p-ISSN 2621-797X ; e-ISSN 2746-6841 DOI:10.32493 Jurnal Disrupsi Bisnis , Vol.7, No.2, Maret 2024 (437-445) http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/index
Analisis Tren Belanja Pertahanan dalam Memberikan Dampak terhadap Kemandirian Industri Pertahanan
Mohadib 1* ; Andriansyah 2
Universitas Pamulang 1 *
Universitas Muhammadiyah Jakarta 2 dosen01299@unpam.ac.id 1 *;  andriansyah@umj.ac.id 2
Received 01 Maret 2024 | Revised 20 Maret 2024 | Accepted  29 Maret 2024 *Korespondensi Penulis

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tren  belanja  pertahanan  dan  dampaknya  terhadap kemandirian industri pertahanan di Indonesia.   Dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif  berbasis  dokumen  atau desk  research .  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  tren  belanja pertahanan  Indonesia,  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  positif,  ancaman  keamanan,  dan komitmen pemerintah untuk kemandirian industri pertahanan, mengalami fluktuasi dalam periode 2019- 2024.  Meskipun terjadi  penurunan  pada tahun  2023 dan  2024,  anggaran  pertahanan tetap signifikan, mencerminkan  komitmen  pemerintah  terhadap  pertahanan  nasional.  Tren  belanja  pertahanan  belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian industri pertahanan. Kritik melibatkan kurangnya transfer  teknologi,  pesanan  terbatas,  dan  dependensi  pada  impor  alutsista.  Kemandirian  memerlukan political  will dan  perubahan  kebijakan  untuk  perkembangan  jangka  panjang.  Dukungan  penuh pemerintah, baik dalam anggaran maupun kebijakan, menjadi kunci untuk mencapai kemandirian yang diinginkan dan menjawab dinamika global.
Kata Kunci: Belanja Pertahanan; Kemandirian; Industri Pertahanan Indonesia

## Abstract
This research aims to analyze defense spending trends and their impact on the  self-sufficiency of the defense industry in Indonesia. The article adopts a qualitative approach based on document analysis or desk research. The results of the analysis indicate that Indonesia's defense spending trends, influenced by positive economic growth, security threats, and the government's commitment to defense industry self-sufficiency, have fluctuated in the period 2019-2024. Despite decreases in 2023 and 2024, defense budgets  remain  significant,  reflecting  the  government's  commitment  to  national  defense.  However, defense  spending  trends  have  not  significantly  impacted  the  self-sufficiency  of  the  defense  industry. Criticisms involve insufficient technology transfer, limited orders, and dependence on imported defense equipment.  Achieving  self-sufficiency  requires  political  will  and  policy  changes  for  long-term development.  Full  government  support,  both  in  budgetary  allocations  and  policies,  is  crucial  to attaining the desired self-sufficiency and addressing global dynamics.

## Keywords: Defense Spending; Self-Sufficiency; Indonesian Defense Industry

## PENDAHULUAN
Industri  pertahanan  memegang  peran  krusial  dalam  menjaga  keamanan  dan  stabilitas  suatu negara.  Salah  satu  instrumen  utama  dalam  mengoptimalisasi  komponen  pertahanan  dan  merangsang pertumbuhan  industri  pertahanan  adalah  belanja  pertahanan.    Belanja  pertahanan  menjadi  landasan
kebijakan  strategis  yang  tidak  hanya  memperkuat  kemampuan  pertahanan  suatu  negara,  tetapi  juga memainkan peran kunci dalam memajukan sektor industri pertahanan. Meskipun rincian spesifik terkait belanja pertahanan sering kali dijaga sebagai informasi rahasia atau terbatas demi keamanan nasional, analisis  terfokus  pada  pola  umum  kebijakan  belanja  pertahanan  yang  meliputi  tren  dalam  alokasi anggaran  pertahanan,  guna  memberikan  gambaran  yang  signifikan  tentang  pengaruhnya  terhadap kemandirian industri pertahanan. Dalam banyak kasus, belanja pertahanan mencakup alokasi dana yang substansial  untuk  penelitian  dan  pengembangan,  pembelian  peralatan  militer,  serta  investasi  dalam infrastruktur  pertahanan.  Semua  ini  berkontribusi  langsung  pada  kemampuan  suatu  negara  untuk melindungi dirinya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya pertahanan luar negeri sesuai dengan amanat konstitusi.
Kemandirian  industri  pertahanan  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  suatu  negara  memiliki kemampuan untuk memproduksi, memelihara, dan memodernisasi peralatan pertahanannya tanpa harus bergantung secara signifikan pada sumber luar negeri. Hal tersebut senada dengan upaya pemerintah terkait  dengan  sumber  pembiayaan,  setidaknya  ada  empat  terobosan  model  pembiayaan  yang diusahakan oleh Menhan Prabowo Subianto atas arahan Presiden Joko Widodo. Terobosan ini dilakukan untuk memenuhi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Indonesia yang sudah tua dan  usang.  Terobosan  tersebut,  (Wibowo,  Fx.  Pudjo,  Gregorius  Widiyanto,  2019)    antara  lain:    1) Terobosan pertama merupakan kontrak pengadaan jangka panjang 2044 yang dituntaskan antara tahun 2020-2024  untuk  memastikan  kesinambungan  program  modernisasi,  serta  memperbesar  peluang investasi  pertahanan  ke  Indonesia;  2)  Terobosan  kedua,  setiap  kontrak pengadaan  dilengkapi  dengan prasyarat investasi pertahanan untuk memastikan adanya transfer teknologi dan aliran kapital ke Industri Pertahanan  Indonesia;  3)  Terobosan  ketiga,  semua  pengadaan  sistem  persenjataan  dilakukan  dengan pendekatan  daur  hidup  untuk  memastikan  adanya  kesinambungan  pemeliharaan,  perawatan,  dan peningkatan  teknologi  senjata  selama  masa  pakai  operasional  sistem  persenjataan.  Pendekatan  daur hidup ini akan dilakukan dengan mengharuskan produsen senjata untuk membuat fasilitas perawatan dan  pemeliharaan  senjata  di  Indonesia  bekerja  sama  dengan  Industri  Pertahanan  Nasional;  dan  4) Terobosan keempat, sejak awal pembahasan, kontrak pengadaan dijaga dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas oleh tim gabungan dari BPKP, Kejaksaan, dan BPK untuk memastikan penerapan tata pemerintahan yang baik.
Kebijakan  strategi  belanja  pertahanan,  bukanlah  hal  baru.  Upaya  untuk  meningkatkan kemandirian industri pertahanan telah menjadi fokus utama dari kebijakan pertahanan nasional. Secara historis,  upaya  kemandirian  industri  pertahanan  ini  berkaitan  situasi  ancaman  terhadap  pertahanan negara sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan keamanan yang  semakin  kompleks  dan  dinamis.  Ancaman  global  seperti  perang  dan  konflik,  serangan  siber, terorisme,  ancaman  nuklir,  serta  keamanan  maritim,  semakin  memperumit  keadaan  dan  menuntut negara  untuk  memiliki  industri  pertahanan  yang  tangguh  dan  mandiri,  guna  menghadapi  berbagai ancaman  serta memastikan  stabilitas  nasional  dan  kedaulatan  negara.  Industri  pertahanan merupakan solusi untuk keperluan pencapaian Minimum Essential Force (MEF) di lingkungan TNI dan sekaligus sebagai reaksi atas trauma yang menjadi pengalaman pahit akibat embargo militer pada dekade 90-an (Wibowo, 2023). Embargo militer yang terjadi di masa lalu telah menghambat kemampuan Indonesia dalam  memanfaatkan  peralatan  militer  yang  dibeli  dari  negara-negara  Barat.  Pengalaman  traumatis akibat embargo tersebut telah memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia, yang kini semakin memahami betapa pentingnya mengurangi tingkat ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri.
Pembiayaan belanja alutsista, sebagai bagian dari pembangunan postur militer yang ideal telah menjadi salah satu agenda penting di bidang pertahanan. Upaya tersebut diimplementasikan pemerintah melalui  kebijakan Minimum  Essential  Forces (MEF)  yang  mulai  dilaksanakan  sejak  2010  dan ditargetkan  rampung  pada  2024  (Budiman,  A.,  A.  I.  Nugroho,  2021).  Dukungan  anggaran  yang berkelanjutan  menjadi  faktor  penting,  mengingat  pemenuhan  alutsista  TNI  masih  menjadi  pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum komponen utama pertahanan negara.
Industri  pertahanan  sebagaimana  termuat  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN)  2020–2024  dinilai  belum  optimal.  Beberapa  kebutuhan  alat peralatan  pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan. Namun, untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV),  dan  radar  masih  mengandalkan  produksi  luar  negeri.  Penguasaan  teknologi  kunci,
kemampuan integrasi sistem dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat agar industri pertahanan dapat  meningkatkan  kontribusi  bagi  pemenuhan  alpalhankam.  Dengan  demikian  industri  pertahanan dapat meningkatkan daya saing internasional sekaligus menjadi bagian dari global supply chain . Pertahanan  suatu  negara  merupakan  aspek  krusial  dalam  menjaga  kedaulatan  dan  keamanan. Untuk mendukung efektivitas pertahanan, alokasi anggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesiapan  dan  modernisasi  alat-alat  pertahanan.  Pada  tahun-tahun  terakhir,  Indonesia  mengalami  tren perubahan  dalam  alokasi  anggaran  pertahanan,  yang  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  dinamika kebijakan pemerintah dan kondisi geopolitik global.
Negara dengan Industri pertahanan yang maju juga didukung dan memiliki anggaran pertahanan yang besar, dan idealnya 20-30 persen anggaran pertahanan di alokasikan untuk industri pertahanan. (Karim, 2020). Namun sayangnya dukungan anggaran belanja pertahanan Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data (SIPRI, 2020), belanja pertahanan Indonesia sebesar USD7,7 miliar atau 0,67 persen dari GDP pada tahun 2019. Atas belanja pertahanan tersebut menempatkan Indonesia berada diperingkat 27 dunia.
Gambar 1 . Empat Puluh Negara dengan Belanja Pertahanan Terbesar di Dunia Tahun 2019 Sumber: (SIPRI)., 2020), diolah
Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, penulis mencoba untuk mendiskusikan tentang tren belanja  pertahanan  RI,  dimulai  dari  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  dan  pertahanan  global,  kemudian membandingkan anggaran belanja pertahan dengan negara tetangga, selanjutnya menganalisis kondisi belanja pertahanan Indonesia dalam memberikan dampak terhadap Industri Pertahanan.
Gambar 2. Anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia (2019-2024*)
Sumber : (Annur, 2023)
Berdasarkan  gambar  tersebut  memberikan  gambaran  anggaran  Kementerian  Pertahanan Indonesia  dari  tahun  2019  hingga  2024.  Angka  tersebut  dinyatakan  dalam  triliun  Rupiah.  Anggaran tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp150,44 triliun, sedangkan anggaran terendah tercatat pada
tahun  2019  sebesar  Rp115,35  triliun.  Tabel  ini  mencerminkan  perubahan  alokasi  anggaran  selama periode enam tahun tersebut.
Gambar 3. Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBN 2024 (2023)*
Sumber : (Santika, 2024)
Berdasarkan gambar tersebut memperinci alokasi anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2024, dengan rincian pos-pos pengeluaran. Alokasi terbesar dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar  Rp77,56  triliun,  diikuti  oleh  modernisasi  alutsista  dan  sarpras  pertahanan  sebesar  Rp43,01 triliun. Terdapat penurunan alokasi anggaran pertahanan pada tahun 2024 sebesar 6.11% dibandingkan dengan outlook 2023. Meskipun demikian, prioritas pengeluaran terfokus pada dukungan manajemen dan  modernisasi  alutsista,  yang  mencerminkan  upaya  meningkatkan  kemampuan  pertahanan  dan keamanan  nasional.  Tabel  ini  memberikan  pandangan  mendalam  tentang  prioritas  dan  fokus  belanja Kementerian  Pertahanan  pada  tahun  tersebut.  Data  ini  juga  mengindikasikan  adanya  kebijakan pemerintah  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  TNI,  peningkatan  perumahan  dinas,  dan  penguatan pertahanan di perbatasan dan pulau terluar. Selain itu, pembangunan industri pertahanan juga menjadi fokus untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan Alutsista.
Gambar 4. Tren Belanja Kementerian Pertahanan 2020-2023 Sumber  : (Muhammad Ridwan, 2023)
Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan tren belanja Kementerian Pertahanan dari tahun 2020 hingga kuartal III/2023. Pagu belanja dan realisasi belanja dicantumkan dalam triliun Rupiah. Data pada kuartal  III/2023  menunjukkan  realisasi  belanja  sebesar  Rp1,76  triliun.  Tabel  ini  mencerminkan perubahan  tren  belanja  dan  realisasi  belanja  Kementerian  Pertahanan  selama  periode  tersebut.  Tren belanja pertahanan yang cenderung naik sejak 2019 sejalan dengan data SIPRI yang mencatat kenaikan
belanja  militer.  Peningkatan  anggaran  tersebut  juga  diikuti  oleh  lonjakan  pinjaman  luar  negeri, menunjukkan adanya strategi pemerintah dalam memperbarui dan meningkatkan alutsista.
Salah satu kebijakan terkait dengan alutsista adalah kebijakan pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut diamanatkan kepada BUMN  industri  pertahanan  menjadi  lead  integrator  pembangunan  alutsista.  Hingga  tahun  2019, Kementerian  Pertahanan  RI  telah  menetapkan  110  industri  pertahanan  baik  BUMN  maupun  BUMS. Saat ini, industri pertahanan Indonesia telah mampu membuat beberapa alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), diantaranya adalah Anoa dari PT. Pindad, CN-235 dan NC212 dari PT. DI, Kapal  Patroli  Cepat  28  m,  Kapal  KCR  60  m,  Kapal  Perusak  kawal  Rudal  (PKR),  Kapal  Landing Platform  Dock  (LPD)  dari  PT.  PAL.  Sejalan  dengan  (Sudirman  et  al.,  2023)  industri  pertahanan merupakan  industri  yang  kompleks  karena  melibatkan  jalur  birokrasi  yang  rumit  tetapi  di  saat  yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi alutsista dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.
Namun masih terdapat kendala pada industri pertahanan Indonesia yaitu terbatasnya infrastruktur dasar industri pertahanan dalam negeri dan rendahnya investasi dalam pengembangan riset ilmu untuk menunjang  industri  pertahanan.  Industri  pertahanan  belum  dapat  memenuhi  permintaan  dari  instansi pemerintah karena tidak menerapkan teknologi tercanggih. Hal tersebut terbukti dari Indonesia masih melakukan impor seperti fregat, corvet dan kapal selam dari Belanda, Inggris dan Jerman, tank tempur dari  Jerman,  serta  masih  mengimpor  semua  pesawat  tempurnya  yaitu  jet  tempur  F-16  dan  F-5  dari Amerika Serikat, Sukhoi dari Rusia, pesawat patroli maritim dan transportasi dari Amerika Serikat dan Spanyol, serta pesawat latih dari Korea Selatan.
Pada pasal 43 ayat (3) UU 16/2012 mengamanatkan bahwa setiap pembelian alpalhankam dari luar negeri harus melibatkan partisipasi industri pertahanan dalam bentuk Kandungan Lokal dan Offset (KLO)  maupun  transfer  teknologi  (ToT),  yang  merupakan  mata  rantai  penting  untuk  membangun kemampuan industri pertahanan agar memiliki kemampuan yang mumpuni. Amanat UU tersebut benar- benar diterapkan agar industri pertahanan dapat berkembang secara mandiri dan menjadi bagian penting dari mata rantai pasok ( Global supply chain ) alpalhankam.
Peran pemerintah dalam mendorong industri pertahanan menjadi kunci, seiring dengan dukungan APBN  untuk  pemenuhan  kebutuhan  alat  tempur  dan  teknologi  terkini.  Meskipun  demikian,  perlu diperhatikan  bahwa  adanya  utang  luar  negeri  yang  melesat  juga  menjadi  pertimbangan  kritis  dalam analisis keberlanjutan dan dampak terhadap kemandirian industri pertahanan.
Meskipun  terdapat  upaya  dan  langkah-langkah  positif  dalam  mendukung  industri  pertahanan, perlu  diarahkan  pada  kebutuhan  untuk  lebih  proaktif  dalam  mengatasi  kendala  infrastruktur  dan peningkatan investasi riset. Dukungan penuh pemerintah, bukan hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga  kebijakan  yang  mendukung  pengembangan  teknologi  dan  riset,  menjadi  kunci  untuk  mencapai kemandirian yang diinginkan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tren  belanja  pertahanan  dan  dampaknya  terhadap kemandirian  industri  pertahanan  di  Indonesia.  Dalam  menjalankan  analisis  tersebut,  penelitian  ini berhasil  mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci,  mengevaluasi  alokasi  anggaran,  dan  mengkritisi tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, sebagai penutup, perlu langkah-langkah konkret dan integratif dari  pemerintah  untuk  memastikan  kemandirian  industri  pertahanan  dapat  dicapai  dalam  jangka panjang. Keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

## METODE
Dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  berbasis  dokumen  atau desk research (Travis, 2016). Desk research merupakan nama lain untuk penelitian sekunder. Peran penulis sebagai peneliti yang melakukan desk research adalah untuk meninjau temuan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang bidang tersebut. Penggunaan metode kualitatif akan berorientasi pada pencarian makna di balik realitas yang bersifat empiris dari realitas sosial yang ada. Teknik  pengumpulan data yang digunakan  adalah data  yang  diperoleh  melalui tinjauan  kepustakaan.
Data yang digunakan melalui tinjauan pustaka meliputi informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, berita, dan laporan terpercaya yang berkaitan dengan kasus penelitian penulis.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Anggaran dan Tren Belanja Pertahanan Indonesia
Tren  belanja  pertahanan  Indonesia  mengalami  peningkatan  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: Pertumbuhan ekonomi yang positif, Meningkatnya  ancaman  keamanan  nasional  dan  Komitmen  pemerintah  untuk  meningkatkan kemandirian industri pertahanan.
Alokasi anggaran belanja pertahanan Indonesia masih didominasi oleh dukungan manajemen dan modernisasi  alutsista.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  berkomitmen  untuk  meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional.
Gambar 5. Anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia (2019-2024*
Sumber: (Zahara & Rizky, 2020)
Berdasarkan data SIPRI (2019), anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2009- 2018 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara- negara ASEAN. Berdasarkan data BPS, PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar Rp15.833,9  triliun.  Artinya,  di  tahun  2019  alokasi  anggaran  pertahanan  hanya  sebesar  0,68  persen terhadap  PDB.  Dalam  Renstra  Kementerian  Pertahanan  dan  Tentara  Nasional  Indonesia  tahun  2015- 2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk dapat menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari PDB. Namun hingga saat ini masih belum dapat tercapai. Anggaran Pertahanan mengalami tren yang meningkat sejak 2018 sebesar Rp106,8 triliun menjadi Rp127,35 triliun di tahun 2020. Saat ini, alokasi terbesar anggaran pertahanan adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 41,6 persen, untuk belanja barang sebesar 32,9 persen dan untuk belanja modal sebesar 25,4 persen. Selama ini, anggaran militer Indonesia sebagian besar tersalurkan pada belanja matra darat. Pada tahun 2019 anggaran militer untuk TNI AD sebesar Rp44,96 miliar, TNI AL sebesar Rp17,44 miliar dan TNI AU sebesar Rp13,76 miliar. Di tahun 2020, anggaran untuk TNI AD sebesar Rp55,92 miliar, TNI AL sebesar Rp22,08 miliar dan  TNI  AU  sebesar  Rp15,50  miliar.  Kementerian  Pertahanan  juga  mengalokasikan  anggaran  untuk program modernisasi alutsista pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp10,86 triliun yang terdiri Rp4,59 triliun untuk matra darat, Rp4,16 triliun untuk matra laut dan Rp2,11 triliun untuk matra udara.
Gambar 6. Anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia (2019-2024*) Sumber : (Annur, 2023)
Gambar  6. menunjukkan alokasi  anggaran  Kementerian  Pertahanan  Indonesia  dari tahun  2019 hingga 2024. Dalam periode enam tahun tersebut, terlihat variasi signifikan dalam nilai alokasi anggaran yang  mencerminkan  perubahan  prioritas  dan  kebijakan  pemerintah  terkait  pertahanan  nasional.  Pada tahun  2019,  anggaran  pertahanan  mencapai  Rp115.35  triliun,  dan  kemudian  mengalami  peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2020 menjadi Rp136.87 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022,  di  mana  alokasi  anggaran  mencapai  puncaknya  sebesar  Rp150.44  triliun.  Hal  ini  mungkin mencerminkan  tanggapan  terhadap  dinamika  keamanan  global,  kebijakan  strategis,  atau  kebutuhan mendesak dalam pemodernan alat pertahanan. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan nilai anggaran, mencapai Rp144.27 triliun pada 2023 dan Rp135.45 triliun pada 2024.
Penurunan anggaran tersebut bisa dipahami sebagai hasil dari penyesuaian kebijakan fiskal dan pertimbangan  ekonomi  nasional.  Meskipun  demikian,  pada  tahun  2024,  anggaran  tetap  signifikan, mencerminkan  komitmen  pemerintah  terhadap  pertahanan  nasional  meskipun  menghadapi  tekanan fiskal.  Selain  itu,  pergeseran  dalam  alokasi  anggaran  juga  memberikan  wawasan  tentang  prioritas pengeluaran  Kementerian  Pertahanan.  Terlihat  bahwa  dukungan  manajemen  mendapatkan  alokasi terbesar pada tahun 2024, dengan nilai sebesar Rp77.56 triliun, diikuti oleh modernisasi alutsista dan sarpras pertahanan sebesar Rp43.01 triliun. Meskipun terjadi penurunan total anggaran pada tahun 2024, fokus  pada  peningkatan  kemampuan  pertahanan  dan  keamanan  nasional  tetap  dijaga,  mencerminkan kebijakan pemerintah untuk memastikan kesiapan TNI dan keamanan nasional.
Peningkatan tren belanja pertahanan Indonesia merupakan hal yang positif, karena menunjukkan komitmen  pemerintah  untuk  meningkatkan  kemampuan  pertahanan  dan  keamanan  nasional. Peningkatan belanja pertahanan tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.
Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  alokasi  anggaran  belanja  pertahanan  Indonesia  masih didominasi  oleh  dukungan manajemen  dan  modernisasi  alutsista.  Pengembangan  industri  pertahanan memerlukan lebih dari sekadar dukungan operasional; investasi dalam riset, teknologi, dan infrastruktur juga sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan prioritas yang cukup untuk pengembangan industri pertahanan.
Dalam  menghadapi  perubahan  tren  belanja  dan  dinamika  keamanan  global,  penting  bagi pemerintah  untuk  memiliki  kebijakan  yang  proaktif  dalam  meningkatkan  infrastruktur  dasar  industri pertahanan  dan  meningkatkan  investasi  dalam  riset  ilmu  pengetahuan  untuk  mendukung  kemajuan teknologi alutsista.
Analisis  terhadap  pembelian  alutsista,  terutama  pembelian  pesawat  bekas  Mirage  2000-5  dari Qatar, perlu dilihat dari perspektif efektivitas dan kesiapan tempur TNI AU. Kendati terdapat rencana upgrade dan overhaul/repair pesawat SU-27/30, Hawk 100/200, dan F-16, pembelian pesawat bekas ini
dijadikan  sebagai  solusi  cepat  untuk  mengatasi  penurunan  kesiapan  tempur  yang  disebabkan  oleh pesawat yang habis masa pakainya. Sementara langkah-langkah tersebut bisa dijustifikasi dalam konteks kebutuhan  mendesak,  tetapi  perlu  dipertimbangkan  secara  menyeluruh  mengingat  dampak  jangka panjangnya terhadap kemampuan pertahanan nasional.
Pentingnya progres dalam program modernisasi alutsista, seperti pembelian pesawat baru seperti Dassault Rafale dan F-15 Super Eagle, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa alutsista  yang  dimiliki  memiliki  kemampuan  yang  mumpuni.  Namun,  perlu  dipertimbangkan  pula kecepatan pengiriman dan kesiapan operasional alutsista baru agar tidak menurunkan tingkat kesiapan tempur secara signifikan.
Dengan  adanya  alokasi  anggaran  dan  kebijakan  pembelian  alutsista,  kemandirian  industri pertahanan  masih  menjadi  tantangan.  Perlu  dilakukan  upaya  lebih  lanjut  dalam  mengatasi  kendala infrastruktur  dasar  dan  peningkatan  investasi  riset  untuk  mendukung  perkembangan  teknologi  dan inovasi di dalam negeri. Dukungan penuh pemerintah, bukan hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dan riset, menjadi kunci untuk mencapai kemandirian yang diinginkan.
Dengan demikian, analisis belanja pertahanan tidak hanya sebatas pada jumlah alokasi anggaran tetapi juga melibatkan evaluasi mendalam terhadap strategi pengeluaran guna mencapai keberlanjutan dan kemandirian dalam jangka panjang.

## Dampak Tren Belanja Pertahanan Terhadap Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ada,  tren  belanja  pertahanan  Indonesia  tampaknya  tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri12. Meskipun Kementerian Pertahanan merencanakan alokasi anggaran sebesar 124,99 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,7 kuadriliun untuk pembelian alat pertahanan, belanja sebesar itu ternyata tidak bermakna banyak bagi industri pertahanan dalam negeri.
Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  struktur  industri  pertahanan  Indonesia  dengan  industri pertahanan  dunia  dan  terbatasnya  pesanan  alutsista  dari  Pemerintah  Indonesia  kepada  industri pertahanan nasional. Selain itu, kritik semakin tajam karena dana tersebut datang sebagai utang.
Al A’raf, Ketua Centra Initiative dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menilai bahwa sebagian besar masalah industri pertahanan adalah kurangnya political will dari  pemerintah.  Belanja  pertahanan  masih  banyak  berasal  dari  luar  negeri,  transfer  teknologi  yang terbatas, dan industri pertahanan yang tertatih-tatih.
Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  kemandirian  industri  pertahanan  juga  diharapkan  dapat mewujudkan  pergeseran  pemahaman  dari  belanja  pertahanan  menjadi  investasi  pertahanan.  Ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk masa depan industri pertahanan Indonesia jika ada perubahan dalam pendekatan dan kebijakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  hasil  temuan  dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Anggaran dan Tren Belanja Pertahanan Indonesia, menunjukkan bahwa tren belanja pertahanan Indonesia  mengalami  fluktuasi  dalam  periode  2019-2024.  Dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi positif,  meningkatnya  ancaman  keamanan  nasional,  dan  komitmen  pemerintah  untuk  meningkatkan kemandirian industri pertahanan, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan menunjukkan variasi yang mencerminkan  perubahan prioritas  dan  kebijakan.  Meskipun  terjadi  penurunan pada  tahun  2023  dan 2024, anggaran pertahanan tetap signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pertahanan nasional  meskipun  menghadapi  tekanan  fiskal.  Peningkatan  tren  belanja  pertahanan  Indonesia memberikan sinyal positif terkait komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan  keamanan  nasional.  Meskipun  demikian,  perlu  diperhatikan  bahwa  alokasi  anggaran  masih didominasi  oleh  dukungan manajemen  dan  modernisasi  alutsista.  Pengembangan  industri  pertahanan memerlukan lebih dari sekadar dukungan operasional; investasi dalam riset, teknologi, dan infrastruktur juga  sangat  penting.  Dalam  menghadapi  perubahan  tren  belanja  dan  dinamika  keamanan  global,
pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang proaktif untuk meningkatkan infrastruktur dasar industri pertahanan dan meningkatkan investasi dalam riset ilmu pengetahuan.
Dampak  Tren  Belanja  Pertahanan  Terhadap  Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia, menunjukkan  bahwa  tren  belanja  pertahanan  belum  memberikan  dampak  signifikan  terhadap kemandirian  industri  pertahanan  dalam  negeri.  Meskipun  alokasi  anggaran  besar  diarahkan  untuk pembelian alat pertahanan, terdapat kritik terhadap kurangnya transfer teknologi, pesanan yang terbatas dari  pemerintah,  dan  dependensi  pada impor  alutsista.  Kemandirian  industri  pertahanan memerlukan lebih dari sekadar belanja pertahanan; political will dan perubahan dalam pendekatan kebijakan menjadi kunci untuk perkembangan jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
(SIPRI)., S. I. P. I. (2020). SIPRI Databases . SIPRI.
Annur,  C.  M.  (2023).  Anggaran  Kemenhan  Terbesar  Kedua  di  RAPBN  2024,  Ini  Tren  Belanjanya. Databoks .  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/21/anggaran-kemenhan-terbesar- kedua-di-rapbn-2024-ini-tren-belanjanya
Budiman, A., A. I. Nugroho,  dan M. R. N. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. XYZ . Universitas Indonesia. Karim,  R.  I.  (2020). Pengaruh  Kebijakan  Industri  Pertahanan  Indonesia  Tahun  2018-2023  di  PT Pindad . Universitas Padjadjaran.
Muhammad Ridwan,  dan A. R. K. (2023). Alarm Sri Mulyani dan Lonjakan Utang di Kementerian Prabowo. Bisniscom-Logo . https://plus.bisnis.com/read/alarm-sri-mulyani-dan-lonjakan-utang-di- kementerian-prabowo
Santika, E. F. (2024). Anggaran Kementerian Pertahanan 2024, Terbesar untuk Manajemen. Databoks . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/04/anggaran-kementerian-pertahanan-2024- terbesar-untuk-manajemen
SIPRI. (2020). The Military Balance 2020 . Stockholm International Peace Research Institute. Sudirman,  A.,  Djuyandi,  Y.,  &  Pratama,  F.  S.  G.  (2023).  Memahami  Dinamika  Kerjasama  Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue. Journal of Political Issues , 4 (2), 120–136. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82 Travis. (2016). Nutrition and Athletic Performance . Canada: Medicine. & Science in Sports & Exercise. Wibowo, Fx. Pudjo, Gregorius Widiyanto,  dan A. R. N. (2019). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja  dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Bagian  Produksi  Pada  Perusahaan Tom’s Silver Yogyakarta . Universitas Sanata Dharma. Wibowo, S. (2023). Analisis Siaran Iklan dan Gratis Ongkos Kirim sebagai Tipu Muslihat di Youtube Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada E-Commerce Shopee) . Universitas Telkom. Zahara,  E.  L.,  &  Rizky,  A.  M.  N.  (2020).  Analisis  Ringkas  Cepat  Anggaran  Pertahanan  Indonesia. Analisis Ringkas Cepat-Puskajianggaran , No.04/arc. , 1–6.