## REVISI UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN YANG ADIL DAN SELARAS

## I Nyoman Sugawa Korry
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali
E-mail: sugawa.korry@gmail.com
DOI: 10.22225/kw.12.1.414.76-79 Halaman: 76 - 79

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta- han Daerah, diwujudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber- sumber  pendanaan  berdasarkan  kewenangan  pemerintah  pusat,  desentralisasi,  dan  tugas  pembantuan  yang  diatur melalui  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Saat  ini  implementasi/tujuan Negara terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Daerah  dirasakan  belum  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keselarasan  berdasarkan Undang-Undang.  Dalam  rangka  revisi  atas  undang-undang  tersebut  diusulkan  memasukan  sektor  pariwisata  se- bagai potensi sumber daya lainnya, untuk selanjutnya dimasukkan dalam pasal-pasal yang akan direvisi.
Kata kunci : Otonomi Daerah, Sektor Pariwisata, Perimbangan Keuangan Daerah

## Abstract
Law No. 33/2004 on Fiscal Balance between the Central Government and Regional Government is realized in or- der to support the implementation of regional autonomy through the provision of funding sources based on central government, decentralization and co-administration as regulated by the financial balance between the central gov- ernment  and local government. Currently, the State's implementation  /  objective of Law  Number  33 of 2004 re- garding Financial Balance Between the Central Government and Local Government has not been in accordance with the principles of justice and harmony under the Act. In the framework of revision of the law it is proposed to include the tourism sector as another potential resource, to be subsequently included in the articles to be revised.
Keywords: Regional Autonomy, Tourism Sector, Regional Financial Balance
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 76

## I.  PENDAHULUAN
NKRI adalah sebuah negara yang besar, terdiri dari ribuan  pulau,  berbagai  jenis  suku,  ras,  agama,  bahasa dan  wilayah  yang  luas.  Oleh  karenanya,  sejak  awal para  pendiri  bangsa  Indonesia,  melalui  Undang  Un- dang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  dalam preambulenya  menetapkan  tujuan  bangsa  Indonesia diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kese- jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia.  Inti  dari  makna yang terkadung dalam tujuan bernegara tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran keadilan bagi seluruh masyarakat diwilayah NKRI.
Untuk mewujudkan cita-cita besar dan mulia terse- but,  struktur  pemerintahan  negara  Indonesia  ,  dibagi menjadi  provinsi  dan  kabupaten/kota,  sehingga tanggung  jawab  dan  upaya  maksimal  untuk mewujudkan  tujuan  negara  tersebut  bisa  segera tercapai,  yang  bukan  saja  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  pusat,  tetapi  juga  menjadi  kewajiban  dan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  di  provinsi  dan kabupaten/kota.  Terlebih  lagi  setelah  berkembangnya semangat reformasi yang diikuti oleh amandemen Un- dang-Undang  Dasar  1945  pada tahun  1999  dan  tahun 2002.  Salah  satu  muaranya  adalah,  dengan  mem- berikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, melalui Undang-
Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae- rah.  Dengan  tujuan,  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pela- yanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat. Masing-masing  pemerintah  daerah  baik  provinsi  dan kabupaten/kota  diharapkan  meningkatkan  kreatifitas dan inovasi dalam rangka berlomba-lomba meningkat- kan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.  Daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan,  dan  kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.
Eksistensi  otonomi  daerah,  terus  ditingkatkan  me- lalui  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah.  Melalui  Undang-Undang  No  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di samping mempertahankan  dan  meningkatkan  kualitas  penye- lenggaraan otonomi daerah, diharapkan  juga terwujud efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  lebih  memper- hatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan  daerah  dan  antar  daerah.  Potensi  dan  keaneka ragaman  daerah,  serta  peluang  dan  tantangan  per- saingan global dalam satu kesatuan sistem penyeleng- garaan pemerintahan negara.
Bahwa Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah, diwujudkan dalam rangka men- dukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  melalui penyediaan  sumber-sumber  pendanaan  berdasarkan kewenangan  pemerintah  pusat,  Desentralisasi,  dekon- sentrasi,  dan  tugas  pembantuan  yang  diatur  melalui perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan  daerah,  dengan  sistem  keuangan  yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung  jawab  yang  jelas  antar  susunan  pemerinta- han.
Saat ini, implementasi antara tujuan negara, seman- gat otonomi daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dirasakan belum  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan keselarasan  berdasarkan  Undang-Undang.  Oleh  kare- nanya  sangatlah  penting  dan  strategis  untuk  segera melaksanakan  revisi  terhadap  Undang-Undang  No  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## II.  PEMBAHASAN
Relevansi  Revisi  Undang-Undang  No  33  Tahun 2004
Sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam tujuan NKRI, yaitu perlindungan  segenap  bangsa,  majunya  kesejahteraan umum,  cerdasnya  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta dalam  melaksanakan  ketertiban  dunia.  Maka,  tujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran
yang  berkeadilan,  merupakan  hal  yang  sangat  hakiki. Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran secara  berkeadilan,  kebijakan  otonomi  daerah  yang diperluas  merupakan  salah  satu  kebijakan  strategis, didukung  oleh  Undang-Undang  no  32  Tahun  2004 tentang pemerintahan daerah dan di ganti dengan Un- dang-Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerinta- han Daerah. Kemudian, untuk mendukung penyeleng- garaan  otonomi  daerah  ,  melalui  penyediaan  sumber- sumber  pendanaan  secara  adil  dan  selaras,  maka pemerintah  melahirkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah.  Melalui undang  undang  ini,  diharapkan  pemerintah  pusat  dan pemerintahan  daerah,  dan  antar  Pemerintahan  Daerah terjalin  hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pem- amfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, diatur  secara  adil  dan  selaras,  sebagaiman  tertuang dalam konsideran menimbang poin “b” dalam Undang -Undang No 33 Tahun 2004, yang dijabarkan menjadi dana  perimbangan  yang  terdiri  dari  dana  bagi  hasil, dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus.  Khusus untuk  dana  perimbangan  yang  bersumber  dari  dana bagi  hasil,  itu  bersumber  dari  pajak  dan  sumber  daya alam.
Kalau dicermati secara utuh dan jernih, antara mak- sud  yang  tertuang  dalam  konsideran  tersebut  dengan apa  yang  tertuang  dalam  batang  tubuh  Undang- Undang  No  33  Tahun  2004,  yaitu  dalam  pasal- pasalnya,  kita  bisa  melihat  penjabaran  pemamfataan sumber  daya  alam  sebagai  sumber  dana  bagi  hasil, telah dijabarkan dengan utuh ( dalam pasal 11 sd pasal 26  ),  tetapi  kita  tidak  melihat  sama  sekali  penjabaran dalam  pasal-pasal  pemamfataan  sumber  daya  lainnya sebagai sumber dana bagi hasil . Sedangkan disisi lain, didalam NKRI terkandung didalamnya beragam poten- si diberbagai daerah, yang bersumber dari luar sumber daya alam (pariwisata, perkebunan dan lain-lain). Sep- erti  misalnya  daerah  Provinsi  Bali,  adalah  wilayah yang  tidak  memiliki  potensi  sumber  daya  alam (kehutanan,  pertambangan  umum,  pertamnbangan minyak  bumi,  dan  pertambangan  gas  bumi},  tetapi disisi lain wilayah provinsi Bali memiliki potensi pari- wisata yang didukung oleh adat dan budaya serta ling- kungan.  Melalui  pariwisata  pemerintah  berhasil mendapatkan penerimaan dalam bentuk devisa, visa on arrival,  pendapatan  BUMN  dalam  bentuk  airport  tax dan lain-lain.
Untuk daerah atau wilayah yang mempunyai poten- si  sumber  daya  alam,  diberikan  reward  dalam  bentuk perimbangan keuangan yang bersumber dari dana bagi hasil (berasal dari sumber daya alam) secara lebih be- sar,  dengan  dasar  pertimbangan  pemerintah  mem- peroleh  pendapatan  dari  potensi  tersebut,  perlunya rehabilitasi/reboisasi  terhadap  wilayah  tersebut  , disebabkan  adanya  eksploitasi  dan  membantu  sumber daya  manusia  di  wilayah  kegiatan  sumber  daya  alam tersebut.  Kebijakan  pemberian  reward  tersebut  meru- pakan  hal  yang  sangat  positif  dan  didukung  sepe-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 77
Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras
nuhnya,  namun  demikian  hendaknya  dipahami  bersa- ma  aktifitas  dan  pengembangan  pariwisata  di  daerah Bali dan daerah potensi pariwisata lainnya, juga terjadi proses  eksploitasi  baik  terkait  dengan  adat,  budaya maupun  lingkungannya.  Pemerintah  daerah  provinsi dan kabupaten /kota menyiapkan anggaran yang besar dalam  apbdnya  dalam  rangka  melestarikan  dan mengembangkan  adat  dan  budaya  serta  menjaga  dan melestarikan  lingkungan  hidup  diseluruh  wilayah provinsi Bali. Demikian juga, seluruh masyarakat Bali melakukan  aktivitas  adat,  agama  dan  budaya  dengan biaya yang tidak sedikit, termasuknya berperan serta di dalam  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup didaerah  bali.  Oleh  karenanya,  jelas  sangatlah  tidak brkeadilan,  apabila  pemerintah  memperoleh  pendapa- tan yang besar, sedangkan pemerintah daerah provinsi dan kabupoaten/kota serta masyarakat Bali mengeluar- kan  anggaran  yang  sangat  besar  tidak  mendapatkan reward berupa dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasildari sumber daya lainnya ( pariwisata). Untuk  mewujudkan  tujuan  negara,  otonomi  daerah yang  diperluas  dan  kesejahteraan  dan  kemakmuran yang  berkeadilan  di  seluruh  NKRI,  maka  Undang- Undang  No  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintash  Pusat  Dan  Pemerinta- han Daerah sangat mendesak untuk direvisi.
Kajian Revisi .
Dalam  konsideran  Undang-Undang  No  33  Tahun 2004,  point  menimbang,  khususnya  pada  huruf  “b” dijelaskan  bahwa  hubungan  keuangan,  pelayanan umum,  pemamfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerinta- han  daerah  dan  antar  pemerintah  daerah  perlu  diatur secara  adil  dan  merata.  Penjabaran  lebih  lanjut  dalam batang tubuh ( pasal-pasal) Bab VI terkait Dana Perim- bangan.  Bagian  kesatu,  dijelaskan  bahwa  jenis  Dana Perimbangan terdiri dari Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Secara khusus, sumber dana  perimbangan  yang  bersumber  dari  dana  bagi hasil,  dijelaskan  melalui  pasal  11  (  ayat  1  dan  3  ) ssecara lebih terperinci di uraikan dalam pasal 14 sam- pai  dengan  pasal  26.  Penjelasan  terkait  dana  perim- bangan  yang  bersumber  dari  dana  alokasi  khusus  dan dana  alokasi  umum  diuraikan  dalam  pasal-pasal  27 sampai  dengan  pasal  42.  Dari  penjabaran  pasal-pasal yang  terkait  dengan  sumber  dana  perimbangan  se- bagaiman  tertuang  dalam  konsideran  Undang-Undang ini,  justeru  yang  tidak  terjelaskan  dalam  batang tubuhnya  adalah  dana  perimbangan  yang  bersumber dari sumber daya  lainnya. Hal  inilah  yang  menunjuk- kan  ketidak  adilan  dan  ketidak  selarasan  Undang- Undang  ini,  mengingat  bahwa  NKRI  memiliki  be- ragam potensi yang ada di seluruh daerah, yang mam- pu  memberikan  pendapatan  negara,  dan  pendapatan negara  tersebut  menjadi  potensi  untuk  dijadikan  sum- ber dana perimbangan yang dibagi hasilkan secara adil dan selaras.
Sumber  dana  perimbangan  yang  bersumber  dari
sumber  daya  alam,  berasal  dari  kehutanan  (iuran  hak pengusahaan  hutan,  provisi  sumber  daya  hutan  dan dana  reboisasi),  Pertambangan  umum  (penerimaan iuran tetap, penerimaan iuran eksplorasi dan iuran ek- sploitasi/royalti),  Perikanan  (penerimaan  pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan), Pertambangan minyak bumi dan gas bumi (penerimaan  negara  dari  wilayah  daerah  tersebut setelah  dikurangi  komponen  pajak  dan  pungutan lainnya),  Pertambangan  panas  bumi  (setoran  bagian pemerintah  dan  iuran  tetap  dan  iuran  produksi).  Pen- erimaan negara dari sumber daya alam tersebut, selan- jutnya dibagikan kepada daerah dalam persentase yang dibagi  menjadi  hak provinsi, kabupaten penghasil dan kabupaten lainnya. Ut berpotensi memperoleh manfaat atas  pengusahaan  sumber  daya  alam  tersebut,  di  sisi lain  daerah  dimana  lokasi  sumber  daya  alam  tersebut terksploitasi  yang  berdampak  kepada  masalah  ling- kungan,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi,  oleh  karenanya daerah tersebut berhak diberikan reward (dana perim- bangan dari bagi hasil) untuk membangun wilayahnya.
Provinsi  Bali  dan  provinsi  lainnya,  memiliki potensi  pariwisata  yang  mampu  memberikan  pen- erimaan  negara  dalam  jumlah  yang  cukup  signifikan (devisa, dan pajak, pungutan  lainnya)  yang dikenakan karena  adanya  kegiatan/pengusahaan  disektor  pari- wisata, termasuk di dalamnya mereka yang mendapat- kan  mamfaat  dan  berpotensi  menimbulkan  berbagai dampak  yang  harus  ditanggung  oleh  daerah  dimana kegiatan  pariwisata  itu  dilaksanakan.  Provinsi  Bali sebagai  daerah  tujuan  pariwisata  yang  didukung  oleh adat, budaya dan lingkungan, mengeluarkan dana yang besar,  baik  melalui  APBD  provinsi,  kabupaten/kota serta  pengeluaran  dari  masyarakat  sendiri  di  seluruh Bali, dalam rangka melestarikan dan meningkatkankan kualitas  dukungan  budaya  dan  lingkungannya.  Oleh karenanya,  Undang-Undang  No  33  Tahun  2004  ten- tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagimana tertuang dalam konsiderannya,  yaitu  pengaturan  secara  adil  dan selaras hubungan keuangan, pelayanan umum, pemam- faatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya, maka  sangat  mendesak  dilakukan  revisi  terhadap  Un- dang-Undang tersebut.
Dengan  perubahan  dan  penyesuaian  konsideran tersebut, konsekwensinya adalah penyesuaian Bab VI, Bagian kedua terkait dana bagi hasil. Khususnya pada pasal  11  ayat  (1)  ditambahkan  “Dana  Bagi  Hasil  ber- sumber  dari  pajak,  sumber  daya  alam  dan  Pariwisata, penambahan satu ayat menjadi ayat (4) yang menjelas- kan  Dana  Bagi  Hasil  yang  sumber  penerimaan  dari pariwisata,  sebagaimana  maksud  ayat  (1)  Apa  bentuk dan jenis sumber penerimaan dari pariwisata yang lay- ak  dikenakan,  untuk  selanjutnya  di  jadikan  sumber dana  bagi  hasil,  diharapkan  masukan  berbagai  pihak yang berkompeten
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 78
Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras

## III.SIMPULAN
Bertitik  tolak  dari  uraian  latar  belakang,  relevansi revisi undang-undang dan kajian atas materi revisi atas undang-undang  ,  berikut  ini  dapat  disampaiikan    hal- hal sebagai berikut:
1)  Mengingat  bahwa  antar  maksud,  tujuan  dan filosifi  diundangkannya  Undang-Undang  No  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan An- tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, belum  sejalan  antara  konsideran  dengan  batang tubuhnya (pasal-pasalnya), yaitu mengatur secara adil  dan  selaras  hubungan  keuangan  ,  pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sum- ber  daya  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  khususnya  penjabaran  atas pemamfaatan  sumber  daya  lainnya,dan  dalam rangka  mewujudkan  keadilan  dan  keselarasan, maka  revisi  Undang-Undang  tersebut  sangat mendesak untuk direvisi.
2)  Dalam  rangka  revisi  atas  Undang-Undang  terse- but,  diusulkan  memasukkan  sektor  Pariwisata sebagai  potensi  sumber  daya  lainnya,  untuk  se- lanjutnya  di  masukkan  dalam  pasal-pasal  yang akan direvisi.
3)  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  rumusan
seminar  ini, diusulkan untuk lebih  lanjut dibahas bersama  seluruh  anggota  DPR  RI  dan  DPD  RI daerah  pemilihan  Bali,  para  akademisi,  tokoh masyarakat  dan  bupati/walikota  dan  DPRD  se- Bali,  sehingga  usulan  revisi  ini  menjadi  lebih konfrehensif.
4)  Mengingat bahwa, usulah revisi Undang-Undang ini,  juga  sudah  menjadi  rumusan    Rapat  kerja Nasional Asosiasi DPRD se Indonesia di Bandar Lampung  tanggal  25  sd  27  Agustus  2015,  dis- arankan juga melibatkan provinsi dengan potensi Pariwisata  untuk  berdiskusi  dan  mengupayakan dukungan  nyata  dari  Asosiasi  DPRD  se- Indonesia.
5)  Keberhasilan  perjuangan  revisi  Undang-Undang ini, sangat tergantung dari kegigihan dan seman- gat semua pihak, baik dari DPR RI dan DPD RI, eksekutif  dan  legislatif  di  daerah  provinsi  Bali, kabupaten  dan  kota,  serta  seluruh  komponen masyarakat.
Demikianlah  pokok-pokok  pikiran  ini  kami  sam- paikan,  semoga  melalui  seminar  ini,  semua  pihak mengkaji  dan  menjadikan  sebagai  salah  satu  bahan kajian,  dengan  harapan  nantinya  dapat  dihasilkan  ru- musan  yang  konferehensif.  Semoga  selalu  dalam bimbingan dan lindunganNya.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras