Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan
Elvina Herawati*, Saipudin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* elvinaherawati53@gmail.com

## Abstract
This  research  aimed  to  determine  the  effect  of  Per-capita  Income,  Total  Working Population, and Number of Types of Local Taxes on Local Tax Revenues. This research is a quantitative  study,  and  the  analysis  technique  used  is  multiple  linear  regression  with  the ordinary  least  squares  (OLS)  method.  The  data  used  in  the  study  were  from  the  Central Statistics Agency of South Kalimantan and the Directorate General of Fiscal Balance 2011 – 2018. The results of the study with the best model FEM show that simultaneously Per-capita Income, Total Working Population, and Number of Types of Local Taxes have a significant effect on Local Tax Revenues.
Keywords: Local Tax, Per-capita Income, Total Working Population, and Number of Types Local Taxes

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan Perkapita,  Jumlah  Penduduk  Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  terhadap  Penerimaan Pajak  Daerah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  teknik  analisa  yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang  digunakan  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  tahu  2011  –  2018.  Hasil  dari  penelitian  dengan model  terbaik  FEM  menunjukan  bahwa  secara  simultan  Pendapatan  Perkapita,  Jumlah Penduduk  Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Kata  Kunci: Pajak  Daerah,  Pendapatan Perkapita,  Jumlah  Penduduk  Bekerja,  Jumlah  Jenis Pajak Daerah

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  instrumen  yang  sangat  penting  dalam  menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola daerah tersebut dan merupakan total keseluruhan penerimaan daerah yang berasal dari hasil sumber ekonomi daerah tersebut, dan pajak daerah sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dapat  terlaksana  dengan  peran  serta  masyarakat melalui  pajak  daerah.  Sebagai  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga penerimaan pajak daerah diharapkan  nantinya  dapat  memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap  PAD  dalam  hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data pada gambar 1 pajak daerah  di  beberapa  kabupaten  di  Kalimantan  Selatan  masih  berfluktuasi.  Seperti  pada kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tapin, Balangan, dan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan bagi  hasil  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dari  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tidak  termasuk  di dalam Penerimaan Pajak Daerahnya, dikarenakan total penerimaan pajak daerah diambil dari total keseluruhan per jenis pajak yang ada pada daerah masing – masing.
Gambar 1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan,

## 2015 – 2018

## Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penerimaan pajak daerah yang tinggi tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, jumlah  penduduk  dan  pendapatan  perkapita  dikatakan  secara  teoritis  dapat  mempengaruhi penerimaan pajak berdasarkan teori perpajakan Musgrave (1989). Namun pada hasil penelitian (Sari  &  Ilyas,  2016)  dan  (Putri,  2013)  membuktikan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh secara  tidak  langsung  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Pada  penelitian  (Haniz,  2013) menyebutkan bahwa jumlah penduduk pada teori perpajakan Musgrave (1989) dapat dibatasi dengan  jumlah  penduduk  bekerja  yang  diasumsikan  sebagai  wajib  pajak.  Dengan  tingginya jumlah penduduk bekerja maka wajib atau subyek pajak akan semakin meningkat dan apabila diiringi dengan tingginya pendapatan perkapita seseorang maka kemampuan untuk membayar pajak pun juga semakin meingkat sehingga penerimaan pajak daerah meningkat, artinya kedua variabel ini mempunyai korelasi yang positif terhadap pajak.
Selain  pendapatan  perkapita  dan  jumlah  penduduk  yang  dapat  mempengaruhi penerimaan  pajak  daerah,  faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  adalah  jumlah  jenis  pajak daerah yang dimiliki setiap daerah. Setiap daerah mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda – beda dan berdasarkan tersebut objek pajak setiap daerah pun berbeda, oleh karena itu  tidak  semua  jenis  pajak  daerah  di terapkan  oleh  kabupaten/  kota  di  Kalimantan  Selatan. Beradasarkan uraian dan data diatas penulis memutuskan untuk meneliti Pengaruh Pendapatan Perkapita,  Jumlah  Penduduk  Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  terhadap  Penerimaan Pajak Daerah Kabuapaten/Kota di Kalimantan Selatan.
Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pengaruh dari Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan  Selatan  ?  (2)  Bagaimana  pengaruh  dari  Jumlah  Penduduk  Bekerja  terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan ? (3) Bagaimana pengaruh  dari  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan ?
Sehingga tujuan dalam penilitian ini adalah : (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan. (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Jumlah Penuduk Bekerja terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  provinsi    Kalimantan  Selatan.  (3)
Rp- Rp20.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp60.000.000.000 Rp80.000.000.000 Rp100.000.000.000 Rp120.000.000.000 Rp140.000.000.000 Rp160.000.000.000 Rp180.000.000.000 Rp200.000.000.000 2015 2016 2017 2018
Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan Tahun.

## PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian Haniz (2013) dengan judul penelitian “Faktor – faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal” menunjukan pertumbuhan ekonomi, wajib pajak, dan pendapatan  perkapita  Kota  Tegal  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah Kota  Tegal,  akan  tetapi  pengaruh inflasi tidak  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah Kota Tegal.
Penelitian oleh Putri (2013) dengan judul “Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak” menyatakan pendapatan perkapita dan jumlah surat ijin usaha perdagangan berpengaruh  signifikan,  sedangkan  inflasi  berpengaruh  signifikan  namun  secara  negatif  dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.
Penelitian  Sari  (2016)  dengan  judul  “Analisis  Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu”  menunjukan  hasil  Pendapatan  perkapita memiliki  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak  daerah,  Jumlah  penduduk  tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dan Inflasi tidak memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan pajak daerah.

## METODE
Ruang  lingkup  penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  penngaruh  Pendapatan Perkapita,  Jumlah  Penduduk  Bekerja  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  terahadap  Penerimaan Pajak Daerah. Jenis penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sujawerni (2019) Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan  yang  menggunakan  data  berupa  angka  sebagai  alat  menganalisis  keterangan mengenai  apa  yang  ingin  di  ketahui.  Penelitian  deskiptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Tempat  dan lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten  dan  kota  dengan total  11  kabupaten  dan  2  kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan.  Data  yang  digunakan  pada penelitian ini merupakan data panel gabungan dari data silang tempat ( cross section ) seluruh kabupaten  dan  kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  data  rentet  waktu  ( time  series )  dari tahun  2011  sampai  dengan  2018,  dengan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Sedangkan  sumber  data  yang  di  analisis  dalam  penelitian  ini  dari  Direktorat  Jenderal Perimbangan  dan  Keuangan  (DJPK),  Badan  Keuangan  Daerah  (BAKEUDA)  Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi  yaitu  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak  Daerah,  Pendapatan  Perkapita,  Jumlah  Penduduk  Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak Daerah.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  menggunakan analisis  regresi  linear  berganda  untuk  menguji  pengaruh variabel-variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat,  dalam  hal  ini  semua  varibel  di transformasikan  dalam  bentuk  logaritma  (Log).  Data  dengan  karakteristik  panel  perlu melakukan penentuan model regresi yang tepat agar tidak terjadi bias dalam penelitian, untuk memilih  model  yang  tepat  dalam  data  panel  terdapat  berbagai  pengujian  yang  dilakukan meliputi uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Pengujian linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik.
Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Analisis  deskriptif  dilakukan  kepada  seluruh  variabel  penelitian,  terdiri  dari Penerimaan  Pajak  Daerah  sebagai  variabel  terikat,  dan  Pendapatan  Perkapita,  Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah sebagai variabel bebas untuk mengetahui gambaran deskriptif yang meliputi nilai rata – rata (mean), nilai minimum, dan nilai maksimum data penelitian yang terdapat pada tabel 1
Tabel 1
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Pajak Daerah (Y) Pendapatan Perkapita (X1) Jumlah Penduduk Bekerja (X2) Jumlah Jenis Pajak Daerah (X3) Mean 33.840.302.621 29.796.804 145.520 9 Maximum 190.036.552.247 70.404.070 309.008 11 Minimum 2.077.254.400 10.196.209 62.192 6 Observation 104 104 104 104

## Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Statistik deskriptif pada penerimaan pajak daerah memperlihatkan bahwa nilai rata  – rata penerimaan pajak daerah sebesar Rp 33.840.302.621 . Nilai tertinggi Rp 190.036.552.247 yang menunjukan peneriman pajak daerah tertinggi pada tahun 2018 di kota Banjarmasin, dan nilai terendah penerimaan pajak daerah sebesar Rp 2.077.254.400 yang terjadi pada tahun 2012 di kabupaten Balangan. Statistik deskriptif variabel pendapatan perkapita memperlihatkan nilai rata – rata pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 29.796.804, untuk nilai maksimumnya yang sebesar Rp 70.404.070 terjadi pada tahun 2018 di kabupaten Balangan, dengan nilai minimum Rp 10.196.209 yang menunjukan pendapatan perkapita pada tahun 2011  di kabupaten Hulu Sungai Utara. Statistik deskriptif pada variabel jumlah penduduk bekerja menunjukan nilai rata – rata penduduk yang bekerja sebanyak 145.120 jiwa, dengan nilai tertingi sebesar 309.008 jiwa  yang  terjadi  pada  tahun  2018  di  kota  Banjarmasin,  sedangkan  nilai  minum  sebanyak 62.192  jiwa  yang  menunjukan  jumlah  penduduk  bekerja  pada  tahun  2015  di  kabupaten Balangan.  Statistik  deskriptif  jumlah  jenis  pajak  daerah  yang  ditunjukan  pada  tabel 1menampilkan  bahwa  nilai  rata  –  rata  variabel  jumlah  jenis  pajak  daerah  sebesar  9,  nilai minimum sebesar 6 yang terjadi pada tahun 2012 di Hulu Sungai Utara, dan nilai maksimum sebesar 11 yang terjadi pada beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

## Pemilihan Model

## Uji Chow
Uji chow yang digunakan untuk menentukan model mana yang dipilih antara common effect model atau fixed effect model .
Tabel 2 Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 26.831511 (12,88) 0.0000 Cross-section Chi-square 160.031768 12 0.0000
Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Hasil uji chow dari tabel 2 menunjukan F hitunng sebesar 26,831511 dan untuk F tabel akan menggunakan rumus yaitu df1 = k – 1 , dan df2 = n – k , sehingga F tabel dari hasil rumus tersebut sebesar 2,70, berdasarkan hasil tersebut F hitung lebih besar dari F tabel sehingga dapat disimpulkan H 0 ditolak dan H 1 diterima, dan model yang dipilih adalah model fixed effect .

## Uji Hausman
Pada  uji  chow  berdasarkan  hasil  uji  model  yang  terpilih  adalah fixed  effect  model sehingga diperlukan uji hausman untuk menentukan model yang akan dipilih antara random effect model dengan fixed effect model .
Tabel 3 Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 13.240410 3 0.0041
Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3yang menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0041  yang  kurang  dari  0,05  sehingga  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  dan  model  yang  dipilih adalah fixed effect . Asumsi Klasik

## Uji Autokorelasi
Tujuan Uji Autokorelasi adalah untuk menguji dalam model regresi linier ada atau tidaknya terjadi  korelasi antara  variabel  penggangu  pada  periode  t  dengan  variabel  pengganggu  pada periode t-1. Autokorelasi dapat dideteksi dengan statistik Durbin-Watson (DW).
Tabel 4
Hasil Durbin Watson Variable Regression Durbin-Watson stat 1.254094 Durbin-Watson stat after correction 2.147793 Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Statistik Durbin-Watson menunjukan angka 1,254094 dengan nilai d L (batas bawah) = 1,6217  dan  d U (batas  atas)  =  1,7402  sehingga  nilai  DW  terletak  antara  0  dan  d L dapat disimpulkan  bahwa  terjadinya  positif  autokorelasi,  maka  perlu  dilakukan  koreksi.  Menurut Ariefianto  (2012)  koreksi  dapat  dilakukan  menggunakan  prosedur  iterasi  Cochrane-Orcutt, hasil koreksi dapat dilihat pada tabel 4. Dapat dilihat pada tabel diatas, sekarang nilai Durbin- Watson sebesar 2,147793 berada pada daerah penerimaan hipotesis null terletak diantara d U dan 4- d U yang artinya tidak terjadinya autokorelasi.

## Uji Normalitas
Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residu atau variabel pengganggu penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan Uji Jarque-Bera.
Tabel 5 Hasil Uji Normalits Variable Regression Prob. Jarque-Bera 2,791493 0,247648

## Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Hasil  uji  normalitas  pada  tabel  menunjukan  bahwa  residu  atau  variabel  penggangu penelitian terdistribusi normal dengan nilai Jarque-Bera sebesar 2,791493 dan nilai probabilitas 0,247648 > 0,05 sehingga menunjukan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi uji normalitas.

## Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi yang terjadi antar  variabel  –  variabel  bebas  dalam  persamaan.  Menurut  Ariefianto  (2012)  deteksi  dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat pada aplikasi Eviews maka diperoleh tabel korelasi bivariat sebagai berikut.
Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas LOGX1 LOGX2 LOGX3 LOGX1 1.000000 -0.277009 0.237147 LOGX2 -0.277009 1.000000 0.212106 LOGX3 0.237147 0.212106 1.000000
Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Dilihat pada tabel menunjukan bahwa koefisien korelasi bivarat antara varibel – varibel bebas  tidak  lebih  besar  dari rule  of  thumb 0,7  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terjadi multikolinearitas

## Uji Heterokedastisitas
Perhitungan heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser yaitu dengan melakukan regresi variabel terikat sebagai (X) dan nilai residunya sebagai (Y). Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.
Tabel 7
Hasil Uji Heterokedastisitas Variable Prob. C 0.1419 LOGX1 0.4128 LOGX2 0.4591 LOGX3 0.4589

## Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Pada tabel 7 menunjukan  bahwa setiap variabel memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda
Dengan  menggunakan  aplikasi Eviews maka  diperoleh  hasil  analisis  regresi  linear berganda dengan model fixed effect ditampilkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 8

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Konfirmasi pengujian Hipotesis C -49.39869 9.327126 -5.296239 0.0000 - LOGX1 2.979027 0.651523 4.572402 0.0000 Hipotesis Diterima LOGX2 1.546996 0.827065 1.870465 0.0647 Hipotesis Ditolak LOGX3 1.835568 0.382135 4.803455 0.0000 Hipotesis Diterima R-squared 0.928095 Adjusted R-squared 0.915838 F-statistic 75.72226 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)
Dari tabel diatas terlihat bahwa metode yang dipilih berdasarkan uji chow dan uji hausman secara statistik relatif baik. Dan didapat persamaan regresi sebagai berikut :
LogY it = -49,39869 + 2,979027 LogX 1it + 1,546996 LogX 2it + 1,835568 LogX 3it Persaman tersebut, menjelaskan bahwa :
Pertama,  Konstanta  mempunyai  koefesien  regresi  bertanda  negatif  sebesar  49,39869 menunjukan bahwa apabila Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk yang Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah sama dengan 0 (nol) maka Penerimaan Pajak Daerah akan menurun sebesar 49,39869%.
Kedua, Pendapatan Perkapita (X1) mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 2,979027  yang  berarti  apabila  terjadi  perubahan  sebesar  1%  pada  variabel  Pendapatan Perkapita  akan  meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  sebesar  2,979027%  dengan  asumsi variabel – variabel lain tetap.
Ketiga,  Jumlah  Penduduk  yang  Bekerja  (X2)  mempunyai  koefisien  regresi  yang  juga bertanda  positif  sebesar  1,546996  yang  berarti apabila  terjadi  perubahan  variabel Penduduk yang Bekerja sebesar 1% akan meningkatakn Penerimaan Pajak Daerah sebesar 1,546996% dengan asumsi variabel – variabel lain tetap.
Keempat,  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  (X3)  mempunyai  koefisien  regresi  yang  bertanda positif  sebesar  1,835568  yang  berarti apabila  terjadi  perubahan  variabel  Jumlah  Jenis  Pajak Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 1,835568% dengan asumsi variabel – variabel lain tetap.

## Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  menunjukan  proporsi  variasi  variabel  terikat  yang  dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas dengan kata lain seberapa baik hubungan yang diestimasi telah mencerminkan pola data yang sebenarnya. Berdasarkan hasil analasis pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai kofisien determinasi (R 2 ) sebesar 0.928095 atau kalau dipersenkan menjadi 92,81%.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  terikat  (Penerimaan  Pajak  Daerah)  dapat dijelaskan  sebesar  92,81%  oleh  variabel  bebas  (  Pendapatan  Perkapita,  Jumlah  Penduduk Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  daerah),  sedangkan  sisanya  7,19%  dapat  dijelaskan  oleh variabel lainnya diluar model.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  ada  tidaknya  pengaruh  variabel  bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah) terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah) yang secara bersama – sama. Berdasarkan hasil uji- F  dapat  dilihat  pada  tabel  8  nilai  Prob.  F  ( Statistic )  sebesar  0,00000  <  0,05  dengan  artian menolak  H 0 ,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  bersama  –  sama  variabel  bebas (Pendapatan  Perkapita,  Jumlah  Penduduk  Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah).

## Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah) terhadapa variabel terikat ( Penerimaan Pajak Daerah) secara individual. Berdasarkan hasil pada tabel 8 dengan menggunakan uji t maka disimpulkan Pendapatan Perkapita dan Jumlah Jenis Pajak Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah,  sedangkan  Jumlah Penduduk Bekerja tidak berpengarauh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pendapatan perkapita memiliki nilai t hitung sebesar 4,572402 dan nilai signifikan lebih kecil  dari  0,05  (0,0000  <  0,05).  Pengujian  ini  membuktikan  bahwa  variabel  Pendapatan Perkapita  memiliki  pengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah.  Hasil  penelitian ini  sesuai dengan  hipotesis  awal  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  variabel  Pendapatan Perkapita meningkat maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah juga. Hasil pengujian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh Haniz (2013), Sari (2016)  dan  Putri  (2013)  menjelaskan  bahwa  Pendapatan  Perkapita  berpengaruh  signfikan positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tegal dan Provinsi Bengkulu. Hasil analisis regresi berganda variabel Pendapatan Perkapita mempunyai koefisien regresi sebesar 2,979027 bertanda positif yang berarti apabila terjadi perubahan variabel Pendapatan Perkapita sebesar 1% maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 2,970927%. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.
Jumlah  Penduduk  Bekerja  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah karena  t hitung sebesar  1,870465  dan  nilai  signifikan  lebih  besar  dari  0,05  (0,0647  >  0,05). Pengujian  ini  membuktikan  bahwa  Jumlah  Penduduk  Bekerja  tidak  berpengaruh  terhadap Penerimaan  Pajak  Daerah.  Sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh  Putri (2013)  dan  Sari  (2016).  Hasil  regresi  linear  berganda  variabel  Jumlah  Penduduk  Bekerja mempunyai  koefisien  regresi  bertanda  positif  sebesar  1,546996  tetapi  tidak  berpengaruh signifikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang ada pada penelitian Haniz (2013) dari Musgrave  and  Musgrave  (1989)  dan  Anwar  Ahah  (1994)  dimana  disitu  dinyatakan  bahwa penerimaan disektor pajak besar kecilnya sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, dan disini dibatasi  dengan  jumlah  penduduk  bekerja.  Pada  nyatanya  tidak  semua  penduduk bekerja  di Kalimantan Selatan sebagai wajib pajak daerah yang memiliki kewajiban menyetorkan pajak daerah,  dan tidak  semua  penduduk  yang memiliki  pekerjaan  maupun  usaha  yang dikenakan pajak daerah. Penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yang bukan subjek pajak daerah hanya akan  berkontribusi  secara  tidak  langsung  dari  konsumsi  yang  mereka  lakukan  sehari  –hari. Sehingga  disimpulkan  bahwa  jumlah  penduduk  bekerja  memiliki  peranan  tidak  langsung dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dinyatakan hipotesis penelitian ini ditolak.
Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  karena t hitung sebesar  4,803455  dan  nilai  signifikan  0,0000  <  0,05.  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah merupakan  komponen  penting  dalam  Penerimaan  Pajak  Daerah  karena  setiap  jenis  pajak daerah  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah  merupakan  potensi  daerah  dan  penghasil  sumber penerimaan pajak. Dari hasil analisis regresi berganda, Jumlah Jenis Pajak Daerah mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 1,835568 yang berarti apabila terjadi perubahan variabel Jumlah Jenis Pajak Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 1,835568%. Pemerintah daerah tentunya harus mengoptimalkan semaksimal mungkin potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing – masing daerah sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  pemerintah  daerah  diharapkan mampu  meningkatkan  Pendapatan  Perkapita  melaui  dari  sisi  PDRB  sendiri  dengan meningkatkan  UMR  (Upah  Minimum  Regional),  mengontrol  laju  inflasi  sehingga  harga barang tidak mengalami kenaikan dan dapat meningkatkan belanja masyarakat, mengedukasi masyarakat  untuk  melakukan  investasi  atau  pembelian  surat  berharga  sehingga  mampu memberikan dana untuk pembangunan daerah, dan pemerintah pusat sendiri dapat membantu dengan meningkatkan dana bagi hasil antar setiap daerah sehingga daerah mampu melakukan pengembangan  daerahnya  melalui  belanja  daerah.  Dari  sisi  jumlah  penduduk  pemerintah daerah  dituntut  untuk  mampu  mengkontrol  laju  tingkat  kelahiran  setiap  daerahnya  dengan megoptimalkan program KB (Keluarga Berencana), serta meningkatkan tingkat harapan hidup masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan Jumlah Jenis Pajak Daerah pengoptimalan bisa dilakukan dengan selalu melakukan audit berkas atau data laporan yang diserahkan oleh wajib pajak dan instansi terkait guna menghindari hal  – hal yang tidak pantas karena merupakan faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mengelola Jumlah Penduduk Bekerja karena walaupun tidak memberikan kontribusi langsung terhadap Penerimaan Pajak Daerah, namun pemerintah dapat meningkatkannya dari sisi lain yang bisa mempengaruhi Pendapatan Perkapita.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  hanya  mengidentifikasi  3  variabel  bebas  yaitu  Pendapatan  Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah
di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Rentang waktu yang digunakan hanya selama 8  tahun  terhitung  dari  tahun  2011  –  2018  dikhawatirkan  hasil  penelitian  ini  masih  kurang mampu  menggambarkan  keadaan  sebenarnya  mengenai  Pendapatan  Perkapita,  Jumlah Penduduk  Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  adalah  (1)  Uji  Simultan  (uji  F)  menunjukan  variabel Pendapatan  Pajak  Daerah,  Jumlah  Penduduk  Bekerja,  dan  Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah berpengaruh  signifikan  secara  bersama  –  sama  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada Kabupaten /  Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2011  –  2018.  (2)  Uji  Parsial  (uji  t) menunjukan bahwa variabel Pendapatan Perkapita dan Jumlah Jenis Pajak Daerah memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan variabel Jumlah Penduduk Bekerja tidak memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011  – 2018. (3) Koefisien Determinasi (R 2 ) dari hasil pengujian diperoleh sebesar 0,928095 yang berarti bahwa 92,81% variabel bebas Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah dapat menjelaskan variasi variabel terikat  Penerimaan  Pajak  Daerah.  Sedangakan  sisanya  yaitu  7,19%  dijelaskan  oleh  variabel lain  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  penelitian  ini.  (4)  Dari  hasil  pengujian  asumsi  klasik diperoleh hasil bahwa variabel bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah)  tidak  terdapat  masalah  multikolinearitas,  masalah heterokedasatisitas,  dan  masalah  normalitas.  Pada  uji  autokorelasi  hasil  awal  menunjukan adanya korelasi, namun setelah dilakukan perbaikan hasil uji autokorelasi menunjukan tidak terjadi korelasi.

## Saran
Pendapatan  perkapita  terbukti  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan sehingga  diharapkan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dapat  meningkatkan  Pendapatan Perkapita dari sisi PDRB dengan meningkatkan UMR (Upah Minimum Regional), mengontrol laju inflasi,  mendorong  investasi,dan  pemerintah  pusat  dapat  meningkatkan  dana  bagi  hasil. Dari  sisi  jumlah  penduduk  dengan  mengkontrol  laju  tingkat  kelahiran,  serta  meningkatkan tingkat harapan hidup masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah juga akan meningkat. Perlunya  peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dalam mengelola  objek  pajak  daerah  yang  sudah  ada  dengan  maksimal,  dan  melakukan pengembangan obyek pajak daerah yang baru yang dapat diterapkan di daerahnya, sehingga mampu  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah.    Jumlah  Jenis  Pajak  Daerah  juga  dapat dioptimakan dengan selalu melakukan audit berkas atau data laporan karena merupakan faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mengelola  Jumlah  Penduduk  Bekerja  sehingga  mampu  memberikan  kontribusi  walaupun secara  tidak  langsung  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah.  Kepada  peneliti  selanjutnya  agar bisa  menambahkan  variabel  lain  yang  belum  diteliti.  Misalnya  untuk  variabel  Jumlah Penduduk  Bekerja  diganti  dengan  Jumlah  Wajib  Pajak  atau  Jumlah  Penyetor  Pajak  Daerah guna memperkecil cakupan Jumlah Penduduk Bekerja yang memiliki peran langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
---. (n.d.). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun 2014  Tentang Pemerintah Daerah.
---. (n.d.). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.
---. (n.d.). Undang Undang Republik Indonesia Nomor28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
---.  (n.d.). Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.
---. (n.d.). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION NO.138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT.
Aiasih, P. N., Utama, I. S., & Wirathi, I. (2012).  Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Per Kapita  Terhadap  Penerimaan  Pkb  Dan  Bbnkb  Serta  Kemandirian  Keuangan  Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. 543 - 563.
Aini, H. (1993). PERPAJAKAN. Jakarta: BUMI AKSARA Jakarta. Ariefianto, M. D. (2012). Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan EViews. Jakarta: Erlangga. BPS Kalimantan Selatan . (n.d.). Retrieved from BPS: www.kalsel.bps.go.id Dian Triastuti, D. P. (2016). PENgaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal,Dan  Tingkat  Inflasi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  (Studi pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  Periode  2007-2014). e-Proceeding  of Management , 320-331.
DJPK .  (n.d.).  Retrieved  from  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  dan  Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A. P. (2011). Kompilasi Undang - Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat. Haniz, N. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tegal. Diponegoro Journal Of Economics , 1-13.
Irawan, & Suparmoko, M. (1998). Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: BPFE. Komarudin, P. (1991). Uang di Negara Sedang Berkembang. Jakarta: Bumi Aksara.
Kuncoro,  M.  (2014). Otonomi  Daerah:  Menuju  Era  Baru  Pembangunan  Daerah  Edisi  3. Jogjakarta: Erlangga.
Mangkoesoebroto, G. (1996). EKONOMI PUBLIK. Yogyakarta: BPFE - YOGYAKARTA. Mankiw, N. G. (2003). Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Nurrohman, A. (2010). Analisis Faktor - faktor yang mempengaruh Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994 - 2007). UNS-Fakultas Ekonomi . Parkin, M. (2010). Macroeconomics. United States of America: Pearson Education. Putri, P. I. (2013). Analisis Faktor  - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. JEJAK Journal of Economics and Policy , 194-201.
Sari, D. P., & Ilyas, F. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu. Jurnal Akuntansi , 75-84. Schiller, B. R. (2008). The Macro Economy Today. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Siahan,  M.  P.  (2016). Pajak  Daerah  &  Retribusi  Daerah. Jakarta:  PT  RAJAGRAFINDO PERSADA.
Suandy, E. (2014). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sujawerni, V. (2019). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS. Sukirno, S. (2012). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Sutrisno. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang).
UI, L. D. (2010). Dasar - Dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat.
Yunimiartiningsih,  E.  (2018).  Pengaruh  Jumlah  Wisatawan,  Pendapatan  Per  Kapita,  dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Timur Tahun 2012 - 2016. Universitas Islam Indonesia - Fakultas Ekonomi , 1-21