## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Target Usia Perkawinan bagi Santriwati: Studi di  Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto

## Shofiyulloh
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Purwokerto Jl. Jend A Yani No 40-A Purwokerto, 53126
Email: shofiyulloh_syaubari@iainpurwokerto.ac.id Submitted : 2019-08-09 Revision : 2019-11-12 Reviewed : 2019-08-12 Published : 2019-12-10
Abstract: This study illustrates the paradigm of students at the Islamic boarding school Darussalam towards the target age of marriage. It is interesting to study when the target age is significantly analyzed in the perspective of female students. This is because, in general, marriages that occur among female students are known as arranged marriages. However,  this  paper  explores  the  opinions  of  each  female  santri  in  determining  the ideal marriage age limit for their perspective. Previously, it was reviewed in advance regarding the age regulation of maturity according to classical fiqh and the rules of legislation, in this case Law No. 1 of 1974 and compilation of Islamic Law (KHI). The final analysis is to analyze the results of a survey of about 30 female students of the Darussalam boarding school. Then proceed with classifying the age of marriage in four classifications, namely the age of marriage in an ideal level, sufficient, alert, and alert. The findings of this paper provide a clear picture that women’s rights in determining the  age  of  marriage  are  strongly  influenced  by  their  physical  and  mental  maturity. Therefore, indirectly invalidated at least the age of 16 years for women regulated in the Act does not pay attention to the wishes of women themselves.
Keywords: Maturity, Age of Marriage, Santri Putri
Abstrak: Penelitian ini menggambarkan paradigma santri putri pondok pesantren Darussalam terhadap target usia perkawinan. Menarik dikaji ketika target usia dianalisis secara nyata dalam perspektif santri putri. Hal ini dikarenakan, pada umumnya, perkawinan yang terjadi di kalangan santri putri dikenal dengan adanya perjodohan. Namun, tulisan ini mengeksplorasi pendapat masing-masing santri putri dalam menentukan batas usia perkawinan yang ideal perspektif mereka. Sebelumnya,

## Yinyang

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
ditinjau  terlebih  dahulu  mengenai  aturan  usia  kedewasan  menurut  fikih  klasik  dan aturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974  dan kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis terakhir adalah menganlisis hasil survey yang dilakukan terhadap sekitar 30 santri putri pondok pesantren Darussalam. Kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasi usia perkawinan dalam empat klasifikasi, yaitu usia perkawinan dalam taraf ideal, cukup, siaga, dan waspada. Penemuan dari tulisan ini memberikan gambaran jelas bahwa hak perempuan dalam menentukan usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh kedewasaan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, secara tidak langsung batal minimal usia 16 tahun bagi perempuan yang diatur dalam Undang- Undang tidak memberikan perhatian terhadap keinginan perempuan itu sendiri.
Kata Kunci: Kedewasaan, Usia Perkawinan, Santri Putri

## Pendahuluan
Dalam berbagai kajian tentang perkawinan, usia perkawinan menjadi sesuatu yang sangat urgen dan harus diperhatikan. Hal ini dilakukan agar terciptanya kematangan antara kedua calon suami istri. Sebaliknya, sudah barang tentu mengakibatkan adanya larangan terhadap perkawinan di bawah umur kedewasaan yang disepakati dalam peraturan perundang-undangan. Larangan ini pun tidak dapat dihubungkan dengan adanya dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama, karena dispensasi hanyalah kasus yang tidak dapat menyeluruh terhadap bolehnya perkawinan di bawah umur.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.  Di dalam dua aturan itu, memang telah ada batasan minimal umur untuk menikah. Namun, ada beberapa perbedaan usia yang tidak konsisten kaitannya dengan kedewasaan. Terlihat jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak  konsisten terhadap aturan usia (Abdurrahman, 2007). Di satu sisi menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, sementara di sisi lain menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun. Bedanya, jika kurang 21 tahun, diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini juga diperkuat dalam KHI.
Yang menarik perhatian penulis adalah ada beberapa aturan batas usia kedewasaan yang berbeda dalam KHI. Pertama, dalam KHI terkait dengan

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
pemeliharaan anak, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kedua, tentang perwalian, dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketiga, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Keempat, perkawinan putus karena talak, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kelima, tentang akibat perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
Jadi, pada dasarnya aturan usia kedewasaan setiap aturan belum satu keputusan. Terlebih lagi ketika ditarik dalam aturan fikih, di mana aturan usia tidak sering disebutkan dalam kaitannya dengan kecakapan hukum. Tulisan ini mencoba menganalisis santri putri pondok pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto kaitannya dengan usia ideal perkawinan. Sebagaimana diketahui, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang kental dengan pemahaman fikih klasik, sehingga banyak praktek pemahaman keagamaan yang mengacu pada aturan fikih klasik. Oleh sebab itu, kaitannya dengan usia perkawinan, pondok pesantren mengacu pada aturan fikih yang notabennya tidak menentukan batasan usia perkawinan. Namun demikian, tulisan ini menganalisis usia perkawinan di kalangan santri putri pondok pesantren terlepas dari aturan yang mengikatnya, sehingga dihasilkan survey yang sesuai dengan konteks sosial yang dialami santri putri tersebut. Selanjutnya, implikasi dari adanya usia perkawinan dari hasil survey tersebut dibuat dalam beberapa konsep usia, yaitu usia perkawinan dalam taraf ideal, taraf cukup, tarap waspada, dan taraf siaga.

## Ketentuan Kedewasaan Usia dalam Fikih
Dalam hukum Islam, kedewasaan yang dianggap cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum disebut dengan ahliyyah yang berarti kelayakan (Syamsul Anwar, 2007). Persoalan ahliyyah dalam kajian usul fikih termasuk dalam pembahasan tentang subyek hukum yang disebut mukallaf (orang yang dibebani hukum) atau mah ̣ ku ̄ m ‘alaih (orang yang kepadanya diberlakukan hukum). Titah
204

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Allah ( khitab syari’ ) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan) dan pilihan (untuk berbuat atau tidak berbuat) disebut hukum taklifi (Amir Syarifuddin, 2002).  Definsi ini menunjukkan adanya dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf, yaitu pertama, ia harus mengetahui atau memahami titah Allah. Pengetahuan atau pemahaman berhubungan dengan akal yang pada diri manusia dapat diketahui dari perkembangan jasmaninya. Dengan demikian, syarat yang pertama adalah berakal dan ba ̄ ligh (dewasa). Kedua, ia layak menerima dan melaksanakan tuntutan tersebut ( ahl at-takli ̄ f ). Kelayakan inilah yang di dalam istilah usul fikih disebut sebagai ahliyyah . Dengan demikian, ahliyyah didefinisikan sebagai kelayakan, kepantasan, atau kecakapan ( shalahiyyah ) manusia untuk ditetapkan kepadanya hak-hak orang lain ( ilzam ) dan untuk ditetapkan kepadanya hak-hak terhadap orang lain ( iltizam ) (Muhammad Abu Zahrah, 1958). Definisi ini menggambarkan bahwa terdapat dua macam ahliyyah , yaitu ahliyyah al-wuju ̄ b dan ahliyyah al-ada ̄ ’ .
Ahliyyah al-wuju ̄ b merupakan kelayakan manusia untuk menerima hak- hak yang ditetapkan baginya dan dikenai kewajiban-kewajiban (Abd. Wahhab Khallaf, 1978). Lebih jelasnya adalah kelayakan manusia untuk menerima hak dan dikenai kewajiban yang berlaku ditinjau dari sejak lahir sampai dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya, atau dengan meminjam istilahnya Syamsul Anwar adalah kecakapan hukum pasif (Syamsul Anwar, 2007). Sedangkan ahliyyah al-adā’ adalah kelayakan mukallaf untuk diperhitungkan perkataan dan perbuatannya secara syari ’ (Abd. Wahhab Khallaf, 1978). Dalam pengertiannya, ahliyyah al-adā’ merupakan tanggung jawab, dalam arti segala tindakan mukallaf baik perkataan atau perbuatan dianggap sah dengan segala akibat hukumnya, atau Syamsul Anwar memberi istilah kecakapan hukum aktif ((Syamsul Anwar, 2007).
Dari kedua macam kecakapan hukum di atas, dapat diklasifikasi ke dalam kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Secara keseluruhan terdapat empat kecakapan hukum, yaitu: pertama, kecakapan menerima hukum tidak sempurna ( ahliyyatul wujūb an- na ̄ qis{ah ), di mana subyek hukum berada dalam kandungan ibu. Kedua, kecakapan menerima hukum sempurna ( ahliyyatul wujūb al-kāmilah ), di miliki oleh subyek hukum sejak lahir sampai meninggal dunia. Ketiga , kecakapan bertindak hukum tidak sempurna ( ahliyyatul adā’ an-na ̄ qis{ah ), yang dimiliki oleh subyek hukum dalam usia tamyīz . Keempat, kecakapan bertindak hukum sempurna ( ahliyyatul adā’ al-kāmilah ), di miliki oleh subyek hukum sejak menginjak dewasa sampai meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.
205

## Yinyang

## Tabel 1
Kecakapan Hukum ( al - ahliyyah )
Kecakapan menerima hukum
( ahliyyatul wujūb )
Kecakapan bertindak hukum
( ahliyyatul adā ’)
Tidak sempurna ( an- na ̄ qis ̣ ah) Sempurna ( al - kāmilah ) Tidak sempurna ( an-na ̄ qis ̣ ah) Sempurna ( al - kāmilah ) Periode janin Sejak lahir hingga meninggal dunia Periode tamyīz Sejak mulai dewasa sampai meninggal dunia
Dalam perspektif Islam, perdebatan ulama fikih terkait isu usia perkawinan lebih fokus kepada boleh tidaknya perkawinan yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai pubertas (baligh). Namun, sekitar abad 19, Turki Utsmani mulai mengadopsi sistem hukum yang terinspirasi dari model Eropa, sehingga  terbit aturan Ottoman Law of Family Rights (OLFR 1917).  Dari OLFR ini muncul pertama kalinya dengan aturan mengenai usia minimal perkawinan dan juga disyaratkan telah dicapai masa pubertas ( ba ̄ lig| ), yaitu 17 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Sejak saat itu, perkawinan sebelum bālig menjadi ilegal dalam hukum negara Turki Utsmani dan pelakunya akan mendapatkan sanksi apabila melanggar aturan tersebut. (Welchman, 2011).
Pada dasarnya, Jumhur ulama tidak menetapkan batasan usia bagi perkawinan karena para fukaha tidak mensyaratkan ‘a ̄ qil dan bālig bagi terlaksananya sebuah perkawinan.  Menurut Wahbah az-Zuhaili,  jumhur ulama termasuk di dalamnya Imam empat mazhab,   berpendapat boleh menikahkan anak kecil perempuan dengan dalil berikut ini, pertama, penjelasan ‘iddah anak kecil perempuan, yaitu selama tiga bulan dalam QS ath-Thalaq: 4. Kedua , Perintah untuk menikahkan seorang perempuan dalam QS An-Nuur : 32. Ketiga, Perkawinan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah r.a. terjadi ketika Aisyah masih anak-anak. Keempat , Atsar sahabat. Ali menikahkan putrinya yang masih kecil dengan Urwah Ibn Zubair. Urwah ibn Zubair juga mengawinkan keponakan perempuanya dengan keponakan laki-lakinya ketika keduanya masih kecil, dan contoh-contoh lainnya. Kelima , bisa jadi terkandung mas}lah}at dalam mengawinkan anak kecil. Misalnya sang bapak telah menemukan pasangan yang setara untuk anaknya, maka ia tidak menunggu lagi sampai datang masa bālig (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

## Yinyang

## Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Di sisi lain, memang ditemui   pendapat yang berbeda dengan pandangan jumhur ulama tersebut. Misalnya pandangan Ibn Syubramah, Abu Bakar al- Ashamm dan Ustman al-Butti yang melarang perkawinan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan sampai keduanya mencapai umur baligh. Dalil yang digunakan adalah QS   An-Nisaa: 4. Pendapat Ibn Syubramah ini telah diadopsi menjadi hukum negara, salah satunya adalah negara Syiria. Sementara Ibn Hazm berpendapat boleh menikahkan anak kecil perempuan sebagai penerapan atsar mengenai masalah ini, namun menikahkan anak kecil laki-laki adalah batil dan akan membatalkan perkawinan tersebut  (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Ibn Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan usia nikah yaitu mencapai ihtilam atau mimpi yang menimbulkan air mani memancar sebagai asal kejadian anak. (Muhammad Nasib Ar-Rifai, 1999).  Senada dengan itu, Wahbah az-Zuhaili  dalam tafsir QS  An-Nisaa: 4 menyatakan bahwa bala ̄ g| an- nikāh adalah usia ‘a ̄ qil dan bālig , ditandai dengan  mengalami mimpi basah atau telah genap mencapai usia ‘a ̄ qil dan bālig , yaitu genap 15 tahun menurut imam Syafii dan imam Ahmad untuk laki-laki. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh atau hamil. (Wahbah Az-Zuhaili, 2016). Meskipun demikian para mufassir memiliki pandangan yang bervariasi dalam tafsir ayat tersebut,  dikarenakan ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah bukan semata kematangan fisik, tetapi juga kematangan secara psikis (Hatta, 2016 dan Shodikin, 2015).

## Ketentuan Kedewasaan Usia dalam Aturan Perundang-undangan
Kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Umumnya ketentuan yang berlaku atas kedewasaan seseorang didasarkan pada status perkawinan yang pernah dilakukan dan usia. Seseorang dianggap dewasa selain karena ia sudah menikah juga didasarkan pada usia yang menurut ketentuan hukum sudah dewasa. Kedewasaan berdasarkan usia ini merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum. Dalam hukum, kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu unsur terpenting bagi seorang subyek hukum. Meskipun terdapat upaya dispensasi atau toleransi atas besaran usia yang disahkan oleh pengadilan, namun subyek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan usia. Dengan usia yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan pengadilan). Kategori

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
orang demikian adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berada dalam pengampuan.
Terdapat paradigma hukum yang berbeda dalam memberikan batasan kedewasaan berdasarkan usia.  Perbedaan usia  dewasa menurut satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain mengandung pertimbangan filosofis dan pertimbangan personalitas lainnya.  Meskipun terjadi perbedaan besaran usia, namun tetap terdapat besaran usia yang sama dibeberapa aturan hukum yang berlaku. Perbedaan ukuran dewasa ini menjadi menarik ketika dihadapkan pada penyelenggaraan hak dan kewajiban kita sebagai warganegara maupun umat beragama. Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia kedewasaan di Indonesia. Perhatikan tabel berikut:
Tabel 2
Jenis Aturan Perundangan-undangan Ketentuan Usia Kedewasaan
Pasal 330 KUHPerdata Usia 21 Tahun atau sudah menikah Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Usia 18 tahun Pasal 63 Ayat (1) UU Administrasi Penduduk (UU No. 23 Tahun 2006) Usia 17 tahun atau sudah kawin Pasal 7 UU Pemilu (UU No. 10 Tahun 2008 juncto UU No. 42 Tahun 2008) Usia 17 tahun atau sudah kawin Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak Usia 18 tahun Pasal 1 Ayat (2) UU Kesejahteraan Anak Usia 21 tahun Pasal 39 dan 40 UU Jabatan Notaris Usia 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam Usia 21 Tahun
Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan Usia 18 tahun
Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan
Usia 18 tahun
Pasal 1 UU tentang Pengadilan Anak Usia 18 tahun
Pasal 1 angka 5 UU Hak Asasi Manusia Usia 18 tahun Pasal 1 Ayat (4) UU tentang Pornografi Usia 18 tahun

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Pasal 4 UU Kewarganegaraan Republik Indonesia Usia 18 tahun Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Usia 18 tahun Pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas (UU No. 22 Tahun 2009) Usia 17 tahun untuk SIM A, C, dan D.
Usia 20 tahun untuk SIM B I Usia 21 tahun untuk SIM B II
Walaupun setiap Undang-Undang yang mengatur tentang batasan umur sebagai bentuk kedewasaan memiliki pandangan dan latar belakang masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan dalam keadaan tertentu di antara beberapa aturan hukum akan saling bertemu. Misalnya seorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah berhak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), sedangkan menurut UU Pengadilan Anak usia 17 tahun masih berada dalam kategori anak, sehingga ketika si anak melakukan pelanggaran lalu lintas dan kemudian disidangkan di pengadilan maka seharusnya tunduk pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang proses persidangannya harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam persidangan anak.
Selanjutnya, ketika dianalisis, aturan usia kedewasaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terdapat perbedaaan. Misalnya, pertama , Pasal 6 Ayat (2) berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Kedua , Pasal 47 Ayat (1) berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ketiga , Pasal 48 berbunyi: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Keempat , Pasal 50 Ayat (1) berbunyi: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di kekuasaan wali”.
Tidak hanya itu, beberapa aturan batas usia kedewasaan juga terjadi perbedaan dalam KHI. Misalnya, pertama, dalam KHI Pasal 98 Ayat (1) terkait dengan pemeliharaan anak, yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang berada di bawah umur 21 tahun adalah belum dewasa dan belum mampu berdiri sendiri. Kedua, Pasal 107 Ayat (1) KHI tentang perwalian, berbunyi: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Ini juga menyatakan bahwa kedewasaan adalah berumur 21 tahun. Ketiga, Pasal 111 KHI, berbunyi: “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”. Keempat, Pasal 149 Poin d tentang akibat talak, berbunyi: (Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kelima, Pasal 156 Poin d tentang akibat perceraian, berbunyi: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.
Dari pemaparan mengenai aturan kedewasaan tersebut, baik dari KHI maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 lebih cenderung menentukan kedewasaan pada usia 18-21 tahun. Namun, anehnya kedua aturan tersebut sama-sama menentukan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun demikian, pada dasarnya, setiap lahirnya perundang-undangan selalu memiliki kajian dan latar belakang tersendiri menyangkut bidang persoalan yang diaturnya, sehingga pendekatan dan cara pandang yang digunakan dalam merumuskan suatu aturan dalam perundang-undangan tidak selalu sama.
Namun yang menarik untuk dianalisis kaitannya dengan permasalahan kedewasaan usia perkawinan adalah Mahkamah Konstitusi (MK) , dalam amar putusan bernomor 22/PUU-XV/2017 , membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU  Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. MK membatalkan sepanjang frasa usia 16 (enam belas) tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam amar putusan tersebut, MK juga menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut yaitu paling lama tiga tahun setelah putusan

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
diucapkan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki- laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Dengan demikian, menurut MK batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori sebagai anak, Mengacu pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, menurut MK, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun. Padahal hak pendidikan adalah hak konstitusional yang harusnya dapat dinikmati setara dengan laki-laki. Kendati demikian, MK tak bisa menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Hal itu menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk UU.

## Analisis Kritis terhadap Usia Perkawinan Siti Aisyah
Dalam menganalisis mengenai usia perkawinan tidak akan terlepas dari sejarah perkawinan Nabi dengan Aisyah yang seringkali tidak dipahami secara tepat, yaitu Aisyah disebutkan berumur 6-9 tahun dinikahi oleh Nabi. Perkawinan ini dijadikan sebagai bukti bahwa perkawinan dini dalam Islam diperbolehkan, padahal tidaklah demikian. Ada beberapa riwayat lain yang perlu dianalisis kaitannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah:
a.  Ditinjau dari kronologi sejarah, yaitu proses mencatat dan mengingat tanggal penting dalam sejarah Islam. Jika Aisyah dipinang 620M (Aisyah umur 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia 9 tahun), ini mengindikasikan bahwa Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan Al- Tabari, Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613M, Yaitu 3 tahun sesudah masa jahiliyah usai (610 M).
b.  Ditinjau dari umur Aisyah dengan Fatimah. Menurut Ibnu Hajar, Fatimah dilahirkan ketika Kabah dibangun kembali bertepatan dengan usia Nabi Muhammad 35 tahun. Fatimah lebih tua daripada Aisyah. (Ibnu Hajar

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
al-Asqalani, 2002). Jika statement Ibn Hajar adalah faktual, berarti Aisyah dilahirkan ketika Nabi berusia 40 tahun. Jika Aisyah dinikahi Nabi pada saat usia Nabi 52 tahun, maka usia Aisyah ketika menikah adalah 12 tahun.
c.  Ditinjau dari umur Aisyah dihubungkan dengan umur Asma’. Menurut Abdurrahman bin Abi Zannad, Asma terpaut 10 tahun lebih tua dari Aisyah (at-Thabari, 1976). sementara menurut Ibn Katsir, “Asma lebih tua
10 tahun dari adiknya , ‘Aisyah ( Ibn Katsir, 1933 ) . Menurut Ibn Hajar Al- Asqalani, Asma hidup sampai 100 tahun dan meninggal pada 73 or 74 H. Artinya, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal antara tahun 73-74 Hijriyah, maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu Hijrah, sehingga Aisyah berumur (17 atau 18 tahun saat hijrah ke Madinah (Ibn Hajar Al-Asqalani , 2002). Berdasarkan dari hal tersebut, usia Aisyah ketika beliau berumah tangga dengan Rasulullah adalah 19 atau 20 tahun.
d.  Ditinjau dari perang badar dan perang uhud. Dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak memperkenankan dirinya untuk ikut perang Uhud, ketika ia berusia 14 tahun. Tapi ketika perang Khandaq, ia berusia 15 tahun, Rasulullah pun memberikan izin. Sementara itu, Aisyah ikut dalam perang Badar dan Uhud, sehingga merupakan petujuk bahwa ia tidak lagi anak-anak yang berusia 9 tahun saat itu, minimal 15 tahun.
e.  Ditinjau dari turunnya surat al-Qomar. Dalam kitab Shahih Bukhori, Aisyah tercatat meriwayat hadis: telah diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekkah dan saat itu saya masih seorang gadis yang suka bermain (Q.S. al-Qamar: 46). Sementara kalau ditelusuri, al-Qamar adalah surat ke 54 dari al-Quran, diturunkan pada tahun 8 sebelum hijrah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa surat tersebut diturunkan pada tahun 614 M. jika Aisyah memulai rumah tangga dengan Rasulullah pada usia 9 tahun (623/624 M), berarti Aisyah masih bayi yang baru lahir saat surat al-Qamar diturunkan.
Dari beberapa analisis di atas, masih ada simpang siur kaitannya dengan periwayatan perkawinan siti Aisyah yang berusia 6 tahun, kemudian baru berkumpul bersama nabi pada usia 9 tahun. Namun, karena pertimbangan maslahat, beberapa

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbilkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii.

## Target Usia Perkawinan menurut Perspektif Santri Putri Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto
Sebagaimana disebutkan di atas, tulisan ini melakukan analisis target usia perkawinan perempuan dengan obyek kajian terhadap santri putri pondok pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Pondok pesantren tersebut mempunyai visi dan misi dalam mencetak lulusan yang memiliki kemampuan di bidang ilmu-ilmu keislaman ,yang berkualitas, dan siap mengabdikan diri kepada masyarakat. Di samping itu, santri-santri di pondok tersebut adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga sangat tepat dijadikan sebagai target. Sedangkan metode pendidikannya memiliki karakteristik inklusif, kombinasi salaf dan modern. Dalam prakteknya lebih mengarah pada pola pendidikan terpadu antara referensi, model pengajaran dan aplikasi ilmiahnya. Tidak hanya itu, mayoritas santri mengikuti beberapa organisasi, baik di sekolah, kampus, masyarakat, maupun di pondok pesantren sendiri. Dari hal itu, pola pikir dan pemahaman santri cukup terbuka dengan keberadaan dunia luar pesantren.
Melihat latar belakang tersebut, penulis mencoba menganalisis beberapa santri putri kaitannya dengan target usia perwakinan perspektif sejarah sosial mereka. Selanjutnya, penulis membuat tiga kategori yang perlu disampaikan oleh para santri, yaitu semester di perkuliahannya, target usia perkawinannya, dan alasan atau argumentasi masing-masing. Kemudian, yang disurvei hanya santri putri yang sedang menjalani studi S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan jumlah sekitar kurang lebih 30 santri putri. Berikut data yang didapatkan dari servei tersebut:

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Semester di Perguruan Tinggi Target Usia Perkawinan Argumentasi VII 23-45 Th Karena pada masa umur 23 tahun wanita sedang dalam keadaan subur-suburnya.. V 22-24 Th Karena pda umur tersebut saya rasa adalah waktu yang pas, baik dari segi kesehatan ataupun agama. Dan sudah menyelesaikan studi (S1) dan kerja dahulu. V 23-25 Th Karena saat umur tersebut insyaAllah sudah siap menikah. V 24-26 Th Karena target saya yang setelah lulus S1, bekerja dulu, maka saya kira antara umur 24 adalah usia yang pasa untuk menikah. VIII 22 Th Karena sudah menunggu dapat pekerjaan. V 23 Th Karena target lulus lalu kerja 1 tahun kemudian langsung menikah dan karena saya sudah ingin menikah. III 23-24 Th Karena ingin cepat menikah tetapi harus kerja dahulu. VIII 24 Th Karena ingin bekerja dan mengumpulkan biaya menikah dahulu. VIII 23-24 Th Karena manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan yang menghendakinya. V 24-25 Th Fokus Karir. III 24-25 Th Karena ingin bekerja dan membahagiakan orang tua terlebih dahulu. III 23-25 Th Karena ingin membahagiakan diri sendiri dan keluarga serta mencari banyak pengalaman. III 24-25 Th Kerja, S2 terlebih dahulu Insya Allah. V 24 Karena ingin mecari pengalaman kerja dan membahagiakan orang tua. III 24-26 Th Karena ingin kerja dahulu setelah lulus kuliah, membahagiakan orang tua dan mencari pengalaman.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Semester di Perguruan Tinggi Target Usia Perkawinan Argumentasi V 24-25 Th Mikir ke depan. III 24-25 Th Ingin melanjutkan mencari ilmu lebih banyak lagi. V 24-25 Th Ingin fokus cari ilmu dan karir dulu, dan pada umur tersebut InsyaAllah sudah siaplahir dan batin. V 23-24 Th Karena akan melanjutkan S2 terlebih dahulu, ingin menjadi dosen. III 24-25 Th Karena ingin membahagiakan kedua orang tua terlebih dahulu, memberikan perhatian kepada keluarga. Karena setelah menikah tinggal mengabdi kepada suami. VII 25 Th Ingin mencari pengalaman lebih setelah lulus S1. V 24 Lulus S1 , Kerja, Menikah. V 24-25 Th Karena ingin menyelesaikan prioritas saat ini. VII 25 Th Karena menyelesaikan hafalan, insyaAllah mendaftar pejabat penegak hukum terlebih dahulu. V 24-25 Th Sudah siap lahir dan batin. III 24 Th Karena sudah siap dan matang untuk dibuahi dan sudah memiliki jiwa keibuan. III 27 Th Ingin melanjutkan sampai S3 bila ada rezeki atau ingin berusaha hidup mapan untuk orang tua. III 23-25 Th Karena insyaAllah pada umur tersebut sudah siap dan mapan. III 23 Th Karena umur tersebut adalah umur yang produktif. VIII 24 Th Tiket menikah dari orang tua setelah lulus S2.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Dari data survey tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa target usia ideal melakukan perkawinan menurut santri putri pondok pesantren Darussalam Dukuhwaluh puwokerto adalah sekitar 24 tahun. Hal ini sesuai dengan argumentasi yang obyektif, yaitu sudah siap lahir batin dikarenakan sudah melanjutkan jenjang S2 atau minimal sudah lulus S1 dan sudah bekerja. Bahkan ada satu santri putri yang mematok target usia perkawinannya adalah 27 tahun, dengan alasan karir pendidikannya minimal harus S3. Untuk lebih jelasnya lihat tabel tingkatan target usia perkawinan berikut ini:
Tebel 4 Hasil Survey Target Usia Perkawinan Usia 22 Usia 23 Usia 24 Usia 25 Usia 26 Usia 27 3 santri Putri 9 santri putri 19 santri putri 14 santri putri 2 santri putri 1 santri putri
Dengan demikian, santri putri pondok pesantren Darussalam Dukuhawluh Purwokerto mayoritas memilih usia 24 tahun sebagai target ideal dalam melakukan perkawinan. Hal ini jelas cukup jauh selisihnya jika dibandingkan dengan batas usia minimal perkawinan dalam aturan perundang-undangan bagi perempuan, yaitu 16 tahun. Oleh sebab itu, suatu keniscayaan bawah usia batas minimal tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan perspektif perempuan, sebagaimana yang diputuskan MK melalui amar putusan No. 22/PUU-XV/2017.
Dari hasil survey tersebut di atas, penulis membuat klasifikasi target usia perkawinan dengan empat pilihan, yaitu: pertama , target usia perkawinan yang dikategorikan sebagai pilihan ideal, yaitu berdasarkan keinginan obyektif perempuan, dalam hal ini diwakili oleh santri putri pondok pesantren Darussalam Dukuhwalu Purwokerto. Tabel yang dibuat meliputi usia perkawinan, anak pertama lahir, anak masuk SD, anak masuk SMP, anak masuk SMA, anak masuk kuliah, anak lulus kuliah, dan anak menikah, tentunya dengan selisih usia minimal tingkatannya masing-masing. Lihat tabel berikut ini:
216

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak

## Tabel 5
Tabel Usia Menikah Anak pertama lahir Anak masuk SD Anak Masuk SMP Anak Masuk SMA Anak Masuk Kuliah Anak lulus kuliah Anak menikah Ideal 24 26 33 39 42 45 49 50 25 27 34 40 43 46 50 51 26 28 35 41 44 47 51 52 27 29 36 42 45 48 52 53
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa usia 24 tahun perempuan menikah, dia akan menyaksikan anaknya menikah dalam usia 50 tahun, tentunya dihitung dalam proses normal. Begitu juga dengan usia-usia berikutnya. Tabel ini dibuat berdasarkan banyaknya pilihan santri putri yang menetapkan usia perkawinannya di angka 24 tahun.
Kedua , target usia perkawinan yang dikategorikan sebagai pilihan cukup, yaitu berdasarkan usia perempuan dalam terpenuhinya karir atau sudah berjenjang studi S3 awal. Sama halnya dengan pilihan pertama, tabel dibuat sampai kolom usia ketika anaknya menikah. Lihat tabel berikut:

## Tabel 6
Tabel Usia Menikah Anak pertama lahir Anak masuk SD Anak Masuk SMP Anak Masuk SMA Anak Masuk Kuliah Anak lulus kuliah Anak menikah CCukup 28 30 37 43 46 49 53 54 29 31 38 44 47 50 54 55 30 32 39 45 48 51 55 56 31 33 40 46 49 52 56 57
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa usia 28 tahun perempuan menikah, dia akan menyaksikan anaknya menikah dalam usia 54 tahun, tentunya dihitung dalam proses normal. Begitu juga dengan usia-usia berikutnya. Tabel ini dibuat berdasarkan usia akhir perempuan berkepala dua sampai pada kepala tiga awal.
Ketiga , target usia perkawinan yang dikategorikan sebagai pilihan siaga, yaitu berdasarkan usia perempuan memasuki usia awal kepala tiga sampai pertengahan. Sama halnya dengan pilihan pertama dan kedua, tabel dibuat sampai kolom usia ketika anaknya menikah. Lihat tabel berikut:

## Yinyang

## Tabel 7
Tabel Usia Menikah Anak pertama lahir Anak Masuk SD Anak Masuk SMP Anak Masuk SMA Anak Masuk Kuliah Anak lulus kuliah Anak menikah Siaga 32 34 41 47 50 53 57 58 33 35 42 48 51 54 58 59 34 36 43 49 52 55 59 60
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa usia 32 tahun perempuan menikah, dia akan menyaksikan anaknya menikah dalam usia 58 tahun, tentunya dihitung dalam proses normal. Begitu juga dengan usia-usia berikutnya. Tabel ini dibuat berdasarkan usia awal perempuan berkepala tiga sampai pada kepala tiga pertengahan.
Keempat , target usia perkawinan yang dikategorikan sebagai pilihan waspada, yaitu berdasarkan usia perempuan memasuki usia pertengahan kepala tiga sampai menjelang kepala empat. Sama halnya dengan pilihan pertama dan kedua, tabel dibuat sampai kolom usia ketika anaknya menikah. Lihat tabel berikut.

## Tabel 8
Tabel Usia Menikah Anak pertama lahir Anak masuk SD Anak Masuk SMP Anak Masuk SMA Anak Masuk Kuliah Anak lulus kuliah Anak menikah waspada 35 37 44 50 53 56 60 61 36 38 39 45 48 51 55 56 37 39 40 46 49 52 56 57 38 40 41 47 50 53 57 58
Tabel tersebut memperlihatkan bahwa usia 35 tahun perempuan menikah, dia akan menyaksikan anaknya menikah dalam usia 61 tahun, dengan perhitungan dalam proses normal. Begitu juga dengan usia-usia berikutnya. Tabel ini dibuat berdasarkan usia pertengahan perempuan berkepala tiga sampai pada kepala tiga akhir.
Dengan demikian, tulisan ini dapat dijadikan bahan renungan bagi perempuan, khususnya santri putri untuk dapat memikirkan kembali target usia perkawinan. Begitu juga orang tua, yang memiliki hak untuk memberikan yang terbaik untuk anak perempuannya dalam memberikan pilihan perjodohan.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak

## Implementasi Konsep Usia Perkawinan bagi perempuan
Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat paradigma hukum yang berbeda dalam memberikan batasan kedewasaan berdasarkan usia. Perbedaan usia dewasa menurut satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain mengandung pertimbangan filosofis dan pertimbangan personalitas lainnya.  Meskipun terjadi perbedaan batasan usia, namun tetap terdapat batasan usia yang sama di beberapa aturan hukum yang berlaku. Perbedaan ukuran dewasa ini menjadi menarik ketika dihadapkan pada penyelenggaraan hak dan kewajiban sebagai warganegara maupun umat beragama. Sementara itu, bilamana kecakapan menerima hukum dasarnya adalah hidup manusia, maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah tamyiz, yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal (Muhammad Rifa’i, 1995).
Pada umumnya, tahapan perkembangan manusia menuju kedewasaan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu masa dewasa awal ( young adult ), masa dewasa madya ( middle adulthood ), dan masa usia lanjut ( older adult ) (Syamsul Anwar, 2007). Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu. Mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase young adult , namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis. Pada umumnya, kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun di lain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.
Menurut hemat penulis, ada beberapa analisis mengenai penetapan kedewasaan dan kecakapan hukum, yaitu: pertama , perlu adanya pengkajian dan penelitian ulang tentang penentuan batas kedewasaan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner agar didapatkan batas kedewasaan yang relevan bagi semua bidang ilmu. Mahkamah Konstitusi sudah membuka ruang kajian terhadap usia perkawinan bagi perempuan yang harus segera diproses oleh pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang. Kedua, jika tidak mungkin dilakukan penyeragaman batas kedewasaan bagi perempuan, maka setidaknya dalam satu wilayah pengaturan tertentu memiliki batas kedewasaan yang sama. Ketiga, perlu adanya penelaahan yang cermat bagi para pembentuk undang-undang sebelum merumuskan dan menentukan batas kedewasaam dalam suatu perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
dengan aturan perundang-undangan yang lain. Keempat, perlu adanya rumusan hukum Islam mengenai subyek hukum yang berbentuk badan hukum, disebabkan banyak pembentukan kepanitian dalam segala hal, baik yang bergelut di bidang sosial maupun keagamaan.

## Simpulan
Usia kedewasaan usia perkawinan perempuan dalam Islam, tidak ditargetkan secara pasti. Namun demikian, Hukum Islam menekankan arti penting pencapaian rusyd atau kedewasaan mental dalam masalah kecakapan melakukan perbuatan hukum, khususnya perkawinan, sebagai dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa: 6.
Usia kedewasaan usia perkawinan dalam aturan perundang-undangan adalah minimal 16 tahun. Namun berdasarkan keputusan MK, karena pertimbangan 16 tahun masuk tergolong anak, batas usia perkawinan perempuan harus ditinjau ulang dan direvisi sesuai keadilan.
Santri putri pondok pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto mayoritas memilih usia perkawinan di angka 24 tahun, tentunya dengan banyak pertimbangan, khususnya pendidikan yang sudah berjenjang S2 atau setidaknya sudah bekerja. Adanya empat klasifikasi pilihan usia perkawinan, yaitu pilihan ideal, antara 24-27 tahun. Kemudian ada pilihan cukup, antara 28-31 tahun. Setelah itu, ada pilihan siaga, antara 32-34. Terakhir ada pilihan waspada, antara 35-38 tahun.

## Daftar Pustaka
Abd al-Wahhab Khallaf  (1978), Ílmu U ṣ ūl fiqh Kuwait: Dar al-Qalam.
Al-Ghazali  (2004), Ihya’ ‘Ulumiddin: Keajaiban Kalbu , Jakarta: Republika Penerbit.
Amir Syarifuddin (1991), Ushul  Fiqh  Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Muhammad Abu Zahrah (1958), U ṣ ūl al-fiqh, Beirut: Dar al-Fikr.
Amir Syarifuddin (2002), Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia , Jakarta: Ciputat Pers.
At-Thabari (1976), Tarikh Al-Mamluk ,, Jilid 4, Libanon: Dar al-Muashir.
Az-Zuhaili, W. (2011) Fiqih Islam wa Adillatuhu ; Jilid 9 . Jakarta: Gema Insani Press & Darul Fikir.
Az-Zuhaili, W. (2016) Tafsir al-Munir : Akidah, Syari’ah, Manhaj . Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya.
Franz Magnis Suseno (2001), Etika Jawa, Jakarta: Gramedia.
Hatta, M. (2016) ‘Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer’, al-Qanun , 19(1), pp. 66–88.
Ibn Hajar Al-Asqalani, (1423 H) Taqribu’l-tehzib, Riyad: Daar al Ashimah.
Ibnu Kasir, (1933) al-Bidayah wa an-Nihayah, Vol. 8, p. 371, Dar al-fikr al-`arabi, Al-jizah.
Koentjaraningrat (1990), Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta. Mahkamah Konstitusi (2018), Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PUU- XV/2017,   Putusan Sidang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 7 ayat 1)
Muhammad Nasib Ar-Rifai (1999) Ringkasan Tafsir Ibn Katsir . Jilid 2. Depok: Gema Insani Press.
Muhammad Rifa’i , 1995, Ushul Fiqih , Bandung : PT. Al - Ma’arif .
Shodikin, A. (2015) ‘Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan, Mahkamah , 9(1), pp.
Soekanto, Soerjono (2006), Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: PT Grafindo Persada.
Syamsul Anwar (2007), Hukum Perjanjian Syari’ah , Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada.
Tim Penyusun (1988), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Tim penyusun, (2007), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , terj. Soesilo, Jakarta: WIPRESS.
Welchman, L. (2011) ‘Muslim Family Laws and Women ’ s Consent to Marriage : Does the law mean what it says ?’, Journal of  the Center for the Critical Analysis of  Social Difference .