AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 194 – 199.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301.
DOI: 10.59431/ajad.v4i1.301

## C O M M U N I T Y   E N G A G E M E N T   A R T I C L E
Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution di Kabupaten Boyolali
FX. Hastowo Broto Laksito 1*     | Waluyo Slamet Pradoto 2 | Kesya Zhalibina Sunarto 3
1*,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

## Correspondence
1* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Email: hastowobroto@gmail.com.

## Funding  information
Universitas Slamet Riyadi.
Received:  2   Mar  2024 Revised:  1 9   Mar  2024 Accepted:  1   Apr  2024            Published:  3 0   Apr  2024 E-ISSN: 2797-2356, P-ISSN: 2797-2364

## Abstract
The  purpose  of  this  service  is  to  find  out  how  to  resolve  land  boundary  disputes  through mediation  to  achieve  a  win-win  solution  and  what  obstacles  or  obstacles  arise  in  the implementation  of  land  boundary  dispute  resolution  through  mediation.  The  method  of community  service  is  by  means  of  lectures  and  discussions.  Settlement  of  legal  problems, especially  land  boundary  disputes,  has  been  accommodated  by  the  state  which  has  been outlined  in  national  regulations  through  alternatives  in  court,  namely  filing  a  lawsuit  and outside  of  court  through  mediation  efforts.  Of  course,  each  route  has  advantages  and disadvantages. A lawsuit in court results in a party winning or losing, while mediation outside of  court  results  in  neither  party  being  harmed.  Obstacles  or  barriers  that  arise  in  the implementation of Land Boundary Dispute Resolution through Mediation are the difficulty of uniting the desires and interests of both parties as well as the nature of not wanting to give in and feeling that each of them is the most right. However, mediation efforts require the skills of a mediator or intermediary to find solutions to problems that occur. The willingness of the parties  to  give  in  to  each  other  and  reduce  each  other's  demands  is  an  important  key  to achieving the goal of common good and prosperity so that no party feels disadvantaged.
Keywords
Land Boundary Disputes; Mediation; Win-win Solution.

## Abstrak
Tujuan  Pengabdian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Penyelesaian  Sengketa  Batas Tanah Melalui Mediasi Demi Tercapainya Win-Win Solution dan apa kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi. Metode dalam  Pengabdian  masyarakat  ini  dengan  cara  ceramah  dan  diskusi.  Penyelesaian Permasalahan hukum khususnya sengketa batas tanah sudah diakomodir negara yang telah dituangkan dalam regulasi nasional melalui alternatif di dalam Pengadilan yakni pengajuan gugatan  dan  di  luar  pengadilan  melalui  Upaya  mediasi.  Tentunya  masing-masing  jalur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Gugatan di pengadilan berakibat adanya pihak yang menang dan kalah sedangkan mediasi di luar pengadilan berakibat kedua pihak tidak ada yang  dirugikan.  Kendala atau  hambatan  yang muncul  dalam  pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi ialah sulitnya menyatukan keinginan dan kepentingan kedua belah pihak serta sifat yang tidak mau mengalah dan merasa diri masing-masing adalah yang paling benar. Namun Dalam upaya mediasi diperlukan adanya kecakapan mediator atau penengah dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kerelaan para pihak untuk saling  mengalah  dan  mengurangi  masing-masing  tuntutan  menjadi  kunci  penting  guna mencapai tujuan kebaikan dan kesejahteraan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Kata Kunci Sengketa Batas Tanah; Mediasi; Win-win Solution.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 194 – 199.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301.

## 1  |  PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraris,  dimana mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani. Hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  petani  adalah  tanah  yang  digunakan  sebagai  lahan  persawahan  atau perkebunan. Jadi dasarnya manusia dan juga tanah mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat alami dan juga tidak  dapat  dipisahkan.  Hal  ini  dapat  dimengerti  dan  dipahami  karena  tanah  merupakan  tempat  tinggal,  tempat pemberi makanan, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka dimakamkan bahkan tempat para leluhurnya. Maka dari itu selalu ada pasangan manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah, sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-Undang  Pokok  Agraria: “ Dengan  adanya  dasar  dan  hak  menguasai  dari  negara  maka  ditentukan  adanya macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  orang- orang”. Dengan demikian jelas tanah tersebut di dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan juga lebarnya.  Tanah  diberikan  kepada  dan  dimiliki  oleh  orang  dengan  hak-hak  yang  sudah  disediakan  oleh  Undang- Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan tanah dengan hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah bagian permukaan bumi saja. Pendekatan alternatif dalam penyelesaian  sengketa,  khususnya  dalam  konteks  pertanahan,  semakin  mendapatkan  perhatian  karena  potensi untuk mencapai solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi menjadi salah satu metode yang  sering  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa,  terutama  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  batas  tanah. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas dan relevansi mediasi sebagai jalur alternatif dalam  menangani  sengketa  tanah.  Cahyani  (2022)  melakukan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  dipaparkan secara komprehensif, baik dari segi teori maupun praktik. Selain itu, Darmika (2022) menjelaskan bahwa penerapan mediasi  sebagai  alternatif  yang  efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah.  Hasbi  (2020)  menyebutkan  bahwa peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah tertentu. Mediasi juga dilihat sebagai alternatif yang  potensial  dalam  penyelesaian  sengketa  (Hilman,  2020).  Pengetahuan  mengenai  hukum  agraria  dalam penyelesaian sengketa tanah (Ismaya, 2011), merupakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia (Mayasari & Rudy, 2021; Nansi, 2022).
Salah  satu  sengketa  yang  banyak  terjadi  mengenai  batas  tanah  yang  disebabkan  banyak  hal,  karena  tanah  yang belum  didaftarkan  bisa  juga  karena  adanya  pihak  ketiga  yang  memiliki  hak  atas  tanah  tersebut,  penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan adanya pihak yang dirugikan  serta  melakukan  gugatan  ke  pengadilan.  Meskipun  ada  peluang  besar  menggugat  melalui  pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, menghabiskan waktu yang lumayan lama bahkan berbelit-belit. Oleh sebab itu masyarakat berusaha menyelesaikan sengketanya dengan cara menempuh jalur nonlitigasi. Penyelesaian melalui jalur  pengadilan  yaitu  bertujuan  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  kepastian  hukum,  maka  penyelesaian  diluar pengadilan justru diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi diantara yang bersengketa dan  bukan  mencari  pihak  yang  benar  atau  salah.  Bila  harus  mencari  siapa  yang  benar  dan  salah,  tidak  akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini dapat digolongkan dalam media non-litigasi yang merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution.
Pendekatan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  semakin  mendapatkan  perhatian,  terutama  dalam penanganan sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian Sitinjak (2019) menyebutkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah, merupakan tahapan proses penyelesaian  sengketa  tanah  di  luar  pengadilan  secara  yuridis  (Salundik  (2020).  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh Sukmawati  (2022)  hukum  agraria  dan  perannya  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  secara  praktik  mediasi  di tingkat lokal dan beberapa peneliti juga berpendapat sama mengenai penyelesaian sengketa perdata terkait tanah melalui pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR)(Wibowo, 2010; Wiguna, 2018). ADR mencakup mediasi sebagai  salah  satu  metode  alternatif.  ADR  dikembangkan  oleh  para  praktisi  hukum  dan  akademisi  sebagai  cara penyelesaian  sengketa  yang  lebih  memiliki  akses  pada  keadilan.  Penyelesaian  sengketa  tanah  memang  tidak semudah yang dibayangkan, apalagi jika tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan atau pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana cara mengelola sengketa, tentu sengketa tidak pernah akan mencapai titik penyelesaian. Oleh karena itu prioritas utama yang harus dilakukan melalui dua cara yang efeltif untuk mengelola sengketa. Pihak-pihak yang  terkait  dalam  sengketa  harus  mau  duduk  bersama  dan  saling  mau  menerima  dan  mengalah.  Penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal  penyelesaiannya sangat lambat  dan  berbelit, biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap, dan penyelesaian pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah,
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 194 – 199.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301.
kemampuan para hakim bersifat generalis. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan akan menempatkan para  pihak yang  bersengketa dalam posisi  menang-menang. Penyebab utama  sengketa  batas  tanah adalah patok yaitu sebagai tanda batas tanah. Pembuatan atau pemasangan patok sebagai tanda batas tanah ini sangat penting karena untuk menghindari kecurangan yang terjadi seperti kelebihan atau kekurangan tanah dan juga tanah sisa. Dalam  menangani  kasus  ini  Kantor  Pertanahan  terus  mengupayakan  solusi  penyelesaian  sengketa  dengan  tetap memperhatikan  rasa  keadilan  dan  menghormati  hak  kewajiban  para  pihak.  Dalam  mediasi  pada  sengketa  batas tanah diberikan kesempatan kepada para pihak baik pengadu maupun pihak teradu untuk menyampaikan hal-hal yang  menjadi  alasan  kepentingannya.  Jika  mediasi  antara  para  pihak  tidak  menimbulkan  titik  temu,  maka dikembalikan lagi kepada para pihak apakah ingin menggunakan atau menempuh dengan jalur hukum atau dengan cara lain.

## 2 |  METODE

## 2.1 Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi didasarkan pada  dua  pendekatan  utama,  yaitu  ceramah  dan  sesi  tanya  jawab.  Dalam  proses  ini,  seorang  narasumber  yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi bertindak sebagai pemrakarsa, menyampaikan materi  yang  relevan  dengan  topik  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  mediasi.  Penyampaian  materi  dilakukan secara  langsung  di  hadapan  peserta,  meskipun  jumlahnya  tidak  terlalu  banyak  karena  pembatasan  yang diberlakukan  akibat  pandemi  COVID-19.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mematuhi  protokol  kesehatan  seperti menggunakan  masker,  menjaga  jarak,  dan  mencuci  tangan  secara  teratur.  Meskipun  demikian,  keberadaan narasumber dan interaksi langsung antara narasumber dan peserta menjadi kunci dari metode ini. Metode ceramah memberikan kesempatan kepada narasumber untuk secara sistematis menyampaikan informasi dan pengetahuan yang  relevan  tentang  penyelesaian  sengketa  batas  tanah  melalui  mediasi.  Sementara  itu,  sesi  tanya  jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, memperjelas informasi yang disampaikan, dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Ini memberikan ruang bagi peserta untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Dengan kombinasi kedua  metode  ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  mediasi  sebagai  upaya  mencapai  solusi  yang  menguntungkan  bagi  semua pihak.  Selain  itu,  metode  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pandemi COVID-19.

## 2.2 Waktu Kegiatan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui tahapan persiapan, survey lapangan, dan pelaksanaan kegiatan  berupa    penyuluhan    atau    sosialisasi    dan    kegiatan    di  Desa  Karangkepoh,  Kecamatan  Karanggede, Kabupaten Boyolali secara dialog langsung dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dijadwalkan berlangsung pada tanggal  25  Februari  2023.  Selama  kegiatan  ini,  tim  pengabdian  akan  berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat, memberikan  informasi,  menjawab  pertanyaan,  dan  berdiskusi  tentang  pentingnya  mediasi  dalam  penyelesaian sengketa batas tanah.

## 2.3 Tempat Pelaksanaan
Kantor  Desa  Karangkepoh  dipilih  sebagai  lokasi  pelaksanaan  karena  merupakan  pusat  administratif  dan  pusat kegiatan  masyarakat  di  Kecamatan  Karanggede,  Kabupaten  Boyolali.  Keputusan  ini  diambil  untuk  memastikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat setempat untuk mengikuti kegiatan pengabdian. Selain itu, Kantor Desa Karangkepoh  juga  merupakan  tempat  yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat,  sehingga  dapat  memberikan kenyamanan  dan  keakraban  dalam  berinteraksi.  Dengan  memilih  Kantor  Desa  Karangkepoh  sebagai  tempat pelaksanaan kegiatan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi. Selain itu, kehadiran di Kantor Desa  juga  memungkinkan  tim  pengabdian  untuk  bekerja  sama  secara  langsung  dengan  perangkat  desa  dan memperoleh dukungan lebih lanjut dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi kegiatan.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 194 – 199.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301.

## 3  |  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Indonesia  telah  memiliki  peraturan  yakni  Undang-Undang  No  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa di mana aturan ini memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui seorang  mediator  (penengah)  maupun  orang  yang  dipilih  para  pihak  untuk  membantu  menyelesaikan  permasalahan tersebut.  Kemudian  terbit  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  merupakan  lex  specialist  atas  UU  No  30  Tahun  1999  sebagai alternatif  wadah  guna  menyelesaikan  sengketa/permasalahan  khususnya  terkait  tanah.  Sengketa  tanah  karena  batas tanah sebagai kasus pertanahan, diselesaikan dengan melibatkan mediator. Mediator merupakan penengah yang harus bisa  dan  memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  baik,  jelas,  dan  mudah  dipahami.  Mediator  adalah  pihak  ketiga  yang bersifat netral sebagai orang ketiga di dalam sebuah mediasi dan harus bisa menawarkan berbagai macam solusi dan kesepakatan, tetapi bukan berarti mediatorlah yang akan menentukan sebuah keputusan dari sengketa tanah tersebut. Keputusan terakhir dalam proses mediasi, tetap berada di tangan para pihak, mediator hanya mencari titik temu atau jalan keluar agar para pihak mau untuk duduk bersama dan menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang sedang dialami oleh para pihak. Mediator yang menangani sengketa batas tanah yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah mediator yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan.
Di dalam sebuah proses mediasi pasti akan ditemui sebuah kendala dalam melaksanakannya, kendala yang sering dialami adalah sulitnya menyatukan keinginan dan kepentingan kedua belah pihak dan juga setiap kemampuan mediator berbeda- beda. Kesulitan dalam menyatukan kedua belah pihak merupakan kendala terbesar yang dialami oleh mediator karena kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  tetap  mempertahankan  haknya  dan  tidak  mau  dirugikan  karena  haknya  harus dicabut.  Kemampuan  mediator  yang  berbeda-beda  di  dalam  sebuah  proses  mediasi  dimana  tugas  mediator  adalah mengidentifikasi  persoalan  masalah  yang  menjadi  sumber  perselisihan  antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa. Mediator harus mampu membangun komunikasi yang terbuka di antara para pihak karena mediatorlah yang menjadi tempat bertanya para pihak. Persoalan tanah saat ini sangat relevan untuk dikaji dan dipertimbangkan secara mendalam dengan  kaitannya  kebijakan  di  bidang  pertanahan  selama  ini.  Kendala  yang  sering  terjadi  jika  dilakukan  mediasi penyelesaian sengketa batas tanah adalah memakan waktu yang cukup lama, mekanisme yang sulit, bergantung dari itikad baik  para  pihak  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  sampai  selesai,  mediasi  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  jika kewenangan  dan  informasi  tidak  diberikan  dengan  cukup.  Tetapi  dengan  adanya  kendala  dalam  melakukan  mediasi, masyarakat tetap memilih jalur mediasi karena tidak memakan biaya yang mahal ketimbang menempuh jalur gugatan melalui pengadilan yang memakan rentan waktu jauh lebih lama serta menghasilkan pihak.
Hambatan  yang  dihadapi  ini  berupa  karakteristik  masyarakat  yang  berbeda-beda.  Seperti  halnya  masyarakat  yang memiliki sifat keras kepala, tentunya hal ini akan membuat proses penyelesaian sengketa menjadi sulit dan terkendala. Dalam situasi mediasi diperlukan adanya kerelaan para pihak untuk saling mengalah. Kendala yang terjadi yaitu adanya faktor  pribadi  antara  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  sengketa  yang  membuat  Kantor  Pertanahan  mendapatkan kesulitan  untuk  mendudukkan  kedua  belah  pihak  pada  saat  mediasi.  Sifat  yang  tidak  mau  mengalah  dan  merasa  diri masing-masing adalah yang paling benar membuat mediator mengalami kesulitan untuk menangani jalannya mediasi. Penyelesaian sengketa tanah dengan mediasi hasil kesepakatannya memiliki akibat hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) UU No 30 Tahun 1999 memiliki sifat final dan mengikat yang berbunyi “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh)  hari  sejak  penandatanganan”.  Kemudian  kesepakatan  itu  merupakan  perjanjian  perdamaian  yang  setara dengan  putusan  pengadilan,  oleh  karena  itu  tidak  ada  upaya  hukum  maupun  gugatan  untuk  mencabut  ataupun mempermasalahkan kembali hal yang sudah  diatur dalam kesepakatan tersebut.  Upaya mediasi merupakan alternatif yang cukup baik ditempuh daripada harus melalui gugatan pengadilan karena memiliki kelebihan di antaranya: adanya pihak menang-menang karena berdasar negosiasi/kesepakatan kedua belah pihak, hubungan sosial seperti biasa karena pihak  yang  bersengketa  didasarkan  pada  rasa  sukarela/legowo,  biaya  lebih  murah  dan  cepat,  ketepatan  dalam penanganan karena mediator khususnya Pihak Badan Pertanahan Nasional paham akan kondisi dan situasi serta tuntutan masyarakat yang bersengketa.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 194 – 199.
Page 198 of 6
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301.

## Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Mediasi

## 3.2 Pembahasan
Peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan  ini  terdiri  dari  Perangkat  Desa,  dan  Masyarakat  Desa  Karangkepoh,  Kecamatan Karanggede,  Kabupaten.  Materi  yang  disampaikan  dalam  sosialisasi  adalah  berkaitan  dengan  latar  belakang permasalahan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu: penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di luar pengadilan demi tercapainya win-win solution, Permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, Dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Tujuan alternatif penyelesaian sengketa, Pihak yang dapat memediasi permasalahan hukum khususnya tentang batas tanah. Sesi tanggapan peserta dibuka setelah narasumber menyampaikan materi dengan dipandu oleh moderator. Dari seluruh peserta tercatat ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kedudukan penengah/mediator dalam penyelesaian sengketa batas tanah. Teknik diskusi dilakukan secara langsung dimana setiap pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber, dan secara bergantian pertanyaan dan jawaban terus berlangsung hingga melampaui waktu yang sudah dijadwalkan. Peserta cukup  antusias  dan  semangat  mengajukan  pertanyaan,  sembari  ditimpali  dengan  dukungan  dari  peserta  lainnya. Memperhatikan  jalannya  tanya  jawab  dan  diskusi,  teridentifikasi  beberapa  materi  yang  menjadi  pertanyaan  dan tanggapan  peserta  dari  hasil  sosialisasi,  yaitu:  Siapa  yang  berhak  menjadi  penengah/mediator  dalam  menyelesaikan permasalahan sengketa batas tanah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyelesaian sengketa batas tanah.  Sehingga  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  dilakukan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam terkait  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Harapan  dari  terlaksananya  Pengabdian  Kepada Masyarakat  guna  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada  masyarakat  terkait  penyelesaian  permasalahan hukum  khususnya sengketa batas tanah  melalui  jalur di luar pengadilan untuk memahami cara/alternatif, pihak yang dapat melakukan mediasi, dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam penyelesaian kasus sengketa batas tanah yang terjadi di masyarakat.

## 4  |  KESIMPULAN
Sengketa pertanahan, khususnya sengketa batas tanah, sering kali disebabkan oleh masalah patok atau tanda batas tanah yang salah. Hal ini dapat terjadi karena kesalahpahaman terhadap letak objek sengketa tanah dan kesalahan gambar pada surat  ukur.  Namun,  sengketa  seperti  ini  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi,  yang  menghasilkan  kesepakatan  yang mengikat  kedua  belah  pihak.  Sengketa  tanah,  terutama  yang  berkaitan  dengan  patok  atau  batas  tanah  sawah,  bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan yang disertai mediasi oleh mediator, yang biasanya merupakan aparat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika diinginkan, pengukuran ulang juga dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan  adalah  pilihan  yang  tepat  untuk  mencapai  solusi  yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak  serta  untuk menghindari  gesekan  atau  konflik  di  masa  depan.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada  kerelaan  dan  keikhlasan  untuk mengurangi tuntutan masing-masing  pihak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  Pengabdian  kepada  Masyarakat  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pemerintahan  desa  serta  kantor  Desa Karangkepoh, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali atas dukungan dan perhatian yang diberikan selama kegiatan ini  berlangsung.  Dukungan  ini  telah  membantu  kelancaran  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah direncanakan.
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 4, No. 1, April 2024, pp. 194 – 199.
DOI: https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301.

## REFERENSI
Cahyani, T. D. (2022). Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek) (Vol. 1). UMMPress.
Darmika,  P.  (2022).  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Mediasi  Sebagai  Jalur  Alternatif. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10(3), 327-336.
Hasbi,  H.  (2020).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Proses  Mediasi  di  Badan  Pertanahan  Kota Makassar. Pleno Jure , 9(1), 36-46. https://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.299.
Hilman, S. H. (2020). Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ismaya, S. (2011). Pengantar Hukum Agraria . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. KERTHA WICAKSANA , 15(2), 90-98. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98.
Nansi,  W.  S.  (2022).  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Di  Indonesia. Jurnal  Pemberdayaan Hukum , 2 (1).
Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Prenada Media.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Salundik. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 5(2), September 2020.
Sitinjak, I. Y. (2019). Aspek Hukum Mediasi Atas Sengketa Tanah Oleh Pihak BPN. Jurnal Ilmiah Maksitek , 4(3).
Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis , 2(2), 89-102.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Wibowo, R. A. (2010). Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan kabupaten Karanganyar.
Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. Masalah-Masalah Hukum , 47(1), 47-55.
How  to  cite  this  article:  Broto Laksito, F. H., Pradoto, W. S., & Sunarto, K. Z. (2024). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution di Kabupaten Boyolali. AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 194 – 199. https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301.