E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PUTUSAN  GUGATAN  YANG  TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM

## Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring Meliala
Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia Email: clarisaadelia@ymail.com, kartikaangelina0@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai perkara perdata yang dapat digugat melalui  Pengadilan  Negeri, bagaimana syarat- syarat  agar  terpenuhinya  suatu  gugatan  sehingga  tidak  ditolak  oleh  majelis  hakim dan  alasan  yang  mengakibatkan  gugatan  dari  pengugat  dalam  kasus  putusan  No. 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak diterima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dimana  penulis  mengumpulkan  data-data berupa bahan hukum pokok dan bahan hukum tambahan. Pada penelitian jurnal ini dapat  disimpulkam  bahwa  faktor  penyebab  gugatan  dari  pengugat  tidak  dapat diterima  karena  “Plurium  Litis  Consortium”  (Gugatan  Kurang  Pihak)  dan  dalil yang  digugat  penggugat  terhadap  tergugat  juga  tidak  jelas  sehingga  gugatan menjadi kabur. Gugatan ini mengandung cacat formil, konsekuensi hukum terhadap gugatan  yang  mengandung  cacat  formil  adalah  gugatan  dinyatakan  tidak  dapat diterima.
Kata Kunci: putusan; gugatan; majelis hakim

## Abstract
This  legal  research  aims  to  find  out  and  analyze  civil  cases  that  are  sueable through the District Court, what are the conditions for the fulfillment of a lawsuit so that it is not rejected by the panel of judges and reasons that resulted the lawsuit from  plaintiff  in  the  case  of  verdict  no.  745  /  Pdt.G  /  2016  /  PN.Mdn  is  not accepted. The method used in this research is normative juridical research where the  authors  collect  data  in  the  form  of  basic  legal  materials  and  additional  legal materials. In this journal research, it can be concluded that the factors causing the lawsuit  from  plaintiff  cannot  be  accepted  because  of  the  "Plurium  Litis Consortium"  (Lack  of  Parties  Lawsuit)  and  the  arguments  that  the  plaintiffs presented  against  the  defendants  are  also  unclear  so  that  the  lawsuit  becomes vague.  This  lawsuit  contains  a  formal  defect,  the  legal  consequence  of  a  lawsuit containing a formal defect is that the lawsuit is declared unacceptable.

## Keywords: verdict; lawsuit; panel of judges
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-04

## Pendahuluan
Permasalahan  dalam  masyarakat  seringkali  merupakan  suatu  proses  interaksi sosial sehingga bisa menyebabkan sengketa antar individu. Sengketa yang terjadi dalam masyarakan  biasanya  lebih  dikenal  dengan  istilah  sengketa  perdata.  Pada  umumnya, pihak  yang  bersangkutan  dalam  sengketa  perdata  yakni  tergugat  ataupun  penggugat keduanya memiliki kaitan hukum. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat bisa saling menggugat  agar  dipenuhinya  kaitan  hukum  tersebut,  contohnya  dalam  sengketa wanprestasi, jika Pengugat ada melakukan pelanggaran perjanjian maka Tergugat boleh mengajukan gugatan kembali kepada Penggugat selama tidak menyimpang dari hukum yang  berlaku.  Namun  tidak  semua  dapat  melakukan  tuntutan,  baik  itu  tuntutan  yang digugat oleh seseorang, beberapa orang atau suatu badan hukum, yang ditujukan kepada pihak  lain  melalui  pengadilan  negri,  berhubungan  dengan  adanya  perselisihan.  Agar dapat  untuk  menggugat  ke  pengadilan  sangat  diperlukan  untuk  memperhatikan  syarat materiil, syarat ini mutlak ada dalam hal menggugat. Dalam gugatan adapun para pihak dapat berupa seseorang ataupun sekelompok orang, baik yang merupakan badan hukum ataupun yang bukan badan hukum. Pihak yang mengajukan tuntutan disebut penggugat, sedangkan  pihak  yang  dituntut  disebut  tergugat  ataupun  apabila  lebih  dari  satu  orang disebut para tergugat (Achmad Fauzan dan Suhartanto, 2003) .
Pada  zaman  sekarang,  segala  macam  gugatan  yang  diajukan  ke  pengadilan, hampir dapat di pastikan, telah berbentuk tertulis. Baik  diajukan oleh pihak penggugat sendiri ataupun diajukan oleh kuasanya. Kasus studi putusan nomor 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn,    disini  gugatan  tersebut  berbicara  mengenai  penggugat  yang menggugat tergugat karena terjadinya wanprestasi terhadap jual-beli tanah warisan yang dilakukan sehingga penggugat menggugatnya. Namun karena ketidak telitian penggugat dalam  membuat  surat  gugatan,  menyebabkan  gugatan  tersebut  tidak  dapat  diterima majelis hakim.

## Metode Penelitian

## A. Jenis dan Sifat Penelitian
Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan jenis peneltian melalui metode yuridis normatif, dimana metode ini mengkaji hukum secara  tertulis  dari  segala  macam  aspek,  misalnya  seperti  aspek  sejarah, perbangdingan,  teori,  filosofi,  konsistensi,  komposisi  dan  struktur,  ruang  lingkup dan  isi  materi,  penjelasan  pasal  demi  pasal,  bahasa  hukum  yang  digunakan  serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (Ali, 2011) .
Mengenai  sifat  penelitian  yang  digunakan  yakni  Deskriptif  analitis.  Sifat  ini merupakan suatu penelitian yang  mendeskripsikan, menganalisa, menjabarkan, dan menjelaskan arti dari suatu peraturan hukum.

## B. Sumber Bahan Hukum
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  dimana  data  yang  dipergunakan  adalah data  sekunder,  yakni  bahan  pustaka  yang  mencakup  buku-buku,  undang-undang,
dokumen resmi, artikel-artikel online yang berkaitan  dengan materi penelitian, dan juga karya ilmiah. Mengenai bahan hukum sekunder ini terbagi menjadi 2, yaitu:
a. Bahan  hukum  Pokok  yakni  bahan-bahan  hukum  dimana  dalam  hal  kekuatan hukumnya  bersifat  mengikat  satu  sama  yang  lainnya.  Dalam  penelitian  ini, bahan  hukum  pokok  yang  dipakai  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan dan putusan. Peraturan perundang-undangan dan putusan yang digunakan yakni:
- Yurisprudensi MA No. 201/K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1976.
- Putusan Perkara nomor 745/Pdt.G/2016/PN Mdn
- Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- KUH Perdata
b. Bahan  Hukum  Tambahan  adalah  bahan-bahan  yang  diperoleh  dari  bahan pustaka  yang  memiliki  sifat  menunjang  informasi  dalam  penelitian  ini,  seperti buku-buku.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan  studi  pustaka (library  research) dimana  studi  pustaka  diambil  dari referensi buku-buku hukum, makalah, tulisan di internet yang relevan dengan objek penelitian  dan  pengambilan  salinan  putusan  Nomor  745/Pdt.G/2016/PN.Mdn  yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Medan.

## D. Teknik Analisis Data
Teknik  Anaslis  data  yang  digunakan  untuk  mengkaji  data-data  yang  telah didapatkan  adalah  dengan  teknik  kualitatif,  dimana  memiliki  arti  bahwa  hasil penelitiannya  akan  dijabarkan  dan  dijelaskan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  uraian kalimat-kalimat. Selain itu, penelitian ini akan dijabarkan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perselisihan Hukum Perdata Yang Dapat Digugat Di Pengadilan
Dalam  hukum  perdata,  jika  timbul  suatu  perselisihan  maka  sengketa  tersebut dapat  diselesaikan  secara litigasi ataupun  non  litigasi.  Litigasi  memiliki  arti  bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa akan dilakukan di pengadilan, sebagai wadah masyarakat dengan tujuan agar mendapat kepastian hukum, keadilan dan  kemanfaatan  dari  hukum,  yang  merupakan  tujuan  dari  suatu  hukum (Witanto, 2012) .
Dalam  prakteknya  suatu  sengketa  perdata  yang  diselesaikan  secara  litigasi biasanya diselesaikan dengan bantuan Majelis Hakim. Tugas seorang hakim dalam pengadilan  yakni  menerima,  memeriksa,  mengadili  serta  membuat  keputusan terhadap perkara atau sengketa yang telah diajukan  ke Pengadilan Negeri (Mustofa Wildan Suyuti, 2013) . Gugatan-gugatan perdata yang biasanya diajukan di Peradilan Umum  adalah  gugatan  wanprestasi  dan  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  atau yang  biasanya  disebut  juga  PMH.  Dalam  suatu  gugatan  wanprestasi  dan  gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  terdapat  beberapa  perbedaan.  Untuk  itu,  demikian pengertian terhadap gugatan-gugatan yang dimaksud tersebut:
1) Gugatan wanprestasi (ingkar janji)
Wanprestasi  adalah  keadaan  dimana  terjadi  ketiadaan  suatu  prestasi didalam  perjanjian,  hal  ini  berarti  adanya  pihak  yang  tidak  memenuhi  hak  dan kewajiban  yang  seharusnya  perlu  dipenuhi  dalam  suatu  Perjanjian.  Dalam bahasa  Indonesia  biasanya  sering  digunakan  istilah  “pelaksanaan  janji  untuk prestasi  dan  ketiadaan  pelaksanaannya  janji  untuk  wanprestasi” (Prodjodikoro, 2003)
Ditinjau dari pengertian para ahli, menurut J Satrio, wanprestasi memiliki arti  dimana  debitur tidak  menepati  kesepakatan  atau janjinya  yang telah  dibuat sebagaimana mestinya dan oleh karena hal tersebut, bisa mengakibatkan debitur dipersalahkan (Satrio, 1999) .
Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi berasal dari suatu perjanjian. Karena hal tersebut, maka wanprestasi tidak akan mungkin terjadi apabila tidak adanya suatu perjanjian yang dibuat terlebih dahulu. Gugatan wanprestasi dapat diajukan  karena  dalam  hal  ini  adanya  suatu  pelanggaran  terhadap  perjanjian (wanprestasi)  dari  salah  satu ataupun  kedua  belah  pihak, artinya  jika  seseorang tidak melaksanakan prestasinya dalam suatu perjanjian hal tersebut dapat disebut wanprestasi.  Jadi  dapat  disimpulkan,  wanprestasi  artinya  keadaan  yang  terjadi sengaja  maupun  tidak  sengaja  dimana  adanya  pihak  yang  tidak  memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian (Muhammad, 2014) .
2) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Berdasarkan  pasal  1365  KUHPerdata,  yang  bisa  diartikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  adalah  dimana  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh seseorang, yang bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
Perbuatan  Melawan  Hukum  bukan  hanya  semata-mata  terbatas  pada perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan undang-undang saja tetapi meliputi juga perbuatan sebagai berikut (Fuady, 2011) :
1. Bertolak belakang dengan hak orang lain;
2. Melanggar ketentuan dari hukum itu sendiri;
3. Tidak sesuai dengan norma kesusilaan serta norma yang sedang berlaku pada masyarakat setempat.
Sehingga suatu tindakan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum jika mempunyai unsur-unsur (Fuady, 2011) :
1. Merupakan suatu perbuatan;
2. Melanggar hukum yang berlaku;
3. Terdapat kesalahan pada pelaku;
4. Salah satu pihak mengalami kerugian;
5. Mempunyai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Perbuatan Melawan Hukum biasanya dapat terjadi dikarenakan oleh 2 hal, yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan.  Dimana  kesengajaan  memiliki  arti  bahwa terdapat  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  orang  dalam  keadaan  normal  dan  akibat dari  perbuatannya  dapat  merugikan  orang  lain.  Berbeda  dengan  kealpaan,
kealpaan memiliki arti perbuatan tersebut dilakukan, karena adanya ketidak hati- hatian    maupun  ketidak  telitian  akibatnya  mengakibatkan  kerugian  terhadap pihak lain (Fuady, 2011) .
B. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Surat Gugatan
Gugatan dalam perkara perdata biasanya dilakukan oleh pihak penggugat yang umunya  merasakan  kerugian  dan  ditujukan  kepada  pihak  tergugat.  Gugatan  bisa terjadi  apabila  salah  satu  pihak  telah  melanggar  hak  dan  kewajibannya  sehingga merugikan pihak lainnya dan hal ini bisa mengakibatkan timbulnya sengketa antara penggugat dan tergugat (Soeroso, 2001) .
Penggugat  merupakan  pihak  yang  dirugikan  karena  haknya  telah  dilanggar atau  telah  dirugikan.  Tergugat  merupakan  pihak  yang  dibawa  ke  Pengadilan dikarenakan  merugikan  hak  seseorang.  Di  dalam  persidangan,  sebelum  adanya keputusan  dari  majelis  hakim,  tergugat  tidak  bisa  langsung  dianggap  telah melanggar hak seseorang, karena keputusan Hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap (M. Nur Rasaid, 2008) .
Syarar-syarat dari suatu gugatan
1. Syarat Formil
Dalam suatu gugatan syarat formil yang harus ada adalah:
a. Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan tersebut
Dalam  pembuatannya,  wajib  mencantumkan  tempat  surat  gugatan tersebut  dibuat.  Contohnya  tempat  surat gugatan tersebut  dibuat  di  domisili penggugat atau di domisili kuasa hukum dari penggugat. Selanjutnya dalam surat  gugatan  wajib  dicantumkan  tanggal,  bulan  dan  tahun  harus  jelas.  Hal ini berfungsi agar  kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan dapat diketahui secara jelas.
b. Materai
Materai  sebesar  Rp  10.000,-  (sepuluh  ribu  rupiah)  diwajibkan  dalam suatu  surat  gugatan.  Materai  akan  diletakkan  di  bagian  atas  dari  nama penggugat atau nama kuasa hukum penggugat jika penggugat menggunakan kuasa  hukum.  Selain  itu,  diatas  materai  tersebut  akan  dibubuhi  tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan tanggal pada saat surat gugatan tersebut dibuat,  kemudian  tanda  tangan  dari  penggugat  atau  kuasa  hukumnya  harus sebagian dikenakan pada materai.
c. Tanda tangan
Pada surat gugatan wajib ditanda tangani oleh pihak penggugat ataupun kuasa  hukumnya (Sophar,  2010) .  Apabila  surat  gugatan  tidak  ditanda tangani, ini mengakibatkan surat gugatan tersebut memilik kelemahan. Pihak tergugat  bisa  menjadikan  kelemahan  ini  sebagai  alasan  bahwa  gugatan penggugat  tidak  sah  dan  mengakibatkan  gugatan  tersebut  dapat  batal  demi hukum.
2. Syarat Materiil
Adapun syarat materiil dalam suatu surat gugatan adalah terdiri dari:
a. Identitas para pihak
Dalam  surat  gugatan,  identitas  dari  pihak  penggugat  maupun  pihak tergugat  harus  tercantum  secara  jelas  dan  juga  lengkap  baik  surat  gugatan tersebut  dibuat  sendiri  maupun  oleh  kuasa  hukumnya.  Hal  ini  penting dikarenakan  apabila  data  identitas  yang  terdapat  pada  surat  gugatan  tidak jelas dan tidak lengkap mengenai subjek hukumnya, maka akibatnya gugatan akan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  majelis  hakim  yang  memeriksa  surat gugatan tersebut, dan ini tentunya akan merugikan penggugat.
b. Dasar dari gugatan (Posita)
Menurut  pasal  1865  KUHPerdata,  menyatakan  setiap  orang  yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak  orang  lain,  diwajibkan  membuktikannya.  Posita  merupakan  dalil-dalil konkret  yang  berisi  hubungan  hukum.  Ini  menjadi  dasar  serta alasan-alasan dari  suatu  tuntutan.  Maka  dari  itu,  uraian  yang  terdapat  pada  posita  harus memuat fakta hukum.
c. Petitum.
Petitum atau yang sering disebut tuntutan merupakan hal yang diminta ataupun  diharapkan  agar  diputuskan  oleh  hakim  dari  penggugat  kepada tergugat. Tuntutan itu biasanya dijawab pada amar ataupun dictum putusan. Tuntutan  yang  kurang  jelas  ataupun  gugatan  dari  penggugat  yang  tidak terang  atau  isinya  gelap  (obscuur  libel)  biasanya  dapat  mengakibatkan gugatan ditolak dan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut (Hasibuan, 2007) . Dalam dunia praktek peradilan, petitum bisa dibagi menjadi 3, yakni:
1) Petitum  Primer,  adalah  tuntutan  sesungguhnya.  Tuntutan  ini  adalah tuntutan  yang  diajukan  penggugat  yang  telah  tercantum  pada  posita. Dalam hak ini, majelis hakim tidak boleh membuat putusan melebihi apa yang diminta ataupun yang dituntut penggugat.
2) Petitum  Tambahan,  yakni  tuntutan  pelengakap  dari  petitum  primer, seperti tuntutan untuk membayar biaya perkara kepada tergugat.
3) Petitum Subsider.
Tuntutan  bertujuan  agar mengantisipasi  keadaan  apabila  petitum  primer dan  petitum  tambahan  tidak  diterima  majelis  hakim.  Tuntutan  Subsider pada umumnya berbunyi “Ex Aequo Et Bono” yang memiliki arti hakim mengadili  perkara  berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran  serta  memohon agar hasil putusan bersifat seadil-adilnya.
C. Alasan majelis hakim tidak menerima gugatan pada putusan perkara nomor 745/Pdt.G/2016/PN Mdn
Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  negara  merdeka  dengan  tujuan menyelenggarakan  peradilan  sehingga  bisa  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Indonesia,
2009) .  Ketika  bersidang,  hakim  harus  bersifat  bebas  artinya  hakim  tidak  memihak pihak manapun yang sedang bersengketa.
Dalam  persidangan  agar  dapat  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  majelis hakim  berhak  mengganti,  memindahkan,  ataupun  mencabut  hak  serta  kebebasan warga Negara melalui putusannya. Hakim memiliki wewenang dan tanggung jawab yang  sangat  berpengaruh.  Terbukti  dari  hasil  putusan  pengadilan  yakni  “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Dengan adanya kata tersebut dalam putusan,  ini  menunjukkan  bahwa  kewajiban  menegakkan  hukum  serta  keadilan untuk  masyarakat  Indonesia  bukan  saja  dipertanggung  jawabkan  terhadap  sesama manusia,  melainkan juga  terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sutiyoso & Puspitasari, 2005) . Selain itu, putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim bersifat eksekutorial artinya setelah putusan hakim dikeluarkan putusan tersebut bersifat wajib dan akan dieksekusi.
Dalam  prakteknya,  ketika  memeriksa  isi  gugatan,  majelis  hakim  memiliki wewenang  untuk  membuat  keputusan  terhadap  isi  surat  gugatan.  Majelis  hakim berwenang untuk:
1) Mengabulkan seluruhnya
2) Mengabulkan sebagian gugatan
3) Menolak gugatan atau yang disebut NO
4) Tidak dapat menerima gugatan
Agar  suatu  gugatan  bisa  diterima,  teknik  penyusunan  surat  gugatan  harus sungguh-sungguh  diperhatikan  terutama  dalam  hal  syarat-syarat  gugatan  tersebut, yaitu syarat formil serta syarat materiil. Karna jika surat gugatan terdapat kesalahan baik  secara  formil  ataupun  materiil, mengakibatkan  gugatan  tersebut  tidak  dapat diterima Majelis Hakim.
Pada  perkara  nomor  745/Pdt.G/2016/PN.Mdn,  gugatan  yang  diajukan  oleh pihak  penggugat  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Hal  ini  dikarenakan  gugatan mengandung beberapa kelemahan yakni:
a. Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 jika  dalam  gugatan,  para  pihaknya  tidak  lengkap  dengan  arti  masih  terdapat pihak lain yang seharusnya turut serta untuk digugat, tetapi tidak dicantumkan, hal ini mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Majelis Hakim. Pada kasus ini, gugatan yang diajukan dari pihak penggugat sebenarnya harus ditujukan kepada seluruh ahli waris, namun dalam gugatan ini penggugat hanya  menggugat  salah  seorang  dari  ahli  waris  yakni  hanya  menggugat  BEBI ASTUTY ANES, yang dalam pertimbangan hukum ditegaskan, sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah  menerima  kuasa  dari  para  ahli  sehingga  Penggugat  cukup  menggugat Tergugat sebagai penerima kuasa.”
“Menimbang  bahwa  sungguhpun  dipersidangan  Penggugat  telah  menunjukan surat kuasa yang dimaksud yaitu no. 35 tanggal 22 Juli 2015 (bukti P-2) berupa
fotocopy  tidak  dapat  ditunjukan  aslinya  sehingga  menjadikan  bukti  surat tersebut tidak mengandung nilai pembuktian menurut hukum.”
“Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ternyata  harta  warisan  belum  dibagi  maka Penggugat  harus  menjadikan  semua  ahli  waris  sebagai  pihak  Tergugat  agar kelak  nantinya  semua  ahli  waris  tersebut  dapat  melaksanakan  suatu  putusan hakim sebagaimana yang dituntut dalam gugatan Penggugat”
“Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka  eksepsi Tergugat tentang kurang pihak tersebut sangat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan,  hal  ini  sesuai  dengan  Yurisprudensi  MA  No.  2438.K/Sip/1980 menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara.”
Dalam praktek peradilan, gugatan kurangnya pihak sering disebut dengan “ Plurium  Litis  Consortium”.  Plurium  Litis  Consortium pada  kasus  ini disebabkan  pihak  tergugat  tidak  lengkap  dan  masih  terdapat  pihak  yang seharusnya  turut  serta  sebagai  pihak  tergugat  namun  dalam  surat  gugatan  yang diajukan  oleh  pihak  penggugat  tidak  diikutsertakan  agar  digugat.  Pada  putusan perkara  Nomor  745/Pdt.G/2016/PN.Mdn  berisi  tuntutan  bahwa  tergugat  telah melakukan  wanprestasi  sehingga  perlu  dikenakan  denda  namun  ternyata sebagian  dari  tanah  tersebut atas  nama  para  ahli  waris  lainnya  yang  tidak  turut digugat,  oleh  karena  itu  gugatan  seperti  ini  mengandung  kecacatan  sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima Majelis hakim.
b. Gugatan tidak jelas. Dalil yang ditujukan oleh penggugat bertentangan sehingga gugatan kabur dan ini mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, seperti yang ditunjukan pada gugatan penggugat yang tercantum pada:
- Point 3 dan 8 yang dibuat penggugat menyatakan bahwa PJB tertanggal 27 Mei 2016 sedangkan pada point ke 11 menyatakan bahwa PJB tertanggal 27 November 2012.
- Point  ke  7,  penggugat  menyatakan  bahwa  akan  melunasi  biaya  pembelian tanah  pada  tahun  2015  sedangkan  pada  point  ke  9,  penggugat  menyatakan telah dilunasi pada tanggal 12 Oktober 2012
- Pada  point  ke  8,  penggugat  menyatakan  bahwa  tergugat  belum mengosongkan  objek  yang  diperjualbelikan  sedangkan  pada  point  ke  10, penggugat menyatakan bahwa objek telah dikosongkan dan telah diserahkan dalam keadaan baik.

## Kesimpulan
Gugatan  perdata  merupakan  suatu  perselisihan  masalah  perdata  antara  pihak pengugat  dan  tergugat  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  dimana  pihak  yang mengajukan  gugatan  disebut  penggugat  dan  pihak  yang  lain  akan  disebut  tergugat. Syarat-syarat gugatan ada 2 yaitu : (1) Syarat formal, (2) Syarat materil. Ini yang sangat di  perlukan  dalam  membuat  gugatan.  Karena  apabila  syarat-syarat  tersebut  tidak lengkap  maka  gugatan  dapat  cacat.  Hal  ini  sering  terjadi  sehingga  dapat  merugikan
pihak  penggugat  sendiri.  Seperti  hal  nya  gugatan  dalam  putusan  nomor 745/Pdt.G/2016/PN  Mdn,  dalam  kasus  tersebut,  majelis  hakim  memutuskan  bahwa gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  penggugat  tidak  dapat  diterima  disebabkan  karena gugatan mengandung beberapa kelemahan yakni: Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan dalil  yang  digugat  dalam  surat  gugatan tersebut  tidak jelas  atau  bertentangan  sehingga gugatan menjadi kabur.

## BIBLIOGRAFI
Achmad  Fauzan  dan  Suhartanto.  (2003). Teknik  Menyusun  Gugatan  Perdata  di Pengadilan Negri . Bandung: YramaWidya.
Ali, Zainudin. (2011). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Fuady,  Munir.  (2011). Pengantar  hukum  bisnis:  Menata  bisnis  modern  di  era  global . Google Scholar
Hasibuan,  Fauzie  Yusuf.  (2007). Seri  Pendidikan  Advokat  Praktek  Hukum  Acara Perdata di Pengadilan Agama . Jakarta: Fauzie & Partners. Google Scholar
Indonesia,  Republik.  (2009).  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Seketariat Negara .
M. Nur Rasaid. (2008). Hukum Acara Perdata . Sinar Grafika, Jakarta Timur.
Muhammad,  Abdul  kadir.  (2014). Hukum  Perdata  Indonesia .  PT  Citra  Aditya  Bakti: Bandung. Google Scholar
Mustofa Wildan Suyuti. (2013). Kode Etik Hakim . Jakarta: Kencana.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (2003).  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia  Edisi3. Bandung: Refika Aditama .
Satrio. (1999). Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya . Bandung: Alumni.
Soeroso,  R.  (2001). Praktik  hukum  acara  perdata:  tata  cara  dan  proses  persidangan .

## Google Scholar
Sophar,  Maru  Hutagalung.  (2010). Praktek  Peradilan  Perdata  Teknis  Menangani Perkara di Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika. Google Scholar
Sutiyoso,  Bambang,  &  Puspitasari,  Sri  Hastuti.  (2005). Aspek-aspek  perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia . UII press. Google Scholar
Witanto. (2012). Hukum Acara Mediasi . Bandung: Alfabeta.

## Copyright holder:
Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring Meliala (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: