Volume 9, Nomor 2, September 2020, pp. 174-186 P-ISSN: 2252-3294 E-ISSN: 2548-4923

## Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur
Junjung Sahala Tua Manik 1,* , Retno Sunu Astuti 2 , Ida Hayu Dwimawanti 3
1 Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
2 Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
3 Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
* Email: junjungsahala@gmail.com
Abstract The published of the Fiduciary Law (UUJF) No 42 of 1999 to  provide legal security for credit financing vehicles. One of the legal security is who the executor when credit was bad debt. In fiduciary law, the authority to execution is on the creditor. The goal of the execution must be peaceful, without conflict. Implementation Grindle's theory on this research found that many executions caused a commotion and conflicts, disturb the debtor and others. This condition shows that fiduciary law has not succeeded in protecting the interested parties, debtors, and creditors. A good policy gives benefits to  the target group.  Conflicts show a failure of the implementation of fiduciary law.  This research found content and context policy to obstruct implementation. Execution by creditors always prejudice debtors, therefore execution by creditors is banned, parallel with the judgment of the Constitutional Court.
Abstraksi: Terbitnya  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  (UUJF)  No  42  Tahun  1999  bertujuan memberikan  kepastian  hukum  terhadap  kegiatan  pembiayaan  kendaraan  secara  kredit.  Salah  satu kepastian  hukum  tersebut  adalah  terkait  eksekutor  jika  terjadi  kredit  macet.  Dalam  UUJF  hak eksekutorial berada pada kreditur. Esensi penting dari eksekusi tersebut harus berjalan damai tanpa konflik. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Grindle dalam penelitan ini menemukan  banyak  eksekusi  menimbulkan  kegaduhan  dan  berujung  konflik  yang  mengganggu kenyamanan debitur dan pihak terkait lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa UUJF tidak berhasil melindungi  pihak  yang  berkepentingan  yaitu  debitur  dan  kreditur.  Kebijakan  yang  baik  adalah kebijakan  yang  mampu  memberikan  manfaat  bagi  kelompok  sasaran.  Konflik  yang  menimbulkan sengketa menunjukkan kurang bermanfaatnya implementasi UUJF. Penelitian ini menemukan konten dan  konteks  kebijakan  merupakan  faktor  penghambat.  Eksekusi  sepihak  oleh  kreditur  akan  selalu merugikan debitur, oleh karena itu eksekusi sepihak dan semena-mena tidak diperkenankan dilakukan oleh kreditur, hal ini juga sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Keywords: Execution; fidusia; debtors and creditors

## Pendahuluan
Perjanjian fidusia erat kaitannya dengan pembiayaan  kendaraan.  Perjanjian  fidusia berlaku  pada  penjaminan  benda  bergerak, di  Indonesia  banyak  digunakan  dalam berbagai kegiatan pembiayaan perekonomian,  baik  kecil  maupun  besar, fidusia menjadi landasan hukum bagi pihak yang  mengikat  perjanjian  (Badriyah et  al , 2017),  salah  satunya  pembiayaan  sepeda motor. Sepeda motor merupakan kendaraan  primadona  di  Republik  ini, selain  praktis  dikendarai  juga  mudah dimiliki.  Indonesia  merupakan  negara peringkat  ketiga  terbanyak  pengguna
sepeda motor di Asia, peringkat satu adalah adalah  China  sedangkan  kedua  India (Okezone, 2018). Jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 113.030.793 unit atau 83%  dari  total  kendaraan  (BPS,  2017). Tingginya  mobilitas  masyarakat  dalam melakukan aktifitas dan tawaran fleksibilitas dalam pembeliannya dipastikan jumlah sepeda motor meningkat di  setiap tahunnya. Fakta yang ada bahwa 80%  dari  masyarakat  Indonesia  membeli kendaraan  pribadi  dengan  metode  kredit, 20%  membeli  tunai  (Viva.co.id,  2015). Pembelian  secara  kredit  mewajibkan fidusia,  fidusia  berasal  dari  bahasa  latin fiduciair artinya secara kepercayaan
(Tjitrosoedibyo,  1994;  Abdullah,  2016), kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan debitur kepada kreditur  sebagai  pemindahan  milik  atau untuk suatu jaminan guna keperluan hutang (Abdullah, 2016). Fidusia bermanfaat bagi debitur, yaitu mendapatkan fasilitas pinjaman  sejumlah  yang  diperjanjikan (Paramita, 2019), dan dapat menggunakan kendaraan karena yang dijaminkan kepemilikannya,  bagi  kreditur  tidak  perlu menyediakan  tempat  penyimpanan tempat kendaraan  yang  dijaminkan,  seperti  pada lembaga gadai, manfaat lain menurut UUJF kreditur  memiliki  hak  yang  didahulukan (Akhsin, 2017).
Gambaran  pembiayaan  berdasarkan data OJK, tercatat 94,54% kategori lancar, 3,40% dalam perhatian khusus, sedangkan sisanya  tidak  lancar  2,06%,  rinciannya, 0,56%  kurang  lancar,  0,71%  diragukan,
0,79% macet (OJK, 2017). Selain
kolektibilitas  lancar  maka  pembiayaan tersebut berpotensi wanprestasi, kemudian dieksekusi.  Sulit  menemukan  perkiraan pasti  jumlah  kredit  macet  nasional, berdasarkan  data  pendukung  penulis melakukan  simulasi  perhitungan  kredit macet,  untuk  mendapat  perkiraan  potensi konflik yang mungkin terjadi jika dieksekusi.  Jumlah  sepeda  motor  secara nasional  109.237.056  unit,  perkiraan konsumen  membeli  secara  kredit  80%, dihitung  80%  dari  109.237.056  adalah 87.389.644 unit, kredit macet 0,79% (OJK, 2017),  dihitung  0,79%  dari  87.389.644 adalah  690.378  unit.  Maka  prediksi pembiayaan  sepeda  motor  macet  secara nasional 690.378 unit  (bisa  lebih/kurang,
hanya  perkiraan  untuk  memunculkan gambaran).
Potensi  menunggak  mungkin  terjadi pada sistem pembayaran angsuran, sehingga  memicu  kreditur  melakukan penarikan  paksa  terhadap  benda  bergerak yang  berada  ditangan  debitur,  ternyata banyak dilakukan sewenang-wenang tanpa mematuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku (Ramadhanneswari, 2017) . Proses eksekusi damai  sesuai  UUJF  sulit  dicapai,  karena kontennya  terindikasi  berpihak  pada kepentingan  leasing,  eksekusi  berkaitan dengan upaya pencegahan kerugian akibat kredit  macet,  eksekusi  dianggap  lumrah
dilakukan  leasing  untuk  mengamankan bisnisnya,  tidak  jarang  pada  eksekusi ditemukan  cara-cara  yang  merugikan debitur,  seperti  ancaman  atau  intimidasi, yang  juga  mengganggu  publik.  Data  di media  massa  menggambarkan  eksekusi  di beberapa  daerah  cenderung  merugikan debitur (lihat Tabel 2).
Banyak  kasus  yang  belum  terpublikasi atau  tidak  terdeteksi.  Badan  pengaduan konsumen  nasional  (BPKN)  juga  merilis pengaduan berkaitan
pembiayaan konsumen, ia menjadi lembaga kedua yang diadukan  kepada  BPKN,  masalah  yang diadukan terkait eksekusi.
Eksekusi  mengemukakan  fakta  bahwa debitur dirugikan, karena dilakukan semena-mena.  Temuan  lain  berpendapat, kreditur  juga  dirugikan  atas  kredit  macet, seperti  banyaknya  debitur  wanprestasi mengalihkan kendaraan kepada pihak Tabel 1. Kualitas Piutang Pembiayaan Multiguna No Kolektibilitas 2013 2014 2015 2016 2017 1 Lancar 98,02 98,43 98,29 94,18 94,54 2 Dalam Perhatian Khusus 0,00 0,00 0,00 3,46 3,40 3 Kurang Lancar 0,00 0,00 0,00 0,58 0,56 4 Diragukan 1,60 1,05 0,96 1,03 0,71 5 Macet 0,38 0,35 0,75 0,74 0,79 Total 100 100 100 100 100 Sumber: OJK
ketiga/gadai, sehingga eksekusi dengan fidusia penting untuk kreditur, karena UU mengatur  mereka  berhak  atas  eksekusi kontrak  wanprestasi  (Kurniawan,  2017). Perbedaan  pandangan  ini  bisa  terjadi, karena permasalahan fidusia diarea kepercayaan, adanya kesengajaan perbuatan melawan hukum oleh satu pihak, baik  pemberi  maupun  penerima  jaminan mempengaruhi banyaknya
sengketa (Paparang, 2014). Perusahaan pembiayaan turut membangun ekonomi, andilnya
menyediakan  dana  untuk  membantu masyarakat  yang  tidak  mampu  membeli secara tunai (Yusmita et al , 2019). Negara membuat  regulasi  agar  terwujud  keadilan, UUJF merupakan regulasi tersebut. Konflik  dalam  eksekusi  mengindikasikan implementasi UUJF tidak baik, kontennya menjadi  salah  satu  penyebab,  konteks kebijakan  juga  disinyalir  mempengaruhi, berkaitan  dengan  kepentingan.  Hal  ini memposisikan  UUJF  sebagai  kebijakan yang tidak  berhasil  implementasinya, meminjam  istilah  Hogwood  dan  Gun (Wahab, 2014;Tinolah, 2016).
Tabel 2. Konflik Debt collector dengan debitur No Konflik Lokasi Penerbit Link Berita 1 Debt Collector Tarik ratusan motor (Catatan OJK banyakan berakhir konflik) Manado (2018) Manado Post Online https://manadopostonline.c om/read/2019/02/12/Debt- Collector-Tarik-Ratusan- Motor/53056 2 11 Debt collector leasing di jalan Afrika Bandung ditangkap Polisi karena kasus pemerasan Bandung (2019) Tribun jabar https://jabar.tribunnews.co m/2019/05/16/11-debt- collector-leasing-di-jalan- asia-afrika-di-bandung- ditangkap-polisi-karena- kasus-pemerasan 3 Mobil di tarik Debt collector ormas di Tangerang datangi Kantor leasing Tangeran g (2019) Sindonews.co m https://metro.sindonews.co m/read/1413378/170/mobil -ditarik-debt-collector- ormas-di-tangerang- datangi-kantor-leasing- 1561038414 4 Aniaya Sopir yang telat bayar cicilan mobil, 5 Debt collector ditangkap Pontianak (2019) iNews.id https://www.inews.id/daer ah/regional/aniaya-sopir- taksi-yang-telat-bayar- cicilan-mobil-5-debt- collector-ditangkap
Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber
Tabel 3. Sengketa pengaduan konsumen kepada BPKN
No. Komoditi 2013 2014 2015 2016 2017 1 Perbankan 151 177 200 94 60 2 Pembiayaan Konsumen 115 107 90 46 53 3 Perumahan/Properti 8 9 4 24 16 4 Transportasi 6 4 2 5 4 5 Asuransi 6 4 2 2 1
Sumber: BPKN, 2018

## Kajian Teori
Pada perkembangannya UUJF memiliki dua  fungsi,  sebagai  sarana social  control telah mengukuhkan perkembangan hukum dalam masyarakat yang sudah dipraktekkan  dalam  jurisprudensi,  kedua berusaha mendorong pihak berkepentingan melakukan social engineering yaitu menjunjung  tinggi  kejujuran  melalui kepastian hukum melalui prosedur pendaftaran  jaminan  fidusia,  tidak  hanya mengutamakan transaksi pinjam-
meminjam  dengan  proses    sederhana, mudah, dan cepat (Muladi, 2009; Mulyani, 2012). Fungsi itu terciderai dengan adanya eksekusi  semena-mena,  fungsi  UUJF sebagai  kebijakan  yang  mengatur  regulasi kredit  menjadi  pertanyaan,  karena  kurang adil melindungi debitur.
Kebijakan publik yaitu kebijakan yang dikembangkan pemerintah, tujuannya memelihara ketertiban umum, melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal,  menyesuaikan  berbagai  aktifitas,  dan membagi berbagai materi (Tachjan, 2006). Banyak  teori  yang  dapat  digunakan menganalisis implementasi kebijakan, salah  satunya  teori  Grindle,  mengatakan keberhasilan  implementasi  dipengaruhi dua  variabel  besar,  yakni  isi  kebijakan (content  of  policy) mengacu  muatan  yang terdapat  dalam  kebijakan,  dan  lingkungan kebijakan (context  of  implementation) yakni  kondisi  lingkungan  yang  mewarnai implementasi  (Grindle,  1980;Kismartini, 2019).  Ide  dasarnya  setelah  kebijakan ditransformasikan,  maka  implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya dapat ditentukan oleh derajat implementability dari  kebijakan  tersebut. Isi  kebijakan/ kontent mencakup:  (1)
Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh kebijakan, (2) Jenis manfaat yang dihasilkan,  (3)  Derajat  perubahan  yang diinginkan, (4) Ketepatan program/kedudukan  pembuat  kebijakan, (5)  Pelaksana  program,  (6)  Sumber  daya yang dikerahkan,
konteks implementasinya  adalah:  (1)  Kekuasaan,
kepentingan dan strategi aktor terlibat, (2) Karakteristik  lembaga  dan  penguasa,  (3)
Kepatuhan  dan  daya  tanggap.  Etzioni mengidentifikasi mengapa dalam organisasi seseorang mematuhi aturan/kebijakan,  pertama  karena  setuju, cinta  atau  moralitas,  kedua  orang  patuh karena  merasa  takut,  ketiga  orang  patuh mungkin  demi  uang  atau  imbalan  (Buse, Mays, & Walt, 2005).

## Metode
Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara,  studi  literatur  dan  observasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap 8 informan  berbeda,  diawali  pimpinan cabang FIF Semarang (purposive) , kemudian  ia  merekomendasikan  informan lain (snowball) ,  seperti  divisi  penagihan internal  dan  dari  perusahaan  lain  sejenis, divisi  pemasaran, debt  collector .  Debitur yang  diwawancara  ada  5  informan. Pengalaman  debitur  melalui  observasi media  masa  dan  literatur  juga  digunakan untuk melihat
dan menjawab permasalahan.

## Pembahasan
UUJF sebagai regulasi dalam pembiayaan  kendaraan  secara  kredit seharusnya memberikan perlindungan adil bagi kreditur dan debitur. Implementasinya memperlihatkan hal berbeda, dalam pembiayaan,  debitur  adalah  pihak  yang membutuhkan, sedangkan kreditur fasilitator, debitur mitra kreditur demikian sebaliknya. Kondisi wanprestasi
seharusnya  tidak  mengubah  hubungan tersebut,  pemberian  hak  eksekusi  kepada kreditur  membuat  implementasi  berjalan tidak  baik.  Kreditur  merasa  berhak mengeksekusi kendaraan menunggak minimal  14  hari  setelah jatuh  tempo,  atau ketika  pergantian  bulan  debitur  belum membayar cicilannya, hak eksekusi melekat pada kreditur, meski ada pendekatan  persuasif  diawal,  eksekusi sering  berujung  konflik,  terlebih  jika
dilakukan  mata  elang  yang  cenderung  ke arah perampasan.
Dalam  beberapa  wawancara  terhadap kreditur diambil kesimpulan bahwa eksekusi adalah konsekuensi akibat wanprestasi untuk mencegah kerugian. Eksekusi adalah upaya pengamanan unit, eksekusi tidak bergantung pada fidusia semata, fidusia adalah perjanjian ikutan,
terdapat  perjanjian  awal  yang telah  disepakati  dengan  debitur, yang  mejadi  pedoman  kreditur melakukan eksekusi ketika wanprestasi (Div penagihan) Eksekusi  adalah  konsekuensi dari wanprestasi mencegah kerugian bisnis, eksekusi berkaitan  target  bisnis,  bisnis tidak  boleh  melambat,  apalagi berhenti dan rugi (Pimp. Cabang) Debitur  harusnya  sadar,  ketika menunggak harus rela menyerahkan unit, jangan berdalih  atau  mempertahankan unit  bahkan  melawan,  karna perjanjiannya sudah ada, leasing punya  target  dan  pegawai  yang harus gajian (Juru tagih) Temuan  yang  ada  kreditur  menjadikan hak  eksekusi  sebagai  solusi  mutlak  atas kredit macet, eksekusi berpotensi melahirkan  tindakan  semena-mena  dan anarkis  oleh debt  collector /mata  elang, seakan-akan  ini  konsekuensi  logis  yang diterima  debitur  atas  kredit  macetnya. Kondisi  tersebut  dialami  AD  dan  SAP, Korban  eksekusi  semena-mena  yang melakukan  gugatan  UUJF  terhadap  UUD 45 di MK, yang diintimidasi debt collector karena  kredit  macet.  Debitur  telah memenangkan gugatan terhadap salah satu kreditur di MK, keterangannya:
Tindakan sewenang-wenang
debt collector adalah mengambil kendaraan  saya  secara  paksa tanpa  prosedur  hukum  yang benar,  tanpa  dokumen  resmi, tanpa  kewenangan,  menyerang pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta ancaman membunuh  debitur,  kendaraan dibawa secara paksa.

## Keterangan debitur lain:
Tidak  semua  debitur  menerima eksekusi dengan ikhlas, sekalipun  menunggak  debitur masih  ingin  membayar  dan menggunakan kendaraan, menunggak  bukan  berarti  tidak mau  bayar,  harapannya  jangan langsung  dieksekusi,  kendaraan adalah harta (Debitur) Banyak debitur tidak berpatokan metode angsuran bulanan, terlebih  debitur  berpenghasilan tidak tetap. Sehingga membutuhkan  pengertian  dan keringanan  waktu,  fatalnya  ada kreditur  tidak  memandang  hal tersebut, ketika kendaraan ditarik  debitur  lemah  pasrah karena  kreditur  lebih  kuat. (Debitur) Kreditur  menjadi  superior  atas  debitur dipengaruhi UUJF, kontennya memperbolehkan eksekusi, membuat kreditur  mempekerjakan debt  collector . Konteksnya yaitu latar belakang kepentingan bisnis berkontribusi melahirkan eksekusi berujung konflik.

## Konten Kebijakan Fidusia
1. Kepentingan Kelompok Sasaran Kepentingan kelompok sasaran (leasing)  sangat  mempengaruhi  konflik yang terjadi, kepentingan tersebut terakomodir dalam UUJF, seperti:
a. Fungsi  Eksekutorial  serifikat  fidusia
Setara Putusan Pengadilan
Fungsi  ini  menjadi  polemik,  pasal  15 UUJF  No  42  tahun  1999  menerangkan pemberian titel eksekutorial kepada kreditur  dimana  eksekusi  bisa  dilakukan tanpa putusan pengadilan (Maksum, 2015) justru tidak memberikan kepastian hukum untuk debitur, karena bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, defenisinya
bahwa kredit macet tidak dapat dieksekusi secara  langsung  oleh  kreditur,  debitur berhak  mendapatkan  perlindungan  dan kepastian  hukum,  artinya  debitur  berhak mempertahankan  kendaraannya  meskipun wanprestasi, sampai ada keputusan hukum menilai  perilaku  debitur  telah  melawan perjanjian atau hukum, karena tidak semua debitur  berlaku  curang  untuk  tidak membayar  angsurannya,  terjadinya  gagal bayar  dipengaruhi  banyak  faktor,  faktor tersebut  harus  dilihat  penegak  hukum, bukan  sepihak  oleh  kreditur,  idealnya pengadilan yang dapat menyatakan kendaraan  tersebut  layak  dieksekusi. Fungsi  sertifikat  ini  seperti  menihilkan peran pengadilan.
b. Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Wanprestasi Oleh Kreditur Isi UUJF menyebutkan kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap kredit wanprestasi  dengan  sertifikat  fidusia,  ini berpotensi melahirkan eksploitasi terhadap debitur,  karena  eksekusi  tanpa  aparat. Eksploitasi  yang  dimaksudkan  yaitu tindakan  sewenang-wenang  oleh debt collector kepada  debitur  wanprestasi. Sementara  terminologi  eksekusi  adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  yang dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah  dalam  perkara  tidak  mau  mematuhi pelaksanaan  acara  putusan  pengadilan (Paramita,  2019),  dikatakan  acara  putusan pengadilan  defenisinya  adalah  melalui proses pengadilan.
Terbitnya  Peraturan  Kapolri  No  8 Tahun  2011  (Perkap,  2011)  tentang pengamanan  eksekusi  fidusia  Kepolisian seharusnya  menjadi  solusi,  tetapi  tidak terimplementasi,  faktanya  leasing  masih melakukan  eksekusi  dengan  mata  elang. UUJF  dan  Perkap  memaknai  berbeda wewenang eksekusi, UUJF memperbolehkan kreditur eksekusi, Perkap mengatur  peran  polisi,  agar  tidak  terjadi keributan,  jika  UUJF  tidak  menyebutkan didampingi  polisi  secara  jelas,  Perkap
menjelaskan hal tersebut. Berikut perbedaannya.

## Tabel 4.  Perbedaan eksekusi UUJF dan Perkap
UU No 42 thn 1999 Perkap No 8 thn 2011 Eksekusi diperkenankan dilakukan oleh kreditur ketika terjadi wanprestasi Eksekusi sebaiknya diketahui dan didampingi kepolisian untuk menghindari konflik c. Penentuan Cidera Janji Secara Sepihak Oleh Kreditur
Cidera  janji/menunggak  tidak  dapat ditentukan sepihak oleh kreditur, selama ini dipahami  telah  disepakati  bersama  oleh kreditur  dan  debitur.  Putusan  MK  No 18/PUU-XVII/2019 membantah hal tersebut,  selama  ini  tidak  jelas  siapa indikator penilainya, UUJF tidak menentukan secara eksplisit regulator yang berwenang  menentukan  sebuah  perjanjian kredit  cidera  janji,  leasing  menentukan cidera  janji  menurut  kepentingan  mereka, belum tentu sepemahaman dengan debitur, MK  mengatakan  cidera  janji  harus dirundingkan  kembali,  tidak  bisa  sepihak dan  berpatokan  pada  perjanjian  awal. Debitur  taat  terhadap  kreditur,  didasari faktor  kebutuhan,  dalam  kredit,  kreditur lebih  besar  lewat capital nya,  secara keadilan  belum  tepat,  ada  superioritas, yang  kuat  mengendalikan  yang  lemah. Produsen/kreditur  dalam  kedudukan  lebih kuat,  secara  ekonomis  maupun  kekuasaan (bargaining  power,  bargaining  position) dibanding  konsumen,  sehingga  perlu advokasi,  perlindungan  serta  penyelesaian sengketa  secara  patut  atas  hak-haknya (Siregar, 2018).
d. Rekonstruksi  Piutang  Debitur  Yang
Tidak Transparan
Hak  menjual  objek  jaminan  eksekusi diatur  UUJF  pasal  15,  menyebutkan kreditur  mempunyai  hak  menjual  benda hasil  eksekusi,  lanjutannya  pasal  34 kreditur  harus  merekonstruksi  hutang debitur,  jika  terdapat  selisih  lebih  hasil
penjualan eksekusi harus dikembalikan ke debitur, demikian sebaliknya. Rekonstruksi tersebut  tidak  berjalan,  kendaraan  hasil eksekusi  dijual  dan  tidak  diinformasikan kepada  debitur,  itu  dilakukan  menutupi kerugian  dari  debitur  lain  yang  juga merugi,  sistem  subsidi  silang,  dilakukan menurut  kehendak  kreditur.  Meskipun informasinya  kreditur  selalu  rugi  jika debitur wanprestasi (Wiratno, 2020;MetroTV, 2020), namun hal ini perlu dibuktikan.
2. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan
Terbitnya kebijakan, yang dilihat adalah manfaatnya. UUJF seharusnya bermanfaat menjadi kepastian hukum yang melindungi kepentingan semua pihak. Faktanya melalui temuan yang ada menunjukkan isi UUJF  lebih  berpihak  kepada  kreditur, wewenang eksekusi oleh kreditur digunakan sebagai senjata untuk mengamankan aset, bagi debitur dimaknai sebagai perampasan harta mereka.
3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan
Kebijakan bertujuan memperbaiki kondisi  menjadi  lebih  baik.  Begitupun
UUJF  harapannya  memberi  kepastian hukum  dan  perlindungan  kepada  yang berkepentingan.  Pengujian  UUJF  dengan UUD  1945  di  MK  memperlihatkan terdapat  pasal  yang  bertentangan.  UUJF belum memberikan derajat perubahan yang adil  untuk  semua  pihak,  putusan  MK banyak  memulihkan  hak-hak  debitur, kreditur dikoreksi bisnisnya akibat eksekusi semena-mena.
4. Ketepatan Program/Kedudukan Pembuat Kebijakan Pembuatan UUJF mengadopsi pola top- down , pemerintah sebagai regulator. Dalam top-down kebijakan  dibuat  dari  atas  ke bawah, kurang menghimpun masukan dari kelompok  sasaran  utamanya  debitur,  isi multitafsir dipengaruhi pola tersebut.
UUJF  sebagai  regulasi  bersinggungan dengan  bisnis  profit.  Penerima  kebijakan yaitu  kreditur  dan  debitur  menerima
manfaat berbeda. Kreditur sebagai pemilik modal  meski  penerima  kebijakan  dapat mempengaruhi  makna  kebijakan  sesuai kepentingannya.  Sementara  debitur  tidak bisa berbuat banyak, karena akses terhadap kebijakan terbatas. Kreditur sebagai penyedia  kebutuhan  debitur  menciptakan dominasi  yang  tidak  sehat,  terlihat  pada pendaftaran fidusia, ditandatangani debitur di  depan  kreditur,  tidak  di  depan  notaris, dalam akad kredit debitur cukup berhadapan dengan kreditur, tetapi perjanjian fidusia seharusnya ditandatangani di depan notaris, karena ada perjanjian  menyangkut  uang  yang  akan dibayar,  jika  hubungan  yang  dibangun kreditur dan debitur adalah relasi, seharusnya  transparan,  notaris  harus  hadir dengan teknis yang tidak menyulitkan, ini penting  karena  perjanjian  kredit  rigit  dan sulit  dipahami  debitur,  notaris  perlu menjelaskan,  agar  tercipta  keadilan  bagi debitur sedari awal proses.
5. Pelaksana Program
Pemerintah  melalui  eksekutif  dan legislatif adalah pembuat UUJF,
Kemenkumham  mengeluarkan  sertifikat fidusia.  Kreditur  dan  debitur  merupakan kelompok sasaran. UUJF No 42 tahun 1999 mewajibkan  seluruh  proses  pembiayaan kendaraan  bermotor  secara  kredit  harus difidusiakan,  meski  demikian  program  ini belum  sepenuhnya  dirasakan  dengan  baik oleh debitur.
6. Sumber Daya yang Dilibatkan
Mensukseskan  implementasi  UUJF pemerintah  melakukan  sinergitas  antar instansi,  karena  berhubungan  dengan pendapatan  negara,  maka  diterbitkan peraturan  pembebanan  jaminan  fidusia, tertuang  dalam  Permenkeu  PMK  RI  No 130/PMK010/2012,  selanjutnya  Permen No  21  tahun  2015  tentang  tata  cara pendaftaran  fidusia  dan  biaya  pembuatan, Perkap  No  8  tahun  2011  tentang pengamanan  eksekusi  fidusia.  Penerbit sertifikat  fidusia  yaitu  Kemenkumham, OJK merupakan lembaga lain yang terlibat
langsung,  perannya  mengontrol  aktifitas jasa  layanan  keuangan,  fidusia  termasuk bagian  pelayanan  tersebut  (Tunisa,  2015).
Banyak  lembaga  terlibat  dalam  fidusia, karena pendapatan
besar dari pendaftarannya.
Banyaknya  lembaga  tidak  mmembuat implementasi  berjalan  baik  sampai  dasar. Keluhan leasing jika melibatkan kepolisian dalam  eksekusi,  terlebih  jika  ada  unsur pidana,  kendalanya  sering  terjadi  tafsir yang  berbeda  memahami  kasus,  berkaitan dengan kompetensi. Hambatan lain birokrasi  kepolisian  yang  rigit,  variasi kasus, dan biaya. Faktor tersebut menyebabkan masalah tidak tersentuh dan tidak  terselesaikan,  membuat  leasing berinisiatif melakukan eksekusi sendiri.

## Konteks Kebijakan
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Terlibat
Implementasi  kebijakan  dipengaruhi perbedaan power  and  interest dari  aktor terlibat, berikut dijelaskan.
a. Kekuasaan,  Kepentingan  dan  Strategi Pemerintah Pemerintah berotoritas untuk mengundangkan  UUJF  sebagai  kerangka kepastian  hukum.  Dapat  dilihat  melalui time  series kebijakan  yang  dimulai  dari
UUJF  No  42  tahun  1999,  Perkap  No  8 tahun 2011, PMK RI No 130/PMK010/2012,  PP  21  tahun  2015, menjelaskan pemerintah berkuasa
membuat  dan  menjalankan  peraturan, tujuan  lainnya  adalah  pendapatan  negara melalui  pendaftaran  fidusia  yang  besar, penerimaan  pendapatan  negara  melalui fidusia dikenal melalui Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP).  Berikut  pendapatan pemerintah  dari  fidusia  dalam  beberapa tahun.
Diprediksi pendapatan dari fidusia terus meningkat  mencapai  triliunan,  didukung bertambahnya  kepemilikan  kendaraan, dengan  pendapatan  besar  dari  sektor  ini membuat pemerintah berusaha agar
pendaftaran  fidusia  menjadi  wajib  dan mudah,  diwujudkan  melalui  aplikasi fidusia online ,  kreditur  dan  debitur dimudahkan melakukan pendaftaran online disitus fidusia.ahu.go.id.
Tabel 5.  Pendaftaran dan pendapatan
fidusia 2014-2018 Tahun Pendaftaran Pendapatan 2014 7,83 juta 479,03 miliar 2015 6,31 juta 558,76 miliar 2016 7,58 juta 600,xx miliar 2017 8,07 juta Belum dipublikasi 2018 5,41 juta/ Agustus Belum diPublikasi Sumber: Kontan id (2018) b. Kepentingan  dan  Strategi  Perusahaan Pembiayaan Leasing menerapkan dominasinya dalam  bisnis,  didasari  target  dan  profit, beberapa temuan terjadi. Pertama, manipulasi  data  keuangan  calon  debitur . Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kredit menjadi menunggak. Diantaranya, kurangnya pengenalan 5 C terhadap debitur (character,  capital,  capacity,  collateral,
condition), misal capital (kemampuan dana debitur  untuk  dibiayai),  sering  terjadi debitur  sebenarnya  kurang  mampu  secara capital tetapi  dipaksa.  Jika  debitur  tidak memiliki  pekerjaan jelas  atau  tidak  punya slip gaji/surat ijin usaha yang mendukung, dalam  beberapa  kasus  dokumen  tersebut dimanipulasi, terkadang hal itu dibiarkan/diabaikan  oleh  pejabat  pemutus kredit,  dengan  alasan  orientasi  target penjualan  yang  harus  dipenuhi.  Sehingga ketika  mekanisme  cicilan  dijalankan,  ada potensi  di  cicilan  kesekian  debitur menunggak, karena memang tidak mampu, kemudian  eksekusi  dilakukan,  ini  dapat diistilahkan bahwa kredit kendaraan bermotor menjadi instrumen pemiskinan di rumah  tangga  miskin  (Abadi,  2019;MK, 2020).
Uang  muka  rendah. Memiliki  sepeda motor  di  Indonesia  sangat  mudah,
dipengaruhi oleh uang muka/ down payment (DP). Persoalan ini harus disikapi serius  dalam  industri  pembiayaan.  DP tinggi  merupakan  isu  yang  tidak  menarik bagi  penjualan,  tetapi  baik  menjaga kelancaran  kredit,  asumsinya  semakin besar uang muka, maka kecil kemungkinan menunggak, sebaliknya DP murah menarik bagi penjualan, membuat konsumen tertarik  untuk  memiliki  kendaraan  baru, tetapi  DP  rendah  beresiko  macet,  karena semakin  besar  angsuran  yang  harus dibayar,  dan  dapat  membuat  konsumen kurang  serius  membayar  angsuran  karena nilai  investasi  rendah  terhadap  kendaraan, jika  diterapkan  pada  masyarakat  kurang mampu, ini termasuk memiskinkan rumah tangga  miskin,  terkadang  ada  unsur kesengajaan  untuk  dibiayai,  kemudian ditarik  dan  dijual  kembali,  meski  ini dilakukan oleh oknum.
Eksekusi tanpa fidusia . Kreditur melakukan eksekusi tanpa fidusia, paradigma  kreditur  bahwa  ada  atau tidaknya fidusia tetap berwenang melakukan  eksekusi,  karena  perjanjian pokok  awal  saat  akad  yaitu  penyerahan kendaraan  jika  wanprestasi,  kreditur  juga memaknai  bahwa  fidusia  itu  perjanjian ikutan,  sehingga  diabaikan,  perusahan menggunakan  kekuasaaannya  memaknai perjanjian  terhadap  debitur  dengan  logika sendiri.
Menggunakan  debt  collector  atau  mata elang melakukan eksekusi . Kreditur dalam eksekusi sering berhadapan dengan debitur yang  mengerti  celah  dalam  perjanjian, sehingga  kreditur  menggunakan  mata elang,  mata  elang  mengklaim  sebagai  tim eksekusi  jaminan  fidusia,  padahal  itu dibuat  untuk  menakuti  debitur,  bukan instruksi  pengadilan  atau  kepolisian. Penggunaan mata elang merupakan bentuk kekuasaan  kreditur  untuk  melakukan kunjungan  ke  rumah  debitur  yang  dapat mengganggu privasi debitur.
Penggunaan  Ormas  berafiliasi  dengan debt  collector .  Fenomena  ini  mirip penggunaan  pihak  ketiga/mata  elang,
pemicunya  adalah  adanya  benturan  saat eksekusi,  ormas  dapat  membuat  debitur takut,  ormas  menjadikan  eksekusi  sebagai lahan  basah,  karena  menghasilkan  dana yang  cepat,  adanya  peraturan  juru  tagih harus  bernaung  dalam  badan  hukum membuat  mata  elang  berlindung  pada keanggotaan  ormas  tertentu,  atau  ormas membuat  fungsi  baru  menjadi  pemburu kredit menunggak.
2. Karakteristik Lembaga Penguasa
a. Karakteristik Pemerintah
Kurangnya  modal  saat  krisis  moneter mengharuskan  adanya  kepastian  hukum untuk pengadaan modal. Pemberian kepastian  hukum  merupakan  karaktersitik pemerintah melindungi kegiatan pembiayaan.  Bagi  pemerintah,  pilihan membuat  UUJF  telah  secara  sadar  dibuat, penyebabnya  sebelum  UUJF  diundangkan banyak kredit macet membuat perekonomian tidak kondusif, dan merugikan  kreditur.  Menerbitkan  UUJF juga  sebagai  langkah  menghadapi  dilema akses  masyarakat  kepada  pendanaan  yang rendah, dengan bunga tinggi  dan eksekusi tanpa  toleransi,  seperti  skema  rentenir, faktor  ini  mempengaruhi  agar  mekanisme peminjaman dana dikelola lembaga keuangan,  agar  bunga  terjaga,  eksekusi tidak  semena-mena  (Suyudi,  2019;MK, 2020).  Paradoksnya  saat  ini  bunga  sangat tinggi terjadi, begitupun eksekusi semena- mena (tabel 2).
Penyediaan modal dahulu hanya difasilitasi  sistem  gadai, syaratnya  debitur harus meninggalkan benda yang dijaminkan, dalam islam disebut rahn yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang (Adawiyah et al, 2018), sistem  itu  sulit  dipenuhi  debitur,  apalagi jika  debitur  memerlukan  benda  yang dijaminkan  tersebut  untuk  menjalankan pekerjaan/usaha,  karena  itu  diberlakukan fidusia,  namun  belum  jelas  juga  aturan mengenai  eksekusi  benda,  sehingga  tidak menarik  bagi  kreditur.  Menjembatani  itu lahirlah  UUJF.  Pemerintah  menegaskan bahwa  eksekusi  yang  diinginkan  bukan
perampasan  hak  milik  debitur  secara semena-mena,  namun  dilakukan  dalam rangka  pemenuhan  prestasi  debitur  pada perjanjian,  dasarnya  prinsip  pemberian jaminan oleh debitur kepada debitur diawal berdasar  prinsip  kesukarelaan,  sehingga kewajiban bagi debitur menyerahkan benda yang dijaminkan jika mengalami wanprestasi  secara  sukarela  pula  (Suyudi, 2019; MK, 2020).
Eksekusi  langsung (parate  eksekusi) membuatnya  berbeda  dengan  eksekusi lainnya,  bertujuan  memudahkan  kreditur,
kemudahan dianggap penting oleh pemerintah,  agar  kreditur  memberikan dananya dalam bentuk pembiayaan,
diharapkan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.  Kemudahan  eksekusi  juga memaksa  debitur  memenuhi  kewajiban dalam perjanjian, agar tidak lalai, jika lalai maka  dieksekusi,  ini  upaya  agar  debitur bertanggung  jawab  atas  pinjamannya.
Eksekusi langsung diharapkan mengarahkan  kepada  ekeskusi  efektif, efisien,  sederhana  dan  berbiaya  murah, semua itu harus didasari kesepakatan lewat jalan damai. Sebagai perbandingan eksekusi  jaminan  oleh  negara  lain  dilihat pada Tabel 6. Tabel 6.  Eksekusi jaminan di beberapa negara Negara Metode eksekusi Belanda Eksekusi hanya bisa dilakukan oleh juru sita yang merupakan pejabat publik Australia Eksekusi bisa dilakukan oleh kreditur/juru tagih yang diatur oleh pemerintah USA Eksekusi jaminan oleh kreditur, namun melalui putusan pengadilan Indonesia  Eksekusi menurut UUJF dilakukan kreditur, dalam Perkap harus didampingi Polisi Sumber: Aria Suyudi dalam Putusan MK, diolah penulis. Setiap negara memiliki metode penagihan  yang  berbeda  satu  sama  lain (lihat  tabel),  ini  dipengaruhi  kebijakan yang diatur masing-masing negara. Berdasarkan  riset  yang  dilakukan  oleh EodB 2019 terhadap 133 negara, mayoritas mengatakan  eksekusi  dapat  dilakukan tanpa  melalui  pengadilan  (Suyudi,  2019; MK,  2020).  Saat  ini  dunia  pembiayaan cenderung bergerak ke arah
penyederhanaan  eksekusi  jaminan  benda bergerak dengan tidak melalui pengadilan, dilatarbelakangi  bisnis  pembiayaan  yang berorientasi pada proses cepat, murah, dan profit  tinggi  (Suyudi,  2019;MK,  2020), diluar  negeri  meskipun  mengupayakan eksekusi  cepat  dan  efisien,  mereka  tetap memiliki regulasi penagihan, di USA juru tagih  hanya  diperbolehkan  menghubungi konsumen  pada  jam  yang  tertentu,  yaitu pukul 08:00, selain itu tidak diperbolehkan pemerintah (Abadi, 2019; MK, 2020).
OJK sebagai regulator pengawas bisnis leasing melakukan sertifikasi debt collector ,  aturan  tersebut  muncul  4  tahun belakangan, bisnis ini eksistensinya sudah lama,  sehingga  mengubah  paradigma eksekusi semena-mena menjadi tertib tidak mudah, dibuktikan bahwa setelah
sertifikasi konflik masih terjadi, sertifikasi justru  membuat  juru  tagih  percaya  diri melakukan  penekanan  dan  intimidasi terhadap debitur, padahal esensi sertifikasi adalah etika dan kesantunan menagih.
b. Karakteristik Perusahaan Pembiayaan
Tujuan  perusahaan  pembiayaan  adalah bisnis  profit.  Pembiayaan  butuh  biaya besar,  mencapai  hal  tersebut  dibutuhkan modal,  paling  logis  pinjaman  investor. Investasi  membutuhkan  kepastian  hukum, investor  selalu  berhati-hati  memberikan investasi  kepada  perusahaan  atau  negara yang  belum  memiliki  kepastian  hukum. Investasi  bisa  berasal  dari  dalam  maupun luar  negeri.  Sumber  dana  leasing  2017 menjelaskan  selain  dari  dalam  juga  dari luar  negeri  (OJK,  2017),  informasi  ini berkaitan dengan karakteristik perusahaan, berikut datanya.
Tabel 7.  Sumber funding leasing (triliun) Negara (Rp) Negara (Rp) Singapore 35,88 Taiwan 0,93 Japan 31,23 USA 0,78 Hongkong 4,36 Australia 0,48 UAE 3,74 Germany 0,27 India 2,71 Luxemburg 0,25 South korea 1,83 Virgin Islands 0,03 Switzerland 1,76 Saudi Arabia 0,03 Netherlands 1,49 Philipina 0,02 Malaysia 1,20 China 0,01 Sumber: OJK (2017) Perusahaan harus mengembalikan pinjaman  dan  bunga  terhadap  investor, kaitan  dengan  eksekusi  fidusia,  eksekusi dilakukan  menjaga  profit,  dengan  profit kewajiban  bisa  dilunasi,  wanprestasi yang tinggi juga mempengaruhi minat investor.
Kedekatan khusus leasing dengan OJK sebagai  lembaga  pengawas  juga  menjadi perhatian, beberapa pejabat OJK memiliki kedekatan  historis  dengan  perusahaan pembiayaan  (mantan  pejabat  leasing), berpotensi  mempengaruhi  kebijakan  OJK,
tidak mengontrol namun memberi
kelonggaran terhadap bisnis, tidak berimbang  cenderung  merugikan  debitur. Leasing  juga  disinyalir  memberi  aliran dana  kepada  OJK,  padahal  landasan sosiologis  awal  pembentukan  OJK  adalah menciptakan  efisiensi,  persaingan  sehat, dan  perlindungan  konsumen  (Tunisa, 2015),  sehingga  terdapat  opini  bagaimana OJK  akan fair jika  biaya  operasionalnya diberikan  oleh  pihak  yang  harusnya diawasi (Abadi, 2019; MK, 2020).

## 3. Kepatuhan dan Daya Tanggap
Temuan  yang  ada  memperlihatkan eksekusi debt  collector semena-mena, amanah agar dilakukan dengan damai tidak tercapai,  konsep  fidusia  dan  penyelesaian piutang dengan baik tidak mudah dipahami debt collector , ini berkaitan dengan sumber daya manusia, tidak dipungkiri perekrutan SDM juru  tagih di leasing  lebih mengutamakan keberanian dan pengalaman  menagih,  jarang  diimbangi dengan pelatihan etika, kesopanan,
sehingga muncul istilah menjadi juru tagih butuh  tampang  sangar  dan  badan  besar untuk menakuti debitur.
Penyerahan wewenang penagihan kepada  mata  elang  juga  mengisyaratkan kreditur  tidak  patuh,  meski  dalam  bisnis dinilai pantas dilakukan, disadari atau tidak adalah  dasar  konflik,  karena  mata  elang banyak  berlatar  belakang  premanisme, terbukti  masih  ditemukan  cara  penagihan di luar kepantasan, seperti intimidasi, kata- kata  kotor,  mempermalukan  debitur  di depan  umum,  dan  eksekusi  di  jalanan masih terjadi. Kepatuhan kreditur melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia dengan damai belum terpenuhi.

## Kesimpulan dan saran
Disimpulkan bahwa implementasi UUJF  tidak  melindung  debitur  secara menyeluruh,  lebih  berpihak  pada  kreditur. Faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi  menjadi  tidak  baik  terdapat dalam  konten  dan  konteks  kebijakan.
Konten  atau  isi  UUJF  yang  memberi mandat  eksekusi  langsung  punya  andil terhadap  konflik  saat  eksekusi,  begitupun dengan konteks
kebijakannya, kepentingan,  karakteristik  pemerintah  dan kreditur ikut mendukung kesalahan konten, seperti  eksekusi  terkait  orientasi  profit, tuntutan mengembalikan pinjaman investor asing,  kontrol  OJK  yang  lemah  terhadap leasing,  keseluruhannya  mempengaruhi implementasi. Sehingga benar bila eksekusi  bertujuan  mengamankan  aset kreditur dan merampas harta debitur.
Keputusan  eksekusi  kredit  wanprestasi seharusnya  tidak  dilakukan  sepihak  dan semena-mena  oleh  kreditur,  terlebih  jika debitur  tidak  sepakat  untuk  menyerahkan kendaraannya,  perlu  penilaian  secara hukum untuk melihat penyebab wanprestasi apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian,  dan  sebagainya,  ini  sejalan dengan  putusan  MK. Ke  depan  UUJF membutuhkan  perbaikan,  agar  lebih  adil melindungi semua pihak .

## Daftar Referensi
Abdullah,  J.  (2016).  Jaminan  Fidusia  di
Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , 4 . Adawiyah,  S.  R.,  Amnawaty,  &  Septiana, D.  (2018).  Pelaksanaan  Gadai  Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung. Pactum Law Journal , 1 (5), 64–71. Akhsin,  M.  H.  (2017).  Akibat  Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan  Menurut  UU  No  42 Tahun 1999. Jurnal Akta , 4 (3), 485– 500.
Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2005). The Health  Policy  framework:  Context, Process  and  Actors.  In  L.  S.  H.
&Tropical  M.  Nick  Black  and Rosalind Raine (Ed.), Making Health Policy . Retrieved from http://ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa /Moavenatha/Moavenate- Amozeshi/edicupload/modiriate_1/M __1_.pdf Kismartini, & Bungin, B. (2019). Wilayah Pesisir  Indonesia  (Narasi  Kebijakan
Publik  Masalah  pesisir  dan  pulau- pulau kecil di Indonesia) (Cetakan I).
Jakarta: Prenadamedia group. Kurniawan,  I.  D.  (2017).  Perlindungan Hukum bagi Kreditur Melalui Jaminan  Fidusia  dalam  Pembiayaan Kredit  Kendaraan  Bermotor  Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif UU No 42  Tahu  1999  Tentang  Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan. Repertorium , IV ,  121– 129.
Maksum,  M.  (2015).  Penerapan  Hukum Jaminan  Fidusia  Dalam  Kontrak Pembiayaan Syariah. Cita Hukum , 3 .
MetroTV.  (2020). Hootrom-Teror  kredit
Kendaraan Bermotor . Jakarta, Indonesia:  Hotman  Paris  Hutapea, Metro TV. MK. Putusan  MK  RI  No  18/PUU-
XVII/2019 . (2020). Mulyani,  S.  (2012).  Pengembangan  Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan  kredit  Perbankan  Di Indonesia. Dinamika  Hukum , 8 (2), 568–578. OJK. (2017). Statistik Lembaga Pembiayaan . 1–84. Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian Kredit  di  Indonesia. LPPM  Bid
EkoSosBudKum , 1 , 56–70. Paramita,  B.  P.  (2019).  Problematika Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor  Obyek  Jaminan  Fidusia. Jurnal Media Hukum dan Peradilan ,
5 (1), 55.
Perkap. Peraturan  Kapolri  No  8  Tahun 2011 . (2011).
Ramadhanneswari,  S.  (2017).  Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan  Terhadap  Debitur  yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia  ditunjau  dari  Aspek  Yuridis. Diponegoro Law Journal , 6 , 1–14.
Siregar,  S.  H.  (2018).  Manfaat  Akta Jaminan  Fidusia  Bagi  Konsumen (Debitur). Al- Iqtishadiyah , 4 , 82–98.
Siti  Malikhatun  Badriyah,  D.  (2017). Reorientasi  Jamian  Fidusia  Pada Perjanjian Leasing Untuk Pengadaan Kapal bagi Nelayan Kecil (Studi pada Masyarakat  Pesisir  Utara  Jawa Tengah). Hukum UNDIP .
Tachjan.  (2006). Implementasi  Kebijakan Publik .  Bandung:  Asosiasi  Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
Tinolah,  R.  S.  (2016).  Kebijakan  Publik yang  Tidak  Terimplementasikan : Studi  Kasus  Peraturan  Pemerintah Nomor  74  Tahun  2014  Tentang Angkutan  Jalan  pada  Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik
Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 4 (April), 1–11.
Tunisa,  N.  (2015).  Peran  otoritas  jasa keuangan terhadap pengawasan pendaftaran  jaminan  fidusia. Cita Hukum , II (4).
Yusmita,  &  Al,  E.  (2019).  Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian  Baku. DiH:  Jurnal  Ilmu Hukum , 15 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004 . ___. (2020). Indonesia Pasar Sepeda Motor Terbesar ketiga di dunia (https://news.okezone.com/read/2018 /10/31/15/1971385/indonesia-pasar- sepeda-motor-terbesar-ke-3-di- dunia) diakses 23 Juni 2020.
___. (2014). Data Kendaraan di Indonesia (https://www.bps.go.id/statictable/2014
/). ___.  (2020).  80  persen  Orang  Indonesia beli Kendaraan Secara Kredit ( https://www.viva.co.id/otomotif/mobil/ 701942-80-persen-orang-indonesia- beli-kendaraan-secara-kredit) diakses
23 Juni 2020.
___.  (2020).  Debt  Collector  tarik  ratusan motor (Catatan OJK banyakan berakhir konflik) ( https://manadopostonline.com/read/20 19/02/12/Debt-Collector-Tarik- Ratusan Motor/53056 ) diakses 23 Juni 2020.
___.  (2019).  11  Debt  collector  leasing  di jalan  Afrika  Bandung  ditangkap  Polisi karena kasus pemerasan (https://jabar.tribunnews.com/2019/05/ 16/11-debt-collector-leasing-di-jalan- asia-afrika-di-bandung-ditangkap- polisi-karena-kasus-pemerasan) diakses 23 Juni 2020.
___.  (2019).  Mobil  ditarik  Debt  collector ormas  di  Tangerang  datangi  Kantor leasing-2019
(https://metro.sindonews.com/read/141 3378/170/mobil-ditarik-debt-collector- ormas-di-tangerang-datangi-kantor- leasing-1561038414) diakses  23  Juni
2020.
___. (2019). Aniaya Sopir yang telat bayar cicilan mobil, 5 Debt collector ditangkap-2019
(https://www.inews.id/daerah/regional/ aniaya-sopir-taksi-yang-telat-bayar- cicilan-mobil-5-debt-collector- ditangkap) diakses 23 Juni 2020 .