Volume 9 Nomor 2 (2019) 114-117

## JURNAL KEBIDANAN
p-ISSN: 2089-7669 ; e - ISSN: 2621-2870
http://dx.doi.org/10.31983/jkb.v9i2.4092
Analysis Factors The Fulfillment of Health Rights in Children with Disability
Endang Susilowati 1 Noveri Aisyaroh 2 Sri Wahyuni 3 1,2 Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia
3 YPAC Semarang
Corresponding author: Endang Susilowati Email: esusilowati27@gmail.com
Received: April 15 th , 2019; Revised: July 10 th , 2019; Accepted: September 17 th , 2019

## ABSTRACT
Most people with disabilities in Indonesia live in conditions that are vulnerable, underdeveloped, and / or poor because there are still restrictions, obstacles, difficulties, and the reduction or elimination of the rights of persons with disabilities. This research was conducted at YPAC  Semarang. This study aims to determine the factors that influence the fulfillment of health rights for children with disabilities. The type of crossectional  research  with  bivariate  analysis  using  chi  square  and  multivariate  analysis  using  logistic regression. The research instrument used a questionnaire given to parents of children with disabilities. The results showed that there was a relationship between the age of the mother during pregnancy (P-value 0.008) and the fulfillment of health rights for children with disabilities. There is a relationship between the work of the  mother  (p-value  0.002)  and  the  fulfillment  of  health  rights  for  children  with  disabilities.  The  most influential factor after multivariate analysis using logistic regression was obtained which most influenced the fulfillment of health rights for children with disabilities was maternal employment (p-value 0,018, Exp (B) 14,593 (CI 1,596-133,433). The work of mothers who are mostly housewives greatly influences the fulfillment of health rights for children with disabilities.
Keywords: h ealth rights; children with disabilities; factor

## Pendahuluan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  menjelaskan Pada  pasal  4  disebutkan  ragam  penyandang disabilitas  meliputi  :  Disabilitas  fisik,  intelektual, mental dan atau sensorik. Sedangkan pada pasal 5 bagian  kesatu  disebutkan  penyandang  Disabilitas memiliki  hak:  hidup,  bebas  dari  stigma,  privasi, keadilan  dan  perlindungan  hukum,  pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik dan keagamaan[1].
Disabilitas  (orang  berkebutuhan  khusus) adalah  orang  yang  hidup  dengan  karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya.  Karena  karakteristik  yang  berbeda inilah  memerlukan  pelayanan    khusus  agar  dia mendapatkan  hak-haknya  sebagai  manusia  yang
hidup  dimuka  bumi  ini.  Orang  berkebutuhan khusus  memiliki  definisi  yang  sangat  luas, mencakup  orang-orang    yang  memiliki  cacat  fsik au  kemampan  IQ  (Intelligence  Quotient)  rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks sehingga  fungsi-fungsi  kognitifnya  mengalami gangguan[2].
Penyandang  Disabilitas  adalah  setiap  orang yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual, mental  dan  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu lamayang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan warga  negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan hak[1].
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),
diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dari
individu  lainnya  yang  dipandang  normal  oleh masyarakat  pada  umumnya.  Secara  lebih  khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih  rendah  atau  lebih  tinggi  dari  anak  normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku  di  masyarakat.  Sehingga  mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi social, personal, maupun aktivitas pendidikan[3].
Klasifikasi  dari  anak  berkebutuhan  khusus apabila  termasuk  ke  dalam  salah  satu  atau  lebih dari kategori berikut ini : Kelainan sensori, seperti cacat  penglihatan  atau  pendengaran,  Deviasi mental,  termasuk gifted dan  retardasi  mental, Kelainan  komunikasi,  termasuk  problem  Bahasa dan  ucapan,  Ketidakmampuan  belajar,  termasuk masalah  belajar  yang  serius  karena  kelainan  fisik, Perilaku menyimpang, termasuk gangguan emosional,  Cacat  fisik  dan  kesehatan,  termasuk kerusakan  neurologis,  ortopedis,  dan  penyakit lainnya seperti leukemia dan gangguan
perkembangan[4]. Penyandang  disabilitas  menyandang  stigma ketidaksempurnaan,
sehingga membuat penyandang disabilitas termarjinalkan dari penerimaan sosial yang utuh. Penyandang disabilitas  masih  sangat  jauh  dari  kata  adil  ( fair ), masih  banyak  penyandang  disabilitas  yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, falisitas  publik  seperti transportasi, tempat ibadah, tempat  hiburan,  serta  kedudukan  yang  sama dimuka hukum[5].
Berdasarkan data 2012 penyandang disabilitas  terbanyak  adalah  penyandang  yang mengalami  lebih  dari  satu jenis  keterbatasan  yaitu sebesar  39,97%.  Jawa  Tengah  penyandang disabilitas  sebesar  3,19%.  Data  dari  Yayasan Pembinaan  Anak  Cacat  (YPAC)  kota  Semarang terdapat  sejumlah  215  anak  yang  menyandang disabilitas[6].  Berdasarkan  wawancara  dengan  15 orang  tua  yang  memiliki  anak  dengan  Disabilitas dan  menjadi  peserta  didik  di  YPAC  Semarang menyatakan bahwa mereka belum mengetahui hak apa  saja  yang  dapat  diperoleh  anak  dengan disabilitas.
Kesehatan merupakan hal yang penting bagi masyarakat  baik  yang  sempurna  maupun  dengan ketidaksempurnaan. Penyandang Disabilitas mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan,  hal  ini  juga  di  sebut  dalam Undang-undang  RI  No  8  Tahun  2016  Bagian kedelapan  pasal  12  menyebutkan  tentang  hak kesehatan bagi penyandang Disabilitas[1]. Berdasarkan  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh
peneliti  mendapatkan  hasil  yaitu  di  Yayasan Pendidikan  Anak  Cacat  Kota  Semarang  telah menyediakan  fasilitas  pendidikan  mulai  dari tingkat dasar sampai dengan menengah atas. Selain itu  ada  juga  pelayanan  di  bidang  kesehatan  salah satunya adalah rehabilitasi medik, hasil wawancara dengan salah satu petugas dari YPAC menyampaikan  bahwa  masih  ada  kendala  dengan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dikarenakan terbatasnya anggaran. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang  Disabilitas bagian  kedelapan  pasal  12 yang  membahas  tentang  hak  kesehatan,  Hak-hak tersebut  belum  dipenuhi  secara  maksimal  oleh YPAC  karena  keterbatasan  dari  sarana  dan prasarana.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi terpenuhinya  hak  kesehatan  pada  anak  dengan disabilitas.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian crossectional dengan analisis  bivariat  menggunakan chi  square dan analisis multivariate menggunakan regresi logistic. Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor  yang mempengaruhi  pemenuhan  hak  kesehatan  anak dan  terpenuhinya  hak  kesehatan  anak  dengan disabilitas.  Instrumen  penelitian  menggunakan kuesioner  yang  diberikan  kepada  orangtua  anak penyandang  disabilitas  di  YPAC  Semarang Sejumlah 46 orang tua/wali yang mempunyai anak dengan disabilitas. Teknik sampling yang digunakan  adalah  Total  sampling  yaitu  orang  tua yang  mempunyai  anak  usia  5-7  tahun  yaitu sejumlah 46 responden.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian didapatkan yaitu: karakteristik responden 1) usia ibu saat hamil 19,6% dalam kategori risiko dan 80,4% tidak berisiko, 2) Pekerjaan  32,6%  ibu  rumah  tangga  dan  67,4% karyawan  swasta,  3)  Pendidikan  56,5%  Lulus SMA  dan  43,5%  Lulus  perguruan  tinggi,  4) Pengetahuan 23,9% kategori kurang, 43,5% cukup dan  32,6%  baik.  sedangkan  hasil  dari  analisis bivariat adalah sebagai berikut :
a. Hubungan  antara  usia  ibu  saat  hamil  dengan terpenuhinya hak kesehatan pada anak dengan disabilitas
Tabel 1.
Hubungan  antara  usia  ibu  saat  hamil  dengan terpenuhinya  hak  kesehatan  pada  anak  dengan disabilitas.
Umur ibu saat hamil Hak Kesehatan pada anak disabilitas Terpenuhi Tidak Terpenuhi P value Berisiko(<20 tahun, >35 tahun) 7 2 0,008 Tidak Berisiko (20-35 tahun) 11 26
Dari  tabel  1  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  ada  hubungan  antara  umur  ibu  saat  hamil dengan  terpenuhinya  hak  kesehatan  pada  anak dengan  disabilitas  dengan  p  value  0,008  (<0,05). Semakin    cukup    umur    tingkat    kematangan dan    kekuatan    seseorangakan lebih matang dalam berpikir  dan  bekerja  dari  segi  kepercayaan masyarakat    yang    lebih    dewasa    akan    lebih percaya    dari    pada    orang  yang  belum  cukup tinggi  kedewasaannya.  Hal  ini  sebagai  akibat  dari pengalaman jiwa.
Rencana  aksi  disabilitas  global  WHO 2014-2021  adalah  langkah  penting  menuju pencapaian  kesehatan  dan  kesejahteraan  dan  hak asasi manusia bagi para penyandang cacat. Rencana aksi  ini  disetujui  oleh  Negara-negara  Anggota WHO  pada  tahun  2014  dan  menyerukan  mereka untuk menghilangkan hambatan dan meningkatkan akses  ke  layanan  dan  program  kesehatan; memperkuat  dan  memperluas  rehabilitasi,  alat bantu  dan  layanan  dukungan,  dan  rehabilitasi berbasis masyarakat; dan meningkatkan pengumpulan  data  yang  relevan  dan  dapat dibandingkan secara internasional tentang disabilitas,  dan  penelitian  tentang  disabilitas  dan layanan terkait. Mencapai tujuan dari rencana aksi memungkinkan  orang-orang  penyandang  cacat untuk  memenuhi  aspirasi  mereka  dalam  semua aspek kehidupan[7].
b. Hubungan  antara  pekerjaan  ibu  dengan terpenuhinya hak kesehatan pada anak dengan disabilitas
Tabel 2. Hubungan antara pekerjaan ibu dengan terpenuhinya  hak  kesehatan  pada  anak  dengan disabilitas.
Pekerjaan Hak    Kesehatan    pada    anak
Ibu disabilitas Terpenuhi Tidak Terpenuhi P value Ibu Rumah Tangga 1 14 0,002 Karyawan Swasta 17 14
Dari  tabel  2  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  ada  hubungan  antara  pekerjaan  ibu  dengan hak  kesehatan  pada  anak  dengan  disabilitas. Disabilitas  dalam  keluarga  seringkali  dikaitkan dengan  biaya  hidup  yang  semakin  tinggi  dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, dan dengan demikian dapat meningkat risiko  menjadi  miskin  atau  tetap  miskin[8]. Kemiskinan  membuat  anak  sulit  mendapatkan pelayanan  yang  mereka  dapatkan.  Pekerjaan berhubungan  dengan  terpenuhinya  hak  kesehatan pada  anak  dengan  disabilitas.  Dengan  pekerjaan yang  menambah  penghasilan  pada  ibu  akan membuat terpenuhinya hak kesehatan pada anak[9].
c. Analisis faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak kesehatan anak dengan disabilitas secara multivariat

## Tabel 3.
Analisis  faktor  yang  mempengaruhi  terpenuhinya hak  kesehatan  anak  dengan  disabilitas  secara multivariate.
Variabel Analisis Multivariat P value Exp(B) CI Umur Ibu saat hamil 0,053 0,153 0,022-1.027 Pekerjaan Ibu  0,018 14,593 1,596-133,4 33
Tabel 3 secara multivariat didapatkan bahwa hal  yang  paling  berpengaruh  pada  terpenuhinya hak  kesehatan  pada  anak  adalah  pekerjaan  ibu dengan p value 0,018 dan nilai EXP(B) 14,593 dan nilai CI 1,596-133,433. Teori    yang menyebutkan bahwa  pekerjaan  mempengaruhi  terpenuhinya  hak kesehatan pada anak dengan disabilitas[10].
Terpenuhinya  hak  kesehatan  pada  anak dengan  disabilitas  diharapkan  dapat  membentuk Karakter  mandiri  pada  peserta  didik  disabilitas. Ekmandirian  kecerdasan  adalah  terbentuknya kepribadian  dari  mereka  dengan  perilaku-perilaku yang  mampu  melakukan  dan  mengatasi  masalah kehidupan  sehari-hari  dalam  lingkungan  keluarga, sekolah,  dan  masyarakat.  Pembelajaran  untuk
pembentukan karakter mandiri dibutuhkan mampu bersosialisasi da- lam ekologi kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakter mandiri tersebut sebagai  wujud  aktualisasi  kemanusiaan  dengan men- jalankan kehidupan yang dengan nilai adaptif dan fungsional[9].

## Simpulan
Faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak kesehatan pada anak dengan disabilitas antara lain: Pekerjaan  ibu  dan  usia  ibu  saat  hamil.  Hal  yang paling  berpengaruh  adalah  pekerjaan  ibu.  Saran bagi  pengambil  kebijakan  adalah  agar  membantu terpenuhinya  hak  kesehatan  pada  anak  dengan mensosialisasikan  tentang  hak-hak  anak  dengan disabilitas,  memberi  pendidikan  yang  layak,  dan menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi  anak disabilitas.  Untuk  para  orang  tua  anak  dengan disabilitas agar  lebih  memperhatikan terpenuhinya hak kesehatan pada anak dengan disabilitas. Untuk faktor  pada  saat  kehamilan  sebaiknya  diberikan penyuluhan  pentingnya  hamil  pada  saat  usia  tidak berisiko  (20-35  tahun)  untuk  mengurangi  kejadian anak dengan disabilitas.

## Daftar Pustaka
[1] Undang-UndangRI.  (2016). Undang-undang RI  No  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas .    Th. 2016.pdf
[2] Reefani,  N.  K.  (2013). Panduan  Anak Berkebutuhan Khusus . Yogyakarta: Imperium.
[3] Bachri,  S.  .  (2010). Psikologi  Pendidikan Berbasis  Analisis  Empiris  Aplikatif .  Jakarta: Kencana.
[4] KEMENKES.
(2014). Penyandang
Disabilitas Pada Anak . Jakarta: Kemenkes RI.
[5] Shaleh, I., Jurnal, K., & Hukum, I. (2018). No Title, 20 (1), 63–82.
[6] SUSENAS.  (2012). Modul  Sosial,  Budaya dan  Pendidikan .  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
[7] WHO. (2014). Disability and Health. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs3 5 2/en/ [8] WHO. (2015). WHO Global Disability Action Plan 2014-2021. Retrieved from http://www.who.int/disabilities/actionplan/en/ [9] Mumpuniarti. (2016). PEMBENTUKAN KARAKTER MANDIRI BAGI PENYANDANG DISABILITAS KECERDASAN DALAM KAPASITAS KEMANUSIAAN. Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi Dan Aplikasi , 4 (1), 59– 66. [10] UNICEF. (2013). Anak Penyandang Disabilitas . Retrieved from https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_ Bahasa.pdf
[11] Irwanto, Kasim, & R. (2010). Analisis Situasi Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia.  Pusat Kajian Disabilitas . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial & Politik UGM.
[12] Kurniawan,  S.  (2013). Pendidikan  Karakter Konsepsi dan Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan  Keluarga,  Sekolah,  Peguruan Tnggi, dan Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
[13] Lestari  EY,  Sumarto  S,  I.  N.  (2017). PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN SEMARANG  MELALUI  IMPLEMENTASI CONVENTION  ON  THE  RIGHTS  OF PERSONS  WITH  DISABILLITIES  (CPRD) DALAM  BIDANG  PENDIDIKAN. Jurnal Integralistik , 1/Th.XXVII (Januari-Juni), 1–9.
[14] Syukria  O  A,  S.  S.  (2016).  Determinan Pemanfaatan Puskesmas Pada Anak
Penyandang  Disabilitas. Jurnal  Administrasi Kesehatan Indonesia , 4 (1), 37–47.
[15] https://pryakkum.org/read/22/apa-itu-konv ensi-hak-hak-penyandang-disabilitas.html