## EVALUASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

## MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG AKAD MURABAHAH DAN APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH
Abd. Hafidz Ridlwan STAI Hasan Jufri Bawean Email: eltayyar.dz@gmail.com
Abstract :  Several  points  in  the  fatwa  of  DSN-MUI  about  buying  and  selling murabaha are still a debatable case among Islamic economists because it is deemed to  violate  the  sistem  of  buying  and  selling  murabaha  contained  in  the  books  of Islamic jurisprudence. And there are some things in the Islamic banking operations that do not apply the  fatwa of DSN-MUI.
Keyword : operation of akad murabaha,  islamic banking

## Pendahuluan
Bank  Syariah  adalah  sebuah  lembaga  perbankan  yang  dijalankan berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam,  yakni  kemaslahatan  dan  keadilan.  Dalam prakteknya,  prinsip  tersebut  diterjemahkan  melalui  transaksi  bebas  bunga  (riba), menolak transaksi spekulatif ( maysir ) dan tidak transparan ( gharar ). Melalui prinsip dan  teknis  keuangan  itu  pula,  posisi  bank  syariah  dan  bank  konvensional terbedakan.
Adanya  perbankan  syariah  diharapkan  untuk  bisa  memberikan  solusi terhadap  perekonomian  umat  islam  terutama  dalam  dunia  perbankan  dengan berpedoman pada syariat islam dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat islam.  Islam  telah  memperbolehkan  manusia  untuk  bermuamalat  dan  melakukan transaksi  bisnis,  namun  islam  mengharamkan  bisnis  yang  bisa  merugikan  dan mengkhianati orang lain, karena semua orang dalam berbisnis mengharapkan agar mendapat  untung  dan  tidak  ingin  rugi.  Dalam  al-Quran  Allah  SWT  telah berfirman :
                                         
“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”
(Q.S. al Baqarah :275)
Oleh  sebab  itu  untuk  menghindari  bunga  bank  yang  dilakukan  oleh perbankan  konvensional  dan  untuk  menolak  transaksi  yang  spekulatif  ( maysir ), tidak  transparan  ( gharar ),  dan  penipuan  ( ghish ),  maka  perbankan  syariah
mengeluarkan  produk-produk  yang  dihalalkan  dalam  syariat  islam,  yang diantaranya adalah jual-beli al-murabahah.
Dengan  adanya  praktek  perbankan  syariah  di  Indonesia,  maka  membuat MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  menganggap  perlu  dibentuknya  suatu  badan dewan syariah yang bersifat nasional yang bisa mengeluarkan fatwa tentang hukum syariah,  terutama  dalam  masalah  perekonomian  yang  kemudian  menjadi  acuan dalam  operasional  perbankan  syariah.Oleh  sebab  itu  maka  dibentuklah  Dewan Syariah Nasional (DSN), yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya  bank-bank  syariah.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberi  kepastian  dan jaminan hukum islam dalam masalah ekonomi syariah. (Zainuddin Ali, 2008:126) Dari  sejak  berdirinya  sampai  sekarang  DSN-MUI  telah  berhasil mengeluarkan 80 buah fatwa yang berkaitan dengan masalah perekonomian, yang diantaranya adalah tentang jual-beli murabahah. Namun sampai saat ini masih ada beberapa  poin  dalam  fatwa  tersebut  dan  beberapa  hal  dalam  perbankan  syariah yang  masih  menjadi  perdebatan  antara  pakar  ekonomi  syariah  mengenai  masalah jual-beli murabahah. Oleh sebab itu penulis perlu rasanya untuk menganalisa fatwa tersebut dan juga aplikasinya di perbankan syariah.

## Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama‟  Indonesia  (DSN-MUI)  telah menetapkan  fatwa  tentang  akad  murabahah  dalam  fatwanya  nomor  : 04/DSN/MUI/IV/2000  yang  ditetapkan  di  Jakarta  tanggal  1  April  2000.  Dalam fatwanya tersebut telah ditetapkan bahwa:
Pertama : ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari‟at islam.
3. Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan)  dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu  secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut  biaya yang diperlukan.
7. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada  jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika  bank  hendak  mewakilakan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari pihak  ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah  barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua : murabahah kepada nasabah
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji  yang telah disepakatinya, karena secara  hukum  janji  tersebut  mengikat,  kemudian  kedua  belah  pihak  harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut,  biaya  riil  bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika  uang  muka  memakai  kontrak urbun sebagai  alternatif  dari  uang  muka, maka:
a. Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar sisa harga.
b. Jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank  maksimal sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan  tersebut, dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi,  nasabah  wajib  melunasi kekurangannya.
Ketiga : jaminan dalam murabahah
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang  dapat dipegang.
Keempat : Hutang dalam murabahah
1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan  nasabah  dengan  pihak ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap  harus menyelesaikan  hutangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia  tidak  boleh memperlambat  pembayaran  angsuran  atau  meminta  kerugian  itu diperhitungkan.
Kelima : penundaan pembayaran dalam murabahah
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  salah  satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  bada  Arbitasi  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
Keenam : Bangkrut dalam murabahah
Jika  nasabah  telah  dinyatakan  pailit  atau  gagal  menyelesaikan  hutangnya, bank  harus  menunda  tagihan  hutang  sampai  ia  menjadi  sanggup  kembali,  atau berdasarkan kesepakatan.

## Analisa Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah
Dari hasil analisa terhadap fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah diatas maka ditemukan beberapa poin diantaranya adalah:
1. Dalam poin 3 menyebutkan bahwa “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembel ian barang yang telah disepakati kualifikasinya.”
Transaksi murabahah adalah  transaksi  jual-beli,  bukan  pembiayaan, berbeda  dengan musharakah dan mudarabah, kalau musharakah dan mudarabah itu  memang  pembiayaan  karena  sifatnya  investasi,  bank  bekerjasama  dengan nasabah,  kalau musyarakah modal  awalnya  sebagian  dari  nasabah  dan  sisanya dari  bank,  sedangkan  kalau mudarabah seluruh  modalnya  berasal  dari  bank, sementara nasabah hanya menjalankan modal tersebut. Tetapi di dalam fatwa DSN-MUI  ini  menyebutkan  kata  “membiayai”  sehingga  DSN  menganggap bahwa murabahah ini sebuah pembiayaan bukan jual-beli, dan ini sudah keluar dari makna murabahah itu sendiri.
Kalau  kita  melihat  aplikasinya  di  perbankan  syariah,  mereka memasukkan  akad  jual-beli murabahah dalam  produk  pembiayaan,  karena produk bank syariah itu ada dua macam; produk penyaluran dana dan produk pembiayaan, tidak ada produk jual beli.
Kemudian, dalam fatwa DSN-MUI disebutkan “ membiayai sebagian atau seluruhnya ”  hal  ini  sebenarnya  bertentangan  dengan  makna murabahah itu
sendiri, karena dalam murabahah seharusnya bank membeli barang dari supplier dengan  secara  penuh,  sehingga  barang  itu  secara  penuh  menjadi  hak  milik bank,  kemudian  baru  dijual  kepada  nasabah  sebagai  pembeli.  Kalau  bank hanya membeli sebagian saja, berarti barang itu tidak sepenuhnya milik bank. Dan jika tidak sepenuhnya milik bank, maka bank tidak boleh menjual seluruh barang itu. Oleh sebab itu dengan kata “sebagian” berarti sisanya dibiayai oleh nasabah.
Kalau  dilihat  dari  aplikasinya  di  Bank  Syariah,  memang  demikian. Dalam  transaksi murabahah ,  bank  hanya  membiayai  70%,  sedangkan  30% dibiayai oleh nasabah, karena ketika nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang dengan sistem akad murabahah maka nasabah itu harus  membayar  uang  muka  terlebih  dahulu  kepada  bank,  lalu  bank membayarkan uang muka itu kepada supplier , dan kemudian nasabah melunasi sisanya yang 70% plus margin dengan cicilan.
Bahkan terkadang bank hanya membayar 50% atau 30%  saja, sebagai contoh misalkan, jika nasabah ingin membeli rumah seharga 300 juta, namun dia  hanya  memiliki  uang  250  juta,  lalu  dia  mengajukan  permohonan  kepada bank  untuk  membelikan  rumah  itu  dengan  sistem murabahah ,  jadi  nasabah membayarkan  uang  Rp.  250  juta  itu  kepada  bank,  lalu  bank  menambahkan Rp.  50  juta  sehingga  genap  Rp.  300  juta,  dan  kemudian  dibayarkan  kepada developer , setelah itu nasabah harus mencicil hutangnya Rp. 50 juta plus margin kepada  bank.  Dan  bahkan  terkadang  nasabah  telah  membayar  uang  muka kepada supplier atau developer untuk membeli sebuah barang, kemudian untuk melunasinya baru nasabah datang kepada bank syariah untuk melakukan akad murabahah .
Perlu  dijelaskan,  apakah murabahah di  sini  sebuah  transaksi  jual-beli atau  pembiayaan.  Karena  antara  jual-beli  dengan  pembiayaan  itu  berbeda. Kalau  jual-beli,  maka  seluruh  ketentuan  jual-beli  harus  berlaku  dalam  akad murabahah ini, misalnya tidak boleh melakukan jual-beli terhadap sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau dalam penguasaannya.
Dan  dalam  kasus  di  atas,  bank  tidak  lagi  bertindak  sebagai  penjual, namun sebagai peminjam dana atau pemberi hutang kepada nasabah. Karena bank  tidak  memiliki  hak  terhadap  barang  itu  secara  sepenuhnya,  sebab  bank hanya membayar sebagian harga barang. Atau dengan kata lain,  ini bukan lagi jual beli dengan harga beli plus margin, akan tetapi hutang plus margin.
Tetapi  masalahnya  adalah,  jika  ini  sebuah  hutang  piutang,  maka semestinya  pihak  bank  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  atas  barang  yang
dijual  kepada  nasabah.  Karena  hutang  tidak  boleh  dibayar  kecuali  dengan jumlah uang yang sama. Kalau ini dilakukan maka akan menjadi riba.
Jika seperti ini kondisinya, maka seharusnya fatwa ini tidak boleh ada, karena sudah keluar dari makna murabahah itu sendiri.
2. Dalam  poin  ke  4  disebutkan  bahwa  “ bank  membeli  barang  yang  diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.
Fatwa  di  atas  sudah  jelas  bahwa  bank  harus  membeli  barang  yang diperlukan nasabah  atas  nama bank sendiri, namun masalahnya adalah  bank syariah manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjualbelikan benar-benar telah dibeli oleh bank.
Pada prakteknya, perbankan syariah hanya melakukan akad murabahah bila  nasabah  telah  terlebih  dahulu  melakukan  pembelian  dan  pembayaran sebagian nilai barang.
Adakah  bank  yang  berani  menuliskan  pada  laporan  keuangannya bahwa  ia  pernah  memiliki  aset  dan  kemudian  menjualnya  kembali  kepada nasabah?.  Dan  memang  kenyataannya  ketika  barang  itu  dibeli  dari supplier , maka  barang  itu  langsung  diatasnamakan  nasabah,  bukan  diatasnamakan bank.  Dan  barang  itu  langsung  diserahkan  kepada  nasabah,  bukan  kepada bank.
Tentu  kita  mengetahui  bahwa  perbankan  di  Indonesia,  baik  yang berlabel syariah maupun tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang untuk  kemudian  dijual  kembali.  Karena  secara  regulasi  dan  faktanya,  bank tidak  dibenarkan  untuk  melakukan  praktek  perniagaan  praktis.  Dengan ketentuan  ini,  bank  tidak  mungkin  membeli  yang  diperlukan  nasabah  atas nama  bank  sendiri.  Hasilnya  bank  telah  melanggar  ketentuan  DSN-MUI  di atas. 1
3. Dalam  poin  5  disebutkan  bahwa  “ bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang berkaitan dengan pem belian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”.
Semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian  harus  dijelaskan  kepada nasabah, misalnya jika pembelian itu dilakukan secara hutang, karena biasanya jika pembelian dilakukan secara utang maka harganya akan lebih mahal. 2
1 Baderi,  Muhammad  Arifin,  “Antara  Fatwa  DSN  dan  Praktek  Perbankan  Syariah”, Majalah Pengusaha Muslim , edisi 25, 2005, 25
2 Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 709
Namun  sekarang  tidak  ada  bank  yang  membeli  barang  dengan  cara utang,  sebab  bank  adalah  lembaga  keuangan,  sehingga  semuanya  membeli dengan cara kontan.
Kemudian  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian  yang  perlu disampaikan  juga  adalah  jika  terjadi  diskon  dalam  pembelian,  karena  diskon itu  adalah  hak  nasabah,  bukan  hak  bank.  Dan  yang  menjadi  harga  pokok adalah harga setelah diskon, bukan sebelum diskon. 3
Kemudian  juga  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian  yang  perlu disampaikan  kepada  nasabah  adalah  jika  terjadi  perubahan  harga  pasar,  baik itu  harganya  naik  ataupun  turun.  Karena  yang  menjadi  harga  pokok  adalah harga  ketika  bank  membeli  barang  tersebut,  misalkan  ketika  nasabah melakukan kesepakatan akad murabahah dengan bank dan menentukan harga tertentu,  namun  ketika  bank  membelikan  barang  tersebut  ternyata  harganya naik atau bahkan turun, maka hal itu harus disampaikan kepada nasabah.
Dan  yang  terpenting  yang  harus  disampaikan  kepada  nasabah  adalah jika  barang  yang  dipesan  oleh  nasabah  tersebut  terdapat  cacat  yang  sampai mengurangi nilai barang itu sendiri, sebab barang yang sudah cacat tidak boleh diperjualbelikan kecuali setelah dijelaskan cacatnya, agar tidak terjadi penipuan dalam jual-beli. Dan penipuan dalam jual-beli itu dilarang dalam ajaran Islam. 4
4. Dalam poin 6 disebutkan bahwa “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah  (pemesan)  dengan harga  jual  senilai  harga  beli  plus  keuntungannya.  Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.”
Akad  jual-beli murabahah adalah  akad  jual-beli  amanah,  maksudnya dalam  jual-beli  ini  diperlukan  kejujuran  yang  tinggi,  sebab  jika  terjadi kebohongan  maka  akan  berakibat  fatal,  terutama  dalam  harga  pokok  barang. Jika bank tidak jujur dalam menyebutkan harga pokok, dengan menyebutkan harga  yang  lebih  tinggi  dari  harga  pokoknya,  maka  nasabah  mempunyai  hak khiyar (hak  memilih)  apakah  dia  akan  meneruskan  akadnya  atau  akan membatalkan akadnya. Misalkan jika barang tersebut harganya Rp 200 juta lalu bank menyebutkan Rp 250 juta, maka nasabah berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan membatalkan akadnya, walaupun sebenarnya, kalau akad itu diteruskan akadnya masih tetap sah, namun dia mempunyai hak khiyar.
Begitu juga jika pihak bank tidak jujur dalam kualitas barang. Misalkan, jika nasabah memesan barang dengan merk dan spesifikasi tertentu, lalu bank
3 Lihat fatwa DSN-MUI tentang diskon dalam murabahah
4 Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islami ..., 709
membelikan  barang  yang  spesifikasinya  sama,  namun  ternyata  merknya berbeda,  maka  nasabah  berhak  membatalkan  akad  tersebut.  Atau  misalkan barang  tersebut  mempunyai  cacat  yang  bisa  mengurangi  nilai  barang  itu sendiri,  baik  cacat  itu  berasal  dari  penjual  pertama  atau  setelah  dibeli  oleh bank,  namun  bank  mengatakan  bahwa  barang  itu  tidak  mempunyai  cacat, maka  nasabah  berhak  untuk  mengembalikan  barang  tersebut  dan membatalkan akad murabahah -nya. 5
5. Dalam  poin  7  disebutkan  bahwa  “ nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati” Redaksi fatwa di atas seharusnya bukan “nasabah membayar harga barang yang  telah  disepakati” akan  tetapi  yang  benar  adalah  “membayar  harga  barang plus  margin  (keuntungan)  yang  telah  disepakati”  sebab  perbedaan  jual-beli murabahah dengan  jual  beli  lainnya  adalah  dalam murabahah menyebutkan harga barang (harga beli) plus margin yang telah disepakati, sedangkan jual beli biasa  adalah  langsung  menyebutkan  harga  barangnya  (harga  jual  kepada nasabah), tanpa menyebutkan margin yang didapat oleh bank.
Kemudian  fatwa  di  atas  menyebutkan “pada  jangka  waktu  yang  telah disepakati”. Hal  ini  memberikan  pengertian  bahwa  jual  beli murabahah yang dimaksud  dalam  fatwa  DSN-MUI  itu  hanya  dilakukan  dengan  cara  kredit, padahal  dalam  kitab-kitab  fiqh  pelunasan  jual  beli murabahah itu  bisa dilakukan  dengan  tiga  macam  cara;  pelunasan  dengan  cara  kontan (naqdan), atau  dengan  cara  ditunda  sampai  waktu  tertentu (mu‟ajjal) atau  dengan  cara mencicil ( taqsit). 6 Berarti ini sudah berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.
Dan  memang  kenyataan  di  perbankan  syariah  pelunasan murabahah hanya  menggunakan  cicilan (taqsit), tidak  ada  bank  syariah  yang  dalam pelunasan murabahah -nya  dengan  cara  kontan  atau mu‟ajjal .  Dan  dalam menentukan  margin,  bank  syariah  juga  masih  melihat  kepada  jangka  waktu cicilannya, semakin lama waktu cicilannya maka semakin banyak juga margin yang diambil oleh bank. Oleh sebab itu, tidak salah kalau banyak orang yang mengatakan bahwa jual-beli murabahah di bank syariah itu sama dengan kredit di bank konvensional. Karena bank mengambil keuntungan yang tinggi bukan hanya karena margin atas jual beli, akan tetapi karena sebagai pengganti waktu selama pelunasan. Dan inilah yang disebut dengan riba jahiliah.
5 Ibid.
6 Al-Kalabi, Sa‟adudin Muhammad, al- Mu‟amalat al -Maliyah al- Mu‟as hirah Fi Dh ou‟ i al-Islam, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002), 2
6. Dalam  poin  9  disebutkan “jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setalah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”
Bank  bisa  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari pihak  ketiga,  dengan  menggunakan  akad wakalah 7 ,  namun  hal  itu  bisa dilakukan  sebelum  nasabah  melakukan  transaksi murabahah dengan  pihak bank.  Jika  sudah  terjadi  akad murabahah ,  maka  pihak  bank  tidak  bisa mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.
Namun  kenyataannya,  bank  syariah  mewakilkan  kepada  nasabah setelah  nasabah  melakukan  transaksi  jual-beli murabahah dengan  bank  dan nasabah sudah membayar uang muka. Hal ini telah menyalahi prosedur jual- beli murabahah .  Karena  kalau  akad wakalah itu  dilakukan  setelah  terjadinya akad murabahah maka  itu  bukan murabahah lagi,  akan  tetapi  itu  menjadi pembiayaan.
Oleh  sebab  itu  dalam  fatwa  di  atas  disebutkan  bahwa  jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Namun  yang  terjadi  di  bank  syariah  bukanlah  demikian.  Nasabah melakukan  transaksi  jual-beli murabahah dengan  bank,  kemudian  bank mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  dan setelah itu barang tersebut sudah menjadi hak nasabah. Jika jual-beli murabahah diharuskan dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank, maka bagi  bank  syariah,  hal  itu  akan  merugikan  pihak  bank,  karena  jika  bank membeli barang, lalu nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, maka bank akan rugi.
Oleh sebab itu hal ini tidak pernah dilakukan oleh bank syariah. Inilah kesalahan  bank  syariah.  Kebanyakan  bank  syariah  mengikuti  jalan  pintas, karena  mereka  tidak  mau  menanggung  rugi,  sehingga  tidak  lagi memperhatikan prosedur akad murabahah yang seharusnya. Akibatnya, akad itu menjadi tidak sah.
7. Dalam  ketentuan  kedua,  poin  3  menyebutkan  bahwa  : “ bank  kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai  dengan  janji  yang  telah  disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji  tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus memuat kontrak jual- beli.”
7 Lihat fatwa DSN-MUI tentang wakalah
Fatwa ini jelas tidak tepat, karena janji untuk membeli belum disebut akad  jual-beli,  karena  akad  itu  harus  terjadi  atas  barang  atau  jasa,  sementara janji  bukanlah  barang  atau  jasa,  akibat  dari  klausul  ini,  maka  lahir  fatwa berikutnya “jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari  uang muka tersebut” padahal dalam akad jual-beli yang sudah jelas-jelas mengikat saja masih ada hak khiyar (pilihan untuk melanjutkan akad atau tidak), sementara apa yang dilakukan oleh bank dengan nasabah tersebut baru sebatas komitmen atau janji. Jika sudah terjadi akad saja masih ada hak khiyar maka tentu lebih  boleh lagi untuk melakukan hak khiyar atas apa yang belum diakadkan.
Sa‟aduddin  al-Kalabi  berkata:bahwa  janji  nasabah  untuk  membeli barang yang dipesan kepada bank untuk membelikan barang tertentu dengan akad murabahah ,  itu  adalah  janji  yang  tidak  mengikat,  karena  bank  menjual barang  yang  belum  dimilikinya,  dan  barang  itu  belum  menjadi  tanggungan bank sebelum bank membelinya, karena syariat islam melarang untuk menjual barang  yang  belum  dimilikinya 8 ,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  hadis  Nabi SAW:
هنع للها يضر مازح نب ميكلح ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر لاق ":
سيل ام عبت لا كدنع "
Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki (H.R. Abu Dawud) Muhammad Bakhit al-Muthi‟i berpendapat bahwa akad murabahah itu hukumnya  boleh  secara  syariat  jika  bank  tidak  mewajibkan  kepada  nasabah untuk  melaksanakan  janji  untuk  membelinya,  baik  janji  itu  tertulis  maupun tidak tertulis. 9
Seharusnya,  bank  membeli  barang  yang  dipesan  oleh  nasabah, kemudian  barang  itu  ditawarkan  kepada  nasabah  dengan  harga  yang  telah ditentukan oleh bank, dan nasabah mempunyai kesempatan memilih (Khiyar), apakah dia akan melanjutkan jual-belinya atau membatalkan.
8. Dalam  poin  4  sampai  dengan  poin  7  membahas  masalah  uang  muka  atau „Urbun .  Fatwa  tersebut  berbunyi “Dalam  jual -beli  ini  bank  dibolehkan  meminta nasabah  untuk  membayar  uang  muka  saat  menandatangani  kesepakatan  awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank
8 Al-Kalabi, Sa‟adudin Muhammad, al- Mu‟amalat al -Maliyah ..., 308
9 An-Nawawi, Syarafuddin, Al- Majmu‟ Sharh Muhaddhab, komentar al Muthi‟i, (Jeddah: Maktabah al- Irsyad, 2002), 82
harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang… jika uang muka memakai k ontak „urbun sebagai alternatif dari uang muka…”
Dalam hal ini ada empat hal yang perlu dianalisa dan dikritisi terkait dengan keempat poin dalam fatwa tersebut.
Pertama : Urbun adalah  yang  biasa  kita  kenal  dengan  istilah  uang  muka atau  pembayaran  pertama  atau down  payment  (DP) ,  yaitu  pembeli  membayar terlebih  dahulu  sebagian  dari  harga  barang,  dengan  syarat  jika  pembeli  ingin melanjutkan akadnya maka uang muka itu masuk dalam harga barang, namun jika dia membatalkan akad maka uang muka itu akan diambil oleh penjual dan tidak akan dikembalikan lagi kepada pembeli. 10
Namun dalam fatwa di atas dibedakan antara uang muka dengan urbun , sehingga  dalam  poin  7  disebutkan “jika  uang  muka  memakai  kontrak  „urbun sebagai alternatif dari uang muka…” padahal itu artinya sama. Kemudian kontrak „urbun dalam poin 7 itu dijabarkan dalam dua poin lagi yang sebenarnya poin itu  sudah  dijelaskan  dalam  poin  sebelumnya,  yaitu  pada  poin  5  dan  6.  Jadi, dalam poin 7 ini terjadi pengulangan yang seharusnya tidak perlu ada.
Kedua: Masalah bay‟  al -urbun (jual-beli  dengan  membayar  uang  muka) adalah masalah yang masih diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehannya. Mayoritas  ulama  dari  mazhab  Hanafi,  Maliki  dan  Syafi‟i  mengatakan  bahwa jual-beli urbun itu  hukumnya  tidak  boleh  karena  berdalil  dengan  hadis  Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Syuaib bahwa:
نابرعلا عيب نع ملسو هيلع للها ىلص بينلا ىنه
Nabi SAW melarang jual-beli urban (H.R. Abu Dawud) Di  samping  itu,  jual-beli  „ urbun itu  mengandung  unsur gharar dan memakan harta dengan cara yang batil, karena itu akan merugikan si pembeli.
Bahkan  Imam  Syaukani  dalam  “Nailul  Authar”  beralasan  bahwa  dalam  jual- beli „urbun ini  mengandung  dua  unsur  syarat  yang fasid ,  salah  satunya  adalah karena uang muka itu akan diambil oleh si penjual dengan cuma-cuma jika si pembeli  membatalkan  akadnya,  dan  yang  kedua  karena  jika  si  pembeli membatalkan  akadnya  maka  barang  tersebut  harus  dikembalikan  kepada penjual. 11
Namun  ada  juga  ulama  yang  memperbolehkan  jual-beli  „ urbun ( al Muttaqi, 1985:155 ) dengan alasan ada hadis yang menyatakan bahwa:
10 Salus, Ali Ahmad, al-Iqtishad al-Islami WalQadlaya al-Fiqhiyyah al- Mu‟ashirah, (Doha: Daruttsaqafah, 1998), 603
11 Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nailul Authar, (Cairo, Darul Hadits, 2005:137),
هلحأف عيبلا في نابرعلا نع ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر لئس هنأ
Rasulullah SAW ditanya tentang Urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya .
Ibnu  Qoyyim  juga  membolehkan urbun dengan  alasan  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Bukhari  dari  Ibnu  Sirin  bahwa  ada  seorang  yang  berkata kepada  Karih:  ”aku  akan  menunggangi  kendaraanmu,  jika  aku  tidak  pergi bersamamu pada hari itu maka kamu mendapatkan seratus dirham”. 12
Dan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang Urbun itu  adalah  hadits dlo ‟i f ,  dan urbun adalah  sebagai  ganti  rugi  dari  barang  yang ditahan (tidak dijual). ( al Mani‟, 1996:156 ) 13
Ketiga: Dalam  jual-beli murabahah kepada  pemesan  pembelian,  sistem urbun (memberikan  uang  muka)  itu  bisa  dilakukan(bagi  orang  yang membolehkan), tetapi dengan catatanbahwa uang muka itu dilakukan setelah terjadinya  akad  jual-beli  dan  ansabah  sudah  menerima  barang  dari  bank, sedangkan pada saat pemesanan barang dan sebelum terjadinya akad jual-beli maka tidak boleh memberikan uang muka. 14
Keputusan Majma‟ al -Fiqh al-Islami tentang jual-beli Urbun menyatakan bahwa jual-beli urbun tidak bisa dilakukan dalam jual-beli murabahah li al-amir bi al- shira‟ pada  saat  terjadinya  kesepakatan  awal,  namun  bisa  dilakukan  pada tahapan berikutnya. 15
Namun dalam fatwa DSN-MUI poin 4 menyebutkan bahwa ”dalam jual - beli  ini  bank  dibolehkan  meminta  nasabah  untuk  membayar  uang  muka  saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan” .
Realita yang terjadi dalam akad murabahah di perbankan syariah adalah uang  muka  diberikan  pada  saat  terjadinya  kesepakatan  awal  antara  nasabah dengan  bank  syariah,  sebelum  bank  membeli  barang  yang  dipesan  oleh nasabah.  Ini  berarti  bahwa  fatwa  DSN-MUI  tersebut  telah  menyalahi keputusan Majma‟  al -fiqh  al-Islami. Dan  tentunya  akad murabahah dalam  bank syariah pun juga menyalahi aturan Majma‟ al -Fiqh al-Islami.
Keempat : fatwa di atas membolehkan bank untuk meminta uang muka kepada nasabah, tetapi bukan berarti diharuskan. Namun dalam bank syariah di Indonesia meminta uang muka itu sudah menjadi sebuah keharusan, untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap bank syariah, sebab jika bank tidak
12 Al-Jauziyah,  Ibnu  Qoyyim, I‟lamul  Muqi‟inAn  RobbilAlamin, (Riyadl:  Dar  Ibnu  al-Jawzi,  1423  H) , 1423: 359
13 Al-Mani‟, Abdullah Sulaiman, Buhuts Fil Iqtishad al-Islami, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996), 156 14 Ibid. 166 15 Ibid. 168
meminta  uang  muka  kepada  nasabah,  kemudian  nasabah  menolak  membeli barang tersebut maka bank akan rugi.
Oleh  sebab  itu,  untuk  mengantisipasi  terjadinya  hal  yang  tidak diinginkan, maka bank syariah mewajibkan kepada nasabah untuk membayar uang muka. Namun hal  ini telah menutup kesempatan kepada nasabah yang tidak  mampu  membayar  uang  muka,  sehingga  mereka  tidak  bisa  melakukan akad murabahah dengan bank syariah.

## Penutup
Demikianlah  hasil  analisa  terhadap  fatwa  DSN-MUI  tentang  jual-beli murabahah dan aplikasinya di perbankan syariah, yang intinya adalah ada beberapa poin  dalam  fatwa  tersebut  yang  masih  menjadi  perdebatan  antara  pakar  ekonomi Islam, diantaranya adalah fatwa yang memperbolehkan kepada bank untuk hanya membiayai  sebagian  saja  dari  barang  yang  akan  dibeli,  sementara  sisanya  akan dilunasi oleh nasabah. Kemudian juga bank tidak membeli barang atas nama bank itu  sendiri,  namun  langsung  atas  nama  nasabah,  dan  barang  langsung  diberikan kepada  nasabah,  sehingga  bank  tidak  pernah  memiliki  barang  yang  akan  dijual, artinya  adalah  barang  yang  dijual  oleh  bank  tersebut  kepada  nasabah  bukan sepenuhnya  milik  bank,  namun  sebagian  sudah  milik  nasabah.  Kemudian  juga bank  hanya  menerima  pembiayaan  yang  dilakukan  dengan  cara  kredit,  dan  tidak menerima pembiayaan yang dilakukan dengan cara kontan.
Di samping itu dalam aplikasinya di perbankan syariah ada beberapa poin dalam fatwa tersebut yang tidak diaplikasikan dalam operasional perbankan syariah diantaranya  adalah  bank  syariah  jika  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual-beli murabahah tidak dilakukan setelah  barang  menjadi  milik  bank,  namun  dilakukan  sebelum  barang  menjadi milik bank dan bahkan sebelum bank melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Baderi, Muhammad Arifin, “Antara Fatwa DSN dan Praktek Perbankan Syariah”,
Majalah Pengusaha Muslim , edisi 25 Hindi, Ali al-Muttaqi bin Hisamuddin, Kanzul Ummal Fi Sunan al-Aqwal Wa al- Af‟al ,
(Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985)
Jauziyah,  Ibnu  Qoyyim, I‟lamul  Muqi‟in An  Robb  al-Alamin, (Riyadl:  Dar  Ibnu  al- Jawzi, 1423 H) Kalabi,  Sa‟adudin  Muhammad, al- Mu‟amalat  al -Maliyah  al- Mu‟as hirah  Fi  Dh ou‟ al  - Islam, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002)
Mani‟,  Abdullah  Sulaiman, Buhuts  Fi  al-Iqtishad  al-Islami, (Beirut:  al-Maktab  al- Islami, 1996) Nawawi,  Syarafuddin, Al- Majmu‟  Sharh  Muhaddhab, komentar  al  Muthi‟I,  (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2002)
Salus,  Ali  Ahmad, al-Iqtishad  al-Islami  Wa  al-Qadlaya  al-Fiqhiyyah  al- Mu‟ashirah, (Doha: Daruttsaqafah, 1998)
Syaukani,  Muhammad  bin  Ali  bin  Muhammad, Nailu  al-Authar, (Cairo,  Darul Hadits, 2005:137)
Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985) Fatwa DSN-MUI nomor : 04/DSN/MUI/IV/2000