## Partai Politik dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia
Muhammad Ardhi Razaq Abqa 1

## Universitas Tidar

## Abstract
Indonesia is a large nation with a diversity and a lot of its society. In a multicultural society, there is a potential conflict among the nation's children who are at risk of splitting unity and unity. This kind of reality is often found in various democratic contestations in the election of  regional  chiefs  (elections).  Religious  moderation  becomes  very  important  when  in  a process of democracies emerging identity politics which of course risk injuring democratic values. The purpose of this research to determine the moderation of religion as a pillar of democracy  in  Indonesia.  The  method  used  is  research  libraries.  The  conclusion  of  this research is the first, religious moderation is effective in establishing democratic elections, both political parties serve as a mobilizer for religious moderation to create a dignified and lasting democracy.
Keywords : Political Parties, Religious Moderation, Democracy

## Abstrak
Indonesia  adalah  bangsa  yang  besar  dengan  keanekaragaman  dan  kemajemukan masyarakatnya.  Dalam  masyarakat  yang  multikultural  tersebut  berpotensi  terjadi  konflik diantara anak bangsa yang beresiko memecah belah persatuan dan kesatuan. Realitas seperti ini sering ditemukan di berbagai kontestasi demokrasi yaitu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Moderasi beragama menjadi sangat penting ketika dalam suatu proses demokasi muncul politik  identitas  yang tentu  saja beresiko mencederai nilai-nilai demokrasi. Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  moderasi  beragama  sebagai  pilar  demokrasi  di  Indonesia. Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  pustaka.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah pertama,  moderasi  beragama  efektif  dalam  mewujudkan  Pilkada  yang  demokratis,  kedua partai  politik  berfungsi  sebagai  penggerak  moderasi  beragama  supaya  tercipta  demokrasi yang bermartabat dan berkeadaban.
Kata Kunci : Partai Politik, Moderasi Beragama, Demokrasi
1 muhammadardhi@untidar.ac.id

## Pendahuluan
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  di  dunia  yang  memiliki  beraneka ragam agama, budaya dan etnis yang tidak dimiliki oleh setiap negara. Keragaman tersebut  dapat  menjadi  kekuatan  sekaligus  berpotensi  tumbuhnya  sikap  fanatisme terhadap  masing-masing  golongan  yang  menyebabkan  konflik  antar  anak  bangsa. Masyarakat  multikultural  merupakan  fitrah  dari  Tuhan  YME  yang  harus  dijaga dengan sebaik-baiknya. Tentu kondisi tersebut menjadi tugas kita semua bahwa kita harus  bersikap  toleransi  terhadap  perbedaan  yang  ada  di  masyarakat  Indonesia. Merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara total terdapat 1331 jumlah suku dan sub suku, tahun 2013 (BPS) bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ditemukan 633 kelompok suku besar. 2 Berkaitan dengan  jumlah  bahasa,  Indonesia  pada  tahun  2017  tercatat  memiliki  652  bahasa daerah  yang  tersebar  di  seluruh  pelosok 3 .  Kemudian  berkaitan  dengan  agama, Indonesia  memiliki  enam  agama  besar  yang  dipeluk  oleh  masyarakatnya  yakni agama islam, kristen, katholik, hindu, budha dan khonghucu. Namun lebih daripada itu  di  Indonesia  masih  banyak  penganut  kepercayaan  leluhur. 4 Realitas  yang demikian dapat disimpulkan bahwa tantangan Indonesia kedepan sangat berat untuk menjaga  kerukunan,  keamanan  dan  kestabilan  politik.  Dalam  perspektif  agama, keragaman  agama  merupakan  fitrah  dari  Tuhan  YME,  tentu  kita  sebagai  hamba tidak  dapat  menolak  ketika  Tuhan  sudah  berkehendak,  diciptakanlah  beragam agama, suku, etnis supaya antar manusia bisa menjadi dinamis, saling belajar dan tumbuhnya toleransi antar umat beragama.
Dewasa  ini  intoleransi  antar  golongan  yang  ditemukan  dalam  potret beberapa  kasus  dalam  proses  demokrasi  menjadi  menarik  dibahas,  karena  dalam perhelatan  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  banyak  sekali  ditemukan  politik identitas.  Di  Indonesia  politik  identitas  telah  lama  menjadi  topik  pembicaraan  di kalangan para ahli ilmu sosial. Clifford Geertz (1963) tulisan tentang “Primordial
2 Kementerian Agama, Moderasi beragama , Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI , Jakarta, 2019, hlm. 2.
3 Ibid. , hlm. 3.
4 Ibid. , hlm. 3.
Sentiment” mengatakan  bahwa  studi  tentang  politik  identitas  akan  terus  menjadi perhatian serius  utamanya berkaitan dengan etnis, masyarakat pribumi (indigenous community) dan masyarakat lokal (local community).
Kasus  politik  identitas  beberapa  tahun  yang  lalu  juga  sempat  menjadi keprihatinan semua pihak ketika berlangsung pemilihan kepala daaerah DKI Jakarta tahun  2017.  Survei  Populi  Center  setelah  pilkada  DKI  Jakarta  putaran  pertama, ditemukan bahwa isu sara dipergunakan untuk alat kampanye supaya memilih calon gubernur  muslim  dan  masalah  lainnya  yaitu  tidak  akan  disholatkan  jenazah  yang memilih  calon  gubernur  non  muslim,  kondisi  tersebut  tentu  membuat  masyarakat yang  mempunyai  hak  politik  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  demokrasi  merasa terintimidasi. 5
Demokrasi  sendiri  merupakan  bentuk  pemerintahan  yang  kebijakannya dipengaruhi  oleh  suara  mayoritas  masyarakat  yang  memiliki  hak  suara  melalui wadah  pemilihan. 6 Joseph  Schumpeter  mengatakan  bahwa  demokrasi  juga  bisa definisikan  yaitu  pertama,  kehendak  dari  rakyat,  karena  demokrasi  merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, demokrasi sebagai kebaikan  bersama (common  good), tujuan  sistem  pemerintahan  demokratis  yaitu menghadirkan  kebaikan  bersama  dilaksanakan  melalui  kontrak  politik. 7 Sehingga menurut  Carter  dan  Herz  demokrasi  setidaknya  memiliki  beberapa  karakteristik, pertama,  dalam  pemerintahan  harus  ada  pergantian  pemerintahan,  kedua,  adanya sikap  toleran  terhadap  pendapat  kelompok  yang  berlawanan,  ketiga,  persamaan dihadapan  hukum (equality  before  the  law) diaplikasikan  dengan  sikap  patuh kepada supremasi hukum, keempat, adanya pemilihan yang bebas tanpa intimidasi dan disertai dengan sistem perwakilan yang efektif, kelima, diberikannya ruang bagi partai politik peserta pemilihan termasuk juga organisasi kemasyarakatan (interest group) serta  kelompok  penekan (pressure  group) ,  keenam,  adanya  penghormatan
5 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353 diakses pada 2 April 2020.
6 Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal , Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 39.
7 Ibid ., hlm. 40.
kepada  hak  asasi  manusia  berkaitan  dengan  menyatakan  pandangan  atau pendapatnya, ketujuh, mengakomodir dan menghargai hak-hak kaum minoritas. 8
Sehingga  ketika  tujuh  karakteristik  demokrasi  itu  dapat  berjalan  dengan efektif seharusnya proses pilkada yang menjadi instrumen demokrasi dapat berjalan dengan  baik,  bermartabat  dan  berkeadaban  tanpa  adanya  politik  identitas  yang justru  merusak  cita  dan  tujuan  besar  bangsa  Indonesia  yaitu  tegaknya  pancasila. Keberadaan partai politik juga menjadi penting karena bagian dari pilar demokrasi, partai  politik  pada  hakikatnya  merupakan  manifesto  dari  kebebasan  masyarakat untuk  membentuk  kelompok    sesuai  dengan  kepentingannya,  oleh  sebab  itu  bisa disimpulkan  bahwa  kebebasan  berserikat  adalah  kebebasan  yang  diakui  secara universal  dan  kemudian  dikenal  sebagai  kemerdekaan  beserikat (freedom  of association) . 9 Richard  H.  Pildes  dengan  bahasa  lain  menyebutkan  bawah  tanpa adanya  kemerdekaan  berserikat  maka  harkat  dan  martabat  kemanusiaannya  dapat berkurang  karena  seseorang  tidak  dapat  mengekspresikan  keyakinan  dan  hati nuraninya. 10 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  demokrasi  dan  partai  politik mejunjung tinggi hak asasi manusia warga negaranya tanpa adanya intimidasi dan politik  identitas  yang  menjadi  persoalan  serius  dalam  pergulatan  politik  di Indonesia.
Supaya  tidak  terjadi  pelebaran pembahasan  sebagaimana  penulis  uraikan diatas  maka  penelitian  ini  di fokuskan  pada  pembahasan  dua  hal  yang  perlu didiskusikan lebih lanjut yaitu:
1. Bagaimana efektifitas moderasi beragama dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis?
2. Bagaimana  fungsi  partai  politik  dalam  moderasi  beragama  sebagai  pilar demokrasi?
8 Ibid ., hlm. 41-42
9 Muhaddam  Labolo  Dan  Teguh  Ilham, Partai  Politik  Dan  Sistem  Pemilihan  Umum  Di Indonesia (Teori Konsep Dan Isu Strategis) , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 8
10 Ibid.,

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  menggunakan  pendekatan  kualitatif melalui  metode  pengumpulan  data library  research .  Data-data  dalam  penelitian diambil  dari  sumber  kedua,  yaitu  dari  sumber  buku-buku, e-book ,  jurnal  ilmiah, hasil  penelitian,  artikel  dan  opini  media  cetak  lokal  yang  ada  di  Indonesia.  Yang diambil melalui website dan sumber dokumen tertulis lainnya, yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk bisa dianalisis dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Efektifitas Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yang Demokratis
Pengetahuan  dalam  ajaran  setiap  agama  sangat  penting  bagi  para pemeluknya. Pengetahuan atas dasar keragaman menjadi jembatan seseorang untuk memeluk agama dengan mengambil jalan tengah (moderat) apabila seseorang hanya memilih  satu  tafsir  yang  diyakini  maka  pada  gilirannya  akan  sampai    pada  sikap ekstremisme  karena  tidak  mengetahui  adanya  alternatif  kebenaran  tafsir  yang lainnya. Dalam konteks inilah kemudian moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan  sebuah  cara  pandang (perspektif) dalam  beragama. 11 Dalam  upaya menangkal gerakan ekstremisme, moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara. Bangsa yang besar dengan tingkat kemajemukan yang sangat multikultural perlu waspada dengan berbagai ancaman konflik antar golongan.
Konflik agama sering terjadi di berbagai kelompok dalam satu agama yang sama  ( sektarian atau intra  agama )  dan  dapat  pula  terjadi  pada  kelompok  dalam agama yang berbeda-beda ( komunal atau antar agama), kedua konflik tersebut bisa terjadi akibat  sikap  saling  menyalahkan  tafsir  dan  pemahaman  yang  merasa  benar sendiri  dan  tidak  mencoba  membuka  diri  pada  tafsir  dan  pandangan  keagamaan yang lainnya. 12
11 Op.Cit ., Kementerian Agama, Moderasi beragama... , hlm. 5.
12 Ibid. , hlm. 6
Moderasi  beragama  sebagai  spirit  untuk  mencari  titik  temu  dua  kutub ekstrem dalam beragama. Pemeluk agama  yang ekstrem  menyakini  mutlak bahwa kebenaran satu tafsir teks agama, selain itu mereka juga menganggap sesat tafsiran dari  kelompok  lain,  sehingga  kelompok  ini  dikenal  dengan ultra-konservatif .  Di pihak  lain  ada  kelompok  ekstrem  yang  mendewakan  akal  sehingga  mengabaikan kesucian  agama  atau  mengorbankan  kepercayaan  dasar  ajaran  agamanya  demi toleransi  yang  tidak  pada  tempatnya  kepada  pemeluk  agama  yang  lain,  mereka dikenal dengan sebutan ekstrem liberal . 13
Mengulas  lebih  dalam  tentang  asal  istilah  moderasi  beragama,  kata moderasi  berasal  dari  bahasa  latin ‘moderatio’ yang  mempunyai  makna  tidak berlebihan  dan  tidak  kurang  (sedang).  Dalam  KBBI  moderasi  bisa  diartikan; pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman, jadi apabila ada seseorang yang disebut moderat maka dimaknai orang tersebut bersikap wajar, biasa saja dan tidak ekstrem. Dalam bahasa inggris, istilah moderation sering digunakan dalam arti average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non aligned (tidak berpihak) sehingga  secara  umum,  moderat  berarti  mengutamakan  keseimbangan (balances) dalam keyakinan, moral dan watak baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu  maupun  sebagai  institusi  negara.  Lebih  dari  itu  dalam  bahasa  arab moderasi  dikenal  dengan  kata wasath atau wasathiyah ,  asal  kata  dari tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil) dan tawazun (berimbang). Seseorang yang berprinsip wasathiyah bisa  disebut wasith . 14 Jadi  moderasi  beragama  dapat  disimpulkan sebagai  sikap  yang  seimbang  antara  pengamalan  agama  sendiri (eksklusif) dan penghormatan  terhadap  perbedaan  keyakinan  orang  lain  dalam  praktik  beragama (inklusif).
Dalam  konteks  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  tidak  sedikit  yang berujung  konflik  berkepanjangan  akibat  kerasnya  persaingan  dan  adanya  politik identitas  agama  yang  coba  dilancarkan  oleh  oknum-oknum  tidak  bertanggung jawab. Sejatinya kontestasi Pilkada merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, sehingga  esensi  diselenggarakannya  Pilkada  untuk  mencari  pemimpin  yang
13 Ibid ., hlm. 7
14 Ibid ., hlm. 15-16.
dianggap  mempunyai  integritas  serta  mempunyai  kompetensi  untuk  menjalankan gagasan-gagasan selama kampanye bukan dipilih atas dasar persamaan etnis, suku dan agama.
Konflik  dalam  Pilkada  sangat  mengganggu  jalannya  proses  demokrasi  di tingkat  daerah.  Aksi  pengepungan  dan  pengrusakan  kantor  KPUD,  bentrokan dengan petugas keamanan, benturan antara pendukung calon kandidat dan banyak lagi yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat belum dewasa dalam politik. Padahal para ahli bidang politik di antaranya Huntington (1991) serta Linz  dan  Stepan  (1996)  mempunyai  pandangan  bahwa  suatu  negara  dikatakan demokratis  ketika  memiliki  indikator  yaitu, pertama ,  memiliki  kebebasan  kepada masyarakat  untuk  merumuskan  preferensi-preferensi  politik  mereka  melalui  jalur perserikatan,  informasi  dan  komunikasi, kedua, memberikan  ruang  berkompetisi yang  sehat  dan  melalui  cara-cara  damai  dan, ketiga ,  tidak  melarang  siapapun berkompetisi untuk jabatan politik. 15
Dalam perhelatan beberapa kali Pilkada selama berlangsung setidaknya ada lima  sumber  konflik  potensial  dimulai  dari  menjelang,  ketika  penyelenggaraan, serta  sampai  pada  pengumuman  hasil  Pilkada, pertama ,  konflik  bersumber  pada mobilisasi  politik  atas  dasar  etnis,  agama,  wilayah  dan  darah.  Sumber  konflik pertama  tersebut  berpotensi  terjadi  di  wilayah-wilayah  yang  ketegangan  etnis  dan agama  cenderung  tinggi  yaitu  seperti  Kalimantan,  Sulawesi,  dan  Maluku. Kedua , konflik yang bersumber pada kampanye negatif (black campaign) antara pasangan calon  kepala  daerah.  Sehingga  kampanye  negatif  yang  menghadirkan  fitnah mengenai  integritas  kandidat  bisa  beresiko  menciptakan  konflik  antara  massa pendukung  dalam  kampanye  Pilkada. Ketiga ,  konflik  yang  didasarkan  atas premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Realitas ini terjadi dengan dibuktikan dengan  gejala-gejala yang  ditemukan seperti  massa pendukung  memprotes KPUD karena  calon  yang  mereka  usung  tidak  lolos  administratif,  kemudian  pasca pengumuman  pemenang  Pilkada,  sering  terjadi  pengepungan  KPUD  dengan dibarengi pengarahan massa dan tindak kekerasan dengan alasan terjadi kecurangan
15 Op,Cit ., Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika, hlm . 150
Vol. 2 No. 1 Juni 2020 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 8
dalam  penghitungan  suara. Keempat, konflik  Pilkada  yang  bersumber  dari pengerahan  birokrasi  oleh  calon  petahana (incumbent) dengan  memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menekan pemilih untuk memilih calon petahana tersebut.  Netralitas  birokrat  (PNS,  TNI,  Polri)  menjadi  penting  supaya  demokrasi tetap  terjaga. Kelima ,  adanya  penafsiran  berbeda-beda  terkait  aturan penyelenggaraan  Pilkada  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan peraturan lainnya. 16 Dari paparan sumber konflik tersebut maka sudah tentu proses demokrasi  di  suatu  negara  berpotensi  mengalami  kemerosotan  yang  tajam, kedewasaan  dalam  berpolitik  juga  tampaknya  sangat  menentukan  dalam berkonstribusi menjaga kestabilan politik di tingkat nasional.
Atma  Jaya Institute  Of  Public  Policy dalam  pemaparannya  sebanyak  60 persen kaum muda perkotaan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya berpendapat bahwa  kualitas  demokrasi  di  Indonesia  buruk  dan  mereka  menganggap  bahwa politisasi  agama  menjadi  alasan  utama  yang  mempengaruhi  kualiatas  demokrasi. Kemudian lebih lanjut dalam pemaparannya politisasi agama menjadi yang nomor satu  dengan  45  persen,  hoax  (berita  bohong)  22  persen,  korupsi  17  persen  dan radikalisme  11  persen. 17 Lembaga  ilmu  pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  juga melakukan  survei  dalam  pemaparannya  sebanyak  55,2  persen  responden menyatakan bahwa kondisi toleransi selama 5 tahun terakhir adalah yang terburuk, sedangkan 7,6 persen responden menilai sangat buruk. 18
Kesimpulan  dari  dua  lembaga  survei  tersebut  menempatkan  persoalan politisasi  agama  dan  kemerosotan  sikap  toleransi  pada  urutan  pertama,  sehingga moderasi  beragama  di  Indonesia  harus  konsisten  disosialisasikan  oleh  seluruh elemen  bangsa,  bahwa  prinsip  demokrasi  dalam  ancaman  ketika  politik  identitas sangat  kentara  di  dalam  perkembangan  politik  nasional.  Adapun  prinsip-prinsip demokrasi  sebagaimana  telah  diakomodir  dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  yaitu adanya pluralisme dan nilai-nilai toleransi.
16 Ibid ., hlm. 150-152.
17 https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama-perburuk- demokrasi diakses tanggal 5 April 2020
18 https://kabar24.bisnis.com/read/20180807/15/825285/survei-lipi-politisasi-sara-ancam- demokrasi diakses tanggal 5 April 2020
Dengan  demikian  untuk  menangkal  segala  konflik  di  dalam  proses demokrasi  yang  sudah  penulis  uraikan  diatas,  maka  penulis  berpendapat  bahwa moderasi  beragama  sangat  efektif  dalam  mewujudkan  Pilkada  yang  demokratis, karena  moderasi  beragama  sendiri  meniscayakan  umat  beragama  untuk  tidak bersikap  ekslusif  (tertutup)  melainkan  bersikap  inklusif  (terbuka),  sehingga moderasi  beragama  dapat  menjadi  sarana  untuk  tidak  bersifat  ekstrem  dan berlebihan dalam menyikapi perbedaan dalam pilihan politik melainkan harus tetap menghormati pilihan politik masing-masing tanpa mengintimidasi seseorang dengan dalih karena tidak sepaham dengan pilihan politik golongannya.

## Fungsi Partai Politik Dalam Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi
Partai politik merupakan komponen infrastruktur politik, karena strukturnya berada  di  bawah  permukaan  yaitu  ada  pada  masyarakat.  Partai  politik  pada prinsipnya  yaitu  suatu  kelompok  yang  terorganiser  yang  mempunyai  tujuan  yang sama  yaitu  meraih  kekuasaan  politik.  Menurut  Carl  J.  Friederich,  partai  politik dikatakan  sebagai  sekelompok  manusia  yang  terorganiser  secara  stabil  dengan tujuan  untuk  merebut  atau  mempertahankan  kekuasaan  untuk  diberikan  kepada anggota  berupa  kemanfaatan  yang  bersifat idiil maupun materil .  Kemudian  dalam bahasa lain yang sedikit berbeda R.H Soltau  mengemukakan bahwa partai politik adalah  sekelompok  warga  negara  yang  sedikit  banyak  terorganiser,  sebagai  suatu kesatuan  politik  dengan  tujuan  menguasai  pemerintahan  dan  melaksanakan kebijaksanaan umum. 19
Kemudian  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2011 tentang partai politik, definisi “partai politik adalah sebagai organisasi yang bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela  kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
19 I Gede Yusa dkk, Hukum Tata Negara (Pasca Perubahan UUD NRI 1945) , Setara Pers, Malang, 2016, hlm. 218
Vol. 2 No. 1 Juni 2020 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 10
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 20 Sehingga bisa  disimpulkan  bahwa  partai  politik  pada  intinya  merupakan  sekelompok  yang terorganiser untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan secara konstitusional.
Partai  politik  mempunyai  posisi (status) dan  peranan (role) yang  sangat penting  dalam  sistem  demokrasi  bahkan  para  ahli  berpendapat  bahwa  partai politiklah  yang  sebetulnya  memegang  kendali  dalam  menentukan  jalannya demokrasi.  Schattscheider  (1942),  berpendapat “political  parties  created democracy” .  Dengan  demikian  partai  politik  merupakan  pilar  penting  dalam demokrasi. 21
Partai politik dalam kegiatan bernegara juga memiliki peran sebagai media dan  wahana  yang  tentu  sangat  sentral  peranannya.  Partai  politik  juga  sangat berperan  dalam  dinamika  perjuangan  nilai  dan  kepentingan (values  and  interests) dari  konstituen  yang  diwakilinya  untuk  menentukan  kebijakan  dalam  konteks bernegara.  Kesempatan  sukses  dalam  setiap  memperjuangkan  kepentingan  sangat ditentukan  dari  tingkat  kebersamaan  dalam  organisasi.  Dengan  demikian organisasilah  menjadi  syarat  mutlak  dan  hakiki  bagi  setiap  perjuangan  politik (organizational imperative). 22
Secara  pragmatis,  tujuan  partai  politik  tidak  lain  orientasinya  adalah kekuasaan, kondisi tersebut ketika berkuasa dalam pemerintahan maka ideologi, visi dan  misi,  program  partai  politik  dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk menjalankan  kekuasaan  yang  pada  gilirannya  partai  politik  memperoleh kemanfaatan.  Dengan  melihat  aktifitas  dari  partai  politik,  rakyat  sebagai  subyek dalam  sistem  ketatanegaraan  mempunyai  pilihan-pilihan  alternatif,  yakni  partai politik mana yang akan dijadikan saluran politik atau kendaraan politik mereka dan mana yang akan diikuti. Struktur masyarakat yang masih paternalistik (membatasi kebebasan) dalam  perjalanannya  rakyat  akan  memilih  untuk  berafiliasi  kepada partai  tertentu  masih  dipengaruhi  oleh  tokoh-tokoh  politik  tersebut.  Bahkan  tidak sedikit  afiliasi  tersebut  dipengaruhi  oleh  ideologi.  Kemudian  struktur  masyarakat
20 Ibid., hlm. 220
21 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Sekretariat  Jenderal  Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 153.
22 Ibid., hlm. 155.
yang bersifat primordial paternalistik sering dimanfaatkan oleh partai politik untuk meraih sebanyak-banyaknya dukungan rakyat. Kondisi demikian ikatan emosional antara rakyat dengan ideologi yang dibawa oleh para tokoh politik relatif kuat. 23
Dengan demikian partai politik dapat mempengaruhi rakyat secara efektif, baik  buruknya  kualitas  demokrasi  juga  dipengaruhi  oleh  bagaimana  fungsi  dari partai  politik  itu  sendiri  maka  partai  politik  mempunyai  peran  sentral  dalam penggerak moderasi beragama sebagai pilar demokrasi. Sudah saatnya partai politik berperan  aktif  tidak  hanya  menjalankan  fungsi  regulernya 24 (fungsi  komunikasi politik,  fungsi  sosialisasi  politik,  fungsi  rekruitmen  politik  dan  fungsi  pengatur konflik).  Oleh  sebab  itu  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  mengatasi  politik identitas  yang  terjadi  dewasa  ini  partai  politik  hadir  sebagai  kekuatan  penggerak moderasi  beragama,  setidaknya  penulis  memberikan  lima  sumbangan  pemikiran sebagai  ikhtiar  dalam  moderasi  beragama  yang  dilakukan  partai  politik,  langkah pertama , partai politik senantiasa menjunjung tinggi dasar negara yaitu  Pancasila dan  konstitusi  UUD  NRI  1945  dan  selalu  mensosialisasikan  kepada  para pendukungnya. Kedua ,  partai  politik  harus  menjadi  garda  terdepan  dalam memberikan pendidikan politik yang baik. Ketiga , dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)  partai  politik  mempunyai spirit untuk  berkampanye  dengan  damai  dan sportif menonjolkan  gagasan  calon  kepala  daerahnya, keempat ,  partai  politik sebagai pelopor pencegahan kampanye hitam dan berita bohong (hoax), dan kelima , di dalam internal partai politik perlu memasukkan nilai-nilai agama  yang  moderat untuk bersikap (inklusif) terbuka menghormati perbedaan, serta menghindari sikap
(ekslusifisme) .
23 Hestu  Cipto  Handoyo, Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Menuju  Konsolidasi  Sistem Demokrasi), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm, 263
24 Op. Cit ., Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 159.

## Kesimpulan
Efektifitas moderasi beragama dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang  demokratis  ketika  semua  elemen  bangsa  mempunyai  kesadaran  atas  dasar persamaan  cita-cita  bersama  dalam  mewujudkan  demokrasi  yang  bermartabat  dan berkeadaban.  Politik  identitas  bisa  diberantas  dengan  ikhtiar  moderasi  beragama yang menekankan kepada keseimbangan antara inklusif dan ekslusif. Partai politik salah  satu  sarana  sebagai  penggerak  moderasi  beragama,  karena  partai  politik merupakan  pilar  demokrasi  sekaligus  infrastruktur  politik  yang  ada  di  dalam masyarakat sehingga politik identitas bisa dicegah melalui beberapa langkah partai politik yang sangat efektif mempengaruhi konstituen, partai politik diharapkan tetap menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945.

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo.  2009. Pilkada  Dan  Dinamika  Politik  Lokal .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  Sekretariat
Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI . Jakarta
Buchari,  Sri  Astuti.  2014. Kebangkitan  Etnis  Menuju  Politik  Identitas .  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Handoyo, Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi) . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. https://kabar24.bisnis.com/read/20180807/15/825285/survei-lipi-politisasi-sara- ancam-demokrasi
https://nasional.tempo.co/read/1180478/survei-atma-jaya-sebut-politisasi-agama- perburuk-demokrasi https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353 Kementerian  Agama.  2019. Moderasi  beragama,  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI . Jakarta,
Labolo, Muhaddam dan Ilham, Teguh. 2005. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum  Di  Indonesia  (Teori  Konsep  Dan  Isu  Strategis) .  Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada Yusa, I Gede; dkk. 2016. Hukum Tata Negara (Pasca Perubahan UUD NRI 1945) . Malang: Setara Pers.