INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11834-11849 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Persepsi Masyarakat tentang Keterlibatan Kaum Perempuan dalam Politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
Salman Lubis 1 ✉ ,Halking 2
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan Email: salmanlubis960@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Metode yang digunakan adalah kualitatif  deskriptif  dengan  jenis  pendekatan  penelitian  studi  kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik kajian yang  diteliti.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan simpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Persepsi  masyarakat  Bandar  Khalipah  Kecamatan Percut  Sei  Tuan  tentang  keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  politik  kebanyakan  dipandang  baik, kebanyakan  masyarat  memberikan  persepsi  bahwa  tidak  ada  yang  menjadi  masalah  jika  kaum perempuan terjun kedalam politik, karena menurut persepsi masyarakat yang setuju tersebut karena adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk terjun  kedalam  politik.  Sedangkan  ketidaksetujuan  sebagian  masyarakat  Desa  Bandar  Khalipah Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  berdasarkan  faktor  ketakutan  yang  mungkin  akan  terjadi  jika  kaum perempuan terlibat dalam politik, mereka beranggapan kaum perempuan akan mudah sakit hati jika kaum  perempuan  terjun  kedalam  politik  karena  menurut  mereka  kaum  perempuan  lebih menggunakan perasaan saat bekerja, kemudian sebagian mereka takut akan perempuan yang terjun kedalam politik dimana mereka beranggapan anak, keluarga, dan rumah tidak akan terurus jika mereka terjun dalam politik. Sehingga sebagian dari mereka mengatakan lebih baik kaum perempuan tersebut dirumah saja mengurus dan menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga.
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Keterlibatan Kaum Perempuan dalam Politik, Gender dan Politik

## Abstract
This research aims to determine community perceptions regarding women's involvement in politics in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan District. The method used is descriptive qualitative with a case study research approach. Data collection was carried out through primary data and secondary data. Primary data was obtained through observation, interviews and documentation. Secondary data was obtained through books, journals, articles that were relevant to the study topic being researched. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research show that the perception of the people of Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan District regarding  the  involvement  of  women  in  politics  is  mostly  seen  as  good,  most  people  give  the perception that there is no problem if women enter politics, because according to the perception of the community, this is because of the existence of statutory regulations. - an invitation that provides opportunities  for  women  to  enter  politics.  Meanwhile,  the  disapproval  of  some  people  in  Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan District, is based on the fear factor that might happen if women get involved in politics, they think that women will easily be hurt if women get involved in politics because according to them women use feelings more when working. Then some of them are afraid of women entering politics because they think their children, families and homes will not be taken care of if they enter politics. So some of them said it was better for women to just stay at home taking care of and carrying out their obligations as housewives who take care of the family.
Keywords: Community Perception, Women's Involvement in Politics, Gender and Politics

## PENDAHULUAN
Pesta  demokrasi  tanggal  14  Februari  tahun  2024  sudah  terlaksana.  Beberapa masyarakat  Desa  Bandar  Khalipah  khususnya  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  turut memeriahkan pesta demokrasi dengan ikut serta terlibat sebagai calon anggota lembaga legislatif yang nantinya akan menduduki bangku kosong di parlemen. Pesta demokrasi yang seharusnya bisa menjadi peluang untuk menyuarakan hak-hak dan pendapat ketika menduduki bangku di parlemen sejatinya masih menghadapi masalah.
Masalah yang saat ini terjadi yaitu dirasakan langsung oleh kaum perempuan yang berada di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana terdapat rendahnya partisipasi  kaum  perempuan  dalam  ikut  serta  sebagai  calon  lembaga  legislatif  di Kabupaten/Kota tersebut. Rendahnya partisipasi perempuan untuk ikutserta dalam politik khususnya  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  dapat  dilihat  dari  masa kampanye yang sudah berlangsung. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 26 Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang
ditawarkan oleh calon peserta Pemilu (Fatimah, 2018). Artinya masa kampanye  pada  saat  itu  memberi  kebebasan  kepada  calon  anggota  lembaga  legislatif untuk  mengambil  peluang  dan  kesempatan  untuk  dikenal  atau  memperkenalkan  diri kepada masyarakat agar mendapat peluang suara saat pemilihan dilaksanakan.
Observasi  lapangan  yang  sudah  peneliti  laksanakan  tepatnya  di  Desa  Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan sangat jarang dijumpai alat praga kampanye seperti baliho/spanduk  maupun  alat  praga  lainnya  yang  memperkenalkan  kaum  perempuan sebagai calon lembaga legislatif. Rendahnya keterlibatan kaum perempuan dalam pemilu pada tahun ini menunjukkan bahwa demokrasi belum terlaksana dengan baik. Padahal banyak  landasan  pengimplementasian  kebijakan  afirmasi  dari  peraturan,  seperti  yang tertera dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang berbicara tentang Partai Politik. Kemudian terdapat pula peraturan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, serta pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  keterwakilan  perempuan  hingga  30%  di  parlemen  nasional  (Maryanti,  2020). Namun fakta lapangan sangat sedikit kaum perempuan yang terlibat didalamnya.
Adanya pemikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang tidak sepantasnya perempuan menjadi seorang pemimpin. Pemikiran tersebut telah mengakar kuat dalam pola  pikir  masyarakat,  apalagi  perempuan  sering  diidentikkan  dengan  tugas  domestik. Perempuan yang menjadi pemimpin dianggap telah melanggar nilai agama dan budaya. Kemudian kepercayaan yang berkembang pada kaum perempuan sendiri yang percaya bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan laki-laki dan menganggap laki-laki sebagai pihak yang dominan.
Perpolitikan  di  Desa  Bandar  Khalipah  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  masih  sangat didominasi  oleh  kaum  laki-laki  daripada  kaum  perempuan,  gender  menjadi  isu  yang banyak dibicarakan seirama dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan. Konsep perbedaan jenis kelamin yang sering disamakan dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial oleh pemahaman masyarakat. Hal ini menyebabkan pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial baik pada ranah publik bahkan pada ranah domestik dalam keluarga (Gusmansyah, 2019). Oleh karena itu, perempuan  masih  dikesampingkan  dalam  struktur  kepengurusan  yang  menentukan prioritas politik dan legislatif. Kaum perempuan benar-benar tertinggal dan ditinggalkan dalam proses pembangunan yang berfokus utama pada manusia, sehingga tidak jarang perempuan  menjadi  objek  pembangunan  daripada  subjek  pembangunan,  dengan rendahnya partisipasi perempuan yang terjun dalam dunia politik khususnya sebagai calon legislatif,  sehingga  memberi  peran  serta  keterlibatan  perempuan  hanya  pada  tatanan
konsep,  kaum  perempuan  tidak  diberikan  ruang  untuk  menentukan  kebijakan  bahkan dalam  menyuarakan  kepentingan  yang  menyangkut  kaumnya  (Wahyudi,  2019).  Atas pandangan  patriarki  masyarakat  yang  masih  melekat  mengharuskan  kaum  perempuan khususnya Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan mengurungkan niat dalam keikutsertaannya  dalam  berpolitik  khususnya  dalam  mencalonkan  diri  sebagai  calon anggota lembaga legislatif, sehingga dari observasi lapangan yang peneliti lakukan, kaum perempuan  yang  ada  di  Desa  Bandar  Khalipah  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  hanya melanjutkan  tugas  domestiknya  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  harus  mengurus keluarganya.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  rendahnya  partisipasi  keterwakilan  perempuan  pada tingkat Provinsi khususnya Provinsi Sumatera Utara, keterwakilan perempuan yang telah diberikan peluang sebesar minimal 30% belum terpenuhi. Tidak hanya itu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kabupaten maupun kota afirmatif action 30% juga belum terpenuhi  (Diskominfo  Sumutprov,  2020).  Sejalan  dengan  hasil  pemilu  2019,  Indonesia sendiri dalam jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berada di bawah target kesetaraan  gender  (Maryanti,  2020).  Pemaparan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa keterlibatan kaum perempuan sangatlah rendah, kuota yang diberikan kepada perempuan dalam berpolitik sejatinya masih belum terealisasikan dengan sepenuhnya, dimana masih terdapat rendahnya pemahaman serta wawasan politik yang dimiliki perempuan dalam dunia  politik  yang  mereka  masuki  dan  dipandang  sebelah  matanya  perempuan  dalam berpolitik  oleh  sebagian  masyarakat  (Muslimat,  2020).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa demokrasi di Indonesia belum terlaksana dengan baik.
Adi, Razak and Kurniawan (2022) Mengemukakan salah satu dari kebijakan yang ada ialah terdapatnya peluang kuota 30% yang diberikan kepada perempuan dalam pemilihan umum yang ditujukan hanya untuk menghindari dominasi kedudukan kaum laki-laki di lembaga-lembaga  politik  yang  mana  berperan  dalam  merumuskan  kebijakan  publik. Keterwakilan perempuan dalam politik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan kuota sebanyak 30% tersebut tidak dapat terpenuhi (Anifatul Kiftiyah, 2019).
Sejalan  berdasarkan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  terbaru  yaitu  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  pada  pasal  173  ayat  (2)  huruf  e menjelaskan  bahwa:  “Menyertakan  30%  keterwakilan  perempuan  dalam  kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota  merupakan  kebijakan  yang  diperuntukkan  kepada  perempuan  untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen” (Priandi and Roisah, 2019).
Oleh  karena  itu  dengan  adanya  berbagai  peraturan  kebijakan  yang  memberi peluang kepada perempuan untuk terlibat dalam politik, khususnya dalam mencalonkan diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  merupakan  wadah  dan  titik  bangkit  agar  dapat menduduki bangku parlemen dan ikut serta dalam membuat kebijakan dan meyuarakan hak  kaumnya.  Namun  fakta  lapangan  berdasarkan  observasi  yang  peneliti  lakukan menunjukkan  bahwa  kebijakan  tersebut  belum  terpenuhi  dan  rendahnya  partisipasi perempuan  sebagai  calon  anggota  legislatif  pemilu  pada  tahun  ini,  hal  tersebut berdasarkan dari banyaknya faktor salah satu faktor rendahnya partsisipasi perempuan dalam  politik  seperti  yang  peneliti  sampaikan  diatas  ialah  adanya  pengaruh  persepsi masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  maka  sangat  penting  untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Keterlibatan Kaum Pere mpuan Dalam Politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan”. Hal ini tujuannya guna memberikan pemahaman baru kepada masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam politik.
Tinjauan Pustaka
A. Persepsi Masyarakat
Teori sosiologi merupakan salah satu teori yang mendukung persepsi masyarakat. Schmittt  (2010),  dalam  teorinya  menyatakan  bahwa  persepsi  ialah  penentu  tindakan seseorang maupun kelompok orang ketika melakukan interaksi terhadap sesuatu diluar dirinya. Para ahli mendefenisikan arti persepsi, dimana menurut Martono (2010), persepsi merupakan  cara  pandang  manusia  dalam  memandang  fenomena  yang  terjadi. Sumaatmadja  dan  winardit  (1999),  mengartikan  persepsi  ialah  cara  pandang  serta  cara berperilaku terhadap suatu masalah.
Menurut Sarwanto (dalam Alizamar & Couto, 2016) Persepsi merupakan kemampuan manusia  dalam  membedakan,  mengelompokkan  kemudian  juga  memfokuskan  pikiran pada suatu hal dan untuk menginterpretasikannya. Persepsi dibentuk dan distimulus oleh lingkungan. Kemudian stimulus tersebut diterima melalui panca indra dan diolah melalui proses berpikir oleh otak, untuk kemudian membentuk suatu pandangan. Artinya persepsi dapat muncul karena peristiwa dan budaya, selain itu juga terjadi secara fisiologis melalui proses pengindraan, dan sensasi persepsi. Amin.M.I, (2022) dalam tulisannya menjelaskan terkait  persepsi,  dimana  persepsi  merupakan  salah  satu  acuan  dalam  menentukan
keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang dipikirkan.
Emile  Durkheim  (dalam  Tejokusumo,  2014)  mendefinisikan  masyarakat  sebagai kenyataan  objektif  individu-individu  yang  merupakan  anggota-anggotanya.  Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian- bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu.
Masyarakat  menurut  Ralph  Linton  (Donny  Prasetyo,  2020)  merupakan  setiap kelompok  yang  hidup  dan  bekerja  sama  cukup  lama,  sehingga  mereka  mengatur  dan mengganggap  diri  mereka  suatu  kesatuan  sosial  yang  dirumuskan  dengan  jelas. Sementara itu Masyarakat dalam arti luas merupakan kesatuan hubungan hidup bersama tanpa  dibatasi  lingkungan,  bangsa  dan  sebagainya.  Masyarakat  dalam  arti  sempit merupakan sekelompok individu yang dibatasi oleh kelompok, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.  Kesimpulan  pengertian  masyarakat  secara  sederhana  adalah  sekumpulan manusia  yang  saling  berinteraksi  dan  bergaul  dan  memiliki  kepentingan  yang  sama. Masyarakat  dapat  terbentuk  karena  manusia  menggunakan  perasaan,  pikiran,  dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya (Prasetyo and Irwansyah, 2020).

## B. Gender dan Politik
Menurut  Showalter  dalam  (Noor  dkk,  2022)  mengemukakan  bahwa  gender merupakan perlakukan yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki dari kultur sosial  budaya.  Khaerul  Anwar  mendefenisikan  gender  dapat  menemukan  akses  bagi seseorang dalam pendidikan, pekerjaan, serta sektor publik.
Gender  merupakan  suatu  hal  yang  membedakan  antara  kaum  laki-laki  dengan kaum perempuan, dimana gender ini dibangun secara sosial dan kultural yang dikaitkan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dapat digantikan antara laki-laki dan perempuan. Pada  umumnya  gender  memiliki  sifat  berdasarkan  nilai,  budaya  dan  norma  dalam masyarakat  yang  diharapkan  oleh  laki-laki  dan  perempuan.  Gender  pada  peranannya didasarkan  pada  nilai,  budaya,  dan  norma  terkait  harus,  pantas  atau  tidak  pantasnya dilakukan laki-laki dan perempuan pada masa tertentu (Irfani, 2018).
Berdasarkan  pada  ranahnya,  gender  dibedakan  antara  ranah  domestik  dan publiknya. Maksud dari ranah domestik itu sendiri mencakup wilayah keluarga semisalnya, dapur, Kasur, serta sumur, dan sebagainya. Sedangkann yang dimaksud ranah publik yaitu mencakup wilayah umum, seperti pekerjaan di pasar, mall, kantor, dan sebagainya. Adanya perbedaan tersebut, memicu terjadinya kesenjangan gender, dimana kesenjangan gender merupakan kondisi yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan tidak setara di dalam kehidupan. Kesenjangan gender ini, menitikberatkan kaum perempuan menjadi korban
dalam  kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat,  maupun  berbangsa  dan  bernegara.  Hal tersebut tidak terlepas dari adanya paham patriarki (Irfani, 2018).
Awal  adanya  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan  itu  berdasarkan  pada perbedaan biologis yang dimiliki. Munculnya patriarki itu dikarenakan adanya kesenjangan sosial  perempuan  dalam  politik.  Patriarki  memberikan  anggapan  kepada  masyarakat bahwa laki-laki merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam masyarakat ketimbang perempuan.  Oleh  karena  itu,  maka  kesetaraan  gender  sangat  diperlukan.  Lahirnya kesetaraan  gender  merupakan  hasil  pemikiran  dari  gerakan  pembebasan  kaum perempuan. Kesetaraan gender adalah salah satu hak asasi manusia yang perlu dimiliki oleh kita sebagai manusia, terkhusus kaum perempuan. Bhasin & Khan (Palulungan dkk, 2020).

## C. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu
Partisipasi  politik  menurut  Ramlan  Surbakti  (2005),  ialah  segala  bentuk keikutsertaan  dalam  menentukan  keputusan  dan  mempengaruhi  kehidupannya. Partisipasi politik merupakan proses keterlibatan warga dari proses pembuatan keputusan hingga  penilaian  keputusan  dari  sebuah  tahapan  kebijakan.  Sehingga  dapat  dikatakan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga dalam berbagai proses dalam politik (Raden Sahran, dkk, 2019).
Menurut  Miriam  (Miaz,  2012)  partisipasi  politik  merupakan  sebuah pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Partisipasi  politik  dapat  diartikan  sebagai  keikutsertaan  dalam  segala  hal  yang berhubungan  dengan  politik.  Artinya  warga  negara  ikut  serta  dalam  berbagai  proses politik seperti ikut dalam pengambilan keputusan, kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.
Selain  itu partisipasi  politik sering didefinisikan sebagai  kegiatan seseorang atau sekumpulan  orang  untuk  turut  terlibat  secara  aktif  di  dalam  politik  yaitu  seperti  ikut memilih pemimpin negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan- kegiatan ini mencakup pula menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik,  dan  menjadi  anggota  politik  atau  ormas.  Partisipasi  politik  pada  hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun (Miaz, 2012).
Karena  itu,  partisipasi  politik  berkaitan  erat  dengan  pemahaman  terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat
menghendaki  terbukanya  saluran-saluran  komunikasi  politik  sebagai  bentuk  partisipasi warga (Miaz, 2012).
Partisipasi  politik  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  politik.  Kesadaran  muncul akibat sadar bahwa dirinya sedang diperintah, maka orang tersebut menuntut diberikan hak  bersuara  dalam  penyelenggaraan  pemerintah.  Partisipasi  dapat  muncul  apabila seseorang  menempuh  pendidikan  politik,  namun  perlahan-lahan  keinginan  untuk berpartisipasi  menjangkau  semua  sektor  masyarakat,  dan  mereka  menuntut  hak  untuk bersuara. Di negara-negara demokrasi partisipasi masyarakat akan lebih banyak, karena di dalam  negara  demokrasi  mengedepankan  suara  masyarakat,  sehingga  masyarakat diharapkan  ikut  aktif  memahami  masalah  politik  dan  ikut  dalam  kegiatan-kegiatan  itu (Budiardjo, 2008).

## D. Peran Serta Perempuan dalam Politik di Tingkat Nasional
Parisipasi  politik  dalam  kacamata  politik  modern  ialah  suatu  masalah  yang penting,  yang  mana  pada  akhir-akhir  ini  banyak  diamati  dalam  hubungannya  dengan perempuan.  Secara  umum  menurut  Pambudi,  2012  (Talaohu,  2021),  diartikan  sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok  orang yang secara aktif  dalam kehidupan politik, dengan  jalan  memilih  pemimpin  negara  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Menurut Ikrar Nusa dan Riza Shibudi (2001) dalam (Talaohu, 2021), mengatakan pada  dasarnya  sistem  pemilu  dirancang  hanya  untuk  melaksanakan  tiga  tugas  pokok, dimana ketiga tugas pokok tersebut yaitu menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam  pemilu  menjadi  kursi  di  parlemen,  sistem  pemilu  bertindak  sebagai  wahana penghubung  yang  memungkinkan  rakyat  dapat  menagih  tanggung  jawab  wakil-wakil rakyat yang terpilih, serta sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan studi kasus dimana yin (Morissan,  2019)  menjelaskan  bahwa  studi  kasus  merupakan  suatu  penyelidikan empiris yang menggunakan berbagai sumber bukti untuk meneliti suatu fenomena kontenporer  dalam  konteks  kehidupan  nyata  yang  sebenarnya.  Oleh  sebab  itu, metode  studi  kasus  ini  digunakan  peneliti  unatuk  memahami  dan  menjelaskan fenomena. (Fauzi and dkk, 2022) Studi kasus adalah desain penelitian yang banyak
ditemukan dibidang ilmu, dimana peneliti mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Menurut Creswel  (1998)  dalam  Noor  (2021)  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  dengan  cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata (Noor, 2021:34). Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Pada posisi ini peneliti merupakan alat penggerak utama (instrumen  kunci)  untuk  mengumpulkan  data  berdasarkan  gabungan  (triangulasi) (Sugiyono, 2011).
Subjek  penelitian merupakan sumber  data atau informan yang  memberikan data riset dalam penelitian, dimana subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel  dalam sebuah  penelitian. Fauzi, dkk (2022) Subjek  penelitian ialah entitas yang mempengaruhi disain riset, pengumpulan data, dan keputusan analisis data. Oleh sebab itu, teknik sampel sangat diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian ini bisa dilakukan secara mendalam.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan yang terbagi berdasarkan kriterianya yaitu perwakilan masyarakat dari Pemerintahan, Akademik, Tokoh Agama, Masyarakat Umum yang setiap kriterianya peneliti ambil 3 orang, secara keseluruhan berjumlah 12 orang.
Partisipan  ialah  unsur  pemberi  data/informasi  yang  di  Berdasarkan  dari  judul penelitian  penulis  Persepsi  Masyarakat  Tentang  Keterlibatan  Kaum  Perempuan  Dalam Politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan maka lokasi dalam penelitian ini  dilaksanakan  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Desa  Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.
Pada penelitian kualitatif, analisis data telah dimulai pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk  pengumpulan  data  di  lapangan  yaitu  pada  saat  peneliti  melakukan  observasi, wawancara, mempelajari dokumen atau melakukan perekaman terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang akan diteliti. Proses analisis data kualitatif terdiri dari 3  tahap yaitu reduksi data, tampilan data, penarikan kesimpulan (Morissan, 2019).

## Hasil
Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Politik bisa dipahami sebagai cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu  tidak jarang keikutsertaan  perempuan  dalam  memimpin  menimbulkan  dinamika  dalam kepemimpinannnya.  Maka  dari  itu  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa informan  mengenai  bagaimana  dinamika  kepemimpinan  perempuan  di  Desa  Bandar Khalipah.
Berdasarkan  informasi  dari  petikan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  12 informan  yang  terbagi  atas  4  bidang,  yaitu:  Masyarakat  Pemerintahan,  Masyarakat Akademik,  Masyarakat  Tokoh  Agama,  Masyarakat  Umum,  dapat  disimpulkan  terkait persepsi masyarakat terkait dinamika kepemimpinan perempuan di Desa Bandar Khalipah bahwa banyak dinamika yang dialami kaum perempuan jika ia memimpin terutama dalam pendidikan  politiknya  yang  rendah,  yang  bekerja  lebih  menggunakan  perasaan  dan dianggap  sebagai  kaum  yang  lemah  daripada  kaum  laki-laki,  namun  jika  selama kepemimpinan tersebut tercapai maka itu tidak masalah.
Terkait  setuju  atau  tidaknya  informan  jika  perempuan  terjun  dalam  dunia  politik, maka 9 informan mengatakan setuju namun 3 informan yaitu Ibu Risma (28 Tahun) dari bidang masyarakat akademik, Ustadzah Marizah (66 Tahun) dari bidang tokoh agama, dan Ibu Rospiani (58 Tahun) dari bidang masyarakat umum mengatakan tidak setuju dengan alasan lebih baik kaum perempuan mengurus keluarga dirumah.
Perubahan yang dilakukan kaum perempuan selama ia memipim, perubahan yang dapat  dirasakan  tentunya  terutama  dalam  pemenuhan  hak-hak  kaum  perempuan, kesejahteraan, keamanan, kenyaman hidup kaum perempuan. Kemudian kaum laki-laki merupakan kaum yang dominan yang memberikan perubahan, hal ini berdasarkan dari pernyataan  informan bahwa karena kaum laki-laki  pemikirannya  lebih luas,  daya tahan tubuh laki-laki lebih kuat, laki-laki lebih banyak bekerja dan turun lapangan, bahkan kaum laki-laki  lebih  banyak  menjadi  pemimpin,  namun  ada  satu  informan  dari  bidang masyarakat pemerintahan Ibu Siti Nurlaili yang mengatakan bahwa seimbang kaum laki- laki maupun kaum perempuan dalam memberikan perubahan, hal ini berdasarkan karena kaum  perempuan  lebih  banyak  penduduknya,  dan  kaum  perempuan  lebih  banyak menginginkan perubahan.
Memberikan hak suara dalam pemilu 12 informan mengatakan perempuan berhak untuk  memberikan  hak  suaranya,  dikarenakan  secara  demokrasi  warga  negara  berhak memberikan hak suaranya, penilaian perempuan yang cukup dalam akan pemimpin yang
mencalonkan, kemudian keinginan perempuan akan perubahan negara untuk kedepannya maka berhak untuk memberikan hak suaranya. Kemudian masyarakat memandang bahwa perempuan  yang  tidak  memberikan  hak  suaranya  saat  pemilu  merupakan  perempuan yang  bodoh,  egois,  serta  rendah  akan  pendidikan  politiknya  sehingga  perlu  adanya edukasi pendidikan politik untuk perempuan tersebut. Namun disisi lain, Ibu Rospiani dari bidang masyarakat umum mengatakan itu tidak papa alasannya karena itu hak mereka.
Partisipasi perempuan dalam pemilu di Desa Bandar Khalipah menurut pandangan informan  rendah  diperkuat  dari  pendapat  Bapak  Irfan  Efendi  dari  bidang  masyarakat pemerintahan  yang  mengatakan  hanya  4  perempuan  yang  dicalonkan  sebagai  calon legislatif  dari  desa  ini,  dan  semuanya  kalah.  Rendahnya  partisipasi  perempuan  dalam mencalonkan diri tersebut saat pemilu menurut informan dikarenakan faktor dari keluarga yang  tidak  mendukung,  tidak  terkenal  atau  kurangnya  pergaulan  perempuan,  dan termasuk faktor kendalanya ialah dana. Pandangan informan selaku masyarakat melihat perempuan yang terjun menjadi pengurus partai, 10 dari 12 informan mengatakan bagus karena  menurut  informan  bisa  jadi  terlibatnya  mereka  dapat  memensuarakan  ataupun memenuhi  hak-hak  kaum  perempuan.  Namun  2  informan  yaitu  Ibu  Siti  Nurlaili  dari masyarakat  bidang  pemerintahan  dan  Ibu  Rospiani  dari  bidang  masyarakat  umu mengatakan kurang baik dan kurang suka alasannya dikarenakan keluarga tidak terurus jika permepuan terjun menjadi pengurus partai. Kemudian 9 informan mengatakan setuju jika  perempuan  terlibat  menjadi  pengurus  partai,  dengan  berbagai  alasan  yaitu  agar perpolitikan lebih berwarna.
Persepsi informan selaku masyarakat terhadap peran kaukus/pertemuan perempuan untuk mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam politik. 11 Informan mengatakan bagus,  dengan  alasan  dalam  peran  tersebut  terdapatnya  pendidikan  politik,  kemudian adanya  kemauan  perempuan  untuk  bangkit  serta  keterwakilan  peremuan  untuk mensuarakan hak-hak, namun 1 informan Ibu Rospiani mengatakan tidak tahu. Kemudian terkait  apa  yang  menjadi  pendorong  maupun  penghambat  kaukus/pertemuan perempuan dalam politik, informan mengatakan bahwa faktor pendorong itu terutama dari dukungan keluarga, pemikiran kaum perempuan yang sama, serta sudah meleknya kaum  perempuan  akan  politik.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  ialah  pertama  dari keluarga  juga  yang  tidak  mendukung,  kemudian  rendahnya  pendidikan  politik perempuan, tidak samanya pemikiran perempuan, dan sumber daya manusia perempuan yang kurang memadai .
Keterlibatan kaum perempuan dalam politik memberikan gambaran persepsi yang berbeda-beda dari setiap lapisan bidang masyarakat. Keinginan kaum perempuan untuk bisa  bangkit  dari  keterpurukan  hak-hak  kaum  perempuan  yang  belum  terpenuhi merupakan langkah yang lebih tepat, dimana sejatinya dengan adanya keterwakilan kaum perempuan  yang  terlibat  dalam  politik  bisa  memberikan  dampak  yang  baik  bagi keberlangsungan  hidup  yang  sejahtera  tanpa  adanya  keterbelakangan  dan  pembeda lainnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Namun, adanya persepsi negatif dari masyarakat mengenai tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik memberikan dampak buruk bagi kaum perempuan yang ingin terjun kedalam politik demi tercapainya hak-hak dan perubahan hidup yang lebih baik, dimana kaum perempuan tersebut akan tidak berani untuk terjun kedalam dunia politik.
Seperti apa yang disampaikan oleh Risma, S.Pd, Rospiana, Marizah dimana mereka mengatakan  bahwa  lebih  baik  kaum  perempuan  menjalankan  kewajibannya  dan mengurus rumah tangga di rumah. Padahal keterlibatan kaum perempuan dalam politik dapat  mewakilkan  suara-suara  kaum  perempuan  lainnya,  dimana  pada  dasarnya  yang mengerti perempuan yaitu kaum perempuan itu sendiri. Seperti apa yang disampaikan Irfan Efendi, S.Pd dan Nur Azizah, S.Pd dimana mereka mengatakan bahwa kaum laki-laki kurang memahami dan tidak terpikirkan oleh kaum laki-laki tentang hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan kaum perempuan, sehingga perlunya keterlibatan kaum perempuan dalam politik.
Keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  politik  di  Desa  Bandar  Khalipah  Kecamatan Percut Sei Tuan menurut informan dikatakan rendah, seperti saat berlangsungnya pemilu perempuan  yang  berpartisipasi  didalam  pemilu  tersebut  sangat  sedikit,  seperti  yang disampaikan  oleh  Irfan  Efendi,  S.Pd,  hanya  4  perempuan  yang  mencalonkan  dan dicalonkan untuk menduduki bangku legislatif dan semua kalah. Hal ini menurut informan dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat khususnya keluarga. Pahadahl jika berkaca  pada  peluang  yang  diberikan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  terbaru  yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa: “Menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota” (Priandi and Roisah, 2019). Hal tersebut merupakan peluang yang cukup baik bagi kaum perempuan untuk dapat mensejahterahkan kehidupannya dari hak-hak yang akan terpenuhi atas kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, tidak hanya itu dengan peluang  tersebut  hadirnya  kaum  perempuan  dalam  politik  menjadikan  politik  lebih berwarnah.
Persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik merupakan cermin bagi kaum perempuan yang memiliki niat untuk terjun kedalam dunia politik. Oleh karena  itu  perlu  adanya  dukungan  dari  masyarakat  khususnya  keluarga  untuk  kaum perempuan terjun kedalan politik karena dukungan tersebut menjadi hal yang lebih baik untuk kemajuan dan kehidupan yang lebih baik bagi kaum perempuan.
Kuota keterwakilan 30% kaum perempuan dalam pemilu yang diberikan konstitusi serta dukungan positif masyarakat seharusnya menjadikan kaum perempuan dapat untuk bangkit dan terjun kedalam politik, hal ini didasarkan atas kepentingan-kepentingan kaum perempuan  yang  mungkin  sampai  detik  ini  belum  terpenuhinya  apa  yang  menjadi kebutuhan kaum perempuan khususnya di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.
Seperti yang disampaikan oleh (Halik, 2019) adanya ruang tersebutlah yang menjadi kebangkitan  kaum  perempuan  untuk  berjuang  dalam  partisipasinya  dibidang  politik. Kehadiran perempuan  dalam  politik  menjadi  proses  penting  dari  perubahan.  Sehingga kesejahteraan  hidup  kaum  perempuan  dan  ketertinggalan  kaum  perempuan  dapat menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya .

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan dijelaskan pada poin-poin dibawah ini mengenai persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.
Persepsi  masyarakat  Bandar  Khalipah  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  tentang keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  politik  kebanyakan  dipandang  baik,  kebanyakan masyarat  memberikan  persepsi  bahwa  tidak  ada  yang  menjadi  masalah  jika  kaum perempuan  terjun  kedalam  politik,  karena  menurut  persepsi  masyarakat  yang  setuju tersebut  karena  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  peluang kepada kaum perempuan untuk terjun kedalam politik. Kebanyakan masyarakat dari setiap masing-masing  bidang  masyarakat  seperti  masyarakat  pemerintahan,  akademik,  tokoh agama, dan masyarakat umum memberikan persepsi bahwa kaum perempuan yang terjun dalam  dunia  politik  menjadi  wakil  akan  menyuarakan  hak-hak  kaum  perempuan  yang mungkin tidak terlihat dan tidak dimengerti oleh kaum laki-laki.
Persepsi  masyarakat  Bandar  Khalipah  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik sebagian masyarakat memberikan persepsi yang  tidak  setuju  akan  keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  politik  di  Desa  Bandar
Khalipah  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan,  ketidaksetujuan  sebagian  masyarakat  tersebut berdasarkan faktor ketakutan yang mungkin akan terjadi jika kaum perempuan terlibat dalam politik, mereka beranggapan kaum perempuan akan mudah sakit hati jika kaum perempuan  terjun  kedalam  politik  karena  menurut  mereka  kaum  perempuan  lebih menggunakan perasaan saat bekerja, kemudian sebagian mereka takut akan perempuan yang terjun kedalam politik dimana mereka beranggapan anak, keluarga, dan rumah tidak akan terurus jika mereka terjun dalam politik. Sehingga sebagian dari mereka mengatakan lebih  baik  kaum  perempuan  tersebut  dirumah  saja  mengurus  dan  menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga.
Pada  dasarnya  semua  informan  mengetahui  akan  perubahan  apa  yang  diberikan kaum perempuan jika kaum perempuan terlibat dan terjun dalam dunia politik, semua informan  mengatakan  bahwa  perubahan  yang  diberikan  pasti  perubahan  akan pemenuhan hak terutama pemenuhan hak-hak kaum perempuan agar dapat hidup yang sejahtera .

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, J., Razak, F.S.H. & Kurniawan, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), h. 122 – 137.
Alizamar & Couto, N. (2016) Psikologi Persepsi & Desain Informasi. Pertama. Yogyakarta: Media Akademi.
Amira  Nurifkah  M,  Somad,  M.A.  &  Budiyanti,  N.  (2021).  Pandangan  Islam  Mengenai Stereotip  Perempuan  Dalam  Dunia  Politik. Jurnal  Penelitian  dan  Pemikiran Pendidikan Islam, 15(1),    h. 85 – 94.
Anifatul, Kiftiyah. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2),    h. 55 – 72.
Asnan,  K.M.  &  Fattahillah,  A.  (2022).  Hak  Perempuan  dan  Kesetaraan  Gender  Menurut Perspektif Nawal El- Sa’Dawi’. Jurnal Equalita, 4(1), h. 41 – 58.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Donny,  Prasetyo.  (2020).  Memahami  Masyarakat  dan  Perspektifnya. Jurnal  Manajemen Pendidikan dan iImu Sosial, 1(1), h. 506 – 515.
Fatimah,  S.  (2018).  Kampanye  sebagai  Komunikasi  Politik:  Esensi  dan  Strategi  dalam Pemilu’, Resolusi. Jurnal Sosial Politik, 1(1), h. 5 – 16.
Fauzi,  A.,  dkk.  (2022). Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  1st  edn,  Suparyanto  dan  Rosad (2015. 1st edn. Jawa Tengah: Pena Persada.
Gusmansyah,  W.  (2019).  Dinamika  Kesetaraan  Gender  dalam  Kehidupan  Politik  di Indonesia. Jurnal Hawa, 1(1).
Halik.  (2019).  Tanggapan  Masyarakat  Terhadap  Keterlibatan  Kaum  Perempuan  Dalam Politik (Suatu Penelitian Pada Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kato Banda Aceh). Jurnal Sains Riset, 9(1), h. 8 – 20.
Irfani, F. (2018). Islam dan Budaya Banten, Buletin Al-Turas, 16(1), h. 200 – 216.
Miaz,  Y.  (2012).  Partisipasi  Politik:  Pola  Perilaku  Pemilih  pada  Masa  Orde  Baru  dan Reformasi.
Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Pertama. Jakarta.
Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 16(1), h. 71 – 80.
Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik, 7(2), h. 131 – 144.
Nambo, A. & Puluhuluwa, M. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). Jurnal Sosial dan Pembangunan, 21(2), h. 262 – 285.
Nisa, E.F. (2012). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu di Kabupaten Sragen, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 66, h. 37 – 39.
Noor, J. (2021). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Pertama. Jakarta: Kencana.
Prasetyo,  D.  &  Irwansyah  (2020).  Memahami  Masyarakat  dan  Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan dan iImu Sosial, 1(1), h. 163 – 175.
Pratiwi, Nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. Jurnal Ilmiah DInamika Sosial, 1, h. 213 – 214.
Priandi, R. & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), h. 106. Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik. 1st edn, Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
Rusfiana, Y. & Nurdin. (2017). Dinamika Politik Kontemporer. Bandung: Alfabeta.
Rusni. (2017). Geneologi Gender pada Perempuan Pembuat Ikan Kering. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, 3(1), h. 96 – 105.
Samaragrahira, S.A. (2023). Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat, 2, h. 312 – 317.
Setyawan,  D.A.  (2013). Data  dan  Metode  Pengumpulan  Data  Penelitian,  Metodologi Penelitian. 9 – 17.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif. Bandung Alf, h. 143.
Talaohu,  R.A.  (2021).  Partisipasi  Politik  Kaum  Perempuan  Dalam  Pemilu  Legislatif  di
16 – 17.
Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurnal Geodukasi, 3(1), h. 38 – 43.
Wahyudi,  A.  dkk.  (2021). Rambu-Rambu  Menulis  Ilmiah  Pedidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (Proposal dan Skripsi). Medan.
Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. Politea : Jurnal Politik Islam, 1(1), h. 63 – 83.
.