlalu  berbeda.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan karena  di  dalam  penjatuhan  putusan  pidana  itu,  Hakim  mendasarkan  pula  pada  berat  ringannya  tuntutan pidana pada terdakwa kasus penodaan agama.
Mengkaji  mengenai  dasar  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam menentukan  berat ringannya tuntutan  pidana terhadap terdakwa  kasus  penodaan  agama,  merupakan suatu hal  yang  perlu  dilakukan  terlebih-lebih  hal  ini  terkait  dengan  penjatuhan  pidana  yang  dijatuhkan  oleh Hakim terhadap terdakwa kasus penodaan agama tersebut.
Biarpun para pelaku Penodaan agama sudah banyak yang tertangkap dan diputus oleh Hakim, namun tetap saja belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penodaan agama. Dari hasil  wawancara  penulis,  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  tindak  pidana  penodaan  agama  aparat penegak hukum masih banyak mengalami kendala-kendala.
Selanjutnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi mengatakan bahwa kendala dalam menanggulangi penodaan agama ini adalah:
a). Kurangnya pemahaman terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan merupakan penodaan agama Ditemui  dalam  persidangan  bahwa  terdakwa  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan,  pemahaman terhadap  agama  dan  toleransi  beragama  tidak  memahami  bahwa  perbuatan  tersebut  merupakan penodaan  agama,  menimbulkan  keresahan,  keamanan  dan  budaya  toleransi  yang  telah  berakar sehingga  Indonesia  memberikan  kebebasan  beragama  di  Indonesia  yang  berakibat  di  dalam persidangan  terdakwa  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan  dan  tidak  mengakui  maupun menyesali perbuatannya
Erna  Nengsih,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Suzanalisa.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku    Tindak  Pidana  Penodaan  Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan di Ruang Publik Pada Wilayah Hukum  Kota Jambi
Uraian  diatas  diperjelas  oleh  Pelaku  RH  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan    sebagai  wujud menyatakan  pendapat  terhadap  ketidak  adilan  yang  diberikan  oleh  Pihak  Hotel  Novita  Jambi  agar perbuatan  yang  dilakukan  dapat  dilihat  oleh  umum atau masyarakat  banyak juga  dilihat  oleh  pihak management  hotel  novita  dan  agar  dilihat  oleh  wartawan  sehingga  diliput  ke  media  sosial, elektronik,  dan media  massa  sehingga  masyarakat  umum  mengetahui  permasalahan  dan  keburukan management  hotel  novita  jambi  dengan  tujuan  agar  seluruh  masyarakat  mengetahui  keburukan management  hotel  novita  jambi,  dan  pihak  management  hotel  dapat  memenuhi  semua  keinginan seluruh  karyawan,  memperjuangkan  hak-hak  karyawan  karena  sudah  terzolimi  oleh  managenment, sehingga  memperhatikan  dan  mensejahterahkan  karyawannya  karena  gaji  selalu  telat  setiap bulannya, uang service telat, semua karyawan selalu mengeluhkan atas keterlambatan gaji .b). Sulitnya dan membutuhkan ketelitian dalam memperoleh  barang bukti.
Aparat  penegak  hukum  tidak  bisa  begitu  saja  menangkap  orang  yang  dicurigai  telah  melakukan penodaan  agama,  karena  harus  mempunyai  bukti-bukti  yang  cukup  untuk  menangkapnya  dan pemahaman  tentang  kategori  tindak  pidana    penodaan  agama  dan  modus  yang  dilakukan  oleh terdakwa
c). Kurangnya pemahaman masyarakat .
Salah  satu  pemicu  yang  dapat  menghambat  kerja  aparat  Kepolisian  dalam  menangkap  penodaan agama  adalah  kurangnya  kepedulian  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  mengungkap  penodaan agama.  Pada  hal  dibutuhkan  kerjasama  yang  baik  antara  petugas  dengan  masyarakat  untuk mengungkap  penodaan  agama  Masyarakat  harus  peka  dan  aktif  terhadap  keadaan  sekitarnya  jika disinyalir  ada  penodaan  agama.  Ironisnya  kadang-kadang  masyarakat  disatu  sisi  resah  akan keberadaan penodaan agama, namun disisi lain masyarakat justeru tidak memahami yang dimaksud penodaan agama khususnya pemanfaatan ornament-ornament ketauhidan agama.
B. Kebijakan  Yang  Dilakukan  Dalam  Mengatasi  Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Kepolisian  Daerah Jambi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penodaan  Agama  Melalui  Ornamen-Ornamen  Simbol Keagamaan Di Ruang Public Di Wilayah Hukumnya
Polri sebagai alat penegak hukum berdasarkan undang undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  tugas  Polri  adalah  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Tindak  pidana  penodaan  agama  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  merupakan  wilayah  hukum  Kepolisian Daerah Jambi yang memiliki karakteristik penodaan agama yang memanfaatkan penyalahgunaan ornament- ornament  agama  yang  dapat  menimbulkan  keresahan  dan  keamanan  khususnya  di  Provinsi  Jambi  sebagai wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  maka  dilakukan  kebijakan-kebijakan  oleh  Kepolisian  Daerah Jambi sebagai berikut :
1. Pembagian  tugas  yang  lebih  baik  terhadap  semua  Polres  di  Polda  Jambi  oleh  dan  mengadakan  kerjasama dengan  Kementerian  yang  terkait  dan  Pimpinan  Daerah  seperti    mengikuti  seminar,  pelatihan  yang dilaksanakan  dalam  menambah  wawasan  pengetahuan  tentang  tindak  pidana  penodaaan  agama  sehingga dalam  menjalankan  tugas  dapat  secara  efektif  dan  efisien  dalam  penyelidikan  dan  penyuluhan  terhadap kesadaran hukum masyarakat.
2. Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak  –  pihak  terkait  sebagaimana  kesepakatan  Forkopimda  yang  telah disepakati  dalam  menghadapi  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  Polda  Jambi  tentang  kepekaan  dan  keaktifa hal-hal yang dapat mengganggu keamanan terhadap modus-modus penodaan agama.
3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap tindak pidana penodaan agama
4. Melakukan  operasi  rutin  dan  pemantauan  terhadap  semua  gerakan-gerakan  keagamaan  dalam  rangka mencegah penodaan agama

## KESIMPULAN
Proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penodaan  agama  melalui  ornamen-ornamen simbol keagamaan di ruang publik Pada Wilayah Hukum Kota Jambi diproses sesuai dengan alur Sistem Peradilan Pidana yaitu dimulai dari Sub Kepolisian yang melaksanaan proses, penyelidikan, penyidikan, dan penyerahan berkas ke  pada  Jaksa  Penuntut  umum  di  Kejaksaan  Negeri  Jambi  dan  mengikuti  proses  selanjutnya  di  ,  Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  penodaan  agama  melalui  ornamen-ornamen  simbol  keagamaan  di  ruang  publik  pada  wilayah  hukum Kota Jambi adalah minimnya saksi-saksi yang mengetahui perbuatan tersebut dilakukan sehingga membutuhkan
Erna  Nengsih,  Abdul  Bari  Azed,  dan  Suzanalisa.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku    Tindak  Pidana  Penodaan  Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan di Ruang Publik Pada Wilayah Hukum  Kota Jambi
waktu  secara  berulang  untuk  melakukan  olah  TKP,  pemahaman  terdakwa  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan merupakan penodaan agama, sulitnya dan membutuhkan ketelitian dalam memperoleh barang bukti, kurangnya pemahaman  masyarakat.  Kebijakan  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian Daerah Jambi terhadap  pelaku  tindak  pidana  penodaan agama  melalui  ornamen-ornamen simbol  keagamaan  di ruang publik di wilayah hukumnya yaitu Pembagian tugas yang lebih baik terhadap penyidik Polda Jambi sesuai dengan  bidang  keahlian  (tim  pemeriksa,  tim  identifikasi  (Inafis)  serta  tim  IT  dan  pengumpulan  Barang  bukti) dan kedepan mengadakan kerjasama dengan Kementerian yang terkait dan Pimpinan Daerah seperti  mengikuti seminar, pelatihan yang dilaksanakan dalam menambah wawasan pengetahuan tentang tindak pidana penodaaan, kerjasama  dengan  pihak  –  pihak  terkait  sebagaimana  kesepakatan  Forkopimda  yang  telah  disepakati  dalam menghadapi  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  Polda  Jambi  tentang  kepekaan  dan  keaktifa  hal -hal  yang  dapat mengganggu  keamanan  terhadap  modus-modus  penodaan  agama,  Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan sampai  tuntas  terhadap  tindak  pidana  penodaan  agama  dan  melakukan  operasi  rutin  dan  pemantauan  terhadap semua gerakan-gerakan keagamaan dalam rangka mencegah penodaan agama

## DAFTAR PUSTAKA
Anang Priyanto, “Kriminologi ” , Penerbit Ombak, Yogyakarta,  2012 Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama , Kata Kita, Jakarta, 200 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Huku m, Jakarta, Bulan Bintang 2001, Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru , Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam 17 Januari 2004 M.Ali Zaidan, , “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia, LKiS, Yogyakarta, 2001 Rusli Muhammad, Penodaan  Agama    Dalam  Pandangan  KUHP ,  Inti Persada,  Surabaya,  2009 Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Muhammadyah Malang, 2004