## PENGENTASAN KEMISKINAN ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN: Suatu Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
Simson Tondo*), Kismartini, Ida Hayu Dwimawanti**)
*) Program Studi Administrasi Negara Universitas Halmahera
**) Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro
Jl. Wari Raya, Tobelo Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara 97762, Indonesia Email: simson_tondo@yahoo.co.id

## Abstract
The  government’s  commitment  to  alleviate  poverty  today  is  highly  important. However,  the  commitment  must  be  followed  by  an  effective  policy.  The  Policy  of Home  Construction  for  Poor  Family  in  the  form  of  home  renovation  activity  is  the realization  of  the  government’s  commitment  of  North  Halmahera  Regency  to alleviate  poverty.  The  problems  was  that  the  activity  did  not  reduce  poverty  and some  houses  were  improper  to  reside.  The  aim  of  the  research  was  to  evaluate  the success of the poicy of home construction for poor people considering the indicators of  William  Dunn  evaluation,  effectiveness,  sufficiency,  alignment,  responsiveness, and  accuracy.  The  research  used  qualitative  approach  with  the  technique  of purposeive  to  determine  key  informant.  The  evaluation  results  show  that  the  policy was not successful as indicated by the presence of poverty, improper house to reside, no  empowerment  to  the  target  families,  and  the  program  was  not  the  need  of  the people.
Keywords : Policy Evaluation, Poverty Alleviation, Surgical Home

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kemiskinan  merupakan    masalah sosial  yang  masih  dihadapi  bangsa  Indonesia serta  menjadi  keprihatinan  banyak  pihak. Keprihatinan banyak pihak tentang kemiskinan kemudian lahirlah konsep-konsep kemiskinan  yang  dikatakan  oleh  H.M.  Safi’I (2011:24)  bahwa  dewasa  ini  banyak  sekali defenisi mengenai masyarakat miskin, termasuk  istilah  masyarakat  prasejahtera  atau dibawah  garis  kemiskinan.  Namun,  semua pada esensinya punya satu makna, yakni tidak mampu memenuhi kebutuhan bahkan kebutuhan hidup yang paling dasar.
Selanjutnya  Soedarsono  dalam  Safi’I (2011:24)  mengatakan  kemiskinan  sebagai struktur tingkat hidup  yang rendah, mencapai tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan  orang  dibanding  dengan  standar hidup yang umumnya berlaku dalam masyarakat.  Standar  hidup  yang  rendah tercermin  dari  tingkat  kesehatan,  moral  dan rendahnya rasa harga diri.
Untuk  mengatasi  kemiskinan  itu sendiri,  maka sudah pasti diperlukan berbagai kebijakan,  perencanaan,  monitoring  dan evaluasi berbagai program tentang penanggulangan kemiskinan. Komitmen pemerintah    untuk  bisa  memberdayakan
daerah-daerah  otonom  dan  mengentaskan kemiskinan  dewasa  ini  sangatlah  bermanfaat bagi  perkembangan  suatu  daerah,  namun komitmen  tersebut  harus  dibarengi  oleh kemauan dari  pemerintah  daerah  itu  sendiri serta kebijakan yang tepat guna.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Halmahera Utara adalah Pembangunan Rumah  Keluarga  Belum  Beruntung-kegiatan Bedah Rumah yang dilaksanakan di Kecamatan  Loloda  Utara  melalui  kebijakan yang  dikeluarkan  pada  Tanggal  23  Agustus 2011  dalam  bentuk    Surat  Keputusan  (SK) Bupati  Nomor:  410/169//HU/2011  Tentang:
Penetapan
Pelaksanaan
Program Pembangunan  Desa  Kegiatan  Bedah  Rumah Keluarga  Miskin  Secara  Swakelola  Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Halmahera Utara  Tahun  Anggaran  2011.  (Tercantum
dalam Pengantar Buku Laporan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung  (KBB)  Kabupaten  Halmahera Utara Tahun 2011).
Program  bedah  rumah  ini  yang kemudian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hamahera  Utara  menamakan  Program  Bedah Rumah  Keluarga  Belum    Beruntung  (KBB) yang dilaksanakan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan melalui pemberian bantuan  rumah  layak  huni  bagi  keluarga miskin  (keluarga belum beruntung-KBB) dan memberikan  peningkatan  kesejahteraan  bagi
keluarga  belum  beruntung.  (Buku  Laporan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung, hlm. 33).
Selanjutnya  Pemerintah  Kabupaten Halmahera  Utara  menggunakan  indikator dalam  menentukan  kemiskinan  di  Halmahera Utara  tahun  2011  adalah  dengan  kriteria keluarga yang tidak punya rumah, jenis lantai masih  tanah,  jenis  dinding  dari  bambu  dan jenis  atap  rumah  dari  daun  sagu.  (Termuat dalam
Pengantar Buku Laporan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung  Kabupaten  Halmahera  Utara Tahun 2011.)

## Permasalahan
Permasalahan yang terjadi dari kebijakan  pembangunan  rumah  keluarga belum  beruntung  (KBB)  adalah  terlhat  tidak ada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dalam  enam  tahun  berjalannya  program  serta sebagian rumah sudah tidak layak huni.
Program Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung (KBB)
dilaksanakan    di  17  kecamatan  lingkup Kabupaten  Halmahera  Utara  secara  bertahap. Kecamatan  Loloda  Utara  menjadi  pilihan penulis  dalam  penelitian  ini  dengan  alasan bahwa  kecamatan  Loloda  Utara  termasuk daerah yang terisolir dan merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara  dengan  tingkat  keluarga  miskin  yang paling tinggi. (Buku Laporan KBB, hlm. 29.)

## Tabel Kemiskinan Per Kecamatan 2011
No Kec Jlh De sa Jlh Kel. Miskin KK Jiwa 1 Kao Teluk 11 89 387 2 Malifut 22 233 1.715 3 Kao 14 240 1.121 4 Kao Barat 21 221 1.006 5 Kao Utara 12 268 1.302 6 Tobelo Barat 5 212 989 7 Tobelo Timur 6 253 1.170 8 Tobelo Selatan 13 208 911 9 Tobelo Tengah 9 103 472 10  Tobelo 10 225 1.087 11  Tobelo Utara 10 122 587 12  Galela 7 114 588 13  Galela Selatan 7 111 479 14  Galela Barat 9 136 555 15  Galela Utara 12 339 1.509 16  Loloda Utara 18 415 1.725 17  Loloda Kepulau an 10 279 1.244 Jumlah 19 6 3.568 17.92 7 Sumber:  Buku  Laporan  Program  KBB Pemda Halut 2011
Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah
mengevaluasi keberhasilan kebijakan pembangunan rumah keluarga belum
beruntung (KBB) di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

## Teori
Banyak  pengertian  tentang  kebijakan publik. William N. Dunn (Pasolong, 2007:39) mengemukakan  kebijakan  publik  sebagai suatu  rangkaian  pilihan-pilihan  yang  saling berhubungan  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau pejabat  pemerintah  pada  bidang-bidang  yang menyangkut  tugas  pemerintahan,  seperti pertahanan  keamanan,  energi,  kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.
Pengertian    lain  tentang  kebijakan publik  dijelaskan  oleh  Thomas  R.  Dye (Winarno,  2014:20)  mengatakan  bahwa kebijakan  publik  apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  dan  tidak dilakukan.
Evaluasi  secara  sederhana  merupakan kegiatan  untuk  mengetahui  apakah  suatu program  dilaksanakan  sesuai  apa  yang diinginkan  dan  apabila  tidak  sesuai  berada dalam  posisi  mana  kita  berada.  Apakah  kita akan menghentikan kebijakan atau memperbaikinya.  Proses  penyelidikan  inilah titik berat evaluasi. (Moekijat, 1995:180)
Sementara  Jones  (Widodo,  2007:113) mengatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan  publik adalah  suatu  aktivitas  yang  dirancanag  untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai  perbedaan  yang  sangat  pentig
dalam  spesifikasi  objeknya,  teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya.
Pengukuran  dan  penilaian  evaluasi sebuah  keberhasilan  kebijakan  memerlukan kriteria  atau  indikator  agar  pengukuran  atau penilaian yang dilakukan lebih objektif. Teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan kebijakan  pembangunan  rumah keluarga  belum  beruntung  di  Kecamatan Loloda  Utara  Kabupaten  Halmahera  Utara adalah  teori  evaluasi  yang  dicetuskan  oleh Willyam N. Dunn (Subarsono, 2008:126)
Indikator  evaluasi  menurut  Dunn meliputi: pertama, Efektivitas berkenan dengan  apakah  hasil  yang  diinginkan  telah tercapai? Dalam artian bahwa ukuran efektivitas  merupakan  suatu  standar  akan terpenuhinya  mengenai  sasaran  dan  tujuan yang  akan  dicapai.  Selain  itu,  menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi- fungsinya secara optimal.
Kedua,  Kecukupan  berkenan  dengan seberapa  jauh  hasil  yang  telah  tercapai  dapat menyelesaikan  masalah?  Artinya  kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur  atau  memprediksi  seberapa  jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan,  nilai  atau  kesempatan  dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
Ketiga, Pemerataan berkenaan dengan apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan merata  kepada  kelompok  masyarakay  yang berbeda? Dengan kata lain pemerataan adalah
suatu  kebijakan  yang  didistribusikan  secara adil.
Keempat Responsivitas berkenan dengan  apakah  hasil  kebijakan  memuat prferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka? Dalam artian bagaimana respon  atau  tanggapan  masyarakat  dari  suatu aktivitas kebijakan.
Kelima,  Ketepatan  berkenan  dengan apakah  hasil  yang  dicapai  bermanfaat? Artinya  bagaimana  konstruksi  rumah  dan bahan  bangunan  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan rumah di daerah pesisir pantai.
Selanjutnya, suatu Evaluasi berhubungan erat dengan informasi menganai manfaat  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dari suatu kebijakan. Evaluasi memberikan informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya mengenai  kinerja  kebijakan,  yaitu  seberapa jauh  kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  telah dapat  dicapai  melalui  tindakan  publik  (Dunn, 2003:610).
Penelitian tentang pengentasan kemiskinan telah dilakukan beberapa peneliti. Juli  Panglima  Saragih,  dalam  penelitian dengan  judul Analisis  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2015
menyimpulkan  bahwa  kebijakan  pengentasan kemiskinan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta harus  dilakukan  secara  terus  menerus  dengan melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan program  yang  ada  guna  mencari  solusi strategis di masa yang akan datang dan dalam
jangka  panjang.  Kebijakan  fiskal  daerah dengan  peningkatan  anggaran  daerah  baik APBD  DIY  maupun  kabupaten/kota  di  DIY, serta  dana  kemiskinan  yang  bersumber  dari APBN  dapat  membantu  masyarakat  miskin yang  didesain  dengan  program  yang  bersifat produktif  dan  benar-benar  meningkatkan kesejahteraan.
Selanjutnya, dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY perlu menempuh kebijakan  antara  lain pertama, mempertajam dan membuat prioritas-prioritas program yang nyata,  setelah  memetahkan  permasalahan kemiskinan penduduk. Kedua, menambah dan mengfokuskan  anggaran  dalam  APBD  yang bersifat  produktif  untuk  mendorong  usaha- usaha  mikro  dan  kecil  masyarakat  DIY sebagai  upaya  meningkatkan  pendapatan  per kapita dan kesejahteraan. Ketiga, mengembangkan  sektor  ekonomi  unggulan daerah  yang  sangat  potensial  agar  dapat memberikan  multiplier  effect  bagi  ekonomi masyarakat  secara  keseluruhan,  termasuk penduduk  miskin  dan  berpenghasilan  sangat rendah. Empat, pemerintah kabupaten/kota di DIY  perlu  terus  meningkatkan  koordinasi dalam  kebijakan  dan  implementasi  setiap program dan kegiatan yang berkaitan lansung dengan  masyarakat  miskin,  sehingga  tidak terkesan tumpang tindih  dan berjalan sendiri- sendiri. Kelima, pendekatan  participatory dalam mengurangi angka kemiskinan penduduk  di  DIY,  dapat  dipertahankan  dan
dikembangkan dengan memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk mandiri Sementara  Reza  Fachrudin,  dalam penelitian  yang  termuat  di  Jurnal  Ilmu  sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Tribhuwana Tungga  Dewi  Malang  dengan  judul Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah  Kota  Balikpapan Tahun  2015 menemukan bahwa Produk Kebijakan penanggulangan kemiskinanberupa Perda Nomor 8 Tahun 2014 tidak berhasil guna atau tidak  tepat  sasaran,  dari  segi  bantuan pendidikan  jumlah  besaran  bantuan  biaya pendidikan  tidak  sesuai  dengan  bantuan pendidikan,  Program  bantuan  kesehatan terkendala  dengan  prosedural  penggunaan unit  pelaksana  teknis  pelayanan  kesehatan, tidak ada peminat Program pelatihan ketrampilan  dan  tidak  ada  sistem  yang  kuat dalam  program  bantuan  kapada  masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif,  yaitu  jenis  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek yang alamiah dengan membuat deskripsi  atau  lukisan  secara  sisematis  dan akurat  mengenai  fakta,  sifat,  serta  hubungan antara  fenomena  yang  sedang  diselidiki  dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi yang  berkaitan  dengan    penelitian  yang  di teliti. (Moleong, 2012:6).
Penelitian ini akan memfokuskan pada evaluasi  keberhasilan  kebijakan  tentang pembangunan rumah keluarga belum beruntung  kegiatan  bedah  rumah.  Apakah sudah  sesuai  dengan  tujuan  program  yang termuat  dalam  SK  Bupati  Halmahera  Utara Nomor: 410/169//HU/2011.
Lokasi Pelaksanaan penelitian dilaksanakan  di  Kecamatan  Loloda  Utara, untuk mengkaji ‘Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung  Kegiatan  Bedah  Rumah’  yang telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011.
Selanjutnya menurut
Lofland
(Moleong,  2012:157)  sumber  data  utama dalam  penelitian  kualitatif  ialah Kata-kata, dan Tindakan, selebihnya  adalah  data tambahan seperti dokumen. Berkaitan dengan itu  maka  Jenis  data  yang  terdapat  dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diambil meliputi kata-kata dan tindakan; sumber tertulis; dan foto.
Dalam melakukan pemilihan informan untuk  mendukung  hasil  penelitian,  maka pemilihan key  informan dilakukan  dengan teknik purposive yaitu  memilih  orang  yang benar–benar mengetahui dan menguasai  serta terlibat  langsung  dengan  permasalahan  yang sedang  diteliti.  Informan  adalah  orang  yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian  yang  sedang  dilaksanakannya (Idrus, 2009:91).
Key  infroman  dalam  penelitian  ini adalah  mantan  bupati  Halmahera  Utara (pembuat  kebijakan),  masyarakat  Kecamatan Loloda  Utara.  Informan  lain  akan  ditentukan dengan menggunakan teknik snowball .
Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan studi  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  dari informan  selanjutnya  akan  dianalisis  secara sistematis  dengan  melakukan  tiga  langkah secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian
dan penarikan
kesimpulan/verifikasi.

## PEMBAHASAN
Evaluasi
Keberhasilan Kebijakan Pembangunan  Rumah  Keluarga  Belum Beruntung (KBB)
Pengentasan  kemiskinan  merupakan tanggungjawab  bersama  baik  pemerintah maupun swasta. Berbagai penanganan kemiskinan  telah  di  tempuh  oleh  pemerintah lewat  kebijakan,  namun  setiap  kebijakan haruslah  tepat  sasaran.  Hadirnya  kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung dengan harapan bisa mengentaskan kemiskinan  di  Kecamatan  Loloda  Utada Kabupaten Halmahera Utara.
Seiiring dengan berjalannya kebijakan penanganan  kemiskinan,  maka  sudah  tentu dibutuhkan  suatu  evaluasi  untuk  diberikan umpan balik agar penanganan bisa lebih baik kedepan.  Dalam  penelitian  ini  indikator evaluasi  Dunn  menjadi  pisau  analisis  untuk
mengupas permasalahan kebijakan
pembangunan rumah keluarga belum beruntung  di  Kecamatan  Loloda  Utara Kabupaten  Halmahera  Utara,    Indikator tersebut meliputi:

## Efektivitas
Efektivitas  dalam  sebuah  evaluasi kebijakan  merupakan  hal  yang  penting  untuk mengetahui  hasil  sebuah  kebijakan.  Wahab, (2011:27) misalnya mengatakan bahwa untuk memahami  makna  kebijakan  adalah  dengan melihatnya  dari  sudut  akhirnya,  yaitu,  dalam artian apa yang senyatanya telah dicapai.
Hasil yang diinginkan dalam kebijakan  pembangunan  rumah  keluarga belum beruntung adalah mengentaskan kemiskinan  atau  menekan  angka  kemiskinan dan  memberikan  rumah  layak  huni  di kecamatan Loloda Utara.
Kebijakan pembangunan rumah keluarga  belum  beruntung  di  Kecamatan Loloda  Utara  Kabupaten  Halmahera  Utara dinilai  tidak  sesuai  yang  diharapkan  dalam tujuan kebijakan, terlihat dari tingkat kemiskinan, kehidupan keluarga sasaran yang merasa  tidak  ada  peningkatan  kesejahteraan pasca  dilaksanakannya  kebijakan  dan  rumah yang sudah rusak serta tidak layak huni.
Fair  Rato  Ngekomo  (Camat  Loloda Utara)  membenarkan  bahwa  program  bedah rumah yang kurang lebih enam tahun berjalan belum  mampu  mengurangi  kemiskinan  di kecamatan  Loloda  Utara.  (wawancara  5 Januari 2017).

## Tabel Jumlah Kemiskinan di Kecamatan
Loloda Utara Tahun 2014 Tahun Kemiskinan ( ribu jiwa) 2011 1.725 2012 1.245 2013 1.336 2014 1.574 Sumber: Kantor Camat Loloda Utara-Loloda Utara  2016 (Update Terakhir)
Data  di  atas  menunjukan  bahwa    tahun  2014 (data terakhir) jumlah kemiskinan Kecamatan Loloda  Utara  1.574  naik  dari  tahun  2013 1.336,  setelah  sempat  turun  dari  tahun  2011 1.725 ke tahun 2012 1.245. Dengan demikian, tren  kemiskinan  tahun  2011  sejak  ada program  bedah  rumah  tidak  mengurangi angka kemiskinan di Loloda Utara.
Salah  satu  keinginan  dari  kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung  adalah  pemberian  rumah  layak huni.  Robli  Waigama  (Keluarga  sasaran  desa Igo) mengatakan:
‘Katanya  rumah  layak  huni,  padahal  lihat sendiri  keberadaan  rumah  sekarang  dari dinding  dan  atapnya  sudah  rusak,  tidak  tahu kenapa  cepat  rusak  cuma  yang  pasti  kayu yang  dipakai  mudah  rusak  dan  dindingnya dari triplek’
(wawancara 27 Desember 2016)
Gambar Rumah Tidak Layak Huni

## Kecukupan
Kecukupan  dalam  suatu  evaluasi kebijakan  sangatlah  penting  dalam  rangka menilai  seberapa  jauh  hasil  yang  dicapai dapat memecahkan masalah. Dunn (Subarsono,  2008:126)  misalnya  mengatakan bahwa  kecukupan  berkaitan  dengan  seberapa jauh out-put dapat memecahkan masalah.
Evaluasi kebijakan pembangunan rumah  keluarga  belum  beruntung  berkaitan dengan indikator kecukupan dapat dilihat dari kesejahteraan  dan  pemberdayaan  keluarga sasaran.    Kebijakan  pembangunan  rumah keluarga  belum  beruntung  di  Kecamatan Loloda Utara dapat dikatakan tidak
mensejahterakan dan memberdayakan keluarga sasaran.
Bahrudin  Laabu  (keluarga  sasaran) misalnya mengatakan bahwa:
‘ Saya punya kehidupan biasa-biasa saja sama seperti dulu sebelum dapat rumah ini. Ini kan cuma rumah jadi saya rasa tidak diberdayakan, ya seperti ini saja. Saya punya pendapatan  keluarga  juga  biasa  saja,  kami cuma berharap di kopra (hasil kebun kelapa)’
(wawancara 10 Januari 2017).

## Pemerataan
Menurut  Dunn  (2003:430)  indikator kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas  legal  dan  sosial  serta  menunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok- kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat. Pemerataan  dalam  kebijakan  pembangunan rumah keluarga belum beruntung dalam artian
kebijakan didistribusikan adil kepada keluarga sasaran.
Dalam  indikator  ini  para  keluarga sasaran  terlihat  tidak  setuju  bahwa  kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung  di  Kecamatan  Loloda  Utara Kabupaten  Halmahera Utara telah secara  adil dilaksanakan,  seperti  masih  terdapat  keluarga sasaran  yang  mestinya  mendapat  belas kasihan  tetapi  tidak  mendapatkannya,  justru sebaliknya  terdapat  keluarga  sasaran  yang seharusnya  tidak  berhak  untuk  mendapatkan belas  kasihan  tetapi  mendapatkannya.  Dalam kebijakan  pembangunan  rumah  keluarga belum  beruntung  yang  berhak  mendapatkan rumah  adalah  keluarga  yang  benar-benar membutuhkan  yakni  keluarga  yang  kurang mampuh.
Terkait dengan keadilan dalam program, ternyata ada masalah yang kemudian  dikeluhkan  oleh  Ilham  Kadato, bahwa:
‘ Jadi waktu itu saya heran kenapa saya tidak dapat,  saya  rasa  tidak  adil,  tetapi  mau bagimana? Semua mereka (pemerintah daerah) yang tentukan’
(wawancara 28 Desember 2016).
Rumah yang Tidak dibedah di Desa Supu
Ketidakadilan dalam kebijakan
pembangunan rumah keluarga belum beruntung  di  kecamatan  Loloda  Utara  juga ditemukan dalam kebijakan ini yang kemudian  disampaikan  oleh  Dahlan  Bangijo (keluarga sasaran), bahwa:
‘ Ini  rumah  saya  sudah  bongkar  dan  buat rumah  baru  dan  yang  besar  sedikit,  karena rumah  yang  ada  cuma  kecil.  Jadi  saya  tidak tahu tiba-tiba saya ada nama waktu itu dalam daftar bedah rumah, jadi saya terima saja ’ (wawancara 28 Desember 2016)

## Rumah Yang Telah di Rubah di Desa Supu

## Responsivitas
Menurut Dunn (Subarsono, 2008:126) suatu  hasil    kebijakan  baik  jika  ada keterlibatan  masyarakat  dalam  kebijakan tersebut.  Responsivitas  dalam  kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung  melihat  pada  apa  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat  Loloda  Utara  dan peran serta masyarakat dalam program.
Kebijakan pembangunan rumah keluarga  belum  beruntung  di  Kecamatan Loloda  Utara  Kabupaten  Halmahera  Utara dapat  dinilai  bukan  menjadi  kebutuhan masyarakat dalam rangka pengentasan
kemiskinan  dan  kurangnya  peran  atau partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Hendrik Karianga (Tokoh
Masyarakat) misalnya mengatakan:
‘Kalau  kita  mau  jujur  sebenarnya  bedah rumah  bukan  menjadi  kebutuhan  masyarakat Loloda Utara, karena kita masyarakat Loloda Utara  lebih  butuh  infrastruktur  jalan, dermaga  dan  listrik.  Karena,  kalau  rumah hanya sebagian orang yang menikmati. Kalau dibilang  bedah  rumah  untuk  mengentaskan kemiskinan, menurut saya tidak mengentaskan kemiskinan’.
(wawancara 29 Desember 2016).
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Anggota DPRD Halmahera Utara Fauji Daga, bahwa:
‘ Apakah bedah rumah menjadi suatu
kebutuhan masyarakat Loloda Utara?
Tentunya  tidak,  bisa  ditanya  ke  masyarakat Loloda  Utara,  pasti  semua  yang  mereka butuhkan  adalah  infrastruktur  seperti  jalan, jembatan, dermaga dan satu lagi yaitu listrik. Kalau  ini  hadir  di  Loloda  Utara,  maka dengan  sendirinya  ekonomi  masyarakat  akan tumbuh.  Karena,    sampai  sekarang  mereka punya usaha pertanian tidak bisa dipasarkan (wawancara 12 Januari 2017)

## Ketepatan
Menurut  Dunn  (Subarsono,  2008:45) Kriteria  yang  dipakai  untuk  menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif  yang  direkomendasikan  tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan  dihubungkan  dengan  rasionalitas substantif,  karena  kriteria  ini  menyangkut
substansi  tujuan  bukan  cara  atau  instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Selanjutnya,  ketepatan  dalam  kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung  menunjuk  pada  konstruksi  rumah dan bahan bangunan yang layaknya pembangunan rumah di daerah pesisir pantai, karena  kecamatan  Loloda  merupakan  daerah pesisir pantai yang itu rumah rentang rusak.
Kebijakan pembangunan rumah keluarga  belum  beruntung  di  Kecamatan Loloda  Utara  Kabupaten  Halmahera  Utara dinilai tidak tepat dalam pembangunan rumah dimana  konstruksi  rumah  yang  tidak  sesuai keinginan  masyarakat  dan  juga  bahan bangunan  seperti  dinding  dari  triplek  dan kayu  yang  tidak  kuat  membuat  bangunan tidak bertahan lama.

## SIMPULAN
Kebijakan pembangunan rumah keluarga  belum  beruntung  di  Kecamatan Loloda  Utara  Kabupaten  Halmahera  Utara tidak  sesuai  yang  diharapkan  dalam  tujuan kebijakan,  terlihat  dari  tidak  ada  peningkatan kesejahteraan  dan  pemberdayaan  keluarga sasaran  pasca  dilaksanakannya  kebijakan, serta sebagian rumah sudah tidak layak untuk dihuni.
Penentuan  keluarga  sasaran  dalam kebijakan  pembangunan  rumah  keluarga belum beruntung di  Kecamatan  Loloda Utara tidak  dilakukan  secara  adil    yakni  ada keluarga  yang  mestinya  mendapat  belas
kasihan, tetapi tidak dapat dan sebaliknya, ada keluarga  sasaran  mestinya  tidak  mendapat belas  kasihan  tetapi  justru  mendapat  belas kasihan.  Selain  itu,  pendataan  kemiskinan untuk  penentuan  keluarga  sasaran  tidak dilakukan  dengan  transparan  dan  tidak melibatkan masyarakat.
Hadirnya kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan  Loloda  Utara  bukan  menjadi kebutuhan masyarakat  Loloda Utara dan juga tidak  mendapat  respon  atau  tanggapan  baik oleh  masyarakat  bahkan  tidak  ada  partisipasi masyarakat  dalam  kebijakan  tersebut.  Selain itu,  bahan  bangunan  dalam    pembangunan rumah  keluarga  belum  beruntung  tidak berkualitas yang kemudian keberadaan rumah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni.

## SARAN
Dalam  rangka  mengentaskan  kemiskinan  di
Loloda Utara
melalui kebijakan Pembangunan Rumah Keluarga Belum Beruntung  maka,  disarankan  Pemerintah Daerah melakukan beberapa hal berikut ini:
a. Pengorganisasian, pelaksanaan dan pembiayaan  program  dalam  kebijakan pembangunan  rumah  keluarga  belum beruntung  harus  dirancang  dengan  baik yakni berpedoman pada Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Tenaga kerja dalam kebijakan pembangunan  rumah  keluarga  belum
beruntung  harus    mempunyai  keahlian dalam  pembuatan  rumah  yakni  tukang kayu dan tukang batu.
c. Kebijakan  pembangunan  rumah  keluarga belum  beruntung  harus  dirancang  dengan melibatkan  semua  pihak  termasuk  DPRD sebagai mitra kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press Idrus,  Muhammad.  2009. Metode  Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga.
Moekijat.  1995. Analisis  Kebijaksanaan Publik. Bandung. Mandar Maju.
Mulyadi,  Deddy.  2015. Studi  Kebijakan Publik  dan  Pelayanan  Publik;  Konsep dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik dan Pelayanan Publik, Bandung. Alfabeta.
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.
Remaja Rosda Karya.
Pasolong,  Herbani.  2007. Teori  Administrasi
Publik. Bandung Alfabeta.
Fachrudin,  Reza.  2015. Evaluasi  Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah  Kota  Balikpapan, Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana  Tungga  Dewi  Malang. Nomor 02, Volume 04.
Subarsono,  AG.  2008. Analisis  Kebijakan Publik  Konsep  Teori  dan  aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
Safi’i,  H.M.  2011. Ampih  Miskin  Model
Kebijakan Penuntasan Kemiskinan
Dalam  Perspektif  Teori  dan  Praktek . Kandangan. Averroes Pres.
Saragih,  P.  Juli.  2015. Analisis  Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, TRANSPARANSI-Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi.  nomor  02. Volume/edisi VII.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta.
Center Of Akademic Publishing Service.
Wahab,  Solichin.    2011. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik. Malang. UMM Press. Widodo.  2007. Analisis  Kebijakan  Publik Konsep  dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan Publik. Malang. Bayumedia Publising.