Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 520-524| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4130.520-524

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGURUSAN BIAYA NAFKAH DAN PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN
I Putu  Yoga Febrian Cahya,  I Nyoman  Putu  Budiartha,  Ni Komang  Arini Styawati Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia yogafebriany@yahoo.co.id,  budiarthaputu59@gmail.com,  arinistyawati@gmail.com

## Abstrak
Pertanggung  jawaban  terhadap  orangtua  kepada  anaknya  adalah  sebuah  berkewajiban  yang  seharusnya dijalankan  oleh  setiap  orang  tuanya.  Anak  memperoleh  hak  semua  pentingnya  guna  me ndukung  tumbuh berkembangnya  dan  berhak  memperoleh  hak  asuh  dari  orang  tuanya  dengan  sebaik-baiknya.  Berakhirnya perkawinan  antara  istri  dan suami tidak menghapuskan semua kewajiban orangtuanya kepada anaknya. Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  pertanggung  jawaban  orang  tua  terhadap  anak pasca perceraian orangtuanya serta akibat hukum terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang -undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  menerapkan  studi  kepustakaan.  Sumber  bahan  hukum  berupa  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  kemudian dianalisis menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis  dan  hasilnya  disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengurusan  biaya nafkah  anak  dapat  dilihat  dari  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Undang-undang  Tahun  2019  Tentang Perkawinan,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan.  Adapun  akibat  hukum  untuk  kedua  orang  tua  yang  tidak  menjalankan  kewajibannya  bisa dilakukan  dengan 2 (dua) cara yakni Permohonan Eksekusi serta Pencabutan Hak asuh ke Pengadilan Agama. Kata  Kunci :  Akibat Hukum,   Tanggung  Jawab, Perceraian

## Abstract
Responsibility for parents to their children is an obligation that should be carried out by every parent. Childre n get  all  the  important  rights  to  support  their  growth  and  development  and  are  entitled  to  the best possible custody  of  their  parents.  The  end  of  the  marriage  between  the  wife  and  husband  does  not  abolish  all  the obligations of parents to their children. The purposes of this study are to determine the responsibility of pare n t s to  children  after  their  parents'  divorce  and  the  legal  consequences  for  parents  who  do  not  carry  out their obligations.  This  research  uses  a  normative  research  type  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach. The technique of collecting legal materials is done by applying a literature study. Sou rces of legal materials  in  the  form  of  primary,  secondary,  and  tertiary legal materials which are then analyzed using the method of processing legal materials systematically and the results are presented descriptively. The results of the study indicate that the management of child support costs can be seen from  the Civil Code, the 2019 Law  o n Marriage,  Law  Number  35  of  2014,  Law  Number 4 of 1979 concerning Welfare. The legal consequences for both  parents  who  do  not  carry  out  their  obligations  can  be  done  in   2  (two)  ways,  namely Application for Execution and Revocation of Custody to the Religious Court.
Keywords: Legal Consequences, Responsibility, Divorce

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan berdasarkan Pasal (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah menjadi UU  Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  (kemudian disebut UU Perkawinan) yakni ikatan batin diantara pria  dan  wanita  selaki  suami  isteri  dengan  maksud  mewujudkan  rumahtangga  yang  bahagia  serta kekal  berlandaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Ikatan  batin  artinya  para  pihak  tersebut  sebab perkawinan yang formal adalah suami istri baik untuk mereka pada hubungan satu sama lain ataupun untuk  mereka  terhadap  masyarakat  luas.  Definisi  ikatan  lahir  batin  pada  perkawinan  artinya  dalam bathin suami istri tersebut terdapat niat yang sungguh sungguh guna hidup Bersama selaku suami istri dengan  maksud  mewujudkan  serta  membina  keluarga  bahagia  yang  kekal,  jelasnya  pada  sebuah perkawinan  tidak  di  perkenankan  sekedar  ikatan  lahir  batin  atau  ikatan  batin  saja  semua  unsur  itu terdapat  pada  setiap  perkawinan.  Tujuan  dari  terdapatnya  ikatan  supaya  pasangan  suami  serta  istri
bisa  mempunyai  keturunan,  untuk  menjaga  generasi  penerusnya (Atmadja,  I  Dewa Gede Budiartha, 2018) .
Keberadaan anak kepada keluarga adalah kebahagiaan atas sebuah perkawinan. Sebab pada dasarnya anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan  terhadap manusia atau pria dan  wanita  yang  telah  menikah  yang  wajib  dijaga, dirawat serta mendidik sebaik-baiknya, agar anak bisa  tumbuh  kembang  secara  baik dan nantinya bisa bermanfaat untuk nusa, bangsa, agama maupun keluarga.  Pada  hakikatnya  anak  tidak  bisa  melindungi  dirinya  akan  sejumlah  tindakan  memicu terganggu  mental,  fisik  dan  sosial  pada  sejumlah  dalam  bidang  kehidupan  dirinya  kedepan, mempertimbangkan  situasi  serta  kondisinya.  Anak  membutuhkan  perhatian  dan  perlindungan supaya tidak  merasakan  kerugian,  naik mental, fisik dan sosial. Anak pun memiliki hak akan pelayanan guna mengemabangkan  keterampilan  serta  kehidupan  sosial.  Anak  pun  berhak  akan  perlindungan  dari lingkungan  hidup  yang  membahayakan  serta  mengganggu  pertumbuhannya  secara wajar. Maka dari itu  orangtua  harus  memberi  tanggung jawab untuk semua pemeliharaan hak yang dimiliki anak-anak. Anak musti dijaga supaya  anak tidak jadi korban perbuatan siapapun (perorangan atau organisasi atau kelompok,  organisasi  wanita)  bertindak  dengan  langsung  maupun  tidak  langsung.  Walaupun  kedua orang  tua  anak  sudah  bercerai  atau  berpisah,  namun  kewajiban  selaku  orang  tua  guna  membe rikan haknya  terhadap  keturunannya  belumlah  selesai.  Anak musti tetap memperoleh haknya selaku anak. Dalam hal ini, kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak secara jelas sudah diatur dalam INPRES Nomor  1  tahun  1991 yang lebih dikenal degan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni seorang mantan suami  atau  ayah  berkewajiban  memberikan  biaya  pemeliharaaan  untuk  anak-anaknya  sampai  anak mencapai umur 21 tahun atau sudah dewasa (Lubis et al., 2021) .
Tetapi  sangat  disayangkan  dari  tidak  sedikit  hak  yang  dimiliki  anak  yang  belum  cukup terjamin  tentang  hak  anak  pasca  perceraian  atau  hak  yang  sudah  bercerai  dengan  ayah  maupun ibunya.  Berakhirnya  perkawinan  antara  suami  terhadap  istri  sebab  tidak  ada  kerukunan  pada hubungan  rumah  tangga  atau alasan lain misalnya tidak subur atau mandulnya isteri atau suami serta usai sebelum diusahakan berdamai dengan mengikut sertakan keluarga kedua belah pihak. Perceraian baru  bisa  dilakukan  jika  sudah  ditempuh  sejumlah  cara  guna  berdamai  dengan  kedua  belah  pihak melanjutkan  keutuhan  rumah  tangga  yang  harmonis  serta  nyatanya  tidak  terdapat  solusi  lain  diluar perceraian.  Dengan  istilah  lain  jika  perceraian  tersebut  merupakan  selaku  way  out  untuk suami istri guna kebahagian yang bisa didapat pasca perceraian dilakukan (Faradz, 2008) .
Ditegaskan  jika  perceraian  hanya  dapat  dijalankan pada sidang pengadilan, pasca pengadilan bersangkutan  gagal  mendamaikan  para  pihak. Ditentukan pula jika guna melakukan perceraian mesti terdapat  cukup  alasan,  yakni  jika  di  antara  suami  istri  tersebut  tidak  bisa  hidup  damai  selaku  suami istri.  Akibat  perceraian  kadang  kala hak-hak anak ada yang dilupakan, khususnya yang berhubungan terhadap  hak-hak  pokok  anak  yakni  biaya  pemeliharaan,  pendidikan,  rumah  serta  sarana pendukung yang  lain.  Apalagi  saat orang tuanya telah mempunyai keluarga baru alhasil dimungkinkan berkurang nya  waktu  guna  mencukupi  hak-hak  anaknya.  Walaupun  orang  tua  telah  tidak  kembali  pada  satu keluarga  namun  permasalahan  hak-hak  selalu  jadi tanggung jawab orang tua serta dilarang diberikan terhadap orang lain  diluar  kedua orang tuanya.
Adapun  penelitian  sebelumnya  dari Sipahutar et al., (2016) mengungkapkan bahwa tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (hadhanah) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada Undang-undang No. l Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), akibat hukumnya  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi tanggung  jawab  ayah  dapat  dilihat  dalam  Pasal  105  KHI  menurut  kemampuannya,  sekurang- kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa/dapat  mengurus  dirinya  sendiri,  dasar  yuridisnya  Pasal  98 ayat  (1)  KHI.  Sedangkan  menurut Mumu  (2018) menjelaskan  bahwa  akibat  hukum  bagi  orang  tua yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  anak  dalam  UU  No.  1  1974  Pasal  45  ayat  (1) terdapat  dua  akibat  yaitu  permohonan  eksekusi  dan  pencabutan  hak  asuh.  Lebih  lanjut,  menurut hukum positif di Indonesia bahwa sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada  anak  dapat  dikenakan  sanksi  perdata  maupun  pidana (Andini,  2019) .  Dari  kasus  tersebut, maka  dilakukannya  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  orang  tua terhadap  anak  pasca  perceraian  orangtuanya  serta  akibat  hukum  terhadap  orang  tua  yang  tidak melaksanakan kewajibannya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  dipakai  terhadap  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  pendekatan masalah  melalui  perundang-undangan,  serta  pendekatan  konseptual.  Teknik  Pengumpulan  Bahan Hukum  untuk  penelitian  ini,  penulis  mengumpulkan  bahan-bahan  Hukum  dengan  cara  yaitu  Studi Kepustakaan  yaitu Teknik pengumpulan Bahan Hukum melalui cara dengan mengumpulkan sejumlah jenis  bahan  bacaan  yakni  buku-buku  literatur,  ketentuan  undang-undang,  artikel-artikel  hukum,  serta bacaan-bacaan  yang  lain.  Ada  beberapa  sumber  hukum  dari  bahan  hukum  primer  yang  mencakup KUHPerdata,  UU  Nomor  16  Tahun  2019  mengenai  Perkawinan,  UU  Nomor  35  Tahun  2014 Perlindungan  Anak,  serta  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  mengenai  Kesejahteraan.  bahan hukum  sekunder  yang  dikutip dari kajian kepustakaan yang meliputi membaca beberapa buku, jurnal- jurnal  hukum,  serta  artikel  yang  berhubungan  mengenai  pengurusan  biaya  nafkah  anak  setelah perceraian,  adapun  bahan  hukum  Tersier  yakni  bahan  hukum  yang  berupa  KBBI  maupun  Kamus Bahasa Latin serta Bahasa Inggris. Setelah bahan hukum telah terkumpul,  maka bahan hukum tersebut akan  akan  diolah  dan  dianalisis  menggunakan  metode  pengolahan  bahan  hukum  secara  sistematis. Dan hasilnya  disajikan  secara deskriptif (Cholifah & Kusumo, 2011) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian
Pada  KBBI  hak  mempunyai  definisi  mengenai  sesuatu  hal  yang  benar,  milik,  kepunyaan, kewenangan,  kekuasaan  guna  berbuat  sesuatu  (sebab  sudah  ditetapkan  UU,  aturan,  dan  lainnya), kekuasaan  yang  benar  dari  sesuatu  atau  guna  meminta  sesuatu,  derajat  atau  martabat.  Kewajiban tersebut berasal dari kata wajib, memperoleh awalan ke- serta akhiran  –an, yang artinya seluruh hal yang mesti dicukupi. Jika dikatakan kewajiban orang tua artinya hak-hak yang terdapat di anak serta kewajiban  orang  tua  kepada  anaknya yang wajib dicukupinya. Kewajiban merupakan sebuah beban atau  tanggungan  yang  sifatnya  kontraktual.  Istilah  lainnya  kewajiban  merupakan  suatu  hal  yang selayaknya  diberikan.  Senada  terhadap adanya hak serta kewajiban itu, maka muncul juga keadilan, yakni  pengakuan  serta  tindakan  kepada  hak  yang  sah.  Mempertimbangkan  hubungan  hak  serta kewajiban  begitu  kuat,  maka  dimana  terdapat  hak,  maka  terdapat  kewajiban  serta dimana terdapat kewajiban maka terdapat hak, yakni menjalankan serta melakukan hak disesuaikan terhadap tempat, waktu serta bobot yangseimbang. Dengan terlaksananya hak serta kewajiban, maka dengan otomatis bisa  menunjang  terwujudnya  tindakan  yang  akhlaqi.  Disinilah  posisi  hubungan  fungsional  antara hak, kewajiban serta keadilan terhadap akhlak (Ahmadi,  2008) .
Anak merupakan generasi penerus mendatang. Baik buruknya masa depan negara ditentukan juga  dari  baik  buruknya  keadaan  anak  sekarang.  Berhubungan  terhadap  hal  itu,  maka  perlakuan kepada anak dengan cara yang baik merupakan kewajiban kita bersama, supaya anak dapat tumbuh berkembang  secara  baik  serta  bisa  jadi  pengemban  risalah  peradaban  negara  ini.  Berhubungan terhadap  perlakuan  kepada  anak  itu,  maka  penting  untuk  kita  memahami  hak-hak  serta  kewajiban anak.  Pertanggungjawaban  orang  tua  terhadap  anaknya  adalah  sebuah  kewajiban  yang  mesti dijalankan  oleh  seluruh  orangtuanya.  Anak  wajib  yang  guna  memperoleh  semua  kepentingan untuk mendukung  perkembangannya  dengan  wajar,  anak  berhak  mendapat  kepentingan  mendapat sandang,papan  dan  pangan  wajar,  anak  berhak  guna  memperoleh  Pendidikan  dan  bimbingan  yang wajar  dan  wajib  guna  memperoleh  didikan  orang  tuanya  dengan  sebaik-baiknya.  Bahwa  putusnya perkawinan  terhadap  isteri  dan  suami  tidaklah  menghapuskan  kewajiban  semua  orangtua  kepada anaknya,  maksudnya  semua  hak-hak  yang  dimiliki  anak  sedikitpun  tidak  diperkenankan  atau  akibat suatu  perceraian.  Orang  tua  selalu  berkewajiban  guna  membesarkan  atau  mendidik  anak  secara sebaik-baiknya walaupun orang tuanya bercercerai atau berpisah (Hadikusumah, 1992) . Pertanggung jawaban  untuk  mensejahterakan  anak  jadi  kewajiban  mendidik  serta  memelihara  anak  sebaik mungkin,  alhasil  anak  bisa  tumbuh  serta  berkembang  jadi  orang  yang  cerdas,sehat  dan  berbakti terhadap  orang  tua  dan  mempunyai  budi  pekerti  luhur.  Mendidik  anak  pun memiliki arti yang suatu kewajiban  orangtua  guna  mengawasi,  memberikan  perhatian  yang  semestinya  dan  mencukupi keperluan tumbuh kembang hidup  anak dari orangtuanya.
Pada  Undang-undang Perkawinan menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya walaupun rumah tangga sudah putus sebab perceraian. Kewajiban tersebut yakni
1. Orang tua wajib memelihara serta mendidik  anak mereka sebaik baiknya.
2. Orang tua mewakili  anak tentang tindakan  hukum di dalam serta di luar pengadilan.
3. Seperti  diatur  dalam  Pasal  41  UU  Perkawinan  ditegaskan  bapak  bertanggung  jawab untuk seluruh  biaya  pemeliharaan  serta pendidikan yang dibutuhkan anak, jika bapak tidak mampu mencukupi  kewajibannya,  pengadilan  bisa  menetapkan  jika  ibu  juga  menanggung  biaya pemeliharaannya  serta  pendidikan  yang  dibutuhkan  anak,  kewajiban  itu  tetap  berjalan walaupun kekuasaan selaku orang tua dicabut.
Tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  pun  ditegaskan  pada  Pasal  26  Nomor 35 Tahun 2014. Amandemen untuk UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan  Anak, yakni
1. Orang  tua  berkewajiban  serta  bertanggung  jawab  guna  mengasuh,  memelihara,  mendidik, serta  menjaga  anak,  menumbuh  kembangkan  anak  berdasarkan  kemampuan,  bakat,  serta minatnya,  serta menghindari  munculnya  perkawinan pada usia dini.
2. Bilamana orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau sebab sebuah alasan, tidak  bisa  menjalankan  kewajiban  serta  tanggung  jawabnya,  kemudian  kewajiban  serta tanggung  jawab  seperti  ditentukan  pada  ayat  (1)  bisa  berpindah  terhadap  keluarga,  yang dijalankan  berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya
Hal yang wajib dijaga pasca timbul perceraian di antara kedua orang tua yakni kesadaran guna selalu menjaga  serta  tidak  menurunkan  sedikitpun  hak-hak  yang  selayaknya  musti  dikasih  terhadap  anak. Akibat  anak-anak  yang  telah  menjadi  korban  perceraian  yakni  dengan  tidak  lagi  tinggal  kembali dengan  orang  tuanya,  dimana  anak  itu  dengan  sendirinya  akan  bersama  dengan  salah  satu orangtuanya.  Dampaknya  banyaknya  kelalaian  kepada  kewajiban  yang  selayaknya  mesti  dijalankan oleh salah satu orangtua yang telah bercerai agar memberikan sesuatu yang layaknya perhatian untuk mendukung  perkembangan anak dengan baik (Ihwanudin,  2016) .
Akibat  hukum  yang  diberikan  orangtua  yang  tidak  melaksanakan  kewajibanya,  yakni  pada aspek pertama jika ayahnya dari anak tersebut itu tidak menjalankan kewajiban serta kedua jika si ibu anak itu pun tidak menjalankan kewajiban  selaku pemegangan hak asuh atau tinggal Bersama dengan anaknya.Dampak  kelalaian  orang  tuanya  untuk  menjalankan  kewajibannya  selaku orangtua terhadap anak pasca perceraian maka bisa ditempuh  atau bisa diusahakan hal-hal  dibawah ini
1. Permohonan Eksekusi
Mempertimbangkan  jika  putusan  dari  pengadilan  tersebut  memiliki  kekuatan  yang  mengikat, putusan dari  pengadilan  pun  memiliki  kekuatan  eksekutorial.  Yakni  memiliki  kekuatan  yang  mana  putusan dari pengadilan itu bisa mengajukan permohonan guna untuk  mengeksekusi menggunakan alat negara jika  pihak  yang  sudah  diputuskan dari pengadilan guna menjalankan sebuah berkewajiban yang mesti dijalankan  serta  jika  pihak  yang  idealnya  menjalankan  kewajiban  itu  tidak  menjalankan  secara sukarela  berdasarkan  putusan  pengadilan  atau  sengaja  melupakan  guna  tidak  melaksanakan  dari putusan  maka  bisa  diajukan  permohonan  guna  mengeksekusi  putusan  itu  dekan  paksa  yakni melakukan pengajuan pemohon eksekusi ke Pengadilan Agama setempat.
2. Pencabutan Hak Asuh.
Berlandaskan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Mengenai perkawinan yang menegaskan jika salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaannya  terhadap  seorang  anak  atau  lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan  saudara  kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam  hal-  hal  Ia  sangat  melalaikan  kewajiban  terhadap  anak  anaknya  Ia  berkelakuan  buruk sekali. Tetapi,  jika  kekuasaan  orang  tua  dicabut  mereka  masih  diharuskan  untuk  melakukan  pemeliharaan kepada anak anaknya, hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 merupakan Perkawinan  yang  menegaskan  Walaupun  orangtua  dicabut  hak  kekuasaannya,  mereka  masih berkewajiban  memberikan  didkan  atau  pemeliharaan  terhadap  anak  tersebut.  Merujuk  pada pemaparan  tersebut,  akibat  hukum  untuk  orang  tua  yang  tidak  menjalankan  tanggung  jawab kepada anak  pada  UU  No  16  2019  Pasal  45  ayat  (1)  ada  2  akibat  yakni  permohonan  eksekusi  serta pencabutan hak asuh.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Tanggung jawab orangtua terhadap anak akibat dari perceraian orangtua berdasarkan UU Perkawinan yaitu,  jika  kewajiban  orang  tua  kepada  anaknya  pada  hakikatnya  terbagi  menjadi  2  bagian,  yakni pemeliharaan  serta  pendidikan.  Kewajiban  ini  musti  dijalankan  hingga  anak tersebut kawin atau bisa berdiri  sendiri  meskipun  perkawinan  antara  orang  tua  nya  sudah  berakhir  dan  untuk  biaya pemeliharaan  anak,  biaya  pemeliharaan  serta  pendidikan  anak  berdasarkan  Pasal  41  ayat  (2  UU Nomor.16  Tahun  2019  mengenai  Perkawinan  menegaskan  bahwa  bapaklah  yang  mempunyai tanggung  jawab  untuk  seluruh  biaya  pemeliharaan  serta  pendidikan  yang  dibutuhkan  anak  itu,  tetapi jika  bapak  terbukti  tidak  mampu  guna  menjalankan  kewajiban  itu  maka  pihak  pengadilan  bisa menetapkan  jika  ibu  juga  menanggung  biaya  itu.  Adapun  akibat  hukum  untuk  orangtua  yang  tidak menjalankan  kewajibannya  kepada  anak  pasca  Perceraian  menurut  Pasal 26 ayat (1) UU 35 Tahun 2014  mengenai  perlindungan  anak  yaitu, maka bisa diusahakan dua hal Pertama, Kepada pihak yang dibebani  biaya  nafkah,  jika  tidak  menjalankan  kewajibannya  bisa  dimohonkan  eksekusi.  Kedua, kepada  pemegang  kuasa  asuh,  jika  tidak  menjalankan  kewajibannya  maka  bisa  diajukan  permintaan pencabutan kuasa asuh. Namun pencabutan kuasa asuh itu tidak membuat kewajiban selaku orang tua terhadap anaknya hapus.

## 2. Saran
Kepada Hakim supaya tambah cermat serta tepat guna menganalisa hukum dan tambah cerdas untuk menginterpretasi  hukum,  pada  situasi  yang  masih  dapat  dijalankan  pendekatan  dengan  kekeluargaan supaya  implementasi  hukum  tidak  berjalan  terlalu  kaku  serta  terlalu  formal  alhasil  terkadang  malah membawa  hukum  jauh  dari  rasa  keadilan. Kepada orang tua hendaknya sebelum memutuskan untuk melakukan  perceraian  sebaiknya  dipikirkan  terlebih  dahulu  dan  tambah  mendalam  kembali  dampak yang  akan  muncul  pasca  perceraian,  akan  lebih  baik  bila  orang  tua  mengalah  guna  saling bersama - sama  mengedepankan  kepentingan  anak.  Sebab  berakhirnya  perkawinan  di  antara  orangtua  pasti sedikit  banyak  bisa  mempengaruhi  atau  berdampak  menurunnya  pemenuhan  hak  yang  idealnya dilaksanakan kedua orangtua kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  W.  (2008).  Hak  dan  Kewajiban  Keluarga  Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan. Jurnal Hukum PRO JUSTITIA , 26 (4), 371–390.
Andini, N. (2019). Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia). Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 4 (1), 1–10. Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang . Cholifah, N., & Kusumo, B. A. (2011). Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. Wacana Hukum , 9 (2), 52–65.
Faradz, H. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Jurnal Dinamika Hukum Hukum , 8 (3),
249–252.
Hadikusumah,  H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju, Bandung. Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. Abliya , 10 (1), 51–68.
Lubis,  A.  M.,  Angga,  L.  O.,  &  Labetubun, M. A. H. (2021). Implementasi Alimentasi Anak Dalam Suatu  Perceraian  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/Pa Ambon. TATOHI , 1 (1), 31–40.
Mumu,  V.  A.  J.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Terhadap  Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1). Lex Privatum , 6 (8), 159–168.
Sipahutar, A., Kamello, T., Runtung, & Barus, U. M. (2016). Tanggung Jawab Orang Tua  Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam. USU Law Journal , 4 (1), 152–167.