## Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

## Aulil Amri
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh aulil.amri@ar-raniry.ac.id
Abstrak: Perkawinan  beda  agama  memang  bukan  merupakan  hal  yang  baru bagi  masyarakat  Indonesia  yang  multikultural.  Perkawinan  tersebut  telah terjadi  di  kalangan  masyarakat  (di  berbagai  dimensi  sosialnya)  dan  sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan  beda  agama  tidak  dipermasalahkan,  bahkan  cenderung  selalu menuai  kontroversi  di  kalangan  masyarakat.  Ada  anggapan  bahwa penyebabnya  adalah  keberadaan  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  tidak mengakomodir  persoalan  perkawinan  beda  agama.  Persoalan  yang  muncul belakangan  ini  adalah  banyaknya  orang  yang  telah  beriman  tetapi  belum memeluk  agama  Islam.  Hal  ini  tentu  menjadi  permasalahan  tersendiri disamping  banyaknya  bebagai  pendapat  fuqaha  terhadap  perkawinan  beda agama  ini.  Konsep  dasar  dalam  Islam  bahwa  jika  orang-orang  musyrik tersebut  telah  beriman  maka  boleh  orang  muslim  menikah  dengannya. Selanjutnya  KHI  yang  berlandaskan  dengan  Inpres  Tahun  1991  tidak  lagi mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  hirarki  perundang-undangan  dan  UU Perkawinan  juga  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  pelarangan  nikah  beda agama  ini.  Perkawinan  adalah  salah  satu  media  dakwah  menyerukan  orang
menuju  ke  jalan  yang  benar  sesuai  dengan  ajaran  yang  bersumber  dari  al- Qur’an dan Hadis. Dengan ada peluang seperti ini, melalui jalan perkawinan diharapkan  calon  yang  telah  beriman  tersebut  mendapat  tuntunan  dan  ajaran dari pasangannya yang muslim. Dengan melalui proses pendekatan emosional dapat memahami Islam secara baik, sehingga menjadi muallaf dan memahami Islam secara utuh kedepannya.
Kata Kunci: Perkawinan, Iman, Beda Agama
Abstract: Different  religious  marriages  is  indeed  not  a  new  thing  for multicultural  Indonesian  society.  This  marriage  has  taken  place  in  the community  (in  various  social  dimensions)  and  has  been  going  on  for  a  long time.  However,  this  does  not  also  mean  that  the  issue  of  different  religious marriages is not a problem, and even tends to always cause controversy among the people. There is an assumption that the cause is the existence of Law No. 1 of  1974  which  does  not  accommodate  problems  of  different  religious marriages.  The  problem  that  arises  lately  is  the  number  of  people  who  have faith but have not converted to Islam. This is certainly a problem in addition to the many different opinions of the fuqaha towards different religious marriages. The basic concept in Islam is that if the polytheists have faithful then Muslims may  marry  him.  Furthermore KHI which  is  based  on  the  Inpres  of  1991  no longer  has  legal  force  in  the  hierarchy  of  legislation  and  the  Marriage  Law also does not explicitly regulate the prohibition of different religious marriages. Marriage is one of the da'wah media calling for people to go on the right path under  teachings  sourced  from  the  Qur'an  and  Hadith.  With  opportunities  like this, it is hoped that through the marriage awaited candidates have faithful will receive guidance and teachings from their Muslim partners. By going through the  emotional  approach  process,  you  can  understand  Islam  well,  so  that  you will become a Muslim and understand Islam fully in the future . Keywords: Marriage, Faithful, Different religious

## PENDAHULUAN
erkawinan  merupakan  bagian  dari  dimensi  kehidupan  yang  bernilai ibadah  sehingga  menjadi  sangat  penting,  Manusia  yang  telah  dewasa, dan  sehat  jasmani  serta  rohaninya  pasti  membutuhkan  teman  hidup untuk  mewujudkan  ketenteraman,  kedamaian  dan  kesejahteraan  dalam  hidup berumah  tangga.  Dengan  perkawinan  itu  pula  manusia  dapat  membentuk keluarga,  masyarakat  dan  bahkan  bangsa.  Karena  begitu  pentingnya  institusi perkawinan  tersebut  sehingga  agama-agama  yang  ada  di  dunia  ini  ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.
P
Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal  yang baru bagi masyarakat  Indonesia  yang  multikultural.  Perkawinan  tersebut  telah  terjadi  di kalangan  masyarakat  (di  berbagai  dimensi  sosialnya)  dan  sudah  berlangsung sejak  lama.  Namun  demikian,  tidak  juga  berarti  bahwa  persoalan  perkawinan beda  agama  tidak  dipermasalahkan,  bahkan  cenderung  selalu  menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  tidak  mengakomodir  persoalan perkawinan  beda  agama,  karena  perkawinan  campur  yang  dimaksud  dalam Pasal  57  UUP  adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaran,  bukan  karena perbedaan  agama.  Sementara  keberadaan  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  yang  berisi perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  sehingga  dalam  perkembangannya, keberadaan  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  dalam  proses  penggugatan  dan  diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Bagi  masyarakat  muslim  Indonesia,  kontroversi  dan  polemik  seputar perkawinan  beda  agama  selalu  menghangat  karena  beberapa  hal:  1)  sejak dikeluarkannya  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam, dimana  dalam  Buku  I  KHI  Pasal  40  huruf  (c)  menegaskan  bahwa  seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria  muslim.  Padahal  dalam  literatur  klasik  (kitab-kitab  tafsir  dan  fikih) cenderung  membolehkan  perkawinan  seorang  pria  muslim  dengan  wanita  ahli kitab;  2)  adanya  fatwa  MUI  Pusat  tahun  2005  yang  kembali  menegaskan tentang  keharaman  perkawinan  beda  agama,  baik  perkawinan  antara  seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim  dengan  wanita  ahli  kitab.  Hal  lain  yang  menjadikan  kontroversi  dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan  artis  yang  masih  ngetrend  dari  dulu  sampai  saat  ini.  Namun persoalannya  bagaimana  jika  seorang  wanita  non  muslim  atau  musyrik  telah beriman kepada Allah dan Muhammad merupakan Nabi-Nya, mengakui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, tetapi ia belum siap untuk masuk Islam. Apakah  wanita  seperti  ini  juga  dilarang  menikahinya  atau  sebaliknya?  Karena banyak  kasus  seperti  ini  terjadi  di  dunia  ini,  maka  perlu  adanya  kajian  lebih mendalam untuk membahas kasus seperti ini.

## PEMBAHASAN Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam
Dalam  literatur  klasik  tidak  dikenal  kata  Perkawinan  Beda  Agama secara  literal  dan  tidak  ditemukan  pembatasan  pengertian  secara  jelas,  namun pembahasan  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut  dimasukkan  pada  bagian
pembahasan  mengenai  wanita  yang  haram  dinikahi  atau  pernikahan  yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai az-zawaj bi al-kitabiyat , az-zawaj bi  al-musyrikat  atau  az-zawaj  bi  ghair  al-muslimah (perkawinan  dengan wanita-wanita  ahli  Kitab  yaitu  perkawinan  dengan  wanita-wanita  Yahudi  dan Nashrani),  perkawinan  dengan  wanita-wanita  musyrik  (orang-orang  musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.
Majlis Tarjih  dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan  yang menyebutkan  bahwa  Perkawinan  Beda  Agama  merupakan  pernikahan  antar agama,  yaitu  pernikahan  antara  orang  muslim/muslimah  dengan  non muslim/muslimah  atau  dengan  orang-orang  musyrik  dan  ahli  kitab (Muhammadiyah,  1989:  302).  Perkawinan  beda  agama  adalah  perkawinan antara  orang  yang  berlainan  agama,  yakni  orang  Islam  baik  pria  atau  wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam ( Syarifuddin, 2007: 102).
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  beda  agama adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang karena  berbeda  agama  menyebabkan  tersangkutnya  dua  peraturan  yang mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan hukum  agamanya  masing-masing  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan  Beda  Agama  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  kategori: pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik; kedua, Perkawinan  antara  seorang  pria  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab;  dan ketiga, Perkawinan  antara  seorang  wanita  muslimah  dengan  pria  non  muslim  (sama adanya musyrik atau ahli kitab) (Zuhdi, 1994: 4 & Syarifudin, 2006: 133-135).
Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik  dan  sebaliknya.  Para  ulama  sepakat  bahwa  seorang  pria  muslim diharamkan  menikah  dengan  seorang  wanita  musyrikah.  Pendapat  ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:
“Dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka beriman.  Sungguh  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik daripada  perempuan  musyrik  meskipun  dia  menarik  hatimu.  Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang  beriman)  sebelum  mereka  berima.  Sungguh,  hamba  sahaya  laki- laki  yang  beriman  lebih  baik  daripada  laki-laki  musyrik  meskipun  dia menarik  hatimu,  mereka  mengajak  ke  neraka,  sedangkan  Allah mengajak ke surge dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”
Menurut  Qatadah:  Maksud  dari  ayat “dan  janganlah  kamu  nikahi perempuan  musyrik,  sebelum  mereka  beriman” adalah  untuk  wanita  musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara
batin  dan  tidak  ada  nasakh  hukum  dari  ayat  tersebut.  (Ibn  Jarir  at-Thabari, 2000:  389)  Ayat  lain  tentang  pelarangan  perkawinan  antara  wanita  muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  perempuan-perempuan mukmin  datang  berhijrah  kepadamu,  maka  hendaklah  kamu  menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui  bahwa  mereka  (benar-benar)  beriman,  maka  janganlah kamu  kembalikan  mereka  kepada  orang-orang  kafir  (suami-suami mereka).  Mereka  tidak  halal  bagi  orang-orang  kafir  itu,  dan  orang- orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi  mereka  apabila  kamu  bayarkan  kepada  mereka  maharnya.
Dan  janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali  (pernikahan)  dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah  kamu  berikan  dan  (jika  suaminya  tetap  kafir)  biarkan  mereka meminta  kembali  mahar  yang  telah  mereka  bayarkan  kepada  mantan isterinya  yang  telah  beriman.  Demikianlah  hukum  Allah  yang ditetapkan-Nya  di  antara  kamu,  dan  Allah  Maha  Mengetahui, Mahabijaksana).”
Imam  Ath-Thabari  dalam  tafsirnya  menafsirkan  “ jika  kamu  telah mengetahui  bahwa  mereka  (benar-benar)  beriman,  maka  janganlah  kamu kembalikan  mereka  kepada  orang-orang  kafir  (suami-suami  mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji,  maka janganlah  mereka dikembalikan kepada suami mereka  yang kafir,  meskipun  isi  perjanjian  Hudaibiyah  yang  terjadi  antara  nabi  dan  orang- orang  musyrik  Quraisy  mengharuskan  mengembalikan  orang-orang  Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya  yang  beriman.  Sehingga  syarat  yang  diajukan  dalam  perjanjian  damai itu  tidak  berlaku  bagi  wanita-wanita  yang  berhijrah  kepada  nabi  yang  mereka diuji  dan  membuktikan  keimanan  dan  keislaman  mereka.  Mereka  tidak  boleh dikembalikan  pada  suami-suami  mereka,  karena  tidaklah  halal  wanita-wanita mukmin  itu  bagi  orang-orang  kafir,  dan  tidaklah  halal  pria  kafir  bagi  wanita- wanita mukminat (at-Thabari, 2000: 327).
Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “ dan janganlah kamu tetap berpegang  pada  tali  (pernikahan)  dengan  perempuan-perempuan  kafir”, Ath- Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita  kafir,  yaitu  mereka  wanita-wanita  musyrik  penyembah- penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan (at-Thabari, 2000: 329).
Ash-Shabuni  dalam  tafsirnya  juga  menjelaskan:  Jika  para  wanita  yang berhijrah  tersebut  telah  membuktikan  bahwa  mereka  benar-benar  beriman, maka  tidak  boleh  mereka  dikembalikan  kepada  suami  mereka  yang  kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan  bayarkanlah  mahar  atas  mereka  kepada  suami-suami  mereka  yang  kafir (sebagai  imbalan).  Begitu  pun  seorang  pria  yang  telah  beriman,  janganlah  ia mempertahankan  pernikahannya  dengan  wanita  yang  kafir  yang  tidak  ikut berhijrah  dengan  suaminya.  Sesungguhnya  ikatan  pernikahannya  telah  putus disebabkan  kekufuran,  Karena  Islam  tidak  membolehkan  menikahi  wanita musyrik (as-Shabuni, 1980: 553).
Dalam  ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  adanya  pelarangan  untuk  tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada  Allah.  Larangan  pernikahan  beda  agama  dengan  non  muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim  dengan  wanita  musyrik  maupun  antara  pria  musyrik  dengan  seorang wanita  muslimah.  Sekalipun  masih  terdapat  penafsiran  yang  berbeda  di kalangan  ulama  mengenai  siapa  yang  dimaksud  dengan  wanita  musyrik  yang haram  dinikahi.  Ulama  Tafsir  menyebutkan  bahwa  penafsiran  wanita  musyrik dalam  ayat  tersebut  adalah  wanita  musyrik  Arab  karena  pada  waktu  Al-Quran turun  mereka  belum  mengenal  kitab  suci  dan  mereka  menyembah  berhala. Sebagaian  yang  lainnya  mengatakan  bahwa  wanita  musyrik  itu  tidak  hanya sebatas  pada  wanita  musyrik  Arab,  akan  tetapi  bermakna  umum,  mencakup semua jenis kemusyrikan baik  dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya  juga  seorang  penyembah  berhala,  penganut  agama  Yahudi  dan Nashrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani (at-Thabari, 2000: 711-713; Ridha, 1367: 347).
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala,  tidak  dibolehkan  bagi  wanita  muslim  menikah  dengannya  dan mempertahankan  pernikahannya.  Dari  semua  tafsiran  diatas,  mereka  para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian  Hudaibiyah  di  antara  Nabi  SAW  dan  orang-orang  musyrik  Quraisy Mekkah.  Sehingga  hal  ini  memicu  perbedaan  pendapat  diantara  para  ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.
Kedua,  perkawinan  antara  seorang  pria  muslim  dengan  wanita  ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan  perkawinan  tersebut  dan  sebagian  dari  mereka  hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 :
“Pada  hari  ini  dihalalkan  kepada  bagimu  segala  yang  baik-baik, makanan  (sembelihan)  ahli  Kitab  itu  halal  bagimu  dan  makananmu halal  bagi  mereka.  Dan  (dihalalkan  bagimu  menikahi)  perempuan- perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang  beriman  dan  perempuan-perempuan  yang  menjaga  kehormtaman di  antara  yang  diberi  kitab  sebelum  kamu,  apabila  kamu  membayar maskawin  mereka  untuk  menikahinya,  tidak  dengan  berzina  dan  bkan untuk  menjadikan  perempuan  piaraan.  Barangsiapa  kafir  setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”
Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para  wanita  ahli  kitab,  yaitu  wanita  Yahudi  atau  Nashrani.  Al-Maraghi  dalam tafsirnya  mengatakan al-muhshanat yang  dimaksudkan  disini  yaitu  wanita- wanita  merdeka,  yaitu  dihalalkan  bagi  kalian  wahai  orang-orang  beriman, menikahi  wanita-wanita  merdeka  dari  kalangan  wanita  mukmin,  ataupun wanita-wanita  merdeka  dari  kalangan  orang-orang  yang  diberi  kitab  sebelum kamu,  yaitu  wanita-wanita  Yahudi  atau  Nashrani,  jika  kalian  memberikan kepada  mereka  mahar  ketika  menikahi  mereka  (al-Maraghi,  1969:  59).  Al- Qurthubi  juga  mengatakan  bahwa  Ibnu  Abbas  mengatakan,  wanita  ahlul  kitab disini  yaitu  mereka  yang  tinggal  di  kawasan  muslim  ( Darul  ‘Ahd ),  bukan mereka yang tinggal di negara non muslim (al-Qurthuby, tth: 79).
Ath-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini,  tafsir  yang  benar  adalah:  dihalalkan  menikahi  wanita-wanita  merdeka  dari kalangan  kaum  muslimin  ataupun  ahli  kitab.  Kata  Al-Muhshanat  bukanlah berarti  wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatannya,  tapi  wanita-wanita merdeka.  Karena  jika  ditafsirkan  wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatan, maka  budak  termasuk  di  dalamnya,  sedangkan  menikahi  budak  yang  non muslim  itu  dilarang.  Dan  beliau  menyimpulkan  bahwa  menikahi  wanita merdeka  yang  mukmin  ataupun  ahli  kitab  itu  halal  secara  mutlak,  wanita dzimmiyah  ataupun harbiyah, dia  yang merjaga kehormatannya ataupun tidak, selama  yang  menikahi  tidak  khawatir  akan  anaknya  kelak  condong  ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan zhahir ayat (at-Thabari, 2000: 589).
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  ayat “dan  janganlah  kamu  nikahi perempuan  musyrik,  sebelum  mereka  beriman” menunjukkan  haramnya  pria muslim  menikahi  wanita  majusi  dan  yang  menyembah  berhala.  Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat Al- Maidah  ayat  5.  Dalilnya  adalah  bahwa  kata  musyrikah  pada  ayat  Al-Baqarah tidak  mencakupi  ahli  kitab.  Terdapat  dalam  sebuah  riwayat  mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi (as-Shabuni, 1980: 287-289).
Landasan  lain  yang  dijadikan  dasar  adalah  apa  yang  pernah  dilakukan oleh  Rasulullah  saw  dan  beberapa  sahabatnya.  Nabi  Muhammad  saw  pernah
menikah  dengan  wanita  ahli  kitab  (Maria  al-Qibthiyah),  Usman  bin  Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nailah binti Al-Qarafisah Al- Kalabiyah),  Huzaifah  bin  Al-Yaman  pernah  menikah  dengan  seorang  wanita Yahudi,  sementara  sahabat  lain  pada  waktu  itu  tidak  ada  yang  menentangnya ataupun  melarangnya.  Namun  demikian,  ada  sebagian  ulama  melarang pernikahan  tersebut  karena  menganggap  bahwa  ahli  kitab  (Yahudi  dan Nashrani)  itu  termasuk  dalam  kategori  musyrik,  khususnya  dalam  doktrin  dan praktik  ibadah  Yahudi  dan  Nashrani  (Kristen)  yang  mengandung  unsur  syirik (trinitas),  dimana  agama  Yahudi  menganggap  Uzair  putera  Allah  dan mengkultuskan  Haikal  Nabi  Sulaiman,  sedangkan  agama  Kristen  juga menganggap  Isa  Al-Masih  sebagai  anak  Allah  dan  mengkultuskan  ibunya Maryam (Maria) (at-Thabari, 2000: 364; Ridha, 1367: 180).
Ketiga,  perkawinan  antara  seorang  wanita  muslimah  dengan  pria  non muslim  atau  kafir,  para  ahli  hukum  Islam  menganggap  perkawinan  tersebut dilarang  oleh  Islam,  sama  adanya  calon  suami  dari  ahli  kitab  (Yahudi  dan Kristen)  atau  pun  pemeluk  agama  lain  yang  mempunyai  kitab  suci  seperti Hindu  dan  Budha  atau  pun  pemeluk  agama  kepercayaan  yang  tidak  memiliki kitab suci.
Maksud  dari  lafaz  musyrik  pada  ayat “dan  janganlah  kamu  nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah semua orang kafir yang tidak  beragama  Islam,  yaitu  watsani  (penyembah  berhala),  majusi,  yahudi, nasrani  dan orang  yang  murtad dari  Islam. Semua  yang disebutkan tadi haram bagi  mereka  menikahi  wanita-wanita  muslimah.  Seorang  suami  mempunyai kekuasaan  atas  istri,  ada  kemungkinan  sang  suami  memaksa  istrinya  untuk meninggalkan  agamanya  dan  membawanya  kepada  yahudi  atau  nasrani.  Pada umumnya,  anak  akan  mengikuti  agama  ayahnya,  jika  ayahnya  yahudi  atau nasrani  maka  mereka  akan  mengikutinya.  Sedangkan  seorang  pria  muslim,  ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. percaya dengan risalah mereka dan turunnya  taurat  dan  injil.  Seorang  muslim  tidak  akan  menyakiti  istrinya  yang merupakan  seorang  yahudi  atau  nasrani  dengan  alasan  keimanan  mereka  yang berbeda.  Berbeda  jika  suami  yang  tidak  mempercayai  Al-Qur’an  dan  Nabi Muhammad Saw., dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti  wanita  muslimah  dan  meremehkan  agamanya  ( as-Shabuni,  1980: 289-290) .
Selain  menyebut  Yahudi  dan  Nasrani,  Al-Qur’an  juga  beberapa  kali menyebutkan pemeluk agama Shabi’ah (al-Baqarah, 2: 62; al-Maidah, 5:69; al- Hajj, 22: 17); Majusi serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran kitab  suci)  Nabi  Ibrahim-yang  bernama  Syit  dan  shuhuf  Nabi  Musa  yang bernama  Taurat  (al-A’la,  87:  19),  dan  kitab  Zabur  yang  diwahyukan  kepada Nabi  Dawud.  Penyebutan  agama-agama  ini  mungkin  sangat  terkait  dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu.    Sementara  mengawini  wanita  yang  berkitab  di  luar  Yahudi,  Nasrani,
Majusi,  dan  Shabi’ah  juga  ada  dua  pendapat.  Ulama  madzhab  Hanafi menyatakan: barangsiapa memeluk agama samawi, dan baginya suatu kitab suci seperti shuhuf  Ibrahim dan Dawud maka  adalah  sah mengawini  mereka selagi tidak  syirik.  Karena  mereka  berpegang  pada  semua  kitab  Allah  maka dipersamakan  dengan  orang  Yahudi  dan  Nasrani.  Sedangkan  ulama  madzhab Syafi’i dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya  berisi  nasehat-nasehat  dan  perumpamaan-perumpamaan,  serta  sama sekali tidak memuat hukum.
Mengenai  wanita  shabi’ah,  para  fuqaha  madzhab  Hanafi  berpendapat bahwa  mereka  sebenarnya  termasuk  Ahli-kitab,  hanya  saja  kitabnya  sudah disimpangkan  dan  palsu.  Mereka  disamakan  dengan  pemeluk  yahudi  dan nasrani,  sehingga  pria  mukmin  boleh  mengawininya.  Sedangkan  para  fuqaha’ Syafi’iyah dan Hanabilah membedakan antara Ahli Kitab dan penganut agama Shabi’ah. Menurut mereka, orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan Islam dalam hal-hal pokok agama ( ushul ad-din ) membenarkan rasul-rasul dan mengimani  kitab-kitab.  Barang  siapa  yang  berbeda  darinya  dalam  hal  pokok- pokok  agama  (termasuk  shabi’ah)  maka  ia  bukanlah  termasuk  golonganya. Oleh  karena  itu,  hukum  mengawininya  juga  seperti  mengawini  penyembah berhala, yakni haram.

## Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Fatwa  MUI  dan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah
Musyawarah  Nasional  MUI  ke-VII  pada  tanggal  26-29  Juli  2005  di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram  dan  tidak  sah;  2)  Perkawinan  pria  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan  pada  pertimbangan:  a)  bahwa  belakangan  ini  disinyalir  banyak terjadi  perkawinan  beda  agama;  b)  bahwa  perkawinan  beda  agama  ini  bukan saja  mengandung  perdebatan  di  antara  sesama  umat  Islam,  akan  tetapi  juga mengandung  keresahan  di  tengah-tengah  masyarakat;  c)  bahwa  di  tengah- tengah  masyarakat  telah  muncul  pemikiran  yang  membenarkan  perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi  manusia dan kemaslahatan, dan;  d) bahwa untuk  mewujudkan  dan  memlihara  ketenteraman  kehidupan  berumahtangga, MUI  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  perkawinan  beda  agama untuk dijadikan pedoman (MUI, 2011: 477-481).
Sementara  Muktamar  Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah  ke XXII,  tanggal  12-16  Februari  1989  di  Malang  Jawa  Timur,  menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar  Agama.  Menurut  keputusan  Muktamar  tersebut,  nikah  antar  agama hukumnya haram. Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahlu kitab  atau  pria  musyrik  dan  kafir  adalah  haram  (Keputusan  Muktamar  Tarjih:
301-308).  Kedua  Institusi  keagamaan  di  atas  baik  MUI  maupun  Majlis  tarjih dalam  menetapkan  status  hukum  perkawinan  beda  agama  menggunakan landasan  hukum  yang  hampir  sama,  yaitu  berdasarkan  pada  Al-Quran,  As- Sunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

## Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan
Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuahanan  Yang  Maha  Esa.  Kata  “ikatan  lahir  batin”  dalam  pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan  lahir  saja,  atau  hanya  dengan  ikatan  batin  saja,  namun  harus  keduanya ada  dalam  perkawinan.  Ikatan  lahir  dapat  dimaknai  bahwa  perkawinan  adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  untuk  hidup  bersama,  sebagai  suami  isteri.  Ikatan ini  dapat  juga  disebut  sebagai  “ikatan  formal”  yakni  hubungan  formal  yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat . Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai  sebagai  hubungan  yang  tidak  formil,  artinya  suatu  ikatan  yang  tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh (Saleh, 1992: 14-15).
Pengertian  perkawinan  di  atas  mengadung  beberapa  aspek.  pertama: aspek  yuridis,  karena  di  dalamnya  terdapat  ikatan  lahir  atau  formal  yang melahirkan  hubungan  hukum  antara  suami  isteri;  kedua:  aspek  sosial,  dimana perkawinan  merupakan  hubungan  yang  mengikat  dirinya,  orang  lain  dan masyarakat;  ketiga:  aspek  religius,  yaitu  dengan  adanya  tujuan  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  dasar  dalam  pembentukan  keluarga  yang kekal dan bahagia.
Perkawinan  sebagai  salah  satu  perjanjian  yang  merupakan  perbuatan hukum,  mempunyai  akibat  hukum.  Adanya  akibat  hukum  penting  sekali hubungannya  dengan  sah  tidaknya  perbuatan  hukum  itu.  Dalam  Pasal  2  UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu; (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  Pasal  ini  terdapat  penegasan  bahwa  perkawinan,  baru  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  hukum  yang  sah  apabila  dilakukan  menurut ketentuan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing,  sebagaimana  dalam penjelasan  Pasal  2  UUP  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing- masing agama dan kepercayan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1)  Negara  berdsarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Di  Indonesia,  Perkawinan  Beda  Agama,  sebelum  lahirnya  UUP  No.  1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan “Perkawinan Campur”, sebagaimana diatur pertama kali dalam Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad 1898 No. 158,  yang  merupakan  Peraturan  Perkawinan  Campur/PPC).  Dalam  PPC tersebut  terdapat  beberapa  ketentuan  tentang  perkawinan  campur  (perkawinan beda agama):
Pasal 1:  Pelangsungan  perkawinan  antara  orang-orang  yang  di  Hindia
Belanda  tunduk  kepada  hukum  yang  berbeda,  disebut
Perkawinan Campur.
Pasal  6  ayat  (1):  Perkawinan  campur  dilangsungkan  menurut  hukum yang  berlaku  atas  suaminya,  kecuali  izin  para  calon  pasangan kawin yang selalu disyaratkan.
Pasal  7  ayat  (2):  perbedaan  agama,  golongan,  penduduk  atau  asal  usul tidak  dapat  merupakan  halangan  pelangsungan  perkawinan. Pasal-pasal  tersebut  di  atas  menegaskan  tentang  pengaturan perkawinan beda agama, bahkan  disebutkan, perbedaan agama tidak  dapat  dijadikan  alasan  utnuk  mencegah  terjadinya perkawinan.
PPC  tersebut  dikeluarkan  secara  khusus  oleh  Pemerintah  Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam Indische Staats  Religing  (ISR)  yang  merupakan  Peraturan  Ketatanegaran  Hindia.  Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa  (teramasuk  di  dalamnya  Jepang);  golongan  pribumi  (Indonesia)  dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. (Mudiarti Trisnaningsih ,
2007: 57)
Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di  atas,  tidak  dikenal  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974.  Pasal  yang  dijadikan landasan  perkawinan  beda  agama  pada  UUP  adalah  Pasal  2  ayat  (1): Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 hurup (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang  kawin;  serta  Pasal  57:  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarga-negaraan  dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

## Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan
Perkawinan  Beda  Agama  menurut  pemahaman  para  ahli  dan  praktisi hukum  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  secara  garis  besar  dapat dijumpai  tiga  pandangan.  Pertama,  perkawinan  beda  agama  tidak  dapat dibenarkan  dan  merupakan  pelanggaran  terhadap  UUP  Pasal  2  ayat  (1):
Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  dan  Pasal  8  huruf  (f):  bahwa  perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda  agama  dianggap  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum  oleh  pejabat  pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sedangkan  dalam  Islam  ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.
Kedua,  perkawinan  beda  agama  adalah  diperbolehkan,  sah  dan  dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman tertulis  dalam  Pasal  57  UUP,  yaitu  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur  perkawinan  antara  dua  orang  yang  memiliki  kewarganegaran  yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.  Menurutnya,  pelaksanaannya  dilakukan  menurut  tata  cara  yang  diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.
Ketiga,  UUP  tidak  mengatur  masalah  perkawinan  antaragama.  Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan- peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan,  sejauh  telah  diatur  dalam unadang-undang  ini,  maka  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Namun  karena  UUP belum  mengaturnya,  maka  peraturan-peraturan  lama  dapat  diberlakukan kembali,  sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan pekawinan campur (PPC) (Berkatullah dan Prasetyo, 2006: 147-148).
Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa  UUP  perlu  disempurnakan,  mengingat  adanya  kekosongan  hukum tentang  perkawinan  beda  agama.  Argumentasi  yang  dibangun  kelompok tersebut didasarkan pada empat hal,  yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda  agama;  2)  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  plural,  sehingga perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  dihindarkan;  3)  persoalan  agama  adalah bagian  dari  hak  asasi  seseorang;  dan  4)  kekosongan  hukum  dalam  bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.
Di  sisi  lain,  mayoritas  masyarakat  Muslim  di  Indonesia  berpandangan bahwa  UUP  tidak  perlu  disempurnakan  dengan  mencantumkan  hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  telah  mengatur  hukum  perkawinan  beda agama  secara  jelas  dan  tegas.  Ungkapan  ini  ada  benarnya,  karena  umat  Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan  perkawinan  secara  “sekuler”,  dan  tertutup  pula  kemungkinan
seorang  wanita  muslimah  untuk  menikah  dengan  pria  non  muslim,  demikian halnya  perkawinan  seorang  pria  muslim  dengan  wanita  musyrik,  karena pernikahan  tersebut  dilarang  (dianggap  tidak  sah)  menurut  hukum  Islam. Sebenarnya,  dengan  adanya  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan  beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan  peninggalan  Belanda  (PPC)  mengizinkan  penduduk  Indonesia untuk melakuan perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf  (c)  yang  menyatakan  bahwa  dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  karena  keadaan  tertentu;  diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa  seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan  bahwa  menurut  KHI,  seorang  wanita  non  muslim  apa  pun  agama yang  dianutnya  tidak  boleh  dinikahi  oleh  seorang  pria  yang  beragama  Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.
Secara  struktur  pembahasan  KHI  yang  menempatkan  status  hukum perkawinan  beda  agama  dalam  bab  yang  membahas  tentang  “larangan perkawinan”,  jika  dicermati,  dapat  dikategorikan  sebagai  pembaharuan  yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat  melalui  beberapa  jalur,  yaitu:  1)  Jalur  penelaahan  kitab-kitab  fikih, yang  dilakukan  dengan  melibatkan  tujuh  IAIN  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia,  khususnya  Fakultas  Syariah.  Dalam  penelaahan  kitab-kitab  fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2)  Jalur  wawancara  dengan  ulama-ulama  yang  mempunyai  keahlian  di  bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya,
Banjarmasin,  Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di  Direktorat  Pembinaan  Badan Peradilan Agama Islam  terhadap  sepuluh  Himpunan  Putusan  PA;  4)  Jalur  studi  banding  ke Marokko,  Turki  dan  Mesir  oleh  tim  dari  Kemenag  RI  (H.  Marani  Basran  dan Mukhtar  Zarkasyi)  (Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam, 1985: 166-168).

## Problematika Perkawinan Beda Agama
Dari  penjelasan  diatas  sangat  jelas  bahwa  perkawinan  wanita  muslim dengan pria non muslim atau musyrik adalah haram karena akan terjerusnya si wanita  tersebut  kepada  agama  yang  dianut  oleh  suaminya  jika  ia  menikah. Begitupun  dengan  perkawinan  pria  muslim  dengan  wanita  non  muslim  atau musyrik secara tegas al-Qur’an melarang hal tersebut walaupun ulama berbeda
pendapat dalam menafsirkannya. Persoalan yang muncul saat ini adalah banyak orang-orang  non  muslim  dan  kafir  khususnya  orang-orang  yang  beragama Kristen  mengakui  bahwa  Allah  adalah  Tuhan,  Isa  As  dan  Muhammad  adalah Nabi  dan  Rasul-Nya,  ada  yang  melafazkannya  dengan  bahasa  arab,  ada  yang tidak melafazkannya dengan bahasa arab, dan ada juga  yang belum siap untuk masuk Islam karena alasan-alasan tertentu.
Fenomena diatas  sangat  menarik dikaji  dengan pernikahan beda agama dalam Islam. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim tetapi ia  telah  mengakui  bahwa  Allah  adalah  Tuhan  dan  Muhammad  adalah  Rasul- Nya maka perkawinannya dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan dengan ayat “dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka beriman”. Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi wanita selama  ia  masih  dalam  kemusyrikannya.  Jika  wanita  itu  beriman,  maka  pria muslim  bisa  menikah  dengan  wanita  yang  telah  beriman  itu.  Dalam  ayat tersebut yang menjadi syarat adalah keimanan seseorang bukan telah beragama Islamnya  seseorang  dan  menjalankan  ajaran  Islam  sebagaimana  mestinya. Makna  iman  disini  adalah  beriman  kepada  Allah  Swt.  dan  percaya  bahwa Muhammad  Saw  Rasul-Nya.  Harapannya,  pria  muslim  yang  akan  menikahi wanita  ini  nantinya  akan  menuntun  dan  mengajarkan  istrinya  tentang  ajaran- ajaran  Islam.  Jika  bukan  dengan  jalan  perkawinan  seperti  ini,  siapa  yang  akan menuntun  dan  mengajarkan  Islam  secara  baik  sedangkan  disekeliling  dan keluarganya merupakan orang-orang non muslim. Perkawinan adalah salah satu media  dakwah  menyerukan  orang  menuju  ke  jalan  yang  benar  sesuai  dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis.
Untuk  perkawinan  wanita  muslim  dengan  pria  non  muslim  tetapi  ia telah  beriman  kepada  Allah  dan  Muhammad  adalah  Rasul-Nya,  maka perkawinan  seperti  ini  juga  dibolehkan  dengan  berlandaskan  ayat “dan janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka  beriman” .  Inti dari makna ayat  ini adalah tidak diperbolehkan menikahi  pria selama ia masih dalam  kemusyrikannya.  Jika  pria  itu  beriman,  maka  wanita  muslim  bisa menikah  dengan  pria  beriman  tersebut.  Akan  tetapi  sangat  dikhawatirkan  jika seorang  pria  ini  menikah  dengan  wanita  muslim,  ada  kemungkinan  keimanan pria  tersebut  hanya  sebagai  siasat  atau  kepentingan  tersendiri  bagi  si  pria tersebut. Kita misalkan niat dari pria tersebut untuk memaksa wanita muslim ini untuk  meninggalkan  agamanya  dan  membawanya  kepada  yahudi  atau  nasrani jika  telah  menjadi  istrinya,  karena  peranan  suami  dalam  rumah  tangga  sangat berpengaruh  sebagai  kepala  keluarga.  Maka  kemudharatan  yang  timbul  akan lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini senada dengan kaidah fikih ( ِدِساَفَمْلا ُءْرَد
مَّدَقُم ىَلَع
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج )  menolak  mudharat  lebih  didahulukan  dari  mengambil manfaat. Maka  pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim yang telah beriman  lebih  baik  dihindarkan,  karena  tidak  semua  orang  tulus  beriman  dari hatinya melainkan ada  misi-misi  tertentu  yang  akan dilaksanakannya.  Berbeda
kasusnya  dengan  seorang  pria  muslim,  ia  tidak  akan  menyakiti  istrinya  yang merupakan seorang non muslim berbeda imannya atau yang telah beriman.
Dari penjelasan diatas, ada beberapa kaidah atau acuan yang ditawarkan yang  perlu  dicermati,  yaitu:  tidak  ada  keharaman  atas  nama  agama,  kecuali dengan wahyu Allah. Jika persoalan halal dan haram atas nama agama menjadi hak Allah, maka setiap kajian dan pembahasan halal dan haram yang dilakukan harus berlandaskan Wahyu Allah. Jadi penetapan halal dan haram sesuatu yang harus  berlandaskan  pada  al-Quran  dan  Hadis.  Penghalalan  dan  pengharaman yang tidak berlandaskan dengan wahyu berarti mengada-ngada dan merupakan kebohongan  atas  nama  Allah,  sebab  halal  dan  haram  atas  nama  agama  tetap hanya hak Allah semata.
Perkawinan pria muslim dengan  wanita non muslim menuai  perbedaan pendapat  dikalangan  fuqaha.  wanita  muslim  dengan  pria  non  muslim,  yang menurut  perspektif  fikih,  fatwa  MUI  dan  Majlis  Tarjih  serta  KHI  jelas diharamkan.  Namun  dalam  ayat  menyebutkan  keimanan  seseorang  yang menjadi  acuan  dalam  perkawinan  beda  agama.  Maka  dengan  fenomena  yang terjadi,  diperlukan  pengkajian  hukum  perkawinan  beda  agama  terhadap  realita yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang yang secara tegas dan lugas ketentuannya.
Konteroversi  perkawinan  beda  agama  dalam  UUP  tidak  lepas  dari konteks  historisnya,  dimana  proses  penyusunan  dan  perumusan  UUP merupakan  hasil  tawar  menawar  dari  berbagai  kepentingan  di  antara  fraksi- fraksi  yang  ada  ketika  itu,  sehingga  aspirasi  masyarakat  belum  mndapatkan respon  yang  memadai,  meskipun  telah  berusaha  untuk  meminimalisir  dengan memilih  sistem  unifikasi  terbatas  yaitu  dengan  mengadakan  kesatuan ketentuan-ketentuan  di  dalam  perkawinan  dengan  memberi  tempat  bagi kekhususan  yang  dizinkan  oleh  agama  masing-masing.  Namun  dalam prakteknya  masih  saja  warga  Negara  Indonesia  yang  melangsungkan perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri  dapat  mendaftarkan  perkawinannya  di Indonesia.  UUP  yang  telah  ada  tidak  tegas  mengatur  perkawinan  beda  agama, maka  ada  celah  masyarakat  Indonesia  untuk  melakukan  perkawinan  beda agama.  Terkait  perkawinan  beda  agama  harus  diperhatikan  aspek  keimanan calon  pasangannya  sesuai  dengan  ketentuan  ayat  al-Qur’an  yang  telah dipaparkan.
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  unifikasi  hukum  Islam  yang berhasil disahkan pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan sebuah  undang-undang,  implementasi  KHI  bersifat  fakultatif,  yaitu  ketentuan- ketentuan  hukum  Islam  yang  boleh  dikatakan  sebagai  hasil  ijtihad  kolektif  ala Indonesia  yang  tertuang  dalam  Inpres  No.  1  Tahun  1991.  Namun  seiring perkembangan  zaman  dengan  lahirnya  undang-undang  no  12  tahun  2011 tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  KHI  tidak  mempunyai kekuatan hukum  yang mengikat kepada masyarakat hukum  Indonesia. Dengan
begitu KHI tidak ada bedanya dengan fatwa-fatwa, aturannya boleh diikuti dan boleh  ditinggalkan  yang  tidak  ada  akibat  hukumnya  jika  tidak  mengikuti peraturan yang tertulis di dalam KHI.
Hukum  Islam  itu  sendiri  mengalami  proses  dan  perubahan  sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi permasalahan yang timbul di masyarakat. Berbeda dengan isi pasal KHI yang menutup rapat perkawinan pria muslim  dengan  wanita  non  muslim  atau  sebaliknya.  Maka  elastisitas  ajaran Islam  tidak  ditemukan  dalam  pasal  tersebut.  Hukum  pencuri  yang  sudah  jelas dipotong tangan dapat berubah hukumnya di zaman Umar bi Khattab r.a. mulai lahirnya  KHI  sampai  sekarang    sekitar  29  tahun  lamanya,  seharusnya  hukum Islam  itu  sendiri  harus  bisa  menjadi  fleksibel  dan  elastis  terhadap  kondisi masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya dengan memandang sadd adz-dzari’ah .

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan  sebagai  berikut: pertama, dalam  perjalanan  historisnya,  persoalan perkawinan  beda  agama  selalu  menjadi  kontroversi  di  kalangan  umat  Islam sampai  saat  sekarang  ini  dan  kedepannya.  Hal  itu  dikarenakan  adanya  pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan  tidak  bisa  diganggu-gugat,  sementara  di  sisi  lain  pihak-pihak  yang  ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.
Kedua, untuk  menentukan  status  hukum  perkawinan  beda  agama  perlu dilakukan  pembacaan  ulang  terhadap  teks-teks  yang  berpotensi  memperkuat dan  memperkaya  keputusan  yang  akan  diambil  dengan  menggunakan pendekatan  komprehensif,  kontekstual  dan  multi  analisis.  Disamping memperhatikan  hail-hasil  penelitian  terhadap  pasangan  beda  agama,  sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan doktrin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Asjmuni,  1976. Qaidah-qaidah  Fiqhiyah  (Qawa’id  Fiqhiyah) ,
Jakarta: Bulan Bintang.
Al-Maraghi, 1969. Tafsir al-maraghi , Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby. Al-Qurthuby,  t.th. Jami’  li  Ahkam  Qur’an ,  Al-Qahirah:  Darel  Kutub  Al- Mishriyah.
As-Shabuni,  Muhammad  Ali,  1980. Rawȃi’  Al-Bayȃn  Tafsȋr  Ȃyȃt  Al-Ahkȃm min Al-Qur’ȃn , Vol. I, Damsyiq: Maktabah Al-Ghazali. As-suyuti,  Abruhhaman,  1403  H. Al-Asybah  wa  An-Nazair ,  Beirut:  Dar  Al-
Kutub Al-‘Ilmiyah.
at-Thabari,  Ibn  Jarir,  2000. Jami’  al-Bayan  fi  Ta’wil  Al-Quran ,  t.tp:  Muassah Ar-Risalah.
Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006. Hukum Islam Menjawab Tantangan  Zaman  yang  Terus  Berkembang ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam,  1985. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Islam Departemen Agama, Kenang- kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta.
Kamal, Zainal dan Musda Mulia, 2003. Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan
Antar Agama , Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
Keputusan  Muktamar  Tarjih  Muhammadiyah  ke  XXII,  1989,  Malang  Jawa
Timur
Majlis Ulama Indonesia, 2011, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , Jakarta. Ridha, Rasyid, 1367 H. Tafisr Al-Manar , Kairo: Dar Al-Manar.
Saleh, K. Wantjik, 1992. Hukum Perkawinan Indonesia ,  Jakarta: Ghalia.
Sodik, Mochamad, Mencairkan Kebekuan Fiqh: Membaca KHI dan CLD KHI bersama  Musda  Mulia,  Jurnal  Ilmu  Syariah  Asy-Syir’ah,  Vol.  38, No.II, 2004
Syarifudin,  Amir,  2006. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan , Bogor: Kencana.
, 2007. Garis-garis besar Fiqh , Bogor: Kencana. Trisnaningsih,  Mudiarti,  2007. Relevansi  Kepastian  Hukum  dalam  Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia , Bandung: Penerbit Utomo.
Zuhdi, Masjfuk, 1994. Masail Fiqhiyah , Jakarta: Gunung Agung.