## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  3 – September  2023 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017
Analisis  Kepentingan  Ekonomi  Politik  Indonesia  Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea
Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement)  Tahun 2019-2022
Nana Triharyanti 1 * , Putri Hergianasari 2 , Novriest Umbu Walangara Nau 3 1*,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia Corresponding Author: Nana Triharyanti nanatriharyanti@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  systematically  about  the  analysis  of  Indonesia's  political economy  interests  in  the  reactivation  of  the  IK-CEPA  (Indonesia-South  Korea  Comprehensive Economic Partnership Agreement) agreement in the 2019-2022 period. The agreement is the result of  bilateral  relations  that  have  occurred  between  the  two  countries  that  have  been  built  over  the years  as  well  as  a  form  of  strengthening  bilateral  relations  from  previous  agreements  between Indonesia  and  South  Korea.  Although  this  agreement  experienced  ups  and  downs  in  its negotiations,  it  did  not  reduce  the  enthusiasm  of  the  two  countries  to  reactivate  the  IK-CEPA agreement.  But  then,  the  agreement  has  a  outcome  it  through  the  good  impacts  that  will  be received for both countries reciprocally without burdening one country alone both in the economic field  such  as  the  elimination  of  export-import  tariffs  and  high  opportunities  forIndonesia  to  get investment  from  South  Korea,  as  well  as  benefits  in  other  fields.  This  research  uses  qualitative methods which the author then collects data through literature review and literacy studies such as journals, books related to case studies. The final results of this research are    will be the analysis of Indonesia's interests through cooperation in the IK-CEPA agreement, namely economic interests in the  macroeconomic  realm  and  goods  and  services  trade,  economic  cooperation,  interests  in  the invesment sector and investment development in thecnology, and political interests.
Keywords: National interest,IK-CEPA, Bilateral relations

## ABSTRAK
Kajian studi ini memiliki tujuan untuk menemukan analisis kepentingan ekonomi politik Indonesia terhadap  reaktivasi  perjanjian  IK-CEPA  (Indonesia-South  Korea  Comprehensive  Economic Partnership Agreement) dalam jangka waktu tahun 2019-2022 secara sistematis. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari hubungan bilateral yang telah yang terjadi antara kedua negara yang sudah dibangun  selama  bertahun-tahun  serta  bentuk  penguatan  hubungan  bilateral  dari  perjanjian- perjanjian  yang  menaungi  Indonesia  maupun  Korea  Selatan  sebelumnya.Meskipun  perjanjian  ini mengalami  pasang  surut  dalam  perundingannya  namun  tidak  menurunkan  semangat  kedua negara  untuk  mereaktivasi  kembali  perjanjian  IK-CEPA.  Dari  hasil  kesepakatan  reaktivasi perjanjian  tersebut  diketahui  manfaat-manfaat  yang  akan  diperoleh  kedua  negara  secara  timbal
balik  tanpa  memberatkan  satu  negara  saja  baik dalam  bidang ekonomi  seperti  penghapusan  tarif ekspor-impor lalu peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia, serta manfaat dalam bidang lainnya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ialah  kualitatif,  pada  kajian  studi  ini penulis  menerapkan  metode  pengumpulan  data  dengan  menyelusuri  kajian  literature  dan  studi literasi  seperti  jurnal,  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  studi  kasus.Hasil  yang  di  peroleh  dari penelitian ini ialah temuan analisa kepentingan Indonesia melalui kerja sama dalam perjanjian IK- CEPA yaitu kepentingan ekonomi dalam ranah makroekonomi serta perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi, kepentingan invetasi dan pengembangan invetasi teknologi, dan kepentingan politik.
Kata Kunci: Kepentingan nasional, IK-CEPA, Hubungan bilateral

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  internasional  dalam  aspek  apapun  memicu  negara- negara  untuk  saling  bekerja  sama  menumbuhkan  perekonomian  dan  kekuatan mereka. Sikap saling bergantung antar satu negara dengan negara lain kemudian mendasari  adanya  hubungan  kerja  sama  misalnya  hubungan  bilateral. Hubungan secara bilateral sering dipergunakan tidak hanya sebagai bagian dari suatu  korelasi  yang  strategis,  namun  juga  sebagai  suatu  tindakan  perebutan kekuasaan  ketika  aktor  melihatnya  sebagai  suatu  keuntungan  taktis  yang didorong  oleh  kepentingan  mereka  sendiri  dan  bukan  oleh  kebutuhan  akan sesuatu yang inklusif sehingga muncul suatu tantangan bagaimana setiap aktor kemudian berhasil mengejar kepentingan-kepentingan melalui kerja sama tanpa merusak  kedaulatan  dan  kebebasan  bertindak  serta  melihat  kepentingan bersama antar aktor (Pannier, 2020). Kerja sama antar negara tentu berdasar atas tujuan  utama  yang  di  inginkan,  melihat  dari  potensi  yang  di  miliki  masing- masing  negara.  Ketika  satu  negara  memiliki  potensi  yang  membuat  suatu keuntungan  bagi  negara  lain  begitu  pun  sebaliknya  maka  jalinan  kerja  sama dibuat sehingga dapat memajukan perekonomian masing-masing negara.
Negara-negara  yang  memiliki  motivasi  untuk  membentuk  hubungan bilateral  terkadang  memiliki  nilai  atau  pun  tujuan  yang  berbeda  yang  bisa  saja menimbulkan  perselisihan  namun  tidak  jarang  juga  ada  yang  menikmati  hasil kerja samanya dengan begitu banyak dampaknya, hasil dari interaksi hubungan bilateral kedua negara bergantung terhadap bagaimana kedua negara itu sendiri membuat  suatu  pilihan  kebijakan  luar  negeri  mereka  terhadap  satu  sama  lain secara  interaktif  (Liu,  2006).  Sehingga  dalam  hal  ini  penulis  ingin  melihat hubungan bilateral yang menguntungkan antar satu negara dengan negara lain melalui  kerja  sama  sehingga  dalam  melakukan  hubungan  bilateral  tersebut, aktor  perlu  untuk  memikirkan  kebijakan  atau  langkah  yang  tepat  untuk membentuk  suatu  hubungan  kerja  sama  positif  dan  berpengaruh  kedepannya
tanpa  merugikan  antar  aktor.  Hingga  kini  banyak  hubungan  bilateral  yang terbentuk telah menghasilkan banyak perjanjian yang menguntungkan sehingga hal  ini  kemudian  membuat  Indonesia  juga  ingin  terus  membangun  hubungan bilateral  dengan  negara-negara  guna  membangun  suatu  dasar  kerja  sama ekonomi  multilateral  nantinya  serta  untuk  menguatkan  hubungan  tidak  hanya dalam bidang perdagangan namun juga investasi antar negara.
Mekanisme kerja sama hubungan bilateral yang telah dilakukan Indonesia cukup  banyak  melalui  kerja  sama  ekonomi  internasional  melalui  PTA (Preferential  Trade  Agreement)  dengan  negara  Pakistan,  di  tingkat  regionalism Indonesia  dibawah  ASEAN  bekerja  sama  dengan  negara  anggota  dibidang perekonomian  seperti  AK-FTA,  dan  melalui  CEPA.  Meninjau  dari  sejarah pembentukan  pertama,  CEPA  memiliki  efek  yang  langsung  pada  perdagangan antara  Hongkong  dan  China  Daratan.  Hal  tersebut  yang  kemudian  menilai kerangka  kerja  ekonomi,  budaya,  kelembagaan,  dan  politik  dimana  perjanjian CEPA telah diterapkan yaitu melalui perspektif historis (Pollard, 2005). Masing- masing  kerja  sama  yang  terbentuk  dalam  CEPA  memiliki  dampak  yang  cukup efektif  bagi  perekonomian  kedua  negara  karena  bergerak  di  bidang  jasa, investasi,  pembebasan  tarif,  membuka  studi  kelompok  perjanjian  perdagangan bilateral yang membahas mengenai masalah-masalah seperti akses pasar, hukum dan  lain-lain,  dan  kerja  sama  ekonomi  internasional  lainnya  hal  ini  kemudian mendasari  Indonesia  serta  Korea  Selatan  untuk  menyepakati  pembentukan perjanjian  IK-CEPA  (Indonesia-Korea  Comprehensive  Economic  Partnership Agreement).
Indonesia  sendiri  merupakan  negara  dengan  latar  belakang  kaya  akan sumber daya alam, dan sedang berkembang dalam sektor manufaktur serta jasa sehingga cukup berpotensi untuk menjadi pasar domestik yang besar. Sementara Korea  Selatan  sebagai  negara  yang  maju  tentu  telah  mengalami  perkembangan ekonomi  terutama  di  industri  teknologi,  tenaga  kerja,  serta  penanaman  modal. Dengan  menyatukan  setiap  potensi  yang  ada  di  antara  kedua  negara  untuk saling  melengkapi  satu  sama  lain  tentu  akan  menjanjikan  suatu  keuntungan yang besar. Dari perspektif sejarah, pertumbuhan hubungan ekonomi Indonesia- Korea  Selatan  telah  dibangun  sejak  empat  dekade  sebelumnya.  Dilansir  dari Kemenlu.go.id,  Indonesia  dan  Korea  Selatan  membentuk  hubungan  secara bilateral  sejak  tahun  1968  dengan  di  dirikannya  kantor  Konsulat  Jenderal Republik  Indonesia  tepatnya  di  kota  Seoul.  Kemudian  pada  tahun  1973 hubungan  bilateral  ini  mengalami  peningkatan  status  sehingga  menjadi Kedutaan  Besar  dan  terus  meningkat.  Seiring  terjalinnya  hubungan  diplomatik dari tahun 1973 tersebut, perdagangan bilateral mengalami peningkatan volume sebesar 150 kali lipat.
Dengan mengikuti data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dapat dilihat pada tabel 1, nilai investasi langsung ke Indonesia dari Korea Selatan  mengalami  peningkatan  dari  USD  79,8  juta  pada  tahun  2001  menjadi 328,5  juta  pada  tahun  2010  (Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia, 2011). Dengan bertumbuhnya arus investasi langsung Korea serta arus investasi bilateral antara kedua negara yang juga mengalami peningkatan mencerminkan bahwa hubungan ekonomi kedua negara dirasa semakin kuat.
Tabel.1 Realisasi Investasi Korea Selatan di Indonesia (US$ Juta)

## Sumber : Joint Studi Group Report IK-CEPA
Bahkan  sebelum  perjanjian  diplomatik  dibangun  antar  kedua  negara, perusahaan dari  Korea  Selatan  secara aktif  telah  melihat  dan  mengejar  peluang bisnis  yang  ada  di  Indonesia  pada  tahun  19960-an.  Pada  masa  ini,  hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan beralih menjadi mitra dagang utama dan kemitraan strategis ini sejak abad ke-21 mengalami peningkatan yang substansial melalui  perdagangan  bilateral  dan  menguntungkan  karena  perjanjian perdagangan  bebas  antara  Korea  Selatan-ASEAN  atau  AKFTA  (Dae-chang, 2014).  Meskipun  masalah  terkait  perdagangan  lainnya  telah  ditangani  semasa dibawah  AKFTA  seperti  tindakan  penghapusan  non-tarif,  pemulihan perdagangan,  dan  prosedur  lainnya  tetapi  masih  banyak  celah  untuk dilakukannya  perbaikan  bersama  dan  menegosiasikan  hal  tersebut  secara bilateral bagi Indonesia-Korea Selatan (JSG, 2011). Akan tetapi dalam prosesnya pembentukan  IK-CEPA  (Indonesia-South  Korea  Comprehensive  Economic Partnership Agreement) pada tahun 2012 sempat mengalami penundaan hingga pada  tahun  2019  karena  adanya  beberapa  faktor  tetapi  hal  itu  kemudian  tidak menghilangkan  semangat  kedua  negara  untuk  melanjutkan  perjanjian  mereka dalam membangun hubungan kerja sama ekonomi.
Pada penelitian terdahulu pertama oleh Auralia Salsabila Tuada P dan Arie Kusuma  Paksi  meneliti  dampak kebijakan  yang  baru  dibuat  oleh Korea Selatan yaitu  New  Southern  Policy  terhadap  Indonesia  dalam  sektor  ekonomi  dan pertahanan dimana salah satu hasilnya dari sektor ekonomi ialah pembentukan perjanjian  IK-CEPA  yang  memberikan  manfaat  bagi  Indonesia,  penelitian  ini kemudian  hanya  berkisar  pada  bagaimana  New  Southern  Policy  diberlakukan dan  manfaat  yang  didapatkan  oleh  Indonesia  dalam  kedua  bidang  tersebut.
TAHUN  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
PROYEK 42 45 74 60 102 140 169 181 184 356 NILAI 79,8  62,0  105,5  62,6  423,2  447,9  631,4  388,8  612,5  328,5
Penelitian terdahulu yang kedua diteliti oleh Nabila Salsa Bila dan Hasna Wijaya memiliki  fokus  penelitian  terhadap  dampak  perjanjian  IK-CEPA  diberbagai bidang  secara  umum  pada  tahun  2020  yang  diketahui  pada  tahun  tersebut sebagai  momen  krusial  dalam  masa  penciptaan  dari  hubungan  ekonomi  antar kedua  negara.  Penelitian  sekarang  akan  sedikit  berbeda  dengan  penelitian terdahulu  ini  dimana  penulis  hanya  akan  mengambil  contoh  mengenai penggambaran  sejarah  pembentukan  perjanjian  IK-CEPA.  Penelitian  oleh  Ulim Maidatul Cholif dan Arie Kusuma Paksi pembahasannya masuk kedalam uraian kepentingan  Korea  Selatan  di  balik  reaktivasi  perundingan  perjanjian  IK-CEPA dimana  hasil  yang  dicapai  terkait  reaktivasi  perjanjian  tersebut  ialah  untuk pencapaian  tujuan  ekonomi  kedua  negara  sehingga  penelitian  tersebut  berkisar kepada  pembahasan  mengenai  kepentingan  apa  yang  ingin  dicapai  oleh  Korea Selatan serta manfaat apa yang akan diterima oleh Indonesia.
Dari  penelitian  terdahulu  tersebut  kemudian  menunjukkan  bahwa penelitian  sebelumnya  menjelaskan  mengenai  sejarah  pembentukan  perjanjian IK-CEPA  dan  memang  menjelaskan  mengenai  dampak  kerja  sama  dari perjanjian  IK-CEPA  sehingga  penelitian  ini  mengisi  ruang  kekosongan  dari penelitian  sebelumnya  yang  ada  dengan  dengann  berfokus  untuk  menganalisa apa yang menjadi kepentingan ekonomi politik dari Indonesia sendiri pada masa setelah  reaktivasi  dari  perjanjian  tersebut.  Oleh  sebab  itu  penulis  kemudian dapat  merumuskan  proses  apa  saja  yang  dilalui  dari  kerja  sama  kedua  negara dan kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Indonesia sendiri dari segi ekonomi politik dalam jangka waktu tahun 2019-2022.
Kajian  ini  menggunakan  konsep  kepentingan  nasional,  negara  berdaulat tentu  dalam  hubungannya  dengan  negara  berdaulat  lainnya mengenyam  suatu wujud  dari  kebutuhan-kebutuhan  dalam  wilayah  eksternal,  dan  bentuk kebutuhan  itulah  yang  dinamakan  sebagai  kepentingan  nasional  negara. (Nuechterlein,  1976).  Persepsi  mengenai  kebutuhan  negara  kemudian ditunjukkan  melalui  keputusan  mengenai  apapun  yang  hasil  akhirnya  menjadi suatu  kepentingan  negara,  kepentingan  tersebut  juga  bisa  dikatakan  sebagai bagian  proses  politik  ketika  para  pemimpin  negara  yang  pastinya  memiliki pandangan  yang  berbeda-beda  dan  pada  akhirnya  sampai  kepada  kesimpulan terhadap tujuan tertentu yang krusial (Burchill, 2005). Berkaitan dengan definisi mengenai  negara  berdaulat  yang  sepenuhnya  merdeka,  hal  ini  sangat  penting untuk di tekankan karena negara masih hidup di dunia dimana keputusan masih menggunakan  kekuatan  sehingga  dalam  situsi  dimana  harus  memaksa  dalam adanya  pembatasan  perdagangan  atau  dalam  memasuki  alinasi  maka  hal  ini yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan dari negara berdaulat.
Kepentingan  umum  kemudian  membedakan  antara  lingkungan  eksternal dengan  domestik  negara  dimana  kita  nantinya  akan  berbicara  mengenai
kepentingan bangsa atau negara secara keseluruhan bukan mengenai kelompok- kelompok  swasta,  organiasi  politik  atau  birokrasi.  Bagi  politik  internasional, kepentingan  nasional  sangat  krusial  yaitu  sebagai  suatu  pedoman  dalam pembuatan  kebijakan  suatu  negara  untuk  memahami  maksud  yang  hendak dicapai yang menyertakan kebijakan luar negeri dari suatu negara karena dalam praktiknya  hal  tersebut  menjadi  suatu  dasar  bagi  negara  untuk  melakukan tindakan.  Lalu,  kepentingan  nasional  memiliki  power  karena  dapat  berperan sebagai  suatu  perangkat  retoris  yang  kemudian  menghasilkan  legitimasi  serta dukungan politik bagi tindakan negara (Weldes, 1996).

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  dalam  proses  kajian  studi menggunakan  penelitian  dengan  jenis kualitatif  yang  mana  jensi  penelitian  ini  ialah  suatu  jenis  penelitian  yang memiliki tujuan untuk mengerti keadaan atau suatu fenomena yang dialami oleh subyek  penelitian  dengan  bentuk  kata-kata  atau  bahasa  secara  menyeluruh terhadap konteks yang dialami dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada  (Moleong,  2009).  Dari  definisi  tersebut  dapat  kita  ketahu  bahwa  penelitian kualitatif menjadi suatu metode penelitian yang kemudian berorientasi terhadap suatu fenomena gejala yang sifatnya alamiah serta dapat untuk melihat masalah kemanusiaan dan sosial , analisis datanya diolah secara induktif dan hasil akhir dari  metode  penelitian  kualitatif  ini  akan  lebih  menegaskan  suatu  makna daripada  nilai-nilai  yang  bersifat  generalisasi  (Moleong,  2009).  Penelitian  ini nantinya diharapkan dapat menunjukkan pembuktian dari suatu hipotesa yang akan  dikemukakan  pada  bagian  selanjutnya  untuk  mengetahui  serta menganalisa  kepentingan  ekonomi  politik  dari  Indonesia  pada  masa  setelah reaktivasi  perjanjian  IK-CEPA  tahun  2019-2022  khususnya  bagi  kemajuan perekonomian  di  Indonesia.  Pemilihan  tahun  2019  hingga  2022  dikarenakan tahun  tersebut  merupakan  tahun  bangkitnya  kembali  atau  reaktivasi perundingan perjanjian tersebut dari masa awal pembentukan tahun 2012 hingga setelah pada tahun 2018 terhenti.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Latar belakang Pembentukan IK-CEPA (Indonesia-South Korea
Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement)  dan  Proses  Reaktivasi Perjanjian
Indonesia  serta  Korea  Selatan  dibawah  AKFTA  atau  perjanjian perdagangan  internasional  antara  Republik  Korea  dengan  negara-negara
ASEAN sebelumnya telah menemukan keuntungan bagi masing-masing negara dalam  perjanjian  perdagangan  bebas.  Hubungan  kerja  sama  ekonomi  ASEAN- Korea  FTA  (AKFTA)  sendiri  merupakan  kerja  sama  mencakup  hubungan  dan lembaga  yang  lebih  luas  termasuk  WTO  dalam  membentuk  suatu  landasan bersama  dalam  memperkuat  hubungan  ekonomi  mereka,  dengan  melihat manfaat  serta  peluang  yang  besar  untuk  lebih  meningkatkan  hubungan perdagangan secara bilateral dibawah FTA maka pemerintah Korea Selatan dan pemerintah  Indonesia  kemudian  bermufakat  dalam  pelaksanaan  studi  dalam kelayakan  secara  bersama-sama  dalam  membentuk  CEPA  yang  di  amanatkan oleh Joint Study Grup (JSG).
Tabel 1. Total Nilai,Neraca Perdagangan Indonesia    dengan Korea
Selatan (Tahun 2017 hingga 2021) dalam US$. Tahun Nilai Perdagangan Neraca Perdagangan 2017 16.322.662.891 77.990.602,68 2018 18.628.928.730 451.176.915,2 2019 15.655.668.016 -1.186.850.778 2020 13.356.925.457 -341.810.443,3 2021 18.407.666.137 -446.722.074,8
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah oleh databoks.
Ditinjau dari data diatas, sebagai mitra dagang utama yang paling dinamis bagi  Indonesia,  Korea  Selatan  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap peningkatan total perdagangan Indonesia sebesar 451 juta USD pada tahun 2018 karena  peningkatan  hubungan  bilateral  yang  semakin  khusus,  setelah  pada periode  tahun  2013-2017  sempat  mengalami  penurunan  sebesar  -10,43  %.  Nilai tersebut  diketahui  terdiri  dari  kegiatan  ekspor  dan  impor  antar  kedua  negara yang  kemudian  mencapai  surplus  perdagangan  sebesar  $  2,13  miliar  bagi Indonesia  akibat  nilai  perdagangan  Indonesia  terhadap  Korea  Selatan  yaitu sebesar  $  10,34  miliar  dan  nilai  perdagangan  dari  Korea  Selatan  terhadap Indoensia  ialah  senilai  $  8,21  miliar  (Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia,  2011).  Masalah  dari  naik-turunnya  nilai  perdagangan  kedua  negara merupakan  suatu  hal  yang  wajar  dan  kedua  negara  perlu  untuk  membangun hubungan  ekonomi  yang  lebih  menguat  hal  yang  perlu  dilakukan  atas permasalahan  tersebut  ialah  membentuk  perjanjian  yang  lebih  komperehensif untuk  kepentingan  masing-masing  negara  terlebih  bagi  kepentingan  Indonesia dan  Korea  Selatan  sendiri  serta  dapat  terus  mengembangkan  apa  yang  menjadi produk kedua negara ke pasar yang lebih luas.  Terlebih lagi dibawah IK-CEPA terdapat  peraturan  yang  imbang  mengenai  pengaturan  terkait  hak  serta
kewajiban  yang  ada  antara  para  investor  dan  negara  (host  state),  peraturan tersebut menitikberatkan hak dari suatu negara dalam mengurusi investasi asing dalam  negeri  sehingga  kerja  sama  ini  lebih  komperenhesif  karena  dapat menyesuaikan dengan kepentingan kedua negara daripada ketika masih semasa dibawah AKFTA(Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).
Peningkatan  hubungan  secara  terfokus  hanya  kepada  dua  negara merupakan  alasan  untuk  memperjuangkan  perjanjian  IK-CEPA  karena sebelumnya  dibawah  perjanjian  perdangan  internasional  lain  yang  serupa diketahui  lebih  banyak  menguntungkan  negara  lain  secara  sepihak  daripada untuk  Indonesia  sendiri  karena  tingkat  penggunaan  perjanjian  perdangan internasional  yang  masih  rendah  di  Indonesia,  dengan  adanya  permasalahan dalam negeri yang belum terpecahkan secara tuntas membuat produk Indonesia menjadi  rendah  daya  saingnya  (Rasbin,  2020).  Saat  masih  berada  dalam perjanjian  AK-FTA,  nilai  necara  perdagangan  antara  kedua  negara  menurun yang  disebabkan  oleh  meningkatnya  jumlah  produk-produk  barang  impor daripada produk yang di ekspor dari Indonesia ke Korea Selatan (Rasbin, 2020).
Awal  pertemuan  kedua  negara dimulai dengan adanya  penyusunan  Joint Study  Group  atau  JSG  yang  kemudian  dilanjutkan  pertemuan  kedua  negara melalui JSG tersebut selama tiga kali yaitu bertempat di Jakarta pada 7 Juli 2011 dan  21-22  Oktober  2011  lalu  di  Seoul  pada  21-22  September  2011,  penyusunan hal ini merupakan respon terhadap permintaan dari Presiden Korea Selatan guna memperkukuh hubungan kerja sama antar dua negara yang lebih lagi ke dalam suatu  bentuk  kerja  sama  kemitraan  ekonomi  yang  komprehensif(Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).
Pertemuan  tersebut  kemudian  melahirkan  Report  of  the  JSG,  yang  berisi mengenai  perkiraan  dari  dampak  yang  kemungkinan  terjadi  dalam  kerja  sama kemitraan  ekonomi  baik  diantara  Indonesia  maupun  dengan  Korea  Selatan dengan  menggunakan  CGE  atau  Computable  General  Equilibrium  yang kemudian  dengan  menggunakan  hipotesis  penghapusan  tarifdan  diketahui ekonomi  antar  kedua  negara  akan  mengalami  pertumbuhan  positif  dalam  segi output  maupun  kesejahteraan,  juga  mengenai  pemahaman  antar  kedua  negara tentang  kemungkinan  hadirnya  kerja  sama  kemitraan  ekonomi  komprehensif (CEPA) yang akan dilaksanakan akan membawa keuntungan bagi kedua negara dan  sangat  merekomendasikan  baik  negara  Korea  Selatan  maupun  Indonesia kemudian  dapat  menetapkan  langkah-langkah  yang  dieprlukan  bagi pembentukan  CEPA  sesuai  dengan  prosedur  domestik  dari  masing-masing negara (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).
Berbicara mengenai CEPA atau Closer Economic Partnership Arrangement, selama  40  tahun  terakhir  mengikuti  perkembangan  pengaturan  perdagangan
bebas,  FTA  kemudian  telah  banyak  mempromosikan  regionalisme  di  seluruh dunia,  FTA  juga  telah  menciptakan  banyak  perjanjian  kerja  sama  perdagangan bilateral diantara negara-negara seperti CEPA.
Inisiatif  pembentukan  CEPA  dilaksanakan  dalam  rangka  untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan, adapun perbedaan  CEPA  dengan perjanjian  perdagangan  lain  terletak  pada  tujuan  CEPA  dalam  melaksanakan perjanjian.  Didalamnya  terkandung  suatu  asas  yaitu  asas  manfaat  yang kemudian mampu mendorong dan lebih kompetitif terhadap pembentukan dari barang  dan  jasa  yang  pesat  secara  komperehensif,  CEPA  lebih  menekankan prinsip ketika ada perbedaan terhadap tingkat pembangunan antar negara maka perlu untuk melakukan pertukaran yang imbang di pembukaan akses pasar serta kerja sama pembangunan dan peningkatan kapasitas (Murtasidin, 2021).
Lalu  perundingan  dan  pembentukan  IK-CEPA  kemudian  di  inisiasi  pada tahun  2012,  hal  tersebut  disepakati  saat  kesempatan  di  sela-sela  pertemuan antara  Presiden  Indonesia  yang  menjabat  pada  masa  itu,  Susilo  Bambang Yudhoyono  dan  Lee  Myung-bak  Presiden  Korea  Selatan  tanggal  28  Maret  2012 pada acara Nuclear Security Summit.Selama jangka waktu dari tahun 2012-2014 diperoleh 7 putaran perundingan yang kemudian mengalami masa penghentian 4  tahun.  Adapun  masalah-masalah  yang  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi terhentinya  perundingan  perjanjian  IK-CEPA  ialah  kedua  negara  masih  dalam proses untuk dapat memahami ketika membuat keputusan dalam perjanjian ini, karena kedua negara masih ingin memikirkan jangka panjang dari perjanjian ini yang  kemudian  bisa  terlihat  jangan  sampai  hanya  menguntungkan  satu  pihak saja.  Di  sisi  lain  Indonesia  ingin  bagian  dari  perjanjian  tidak  hanya  berbicara mengenai  perdagangan  karena  sering  terjadi  produk  Indonesia  tidak  sesuai dengan pasar Korea Selatan terkait dengan standar-tandar yang telah ditetapkan sehingga  hal  tersebut  yeng  menyebabkan  nilai  perdagangan  Indonesia  dan Korea  Selatan  mengalami  ketidakseimbangan  (Hartanto,  2023).  Indonesia  serta Korea  Selatan  juga  diketahui  belum  bisa  mencapai  suatu  kesepakatan  yang mengakibatkan  adanya  ketimpangan  konsensi  (Santoso,  2022).  Permasalahan lain dalam bidang investasi, diketahui belum adanya titik kesepakatan terhadap klausul investasi dari Korea Selatan, yang mana investasi Korea Selatan tersebut menjadi  tanggungjawab  pihak  swasta  sehingga  keputusan  juga  ada  di  tangan pihak swasta. Untuk masalah penurunan tarif imbor sebesar 0 % memang akan disetujui  Indonesia  apabila  Korea  Selatan  juga  setuju  untuk  mendatangkan investasi dari sektor-sektor yang memang dibutuhkan oleh Indonesia (Hartanto, 2023). Masalah lain ialah adanya ketidaksepakatan terkait preferensi tarif dalam bidang  pertanian,  industri  mobil,  industri  baja,  elektornik,  dan  pertanian  yang meupakan  bagian  dari  sektor  sensitif,  Korea  Selatan  belum  pasti  dapat mengerahkan suatu jaminan untuk investasi dalam perjanjian tersebut. Selain itu
gejolak politik akibat pergantian pemerintahan juga menyebabkan perundingan perjanjian  ini  ditunda  pada  tahun  2014  yaitu  tahun-tahun  berlangsungnya kegiatan  pemilu.  Hingga  pada  tahun  2018,  Moon  Jae-in  selaku  Presiden  dari Korea  Selatan  dan  Presiden  Indonesia  yang  menjabat  yaitu  Joko  Widodo menyepakati  untuk  kembali  menindaklanjuti  perundingan  IK-CEPA  yang sempat terhenti cukup lama tepatnya pada 10 hingga 11 bulan September dalam kegiatan lawatan kenegaraan Presiden Indonesia ke Seoul, Korea Selatan(Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).
Faktor  yang  menjadi  pendorong  reaktivasi  perjanjian  ini  ialah  dengan hadirnya tekanan intensitas dari perdagangan serta persaingan yang ada dalam dunia  internasional  serta  potensi  perdagangan  dari  kedua  negara  membuat kedua  negara  membuat  kebijakan  luar  negerinya  untuk  melakukan  percepatan dalam  liberasi  perdagangan  antar  Indonesia  dengan  Korea  Selatan  dalam kerangka  kerja  yang  lebih  komperehensif  bagi  kepentingan  nasional  masing- masing  negara.  Sebagai  contoh  ketika masih  didalam  satu  kerangka  kerja  sama yaitu  AKFTA  yang  didalamnya  terdapat  11  negara  dengan  bobot  kepentingan masing-masing negara sehingga kemudian kepentingan Indonesia sendiri belum ditampung  sepenuhnya  yaitu  kepentingan  atas  sejumlah  produk  barang/jasa, sehingga  dengan  perundingan  atas  reaktivasi  perjanjian  tersebut  diharapkan mampu  meberikan  kesempatan  bagi  kedua  negara  untuk  saling menopang  dan membentuk  suatu  lingkup  kerja  sama  ekonomi  didalam  perjanjian  IK-CEPA yang belum pernah dibangun oleh Korea Selatan (Kementrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia,  2022).  Dari  faktor  State  Centered,  ada  interaksi  antar pemerintahan  pusat  Indonesia  dengan  perusahaan-perusahaan  swasta  yang berasal  dari  Korea  Selatan  yang  ingin  bekerja  sama,  dan  faktor  dari  kelompok kepentingan yang berperan serta dalam proses perundingan perjanjian ini yang merupakan perwakilan dari para pelaku usaha domestik, dimana pelaku usaha ini  nantinya  ketika  perjanjian  dilaksanakan  merupakan  aktor  penting  dalam kegiatan  ekspor  perdagangan  barang/jasa  sehingga  berperan  besar  dalam perekonomian negara (Safitri, 2021).
Melihat  faktor-faktor  tersebut  maka  proses  reaktivasi  perundingan perjanjian IK-CEPA kemudian resmi diumumkan pada tanggal 19 Februari 2019, sejak  peresmian  reaktivasi  tersebut  dengan  jangka  waktu  8  bulan  perundingan IK-CEPA  dapat  diselesaikan  oleh  kedua  negara  dengan  baik.  Berbagai  proses terbentuknya  kesepakatan  ini  kemudian  terus  dilakukan  dengan  melalui perundingan yang ke delapan yang bertempat di Seoul pada bulan April hingga Mei tahun 2019 lalu pertemuan ke sembilan pada Agustus 2019 yang dilakukan di  Pulau  Jeju  dan  yang  terakhir  pada  tanggal  8  hingga  10  Oktober  2019  yaitu pertemuan  ke  sepuluh  diklaksanakan  di  Bali  dimana  semua  pembahasan
berhasil  diselesaikan  pada  pertemuan  ini.  Pada  tanggal  16  Oktober  2019  di tengah  sela-sela  kegiatan  Trade  Expo  Indonesia  yang  berada  di  Banten,  kedua Menteri  Perdagangan  mengadakan  pertemuan  bersama  terkait  dengan  Joint Announcement on Substansial Conclusion of IK-CEPA Negotiations, dilanjutkan pada  tanggal  25  November  2019  di  Busan  yang  bertepatan  dengan  kegiatan ASEAN-Korea  Commemorative  Summit  dimana  kedua  negara  membahas mengenai  Kesimpulan  Substansial  Negosiasi  IK-CEPA  dan  Rilis  Pernyataan Bersama  Kesimpulan Negoisasi  IK-CEPA.  Proses-proses  tersebutyang  membuat perjanjian  kemudian  dapat  disahkan  di  Seoul,  Republik  Korea  Selatan  oleh Menteri  Perdagangan  Indonesia  yaitu  Agus  Suparmanto  dan  Sung  Yun-mo Menteri  Perdagangan,  Indutri  dan  Energi  Republik  Korea  pada  18  bulan Desember tahun 2020 (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).
Melalui  IK-CEPA  ada  sejumlah  keuntungan  yang  dapat  di  nikmati  oleh Indonesia yaitu penghapusan hambatan tarif dari Korea Selatan sebesar 95,54 % dalam  bidang  perdangan  barang  atau  yang  sama  dengan  nilai  11.686  pos  tarif. Daftar  barang-barang  yang  akan  mendapat  perlakuan  pengapusan  tarif  yaitu produk  tekstil  yaitu  T-shirt,  bahan  olahan  kayu  (Blockboard),  produk  buah- buahan kering, bahan dasar pembuat minyak pelumas, rumput laut, dan stearid acid  (Wijayati,  2022).  Sementara  untuk  Korea  Selatan,  penghapusan  tarif diberikan  oleh  Indonesia  sebesar  92,06  %  yang  sama  dengan  pos  tarif  sebesar 9.954 pos dan produk yang akan dihapuskan pajaknya oleh Indonesia antara lain dinding,  paving,  gear  box  kendaraan,  serta  bahan-bahan  perapian  (Santoso, 2022).  Dan  menurut  peraturan  dari  rezim  perdagangan  yang  terkait  dengan batasan  aturan  normal  track  dan  sensitive  track  terhadap  pos  tarif  sensitif  dan sangat  sensitif  yang  telah  disepakati  maka  Korea  Selatan  menyetujui penghapusan  tarif  terhadap  barang  ekspor  Indonesia  dalam  kategori  normal track  yaitu  sebesar  0  %  yaitu  untuk  produk  hewani  seperti  ikan  maupun bianatang hidup, produk nabati seperti sayuran dan minyak sawit, produk dari teksti  dan  barang  jadi  dari  tekstil,  produk  kimia,  produk  pulp  atau  kertas, produk  kulit,  produk  kayu,  serta  produk-produk  alas  kaki  (Ayu  &  Wibisono, 2017).
Untuk Korea Selatan, Indonesia perlu untuk melaksanakan skema konsensi terkait  penurunan  dalam  tarif  menjadi  0-5%  terhitung  sejak  dari  pemberlakuan perjanjian  terhadap  barang  secara  efektif  (Ayu  &  Wibisono,  2017).  Dengan adanya  liberalisasi  terhadap  kegiatan  perdagangan  jasa  melalui  IK-CEPA,  PDB dari Indonesia kemudian mengalami kenaikan pesat dengan nilai 0,0018 % yang setara  dengan  19,04  miliar  USD  pada  tahun  2020  berdasarkan  baseline  GDP sementara  Korea  Selatan  mengalami  kenaikan  dengan  nilai  0,0002  persen  atau sebesar  3,26  miliar  USD  (Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  2022). Peningkatan ini kemudian terjadi karena ada sejumlah peningkatan lain dari dua
negara  yang  ada  dalam  bidang  invetasi,  konsumsi  serta  neraca  perdagangan (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022). Selain itu kedua negara juga berupaya  untuk  saling  berkomitmen  dalam  membuka  subsektor  dari perdagangan  jasa  dengan  lebih  dari  100  sektor  baik  itu  dalam  bidang  layanan konstruksi,  jasa  pos  serta  penyediaan  layanan  kurir,  waralaba,  juga  layanan komputer,  serta  memfasilitasi  monilitas  dari  intra-company  transferees  (ICT), business travelers (BV) dan independent professionals (IP) (Hartanto, 2023).
Analisis  Kepentingan  Ekonomi  Politik  Indonesia  Terhadap  Reaktivasi Perjanjian  IK-CEPA  (Indonesia-South  Korea  Comprehensive  Economic Partnership Agreement)

## Kepentingan Ekonomi, Perdagangan Barang dan Jasa
Dalam  rangka  peningkatan  bagi  makroekonomi  Indonesia,  IK-CEPA memberikan  kemudahan  serta  potensi  baik  tidak  hanya  terhadap  pembukaan akses  pasar  perdagangan,  dukungan  dalam  kemudahan  terkait  perdagangan lainnya  namun  juga  kerja  sama  ekonomi  atau  peningkatan  kapasitas pembangunan  dibawah  perjanjian.  Melihat  data  dari  Trade  Complementarity Index  (TCI)  pada  tahun  2010,  nilai  TCI  Indonesia  di  pasar  Korea  Selatan  ialah sebesar 64,37 sementara TCI Korea Selatan di pasar Indonesia ialah 62,44 hal ini mencerminkan  bahwa  potensi  perdagangan  keduanya  kuat  sehingga  perlu untuk  Indonesia  terus  melanjutkan  hubungan  dengan  Korea  Selatan  secara bilateral  untuk  mendukung  kepentingan  nasional  negara  melalui  kegiatan perdagangan  antar  kedua  negara  yang  diharapkan  semakin  maju  dan  mampu meningkatkan  nilai  neraca  perdagangan  antar  kedua  negara  (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011).
Dari  jangka  waku  tahun  2018  hingga  tahun  2019,  Data  Bank  Indonesia meninjau  bahwa  ada  sejumlah  peningkatan  nilai  ekspor  jasa  Indonesia  bagi Korea  Selatan  dengan  nilai  10  persen  serta  8  persen  untuk  kenaikan  nilai impornya  (Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  2011).  Dilanjut  pada tahun  2020,  meninjau  data  KITA  (Korea  International  Trade  Association) kegiatan  ekspor  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  82,9  juta  USD dan  meningkat  dengan  nilai  sebesar  29,1  persen  atau  sebesar  107,1  juta  USD. Produk  yang  mengalami  peningkatan  ekspor  ialah  tissue  atau  napkin,  produk baja  stainless  gulungan  (flat-rolled  stainless  steel)  dengan  spesifikasi  khusus yaitu diantara ukuran 600mm atau lebih dimana nilainya meningkat sebesar 25 % atau sebesar 510,1 juta daripada tahun sebelumnya di tahun 2019 di nilai 408,1 juta  (Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Seoul,  2021).  Peningkatan  juga terjadi  pada  bahan  konsetrat,  bijih  tembaga,  dan  produk  dari  minyak  kelapa sawit serta asam lemak monokarboksilat yang berasal dari penyulingan alkohol
lemak industri. Bahan-bahan tersebut merupakan komponen utama bagi industri Korea Selatan dalam pengolahan kosmetik, makanan maupun digunakan dalam pengolahan  energi  bio-diesel  (Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Seoul, 2021).  Melihat  produktivitas  negara  dalam  kegiatan  ekpor-impor  kemudian menunjukkan  bahwa  kedua  negara  saling  terintegrasi,  dimana  Korea  Selatan yang  membutuhkan  bahan  baku  bagi  kemajuan  produksi  industri  dalam negerinya  dari  Indoensia,  dan  Korea  Selatan  kemudian  menyalurkan  produk- produk  elektronik,  industri  kosmetik,  industri  kreatif  serta  produk manufakturnya bagi Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia sendiri dalam  hal  mendukung  pemenuhan  bahan  baku  yang  dibutuhkan  karena  ada kemudahan  pembukaan  akses  pasar  melalui  pembebasan  tarif  bea  masuk  bagi industri  Indonesia  sehingga  semakin  banyak  pilihan  untuk  bahan-bahan  baku yang  sebelumnya  tidak  dapat  di  produksi  yang  diperlukan  bagi  negara Indonesia  sendiri  dan  produk  Indonesia  dapat  bersaing  dengan  negara  lain. Apabila  bahan-bahan  baku  tersebut  tersedia  tentu  akan  membuat  Indonesia semakin memberikan konstribusi yang semakin besar kepada rantai nilai global.
Bagi  Indonesia  kerja  sama  dalam  perjanjian  penting  bagi  kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi dalam memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 guna meningkatkan neraca perdagangan kedua negara yang sempat mengalami penurunan dalam ekspornya bagi Korea Selatan dengan nilai 49 persen dan 25 persen pada bidang impor sektor jasa (Kementrian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia,  2022).  Kepentingan  peningkatan  ekspor-impor  juga  dilihat dengan  meninjau  manfaat-manfaat  yang  diterima  bagi  Indonesia  melalui perjanjian ini seperti eliminasi tarif terhadap pos-pos tarif yang telah disepakati hal  yang  terjadi  biasa  menciptakan  komitmen  yang  memberikan  suatu  potensi untuk dapat mengurangi suatu pendapatan negara yang asalnya dari biaya tarif bea  masuk  namun  melalui  IK-CEPA  justru  hal  tersebut  tidak  signifikan  karena tidak  berbanding  dengan  apa  yang  akan  diterima  oleh  Indonesia  melalui  kerja sama  ini  atau  dengan  kata  lain  IK-CEPA  tidak  memberikan  dampak  negatif dengan  adanya  beban  keuangan  tambahan  lagi  karena  nantinya  akan  muncul biaya yang  merupakan  biaya  pendamping  (Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia,  2022).  Biaya  ini  telah  di  anggarkan  oleh  bagian  pembina  sektor  dari Kementrian  atau  Kelembagaan  di  setiap  kegiatan  kerja  sama  dengan  Korea Selatan.
Sehingga  dengan  kehadiran  IK-CEPA  kemudian  akan  membuka hubungan-hubungan  kerja  sama  teknik  bagi  industri  dalam  negeri  Indonesia untuk  hal-hal  yang  berkaitan  seputar  promosi  ekspor  serta  penanaman  modal, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan  revolusi indutri 4.0, serta transfer teknologi dan hal-hal yang berkaitan dengan standarisasi industri dalam bidang  otomotif.  Hal  itu  akan  memberi  jalan  keluar  terhadap  masalah
peningkatan  kualitas  atau  standar  daya  saing  produk  industri  Indonesia  di kancah  internasional  ataupun  nasional  (Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 2022).
Tabel 2. Jumlah UMKM di Negara ASEAN (2021)
No    Negara Nilai/Unit Usaha 1 Indonesia 65.465.500 2 Thailand 3.134.400 3 Malaysia 1.226.000 4 Filipina 996.700 5 Vietnam 651.100
Sumber: databoks, diolah kembali oleh penulis.
Melihat  data  dari  atas,  pada  tahun  2021  jumlah  UMKM  Indonesia mencapai sebanyak 65,46 unit usaha dan menyumbangkan PDB nasional sebesar 60,3 % serta memiliki peran dalam ekspor nasional sebesar 14,4 persen. Sehingga Indonesia  memiliki  kepentingan  untuk  memajukan  peranan  dari  UMKM  atau Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Indonesia  dalam  rangka  pengembangan  Making Indonesia  4.0  (Setiawan,  2022)  sebagai  kepentingan  utama  pemerintah  melalui pembuatan  program  e-commerce  atau  melalui  digitalisasi  dengan  tujuan menaikkan  penjualan  produk-produk  serta  peningkatan  citra  perusahaan  lokal dari  Indonesia  di  mata  global  dengan  cara  memanfaatkan  hubungan  baik  serta kepercayaan  dari  Indonesia  dengan  Korea  Selatan  dalam  kerja  sama  dengan menggaet brand ambassador dari Korea Selatan (Yudhistira & Paksi, 2022).
Dalam  konsep  kepentingan  nasional  liberal  perdagangan  akan menciptakan  hubungan  saling  ketergantungan  yang  mmapu  menumbuhkan pengertian  antar  negara  serta  mengurangi  konflik  (Burchill,  2005).  Pasar  yang terbuka bagi negara-negara dimana barang dan jasa dapat melewati batas negara dengan  bebas  harus  menjadi  tujuan  pembuat  kebijakan  di  semua  negara.  Baik Korea  Selatan  maupun  Indonesia  sama  sama  memiliki  tekad  yang  kuat  dalam peningkatan  perekonomian  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  sehingga  Indonesia percaya  bahwa  Korea  Selatan  merupakan  mitra  yang  tepat  untuk  kemajuan Indonesia karena dapat mempercepat kemampuan dalam pemanfaatan teknologi tinggi  di  Indonesia  sehingga  Korea  Selata  kemudian  hadir  dan  memberikan fasilitas  untuk  pergerakan  ahli  profesional  dalam  bidang  teknologi  informatika serta robotik.

## Kepentingan Investasi
Dengan  adanya  reformasi  regulasi  terhadap  liberalisasi  perdagangan melalui  eliminasi  tarif,  kombinasi  fasilitasi  perdagangan  dan  juga  kerja  sama capacity building yang memberikan manfaat dalam peningkatan produksitivitas dan  juga  disertai  dengan  penurunan  biaya  kemudian  hal  ini  menjadi kepentingan bagi Indonesia dimana kemudahan tersebut nantinya menjadi daya tarik  utama  bagi  investor  karena  dapat  menjalankan  usaha  bilateral  tanpa adanya  hambatan-hambatan,  selain  itu  juga  dapat  mengurangi  resiko  terhadap ketidakpastian dalam bisnis (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022). Selain  itu,  dengan  adanya  penurunan  hambatan  dalam  bidang  perdagangan maupun invetasi maka juga dapat dimaknai sebagai suatu usaha terkait dengan efisiensi  penggunaan  serta  alokasi  sumber  daya  dari  kawasan.  Komitmen Indonesia  sendiri  dalam  invetasi  kemudian  memberikan  suatu  kepastian  yang besar  untuk  investor-investor  Korea  Selatan  terutama  di  bidang  Small  Scale Power  Plant  with  Renewable  Energy  yang  mana  Korea  Selatan  sendiri merupakan  negara  yang  memimpin  untuk  urusan  yang  berhubungan  dengan industri  ramah  lingkungan  (Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia, 2011). Sehingga penting bagi Indonesia untuk kemudian memilih Korea Selatan sebagai  partner  yang  strategis  karena  tujuan  dalam  penanaman  modal  ke  luar negerinya dengan melalui FDI yang diketahui relatif tinggi berdasarkan tingkat kekayaan  serta  kemajuan  dari  negara  Korea  Selatan  itu  sendiri,  kesempatan  ini dapat digunakan oleh Indonesia dalam mempersiapkan pembangunan industri, pelaku  ekspor  dalam  bidang  lingkungan.  Salah  satu  peningkatan  investasi  di Indonesia  yang  diberikan  oleh  Korea  Selatan  dalam  bidang  otomotif  yaitu dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produk baru serta sebagai pusat  penelitian  dan  pengembangan  terbesar  di  ASEAN  dimana  perusahaan otomotif  Korea  Selatan  yaitu  Hyundai  mendanai  untuk  pembangunan  pabrik tersebut sebesar 1,55 USD miliar (Salsabila T P & K Paksi, 2022). Pabrik tersebut akan  memiliki  kapasitas  produksi  per  tahunnya  sebesar  150.000  unit  dan kapasitas maksimal sebesar 250.000 unit(Salsabila T P & K Paksi, 2022) sehingga disini  kepentingan  Indonesia  dapat  dilihat  untuk  mengupayakan  terhadap peningkata  penyerapan  tenaga  kerja  baik  itu  terampil  maupun  tidak  terampil karena dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi serta investasi yang masuk  maka  semakin  banyak  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  bagi  kemajuan proses industrinya sendiri dan kepentingan ini juga akan menjadi peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan yang semakin meluas.

## Kepentingan Politik
Melalui  IK-CEPA,  diharapkan  membuka  peluang  kerja  sama  dalam bidang-bidang yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan fasilitasi, promosi maupun liberalisasi baik perdagangan maupun
invetasi  serta  aturan-aturan  dalam  kepabean  dan  untuk  meningkatkan perlindungan  serta  kepastian  hukum  bagi  investor  yang  berasal  dari  kedua negara  untuk  kegiatan  penanaman  modal.  Melalui  perjanjian  ini,  hubungan bilateral  diantara  kedua  negara  diharapkan  semakin  menguat  baik  Indonesia maupun  Korea  Selatan  serta  meningkatkan  kepentingan  bersama  baik  itu  di kawasan Asia maupun di ranah internasional.
Dengan  meninjau  pembahasan  diatas,  kepentingan  nasional  bagi  kaum liberal  ialah  untuk  mengoptimalkan  hubungan  antar  negara  berdasarkan perdagangan  bebas  dan  tindakan  non-intervensi  negara  dalam  hubungan komersial antar individu di seluruh dunia, Adam Smith mengemukakan bahwa dalam  teori  liberal  pasar  bebas  tidak  hanya  meningkatkan  kemakmuran  orang dimanapun  mereka  akan  mengejar  kepentingan  mereka  sendiri  tanpa  campur tangann,  mereka  juga  mempromosikan  perdamaian  antar  megara  karena perdagangan  bebas  sendiri  merupakan  suatu  pencegahan  terjadinya  perang yang  memperebutkan  persaingan  komersial,  kecurigaan  serta  persaingan kepemilikan  kolonial  (Baylis  et  al.,  2014).  Dalam  filosofi  teori  ini,  hubungan ekonomi antara manusia merupakan kekuatan pemersatu serta penenang dalam dunia  politik  internasional  dan  sebaliknya  proteksionisme  serta  hambatan perdagangan  merupakan  suatu  penyebab  konflik  (Burchill  et  al.,  1996).  Pada akhirnya  kepentingan  nasional  harus  menghasilkan  penghapusan  hambatan ekonomi  nasional  yang  merupakan  produk  dari  pembagian  spesises  menjadi multiplisitas  politk  yang  terpisah  serta  ekslusif  (Burchill,  2005).  Hal  tersebut tercermin dalam perjanjian IK-CEPA dimana cakupan hubungan bilateral dalam CEPA yang dibahas dalam Joint Study Group yaitu hal mengenai penghapusan tarif  atau  pengurangan  hambatan  bagi  perdagangan  barang  serta  masalah- masalah  yang  terkait  dengan  barang  lainnya  termasuk  dengan  tarif,  tindakan bebas  tarif,  pembaharuan  terkait  perdagangan,  ketetapan  terkait  asal  barang, proses  kepabean,  Hambatan  Teknis  dalam  Perdagangan  (TBT),  Kesepakatan Sanitary and  Phytosanitary  (SPS),  serta pedagangan  dan  jasa.  Lalu  peningkatan mengenai hubungan ekonomi dalam bidang-bidang : Intellectual Property Right atau  Kekayaan  Intelektual  (IPR)  bagi  ekonomi  kreatif  negara,  logistik pemerintahan, tenaga kerja, lingkungan, keterbukaan serta penuntasan masalah dan  lain-lain  serta  kerja  sama  ekonomi  termasuk  didalamnya  ialah pembangunan kapasitas, perubahan iklim dan energi (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011).
D. SIMPULAN
Dalam  era  globalisasi  ini  dan  dengan  semakin  pesatnya  kemajuan  dalam bidang-bidang tertentu maka sangat diperlukan bagi negara untuk membangun suatu  jalinan  kerja  sama  internasional  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan
nasional  negaranya  baik  kepentingan  ekonomi,  kepentingan  politik  dan kepentingan  lain  sebagai  dasar  untuk  menyejahterakan  negaranya.  Kerja  sama Indonesia  dengan  Korea  Selatan  dalam  perjanjian  IK-CEPA  (Indonesia-Korea Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement)  merupakan  suatu  bentuk kerja  sama  yang  dilakukan  secara  bilatera  dan  dibangun  untuk  saling menguntungkan  satu  sama  lain  terutama  bagi  Indonesia  secara  khusus  yang dalam  prosesnya  sebagai  negara  berkembang  untuk  kemudian  semakin memajukan  negaranya  dengan  menilik  setiap  kepentingan  apa  yang  dapat diperoleh  melalui  kerja  sama-kerja  sama  tersebut.  Dari  perjanjian  tersebut kemudian  diketahui  memberikan  manfaat  dan  mampu  memenuhi  apa  yang menjadi  kepentingan  Indonesia  dari  segi  ekonomi,  perdagangan  jasa,  investasi serta  politik  yang  juga  menguntungkan  kedua  negara.  Melalui  perjanjian tersebut,  kepentingan  Indonesia  diharapkan  mampu  mendongkrak  penyebaran pasar yang akan menempatkan masyarakat pada dasar yang baru. Seperti yang di paparkan dalam kepentingan nasional liberal alih-alih mereka berkonflik atas sumber  daya  yang  terbatas  maka  revolusi  industri  mengangkat  prospek kemakmuran  yang  tidak  terbatas  serta  belum  pernah  terjadi  sebelumya, produksi materi yang selama dipertukarkan secara bebas akan membawa suatu kemajuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  B.,  &  Wibisono,  S.  (2017).  Penurunan  Perdagangan  Bilateral  Indonesia- Korea  Selatan  Dalam  Kerjasama  Working  Level  Task  Force  Meeting (WLTFM).  EJournal  Ilmu  Hubungan  Internasional,  5(4),  1381 – 1396. www.kemenperin.go.id
Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2014). The Globalization of World Politics : An
Introduction  to  International  Relations  (6th  ed.,  Vol.  21,  Issue  1).  Oxford University Press.
Burchill,  S.  (2005).  The  national  interest  in  international  relations theory.  In  The National Interest in International Relations Theory.
https://doi.org/10.1057/9780230005778
Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Peterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (1996). Theories of International Relations. In  Palgrave Macmillan: Vol. v. 60.
Dae-chang,  B.  K.  (2014).  the  40  Th  Anniversary  of  Economic  Relations  Between Korea and Indonesia. 47 – 54. https://keia.org/wp- content/uploads/2020/05/koreaseconomy_2013_chapter6.pdf Hartanto,  S.  N.  (2023).  DAMPAK  IK-CEPA  TERHADAP  INVESTASI LANGSUNG KOREA SELATAN DI INDONESIA. https://etd.umm.ac.id/id/eprint/3007/
JSG. (2011). Executive Summary Indonesia-Korea CEPA. 4 – 5. https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/ikcepa/dokumen- perjanjian-ikcepa.pdf Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Seoul,  R.  K.  (2021).  Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan. https://kemlu.go.id/seoul/id/news/11149/perdagangan-indonesia-dan- korea-selatan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2011). Join Study Group Report.
October,
45. https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190329_joint- study-group-report-indonesia-korea-cepa.pdf
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  (2022).  NASKAH  AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN  KEMITRAAN  EKONOMI  KOMPREHENSIF  ANTARA PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  DAN  PEMERINTAH REPUBLIK KOREA.  https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/ikcepa/na-ruu- pengesahan-perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara- pemerintah-republik-indonesia-dan-pemerintah-republik-korea-final- compressed.pdf Liu, X. (2006). MODELING BILATERAL INTERNATIONAL RELATIONS : THE CASE  OF  U.S.-  CHINA  INTERACTIONS.  In  A.  Mintz  (Ed.),  Palgrave Macmillan (1st ed.). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137- 03746-6
Moleong,  L.  J.  (2009).  Metode  Penelitian  Kuliatatif  Edisi  Revisi.  In  Pt  Remaja Rosdakarya (p. 43).
Murtasidin, B. (2021). Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dalam Kerjasama
Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  dengan  Australia.  Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 4(1), 52 – 63. https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1726 Nuechterlein,  D.  E.  (1976).  National  interests  and  foreign  policy:  A  conceptual framework  for  analysis  and  decision-making.  British  Journal  of International Studies, 2(3), 246 – 266. https://doi.org/10.1017/S0260210500116729 Pannier,  A.  (2020).  Bilateral  Relations.  In  T.  Balzacq,  F.  Charillon,  &  F.  Ramel (Eds.), Global Diplomacy. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3_2
Pollard,  D.  (2005).  CEPA  and  Pan  Pearl  River  Delta  economic  integration:  A comparative  business  development  perspective.  Global  Economic  Review, 34(3), 309 – 320. https://doi.org/10.1080/12265080500292617
Rasbin.  (2020).  MANFAAT  PERJANJIAN  PERDAGANGAN  INTERNASIONAL TERHADAP  KEGIATAN  PERDAGANGAN  DAN  INVESTASI  BAGI INDONESIA THE BENEFIT

## OF
INTERNATIONAL TRADE
AGREEMENTS ON TRADE AND INVESTMENT FOR INDONESIA. 301 – 322.
Safitri,  M.  N.  (2021).  Faktor-Faktor  Pendorong  Reaktivasi  Perundingan Indonesia-Korea  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  (IK- CEPA) Skripsi. 6 – 10.
Salsabila T P, A., & K Paksi, A. (2022). the Impact of South Korea’S N ew Southern Policy  on  Indonesia:  Economy  and  Defense  Sectors.  DIALEKTIKA:  Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 7(2), 140 – 150.
https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.747
Santoso,  R.  B.  (2022).  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia  Terhadap  Korea  Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ik-Cepa).  Indonesian  Journal  of  International  Relations,  6(2),  368 – 386. https://doi.org/10.32787/ijir.v6i2.386
Setiawan, D. (2022). Kebijakan Strategis Indonesia-Korea Selatan Melalui Special Strategic  Partnership  dalam  Upaya  Percepatan  Industri  UMKM  di Indonesia Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan. 1 – 23. Weldes,  J.  (1996).  Constructing  national  interests.  European  Journal  of International Relations, 2(3), 275 – 318.
https://doi.org/10.1177/1354066196002003001
Wijayati,  N.  S.  B.  dan  H.  (2022).  The  Impact  of  IK-CEPA  (Indonesia-Korea Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement).  Formosa  Journal  of Sustainable Research, 1(3), 287 – 298.
Yudhistira,  A.  O.,  &  Paksi,  A.  K.  (2022).  Kontribusi  Korea  Selatan  Dalam Pemulihan  Ekonomi  Indonesia  Pasca  Pandemi.  Journal  of  Education,
Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 664 – 674.
https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1270