## SATU NEGARA SATU TUJUAN: MENYOAL KONSEP NEGARA KHILÂFAH TAQÎ AL-DÎN AL-NABHÂNÎ
Umar Faruq ___________________________________________________________

## Abstract:
Taqî al-Dîn al-Nabhânî, an Islamic fundamentalist, with his political party  Hizb al-Tahrîr al-Islâm, offered an idea of khilâfah . As a universal nation, which is aimed at providing  solutions to the whole problems (final solution), is a political ideology in form covered  by  religious  issue  that  is  universality  of  Islam.  This  idea  is  based  on  the universality  of  Islam  which  has  no  boundary  limit  so  as  the  Islamic  political  system  is universal and its implementation to build a khilâfah state should also be universal and absolute. This ideological reason is supported by empirical reason addressed to the countries and  nations  perceived  as  disbelievers  institutions  applied  to  Islamic  nations.  Since  the world order nowadays is built on the interaction among countries and nations world wide, to  show  Islamic  supremation,  the  secularistic  system  must  be  replaced.  The  alternative solution offered by Taqî al-Dîn is khilâfah state where Allah is the Judge. Although the functions of representative authority conduct are, the same as those in the theocratic system, the khilâfah nation is claimed to be different from theocracy for historical reasons; there is no historical and ideological relationships between theocracy and Islamic politic.  The khalîfah is  not  an  incarnation  of  God  as  claimed  by  an  emperor  in  a theocratic nation. Khalîfah is just a representation of God who is the same as ordinary person in the eye of God.  The existence of khalîfah is to facilitate the implementation of Allah’s rules, as the owner and the holder of the authority. The claim that khalîfah is the implementer of Allah’s rules and representation of God, practically, resembles the religious and  political  functions  in  a  theocratic  system.  Therefore, khilâfah  state is  not  an expression  of  religion  ressurection,  but  merely  a  statement  of  new  order  to  replace  the present system with the khilâfah system claimed to be the religious principles.
Keywords: Khilâfah, Khalifah , Politik , Jihad , Negara , Rakyat , Hukum Syar„î.
_______________
J ATUHNYA otoritas  khalifah  setelah  kekalahan  Islam  dalam  berbagai benturannya dengan Barat membawa penderitaan panjang bagi dunia Islam. Penderitaan  ini  menyebar  di  hampir  semua  bidang  kehidupan:  politik,
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005

## ekonomi,  dan  ilmu  pengetahuan.
1 Kenyataan  itu  tentu  saja  mengundang perhatian para  aktivis  muslim untuk memberikan solusi. Aneka  solusi  yang ditawarkan  beragam  dan  coraknya  pun  berbeda  sesuai  dengan  visi  dan orientasi dari bentuk-bentuk gerakan yang dipilih. 2
Di  antara  solusi-solusi  tersebut  pada  tiga  dasawarsa  pascakejatuhan Khilâfah „Utsmânî,  yang  kembali  merebak  setelah  melemahnya  gerakan Ikhwân  al-Muslimîn, 3 adalah  ide  pembentukan  negara khilâfah .  Di  tahun 1928 M, ide memang pernah digotong oleh Ikhwân al-Muslimîn, dan setelah ditenggelamkan  oleh  wacana  dan  aksi-aksi  negara-bangsa 4 dalam  beberapa
1 Imperialisme  Eropa  yang  merambah  dunia  Islam  memang  tidak  sampai mengakibatkan  stagnasi  di  kalangan  kaum  muslim.  Meski  beberapa  wilayah  didominasi Barat pada Perang Dunia I, dinamika di dunia Islam sepanjang abad XIX terus berlanjut hingga abad XX. Masa sejak Perang Dunia II sampai pertengahan tahun „60-an adalah saat terjadinya perubahan signifikan dan dramatis di dunia Islam, baik di bidang politik maupun ideologi.  Selama  periode  ini  banyak  negara  memerdekakan  diri,  berbagai  perkembangan ideologis  juga  terjadi.  Aneka  peristiwa  itu  dibarengi  revolusi  militer  dan  perubahan evolusioner yang mengubah wajah dunia Islam. Periksa John Obert Voll, Islam Continuity and Change in the Modern World (Colorado: Westvie Press, 1982), 149.
2 Memuncaknya  kesadaran  Islam  melahirkan  berbagai  aktivitas  muslim  dengan bermacam  ciri,  seperti  revivalisme,  kelahiran  kembali,  fundamentalisme,  penegakan kembali syariat Islam, kebangkitan Islam, pembaruan Islam, modernisasi Islam, revitalisasi, militansi,  aktivisme,  messianisme,  kembali  ke  Islam,  dan  barisan  Islam.  Lihat  R.  H.  Rair Dekmejian, Islam  in  Revolution:  Fundamentalism  in  the  Arab  World (New  York:  Syracuse University Press, 1985), 4.
3 Gerakan revivalis Islam pertama, Ikhwân al-Muslimîn, didirikan di Mesir pada 1928 M oleh  seorang  guru  agama  bernama  Hassan  al-Banna.  Sejarah  awal  gerakan  ini  tak  begitu jelas, tetapi tampaknya selama delapan tahun pertama, ia telah memfokuskan pada aktivitas keagamaan  dan  sosial.  Namun,  setelah  itu  gerakan  ini  mulai  mengubah  orientasinya  dan lebih menonjolkan aspek politik dan tuntutan pengembalian negara Islam. Lihat Bernard Lewis, Islam and the West (London: Oxford University Press, 1993), 139.
4 Selama abad XX berkembang dua hal penting, yakni revolusi nasionalisme di dunia Islam dan kian strategisnya struktur negara di masyarakat. Kedua trend ini acapkali saling mendukung  karena  sebuah  negara-bangsa  yang  menjadi  tujuan  banyak  intelektual  dan aktivis politik. Dalam pada itu, ide komunitas Islam kosmopolit (kesatuan umat) memang belum  terlupakan.  Para  penulis  nasionalis  menekankan  karakter  Islam  Arab  dan  melihat kesatuan Arab sebagai hal penting untuk kesatuan selanjutnya: Pan-Islam. Dalam hal ini, seorang  intelektual  nasionalis  Arab,  „Abd  al-Rahmân  al-Bazzâz  di  tahun  1952  berujar, “Islam  meskipun  agama  universal  yang  sesuai  untuk  semua  orang  dan  pada  faktanya dipeluk oleh banyak bangsa dan suku, maka tidak ragu lagi bahwa Islam adalah agama yang pertama  kali  diturunkan  kepada  orang  Arab  sendiri.  Dari  sudut  ini,  Islam  adalah  agama spesial milik mereka sendiri.” Lihat Voll, Islam …, 150 dan 161.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
259
tahun kemudian, isu tersebut kembali diangkat oleh Taqî al-Dîn al-Nabhânî, bahkan diwujudkan ke dalam aksi politiknya melalui gerakan Hizb al-Tahrîr . 5
Menurut  al-Nabhânî,  keterpurukan  umat  banyak  disebabkan  oleh hilangnya  “pemerintahan khilâfah ”,  dan  tanpanya  segala  urusan  publik menjadi  terbengkalai.  Untuk  itu,  mengembalikan  “sistem khilâfah ”  dalam kehidupan rakyat, menurutnya, wajib dilakukan setiap Muslim. 6 Bertolak dari asumsi  itu  dan  dengan  perspektif  Islam  fundamentalis,  ada  tiga  problem utama  yang  membebani  umat,  yaitu  (1)  munculnya  berbagai  persoalan lantaran  “tiadanya khilâfah ”,  (2)  “perlunya  kehadiran khilâfah ”  beserta konsepsinya  yang  lengkap,  dan  (3)  pentingnya  upaya-upaya  konkret  yang mengarah pada “pengembalian institusi khilâfah ”. Persoalan pertama adalah  problem  umum  yang  telah  banyak  terpahami umat  sehingga  melahirkan  gerakan  Islam  dalam  berbagai  bentuk  dan  visi. Maka,  al-Nabhânî  pun  tidak  membahasnya  secara  khusus,  kecuali  sepintas. Sementara,  persoalan kedua adalah  masalah  khusus  dan  sangat  eksklusif karena menyangkut strategi gerakan, bentuk-bentuk koordinasi gerakan, dan tahap-tahap pencapaian tujuan. Persoalan tersebut juga tidak dibahas dalam tulisan ini karena sulitnya mencari informasi yang berkaitan dengan pola dan jaringan  dakwah  al-Nabhânî.  Sementara,  persoalan  yang ketiga adalah masalah  konsep  pemecahan  yang  ditawarkan  al-Nabhânî  kepada  umat. Konsep  doktrinal  politik  ini  dikemas  dalam  “negara khilâfah ”  dan  menjadi “suguhan” utama dakwahnya. Hal ini mungkin didiskusikan karena gagasan khilâfah al-Nabhânî belakangan mulai banyak dipublikasikan.
5 Setidaknya  ada  dua  alasan  pokok  mengapa  kaum  fundamentalis  menolak  ide nasionalisme  sembari  menawarkan  ide  negara  Islam  universal,  yaitu  (i)  menyangkut hubungan  antara  agama  dan  negara,  dan  (ii)  mengenai  konsep  umat  universal.  Alasan pertama  didasarkan  pemahaman  bahwa  Islam  merupakan  sistem  eksistensi  total  yang secara universal bisa diterapkan di semua waktu dan tempat. Dus, mustahil memisahkan agama  dari  negara.  Hukum  adalah  inheren  dalam  Islam,  al-Qur‟an  memberi  hukum  dan negara menjadi alat penerapnya. Alasan kedua dipengaruhi anggapan bahwa tujuan akhir seorang  muslim  yang  baik  seharusnya  adalah  tegaknya  aturan  Allah.  Maka,  tak  aneh  jika Taqî  al-Dîn  al-Nabhânî,  pendiri Hizb  al-Tahrîr  al-Islâmî (Partai  Pembebasan  Islam), meyakini  bahwa  hanya  dengan  penciptaan ulang negara Islam, jalan hidup muslim dapat terbebaskan dari segenap kekuatan pemecah-belah seperti imperialisme, nasionalisme, dan sekularisme.  Lihat  Dekmejian, Islam… ,  45;  dan  Dale  F.  Eickelman  dan  James  Piscatori, Muslim Politics (London: Princeton University Press, 1996), 139.
6 Taqî al-Dîn al-Nabhânî, Al-Dawlah al-Islâmiyyah (Beirût: Dâr al-Islâm, 1994), 236.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005

## Obsesi Politik Seorang Guru Tsanawiyah
Taqî  al-Dîn  al-Nabhânî  adalah  lelaki  keturunan  kabilah  Bani  Nabhân yang  lahir  di  Kampung  Azjam  (1909  M)  dan  tumbuh  di  lingkungan  yang penuh  konflik.  Kampungnya  masuk  wilayah  Haifa,  sebelah  utara  Palestina, sebuah  basis  pergerakan  para  pejuang  Palestina.  Kendati  tumbuh  di lingkungan  keluarga  ulama  Sunni  yang  moderat  dan  dibesarkan  sang  ayah yang  juga  moderat,  dia  lebih  memilih  jalan  politik  garis  keras  dalam memperjuangkan  Islam.  Ayahnya,  Ibrâhîm  bin  Mushthafâ  bin  Ismâ„îl  bin Yûsuf al-Nabhânî yang dikenal sebagai seorang ulama bermadzhab Hanbalî- Syâfi„î,  hanya  mempengaruhi  paham  keagamaannya,  bukan  visi  politiknya. Sedang  ibunya  adalah  putri  dari  Syaikh  Yûsuf  bin  Ismâ„îl  bin  Yûsuf  al- Nabhânî, seorang hakim sekaligus penyair terkenal di masa dinasti „Utsmânî, juga tidak berperan banyak dalam membentuk pandangan politiknya.
Sangat  mungkin  pemahaman  politik  al-Nabhânî  sedemikian  lantaran pergaulannya dengan orang-orang  Ikhwân al-Muslimîn  saat kuliah di  Mesir atau  terbentuk  oleh  kultur  Palestina  yang  sarat  pergolakan  politik bersentimen  agama.  Di  awal-awal,  siklus  kehidupannya  tidak  menunjukkan sifat-sifat  radikal.  Sekolahnya  berjalan  lancar  dan  biasa  saja  hingga  masuk bangku  kuliah.  Pendidikan  dasarnya,  selain  dari  keluarga,  juga  didapat  dari Nizhâmiyyah  dan  Tsanawiyahnya  di  Akka.  Sebelum  tamat,  ia  berangkat  ke Kairo  dan  kuliah  di  al-Azhar  (1928  M)  mengambil  Jurusan  Syari‟ah. Selanjutnya, ia belajar politik dan hukum sekuler di Dâr al-„Ulûm, yang kala itu  masih  berinduk  ke  al-Azhar.  Ia  lulus  tahun  1932  M.  Selama  kuliah,  ia banyak berinteraksi  dengan  tokoh-tokoh Ikhwân al-Muslimîn.  Memang tak ada  keterangan yang menunjukkan ia masuk anggota kelompok  Islam garis keras itu, tetapi setidaknya ia cukup rajin menjalin hubungan dengan mereka.
Sekembalinya  ke  Palestina,  ia  diminta  mengajar  ilmu-ilmu  syari‟ah  di Tsanawiyah  Nizhâmiyyah  Haifa  dan  beberapa  sekolah  Islam  di  kota  yang sama. Pekerjaan sebagai pengajar ditekuninya selama enam tahun (1932-1938 M).  Pada  1940  M,  sejak  diangkat  sebagai  pembantu  hakim  di  Mahkamah Ramlah, dia mulai menunjukkan minatnya sebagai praktisi hukum sehingga wajarlah  jika  pada  1948  M  ia  diangkat  sebagai  hakim  penuh  di  mahkamah yang  sama.  Namun,  tak  beberapa  lama  Palestina  jatuh  ke  tangan  Yahudi (1948  M),  sehingga  memaksanya  meninggalkan  Ramlah  dan  jabatannya untuk kemudian menuju Syam. Setahun kemudian, atas promosi sahabatnya, ia diminta kembali ke Palestina untuk menjadi hakim di Mahkamah Syari‟ah al-Quds, daerah yang belum dikuasai Yahudi. Di kota al-Quds itu, berbagai
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
261
kelompok  pejuang  Palestina  membentuk  jaringan  dan  kesatuan-kesatuan milisi  untuk  melancarkan  aksi  melawan  ekspansi  Yahudi.  Di  antaranya terdapat Ikhwân al-Muslimîn yang dalam buku Muslim Politics 7 disebut secara implisit  bahwa  al-Nabhânî  pernah  terlibat  di  dalamnya.  Bahkan,  diduga keterlibatannya telah dibangun semenjak ia kuliah di Mesir.
Pada  1953  M,  al-Nabhânî  mulai  menampakkan  ambisi  politik  dan  visi keagamaan yang berorientasi politik dengan mendirikan partai politik Islam bernama Hizb  al-Tahrîr  al-Islâmî di  al-Quds.  Cita-cita  politik  dan  visi gerakannya  disusun  dalam  sejumlah  buku  yang  menjadi  rujukan  para pengikutnya.  Di  antara  sejumlah  bukunya  yang  bisa  penulis  temukan  (di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya) adalah Nizhâm al- Islâm, al-Takattul  al-Hizb, al-Nizhâm al-Iqtishâd fî  al-Islâm, al-Nizhâm al-Ijtimâ’, Nizhâm  al-Hukm  fî  al-Islâm,  al-Dawlah  al-Islâmiyyah,  al-Dustûr,  Muqaddimah  al- Dustûr, al-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, Mafâhim al-Siyâsiyyah , dan al-Tafkîr. Hampir  semua  karya  al-Nabhânî  itu  menafsirkan  Islam  sebagai  sistem universal  yang  lengkap  dan  total.  Sistem  Islam  dan  nilai-nilainya  mustahil terwujud  nyata  jika  tidak  didukung  keberadaan  negara khilâfah .  Karena  itu, menurutnya,  mengupayakan  dan  mendirikan  negara khilâfah adalah  wajib bagi  setiap  muslim.  Upaya  ini  pun  akan  gagal  bila  tidak  ditopang  dengan gerakan  sistematis, tujuan yang jelas dan konseptual, serta diperkuat dengan integritas  pribadi  anggota  gerakan. 8 Bertolak  dari  kesadaran  sedemikian, mantan  guru  Tsanawiyah  ini  akhirnya  bertekad  mendirikan  negara khilâfah melalui  partai  politiknya, Hizb  al-Tahrîr .  Obsesi  ini  terus  diperjuangkan sampai ia wafat di Beirut pada tahun 1977 M

## Landasan Konseptual Negara Khilâfah
Menurut  al-Nabhânî,  al-Qur‟an  adalah  pedoman  utama  dan  asas kehidupan  manusia.  Di  dalamnya  terkandung  aneka  prinsip  yang  bisa dijadikan  pedoman  dalam  mengatur  semua  aspek  kehidupan,  termasuk kenegaraan.  Penjelasan  al-Qur‟an  bersifat  global,  sedang  penjabarannya dalam bentuk konkret dilakukan oleh Rasulullah saw lewat perilakunya, lalu dilanjutkan dan dikembangkan para sahabat dan generasi berikutnya. 9
Dalam  masalah  negara,  apapun  bentuk  dan  visinya,  ada  prinsip  yang paling  mendasar,  yaitu kedaulatan .  Kedaulatan  dalam  konsep  negara  ala  al-
7 Eickelman, Muslim …, 139 dan 186.
8 Al-Nabhânî, Al-Dawlah …, 245-6 dan 249.
9 Al-Nabhânî, Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm (Beirût: Dâr al-Ummah, 1996), 16-7.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
Nabhânî adalah milik Allah. Jadi, negara hanya tunduk kepada hukum syariat Allah.  Prinsip-prinsip  ini  tertegaskan  dalam  beberapa  firman  Allah,  antara lain Qs. al-An„âm (6): 57, Qs. Yûsuf (12): 40 dan 67, Qs. al-Mâ‟idah (5): 50, dan  Qs.  al-Nisâ‟  (4):  65  dan  105. 10 Selanjutnya,  ayat-ayat  tersebut diterjemahkan Muhammad saw melalui sikap-sikap politiknya dan diperjelas dalam beberapa sabdanya, antara lain adalah riwayat  Abû „Ubaid al-Qâsimî dari „Alî bin Abî Thâlib:
إ نَا َاِبِ َةحيِعرحلا َمُكإحيَّ إنَا ِمَامِإلْا َىلَع ُّقَح
إنَا ِةحيِعرحلا ىَلَع حقَحَف َكِلَذ َلَعَ ف َاذِإَف َةَنَامَلأإا ىِّدَؤُ ي َو ُللها َلَز
. اإوُعإ يِطُي َو اإوُعَمإسحي
11
Selain  kedaulatan,  juga  ada  prinsip  lain,  yaitu kekuasaan .  Menurut  al- Nabhânî,  kekuasaan  secara  historis  telah  dijalankan  Rasul.  Selanjutnya  di masa sahabat, kekuasaan diserahkan pada kepala negara yang dipilih rakyat. Fakta itu menunjukkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, yang lalu diwakilkan kepada kepala negara. Kepala negara dalam sejarah Islam disebut khalîfah (wakil). Landasan normatif konsep khalifah diambil dari Qs. al-Nûr (24):  55:  „„Dan  Allah  telah  berjanji  kepada  orang-orang  yang  beriman  di antara kamu dan mengerjakan amal-amal salih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa (khalifah) di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan  orang-orang  sebelum  mereka  berkuasa  (khalifah)”;  dan  Qs.  al- Hajj  (22):  41:  “(Yaitu)  orang-orang  yang  jika  Kami  teguhkan  kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma‟ruf dan mencegah perbuatan munkar”. 12
Dari  dua  prinsip  (historis  dan  normatif)  tersebut  akhirnya  melahirkan prinsip  ketiga,  yaitu  kewajiban  mengangkat  khalifah.  Kewajiban  ini  selain didasarkan  pada  dua  prinsip  di  atas  ditambah  Qs.  al-Nisâ‟  (4):59,  juga didasarkan pada sebuah kaidah:
ٌب ِجاَو َوُهَ ف ِوِب حلاِإ ُبِجاَوإلا ُّمِتَي َلا َام
10 Ibid ., 42.
11 Artinya:  “Imam  wajib  memerintah  (menjalankan  pemerintahan)  rakyat  berdasarkan apa yang diturunkan Allah dan melaksanakan amanat. Jika ia sudah menjalankannya, maka rakyat  wajib  mendengarkan  dan  menaati.”  Lihat  al-Nabhânî, Muqaddimah  al-Dustûr  li  al- Dawlah al-Islâmiyyah (t.tp.: t.p., t.th.), 69.
12 Al-Nabhânî, Nizhâm… , 43 dan 45.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
263
Artinya: “Selama kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.” 13
Yang  dimaksud  “sesuatu”  ( ام )  dalam  kaidah  tersebut  adalah  khalifah. Artinya,  khalifah  menjadi  syarat  wajib  bagi  terselenggaranya  kewajiban syariat.  Sedang  ayat  ke-59  dari  surat  al-Nisâ‟,  menurut  tafsiran  Ibn  Hazm yang  lalu  diikuti  al-Nabhânî,  menunjukkan  wajib  adanya imâm (khalifah), yang wajib diwujudkan oleh kaum muslimin. Makna “ ulî al-amr ” dalam ayat tersebut dimaknai seorang penguasa yang punya kedudukan tertinggi dalam struktur  pemerintahan  Islam  dan  membawahi  para amîr .  Ia  adalah  khalifah yang mengatur seluruh urusan rakyat. Karena itu, membentuk pemerintahan sekaligus menaatinya adalah wajib bagi seluruh umat Islam. 14
Mengenai cara pengangkatan khalifah dan siapa saja yang bisa dipilih, al- Nabhânî  menyandarkannya  pada  beberapa nash .  Menurutnya,  khalifah diangkat dengan cara dibaiat. Dasarnya adalah tiga nash berikut: 15
 ي ًائإيَش ِللهِاب َنإكِرإشُي حلا إنَا َىلَع َكَنإعِيَابُي ُتَانِمإؤُمإلا َكَءاَج اَذِا ُِّبِحنلا اَهُّ يَاَا ) :ةنحتملما ۲۱ (  ًةحيِلِىَاج ًةَتإيَم َتَام ًةَعإ يَ ب ِوِقُنُع  ِفِ َسإيَل َو َتَام إنَم ) ملسم هاور (  ِةَماَيِقإلا َمإوَ ي ُللها ُمُهُمِّلَكُيَلا ٌثَلاَث
قإيِرحطلاِب ٍءاَم ِلإضَف ىَلَع ٌلُجَر :ٌمإيِلَأ ٌباَذَع إمَُلَ َو إمِهإيِّكَزُ يَلا َو ُدإيِرُي اَم ُهَاطإعَا إنِا ُهَايإنُدِل حلاِا ُوُعِياَبُ ي َلا ًامَامِإ َعَياَب ٌلُجَر َو َلإيِبحسلا َنإبِا ُوإنِم ُعَنإَيَ إَل حلاِا َو ُوَل  َفََو ُجَر َو ُوَل  ِفَي
ُوَقحدَصَف اَذَك َو َاذَك َاِبِ ىَطإعَا إدَقَل ِللهِاب َفَلَحَف ِرإصَعإلا َدإعَ ب ٍةَعإلِسِب ًلاُجَر ُعِياَبُ ي ٌل اَِبِ ِطإعُ ي إَل َو َاىَذَخَاَف
) للها لوسر نع ةريرى بيأ نع ملسم و ىراخبلا هاور (
Berdasar  ketiga nash di  atas,  al-Nabhânî  menyimpulkan  bahwa  baiat adalah  cara  pengangkatan  khalifah.  Cara  ini  bersifat  baku.  Sementara mekanisme  pelaksanaannya  memiliki  beberapa  pola  dan  prinsip-prinsipnya diambil  dari  pengalaman  sejarah  pengangkatan al-khulafâ’  al-râsyidûn .  Secara garis besar, al-Nabhânî membaginya dalam tiga pola: (i) pemilihan langsung dengan  melalui  tokoh-tokoh  kabilah,  sebagaimana  pemilihan  Khalifah  Abû Bakr,  (ii)  penunjukan  langsung  sebagaimana  dilakukan  Abû  Bakr  kepada
13 Ibid .  Lihat  pula al-Nabhânî, Al-Syakhshiyyah  al-Islâmiyyah ,  vol.  3  (Beirût:  Dâr  al-
Ummah, 1953), 36.
14 Al-Nabhânî, Muqaddimah …, 75; Lihat pula al-Nabhânî, Nizhâm... , 250.
15 Ibid ., 71-2.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
„Umar bin al-Khaththâb, dan (iii) sistem formatur, seperti yang diwasiatkan „Umar  ketika  menunjuk  calon  penggantinya. 16 Calon  yang  dipilih  tak  harus dari kalangan Quraisy sebagaimana disyaratkan al-Mâwardî dalam al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , tetapi siapa saja dan dari suku apa saja asal memenuhi tujuh syarat  berikut:  (1)  muslim,  (2)  pria,  (3) bâligh ,  (4)  berakal,  (5)  adil,  (6) merdeka,  dan  (7)  mampu  memikul  tugas  kekhalifahan. 17 Syarat-syarat  ini mirip dengan ajuan kaum al-Khawârij, hanya saja ia tidak mengkafirkan para sahabat yang terlibat dalam Perang Jamal dan Shiffîn . Calon  yang  dipilih,  bagi  al-Nabhânî,  harus  satu  dan  tidak  boleh  lebih, karena  negara khilâfah hanya  satu.  Jika  ada  dua,  maka  yang  satu  bukanlah khilâfah dan kepala negaranya tidak disebut khalifah, tetapi sulthân atau amîr . 18
Jadi,  hanya  ada  satu  khalifah  dalam  satu  wilayah  Islam,  berapapun  luasnya. Pemikiran dikotomis akhirnya cuma memberi satu pilihan di antara dua hal yang  saling  berhadapan:  muslim  atau  kafir, dâr  al-Islâm atau dâr  al-kufr ,  kita atau  mereka,  dan  kami  atau  kalian.  Bagi  umat  Islam  sendiri  juga  hanya tersedia dua pilihan: mengakui (membaiat) khalifah yang sudah ditunjuk atau mati. Ide tentang satu khalifah yang dikonsepsikan dalam bentuk kekuasaan sentralistis, tunggal, dan universal ini didasarkan hadits berikut:
ُلُ تإ قاَف ِإيَْ تَفإ يِلَِلِ َعِيإوُ ب َاذِإ
)للها لوسر نع يردلِا ديعس بىا نع ملسم هاور( اَمُهإ نِم َرَخَلأإا اإو
Artinya: “Jika dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah salah satu di antara keduanya.” 19
Berdasarkan  prinsip-prinsip  di  atas,  al-Nabhânî  menyusun  empat  pilar utama  dalam  negara  Islam,  yaitu  (1)  kedaulatan  milik syâri‘ (Allah),  (2) kekuasaan  milik  rakyat,  (3)  wajib  mengangkat  seorang  khalifah  dan kewajiban ini merupakan konsekuensi dari perwujudan dua pilar di atas, dan (4)  seorang  khalifah  yang  diangkat  wajib  menjalankan  hukum syar‘î yang melandasi undang-undang dasar negara khilâfah .

## Lembaga, Struktur, dan Fungsi Negara Khilâfah,
Setidaknya  ada  dua  lembaga  utama  dalam  negara khilâfah yang dirumuskan  al-Nabhânî,  yaitu majlis  syûrâ (majelis  rakyat)  dan  lembaga
16 Ibid. , 74-5. 17 Ibid. , 52.
18 Ibid. , 94.
19 Ibid.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
265
khilâfah ,  yang  masing-masing  memiliki  fungsi  tersendiri  dan  keberadaannya diatur syar‘î .  Antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya  memiliki  garis hubungan kerja yang jelas.
Majlis  Syûrâ (Majelis  Rakyat) . Lembaga  ini  adalah  majelis permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari para wakil rakyat, baik muslim atau  nonmuslim.  Mereka  ini  mewakili  rakyat  dalam  mengontrol  ( ةبسامح ) penguasa.  Dalam  menjalankan  fungsi  ini,  mereka  menjadi partner khalifah sekaligus pihak yang dimintai pertimbangan sebelum khalifah melaksanakan tugasnya.  Sementara,  fungsi  perwakilan  rakyat  nonmuslim  hanya  sebatas mengajukan  usul  atau  protes  atas  ketidakadilan  penguasa  atau  buruknya penerapan  hukum  Islam  atas  mereka.  Adapun  fungsi  kontrol  atau  fungsi- fungsi  lain,  seperti  memilih  dan  membatasi  calon  khalifah,  menetapkan khalifah  atau  menanyakan  kebijakan-kebijakan  khalifah,  para  asisten  dan gubernurnya, para wakil nonmuslim tidak boleh terlibat. 20
Jika hal itu dipahami dalam perspektif teori trias politika , tampak ada dua kesan negatif yang amat menonjol, yaitu diskriminasi dan tumpang-tindihnya fungsi lembaga yudikatif dan eksekutif. Namun, kesan ini akan berbalik jika diukur  dengan  karakter  fundamentalis  al-Nabhânî,  yaitu  keharusan menyelesaikan  semua  persoalan  dengan  hukum  Islam.  Keharusan  ini didasarkan  asumsinya  bahwa  Islam  adalah  sistem  aturan  terbenar,  hukum- hukumnya  paling  adil,  dan  kandungan  nilainya  meliputi  semua  masalah, termasuk  pengaturan  masyarakat  nonmuslim.  Alhasil,  fungsi  legislatif  atau kontrol  dari  pihak  mereka  tidak  diperlukan.  Mereka  menjadi  warga  nomor dua yang hak-haknya juga dinomorduakan. Peran mereka pun pasif.
Menurut  al-Nabhânî,  yang  berhak  memilih  para  wakil  di  majelis  rakyat adalah  komunitas  yang  mereka  wakili,  baik  suku,  kabilah,  atau  kelompok- kelompok  tertentu  yang  bukan  nonmuslim. 21 Teknik  pemilihan  dan  masa perwakilan  ditentukan  oleh  komunitas-komunitas  tersebut.  Alhasil, keanggotaan  majelis  rakyat  bukan  didasarkan  atas  perwakilan  partai  seperti sekarang, tetapi komunitas rakyat yang ikatannya didasarkan tempat tinggal, suku,  dan  kelompok  profesi.  Wilayah  kerja  mereka  sebatas  pada  soal-soal mubah,  sedang  praktik  legislatif  bukan  wewenang  majelis  karena  masalah hukum  hanya  diambil  dari  Allah,  bukan  dari  pendapat  manusia.  Untuk persoalan  yang  bukan  mubah,  seperti  wajib,  sunnah,  makruh,  dan  haram,
20 Ibid. , 216-7.
21 Ibid. , 223-7.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
tidak  ada  pilihan  bagi  rakyat  selain  melaksanakannya.  Di  sini  tidak  ada musyawarah  karena  ketentuannya  sudah  jelas  dan  rakyat  tinggal menjalankannya. 22 Jadi, majelis rakyat dalam negara khilâfah punya hak untuk mengadakan  musyawarah  dalam  soal-soal  mubah  dan  wajib  menjalankan muhâsabah (kontrol) atas pelaksanaan syariat Islam yang dijalankan penguasa. Klaim  al-Nabhânî  bahwa  majelis  rakyat  bagian  dari  institusi ketatanegaraan  Islam  didasarkan  fakta  sejarah  yang  merujuk  pada  praktik- praktik politik Rasul dan para sahabat. Sayangnya, ia tidak menyebutkan data sejarah  mana  yang  ia  tafsirkan  sebagai  fakta  sejarah  tentang  adanya  fungsi majelis  rakyat  di  jaman  Rasul.  Ia  hanya  mengatakan,  fungsi  majelis  rakyat pernah dijalankan di jaman Rasul dan sahabat, yang lalu mengilhami generasi berikutnya  untuk  melembagakannya  dalam  praktik  pemerintahan khilâfah . 23 Majelis  rakyat  yang  hakikatnya majlis  syûrâ adalah  ketentuan  Islam  yang digariskan secara global. Jabarannya dioperasikan dalam praktik kenegaraan Rasul, lalu diperjelas oleh para khalifah berikutnya sebagai bentuk hasil ijtihâd berdasarkan prinsip al-Qur‟an dan praktik kenegaraan Rasul. 24
Konsep al-Qur‟an yang dimaksud al-Nabhânî adalah Qs. Âli „Imrân (3): 159.  Dalam  tafsirannya,  ayat  ini  mengandung  perintah  kepada  Rasul  untuk melaksanakan  musyawarah.  Faktanya,  Rasul  memilih  empat  belas  sahabat untuk  diajak  memusyawarahkan  soal-soal  kemasyarakatan  dan  kenegaraan. Keempat belas wakil tersebut terdiri dari tujuh sahabat Muhâjirîn dan tujuh sahabat  Anshâr,  yakni  Abû  Bakr,  „Umar,  „Utsmân,  „Alî,  Hamzah,  Ibn Mas„ûd,  Abû  Dzar,  Bilal,  Sa„ad  bin  „Ubâdah,  Mu‟âdz  bin  Jabal,  „Abd  al- Rahmân bin „Auf, Abû „Ubâdah, Ubay bin Khalâf, dan Zayd bin Tsâbit. 25
Pasca-Rasul, fungsi musyawarah itu dikembangkan empat khalifah dalam persoalan-persoalan  yang  lebih  kompleks,  dan  kian  mantap  di  era  dinasti- dinasti  sesudahnya. 26 Namun,  al-Nabhânî  kembali  tak  memberikan  bukti historis  yang  menunjukkan  bagaimana  bentuk  dan  fungsi  musyawarah  di jaman dinasti-dinasti  itu dijalankan. Klaimnya didasarkan pada pesan-pesan global al-Qur‟an dan praktik-praktik Rasulullah dan para al-khulafâ’ al-râsyidûn yang  dilihat  dari  aspek  fungsionalnya,  lalu  dipahami  dalam  perspektif struktural dengan mengaitkan struktur politik dalam berbagai dinasti Islam.
22 Ibid. , 221 dan 228-9.
23 Ibid. , 217-20.
24 Ibid.
25 Ibid. Periksa pula al-Nabhânî, Muqaddimah… , 313-6. 26 Ibid.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
267
Lembaga Khilâfah. Dilihat dari fungsi  dan wewenangnya, lembaga ini memiliki  dua  kekuasaan  utama,  yaitu  kekuasaan  politik  dan  agama.  Dalam hal ini al-Nabhânî berujar:
ِعإرحشلا ِذإيِفإنَ ت ِفََو ِنَاطإلُّسلا  ِفَ ِةحمُلأإا ِنَع ُبإوُ نَ ي يِذحلا َوُى ِةَلإوحدلا ُسإيِئَر َو
Artinya: “Kepala negara (khalifah) adalah orang yang menjadi wakil (khalifah) rakyat dalam menjalankan kekuasaan (politik) dan agama (hukum syar‘î ).”
Khalifah  diangkat  rakyat  yang  prosesnya  difasilitasi  majelis  rakyat. 27 Logika  pelimpahan  wewenang  erat  dengan  empat  prinsip  pemerintahan Islam yang dipahami al-Nabhânî. Menurutnya, kekuasaan adalah milik rakyat dan  rakyat  wajib  menjalankan  syariat,  sedang  khalifah  adalah  pemimpin mereka, maka kedudukannya hanya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi  kekuasaan  politik  (kenegaraan)  dan  implementasi  hukum syar‘î . Eksistensi  khalifah  didasarkan  adanya  baiat  dari  rakyat.  Konsekuensinya, rakyat  wajib  menaati  khalifah  dan  khalifah  wajib  menaati syar‘î .  Dengan logika itu, ia bersimpulan bahwa ketaatan rakyat pada khalifah bukan alasan personalitas,  tetapi  karena  hukum syar‘î .  Sedang,  bagi  khalifah,  alasan pelaksanaan dua wewenang itu karena amanat yang diterima dari rakyat. 28 Setelah  diangkat,  khalifah  terikat  dengan  hukum syar‘î .  Menurut  al- Nabhânî, khalifah diharamkan membuat undang-undang yang tidak berdasar dalil-dalil syar‘î . Khalifah punya banyak wewenang yang secara  global  dapat dikelompokkan pada tujuh: (1) menyusun undang-undang yang diambil dari hukum syar‘î ,  (2)  bertanggung  jawab  dalam  urusan  politik  dalam  dan  luar negeri, (3) memegang komando militer, (4) menyatakan perang atau damai, (5)  menerima  atau  menolak  delegasi  asing,  (6)  mengangkat  atau  mencopot para  diplomat  yang  dikirim  ke  negara  kafir,  dan  (7)  mengangkat  dan menurunkan  para  hakim,  jaksa,  dirjen  kepala  jawatan,  para  komandan militer, para  gubernur,  para  menteri, dan beberapa  pejabat penting lainnya. Karena wewenangnya begitu luas, dalam pelaksanaannya ia dibantu beberapa orang yang dikategorikan menjadi  dua kelompok, yaitu (1) wuzarâ‘ al-tafwîdl atau mu‘âwin al-tafwîdl , dan (2) wuzarâ‘ al-tanfîdz atau mu’âwin al-tanfîdz. 29 27 Al-Nabhânî, Al-Dawlah… , 257.
28 Al-Nabhânî, Nizhâm… , 51-2.
29 Ibid ., 96 dan 129.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
Wuzarâ‘  al-tafwîdl adalah  para  menteri  yang  diangkat  khalifah  untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pemerintahan. Menurut al-Nabhânî, mereka diberi wewenang penuh oleh khalifah untuk mengatur segala urusan dengan  pendapat  mereka  sendiri  asal  sesuai  dengan  hukum syar‘î .  Sedang pertanggungan  jawabnya  hanya  kepada  khalifah. 30 Landasan  konseptualnya didasarkan sabda Rasul berikut:
ديعس نبا نع ىذيمترلا هاور( ُرَمُع َو ٍرإكَبوُبَأ ِضإرَلأإا َنِم َو ُلإيِئَاكإيِم َو ُلإيِإبِْج ِءَامحسلا َنِم إياَرإ يِزَو ردلِا )ى
Artinya:  “Dua  menteriku  dari  langit  adalah  Jibrîl  dan  Mîkâ‟îl,  sedangkan  yang  dari  bumi adalah Abû Bakr dan „Umar.”
Konsep doktrinal itu dicarikan landasan historisnya yang ditafsiri sebagai bentuk  pelaksanaan  prinsip wuzarâ‘  al-tafwîdl .  Menurut  al-Nabhânî,  setelah Rasul wafat, „Umar diposisikan sebagai wazîr Abû Bakr. Saat „Umar ditunjuk sebagai khalifah kedua, posisi wazîr al-tafwîdl- nya dipegang „Utsmân dan „Alî. Sepeninggal  „Umar,  „Utsmân  dipilih  sebagai  khalifah  ketiga,  dan wazîr  al- tafwîdl- nya dijalankan „Alî dan Marwân bin Hakam. 31 Mengenai Khalifah „Alî dan  para  khalifah  sesudahnya  tak  ada  keterangan  yang  menjelaskan  siapa menjadi  wazir  khalifah  siapa.  Rupanya  al-Nabhânî  kehilangan  jejak  sejarah karena  memang  pada  saat  pemerintahan  „Alî,  konflik  politik  sudah  meluas dan  membuat  umat  terpecah-belah.  Sistem  pemerintahan  sesudahnya  tak bisa  sepenuhnya  disebut  pemerintahan khilâfah tunggal.  Khalifah  tak  lagi punya  otoritas  politik  dan  agama  sekaligus  sebagaimana  terjadi  di  masa al- khulafâ’ al-râsyidûn . Khalifah cuma menguasai otoritas politik semata, sedang otoritas  agamanya  hanya  simbolis.  Dalam  masalah  keagamaan,  masyarakat lebih percaya pada ulama yang umumnya berada di luar lingkar kekuasaan.
Penafsiran  hadits  di  atas  jika  masih  memerlukan  pemahaman  historis (kontekstual), seperti dicoba al-Nabhânî, tentu rumusan tafsirnya tidak bisa tunggal,  tetapi  beragam  sesuai  konteksnya.  Lepas  dari  kekurangan  ini, landasan  konseptual  ide khilâfah al-Nabhânî  dibangun  berdasar  landasan normatif dan empirik.
Wuzarâ’  al-tanfîdz adalah  para  pembantu  khalifah  dan  diangkat  olehnya, tetapi wewenangnya tidak sepenuh yang dimiliki wazîr al-tafwîdl karena tidak
30 Ibid. , 130-1.
31 Ibid.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
269
memiliki  hak  untuk  memutuskan  kebijaksanaan  negara.  Tugas  mereka sebatas  pelaksana  kebijakan  khalifah  dan  bertanggung  jawab  kepadanya. Selain  itu,  mereka  juga  bertindak  sebagai mediator antara  khalifah  dan lembaga-lembaga lain, rakyat, dan pihak asing. 32
Dalam  pemahaman  al-Nabhânî,  prinsip wuzarâ’  al-tanfîdz dibangun  dari logika dialektika nash . Pengertian dialektika nash lebih diarahkan pada makna fungsional nash yang  bersifat  umum  yang  dalam  makna  aplikatifnya bergantung  pada  peran  kekhalifahan  Rasul.  Tidak  sedikit nash yang pengertian operasionalnya butuh pemahaman sejarah Rasul. Contohnya ayat tentang  perintah  zakat.  Perintah  zakat  sebagaimana  disebut  dalam  Qs.  al- Baqarah (2):  277,  al-Tawbah  (9):  5  dan  al-Hajj  (22):  41  bersifat  umum. Bagaimana pelaksanaan dan pendelegasiannya  tak dijelaskan rinci  dalam al- Qur‟an. Penjelasan detailnya ditemukan dalam perilaku politik Rasulullah. 33 Yang  dimaksud  perilaku  politik  di  situ  adalah  perintah  Rasul  terhadap para  sahabat untuk menarik zakat  di  wilayah-wilayah yang ditunjuk, seperti perintahnya  kepada  Abû  Mûsâ  al-„Asy‟arî  dan  Mu„âdz  bin  Jabal  pergi  ke Yaman untuk memungut zakat pertanian yang dibatasi pada empat jenis hasil pertanian: syair, gandum, anggur kering, dan kurma. Hal yang tak dijelaskan al-Qur‟an  itu  lalu  ditafsirkan  dalam  konteks  kenegaraan  dengan memposisikan  Rasul  sebagai  kepala  negara.  Demikian  juga  ajaran  lain  yang bersifat  umum,  seperti  hukum  potong  tangan  bagi  pencuri  dan rajm bagi pezina.  Masalah  teknik,  alat-alat  hukum,  tenaga  operasional,  dan  juga administrasi  tak  disebut  al-Qur‟an.  Penanganannya  masih  membutuhkan tenaga  operasional  dan  administratif,  yang  kemudian  unsur  penanganannya tiba-tiba  ditarik  al-Nabhânî  ke  wilayah  politik,  sehingga  wujud  tenaga operasionalnya  tidak  lagi  bersifat  personal,  keagamaan,  tetapi  lembaga negara. Maka, bisa ditebak jika ia berimpulan bahwa pelaksanaan persoalan publik, seperti zakat, hukum potong tangan dan rajam, tidak bisa dilakukan tanpa suatu institusi publik yang kuat dan lengkap, dan perwujudan institusi ini  membutuhkan  kehadiran  negara khilâfah .  Jadi,  institusi wuzarâ’  al-tanfîdz diperlukan sebagai konsekuensi dari keharusan melaksanakan perintah Allah yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan publik.
Selain dua lembaga tinggi negara tersebut, al-Nabhânî juga menyebutkan empat  lembaga  lain  yang  diposisikan  sebagai  pembantu  lembaga  tinggi negara dalam struktur negara khilâfah . Keempatnya masing-masing dipimpin
32 Ibid. , 140.
33 Al-Nabhânî, Muqaddimah… , 197.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
oleh (1) amîr al-jihâd , (2) para hakim, (3) para gubernur, dan (4) para petugas administrasi. 34 Mereka  berada  di  bawah  koordinasi  khalifah.  Tidak  ada otonomi atau wewenang khusus yang mereka miliki kecuali yang telah diberi mandat langsung olehnya. Pemerintahan benar-benar sangat sentralistis dan khalifah memiliki wewenang yang nyaris seperti kepanjangan tangan Tuhan. Apalagi tidak ada batasan masa jabatan khalifah.
Amîr  al-Jihâd. Amîr  al-jihâd (panglima  tertinggi)  adalah  pejabat  militer yang  diangkat  khalifah  untuk  menangani  empat  departemen,  yaitu Departemen  Luar  Negeri,  Departemen  Peperangan,  Departemen Keamanan, dan Departemen Perindustrian. Dalam pemahaman al-Nabhânî, empat  departemen  itu  memiliki  hubungan  sangat  erat  dengan  jihad.  Oleh karena itu, mekanisme kerjanya harus disatukan dan dipimpin oleh seorang panglima  perang, amîr  al-jihâd . 35 Tentu  karakter  militeristik  lebih  dominan dan pemerintahan bersifat ekspansif. Wilayah kerja keempat departemen ini diarahkan  pada  penguatan  kekuasaan  dalam  negeri  dan  perluasan  wilayah meski kebijakan politiknya dikemas dalam istilah jihâd . Jihad  menjadi  tugas  utama  keempat  departemen  itu.  Departemen  Luar Negeri  yang  fokus  garapannya  menangani  soal-soal  perdamaian  dan peperangan sudah semestinya berkait dengan jihad. Departemen Peperangan yang berhubungan langsung dengan pasukan juga terkait erat dengan jihad. Bahkan,  arti  jihad  yang  sebenarnya  banyak  dilakukan  departemen  ini. Sementara  Departemen  Keamanan  yang  tugas  utamanya  memelihara keamanan  dan  kestabilan  negara  juga  masih  dalam  konteks  pemahaman jihad.  Masalah-masalah  dalam  negeri  yang  bisa  mengganggu  keamanan  dan stabilitas  negara,  seperti  pemberontakan,  huru-hara,  bencana  alam,  dan wabah  penyakit  menjadi  tanggung  jawabnya.  Sedangkan  Departemen Perindustrian  yang  bertanggung  jawab  mengurusi  pembuatan  senjata  dan penyediaan perlengkapan perang lainnya juga masuk dalam wilayah jihad. 36 Masing-masing  departemen  didesain  memiliki  fungsi  jihad,  diarahkan pada  jihad,  dan  dipimpin  oleh  seorang  panglima  jihad.  Al-Nabhânî menjelaskan, jihad adalah menyebarkan dakwah ke luar wilayah negara Islam. Dakwah ini menjadi tugas utama negara. Penerapannya diarahkan dalam dua bentuk: penerapan hukum Islam dalam negeri dan perluasan hukum Islam di
34 Al-Nabhânî, Nizhâm… , 47. 35 Ibid. , 144-5.
36 Ibid. , 146-54.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
271
luar  negeri. 37 Pemahaman  jihad  sedemikian  menampilkan  Islam  sebagai agama  kekuasaan  yang  terus-menerus  mengembangkan  wilayah.  Jihad  yang dijadikan  instrumen  perluasaan  kekuasaan  meski  bisa  diartikan  penjajahan, oleh  al-Nabhânî,  justru  dimaknai  menyelamatkan  manusia  dari  kekufuran. Menurutnya,  jihad  yang  diwujudkan  dalam  peperangan  untuk  menaklukan wilayah lain bukanlah penjajahan, tetapi menyalamatkan rakyat setempat dari kekuasaan  kafir.  Hal  ini  menjadikan  Islam  sebagai  kekuatan  penekan  yang mengkondisikan  rakyat  dalam  dua  pilihan:  menjadi  warga  kelas  satu  yang muslim atau menjadi warga kelas dua yang kafir. Berbagai tekanan psikologis bagi warga kelas dua lambat-laun memaksa mereka memasuki Islam dengan alasan  cari  selamat,  yang  tentu  saja  pada  gilirannya  akan  mencipta  poblem internal yang justru akan mengancam keutuhan dan kestabilan negara.
Menurut  al-Nabhânî, amîr  al-jihâd dan  seluruh  elemennya  berdasarkan Islam. Landasan konseptualnya berkait rekat dengan  sumber hukum  Islam, yaitu  Islam  normatif  dan  Islam  empirik,  yang  proses istinbâth- nya  berpijak pada al-Qur‟an,  hadits, ijmâ‘ , dan qiyâs . Lebih jauh ia mengatakan, landasan normatif amîr  al-jihâd dan  semua  perangkatnya  digali  dari  al-Qur‟an,  hadits, dan qâ‘idah fiqhiyyah sebagai berikut: 38
 ُلِتاَق َو :ةرقبلا( ِلله ِ ُنإيِّدلا َنإوُكَي َو ٌةَنإ تِف َنإوُكَتَلا حتىَح إمُىاإو ۲۹۱ )  إمُكِتَنِسإلَا َو إمُكإيِدإيَا َو إمُكِلاَوإمَاِب َإيِْكِرإشُمإلا اإوُدِىاَج ) ثيدلحا (  ٌب ِجاَو َوُهَ ف ِوِب حلاِا ُبِجَاوإلا ُّمِتَيَلا اَم ) ةيهقفلا ةدعاق (
Landasan  normatif  tersebut  diperkuat  dengan  beberapa  landasan operasional  yang,  menurut  al-Nabhânî,  merujuk  pada  aneka  peristiwa  jihad di  jaman  Rasul  dan al-khulafâ’  al-râsyidûn ,  seperti  Perang  Badar,  Uhud,  dan Perjanjian Hudaibiyah. Rupanya, apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat dimaknai  sebagai  peristiwa  jihad,  baik  yang  langsung  berkait  dengan peperangan  maupun  sekedar  persiapan  atau  perjanjian  yang  lahir  dalam konteks  peperangan.  “Peristiwa-peristiwa  dakwah”  tersebut  dipahami sebagai  bentuk  operasional  doktrin  jihad.  Hal  itu  diperkuat  dengan  dalil
37 Ibid. , 145.
38 Al-Nabhânî, Al-Syakhshiyyah…, vol.  3,  61;  Lihat  pula al-Nabhânî, Muqaddimah…, 297-9.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
qâ‘idah fiqhiyyah bahwa masalah kewajiban agama selama belum diwujudkan karena  terhambat  oleh  kekuatan  penentang,  maka  jihad  wajib  dilakukan. Untuk  itu  mewujudkan  institusi  yang  menjalankan  fungsi  jihad  juga  wajib diadakan. Dus, keberadaan amîr al-jihâd dan segala elemennya harus diadakan pula. Pola berpikir sedemikian ini tidak hanya mewarnai masalah jihad, tetapi juga soal lain yang berhubungan dengan penerapan hukum Islam.
Al-Qadlâ ’ .  Lembaga  negara  ini  menangani  masalah  hukum  dan berwenang  mengeluarkan  keputusan  hukum.  Secara  umum,  ada  tiga wewenang  utamanya,  yaitu  (1)  memberi  keputusan  yang  adil  atas  setiap sengketa,  seperti  konflik  personal  dan  kriminal,  (2)  menangani  pelanggaran hak-hak  umum,  seperti  pencemaran  lingkungan,  dan  (3)  menangani  kasus- kasus  kriminal  atau  sengketa  antara  rakyat  dan  negara.  Bertolak  dari  tiga kategori  wewenang  ini,  al-Nabhânî  mengelompokkan  para  hakim  menjadi tiga,  yakni al-qâdlî,  al-muhtasib ,  dan qâdlî  al-mazhâlim .  Semua  hakim  tersebut diketuai oleh seorang hakim agung, qâdlî al-qudlâh . 39
Hakim  yang  menangani  kasus-kasus  pidana  dan  perdata,  sebagaimana dikelompokkan al-Nabhânî dalam wewenang pertama, dalilnya berpijak pada keteladanan  Rasul,  yaitu  perintahnya  kepada  Mu„âdz  bin  Jabal  untuk menangani  kasus-kasus  hukum  di  Yaman.  Sedangkan  landasan  hukum al- muhtasib (hakim  yang  menangani  dan  mengontrol  hak-hak  umum)  adalah perbuatan dan sabda Rasul berikut:
)ةريرى نبا قيرط نع دحما هاور( حشَغ إنَم حانِم َسإيَل
Hadits  di  atas,  menurut  al-Nabhânî,  secara  implisit  mengandung  pesan kontrol  dalam  perdagangan,  sedang  perdagangan  adalah  persoalan  publik yang  tidak  bisa  diatasi  secara  personal  sehingga  perlu  kehadiran  sebuah institusi  yang  menjalankan  fungsi  kontrol.  Bahkan,  menurutnya,  fungsi kontrol  tidak  terbatas  pada  persoalan  bisnis  dan  pasar,  tetapi  juga  meliputi bidang-bidang lain yang masuk kepentingan orang banyak. 40
Demikian  pula  dalil  yang  melandasi  konsep qâdlî  al-mazhâlim yang  ia ambilkan dari al-Qur‟an dan perbuatan Rasul. Ia merujuk Qs. al-Nisâ‟ (4):59 yang  menegaskan  bahwa  perselisihan  antara  rakyat  dan  penguasa  harus dikembalikan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  yakni  hukum  Allah.  Keharusan kembali  kepada  hukum  Allah  mengharuskan  adanya  hakim  dan  lembaga
39 Ibid. , 184 dan 186-8.
40 Ibid. , 302-5.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
273
kehakiman  yang  akan  memberikan  keputusan  hukum  berdasarkan  hukum- hukum Allah. Doktrin ini kemudian diterapkan oleh Rasul ketika menangani kasus-kasus  hukum,  seperti  penugasan  Rasyîd  bin  „Abd  al-Lâh  untuk menangani rakyat yang membangkang membayar zakat. Keteladanan ini lalu diikuti para khalifah sesudahnya sampai Khalifah „Abd al-Mâlik bin Marwân membakukannya dalam lembaga formal negara, qâdlî al-mazhâlim . 41
Hanya saja, ketika merumuskan wilayah kerja dan pengangkatan hakim- hakim  tersebut,  al-Nabhânî  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  dalil-dalil yang melandasinya. Ia hanya mengatakan bahwa pengangkatan hakim-hakim tersebut  didasarkan  pada  wewenang  khalifah  atau qâdlî  al-qudlâh (hakim agung)  sendiri.  Bahkan,  menurutnya, qâdlî  al-qudlâh punya  wewenang menghentikan  khalifah  dan  pejabat-pejabat  di  bawahnya.  Sementara  yang berhak mencopot qâdlî al-mazhâlim hanyalah mahkamah al-mazhâlim , lembaga pengadilan tertinggi yang struktur organisasinya lepas dari lembaga khilâfah . 42 Al-Jihâz  al-Idârî. Lembaga  ini  menangani  masalah-masalah  teknik kenegaraan dan berbagai kepentingan publik. Mungkin lebih tepat diartikan para  pegawai  administrasi  negara  karena  fungsinya  selain  mengarsip  data- data  negara  juga  menjalankan  fungsi  birokrasi.  Setiap  kumpulan mashlahah yang  sejenis  dikelola  seorang  pimpinan  (semacam  dirjen)  yang  dalam operasionalnya  dibantu  beberapa  staf.  Mereka  yang  bekerja  dalam  lembaga tersebut  tidak  punya  wewenang  mengeluarkan  keputusan  kecuali  sebatas pelaksana di lapangan. Seluruh inisiatif dan instruksi berasal dari pusat. Siapa saja boleh menduduki jabatan ini, muslim atau nonmuslim, pria atau wanita, asalkan capable .  Sementara  garis  pertanggungjawaban  mereka  ditujukan kepada  pimpinan  daerah,  gubernur,  atau  pejabat  pusat  yang  mengangkat mereka.  Pejabat  yang  mengangkat  mereka  inilah  yang  berhak  menyeleksi, melatih, menurunkan, memutasikan, atau memecat orang-orang yang duduk dalam lembaga al-jihâz al-idârî . 43
Landasan  konseptualnya  dibangun  seperti  logika  perumusan  konsep wuzarâ’  al-tanfîdz dan idârah  al-mashâlih .  Al-Nabhânî  menganggap  kedua lembaga itu termasuk dalam pengertian al-jihâz al-idârî . Meski prinsip-prinsip kenegaraan  Islam  ia  beri  istilah-istilah  Arab  yang  berkonotasi  keagamaan, pola  pembagian  kekuasaan  dan  prinsip  wewenangnya  mirip  dengan  pola pembagian  di  negara-negara  sekuler.  Ia  piawai  mencarikan  relevansi
41 Ibid. , 305-6.
42 Al-Nabhânî, Nizhâm… , 202-3.
43 Ibid. , 207, 210-1, dan 214.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005
pemahamannya  dengan  fakta-fakta  sejarah  pemerintahan  Islam  yang memungkinkan untuk ditarik sebagai landasan negara Islam.
Al-Wâlî (Penguasa Daerah) . Pemerintahan Rasulullah yang begitu luas dibagi  al-Nabhânî  menjadi  beberapa  wilayah.  Setiap  wilayah  dipimpin seorang  wali  (gubernur)  yang  ditunjuk  langsung  Rasul.  Hal  itu  secara  tidak langsung  menunjukkan  bahwa  Rasul  selain  dipahami  sebagai  seorang  nabi juga kepala negara, yang di antara fungsi kenegaraannya adalah mengangkat dan  memecat  kepala  daerah  atau  gubernur.  Penafsiran  ini  didasarkan  pada peristiwa pengangkatan beberapa gubernur, seperti Mu„âdz bin Jabal sebagai Gubernur Jand, Zayyâd bin Labîd sebagai Gubernur Hadramawt, Abû Mûsâ al-„Asy„arî sebagai Gubernur „And, dan al-Tâb bin Usayd sebagai Gubernur Mekkah. 44 Setiap  wilayah  provinsi  dibagi  dalam  beberapa  wilayah  kecil setingkat  kabupaten  yang  disebut ‘imâlah .  Ia  dipimpin  seorang  „ âmil yang dalam  pengelolaan  wilayahnya  di  bawah  pengawasan  seorang  wali  atau gubernur.  Istilah  „ âmil yang  kemudian  dipahami  sebagai  pejabat  setingkat bupati ini, oleh al-Nabhânî, diambil dari pemahamannya atas pengangkatan „Amr bin Sa„îd oleh Rasulullah sebagai „ âmil untuk wilayah Wâd al-Qurâ dan Qadâ„ah al-Dawsî sebagai ‘âmil untuk wilayah kabilah bani Asad. 45
Berdasarkan fakta sejarah tersebut, al-Nabhânî menggariskan bahwa yang disebut  seorang  wali  adalah  pejabat  pemerint  yang  diangkat  khalifah  untuk menguasai wilayah tertentu yang masih dalam kesatuan wilayah negara Islam. Pejabat yang dipahami sebagai gubernur ini merupakan wakil khalifah yang khusus  menangani  pemerintahan  daerah.  Ia  berkewenangan  penuh  kecuali menyangkut keuangan, angkatan bersenjata, dan sistem peradilan. 46
Demikianlah  konsep  negara khilâfah yang  ditawarkan  al-Nabhânî. Baginya,  itulah  sistem  pemerintahan  Islam  yang  sah,  baku,  dan  empirik. Dilihat  dari  pembagian  wewenang  dan  sistem  koordinasinya,  ide  negara khilâfah -nya  itu  lebih  mendekati  ke  sistem  negara  kesatuan  daripada  sistem perserikatan  kendati  dalam  hal-hal  tertentu  agaknya  tidak  demikian,  seperti masalah otoritas gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dalam sistem khilâfah ini  tidak  dikenal  adanya  negara  bagian  (federasi).  Sebab, wewenang  yang  dimiliki  para  penguasa  daerah  atau  pejabat  tinggi  negara tidaklah penuh, tetapi bersifat limpahan dari khalifah.
44 Ibid. , 172.
45 Ibid. , 173-4.
46 Al-Nabhânî, Al-Dawlah… , 269.
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
Pendek kata, kekuasaan khalifah sangat besar dan meliputi semua aspek yang  mencakup  seluruh  wilayah  negara.  Hampir  tak  ada  kekuasaan  yang mampu menyentuh otoritas khalifah kecuali mahkamah mazhâlim . Itu pun jika ada  alasan  kuat  untuk  membuktikan  kesalahannya.  Namun,  jika  mengingat para personil yang duduk dalam mahkamah ini, yaitu qâdlî al-mazhâlim (para hakim  yang  diangkat  dan  di  bawah  kontrol  khalifah),  rasanya  kewenangan dan  kemampuan  yang  mereka  miliki  sulit  untuk  menyeret  khalifah,  apalagi menjatuhkannya  melalui  pengadilan mahkamah  mazhâlim .  Belum  lagi  masa jabatan khalifah tak terbatas waktu, tetapi hanya diukur sejauhmana khalifah mampu  mengemban  tugas-tugas khilâfah (dakwah  Islam)  dan  tidak melanggar  hukum syar‘î .  Aturan  normatif  yang  amat  longgar  dan  mudah menerima  tafsiran  ganda  ini  tentu  akan  memberi  peluang  khalifah  untuk “memanipulasi” kebijakan dengan mengatasnamakan agama atau hasil ijtihâd . Apalagi  sejarah politik  Islam klasik sarat akan  konflik berdarah dan perang antarmadzhab yang semuanya kian memperkuat dugaan tersebut.
Kenyataan  itu  akhirnya  tidak  bisa  menutupi  banyak  lembaran  sejarah perpolitikan  Islam  yang  tidak  sepi  dari  perang  antarkelompok.  Logika mengajarkan bahwa jika timbul kekuasaan yang tidak berimbang antara pihak yang memiliki kekuasaan asli (rakyat) dan khalifah sebagai pihak yang diberi amanat  untuk  menjalankan  kekuasaan,  maka  kondisi  itu  memungkinkan munculnya  penguasa  otoriter.  Bila  penguasa  menjalankan  pemerintahan dengan  mengatasnamakan  “menjalankan  hukum  Allah”,  maka  tingkat otoritasnya kian kuat dan sulit dilawan. Rakyat akan berhadapan dengan dua otoritas  dalam  satu  tangan:  otoritas  politik  (kekuasaan)  dan  otoritas  Tuhan (agama). Tentu saja itu akan menempatkan rakyat pada posisi yang dilematis: satu  sisi  mereka  harus  menaati  penguasa  dan  pada  sisi  yang  lain,  di  waktu bersamaan,  mereka  tak  berdaya  mengontrol  penguasa,  karena  lemah  dan kurangnya instrumen yang mereka miliki.
Dalam  konteks  itu,  jika  kemungkinan  itu  merupakan  salah  satu  bentuk konsekuensi  dari  sistem  pemerintahan  yang  cenderung  memberikan kekuasaan  sangat  besar  kepada  penguasa,  maka  terapi  sistem khilâfah yang diyakini  al-Nabhânî  sebagai  penyelesaian  final  problem  umat  Islam  masih perlu  dipertanyakan. Ini adalah salah  satu  bentuk pemahaman dalam  aspek dampak  operasional  dari  sistem khilâfah .  Sedangkan  pada  sisi  lain,  jika “suguhan dakwah” al-Nabhânî tersebut dipahami dari aspek kecenderungan dan  kesiapan  umat,  atau  dari  persepsi  Barat  atas  negara  Islam,  maka kemungkinan terwujudnya negara khilâfah masih bersifat utopis: angan-angan
Umar Faruq, Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilâfah Taqî al-Dîn al-Nabhânî ______________________________________________________________________
romantisisme  historis  yang  jauh  dari  kondisi  riil  kehidupan  umat  saat  ini. Meski  idealisme  itu,  bagi  umat  Islam,  semacam  suatu  khayalan,  bagi  Barat, tampaknya  tidaklah  demikian.  Mereka  justru  menganggapnya  sebagai bayangan monster yang dianggap sebagai bentuk ancaman eksistensi mereka. Mungkin  bayangan  monster  “Islam  politik”  itu  dibangun  dari  pengalaman pahit  mereka  ketika  hidup  di  bawah  dominasi  kekuasaan  Islam  di  rentang abad  XIX  hingga  pertengahan  abad  XVII  M  meski  sebagian  orientalis, semisal  W.  Montgomery  Watt,  justru  mengakui  bahwa  kemajuan  Barat banyak dipengaruhi oleh sumbangan pemikiran dari peradaban Islam.

## Catatan Akhir
Munculnya  gagasan  negara khilâfah dalam  perspektif  al-Nabhânî berangkat  dari  logika  yang  dibangun  di  atas  prinsip-prinsip  Islam  normatif dan Islam empirik. Tawhîd yang diposisikan sebagai inti ajaran Islam, syariat yang  dipahami  sebagai  perangkat  hukum  Tuhan  yang  mengatur  kehidupan manusia,  dan al-amr  bi  al-ma‘rûf  wa  al-nahy  ‘an  al-munkar yang  merupakan konsep  dakwah  dan  sistem  pemeliharaan  nilai-nilai  Islam  adalah  bentuk- bentuk nilai normatif Islam.
Ketika prinsip itu menuntut untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata, al-Nabhânî  memahami  bahwa  tuntutan  ini  membutuhkan  kekuasaan  yang implementasinya harus diwujudkan dalam negara, sebagai bentuk upaya final yang mampu menyelesaikan segala persoalan dan beban kehidupan manusia. Karena itu, ia memandang wajib adanya negara Islam. Dari sini, al-Nabhânî mengembangkan  pemikirannya  dengan  mencarikan  relevansinya  pada praktik-praktik  “kenegaraan”  dizaman  Rasulullah  dan  para  sahabat,  yang akhirnya  diwujudkan  dalam  kemasan  “negara khilâfah ”,  suatu  negara  Islam universal  dengan  tujuan  tunggal  yang  universal  pula,  yaitu  terwujudnya syariat  Islam  dalam  kehidupan  nyata  di  seluruh  dunia.  Tawaran  ini dipandangnya  sebagai  bentuk  solusi  total  untuk  segala  permasalahan  umat sehingga perlu diperjuangkan.
Jika  tawaran  konseptual  yang  sangat  ideal  itu  dipahami  di  tengah fenomena  kecenderungan  umat,  tampak  gagasan  itu  terlalu  melambung sehingga  terkesan  menjadi  cita-cita  yang  tidak  realistis.  Meski  demikian, kenyataan  itu  sudah  dipahami  Barat  sebagai  sesuatu  yang  “menakutkan”— penafsiran  yang  mungkin  banyak  dipengaruhi  penafsiran  atas  pengalaman sejarah Eropa ketika di bawah dominasi dinasti-dinasti Islam klasik. ●