## I US P OENALE
Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp.119-134. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314

## Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

## Criminal Liability in Transferring Fiduciary Security Objects With out the
Consent of the Fiduciary
Median Dwi Raharjo
median_itachi@yahoo.co.id Kepolisian Daerah Lampung Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Jaminan  Fidusia; Tindak Pidana.
Keywords: Fiduciary
Guarantee; Criminal act. DOI: https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2050.
Konsep  pelanggaran  pidana  terkait  dengan pemindahan benda fidusia oleh pemberi fidusia tanpa  persetujuan  fidusia  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  36  UU  Fidusia  adalah  masalah dualistik,  karena  lampiran  antara  pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia  didasarkan  pada hubungan hukum sipil termuat dalam perjanjian fidusia  tetapi  di  sisi  lain  dirumuskan  sebagai tindak  pidana.  Masalah  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  tanggung  jawab  pidana fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa  persetujuan  penerima  fidusia?  dan  apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan  terhadap  fidusia  yang  mengalihkan objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan penerima  fidusia?  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil
penelitian  ini.  Tanggung  jawab  pidana  fidusia yang  mengalihkan  objek  jaminan  fidusia tanpa persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  keputusan kasus Nomor. 43/Pid.B/2018/PN.Kbu didasarkan
Submitted: August 10, 2020; Reviewed: August 31, 2020; Accepted: Sep 21 2020
, 2020
18, 2020; Accepted: August 21, 2020
pada  kesalahan  Terdakwa  sebagai  pemberi fidusia  yang  mencakup  niat  atau  kelalaian, sedangkan  tindakan  yang  dilakukan  dilarang dan diancam dengan tindak pidana. Lebih jauh, kesalahan  yang  dilakukan  dapat  dibuktikan bahwa  Tergugat  memiliki  kemampuan  untuk mempertanggungjawabkan  tindakannya  dan tidak ada alasan untuk memaafkan.

## Abstract
The  concept  of  criminal  offense  related  to  the transfer of fiduciary objects by fiduciary givers without  the  approval  of  the  fiduciary  as stipulated in Article 36 of the Fiduciary Law is a  dualistic  matter,  because  the  attachment between fiduciary givers and fiduciary recipients  is  based  on  civil  law  relations contained in the fiduciary agreement but on the other hand it is formulated as a criminal act. The problem  in  this  study  is  how  is  the  criminal responsibility  of  the  fiduciary  who  diverts  the object of fiduciary collateral without the consent of the fiduciary recipient? and what is the basis for  the  Judge's  consideration  in  imposing  a judgment on the fiduciary who diverts the object of fiduciary guarantee without the consent of the fiduciary  recipient?  This  study  uses  a normative-empirical  legal  research  approach. The data used are primary and secondary data. Data analysis is done using qualitative analysis. The  results  of  this  study.  Fiduciary  criminal liability  that  transfers  the  object  of  fiduciary collateral  without  written  approval  from  the fiduciary recipient as referred to in the Number case  decision.  43/Pid.B/2018/PN.Kbu  is  based on the mistake of the Defendant as the fiduciary giver  which  includes  intentions  or  negligence, while  the  acts  committed  are  prohibited  and threatened with criminal acts. Furthermore, the mistakes made can be proven that the Defendant has  the  ability  to  account  for  his  actions  and there is no forgiving reason.

## A. Pendahuluan
Negara  hukum  adalah  negara  yang  sistem  penyelenggaraan  negaranya  didasarkan  oleh suatu aturan hukum. 1 Sistem hukum yang berkembang dalam bidang Kekayaan Intelektual di Negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Internasional dan juga oleh hukum Negara- Negara  lain. 2 Keberadaan  lembaga  jaminan  sangat  penting  bagi  kreditur  khususnya  untuk memberikan kepastian atas terpenuhinya hak yang dimilikinya. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga  jaminan,  salah  satunya  adalah  fidusia,  sebagai  lembaga  jaminan,  fidusia  memiliki kelebihan  dan  kekurangan,  khususnya  dalam  pelaksanaan  eksekusi,  oleh  karenanya  perlu diketahui  bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  khususnya  ekesekusi  yang didasarkan  pada  title  eksekutotial. 3 Jaminan  fidusia adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-  Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  hak tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  uang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima fidusia  terhadap  keditur  lainnya. 4 Berdasarkan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  diatur pendaftaran jaminan yang memberikan hak yang didahulukan/preferen kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia (UU Jaminan Fidusia) didasarkan  pada  realita  yang  terjadi  di  masyarakat  terkait  adanya  peningkatan  kebutuhan membeli barang dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak melalui metode transaksi secara kredit yang selanjutnya pembelian tersebut dituangkan dalam bentuk jaminan fidusia. Fidusia  yang  berarti  penyerahan  hak  milik  atas  dasar  kepercayaan  memberikan  kedudukan kepada  debitur  untuk  tetap  menguasai  barang  jaminan,  walaupun  hanya  sebagai  peminjam pakai  untuk  sementara  waktu  atau  tidak  lagi  sebagai  pemilik. 6 Pengalihan  hak  kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan,  dengan  syarat  bahwa  benda  yang  menjadi  objeknya  tetap  berada  di  tangan pemberi  fidusia. 7 Timbulnya  jaminan  fidusia  pada  dasarnya  merupakan  sebab  dari  adanya hubungan keperdataan antara seseorang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai debitur dengan  perusahaan  pembiayaan  ( finance )  yang  berkedudukan  sebagai  kreditur.  Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian  pinjaman  modal  dari  lembaga  keuangan  (baik  bank  maupun  bukan  bank) mensyaratkan adanya  suatu  jaminan,  yang  harus  dipenuhi  para  pencari modal  kalau  ia  ingin
1 Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis,” Cepalo 3, no. 1 (September 17, 2019): 1– 10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. hlm 2.
2 Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.” Pandecta :  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  (Research  Law  Journal) 11,  no.  1  (August  3,  2016):  96–112, https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465. hlm 97.
3 Heriawanto,  "Pelaksanaan  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Title  Eksekutorial," Legality :  Jurnal  Ilmiah Hukum ,” (accessed July 20, 2020) 54-67, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958/6738. hlm 54.
4 “  Kurniawan,  "Dampak  Pelaksanaan  Eksekusi  Terhadap  Obyek  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Pasal  29  Undang  Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. VI, No. 1, (Juni 2017): 38-43, http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/471/347. hlm 39.
5 Aldo Octavianus, “Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,” LEX  CRIMEN ,  vol.  6,  No.  10.  (January  31,  2018):  99-105, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18876. hlm 99.
6 Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” Jurnal Wawasan Yuridika , vol. 24, No. 1 (October 28, 2014): 308-319, https://doi.org/10.25072/JWY.V24I1.19. hlm 308.
7 Setia Budi, “Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , vol. 3, No. 1 (September 28, 2017): 99-107, http://www.e-jurnal.stih- pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/15. hlm 101.
mendapatkan  pinjaman/tambahan  modal  (berupa  kredit)  tersebut  baik  untuk  jangka  panjang maupun jangka pendek. 8
Pembebanan  fidusia  atas  objek  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang diperjuabelikan maka kedudukan debitur disebut sebagai pemberi fidusia sedangkan kreditur disebut sebagai penerima fidusia. Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur, 9 Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. 10 Pengaturan dan praktik hukum gadai yang mengharuskan objek gadai harus berpindah harus berpindah tangan atau penguasaannya, menyebabkan objek gadai tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dalam jaminan fidusia, kekuatan mengikat kepada  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia  terdapat  pada  pendaftaran  jaminan  fidusia  itu sendiri, dimana jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, asas publisitas yang merupakan perwujudan  dari  pendaftaran  jaminan  fidusia  tidak  akan  ada. 11 banyak  dari  objek  jaminan Fidusia  yang  susah untuk dijual kepada  masyarakat karena tidak mempunyai nilai jual lagi, misalnya apabila barang tersebut sudah rusak atau cacat secara fisik atau sudah tidak layak lagi digunakan. 12 Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat terutama pemberi jaminan fidusia  terkadang  tidak  mengetahui  adanya  aturan  larangan  pengalihan  benda  jaminan  tanpa persetujuan kreditornya. 13
Kebutuhan pendanaan masyarakat melalui hukum gadai, yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan  yang  dijaminkan  tersebut  dari  penguasaan  pihak  yang  memberikan  jaminan kebendaan  berupa  gadai  tersebut.  Substansinya,  ialah  gadai  adalah  hak  kebendaan  bergerak, dan gadai berpindah penguasaannya. 14 Penegakna hukum juga diperlukan karena terletak pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidahkaidah  yang mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagaimana  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. 15 Terciptanya interaksi sosial terkait jual beli terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia seringkali menimbulkan sebuah problematika hukum yang berdampak pada terjadinya suatu konflik yang pada akhirnya akan melahirkan suatu kejahatan atau tindak pidana, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan jaminan  fidusia.  Secara  yuridis,  perbuatan  yang  dilakukan  dalam  ruang  lingkup pelaksanaan jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila melanggar
8 Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia,” Jurnal Independent 1, no. 1 (June 1, 2013): 44–55, http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/5. hlm 44.
9 Oleh :  Hengky,  and  Setiawan  Kaendo,  “Perampasan  Oleh  Penagih  Hutang  Terhadap  Kendaraan  Sebagai  Objek  Jaminan Fidusia,” LEX ET SOCIETATIS , vol. 7, No. 4 (July 30, 2019): 26-33
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24700.
10 Munir Fuady, Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 152.
11 Richard  Leonard Jinata, “Tinjauan  Yuridis Mengenai Peran  Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia,” LEX PRIVATUM , vol. VI, No. 8 (February 4, 2018): 120-130,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22867. hlm 122.
12 David Novan Setyawan, “Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Negara Indonesia,  Malang)Adapun  Upaya  Untuk  Memberikan,” DIVERSI :  Jurnal  Hukum 2,  no.  1  (May  4,  2018):  353-362, https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.144. hlm 360.
13 M Sriono and Kn, “Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit,” Jurnal Ilmiah "Advokasi 07, no. 02 (September 15, 2019): 149–59, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.183. hlm 153.
14 Mick Mario Valentino Sopacoly, “Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan,” Lex Administratum , Vol. V, No. 4 (Jun 2017): 5-16  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16126. hlm 8.
15 Ridwan, "Efektivitas Penegakan  Hukum Tindak Pidana Fidusia Dalam Proses Penyidikan (Studi  Di Polres Banyumas)." Jurnal Idea Hukum, ”(accessed July 20, 2020): 1521-1531, http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/1521-1531/104. hlm. 1523.
ketentuan  Pasal  36  UU  Jaminan  Fidusia  yang  menentukan  bahwa  pemberi  fidusia  yang mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan. 16
Diaturnya  ketentuan  pidana  dalam  UU  Jaminan  Fidusia  telah  membawa  konsekuensi yuridis  bagi  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  untuk  dimintakan pertanggungjawaban  pidana.  Adapun  contoh  kasus  tindak  pidana  pengalihan  objek  jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia  yang telah diputus oleh pengadilan adalah perkara Nomor  43/Pid.B/2018/PN  Kbu  atas  nama  Terdakwa  Meri  Noprianti  Binti  Mursidin,  melalui putusannya Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan atas terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 36 UU Fidusia. Konsepsi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia menurut penulis merupakan suatu hal yang bersifat dualistis , sebab apabila mencermati ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan  dan  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak cukup beralasan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui sarana  gugatan  perdata,  sebab  esensi  dari  jaminan  fidusia  adalah  didasarkan  pada  suatu perjanjian.
Akan tetapi apabila mencermati ketentuan Pasal 36 UU Fidusia maka diketahui bahwa UU Fidusia  justru  membuka  peluang  adanya  pertanggungjawaban  secara  pidana  apabila  dalam pelaksanan perjanjian fidusia pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tanpa  adanya  persetujuan  dari  penerima  fidusia. Beranjak dari adanya penafsiran hukum yang bersifat dualistis terkait dengan jaminan fidusia dimaksud  maka  melalui  tulisan  ini  diharapkan  dapat  memperjelas  mengenai  konsepsi pertanggungjawaban pidana pemberi fidusia dalam mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan  penerima  fidusia. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  hukum normatif-empiris data yang digunakan adalah data primer dan sekunder Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Pemberi  Fidusia  yang  Mengalihkan  Objek  Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia
Fidusia berasal dari kata “ fides ” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan  hukum  antara  debitor  dan  kreditor  merupakan  hubungan  hukum  yang  didasarkan kepercayaan. 17 Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam UU Jaminan  Fidusia  yang  dimaksud  dengan  pemberi  fidusia  adalah  orang  perseorangan  atau korporasi  pemilik  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang  pembayarannya  dijamin  dengan  jaminan  fidusia.  Adapun  yang  menjadi  objek  fidusia
16 R.Suharto, Faizal Pratama Febriansyah* Purwoto, “Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum  Pidana  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Jepara  No.320/Pid.Sus/  2011/Pn.Jpr  Jo  No.101/Pid/2012/  Pt.Smg  Jo  N,” Diponegoro Law Review , vol. 5. No. 2, (2016): 1-16, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/. hlm 4.
17 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: Raja Graindo Persada, 2001, hlm. 113.
dalam UU Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.  Secara yuridis, jaminan fidusia timbul dari adanya perjanjian  yang selanjutnya akan diikuti dengan adanya pengalihan kepemilikan benda dari debitor selaku pemberi fidusia kepada  kreditor  selaku  penerima  fidusia  sebagai  jaminan  atas  hutang    dengan  kesepakatan bahwa  kreditor  akan  mengalihkan  kembali  kepemilikan  benda  tersebut  apabila  hutang  telah dilunasi oleh kreditor.
Menurut  Faisal  Zhuhry dalam  wawancara  yang  dilakukan  penulis  menerangkan  bahwa perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia secara  absolut  merupakan  perbuatan  pidana,  sebab  prisip  pengalihan  jaminan  fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
b. Beralihnya  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1)  didaftarkan  oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.
Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa  setiap  peralihan  jaminan  fidusia  yang  dilakukan akan  menimbulkan  akibat  hukum  baru,  dengan  demikian  apabila  pengalihan  objek  jaminan fidusia dilakukan tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia baik dengan menggunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sebab perbuatan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur  dalam  UU  Jaminan  Fidusia. Adapun  yang  dimaksud  dengan  mengalihkan  sebagaimana  diatur  dalam  Penjelasan  Pasal  21 UU Jaminan  Fidusia  antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. 18 Adapun konsepsi perbuatan pidana terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia diatur  dalam  Pasal  36  UU  Jaminan  Fidusia  yang  menentukan  bahwa  pemberi  fidusia  yang mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  Ayat  (2)  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
Pemidanaan  merupakan  perwujudan  pidana  dalam  bentuk  konkrit,  dengan  demikian diketahui bahwa sebelum pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim maka harus terdapat perbuatan pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang disyaratkan adanya tindak pidana yang dilakukan serta memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan undang-undang yang dilanggar. Seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atas perbuatan yang dilakukannya.
Pembicaraan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  dilepaskan  dari pembicaraan  mengenai  perbuatan  pidana  yang  sangat  erat  kaitanya  dengan  kesalahan  yang dilakukan.  Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  baru  dapat  dihukum  apabila  pelaku dinyatakan  sanggup  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya. KUHP  tidak  memberikan  definisi  secara  jelas  mengenai  yang  dimaksud  dengan pertanggungjawaban pidana. KUHP hanya memberikan pengecualian terhadap seseorang yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  KUHP  yang  menentukan  bahwa  barang  siapa melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena  jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.
18 Wawancara dengan Faisal Zhuhry selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.
Penerapan  pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  dibebankan  kepada  subjek  tindak pidana itu sendiri, dalam hal ini adalah seseorang  yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai  orang  sebagai  subjek  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu:
1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah  mereka yang melakukan,  yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan mereka yang dengan memberi atau  menjanjikan  sesuatu  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan  memberi  kesempatan,  sarana  atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2) Terhadap  penganjur,  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan  sajalah  yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Moeljatno  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  atau  kesalahan  menurut  hukum pidana  terdiri  atas  tiga  syarat  yakni  kemampuan  bertanggung  jawab  atau  dapat dipertanggungjawabkan  dari  pembuat,  adanya  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  suatu  sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati- hati  atau  lalai.  Serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  yang  menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 19
Berdasarkan  teori  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  syarat  utama  pertanggungjawaban pidana  adalah  terbuktinya  kesalahan  terdakwa  dalam  melanggar  ketentuan  undang-undang, selanjutnya  atas  kesalahan  tersebut  diketahui  bahwa  Terdakwa  adalah  orang  yang  memiliki kemampuan  untuk  bertanggungjawab  secara  pidana,  dalam  hal  ini  kedudukan  terdakwa bukanlah  pada  posisi  sebagai  orang  yang  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  berdasarkan  ketentuan Pasal  44  Ayat  (1)  KUHP,  Pasal  48  KUHP,  Pasal  49  KUHP,  Pasal  50  KUHP  dan  Pasal  51 KUHP.  Gunawan  Jatmiko  menerangkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  terjadi  karena adanya kesalahan dari pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yang meliputi kesengajaan dan kelalaian. Unsur  kesengajaan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  terpenting  didalam  rumusan Pasal  36  UU  Jaminan  Fidusia  yang  dikonsepsikan  sebagai  perbuatan  pidana , maka  unsur kesengajaan  ini  meliputi  juga  unsur  lain  berupa  perbuatan  yang  tercantum  di  dalamnya  dan harus  dibuktikan.  Sengaja  berarti  adanya  kehendak  yang  disadari  dan  ditujukan  untuk melakukan  perbuatan  pengalihan  objek  jaminan  fidusia,  maka  berkaitan  dengan  pembuktian bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui.
Selain itu, terdapat unsur kelalaian atau kealpaan. Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati, pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan kata lain pelaku mengetahui bahwa jika melakukan pengalihan objek jaminan fidusia  tanpa  persetujuan  penerima  fidusia  dapat  dikenakan  hukuman  pidana. 20 Pertanggungjawaban pidana atas dilanggarnya ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dalam perkara  Nomor  43/Pid.B/2018/PN.Kbu,  dapat  dianalisis  dengan  mendasar  pada  unsur-unsur pertanggungjawaban  pidana  sebagaimana  dikemukakan  oleh  E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi yang meliputi:
a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
b. Terdapat kesalahan pada petindak;
c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
19 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm 153.
20 Wawancara  dengan  Gunawan Jatmiko selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.
e. Dilakukannya  tindakan  itu  sesuai  dengan  tempat,  waktu  dan  keadaan  lainnya  yang ditentukan dalam undang-undang. 21
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pertanggungjawaban  pidana  pemberi  fidusia  yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia menurut analisis penulis adalah sebagai berikut:
Bahwa  Subjek  harus  sesuai  dengan  perumusan  undang-undang,  maksudnya  adalah  yang dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Kbu adalah seorang  terdakwa  yang  bernama  Meri  Nopriyanti,  S.Pd.  Binti  Mursidin,  dalam  hal  ini berkedudukan  sebagai  konsumen  sekaligus  sebagai  pemberi  jaminan  fidusia  terhadap  PT Indomobil Finance sebagai lembaga pembiayaan sekaligus sebagai penerima jaminan fidusia atas  objek  jaminan  fidusia  berupa  1  (satu)  unit  mobil  Suzuki  Karimun  Wagon  sebagaimana tertuang dalam:
1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang tanggal 02 September 2016.
2) Surat Kuasa membebankan jaminan Fidusia tanggal 02 September 2017.
3) Akta Fidusia nomor 5 tanggal 08 September 2016.
4) Sertifikat  Fidusia  Nomor  W9.00118603.05.01  Tahun  2016  2016  tanggal  14  September 2016.
Kemudian terdapat kesalahan pada petindak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian fidusia  antara  terdakwa  selaku  pemberi  fidusia  dan  PT  Indomobil  Finance  selaku  penerima fidusia, Terdakwa telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki  Karimun  Wagon  kepada  orang  lain  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia. Perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia, sebab berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia secara jelas ditentukan  bahwa  pemberi  fidusia  dilarang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan kepada  pihak  lain  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  tidak  merupakan  benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
Bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum, menurut Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh  J.E  Sahetapy,  menyatakan  bahwa  terdapat  empat  makna  yang  terkandung  dalam  sifat perbuatan melawan hukum, yaitu:
a. Sifat  melawan  hukum  umum  (suatu  perbuatan  yang  dilarang  dalam  ketentuan  hukum pidana memiliki sifat melawan hukum walaupun tidak tertulis secara eksplisit).
b. Sifat melawan hukum khusus (suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum khusus pada saat rumusan ketentuan hukum pidananya memuat istilah “melawan hukum”).
c. Sifat melawan hukum formal (perbuatan memenuhi tiap rumusan ketentuan hukum pidana yang berlaku).
d. Sifat  melawan  hukum  materiil  (suatu  perbuatan  memiliki  sifat melawan  hukum materiil karena  perbuatan  tersebut  melanggar  atau  membahayakan  kepentingan  hukum  yang hendak  dilindungi  oleh  pembentuk  undang-undang). 22 Berdasarkan  sifat-sifat  melawan hukum tersebut, diketahui bahwa setiap subjek hukum yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia  yang  melakukan  perbuatan  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan penerima  fidusia  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dinilai  sebagai  perbuatan  yang  bersifat melawan hukum dengan melanggar ketentuan yuridis dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.
e. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
21 E E.Y Kanter & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 253.
22 J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan, Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 37.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  selaku  pemberi  jaminan  fidusia  berupa mengalihkan  objek  jaminan  fidusia  merupakan  suatu  perbutan  yang  secara  yuridis  telah dikonsepsikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  dalam  Pasal  23 Ayat (2) UU Jaminan  Fidusia dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Dilakukannya tindakan itu sesuai  dengan  tempat,  waktu  dan  keadaan  lainnya  yang  ditentukan  dalam  undang-undang. Tempat dilakukannya perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia dinilai sangat penting dalam kaitanya  dengan  pertanggungjawaban  pidana,  sebab  hal  tersebut  berhubungan  dengan ketentuan  Pasal  2  KUHP  yang  menyebutkan  bahwa  ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia, disamping itu hal tersebut juga  berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan mana  yang  berwenangan  mengadili  tindak  pidana  tersebut.  Selanjutnya  mengenai  waktu dilakukannya  perbuatan  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  juga  bernilai  penting  sebab  hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menentukan  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada.  Adapun  terhadap  keadaan  lain  yang ditentuakan dalam undang-undang adalah keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, 48 KUHP, 49 KUHP, 50 KUHP dan 51 KUHP.
Selain mengacu pada teori sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi tersebut,  konsepsi  pertanggungjawaban  pidana  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  juga  tidak dapat  dipisahkan  oleh  teori  yang  dikemukakan  oleh  Van  Hamel  yang  menyatakan  bahwa kemampuan  bertanggungjawab  adalah  suatu  keadaan normalitas  psychis dan  kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan yakni, mampu untuk mengerti nilai dari akibat- akibat  perbuatannya  sendiri,  mampu  untuk  menyadari  bahwa  perbuatannya  itu  menurut pandangan  masyarakat  tidak  dibolehkan,  dan  mampu  untuk  menentukan  kehendak perbuatannya. 23
Berdasarkan  teori  tersebut  maka  diketahui  bahwa normalitas  psychis dan  kematangan seorang  terdakwa  juga  menjadi  tolok  ukur  kemampuan  pertanggungjawaban  pidana  atas perbuatan yang dilakukan serta dapat mempengaruhi bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim, hal tersebut terdapat relevansinya dengan Pasal 44 KUHP yang menentukan:
1) Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2) Jika  ternyata  perbuatan  itu  tidak  dapat  dipertanggungkan  kepada  pelakunya  karena pertumbuhan  jiwanya  cacat  atau  terganggu  karena  penyakit,  maka  hakim  dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,  Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pemidanaan  Terhadap Pemberi  Fidusia  yang  Mengalihkan  Objek  Jaminan  Fidusia  Tanpa  Persetujuan Penerima Fidusia
Menurut  E.  A.  Goebel,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ronny  Hanitijosoemitro,  menyatakan bahwa terdapat empat fungsi dasar hukum dalam masyarakat, yaitu:
a. Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang diperbolehkan dan yang dilarang;
b. Menentukan alokasi wewenang, merinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif;
23 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm 38.
c. Menyelesaikan sengketa;
d. Memelihara  kemampuan  masyarakat  untuk  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi- kondisi  kehidupan  yang  berubah,  yaitu  dengan  cara  merumuskan  kembali  hubungan- hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. 24
Tujuan utama dilakukannya proses persidangan di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim. Putusan Hakim pada prinsipnya merupakan suatu keputusan yang diucapkan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang ditanganinya. Putusan Hakim akan dinilai memiliki kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa  keadilan  bagi  setiap  pihak-pihak  yang  terlibat  di  persidangan  maupun  bagi  masyarakat secara  menyeluruh.  Sebelum  menjatuhkan  putusan,  Hakim  terlebih  dahulu  harus  menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.
Proses  pembuatan  putusan  oleh  Hakim  di  pengadilan  terutama  dalam  perkara  pidana, merupakan  suatu  proses  kompleks  dan  sulit  dilakukan  sehingga  memerlukan  pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Sebagai figur sentral, para Hakim memiliki kewajiban moral dan  tanggung  jawab  profesional.  Dengan  adanya  kecukupan  pengetahuan  dan  keterampilan teknis,  para  Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  dapat  memberikan  pertimbangan  hukum ( legal  reasoning )  yang  tepat  dan  benar. 25 Menurut  Faisal  Zhuhry  dalam  wawancara  yang dilakukan penulis, mengemukakan bahwa secara yuridis terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa, antara lain adalah sebagai berikut: 26
a. Proses pembuktian yang sah menurut undang-undang.
b. Terbuktinya  pebuatan  yang  didakwakan Penuntut  Umum  kepada  Terdakwa  berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
c. Adanya keyakinan hakim.
d. Adanya  kesalahan  Terdakwa  dalam  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya.
e. Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab.
Penjelasan  selanjutnya  yang  dikemukakan  oleh  Faisal  Zhuhry  dalam  wawancara  yang dilakukan  penulis,  menerangkan  bahwa  dalam  memutus  perkara  pidana  dasar  pertimbangan yang seringkali digunakan oleh Hakim yang meliputi yang pertama pertimbangan yuridis yaitu unsur  primer  dalam  setiap  putusan  Hakim,  sebab  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus didasarkan pada surat dakwaan yang selanjutnya mencari kebenaraan materiil melalui proses pembuktian  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  KUHAP  seta  undang-undang  lain  yang terdapat relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa. Kedua pertimbangan non yuridis merupakan  pertimbangan  hukum  yang  bersumber  dari  segala  sesuatu  yang  berada  diluar ketentuan yuridis, berkaitan dengan tujuan penjatuhan putusan, bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mendasar pada kesalahan Terdakwa, motivasi Terdakwa melakukan  perbuatan  pidana  dan  akibat  yang  ditimbulkan  atas  perbuatan  Terdakwa.  Dan penilaian atas hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa. Serta, keadaan
24 Ronny Hanitijosoemitro, Op.Cit. , hlm. 2.
25 M. Syamsuddin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif , Jakarta: Kencana, 2012, hlm 85.
26 Wawancara dengan Faisal Zhuhry selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.
psikis  Terdakwa  pada  saat  melakukan  perbuatan  pidana,  hingga  sebab-sebab  Terdakwa melakukan perbuatan pidana. 27
Berkaitan  dengan  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan, guna menganalisis hal tersebut maka penulis mengacu pada teori sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto yang membagi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan  meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: Pertimbangan yuridis, maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Pertimbangan  filosofis,  maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk  memperbaiki  perilaku  terdakwa  melalui  proses  pemidanaan.  Hal  ini  bermakna  bahwa filosofi  pemidanaan  adalah  pembinaan  terhadap  pelaku  kejahatan  sehingga  setelah  terpidana keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan,  akan  dapat  memperbaiki  dirinya  dan  tidak  melakukan kejahatan  lagi.  Pertimbangan  sosiologis,  maksudnya  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana didasarkan  pada  latar  belakang  sosial  terdakwa  dan  memperhatikan  bahwa  pidana  yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. 28
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  diketahui  bahwa  Hakim  dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang  paling  penting  dalam  pemeriksaan  di  persidangan.  Pembuktian  bertujuan  untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sehingga  Hakim  tidak  keliru  dalam  menjatuhkan  putusan.  Adapun  yang  menjadi  dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  penerima  fidusia  dalam perkara  Nomor  43/Pid.B/2018/PN.Kbu  meliputi  hal-hal  yang  bersifat  yuridis,  diantaranya: Dakwaan  Penuntut  Umum  yang  berdasarkan  fakta  persidangan,  Hakim  berkesimpulan  dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Meri Nopriyanti Binti Mursidin telah terbukti melakukan tindak pidana  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan  penerima  fidusia  sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudian keterangan saksi dan Terdakwa, maksdunya adalah setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar Terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia telah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil  Suzuki Karimun Wagon R.1.0  AB  GL MT warna  merah  metalik  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  PT  Indomobil  Finance  salaku  penerima fidusia. Serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.Selama pemeriksaan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
a) Akta Fidusia Nomor 5 tanggal 08 September 2016.
b) Sertifikat Fidusia Nomor W9.00118603.05.01 tanggal 14 September 2016.
c) Surat  Pembiayaan  Konsumen  dan  Pengakuan  Hutang  (PPKDPH)  tanggal  02  September 2016.
d) Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia tanggal 02 September 2017.
27 Wawancara dengan Faisal Zhuhry selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.30 WIB.
28 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986, hlm, 67.
e) Surat Kuasa Penarikan kendaraan/Alat Berat tanggal 02 September 2017.
Hal-hal  yang  bersifat  filosofis,  yakni  pertimbangan  filosofis  penjatuhan  putusan pemidanaan didasarkan pada tujuan untuk melaksanakan penegakan hukum berkaitan dengan undang-undang yang telah dilanggar oleh Terdakwa. Hal-hal yang bersifat sosiologis, meliputi latar belakang perbuatan Terdakwa. Latar belakang Terdakwa Meri Nopriyanti Binti Mursidin melakukan tindak pidana disebabkan karena adanya kesempatan dan sarana untuk mengalihkan objek  jaminan  fidusia,  hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  adanya  niat  untuk  memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum, akibat perbuatan Terdakwa. Perbuatan terdakwa Meri Nopriyanti Binti Mursidin dalam mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil  Suzuki  Karimun  Wagon  R.1.0  AB  GL  MT  warna  merah  metalik  telah  menimbulkan kerugian bagi PT Indomobil Finance sebab pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan tanpa melalui proses over credit. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang  lain.  Hal  yang  meringankan  adalah  Terdakwa  mengaku  bersalah  dan  menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta Terdakwa belum pernah dihukum.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pemberi jaminan fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Kbu adalah didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan serta didukung  dengan  adanya  keyakinan  Hakim  bahwa  Terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum. Disamping itu penjatuhan putusan  juga  didasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  yang  berkaitan  dengan  latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,  serta  hal-hal  memberatkan  dan  meringankan  Terdakwa  terkait  dengan  perbuatan yang dilakukannya.
Penjatuhan putusan pemidanaan tersebut menurut penulis selaras dengan teori pemidanaan yang  dikemukakan  oleh  Mackenzie  yaitu  teori ratio  decidendi. Teori  ini  didasarkan  pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan, serta  pertimbangan  Hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk  menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 29 Mendasar pada teori dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto dan Mackenzie,  maka  terkait  dengan  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan pemidanaan  terhadap  pemberi  fidusia  yang  mengalihkan  objek  jaminan  fidusia  tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dapat di analisis bahwa dasar pertimbangan Hakim setidak-tidaknya harus memuat uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :
a. Analisis  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum  atas  perbuatan  pengalihan  objek  jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia sebagai suatu perbuatan pidana dengan mendasar pada ada atau tidaknya persesuaian antara unsur-unsur Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
b. Analisis  terhadap  hasil  pembuktian  berdasarkan  alat  bukti  maupun  barang  bukti  yang diajukan selama persidangan dikaitkan dengan seluruh rangkaian fakta-fakta yang terbukti di  persidangan  sebagai  dasar  bagi  Hakim  untuk  menentukan  kesalahan  Terdakwa  atas perbuatan yang dilakukannya.
29 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresi f, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm hlm 106.
c. Analisis  terhadap  kemampuan  Terdakwa  untuk  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana dalam  hal  Hakim  berkeyakinan  bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  perbuatan  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan penerima fidusia.
d. Analisis terhadap penentuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan  Pasal  36  UU  Jaminan  Fidusia  maupun  ketentuan  lain  yang  terdapat relevansinya  dengan  perbuatan  pengalihan  objek  jaminan  fidusia  tanpa  persetujuan penerima fidusia.

## C. Kesimpulan
Jaminan  fidusia  dikonsepsikan  sebagai  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak  bergerak khususnya bangunan  yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka diketahui  bahwa  penguasaan  objek  jaminan  fidusia  dilakukan  berdasarkan adanya  hubungan hukum antara konsumen selaku pemberi jaminan fidusia dengan lembaga pembiayaan selaku penerima jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan serta akta jaminan fidusia yang telah  didaftarkan.  Pertanggungjawaban  pidana  pemberi  fidusia  yang  mengalihkan  objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam putusan  perkara  Nomor  43/Pid.B/2018/PN.Kbu  didasarkan  pada  adanya  kesalahan  dari Terdakwa selaku pemberi fidusia yang meliputi kesengajaan atau kelalaian, adapun perbuatan yang  dilakukan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya terhadap kesalahan yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.
Dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  terhadap  pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia meliputi:
a. Aspek yuridis, yaitu surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan melanggar ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama persidangan. Hal-hal tersebut dilakukan suatu analisis oleh  Hakim  untuk  menentukan  dan  membuktikan  kesalahan  Terdakwa  atas  perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia.
b. Aspek  filosofis,  yaitu  penjatuhan  putusan  pemidanaan  didasarkan  pada  tujuan  untuk melaksanakan  penegakan  hukum  berkaitan  dengan  adanya  perbuatan  Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia atas dilanggarnya ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.
c. Aspek  sosiologis,  yaitu  latar  belakang  perbuatan  Terdakwa,  akibat  perbuatan  Terdakwa serta  hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  Terdakwa  berkaitan  dengan  pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kanter,  E.Y  &  S.R.  Sianturi.  2002. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif  Hukum Progresi f. Jakarta: Sinar Grafika.
Rosidah, Nikmah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana . Semarang: Pustaka Magister Semarang. Sahetapy, J.E. & Agustinus Pohan. 2007. Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti. Syamsuddin, M. 2012. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif . Jakarta: Kencana.
Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2005. Jaminan Fidusia. Bandung: Raja Grafindo Persada.
B. Jurnal Ahyani,  Sri.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Melalui  Perjanjian  Jaminan  Fidusia.” Jurnal Wawasan Yuridika . Vol. 24, October 28, 2014: 308-319. https://doi.org/10.25072/JWY.V24I1.19.
Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” Cepalo 3, no. 1, September 17, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Fanny Kusumaningtyas, "Hukum, Perkembangan, Jaminan Fidusia, Berkaitan Dengan, Hak Cipta,
Objek  Jaminan,  Fidusia  Rindia."  Nomor  1. Pandecta :  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum (Research Law Journal) 11,
no. 1, August 3, 2016: 96–112. https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465.
Hengky, and Setiawan Kaendo. “Perampasan Oleh Penagih Hutang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek  Jaminan  Fidusia.” LEX  ET  SOCIETATIS .  Vol.  7,  July  30,  2019:  26-33. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24700.
Heriawanto,  "Pelaksanaan  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Title  Eksekutorial."
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum. ” Accessed July 20, 2020: 54-67, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958/6738.
Kurniawan , "Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." Jurnal Pro Hukum : Jurnal  Penelitian  Bidang  Hukum  Universitas  Gresik. Accessed  July  17,  2020:  38-43. http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/471/347.
Mick,  and  Mario  Valentino  Sopacoly.  “Akibat  Hukum  Terhadap  Pembebanan  Jaminan  Fidusia Yang  Tidak  Didaftarkan.” Lex  Administratum .  Vol.  5,  June  14,  2017:  5-16. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16126.
Octavianus,  Aldo. “Hak Debitur  Atas Objek  Jaminan  Fidusia  Sebagai Hak Kebendaan Menurut
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia.” LEX  CRIMEN .  Vol. 6, January 31, 2018: 19-105. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18876.
R.Suharto,  Faizal  Pratama  Febriansyah*  Purwoto,  “Tinjauan  Yuridis  Kasus  Pengalihan  Barang Jaminan  Fidusia  Dari  Sudut  Hukum  Pidana  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/Pn.Jpr Jo No.101/Pid/2012/ Pt.Smg Jo N,” Diponegoro Law  Review , vol. 5. No. 2, (2016): 1-16, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/.
Richard Leonard Jinata, “Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia,” LEX PRIVATUM , vol. VI, No. 8, February 4, 2018: 120-130, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22867.
Ridwan, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia Dalam Proses Penyidikan (Studi Di  Polres  Banyumas)." Jurnal  Idea  Hukum. Accessed  July  20,  2020:  1521-1531. http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/1521-1531/104.
Setyawan,  David  Novan.  “Upaya  Perlindungan  Kepada  Pihak  Bank  Akibat  Adanya  Pengalihan
Objek  Jaminan  Fidusia  Yang  Dialihkan  Oleh  Pihak  Nasabah  Tanpa  Adanya  Persetujuan Terlebih  Dahulu  Dari  Pihak  Bank  (Studi  Kasus  Di  PT.  Bank  Negara  Indonesia, Malang)Adapun Upaya Untuk Memberikan.” DIVERSI : Jurnal Hukum 2, no. 1, May 4, 2018: 353-362. https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.144.
Setia  Budi,  “Permohonan  Eksekusi  Kepada  Pengadilan  Negeri  Berkaitan  Dengan  Perjanjian Fidusia Terhadap,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , vol. 3, No. 1, September 28, 2017: 99- 107, http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/15.
Sriono, M, and Kn. “Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian  Kredit.” Jurnal  Ilmiah  "Advokasi 07,  no.  02,  September  15,  2019:  149–59. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.183.
Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” Jurnal Independent 1, no. 1 (June 1, 2013): 44–55. http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/5. .