## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.171 https://mhn.bphn.go.id

## MENIMBANG PERLUNYA REGULASI YANG LEBIH KOMPREHENSIF TENTANG NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT)
(Weighing the Urgency of a More Comprehensive Regulation on Non-fungible tokens (NFT))

## Fahrurozi Muhammad
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav X6/6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Jakarta Selatan
e-mail: fahrurozi@gmail.com

## Abstrak
Aset kripto khususnya Non Fungible Tokens (NFT) saat ini semakin ramai diperjualbelikan di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Mulai dari adanya pelaku transaksi NFT yang menerima keuntungan tinggi, hingga kerugian yang sangat besar. NFT sendiri masih diatur secara terbatas melalui Peraturan Perundang-undangan lainnya yang beririsan dengan aspek dari NFT, sehingga menimbulkan anggapan perlunya pengaturan NFT yang lebih komprehensif. Penelitian ini menganalisis urgensi faktor- faktor apa saja yang diperlukan untuk menimbang apakah perlu atau tidaknya dibentuk suatu regulasi baru mengenai NFT yang mengatur secara khusus, atau tetap bertahan dengan kondisi pengaturan yang saat ini sudah ada ( status quo ). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mendorong dilakukannya penilaian secara mendalam berdasarkan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana regulasi  pada  umumnya.  Dengan  metode  yuridis  normatif,  penelitian  ini  juga  mendorong  penggunaan landasan ekonomis meliputi regulasi berbasis data dan fakta, pendekatan hukum dan ekonomi, cost and benefit  analysis, dan ilmu perilaku. Tujuannya untuk mendapat jawaban yang lebih konkret akan perlu tidaknya satu regulasi yang lebih komprehensif mengenai NFT atau tidak.
Kata Kunci: Peraturan Perundang-undangan, Non-fungible tokens , landasan ekonomis.

## Abstract
Crypto assets especially Non-fungible tokens (NFT) trade is growing. This phenomenon results in various consequences. From those who get massive profits to those who suffer huge losses. NFT itself is still limitedly regulated by other regulations  that  crosscut  with  NFT, which  causes the impression  that  it  is  crucial  to regulate NFT comprehensively. This paper tries to assess which factors are needed to weigh the necessity to create a new law that specifically regulates NFT, or stay in the existing situation (status quo). This paper encourages  further  assessment  based  on  philosophy,  sociology,  and  juridical  considerations  similar  to other regulations to answer the question of the yuridis-normative method, this paper also urges the use of economic consideration including evidence-based regulation, law and economic approach, cost and benefit analysis, and behavioral science. The objective is to get a correct answer on whether it is necessary to regulate more comprehensively on NFT or not.
Keywords : regulation, Non-fungible tokens , economic consideration.

## A. Pendahuluan
Fenomena Non-fungible tokens (NFT) di Indonesia semakin marak dan menimbulkan berbagai imbas. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi mendorong adanya instrumen finansial baru berbasis digital, baik sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi. 1 Sehingga lahirlah berbagai instrumen tersebut yang semakin popular di kalangan masyarakat. NFT merupakan salah satu jenis instrumen finansial tersebut.
NFT memang merupakan bentuk inovasi yang  perlu  mendapatkan  perhatian  oleh Pemerintah karena sudah tersebar luas di kalangan masyarakat, dan secara global semakin popular di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, seorang pemuda asal Indonesia bernama Sultan Gustaf Al Ghozali berhasil menghasilkan Rp 12 miliar dari penjualan 932 NFT swafoto dirinya di laman OpenSea. 2
Penggunaan NFT juga dimanfaatkan untuk keperluan sosial oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berhasil menjual lukisan karyanya sebagai NFT hingga Rp 45 juta untuk didonasikan kepada anak yatim piatu. 3 Beliau
1 Erdal Şen dan Burak Ergin. “The Rise of Cryptocurrencies, Blockchain Network Dan Where Bitcoin Stands In Today’s World.” Journal of International Social Research 12, no. 62 (2019).
2 Desy Setyowati, “Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 Miliar Dari Jual 932 NFT Foto Selfie,” Katadata, https://katadata. co.id/desysetyowati/digital/61e02c1eb9db7/ghozali-everyday-raup-rp-1-5-miliar-dari-jual-932-nft-foto-selfie (diakses 20 Mei 2022).
3 Dendi Ramdhani, “NFT Lukisan Ridwan Kamil Terjual Rp 45 Juta di OpenSea, Didonasikan untuk Anak Yatim Piatu,” Kompas  Online,  https://bandung.kompas.com/read/2022/01/16/095154378/nft-lukisan-ridwan-kamil-terjual- rp-45-juta-di-opensea-didonasikan-untuk?page=all (diakses 20 Mei 2022).
4  Humas Jabar, “Ridwan Kamil Serahkan Hasil Jual Lukisan Seniman di NFT, Laku Rp4,2 Juta ,” Pemprov Jawa Barat,  https://jabarprov.go.id/index.php/news/45572/2022/01/26/Ridwan-Kamil-Serahkan-Hasil-Jual-Lukisan- Seniman-di-NFT-Laku-Rp42-Juta (diakses 20 Mei 2022).
5 Bill Clinten, “Daftar Artis dan Tokoh Indonesia yang Ikut Tren NFT,” Kompas Online https://tekno.kompas.com/ read/2022/01/14/19430097/daftar-artis-dan-tokoh-indonesia-yang-ikut-tren-nft?page=all (diakses 20 Mei 2022).
6 Desy Setyowati, “Token ASIX Anang Dilarang, Bappebti, Apa Bedanya dengan Krpto dan NFT,” Katadata, https:// katadata.co.id/desysetyowati/digital/620521f703fc7/token-asix-anang-dilarang-bappebti-apa-bedanya-dengan- kripto-dan-nft (diakses 20 Mei 2022).
7 De-Rong Kong dan Tse-Chun Lin. “Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-fungible token (NFT).” Available at SSRN 3914085 (2021), hlm. 1.
juga mengampanyekan NFT sebagai media pemasaran hasil karya seniman khususnya pelukis di Bandung. 4
NFT memang membuka peluang untuk peningkatan perekonomian bagi masyarakat luas. Namun, NFT sendiri juga memiliki berbagai  ekses  negatif.  Kalangan  selebritis dan influencer menerbitkan NFT milik masing- masing untuk diperjualbelikan ke masyarakat awam. 5 Sayangnya, banyak masyarakat yang  merasa  dirugikan  dengan  fluktuasi nilai NFT yang dibeli sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Akibatnya, salah satu  NFT  dengan  fluktuasi  harga  tajam  dan merugikan masyarakat yaitu token ASIX yang diprakarsai oleh Anang Hermansyah, dilarang diperjualbelikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 6
Hal ini merupakan contoh kecil dari berbagai potensi risiko NFT sebagai instrumen investasi.
Kong dan Lin (2021) mengemukakan bahwa NFT merupakan instrumen investasi yang  memiliki  tingkat  volatilitas  yang sangat  tinggi,  melebihi  instrumen  investasi tradisional. 7 Maka dari itu, sudah sewajarnya
NFT dapat dipahami sebagai instrumen investasi  yang  dapat  berfluktuasi  secara drastic. Sehingga dapat menerima keuntungan dan kerugian yang sama ekstrimnya. Mereka juga menyebutkan terdapat 2 (dua) faktor yang paling mempengaruhi dinamika harga NFT. Pertama, adanya permintaan ( demand ) instrumen investasi alternatif dengan margin bunga yang lebih rendah dari instrumen yang lama. Kedua, adanya kelangkaan NFT yang bisa diakibatkan berbagai sebab, yakni perihal selera secara subyektif ( aesthetic preference ) yang sangat sulit diprediksi. 8
Park et. al. (2021) juga menambahkan bahwa dengan maraknya penggunaan sosial media,  selebritis  dan influencer media sosial  juga  memiliki  peran  penting  dalam penentuan permintaan dan penawaran NFT. 9 Padahal sebagaimana dikemukakan Zanesty et. al (2022), peran influencer riskan terhadap praktek manipulasi pasar sehingga rentan menjebak para investor awam. 10
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para  publik  figur  memiliki  pengaruh  besar terhadap valuasi NFT tersebut.
Terlepas dari adanya potensi kerugian yang  dihasilkan  atas  risiko  volatilitas  NFT, terdapat juga potensi risiko lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kshetri (2021) menyebutkan bahwa NFT kerap

## 8 Ibid.
9 Andrew  Park  et.  al.,  “The  Evolution  Of  Non  Fungible  Tokens:  Complexity  and  Novelty  Of  NFT  Use-Cases.” IT Professional 24, no. 1 (2022): 9-14.
10 R.  Aditya  Rayhan  Zanesty  et.  al,  “Analisis  Pengaruh  Influencer  Sosial  Media  Terhadap  Keputusan  Masyarakat Indonesia Dalam Pembelian Cryptocurrency.” Majalah Bisnis & IPTEK 15.1 (2022): 44-59.
11  Nir Kshetri, “Scams, Frauds, dan Crimes in the Non Fungible Token Market,.” Computer 55, no. 4 (2022): 60-64.
12 Nassor Matherson, “The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering.” (Utica: Utica College, 2021). hlm. 12.
13  Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, “ Non-fungible token s: Indonesia Regulatory Overview,” SSEK, https://www.ssek.com/blog/non-fungible-tokens-indonesia-regulatory-overview (diakses 22 Mei 2022).
dijadikan sebagai modus untuk tindak pidana penipuan, penggelapan, kejahatan siber, dan tindak  pidana  lain  di  bidang  perdagangan elektronik ( e-commerce ). 11 Selain itu, Matherson (2021) juga mengingatkan potensi  rawan  tindak  pidana  pencucian uang melalui NFT bersama dengan model mata uang digital ( cryptocurrency ) lainnya. 12
Maka  dari  itu,  penting  bagi  Pemerintah untuk  segera  melakukan  tindakan  yang diperlukan  agar  NFT  tidak  disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Bila perlu, NFT sebagai  instrumen  investasi  berisiko  tinggi juga perlu dipersiapkan kerangka regulasinya agar  tidak  banyak  merugikan  para  pelaku investasi tersebut.
Pada  saat  penelitian  ini  disusun, pengaturan mengenai NFT di Indonesia sendiri dapat dikatakan belum komprehensif, dan belum mengatur secara khusus. 13 Adapun regulasi yang mengatur NFT masih bersifat irisan, atau hanya menyinggung aspek-aspek tertentu dalam ekosistem NFT. Aturan tersebut hanya mengatur aspek NFT secara parsial dan terbatas dari segi transaksi elektronik dan hak kekayaan intelektual. 14 Selain kedua hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat No. S-302/M. EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor
Pengaturan Aset Kripto ( Crypto asset ) Sebagai Komoditi  yang  Diperdagangkan  di  Bursa Berjangka, menyebutkan bahwa aset kripto termasuk NFT, tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. 15 Hal ini senada dengan pernyataan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. 16
Berdasarkan keputusan atau informasi dari kedua lembaga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa NFT dapat diperjualbelikan  secara  sah,  namun  tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran. Hal ini menunjukkan minimnya regulasi yang terintegrasi mengenai aset kripto pada umumnya, atau NFT pada khususnya. Pengaturan yang ada mengenai NFT saat ini hanya sebatas jual beli NFT saja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya mengatur terbatas pada pengaturan jenis NFT yang boleh diperjualbelikan di Indonesia dan tidak mengatur secara komprehensif hal- hal lain yang perlu untuk diatur lebih lanjut.
Penelitian  ini  menilai  bahwa  minimnya regulasi mengenai NFT yang hanya berfokus pada isu perdagangan, mendorong adanya wacana pembentukan regulasi yang lebih
15 Bappebti,  “Aset  Kripto  ( Crypto asset ),”  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  https://bappebti.go.id/ resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf (diakses 22 Mei 2022).
16  Pernyataan ini disampaikan dalam siaran Pers Bank Indonesia, dengan mengacu pada Pasal 23B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Departemen Komunikasi, “BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia,” Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx (diakses 22 Mei 2022).
komprehensif mengenai NFT itu sendiri. Pengaturan terbatas dari ini akan mencoba melihat apakah terdapat kekosongan norma dari peraturan-peraturan yang ada saat ini. Namun, wacana pembentukan regulasi mengenai  NFT  perlu  dipertimbangkan matang-matang.  Artinya,  jangan  sampai regulasi tersebut malah menjadi penghambat potensi NFT di Indonesia, atau materi yang diatur (dengan asumsi materi muatan yang  diatur  sudah  baik)  justru  tidak  dapat diimplementasikan. Penelitian ini mendukung penggunaan landasan ekonomis sebagai metode analisis untuk mengetahui apakah perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai NFT, atau tetap bertahan dengan kondisi dan aturan yang sudah ada ( status quo ).

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  dengan  penekanan  penggunaan data sekunder. 17 Di mana sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui UU No. 19 Tahun 2016;  UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
sebagaimana telah diubah sebagian melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sumber sekunder lainnya dalam penelitian  ini  juga  meliputi  dari  pendapat para pakar dan hasil penelitian ilmiah lainnya.
Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penekanan pada teori dan hipotesis. 18 Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khususnya teori mengenai landasan ekonomi yang berpotensi mengoptimalkan efektivitas suatu regulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 19

## C. Pembahasan 1.  Sekilas Mengenai NFT
Meregulasi NFT memang bukan perkara mudah. Uni Eropa sendiri pada saat tulisan ini disusun, baru dalam tahap penyusunan proposal rancangan peraturan cryptocurrencies yang bertujuan mengunifikasikan  regulasi  mengenai  aset kripto di seluruh negara-negara Anggota. 20
Hal ini mengindikasikan bahwa mengatur aset kripto bukanlah perkara mudah termasuk
18  Ibid, hal. 4 19  Ibid, hal. 67. 20 Press Room, “Cryptocurrencies in the EU: new rules to boost benefits and curb threats,” Uni Eropa, https://www. europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25162/cryptocurrencies-in-the-eu-new-rules-to-boost- benefits-and-curb-threats  (diakses 22 Mei 2022).
21 Raeesah  Chohan  dan  Jeannette  Paschen,  “What  Marketers  Need  To  Know  About Non-fungible token s (NFTs).” Business Horizons (2021). hlm. 11.
22  Ida Bagus Prayoga Bhiantara, “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,” Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), vol. 9, (2018) pp. 173-177.
23  Usman W. Chohan, “ Non-fungible token s: Blockchains, Scarcity, dan Value,” Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, (2021), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743 (diakses 23 Mei 2022).
24  Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, “The Economics of Non-fungible token s” Yale University http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.4052045 (diakses 23 Mei 2022).

## NFT.
Chohan dan Paschen (2021) menyebutkan bahwa NFT merupakan suatu rekam ( record ) kepemilikan media digital, yang tersimpan dalam suatu mekanisme bernama blockchain. 21
Bhiantara (2018) menjelaskan yang dimaksud Blockchain adalah suatu blok data digital yang saling menghubungkan para pengguna tanpa melalui perantara apapun, sehingga tiap  pengguna  menyimpan  masing-masing blok data pengguna lainnya. 22 Teknologi inilah yang meningkatkan minat para investor dengan berbagai latar belakang dan kepentingan, karena memiliki kebaruan yang dianggap menjanjikan. Apalagi mengingat maraknya perkembangan teknologi digital yang mensyaratkan pola pembayaran lama dapat tergantikan dengan pola yang baru.
Chohan (2021) menjelaskan bahwa NFT  menarik  perhatian  para  investor karena memiliki nilai jual yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. 23 Di mana fenomena harga jual NFT yang terkadang sulit diterima akal sehat atau di luar perkiraan, mengakibatkan para investor menaksir potensi keuntungan yang sangat tinggi. Volatilitas nilai dan valuasi harga NFT memang cenderung sulit untuk diprediksi. 24
Fenomena ini muncul karena beberapa
faktor yaitu jumlah permintaan ( demand ) dan ketersediaan, selera subyektif ( aesthetic preference ) 25 , dan peran pegiat sosial media dalam pemasaran NFT. 26 Ketiga  hal tersebut bukan merupakan indikator yang mudah  ditentukan  dan  dipastikan  sehingga mengakibatkan  adanya  ketidakpastian  dan risiko yang tinggi terhadap valuasi NFT.
Fairfield  (2021)  mengemukakan  bahwa NFT memiliki keunikan karena tiap NFT tidak memiliki kesamaan dengan NFT lainnya, tidak  seperti  sebagian  besar  aset  kripto lainnya. 27 Misalnya, NFT yang diproduksi oleh orang  yang  sama  seperti  Ghozali everyday , satuannya memiliki nilai yang berbeda- beda  sehingga  tidak  terdapat  keseragaman nilai. Hal ini berbeda dengan cryptocurrency lainnya yang berbentuk koin, di mana setiap koin memiliki kesamaan nilai. Misalnya, 1 (satu) buah bitcoin memiliki harga yang sama dengan seluruh bitcoin yang dijual di seluruh dunia. Sama halnya dengan jenis koin cryptocurrency lainnya yang memiliki nilai yang sama layaknya uang.
Karakteristik  unik  NFT  inilah  yang memang  akhirnya  menjadikan  NFT  tidak dapat disamaratakan dengan aset kripto lain. Hal ini disebabkan karena adanya unsur karya seni yang diciptakan oleh seseorang sehingga bisa diperdagangkan. Inilah mengapa Okonkwo (2021) menilai bahwa NFT memiliki irisan dengan masalah hak kekayaan intelektual, 28 sehingga memang
25  De-Rong Kong dan Tse-Chun Lin, Op. Cit. 26  Andrew Park et. al., Op Cit.
27 Joshua Fairfield, “Tokenized: The Law of Non-fungible token s and Unique Digital Property” Indiana Law Journal,
April 6, (2021): 23-41.
28 Ifeanyi E. Okonkwo, “NFT, Copyright; and Intellectual Property Commercialisation” International Journal of Law dan Information Technology, (2021) https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010, (diakses 23 Mei 2022).

## membutuhkan perlakuan dan pengaturan
yang lebih spesifik dibandingkan aset kripto lainnya.

## 2. Pengaturan mengenai NFT di Indonesia
Bisa dibilang untuk saat ini, pengaturan mengenai NFT di Indonesia belum terunifikasi secara komprehensif. Akan tetapi, saat ini sudah terdapat beberapa aturan-aturan yang mengakomodir beberapa isu yang beririsan dengan NFT. Pertama, isu NFT sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi berjangka. Kedua, isu informasi dan transaksi elektronik mengingat perdagangan NFT  dilakukan  secara  digital.  Ketiga,  isu  hak kekayaan intelektual merujuk pada kondisi bahwa NFT merupakan karya cipta atau temuan  yang  dapat  didaftarkan  ke  negara. Keempat, isu pencucian uang dan pendanaan terorisme berangkat dari NFT yang berpotensi menjadi  sarana  tindak  pidana  tersebut. Berikut  daftar  Peraturan  Perundang- undangan yang mengatur irisan hal terkait NFT meliputi ketiga isu di atas:
No. PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME 1. UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang- undang No. 19 Tahun 2016
UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang- undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## 2.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto asset )
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka.

## 3.
Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi
Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di
Bursa Berjangka Peraturan Menteri
Komunikasi dan
Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan

## Data Pribadi dalam Sistem
Elektronik
4.
Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di
Bursa Berjangka
Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 5
Tahun 2020 tentang

## Penyelenggara Sistem
Elektronik Lingkup Privat

## 5. Peraturan Bappebti
No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
No. PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

## 6.
Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) Di Bursa Berjangka.

## 7.
Peraturan Bappebti
No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka secara singkat materi pengaturan yang diatur mengenai NFT adalah sebagai berikut:
a.  Perdagangan Komoditi Berjangka NFT sebagai salah satu jenis aset kripto, diperdagangkan dengan tetap tunduk pada ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Pengaturan ini berfokus pada penyelenggaran jual beli aset kripto termasuk persyaratan-persyaratan teknis agar suatu aset kripto diperbolehkan untuk diperdagangkan di Indonesia. Sehingga suatu NFT baru dapat diperdagangkan di Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang diatur, dan telah terdaftar di Bappebti.
b.  Transaksi Elektronik
Sebagai aset yang dikelola dan diperjual- belikan secara elektronik, maka NFT harus tunduk pada rezim pengaturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Mencakup aspek-aspek umum yang tertuang dalam rezim undang-undang informasi dan transaksi elektronik di antaranya mengenai penyelenggaraan sistemnya, serta aspek penyimpanan, pemrosesan, dan pengalihan aset NFT. Di samping itu, penyelenggara NFT juga tetap harus tunduk pada ketentuan- ketentuan terkait perlindungan data elektronik pribadi.

## c.  Kekayaan Intelektual
NFT sebagai karya seni ciptaan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan terkait kekayaan intelektual. Beberapa isu kekayaan
intelektual yang beririsan dengan NFT adalah terkait teknologi blockchain yang dapat dipatenkan. Selain itu, rezim pengaturan hak cipta ( copyright ) juga memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas suatu NFT. Artinya, karya seni yang hak ciptanya  melekat  pada  seseorang,  tidak boleh diperjualbelikan sebagai NFT tanpa persetujuan si pemilik hak cipta karya seni tersebut.

## d. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
NFT yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana aset lainnya, tentunya ber- potensi  disalahgunakan  untuk  kepentingan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 29
Terlebih faktor risiko dan volatilitas NFT yang sangat  tinggi  sangat  dimungkinkan  menjadi media pencucian uang hingga pendanaan terorisme.  Hal  ini  mendorong  Bappebti bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengatur  pentingnya  pelaksanaan  program anti  tindak  pidana  pencucian  uang  dan tindak  pidana  pendanaan  terorisme  dalam perdagangan aset kripto.
Jika dilihat sepintas, memang terdapat kesan sudah terdapat aturan-aturan yang  mengindikasikan  NFT  tidak  dapat diperjualbelikan  secara  bebas  dan  tidak bertanggung jawab. Namun di sisi lain, masih terdapat banyak materi seputar NFT yang belum diatur. Bappebti sendiri menyebutkan

## 29  Nassor Matherson, Op cit.
30 Desy  Setyowati,  “  Bappebti  Butuh  Waktu  Mengatur  NFT  Meski  Perdagangannya  Kian  Marak,”  Katadata, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski- perdagangannya-kian-marak (diakses 24 Mei 2022)
bahwa pengaturan NFT bukan hanya sebatas  soal  komoditi  sehingga  tidak  dapat hanya  diatur  oleh  Bappebti. 30 Artinya,  akan terdapat banyak sektor yang perlu dilibatkan diantaranya teknologi informasi, keuangan, perpajakan, kependudukan, penegak hukum, dan sektor-sektor lainnya. Sehingga pengaturan mengenai NFT jauh lebih luas daripada sekedar pengaturan pada lingkup Bappebti itu sendiri.

## 3.  Landasan Pengaturan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat 2 (dua) asumsi perlu atau tidaknya mengatur secara khusus terkait NFT. Pertama, perlu pengaturan yang lebih komprehensif terkait NFT karena pengaturannya saat ini belum optimal. Kedua, tidak perlu mengatur secara khusus NFT karena peraturan yang ada saat ini sudah dinilai cukup. Kedua asumsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang perlu dikalkulasikan secara matang. Hal ini disebabkan untuk menciptakan suatu  Peraturan  Perundang-undangan  tidak mudah dan bahkan memakan waktu ( time consuming ), serta biaya yang tinggi.
Regulasi yang komprehensif memang penting,  dan  banyak  permasalahan  di masyarakat dapat diatasi dengan adanya regulasi. 31 Namun  hal  ini  bukan  berarti mencerminkan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan membentuk regulasi yang baru. Persepsi ini merupakan bentuk pemikiran legislasi tradisional yang dikenal
dengan istilah One Size Fits All , di mana suatu Peraturan Perundang-undangan disahkan dengan harapan dapat memecahkan seluruh masalah yang ada. 32 Padahal, setiap permasalahan  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing permasalahan.
Bardach dan Kagan (2017) menge- mukakan bahwa suatu peraturan yang baik, mengakibatkan terciptanya situasi yang baik,dan peraturan yang buruk mendorong terwujudnya situasi yang juga buruk. 33
Artinya,  keberadaan  regulasi  mengenai  NFT jika  materi  muatannya  tidak  baik,  justru malah dapat memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan adanya potensi kondisi yang ada ( status quo ) bisa jadi lebih baik dibandingkan pasca adanya regulasi yang baru. Di samping itu, ketiadaan regulasi bukan berarti mengunci upaya yang dapat dilakukan Pemerintah karena masih terdapat kebijakan lain yang dapat ditempuh. 34 Artinya,  ketika regulasi komprehensif mengenai NFT belum ada, masih terdapat opsi kebijakan lain yang dapat diterapkan.
Memang saat ini, sudah banyak pihak yang  mengutarakan  pentingnya  pengaturan NFT secara khusus. Terutama akibat maraknya praktek-praktek investasi NFT yang justru menimbulkan kerugian yang tinggi  bagi  masyarakat.  Namun,  banyak
32  Richard Thaler & Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (New Haven: Yale University Press, 2008), hlm. 9.
33  Eugene Bardach dan Robert A. Kagan, “Going by the Book: The Problem of Regulatory Unreasonableness. A Twentieth Century Fund Report, (Philadelphia: Temple University Press, 1981), hlm. 93.
35  Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  sebelum menciptakan aturan tersebut. Sehingga, perlu melihat secara holistik terkait perlu-tidaknya pengaturan komprehensif mengenai NFT dari sudut  pandang  filosofis,  sosiologis,  yuridis, dan bahkan ekonomis.
Dalam menilai urgensi pembentukan regulasi di Indonesia, terdapat 3 (tiga) landasan utama  yang  perlu  menjadi  pertimbangan dalam penyusunan konsiderans maupun naskah  akademik.  Ketiga  landasan  tersebut adalah  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan yuridis. Ketiga hal tersebut dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Landasan  filosofis  maksudnya  adalah menempatkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 35 Artinya, setiap regulasi yang akan dibentuk di Indonesia, baik dalam tingkatan undang-undang maupun peraturan teknis, harus menganut nilai-nilai yang terdapat Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Mengingat NFT berkaitan erat dengan isu perekonomian, ketentuan yang mendasari pengaturan mengenai demokrasi ekonomi tertuang dalam UUD NRI 1945. Hal  tersebut  juga menjadi landasan  filosofis pembentukan regulasi yang berkaitan erat
dengan isu perekonomian nasional dengan penekanan pada demokrasi ekonomi. 36 Jimly (2010) menegaskan bahwa konsep demokrasi ekonomi maksudnya adalah rakyat berdaulat penuh terhadap perekonomiannya. 37 Dengan kata lain, regulasi mengenai NFT harus selaras dengan semangat demokrasi ekonomi sebagai landasan filosofis.
Landasan  filosofis  mendorong  adanya pertimbangan  empiris  dalam  pembentukan regulasi. 38 Sunstein (2011) mendorong agar regulasi memiliki kerangka empiris yang kuat, 39
sehingga regulasi yang dihasilkan berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertimbangan  empiris  memang  memiliki cakupan secara luas, sehingga mendorong pembentukan regulasi berdasarkan data dan fakta ( evidence-based  regulation ) . Namun luasnya cakupan aspek empiris mendorong justru mengaburkan pembentukan ber- dasarkan landasan sosiologis secara optimal. Soekanto (1976) menjelaskan bahwa aspek sosiologis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan  memang  kerap  tidak diperhatikan. 40 Inilah mengapa banyak Peraturan Perundang-undangan yang sulit diimplementasikan dalam perjalanannya.
Terkait NFT, landasan sosiologis yang perlu menjadi acuan dalam pembentukan regulasinya tentu sangat besar karena meliputi aspek empiris. Saat ini, praktek jual
36  Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
37 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
38  Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
39 Cass R. Sunstein, “Empirically Informed Regulation,” University of Chicago Law Review, Vol. 78, No. 4, (2011), https:// ssrn.com/abstract=2128806 (diakses 24 Mei 2022).
40  Soerjono Soekanto, Op cit, hlm. 3.
41  Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
beli NFT di masyarakat sudah terjadi secara luas, mulai dari yang merasa diuntungkan hingga merasa dirugikan. Maka dari itu, kondisi empiris ini perlu menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan regulasi di bidang NFT sehingga menghasilkan kebijakan hukum yang berdasar data dan fakta.
Perihal landasan yuridis juga merupakan salah satu faktor penentu dibentuk atau tidaknya  suatu  regulasi. Landasan ini bertumpu pada menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, atau mengatasi kekosongan hukum. 41 Di samping itu, landasan yuridis juga berkaitan erat dengan kondisi bahwa suatu aturan  sudah  tertinggal,  terdapat  tumpang tindih, tidak tepat secara jenis dan hierarkinya, dan aturan yang ada dirasa tidak efektif dalam penerapannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kerangka regulasi terkait NFT saat ini bisa dikatakan belum optimal, karena hanya mengatur irisan-irisan substansi yang berkaitan dengan NFT. Namun, belum terdapat peraturan khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai NFT maupun aset kripto lainnya. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa secara landasan yuridis, memang aturan yang ada belum dirasa cukup untuk mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat.
Terlepas  dari  ketiga  landasan  tersebut di atas, masih terdapat beberapa landasan
lain yang tidak kalah penting yaitu landasan ekonomis. Landasan ekonomis yang tidak  dipersyaratkan  dalam  merumuskan urgensi pembentukan perundang-undang- an, nyatanya menjadi faktor penen tu terlaksananya suatu Peraturan Perundang- undangan  ketika  sudah  disahkan.  Soekanto (1976)  menggagas  bahwa  efektivitas penegakan aturan ditentukan pada fasilitas pendukung masyarakat dalam mematuhi regulasi. 42 Tentunya, fasilitas dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud membutuhkan biaya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan substansi yang diatur. Studi mengenai landasan ekonomis ini sudah dikenal sejak lama dengan istilah pendekatan hukum dan ekonomi.
Tidak hanya seputar pendanaan sarana dan prasarana, pendekatan hukum dan ekonomi  juga  mempertimbangkan  aspek- aspek yang juga erat kaitannya dengan landasan sosiologis karena berkaitan dengan  praktik  empiris,  namun  lebih spesifik.  Posner  dalam  Cooter  dan  Ullen (2016), menegaskan bahwa teori hukum dan ekonomi menempatkan ilmu hukum dengan  teori  dan  praktik  empiris  untuk menghasilkan suatu hipotesis. 43 Menurutnya, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang paling maju dan berkembang dalam rumpun ilmu sosial. 44 Sehingga menempatkan analisis ekonomi dalam ilmu hukum berpotensi
42  Soerjono Soekanto, Op cit, hlm. 5.
43  Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law dan Economics, (London: Pearson, 1988). Hlm. 1.
44 Ibid.
45  John R. Commons, “Law and economics.” Yale LJ 34 (1924): 371.
46 Choky  Risda  Ramadhan,  “Analisis  Manfaat-Biaya  Dalam  Pembentukan  Regulasi:  Praktik,  Kritik,  dan  Instrumen Demokratik.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021): 229-247.
mengoptimalkan  penerapan  hukum  itu sendiri.
Commons (1925) menyebutkan bahwa analisis hukum dan ekonomi diantaranya meliputi  aspek  kelangkaan  dan  efisiensi. 45
Dengan demikian, pola pembentukan hukum dalam hal ini pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait NFT, harus memperhatikan  aspek  efisiensi  baik  dari segi  formil  dan  materil.  Artinya,  biaya  dan upaya yang dikeluarkan dalam menyusun regulasi terkait NFT, harus benar-benar dapat  teroptimalkan.  Sebaliknya,  tidak dibenarkan jika biaya pembentukan regulasi NFT, penerapannya termasuk membangun ekosistem digital cryptocurrency hingga penegakan hukumnya lebih mahal daripada potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Pemikiran semacam ini juga dikenal dengan istilah cost  and  benefit  analysis dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Ramadhan (2021) menyebutkan bahwa cost  and  benefit  analysis memiliki manfaat yang besar dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 46 Caranya adalah dengan melakukan penilaian dengan mengukur segala dampak dari regulasi yang dikehendaki melalui valuasi moneter. Meskipun demikian, untuk menerapkan cost and  benefit  analysis dalam pembentukan regulasi membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu ekonomi mikro. 47
Sehingga penilaian yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Meskipun cost and benefit analysis adalah  pendekatan  yang  tidak  sederhana untuk dilakukan, pendekatan tersebut mampu meningkatkan kualitas regulasi yang akan diterapkan. Mengingat NFT memiliki korelasi erat dengan perekonomian, maka penggunaan cost  and  benefit  analysis yang berorientasi ekonomis, sangat perlu untuk dipergunakan.
Selain cost  and  benefit  analysis , masih terdapat pendekatan lain yang berorientasi ekonomis namun lebih berfokus pada perilaku manusianya. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan ilmu perilaku ( behavioral science ), yang sarat dengan ilmu psikologi. Pendekatan ini mendorong adanya nilai- nilai atau materi muatan dalam suatu regulasi yang mampu mendorong manusia secara individu maupun secara kelompok untuk mematuhi aturan tersebut. Bentham (1996) mengemukakan manusia memiliki kecenderungan patuh akan suatu aturan, jika manusia tersebut merasakan adanya insentif atau keuntungan ( benefit ) yang dirasakan jika ia mematuhi aturan tersebut. 48
Inilah mengapa dalam pembentukan regulasi mengenai NFT maupun kebijakan pelaksanaannya  nanti,  harus  merancang sistem atau kondisi sedemikian rupa. Sehingga  masyarakat  memiliki  motivasi atau rasa sukarela untuk mematuhi aturan tersebut karena menilai ada manfaat yang dapat dirasakan. Rangone (2018) menambahkan bahwa kepatuhan tersebut
48 Jeremy  Bentham, The  Collected  Works  of  Jeremy  Bentham:  An  Introduction  To  The  Principles  of  Morals  and Legislation. (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 105.
dapat terpenuhi jika suatu legislasi yang disusun berdasarkan data empiris, sederhana, mudah  dimengerti,  dan  dapat  diterima dengan baik di masyarakat. 49 Tanpa adanya aspek ini, maka sangat dimungkinkan suatu regulasi meskipun materi muatannya sudah disusun dengan sangat baik, penerapannya sulit untuk dilaksanakan. Alasannya karena masyarakat merasa enggan untuk mematuhi aturan  tersebut  karena  tidak  melihat  sisi kegunaannya.

## D. Penutup
Saat ini, pengaturan mengenai NFT sudah ada dan berlaku namun belum dapat diatur dalam satu regulasi tersendiri. Mengingat aturan yang ada saat ini hanya beririsan dengan permasalahan NFT pada bidang perdagangan  aset  kripto  sebagai  komoditi berjangka, informasi dan transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang serta pendanaan terorisme. Padahal, NFT sendiri merupakan suatu ekosistem finansial digital yang sangat luas dan cakupannya tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut di atas.
Meskipun begitu, belum adanya regulasi yang  mengatur  terkait  NFT  secara  unifikasi, bukan menjadi alasan mutlak diperlukannya regulasi NFT yang baru. Sederhananya karena regulasi yang disusun belum tentu menyelesaikan permasalahan yang ada, atau regulasi yang disusun justru malah berpotensi merugikan praktek NFT itu sendiri yang masih berkembang atau dinamis. Hal ini dapat terjadi jika regulasi yang disusun
tidak mempertimbangkan landasan-landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis.
Maka dari itu, sebelum menentukan apakah dibutuhkan pengaturan yang baru mengenai NFT secara komprehensif, atau bertahan pada kondisi status quo, Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam. Pengkajian
tersebut dilakukan melalui pembentukan regulasi berbasis data dan fakta, pendekatan hukum ekonomi, cost  and  benefit  analysis , hingga pendekatan ilmu perilaku. Harapannya agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada terkait NFT di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Bardach, Eugene dan Robert A. Kagan, Going  by  the  Book:  The  Problem  of  Regulatory Unreasonableness.  A  Twentieth  Century  Fund  Report , Philadelphia: Temple University Press, 1981.
Bentham, Jeremy, The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction To The Principles of Morals and Legislation , Oxford: Clarendon Press, 1996.
Cooter, Robert dan Thomas Ulen, Law dan Economics , London: Pearson, 1988.
Farida, Maria, Ilmu Perundangan−Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2016 .
Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, New York: Macmillan, 2011.
Leary, Mark R. & Cory B. Cox, Belongingness Motivation: A Mainspring Of Social Action, New York: The Guilford Press, 2018.
Mamudji, Sri et al ., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
Matherson, Nassor, The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering , Utica: Utica College, 2021.
Pettigrew, Robert, Choosing for Changing Selves , Oxford: Oxford University Press, 2020.
Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, Perihal  Kaidah  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
Suhariyono,  A.R.  &  Arifiandy  P.Veithzal, Bahasa  Peraturan  Perundang−Undangan, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.
Sunstein, Cass R. & L. A. Reisch, Trusting Nudges: Toward A Bill of Rights for Nudging, London: Routledge, 2019.
Sunstein, Cass R., Behavioral  Science  and  Public  Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
Sunstein, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, Oxford: Oxford University Press, 2018. Sunstein, Cass R., Simpler, New York: Simon and Schuster, 2018.
Sunstein, Cass R., Too Much Information, Cambridge: MIT Press, 2020.
Thaler, Richard & Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, New Haven: Yale University Press, 2008.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Bhiantara, Ida Bagus Prayoga, “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,”
Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) , vol. 9, (2018).
Commons, John R., “Law dan economics.” Yale LJ 34 (1924).
Fairfield, Joshua, “Tokenized: The Law of Non-fungible token s and Unique Digital Property” Indiana Law Journal , April 6, (2021).
Kong, De-Rong dan Tse-Chun Lin. “Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-fungible token (NFT).” Available at SSRN 3914085 (2021).
Kshetri, Nir, “Scams, Frauds, and Crimes in the Non Fungible Token Market,.” Computer 55, no. 4 (2022).
Okonkwo,  Ifeanyi  E.,  “NFT,  Copyright;  and  Intellectual  Property  Commercialisation” International Journal of Law dan Information Technology , (2021) https://doi.org/10.1093/ ijlit/eaab010, (diakses 23 Mei 2022).
Park, Andrew et. al., “The Evolution Of Non Fungible Tokens: Complexity and Novelty Of NFT Use-Cases.” IT Professional 24, no. 1 (2022).
Ramadhan, Choky Risda, “Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, dan Instrumen Demokratik.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021).
Rangone,  Nicoletta,  “Making  law  effective:  Behavioral  insights  into  compliance.” European Journal of Risk Regulation 9, no. 3 (2018).
Şen, Erdal dan Burak Ergin. “The Rise of Cryptocurrencies, Blockchain Network Dan Where Bitcoin Stands In Today’s World.” Journal of International Social Research 12, no. 62 (2019).
Soekanto, Soerjono, “ Masalah-Masalah Di  Sekitar  Perundang-Undangan  (Suatu  tinjauan menurut sosiologi hukum).” Jurnal Hukum & Pembangunan 6.1 (1976).
Sunstein, Cass R., “Empirically Informed Regulation,” University of Chicago Law Review, Vol. 78, No. 4, (2011), https://ssrn.com/abstract=2128806 (diakses 24 Mei 2022).
Zanesty,  R.  Aditya  Rayhan  et.  al,  “Analisis  Pengaruh  Influencer  Sosial  Media  Terhadap Keputusan Masyarakat Indonesia Dalam Pembelian Cryptocurrency.” Majalah Bisnis & IPTEK 15.1 (2022).

## C. Internet
Bappebti, “Aset Kripto ( Crypto asset ),” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia https:// bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf  (diakses  22 Mei 2022).
Bill Clinten, “Daftar Artis dan Tokoh Indonesia yang Ikut Tren NFT,” Kompas Online https://
tekno.kompas.com/read/2022/01/14/19430097/daftar-artis-dan-tokoh-indonesia-yang- ikut-tren-nft?page=all (diakses 20 Mei 2022).
Dendi Ramdhani, “NFT Lukisan Ridwan Kamil Terjual Rp 45 Juta di OpenSea, Didonasikan untuk  Anak  Yatim  Piatu,”  Kompas  Online,  https://bandung.kompas.com/ read/2022/01/16/095154378/nft-lukisan-ridwan-kamil-terjual-rp-45-juta-di-opensea- didonasikan-untuk?page=all (diakses 20 Mei 2022). Departemen Komunikasi, “BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia,” Bank Indonesia, https://www. bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx (diakses 22 Mei 2022).
Desy Setyowati, “ Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT Meski Perdagangannya Kian Marak,” Katadata,  https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh- waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak (diakses 24 Mei 2022)
Desy Setyowati, “Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 Miliar Dari Jual 932 NFT Foto Selfie,” Katadata, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61e02c1eb9db7/ghozali-everyday-raup-rp- 1-5-miliar-dari-jual-932-nft-foto-selfie (diakses 20 Mei 2022).
Desy Setyowati, “Token ASIX Anang Dilarang, Bappebti, Apa Bedanya dengan Krpto dan NFT,” Katadata, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/620521f703fc7/token-asix-anang- dilarang-bappebti-apa-bedanya-dengan-kripto-dan-nft (diakses 20 Mei 2022).
Humas Jabar, “Ridwan Kamil Serahkan Hasil Jual Lukisan Seniman di NFT, Laku Rp4,2 Juta ,”  Pemprov  Jawa  Barat,  https://jabarprov.go.id/index.php/news/45572/2022/01/26/ Ridwan-Kamil-Serahkan-Hasil-Jual-Lukisan-Seniman-di-NFT-Laku-Rp42-Juta (diakses 20 Mei 2022).
Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, “The Economics of Non-fungible token s” Yale University http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4052045 (diakses 23 Mei 2022).
Press  Room,  “Cryptocurrencies  in  the  EU:  new  rules  to  boost  benefits  and  curb  threats,” Uni  Eropa,  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25162/ cryptocurrencies-in-the-eu-new-rules-to-boost-benefits-and-curb-threats    (diakses  22 Mei 2022).
Usman W. Chohan, “ Non-fungible token s: Blockchains, Scarcity, dan Value,” Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, (2021), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743 (diakses 23 Mei 2022).
Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, “ Non-fungible token s: Indonesia Regulatory Overview,” SSEK,  https://www.ssek.com/blog/non-fungible-tokens-indonesia-regulatory- overview (diakses 22 Mei 2022).

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto asset )
Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan/atau  Kontrak  Derivatif  Lainnya  Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka
Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  No.  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat .

## BIODATA PENULIS
Fahrurozi adalah seorang perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sela kesibukan nya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Penelitian, Pengkajian, dan Pelatihan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau aktif dalam penyusunan berbagai regulasi dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen AHU. Selain bekerja sebagai ASN, Fahrurozi juga aktif mengajar sebagai dosen tamu, serta menulis baik tulisan ilmiah maupun non-ilmiah di berbagai media massa. Pria yang menempuh pendidikan sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga terlibat dalam berbagai organisasi di bidang edukasi hukum, diantaranya mendirikan komunitas Hukum on Air, dan Governance and Law Society (GoALS).