INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1446-1458 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ilham 1 ✉ , Fuad Nur 2
(1) Universitas Ichsan Gorontalo Utara, (2) Universitas Halu Oleo
Email: ilyu.hay77@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  pencemaran  nama  baik  dikatogorikan  sebagai  tindak pidana penghinaan/penistiaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifisikan sebagai tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dalam  perspektif  Undang-Undang  Hukum  Pidana  adalah pencemaran  secara  lisan,  pencemaran  secara  tertulis,fitnah  dan  penghinaaan  ringan.  Penelitian  ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan  adalah  bersifat  dekskriptif  yang  pada  umumnya  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistimatis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian (1) penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik disebabkan oleh faktor sakit hati (2) adapun upaya-upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo utara ialah dengan langkah-langkah preventif, dan dan upaya represif/penindakan  dengan mengacu pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Terjadinya  tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham. (2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emtif dan  preventif dan upya penegakan hukum. Kata Kunci: Pidana, Pencemaran Nama Baik, Gorontalo Utara

## Abstract
In the Criminal Code, defamation is categorized as a criminal act of insulting someone. Forms of acts that can be qualified as criminal acts of defamation in the perspective of the  Criminal Law are verbal defamation, written defamation, slander and light insults. This research aims to provide understanding to the public regarding the importance of the criminal law of defamation from the perspective of the Criminal Code. The type of research used is descriptive, which generally aims to provide a systematic, factual and accurate description of the symptoms that occur in the field regarding certain objects. Data collection  techniques  through  interviews  and  documentation  and  analyzed  qualitatively.  As  for  the results of the research (1) the cause of criminal acts of defamation is caused by hurt factors (2) the efforts to resolve criminal acts of defamation by the North Gorontalo Police are with preventive measures, and and repressive/enforcement efforts by referring to in the Criminal Code Article 310 paragraph (1). The conclusions of this research are (1) The occurrence of criminal acts of defamation in the jurisdiction of the North Gorontalo Police was caused by factors of hurt and misunderstanding. (2) Law enforcement of criminal acts of defamation by the North Gorontalo Police should be attempted through pre-emptive and preventive measures and law enforcement efforts.

## Keywords: Crime, Defamation, North Gorontalo

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  Ayat  (3)  hasil  amademen  keempat, menjelaskan  Indonesia  ialah  Negara  berdasarkan  hukum  bukan  Negara kekuasaan.(Undang-Undang  Dasar  1945).  Bila  diamati  pada  ketetapan  tersebut,  bahwa segala bagian aktivitas  baik dalam aspek sosial,  ekonomi, budaya dibatasi dan diatur oleh kaidah-kaidah  peraturan    yang  harus  ditaati.  Sebab  oleh  itu  problematika  yang  terjadi didalam kesaharian warga masyarakat wajib dikerjakan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Ahmad Ali, 2010).
Salah  satu  peninggalan  kolonial  Belanda  di  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih digunakan adalah sistem hukum pidana yang menganut civil law system (R. Abdoel Jamali, 2010).  Eksistensi  sistem  tersebut  dapat  dilihat  pada  penggunaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) yang merupakan warisan Kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi ( concordantie beginsel) yang terletak dalam Pasal 75 R.R jo Pasal 131 I.S, yang menegaskan bahwa hukum pidana yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) harus disesuaikan dengan hukum pidana yang  berlaku  di  Belanda  (Ahmad,  1986).  Hingga  saat  ini  WvS  tersebut  masih  tetap diberlakukan dengan segala tambal sulamnya (adanya penambahan dan pengurangan dari
aslinya)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana (Nur, F., 2023).
Diberlakukannya KUHP di Indonesia, dianggap belum mampu menegakkan nilai-nilai keadilan  dikarenakan  KUHP  merupakan  warisan  Belanda  yang  tidak  semuanya  relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang  menjadi  senjata  penguasa  pada  saat  itu,  turut  teradopsi  dalam  KUHP  yang dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini, salah satu aturan tersebut adalah peraturan prihal Penghinaan yaitu terdapat dalam Bab XVI  dari Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.
Berkenaan    Pasal  310  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  menjadi  pijakan dasar pencemaran nama baik ialah :
“ Ayat  (1)  Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ”
“ Ayat  (2)  jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ” .
“ Ayat (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Sehingga pasal  ini  dinilai  sebagai  p asal  yang  “berbahaya”  dikarenakan  dalam pasal  tersebut  dan dalam  penerapannya  tidak  terdapat  batasan-batasan  yang  jelas  mengenai  pencemaran yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat langsung diproses hanya berdasarkan pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya (harga diri) telah diserang ” (R. Soesilo,1995). Olehnya itu, pasal pencemaran nama baik ini, menggambarkan tindak pidana atau disebut dengan delik aduan yang artinya ada tidaknya penuntutan  terhadap  tindak  pidana  ini  didasarkan  kepada  aduan  dari  korban  yang dirugikan. Sedangkan kehormatan pun merupakan sesuatu hal relatif yang  sangat subjektif, misalnya ada orang yang malu dan merasa terhina jika dibilang “monyet atau hitam atau buyan, dan lainnya”, tet api ada sebagian orang lain yang menilai hal itu biasa-biasa saja.
Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 memiliki sifat makna yang sangat subyektif, diakibatkan  berdasarkan cara pandang orang yang berbeda-beda tentang mengenai nama baiknya, maka tidak heran jika kasus pencemaran nama baik semakin banyak terjadi dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia (Rionalo, 2014).
Sebagian    orang    berpendapat  bahwa  pasal  mengenai  pencemaran  nama  baik menimbulkan  pasal  multitafsir    hingga    mengekang    pada  kebebasan  berpendapat sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- Undang. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” .
Moeljatno  mengemukakaan,  bahwa  kesengajaan    bukanlah  unsur    tindak  pidana (delik),  tetapi  unsur  pertanggungjawaban  pembuat.  KUHP  berpandangan  monistis, sedangkan  Moeljatno  berpendapat  dualistis  (Syamsuddin  Pasamai,  2013).  Pandangan Moeljatno sebenarnya terhadap tindak pidana (delik) sama dengan pandangan Andi  Zainal Abidin  Farid  mengacu  pada      syarat-syarat  pemidanaan  diatas    dengan  klasifikasi  yaitu berupa:
I. Tindak  Pidana, unsur-unsurnya:
1) Perbuatan pasif atau aktif
2) Keadaan yang menyertai (khusus untuk tindak pidana tertentu)
3) Melawan hukum materil dan formil
4) Tak ada dasar pembenar
5) Akibat (khusus untuk delik materil).
II. Pertanggung Jawaban  Pembuat, Unsur-unsurnya:
1) Kemampuan bertanggung jawab
2) Tak adanya dasar pemaaf
3) Keselahan, terdiri dari:
a. Kelalaian
b. Kesengajaan.
Secara  teoritik unsur-unsur tindk pidana dan unsur-unsur  pertanggung jawabaan tidak    bisa  dicampuradukan,  sebab  antara    unsur-unsur  tindak  pidana  dan  unsur pertanggung  jawaban  berlainan  antara  satu  dengan  lainnya.  Andi  zainal  abidin  farid mempertegas, dalam menjatuhkan  kepada seseorang  menurut pendapat dualistis, yang menjadi syarat-syarat  pemidanaan dibedakan menjadi  dua bagian yaitu:
i. (Pertanggung jawaban krimminal) actus rea
ii. (tindak pidana) actus reus
Olehnya itu, dalam penelitian yang menjadi pokok permasalahan berkaitan dengan penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  di  Polres  Gorontalo  Utara  adalah  apa  saja  faktor  penghambat  dalam penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif kitab undang-undang hokum pidana. Selain itu juga, dalam penelitian ini mencoba mengusulkan langkah-langkah konkrit  yang  dapat  diambil  oleh  penegak  hukum  guna  meningkatkan  dengan    upaya penegakan hukum dan upaya langkah-langkah preventif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  berharga  pada  pemahaman,  mengenai  tindak pidana pencemaran nama baik dalam  perspektif kitab undang-undang hukum pidana.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat  deskriptif.  Penilitan deksriptif  ini  pada  umumnya  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  suatu gambaran  tentang  gejala  yang  terjadi  dilapangan  dengan  secara  sitematis,  faktual  dan akurat terhadap obyek tertentu (Bambang Sunggono,2012). Adapun penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012). Data yang digunakan aedalah data sekunder  yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan instrumen hukum baik nasional  ataupun  internasional  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik dalam  perspektif  kitab  undang-undang  hukum  pidana.  Adapun  bahan  hukum  sekunder yang  terdiri  dari  buku,jurnal    dan  pendapat  para  pakar  hukum  tindak  pidana.  Teknik pengumpulan  data  melalui  dekskriptif  kualitatif  dengan  cara  melakukan observasi,wawancara  dan  dokumentasi  di  Polres  Gorontalo  Utara,  dalam  penelitian  di analisis  dengan  secara  mendalam  dan  konvrehehensif  sehingga  diharapkan  dapat memberikan kontribusi dan pemahaman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor Penghambat Dalam Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Polres Gorontalo Utara
Terlebih jauh sebelum membahas mengenai tindak penemaran nama baik, alangkah lebih baiknya kita mendalami berkenaan tentang pengrtian tindak pidana.Tindak Pidana di istilahkan  yakni “Stafbar feit”.
Tindak pidana bersal dari bahasa Belanda di istilahkan yaitu “Starfbaar feit” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “Straf” yang berarti pidana, “Baar” yang berarti dapat atau boleh dan “Feit” yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.
Para ahli sendiri belum ada keragaman mengenai istilah yang spesifik mengenai  yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “strafbaar feit”. Ketika menjelaskan “straff baar feit” para  ahli    menetapkan  beberapa  istilah  seperti  istilah  “tindak  pidana”,  “perbuatan pidana”,  “pelanggaran  pidana”,  “delik”  atau  istilah -istilah  lainnya  yang  tentu  mempunyai alasan masing- masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tin dak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Ab idin Farid yang menggunakan istilah “delik”, dan berbagai pendapat ahli lainnya.
Selain  mengenai  istilah,  para  pakar  juga  berbeda  dalam  memberikan  gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “ straftbaar feit ”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian  “tindak  pidana”  mencakup  unsur  tindak  pidana  dan  unsur  syarat  dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “Monisme”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham  ini disebut dengan paham “dualisme”.
Pakar  yang  menganut  paham  “monisme”  diantaranya  yaitu,  J.E.  Jonkers,  H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar  “monisme”  mengemukanan  bahwa  “peristiwa  pidana”  adalah  perbuatan  yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh  orang  yang  dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk  berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.
Sedangkan  Penghinaan  yaitu  proses,  perbuatan,  cara  menistakan.  Adapun  arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan  nama  baik  orang  lain,  memaki-maki.  Jadi,  kamus  Bahasa  Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.
Berdasarkan  pemahaman  di  atas,  maka  penulis  berpendapat  bahwa  pencemaran nama  baik  dapat  diartikan  Penghinaan,  Tindak  Pidana  Menyerang  Kepentingan  Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun
sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat  dan mertabat  orang  lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan  nama  baiknya.  Yang  diserang  disini  bukanlah  nama  baik  dalam  arti  seksuil sebagaimana yang di terangkan oleh R. Soesilo bahwa menyerang nama baik dalam arti seksuil tidak termasuk dalam pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal ini, karena diatur sendiri  dalam  lingkup kejahatan terhadap kesusilaan  yang diatur  dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUH Pidana.
Penegakan  hukum  bukanlah  hal  yang  mudah  terlebih  bila  berbicara  mengenai penanggulangan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, pengakan hukum merupakan suatu hal yang senantiasa berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi yang ada, dalam pembelajaran ilmu hukum dapat di jumpai berbagai referensi yang menyebutkan keberadaan faktor hukum yang  mempengaruhi suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu substansi hukum, Struktur Hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.
Dari hasil wawancara dengan kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, adapun Faktor penyebab  yang  menjadi    kejahatan  dalam  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorrontalo Utara ialah dikarenakan faktor sakit hati dan salah paham.
Penerapan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  dalam  perspektif  Undang-Undang Hukum Pidana di Polres Gorontalo Utara
Berkenaan  mengenai  tindak  pidana  kehormatan  atau  penghinaan  telah  termuat  di batang tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ialah hak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat (Pasal 28G). Batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen keempat, Negara  Indonesia  telah  mengatur  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang berhubungan dengan serangan terhadap kehormatan/martabat seseorang.
Meskipun pasal penghinaan tindak pidana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun tindak pidana yang mengakibatkan tercemarnya nama baik orang lain ini paling sering terjadi sekitar lingkungan. Tindak pidana pencemaran nama baik sangat berkaitan  erat  dengan  kemerdekaaan  seseorang  dalam  memberikan  pendapat  dimuka umum. Sehingga hal kedua tersebut sering kali terjadi kontrdiksi.
Salah  satu  dasar  prilaku/perbuatan  tindak  pidana  yang  kerapkali    mendorong terjadinya  perbincangan  di  tengah  masyarakat  ialah  pencemaran  nama  baik.  Dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  pencemaran  nama  baik  diatur  dan
dirumuskan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.
Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran,  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Berikutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilaku- kan dengan tulisan atau gambaran yang di- siarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Selanjutnya  ayat  (3)  menegaskan  bahwa  tidak  merupakan  pencemaran  atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Apabila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkan, tetapi tidak  membuktikannya  dan  tuduhan  tersebut  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang diketahuinya, maka pelakunya diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Bersumber pada rumusan pasal di atas dapat mempresentasikan bahwa pencemaran nama baik  bisa  dikenai dengan Pasal  310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jikalau perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, akibatnya dalam  perbuatannya  tersebut  terdapat  tuduhan,  seakan-akan  orang  yang  dihina (dicemarkan)  itu  telah  melakukan  perbuatan  pidana  tertentu,  degan    harapan    supaya tuduhan itu diketahui dan terlihat oleh banyak orang. Menyangkut perbuatan tindak pidana yang dituduhkan itu seperti,perbuatan (berzina, penggelapan, penipuan dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  310memberikan  penjelasan berkenaan mengenai  aturan tindak pidana pencemaran nama baik, yang dibagi menjadi 3 paragraf.
(1) Pada ayat (1), siapa pun yang melakukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik  seseorang  ketika  menuduh  sesuatu  yang  terlihat  jelas  dimaksudkan  untuk memberitahu  publik,  sehingga  ia  terancam  oleh  kontaminasi,  dengan  hukuman penjara maksimum. Sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah.
(2) ayat  (2)  dalam  dokumen  ini  menjelaskan  bahwa  jika  tindakan  tersebut  dilakukan secara tertulis atau dalam gambar yang didistribusikan di depan umum, orang yang telah  menyebarkannya  dinyatakan  bersalah  atas  kontaminasi  dan  dapat  dipenjara maksimal. Satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.
(3) ayat (3) ini adalah kebalikannya. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan jelas untuk kepentingan  umum  atau  untuk  membela  diri,  ditekankan  bahwa  tindakan  tersebut tidak termasuk dalam kontaminasi atau dalam kontaminasi tertulis. Jika orang yang melakukan kejahatan diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenaran dengan  apa  yang  dituduhkan,  tetapi  tidak  membuktikannya  dan  tuduhan  itu bertentangan dengan apa yang ia ketahui, kemudian dihukum karena  pencemaran nama  baik,  untuk  hukuman  penjara  maksimal  empat  tahun.  Pernyataan  ini  diatur dalam  Pasal  311  KUHP.  Berdasarkan  pasal  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  sebagai suatu kejahatan.
Upaya Reskrim Polres Gorontalo Utara dalam melakukan penerapan  tindak  pidana pencemaran nama baik menurut Kasat Reksrim Polres Gorontalo Utara Iptu Fahmi Syam ingin mengurangi  kasus tindak pidana pencemaran nama  baik dalam masyarakat, maka pihak penegak hukum perlu melakukan himbauan paada masyarakat berupa penyuluhan hukum atau sosialisasi dimasyarakat.(Hasil Wawancara,2022)
Kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama bail namun pada kenyataannya seiring terus berkembang dunia teknologi dengan pola hidup masyarakat yang maju dan modern dan tidak lagi   saling mementingkan  atau memperdulikan antara satusama   lain. Dalam untuk  mengungkap    sebuah  kasusu  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  harus membutuhkan  kerjav  sama  dan    kordinasi  yang  baik  di  antara  kepolisian  dan  warga masyarakat.(Hasil Wawancara, 2022) .
Pada saat masyarakat memiliki kesadaran dalam  memberikan informasi dan dapat mengamati pada kasus tindak pidanapencemaran nama baik yang terjadi diwiilayah hukum Polres  Gorontalo  Utara.  Dalam  beberapa  hal  Polres  Gorontalo  Utaara  telah  melakukan peyelidakan  dan  penyidikan  pada  persoalan  kasus  penegakan  pemberantasan  tindak pidana pencemaran nakm baik  oleh Polres gorontalo Utara.
Berikut perkara-perkara  penegakan pemberantasan tindak pidana pencemaran nama baik  dari tahun 2020- 2022 yang sementara dilakukan di wilayahhukum polres gorontalo uataradapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Data Kejahatan Pencemaran Nama Baik Reskrim Gorntalo Utara Tahun 2020/2023
No Jenis Kejahatan Jumlah 1 Tahun 2019 Pencemaran Nama Baik 2 2 Tahun 2020 Pencemaran Nama Baik - 3 Tahun 2021 Pencemaran Nama Baik 2 4 Tahun 2022 Pencemaran Nama Baik 2 5 Tahun 2023 Pencemaran Nama Baik - Total Jumlah Kasus 6
Sumber Data : Reskrim Polres Gorontalo Utara
Dari  hasil  data  dilapangan  kejahatan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara yang penulis dapat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bahwa angka tindak pidana pencemaran nama  pada tahun 2020 ada dua (2) kasus perkara yang ditangani oleh penyidik reskrim Polres Gorontalo Utara dan ada dua  2 kasus perkara tindak pencemaran nama baik pada  tahun 2021 dan tahun 2022 2 kasus diselesaikan dengan cara musyawarah.
Upaya Polres Gorontalo Utara dalam penegakan dan penanganan tentang kejahatan tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  kepolisian  Indonesia  haruslah  tetap  mengacu menggunakan  pedoman  yang  tertera  dalam  KUHP  dan  KUHAP.  Mengingat  dalam menerapkan  hukum  masih  ditemukan  hambatan  -hambatan  dalam  pelaksanaan penegakannya.
Bersumber hasil wawancara dengan Bripka Anton Yunus selaku Kaurmin Satreskrim Polres Gorontalo Utara pada senin 21 Febuari 2022, Pukul 11.05 Wita, bahwasanya pelaporan mengenai  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang  terjadi  diwilayah  hukum  Polres Gorontalo Utara disebabkan karena dihina dan sakit hati oleh si pelaku sehingga korban melaporkan kepada pihak kepolisian, dan dari pihak berwajib menindaklanjui langsung ke tingkat penyelidikan.
Berdasarkan  pada  pembahasan  diatas  tersebut  upaya  langkah-langkah  Polrs Gorontalo Utara  dalam melakukan usaha-usaha penanggulangan dan  penegakan tindak pidana pencemaran nama baik  ialah berupa sebagai berikut

## (a) Upaya Pencegahan
Upaya  pencegahan  ialah  upaya  yang  dilakukan  agar  suatu  peristiwa  tidak  terjadi, dalam hal  ini adalah agar tindak  pidana  pencemaran nama baik  tidak terjadi di wilayah hukum kepolisian Polres Gorontalo Utara. Secara teoritis maka upaya pencegahan dibagi menjadi dua bagian yakni :
(1) Upaya Pre-emtif
Usaha  tindakan  Pre-emtif  ialah  upaya-upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisisan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan norma- norma/nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri  seseorang.  Meskipun  ada  kesempatan  untuk  melakukan  hal  tersebut  maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## (2) Upaya Preventif
Upaya  preventif  pada  dasarnya  merupakan  upaya  pencegahan  sama  halnya dengan upaya pre-emtif hanya saja dalam upaya prevebtif yang menjadi tujuannya ialah mencegah suatu kejahatan dengan mengupayakan agar setiap timbul niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan, maka niat jahat tersebut tidak dapat terjadi atau terlaksana karena tidak adanya kesempatan bagi pelaku. Dengan kata lain  bahwa  upaya  preventif  merupakan  suatu  usaha  untuk  mengadakan perubahan-perubahan  yang  bersifat  positif  sebagai  bentuk  antisipasi  terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat.
Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan  oleh  pihak  kepolisian,  pemerintah,  maupun  masyarakat    nyata mewujudkan dari kedua jenis upaya diatas, oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara dilakukan dengan kegiatan sosialisasi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dalam  upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik, yakni dengan melibatkan  pihak-pihak  terkait  yakni,  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  tokoh, tokoh agama masyarakat, tokoh pemuda serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
(b) Upaya Penindakan/Penegakan Hukum
Penindakan merupakan Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam penanggulangan  tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan atau upaya ini dilaksanakan pada saat terjadi tindak pidana pencemaran nama baik, maka
pihak kepolisian sebagaimana ketentuan dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  melalui    (penyelidikan/penyidikan),  dengan tanggap menindaki perbuatan atau tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, upaya represif  ini  dilaksanakan  sebagaiupaya  untuk  mengurangi  kejahatan  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  dengan  memberika  hukuman  bagi  para  pelaku  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Terjadinya  tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham.
2) Penegakan  hukum  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  oleh  Polres  Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emtif dan  preventif dan upya penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Ali, 2010, Teori Peradilan (Judicialprudence) dan Menguak Teori Hukum (Legal Theory), (Jakarta : Grup Media Kencana Prenada).
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2012,  Pengantar  Metodelogi  Hukum,(Jakarta:  PT  Raja Grafindo Prasada
Andi  Hamzah,  2015,  (Speciale  Delicten)  Delik-Delik  Tertentu  Dalam  KUHP  (Edisi Kedua),(Jakarta: Sinar Grafika).
Ari  Wibowo,2012,  Kebijakan  Kriminalisasi  Delik  Pencemaran  Nama  Baik  di  Indonesia Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, (Yogyakarta : Pandecta).
Bambang  Sunggono,  2012,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada).
Nur, F., Herman, H., & Sirjon, L. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan  Pemahaman  Masyarakat  di  Desa  Rapambinopaka  Kabupaten Konawe. Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 447-453
Zulfadli,  M.,  Abdullah,  K.,  &  Nur,  F.  (2017).  Penegakan  Hukum  Yang  Responsif  Dan Berkeadilan  Sebagai  Instrumen  Perubahan  Sosial  Untuk  Membentuk  Karakter Bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284).
Rodliyah dan Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan
1,( Depok: PT RajaGrafindo).
KUHAP Dan KUHP, 2015, (Jakarta : Redaksi Sinar Grafika).
P.A.F. LamintangL., 2011, Cetakan ke 4 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia   (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
Mahrus Ali, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika).
Iswanty,  M.,  &  Nur,  F.  A  Review  of  Euthanasia:  Criminal  and  Medical  Law  Aspects  in
Indonesia. Journal of Health, Medicine and Nursing, ISSN, 2422-8419.
Rahmanuddin Tomalili Dan Hj Mulyati Pawennei,2015, Hukum Pidana,(Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media).
Rionaldo Fernandes Sihite, 2014, Skripsi Kajian Pasal  310  Ayai 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Tentang Pencemaran Nama baik Secara Lisan. (Studi Kasus: Putusan  Pengadilan  Negeri  Rangkasbitung  Nomor  435/Pid.B/2009/PN.Rkb  dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn), (Indaralaya: Universtas Sriwijaya).
Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta).
Sugandi R. , 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya:
Penerbit Usaha Nasional)
Syamsuddin  Pasamai,  2013,  Suatu  Pengtahuan  Praktis  Penulisan  Karya  Ilmiah  Dan Metodelogi Penelitian, (Makasar : Arus Timur).