## Legalitas
Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Abdul Gani dan * M. Zen Abdullah Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi
* Correspondence : muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id
Abstrak. Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah mengatur pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  Pendaftaran  Tanah  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.  Perlu  optimalisasi  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  atas  hak  guna  usaha  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro Jambi dengan dilakukan revitalisasi pendaftaran tanah.  Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis pentingnya dilakukan revitalisasi pendaftaran tanah, faktor penghambatnya, dan  solusi mengatasi faktor penghambat revitalisasi pendaftaran tanah  hak  guna  usaha  atas  tanah  perkebunan  kelapa  sawit  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Untuk  mendukung penelitian  ini  digunakan  3  (tiga)  teori  yaitu  :  Teori  Kewenangan.  Teori  Kepastian  Hukum  dan  Teori  Kemanfaatan.  Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif-empiris  dengan  kategori  live  case  study.  Saran,  kewajiban  mendaftarkan perolehan hak tanah bagi badan hukum dalam pelaksanaannya harus diberikan sanksi yang jelas sebagai efek jera bagi perusahan perkebunan  kelapa  sawit  agar  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  pendaftaran  tanah  terwujud,  dan  penyelenggaran  revitalisasi pendaftaran  tanah  perlu  didukung  dengan  kesiapan  sistem  elektronik  yang  dibangun  oleh  Kementerian  ATR/BPN  begitu  pula dengan  Sistem  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  harus  update  dengan  setiap  perubahan  ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  tidak terkendala  dalam  input  data  hak  guna  usaha  pada  Sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi,  serta dilakukan monitoring dan evaluasi tata kelola dan digitalisasi warkah hak guna usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.

## Kata Kunci : Revitalisasi, Pelaku Usaha, Hak Guna Usaha, Perkebunan
Abstract. In  order  to  ensure  certainty  of  rights  and  legal  certainty  over  land,  the  Basic  Agrarian  Law  has  regulated  land registration throughout Indonesia with the issuance of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Land Registration is a series of activities carried out by the government continuously, continuously and regularly, including the collection, management, bookkeeping, and presentation and maintenance of physical data and juridical data, in the form of maps and lists, regarding land parcels and housing units. flats, including the issuance of certificates of proof of title for land parcels that already have rights and ownership rights to flats units as well as certain rights that burden them. It is necessary to optimize the  implementation  of  land  registration  for  usufructuary  rights  at  the  Muaro  Jambi  District  Land  Office  by  revitalizing  land registration. The aim of the research is to understand and analyze the importance of revitalizing land registration, the inhibiting factors,  and  solutions  to  overcoming  the  inhibiting  factors  of  revitalizing  land  registration  of  usufructuary  rights  over  oil  palm plantation  land  at  the  Land  Office  of  Muaro  Jambi  Regency.  To  support  this  research,  3  (three)  theories  are  used,  namely: Authority  Theory.  Legal  Certainty  Theory  and  Benefit  Theory.  The  research  method  uses  a  normative-empirical  juridical approach with the live case study category. Suggestion, the obligation to register the acquisition of land rights for legal entities in its implementation must be given clear sanctions as a deterrent effect for oil palm plantation companies so that the goals to be achieved in land registration are realized, and the revitalization of land registration needs to be supported by the readiness of an electronic system built by the Ministry ATR/BPN as well as the Computerized System of the Land Office must be updated with any changes to the applicable provisions, so that there are no obstacles in inputting data on usufructuary rights in the Computerized System  for  Land  Activities  in  Muaro  Jambi  Regency,  as  well  as  monitoring  and  evaluation  of  governance  and  digitalization  of usufructuary certificates at the Muaro Jambi District Land Office.

## Keywords: Revitalization, Business Actors, Cultivation Rights, Plantations

## PENDAHULUAN
Ketentuan Pasal 33  Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa; bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya,  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Hubungan hukum yang dirumuskan dengan istilah “dikuasai” itu, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 2. Dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan rincian kewenangan hak menguasai dari negara berupa kegiatan  :
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum  yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 1
Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut, oleh Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) diberikan suatu interpretasi otentik mengenai  hak menguasai dari  negara  yang  dimaksudkan  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945,  sebagai  hubungan  hukum  yang bersifat publik semata.  Dengan  demikian  tidak  akan  ada  lagi  tafsiran  lain  pengertian  dikuasai  dalam  pasal  Undang  Undang  Dasar (UUD) 1945 tersebut. 2
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah mengatur pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  menentukan  bahwa  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah diadakan pendaftaran tanah di  seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan  Pendaftaran Tanah adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan , pengelolaan, pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang- bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya. 3
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan apa yang menjadi  azas  dan  tujuan  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan  azas  sederhana,  aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Penjelasannya adalah :
- Azas  terjangkau  dimaksudkan  keterjangkauan  bagi  pihak-pihak  yang  memerlukan  khususnya  dengan memperhatikan  kebutuhan  dan  kemampuan  golongan  ekonomi  lemah.  Pelayanan  yang  diberikan  dalam  rangka penyelenggaran pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
- Azas  mutkahir  dimaksudkan  kelengkapan  yang  memadai  dalam  pelaksanaanya  dan  kesinambungan  dalam pemeliharaan  datanya.  Data  yang  tersedia  harus  menunjukan  keadaan  yang  mutakhir.  Untuk  itu  perlu  diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.
- Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pertanahan secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang  tersimpan  di  Kantor  Pertanahan  selalu  sesuai  dengan  keadaan  nyata  di  lapangan,  dan  masyarakat  dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka. 4 Tujuan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  tercantum  pada  huruf  a  merupakan  tujuan  utama  pendaftaran  tanah yang diperintahkan oleh Pasal 9 UUPA. Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan : 1. terciptanya  suatu  pusat  informasi  mengenai  bidang-bidang  tanah  sehingga  pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah hak yang sudah terdaftar.
2. melaksanakan  fungsi  informasi,  data  fisik  dan  data  yuridis  dari  bidang  tanah  hak  yang  sudah  terdaftar  terbuka untuk  umum.  Dengan  pendaftaran  tanah,  pemerintah  maupun  masyarakat  dapat  dengan  mudah  memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila mau mengadakan suatu perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  misalnya  pengadaan  tanah  untuk kepentingan pemerintah atau perusahaan swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan.
3. terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan,  program  pemerintah  di  bidang  pertanahan  dikenal  dengan  Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan. 5
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dan  kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
1 Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, hlm 232
2 Ibid
3 Perpustakaan Nasional, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang tentang Agria dan Pertanahan Edisi Terbaru, Oktober 2017, hlm 305
4 Ibid, hlm 308
5 Boedi Harsono, Op. cit., hlm 425 – 427
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. Pembuktian hakk dan pembukuannya;
c. Penerbitan sertipikat;
d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
b. Pendaftaran perubahan data penndaftaran tanah lainnya. 6
Pada  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  disebutkan “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.”  Dalam Pasal 6 menerangkan bahwa :
1. Dalam  rangka  penyelenggaraaan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  tugas  pelaksanaan pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  kecuali  kegiatan-kegiatan  tertentu  yang  oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.
2. Dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta Tanah) dan Pejabat lain  yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan. 7
Sebagaimana  Laporan Perkembangan Perusahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Muaro Jambi  yang disampaikan ke Kantor Wilayah Badan Peratanahan Nasional Provinsi Jambi sebagai langkah kordinasi dalam rangka penyelesaian  masalah  hak  guna  usaha,  kondisi  sampai  dengan  tahun  2020  luas  Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  yang sudah terbit seluas 132.389,38 (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh delapan) hektar,    namun  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang  terbit  baru  seluas  60.239,67  (enam  puluh  ribu  dua  ratus  tiga  puluh sembilan koma enam puluh tujuh) hektar. Hal ini menunjukan revitalisasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten  Muaro  Jambi  belum  berjalan  dengan  baik.  Khususnya  kegiatan  pendaftaran  hak  untuk  pertama  kali  atas perolehan tanah perkebunan kelapa sawit pada wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria  yang dimasksud dengan  Hak Guna Usaha adalah : hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasi langsung oleh negara, dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal 29, guna  perusahaan  pertanian,  perikanan,  atau  peternakan.”  Menurut  Pasal  29  UUPA,  Hak  Guna  Usaha    dapat diberikan  untuk  jangka  waktu  25  tahun  (untuk  perusahaan  dengan  kebutuhan  tertentu,  dapat  diberikan  dengan jangka  waktu  maksimal  35  tahun)  setelah  habisnya  jangka  waktunya,  HGU  dapat  diperpanjang  untuk  waktu paling lama 25 tahun.
Perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  adalah  Pelaku  Usaha  atau  Badan  Hukum.  Bagi  badan  hukum  sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam memperoleh tanahnya harus melalui mekanisme Izin KKPR (Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang). Diberikan jangka waktu selama 3 tahun bagi perusahaaan atau badan hukum memperoleh tanahnya. Tanah yang telah diperoleh dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  masa  berlaku  KKPR  (Kesesuaian  Kegiatan  Penataan  Ruang)  wajib  didaftarkan Kepada  Kantor  Pertanahan  paling  lambat  1  (satu)  tahun  setelah  berakhirnya  KKPR  (Kesesuaian  Kegiatan  Penataan Ruang). Namun dalam ketentuan yang berlaku tidak ada sanksi bagi perusahan perkebunan kelapa sawit  apabila tidak mendaftarkan perolehan tanahnya.
Masalah  utama  penyebab  terjadinya  konflik  hak  guna  usaha  pada  wilayah  administrasi  Kabupaten  Muaro Jambi  masih  banyaknya  perolehan  tanah  atas  perkebunan  kelapa  sawit  yang  belum  didaftar  pada  kantor  pertanahan dan hal ini juga menunjukan belum tercapainya maksud dan tujuan pendaftaran tanah dalam kegiatan :
1. Terciptanya  suatu  pusat  informasi  mengenai  bidang-bidang  tanah  sehingga  pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah hak yang sudah terdaftar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, program pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan.
6 Perpustakaan Nasional, Op, cit., hlm 311
7 Perpustakaan Nasional, Op, cit., hlm 309
Contoh  perusahan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  belum  mendaftarkan  perolehan  tanahnya  setelah  1  (satu) tahun  masa  izin  perolehan  atau  perpanjangan  izin  perolehannya  berakhir  adalah PT.  Puri  Hijau  Lestari,  lokasi  Desa Manis  Mato,  Desa  Londerang  dan  Desa  Rantau  Panjang    Kecamatan  Kumpeh,  Izin  Lokasi  nomor  312  Tahun  2004 tanggal 31Agustus 2004 seluas 4.650 hektar, Izin Usaha Perkebunan Nomor 52 Tahun 2005 tanggal 24 Maret 2005, status  operasional,  sampai  dengan  saat  ini  baru  di  dafatrkan  hak  guna  usahanya  3.257  hektar  dan  selebihnya  belum didaftarkan  perolehan  tanahnya  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  saat  ini  terjadi  permalasahan lahan dengan masyarakat sekitar.
Masalah  lainnya  sebab  terjadinya  permasalahan    lahan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  terjadi  di  Kabupaten Muaro  Jambi.  Antar  lain  Permasalahan  Lahan  PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari  dengan  Masyarakat  Desa  Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Akar masalahnya adalah masyarakat Desa Sumber Jaya tidak menerima  dengan  penetapan  tata  batas  desa  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Pokok masalahnya  menurut masyarakat Desa Sumber Jaya sebagian dari tanah Desa Sumber Jaya  terindikasi berada dalam lahan  Hak  Guna  Usaha    PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari.  Untuk  mengetahui  kebenaran  faktanya  masyarakat meminta melalui Tim Terpadu Kabupaten Muaro Jambi informasi mengenai data fisik maupun data yuridis Hak Guna Usaha PT. Fajar Pematang Indah Lestari.
Penyelesaian  masalah  ditangani  oleh  Tim  Terpadu  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  mana  Ketuanya  adalah Bupati  Muaro  Jambi,  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  termasuk  anggotanya.  Dari  beberapa  kali pertemuan  gelar  kasus  belum  juga  keinginan  masyarakat  untuk  mengetahui  tentang  informasi  data  yuridis  maupun fisik  Hak  Guna  Usaha    PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari  dapat  dipenuhi.  Tim  Terpadu  akhirnya  memutuskan mengundang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi untuk hadir dalam gelar kasus dan membuka warkah    Hak  Guna  Usaha    PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari.  Masyarakat  hanya  butuh  data  informasi  namun diputuskan membuka warkah pada  gelar  kasus di Tim Terpadu Kabupaten Muaro Jambi. Tentulah terjadi perbedaan persepsi  antara  para  anggota  Tim  Terpadu  Kabupaten  Muaro  Jambi,  berwenang  atau  tidak  Tim  Terpadu  dalam pembukaan warkah.
Hal ini menunjukan belum tercapainya maksud dan tujuan pendaftaran tanah pada wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dalam kegiatan:
melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah hak yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dengan pendaftaran tanah, pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang  data  fisik  dan  data  yuridis  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  apabila  mau  mengadakan  suatu  perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
Pemilikan  hak  atas  tanah  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  harus  dapat  di  buktikan.  Kepemilikan  hak  atas tanah dapat dibuktikan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertipikat tanah yang merupakan tanda bukti pembuktian terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf C Undang Undang Pokok Agraria (UUPA)  menegaskan bahwa sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, karena ;
1. Data  fisik  dan  data  yuridis  yang  dimuat  dalam  sertipikat  dianggap  benar  sepanjang  tidak  dapat  di  buktikan sebaliknya  oleh  alat  bukti  yang  lain  yang  dapat  berupa  sertipikat  atau  selain  sertipikat.  Untuk  memperoleh sertipikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus di daftarkan ke Kantor Pertanahan.
2. Data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  didalam  sertipikat  harus  sesuai  dengan  data  yang  tercantum  didalam buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  bersangkutan.  Dengan  diterbitkannya  sertipikat  hak  atas  tanah  maka  kepada pemiliknya di berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang  terjadi  di  kemudian  hari  akibat  dari  adanya  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  terbitnya  suatu  sertipikat tanah tersebut. 8
Di  sisi  lain  mengapa  kepemilikan  atas  tanah  perlu  didaftarkan  berdasarkan  pendaftaran  tanah.  Jawabannya adalah dibutuhkan  adanya  sebuah  kepastian  hukum  untuk  menjamin  hak  kepemilikan  atas  sebidang  tanah  yang  di miliki  oleh  perorangan  atau  badan  hukum  dengan  melakukan  pendaftaran  tanah.  Kepastian  hak  kepemilikan  tanah dalam  pembangunan  jangka  panjang  sangat  diperlukan  sebagai  tempat  bermukim  maupun  sebagai  tempat  usaha. Untuk menjamin kepastian dalam hak kepemilikan atas tanah, maka hal ini akan terkait dengan proses dan mekanisme pendaftaran tanah. 9
Berdasarkan  Pasal  32  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997 tersebut,  publikasi  pendaftaran tanah yang di anut oleh negara kita adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif yaitu :
8 I Gusti Agung Dwi Satya Permana, I Ketut Sandi Sudarsana, Jurnal KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN BIDANG TANAH
9 https://lbhyogyakarta.org2012/09/29
sertipikat merupakan surat tanda bukti yang bersifat kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang bersifat mutlak, sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya  harus  diterima  sebagai  keterangan  yang  benar.  Hal  ini  berarti  bahwa  data  fisik  dan  data  yuridis  yang tercantum di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum.
Dengan  diterbitkan  sertipikat  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  dimaksudkan  agar  pemegang  hak  dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pembuktian pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.
Untuk  mewujudkan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  dilakukan  dengan  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah yang bersifat Rechts Cadaster (pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah). 10
Maka  memperoleh  sertipikat,  bukan  hanya  sekedar  fasilitas  melainkan  merupakan  hak  bagi  pemegang  hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Jaminan oleh undang-undang tersebut yaitu :
1. Kepastian status hak yang didaftar. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang  didaftar,  misalnya  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  Hak  Pengelolaan.  Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.
2. Kepastian  subjek  hak  Artinya  dengan  pendaftaran  tanah  akan  dapat  diketahui  dengan  pasti  pemegang  haknya, apakah perseorangan warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik).
3. Kepastian objek hak Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah  dan  ukuran  (luas)  tanah.  Letak  tanah  berada  di  jalan,  kelurahan/desa,  kecamatan,  kabupaten/kota,  dan provinsi  mana.  Batas-batas  tanah  meliputi  sebelah  utara,  selatan,  timur,  dan  barat  berbatasan  dengan  tanah  siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. 11
Tertib  administrasi  bidang  pertanahan  merupakan  kebijakan  pokok  pertanahan  dalam  rangka    mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek  haknya,  keadaan    fisik  serta  ketertiban  prosedur  dalam  setiap  urusan  yang  menyangkut  tanah  melalui pendaftaran tanah. 12
Tujuan pendaftaran tanah dari prespektif kemanfaatan adalah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang  lengkap  mengenai  bidang-bidang  tanah  dipertegas  dengan  dimungkinkannya  menurut  Peraturan  Pemerintah nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  pembukuan  bidang-bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  atau  data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. 13
Dalam implementasinya hal-hal yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terutama kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali belum berjalan seperti yang diharapkan sesuai sesuai tujuan Pendaftaran Tanah. Untuk itu telah dilakukan revitalisasi pendaftaran tanah pada Kantor Peratanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Kata revitasilasi berasal dari kata dasar vital yang berarti penting atau perlu, diberi imbuhan re-  yang berarti kembali.  Sehingga revitalisasi dapat  dipahami  sebagai  langkah  memperbaiki  atau  menghidupkan  kembali  suatu  hal yang penting agar dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal. 14 Revitalisasi pendaftaran tanah adalah langkah memperbaiki agar penyelenggaran kegiatan pendaftaran tanah terutama pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpan daftar umum dan dokumen menjadi optimal sehingga diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat segera menjadi kajian akademis dalam rangka  menyikapi  pentingnya  dilakukan  Revitalisasi  Pendaftaran  Tanah  Hak  Guna  Usaha  Atas  Tanah  Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diambil  rumusan masalah sebagai berikut :
10 https://suduthukum.comPendafataran Tanah Yang Merupakan Legal Cadaster Dan Fuscal Cadaster 2017/07/15
11 Ibid
12 Ana silviana, Mira Novana Ardani, Jurnal, Sinden Bertapa, Metode Menuju Tertib Administrasi Pertanahan,
13 Perpustakaan Nasional, Himpunan Peraturan … Op, cit., hlm 304
14 https://www.merdeka.comRevitalisasi adalah Proses Meningkatkan Kualitas, ketahui Berbagai Contohnya 10 Nov 2021
1. Seberapa pentingnya dilakukan Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha  Atas Tanah  Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa Faktor Penghambat Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana  Cara  Mengatasi  Faktor  Penghambat  Revitalisasi  Pendaftaran  Tanah  Hak  Guna  Usaha  Atas  Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ?

## METODE
Metode penelitian hukum menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Metode  ini pada dasarnya merupakan penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris. penelitian yang  dilakukan  dengan  jalan  peneliti  terjun  langsung  ke  kancah  penelitian  atau  di  tempat  fenomena  terjadi  yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 15 Tujuan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti dengan pendekatan sosiologis. Mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. 16

## REVITALISASI PENDAFTARAN TANAH HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Dalam implementasinya hal-hal yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terutama kegiatan pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  belum  berjalan  seperti  yang diharapkan  sesuai  dengan  tujuan  Pendaftaran  Tanah.  Untuk  itu  penting  dilakukan  revitalisasi  pendaftaran  tanah khususnya atas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kantor Peratanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Revitalisasi pendaftaran tanah yang dimaksud adalah optimalisasi penyelenggaran kegiatan pendaftaran tanah dalam hal ini terutama kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian  hak  dan  pembukuannya,  penerbitan  sertipikat,  penyajian  data  fisik  dan  data  yuridis,  serta  penyimpan daftar umum dan dokumen.
Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di  Kantor  Peratanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  menjadi  sorotan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai Pelaksanaan Kewajiban Mendaftarkan Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit,  Penyelenggaraan Pendaftaran  Tanah  Secara  Elektronik  dan  Tatakelola  Digitalisasi  Warkah  Hak  Guna  Usaha  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.

## Pentingnya dilakukan Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Pentingnya  dilakukan  revitalisasi  pendaftaran  tanah  hak  guna  usaha  atas  tanah  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek dimaksud yaitu Aspek Yuridis, Filosofis  dan  Sosiologis.  Unsur  yuridis  menggambarkan  bahwa  penyelenggraaan  revitalisasi  pendaftaran  tanah  yang dilaksanakan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada  dalam  pendaftaran  tanah  dengan  mempertimbangkan  aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
Pelaksanaan  kegiatan  Revitalisasi  Pendaftaran  Tanah  dari  aspek  yuridis  adalah  mengenai  pelaksanaan kewajiban  mendaftarkan  perolehan  tanahnya  bagi  Perusahaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit.  dengan  mendaftarkan perolehan tanahnya Perusahaaan Perkebunan Kelapa Sawit akan mendapatkan sertipikat. Sertipikat merupakan salinan mengenai data yuridis dan data fisik. Dengan sertipikat pemegang hak dapat membuktikan perolehan dan keberadaan bidang tanah dan  dapat menjelaskan tentang tanah tersebut adalah miliknya karena namanya tertera dalam sertipikat.
Unsur  filosofis  diselenggarakaannya  kegiatan  revitalisasi  pendaftaran  tanah  hak  guna  usaha  atas  tanah Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  diartikan  mempertimbangkan  pandangan hidup,  kesadaran,  dan  apa  yang  hendak  dicapai  atau  cita-cita  pendaftaran  tanah  yaitu  “terselenggaranya  tertib administrasi  pertanahan,  program  pemerintah  di  bidang  pertanahan  dikenal  dengan  Catur  Tertib  Pertanahan,  yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan.
15 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta 1997, hlm. 36
16 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, UMM Press, Malang,2004, hlm. 15
Alasan sosiologis dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhuan  masyakat  dalam  berbagia  aspek.  Pemegang  suatu  hak  atas  tanah  tentunya mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Salah  satu  kewajiban  bagi  pemegang  hak  guna  usaha  adalah  memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit  20 % dari bidang tanah yang dimanfaatkan.  Dengan adanya investasi  di  sektor  perkebunan  di  suatu  wilayah  tertentu,  diharapkan  dapat  mendongkrak  perekonomian  masyarakat sekitar.
1. Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Mendaftarkan Hak Atas Perolehan Tanahnya bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Pelaksanaan  kewajiban  mendaftarkan  hak  atas  perolehan  tanah  Perkebunan  Kelapa  Sawit    pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebagian  besar  belum  dilaksanakan  di  wilayah  administrasi Kabupaten Muaro Jambi. Tidak ada konsekuensi hukum bagi perusahaan yang belum mendaftarkan perolehan tanhnya.  Kondisi  seperti  ini  yang  menjadi  salah  satu  bentuk  pemicu  terjadinya  konflik  pertanahan  di Kabupaten Muaro Jambi dan kondisi ini juga menunjukkan kegiatan revitalisasi pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi perlu adanya daya dukung dari ketentuan yang berlaku.
Pentingnya revitalisasi pendaftaran tanah dalam lingkup ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Bagi masyarakat
Dengan  dilaksanakan  kewajiban  pendaftaran  tanahnya  atas  perolehan  tanahnya  oleh  Perusahan Perkebunan  Kelapa  Sawit  dengan  diterbitkan  sertipkat  hak  guna  usahanya  ada  kontrol  negara  bagi pemegang  hak  guna  usaha  yang  tertuang  dan  kewajiban  pemegang  hak  guna  usaha.  Diharapkan  dengan terbitnya hak guna usaha bagi perusahan perkebunan kelapa sawit pembangunan kebun masyarakat sekitar juga  diuntungkan  dengan  kewajiban  memfasilitasi  pembangunan  kebun  masyarakat  sekitar  oleh perusahaan.
b. Bagi perusahan
Dengan  didaftarkan  haknya  akan  terbit  sertipikat,  perusahaan  dapat  mengagunkan  sertipikat  ke  bank sebagai tambahan modal kegiatan berusaha dalam pengembangan kebun kelapa sawitnya.
c. Bagi Pemerintah Daerah
Konskekuensi pelaksanaan kewajiban mendaftarkan tanahnya  yaitu dengan terbitnya sertipikat  hak guna usaha  atas  suatu  bidang  tanah  ada  kontribusi  Perusahaan  dalam  bentuk  Bea  Perolehan  Hak  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah  Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Revitalisasi pendaftaran tanah ditandai  dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Hak  Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.  Ada ada 3 (tiga) hal penting yang dilakukan optimalisasi dalam revitalisasi pendaftaran tanah pada Peraturan ini yaitu : a. media  pendaftaran  tanah  yaitu  semula  hanya  bidang  tanah  saja  dengan  aturan  yang  baru  menjadi  tidak hanya  bidang  tanah  saja  tapi  termasuk  juga  ruang  di  atas  dan  di  bawah  tanah  merupakan  media pendaftaran tanah;
b. penyelenggaran Pendaftaran Tanah secara elektronik;
c. jangka watu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dari 60 (enam puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari, dan jangka waktu pendaftaran tanah secara sistematis semula 30 (tiga puluh) hari menjadi 14 (empat belas) hari.
Salah  satu  hal  penting  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  diatas  adalah  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah secara elektronik. penyelenggraan pendaftaran tanah secara elektronik adalah salah satu esensi revitalisasi pendaftaran tanah,  dengan  penyelengaraan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  diharapkan  kegiatan  pendaftaran  tanah  dapat dilaksanakan  secara  optimal  terutama  dapat  mempersingkat  waktu  dalam  proses  pemberian,  perpanjangan  maupun pembaruan hak guna usaha atas permohonan yang diajukan oleh calon penerima hak guna usaha.
3. Tata Kelola dan Digitalisasi Warkah
Hasil  penyelenggaraaan  dan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  secara  elektronik  dapat  berupa  data, informasi  elektronik,  dan/atau  dokumen  elektronik.  Data  elektronik  yang  dimaksud  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2021 lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 84  yaitu :
a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik;
b. Hasil  penyelenggaraaan  dan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  secara  elektronik  dapat  berupa  data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik;
c. Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
d. Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
e. Penerapan  Pendaftaran  Tanah  elektronik  dilaksanakan  secara  bertahap  dengan  mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian.
Kelebihan menggunakan data  elektronik yaitu :
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik maupun yuridis lebih cepat dan lebih akurat;
b. Penyajian data  fisik  dan  data  yuridis  menjadi  lebih  mudah  lebih  cepat  dilakukan  karena  datanya  mudah ditemukan;
c. Dalam  hal  penyimpanan  data  karena  berupa  data  elektronik  cenderung  lebih  aman  dan  menghemat ruangan;
d. Proses  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  dalam  kegiatan  peralihan  dan  perubahan  data  pendaftaran tanah  lainnya  lebih  cepat  dan  mudah  dilakukan  karena  tidak  lagi  memerlukan  fisik  warkah  karena  data digital  dapat  langsung  dipangggil  secara  elektronik  dan  dapat  diketahui  status  haknya  untuk  dilakukan perubahan data.
Berdasarkan  data  dashboard  sistem  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  bahwa  dari  147  (seratus  empat  puluh tujuh) bidang hak guna usaha yang telah diterbitkan baru 4 (empat) bidang yang berkas permohonannya  telah terinput data  secara  digital  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Hak  guna  usaha  yang  terbit    seluas  64.559,69 (enam  puluh  empat  ribu  lima  ratus  lima  puluh  sembilan  koma  enam  puluh  sembilan)  hektar,  hanya  seluas  646.080 (enam  ratus  empat  puluh  enam  delapan  puluh)    hektar  penyelenggaraan  pendaftaran  tanahnya  dilakukan  secara elektronik  (revitalisai  pendaftaran  tanah).  Kondisi  seperti  ini  menunjukan  bahwa  input  data  digital  atas  warkah perolehan tanah perkebunan kelapa sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi perlu ditingkatkan. Baru ± 10 % saja data hak guna usaha yang tersimpan dan tersaji data secara elektronik.
Contoh  kasus    adalah  Permasalahan  Lahan      PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari  dengan  Masyarakat  Desa Sumber  Jaya  Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Akar  masalahnya  adalah  masyarakat  Desa  Sumber Jaya tidak menerima dengan penetapan tata batas desa yang telah ditetapkan oleh pemda setempat. Pokok masalahnya menurut masyarakat Desa Sumber Jaya sebagian dari tanah Desa Sumber Jaya diklaim berada dalam lahan Hak Guna Usaha    PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari.  Masyarakat  meminta  informasi  mengenai  data  fisik  maupun  data  yuridis Hak Guna Usaha PT. Fajar Pematang Indah Lestari.
Posisi  kasus  diatas  masih  dalam  penanganan  Tim  Terpadu    Kabupaten  Muaro  Jambi  dimana  Bupati  Muaro Jambi  sebagai  Ketua  dengan  anggotanya  Kesbangpol  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Polres  Muaro  Jambi,  Kejari  Muaro Jambi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahannya adalah masyarakat menginginkan informasi mengenai perolehan bidang tanah dan posisi lokasi bidang tanah hak guna usaha PT. Fajar Pematang Indah Lestari. Informasi yang diharapkan belum juga dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat karena birokrasi  yang rumit dan belum tersedianya data secara elektronik. Butuh persetujuan dan waktu dalam mencari data hak guna usaha yang dipermasalahkan. Datanya belum terinput secara keseluruhan atau mekanisme permohonan hak guna usahanya belum terinput secara sistem KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan).
Penyelenggaraaan Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi  diharapkan segala informasi yang dibutuhkan mengenai suatu hak guna usaha  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  tersedia  secara  elektronik  dan  mudah  diakses  sehingga  terhadap  permasalah  hak guna  usaha  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  dapat  segera  diambil  kebijakan  langkah  penyelesaiannya  sesuai  ketentuan berlaku, apakah melalui mekanisme mediasi atau ke pengadilan.
Lebih rinci penerima manfaat pentingnya dilaksanakan Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  dalam  lingkup  ini  dapat dikelompokan sebagai berikut :
a. Bagi masyarakat
Revitalisasi  pendaftaran  tanah  secara  sederhana  maksudnya  adalah  penyelenggaraan  pendaftaran tanah  menggunakan  data  digital    melui  media  elektronik  dengan  ouput  data  elektronik,  informasi elektronik,  dan  dokumen  elektronik  yang  penyajian  datanya  secara  elektronik.  Penting  bagi  masyarakat karena  memudahkan  masyarakat  mendapatkan  informasi  mengenai  data  yuridis  maupun  data  fisik  atas suatu hak guna usaha  secara cepat karena data telah tersaji secara digital atau secara elektronik.
Terkait kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu permasalahan lahan PT. Fajar  Indah Lestari dengan  masyarakat  Desa  Sumber  Jaya  Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi  apabila informasi data yuridis dan data fisik sudah tersimpan dan tersaji secara elektronik dengan mudah diakses oleh  petugas  selanjutnya  diinformasikan  kepada  masyarakat,  sehingga  permasalahan  lahan  dapat diselesaikan secara dini.
b. Bagi Perusahaan
Jejak  digital  informasi  data  elektronik  yang  terinput  dalam  sistem  Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan  cenderung  lebih  aman  dan  muda  diakses.  Sehingga  perusahaan  dapat  dengan  mudah
membuktikan  kepemilikan  haknya.  Tidak  menutup  kemungkinan  penanganan  kearsipan  diperusahaan juga belum tertata dengan baik.
Terkait  klaim  yang  terjadi  sehubungan  dengan  kasus  yang  diteliti  penulis  pihak  dalam  rangka pembuktian  haknya  perusahaan  dapat  langsung  berkoordinasi  dengan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro Jambi, dengan tersedianya data yang tersaji secara elektronik perusahaan  dapat menginformasikan kepada yang mengklaim hak guna usaha yang mereka miliki mengenai perolehan tanahnya dari mana, dan posisi  bidang  tanah  yang  dikuasi  dimana,  termasuk  menghindari  kemungkinan  perusahaan  yang  nakal yang menguasai bidang tanah melebihi dari hak guna usaha yang diberikan.
c. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  menerangkan  bahwa  penyimpanan  dan  penyajian data  elektronik  terhadap  data  hak  guna  usaha  atau  revitalisasi  pendaftaran  tanah  khususnya  hak  guna usaha sangat penting karena beberapa faktor antara lain :
1) Masa  waktu  yang  dapat  diberikan  terhadap  hak  guna  usaha  atas  tanah  pekebunan  kelapa  sawit maksimal  bisa  mencapai  masa  waktu  95  (sembilan  puluh  lima)  tahun,  informasi  data  harus  tetap terjaga dan selalu update sesuai keadaan yang sebenarnya dilapangan;
2) berkas  perolehan  tanah  atas  permohonan  hak  guna  usaha  biasanya  cukup  banyak  sehingga memerlukan  ruang  atau  tempat  penyimpanan  yang  cukup  besar  jadi  dengan  revitalisasi  pendaftaran tanah akan lebih efektif dan efisien  menggunakan data digital/elektronik;
3) selain  ruangan  atau  tempat  penyimpanan  yang  cukup  luas  diperlukan  tenaga  (petugas)  yang  cukup untuk  menyusun  dan  menata  data  warkah  hak  guna  usaha  apabila  tidak  diselenggrakan  revitalisasi pendaftaran tanah.
Revitalisasi  pendaftaran  tanah  dengan  menggunakan  data  digital  atau    secara  elekronik memudahkan  dan  mempercepat    Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  dalam  rangka  menyajikan data  elektronik  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Terkait  permasalahan  lahan  yang  berlokasi Kabupaten  Muaro  Jambi  atau  kasus  diatas  apabila  datanya  sudah  terinput  secara  digital  dapat  disajikan secara  elektronik,  maka  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  dapat  dengan  segera  melakukan pengkajian dan penelitian terhadap hak guna usaha yang dipermasalahkan mengenai prosedur dan berkas yang  disampaikan  apakah  sudah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  atau  tidak.  Apabila  telah  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi    dapat  menentukan  sikap  dengan tegas apakah permasalahan lahan dimaksud  diselesaikan melalui skema mediasi atau harus diselesaikan dengan menempuh jalur pengadilan.
Faktor Penghambat Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
1. Mengenai  Pelaksanaan  kewajiban  mendaftarkan  hak  atas  perolehan  tanah  perkebunan  kelapa  sawit    pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Faktor  penghambat  dalam  masalah  ini  adalah  tidak  ada  daya  dukung  dari  perundang-undangan  dan ketentuan  berlaku  dalam  pelaksanaan  kewajiban  pendaftaran  tanah  atas  perolehan  tanahnya  bagi  Pelaku  Usaha Perkebunan/Badan Hukum.
Ketentuan  Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  Badan Pertanahan Nasional  Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi dijelaskan  :
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
Masa  berlaku  izin lokasi  adalah  selama  3  (tiga) tahun  dan  dapat  diperpanjang 1  (satu) tahun  apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya  50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
Mekanisme  perolehan  tanah  bagi  pelaku  usaha  perkebunan  dengan  cara  Izin  Lokasi  ini  mengandung konsekuensi kewajiban untuk mendaftarkan hak dalam hal ini Hak Guna Usaha atas perolehan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Setempat.
Kewajiban  mendaftarkan  hak  atas  perolehan  tanah  oleh  Pelaku  Usaha  Perkebunan  Non  Perseorangan (Perusahaan  Perkebunan)  diatur  dalam  Pasal  23  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  17  Tahun  2019  yang  berbunyi “ Tanah  yang  sudah  diperoleh  wajib  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan setempat paling lambat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya  masa berlaku  Izin Lokasi atau Perpanjangan Izin Lokasi .”
Regulasi  ini  sudah  dicabut  telah  diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Harapannya ada penegeasan tentang kewajiban pendaftaran perolehan tanah  bagi  pelaku  usaha  perkebunan.    Namun  subtansi  kewajiban  atas  perolehan  tanah  bagi  pelaku  usaha perkebunan  masih  sama.  Perbedaannya  hanya  pada  mekanisme  perolehan  tanahnya  yang  tidak  lagi  melalui  izin lokasi lagi tetapi melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Dalam Pasal 21 Ayat (6) Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 13 Tahun 2021 tersebut mekanisme perolehan tanah  bagi  pelaku  usaha  yang  dimaksud  dalam  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKPR)  adalah  Tanah yang  diperoleh  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  masa  berlaku  KKPR  wajib  didaftarkan  kepada  Kantor Pertanahan paling lambat 1 (satu) tahun waktu berakhirnya KKPR.
Disisi  lain  keengganan  dan  keterlambatan  pelaku  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  di  wilayah  Kabupaten Muaro  Jambi  mendaftarkan  perolehan  tanahnya  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  disebabkan antara lain :
a. proses  izin  lainnya  yang  menjadi  syarat  kelengkapan  untuk  diajukannya  hak  guna  usaha  membutuhkan waktu cukup lama;
b. konsekwensi mendaftarkan hak guna usaha ialah Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan  yang jumlah nominalnya  cukup  besar,  cash  flow  perusahaan  belum  tersedia,  karena  operasional  kegiatan  perusahan perkebunan  masih  baru  berjalan  saat  kewajiban  mendafatarkan  perolehann  tanahnya  sudah  harus dilakukan;
c. ada kewajiban lainnya yang harus dipenuhi yaitu kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar 20 % (dua puluh persen) dari luas kebun yang dimanfaatkan sebagai syarat dipertimbangkannya hak guna usaha diberikan yang dalam pelaksanaaannya tidak mudah dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.
2. Mengenai  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Secara  Elektronik  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi
Penyelenggaraan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertamakali  secara  elektronik  terhadap  hak  guna usaha  atas  tanah  perkebunan  kelapa  sawit  dalam  rangka  memudahkan  masyarakat  ataupun  pihak  yang berkepentingan  memperoleh  informasi  tentang  data  yuridis  maupun  data  fisik    pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Namun  dalam  pelaksanaannya  tidaklah  mudah  ada beberapa faktor  penghambat  yang mempengaruhi pelaksanaaan kegiatannya  antara lain :
a. Belum siapnya sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang  Badan Pertanahan Nasional.
Saat  ini  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional  sedang  gencar-gencarnya menyiapkan teknologi pendukung yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah secara eleketronik.  Bidang    yang  menangani  hal  tersebut  pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan Pertanahan  Nasional  adalah  Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanahan,  Tata  Ruang  dan  Lahan  Pertanian Berkelanjutan  bekerjasama  dengan  Direktorat  Jenderal  Survei  dan  Pemetaan  Pertanahan  dan  Ruang  serta Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Untuk penyimpanan dan penyajian data hak guna usaha serta penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik  terlebih  dahulu  harus  dilakukan  validasi  dan  verifikasi  data  oleh  Direktorat  Jenderal  Survei  dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang bersama dengan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah selanjutnya  mengenai  teknologi  yang  bagaimana  yang  harus  disiapkan  atau  teknologi  bagaimana  yang dibutuhkan  itu  menjadi  tugas  Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanahan,  Tata  Ruang  dan  Lahan  Pertanian Berkelanjutan.
kegiatan verifikasi dan validasi data Hak Guna Usaha  secara Nasional telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan yang diselenggarakan masing-masing tanggal 18-19 November 2019, dan  tanggal 01-03 Maret 2022. Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Pertemuan Koordinasi Kompilasi Informasi Geospasial Tematik Hak Guna Usaha.
Karena  banyaknya  data  yang  secara  detail  harus  diteliti  dan  dikonfirmasi  dalam  rangka  validasi  dan verifikasi  data  hak  guna  usaha  dan  sangat  pentingnya  update  data  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya dilapangan  yang  nantinya  menjadi  informasi  publik,  jadi  persiapan  yang  dilakukan  juga  harus  matang, sehingga sampai saat ini sistem aplikasi data elektronik masih dalam proses pembangunannya.
b. Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) belum update dengan perubahan ketentuan yang baru yaitu Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Tanah.
Awal  tahun  2021  semua  pengajuan  permohonan  hak  guna  usaha  dalam  pelaksanaannya  harus  diinput secara  digital.  Semua  permohonan  hak  guna  usaha  harus  diinput  ke  dalam  Sitem  Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan  (KKP).    Pintu  masuk  permohonan  adalah  Kantor  Pertanahan  setempat.  Baik  yang  menjadi kewenangan  Kantor  Wilayah  maupun  kewenangan  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan
Nasional. Untuk Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan data hak guna usaha Kabupaten Muaro Jambi dari 147 hak guna usaha yang sudah terinput secara digital  ada 4 (empat) hak guna usaha.
Saat  awal  pelaksanaan  input  data  digital  permohonan  hak  guna  usaha  (revitalisasi  pendaftaran  tanah) mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Agraria  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional    Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pengaturan  dan  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Guna  Usaha.  Alur  permohonan  masuk  yang  diakomodir oleh  sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  adalah  semua  permohonan  hak  guna  usaha  masuk melalui Kantor Pertanahan. Baik luas 25 hektar kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, luas 25  s/d  250  yang  merupakan  kewenangan  Kanwil  Badan  Pertanahann  Nasional  Provinsi  Jambi  maupun  250 hektar  ke  atas  yang  menjadi  kewenangan  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional. Selanjutnya dalam proses Panitia B secara Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pelaksanaannya luas  0-25  hektar  kewenangan  Kantor  Pertanahan,  luas  250  hektar  ke  atas  merupakan  kewenangan  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
Saat  ketentuan  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  nomor  18  Tahun  2021 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Pengelolaan  dan  Hak  Tanah  mulai  berlaku  permohonan  hak  guna  usaha diajukan  sesuai  kewenangan  masksudnya  yang  menjadi  kewenangan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota diajukan permohonanya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah  dan  Kementerian  diajukan  permohonannya  ke  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Propivinsi  Jambi.  Namun  dalam  pelaksanaaannya  sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  tidak mengakomodir  hal  tersebut.  Sistem  Komputerisasi  Kegiatanr  Pertanahan  hanya  mengakomodir  permohonan yang  menjadi  kewenangan  kantor  pertanahan,  tidak  tersedia  pintu  masuk  Sistem  Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi terhadap permohonan hak guna usaha hanya ada  di  Kantor  Pertanahan,  namun  sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  membacanya  hak  guna  usaha yang  masuk adalah kewenangan Kantor Pertanahan. Sehingga dibutuhkan pemandu input data  Komputerisai Kegiatan Pertanahan dari Pusdatin.
3. Mengenai Tata Kelola dan Digitalisasi Warkah
Dalam  penginputan,    penyimpanan  dan  penyajian  data  hak  guna  usaha  dalam  kegiatan  Revitalisasi Pendaftaran  Tanah  Hak  Guna  Usaha  Atas  Tanah  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro Jambi menggunakan data elektronik.  Untuk dapat menggunnakan data elektronik dibutuhkan transfer data ke dalam bentuk digital. Dalam penyimpanan a. Perbedaan  persepsi terhadap publish data hak guna usaha dalam penyelesaian masalah pertanahan Dalam  penyelesaian  kasus  permalahan  lahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  posisi  kasus  masih dalam  penanganan  Tim  Terpadu  Kabupaten  Muaro  Jambi,  dimana  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi merupakan salah satu anggotanya. Agenda dalam posisi ini adalah permintaan pembukaan warkah oleh Tim  Terpadu  Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  mengundang  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi. Hal ini menunjukan terjadi perbedaan persepsi.
Menurut  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  bahwa  data  hak  guna  usaha  dalam  pembukaan warkah  tidak  dapat  dilakukan  karena  Tim  Terpadu  Kabupaten  Muaro  Jambi  bukanlah  Aparat  Penegak Hukum, atau yang berhak untuk membuka warkah hak guna usaha dan data hak guna usaha. Sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan lahan antara Permasalahan Lahan PT. Fajar Pematang Indah Lestari dengan  Masyarakat  Desa  Sumber  Jaya  Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi  tidak  dapat dilaksanakan. Padahal yang dibutuhkan adalah informasi data isi warkah bukan dibukanya warkah saat gelar kasus dilaksanakan.
b. Penataan  warkah  hak  guna  usaha  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  perlu  ditata  ulang sekaligus melakukan proses digitalisasi data
Menurut  Peraturan  Menteri  Negara/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai pendaftaran bidang tanah tersebut. 17
Masih terdapat perbedaan persepsi  berbeda  mengenai posisi warkah hak guna usaha  dsimpan dimana. Masih ada petugas Kantor Peratanahan Kabupaten Muaro Jambi yang menyatakan bahwa posisi warkah hak guna usaha wilayah adminsitrasi Kabupaten Muaro Jambi disimpan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Provinsi  Jambi.  Karena  sulitnya  menemukan  warkah  hak  guna  usaha  petugas  berasumsi  mungkin saat  diterbitkan  warkah  masih  tersimpan  pada  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi,
17 Kitab Undang-undang Agraria dan Pertanahan; Fokusmedia;hal 333
dengan  alasan  karena  proses  kepanitiaannya  dilakukan  pada  Kantor  Wilayah  Badan  Peratanahan  Nasional Provinsi Jambi.
Kondisi  seperti  ini  mempengaruhi  langkah  penyelesaian  kasus  Tim  terpadu  Kabupaten  Muaro  Jambi berinisaitif mengundang Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Jambi dalam penyelesaian kasus Permasalahan  Lahan  PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari  dengan  Masyarakat  Desa  Sumber  Jaya  Kecamatan Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi  tersebut    dengan    agenda  pembukaan  warkah  dan  meminta  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi  membawa  warkah  terkait  permasalahan  yang  akan dibahas.
Kondisi  seperti  ini  dapat  dianalisa  bahwa  penataan  warkah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi  perlu  dilakukan  penataan  kembali.  Terkait  dengan  kasus  yang  diteliti  terjadi  diskomunikasi  antara Kantor Peratanahan Kabaupaten Muaro Jambi  dengan Tim terpadu Kabupaten Muaro Jambi  tentang dimana warkah  tersimpan  sehingga  informasi  yang  dibutuhkan  tidak  tersampaikan  dan  penanganan  kasus  menjadi terhambat.
Cara  Mengatasi  Faktor  Penghambat  Revitalisasi  Pendaftaran  Tanah  Hak  Guna  Usaha  Atas  Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
1. Mengenai  Kewajiban  Mendaftarkan  Hak  Atas  Perolehan  Tanahnya  bagi    Perusahaan  Perkebunan  Kelapa Sawit  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Kewajiban  mendaftarkan  perolehan  tanah  bagi  pelaku  usaha  perkebunan  tertuang  dalam  ketentuan yang berlaku, namun bagi pelaku usaha perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban dimaksud tidak ada sanksi  dalam  ketentuan  berlaku.  Artinya  tidak  ada  daya  dukung  dari  ketenteuan  yang  berlaku  terhadap kewajiban  mendaftarakan  perolehan  tanah  bagi  pelaku  usaha  perkebunan.  Langkah  strategis  yang  telah dilakukan adalah  koordinasi di Tingkat Kantor Wilayah Badan Peratanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Dinas  Perkebunan    Provinsi  Jambi  sampai    ke  Jajaran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dan  Disbun Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Jambi  dengan  langkah  awal  melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  perkebunan kelapa  sawit  yang  sudah  ada  Izin  Usaha  Perkebunanan  (IUP)  tapi  belum  melaksanakan  kewajibannya  yaitu mendaftarkan  perolehan  tanahnya  pada  Kantor  Pertanahan  setempat.  Selanjutnya  dilakukan  sosialisasi  dan mendorong  perusahan  perkebunan  kelapa  sawit  agar  segera  melaksanakan  kewajiban  untuk  mendaftarkan haknya.
2. Mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka mengatasi  faktor  penghambat  dalam  rangka    Revitalisasi  Pendaftaran  Tanah  Hak  Guna  Usaha  Atas  Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut : a. Record data permohonan hak guna usaha
Salah satu penunjang penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah secara elektronik secara bertahap yaitu dengan  digitalisasi  dokumen  permohonan  Hak  Guna  Usaha.  Pemohon  hak  guna  usaha  diharuskan  juga menyampaikan  dokumen  digital  permohonanya  selain  data  berkas  asli  permohonan  hak  guna  usahanya saat mengajukan permohonan untuk pertamakali. Karena untuk dapat input data permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi saat ini sudah berbasis digital.   Semua berkas permohonan dan alas hak yang dilampirkan dalam bentuk  data digital. Scan data dalam aplikasi juga harus di upload.  Setelah data di input  akan terintegrasi dari mulai masuk permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi hingga ke Kementerian Agraria Tata Ruang  Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangan dalam konteks luasan.
b. Verifikasi dan validasi data hak guna usaha
Dalam rangka persiapan penyajian data hak guna usaha secara digital maka data yang masuk harus selalu update maka dilakukan validasi dan verifikasi data hak guna usaha. Informasi ini harus dipastikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau sesuai dengan keadaan di lapangan.
c. Tersedia  petugas input data hak guna usaha
Tersedia petugas loket yang masing-masing memiliki tugas yang salah satunya adalah menginput berkas. Semua  permohonan  hak  yang  diajukan  termasuk  permohonan  hak  guna  usaha  masuk  secara  digital  dan disampaikan juga berkasnya melalui petugas input data di bagian loket.
d. Sosialisasi kesiapan dalam penyimpanan dan penyajian data hak guna usaha secara elektronik Setiap  apel  pagi  tidak  lupa  disampaikan  sosialisai  tentang  mekanisme  pelaksanaaan  pendaftaran  tanah berbasis  elektronik.  Diharapkan  agar  semua  lini  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi mendukung kegiatan tersebut karena sudah menjadi ketentuan yang berlaku saat ini.
Komitmen  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional  revitalisasi  pendaftaran tanah  harus  dijalankan  termasuk  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi,  karena  sangat  penting dilakukan  sebagaimana  yang  diuraikan  sebelumnya.  Namun  dalam  pelaksanaannya  ada  beberapa  faktor penghambat  dalam  pelaksanaaannya.  Faktor  penghambat  revitalisasi  pendaftaran  tanah  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  tidak  dapat  hanya  diselesaikan  sendiri  akan  tetapi  butuh  dorongan  dan dukungan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan Kementerian ATR/BPN.
Hasil  penelitian  terhadap  hambatan  yang  terjadi  langkah  solusi  yang  telah  dilakukan  oleh  jajaran Kementerian ATR/BPN sebagai berikut :
a. Akan dibentuk ULK (Unit Layanan Khusus) yang menangani sistem elektronik dan data elektronik dalam penyelenggaraan revitalisasi pendaftaran tanah atas hak guna usaha.
Langkah  strategis  yang  dilakukan  oleh  kementerian  ATR/BPN  yaitu  dengan  melakukan identifikasi  terhadap  permasalahan  sistem  elektronik  maupun    validasi  dan  verifikasi  data  elektronik. Akan dibentuk Unit Layanan Kusus yang menangani permasalahan sistem elektronik dan data elektronik.
Semua  layanan  pertanahan  terkait  dengan  sistem  dan  data  elektronik  akan  ditangani  oleh  Unit Layanan Khusus, setelah data terinput (akselerasi sistem dan data elektronik) baru kegiatan didistrubiskan sesuai  kewenangan,  apakah  kewenangan    Kantor  Wilayah  Badan  Peratanahan  Nasional  Provinsi  atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
b. Secara faktual Input data (akselerasi sistem dan data elektronik) permohonan hak guna usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi masih dipandu Petugas ahli Informasi dan Teknologi dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin).
Sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  termasuk  juga  kegiatan  yang  menjadi  kajian Unit Layanan Khusus Kementerian ATR/BPN, karena Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) adalah sumber identifikasi data dan validasi data eletronik.
Menurut  keterangan  Analis  Hukum  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi yang  menangani  sirkulasi  data  input  secara  elektronik  hak  guna  usaha  di  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional  Provinsi Jambi menerangkan : secara faktual saat ini terkait berkas hak guna usaha yang akan  masuk ke  Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro  Jambi  sejak  tahun  2021  dalam  pelaksanaan  penginputannya  dipandu  oleh  petugas  ahli  informasi dan  teknologi  dari  Pusdatin  dengan  dibantu  mengkomunikasikannya  oleh  petugas  dari  Kantor  Wilayah Badan  Peratanahan  Pronvisi  Jambi,    dimana  semua  berkas  hak  guna  usaha  pintu  masuknya  tetap  pada Sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  kantor  pertanahan  setempat.  Masalahnya  Sistem Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  belum  update  sesuai  dengan  perubahan  ketentuan  saat  ini mengenai  hak  guna  usaha.  Permohonan  hak  guna  usaha  yang  sudah  terinput  terbaca  di  sistem Komputerisasi Kegiatan  Pertanahan (KKP)  setempat  sebagai    kewenangan  Kantor  Pertanahan  walaupun kewenangannya  berada  di  Kantor  Wilayah.  Sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  tidak membedakan atas kewenangan sesuai luasan yang diinput.  Untuk menyelesaikan kondisi seperti ini agar kegiatan pendaftaran tanah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku butuh bantuan tenaga ahli informasi dan teknologi dari Pusdatin. 18
c. Menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan lahan hak guna usaha bahwa data yang dibutuhkan masyarakat  adalah  bersifat  informatif  bukan  pembukaan  warkah  seperti  pelaksanaan  pembuktian  pada pengadilan.
Menyamakan  persepsi  kepada  semua  jajaran  pada  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi terhadap data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan  lahan  adalah  informasi  mengenai  data  yuridis  maupun  fisik  bukan dengan membuka warkah dihadapan petugas yang berwenang maupun yang tidak berwenang,  namun data yang dibutuhkan adalah data informasi mengenai perizinan, perolehan tanahnya, kesesuaian tata ruangnya, siapa pemegang haknya, dimana letak lokasi tanahnya terhadap hak yang diberikan.
Terkait  permasalahan  lahan  antara  PT.  Fajar  Pematang  Indah  Lestari  dengan  Masyarakat  Desa Sumber  Jaya  Kecamatan  Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi,  dimana  akar  masalahnya  adalah masyarakat  Desa  Sumber  Jaya  tidak  menerima  dengan  penetapan  tata  batas  desa  yang  telah  ditetapkan oleh  Pemerintah  Daerah  setempat.  Pokok  masalahnya    menurut  masyarakat  Desa  Sumber  Jaya  sebagian dari tanah Desa Sumber Jaya di klaim berada dalam lahan Hak Guna Usaha  PT. Fajar Pematang Indah
18 Wawancara dengan Ajeng Nilamsari, SH, MH, Analis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jambi, tanggal 2 Februari 2022
Lestari.  Masyarakat  meminta informasi  mengenai  data  fisik  maupuan  data  yuridis  Hak  Guna  Usaha  PT. Fajar Pematang Indah Lestari.
Dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan lahan tersebut bukan warkah dibuka pada saat gelar kasus di Tim Terpadu Kabupaten Muaro Jambi tetapi petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi selaku Anggota Tim Terpadu menyampaikan informasi yang tercatat dalam data warkah. Sehingga pihak yang  berkepentingan  mengetahui  informasi  yang  dibutuhkan.  Diharapkan  dengan  tersampaikannya informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat  pada  permasalahan  dimaksud  dapat  diselesaikan  secara  dini, minimal dapat ditentukan langkah penyelesaian melalui mekanisme mediasi ataukah jalur pengadilan.
3. Mengenai Tata Kelola dan Digitalisasi Warkah
Solusi yang dilakukan terhadap faktor penghambat pelaksanaan kegiatan revitalisasi pendaftaran tanah di  Kantor  Pertanahan  Kabuaten  Muaro  jambi  adalah  “Memperbaiki  Tata  Kelola  Warkah  dan  Melakukan Digitalisasi    Warkah  Hak  Guna  Usaha  Pada Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi  sebagai  penunjang dilaksanakan identifikasi dan validasi data elektronik  dalam rangka penyelenggaraan revitalisasi pendaftaran tanah hak guna usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.”
Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan  sebagai  dasar  pendaftaran  bidang  tanah  tersebut.  Pengelolaan  warkah  dan  arsip/dokumen  di  Kantor Pertanahan  menjadi  perhatian  yang  serius.  Penundaan  berlarut  penyelesaian  kasus  pertanahan  akibat  warkah  yang hilang  termasuk  dugaan  penyimpangan  prosedur  penggunaan  warkah.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  maka perbaikan tata kelola warkah atau manajemen arsip di Badan Pertanahan Nasional harus dilakukan.
Masih terdapat sejumlah masalah klasik, seperti jumlah  sumber daya manusia pengelola arsip yang terbatas, anggaran pengelolaan arsip yang minim, ruang atau sarana dan prasarana yang belum representatif, serta mekanisme pengawas dan pertanggungjawaban pengelolaan arsip yang masih belum jelas.
Kondisi  saat  ini  tata  kelola  warkah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebagian  besar  masih menggunakan warkah analog, meski bagi jenis warkah tertentu sudah ada warkah digital namun jumlah masih sedikit. Terhadap  warkah  hak  guna  usaha  berdasarkan  luasan  baru    sekitar  10  %  (sepuluh  persen)  yang  sudah  digitalisasi warkah.

## KESIMPULAN
1. Pentingnya dilakukan Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi yaitu :
a. Mengenai  Pelaksanaan  Kewajiban  Mendaftarkan  Hak  Atas  Perolehan  Tanahnya  bagi    Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Melaksanakan  kewajiban  mendaftarkan  perolehan  tanahnya  bagi  Perusahaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  merupakan  bagian  dari    kegiatan  pendaftaran  tanah penting dilakukan  dalam rangka mewujudkan hal-hal yang dicita-citakan dalam pendaftaran tanah yaitu :
- terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk  pemerintah  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah hak yang sudah terdaftar.
- terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan,  program  pemerintah  di  bidang  pertanahan  dikenal dengan  Catur  Tertib  Pertanahan,  yaitu  Tertib  Hukum  Pertanahan,  Tertib  Administrasi  Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan
b. Mengenai  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Secara  Elektonik  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro Jambi
- memudahkan  masyarakat  ataupun  pihak  yang  berkepentingan  memperoleh  informasi  tentang  data yuridis  maupun  data  fisik    mengenai  hak  guna  usaha  atas  perkebunan  kelapa  sawit  pada  Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
- Masa  waktu  yang  dapat  diberikan  terhadap  hak  guna  usaha  atas  tanah  pekebunan  kelapa  sawit maksimal  bisa  mencapai  masa  waktu  95  (sembilan  puluh  lima)  tahun,  informasi  data  harus  tetap terjaga dan selalu update sesuai keadaan yang sebenarnya dilapangan;
3. Mengenai Tata Kelola dan Digitalisasi Warkah
- berkas  perolehan  tanah  atas  permohonan  hak  guna  usaha  biasanya  cukup  banyak  sehingga memerlukan  ruang  atau  tempat  penyimpanan  yang  cukup  besar  jadi  akan  lebih  efektif  dan  efisien menggunakan data digital/elektronik;
- selain  ruangan  atau  tempat  penyimpanan  yang  cukup  luas  diperlukan  tenaga  (petugas)  yang  cukup untuk menyusun dan menata data warkah hak guna usaha.
2. Faktor Penghambat Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi adalah :
a. Mengenai  Pelaksanaan  Kewajiban  Mendaftarkan  Hak  Atas  Perolehan  Tanahnya  bagi    Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Faktor penghambat dalam masalah ini adalah tidak ada daya dukung dari peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dalam  pelaksanaan  kewajiban  pendaftaran  tanah  atas  perolehan  tanah  bagi  Pelaku  Usaha Perkebunan/Badan Hukum.
b. Mengenai  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Secara  Elektonik  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro Jambi
- Belum  siapnya  sistem  elektronik  yang  dibangun  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang    Badan Pertanahan Nasional
- Sitem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  belum  update  dengan  perubahan  ketentuan  yang baru  yaitu  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Tanah.
3. Mengenai Tata Kelola dan Digitalisasi Warkah
- Perbedaan    persepsi  terhadap  publish  data  hak  guna  usaha  dalam  penyelesaian  masalah  pertanahan tentang keberadaan warkah hak guna usaha.
- Penataan  warkah  hak  guna  usaha  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  baru  sebagian kecil yang sudah  tergitalisasi  .
3. Cara Mengatasi Faktor Penghambat Revitalisasi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi yaitu :
a. Mengenai Kewajiban Mendaftarkan Hak Atas Perolehan Tanahnya bagi  Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.
Dilakukan  koordinasi  dari  Tingkat  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi  dengan Dinas  Perkebunan    Provinsi  Jambi  sampai    ke  Jajaran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dan  Disbun Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dengan langkah awal melakukan identifikasi dan verifikasi perkebunan kelapa  sawit  yang  sudah  ada  Izin  Usaha  Perkebunannya  (IUPnya)  tapi  belum  melaksanakan  kewajiban mendaftarkan  perolehan  tanahnya  pada  Kantor  Pertanahan  setempat.  Selanjutnya  dilakukan  sosialisasi untuk mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit agar segera melaksanakan kewajiban untuk segera mendaftarkan haknya.
b. Mengenai  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah  Secara  Elektonik  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Muaro Jambi.
- Dibentuk ULK (Unit Layanan Khusus) yang menangani sistem elektronik dan data elektronik dalam penyelenggaraan revitalisasi pendaftaran tanah atas hak guna usaha.
- Pelaksanaan  input  data  (akselerasi  sistem  dan  data  elektronik)  permohonan  hak  guna  usaha    pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi perlu dipandu Petugas ahli Informasi dan Teknologi dari Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanahan    Tata  Ruang  dan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (Pusdatin).
3. Mengenai Tata Kelola dan Digitalisasi Warkah
- Persamaan  persepsi  dalam  penanganan  permasalahan  lahan  hak  guna  usaha    mengenai    data  yang dibutuhkan  masyarakat  adalah  bersifat  informatif  bukan  pembukaan  warkah  seperti  pelaksanaan pembuktian pada pengadilan.
- Memperbaiki  tatakelola  warkah  dan  melakukan  digitalisasi    warkah  Hak  Guna  Usaha  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebagai  penunjang  dilaksanakan  identifikasi  dan  validasi  data elektronik  dalam  rangka  penyelenggaraan  revitalisasi  pendaftaran  tanah  hak  guna  usaha  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2007. Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009. A.  Gunawan  Setiardja,  Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Indonesia,  Kanisius, Jogjakarta, 1990.
Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian Cetakan Pertama, Elkaf, Surabaya, 2006. Amoury Adi Sudiro dan Ananda Prawira Putra,”Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan”, Vol. 5 No. 1, Januari, 2020.
Arie Sukanti Hutagalung, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Edisi 1, Cetakan Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia,  Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju,  1999. Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007
Bronto Susanto, Jurnal Ilmu Hukum, Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan PP 24 Tahun 1997, Alumni Fakultas Hukum Untag, Surabaya, 2014.
Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung. H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah, Bandung  PT. Refika Aditama, 2010. Hairan,  “Pendaftaran Tanah  Dalam  Sertipikasi  Hak  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah”, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur, 5 Februari 2012.
Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Cetakan Kedua, Arkola, Surabaya, 2003. Jan Michiel Otto,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006. Kitab Undang-undang Agraria dan Pertanahan, Fokusmedia.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya,Bandung, 1995. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. Linda M. Sahono, “Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya”, Jurnal Perspektif, Edisi No.2, Vol.17, 2012.
Maria  S.W  Sumardjono,  “Kepastian  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Dalam  Pendaftaran  Tanah”,  Makalah disampaikan di UGM, Yogyakarta, 21 Oktober 1997.
Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bandung, CV.Mandar Maju, 2010.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
Muchtar  Wahid,  Memaknai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah,  Suatu  Analisis  dengan  Pendekatan  Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis, Republika, Jakarta, 2008.
Perpustakaan  Nasional,  Himpunan  Peraturan  dan  Undang-Undang  tentang  Agria  dan  Pertanahan  Edisi  Terbaru, Oktober 2017.
Prof.  Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang  Undang  Pokok  Agraria  Isi  dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional.
R. Suprapto, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, Jakarta, CV.Mustari, 2006. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
Satjipto  Rahardjo,  Biarkan  Hukum  Mengalir,  Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia  dan  Hukum,  Cetakan Pertama, Jakarta, Kompas, 2007.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2004. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1986. Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Stout  HD,  de  Betekenissen  van  de  wet,  dalam  Irfan  Fachruddin,  Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
Sudikno  Mertokusumo  dalam  H.Salim  Hs,  Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu  Hukum,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2010.
Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Liberty, 2005. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
Suwoto  Mulyosudarmo,  Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik  Indonesia,  Suatu  Penelitian  Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990.
Tampil Anshari Siregar, Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Cetakan Pertama, Multi Grafik, Medan, 2007. Tubagus  Haedar  Ali,  “Perkembangan  Kelembagaan  Pertanahan/Agraria  dan  Keterkaitannya  Dengan  Penataan Ruang”,  Makalah  disampaikan  di  Ceramah  Dasawarsa  Bhumi  Bhakti  Adiguna,  Badan  Pertanahan  Nasional, Jakarta 29 Februari 1998.
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.