aq

## INDICATORS Vol. 2(2)(2020)

## INDICATORS
Journal of Economics and Business
http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis
PENERAPAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NO.  23  TAHUN  2018  DAN UNDANG - UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 DALAM PENGELOLAAN LABA PERUSAHAAN
Henri Erwanto 1 , Kesi Widjajanti 2  , Dyah Nirmala 3
1,2,3 Program Magister Manajemen, Universitas Semarang

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel:
Diterima Agustus 2020 Disetujui September 2020 Dipublikasikan November 2020 ________________
Keywords:
PP no. 23/2018, UU no. 36/2008, Pengelolaan Lab, Laba Perusahaan __________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018 dan Undang - Undang no. 36 tahun 2008, menganalisis perbandingan biaya pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018 dengan Undang - Undang no. 36 tahun 2008, menganalisis implementasi peraturan - peraturan tersebut dan menganalisis saat yang tepat untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018 dan Undang - Undang no. 36 tahun 2008.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  teknik  penelitian  dengan  cara menganalisa  p  elaporan  perpajakan  berdasarkan  Undang  -  Undang  no.  36  tahun  2008  dengan Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018. Hasil penelitian dalam penerapan Undang - Undang no. 36  tahun  2008  tidak  semua  biaya  dapat  dikurangkan  menjadi  pengurang  perhitungan  Pajak Penghasilan,  biaya  pajak  tersebut  harus  memenuhi  unsur  3M  (Mendapatkan,  Memelihara, Menagih) penghasilan. Biaya pajak berdasarkan PP no. 23 tahun 2018 (0,5% dari omset) lebih murah dibandingkan dengan biaya pajak berdasarkan UU no. 36 tahun 2008 (rata-rata 1,15% dari omset). Saat yang tepat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan PP no. 23 tahun 2008 adalah pada saat perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi.

## Abstract
________________________________________________________________ The purpose of this study is to analyze the understanding of the Regulations Government number 23 of 2018 and Law number 36 of 2008, analyze the comparison of income tax costs based on Government Regulation number 23 of 2018 with Law number 36 of 2008, analyzing implementation of these regulations and analyze the right time to implement Government Regulation number 23 of 2018 and Law number 36 of 2008.
This study uses a qualitative approach, namely research techniques by analyzing tax reporting based on Law number 36 of 2008 with Government Regulation number 23 of 2018. The results of the research in the application of Law No. 36 of 2008 are not all costs can be deducted as a deduction from the calculation of Income Tax, the tax  costs  must  meet  the  3M  elements  (Obtaining,  Maintaining,  Collecting)  income.  Tax  costs  based  on Government Regulation number 23 of 2018 (0.5% of turnover) are cheaper than tax costs based on Law number 36 of 2008 (an average of 1.15% of turnover). The right time for the implementation of tax obligations under PP number 23 of 2008 is when the company is established and operating.
 Alamat korespondensi:
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Semarang Email: kesi@usm.ac.id

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang yang dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat imbal  balik  secara  langsung  dapat  ditujukan dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011)
Selain  itu  pengertian  pajak  menurut Undang - Undang nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang tanpa  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (ORTAX, 2010)
Pengertian  pajak  menurut  Wajib  Pajak (Pengusaha), pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah sehingga mengurangi  laba  /  keuntungan  Wajib  Pajak (Pengusaha). (Citra et al, 2016) Dengan adanya pemikiran bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba, wajib pajak cenderung melakukan  penghematan  dengan  cara  yang ilegal / tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga  cenderung  melakukan  penggelapan pajak.  Menurut  (Putra,  2017)  Penggelapan pajak  merupakan  usaha  untuk  memperkecil jumlah  pajak  yang  terutang  atau  menggeser beban  pajak  yang  terutang  dengan  melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku.
Otoritas  pajak  hingga  saat  ini,  telah beberapa kali melakukan perubahan peraturan- peraturan  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan, salah  satunya  dengan  perubahan  terakhir Peraturan  Pemerintah  no.  23  Tahun  2018 tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu. Di dalam Peraturan Pemerintah no. 23  Tahun  2018  Pasal  2  ayat  2,  Wajib  Pajak dimudahkan  dalam  perhitungan  penyetoran pajak  sebesar  0,5%  dari  omset  (peredaran bruto). Hal ini dikarenakan sistem perpajakan di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia menganut  self  assesment  system,  dimana sistem ini memberikan peran serta lebih kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayarkan dan menyetorkan secara mandiri. Pajak (fiskus)
hanya berperan sebagai pengawas pelaksanaan kewajiban pajak dari Wajib Pajak.
Berikut  tarif  pajak  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  no.  23  Tahun  2018 dengan Undang – Undang no. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan :
Tabel 1. Tarif Pajak Peredaran Usaha PP no. 23 Tahun 2018 UU no. 36 Tahun 2008 0 s.d 4,8 Milyar 0.5% 12.5% 4,8 Milyar – 50 Milyar - 25% Lebih dari 50 Milyar - 25% Sumber: Pemerintah Indonesia, 2018 (Republik
Indonesia, 2008)

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian perencanaan pajak
Perencanaan  pajak  adalah  langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan  pengumpulan  dan  penelitian terhadap  peraturan  perpajakan  agar  dapat diseleksi  jenis  tindakan  penghematan  pajak yang  akan  dilakukan.  (Suandy,  2008) sedangkan menurut (Jofita Meida Kadariyanty, Dwi  Suhartini,  2012)  Perencanaan  pajak adalah  merupakan  tindakan  penstrukturan yang  terkait  dengan  konsekuensi  potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian  setiap  transaksi  yang  ada konsekuensi  pajaknya  dan  menurut  (Aditama &  Purwaningsih,  2014)  Perencanaan  pajak merupakan  bagian  manajemen  pajak  dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak.
Berdasarkan  pendapat  para  pakar tentang  pengertian  perencanaan  pajak  diatas, dapat  disimpulkan  perencanaan  pajak  adalah suatu  tindakan  dalam  manajemen  pajak  yang terkait  dengan  pengendalian  setiap  transaksi yang  memiliki  konsekuensi  pajak  dalam melakukan  penghematan  pajak  secara  legal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

## Perananan perencanaan pajak
Perencanaan  Pajak  bagi  sebuah perusahaan  merupakan  satu  hal  yang  penting yang  harus  dilakukan  oleh  persusahaan sekurang-kurangnya  setahun  sekali  untuk
mengalisa/mengevaluasi  hasil  perencanaan pajak  kepada  para  pemakainya.  Seperti, Pemegang  Saham  :  Membutuhkan  informasi perencanaan pajak terkait jumlah pajak secara efisien,  efektif  dan  ekonomis  yang  akan dibayarkan  oleh  perusahaan  telah  sesuai dengan  ketentuan  perundangan-undangan, Direksi : Membutuhkan informasi perencanaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan  cara  yang  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku,  Karyawan  Bagian Pajak  :  Membutuhkan  informasi  terkait kewajiban  pelaporan  surat  pemberitahuan pajak  yang  harus  dilaksanakan  setelah dievaluasi  berdasarkan  perencanaan  pajak perusahaan.

## Komponen perencanaan pajak
Tahapan  dalam  Perencanaan  Pajak dimulai  langkah-langkah  sebagai  berikut  : menganalisa  informasi  yang  ada,  membuat satu  atau  lebih  model  kemungkinan  jumlah pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak,  mencari  kelemahan  dan  memperbaiki kembali  rencana  pajak,  memutakhirkan perencanaan pajak.
Dalam  dunia  usaha  sering  kali perencanaan  pajak  dianggap  sebagai  tax evasion  (penggelapan  pajak)  yang  diartikan sebagai  suatu  skema  memperkecil  pajak terutang  dengan  cara  melanggar  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Misalnya  dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar  biaya  secara  fiktif  (tidak sesungguhnya).
Pelaksanaan  peraturan  perpajakan, Wajib Pajak diperkenankan memilih tarif yang sesuai  dengan  kondisi  usaha  Wajib  Pajak.  Di dalam memilih tarif yang sesuai dengan kondisi usaha,  Wajib  Pajak  perlu  melakukan perencanaan pajak.
Dalam  perencanaan  pajak,  Wajib  Pajak  perlu mengetahui  peraturan atau  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku  saat  ini, seperti  :  Undang  -  Undang  nomor  36  Tahun 2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan Peraturan  Pemerintah  nomor  23  Tahun  2018 Tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu.
Menurut  pasal  17  ayat  2a  Undang- Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan  (PPh)  disebutkan  bahwa  tarif pajak  penghasilan  Wajib  Pajak  badan  adalah sebesar 25%. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 Tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu disebutkan bahwa tarif pajak penghasilan adalah sebesar 0,5%.
Kebijakan perencanaan pajak dalam manajemen laba
Prinsip  manajemen  laba  merupakan suatu  tindakan  yang dijalankan  oleh manajemen perusahaan guna  menaikkan atau menurunkan keuntungan (laba) dalam laporan keuangan  eksternal.  (Citra  et  al,  2016)  Yaitu salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak  :  memilih  tarif  pajak  yang  murah  dan sesuai  kondisi  perusahaan.  Dalam  ilmu manajemen,  laba  merupakan  suatu  cerminan dari  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu perusahaan  dalam  melaksanakan  kegiatan ekonomi.
Semakin  tinggi  laba  yang  diperoleh, semakin  bagus  perusahaan  dalam  memanage kegiatan  usahanya.  Informasi  laba  yang diperoleh  suatu  laporan  keuangan  sangat penting,  khususnya  bagi  mereka  yang menggunakan laporan keuangan guna keperluan  dalam  pengambilan  keputusan. Menurut  teori  keagenan,  “antara  pemilik (investor)  dengan  agen  (manajemen)  terjadi konflik  kepentingan  guna  memaksimalkan utilitas masing- masing.” (Aditama & Purwaningsih, 2014)
Dari  dasar  tersebut  memunculkan tanda tanya atas laba yang disajikan oleh pihak manajemen,  maka  kualitas  dari  suatu  laba perusahaan sangat diperhatikan oleh penggunanya.  Namun  dalam  menyusun laporan  keuangan  sebagai  mana  diatur  dalam PSAK  dilakukan  oleh  pihak  manajemen, sehingga manajemen memungkinkan bertindak  atas  dasar  kepentingannya  atau dikenal dengan istilah manajemen laba.

## METODE PENELITIAN Jenis penelitian
Penelitian  kualitatif  atau  naturalistik adalah  penelitian  yang  berhubungan  dengan penelitian  lapangan  dan  memfokuskan  pada suatu makna, gambaran, pengertian, karakteristik,  simbol  dan  pemaparan  sesuatu. (Salim  &  Syahrum,  2012)  Berdasarkan pengertian diatas penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

## Jenis dan sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  kualitatif,  yaitu  jenis  data  yang dikumpulkan  melalui  wawancara,  analisa dokumen  dan  observasi  penelitian  lapangan dan  data  kuantitatif  berupa  laporan  keuangan beserta laporan perpajakan.
Sumber data dari penelitian ini adalah data  primer  dan  sekunder,  data  primer  yaitu berupa hasil interview dengan narasumber atas pertanyaan  yang  diajukan  dalam  wawancara secara  lisan  maupun  tertulis  sedangkan  data sekunder yaitu berupa studi pustaka, penelaah kasus  laporan  keuangan  dan  laporan perpajakan.

## Teknik analisis data
Metode analisis data
yang dipergunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu hasil penelitian namun hasil  gambaran  penelitian  tidak  digunakan untuk  mengambil  kesimpulan  yang  lebih umum.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Analisis data
Laporan keuangan tahun 2018 dibuat berdasarkan  UU  no.  36  tahun  2008  harus dikoreksi  terlebih  dahulu  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perpajakan  sehingga menjadi  laporan  keuangan  fiskal  yang  dapat digunakan  menjadi  dasar  perhitungan  Pajak Peghasilan (PPh) badan.
Apabila laporan keuangan tahun 2018 dibuat  berdasarkan  PP  no.  23  tahun  2018 perhitungan  Pajak  Penghasilannya  (PPh) dihitung dari omset penjualan setiap bulannya
dikali  tarif  0,5%  dan  disetorkan  maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.

## Pembahasan
Di bawah ini akan dibahas langkah – langkah penyusunan perhitungan dan laporan keuangan berdasarkan UU no. 36 Tahun 2008 dan PP no. 23 Tahun 2018 :
1. Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam menyusun laporan keuangan fiskal dan menghitung  PPh  terhutang  berdasarkan  UU no. 36 Tahun 2008, langkah – langkah dalam penyusunannya adalah sbb :
a. Data Intern Perusahaan Dalam  menyusun  perhitungan  dan  laporan pajak perusahaan, data-data yang diperlukan : 1. Dokumen transaksi 2. Buku besar laporan keuangan 3. Daftar penyusutan aktiva tetap 4. Daftar  pembayaran  pajak  perusahaan dan pelaporan pajak masa (bulanan).
b. Kertas Kerja
Setelah data intern terkumpul, kertas kerja
disusun berdasarkan peraturan   UU  no.  36
Tahun 2008 seperti biaya apa saja yang dapat dibebankan (deductible  expense)  dan mengkoreksi biaya yang tidak dapat dibebankan (non deductible expense)
kemudian  menghitung  PPh  terhutang  seperti dalam Tabel 2.
Dari  perhitungan  PPh  Badan  di  atas, selama  tahun  2018  harus  membayar  PPh Badan  sejumlah  Rp.  27.363.125,-.  Dan  untuk tahun 2019, setiap bulannya wajib menganggarkan  angsuran  PPh  Pasal  25 sejumlah Rp. 2.280.259,-
PPh  25  sejumlah  Rp.  2.280.259,-  yang dibayarkan  tidak  berpengaruh  terhadap kenaikkan  atau  penurunan  omset  /  penjualan usaha. Dikarenakan dasar perhitungannya dari PPh Badan terhutang tahun sebelumnya dibagi 12 bulan.
c. Laba  Rugi  berdasarkan  UU  no.  36 Tahun  2008  dengan  Laba  Rugi berdasarkan PP no. 23 Tahun 2018
Dari  perhitungan  PPh  Badan  berdasarkan PP no. 23  Tahun 2018, wajib membayar PPh Badan  selama  Tahun  2018  sejumlah Rp17.615.368.
Untuk tahun 2019, tidak perlu menganggarkan  PPh  25  seperti  perhitungan PPh  berdasarkan  UU  no.  36  Tahun  2008. Tetapi hanya berdasarkan dari Omset dikalikan dengan tarif 0.5%.
Tabel 2. Kertas Kerja LR Fiskal Per. 1 Januari s.d 31 Desember 2018
Keterangan LR Komersiil Koreksi Fiskal LR Fiskal Positif Negatif Penjualan 2.387.540.175 2.387.540.175 Persediaan Awal 0 0 Pembelian 2.277.875.020 2.277.875.020 Persediaan Akhir (511.235.000) (511.235.000) Harga Pokok Penjualan (1.766.640.020) (1.766.640.020) Laba Kotor 620.900.155 620.900.155 B. Gaji Karyawan (182.990.000) (182.990.000) B. BPJS – Kesahatan (11.704.500) (11.704.500) B. BPJS - Ketenagakerjaan (19.156.378) (19.156.378) B. Telepon (4.962.800) (4.962.800) B. Listrik (15.563.850) (15.563.850) B. Keperluan Kantor (8.206.550) 8.206.550 0 B. Sewa (20.000.000) (20.000.000) B. Penys. Peralatan Kantor (9.876.800) (9.876.800) Total Biaya U & A (272.460.878) (264.254.328) B. Penys. Kendaraan (11.000.000) 5.500.000 (5.500.000) B. Transport (209.630.000) 99.785.300 (109.844.700) B. Tol / Parkir / Retribusi (42.563.000) 20.535.000 (22.028.000) Total Biaya Penjualan (263.193.000) (137.372.700) Laba Usaha 85.246.277 219.273.127 Pend. Jasa Giro 242.377 242.377 0 Beban Jasa Giro (367.500) (367.500) Beban Pajak Jasa Giro (48.475) 48.475 0 Pend/(Beban) Di Luar Usaha (173.599) (367.500) Laba Tahun Berjalan 85.072.679 218.905.627 Pajak Penghasilan (27.363.125)
= 218.905.000 x 12.5%
Tabel 3. LR berdasarkan UU no. 36 Tahun 2008 dan PP no. 23 Tahun 2018 Per. 1 Januari s.d 31
Desember 2018 Keterangan LR berdasarkan UU no. 36 Tahun 2008 LR  berdasarkan  PP  no. 23 Tahun 2018 Penjualan 2.387.540.175 2.387.540.175 Persediaan Awal 0 0 Pembelian 2.277.875.020 2.277.875.020 Persediaan Akhir (511.235.000) (511.235.000) Harga Pokok Penjualan (1.766.640.020) (1.766.640.020) Laba Kotor 620.900.155 620.900.155 B. Gaji Karyawan (182.990.000) (182.990.000) B. BPJS – Kesahatan (11.704.500) (11.704.500) B. BPJS - Ketenagakerjaan (19.156.378) (19.156.378) B. Telepon (4.962.800) (4.962.800) B. Listrik (15.563.850) (15.563.850) B. Keperluan Kantor (8.206.550) (8.206.550) B. Sewa (20.000.000) (20.000.000) B. Penys. Peralatan Kantor (9.876.800) (9.876.800) Total Biaya U & A (272.460.878) (272.460.878) B. Penys. Kendaraan (11.000.000) (11.000.000) B. Transport (209.630.000) (209.630.000) B. Tol / Parkir / Retribusi (42.563.000) (42.563.000) Total Biaya Penjualan (263.193.000) (263.193.000) Laba Usaha 85.246.277 85.246.277 Pend. Jasa Giro 242.377 242.377 Beban Jasa Giro (367.500) (367.500) Beban Pajak Jasa Giro (48.475) (48.475) Pend/(Beban) Di Luar Usaha (173.599) (173.599) Laba Tahun Berjalan 85.072.679 85.072.679 Pajak Penghasilan (27.363.125) (17.615.368)
Laba Setlah Pajak Penghasilan 57.709.554 67.457.311 Berdasarkan wawancara dengan
narasumber  1  selaku  direktur,  narasumber  2 selaku  manajer  keuangan  dan  pajak,  dan narasumber 3 selaku staff pajak adalah sbb : Narasumber  1  selaku  direktur,  hanya mengetahui  secara  garis  besar  saja  mengenai peraturan UU no. 36 Tahun 2008 dan PP no. 23 Tahun 2018. Yang diketahui narasumber 1 mengenai  UU  no.  36  Tahun  2008  yaitu semakin besar biaya yang dikeluarkan semakin kecil pajak yang dibayarkan, sedangkan PP no. 23  Tahun  2018  yaitu  tarif  PPh  0.5%. Narasumber  1  mengetahui  UU  no.  36  Tahun 2008 dan PP no. 23 Tahun 2018 dari konsultan pajak  dan  karyawan.  Menurut  narasumber  1 kendala  yang  dihadapi  jika  menerapkan  UU no. 36 Tahun 2008 dan PP no. 23 Tahun 2018 adalah tarif yang dikenakan di PP no. 23 Tahun 2018  terlalu  mahal  (0.5%  dari  omset) sedangkan  kendala  yang  dihadapi  jika menerapkan  UU  no.  36  Tahun  2008  yaitu terlalu repot mengumpulkan nota biaya-biaya. Narasumber  1  menganggap  PPh  lebih  murah berdasarkan  UU  no.  36  Tahun  2008 dibandingkan  dengan  PP  no.  23  Tahun  2018. Untuk  perkembangan  peraturan  perpajakan berbentuk sosialisasi dan lain – lain yang lebih mengetahui narasumber 2.
Narasumber 2 selaku manajer keuangan  dan  pajak,  mengetahui  mengenai peraturan UU no. 36 Tahun 2008 dan PP no. 23 Tahun 2018. Yang diketahui narasumber 2 mengenai  UU  no.  36  Tahun  2008  yaitu perhitungannya  laba  kena  pajak  dikali  12.5% dan  untuk  menghitung  laba  kena  pajak  perlu dikoreksi  biaya-biaya  /  akun  yang  tidak  ada hubungannya dengan kegiatan usaha,
Sedangkan PP no. 23 Tahun 2018 yaitu omset dikali  tarif  0.5%  dan  perusahaan  tetap  perlu membuat  laporan  keuangan  tetapi  tidak dilakukan  koreksi  pajak.  Narasumber  2 mengetahui  peraturan  perpajakan  UU  no.  36 Tahun  2008  dan  PP  no.  23  Tahun  2018  dari konsultan pajak, sosialisasi  KPP, internet dan AR pajak. Menurut narasumber 2 kendala yang
dihadapi  jika  menerapkan  PP  no.  23  Tahun 2018,  pimpinan  keberatan  karena  biaya  pajak yang  dibayarkan  terlalu  besar.  Narasumber  2 melihat  pelaporan  yang  sudah  terjadi  lebih murah  menggunakan  PP  no.  23  Tahun  2018 dibandingkan dengan UU no. 36 Tahun 2008. Sedangkan  untuk  perkembangan  peraturan perpajakan berbentuk sosialisasi dan lain – lain, staff  mendapat  informasi  dari  konsultan, narasumber 2 juga memperoleh dari konsultan, AR pajak dan sosialisasi dari KPP.
Narasumber  3  selaku  staff  pajak, sedikit mengetahui mengenai UU no. 36 Tahun 2008  dan  tidak  mengetahui  PP  no.  23  Tahun 2018. Yang diketahui narasumber 3 mengenai UU no. 36 Tahun 2008 yaitu menginput biaya- biaya.  Narasumber  3  mengetahui  UU  no.  36 Tahun  2008  dan  PP  no.  23  Tahun  2018  dari konsultan dan manajer. Kendala yang dihadapi narasumber 3 selama ini dalam penerapan UU no. 36 Tahun 2008 adalah biaya yang diinput banyak sekali. Narasumber 3 tidak mengetahui lebih  hemat  antara  biaya  pajak  menurut  UU no.  36  Tahun  2008  dengan  PP  no.  23  Tahun 2018.  Narasumber  3  mendapat  wawasan pengetahuan pajak dari konsultan dan manajer.
Tidak semua memahami secara detail isi dari peraturan perpajakan PP no.
23
Tahun  2018  dan  UU  no.  36  Tahun  2008, pengetahuan hanya secara garis   besar mengenai PP no. 23 adalah PPh Final 0,5% dan UU no.36 Tahun 2008   perlu mengumpulkan bukti  -  bukti  biaya  untuk  mengurangi  PPh terhutang.Pengetahuan dan informasi mengenai  peraturan  -  peraturan  perpajakan diperoleh  dari  konsultan,  AR  pajak,
internet dan sosialisasi dari Kantor
Pelayanan  Pajak  (KPP).  Dalam peraturan UU no. 36 Tahun 2008 kendala yang dihadapi adalah banyaknya biaya (bukti-bukti) yang perlu diinput untuk  menghitung
dan melaporkan SPT Tahunan sehingga merepotkan Wajib Pajak, sedangkan
PP no. 23 Tahun 2018 kendala yang dihadapi adalah biaya pajak yang terlalu mahal dari sisi
pengusaha (Wajib Pajak). Walaupun demikian perhitungan  dan  pelaporan  pajak merupakan  kewajiban  yang  mutlak  sebagaai warga negara, kewaajiban itu dimulai saat perusahaan berdiri dan beroperasi.

## SIMPULAN
Dalam  penerapan  UU  no.  36  Tahun 2008,  tidak  semua  biaya  dapat  dibebankan menjadi  pengurang  laba  yang  menjadi  dasar perhitungan  Pajak  Penghasilan.  Biaya  yang dapat dibebankan harus menggunakan prinsip 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan  sehingga  biaya  yang  tidak memenuhi prinsip 3M (Mendapatkan,
Menagih  dan  Memelihara)  penghasilan  harus dilakukan  koreksi  pajak.  Dengan  adanya koreksi  pajak  tersebut  berakibat  pada kenaikkan laba yang menjadi dasar perhitungan  PPh  terhutang  tahun  2018 berakibat  berkurangnya  laba  bersih  setelah pajak perusahaan.
Biaya  pajak  berdasarkan  PP  no.  23 Tahun  2018,  lebih  murah  diterapkan dibandingkan dengan biaya pajak berdasarkan UU  no.  36  Tahun  2008.  Biaya  pajak berdasarkan PP no. 23 Tahun 2018 dengan tarif rata-rata 0,5% dari penjualan kotor, sedangkan biaya  pajak  berdasarkan  UU  no.  36  Tahun 2008  tarif  rata-rata  sebesar  1,15%  dari penjualan kotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama,  F.,  &  Purwaningsih,  A.  (2014).
PENGARUH PERENCANAAN PAJAK  TERHADAP  MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NONMANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  DI  BURSA  EFEK INDONESIA. MODUS , 26 (1).
Retrieved from www.pajak. Citra et al. (2016). The Effect of Current Deffered Tax  Asset,  Deffered  Tax  Expense  and  Tax Planning  On  Earnings  Management . JOM Fekon (Vol. 3). Jofita Meida Kadariyanty, Dwi Suhartini, T. T.
(2012). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR  YANG  MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN  TAX  PLANNING, 4 (1), 19 – 34.
Mardiasmo.  (2011). Perpajakan .  (Andi,  Ed.) (Revisi  201).  Yogyakarta:  CV.  Andi Offset.
ORTAX.  (2010).  PENGERTIAN  PAJAK. Retrieved from https://www.ortax.org/ortax/?mod=fo rum&page=show&idtopik=12839 Pemerintah  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah No. 23 (2018).
Putra, B. A. (2017). Faculty of Economics Riau University ,. JOMFekom , 4 (1), 843 – 857.
Republik Indonesia. Undang - Undang No. 36
(2008). Indonesia.
Salim, & Syahrum. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif .  (Haidir,  Ed.), Rake  Sarasin . Bandung: Citapustaka Media. Retrieved from https://scholar.google.com/citations?u ser=O-B3eJYAAAAJ&hl=en Suandy,  E.  (2008). Perencanaan  Pajak .  (M. Teresa, Ed.) (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.