## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERAN ORGANISASI ISLAM DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM

## THE ROLE OF ISLAMIC ORGANIZATIONS IN INDONESIAN IN THE DEVELOPMENT AND ENFROCEMENT OF ISLAMIC LAW

## Jamaluddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: jamaluddinjalil218@gmail.com

## Misbahuddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: misbahuddin08121970@gmail.com

## Kurniati
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id Keywords : ABSTRACT Law, Islamic organization, Indonesia, enforcement This  study  aims  to  determine  the  role  and  influence  of  Islamic organizations in the formation and development of Islamic law in Indonesia. This research is a qualitative library research with a normative  and  conceptual  theological approach.  The  results  of the  study  indicate  that  the  development  of  Islamic  law  in Indonesia  cannot  be  separated  from  the  role  of  Islamic organizations  from  time  to  time,  starting  from  the  time  of independence  to  the  present.  Of  each  Islamic  organization  in Indonesia,  each  has  its  own  character  and  influence  in  the development and enforcement of Islamic law, but generally carry out  religious  activities  (da'wah),  education,  health,  social, political  services,  to  economic  empowerment.  Many  Islamic organizations  have  contributed  significantly  to  the  growth  and development  of  Islamic  law  in  Indonesia  through  their  legal institutions. It is intended that Islamic law applied in Indonesia has an Indonesian personality or has an Indonesian perspective. Reforms  in  Islamic  law  in  Indonesia  are  carried  out  gradually and not only in the field of worship/religion (diyānī), but also in the field of qaḍā'i (judicial) through fatwas issued by the Islamic legal institutions of each organization. Kata kunci : ABSTRAK hukum, Indonesia, organisasi Islam, penegakan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  dan  pengaruh ormas  Islam  dalam  pembentukan  dan  pengembangan  hukum Islam  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan  (library  research)  yang  bersifat  kualitatif  dengan pendekatan  teologi  normatif  dan  konseptual.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengembangan  hukum  Islam  di  Indonesia tidak  lepas  dari  peran  ormas-ormas  Islam  dari  masa  ke  masa, mulai  dari  masa  kemerdekaan  hingga  masa  kini.  Dari  setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia, masing-masing memiliki karakter dan pengaruh tersendiri dalam pengembangan dan upaya penegakan hukum Islam, Namun umumnya melakukan kegiatan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
keagamaan  (dakwah),  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi. Organisasi-organisasi Islam  banyak  memberikan  andil  yang  cukup  besar  dalam pertumbuhan  dan  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia melalui  lembaga-lembaga  hukumnya.  Hal  ini  bertujuan  agar hukum  Islam  yang  diterapkan  di  Indonesia  berkepribadian Indonesia  atau  berwawasan  ke  Indonesiaan.  Pembaruan  dalam hukum  Islam  di  Indonesia  dilakukan  secara  bertahap  dan  tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (diyānī), tetapi juga dalam  bidang  qaḍā’i  (yudisial)  melalui  fatwa-fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  hukum  Islam  masing-masing organisasi.
Diterima : 30 Juni 2022; Direvisi : 9 Agustus 2022; Disetujui : 9 Agustus 2022; Tersedia online : 12 Agustus 2022
How  to  cite:  Jamaluddin,  Misbahuddin,  Kurniati, “ Peran  Organisasi  Islam  di  Indonesia dalam  Pengembangan  dan  Penegakan  Hukum  Islam ,” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang Hukum Islam Vol. 3, No.2 (2022): 130-143. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.567.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, disusul secara berturut- turut oleh Pakistan, India, Bangladesh, dan Turki. Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia  memiliki  peranan  penting  di  dunia  Islam  sehingga  posisinya  cukup diperhitungkan. Munculnya Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia Internasional juga  didukung  oleh  realitas  sejarah  yang  dibuktikan  dengan  munculnya  ormas- ormas Islam di Indonesia yang sebagian besar telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Sejarah  ormas  Islam  sangat  panjang.  Mereka  hadir  melintasi  berbagai zaman  sejak  masa  kolonialisme  Belanda,  penjajahan  Jepang,  pasca-kemerdekaan Orde Lama, era pembangunan Orde Baru, dan masa demokrasi Reformasi sekarang ini. Dalam lintasan zaman yang terus berubah itu, satu hal yang pasti, ormas-ormas Islam telah memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Islam di Indonesia. Dinamika hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ormas-ormas  Islam dalam mendorong pengembangan dan penerapannya. Hukum Islam telah mengalami perkembangan yang pesat berkat peran ormas Islam yang diaktualisasikan  melalui  kegiatan  di  berbagi  bidang,  seperti  bidang  pendidikan, kesehatan, hingga politik.
Agar tulisan ini lebih fokus, maka dirumuskan submasalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran ormas Islam terhadap hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana karakter dan pengaruh ormas Islam di Indonesia? Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal, artikel  ilmiah,  kemudian  dijelaskan  secara  naratif .  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  teologi  normatif  ( normative  theolog approach) dan pendekatan konseptual ( Conceptual approach ).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peran  ormas  Islam  terhadap hukum  Islam  di  Indonesia,  dan  untuk  mengetahui  karakter  dan  pengaruh  ormas Islam di Indonesia.
Penulis  telah  menelusuri  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Misbahuddin, Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam
2. Muh. Taqwin Tahir, Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkembangan Hukum Islam Indonesia (Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam Dan Front Pembela Islam)
3. Nur Rahmah Hayati, Kiprah Ormas Islam di Bidang Pendidikan;
4. Rifqi  Ridlo  Phahlevy,  Transformasi  Peran  Ormas  Dalam  Kontruksi Penegakan Hukum di Indonesia.
Di antara penelitian yang telah dilakukan tersebut, secara umum membahas tentang peran ormas Islam di Indonesia. Akan tetapi belum menyentuh secara rinci mengenai  karakter  dan  pengaruh  ormas  dalam  pengembangan  dan  penegakan hukum Islam di Indonesia.
Berdasarkan keterangan tersebut maka melalui tulisan ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai peran organisasi-organisasi Islam dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Definisi Ormas Islam
Organisasi  masyarakat  atau  disingkat  ormas  adalah  suatu  istilah  yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan  tertentu  berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Ormas  dapat  dibentuk berdasarkan  beberapa  kesamaan  atau  tujuan,  misalnya:  agama,  pendidikan,  dan sosial. Dengan demikian, ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Qur’an dan hadis serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya. 1 Jadi, ormas Islam adalah  organisasi  berbasis  massa  yang  bergerak  dalam  berbagai  bidang,  seperti bidang agama, pendidikan, sosial, maupun budaya.

## Peran Ormas Islam terhadap hukum Islam di Indonesia
Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu  dan masyarakat  memiliki kebebasan berserikat,  berkumpul, dan berpendapat yang dijamin secara konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai  ormas  telah  tercantum  dalam  Undang-undang  (UU)  Nomor  17  Tahun
1 Abdul  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 71 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017. 2 Fakta  tersebut  semakin  menguatkan  eksistensi  ormas  Islam  di  Indonesia  dengan berbagai latar belakang afiliasi dan bergerak di bidang yang berbeda-beda.
Ormas  sejatinya  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya  tujuan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.
a. Ormas Islam di Masa Kemerdekaan
Sejak sebelum kemerdekaan, Islam telah menjadi kekuatan penting dalam perjuangan  memperebutkan  kemerdekaan  Indonesia.  Muncul  berbagai  macam organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia dan mengusir penjajah dari tanah air. Uniknya, para penggagas gerakan Islam di Indonesia  di  era  sebelum  kemerdekaan  dan  pasca-kemerdekaan  berasal  dari  dua model  pendidikan  yang  berbeda,  pesantren  (madrasah)  dan  pendidikan  modern (Belanda).  Mereka  memiliki  kesadaran  yang  sama  untuk  memperkuat  identitas Islam dan sekaligus membangun bangsa.
Setelah Indonesia menikmati kemerdekaan, ormas Islam tetap menunjukkan perannya  dalam  memengaruhi  proses  pembentukan  Negara  Republik  Indonesia baik  terwujud  dalam  perjuangan  politik  maupun  perjuangan  di  bidang  sosial, pendidikan,  dan  dakwah.  Peran  ormas  Islam  dalam  politik  pun  terus  dilakukan dengan  munculnya  tokoh-tokoh  Islam  dalam  panggung  politik  nasional. KH.  Wahab  Hasbullah,  seorang  tokoh  NU  pernah  mengatakan  bahwa  Islam  dan politik  selalu  berkaitan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  seperti  rasa  manis  yang  tidak dapat dipisahkan dari gula. Karenanya, peran politik umat Islam di Indonesia selalu dinamis dan berkembang. 3 Oleh sebab itu dapat dikemukakan bahwa dalam sejarah Islam di Indonesia, politik tidak pernah dapat dipisahkan dengan Islam.
b. Ormas Islam di Masa Orde Lama
Pada  masa  Soekarno,  pemerintah  memperkenalkan  sistem  politik multipartai  dengan  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  seluruh komponen  bangsa  untuk  berpartisipasi  dalam  membangun  bangsa  melalui pendirian  partai-partai  politik.  Pemilu  pertama  yang  dilaksanakan  tanggal  29 September  1955  yaitu  pada  masa  pemerintahan  kabinet  Perdana  Menteri Burhanuddin Harahap, (Masyumi) diikuti oleh 118 peserta baik dari partai politik maupun  perorangan  untuk  memperebutkan  257  kursi  DPR  dan  514  kursi Konstituante. Partai-partai Islam yang bersaing dalam pemilu 1955 adalah Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarekat Islam Indonesia (PTII) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).
2
https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2017 .
3 Yon Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia (Depok: PTTI UI, 2013), h. 11 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Secara  umum,  Partai  Masyumi  dan  NU  adalah  dua  partai  Islam  yang berpengaruh  di  masa  Orde  Lama.  Partai  Majelis  Syuro  Muslimin  Indonesia (Masyumi) didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta melalui sebuah Kongres  Umat  Islam  pada  7-8  November  1945.  Tujuan  dari  pendirian  Masyumi adalah  sebagai  partai  penyatu  umat  Islam  dalam  bidang  politik.  Tokoh-tokoh Masyumi  yang  cukup  terkenal  sejak  pendiriannya  tahun  1945  antara  lain  KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), menjadi  wakil  Masyumi  dalam  Konstituante,  Muhammad  Natsir,  Syafrudin Prawiranegara,  Mr.  Mohammad  Roem,  KH.  Dr.  Isa  Anshari,  Kasman Singodimedjo dan Dr. Anwar Harjono. 4
c. Ormas Islam di Masa Orde Baru
Secara  umum  sejak  pemilu  1971  suara  partai  Islam  mengalami kemerosotan.  Pemerintah  Orde  Baru  pada  tahun  1973  kemudian  melakukan restrukturisasi  sistem  kepartaian  dengan  menerapkan  fungsi  politik.  Akibatnya partai-partai  Islam  kemudian  bergabung  menjadi  satu  partai  di  bawah  bendera Partai Persatuan Pembangunan. Kemerosotan perolehan partai Islam yang diwakili PPP  dan  kekecewaan  para  aktivis  Masyumi  menyebabkan  mereka  telah memfokuskan  pada  aktivitas  dakwah.  Kekecewaan  kelompok  Masyumi  kepada rezim Soeharto ini dan tekanan-tekanan yang mereka rasakan membuat M. Natsir mulai  merubah  perjuangan  politiknya  melalui  jalur  dakwah.  Pada  tanggal  9  Mei 1967 didirikanlah ormas Islam yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).  M.  Natsir  dan  Anwar  Haryono  kemudian  terlibat  aktif  mengembangkan organisasi dakwah yang bermarkas di Kramat Raya Jakarta. Sejak berdiri, terutama pada dekade 1970-an, DDII terus melakukan kritik kepada pemerintah dan sambil membangun basis dakwah di masyarakat.
Walaupun Soeharto dalam beberapa hal banyak melakukan represi terhadap kelompok  Islam,  perkembangan  dakwah  Islam  mendapatkan  momentumnya  di awal  tahun  1990-an.  Ketiga  pola  islamisasi  yang  berjalan  di  segmen  masyarakat yang berbeda serta dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang mulai akomodatif terhadap dakwah Islam telah melahirkan gairah Islam baik di kalangan mahasiswa, birokasi  maupun  profesional.  Tidak  mengherankan  apabila  di  era  ini  banyak aspirasi umat Islam yang terwadahi dalam kebijakan negara. Kebijakan pemerintah yang disambut baik umat Islam adalah pengesahan RUU Pendidikan Nasional yang mengakui  secara  jelas  adanya  pengajaran  agama  pada  semua  tingkat  pendidikan dan  pengesahan  Undang-Undang  Pengadilan  Agama  yang  memperkuat  status Peradilan  Agama  untuk  memberikan  putusan  masalah  umat  Islam  dalam  hal perkawinan, warisan dan wakaf. 5
d. Ormas Islam Masa Kini
4 Yon Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia (Depok: PTTI UI, 2013), h. 12 .
5 Sri Sultarini dan Riska Angriani Rahayu, Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia , n.d., h 5 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh ormas Islam mengalami peningkatan  pada  dekade  1990-an  dan  membuka  peluang  mereka  untuk berkontribusi  kepada  bangsa  melalui  pengembangan  di  bidang  ekonomi, pendidikan, budaya, teknologi, dan politik.
Di bidang ekonomi muncul perkembangan menarik yaitu didirikannya bank Islam pertama, Bank Muamalat. PT. Bank Muamalat Indonesia tbk didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992.
Munculnya  kelas  menengah  atas  muslim  di  Indonesia  telah  mendorong lahirnya pendidikan Islam yang unggul. Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang  melahirkan  alumni  ahli  agama  tetapi  juga  mengembangkan  diri  dengan meningkatkan kualitas di bidang pengetahuan umum dan teknologi. Pesantren tidak hanya  memiliki  keunggulan  dalam  hal  penguasaan  ilmu-ilmu  agama  tetapi  juga menguasai bahasa-bahasa asing, teknologi, dan berbagai keahlian yang dibutuhkan dalam masyarakat.
Pesantren Modern Gontor di Jawa Timur adalah salah satu pesantren yang dikenal memiliki kekhususan dalam penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Beberapa pesantren mengkhususkan pada pengembangan masyarakat, seperti pesantren  pertanian,  pesantren  teknologi,  pesantren  wirausaha,  dan  pesantren agrobisnis.  Misalnya,  pesantren  Darul  Ulum  di  Jombang  Jawa  Timur  berhasil mengembangkan  SMU  berstandar  internasional,  sekolah  kejuruan  teknologi informatika  maupun  akademi  keperawatan  dan  kebidanan.  Pesantren-pesantren khusus  antara  lain,  Pesantren  Darul  Falah  Bogor,  Pesantren  Agrobisnis  Darul Maarif Bogor, Pesantren Teknologi Riau dan Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin Jonggol. 6
Berdasarkan  keterangan  tersebut  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  ormas- ormas Islam di Indonesia telah mengemban peran penting sejak sebelum  kemerdekaan  hingga  saat  ini.  Peran-peran  itu  terus  dilakukan  yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan politik.  Sebagai  bagian  dari  sejarah  Indonesia  tentu  peran  itu  pasang  surut  tetapi tetap  saja  kehadiran  ormas-ormas  Islam  sebagai  kekuatan civil  society sangat relevan dan penting.

## Karakter dan Pengaruh Ormas Islam di Indonesia
Sesuai  karakter  dasarnya,  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  otonom, mandiri, dan bebas dari politik. Ia diturunkan ke bumi bukan sebagai alat rekayasa dan  ketertiban,  tetapi  lebih  pada  sarana  legalitas  dan  legitimasi  yang  didasarkan pada  ajaran-ajaran  agama  dalam  bentuk  praktis  pragmatis.  Aturan-aturannya mengikat kepada setiap umat Islam. Baik yang berkuasa, maupun yang dikuasai. Secara moral ia adalah wahyu Allah swt., karenanya di samping berdimensi hori- zontal (mempunyai efek sosial) sekaligus berdimensi vertical transendental, yakni mempunyai  pertanggungjawaban  moral-spriritual  kepada  Tuhan.  Dalam
6 Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia, h. 15 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kedudukannya  yang  demikian,  materi  dari  nilai-  nilai  hukum  Islam  tidak  dapat dipolitisasi dan dimanipulasi oleh kekuasaan manapun. 7
a. Serikat Islam (SI)
Pada  periode  awal  perkembangannya  SI  merupakan  suatu  hal  yang  besar dalam arti bahwa massa dapat dimobilisasi serentak secara besar-besaran, baik dari kota besar maupun daerah pedesaan. 8 Sejak empat tahun didirikan, keanggotaannya telah mencapai hampir dua setengah juta, dan program kebangsaannya yang militan benar-benar dibuktikan untuk memperoleh kemerdekan penuh, kalau perlu dengan kekerasan. 9 Para  pendiri  SI  mendirikan  organisasinya  tidak  semata-mata  untuk mengadakan  perlawanan  terhadap  orang-orang  Cina,  tetapi  untuk  membuat  front melawan  semua  penghinaan  terhadap  rakyat  bumiputra.  Sarekat  Islam  berhasil sampai pada lapisan paling bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sejak berabad- abad  hampir  tidak  mengalami  perubahan  dan  paling  banyak  menderita.  Itulah karenanya  pemerintah  kolonial  Belanda  sangat  khawatir  kalau  pertumbuhan  SI akan berjalan cepat dan menjadi ancaman terhadap eksistensinya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk mematahkan gerakan nasional yang digerakkan  oleh  umat  Islam  tersebut.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  SI  membawa sebuah perubahan kuantitatif, bukannya kualitatif di dalam hakikat Islam di sebuah desa di Jawa.
Untuk  beberapa  tahun,  dia  merangkaikan  insiden-insiden  lokal,  karena ketidakpuasan  di  bawah  pimpinan  orang-orang  Islam  kedalam  suatu  fenomena nasional di bawah pimpinan orang-orang kota. Akan tetapi hal ini dibuatnya tanpa mengarahkan baik kepercayaan abangan atau keyakinan ortodoks yang militan ke jalan-jalan yang positif dan modern. Oleh karena itu, SI lebih banyak mempunyai makna sosial Islam daripada ideologi. 10
Sarekat Islam lahir di tengah kondisi umat Islam dalam belenggu pengaruh Belanda. Penjajah Belanda telah memperkenalkan model pendidikan sekuler yang melemahkan peran agama di masyarakat. Pribumi yang mendapat akses pendidikan sekuler  ini  kemudian  menjelma  menjadi  elit  modern.  Elit  modern  inilah  yang membentuk organisasi yang bersandar pada agama, sosial maupun politik. Di antara para elit modern yang mewarisi pendidikan sekuler itu ternyata lahir tokoh-tokoh Islam yang sadar akan pentingnya agama dalam memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa. Tokoh-tokoh seperti H. Samanhudi maupun H.O.S Cokroaminoto mencoba menghidupkan peran agama dalam organisasi SI.
Sarekat Islam adalah salah satu organisasi yang bersandar pada dinul- Islam. Organisasi ini bersumber pada Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam, dana al-
7 Marzuki dan Rumadi Wahid, Fiqh Mazhab Negara; Kritis Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia , Cet. I (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2001), h 197.
8 Sartono  Kartodirjo, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah  Perrgerakan Nasionaldari Kolonialisme Sampai Nasionalisme , Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 107 .
9 George  Mc  Turnan  Kahin, Nasionalisme  Dan  Revolusi  Di  Indonesia (Surakarta:  UNS Press, 1995), h. 85 .
10 Harry J. Benda, Bulan Sabit Dan Matahari Terbit (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 66 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sunnah .  Pemerintah  yang  dicita-citakan  oleh  SI  ialah  pemerintah  yang kekuasaannya bersandar pada kemauan rakyat, yang menyatakan sepenuhnya suara dalam  suatu  Majelis  Syura,  berupa  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Majelis Parlemen atau lain-lainnya yang serupa itu yang harus bersandar pada demokrasi yang seluas-luasnya.
Kegiatan yang terarah guna meningkatkan para anggota dapat pula dibagi menjadi  empat  jenis. Pertama ,  meningkatkan  semangat  dagang  dan  kepentingan materiil  rakyat  Indonesia  dalam  lapangan  dagang,  kerajinan,  dan  pertanian, pertama-tama pencapaiannya diusahakan dengan mendirikan koperasi konsumen. Kedua ,  memberikan  bantuan  kepada  para  anggota  yang  berada  dalam  kesulitan, salah  satunya  adalah  suatu  bentuk  saling  bantu  yang  berbeda  sekali  yang ditimbulkan  oleh  perkumpulan  SI  adalah  diberikannya  perlindungan  terhadap penggedoran, perampokan dan bentuk-bentuk kriminalitas yang demikian. 11 Oleh karena itu, dalam hal ini SI juga berperan sebagai pelindung anggotanya. Ketiga , meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan derajat rakyat Indonesia. Keempat, meningkatkan  kehidupan  beragama  di  kalangan  anggota. 12 Upaya  tersebut diharapkan  membawa  perubahan  yang  signifikan  dalam  kesejahteraan  hidup masyarakat saat itu.
Ideologi dan perjuangan yang dibawa oleh SI berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Bagi SI, kemunduran Indonesia dalam bidang ekonomi disebabkan karena perbedaan yang sangat besar antara Indonesia dengan Eropa. SI memandang bahwa  Eropa  sebagai  representasi  kaum  kapitalis  melakukan  penindasan  dan pemerasan kepada para pribumi Indonesia sehingga rakyat perlu menggerakkan diri guna  melawan  eksploitasi  besar-besaran  ini.  Sejarah  awal  SI  ditandai  dengan perjuangan  organisasi  dalam  membangkitkan  semangat  rakyat  guna  menentang kapitalisme yang menyengsarakan rakyat. 13
Selain  kontribusi  di  bidang  pendidikan,  SI  melakukan  kegiatan  dalam bentuk  program  penyuluhan  pertanian  dan  program  pembuatan  pupuk  mandiri. Sepertinya  ideologi  awal  SI  di  bidang  ekonomi,  SI  saat  ini  tetap  berharap  agar masyarakat  Indonesia  terutama  para  petani,  dapat  mengembangkan  kemandirian ekonomi.  Warisan  utama  SI  dalam  bidang  politik  adalah  komitmennya  untuk melahirkan  tokoh-tokoh  Islam  yang  bersahaja  dan  dekat  dengan  rakyat  karena pembelaannya yang kuat pada kaum buruh dan petani. 14
b. Muhammadiyah
Ideologi Muhammadiyah dapat terlihat dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah berlandaskan pada Al-Qur’an dan sunah. Kedua sumber ini merupakan  landasan  organisasi  Muhammadiyah.  Pada  awal  kemunculannya, organisasi  ini  menyiarkan  kepada  masyarakat  Islam  yang  ada  di  Hindia  Belanda
11 A.P.E Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ? (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 95.
12 Korver, h. 89 .
13 Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia, h. 24 .
14 Rahayu, Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, h. 15 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
agar kembali kepada Al-Qur’an dan sunah serta meninggalkan segala ibadah yang berhubungan dengan kemusyrikan dan khurafat. Organisasi ini menginginkan agar masyarakat mampu menjalankan Islam secara benar berdasarkan Al-Qur’an dan al- Sunnah.
Organisasi Muhammadiyah sejak awal konsisten dengan bidang garapannya di  bidang  sosial  keagamaan.  Oleh  karena  itu,  Muhammadiyah  tidak  pernah melakukan transformasi  menjadi  partai  politik seperti yang dialami  ormas-ormas Islam  lainnya,  seperti  SI  dan  NU  misalnya.  Pada  masa  pendudukan  Jepang, organisasi  Islam  justru  berkembang  dengan  cukup  pesat  ini  dikarenakan  Jepang tidak menginginkan elit-elit modern warisan Belanda. Pada bulan September 1943, dua organisasi Islam yakni NU dan Muhammadiyah diizinkan kembali melakukan kegiatan-kegiatan  di  bidang  sosial  keagamaan. 15 Muhammadiyah  memang  tidak berpartisipasi dalam bidang politik secara langsung  tetapi  pengurus-pengurus  Muhammadiyah  berpolitik  secara  tidak langsung dengan menjalankan apa yang mereka sebut dengan high politics .
Keinginan  untuk  berpolitik  secara  praktis  mulai  muncul  saat  runtuhnya Orde Baru dan digantikan oleh Orde Reformasi. Pada tahun 1998 Muhammadiyah menginginkan  agar  aspirasi  warga  Muhammadiyah  dapat  tersalurkan  dengan membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 23 Agustus 1998. Partai ini dipimpin oleh Amin Rais, mantan ketua Muhammadiyah. Pada perjalanannya, PAN  tidak  lagi  menjadi  partai  warga  Muhammadiyah  karena  pada  pemilu  2009 muncul partai baru yang juga berafiliasi dengan Muhammadiyah, Partai Matahari Bangsa (PMB). 16
Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap bangsa  terutama  di  bidang  pendidikan.  Pada  awal  pendiriannya  Muhammadiyah fokus pada masalah pendidikan di  antaranya sekolah rakyat  di  kampung kauman Yogyakarta.  Hingga  saat  ini  Muhammadiyah  masih  dicirikan  dengan  aktivitas pendidikan  yang  tertata  dengan  baik.  Muhammadiyah  lebih  memfokuskan pendidikan  modern  dibanding  lembaga  pendidikan  pesantren.  Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtidaiah,  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliah, hingga universitas banyak didirikan dan tersebar di seluruh Indonesia. Universitas yang didirikan Muhammadiyah memiliki cabang hampir di setiap daerah di Indonesia.
Di  samping  pendidikan,  Muhammadiyah  juga  cukup  dikenal  karena reputasinya  dalam  bidang  sosial  dan  kesehatan.  Rumah-rumah  sakit  banyak didirikan  di  daerah-daerah  dan  dikoordinasikan  oleh  Pengurus  Pusat Muhammadiyah. Baik Universitas maupun rumah sakit yang dikembangakan oleh Muhammadiyah,  semuanya  memberikan  kontribusi  besar  bagi  kegiatan  dakwah Muhammadiyah secara umum. 17
15 Bahtiar Effendy, Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia , Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 209-210.
16 Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia, h. 32 .
17 Machmudi, h. 42 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
c. Persatuan Islam (Persis)
Organisasi  pembaru  lainnya  adalah  Persatuan  Islam  (Persis),  didirikan  di Jawa  Barat  pada  tahun  1923  oleh  kelompok  pedagang  yang  diketuai  oleh  H. Zamzam  dan  H.  Muhammad  Yunus,  juga  mencurahkan  pada  pengkajian  agama, menyebarkan praktek ritual Islam yang benar, dan kepatuhan dalam menjalankan hukum  Islam. 18 Persis  adalah  organisasi  yang  menentang  takhayul  dan  khurafat. Pada masa penjajahan semua organisasi Islam dibubarkan dan para pemimpin dan anggota  Persis  bergerak  sendiri-sendiri  menentang  usaha Niponisasi dan pemusyrikan ala Jepang. Salah satu pemusyrikan yang dilakukan Jepang pada saat itu adalah masyarakat Indonesia disuruh membungkukkan badan dan menyembah matahari terbit pada saat pagi hari. Praktik-praktik ini dianggap keluar dari ajaran Islam murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dan bahkan menjadi sebuah pemusyrikan.
Penolakan  Persis  terhadap  praktik  keagamaan  lain  di  Indonesia  adalah tawasul  dan  pemujaan  terhadap  wali.  Pemujaan  terhadap  wali  atau  orang  suci adalah kebiasaan yang memang sudah ada sejak masa pra-Islam. Pada masa Hindu praktik  ini  sudah  dilakukan.  Hal  ini  kemudian  tetap  berlanjut  saat  Islam  sudah berakar  di  pulai  Jawa.  Dalam  pandangan  Persis,  pemujaan  terhadap  wali  ini biasanya dilakukan dengan cara ziarah kuburan ke makam orang suci, lalu berdoa di makam tersebut dan meminta orang yang sudah mati itu sebagai perantara doa agar  diterima  oleh  Allah.  Persis  menentang  keras  praktik  ini  karena mengganggapnya  bukan  sebagai  praktik  Islam  dan  tidak  ada  dalilnya  dalam  Al- Qur’an dan hadis. 19
Selama  berdirinya  Persis  telah  banyak  kontribusi  yang  mereka  berikan terhadap bangsa ini, khususnya bidang pendidikan. Persis memiliki Bagian Khusus Kependidikan  yang  didirikan  di  Bandung  pada  tahun  1955.  Bagian  ini  bertugas mengatur sekolah-sekolah Persis, terutama untuk menjaga kualitasnya. Pada tahun 1963 Persis menangani 20 sekolah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selama itupun Persis  membuka  kursus  keguruan  dan  komunikator,  membuka  dua  sekolah  dan pesantren di Bangil, Jawa Timur. Persis memfokuskan pada pendidikan keguruan dan  agama  namun  tidak  menutup  kesempatan  untuk  membuka  sekolah-sekolah dasar dan menengah yang tidak berorientasi pada pendidikan dan pengajaran agama Islam. 20

## d. Nahdlatul Ulama (NU)
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang menganut paham ahlusunah  waljamaah  sebagai  pola  kehidupan  beragama  (menurut  AD/ART  NU bab II Pasal 3). NU menganut Islam Suni, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar  warga  negara  Indonesia.  Tujuan  dari  NU  adalah  berlakunya  ajaran  Islam
18 Ira.  M.  Lapidus, Sejarah  Sosial  Umat  Islam,  Bagian  Ketiga ,  Cet.  I  (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 329-330 .
19 Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia, h. 74 .
20 Rahayu, Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, h. 26 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menurut faham empat mazhab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. 21 Oleh  karena  itu, untuk mewujudkan tujuan NU, pergerakan NU terbagi kedalam beberap bidang, di antaranya bidang agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi.
Ahlusunah  waljamaah  yang  dianut  oleh  NU  menekankan  pada  tiga  aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih, dan tasawuf. Dalam akidah, NU mengikuti pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  oleh  Abu  Hasan  al-Asy`arī  dan  Abu Manṣūr  al-Mātūrīdī.  NU  juga  menganut  paham  4  mazhab  yaitu  mazhab  Hanafi, Hambali,  Syafii,  dan  Maliki  dalam  hal  fikih. 22 Sedangkan  pada  hal  tasawuf,  NU mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abū Ḥāmid al-Gazālī dan Al-Juwainī al-Bagdādī.
Strategi dakwah dalam NU terdiri dari tiga pilar:
a. Tawassuṭ (moderat) yaitu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap  ekstrim.  Implementasi  sikap  ini  dalam  konteks  hukum adalah keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal serta dalam konteks akidah tidak gampang memberikan vonis kafir dan sesat kepada orang lain. Mengambil sikap tengah antara: wahyu dan akal, takdir dan ikhtiar, serta antara taklid dan ijtihad.
b. Tawāzun dan Ta`ādul (keseimbangan)  sikap  ini  refleksi  dalam  tata  pergaulan baik  dimensi  politik  maupun  budaya  yaitu  dengan  mengambil  sikap akomodatif kritis dengan mengembangkan seruan amar makruf nahi munkar.
c. Tasāmuḥ (toleransi)  yaitu  mengembangkan  dan  menumbuhkan  sikap menghormati  keragaman  pemahaman,  tindakan  maupun  gerakan  dalam konteks  keislaman.  Prinsip  ini  dimaksudkan  dalam  upaya  membangun ukhuwah baik ukhuwah Islamiah, basyariyyah maupun waṭaniyyah . 23
Dengan  tiga  pilar  tersebut,  NU  mencoba  membumikan  Islam  demi tercapainya  kemuliaan  dan  kejayaan  Islam  dan  pemeluknya.  Untuk  menuju kemuliaan dan kejayaan tersebut, dakwah NU didasarkan pada beberapa ayat Al- Qur’an,  yakni  surah  al-Naḥl/16:  125,  āli  Imrān/3:  104,  110,  112,  al-Anbiyā’/21: 107.  Terkait  kondisi  zaman  yang  semakin  berkembang,  NU  mendasarkan  pada kaidah “memelihara tradisi lama yang masih baik (relevan) dan mengambil hal-hal baru  yang  lebih  baik”.  Sejak  berdirinya  hingga  kini  peran  NU  terhadap  bangsa terbagi kedalam beberapa bidang, baik dakwah Islam, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Dalam bidang dakwah Islam, NU telah menyumbangkan sumbangsih besar  terhadap  syiar  Islam  dengan  cara  membumikan  Islam  dengan  paham ahlusunah waljamaah. Terbukti, kini NU menjadi organisasi Islam dengan pengikut terbanyak  di  Indonesia.  Dalam  bidang  pendidikan  sudah  NU  wujudkan  dalam semenjak awal mula berdirinya, dengan membentuk pesantren yang melandaskan
21 Alamsyah Ratu Perwiranegara, Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia (Jakarta: cv. Mas Agung, 1987), h. 186-187 .
22 Abdul Azis Dahlan [et al.], Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 3, Cet. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 710-711 .
23 Machmudi, Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia, h. 88 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pendidikan  berbasis  agama  Islam  dan  ilmu  pengetahuan  alam.  Demi  terciptanya masyarakat yang bertakwa, berbudi luhur, berwawasan luas, dan terampil. Selain itu, NU juga merupakan penggagas berdirinya IAIN, sebagai lembaga pendidikan tinggi pengkajian pemikiran Islam di tanah air.
NU juga memiliki peran di ranah sosial, salah satunya membentuk berbagai organisasi dari berbagai kalangan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Membentuk  berbagai  usaha-usaha  untuk  membangun  ekonomi  mandiri  juga dilakukan  oleh  NU  dalam  bidang  ekonomi  salah  satunya  adalah  dibentuknya Nahdlatut  Tujjar  atau  pergerakan  kaum  pedagang  untuk  memajukan  ekonomi bangsa pada tahun 1920. Sedangkan di bidang politik, NU telah memainkan peran penting semenjak awal terbentuknya. Para ulama NU gagah melawan kolonialisme seperti fatwa yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari mengenai kewajiban jihad melawan Belanda. 24
e. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama,  cendekiawan  dan  zuama  yang  datang  dari  berbagai  penjuru  tanah  air. Lembaga ini adalah sebuah badan otonom diluar badan-badan pemerintahan, dan kadangkala bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah mengenai  Islam. Salah satu di antara beberapa fungsi utama MUI adalah menumbuhkan hubungan yang lebih  positif  antara  ulama  (para  pemimpin  agama)  dan  umara  (para  pemimpin negara). 25
Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai akhir tahun 1990 lembaga ini telah banyak membahas soal-soal kegamaan dan kemasyarakatan yang dalam  bentuk  fatwa  mencapai  jumlah  49  buah.  Kalau  diadakan  pengelompokan, fatwa  yang  dihasilkan  itu  dapat  diklasifikasikan  kepada  persoalan  ibadah  seperti salat, puasa, zakat, dan haji serta yang berkaitan dengan itu dan bidang makanan dan  minuman,  serta  bidang-bidang  lainnya.  Menurut  ajaran  Islam,  ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad saw. Dalam  perkembangan  sejarah  Islam,  kaum  ulama  memegang  peranan  yang  amat besar.  Sejak  masa  Nabi  Muhammad  saw.  masih  hidup,  para  ulama  sudah  mulai mengembangkan  daya  nalarnya  dalam  berijtihad. 26 Organisasi  tersebut  dapat mewakili beberapa organisasi yang memiliki otoritatif yang menyimbolkan aspirasi kolektif  umat  Islam  Indonesia.  Khususnya  NU  dan  Muhammadiyah,  keduanya
24 Machmudi, h. 93 .
25 KH.  Sahal  Mahfudh, AhkamulFuqaha;  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam Keputusan  Muktamar,  Munas,  Dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-1999  M) ,  Cet.  II  (Surabaya: Diantama Surabaya, 2005), h. 218-219 .
26 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), h. 9 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mewakili  segmen  yang  cukup  besar  dari  kaum  Muslim  di  Indonesia.  Hal  ini menyebabkan MUI diterima dengan baik oleh organisasi Muslim di Indonesia. 27 Belakangan  ini  organisasi  masyarakat  (ormas)  bernafaskan  Islam  di Indonesia seringkali mendapatkan citra negatif di mata masyarakat. Hal ini terjadi karena  lebih  menonjolnya  berita  buruk  seputar  ormas  Islam  yang  disampaikan media massa pada masyarakat. Padahal lebih banyak kebaikan yang ditebar ormas Islam  tersebut  pada  lingkungannya,  seperti  bantuan  sosial,  program  pendidikan, pembinaan umat, dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tentang organisasi Islam dan sejauh mana pengaruhnya dalam  pembentukan  dan  pengembangan  hukum  Islam  di  Indonesia,  maka  dapat disimpulkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran ormas-ormas Islam dari masa ke masa, mulai dari masa kemerdekaan hingga masa kini. Dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia masing-masing memiliki karakter  dan  pengaruh  tersendiri  dalam  pengembangan  dan  upaya  penegakan hukum  Islam, namun  umumnya  melakukan  kegiatan  keagamaan  (dakwah), pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  sosial,  politik,  hingga  ke  pemberdayaan ekonomi.
Organisasi-organisasi  Islam  banyak  memberikan  andil  yang  cukup  besar dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  melalui lembaga-lembaga hukumnya. Hal ini bertujuan agar hukum Islam yang diterapkan di  Indonesia  berkepribadian  Indonesia  atau  berwawasan  ke  Indonesiaan. Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan ( diyānah ), namun perkembangannya dalam  bidang qadhā’ī (yudisial)  melalui  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  hukum  Islam  masing-masing  organisasi.  Menjelang  dan  sesudah Indonesia  merdeka,  gerakan  pembaruan  dalam  hukum  Islam  cenderung  lamban, seirama dengan ketradisionalan. Pada masa orde baru dan sampai saat ini, terjadi pembaharuan yang cukup signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Benda, Harry J. Bulan Sabit Dan Matahari Terbit . Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
Dahlan, Abdul Azis [et al.]. Ensiklopedi Hukum Islam . Cet. I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Effendy, Bahtiar. Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik
Islam Di Indonesia . Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1998.
“Https://Id.Wikisource.Org/Wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_1 6_Tahun_2017,”
n.d.
https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_ 16_Tahun_2017.
27 Mohamad  Atho  Mudzhar, The  Ulama,  The  Government,  and  Society  in  Modern Indonesia; The Indonesian Councilof Ulama Revisited Dalam Johan Meuleman (Ed), Islam in The Era Glabalization; Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity (Jakarta: INIS, 2001), h. 319 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 130-143 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kahin,  George Mc Turnan. Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia . Surakarta:
UNS Press, 1995.
Karim,  Helmi. Konsep  Ijtihad  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Pengembangan Hukum Islam . Pekanbaru: Susqa Press, 1994. Kartodirjo,  Sartono. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah  Perrgerakan Nasionaldari  Kolonialisme Sampai Nasionalisme . Cet.  II. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Korver,  A.P.E. Sarekat  Islam  Gerakan  Ratu  Adil ? Jakarta:  Grafiti  Pers,  1985. Kurniati, Kurniati, ‘Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum  Islam’, Al-Fikr , 17.1 (2013), 176–89 <http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>
Lapidus,  Ira.  M. Sejarah  Sosial  Umat  Islam,  Bagian  Ketiga .  Cet.  I.  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
Machmudi,  Yon. Sejarah  Dan  Profil  Ormas-Ormas  Islam  Di  Indonesia .  Depok: PTTI UI, 2013.
Mahfudh, KH. Sahal. AhkamulFuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M) . Cet. II. Surabaya: Diantama Surabaya, 2005.
Mudzhar, Mohamad Atho. The Ulama, The Government,  and Society in  Modern Indonesia;  The  Indonesian  Councilof  Ulama  Revisited  Dalam  Johan Meuleman  (Ed),  Islam  in  The  Era  Glabalization;  Muslim  Attitudes  Towards Modernity and Identity . Jakarta: INIS, 2001. Perwiranegara,  Alamsyah  Ratu. Islam  Dan  Pembangunan  Politik  Di  Indonesia . Jakarta: cv. Mas Agung, 1987.
Rahayu,  Sri  Sultarini  dan  Riska  Angriani. Peran  Organisasi  Islam  Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia , n.d. Shomad,  Abdul. Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi. Fiqh  Mazhab  Negara;  Kritis  Atas  Politik  Hukum Islam Di Indonesia . Cet. I. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2001.