## STAKEHOLDER PENGELOLAAN WISATA ALAM SPTN WILAYAH II MAJALENGKA
TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI (TNGC)
(Stakeholders of Nature Tourism Management in SPTN Area II Majalengka, Gunung Ciremai National Park)
M ITA A NINDISA 1) , S AMBAS B ASUNI 2) DAN T UTUT S UNARMINTO 3)
1) Mahasiswa Sarjana Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB
2,3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB
Email: m.anindisa@gmail.com

## Diterima 05 Oktober 2017 / Disetujui 27 Desember 2017

## ABSTRACT
Ecotourism management in Gunung Ciremai National Park is fully managed by third party which are community organizations, state-owned enterprises, and non-governmental organizations. The aims of this research is to identify stakeholders, categorize stakeholders based on interests and influences, also to identify space and determine the level of stakeholder participation. The data obtained using questionnaire, interview, and direct observation  were  analyzed  with  stakeholder  analysis  matrix  and  the  level  of  stakeholder  participation.  Fourteen  stakeholders  involved  within  the programs  based  on  interests  and  influences  are  governmental  institutions,  cooperations,  non-governmental  organizations,  and  community organization  with  two  classifications  (key  player  and  crowd).  In  this  management  there  is  no  subject  and  context  setter.  Most  of  the  stakeholders participate to control level in level of participation.
Keywords: ecotourism, interest and influence, level of participation, stakeholder

## ABSTRAK
Pengelolaan  wisata  alam  di  TNGC  hampir  sepenuhnya  dikelola  pihak  ketiga,  baik  oleh  kelompok  masyarakat,  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD),  maupun  Badan  Usaha  Milik  Swasta  (BUMS).  Tujuan  peneitian  adalah  mengidentifikasi  stakeholder,  mengkategorikan  stakeholder berdasarkan  kepentingan  dan  pengaruh  serta  mengidentifikasi  ruang  dan  menentukan  tingkat  partisipasi  stakeholder.  Data  yang  diperoleh  dengan menggunakan  kuesioner,  wawancara,  dan  observasi  langsung  dianalisis  dengan  menggunakan  matriks  analisis stakeholder dan  tingkat  partisipasi stakeholder . Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di SPTN Wilayah II Majalengka TNGC berdasarkan kepentingan dan pengaruh terdiri  dari  14 stakeholder yang  terdiri  dari  instansi  pemerintah,  badan  usaha  koperasi,  lembaga  swasta,  dan  kelompok  masyarakat  dengan  dua klasifikasi yaitu key player dan crowd . Dalam pengelolaan ini tidak ada subject dan context setter . Sebagian besar stakeholder berpartisipasi sampai pada tingkat kontrol dalam tingkat partisipasi.
Kata kunci: kepentingan dan pengaruh, stakeholder , tingkat partisipasi, wisata alam

## PENDAHULUAN
Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) ditetapkan  sebagai  kawasan  taman  nasional  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  424/Menhut- II/2004  tanggal  19  Oktober  2004  tentang  perubahan fungsi  kelompok  hutan  lindung  pada  kelompok  hutan Gunung  Ciremai  seluas  15.859,17  ha  yang  terletak  di Kabupaten  Kuningan  dan  Majalengka,  Provinsi  Jawa Barat.  Pengelolaan  taman  nasional  dapat  dikatakan belum  efektif  karena  kegiatan  perlindungan  dan pengawetan  lebih  dominan  dibandingkan  pemanfaatan. Salah  satu  optimalisasi  pemanfaatan  yang  dapat dilakukan adalah dengan pengembangan wisata.
Objek  Daya  Tarik  Wisata  Alam  (ODTWA)  yang ada  di  TNGC  hampir  sepenuhnya  dikelola  oleh  pihak ketiga,  baik  oleh  kelompok  masyarakat,  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  maupun  Badan  Usaha  Milik
Swasta  (BUMS)  karena  sebelum  beralih  fungsi  menjadi taman  nasional  ODTWA  tersebut  sudah  dikelola  oleh pihak-pihak  tersebut.  Setiap  pihak  tersebut  memiliki fungsi  dan  perannya  yang  berbeda  sehingga  perlu kerjasama  setiap  stakeholder  dalam  pengembangan wisata di TNGC.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam, mendapatkan  kategori stakeholder tersebut  berdasarkan kepentingan  dan  pengaruhnya  dalam  pengelolaan  wisata alam  TNGC,  serta  mendapatkan  ruang  dan  menentukan tingkat  partisipasi stakeholder dalam  pengelolaan  wisata alam di SPTN Wilayah II Majalengka TNGC.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Seksi  Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Majalengka, TNGC,
pada  bulan  Desember  2016-Februari  2017.  Objek penelitian  adalah stakeholder yang  terlibat  dengan kepentingan  dan  pengaruh  dalam  pengelolaan  wisata  di SPTN  Wilayah  II  Majalengka,  TNGC.  Alat  yang digunakan  yaitu  kuesioner,  alat  tulis,  kamera,  dan tape recorder (alat perekam).
Jenis  data  yang  dikumpulkan  meliputi  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui observasi langsung, kuesioner dan wawancara. Pengumpulan  data  kuesioner  tertutup  dengan  nilai
persepsi  menggunakan  skoring  skala  Likert  (1-7)  yang dimodifikasi  (1=sangat  rendah,  2=rendah,  3=agak rendah,  4=sedang,  5=agak  tinggi,  6=tinggi,  7=sangat tinggi) (Avenzora 2008).
Data  sekunder  diperoleh  melalui  penelurusuran dokumen  berupa  buku,  laporan  hasil  kegiatan  dan laporan  lainnya  seperti  informasi  kondisi  umum penelitian.  Secara  ringkas  jenis  data  dan  metode pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1  Jenis data dan metode pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian No.  Tujuan penelitian Variabel yang diukur Metode pengumpulan data 1 Mendapatkan  identitas stakeholder yang  terlibat pengelolaan wisata alam di TNGC Identitas stakeholder Wawancara 2 Mendapatkan kategori stakeholder tersebut berdasarkan  kepentingan  dan  pengaruhnya  dalam pengelolaan wisata alam di TNGC Kepentingan dan pengaruh stakeholder Kuesioner
3 Mendapatkan  ruang  dan  menentukan  partisipasi stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di TNGC
Bentuk  dan  tingkat partisipasi stakeholder Wawancara, observasi langsung  dan  penelusuran dokumen
Data  diolah  menggunakan  analisis stakeholder berdasarkan  besarnya  kepentingan  dan  pengaruh  untuk mengklasifikasikan stakeholder ke  dalam key  player, subject,  context  setter, dan crowd (Gambar  1). Groenendijk  (2003)  menyatakan  bahwa  terdapat  dua atribut  yang  pada  umumnya  dipakai  dalam  menganalisis stakeholder yaitu  kepentingan  ( interests )  dan  pengaruh ( influence ).  Kepentingan  dinyatakan  sebagai  atribut terpenting dalam analisis stakeholder. Kepentingan dapat bersifat simpatik terdahap tujuan maupun negatif. Selain itu  kepentingan  antar stakeholder sangat  beragam. Pengaruh  ( influence )  dinyatakan  sebagai  kekuatan ( power )  dari stakeholder terhadap  tujuan  untuk mengendalikan  keputusan  yang  dipilih,  memfasilitasi implementasi  dari  tujuan  serta  menghindari  adanya pengaruh  buruk  terhadap  tujuan.  Pada  penelitian  ini pengukuran  tingkat  kepentingan stakeholder dilakukan berdasarkan empat kriteria  yaitu tujuan stakeholder (UU No 41 tahun 1999), kolaborasi (Permenhut P19/Menhut- II 2004), serta manfaat dan harapan (Greonendijk 2003). Pengukuran  tingkat  pengaruh stakeholder dilakukan berdasarkan  pada  organisasi  ( legal  formal ),  sumberdaya strategi  ( strategic  resources ),  kepemilikan  pengetahuan
spesialis ( possession of specialist knowledge ), dan posisi lobi ( negotiating position ) (Greonendijk 2003).
Analisis berikutnya yaitu analisis tingkat partisipasi stakeholder yang  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat partisipasi stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di TNGC. Analisis tingkat partisipasi dilakukan menggunakan matriks partisipasi terhadap siklus pengelolaan.  Partisipasi stakeholder dianalisis  dari tingkat  yang  terendah  yaitu  informasi,  konsultasi/ perundingan, kemitraan dan control.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Stakeholder  Pengelolaan  Wisata  Alam  di SPTN Wilayah II Majalengka TNGC
a. Identifikasi stakeholder
Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat empat belas stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di  SPTN  Wilayah  II  Majalengka  TNGC  dan  dapat dikelompokkan  kedalam  lima  kelompok  stakeholder yaitu  instansi  pemerintah  pusat,  instansi  pemerintah daerah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  badan  usaha koperasi dan kelompok masyarakat (Tabel 2).
Gambar 1  Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al. 2009)
Tabel 2 Stakeholder s pengelolaan wisata alam SPTN Wilayah II Majalengka Taman Nasional Gunung Ciremai No.  Kelompok s takeholder Stakeholder 1 Instansi pemerintah pusat Taman Nasional Gunung Ciremai 2 Instansi pemerintah daerah Dinas  Pemuda  Olahraga  Kebudayaan  dan  Pariwisata  (Disporabudpar)  Kabupaten Majalengka, Desa Argalingga, Argamukti, Sangiang, Padaherang dan Bantaragung 3 Lembaga swadaya masyarakat Forum Ciremai 4 Kelompok masyarakat Mitra  Pariwisata  Gunung  Ciremai  (MPGC)  Buper  Panten,  MPGC  Situ  Sangiang, MPGC Buper Awi Lega, MPGC Buper Leles, MPGC Pendakian Jalur Apuy
5 Badan usaha koperasi Koperasi Agung Lestari
b. Peran stakeholder
b.1 Instansi pemerintah pusat
TNGC  merupakan  unit  pelaksana  teknis  dalam organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  yang  bertanggung  jawab  dalam  melestarikan keseimbangan  ekosistem  serta  keberadaan  sumberdaya alam  sebagai  sistem  penyangga  kehidupan  untuk mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Kewenangan TNGC dalam pengelolaan wisata alam di SPTN Wilayah II  Majalengka  meliputi  perlindungan  dan  pengamanan ODTWA, pemberdayaan masyarakat (kedaulatan masyarakat),  serta  penyediaan  data  dan  informasi. ODTWA  yang  dikelola  TNGC  di  antaranya  Buper Panten,  Situ  Sangiang,  Curug  Cipeuteuy,  Buper  Awi Lega,  Buper  Leles,  dan  Pendakian  Jalur  Apuy  (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai 2015).
b.2 Intansi pemerintah daerah
Disporabudpar  merupakan  instansi  pemerintah dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Majalengka  yang  memiliki  kepentingan  dan  pengaruh dalam  bidang  pariwisata.  Peran  Disporabudpar  dan instansi  pemerintah  daerah  lainnya  dalam  pengelolaan ODTWA  di  TNGC  yaitu  perlindungan  dan  pengamanan ODTWA, pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu sesuai  dengan  visi  misi  Disporabudpar  Kabupaten Majalengka  juga  mengembangkan  sistem  informasi  dan
promosi  terpadu  (Renja  Disporabudpar  Kabupaten Majalengka 2011).
b.3 Lembaga swadaya masyarakat
Forum Ciremai adalah lembaga swadaya masyarakat  yang  dibentuk  berdasarkan  kepedulian terhadap  ekosistem  Gunung  Ciremai.  Berdasarkan  Surat Keputusan  Ketua  Perkumpulan  Forum  Ciremai  Nomor: SK.01/FC/7/2016  Forum  Ciremai  merupakan  tempat untuk  berpartisipasi  aktif  antar stakeholder di  sekitar kawasan Gunung Ciremai untuk bersama-sama ikut serta mewujudkan  kelestarian  ekosistem  Gunung  Ciremai  dan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  kondisi ekosistem  berupa  tata  air,  keindahan landscape , penyerapan karbon, keanekaragaman hayati dan geothermal .  Peran  Forum  Ciremai  dalam  pengelolaan wisata  di  TNGC  meliputi  perlindungan  sumberdaya, pemberdayaan  masyarakat,  serta  penyediaan  data  dan informasi wisata alam.
b.4 Kelompok masyarakat
MPGC  merupakan  kelompok  masyarakat  hasil  dari pemberdayaan  masyarakat  yang  dibentuk  oleh  TNGC dan  bertugas  mengelola  objek  wisata  yang  berada  di SPTN  Wilayah  II  Majalengka  (Balai  Taman  Nasional Gunung  Ciremai  2015).  Peran stakeholder kelompok masyarakat  yaitu  melaksanakan  kegiatan  perlindungan dan  pengamanan  ODTWA,  serta  penyediaan  data  dan informasi.
b.5 Badan usaha koperasi
Badan  Usaha  Koperasi  (BUK)  yang  terlibat  dalam pengelolaan  wisata  alam  di  TNGC  adalah  Koperasi Agung  Lestari.  Sebelum  terbentuk  koperasi,  kelompok masyarakat  di  Curug  Cipeuteuy  bernama  Lembaga Model  Desa  Konsevasi  (LMDK)  Cipeuteuy  berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Bantaragung  Nomor: 141.1/76/III/PEM.DES/2011. Semua dana untuk perawatan  berasal  dari  kelompok  yang  didirikan  oleh masyarakat sampai terbentuknya koperasi Agung Lestari. Koperasi  Agung  Lestari  memiliki  peran  seperti  halnya MPGC  yaitu  melaksanakan  kegiatan  perlindungan  dan pengamanan  ODTWA,  serta  penyediaan  data  dan informasi

## c. Klasifikasi stakholder
Setiap stakeholders memliki  tingkat  kepentingan dan  pengaruh  yang  berbeda  dalam  pengelolaan  wisata alam  di  TNGC.  Kategori stakeholder dibedakan  antar objek wisata yaitu Situ Sangiang, Jalur Pendakian Apuy, Bumi  Perkemahan  Panten,  Curug  Cipeuteuy,  Bumi Perkemahan Awi Lega dan Bumi Perkemahan Leles.
c.1 Situ Sangiang
Stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Situ Sangiang  yaitu  MPGC  Situ  Sangiang,  TNGC,  Forum Ciremai,  Disporabudpar  dan  Desa  Sangiang.  Nilai tingkat  kepentingan  dan  pengaruh stakeholders pada objek  wisata  Situ  Sangiang  tersaji  pada  Tabel  3  dan Tabel 4.
Tabel 3  Tingkat kepentingan stakeholder Situ Sangiang No. Stakeholder Kepentingan Rata-rata K1 K2 K3 K4 1 TNGC 6,67 7 7 6,67 6,83 2 MPGC Situ Sangiang 7 7 7 7 7,00 3 Forum Ciremai 7 6.67 7 7 6,92 4 Desa Sangiang 3 3.67 2,67 3,33 3,17 5 Disporabudpar 5,33 5,33 5,67 6,67 5,75 Keterangan: K1= tujuan stakeholder , K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat
Tabel 4  Tingkat pengaruh stakeholder Situ Sangiang
No. Stakeholder Pengaruh Rata-rata P1 P2 P3 P4 1 TNGC 7 6,33 7 6,67 6,75 2 MPGC Situ Sangiang 7 5,33 7 7 6,58 3 Forum Ciremai 4,67 5,67 5 4,33 4,92 4 Desa Sangiang 3 2,33 1,33 1,67 2,08 5 Disporabudpar 6,33 6 5,67 6 6
Keterangan: P1=organisasi ( legal formal ), P2=sumberdaya strategi ( strategic resources ), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis ( possession of specialist knowledge ), P4=posisi lobi ( negotiating position )
Desa Sangiang memiliki nilai kepentingan dan nilai pengaruh yang rendah yaitu 3,17 (agak rendah) dan 2,08 (rendah).  Peran  Desa  Sangiang  pada  pengelolaan  Situ Sangiang lebih bersifat partisipatif dan kurang dilibatkan dalam  pengambilan  keputusan. Stakeholder yang memiliki  nilai  kepentingan  yaitu  MPGC  Situ  Sangiang dengan nilai 7,00 (sangat  tinggi), sedangkan stakeholder yang memiliki nilai pengaruh tinggi yaitu TNGC dengan nilai  6,75  (tinggi).  TNGC  memiliki  kepentingan  dan pengaruh  yang  tinggi  karena  merupakan  pemilik kawasan.  Kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menjaga keutuhan  kawasan  adalah  dengan  kegiatan  patroli  dan pengamanan secara rutin di objek wisata yang dilakukan oleh TNGC dan MPGC Situ Sangiang.
Posisi masing-masing stakeholder dalam pengelolaan  objek  wisata  Situ  Sangiang  dimana stakeholder memiliki  dua  kategori  yaitu key  players dan
context  setter (Gambar  2).  Terdapat  satu stakheolder yang  termasuk  ke  dalam crowd yaitu  Desa  Sangiang yang  memiliki  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  yang rendah.  Hal  ini  karena  Desa  Sangiang  tidak  memiliki kemampuan  secara  penuh  untuk  mengelola  Situ Sangiang.
Dalam pengelolaan Situ Sangiang terdapat stakeholder Disporabudpar  yang  bekerjasama  dengan MPGC  Situ  Sangiang  untuk  menjaga  peninggalan  situs bersejarah yang terdapat di Situ Sangiang. Disporabudpar Kabupaten Majalengka melaksanakan urusan pemerintahan  daerah  di  bidang  kebudayaan  dan pariwisata  pada  objek  wisata  Situ  Sangiang  yang  sesuai dengan misinya yaitu mewujudkan nilai-nilai budaya dan kearifan  lokal  sebagai  jati  diri  bangsa  serta  menciptakan produk  wisata  yang  sesuai  dengan  pangsa  pasar (Disporabudpar Kabupaten Majalengka
2011).
Keterangan: 1:TNGC, 2:MPGC Situ Sangiang, 3:Forum Ciremai, 4:Desa Sangiang 5:Disporabudpar Majalengka Gambar 2  Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder di objek Situ Sangiang
c.2  Jalur Pendakian Apuy Stakeholder pengelolaan  yang  terdapat  di  Jalur Pendakian  Apuy  di  antaranya  TNGC,  MPGC  Jalur Pendakian  Apuy,  Forum  Ciremai  dan  Desa  Argamukti. Nilai  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  stakeholders  di objek  wisata Jalur Pendakian Apuy tersaji pada Tabel 5. dan  Tabel  6.  Berdasarkan  Tabel  5  dan  Tabel  6,  Desa Argamukti  memiliki  nilai  kepentingan  dan  pengaruh yang  rendah  dengan  masing-masing  nilai  4,75  dan  4,75 (biasa saja). Hal ini karena Desa Argamukti tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Jalur Pendakian Apuy.
Kategori stakeholder dalam  pengelolaan  di  objek Jalur  Pendakian  Apuy  dalam    matriks  analisis stakeholder dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 terdapat  empat stakeholder dengan  kategori key  players atau  memiliki  nilai  kepentingan  dan  pengaruh  yang tinggi. Key  players merupakan stakeholder yang  paling aktif  dalam  pengelolaan  karena  memiliki  kepentingan dan  pengaruh  yang  tinggi  terhadap  pengembangan  suatu pengelolaan (Reed et al. 2009).
Tabel 5  Tingkat kepentingan stakeholder di Jalur Pendakian Apuy
No. Stakeholder Kepentingan Rata-rata P1 P2 P3 P4 1 TNGC 6,67 7 7 6,67 6,83 2 MPGC Situ Sangiang 6,67 6,67 7 7 6,83 3 Forum Ciremai 7 6,67 7 7 6,92 4 Desa Argamukti 4,67 4 4,33 6 4,75 Keterangan: K1= tujuan stakeholder , K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat
Tabel 6  Tingkat pengaruh stakeholder di Jalur Pendakian Apuy
No Stakeholder Pengaruh Rata-rata P1 P2 P3 P4 1  TNGC 7 6,33 7 6,67 6,75 2  MPGC Jalur Pendakian Apuy 7 6 5,67 5 5,92 3  Forum Ciremai 4,67 5,67 5 4,33 4,92 4  Desa Argamukti 6 4 4,67 4,33 4,75
Keterangan: P1=organisasi ( legal formal ), P2=sumberdaya strategi ( strategic resources ), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis ( possession of specialist knowledge ), P4=posisi lobi ( negotiating position )
Keterangan: 1:TNGC, 2:MPGC Jalur Pendakian Apuy, 3:Forum Ciremai, 4:Desa Argamukti
Gambar 3  Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder di objek Jalur Pendakian Apuy c.3 Bumi Perkemahan Panten Stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  objek Bumi  Perkemahan  Panten  di  antaranya  MPGC  Buper Panten,  TNGC,  Forum  Ciremai  dan  Desa  Argalingga. Nilai  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  stakeholders  di objek wisata Bumi Perkemahan Panten tersaji pada Tabel 7  dan  Tabel  8.  Berdasarkan  Tabel  8,  Forum  Ciremai
memiliki  nilai  tingkat  pengaruh  yang  sedang  yaitu  4,92 (sedang).  Pada  Gambar  5  terdapat  empat stakeholder yang  termasuk  kedalam  kategori key  players memiliki nilai  kepentingan dan pengaruh  yang  tinggi di antaranya TNGC,  MPGC  Buper  Panten,  Desa  Argalingga,  dan Forum Ciremai.
Tabel 7  Tingkat kepentingan stakeholder di objek Bumi Perkemahan Panten
No Stakeholder Kepentingan Rata-rata K1 K2 K3 K4 1 TNGC 6,67 7 7 6,67 6,83 2 MPGC Buper Panten 7 7 7 7 7,00 3 Desa Argalingga 6,67 6,67 6,33 6,67 6,58 4 Forum Ciremai 7 6,67 7 7 6,92 Keterangan: K1= tujuan stakeholder , K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat
Tabel 8  Tingkat pengaruh stakeholder di objek Bumi Perkemahan Panten
No Stakeholder Pengaruh Rata-rata P1 P2 P3 P4 1 TNGC 7 6,33 7 6,67 6,75 2 MPGC Buper Panten 7 5,33 7 6,67 6,5 3 Desa Argalingga 7 5,67 6,67 6 6,33 4 Forum Ciremai 4,67 5,67 5 4,33 4,92
Keterangan: P1=organisasi ( legal formal ), P2=sumberdaya strategi ( strategic resources ), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis ( possession of specialist knowledge ), P4=posisi lobi ( negotiating position )
Keterangan: 1:TNGC, 2:MPGC Buper Panten, 3:Desa Argalingga, 4:Forum Ciremai Gambar 4  Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder di objek Buper Panten
c.4 Curug Cipeteuy Objek wisata Curug Cipeuteuy dikelola oleh Koperasi Agung  Lestari  dengan  pihak-pihak  lainya  yaitu  TNGC, Forum  Ciremai  dan  Desa  Bantaragung.  Nilai  tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholders pada objek wisata    Bumi  Perkemahan  Panten  tersaji  pada  Tabel  9 dan  Tabel  10.  Berdasarkan  Tabel  9  dan  Tabel  10,  Desa Bantaragung  memiliki  nilai  kepentingan  dan  pengaruh rendah yaitu 5,33 (agak tinggi) dan 4,92 (sedang). Hal ini karena  Desa  Bantaragung  tidak  terlibat  langsung  dalam
pengelolaan Curug Cipeuteuy, namun Desa Bantaragung menyediakan  akses  jalan  menuju  objek  wisata. Stakeholder yang  telah  diketahui  besarnya  nilai kepentingan dan pengaruh kemudian dipetakan ke dalam matriks  kepentingan  dan  pengaruh  pada  Gambar  6  yang dikategorikan  menjadi  empat.  MPGC  Curug  Cipeuteuy merupakan  pengelola  objek  wisata  Curug  Cipeuteuy yang  kemudian  telah  berbadan  hukum  sehingga  menjadi Koperasi Agung Lestari.
Tabel 9  Nilai kepentingan stakeholder pengelolaan objek Curug Cipeuteuy
No Stakeholder Kepentingan Rata-rata K1 K2 K3 K4 1 TNGC 6,67 7 7 6,67 6,83 2 Koperasi Agung Lestari 7 6,67 6,67 7 6,83 3 Forum Ciremai 7 6,67 7 7 6,92 4 Desa Bantaragung 5 5,33 4,67 6,33 5,33 Keterangan: K1= tujuan stakeholder , K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat
Tabel 10  Nilai pengaruh stakeholder pengelolaan objek Curug Cipeuteuy
No Stakeholder Pengaruh Rata-rata P1 P2 P3 P4 1 TNGC 7 6,33 7 6,67 6,75 2 MPGC Buper Panten 7 5,33 7 6,67 6,5 3 Desa Argalingga 7 5,67 6,67 6 6,33 4 Forum Ciremai 4,67 5,67 5 4,33 4,92
Keterangan: P1=organisasi ( legal formal ), P2=sumberdaya strategi ( strategic resources ), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis ( possession of specialist knowledge ), P4=posisi lobi ( negotiating position )
Keterangan: 1:TNGC, 2:Koperasi Agung Lestari, 3:Forum Ciremai, 4:Desa Bantaragung
Gambar 5  Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder di objek Curug Cipeuteuy
c.5 Bumi Perkemahan Awi Lega Stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  wisata Bumi Perkemahan Awi Lega di antaranya MPGC Buper Awi Lega,  TNGC,  Forum  Ciremai  dan  Desa Bantaragung.  Nilai  tingkat  kepentingan  dan  tingkat pengaruh  pada  objek  wisata  Bumi  Perkemahan  Panten tersaji pada Tabel 11 dan Tabel 12. Nilai pengaruh Desa Bantaragung  pada  objek  Bumi  Perkemahan  Awi  Lega memiliki  nilai  yang  rendah  yaitu  4,33  dengan  kategori
sedang, karena Desa Bantaragung tidak terlibat langsung dalam  pengelolaan  Buper  Awi  Lega. Stakeholder yang telah  diketahui  besarnya  nilai  kepentingan  dan  pengaruh kemudian  dipetakan  ke  dalam  matriks  kepentingan  dan pengaruh  pada  Gambar  7.  Berdasarkan  Gambar  7, seluruh stakeholder objek wisata ini berada pada kategori key  players yang  mempunyai  nilai  kepentingan  dan pengaruh yang tinggi.
Tabel 11  Nilai kepentingan stakeholder pengelolaan objek Bumi Perkemahan Awi Lega
No Stakeholder Kepentingan Rata-rata K1 K2 K3 K4 1 TNGC 6,67 7 7 6,67 6,83 2 MPGC Buper Awi Lega 6,67 7 7 7 6,92 3 Forum Ciremai 7 6,67 7 7 6,92 4 Desa Bantaragung 5 5,33 4,67 6,33 5,33 Keterangan: K1= tujuan stakeholder , K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat
Tabel 12 Nilai pengaruh stakeholder pengelolaan objek Bumi Perkemahan Awi Lega
No Stakeholder Pengaruh Rata-rata P1 P2 P3 P4 1 TNGC 7 6,33 7 6,67 6,75 2 MPGC Buper Awi Lega 6 5,33 7 6 6,08 3 Forum Ciremai 4,67 5,67 5 4,33 4,92 4 Desa Bantaragung 4,33 4 4,33 4,67 4,33
Keterangan: P1=organisasi ( legal formal ), P2=sumberdaya strategi ( strategic resources ), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis ( possession of specialist knowledge ), P4=posisi lobi ( negotiating position )
Keterangan: 1: TNGC, 2: MPGC Buper Awi Lega, 3:Forum Ciremai, 4:Desa Bantaragung Gambar 6  Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder di objek Bumi Perkemahan Awi Lega c.6 Bumi Perkemahan Leles Stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  objek Bumi  Perkemahan  Leles  di  antaranya  TNGC,  Forum Ciremai  dan  Desa  Padaherang.  Pengelolaan  yang dilakukan masih  sangat  terbatas, karena  belum tersedianya  fasilitas  yang  terdapat  di  Buper  Leles.  Nilai tingkat  kepentingan  dan  pengaruh stakeholders pada objek wisata Bumi Perkemahan Panten tersaji pada Tabel 13  dan  Tabel  14.  Berdasarkan  Tabel  14,  nilai kepentingan Desa Padaherang memiliki nilai  4.08 (biasa saja).  Hal  ini    karena  Desa  Padaherang  tidak  terlibat langsung  dalam  pengelolaan  Bumi  Perkemahan  Leles. Stakeholder yang  telah  diketahui  besarnya  nilai kepentingan dan pengaruh kemudian dipetakan ke dalam matriks kepentingan dan pengaruh pada Gambar 7.
Stakeholder yang  terlibat  dalam  pengelolaan  objek wisata  Buper  Leles  yaitu  TNGC,  MPGC  Buper  Awi Leles,  Forum  Ciremai,  dan  Desa  Padaherang.  Seluruh stakeholder objek  wisata  ini  berada  pada  kategori key players yang mempunyai nilai kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
ODTWA  yang  terdapat  di  SPTN  Wilayah  II Majalengka  terdapat  enam  objek  wisata,  terdapat  satu stakeholder masuk  kedalam  kategori context  setter yaitu Desa  Sangiang.  Menurut  Damanik  dan  Weber  (2006) pemerintah  mempunyai  otoritas  dalam  pengaturan, penyediaan  dan  peruntukan  berbagai  infrastruktur  yang terkait  dengan  kebutuhan  pariwisata  dan  bertanggung jawab    dalam  menentukan  pariwisata.  Kebijakan  yang dilakukan pemerintah merupakan acuan bagi stakeholder yang  lain  dalam  melakukan  peran  dan  fungsinya.
Tabel 13  Nilai kepentingan stakeholder pengelolaan objek Bumi Perkemahan Leles
No Stakeholder Kepentingan Rata-rata K1 K2 K3 K4 1 TNGC 6,67 7 7 6,67 6,83 2 MPGC Buper Leles 6,67 7 7 7 6,92 3 Forum Ciremai 7 6,67 7 7 6,92 4 Desa Padaherang 4,67 4,33 4,33 6,67 5,00 Keterangan: K1= tujuan stakeholder , K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat
Tabel 14  Nilai pengaruh stakeholder pengelolaan objek Bumi Perkemahan Leles
No Stakeholder Pengaruh Rata-rata P1 P2 P3 P4 1 TNGC 7 6,33 7 6,67 6,75 2 MPGC Buper Leles 5 7 7 4 5,75 3 Forum Ciremai 4,67 5,67 5 4,33 4,92 4 Desa Padaherang 4,67 3,33 4,67 3,67 4,08
Keterangan: P1=organisasi ( legal formal ), P2=sumberdaya strategi ( strategic resources ), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis ( possession of specialist knowledge ), P4=posisi lobi ( negotiating position )
Keterangan: 1:TNGC, 2: MPGC Buper Leles, 3:Forum Ciremai, 4: Desa Padaherang Gambar 7  Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder di objek Bumi Perkemahan Leles
2. Analisis Tingkat Partisipasi Stakeholders
a. Aktivitas stakehlders
Pengelolaan  taman  nasional,  berasaskan  tiga  pilar konservasi yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Dalam pengelolaannya, aspek perlindungan  dan  aspek  pengawetan  yang  dilakukan  di taman  nasional  lebih  dominan,  sedangkan  aspek pemanfaatan belum banyak dilakukan. Aktivitas stakeholder dilakukan berdasarkan pengelolaan konservasi  yang  dilakukan  masing-masing  stakeholder terhadap aspek konservasi tersebut.
Aktivitas  stakeholder  pada  masing-masing  objek wisata  sangat  beragam.  Balai  TNGC  sebagai  instansi pemerintah  pusat  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  Gunung  Ciremai  secara  kesuluruhan. Kelompok  masyarakat  atau  MPGC  bertanggung  jawab mengelola  objek  wisata  yang  ada  di  SPTN  Wilayah  II Majalengka. Forum Ciremai merupakan wadah partisipasi  aktif  para  pihak  di  sekitar  kawasan  Gunung Ciremai untuk secara bersama-sama ikut serta mewujudkan  kelestarian  ekosistem  Gunung  Ciremai  dan kesejahteraan masyarakat.
a.1 Aspek perlindungan
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan  bagi  terpeliharanya  proses  ekologis  yang menunjang  kelangsungan  hidup  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TNGC dan MPGC pada setiap ODTWA  melakukan  aspek  perlindungan  dengan  patroli pengamanan  objek  wisata,  pemadaman  kebakaran  hutan dan lahan, pengawasan jalur pendakian dan pengamanan ekosistem kawasan Gunung Ciremai.
a.2 Aspek pengawetan
Dalam aktivitas aspek pengawetan, TNGC melakukan penanaman massal bersama masyarakat untuk memperbaiki  ekosistem  Gunung  Ciremai.  Selain  itu, TNGC melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan sebaran spesies kunci tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan  lainnya  yang  dilakukan  TNGC  untuk  menjaga ekosistem  yaitu  pengawetan  keanekaragaman  plasma nutfah (sumberdaya genetik) tumbuhan dan satwa liar.
a.3 Aspek Pemanfaatan Kegiatan pada aspek pemanfaatan (UU No 5 Tahun 1990)  banyak  dilakukan  oleh  semua stakeholder yang terlibat  di  antaranya  TNGC,  kelompok  masyarakat (MPGC)  masing-masing  ODTWA.  Aktivitas  yang dilakukan stakeholder pada  aspek  pemanfaatan  yaitu memanfaatkan  potensi  di  kawasan  taman  nasional sebagai objek wisata.

## b. Ruang partisipasi stakeholders
Berdasarkan hasil analisis didapatkan delapan ruang partisipasi  yang  diklasifikasikan  berdasarkan  tahapan pengelolaan  mulai  dari  inventarisasi,  perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Rekapitulasi ruang partisipasi stakholders disajikan pada Tabel  15.  Tabel  15  menunjukkan  bahwa  pengelolaan wisata  alam  di  SPTN  Wilayah  II  Majalengka  sudah terpenuhi dari tahapan pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pengelolaan mulai dari identifikasi/inventarisasi sampai monitoring dan evaluasi sudah  ada  di  dalam  pengelolaan.  Namun,  upaya-upaya partisipasi  yang  dilakukan  oleh  setiap stakeholder akan terus  dilakukan  sebagai  bentuk  keikutsertaan  dan kontribusi  dalam  pengelolaan  wisata  alam.  Selanjutnya, rekapitulasi  ruang  partisipasi stakeholder ini  digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi stakeholder.
Tabel 15  Rekapitulasi ruang partisipasi stakeholder dalam pengelolaan wisata No Ruang partisipasi Tahapan pengelolaan I P A C 1 Perlindungan dan pengamanan ekosistem kawasan - -  - 2 Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana -   - 3 Pelatihan SAR, P3K dan survival - -  - 4 Pengembangan pemasaran pariwisata    - 5 Pengembangan destinasi pariwisata    - 6 Rapat  koordinasi  terkait  peran  serta  masyarakat  dalam  pengembangan kemitraan pariwisata - -  - 7 Pengembangan kerjasama dengan pihak lain    - 8 Monitoring dan evaluasi - - - 
Keterangan:  I: Inventory (inventarisasi);  P: Planing (perencanaan);  A: Action (pelaksanaan);  C: Controling (pemantauan dan evaluasi).
c. Tingkat partisipasi stakholders Partisipasi merupakan kunci sukses dalam mewujudkan  pengelolaan  wisata  (Kassa  2009).  Hasil analisis  tingkat  partisipasi stakeholder terhadap  tahapan pengelolaan tersaji pada Tabel 16. Berdasarkan Tabel 16 terdapat  enam stakeholder pada  tingkat  informasi. Seluruh stakeholder yang  berada  pada  tingkat  ini berpartisipasi  pada  tahap  pelaksanaan. Stakeholder instansi pemerintah daerah berpartisipasi dalam penataan dan  pembangunan  sarana  prasarana  serta  mendapatkan
informasi  mengenai  pengelolaan  wisata  yang  berada  di masing-masing desa, sementara Disporabudpar Kabupaten  Majalengka  masih  merencanakan  kebijakan- kebijakan untuk pengembangan wisata  kedepannya yang sesuai dengan bidang tupoksinya yang dapat berpengaruh dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaannya Disporabudpar  berganti  nama  menjadi  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  agar  lebih  fokus  terhadap  pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Majalengka.
Tabel 16  Tingkat partisipasi stakeholder Tahapan pengelolaan Tingkat partisipasi Informasi Konsultasi/ perundingan Kemitraan Kontrol Inventarisasi - - TNGC, FC, Disporabudpar - Perencanaan - TNGC, BP, SS, KAL, BL, PJA, BAL, FC TNGC, FC, Disporabudpar - Pelaksanaan Disporabudpar, KAM, KA, KS, KPH, KBA TNGC, BP, SS, KAL, BL, PJA, BAL, FC SS, TNGC, FC Disporabudpar TNGC, BP, SS, KAL, BL, PJA, BAL Pemantauan dan Evaluasi - - TNGC, FC,
Keterangan:  Buper  Panten  (BP),  Situ  Sangiang  (SS),  Koperasi  Agung  Lestari  (KAL),  Buper  Leles  (BL),  Pendakian Jalur Apuy (PJA), Buper Awi Lega (BAL), Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata (Disporabudpar), Forum Ciremai (FC), Kepala Desa Argamukti (KAM), Kepala Desa Argalingga (KA), Kepala Desa Sangiang (KS), Kepala Desa Padahaerang (KPH), dan Kepala Desa Bantaragung (KBA).
Pada tingkat konsultasi/perundingan terdapat delapan stakeholder. Stakeholder tersebut  mengadakan perundingan  dan  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan  serta  memberikan  arahan  kepada  pengelola wisata terkait dengan pengelolaan wisata ke depannya.
Terdapat empat stakeholder pada tingkat kemitraan. Pada  tahap  inventarisasi  terdapat  tiga  stakeholder  di
antaranya  TNGC,  FC  dan  Disporabudpar.  Ketiga stakeholder melakukan inventarisasi berupa kajian sosial, ekonomi  dan  budaya  masyarakat  sekitar  objek  wisata untuk  mendapatkan  manfaat  yang  berkelanjutan.  Pada tahap perencanaan  kemitraan terdiri dari TNGC, FC dan Disporabudpar,  sementara  pada  tahap  pelaksanaan terdapat  empat stakeholder .  Kemitraan  yang  dilakukan
oleh  MPGC  dan  Kepala  desa  masing-masing  objek wisata  yaitu  adanya  Surat  Keputusan  Kepala  Desa tentang  penetapan  tiket  masuk  pengunjung.  Kemitraan yang  dilakukan  oleh  Disporabudpar  dengan  MPGC  Situ Sangiang  yaitu  adanya  Surat  Perjanjian  tahun  2015 tentang pekerjaan pengelola objek wisata alam Sangiang Kabupaten Majalengka.
Pada  tingkat  kontrol  terdapat  delapan stakeholder . Pada  tahap  pelaksanaan  terdapat  tujuh stakeholder . Kelompok  masyarakat  (MPGC) dalam  pelaksanaannya memegang  kontrol  penuh  karena stakeholder ini merupakan  pengelola  yang  memegang  tanggung  jawab terhadap  pengelolaan  ODTWA.  Menurut  Nanang  dan Devung (2004) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan  perlu  memerhatikan  beberapa  tolok  ukur  untuk menjadi  prasyarat  agar  suatu  partisipasi  dapat  disebut sebagai  partisipasi  yang  sesungguhnya  atau  partisipasi tertinggi.  Adanya  inisiatif  sendiri  dari  masyarakat,  jika perlu  dengan  bimbingan  dari  orang  luar.  Masyarakat memegang  kontrol  atas  keputusan  dan  pemanfaatan sumberdaya, pihak luar memfasilitasi masyarakat (Kassa 2009).

## SIMPULAN
Berdasarkan  klasifikasi  stakeholder  pengelolaan wisata  di  TNGC  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga kategori  yaitu key  player , crowd dan context  setter . Setiap  stakeholder  berpartisipasi  sampai  pada  tingkat kontrol  dalam  tahapan  pengelolan.  Tingkat  partisipasi stakeholder    di  SPTN  Wilayah  II  Majalengka  sudah meliputi  empat  tingkatan  partisipasi  yaitu  informasi, konsultasi/perundingan, kemitraan, dan kontrol.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnstein  SR.  1969.  A  ladder  of  citizen  participation. JAIP. 35(4):216-224.
Avenzora R. 2008. Ekoturisme - evaluasi tentang konsep. Di  dalam:  Ricky  Avenzora,  editor. Ekoturisme  - Teori dan Praktek . Aceh (ID): BRR NAD-Nias [BTNGC] Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2015. Rencana  strategis  balai  taman  nasional  gunung ciremai  tahun  2015-2019 .  Kuningan  (ID):  Balai Taman Nasional Gunung Ciremai.
Damanik  J,  Weber  H.  2006. Perencanaan  Ekowisata dari  Teori  ke  Aplikasi .  Yogyakarta  (ID):  PUSPAR UGM dan Andi
[DEPHUT]  Departemen  Kehutanan.  1990.  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
[DISPORABUDPAR] Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan  Pariwisata  Kabupaten  Majalengka.  2011. Rencana  kerja  Disporabudpar .  Majalengka  (ID): Disporabudpar.
Groenendijk  L.  2003. Planning  and  Management  Tools . Netherland  (AN):  The  International  Institute  for Geo-Information Science and Earth
Kassa  S.  2009.  Konsep  pengembangan co-management untuk  melestarikan  taman  nasional  lore  lindu [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Nanang M dan Devung GS. 2004. Panduan Pengembangan  Peran  dan  Partisipasi  Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan . Yokohama(JP): Institute for Global Environtmental Strategies (IGES).
Reed  MS,  Graves  A,  Dandy  N,  Posthumus  H,  Hubacek K,  Morris,  J,  Presll  C,  Quinn  CH,  Stringer  LC. 2009.  Who’s  in  and  why?  A  typology  of stakeholder  analysis  methods  for  natural  resource management. Journal of Environment Management . 90:1933-1949.