## POTRET SEBARAN KEPENDUDUKAN DI PROPINSI KEPULAUAN RIAU

## Oleh : Ade P. Nasution
Provinsi  Kepulauan  Riau  sebagai  salah  satu  provinsi  yang  termuda  di  Indonesia terletak di jalur perlintasan dunia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Provinsi ini memiliki luas wilayah 251,810,71 km  yang sebagian besar  yakni 95,97 persen atau 241.251,30    km  merupakan  perairan.  Sedangkan  daratan  hanya  4,21  persen  terdiri  dari gugusan kepulauan sebanyak 1062 pulau.
Sebagai  propinsi  baru,  berbagai  permasalahan  telah  muncul  yaitu  permasalahan ketimpangan  baik  ketimpangan  demografi,  ketimpangan  ekonomi  dan  ketimpangan sosial.  Kota  Batam  sebagai  maskot  sekaligus  juga  magnit  Kepulauan  Riau,  mempunyai persoalan  jumlah  penduduk  yang  cukup  besar  yang  indikasinya  dapat  dilihat  dari banyaknya  rumah  bermasalah,  tingkat  kriminalitas,  tingkat  pengangguran  dan  tingkat kesejahteraan sosial yang timpang
Melihat  data  kependudukan  pada  tahun  2016    (BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau, 2017)  dapat  kita  lihat  bahwa  penduduk  Propinsi  Kepulauan  Riau  berjumlah  2,028,169 jiwa.  Kota  Batam  merupakan  tempat  penduduk  terbesar  yaitu  1.236.399  Jiwa  (61,0  %), Kabupaten Karimun 227.277 jiwa (11,2 %), Kab. Bintan 154.584 (7,6 %), Kota Tanjung Pinang         204.735  jiwa (10,1 %), Kab. Natuna 75,282 jiwa (3,7 %) dan Kab. Lingga 88.971 Jiwa (4,4 %).
Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016
Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kepulauan Riau 1.692.816 1.748.810 1.805.089 1.861.373 1.917.415 1.973.043 2.028.169 Karimun 213.479 216.146 218.475 220.882 223.117 225.298 227.277 Bintan 143.020 145.057 147.212 149.120 151.123 153.020 154.584 Natuna 69.416 70.423 71.454 72.527 73.470 74.520 75.282 Lingga 86.513 87.026 87.482 87.867 88.274 88.591 88.971 Kepulauan Anambas 37.629 38.210 38.833 39.374 39.892 40.414 40.921 Batam 954.450 1.000.661 1.047.534 1.094.623 1.141.816 1.188.985 1.236.399 Tanjungpinang 188.309 191.287 194.099 196.980 199.723 202.215 204.735
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017
Struktur  Perekonomian  yang  tergambar  dalam  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar dalam  perekonomian  Propinsi  Kepri  yaitu  sebesar  53,53  %  yang  menyumbang  Rp. 2.014.048.080.000    dari  total  PDRB  sebesar  Rp.  3.762.584.520.000  sedangkan  sektor pertanian  hanya  menyumbang  6  %  dalam  PDRB  dan  sektor  pertambangan  dan Penggalian hanya menyumbang 6,2 %. Dan kita sama sama tahu bahwa potensi terbesar dari Propinsi Kepri adalah pertanian dan pertambangan
Disamping itu juga, dari sudut permasalahan sosial Pekerja sektor informal yang terbesar adalah di Kabupaten Natuna yaitu 83 % dan Kabupaten Bintan 48,1% sedangkan di  Kota  Batam  hanya  24,1  %  saja.  Hal  ini  konsisten  dengan  kontribusi  sektor  Industri pengolahan  diatas,  dimana  pada  sektor  industri  pengolahan  pekerjanya  bersifat formal.sedangkan sektor informal biasanya ditandai dengan sektor pertanian.
Dari  data  kuantitatif  diatas,  kita  melihat  bahwa  memang  telah  terjadi ketimpangan-ketimpangan  baik  struktural  maupun  ekonomi.  Permasalahannya    untuk sementara dapat kita simpulkan adalah permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata dan  ditambah  dengan  kebijakan  bidang  ekonomi  yang  memprioritaskan  batam  sebagai basis  perekonomian  seperti  industri,  perdagangan,  alih  kapal,  pariwisata  dan  juga  dalam infrastruktur.
Kota  Batam,  dalam  upaya  pengendalian  kependudukan  mempunyai  perangkat hukum  yaitu  Perda  No.2  Tahun  2001  tentang  penyelenggaraan  Pendaftaran  dan Pengendalian  kependudukan.  Perda  ini  dimaksudkan  untuk  meminimalir  pertumbuhan penduduk  kota  Batam.  Namun  keefektivitasan  perda  ini  masih  perlu  dipertanyakan mengingat  dari  tahun  ketahun  jumlah  pencari  kerja  di  Kota  Batam  semakin  meningkat secara  signifikan  demikian  juga  dengan  daya  tampung  Sekolah  yang  dari  tahun  ketahun semakin tidak mampu menampung anak usia sekolah.
Kebijakan  pengendalian  penduduk  melalui  instrumen  pengaturan  dapat  berjalan efektif  apabila  faktor-faktor  alamiah  kenapa  terjadi  urbanisasi  itu  dijawab  dahulu. Menurut  Michael  P.  Todaro  (2002)  ,  ada  beberapa  faktor  alamiah  dan  rasional  mengapa orang  melakukan  perpindahan  dari  suatu  daerah  ke  daerah  lain  yang  lebih  maju  adalah disebabkan :
1. Urbanisasi Desa-Kota, dirangsang oleh pertimbangan ekonomi yang rasional yang berhubungan dengan keuntungan dan biaya-biaya relative
2. Keputusan urbanisasi juga ditentukan tergantung pada tingkat selisih pendapatan yang  diharapkan    antara  pendapatan  di  kota  besar  dan  pendapatan  di  desa  asal. Besar  kecilnya  selisih  pendapatan  itu  ditentukan  oleh  2  variabel  pokok  yaitu selisih  besaran  aktual  di  kota  dan  desa  serta  besar  atau  kecilnya  kemungkinan mendapatkan pekerjaan  di  perkotaan  yang menawarkan tingkat  pendapatan  yang sesuai dengan yang diharapkan
3. Kemungkinan  mendapatkan  pekerjaan  berbanding  terbalik  dengan  tingkat pengangguran di kota.
Jumlah dan persentase penduduk miskin di Propinsi Kepulauan Riau pada periode Maret 2010-Maret 2011 menurun sebesar 100 orang, yaitu dari 129.660 orang pada tahun 2010 menjadi 129.560 orang pada tahun 2011. Persentase penduduk miskin menurun dari 8,05 persen menjadi 7,40 persen pada periode yang sama.
Jumlah  penduduk  miskin  daerah  pedesaan  menurun  39.380  orang,  dari  62.590 orang pada tahun 2010 menjadi 23.210 pada tahun 2011. Namun terjadi kenaikan jumlah penduduk  miskin  daerah  perkotaan  sebesar  39.270  orang,  yaitu  dari  67.080  orang  pada tahun 2010 menjadi 106.350 orang pada tahun 2011.
Penurunan  jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  selama  Maret  2010  –  Maret 2011 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut cukup stabil, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 6,39 persen. Namun peningkatan di daerah  perkotaan  dikarenakan  kebutuhan  dasar  bukan  makanan,  seperti perumahan, angkutan  dan  bensin  cukup  tinggi.  Akibatnya  penduduk  yang  tergolong  tidak  miskin namun  penghasilannya  berada  di  sekitar  garis kemiskinan banyak  yang  bergeser posisinya menjadi miskin

## Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau s.d. Agustus 2011
Jumlah angkatan  kerja pada  bulan  Agustus  2011  mencapai  847.997  orang,  meningkat sebanyak  21.462  orang  dibandingkan  dengan  keadaan  Agustus  2010,  yaitu  sebesar 826.535 orang; atau bertambah sebanyak 11.388 orang jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2011, yaitu sebesar 836.609 orang.
Jumlah penduduk yang  bekerja  pada  bulan  Agustus  2011  sebesar  781.824  orang, meningkat sebanyak 12.338 orang jika dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus 2010; atau meningkat sebanyak 4.098 orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2011.
Pada bulan Agustus 2010, struktur penduduk yang bekerja di sektor industri kembali naik dari 19,2 persen pada bulan Februari 2011 menjadi 25,0 persen.
Tidak  terserapnya  sejumlah  angkatan  kerja  dalam  lapangan  kerja  pada  beberapa  sektor menyebabkan  meningkatnya  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT)  dari  6,90  persen (Agustus 2010) atau 7,04 persen (Februari 2011) menjadi 7,80 persen. Dengan kata lain, TPT Kepri naik 0,90 persen dalam kurun waktu  1 tahun, atau turun sebesar 0,76 persen selama kurun waktu 6 bulan terakhir.
Pada  Agustus  2011,  penduduk  yang  bekerja  sebagai  buruh/karyawan/pegawai  masih mendominasi  struktur ketenagakerjaan Kepri  menurut  status  pekerjaan  utamanya,  yaitu dengan jumlah sebanyak 527.770 orang, atau sebesar 67,5 persen dari seluruh penduduk yang bekerja.
Untuk tingkat kabupaten/kota, tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kota Batam (8,57 persen)  dan  terendah  terdapat  di  Kabupaten  Lingga  (3,55  persen).  Adapun kabupaten/kota yang TPT-nya meningkat yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam.

## Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  untuk  mengadakan  penataan  persebaran penduduk di Propinsi kepulauan Riau, dapat diambil kesimpulan yang merekomendasikan  berbagai  kebijakan-kebijakan  yang  harus  diambil  untuk  menata persebaran  penduduk  yang  diharapkan  akan  menghapus  berbagai  kesenjangan- kesenjangan yang selama ini terjadi, baik kesenjangan penduduk, struktural, regional dan kesenjangan  lainnya  yang  melibatkan  seluruh  unsur  pemerintahan  kabupaten/kota  se Propinsi  Kepulauan  Riau,  karena  penataan  sebaran  kependudukan,  setiap  daerah  harus mempunyai  kesamaan  visi,  misi  dan  tujuan.  Untuk  itu,  berbagai  kebijakan-kebijakan dapat diambil diantaranya :

##  Upah  tenaga Kerja
Perbedaan  Upah tenaga kerja di setiap kabupaten/kota dapat menyebabkan terjadinya arus urbanisasi/migrasi ke daerah  yang upah tenaga kerjanya lebih tinggi. Kebijakan Upah tenaga kerja adalah keputusan penetapan UMK, UMS maupun UMP yang sama ataupun  mempunyai  selisih  yang  tidak  terlalu  besar    di  setiap  kabupaten/kota  di Kepulauan Riau.
 Perlakuan yang sama terhadap fasilitas khusus fiskal dan moneter Batam, Bintan dan Karimun yang telah menikmati fasilitas Bonded Zone Plus (BZP) mendapatkan kemudahan fiskal dalam interaksi ekonominya. Diharapkan fasilitas ini juga bisa dinikmati oleh Kabupaten  Natuna dan Kabupaten Lingga
 Kebijakan mendesentralisir lokasi pusat-pusat industri dan pertumbuhan ekonomi ke daerah lain
Kebijakan  ini  adalah  memindahkan  lokasi  pabrik/plant  ke  daerah  lain,  mengingat bahwa  tenaga  kerja  yang  terserap  dalam  industri  mayoritasnya  berasal  dari  Pulau Jawa, Sumatera dan kawasan Indonesia Bagian Timur.
 Penetapan  dan  pemilahan  zona  kegiatan  ekonomi  berdasarkan  keunggulan  dan potensi daerah
menetapkan  cluster  kegiatan  ekonomi,  beberapa  kebijakan  lain  adalah  Batam  harus konsisten  hanya  pada  sektor  Industri  dan  Perdagangan.  Pulau  bintan  konsentrasi dengan  Pariwisata,  Kabupaten  Karimun  dengan  Pertanian,  budidaya  kelautan  dan galangan  kapal,  serta  Kabupaten  Natuna  dan  Lingga  dengan  konsentrasi  pada pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata
 Meningkatkan  pembangunan  infrastuktur  didaerah  kab/kota  yang    sebaran penduduknya  minim  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan,  pelabuhan  dan  sarana transportasi.
 Akibat bertumpuknya infrastruktur di batam, maka berakibat segala kegiatan ekonomi baik yang domestik maupun internasional semuanya bertumpu di Kota Batam
 Pembangunan sarana kehidupan seperti sekolah, pelayanan kesehatan, Ketersediaan  Pelayanan  kesehatan  dan  sarana  pendidikan  yang  merata  dapat mencegah arus urbanisasi yang besar ke kota-kota yang relatif maju dan berkembang.
 Dari  segi  aparatur  pemerintahan,  perlu  menyiapkan  segera  SIAK  Online  (Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan)  yang  mencatat  secara  akurat  data  mutasi penduduk  yang  berhubungan  (link)  dengan    instansi  pendudukung  fasilitas  seperti PLN, ATB, Bandara, Pelabuhan, kepolisian, BPS dan Instansi lainnya