Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
Kegagalan Penerapan Economic Statecraft Arab Saudi Terhadap Lebanon Tahun 2016

## Hilfi Biyan Firza 1
1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, Indonesia
e-mail: hilfibiyan@gmail.com

## Abstract
This paper aims to discuss the failure of economic statecraft carried out by Saudi Arabia against Lebanon in 2016. The difficult economic conditions of Lebanon after the 1975-1990 civil war made Lebanon dependent on foreign aid, one of which was assistance from Saudi Arabia. But in February 2016, Saudi Arabia stopped aid that would initially be used to buy weapons to protect the Lebanese border. The cessation of aid came because of Lebanon's decision not to support an Arab League agreement to condemn Iran over the case of an attack on Saudi diplomatic missions in Tehran. The cessation did not change Lebanon's policy into pro-Saudi but inside Lebanon, the pro-Iranian faction was strengthened by the support of pro-Saudi politicians for pro-Iranian politicians to become the new Lebanese President. This raises the question why Saudi Arabia's economic statecraft efforts to Lebanon have not been successful in influencing Lebanese policy. To know this, this paper will use the political economic statecraft theory from Jean-Marc F. Blanchard and Norrin M. Ripsman. The findings of this paper are the failure of Saudi Arabia's economic statecraft against Lebanon because the level of Lebanese stateness which is at a significant stateness level means that Lebanon has the ability to reject or ignore the economic statecraft. Keywords— Economic Statecraft, Lebanon, Saudi Arabia, Stateness Level

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai kegagalan economic statecraft yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Lebanon pada tahun 2016. Kondisi ekonomi Lebanon yang sulit pasca perang saudara 1975-1990 membuat Lebanon tergantung pada bantuan asing, salah satunya adalah bantuan dari Arab Saudi. Namun pada bulan Februari 2016, Arab Saudi menghentikan bantuan yang semula akan digunakan untuk membeli senjata guna melindungi  perbatasan  Lebanon.  Penghentian  bantuan  tersebut  terjadi  karena  keputusan  Lebanon  yang  tidak mendukung kesepakatan Liga Arab untuk mengutuk Iran terkait kasus serangan terhadap misi diplomatik Arab Saudi  di  Teheran.  Penghentian  tersebut  tidak  merubah  kebijakan  Lebanon  menjadi  pro-Saudi  namun  di  dalam negeri Lebanon, fraksi pro Iran semakin kuat dengan adanya dukungan politisi pro-Saudi terhadap politikus pro- Iran untuk menjadi Presiden Lebanon yang baru. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa upaya economic statecraft Arab Saudi ke Lebanon tidak berhasil mempengaruhi kebijakan Lebanon. Untuk mengetahui hal tersebut tulisan  ini  akan  menggunakan  teori political economic  statecraft dari  Jean-Marc  F.  Blanchard  dan  Norrin  M. Ripsman. Hasil temuan dari tulisan ini adalah kegagalan economic statecraft Arab Saudi terhadap Lebanon karena tingkat stateness Lebanon  yang  berada  pada  tingkatan significant  stateness yang  berarti  Lebanon  memiliki kemampuan untuk menolak atau mengabaikan economic statecraft tersebut. Kata kunci —Arab Saudi, Economic Statecraft , Lebanon, Tingkat Stateness
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
67

## 1. Pendahuluan
Lebanon  selama  lebih  dari  15  tahun mengalami  perang  saudara  sejak  tahun  1975 hingga tahun 1990 yang menyebabkan kondisi perekonomian
mengalami kerugian. Perekonomian  Lebanon  merugi  sebesar  24 Milyar  USD;  pengurangan  GDP  per  kapita sekitar 67 persen; emigrasi sebanyak 500.000 jiwa  yang  sebagian  besar  merupakan  pekerja dengan keterampilan tinggi (Dibeh, 2007). Hal tersebut  membawa  Lebanon  tergantung  pada bantuan asing dalam rangka membangun dan rekonstruksi negaranya.
Tabel 1. Bantuan Luar Negeri dan Pengeluaran Rekonstruksi, 1992-2004
1992-1997 1998-2004 Pengeluaran Rekonstruksi (US$ Milyar) 4.2 7.4 Bantuan Asing (US$ Milyar) 4.0 5.85 Rasio, % 95.0 79.0
Sumber:  Research  Paper  No.  37,  United  Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  walaupun rasio  bantuan  luar  negeri  terhadap  biaya rekonstruksi  berkurang  dari  95.0  persen  ke 79.0 persen namun bantuan luar negeri masih merupakan  penyumbang  terbesar  bagi  dana pembangunan  Lebanon.  Usaha  rekonstruksi Lebanon pasca perang sipil juga dilakukan di sektor keuangan dikarenakan walaupun inflasi berhasil  diturunkan  dari  pada  tahun  1992 sekitar 31 % menjadi 24.7 % pada tahun 1993 dan terus mengalami tren yang menurun setiap tahunnya  namun  hutang  publik  dan  defisit terhadap GDP masih fluktuatif.
Salah  satu  negara  yang  memberikan bantuan  terhadap  Lebanon  sejak  negara tersebut memulai rekonstruksinya adalah Arab
Saudi. Negara tersebut memiliki
perekonomian  yang  merepresentasikan  20 persen GDP dari total wilayah Timur Tengah dan  Afrika  Utara  ( Middle  East-North  Africa - MENA)  selain  itu The  Saudi  Arabian Monetary Agency (SAMA) selaku bank sentral memegang cadangan devisa ketiga terbesar di dunia (Al Saud, 2013). Dengan jumlah kapital yang  besar  Arab  Saudi  menjadi  salah  satu penyumbang bantuan luar negeri yang penting bagi Lebanon.
Tabel 2. Sumber Utama Pendanaan Rekonstruksi Lebanon, 1992-1997 dan
1992-2004 SUMBER 1992-1997 (%) 1992-2004 (%) World Bank 15.0 14.0 Arab Fund 12.6 13.0 European Investment Bank 12.5 14.0 Saudi Arabia + Saudi Fund 9.7 7.0 Italia 8.5 6.0 Kuwait + Kuwaiti Fund 6.8 10.0 Prancis 6.8 6.0
Sumber:  Research  Paper  No.  37,  United  Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
Tercatat bantuan Arab Saudi ke Lebanon cukup  besar  dan  memegang  peran  penting dalam  perekonomian  Lebanon.  Ekonomi Lebanon  jika  dilihat  dari  FDI  dan capital inflows sangat  tergantung  dari  negara-negara Teluk. Tiga negara Teluk terhitung memegang 76 persen dari foreign direct investment baru di  Lebanon  dari  tahun  2003-2015.  Ketiga negara  Teluk  tersebut  yaitu  Uni  Emirat  Arab sebesar  49.7%,  Kuwait  sebesar  13.8%  dan Arab  Saudi  12.5%  (The  Arab  Investment  & Export Credit Guarantee Corporation, 2015).
Selain sebagai penyumbang terbesar FDI, negara-negara  Teluk  merupakan  pasar  tujuan
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
ekspor terbesar bagi Lebanon. Ekspor Lebanon terhadap  Arab  Saudi  dan  Uni  Emirat  Arab tercatat sebesar 697.432 ribu dolar atau 21.1% dari  jumlah  keseluruhan  ekspor  Lebanon  dan Arab Saudi masih menjadi pasar utama dengan presentasi sebesar 11.4% atau sebesar 377.450 ribu  dolar  pada  tahun  2004  (The  Arab Investment  &  Export  Credit  Guarantee Corporation,  2015:  170).  Perekonomian Lebanon  saat  ini  masih  bergantung  pada remitansi  dari  warganya  yang  bekerja  di  luar negeri  yang  secara  rata-rata  merupakan  20% dari  GDP  Lebanon  selama  10  tahun  terakhir dengan estimasi 60 persen berasal dari negara- negara Teluk (Baumann, 2017).
Ketergantungan ekonomi Lebanon terhadap Arab Saudi tidak membuat kebijakan Lebanon selalu sejalan dengan kebijakan Arab Saudi.  Hal  tersebut  terlihat  pada  kebijakan Lebanon pada pertemuan darurat Liga Arab di Kairo  pada  bulan  Januari  2016  yang membahas  mengenai  serangan  terhadap  misi diplomatik  Arab  Saudi  di  Iran.  Dalam pertemuan  itu  disetujui  bahwa  Liga  Arab mengutuk  Iran  karena  gagal  melindungi  misi diplomatik  Arab  Saudi  di  Teheran  namun kesepakatan  tersebut  tidak  didukung  oleh Lebanon  (Aboulenein,  2016).  Menteri  Luar Negeri  Lebanon  Gibran  Basil  mengatakan bahwa  pernyataan  kutukan  Liga  Arab merupakan  kritikan  juga  terhadap  Hizbullah. Akibat dari kasus tersebut pada bulan Februari Arab  Saudi  menghentikan  bantuan  militer  ke Lebanon sebesar 3 Milyar USD untuk membeli persenjataan dari Prancis yang ditujukan bagi Militer  Lebanon  dan  1  Milyar  USD  bagi kekuatan pengamanan dalam negeri Lebanon. Persenjataan  yang  bersumber  dari  bantuan Arab Saudi sangat penting bagi Lebanon untuk melindungi  wilayahnya  dari  efek  perang Suriah (Hubbard, 2016). Penghentian anggaran  ini  tidak  membuat  kebijakan Lebanon  berubah  melainkan  di  dalam  negeri pada bulan Oktober politikus pro-Saudi, Hariri setuju  untuk  mendukung  Michel  Aoun
politikus  pro-Iran  untuk  menjadi  Presiden sebagai  kesepakatan  dengan  Hizbullah  agar Hariri bisa menjadi Perdana Menteri. Namun Arab  Saudi  melihat  kesepakatan  tersebut sebagai kemenangan Hizbullah yang mendukung kepentingan Iran di Lebanon (Al- Tamimi, 2018).
Perekonomian  Lebanon  masih  dalam masa  pemulihan  sehingga  membutuhkan bantun dari negara lain. Hal tersebut diperkuat dengan  bergantungnya  ekonomi  Lebanon terhadap  negara-negara  Teluk  terutama  Arab Saudi.  Namun  saat  terjadi  permasalahan dengan Iran sikap Lebanon tidak sesuai dengan keinginan  Arab  Saudi.  Dari  masalah  tersebut Arab  Saudi  berupaya  untuk  mempengaruhi kebijakan  dan  politik  Lebanon  pada  tahun 2016  melalui  instrumen  ekonomi.  Namun upaya tersebut mengalami kegagalan. Tulisan ini  berargumen  bahwa  upaya economic statecraft yang  dilakukan  oleh  Arab  Saudi terhadap  Lebanon  tidak  berhasil  dilakukan karena  tingkat stateness Lebanon  yang signifikan.
2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Penggunaan economic  statecraft oleh Arab Saudi terhadap Lebanon dilakukan untuk mempengaruhi  perilaku  Lebanon  terhadap kebijakan  luar  negerinya.  Untuk  melihat penerapan economic statecraft tersebut penulis menggunakan  teori political  economic statecraft yang  dikemukakan  oleh  Jean-Marc F. Blanchard dan Norrin M. Ripsman. Penulis memilih  teori  ini  dibandingkan  dengan  teori lain  karena  menurut  penulis  teori  ini  mampu untuk  membantu  menganalisis  faktor-faktor yang  membuat economic  statecraft berhasil atau  tidaknya  dilakukan  seperti  dalam  kasus Arab Saudi dan Lebanon ini. Penggunaan teori ini  didasarkan  pada  pertimbangan  jika menggunakan model economic statecraft lain
seperti  model  liberal  ekonomi,  realis  atau kondisionalis  kurang  mampu  memberikan analisa  faktor-faktor  tersebut.  Model  liberalis menekankan  pada  faktor  jumlah  insentif  atau sanksi  ekonomi  yang  diberikan.  Sedangkan model  realis  menekankan  pada  tekenan ekonomi  yang  harus  diimbangi  oleh  tekanan politik.  Dan  terakhir  model  kondisionalis menekankan  pada  Jumlah  insentif  dan  sanksi ekonomi  didukung  dengan  lingkungan internasional atau faktor lingkungan domestik Ketiga  model  tersebut,  ekonomi  liberal, realis  dan  kondisionalis,  seperti  yang dijelaskan  diatas  belum  bisa  memberikan gambaran secara lengkap mengapa pemberhentian  bantuan  yang  dilakukan  tidak berhasil merubah kebijakan Lebanon. Walaupun jumlah bantuan yang diberikan oleh Arab  Saudi  cukup  besar  bagi  ekonomi Lebanon.  Serta  diimbangi  dengan  tekanan politik dari Arab Saudi dan negara-negara lain di  kawasan  Teluk  namun  tetap  tidak  dapat merubah kebijakan Lebanon.
Teori Political economic statecraft secara spesifik  melihat  insentif  ekonomi  dan  sanksi ekonomi sebagai bentuk upaya mempengaruhi sikap negara tujuan dengan cara memanipulasi kepentingan  ekonomi  domestik  negara tersebut untuk akhirnya meyakinkan pemimpin  merubah  kebijakannya.  Dalam penjelasannya  Blanchard  dan  Ripsman menjelaskan  bagaimana economic  statecraft bekerja dengan menggunakan beberapa faktor yaitu Raw  Economic  Stimuli,  Modified Economic Stimulus , faktor internasional. Raw economic stimuli merupakan stimulus ekonomi  awal  dari  negara  pengirim  terhadap negara penerima. Modified Economic Stimulus yaitu stimulus ekonomi yang sudah mendapat campur  tangan  dari  pihak  ketiga  untuk membuat  stimulus  awal  menjadi  lebih  ringan atau lebih parah. Pemerintah tidak begitu saja merespons  stimulus  ini  namun  mereka mempertimbangkan konsekuensi internasional dan  domestik  dari  stimulus  tersebut.  Dalam
level internasional pemerintah mempertimbangkan tiga faktor yaitu (1) situasi geopolitik;  (2)  keberadaan  dan  tingkat dukungan  dari  pihak  ketiga;  dan  (3)  adanya tekanan  politik  atau  sanksi  ekonomi  (Al- Tamimi, 2018: 380).
Menurut  teori  ini economic  statecraft akan berhasil tergantung pada tingkat stateness dari  negara  tujuan  atau  negara  terdampak (Blanchard  dan  Ripsman,  2008).  Tingkat stateness ditentukan  oleh  (1) autonomy ,  atau kemampuan negara untuk membuat keputusan jika  dihadapkan  dengan  partai  politik  oposisi domestik; (2) capacity , kapabilitas negara baik untuk  mengganti  rugi  atau  memaksa  pihak- pihak yang tidak setuju dengan tujuan negara pengirim;  dan  (3) legitimacy ,  kemampuan negara  untuk  mengerahkan  kelompok- kelompok  domestik  yang  tidak  puas (Blanchard dan Ripsman, 2008: 327).
Operasionalisasi  teori  ini  dilakukan dengan  melalui  panduan  pertanyaan  untuk membantu  mengukur  tingkat stateness suatu negara.  Pada  tingkat  Otonomi,  faktor  yang dilihat  adalah  otoritas  dalam  pembuatan keputusan  luar  negeri,  peran  legislatif  dalam pembuatan  keputusan,  norma  prosedural dalam  pembuatan  keputusan.  Sedangkan dalam  tingkat  Kapasitas,  pengukurannya dibagi  dua  yaitu  kapasitas  ekonomi  dan kapasitas  koersif.  Kapasitas  ekonomi  diukur dengan  faktor  ketersediaan  uang  untuk pemerintahan, ketersediaan sumber selain dari sumber  pajak,  dan  sentralitas  implementasi kebijakan  ekonomi.  Kapasitas  koersif  diukur dengan jumlah relatif polisi jika dibandingkan dengan populasi dan luas wilayah, ketersediaan  kekuatan  militer  dan  peran intelijen.  Sedangkan  tingkat  Legitimasi dievaluasi  dengan  melihat  opini  publik terhadap pemerintah (Blanchard dan Ripsman, 2008:  378-379).  Hal  tersebut  sesuai  dengan panduan yang diberikan oleh Blanchard dalam mengukur stateness .
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
Tingkat stateness oleh  Blanchard  dan Ripsman  dibagi  menjadi  tiga  kategori  yaitu rendah,  moderate,  dan  tinggi.  Menurutnya semakin  tinggi stateness suatu  negara  (dari hasil pertambahan ketiga input tersebut) maka semakin  tinggi  resistensi  negara  tersebut dalam  mematuhi economic  statecraft dari negara  pengirim,  begitu  pula  sebaliknya. Apabila  suatu  negara  hanya  memiliki setidaknya  satu  dari  tiga  input  di  tingkatan ‘tinggi’  maka  negara  disebut  masih  memiliki significant  stateness (kemampuan  yang cukup).  Begitu  juga  ketika  ketiga  input tersebut  sama-sama  ada  di  tingkat  moderat, maka  bisa  dikatakan  juga  signifikan.  Namun jika suatu negara hanya memiliki satu masukan di  tingkat  moderat  dan  lainnya  di  tingkat rendah,  maka  negara  tersebut  masuk  dalam kategori insufficient  stateness ,  yang  akan mematuhi economic statecraft negara pengirim (Blanchard dan Ripsman, 2008: 383- 384).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penulis  akan  melihat  tingkat stateness yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Lebanon sebagai  subyek  penelitian  yang  dilihat  dari struktur  politik  dalam  negeri  Lebanon  yang memberikan Presiden otoritas untuk menunjuk Perdana  Menteri  sebagai  pemimpin  dari council  ministers .  Fokus  untuk  mengukur stateness Lebanon  adalah  Perdana  Menteri Lebanon  dan Council  Ministers pada  tahun 2016  setelah  adanya  sanksi  dari  Arab  Saudi. Pembahasan  ini  dibagi  ke  dalam  tiga  fokus pembahasan  yaitu  otonomi  pengambilan keputusan  Lebanon,  Kapasitas  ekonomi  dan koersif  pemerintah  Lebanon  serta  Legitimasi pemerintahan Lebanon.
3.1 Otonomi Pengambilan
Keputusan
Lebanon
Proses  pengambilan  keputusan  dalam pemerintahan  Lebanon  harus  dilihat  dari kondisi  dalam  negeri  Lebanon.  Politik  dalam negeri  Lebanon  semenjak  pembunuhan mantan  Perdana  Menteri  Rafiq  Hariri  pada Februari  2005  terbagi  menjadi  dua  koalisi. Koalisi  pertama  yaitu  koalisi  March  8 mengambil nama dari demonstrasi yang terjadi pada 8 Maret 2005 kelompok masyarakat Pro- Suriah  dan  pendukung  Hizbullah  protes  akan pengunduran  diri  PM  Pro-Suriah  Omar Karami pada Februari 2005. Koalisi ini terdiri dari  partai Maronite  Christian  Free  Patriotic Movement , The Shiite Muslim Amal Movement dan  Hizbullah.  Koalisi  kedua  yaitu  koalisi March  14  mengambil  nama  dari  protes  anti Suriah  yang  terjadi  pada  14  Maret  2005  dan peringatan  satu  bulan  kematian  mantan  PM Rafiq  Hariri.  Koalisi  ini  dipimpin  oleh  Saad Hariri  dari  Partai Sunni  Future  Movement selain itu koalisi ini didukung juga oleh Partai Christian  Lebanese  Forces dan Phalange ( Kata’eb ) (Blanchard, 2014: 5).
Kondisi  politik  dalam  negeri  Lebanon sejak  tahun  2013  sangat  tidak  menentu. Semenjak Perdana Menteri Najib Mikati pada bulan  Maret  2013  mengundurkan  diri  dari jabatannya, jabatan Perdana Menteri selanjutnya  dipegang  oleh  Tammam  Salam pada April 2013. Perdana Menteri Salam tidak bisa membentuk kabinet hingga bulan Februari 2014  karena  adanya  perbedaan  politik  yang dalam di dalam negeri Lebanon. Kabinet yang terbentuk berjumlah 24 orang dibagi menjadi tiga  golongan  yaitu  koalisi  March  8,  koalisi March  14,  dan  kandidat  yang  dinilai  netral yang  masing-masing  memegang  delapan jabatan kementerian (Aljazeera, 2014).
Tidak lama setelah kabinet dibentuk masa pemerintahan  Suleiman  sebagai  presiden berakhir tanpa adanya kesepakatan dari kedua kubu  koalisi  perihal  siapa  yang  akan menggantikan  jabatan  Presiden  Suleiman. Proses  penggantian  presiden  sesuai  dengan konstitusi  Lebanon  harus  berasal  dari
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
71
golongan  Maronite  Christian  sedangkan perdana  menteri  harus  berasal  dari  golongan Sunni  Muslim  dan Paliament  Speaker harus berasal dari Shia Muslim hal tersebut merujuk pada perjanjian Taif.
Posisi  presiden  sementara  dipegang  oleh PM  Salam,  sehingga  PM  Salam  memiliki otoritas  pengambilan  keputusan  tertinggi dalam struktur politik Lebanon. Dalam melihat otonomi  kekuasaan  PM  Salam  kita  harus melihat struktur politik Lebanon seperti dalam hal pengambilan keputusan eksekutif dipegang oleh Council  Ministers yang  diketuai  oleh Perdana  Menteri. Council  ministers dibentuk dengan  persetujuan  presiden  yang  telah dikonsultasikan  dengan  parlemen.  Presiden dan Council  Minister harus  mendapatkan dukungan  mayoritas  dari  parlemen  untuk mempertahankan posisinya. Sedangkan parlemen  terdiri  dari  128  kursi  yang  telah ditentukan  secara  konfessional  artinya berdasarkan komunitas keagamaan.
Pada  masa  pemerintahannya,  Perdana Menteri  Salam  memiliki  otoritas  yang  tinggi untuk  membuat  suatu  keputusan.  Otoritas  ini didukung  dengan  fakta  bahwa  saat  Salam ditunjuk  menjadi  Perdana  Menteri  dia didukung oleh 124 anggota parlemen dari total 128  anggota  parlemen.  Dilihat  dari  otoritas jabatan  yang  dipegang  oleh  PM  Salam  yang memegang  jabatan  sebagai  Perdana  Menteri dan Presiden membuat kemampuannya dalam membuat suatu keputusan yang otonom sangat tinggi.  Seperti  pada  saat  Arab  Saudi memberikan  sanksi  kepada  Lebanon,  PM Salam  langsung  mengadakan  pertemuan  di parlemen membahas mengenai sikap Lebanon terhadap kasus Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Besarnya otoritas yang dimiliki PM Salam  membuat  keputusan  bulat  di  parlemen dengan  keputusan  bahwa  Lebanon  juga mengutuk  aksi  penyerangan  Kedutaan  Besar Arab Saudi di Teheran (The National, 2016). Maka  penilaian  terhadap  keputusan Decision Making Autonomy di Lebanon terbilang tinggi,
karena  menentukan  keputusannya  dengan intervensi minim dari pihak lainnya.

## 3.2 Kapasitas Lebanon
Pembahasan  penelitian  mengenai  tingkat stateness kapasitas  pemerintahan  Lebanon dibagi  ke  dalam  dua  bagian  yaitu  kapasitas ekonomi dan kapasitas koersi yang akan dibagi menjadi  dua  bagian  yang  terpisah  sesuai dengan  aspeknya  masing-masing.  Namun, pada  akhir  dari  pembahasan  mengenai kapasitas  ini  akan  dilihat  secara  menyeluruh untuk mendapatkan hasil tunggal dari tingkat kapasitas  di  dalam  s tateness pemerintahan Lebanon masa PM Salam.

## 3.2.1 Kapasitas Ekonomi Lebanon
Melihat  kapasitas  ekonomi  Lebanon seperti  panduan  dari  Blanchard,  penulis  akan melihat  anggaran  pemerintah  terhadap  GDP, pemasukan pajak, sumber finansial lain seperti kemampuan untuk melakukan kredit, menaikkan kurs uang, cadangan emas, sumber daya alam, bantuan luar negeri.
Perekonomian  Lebanon  dilihat  dari anggaran  pemerintah  terhadap  GDP  tahun 2009-2018  mengalami  defisit  anggaran. Defisit  terbesar  terjadi  pada  tahun  2014 mencapai  28.2  %  namun  pada  tahun berikutnya  mengalami  penurunan  menjadi 19.3  %.  Pada  tahun  2016  hingga  tahun  2018 tren anggaran pemerintah terhadap GDP masih menujukan  defisit  dengan  persentase  23.1  % pada tahun 2016, 25.7% pada tahun 2016 dan 27%  pada  tahun  2018  (Trading  Economics, 2018).  Hal  tersebut  diakibatkan  kondisi geopolitik  di  sekitar  Lebanon  terkait  kondisi Suriah dan efek economic statcraft Arab Saudi juga  memberikan  dampak  negatif  kepada perekonomian  Lebanon  (Rizk  dan  Harake, 2016: 12). Jika dilihat dari jumlah pendapatan pemerintah melalui pajak Lebanon pada tahun 2016  mengalami  kenaikan  jumlah  pajak
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
dibandingkan  pada  tahun  2015.  Tren pendapatan  pajak  Lebanon  sejak  tahun  2011 mengalami  penurunan  dari  pada  tahun  2010 sebesar 16.8 % dari GDP menjadi 13.5% ada tahun  2015  sedangkan  tren  tersebut  berubah pada  tahun  2016,  pendapatan  pemerintah melalui pajak naik menjadi 13.94% dari GDP (World Bank, 2019).
Jika  dilihat  dari  cadangan  devisa  mata uang  asing  dan  emas  Lebanon  cukup  banyak dilihat  dari  rangking  yang  dikeluarkan  oleh Global Fire Power Lebanon menempati posisi ke  37  dari  136  negara  yang  disurvei. Pentingnya  cadangan  mata  uang  asing  dan emas  bagi  suatu  pemerintahan  karena keduanya  memungkinkan  bagi  suatu  negara untuk  membayar  hutang  luar  negerinya ( foreign  obligations )  di  saat  bersamaan  tetap bisa  melanjutkan  memperkuat  mata  uang domestik. Cadangan ini juga memegang peran dalam  pemberian  rating  kredit  bagi  suatu negara di pasar dunia seperti rating kredit yang diberikan  oleh  lembaga  Moody  dan  lain-lain yang  menjadi  suatu  standar  bagi  lembaga pemberi  donor  untuk  memberikan  hutang kepada suatu negara. Dalam rangking di global fire  power ,  Lebanon  memiliki  cadangan 53.100.000.000  USD  cukup  besar  jika dibandingkan  dengan  negara  Teluk  lainnya seperti Qatar yang hanya memiliki 16.890.000.000 USD, Bahrain yang memiliki cadangan  2.166.000.000  USD  atau  Suriah yang  hanya  memiliki  cadangan  sebesar 407.300.000 USD (Global Fire Power, 2018a). Dari tingkat kompetitif yang dikeluarkan oleh World  Economic  Forum menunjukkan Lebanon mengalami kenaikan dari pada tahun 2015  sekitar  3.67  menjadi  3.84  pada  tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 57.8 poin. Dari fakta-fakta  dan  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan oleh PM
Salam, dapat disimpulkan  bahwa  kapasitas  ekonomi Lebanon dalam tingkatan yang cukup dengan indikator-indikator  yang  telah  dibuat  oleh Blanchard  maka  tingkat  kapasitas  ekonomi
Lebanon pada masa PM Salam bisa dikatakan sedang/moderat.

## 3.2.2 Kapasitas Koersi Lebanon
Cakupan  polisi  di  Lebanon  khususnya polisi ditingkat kota masih kekurangan secara kapabilitas dan jumlah. Kapabilitas polisi kota masih dibatasi oleh pasal 38 dari UU kriminal dan  UU  kota  sehingga  membuat  polisi  kota kurang  efektif  dalam  menjalankan  tugasnya. Namun  Polisi  Kota  hanya  merupakan  satu elemen  dari  institusi  kepolisian  Lebanon secara  umum  atau  yang  disebut Internal Security  Forces (ISF).  Kapabilitas  ISF dibuktikan  dengan  berhasil  melakukan  kerja sama dengan masyarakat lokal dan internasional  untuk  menghalau  ancaman teroris  yang  mengancam  Lebanon  maupun komunitas  internasional.  Dalam  kurun  tahun 2015-2017  ISF  berhasil  menahan  300  teroris dan melucuti lebih dari 60 sel teroris. Selain itu ISF  juga  menerapkan Strategic  Plan 2018- 2020  untuk  meningkatkan  kapabilitasnya dengan  memfokuskan  pada  empat  agenda yaitu mempromosikan keamanan, ketenteraman dan stabilitas; memperkuat kerja sama dengan komunitas; melindungi hak asasi manusia  dan  meningkatkan  akuntabilitas; terakhir  yaitu  meningkatkan  profesionalisme dan  efektivitas  dan  efisiensi  organisasi,  hal tersebut  akan  membantu  meningkatkan kapabilitas dan cakupan jumlah polisi per luas wilayah  (Internal  Security  Force  Lebanon, 2018: 11).
Sedangkan  kapasitas  militer  Lebanon terdiri  dari  jumlah  masyarakat  yang  tersedia yaitu  2.200.000  Jiwa  dan  jumlah  anggota militer  116.000  jiwa  dari  jumlah  total masyarakat  Lebanon  sebesar  6.229.794  Jiwa dengan  anggaran  militer  sebesar  1,73  Juta USD  (Global  Fire  Power,  2018b).  Lebanon dalam  meningkatkan  kapabilitas  militernya dibantu  oleh  berbagai  negara  baik  dari  segi bantuan keuangan ataupun bantuan
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
73 peningkatan kemampuan. Pada masa
pemerintahan  PM  Salam  tercatat  pada  bulan Agustus  tahun  2016  Amerika  Serikat memberikan  bantuan  militer  sebesar  50  Juta USD,  bantuan  militer  ini  bukan  merupakan bantuan  militer  pertama  negara  Amerika Serikat  bagi  Lebanon  (Reuters,  2016).  Selain itu  anggaran  pengeluaran  militer  Lebanon selama  PM  Salam  menjabat  mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 4.1% dari GDP menjadi 4.4% dari GDP pada tahun 2016 (Fanack, 2009).
Dilihat  dari  kapasitas  intelijen  Lebanon menunjukkan kapasitas besar untuk menembus lapisan  masyarakat  dan  mempengaruhi keputusan  keamanan.  Intelijen  Lebanon ditunjuk oleh Presiden dan memiliki kapasitas untuk  menggerakkan Moukafaha  force (unit konter sabotase) yang merupakan unit militer sangat  penting  dalam  militer  Lebanon  tanpa harus  memberitahu  siapa  pun  selain Komandan Militer.
Intelijen
Lebanon memiliki  kewenangan  untuk  intervensi  di semua masalah keamanan, sekalipun kejahatan yang  tidak  berhubungan  dengan  masalah keamanan  nasional.  Perihal  tugas  yang dijalankan oleh intelijen diatur dalam undang- undang  dasar  dan  undang-undang  mengenai militer. Dalam penerapannya intelijen Lebanon sudah lama masuk ke dalam masalah kehidupan  publik  seperti  pada  masa kepemimpinan  Presiden  Fouad  Chehab  dan Presiden Charles Helou saat unit-unit intelijen terbagi  menjadi  satu  unit  kecil  yang mempengaruhi  dan  mengumpulkan  data  dari masyarakat  biasa,  tokoh  politik  dan  tokoh- tokoh militer. Pada masa Presiden Elias Sarkis peran  intelijen  semakin  besar  hingga  bisa mengangkat  dan  menetapkan  Presiden Lebanon  selanjutnya  yaitu  Presiden  Bashir Gemayel (Saliba, 2018: 12). Kapasitas koersif Lebanon  selama  kepemimpinan  PM  Salam berdasarkan  indikator  yang  diajukan  oleh Balanchard menujukan suatu kapasitas koersif yang  moderat  walaupun  memiliki  intelijen
yang kuat dan militer yang efektif namun dari sisi cakupan polisi per wilayah masih memiliki kelemahan.
Kesimpulan yang bisa ditarik dari tingkat kapasitas  Lebanon  selama  pemerintahan  PM Salam  dalam  mengelola  perekonomiannya masih  dinilai  moderat  karena  dari  indikator pertumbuhan baik itu pertumbuhan pendapatan  pajak,  tingkat  kompetitif  dan pertumbuhan  GDP  berada  dalam  posisi  yang tidak  terlalu  tinggi  namun  juga  tidak  terlalu rendah walaupun Lebanon memiliki cadangan mata uang asing dan emas yang cukup tinggi. Sedangkan dari kapasitas koersi pada masa PM Salam  berada  pada  tingkat  moderat  dengan indikator yang sudah disebutkan diatas. Maka dari  itu,  untuk  kapasitas  Lebanon  selama pemerintahan  PM  Salam  secara  keseluruhan akan berada pada tingkat Moderat.

## 3.2 Legitimasi Pemerintahan Lebanon
Legitimasi pemerintahan Perdana Menteri Salam  dilihat  dari  pengakuan  kelompok domestik  terhadap  pemerintahan  pemimpin dan juga penghargaan rakyat terhadap otoritas negara  (Blanchard  dan  Ripsman,  2008:  380). Dilihat  dari  dukungan  publik  pada  saat sebelum  menjabat  PM  Salam  mendapatkan dukungan dari 124 anggota legislatif dari total 128 jumlah anggota legislatif. Jumlah tersebut merupakan  jumlah  yang  sangat  besar  dalam politik  Lebanon  yang  terbagi  ke  dalam golongan-golongan koalisi politik yang saling berseberangan (The Guardian, 2013). Namun setelah  dirinya  ditunjuk  menjadi  Presiden mulai muncul protes
terhadap pemerintahannya  yang  dianggap  korup  dan tidak  bisa  menjalankan  tugasnya  dalam memilih presiden baru dengan baik.
Protes  terhadap  korupsi  dan  disfungsi politik  berlangsung  berhari-hari  di  ibu  kota Lebanon Beirut, protes ini berawal dari protes akan  sampah  yang  tidak  diangkut  oleh pemerintah  dan  berkembang  menjadi  protes
kekesalan terhadap pemerintah. Protes tersebut meminta agar pemerintahan sekarang mengundurkan  diri  dari  jabatannya.  Hal  ini dipicu oleh perpanjangan masa kerja parlemen yang  sudah  seharusnya  habis  diperpanjang hingga  tahun  2017  karena  tidak  adanya kesepakatan  mengenai  aturan  undang-undang baru  mengenai  pemilihan  umum.  Pemerintah PM  Salam  dianggap  gagal  karena  tidak  bisa mengadakan  pemilu  presiden  dengan  cepat dan  tidak  bisa  menyediakan  kebutuhan  dasar bagi  masyarakat  Lebanon  yang  disebabkan oleh  meningkatnya  jumlah  pengungsi  Suriah di Lebanon (Naylor dan Haidamous, 2015).
Tingkat  legitimasi  juga  bisa  dilihat  dari penanganan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  PM  Salam  selama  masa jabatannya.  Kondisi  dalam  negeri  Lebanon mengalami  berbagai  protes  yang  berujung pada  kekerasan  seperti  yang  dilakukan  oleh kelompok  militan  pro  pemerintahan  Suriah Assad  yang  menyerang  aparat  pemerintah seperti kepala Intelijen Internal security forces Lebanon  Wissam  al-Hassan  dan  Mohammad Chatah  mantan  Menteri  Ekonomi  yang dibunuh dalam ledakan mobil pada tahun 2012 dan 2013 (Hashem, 2018). Cara pemerintahan PM Salam bisa dilihat saat dirinya diprotes dia menggunakan  cara-cara  kekerasan  untuk meredam  protes  seperti  menyiramkan  gas  air mata  dan water  canon terhadap  demonstran yang  menyebabkan  ratusan  orang  mengalami luka-luka selama protes berlangsung (Bassam dan Perry, 2015).
Selain  itu  dilihat  banyaknya  warga Lebanon  yang  beremigrasi  di  antara  tahun 1975  –  2011  tercatat  1.5  juta  orang meninggalkan  negara  tersebut.  Diperkirakan penyebab  utamanya  adalah  kondisi  politik dalam  negeri,  perang  Suriah,  dan  semakin menguatnya  kekuatan  Hizbullah.  Sedangkan pada tahun 2013-2015 jumlah warga Lebanon yang  melakukan  migrasi  berjumlah  885.000 jiwa  dengan  rincian  negara-negara  Teluk
masih  menjadi  tujuan  utama  warga  Lebanon bermigrasi tercatat 330.000 warga bermigrasi ke  Arab  Saudi,  UEA,  Kuwait,  Qatar  dan Bahrain sedangkan sebanyak 11.000 bermigrasi  ke  Libya.  Jumlah  tersebut mencakup  41%  dari  total  keseluruhan  warga Lebanon  yang  bermigrasi.  23%  warga Lebanon  bermigrasi  ke  Amerika  Serikat  dan Kanada  dengan  jumlah  200.595  jiwa sedangkan  21%  melakukan  migrasi  ke  Eropa dengan  jumlah  186.057  jiwa,  16%  lainnya melakukan migrasi ke negara lain (De Bel-Air, 2017: 6).
Namun  Lebanon  juga  merupakan  negara penampung pengungsi, diperkirakan pengungsi di negara Lebanon mencapai 1 juta jiwa  (World  Population  Review,  2019).  Hal tersebut memperlihatkan rendahnya legitimasi pemerintah  Lebanon  terhadap  Tingkat legitimasi  yang  dimiliki  pemerintah  Lebanon dilihat  dari  arus  emigrasi  terbilang  cukup tinggi. Selain itu ketidakmampuan pemerintah Lebanon untuk menangani masalah kekerasan di dalam negeri dan permasalahan pemenuhan dasar  kebutuhan  warga  Lebanon  membuat kesimpulan  tingkat stateness legitimasi pemerintah Lebanon pada masa pemerintahan PM  Salam  berada  dalam  tingkatan  yang rendah.
3.3. Significant Stateness Pemerintahan PM
Salam
Tabel 3.1 Evaluasi Stateness Lebanon
N
o. Komponen Tingkatan Keseluruhan 1 Otonomi Pengambilan Keputusan Tinggi Tinggi
2 Kapasitas Ekonomi Moderat Moderat Kapasitas Koersi Moderat 3 Legitimasi Rendah Rendah
Sumber:  Diolah  dari  analisis  dan  evaluasi  terhadap stateness Rusia berdasarkan  Blanchard dan Ripsman A Political Theory of Economic Statecraft .
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
Berdasarkan tabel diatas tingkat stateness Lebanon pada masa pemerintahan PM Salam dianalisis  dari  indikator-indikator  yang  ada dalam  teori political  economic  statecraft dibagi ke dalam tiga komponen yaitu tingkatan pada otonomi pemerintah, tingkatan kapasitas pemerintah  yang  dibagi  menjadi  kapasitas ekonomi  dan  kapasitas  koersif  dan  tingkatan terakhir pada tingkatan legitimasi pemerintahan. Dari analisis diatas bisa ditarik kesimpulan  analisa  bahwa  tingkat stateness Lebanon pada masa pemerintahan PM Salam dilihat  dari  tingkat  otonominya  berada  pada tingkatan  tinggi,  sedangkan  dari  tingkatan kapasitas  berada  pada  tingkat  moderat  dan terakhir dari tingkatan legitimasi berada pada tingkatan rendah.
Dari  ketiga  komponen  tersebut  dapat ditarik  kesimpulan  Lebanon  memiliki  tingkat stateness yang moderat pada masa kepemimpinan PM Salam. Maka, berdasarkan simplifikasi dari teori Blanchard dan Ripsman, Lebanon  berada  pada  tingkat significant stateness . Significant  stateness atau  tingkat stateness yang  signifikan  inilah  yang menyebabkan  Lebanon  bisa  untuk  menolak atau menghiraukan upaya economic statecraft yang  dilakukan  oleh  Arab  Saudi  pada  masa Pemerintahan Perdana Menteri Salam.

## 4. Kesimpulan
Economic Statecraft yang dilakukan oleh
Arab  Saudi  terhadap  Lebanon  tidak  berhasil dilakukan. Berdasarkan teori political economic  statecraft, dilihat  dari  tingkat stateness ,  Lebanon  berada  pada  tingkatan significant  stateness .  Tingkatan  ini  berarti Lebanon memiliki kemampuan untuk menolak atau  mengabaikan economic  statecraft yang dilakukan oleh Arab Saudi. Tingkat stateness Lebanon  dari  segi  otonomi  yang  ditentukan melalui  otonomi  pengambilan  keputusan  PM Salam  selama  dia  memerintah.  Dari
pembahasan  diatas  PM  Salam  memiliki otonomi  yang  cukup  kuat  dalam  mengambil keputusan.  Hal  tersebut  ditunjang  oleh  fakta bahwa  dia  memiliki  kekuatan  yang  besar sebagai  Perdana  Menteri  serta  Presiden Lebanon. Kekuatan tersebut diperkuat dengan dukungan menteri-menteri yang setia terhadapnya  sehingga  tingkat stateness PM Salam dari sisi otonomi berada pada tingkatan tinggi.
Jika  dilihat  dari  input  kapasitas,  baik  itu kapasitas  ekonomi  dan  koersi,  pemerintahan PM  Salam  memiliki  cadangan  ekonomi  yang cukup  untuk  mendukung  pemerintahannya tetap  berkuasa  seperti  yang  telah  dipaparkan diatas. Perekonomian pada masa pemerintahan PM  Salam  mengalami  peningkatan  yang cukup  stabil  dan  ditopang  dengan  bantuan- bantuan  yang  diberikan  oleh  lembaga internasional  dan  pemerintah  asing.  Dari  sisi kapasitas koersif pada masa Pemerintahan PM Salam,  peningkatan  anggaran  pembelanjaan militer dan pembenahan kapasitas polisi, serta didukung  peran  intelijen  yang  kuat  membuat tingkat stateness dari sisi kapabilitas Lebanon berada  pada  tingkatan  moderat.  Sedangkan pada  tingkat  legitimasi,  pemerintahan  PM Salam  dianggap  gagal  oleh  warganya  hingga PM  Salam  sempat  mengatakan  akan  mundur dari  jabatannya.  Hal  tersebut  yang  membuat input  tingkat stateness legitimasi  PM  Salam berada  pada  tingkat  rendah.  Semua  indikator tersebut  mempengaruhi  bagaimana  Lebanon mengeluarkan  tindakan  atau  kebijakan  atau upaya economic statecraft yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadapnya.

## Daftar Pustaka
Aboulenein,  Ahmed.  2016. Arab  Foreign Ministers  Accuse  Iran  of  Undermininig Regional  Security .  Routers.  Diakses  dari https://www.reuters.com/article/us-saudi- iran-arableague/arab-foreign-ministers- accuse-iran-of-undermining-regional-
security-idUSKCN0UO0GX20160110 [06/11/19].
Al Saud, Turki Al Faisal bin Abdul Aziz. 2013. Saudi  Arabia’s  Foreign  Policy. Middle East Policy, Vol. XX, No. 4 . Al-Tamimi,  Naser.  2018. Saudi  Policy  in
Lebanon:  No  Easy  Option  for  Riyadh. Italian Institute for International Political Studies . Diakses dari https://www.ispionline.it/en/pubblicazion e/saudi-policy-lebanon-no-easy-option- riyadh-20396 [06/11/19].
Aljazeera.  2014. Lebanese  PM  Unveils National  Unity  Cabinet .  Diakses  dari https://www.aljazeera.com/news/middlee ast/2014/02/lebanese-pm-unveils- national-unity-cabinet- 2014215112754343666.html [11/11/19]. Bassam,  Laila  dan  Tom  Perry.  2015. Beirut Protestest Turn Violent for Second Day as PM  Threatens  to  Quits .  Reuters. https://www.reuters.com/article/uk- lebanon-crisis-politics- idUKKCN0QS0K820150823 [01/12/19]. Baumann, Hannes. 2017. Lebanon’s Economic Dependence  on  Saudi  Arabia  is Dangerous . The Washington Post. diakses dari https://www.washingtonpost.com/news/ monkey-cage/wp/2017/12/07/hariri-is- back-as-lebanons-prime-minister-heres- how-saudi-economic-influence-still- shapes-lebanese- politics/?noredirect=on&utm_term=.6457 7a3c5e2a [06/11/19].
Blanchard,  Christoper  M.  2014. Lebanon: Background and U.S. Policy . United State of  America:  Congressional  Research Service, R42816.
Blanchard,  Jean-Marc  F.    dan  Norrin  M. Ripsman.  2008.  A  Political  Theory  of Economic  Statecraft. Foreign  Policy Analysis 4, no. 4 .
De  Bel-Air,  Francoise.  2017.  Migration Profile: Lebanon. Robert Schuman Center
for  Advance  Studies,  Issue  2017/12/May 2017 . Dibeh,  Ghassan.  2007. Foreign  Aid  and Economic  Development  in  Postwar Lebanon .  Research  Paper  No.  37,  UNU- WIDER.
Fanack.  2009. Government  and  Politics  of Lebanon . Diakses dari https://fanack.com/lebanon/governance- and-politcs-of-lebanon/#The%20Military
[17/11/19].
Global Fire Power. 2018a. Reserve of Foreign Exchange and Gold by Country . Diakses dari https://www.globalfirepower.com/reserve s-of-foreign-exchange-and-gold.asp, pada [27/11/19].
Global  Fire  Power.  2018b. Lebanon  Military Strenght . Diakses dari https://www.globalfirepower.com/countr y-military-strength-
detail.asp?country_id=lebanon [25/11/19]. Hashem, Ali. 2018. Hezbollah’s Journey from Syria’s Battlefield to Lebanon’s Political Minefield ,  Carnegie  Middle  East  Center. Diakses dari https://carnegie-
mec.org/2018/08/28/hezbollah-s-journey- from-syria-s-battlefield-to-lebanon-s- political-minefield-pub-77115 [19/11/19]. Hubbard,  Ben.  2016. Saudi  Cut  Off  Funding for  Military  Aid  to  Lebanon .  The  New York Times. Diakses dari https://www.nytimes.com/2016/02/20/wo rld/middleeast/saudis-cut-off-funding- for-military-aid-to-lebanon.html [06
/11/19].
Internal  Security  Force  Lebanon.  2018.  ISF Strategic Plan 2018-2022.
Naylor,  Hugh  dan  Suzan  Haidamous.  2015. Trash  Crisis  Sparks  Clashes  Over Corruption, Dysfunction in Lebanon . The Washington Post. Diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/ middle_east/lebanon-rattled-by-protests-
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1
over-trash-crisis- corruption/2015/08/23/9d309ef8-2c2f- 447b-9fff- 3c5c62543da9_story.html?utm_term=.6c 6fa070cb62 [01/12/19]. Reuters.  2016. New  U.S.  Aid  Delivery  to
Lebanon Army to Counter Militant Threat . Diakses dari
https://www.reuters.com/article/us- lebanon-military-usa/new-u-s-aid- delivery-to-lebanon-army-to-counter- militant-threat-idUSKCN10K0XI, [12/11/19]. Rizk, Nada Abou dan Wissam Harake. 2016. Lebanon  Economi  Monitor:  A  Geo- Economy of Risks and Reward . The World Bank.
Saliba,  Amine.  2018.  The  Security  Sector  in Lebanon:  Jurisdiction  and  Organization,
Research Paper.
The  Arab  Investment  &  Export  Credit Guarantee Corporation. 2015. Investment Climate  In  Arab  Countries:  Dhaman Investment  Atractiveness  Index  2015, Kuwait. The  Guardian.  2013. Labanon  Names  Salam As  Prime  Minister .  Diakses  dari https://www.theguardian.com/world/2013 /apr/06/lebanon-tammam-salam-prime- minister [28/11/19]. The National. 2016. Lebanon PM Will Try to Mend  Ties  with  Saudi  Arabia .  Diakses dari https://www.thenational.ae/world/lebano n-pm-will-try-to-mend-ties-with-saudi- arabia-1.214496 [23/10/19]. World Bank. 2019. Tax Revenue (% of GDP) . https://data.worldbank.org/indicator/GC. TAX.TOTL.GD.ZS?end=2016&location s=LB&start=2008&view=chart&year_hi gh_desc=false [12/11/19]. World  Population  Review.  2019. Lebanon
Population 2018 . Diakses dari
http://worldpopulationreview.com/countri es/lebanon-population/   [19/11/19]
Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i1