Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Demokrasi dan Kebudayaan Jawa: Studi Kasus Dilema Keberlangsungan Pelaksanaan Demokrasi di Yogyakarta
Mauludy Nugraha 1 , Paskah Valentia 2 , Septiana Rizqi Putri 3 , Deni Angela 4 1234 UPN Veteran Jakarta 2110413116@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 , 2110413118@mahasiswa.upnvj.ac.id 2
2110413124@mahasiswa.upnvj.ac.id 3 , deniangela@upnvj.ac.id 4

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  more  about  the  challenges  and  obstacles  to democratization  in  Yogyakarta and  how the  role  of  political actors  plays in  building  a healthy  democracy.  The  research  approach  used  is  a  qualitative  approach,  with descriptive  research  types  and  data  collection  methods  through  secondary  data  in  the form  of  published  works,  such  as  books,  journals  and  articles.  The  author  uses  data analysis  techniques  in  three  processes,  namely  understanding  the  perspective  of  the original  subject  under  study,  understanding  the  situation  of  the  subject  under  study related to the research topic, and analyzing events that occur based on the condition of the subject related to the topic to be able to interpret the broader meaning of the data. The research results state that feudalism and identity politics can hinder total democracy in  Indonesia.  Not  to  mention  the  dilemma  of  implementing  democracy  as  a  whole  or preserving  local  culture  which  in  fact  will  destroy  democracy,  one  of  which  is  the regional  leader  of  the  sultan  who  is  not  elected  by  election.  Therefore,  continuous efforts  are  needed  by  providing  political  education,  political  class,  and  protecting marginal groups as a form of instilling democratic values.

## Keywords: Democratization, Feudalism, Local Culture

## 1. PENDAHULUAN
Demokrasi diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Hal itu secara  tidak  langsung  dapat  menghadirkan  suatu  aturan  yang  menguntungkan  dan melindungi hak-hak rakyat. Sementara itu Aristoteles mengemukakan bahwa basis dasar argumentasi  negara  demokrasi  adalah  kebebasan  dengan  menggunakan  prinsip  semua orang dapat memerintah dan diperintah pada saatnya dengan prinsip keadilan (Namang, 2020).  Sementara  itu,  demokrasi  pun  dianggap  sebagai  perencanaan  institusional dengan  tujuan  mencapai  kebijakan  publik  dimana  masyarakat  memperoleh  kekuasaan dengan  memperjuangkan  hasil  konsolidasi  rakyat  (Auliya  &  Zulfah,  2021)    Kekuatan demokrasi  dapat  dilihat  dari  bagaimana  rakyat  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi dari  keputusan  bersama  yang  dihasilkan.  Rakyat  juga  berperan  sebagai  penentu  arah dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.  Indikator  dari  negara  demokrasi, diantaranya  adalah  adanya  kebebasan  pers  dan  media,  persamaan  hak  untuk  seluruh warga  negara,  pemilihan  umum  langsung,  dan  kekuasaan  yang  ada  ditangan  rakyat. Oleh karena itu, tidak heran demokrasi dianggap sebagai tempat menggantungkan hidup manusia  paling  relevan  dalam  dunia.  Ditambah  dengan  munculnya  demokrasi  sebagai permintaan  dan  tuntutan  masyarakat  akan  persamaan  universal  dan  sama  didepan
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
hukum sekaligus hak universal mengisi kepemimpinan dalam berpartisipasi (Nada et al., 2023).  Oleh  karena  itu,  demokrasi  dianggap  sebagai  sistem  terbaik  didunia  untuk  saat ini.
Logika  konvensional  dalam  ruang lingkup  demokrasi  banyak  berbicara tentang upaya  manusia  mencapai  tujuan  dalam  hidupnya,  yaitu  kesejahteraan.  Dalam  hal  ini tidak  heran  demokrasi  dianggap  sebagai  altar  tertinggi  manusia  menggantungkan hidupnya  diera  kontemporer.  Dalam  artian  demokrasi  dianggap  sebuah  sistem  yang terbaik  didunia  ini  sehingga  banyak  masyarakat  mengharapkan  peruntungan  kepada demokrasi.  Hal  tersebut  disebabkan  kebebasan  demokrasi  menyebabkan  indikator demokrasi  itu  sendiri  mendorong  manusia  menggantungkan  hidupnya  dan mengagungkan  demokrasi.  Dengan  demikian,  negara  penganut  demokrasi  khususnya liberal  banyak mendorong  doktrinisasi  pada  negara  Asia  dan  Afrika.  Secara  sederhana alasan tersebut bertujuan untuk memudahkan kepentingan khususnya aktivitas ekonomi ketika  memiliki  kesamaan  perihal  legitimasi  rezim  dan  sistem  politik.  Begitu  pun Indonesia,  sebagai  negara  yang  belum  genap  seratus  tahun,  Indonesia  banyak mendapatkan  pemahaman  doktrinasi  demokrasi  melalui  masyarakat  Indonesia  yang belajar di Eropa khususnya pemikir bangsa Indonesia. Seorang ilmuwan Politik, Francis Fukuyama dalam buku fenomenalnya “the end of history” memberikan sebuah pendapat bahwa  manusia  telah  mencapai  fase  terakhir  dalam  hidupnya,  dalam  artian  tidak  ada lagi  sistem  yang  mampu  menandingi  demokrasi  liberal  baik  secara  ideologi  tunggal maupun kemenangan kebebasan dan kesetaraan (Fukuyama, 1992)
Berdasarkan  argumen  fenomenal  tersebut  negara  barat  berusaha  menekankan pada  negara  berkembang  dan  belum  siap  menerima  demokrasi  dengan  tujuan  untuk membuktikan  bahwa  demokrasi  merupakan  sistem  terbaik  yang  pernah  ada  sehingga banyak  negara  yang  berhasil  menerapkan  dan  tidak  sedikit  pula  yang  gagal,  seperti fenomena demagog dan aktor diktator di Amerika Selatan, Jerman, dan Italia (Levitzky & Ziblatt, 2019) Indonesia menerima doktrinisasi dan pemahaman mengenai bagaimana demokratisasi  seharusnya  bekerja  dan  menjadi  titik  perjuangan  masyarakat  sipil. Meskipun  mengalami  hambatan  dan  terkesan  memaksakan  demokrasi  pada  awal  era revolusi dan rezim orde baru yang mematikan demokrasi secara lumpuh. Namun, pasca gerakan  sosial  yang  menimbulkan  keruntuhan  rezim  orde  baru  mampu  mendorong demokratisasi  di  era  reformasi  dengan  berbagai  macam  perubahan  signifikan.  Oleh karena  itu,  arus  demokratisasi  terus  bergulir  sampai  kedaerah  sehingga  muncul desentralisasi atau pemberian otonomi daerah pasca reformasi.
Sebagai  bentuk  fokus  penulis memutuskan  untuk  mengambil  ruang  dan tempat mengenai  demokrasi  di  Yogyakarta,  sebagai  kota  dengan  kebudayaan  dan  kultur  Jawa masih  mengakar  hingga  dewasa  ini.  Dalam  hal  ini  Yogyakarta  menjadi  sentral kebudayaan termasuk dalam sistem pemerintahan dimana mereka mendapatkan otonomi khusus  dalam  merespon  demokratisasi  di  Indonesia.  Selain  itu,  adanya  pemberian otonomi  istimewa  yang  diatur  oleh  UU  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan Yogyakarta  khususnya  Bab  VI  pasal  18 ayat  1  dan  2  yang  membahas  pengisian  calon
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Gubernur  yang  menjadi  warisan  mutlak untuk  Sultan  Hameng  Kubowono  dan  Adipati Paku  Alam  untuk  calon  Wakil  Gubernur.  Payung  hukum  tersebut  berisi  Dengan demikian,  tidak  ada  hak  masyarakat  untuk  menjadi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur mengingat terdapat rekam jejak harus berasal dari keluarga Keraton Yogyakarta. Belum lagi selama menjabat posisi Gubernur sekaligus sultan tidak mendapatkan gangguan dan menjadi  pemerintahan  yang  absolut  (Rahmansyah  et  al.,  2021)  Melalui  hal  ini berbanding terbalik dengan nilai gelombang demokratisasi di Indonesia. Namun, dibalik hal  tersebut  sejatinya  Yogyakarta  memang  mendapatkan  perlakuan  khusus  dari pemerintah pusat perihal otonomi daerah dengan menganggap desentralisasi Yogyakarta sebagai bagian dari budaya.
Tidak  heran  kebijakan  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  banyak  mengadopsi  nilai  budaya  (Annafie  &  Nurmandi,  2016).  Bahkan, terdapat  lembaga  otonomi  khusus  untuk  menjaga  nilai  kebudayaan  di  Yogyakarta. Namun,  dibalik  keistimewaan  yang  didapat  Yogyakarta  pada  akhirnya  menimbulkan pertanyaan  baru  mengenai  demokratisasi  di  Indonesia.  Hal  tersebut  disebabkan pemerintah  daerah  Yogyakarta  yang  berada  dalam  jangkauan  monarki  atau  keraton Yogyakarta  meskipun  terdapat  dalih  kebudayaan.  Dalam  faktanya  memang  tidak  ada upaya  mengakomodir  demokratisasi,  tetapi  justru  muncul  sikap  adaptif,  misalkan perihal  sikap  terbuka  Sri  Sultan  Hamengkubowono  IX  dalam  pendidikan.  Ia  pernah memberikan ruangan keraton untuk dijadikan kelas saat Universitas Gadjah Mada baru didirikan. Namun, permasalahan datang dengan keadaptifan Gubernur misalkan dengan melakukan  perubahan  terhadap  reformasi  birokrasi,  tetapi  pada  praktiknya  terdapat korupsi,  kolusi,  nepotisme,  dan  efektivitas  fungsional  dari  birokrasi  khususnya  dalam pengawasan  pemerintahan  (Rifayani  et  al.,  2013).  Penyebab  terjadinya  deviasi  dari demokratisasi  tersebut  salah  satunya  disebabkan  oleh  feodalisme  yang  mengakar dimasyarakat  Yogyakarta.  Dalam  artian  mengkritik  Gubernur  masih  dianggap  sebagai suatu  yang  tidak  sopan  dan  tidak  wajar.  Oleh  karena  itu,  feodalisme  masih  menjadi tantangan  bagi  pemikir  demokrasi  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggap jembatan simbolis feodalisme dari masa lampau dan  semangat  sama  rasa  rata  dalam  ruang  lingkup  revolusi  (Ratnawati,  2011).  Oleh karena  itu,  feodalisme  akut  masih  menghantui  proses  demokratisasi  di  Indonesia. Yogyakarta  masih  memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  akan  feodalisme khususnya diranah provinsi.
Sebagai  lanjutan  mengenai  demokratisasi  di  Yogyakarta  maka  dengan  judul penelitian  ini,  penulis  merasa  Yogyakarta  dianggap  perlu  melakukan  demokratisasi secara  total.  Selain  itu,  dalam  praktiknya  budaya  jawa  konsep  kekuasaan  bersifat tunggal  dan  hanya  berasal  dari  raja  setelah  ia  menerima  pulung  dari  tuhan.  Keinginan untuk  melakukan  demokratisasi  secara  total  di  Yogyakarta,  dibarengi  dengan  peta politik Yogyakarta yang menekankan pada aspek kebudayaan. Namun, ancaman budaya patriarki  masih  mengakar  dalam  pemikiran  masyarakat  Yogyakarta  yang  mendorong kegagalan  demokratisasi,  sehingga  peran  dan  partisipasi  tidak  berjalan  dengan  baik.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Dilema  ini  juga  disebabkan  pula  dengan  ketidakmampuan  pemerintah  provinsi Yogyakarta  untuk  adaptif  mengikuti  perkembangan  zaman,  dimana  proses demokratisasi  yang  seharusnya  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan  implikasi  yang positif,  menjadi  terhambat  dengan  adanya  kebiasaan  buruk  yang  menyebabkan terjadinya korupsi, nepotisme, dan kekakuan birokrasi.
Proses  demokratisasi  tidak  pernah  lepas  dari  tantangan  dan  hambatan  yang terjadi.  Hal  itu  dikarenakan  kebebasan  berpendapat  seringkali  disalahgunakan  untuk penegasan  terhadap  identitas  kelompok  tertentu  atas  nama  mayoritas.  Namun,  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mencari  jalan  tengah  antara  dilematisasi  yang  menimpa Yogyakarta  dimana  ada  kewajiban  melakukan  penyesuaian  arus  demokratisasi  disisi lain terdapat kebudayaan yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi problematika  khususnya  dalam  mengimplementasikan  demokrasi  karena  terdapat kontradiksi sehingga menarik untuk mencari jalan tengah tersebut. Dalam hal ini perlu ada  persamaan  pandangan  dalam  menelisik  permasalahan  demokratisasi  khususnya dalam praktik pelaksanaan demokrasi dan kebudayaan jawa di Yogyakarta. Mengingat kebudayaan  tersebut  mengikat  dalam  kerangka  feodalisme  dimana  penyebab  adanya terminologi  di  Yogyakarta  karena  kecintaan  masyarakat  Yogyakarta  kepada pemimpinnya.  Bahkan,  beberapa  dokumen  menunjukkan  bagaimana  masyarakat Yogyakarta  ingin  menetapkan  sultan  sebagai  gubernur  seumur  hidup.  Memperhatikan permasalahan  tersebut,  alasan  penulis  memilih  topik  demokratisasi  di  Yogyakarta adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait hambatan demokratisasi di Yogyakarta dan bagaimana  peran  aktor  politik  dalam  membangun  demokrasi  yang  sehat  dimana rumusan masalah tersebut menjadi urgensi yang harus diselesaikan dan dapat menjawab terkait dilematisasi tersebut.
Penelitian sejenis terkait demokrasi di Yogyakarta, pernah ditulis oleh (Yakob & Tolo,  2013)  dengan  judul  Dari  Otokrasi  Ke  Demokrasi:  Menyibak  Sejarah  dan Survivalitas  “Demokrasi  Ala  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”.  Penelitian  sejenis  juga pernah ditulis oleh (Rifayani et al., 2013) dengan judul Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Terhadap  Demokratisasi  dan  Efektivitas  Pemerintahan Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sepengetahuan  penulis,  penelitian  terkait  Problematika Dilematisasi Dalam Proses Demokrasi dan Kebudayaan Jawa belum pernah ditulis oleh penulis  sebelumnya,  dimana  penelitian  terdahulu  hanya  berfokus  pada  bagaimana kedudukan  gubernur  di  Yogyakarta  beserta  implikasinya  dan  bagaimana  proses demokrasi  di  Yogyakarta,  tetapi  belum  membahas  terkait  adanya  dilematisasi  dalam demokrasi dan kebudayaan Jawa.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Demokrasi
Demokrasi  merupakan  kata  yang  berasal  dari  gabungan  Bahasa  Yunani,  yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan  pernyataan  bahwa  demokrasi  memberikan  kekuasaan  pokoknya  pada  rakyat, maka  rakyatlah  yang  memberi  arah  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara. (Heywood,  2013)  mengartikan  demokrasi  sebagai  sebuah  bentuk  pemerintahan,  yang mana  rakyat  memberi  perintah  diri  mereka  sendiri  secara  langsung  dan  berkelanjutan, tanpa  membutuhkan  para  politis  profesional  atau  pejabat-pejabat  publik.  Heywood menekankan  bahwa  aspek  yang  paling  mendasar  dari  bentuk  pemerintahan  demokrasi adalah  watak  demokrasi  yang  masih  rumit  dan  tidak  bisa  didefinisikan  secara  tetap berdasarkan subjektifitas manusia tersendiri. Sebagai dasar aturan kehidupan bernegara, demokrasi menunjukkan bahwa pada tahapan akhirnya, rakyat akan menikmati manfaat dari  demokrasi  tersebut.  jika  rakyat  telah  berhasil  menikmati  demokrasi,  maka  itu berarti demokrasi berjalan secara sehat dan mengarah pada kehidupan yang adil.
Sistem  pemerintahan  demokrasi  mempunyai  dua  bentuk,  yaitu  demokrasi langsung  dan  demokrasi  tidak  langsung.  Demokrasi  langsung  mengacu  pada  setiap rakyat  berpartisipasi  dalam  menyalurkan  suara  untuk  menentukan  sebuah  keputusan yang  membuatnya  memiliki  pengaruh  terkait  keadaan  politik  yang  terjadi.  Sedangkan demokrasi  tidak  langsung  mengacu  pada  sistem  demokrasi  yang  dilakukan  melalui sistem  perwakilan.  Umumnya  demokrasi  tidak  langsung  digunakan  oleh  negara  yang jumlah penduduknya banyak, wilayah luas, dan permasalahan yang semakin rumit.

## Feodalisme
Feodalisme berarti suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar  untuk  golongan  bangsawan.  Feodalisme  juga  diartikan  sebagai  kekuasaan  yang besar terkait tangan tuan tanah. Dalam hal ini feodalisme dapat diartikan sebagai sistem politik,  ekonomi,  sosial,  dan  kebudayaan  yang  berada  dalam  ranah  terbelakang  atau primitif  (Mulya,  2012).  Sistem  feodalisme  memperlihatkan  masyarakat  yang  bekerja untuk  tuan  tanah  kemudian  mendapatkan  upah  dari  mereka.  Ciri  khas  feodalisme dijelaskan  dalam  buku  Sejarah  adalah  ketaatan  dasar  dari  lapisan  bawah  terhadap atasannya,  yang  mana  nantinya  akan  melahirkan  sistem  piramida  masyarakat  feodal (Mustopo,  Hermawan,  dan  Waluyo,  2004).  Pada  susunan  piramida  masyarakat  feodal, yang berada di posisi teratas adalah raja, sedangkan yang berada di posisi bawah adalah bangsawan-bangsawan  tinggi  kerajaan  (kaum  aristokrat).  Di  bawah  raja  juga  terdapat bupati yang memimpin di suatu daerah, kemudian di bawahnya terdapat kepala-kepala rakyat, dan yang paling bawah adalah rakyat.
Masyarakat  feodal  merupakan  masyarakat  yang  mengutamakan  nilai  pelayanan yang  berlebihan  terhadap  penguasa,  pejabat,  birokrat,  atau  orang  yang  dituakan. Semakin  dekat  hubungan  darah  seorang  bangsawan  dengan  raja  yang  sedang
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
memerintah,  maka  semakin  tinggi  pula  status  sosialnya  dalam  struktur  masyarakat feodal. Masyarakat feodal ada setelah masyarakat mengetahui teknologi cara bercocok tanam  dan  pemeliharaan  hewan  ternak  (Purwanto,  2020).  Hal  itu  yang  membuat masyarakat feodal sering disebut sebagai masyarakat agraris-feodal.

## Politik Jawa
Politik Jawa menjadi sebuah identitas politik yang didasarkan pada ras dan suku, begitupun  dengan  gestur  dan  narasi  yang  dibangun  oleh  aktor  politik  yang menggunakan  politik  Jawa.  Dengan  demikian,  politik  Jawa  mendorong  pemikiran progresif  bahkan  dalam  ide  dan  gagasannya  politik  Jawa  berisi  tentang  tata  santun layaknya masyarakat Jawa yang rendah hati begitupun dengan berpolitik banyak aktor politik  yang  santun,  senyum,  dan  gestur  yang  ciri  khas.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran politik  Jawa  menjadi  inklusi  dan  eklusi  dalam  membantu  kemenangan  pemilu.  Politik Jawa  dapat  bisa  disebut  kebudayaan  lokal,  tidak  heran  kebudayaan  lokal  menjadi komponen  dan  indikator  untuk  memberikan  jati  diri  dan  identitas  sebagai  sebuah komunitas  spesial  yang  muncul  dan  eksis  antara  bangsa  didunia  (Setyaningrum,  2018) Oleh  karena  itu,  politik  jawa  yang  muncul  di  Yogyakarta  menjadi  kearifan  lokal yang menarik dan masih dipertahankan menjadi suatu kebudayaan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  gunakan  ialah  studi  kepustakaan  atau  kualitatif  dengan berbagai  macam  pengumpulan  data  dan  sumber  Pustaka  yang  berisi  teori  relevan dengan  masalah  dalam  penelitian.  Jenis  penelitian  berisi  deskriptif  dimana  dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terpercaya yang bertujuan menjadi objek  penelitian  atau  mengumpulkan  data  yang  bersifat  kepustakaan  atau  telaah  yang dilaksanakan  sebagai  bentuk  upaya  memecahkan  masalah  yang  mana  pada  dasarnya untuk  bertumpu  pada  bahan  pustaka  relevan.  Studi  kepustakaan  ialah  kegiatan melakukan,  mencari,  serta  mengorganisir  sumber  pustaka  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti  (Creswell,  2014).  Adapun,  sumber  yang  digunakan, seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  referensi  statistic,  dan  hasil  penelitian  dalam  bentuk  jurnal ilmiah.
Penulis  menggunakan  teknik  analisis  data  dalam  tiga  proses,  yaitu  memahami perspektif  subjek  asli  yang  diteliti,  memahami  situasi  subjek  yang  diteliti  yang berhubungan  dengan  topik  penulis,  dan  menganalisis  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi berdasarkan  kondisi  subjek  terkait  topik  yang  diteliti.  Proses  pertama  dan  kedua merupakan  first  order  understanding,  yaitu  pandangan  subyek  penelitian,  sedangkan proses  ketiga  merupakan second  order  understanding ,  yaitu  pandangan  peneliti terhadap pandangan subjek penelitian.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Demokrasi mendorong perubahan signifikan antara kekuasaan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh garis keturunan yang sama menjadi semua pihak bisa berkontestasi menuju ruang kekuasaan yang dipilih melalui pemilu. Proses perkembangan demokrasi ditandai  dengan  adanya  pembagian  kekuasaan  dan  kesempatan  yang  sama  menjadi pemimpin.  Demokratisasi  tidak  berjalan  mulus  layaknya  jalan  tol,  aktivitas  tersebut mengakar dan menjadi kajian menarik terutama di Indonesia. Doktrinisasi demokrasi di Indonesia berjalan dari seumur jagung hingga digadang-gadang menuju masa emas saat 100  tahun  Indonesia.  Terdapat  berbagai  macam  klasifikasi  kegagalan  di  negara  lain terhadap doktrin dan paham demokrasi, sebagai contoh ialah demokrasi di Brazil yang mengalami  kegagalan  pada  doktrinisasi  perang  urat  syaraf  dengan  akhir  cerita  Brazil gagal  menerapkan  demokrasi  akibat  kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  kurang memenuhi,  dalam  artian  tingkat  pendidikan  dan  buta  politik  masih  menjadi permasalahan di Brazil sehingga mereka gagal menjadi negara demokratis dalam situasi tersebut.  Namun,  dalam  hal  Indonesia  khususnya  Yogyakarta  akan  berbicara  banyak mengenai demokratisasi dan keterkaitannya dengan feodalisme dan kebudayaan lokal.

## Hambatan Pelaksanaan Demokratisasi di Yogyakarta
Demokratisasi  di  Indonesia  bermula  melalui  perubahan  rezim  menuju demokratis  dengan  ditandai  mundurnya  rezim  diktator  orde  baru.  Proses  yang  terjadi selama  demokratisasi  diam-diam  masih  mengandung  dan  mengakomodasi  aktor-aktor yang  mencoba  menggagalkan  agenda  besar  ini,  seperti  militer,  orde  baru,  dan  para pembangkang moderat serta feodalisme (Rahmawati, 2018). Dengan demikian, agenda besar  ini  masih  memiliki  hambatan  yang  dapat  mengganggu  bahkan  membatalkan demokratisasi di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Demokratisasi Indonesia sejatinya menempuh  jalan  panjang  dan  terjal  karena  masih  belum  tuntasnya  opresi  tradisional yang  mengarah  pada  demokratisasi  feodalisme  dan  agama  sehingga  hanya  mengalami demokratisasi dengan pegangan nilai tradisi (Prasisko, 2016)
Feodalisme  masih  menjadi  permasalahan  utama  dan  hambatan  dalam demokratisasi  di  Yogyakarta,  kekuatan  dan  etnosentrisme  yang  ada  dalam  masyarakat kota tersebut mendorong terjadi absolutism kekuasaan pada Sultan Hamengkubowono. Peta  politik  Yogyakarta  dengan  hal  ini  semakin  buram  dan  gelap  mengingat  mereka lebih  menekankan  pada  aspek  kebudayaan  menjadi  suatu  yang  harus  dipertahankan sehingga  mengubahnya  menjadi  suatu  barang  haram  dalam  politik.  Bahkan  sastrawan, Pramudya  Ananta  Toer  menyebutkan  bahwa  masyarakat  Jawa  memiliki  karakter feodalisme  sebagai  ketaatan  membabi  buta  pada  kekuasaan  sehingga  dalam  hal  ini masyarakat  Jawa  menghormati  dan  patuh  kepada  Raja  atau  Sultan  sebagai  penguasa dengan kedudukan raja sebagai suatu kesuciaan (Kusmayadi, 2015). Dengan demikian, masyarakat  Jawa  penuh  dengan  kepatuhan  hal  ini  kerap  disebut”  Samina  wa  athona” dimana segala sesuatu yang diperintahkan raja akan dituruti tanpa protes dan jika tidak
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
melakukannya  dianggap  sebuah  dosa.  Oleh  karena  itu,  feodalisme  menyebabkan masyarakat kaku dan tidak kritis (Nugraha, 2022)
Feodalisme  akhirnya  menjadi  momok  menakutkan  bagi  agenda  besar  di Yogyakarta  mengenai  demokratisasi,  hal  ini  mirip  dengan  situasi  di  Brazil  dengan adanya  kekuatan  politik  lokal  yang  mendorong  masyarakat  mengikuti  arahan  dan perintah  satu  orang.  Begitu  pun  di  Yogyakarta,  masyarakat  akan  mudah  diarahkan karena kecintaan dan fanatisme buta pada Raja sehingga dalam hal ini demokrasi telah kehilangan  nalar  dan  substansi  yang  dibawakan  oleh  sistem  terbaik  didunia  tersebut. Logika  mistika  masih  mengikat  masyarakat  Jawa  sekali  pun  agama  masuk  dan menyebar  ke  masyarakat  Jawa,  bahkan  hingga  saat  ini  kaum  santri,  priyayi,  dan abangan  masih  memiliki  pandangan  kosmologi  yang  sama  dengan  gelombang keberagaman  puritan  (Bakri,  2014).  Selain  itu,  hambatan  mengenai  demokratisasi  di Yogyakarta  terdapat  pada  kebudayaan  patriarki  dan  rendahnya  partisipasi  politik  yang masuk kedalam kemasan feodalisme.
Partisipasi  perempuan  di  Yogyakarta  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  yang menanti  bagi  ilmuwan  politik  dan  aktor  pro  demokrasi  dalam  membuat  tatanan pemerintahan yang setara, bahkan partisipasi perempuan sangat terbatas pada perangkat elit  atau  kepemimpinan  menjadi  puncak  dalam  politik  yang  memang  terhambat sehingga  dalam  hal  ini  rezim  patriarki  banyak  berbicara  mengenai  ranah  politik  yang cenderung  masuk  dan  dikonotasikan  kedalam  ranah  maskulin  yang  patriarki  (Kollo, 2017). Budaya patriarki masih mengakar dalam pemikiran masyarakat Yogyakarta yang mendorong  kegagalan  demokratisasi  sehingga  peran  dan  partisipasi  tidak  berjalan dengan  baik.  Berdasarkan  data  primer  yang  penulis  ambil  dari  penelitian  sebelumnya, dalam hal ini Bappenas merilis hasil riset yang membuktikan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta masih menjadi permasalahan dan pekerjaan rumah pemerintah. Sebanyak 38 perempuan mampu menduduki kursi wakil rakyat, tetapi berbanding terbalik dengan laki-laki  sebanyak  195  dengan  total  anggota  DPRD  sebanyak  233  dengan  demikian belum  ada  kesetaraan  yang  tercapai  mengenai  gender  didalam  politik,  melalui  hal  ini terdapat  hambatan  proses  demokratisasi  akibat  pemberdayaan  perempuan  yang  masih menjadi pekerjaan rumah sehingga pemberdayaan harus dimulai dengan menumbuhkan potensi dan mengembangkan keterampilan politik (Putri et al., 2015).
Terakhir mengenai hambatan demokratisasi di Yogyakarta ialah ketidakmampuan pemerintah provinsi Yogyakarta untuk  adaptif mengikuti perkembangan zaman. Mengingat adanya pribahasa tempora mutantur etnos mutammur inillis maka  Pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tidak  mampu  mengikuti perkembangan  zaman  dan  manusia  tidak  mengikuti  zaman,  tetapi  manusia  di Yogyakarta terikat dalam belenggu nilai non-demokratis terjebak dalam ruang lingkup feodalisme.  Sifat  non-adapatif  pemerintah  Yogyakarta  menjadi  hambatan  sehingga dalam  hal  ini  demokratisasi  perlu  dilakukan  secara  total,  meskipun  kita  memahami sentralisasi kekuasaan ditangan sultan harus dihindari karena check and balances harus menjadi acuan dalam demokrasi antara legislatif dan eksekutif serta yudikatif.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pemerintah  Yogyakarta  banyak  menolak  dan  meninggalkan  kebijakan  pro demokrasi, dalam hal ini perihal birokrasi yang seharusnya mempermudah masyarakat dengan kata lain perlu adanya reformasi birokrasi terutama perihal penempatan birokrat yang  semestinya  dapat  dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat  Yogyakarta  tanpa membedakan  abdi  dalam  atau  tidaknya.  Selain  itu,  disabilitas  harus  diutamakan terutama  perihal  pemilu  dan  pemberian  hak  politik,  mengingat  perihal  pelayanan  dan fasilitas  publik  pun  di  Yogyakarta  belum  ramah  disabilitas.  Dilansir  dari  republika.id, masih banyak pekerjaan rumah menanti pemerintah terutama perihal guiding block yang semestinya menjadi hak penyandang disabilitas.
Berdasarkan  kekuatan  feodalisme  yang  mengikis  arah  proses  demokratisasi  di Yogyakarta maka dalam hal ini masih menjadi tantangan mengenai demokratisasi total didalam tubuh tatanan politik Yogyakarta. Namun, ketika berbicara mengenai tantangan yang  terlintas  sebenarnya  bukan  penanaman  doktrinisasi  demokrasi,  tetapi  tertutupnya pemerintahan Sultan Hamengkubowono dan masyarakat Yogyakarta yang masih dinilai memiliki kecintaan pada raja sehingga sangat sulit untuk melakukan demokratisasi total. Bahkan  jika  ada  perubahan  didalam  kubu  pemerintah  maka  memberikan  edukasi demokrasi sangat sulit kepada masyarakat, tetapi lambat laun masyarakat akan tumbuh dengan  akal  dan  pikiran  demokratis  dan  gagasan  yang  dirancang  secara  liberal  dan sekuler sehingga pergantian pemimpin dan adanya pemilu sebagai syarat sah demokrasi menjadi sebuah landasan kebijakan publik.
Selanjutnya  yang  menjadi  tantangan  ialah  tingkat  pendidikan  masyarakat Yogyakarta  dan  rasa  peduli  politik  yang  tinggi,  penulis  percaya  tidak  ada  yang  bisa memenjarakan  pikiran  seseorang  begitupun  dengan  pikiran  masyarakat  Yogyakarta terhadap  politik  dan  demokrasi  sehingga  dengan  hal  ini  buta  politik  menjadi  sebuah penyakit nyata jika terjadi didalam masyarakat Yogyakarta dimana mereka tidak sadar ada  masyarakat  yang  lapar,  mati,  dan  kehilangan  akal  akibat  tutup  telinganya pemerintah dan kebijakan publik yang tidak relevan.
Mengacu  pada  pemikiran  (Heywood,  2013)  dimana  demokrasi  seharusnya menjadi  bentuk  pemerintahan  yang  memberi  rakyat  wewenang  untuk  melakukan perintah  terhadap  dirinya  sendiri  secara  langsung  dan  berkelanjutan,  tanpa  adanya hubungan dengan para politisi atau pejabat daerah. Dalam situasi di Yogyakarta, sudah sangat jelas bahwa demokrasi belum sepenuhnya diterapkan di sana, karena masyarakat didalamnya sangat menjaga erat budaya jawa yang memiliki konsep kekuasaan tunggal dan kekuasaan hanya diturunkan oleh raja, sehingga rakyat bukan menjadi sumber dari kekuasaan  tersebut.  Adanya  feodalisme,  politik  identitas,  dan  politik  jawa  yang mengakar  juga  sangat  jauh  dengan  konsep  demokrasi  yang  digagas  oleh  Heywood. Sistem  seperti  itu  yang  terus  mengisi  kehidupan  masyarakat  di  Yogyakarta  dapat menjadi  sebuah  kepatuhan  dari  rakyat  bawah  terhadap  pemimpinnya  yang  nantinya akan  berdampak  pada  kemunculan  piramida  masyarakat  feodal  yang  sangat  bertolak belakang  dengan  demokrasi.  Nilai  kebudayaan  pada  masyarakat  Yogyakarta  seolah telah  mendarah  daging  menjadi  hal  yang  harus  dijaga  dan  dipertahankan,  sehingga
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
malah  membuat  mereka  mengesampingkan  kepentingan  politiknya.  Melihat  kondisi tersebut,  yaitu  kegagalan  demokrasi  dan  partisipasi  masyarakat  yang  tidak  berjalan dengan baik, maka revolusi perlu digagas untuk kembali memberi arah akan kehidupan demokrasi  yang  seharusnya  menjadi  pilar  utama,  dibandingkan  nilai  kebudayaan  yang mengakar.

## Upaya Mewujudkan Demokrasi Sehat Melalui Pejabat Publik
Dalam mewujudkan  demokrasi  yang  sehat  pasti  dalam  kaitannya tidak  terlepas dari  peran  para  aktor  politiknya.  Sebagai  lembaga  negara  yang  memiliki  tugas  untuk dapat  menggembirakan  kehidupan  demokrasi  di  Kota  Yogyakarta  maka  Kesbangpol dan Bawaslu kota Yogyakarta sepakat untuk bekerjasama untuk menjadikan masyarakat Yogyakarta  menjadi  melek  dan  cerdas  dalam  berdemokrasi  khususnya  menggunakan hak  politiknya  setiap  saat  terutama  saat  terjadinya  Pemilu.  Di  Yogyakarta  sendiri terdapat beberapa cara maupun langkah-langkah yang digunakan oleh para aktor politik untuk mewujudkan demokrasi di Yogyakarta, diantaranya:
1. Melaksanakan Kelas Demokrasi Bagi siswa SMP
Diketahui  bahwa  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  yogyakarta  juga badan  pengawas  pemilu  kota  yogyakarta  bekerja  sama  dalam menggelar  Focus  Group Discussion  (FGD)  Kelas  Demokrasi,  yang  diperuntukkan  bagi  siswa-siswi  SMP,  di wilayahnya. Dimana keiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada generasi muda terhadap arti penting demokrasi dan implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  delapan  sekolah  menengah  tingkat  pertama  di Yogyakarta dan diisi oleh narasumber-narasumber yang relevan seperti Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta dan masih banyak lagi.
2. Melaksanakan  Pendidikan  Politik  bagi  kaum  marginal,  disabilitas,  perempuan  dan tokoh masyarakat.
Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  melalui  lembaganya  yakni  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  atau  yang  biasa  dikenal  sebagai  KESBANGPOL  telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik yang di peruntukkan bagi setiap masyarakat pada  Tahun  Anggaran  2017.  Dimana  pada  kegiatan  ini,  Badan  Kesatuan  bangsa  dan politik Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bergerak sendiri namun bekerja sama dengan beberapa  mitra  kerja  seperti  diantaranya  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Istimewa Yogyakarta, Badan pengawas pemilu Daerah  Istimewa Yogyakarta, Dewan perwakilan rakyat  daerah   Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  juga  Pusat  Studi  Wanita  (PSW) Universitas  Gadjah  Mada  untuk  turut  serta  melakukan  penguatan  kapasitas  melalui pendidikan  politik  bagi  masyarakat,  yang  kemudian  direspon  baik  dan  dihadiri  oleh Perwakilan  Organisasi  Kemasyarakatan/  LSM  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Perwakilan  Karangtaruna  dan  juga  Pengurus  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM) se-Kota Yogyakarta kemudian juga Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan atau LSM  peduli  penyandang  disabilitas  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Perwakilan mahasiswa  dari  perguruan  tinggi  se-Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Perwakilan  Pelajar
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dari  Sekolah  Menangah  Atas  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dan  Perwakilan  Tim Penggerak  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  Kota  Yogyakarta  serta  berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dimana  melalui  beberapa  bentuk  kegiatan  yang  telah  terealisasikan  diatas diharapkan dapat menghasilkan beberapa outcome yang diharapkan seperti munculnya pemilih  pemula  yang  cerdas  dalam  menggunakan  hak  politiknya  serta  adanya  rasa keperdulian mereka terhadap kehidupan berdemokrasi sejak di usia dini. Selain itu juga adanya  afirmasi  positif  dalam  politik  bagi  kaum  marginal  dan  juga  kaum  disabilitas. Munculnya kesadaran berdemokrasi bagi para kaum perempuan, dan juga memunculkan kesadaran  dalam  memerankan  tokoh  masyarakat  agar  dapat  menjadi  agen  perubahan yang  positif  dalam  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  untuk  menyukseskan  pesta demokrasi dan menjadi pemilih yang cerdas dan bijak.

## Jalan  Tengah  Dilematisasi  antara  Demokratisasi  dan  Mempertahankan Kebudayaan
Meninjau lebih jauh mengenai eksistensialisme yang terdapat dalam politik Jawa yang  hingga  saat  ini  masih  mewarnai  politik  Indonesia.  Politik  Jawa  menjadi  sebuah catatan menarik dengan posisi dan peran vitalnya dalam melakukan ekslusi dan inklusi terhadap  pemilihan  pemimpin  di  Indonesia,  tetapi  dalam  ruang  lingkup  Yogyakarta politik  Jawa  mengikat  hingga  masyarakat  dan  pemerintahan  meskipun  tanpa  pemilu bagi  Gubernur  di  daerah  provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Demokratisasi  total bukan tidak mungkin tidak akan terjadi mengingat banyak negara yang berhasil dan di era  modern  feodalisme  banyak  ditinggalkan,  dalam  hal  ini  demokratisasi  menjadi nawacita  pemikir  politik  dan  masyarakat  sipil  di  seluruh  Indonesia  agar  partisipasi masyarakat menjadi nilai penting.
Kesultanan Yogyakarta dikenal dengan absolutism yang terkandung didalamnya maka dalam hal ini perombakan dan gerakan sosial masyarakat sipil untuk mendorong keterbukaan dan peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan menjadi sebuah solutif untuk melakukan demokratisasi total. Kesultanan Yogyakarta perlu banyak belajar dari negara  yang  menganut  monarki  konstitusional  mengingat  keberhasilan  mereka  dalam melakukan  demokratisasi  total.  Selain  itu,  indikator  keberhasilan  demokratisasi  total perlu  direalisasikan,  diantaranya  kebebasan  media  dalam  melakukan  kritik  terhadap kehadiran  dan  kebijakan  Gubernur  sekaligus  Sultan,  mengingat  banyak  permasalahan yang  menimpa  Kesultanan  Yogyakarta,  seperti  kasus  tanah,  birokrasi,  dan  izin mendirikan bangunan.
Selanjutnya  ialah  kritikan  menjadi  bukti  cinta  masyarakat  Yogyakarta  bukan kecintaan  melalui  fanatisme  buta  yang  pada  akhirnya  gubernur  atau  sultan  menjadi antikritik.  Dalam  hal  ini  terjadi  gap  atau  pembatasan  terhadap  masyarakat  lokal  dan sultan  hal  tersebut  disebabkan  larangan  bertemu  langsung  antara  dua  elemen  tersebut yang mendorong pemerintah dan masyarakat dapat bertukar pikiran baik dalam gerakan sosial  atau  aksi  demonstrasi  dan  bisa  dengan  melalui  dengar  pendapat  guna
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
melancarkan  dan  membuat  kebijakan  yang  dikeluarkan  penuh  dengan  urgensi  dan sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  kembali  demokratisasi  dibatasi oleh  feodalisme  melalui  anggapan  raja  dilarang  bertemu  dan  berbicara  dengan masyarakat  lokal  sehingga  perlu  ada  liberalisasi  dan  sekularisasi  di  pemerintahan Yogyakarta.
Demokrasi  memang  harus  dilandaskan  pada  liberalisasi  dan  sekularisasi  dalam hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Huntington  mengenai  demokrasi  akan  berjalan  ketika terjadi dua hal yang dianggap tabu tersebut terutama diwilayah timur. Dengan demikian, terjadi dilematisasi mengenai demokrasi secara total atau mempertahankan kebudayaan. Sejatinya  kita  memahami  bagaimana  banyak  budayawan  yang  menganggap  mencintai raja  sebagai  bentuk  pengabdian  masyarakat  pada  negara  dengan  tidak  membuat  huru hara pada pemerintahannya sehingga terjadi stabilitas politik.
Dilematisasi  disini  perlu  segera  diambil  sebuah  solusi  nyata  mengingat  ada beberapa  kebudayaan  yang  semestinya  ditinggalkan  dalam  arti  lain  kesultanan Yogyakarta  perlu  adapatif  dengan  merubah  kebijakan  dan  tatanan  pemerintah  secara rasional.  Memang  ketika  tujuan  melakukan  liberalisasi  tidak  mungkin  karena  ada ketidaksetujuan dan masyarakat Yogyakarta belum siap menerima perubahan sehingga ada potensi chaos bahkan dengan hal ini ada potensi masyarakat dapat kembali menuju state  of  nature atau  situasi  masyarakat  tidak  mengenal  aturan  karena  ketika  terjadi perubahan  maka  banyak  yang  hilang  kepercayaan  terhadap  pemerintahan  selain keluarga kesultanan.
Dalam  hal  ini  dorongan  mengenai  perubahan  signifikan  tidak  perlu  merombak secara  total,  tetapi  dilematisasi  yang  terjadi  justru  mendorong  sistem  politik  di pemerintahan  Yogyakarta  lebih  adaptif  dengan  narasi  yang  dibawa  penuh  substansial dan  kebijakan  dilakukan  secara  rasional  serta  kritikan  menjadi  bentuk  awal  mula kebijakan pemerintahan Yogyakarta. Dengan demikian, masih banyak pekerjaan rumah untuk proses demokratisasi terutama perihal feodalisme yang masih menghantui agenda besar  ini  bukan  hanya  sekedar  mengganggu  justru  bisa  menggagalkan  karena feodalisme  mengikat  masyarakat  untuk  menolak  liberalisasi  dan  perubahan  secara revolusi.

## 5. PENUTUP
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  proses  pelaksanaan  demokrasi  di  Yogyakarta  terdapat  rintangan  dan  hambatan masih  adanya  kebudayaan  patriarki  dan  rendahnya  partisipasi  politik  yang  masuk kedalam  kemasan  feodalisme.  Dorongan  kegagalan  demokratisasi  sehingga  peran  dan partisipasi  tidak  berjalan  dengan  baik.  Partisipasi  perempuan  di  Yogyakarta  masih sangat  terbatas  pada  perangkat  elit  atau  kepemimpinan  yang  kemudian  menghambat kegiatan  politik  di  kota  ini.  Dengan  demikiran  belum  tergambarnya  kesetaraan  yang konkrit  mengenai  gender  didalam  politik  di  Yogyakarta.  Selain  itu,  ketidakmampuan pemerintah  provinsi  Yogyakarta  untuk  dapat  bersikap  adaptif  dalam  mengikuti
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
perkembangan  zaman.  Pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  terikat  dalam belenggu  nilai  non-demokratis  terjebak  dalam  ruang  lingkup  feodalisme.  Sifat  non- adapatif  pemerintah  Yogyakarta  menjadi  hambatan  sehingga  dalam  hal  ini demokratisasi perlu dilakukan. Beberapa cara maupun langkah-langkah yang digunakan oleh para aktor politik untuk mewujudkan demokrasi di Yogyakarta, diantaranya seperti melaksanakan  Kelas  Demokrasi  Bagi  siswa  SMP dan  juga  Melaksanakan  Pendidikan Politik  bagi  kaum  marginal,  disabilitas,  perempuan  dan  tokoh  masyarakat.  Terakhir ialah dilematisasi yang terjadi antara demokratisasi dan kecintaan masyarakat terhadap Sultan  Yogyakarta  perlu  untuk  segera  diselesaikan  dan  diambil  sebuah  solusi  nyata, mengingat  ada  beberapa  kebudayaan  yang  semestinya  ditinggalkan  dalam  arti  lain kesultanan  Yogyakarta  perlu  adapatif  dengan  merubah  kebijakan  dan  tatanan pemerintah  secara  rasional.  Dengan  hal  tersebut  nilai  demokrasi  tetap  bisa  berjalan ditengah  mempertahankan  kebudayaan  di  Yogyakarta.  Dengan  kata  lain,  dilema  yang terjadi perihal pelaksanaan demokrasi dan kebudayaan lokal bisa dicari jalan tengahnya dengan  sifat  adaptif  yang  harus  dimiliki  pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta terhadap  nilai  demokrasi,  seperti  kesetaraan,  pelayanan  publik  yang  efisien  dan  ramah disabilitas, dan kebebasan menyampaikan pendapat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Annafie,  K.,  &  Nurmandi,  A.  (2016).  Kelembagaan  Otonomi  Khusus  (Otsus)  Dalam Mempertahankan  Nilai-Nilai  Kebudayaan  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Journal  of  Governance  and  Public  Policy , 3 (2),  304–338. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061
Auliya,  I.  N.,  &  Zulfah,  P.  (2021).  Demokratisasi  Selama  Pandemi  COVID-19:  Studi Kasus Rasisme di Amerika Serikat. Journal of Integrative International Relations , 6 (2), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.6362869
Bakri, S. (2014). Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa). Dinika: Jurnal of Islamic Studies .
Creswell, J. (2014). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition). Sage Publisher.
Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man (First Edition). Free Press A Division of Macmilan.
Heywood,  A.  (2013). Politics (Vol.  4ed).  Houndmills,  Basingstoke,  Hampshire ;  New York : Palgrave Macmillan.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Dilansir  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39064 (Diakses 18 Oktober 2022).
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Kollo, L. F. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. Prosiding  Konferensi  Nasional  Kewarganegaraan  III  Universitas  Ahmad  Dahlan Yogyakarta , 318–320. http://eprints.uad.ac.id/9799/1/315-
318%20Fredik%20Lambertus%20Kollo.pdf
Kusmayadi, D. M. (2015). Kajian Visual Street Art di Ruang Publik Kota Yogyakarta.
ATRAT: Jurnal Seni Rupa , 3 (15), 270–280. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26742/atrat.v3i3.376
Levitzky, S., & Ziblatt, D. (2019). Bagaimana Demokrasi Mati, Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita . PT Gramedia Pustaka Utama.
Mulya, R. (2012). Feodalisme & Imperialisme di era Global . Elex Mulia Komputindo.
Mustopo, H. M., Hermawan, & Waluyo, D. (2004). Sejarah . Yudisthira.
Nada, F. Q., Hasanah, A., & Maulia, S. T. (2023). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Civilia:  Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Pendidikan  Kewarganegaraan , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.327
Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 248–265.
https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449
Nugraha,  M.  (2022).  Ancaman  Kegagalan  Demokratisasi  di  Indonesia :  Identifikasi Hambatan dan Tantangan di era Reformasi. JPPol: Jurnal Poros Politik , 4 (3), 1–6. http://jurnal.unimor.ac.id/JPP/article/view/3460
Prasisko,  Y.  G.  (2016).  Gerakan  Sosial  Baru  Indonesia:  Reformasi  1998  dan  Proses Demokratisasi Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 3 (2), 9–16. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532
Purwanto, A. (2020). Sosiologi Industri dan Pekerjaan . Deepublish.
Putri, O. N., Darwis, R. S., & Basar, G. G. K. (2015). Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,  147–300. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13538
Rahmansyah, M. Y., Widiastuti, W., & Gunawan, H. (2021). Analisis Kekuasaan Sultan Merangkap Gubernur Pada Pemerintahah Daerah Istimewa Yogyakarta. Epistemik
Indonesian Journal of Social and Political Sciences , 2 (2), 1–23. http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/58
Rahmawati,  D.  (2018). Demokrasi  Dalam  Genggaman  Para  Pemburu  Rente (F. Nurhayati,  Ed.).  POLGOV  Research  Center  for  Politics  and  Government.
https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/demokrasi- dalam-gengaman-para-pemburu-rente.pdf
Ratnawati,  T.  (2011).  Antara  “Otonomi”  Sultan  dan  “Kepatuhan”  Pada  Pusat  di  era Reformasi:  Studi  Kasus  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY). Governance , 2 (1), 42–68. jurnal.unismabekasi.ac.id
Rifayani,  S.  D.,  Harsasto,  P.,  &  Martini,  R.  (2013).  Implikasi  Kedudukan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Terhadap  Demokratisasi  dan  Efektivitas Pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Politika:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan- Universitas Diponegoro , 2 (3), 46–57. www.fisipundip.ac.id
Setyaningrum, N. D. B. (2018). Budaya Lokal di Era Global. Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni . https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392
S etiawan, S, D. (2018) Fasilitas Publik Yogyakarta Belum Ramah Disabilitas Dilansir dari https://republika.co.id/berita/pey04o291/fasilitas-publik-yogyakarta-belum- ramahdisabilitas#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Penyandang%20disabilita s%20Kota%20Yogyakarta%20dinilai%20masih,sekarang%2C%20pemenuhan%2 0hakhak%20penyandang%20disabilitas%20tidak%20memenuhi%20syarat. (Diakses 17 Oktober 2022) .
Yakob,  E.,  &  Tolo,  S.  (2013).  Dari  Otokrasi  ke  Demokrasi  Menyibak  Sejarah  dan Survivalitas  “Demokrasi  Ala  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.” Jurnal  Humaniora , 25 (3), 270–280. https://doi.org/10.22146/jh.v25i3.3539