## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2, No. 2, Desember 2020, pp 93-104 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X
DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.430

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak
Imran 1 , Nur Fadhilah Mappaseleng 2 & Dachran Busthami 3
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
2,3 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Koresponden Penulis, Email: imranarifin444@gmail.com
Artikel info
Artikel history: Received; 02-03-2020 Revised:11-03-52020 Accepted: 30-06-2020 Published: 27-05-2020
Keywords: Law enforcement; Criminal act; Narcotics;
Children. Kata Kunci:
Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Narkotika; Anak
Abstract . The purpose of the study was to analyze the factors that influence children to increase narcotics in the Gowa region. To find out,  explain  and  analyze  the  law  enforcement  against  testing narcotics  crimes  committed  by  children.  Results:  The  factors affecting  children  involved  in  narcotics  are  legal  substance,  legal structure,  facilities,  legal  culture  and  society.  The  most  important factor is the child's internal self. Law enforcement against narcotics crimes  committed  by  children  has  been  effective.  Suggestion: Parents to educate and give more attention to children must have the principles of life and good morality so that it is not easy to do things  that  violate  the  law.  Especially  for  Judges  to  diversify children who follow up so as to provide good for the psychology of children who are dealing with the law .
Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah  Gowa.  Untuk  mengetahui,  menjelaskan  dan  menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  anak.  Hasil  penelitian:  Faktor  yang mempengaruhi  anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan  narkotika adalah  substansi  hukum,  struktur  hukum,  sarana,  budaya  hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  sudah  efektif. Saran: Kepada  orang  tua  untuk  mendidik  dan  memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas  yang  baik  agar  supaya  tidak  mudah  terpengaruh melakukan  hal-hal  yang  melanggar  hukum.  Terkhusus  kepada Hakim  untuk  melakukan  diversi  terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  sehingga  memberikan  dampak  yang  baik  bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum .
Coresponden author: * Email: imranarifin444@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara  republik  Indonesia secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama  hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  undang–undang  ini  menampung  pengaturan tentang  keanggotaan  Polri  yang  meliputi  pengaturan  tertentu  mengenai  hak  anggota Polri, baik hak kepegawaian, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan  umum (Astari,  2016) .  Substansi  lain  yang  baru  adalah  diaturnya  lembaga kepolisian  nasional  yang  tugasnya  memberika  saran  kepada  Presiden  tentang  arah kebijakan  kepolisian  dan  pertimbangan  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri.
Begitu  halnya  dengan  kinerja  kepolisian  dalam  peegakan  hukum  tindak  pidana narkotika.  Pengaturan  narkotika  berdasarkan  undang-undang  nomor  35  tahun  2009 tentang narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersedian guna kepentingan kesehatan dan  ilmu  pengetahuan,  mencegah  penyalahgunaan  narkotika,  serta  pemberantasan peredaran gelap narkotika (Hendra, 2016).
Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada  generasi  muda  ( Maruf,  2018) .  Bahkan  sudah  memasuki  tingkat  sekolah-sekolah maupun  kampus.  Kelompok  usia  muda  sangat  rawan  terhadap  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika. Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2015 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat  muda  yaitu  umur  12-15  tahun.  Angka  penyalahgunaan  di  kalangan  pelajar  dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,7 persen. Angka penyalahgunaan  narkotika  ini  juga  berbeda  menurut  jenis  kelamin,  usia  dan  jenjang pendidikan.  Angka  penyalahguna  pada  kelompok  laki-laki  lebih  tinggi  dibanding perempuan.  Semakin  tinggi  kelompok  usia,  semakin  tinggi  angka  penyalahgunaan narkotikanya.  Serta  semakin  tinggi  jenjang  pendidikan  maka  semakin  besar  angka kejadian  penyalahgunaan  narkotika.  Hasil  survey  tahun  2006  dan  2009  menunjukkan pola  sama  bahwa  angka  penyalahgunaan  narkotika  lebih  tinggi  pada  sekolah  swasta dibandingkan sekolah negeri dan agama (Putri, Neviyarni & Daharnis 2013).
Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan narkotika adalah usia muda 12-15 tahun disebut  dengan  anak.  Menurut  Undang-undang  No.  35  Tahun  2014,  tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peranan  strategis, mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
Meningkatnya  penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan  anak  dalam  usia  muda  telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru (Kibtyah, 2017) . Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya (Hutahaean,  2013) .  Kejadian  penyalahgunaan  narkotika  di  kota  relatif  tinggi dibadingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkotika jauh lebih
marak  di  kota-kota  besar  dibandingkan  di  kabupaten.  Berdasarkan  data  awal  penulis yang  di  dapatkan  dari  BNN  kota  Makassar  dari  tahun  2016-2018  tingkat penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 60%.
Secara  hukum  negara  telah  memberikan  perlindungan  anak  melalui  berbagai  aturan yang telah diundangkan. Diantaranya UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun  2002,  tentang  Perlindungan  Anak.  Penanganan  anak  yang  melakukan  tindak pidana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana,  baik  dalam  hukum  acaranya  maupun  peradilannya (Novitasari,  2016) .  Hal  ini mengingat  sifat  anak  dan  keadaan  psikologisnya  dalam  beberapahal  tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-  tindakan  yang  pada  hakekatnya  dapat  merugikan  perkembangan  mental maupun  jasmani  anak (Maskur,  2012) .  Direalisasikan  dengan  dimulai  pada  perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.
Penerapan  hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan  yang  dilakukan olah  anak  pada  dasarnya  bersifat  dilematis (Hapsari,  Soponyono  &  Sularto,  2016) .  Di satu  sisi,  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan  yang dilakukan  anak  dengan  menempatkan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  akan menimbulkan  dampak  negatif  yang  sangat  kompleks,  tetapi  disisi  lain  penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal (Hidayah, 2019).
Berbagai  instrument  Hukum,  baik  Nasional  maupun  Internasional  mengisyaratkan, bahwa  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak (Antiprawiro, 2014). Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegasan  ini  diperlukan,  mengingat  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan  oleh  anak  melalui  penggunaan  hukum  pidana  sangat  potensial  terhadap penderitaan  anak  baik  fisik  maupun  mental  anak,  oleh  karena  itu  perlu  dipikirkan kebijakan  alternatifnya (Zahra  &  Sularto,  2017). Bahkan  menurut the  united  nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing rules), terhadap pelaku  kejahatan  anak  sejauh  mungkin  harus  dihindarkan  dari  proses  pengadilan (Jacobs-du Preez, 2002)
Melihat  fakta  di  lapangan  seringkali  hak-hak  anak  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap  hak-hak  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  dilindungi  pada  setiap proses  penyidikan  hingga  peradilannya (Haling, et.al, 2018) .  Tentunya  amanat  UU  No. 11  Tahun  2012,  dalam  hal  ini  wajib  mengutamakan  keadilan  restoratif (restoratif justice), artinya  pemenuhan  keadilan  dan  perlindungan  dalam  hak-hak  anak  tersebut. Kedudukan  anak  menurut  UU  No.  11  Tahun  2012, Pasal 22 anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku.
Sedangkan untuk anak yang berusia 8-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan- batasan  tertentu  sesuai  UU  No.  11  Tahun  2012.  Maka  dari  itu  seharusnya  anak  yang berusia 8-18 tahun juga harus di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat dan
martabat anak itu sendiri. Dapat diambil kesimpulan anak yang belum genap berumur 18 tahun merupakan anak dibawah umur.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  IB  Sungguminasa  Nomor 406/Pid.Sus/2019/  PN  Sgm,  bahwa  telah  tejadi  tindak  pidana  penyalahgunaan Narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak.  Untuk  itu,  penulis  hendak  menemukan bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak tersebut.
Tujuan  penelitian  ini  Untuk  mengetahui,  menjelaskan  dan  menganalisis  faktor-faktor yang  mempengaruhi  anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah  Gowa. Untuk  mengetahui,  menjelaskan  dan  menganalisis  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak.
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  pada  latar  belakang  masalah  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah: Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika  di  wilayah  Gowa?  Bagaimanakah  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  lapangan  (Field research),  dengan  cara  melakukan  pengumpulan  data  di  lapangan  penelitian. Berdasarkan  masalah  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yang  menekankan  pada penegakan  hukum  pidana  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh anak (Studi pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungguminasa) serta mencari faktor-faktor yang meyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang  dipilih  adalah  di  Kabupaten  Gowa  yaitu  pada  kantor  Pengadilan  Negeri  Kelas  1B Sungguminasa. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa terdapat masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum tersebut.
Populasi  penelitian  ini  adalah  meliputi  Seluruh  pegawai  dan  Hakim  pada  kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungguminasa di wilayah hukum Kabupaten Gowa. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari 10 orang Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 10 masyarakat yang berada di wilayah  hukum  tersebut  serta  1  orang  Tersangka.  Teknik  pemilihan  sampel  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.
Jenis  dan  Sumber  Data.  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  di lapangan  yang  merupakan  data  mentah  yang  masih  memerlukan  pengelolaan  lebih lanjut.  Dalam  penelitian  ini,  data  diperoleh  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan peneliti  kepada  hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1B  Sungguminasa  serta  penyebaran kuisioner  kepada  masyarakat  dan  tersangka.  Data  Sekunder  adalah  data  yang  berupa peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  atau  artikel  internet  dan  jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini serta data yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia.
Teknik  Pengumpulan  data.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  dengan  cara  wawancara dan  kuisioner  sebagai  bahan  hukum  primer  serta  melakukan  penelusuran  cermat terhadap  berbagai  bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  artikel internet  yang  memiliki  hubungan  dengan  penelitian  sebagai  bahan  sekunder.  Dalam hubungan  ini  akan  diamati  secara  cermat  tentang  penegakan  hukum  pidana  terhadap penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  serta  mencari  faktor-faktor  yang meyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
Analisis data. Analisisi data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dan akan dianalisis melalui table distribusi  frekuensi  untuk  dijadikan  bahan  pengambilan  kesimpulan,  dengan  rumus sebagai berikut:
P = f/n X 100%
Keterangan: P = Presentase f = Fekuensi (nilai yang diperoleh) n = Jumlah responden (jumlah seluruh nilai) 100%  = angka pembulat.

## PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Anak  Sebagai  Pelaku  Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Gowa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa, bahwa faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:
1. Faktor  mentalitas.  Bahwa  mental  seorang  anak  yang  belum  kuat  sehingga  mudah untuk ikut terhadap segala bentuk perbuatan termasuk melakukan tindak pidana.
2. Faktor  lingkungan.  Bahwa  lingkungan  dimana  anak  bertempat  tinggal  juga mempengaruhi terhadap kebiasaan yang dilakukannya.
3. Faktor pribadi. Bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak lepas dari diri pribadinya. Apabila kepribadian dari awal seorang anak itu kurang baik, maka akan berlanjut seterusnya.
4. Faktor  pergaulan.  Bahwa  pergaulan  yang  kurang  sehat  dalam  lingkungan  yang kurang tepat dapat mempengaruhi perilaku seorang anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Sungguminasa,  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika adalah:
1. Faktor Internal
a. Pengendalilan Diri
b. Ingin Merasakan Kebebasan
c. Keadaan Psikis Yang Labil
d. Rasa Ingin Tahu
2. Faktor Eksternal
a. Kurangnya Penghasilan
b. Pergaulan
c. Mudahnya Mendapatkan narkotika
d. Kurangnya Pengawasan
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa, bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika adalah:
1. Kurangnya Pengawasan
2. Mudahnya Mendapatkan Barang
3. Lingkungan dan Pergaulan

## 1.  Faktor Substansi Hukum
Substansi  Hukum  yang  dimaksud  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika sebagai peraturan yang bersifat lex specialis yang bersifat lex general . Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang bersifat lex specialis .

## Tabel. 1 Faktor Substansi Hukum
Indikator Jumlah Persentasi Sesuai Tidak Sesuai 17 4 80.95 % 19.05 % Total 21 100  %
Sumber Data : Diolah Februari 2020.
Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai substansi hukum berkaitan dengan anak sebagai pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  dengan  persentasi  80.95  persen.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa undang-undang  tersebut  masih  relevan  digunakan  pada  waktu  ini  meskipun persentasinya masih kurang.
Akan  tetapi,  19.05  persen  responden  memberikan  jawaban  kurang  sesuai  dan  tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena kurang terlaksananya beberapa pasal dalam Undang- undang  yaitu  dalam  hal  pelaksanaan  diversi  terhadap  anak  dan  bahkan  masyarakat tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut sehingga secara yuridis masyarakat tidak  mengetahui  akan  bahaya  dan  dampak  mengkonsumsi  narkotika  dan  obat-obat terlarang lainnya.

## 2. Struktur Hukum
Struktur  hukum  adalah  pihak  yang  memiliki  kompetensi  untuk  melakukan  penegakan hukum.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  struktur  hukum  yang  dimaksud  adalah Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Sungguminasa  dalam  hal  melakukan  penegakan  hukum terhadap narkotika yang dilakukan oleh anak.

## Tabel. 2 Faktor Struktur Hukum
Indikator Jumlah Persentasi Terlaksana Tidak Terlaksana 19 2 90.5 % 9.5 % Total 21 100 %
Sumber Data : Diolah Februari 2020.
Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai struktur hukum berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan persentase 85,7 persen sudah terlaksana.  Hal  ini  memberikan  penjelasan  bahwa  fungsi  dan  pokok  hakim  khususnya pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Sungguminasa  sudah  dilakukan  dengan mengedepankan  sistem  diversi  dalam  proses  penyelesaian  penyalahgunaan  tindak pidana narkotika oleh anak.
Akan  tetapi,  9.5  persen  responden  memberikan  jawaban  tidak  terlaksana.  Hal  ini disebabkan  bahwa  masyarakat  umum  berpendapat  bahwa  Hakim  dalam  memberikan putusan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  tidak terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai ujung tombak terakhir untuk mencapai keadilan hakim memiliki peranan yang sangat  vital  untuk  menemukan  kebenaran  dari  suatu  perkara  yang  ditanganinya.  Oleh karena  itu  untuk  mengambil  sebuah  keputusan  dalam  suatu  perkara  hakim  wajib menelusuri  secara  cermat  setiap  rangkaian  kejadian  atau  fakta-fakta  yang  terungkap dalam  persidangan  agar  hakim  mampu  menghasilkan  suatu  keputusan  yang mencerminkan rasa keadilan.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:
Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Pasal  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus berdasarkan  dua  alat  bukti  yang  sah  ditambah  dengan  keyakinan  hakim.  Apabila  di dalam  persidangan  ternyata  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  bukti-bukti  yang dihadirkan  dalam  persidangan  ternyata  tidak  mampu  membuktikan  unsur-unsur  dari pasal  yang  didakwakan  maka  hakim  wajib  memberikan  putusan  bebas  kepada terdakwa.
Sesungguhnya mengenai Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak perlu sampai pada  tahap  persidangan  bahkan  sampai  penjatuhan  pidana  oleh  hakim,  karena  proses penyelesaian  pidana  untuk  anak  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  UU  SPPA mengupayakan agar penyelesaian dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal ini  dengan  memaksimalkan  upaya  diversi.  Itulah  sebabnya  dalam  UU  SPPA  tepatnya pada Pasal ini ditentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan wajib  diupayakan  diversi.  Oleh  sebab  itu,  apabila  diversi  gagal  pada  tahap  penyidikan dan  penuntutan,  maka  hakim  sebelum  memasuki  proses  persidangan  wajib
mengupayakan  diversi  terlebih  dahulu,  sehingga  hasil  yang  bisa  didapatkan  dalam penyelesaian perkara anak ini tidak perlu sampai penjatuhan pidana, meskipun pidana anak memang relatif lebih ringan.
Apabila  hakim  dalam  kasus  ini  dapat  memaksimalkan  upaya  diversi  maka  terdakwa anak akan menerima hasil diversi seperti yang dipaparkan dalam Pasal 10 Ayat (2) di atas, tanpa harus mengikuti proses persidangan dan menerima penjatuhan pidana.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa apabila hakim telah mengupayakan  diversi  namun  gagal,  maka  penjatuhan  pidana  yang  ada  saat  ini  sudah tepat, namun jika hakim dalam menangani kasus ini mengabaikan ketentuan mengenai diversi maka penulis menilai penjatuhan pidana tersebut tidak tepat karena seharusnya hakim  menjalani  tahap  diversi  terlebih  dahulu  agar  hasil  yang  bisa  didapatkan  untuk penyelesaian kasus ini tidak harus berupa penjatuhan pidana di persidangan.

## 3. Faktor Sarana & Prasarana
Sarana yang dimaksud adalah ruangan sidang dalam hal pelaksanaan diversi di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa.
Tabel. 3 Faktpr Sarana & Prasarana
Indikator Jumlah Persentasi Mendukung Tidak Mendukung 19 2 90.5 % 9.5 % Total 21 100 %
Sumber Data : Diolah Februari 2020.
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa sudah mendukung dengan 90.5 persen.
Jumlah tidak mendukung dikarenakan sebahagian respon menjawab bahwa sarana yang ada saat ini kurang mendukung. Khususnya terhadap jumlah pihak dalam hal melakukan diversi  dan  ruangan  khusus  untuk  pelaksanaan  diversi,  dengan  persentasi  9.5  persen. Meskipun sudah terpenuhi, akan tetapi sarana harus tetap ditingkatkan.

## 4. Faktor Budaya
Budaya  adalah  kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat  khususnya  yang  berada  di  wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Sungguminasa.  Dari  hasil  penelitian  bahwa,  anak cenderung memiliki kebiasaan untuk berkumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan yang terindikasi  pada  kegiatan  yang  melanggar  norma  khususnya  norma  hukum.  Kegiatan yang  dimaksud  adalah  minum-minuman  keras,  berjudi  dan  mengkonsumsi  obat-obat terlarang  termasuk  Narkotika  dan  lain-lain.  Kebiasaan  inilah  yang  menjadi  pengaruh khususnya kaum remaja untuk mengkonsumsi narkotika dan psikotropika.

## Tabel. 4 Faktor Budaya
Indikator Jumlah Persentasi Berpengaruh Tidak Berpengaruh 18 3 85,7 % 14.3 % Total 21 100 %
Sumber Data : Diolah Februari 2020.
Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai budayaan berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dengan  persentasi  85,7  persen  berpengaruh. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  kebiasaan  masyakat  khususnya  anak  yang  sering berkumpul yang mengarah kepada kegiatan negative dan adanya kepribadian anak yang ingin coba-coba, ingin merasakan kebebasan, keadaan fisikis yang labil dan mudahnya mendapatkan narkotika.
Akan tetapi 14,3 % responden memberikan jawaban bahwa budaya masyarakat kurang berpengaruh  dan  tidak  berpengaruh  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  Narkotika  dan Psikotropika.  Hal  ini  disebabkan,  menurut  responden  hanya  spontanitas  dari  pemakai (anak) saja.

## 5. Faktor Masyarakat
Masyarakat  adalah  masyarakat  yang  berada  pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Sungguminasa.  Yang  dimaksud  dengan  masyarakat  disini  adalah  pengetahun masyarakat  terhadap  adanya  penyalahggunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak, pengetahuan  masyarakat  berkaitan  dengan  substansi  hukum  berkaitan  dengan peraturan sistem peradilan pidan anak maupun peraturan tentang narkotika.

## Tabel. 5 Faktor Masyarakat
Indikator Jumlah Persentasi Berpengaruh Tidak Berpengaruh 17 4 80.95 % 19.05 % Total 21 100  %
Sumber Data : Diolah Februari 2020.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  masyarakat  adalah pengetahuan masyarakat akan adanya penyalahggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak  adalah  pengetahuan  masyarakat  terhadap  adanya  upaya  pelaksanaan  diversi terhadap penyelesaian sistem peradilan pidana anak dalam hal tindak pidana Narkotika relative masih kurang dan pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak masih kurang sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana yang dialami ketika masyarakat tersebut melakukan hal tersebut dengan persentasi 74,3 persen.
Jumlah  tidak  berpengaruh  dikarenakan  sebahagian  masyarakat  turut  serta  dalam  hal penyelesaian  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  dengan  melaporkan adanya  indikasi  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  dan  masyarakat  sudah  mengetahui dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  mengkomsumsi  narkotika  tersebut  serta sebahagian  respon  sudah  mengetahui  tentang  sanksi  yang  diberikan  terhadap  adanya tindak pidana narkotika dan psikotropika tersebut dengan persentasi 25,7 persen.

## B. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A  Sungguminasa  bahwa,  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah ditegakkan.

## Tabel 6. Nilai Penegakan Hukum
Indikator Jumlah Persentasi Ditegakkan Tidak Ditegakkan 15 6 71,4 % 28,6 % Total 21 100  %
Sumber Data : Diolah Februari 2020.
Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  sudah  ditegakkan.  Dengan persentasi 71.4 persen jawaban responden bahwa sudah ditegakkan.
Persentasi 28.6 persen bahwa responden memberikan jawaban ada beberapa penegak hukum yang belum memberikan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  diantaranya, belum melaksanakan diversi.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA  ditentukan  bahwa  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  peradilan  di  luar pidana. Tujuan dari tahap diversi ini sesuai dengan Pasal 6 UU SPPA adalah:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
Tahap  diversi  ini  menjadi  suatu  proses  penyelesaian  penting  bagi  anak  karena  dalam tahap  ini  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  yang  melibatkan  anak,  orang  tua, pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  professional  berdasarkan  pendekatan keadilan  restoratif,  sehingga  anak  tidak  perlu  merasakan  proses  peradilan  dalam persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Oleh karena itu, pada tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri wajib diupayakan diversi.
Dalam beberapa kasus ini yang penulis temukan, bahwa penuntut umum selama proses penuntutan  tidak  mengupayakan  penyelesaian  secara  diversi  bagi  terdakwa.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  berita  acara  diversi  yang  disampaikan  oleh  penuntut umum  ke  pengadilan.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  42  Ayat  (2)  UU  SPPA ditentukan bahwa “dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara  diversi  dan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dengan  melampirkan  laporan hasil  penelitian  kemasyarakatan.”  Penulis  menilai  bahwa  meskipun  dalam  pembuatan surat  dakwaan  baik  bentuk  dakwaan  yang  digunakan  maupun  pasal  yang  diterapkan sudah tepat, namun karena terdakwa adalah seorang anak maka  seharusnya penuntut umum  mengupayakan  agar  proses  penyelesaian  perkaranya  tidak  sampai  pada  proses persidangan  di  pengadilan,  yang  mana  salah  satu  caranya  adalah  dengan memaksimalkan upaya diversi.
enegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan  oleh  anak  khusus  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Sungguminasa  sudah ditegakkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  sudah efektif.  Faktor  yang  mempengaruhi  anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan  narkotika adalah  substansi  hukum,  struktur  hukum,  sarana,  budaya  hukum  dan  masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri

## SARAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  adapun  saran  sebagai  berikut,  khususnya  kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan  dampak  yang  baik  bagi  psikologi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Kepada  orang  tua  untuk  mendidik  dan  memberikan  perhatian  lebih  kepada  anak sehingga  memiliki  prinsip  hidup  dan  moralitas  yang  baik  agar  supaya  tidak  mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

## DAFTAR BACAAN
Astari, P. (2016). Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Arena Hukum , 8 (1), 1-18.
Antiprawiro,  G.  (2014).  Peran  Masyarakat  dalam  Pencegahan  dan  Penanggulangan Terhadap  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika. Sociae  Polites , 15 (2), 139-160.
Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan  Dalam  Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum  Nasional  Dan  Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361-378
Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Pelaku  Anak. Diponegoro  Law Journal , 5 (3), 1-14.
Hendra,  M.  (2016).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif). Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya , 1 (1),
3-3.
Hidaya,  W.  A.  (2019).  Penerapan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. JUSTISI , 5 (2), 84-96.
Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Jurnal Yudisial , 6 (1), 64-79.
Jacobs-du  Preez,  N.  (2002).  The  United  Nations  standard  minimum  rules  for  the administration of juvenile justice applied in an African context. Acta Criminologica: Southern African Journal of Criminology , 15 (2), 35-41.
Kibtyah,  M.  (2017).  Pendekatan  bimbingan  dan  konseling  bagi  korban  pengguna narkoba. Jurnal Ilmu Dakwah , 35 (1), 52-77.
Maskur, M. A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam  proses  acara  pidana  Indonesia. Pandecta:  Research  Law  Journal , 7 (2),  171- 181.
Maruf,  A.  (2018).  Pendekatan  Studi  Islam  Dalam  Rehabilitasi  Penyalahguna Narkoba. Jurnal Tawadhu , 2 (1), 381-409.
Nofitasari,  S.  (2016).  Sistem  Pemidanaan  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Bagi  Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana. Fairness  and  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 14 (2), 183-219.
Putri, R. M., Neviyarni, S., & Daharnis, D. (2013). Pengembangan Modul Bimbingan dan Konseling untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. Jurnal Konseling dan Pendidikan , 1 (2), 121-135.
Zahra,  A.,  &  Sularto,  R.  B.  (2017).  Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Law Reform , 13 (1), 18-27.