e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246 DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2 Received: 20 Oktober 2022 ,   Revised: 15 November 2022, Publish: 25 Desember 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  pemberian  izin  pengajuan dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  dan  efek  terhadap  kelangsungan dan  ketentraman  kehidupan  keluarga  di  masyarakat  (studi  kasus  di pengadilan agama kuala tungkal)
Siti Halilah 1
1) Pascasarjana
Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sitihalilash@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Siti Halilah
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  banyaknya permohonan dispensasi  nikah dan pertimbangan   Hakim   dalam memberikan ijin  dispensasi nikah  dibawah  umur  dan  efeknya  bagi  kelangsungan  dan  ketentraman  kehidupan  keluarga serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan atas keputusan ijin nikah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat  normatif deskriptif atau  suatu  penelitian  yang  mengungkap  adanya  fenomena  di  lapangan.  Dengan  upaya mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang  hidup  dalam  masyarakat.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Semua data dikumpulkan dengan cara mengadakan observasi,  wawancara dan dokumentasi. Dari  penelitian  yang  dilakukan,  penulis  menemukan  bahwa  Faktor-faktor  penyebab permohonan dispensasi  nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat  adalah faktor pendidikan, faktor social (kekuatiran orang tua), faktor  adat  dan kebiasaan,  dan  lain  yang  mendorong  meningkatnya  permohonan  dispensasi  nikah  dibawah umur yaitu perubahan UU No 1 tahun 1974 menjadi UU no 16 tahun 2019 yaitu pembatasan usia  nikah  bagi  wanita  menjadi  19  tahun  sama  dengan  laki-laki.  Ketua  Majelis  dan  Hakim anggotanya sebelumnya bermusyawarah dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara permohonan.  Pertimbangan-pertimbangan  karena  anak  perempuannya  telah  hamil  dari  hasil hubungan  seksual  dengan  pacarnya  yang  dilakukan  tanpa  adanya  pernikahan,  karena Kelengkapan  administrasi  sudah  terpenuhi  dan  tidak  melanggar  aturan  dalam  hukum  Islam maupun  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  pasal  8  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan serta karena Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Dispensasi Pernikahan, Kelangsungan dan Ketentraman Kehidupan Keluarga

## PENDAHULUAN
Di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  terkenal  dengan  motto  daerah  serangkul dayung  serentak  ketujuan.  Dimana  masyarakat  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang
agamis dan patuh pada para ulamanya maupun Pimpinan masyarakat  yang lain. Serta selalu menjunung  tinggi  adat  istiadat  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  merupakan  bagian  dari Nenek  Moyang  yang  sudah  turun  temurun  dan  merupakan  warisan  dan  nilai  budaya  yang harus dilestarikan dan dikembangkan.
Disamping itu dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, konflik yang terjadi dalam  masyarakat  baik  dalam  masalah  perkara  perdata  maupun  dalam  perkara  pidana  yang tegolong  delik  aduan  biasanya  diselesaikan  oleh  pemangku  agama  atau  ulama  di  sekitar terlebih dahulu, bila masih dianggap perlu. Secara Institusi Pengadilan Agama sebagaimana Pengadilan  Agama  maupun  Pengadilan  lainya  tidak  memilki  kewajiban  khusus  yang  harus dilaksankan dan dipertanggung jawabkan khusus yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan  dalam  membina  masyarakat  sebelum  permasalahan  yang  dimaksud  menjadi perkara  dan  diajukan  kepengadilan.  Akan  tetapi  secara  moral  Pengadilan  Agama  merasa terpanggil untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan agar tidak  terjadi  pelanggaran  hukum  atau  setidak-tidaknya  meminimalisir  terjadiya  pelanggaran hukum khusunya dalam bidang perkawinan.
Disisi  lain  meskipun  dalam  memutuskan  perkara  orang  namun  pengadilan  agama  tetap memperhatikan  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  dengan  cara mempersilahkan  pihak  melakukan  sesuatu  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  namun  adat mewajibkan  sedangkan  syariat  Islam  tidak  ada  pertentangan.  Misalnya  untuk mempertahankan  harkat  dan  mertabat  kelurga  menikahkan  anak-anaknya  meskipun  masih dibawah umur bahkan beberapa  yang hamil terlebih dulu  yang penyelesaiannya tanpa lewat pengadilan Agama sehingga sebagian orang menganggap biasa hal tersebut.
Pernikahan  adalah  perjanjian  suci  yang  membenarkan  persatuan  suami  dan  istri  atas nama  Allah.  Oleh  karena  itu,  akad  nikah  merupakan  janji  suci  untuk  menghalalkan kehormatan  atas  nama  Allah  demi  memenuhi  kehidupan  keluarga  yang  sakinah,  mawadah dan warohmah. 1
Diantara  tujuan  orang  menikah  adalah  membentuk  sebuah  keluarga sakinah,  mawadah warohmah dan  untuk  memperoleh  keturunan.  Untuk  itu  pernikahan  banyak  orang menganggap  sebagai  peristiwa  yang  sangat  sakral  yang  perlu  dilakukan  dengan  niat  dan persiapan yang matang. Islam selama ini telah merubah dominasi pemahaman tentang makna keluarga, Islam telah menciptakan pemahaman bahwa keluarga berarti suatu tanggung jawab yang dititipkan kepada manusia yang diterima dengan penuh kerelaan dan keikhlasan dalam mencari  kebahagiaan,  ketenangan  dan  kedamaian.  Firman  Allah  Subhaanahu  wa  Ta'aala menjelaskan makna tersebut yaitu:
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir”. (Qs. Ar-Ruum (30): 21) 2
Pemahaman  kita  tentang  keluarga  menurut  pandangan  Islam  itu  tidak  akan  sempurna, kecuali  dengan  kita  memahami  hakekat  makna  keluarga  secara  alami.  Adapun  keluarga secara  alami  itu  bermakna  bahwa  setiap  individu  dari  individu-individu  keluarga  itu mengambil  dan  memberikan  sesuatu  sesuai  dengan  fitrah  yang  telah  diberikan  oleh  Allah kepadanya dan bukan berdasarkan pemaksaan kehidupan yang diberikan kepadanya. Hal ini akan  mengembalikan  kita  kepada  pemahaman  tentang  watak  atau  tabiat  yang  dirniliki  oleh laki-laki,  perempuan  dan  anak-anak.  Sebab  mereka  bertiga  ini  adalah  tiga  komponen  yang membentuk  suatu  keluarga.  Kalau  kita  sudah  kembali  kepada  tabiatnya,  maka  kita  akan
1 Abdulah Muhar. i Kiat-Kiat i Menjadi i Kepala Rumah Tangga yang Berhasil. (Jakarta:Qisty Press, 2004). 45.
2 Q.S. i Ar-Ruum/ i 30: 21.
menemukan  sifat  kemanusiaan,  makna  kemanusiaan  di  sini  adalah  keberadaan  manusia dalam arti  yang paling dalam. Dan untuk  memahami hakekat  kemanusiaan manusia itu kita tidak  mungkin  merujuk  kepada  pemahaman  yang  diberikan  oleh  peradaban  modern  yang berlandaskan  pada  sifat  kehewanan  manusia  dan  bukan  kemanusiaan  manusia.  Dengan demikian,  kita  tidak  dapat  memahaminya  kecuali  melalui  pemahaman  yang  hanya  terdapat dalam  cahaya  kemuliaan  Islam.  Dan  manusia  di  dalam  akidah  Islam  itu  menempati  posisi yang  paling  tinggi  dan  tidak  ada  yang  melebihinya  kecuali  kedudukan  Allah Subhaanahu waTa'aala. Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah menciptakan manusia untuk menjadi seorang pemimpin (khalifah )  di  muka  bumi,  yaitu  ketika  diberikan  amanat  kepemirnpinan  sebelum diturunkan ke bumi.
Dengan  demikian,  sebenarnya  manusia  berdasarkan  hukum  penciptaan  adalah  untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Tugas utama dalam hidup manusia adalah mendekati atau mengabdi  kepada  Tuhan,  bukan  membencinya.  Inilah  perbedaan  antara  sifat  manusia  dan hewan.  Keluarga  Islam  adalah  keluarga  manusia  yang  didasarkan  pada  karunia  dari  pada kepentingan.  Oleh  karena  itu,  ayah  memberikan  rasa  aman,  ibu  memberikan  kasih  sayang, dan anak memberikan senyuman bahagia.
Dan  karena  karunia  inilah  peran  dan  koneksi  beberapa  anggota  keluarga  menjadi terbatas.  Untuk  memberikan  rasa  aman,  seorang  ayah  harus  dapat  memenuhi  dua  tanggung jawab:  tanggung  jawab  pasangan  dan  tanggung  jawab  orang  tua.  Ketika  seorang  ibu memberikan  cinta  dan  kasih  sayang,  ia  harus  dapat  memenuhi  dua  tugas,  yaitu  tanggung jawab  sebagai  istri  dan  tanggung  jawab  sebagai  ibu,  agar  dapat  menafkahi  semuanya.  Dan tidak  semua  manusia  mampu  memberikan  karunia  tersebut  kecuali  mereka  telah mempersiapkannya  sendiri,  baik  secara  individu  maupun  secara  kolektif.  Sementara  itu, anak-anak  tidak  bisa  tersenyum  dengan  rela  selama  mereka  masih  hidup.  Dan  ungkapan kerelaan  ini  akan  tercipta  dari  tindakan  mereka  dalam  menjalankan  segala  kewajiban  yang seharusnya diberikan kepada orang tuanya. 3
Manusia telah diberikan  dorongan atau ketertarikan dan keselarasan, baik fisik  maupun psikis,  dengan  jenis  lain  yang  tidak  mungkin  diwujudkan,  dan  keluarga  dalam  Islam  tidak akan  terbentuk  dan  mapan  kecuali  dengan  cara  yang  telah  ditentukan  yaitu  pernikahan,  dan memang  manusia  telah  diberikan  dorongan  atau  ketertarikan  dan  keserasian,  baik  fisik maupun  psikis  dengan  jenis  lain  yang  tidak  mungkin  diwujudkan.  Akibatnya,  Allah mengancam  dan  mengharamkan  perbuatan  itu  dalam  bentuk  apapun  selain  cara-cara  yang telah  ditetapkan.  Dan  cara  yang  sesuai  syariat  untuk  mencapai  hubungan  ini  adalah pernikahan,  yang  dilakukan  oleh  manusia  dengan  tiga  tujuan  yang  tak  terhindarkan,  yaitu pemuasan  nafsu  murni,  keturunan  yang  dapat  dibenarkan,  kecenderungan  jiwa  untuk memberikan  cinta,  dan  kedamaian.  dan  juga  saling  membantu  dengan  semua  masalah  dan kekhawatiran  hidup.  Dalam  firman-Nya  dalam  Al-Qur'an,  Islam  telah  menjelaskan  aturan pernikahan untuk mencapai tujuan ini:
Artinya  : “Dan  kawinilah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu,  dan  orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (Qs. An -Nuur (24): 32) 4
Dari Rasulullah  bersabda dalam sunahnya yaitu; Artinya: “Hai  para  pemuda,  barang  siapa  di  antara  kamu  telah  sanggup  memberi nafkah,  maka  kawinlah,  karena  kawin  itu  lebih  menundukkan  mata  dan  lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan barang siapa tidak sanggup memberi nafkah maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwat”. (HR.Bukhori) 5
3 Muhar. Kiat-Kiat, 47.
4 Q.S. An-Nuur/ 24 : 32.
5 Bukhori. Kitabunnikah , 102.
Membangun rumah tangga yang tentram dimulai dari pembentukan pribadi yang sehat semenjak dini, dimana pertumbuhan dan perkembangannya dimulai dari pemenuhan terhadap ajaran yang ditunjukkan syari'at untuk membentuk keluarga dan perkawinan yang memegang teguh hukum-hukum perkawinan, baik dalam kewajiban maupun tanggung jawab. Upaya ini harus disertai  dengan usaha dari masing-masing  pihak untuk  rnenjadi  suami dan isteri  yang baik.  Suami  menjadi  seorang  bapak  yang  baik,  dan  isteri  menjadi  ibu  yang  baik  dalam akhlak,  ruhani,  akal,  ilrnu  dan  kesehatan.  Karena  tulang  dan  darah  keduanyalah  yang menurunkan dan mempersiapkan anak.
Hukum  Islam  secara  umum  meliputi  lima  prinsif  yaitu  perlindungan  terhadap  agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama  menjaga  jalur  keturunan  ( hifdzu  al  nasl ).  Oleh  sebab  itu,  seandainya  agama  tidak mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. 6
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaaqqan ghaliidhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat  dengan segala syarat  dan rukun  yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.
Di  dalam  Undang-undang  No  1  tahun  1974   tentang  Perkawinan  Bab  2  pasal  7  ayat  1 berbunyi  “ Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur   16  (enambelas)  tahun . Selanjutnya  dalam   Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  tahun  2007  Tentang  Pencatatan Nikah  Bab  IV  pasal  8  “ Apabila  seorang  calon  suami  belum  mencapai  umur  19  (sembilan belas)  tahun  dan  seorang  calon  isteri  belum  mencapai  umur  16  (enambelas)  tahun,  harus mendapat dispensasi dari pengadilan” . Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak  ada  alternatif  penafsiran,  bahwa  usia  yang  diperbolehkan  menikah  di  Indonesia  untuk laki-laki  19  (sembilan  belas) tahun  dan  untuk  wanita  16  (enambelas)  tahun.  Namun  itu  saja belum  cukup,  dalam  tataran  implementasinya   masih  ada  syarat  yang  harus  ditempuh  oleh calon  pengantin  (catin),  yakni  jika  calon  suami  dan  calon  isteri  belum  genap  berusia  21 (duapuluh  satu)  tahun  maka  harus  ada  izin  dari  orang  tua  atau  wali  nikah,  hal   itu  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  tahun  2007  tentang  Pencatatan  nikah  Bab  IV pasal 7 “ Apabila seorang  calon  mempelai belum mencapai  umur 21 (duapuluh  satu) tahun, harus  mendapat  izin  tertulis  kedua  orang  tua” .  Izin  ini  sifatnya  wajib,  karena  usia  itu dipandang  masih  memerlukan  bimbingan  dan  pengawasan  orang  tua/wali.  Dalam  format model  N5  orang  tua  /wali  harus  membubuhkan  tanda  tangan  dan  nama  jelas,  sehingga  izin dijadikan  dasar  oleh  PPN/  penghulu  bahwa  kedua  mempelai  sudah  mendapatkan  izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluhsatu) tahun,  maka  para  catin  dapat  melaksanakan  pernikahan  tanpa  ada  izin  dari  orang  tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali  nasab  sekaligus  orang  yang  akan  menikahkannya.  Oleh  karena  itu  izin  dan  doa  restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah. 7
Dalam informasi tentang ilmu fiqh, ada beberapa peneliti yang tidak memberikan batasan usia menikah, menyiratkan bahwa berapa pun usia wanita, itu tidak menghalangi keabsahan pernikahan,  meskipun  usianya  belum  dewasa,  ini  adalah  premis  dari  apa  yang  disebut pernikahan gantung. Meskipun demikian, sebagian besar peneliti didunia Islam setuju untuk
6 Mahmud  Muhamad  Al-Jauhari, Membangun  Keluarga  Qur‟ani , Panduan  Keluarga  Muslimah (Jakarta: Amzah, 2013), 119.
7 Muhamad Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 12.
memasukkan  batasan  usia  ini  sebagai  premis  yang  digunakan  di  negara  mereka  masing- masing.
Batas  usia  pernikahan  disebagian  negara-negara  muslim  yang  merupakan  hasil  studi komperatif  Tahir  Mahmood  dalam  buku Personal  law  in  Islamic  Cauntries  (History,  Text and Comparetive Analysis ) dimana rata-rata usia pria untuk menikah yaitu 18-19 dan wanita 16-19 dan posisi Indonesia usia pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa  ketika  memutuskan  untuk  menikah  atau  tidak,  para  ulama  di  negara-negara  Muslim menyepakati  titik  putus  pernikahan  setelah  pubertas,  meskipun  dalam  kisaran  yang  tidak konsisten dan berubah, dengan alasan bahwa dalam studi fikih, laki-laki antara usia 15 (lima belas) dan perempuan berusia antara 9 (sembilan) tahun.
Masalah  selanjutnya  yang  menggambarkan  situasi  di  mana  seorang  pria  dan  seorang wanita  yang  keduanya  berusia  di  bawah  19  tahun  menikah.  Ini  dapat  disebabkan  oleh berbagai faktor, termasuk stres, zina, kemauan secara alami, memang sudah memadai, mahir, dan  mampu  dalam  hal  materi  dan  perspektif  aktual  atau  dalam  hal  yang  lain  seperti kecelakaan.
Peraturan  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  mengungkapkan  bahwa  itu  tidak  cukup ketat untuk memungkinkan fleksibilitas, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 7 ayat (2). baik laki-laki  atau  perempuan.  Tentunya  bagi  yang  beragama  Islam,  orang  tua/wali  catin  harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah Negeri di wilayah catin  untuk  mendapatkan  izin  dispensasi  nikah.  Akad  nikah  dapat  dilakukan  setelah  izin diberikan. PPN/Penghulu  akan menggunakan izin  ini sebagai  dasar pencantuman dalam NB daftar pemeriksaan perkawinan, angka II Calon  Suami Nomor 16 Baris 33, 34, dan poin  III Calon Istri Nomor 16 Baris 71, 72. Alhasil, pernikahan pengadilan masih di bawah umur.
Selanjutnya yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang telah berumur 18 (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  orang  tuanya,  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Bab  I Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  (1).  (2)  Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi  secara  maksimal  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan prasangka.
Jika  kita  lihat  sebagian  pasal  pada  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah,  karena  kedua  ukuran  tersebut  masih  bisa  menimbulkan  perdebatan  yang  panjang. Disatu sisi ia masih katagori anak-anak tapi disi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah. Hal  ini  menjadi  penting  untuk  ditindak  lanjuti  terutama  oleh  para  pemangku  kepentingan mungkin  para  akademisi,  ulama,  legislatif  atau  siapapun  di  Republik  ini.  Karena  orang tua/wali  membutuhkan  kejelasan  dan  perlindungan  hukum  dalam  membahagiakan  anaknya, serta PPN/Penghulu membutuhkan  ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima  kepada  masyarakat,  apalagi  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak  Bab  XII tercantum  ketentuan  pidana.  Tentu  hal  ini  perlu  pengkajian  yang  konprehensip,  agar   tidak menjadi media bagi  pihak  lain  yang  berkepentingan  untuk  menyudutkan  dan  atau menyalahkan  pihak  lainnya,  yang  pada  gilirannya  aturan  itu  bisa  berjalan  seiring,  sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan. 8
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  akan  berimplikasi  pada  lahirnya  perubahan perilaku  generasi  muda/para  remaja.  Kurangnya  pengawasan  yang  sering  dilakukan  oleh orang  tua  dan  keluarga,  guru,  pemerintah,  dan  lembaga  masyarakat  yang  mapan  dapat
8 “Google” 20 Januari 2020, www.KUA.rancah.blog.spot.com,2012/07.
menyebabkan  perubahan  perilaku.  Generasi  muda  adalah  tulang  punggung  bangsa  di  masa depan yang mampu meneruskan kepemimpinan bangsa ke arah yang lebih baik. 9
Sangat  diharapkan  bahwa  beberapa  remaja  yang  dapat  diandalkan  terjebak  dalam hubungan seksual yang berlebihan ini, yang mungkin mencoba dan menyebabkan kehamilan. Hal ini tentu saja menyangkut nama besar orang tersebut atau bahkan keluarganya yang lebih jauh,  terutama  kaum  hawa.  Akibatnya,  meskipun  anak-anak  mereka  masih  di  bawah  umur, beberapa  keluarga  perempuan  membuat  keputusan  untuk  menawarkan  mereka.  Hal  ini dilakukan  untuk  menutupi  rasa  malu  keluarga  atas  apa  yang  menimpa  anaknya,  padahal dalam  Peraturan  Perkawinan  disebutkan  bahwa  usia  dasar  seorang  yang  akan  melakuka pernikahan yaitu untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun.
Menikah  merupakan  kebiasaan  yang  akan  dialami  setiap  orang  di  beberapa  titik  dalam hidup mereka. Ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan saat menikah: persiapan fisik dan mental.  Kebugaran  jasmani  ditentukan  oleh  kemampuan  finansial,  tetapi  kesiapan  mental ditentukan  oleh  usia.  Jika  seorang  muda  menikah  di  usia  muda,  masalah  akan  berkembang, terutama jika orang muda itu tidak siap secara fisik dan intelektual. 10
Perkawinan  dapat  diksanakan  jika  usia  laki-laki  sudah  mencapai  19  (sembilan  belas) tahun  dan  usia  perempuan  telah  mencapai  19  (Sembilan  belas)  tahun,  sesuai  dengan  UU Perkawinan  bab  II  pasal  7  ayat  1.  Tentunya  kebijakan  pemerintah  untuk  penentuan  batasan usia minimal untuk menikah didasarkan pada prosedur dan berbagai faktor. Tujuannya adalah agar  kedua  pasangan  siap  lahir  batin  dan  matang  dalam  hal  kondisi  fisik,  psikologis,  dan mental. 11
Perubahan  standar  dalam  Peraturan  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur  tentang Perkawinan  sehingga  layak  untuk  dinikahi,  standar  tersebut  dinaikkan  dengan  menaikkan batasan  usia  dasar  bagi  perempuan  untuk  menikah.  Batasan  usia  minimal  bagi  perempuan untuk  menikah  sama  dengan  usia  minimal  bagi  laki-laki,  yaitu  19  (sembilan  belas)  tahun. Sedapat mungkin dianggap telah berkembang secara aktual dan intelektual memiliki pilihan untuk  melangsungkan  perkawinan  untuk  memahami  alasan  perkawinan  secara  tepat  tanpa harus berpisah dan memperoleh keturunan yang kokoh dan berkualitas.
Membiarkan  perempuan  menikah  lebih  dari  16  tahun  juga  diproyeksikan  akan menurunkan  angka  kelahiran  dan  menurunkan  risiko  kematian  ibu  dan  bayi.  Hal  ini  juga dapat  memenuhi  hak-hak  anak  untuk  mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  mereka, seperti membina wali dan memungkinkan anak-anak untuk bersekolah sebanyak mungkin.
Dalam  Pernikahan  dibawah  umur  dimana  adanya  ketidak  sesuaian  antara  aturan  agama dan  pemerintah.  Pernikahan  yang  dilakukan  melewati  batas  minimal  Undang-undang Perkawinan, secara hukum  kenegaraan tidak sah.  Istilah  Pernikahan dibawah umur  menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, Pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.
Menurut  Sarlito  Wirawan  Pernikahan  dibawah  umur  adalah  cara  yang  luar  biasa  untuk menyatukan dua insan lawan jenis yang masih dalam masa remaja. Dia menambahkan bahwa istilah  "Pernikahan  dibawah  umur"  diciptakan  sebagai  pendekatan  alternatif  berdasarkan komitmen  moral  dan  ilmiah  yang  kuat.  Mengikuti  jalan  Nabi  Muhammad  adalah  strategi paling  efektif  untuk  mempersiapkan  jalan  menikah  dengan  anak  di  bawah  umur.  Namun karena  masih  banyak  perbedaan  umat  Islam  mengenai  keabsahan  informasi  tentang Pernikahan dibawah umur Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah r.a. 12
9 Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.
10 Sunaryo, Sosiologi Keperawatan ( Jakarta: Bumi Medika, 2015), 46.
11 Sunaryo, Sosiologi Keperawatan, 46.
12 Muhamad t Amin t Suma, t Hukum t Keluarga t Islam t di t Indonesia t (Jakarta: t Raja t Grafindo t Persada, 2015), 45.
Hal  ini  berbeda  dengan  kalangan  tertentu  yang  menganggap  sebagai  pelanggaran terhadap HAM. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam sebuah pendapat dibawah ini:
“Pernikahan  dibawah  umur  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dalam  konteks ini adalah anak. Namun, penegakan hukum untuk menindak hal tersebut masih lemah karena tidak  ada  ketentuan  pasti  yang  mengaturnya,”  ungkapan  Farid,  dalam  diskusinya  tentang “Pernikahan Anak: Pelanggaran Hak Anak Dilindungi oleh Undang-Undang” 13
Sidang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan 1974 yang mengatur batas minimal usia pernikahan  yaitu  16  tahun bagi perempuan dan  19 tahun  bagi laki-laki, dinilai lebih  banyak didominasi dengan pembahasan dari sisi agama dibandingkan dengan masalah kesehatan dan perlindungan  anak  yang  menjadi  dasar  gugatan  para  pemohon.  Memang, Women's  Health Foundation ,  salah  satu  pelamar,  menyatakan  bahwa  penelitian  yang  dilakukan  diberbagai peneliti  mengungkapkan  bahwa  Pernikahan  dibawah  umur  berbahaya  bagi  kesehatan reproduksi  wanita  dan  nantinya  juga  dapat  memunculkan  masalah  lainnya  seperti  masalah ekonomi, seperti yang dibahas dalam penjelasan berikut ini, yaitu:
“Pernikahan  anak  itu  bisa  berdampak  pada  angka  kematian  ibu,  dan  melihat  realita  itu kita  pernah  berbicara  dengan  bupati  di  daerah  sulitnya  mengatasi  angka  kemiskinan  karena banyaknya Pernikahan dibawah umur”. 14
Dalam  kutipan  selanjutnya  dijelaskan  tentang  materi  pada  Undang-Undang  yang dianggap  belum  tepat  mengenai  batas  usia  pernikahan  yang  ditetapkan  yaitu:  Mahkamah Konstitusi  pernah  menolak  gugatan  uji  materi  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  yang mengenyampingkan  akan  keselamatan  anak,  khususnya  wajib  belajar  12  tahun.  Satu  dari setiap  empat  anak  perempuan  yang  menikah  belum  berusia  18  tahun,  menurut  sensus nasional  yang  dilakukan  pada  tahun  2012  dalam  kemitraan  dengan  Badan  Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Di tempat lain, ada juga anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah. Jumlah perceraian dari Pernikahan dibawah umur ini melampaui 50%, menurut statistik dari Kantor Urusan Agama dan pengamatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional  sebaliknya,  “Majelis  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  tidak ada  jaminan  bahwa  jika  batas  usia  minimal  menikah  dinaikkan  angka  perceraian  akan berkurang. Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia”. 15
Memang  secara  psikologis  sebuah  pernikahan  membutuhkan  sebuah  kematangan  baik secara  lahir  maupun  batin,  karena  ini  semua  menuntut  sebuah  kedewasaan  untuk menghadapinya.  Jika  sebuah  rumah  tangga  dihuni  oleh  pasangan  yang  nota  bene  belum dewasa  tentunya  bisa  dibayangkan  kehidupan  suami  isteri  tersebut  masih  banyak  masalah atau masih perlu bimbingan dari orang tuanya karena secara psikologis mereka masih anak- anak  masih  masa  perkembangan  yang  membutuhkan  bimbingan.  Jika  sperti  ini  tentunya kehidupan  akan  berat  dijalani  dan  dirasakan  oleh  sebuah  pasangan  tersebut  dan  akan  akan merasa  sesuatu  yang  tidak  seimbang  dalam  kejiwaan  anak  yang  belum  dewasa  yang  sudah menikah.  Tentunya  ini  bisa  berdampak  pada  keturunan  yang  mereka  dapatkan  dan menentukan masa depan anak generasi selanjutnya. 16
Fenomena di atas tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi kalangan muslim. Secara syariat  Islam  perzinahan  (hubungan  sex  diluar  nikah),  ada  dua  hukuman  yang  ditetapkan dalam  syariat.  Hukum  zina muhson bagi  pasangan  zina  yang  pernah  menikah  itu  adalah dirajam  hingga  mati,  sedangkan  hukum  zina ghoiru  muhson adalah  dirajam  sebanyak  100 kali dan diasingkan kedaerah lain selama 1 tahun secara terpisah. Tetapi dalam kenyataannya pelaku-pelaku  yang  mengajukan  dispensasi  nikah  anak  dibawah  umur  ini  karena  hamil
13 Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM. 28.
14 Pusat Studi, 28.
15 Pusat Studi, 28.
16 Akram Ridha, Kiat Sukses Mencapai Kebahagiaan (Jakarta: Amzah, 2007), 75.
duluan  pada  keputusannya  diberikan  izin  karena  alasan  tertentu.  Bagaimana  ini  semua  bisa terjadi  dikalangan  umat  Islam,  kesalahan  terbesar  ada  pada  siapa,    Bukankah  pernikahan merupakan  perjanjian  suci  dengan  tujuan  ibadah  dan  kelangsungan  anak  yang  sehat,  serta pembentukan  keluarga  untuk  mencapai  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat,  bukankah  sebuah negara  akan  hancur  jika  banyak  perzinahan,  bagaimana  undang-undang  dirancang  untuk melindungi generasi Muslim masa depan dari bahaya, tapi apa akibatnya jika tidak diizinkan, kemungkinan ada banyak pertanyaan yang sama akan muncul dikarenakan situasi ini.
Dengan  adanya  batasan  umur  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  tentu  saja  untuk membatasi terjadinya perkawinan dibawah umur, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila tejadi hal  penyimpangan  didalam  masyarakat  maka  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
Jika  ada  kasus  yang  sangat  mendesak,  seperti  hamil  terlebih  dahulu  sebelum  nikah, pernikahan  remaja  ini  dapat  dilakukan  dengan  meminta  pengecualian  dari  Undang-Undang Perkawinan  1974  dari  Pengadilan  Agama,  yang  dicari  oleh  orang  tua  dari  pria  atau  wanita yang  mengajukan  permohonan.  Dalam  hal  akta  nikah  telah  diberikan  oleh  Pengadilan Agama, saat itu juga pasangan tersebut dapat menyelesaikan pernikahan tersebut.
Sebuah  fenomena  yang  membuat  bulu  kuduk  berdiri,  ketika  menyaksikan  anak-anak seusia itu harus mengandung, melahirkan dan kemudian harus membesarkan serta mendidik anak-anak.  Predikat  pengasuh  (orang  tua)   masih  sama  dengan  predikat  yang  diasuh,  yaitu sama-sama  berpredikat  anak-anak.  Ketika  pengadilan  Agama  mengabulkan  hampir  100 persen  perkara  dispensasi  nikah,  tampaknya  sering  menuai  kritik  dari  berbagai  kalangan. Pengadilan  tidak  peka  dengan  program  Keluarga  Berencana,  pengadilan  agen  Pernikahan dibawah  umur,  dan  sejumlah  cibiran  serupa  lainnya.  Padahal,  dalam  kondisi  seperti  itu pengadilan dalam posisi dilematis. Pengadilan harus tetap menjaga maksud  undang-undang, yaitu  agar  tidak  terjadi  perkawinan  dibawah  umur  dengan  segala  akibat  buruk  yang ditimbulkan. Berikut  data Permohonan Dispensasi  Nikah Di Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal:
Tabel 1 Data Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal No Tahun Jumlah Permohonan Jumlah Yang Disetujui 1 2017 33 33 2 2018 49 49 3 2019 65 65 4 2020 72 62
Sumber: Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal
Berdasarkan tabel tersebut terdata catatan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, selama dalam  kurun  waktu  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2020  telah  terjadi  sebanyak  219  perkara dispensasi  nikah.  Beberapa  kasus  dispensasi  nikah  telah  diajukan  ke  Pengadilan  Agama Kuala  Tungkal  oleh  orang  tua  yang  memiliki  anak  yang  hamil  terlebih  dahulu  sebelum menikah dengan angka mendekati 95 persen. Dari semua kasus tersebut rata-rata disebabkan karena  kedua  pasangan  diketahui  atau  kepergok  melakukan  hubungan  badan,  kasus  hamil diluar  nikah,  atau  membawa  lari  anak  orang,  ada  yang  karena  faktor  ekonomi,  dan  faktor menyelamatkan harga diri keluarga karena anak perempuannya hamil tanpa jelas siapa yang
menghamili.  Pernikahan  dengan  usia  pengantin  di  bawah  19  tahun,  pendidikannya  hanya tamatan  SMP  atau  beru  masuk  SMA.  Calon  pengantin  anak  bermasalah  ini  pasti  belum matang  fisik  dan  mentalnya.  Bahkan,  beberapa  dari  mereka  masih  layak  bermain  seperti anak-anak karena baru saja menyelesaikan sekolah dasar.
Pergaulan  bebas  anak  muda  hingga  berujung  hubungan  intim  layaknya  suami  istri menjadi faktor utama tingginya angka Pernikahan dibawah umur tersebut. Ketua Pengadilan Agama  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  mengaku  perihatin  dengan  fenomena  maraknya nikah  di  bawah  umur  tersebut.  Sebab,  jika  dilihat  dari  sisi  usia,  mereka  seharusnya  masih sekolah. Namun, mereka harus dihadapkan dengan urusan perkawinan  yang memang belum waktunya.  Bahkan,  malah  ada  yang  usia  nya  masih  di  bawah  16  tahun  tapi  mengajukan dispensasi nikah. Fenomena erat kaitannya dengan semakin bebasnya pergaulan di kalangan remaja atau anak muda. Namun setelah ditelusuri, hampir semua permohonan dispensasi itu dilatarbelakangi karena sudah terjadi hubungan intim yang berujung kehamilan di luar nikah. Lazimnya  Pernikahan  dibawah  umur  berujung  pada  meningkatnya  angka  perceraian.  Selain itu,  dikhawatirkan  memicu  munculnya  masalah  kesehatan  reproduksi  pada  ibu  berusia remaja. 17
“Memang  Permohonan  dispensasi  nikah  ini  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan, sebenarnya  saya  perihatin  dengan  fenomena  maraknya  nikah  di  bawah  umur  di  Kuala Tungkal ini. Sebab, jika dilihat dari sisi usia, mereka seharusnya masih sekolah. Namun, mereka  harus  dihadapkan  dengan  urusan  perkawinan  yang  memang  belum  waktunya. Bahkan, malah ada yang usia nya masih di bawah 16 tahun tapi mengajukan dispensasi nikah.  Setelah  kami  lihat  dan  telusuri,  hampir  semua  permohonan  dispensasi  itu lantaran sudah terjadi hubungan intim yang berujung kehamilan di luar nikah sehingga itu lah dasar kami untuk mempertimbangkan dan memberikan izin untuk menikah.” 18 Berdasarkan data tersebut, pertimbangan Putusan hakim dalam memberi dispensasi umur pernikahan  tidak  semerta-merta  tanpa  adanya  alasan.  Banyak  faktor-faktor  yang  melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur pernikahan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal- hal  yang bisa menjeremuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.
Mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan  menimbulkan  mudharat  yang  lebih  besar  bagi  anak  Pemohon  dan  mereka  akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua  calon  mempelai  telah  saling  mencintai  dan  siap  secara  mental  untuk  menanggung segala resiko.
Persoalan  mendasar  yang  juga  menjadi  pertimbangan  secara  khusus  oleh  para  Hakim dalam  mengadili  perkara  permohonan  Dispensasi  nikah  bahwa  dengan  keadaan  calon pengantin  perempuan  masih  di  bawah  umur  namun  telah  hamil  maka  prinsip  perlindungan anak  terhadap  anak  yang  dikandung  inilah  yang  akan  menjadi  dasar  utama  bahwa  demi kepentingan hukum si anak yang masih dalam kandungan  yang wajib dilindungi secara hati nurani.  Demi  kepentingan  hukum  seorang  anak  yang  dikandung  di  luar  perkawinan,  maka permohonan dispensasi  tersebut  dikabulkan dan  bukan semata-mata melegalkan perzinahan. Apabila  penetapan  izin  pernikahan  sudah  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama,  maka  kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.
17 Observasi Penulis, 12 Januari 2018.
18 Imam Masduqi, Wawancara dengan penulis, 02 Februari 2020.
Pertimbangan  hakim  dalam  melihat  kasus  ini  tidak  hanya  dari  sisi  kemanusiaan  bagi calon mempelai yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab  tetapi  juga  dari  kepentingan  si  bayi  yang  tidak  berdosa  itu  harus  diberi  perlindungan kasus  dispensasi  nikah  tersebut  terbalik  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang melindungi  anak  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  yang  menjamin  dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pengadilan  Agama  sebagai  bagian  atau  perpanjangan  tangan  Mahkamah  Agung  yang bertugas  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  perkara-perkara  tertentu,  dalam  menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.  Melihat  fenomena  yang  terjadi  dimasyarakat  dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak remaja  yang  ingin  menikah  muda  dan  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  di Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu  masalah  dispensasi  nikah  perlu  mendapat  perhatian khusus  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan  dan  dalam  rangka  penegakan hukum.
Pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  pemberian  izin  pengajuan  dispensasi pernikahan bukan berarti tidak berdampak pada pasangan yang telah melangsung perkawinan setelah  dispensasi  nikah  dikabulkan.  Dispensasi  nikah  memberikan  peluang  pernikahan dibawah  umur  yang  memiliki  dampak  bagi  kehidupan  masyarakat  terutama  pelakunya. Sebagaian  besar  pernikahan  dibawah  umur  menimbulkan  akibat  yang  buruk  diakibatkan belum  matang  usia  dan  kedewasaan  pelakunya.  Jika  Hakim  terlalu  mudah  memberikan dispensasi  nikah  maka  bisa  jadi  banyak  masyarakat  yang  menganggap  “mudah”  urusan pernikahan  dan  juga  hubungan  diluar  nikah.  Karena  berfikir  mudahnya  mendapatkan  izin menikah dari Pengadilan meskipun dibawah umur. Untuk menghindari hal tersebut tentu saja dibutuhkan  kerjasama  dari  berbagai  macam  pihak  terutama  orang  tua  untuk  membentengi anak-anaknya  agar  tidak  terjerumus  pada  hubungan  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syariat dengan memberikan pendidikan sejak dini dan juga kasih sayang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  berupa penelitian  kualitatif  yang  bersifat  normatif  deskriptif  atau  penelitian  yang  mengungkap fenomena  di  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  apa  yang  terjadi dalam  kenyataan  di  masyarakat. 19 Hal  ini  dikarenakan  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  dan  data  primer  dalam  mengkaji  dan  menelusuri  Pertimbangan  Hakim  dalam Memutuskan Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Kelangsungan  dan  Kedamaian  Kehidupan  Keluarga  di  Masyarakat  (Studi  Kasus  di Pengadilan Agama Kuala Tungkal) .
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitik,  yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjawab  permasalahan  dengan  mendeskripsikan  masalah melalui  pengumpulan  data,  penyusunan,  dan  analisis,  kemudian  menjelaskan  dan mengevaluasi topik penelitian.
Pendekatan  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif, yang  memandang  hukum  sebagai  suatu  keseluruhan  sistem  yang  meliputi  asas-asas  hukum, norma-norma  hukum,  dan  peraturan-peraturan  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Penelitian  ini berfokus pada undang-undang yang mengatur tentang dispensasi perkawinan..
Pendekatan  penelitian  adalah  cara-cara  terstruktur,  terencana  dan  terprosedur  untuk melakukan  sebuah  penelitian  ilmiah  dengan  memadukan  semua  potensi  dan  sumber  yang
19 Bambang Waluyo, t Penelitian t Hukum t Dalam t Praktek t (Jakarta, t Sinar t Grafika, t 2002), t 15.
telah  disiapkan.  Pendekatan  penelitian  sangat  ditentukan  oleh  paradigm  penelitian,  yaitu suatu  cara  pandang  metode  penelitian  yang  dipilih.Pendekatan  penelitian  akan  memadukan seorang  peneliti  dalam  melaksanakan  penelitiannya  dari  awal  hingga  akhir.  Pendekatan penelitian menjadi kembali ke jalan yang benar ketika seorang peneliti tersesat dalam rimba penelitiannya atau keluar dari koridor dan tujuan yang telah ditetapkan”. 20

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat
Asas  bahwa  calon  suami  dan  istri  harus  matang  lahir  dan  batin  untuk  dapat melangsungkan perkawinan dengan tujuan benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat dijunjung tinggi oleh  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan.  dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia minimum  bagi  laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun bagi  laki-laki dan 19 tahun bagi  perempuan, sehingga mendorong banyak pihak untuk mengupayakan dispensasi perkawinan..
Mahkamah  Agung  menerbitkan  Peraturan  MA  Nomor  5/2019  tentang  Pedoman Permohonan  Dispensasi  Perkawinan  pada  20  November  2019,  sebagai  tanggapan  atas kenaikan  usia.  Permohonan  izin  dilakukan  ke  pengadilan  agama  dalam  kasus  pengantin Muslim.
Dispensasi  Perkawinan  adalah  permintaan  kepada  Pengadilan  Agama  untuk memberikan  dispensasi  atau  izin  kepada  orang-orang  yang  hendak  menikah  pada  usia  yang tidak  diizinkan  oleh  undang-undang.  Namun  secara  umum,  hukum  Islam  tidak  menentukan batasan  usia  untuk  menikah.  Minimnya  aturan  agama  yang  mengatur  batasan  usia  minimal dan maksimal pernikahan terlihat memberikan keleluasaan bagi manusia dalam mengaturnya. Usia  pernikahan  dalam  hukum  Islam  tidak  dibatasi,  yang  mendorong  calon  suami  dan  istri untuk matang secara jasmani dan rohani.
Banyak orang tua di Kuala Tungkal yang ingin menikahkan anak di bawah umur. Hal ini dipicu oleh berbagai alasan, antara lain pertama dan terutama, keinginan orang tua untuk melihat  anaknya  menikah.  Kedua,  anak  ini  sudah  terlibat  dalam  suatu  hubungan  dan mengharapkan  seorang  anak.  Ketiga,  anak  tersebut  tidak  dapat  lagi  melanjutkan pendidikannya karena masalah pendidikan, dan orang tua telah menyetujui untuk menikahkan anaknya.
Hakim  sangat  memperhatikan  hak  anak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya,  seperti  dalam  kasus dispensasi nikah nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Ktl, yang tidak bertentangan dengan UU. Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  dan  martabat  manusia,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  serta  memperoleh  pendidikan  yang  layak. Akibatnya, pengaruhnya adalah untuk menekankan peran orang tua selama persidangan agar mereka  terus  mengawasi,  menasihati,  dan  membantu  anak-anak  mereka  sampai  mereka dinilai  mampu  membangun  rumah  tangga  sendiri,  yang  dimaksudkan  untuk  menghindari masalah  yang mungkin timbul jika mereka baru saja dibebaskan, terutama karena ketakutan akan  perceraian.  Sebagai  pemohon,  orang  tua  berperan  langsung  sebagai  pembimbing, membantu perkembangan calon pengantin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah..
Dispensasi perkawinan mengacu pada penghapusan apa pun (seperti pembatasan usia) dari  hubungan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  selamanya.  Penuntut  dapat  mengajukan
20 Mukhtar, i Metode i Praktis i Penelitian i Deskriptif i Kualitatif i (Jakarta: i GP. i Press i Group, i 2013), 84.
Dispensasi  Perkawinan  karena  berbagai  alasan,  termasuk  pergaulan  bebas,  tekanan lingkungan, kurangnya pendidikan, atau kurangnya pemahaman tentang UU Perkawinan.
Keyakinan  mendalam  pada  mitos  perempuan  terletak  di  jantung  dispensasi perkawinan  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal.  Pernikahan  dibawah  umur  masih  menjadi fenomena budaya di masyarakat Indonesia pada khususnya. Karena berbagai faktor ekonomi dan  sosial,  termasuk  keyakinan  bahwa  tidak  perlu  memiliki  pendidikan  yang  tinggi  dan memiliki  pandangan  pahwa  perawan  tua  itu  tidak  baik,  orang  tua  ingin  mempercepat pernikahan.  Sehingga  ketidaksiapan  anak  secara  psikologis  atau  sosial  untuk  mendirikan sebuah keluarga pada usia dini atau masih usia pelajar SMP dan SMA.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  ungkapan  Bapak  Imam  Masduqi  yang  menjelaskan tentang  perkembangan  akhir-akhir  ini  mengenai  maraknya  permohonan  dispensasi  nikah  di bawah umur, sebagai berikut:
“...kalau  peraturan  yang  lama  yaitu  kan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  itu batasan  usia  nikah  untuk  perempuan  16  dan  untuk  laki-laki  19  tahun..tapi  dengan peraturan  yang  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019...usia  nikah  bagi perempuan  19  tahun  dan  untuk  laki-laki  19  tahun...karena  kompilasi  itu  adalah turunan dari undang-undang agama...insaya Allah kompilasi itu menyesuaikan...tapi sekarang  payung  hukum  itu  adalah  hanya  keppres...sekarang  ini  lebih diperketat...tapi  ini  secara  otomatis  perkara  permohonan  dispensasi  menikah  itu meningkat” 21
Kesiapan  psikologis  anak  terkait  dengan  rasa  aman,  kasih  sayang,  menjaga  kontrol verbal  dan  emosional  agar  tidak  terjadi  konflik  antar  pasangan,  memberikan  perlindungan bagi  pasangan,  memahami  karakter  satu  sama  lain,  sabar  dalam  mengatur  keluarga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dijalani. dalam masyarakat, memiliki pekerjaan dan tidak  bergantung  pada  orang  tua  untuk  mencari  nafkah,  dan  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan  yang  hidup  di  masyarakat.  Sedangkan  kesiapan  sosial  pasangan  muda  nikah diartikan  sebagai  kemampuan  mereka  untuk  berhubungan  dengan  masyarakat  secara  wajar dan optimal tanpa membatasi pergaulan mereka di lingkungan terdekat.
Berikut ini dapat diuraikan berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai faktor- faktor  yang  melatarbelakangi  permohonan  dispensasi  perkawinan  dibawah  umur  di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat antara lain:

## Faktor Hamil di Luar Nikah
Permintaan  Dispensasi  Pernikahan  dikarenakan  hamil  terlebih  dahulu  mendominasi beberapa  pengajuan  yang  ada  dipengadilan  Agama  karena  faktor  ini  sering  terjadi  karena pergaulan  yang  terlalu  bebas  oleh  para  remaja  dimana  kontrol  orang  tua  yang  kurang sehingga kehamilan yang tidak diinginkan terjadi.
Kehamilan diluar nikah terjadi akibat penelantaran orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya  dalam  bidang  agama.  Orang  tua  jarang  mengingatkan  anak-anak  mereka  tentang keyakinan agama mereka,  mereka memiliki  kebiasaan melanggar perintah agama sehinggan berkontribusi pada degradasi moral anak-anak.
Akibatnya,  sebagian  besar  permohonan  Dispensasi  Nikah  dibuat  karena  calon mempelai  wanita  hamil  sebelum  menikah.  Jika  ini  masalahnya,  satu-satunya  pilihan  bagi orang  tua  adalah  menikahkan  anak-anak  mereka.  Karena  bayi  dalam  kandungan  calon  istri harus  diidentifikasi  secara  akurat.  Tanpa  adanya  perkawinan  yang  sah,  tidak  diketahui identitas  anak  yang  akan  dilahirkan  nantinya.  Dan  itu  hampir  pasti  akan  berdampak  buruk bagi anak di masa depan.
21 Masduqi, Wawancara.
Penjelasan  di  atas  sejalan  dengan  ungkapan  Bapak  Imam  Masduqi  menjelaskan sebagai berikut:
“...ada  juga  yang  karena  faktor  kecelakaan,darurat  atau  sudah  hamil...tpi  boleh dikatakan  lumayan  ada  sih...penyenab  kasus  karena  pergaulan  bebas...y  a  boleh dikatakan  ada  2  diantara  10  kasus  yang  ada...ya  saya  kadang  jarang  ngecek  tapi biasanya  permohonan  dispensasi  kasusnya  begini  dan  besuk  lagi  dispensasi  karena perkara  yang  berbeda...ya  tetap  ada  kasus  yang  disebabkan  karena  hamil duluan...dan itu kelihatan dari fisiknya,hamil 3 bulan atau 4 bulan..” 22
Inilah  alasan  mengapa  permohonan  Dispensasi  Perkawinan  diajukan,  dan ipermohonan  iitu  idikabulkan.  Karena  idemi  imenjaga  kemanfaatan  idan  ikemaslahatan idispensasi ipernikahan tersebut.
Salah  satu  penyebab  isu  saat  ini,  dimana  banyak  wanita  hamil  akibat  perzinahan, adalah  terlalu  banyak  interaksi  bebas  antara  pria  dan  wanita,  tanpa  mempertimbangkan implikasinya.  Orang  yang  melakukan  hubungan  seksual  di  luar  nikah  didakwa  berzina menurut hukum Islam, dan jika seorang wanita yang berzina menjadi hamil, para imam dari berbagai  sekolah  (Hanafi,  Malik,  Syafi'i,  dan  Ahmad  bin  Hanbal)  tidak  setuju  apakah pernikahan  diperbolehkan.  Dalam  hukum  positif,  bagaimanapun,  diperbolehkan  menikahi wanita hamil di luar nikah.
Perempuan  hamil  yang  belum  menikah  dapat  menikah  dengan  laki-laki  yang menghamilinya,  menurut  Pasal  53  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Diceritakan  juga  bahwa pernikahan  dapat  dilakukan  tanpa  menunggu  kelahiran  anak.  Setelah  itu,  jika  sudah melahirkan, tidak ada syarat akad nikah ulang.
Nikah sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, karena tidak terikat dengan nikah  orang  lain  (tidak  ada  waktu  'iddah).  Perempuan  juga  boleh  diganggu  karena  garis keturunan  (keturunan)  dari  anak  yang  dikandungnya  tidak  boleh  tercemar  oleh  sperma suaminya.  Sedangkan  anak  bukan  keturunan  dari  orang  yang  kawin  dengan  ibunya, melainkan keturunan dari orang yang kawin dengan ibunya (anak luar kawin).

## Faktor Ekonomi
Karena  kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  buruk  membuat  orang  tua  tidak  dapat menyekolahkan  anaknya  ke  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  orang  tua  ingin mengawinkan  anak-anaknya  dengan  kemungkinan  yang  sesuai  untuk  mengurangi  beban keuangan  keluarga.  Karena  orang  tua  tidak  mampu  lagi  menanggung  beban  hidup,  maka pilihan terakhir orang tua adalah mengawinkan anak mereka, meskipun anak tersebut belum cukup umur, dan orang tua juga mencari dispensasi nikah di pengadilan.
Ketika  orang  tua  memiliki  kesulitan  keuangan,  anak  perempuan  dikorbankan,  dan anak-anak didesak untuk berhenti bersekolah untuk membantu orang tua mereka.
Bagi orang miskin, mengawinkan anak-anak mereka membebaskan mereka dari beban keuangan.  Karena  pasangannya  sekarang  bertanggung  jawab  atas  anak-anaknya,  orang  tua akan  merasa  kurang  terbebani  dalam  hidup.  Mereka  percaya  bahwa  semakin  cepat  putri mereka  menikah,  semakin  baik  bagi  mereka.  Bukan  karena  kebahagiaan  anak-anak,  tetapi karena  beban  hidup  yang  harus  mereka  tanggung.  Perkawinan  di  usia  muda  terjadi  sebagai akibat  dari  kemiskinan  keluarga,  dan  anak  perempuan  menikah  dengan  seseorang  yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tua.
Adanya  alasan  ekonomi  sebagai  penghambat  pelaksanaan  UU  Perlindungan  Anak Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal merupakan kenyataan bahwa ada individu yang sudah menikah atau pernah menikah, dan yang ekonominya masih bergantung pada orang tuanya. Ini jelas karena mereka tidak memiliki kematangan finansial
22 Masduqi, Wawancara.
dan fisik yang dibutuhkan untuk menetap. Tujuan utama orang tua, sebagai akibat dari tradisi Pernikahan  dibawah  umur,  adalah  untuk  membahagiakan  dan  melegakan  anak-anaknya karena  telah  menikahkan  anak-anaknya,  meskipun  secara  finansial  masih  bergantung  pada orang tua.
Perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  usia yang ditentukan dalam Pasal  7  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan,  yaitu  pihak  laki-laki  sekurang-kurangnya  berusia  19  tahun  dan  pihak perempuan berusia 19 tahun. sekurang-kurangnya 19 tahun, untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga.
Ditanya  ada  tidaknya  karena  faktor  ekonomi  Bapak  Imam  Masduqi  menjelaskan sebagai berikut;
”Perkawinan  atau  pernikahan  prematur  diantara  anak  remaja  adalah  ibarat  buah yang  masih  mentah.  Kalau  kita  memakannya  akan  mengakibatkan  pencernaan  kita sakit.  Seperti  halnya  buah-buahan,  lelaki  dan  perempuan  yang  hendak  memasuki jenjang  perkawinan  haruslah  sudah  matang  terlebih  dulu.  Yang  harus  idealnya  itu untuk  Indonesia  paling  tidak  laki-laki  itu  20  tahun  kalau  wanita  17  tahun.  Kalau untuk  agama  memang  tidak  dibatasi  karena  dalam  agama  termasuk  salah  satunya untuk  disegerakan,  apabila  orangtua  mempunyai  anak  ingin  menikah  untuk disegerakan  menikah,  untuk  agama  batasan  usia  yang  paling  penting  adalah  sudah baliqh. Kalau menurut budaya juga tidak ada batasan. ”23

## Faktor Pendidikan
Dalam keadaan lain, orang tua yang tidak melihat nilai pendidikan memaksa anaknya untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi setelah anak menyelesaikan sekolah menengah pertama, apakah mereka telah menyelesaikan sekolah menengah atau tidak. Banyak orang tua yang  beranggapan  bahwa  menyelesaikan  sekolah  dasar  saja  sudah  cukup.  Anak-anak  muda ini juga tidak memiliki motivasi atau ambisi untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.
Menurut orang tua yang mengajukan Dispensasi Perkawinan, alasannya adalah karena anaknya  sudah  tidak  bersekolah,  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap,  dan  menjadi  beban  bagi mereka  karena  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  masih  relatif  rendah,  dan  mereka  tidak memiliki  motivasi  atau  keinginan  untuk  membantu  anak-anak  mereka  maju.  Ketika  ibu-ibu dengan anak perempuan kembali ke dapur, mereka sering bertanya-tanya untuk apa sekolah sampai SMA.
Pentingnya  pendidikan  bagi  anak-anak  tidak  dapat  dilebih-lebihkan.  Isi  waktu  anak dengan  pekerjaan  jika  ia  putus  sekolah  sebelum  usia  wajib  belajar.  Anak  muda  itu  merasa cukup mandiri pada saat ini untuk dapat menopang dirinya sendiri. Seorang anak muda lebih mungkin ingin melakukan pernikahan di bawah umur jika hal ini terjadi.
Penjelasan  diatas  sejalan  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan Bapak Zakaria Ansori yang mengatakan sebagai berikut:
„...kalau faktor penyebab permohonan dispensasi nikah sebenarnya sudah bisa dilihat dari  awal  pendaftaran...dari  awal  pendaftaran  biasanya  mereka  juga  sudah mengaku...itu  diantaranya  faktor  penyebab  itu...kalau  pada    sebagian    suku  tertentu memang  ada  biasanya  nikah  muda  itu,  seperti  orang  kita  Bugis,  jadi  mereka  ini terbiasa menikahkan anaknya untuk menjalin kekerabatan, jadi macem manapun klu sudah  untuk  menyambung  kekerabatan  anak  masih  SMP    juga  biasa  menikah...jadi kalau  ditanya  kenapa  masih  SMP  menikah  ya  itu  jawabanya    kalau  kita  gali    ya
23 Masduqi, Wawancara.
karena dijodohkan...mash keluarga tidak enak menolak...tapi orang kita Bugis banyak yang mengajukan dispensasi nikah..” 24
Penjelasan  di  atas  ditambahkan  pula  pleh  Bapak  Imam  Masduqi  menjelaskn  sebagai berikut:
“...tapi  dari  pendidikan  juga  bisa...karena  kalau  anak  kuliah  kan  umurnya  sudah lebih 19 tahun...ada  juga  yang baru  lulus SMA langsung menikah...tapi  yang paling banyak  itu  lulus  SMP...ini  artinya  pengaruh  pendidikan  sangat  mempengaruhi permohonan  dispensasi  nikah  di  bawah  umur...tapi  yang  paling  banyak  sekali  lagi karena  faktor  kekawatiran...dimana  kalau  dalam  peraturan  di  Mahkamah  Agung  itu memang  ada  klausul...yaitu  apa  yang  menjadi  alasan  utama...alasan  utamanya adalah kekawatiran...” 25
Karena  individu  yang  mengupayakan  dispensasi  perkawinan  ini  adalah  orang-orang dengan  pendidikan  minimal,  kurangnya  kesadaran  akan  perlunya  keselamatan  anak menunjukkan bahwa mereka yang belum mampu berpikir secara rasional dan komprehensif. Akibat dari pola pikir mereka yang sempit dan kurangnya pertimbangan untuk menikah, akan mempengaruhi  kehidupan  dalam  rumah  tangga,  dan  jika  mereka  menghadapi  masalah  yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, mereka akan meminta bantuan orang tua atau keluarga mereka,  yang  merupakan  kejadian  alami.  ,  menurut  penulis,  karena  seseorang  dengan pendidikan rendah akan berpikir sempit, kurang maju, dan jauh dari pertimbangan.

## Faktor orang tua
Unsur-unsur  dalam  Permohonan  Pelaksanaan  Dispensasi  Perkawinan  Pengadilan Agama  Kuala  Tungkal  disebabkan  oleh  orang  tua  yang  memaksa  anaknya  menikah  dan berbohong  tentang  usianya.  Padahal,  menurut  Islam  dan  UU  Perkawinan,  adalah  tindakan bodoh  yang  mengabaikan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  yang  menetapkan  bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Bisri  selaku  tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:
“Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak- anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang benar- benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.” 26
Pendapat dan penjelasan di atas diperkuat dengan ungkapan ungkapkan oleh informan kepada penulis, yaitu Saudari IS yang mengatakan bahwa:
“Alhamdullah sekali dispensasi nikah yang diajukan Bapak saya disetuji Pengadilan Agama,  karena  sejauh  ini  saya  merasa  nyaman,  soalnya  ada  orang  yang  lebih memperhatikan  saya,  ada  yang  membimbing  saya  juga,  apalagi  saya  sudah  ada timbul rasa cinta sama suami, dan kenyamanan yang saya rasakan saat ini itu seperti tidak sampe punya utang, serba cukup, tidak pernah ngeluh tentang perekonomian”. 27 Penjelasan di atas sesuai dengan ungkapan Bapak Imam Masduqi, Beliau menjelaskan sebagai berikut:
“...rata-rata  semua  permohonan  itu  secara  umum  dikabulkan...tapi  kami  pernah menolak  sekali...waktu  itu  karena  memang  anaknya  masih  sangat  muda...umurnya baru 13 tahun...ini kelihatan anaknya masih penuh ketakutan...kan nampak jika anak ini  tidak  siap...setelah  diteliti  ternyata  kasusnya  itu...yang  mau  menikah  itu  adalah
24 Zakaria Ansori, Wawancara dengan Penulis, 02 Pebruari 2020
25 Masduqi, Wawancara.
26 Bisri, Wawancara dengan Penulis, 11 Februari 2020
27 IS, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020
kakaknya...tapi  biasa  orang  Bugis  itu  sudah  menerima  antaran,  yang  waktu  itu lumayan  banyak  juga  yaitu  45  juta...tapi  si  kakaknya  itu  lari  dari  rumah  lantaran tidak  suka  denagan  calon  suaminya...nah  untuk  menutupi  malu  digantilah  adiknya ini...karena  masih  polos  nurut  aja  anaknya  ini...tapi  setelah  ditanya  gimana  kalau tidak dikabulkan,si orang tuanya bilang tidak apa-apa...kok malah senang,,,?,ternyata  ini  untuk  alasan  menutupi  malu  saja,,,yaitu  dengan  alasan pengadilan  tidak  memberikan  izinnya...ini  adalah  faktor  karena  keterpaksaan...tapi ini jarang terjadi” 28
Penjelasan  di  atas  sesuai  dengan  ungkapan  Bapak  BS,  Beliau  menjelaskan  sebagai berikut:
“...Ooh,,! kejadian itu sudah lama mbak..! sekitar 5 tahun  kemarin...iya dulu  waktu itu  saya  menikahkan  anak  perempuan  saya  yang  kedua,karena  belum  cukcup  umur saya  izin  kepengadilan...waktu  itu  ya  karena  sudah  sama  –sama  senang,calon menantu  saya  umurnya  20  tahun,cuma  anak  saya  yang  kurang  umurnya...anak  saya tidak  sekolah  karena  tidak  mau  melanjutkan  sekolah...ya    dari  pada  kesana-kesini kerja  juga  belum  jelas,mumpung  ada  yang  mau  ya  saya  nikahkan  saja...lagi  pula calon  menantu  saya  juga  sudah  kerja  dan  dewasa  jadi  saya  percaya  aja...dan alhamdulillah sekarang kehidupan rumah tangganya baik-baik saja...sekarang sudah punya anak dua...iya dulu anak saya badannya walaupun masih umur 15 tahun lulus SMP sudah nampak besar dan dewasa...”. 29
Berbeda  dengan  penjelasan  Bapak  HR  di  Bram  Itam,  Beliau  menjelaskan  perihal pengalamannya dalam menikahkan anaknya yang belum cukup umur.Dalam hasil wawancara penulis dengan Beliau,Bapak itu menjelaskan sebagai berikut:
„Kalau  kata  orang  diantara  anak  yang  banyak  biasanya  ada  yang  agak  nakal dikit...anak  saya  lima  ...anak  saya  yang  menikah  sudah  3  yang  belum  masih dua...sekitar  2    tahun  lalu  saya  menikahkan  anak  saya  yang  harus  ada  izin pengadilan,apa  itu  namanya...ya  dispensasi  nikah...anak  saya  menikah  dengan pacarnya...ia punya pacar sejak SMP...pacarnya umurnya 19 tahun ...anak saya lulus SMP...klu  menantu  saya  lulus  SD  saja...ya  sudah  dibilangin  masih  kecil  tapi  ya namanya anak sekarang susah dibilangin ...ya pengaruh adanya HP mungkin...belum hamil  Cuma  saya  kuatir  saja  karena  kemana  –mana  sering  boncengan  dan  kadang sampai larut malam...akhirnya keluarga sepakat dinikahkan saja...saya panggil calon menantu  saya  dan  saya  suruh  datang  kedua  orang  tuanya  untuk  berembug bersama...akhirnya  sama-sama  setuju  dan  saya  nikahkan...alhamdulillah    sekarang runah tangganya baik-baik saja...sekarang sudah punya anak satu...jadi menurut saya menikah muda ya tidak apa-apa tinggal yang menjalani,buktinya anak saya baik-baik saja.” 30
Padahal,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  melarang  perampasan  hak  anak  dan melarang  orang  tua  mengawinkan  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur.  Anak  yang dinikahkan  secara  biologis  dikatakan  baligh  karena  pada  umumnya  telah  mengalami  gejala kedewasaan, seperti haid dan mimpi basah. Sementara usia yang ditentukan tidak mencukupi, calon  pengantin belum tentu  berkembang mentalnya karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

## Faktor kemauan anak sendiri
Menurut temuan penulis, pengaruh lingkungan sekitar telah mempengaruhi kehendak anak  terhadap  terjadinya  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal,  sehingga
28 Masduqi, Wawancara.
29 BS, Wawancara dengan Penulis, 15 Pebruari  2019
30 HR, Wawancara dengan Penulis, 16 Pebruari  2019
menyebabkan  diabaikannya  UU  Perlindungan  Anak.  Karena  begitu  banyak  anak  seusia mereka  atau  kenalan  yang  menikah,  mereka  akhirnya  dibujuk  untuk  menikah  karena  takut dicap sebagai "tidak laku".
Faktor kemauan anak terkadang dipengaruhi oleh variabel eksternal seperti keinginan atau rayuan orang lain atau keinginan orang tua, daripada keinginan atau intuisinya sendiri.
Pendapat  dan  penjelasan  di  atas  diperkuat  oleh  ungkapan  yang  diungkapkan  oleh informan kepada penulis yaitu saudari YR yang mengatakan bahwa:
“Saya  sudah  menjalani  pernikahan  ini  sekitar  2  tahun  alhamdullah  saya  sudah dikarunia anak dan kami juga berusaha mandiri dengan nyewa kontrakan kalau ada masalah  tidak  pernah  ngasi  tau  orang-orang,  apalagi  orang  tua  saya,  karena  biar tidak semua tau  malu  kalau  punya masalah malah di  umbar-umbar, juga  saya takut malah membebani orang tua. Lebih baik masalah rumah tangga ditanggung sendiri, karena kalau ada orang lain takutnya menjadi tambah besar masalahnya, yang jelas saya  yakin  kalau  masalah  diselesaikan  berdua  pasti  juga  kelar  jadi  gak  harus  ada pihak lain yang ikut dalam masalah kami”. 31

## Dampak  positif  dan  negatif  yang  ditimbulkan  atas  keputusan  izin  nikah  terhadap kelangsungan  dan  ketentraman  dalam  kehidupan  keluarga  di  masyarakat  Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Perkawinan  yang  merupakan  ikatan  ilahir  ibatin  iantara  iseorang  ipria  dan  seorang iwanita  isebagai  suami  istri  dengan  tujuan  menciptakan  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  Islam,  orang  yang  akan  dinikahi  dibagi menjadi  tiga  bagian,  yaitu  orang  tersebut  dikatakan  wajib  menikah  jika  sudah mewajibkannya. Sedangkan jika ia tidak mampu maka hukumnya makruh, dan barang siapa yang hendak mencelakakannya, hukum perkawinannya batal, tetapi hukum asalnya tetap sah.
Puasa  dianjurkan  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  atau  tidak  memiliki  perbekalan karena puasa dapat melindungi mereka dari gangguan mata dan alat kelamin. Meskipun Islam tidak  menetapkan  batasan  usia  untuk  menikah,  namun  Islam  membatasi  kebolehan  bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menikah dan melarang mereka yang tidak mampu untuk menikah  karena  pernikahan  diperlukan  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  menahan  diri  dari maksiat.
Dispensasi tersebut tidak berpengaruh terhadap adanya perkawinan karena usia mereka masih  cukup  sederhana,  dan  karena  usia  perkawinan  mereka  masih  relatif  mudah,  mereka ragu-ragu  untuk  bercerai  karena  undang-undang  itu  sendiri  memasukkan  konsep  perceraian bermasalah.  Sementara  itu,  rumah  tangga  yang  dibuat  oleh  pasangan  suami  istri  yang memperoleh  dispensasi  nikah  di  bawah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal memiliki akibat negatif, yaitu tidak adanya kedamaian dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya pertengkaran, kecemburuan yang luar biasa, dan sikap suami yang tidak  menyenangkan.  Sikap  terhadap  istri,  kurangnya  pemahaman  wanita  dalam  mendidik dan  mengajar  anak,  informasi  tentang  pola  asuh,  dan  sebagainya,  semuanya  berkontribusi pada  kelemahan  mental,  spiritual,  fisik,  dan  kemiskinan  anak  lainnya.  Volatilitas  emosional mereka menyebabkan banyak perselisihan keluarga. Kedewasaan seseorang tidak bisa dinilai hanya  dari  usianya  saja;  berbagai  elemen,  seperti  keluarga,  pergaulan,  IQ,  dan  pendidikan, berkontribusi pada kematangan mental seseorang. Semakin dewasa seseorang, semakin baik dia  dalam  menyeimbangkan  emosinya.  Mereka  yang  suka  berkelahi  biasanya  masih  remaja dan tidak mampu mengendalikan emosinya.
Alasan putusnya Pernikahan dibawah umur tidak jauh-jauh hari, seperti suami atau istri bertengkar  karena  masalah  kecil,  suami  dianggap  tidak  memperhatikan  karena  jarang  sms, kesal  dengan  mertua  atau  orang  tua,  suami  masih  suka  hang  out  bareng  teman,  masih  suka
31 YR, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020
main-main  dan  merusak  hubungan,  istri  masih  keras  kepala,  dan  sebagainya.  Masalah ekonomi juga datang, seperti suami karena terlilit hutang.
Dispensasi  perkawinan  juga  terbukti  memiliki  pengaruh  yang  baik  dalam  kehidupan rumah  tangga  banyak  pasangan  suami  istri.  Karena  tujuan  mereka  ketika  menikah  adalah untuk  menghindari  perzinahan  dan  kemaksiatan  di  antara  mereka  dan  diawali  dengan  niat yang  suci  agar  kehidupan  rumah  tangga  mereka  tidak  mudah  terombang-ambing  oleh masalah  yang  ada,  karena  adanya  rasa  tanggung  jawab  dan  kasih  sayang  antar  anggota keluarga serta dapat mempermudah untuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah Itu harus sudah ada sebelum menikah, dengan kematangan mental dan fisik serta kematangan finansial, atau jika tidak rumah yang didirikan akan mudah terpengaruh oleh setiap krisis yang terjadi kapan saja sepanjang kehidupan pernikahan, dan masa depan akan menjadi gelap. 32
Adapun  dampak  positif  yang  ditimbulkan  atas  keputusan  izin  nikah  terhadap kelangsungan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga diantaranya sebagai berikut: a. Pasangan dapat melangsungkan pernikahan
Setelah  hakim  Pengadilan  Agama  memutuskan  untuk  mengabulkan  dispesasi  nikah yang  tentunya  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  seperti  aspek  syar’i,  sosiologis, psikologis,  yuridis,  dan  kesehatan,  maka  pasangan  yang  yang  diajukan  dispensasi  nikahnya maka biasa langsung melaksanakan pernikahan.
b. Berdirinya keluarga berlandasan ibadah
Keluarga  bahagia  harus  diciptakan  hanya  demi  memuliakan  Allah  SWT.  Artinya, fondasi  harus  kokoh  sebelum  proses  pemilihan  pasangan  bisa  dimulai.  Kebenaran  imannya harus diperhatikan saat memilih pasangan hidup, bukan kecantikan hambanya, uangnya, atau keturunannya.  Bahkan  prosesi  pernikahan  dari  akad  nikah  hingga  walimah  berlangsung dalam suasana keagamaan dan tidak maksiat. Mereka menjalani kehidupan pernikahan dalam seluk-beluk ibadah (ta'abudiyah) sampai mereka mati. 33 c. Terjadi internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah
Setiap anggota keluarga  harus menginternalisasikan akidah  Islam secara utuh  (kaffah) sehingga senantiasa berdedikasi pada etika Islam. Oleh karena itu, rumah tangga Islam harus memberikan  fasilitas  Tarbiyah  Islamiyah  yang  cukup  agar  proses  pembelajaran  menyerap nilai-nilai  dan  informasi  hingga  penerapannya  dapat  diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Internalisasi  nilai-nilai  Islam  harus  dilakukan  secara  sistematis,  metodis,  dan berkesinambungan. 34
d. Terdapat qudwah  (teladan) yang nyata
Dalam hal  ini, orang tua memegang peranan penting. Orang tua harus terlebih dahulu memberi contoh kepada anak-anaknya sebelum menegur ma'ruf nahi munkar. Karena kontak antara  anak-anak  dan  orang  tua  mereka  di  rumah  begitu  erat,  menjadi  luar  biasa  sangat penting. Keadaan optimal akan segera terlihat oleh anak-anak. Sebaliknya, ketika anak-anak masih kecil, proses adopsi nilai lebih terfokus pada apa yang mereka lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari.
e. Menempatkan posisi setiap anggota keluarga sesuai dengan syariat.
Dalam  hal  hak  dan  kewajiban  dalam  pernikahan,  Islam  memiliki  seperangkat  aturan. Banyak  keluarga  Muslim,  belum  mampu  bertindak  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Seberapa sering kita mendengar keluarga Muslim mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan tidak terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  khusus  mereka?  Tanpa  berkeinginan  untuk  menunaikan kewajibannya, suami hanya menuntut haknya dari istri dan anak-anaknya..
Istri juga demikian. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, seperti yang bisa diasumsikan, keadaan  perselisihan  di  lingkungan.  Banyak  insiden  penyimpangan  seksual  orang  tua  dan
32 Observasi i Pengadilan i Agama i Kuala i Tungkal
33 Observasi i Pengadilan i Agama i Kuala i Tungkal
34 Observasi i Pengadilan i Agama i Kuala i Tungkal
remaja  terus  dilaporkan.  Perselisihan  di  rumah  adalah  salah  satu  penyebab  tragedi  yang paling  umum.  Karena  katup  sensasi  tersumbat  dan  akhirnya  pecah  dalam  bentuk  kelainan, fungsinya tidak dapat berfungsi secara normal. 35
f. Terbiasa tolong menolong dalam menegakan adab-adab Islami
Menolong (ta'awun) dalam kebaikan akan lebih mungkin dilakukan jika semua anggota keluarga  telah  mampu  memposisikan  diri  secara  efektif.  Tanpa  budaya  saling  menasehati (Taushiyah) di antara anggota keluarga, bagaimana lingkungan Islami bisa muncul.
g. Lingkungan di rumah kondusif untuk penerapan norma-norma Islam
Keluarga  bahagia  adalah  keluarga  di  mana  ketaatan  pada  aturan  Islam  secara  praktis mungkin  dilakukan.  Jika  struktur  rumah  Anda  tidak  mengedepankan  cita-cita  Islami  dalam kehidupan rumah tangga, maka akan sulit untuk diterapkan.
h. Persyaratan Material Yang Cukup Memadai
Aspek  finansial  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengejaran  kebajikan  dalam  keluarga bahagia. Tentu saja, di rumah, harta benda bukanlah tujuan. Namun, banyak hal tidak dapat dicapai tanpa materi.
i. Menjauhi barang-barang yang tidak sejalan dengan ruh Islam.
Hal ini diperlukan untuk menyingkirkan dan menyimpan barang-barang di rumah yang tidak  sesuai  dengan  semangat  Islam.  Objek,  gambar,  dan  instrumen  harus  ditinggalkan  atau penggunaannya  dibatasi  dalam  beberapa  kasus  yang  dapat  ditanggung.  Barang-barang  atau perabotan  yang  bernuansa  syirik,  takhayul,  bid'ah,  atau  churafat  harus  dihindari  oleh  rumah tangga  Islam.  Karena  itu  akan  menghilangkan  berkah  dan  ridho  Allah  SWT,  dan  karena bertentangan dengan esensi Islam.
j. Terlindungi dari dampak negatif lingkungan
Dalam kasus keluarga bahagia yang tidak mampu memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat  sekitar  karena  beratnya  kerugian,  langkah-langkah  substansial  harus  diambil untuk  memperkuat  keluarga.  Untuk  menghindari  larut  dan  hanyut  dalam  lingkungan masyarakat sekitar yang kurang informasi, harus ada mekanisme penyelamatan internal. 36
Perkawinan  usia  dini  ternyata  berdampak  negatif  terhadap  keputusan  izin  nikah terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan berkeluarga, antara lain sebagai berikut: a. Akan ada lebih banyak Pengajuan Dispensasi Nikah selanjutnya
Dengan  banyaknya  kasus  pengajuan  dispensasi  nikah  yang  dikabulkan  atau  diizinkan oleh  majelis  hakim  maka  akan  berdampak  banyak  nya  pengajuan  hal  yang  serupa dikarenakan gambaran kasus-kasus sebelumnya  yang dianggap dengan mudah mengabulkan izin/ dispensasi nikah.
b. Rentan KDRT
Hasil  putusan  hakim  atas  izin  dispensasi  nikah  ini  memiliki  dampak  psikologis  bagi anak yang masih kecil dan memiliki kesehatan mental yang rapuh. Bisa jadi keputusan untuk menikah dilakukan oleh seorang remaja yang kondisi mental dan psikologisnya belum solid. Sehingga  pilihan  tersebut  tidak  diambil  oleh  orang  dewasa  yang  belum  mengakui  bahwa menikah adalah keputusan besar yang akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dalam pernikahan yang dia jalani sekarang.
Perkawinan  di  bawah  umur  seringkali  tidak  mapan  dalam  mencapai  tujuan  ini  dari sudut  pandang  keuangan.  Akibatnya,  diyakini  akan  mengarah  pada  kekerasan  dalam  rumah tangga.
c. Risiko Kesehatan
Hasil  putusan  hakim  atas  izin  dispensasi  nikah  terdapatnya  resiko-resiko  akan kesehatan  pada  remaja  yang  dipaksa  kawin  di  usia  muda,  khususnya  perempuan  adalah
35 Observasi i Pengadilan i Agama i Kuala i Tungkal
36 Observasi Pengadilan Agama Kuala Tungkal
anemia,  komplikasi  dan  menyebabkan  kematian  ibu  saat  melahirkan  serta  pendarahan  saat melahirkan. Selain itu, ibu hamil diusia muda berpotensi besar melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (kecil dari standar normal), gizi buruk, dan anemia.
Salah  satu  akibat  dari  Pernikahan  dibawah  umur  adalah  kemungkinan  memiliki  anak yang  stunting.  Kurcaci  ini  akan  muncul  lebih  lambat  dari  anak-anak  biasa  selama  fase pertumbuhannya.  Tinggi  badan,  berat  badan,  dan  ukuran  fisik  semuanya  merupakan indikator. Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa volume otak anak kerdil akan lebih  kecil  daripada  anak  kecil  pada  umumnya.  Ini  mungkin  memiliki  pengaruh  pada rendahnya  IQ  anak-anak.  Anak-anak  kerdil  juga  lebih  rentan  terhadap  penyakit.  Bahkan penyakit  dengan  angka  kematian  yang  tinggi,  seperti  penyakit  jantung  dan  diabetes,  dapat dicegah. 37
d. Risiko Kematian
Terjadinya pernikahan hasil dari keputusan pengajuan dispensasi  Pernikahan memiliki pengaruh  terhadap  kesehatan  reproduksi  perempuan,  selain  tingginya  kejadian  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Menikah  secara  medis  pada  usia  tersebut  dapat  menyebabkan  infeksi rahim  dan  kanker  dengan  mengubah  sel  normal  (sel  yang  biasanya  berkembang  pada  anak- anak) menjadi sel ganas. Dalam hal kebidanan, hamil sebelum usia 19 tahun tidak diragukan lagi  berbahaya.  Selain  itu,  remaja  tidak  kuat  secara  fisik,  yang  membahayakan  prosedur persalinan. Dibandingkan dengan wanita berusia 20-25 tahun, anak perempuan berusia 10-14 tahun  lima  kali  lebih  mungkin  meninggal  selama  kehamilan  atau  persalinan.  Sementara  itu, anak yang menikah antara usia 15 dan 19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk memiliki anak. 38
e. Terputusnya Akses Pendidikan
Terjadinya  pernikahan  hasil  dari  keputusan  pengajuan  dispensasi  Pernikahan  tentunya anak-anak tersebut masih di usia sekolah, maka sudah dipastikan Pernikahan dibawah umur menghalangi  kaum  muda  untuk  melanjutkan  pendidikan.  Hanya  sedikit  anak  muda  yang menikah muda yang melanjutkan sekolah setelah menikah.

## Pertimbangan    Hakim    dalam  memberikan  izin  dispensasi  nikah  dibawah  umur  dan efeknya  bagi  kelangsungan  dan  ketentraman  kehidupan  keluarga  di  masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Teori  maslahah  sebagai  salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan dispensasi  nikah  merupakan  upaya  hakim  untuk  mewujudkan  kebaikan  menghindarikan keburukan dari perkara yang ada dipersidangan. Dasarnya adalah bahwa tujuan hukum Islam untuk  memelihara  dan  mewujudkan  kemaslahatan  manusia.  Untuk  mewujudkan kemaslahatan umum ( Maslahah Al Ammah ) dengan cara menjadikan aturan hukum syari’ah yang  paling  utama  dan  kompetibel  dengan  kebutuhan  ruang  dan  waktu.  Dispensasi  nikah dengan alasan Hakim mengabulkan untuk menjaga dan menyelamatkan jiwa ( Hifd An-Nafs ), yaitu  janin  yang  ada  didalam  kandungan  perempuan  yang  mengajukan  dispensasi  nikah, menjaga akal budi ( Hifd Al-Aql ), yaitu agar perempuan yang mengandung terselamatkan dari depresi akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga keturunan ( Hifd An Nasb ), yaitu untuk memberikan  nasab  anak  yang  dikandung  dengan  ayahnya.  Kemudian  ( Hifd  Al-Maal ) menjaga  harta  agar  perempuan  ini  sebelum  atau  sesudah  melahirkan  mempu  menhidupi anaknya  dengan  baik.  Disamping  itu,  untuk  menjaga  kehormatan  ( Hifd  Ad-din )  perempuan yang  mengandung  agar  mempunyai  status  dalam  masyarakat  dan  tidak  melahirkan  tanpa suami.  Penggunaan  teori  maslahah  oleh  hakim  didasarkan  pada  fungsi  akal  untuk  menggali
37 Observasi i Pengadilan i Agama i Kuala i Tungkal
38 Observasi i Pengadilan i Agama i Kuala i Tungkal
norma-norma  hukum  baru  yang  menekankan  pada  aspek  mendahulukan  kemaslahatan  dan meninggalkan mudharat dalam pengambilan putusan hukum.
Dalam hal ini hakim memang harus jeli dan mempunyai dasar pertimbnagan yang kuat dalam  menetapkan  permohonan  dispensasi  nikah  atau  menolak  karena  satu  sisi  memang keutamaan  maslahah  dan  menolak  mafsadat  agar  terhindari  dari  perbuatan  zina  dan sebagainya,  namun  disisi  yang  lain  hal  ini  akan  memicu  kepada  meningkatnya  angka perceraian  di  kemudian  hari  karena  jiwa  yg  belum  matang,  ekonomi  yang  belum  stabil mungkin akan pisik dan psikis yang belum memenuhi katagori standar ini bisa saja memicu kepada  kematian  ibu  dan  anak.  Adapun  perkara  yang  sudah  tercatat  Direktori  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  menjadi  pedoman  dan  diobservasi  dalam penelitian ini yaitu:
T abel 2 Data Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal No Nomor Perkara Ketarangan 1 38/Pdt.P/2017/PA.Ktl Disetujui 2 30/Pdt.P/2017/PA.Ktl Disetujui 3 16/Pdt.P/2017/PA.Ktl Disetujui 4 047/Pdt.P/2016/PA.Ktl Disetujui 5 045/Pdt.P/2016/PA.Ktl Disetujui 6 043/Pdt.P/2018/PA.Ktl Disetujui 7 082/Pdt.P/2018/PA.Ktl Disetujui 8 094/Pdt.P/2018/PA.Ktl Disetujui 9 155/Pdt.P/2018/PA.Ktl Disetujui 10 249/Pdt.P/2018/PA.Ktl Disetujui 11 419/Pdt.P/2018/PA.Ktl Disetujui 12 418/Pdt.P/2018/PA.Ktl Disetujui 13 032/Pdt.P/2019/PA.Ktl Disetujui 14 065/Pdt.P/2019/PA.Ktl Disetujui 15 067/Pdt.P/2019/PA.Ktl Disetujui 16 033/Pdt.P/2020/PA.Ktl Disetujui 17 052/Pdt.P/2020/PA.Ktl Disetujui 18 088/Pdt.P/2020/PA.Ktl Disetujui 19 221/Pdt.P/2020/PA.Ktl Disetujui 20 300/Pdt.P/2020/PA.Ktl Disetujui
Berdasarkan telaah data pada tabel  tersebut  dalam  Memberikan izin  Dispensasi Nikah di  Pengadilan  Agama,  Ketua  Majelis  dan  Hakim  anggotanya  sebelumnya  bermusyawarah dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara permohonan tersebut. Karena Pengadilan Agama tidak serta merta menerima semua permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara, adapun alasan para hakim sehingga mengabulkan suatu permohonan Dispensasi Nikah yaitu sebagai berikut:
Menurut  Bapak  Imam  Masduqi.  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal mengatakan sebagai berikut:
“Adapun alasan diterimanya izin Dispensasi Nikah diantaranya kerena anak pemohon sudah  hamil  dan  sudah  seperti  suami  istri  dengan  calon  anak  pemohon.  Kami  juga dalam  mengabulkan  permohonan  Dispensasi  Nikah  harus  mempertimbangkan  juga dampak  negative  yang  akan  ditimbulkan,  agar  penetapan  keputusan  benar-benar mengandung  tiga  unsur  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat”. 39
Penjelasan  di  atas  diperkuat  dengan  ungkapan  Bapak  Zakaria  Ansor  mengenai permohonan dispensasi nikah yang dapat dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:
a. Pernikahan di bawah umur diperbolehkan dalam Islam, menurut syariah. Di sekolah Fiqh Syafi'i, diperbolehkan menikahi seorang gadis muda jika dia menginginkannya. Rasulullah SAW  menikahi  Aisyah  ketika  dia  berusia  enam  tahun,  meskipun  mereka  tidak  pernah melakukan  hubungan  intim.  Ketika  Aisyah  mencapai  pubertas  yang  ditandai  dengan menstruasi, Nabi Muhammad SAW melakukan persetubuhan dengannya (haid).
b. Diharapkan dapat terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan karena individu yang terlibat sudah berpacaran dan telah berpacaran dalam jangka waktu yang lama.
c. Dan karena wanita yang bersangkutan juga mengharapkan seorang anak. 40
Bapak Imam Masduqi mengklaim Tidak ada halangan nikah bagi calon mempelai yang ingin  melangsungkan  pernikahan,  menurut  Ketua  dan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kuala Tungkal  ada halangan untuk  menikah dan menurut  syariat  Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
b. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara,  antara seorang dengan saudara orang dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan Ibu atau Bapak tiri.
d. Berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan  bibi  atau paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
f. Mempunyai  hubungan  yang  oleh  Agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  dilarang kawin. 41
Padahal  menurut  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  usia  anak pemohon  masih  di  bawah  usia  yang  diperbolehkan  untuk  menikah,  namun  bila  kita  cermati fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, tampak kita melihatnya dari sudut pandang fisik dan  mental.  bahwa  ia  cakap  dan  layak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami Majelis Hakim telah menggariskan kepada calon mempelai tentang akibat-akibat  yang akan timbul  setelah  perkawinan  itu,  seperti  kewajiban  seorang  istri  untuk  mengabdi  kepada suaminya dan tanggung jawab seorang ibu untuk mendidik. dan merawat anak-anaknya, dan segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  rumah.  Dan  dari  penjelasan  tersebut,  Pemohon perempuan  yang  masih  di  bawah  umur  itu  mampu  menunjukkan  kemampuannya  di  depan Majelis  Hakim  dan  memahami  tanggung  jawabnya  di  masa  depan.  Mempertimbangkan keadaan tersebut, hal ini dikisahkan sebagai berikut dalam Surat An-Nur Ayat 32 Al-Qur'an:
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba sahayamu  yang  perempuan.  jika  mereka  miskin  Allah  akan  memampukan  mereka
39 Masduqi, Wawancara.
40 Anshori, Wawancara.
41 Masduqi, Wawancara.
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui . 42 (QS.24/An Nur : 32)
Ayat  ini  berarti  bahwa  Allah  mewajibkan  perkawinan  bagi  laki-laki  atau  perempuan yang  berhak  untuk  itu,  selama  perkawinan  itu  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  atau Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan.
Alasan  pemberian  izin  Dispensasi  Perkawinan  menurut  hasil  wawancara  dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah: menggunakan dasar hukum untuk menerima  permohonan  yaitu  dengan  melihat  aspek  fisik  dan  psikis  dari  pertanyaan  yang diajukan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan menanyakan calon suami dan calon istri pemohon, dan menggunakan kaidah fikih tersebut di atas.
Perintah-perintah  dan  anjuran-anjuran  untuk  menikah  tidak  menentukan  batasan  usia untuk  menikah,  tetapi  mereka  menekankan  perlunya  kedewasaan  seseorang  untuk menghindari  kerusakan  atau  hal-hal  yang  merugikan.  Hal  ini  terutama  berkaitan  dengan hukum  positif  Indonesia  dan  undang-undang  terkait  lainnya  tentang  pernikahan  di  bawah umur,  karena  tidak  ada  peraturan  hukum  yang  memverifikasinya  dalam  bentuk  penjatuhan hukuman  hukum  kepada  penjahat  atau  mereka  yang  berpartisipasi  dalam  pernikahan  di bawah umur. Sementara Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 memaksa orang tua dan keluarga untuk  melarang  pernikahan  anak,  undang-undang  tidak  selalu  menganggap  pernikahan  di bawah  umur  sebagai  kejahatan.  Dan  ada  undang-undang  perkawinan  yang  mengecualikan kedua pasangan yang di bawah usia menikah.
Agar  majelis  hakim  dapat  dengan  mudah  memberikan  dispensasi  dalam  perkara dispensasi  perkawinan,  maka  prosedurnya  harus  memenuhi  standar.  Majelis  hakim mendasarkan  putusannya  pada  kenyataan  bahwa  satu-satunya  pembatas  antara  anak-anak pemohon adalah masalah administrasi, yaitu usia anak untuk dinikahi. Lebih lanjut Bapak M. Habibullah dalam kapasitasnya sebagai Panitera menyatakan:
“Dari  segi  administrasi,  tidak  ada  perbedaan  antara  perkara  dispensasi  dengan perkara-perkara pada umumnya, yang penting mendaftarkan perkara di meja 1 dalam hal ini menerima dan menaksir biaya perkara sesuai dengan radius, setelah itu perkara akan  diregister  dalam  buku  register  perkara  karena  tidak  ada  perkara  tanpa  adanya biaya.” 43
Penjelasan  tersebut  ditambahkan  pula  berdasarkan  ungkapan  Bapak  Wisri  yang mengatakan bahwa:
“Dengan  diberikannya  dispensasi  kawin  oleh  Pengadilan  Agama,  maka  keabsahan hubungan  dan  status  perkawinan  mereka  sah  dihadapan  hukum  dan  dimata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi  dampak  yang  luar  biasa,  misalnya  si  anak  nekat  melakukan  hubungan  suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan”. 44
Hal  tersebut  ditambahkan  pula  berdasarkan  ungkapan  Bapak  AJ  yang  mengatakan bahwa:
“Saya  mengajukan  dispensasi  ini  karena  memang  anak  saya  sudah  saling  cinta  dan saya  berharap  ini  merupakan  sebuah  ibadah,  dan  juga  salah  satu  cara  untuk menghindar hal-hal larangan dalam Islam, seperti zina. Yang penting anak saya saling menghargai  pasangan  yang  paling  utama  agar  komunikasi  tetap  berjalan,  agar kelangsungan  pernikahan  yang  dibagun  sejak  dini  itu  bisa  bertahan  sampai  akhir hanyatnya”. 45
42 Q.S. An Nur./24: 32
43 M. Habibullah, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020.
44 Wisri, Wawancara dengan Penulis, 22 Februari 2020.
45 AJ, Wawancara dengan Penulis, 27 Februari 2020.
Tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  dalam  memutus  perkara  dispensasi  perkawinan  karena  pada  umumnya hakim  Pengadilan  Agama  sangat  memperhatikan  hak  anak  untuk  hidup,  tumbuh,  dan berkembang,  serta  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia.  martabat, dan  dilindungi  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  serta  memperoleh  pendidikan  yang  layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Dalam memutuskan iizin idispensasi iperkawinan idibawah iumur, ipengadilan iagama imempertimbangkan berbagai hal yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi pengadilan. Hal ini  menjadi  perhatian  khusus  di  mana  pengadilan  mengetahui  alasan  yang  tepat  mengapa seseorang  mengajukan  dispensasi  perkawinan.  Zakaria  Anshori,  mengenai  alat  bukti  yang dimaksud,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  izin  dispensasi  nikah,  ia  menjelaskan  sebagai berikut:
“Terhadap alat bukti dispensasi nikah dibawah umur biasanya alat bukti  tertulisnya itu  adalah  KK,  karena  KK  itu  menunjukkan  hubungan  ada  tidaknya  hubungan langsung antara pemohon dalam hal ini orang tua dan anak yang bersangkutan yang mau menikah, pemohon dalam hal ini adalah ayah atau ibu...tetapi peraturan sekarang harus  kedua-duanya  yaitu  ayah  dan  ibu...kalau  dulu  boleh  salah  satu..jika  orang tuanya meninggal boleh salah satu,ayah atau ibu, jika orang tua bercerai tetap harus kedua-duanya...ya repot juga, seperti kejadian kemarin ada perkara ibunya di Tungkal ayahnya di Indra Giri Hilir atau Indra Giri Hulu, jadi kalau sudah bisa menunjukkan KK  baru bisa dilihat apakah ada hubungan antara pemohon dan yang bersangkutan, hal  ini  kalau  dalam  hukum  itu  istilahnya  leager  standingnya,maksudnya  yang  lebih berhak...yaitu ayah dan ibunya...selain itu juga KTP harus bisa ditunjukkan, kenapa ya ini merupakan kewenangan absolut dari sebuah pengadilan...hal ini juga untuk melihat apakah yang bersangkutan memang benar-benar warga Tanjung Jabung Barat..” 46 Kemudian  Bapak  Imam  Masduqi  lebih  lanjut  menjelaskan  mengenai  manfaat  dan madharat  dari  jika  dizinkan  atau  tidak  diizinkan  permohonan  dispensasi  nikah,Beliau melanjutkan sebagai berikut:
“...dari keterangan saksi pengadilan mempertimbangkan suatu izin nikah,hal  ini jika tidak  dinikahkan  akan  menimbulkan  madharat...ya  tetap  kebanyakan  itu  di  izinkan karena ini perbuatan baik juga...habis jika tidak diizinkan pemohon mau kemana lagi mencari solusinya...toh nanti jika tidak diizinkan akan terjadi pelanggaran agama yang lebih  berat...ya  rata-rata  diizinkan  dengan  pertimbangan  seperti  tadi...pernah  sekali tidak diizinkan...itu kejadiannya  umur anak itu baru tiga belas tahun,nampak dari fisik dan  mentalnya  ia  ini  belum  siap...setelah  di  teliti  ternyata  sebenarnya  yang  mau menikah itu adalah kakaknya...karena sudah ada antaran yang waktu itu lumayan juga sekitar  empt  puluh  lima  juta...jadi  kalau  orang  klita  Bugis  ini  anak  dilamar  sudah diterima antaran ini dan tidak jadi menikah itu sangat malu keluarganya...kakaknya ini tidak suka dengan calon suaminya dan akhirnya lari dari rumah...ya untuk memutupi malu maka digantilah adiknya yang masih umur tiga belas tahun...dan begitu ditanya pengadilan tentang gimana jika tidak diizinkan orang tuanya malah senang...kenapa ya karena  nanti  untuk  alasan  bahwa  pengadilan  tidak  mengizinkan  karena  belum  cukup umur...”. 47
Dari  fakta  hukum  yang  menyatakan  bahwa  Pemohon  dan  orang  tua  dari  calon  anak pelamar mampu membuat rumah untuk anak-anaknya, menunjukkan bahwa orang tua mereka khawatir tentang masa depan anak-anak mereka, yang sebagian besar masih di bawah kendali dan tanggung jawab mereka. Peran masing-masing orang tua akan sangat dibutuhkan di masa
46 Anshori, Wawancara.
47 Masduqi, Wawancara.
mendatang,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana orang  tua  wajib  mengarahkan  dan  mencegah  perkawinan  anak  pada  usia  dini,  berdasarkan fakta  yang  ada.  di  pengadilan  bahwa  orang  tua  telah  berusaha  untuk  mengarahkan  dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin, dan tidak ada indikasi eksploitasi biologis atau seksual anak pada usia dini. lebih awal.
Hal  ini  untuk  menghindari  kesulitan  yang  mungkin  timbul  jika  mereka  baru  saja dibebaskan,  seperti  perceraian,  dengan  menekankan  peran  orang  tua  selama  persidangan untuk terus mengawasi, menasihati, dan membantu anak-anak mereka sampai anak dianggap siap untuk membangun mereka. keluarga sendiri.
Bapak Wisri, seorang hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, juga menambahkan bahwa:
“Tidak  semua  permohonan  dispensasi  perkawinan  dikabulkan,  terkadang  juga  ada yang  ditolak.  Karena  nantinya  pada  pemeriksaan  akan  dipanggil  pihak  anak  untuk ditanya  mengenai  kesiapannya  untuk  menikah  apakah  tidak  ada  faktor  paksaan  dari orang  tua,  dalam  pemeriksaan  tersebut  hanya  semata-mata  untuk  kepentingan  anak dan  ini  ada  kaitannya  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, jadi yang dilindungi ialah hak-hak dan kepentingan anak. Dalam pemeriksaan  dipersidangan  hakim  juga  melihat  dari  faktor  fisik  dan  mental  anak apakah sudah memungkinkan untuk menikah atau belum. Dan dari dasar itulah hakim juga mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan atau tidak”. 48
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Bapak  M.  Habinullah,  Panitera  Pengadilan  Agama Kuala Tungkal yang mengatakan bahwa:
“Dalam persidangan, ada penekanan kepada orang tua agar memenuhi kehendak anak sehingga tidak dilepas, karena perkawinan dibawah umur itu rentan terhadap masalah seperti  mental  dan  ekonomi  yang  belum  siap,  dan  jangan  sampai  ketika  terbentur sedikit masalah akan berujung pada perceraian. Jadi perlu adanya kontrol dan nasehat orang tua, dan juga bantuan dari segi finansial.” 49
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Pemohon  sebagai  seorang  bapak  mempunyai tanggung  jawab  langsung  untuk  menjadi  pembimbing  dan  ikut  membina  calon  pengantin menjadi  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  warahmah,  karena  permohonan  ini  diajukan  atas kemauan  dan  kesadarannya  sendiri.  Faktor-faktor  ini  penting  karena  upaya  Majelis  Hakim bertujuan  untuk  menjamin  kelangsungan  keluarga  anak  pemohon,  dan  tidak  ada  unsur tekanan dari pihak pemohon atau orang tua/walinya untuk menikahkan anaknya.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  hakim  Pengadilan  Agama  Kuala  Tungkal  dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah memandang hukum Islam, khususnya norma fiqhiyah, yang  menyatakan  bahwa  meninggalkan  kerugian  harus  didahulukan  daripada  mengejar keuntungan. Hakim juga mempertimbangkan kondisi Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak,  di  mana  hakim  menyatakan  kepeduliannya  terhadap  hak  anak  untuk  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  dengan  sebaik-baiknya,  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya  Sesuai  dengan  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak atas penghormatan, harkat, dan perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  serta  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang layak.
48 Wisri, Wawancara.
49 M. Habibullah, Wawancara.
Menurut  penulis,  hakim  bertindak  bijaksana  dengan  membuat  penilaian  berdasarkan hukum  dan  fakta.  Pengadilan  akan  mengizinkan  permohonan  dispensasi  perkawinan  jika faktanya  sesuai  dengan  hukum.  Dalam  kasus  sebaliknya,  jika  keadaan  tidak  sesuai  dengan hukum,  permohonan dispensasi  akan ditolak.  Itulah falsafah tindakan hakim  yang didukung oleh  kemandirian  dan  kewenangannya,  yang  dibuktikan  dengan  putusan  hakim  tentang permohonan dispensasi nikah.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  jawaban  dari  tema penelitianya seperti yang dirumuskan dalam rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Adapun faktor penyebab permohonan dispensasi  nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kuala  Tungkal  Tanjung  Jabung  Barat  adalah  faktor  pendidikan,  faktor  sosial  (kekhawatiran orang  tua),  faktor  adat  dan  kebiasaan,  dan  lain-lain  yang  mendorong  meningkatnya permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Adapun dampak positif yang ditimbulkan atas keputusan  izin  nikah  terhadap  kelangsungan  dan  ketentraman  dalam  kehidupan  keluarga diantaranya  pasangan  dapat  melangsungkan  pernikahan,  berdirinya  keluarga  berlandasan badah,  terjadi  internalisasi  nilai-nilai  Islam  secara  kaffah,  terdapat  qudwah  (teladan)  yang nyata. Pada pelaksanaannya Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan semua permohonan yang  dilatarbelakangi  oleh  faktor-faktor  fundamental  yang  dapat  memperkuat  permohonan tersebut, seperti fakta bahwa Islam mengizinkan pernikahan remaja ketika pubertas ditandai dengan  menstruasi.  Dan,  mengingat  anak  perempuannya  hamil  karena  hubungan  seksual dengan pacarnya  yang terjadi di luar nikah, karena persyaratan administrasi telah terpenuhi, dan  karena  Allah  telah  memerintahkan  pernikahan  untuk  setiap  pria  dan  wanita  yang  layak melakukan  perkawinan  dengan  catatan  bahwa  perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  syariat Islam, Kompilasi Hukum  Islam, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Asas Manfaat dan Kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
“Google” 20 Januari 2020, www.KUA.rancah.blog.spot.com,2012/07. Abdulah  Muhar. i Kiat-Kiat i Menjadi i Kepala  Rumah  Tangga  yang  Berhasil. (Jakarta:Qisty Press, 2004)
Akram Ridha, Kiat Sukses Mencapai Kebahagiaan (Jakarta: Amzah, 2007), 75. Bambang Waluyo, t Penelitian t Hukum t Dalam t Praktek t (Jakarta, t Sinar t Grafika, t 2002) Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) Mahmud  Muhamad  Al-Jauhari, Membangun  Keluarga  Qur‟ani , Panduan  Keluarga Muslimah (Jakarta: Amzah, 2013)
Muhamad Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) Muhamad t Amin t Suma, t Hukum t Keluarga t Islam t di t Indonesia t (Jakarta: t Raja t Grafindo t Persada, 2015)
Mukhtar, i Metode i Praktis i Penelitian i Deskriptif i Kualitatif i (Jakarta: i GP. i Press i Group, i 2013)
Mukti  Arto, Praktek i Perkara i Perdata  pada i Pengadilan i Agama ,  cet  V  (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009)
Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM. 28. Sunaryo, Sosiologi Keperawatan ( Jakarta: Bumi Medika, 2015)