Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tanggung  Jawab Hukum  Rumah Sakit  Dalam Pelayanan Kesehatan
Fills Prayoga B. 1 , Fifik Wiryani 2 , Nasser 3
1 Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia. E-mail: fillsprayoga@gmail.com 2 Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.
Abstract: This research was carried out with the aim of knowing and analyzing the legal regulations for foreign investment employing foreign workers in Indonesia and the application of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi. The method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory approach to study the legal regulation of foreign workers and an empirical method to determine the application of foreign labor laws. The research results show that the regulation of  foreign  workers  in  Indonesia  is  contained  in  Law  No.  13  of  2003  concerning  Employment  and  its derivative regulations and is also contained in the Job Creation Law as regulated in Law No. 6 of 2023. In the Employment Law, provisions for foreign workers are contained in Article 42 to 45. Several provisions regulate that every employer who employs foreign workers is required to have written permission from the Minister or appointed official. Foreign workers can be employed in Indonesia only in an employment relationship for certain positions and certain  times. The implementation of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi is carried out by several agencies, namely those at the center, in this case the Ministry of Manpower, as well as agencies in the regions, namely the Manpower Service and the Immigration Office.
Key Words: Health; Services; Hospital.
How to Site:  Fills Prayoga B., Fifik Wiryani, Nasser (2023). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 419-427. DOI. 10.55809/tora.v9i3.264

## Introduction
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  komponen  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan.  Oleh  karena  itu,  setiap  tindakan  dan  upaya  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  harus  dilakukan.  Tingkat  implementasi tertinggi  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  non-diskriminatif,  partisipatif,  protektif,  dan berkelanjutan,  yang  semuanya  sangat  penting  untuk  pengembangan  sumber  daya manusia Indonesia,  meningkatkan ketahanan  dan daya saing negara, dan  memajukan pembangunan negara secara keseluruhan 1 . Pasal 28 H ayat (1) undang-undang Dasar
1 I Komang Aries Dharmawan, “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan,” Universitas 17 Agustus 1945 SUrabaya , 2021.
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatakan  bahwa  setiap  orang  berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) mengatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Salah satu pelayanan  kesehatan  adalah  rumah  sakit  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  mendukung penyelenggaraan  kesehatan  dengan  karakteristik  yang  sangat  kompleks.  Profesional perawatan  kesehatan  harus  mengikuti  kemajuan  pesat  dalam  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dalam  kedokteran  untuk  memberikan  perawatan  berkualitas  tinggi,  yang membuat  masalah  rumah  sakit  menjadi  lebih  kompleks.  Peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  landasan  untuk  menjalankan  rumah  sakit  masih  setingkat peraturan menteri yang sudah tidak memadai lagi. 2
Diperlukan  suatu  dokumen  hukum  yang  mengatur  rumah  sakit  secara  keseluruhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk itu dibuat Undang-undang Nomor 44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  (UU  RS)  guna  memberikan  kejelasan  dan perlindungan  hukum  untuk  menyempurnakan,  mengarahkan,  dan  memberikan kerangka  bagi  administrasi  rumah  sakit.  Perundang-undangan  baru  yang  mengatur rumah sakit telah menggantikan peraturan sebelumnya. Selain itu UU Rumah Sakit, UU Kesehatan  (yang  menggantikan  UU  Nomor  23  Tahun  1992  Tentang  Kesehatan),  dan inipun bisa dikaitkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan UU  Nomor 11  Tahun 2009 Tentang  Kesejahteraan  Sosial  tersebar  di  berbagai  peraturan  perundang-undangan tentang pengaturan hubungan antara tenaga kesehatan (paramedis), rumah sakit, dan pasien,  namun  karena  banyaknya  peraturan  membuat  tataran  implementasi  menjadi tidak efektif karena sering terjadi benturan antar peraturan .
Pada  hakekatnya  rumah  sakit  berfungsi  sebagai  tempat  pengobatan  penyakit  dan pemulihan kesehatan, dan karena peran tersebut pemerintah harus bertanggung jawab untuk  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  masyarakat.  UU  Rumah  Sakit  No.  44  Tahun 2009  menjadi  landasan  bagi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pengelolaan rumah sakit. Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kejelasan  dan  perlindungan  hukum  guna  meningkatkan,  membimbing,  dan memantapkan landasan penyelenggaraan rumah sakit. Penyediaan layanan kesehatan dan  kualitas  layanan  tersebut  berhubungan  langsung  dengan  tenaga  kesehatan, khususnya paramedis, yang  merupakan salah satu elemen kunci dari proses tersebut. Sebaliknya, kemampuan paramedis untuk melakukan intervensi medis atas nama orang lain terutama didasarkan pada pengetahuan, teknologi, dan kompetensi mereka, yang
2 Mas Isharyanto, “Sekelumit Tentang Hubungan Hukum Pasien, Rumah Sakit, dan Tenaga Medik,” 17 Juni 2021, http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/sekelumit-tentang-hubungan-hukum-pasien- rumah-sakitdan-tenaga-medik-548668.html.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 419-427
semuanya mereka peroleh melalui pendidikan dan pelatihan 3 .  Saat ini permasalahan antara rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan pasien telah menjadi pemberitaan di media  masa,  akan  tetapi  ada  beberapa  pemberitaan  tersebut  tidak  memberikan manfaat  untuk  masyarakat  seperti  contoh  pemberitaan  terkait  malpraktik  yang membuat masyarakat tidak lagi percaya akan tenaga kesehatan. Akibatnya, masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan kesehatan tidak dapat terlaksana.
Peningkatan litigasi publik saat ini, penurunan  kepercayaan publik terhadap penyedia layanan  kesehatan  (khususnya  paramedis),  dan  kegagalan  upaya  penyembuhan  dan layanan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  dan  prosedur  sering  dikaitkan.  Di  sisi  lain, konflik  medis  juga  dapat  diakibatkan  oleh  ketidaktahuan  komunitas  medis  (dokter, perawat, dan rumah sakit) tentang konsekuensi hukum dari bidang pekerjaan mereka. Hal ini dapat dihindari jika para profesi kedokteran (serta masyarakat) sadar akan batas- batas hak dan kewajiban masing-masing dalam memberikan atau menerima pelayanan kesehatan . Maka dari itu, diperlukan pelaksanaan penelitian terkait hubungan rumah sakit, tenaga medik dan pasien agar mengetahui dan memagami secara baik persoalan yang  ada  serta  mengetahui  penyelesaian  berbagai  permasalahan.  Metode  yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Yuridis Normarif dimana penelitian ini melihat hukum sebagai sistem yang bersifat normatif, dan memfokuskan dan menjawab segala permasalahan dari segi hukum tanpa menggunakan atau mengabaikan norma lain selain norma hukum yang berlaku 4 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat library research (kajian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan data dengan metode  dokumentasi.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  yang diperoleh dari Undang-undang.

## Discussion
Sebelumnya,  rumah  sakit  berfungsi  sebagai  fasilitas  atau  organisasi  amal  yang memberikan perawatan medis kepada orang sakit dari latar belakang kurang mampu. Rumah  sakit  hanya  menawarkan  sedikit  ruang,  makanan,  dan  perawatan,  yang semuanya disediakan oleh sukarelawan. Rumah Sakit sebagian besar kebal dari litigasi karena informasi yang dikumpulkan dimaksudkan untuk disumbangkan kepada pasien yang  sakit  yang  tidak  mampu  membayarnya.  Rumah  Sakit  adalah  institusi  yang dilindungi di bawah teori kekebalan amal  pada saat didirikan di Amerika  Serikat. Jika pasien kompeten (dewasa dan waras), rumah sakit dan pasien akan memiliki koneksi. Rumah sakit hanya mempekerjakan dokter sebagai pekerja. Rumah sakit berada pada posisi  sebagai  pihak  yang  harus  memberikan  hasil,  sedangkan  dokter  hanya
3 Noor M Aziz, “Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien” (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010).
4 Dwi Kantiningsih, “Putusan Pengadilan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Gugat Cerai” (Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2015).
menjalankan  tugas  sebagai  pegawai  (bawahan  rumah  sakit)  yang  bertanggung  jawab menjalankan komitmen rumah sakit. Dengan kata lain, rumah sakit adalah prinsipal dan dokter  adalah  agennya.  Sedangkan  pasien  dalam  situasi  menjadi  pihak  yang  harus memasok kontra  prestasi. Sementara itu, ketika pasien  tidak kompeten (pasien anak- anak atau pasien sakit jiwa), rumah sakit dan atasan pasien memiliki hubungan karena secara hukum perdata, pasien dalam situasi ini tidak dapat mengajukan gugatan. Dalam hal ini pihak yang wajib memberikan kontra prestasi adalah penjamin pasien (orang tua atau keluarga yang bertindak sebagai wali).

## Hubungan Hukum Dokter dengan Rumah Sakit
Hubungan  antara  dokter  dan  rumah  sakit  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  44 tahun  2009  yaitu  penyelenggaraan  rumah  sakit  memiliki  tugas  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  keselamatan  pasien,  masyarakat,  lingkungan  rumah  sakit  dan seluruh sumber daya manusia yang ada dirumah sakit (Pasal 3 huruf b),  memberikan kepastian  hukum  (Pasal  3  huruf  d),  mempunyai  persyaratan  lokasi,  bangunan, prasarana,  sumber  daya  manusia,  peralatan  (Pasal  7  ayat  1)  dan  lain  sebagainya. Selanjutnya  menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1992  dan  Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang  praktik  kedokteran.  Ada  beberapa  macam  pola  yang  berkembang  antara hubungan  kerja  dokter  dengan  rumah  sakit  yaitu  Dokter  sebagai employee yaitu melaksanakan  kewajiban  yang  mana  dokter  merupakan  agen  sedangkan  rumah  sakit adalah principalnya, Dokter sebagai attending physician (mitra) yaitu sama derajatnya.

## Pengaturan Penyelenggaraan Rumah Sakit  dalam  Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rumah sakit telah mengalami perkembangan sepanjang sejarah ekspansi sebagai organ yang pertama kali didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, atau agama. Akibatnya, rumah sakit kini menjalankan 2 (dua) tanggung jawab utama yang membedakannya  dari organ lain yang menghasilkan layanan. Rumah sakit merupakan tempat kerja bagi para profesional  dengan  pengucapan  sumpah  kedokteran  yang  diikat  oleh  postulat Hippocrates, yaitu sumpah tradisional yang dibuat oleh para dokter mengenai etika yang harus mereka ikuti dalam menjalankan profesinya. dalam melakukan pekerjaan mereka. Rumah  sakit  merupakan  organ  yang  menghimpun  tugas-tugas  berdasarkan  dalil-dalil etika kedokteran.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 419-427
Rumah  Sakit  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  berikut  untuk  memenuhi  perannya sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  yakni  Memberikan  pelayanan  pengobatan  dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar  pelayanan rumah sakit; Memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan  sumber  daya  manusia  untuk  meningkatkan  kapasitas  dalam  memberikan pelayanan kesehatan; dan Melaksanakan penelitian.
Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan pendirian rumah sakit:
1. Rumah  sakit  harus  memenuhi  persyaratan  lokasi,  bangunan,  prasarana,  sumber daya manusia, farmasi, dan peralatan.
2. Pemerintah,  pemerintah  daerah,  atau  swasta  semuanya  dapat  membuat  rumah sakit.
3. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi terkait kesehatan, instansi tertentu, atau instansi teknis daerah yang diselenggarakan oleh badan layanan  umum atau masyarakat  daerah. lembaga pelayanan sesuai dengan undang-undang.
4. Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus  berbentuk  badan  hukum  yang  kegiatan  usahanya  untuk  bergerak  dibidang rumah sakit.

## Tanggungjawab  Hukum  Rumah  Sakit  dalam  Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat
Tanggung  jawab  hukum  diartikan  sebagai  kewajiban  subjek  hukum  untuk  membayar kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pihak  ketiga  sebagai  akibat  dari  tindakan  atau kelambanan  subjek  hukum;  tanggung  jawab  hukum  ini  dapat  dipegang  baik  oleh perorangan  maupun  badan  hukum.  Ketika  seseorang,  sesuai  dengan  teori  tanggung jawab  hukum  Hans  Kelsen,  dikatakan  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu tindakan  atau  memikul  tanggung  jawab  hukum,  istilah  tersebut  mengacu  pada kewajiban subjek untuk menanggung akibat dari tindakan melawan hukum 5 .
Peran  rumah  sakit  sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  sangat  dipengaruhi  oleh kemajuan di  bidang medis. Karena rumah sakit tidak hanya  berfungsi sebagai tempat pengobatan,  tetapi  juga  memberikan  pelayanan  yang  bersifat  kuratif,  rehabilitatif,
5 Rizky Novianti, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami, “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan,” SLR 3, no. 4 (2017): 567–79.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 419-427
promotif, dan preventif. Kewajiban etik dan batasan kewenangan anggota rumah sakit juga  harus  berpegang  pada  standar  profesi  karena  setiap  tindakan  medik  memiliki hubungan hukum antara rumah sakit, dokter, dan pasien. Pembelaan hukum bagi dokter ketika diduga melakukan malpraktik medik, yang meliputi: asas-asas hukum dasar yang memberikan perlindungan hukum kepada  dokter dalam  praktik kedokteran; tindakan yang harus diambil dokter untuk melindungi diri dari tindakan hukum; dan pembenaran untuk  mengakhiri  hukuman  terhadap  dokter  yang  diduga  melakukan  malpraktek kedokteran.
Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Kemampuan mengelola pelayanan kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan  sesuai  dengan  bidang kompetensi  yang  dimiliki,  tenaga  kesehatan  harus  memiliki  izin  pemerintah  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan,  mengutamakan  kepentingan  uang  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah melawan hukum. Dan Peraturan Menteri mengatur ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3).  Berpegang  pada  ketentuan  kode  etik,  standar  profesi,  hak konsumen pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan Pasal 23. Pasal 27 ayat (1) mengatakan Tenaga  kesehatan  berhak atas upah  dan  hak perlindungan ketika mereka melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Menurut Pasal 29, jika seorang tenaga kesehatan dituduh bertindak sembrono dalam  menjalankan  tugasnya,  maka  keadaan  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih dahulu melalui mediasi.
Ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang  dokter  untuk  menghindari  dari tuntutan hukum:
Informed Consent yaitu persetujuan yang diberikan dari pihak keluarga pasien setelah mendapatkan  informasi  terkait  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  dengan  segala resiko  yang  ada.  Terdapat  pada  Permenkes  No.290/MENKES/PER/III/2008  tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  Pasal  1  huruf  a 6 .  Ada  beberapa  dosen  yan menganggap jika sarana dapat membebaskan mereka dari tanggungjawab hukum jika terjadi malpraktek.
Rekam  Medik  yang  harus  dibuat  oleh  dokter  dalam  kegiatan  pelayanan  kepada pasiennya berupa catatan dokumen terkait identitas pasien, pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang diberikan kepada pasien  yang terdapat dalam Pasal 46 Ayat 1 tentang Undang-undang  Praktik  Kedokteran.  Dokter  berkewajiban  dan  bertanggungjawab
6 Aziz, “Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien.”
memberikan  informasi  atau  penjelasan  kepada  pasien  dan  ketika  dokter  yang memeriksa  berhalangan  untuk  memberikan  informasi  maka  dapat  diwakilkan  oleh dokter lainnya.
Kewajiban pihak rumah sakit adalah  Memberikan  pelayanan yang  baik kepada  pasien tanpa  membeda-bedakan,  Merawat  pasien  sebaik-baiknya  dan  menjaga  mutu perawatan,  Tidak  meminta  jaminan  terlebih  dahulu  ketika  memberikan  pertolongan pengobatan di IGD, Ketika tidak memiliki sarana  prasarana, tenaga maupun peralatan yang memadai untuk pasien membutuhkan harus segera merujuk pasien ke rumah sakit lain yang lebih memadai,Membuat rekam medis pasien rawat jalan maupun rawat inap.
Asas-asas yang ada dalam pelayanan medik adalah Asas Legalitas, Asas Keseimbangan, Asas Tepat Waktu, Asas Itikad Baik.
Masyarakat  sudah  semakin  melek  akan  hak-hak  yang  seharusnya  mereka  dapatkan, sehingga  banyak  dari  mereka  yang  kritis  terkait  diagnosis  dan  tanggungjawab  rumah sakit  dan  pemikiran  tersebut  harus  diterima  dan  dihormati  oleh  pemberi  pelayanan kesehatan.

## Conclusion
Undang-undang  yang  mengatur  pengaturan  penyelenggaraan  rumah  sakit  dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu alat  pengawasan preventif agar  pada  saat  penyelenggaraan  pelayanan  publik  khususnya  pelayanan  kesehatan melalui  rumah  sakit  benar-benar  dapat  mewujudkan  tercapainya  derajat  kesehatan masyarakat  yang  optimal,  dengan  kesehatan  sebagai  tujuan  utamanya.  Pasal  46 Undang-undang Republik Indonesia tentang rumah sakit menjelaskan bahwa beberapa bentuk tanggungjawab rumah sakit atas tindakan kelalaian pegawai rumah sakit yang menyebabkan kerugian terhadap pasien adalah sebagai berikut Pertama, pihak rumah sakit hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pegawai rumah  sakit;  kedua,  rumah  sakit  tidak  bertanggung  jawab  atas  semua  kerugian seseorang jika terbukti tidak ada kelalaian dari pihak pegawai rumah sakit; ketiga, rumah sakit  tidak  bertanggung  jawab  atas  tindakan  pegawai  rumah  sakit  yang  sengaja merugikan  seseorang  yang  bukan  pasien  rumah  sakit;  dan  keempat,  rumah  sakit bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pegawai rumah sakit tetapi bukan karena sebab lain.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Jurnal Hukum tora: 9 (3): 419-427

## References

## Book
Aziz, Noor M. “Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien.” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010.
Dharmawan, I Komang Aries. “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan.” Universitas 17 Agustus 1945 SUrabaya , 2021.
Isharyanto,  Mas.  “Sekelumit  Tentang  Hubungan  Hukum  Pasien,  Rumah  Sakit,  dan Tenaga  Medik,”  17  Juni  2021.  http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/sekelumit- tentang-hubungan-hukum-pasien-rumah-sakitdan-tenaga-medik-548668.html.
Kantiningsih, Dwi. “Putusan Pengadilan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Gugat Cerai.” Universitas Jenderal Soedirman, 2015.
Novianti, Rizky, Nayla Alawiya,  dan  Nurani Ajeng Tri Utami. “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan.” SLR 3, no. 4 (2017): 567–79.

## Regulation
Pasal 28 H ayat (1) UUD RI Tahun 1945
Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945
undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS)
UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial