Jurnal Penelitian Transportasi Laut
pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087
Journal Homepage: http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut
*  Corresponding author. Tel: +62 858 9115 1122 E-mail : ratnapmb@yahoo.co.id doi: http://dx.doi.org/10.25104/transla.v20i1.795 1411-0504 / 2548-4087 ©2017 Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
Pelayaran  Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah yang Terpinggirkan dan Respon Stakeholder

## The Marginalized of People Shipping in Central Maluku Districts and
Stakeholder Response

## Ratna Indrawasih *
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan –LIPI Jln. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan. 12170
Diterima 18 April 2018; Disetujui 14 Juni 2018; Diterbitkan 18 Juni 2018

## Abstrak
Di negara Indonesia yang wilayahnya merupakan  kepulauan dan perairan,  angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang penting untuk  mengembangkan  interaksi  masyarakat  dalam  berbagai  bidang.  Pelayaran  rakyat  merupakan  salah  satu  sarana  angkutan  yang  dapat menjangkau wilayah-wilayah kepulauan. Pada perkembangannya, saat ini keberadaan pelayaran rakyat itu telah terpinggirkan oleh beroperasinya kapal-kapal  modern,  serta  kebijakan  yang  menyertainya,  sehingga  mengalami  keterpurukan.  Berkaitan  dengan  keterpurukan  tersebut,  menarik untuk dipertanyakan, faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkannya?  Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,  FGD dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpingirkannya pelayaran rakyat di Maluku Tengah adalah karena sarana pelayaran rakyat yang ada kalah bersaing dengan beroperasinya kapal cepat dari perusahaan  angkutan laut dan    kapal  perintis    (kapal  ferry)  yang  disediakan  oleh  pemerintah.    Keberadaan  pelabuhan  yang  lebih  suka  bongkar  muat  dengan  mesin  juga merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh pelayaran rakyat, sehingga pelayaran rakyat ditolak karena melakukan bongkar muat dengan tenaga manusia. Di samping itu, kebijakan pemerintah juga merupakan faktor yang kurang mendukung perkembangan pelayaran rakyat di Maluku. Padahal pelayaran rakyat berupa kapal kecil masih dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan.  Oleh karena itu perlu pengelolaan yang baik agar kapal pelayaran rakyat tetap ada.
Kata kunci: Kualitatif; Maluku Tengah; Pelayaran rakyat; respon Stakeholder ; Terpinggirkan

## Abstract
In Indonesia country is the territory which consist of archipelago and most of it are waters, therefore shipping is an important means of transportation to develop community interaction in various fields. The  people shipping is one of the means  transportation for them to   reach the  spread  islands.  In  the  present,  the  existence  of  the  people's  shipping  were  pressurised    by  the  operation  of  modern  ships,  as  well  as  the implementation of related policies, thus experiencing a downturn. In this case, the slumped of the traditional local people shipping become the interesting matter to be discussed, have to find out the causing factors. The research was conducted with qualitative approach, data collection was obtained through in-depth interview, FGD and field observation. From the result of the research, it shows that the discontinuation of the local people's shipping in  Central Maluku mostly caused by the existing facilities  cannot be  competed   with the operation of modern shiping companies and ferry boats  provided by the government. The existence of port with modern loading and unloading facilities are also an obstacle for the local people shippings, because  the local people's shipping still utilised the human power for loading and unloading. In addition, the less of government suport   also a tendency  the development of local people shippings in Maluku. In fact, the local people shipping,  even its small ship still needed by the people in the islands. Threefore it is necessary to maintain the local people  shipping in a good manner.
Keywords: Qualitative; Central Maluku; People Shipping; Response of Stakeholder; Marginalized

## 1. Pendahuluan
Sebagai  negara  kepulauan  Indonesia  memiliki  17.504  pulau  dan  memiliki  garis  pantai  sepanjang  99.093 kilometer.    Wilayah  perairan  Indonesia  mencapai  6,32  juta  km2,  atau  sekitar  70%  dari  luas  wilayah  Indonesia
(Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2014). Geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa kepulauan dan perairan  memperlihatkan  kebutuhan  sarana  perhubungan  dan  transportasi,  untuk  membangun  komunikasi  guna menjalin dan mengembangkan interaksi masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam membangun jaringan dan jalinan tersebut maka peranan angkutan laut (pelayaran rakyat) menjadi penting. Selain itu, kelancaran lalu lintas angkutan laut yang lebih efisien juga penting untuk menopang perekonomian nasional.
UU no. 17 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan  keamanan, serta  perlindungan lingkungan  maritim.”  Oleh  karena  itu, angkutan  perairan  meliputi  kegiatan  mengangkut  dan/atau  memindahkan  penumpang  dan/atau  barang  dengan menggunakan  kapal.  Jenis  angkutan  di  perairan  meliputi  angkutan  laut,  angkutan  sungai  dan  danau,  dan  angkutan penyeberangan.  Adapun  angkutan  Laut dirinci  menjadi angkutan dalam  negeri, luar negeri, khusus, dan pelayaran- rakyat.  Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
Sepanjang sejarahnya, pelayaran perahu yang dikenal juga dengan pelayaran rakyat, memiliki peranan penting bagi transportasi laut di Indonesia. Bangsa Indonesia sudah mengenal pelayaran perahu sejak ratusan tahun yang lalu. Namun karena tuntutan modernisasi, khususnya sejak dekade 1980-an, pelayaran rakyat tidak lagi menjadi salah satu alat transportasi penting, karena mulai ada banyak pilihan bagi para pemilik barang untuk mengapalkan barang-barang mereka, antara lain dengan menggunakan kontainer.
Sejak tahun 1970-an ada dua jenis perahu layar, yaitu perahu layar tanpa mesin dan perahu layar dengan mesin. Sebagai alat transportasi tradisional, armada pelayaran rakyat mempunyai pangsa pasar sendiri, yaitu para pedagang dan pengusaha  kecil. Meskipun demikian, sebagaimana pernah ditulis oleh  H.W. Dick  dan à Campo,  1987), pada masa penjajahan Belanda armada pelayaran rakyat sempat menjadi saingan yang tidak ringan bagi kapal-kapal milik Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) yang tergolong sebagai alat transportasi modern, dalam pelayaran antar pulau.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  KPM  untuk  mengeliminasi  gerak  armada  perahu  layar    yang  sering  dijuluki “armada  semut”  tersebut,  misalnya  dengan  menurunkan  tarif  dan  mereduksi  ongkos  pengangkutan  barang-barang tertentu, serta mengeluarkan berbagai kebijakan agar perkembangan armada perahu layar dapat dihambat (Basoman Nur, D.M, 1969 ).
Pada beberapa dekade berikutnya, pelayaran perahu tetap menjadi primadona pelayaran antar pulau, karena para pengguna jasa masih tetap membutuhkannya. Kejayaan armada perahu baru mulai memudar ketika transportasi laut semakin berkembang  sesuai dengan tuntutan jaman.  Awal  kemunduran pelayaran rakyat  mulai tampak sejak tahun 1980-an karena  munculnya persaingan dengan kapal-kapal pelayaran lokal  yang lebih  “modern”  jika dibandingkan dengan armada perahu (Susilowati, 2013).
Pada perkembangannya, saat ini keberadaan pelayaran rakyat itu telah terpinggirkan oleh beroperasinya kapal- kapal moderen, serta kebijakan yang menyertainya. Padahal, pelayaran rakyat memiliki peran yang cukup besar dalam memperkuat poros maritim, untuk mewujudkan nawacita. Peran pelayaran rakyat itu antara lain adalah sebagai penguat identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang ditunjukkan oleh adanya simbol-simbol budaya maritim yang tersimpan  dalam  aktivitas  pelayaran  rakyat,  baik  yang  terwujud  dalam  bentuk-bentuk  fisik  perahu  yang  digunakan dalam pelayaran   maupun dalam sistem organisasi pelayaran,  yang  masing-masing bercorak khas  mewakili tradisi budaya maritim di setiap daerah.
Pelayaran rakyat  juga telah  berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian  masyarakat di  wilayah-wilayah pedalaman yang terpencil dan pulau-pulau terluar untuk mendistribusikan barang hasil bumi dan jasa, maupun untuk mendistribusikan  barang-barang  kebutuhan  pokok  yang  diperlukan  masyarakat.  Dengan  beroperasinya  pelayaran rakyat maka masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan pulau-pulau terluar yang terisolasi telah dipermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan disparitas kesenjangan harga dapat ditekan. Peran pelayaran rakyat ini tidak tergantikan oleh kapal-kapal bertonase besar mengingat kedalaman perairan pantai dan sungai yang semakin dangkal akibat proses sedimentasi yang tidak dapat dikendalikan.
Dalam  kaitan  dengan  isu  diplomasi  maritim,  kehadiran  aktivitas  pelayaran  rakyat  tradisional  di  pulau-pulau terluar juga dapat dijadikan sebagai kekuatan diplomasi maritim dengan menunjukkan kepada dunia, bahwa benar- benar keberadaan suatu pulau berada dalam penguasaan NKRI. Pentingnya diplomasi maritim ini secara konkret dapat mencegah  lepasnya  suatu  pulau  ke  dalam  penguasaan  negara  lain,  sehingga  terjadinya  kasus  yang  menimpa  Pulau Simpadan dan Ligitan dapat dihindari. Di bidang keamanan laut, peran pelayaran rakyat tradisional  juga tampak dalam kontribusinya sebagai mata telinga pemerintah dalam menjaga wilayah perairan dari berbagai bentuk tindak kriminal seperti illegal  fishing  dan  human  trafficking ,  perdagangan  obat-obat  terlarang  seperti  narkoba,  penyelundupan, perompakan,  dan  terorisme.  Peran  penjaga  keamanan  laut  ini  sangat  penting  mengingat  keterbatasan  aparatur pemerintah dan sarana yang dimilikinya yang tidak sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus dijaga. Secara politis  peran  pelayaran  rakyat  tradisional  juga  sangat  strategis  dalam  menjaga  keutuhan  kedaulatan  NKRI.  Sederet peran tersebut telah ditorehkan dalam catatan sejarah maritim Indonesia, maupun dalam kondisi sekarang.
Peran strategis pelayaran rakyat  tersebut oleh pemerintah Jokowi–JK telah dikerangkai ke dalam point ke tiga dari  sembilan  butir  Agenda  Pembangunan  dan  pilar  ke  tiga  dari  lima  pilar  Poros  Maritim  Dunia.  Dengan  sederet program tersebut, kiranya tidak diragukan lagi komitmen pemerintah Jokowi–Jk dalam membangun kembali kejayaan maritim  Indonesia  sebagaimana  telah  dibuktikan  dalam  sejarah  maritim  Nusantara.  Setelah  dua  tahun  perjalanan pemerintahan presiden Jokowi– JK, ide besar “Poros Maritim Dunia” ternyata belum menunjukkan hasilnya. Sektor
maritim masih terpuruk, yang diindikasikan dengan terpuruknya perusahaan pelayaran nasional, termasuk pelayaran rakyat.  Aktivitas  pelayaran  nasional  memang  berkembang,  tetapi  lebih  banyak  dikuasai  oleh  beroperasinya  kapal asing.
Implikasi lebih lanjut dari penguasaan pelayaran asing ini adalah rendahnya daya saing produk dari Indonesia. Sekedar contoh seiring dengan berjalannya program tol Laut, nasib pelayaran rakyat di Pelabuhan Kalimas Surabaya, dirasakan semakin banyak kapal yang menganggur, waktu tunggu semakin lama, volume angkutan semakin sedikit, dan imbasnya banyak truk-truk pengangkut dipelabuhan yang diparkir saja. Pada hal semakin lama kapal yang tidak jalan dan truk terparkir akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan, yaitu untuk uang makan awak kapal dan truk. Begitu  pula  di  Banjarmasin.  Sebagai  pusat  perdagangan  yang  terpenting  di  Indonesia,  pada  abad  ke-19  hingga pertengahan abad ke 20 armada pelayaran rakyat telah menjadi penghubung terpenting bagi pelabuhan Banjarmasin dengan  pelabuhan-  pelabuhan  di  pantai  utara  Jawa  dan  Madura,  Sulawesi  Selatan,  dalam  kaitan  dengan  aktivitas perdagangan. Sayang tuntutan modernisasi, khususnya sejak tahun 1980-an menyebabkan pelayaran rakyat tidak lagi menjadi salah satu alat transportasi penting, karena ada banyak pilihan bagi para pedagang untuk mengkapalkan barang dagangannya, antara lain dengan menggunakan kapal container.  Jauh sebelumnya, pada tahun 1965 di Banjarmasin juga  telah  dibangun  pelabuhan  baru  yang  lebih  modern,  yaitu  pelabuhan    Trisakti,  di  tepi  Sungai  Barito.  Hal  ini berdampak sepinya pelayaran rakyat di Martapura. Sementara itu pemeliharaan terhadap pelabuhan rakyat Martapura mulai diabaikan, sehingga kondisinya semakin memprihatinkan (Susilowati, 2013).
Berkaitan dengan terpinggirkannya  pelayaran rakyat,  menarik  untuk dipertanyakan  kembali, apa faktor-faktor penyebabnya ? Baik dari faktor internal (dari sisi pelaku pengusaha pelayaran rakyat tradisional sendiri) maupun faktor eksternal  (kebijakan  pemerintah  serta  kondisi  lingkungan  baik  sosial  maupun  fisik  yang  berpengaruh  terhadap eksistensi pelayaran rakyat).
Bertolak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi kondisi pelayaran rakyat
2. Mengetahui permasalahan dalam pelayaran rakyat
3. Mengetahui respons pelaku usaha pelayaran rakyat dalam menyikapi kondisi yang dihadapi.

## 2. Metode
Data yang digunakan untuk penulisan artikel ini merupakan bagian hasil penelitian Dipa Tematik Pusat Penelitian Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan  LIPI    yang  berjudul  Pelayaran  Tradisional  Komunitas  Maritim  Indonesia  : Penelusuran Kembali Pelayaran tradisional di Perairan Indonesia yang penulis  lakukan di Kabupaten Maluku Tengah pada    bulan  Mei  2017.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Maluku  merupakan  daerah  kepulauan  dan  tentu  sangat membutuhkan sarana angkutan laut pelayaran rakyat.   Tulisan ini akan membahas kondisi pelayaran rakyat di Maluku saat ini, khususnya di wilayah kabupaten Maluku Tengah.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, FGD dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa nakhoda dan ABK kapal penumpang dan barang (cargo), baik kapal cepat, kapal kayu maupun speedboat kecil yang memiliki berbagai trayek pelayaran antar pulau di kabupaten Maluku Tengah. Selain itu juga dengan penumpang  termasuk penumpang yang membawa hasil kebun dari pulau  untuk  dijual  ke  Ambon,  para  pemilik  kapal  angkutan  pelayaran  rakyat,  petugas  pelabuhan  (Syahbandar)    di beberapa pelabuhan  yang ada di Kabupaten  Maluku Tengah, para  pejabat Dinas Perhubungan tingkat  kabupaten, provinsi  maupun  pusat,  serta  dari  DPP  Pelra.    Wawancara  mendalam  dipandu  dengan  pedoman  wawancara  dan pertanyaan-pertanyaan dikembangkan pada saat wawancara. Observasi dilakukan di beberapa pelabuhan antara lain Pelabuhan Haria-Saparua, Amahai –Seram, Tulehu, Hitu dan Hila di pulau Ambon.
Analisa data dilakukan secara deskriprif-analitik, yakni mengelompokkan lebih dulu data yang sudah diperoleh, dengan cara memilah antara satu data dengan data lainnya. Data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas lebih dari seribu pulau besar dan kecil, maka transportasi laut memegang peranan yang sangat penting, baik bagi pengembangan di dalam maupun antar wilayah. Pengembangan  antar  wilayah  ditujukan  untuk  mengembangkan  interaksi  antar  wilayah  Maluku  dengan  wilayah sekitarnya  maupun  dengan  wilayah  Indonesia  Bagian  Barat  (IBB).  Untuk  itu  jaringan  transportasi  laut  harus  dapat mempromosikan pengembangan intra wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan hubungan antar pulau dan sebagai upaya pemerataan pembangunan antara wilayah maju dengan yang masih terbelakang.
Pertumbuhan  dan  penyebaran  aktivitas  ekonomi  di  Provinsi  Maluku  saat  ini  terpusat  di  kota  Ambon  sebagai wilayah  transit  dan  wilayah  jasa  potensial.  Kondisi  ini  sebagai  konsekuensi  jarak  antar  wilayah,  yang  dalam perkembangannya  menjadi  titik  lemah  bagi  wilayah  lain  di  Maluku,  seperti  di  wilayah  tengah  (Kabupaten  Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram BagianTimur),  dan  wilayah selatan dan tenggara Maluku  (Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tenggara) (Bappeda Maluku, 2005 ). Untuk menjembatani hubungan antar wilayah yang berjauhan itulah maka dibutuhkan sarana transportasi laut yang efektif, dalam arti memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi dan waktu tempuh yang relatif cepat.
Struktur jaringan transportasi laut di wilayah Maluku diklasifikasikan dalam beberapa kategori:
1. Jaringan pelayaran nusantara oleh kapal-kapal penumpang Pelni dan operator pelayaran nasional. Jaringan pelayaran ini umumnya  hanya  singgah di pelabuhan penting di Maluku (Ambon dan Tual) serta beberapa pelabuhan lokal (Samluaki dan Banda);
2. Jaringan pelayaran perinstis yang melayani sebagian besar pelabuhan lokal;
3. Jaringan  pelayaran    rakyat  lokal  dengan  rute  pelayaran  yang  relatif  lebih  bebas,  melayani  hampir  semua pelabuhan lokal di Maluku .

## 3.1   Kondisi Kapal dan Persebarannya
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  armada  kapal  yang  melayanai  transportasi  laut  antar  pulau yang berbasis  di pelabuhan  Tulehu,  yaitu speed boat, kapal kayu dan  kapal cepat beukuran besar di atas 100GT. Speed boat adalah kapal berukuran kecil (di bawah 7 GT) yang dibuat dari  fiber, dengan   mesin berkekuatan 40 PK. Speed boat merupakan   sarana transportasi laut antar pulau  oleh peduduk di Kepulauan Lease yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an, yaitu mencakup Pulau Saparua, Pulau Haruku dan Pulau Nusa Laut. Dibandingkan dengan kapal kayu, speed boat lebih layak digunakan sebagai sarana transportasi karena selain waktu tempuhnya lebih cepat, juga sudah memperhatikan aspek keselamatan berlayar. Jika dibandingkan dengan kapal cepat besar, speed boat memiliki jadwal   keberangkatan  yang lebih  fleksibel, karena tidak memiliki   jadwal keberangkatan yang tetap. Setiap saat penduduk dapat menggunakan speed boat dengan jumlah maksimal kapasitas penumpang 5-6 orang. Speed boat bisa dicarter dengan bayaran   senilai dengan bayaran kapasitas penumpang penuh (6 penumpang).
Kapal  kayu  memiliki  keunggulan  dibandingkan  dengan speed  boat. Selain  memiliki  kapasistas  angkut penumpang yang lebih  banyak , kapal kayu juga memiliki kapasitas jumlah muatan yang lebih banyak. Peran kapal kayu  dapat    menggerakkan  perekonomian  di  Maluku  Tegah  tidak  diragukan  lagi  karena    berfungsi  sebagai  kapal muatan barang yang    dapat menjangkau sampai ke pelosok desa atau pulau terpencil. Kapal kayu untuk angkutan penumpang sampai saat ini yang masih bertahan   adalah KM “Matahari”, yang melayani route Tulehu-P. Saparua.
Kapal cepat yang beukuran besar di atas 100 GT yang beroperasi di Maluku Tengah  ini semakin  memperlancar transportasi untuk mobilitas penduduk antar pulau. Namun di sisi lain, kehadirannya juga mempengaruhi keberadaan speed boat dan kapal kayu. Dengan kehadirabn kapal cepat berukuran besar tersebut maka jumlah speed boat semakin berkurang karena banyak penumpang yang pindah ke kapal cepat. Akibatnya pengoperasian speed boat hanya tinggal 2-3 hari berlayar  dalam satu minggu.
Ketiga jenis kapal penumpang tersebut berangkat dari lokasi yang berbeda. Kapal cepat ukuran besar dan kayu kayu bersandar di pelabuhan Tulehu, sedangkan speed boat berlabuh di luar kawasan pelabuhan, yang dikelola oleh UPTD  kabupaten.  Sebelumnya,  tempat  bersandar speedboat berada  di  dalam  kawasan  pelabuhan.  Namun  tempat bersandar speed boat kemudian direlokasi ke tampat lain, karena perkembangan kawasan menjadi pelabuhan.
Tabel 1.
Perairan Pelabuhan dan Kondisi Hidrooceanografi
No Uraian Sat. Jumlah Keterangan Perairan pelabuhan 1 DLKr perairan Ha 3.573,5 2 DLKp perairan Ha 2.046,5 Kondisi hidrooceanografi 3 Pasang surut  Pasang tertinggi (HWL) MLWS + 1,40  Duduk tengah (MSL) MLWS + 0,70  Muka air terendah (LWS) MLWS + 0,00 4 Kedalaman dasar laut lumpur dan pasir MLWS - 12,00   Pantai sekitar pelabuhan terbentuk dari batuan dan karang dengan kelandaian yang relatif curam. 5 Arus  Kecepatan arus rata-rata cm/detik 4,40  Kecepatan arus maksimum cm/detik 11,30 – 11,80 6 Gelombang  Tinggi gelombang di perairan dalam meter 0,2 – 0,3  Tinggi gelombang di perairan luar meter 0,5 – 0,7 7 Kecepatan Angin rata-rata knot 5 – 6   Juli – Desember arah barat laut/tenggara dan Desember – Juli arah Barat/Timur
Sumber: data diolah, 2017
Berdasarkan daftar register kapal di bawah 7 GT yang berdomisili /beroperasi di Kabupaten Maluku Tengah, di wilayah ini terdapat 281 kapal. Kapal-kapal tersebut, terutama kapal penumpang dan barang sebagian besar memiliki bobot  1 GT. Hanya beberapa saja yang berbobot 2 -3 GT, dan yang memiliki bobot 6 – 7 GT adalah kapal  ikan.  Jenis mesin yang digunakan pada umumnya adalah mesin Yamaha, menggunakan mesin satu buah sampai  4 buah, dengan ukuran 15 PK  sampai  40 PK, tetapi kebanyakan  dengan ukuran  40 PK.  Hanya ada beberapa saja yang menggunakan mesin selain Yamaha, yaitu Juandong, Toyota dan Mitsubisi.
Tabel  1. Daftar Register Kapal  <  7 GT
yang Berdomisili/ Beroperasi Di Kabupaten Maluku Tengah
No. Jenis  Kapal Jumlah 1 Kapal Penumpang 185 buah 2 Kapal Barang 16 buah 3 Kapal  Penangkap Ikan 80 buah Jumlah 281  buah

## Sumber : Diolah dari Register Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017
Perubahan kondisi pelayaran rakyat yang terjadi di kabupaten Maluku Tengah antara lain  moda angkutan laut yang digunakan.  Menurut informan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, perubahan mulai terjadi sekitar  tahun 2014.  Pada  masa  sebelumnya,  sarana  angkutan  laut  untuk  menyeberang  dari  pulau  Ambon  ke  pulau-pulau  lain  di sekitarnya  dan  sebaliknya  dari  pulau    lain  ke    pulau  Ambon,  menggunakan  kapal  kayu.    Pada  tahun  1980  an,    di pelabuhan Tulehu masih terdapat 4 buah kapal kayu yang melayani rute  Haria  (Saparua) – Tulehu, yaitu  KM Los Angeles, KM California, KM Laut Mega dan KM Matahari.  Dalam perkembangannya,  pada saat penelitian dilakukan kapal  kayu  yang  ada,  khususnya  kapal    penumpang    yang  masih  ada  di  pelabuhan  Tulehu  hanya  satu,  yaitu  KM Matahari      milik  pengusaha    Saparua,  yang  melayani  rute  pulau    Saparua  (pelabuhan  Haria)    ke    pulau  Ambon (pelabuhan Tulehu).
Kapal tersebut berbobot 34 GT dengan kapasitas 150 orang penumpang.  Tetapi pada hari hari biasa   penumpang yang ada hanya antara 30 – 50 orang saja.  Penumpang penuh pada  hari-hari tertentu  seperti menjelang hari raya atau natal,  bisa mencapai 200 orang dan barang. Kapal kayu yang lain satu persatu hilang dari peredaran, seperti kapal California terbakar tahun  2000- an,  kapal Los Angeles dan Laut Mega   dijual setelah  beroperasinya  kapal cepat.
KM Matahari ini masih bertahan, menurut pengakuan pemiliknya karena kondisinya masih bagus dan meskipun hasilnya kadang tidak memadai tetapi keberadaannya masih disenangi oleh masyarakat pengguna. Kokohnya  kapal Matahari tersebut karena bahan  yang digunakan untuk bahan baku body benar-benar dari kayu pilihan , yaitu jenis matila, kayu pohon palaka dan kayu hitam.Kayu untuk pembuatan kapal tersebut  diambil dari pulau Seram dan tidak dicampur dengan jenis kayu lain yang kurang baik  kualitasnya.
Menurut penjelasan seorang nakhoda, kapal kayu masih disenangi penumpang karena tidak terlalu oleng pada saat dihantam ombak. Penumpang kapal matahari pada umumnya terdiri dari pedagang dari Saparua yang membawa hasil kebun seperti durian, kelapa, cengkih, pala, alpukad, keladi, dan sagu lempeng  untuk di jual di pasar Ambon. Dari ambon   mereka membawa minyak, bensin  dan sembako   untuk dijual ke pedagang atau  langsung ke konsumen di  Saparua.
Gambar 7. “KM Matahari” satu-satunya Kapal  Kayu  yang melayani penumpang  dari Pelabuhan Haria (Pulau Saparua) ke Pelabuhan Tulehu (Pulau Ambon)
Sumber: Foto Ratna Indrawasih
Selain  KM  Matahari,  masih  banyak  kapal  kayu  sejenis  yang  ada,  tetapi bodynya bukan body kayu  dan  kapal tersebut merupakan kapal angkutan barang ke berbagai rute. Kapal pengangkut barang yang berlabuh di pelabuhan ini pada umumnya adalah kapal kayu yang berukuran di atas 30 GT, antara lain   KLM Karya Sejati (90 GT), KLM Uleo Putra 03 (104 GT), dan KLM Karya Sejati (90 GT). Berikut nama kapal kayu  yang  mengangkut kebutuhan pokok penduduk Maluku, yang masih beroperasi dan berlabuh di pelabuhan Tuhelu.
Tabel  2.
Kapal  Pelayaran Rakyat  yang Berlabuh  Di Pelabuhan Tulehu
No Nama Kapal GT Pelabuhan Asal Rute Jenis Muatan 1 KM. Matahari 34 Haria Haria – Tulehu  pp Penumpang 2 KLM. Sumber Bahagia 41 Bula Bula – Tulehu -Waisala pp Beras Kopra Campuran 3 KM. Taman Pelita 80 Pasanea Pasanea – Tulehu pp Beras 4 KLM. Uleo Putra 104 Tehoru Tehoru – Telehu – Bitung pp Kopra 5 KLM. Karya Sejati 90 Namlea Namlea – Tulehu pp BBM Campuran 6 KM. Rifky Simal 14 Kairatu Kairatu –Tulehu pp BBM Campuran 7 KLM. Firman Jaya 2 34 Bemo Bemo – Tulehu – Tehoru pp Semen Campuran 8 KLM. Sampoerna Indah 27 Tehoru Tehoru – Tulehu  pp BRG Campuran 9 KLM. Panorama 56 Air Kasa Saparua Beras Campuran 10 KLM. Niar Arafah 33 Banda Banda – Tulehu pp Campuran 11 KLM. Lina Bahari 51 Bitung Bitung –Tulehu –Tehoru pp Campuran 12 KM. Yubelium 33 Tehoru Tehoru Tulehu pp Campuran Beras 13 KM. Siola Star 7 Kairatu Kairatu –Tulehu pp BBM KLM. Adi Valen - 2 48 Sinahuri Sinahuri – Tulehu - Buru Utara pp 14 KLM. Pindito 257 Banda Banda – Tulehu pp 15 KM. Tiga Saudara 6 Kairatu Kairatu – Tulehu -  Banda pp Es 16 KLM. Merah Buana 112 Makasar Makasar- Tulehu- Merauke pp 17 KLM. Cahaya Jaya 26 Namlea Namlea – Tulehu –Ambon pp Garam 28 KM. Anugerah 23 Masohi Masohi – Tulehu – Banda pp Beras Campuran 19 KM. Jusmawati 103 Namlea Namlea – Tulehu  pp Campuran Semen Beras 20 KM. Mujur Indah 33 Banda Banda – Tulehu pp Beras Campuran
Sumber : Kantor  Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP)  KELAS II TULEHU, Maluku Tengah
Selain  kapal-kapal  tersebut  juga  terdapat    jenis speedboat yang    bersandar  di  beberapa  pelabuhan  khusus speedboat , antara lain di  Mamongke dan  pelabuhan Tulehu Lama.  Sebagian besar pemilik speedboat tersebut adalah orang Saparua.   Mayoritas speedboad yang ada berukuran  kecil  yaitu  berkapasitas penumpang  7 orang, dan  hanya beberapa saja yang kapasitasnya sampai 20 orang.  Menurut informasi, di pelabuhan tersebut dulunya terdapat lebih dari seratus speedboat yang tambat, yang siap melayani penumpang yang  akan menyeberang ke  Nusalaut, Haruku dan Saparua. Namun setelah adanya kapal cepat  ke Saparua,  keberadaan speedboat di pelabuhan tersebut berkurang, dan hanya hanya tersisa sekitar 30 speedboat yang masih bertahan beroperasi di pelabuhan Mamongke  .
Selain di pelabuhan di Kecamatan Salahutu,  jenis angkutan laut berupa speedboat juga terdapat di pelabuhan lain di pulau Ambon dan termasuk dalam wilayah  Kabupaten Maluku Tengah, yaitu  di Kecamatan Leihitu.  Pelabuhan tersebut terletak di Desa Hitu dan di Desa Hila. Moda  angkutan laut  yang ada di dua pelabuhan tersebut  awalnya juga berupa kapal kayu dengan bobot 7 GT dengan kapasitas 100 orang, namun sudah 10 tahun terakhir ini tergantikan oleh kapal modern  dari fiber, yaitu speedboat 6 GT ke bawah dengan kapasitas 40 orang.  Kapal fiber jenis speed boat merupakan sarana yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang dikelola secara perorangan. Kemunculan jenis speed boat ini sudah lama terjadi. Tahun 1980-an speed boat sudah digunakan untuk transportasi laut antar pulau di Maluku Tengah. Dibandingkan dengan kapal tradisional, kapal sejenis speed boat memang memiliki   waktu tempuh lebih cepat dibandingkan  kapal kayu.
Jalur  transportasi  antar  pulau  yang  menghubungkan  desa-desa  pesisir  di  pedalaman  di  Maluku  Tegah  pada umumnya  belum terjangkau oleh kapal cepat ukuran besar. Oleh karena itu pelayaran di Maluku cenderung dilayani oleh kapal fiber ukuran kecil ( speed boat dibawah 6 GT), sebagaimana dapat dilihat pada kegiatan transportasi laut di pelabuhan Hitumesing. Yaitu pelabuhan rakyat yang melayani tujuan berbagai  desa-desa pesisir di  Pulau Seram.
Gambar 2. Speedboat yang biasa  melayani penumpang dari  pulau Seram ke Hila Sumber : Foto Ratna Indrawasih
Speedboat banyak digunakan oleh masyarakat yang tidak membawa barang  dan yang bepergian  sewaktu-waktu di luar jadwal keberangkatan kapal.  Selain itu juga  dari daerah  yang tidak ada kapal angkutan lain. Moda angkutan tersebut  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  dari  kota  Ambon  dan  pulau  Saparua,  Haruku  dan  Nusa  Laut,  serta kampung-kampung di pulau Seram.  Walaupun memiliki   waktu tempuh lebih cepat dibandingkan  kapal kayu, namun speedboat juga memiliki kekurangan, yakni tidak  dapat memuat banyak barang dagangan sebagaimana kapal kayu. Kapal kayu juga  sudah menghilang  dari pelabuhan Hila  sebelum th 1999. Sekitar tahun 1985  masih ada  5-7 kapal  kayu.  Namun  pada  saat  penelitian,  di  pelabuhan  Hila    hanya  tersisa    dua  kapal  kayu    yang  beroperasi  untuk penumpang dan barang.  Kapal kayu yang kecil sudah diganti dengan speedboat .  Menurut informasi yang diterima, menghilangnya  kapal kayu  juga disebabkan oleh  sulitnya mencari bahan baku  (kayu) untuk pembuatannya, yang memerlukan kayu khusus yaitu kayu matila , kayu pohon palaka dan kayu hitam. Selain itu, biaya pembuatan kapal kayu jauh lebih besar yaitu mencapai sekitar Rp 100 juta dibandingkan biaya pembuatan speedboat yang hanya Rp 25 juta.
Tabel  3. Jumlah Angkutan Laut  (Kapal/Speedboad Penumpang) dan Trayeknya Di Kecamatan Leihitu (Pelabuhan Hila dan Hitu) No Dusun Asal Kapal GT Jumlah Jenis Angkutan Trayek 1 Desa Luhu Kec. Huamual.  Kab SBB 2 - 6 11 Penumpang Desa Hulu 2 Dusun Saluku Kec. Huamual.  Kab. SBB 4 2 Penumpang Dusun Saluku 3 Dusun Lela Kec. Huamual.  Kab. SBB 4 3 Penumpang Dusun Lela 4 Dusun Limboro. Kec. Huamual. Kab. SBB 4 - 5 2 Penumpang Dusun Saluku 5 Dusun Los. Kec. Huamual. Kab. SBB 4 2 Penumpang Dusun Los 6 Dusun Nasiri. Kec. Huamual. Kab. SBB 4 1 Penumpang Dusun Nasiri 7 Dusun Mangge. Kec.  Huamual. Kab. SBB 4 1 Penumpang Dusun Nasiri 8 Dusun Lirang. Kec Huamual. Kab. SBB 4 1 Penumpang Dusun Nasiri
No Dusun Asal Kapal GT Jumlah Jenis Angkutan Trayek 9 Dusun Erang. Kec Huamual. Kab. SBB 4 -5 2 Penumpang Dusun Erang 10 Dusun Batulubang. Kec. Huamual. Kab. SBB 4 2 Penumpang Dusun Batulubang 11 Dusun Batulubang. Kec. Huamual. Kab. SBB 5 1 Angkutan Barang Desa Temalehu 12 Dusun Melati. Kec. Huamual. Kab. SBB 5 1 Penumpang Dusun Melati 13 Dusun Telaga Nifa. Kec. Huamual. Kab. SBB 4 2 Penumpang Dusun Telaga 14 Dusun Tihu. Kec. Waisala. Kab. SBB 4 - 5 3 Penumpang Dusun Tihu. 15 Dusun Tonu. Kec. Waisala. Kab. SBB 4 2 Penumpang Desa Tonu 16 Dusun Tone. Kec. Waisala. Kab. SBB 4 1 Penumpang Dusun Tihu. 17 Dusun Tahalupu. Kec Waisala. Kab. SBB 4 - 5 2 Penumpang Desa Tahalupu. 18 Dusun Tumalehu. Kec. Waisala. Kab. SBB 5 -6 2 Penumpang Dusun Tahalufu. 19 Dusun Tiang Bendera .  Kec. Waisala. Kab. SBB 5 1 Manipa Belakang 20 Dusun Waeyasel. Kec. Leihitu 4 - 5 3 Barang Dusun Waeyasel 21 Dusun Kalauli. Kec Leihitu 4 2 Penumpang Dusun Waeyasel 22 Dusun Waiputih. Kec. Leihitu 2-3 4 Penumpang Dusun Waiputih 23 Dusun Waelapa. Kec. Leihitu Barat 3 - 4 4 Penumpang Dusun Waelapa 24 Dusun Waitomu. Kec. Leihitu 4 2 Barang Dusun Thulesi 25 Dusun Thulesi. Kec. Leihitu 4 1 Penumpang Dusun Thulesi 26 Dusun Asilulu. Kec. Leihitu 4 3 Barang Dusun Lauma Kasuari 27 Dusun Tahoku Kec. Leihitu 4 1 Penumpang Dusun Thulesi 28 Dusun Tahoku Kec. Leihitu 4 2 Barang Kab. Buru dan sekitarnya 29 Dusun Waitomu. Kec. Leihitu 4 -5 2 Barang Dusun Thulesi 30 Dusun Waitomu. Kec. Leihitu 4 2 Penumpang Kab. SBB dan Sekitarnya 31 Dusun Kalauli. Kec. Leihitu 4 1 Barang Kab. SBB dan Sekitarnya
Sumber : Diolah dari data yang dibuat oleh Staf Kantor Pelabuhan Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah
Beberapa  dusun,  yaitu    Dusun    Telaga,  Saluku,  Lela,  Limboro,  Los,  Nasiri,  Mangge,  Lirang,  Erang,    Melati, Telaga Nifa,  Hulung dan Batu Lubang sebenarnya termasuk wilayah Desa Hulu. Akan tetapi, oleh karena jarak dusun berjauhan  maka  masing-masing  dusun  mempunyai  tempat  tambat speedboat sendiri-sendiri  untuk  melayani penumpang yang akan menyeberang ke Ambon atau hanya sampai ke Hitu atau Hila.  Hal itu menunjukkan bahwa pelayaran rakyat  yang bisa menembus setiap dusun di desa-desa pesisir dengan perairan pantai yang dangkal, yang tidak memungkinkan bisa dilewati kapal-kapal besar, masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Pada saat ini jumlah penumpang speedboat semakin berkurang. Selain karena  berkurangnya hasil kebun yang akan dibawa ke kota, sebagian penumpang juga beralih ke kapal cepat. Masalah yang timbul adalah kapal cepat yang masuk ke pelabuhan di wilayah pulau Ambon  hanya  dapat berlabuh di pelabuhan Tulehu. Kapal cepat tidak dapat masuk  ke  pelabuhan  lain  di  Pulau  Ambon  seperti  pelabuhan  Hitu  dan  Hila,  karena  perairan  pantai  di  pelabuhan- pelabuhan tersebut  tidak bisa mendukung untuk pendaratan kapal cepat.
Tabel  4. Kapal Cepat yang Masuk Pelabuhan Tulehu dan Rutenya.
No Nama Kapal GT Pelabuhan Asal Rute 1 KM. CANTIKA TORPEDO 281 Amahai Amahai –Tulehu – Amahai 2 KM. CANTIKA 88 266 Amahai Amahai –Tulehu - Amahai 3 KM. BAHARI I B 148 Haria Haria – Tulehu – Haria 4 KM. BAHARI 2 B 108 Haria Haria – Tulehu – Haria 5 KM. CANTIKA - 99 257 Haria Haria – Tulehu – Haria 6 KM. PRISILLIA 99 300 Amahai Amahai –Tulehu - Amahai 7 LCT CITA - XII 145 Amahai Amahai –Tulehu - Amahai 8 LCT. BERKALA PRIMA 167 Ambon Ambon – Tulehu – Nabire pp 9 LCT. BINTANG SAMUDERA 567 Saparua Ambon – Tulehu- Tidore pp 10 TB.BAHTERA ARAFURA 888 217 Gersik Gresik – Tulehu – Kaimana pp 11 TB.BAHTERA ARAFURA 999 210 Gersik Gresik – Tulehu - Kaimana

## Sumber : Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP)  Kelas  II Tulehu, Maluku Tengah
Sekitar tahun 1985, setelah munculnya  kapal Fery, kapal-kapal tradisional banyak yang menghilang, disebabkan banyak penumpang yang beralih menggunakan kapal Fery, terutama  penumpang yang membawa banyak hasil kebun. Hal itu  disebabkan kapal fery  bisa mengangkut  kendaraan  yang membawa hasil kebun yang dibawa penumpang, tanpa harus  bongkar muat  dari kendaraan darat ke kapal  dan dari kapal ke kendaraan lagi untuk dibawa ke pasar atau ke tempat penjualan  di kota Ambon.  Sebagaimana dikemukakan oleh seorang informan  yang berasal dari Saparua yang biasa menumpang  KM Matahari  (satu-satunya kapal kayu yang masih melayani  rute  Haria (Saparua) –Tulehu), jika  mereka  membawa  durian cukup banyak untuk dijual di Ambon, maka memilih  naik kapal Fery karena kendaraan yang  disewanya  untuk  membawa  durian  bisa    masuk    Fery,  tanpa    harus  melakukan  bongkar  muat    lagi.    Dengan melakukan  bongkar  muat  dari  kendaaan  ke  kapal  dan  dari  kapal  ke  kendaraan  lagi  ketika  sudah  sampai  di  tempat tujuan, akan membutuhkan tenaga dan  ongkos yang relatif tinggi,   sehingga tidak efisien.
Sebagai contoh  kapal tradisional  yang   hilang dari peredaran adalah    Kapal Kayu (body kayu) ,  yaitu  kapal motor tempel  berbobot di bawah 7 GT dengan kapasitas penumpang 50 orang   yang  tambat di Nusa Laut, dengan rute    Haruku,  Seram,  Tulehu.  Kapal  ini  tidak  berlayar  lagi  setelah  adanya    kapal  Fery  tersebut,  kemudian  diganti dengan longboat ukuran 1 GT menggunakan motor tempel dengan kapasitas 10 orang,  untuk melayani penumpang yang  terlambat  menggunakan  kapal-kapal  yang  berjadwal.    Namun  itupun  tidak  bertahan  lama,    dan  kemudian mengalihkan usahanya ke nelayan pancing.
Terdapat  empat  kapal  Fery  yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk  melayani  penyeberangan  Pulau  Seram  ke Pulau  Ambon  (dari  pelabuhan  Hinimua  -  Waipirit    Seram  ke      pelabuhan  Liang  –  Salahitu    Ambon),  yaitu:  KMP Inalika,  KMP  Tanjung  Kuako,  KMP  Terubuk  dan  KMP  Samandar.    Selain  itu  juga  terdapat  tiga  lintasan,  yaitu pelabuhan  Tulehu  menuju  Desa  Kailolo  P.Haruku  -  Umeputi  dan  Wailey  yang  dilayani  KMP  Layur,  dan  lintasan pelabuhan Tulehu - Umeputi - Nalahia - Amahai yang dilayani KMP Samandar.
Melihat  berbagai  moda  angkutan  laut  yang  ada  di  wilayah  Maluku  Tengah,  dapat  diketahui  bahwa  bahan yang digunakan untuk pembuatan body kapal sudah tidak menggunakan kayu atau dalam istilah lokal disebut body batang, tetapi sudah modern,  yaitu  menggunakan fiber.   Selain lebih hemat biaya, juga karena bahan baku berupa yang  kayu    sudah  sulit  diperoleh.  Meskipun  demikian  jika  dilihat  dari  ukurannya,  kapal-kapal  itu  masih  termasuk dalam kriteria pelayaran rakyat,  apalagi banyak trayek atau rute yang menghubungkan dusun-dusun ke kota (pulau Ambon).  Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Perhubungan No 93 Tahun 2013, yaitu pelayaran rakyat yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur.
Dilihat dari sisi penumpang, pemilihan kapal ditentukan oleh kebutuhannya. Penumpang  dari Saparua yang akan ke Ambon misalnya, mereka memiliki tiga pilihan   angkutan laut yang bisa digunakan, yaitu kapal Matahari, kapal  cepat  dan speedboat .  Jika  rencana  keberangkatan  sesuai  dengan  jadwal  kapal  Matahari,    terutama  bagi masyarakat ekonomi bawah cenderung  akan menggunakan kapal Matahari  karena biayanya lebih murah dibanding kapal cepat. Namun jika memerlukan waktu yang cepat untuk sampai tujuan, maka mereka akan menggunakan kapal
cepat  ataupun  menggunakan speedboat .  Begitu  pula  jika  waktu  keberangkatan  tidak  sesuai  dengan  jadwal keberangkatan kapal Matahari, walaupun biaya yang harus dibayar lebih mahal.  Adapun penumpang yang membawa banyak  barang,  mereka  akan    cenderung  menggunakan  kapal  besar  (kapal  Matahari  atau  kapal  cepat).  Adapun pedagang  yang  membawa  banyak  barang  dagangan  sehingga  harus  menyewa  mobil  untuk  pengangkutan  di  darat, mereka cenderung menggunakan Fery  agar tidak perlu melakukan bongkar muat  barang.
Penumpang  yang  turun  di  pelabuhan  Tulehu  tidak  semuanya  bertujuan  ke  Ambon,  tetapi  sebagian  ada  yang melanjutkan  perjalanan  ke  luar  Maluku,  antara  lain  ke  Sorong  (Papua)  menggunakan  kapal.  Hal  ini  menunjukkan bahwa angkutan laut masih sangat dibutuhkan masyarakat, meskipun sudah banyak transportasi udara dengan biaya yang relatif rendah.

## 3.2. Permasalahan  Pelayaran Rakyat
Permasalahan  yang  dihadapi  transportasi  laut  antar  pulau  di  Maluku  Tengah  antara  lain  adalah  minimnya infrastruktur yang tersedia, terutama pelabuhan dan ketersediaan  sarana  angkutannya.

## 3.2.1. Permasalahan Pelabuhan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, pelabuhan adalah  tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan  dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan kepengusahaan  yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan  tempat  berlabuh  kapal  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  dan  kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
Mengacu  pada  peraturan  pemerintah  tersebut,  maka  tempat  berlabuh speed  boat atau  kapal  lainnya  yang berukuran  kecil  sebetulnya  belum  layak  disebut  pelabuhan,  karena  umumnya    minim  dari  sarana  dan  prasarana kepelabuhanan. Tempat bersandar kapal berukuran kecil seperti speed boat dipisahkan dari kawasan pelabuhan, yaitu di luar kawasan pelabuhan besar.  Sarana berlabuh  untuk kapal penumpang yang melayani rute pelayaran ke desa atau pulau  terpencil  yang  tidak  dilayani  kapal  penumpang  ukuran  besar  biasanya  berbentuk  sederhana,  yaitu  tempat bertambat kapal ukurannya kecil, dan tidak mengenal kawasan pelabuhan. Karena itu kantor UPT Dinas Perhubungan Kabupaten biasanya hanya berbentuk bangunan pos.
Minimnya  sarana  dan  prasarana  ini  disebabkan    keterbatasan  anggaran  pemerintah  kabupaten,  sehingga pemerintah kabupaten tidak mampu membangun sebuah pelabuhan yang memadai untuk mendukung pelayanan publik di  bidang  transportasi  laut.  Oleh  sebab  itu,  kondisi  tempat  berlabuh  kapal  kecil  yang  berada    dalam  kewenangan pemerintah  kabupaten  minim  dari    sarana  dan  prasarana.  Kegiatan  kepelabuhan  yang  berjalan  hanya  kegiatan pemungutan karcis pas kapal.
Permasalahan lain yang terkait dengan permasalahan pelabuhan di Maluku Tengah adalah terkait kewenangan pemerintah  kabupaten.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran, Pemerintah  Daerah  sebenarnya  memiliki  kewenangan    mengelola  pelabuhan  laut  jenis  pelabuhan  pengumpan  dan sungai/danau. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak ada pelabuhan di Maluku Tengah dan sekitarnya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Semua pelabuhan di Maluku   dikelola  oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan melalui UPP (Unit Penyelengara Pelabuhan), atau  kementerian BUMN    yang  dikelola    PT.  Pelabuhan  Indonesia  (Pelindo),  tergantung  status  kepelabuhannya.  Pemerintah  daerah selama ini tidak dilibatkan dalam membangun dan mengelola pelabuhan, dan keterlibatan daerah hanya memberikan lahan  untuk  kawasan  pelabuhan.  Setelah  itu  pembangunan  dan  pengelolaannya  diserahkan  ke  pusat.  Jadi  dengan demikian tidak ada desentralisasi di bidang pengelolaan pelabuhan.
Pengelolaan  pelabuhan  belum  diserahkan  ke  daerah  antara  lain  disebabkan    belum  adanya  anggaran  yang dikeluarkan  pemerintah  pusat  untuk  anggaran  otonomi  di  bidang  kepelabuhan.  Oleh  karena    itu  selama  ini pembangunan  pelabuhan  berasal  dari  anggaran  pemerintah  pusat,    sehingga  sebagai  konsekwensinya  pengelolaan pelabuhan berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.  Jika pada awalnya sebuah tempat berlabuh kapal yang  dikuasai  kabupaten  kemudian  dibangun  dengan  menggunakan  anggaran  pemerintah  pusat  karena  kawasan bersandar kapal ukuran  kecil  memiliki potensi berkembang sebagai pelabuhan,  maka pengelolaannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat atau BUMN (PELINDO).
Model  seperti  itu  maka  pemerintah  kabupaten  tidak  memiliki  kewenangan  mengelola  pelabuhan,  kecuali memiliki dana untuk membangun pelabuhan sendiri. Akan tetapi, oleh karena pemerintah kabupaten  tidak mampu membangun  insfrastruktur  pelabuhan  di  wilayahnya,  maka    pemerintah  pusat  belum    menyerahkan  mandat  dan tanggungjawab  pengelolaan pelabuhan lokal kepada pemerintah daerah,  disamping alasan lain seperti kualitas SDM di bidang kepelabuhanan yang dianggap belum siap.
Kewenangan daerah untuk  mengelola  kawasan pelabuhan  juga ditentukan oleh  ukuran tonase  kapal laut  yang bersandar di pelabuhan tersebut. Kapal di atas 30 GT misalnya, pengelolaannya dilakukan oleh kantor UPP Tulehu. Sedangkan kapal-kapal kecil dibawah 30 GT menjadi wewenang daerah.  Oleh sebab itu, pelabuhan bersandar kapal besar dan kecil selalu beda lokasinya,  meskipun lokasi berdekatan. Di Tulehu misalnya, selain dermaga kapal besar terdapat pula pangkalan speed boat (kapal fiber berukuran 7 GT) di desa Momoking. Begitu pula di Pulau Saparua terdapat  lokasi  pendaratan speed  boat (Porto),  sedangkan  kapal  besar  bersandar  di  pelabuhan  Haria.  Pangkalan speedboat itulah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.
Faktor  lain    yang  bersifat  eksternal  terkait  dengan  permasalahan  pelabuhan  adalah  kebijakan  pengelolaan pelabuhan yang membedakan tempat sandaran kapal berdasarkan izin operasi yang mengeluarkan. Pada kapal kayu
ukuran  besar,  izin  operasi  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat,  sedangkan speed  boat izinnya  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah.  Karena itu di Maluku Tengah pemerintah daerah hanya dapat mengelola tempat bersandar kapal speed boat yang berukuran kecil,  yang sebenarnya tidak layak disebut pelabuhan, melainkan hanya sebagai tempat berlabuh  kapal  berukuran  kecil.  Di  tempat  itu    tidak  ada  sarana  bangunan  perkantoran,  kecuali  hanya  berupa    pos pemungutan retribusi penumpang speed boat yang dikelola oleh UPTD Dinas Pelabuhan Kabupaten.  Hal itu berbeda dengan pelabuhan yang dikuasai pemerintah pusat, yang merupakan  kawasan pelabuhan yang memiliki sarana yang lengkap mulai dari tempat bongkar muat, tempat berlabuh, perkantoran dan sarana lain pendukung fungsi pelabuhan.
Pengelolaan pelabuhan  tidak hanya pengelolaan  dermaga atau sarana dan prasarana pelabuhan  yang bersifat fisik tetapi menyangkut keselamatan lalu-lintas pelayaran, sistem navigasi, perizinan kapal yang akan berlabuh atau berlayar dan administrasi bongkar-muat. Hal-hal seperti ini yang oleh pemerintah pusat daerah dianggap belum mampu untuk mengelola pelabuhan. Kewenangan teknis seperti itu belum dimiliki  SDM di daerah, sehingga pemerintah pusat belum memberikan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada pemerintah daerah.
Pelayaran  rakyat  merupakan  transportasi  laut  yang  digunakan  penduduk  untuk  menjangkau  trayek  yang  tidak dilakukan  oleh  kapal  berukuran  besar.  Definisi  ini  tampaknya  sulit  diterapkan  di      provinsi  atau  kabupaten  yang lokasinya  merupakan daerah  kepulauan. Di Maluku Tengah  misalnya, jalur transportasi  laut  yang  menghubungkan pelabuhan Tulehu di Pulau Ambon menuju Pelabuhan Haria di Pulau Saparua tidak hanya dilayani oleh kapal ukuran kecil tetapi juga oleh kapal berukuran besar.
Jika  merujuk  pada  definisi  pelayaran  rakyat  sebagaimana  disebut  dalam  UU  Pelayaran, speedboat tidak sepenuhnya merupakan  bagian dari pelayaran rakyat karena tidak berbahan kayu meskipun berbobot kurang dari 7 GT. Sebagian besar speedboat berukuran kecil.  Kapasitas tempat duduk hanya  untuk 7 penumpang di (Pelabuhan Tulehu) dan 20 penumpang (Pelabuhan ). Meskipun demikian, speedboat mampu  menyerap tenaga kerja lokal yang cukup  besar. Speedboat mampu  menghidupi  rakyat  dan  melayani  transportasi  penduduk  antar  pulau  yang  belum dijangkau kapal cepat berukuran besar. Sebagian besar pemilik speedboat tersebut adalah orang Saparua.

## 3.2.2. Permasalahan Sarana Kapal
Sebagaimana  telah  diuraikan,  pelayaran  rakyat  di  Maluku,  khususnya  Kabupaten  Maluku  tengah  telah mengalami perubahan besar, terutama  sarana kapal.  Sebelum tahun 1980-an mayoritas kapal pelayaran rakyat  berupa kapal kayu. Namun seiring dengan perkembangan waktu, satu demi satu kapal kayu hilang dari peredaran, baik karena rusak  atau  atau  karena  kalah  bersaing  dengan  kapal  cepat  dan  kapal  perintis    (kapal  Fery)  yang  disediakan  oleh pemerintah, sehingga mereka menghentikan trayeknya. Meskipun demikian, pelayaran rakyat berupa kapal kayu tetap dianggap  memiliki kelebihan, karena speed boat sebagai penggantinya  memiliki kapasitas sangat terbatas sehingga tidak  mampu  mengangkut  barang  dalam  jumlah  besar.  Permasalahan  lain  terkait  dengan speedboat adalah  potensi terjadinya kecelakaan laut lebih besar.
Selain  permasalahan  internal,  juga  terdapat  permasalahan  eksternal  yang  dihadapi  oleh  pelayaran  rakyat  di Maluku Tengah, yaitu bermunculannya  kapal cepat dan  kapal perintis  yang disediakan oleh pemerintah. Keberadaan pelabuhan yang lebih suka bongkar muat dengan mesin juga merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh pelayaran rakyat, sehingga pelayaran rakyat ditolak karena melakukan bongkar muat dengan tenaga manusia.
Kebijakan  pemerintah  juga  merupakan  faktor  yang  kurang  mendukung  perkembangan  pelayaran  rakyat  di Maluku,   yaitu adanya Surat Edaran tanggal 9 Maret 2006 yang ditujukan kepada Empat Gubernur Di Kalimantan yang mengatur tentang larangan pemanfaatan kayu ulin.  Larangan tersebut berdampak pada pembuatan kapal untuk pelayaran rakyat, karena  umumnya merka menggunakan kayu ulin yang  lebih kuat terkena air. Kapal dengan kayu ulin ini bisa bertahan hingga 40 tahun, lebih kuat dari kapal berbahan dasar besi yang paling lama  hanya bisa bertahan 30 tahun. Bandingkan dengan yang bukan kayu ulin, yang hanya 5 tahun sudah hancur. Akibat sulitnya memperoleh kayu ulin, maka harga kayu ulin menjadi sangat mahal. Kondisi itulah yang mendorong masyarakat untuk memilih membuat kapal speedboat dengan bahan dasar fiber, karena biayanya lebih murah.   Jika  bodi kapal dibuat dengan bahan kayu selain Ulin  akan  mudah keropos dan rusak, berbeda dengan kayu Ulin yang semakin lama akan semakin kuat, sedangkan jika dengan fiber akan  relative mudah pecah terhantam gelombang
Kebijakan lain yang menghambat pelayaran rakyat di Maluku Tengah adalah  terkait dengan peraturan tentang operator kapal angkutan. Untuk  memperoleh izin operasi maka nakhoda  harus memiliki  ijazah Mualim Pelayaran rakyat,  kepala  kamar  mesin  harus  memiliki  Ijazah  Juru  Motor  Pelayaran  rakyat  yang  tingkatan  keduanya  itu disesuaikan  bobot  (GT)  kapal.  Semakin  besar  bobot  (GT)  kapal  semakin  tinggi  tingkatan  izazah  yang  diperlukan. Adapun untuk   ABK harus memiliki sertifikat Basic Safety Traning (BST). Kemamuan seperti itu yang tidak dimiliki oleh anak buah kapal di pelayaran rakyat pada umumnya, karena mereka hanya mengandalkan kemampuan otodidak yang didapat dari pengalaman berlayar.

## 3.2.3 Permasalahan Keselamatan Penumpang
Terkait dengan masalah keselamatan penumpang,  pengoperasian kapal pelayaran rakyat tersebut harus dilakukan dengan menjamin unsur  keselamatan, keamanan, kelancaran, keteraturan, kenyamanan dan efisiensi. Dalam Pasal 1 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  sebagai  pengganti  UU  Nomor  21 Tahun  1992 tentang Pelayaran,  disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.  Kemudian dalam Pasal 40 Ayat (1)    disebutkan  bahwa  perusahaan  angkutan  di  perairan  bertangggungjawab  terhadap  keselamatan  dan  keamanan
penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Terkait dengan ketentuan tersebut, untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang pelayaran rakyat, ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sebelum kapal dioperasikan, yaitu mengurus ijin operasi, dengan mengurus sertifikasi.
Untuk mendukung keselamatan penumpang, maka dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 telah dinyatakan bahwa pengaturan bidang keselamatan dan keamanan memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung mengunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasikan ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang  termuat  dalam International Ship  And  Port  Facility  Security  Cod. Seusuai  dengan  ketentuan  tersebut,  setiap kapal sesuai dengan ukurannya harus dilengapi dengan alat-alat penolong   ( life saving appliance ) seperti :
a) Sekoci penolong (life boat ), yaitu alat untuk menyelamatkan pelayar dari kapal yang telah ditinggalkan karena tenggelam  atau  terbakar,  untuk  menyelamatkan  ke  kapal  yang  terdekat  yang  memberi  pertolongan.  Sekoci diturunkan ke air dengan alat yang disebut dewi-dewi. Terdapat 2 jenis sekoci penolong yaitu sekoci penolong biasa (memakai dayung) dan sekoci penolong bermotor. Kapasitas maksimum sebuah sekoci adalah 150 orang.
b) Rakit penolong kembung (inflatabel life raft (ILR) ), yaitu alat yang dilemparkan ke laut jika kapal dalam keadaan bahaya  tenggelam  atau  terbakar.  Alat  ini  secara  otomatis  akan  mengembang  sehingga  membentuk  rakit  yang memiliki penutup ( canopy) . Untuk kapal penumpang, ILR harus dari tipe yang dapat diluncurkan ke air dengan menggunakan alat peluncur khusus sesuai ketentuan SOLAS. Alat ini dapat betahan selama 30 hari dalam segala bentuk cuaca.
c) Rakit penolong (rigit liferaft ), yang dilempar ke laut dari tempatnya di geladak kapal. Alat ini digunakan untuk mengangkut penumpang yang telah berada di laut sehingga dapat bertahan sambil menunggu datangnya bantuan.
d) Sekoci  penyelamat  ( rescue  boat ).  Alat  ini  adalah  alat  yang  hampir  serupa  dengan  sekoci  penolong  tetapi ukurannya  lebih  kecil  dan  mempunyai  alat  penggerak  sendiri  ( inboard  /  outboard  motor ). Rescue  boat dapt memuat  5  orang  yang  duduk  dan  1  orang  berbaring.  Rescue  boat  digunakan  untuk  keperluan  khusus  seperti mencari/menolong orang yang jatuh ke laut dan atau mengumpulkan sekoci penolong dan menundanya sampai ke tempat yang aman.
e) Baju  penolong  ( life  jacket ),  yaitu  berbentuk  rompi  yang  digunakan  agar  tetap  terapugn  jika  kapal  mengalami musibah kecelakaan. Baju ini dilengkapi sempritan dan sebuah lampu baterai.
f) Pelampung penolong ( life buoy ). Alat ini digunakan untuk menolong orang yang terjatuh atau tercebut ke laut. Bentuknya bulat dan mempunyai diameter tidak lebih dari 40-80 cm, dan beratnya 2,5 kg (Nikson. S.W, 2009).
Selain beberapa peralatan tersebut, peralatan lain yang  harus ada di setiap kapal adalah alat pemadam kebakaran, sebagai  pertolongan  pertama  untuk  memadamkan  api  jika  terjadi  kebakaran.  Akan  tetapi  dari  berbagai  peralatan tersebut,  hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  peralatan  yang  tersedia  di  kapal  penumpang  di  wilayah  Maluku Tengah hanya pelampung dan alat pemadam kebakaran. Itu pun hanya tersedia di kapal  Matahari dan kapal cepat, sedangkan pada speedboat, kedua peralatan tersebut tidak tersedia. Hal itu menunjukkan bahwa perhatian terhadap keselamatan berlayar penumpang masih kurang.
Kapal penumpang ukuran kecil seperti speed boat yang memiliki potensi besar  mengalami kecelakaan di laut justru tidak dilengkapi jaket pelampung. Awak kapal kurang     mematuhi peraturan keselamatan berlayar. Penumpang yang naik speed boat hanya dicatat  nama oleh petugas dari UPT Dinas Perhubungan, dan tidak jelas  ada atau tidaknya asuransi jasa rahardja jika terjadi kecelekaan di laut.

## 3.3.    Respon  Stakeholders

## 3.3.1. Repon Pemerintah Pusat
Untuk  mengatasi  dampak  pelarangan  penggunaan  kayu  ulin  dalam  pembuatan  kapal,  maka  agar  pelayaran rakyat tetap bertahan, Kementerian Perhubungan  mendorong para pengusaha pelayaran rakyat (Pelra) untuk tidak lagi membuat konstruksi kapal berbahan baku kayu, tetapi menggunakan besi.
Terkait dengan kebijakan pemerintah harus dipenuhinya persyaratan  pendidikan  dan pelatihan untuk menjadi pemimpin kapal  maupun ABK dalam pelayaran rakyat,  Kemenhub memberikan bantuan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayaran, berupa diklat vokasi di bidang pelayaran kepada 1.000 pemuda dan pemudi Maluku.  Kesempatan  itu  diberikan  kepada  sekitar  1.000  pemuda  dan  pemudi  Maluku  yang  memiliki  pendidikan minimal SLTP, masih sehat, dan bersemangat bekerja di bidang pelayaran. Penyelenggaraan program diklat dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub, bekerja sama dengan Universitas Pattimura dan Pemprov Maluku. Diklat gratis ini terutama diprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu dan putus sekolah.
Diklat  vokasi  tersebut  dilaksanakan  di  sekolah  perhubungan,  yaitu  di  PIP  Makassar  dan  BP2IP  Barombong, selama kurang-lebih 15 hari. Mereka akan mendapatkan tiga sertifikat, yaitu basic safety training, security awareness training , advance fire fighting , dan ditambah buku pelaut. Dengan modal sertifikat dan buku pelaut tersebut, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK). Mereka juga bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan rating -nya. Pada tahap pertama telah terjaring 240 siswa sebagai peserta diklat vokasi, 120 siswa akan mengikuti diklat di PIP Makassar dan 120 lainnya mengikuti diklat di BP2IP Barombong.
Terkait  dengan  masalah  keselamatan  dalam  pelayaran  rakyat,  Kemenhub  mengharapkan  agar  seluruh  kapal nantinya menggunakan alat GPS ( Global Positioning System ) agar bisa di deteksi dimanapun operasionalnya.  Hal itu perlu  dilakukan,  karena  banyaknya  kejadian  kecelakaan  di  laut  yang  lambat  terdeteksi,  selain    seringnya  kapal    di
tangkap  aparat  di  tengah  laut.  Untuk  meningkatkan  keselamatan  di  laut,  Kementrian  Perhubungan  melalui    kantor pelabuhan UPP Tulehu juga  menyediakan bantuan life jacket untuk  kapal angkutan penumpang pelayaran rakyat. Selain  itu,  sesuai  dengan  laporan  Menteri  Perhubungan  kepada  Presiden  saat  meninjau  dua  kapal  penyeberangan bantuan Kemenhub di Pelabuhan Ambon, pada Acara Puncak HPN 2017, di Lapangan Polda Maluku, kota Ambon, Menteri Perhubungan juga sudah menyerahkan bantuan sebanyak 1.600 buah life jacket yang disumbangkan oleh PT. Pelindo  IV  dan  INSA  kepada  kapal-kapal  rakyat  yang  beroperasi  di  provinsi  Maluku,  sebagai  bentuk  pembinaan Pelayaran Rakyat.

## 3.3.2. Respon Pemerintah Daerah
Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah  merasa  tidak  berdaya  untuk  dapat  memperoleh  retribusi  dari  sektor perhubungan laut, termasuk pengelolaan kepelabuhan sebagai sumber PAD, karena tidak jelasnya kewenangan daerah mengelola  pelabuhan.    Alasan  yang  selalu  dikemukakan  oleh  pemerintah  pusat  mengapa  daerah  belum  dapat mengelola pelabuhan disebabkan belum siapnya SDM daerah di bidang kepelabuhanan. Hal itu karena kepelabuhanan merupakan  salah  satu  unsur  penyelenggaraan  pelayaran  yang  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi  terkait  dengan  masalah navigasi, perkapalan dan lainnya. Untuk itu diperlukan kesiapan aparatur SDM yang menguasai bidang transportasi laut, agar keamanan dan keselamatan pelayaran sebagai salah satu moda transportasi dapat lebih terjamin.
Selain soal SDM, pertimbangan lain yang dianggap penting dan  tidak dimiliki daerah adalah adalah kesiapan daerah dalam melihat keberadaan pelabuhan yang harus dipadukan   dalam suatu Tatanan Kepelabuhanan Nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi nasional dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah. Terkait dengan hal ini,  daerah  pun  menghadapi  kendala  struktural,  yaitu  UU  No,  32  Tahun  2004  yang  tidak  memasukan  pelabuhan (perhubungan)  sebagai  urusan  wajib  kabupaten/kota.  Meskipun  demikian        tidak  berarti  daerah      tidak  memiliki kewenangan karena  dalam UU No. 22 Th. 1999 yang secara eksplisit menghendaki desentralisasi pelabuhan. Begitu pula  UU  No  17  Thun  2008  tentang  Pelayaran  juga  menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  hanya  sebagai pelaksana (membangun dan mengoperasikan), tetapi berkewenangan mengelola pelabuhan laut, yaitu jenis pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan sungai/danau.
Diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir semakin menunjukkan bahwa sector pelayaran  rakyat  sangat  kecil  dikelola  pemerintah  daerah.  Jika  melihat  lingkup  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, perhubungan laut (dalam konteks pelayaran rakyat di Maluku Tengah)  mestinya  menjadi kewenangan dari pemerintah daerah  karena jalur pelayaran masih dalam lingkup kabupaten Maluku Tengah yang wilayah lokasi merupakan wilayah kepulauan. Hal ini terlihat dalam UU 23 tahun 2014, pasal 13 ayat (4)  yang  menyebutkan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotayaitu:
(a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
(b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
(c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/ kota.
Meskipun, kabupaten Maluku Tengah memiliki peluang mendapatkan kewenangan mengelola pelabuhan, tetapi mereka dihadapkan pada realitas tuntutan profesionalitas pengelolaan pelabuhahan  sebagai persyaratan aturan yang sulit  dipenuhi.  Karena  itu  Kabupaten  Maluku  Tengah  selama  ini  juga  tidak  pernah  melakukan  upaya  menuntut pemerintah  pusat  untuk  bisa  mengelola  pelabuhan  kewenangan,  atau  sebatas  membangun  dan  mengoperasikan pelabuhan yang ada di wilayah Maluku Tengah.
Kabupaten  Maluku  Tengah  tidak  pernah  memikirkan  untuk  membangun  insfrastrukur  dermaga  pelabuhan, disebabkan  tidak  memiliki  anggaran  untuk  membangun  pelabuhan.  Hal  ini  terjadi  karena  belum  ada  anggaran  dari APBN  yang  dikeluarkan  pemerintah  pusat,  khususnya  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Kementerian Perhubungan.  .Akibatnya, dermaga pelabuhan yang menghubungkan antar pulau dibangun dari anggaran pemerintah pusat, dengan implikasi kewenangan pengelolaan pelabuhan tidak berada di tangan daerah. Kabupaten Maluku Tengah hanya  dapat  memungut  retribusi  dari  penduduk  yang  melakukan  mobilitas  antar  pulau  di  tempat-tempat  bersandar kapal  penumpang ukuran kecil yang  tidak dikategorikan sebagai pelabuhan.
Untuk membuat pelabuhan, pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, sedangkan pembangunan pelabuhan mulai dari kontraktor dan pengelolaan pelabuhan  dikerjakan oleh pusat. Jika terdapat tempat bersandar kapal-kapal ukuran kecil yang memiliki potensi berkembang dan dikelola daerah, maka kemudian dibangun dermaga pelabuhan oleh  pusat,  dan  pengelolaannya  diambil  alih  oleh  pemerintah  pusat.  Ini  dapat  dilihat  antara  lain  pada  pemindahan tempat  bersandar speed  boat di  Maluku  Tengah  ke  luar  kawasan  pelabuhan  yang  dikelola  oleh  UPP  Ditjen Perhubungan laut.
Selain tidak berdaya menghadapi pemerintah pusat dalam mengelola pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah  juga  tidak  berdaya  menghadapi  Ketua  Adat  (Raja)  yang  ikut  memungut  retribusi  dari speed  boat yang berlabuh di tempat sandar yang tidak dibangun  oleh pemerintah kabupaten. Hal itu karena dalam konteks  kesejarahan di Maluku Tengah, otonomi adat juga sangat kuat di samping pemerintah kabupaten.

## 3.3.3. Respon Pelaku Usaha
Langkah  yang  diambil  oleh  pengusaha    pelayaran  rakyat  untuk  mengatasi  permasalahan  angkutan  pelayaran rakyat  yang  mengalami  kemunduran,  adalah  sesuai  yang  dikemukakan  oleh  Campo,  sebagaimana  dikutip  oleh Susilowati  (2013),  yaitu  melakukan  adaptasi  terhadap  kelangkaan  bahan  kayu  yang  tersedia.  Cara  adaptasi  yang dilakukan adalah dengan membuat kapal dengan bahan fiber ( speedboat) . Selain itu mereka juga melakukan relokasi, yaitu  mengalihkan  rute  angkutan.  Beberapa  pengusaha  kapal  angkutan  pelayaran  rakyat  yang    tidak  bisa  bertahan menjalankan usahanya disebabkan oleh kurangnya penumpang  bahkan menarik diri dari usaha pelayaran rakyat dan mengalihkan usahanya ke bidang perikanan, dengan mengalihkan penggunaan kapalnya untuk menangkap ikan.

## 4. Kesimpulan
Di Maluku Tengah, terdapat  desa-desa pesisir  yang belum terjangkau oleh  kapal besar karena belum terdapat pelabuhan  yang  memadai.  Pelabuhan-tempat  berlabuh  masih  berupa  tempat  bertambat  kapal-kapal  ukuran  kecil. Kegiatan transportasi laut dapat dilayani oleh  kapal  yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan, dan    perorangan. Namun untuk transportasi laut yang melayani route antar desa atau antar pulau kecil biasanya dilayani oleh kapal yang dikuasai oleh perusahaan swasta atau perorangan. Kapal milik pemerintah, seperti Kapal Pelni, Kapal Penyeberangan milik ASDP tidak melayani route pelayaran ke desa atau pulau terpencil.
Kapal  kecil  yang  melayani  transportasi  antar  pulau  terpencil  di  Maluku  Tengah  pada  umumnya  adalah  speed boat. Peranan speed boat sangat besar, yaitu selain mengantar penumpang juga mendistribusikan barang yang dibeli dari kota (Ambon) ke desa-desa pedalaman di Pulau Seram. Disamping kapal kecil berupa speedboat dari fiber juga terdapat kapal kayu.  Meskipun kapal kayu tersebut kebedaannya sudah semakin hilang,  yang pada saat penelitian berlangsung hanya tiggal satu  buah kapal kayu yang masuk yang melayani penumpang, yaitu dari pelabuhan Haria Pulau Saparua ke pelabuhan Tulehu  Ambon,  Demikin pula keberadaan speedboat juga sudah berkurang.
Hilangnya  kapal  kayu  dan  berkurangnya  speedboad  disebabkan  oleh  masuknya  kapal  cepat  yang  melayani penumpang  dengan  rute  yang  sama  dengan  kapal  kayu  dan  speedboat  tersebut.  Hilangnya  kapal  kayu  antara  lain disebabkan  oleh    sulitnya  mencari  bahan  baku    (kayu)  untuk  pembuatannya,  yang  dipengaruhi    adanya  kebijakan pemerintah  yang  melarang  penggunaan  kayu  Ulin  (kayu  yang    bagus  untuk  pembuatan  kapal).  Selain  itu,  biaya pembuatan kapal kayu jauh lebih besar dibanding  kapal dari  fiber.
Dilihat  dari  aspek  sosial  budaya,  dengan  lancarnya  transportasi  laut  memberikan  sarana  aksesibilitas  bagi masyarakat pulau  yang  memungkinkan terjadinya hubungan antara kelompok masyarakat pada satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya.  Demikian pula dengan  masyarkat di  kota terutama dalam  hubungan ekonomi,  karena banyak penduduk pulau yang pergi ke kota untuk membawa hasil kebunnya untuk dijual ke kota Ambon .
Dengan demikian pelayaran rakyat berupa kapal kecil masih dibutuhkan masyarakat kepulauan.  Oleh karena itu perlu  pengelolaan  yang  baik  agar  kapal  pelayaran  rakyat  tetap  eksis.    Demikian  pula    pengaturan    terkait  dengan keselamatan penumpang mengingat kondisi fasilitas  keselamatan penumpang yang ada masih kurang memadai.
Peraturan yang melarang penggunaan kayu ulin untuk bahan dasar kapal tidak hanya berdampak pada hilangnya kapal angkutan pelayaran rakyat  yang berupa kapal kayu, tetapi juga  juga berdampak pada hilangnya budaya maritim. Budaya  masyarakat  yang  tercermin  dalam  kegiatan  ritual  penebangan  kayu  yang  dipakai  untuk  bahan  pembuatan kapal,  ritual  sebelum memulai  pembuatan serta  budaya artefaknya, yaitu seni pembuatan kapal dengan berbagai bentuk  termasuk ukiran pnghiasnya jelas akan hilang jika penggunaan kapal kayu tidak dipertahankan. Padahal  dalam program  yang  dikemukakan  presiden  Joko  Widodo  terkait  dengan  Poros  Maritim  Dunia  terdapat    lima  pilar,  yang antara lain adalah menguatkan  kembali budaya maritim. Untuk itu, budaya pembuatan kapal dengan bahan dasar  kayu harus dipertahankan, meskipun  penggunaannya perlu dibatasi.

## Daftar Pustaka
Bappeda  Maluku,  2005,  Konsep  Gugus  Pulau  Propinsi  Maluku.  Laporan  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi  Maluku, Ambon;
Basoman Nur, D.M., “Mengenal Potensi Rakjat di Bidang Angkutan Laut” dalam Dunia Maritim, XIX, No.6, Agustus 1969,   hlm. 14-15.;
Dick. H.W dan à Campo, “Prahu Shipping in Eastern Indonesia in the Interwar Period” dalam BIES, Vol. 23, No. 1, April 1987,  hlm. 104 – 121;
DPP Perla, 2000. Himpunan Peraturan Pelayaran Rakyat. Jakarta;
J.N.F.M. à Campo, “Perahu Shipping in Indonesia 1870-1914” dalam Review of Indonesian and Malaysian   Affairs (RIMA), Volume 27, 1993, hlm. 33 – 60;
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. KM 3  Tahun  2003,  No.  22/KPTS-II/2003  dan  No.  33/MPP/Kep/1/2003  tentang  Pengawasan  Pengangkutan  Kayu Melalui Pelabuhan;
Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2014;
Susilowati, E., 2013. Dari Pelabuhan Martapura Ke Palabuhan Trisakti: Pelayaran Perahu Rakyat;
Diantara Derap Modernisasi 1965-1995 dalam  Jurnal Sejarah Citra Lekha. Vol XVII. No.1 Febuari 2013: 19-32; http://kalimantan.bisnis.com/read/20180204/263/734050/peluang-usaha-meneropong-celah-bisnis-wisata-pantai; https://news.detik.com/berita/d-3417750/tingkatkan-keselamatan-pelayaran-menhub-bagikan-life-jacket; http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/02/09/komitmen-meningkatkan-keselamatan-pelayaran-rakyat.