## RASIONALISASI EKONOMI POLITIK LINGKUNGAN DALAM EU-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EU-JEPA)

## Rafsyanjani Mohammad
Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Indonesia; rafsyanjani.mohammad-2019@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This paper explained the rationale behind the inclusion of the “Paris Agreement clause” by EU in  the  EU-Japan  Economic  Partnership  Agreement  (EU-JEPA)  which  has  been  in  force  since 2019.  Furthermore,  this  paper  would  analyze  environmental  political  economy  and  diplomacy factors  that  became  determinants  of  the  inclusion.  To  study  this  circumstance,  the  author  used environmental  political  economy  institutionalist  perspective  and  environmental  diplomacy concept  especially  regarding  compliance  issue  within  it.  The  adopted  method  is  qualitative through a literature study from both primary and secondary sources. Based on these theoretical backgrounds,  the  author  argued  that  the  inclusion  is  motivated  by  EU’s  economic  and environmental regional politics interests. Moreover, when viewed from environmental diplomacy aspects,  the  inclusion  is  also  caused  by  EU’s  interest  to  strengthen  compliance  within  Paris Agreement  regime  and  at  the  same  time  protect  it  from  existential  threats  provoked  by  US’s departure.

## Keywords: environmental political economy, EU-JEPA, European Union, Paris Agreement

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  rasionalisasi  dimasukkannya  klausul  kepatuhan Paris  Agreement oleh Uni Eropa ke dalam EU-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) yang telah berlaku sejak 2019 lalu. Penelitian akan dilakukan dengan meninjau faktor ekonomi politik dan diplomasi lingkungan  yang  dipandang  merupakan  determinan  dari  kebijakan  tersebut.  Guna  menjawab permasalahan  di  atas,  penulis  menggunakan  perspektif  ekonomi  politik  lingkungan institusionalisme  dan  konsep  diplomasi  lingkungan  terkhusus  menyangkut  isu  kepatuhan  di dalamnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka baik dari sumber primer maupun sekunder. Berdasarkan landasan pemikiran ini  penulis berpendapat bahwa pengambilan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya faktor kepentingan ekonomis dan politik  domestik  lingkungan  Uni  Eropa.  Selain  itu,  apabila  ditinjau  dari  aspek  diplomasi lingkungan maka kebijakan ini juga disebabkan oleh kepentingan Uni Eropa untuk memperkuat kepatuhan akan rezim Paris Agreement dan sekaligus melindunginya dari ancaman eksistensi yang diakibatkan oleh keluarnya Amerika Serikat.
Kata Kunci: ekonomi politik lingkungan, EU-JEPA, Paris Agreement, Uni Eropa

## Pendahuluan
Proses integrasi global, atau globalisasi ekonomi, yang terjadi sejak hampir 60 tahun silam telah berdampak  signifikan  pada  pertumbuhan  perdagangan  antarnegara.  Sebagai  salah  satu  motor perkembangan ekonomi, perdagangan internasional terus digalakan agar semakin berjalan bebas dan tidak menemui berbagai hambatan. Proses liberalisasi ini berdampak pada meningkatnya nilai dan volume perdagangan internasional pada abad ini. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa nilai ekspor  barang  dan  jasa  global  pada  tahun  2019  telah  mencapai  angka  US$  24,795  triliun  atau tumbuh  drastis  dari  angka  US$  383,603  milyar  pada  tahun  1970  (World  Bank,  2019a).  Selain mengalami  pertumbuhan  drastis  dari  segi  valuasinya,  perdagangan  internasional  juga  semakin memperlihatkan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi global. Data Bank Dunia kembali menunjukkan bahwa pada tahun 2019 proporsi perdagangan global terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) global hampir mencapai 60,4 persen atau tumbuh drastis dari 27,3 persen pada tahun 1970  (World  Bank,  2019c).  Kontribusi  perdagangan  yang  cukup  besar  ini  turut  berakibat  pada semakin “sejahteranya” dunia yang dapat dilihat dari nominal PDB global pada tahun 2019 yang mencapai US$ 87,698 triliun atau meningkat secara pesat dari US$ 2,961 triliun pada tahun 1970 (World Bank, 2019b).
Ketika  perdagangan  internasional  menunjukkan  perkembangannya  yang  masif,  diskursus mengenai  hubungan  antara  perdagangan  dan  lingkungan  mulai  menjadi  topik  yang  hangat diperbincangkan. Di dalam buku mereka “ Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment ”, Clapp dan Dauvergne (2005) menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat perspektif utama yang berkembang dalam diskursus mengenai perubahan lingkungan global dan hubungannya  dengan  ekonomi  politik  global,  yakni  perspektif  liberalis  pasar  ( market  liberals ), institusionalis, bioenvironmentalis, dan sosialis hijau ( social greens ).
Clapp (2014) berpendapat dalam tulisannya yang berjudul “ International Political Economy and  the  Environment” bahwa  telah  terjadi  perdebatan  panas  yang  panjang  antara  pihak  yang mendukung  perdagangan  bebas  dan  pihak  yang  menentangnya.  Para  pendukung  perdagangan bebas (liberalis  pasar) berpandangan bahwa secara keseluruhan perdagangan berdampak positif bagi  lingkungan.  Argumentasi  utama  mereka  terletak  pada  faktor  efisiensi  dan  konservasi  dari perdagangan  bebas  di  mana  dengan  menerapkan  kebijakan  spesialisasi  produksi,  maka  negara dapat  mengalokasikan  sumber  daya  langka  mereka  lebih  efisien  apabila  dibandingkan  dengan negara  proteksionis  yang  menerapkan  strategi self  suffiency. Berbeda  dengan  pandangan  kaum
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
pendukung, kalangan penentang (bioenvironmentalis dan sosialis hijau) justru beranggapan bahwa liberalisasi  perdagangan  global  telah  berdampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Mereka beranggapan bahwa justru liberalisasi perdagangan semakin mendorong negara-negara (terutama negara  berkembang)  di  dunia  untuk  semakin  meningkatkan output industri  mereka  yang  sering kali berakibat pada rusaknya lingkungan seperti penggundulan hutan, penambangan berlebih, dan penumpukan limbah industri yang berbahaya.
Perdebatan kedua perspektif tersebut terus berlanjut hingga munculnya isu perubahan iklim di dalam diskursus rezim lingkungan global. Berbagai inisiatif terkait isu ini telah dilakukan oleh rezim global yang utamanya dikomandoi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk salah satunya  dalam  bentuk  tercapainya  kesepakatan Paris  Agreement mengenai  perubahan  iklim. Kesepakatan  ini merupakan  kesepakatan  internasional  di  bawah United  Nations  Framework Convention on Climate Change (UNFCC) yang tercapai saat diadakannya (COP) 21 di Paris pada tahun  2015.  Tujuan  utama  dari Paris  Agreement adalah  memperkuat  respons  global  terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global pada abad ini di bawah 2°C, di atas  tingkat  masa  pra-industri,  dan  untuk  mengejar  upaya  membatasi  kenaikan  suhu  lebih  jauh hingga 1,5°C (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2019). Uni Eropa telah berpartisipasi  secara  aktif  dalam Paris  Agreement ,  mulai  dari  proses  negosiasi  hingga  pada implementasi dari kesepakatan tersebut.
Diskursus mengenai hubungan antara perdagangan dan lingkungan mulai memasuki dimensi baru tatkala Uni Eropa mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan kesepakatan dagang dengan pihak yang tidak ikut serta dalam perjanjian lingkungan internasional Paris Agreement , serta pihak yang tidak mengambil langkah konkret dalam memerangi pemanasan global. Pada tahun 2018 Uni Eropa  melalui  Komisioner  Perdagangan  Cecilia  Malmström  menyatakan  bahwa  referensi  akan Paris Agreement merupakan hal yang dibutuhkan dalam kesepakatan dagang Uni Eropa  (Stone, 2018).  Arah  kebijakan  perdagangan  Uni  Eropa  yang  turut  mengikutsertakan  klausul Paris Agreement ini  diimplementasikan  pertama  kali  dalam EU-Japan  Economic  Partnership Agreement (EU-JEPA) yang disepakati oleh kedua belah pihak pada 17 Juli 2018 dan berlaku sejak 1 Februari 2019. Klausul kepatuhan Paris Agreement lebih spesifik termaktub dalam bab Trade and Sustainable Development Pasal 16.4. Selain merupakan sesuatu yang pertama kali diinisiasi oleh  Uni  Eropa,  EU-JEPA  juga  merupakan  perjanjian  dagang  bilateral  pertama  di  dunia  yang memasukkan klausul kepatuhan Paris Agreement ke dalam ketentuan-ketentuannya.
Klausul (lingkungan) Paris Agreement dalam kesepakatan (perdagangan bebas) EU-JEPA ini  sangat  jelas  berlawanan  dengan  apa  yang  digaungkan  oleh  dua  perspektif  sebelumnya. Perspektif  pro-perdagangan  menggalakkan  ketidakperluan  adanya  hambatan-hambatan lingkungan  dalam  berbagai  kesepakatan  dagang  mengingat  peran  positif  dari  perdagangan  itu sendiri.  Sebaliknya,  perspektif  kontra-perdagangan  mengampanyekan  pelambatan  atau  bahkan pemberhentian segala bentuk perjanjian yang mempromosikan perdagangan bebas. Tidak adanya kesepakatan diantara dua paradigma ini terjadi seiring dengan perbedaan diantara keduanya dalam memahami relasi antara perdagangan dan lingkungan. Lantas, bagaimana kehadiran klausul Paris Agreement dalam EU-JEPA ini dapat dijelaskan rasionalisasinya?

## Rasionalisasi Ekonomi, Perspektif Institusionalis, dan Diplomasi Lingkungan

## Rasionalisasi Ekonomi
Dalam  memahami  rasionalisasi  ekonomi  politik  lingkungan  dari  kebijakan  Uni  Eropa  yang memasukkan klausul kepatuhan Paris Agreement di dalam EU-JEPA, terdapat beberapa tulisan sejenis yang telah berusaha menjelaskan faktor-faktor tersebut. Penulis membaginya ke dalam dua kategori.  Kategori  pertama,  tulisan  yang  mengemukakan  pertimbangan  keuntungan  ekonomis sebagai  rasionalisasi  negara  untuk  berkecimpung  dalam  agenda  lingkungan  pada  kesepakatan dagang. Kategori kedua, riset yang menyertakan aspek pengaruh politik domestik.
Penelitian  Foramitti  (2019)  menjelaskan  bahwa  keinginan  Uni  Eropa  untuk  memasukkan bab  Trade  and  Sustainable  Development  (TSD)  adalah  adanya  potensi  keuntungan  ekonomis. Argumen ini juga didukung oleh Becker (2019) yang menyebutkan bahwa kepentingan ekonomis menjadi faktor pendorong bagi negara dalam menerapkan standar lingkungan yang sesuai dengan kesepakatan internasional. Milewicz dkk (2018) menambahkan bahwa kesediaan negara tersebut juga dipengaruhi oleh prospek kemunculan berbagai  perjanjian dagang ke depannya yang turut membawa klausul lingkungan. Negara tentu tidak ingin tertinggal dari potensi keuntungan yang didapatnya  dari  perjanjian-perjanjian  tersebut.  Hal  inilah  yang  sering  kali  pula  negosiasi  klasul lingkungan  dalam  kesepakatan  dagang  berjalan  alot  karena  adanya  pertentangan  kepentingan ekonomi yang kuat seperti yang diutarakan oleh Morin dan Jinnah (2018).
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
Selain rasionalisasi ekonomis, negara juga bertindak atas dasar kondisi dan struktur politik domestiknya. Moltke (2002), Werksman dan Buri (2019), dan Nakanishi (2020) mengemukakan bahwa penyertaan klausul lingkungan di dalam perjanjian dagang Uni Eropa dimaksudkan untuk mengakomodasi iklim regulasi dan struktur politik yang ada di Uni Eropa itu sendiri. Olper (2016) menambahkan  signifikansi  peran civil  society dalam  kapasitasnya  sebagai voters dan lobbying groups yang mampu mempengaruhi perilaku pemerintah termasuk mengenai agenda lingkungan dalam kesepakatan dagang.
Tinjauan penulis atas tulisan-tulisan di atas memperlihatkan bahwa keinginan negara untuk memasukkan agenda lingkungan ke dalam kesepakatan dagang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di  antaranya  dapat  berupa  faktor  ekonomis  atau  politik  domestik.  Dalam  penelitian  ini  penulis menempatkan  diri  pada  argumen  bahwa  semua  faktor  tersebut  memiliki  pengaruhnya  masing- masing di dalam kasus  EU-JEPA. Namun, di samping dua faktor tersebut penulis turut melihat peran penting faktor kondisi rezim internasional serta partisipasi negara dalam tatanan tersebut. Dalam tulisan ini, faktor tersebut tercermin dalam kondisi Paris Agreement yang pada saat itu (dan hingga kini) terancam legitimasinya dengan keluarnya Amerika Serikat. Oleh karena itu, penulis akan turut membahas faktor ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi adanya klausul Paris Agreement di dalam EU-JEPA.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  tulisan  ini  akan  diarahkan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian yang menanyakan tentang keterkaitan rasionalisasi ekonomi politik lingkungan antara kesepakatan  dagang  dengan  langkah-langkah  lingkungan  ( environmental  measures ).  Secara khusus  tulisan  ini  berangkat  dari  rumusan  masalah  yakni,  “Mengapa  Uni  Eropa  memasukkan klausul kepatuhan Paris Agreement ke dalam kesepakatan dagangnya dengan Jepang dalam bentuk EU-JEPA?”.  Penulis  berargumen  bahwa  faktor  rasionalisi  ekonomi  politik  lingkungan  telah berpengaruh pada dimasukkannya klausul kepatuhan Paris Agreement oleh Uni Eropa dalam EU- JEPA.

## Perspektif Institusionalis
Seperti yang telah dibahas bahwa terdapat dua spektrum perspektif dalam studi Ekonomi Politik Internasional (EPI) yang saling bertolak belakang dalam melihat keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan. Namun, berbeda dengan dua kubu tersebut, perspektif institusionalis hadir untuk
mengakomodasi dan menjembatani argumentasi masing-masing kubu. Perspektif inilah yang akan digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya.
Perspektif institusionalis memberikan analisis diagnostic bahwa pada prinsipnya hubungan antara perdagangan dan lingkungan bersifat positif. Perspektif institusionalis berbagi pandangan yang  sama  dengan  kubu  pendukung  mengenai  dampak  positif  dari  perdagangan,  investasi,  dan liberalisasi  pasar  terhadap  lingkungan.  Namun,  hubungan  positif  tersebut  hanya  bisa  dicapai apabila terdapat pembatasan-pembatasan di dalamnya. Perspektif institusionalis menyadari bahwa terdapat beberapa bentuk perdagangan yang tidak boleh didukung oleh rezim perdagangan global akibat dampaknya yang berbahaya bagi lingkungan seperti perdagangan zat beracun dan zat kimia berbahaya.  Selain  itu,  pembatasan  ini  perlu  dilakukan  untuk  mengakomodasi  potensi  adanya kerusakan lingkungan yang sering ditimbulkan oleh motif ekonomi negara. Guna meraup dampak positif baik dalam hal perdagangan dan lingkungan semaksimal mungkin, perspektif institusionalis memberikan  analisis prognostic yakni  dimasukkannya trade  measures ke  dalam  kesepakatan- kesepakatan lingkungan dan sebaliknya, environmental measures menjadi salah satu bagian dalam bentuk perjanjian-perjanjian dagang antarnegara (Clapp, 2014).
Berdasarkan analisis diagnostic dan prognostic yang diajukan oleh perspektif institusionalis maka  dapat  ditarik  pula  proposisi  mengenai  rasionalisasi  negara  dalam  memasukkan  klausul lingkungan ke dalam perjanjian dagangnya. Dengan memasukkan klausul tersebut maka negara dapat  meraup  dampak  berimbang  yang  bernilai  positif  baik  dalam  usaha  pengembangan kesejahteraan  ekonomi  maupun  perlindungan  lingkungan.  Dampak  positif  inilah  yang  menjadi rasionalisasi negara dalam memasukkan klasul lingkungan.
Konsepsi  perspektif  ekonomi  politik  lingkungan  institusionalisme  dalam  tulisan  ini dimaknai sebagai adanya rasionalisasi ekonomi politik lingkungan yang mendasari kebijakan Uni Eropa dalam memasukkan klasul kepatuhan Paris Agreement ke dalam EU-JEPA. Motif ekonomi politik  lingkungan  di  sini  terepresentasi  dalam  bentuk  kepentingan  ekonomis  dan  kepentingan politik  lingkungan  domestik.  Kepentingan  ekonomis  di  sini  berupa  1)  Semakin  meningkatnya kompetitivitas domestik seiring dengan berkurangnya praktik race to the bottom di antara partner dagang dan 2) Sebagai proyeksi keinginan Uni Eropa untuk menjadi pemimpin ekonomi global alternatif di tengah proteksionisme China dan Amerika Serikat. Kepentingan politik lingkungan domestik di sini berupa terealisasikannya norma dan prinsip kebijakan lingkungan regional Uni Eropa pada tingkat internasional.
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L

## Diplomasi Lingkungan
Selain  didorong  oleh  keuntungan  ekonomis  dan  politik  lingkungan  domestik,  rasionalisasi kebijakan Uni Eropa ini juga ternyata turut dipengaruhi oleh realita tata kelola lingkungan global. Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  juga  akan  menggunakan  konsepsi  diplomasi  lingkungan  sebagai landasan  pemikirannya.  Diplomasi  lingkungan  dapat  didefinisikan  sebagai  “ The  established method  of  international  discourse  or  the  art  of  managing  international  relations,  chiefly  by negotiation, on issues related to environment ” (Pisupati, 2015).
Diplomasi  lingkungan  pada  awalnya  hanya  berkutat  pada  isu-isu  lokal  dan  dilakukan diantara  aktor  negara  dalam  jumlah  yang  terbatas.  Hingga  awal  1970-an  tema  utama  diskursus lingkungan  global  berpusat  pada  isu transboundary  pollution dan resources  scarcities (Stevis, 2014). Perhatian akan isu-isu tersebut pun pada umumnya datang dari negara-negara maju yang mulai  merasakan  dampak  negatif  dari  masifnya  proses  industrialisasi  di  negara-negara  mereka. Oleh karena itu, Multilateral Environmental Agreements (MEAs) yang dihasilkan pada periode ini juga sebagian besar merupakan hasil inisiasi negara-negara maju yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan polusi industri dan konservasi alam lintas batas diantara mereka sendiri.
Namun,  seiring  dengan  meningkatnya  bukti  ilmiah  tentang  kehadiran  perubahan  iklim, diplomasi  lingkungan  juga  dipaksa  untuk  berubah.  Bahaya  global  yang  ditimbulkan  oleh perubahan  iklim  menjadi  alarm  pembangun  bagi  negara-negara  di  dunia  bahwa  kerja  sama lingkungan yang lebih komprehensif menjadi suatu keniscayaan. Semua pihak baik negara maju maupun berkembang, negara kuat  atau lemah, negara banyak atau sedikit penduduk harus turut berkontribusi  dalam  menghadapi  masalah  “keplanetan”  bersama  ini.  Sekiranya  terdapat  lima elemen  utama  yang  menggambarkan  diplomasi  lingkungan  yakni  1)  Subjek  permasalahan (perubahan  iklim)  lebih  bersifat  jangka  panjang,  2)  Pentingnya  peran  ilmu  pengetahuan  dan ilmuwan, 3) Kompleksitas negosiasi yang melibatkan banyak pihak, 4) Keterlibatan isu kesetaraan dan 5) Menggunakan pendekatan diplomatis yang kreatif dan non-konvensional (Benedick, 1998).
Terlepas dari meningkatnya skala diplomasi yang tercermin dari semakin banyaknya MEAs, diplomasi  lingkungan  masih  terjerat  dalam  problema  kepatuhan  ( compliance ).  Secara  teoretis, kepatuhan dalam perjanjian internasional dapat dipromosikan baik melalui insentif positif (wortel) seperti bantuan pendanaan maupun insentif negatif (tongkat) seperti sanksi dan embargo (Kolari, 2002). MEAs menjadi bermasalah karena pada umumnya tidak memiliki wortel yang cukup lezat
dan tongkat yang cukup keras untuk mendorong kepatuhan negara-negara. Hal ini terjadi karena sejak perumusannya, MEAs didesain sangat fleksibel guna disepakati oleh seluruh kalangan.
Salah satu cara guna meningkatkan masalah kepatuhan dalam diplomasi lingkungan adalah melalui issue-linkages.  Issue-linkages di  sini  dipahami  sebagai  fungsi  dimana  diplomasi lingkungan yang lebih lemah dapat meminjam kekuatan enforcement yang dimiliki oleh bentuk diplomasi lain yang lebih kuat seperti ekonomi (Jinnah, 2011). Diplomasi ekonomi perdagangan seperti  dalam  bentuk Free  Trade  Agreements ( FTAs)  yang  bersifat  lebih  kuat  karena  memiliki aspek  legalisasi  (kewajiban,  ketepatan,  dan  delegasi)  yang  komprehensif  dan  keras  (Condon, 2015). Issue-linkages dilakukan dengan cara memasukkan norma perlindungan lingkungan atau bahkan kepatuhan sebuah MEAs sebagai salah satu klausul di dalam FTAs.
Konsepsi  diplomasi  lingkungan  di  sini  dipahami  sebagai  adanya  rasionalisasi  tambahan berupa  kepentingan  untuk  menjaga  keberlangsungan  tata  kelola  lingkungan.  Uni  Eropa memasukkan klausul kepatuhan Paris Agreement ke dalam prasayarat FTAs-nya (termasuk EU- JEPA)  sebagai  cara  untuk  meningkatkan  kepatuhan  rezim  lingkungan  melalui  kekuatan enforcement yang  ditawarkan  oleh  FTAs  tersebut.  Sebagai  salah  satu  aktor  terdepan  dalam diplomasi  lingkungan  Uni  Eropa  memandang  bahwa  efektivitas Paris  Agreement juga  menjadi salah satu kepentingan luar negerinya. Kepentingan ini dipandang semakin urgen tatkala keluarnya AS  dari  rezim Paris  Agreement yang  menghadirkan  ancaman  besar  terhadap  keberlangsungan rezim perubahan iklim tersebut.

## Metode
Guna menjelaskan fenomena dimasukkannya klausul Paris Agreement oleh Uni Eropa dalam EU- JEPA,  maka  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  ini  menekankan  pada pengumpulan  dan  telaah  data  nonnumerik  dari  suatu  fenomena  untuk  mencari  tahu  penjabaran dibaliknya. Penggunaan metode ini mensyaratkan adanya pengumpulan data-data kualitatif baik berupa data primer maupun data sekunder. Sebagian dari data-data penelitian ini bersumber dari data  primer  yang  berasal  dari  dokumen-dokumen  pemerintahan  dan  organisasi  internasional. Namun,  mayoritas  dari  data  yang  digunakan  sebagai  penunjang  penelitian  ini  berasal  dari  data sekunder yakni berbagai bentuk literatur seperti buku, jurnal, kumpulan artikel ilmiah, dan berita. Berbagai bentuk literatur ini didapat melalui internet dan perpustakaan.
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L

## Kesepakatan EU-JEPA dan Klausul Paris Agremeent
Sejatinya  Uni  Eropa  telah  memasukkan  isu  lingkungan  dalam  semua  kesepakatan  dagang “generasi baru” yang dinegosiasikan setelah tahun 2006 (Bhardwaj, 2019). Kesepakatan dagang Uni Eropa yang pertama kali mengikutsertakan isu lingkungan dalam bab TSD telah diadopsi pada tahun 2011 dalam kerangka EU-South Korea Free Trade Agreement (Simon, 2017). Namun, arah kebijakan  perdagangan  Uni  Eropa  yang  turut  mengikutsertakan  klausul Paris  Agreement baru terimplementasikan pertama kali dalam EU-Japan Economic Partnership Agreemen t (EU-JEPA) yang disepakati oleh kedua belah pihak pada 17 Juli 2018 dan berlaku sejak 1 Februari 2019.
Di  dalam  laman  Komisi  Eropa  disebutkan  salah  satu  tujuan  utama  dari  kesepakatan  ini adalah “ Helps us (European Union) shape global trade rules in line with our high standards and shared  values ”  (European  Commission,  2019a).  Standar  dan  nilai  di  sini  dapat  diartikan menyangkut  dengan  standar  dan  nilai  lingkungan  Uni  Eropa  yang  berdasar  pada  upaya pembangunan  berkelanjutan  dan  penanggulangan  perubahan  iklim.  Klausul  kepatuhan Paris Agreement termaktub dalam bab TSD Pasal 16.4 yang berbunyi:
“ The Parties recognise the importance of achieving the ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change, done at New York on 9 May 1992 (hereinafter referred to as “UNFCCC”), in order to address the urgent threat of climate change,  and  the  role  of  trade  to  that  end.  The  Parties  reaffirm  their  commitments  to effectively  implement  the  UNFCCC  and  the  Paris  Agreement,  done  at  Paris  on  12 December 2015 by the Conference of the Parties to the UNFCCC at its 21st session. The Parties shall cooperate to promote the positive contribution of trade to the transition to low greenhouse gas emissions and climate-resilient development. The Parties commit to working  together  to  take  actions  to  address  climate  change  towards  achieving  the ultimate objective of the UNFCCC and the purpose of the Paris Agreement .” (Agreement Between the European Union and Japan for an Economic Partnership (English Version), 2018)
Selain  fokus  pada  perubahan  iklim  (klausul Paris  Agreement )  secara  khusus,  EU-JEPA juga  membahas  tata  kelola  lingkungan  dan  perdagangan  dalam  konsep  pembangunan berkelanjutan.  Upaya  pembangunan  berkelanjutan  diatur  secara  spesifik  dalam  bab  16  tentang TSD dan turut dimasukkan dalam bab-bab lain seperti bab Technical Barriers to Trade (bab 7) dan bab Good Regulatory Practices and Regulatory Cooperation (bab 18). Dalam bab 2 mengenai Trade in Goods juga disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat menggunakan GATT Article XX on General Exceptions yang membolehkan adanya bentuk trade measures berdasarkan tujuan perlindungan lingkungan domestik. Beberapa komitmen pembangunan berkelanjutan di antara dua
pihak turut mencakup usaha untuk: “(1) Conserving and sustainably managing natural resources, (2) Addressing biodiversity, including combatting illegal trade in wildlife, (3) Sustainable forestry, including  fighting  illegal  logging  and  (4)  Sustainable  fisheries,  including  combatting  illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing” (European Commission, 2017) .
Kesepakatan  asas  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  berdasar  pada  prinsip  partisipasi masyarakat merupakan tindak lanjut dari implementasi klausul pembangunan berkelanjutan. Uni Eropa  akan  membentuk Domestic  Advisory  Group  for  the  EU-Japan  Economic  Partnership Agreement ,  sehingga  masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  proses  implementasi  perjanjian tersebut. Domestic Advisory Group tersebut berisikan anggota yang terdiri dari para serikat buruh, asosiasi  pengusaha,  lembaga  konsumen,  dan  organisasi  lingkungan.  Selain  itu,  untuk  menjaga konsistensi  implementasi  pembangunan  berkelanjutan  EU-JEPA  termasuk  mengenai  klausul kepatuhan Paris  Agreement ,  maka  turut  disusunlah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  bilateral yang tersusun berjenjang dari tahap 1) Konsultasi, 2) Pembentukan panel yang berisikan para ahli independen,  3)  Publikasi  laporan  panel,  dan  4)  Implementasi  hasil  laporan.  Mekanisme penyelesaian  sengketa  ini  turut  mengaplikasikan  prinsip  transparansi  yang  mengakomodasi partisipasi masyarakat (European Commission, 2017).

## Kepentingan Ekonomi: Kompetitivitas Ekonomi dan Kepemimpinan di Tengah Ancaman Race to the Bottom dan Proteksionisme Global
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perspektif institusionalis hadir sebagai jembatan moderasi  antara  dua  kutub  perspektif  pro-kontra  yang  masing-masing  mendukung  argumentasi mereka  secara  ekstrem.  Namun,  patut  ditekankan  di  sini  bahwa  sebenarnya  perspektif institusionalis  secara  umum  mendorong  proses  liberalisasi  perdagangan  dan  menolak  adanya praktik-praktik proteksionisme perdagangan yang destruktif. Hal ini disebabkan menurut mereka keuntungan  ekonomis  secara  umum  dari  praktik  liberalisasi  perdagangan  bersifat  konstruktif terhadap  usaha  perlindungan  lingkungan.  Selain  itu,  mereka  beranggapan  bahwa  kehadiran environmental  measures dalam trade  agreements hanya  dapat  terjadi  karena  adanya  dorongan keuntungan ekonomis yang didapat oleh para pesertanya. Keuntungan ekonomis yang didapat dari trade agreements seperti ini dipandang tidak akan merugikan lingkungan dan mendorong usaha konservasi  dan  perlindungannya.  Motif  ekonomis  seperti  ini  ternyata  turut  berpengaruh  pada perumusan kesepakatan EU-JEPA beserta klausul perubahan iklim di dalamnya.
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
Meskipun  pada  umumnya  perspektif  institusionalis  memandang  bahwa  globalisasi  dan liberalisasi  perdagangan  dunia  membawa benefit bagi  usaha  perlindungan  lingkungan,  ia  turut menyadari  dan  menaruh  perhatian  pada  dampak  negatif  yang  kemungkinan  akan  timbul  ke permukaan.  Salah  satu  perhatian  tersebut  diarahkan  pada  timbulnya  praktik race  to  the  bottom diantara negara-negara. Race to the bottom adalah suatu praktik di mana negara-negara berlomba- lomba mengurangi standar lingkungan domestik mereka untuk mencapai keuntungan kompetitif di  dalam  belantara  liberalisasi  perdagangan  internasional.  Hal  ini  terjadi  karena  rasionalisasi negara-negara tersebut yang memandang bahwa standar lingkungan domestik yang lebih lemah akan berdampak pada (1) Perlindungan ekspor produk domestik di tengah kompetisi internasional dan (2) Ketertarikan MNCs yang semakin besar untuk berinvestasi di industri dalam negeri (Clark, 1995). Keuntungan-keuntungan ini akan menempatkan negara dengan standar lingkungan yang lebih rendah daripada partner dagangnya akan memiliki keuntungan kompetitif terutama dari sisi cost produksi.
Kehadiran praktik ini juga turut diperhatikan oleh negara-negara maju yang memiliki standar lingkungan domestik yang tinggi termasuk juga Uni Eropa. Apabila praktik ini menjalar luas dan menjadi sebuah fenomena global, maka selain menghambat usaha konservasi lingkungan global, hal  ini  juga  dapat  menempatkan  tidak  kompetitifnya  posisi  Uni  Eropa  di  dalam  praktik perdagangan dan investasi internasional. Produk-produk industri domestik Uni Eropa yang high cost akan  dihadapkan  pada  situasi  tidak  menguntungkan  di  dalam  pasar  internasional  apabila bertemu dengan produk industri negara yang tidak memiliki regulasi lingkungan yang ketat dan memiliki cost yang  lebih  rendah.  Kehadiran  kepentingan  ekonomi  ini  turut  berpengaruh  pada dimasukkannya klausul-klausul lingkungan di dalam kesepakatan dagang internasional Uni Eropa termasuk dalam kasus EU-JEPA.
Adanya  “intervensi”  seperti  ini  diharapkan  akan  menstimulasi  praktik race  to  the  top , terkhusus terhadap partner-partner dagang yang ingin meraih benefit dari kerja sama dagang yang lebih komprehensif dengan Uni Eropa. Race to the top adalah praktik di mana negara-negara justru saling bersaing untuk meningkatkan standar lingkungannya untuk meraup keuntungan ekonomis dari proses liberalisasi ekonomi global. Praktik ini sering terjadi apabila negara-negara tersebut memiliki partner dagang yang strategis dengan standar lingkungan domestik yang ketat (Spilker et  al.,  2017).  Adanya  klausul-klausul  lingkungan  dan  perubahan  iklim  dalam  EU-JEPA dicanangkan akan berdampak pada semakin ketatnya regulasi lingkungan domestik di Jepang dan
negara-negara lain yang ingin meraih akses pasar Uni Eropa yang lebih luas. Dengan adanya hal ini, maka Uni Eropa akan meraup keuntungan ekonomis sembari membawa dampak positif bagi usaha perlindungan lingkungan global.
Kehadiran  EU-JEPA  dengan  segala  norma  dan  nilainya  turut  menjadi  tonggak  yang mensinyalkan  keinginan  Uni  Eropa  untuk  “berperan  lebih”  dalam  konstelasi  kepemimpinan ekonomi global. Keinginan ini diambil di tengah kondisi dua raksasa ekonomi dunia – Amerika Serikat dan Cina – yang justru semakin terjerembab dalam jurang perang dagang dan implementasi praktik  proteksionisme.  Realita  seperti  ini  tentu  membayahakan  tatanan  ekonomi  global  yang berasaskan pada prinsip perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi.
Uni Eropa menjadikan kerja sama perdagangan bilateral mereka dengan Jepang (dan juga dengan  negara-negara  lain  seperti  Singapura  dan  Vietnam)  sebagai  bentuk  aliansi  global  yang memproyeksikan pengaruh mereka di luar Eropa. Strategi seperti ini dapat menjadikan Uni Eropa sebagai  “pemimpin  ekonomi  global  alternatif”  di  tengah  proteksionismenya  kebijakan  dagang Amerika  Serikat  dan  kontroversialnya  kebijakan  investasi  BRI  Cina  (Valero,  2019).  Tampuk kepemimpinan  global  ini  juga  menjadi  ajang  proyeksi  nilai  dan  standar  Uni  Eropa  seperti transparansi, free trade , pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, dengan menjadi aktor yang semakin berpengaruh dalam percaturan ekonomi dunia, maka Uni Eropa juga akan semakin mendapatkan keuntungan ekonomis sembari terus mengekspor nilai dan norma domestik mereka ke seluruh dunia termasuk berkaitan dengan isu perubahan iklim.

## Kepentingan  Politik  Lingkungan  Domestik:  Proyeksi  Internasional  Tatanan  Lingkungan Regional Uni Eropa
Kebijakan  luar  negeri  sebuah  negara  turut  dipengaruhi  oleh  keberadaan  kepentingan  politik domestik dalam sebuah teori dan praktiknya. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan Uni Eropa yang  memasukkan  klausul  perubahan  iklim  juga  dapat  dipandang  sebagai  cerminan  dari  arah politik domestik yang terangkum dalam tata kelola lingkungan Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa “hanya” merupakan kelompok dari beberapa negara berdaulat (alih-alih negara berdaulat), namun berkat sistem tata kelola organisasi regionalnya Uni Eropa dapat dipandang sebagai sebuah unitary actor .  Peran unitary  actor Uni  Eropa  pun  khususnya  sangat  kentara  terlihat  dalam  politik
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
lingkungan global dimana negara-negara Eropa menaruh wewenang diplomatiknya di atas pundak Uni Eropa.
Awalnya,  gagasan  utama  berdirinya  Masyarakat  Eropa  (institusi  pendahulu  Uni  Eropa) berpusat  pada  proses  integrasi  politik  dan  ekonomi  serta  harmonisasi  hukum-hukum  domestik diantara  negara-negara  Eropa.  Saat  itu,  perumusan  kebijakan  lingkungan  secara  spesifik  masih belum menjadi diskursus utama para pengambil kebijakan Eropa. Baru pada tahun 1972 Uni Eropa mulai serius memperhatikan isu lingkungan dengan diadopsinya Paris Declaration di mana para kepala  negara  Eropa  mendeklarasikan  perlunya  kehadiran  kebijakan  lingkungan  yang  berjalan beriringan  dengan  proses  ekspansi  ekonomi  Eropa,  serta  menyerukan  dirumuskannya  program aksi  ( action  programme )  di  bidang  lingkungan.  Setelah  deklarasi  tersebut,  maka Action Programme for the Environment yang pertama kali pun dirumuskan setahun setelahnya. Beberapa faktor  utama  di  balik turning  point ini  diantaranya  adalah  terjadinya  berbagai  bencana  alam  di Eropa, yang turut menaikkan ekspektasi publik (tercermin dalam dibentuknya posisi kementerian lingkungan di negara-negara Eropa) dan semakin meningkatnya kesadaran internasional akan isu lingkungan  (tercermin  dalam  diadakannya  konferensi  Stockholm  tentang  Lingkungan  Manusia pada tahun 1972).
Meskipun formulasi kebijakan lingkungan Uni Eropa telah dimulai sejak Paris Declaration , namun baru pada tahun 1987 isu lingkungan memiliki dasar hukum ( legal basis ) dalam sebuah traktat Eropa. The Single European Act pada tahun 1987 memperkenalkan “Environment Title” (Title  VII)  yang  memberikan  dasar  hukum  pertama  bagi  implementasi  sebuah common environment  policy yang  bertujuan  untuk  menjaga  kualitas  lingkungan,  melindungi  kesehatan manusia,  dan  memastikan  penggunaan  sumber  daya  alam  secara  rasional.  Traktat-traktat  Uni Eropa setelahnya seperti Treaty on European Union (1992) dan Treaty of Amsterdam (1997) turut semakin memperkuat dasar hukum penyertaan isu lingkungan ke dalam kerangka kebijakan Uni Eropa. Disahkannya Treaty on the Functioning of the European Union/Treaty of Lisbon (2007) semakin membuat cakupan kebijakan lingkungan Uni Eropa semakin luas dengan dimasukkannya tujuan “memerangi perubahan iklim” menjadi salah satu tujuan khusus Uni Eropa seperti halnya dimasukkannya konteks pembangunan berkelanjutan dalam perumusan pola hubungan Uni Eropa dengan negara lain (European Parliament, 2019).
Saat ini, kebijakan lingkungan Uni Eropa telah sangat luas mencakup berbagai bidang dan isu, mulai dari yang dasar seperti kualitas air dan udara, pengaturan limbah, pengurangan pestisida
dan  konservasi  alam,  hingga  yang  cukup  kompleks  seperti  regulasi  produk  rekayasa  genetika, perencanaan tata kota yang berkelanjutan dan pemanasan global. Guna mengatasi isu-isu tersebut kebijakan lingkungan Uni Eropa didasarkan pada prinsip-prinsip, beberapa di antaranya bersifat cukup  umum  ( polluter  pays,  rectifying  pollution  at  source ),  sementara  prinsip  lainnya  bersifat lebih  spesifik  yang  turut  mencerminkan  besarnya  ambisi  Uni  Eropa  ( precaution,  sustainable development )  (Mathis,  2016).  Selain  itu,  kebijakan  lingkungan  Uni  Eropa  juga  ditunjang  oleh prinsip umum Uni Eropa yang mengarahkan proses integrasi permasalahan lingkungan ke dalam berbagai  bidang  kebijakan  Uni  Eropa.  Maka  bukan  menjadi  suatu  keheranan  apabila  kebijakan Uni  Eropa  di  luar  bidang  lingkungan  (seperti  kebijakan  energi)  juga  mengikutsertakan permasalahan lingkungan di dalamnya.
Berkaitan dengan tata kelola lingkungan Uni Eropa, menurut Clapp (2014), Uni Eropa secara luas dipandang sebagai sebuah contoh suksesnya sebuah organisasi regional dalam memadukan antara proyek harmonisasi regulasi regional di bidang lingkungan dengan proses integrasi ekonomi kawasan.  Isu  lingkungan dipandang merupakan sebuah kesatuan tak terpisahkan dari kebijakan perdagangan  dan  ekonomi  Uni  Eropa.  Di  samping  usaha  integrasi,  kebijakan  lingkungan  Uni Eropa juga berpusat pada partisipasi mereka di dalam kerja sama lingkungan internasional. Uni Eropa telah menjadi party di dalam berbagai kesepakatan lingkungan internasional dan turut aktif berkontribusi  terhadap  tercapainya  kesepakatan  tentang  strategi  global  termasuk Paris Agreement on Climate Change pada tahun 2015.
Pola kebijakan ketat Uni Eropa mengenai lingkungan ini berakibat pada diturutsertakannya pula  isu-isu  lingkungan (termasuk  perubahan  iklim)  ke  dalam  kesepakatan-kesepakatan  dagang termasuk  dalam  kasus  EU-JEPA.  Hal  ini  terjadi  karena  secara  rasional  negara-negara  yang memiliki regulasi lingkungan domestik yang ketat pada umumnya tidak merasakan beban yang berat saat menyebarkan standar-standar mereka secara global. Beberapa penelitian terakhir juga turut  memperkuat  argumen  ini  dimana  dijelaskan  bahwa  komitmen  Uni  Eropa  dan  Amerika Serikat  untuk  menyertakan  klausul  lingkungan  ke  dalam  kesepakatan  dagang  masing-masing ternyata turut dipengaruhi oleh keinginan untuk menyebarkan norma-norma lingkungan domestik mereka secara internasional (Morin et al., 2018).
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L

## Kepentingan  Diplomasi  Lingkungan:  Memperkuat  Efektivitas  dan  Eksistensi  Rezim Perubahan Iklim Paris Agreement
Perspektif  institusionalis  telah  memberikan  analisis  tentang  bagaimana  sebenarnya  bentuk hubungan antara perdagangan dan lingkungan. Perspektif ini memandang bahwa hubungan politik diantara keduanya dapat bersifat positif dimana kerja sama perdagangan dapat menjadi platform konkret  bagi  terciptanya  usaha  penanggulangan  masalah  lingkungan,  termasuk  isu  perubahan iklim  pada  saat  rezim  lingkungan  global  menghadapi  tantangan  terhadap  legitimasi  dan efektivitasnya. Hal ini dikarenakan kerja sama perdagangan sering kali memberikan insentif yang bernilai  seperti  akses  pasar  dan  bebas  bea  dibandingkan  dengan  MEAs  yang  sering  kali memberikan burden cost dan keuntungan lingkungan yang tidak jelas terlihat. Selain itu, kehadiran klausul-klausul lingkungan di dalam kerja sama perdagangan juga dapat membantu implementasi norma-norma tersebut di saat banyak kehadiran MEAs yang lemah dan cenderung unenforceable (Coyler,  2004).  Oleh  karena  itu,  perspektif  institusionalis  memberikan framework  prognostic berupa dimasukkannya klausul environmental measures di dalam trade agreements . Argumentasi seperti  ini  dapat  dilihat  turut  mendasari  dimasukkannya  klausul Paris  Agreement di  dalam kesepakatan  EU-JEPA.  Meskipun  demikian,  perspektif  institusionalis  masih  menekankan pentingnya  keberadaan  tata  kelola  internasional  sebagai  ujung  tombak  dalam  menghadapi kemungkinan dampak negatif dari liberalisasi perdagangan dunia saat ini (Vogler, 2014).
Selain mendapatkan pengaruh dari arah politik kawasan yang fokus terhadap permasalahan lingkungan,  kebijakan  internasional  Uni  Eropa  juga  dipengaruhi  oleh  keberadaan  rezim lingkungan internasional. Di samping menjadi motor penunjang tata kelola lingkungan regional, rezim  lingkungan  internasional  juga  turut  menjadi  salah  satu  lahan  kepemimpinan  diplomatik global Uni Eropa. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan Uni Eropa yang memasukkan klausul perubahan iklim juga dapat dirasionalisasikan sebagai representasi usaha Uni Eropa sebagai salah satu  pemimpin rezim lingkungan global untuk “berbuat  lebih” dalam usaha untuk menerapkan Paris Agreement sembari menjaga komitmen global terhadap kesepakatan tersebut.
Paris Agreement merupakan kesepakatan internasional di bawah UNFCC yang tercapai saat diadakannya COP 21 di Paris pada tahun 2015. Salah satu fitur utama dari kesepakatan ini adalah kewajiban  bagi  semua party untuk  masing-masing  menentukan nationally  determined contributions (NDCs) mereka dan untuk selalu meningkatkan upaya dan target mereka setiap lima tahun sekali. Paris Agreement juga mensyaratkan adanya laporan secara teratur dari semua party
tentang  emisi  dan  tentang  upaya  implementasi  NDCs  mereka  (United  Nations  Framework Convention on Climate Change, 2019).
Semenjak  proses  negosiasi Paris  Agreement ,  Uni  Eropa  telah  berkontribusi  dalam membangun koalisi yang luas antara negara maju dengan negara berkembang demi tercapainya sebuah  kesepakatan  internasional.  Strategi bridge-building Uni  Eropa  dalam  kesepakatan lingkungan internasional adalah menobatkan peranan Uni Eropa sebagai “ leaditor ” atau “ leader- cum-mediator ”  (Bäckstrand  &  Elgström,  2013).  Selain  berperan  dalam  proses  negosiasi,  Uni Eropa  juga  menunjukkan  kesungguhan  komitmen  mereka  dalam  berpartisipasi  di  dalam Paris Agreement . Uni Eropa secara formal meratifikasinya pada tanggal 5 Oktober 2016 yang dengan sendirinya  menjadikan Paris  Agreement berlaku  ( entry  into  force )  pada  4  November  2016. Berdasarkan kerangka Paris Agreement Uni Eropa menetapkan target NDCs mereka yakni untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 setidaknya 40% lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 1990. Semua produk legislasi  yang berkaitan dengan implementasi target ini telah diadopsi oleh Uni Eropa pada akhir tahun 2018 (European Commission, 2019b).
Eksistensi Paris  Agreement yang  baru  seumur  jagung  langsung  terancam  tatkala  pada tanggal  1  Juni  2017  Presiden  Amerika  Serikat  Donald  Trump  mengumumkan  bahwa pemerintahannya akan keluar dari Paris Agreement . Pengumuman ini merupakan bentuk realisasi janji  kampanye  Presiden  Trump  sebelumnya  di  mana  ia  berjanji  akan  mengeluarkan  Amerika Serikat  dari Paris  Agreement .  Presiden  Trump  memandang  bahwa  substansi Paris  Agreement bersifat  tidak  adil  terhadap  Amerika  Serikat  dan  akan  menempatkan  secara  permanen  ekonomi negara  tersebut  dalam  posisi  tidak  menguntungkan  (Chakraborty,  2017).  Keputusan  Presiden Trump  ini  lantas  disambut  oleh  reaksi  negatif  internasional  yang  menyesalkan  dan  mengkritik keluarnya Amerika Serikat dalam tata kelola perubahan iklim internasional termasuk Uni Eropa. Selain  menghambat  pencapaian  target  global  yang  dicanangkan  dalam Paris  Agreement (dikarenakan posisi Amerika Serikat sebagai negara polluter terbesar kedua di dunia), keluarnya Amerika Serikat juga dikhawatirkan akan memunculkan kemunduran komitmen nasional negara- negara lain terhadap ambisi Paris Agreement (Herz, 2018).
Mundurnya  Amerika  Serikat  dari Paris  Agreement lantas  disikapi  dengan  aktif  oleh  Uni Eropa. Uni Eropa lantas langsung mencari aliansi dengan China untuk mengambil peran sebagai pemimpin dunia dalam  usaha mengatasi  perubahan iklim. Komisioner  Iklim Uni Eropa Miguel Arias  Cañete  menyatakan  bahwa  “ The  EU  and  China  are  joining  forces  to  forge  ahead  on  the
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
implementation  of  the  Paris  Agreement  and  accelerate  the  global  transition  to  clean  energy ” (Boffey & Neslen, 2017). Komitmen bersama ini disikapi sebagai salah satu respons reaktif Uni Eropa untuk “menyelamatkan” Paris Agreement dibalik bayang-bayang usaha penggembosannya oleh Amerika Serikat.
Perkembangan  diskursus  perubahan  iklim  di  level  internasional  yang  terancam  oleh mundurnya Amerika Serikat, turut berdampak pada perubahan fokus kebijakan dagang Uni Eropa. Selain  dipengaruhi  oleh  tata  kelola  lingkungan  regional,  Uni  Eropa  mulai  memandang  urgensi kehadiran  klausul  perubahan  iklim  dalam  kesepakatan  dagang  internasional  sebagai  salah  satu jalan unilateral untuk menyelamatkan Paris Agreement . Concern akan hal ini mulai terlihat dari arah  evaluasi  internal  Uni  Eropa  yang  dimotori  oleh  otoritas  Perancis  yang  menilai  bahwa kesepakatan  dagang  Uni  Eropa  dengan  Kanada,  yakni Comprehensive  Economic  and  Trade Agreement ,  tidak  sesuai  dengan  usaha  untuk  mengatasi  perubahan  iklim.  Berbekal  evaluasi  ini Perancis mendorong “ Compliance with the Paris Agreement among the essential element clauses of  the  political  dialogue  and  cooperation  agreements  that  are  decided  along  with  trade agreements ” (Dupré & Leré, 2018).
Pandangan  Perancis  ini  disikapi  secara  positif  oleh  Uni  Eropa  di  mana  Komisioner Perdagangan  Uni  Eropa  Cecilia  Malmström  menyatakan  bahwa  referensi Paris  Agreement merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam kesepakatan dagang Uni Eropa hari ini (Stone, 2018). Perancis melalui pejabatnya, Jean-Baptiste Lemoyne turut menyerukan “ No Paris Agreement, no trade agreement.  The US knows  what to  expect” sebagai  reaksi  atas pendirian negatif Amerika Serikat  terhadap  upaya  global  dalam  mengatasi  perubahan  iklim  (Dupré  &  Leré,  2018).  Arah kebijakan  kerja  sama  perdagangan  internasional  inilah  yang  akhirnya  dapat  diimplementasikan pertama kali dalam bentuk kehadiran klausul Paris Agreement di dalam kesepakatan dagang EU- JEPA.

## Simpulan
Uni Eropa memiliki arah kebijakan perdagangan internasional baru tatkala mereka mensyaratkan klausul  kepatuhan Paris  Agreement sebagai  salah  satu  prasyarat  bagi  negara  lain  yang  ingin mengadakan perjanjian dagang bilateral mereka. Implementasi awal dari kebijakan ini terwujud dalam  disepakatinya  kesepakatan  EU-JEPA  antara  Uni  Eropa  dan  Jepang.  Kesepakatan  ini
memuat klausul kepatuhan Paris Agreement dan pengambilan langkah konkret dalam memerangi pemanasan global.
Berdasarkan  analisis  yang  diajukan  oleh  perspektif  institusionalis  maka  dapat  ditarik proposisi bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut didasari oleh adanya potensi untuk meraup dampak berimbang yang bernilai positif baik dalam usaha pengembangan kesejahteraan ekonomi maupun perlindungan lingkungan. Rasionalisasi ini terepresentasi dalam bentuk kepentingan ekonomis dan kepentingan  politik  lingkungan  domestik.  Kepentingan  ekonomis  di  sini  berupa  peningkatan kompetitivitas domestik dan proyeksi kepemimpinan global alternatif. Adapun kepentingan politik lingkungan  domestik  di  sini  berupa  terealisasikannya  norma  dan  prinsip  kebijakan  lingkungan regional Uni Eropa di tingkat internasional.
Namun di samping itu, kebijakan Uni Eropa tersebut juga memiliki rasionalisasi tambahan berupa  kepentingan  untuk  menjaga  keberlangsungan  tata  kelola  lingkungan.  Uni  Eropa memasukkan  klausul  kepatuhan Paris  Agreement ke  dalam  prasyarat  FTA-nya  (termasuk  EU- JEPA)  sebagai  cara  untuk  meningkatkan  kepatuhan  rezim  lingkungan  melalui  kekuatan enforcement yang  ditawarkan  oleh  FTA  tersebut.  Hal  ini  ternyata  turut  disebabkan  oleh  realita keluarnya  AS  dari  rezim Paris  Agreement yang  menghadirkan  ancaman  besar  terhadap keberlangsungan rezim perubahan iklim tersebut.

## Daftar Pustaka
Agreement  Between  the  European  Union  and  Japan  for  an  Economic  Partnership  (English Version) . (2018). Diambil dari
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf
Bäckstrand, K., & Elgström, O. (2013). The EU’s role in climate change negotiations: From leader to “leadiator.” Journal of European Public Policy , 20 (10). Becker,  S.  (2019). Leveraging  Trade  Agreements  to  Reduce  Greenhouse  Gas  Emissions  in Accordance  with  the  Paris  Agreement [Claremont  McKenna  College].  Diambil  dari https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3293&context=cmc_theses Benedick,  R.  E.  (1998).  Diplomacy  for  the  Environment. Environmental  Diplomacy ,  3–12. Diambil dari https://www.aicgs.org/site/wp- content/uploads/2011/11/environmentaldiplomacy.pdf
Bhardwaj,  A.  (2019). The  Trade-Environment  Linkage  in  the  EU-Japan  Economic  Partnership Agreement . EU Trade and Investment Policy (EU-TIP). Diambil dari https://more.bham.ac.uk/eutip/the-trade-environment-linkage-in-the-eu-japan-economic- partnership-agreement/
Boffey, D., & Neslen, A. (2017). China and EU strengthen promise to Paris deal with US poised to step away . The Guardian. Diambil dari
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
https://www.theguardian.com/environment/2017/may/31/china-eu-climate-lead-paris- agreement
Chakraborty,  B.  (2017). Paris  Agreement  on  climate  change:  US  withdraws  as  Trump  calls  it “unfair.” Fox  News.  Diambil  dari https://www.foxnews.com/politics/paris-agreement-on- climate-change-us-withdraws-as-trump-calls-it-unfair
Clapp,  J.  (2014).  International  Political  Economy  and  the  Environment.  In  M.  Betsill,  K. Hochstetler, & D. Stevis (Ed.), Advances in International Environmental Politics (2 ed., hal. 107–136). Palgrave Macmillan.
Clapp, J., & Dauvergne, P. (2005). Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment . MIT Press.
Clark,  G.  L.  (1995).  Global  Competition  and  Environmental  Regulation:  Is  the  ‘Race  to  the Bottom’ Inevitable? In R. Eckersley (Ed.), Markets, the State and the Environment (hal. 229– 257). Palgrave.
Condon, M. (2015). The Integration of Environmental Law into International Investment Treaties and Trade Agreements: Negotiation Process and the Legalization of Commitments. Virginia Environmental Law Journal , 33 (1), 102–152. Coyler,  D.  (2004). Environmental  Provisions  in  Trade  Agreements .  Diambil  dari https://core.ac.uk/download/pdf/7055451.pdf
Dupré, M., & Leré, S. (2018). Trade and climate: How the EU can protect the Paris Agreement . Euractiv. Diambil dari https://www.euractiv.com/section/climate-
environment/opinion/trade-and-climate-how-the-eu-can-protect-the-paris-agreement/
European  Commission.  (2017). An  Introduction  to  the  EU-Japan  Economic  Partnership Agreement:
Sustainable development . Diambil dari
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155721.pdf
European Commission. (2019a). In Focus: EU-Japan Economic Partnership Agreement . Diambil dari https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/ European  Commission.  (2019b). Paris  Agreement .  EU  Climate  Action.  Diambil  dari https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en#tab-0-0
European  Parliament.  (2019). Environment  Policy:  General  Principles  and  Basic  Framework . Diambil  dari https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/71/environment-policy- general-principles-and-basic-framework
Foramitti, M. C. (2019). Is The Future of EU Trade Green?: Trade and Sustainable Development Chapters in the EU’s Free Trade Agreements in Asia [University of Gothenburg]. Diambil dari https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/61788/1/gupea_2077_61788_1.pdf Herz, S. (2018). Climate action should be a condition for future EU trade deals . Euractiv. Diambil dari https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/climate-action-should- be-a-condition-for-future-eu-trade-deals/
Jinnah,  S.  (2011).  Strategic  Linkages:  The  Evolving  Role  of  Trade  Agreements  in  Global Environmental Governance. Journal of Environment & Development , 20 (2), 191–215. Kolari,  T.  (2002). Promoting  Compliance  with  International  Environmental  Agreements  –  An Interdisciplinary  Approach  with  Special  Focus  on  Sanctions [University  of  Joensuu]. Diambil dari https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/C08-0029-Kolari- Promoting.pdf
Mathis, C.-F. (2016). European environmental policy . Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe  (EHNE).  Diambil  dari https://ehne.fr/en/article/political-epistemology/european- model-defined-public-policies/european-environmental-policy
Milewicz, K., Hollway, J., Peacock, C., & Snidal, D. (2018). Beyond Trade: The Expanding Scope of the Nontrade Agenda in Trade Agreements. Journal of Conflict Resolution . Moltke,  K.  von.  (2002). Trade  and  the  Environment:  The  linkages  and  the  politics . https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/canberra.pdf
Morin, J. F., Dür, A., & Lechner, L. (2018). Mapping the Trade and Environment Nexus: Insights from a New Data Set. Global Environmental Politics , 18 (1), 122–139.
Morin, J. F., & Jinnah, S. (2018). The Untapped Potential of Preferential Trade Agreements for Climate Governance. Environmental Politics .
Nakanishi,  Y.  (2020).  Climate  Change  and  Environmental  Issues  in  the  Economic  Partnership Agreement and the Strategic Partnership Agreement between the European Union and Japan. Hitotsubashi Journal of Law and Politics , 48 , 9–21.
Olper,  A.  (2016).  The  political  economy  of  trade-related  regulatory  policy:  Environment  and global value chain. Bio-based and Applied Economics , 5 (3), 287–324. Pisupati, B. (2015). South-South Cooperation and Environmental Diplomacy: Options for India (No.  2).  Diambil  dari http://fledgein.org/wp-content/uploads/2017/11/Environmental- Diplomacy.pdf
Simon,  F.  (2017). Calls  grow  for  ‘green  clause’  in  EU  trade  deals .  Euractiv.  Diambil  dari https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/calls-grow-for-green-clause- in-eu-trade-deals/
Spilker,  G.,  Koubi,  V.,  &  Bernauer,  T.  (2017).  International  Political  Economy  and  the Environment.  In Oxford  Research  Encyclopedia  Politics .  Oxford  University  Press  USA. Diambil dari https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.172
Stevis,  D.  (2014).  The  Trajectory  of  International  Environmental  Politics.  In  M.  Betsill,  K. Hochstetler, & D. Stevis (Ed.), Advances in International Environmental Politics (2 ed., hal. 13–44). Palgrave Macmillan.
Stone, J. (2018). EU to  refuse to sign trade deals with countries that don’t ratify Paris climate change accord . The Independent. Diambil dari
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-trade-deal-paris-climate-change- accord-agreement-cecilia-malmstr-m-a8206806.html
United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change.  (2019). The  Paris  Agreement . Diambil dari https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris- agreement
Valero,  J.  (2019). EU  and  Japan  join  forces  to  counter  US  and  Chinese  initiatives .  Euractiv. Diambil  dari https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/eu-and-japan-join-forces-to- counter-us-and-chinese-initiatives/
Vogler,  J.  (2014).  Environmental  Issues.  In  J.  Baylis,  S.  Smith,  &  P.  Owens  (Ed.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (6 ed., hal. 341– 356). Oxford University Press.
Werksman, J., & Buri, I. (2019). European Union Trade and Climate Change Policy: Pursuing a “Cooperative  Approach”  to  Promoting  the  Implementation  of  the  Paris  Agreement .  Yale Center for Environmental Law & Policy. Diambil dari
https://envirocenter.yale.edu/sites/default/files/files/CoolHeads_Werksman(1).pdf World Bank. (2019a). Exports of goods and services (current US$) - World . World Bank Open Data.
Diambil
dari
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?year_high_desc=true&locations=1 W
Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L. Tobing Fachri Pramuja dan Fredy Buhama L
World  Bank.  (2019b). GDP  (current  US$)  -  World .  World  Bank  Open  Data.  Diambil  dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_high_desc=true&locations= 1W
World  Bank.  (2019c). Trade  (%  of  GDP)  -  World .  World  Bank  Open  Data.  Diambil  dari https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=1W