Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55

## MISI GEREJA MELALUI DUNIA POLITIK
Yohanis Udju Rohi

## PENDAHULUAN
Mengamati  situasi  politik  yang  ada  tentulah  orang  percaya  atau Gereja  harus  mengambil  sikap  bekenaan  dengan  politik.  Biasanya  sikap orang percaya atau Gereja sebagai warga negara terhadap politik ialah bisa negatif atau positif. Memilih kedua sikap tersebut tentulah dilatarbelakangi oleh  banyak  faktor.  Menurut  Rungkat,  orang  percaya/Gereja  terhadap politik  bersikap  antipati,  curiga,  pasif,  dan  manipulatif.  Jadi  ada  Gereja yang melihat politik itu sebagai “momok” yang menakutkan dan “kotoran” yang menjijikkan. Karena itu mereka menentang semua peran Gereja dalam bidang politik.
Penyebab  dari  sikap  negatif  tersebut  adalah:  Pertama,  kurangnya pengajaran,  tidak  seimbangnya  pemberitaan  dalam  Gereja.  Kedua, kenyataan  perilaku  politik  yang  kotor,  tambah  dengan  pendapat-pendapat yang  sumbang  bahwa  politik  itu  kotor,  maka  mereka  menjadi  pasif  dan apatis  terhadap  politik  dan  akhirnya  bersikap  masa  bodoh.  Sikap  negatif yang  berikut  adalah,  ada  juga  yang  seolah-olah  melaksanakan  misi  Allah dalam dunia politik, tetapi “membabi-buta” tanpa persiapan, pegangan dan arah,  akibatnya  jatuh  juga  pada  praktek  politik  praktis-manipulasi, menjadikan  politik  hanya  menjadi  mata  pencaharian,  bahkan  sampai merampok rakyat dengan senjata politik. 1
Karena  itu  sangatlah  penting  bagi  Gereja  untuk  memberikan pemahaman  terhadap  warga  Gereja  yang  adalah  warga  negara  tentang  arti penting politik dalam negara demi tercapainya kesejahtaan rakyat (syalom) dan bagaimana orang percaya atau Gereja bertindak dalam misi lewat ranah politik.  Gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan dan menjadi  milik  Allah  dan  telah  mengalami  pemulihan  Allah.  Gereja diberikan  tugas  yang  mulia  oleh  Allah  untuk  menjadi  alat  pemulihan, sebagai  garam  dan  terang  dunia  (Mat.  5:13-16).  Fungsi  Gereja  sebagai garam dan terang harus dirasakan dan dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara.
1 Jimmy  Rungkat, Theologia  Politik  Yesus, (Batu:  Departemen  Literatur  YPPII, 2010), v-vi
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Gereja  harus  dapat  bermisi  di  tengah  bangsa  dan  negara  melalui berbagai  bidang  kehidupan  bangsa,  termasuk  bidang  politik.  Misi  Gereja secara organisasi tentulah bukan berpolitik praktis, tetapi menghadirkan ide dan  pemikiran,  memberitakan  berita  syalom  bagi  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya (jasmani dan rohani).

## MISI GEREJA MELALUI DUNIA POLITIK
Pengertian Misi , Gereja dan Politik
Pengertian Misi
Menurut George W. Peters
a) Misi adalah merujuk pada penugasan Gereja Yesus Kristus yang bersifat biblikal  sepenuhnya.  Penugasan  tersebut  adalah  dalam  suatu  pengertian yang  bersifat  menyeluruh,  termasuk  pelayanan-pelayanan  Gereja  yang ke  atas,  ke  dalam  dan  ke  luar  (termasuk  dunia  politik).  Itulah  Gereja yang seutuhnya ke dalam dunia.
b)  Misi  adalah  pengutusan  pribadi-pribadi  yang  berwibawa  melampaui batas-batas  Gereja  Perjanjian  Baru  dan  pengaruh  Injil  yang  dibawanya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus di wilayah-wilayah yang sangat miskin dan papa (wilayah korban politik), untuk memenangkan petobat- petobat  dari  iman  mereka  yang  lain,  tanpa  iman  dan  beriman  kepada Yesus Kristus, dan memberdayakan dan melipatgandakan Gereja-Gereja lokal  yang  akan  menghasilkan  buah  kekristenan  dalam  masyarakat  dan negara tersebut. 2

## Menurut Donald Mcgarvan
Membawa  Injil  melintasi  batasan-batasan  budaya,  kepada  mereka  yang tidak ada hubungan dengan Yesus Kristus, dan mendorong mereka untuk menerima  Dia  sebagai  Tuhan  dan  Juruselamat,  dan  menjadi  anggota Gereja-Nya  yang  bertanggung  jawab,  bekerja,  dalam  pimpinan  Roh Kudus,  baik  dalam  bentuk  penginjilan  maupun  dalam  upaya  keadilan, mewujudkan  kehendak  Allah  di  dunia  seperti  di  Sorga  (termasuk keadilan dalam ranah politik). 3
2 George  W.  Peters, A  Biblical  Theology  of  Missions, (Chicago:  Moody  Press, 1974), 11
3 Arthur  F.  Glasser,  Donald  A.  McGavran, Contemporary  Theologies  of  Mission,
(Grand Rapids: Baker Book House, 1983), 26
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55

## Menurut Van Engen
a) Umat Allah dengan internasional melintasi batasan-batasan dari wilayah
Gereja  kepada  wilayah-wilayah  tanpa  Gereja,  dari  komunitas  beriman kepada  komunitas  tidak  beriman  untuk  memproklamasikan  kedatangan Kerajaan  Allah  dalam  Yesus  Kristus  melalui  perkataan  dan  perbuatan (termasuk dunia politik).
b)  Tugas  tersebut  terpenuhi  melalui  partisipasi  Gereja  dalam  misi  Allah, yang  memulihkan  manusia  dengan  Allah,  dengan  diri-Nya  sendiri, dengan  sesamanya  (satu  kepada  yang  lain),  dan  dengan  dunia,  dan mengumpulkan  mereka  ke  dalam  Gereja  melalui  pertobatan  dan  iman kepada Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus, dengan maksud untuk transformasi  dunia  sebagai  tanda  kedatangan  Kerajaan  Allah  dalam Yesus Kristus (termasuk dunia politik). 4

## Menurut David J. Bosch
a) Misi lebih luas dari penginjilan.
b) Evangelisasi adalah misi, misi tidak sekedar evangelisasi.
c) Karenanya penginjilan tidak boleh disamakan dengan misi.
d)  Penginjilan  dapat  dipandang  sebagai  dimensi  yang  hakiki  dari  seluruh kegiatan Gereja.
e)  Penginjilan  melibatkan  kesaksian  tentang  apa  yang  telah  Allah,  sedang dan akan perbuat.
f)  Kendatipun  demikian  penginjilan  toh  membutuhkan  satu  tanggapan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
g) Penginjilan selalu berarti undangan
h) Orang yang menginjili adalah saksi, bukan hakim.
i) Meskipun kita harus bersikap rendah hati mengenai  sifat  dan efektivitas kesaksian kita, penginjilan tetap merupakan suatu pelayanan yang tidak dapat disisihkan.
j)  Penginjilan  hanyalah  mungkin  apabila  komunitas  yang  menginjili  itu Gereja  menjadi  perwujudan  yang  bercahaya  dari  iman  Kristen  dan memperlihatkan gaya hidup yang menarik.
k)  Penginjilan  menawarkan  kepada  manusia  keselamatan  sebagai  karunia masa kini dan dengan jaminan sukacita yang kekal.
l) Penginjilan bukanlah proselitisme.
m) Penginjilan tidaklah sama dengan perluasan Gereja.
4 Charles  Van  Engen, Mission  on  the  Way:  Issues  in  Mission  Theology, (Grand Rapids: Baker Books, 1996), 26-27
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
n)  Meskipun  demikian,  membedakan  penginjilan  dengan  rekrutmen anggota tidaklah berarti bahwa keduanya saling tidak terkait.
o) Dalam penginjilan hanya manusia yang dapat disapa dan hanya manusia yang dapat menjawab.
p)  Penginjilan  yang  otentik  selalu  bersifat  kontekstual  (termasuk  koteks dunia politik).
q)  Karenanya,  penginjilan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemberitaan  dan praktek keadilan (termasuk keadilan dalam dunia politik).
r) Penginjilan bukanlah sebuah mekanisme untuk mempercepat kedatangan Kristus kembali, seperti yang dikatakan sebagian orang.
s)  Penginjilan bukanlah hanya pemberitaan verbal.
t) Kendatipun demikian, penginjilan mempunyai dimensi verbal yang tidak dapat dielakkan. 5

## Menurut J. R. W. Stott
a)  Misi  bukanlah  satu  kata  untuk  segala  sesuatu  yang  Gereja  kerjakan. Gereja  adalah mission’sounds fine, tetapi  itu bukanlah suatu pernyataan yang  berlebih-lebihan.  Karena  Gereja  adalah  suatu  komunitas  yang menyembah  dan  melayani,  dan  sekalipun  keduanya,  baik  menyembah maupun  melayani  adalah  saling  memiliki  (tidak  bisa  dipisahkan  satu sama  lain),  keduanya  tidak  menjadi  kacau.  Misi  juga  bukan  dalam pengertian  sebagaimana  yang  tertulis,  bahwa  misi  adalah  Allah mengatasi  segala  sesuatu  dalam  dunia.  Karena  Allah,  Pencipta  adalah aktif  dan  tetap  memelihara  dunia  dalam  anugerah-Nya,  dan  dalam penghakiman-Nya  yang  umum,  terlepas  dari  maksud-maksud  yang olehnya  Ia  mengutus  Anak-Nya,  Roh-Nya  dan  Gereja-Nya  ke  dalam dunia.
b)  Misi  menggambarkan  lebih  dari  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh Gereja, yang olehnya ia diutus ke dalam dunia. Misi mencakup wilayah kerja  yang  rangkap,  yakni  menjadi  “garam  dunia”  dan  “terang  dunia”. Karena  Kristus  mengutus  umat-Nya  ke  dalam  dunia  untuk  menjadi garam-Nya dan terang-Nya (Mat. 5:13-16) (termasuk bidang politik). 6 Berdasarkan pengertian dan pendefinisian tentang misi, maka sesungguhnya misi Allah melalui Gereja haruslah holistik, termasuk dalam ranah  politik,  walaupun  tentunya  Gereja  tidak  boleh  berpolitik  secara praktis. Misi holistik biasa juga disebut pelayanan integral, yaitu pelayanan yang memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya: jiwa dan raga. Karena
5 David  J.  Bosch, Transformasi  Misi  Kristen:  Sejarah  Teologi  Misi  yang Mengubah dan Berubah, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 631-644
6 John R. W. Stott, Christian  Mission in the Modern Word, (London: Intervarsity Press, 1975), 30-31
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
itu  selain  pelayanan  penginjilan  dan  pelayanan  rohani,  dilakukan  juga pelayanan  sosial,  pendidikan,  makanan,  medis,  ekologi,  dan  sebagainya termasuk bidang politik, karena Tuhan Yesus mengasihi manusia seutuhnya dalam semua aspek dan bagian hidup. 7
Selanjutnya  Schunemann  dan  Huwae  juga  menuliskan  bahwa  misi mencakup pelayanan secara menyeluruh (holistik):
Yang dimaksud  di sini adalah bahwa kebutuhan  manusia secara menyeluruh  baik  rohani  maupun  jasmani  dalam berbagai  situasi kehidupan  harus  mendapat  perhatian  dalam  pelaksanaan  misi. Misi  Sang  Mesias  yaitu  Yesus  sendiri  bercirikan  misi  yang holistik  (band.  Yes.  61  dan  Luk.  4).  Hal  ini  mencakup pentingnya  berita  dan  keputusan  pertobatan  dan  pemulihan hubungan  manusia  dengan  Allah,  dengan  sesama  dan  dengan dirinya  sendiri  serta  pengembangan  kehidupan  spiritualitas, perjuangan untuk hak-hak azasi mausia, pemeliharaan lingkungan  hidup  serta  bertanggung  jawab,  pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kerukunan kehidupan masyarakat  dan  berbagai  dimensi  pelayanan  lainnya  yang  perlu sesuai dengan situasi dan kondisi lokal maupun secara universal. 8 Pengertian Gereja
Gereja adalah  umat  Allah.  Dalam  Perjanjian  Lama,  yaitu  Ulangan 7:6 dituliskan bahwa Israel umat yang kudus bagi TUHAN, Allahnya, yang telah dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Umat yang kudus ini di dalam Perjanjian Lama disebut jemaat  TUHAN  ( kahal  Yahweh, yang  dalam  bahasa  Yunani  diterjemahan dengan ekklesia ). 9
Makna  rohani  dari  kata ekklesia ialah  sekelompok  orang  yang  telah dipanggil  keluar  dari  dunia  dan  dari  hal-hal  yang  berdosa.  Kata Gereja dalam  bahasa  Inggrisnya Church. Istilah Church dalam  bahasa  Inggris sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Yunani kuriakos yang  artinya:  menjadi milik  Allah.  Dengan  demikian,  Gereja  dapat  disebut  sekelompok  orang yang telah dipanggil keluar dari dunia dan yang menjadi milik Allah. 10
7 John  Ruck  dkk, Jemaat  Misioner, (Jakarta:  Yayasan  Komunikasi  Bina  Kasih, 2011), 18
8 Rainer  Scheunemann  dan  Carolis  Huwae, Misi  &  Penginjilan, (Papua:  Sekolah Alkitab Malam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua 2006), 13
9 Harun Hadiwijono, Iman Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 363
10 Henry C. Thiessen, Teologi Sistematika, (Malang: Gandum Mas, 2000), 476-477
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Berkenaan  dengan  misi,  umat  Allah  dalam  Perjanjian  Lama  (Isreal) dipilih oleh Allah menjadi umat kepunyaan/milik Allah dengan tujuan misi. Keberadaan  bangsa  Israel  ialah  untuk  membawa  keselamatan  kepada bangsa-bangsa. Pemilihan Israel memiliki tujuan positif yaitu keselamatan. Keberadaan  Israel  dilihat  sebagai  suatu  bagian  dari  keseluruhan  (suatu bangsa  bagi  semua  bangsa)  dan  keberadaannya  semata-mata  untuk  semua bangsa  (Kej.  12;  Kel.  19:3-6).  Misi  dalam  Perjanjian  Lama  bersifat sentripetal  (pusaran-datanglah).  Dalam  Perjanjian  Lama  bangsa-bangsa dipanggil untuk menyembah Allah di Sion (sentripetal-pusaran). 11
Gereja  sebagai  sekelompok  orang  yang  telah  dipanggil  keluar  dari dunia  dan  menjadi  milik  Allah  memiliki  tugas  misi.  Misi  Gereja  adalah untuk  memuliakan Allah  dengan melanjutkan pekerjaan  Kerajaan Allah  di dunia yang telah dimulai oleh Yesus (Mat. 5:16). Hal itu menuntut Gereja untuk  melakukan  pelayanan  yang  lebih  luas,  untuk  menyampaikan  Kabar Baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang  tawanan  dan  penglihatan  bagi  orang-orang  buta,  untuk membebaskan  orang-orang  yang  tertindas,  untuk  memberitakan  tahun rahmat Tuhan telah datang (Luk. 4:18-19). 12
Pengertian Politik
Terminologi Istilah Politik
Kata politik berasal  dari  bahasa  Belanda politiek dan  bahasa  Inggris politics , yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά ( ta politika -  yang  berhubungan  dengan  negara)  dengan  akar  katanya πολίτης ( polites - warga negara) dan πόλις ( polis - negara kota). Secara  etimologi  kata politik masih  berhubungan  dengan polisi , kebijakan .  Kata politis berarti  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  politik.
Kata politisi berarti  orang-orang  yang  menekuni  hal  politik.  Kata politik berasal  dari bahasa Yunani  yaitu polis yang berarti kota atau negara kota .
Turunan  dari  kata  tersebut  yaitu: Polites berarti warga  negara . Politikos berarti kewarganegaraan . Politike tehne berarti kemahiran politik . Politike episteme berarti ilmu  politik .  Kata  ini  berpengaruh  ke  wilayah  Romawi sehingga  bangsa  Romawi  memiliki  istilah ars  politica yang  berarti kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.
Kata politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan kata siyasah yang berarti  mengurus  kepentingan  seseorang.  Pengarang Kamus  Al  Muhith
11 Rainer Scheunemann dan Carolis Huwae, Misi & Penginjilan... , 21
12 John  R.W.  Stott,  Johannes  Verkuyl,  dkk, Misi  Menurut  Perspektif  Alkitab,
(Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2013), 163
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
menjelaskan bahwa sustu ar-ra’iyata siyasatan berarti saya memerintahnya dan melarangnya . Jadi kata politik secara terminologis dapat diartikan:
a)  Menunjuk  kepada  “satu  segi  kehidupan  manusia  bersama  dengan masyarakat”.  Lebih  mengarah  pada  politik  sebagai  usaha  untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta
mempertahankan kekuasaan ( politics ). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik.
b)  Menunjuk  kepada  “satu  rangkaian  tujuan  yang  hendak  dicapai”  atau “cara-cara  atau  arah  kegiatan  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu”. Lebih  mengarah  pada  kebijakan  ( policy ).  Misal:  politik  luar  negeri, politik dalam negeri, politik keuangan.
c)  Menunjuk  pada  pengaturan  urusan  masyarakat  dalam  segala  aspek kehidupan.  Pemerintah  mengatur  urusan  masyarakat,  masyarakat melakukan  koreksi  terhadap  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya ( siyasah ). 13
Pengertian Politik Menurut Para Ahli a) Aristoteles Pengertian kata politik menurut Aristoteles adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
b) Prof. Miriam Budiardjo
Pengertian politik menurut  Prof.  Miriam  Budiardjo  adalah  macam- macam  kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik  (negara)  yang  menyangkut proses  menentukan  tujuan-tujuan  dari  sistem  itu  dan  melaksanakan tujuan-tujuan itu.
c) Franz Magnis Suseno
Pengertian politik menurut Franz Magnis Suseno adalah segala kegiatan manusia  yang  berorientasi  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan  atau yang berorientasi kepada negara.
d) Ibnu Aqil
Pengertian politik menurut  Ibnu  Aqil  adalah  hal-hal  praktis  yang  lebih mendekati kebaikan bagi manusia, dan lebih jauh dari kerusakan.
e) Rod Hague
Pengertian politik menurut Rod Hague adalah kegiatan yang menyangkut cara  bagaimana  kelompok-kelompok  mencapai  keputusan-keputusan yang  bersifat  kolektif  dan  mengikat  dengan  usaha  untuk  mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.
f) Ossip K. Flechtiem
Pengertian politik menurut  Ossip  K.  Flechtiem  adalah  ilmu  sosial  yang khusus  mempelajari  sifat  dan  tujuan  dari  negara,  sejauh  negara
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Politik#Etimologi
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
merupakan  organisasi  kekuasaan,  dan  sifat  serta  tujuan  gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
g) Seely dan Stephen Leacock
Pengertian politik menurut Seely dan Stephen Leacock adalah ilmu yang cocok menangani pemerintahan.
h) Adolf Grabowsky
Pengertian politik menurut Adolf Grabowsky adalah menyelidiki negara dalam keadaan bergerak.
i) Litre
Pengertian politik menurut  Litre  adalah  ilmu  memerintah  dan  mengatur negara
j) Sri Sumantri
Pengertian politik menurut  Sri  Sumantri  adalah  pelembagaan  dari hubungan  antar  manusia  yang  dilembagakan  dalam  bermacam-macam badan politik, baik itu suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.
k) Wilbur White
Pengertian politik menurut Wilbur White adalah ilmu yang mempelajari tentang  asal  mula,  bentuk-bentuk  dan  proses-proses  negara  dan pemerintah.
l) Kartini Kartolo
Pengertian politik menurut Kartini Kartolo adalah aktivitas perilaku atau proses  yang  menggunakan  kekuasaan  untuk  menegakkan  peraturan- peraturan  dan  keputusan-keputusan  yang  sah  dan  berlaku  di  tengah masyarakat.
m) Carl Schmidt
Pengertian politik menurut  Carl  Schmidt  adalah  suatu  dunia  yang didalamnya  orang-orang  lebih  membuat  keputusan-keputusan  daripada lembaga-lembaga yang abstrak.
n) Cheppy H. Cahyono
Pengertian politik menurut  Cheppy  H.  Cahyono  adalah  macam-macam kegiatan  dalam  sistem  politik  atau  Negara  yang  menyangkut  dengan proses  menentukan  dan  sekaligus  melaksanakan  tujuan-tujuan  sistem tersebut.
o) Ramlan Surbakti Pengertian politik menurut  Ramlan  Surbakti  adalah  proses  interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
p) F. Isjwara
Pengertian politik menurut F. Isjwara adalah salah satu perjuangan untuk mendapatkan  kekuasaan  atau  sebagai  teknik  menjalankan  kekuasaan- kekuasaan.
q) Paul Janet
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Pengertian politik menurut  Paul  Janet  adalah  ilmu  yang  mengatur perkembangan Negara dan juga prinsip-prinsip pemerintahan.
r) Harold Laswell
Pengertian politik menurut  Harold  Laswell  adalah  ilmu  yang mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan.
s) Robert
Pengertian politik menurut Robert adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.
t) W.A Robson
Pengertian politik menurut W.A. Robson adalah ilmu yang mempelajari tentang  kekuasaan  dalam  masyarakat,  yakni  sifat  hakiki,  dasar,  proses- proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.
u) Andrew Heywood
Pengertian politik menurut  Andrew  Heywood  adalah  kegiatan  suatu bangsa  yang  bertujuan  untuk  membuat,  mempertahankan  serta mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya,  yang  artinya  tidak  dapat  terlepas  dari  gejala  konflik  dan kerjasama.
v) Roger F. Soltau
Pengertian politik menurut  Roger  F.  Soltau  adalah  ilmu  yang mempelajari  tentang  Negara,  tujuan-tujuan  Negara,  dan  lembaga- lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut dan hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta Negara lain.
w) Johan Kaspar Blunchli
Pengertian politik menurut  Johan  Kaspar  Blunchli  adalah  ilmu  yang memperhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian  dan  pemahaman  tentang  negara  dan  keadaannya,  sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.
x) Joice Mitchel
Pengertian politik menurut Joice Mitchel adalam pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. 14
Berdasarkan  terminologi  kata politik dan  pendefinisian  berdasarkan pendapat  beberapa  para  ahli  politik  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa sesungguhnya  politik  bertujuan  mulia,  yakni  untuk  kesejahteraan  bersama dari  anggota  masyarakat  atau  warga  negara.  Karena  itu  sangatlah  penting kehadiran  Gereja  dalam  menyampaikan  misi  Allah  dalam  negara  lewat bidang  politik,  karena  tujuan  politik  searah  dengan  tujuan  Allah,  yakni
14 http://www.pengetahuan.com/2017/06/pengertian-politik-menurut-para-ahli- terlengkap.html
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
memuliakan  Allah  dan  membawa  syalom  bagi  manusia,  masyarakat, bangsa dan negara.

## Situasi/Kondisi Politik Di Indonesia
Menurut  Ciptawilangga  dkk,  hal  lain  yang  juga  perlu  diperhatikan adalah  kondisi  politik  di  Indonesia.  Bagaimana  situasi  politik  saat  ini? Apakah  perkembangan  agama  Kristen  di  Indonesia  mendapat  jaminan keamanan  yang  serius  dari  pemerintah?  Apakah  keberlangsungan kehidupan  umat  Kristen  mendapat  perhatian  yang  besar  dari  pemerintah saat  ini?  Kondisi  politik  yang  berubah  setiap  saat  tentu  perlu  dicermati bersama. 15 Untuk  bermisi  bagi  bangsa  ini  perlu  pencermatan  seperti  yang diungkapkan  oleh  Ciptawilangga  dkk,  sehingga  misi  Allah  dapat disampaikan dengan tepat untuk menjawab kebutuhan bangsa ini.
Dalam  bukunya,  Octavianus  menuliskan  bahwa  politik  di  Indonesia adalah politik tanpa prinsip, yang mana hal tersebut adalah:
a. Di  Negara  maju  dalam  pemilihan  umum    bila  diumumkan  partai pemenangnya,  maka  partai  yang  kalah  akan  segera  mendukung  partai yang  menang  tersebut  (kedewasaan  dalam  berpolitik).  Tetapi  di Indonesia  justru  sebaliknya.  Sepertinya  belum  terbiasa  menerima kekalahan  (ketidakdewasaan  dalam  berpolitik).  Jika  politik  dengan prinsip  kesejahteraan  bangsa,  bukan  golongan,  sepatutnya  partai  politik yang  menang  dalam  pemilihan  umum  tersebut,  programnya  adalah kesejahteraan  bangsa  yang  utama,  bukan  hanya  partainya  saja.  Sebab jika  bangsa  sejahtera,  dengan  sendirinya  golongan  dan  partainya  pun sejahtera. Tetapi yang terjadi di negeri ini justru sebaliknya, kepentingan golongan  dan  partainya  lebih  diutamakan  dari  kepentingan  bangsa. Akibatnya keadilan dan hukum sulit ditegakkan, terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Tidak  ada  penegakan  keadilan  dan  kebenaran.  Keadilan  dan  kebenaran hanya  berpihak  kepada  orang  tertentu  (penguasa  tertentu,  entah  karena uang  atau  jabatannya),  sedangkan  rakyat  biasa  dihukum  berat.  Contoh: seorang  pencuri  ayam  dihajar  babak  belur  dan  dihukum,  sedangkan pelaku  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  diberikan  hukuman  tidak setimpal, bahkan untuk memprosesnya mengalami kesulitan.
15 Yunus  Ciptawilangga  dkk, Menang  dalam  Persaingan  Gereja, (Jakarta: Metanoia Publishing, 2003), 39
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
c. Di  negara-negara  yang  politiknya  disertai  prinsip,  akan  terjadi  sikap menghargai pluralitas tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Disintegrasi bangsa dapat dimulai dari politik tanpa prinsip ini. 16
d. Kejahatan  di  bidang  Politik.  Berkenaan  dengan  kejahatan  di  bidang politik,  Halim  menuliskan  beberapa  jenis  atau  bentuk  kejahatan,  di antaranya:  korupsi,  kolusi,  nepotisme, money  politic ,  teroris,  perang, perebutan  kekuasaan,  runtuhnya  demokrasi,  runtuhnya  keadilan, kepentingan  partai,  bukan  bangsa, 17 penyalahgunakan  jabatan, kekuasaan  dan  kedudukan  atau  wewenang  untuk  menyingkirkan  orang lain  (contoh  dalam  Perjanjian  Lama,  sikap  Haman  terhadap  orang Yahudi). 18 Sedangkan  menurut  Darmaputra,  penyebab  kejahatan  ialah: persaingan  yang  tidak  sehat,  saling  menjatuhkan,  (supaya  saya  bisa hidup,  yang  lain  mesti  mati)  manusia  menjadi  serigala  bagi  sesamanya, bukan supaya saya hidup yang lain juga harus hidup. 19
Kejahatan  lainnya  di  bidang  politik  rasial,  ketidak-setaraan,  penjajahan, upah  yang  terlalu  rendah  dan  pengangguran,  pertentangan  antar kelompok, diskriminasi terhadap perempuan, ketidak-pastian ekonomi. 20
e. Peperangan  rohani  di  dunia  politik  yang  membutuhkan  misi  Greja, yakni:
1) Dunia politik berhadapan dengan korupsi.
2) Dunia politik berhadapan dengan roh iri hati.
3) Dunia politik berhadapan dengan dunia gila hormat.
4) Dunia politik berhadapan dengan roh perzinahan.
5) Dunia politik berhadapan dengan roh pornografi. 21
Mengamati  situasi  atau  kondisi  politik  di  Indonesia  maka  sangat pentinglah  kehadiran  orang  percaya  atau  Gereja  sebagai  garam  dan  terang di  tengah  bangsa  dan  negara.  Sesungguhnya  negara  membutuhkan kehadiran Gereja untuk menyampaikan misi Allah.
16 Petrus  Octavianus, Jilid  I  Menuju  Indonesia  Jaya  (2005-2030)  dan  Indonesia Adidaya (2030-2055), (Batu: Departemen Literatur YPPII, 2005), 223-224 17 Ibid., 45-46
18 Makmur Halim, Terror, Terroris, dan Terrorisme, (Batu: Shalom Publisher), 75- 76
19 Eka  Darmaputra, 365  Anak  Tangga  Menuju  Hidup  Berkemenangan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 211-212
20 Ibid., 211-240
21 Petrus  Octavianus, Gereja  Memasuki  Abad  XXI, (Batu:  YPPII  Departemen Literatur, 1998), 120-122
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55

## Ruang Lingkup Politik
Politik berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

## Masyarakat
Menurut Robert MacIver, masyarakat  adalah suatu sistem hubungan yang  ditertibkan.  Selanjutnya  Harold  J.  Laski  menambahkan  bahwa masyarakat  adalah  sekelompok  manusia  yang  hidup  bersama  dan bekerjasama  untuk  mencapai/terkabulnya  keinginan-keinginan  mereka bersama. Dalam masyarakat tersebut, setiap orang menginginkan beberapa nilai seperti: Kekuasaan, Pendidikan atau Penerangan, kekayaan, kesehatan, keterampilan,  kasih  sayang,  kejujuran,  dan  keadilan,  serta  keseganan  atau respek. Dalam tujuan UUD 1945 tercapainya masyarakat adil dan makmur. Jika pemangku kekuasaan politik dan negara tidak memperhatikan harapan dan  kebutuhan  masyarakat  tersebut;  maka  akan  terjadi  ketegangan  dan melahirkan  konflik-konflik  baru  yang  menuju  kepada  hancurnya  keutuhan dalam suatu masyarakat. 22

## Negara
Negara  merupakan  suatu  organisasi  dalam  suatu  wilayah  yang memiliki suatu kekuasaan tertinggi yang yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan  negara  merupakan  organisasi  politik  yang  paling  utama  dalam suatu wilayah berdaulat. 23 Negara memiliki dua arti, yaitu: pertama, negara adalah  masyarakat  atau  wilayah  yang  merupakan  satu  kesatuan  polis.  Dan kedua,  Negara  adalah  lembaga  pusat  yang  menjamin  kesatuan  polis tersebut,  yang  menata,  dengan  demikian  menguasai  wilayah  tersebut. Negara  wajib  memajukan  kepentingan-kepentingan  masyarakat  dengan seoptimal  mungkin,  berdasarkan  solidaritas  seluruh  masyarakat,  dengan menjamin  kebebasan  para  anggota  masyarakat  dari  campur  tangan  yang sewenang-wenang, dan atas dasar prasyarat keadilan. Negara juga memiliki kekuasaan  yang  besar.  Tetapi  kekuasaan  itu  harus  tetap  berdasar  dan bertujuan kepada bentuk kesejahteraan semua golongan dalam masyarakat. Negara  jangan  pernah  menggunakan  tangan  besi  dan  dapat  diperalat  oleh oknum  dan  golongan  tertentu  untuk  mencapai  keinginan  mereka  dan
22 Jimmy Rungkat, Theologi Politik Yesus... , 31
23 Heri  Herdiawanto  &  Jumanta  Hamdayama, Cerdas,  Kristis,  dan  Aktif Berwarganegara, (Jakarta: Penerbit Erlangga,), 111
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
merusak  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  yang  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945 sebagai dasar dan falsafah Negara.
Dalam  sejarah  ada  tiga  sokoguru  filsafat  negara,  yakni:  i).  Negara tidak  berhak  menuntut  ketaatan  mutlak,  manusia  harus  lebih  taat  kepada Allah  dari  pada  kepada  manusia;  ii).  bahwa  negara  dalam  menjalankan tugasnya  tidak  terikat  pada  norma-norma  etis  di mana  ide  keadilan  adalah paling  dasar;  iii).  bahwa  kekuasaan  negara  harus  mengalir  melalui  jalur- jalur sistem hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan  pembagian  kekuasaan  (trio  political:  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif), tidak berdasarkan kekuasaan tunggal.  Bentuk kekuasaan negara harus  dibangun  atas  dasar  faktor  dedikasi.  Negara  yang  melayani masyarakat  adalah  negara  yang  berkuasa.  Negara  dibangun  oleh  dan  dari berbagai  golongan,  segala  keputusan  negara  harus  berdasarkan  suara bersama  dan  untuk  kebaikan  bersama,  bukan  suara  terbanyak  untuk kepentingan golongan politik tertentu. 24

## Demokrasi
Kata demokrasi berasal  dari  dua  kata  Yunani,  yitu: Demos yang berarti  “rakyat”  dan kratos atau kratein yang  berarti  “kekuasaan”.
Berdasarkan  etimologi  kata  tersebut,  demokrasi  berarti  “rakyat  yang berkuasa”.  Di  Indonesia  menganut  demokrasi  konstitusional  (demokrasi
Pancasila),  di  mana  pemerintah  yang  demokratis  adalah  pemerintah  yang tidak  boleh  bertindak  sewenang-wenang  terhadap  warga  negaranya  dan pembatasan  atas  kekuasaan  pemerintah  tercantum  dalam  konstitusi,  yang disebut  “pemerintah  berdasarkan  konstitusi”.  Sistem  demokrasi  menjamin kebebasan  hak  setiap  individu  untuk  menjalankan  segala  sesuatu  tanpa ditekan,  namun  kebebasan  hak  itu  pun  harus  dibarengi  dengan kewajibannya dalam suatu negara. Kewajiban itu pun bukan suatu tekanan, tetapi  merupakan  suatu  pagar  bagi  kebebasan  setiap  individu.  Demokrasi yang  dimaksud  adalah  demokrasi  yang  beretika  dan  bermoral,  bukan membabi-buta  atau  kebablasan.  Supaya  pelaksanaan  demokrasi  dapat terealisasi  dengan  baik  dan  benar  sesuai  maksud  dan  pengertiannya,  maka perlu  pendidikan  politik  tentang  demokrasi  kepada  setiap  warga  negara, sehingga  setiap  warga  negara  dapat  mengontrol  dirinya  dan  juga pemerintah dalam berpolitik yang demokrasi, bukan demo-crazy. 25

## Hak Asasi Manusia
24 Jimmy Rungkat, Theologi Politik... , 32
25 Ibid., 32-34
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Bangsa yang secara nyata menghormati hak-hak segenap anggotanya sebagai manusia itulah bangsa yang beradab dan adil. Oleh karena itu hak- hak azasi manusia tidak hanya mengenai  kebebasan masing-masing orang, melainkan juga mengenai partisipasi mereka dalam menentukan kehidupan bersama,  perlakuan  wajar  di  depan  hukum,  mendapat  perlakuan  dan penghidupan  yang  layak  secara  sosial  ekonomi,  dan  menghargai  budaya mereka. Di Indonesia, jaminan atas hak azasi manusia itu meliputi: hak atas kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat  (UUD1945,  pasal  28),  hak  atas kedudukan yang sama di hadapan hukum (UUD 1945, pasal 27 ayat 1), hak kebebasan berkumpul (UUD 1945, pasal 28), hak atas kebebasan beragama (UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2), hak atas penghidupan yang layak (UUD 1945 pasal 27 ayat 2), hak atas kebebasan berserikat (UUD, pasal 28) dan hak atas pengajaran (UUD 1945, pasal 31 ayat 1 dan 2). 26

## Partai Politik
Berikut  ini  adalah  partai-partai  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan Undang-undang untuk mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2014.
26 Jimmy Rungkat, Theologi Politik... , 35-36
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Partai  politik lahir atas dasar demokrasi, di mana rakyat merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam  proses  politik.  Melalui  partai  politik, rakyat  melaksanakan  haknya  untuk  menentukan  para  pemimpin  bangsa yang  akan  menjalankan  kehidupan  bangsa  dalam  menentukan  kebijakan umum  demi  kesejahteraan  rakyat.  Pembentukan  partai  politik  harus memperhatikan kondisi  masyarakat  suatu negara di  mana partai  politik itu berada. Kalau masyarakat itu homogen, maka partai yang dibentuk itu pun dapat  homogen,  tetapi  jika  masyarakat  bangsa  itu  heterogen,  maka  partai politik yang dibentuk harus heterogen. Dapat dipahami bahwa partai politik yang  cocok  di  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  heterogen  dan  pluralistik adalah  partai  yang  bersifat  nasionalis  dan  pancasilais,  bukan  berlebel  atau berbasis  homogen  atau  golongan  tertentu  (agama,  suku  dll).  Setiap  partai harus dewasa dalam berpolitik, berpolitik yang bersih, baik dan benar, tidak politik  uang,  tidak  bisnis  politik,  tidak  dendam  politik,  siap  menerima kekalahan  dan  dapat  bekerja  sama  dengan  partai  pemenang  pemilu,  harus tetap  membangun  komunikasi  politik,  saling  mendukung,  demi kesejahteraan  rakyat,  bukan  demi  kepentingan  partai  dan  golongan  atau agama tertentu. 27

## Penyelenggara Negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)
1)  Legislatif (DPR,  MPR,  DPR  Propinsi,  Kabupaten  kota).  Membuat Undang-undang dan mengontrol pemerintah.
2)    Eksekutif (Presiden,  wakil  presiden,  para  mentri  dan  para  kepala daerah), menjalankan Undang-undang dan pemerintahan negara.
3) Yudikatif (ABRI, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian). Menjalankan
Undang-ungang dan penegakan hukum dan keamanan. 28
Misi  orang  percaya  atau  Gereja  harus  mewarnai  setiap  ruang  lingkup politik.  Sehingga  setiap  ruang  lingkup  tersebut  tetap  berfungsi  sesuai dengan  maksud  dan  tujuannya  dalam  negara.  Gereja  harus  hadir  untuk mengawal  pelaksanaan  setiap  ruang  lingkup  politik  dengan  suara kenabiannya.  Selain  itu  Gereja  juga  dapat  memberikan  pencerahan  politik kepada  warga  Gereja  sehingga  warga  Gereja  sebagai  warga  negara  tidak dibodohi  dan  bertindak  salah  di  tengah  bangsa  dan  negara.  Dengan  itu orang  percaya  sebagai  warga  Gereja  yang  adalah  warga  negara  dapat menyatakan misi Allah bagi bangsa dan negaranya.
27 Jimmy Rungkat, Theologi Politik... , 36-37
28 Stevri  Indra  Lumintang, Re-Indoneianisasi  Bangsa, (Batu:  Departemen  Multi Media YPPII, 2009), 391-392
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55

## Tujuan Misi Gereja Berkenaan dengan Politik

## Memuliakan Allah
Tujuan  utama  misi  dalam  bidang  politik  adalah  untuk  memuliakan Allah.  Karena  Allah  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk  politik  untuk memuliakan Dia. 29

## Membawa Syalom
Darmaputera  mengartikan,  Syalom  adalah:  Damai  dalam  arti  yang sepenuh-penuhnya.  Ketika  manusia  mengalami  kehidupan  yang  utuh  dan penuh,  lahir  dan  batin.  Yesaya  menggambarkan  suasana  itu  sebagai keadaan, di mana anak domba bermain-main dengan singa, dan anak kecil memasukkan tangannya ke lubang ular, tanpa kuatir cedera. 30

## Tugas Gereja dalam Misi dan Politik
Berdasarkan  Roma  13:1-3,  Halim  menuliskan  bahwa:  setiap  warga negara  memiliki  tanggungjawab  politik,  dan  juga  sebaliknya  pemerintah juga  memiliki  tanggungjawab  terhadap  rakyatnya  untuk  menegakkan keadilan  dan  keamanan  serta  mengatasi  semua  teror-teror  yang  besifat politik  maupun  agama.  Pemerintah  juga  harus  menindak  tegas  pelaku- pelaku  teror  yang  keji.  Pemerintah  memiliki  hati  hurani  yang  baik  dan benar. 31 Ciptawilangga  menyarankan,  Gereja  perlu  terus-menerus mengikuti  perkembangan  politik.  Gereja  harus  mulai  melihat  keluar jendela,  bahkan  mungkin  ikut  aktif  dalam  kegiatan  politik,  seyogyanya Gereja  tidak  hanya  pasif  menerima  apa  pun  keputusan  pemerintah,  tetapi secara  aktif  memberi  sumbang  saran  bagi  perkembangan  agama  di Indonesia. 32 Tugas  Gereja  adalah  mengarahkan  setiap  umat  Kristen  untuk mempergunakan  hak  pilih  mereka  sebaik-baiknya  dan  secara  bertanggung jawab. 33
29 Stevri Indra Lumintang, Re-Indoneianisasi … , 101-102
30 Eka Darmaputra, 365 Anak Tangga Menuju …, 221-222
31 Makmur Halim, Terror, Terroris …, 68-69
32 Yunus Ciptawilangga dkk, Menang dalam Persaingan Gereja..., 39
33 Jimmy Rungkat, Theologia Politik Yesus..., 17
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Berkaitan  dengan  pemilihan  dan  dukungan  terhadap  pemimpin bangsa  secara  khusus  Presiden,  Gereja  harus  memberikan  wawasan kebangsaan  kepada  warga  Gereja  untuk  memilih  manusia  sentral,  seperti yang diungkapkan Octavianus dalam tulisannya: “Dalam politik diperlukan manusia sentral untuk memimpin bangsa Indonesia”.  Manusia sentral yang dimaksud  ialah  seorang  Presiden  yang  dapat  berdiri  di  atas  kepelbagaian, seorang yang dapat melepaskan diri dari kepentingan partainya sendiri, dan kepemimpinan  partainya  untuk  mengabdi  kepada  seluruhnya.  Ia  seorang yang  tegas  terhadap  tindakan  korupsi  dan  kekerasan,  menjalankan  hukum tanpa  memandang  bulu,  demi  kepentingan  bangsa  dan  negara.  Seorang yang mengutamakan kesejahteraan rakyat yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Pulau Rote. Ia seorang yang mengerti prinsip- prinsip  global,  seorang  yang  berpengalaman  luas,  memiliki  pengetahuan global, dan dapat diterima dunia sebagai manusia sentral. 34

## Ajaran Misi Gereja bagi Negara agar Memiliki dan Menerapkan Prinsip Politik yang Benar
Prinsip  utama  tentulah  politik  untuk  memuliakan  Allah.  Dalam tulisannya  Octavianus  menuliskan  3  prinsip  politik  yang  benar,  yakni:  (1) Membawa sejahtera bagi seluruh rakyat  Indonesia. (2) Kemajuan ekonomi dan  kecerdasan  bagi  setiap  warga  negara.  (3)  Menerima  dan  menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. 35
Selanjutnya Rungkat menuliskan, bahwa prinsip politik berdasarkan Theologi Politik Yesus adalah:
a. Prinsip Kemuliaan Allah: Segala sesuatu dari DIA, oleh DIA dan kepada DIA. Bagi DIA-lah kemuliaan sampai selama-lamanya.
b. Prinsip  Kedaulatan  Allah:  Allah  yang  berdaulat  dan  berkuasa  di  Sorga dan di bumi.
c. Prinsip Dedikasi: Seluruh kehidupan didedikasikan untuk Tuhan.
d. Prinsip  Simpati  dan  empati  dalam  kasih:  Kasih  kepada  Allah  dan sesama. 36
Saran Misi yang Perlu Diberikan Gereja bagi Para Politikus
a. Supaya  mempunyai  interest  iman.  Perlu  mendengarkan  suara  Tuhan terlebih dahulu, baru mengambil keputusan politik.
34 Petrus Octavianus, Jilid I Menuju Indonesia Jaya... ,300-301
35 Ibid ., 224-225 36 Jimmy Rungkat, Theologia Politik Yesus.., 101-106
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
b. Mengakui kedaulatan Allah sebagai yang tertinggi. Mempercayakan diri secara total kepada kekuasaan Allah.
c. Menghormati dan menaati Dasar Negara dan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengakui dan menerima Pluralitas. Indonesa bangsa yang beragam atau majemuk. 37

## PERAN DAN STRATEGI MISI GEREJA LEWAT POLITIK DI INDONESIA
Peran Gereja dalam Misi Lewat Politik di Indonesia
a. Pilih  pemimpin  yang  berjiwa  nasionalis,  memiliki  komitmen  terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.
b. Pilih  pemimpin  yang  memiliki  integritas  kepribadian  yang  tinggi  dan moral yang mulia.
c. Pilih pemimpin yang menghargai kemajemukan agama, budaya dan ras.
d. Pilih  pemimpin  yang  memiliki  kecerdasan  intelektual,  emosional  dan spiritual yang kuat, serta kecakapan memimpin yang handal.
e. Mendorong  jemaat  yang  memiliki  kemampuan  berpolitik  untuk  terlibat dalam partai dan parlemen.
f. Memperlengkapi  jemaat  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  politik dan hukum dalam perspektif kristiani.
g. Memperlengkapi  politisi  Kristen  dengan  pembentukan  karakter, sehingga bermoral kristiani.
h. Mendukung  dan  mendampingi  tokoh  atau  pemimpin  dan  ahli  hukum Kristen walaupun mungkin bukan anggota jemaat sendiri. 38

## Startegi Misi Gereja Lewat Politik Di Indonesia
Menurut  Octavianus,  Pancasila  secara  keseluruhan,  maupun  butir demi  butir,  kelima  butir  dalam  Pancasila  jelas  tidak  menentang  Alkitab. 39
37 Petrus Octavianus, Gereja Memasuki Abad XXI..., 123-130
38 Stevri  Indra  Lumintang, Misiologia  Kontemporer, (Batu:  Departemen  Literatur PPII, 2006), 332-333
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Maka  dengan  itu  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dapat dijadikan jembatan untuk menyampaikan berita syalom, misi Allah. Dalam misi  tentulah  Alkitab  sebagai  sumber  dan  dasar  theologi  misi  Kristen. Tetapi  berkaitan  dengan  pelaksanan  misi  di  tengah  Bangsa  dan  Negara, Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pancasila  merupakan  jembatan  yang sangat efektif.

## Pancasila
1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## Undang-Undang Dasar 1945
Pelajari terlebih dahulu setiap pasal dalam UUD 1945 lalu bangun jembatan misi dengan menggunakan istilah dalam UUD 1945 untuk menyampaikan misi Allah.

## Nilai-nilai Hidup Berbangsa dan Bernegara
Menurut Lase, dalam menjalankan misi Allah di tengah Bangsa dan Negara  melalui  bidang  politik,  Gereja  atau  orang  percaya  perlu  memiliki dan  memperhatikan  nilai-nilai  sosial  politik  yang  searah  dengan  maksud firman  Tuhan.  Nilai-nilai  itu  sangat  tepat  digunakan  dalam  konteks  misi karena memakai istilah umum yang mudah diterima oleh masyarakat umum dan  tidak  berbenturan  dengan  nilai-nilai  kebangsaan  dan  keagamaan. Beberapa  nilai  yang  perlu  diperhatikan  oleh  orang  percaya  mewujudkan tanggungjawab  misinya  melalui  bidang  sosial  politik  di  Indonesia,  antara lain:
39 Petrus  Octavianus, Mengapa  Umat  Kristen  Menerima  Pancasila  Sebagai  Azas Tunggal  dalam  Hidup  Bernegara,  Berbangsa,  Bermasyarakat, (Batu:  Departemen Literatur YPPII, 1985), 13
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55

## 1) Kebebasan
Kebebasan  berbicara,  berkumpul,  dan  berserikat,  kebebasan  beragama dan  berkeyakinan,  kebebasan  untuk  memilih  pekerjaan,  tempat  tinggal, dan kewarganegaan.
2) Kemerdekaan
Merdeka dari ketakutan, penindasan dan cengkeraman pihak manapun.
3) Kerendahan hati
Tidak  menyombongkan  diri,  tidak  merendahkan  orang  lain,  sikap mendengar dan melayani.
4) Ketulusan
Berani  menerima  kenyataan,  termasuk  menerima  kekalahan,  perkataan harus sesuai dengan perbuatan, dan tidak menyembunyikan niat buruk di balik perhatian.
5) Kejujuran Menyatakan benar untuk hal yang benar dan menyatakan salah untuk hal yang salah, objektif dan berani mengakui kekurangan.
6) Kepeloporan
Kesiapan  mengambil  prakarsa  untuk  meningkatkan  prestasi  demi kepentingan bersama.
7) Kebenaran
Kebenaran dengan berpedoman pada 3 (tiga) sumber kebenaran, yaitu: a. kebenaran  Tuhan  yang  abadi.  b.  Kebenaran  akademik  yang  senantiasa dikaji  ulang  sesuai  dengan  perkembangan  dan  penemuan  baru,  dan  c. Kebenaran konsesus yang merupakan hasil kesepakatan nasional bangsa Indonesia.

## 8) Kasih
Mengasihi manusia seperti diri sendiri, mengakui bahwa semua manusia adalah  saudara,  sebagai  manusia  yang  diciptakan  oleh  Allah  sesuai dengan citra-Nya.
9) Kesamaan
Semua manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, yaitu: hak asasi  manusia.  Semua  warga  berkedudukan  sama  sebagai  warga  negara dan bangsa, baik di hadapan hukum, maupun pemerintah.
10) Keadilan
Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  perlakuan  yang  adil,  negara harus  berlaku  adil  kepada  semua  warga  negaranya,  negara  harus menjamin agar setiap warga negara mendapatkan keadilan, negara dapat dikatakan adil kalau setiap warga negara mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya,  antara  lain:  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  hak  negara,  dan hak imbalan atas prestasi kerjanya.
11) Kebangsaan
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Menyadari  dan  meyakini  bahwa  kita  adalah  bagian  dari  bangsa Indonesia  yang  senasib  sepenanggungan  dengan  kelompok-kelompok masyarakat  lainnya.  Meyakini  bahwa  bersama-sama  dengan  kelompok masyarakat  lain  mempunyai  cita-cita  nasional,  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila.
12) Kesetiaan
Setia  menjalankan  tugas  yang  dipercayakan,  setia  kepada  bangsa  dan negara.
13) Kesetiakawanan Bersikap  empati  terhadap  kesuksesan  dan  kegagalan  orang  lain,  setia kepada  kawan,  tetangga,  dan  masyarakat,  terutama  saat  mereka menderita kesusahan, suka menolong orang yang kesusahan. 40

## SIMPULAN
Misi  adalah  tugas  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yesus  kepada  orang percaya atau  Gereja  untuk  pergi  dan bersaksi  melintasi tapal  batas budaya untuk menyampaikan kabar sukacita (syalom) di tengah masyarakat, bangsa dan negara secara holistik tentang Tuhan Yesus Kristus Juruselamat dunia. Gereja  adalah  umat  Allah  yang  dipanggil  keluar  dari  kegelapan  dan menjadi milik Allah untuk menjadi utusan dan saksi Allah di dalam dunia. Politik  adalah  ilmu  untuk  memerintah  dan  mengatur  negara  oleh pemerintah, untuk mencapai kebaikan bersama demi mencapai masyarakat yang sejahtera (syalom).
Situasi dan kondisi politik di Indonesia belum stabil, hal itu ditandai dengan  adanya  pelaksanaan  politik  yang  tidak  sehat,  seperti:  politik  uang, kampanye  hitam,  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  politik.  Ruang  lingkup politik  terdiri  dari:  Masyarakat,  negara,  demokrasi,  hak  asasi  manusia, partai politik dan penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Tujuan  misi  Gereja  berkaitan  dengan  politik  ialah  memuliakan  Allah  dan membawa  syalom  di  tengah  bangsa  dan  negara.  Tugas  Gereja  berkaitan dengan  misi  dan  politik  ialah  Gereja  harus  ikut  berpartisipasi  dengan memberikan  ide,  pikiran  dan  gagasan  bagi  negara,  dan  memberikan pemahaman  kepada  warga  Gereja  agar  ikut  berpartisipasi  dalam mendukung  terciptanya  politik  yang  sehat  dalam  kehidupan  bangsa, memilih  pemimpin  yang  takut  akan  Tuhan  dan  berjiwa  nasionalis,  taat kepada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Gereja  harus membangun  strategi  misi  melalui  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai  sarana  untuk  menyampaikan  misi  Allah,  karena  keduanya  sejalan
40 Jason Lase, Pendidikan Agama Kristen, (Bandung: 193-195)
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
dengan  maksud  firman  Allah,  dan  dengan  tidak  mengabaikan  nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan  politik  adalah  semata-mata  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Hal itu  searah  dengan  tujuan  Allah  dalam  misi-Nya  untuk  memuliakan  Allah dan menghadirkan syalom bagi bangsa-bangsa, temasuk bangsa Indonesia.
Dari  seluruh  paparan  di  atas,  maka  penulis  memberi  rekomendasi bagi gereja sebagai berikut:
1)  Gereja  sebagai  agen  tunggal  misi  Allah  dalam  dunia,  perlu  hadir  untuk menyerukan suara kenabian dengan ide, gagasan dan pemikirannya bagi pembangunan bangsa dan negara.
2)  Gereja  harus  hadir  untuk  mengawal  jalannya  roda  pemerintahan  yang sehat demi kemakmuran rakyat.
3) Gereja dapat bermisi secara holistik dalam segala bidang dan segi hidup bangsa (jasmani dan rohani), termasuk melalui bidang politik.
4)  Gereja  perlu  meneruskan  semangat  dan  pemikiran  para  tokoh  Kristen, seperti  T.B  Simatupang,  Petrus  Octavanus  dan  yang  lainnya  bagi pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Bosch, David J.,
2000 Transformasi  Misi  Kristen:  Sejarah  Teologi  Misi  yang Mengubah dan Berubah. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Ciptawilangga, Yunus dkk, 2003 Menang  dalam  Persaingan  Gereja. Jakarta:  Metanoia Publishing. Darmaputera, Eka 2006 365  Anak  Tangga  Menuju  Hidup  Berkemenangan. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Glasser,Arthur F., Donald A. McGavran, 1983 Contemporary  Theologies  of  Mission. Grand  Rapins:  Baker Book House. Hadiwijono, Harun 2001 Iman Kristen. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
Halim, Makmur Tt Terror,  Terroris  dan  Terrorisme. Penerbit:  James  Steven, Shalom Publishers. Herdiawanto, Heri & Jumanta Hamdayama, Tt Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara. Jakarta: Penerbit Erlangga. Lase, Jason Tt Pendidikan Agama Kristen, Bandung: 193-195 Lumintang, Stevri Indra 2009 Re-Indoneianisasi  Bangsa. Batu:  Departemen  Multi  Media YPPII. ------------------------ 2006 Misiologia  Kontemporer. Batu:  Departemen  Literatur YPPII. Octavianus, Petrus 2005 Menuju Indonesia Jaya (2005-2030) Dan Indonesia Adidaya (2030-2055). Batu: Departemen Literatur YPPII. ----------------------- 1998 Gereja  Memasuki  Abad  XXI. Batu:  YPPII  Departemen Literatur. ----------------------- 1985 Mengapa  Umat  Kristen  Menerima  Pancasila  sebagai  Azas Tunggal dalam Hidup Bernegara, Berbangsa, Bermasyarakat. Batu: Departemen Literatur YPPII. Peters, George W., 1974 A Biblical Theology of Missions. Chicago: Moody Press. Ruck, John, dkk, 2011
Jemaat Misioner. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Rungkat, Jimmy 2010
Theologia Politik Yesus. Batu: Departemen Literatur YPPII.
Scheunemann, Rainer dan Carolis Huwae,
Missio Ecclesiae , 6 (1 ), April 201 7, 32-55
2006 Misi  &  Penginjilan. Papua:  Sekolah  Alkitab  Malam  Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Stott, John R. W., 1975 Christian Mission in the Modern Word. London: Intervarsity Press. Stott, John R.W., Johannes Verkuyl, dkk, 2013 Misi  Menurut  Perspektif  Alkitab. Jakarta:  Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Thiessen, Henry C., 2000 Teologi Sistematika. Malang: Gandum Mas. Van Engen,Charles 1996 Mission  on  the  Way:  Issues  in  Mission  Theology. Grand Rapids: Baker Books.

## Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik#Etimolog http://www.spengetahuan.com/2017/06/pengertian-politik-menurut-para- ahli-terlengkap.html