Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
Yusril Ihza Mahendra 1 , Ruli Inayah Ramadhoan 2 , Dedik Fitra Suhermanto 3
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, yusrilihzamahendra1234@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, ruliramadhoan@umm.ac.id 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, dfsuhermanto@umm.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan kawasan Asia Tenggara. Sebagai alat analisis, penulis menggunakan teori regional security complex yang difokuskan pada variabel social construction . Hasilnya ditemukan bahwa Tiongkok menggunakan BRI sebagai alat desekuritisasi yang memengaruhi dinamika konstruksi sosial di kawasan. Dengan memanfaatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, Tiongkok berupaya menghilangkan persepsi ancaman (sekuritisasi) dengan membentuk citra kooperatif terhadap negara-negara Asia Tenggara. Perbaikan citra Tiongkok terlihat dari adanya perubahan pola aliansi di kawasan, di mana negara-negara yang sebelumnya dekat dengan Amerika Serikat kini mulai menunjukkan tendensinya terhadap Beijing. Bahkan, Thailand dan Filipina yang merupakan sekutu terdekat Washington di kawasan juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Selain itu, penulis melihat bahwa upaya desekuritisasi yang dilakukan Tiongkok akan memengaruhi kemampuan kolektif ASEAN dalam merespons sengketa di LTS. Sebelumnya terdapat perbedaan pendapat antara negara anggota mengenai langkah dan mekanisme yang digunakan untuk merespons manuver Tiongkok di LTS. Beberapa negara menunjukkan resistansi yang kuat, namun beberapa negara cenderung lemah atau bahkan berpihak kepada Tiongkok. Adanya pembangunan BRI berpotensi mendorong konsolidasi sikap di antara negara-negara anggota. Konsolidasi tersebut mengacu pada pelemahan sikap ASEAN yang disebabkan oleh memudarnya persepsi sekuritisasi, dan semakin kooperatifnya negara-negara anggota terhadap Beijing.
Kata Kunci: Belt and Road Initiative ; kompleks keamanan kawasan; sub-kompleks kawasan Asia Tenggara

## ABSTRACT
This research aims to analyze the impact of China’s Belt and Road Initiative policy on the stability of the Southeast Asia sub-regional security complex. As an analytical tool, we use the regional security complex theory which is focused on social construction variables. The results found that China used BRI as a desecuritization tool that affected the dynamics of social construction in the region. By leveraging economic and development cooperation, China seeks to eliminate threat perceptions (securitization) by forming a cooperative image towards Southeast Asian countries. The refinement in China's image can be seen from the changing pattern of alliances in the region, where countries that were previously close to the United States are now starting to show a tendency towards Beijing. In fact, Thailand and the Philippines which are Washington's closest allies in the region also show a similar trend. Moreover, we see that China's desecuritization efforts will affect ASEAN's collective ability to respond to the disputes in SCS. Previously, there were differences of opinion between member countries regarding the steps and mechanisms used to respond to China's maneuvers in SCS. Some countries show strong resistance, but some countries tend to be weak or even side with China. The existence of BRI has the potential to encourage the consolidation of attitudes among member countries. The consolidation refers to the weakening of ASEAN's attitude caused by the fading perception of securitization, and the increasingly cooperative member countries towards Beijing.
Keywords : Belt and Road Initiative ; regional security complex ; Southeast Asian sub-complex

## Pendahuluan
Kompleks keamanan kawasan atau regional security complex merupakan teori yang digagas oleh Barry Buzan dan Ole Wæver dalam buku Regions and Powers . Dalam buku tersebut Buzan dan Wæver mendefinisikan kompleks keamanan kawasan sebagai kumpulan unit-unit yang proses sekuritisasi dan desekuritisasinya sangat berkaitan, sehingga masalah keamanan mereka tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara terpisah. Definisi ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan konsep yang dikemukakan Barry Buzan dalam buku Peoples, States and Fear . Namun terdapat pergeseran makna aktor yang sebelumnya berfokus pada “ states ” menjadi “ units ”. 1 Pergeseran ini menunjukkan adanya pengakuan lebih terhadap peran aktor non-negara terhadap dinamika keamanan di level regional.
Kemunculan istilah kompleks keamanan kawasan tidak lepas dari berakhirnya Perang Dingin yang kemudian diikuti oleh keruntuhan sistem bipolar yang telah bertahan selama hampir lima puluh tahun lamanya. Pergeseran dari sistem bipolar ke multipolar menandakan banyaknya kekuatan baru yang muncul di berbagai kawasan, yang kemudian mendorong pergeseran dinamika keamanan internasional dari yang sebelumnya berfokus pada level global, kemudian beralih ke tingkatan regional atau bahkan lokal. Level regional-pun saat ini telah menjadi arena penting dalam analisis politik dan ekonomi internasional serta upaya penyelesaian konflik antar negara. 2
Pada masa Perang Dingin kawasan Asia terdiri dari tiga kompleks keamanan yaitu Asia Selatan, Asia Timur Laut, dan Asia Tenggara yang masing-masing terpisah berdasarkan geografis dan tingkat interaksinya. Dinamika keamanan kawasan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kehadiran kekuatan besar membuat akhir perang dingin sangat berpengaruh terhadap perkembangan dinamika keamanan di Asia. Penarikan kekuatan negara-negara besar memberi keuntungan bagi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan regional untuk semakin memperluas pengaruhnya di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Interaksi yang semakin meningkat kemudian membentuk supercomplex Asia dengan Tiongkok sebagai pusatnya.
Perubahan yang lebih ekstrim terjadi di kawasan timur Asia di mana pola interdependensi yang semakin meningkat menyebabkan kompleks keamanan Asia Timur laut dan kompleks keamanan Asia Tenggara menyatu menjadi satu kompleks keamanan (kompleks keamanan Asia Timur). Peleburan ini salah satunya disebabkan oleh adanya pola hubungan antara Tiongkok dengan Asia Tenggara sebagai akibat interaksi pada masa perang dingin dan keterkaitan isu keamanan antara kedua entitas yang semakin menguat bahkan setelah perang dingin berakhir. 3 Beberapa isu yang menjadi linkage antara Tiongkok dan kawasan Asia Tenggara antara lain yaitu preseden sejarah gerakan komunisme di kawasan, meningkatnya perhatian bersama terhadap Tiongkok pasca perang dingin, sengketa Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara, dan perluasan rezim keamanan ASEAN. 4 Sedangkan dalam sektor ekonomi, perkembangan ekonomi Tiongkok yang semakin pesat berbanding lurus dengan infiltrasi ekonomi Tiongkok yang semakin kuat di kawasan. Beberapa isu ini menimbulkan persepsi sekuritisasi terhadap
4 Ibid.
3 Barry Buzan, and Ole Wæver. 2003. Region and Powers: The Structure of International Security. New York: Cambridge University Press.
2 Michaela Cruden. 2011. "Regional Security Complex Theory : Southeast Asia and the South Pacific." Thesis (The University of Waikato).
1 Ahrie Sonta. 2016. "Regions and Power: The Structures of International Security ." Jurnal Keamanan Nasional. doi: 10.31599/jkn.v2i1.42
158 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
Tiongkok, khususnya berkaitan dengan persepsi ancaman yang dibentuk oleh sejarah konflik politik dan sengketa wilayah antara Tiongkok dengan beberapa negara Asia Tenggara.
Keterkaitan antara Tiongkok dan Asia Tenggara berpotensi semakin menguat dengan adanya inisiatif pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) yang pertama kali diumumkan pada tahun 2013. Proyek ini merupakan proyek ambisius yang terdiri dari dua kerangka yaitu Silk Road Economic Belt yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah, dan 21 st Century Maritime Silk Road yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara melalui pembangunan jalur kereta api dan pelabuhan. 5 Pembangunan proyek ini ditujukan untuk mempermudah arus perdagangan dan meningkatkan interkoneksi antara wilayah, yang diharapkan mampu mendorong aktivitas perekonomian dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah yang tercakup.
Dalam tulisan ini penulis akan berfokus pada analisis pengaruh pembangunan BRI terhadap sub-kompleks keamanan Asia Tenggara. Pembangunan BRI menimbulkan dinamika baru dalam paradigma hubungan internasional. Beberapa analis berpendapat bahwa proyek ini akan memberi dampak positif berupa kesejahteraan ekonomi bagi pihak-pihak terlibat. Namun di sisi lain, juga ada yang berpendapat bahwa pembangunan BRI akan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan yang dilintasi.
Apabila berkaca pada pembangunan BRI di Asia Selatan, terlihat bagaimana pembangunan silk road economic belt yang melintasi kawasan ini telah menimbulkan ketegangan geopolitik antara pemerintah Pakistan dan India. Hal ini disebabkan karena pembukaan jalur China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) melintasi wilayah yang masih disengketakan kedua negara. 6 Kondisi yang tidak jauh berbeda juga berpotensi terjadi di kawasan lain termasuk Asia Tenggara. Beberapa pengamat memprediksi bahwa apabila kehadiran Tiongkok semakin kuat dalam sektor ekonomi, diplomatik, keuangan, dan militer, maka ini akan berdampak pada kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan (LTS). 7
Fakta ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masa depan konstelasi dan dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara? Secara geografis kawasan ini menempati posisi ideal baik dari segi perdagangan internasional maupun dari segi keamanan strategis. Berbagai kekuatan besar di luar kawasan tertarik dengan potensi-potensi tersebut sehingga membuat Asia Tenggara menjadi arena konflik kepentingan antar negara adidaya.
Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pengaruh BRI terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan regional security complex sebagai landasan teoritis. Dalam teori ini terdapat empat variabel penyusun yaitu boundary , anarchic structure , polarity , dan social construction . 8 Namun penulis akan memfokuskan analisisnya pada variabel social construction . Variabel ini merupakan dimensi konstruktivis regional
8 Barry Buzan, and Ole Wæver, Op.Cit ., hlm 53.
7 Richard Ghiasy, Fei Su, and Lora Saalman. 2018. The 21st Century Maritime Silk Road: Security Implications and
Ways Forward for the European Union. SIPRI.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-10/the-21st-century-maritime-silk-road.pdf.
6 Henrik Hallgren, and Richard Ghiasy. 2017. Security and Economy on the Belt and Road: Three Country Case Studies.
SIPRI Insights on Peace and Security.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/sipriinsights1712_.pdf>.
5 Peter Cai.
2017. Understanding China’s Belt and Road Initiative. Lowy Institute.
https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding
China’s Belt
and Road
Initiative_WEB_1.pdf>
159 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
security complex yang mencakup pola amity dan enmity, serta persepsi sekuritisasi dalam sebuah kompleks keamanan. Dengan menggunakan regional security complex sebagai kaca mata analisis, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan dimensi keamanan BRI yang bersifat material, namun juga mampu menyoroti dimensi keamanan non-material ( social construction ) pembangunan BRI yang selama ini belum mendapat perhatian lebih dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu metode yang mempelajari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk menguji prinsip atau prediksi suatu teori dan mengembangkannya ke dalam isu-isu atau topik-topik baru, serta mendukung atau menolak suatu penjelasan atau prediksi. 9 Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, temuan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau model hitungan lainnya, namun merujuk pada analisis data non-matematis yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dokumen, arsip, atau tes. 10 Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah document based research, yaitu teknik pengumpulan yang ditujukan untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berasal dari buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, maupun sumber terdokumentasi lain yang relevan.

## a. Regional Security Complex Theory dan Sekuritisasi
Dalam Regional Security Complex Theory (RSCT), Buzan berargumen bahwa interdependensi keamanan lebih besar kemungkinannya untuk terbentuk dalam cakupan regional karena sebagian besar ancaman keamanan lebih mungkin terjadi dalam jangkauan jarak dekat daripada jarak jauh. Oleh karena itu, dinamika keamanan pasca Perang Dingin menjadi lebih terpusat pada level kawasan. Barry Buzan dan Wæver mendefinisikan kompleks keamanan kawasan sebagai “a set of units whose major processes of securitisation, desecuritization, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another” . 11 Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa kedekatan wilayah merupakan indikator penting yang mempengaruhi proses sekuritisasi dan desekuritisasi. Oleh karena itu, unit-unit yang berada dalam sebuah kawasan baik itu negara maupun aktor internasional lainnya saling terikat dan membuat masalah keamanan mereka tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.
Terdapat empat variabel penyusun sebuah kompleks keamanan yang dapat digunakan untuk memahami pola interaksi dalam suatu kawasan. Beberapa variabel tersebut antara lain;
11 Barry Buzan, and Ole Wæver, Op.Cit., hlm 44.
10 Anselm Strauss, and Yuliet Corbin. 2007. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9 Muchlis Hamdi, and Siti Ismaryati. 2014. "Filosofi Penelitian." Metodologi Penelitian Administrasi. http://repository.ut.ac.id/4613/1/MAPU5103-M1.pdf.
160 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara

## 1. Boundary (batas)
Batasan yang memisahkan kompleks keamanan yang berbeda. Unit-unit yang berdekatan secara fisik lebih besar kemungkinannya untuk menghasilkan interaksi keamanan apabila dibandingkan dengan unit-unit yang lokasinya berjauhan. Oleh karena itu, tiap kompleks keamanan memiliki batasan fisik atau geografis yang menjadi pemisah dengan kompleks keamanan lainnya. Hal ini juga berarti terdapat perbedaan struktur, sistem, dan dinamika keamanan di antara kompleks keamanan.
2. Anarchic structure (struktur anarkis)
Kompleks keamanan kawasan harus terdiri dari dua atau lebih unit otonom. Terbentuknya sebuah kompleks keamanan disebabkan oleh interaksi antara dua atau lebih aktor yang membentuk sistem, struktur, dan dinamika dalam sebuah kompleks kawasan. Namun, interaksi yang dimaksud tidak terbatas pada interaksi antara negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Negara luar kawasan yang memiliki kekuatan cukup besar juga dapat memengaruhi interaksi dalam sebuah kompleks keamanan yang sudah terbentuk.

## 3. Polarity (polaritas)
Mencakup distribusi kekuatan di antara unit-unit yang ada. Kekuatan atau power oleh beberapa ilmuwan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mempengaruhi perilaku aktor lain, atau kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam RSCT , polaritas kekuatan dilihat dari dinamika rivalitas, perimbangan kekuatan, dan pola aliansi antar negara. Buzan dan Wæver juga memperhitungkan penetrasi kekuatan eksternal sebagai indikator yang dapat mempengaruhi dinamika polaritas kekuatan dalam sebuah kompleks keamanan.
4. Social construction (konstruksi sosial)
Mencakup pola amity / enmity dan dinamika sekuritisasi/desekuritisasi dalam sebuah kompleks keamanan. RSCT tidak mendefinisikan kawasan hanya sebagai refleksi mekanis proses distribusi kekuatan namun juga refleksi interpretasi antara aktor. Pola amity adalah hubungan antara unit yang bersifat kooperatif, yang dibangun atas rasa persahabatan dan saling kepercayaan. Sedangkan pola enmity adalah hubungan antara unit yang bersifat konfliktual, yang dibentuk oleh persepsi bermusuhan dan rasa saling tidak percaya. Adapun sekuritisasi dan desekuritisasi adalah konseptualisasi keamanan yang mengacu pada interpretasi intersubjektif oleh aktor-aktor terkait. RSCT mengemukakan bahwa persepsi tidaklah ditentukan oleh level sistem, namun muncul pada level kawasan yang dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor sejarah, politik, dan kondisi material.
Dalam melihat bagaimana BRI memengaruhi stabilitas sub-kompleks keamanan kawasan Asia Tenggara, penulis memfokuskan analisisnya pada variabel social construction . Sebagai penganut mazhab Copenhagen School Buzan dan Wæver menekankan pentingnya konsep sosial dan sekuritisasi dalam memahami dinamika keamanan. Menurut mereka polaritas kekuatan memang berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam suatu kawasan, namun tidak menentukan karakter hubungan keamanan dalam
kawasan tersebut. Selain itu, sistem regional tidak hanya dipahami sebagai refleksi mekanistik distribusi kekuatan namun juga mencerminkan aksi dan interpretasi antara aktor. 12
Variabel social construction merupakan dimensi konstruktivisme RSCT yang didasarkan pada teori sekuritisasi yang berfokus pada proses politik di mana masalah keamanan dibentuk. Argumen utamanya adalah bahwa “ is that security is an (illocutionary) speech act, that solely by uttering ‘security’ something is being done. ‘It is by labelling something a security issue that it becomes one ”. 13 Maka dapat dipahami bahwa pelaku sekuritisasi membentuk “keamanan” dengan menyatakan sebuah referent object terancam keberadaannya. Dan dalam rangka melindungi referent object tersebut, pelaku sekuritisasi mengklaim hak untuk melakukan tindakan demi memastikan kelangsungan referent object . Oleh karena itu, keamanan dapat dipahami sebagai konstruksi sosial dan intersubjektif.
Menurut Buzan negara terdiri dari tiga bagian fundamental yaitu; physical base (wilayah dan populasi), institution (aparat dan hukum birokrasi atau administratif), dan ideas (ideologi negara dan nilai sosial budaya masyarakat). Ketiga komponen inilah yang menjadi referent objects sekuritisasi, yaitu bagaimana negara dapat melindungi wilayah teritorialnya, keberlangsungan institusinya, dan menjaga integritas superstruktur ideologinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi masalah yang didasarkan pada asumsi dan keyakinan kolektif tentang apa yang perlu dilindungi. 14 Untuk memahami keyakinan atau preferensi kolektif tersebut maka perlu memperhatikan output politik dari institusi-institusi yang dimiliki oleh negara terkait, yang tergambarkan melalui kebijakan politik, pernyataan elit politik, dan wacana keseluruhan elit politiknya.
Buzan berargumen bahwa sekuritisasi terjadi ketika aktor sekuritisasi (pembuat kebijakan) mengajukan sebuah isu dan meyakinkan ‘audiens’ bahwa isu tersebut merupakan ancaman yang membutuhkan respons kebijakan segera. 15 Namun Kaunert dan Leonard mengidentifikasi celah dalam teori ini, dengan mempertanyakan siapa yang dimaksud sebagai audiens dan bagaimana cara menilai bahwa audiens menerima sebuah isu sebagai isu sekuritisasi? Dalam hal ini, Buzan tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai audiens, sebagaimana klasifikasi yang jelas mengenai aktor sekuritisasi (pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, dan kelompok penekan). 16 Dalam upaya menjawab permasalahan ini, Wæver memberikan tanggapannya dengan berargumen bahwa “ Audience is those who have to be convinced in order for the securitizing move to be successful. Although one often tends to think in terms of ‘the population’ or citizenry being the audience (the ideal situation regarding ‘national security’ in a democratic society), it actually varies according to the political system and the nature of the issue ”. 17 Berdasarkan argumen tersebut, dapat dipahami bahwa Wæver memberikan fleksibilitas definisi mengenai audiens, berdasarkan pada isu yang menjadi perhatian dalam upaya sekuritisasi.
17 Ibid.
16 Sarah Léonard, and Christian Kaunert. 2011. "Reconceptualizing the Audience in Securitization Theory." In Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve . London: Routledge.
15 Meena Roldán Oberdick. 2018. "Reconceptualizing the Actor-Audience Dichotomy in Securitization Theory." Thesis .
14 Kevork Oskanian. 2013. Fear , Weakness and Power in the Post-Soviet South Caucasus. The Palgrave Macmillan.
13 Rita Taureck. 2006. "Securitization Theory and Securitization Studies." Journal of International Relations and Development. doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800072
12 Ibid.
Jika berkaca pada refleksi kritis, maka desekuritisasi sebenarnya tidak akan pernah benar-benar terjadi. Perasaan ketidakamanan dan penetapan sebuah isu sebagai ancaman bagi negara dan masyarakat adalah bagian dari produksi identitas nasional yang terjadi berulang-ulang. Ketika negara melepaskan diri dari persepsi atau perasaan terancam, maka ini akan menjadi awal dari kematian sebuah bangsa. Oleh sebab itu, desekuritisasi paling baik dipahami sebagai proses memudarnya sebuah isu atau aktor tertentu dari proses ‘sekuritisasi’. 18 Pada titik tertentu, sebuah ancaman mungkin tidak lagi menjadi ancaman, dan berubah menjadi isu biasa yang tidak membutuhkan tindakan segera sebagai respons perlindungan eksistensial referent object .
Apabila proses sekuritisasi digambarkan dari tindak tutur elit politik maupun aktor sekuritisasi lain, maka desekuritisasi merupakan kebalikannya. Menurut Behnke, dengan menyatakan sebuah isu atau aktor tertentu sebagai bukan ancaman dan tidak memerlukan tindakan segera, hanya akan memunculkan permainan bahasa yang dapat menimbulkan perdebatan. Maka dari itu, sebuah proses desekuritisasi yang sukses hanya dimungkinkan dengan tidak membicarakan (kurangnya tindak tutur), dan bukan dengan menegaskan status baru sebuah aktor atau isu (yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman) menjadi bukan sebagai ancaman. 19 Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis variabel social construction dengan melihat perubahan pola sekuritisasi dan desekuritisasi di kawasan Asia Tenggara. Perubahan ini tidak hanya dilihat melalui speech atau argumen yang disampaikan oleh Tiongkok sebagai aktor desekuritisasi, namun juga dengan melihat bagaimana negara-negara Asia Tenggara sebagai audiens menerima upaya desekuritisasi Tiongkok melalui BRI. Atau dengan kata lain, melihat bagaimana mereka membentuk persepsi intersubjektif terhadap keberadaan Tiongkok di kawasan yang tercermin melalui komentar elit politik dan kebijakan luar negeri mereka, khususnya setelah adanya pembangunan BRI.

## Analisis
a. Belt and Road Initiative dan Desekuritisasi Negara-Negara Asia Tenggara terhadap Tiongkok
Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam koridor pembangunan BRI. Sebagai kawasan yang memiliki sejarah interaksi panjang dengan Tiongkok, beberapa negara Asia Tenggara pernah terlibat dalam hubungan konfliktual dengan Beijing yang disebabkan oleh berbagai alasan, baik karena sengketa teritorial, konflik politik, maupun akibat preseden sejarah gerakan komunisme. Pola hubungan ini kemudian membentuk narasi sekuritisasi, di mana negara-negara Asia Tenggara menganggap Tiongkok sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan. Namun adanya pembangunan BRI dan berbagai potensi keuntungan yang ditawarkan, dapat menjadi alat desekuritisasi bagi Tiongkok untuk membentuk citra kooperatif terhadap negara-negara kawasan.
Tiongkok berupaya mempromosikan BRI sebagai proyek inklusif yang memberi keuntungan bagi semua. Upaya ini tergambar dalam beberapa pernyataan Presiden Xi Jinping sebagai aktor politik utama yang merepresentasikan Tiongkok. Misalnya saja pernyataannya pada tahun 2016 yang bertepatan dengan
19 Ibid.
18 Andreas Behnke. 2006. "No Way out: Desecuritization, Emancipation and the Eternal Return of the Political - A Reply to Aradau."
Journal of International Relations and Development.
doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800070
163 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
perkumpulan PKC, Xi Jinping menyampaikan bahwa dalam upaya pembentukan jalur sutera, pembangunan yang memberi manfaat bagi negara-negara dilintasi harus menjadi tema utama. Selain itu, Xi Jinping selalu mempromosikan BRI dengan prinsip saling menghormati alih-alih dominasi kekuatan. Pada salah satu pertemuannya dengan pemimpin negara-negara Arab di tahun 2016, Xi mengatakan “ BRI aims at connecting people of different cultures and histories. We need to build roads and eliminate walls to become harmonious neighbors ”. Sedangkan dalam kesempatan lain, Xi Jinping menggambarkan BRI sebagai proyek yang tidak hanya berfokus pada kepentingan Tiongkok. Presiden Xi menekankan bahwa “ BRI cannot become a selfish undertaking only based on China's needs. Instead, we shall let other nations utilize the bandwagon of China's fast economic development to realize their own goals ”. 20 Berbagai pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai upaya Beijing dalam membentuk citra positif melalui pembangunan BRI. Kemampuan proyek ini dalam membentuk citra ‘tidak mengancam’ telah terbukti di beberapa negara Asia Tenggara.
Misalnya saja Vietnam yang telah lama terlibat hubungan konfliktual dengan Tiongkok. Hanoi menunjukkan ketertarikan kuat terhadap potensi BRI bagi pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi negaranya. Sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, Vietnam memiliki keunggulan spasial dengan menjadi pintu gerbang masuknya produk-produk Tiongkok ke Asia Tenggara. Vietnam juga dikenal sebagai negara kaya sumber daya mineral, namun belum dikelola secara baik. Oleh sebab itu, aliran investasi yang masuk melalui BRI dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan industri pertambangannya. 21
Selama ini Vietnam memang dikenal sebagai negara yang menjadikan nasionalisme dan anti intervensi asing sebagai landasan politiknya, di mana hal ini juga diterapkan dalam hubungannya dengan Tiongkok. Meskipun sejauh ini Vietnam telah mengadakan kerja sama ekonomi dengan Beijing, namun Partai Komunis Vietnam tetap mempertahankan prinsip hostility dalam hubungan keduanya. 22 Akan tetapi sejak pembangunan BRI dimulai, Vietnam cenderung lebih terbuka dalam membangun relasi dengan Tiongkok. Keterbukaan terhadap kerja sama dengan Beijing salah satunya terlihat dari besarnya harapan Vietnam agar AIIB dapat memberi bantuan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur mereka, terutama bagi proyek-proyek yang dikembangkan oleh investor swasta. 23
Pada November tahun 2015, Xi Jinping berkunjung ke Vietnam dalam rangka memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam kunjungan ini dibahas berbagai komitmen untuk memperkuat hubungan diplomatik Tiongkok dan Vietnam. Beberapa poin yang disepakati oleh kedua negara di antaranya yaitu: untuk mengintegrasikan keuntungan dan mengintensifkan kerja sama dalam “ Belt and Road ” dan “ Two Corridors and One Circle ”, berfokus pada pembangunan proyek besar, mempromosikan kerja sama perbatasan dan keuangan, dan mempromosikan perdagangan bilateral yang seimbang serta pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, Vietnam dan Tiongkok juga memutuskan untuk
23 Le Hong Hiep. 2018. "The Belt and Road Initiative in Vietnam: Challenges and Prospects." ISEAS Perspective .
22 Talita Pinotti. 2015. "China and Vietnam in the South China Sea: Disputes and Strategic Questions." Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations .
21 Doan Ba Toai, Xi Guan, and Amogh Ghimire. 2018. "Situational Analysis of Vietnam for Belt and Road Initiative." International Conference on Economics, Business, Management and Corporate Social Responsibility. Atlantis Press. doi:https://doi.org/10.2991/ebmcsr-18.2018.33.
20 May Hongmei Gao. 2020. "Frames and Facilitators by China in Promoting the Belt and Road Initiative (BRI)." Thunderbird International Business Review. doi:https://doi.org/10.1002/tie.22108.
164 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
memperkuat kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan, koordinasi hubungan internasional dan regional, hingga keterlibatan people-to-people dan kebudayaan. 24
P ada dasarnya, persepsi elit politik Vietnam memang tidak lagi menganut pandangan bipolar yang mengklasifikasikan negara sebagai ‘teman’ atau ‘musuh’, melainkan sebagai ‘mitra’ atau ‘objek’. Di mata pemimpin negara Vietnam, Tiongkok dianggap sebagai ‘ partner of cooperation ’ sekaligus ‘ object of struggle ’. Meskipun persepsi elit politik Vietnam sangat dipengaruhi oleh sentimen ekspansionisme Tiongkok yang menciptakan kekhawatiran akan adanya BRI, namun mereka juga percaya bahwa proyek ini dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi Vietnam. 25 Inilah yang kemudian melandasi pertimbangan untuk lebih terbuka dalam hubungannya dengan Beijing. Melunaknya sikap Vietnam juga disebabkan oleh ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap Tiongkok yang merupakan partner dagang terbesar mereka, dengan nilai perdagangan pada tahun 2015 mencapai USD 96 triliun. 26 Oleh karenanya Vietnam lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak menyinggung Tiongkok.
Sejak pembangunan BRI dimulai, Vietnam bahkan menunjukkan sikap lebih persuasif dalam menyikapi sengketa di LTS. Pada suatu kesempatan, Perdana Menteri Xuan Phuc mengatakan bahwa “Vietnam tidak mengusahakan pembangunan militer, tetapi berusaha melindungi kedaulatan, pertama dengan langkah-langkah damai, langkah-langkah diplomatik, dan bahkan langkah-langkah keadilan”. 27 Sikap yang ditunjukkan Vietnam agak berbeda dari sikap mereka sebelumnya yang merupakan salah satu negara paling keras menentang manuver Tiongkok di kawasan. Sengketa di LTS memang masih menjadi isu penting dalam hubungan kedua negara. Namun infiltrasi Tiongkok melalui BRI dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi lain, berpotensi semakin meningkatkan citra kooperatif yang mengarah pada proses desekuritisasi terhadap Tiongkok.
Pengaruh BRI juga terlihat pada Filipina yang resmi bergabung pada tahun 2017. Pembangunan BRI diprediksi akan memberi keuntungan besar, khususnya berkaitan dengan upaya pembentukan jalur maritime silk road yang sejalan dengan program pembangunan infrastruktur Filipina. Pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar USD 17 miliar, yang mana jumlah ini menjadikan proyek ini sebagai proyek dengan nilai pendanaan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk mewujudkan hal ini, Filipina mengincar investasi USD 1 triliun yang akan diinvestasikan Tiongkok di 60 negara dalam upaya pembangunan kembali jalur sutra lama. 28 Adanya inisiatif BRI bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan Filipina terhadap pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi masalah bagi pembangunan industri dan pembangunan nasional. 29 Oleh karena
29 Aaron Jed Rabena. 2018. "The Complex Interdependence of China’s Belt and Road Initiative in the Philippines." Asia and the Pacific Policy Studies. doi:https://doi.org/10.1002/app5.257.
28 Renato Cruz De Castro. 2019. "China’s Belt and Road Initiative (BRI) and the Duterte Administration’s Appeasement Policy: Examining the Connection Between the Two National Strategies." East Asia. doi:https://doi.org/10.1007/s12140-019-09315-9.
27 Martin Petty, and Mai Nguyen. 2016. New Vietnam PM says won't pursue military buildup in South China Sea. Mei 25. Accessed Oktober 28, 2021. https://www.reuters.com/article/us-vietnam-politics-idUSKCN0YG17P.
26 Vu Truong-Minh. 2016. A View From Vietnam. Desember 12. Accessed Oktober 28, 2021. https://theasanforum.org/a-view-from-vietnam/#2.
25 Van-hoa Vu, Jenn-jaw Soong, and Khac-nghia Nguyen. 2020. "Vietnam ’ s Perceptions and Strategies toward China ’ s Belt and Road Initiative Expansion : Hedging with Resisting." The Chinese Economy. doi:https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1809818.
24 2015. Journey of Peace to Carry Forward Friendship, Inherit Past and Usher in Future. November 8. Accessed Oktober 28, 2021. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1313578.shtml.
165 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
itu, keterlibatan dalam BRI setidaknya dapat menjadi jalan keluar bagi beberapa permasalahan domestik yang dihadapi saat ini.
Model kebijakan yang dianut oleh Duterte memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya, yaitu Benigno Aquino III yang dikenal keras terhadap Beijing. Selama masa jabatannya, Benigno bahkan berupaya memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan mempromosikan kemitraan strategis dengan Jepang. 30 Sebaliknya, Duterte sangat memahami perkembangan Tiongkok dan potensi kemitraan dengan Beijing. Bagi Filipina, bergabung dalam BRI berarti akses lebih terhadap pasar Tiongkok dan potensi aliran investasi yang jauh lebih besar. Sedangkan dari sisi keamanan, pembangunan BRI diproyeksikan dapat membantu Filipina dalam mengatasi masalah pemberontakan di Mindanao, dengan mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu akar permasalahan konflik. 31 Sedangkan di sisi lain, Tiongkok menegaskan bahwa Filipina adalah ‘mitra yang sangat diperlukan dan penting dalam pembangunan 21 st Century Maritime Silk Road initiative . 32
Potensi keuntungan BRI turut memengaruhi bagaimana Filipina merespons sengketa di LTS. Di bawah kepemimpinan Benigno Aquino, Filipina menjadi salah satu negara yang paling keras menentang kehadiran Tiongkok di kawasan. Namun Duterte memperlihatkan sikap yang lebih lunak dengan memandang remeh sengketa LTS, sebagaimana yang ia sampaikan pada pada acara ASEAN summit yang diadakan di Laos. Selain itu, Duterte juga menyatakan sikap untuk menjauh dari Amerika Serikat yang telah menjadi sekutunya selama ini. 33 Pernyataan ini tidak hanya mengagetkan, tapi juga berpotensi mengubah dinamika keseimbangan strategis di kawasan.
Malaysia memberi respons yang tidak jauh berbeda dengan Vietnam dan Filipina. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak Malaysia menjadi salah satu negara pertama yang memberi dukungan terhadap BRI. Terdapat beberapa mega proyek yang menjanjikan keuntungan besar bagi Malaysia jika bergabung dengan BRI. Misalnya saja adalah pembangunan Melaka Gateway yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar RM 42 miliar. Proyek ini diprediksi akan menciptakan 40.000-45.000 pekerjaan baru, mendatangkan 2.5 juta pengunjung setiap tahunnya, dan menghasilkan keuntungan sebesar RM 1,19 triliun. 34 Proyek lainnya adalah The East Coast Rail Link (ECRL) yang merupakan bagian penting dalam koridor pembangunan BRI. ECRL bertujuan untuk menghubungkan Pantai Timur yang kurang berkembang dengan Semenanjung Malaysia yang lebih berkembang, dan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor. Selain itu, jalur ini nantinya akan menyediakan jembatan penghubung antara Pelabuhan Kuantan di LTS dan Pelabuhan Klang di Selat Malaka, sehingga akses melintasi selat Singapura dapat dilalui menggunakan transportasi darat. 35 Kemudahan akses dan interkoneksi antara wilayah akan memberi dampak positif berupa pertumbuhan
35 2020. East Coast Rail Link (ECRL). BRI Monitor, The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).
34 Francis E Hutchinson. 2019. The Melaka Gateway Project: High Expectations but Lost Momentum? ISEAS Yusof Ishak Institute.
33 Renato Cruz De Castro, Op.Cit.
32 Dini Sejko, and Albert Park. 2020. The Belt and Road Initiative in ASEAN (Philippines),. HKUST Institute for Emerging Market Studies (IEMS).
31 Aaron Jed Rabena, Op.Cit.
30 Renato Cruz De Castro, Op.Cit.
ekonomi bagi kawasan yang tercakup. Oleh karena itu, potensi proyek-proyek bawaan BRI ini menjadi menarik bagi pemerintah Malaysia.
Kemajuan hubungan kedua negara pasca pembangunan BRI terlihat pada peningkatan investasi Tiongkok di Malaysia. Pada tahun 2013 Malaysia masih menempati posisi terakhir sebagai negara penerima investasi Tiongkok di kawasan. Namun pada tahun 2018 investasi Tiongkok telah meningkat sebesar delapan kali lipat yang menjadikan Malaysia negara ketiga penerima investasi Tiongkok terbesar di Asia Tenggara. 36 Namun keterlibatan Malaysia dalam BRI tidak selalu menemui jalan mulus. Terpilihnya Mahathir Mohamad pada tahun 2018 memengaruhi sikap Malaysia terhadap BRI yang terlihat ketika Malaysia menunda pembangunan beberapa proyek seperti East Coast Rail Link , Multi Product Pipeline , Trans-Sabah Gas Pipeline , dan proyek kereta cepat yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Mahathir bahkan menunjukkan sikap curiga yang tergambar dari komentarnya pada tahun 2018 dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang. Mahathir mengatakan “kami tidak menginginkan situasi di mana adanya versi baru kolonialisme karena negara miskin tidak bisa bersaing dengan kota kaya”. 37
Kendati demikian, Mahathir tidak sepenuhnya berpaling dari BRI. Ia benar-benar paham besarnya potensi yang ditawarkan BRI bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Malaysia. Oleh karena itu, Mahathir menunjukkan sikap berbeda pada kunjungannya ke Beijing pada tahun 2019, di mana ia sama sekali tidak menunjukkan sikap bertentangan terhadap Tiongkok, alih-alih menegaskan dukungan penuh Malaysia terhadap BRI. 38 Adapun mengenai sengketa di LTS, Malaysia menganut prinsip non-konfrontatif mengingat pentingnya Tiongkok bagi negara tersebut. Pada tahun 2019, Mahathir mengatakan “…lebih baik mencari jalan yang tidak terlalu keras untuk tidak memusuhi Tiongkok, karena Tiongkok bermanfaat bagi kami”. 39 Sedangkan dalam kesempatan lain, Mahathir bahkan mengatakan bahwa keberadaan Tiongkok di LTS tidak menjadi masalah bagi Malaysia, selama mereka tidak menghentikan kapal, merusak kapal, atau memblokade area tersebut. 40 Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Mahathir ini merupakan refleksi bagaimana Tiongkok berhasil memanfaatkan pengaruh ekonomi untuk kepentingannya dalam sengketa LTS.
Sedangkan di Indonesia, keberadaan proyek BRI secara umum disambut baik oleh pemerintahan Joko Widodo. Ketika Jokowi menggagas rencana ambisius untuk membangun jalan, rel kereta, dan pelabuhan pada tahun 2015, ia menyadari bahwa pendanaan berbasis investasi dalam negeri tidak mampu mencukupi target tersebut. 41 Oleh karena itu, dalam beberapa tahun selanjutnya Jokowi mengeluarkan berbagai kebijakan yang memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu negara
41 Ko Lyn Cheang. 2019. The struggle to define the Belt and Road Initiative in Indonesia. Juli 24. Accessed November 16, 2021.
https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/24/the-struggle-to-define-the-belt-and-road-initiative-in-indonesia.ht ml.
40 Mahathir Mohamad, diinterview oleh John Bussey. 2018. A Conversation With Mahathir Mohamad Council on
Foreign
Relations (CFR), (September 26). Accessed Oktober 30, 2021.
https://www.cfr.org/event/conversation-mahathir-mohamad.
39 Hong Yu Liu. 2019. "From The Malay Dilemma to Malaysia’s Dilemmas: The Political Economy of Mahathir’s China Policy since May 2018." Stiftung Wissenschaft und Politik.
38 Ibid.
37 Lye Liang Fook. 2019. China-Malaysia Relations Back on Track ? ISEAS Yusof Ishak Institute.
36 Francis E. Hutchinson, and Tham Siew Yean. 2020. "The Bri in Malaysia’S Port Sector: Drivers of Success and Failure." ISEAS Perspective. doi:https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1957305.
yang merasakan keuntungan dari kebijakan ini adalah Tiongkok. Sejak tahun 2016, Tiongkok mulai mendominasi porsi FDI Indonesia dengan total investasi USD 2.7 triliun, sekaligus menempatkannya sebagai negara investor terbesar ketiga di Indonesia. 42
Pada BRI Summit tahun 2017, kedua negara menyepakati beberapa proyek yang mencakup pembangunan infrastruktur pariwisata, proyek strategis irigasi, renovasi dan peningkatan keamanan bendungan, pembangunan infrastruktur wilayah, serta pengembangan kawasan kumuh. Terhitung dari tahun 2016 hingga 2019 AIIB telah menginvestasikan dana sebesar USD 939.9 miliar bagi pembangunan proyek di Indonesia. 43
Salah satu kerangka pembangunan BRI, yaitu 21 st Century Maritime Silk Road Initiative juga memiliki visi yang sama dengan konsep tol laut Jokowi, yaitu Global Maritime Fulcrum (GMF). Xi Jinping dan Joko Widodo sama-sama mengakui bahwa BRI dan GMF merupakan dua proyek yang saling melengkapi karena sama-sama berfokus pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan, pertumbuhan, dan konektivitas khususnya yang berfokus pada jalur maritim. 44 Keselarasan visi dan tujuan ini menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah Indonesia semakin yakin untuk bergabung dalam proyek BRI.
Potensi keuntungan BRI juga memengaruhi bagaimana pemerintahan Jokowi merespons keberadaan Tiongkok di LTS. Dalam salah satu pidatonya di ASEAN Summit tahun 2014, Jokowi mengatakan “Perlu saya katakan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa di sana. Kami hanya ingin mendorong agar Code of Conduct dapat diimplementasikan, dan jelas finalisasinya. Kita membutuhkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Jadi kami mendukung Code of Conduct di LTS, dan juga dialog antara Tiongkok-Jepang dan antara Tiongkok-ASEAN”. 45 Dari pernyataan ini, terlihat bahwa Jokowi menempatkan Indonesia sebagai mediator, alih-alih menjadi pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi menggunakan pendekatan yang lebih kooperatif terhadap Tiongkok di LTS.
Sejauh ini Jokowi memberi sinyal acak atau bahkan kontradiktif terhadap sengketa di LTS. Pada tahun 2016, Jokowi berkunjung ke Natuna yang digambarkan sebagai pernyataan sikap bahwa Indonesia akan melindungi kedaulatannya. Beberapa analis memuji tindakan ini yang mereka sebut sebagai pendekatan keras Indonesia terhadap Tiongkok. Namun di sisi lain, kunjungan ini dianggap sebagai tindakan untuk menutupi sikap akomodatif yang selama ini diambil oleh Jokowi. 46 Bahkan Indonesia dalam diplomasi regionalnya berupaya untuk tidak menyinggung Tiongkok secara langsung, mengingat besarnya keuntungan dari investasi yang berasal dari Tiongkok. Sebagai salah satu negara penting dan memiliki pengaruh besar di kawasan, tentu perubahan sikap Indonesia terhadap sengketa LTS sangat berpengaruh bagi upaya penyelesaian isu tersebut.
46 Aaron L. Connelly. 2017. Indonesia Di Laut Cina Selatan : Berjalan Sendiri. Lowy Institute.
45 Mohamad Rosyidin, and Shary Charlotte H. Pattipeilohy. 2020. "Regionalism under Challenge: Ideas and Joko Widodo’s Foreign Policy towards ASEAN, 2014-2019."
Journal of ASEAN Studies. doi:https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6596.
44 Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, and Darang S Candra. 2020. Indonesia’s Global Maritime Fulcrum & China’s Belt and Road Initiative: A Match Made at Sea? Jakarta: Friedrich Ebert Siftung.
43 Evi Fitriani. 2021. "Linking the Impacts of Perception, Domestic Politics, Economic Engagements, and the International Environment on Bilateral Relations between Indonesia and China in the Onset of the 21st Century." Journal of Contemporary East Asia Studies. doi:https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437.
42 2018. Domestic and Foreign Direct Investment Realization in 2018. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
168 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
Perubahan yang ditunjukkan oleh beberapa negara tersebut memperlihatkan bagaimana Tiongkok mempengaruhi narasi sekuritisasi di kawasan Asia Tenggara. Tiongkok berhasil memanfaatkan BRI untuk merangkul negara-negara kawasan yang sebelumnya resisten terhadap mereka. Xi Jinping selalu berupaya mempromosikan BRI dengan menekankan aspek ekonomi, budaya, dan non intervensi sebagai aspek kunci, dan tidak menyorot aspek yang berkaitan erat dengan sekuritisasi seperti norma, politik, dan ketergantungan internasional. 47 Beijing menyebarkan narasi desekuritisasi melalui apa yang tidak diucapkan, dan bukan apa yang sebenarnya disampaikan. Hal ini sejalan dengan argumen desekuritisasi, di mana aktor berupaya menetralkan sebuah isu dari proses sekuritisasi, yaitu dengan menggantikannya dengan isu yang lebih menonjolkan citra kooperatif.
Berdasarkan pemaparan di atas, juga dapat dipahami bahwa faktor kepemimpinan atau rezim yang berkuasa, sangat berpengaruh terhadap narasi sekuritisasi dan desekuritisasi dalam sebuah negara. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Filipina dan Malaysia, di mana pergantian kepemimpinan memengaruhi perilaku mereka dari yang sebelumnya sangat menentang Tiongkok menjadi lebih kooperatif.
Perlu diingat bahwa Behnke berargumen bahwa desekuritisasi total sebetulnya tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan memahaminya sebagai proses memudarnya sebuah isu/aktor tertentu dari proses ‘sekuritisasi’. 48 Dalam hal ini penulis tidak menyimpulkan bahwa negara-negara Asia Tenggara sepenuhnya menganggap Tiongkok sebagai bukan ancaman. Namun fakta bahwa negara-negara tersebut menerima dan semakin membuka diri terhadap Tiongkok, mengindikasikan adanya pelemahan sikap, dan memudarnya sekuritisasi terhadap Beijing yang kini dianggap lebih menguntungkan dan kooperatif.
b. Belt and Road Initiative , Transisi Kekuasaan, dan Perubahan Pola Aliansi Kawasan Asia Tenggara
Pembangunan BRI di Asia Tenggara menimbulkan ancaman bagi kekuatan besar, khususnya bagi Amerika Serikat. Penulis melihat bahwa perbaikan citra Tiongkok juga berdampak pada transisi kekuasaan di kawasan, di mana Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi negara dominan mulai tergeser oleh Tiongkok. Organski dalam teori Power Transition mengatakan bahwa terdapat dua pengamatan mendasar yang dapat mengindikasikan adanya transisi kekuasaan yaitu: pertama , pertumbuhan internal suatu negara. Karena pembangunan terjadi pada tingkatan yang berbeda, maka komparasi kekuatan negara secara relatif akan naik dan turun. Kedua , adalah bahwa sistem internasional dibentuk oleh negara dominan atau hegemon, sehingga ketika kekuatan yang meningkat mengambil alih posisi kekuatan dominan, maka kondisi ini dapat disebut sebagai transisi kekuasaan. 49
Pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok telah membuatnya menjadi salah satu kekuatan yang berpengaruh baik dalam level regional maupun global. Kekayaan yang terakumulasi dari pertumbuhan
49 Woosang Kim, and Scott Gates. 2015. "Power Transition Theory and the Rise of China." International Area Studies Review. doi:https://doi.org/10.1177/2233865915598545.
48 Andreas Behnke, Op.Cit.
47 Małgorzata Jakimów. 2019. "Desecuritisation as a Soft Power Strategy: The Belt and Road Initiative, European Fragmentation and China’s Normative Influence in Central-Eastern Europe." Asia Europe Journal. doi:https://doi.org/10.1007/s10308-019-00561-3.
169 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
ekonomi domestik dimanfaatkan oleh Beijing sebagai alat diplomatik untuk memperluas pengaruhnya. Khusus di regional Asia Tenggara, peningkatan pengaruh Tiongkok berbanding terbalik dengan penurunan pengaruh Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Washington memang menunjukkan tendensi ‘ America First ’ yang salah satunya ditandai dengan menarik diri dari berbagai komitmen global dan perjanjian internasional. Sedangkan di sisi lain, Tiongkok aktif merangkul dunia internasional melalui kebijakan-kebijakan inisiatif yang menguntungkan.
Fenomena di atas digambarkan oleh media-media Asia Tenggara sebagai adanya transisi kekuasaan geostrategis di kawasan. Argumen ini bukannya tanpa alasan. Sebagaimana paradigma kekuasaan yang digambarkan oleh analis hubungan internasional, bahwa kawasan Asia Timur kini sudah jatuh ke tangan Tiongkok. Dan pergeseran ini adalah perubahan yang tidak terhindarkan. 50 Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, mungkin masih terlalu dini untuk memastikan apakah Tiongkok akan sepenuhnya menggeser posisi Amerika Serikat. Namun pola-pola adanya pergeseran ke arah Beijing merupakan pertanda yang tidak bisa diabaikan.
Selama ini negara-negara Asia Tenggara selalu berupaya menavigasi kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok dengan menganut prinsip ‘ hedging ’, yang bertujuan untuk menghindari ketergantungan terhadap dua negara tersebut. Namun sejak tahun 2016, terdapat indikasi bahwa sebagian besar di antara negara-negara kawasan lebih bertendensi kepada Tiongkok. Bahkan Thailand dan Filipina yang merupakan aliansi terdekat Amerika Serikat kini mulai beralih ke Beijing. Hal serupa juga diperlihatkan oleh Singapura yang merupakan mitra dekat Amerika Serikat, namun kini mulai memperlihatkan hubungan ekonomi yang baik dengan Tiongkok. Begitupun dengan yang Malaysia semakin menunjukkan keberpihakannya baik dari sisi politik maupun ekonomi, Myanmar yang semakin menunjukkan ketergantungan ekonominya, dan Vietnam yang berupaya menyeimbangkan hubungannya dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. 51 Pergeseran ini tidak lain merupakan konsekuensi desekuritisasi dan peningkatan kerja sama antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk berbagai kerja sama pembangunan dan investasi yang dilakukan dalam kerangka pembangunan BRI.

## c. Belt and Road Initiative dan Respons Kolektif ASEAN terhadap Sengketa LTS
Apabila membahas keterkaitan keamanan antara Tiongkok dan Asia Tenggara tentu sengketa di LTS menjadi isu yang tidak boleh diabaikan. Sengketa yang melibatkan Tiongkok dengan beberapa negara kawasan belum mencapai kata sepakat hingga saat ini. ASEAN sebagai institusi regional memegang peranan penting untuk mengadvokasi kepentingan negara-negara anggota dalam sengketa LTS. Namun menyatukan sikap menjadi salah satu masalah, dikarenakan negara-negara yang dekat dengan Beijing cenderung tidak sepaham mengenai mekanisme dan langkah yang digunakan ASEAN dalam menghadapi Tiongkok.
Tiongkok tidak jarang memanfaatkan pendekatan diplomatis untuk memengaruhi posisi negara ASEAN dalam sengketa di LTS. Sebagaimana yang terjadi pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) pada tahun 2016 yang dilaksanakan di Kamboja. Dalam pertemuan tersebut negara-negara anggota
51 Ibid.
50 David Shambaugh. 2018. "U.S.-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?" International Security. doi:https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1162/isec_a_00314.
170 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
ASEAN tidak dapat mencapai kata sepakat sehingga mengalami deadlock setelah perwakilan Phnom Penh menunjukkan keberpihakannya terhadap Tiongkok. Keputusan ini tidak lain merupakan konsekuensi dari tingginya ketergantungan ekonomi mereka terhadap Beijing.
Diketahui bahwa rata-rata setiap tahunnya Kamboja menerima bantuan pendanaan asing sebesar USD 600 juta, di mana sebagian besar dari jumlah tersebut adalah berasal dari Tiongkok. 52 Dengan adanya pembangunan BRI maka jumlah ini berpotensi akan semakin meningkat, yang juga berarti semakin meningkatnya ketergantungan Kamboja terhadap Beijing. Penulis melihat bahwa fenomena semacam ini mungkin tidak hanya akan terjadi di Kamboja saja, melainkan juga berpotensi terjadi di negara anggota ASEAN lainnya.
Tiongkok menempati posisi sentral dalam sengketa di LTS. Sebagai negara terbesar yang terlibat dalam sengketa ini, klaim Tiongkok di kawasan mencakup hampir semua wilayah yang disengketakan. Upaya penyelesaian sengketa pun sering kali dipengaruhi oleh hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, sebagaimana yang terlihat dalam kolaborasinya dengan Kamboja. Dalam upaya penyelesaian masalah ini, Tiongkok mendorong agar sengketa sebaiknya tidak diselesaikan melalui ASEAN, melainkan dengan mengedepankan mekanisme bilateral. Beijing pun mengklaim bahwa beberapa negara ASEAN lain seperti Brunei Darussalam dan Laos, telah bersepakat agar masalah LTS tidak seharusnya memengaruhi hubungan Tiongkok dengan ASEAN. 53 Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat kedua negara tersebut memang termasuk di antara beberapa negara ASEAN yang memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Beijing.
Secara umum, negara-negara yang telah menikmati keuntungan kerja sama dengan Beijing menunjukkan pelemahan sikap terhadap sengketa di LTS. Oleh karena itu, melemahnya sikap negara-negara besar seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang sebelumnya sangat resisten terhadap Tiongkok di LTS, dapat memengaruhi bagaimana ASEAN secara institusional merespons Tiongkok. Sebelumnya terdapat perbedaan pendapat mengenai langkah dan mekanisme yang digunakan untuk menghadapi Tiongkok. Beberapa negara menunjukkan resistansi yang kuat, namun beberapa cenderung lemah atau bahkan berpihak kepada Tiongkok.
Dengan adanya pembangunan BRI, penulis melihat bahwa terdapat kemungkinan akan terjadi konsolidasi sikap dalam internal ASEAN. Konsolidasi yang dimaksud tidak mengarah pada hilangnya perlawanan negara-negara ASEAN terhadap sengketa di LTS, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Behnke, bahwa sekuritisasi atau ‘perasaan terancam’ tidak dapat benar-benar dihilangkan sebab hal itu menjadi landasan eksistensi sebuah negara. 54 Oleh karena itu, konsolidasi yang dimaksud adalah lebih kepada pelemahan sikap ASEAN, yang disebabkan oleh memudarnya persepsi sekuritisasi, dan semakin kooperatifnya negara-negara anggota terhadap Beijing.
54 Andreas Behnke, Op.Cit.
53 2016. China says Brunei, Cambodia, Laos agree sea dispute must not hurt ties. April 24. Accessed November 26, 2021. https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-asean-idUSKCN0XL04N.
52 Arfin Sudirman. 2017. "Neutrality and Centrality at Brink in the South China Sea Issue." Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities. doi:10.14203/jissh.v7i1.74.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan BRI memengaruhi stabilitas sub-kompleks kawasan Asia Tenggara, khususnya berkaitan dengan konstruksi sosial di kawasan. Preseden sejarah konflik dan sengketa antara negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok telah membentuk persepsi sekuritisasi yang menganggap keberadaan Tiongkok sebagai sebuah ancaman bagi kawasan. Namun demikian, adanya proyek BRI berhasil meningkatkan citra kooperatif Tiongkok di mata negara-negara Asia Tenggara, yang terlihat dari adanya perubahan persepsi negara-negara kawasan terhadap Tiongkok. Melalui BRI, Tiongkok mencoba menghilangkan persepsi ancaman dengan mempromosikan tujuan pembangunan yang inklusif, berorientasi ekonomi, berkebudayaan, dan prinsip non-intervensi sebagai aspek kunci, dan tidak menyorot aspek yang berkaitan erat dengan sekuritisasi seperti norma, politik, dan ketergantungan internasional. Dalam upaya desekuritisasi, menjadi penting bagi Tiongkok untuk tidak mengeluarkan argumen bahwa aktor atau isu tidak lagi menjadi ancaman, melainkan dengan menggantikannya dengan isu yang lebih menunjukkan citra positif. Hasil dari upaya desekuritisasi Tiongkok terlihat dari perubahan negara-negara yang sebelumnya kontra menjadi lebih kooperatif, yang dibuktikan dengan adanya perubahan sikap Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang lebih kini lebih bersahabat dan moderat dalam merespons Tiongkok. Perubahan ini terlihat pada komentar elit-elit politik negara yang menunjukkan sikap lebih lunak terhadap manuver Tiongkok di kawasan, termasuk berkaitan dengan sengketa di LTS. Selain itu, proyek BRI membuat negara-negara kawasan menjadi lebih terbuka dalam membangun hubungan kerja sama dengan Beijing, khususnya dalam kerangka pembangunan BRI. Lebih jauh, perubahan ini juga memengaruhi dinamika aliansi sub-kompleks kawasan. Bahkan dua negara yang selama ini dikenal sebagai aliansi terdekat Amerika Serikat di kawasan, yaitu Filipina dan Thailand, kini mulai menunjukkan tendensinya terhadap Tiongkok.

## Referensi
2015. Journey of Peace to Carry Forward Friendship, Inherit Past and Usher in Future. November 8. Accessed Oktober 28, 2021. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1313578.shtml. 2016. China says Brunei, Cambodia, Laos agree sea dispute must not hurt ties. April 24. Accessed November 26, 2021. https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-asean-idUSKCN0XL04N. 2018. Domestic and Foreign Direct Investment Realization in 2018. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2020. East Coast Rail Link (ECRL). BRI Monitor, The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).
Behnke, Andreas. 2006. "No Way out: Desecuritization, Emancipation and the Eternal Return of the Political - A Reply to Aradau." Journal of International Relations and Development. doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800070.
Buzan, Barry, and Ole Wæver. 2003. Region and Powers: The Structure of International Security. New York: Cambridge University Press.
172 Yusril Ihza Mahendra, Ruli Inayah Ramadhoan, Dedik Fitra Suhermanto | Pengaruh Kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap Stabilitas Sub-Kompleks Keamanan Asia Tenggara
Cai, Peter. 2017. Understanding China’s Belt and Road Initiative. Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding China’s Belt and Road Initiative_WEB_1.pdf>.
Castro, Renato Cruz De. 2019. "China’s Belt and Road Initiative (BRI) and the Duterte Administration’s Appeasement Policy: Examining the Connection Between the Two National Strategies." East Asia. doi:https://doi.org/10.1007/s12140-019-09315-9.
Cheang, Ko Lyn. 2019. The struggle to define the Belt and Road Initiative in Indonesia. Juli 24. Accessed November 16, 2021.
https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/24/the-struggle-to-define-the-belt-and-road-initiati ve-in-indonesia.html.
Connelly, Aaron L. 2017. Indonesia Di Laut Cina Selatan : Berjalan Sendiri. Lowy Institute.
Cruden, Michaela. 2011. "Regional Security Complex Theory : Southeast Asia and the South Pacific." Thesis (The University of Waikato).
Fitriani, Evi. 2021. "Linking the Impacts of Perception, Domestic Politics, Economic Engagements, and the International Environment on Bilateral Relations between Indonesia and China in the Onset of the 21st
Century."
Journal of Contemporary East Asia Studies.
doi:https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437.
Fook, Lye Liang. 2019. China-Malaysia Relations Back on Track ? ISEAS Yusof Ishak Institute.
Gao, May Hongmei. 2020. "Frames and Facilitators by China in Promoting the Belt and Road Initiative (BRI)." Thunderbird International Business Review. doi:https://doi.org/10.1002/tie.22108.
Ghiasy, Richard, Fei Su, and Lora Saalman. 2018. The 21st Century Maritime Silk Road: Security Implications and Ways Forward for the European
Union. SIPRI. https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-10/the-21st-century-maritime-silk-road.pdf.
Hallgren, Henrik, and Richard Ghiasy. 2017. Security and Economy on the Belt and Road: Three Country Case Studies. SIPRI Insights on Peace and Security.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/sipriinsights1712_.pdf>.
Hamdi, Muchlis, and Siti Ismaryati. 2014. "Filosofi Penelitian." Metodologi Penelitian Administrasi. http://repository.ut.ac.id/4613/1/MAPU5103-M1.pdf.
Hiep, Le Hong. 2018. "The Belt and Road Initiative in Vietnam: Challenges and Prospects." ISEAS Perspective.
Hutchinson, Francis E. 2019. The Melaka Gateway Project: High Expectations but Lost Momentum? ISEAS Yusof Ishak Institute.
Hutchinson, Francis E., and Tham Siew Yean. 2020. "The Bri in Malaysia’S Port Sector: Drivers of Success and Failure." ISEAS Perspective. doi:https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1957305. Kim, Woosang, and Scott Gates. 2015. "Power Transition Theory and the Rise of China." International Area Studies Review. doi:https://doi.org/10.1177/2233865915598545. Lalisang, Ardhitya Eduard Yeremia, and Darang S Candra. 2020. Indonesia’s Global Maritime Fulcrum & China’s Belt and Road Initiative: A Match Made at Sea? Jakarta: Friedrich Ebert Siftung. Léonard, Sarah, and Christian Kaunert. 2011. "Reconceptualizing the Audience in Securitization Theory." In Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve . London: Routledge.
Liu, Hong Yu. 2019. "From The Malay Dilemma to Malaysia’s Dilemmas: The Political Economy of Mahathir’s China Policy since May 2018." Stiftung Wissenschaft und Politik.
Małgorzata Jakimów, ‘. 2019. "Desecuritisation as a Soft Power Strategy: The Belt and Road Initiative,
European Fragmentation and China’s Normative Influence in Central-Eastern Europe." Asia Europe Journal. doi:https://doi.org/10.1007/s10308-019-00561-3.
Mohamad, Mahathir, interview by John Bussey. 2018. A Conversation With Mahathir Mohamad Council on Foreign Relations (CFR), (September 26). Accessed Oktober 30, 2021. https://www.cfr.org/event/conversation-mahathir-mohamad.
Oberdick, Meena Roldán. 2018. "Reconceptualizing the Actor-Audience Dichotomy in Securitization Theory." Thesis.
Oskanian, Kevork. 2013. Fear , Weakness and Power in the Post-Soviet South Caucasus. The Palgrave Macmillan.
Petty, Martin, and Mai Nguyen. 2016. New Vietnam PM says won't pursue military buildup in South China Sea. Mei 25. Accessed Oktober 28, 2021.
https://www.reuters.com/article/us-vietnam-politics-idUSKCN0YG17P.
Pinotti, Talita. 2015. "China and Vietnam in the South China Sea: Disputes and Strategic Questions."
Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations.
Rabena, Aaron Jed. 2018. "The Complex Interdependence of China’s Belt and Road Initiative in the Philippines." Asia and the Pacific Policy Studies. doi:https://doi.org/10.1002/app5.257.
Rosyidin, Mohamad, and Shary Charlotte H. Pattipeilohy. 2020. "Regionalism under Challenge: Ideas and Joko Widodo’s Foreign Policy towards ASEAN, 2014-2019." Journal of ASEAN Studies. doi:https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6596.
Sejko, Dini, and Albert Park. 2020. The Belt and Road Initiative in ASEAN (Philippines),. HKUST Institute for Emerging Market Studies (IEMS).
Shambaugh, David. 2018. "U.S.-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?" International Security. doi:https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1162/isec_a_00314. Sonta, Ahrie. 2016. "Regions and Power: The Structures of International Security ." Jurnal Keamanan Nasional. doi: 10.31599/jkn.v2i1.42.
Strauss, Anselm, and Yuliet Corbin. 2007. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudirman, Arfin. 2017. "Neutrality and Centrality at Brink in the South China Sea Issue." Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities. doi:10.14203/jissh.v7i1.74. Taureck, Rita. 2006. "Securitization Theory and Securitization Studies." Journal of International Relations and Development. doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800072.
Toai, Doan Ba, Xi Guan, and Amogh Ghimire. 2018. "Situational Analysis of Vietnam for Belt and Road Initiative." International Conference on Economics, Business, Management and Corporate Social Responsibility. Atlantis Press. doi:https://doi.org/10.2991/ebmcsr-18.2018.33. Truong-Minh, Vu. 2016. A View From Vietnam. Desember 12. Accessed Oktober 28, 2021. https://theasanforum.org/a-view-from-vietnam/#2.
Vu, Van-hoa, Jenn-jaw Soong, and Khac-nghia Nguyen. 2020. "Vietnam ’ s Perceptions and Strategies toward China ’ s Belt and Road Initiative Expansion : Hedging with Resisting." The Chinese Economy. doi:https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1809818.