Volume 3 Issue 2, August 2021: pp. 181-195.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Kebijakan Penetapan Kawasan Rencana Detil Tata Ruang Terkait Izin Pembangunan di Kawasan Teluk Kendari

## Legal Analysis of Regional Policy for Detailed Spatial Planning Regarding Development Permits in the Kendari Bay Area
Jonova Rampoallo
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara E-mail: novajely12@gmail.com
Muhammad Jufri Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: muh.jufridewa@yahoo.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com
Abstract: This study is aimed to analyze the implementation of public services based on human  rights  in  Law  and  Human  Right  Centre,  whether  the  implementation  is  in accordance with the principles of good governance that used as service standard. This study is a legal research that uses a statutory and conceptual approach. This study answers the problem that can hinder the implementation of service by referring the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 27 of 2018.
Keyword: Implementation; Public Service; Human Rights
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  penyelenggaraan  pelayanan  publik berbasis Hak Asasi Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM apakah  penyelenggaraannya  sudah  sesuai  dengan  prinsip good  governance sehingga digunakan  sebagai  standar  dalam  pelayanan  prima.  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini  menjawab  masalah  mengenai  faktor  yang  dapat  menghambat  dalam  pelaksanaan pelayanan prima dengan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018.
Kata kunci: Implementasi; Pelayanan Publik; Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  berangkat  dari  konsep universalisme moral  dan  kepercayaan  akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. 1 Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa Hak  Asasi  Manusia  telah  dimasukkan  ke  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 walaupun tidak memakai istilah “Hak Asasi Manusia”. Sebagai sesuatu yang universal Hak Asasi Manusia dipandang sebagai standar internasional yang melintasi batas budaya dan merupakan sistem hukum internasional yang berlaku dalam masyarakat negara.
Masyarakat Indonesia terus berkembang dan maju, sehingga makin lama akan semakin kritis terhadap kinerja pelayanan instansi pemerintah. Mereka pada akhirnya akan memahami bahwa anggaran publik yang dikelola oleh pemerintah sebagian besar berasal dari pajak rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah harusnya lebih memahami perkembangan masyarakat ini. Apabila itu terjadi, maka akan semakin banyak instansi pemerintah yang mempersembahkan pelayanan prima  pada  masyarakat. 2 Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  baik  adalah  landasan  bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi  ditandai  dengan  menguatnya  kontrol  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan Pemerintahan. 3
Sebagaimana  diketahui  saat  ini  masalah  pelayanan  publik  ( public  service )  mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama pada bentuk dan definisinya sebagai pelayanan prima atau pelayanan yang memuaskan ( excellent service ). Sejatinya, hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima atau pelayanan yang memuaskan kepada khalayak umum (masyarakat) sebagai perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.
Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh  masyarakat,  mulai  dari  pelayanan  dalam  bentuk  pengaturan  atau  pun  pelayanan-
1 Rhona K.M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 17.
2 Nurmah  Semil, Pelayanan  Prima  Instansi  Pemerintah  Kajian  Kritis  pada  Sistem  Pelayanan  Publik  di Indonesia , Prenada Media Group, 2018, hlm. 27.
3 Rahmawati Tomalili, Guasman Tatawu, La Sensu, “ Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelayanan Publik ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 1, 2019, hlm. 1
pelayanan  lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan,  utilitas,  dan  lainnya. Dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan, birokrasi  sebagai  ujung  tombak  pelaksana  pelayanan  publik  mencakup  berbagai  program- program pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut,  sering  kali  diartikulasikan  berbeda  oleh  masyarakat.  Birokrasi  di  dalam menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  (termasuk  di  dalamnya penyelenggaraan  pelayanan  publik)  diberi  kesan  adanya  proses  panjang  dan  berbelit-belit apabila  masyarakat  menyelesaikan  urusannya  berkaitan  dengan  pelayanan  aparatur pemerintahan.  Akibatnya,  birokrasi  selalu  mendapatkan  citra  negatif  yang  tidak menguntungkan  bagi  perkembangan  birokrasi  itu  sendiri  (khususnya  dalam  hal  pelayanan publik).
Munculnya paradigma good governance di Indonesia dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya  tuntutan  kualitas  demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  semakin  kurang efektifnya  pemerintahan,  sehingga  masyarakat  tidak  mentoleransi  lagi  segala  bentuk penyimpangan  kepercayaan  publik  ( abuse  of  public  trust )  dan  semakin  menuntut  tanggung jawab dan transparansi dari pejabat publik. 4
Sesuai  dengan  Pasal  28  huruf  H  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  “Setiap  orang  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan dan manfaat  yang sama  guna  mencapai persamaan dan  keadilan” sehingga  dalam  pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  dibutuhkan pengawasan.  Pengawasan  bertalian  dengan  pembatasan  sedangkan  pengendalian  bertalian dengan arahan ( directive ). 5
Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan baik dalam hal pelayanan publik  kinerja  organisasi  satuan  kerja  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi pelayan publik harus mengedepankan persoalan pelayanan
4 Galang  Asmara, Kedudukan  dan  Fungsi  Lembaga  Ombudsman  Ditinjau  dari  Sistem  Pemerintahan  dan Sistem  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Disertasi,  Surabaya:  Program  Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003, hlm. 209
5 Muh.  Jufri  Dewa, Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik ,  Kendari:  UPT Perpustakaan UHO, 2013, hlm. 135.
yang  berbasiskan  Hak  Asasi  Manusia.  Melalui  pelayanan  yang  baik  dan  berbasis  Hak  Asasi Manusia,  akan  menimbulkan  kepercayaan  yang  baik  dari  publik  terhadap  kinerja  instansi pemerintah.  Pola  pelayanan  yang  baik  dan  berbasis  Hak  Asasi  Manusia,  harus diimplementasikan dan dijadikan semangat dalam bekerja sebagai langkah awal dari timbulnya kepercayaan publik kepada instansi pemerintah.
Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sulawesi  Tenggara penyelenggaraan pelayanan  publik  merupakan  upaya  untuk memenuhi tujuan, pelaksanaan mandat publik secara efektif dan ekonomis, serta melaksanakan kebijakan pemerintah yang secara umum dapat meningkatkan kualitas hidup semua orang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan  hak asasi  setiap  warga  negara dan pelayanan  administrasi dengan  menggunakan prinsip good  governance sebagai  tolak  ukur  dengan  cara  mendapatkan  predikat  pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia yang merupakan parameter dari kewajiban penyelenggara pelayanan  publik  dalam  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik. 6 Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  peneliti  melakukan penelitian  tesis  dengan  judul:  “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manu sia”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  ini  menggunakan penelitian hukum  yaitu penelitian  yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan, teori, asas- asas  hukum  dan  prinsip-prinsip  hukum.  Penelitian  menganalisis  ketentuan-ketentuan  yang menjadi  dasar  dan  landasan  bagi  permasalahan  yang  dibahas  dengan  melakukan  studi kepustakaan dan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.  Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan  hukum primer dan sekunder.
6 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2009, hlm. 261-262.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berbasis Hak Asasi Manusia dengan  Prinsip Good Governance
Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik
Sejak reformasi birokrasi digulirkan, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance) .  Teori  ilmu  administrasi  negara  mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum ( legal state ), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan  hakikat  negara  sebagai  suatu  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Untuk mengembangkan pelayanan publik yang mencirikan praktik good governance tentu ada banyak aspek yang perlu dibenahi dalam birokrasi publik . Bad governance yang selama ini terjadi dalam birokrasi publik merupakan hasil dari sebuah proses interaksi yang kompleks dari akumulasi masalah yang telah lama melekat dalam kehidupan birokrasi publik.
Langkah awal untuk menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat dan negara, maka lebih dahulu perilaku aparatur negara itu harus diperbaiki, hal ini dikarenakan dari tiga domain di dalam Good  Governance yaitu state , private  sector dan public  sector tampaknya state yang berperan  penting  dalam  mengubah  sistem  keseimbangan  dari  domain  yang  lain,  juga state memegang kendali dalam penciptaan keberhasilan pembangunan dan pemerintah lebih besar kekuasaannya dalam menentukan gerak langkah awal haruslah ada perubahan tingkah dari aparatur.  Apabila  perilaku  aparatur  telah  berubah  menjadi  baik,  dan  perubahan  itu  akan menjadi suatu karakter pribadi yang pada akhirnya akan bermuara pada suatu pelayanan yang prima  dan  profesional. 7 Seiring  dengan  adanya  keinginan  untuk  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik, maka perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance . Dari sudut pandang administrasi, konsep good governance berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tata Kepemerintahan yang baik atau good governance berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah yaitu pertama, to guarantee the security off all person and society it self (penjamin keamanan setiap orang dan masyarakat). Kedua, to manage an effective frame work for the public sector, the private sector, and civil society (mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor
7 Tomo HS, Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Jakarta : Indocamp, 2019, hlm. 29.
swasta, dan masyarakat). dan ketiga, to promote economic, social and other aims in accordance with  the  wishes  of  the  population (memajukan  sasaran  ekonomi,  sosial  dan  bidang  lainnya dengan kehendak rakyat). 8 Tata Kepemerintahan yang baik atau good governance berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi. 9
UNDP ( United Nations Development Program) merumuskan karakteristik atau indikator pemerintahan yang baik ( good governance ) yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai berikut: 10

## 1. Partisipasi ( participation )
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dari proses  bernegara,  berpemerintahan  serta  bermasyarakat,  baik  secara  langsung maupun  secara  intermediasi  institusi  legitimasi  yang  mewakili  kepentingannya. Partisipasi  warga  Negara  ini  dilakukan  tidak  hanya  pada  tahapan  implementasi. Akan  tetapi  secara  menyeluruh  mulai  dari  tahapan  penyusunan  kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya
2. Penegakan Hukum ( rule of law )
Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil  dan  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu.  Langkah  awal  penciptaan good governance adalah  membangun  sistem  hukum  yang  sehat,  baik  perangkat  lunak
( software ), perangkat  kerasnya  ( hardware ),  maupun  sumber daya manusia  yang menjalankan sistemnya ( human ware )
3. Transparansi ( transparancy ) Keterbukaan merupakan salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat  serba  terbuka  dan  revolusi  informasi.  Keterbukaan  mencakup  semua aspek aktivitas semua kepentingan publik.
4. Daya Tanggap ( responsiveness )
Responsiveness Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat  dalam  pembangunan good  governance perlu  memiliki  daya  tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap skateholders .
5. Consensus Orientation Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Keadilan ( equity ) Semua  warga  negara  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh kesejahteraan.
7. Effectiveness and efficiency
Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8 Oheo.  K.  Haris, “ Good  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik)  dalam  Pemberian  Izin  oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan) ” , Yuridika, Vol. 30, No.1, 2015, hlm. 78.
9 Ibid.
10 Yudi Setiawan, dkk., Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan) , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 59.
8. Akuntabilitas ( accountability ) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat ( civil society ) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholders . Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Visi strategis ( strategic vision ) Para  pemimpin  dan  publik  harus  mempunyai  perspektif good  governance dan pengembangan  manusia  yang  luas  serta  jauh  ke  depan  sejalan  yang  diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

## Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Pelayanan publik memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah termaktub dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf H ayat (2) “Setiap orang  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat yang sama gu na mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat 10 kelompok hak dasar Hak Asasi Manusia. Di dalam kelompok dasar tersebut terdapat hak yang tidak dapat dikurangi dan hak yang dapat dikurangi. Terdapat pula 2 kelompok HAM yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak Sipil dan Politik bersifat pemenuhan sehingga pemerintah harus memfasilitasi penuh hak ini. Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya pemerintah tidak terlalu campur tangan namun harus tetap menyediakan fasilitas dalam rangka pemenuhannya.
Beberapa prinsip Hak Asasi Manusia dalam aspek kehidupan: 11
1. Prinsip  Kesetaraan  yaitu  ide  yang  meletakkan  semua  orang  terlahir  bebas  dan memiliki kesetaraan dalam HAM
2. Prinsip  non-diskriminasi  Salah  satu  konsekuensi  dari  prinsip  kesetaraan  adalah pelanggaran  terhadap  diskriminasi,  karena  diskriminasi  adalah  kesenjangan perbedaan perlakuan dari perilaku yang seharusnya sama/setara
3. Kewajiban  positif  untuk  melindungi  hak-hak  tertentu  Pada  prinsipnya  di  dalam hukum  HAM  internasional  diakui  bahwa  negara  tidak  boleh  secara  sengaja mengabaikan hak-hak dari kebebasan-kebebasan warganya, sehingga diasumsikan bahwa  negara  memiliki  kewajiban  positif  untuk  melindungi  secara  aktif  dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.
Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights ) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu:
1. Transparansi;
2. Pertanggungjawaban ( responsibility );
3. Akuntabilitas;
11 H.A.R. Tilaar, Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm. 11-13.
4. Partisipasi; dan
5. Ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya.
Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dibutuhkan perubahan-perubahan dalam  suatu  birokrasi  sehingga  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  kemudian menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia sebagai inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ada banyak hal penting yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan Pelayanan Publik  Berbasis  Hak  Asasi Manusia  contoh  yaitu sikap perilaku petugas  dalam  memberikan pelayanan harus dengan pendekatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Contohnya adalah perlakuan khusus bagi warga binaan yang termasuk ke dalam kelompok rentan. Petugas Pemasyarakatan harus memahami aturan-aturan yang berlaku terutama terhadap hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan serta tidak melupakan pemenuhan HAM dalam memberikan layanan publik terutama aksesibilitas penyandang disabilitas.
Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik: 12
1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur;
2. Membangun  kesadaran  masyarakat  sebagai  konsumen  dengan  membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik langsung melalui media masa  untuk  menyampaikan  saran  dan/atau  pengaduan  mengenai  pelayanan masyarakat;
3. Memberikan reward and punishment yang seimbang;
4. Mengadakan  kompetisi  pelayanan  untuk  instansi  yang  memberikan  pelayanan sejenis.
Untuk mempercepat perubahan-perubahan birokrasi melalui pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia maka perlu diberikan insentif bagi UPT yang telah berhasil mewujudkan pelayanan  yang sesuai dengan  kriteria penilaian  yang tercantum dalam  lampiran  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  27  Tahun  2018,  insentif  yang  diberikan berupa penghargaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia setelah melalui verifikasi data di lapangan.
Penghargaan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  bertujuan  memberikan acuan,  motivasi,  dan  penilaian  terhadap  kinerja  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  UPT untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada saat peringatan hari HAM sedunia.
Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Prinsip Good Governance
Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  langkah  awal  dalam  mendukung  program pemerintah  untuk  melakukan  penataan  terhadap  sistem  penyelenggaraan  organisasi Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  baik,  efektif  dan  efisien , sehingga  dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance. Dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia tetap berpedoman pada 9 prinsip Good Governance yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, berorientasi  pada  kesepakatan,  keadilan,  efektivitas  dan  efisiensi,  akuntabilitas  dan  visi strategis. sebagai satuan kerja yang semuanya berupaya dan berproses dalam pembangunan Zona Integritas, pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia ini sebagai pendukung pada area perubahan penguatan pelayanan publik. 13
Sebagai penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi  Tenggara  berkomitmen  untuk  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat, sesuai dengan maklumat layanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  yang  dikenal  dengan  semboyan  kami  PASTI  (Profesional,  Akuntabel,  Sinergi, Transparan, Inovatif): 14
1. Profesional, pelayanan diberikan secara adil, setara, tidak diskriminatif, tepat waktu dan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan;
2. Akuntabel,  pelayanan  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  normatif  dan  dapat diawasi oleh penerima layanan publik;
3. Sinergi, pelayanan diberikan secara tuntas yang lahir dari sinergitas seluruh elemen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara;
4. Transparan, prosedur dan biaya layanan yang jelas serta tidak dibenarkan adanya pungutan yang tidak resmi; dan
5. Inovatif,  pelayanan  terus  menerus  diupayakan  semakin  sederhana  sehingga  ada kemudahan akses bagi penerima layanan publik di antaranya melalui penggunaan teknologi informasi.
Dari semboyan kami PASTI tersebut di atas telah menunjukkan prinsip Good Governance dimana  semboyan  tersebut  membutuhkan  elemen  Hak  Asasi  Manusia  untuk  melindungi martabat  yang  melekat  pada  masing-masing  individu,  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  dalam pelayanan publik pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan ada wadah yang melindungi yaitu Hak Asasi Manusia.
13 “ Good Governance dan Pelayanan Publik berbasis HAM ”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Sulawesi  Barat,  https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/4042-good- governance-dan-pelayanan-publik-berbasis-ham, diakses pada tanggal 13 Maret 2021.
14 Hasil  wawancara  anggota  tim  kelompok  kerja  WBK/WBBM  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM Sulawesi Tenggara.

## Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara

## Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  sebagai  instansi  pemerintah  salah  satu  fungsinya  mendorong  terselenggaranya pelayanan publik berbasis HAM, yang dilaksanakan sebagai upaya dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yaitu “ Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan ” dengan misi “Meningkatkan penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah”.
Berangkat dari hal tersebut maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Sulawesi  Tenggara  melalui  bidang  Hak  Asasi  Manusia  melaksanakan  kegiatan Diseminasi dengan tema “Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Sulawesi  Tenggara.  Dalam  kegiatan  Diseminasi  ini  diberikan  materi  yang  dapat dijadikan bahan evaluasi bagi UPT dalam melaporkan indikator pelayanan publik berbasis Hak Asasi  Manusia  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pelayanan  publik  berbasis  Hak  Asasi  Manusia,  sangat  didukung  dengan  sinergi  UPT  serta seluruh pihak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), verifikasi kriteria pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia terhadap kondisi UPT yang dinilai berdasarkan pada:
a. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas;
b. Ketersediaan petugas yang siaga; dan
c. Kepatuhan pejabat, pegawai dan  pelaksana  terhadap standar pelayanan  masing- masing bidang pelayanan.
Verifikasi  dilakukan  dengan  mengisi  kriteria  pelayanan  publik  berbasis  Hak  Asasi Manusia  sesuai  dengan  kondisi  UPT  dan  membuat  berita  acara  hasil  verifikasi  yang  akan dimasukkan ke dalam aplikasi.
Aplikasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia  adalah  sistem  penilaian pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan dan Balai Harta Peninggalan (Sulawesi Tenggara belum ada). Hasil verifikasi dimasukkan oleh Tim Verifikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan disampaikan ke Tim Penilai di pusat untuk dilakukan penilaian. Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  terdiri  dari  33  Kantor  Wilayah  melakukan verifikasi kriteria pelayanan publik berbasis HAM yang dimulai pada tanggal 20 Mei sampai dengan 31 Oktober di tahun berjalan. 15
Pelaksanaan Pelayanan Prima di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Pelayanan Publik
Perwujudan sistem layanan prima merupakan suatu keharusan serta bersifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pelayanan yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidupnya. 16
Karakteristik organisasi pelayanan prima: 17
1. Setiap  anggota/pegawai  memahami  tujuan  organisasi  dan  mengerti  peranan masing-masing dalam proses operasional organisasi;
2. Menghargai keberadaan setiap orang dalam organisasi dan memberi kesempatan dan dorongan untuk mengembangkan potensi masing-masing;
3. Fokus utama adalah melayani klien dan masyarakat;
4. Kerja sama dan kerja tim menjadi budaya kerja sehari-hari;
5. Para  pemimpin/pejabat  sepenuhnya  terlibat  dalam  program  dan  inisiatif peningkatan kualitas pelayanan;
6. Setiap orang dalam organisasi berkonsentrasi pada pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan;
7. Berorientasi pada perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
8. Organisasi  dan  seluruh  anggota/pegawai  sangat  menghargai  dan  mampu memahami  harapan-harapan  para stakeholder dan  mengetahui  bagaimana memberikan kepuasan kepada mereka; dan
9. Quality and Innovation Driven .
Pelayanan publik yang ideal adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan mengacu pada standar pelayanan, adanya maklumat atau janji pelayanan, dilakukannya monitoring dan
15 Tim Verifikasi Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM, Panduan  Pengisian  Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM .
16 Wildan Zulkarnain, Raden Bambang Sumarsono, Manajemen dan Etika Perkantoran Praktik Pelayanan Prima , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 2.
17 Muh. Jufri, Bahan Ajar Kuliah Hukum Pelayanan Publik, 5 Desember 2020.
evaluasi  baik  secara  internal  maupun  secara  eksternal,  serta  adanya  perbaikan  manajemen secara terus-menerus. 18
Faktor penentu keberhasilan pelayanan publik:
1. Komitmen pimpinan;
2. Perubahan pola pikir ( mind set ) terhadap fungsi pelayanan;
3. Partisipasi masyarakat pengguna masyarakat;
4. Kepercayaan;
5. Keterbukaan;
6. Budaya dan etika Pelayanan;
7. Survei  atau  apa  pun  yang  meminta  partisipasi  masyarakat  pengguna  pelayanan harus diikuti tindakan nyata perbaikan;
8. Umpan balik dan hubungan masyarakat;
9. Pengalaman keberhasilan dalam menggunakan metode.
Komponen  standar  pelayanan  yang  terkait  dengan  proses  penyampaian  pelayanan ( service delivery ) meliputi: 19
1. Persyaratan;
2. System, mekanisme dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan; dan
6. Penanganan pengaduan, sarandan masukan.
Komponen  standar  pelayanan  yang  terkait  dengan  proses  pengelolaan  pelayanan  di internal ( manufacturing ) meliputi: 20
1. Dasar hukum;
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi kinerja pelaksana.
Pelayanan  publik  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijadikan standar dalam memberikan pelayanan prima karena merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf H ayat (2) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana  peran  dan  tanggung  jawab  pemerintah  meliputi  penghormatan,  pemenuhan, perlindungan,  penegakan  dan  pemajuan  Hak  Asasi  Manusia.  Pelayanan  prima  kepada
18 Wildan Zulkarnain, Raden Bambang Sumarsono, Op. Cit. , hlm. 5.
19 Ibid,
masyarakat,  memotong  jalur  birokrasi  yang  selama  ini  berbelit-belit,  dan  memanjakan masyarakat  dengan  berbagai  fasilitas  penunjang,  dengan  harapan  masyarakat  dapat dimudahkan  dalam  prosesnya  dan  cepat  terlayani  dengan  baik  serta  mempermurah  dalam mengakses layanan.

## Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara pada Tahun 2019 dan 2020
Standar  Pelayanan  merupakan  tolok  ukur  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Berdasarkan tabel data hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari tahun 2019 dan tahun 2020 setiap indikator dapat dipenuhi oleh UPT yang menyampaikan hasil verifikasi namun dari data dukung yang diterima (dokumentasi) terlihat ada indikator (sarana dan prasarana) yang belum sesuai dengan  standar peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia  Nomor 27 Tahun 2018.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2018  sesungguhnya  kriteria  penyelenggaraan  Publik  itu  ada  3 (tiga):
a. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas;
b. Ketersediaan petugas yang siaga; dan
c. Kepatuhan pejabat, pegawai dan  pelaksana  terhadap standar pelayanan  masing- masing bidang pelayanan.
Namun  seiring dengan  perkembangan di  lapangan dan kebijakan pemerintah  secara tidak tersurat namun tersirat dalam program pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan  publik,  dimana  selain  terpenuhinya  kriteria  yang  ditentukan  dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 harus pula memperoleh  predikat  Wilayah  Bebas  korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani (WBK/WBBM).
Dari  data  yang  diperoleh,  pada  tahun  2019  dan  2020  tidak  semua  UPT  yang  ada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara dapat  mengumpulkan  berita  acara  dan  data  dukung  sebagai  bahan  penilaian  yang  akan  di-
upload oleh operator. Ini berarti bahwa tidak semua UPT dapat memenuhi kriteria penilaian. Menurut hasil penelitian penulis dari 13 UPT rata-rata kendala yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini dikarenakan kondisi bangunan, namun beberapa UPT dapat menyiasati dengan cara membuat sekat pada bangunan yang sudah ada untuk digunakan sebagai ruangan baru misalkan tempat bermain anak dan ruang menyusui.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip-prinsip Good  Governance karena  dasar  rujukan  lahirnya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  27  Tahun  2018  salah  satunya  adalah  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63/M.PAN7/2003  tentang  pelayanan  publik  dengan  menerapkan prinsip-prinsip  partisipasi,  kepastian  hukum,  kesederhanaan,  transparansi,  tanggungjawab, keadilan, ketepatan waktu, kelengkapan sarana dan prasarana, kenyamanan dan keamanan. Selain itu, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pelayanan publik  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  dijadikan  standar  dalam  memberikan  pelayanan  prima karena merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf H ayat (2) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana peran dan tanggung jawab pemerintah meliputi penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Faktor yang sangat menghambat pelaksanaan  pelayanan  publik  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sulawesi  Tenggara  yaitu  tidak  terpenuhinya  sarana  dan prasarana yang memadai sesuai dengan kriteria atau indikator penilaian yang tercantum dalam lampiran  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun  2018  tentang  Penghargaan  pelayanan  publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  ini dikarenakan  kondisi  bangunan  yang  tidak  memadai  untuk  pengadaan  ruangan  baru  yang dibutuhkan.

## Daftar Pustaka
Buku
Dewa, Muh. Jufri, Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik , Kendari: UPT
Perpustakaan UHO, 2013.
HS, Tomo, Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Jakarta : Indocamp, 2019.
Ridwan,  Juniarso  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2009.
Semil, Nurmah, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia , Prenada Media Group, 2018.
Setiawan, Yudi, dkk., Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan) , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
Smith, Rhona K.M., dkk., Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008..
Tilaar,  H.A.R., Dimensi-dimensi  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Kurikulum  Persekolahan  Indonesia , Bandung: PT. Alumni, 2001.
Zulkarnain, Wildan, Raden  Bambang Sumarsono, Manajemen  dan  Etika  Perkantoran Praktik Pelayanan Prima , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

## Jurnal dan Makalah
Asmara, Galang, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dari Sistem Pemerintahan dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003.
Haris, Oheo. K., “ Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan) ” , Yuridika, Vol. 30, No.1, 2015.
Tomalili, Rahmawati, Guasman Tatawu, La Sensu, “ Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelayanan Publik ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 1, 2019.

## Situs Web
“ Good Governance dan Pelayanan Publik berbasis HAM ”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Sulawesi  Barat,  https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/4042-good-governance-dan-pelayanan-publik-berbasis-ham,  diakses  pada tanggal 13 Maret 2021.