…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3641 (Online)
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Banding Hukum di Indonesia dengan Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko)

## Oleh
Beni Arya Dwinanto Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Email: khaizuranaqil24@gmail.com
Article History: Received: 13-05-2024 Revised: 02-06-2024 Accepted: 16-06-2024
Abstract: Community  property  is  property  that  is  formed during  the  marriage  between  husband  and  wife  until  the marriage  bond  is  broken,  except  for  property  obtained  by inheritance or a gift from one of the parties. How positive law in Indonesia  looks  at  the  legal  arrangements  for  joint  property after a divorce then compares with the legal arrangements in force in Malaysia, Japan, Australia and Morocco. The research method  used  in  the  research  is  a  type  of  normative  research using literature study and using a comparative study approach. The regulation of joint property in Indonesia can be seen in the Civil  Code,  Marriage  Law  and  Islamic  Law  Compilations.  In Indonesia,  the  basic  rule  for  dividing  joint  assets  is  ½:  ½, whereas in Malaysia the arrangement for dividing joint assets separates the personal acquisitions of each husband and wife as personal property and property obtained "together" or through the  efforts  and  cooperation  of  the  husband  and  wife.  become joint  property.  Furthermore,  in  Japan,  the  division  of  joint property follows the separation of assets, only property whose ownership status is unclear is designated as joint property. In principle,  Australia  adheres  to  a  system  of  separation  of property, but the court can consider each person's contribution during the marriage and consider each other's financial needs in  the  future.  Whereas  in  Morocco,  in  the  division  of  joint property based on dustur qadim, after a divorce, all assets fall to the wife except vehicles and immovable assets in the name of the husband,  this  too  except  the  house,  whereas  in  dustur  Jadid, everything falls to the wife except the immovable assets above. husband's name includes house
Keywords: Divorce, Community Property, Arrangements
PENDAHULUAN
Didalam  rumah  tangga  pasti  suatu  saat  akan  menghasilkan  harta  keluarga.  Harta keluarga ini yang nantinya akan diwariskan atau menjadi peninggalan oleh orangtua yaitu suami atau istri kepada anak-anaknya.  Harta menurut kamus hukum adalah segala sesuatu berupa barang, uang atau keperluan hidup. 1 Manusia memerlukan harta untuk memenuhi
1 Jimmy  Marwan, Kamus  Hukum  Dictionary  Of  Law  Complete  Edition  -  Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
kehidupan mereka. Harta yang dimiliki dapat digunakan oleh manusia untuk bertahan hidup dan bahkan dapat membeli dan memiliki apa saja yang mereka inginkan, akan tetapi bila melihat  kenyataan  yang  ada  seringkali  manusia  tanpa  harta  akan  menjadi  dilecehkan, dihina,  bahkan  ada  yang  menjadi  gila.  Oleh  karena  itu,  harta  selain  sangat  menggiurkan, namun juga sangat rentan dapat menciptakan masalah-masalah dalam kehidupan manusia.
Harta didalam keluarga tentu berasal dari suatu perkawinan maupun warisan dari kedua  orangtua.  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Perkawinan membawa konsekuensi hukum dalam rumah tangga baik itu bagi suami maupun isteri, maka demikian juga  perceraian.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  perceraian  yaitu  hak  asuh anak/hadhonah (jika pasangan suami isteri tersebut memiliki anak dari perkawinannya), dan pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan suatu bagian dari sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks karena selain berkaitan dengan pembicaraan hubungan hukum  orang,  harta  bersama  juga  berbicara  mengenai  perolehan  harta,  penjagaan, pemanfaatan,  pengalihan  dan  bagian  masing-masing  suami  isteri  setelah  terjadinya perceraian. Ketika berbicara harta yang berasal dari perkawinan maka terdapat berbagai tipe  harta  hasil  perkawinan  antara  lain:  harta  bawaan  masing-masing  suami  istri,  harta hadiah yang didapat selama masa perkawinan, serta harta dari hasil kerja keras baik suami maupun  istri,  atau  hasil  kerja  keras  mereka  berdua,  terlepas  dari  apakah  hasil  yang diperoleh seimbang atau tidak diantara keduanya, harta tersebut biasanya disebut dengan harta bersama.
Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. 3 Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak suami istri. 4 Harta bersama tersebut terbentuk selama perkawinan antara suami istri berlangsung  yaitu  sejak  tanggal  terjadinya  perkawinan  hingga  ikatan  perkawinan  putus terkecuali harta yang diperoleh warisan atau hibah dari salah satu pihak. 5 Peraturan harta bersama  di  Indonesia  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  terdapat  pada  Pasal  35  sampai  Pasal  37.  Kompilasi  Hukum  Islam  juga menyebutkan  peraturan  harta  bersama  dalam  Pasal  85  sampai  Pasal  97.  Harta  bersama da lam  Pasal  85  Kompilasi  Hukum  Islam  berbunyi,  “Adanya  harta  bersama  dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau
(Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan Malaysia  Dalam Perspektif  Gender) (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , n.d.
3 Satrio. J., Hukum Harta Perkawinan - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama  Pasca  Perceraian  Terhadap  Kontribusi  Isteri  Sebagai  Pencari  Nafkah  (Studi  Komparasi  Di  Australia, Malaysia Dan Jepang) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).
4 Happy  Susanto, Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadi  Perceraian  -  Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila (Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan  Malaysia  Dalam  Perspektif  Gender) (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).
5 Saudi Amran; Candra Mardi, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Percaraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3641 (Online)
istri”. Pemahaman yang dapat diambil dari  Kompilasi Hukum Islam serta Undang -Undang tentang Perkawinan menekankan bahwa harta bersama setelah terbentuknya rumah tangga tidak  menjadikan  harta  milik  masing-masing  dari  suami  dan  istri  bercampur  karena pernikahan.
Para  pakar  hukum  Islam  berbeda  pendapat  tentang  dasar  hukum  harta  bersama. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al- Qur ‟ an,  karena  itu  terserah  kepada  suami  istri  untuk  mengaturnya.    Hukum  Islam  tidak dikenal dengan percampuran harta kekayaan antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri begitu pula harta kekayaan suami menjadi hak milik suami,  oleh  karena  itu  suami  tidak  berhak  atas  harta  istrinya  karena  kekuasaan  istri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih  klasik,  harta  kekayaan  yang  dihasilkan  oleh  suami  istri  selama  perkawinan  dapat dikategorikan sebagai syirkah yaitu harta yang dihasilkan oleh suami istri sehingga terjadi pencampuran harta yang satu dengan yang lain, karena itu apabila ikatan perkawinan putus karena  perceraian  maka  harta  syirkah  tersebut  dibagi  antara  suami  istri  menurut pertimbangan sejauh mana usaha suami istri turut berusaha dalam syirkah.
Selanjutnya  apabila  di  kemudian  hari  ikatan  perkawinan  putus  akibat  perceraian, maka  pembagian  harta  bersama  dapat  dilakukan  di  pengadilan  agama.  Penyelesaian pembagian  harta  bersama  di  Indonesia  karena  putusnya  perkawinan  antara  suami  istri merupakan  kewenangan  pengadilan  agama.    Dalam  penjelasan  Pasal  49  Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan salah satu sengketa yang ditugaskan  kepada  pengadilan  agama  pada  tingkat  pertama  untuk  diselesaikan. Pelaksanaan  pembagian  harta  bersama  melalui  pengadilan  agama  merupakan  sebuah alternatif penyelesaian perkara. Akan tetapi bagi pasangan suami istri yang telah bercerai dapat  menyelesaikan  pembagian  harta  bersama  dengan  cara  damai  atau  musyawarah karena tidak perlu memakan waktu dan biaya. Mengenai pembagian harta bersama melalui musyawarah,  para  pihak  dapat  tidak  mengikuti  peraturan  undang-undang  yakni  dibagi setengah-setengah, istri dapat memperoleh sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya selama tidak ada pihak yang dirugikan.
Pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  juga  tidak  terlepas  dari  konstribusi masing-masing suami isteri dalam mencari nafkah selama masa perkawinan. Dalam setiap keluarga  biasanya  terdapat  pembagian  peran  dan  fungsi  antara  suami  dan  isteri  (suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebaga ibu rumah tangga). Dengan pembagian peran dan fungsi tersebut diharapkan dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik.
Berkenaan dengan adanya beberapa penafsiran terkait harta bersama diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaturan harta bersama menurut hukum positif yang ada di  Indonesia  dan  selanjutnya  membandingkan  pengaturan  hukum  harta  bersama  di Indonesia dengan pengaturan hukum harta bersama yang berlaku di negara lainnya seperti Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam pembagian harta bersama di Indonesia dengan negara Malaysia,
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Jepang, Australia dan Maroko. Adapun sumber penelitian yang digunakan berdasarkan pada peraturan  perundang-undangan  seperti  KUH  Perdata,  Undang-Undang  Perkawinan  serta Kompilasi  Hukum  islam,  untuk  mengetahui  bagaimana  peraturan-peraturan  tersebut bekerja  dalam  masyarakat  di  Indonesai.  Selanjutnya  pendekatan  yang  digunakan  yaitu comparative study atau studi perbandingan yaitu melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan di negara lain yaitu Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko.

## Pembahasan
Harta  bersama  secara  bahasa  terbagi  menjadi  dua  kata  yaitu  dari  “harta”  dan “bersama”.  Harta  adalah  barang  (uang  dan  sebagainya)  yang  menjadi  kekayaan,  barang milik  seseorang,  kekayaan  berwujud  dan  tidak  berwujud  yang  bernilai.  Sedangkan  arti bersama  adalah  semilik. 6 Istilah  harta  bersama  artinya  harta  yang  digunakan  atau dimanfaatkan bersama. 7 Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga.  Kedua-duanya  sama-sama  bekerja,  dapat  diartikan  bahwa  suami  bekerja  di  luar rumah mencari nafkah dan istri bekerja di  dalam rumah mengurus dan mendidik anak. 8 Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama  suami  istri  selama  dalam  perkawinan  tanpa  mempersoalkan  terdaftar atas nama siapa harta tersebut. 9
Harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  di  luar hadiah dan warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat selama masaperkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama.  Sedangkan  terhadap  harta  hadiah  atau  warisan  merupakan  harta  milik  pribadi masing-masing  suami  atau  istri.  Hukum  harta  kekayaan  merupakan  hukum  yang menyangkut antara subyek hukum dan obyek hukum. Subyek hukum harta bersama adalah pasangan suami istri sedangkan obyek hukum harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ruang lingkup harta bersama yaitu hukum benda, hukum hak immaterial dan hukum perikatan.
Harta  bersama  (marital  properties)  merupakan  konsep  hukum  yang  termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia negara-negara lain, baik yang menganut common law maupun civil law juga mengenal lembaga hukum harta bersama. Istilah  yang  sering  disebut  untuk  merujuk  pada  harta  bersama  adalah  marital  property, matrimonial property, atau marriage property. Marriage property adalah property acquired during  the  course  of  a  marriage  (harta  benda/ke  kayaan  yang  diperoleh  selama perkawinan). 10
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
7 Hadikusuma Hilman, Bahasa Hukum Indonesia - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta  Bersama Akibat Percaraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) (Bandung: Alumni, 1992).
8 Amran  Saudi  dan  Mardi  Candra, Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata  Dan  Pidana  Islam  Serta  Ekonomi Syariah-Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat Percaraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
9 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia  -  Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila  (Pembagian Harta  Bersama Akibat Percaraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
10 Asnawi.  M.  N., Hukum  Harta  Bersama,  Kajian  Perbandingan  Hukum,  Telaah  Norma,  Yurisprudensi  Dan Pembaharuan Hukum - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Ko (Jakarta: Kencana, 2020).
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3641 (Online)
Pengaturan  harta  bersama  dalam  hukum  positif  termaktub  dalam  setidaknya  tiga peraturan  perundang-undangan,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Sementara itu dalam UUP, harta bersama diatur dalam Bab VII (Harta  Benda  dalam  Perkawinan)  Pasal  35-37.59  Adapun  KHI  yang  secara  khusus merupakan sumber hukum materil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) Pasal 85-97. 11 A. Pengaturan Harta Bersama Berdasarkan hukum positif di Indonesia 1. KUH Perdata
KUH  Perdata  mengatur  masalah  harta  bersama  dalam  perkawinan,  perihal harta bersama diatur tidak kurang dari 60 pasal. Pada Pasal 119 disebutkan bahwa, “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan  antara  suami  isteri,  selama  tidak  ditentukan  hal  lain  dalam  perjanjian perkawinan”. 12
Pasal-pasal dalam KUH Perdata tersebut mengatur hal ihwal harta bersama, termasuk di dalamnya yaitu definisi harta bersama, kualifikasi harta bersama, hak dan tanggung jawab dalam mengelola harta bersama, pengecualian dalam harta bersama, pembubaran lembaga harta bersama, dan perjanjian perkawinan terkait pencampuran harta. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian maupun kematian. Namun, apabila pasangan suami isteri sepakat  untuk  tidak  menyatukan  harta  kekayaan  mereka,  mereka  dapat  membuat perjanjian  di  depan  notaris  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdata. Perjanjian yang dimaksud harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta otentik di depan notaris. Akta otentik ini sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing- masing  suami  isteri.  Jika  tidak  ada  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sebelum perkawinan dilaksanakan, maka terjadi pembaharuan semua harta suami dan isteri dan  dianggap  harta  bersama.  Dalam  Pasal  128-129  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa apabila  tali  perkawinan  antara  suami  isteri  putus,  maka  harta  bersama  itu  dibagi antara suami isteri tanpa memperlihatkan dari pihak mana barang-barang tersebut diperoleh.  Perjanjian  perkawinan  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi susila dan ketentuan umum yang berlaku di masyarakat. 13
2. Undang-Undang Perkawinan
Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  menempatkan  lembaga  hukum  harta bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai “akibat hukum perkawinan”. Hal ini harus dibedakan dengan kelompok norma lain, yaitu “akibat hukum perceraian”.
11 Asnawi. M. N.
12 “Instruksi Presiden Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam” (n.d.).
13 Syaikhul Hakim, Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia  -  Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila  (Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) (Akademika, 2015).
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Sekalipun keduanya merupakan sistem norma dalam hukum perkawinan, keberadaan harta  bersama  merupakan  akibat  yuridis  dari  adanya  perkawinan  yang  sah  dan tercatat  resmi  oleh  negara.  Dalam  konteks  tertentu,  pembagian  harta  bersama memiliki persinggungan dengan akibat hukum perceraian. UUP megatur perihal harta bersama dalam Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan. Redaksi “Harta benda dalam  perkawinan”  menunjukkan  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan berlangsung  masing-masing  suami  isteri  dapat  memperoleh  harta  bersama  sebagai hasil  usaha  bersama.  Redaksi  tersebut  juga  mengandung  makna  bahwa  di  samping adanya harta bersama, terdapat pula kemungkinan masing-masing suami atau isteri memiliki harta bawaan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan namun tidak dikategorikan sebagai harta bersama.
Berikut pemaparan pengaturan harta bersama dalam Pasal 35-37 UUP. Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan
(2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
(2) Mengenai  harta  bawaan  masing-masing  suami  dan  isteri  mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 14

## 3. Kompilasi Hukum Islam
Pengaturan Harta Bersama dalam KHI termuat didalam 13 Pasal yaitu Pasal 85- 97.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  representasi  hukum  Islam  telah  melalui proses panjang penelaahan dan mengkomodir nilai-nilai kerafiran lokal (urf), berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 soal harta bersama hanya diatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 35 sampai Pasal 37 saja. KHI merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami isteri selama dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung,  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapapun. 15
Dalam Ketentuan KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Berikut penjelasan pasal per pasal dari KHI yaitu sebagai berikut:
Pasal 85 Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
15 “Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Sip/1974” (n.d.).
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3641 (Online)
Pasal 86
(1)  Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
(2)  Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Pasal 87
(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yag diperoleh masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing- masing,  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.
(2) Suami  dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum  atas  harta  masing-masing  berupa  hibah,  hadiah,  shadaqah  atau  yang lainnya.
Pasal 88 Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  isteri  tentang  harta  bersama,  maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Pasal 90 Isteri turut bertanggung jawab manjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
Pasal 91 (1)  Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
(2)  Harta  bersama  yang  berwujud  dapat  meliputi  benda  tidak  bergerak,  benda bergerak, dan surat-surat berharga.
(3)  Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (4)  Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Pasal 92 Suami  atau  isteri  tanpa  persetujuan  pihak  lain  tidak  diperbolehkan  menjual  atau memindahkan harta bersama.
Pasal 93 (1)  Pertanggungjawaban  terhadap  hutang  suami  atau  isteri  dibebankan  pada hartanya masing-masing.
(2)  Pertanggungjawaban  terhadap  hutang  yang  dilakukan  untuk  kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
(3)  Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
(4)  Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Pasal 94
(1)  Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
(2)  Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih  dari  seorang  sebagaimana  tersebut  ayat  (1),  dihitung  pada  saat
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, atau keempat. Pasal 95
(1) Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pasal24  ayat  (2)  huruf  c  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah  satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
Pasal 96
(1) Apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang    harus  ditangguhkan  sampai  adanya  kepastian  matinya  hakiki  atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama .
Pasal 97
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 16
B. Perbandingan Hukum Harta Bersama dengan Hukum di Negara Lainnya.

## 1. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Malaysia
Dalam sistem hukum keluarga Malaysia, harta benda yang diperoleh bersama suami  isteri  selama  dalam  perkawinan  merupakan  harta  perkawinan  (matrimonial property). Sedikit berbeda dengan konsepsi harta bersama di Indonesia yang secara normatif ditetapkan bagian masing-masing janda dan duda 50% : 50 %. Di Malaysia, pembagian harta perkawinan setelah terjadinya perceraian dilakukan oleh pengadilan dengan  memperhatikan  kontribusi  masing-masing  suami  dan  isteri  terhadap perolehan harta benda selama dalam perkawinan. Kontribusi dimaksud dapat berupa kontribusi  langsung  maupun  kontribusi  tidak  langsung  (direct  and  indirect contribution). 17
Malaysia  dikelompokkan  sebagai  negara  yang  menganut  pemisahan  harta benda suami dan isteri dalam perkawinan (separation of property), sekalipun dikenal konsep  pencarian  bersama,  namun  sistem  hukum  Malaysia  memisahkan  perolehan pribadi  masing-masing  suami  dan  isteri  sebagai  harta  pribadi.  Harta  benda  yang diperoleh “bersama” atau atas usaha dan kerja sama suami dan isteri ini y ang nantinya dapat  dibagi  atau  dimohonkan  pembagiannya  oleh  salah  seorang  dari  mereka  ke pengadilan yang berwenang. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dalam tradisi hukum Malaysia disebut dengan “harta sepencarian”. Yang dimaksud dengan perolehan  adalah  pengusahaan  bersama  suami  dan  isteri  terhadap  upaya mendapatkan harta benda atau aset, baik secara langsung maupun tidak langsung. 18
16 Instruksi Presiden tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
17 Ibrahim.  N  dan  Abdul.N.,  “Division  Of  Matrimonial  Property  In  Malaysia:  The  Legal  Historical  Perspective. SEJARAH-Di  Dalam  Jurnal  Sutini,  Wiwin;  Eka  Trisna  Dewi,  Putu  (Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Au,” Journal of the Department of History 15 (2017): 143.
18 Wiwin Sutini and Putu Eka Trisna Dewi, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3641 (Online)
Seperti di beberapa negara lain yang menganut sistem Common Law, Malaysia memberi kewenangan yang luas kepada pengadilan dalam membagi harta perkawinan kepada  masing-masing  suami  dan  isteri  setelah  terjadinya  atau  dalam  proses perceraian. Untuk dapat memahami secara lengkap ketentuan pembagian harta benda dalam perkawinan di Malaysia, maka kita dapat melihat dalam Law Reform (Marriage and Divorce Act) 1976 Section 76 yang mana didalamnya menjelaskan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pembagian harta bersama antara lain yaitu:
a.  Kontribusi  masing-masing  suami  isteri  terhadap  perolehan  harta  benda  selama perkawinan;
b.  Hutang atas dasar kepentingan keluarga;
c.  Pertimbangan mengenai kebutuhan anak;
d.  Pemisahan harta perolehan pribadi;
e.  Pertimbangan terhadap kontribusi tidak langsung; dan f.  Pertambahan nilai aset selama perkawinan. 19
Pembagian  harta  bersama  di  Malaysia  lebih  dinamis  dibanding  dengan Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia secara umum berpatokan pada Pasal 128 KUH Perdata (Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana  asal  barang-barang  itu)  dan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  (bagi  yang beragama Islam) yang keduanya menetapkan bagian harta bersama suami dan isteri jika  terjadi  perceraian  adalah  50%  :  50%  dengan  tanpa  mempersoalkan  atas  nama siapa  objek  harta  bersama  tersebut.  Ada  pula  beberapa  perkara  di  Indonesia  yang pembagiannya  tidak  tunduk  kepada  50%  :  50%,  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan menyimpangi  ketentuan  pembagian  tersebut  namun  tidak  banyak.  Sementara  di Malaysia, penentuan bagian harta bersama sepenuhnya diserahkan kepada penilaian dan kebijaksanaan Hakim dalam menimbang kontribusi masing-masing suami isteri terhadap perolehan harta benda atau aset selama dalam masa perkawinan mereka. 20
2. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Jepang
Hukum  keluarga  Jepang  diatur  dalam  The  Civil  Code  Tahun  1896.  Undang- Undang ini merupakan sumber hukum utama dalam lapangan hukum keluarga Jepang. Dalam sistem hukum keluarga Jepang, pengadilan (Fomily Court) berwenang untuk sekaligus memutus perkara perceraian dan pembagian harta benda antara suami dan isteri. Ada dua opsi penyelesaian pembagian harta perkawinan. Pertama, diselesaikan bersama-sama  dengan  gugatan  perceraian.  Kedua,  diajukan  setelah  terjadinya perceraian dalam kurun waktu maksimal 2 tahun setelah terjadinya perceraian. 21
Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang),” Jurnal Aktual Justice 6, no. 2 (2021): 121–39.
19 Asnawi.  M.  N., Hukum  Harta  Bersama,  Kajian  Perbandingan  Hukum,  Telaah  Norma,  Yurisprudensi  Dan Pembaharuan Hukum - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Ko .
20 Sutini  and  Eka  Trisna  Dewi,  “Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Terhadap  Kontribusi  Isteri  Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang).”
21 M Otani, Masami Kittaka, Masami Kittaka. “Family Law in Japan: Overvieu”-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu  Eka Trisna Dewi  (Pembagian Harta  Bersama Pasca Perceraian  Terhadap Kontribusi  Isteri Sebagai  Pencari
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Jepang  dikelompokkan  ke  dalam  negara  yang  sistem  hukum  keluarganya menganut pemisahan harta suami dan isteri (separation of property). Pasal 762 ayat (1) The Civil Code menegaskan bahwa harta benda yang dimiliki salah seorang dari pasangan  sebelum  perkawinan  dan  yang  diperoleh  atas  nama  yang  bersangkutan dalam masa perkawinan tetap menjadi harta pribadi yang bersangkutan. Kemudian, dalam ayat (2) diatur mengenai harta benda yang kepemilikan atau nama pemiliknya tidak jelas atau tegas sebagai milik salah seorang di antara suami atau isteri ditetapkan sebagai milik bersama. Adapun ikhtisar norma hukum harta perkawinan dalam sistem hukum keluarga Jepang, sebagai berikut:
a)  Pemisahan harta suami dan isteri; b)  Pemilikan bersama secara terbatas;
c)  Perjanjian  kawin  terhadap  harta  benda  suami  isteri  (contract  on  property  of husband and wife); dan
d)  Pembagian beban biaya hidup dan nafkah. 22
Dalam  penyelesaian  pembagian  harta  bersama,  sistem  hukum  Jepang mengedepankan  penyelesaian  secara  musyawarah  (perdamaian)  antara  suami  dan isteri  yang  bercerai.  Penyelesaian  menurut  kesepakatan  bersama  selain  lebih menguntungkan  kedua  belah  pihak,  juga  efisien  dalam  prosedur  pelaksanaannya. Tanpa harus beradu bukti di muka sidang pengadilan, para pihak dapat dengan leluasa menjajaki  alternatifalternatif  penyelesaian  yang  dianggap  paling  menguntungkan kedua  belah  pihak.  Namun  demikian,  jika  para  pihak  tidak  dapat  mencapai kesepakatan pembagian harta benda yang dimaksud, maka dalam keadaan demikian, masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (family court) untuk menuntut pembagian harta benda secara adil bagi masing-masing dari pasangan suami isteri yang telah bercerai. 23
Pengadilan  Keluarga  di  Jepang,  dalam  mengadili  permohonan  pembagian harta bersama, mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:
a) Harta benda mana yang dapat didisteribusikan dan harta benda mana yang tetap menjadi milik masing-masing;
b)  Jumlah  harta  benda  yang  didistribusikan  dan  metode  apa  yang  akan  digunakan untuk mendistribusikan secara tepat dan adil.
Harta benda yang didisteribusikan adalah harta benda yang dihasilkan dari pengusahaan bersama suami dan isteri. Pengusahaan bersama disini dimaknai sebagai pengusahaan  bersama  secara  aktif  oleh  suami  dan  isteri.  Suami  dan  isteri  saling bekerja  sama  melakukan  kegiatan  atau  aktivitas  bisnis  secara  langsung  yang selanjutnya menghasilkan pendapatan atau harta benda tertentu.

## 3. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Australia
Harta  bersama  dalam  sistem  hukum  Australia  termasuk  dalam  rumpun hukum  keluarga.  Harta  bersama  disebut  matrimonial  property  dan  diatur  dalam Family  Law  Act  1975.  Titik  anjak  pembagian  harta  bersama  adalah  “each  spouse
Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan J (Practical Law Country Q&A w-009-5907, 2019).
22 Sutini  and  Eka  Trisna  Dewi,  “Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Terhadap  Kontribusi  Isteri  Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang).”
23 Sutini and Eka Trisna Dewi.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3641 (Online)
retains ownership of the property legally theirs”. Atau masing -masing mantan suami dan mantan isteri tetap memiliki harta benda pribadinya, termasuk harta-harta lain yang diperoleh dari warisan (inheritance) dan/atau hadiah (prize) dari pihak ketiga dan bukan merupakan hadiah bersama. Hukum keluarga Australia  pada prinsipnya menganut  sistem  pemisahan  harta  benda.  Pemisahan  harta  benda  antara  pasangan suami  isteri  merupakan  karakteristik  khas  pengaturan  harta  benda  perkawinan  di negara-negara common law. Namun demikian, sekalipun menganut sistem pemisahan harta  benda,  The  Family  Court  berwenang  menetapkan  pembagian  harta  benda menurut  pertimbangan  keadilan  di  antara  masing-masing  suami  isteri  yang  telah bercerai.  Family  Court  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  harta  bersama terhadap mantan suami dan mantan isteri menurut pertimbangan- pertimbangan atas keadaan-keadaan  yang  melingkupi  perkara  tersebut.  Putusan  Family  Court  diambil berdasarkan pertimbangan keadilan dan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk hal  ini,  pengadilan  dapat  mempertimbangkan  kontribusi  masing-masing  pihak terhadap  perolehan  harta  benda  dalam  perkawinan,  termasuk  pula mempertimbangkan kebutuhan finansial masing-masing di masa yang akan datang. 24 Family  Court  sebagai  Pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  perkara- perkara  di  bidang  hukum  keluarga  (family  law)  dalam  hal  menyelesaikan  perkara harta bersama, pengadilan menetapkan pembagian harta secara adil dan berimbang (make  such  orders  as  it  considers  just  and  equitable)  dengan  mempertimbangkan peran  masing-masing  pihak,  baik  financial  contribution  maupun  non-financial contribution. Kedua bentuk kontribusi tersebut memiliki grade yang sama terhadap perolehan  harta  bersama.  Artinya,  kontribusi  baik  finansial  maupun  non  finansial sama  berharganya  dimata  hukum  dan  tidak  dapat  diabaikan  dalam  menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama. 25
Dengan  demikian  sistem  hukum  keluarga  Australia  menempatkan  harta bersama  dalam  prinsip  umum  “separation  of  property  with  disteribution  by  the courts.” 26 Artinya,  bahwa  sebelum  adanya  putusan  Pengadilan,  pada  prinsipnya  di antara  mereka  belum  ada  pencampuran  secara  legal  atas  harta  benda  dalam perkawinan.  Pengadilan  yang  kemudian  menilai  status  kepemilikan  harta-harta tersebut  lalu  menetapkan  distribusi  atau  pembagiannya  berdasar  pertimbangan- pertimbangan  sebagaimana  dikemukakan  tersebut  di  atas.  Dapat  dipahami  pula bahwa  sistem  hukum  keluarga  Australia  sangat  mengutamakan  pembagian  atau distribusi  harta  kepada  masing-masing  pasangan  yang  bercerai  secara  fair  dan memberi  kemanfaatan  lebih  pada  mereka,  tidak  hanya  saat  diputuskan  oleh Pengadilan, namun pada masa-masa setelahnya.
4. Pengaturan Hukum Harta Bersama di Maroko
Pada Oktober 2003, Raja Muhammad VI mengumumkan hasil reformasi besar- besaran pada undang-undang Mudawwanah al-syahsiyyah, atau yang berarti bahwa
24 Sutini and Eka Trisna Dewi.
25 Sutini and Eka Trisna Dewi.
26 Mendoza. N.C, World Map of Matrimonial Property Regimes. Notarius International 1- 2/2005. h. 3 Dalam Asnawi. M. Nasir-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Stu , 2020.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Mudawwanah al-usrah mulai berlaku  pada tahun 2004. Reformasi  hukum keluarga Maroko  ini  merupakan  sebuah  reformasi  yang  secara  eksplisit  dibingkai  untuk meningkatkan  posisi  hukum  perempuan  dalam  keluarga.  Peraturan  baru  juga menjamin istri mempunyai hak yang sama atas hak pengajuan cerai, pekerjaan dan akses ke ruang publik sebagai penyediaan bekal keluarga.
Undang-Undang  Maroko  ini  juga  meningkatkan  hak  perempuan  untuk  harta benda  dan  tunjangan  jika  terjadi  perceraian.  Dalam  dustur  qadim,  setelah  jatuh perceraian,  semua  harta  jatuh  kepada  istri  kecuali  kendaraan  dan  harta  yang  tidak bergerak  atas  nama  suami,  inipun  kecuali  rumah.  Sedangkan  dalam  dustur  jadid, semua jatuh kepada istri kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami termasuk rumah.

## KESIMPULAN
Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar harta yang berasal dari hadiah atau warisan, artinya bahwa harta yang didapat atas usaha pasangan suami isteri selama masa ikatan perkawinannya tersebut.
Memperhatikan berdasarkan hukum yang berlaku diberbagai negara lainnya seperti Malaysia,  Jepang,  Australia  dan  Maroko,  mereka  mempunyai  aturannya  masing-masing. Terhadap  pembagian  harta  bersama  di  Indonesia  perbandingan  dalam  penentuan  bagian suami  isteri  yaitu  ½  :  ½,  sedangkan  di  Malaysia  memisahkan  perolehan  pribadi  masing- masing suami dan isteri sebagai harta pribadi. Harta benda yang diperoleh “bersama” atau atas usaha dan kerja sama suami dan isteri ini yang nantinya dapat dibagi atau dimohonkan pembagiannya oleh salah seorang dari mereka ke pengadilan yang berwenang. Sedangkan Jepang  terhadap  penyelesaian  perkara  pembagian  harta  bersama  memiliki  prinsip pemisahan  harta,  bahwa  harta  benda  yang  dimiliki  salah  seorang  dari  pasangan  sebelum perkawinan dan yang diperoleh atas nama yang bersangkutan dalam masa perkawinan tetap menjadi  harta  pribadi  yang  bersangkutan,  sedangkan  harta  benda  yang  kepemilikan  atau nama pemiliknya tidak jelas atau tegas sebagai milik salah seorang di antara suami atau isteri ditetapkan sebagai milik bersama. Di Australia pada prinsipnya menganut sistem pemisahan harta benda, masing-masing mantan suami dan mantan isteri tetap memiliki harta benda pribadinya.  Australia  menempatkan  harta  bersama  dalam  prinsip  umum  “separation  of prop erty  with  disteribution  by  the  courts.” 27 Artinya,  bahwa  sebelum  adanya  putusan Pengadilan,  pada  prinsipnya  di  antara  mereka  belum  ada  pencampuran  secara  legal  atas harta  benda  dalam  perkawinan,  namun  pengadilan  dapat  mempertimbangkan  kontribusi masing-masing  pihak  terhadap  perolehan  harta  benda  dalam  perkawinan,  termasuk  pula mempertimbangkan kebutuhan finansial masing-masing di masa yang akan datang. Maroko dalam  pembagian  pembagian  harta  bersama  berdasarkan  dustur  qadim,  setelah  jatuh perceraian, semua harta jatuh kepada istri kecuali kendaraan dan harta yang tidak bergerak atas nama suami, inipun kecuali rumah, sedangkan dalam dustur jadid, semua jatuh kepada istri kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami termasuk rumah.
27 Mendoza. N.C, World Map of Matrimonial Property Regimes. Notarius International 1- 2/2005. h. 3 Dalam Asnawi. M. Nasir-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Stu , 2020.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3641 (Online)

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdul.N.,  Ibrahim.  N  dan.  “Division  Of  Matrimonial  Property  In  Malaysia:  The  Legal Historical Perspective. SEJARAH-Di Dalam Jurnal Sutini, Wiwin; Eka Trisna Dewi, Putu (Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Terhadap  Kontribusi  Isteri  Sebagai Pencari Naf kah (Studi Komparasi Di Au.” Journal of the Department of History 15 (2017): 143.
[2] Amran Saudi dan Mardi Candra. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam  Serta  Ekonomi  Syariah-Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila  (Pembagian  Harta Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan  Malaysia  Dalam  Perspektif  Gender) . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
[3] Asnawi.  M.  N. Hukum  Harta  Bersama,  Kajian  Perbandingan  Hukum,  Telaah  Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna  Dewi  (Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Terhadap  Kontribusi  Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Ko . Jakarta: Kencana, 2020.
[4] Evi.  D.  “Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang -Undang  Dan  KUH Perdata  -Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Terhadap  Kontribusi  Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI- LIPI/04/2016 , 2016.
[5] Hakim, Syaikhul. Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafi’I Dan Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  -  Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila  (Pembagian Harta Bersama Akibat Percaraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) . Akademika, 2015.
[6] Hilman,  Hadikusuma. Bahasa  Hukum  Indonesia  -  Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila (Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan  Malaysia  Dalam Perspektif Gender) . Bandung: Alumni, 1992.
[7] Instruksi Presiden tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
[8] Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008.
[9] Mardani. Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesia  -  Di  Dalam  Tesis  Zakiyah  Salsabila (Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan  Malaysia  Dalam Perspektif Gender) . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
[10] Marwan,  Jimmy. Kamus  Hukum  Dictionary  Of  Law  Complete  Edition  -  Di  Dalam  Tesis Zakiyah  Salsabila  (Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) . Surabaya: Reality Publisher, 2009.
[11] Mendoza. N.C. World Map of Matrimonial Property Regimes. Notarius International 1- 2/2005. h. 3 Dalam Asnawi. M. Nasir-Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Stu , 2020.
[12] Otani, M. Masami Kittaka, Masami Kittaka. “Family Law in Japan: Overvieu” -Di Dalam Jurnal  Wiwin  Sutini  Dan  Putu  Eka  Trisna  Dewi  (Pembagian  Harta  Bersama  Pasca Perceraian  Terhadap  Kontribusi  Isteri  Sebagai  Pencari  Nafkah  (Studi  Komparasi  Di Australia, Malaysia Dan J . Practical Law Country Q&A w-009-5907, 2019.
[13] Satrio. J. Hukum Harta Perkawinan - Di Dalam Jurnal Wiwin Sutini Dan Putu Eka Trisna Dewi (Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang) . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
[14] Saudi Amran; Candra Mardi. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah - Di Dalam Tesis Zakiyah Salsabila (Pembagian Harta Bersama Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan  Malaysia  Dalam  Perspektif  Gender) .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
[15] Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian - Di Dalam Tesis Zakiyah  Salsabila  (Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Percaraian  Di  Indonesia  Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender) . Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
[16] Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap  Kontribusi  Isteri  Sebagai  Pencari  Nafkah  (Studi  Komparasi  Di  Australia, Malaysia Dan Jepang).” Jurnal Aktual Justice 6, no. 2 (2021): 121 – 39.
[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , n.d.
[18] Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Sip/1974 (n.d.).