Dharma, A. B., Susanti, D. and Marlinda, P. (2023) “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi
Manajemen Bank Sampah di Kota Dumai”, Sebatik, 27(1).
Submitted:  2022-11-18 Accepted:  2023-02-18 Published:  2023-06-06

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANK SAMPAH DI KOTA DUMAI
Anton Budi Dharma 1) , Delpi Susanti 2) , dan Pebriana Marlinda 3)
1,2,3 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau
1,2,3 Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293 E-mail: antonbudidharma@gmail.com 1) ,delpisusanti771@gmail.com 2) ,pebriana@unilak.ac.id 3)

## ABSTRAK
Bank  Sampah  merupakan  salah  satu  wadah  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  sedang  masyarakat  alami,  ini juga merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle (3R) yang dipergunakan oleh Pemerintah daerah untuk sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkuler yang  dibentuk  dan  dikelola  masyarakat,  badan  usaha  serta  Pemerintah.  Solusi  sistem  informasi  manajemen  bank  sampah (SIMBA)  diyakini  mampu  mengubah  perilaku  masyarakat  agar  lebih  peduli  terhadap  sampah,  solusi  inovatif  memaksa masyarakat  memilah  sampah,  menumbuhkan  potensi  ekonomi  kerakyatan,  memberikan  kesempatan  kerja  dan  investasi. SIMBA  dengan  menerapkan  kemitraan  pengelolaan  sampah  antara  kebijakan  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dengan memfasilitasi  kerjasama  bank  sampah  usaha  daur  ulang,  bank  sampah  dengan  produsen.  Penelitian  ini  dengan menggunakan metode kualitatif, dengan survei deskriptif. Adapun pengumpulan data diperoleh dari observasi   (pengamatan  langsung),  wawancara  dan  dokumentasi  pada  penanggung  jawab  Bank  Sampah  Induk  (BSI)  dan Bank Sampah Unit (BSU) Kota Dumai. Kajian teori yang digunakan adalah konsep kebijakan pemberdayaan masyarakat, konsep  sampah,  dan  konsep  perubahan  sikap  perilaku.  Hasil  dari  SIMBA  berbasis  aplikasi dbase dan web dapat menyimpan data dan informasi pengelolaan sampah Kota Dumai, dapat diakses oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat.  Pelajaran  yang  dapat  diambil  dari  program  tersebut  adalah  untuk  upaya  peningkatan  ekonomi  masyarakat, mendayagunakan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi dan  dasar dalam pengambilan kebijakan.
Kata Kunci: Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit, SIMBA, Inovatif, Sampah.

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  sampah  yang  terjadi  di  Kota  Dumai, bisa  dikatakan  sudah  mencapai  tahap  mengkhawatirkan. Dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  323.452  jiwa  pada sensus  penduduk  tahun  2021  Kota  Dumai  merupakan wilayah  pesisir  yang  ramai  dimana  setiap  hari  selalu diwarnai  dengan  berbagai  aktivitas  masyarakat  yang mana  akan  membawa  pengaruh  semakin  banyak  juga sampah  yang  akan  dihasilkan(Anonim,  Statistik  Kota Dumai, 2021)Tingkat Kesadaran masyarakat yang masih rendah  menyebabkan  sampah  belum  dapat  dikelola secara optimal disumbernya.
Estimasi  timbulan  sampah  per  kapita  Indonesia adalah  0,7  kg/orang/hari.  Komposisi  sampah  Kota Dumai didominasi oleh sampah organik sebesar 45,75%, sampah  plastik  sebesar  8,45%,  sampah  karton  sebesar 5,67 % dan sisanya 18,58 % adalah sampah lainnya atau setara  dengan  82,6  juta  ton  sampah  dalam  setahun. seperti  kita  ketahui  bersama  bahwa  peningkatan  jumlah penduduk  akan  menyebabkan  perubahan  pola  konsumsi yang  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  peningkatan volume, jenis serta karakteristik sampah.
Hal  ini  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap lingkungan  dalam  hal  ini  khususnya  yang  berhubungan dengan  sampah,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dapat dilihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang  memiliki
kebiasaan  buruk  yaitu  membuang  sampah  sembarangan seperti sungai, selokan maupun lahan kosong. Permasalahan  yang  sering  dihadapi  dalam  pengelolaan sampah yaitu mengenai sumber daya manusia (SDM)(Wicaksono, 2020).
Adaptasi  bank  sampah  pada  setiap  komunitas  sangat ditentukan partisipasi warga yang juga akan menentukan keberlanjutan program bank sampah sehingga pengelolaan berbasis komunitas menjadi perlu diperhatikan(Kristina,  2014).  Sementara(Purba  &  dkk, 2014)menjelaskan  bahwa  pengembangan  bank  sampah ini  juga  akan  membantu  pemerintah  lokal  dalam pemberdayaan  masyarakat  untuk  mengelola  sampah berbasis  komunitas  secara  bijak  dan  dapat  mengurangi sampah  yang  diangkut  ke  Tempat  Pembuangan  Akhir (TPA).
Perkembangan globalisasi diketahui yang mempengaruhi  konsumsi  masyarakat  pada  penggunaan bahan  padat  yang  akhirnya  menghasilkan  limbah  padat yang  besar  (Bello  &  et  al,  2016),  dan  salah  satu  upaya pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan  sampah adalah  dengan  program  bank  sampah.  Sebagai  dasar hukum  pendirian  bank  sampah  adalah  (Undang-Undang No.18,  2008)  tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Kota Dumai  yang  menyatakan  bahwa  paradigma  pengelolaan sampah  harus  dirubah  dari  kumpul-angkut-buang
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
menjadi  pengurangan  di  sumber  sampah  dan  daur  ulang sampah  menjadi  sumberdaya  yang  memiliki  nilai ekonomi  bagi  masyarakat.  Bank  sampah  adalah  salah satu  strategi  penerapan  3R  ( Reuse,  Reduce,  Recycle ) dalam  pengelolaan  sampah  pada  sumbernya  di  tingkat kelurahan/desa,  kecamatan  dan  kota/kabupaten.  Definisi bank  sampah  menurut(Peraturan  KLHK  No.14  Tahun 2021)adalah  fasilitas  untuk  mengelola  sampah  dengan prinsip  3R  ( Reuse,  Reduce,  Recycle )  sebagai  sarana edukasi,  perubahan  perilaku  dalam  pengelolaan  sampah, dan  pelaksanaan  ekonomi  sirkuler  yang  dibentuk  dan dikelola  oleh  masyarakat,  badan  usaha  dan  pemerintah daerah.
Tujuan  utama  dari  bank  sampah  adalah  perubahan perilaku  masyarakat  untuk  memilah  sampah  selain  itu, kehadiran  bank  sampah  juga  bertujuan  untuk  dapat mengurangi  sampah  yang  masuk  ke  TPA  Mekar  Sari. Sejak  tahun  2022,  Pemerintah  Kota  Dumai  mendorong terbentuknya  bank  sampah  di  setiap  kelurahan  dan kecamatan yang ada di Kota Dumai. Hingga tahun 2022 tercatat terdapat 24 bank sampah yang terdiri dari 2 (dua) bank  sampah  induk  (BSI)  dan  22  (dua  puluh  dua)  bank sampah unit (BSU).
Berdasarkan  hal  di  atas  secara  empiris  implementasi program  bank  sampah  di  Kota  Dumai  penting  dan menarik  untuk  diteliti.  Apakah  memang  benar  program bank  sampah  Kota  Dumai  belum  berhasil  dan  apa  saja yang  menyebabkan  program  ini  belum  optimal.  Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan apakah  program  bank  sampah  mempunyai  kendala  lain dalam  menjalankannya.  Dalam  hal  ini  pemerintah memiliki  keterbatasan  dalam  upaya  pengelolaan  sampah jika  tidak  didukung  dengan  partisipasi  masyarakat sekitar, dalam aspek tanggung jawab dimana pemerintah bertanggung  jawab  dalam  penyediaan  prasarana  dan sarana  pengelolaan  sampah  yang  dalam  pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat(Suryo, 2021).
Upaya pengelolaan sampah dengan baik dan optimal harus  direalisasikan  demi  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kesehatan masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan adalah mengubah perilaku masyarakatnya. Bank sampah mampu  mendorong  kemandirian  masyarakat  melalui tabungan  sampah  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai keperluan (Wardani, 2020)
Bank sampah, selain untuk mengurangi masalah yang timbul  karena  penumpukan  sampah,  juga  dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti ditukarkan dengan bahan-bahan pokok dan perlengkapan sehari-hari  (Linda,  2016),  Kebijakan  Publik  menurut Chandler  dan  Plano  (Tangkilisan,  2003)  berpendapat bahwa  kebijakan  publik  adalah  pemanfaatan  yang strategis  terhadap  sumber  daya-sumber  daya  yang  ada untuk  memecahkan  masalah  publik  atau  pemerintah. Kebijakan  Publik  merupakan  suatu  bentuk  intervensi yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pemerintah demi  kepentingan  kelompok  yang  kurang  beruntung
dalam  masyarakat  agar  mereka  dapat  hidup,  dan  ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky (Tangkilisan,  2003)  diartikan  sebagai  interaksi  antara penyusunan  tujuan  dengan  sarana-sarana  dan  tindakan dalam  mencapai tujuan tersebut, atau  kemampuan untuk menghubungkan  dalam  hubungan  kausal  antara  yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.
Keterkaitan  penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian (Cahyadi,  2018)  dalam  aspek  manfaat  yakni,  bank sampah  dianggap  merupakan  terobosan  yang  memiliki multi-solusi  terkait  penelitian  tentang  sampah.  Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek tingkat kepatuhan yakni adanya respon dari  para  pelaksana  kebijakan  yang  merupakan  hal penting  dalam  implementasi  kebijakan  karena  tingkat kepatuhan merupakan bentuk dukungan yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan(Pratiwi, 2018)
Dalam  menanggulangi  dampak  dan  bencana  yang ditimbulkan  karena  penumpukan  sampah  rumah  tangga, para  masyarakat  berinisiatif  untuk  membuat  program bank sampah. Dalam program ini terdiri dari penyuluhan, edukasi, sosialisasi (pelatihan) dan pelaksanaan membutuhkan  masyarakat  yang  mempunyai  kreatif  dan inovasi serta jiwa kewirausahaan. Jika dalam pengelolaannya  tidak  baik  pasti  akan  menimbulkan dampak negatif serta bencana.

## 2. RUANG LINGKUP
Dalam  penelitian  ini  permasalahannya  adalah  Bank Sampah yang terdiri dari Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di Kota Dumai yang dimana  kegiatan  pengumpulan  data,  pencatatan  jumlah pengelolaan  sampah  masih  dilakukan  secara  manual dengan  menuliskan  pada  buku  laporan  yang  sumbernya berasal  dari  pengelolaan  Bank  Sampah,  dan  kemudian baru dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bank  Sampah  (SIMBA),  sehingga  jika  pada  saat memerlukan informasi jumlah sampah yang dimasukkan pada bank sampah di tanggal tertentu maka pencariannya akan  mengalami  kesulitan  dan  waktu  yang  cukup  lama untuk mendapatkan data sampah yang terkumpul. Besarnya timbulan sampah kota dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Besarnya Timbulan Sampah Kota
No Klasifikasi Kota Satuan Volume (L/org/hari) Berat (Kg/org/hari) 1 Kota Sedang 2.75 - 3.25 0.70 - 0.80 2 Kota Kecil 2.5 - 2.75 0.625 - 0.70 Sumber: (SNI 19-39833983-1995)
Batasan  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  Bank Sampah  Induk  (BSI)  dan  Bank  Sampah  unit  (BSU). Bank  Sampah  yang  ada  di  Kota  Dumai  dan  hasil  yang didapat  dari  informasi  dari  pengelolaan  sampah  ada
dalam  sebuah  Sistem  Informasi  Manajemen  Bank Sampah  (SIMBA)  berbasis web yang  diharapkan  dapat membantu  dan  mempermudah  memberikan  informasi jumlah sampah yang telah dikelola di Bank Sampah, dan membantu  dalam  pengambilan  kebijakan  pengelolaan sampah yang ada di Pemerintah Kota Dumai.

## 3. BAHAN DAN METODE
Peneliti  mendapatkan  bahan  atau  data  primer  untuk melakukan  penginputan  data  sampah  ke  dalam  Sistem
Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA)
Pemerintahan  Kota  Dumai.  Metode  kualitatif  ini menggunakan  dua  jenis  data  yaitu  primer  dan sekunder(Darmalaksana  &  Wahyudin,  2020)  ditambah dengan  data  survei  di  lapangan,  dan  juga  disampaikan dalam  metode  deskriptif  karena  ingin  memahami  secara mendalam  bagaimana  implementasi  kebijakan  Sistem Informasi  Manajemen  Bank  Sampah  (SIMBA)  pada pemerintah  Kota  Dumai  di  dalam  pelaksanaan  kegiatan sesuai dengan (Peraturan KLHK No.14  Tahun
2021)tentang  pengelolaan  sampah  pada  bank  sampah dan(Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2021)Tentang Pengelolaan Sampah.
Penelitian  ini  memandang  Bank  Sampah  sebagai kebijakan  dalam  pengelolaan  sampah  domestik  belum banyak  dilakukan  dan  dilaksanakan  pada  pemerintah daerah.  Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Selanjutnya  data  yang  didapat dianalisis,  dikumpulkan  dan  di  input  ke  dalam  sistem informasi  manajemen  bank  sampah  (SIMBA).  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  memandang  bahwa  Bank Sampah  merupakan  salah  satu  implementasi  kebijakan dan  bagian  dari  program  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat,  khususnya  untuk  pemerintah  daerah dalam  melakukan  pengelolaan  dan  pengurangan  sampah rumah tangga terutama sampah anorganik.
Sehingga  dapat  dilihat  bagaimana  implementasinya di masyarakat dan menjadi sumber ekonomi bagi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan penelitian sebelumnya mengenai kebijakan dan implementasi  program  bank  sampah  di  Indonesia, terutama  dari  aspek  kinerja  program  bank  sampah dengan menggunakan sistem informasi manajemen bank sampah (SIMBA) di kota Dumai.

## 4. PEMBAHASAN
Bagian  ini  membahas:  (4.1)  berbagai  indikator program  bank  sampah,  (4.2)  standar  pelayanan  program bank  sampah,  (4.3)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi program  bank  sampah,  (4.4)  mekanisme  bank  sampah dan  (4.5)  pembahasan  SIMBA,  adapun  rincian  sebagai berikut:

## 4.1 Indikator  Program Bank Sampah
Bagian  ini  terdiri  dari  (4.1.1)  indikator  akses,  (4.1.2) indikator  frekuensi,  (4.1.3)  indikator  cakupan,  (4.1.4) indikator  bias,  (4.1.5)  ketepatan  layanan,  (4.1.6) akuntabilitas, dan (4.1.7) kesesuaian antara program dan kebutuhan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

## 4.1.1 Indikator Akses
Indikator  akses  digunakan  untuk  dapat  mengetahui apakah  program  atau  kebijakan  yang  dilaksanakan mudah  untuk  dijangkau  oleh  masyarakat.  Secara  lebih spesifik,  (Purwanto,  2012)  mengemukakan  bahwa mengukur  indikator  akses  dapat  diketahui  dari  apakah implementator  kebijakan  mudah  dihubungi  masyarakat bila  membutuhkan  informasi  dan  pengaduan,  apakah semua  anggota  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang sama  terlibat  dan  memperoleh  manfaat  dari  kebijakan atau  program,  dan  apakah  lokasi/  tempat  pelaksanaan kebijakan  atau  program  jelas  dan  mudah  dijangkau  oleh masyarakat.
Program bank sampah merupakan salah satu program pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat. Oleh  karena  itu  program  bank  sampah  di  kota  Dumai dilaksanakan  bersama  antara  pemerintah  daerah  melalui (Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai)  dengan  warga masyarakat.  Menurut  (Sucipto,  2012)sebagai  model pengelolaan  sampah  mandiri  dan  berbasis  masyarakat maka  program  Bank  Sampah  harus  melibatkan  seluruh lapisan masyarakat.
Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  khususnya  kota Dumai  sudah  memiliki  data  bank  sampah  induk  (BSI) dan  bank  sampah  unit  (BSU)  tahun  2022dibawah pembinaan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  dapat  dilihat pada Tabel. 2.
Tabel.2  Data Bank Sampah Kota DumaiTahun 2022
No. Nama Penanggung Jawab Alamat Bank Sampah 1 BSI KELAKAP TUJUH DMI Jl. Kelakap Tujuh 2 BSI UD KARYA WIRA Rudi Hartono Jl.  Arifin Ahmad 3 BSU DW LH JAYA DW LH JL. Putri Tujuh 4 BSU RISKY Edy Tambunan Jl. Gunung Merbabu 5 BSU AHYAT S Ahyat Siagian Jl. Soekarno Hatta 6 BSU MANGUNGSUNG JAYA Mangungsung Jl. Arifin Ahmad
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
7 BSU LAMBOK S JAYA Lambok.S Jl. Soekarno Hatta 8 BSU BARUS JAYA Sunarsih Jl. Siliwangi Ujung 9 BSU ALIKA SPOT Hamdi Jl. Siliwangi 10 BSU HERI Nurmia.M Jl. Siliwangi Ujung 11 BSU MELY JAYA Aminoto Jl. Abd Rab Khan 12 BSU DELIMATUAH Manurung Jl. Abd Rab Khan 13 BSU TUGIMAN JAYA Tugiman Jl. Tambusai Simpang Baru 14 BSU YOSEFRI JAYA Yosefri Jl. Soekarno Hatta 15 BSU LIDYA JAYA Lidya.F Jl. Soekarno Hatta 16 BSU 6 PUTRA Suriyadi Jl. Soekarno Hatta 17 BSU ADI PLAS Supriadi Jl. Impres I 18 BSU HARDIYANTO JAYA Hardiyanto Jl. Panam 19 BSU EDY KARA Aidi Ardianto Jl. Soekarno Hatta 20 BSU PUTRI JAYA Ardi Winata Jl. Simpang Jepang 21 BSU EKO JAYA Eko.N Jl. Simpang Jepang 22 BSU RISKY KARA Heriawan Jl. Soekarno Hatta 23 BSU SISWANTI JAYA Siswanti Jl. Soekarno - Hatta 24 BSU ARKANA SUKSES BERSAMA Nanang.S Jl. Inpres

## 4.1.2 Indikator Frekuensi
Indikator  frekuensi  digunakan  untuk  mengetahui seberapa  sering  kelompok  sasaran  dapat  memperoleh pelayanan  yang  dijanjikan  oleh  program  atau  kebijakan yang  dilaksanakan.  Dalam  konteks  frekuensi  pelayanan terlihat  dari  seberapa  sering  bank  sampah  dibuka  dan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat/  nasabah bank  sampah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pengelola  bank  sampah  yang  ada  di  kota  Dumai  yang membuka pelayanan bank sampah setiap hari merupakan hasil  kesepakatan  antara  pengelola  dengan  masyarakat/ nasabah  bank  sampah,  walaupun  pelayanan  setiap  hari banyak  pengelola  bank  sampah  yang  belum  konsisten untuk  memberikan  pelayanan  setiap  hari.  Hal  ini merupakan  salah  satu  dari  penyebab  banyak  bank sampah yang terbentuk tidak aktif dan menjadi mati suri.
4.1.3 Indikator Cakupan ( Coverage )
Indikator cakupan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat  dijangkau  oleh  program  atau  kebijakan  yang dilaksanakan  pada  system  informasi  manajemen  bank sampah  Kota  Dumai  pada  tahun  2022.  Program  bank sampah  yang  ada  di  kelurahan  dan  kecamatan  Kota Dumai yang masih beroperasi dalam rangka mengurangi sampah rumah tangga dengan jumlah bank sampah induk dan bank sampah unit tahun 2022 berjumlah 24 unit.
Berdasarkan  data  yang  ada  di  bank  sampah  kota Dumai  dengan  jumlah  nasabah  yang  ada  masih  rendah terlihat  bahwa  indikator  cakupan  dalam  melakukan pengelolaan  sampah  pada  saat  ini  masih  belum  cukup. Ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk  menjadi  nasabah  bank  sampah  serta  kesadaran
yang  dimiliki  dan  perilaku  masyarakat  dalam  memilah dan mengolah sampah masih rendah.

## 4.1.4 Indikator Bias
Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan kelompok sasaran yang memperoleh  manfaat  dari  program  bank  sampah  dalam sistem  informasi  manajemen  bank  sampah  atau kebijakan  yang  dilaksanakan  secara  spesifik  maksudnya adalah  apakah  kelompok  sasaran  yang  menerima manfaat benar yang membutuhkan program tersebut atau tidak membutuhkan program tersebut.
4.1.5 Ketepatan layanan ( Servive delivery ) Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah implementasi  kebijakan  program  bank  sampah  ini  dapat dilaksanakan  tepat  waktu  atau  terlambat  dalam melakukan  pengelolaan  sampah  dan  daur  ulang  sampah pada daerah pelayanan.

## 4.1.6 Akuntabilitas
Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah implementasi  kebijakan  program  bank  sampah  pada sistem  informasi  manajemen  bank  sampah  dapat melaksanakan  tugasnya  kepada  kelompok  sasaran dengan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

## 4.1.7 Kesesuaian antara program dan kebutuhan
Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah berbagai  keluaran  ( output )  program  bank  sampah  pada sistem  informasi  manajemen  bank  sampah  atau kebijakan  yang  dilaksanakan  bagi  kelompok  sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.
4.2 Standar Pelayanan Minimal Pengurangan Sampah Perkotaan
Bagian  ini  menjelaskan  standar output dan outcomes yang  digunakan  untuk  dapat  menjustifikasi apakah  program  Bank  Sampah  di  kota  dumai  berhasil atau gagal. Standar output dan outcomes yang digunakan mengacu pada standar pelayanan minimal dari (Peraturan KLHK  No.14  Tahun  2021).  Dalam  SPM  tersebut berisikan  pengurangan  sampah  yang  dilakukan  oleh fasilitas  tempat  pengolahan  sampah  rumah  tangga  pada daerah perkotaan.
Dalam  hal  ini  bank  sampah  merupakan  salah  satu jenis  fasilitas  pengurangan,  pemilahan  dan  pengolahan sampah  (3R),  dan  menurut  peraturan  ini  standar pelayanan  minimal  yang  telah  ditetapkan  untuk pengurangan  sampah  di  Kota  Dumai  mencapai sekitar  24 % pada tahun 2021. Perhitungan nilai tersebut didapat  dengan  membandingkan  volume  sampah  yang berhasil dikurangi di tempat pengolahan sampah dengan volume sampah total yang dihasilkan oleh masyarakat.

## 4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Bank Sampah
Penerapan  paradigma  3R  dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  ini  mensyaratkan  perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Masyarakat  sebagai  produsen  sampah  diharuskan  untuk mengelola  (memilah  dan  mengolah)  sampah  untuk meminimalisir  sampah  yang  dibuang  ke  tempat pembuangan  akhir  (TPA).  Namun  pada  praktiknya, perubahan  perilaku  ini  masih  sulit  dilakukan  oleh masyarakat.
Untuk itu program bank sampah yang dilaksanakan di  kota  Dumai  bertujuan  untuk  mengubah  perilaku masyarakat  dalam  mengelola  sampah  dan  menjadikan sumber ekonomi masyarakat. Melalui pemerintah daerah (Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai)  dan  pengelola bank  sampah  memberikan  edukasi,  sosialisasi  dan penyuluhan terkait pengelolaan sampah, bantuan fasilitas pengelolaan  sampah  (tas  pilah,  timbangan,  komposter, tempat  sampah  terpisah.  Memberikan  insentif  bagi nasabah  bank  sampah/  masyarakat  yang  memilah,  dan menyetorkan sampahnya menjadikan nilai ekonomi.
Peneliti  berpendapat  bahwa  perubahan  perilaku masyarakat  dalam  memilah  sampah  rumah  tangga diharapkan terjadi dengan adanya program bank sampah. Sehingga  faktor  yang  akan  mempengaruhi  kinerja implementasi  program  bank  sampah  adalah  melihat sejauh  mana  perubahan  perilaku  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah,  target  dengan  hadirnya  Bank Sampah  di  lingkungan  tempat  tinggal.(Mazmanian, D.A.,,  1983),  dalam  (Purwanto,  2012)mengemukakan bahwa  faktor  sejauh  mana  perubahan  perilaku  yang diharapkan dari implementasi kebijakan termasuk dalam kategori tractability  of  the  problem .  Kategori  ini menunjukkan  tingkat  kesulitan  masalah  yang  harus dipecahkan  melalui  implementasi  suatu  kebijakan dimana  semakin  sulit  masalah  yang  harus  dipecahkan
akan  semakin  kecil  peluang  keberhasilan  implementasi, semakin  kompleks  dan  luas  perubahan  perilaku masyarakat  target  yang  diharapkan  dari  implementasi kebijakan  maka  akan  semakin  sulit  kebijakan  tersebut dilaksanakan. Dalam(Grindle,
1980)yang mengemukakan  bahwa  derajat  perubahan  perilaku masyarakat  target  yang  diharapkan  dari  implementasi suatu  kebijakan  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan demikian  peneliti  berpendapat  bahwa  program  bank sampah  yang  dilakukan  di  kota  Dumai  termasuk  dalam kebijakan yang sulit untuk diimplementasikan.
Hal  ini  dikarenakan  program  ini  bertujuan  untuk mengubah  perilaku  masyarakat  secara  signifikan  dari yang  awalnya  tidak  memilah  dan  mengolah  sampah menjadi  masyarakat  yang  mau  memilah  dan  mengolah sampah  sehingga  mempunyai  nilai  ekonomi.  Hal  ini dilihat  dari  tingginya  tingkat  kesulitan  implementasi program  bank  sampah  untuk  mencapai  keberhasilan dalam program ini.

## 4.4 Mekanisme Alur Bank Sampah
Model  mekanisme  alur  bank  sampah  di  mulai  dari sumber  sampah  yang  ada  di  rumah  tangga,    dilakukan pemisahan  antara  sampah  organik  dan  anorganik, selanjutnya  dilakukan  pemilahan  sampah  anorganik seperti  plastik,  kertas,  kaca  dan  logam,  selanjutnya. Adapun  mekanisme  bank  sampah  dapat  dilihat  pada Gambar  1.  sampah  anorganik  yang  sudah  dipilah  lanjut dikirim  ke  bank  sampah  induk  (BSI)  dan  bank  sampah unit  (BSU),  akan  dilakukan   penimbangan  dan pencatatan  untuk  mengetahui   berat  dan  jumlah  sampah yang  dikumpul,  baru  dilakukan  perhitungan  penentuan harga  sampah  yang  telah  dikumpulkan  oleh  nasabah bank  sampah,  untuk  menjadi  nasabah  dalam  bank sampah, nasabah harus tercatat dalam buku catatan yang dimiliki  oleh  pengelola  bank  sampah  baru  setelah  itu akan  dilakukan input data  ke  dalam  sistem  informasi manajemen  bank  sampah  (SIMBA),  dan  verifikasi  serta validasi  data  yang  dilakukan    oleh  pemerintah  daerah (Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai)  dan  pemerintah pusat  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan RI).
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article

## Gambar 1. Mekanisme Bank Sampah

## 4.5 Pembahasan SIMBA
Berdasarkan  teori  model  pendekatan  implementasi kebijakan  menurut(EdwardIII,  1980)disebut  dengan Implementing Public Policy dengan hasil penelitian yang terjadi  di  Bank  Sampah  yang  ada  dilingkungan pemerintah Kota Dumai. Penelitian ini  dapat  dijelaskan bahwa  implementasi  kebijakan(Peraturan  Daerah  No.  3 Tahun  2021)  Tentang  Pengelolaan  Sampah  dalam Implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi  Manajemen Bank  Sampah  (SIMBA)  pada    program  Bank  Sampah
dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  yang  sedang dilakukan penelitian.
Gambaran  ini  diperlukan  sebagai  penunjang  bagi pembahasan  hasil  penelitian,  oleh  karena  itu  deskripsi program bank sampah pada sistem informasi manajemen bank  sampah  (SIMBA)  ini  merupakan  gambaran  awal dari hasil penelitian secara keseluruhan. Sistem informasi manajemen  bank  sampah  (SIMBA)  pada  bank  sampah ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  terhadap pengelola  bank  sampah,  bukan  hanya  bagi  lingkungan dan  pemerintah  daerah  dalam  mengambil  kebijakan tentang  sampah,  hal  ini  juga  dirasakan  bagi  masyarakat khususnya  nasabah  bank  sampah  yang  menjadi  anggota di bank sampah.
Pernyataan tersebut sesuai dengan Grindle (Anggara, 2014),yaitu  yang  pertama  jenis  manfaat  yang  akan dihasilkan  yang  artinya  kebijakan  yang  memberikan manfaat  kolektif  atau  pada  banyak  orang  akan  mudah diimplementasikan  karena  mendapatkan  dukungan  dari kelompok  sasaran  atau  masyarakat,  yang  kedua  yaitu pelaksanaan program memiliki kemampuan dan dukungan  yang  dibutuhkan  oleh  kebijakan,  tingkat keberhasilannya  juga  akan  tinggi.  Dan  menurut  Rippley dan  Franklin(Tangkilisan,  2003)bahwa  keberhasilan implementasi  ditandai  dengan  lancarnya  rutinitas  fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

## 4.5.1 Konsep Dasar SIMBA
Aliran data SIMBA pada bank sampah yang terdiri dari  bank  sampah  induk  (BSI)  dan  bank  sampah  unit (BSU)  dapat  dilihat  pada  gambar  2.  Konsep  dasar SIMBA  tersebut  terdiri  dari  beberapa  bagian  data  mulai dari input data  informasi  kinerja  pengelolaan  sampah yang  ada  di  kota  Dumai  dimana  di  dalamnya  terdapat Brainware (SDM), Hardware (Perangkat  data  & jaringan), Software (aplikasi, database  &  web ), output data  dan  informasi  pengelolaan  sampah  kota  Dumai, yang  dapat  diakses  oleh  pemerintah,  dunia  usaha  dan masyarakat,  selanjutnya  umpan  balik  berupa  masukan dari  peneliti,  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Data  bank sampah  yang  tersimpan  dalam  s erver sistem  informasi manajemen  bank  sampah  (SIMBA)  sebagai  tempat penyimpan  data  secara  elektronik  yang  mempengaruhi akurasi  dan  ketersediaan  data  secara  terpusat  sehingga dapat  digunakan  oleh  seluruh  pengguna  aplikasi  secara real-time .  Adapun  konsep  dasar  SIMBA  dapat  dilihat pada Gambar 2.
Sumber Sampah Rumah Tangga Pengumpulan Sampah Organik dan Anorganik Pemilahan Sampah Anorganik Plastik, Kertas, Kaca, Logam Pengiriman Sampah Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) Penimbangan dan Pencatatan Berat dan Jumlah Sampah Penentuan Harga Sampah Tabungan Bank Sampah Penginputan Data Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA)

## 4.5.2 Antarmuka SIMBA
Pada  pembahasan  artikel  ilmiah  ini,  peneliti menjelaskan dan membahas beberapa antarmuka SIMBA antara lain dalam menu utama login SIMBA dilihat pada gambar.3,selanjutnya  untuk  menu  input  data  SIMBA dilihat  pada  gambar.7,  contoh  bentuk  dari  tampilan  dari data  Bank  Sampah  yang  telah  diinput  dilihat  pada gambar.6,  dan  tampilan  dari  monitoring  pengelolaan sampah  dilihat  pada  gambar.4.  Setiap  pengguna  akan melakukan login menggunakan SIMBA harus memasukkan username dan password terlebih  dahulu sebagai  bentuk  keamanan  dan  pengguna  yang  telah diberikan akun SIMBA dan sudah mendapat validasi dari pemerintah  pusat  (kementerian  lingkungan  hidup  dan kehutanan  RI).  Adapun  tampilan  antarmuka  login ditampilkan pada gambar 3.

## 4.5.3 Alur SIMBA
Alur sistem informasi manajemen bank sampah(SIMBA)  pada  bank  sampah  induk  (BSI)  dan bank sampah unit (BSU) pemerintah daerah kota  Dumai dapat  dilihat  pada  gambar  4,  gambar  5,  gambar  6  dan gambar  7.  Keterangan  dari  proses  untuk  alur  SIMBA tersebut  terdiri  dari  empat  pengguna  diantaranya  admin dan operator kementerian, admin dan operator pemerintah  daerah  kota  Dumai,  pengguna  ( user )  bank sampah induk, pengguna ( user ) bank sampah unit.
Gambar 4. Monitoring Pengelolaan Sampah

## Gambar 2. Konsep Dasar SIMBA
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article

## 5.   KESIMPULAN
Kebijakan  program  Sistem  Informasi  Manajemen Bank  Sampah  (SIMBA)  telah  di  implementasikan. Terdapat  faktor  utama  yang  mempengaruhi  belum optimalnya kinerja implementasi kebijakan bank sampah pada  SIMBA  yaitu  permasalahan  dalam  pengelolaan sampah  rumah  tangga  yang  memiliki    tantangan  yang sangat  luas  dan  kompleksnya  terhadap  perubahan perilaku  masyarakat,  diharapkan  dukungan  pemerintah bagi  mendukung  masyarakat  melalui  program  bank sampah  ini  seperti  bantuan  dana  kegiatan,  pengadaan sarana  dan  prasarana,  pelatihan  dan  sosialisasi, pendampingan hingga evaluasi.
Selain  itu,  terdapat  faktor  penghambat  dalam implementasi  kebijakan  bank  sampah  di  pemerintah daerah  khususnya  kota  Dumai  adalah  kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  pemilahan sampah ini menjadikan sebagai penghambat utamanya,   dengan  demikian  program  bank  sampah harus  optimal  dalam  pelaksanaannya  karena  telah memenuhi  tanggung  jawab  dalam  akuntabilitas  dan transparansi pelayanan publik.
Program  bank  sampah  ini  harus  tetap  berlanjut  dan konsisten tetapi ditambah dengan penambahan kebijakan pada Penataan sistem pengumpulan, pemilahan, pengolahan    dan  pengangkutan  sampah  pada  bank sampah,  menetapkan  regulasi  yang  mengatur  kewajiban masyarakat untuk memilah sampah  dan menjadikan nilai ekonomi  dan  dengan punishment yang  jelas,  dan  serta peran  pemerintah  daerah  dalam  menerapkan  sistem teknologi pemilahan, pengolahan pada proses pengangkutan  sampah  untuk  melakukan  penanganan masalah  sampah  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat yang ada  di Kota Dumai

## 6.   SARAN
Kebijakan  pengelolaan  sampah  di  kota  Dumai  harus melibatkan semua elemen  masyarakat, badan usaha, dan instansi  pemerintah  daerah  sehingga  permasalahan tentang sampah  dapat  diatasi  dan  ada solusi. Implementasi  kebijakan  sistem  informasi  manajemen bank sampah (SIMBA) ini akan berjalan dengan optimal ketika ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik dari  pihak  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  yang peduli  terhadap  pengelolaan  sampah  serta  didukung dengan  regulasi  yang  jelas  sebagaimana  dalam (Peraturan KLHK No.14 Tahun
2021)Tentang  pengelolaan sampah pada bank sampah.
Untuk  diketahui  bahwa  bank  sampah  adalah merupakan rekayasa sosial dan / wakil pemerintah dalam menjalankan  program  3R.  M  peneliti  berpendapat seharusnya  pengelolaan  bank  sampah  dimasyarakat  ini difasilitasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai  sehingga adanya  dana  alokasi  anggaran  yang  dipersiapkan  untuk kegiatan  pelaksanaan  kegiatan  program  bank  sampah pada  setiap  kelurahan  dan  kecamatan  yang  ada  di  kota Dumai.
Adanya  perhatian  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  terhadap  bank  sampah  ini  diharapkan    dapat merubah perilaku masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan menjadikan sumber pendapatan dari ekonomi masyarakat kota Dumai.

## 7.   DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  S.  (2014). Kebijakan  Publik  . Bandung:  Tim Pustaka Setia Moleong, Lexy J.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Statistik  Kota  Dumai. Dumai: Badan Pusat Statistik.
Bello,  &  et  al.  (2016).  Solid  Waste  Management  in Africa:  A  Review. International  of  Waste Pendahuluan  berat  yang  banyak  digunakan  di dalam industry resources , Vol.6 Issue 2. Cahyadi,  A.  d.  (2018).  implementasi  kebijakan pengelolaan  sampah  melalui  bank  sampah  di kabupaten purbalinggga.
Darmalaksana,  &  Wahyudin.  (2020). Metode  Penelitian Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi  Lapangan. Bandung:  Preprint  Digital  Library  UIN  Sunan Gunung Djati .
EdwardIII,  G.  (1980). Implementation  Public  Policy. Washington DC: Congresional Quarter Press. G. M. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third  Word  . Princeton,  NJ:  Princeton University Press.
Kementerian  Lingkungan  Hidup.  (2012). Profil  Bank Sampah  Indonesia  . Jakarta:  Kementerian Lingkungan Hidup.
Kristina.  (2014).  Model  Konseptual  Untuk  Mengukur
Adaptabilitas  Bank  Sampah  di  Indonesia. Jurnal Teknik Industri , 9(1):19-28.
Linda,  R.  (2016).  Pemberdayaan  Ekonomi  Kreatif Melalui  Daur  Ulang  Sampah  Plastik  (Studi Kasus  Bank Sampah  Berlian  Kelurahan Tangkerang Labuai). Al-Iqtishad 1(12),2 . Marwati, S. (2016, Desember 17 ). Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat. Diambil kembali dari  Badan  Sosialisasi  PPM  Universitas  Negeri Yogyakarta:
staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/site -marwati-msi/c9.pdf
M.  S.  (1983). Implementation  and  Public  Policy. America: University Press of America.
Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2021.  (t.thn.). Pengelolaan  Sampah. Dumai:  Pemerintah Daerah Kota Dumai.
Peraturan KLHK No.14 Tahun 2021. (t.thn.). Pengelolaan  Sampah  Pada  Bank  Sampah. Jakarta:  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan RI.
Pratiwi, D. (2018). implementasi kebijakan bank sampah dalam  mendukung  upaya  pengelolaan  sampah berbasis  masyarakat  di  kecamatan  medan  denai kota medan.
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Purba,  &  dkk.  (2014).  Waste  Management  Scenario through Community Based Waste Bank: A Case Study  of  Kepanjen  District,  Malang  Regency,
Indonesia. International Journal
of Environmental  Science  and  Development , 5(2):212-216. Purwanto,  d.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Sucipto,  D.  (2012). Teknologi  Pengelolaan  Daur  Ulang Sampah . Yogyakarta: Gosyen Publishing. Suryo,  T.  S.  (2021).  Pengelolaan  sampah  oleh  dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru. Tangkilisan,  H.  N.  (2003). Kebijakan  Publik  Yang Membumi . Yogyakarta: YPAPI. Undang-Undang  No.18,  K.  R.  (2008). Undang-Undang No.18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan Sampah. Jakarta:  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wardani, I. P. (2020). Implementasi Bank Sampah Jelun (BSJ)  Sebagai  Alternatif  Solusi  Permasalahan Sampah  Desa  Jelun  Banyuwangi. E-Dimas (Educations-Pengabdian  kepada  Masyarakat) , 11(3):343-350. https://doi.org/10.26877/e- dimas.v11i3.5833. Wicaksono, I. W. (2020). Manajemen Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank
Sampah'  Ngudi  Lestari'Kelurahan  Tinjomoyo,
Kecamatan
Banyumanik Kota Semarang. Journal  of  Public  Policy  and  Management Review. , 9(2):1-15.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Khususnya Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk mengizinkan mengakses SIMBA ke dalam bentuk tulisan ilmiah, dan Universitas Riau Fakultas Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik pada Seminar Nasional SEBATIK.