Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 120
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN NILAI KEBARUAN TERHADAP PERMOHONANPENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus permohonan Pendaftaran Desain Industrino. A0020040 1796 dan No. A0020220 4489)
Pardomuan Oloan Lubis Liza Marina lizausahid@gmail.com Universitas Sahid Jakarta

## ABSTRAK
Dasar  hukum  Desain  Industri  diatur  dalam  UndangUndang  No.31  Tahun  2000 tentang  Desain  Industri.  Desain  Industri  harus  didaftarkan  untuk  mendapatkan perlindungan  secara  hukum.  Permohonan  Pendaftaran  Desain  Industri  No.  A0020040 1796  dan  No.  A0020110  4489  dalam  proses  permohonannya  ditolak  oleh  DJHKI. Penulis  melihat  dalam  prosedur  dan  pemeriksaan  substantif  Permohonan  Pendaftaran Desain  Industri  No.  A0020040  1796  dan  No.  A0020110  4489  perlu  untuk  dijadikan objek penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi. Yang menjadi masalah adalah 1. Bagaimanakah prosedur permohonan pendaftaran desain industri dalam melindungi hak pemohon  di  DJHKI  untuj  mendapatkan  kepastian  hukum?  2.  Apakah  yang  menjadi dasar penilaian kebaruan yang digunakan oleh DJHKI dalam perspektif hukum sebagai dokumen  pembanding  pada  permohonan  pendaftaran  desain  industri  No.  A0020040 1796  dan  A0020110  4489?  Dalam  penelitian  penieliti  membuat  kesimpulan,  1.  bahwa prosedur  permohonan  pendaftaran  desain  industri  dalam  pelaksanaannya  DJHKI melakukan  pemeriksaan  kebaruan  walaupun  tidak  ada  keberatan  terhadap  permohonan sampai  berakhirnya  waktu  pengumuman    2.  bahwa  dalam  surat  penolakan  desain industri  DJHKI  tidak  menyebutkan  dokumen  pembanding  yang  dasar  dasar  penilaian kebaruan dalam pemeriksaan permohonan desain industri.
Kata  kunci: Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Prosedur  Permohonan  Pendaftran Desain Industri dan Batu Uji Dalam Pemeriksaan Kebaruan Desain Industri.

## ABSTRACT
The  legal  basis  of  Industrial  Design  is  regulated  in  Law  No.31  of  2000  concerning Industrial  Design.  Industrial  designs  must  be  registered  to  obtain  legal  protection. Application for  Industrial  Design  Registration No. A0020040 1796 and  No. A0020110 4489  in  the  application  process  was  rejected  by  DJHKI.  The  author  sees  in  the procedure  and  substantive  examination  the  Application  for  Registration  of  Industrial Designs No. A0020040 1796 and No. A0020110 4489 needs to be the object of research and set forth in the form of a thesis. The problem is 1. How is the application procedure for  industrial  design  registration  in  protecting  the  applicant's  rights  at  DJHKI  to  get legal certainty? 2. What is the basis for evaluating the novelty used by DJHKI in a legal perspective  as  a  comparison  document  in  the  application  for  industrial  design registration  No.  A0020040  1796  and  A0020110  4489?  In  the  research  the  researcher
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 121
concludes,  1.  that  the  procedure  for  applying  for  industrial  design  registration  in  its implementation DJHKI conducts a newness check even though there is no objection to the  request  until  the  end  of  the  announcement  2.  that  in  the  letter  of  rejection  of  the industrial design DJHKI does not mention a comparative document on the basis of the newness assessment in the examination application for industrial design.
Keywords: Intellectual Property Rights Law, Procedure for Application for Registration of Industrial Designs and Test Stones in Examination of Industrial Design Novelt

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  sedang  berkembang  dalam  segala  bidang, baik  dari  segi  sosial  budaya,  hankam,politik,  serta  segi  perekonomian.  Di  masa yang  akan  datang  di  mana  kita  akan  memasuki  dunia  perdagangan  bebas  salah satu bidang penting yang akan sangat diperhatikan oleh para pebisnis asing yang akan  melakukan  bisnisnya  di  negara  kita  adalah  masalah  Hak  Kekayaan Intelektual  atau  disingkat  HKI.  Di  Indonesia  saat  ini  masih  banyak  pelaku– pelaku  bisnis  yang  masih  belum  mengerti  tentang  pentingnya  HKI  atau  bahkan masih kurang perduli. Padahal pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting  dan  mendapat  perhatian  baik  dalam  forum  Nasional  maupun internasional.  Dimasukannya Trade  Related  Aspect  of  Intellectual  Property Rights (TRIPs)  dalam  paket    Persetujuan World  Trade  Organization (WTO)  di tahun  1994  menandakan  dimulainya  era  baru  perkembangan  HKI  di  seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari  dunia  perdagangan  dan  infestasi.  Pentingnya  HKI  dalam  pembangunan ekonomi  dan  perdagangan  telah  memacu  dimulainya  era  baru  pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan.
Property  Rights  tersebut  dengan  Hak  Milik  Intelektual.    Namun, Undang–undang  Nomor  25  Tahun  2000    tentang  Program    Pembangunan. Namun, Undang–undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000– 2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004  menerjemahkan  istilah  Intellectual  Property  Rights  ini  dengan  Hak atas  Kekayaan  Intelektual,  yang  disingkat  HaKI.  Istilah  Intellectual  Property Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon. 1 Hak Kekayaan Intelektual  itu  adalah  hak  kebendaan,  hak  atas  sesuatu  benda  yang  bersumber dari hasil kerja otak. 2
1 Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual ,  Cetakan  ke-1  (Bandung:  ALUMNI,  2003), hal.1.
2 Mahadi, Hak Milik Immateril , (Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1985), hal.4.
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 122
Dalam Undang-undang  No. 31 Tahun 200 ditegaskan bahwa hak desain industri  diberikan  negara  kepada  pendesain  untuk  suatu  waktu  tertentu.  Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya atas  desain  tersebut.  Untuk  dapat  memperoleh  hak  desain  industri  tersebut, desain  tersebut  harus  baru  dan  terlebih  dahulu  harus  diajukan  permohonan pendfatrannya  secara  tertulis  ke  DJHKI.  Pendaftaran  adalah  mutlak  untuk terjadinya  suatu  hak  desain  industri.  Untuk  memperoleh  hak  desain  industri permohonan desain  industri  harus memuat  berdasarkan ketentuan Pasal  11 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 2000.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  UU  No.  31  Tahun  2000  setiap pihak sejak dimulainya pengumuman dapat  mengajukan keberatan tertulis  yang mencakup  hal-hal  yang  bersifat  substantif  dengan  membayar  biaya  yang  telah ditentukan  dan  keberetan  tersebut  harus  sudah  diterima  oleh  DJHKI selambatlambatnya tiga bulan sejak dimulainya pengumuman (Pasal 26 ayat (2) UU  No.  31  Tahun  2000.    Dalam  hal  terdapat  keberatan  terhadap  permohonan, maka  akan  dilakukan  pemeriksaan  substantif  oleh  pemeriksa.  Terhadap keberatan  tersebut  pemohon  dapat  menyampaikan  sanggahan    atas  keberatan tersebut.  Sebagai  bahan  pertimbangan, pemeriksa akan menggunakan keberatan dan  sanggahan  untuk  memutuskan  diterima  atau  ditolaknya  permohonan. Namun,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  31  Tahun  2000 menentukan  bahwa  dalam  hal  tidak  terdapat  keberatan  terhadap  permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan dalam waktu paling lama 30  hari  terhitung  sejak  berakhirnya  jangka  waktu  tersebut,  sertifikat  Desain Industri akan diterbitkan oleh DJHKI.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dituliskan  di  atas,  dalam  penelitiannya penulis  menemukan  sebuah  masalah  pada  proses  permohonan  pendaftaran Desain  Industri  No.  A0020040  1796  dan  No.  A0020110  4489.  Permohonan desain  industri  No. A0020040 1796 diajukan oleh Goenadi  pada tanggal  2 Juni 2004 melalui kuasanya Konsultan HKI Fahmi Assegaf, mengajukan permohonan perlindungan  ”bentuk,  konfigurasi,  dan  komposisi  warna”  dan    Permohonan desain  industri  No. A0020110 4489 diajukan oleh PT. Cahaya Perdana Plastics pada  tanggal  11  November  2011  melalui  kuasanya  Konsultan  HKI  Lice Verdiana  Efdora,  mengajukan  permohonan  perlindungan  ”bentuk  dan konfigurasi”.  Pada  tanggal  12  Juli  2005  DJHKI  mengirimkan  surat  ke  kantor kuasa  pemohon  permohonan  desain  industri  No.  A0020040  1796  yang  isinya mengatakan bahwa permohonannya ditolak dengan alasan dianggap ”tidak baru” karena menurut  DJHKI  desain  permohonan tersebut  telah diketahui  umum  atau
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 123
telah  dipublikasikan  sebelum  tanggal  penerimaan  permohonan  Pendaftaran Desain  Industri. 3 Dalam  surat  penolakannya,  DJHKI  tidak  menjelaskan  bagian mana dari tiga jenis perlindungan yang dimintakan yang dianggap tidak baru.
Setelah  penolakan  tersebut  pemohon  permohonan  desain  industri  No. A0020040  1796  mengajukan  surat  keberatan,  dalam  surat  penolakan  tersebut pada intinya pemohon ingin menegaskan bahwa desain yang diajukannya adalah suatu desain yang baru meskipun di dalam surat keberatannya tersebut pemohon juga  tidak  menjelaskan  bagian  mana  dari  tiga  jenis  perlindungan  yang dimintakan  yang  dianggap  baru  oleh  pemohon.  Akan  tetapi  pada  tanggal    28 Oktober  2005  DJHKI  mengeluarkan  Sertifikat  Desain  Industri  untuk permohonan desain  industri  No. A0020040 1796 yaitu No. ID0008989.  Namun lain  halnya  pemohon  permohonan  desain  industri  No.  A0020110  4489, berdasarkan  keterangan  dari  konsultan  HKI  yang  menangani  permohonan pendaftaran  desain  industri  ini,  karena  pemohon  tidak  mengajukan  keberatan atas surat penolakan yang dikeluarkan DITJEN HKI sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka permohonan desain industri No. A0020110 4489 ini telah dinyatakan ditolak.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  dalam  pelaksanaan  penelitian.  Dalam pengumpulan  bahan  dan  materi  didasarkan  pada  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumen,  yaitu  penelitian  dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Prosedur Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Hak  desain  industri  diberikan  negara  kepada  pendesain  untuk  suatu waktu  tertentu.  Dalam  kurun  waktu  tersebut,  pendesain  mempunyai  hak eksklusif  untuk  melaksanakan  sendiri,  atau  memberi  persetujuan  kepada  pihak lain untuk melaksanakan haknya atas desain tersebut, desain tersebut harus baru
3 Arsip dokumen permohonan desain Industri No. A00200401796, (Jakarta : Pacific Patent, 25 Juli 2015)
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 124
dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke DJKHI.
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  hak  desain  industri  tercipta  karena pendaftaran  dan  hak  ekslusif  atas  suatu  desain  akan  diperoleh  karena pendaftaran.  Pendaftaran  adalah  mutlak  untuk  terjadinya  suatu  hak  desain industri.  Tanpa  pendaftaran,  tidak  akan  ada  hak  atas  desain  industri,  juga  tidak akan ada perlindungan.
Di Indonesia Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan tersebut diajukan ke DJHKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan cara:
1. Mengisi formulir permohonan yang memuat:
1) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
3) Nama  dan  alamat  lengkap  kuasa  apabila  permohonan  diajukan melalui kuasa.
4) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan  ditandatangani  oleh  pemohon  atau  kuasanya,  serta dilampiri:
1) Contoh  fisik  atau  gambar  atau  foto  serta  uraian  dari  Desain Industri  yang  dimohonkan  pendaftarannya  (untuk  mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut  dapat  di- scan ,  atau  dalam  bentuk  disket  atau floppy  disk dengan program sesuai).
2) Surat  kuasa  khusus,  dalam  hal  permohonan  diajukan  melalui kuasa.
3) Surat  pernyataan  bahwa  Desain  Industri  yang  dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 125
3. Jika  permohonan  diajukan  secara  bersama-sama  oleh  lebih  dari satu  pemohon,  permohonan  tersebut  ditandatangani  oleh  salah  satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
4. Dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh  bukan  pendesain,
permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
5. Membayar biaya permohonan.
Untuk  mendapatkan  tanggal  penerimaan  sebagai  tanggal  diterimanya permohonan, syarat  minimal  yang harus dipenuhi  pemohon  adalah: a. Mengisi formulir permohonan,
b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto atau uraian dari
Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya,
c. Membayar biaya permohonan.
Hal ini untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan, yang  berlaku  sebagai  tanggal  berlakunya  perlindungan  atas  Desain  Industri tersebut. Namun kekurangannya harus segera dipenuhi oleh pemohon.
Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan  permohonan,  DJHKI  memberitahukan  kepada  pemohon  atau kuasanya  agar  kekurangan  tersebut  dipenuhi  dalam  waktu  3  (tiga)  bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut, dan dapat  diperpanjang  untuk  paling  lama  1  (satu)  bulan  atas  permintaan permohonan.
Apabila  kekurangan  tersebut  tidak  dipenuhi,  DJHKI  memberitahukan secara tertulis  kepada pemohon  atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik  kembali,  dan  segala  biaya  yang  telah  dibayarkan  kepada  DJHKI  tidak dapat ditarik kembali.
Di  Indonesia,  dalam  sebuah  permohonan  dapat  diajukan  lebih  dari  satu Desain  Industri  dengan  syarat  desain-desain  tersebut  merupakan  satu  kesatuan Desain  Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Contoh dari satu kesatuan
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 126
Desain  Industri  adalah  seperangkat  barang  misalnya  teko,  cangkir,  gelas  dan toples  yang  memiliki  konfigurasi  atau  komposisi  garis  atau  warna  yang  sama atau memiliki kesamaan bentuk.
Pemohon  yang  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  Negara  Republik Indonesia  harus mengajukan permohonan melalui  kuasa, dan harus menyatakan memilih domosili hukumnya di Indonesia.
Tanggal  penerimaan  permohonan  Desain  Industri  diberikan  setelah dipenuhi  persyaratan  minimum  yaitu  mengisi  formulir  permohonan,  membayar biaya  permohonan,  dan  menyampaikan  gambar  desain  yang  dimintakan perlindungan  serta  uraiannya  atau  contoh  fisik  yang  dapat  di konversi menjadi gambar.
Persyaratan  lain  tidak  mempengaruhi  tanggal  penerimaan,  tetapi  akan dapat  mengakibatkan  penarikan  permohonan  tersebut  apabila  tidak  dipenuhi dalam  jangka  waktu  yang  ditetapkan  yaitu  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal pengiriman  dan  dapat  diperpanjang  selama  1  (satu)  bulan.  Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran suatu
Desain Industri adalah :
a. Jika diajukan oleh perorangan :
6. Surat Kuasa.
7. Surat Pernyataan Kepemilikan.
8. Fotocopy KTP.
9. Fotocopy NPWP.
10. Deskripsi dan Gambar dari desain yang diajukan.
b. Jika diajukan oleh badan hukum :
1) Surat Kuasa.
2) Surat Pernyataan Kepemilikan.
3) Surat Pemindahan Hak.
4) Fotocopy KTP Direktur dan Pendesain.
5) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 127
6) Fotocopy NPWP.
7) Deskripsi dan Gambar dari desain yang diajukan.
Prosedur  Permohonan  Pendaftaran  Desain  IndustriA0020040  1796Tentang Kemasan Rokok dan A0020110 4489 Tentang Toples.
Permohonan  desain  industri  No.A0020040  1796  diajukan  permohonan pendaftarannnya  di  DJHKI  melalui  kantor  konsultan  HKI  Fahmi  Assegaf. Permohonan  pendaftaran  desain  industri  diajukan    pada  tanggal  2  Juni  2004  oleh pemohon  bernama  Goenadi  melalui  kuasanya  Bapak  Fahmi  Assegaf  selaku Konsultan HKI kepada DJHKI dengan melengkapi semua persyaratan administratif pendaftaran Desain Industri dengan nomor permohonan A0020040 1796 dan tanggal 2  Juni  2004  menjadi  tanggal  penerimaan  Desain  Industri.  Selanjutnya  permohonan pendaftaran  desain  industri  No.  A0020040  1796,perlindungan  yang  dimintakan adalah  untuk  bentuk,  konfogurasi,  dan  komposisi  warna  dan  dianggap  sudah memenuhi semua persyaratan Administratif dan selanjutnya Desain Industri tersebut diumumkan  dalam
Berita  Resmi  Desain  Industri  dengan  No.  Publikasi  158/DI/2004  dari  tanggal  5 Oktober 2004 sampai 5 Januari 2005 dan tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan terhadap Desain Industri milik kliennya tersebut.
Pada tanggal 12 Juli 2005, DJHKI mengirimkan surat pemberitahuan dengan nomor  H2-HC.04.06-252  kepada  Bapak  Fahmi  Assegaf  selaku  kuasa  hukum  dari Bapak  Goenadi.  Dalam  suratnya,  DJHKI  menyatakan  bahwa  permohonan  Desain Industri  Bungkus  Rokok  dengan  nomor  permohonan  A0020040179,  yang  diajukan oleh  pemohon  Goenadi  dinyatakan  ditolak,  karena  dianggap  tidak  baru  dengan alasan  bahwa  permohonan  tersebut  telah  diketahui  oleh  umum  atau  dipublikasikan sebelum  tanggal  penerimaan  permohonan  Pendaftaran  Desain  Industri.  Hal  ini menurut pemeriksa sesuai dengan  Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 jo Pasal 26 ayat (1)  PP  No.  1  Tahun  2005  mengenai  kebaruan.  Dalam  surat  penolakannya  tersebut, pemeriksa desain tidak menerangkan secara rinci bagian mana yang dianggap tidak baru.
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 128
Pada  tanggal  25  Agustus  2005,  kuasa  hukum  pemohon  melayangkan  surat keberatan atas  keputusan penolakan permohonan  Desain  Industri yang diajukannya kepada  DJHKI  karena  permohonan  Desain  Industri  yang  diajukan  telah  memenuhi persyaratan  secara  lengkap.  Dalam  suratnya  tersebut,  Bapak  Fahmi  Assegaf  juga mengatakan bahwa menurutnya Desain Industri yang diajukan oleh kliennya adalah suatu  Desain  Industri  yang  baru  karena  belum  diketahui  oleh  umum  dan  memang belum  pernah  dipublikasikan.  Beliau  juga  mengungkapkan  bahwa  pihak  DJHKI dalam  surat  pemberitahuannya  mengenai  penolakan  Permohonan  Desain  Industri kliennya juga tidak melampirkan dokumen pembanding berupa Desain Industri yang lain yang menurut Pemeriksa Desain  Industri telah diketahui  oleh umum atau telah dipublikasikan. Dalam surat keberatannya, pemohon juga tidak menerangkan secara terperinci  bagian  mana  dari  tiga  bentuk  perlindungan  yang  dimintakannya  yang dianggap  baru  oleh  pemohon.  Pada  intinya  menurut  pemohon,  desain  yang diajukannya  adalah  baru  secara  keseluruhan  baik  itu  bentuk,  konfigurasi  maupun komposisi warna.
Pada  tanggal  14  Oktober  2005,  setelah  menerima  dan  memeriksa  surat keberatan  atas  penolakan  permohonan  Desain  Industri  No.  H2-HC.04.06-252 DJHKI  mengirimkan  surat  pemberitahuan  No.  H2-HC.04.10-352  kepada  Bapak Fahmi  Assegaf  selaku  kuasa  hukum  dari  Bapak  Goenadi.  Dalam  suratnya,  DJHKI menyatakan  bahwa  setelah  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  bukti  baru  yang diajukan oleh Bapak Fahmi Assegaf dalam surat keberatan penolakan permohonan, ternyata  permohonan  Desain  Industri  yang  diajukan  memiliki  kreasi  baru  dalam komposisi  warna.  Sedangkan  untuk  bentuk  dan  konfigurasi  ditolak  karena  sudah diketahui oleh umum. Oleh karena alasan tersebut DJHKI menyatakan bahwa surat dengan  No.  H2-HC.04.06-252  tanggal  12  Juli  2005  Perihal  Pemberitahuan Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri No. A00 2004 01796 dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya Permohonan Desain Industri No. A00 2004 01796 akan  diproses  lebih  lanjut  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pada  tanggal  28 Oktober 2005 DJHKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri untuk Kemasan Rokok
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 129
dengan Nomor Pendaftaran ID0008989 atas nama Bapak Goenadi. Dalam sertifikat ini perlindungan diberikan untuk komposisi warna .
Permohonan desain industri No. A0020110 4489 diajukan oleh PT. Cahaya  Perdana  Plastics  pada  tanggal  11  November  2011  melalui  kuasanya Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA S.H., M.H., mengajukan permohonan perlindungan  ”bentuk  dan  konfigurasi”.  Pada  tanggal  12  Juli  2005  DJHKI mengirimkan  surat  ke  kantor  kuasa  pemohon  permohonan  desain  industri  No. A0020040  1796  yang  isinya  mengatakan  bahwa  permohonannya  ditolak  dengan alasan  dianggap  ”tidak  baru”  karena  menurut  DJHKI  desain  permohonan  tersebut telah  diketahui  umum  atau    telah  dipublikasikan  sebelum  tanggal  penerimaan permohonan  Pendaftaran  Desain  Industri.  Dalam  surat  penolakannya,  DJHKI  tidak menjelaskan  bagian  mana  dari  tiga  jenis  perlindungan  yang  dimintakan  yang dianggap  tidak  baru.  Surat  yang  sama  juga  diterima  oleh  kuasa  pemohon permohonan  desain  industri  No.  A0020110  4489  yang  isinya  mengatakan  bahwa permohonannya  ditolak  dengan  alasan  dianggap  ”tidak  baru”  karena  menurut DJHKI  desain  permohonan  tersebut  dinyatakan  tidak  baru  sehingga  tidak  sesuai dengan ketentuaan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam surat penolakannya, DJHKI juga tidak menjelaskan bagian perlindungan yang dimintakan yang dianggap tidak baru.
Di dalam kasus penolakan permohonan desain industri No. A0020040 1796 dan  A0020110  4489  penulis  mendapat  kesempatan  untuk  mencari  datadata  dan melakukan  wawancara  dengan  pihak  DJHKI  dan  pihak  pemohon  Desain  Industri yang  bersangkutan.  Selain  itu  untuk  lebih  melengkapi  dan  menambah  kualitas  dari penelitian ini penulis juga melakukan penelitian dari peraturan perundang-undangan serta  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  masalah  ini.  Untuk  mendapat  pendapat hukum  yang  lebih  objektif,  penulis  juga  mewawancarai  beberapa  praktisi  yang berkompeten dalam bidang Desain Industri yang tidak terkait dengan kasus ini.
Berdasarkan  dari  data-data  yang  diperoleh  dari  hasil  riset  dan  wawancara dengan  beberapa  nara  sumber  yang  dilakukan  oleh  penulis,  maka  penulis  mencoba
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 130
untuk  melakukan  analisis  berdasarkan  teori-teori  yang  terdapat  dalam  Bab-bab sebelumnya.  Berikut  adalah  hasil  analisis  penulis  terhadap  Prosedur  Permohonan Pendaftaran  Desain  Industri  A0020040  1796  tentang  Kemasan  Rokok  dan A0020110  4489  tentang  Toples.  Permohonan  pendaftaran  desain  industri  No. A0020040  1796  dan  No.  A0020110  4489dalam  pendaftarannya  telah  memenuhi semua  syarat  administrasi  maupun  formalitas  sehingga  tidak  dianggap  ditarik kembali  dan  pemohon  juga  tidak  menarik  kembali  permohonannya  karena  alasan apapun  sehingga  telah  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  dalam  Pasal  20  Ayat  (1) dan Pasal 21 UU No.31/2000.
Setelah diteliti, permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan  No.  A0020110  4489  telah  memenuhi  persyaratan  administratif,  yaitu  telah mengisi formulir pendaftaran Desain Industri dan telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan permohonan desain industri di DJHKI..
Permasalahan  terjadi  pada  tahap  pemeriksaan  subtantif  yang  dilakukan setelah  tahap  pengumuman  Desain  Industri,  dalam  tahap  pengumuman  tidak  ada pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  desain  yang  diumumkan  tetapi  DJHKI menerbitkan surat penolakan dengan alasan kebaruan.
Berdasarkan pasal tersebut diatas seharusnya permohonan pendaftaran desain industri  No.  A0020040  1796  dan  No.  A0020110  4489karena  telah  memenuhi persyaratan  administratif,  yaitu  telah  mengisi  formulir  pendaftaran  Desain  Industri dan  telah  melengkapi  semua  dokumen  yang  diperlukan  sebagai  persyaratan permohonan  desain  industri  di  DJHKI  dan  tidak  diterimanya  keberatan  sampai berakhirnya  masa  pengumuman,  DJHKI  seharusnya  menerbitkan  dan  memberikan sertifikat  desain  industri  kepada  pemohon  permohonan  pendaftaran  desain  industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489.
Dasar  Penilaian  kebaruan  yang  digunakan  oleh  DJHKI  sebagai  dokumen pembanding  dalam  permohonan  pendaftaran  desain  industri  No.  A0020040 1796  tentang Kemasan Rokok dan A0020110 4489 tentang Toples.
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 131
Parameter  suatu  kebaruan  memerlukan  suatu  bukti  yang  menunjukkan  bahwa nilai  kebaruan  dalam  suatu  produk  sejenis  dapat  menjadi  suatu  nilai  pembeda terhadap  suatu  desain  produk  yang  telah  dipatenkan  sebelumnya  dan  memiliki pembeda  bagi  orang  awam.  Meskipun  pengajuan  desain  industri  terhadap  nilai kebaruan  suatu  produk  sesekali  memunculkan  hasil  yang  sama,  itu  adalah  suatu kesalahan  hukum  untuk  menguji  berdasar  kedua  parameter  tersebut,  sebagai  contoh adalah  terdapat  klaim  atau  tuntutan  terhadap  keseluruhan  produk  yang  tidak didasarkan pada hal-hal yang baru.
Berdasar  parameter  kebaruan,  seorang  pencari  fakta  harus  menentukan  apakah desain produk penggugat sesuai dengan point kebaruan yang dapat menjadi pembeda terhadap  desain  produk  sebelumnya.  Lebih  jauh,  publikasi  desain  yang  sebelumnya dievaluasi  untuk  menentukan  apakah  pengembangan  suatu  desain  dapat  dengan mudah diakui. Selanjutnya, suatu penemuan dibandingkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya untuk menentukan apakah penemuan yang baru tersebut mempunyai nilai  keuntungan  yang  lebih  daripada  desain  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Dengan begitu, suatu pengujian selalu membandingkan desain produk lama dengan yang baru untuk mengevaluasi suatu keuntungan yang relatif. 82 Jadi nilai kebaruan berhubungan dengan  adanya  perbedaan  desain  produk  yang  sebelumnya,  dan  pada  umumnya didasarkan  kepada  sejarah  penuntutan  desain  tersebut.  Untuk  mengatakan  adanya suatu  pelanggaran  terhadap  desain  industri,  seorang  penggugat  harus  dapat memberikan  suatu  bukti  adanya  persamaan  penampilan  produk  lain  dengan  desain produk  yang  dimilikinya.  Dengan  kata  lain,  tuntutan  terhadap  nilai  kebaruan  suatu desain  produk  tidak  dapat  digunakan  oleh  penggugat  apabila  tidak  terdapat  suatu pelanggaran. Suatu Desain Industri dianggap mempunyai nilai kebaruan apabila Desain  Industri  tersebut  tidak  sama  dengan  pengungkapan  yang  telah  ada  sebelum tanggal  penerimaan  atau  tanggal  prioritas  (bila  dengan  hak  prioritas)  dan  telah diumumkan atau digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) & Pasal 2 Ayat (3) UU No.31/2000. Nilai kebaruan maknanya nilai  tidak  identik  yaitu  berbeda  atau  tidak  sama  atau  tidak  identik  dengan
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 132
“pengungkapan”  yang  telah  ada  sebelumnya  atau  sebelum    tanggal  penerimaan permohonan atau sebelum tanggal prioritas bila diajukan dengan hak prioritas. Yang dimaksud  dengan  “pengungkapan”  adalah  pengungkapan  melalui  media  cetak  atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu “pameran”.
Dalam pemeriksaan permohonan desain industri dalam hal kebaruan permohonan desain  Industri  No.  A0020040  1796  dan  No.  A0020110  4489  DJHKI  hanya memberikan alasan penolakan permohonan desain industri secara umum saja. Alasan tersebut berdasarkan pengetahuan pemeriksa bahwa bentuk maupun konfigurasi yang dilindungi  dalam  kedua  permohonan  desain  tersebut  dianggap  telah  diketahui  oleh umum.  Hal  tersebut  yang  menjadi  alasan  dalam  penilaian  kebaruan  dalam permohonan  desain  industri  No.  A0020040  1796  dan  No.  A0020110  4489. Berdasarkan klaim yang diterima pada sertifikat desin ID0008989, dapat disimpulkan alasan  penolakan  yang  digunakan  DJHKI  dalam  mengantisipasi  kebaruan  dari permohonan desain industri A0020040 1796 adalah mengenai bentuk dan konfigurasi dari penolakan.  Sedangkan penolakan yang digunakan DJHKI dalam mengantisipasi kebaruan dari permohonan desain industri A00200110 4489 besar kemungkinan pada bentuk  dan  konfigurasinya.    Dalam  pemeriksaan  permohonan  desain  industri  dalam hal  kebaruan  A0020040  1796  dan  A0020110  4489  seharusnya  DJHKI  tidak  hanya memberikan alasan penolakan permohonan desain industri secara umum saja namun seharusnya  dalam  suatu  surat  penolakan  harus  menyebutkan  dokumen  pembanding atau  pengungkapan  yang  digunakan  sebagai  dasar  penolakan  sehigga  diketahui  apa yang menjadi dasar penilaian kebaruan dalam penolakan permohonan desain industri A0020040 1796 dan A0020110 4489.

## 4. PENUTUP
Kesimpulan
Kendati Pemerintah Indonesia dan China memiliki berbagai kesamaan seperti sama- sama  memiliki  pengaturan  tentang  perseroan  dengan  satu  pemegang  saham  yang dalam  Company  Law  of  the  People’s  Republic  of  China  2018  dan  di  Indonesia dengan  hadirnya  UUCK  ternyata  terdapat  beberapa  perbedaan  seperti  dari
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 133
mekanisme  pendaftaran  untuk  perseroan  dengan  satu  pemegang  saham  di  China pendaftarannya  harus  menunjukan  izin  usaha  dan  kekayaannya  dan  di  Indonesia dengan  melakukan  pendaftaran  ke  mentri  hukum  dan  HAM  dan  mekanismenya masih  dalam  tahap  penyusunan  peraturan  pemerintah . Begitupun  dengan  aspek pertanggungjawbaan,  di  China  aspek  pertanggungjawaban  ini  dilakukan  oleh pemegang  saham  satu  orang  tersebut  secara  individual,  sedangkan  dalam  rumusan UUCK ditentukan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas  nama  Perseroan  dan  bertanggungjawab  tidak  melebihi  saham  yang  dimiliki dalam perseroan perorangan tersebut.

## Saran
Hendaknya  dalam  pengimplementasian  hadirnya  sebuah  trobosan  baru  yaitu Perseroan Perorangan khusus  untuk  pelaku  UMKM di  dalam rumusan UU Cipta Lapangan  Kerja  segera  dibuat  aturan  teknis  yaitu  peraturan  pemerintah  yang mengatur implementasi daripada pasal-pasal yang ada dalam UUCK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  LN  No.245
Tahun 2020
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  LN No.106 Tahun 2007
China, Company Law of the People’s Republic of China 2018 Amandement.
Bahadi,Adib.  Prosedur  Cepat  Mendirikan  Perseroan  Terbatas.  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia. 2010.
BPHN. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi , Tahun 2003
Pardomuan dan Liza, Tinjauan Yurids … ..
Page 134
Dewi,  Sandra.  Pengaturan  Perseroan  Terbatas  Terhadap  Kasus-Kasus  di  Berbagai Negara dalam Hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability. Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 Oktober. 2018
Dignam,Alan & John Lowry. Company Law,Sixth Edition. Oxford University Press.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbata. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3. 2011
K,Randall  &  Morck.  A  History  of  Corporate  Governance  Around  the  World:  Family Business. Groups to Professional Managers. University of Chicago Press.2005
Mahaparsa,  Darosa.    Tanggungjawab  Pemegang  Saham  Terhadap  Kerugian  yang Ditimbulkan  Akibat  Penghentian  Operasional  Perusahaan  Menurut  Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2018

## Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
Sari, Siti  Fauziah Dian Novita. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance. No. 2 Vol. 3 Juli 2018.
Widjaya, I G. Rai. Hukum Perusahaan. Bekasi : Ksaint Black. 2003.