Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 253-270, link: https://www.academia.edu/31105715 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia *

## (DYNAMISM OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA)
Ahmad Mukri Aji 1
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Jl. Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor E-mail: mukri.aji@gmail.com
Abstract: Islamic law is an order of the rules used by Muslims in his life. He is a complete  legal  system  and  universal.  Applying  the  laws  required  a  thorough understanding,  due  to  errors  in  understanding  Islamic  law  will  have  an  impact on increasing distance from human law, or release of legal institutions function in society.  Therefore,  there  are  some  things  that  allow  Islamic  law  to  walk dynamically,  with  the  times.  Islamic  law  so  that  life  can  always  follow  the development of human social life.
Keywords: Dynamism, Islamic law, Indonesia
Abstrak: Hukum  Islam  adalah  suatu  tatanan  aturan  yang  digunakan  oleh  umat Islam  dalam  kehidupannya.  Ia  merupakan  suatu  sistem  hukum  yang  lengkap dan  universal.  Menerapkan  hukum-hukumnya  diperlukan  pemahaman  secara menyeluruh, karena kesalahan dalam memahami hukum Islam akan berdampak pada semakin menjauhnya hukum dari manusia, atau terlepasnya fungsi pranata hukum  dalam  masyarakat.  Karenanya,  ada  beberapa  hal  yang  memungkinkan hukum  Islam  berjalan  secara  dinamis,  mengikuti  perkembangan  zaman. Sehingga hukum Islam dapat selalu hidup mengikuti perkembangan hidup sosial manusia.
Kata Kunci: Dinamisasi, hukum Islam, Indonesia
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  24  Mei  2016,  direvisi:  28  Agustus  2016,  disetujui untuk terbit: 25 September 2016.
1 Doktor  bidang  Ilmu  Syariah  dan  dosen  tetap  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Saat ini  menjadi Ketua  Umum  MUI  Kabupaten  Bogor,  dan  wakil Ketua MUI Provinsi Jawa Barat.

## Pendahuluan
Allah  SWT  menurunkan  syari'at  (hukum)  Islam  untuk  mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  hukum  di  luar  Islam  yang  hanya  ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (odening van het  sociale  leven). Dalam  pandangan  hukum  di  luar  Islam,  bahwa  hukum  itu sebagai  hasil  proses  kehidupan  manusia  bermasyarakat,  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Cicero, bahwa Ubi Societas Ibi Ius, (dimana ada masyarakat di  sana  ada  hukum).  Dalam  tata  aturan  hukum  di  luar  Islam,  aturan  yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan norma "moral", "budi pekerti", atau "susila". 2
Hukum  Islam  sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  lengkap  dan universal  perlu  dipahami  secara  menyeluruh  oleh  segenap  umat  manusia, karena  kesalahan  dalam  memahami  hukum  Islam  akan  berdampak  pada semakin  menjauhnya  hukum  dari  manusia,  atau  terlepasnya  fungsi  pranata hukum dalam masyarakat. 3
Paradigma  yang  berkembang  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum yang  kejam,  sadis  dan  tidak  mempertimbangkan  aspek  hak  asasi  manusia (HAM)  harus  diluruskan  seiring  dengan  berkembangnya  kemampuan manusia  untuk  memahami  hukum  sebagai  gejala  sosial.  Meskipun keberadaan  hukum  Islam  berasal  dari  intervensi  Tuhan  dan  termasuk  hak preogratif  Tuhan  untuk  menentukannya,  tapi  manusia  sebagai  objek hukumnya  dapat  menganalisa  eksistensi  hukum  Islam  itu  sendiri  dari sumber-sumber yang ada bagi manusia.
2 Perbedaan  ini  terlihat  bagaimana  hukum  Islam  melarang  perbuatan  yang  pada dasarnya  merusak  kehidupan manusia,,  sekalipun  perbuatan itu  disenangi  oleh  manusia  atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain, seperti seseorang minum minuman yang memabukkan (khamr). Dalam pandangan Islam perbuatan  ini  tetap  dilarang,  karena  dapat  merusak  akalnya  yang  seharusnya  ia  pelihara, walaupun  ia  membeli  minuman  tersebut  dengan  uangnya  sendiri  dan  diminum  di  rumah tanpa mengganggu orang lain. (Lihat: Hukum Islam, Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, h. 65).
3 Pranata  hukum  berfungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  ketertiban  dan ketentraman  dalam  kehidupan  masyarakat,  untuk  memenuhi  kebutuhan  itu  dilakukan penataan  kehidupan  bersama  yang  mengacu  kepada  patokan  tingkah  laku  yang  disepakati, yaitu hukum. lihat dalam Hukum Islam Dalam tatanan masyarakat Indonesia , Cik Hasan Bisri (penyunting). Aspek - aspek sosiologis hukum Islam di Indonesia. Logos.Jakaarta. 1998, h. 124
Diantara  hukum  Islam  terdapat  beberapa  ketentuan  hukum,  baik menyangkut aspek perdata maupun pidana yang layak untuk dikaji dari segi penetapan  hukum  bagi  manusia,  apakah  tetap  dalam  keadaan  ketentuan hukum  yang  pertama  (asal)  atau  dapat  berubah  disesuaikan  dengan kemampuan manusia yang akan menjalankan hukum itu? Oleh karena itulah, ditarik  kesimpulan  bahwasanya  hukum  Islam  merupakan  alat (tool) bagi terlaksananya  keadilan  masyarakat  yang  harus  diimplementasikan  secara kontekstual.

## Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial
Hukum  Islam  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  yang  ada, mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan  sumber  hukum  Islam  dari  al-Qur’an  dan  as-sunnah  yang merupakan  sumber  hukum  yang  berasal  dari  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya, sehingga  sangat  dimungkinkan  tujuan-tujuan  hukum  akan  sesuai  dengan tujuan  penciptanya  yang  tergambar  dari  nilai-nilai  hukum  itu  sendiri  bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.
Dalam  teori  sosial,  fungsi  hukum  sebagai  kontrol  sosial  mempunyai empat prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:
(1) masalah  dasar  legitimasi,  yakni  menyangkut  ideologi  yang  menjadi dasar penataan aturan hukum,
(2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya,
(3) masalah sanksi dari lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
(4) masalah kewenangan aturan hukum. 4
Keempat  prasyarat  tersebut  telah  diakomodir  dalam  sistem  hukum Islam,  karena  ketentuan  hukum  Islam  berdasarkan  ketentuaan  hukum  yang idiologis, terdapat hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses  hukumnya  jika  terjadi  penyelewengan  terhadap  hak  dan  kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan, walaupun masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah.
4 Parson  dalam  Tom  Campbell,  Tujuh  Teori  Sosial  (sketsa  penilaian  dan perrbandingan), Kanisius, Yogyakarta, 1994, h. 220.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 256
Setiap  hukum  akan  membentuk  fungsinya  di  dalam  masyarakat termasuk  hukum  Islam,  dan  menurut  A.G.  Peter  paling  sedikit  ada  3  (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat. 5
Pertama: perspektif  kontrol  sosial  dari  hukum  yang  merupakan  salah satu  dari  konsep-konsep  yang  paling  banyak  digunakan  dalam  studi-studi kemasyarakatan.  Dalam  perspektif  ini  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada masyarakat  yang  mampu  hidup  langgeng  tanpa  adanya  kontrol  sosial  dari hukum sebagai sarananya.
Kedua: perspektif  sosial  engineering,  yang  merupakan  tinjauan  yang paling  banyak  dipergunakan  oleh  para  pejabat  untuk  menggali  sumber- sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai  mekanismenya,  dan  untuk  mewujudkan  mobilisasi  dengan  hukum sebagai  alatnya,  terdapat  prasyarat  utama  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu aturan hukum tergolong engginaar, yaitu:
1) Penggambaran yang baik dari situasi yang dihadapi,
2) Analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan nilai-nilai,
3) Verifikasi dari hipotesa-hipotesa,
4) Adanya pengukuran terhadap efek dari undang-undang yang berlaku.
Pada kasus-kasus tertentu, penilaian terhadap efektifitas hukum Islam menjadi  sangat  penting  artinya  dalam  rangka  memberikan  gambaran  yang menyeluruh  dari  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  sehingga  hukum  akan mengalami  perubahan  jika  memang  dipandang  perlu,  dan  pada  akhirnya dapat  diukur  dari  kemampuan  hukum  untuk  merubah  dan  mengatur masyarakatnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  meski  hukum  Islam  itu  dari  dan bersumber  dari  Allah  SWT.  Namun  dalam  pengimplementasiannya mempertimbangkan pula aspek-aspek penilaian efek hukum bagi masyarakat yang  diaturnya,  jika  masyarakat  (manusia)  sebagai  objek  hukum  itu  belum atau  tidak  mampu  melaksanakannya  maka  hukum  akan  bertindak  sesuai dengan  kadar  kemampuan  manusianya  tetapi  tetap  dengan  tidak  merubah tujuan adanya hukum.
5 Pandangan  tentang  hukum  demikian  dikemukakan  oleh  A.G.  Peter  lihat  dalam Ronny Soemitro, Studi hukum dalam masyarakat, Alumni, Bandung, 1985, h. 10.
Ketiga: perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini  merupakan  tinjauan  dari  bawah  terhadap  hukum  yang  meliputi  objek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat,  budaya  hukum, kesadaran hukum,  penegakan  hukum,  dan lain sebagainya.
Dalam  kajian  hukum  Islam,  terdapat  aspek  kesadaran  hukum  yang lahir  dari  pemahaman  masyarakat  yang  tumbuh  dan  berkembang  seiring dengan tumbuhnya rasa keyakinan akan konsekwensi hukum, perspektif atau cara  pandang  manusia  terhadap  hukum  sehingga  melahirkan  kesadaran untuk menerima hukum sebagai sarana yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Tidak  jarang  kita  jumpai  dalam  beberapa  masalah-masalah  hukum Islam,  masyarakat  mengakui  kesalahan-kesalahannya.  Hal  ini  menujukkan adanya  kesadaran  hukum  yang  tinggi  sekaligus  pengakuan  terhadap  fungsi hukum di dalam masyarakat. Seperti halnya tujuan keberadaan hukum pada umumnya,  hukum  Islam  sebagai  institusi  sosial  mempunyai  tujuan  untuk menyelengarakan  keadilan  dalam  masyarakat,  sebagai  suatu  institusi  sosial, maka  penyelenggaraan  yang  demikian  itu  berkaitan  dengan  tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. 6
Hukum  menentukan  bahwa  manusialah  yang  diakuinya  sebagai penyandang  hak  dan  kewajiban  dengan  pertimbangan  dari  segi  yang mempunyai  arti  hukum,  sehingga  hukum  pun  bisa  menentukan  pilihannya tentang manusia mana yang hendak diberi kedudukan sebagai pembawa hak dan  kewajiban  tersebut,  dan  apabila  hukum  sudah  menentukan  demikian, maka  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  orang-orang  tersebut  untuk  bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.
Hukum  Islam  yang  keberadaannya  melalui  proses  pewahyuan  oleh “law prophets” termasuk pada salah satu tipe dasar kekuasaan yang sah, yakni karismatik,  yang  bertumpu  pada  kesetiaan  kepada  keistimewaan  yang menonjol  dari  seseorang  dan  kepada  tatanan  yang  dikeluarkan  oleh  orang yang  menjadi  sanjungan  kesetiaan  itu, 7 atau  dengan  kata  lain  figur  manusia sebagai  suri  tauladan  (Nabi  Muhammad  SAW)  menjadi  sangat  dominan adanya.
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum.Citra Aditya Bakti. Bandung. h.121
7 Ibid, h. 225-226
Terdapat  beberapa  ketentuan  hukum  yang  bersumber  dari  al-Qur’an berbicara  dalam  hal  Pelaksanaan  hukum  yang  disesuaikan  dengan  manusia (personal) sebagai  objek  dari  hukum,  seperti  halnya  untuk  tindak  kejahatan minuman keras (khamer) diriwayatkan 8 bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat kaumnya punya kebiasaan dan tradisi meminum arak  dan  makan  makanan  hasil  judi.  Ketika  itu  sebagian  para  sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kedua persoalan itu, maka turunlah jawaban dari Allah SWT, yaitu surat al-Baqarah [2] ayat 219:
Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar 9 dan  judi.  Katakanlah:  "Pada keduanya  terdapat  dosa  yang  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia, tetapi  dosa  keduanya  lebih  besar  dari  manfaatnya".  dan  mereka  bertanya kepadamu  apa  yang  mereka  nafkahkan.  Katakanlah:  "  yang  lebih  dari keperluan."  Demikianlah  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. al-Baqarah [2]: 219).
Dengan turunnya ayat itu sebagai jawaban atas persoalan khamer dan judi,  maka  di  kalangan  sahabat  lahir  pemikiran  bahwa  khamer  dan  judi  itu tidak  haram,  tetapi  hanya  terdapat  dosa  yang  besar,  sehingga  kebiasaan minum  khamer  dan  judi  itu  masih  mereka  langgengkan  sebagai  kebiasaan sehari-hari.
Sampai suatu ketika terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu seorang  imam  shalat  dari  kaum  muhajirin  yang  sedang  mengimami  shalat maghrib,  terdengar  bacaan  shalatnya  salah,  karena  kondisi  imam  itu  sedang mabuk,  atas  peristiwa  ini  Allah  SWT  menurunkan  wahyu  sebagai  jawaban atas  perbuatan  Imam  shalat  itu,  dengan  teguran  yang  lebih  keras  dari  ayat- ayat  sebelumnya.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  shalat, sedang  kamu  dalam  keadaan  mabuk,  sehingga  kamu  mengerti  apa  yang kamu ucapkan... (QS. An-Nisa [4]: 43)
Demikian  pula  dengan  ayat  ini  tidak  secara  tegas  memberikan ketentuan  akan  hukum  judi  dan  khamer.  Hal  ini  disebabkan  karena  Allah SWT  masih  melihat  bagaimana  kekokohan  dan  keteguhan  keimanan masyarakat pada saat itu, sehingga sampai pada suatu waktu telah kokoh dan mantapnya keimanan mereka untuk menerima jawaban tegas akan haramnya khamer dan judi, bahwa Allah sampai mengatakan keduanya sebagai barang
8 Q. Shaaleh dkk, Asbabun Nuzul, Dipenogoro, Bandung, 1995, h. 196.
9 Segala minuman yang memabukkan.
najis  dan  merupakan  perbuatan  syaitan.  Sebagaimana  Allah  jelaskan  dalam surat al-Maidah ayat 90-91:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  Sesungguhnya  (meminum)  khamar,  berjudi, (berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib  dengan  panah 10 ,  adalah Termasuk  perbuatan  syaitan.  Maka  jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar kamu  mendapat  keberuntungan.  Sesungguhnya  syaitan  itu  bermaksud hendak  menimbulkan  permusuhan  dan  kebencian  di  antara  kamu  lantaran (meminum)  khamar  dan berjudi itu, dan menghalangi  kamu  dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah [6]: 90-91).
Ketentuan  sebagaimana  tersebut  diatas  tidak  dilaksanakan  dalam waktu  singkat  akan  tetapi  melalui  proses  yang  cukup  lama  dengan mempertimbangkan  unsur  kemampuan manusia  untuk menerima ketentuan hukum tersebut
Dalam  kasus  hukuman  pidana  bagi  seorang  pencuri  sebagaimana  di dapat  ketentuan  hukumnya  dalam  al-Qur’an  dalam  QS.  Al-Maidah  [6]:  38 layak untuk dikaji dari aspek personal (manusia) sebagai sasaran hukum.
Laki-laki  yang  mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan keduanya  (sebagai)  pembalasan  bagi  apa  yang  mereka  kerjakan  dan  sebagai siksaan  dari  Allah.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana.  (QS.  Al- Maidah [6]: 38).
Pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab  r.a.  pernah  terjadi  pencurian, sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  maka  hukuman  bagi  seorang pencuri  adalah  harus  dipotong  tangannya,  namun  ketentuan  tersebut  tidak dilaksanakan,  secara  sepintas  Umar  ra  adalah  orang  pertama  yang  tidak mengikuti  perintah  Allah  untuk  menegakan  hukuman  potong  tangan  bagi pelaku,  tindakan  umar  sebagaimana  tersebut  di  atas  ditunjang  dengan
10 Al  Azlaam  artinya:  anak  panah  yang  belum  pakai  bulu.  orang  Arab  Jahiliyah menggunakan  anak  panah  yang  belum  pakai  bulu  untuk  menentukan  Apakah  mereka  akan melakukan  suatu  perbuatan  atau  tidak.  Caranya  Ialah:  mereka  ambil  tiga  buah  anak  panah yang  belum  pakai  bulu.  setelah  ditulis  masing-masing  Yaitu  dengan:  lakukanlah,  jangan lakukan,  sedang  yang  ketiga  tidak  ditulis  apa-apa,  diletakkan  dalam  sebuah  tempat  dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru  kunci  ka'bah  mengambil  sebuah  anak  panah  itu.  Terserahlah  nanti  Apakah  mereka  akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.
berbagai alasan sebagai dasar kekuatan hukum atas putusannya bukan tanpa alasan.
Umar  bin  Khattab  memberikan  vonis  dengan  cara  membebaskan hukuman  potong  tangan  kepada  seorang  pencuri  atas  dasar  pertimbangan latar  belakang  pencurian  tersebut.  Saksi  dan  bukti  menunjukkan  bahwa pencuri  tersebut  melakukan  pencurian  karena  betul-betul  dalam  rangka memenuhi kebutuhan makan diri dan keluarganya yang sudah beberapa hari tidak makan,  bukan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dengan  mengambil  hak milik orang lain
Begitu pula pada kasus hukuman untuk seorang pezina, dalam sebuah hadis diriwayatkan: 11
“Rasulullah Saw, didatangi al-Ghamidiyah, berkata:  “aku berzina, karena  itu sucikanlah aku.” Rasulullah ragu-ragu terhadap perempuan itu, sehingga dia berkata: “Anda ragu-ragu terhadapku sebagaimana anda ragu-ragu terhadap Ma’iz.  Demi  Allah,  aku  kini  benar-benar  hamil.  Sabda  Rasulullah,  "Pergilah sampai  engkau  melahirkan."  Setelah  melahirkan  dia  datang  lagi  kepada Rasulullah dengan membawa anak di dalam sehelai kain, lalu berkata: Ini aku sudah  melahirkan.  Sabda  Rasulullah;  pergilah  dan  susuilah  anakmu  sampai engkau  memisahkannya.  Setelah  anak  itu  dipisahkannya  dia  datang  kepada Rasulullah  dengan membawa anak  itu,  dan  di tangannya ada potongan roti, lantas perempuan itu berkata. Ini sudah aku pisahkan, dan dia sudah makan makanan.  Maka  Rasulullah  menyerahkan  bayi  itu  kepada  seorang  laki-laki diantara orang-orang Islam, kemudian beliau menyuruh agar perempuan  itu digalikan  lubang,  maka  digalilah  lubang  untuknya  sampai  dadanya.  Lalu Rasulullah menyuruh manusia merajamnya, maka dirajamlah dia. Kemudian Khalid  bin  al-Walid  datang  dengan  membawa  batu  dan  dilemparkan  ke kepalanya  sehingga  darahnya  mengucur  ke  dadanya.  Setelah  itu  Khalid memakinya,  sementara  itu  makiannya  itu  didengar  Rasulullah,  Lalu  Rasul bersabda:  Hai  Walid  pelan-pelan!,  Demi  Dzat  yang  nafsuku  di  tangan (kekuasaan)-Nya,  perempuan  itu  benar-benar  telah  bertobat  dengan  satu tobat  yang  sekiranya  dijadikan  taubat  orang-orang  yang  kekurangan  dan dzalim,  tentu  Allah  telah  mengampuninya.  Kemudian  Rasulullah  menyuruh agar  dia  dishalati  dan  Beliaupun  shalat  untuk  perempuan  itu  kemudian dikuburkan”. (HR. Muslim).
11 Hadits  dikutip  dari  Achmad  Sunarno  (penyunting)  kitab  Miftahul  khithbah  wal wa’dhi. Pedoman juru da’wah disarikan dari al-qur’an dan hadits. Pustaka Amani. Jakarta. 1993 h. 694.
Berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut di atas, pertimbangaan-pertimbangan  hukum  dari  aspek  sosiologisnya  menjadi pertimbangan  dalam  hukum  Islam.  dengan  mengukur  tingkat  kemampuan masyarakat  itu  sendiri  untuk  melaksanakannya,  seperti  halnya  ketentuan hukum  haramnya  khamer  dan  judi,  potong  tangan  bagi  pencuri  begitu  juga hukuman  cambuk  bagi  penzina,  kesemuanya  sangat  mempertimbangkan aspek –aspek manusianya.

## Prinsip-Prinsip Pembentukan Hukum Islam
Jika  dilihat  dari  sifat  dan  karakternya,  hukum  Islam  sebagai  bagian dari  ajaran  samawi  memiliki  perbedaan  dengan  hukum  budaya  (hukum wad'i/produk  manusia)  jika  dilihat  dari  sifat  dan  karakternya.  Sifat  atau karakter  terpenting  dari  hukum  Islam  adalah  konstruk  peraturan-peraturan yang  diorientasikan  untuk  beribadah.  Melaksanakan  hukum  Islam merupakan  suatu  ketaatan;  pelakunya  berhak  mendapat  pahala  dan  yang meninggalkannya  atau  menyalahinya  merupakan  suatu  kemaksiatan  yang akan diberi sanksi. Kepatuhan kepada hukum Islam yang dapat menjadi tolak ukur keimanan seseorang.
Secara  umum,  hukum  Islam  bersifat Ijabi dan Salbi .  Artinya  hukum Islam  itu  memerintah,  mendorong,  dan  menganjurkan  untuk  melakukan perbuatan ma'ruf (baik) serta melarang perbuatan munkar dan segala macam kemudaratan. Berbeda dengan hukum wadh'i, aspek ijabi dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama pemberlakuan adalah mendatangkan,  menciptakan,  dan  memelihara  kemaslahatan  bagi  manusia. Sementara  itu,  aspek  salbi  bertujuan  untuk  menghindari  kemudharatan  dan kerusakan  yang  telah  tercangkup.  Kemaslahatan  individu  dan  masyarakat haruslah  berimbang.  Artinya,  kemaslahatan  individu  bukan  tujuan sampingan  yang  hanya  diperhatikan  jika  membawa  kemaslahatan  bagi masyarakat. 12
Karakter  bahwa  hukum  Islam  bukan  hanya  berisi  perintah  dan larangan,  tetapi  juga  berisi  ajaran-ajaran  untuk  membentuk  pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai  kesadaran  tanggungjawab.  Dalam  hukum  Islam  terdapat
12 Amrullah  Ahmad,  dkk,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996)., h. 87-88.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 262
kewajiban menjalin hubungan yang erat dan harmonis antar sesama manusia dan sang khalik berdasarkan aturan yang sangat sempurna. 13 Salah satu dari karakter  hukum  Islam  dapat  dilihat  dari  kemampuannya  untuk mengakomodir adat istiadat yang berlaku. Masuknya Islam pada sisi lain juga dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

## Konsep Hukum Islam
Dalam  kitab-kitab  fiqih  tradisional,  para  pakar  hukum  Islam  tidak mempergunakan  kata  hukum  Islam  dalam  literatur  yang  ditulisnya.  Yang biasa digunakan adalah istilah syariat  Islam, hukum syara', fiqih, syariat dan syara'.  Kata  hukum  baru  muncul  ketika  para  orientalis  barat  mulai mengadakan  penelitian  terhadap  ketentuan  syariat  Islam  itu  dengan  term Islamic Law yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. 14
Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberi arti hukum Islam.  Sebagian  mereka  mengatakan  bahwa  hukum  Islam  itu  merupakan pedoman  moral,  bukan  hukum  dalam  pengertian  hukum  modern.  Pendapat ini  dikemukakan  oleh  Muhammad  Khalid  Mas'ud  bahwa  hukum  Islam  itu adalah "a system of ethical or moral rules" . 15
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Joseph  Schacht bahwa  tujuan  Muhammad  Saw  ditunjuk  sebagai  nabi  bukan  untuk menciptakan  suatu  sistem  hukum  baru,  melainkan  mengajar  manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan agar  selamat  pada  hari  pembalasan  dan  bagaimana  cara  agar  bisa  masuk surga. 16
Begitu  juga  yang  dikemukakan  oleh  Asaf  A.A.  Fyzee  bahwa  hukum Islam  itu  tidak  lain "canon  law  of  Islam", yakni  keseluruhan  dari  perintah-
13 Ibid.
14 Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan  kata  yang  dipergunakan  dalam  bahasa  Arab  dan  juga  berlaku  dalam  bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.
15 Muhammad  Khalid  Mas'ud  ,  Islamic  Legal  Philosophy,  A  Study  of  Abu  Ishaq  al Syatibi, Life and Tought, Islamabad, Pakistan, Islamic Research Institute, 1977, hlm: 9.
16 Joseph Schacht, Islamic Law dalam Gustave E Von Grunclaum (ed) University and Varicty in Muslim Civilization, The University of Chicago Press, 1955, h. 12.
perintah  Tuhan  yang  meliputi  seluruh  tindak  tanduk  manusia.  Jadi,  hukum Islam itu tidak dapat dikatakan hukum dalam arti hukum modern. 17
Di samping pemikiran sebagaimana tersebut diatas, sebagian para ahli hukum  yang  lain  menyatakan  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum  dalam tatanan  hukum  modern.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  muatan  yang  terdapat dalam  hukum  Islam  mampu  menyelesaikan  segala  persoalan  masyarakat yang  tumbuh  dan  berkembang  sejak  ratusan  yang  lalu.  Hukum  ini  dapat memenuhi  aspirasi  masyarakat  bukan  hanya  masa  kini,  tetapi  juga  dapat dijadikan  acuan  dalam  mengantisipasi  pertumbuhan  sosial,  ekonomi  dan politik  sekarang  dan  pasa  masa  yang  akan  datang.  Hukum  Islam  bukan sekedar  norma  statis  yang  mengutamakan  kedamaian  dan  ketertiban  saja, tetapi  juga  mampu  mendinamiskan  pemikiran  dan  merekayasa  perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupannya.
Para pakar hukum Islam dalam banyak literatur yang ditulisnya telah membuktikan  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  dapat  dijadikan tatanan  dalam  kehidupan  modern.  Para  pakar  hukum  Islam  mendefinisikan hukum  Islam  dalam  dua  sisi,  yaitu  hukum  Islam  sebagai  ilmu,  dan  hukum Islam  sebagai  produk  ilmu  pengetahuan  yang  dihasilkan  dari  penalaran pemikiran  melalui  ijtihad.  Hukum  Islam  sebagai  hukum  dibuktikan  dengan karakteristik keilmuan, yakni:
Pertama, bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu;
Kedua,  pengetahuan  itu  terjaring  dalam  suatu  kesatuan  sistem  dan kerja;
Ketiga, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya. 18
Dari  karakteristik  ini  menunjukkan  bahwa  apapun  yang  dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang berarti pula menerima  konsekuensi-konsekuensi  sebagai  ilmu,  yaitu  skeptis,  bersedia untuk  diuji  dan  dikaji  ulang,  karena  sudah  menjadi  tabiat  ilmu  untuk  tidak kebal dari kritik dan perubahan.
H.A.R. Gibb dalam bukunya Muhammadanism, An Historical Survey, sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Muslehuddin  mengemukakan
17 Asaf A.A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, London, Oxford University Press, 1955, h. 13.
18 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2005, h. 59.
bahwa  hukum  Islam  memiliki  jangkauan  paling  jauh  dan  alat  yang  efektif dalam membentuk tatatan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum membentuk struktur sosial yang rapi dan aman melalui semua fluktual keberuntungan politis. 19
Kemudian  Muhammad  Muslehuddin  juga  mengutip  pendapat Bergtrasser  dalam  buku  Grunzuge  des  Islamichen,  ed  Schach  yang mengemukakan  bahwa  hukum  Islam  memiliki  norma-norma  etik  baik  dan buruk,  kejahatan  dan  kebaikan  di  mana  masyarakat  kecil  secara  ideal  harus menyesuaikan  diri  dengannya,  karenanya  hukum  ini  mempengaruhi  semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan cabang kesusastraan. Dalam statemen ini,  hukum  Islam  merupakan  ringkasan  jiwa  Islam  yang  benar  dan meyakinkan. 20
Berbeda  halnya  dengan  Amir  Syarifuddin 21 menurutnya  untuk memahami  pengertian  hukum  Islam,  perlu  diketahui  lebih  dahulu  kata "hukum" dalam bahasa Indonesia dan kemudian kata hukum itu disandarkan kepada  "Islam".  Pengertian  hukum  secara  sederhana  adalah  "seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya".
Bila kata hukum ini dihubungkan dengan kata Islam atau Syara', maka hukum  Islam  akan  berarti  "seperangkat peraturan  berdasarkan  wahyu  Allah dan  Sunnah  Rasul  tentang  tingkah  laku  manusia  mukallaf  yang  diakui  dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam". 22
Bila pengertian ini dihubungkan dengan pengertian fiqih, maka yang dimaksud  dengan  hukum  Islam  itu  adalah  fiqih  dalam  literatur  Islam  yang berasal  dari  bahasa  Arab.  Dengan  demikian,  setiap  fiqih  diartikan  juga dengan hukum Islam yang mempunyai term seperti sekarang ini.
Dalam  literatur  hukum  dalam  Islam  tidak  ditemukan  lafadz  hukum Islam  secara  khusus,  yang  biasa  dipergunakan  adalah  syariat  Islam,  fiqih,
19 Lihat:  Muhammad  Muslehuddin,  Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalist, Islamic Publications Ltd, 1980, h. 58.
20 Ibid.
21 Amir  Syarifuddin,  Pembaruan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam,  Padang,  Angkasa Raya, 1993, h. 17-19.
22 Abdul Manan, Op.Cit, h. 60.
syariat  atau  syara'.  Dalam  literatur  Barat  terdapat  term  Islamic  Law  yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan hukum Islam.
Menurut Joseph Schacht, Islamic Law adalah keseluruhan khitab Allah yang  mengatur  kehidupan  setiap  individu  muslim  dalam  segala  aspek kehidupannya. 23 Sedangkan  Muhammad  Muslehuddin  mengemukakan bahwa  "Hukum  Islam adalah  sistem  hukum  produk  Tuhan, kehendak Allah yang  ditegakkan  di  atas  bumi.  Hukum  Islam  itu  disebut  syariah,  atau  jalan yang benar. Quran dan Sunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut." 24
Kedua  pengertian  hukum  Islam  sebagaimana  definisi  diatas  terlihat bahwa hukum Islam lebih dekat kepada pengertian hukum Syara' atau syariat Islam.
Hasbi  ash  Shiddieqy  memberi  definisi  tentang  hukum  Islam  adalah koleksi  daya  upaya  para  ahli  hukum  untuk  menerapkan  syariat  atas kebutuhan masyarakat. Pengertian ini lebih dekat kepada fiqih, bukan kepada syariat, walaupun beliau menggunakan kata "atau" yang berarti menyamakan syariat dan fiqih. 25 Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni:
Pertama, mencangkup  aspek  ibadah,  yaitu  hukum-hukum  yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq;
Kedua, mencangkup  hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan keluarga (al ahwal asy syakhsiyah) seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, waris dan hadhanah (menyusui);
Ketiga, aspek  muamalah  (hukum  sipil),  yaitu  hukum  yang berhubungan  dengan  antarmanusia,  seperti  transaksi  jual  beli,  gadai,  hibah, utang  piutang,  pinjang  meminjam, mudharabah (bagi  hasil),  join  usaha,
23 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendon Press, 1993, h. 1.
24 "Islamic Law is Divirely Ordered System, The Will of God to be established on earth. It is called Shari'ah or the (right) path. Qur'an and Sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources. Lihat: Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal, Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd, tt., h. xii.
25 Lihat:  Hasbi  Ash  Shiddieqy,  Filsafat  Hukum  Islam,  Semarang,  PT.  Pustaka  Rizki Putra, 2001, h. 91-95.
luqathah (barang  temuan)  dan  sebagainya  yang  bertujuan  mengatur  agar terjadi keserasian dan ketertiban;
Keempat, mencangkup  aspek  ekonomi,  seperti  hal-hal  yang  berkaitan dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya, termasuk hukum zakat, baitul maal, harta ghanimah, fa'i, pajak dan hal-hal yang diharamkan seperti riba, menimbun harta, dan memakan harta anak yatim. 26
Di samping hal-hal tersebut di atas, hukum  Islam juga mengatur hal- hal yang berhubungan dengan;
Pertama, jinayah  (hukum  pidana)  yang  balasannya  telah  ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah;
Kedua, mencangkup  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hukum  peradilan dan  hukum  acara  peradilan,  seperti  tentang  dakwaan,  persaksian,  sumpah dan  pengakuan dan  sebagainya  yang  bertujuan  untuk menegakkan keadilan antara umat manusia dan menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan;
Ketiga, mencangkup  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  aspek kenegaraan  (siyasah  syar'iyah),  seperti  hukum-hukum  yang  menyangkut pengangkatan  kepala  negara  dan  pejabat  eksekutif  lainnya,  hukum-hukum yang  berhubungan  dengan  para  oposisi  dan  juga  hukum-hukum  yang mengatur  hubungan  antara  pemimpin  dengan  yang  dipimpin  termasuk  di dalamnya adalah substansi dari undang-undang dasar negara;
Keempat, aspek-aspek  hukum  internasional,  yakni  hubungan  antara negara yang satu dengan negara yang lain, perjanjian-perjanjian internasional, masalah yang berkaitan dengan penduduk bukan muslim dengan penduduk muslim  di  negara  Islam,  masalah  jihad  dan  batas-batasnya  yang  ditentukan oleh syariat Islam. 27
Sistem  hukum  Islam  mempunyai  ciri  khusus  yang  berbeda  dengan sistem  hukum  lain  yang  berlaku  di  dunia  ini.  Hasbi  ash-Shiddieqy mengemukakan  bahwa  hukum  Islam  mempunya  tiga  karakter  yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yaitu:
Pertama, takamul , yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun
26 Abdul Manan, Op. Cit, h. 62.
27 Abdul Manan, Ibid, h. 62-63.
mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak terpisahkan, utuh, harmoni dan dinamis.
Kedua, wasathiyah (moderat),  yakni  hukum  Islam  menempuh  jalan tengah,  jalan  yang  seimbang  dan  tidak  berat  sebelah,  tidak  berat  ke  kanan dengan  mementingkan  kejiwaan  dan  tidak  berat  ke  kiri  dengan mementingkan  kebendaan.  Hukum  Islam  selalu  menyelaraskan  di  antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita.
Ketiga, harakah (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak  dan  berkembang,  mempunyai  daya  hidup  dan  dapat  membentuk diri  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  zaman.  Hukum  Islam terpencar  dari  sumber  yang  luas  dan  dalam,  yang  memberikan  kepada manusia  sejumlah  hukum  yang  positif  dan  dapat  dipergunakan  pada  setiap tempat dan waktu. 28
Di  samping  karakter  yang  dimiliki  oleh  hukum  Islam  sebagaimana tersebut  diatas,  Yusuf  al  Qaradhawi  menambahkan  beberapa  karakteristik yang lain, yakni:
Pertama, hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan;
Kedua, memperhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur;
Ketiga, turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat;
Keempat, segala  hal  yang  merugikan  atau  kesengsaraan  umat  harus dilenyapkan atau dihilangkan;
Kelima, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan;
Keenam, kemudharatan  yang  bersifat  khas  digunakan  untuk kemudharatan yang bersifat umum;
Ketujuh, kemudharatan  yang  ringan  digunakan  untuk  menolak kemudharatan yang berat;
Kedelapan, keadaan  terpaksa  memudahkan  perbuatan  atau  tindakan yang terlarang;
Kesembilan, apa  yang  dibolehkan  karena  terpaksa,  diukur  menurut ukuran yang diperlukan;
28 Hasbi ash Shiddieqy, Op.Cit., h. 91-95.
Kesepuluh, menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. 29
Dalam sebuah seminar tentang studi ketimuran yang diselenggarakan di  New  York  University  pada  tahun  1958,  banyak  para  pakar  hukum  Islam, baik  yang  Islam maupun  non  Islam  memberikan  komentar  terhadap  hukum Islam, antara lain: 30
Pertama, Nashih  Ulwan,  beliau  seorang  pakar  hukum  Islam  yang mengemukakan  bahwa  hukum  Islam  pada  akhirnya  merupakan  suatu kekuatan  yang  pasti  untuk  dimanfaatkan  oleh  manusia  melalui  sumber- sumber yang terpelihara sepanjang zaman.
Kedua, Izco  Insapato,  seorang  guru  besar  (non  muslim)  dari  Harvard University mengemukakan bahwa hukum Islam dalam berbagai pembahasannya benar-benar telah memberikan sumbangan pada dunia suatu sistem hukum yang abadi.
Ketiga, Santilana,  guru  besar  hukum  (non  muslim)  dari  Harvard University  mengemukakan  bahwa  hukum  Islam  itu  sangat  memadai  bagi kebulatan  hukum  di  kalangan  muslimin,  dan  mampu  menyelesaikan  segala persoalan umat manusia dalam kehidupannya.
Keempat, Hoking, pakar hukum (non muslim) dari Harvard University mengatakan  bahwa  sebenarnya  dalam  sistem  hukum  Islam  itu  sendiri terdapat  kesiapan  dan  modal  untuk  berkembang  dari  dalam,  tanpa memerlukan faktor-faktor dari luar, dan ia berkeyakinan bahwa hukum Islam mempunyai  teori  yang  lengkap  dan  teori-teori  yang  menjadi  syarat  untuk disebut sebagai sistem hukum.
Kelima, JND  Anderson,  seorang  ahli  hukum  dari  Universitas  London mengatakan  bahwa  hukum  Islam  tidak  dapat  ditandingi  kesempurnaannya oleh sistem hukum manapun.
Salah  satu  fakta  yang  harus  diakui  bahwa  hukum  Islam  telah menjangkau seluruh alam Islami dengan sebuah aspeknya, keragaman bangsa dan  peradabannya.  Hukum  Islam  ini  dengan  sumber,  kaidah  dan  nash- nashnya  tidak  pernah  berhenti  dalam  menghadapi  berbagai  kejadian  dan
29 Yusuf al-Qardhawi, Studi Kritis as-Sunnah, terjemahan Bahrun Abu Bakar, Trigenta Karya, Jakarta, 1995, hlm: 2. Lihat juga: Ibnu Rohman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat, Yogyakarta: Philosophy Press, 2001, h. 90-91.
30 Ibid.
peristiwa  yang  senantiasa  berubah  sesuai  dengan  berubahnya  situasi  dan waktu sejak 14 abad yang lalu hingga saat ini.

## Penutup
Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam selalu  bergerak dinamis  tidak  diam dan stagnan.  Kedinamisan  hukum Islam didukung oleh sumber-sumber hukum yang ada. Karena agama Islam dengan al-Qur'annya mengajarkan kepada keuniversalan yang artinya tidak berbatas ruang dan waktu, tetapi selalu hidup kapanpun dan dimanapun manusia itu berada.
Hukum Islam mampu mendiagnosa berbagai penyakit dan problem di setiap  masalah  dengan  menyelesaikan  secara  adil  dan  benar.  Hal  ini disebabkan  karena  hukum  Islam  memiliki  keluruhan  fitrah,  tawazun  antara hak  dan  kewajiban  ,  antara  jasmani  dan  rohani,  antara  dunia  dan  akhirat, tegaknya  di  antara  prinsip  keadilan  dan  selalu  memerhatikan  kemaslahatan manusia. Hukum Islam mempunyai sifat murunah (elastis) yang menakjubkan sehingga  menjadikannya  fleksibel  dan  lentur,    mampu  mencakup  setiap masalah  baru  dan  sanggup  mengatasi  berbagai  dilema  yang  terjadi  pada zaman modern ini.

## Pustaka Acuan:
Ahmad,  Amrullah,  dkk, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. al-Qardhawi,  Yusuf,  Studi  Kritis  as-Sunnah,  terjemahan  Bahrun  Abu Bakar, Trigenta Karya, Jakarta, 1995
Ash  Shiddieqy,  Hasbi, Filsafat  Hukum  Islam, Semarang,  PT.  Pustaka Rizki Putra, 2001.
Bisri,  Cik  Hasan,  (penyunting), Aspek  -  aspek  sosiologis  hukum  Islam  di Indonesia. Logos.Jakaarta. 1998. Campbell,  Tom, Tujuh  Teori  Sosial  (sketsa  penilaian  dan  perrbandingan), Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm: 220.
Fyzee,  Asaf  A.A., Outlines  of  Muhammadan  Law, London,  Oxford University Press, 1955.
Manan,  Abdul, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  Rajawali Press, 2005
Mas'ud,  Muhammad  Khalid, Islamic  Legal  Philosophy,  A  Study  of  Abu Ishaq  al  Syatibi, Life  and  Tought,  Islamabad,  Pakistan,  Islamic  Research Institute, 1977.
Muslehuddin, Muhammad, Philosophy of Islamic Law and Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal, Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd, tt.. Pedoman  juru  da’wah  disarikan  dari  al-qur’an  dan  hadits.  Pustaka Amani. Jakarta. 1993.
Q. Shaaleh dkk, Asbabun Nuzul, Dipenogoro, Bandung, 1995. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Rohman,  Ibnu,  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Filsafat,  Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.
Schacht,  Joseph, An  Introduction  to  Islamic  Law, Oxford:  Clarendon Press, 1993.
Soemitro,  Ronny, Studi  hukum  dalam  masyarakat, Alumni,  Bandung,
1985.
Syarifuddin,  Amir, Pembaruan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam, Padang, Angkasa Raya, 1993.
Usman, Suparman, Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama,  2001