How to cite:
Firmansyah, M. A., & Lestari, S. (2024). Karakteristik Capaian Index Pemberdayaan Gender di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis  Gender  (PMBG)  2021. Syntax  Literate.  (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024
KARAKTERISTIK  CAPAIAN  INDEX  PEMBERDAYAAN  GENDER  DI KABUPATEN/KOTA  PROVINSI  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER (PMBG) 2021
Muhammad Abi Firmansyah*, Soetji Lestari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia Email: muhammad.firmansyah023@mhs.unsoed.ac.id*, soetji.lestari@unsoed.ac.id

## Abstrak
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan Index Pemberdayaan Gender (IDG) paling baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indoensia. Angka Index Pembangunan Manusia (IPM), Index Pembangunan Gender (IPG), Index Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan sudah lebih tinggi dibandingkan  skala  nasional.  Index  Pemberdayaan  Gender  merupakan  capaian  atau indikator  untuk  mengukur  terlaksananya  keadilan  dan  kesetaraan  gender  berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi; perempuan perlu diberdayakan sehingga pengarusutamaan gender  ( gender  mainstreaming )  harus  menjadi  tolak  ukur  dalam  setiap  program pemberdayaan  manusia.  Pengarusutamaan  gender  merupakan  rangkaian  strategi  untuk mengintegrasikan  perspektif  gender  dalam  pengembangan  dan  pembangunan.  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebanyak tiga kali pada tahun 2016, 2018, dan 2021; hal tersebut menandakan  bahwa  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sudah  baik  dalam pemberdayaan  gender  melalui  pengarusutamaan  gender.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  karakteristik  setiap  wilayah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  berdasarkan  Index  Pemberdayaan  Gender  (IPG)  pada  tahun  2021. Menggunakan  metode  penelitian  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pemerataan  belum  dilakukan  secara  signifikan,  walaupun  pada  beberapa  wilayah  sudah mencapai  pembangunan  dan  pemerataan  yang  maksimal.  Ketimpangan  angka pembangunan  terjadi  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  karena  masih  memiliki  capaian pembangunan  manusia  berbasis  gender  yang  sangat  rendah  (tertinggal)  dari  wilayah lainnya;  sedangkan  Kota  Yogyakarta  sudah  memiliki  capaian  yang  lebih  tinggi  dari akumulasi  pembangunan  wilayah  provinsinya.  Wilayah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  karakteristk  yang  berbeda  dalam  Index Pemberdayaan Gender, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum merata.
Kata kunci: Index Pemberdayaan Gender, Pengarusutamaan Gender, Pemerataan Pemberdayaan Gender

## Abstract
The Special Region of Yogyakarta Province is an area with the best Gender Empowerment Index (GEI) compared to other provinces in Indonesia. The Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), and Gender Empowerment Index (GEI) of the
Special  Region  of  Yogyakarta  Province  are  overall  higher  than  the  national  scale.  The Gender Empowerment Index is an achievement or indicator to measure the realization of gender justice and equality based on political and economic participation; women need to be  empowered  so  that  gender  mainstreaming  must  be  a  benchmark  in  every  human empowerment program. Gender mainstreaming is a series of strategies to integrate gender perspectives into development and progress. The Special Region of Yogyakarta Province, which has received the Parahita Ekapraya Award (APE) three times in 2016, 2018, and 2021; indicates that the Special Region of Yogyakarta Province has been good in gender empowerment  through  gender  mainstreaming.  This  research  aims  to  analyze  the characteristics  of  each  region  in  the  District/City  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta Province based on the Gender Empowerment Index (GEI) in 2021. Using the literature study  research  method.  The  research  results  show  that  even  though  some  regions  have achieved maximum development and redistribution, equalization has not been significantly carried out. Development disparity occurs in Gunung Kidul District because it still has a very  low  (lagging)  gender-based  human  development  achievement  compared  to  other regions; whereas Yogyakarta City already has a higher achievement than the accumulation of development in its provincial regions. The District/City areas in the Special Region of Yogyakarta  Province  have  different  characteristics  in  the  Gender  Empowerment  Index, development redistribution, and gender empowerment in the Special Region of Yogyakarta Province has not been evenly distributed.
Keywords: Gender Empowerment Index, Gender Mainstreaming, Equal Gender Empowerment

## Pendahuluan
Gender dalam konstruksi sosial menguntungkan laki-laki dalam kepemilikan alat produksi dan pembangunan suatu wilayah baik skala mikro maupun makro (Juditha, 2015). Perempuan tersubordinasi  oleh  dominasi  laki-laki,  pandangan  bahwa  laki-laki  adalah  sosok  yang  kuat, mampu mengambil keputusan, rasional, dan “pencari nafkah” menyempitkan peluang perempuan dalam memberikan pembangunan. Perempuan dalam hal ini hanya memiliki peran besar pada sektor  domestik,  seperti  menjaga  anak,  mengurus  rumah,  dan  merawat  suami;  hal  ini  terjadi sebagai dampak dari pemahaman “kodrat perempuan” dan “kodrat laki-laki” yang tidak imbang atau bias (Mirani & Sasi, 2016). Ketimpangan gender khususnya kontribusi perempuan dalam sektor  publik,  semakin  membuat gap antara  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  melakukan suatu pembangunan atau pemberdayaan (Sitorus, 2016). Masyarakat tidak hanya terdiri dari laki- laki,  perempuan  merupakan  bagian  dari  masyarakat;  oleh  karena  itu,  perempuan  harus mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam membangun wilayahnya sendiri.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA)  yang  dibentuk pada 1978 merupakan langkah awal Indonesia untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai bidang,  mulai  dari  ekonomi,  politik,  sosial,  dan  sebagainya.  Indonesia  sebagai  negara  dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dunia yaitu sebesar 273,8 Juta memiliki pekerjaan rumah untuk  membenahi  sumber  daya  manusianya,  49,52  %  penduduk  Indonesia  adalah  perempuan, jumlah yang besar untuk diberdayakan. Pada tahun 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beinisiatif membentuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan tujuan meningkatkan kepedulian terhadap isu gender, memberikan kesejahteraan bagi laki-laki dan perempuan, mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan partisipasi laki- laki dan perempuan dalam pemberdayaan, serta menjamin akomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (Perempuan & Indonesia, 2010). PPRG jika diterapkan dengan  baik  akan  mengintegrasikan  perspektif  gender  di  dalam  proses  perencanaan  dan penganggaran di setiap wilayah Indonesia (Saidah, 2018).
Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  memberikan  sumbangsih  baik  bagi peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM), Index Pembangunan Gender (IPG), dan Index Pemberdayaan  Gender  (IDG)  di  beberapa  wilayah  Indonesia.  Salah  satu  provinsi  dengan
penerapan  PPRG  yang  baik  adalah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta;  berdasarkan  data statistik, Provinsi Yogyakarta memiliki Index Pembangunan Gender (IPG) tertinggi di Indonesia yaitu 94,88 (Statistik, 2022). Prestasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diikuti oleh provinsi lain yang ada di Indonesia dalam misi mewujudkan kesejahteraan gender baik bagi laki- laki  maupun  perempuan.  PPRG  yang  diterapkan  pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dapat  menjadi  acuan  bagi  provinsi  lain  dalam  menerapkan  Perencanaan  dan Penganggaran Responsif Gender secara maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa karakteristik setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berdasarkan  Index  Pemberdayaan  Gender  (IPG)  pada tahun  2021.  Analisa  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  karakteristik  capaian  Index Pembangunan  Manusia  (IPM),  Index  Pembangunan  Gender  (IPG),  dan  Index  Pemberdayaan Gender (IDG) di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menganalisa  pemerataan  pembangunan  gender  di  setiap  wilayah  kabupaten  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, tulisan ini berusaha memberikan solusi terhadap pembangunan gender setiap kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  studi  literatur  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta  mengelola  bahan  penelitian (Sugiono,  2019).  Studi  literatur  dilakukan  dengan  mengumpulkan  berbagai  literatur  yang berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti, seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta  mengelolah  bahan  penelitian.  Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Penelitian studi literatur dapat digunakan untuk menyelesaikan  persoalan  dengan  menelusuri  sumber  dan  mencari  referensi  teori  yang  relevan dengan kasus. Studi literatur biasa juga disebut studi pustaka dalam penelitian kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## Komitmen Diy Dalam Pengarusutamaan Gender
Program perencanaan pembangunan mendapat perhatian khusus dari aktivis dan pemerhati masalah  perempuan,  program  pembangunan  yang  diterapkan  berfokus  pada  pembangunan manusia  (umum)  akan  tetapi  hasilnya  relatif  tidak  memberi  keadilan  dan  kesetaraan  bagi perempuan  dan  laki-laki.  Pembangunan  yang  berfokus  pada  manusia,  memiliki  asumsi  dasar bahwa setiap manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki modal dan kebutuhan yang sama dalam pembangunan; pada kenyataannya, hasil pembangunan memperlihatkan pencapaian yang diraih perempuan  lebih  sedikit  jika  dibandingkan  pencapaian  lak-laki  dalam  berbagai  bidang,  baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan politik. Program perencanaan pembangunan tidak berupaya  mendiskreditkan  perempuan  dalam  pembangunan,  hal  ini  terjadi  akibat  adanya ketimpangan  hubungan  gender.  Salah  satu  strategi  mengatasi  masalah  tersebut  adalah menciptakan  pengarusutamaan  gender  ( gender  mainstreaming )  yang  dibangun  untuk mengintegrasikan  permasalahan  perempuan  dan  laki-laki  ke  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (Adika & Rahmawati, 2021)
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan hasil produk dari strategi  pengarusutamaan  gender.  Pada  tahun  2013,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta memperoleh  Anugerah  Parahita  Ekapraya  atas  komitmennya  dalam  upaya  mewujudkan kesetaraan  gender,  pemberdayaan  perempuan,  dan  perlindungan  anak.  APE  merupakan penghargaan  yang    diberikan  secara  berkala  setiap  tahunnya  oleh  KPPPA  untuk  mengetahui sejauh mana implementasi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah. Penghargaan APE sendiri ada empat tingkatan atau kategori, dari yang paling
dasar  yaitu,  Kategori  Pratama,  Kategori  Madya,  Kategori  Utama,  dan  Kategori  Mentor  yang merupakan  kategori  tertinggi  (dp3ap2.jogjaprov.go.id,  2021).  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor sebanyak tiga kali pada tahun 2016, 2018, dan 2021 (dp3ap2.jogjaprov.go.id. 2021). Hal tersebut merupakan hasil dari penerapan PPRG yang baik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) membuat Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/6199/SJ tentang amanat membentuk Sekretariat PPRG Daerah; walaupun  Pemerintah  Provinsi  DIY  pada  kenyataannya  tidak  membentuk  Sekretariat  PPRG Daerah karena BPPM sudah memiliki Program Kerja (pokja) yang memiliki tugas dan fungsi hampir  sama  dengan  Sekretariat  PPRG  Daerah  (Susiana,  2015).  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta tanpa Sekretariat PPRG Daerah mampu meningkatkan Index Pembangunan Gender di  wilayahnya,  IPG  merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

## Grafik 1. IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan gambar grafik 1, IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 94,88; angka  yang  sangat  tinggi  dalam  Index  Pembangunan  Gender.  Tingginya  angka  IPG  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh Index Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dan  hanya  memiliki gap yang  sedikit.  IPM  Laki-Laki  berada  pada  angka  82,99  dan  IPM Perempuan berada pada angka 78,74; walaupun IPM perempuan belum mencapai angka 8, index pembangunan  manusia  di  Provinsi  DIY  sudah  melewati  angka  75.  Rentang  atau gap antara pembangunan laki-laki dan perempuan hanya berkisar 4,25; jarak ini memengaruhi jumlah IPG Provinsi DIY tinggi. Berdasarkan gafik tersebut, sudah terlihat bahwa diskriminasi perempuan tidak terpaut jauh dengan laki-laki, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mampu membangun dan  memberdayakan  perempuan  baik  dalam  sektor  domestik  maupun  sektor  publik.  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN) Tahun 1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 hingga 2004 tentang program pembangunan nasional, kemudian dipertegas melalui Instruksi  Presiden  No.  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam pembangunan nasional. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki gap Index Pembangunan Manusia  sebesar  4,25,  angka  tersebut  jauh  lebih  kecil  dibandingkan gap Index  Pembangunan Manusia  tingkat  nasional  yang  mencapai  6,66.  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mampu meningkatkan  angka  Index  Pembangunan  Manusia  karena  adanya  program  Perencanaan  dan Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  berupa,  program  kecamatan  sayang  ibu,  pelatihan anggaran  responsif  gender,  penghargaan  Anugerah  Parahita  Ekapraya  (APE),  dan  program kampung ramah anak (INDONESIA, 2000)
0 20 40 60 80 100
IPM dan IPG
Index Pembangunan Gender Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
IPM Perempuan
IPM Laki-Laki IPG

## Grafik 2. IPG Nasional Tahun 2021
Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan  gambar  grafik  2,  IPG  Nasional  Indonesia  sebesar  91,27;  angka  tersebut menunjukkan  bahwa  IPG  Yogyakarta  lebih  tinggi  dengan gap 3,71.  Perbedaan  IPG  antara Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  Indonesia  diikuti  oleh  perbedaan  Index Pembangunan  Manusianya,  IPM  Laki-Laki Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta lebih tinggi 6,74  sedangkan  IPM  Perempuan  lebih  tinggi  9,15.  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta memiliki tingkat IPG dan IPM yang lebih tinggi dari Indonesia, hal tersebut membuktikan bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  sudah  lebih  baik  dari  Indonesia  (secara  keseluruhan).  Angka  Index Pembangunan  Manusia  Indonesia  yang  lebih  rendah  6,66  dari  angka  Index  Pembangunan Manusia DIY disebabkan oleh pembangunan manusia yang tidak merata di seluruh Indonesia, ketimpangan ini belum dapat diselesaikan dengan baik; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu  berada  pada  posisi  paling  atas  dalam  pembangunan  manusia  dan  pembangunan  gender (Aprilianti & Setiadi, 2022).

## Angka IPM, IPG, dan IDG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Index Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah, selain itu IPM berguna untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah dengan dimensi yang sangat luas terkait dengan kualitas penduduk  berupa  harapan  hidup,  standar  hidup  layak,  dan  intelektualitas.  Capaian  IPM  hanya dapat menunjukan kesenjangan antar wilayah saja dan belum dapat menggambarkan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Dalam pembangunan manusia sering kali berkaitan dengan perbedaan gender yang membahas bagaimana dalam memperoleh kesetaraan gender  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  dari  sumber  daya  manusia  tanpa  membedabedakan antara laki-laki dan perempuan (Fajriyyah & Budiantara, 2016). Berdasarkan komponennya, IPM mencakup Angka Harapan Hidup (AHH), Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS),  dan  Pengeluaran  Perkapita  yang  disesuaikan  (PPP).  IPM  di  Provinsi  DIY  merupakan capaian pemerintah dalam melaksanakan program PPRG dan pengarusutamaan gender dengan melihat kualitas penduduknya.
Tabel 1. IPM Provinsi DIY dan Nasional Berdasarkan Komponen Tahun 2021 Komponen IPM dan IPM Provinsi DIY Indonesia (Nasional) Angka Harapan Hidup (tahun) 75,04 71,57 Harapan Lama Sekolah (tahun) 15,64 13,08 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 9,64 8,54 Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah) 14.111 11.156 IPM 80,22 72,29 Sumber: KPPA 2021 0 20 40 60 80 100 IPM dan IPG Index Pembangunan Gender Nasional Tahun 2021 IPM Perempuan
IPM Laki-Laki IPG
Berdasarkan data Tabel 1, IPM Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM nasional dengan rentang 7,93. Capaian IPM Provinsi DIY selaras dengan komponen IPM yang sama  tingginya;  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  manusia  di  Provinsi  DIY  mencapai  75,04 sedangkan  Indonesia  hanya  71,57  (rentang  3,47);  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  manusia  di Provinsi  DIY  mencapai  15,64  sedangkan  Indonesia  13,08  (rentang  2,56);  Rata-Rata  Lama Sekolah (RLS) manusia di Provinsi DIY mencapai 9,64 sedangkan Indonesia hanya 8,54 (rentang 1,1);  serta  Pengeluaran  Perkapita  Penduduk  (PPP)  manusia  di  Provinsi  DIY  mencapai  14.111 sedangkan  Indonesia  hanya  11.156  (rentang  2.955).  Tabel  tersebut  memperlihatkan  bahwa penerapan  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  Pemerintah  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berhasil  melampaui  skala  nasional;  kualitas  hidup  masyarakat Provinsi DIY lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kualitas hidup masyarakat dalam cakupan nasional, terutama dalam sektor pendidikan dan pengeluaran rumah tangga. Masyarakat Provinsi DIY memiliki angka Harapan Lama Sekolah 15,64 (15-16 tahun), artinya masyarakat Provinsi DIY sudah banyak yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi; masyarakat Provinsi  DIY  dapat  dikatakan  sejahtera  dalam  bidang  pendidikan  karena  berhasil  mengenyam pendidikan  wajib  belajar  12  tahun  (Sekolah  Menengah  Atas).  Selain  itu,  sebagai  salah  satu provinsi  yang  memiliki  berbagai  macam  destinasi  wisata,  sangat  mengembangkan  dan memberdayakan perekonomian masyarakatnya, jumlah pengeluaran perkapita penduduk Provinsi DIY  yang  mencapai  14  juta  rupiah  menggambarkan  bahwa  kesejahteraan  ekonomi  penduduk sudah  cukup  terjamin  (ketimpangan  ekonomi  yang  tidak  signifikan),  hal  ini  dipengaruhi  oleh berbagai macam destinasi wisata. Provinsi DIY memiliki keunggulan geografis karena berada di antara dataran tinggi dan rendah, Provinsi DIY memiliki destinasi wisata pegunungan, pantai, dan sebagainya; Provinsi DIY juga menjadi tempat berkembangnya pendidikan khususnya Perguruan Tinggi dengan jumlah 128 Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DIY.
Index Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DIY yang sudah tinggi perlu ditinjau kembali apakah sudah merata di setiap wilayah, Provinsi DIY memiliki empat kabupaten dan satu kota; terdiri dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Setiap wilayah kabupaten atau kota memiiki Index Pembangunan Manusia (IPM) yang berbeda.
Grafik 3. IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan Grafik 2. Index Pembangunan Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara  keseluruhan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Index  Pembangunan  Manusia  tingkat Nasional (72,29). Kota Yogyakarta memperoleh angka paling tinggi dengan 87,18, diikuti oleh Kabupaten Sleman dengan angka 84, Kabupaten Bantul dengan angka 80,28, Kabupaten Kulon Progo dengan angka 74,71, dan yang terakhir adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan angka
0 20 40 60 80 100 Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Nasional Index Pembangunan Manusia Provinsi Daerah

## Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
70,16. Pembangunan manusia di Provinsi DIY belum merata sepenuhnya, namun perlu disadari bahwa  angka  pembangunan  manusia  di  Provinsi  DIY  lebih  dari  angka  70.  Perbedaan  terlihat signifikan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul, rentang perbedaan Index Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 17,02. Kabupaten Gunung Kidul meruapakan salah satu kabupaten  terluas  di  Provinsi  DIY  dengan  Ibukota  Kabupaten  Wonosari.  Kabupaten  Gunung Kidul  merupakan  wilayah  yang  dipenuhi  oleh  destinasi  wisata  alam  seperti  pantai,  goa,  dan sebagainya. Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan grafik di atas hanya memiliki rentang sebesar 4,55 dengan Kabupaten Sleman, sehingga untuk melihat pemerataan pembangunan wilayah di Provinsi DIY perlu dijabarkan berdasarkan komponen Index Pembangunan Manusianya. Secara keseluruhan,  dapat  terlihat  bahwa  Index  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Gunung  Kidul merupakan  yang  terendah  dibandingkan  Kabupaten/Kota  lain  di  Provinsi  DIY  dan  nasional; menurut Sunaryanta (Bupati Gunung Kidul) dalam gunungkidul.com hal tersebut terjadi sebab oleh pertumbuhan penduduk yang masif dan harapan lama sekolah anak-anak masih kurang, rata- rata penduduk Gunung Kidul baru menamatkan jenjang pendidikan kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP).

## Grafik 4. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Komponen Tahun 2021
Sumber: KPPA 2021
Grafik  4.  menunjukkan  bahwa  perbedaan  Index  Pembangunan  Manusia  (IPM)  setiap Kabupaten/Kota  Provinsi  DIY  tidak  menunjukkan  perbedaan  yang  terlalu  signifikan  terutama pada bagian Angka Harapan Hidup (AHH) yang masih berkisar 73 hingga 75 tahun. Perbedaan yang  cukup  signifikan  terlihat  pada  komponen  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dan  Rata-Rata Lama  Sekolah  (RLS).  Kabupaten  Gunung  Kidul  menempati  posisi  terendah  dengan  angka Harapan  Lama  Sekolah  12,98  dan  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  7,30;  sedangkan  angka tertinggi berada di Kota Yogyakarta dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) 17,6 tahun dan Rata- rata Lama Sekolah (RLS) 11,72 tahun. Rentang angka Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta dengan  Kabupaten  Gunung  Kidul  berkisar  4,82  sedangkan  rentang  angka  Rata-Rata  Lama Sekolah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul berkisar 4,42. Pembangunan manusia di  Provinsi  DIY  ternyata  belum  menyeluruh,  masyarakat  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  belum mendapatkan kesejahteraan dan keadilan pendidikan; index pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Kidul merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi DIY. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa Index Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DIY belum bisa setara dengan DKI Jakarta, pendidikan yang belum merata di semua wilayah membuat nilai  atau  angka  IPM  Provinsi  DIY  menjadi  tidak  maksimal.  Pemerintah  Provinsi  DIY  perlu menekankan  kembali  pembangunan  pendidikan  khususnya  bagi  wilayah  Kabupaten  Gunung Kidul. Dalam tingkat nasional dengan angka Harapan Lama Sekolah 13,08; Kabupaten Gunung
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kota Yogyakarta
Kabupaten Sleman Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Nasional Index Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di
Provinsi Daera Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Komponen Tahun 2021
Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah
Rata-Rata Lama Sekolah
Kidul  masih  tertinggal,  hal  tersebut  terjadi  sebab  motivasi  dan  keinginan  pelajar  untuk melanjutkan  pendidikan  masih  sangat  rendah,  alasan  mengapa  pelajar  tidak  melanjutkan pendidikan adalah masalah ekonomi sehingga tidak sanggup untuk membayar biaya pendidikan (jogja.solopos.com, 2021). Hal tersebut menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  untuk  membenahi  hal  tersebut,  beberapa  solusi  yang  dapat dilakukan  adalah  memberikan  biaay  atau  bantuan  sekolah  gratis  bagi  masyarakat  miskin, sehingga  mereka  dapat  melanjutkan  pendidikan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yaitu  12 tahun atau tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pembangunan manusia di Provinsi DIY yang sudah baik, perlu dilihat bagaimana peran laki-laki  dan  perempuan  dalam  pembangunan  tersebut.  Index  pembangunan  Gender  (IPG) merupakan satuan ukuran pembangunan manusia (seperti IPM) namun fokus pada status gender dalam mengukur kemampuan dasar, dalam hal  ini Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah  (HLS),  Rata-Rata  Lama  Sekolah  (RLS,  dan  Pengeluaran  Perkapita  yang  disesuaikan (PPP).
Tabel 2. IPG Provinsi Daerah Istimewa Yokyakarta Berdasarkan AHH Tahun 2021 Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi DIY Laki-Laki Perempuan Kulon Progo 73,39 77,18 Bantul 71,97 75,71 Gunung Kidul 72,26 76,02 Sleman 73,08 76,73 Kota Yogyakarta 72,92 76,40 Nasional 69,70 73,55 Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan data Tabel 2. menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Perbedaan  atau  rentang  Angka  Harapan  Hidup  laki-laki dengan  perempuan  berkisar  3  Tahun.  Berdasarkan  pembagian  setiap  kabupaten  atau  kota; Kabupaten Kulon Progo memiliki rentang Angka Harapan Hidup antara laki-laki (73,39) dengan perempuan  (77,18)  sekitar  3,79;  Kabupaten  Bantul  memiliki  rentang  Angka  Harapan  Hidup antara  laki-laki  (71,97)  dengan  perempuan  (75,71)  sekitar  3,74;  Kabupaten  Gunung  Kidul memiliki  rentang  Angka  Harapan  Hidup  antara  laki-laki  (72,26)  dengan  perempuan  (76,02) sekitar 3,76; Kabupaten Sleman memiliki rentang Angka Harapan Hidup antara laki-laki (73,08) dengan  perempuan  (76,73)  sekitar  3,65;  sedangkan  Kota  Yogyakarta  memiliki  rentang  Angka Harapan Hidup antara laki-laki (72,92) dengan perempuan (76,40) sekitar 3,48. Angka Harapan Hidup perempuan paling tinggi berada di wilayah Kulon Progo sedangkan yang terendah berada di wilayah Bantul. Terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo memiliki Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di kabupaten atau kota lain di Provinsi DIY  dengan  Angka  Harapan  Hidup  laki-laki  73,39  dan  perempuan  77,18  (Manembu,  2018). Masyarakat Kulon Progo memiliki pembangunan khususnya sektor kesehatan yang cukup baik dan memadai, pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan jaminan kesehatan dan gizi ibu hamil (harianjogja.com, 2019). Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup tingkat nasional, Provinsi  DIY  sudah  mengungguli  karena  berada  di  atas  rata-rata,  hal  tersebut  terjadi  sebab masyarakat dimudahkan untuk mengakses layanan kesehatan dan teknologi kesehatan.
Tabel 3. IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan HLS Tahun 2021 Kabupaten/Kota Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi DIY Laki-Laki Perempuan Kulon Progo 14,24 15,26 Bantul 15,67 15,13 Gunung Kidul 13,17 12,88 Sleman 16,76 16,55 Kota Yogyakarta 17,46 17,63
Kabupaten/Kota Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi DIY Laki-Laki Perempuan Nasional 12,92 13,22
Sumber: BPS 2021
Berdasarkan data Tabel 3. menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di setiap kabupaten atau  kota  di  Provinsi  DIY  memiliki  angka  yang  fluktuatif;  Kabupaten  Kulon  Progo  dan  Kota Yogyakarta  merupakan  wilayah  dengan  angka  Harapan  Lama  Sekolah  perempuan  yang  lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang angka Harapan Lama Sekolah perempuan lebih rendah  dibanding  dengan  laki-laki  (rentang  hanya  berkisar  1  Tahun).  Berdasarkan  pembagian setiap  kabupaten  atau  kota;  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki  rentang  angka  Harapan  Lama Sekolah  antara  laki-laki  (14,24)  dengan  perempuan  (15,26)  sekitar  1.02;  Kabupaten  Bantul memiliki  rentang  angka  Harapan  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (15,67)  dengan  perempuan (15,13) sekitar 0,54; Kabupaten Gunung Kidul memiliki rentang angka Harapan Lama Sekolah antara  laki-laki  (13,17)  dengan  perempuan  (12,88)  sekitar  0,29;  Kabupaten  Sleman  memiiki rentang angka Harapan Lama Sekolah antara laki-laki (16,76) dengan perempuan (16,55) sekitar 0,21; sedangkan Kota Yogyakarta memiliki rentang angka Harapan Lama Sekolah antara laki- laki (17,46) dengan perempuan (17,63) sekitar 0,17. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan rentang atau perbedaan angka Harapan Lama Sekolah paling minim; artinya, Kota Yogyakarta sudah dibangun dan diberdayakan dalam sektor pendidikan secara merata. Namun, di sisi lain Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah dengan angka Harapan Lama Sekolah paling rendah dibandingkan wilayah lain yang berdasarkan tabel di atas laki-laki hanya 13,17  dan  perempuan  hanya  12,88.  Pembangunan  pendidikan  di  Provinsi  DIY  belum  merata sepenuhnya,  sebab  di  Gunung  Kidul  angka  Harapan  Lama  Sekolah  masyarakatnya  memiliki rentang  atau gap yang  cukup  jauh  dibandingkan  dengan  wilayah  lain.  Perempuan  di  Gunung Kidul harus lebih diberdayakan sebab angka Harapan Lama Sekolah paling kecil dimiliki oleh perempuan di Gunung Kidul; hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya motivasi pelajar untuk  melanjutkan  jenjang  pendidikan  serta  maraknya  pernikahan  dini.  Selain  itu,  pandemi sedang berada pada angka penyebaran cukup tinggi sehingga sekolah bukan pilihan yang “tepat” untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja (solopos.com, 2021). Berdasarkan angka harapan Lama Sekolah Nasional, perempuan di Kabupaten Gunung Kidul masih tertinggal dengan gap 0,29; angka tersebut tidak menunjukkan perbedaan signifikan namun  angka  tersebut  sangat  jauh  berbeda  dengan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  DIY.  Angka Harapan Lama Sekolah perempuan di Gunung Kidul masih rendah karena faktor ekonomi yang kemudian menjadi penyebab lain kehamilan remaja di Gunungkidul. Pada usia tertentu, remaja di  Gunung  Kidul  tidak  diwajibkan  melanjutkan  sekolah  dengan  alasan  ekonomi.  Kondisi  ini otomatis  mendorong  terjadinya  penikahan  anak  dan  kehamilan  di  usia  remaja  (Sekarayu  & Nurwati,  2021).  Informasi  kesehatan  reproduksi  yang  dianggap  tabu  semakin  menutup  akses remaja pada informasi yang memadai tentang berbagai risiko yang akan dialami saat mengalami KTD dan kehamilan usia remaja (BPPM DIY, 2017).

## Tabel 4. IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan RLS Tahun 2021
Kabupaten/Kota Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi DIY Laki-Laki Perempuan Kulon Progo 9,44 8,62 Bantul 10,09 9,28 Gunung Kidul 7,90 6,88 Sleman 11,34 10,54 Kota Yogyakarta 11,91 11,34 Nasional 8,92 8,17 Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan data Tabel 4. menunjukkan bahwa angka Rata-Rata Lama Sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, rentang atau perbedaan berkisar beberapa bulan saja. Berdasarkan pembagian setiap kabupaten atau kota; Kabupaten Kulon Progo memiliki rentang angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (9,44)  dengan  perempuan  (8,62)  sekitar  0,82; Kabupaten  Bantul  memiliki  rentang  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (10,09) dengan perempuan (9,28) sekitar 0,81; Kabupaten Gunung Kidul memiliki rentang angka Rata- Rata  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (7,90)  dengan  perempuan  (6,88)  sekitar  1,02;  Kabupaten Sleman  memiliki  rentang  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  antara  laki-laki  (11,34)  dengan perempuan (10,54) sekitar 0,8; sedangkan Kota Yogyakarta memiliki rentang angka Rata-Rata Lama sekolah antara laki-laki (11,91) dengan perempuan (11,34) sekitar 0,57. Kota Yogyakarta kembali menjadi wilayah yang unggul dalam pembangunan pendidikan sebab rentang atau gap antara  laki-laki  dan  perempuan  paling  sedikit;  namun,  kembali  lagi  Kabupaten  Gunung  Kidul menjadi wilayah paling terbelakang dalam pembangunan pendidikan, hal ini dapat terlihat bahwa masyarakat Gunung Kidul memiliki angka Rata-Rata Lama Sekolah paling kecil dibandingkan dengan  wilayah  lain  dengan  perolehan  angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  laki-laki  hanya  7,90 sedangkan perempuan hanya 6,88. Berdasarkan angka Rata-Rata Lama Sekolah tingkat nasional (Laki-Laki: 8,92 dan Perempuan: 8,17), wiayah Kabupaten Gunung Kidul masih jauh tertinggal. Ketimpangan  ini  terjadi  akibat  pandemi  sehingga  pelajar  kekurangan  motivasi  untuk  sekolah; Kisworo (Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) dalam pidjar.com menjelaskan  bahwa  alasan  mengapa  Kabupaten  Gunung  Kidul  masih  tertinggal  dalam  sektor pendidikan  disebabkan  oleh  tiga  hal,  yaitu  pernikahan  dini,  faktor  ekonomi,  dan  kurangnya motivasi  belajar.  Perempuan  di  Gunung  Kidul  memiliki  dilemma  dalam  melanjutan  jenajang pendidikan,  pandemi  yang  membuat  pelajar  beraktivitas  di  rumah  saja  dan  kesulitan  ekonomi memaksa mereka untuk melakukan pernikahan agar kehidupannya ditanggung oleh suami. Dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG), perempuan juga harus mengenyam pendidikan selama 12 tahun; namun hal tersebut kemudian menjadi konflik bagi perempuan sebab dalam hal ini  perempuan  memiliki  beban  ganda  atau double  burden ;  perempuan  yang  sudah  berstatus sebagai  istri  memiliki  peran  domestik  (mengurus  rumah  tangga)  dan  peran  publik  (mencari penghasilan,  sekolah,  dan  sebagainya).  Peran  ganda  yang  dimiliki  perempuan  menyulitkan kehidupan mereka atas tuntutan hidupnya, perempuan di Gunung Kidul harus mengurus rumah, namun tetap harus mencari nafkah atau melanjutkan sekolah (Al Firda et al., 2021). Pemerintah Provinsi  DIY  harus  memiliki  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini,  pemerintah  dapat memberikan  akses  lebih  luas  bagi  perempuan  dalam  mengenyam  pendidikan  dengan menyediakan  ujian  paket  C,  selain  itu  pemerintah  dapat  memberikan  pemberdayaan  kepada masyarakat  melalui  kegiatan  Program  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  melalui kearifan lokal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan sejahtera.
Berdasarkan  Tabel  3.  dan  Tabel  4.  mengindikasikan  bahwa  pembangunan  pendidikan belum  merata  di  setiap  wilayah  kabupaten  atau  kota  di  Provinsi  DIY,  terutama  di  wilayah Kabupaten  Gunung  Kidul.  Perempuan  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  dalam  sektor  pendidikan selalu terbelakang baik angka Harapan Lama Sekolah maupun angka Rata-Rata Lama Sekolah. Pemerintah  Provinsi  DIY  perlu  menggencarkan  kembali  pembangunan  pendidikan  berbasis gender yang merata di setiap wilayah; hal ini perlu ditekankan sebab perempuan dalam sektor pendidikan selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
Tabel 5. IPG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Pengeluaran Perkapita
yang Disesuaikan Tahun 2021 Kabupaten/Kota Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Provinsi DIY Laki-Laki Perempuan Kulon Progo 13.058 9.539 Bantul 18.010 14.868 Gunung Kidul 15.748 6.543 Sleman 17.312 15.029 Kota Yogyakarta 19.002 18.642
Kabupaten/Kota Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Provinsi DIY Laki-Laki Perempuan Nasional 15.770 9.050
Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan data Tabel 5. menunjukkan bahwa angka Pengeluaran Perkapita perempuan di  Provinsi  DIY  lebih  rendah  dibandingkan  Pengeluaran  Perkapita  laki-laki,  bahkan perbedaannya  cukup  jauh.  Hal  tersebut  merupakan  dampak  dari  sedikitnya  peran  perempuan dalam sektor publik. Berdasarkan pembagian setiap kabupaten atau kota; Kabupaten Kulon Progo memiliki  rentang  angka  Pengeluaran  Perkapita  antara  laki-laki  (13.058)  dengan  perempuan (9.539) sekitar 3.519; Kabupaten Bantul memiliki rentang angka Pengeluaran Perkapita antara laki-laki (18.010) dengan perepmpuan (14.868) sekitar 3.142; Kabupaten Gunung Kidul memiliki rentang angka Pengeluaran Perkapita antara laki-laki (15.748) dengan perempuan (6.543) sekitar 9.205; Kabupaten Sleman memiliki rentang angka Pengeluaran Perkapita antara laki-laki (17.312) dengan perempuan (15.029) sekitar 2.283; sedangkan Kota Yogyakarta memiliki rentang angka Pengeluaran  Perkapita  antara  laki-laki  (19.002)  dengan  perempuan  (18.642)  sekitar  36.  Kota Yogyakarta  kembali  unggul  dalam  pembangunan  perekonomian  yang  merata  antara  laki-laki dengan perempuan, pembangunan berbasis gender di Kota Yogyakarta layak menjadi contoh bagi wilayah lain terutama wilayah dalam provinsinya sendiri yaitu Kabupaten gunung Kidul karena harus  menjadi  yang  paling  rendah  dalam  pembangunan  perekonomian  berbasis  gender  yang merata.  Kabupaten  Gunung  Kidul  memiliki  ketimpangan  Pengeluaran  Perkapita  yang  sangat tinggi antara laki-laki dengan perempuan, rentang atau perbedannya mencapai 9.250. Berdasarkan data Tabel 3, 4, dan 5, sangat menjelaskan bahwa perempuan di Provinsi DIY belum dibangun dan diberdayakan secara merata terutama di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, perempuan sangat jauh tertinggal dibandingkan perempuan di wilayah kabupaten atau kota lain. Kota Yogyakarta merupakan  kota  yang  paling  sejahtera  masyarakatnya  baik  dalam  sektor  kesehatan  maupun pendidikan;  sedangkan  masyarakat  Gunung  Kidul  masih  berada  jauh  di  belakang  baik  dalam sektor kesehatan maupun pendidikan. Pendidikan perempuan di Kabupaten Gunung Kidul yang tertinggal,  membuat  lapangan  pekerjaan  dan  upah  yang  diterima  perempuannya  harus “disesuaikan”  dengan  tingkat  pendidikannya;  jika  pendidikannya  rendah,  maka  upah  yang didapatkannya  juga  minim.  Feminisme  Pascakolonial  menjelaskan  dalam  sektor  publik, perempuan  mengalami  kekerasan  simbolik;  kapitalisme  berdampak  buruk  terutama  bagi perempuan,  ketertindasan  perempuan  tidak  dapat  lepas  dari  isu-isu  pendidikan.  Rendahnya tingkat pendidikan perempuan membuat perempuan termarjinalisasi oleh laki-laki dalam dunia kerja, upah yang diterima perempuan lebih sedikit dengan beban kerja yang sama (Candra, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan Gunung Kidul masih belum diberdayakan melalui pekerjaannya, perempuan di Gunung Kidul masih bekerja pada sektor Home Industry sehingga pendapatannya  tidak  sebanyak  laki-laki  (terpinggirkan  dalam manufacture  industry );  alasan mengapa perempuan di Gunung Kidul bekerja dalam industri rumahan karena beban ganda yang dimilikinya (harus mengurus rumah).
Pembangunan  berbasis  gender  penting  dilakukan  untuk  meningkatkan  laju  Index Pembangunan  Manusia;  peran  perempuan  tidak  hanya  harus  dalam  sektor  domestik  saja, perempuan  juga  harus  mendapatkan  peran  dalam  sektor  publik  disertai  dengan  kebijakan  dan peraturan  yang  responsif  gender.  Berdasarkan  data  di  atas,  perempuan  di  beberapa  wilayah Kabupaten/Kota Provinsi DIY sudah cukup dibangun dan diberdayakan baik kesehatan maupun pendidikan  bahkan  perekonomian.  Oleh  karena  itu,  perlu  untuk  melihat  bagaimana  peran perempuan dalam sektor publik (pemberdayaan gender) dengan cara melihat beberapa indikator atau  komponen,  yaitu  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen,  perempuan  sebagai  tenaga professional  (teknisi,  pimpinan  dan  ketatalaksanaan),  dan  sumbangan  pendapatan.  Data  ini merupakan Index Pemberdayaan Gender dimana bertujuan untuk melihat bagaimana perempuan diberdayakan melalui perannya dalam sektor publik.

## Tabel 6. IDG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
Wilayah Keterlibatan dalam Parlemen Perempuan sebagai Manajer Sumbangan Pendapatan Perempuan IDG Kulon Progo 20,00 52,57 34,27 71,41 Bantul 8,89 50,03 39,28 65,27 Gunung Kidul 24,44 44,59 39,52 76,70 Sleman 28,00 51,66 38,92 81,31 Yogyakarta 15,00 52,51 44,27 73,18 D.I. Yogyakarta 20,00 52,18 41,26 76,57 Nasional 21,89 32,50 37,22 76,26 Sumber: KPPA 2021
Berdasarkan data Tabel 6. menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Provinsi DIY sudah cukup maksimal sebab rentang atau gap antar wilayah dengan provinsi tidak berbeda terlalu jauh.  Berdasarkan  keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen,  Kabupaten  Sleman  (28,00), Kabupaten Gunung Kidul (24,44), dan Kabupaten Kulon Progo (20,00) sudah melampaui angka keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi DIY (20,00); namun keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Bantul sangat minim (8,89). Partisipasi perempuan dalam parlemen di Kabupaten Bantul sangat sedikit, ketertarikan perempuan di Kabupaten Bantul untuk masuk sebagai anggota parlemen berbanding jauh dengan Kabupaten Sleman (28,00), rentang atau gap menjapai  20,00.  Berdasarkan  posisi  perempuan  sebagai  manajer  atau  pemimpin  (pengambil keputusan),  Kabupaten  Kulon  Progo  (52,57)  dan  Kota  Yogyakarta  (52,51)  sudah  melampaui angka Provinsi DIY (52,18).  Kabupaten Gunung Kidul (44,59) masih tertinggal dari wilayah lain, secara tidak langsung hal tersebut merupakan dampak dari angka harapan lama sekolah dan rata- rata lama sekolah perempuan di Kabupaten Gunung Kidul yang masih rendah, sehingga lapangan pekerjaan  yang  didapatkan  belum  maksimal.  Berdasarkan  sumbangan  pendapatan  perempuan, hanya Kota Yogyakarta (44,27) yang sudah melampaui angka Provinsi DIY (41,26), sedangkan Kabupaten Kulon Progo (34,27) berada pada posisi yang paling rendah; hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum mendapatkan upah yang cukup layak atu upah yang diberikan masih minim. Secara keseluruhan, angka Index Pemberdayaan Gender (IDG) paling tinggi diperoleh Kabupaten Sleman (81,31) sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bantul (65,27).
Provinsi DIY merupakan provinsi dengan PPRG yang cukup baik, terlihat berdasarkan data bahwa  pembangunan  berbasis  gender  sudah  dilakukan  dan  angka  yang  diperoleh  tidak menunjukkan  rentang  atau gap yang  sangat  tinggi,  walaupun  dalam  beberapa  sektor  terdapat rentang atau gap yang sangat tinggi atau jauh. PPRG yang diterapkan oleh Provinsi DIY hanya perlu dimaksimalkan saja dengan melihat karakteristik setiap wilayah yang akan dibangun atau diberdayakan  berbasis  gender.  Pemberdayaan  hakikatnya  harus  berdasarkan  kebutuhan  dari masyarakat setiap wilayah agar pemberdayaan dapat dilakukan secara maksimal; oleh karena itu, perlu untuk melihat bagaimana karakteristik setiap wilayah Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY.

## Karakteristik  Wilayah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Berdasarkan Capaian IPM, IPG, dan IDG.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menerapkan PPRG dengan baik, hal tersebut terbukti dari rentang atau gap capaian setiap wilayah tidak jauh atau tinggi. Provinsi DIY hanya perlu memaksimalkan program PPRG yang sudah ada dengan cara melihat karakteristik setiap wilayah agar pembangunan dan pemberdayaan gender dapat dilakukan secara adil dan merata.

## Tabel 7. Karakteristik wilayah Berdasarkan IPM, IPG, dan IDG
Wilayah IPM IPG IDG AHH HLS RLS PPP PPDP PSM SPP L P L P L P L P Kulon Progo 74,71 73,39 77,18 14,24 15,26 9,44 8,62 13.058 9.539 20 52,57 34,27 Bantul 80,28 71,97 75,71 15,67 15,13 10,09 9,28 18.010 14.868 8,89 50,03 39,28 Gunung Kidul 70,16 72,26 76,02 13,17 12,88 7,90 6,88 15.748 6.543 24,4 44,59 39,52 Sleman 84 73,08 76,73 16,76 16,55 11,34 10,54 17.312 15.029 28 51,66 38,92 Kota Yogyakarta 87,18 72,92 76,40 17,46 17,63 11,91 11,34 19.002 18.642 15 52,51 44,27 Nasional 72,29 69,70 73,55 12,92 13,22 8,92 8,12 13.770 9.050 21,89 32,50 37,22 Sumber: KPPA 2021
Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut, Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama  Sekolah  (HLS),  Rata-Rata  Lama  Sekolah  (RLS),  Pendapatan  Perkapita  Penduduk  yang disesuaikan (PPP), Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen (PPDP), Perempuan Sebagai Manajer (PSM), dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP).
Berdasarkan  data  Tabel  7.  menunjukkan  bahwa  pembangunan  berbasis  gender  melalui Prencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi DIY belum dapat dikatakan maksimal  karena  masih  terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan  terutama  pada  sektor pendidikan,  pendapatan  (perekonomian),  dan  partisipasi  perempuan  dalam  parlemen.  Untuk menjelaskan karakteristik setiap wilayah perlu penjabaran lebih lanjut.

## Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu Kabupaten yang diberikan kawasan industri untuk  DIY  dan  Jawa  Tengah.  Kawasan  industri  Sentolo  merupakan  Kawasan  strategis  untuk mengembangkan industri; dalam rangka menciptakan kawasan industri yang ramah lingkungan dan bebas polusi, maka dikembangkan kawasan industri di Sentolo. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan industri manufaktur. Berdasarkan data tabel di  atas,  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Kulon  Progo  cukup  unggul  pada  AHH  (75,22),  HLS (14,27), dan PSM (52,57); sedangkan tertinggal pada RLS (9,02), PPP (10.069), dan SPP (34,27). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo masih mendapatkan upah yang rendah dilihat berdasarkan pengeluaran perkapita dan sumbangan pendapatan perempuan yang  masih  rendah;  sebagai  kabupaten  yang  diberikan  kawasan  industri  selayaknya  mampu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  upah  yang  layak.  Posisi  perempuan  sebagai manajer  yang  tinggi  namun  sumbangan  pendapatan  perempuan  yang  sedikit  mengindikasikan bahwa  perempuan  diupah  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  laki-laki,  Perencanaan  dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Kulon Progo harus meningkatkan upah yang  layak  bagi  perempuan  agar  pembangunan  berbasis  gender  di  Kabupaten  Kulo  Progo meningkat .

## Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Provonsi DIY yang memiliki berbagai desa  wisata.  Kawasan  desa  wisata  di  Kabupaten  Bantul  memiliki  karya  atau  produk  berupa kerajinan  kulit,  gerabah,  dan  batik.  Masyarakat  di  Kabupaten  Bantul  banyak  diberdayakan melalui  desa  wisata  sebagai  pengrajin  kerajinan  tangan.  Berdasarkan  data  tabel  di  atas, menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Bantul  cukup  unggul  dalam  IPM  (80,28)  dan  PPP  (15.543), sedangkan  tertinggal  pada  PPDP  (8,89)  dan  AHH  (73,89).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa masyarakat  sudah  diberdayakan  melalui  desa  wisata,  terlihat  pendapatan  pekapita  yang  cukup bersaing dan sumbangan pendapatan perempuan yang masih lebih tinggi dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman; namun partisipasi perempuan dalam parlemen sangat rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat terutama perempuan sudah berdaya melalui produk kerajinan  tangan  berupa  gerabah,  kerajinan  kulit,  dan  batik,  walaupun  skalanya  masih home industry .  Program  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  yang  perlu  ditingkatkan
oleh pemerintah Provinsi DIY hanya memaksimalkan home industry dengan teknologi terbarukan dan mendukung perempuan untuk mengisi kursi parlemen.

## Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten  Gunung  Kidul  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  paling  tertinggal  dari wilayah  lainnya;  IPM  (70,16),  HLS  (12,98),  RLS  (7,30),  PPP  (9.505),  dan  PSM  (44,59) Kabupaten  Gunung  Kidul  berada  pada  angka  yang  paling  bawah.  Kabupaten  Gunung  Kidul adalah salah satu wilayah Provinsi DIY dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, hal tersebut membuat konsentrasi perekonomian Gunung Kidul terpusat pada pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pemerintah Provinsi DIY perlu menekankan kembali pembangunan yang  merata  di  setiap  wilayah  terutama  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  karena  ketertinggalan pembangunan manusia dan pemberdayaan gender yang masih rendah; program Perencanaan dan Penganggaran  Responsif  Gender  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  perlu  ditinjau  kembali  apakah sudah berjalan maksimal atau belum; pembangunan perlu dilakukan pada berbagai sektor baik pendidikan,  perekonomian,  dan  kesehatan  masyarakat.  Pemerintah  Provinsi  DIY  memiliki “pekerjaan rumah” yang besar untuk membangun dan memberikan pemberdayaan yang merata untuk  Kabupaten  Gunung  Kidul  agar  tidak  tertinggal  dengan  wilayah  lain;  hal  tersebut  akan berdampak pada angka Index Pembangunan Manusia Provinsi DIY bahkan nasional.

## Kabupaten Sleman
Kabupaten  Sleman  merupakan  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  cukup  besar  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kabupaten  Sleman  merupakan  pusat  dari  wilayah administratif provinsi dimana digunakan sebagai wilayah kerja pemerintahan kabupaten. Pasar tradisional di Kabupaten Sleman tersebar di seluruh wilayah, bahkan Kabupaten Sleman memiliki pasar modern yang dijadikan sebagai destinasi wisatawan seperti Plaza Ambarrukmo, Hartono Mall  Yogyakarta,  Jogja  City  Mall,  dan  Sleman  City  Hall.  Masyarakat  Kabupaten  Sleman mayoritas bekerja sebagai “pengelola” dalam sektor pembangunan atau konstruksi. Kabupaten Sleman cukup unggul pada IPM (84,00), HLS (16,74), RLS (10,92), PPP (16.060), PPDP (28,00), dan  PSM  (51,66),  sedangkan  SPP  (38,92)  masih  lebih  rendah  dari  Kabupaten  Bantul  (39,28). Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  terlihat  bahwa  program  Perencanaan  dan  Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Sleman sudah dilakukan secara merata dan perempuan sudah diberdayakan  dengan  maksimal,  baik  dalam  sektor  kesehatan,  pendidikan,  perkonomia,  dan politik. Hal tersebut tercermin dalam data pengeluaran perkapita masyarakat (16.060) yang cukup tinggi,  harapan  lama  sekolah  (16,74)  dan  rata-rata  lama  sekolah  (10,92),  serta  partisipasi perempuan dalam parlemen (28,00) dan perempuan sebagai manajer (51,66); hal ini membuktikan bahwa tingginya angka partisipasi perempuan dalam parlemen sesuai dengan wilayah Kabupaten Sleman  yang  dijadikan  sebagai  wilayah  kerja  pemerintahan  kabupaten,  sehingga  mendorong perempuan untuk turut berpartisipasi dalam dunia politik.

## Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang berfokus pada sektor industri, komersial, dan jasa, khususnya jasa pada sektor pariwisata. Berkembangnya Kota Yogyakarta berdampak pada pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan.  Kota  Yogyakarta  memiliki  beberapa  pusat  industri menengah dan pusat industri modern, salah satunya adalah Pasar Beringharjo; Kota Yogyakarta juga memiliki kawasan komersial seperti  Malioboro, sedangkan pasar modern  di  Yogyakarta antara lain Plaza Malioboro, Galeria Mall, Lippo Plaza Jogja, Ramai Mall, Ramayana, Gardena, Toko  Progo  dan  Kampus  Mirota.  Pesatnya  perkembangan  pariwisata  telah  membantu  kota Yogyakarta  memiliki  banyak  hotel,  motel,  dan  wisma.  Kota  Yogyakarta  sudah  unggul  dalam berbagai  pembangunan;  angka  IPM  (87,18),  HLS  (17,60),  RLS  (11,72),  PPP  (18.801),  PSM (52,51), dan SPP (44,27) menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sudah unggul dalam berbagai sektor,  baik  kesehatan,  pendidikan,  perekonomian,  dan  politik.  Program  Perencanaan  dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Yogyakarta sudah berjalan maksimal; Kota Yogyakarta menjadi  salah  satu  wilayah  yang  mendukung  angka  pembangunan  manusia  Provinsi  DIY meningkat. Namun, di sisi lain Pemerintah Provinsi DIY perlu melakukan pembenahan kembali agar ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak terjadi; bila dibandingkan dengan Kabupaten
Gunung  Kidul,  Kabupaten  Yogyakarta  sudah  mencapai  “titik  puncak”  pembangunan  manusia berbasis gender, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul masih tertinggal jauh.

## Kesimpulan
Perempuan  menjadi  salah  satu  korban  dari  ketimpangan  gender  yang  terjadi  dalam pembangunan  negara,  perempuan  perlu  diberdayakan  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk mengurangi ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan dalam pembangunan. Perempuan harus memiiki peran aktif dalam pembangunan baik dalam ruang lingkup kabupaten, kota,  provinsi,  bahkan  dalam  skala  nasional.  Penerapan  PPRG  yang  baik  di  wilayah  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terjadi  pada  tahun  2021  karena  mengalami  peningkatan  cukup signifikan baik dalam angka IPM, IPG, maupun IDG. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menganalisa bagaimana pembangunan berbasis gender yan terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 berdasarkan indikator IPM, IPG, dan IDG. Terlihat bahwa pemerataan belum dilakukan secara signifikan, walaupun pada beberapa wilayah sudah mencapai pembangunan  dan  pemerataan  yang  maksimal.  Ketimpangan  angka  pembangunan  terjadi  di Kabupaten Gunung Kidul karena masih memiliki capaian pembangunan manusia berbasis gender yang sangat rendah (tertinggal) dari wilayah lainnya; sedangkan Kota Yogyakarta sudah memiliki capaian yang lebih tinggi dari akumulasi pembangunan wilayah provinsinya.
Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  perlu  melakukan  pembangunan  yang merata khususnya pada Kabupaten Gunung Kidul; perempuan di Kabupaten Gunung Kidul belum memiliki kesejahteraan baik dalam bidang esehatan, pendidikan, dan perekonomian. Masyarakat kabupaten  Gunung  Kidul  yang  mayoritasnya  bekerja  sebagai  petani  atau  buruh  perlu disejahterakan kembali, sebagai salah satu wilayah yang memiliki destinasi wisata cukup banyak; Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dapat mencontoh program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Bantul dengan cara embuat desa wisata dan memberikan pelatihan kepada penduduk setempat untuk menghasilkan produk berupa kerajinan, karena secara tidak  langsung  akan  mensejahterakan  perempuan  karena  industrinya  masih  dalam  skala  home industry yang sebagian besar pengelolanya adalah perempuan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul  juga  dapat  menjadikan  Kabupaten  Kulon  Progo  sebagai  referensi  untuk  menjadikan wilayahnya (Kabupaten Gunung Kidul) sebagai kawasan industri terutama industri pariwisata. Pembangunan manusia berbasis gender perlu ditekankan sebab permpuan di Kabupaten Gunung Kidul  masih  memberikan  sumbangan  pendapatan  yang  sangat  rendah.  Beberapa  hal  yang mungkin  dapat  dilakukan  pertama  kali  adalah  memudahkan  akses  dan  meningkatkan  kualitas pendidiakan  di  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Angka  HLS  dan  RLS  yang  masih  rendah mengindikasikan  masyarakat  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  masih  tertinggal  dalam  sektor pendidikan; hal ini akan berdampak pada akses lapangan pekerjaan dan “kualitas” pekerjaan yang akan didapatkan oleh masyarakat. Akses dan kualitas pendidikan yang baik secara tidak langsung akan mensejahterakan masyarakat karena di kemudian hari masyarakatnya dapat mandiri baik secara  ekonomi  maupun  sosial  dengan  pekerjaan  dan  upah  yang  layak  sehingga  mereka  akan mendapatka  kesejahteraan  dalam  sektor  kesehatan  dan  perekonomian.  Secara  garis  besar, Peprogram  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  sudah  sangat  maksimal  dan  dijalankan  dengan  cukup  baik,  pemerintah  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya perlu fokus pada pemerataannya agar tidak terjadi gap yang cukup besar antara wilayah kota satelit dengan wilayah “pedesaan”.

## BIBLIOGRAFI
Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Ecoplan , 4 (2), 151–162.
Al Firda, A. L., Diana, N. Z., & Yulianti, Y. (2021). Beban ganda perempuan dalam rumah tangga di soka gunungkidul: Pandangan feminis dan islam. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 10 (1), 10–20.
Aprilianti,  S.,  &  Setiadi,  Y.  (2022).  Faktor-faktor  Yang  Memengaruhi  Indeks  Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2020. Seminar Nasional Official Statistics , 2022 (1), 245–254. Candra, P. H. (2019). Kritik Feminisme Postkolonial Untuk Membongkar Kultur Patriarki Dalam Budaya Manggarai. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio , 11 (1), 107–116.
Fajriyyah,  N.,  &  Budiantara,  I.  N.  (2016).  Pemodelan  indeks  pembangunan  gender  dengan pendekatan regresi nonparametrik spline di Indonesia. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 4 (2). INDONESIA, P. R. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 25 Tahun 2000 (25/2000) Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 . Juditha, C. (2015). Gender dan seksualitas dalam konstruksi media massa. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study , 1 (1).
Manembu, A. E. (2018). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa (suatu studi di  desa  Maumbi  kecamatan  Kalawat  kabupaten  Minahasa  Utara). Politico:  Jurnal  Ilmu Politik , 7 (1).
Mirani, T. B., & Sasi, S. (2016). Sentiment analysis of isis related tweets using absolute location.
2016 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI) , 1140–1145.
Perempuan, K. P., & Indonesia, P. A. R. (2010). Pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah. Jakarta: KPPPA , 1–76.
Saidah,  L.  (2018). Peran  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KPPPA) terkait perlindungan anak dari kekerasan psikis dalam rumah tangga .
Sekarayu,  S.  Y.,  &  Nurwati,  N.  (2021).  Dampak  Pernikahan  Usia  Dini  Terhadap  Kesehatan Reproduksi. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (1), 37–45. Sitorus,  A.  V.  Y.  (2016).  Dampak  ketimpangan  gender  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 2 (1). Statistik, B. P. (2022). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022 . Sugiono. (2019). Metode penelitian kuantitatif kuantitatif dan R&D . Alfabeta.
Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Dalam  Pembangunan  Daerah  (Studi  Di  Provinsi  Papua  Dan  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 6 (1), 1–12.

## Copyright holder:
Muhammad Abi Firmansyah, Soetji Lestari (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: