e-ISSN  : 2599-1426

## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK

## ( TAX AMNESTY ) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SINGARAJA
Putu Gede Septia W idana 1 , Lulup Endah Tripalupi 2 , Iyus Akhmad Haris 3
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: widianaseptia@gmail.com 1 , endah.tripalupi@undiksha.ac.id 2 , iyusharis55@gmail.com 3

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  program  dan  tingkat keberhasilan  pelaksanaan  program  pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  di  KPP Pratama  Singaraja.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif dengan rancangan deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi,  kemudian  di  analisis  menggunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan,  pertama  prosedur  pelaksanaan tax  amnesty pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Singaraja  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang No.11  Tahun  2016,  kendala  dari  fiskus  yaitu  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak sedangkan kendala dari wajib pajak yaitu kurangnya sosialisasi program tax amnesty dan  kedua  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan tax  amnesty yang  diukur  dengan  rasio efektivitas  penerimaan  pajak  saat  diterapkannya Tax  Amnesty pada  KPP  Pratama Singaraja  selama  tiga  periode  (Tahun  2016-2017)  dinyatakan  kurang  efektif  atau kurang berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Kata kunci: analisis, pelaksanaan, tax amnesty

## Abstract
The purpose of this study is to investigate the implementation of the program and the success    rate    of    tax    amnesty    program    implementation    (tax    amnesty)    on    STO Singaraja.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  descriptive  design.  Data  were collected  by  interview  and  documentation  study,  then  analyzed  using  descriptive analysis.  The  results  of  the  study  showed,  first  the  procedure  of  tax  amnesty  in  the KPP Pratama Singaraja office is in accordance with the prevailing regulations, namely law  No.  11  of  2016,  the  problem  of  the  poatnika  of  low  taxpayer  awareness  and Problem of taxpayer i.e. lack of socialization of tax amnesty program and second The success rate  of  the  tax  amnesty  that  is  measured  by  the ratio  of the  effectiveness  of taxes received by  the tax Amnesty at KPP Pratama Singaraja for three  periods (year 2016-2017) is considered less effective or less successful in Increase tax acceptance.
Keyword: analysis, implementation, tax amnesty

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara berkembang yang sedang menggenjot kegiatan pembangunan nasional.  Pembangunan  nasional  adalah pembangunan  yang  berlangsung  secara
terus  menerus  dan  berkesinambungan serta  merata  di  seluruh  tanah  air  yang bertujuan  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  untuk  mensejahterahkan rakyat  Indonesia  secara  adil  dan  merata. Agar    tujuan    tersebut    tercapai    maka
dibutuhkan  sumber  penerimaan  negara yang  sangat  besar  untuk  membiayai kelangsungan pembangunan tersebut.
Sumber  penerimaan  negara  itu  terdiri  dari pajak,   retribusi,   sumbangan,   bea   dan cukai,    iuran   dan   penerimaan   negara bukan pajak,  dan  penerimaan-penerimaan lainnya. Adapun  sumber  penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak.
Pajak          merupakan          sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan  negara  yang  berasal  dari sektor  perpajakan  hampir  mencapai  80% dari  total  penerimaan negara. Hal  ini  yang kemudian  membuat  pajak  menjadi  salah satu  sumber  penerimaan  negara  yang sangat  penting  bagi  pelaksanaan  dan peningkatan  pembangunan  nasional  yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran
dan kesejahteraan
masyarakat.  Oleh  karena  itu  sangat diharapkan  partisipasi  masyarakat  untuk ikut
berperan aktif memberikan
kontribusinya bagi
peningkatan pendapatan negara karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung   pada   kontribusi   dari   wajib pajak    tersebut    (Supramono    dan Damayanti, 2010).
Berkaitan  dengan  penerimaan  pajak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan  kecenderungan  penurunan penerimaan pajak. Penurunan penerimaan pajak  diakibatkan  oleh  wajib  pajak  tidak sesuai  melaporkan  harta  yang  dimiliki dalam    Surat   Pemberitahuan    Tahunan Pajak  Penghasilan.  Wajib  pajak  hanya melaporkan  harta  mereka  yang  berada  di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.    Sementara   sebagian   harta yang    dimiliki    wajib    pajak    yang    berada diluar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  belum  dilaporkan  dalam  Surat
Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan.  Hal  ini  berdampak  adanya denda    sebagai    konsekuensi,    hingga sanksi    pidana    yang    mungkin    timbul apabila  dilakukan  pembandingan  dengan harta  yang  telah  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak
Penghasilan  yang  bersangkutan.  Hal  ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan  para  pemilik  harta  merasa ragu    untuk    membawa    kembali    atau
mengalihkan  harta  mereka  dan  untuk menginvestasikan    dalam    kegiatan ekonomi di Indonesia.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak  tersebut,  perlu  diciptakan  sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  dan berkepastian  hukum.  Hal  ini  didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam  negeri  yang  belum  atau  tidak dilaporkan  kepada  otoritas  pajak.  Aktivitas ekonomi  yang  tidak  dilaporkan  tersebut mengusik  rasa  keadilan  bagi  para  wajib pajak  yang  telah  berkontribusi  aktif  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena    pelakunya    tidak    berkontribusi dalam    pembayaran    pajak.    Untuk mencapai  target  penerimaan  dari  sektor perpajakan  dibutuhkan  upaya-upaya  yang nyata,  serta  mengimplementasikan  dalam bentuk kebijakan pemerintah.
Pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  nasional  serta  mengejar target  penerimaan  pajak  yaitu  dengan mengeluarkan  kebijakan  pengampunan pajak  ( tax  amnesty ).  Menurut  Silitonga,
(2008)  salah  satu  cara  inovatif  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  tanpa menambah  beban  pajak  baru  kepada masyarakat,  dunia  usaha  dan  pekerja melalui  program  pengampunan  pajak  ( tax amnesty ). Pengampunan pajak ( tax amnesty ) merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan
penghapusan  pajak terutang dengan membayar  tebusan  dalam  jumlah  tertentu. Tepat  pada  tanggal  1  Juni  2016  Presiden Republik    Indonesia    mengesahkan Undang-Undang Tax   Amnesty No.   11 Tahun  2016 tentang  Pengampunan Pajak. Pelaksanaan  pengampunan  pajak  ( tax Amnesty )  merupakan  upaya  pemerintah untuk  menarik  sebagian  harta  warga negara  Indonesia  yang  selama  ini  ada  di luar  negeri  dan  belum  dilaporkan  dalam Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan.
Dengan adanya pengampunan pajak ( tax amnesty ) diharapkan  mampu  meningkatkan  subjek pajak   dan   objek   pajak.   Subjek   pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan  objek  pajak  dapat  berupa kembalinya  dana-dana  dari  luar  negeri.
e-ISSN  : 2599-1426
Undang-Undang  Republik  Indonesia
No. 11 tahun 2016  tentang  Pengampunan Pajak  ( Tax  Amnesty )  dapat  diikuti  oleh semua   Wajib   Pajak   (WP)   baik   orang pribadi  maupun  badan,  dengan  catatan Wajib  Pajak  (WP)  yang  sedang  dalam proses  penyidikan  dan  telah  di  P –  21 dalam  proses  peradilan  atau  Wajib  Pajak (WP)  yang  sedang  menjalani  hukum  atas pidana  dibidang  perpajakan.  Pemerintah mempunyai harapan besar terhadap suksesnya  program  pengampunan  pajak ( tax    amnesty )    tahun    2016,    dengan program   ini   Wajib   Pajak   (WP)   orang pribadi  maupun  badan  akan  dibebaskan dari segala bentuk sanksi ketika melaporkan  aset  yang  selama  ini  belum pernah dilaporkan
Wajib  Pajak  (WP)  akan  dikenai tebusan
sebesar 2%
apabila menyampaikan  surat  pernyataan  pada bulan  pertama  ampai  akhir  bulan  ketiga (01  Juli-30  September  2016)  baik  harta yang  ada  di  Indonesia  maupun  di  luar Indonesia tetapi akan dialihkan ke Indonesia,  dan  4%  apabila  hartanya  tidak dialihkan  ke  Indonesia.  W ajib  Pajak  (WP) akan  dikenai  3%  apabila  menyampaikan surat  pernyataan      pada  bulan  keempat sampai  akhir  bulan  keenam  (01  Oktober- 31 Desember 2016) baik harta yang ada di Indonesia  maupun  di  luar  indonesia  tetapi akan  di  alihkan  ke  Indonesia,  dan  6% apabila  hartanya  tidak  di  alihkan  ke Indonesia. Wajib  Pajak  (WP)  akan dikenai uang  tebusan  sebesar  5  %  apabila menyampaikan  surat  pernyataan  pada  01 Januari –  31  Maret  2017  baik  harta  yang ada di Indonesia maupun di luar indonesia tetapi  akan  di  alihkan  ke  Indonesia,  dan 10%  apabila  hartanya  tidak  di  alihkan  ke Indonesia   (UU   No.   11   Pengampunan Pajak 2016).
Meskipun  pendapatan  negara    dari sektor  pajak  paling  tinggi  dibandingkan dengan  sumber  lain,  tetapi tax  ratio Indonesia  masih  sangat  rendah  dengan negara  lain. Tax  ratio adalah  alat  ukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan  pajak  dari  masyarakat, semakin  tinggi tax  ratio semakin  efektif kebijakan pengumpulan pajak dapat dijalankan.  Semakin  tinggi  presentase tax ratio, maka semakin tinggi pula kepatuhan
Wajib  Pajak (WP) dalam membayar pajak.
Tax ratio Indonesia 11%
( www.kemenkeu.go.id,  2016 )  angka  ini masih    sangat    rendah    dibandingkan dengan negara lain.
Di  daerah  Provinsi  Bali  khusunya  di Kabupaten  Buleleng  menerapkan  program Pengampunan  Pajak  ( Tax  Amnesty )  yakni di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Singaraja. Berhasil atau tidaknya penerapan program tax amnesty ini  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum  dan sesudah  adanya tax  amnesty .  Jumlah penerimaan  pajak  sebelum  dilakukan program tax  amnesty ,  target  penerimaan pajak    pada    tahun    2014    sebesar    Rp 267.775.752.000 dan realisasi pajak sebesar  Rp  264.997.643.106.  Pada tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp 295.665.006.000 dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 258.180.722.139. Setelah  pada  tahun  2016  diberlakukan kebijakan tax  amnesty, target  penerimaan pajak  sebesar  Rp  384.889.441.702  dan realisasi   penerimaan   pajak   sebesar   Rp 286.142.679.091.  Pada tahun  2017  target penerimaan        pajak        sebesar        Rp 363.911.417.007 dan realisasi penerimaan pajak  sebesar  Rp  267.622.722.672,  pada tahun  2017  ini  realisasi  penerimaan  pajak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty oleh  KPP  Pratama  Singaraja belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan  pajak.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan   pendapat   (Alm.   James,   2009) yang  menyebutkan  bahwa tax  amnesty berguna  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan  di  masa  yang  akan  datang, mendorong  repatriasi  modal  atau  aset, transisi  menuju  sistem  perpajakan  yang baru.
Berdasarkan pemaparan latar belakang    diatas    maka    tujuan    dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; (1) pelaksanaan    program    pengampunan pajak  ( tax  amnesty )  di  KPP  Pratama Singaraja  dan  (2)  tingkat  keberhasilan pelaksanaan    program    pengampunan pajak  ( tax  amnesty )  di  KPP  Pratama Singaraja.
e-ISSN  : 2599-1426

## METODE PENELITIAN
Penelitian    ini    dilakukan    dengan menggunakan  metode  kualitatif,  dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap fenomena dan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis  berdasarkan  pengamatan  dan pengetahuan  peneliti.  Menurut  Sugiyono, (2015)  pengertian  penelitian  kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek  alamiah  dimana  peneliti  adalah instrumen kunci. Penelitian deskriptif kualitatif  akan  menafsirkan  data  yang berkaitan  dengan  kondisi  yang  terjadi sekarang.
diterapkannya program pengampunan pajak    ( tax    amnesty ) . Analisis    data dilakukan melalui  tiga  tahapan,  antara  lain (1)  reduksi  data;  (2)  penyajian  data;  dan (3)  menarik  kesimpulan,  sejalan  dengan yang Miles, (2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan    Program    Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) yang dilaksanakan di KPP Pratama Singaraja
Kantor   Pelayanan   Pajak   Pratama Singaraja  adalah  lembaga  pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan perpajakan, KPP Pratama Singaraja merupakan  salah  satu  kantor  cabang
Direktorat    Jenderal    Pajak    Departemen Lokasi  pada  penelitian  adalah  KPP Keuangan.   Sejak  tahun  2002  Direktorat Pratama  Sin Singaraja, garaja  Jalan  U Banyuasri, dayana  No  10 Kecamatan Jenderal     Pajak birokrasi        dan melakukan menjadi reformasi instansi
Buleleng  Kabupaten  Buleleng  Bali.  Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif.  Untuk  sumber  data didapat    dari    data  primer    dan    data sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumber  aslinya. Data  tersebut  dapat  diperoleh  secara langsung  dari  informan  pada penelitian  ini dengan   melalui   wawancara   mendalam dan  hasil  observasi.  Data  yang  diperoleh dari  wawancara  tersebut  yaitu  berupa pelaksanaa  program tax  amnesty serta tingkat    keberhasilan      dari    program tersebut. Data sekunder merupakan pelengkap    bagi    data    primer.    Data sekunder  dari  penelitian  ini  adalah  data mengenai  penerimaan  pajak  sebelum  dan sesudah adanya program tax amnesty . Metode   pengumpulan   data   dalam penelitian    ini    adalah    wawancara, observasi,  studi  dokumentasi  dan  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode analisis  deskriptif.  Metode  analisis deskriptif  yaitu  memaparkan  hasil  rasio efektivitas penggunaan program pengampunan  pajak  ( tax  amnesty) dalam peningkatan  penerimaan  pajak  dari  wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.    Analisis    data    deskriptif dilakukan  dengan  membandingka  data realisasi  penerimaan  pajak  dengan  target penerimaan  pajak  sebelum  dan  sesudah
percontohan   reformasi   birokrasi   dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good  governance mengingat kedudukan  DJP  sebagai  instansi  yang sangat strategis.
Pengampunan        pajak        adalah penghapusan  pajak  yang  seharusnya terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan,  dengan  cara  mengungkap harta  dan  membayar  uang  tebusan.  Tata cara  urutan  pelaksanaan  tax  amnesty seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang No. 11  Tahun 2016,  yang telah dirangkum oleh penulis  sebagai  berikut  :  (a)  Langkah pertama,  wajib  pajak  datang  ke  Kantor Pajak  Pratama  (KPP)  dimana  wajib  pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai  pengisian  dan  pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan  dalam  Surat  Pernyataan  (SP); (b)    Langkah    kedua,    wajib    pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan pajak melalui Surat Pernyataan  (SP),  termasuk  membayar uang tebusan dan pelunasan segala utang pajak  seperti  yang  tertera  dalam  lampiran dokumen;  (c)  Langkah  ketiga,  wajib  pajak melampikan  Surat  Pernyataan  (SP)  ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar atau tempat  lain  yang  telah  ditentukan  Menteri Keuangan;   (d)   Langkah   keempat,   wajib
pajak  mendapatkan  tanda  terima  Surat Pernyataan (SP);  dan (e)  Langkah kelima, menteri  atau  pejabat  yang  telah  ditunjuk atas   nama   menteri   akan   menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama 10 hari kerja,   terhitung   sejak   tanggal   diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya. Setelah Surat Keterangan  (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang telah
ditandatangani kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak. Jika dalam 10  hari  kerja  menteri  atau  pejabat  yang
telah  ditunjuk  atas  nama  menteri  belum menerbitkan Surat Keterangan (SK), Surat Pernyataan  (SP)  yang  telah  diberikan dianggap  diterima.  W ajib  pajak  hanya dapat  menyampaikan  Surat  Pernyataan (SP)  sebanyak  3  kali  selama  berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Tugas  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Singaraja  adalah  melaksanakan tugas   pokok   Direktorat   Jendral   Pajak dalam  Penerimaan  Pajak  Negara.      Pada pelaksanaan program tax amnesty , Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja menjalankan  beberapa  prosedur  yaitu sebagai berikut. Tabel 1. Prosedur Pelayanan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) pada KPP Pratama Singaraja Langkah Pelaksana Aktivitas Langkah 1 Petugas Helpdesk Memberikan   penjelasan   dan   informasi tentang    persyaratan    dan    kelengkapan berkas  Surat   Pernyataan  Harta  kepada Langkah 2 Bank Persepsi Wajib Pajak Membayar     uang     tebusan     ke     Bank Persepsi  yang  ditetapkan melalui  e-billing menggunakan kode akun pajak (KAP).
Langkah 2         Petugas Penerimaan        a.  Mengoordinasikan   penerimaan   Surat
Pernyataan; b.  Meneliti     Kelengkapan     administrasi Surat  Pernyataan  dan  lampirannya, yang    dituangkan    dalam Checklist Syarat Dan Kelengkapan Surat Pernyataan; dan c.  Meneruskan  Surat  Pernyataan  kepada Pengarah  Layanan . Langkah 3         Petugas         Pengarah Layanan a.  Meneruskan  Surat  Pernyataan  kepada Subtim Peneliti; b.  Menghubungkan  Wajib  Pajak  dengan Subtim Peneliti
c.  Menyerahkan    tanda    terima    kepada
Wajib Pajak Langkah 4         Petugas Peneliti                a.  Cek syarat dan kelengkapan SPH b.  Cek kesesuaian isian dan dokumen c.  Cek Kebenaran hitungan uang tebusan dan   pelunasannya   pada   hari   yang sama  anda  akan  mendapatkan  tanda terima
Langkah 5         Petugas Pemberkasan     Surat   Keterangan   Pengampunan   Pajak
diterima  oleh  Wajib  Pajak  Dalam  jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima diperoleh, terbit surat Keterangan Pengampunan Pajak.
(Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi, 2019)
Dalam  pelaksanaan setiap  kebijakan perpajakan,  tentunya  terdapat  kendala yang  dihadapi  dalam  proses  implementasi kebijakan  baik  dari  sisi  fiskus  sebagai pemungut  pajak  ataupun dari Wajib  Pajak sebagai  subjek  pajak.  Pelaksanaan tax amnesty pun tidak luput dari kendala yang dihadapi,  hal  ini  disampaikan  oleh  Staf Bagian  Informasi  dan  Komunikasi  KPP Pratama  Singaraja  (Bapak  Dewa  Made Asta  W ijaya)  menyatakan,  kendala  yang dihadapi  KPP  Pratama  Singaraja  yang berkewenangan  sebagai  fiskus  adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  Wajib  Pajak  masih  tidak mengetahui    manfaat    dari    membayar pajak,    kurangnya    kepercayaan    Wajib Pajak  terhadap  aparat  pajak,  dan  Wajib Pajak   yang   telah   terlanjur   membayar pajak,  lebih  memilih  hanya  sekedar  ikut memanfaatkan program tax amnesty daripada  diperiksa  oleh  aparat  pajak. Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  suatu kondisi  di  mana  wajib  pajak  mengetahui, memahami,  dan  melaksanakan  ketentuan perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela. Kesadaran  wajib  pajak  yang  tinggi  dapat mendorong  pemahaman  dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan ( Puji dan Aryani, 2016).
Sistem    penerapan    pemungutan pajak  seperti  ini  memiliki  keuntungan  di mana  kantor  pajak  tidak  akan  disulitkan dalam  mengitung  dan  mendata  jumlah pajak  yang  seharusnya  dibayar  oleh  wajib pajak. Tetapi, di sisi lain penerapan sistem ini  seakan-akan  memberikan  kesempatan bagi wajib pajak, untuk mengurangi jumlah pajak  yang  harus  dibayar  dengan  cara menekan  beban  pajak.  Penentuan  nilai harta  dalam  Surat  Pernyataan  Harta dilakukan  oleh  wajib  pajak  sendiri,  maka aka  nada  potensi  bagi  wajib  pajak  untuk menilai  hartanya  dibawah  nilai  yang sewajarnya.  Hal  ini  tentunya  menjadi kendala  bagi  Kantor  Pelayanan  Pajak karena penerimaan pajak menjadi berpotensi tidak maksimal.
Selain  kendala  yang  dihadapi  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak,  wajib  pajak sebagai   subjek   pajak   juga   mengalami
kendala  dalam  proses tax  amnesty . Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama beberapa wajib pajak, mereka menyampaikan  kendala  yang  dialami  saat mengikuti tax  amnesty adalah  kurangnya sosialisasi   yang   dirasakan   oleh   W ajib Pajak      karena      pelaksanaan     sosialisasi yang kurang intensif dan tidak berkelanjutan  yang  di  lakukan oleh KPP di Singaraja.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  wajib pajak  masih  terkendala  masalah  rumitnya birokrasi  pajak  seperti  masih  rumitnya pengisian formulir pernyataan tax  amnesty dan    penyiapan  dokumen  pendukung. Wajib  pajak  belum  mengetahui  dan memperoleh  informasi  yang  cukup  baik mengenai proses pelaksanaan tax amnesty .
Kurangnya sosialisasi mengakibatkan  rendahnya  pengetahuan Wajib  Pajak  tentang  peraturan  perpajakan sehingga  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang belum  memenuhi  kewajibannya  sebagai Wajib Pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan  juga  masih  belum  menyeluruh ke  setiap  Wajib  Pajak  yang  dapat menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib  Pajak  tentang  informasi  perpajakan dan  hal  tersebut  dapat  berdampak  pada penerimaan  pajak  negara.  Selain  itu,  dari aspek  teknis,  wajib  pajak  mengalami kendala  pada  saat  pembayaran  uang tebusan  ke  Bank  Persepsi  yang  ditunjuk oleh Kementerian Keuangan tidak membuka  gerai  di  KPP,  sehingga  wajib pajak  harus bolak-balik  dari  Bank  ke KPP, wajib  pajak  mengharapkan  Bank  Persepsi berada  satu  atap  dengan  KPP  pada  saat program tax  amnesty dilakukan  sehingga dapat  mempercepat  proses  pembayaran uang tebusan pajak.
Tingkat Keberhasilan
Pelaksanaan Program  Pengampunan  Pajak  ( Tax Amnesty ) di KPP Pratama Singaraja Pengampunan  pajak  (tax  amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap  harta  dan  membayar  uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  (Undang-Undang  No.  11 Tahun  2016).  Pada  akhirnya,  diharapkan pengampunan   pajak   dapat   mendorong
Tahun Jumlah WP Target Penerimaan Realisasi Persentase Pajak Mengikuti TA
penerimaan  pajak,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  karena  dengan pengampunan  pajak  ini  diharapkan  wajib pajak  yang  selama  ini  tidak  membayar pajak  atau  menyimpan  asetnya  di  luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara  transparan  kepada  Negara.  Untuk dapat  diketahui  berhasil  atau  tidaknya pelaksanaan  program tax  amnesty dapat dilihat  dari  realisasi  penerimaan  pajak sesudah diterapkannya program tax amnesty.
Penerimaan         pajak         sebelum dilaksanakannya   program tax   amnesty
berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Singaraja diketahui mengalami
peningkatan, dimana hal ini sesuai dengan jumlah masuknya SPT yang ada. Dilaksanakannya  program tax  amnesty yang   dimulai   pada   tahun   2016   dan berakhir pada tahun  2017. Dengan demikian penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty diketahui  dari  laporan penerimaan  sebelum  tahun  2016  yaitu tahun  2014  dan  tahun  2015  yang  dapat dilihat     pada     tabel     2     berikut     ini.
Tabel 2. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Singaraja Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Sebelum Tax Amnesty Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak 2014 Rp. 267.775.752.000 Rp. 264.997.643.106 2015 Rp. 295.665.006.000 Rp. 258.180.722.139 2016 Rp. 384.889.441.702 Rp. 286.142.679.091 2017 Rp. 363.911.417.007 Rp. 267.622.722.672 (Sumber: Data Primer Diolah, 2019) Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan    program    pengampunan pajak  ( tax  amnesty )  diukur  menggunakan rasio   efektivitas.   Menurut   Listyaningtyas ,(2012)  menyatakan  efektivitas  diartikan seberapa  jauh  tercapainya  suatu  tujuan yang  terlebih  dahulu  ditentukan.  Suatu usaha   atau   kegiatan   dapat   dikatakan efektif    apabila    usaha    atau    kegiatan tersebut    telah    mencapai    tujuannya. Apabila    konsep    efektivitas    dikaitkan dengan    penerimaan    pajak    maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan    kantor    pajak    dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan  realisasi  penerimaan  pajak. Artinya  seberapa  jauh  kantor  pajak  dapat
mencapai  target  penerimaan  pajak  yang sudah ditetapkan.
Tingkat  efektivitas  penerimaan Tax Amnesty dihitung  dengan membandingkan antara  Realisasi  dan  Target  Penerimaan Tax  Amnesty (Pengampunan  Pajak)  pada tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017. Persestase  efektivas  penerimaan  Tax Amnesty  digunakan  sebagai  tolak  ukur dalam  melihat  tingkat  keberhasilan  dari penerapan Tax  Amnesty (Pengampunan Pajak)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Singaraja. Data persentase perbandingan realisasi dan target penerimaan  pajak  disajikan  pada  tabel  3 berikut.
Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Selama Periode Sebelum dan Sesudah Program Tax Amnesty Pada KPP Pratama Singaraja yang Pajak                   Penerimaan Pajak Efektivitas 2015 - Rp. 295.665.006.000 Rp. 258.180.722.139 87,32 % 2016 1.210 Rp. 384.889.441.702 Rp. 286.142.679.091 74,34 % 2017 994 Rp. 363.911.417.007 Rp. 267.622.722.672 73,54 % (Sumber: data diolah, 2019)
Berdasarkan  tabel  3 diatas  diketahui bahwa  efektivitas  penerimaan  pajak  pada tahun  2015,  sebelum  diberlakukannya program tax   amnesty adalah   sebesar 87,32   %.   Kemudian,   tingkat   efektivitas Penerimaan   pajak    pada    tahun    2016 setelah  diberlakukannya  program tax amnesty adalah  sebesar  77,94%  dimana penerimaan  pajak  melalului  program Tax Amnesty ini  belum  memenuhi  target  yang di  tetapkan  oleh  Sub  Bagian  Umum  KPP Pratama  Singaraja,  walaupun  dari  segi persentase    mengalami    penurunan sebesar  12,98  %  namun  dari  segi  jumlah penerimaan  mengalami  peningkatan  Rp. 27.961.956.952,00    dibandingkan    tahun 2015  jumlah  wajib  pajak  yang  mengikuti program tax amnesty pada periode I dan II tahun 2016 sebanyak 1.210 Wajib Pajak.
Penurunan   tingkat   efektivitas Tax Amnesty ini   juga   terjadi   pada   periode
ketiga  yaitu  pada  tahun  2017  yang  hanya sebesar  73,54  %  dimana  penurunan  ini disebabkan  karna  naiknya  uang  tebusan yang menjadi 5%, serta target penerimaan Tax  Amnesty yang  ditetapkan  oleh  KPP Pratama   Singaraja    yang    sebesar    Rp. 363.911.417.007,00    dimana    jumlah    ini jauh dari target penerimaan tahun sebelumnya  atau  mengalami  penurunan sebesar  Rp.  20.978.024.695,00  serta realisasi   penerimaan   pajak   pada   tahun 2017  mengalami  penurunan  sebesar  Rp. 18.519.956.419,00,  begitu  pula  jumlah wajib  pajak  yang  mengikuti  program  tax amnesty  menurun  menjadi  994  Wajib Pajak.
Kriteria  penilaian  efektivitas  sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program  tax  amnesty,  dapat  disajikan dalam tabel 4. sebagai berikut Tabel 4. Standar Efektivitas Penerimaan Pajak Kriteria Penilaian                            Persentase Sangat Efektif                                > 100 % Efektif                                      90-100 % Cukup Efektif                                 80-90 % Kurang Efektif                                 60-80 % Tidak Efektif                                   < 60 % (Sumber: Kepmendagri dalam Valeyati, 2013) Hasil penilaian efektivitas penerimaan  pajak  sebelum  dan  sesudah adanya program tax amnesty pada Kantor Pelayanan    Pajak    (KPP)    Pratama Singaraja  dapat  disajikan  pada  tabel  5. sebagai berikut.
Tabel 5. Presentase Efektivitas Penerimaan Tax Amnesty dan Kriteria Penilaian Pada KPP
Pratama Singaraja Tahun Pajak            Persentase Efektivitas                  Kriteria Penilaian 2015                             87,32 %                                 Cukup Efektif 2016                             74,34 %                                Kurang Efektif 2017                             73,54 %                                Kurang Efektif (Sumber: data diolah, 2019) Berdasarkan  tabel  5  diatas  dapat diketahui  bahwa  efektivitas  penerimaan pajak pada tahun 2015, sebelum implementasi tax  amnesty persentasenya sebesar 87,32 % sehingga dapat dikategorikan “cukup    efektif”    sesuai dengan kriteria Standar Efektivitas Penerimaan  Pajak  menurut  Kepmendagri tahun     2013.     Selanjutnya,     efektivitas
penrimaan  pajak  selama  penerapan tax amnesty untuk   periode   pertama   dan kedua  pada  tahun  2016  sebesar  74,34  % sehingga  dapat  dikategorikan “kurang efektif ”  sesuai  dengan  kriteria  Standar Efektivitas  Penerimaan  Pajak  menurut Kepmendagri tahun 2013. Kurang efektifnya  program tax  amnesty pada periode   pertama   dan   kedua   ini   karena
presentase  diantara  60-80%  dinyatakan “kurang  efektif”.  Selanjutnya,  efektivitas penerimaan  pajak  pada  tahun  2017,  pada implementasi tax  amnesty periode  ketiga persentasenya sebesar  73,54  %  sehingga dapat  dikategorikan “cukup  efektif”  sesuai dengan kriteria Standar Efektivitas
Penerimaan  Pajak  menurut  Kepmendagri tahun 2013.
Kurang      efektifnya      pelaksanaan program tax  amnesty yang  dilihat  dari persentase    penerimaan    pajak    masih dirasa  kurang  efektif.  Hal  ini  disampaikan oleh    Staf    Bagian    Informasi    dan Komunikasi    KPP    Pratama    Singaraja (Bapak  Dewa  Made  Asta  Wijaya)  bahwa hasil  perhitungan  efektivitas  penerimaan pajak,  secara  keseluruhan  rata  -  rata tingkat  keberhasilan  pelaksanaan tax amnesty yang diukur dengan rasio efektivitas penerimaan pajak saat diterapkannya tax  amnesty pada  KPP Pratama  Singaraja  selama  tiga  periode (tahun  2016-2017)  dinyatakan  kurang efektif atau kurang berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitan  dapat disimpulkan     bahwa     hasil     penelitian menunjukkan   (1)   Prosedur   pelaksanaan tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Singaraja  telah  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.11 Tahun  2016.  Kendala  yang  dihadapi  KPP Pratama  Singaraja  yang  berkewenangan sebagai  fiskus  adalah  masih  rendahnya tingkat  kesadaran  masyarakat dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Sedangkan,  kendala  yang  dialami  oleh wajib  pajak  yang  mengikuti tax  amnesty adalah kurangnya sosialisasi yang
dirasakan  oleh  Wajib  Pajak.  Pelaksanaan sosialisasi  yang  kurang  intensif  dan  tidak berkelanjutan yang di lakukan oleh KPP di Singaraja. (2) Tingkat keberhasilan pelaksanaan tax  amnesty yang  diukur dengan rasio  efektivitas  penerimaan pajak saat diterpakannya tax amnesty pada KPP Pratama  Singaraja  selama  tiga  periode (2016-2017)   dinyatakan   kurang   efektif atau  kurang  berhasil  dalam  meningkatkan penerimaan pajak.

## Saran
Berdasarkan   penelitian   yang   telah dilakukan,  adapun  saran  yang  dapat diberikan  yaitu  (1)  Bagi  Wajib  Pajak disarankan  untuk  lebih  meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk menghitung,  melaporkan  dan  membayar pajak  yang  terhutang  secara  benar  dan diharapkan untuk lebih aktif memanfaatkan  program  perpajakan  yang dikeluarkan  oleh  Dirjen  pajak;  (2)  Bagi Kantor   Pelayanan   Pajak,   saran   yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada  pihak  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Singaraja  dalam  program tax amnesty yang    berhubungan    dengan tingkat keberhasilan penerapan tax amnesty terhadap penerimaan pajak,  yaitu melakukan  pendekatan  secara  langsung untuk  memberikan  arahan  dan  bimbingan terhadap  Wajib  Pajak  yang  berpotensi mengikuti program tax amnesty agar wajib pajak  mengetahui  jelas  prosedur  program tax  amnesty (pengampunan  pajak)  dan melakukan  sosialisasi  yang  lebih  intensif baik   secara   langsung   maupun   dalam forum publik mengenai
keuntungan/fasilitas  yang  akan  diterima oleh  W ajib  Pajak  yang  memanfaatkan program tax amnesty (pengampunan pajak),  maupun  kerugian  yang  akan diterima Wajib Pajak apabila tidak memanfaatkan  program tax  amnesty; dan (3)  Penelitian  ini  dilakukan  hanya  di  KPP Pratama  Singaraja  di  Lingkungan  Kanwil DJP  Provinsi  Bali  kurang  dapat  mewakili secara keseluruhan. Untuk penelitian yang akan  datang  dapat  dilakukan  di  KPP Pratama  lainnya  yang  ada  di  Lingkungan Kanwil  DJP  Provinsi  Bali, sehingga mendapatkan  hasil  penelitian  yang  lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm,  James.  2009. “Do  Tax  Amnesties Work?  The  Revenue  Effects  of  Tax Amnesties  During  The  Transition  in the  Russian  Federation. ” Journal 39: 235 –53.
Listyaningtyas,    Ellya    Florentin.    2012. “Efektivitas                      Pelaksanaan
e-ISSN  : 2599-1426
Pemeriksaan Dalam Rangka Penerimaan  Negara  Dari Sektor
Pajak. ” skripsi  universitas  negeri surabaya .
Miles,  M.B  Humberman.  2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook .  3rd  ed.  ed.  Tjettjep Rohindi    Rohidi.    USA:    Sage
Publicaton.
Puji, T., & Aryani. 2016. “Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang
Terdaftar  Di  BEI  Tahun  2001-2004. ”
Jurnal Akuntansi 20: 375 –88.
Silitonga,  Erwin.  2008. Ekonomi  Bawah Tanah,  Pengampunan  Pajak  Dan
Referendum . Bandung.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif,  Dan  R&D) .  Bandung:  CV. Alfabeta.
Supramono      dan      Damayanti.      2010. Perpajakan  Indonesia .  Yogyakarta: CV. ANDI.
Undang-Undang
Republik
Indonesia,
Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak.
.