SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (64-77) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus- Anak/2019/PN.Jayapura)

## Rizky Robbi Saputra
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: rizky.robby78@gmail.com )

## Yana Indawati
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: yanaih@upnjatim.ac.id)
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel |Submitted : 14 April 2022 |Revised : 08 Mei 2022 |Accepted : 02 Juni 2022
How  to  cite:  Rizky  Robbi  Saputra,  Yana  Indawati,  “Pertanggungjawaban  Pidana  bagi Anak  Pengendara  Mobil  yang  Menyebabkan  Kematian  Pengguna  Jalan  (Studi  Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 64-77.

## ABSTRACK:
Legal  responsibility  between  adults  and  children  is  certainly  different.  Children  violate  legal provisions, they must still be held legally responsible by taking into account the best interests of the child. Diversion is the right treatment to be applied to children as a crime in accordance. In the case in Decision No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura there was a child as the perpetrator of a traffic accident, resulting in the victim's death. The judge instead imposed a sentence of 1 year against the perpetrator. Based on this, of course it becomes a legal problem and should be explored regarding the judge's consideration in the decision. The appropriate form of criminal liability should also be explored. This type of research is normative juridical, with  a  statutory,  conceptual,  and  regulatory  approach,  and  uses  the  literature  study  method.  The  results showed  that  the  judge  handed  down  the  decision  based  on  the  consideration  that  the  perpetrator's  actions complied  with  Article  310  Paragraph  (4)  UU  LLAJ.  The  form  of  criminal  responsibility  for  children  as perpetrators is to pay attention to the UU SPPA, which is in the form of diversion in accordance with the UUPA.  Restorative  values  are  put  forward  in  handling  the  case,  for  the  sake  of  the  child's  psyche  and survival, losses that can still be handled properly, and also minimize the emergence of community or other criminal acts committed by children as perpetrators which is certainly disturbing. Parents have an important role in this.
Keywords : Child Criminal Liability, Victim Death, Judge's Consideration.

## ABSTRAK:
Pertanggungjawaban  hukum  antara  orang  dewasa  dengan  anak  tentu  berbeda.  Anak ketika  melanggar  ketentuan  hukum,  tetap  harus  dijatuhi  pertanggungjawaban  hukum  dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Diversi merupakan penanganan yang tepat dijatuhkan terhadap  yang  pelaku  tindak  pidananya  ialah  anak.  Perkara  pada  Putusan  No.  26/PID.Sus- Anak/2019/PN.Jayapura  terdapat  anak  sebagai  pelaku  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas,  hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim justru menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun terhadap  pelaku.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tentu  menjadi  suatu  permasalahan  hukum  dan  patut digali  terkait  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tersebut.  Bentuk pertanggungjawaban  pidananya  yag  sesuai  juga  patut  digali.  Jenis  penelitian  ini  ialah  yuridis normatif,  dengan  pendekatan  peraturan  perundag-undangan,  dan  kasus,  dengan  metode  studi kepustakaan.  Hasilnya  ialah,  Hakim  menjatuhkan  vonis  tersebut  berdasarkan  pertimbangan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ).  Bentuk pertanggungjawaban  pidana  anak  sebagai  pelaku  tersebut  ialah  seharusnya  memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yakni berupa diversi sesuai pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA).  Nilai  restoratif  harus  dikedepankan  dalam penaganan  perkara  tersebut,  demi  psikis  dan  keberlangsungan  hidup  si  anak,  kerugian  korban yang  tetap  dapat  teratasi  dengan  baik,  dan  juga  dapat  menimalisir  munculnya  tindak  pidana pengulangan  atau  lainnya  yang  dilakukan  anak  sebagai  pelaku  yang  tentu  meresahkan masyarakat. Orang tua berperan penting dengan kaitannya hal ini.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Anak, Kematian Korban, Pertimbangan Hakim.

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  sangat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan  anak,  bahkan  beberapa perbuatan  negatif  juga  dapat  dilakukan akibat perkembangan teknologi tersebut. Peranan  orang  tua  sangat  dibutuhkan dalam  pengawasan  dan  perhatian terhadap  anak-anak  dalam  hal  ini. Kurangnya  kontrol  perhatian  dan memaksimalkan nilai-nilai moral terhadap  anak,  dapat  menimbulkan kerugian  pada  sang  anak  maupun masyarakat  luas. 1 Tindakan  melawan hukum  oleh  anak  merupakan  dampak negatif daripada faktor tersebut.
Anak  adalah  aset  yang  berharga suatu  bangsa.  Anak  merupakan  cikal bakal  dari  kehidupan  bangsa  di  masa depan,
Bangsa akan maju jika mempunyai  anak-anak  yang  bermoral dan  berintegeritas  tinggi.  Berdasarkan hal  tersebutlah  yang  menjadi  dasar bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum  di  Indonesia,  sebagaimana adanya UUPA. Anak ialah yang usianya belum  18  (delapan  belas)  tahun.  Anak dalam  kandungan  juga  termasuk  dalam hal  ini.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 mengatur bahwa  anak  ialah  ketika  usianya  16 (enam belas) tahun kebawah.
R.A Kosnan berpandangan bahwa  anak  adalah  yang  jiwa  sekaligus kehidupannya  ialah  muda,  dengan mudah  dipengaruhi  oleh  kondisis sekitarnya. 2 Anak  sangat  memiliki  jiwa ingin tahu dan belajar atas apa saja yang mereka  lihat  disekitar,  bahkan  tidak menutup kemungkinan anak melakukan kejahatan  yang  tentu  bertentangan dengan hukum. UU SPPA
mendefinisikan  bahwa  anak  nakal  ialah
1 Prinst,  Darwan, Hukum  Anak Indonesia (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti 1997). Hlm. 55
2 Koesnan,  R.A. Susunan  Pidana dalam  Negara  Sosialis  Indonesia (Bandung:
Sumur, 2005). Hlm.113
yang  melakukan  kejahatan  menurut peraturan  pengadilan  dan  undang- undang lainnya. Pembaharuan UU SPPA berkedudukan  di  masyarakat  untuk mengkriminalisasi  anak.  Hal  tersebut terbukti  dengan  bunyi  pada  Pasal  1 angka  (3),  yang  mengatur  bahwa  anak ialah  yang  umurnya  telah  menginjak  12 (dua belas) tahun, tetapi masih dibawah 18  (delapan  belas)  tahun  dan  anak tersebut melakukan tindak pidana. 3 Tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  tidak  di  cap berupa  peristiwa yang  berakar  pada  cacat  karakter  si pelaku,  tetapi  sebagai  gejala  kegagalan dan  kekacauan  dalam  masyarakat. Fenomena  yang  sering  terjadi  saat  ini ialah  kebiasaan  mengendarai  kendaraan bermotor  dengan  tidak  ada  Surat  Izin Mengemudi (SIM), melanggar peraturan lalu  lintas.  Faktor  demikian  tentu  saja sebagai  yang  menyebabkan  kecelakaan lalu lintas terjadi menimpa anak.
Tingkat
mental, fisik, kecerobohan dan kecerdasan pengemudi dipengaruhi  dengan  peran  orang  tua yang  sangatlah  penting.    Membiarkan anak-anak mengendarai kendaraan roda 2  (dua)  atau  roda  4  (empat)  tanpa  izin dari  pihak  berwenang  adalah  situasi yang  berbahaya.  Orang  tua  seharusnya perlu  memikirkan  risiko  anak  berkaitan dengan  masa  depannya,  sebelum membiarkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan. Kecelakaan lalu lintas  menurut  UU  LLAJ  pada  Pasal  1 angka 24 ialah peristiwa di jalan, dimana dengan  tidak  terduga  dan  tidak disengaja menimbulkan korban manusia sekaligus  kerugian  harta  bendanya dengan  melibatkan  kendaraan  dengan atau tanpa pengguna jalan lain.
UU  LLAJ  pada  Pasal  77  ayat  (1) mengatur kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki SIM yang  sesuai.  M.  Karjadi  berpendapat
3 Rihardi,  Satrio  A.    2018. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak Anak Perempuan. Literasi Hukum , Hlm. 67
bahwa salah satu pelanggaran lalu lintas ialah  ketika  pengemudi  tidak  dapat menunjukan  SIM,  STNK  (Surat  Tanda Nomor Kendaraan), Surat coba
kendaran,  dan  Surat  uji  kendaraan.  SIM hanya  bisa  dimiliki  oleh  kelompok  usia tertentu,  karena  kelompok  usia  yang sesuai  dapat  memproses  emosinya  saat mengemudi.  Pasal  81  ayat  2  UU  LLAJ mengatur  kelompok  usia  yang  sesuai untuk mengendarai ialah:
1) SIM  A,  SIM  C,  dan  SIM  D:  17  (tujuh belas) tahun;
2) SIM BI: 20 (dua puluh) tahun;
3) SIM  B  II:  Usia  21  (dua  puluh  satu) tahun.
Ketentuan  UU  LLAJ  secara  jelas mengatur  cara  memperoleh  izin,  tetapi aturan  tersebut  tidak  mengancam  anak- anak untuk mengemudikan kendaraan. Anak  yang  melakukan  tindakan melawan  hukum,  termasuk  dalam  hal lalu lintas, tetap melekat pertanggungjawaban hukum di dalamnya. Anak juga harus
diperlakukan  sesuai  dengan  ketentuan hukum.  Hal  tersebut  pada  dasarnya untuk  kepentingan  ketertiban  dan keamanan  umum.  Pertanggungjawaban pidana  harus  tetap  ditegakkan,  dengan mengingat  bahwa  hukuman  antara terhadap  orang  dewasa  dan  anak-anak tentu  berbeda.  Pertanggungjawaban pidana  Menurut  Van  Hamel  ialah adanya keadaan psikis yang normal dan memiliki
kemampuan-kemampuan sebagai berikut:
1) Mampu untuk mengetahui perbuatan sekaligus akibatnya;
2) Mampu  menyadari  bahwa  adanya perbuatan yang tidak wajar;
3) Mampu menentukan kehendak untuk melakukan sesuatu.
Pertanggungjawaban  pidana  sejatinya tak hanya berkaitan dengan hukum saja, nilai-nilai  yang  dianut  oleh  suatu masyarakat juga berkaitan dalam hal ini. Adanya  pertanggungjawaban  pidana
maksudnya ialah agar nilai keadilan bisa terpenuhi dengan baik. 4
Terjadi perubahan penanganan terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak,  dimana  kepribadian  dan faktor  anak  menjadi  yang  utama.  Titik berat  peradilan  anak  kurang  mengarah ke  aspek  hukum  yang  informal. 5 Anak sebagai i pelaku tindak i pidana, hukuman yang  diberikan  berkaitan  dengan  upaya untuk membesarkan mereka dan mendukung  mereka  untuk  menyadari kesalahan mereka. 6
Diversi  merupakan  penanganan yang  tepat  untuk  anak  sebagai  pelaku tindakan  pidana.    Diversi  ialah mengalihkan  dari  peradilan  pidana  ke proses  diluar  peradilan  pidana  dalam penyelesaian  perkara  anak.  Diversi dalam  Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang      Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (RUU  SPPA)  ialah pengalihan  dari  proses  pidana  formal menuju  ke  arah  damai  antara  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dengan korban.
Keluarga,
masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi,  jaksa,  ataupun  Hakim  juga  ikut andil  memberikan  fasilitas  terhadap anak tersebut.
Diversi  secara  khusus  diatur dalam  Pasal  6  sampai  16  UU  SPPA. Pengimplementasiannya  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  (Perma  RI)  Nomor  4  tahun 2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  (PP  RI)  Nomor  65 tahun 2015 tentang pedoman 4 Mahrus,  Hanafi.  2015. Sistem
Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 16
5 Mustofa,  Muhammad.  2007. Kriminologi. Jakarta: FISIP UI Press.
6 Nur, Bahdin., dkk. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak”. Vol. 7, No. 1. ISSN 1411-5417.
pelaksanaan  diversi  dan  penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.  Hal  tersebut  sudah  diatur sedemikian  rupa  untuk  mewujudkan kepentingan  terbaik  anak.  Diversi  yag telah  diatur  dalam  UU  SPPA,  tentu sebagai dasar peradilan pidana anak.
Perkara  pada  Putusan  Nomor: 26/PID.SusAnak/2019/PN.Jayapura merupakan  salah  1  (satu)  contoh  nyata bahwa masih maraknya terjadi pelanggaran  dalam  berlalu  lintas  oleh anak  sebagai  pelakunya,  yang  tentu membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Putusan tersebut, perkaranya ialah anak
mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas karena  mengendarai  mobil  dengan  tida wajar,  hingga  terdapat  korban  tewas. Anak  sebagai  pelaku  dalam  putusan tersebut  tidak  diupayakan  diversi terlebih dahulu, justru  dikenakan sanksi pemidanaan layaknya bukan anak.
Anak  sebagai  pelaku  kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian  pengguna  jalan  lain  sebagai korban  berdasarkan  putusan  tersebut, tentu  tetap  harus  bertanggung  jawab secara  hukum.  Berdasarkan  peraturan perundang-undangan di Indonesia, seharusnya  diutamakan  jalur  diversi terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan anak dari adanya peradilan  pidana  secara  formal.  Hal tersebut perlu dilihat dari segi kemanfaatan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak tersebut.  Hukum  tentu  bukan  saja bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, tetapi nilai manfaat dan keadilan juga  diperhatikan.  Berdasarkan  hal tersebut,  perlu  dilakukan  penelitian mengenai  pertanggungjawaban  pidana oleh  anak  yang  mengendarai  mobil hingga  mengakibatkan  korban  tewas, dengan  berdasarkan  Studi  Putusan  No. 26/PID.SusAnak/2019/PN.Jayapura.Ha kim  dalam  pertimbagannya  pada putusan  tersebut  tentu  perlu  untuk  di gali,  yang  kemudian  dikaitkan  dengan
teori/ketentuam  SPPA  sekaligus  bentuk pertanggungjawaban  pidananya  yang sesuai.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan ialah yuridis normatif. i Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan peraturan perundang- undangan  ( Statue  Approach ),  kasus  ( Case Approach) , dan teori ( Conseptual Approach) ,  yang  kemudian  berfokus mengkaji  putusan-  tentang  perkara pidana  anak  sebagai  pengendara  yang menyebabkan  kematian  pengguna  jalan. Hal  ini  dilakukan  guna  mengetahui alasan-alasan  Hakim  dalam  memutus perkara tersebut. Perkara yang digunakan  ialah  Putusan  Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura. Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  yuridis  normatif  ini ialah  berasal  dari  data  sekunder,  yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier, sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  adalah bahan  hukum  yang  terdiri  atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.  Bahan  hukum  yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini ialah terdiri atas: a) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (UU LLAJ); b) Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (UU SPPA).
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan hukum yang dapat
memberikan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer.  Berkaitan
dengan  Penelitian  ini,  bahan  hukum sekunder yang digunakan ialah
a) Buku-buku  teks  yang  berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, termasuk juga skripsi, tesis dan disertai hukum;
b) Jurnal Hukum;
c) Kamus Hukum.
3) Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah petunjuk  atau  penjelasan  mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:
a) Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI);
b) Kamus  Lengkap  Bahasa  Inggris- Bahasa Indonesia;
c) Ensiklopedia. Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah studi  kepustakaan  atau  kajian  pustaka (library  research) .  Bahan  pustaka  diteliti untuk  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi  sesuai  dengan  karakteristik ilmu  hukum. 7 Penelitian  normatif  ini lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif  teoritis  dan  analisis  normatif kualitatif.  Metode  analisis  data  yang digunakan  ialah  deskriptif  analisis. Metode  ini  memaparkan  data  sekunder yang diperoleh, untuk kemudian disusun,  dijabarkan  dan  dilakukan interpretasi  untuk  memperoleh  jawaban dan  kesimpulan  terkait  permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Pertimbangan  Hakim  pada  Putusan Nomor: 26/PID.Sus- Anak/2019/PN.Jayapura dikaitkan dengan  Teori  Sistem  Peradilan  Pidana Anak 1. Kasus  Posisi  pada  Putusan  Nomor: 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura
Anak sebagai pengendara mobil, menyebabkan kematian
pengguna  jalan  lain.  Kasus  tersebut terjadi pada hari Minggu, 30 Juni 2019
7 Waluyo,  Bambang.  2020. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
di  jalan  Inpres  Marerena  didepan penginapan  El-Roy  (ER)  Kabupaten Sarmi Jayapura. Mobil Xenia berwarna silver  dengan  nomor  Polisi  1910  OA tersebut  yang  dikendarai  oleh  Marlon Stalone  tan  Subay  (MSTS)  dengan kecepatan 80 km/jam pada seneleng 4, yang  melaju  dari  arah base  camp Kelurahan Sarmi. Tepat di jalan Inpres marerena,  dengan  kondisi  pengaruh minuman  keras  MSTS  mengemudikan mobil  hingga  keluar  jalur  kanan  dan menabrak  pejalan  kaki  yang  Bernama Celina  Anastasya  (CA).  MSTS  setelah menabrak pejalan kaki, tetap mengemudikan mobilnya hingga menabrak  tiang  papan  nama  ER.  Hal tersebut membuat mobil yang dikendarainya  berhenti.  CA  dengan kondisi  darah  dimuka,  telinga,  dan tidak  sadarkan  diri,  dibawa  ke Puskesmas Sarmi yang kemudian oleh Dokter  disitu  menyatakan  bahwa  CA telah  meninggal  dunia.    Perbuatan yang  dilakukan  oleh  MSTS  tersebut telah dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum nomor: 359/380/PKMSRM/VI/2019 oleh
dokter yang memeriksa  CA,  yakni  Dr. Nurhayati.  CA  mengalami  beberapa luka parah di telinga dan punggung. Berdasarkan  kronologi  di  atas, perkara MSTS diajukan ke persidangan Pengadilan  Negeri  Jayapura,  dan didakwa  Pasal  310  Ayat  (4)  UU  LLAJ jo.  UU  SPPA,  yang  atas  kelalaiannya MSTS terbukti secara sah mengendarai mobil dalam kondisi pengaruh minuman keras hingga mengakibatkan kematian  pengguna  jalan.  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Jayapura pada  hari  Selasa,  17  Desember  2019 menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 26/Pid.SusAnak/2019/PN kepada  MSTS  berupa  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun. 2. Pertimbangan  Hakim  pada  Putusan Nomor 26/Pid.SusAnak/2019/PN dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Pertimbangan Hakim merupakan  unsur  utama  dalam menciptakan  jaminan  hukum  dan keputusan  yang  berorientasi  terhadap keadilan  serta  kebermanfaatan  bagi banyak  pihak,  sehingga  sangat  wajar jika hal tersebut akan direspon dengan ketelitian dan kecermatan. 8 Pertimbangan dalam putusan pengadilan  harus  terdapat  mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan.  Pertimbangan  tersebut dijadikan  alasan  oleh  Hakim  dalam menjatuhkan  putusannya,  termasuk dalam putusan
pemidanaan, sebagaiman ketentuan  Pasal  197 huruf f  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP), yag mengatur bahwa dasar pemidanaan ialah tindakan  dan  peraturan  perundang- undangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa .9 Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk  becermin  pada  Yurisprudensi dan  pendapat  para  ahli  hukum (doktrin).  Hal  tersebut  bertujuan  agar Hakim  dalam  memberikan  putusan, tidak  hanya  berdasarkan  pada  nilai- nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,  yang  mengatur  bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa
8 Aro,  Mukti.  2004. Praktek  Perkara Perdata  Pada  Pengadilan  Agama .  Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9 Nurhafifah  &  Rahmiati.  2015. Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan Pidana  terkait  Hal  yang  Memberatkan  dan Meringankan  Putusan. Jurnal  Ilmu  Hukum , No. 66, Hlm. 344.
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan  Hakim  dalam putusan  harus  berpedoman  pada unsur  yuridis,  non  yuridis  (filosofis), dan sosiologis yang
mempertimbangkan  tata  nilai  budaya yang  hidup  dan  berkembang  di masyarakat.  Pertimbangan  Hakim terkait  berat  ringannya  pidana,  wajib memperhatikan  pula  sifat  baik  dan jahat  dari  terdakwa.  Putusan  harus memuat  pertimbangan  hukum  Hakim yang  didasarkan  pada  alasan  dan dasar hukum yang tepat dan benar.
Putusan  Pengadilan  Negeri Jayapura Nomor: 26/PID.SUS- ANAK/2019/PN.JAYAPURA,  Hakim mempertimbangkan dengan mengedepakan  aspek  non  yuridis, yang mana mengesampingkan ketentuan  hukum  yang  ada.  Terbukti bahwa dalam menjatuhkan putusannya,  tidak  diupayakan  dan menerapkan  Diversi  terlebih  dahulu, melainkan langsusng melalui persidangan biasa. Hakim pun menjatuhkan  sanksi  Pidana  1  (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ karena perbuatan MSTS telah memenuhi  unsur  pasal  tersebut. Hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan pada  Marlon  Stalone  tan  Subay  juga menggunakan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak,  karena  pelaku dalam  kasus  perkara  ini  masih dibawah umur.
Hakim  dalam  perkara  tersebut, seharusnya  dapat  mempertimbangkan melaui beberapa aspek seperti:
1) Sifat pelanggaran pidana MSTS memang terbukti bersalah,
namun dalam  persidangan ia mengakui  dan  menyesali  atas kesalahannya  serta  meminta  maaf tidak mengulangi perbuatan tersebut. MSTS juga masih berkeinginan  untuk  melanjutkan sekolahnya.
2) Riwayat kriminal MSTS  sebelum  perkara  ini terjadi,  belum  pernah  melakukan perbuatan  melanggar  hukum.  MSTS juga  merupakan  seorang  pelajar kelas III SMP di Kab. Sarmi Provinsi Papua,  yang  mana  dalam  hal  ini MSTS  bukan  merupakan  Residivis atau  orang  yang  pernah  dihukum dan  mengulangi  tindak  kejahatan serupa.
3) Pengaruh  pidana  terhadap  masa depan pelaku
Pengaruh  pidana  yang  dapat ditimbulkan yakni MSTS tidak dapat melanjutkan pendidikannya sementara  waktu.  Pengaruh  pidana lainnya  yakni  MSTS  merupakan anak, yang dimana kondisi psikisnya belum sepenuhnya siap menanggung  atas  perbuatan  yang dilakukannya. Hakim seharusnya dalam menjatuhkan  Putusan  terhadap  MSTS juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan  Anak  (UUPA),  karena pelaku  dalam  perkara  ini  masih  anak- anak.  Pertimbangan  dalam  penjatuhan tersebut  tidak  sesuai,  karena  tidak berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan substansi hukum  dalam  teori  legal  sistem  atau teori  sistem  hukum  dari  konsep restoratif  sesuai  dengan  UU  SPPA.
Hakim dalam
perkara MSTS seharusnya wajib mengedepankan keadilan restoratif. Substansi UU SPPA tersebut  ialah  perlindungan  hak  dan kepentingan anak
untuk dapat
dikembalikan  dan  dibimbing  kembali. meskipun  tujuan  penjatuhan  hukum pidana  sendiri  ialah  untuk  melindungi dan memelihara ketertiban serta mempertahankan  keamanan  ketertiban masyarakat  sebagai  kesatuan,  namun penjatuhan pidana kepada anak kuranglah  tepat.  Hal  tersebut  karena akan  berdampak  pada  psikis  anak tersebut  sekaligus memunculkan sanksi sosial  oleh  masyarakat  yang  akan labelling terhadap anak tersebut sebagai terpidana. 10
Sanksi pemidanaan dapat dijatuhkan  dan  dibenarkan  secara moral, bukan karena si pelaku terbukti bersalah,
melainkan karena pemidanaan  itu  mempunyai  akibat yang  menguntungkan  bagi  si  pelaku, korban  dan  orang  lain  dalam masyarakat  luas.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  pandangan  Leonard  Orlando, bahwa teori hukuman relatif bertujuan untuk  mencegah  dan  mengurangi kejahatan.  Sanksi  dengan  demikian dapat dijatuhkan jika tujuannya adalah untuk  mencegah  dan  mengurangi pelanggaran  itu  sendiri.  Penjatuhan sanksi  pidana  terhadap  MSTS  tidak sesuai  dengan teori  relatif.  MSTS akan dapat mengulangi tindakannya, ketika hukumannya  berakhir  dan  menjadi sulit  untuk  kembali  ke  kehidupan normal.
Anak  yang  berkonflik  dengan hukum  harus  mendapatkan  perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan  dan  perlakuan/perawatan khusus,  serta  perlindungan  khusus. Hal tersebut mengingat kondisi mental anak  yang  masih  dalam  masa  kanak- kanak,  maka  tidak  tepat  untuk memasukkan  anak  ke  dalam  sistem peradilan  pidana  seperti  halnya dengan  penjahat  dewasa,  yang  tentu sangat  berbahaya  bagi  masa  depan
10 Marpaung,  Leden.  (2008). Asas  teori praktik  hukum  pidana .  Jakarta  Sinar  Grafika,
Hlm. 4
mereka.  Prosedur  peradilan  pidana formal  menjadi  penyebab  terulangnya pidana  oleh  anak  dan  cenderung menstigmatisasi  anak  tersebut. 11 Pasal 20  UU  SPPA  Juga  mengatur  terkait kejahatan  yang  pelakunya  merupakan anak  di  bawah  18  tahun  dan  akan dilanjut  ke  sidang  pengadilan  apabila pelaku tersebut telah mencapai usia 18 tahun meskipun masih belum genap 21 tahun.
Pasal  21  UU  SPPA  mengatur bahwa  terhadap  kejahatan  yang pelakunya masih anak, maka penyidik,
pekerja sosial profesional, dan masyarakat  wajib  untuk  membuat keputusan guna:
1) Memberikan  anak  tersebut  kepada wali, atau orangtuanya;
2) Memasukkan  anak  tersebut  untuk mengikuti  agenda  pembimbingan, edukasi,  dan  binaan  di  lembaga pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  (LPKS)  sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; 3) Pengevaluasian  implementasi  dari agenda  edukasi,  bimbingan  dan pembinaan terhadap pelaku dibawah umur oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Perlindungan  hukum  bagi  anak dalam proses peradilan harus diberikan  semenjak  diselidik,  disidik, dituntut, diperiksanya hingga dilaksanakannya  putusan  pengadilan. Proses  di  dalamnya  harus  tetap melindungi  dan  menjaga  setiap  hak yang dimiliki oleh anak. Sistem yustisi bagi  anak  yang  melakukan  kejahatan, harus  berorientasi  untuk  kepentingan terbaik dan sebisa mungkin meminimalisir adanya proses pengadilan pidana untuk anak tersebut. Apabila terdapat kemungkinan terburuk seperti 11 Harefa,  Beniharmoni.  2019. Kapita Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak . (Yogyakarta: Deepublish.
pemenjaraan  pelaku  pidana  terhadap anak, maka hukuman tersebut haruslah  bersifat ultimum  remedium . Hal  tersebut  harus  sejalan  dengan prinsip perlindungan, non diskriminasi,  keadilan,  menghargai pandangan  dari  anak,  kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak,  edukasi  dan  binaan  terhadap anak,  proporsionalitas,  sanksi  yang bersifat  ultimum  remedium,  dan terhindar  dari  adanya  balas  dendam untuk anak.

## Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap
Anak  sebagai  Pengendara  Mobil  yang Menyebabkan  Kematian  Pengguna Jalan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat tentang kapasitas  seseorang  untuk  bertanggung jawab. Mampunya pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban  adalah  komponen penting  dalam  kesalahan  yang  berkaitan erat  dengan  kejahatan  yang  lain. Pertanggungjawaban pada hukum pidana  tentunya  adalah  bagaimana pelaku  harus  siap  untuk  menerima konsekuensi  dari  perbuatan  yang  telah dilakukan.  Sisi  etika  menerangkan bahwasanya  siapa  saja  wajib  memiliki tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang  telah  dilakukannya,  namun  dalam sisi hukum pidana yang dipermasalahkan ialah  terbatas  pada  tindakan  yang  yang berdampak  terhadap  adanya  putusan hakim  yang  memberikan  hukuman  pada tindakan kejahatan. 12
Pertanggungjawaban pidana terhadap  anak  yang  bermasalah  dengan hukum,  dimuat  dalam  UU  SPPA  guna menyediakan  jaminan  hukum  terhadap
12 Rusianto,  Agus.  2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis  Melalui  Konsistensi  Antara  Asas,  Teori, dan  Penerapannya .  Edisi  Pertama.  Jakarta:
Kencana.
putusan  perkara  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  tersebut.  Regulasi  tersebut sangat berguna bagi anak dibawah umur yang  menjadi  pelaku  kejahatan  guna mendapatkan restorative  justice melalui pola  diversi  yang  mengikutsertakan seluruh  pihak  yang  berkaitan,  untuk dapat  secara  bersama-sama  melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut agar menjadi  lebih  kondusif  dan  berorientasi pada  masa  depan  pelaku  sekaigus korban. Berdasarkan hal tersebut,
tentunya  terdapat  perbedaan  sistem yustisi antara orang dewasa dengan anak dibawah umur. Hal tersebut dimuat pada UU    SPPA  pada  Pasal  69  ayat  (2)  yang menjelaskan  bahwasanya  batas  umur anak  yang  menjadi  pelaku  pidana  yaitu telah  mencapai  12  tahun,  namun  masih dibawah  14  tahun.  Pasal  tersebut mengatur bahwa hukuman yang diberikan  yaitu  berupa  tindakan,  dan apabila pelaku kejahatan tersebut merupakan  anak  yang  usianya  diatas  14 tahun, maka dapat dikenai Pertanggungjawaban pidana. Putusan  Nomor:  26/PID.SUS- ANAK/2019/JAYAPURA yang
menjatuhkan sanksi pidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ berupa hukuman 1 tahun  penjara,  tidak  mengedepankan pendekatan restoratif, atau  penyelesaian perkara  pidana  diluar  persidangan. Penjatuhan  pidana  yang  diberikan kepada MSTS tentu saja sangat berpengaruh  dan  berdampak  kepada kondisi Psikologis dan Sosiologis. Pemberian  perlindungan  hukum  bagi anak  sebagai  pelaku  kejahatan,  pada dasarnya wajib berdasarkan konvensi hak anak  atau Convention  on  the  Rights  of  the child yang  sudah  diratifikasi  oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  (Keppres) Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Konvensi hak-hak anak. 13
13 Sofian, Ahmad. 2012. Perlindungan Anak di Indonesia . Jakarta: PT Sofmedia.
Dampak  atau  pengaruh  terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap MSTS ialah  tentu  ia  tidak  dapat  melanjutkan pendidikannya sementara waktu.
Dampak  psikologis  dan  sosiologis  yang dapat  ditimbulkan  yakni  mental  MSTS akan terpengaruh dan akan mendapatkan label yang buruk dari masyarakat sebagai mantan  narapidana  dikemudian  hari, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi  kondisi  psikis  bahkan mempengaruhi  masa  depan  MSTS  yang sebenarnya  belum  siap  sepenuhnya dalam
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  terkait dengan  pertanggungjawaban  pidana yang  tepat  dalam  Putusan  Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, Hakim  seharusnya  juga  mengupayakan diversi sesuai dengan UU SPPA terhadap MSTS.  Pengadilan  anak  bertujuan  guna memberikan perlindungan dan
pengayoman  kepada  anak  yang  terjerat kasus  hukum,  sehingga  anak  tersebut masih mampu mendapatkan masa depan yang  lebih  baik  dan  menyediakan peluang  terhadap  anak  dengan  cara membina  dan  membimbing  agar  anak tersebut  mendapatkan  jati  diri,  sehingga bermanfaat,  memiliki  kemandirian  dan bertanggung  jawab  untuk  pribadinya, sanak  familinya,  lingkungan  sosial  dan juga  untuk  negara.  Guna  terhindar  dari akibat  buruk  adanya  proses  yustisi  bagi anak  yang  menjadi  pelaku  kejahatan, maka  harus  diusahakan  adanya  proses diversi  lebih  dulu  guna  kebaikan  masa depan anak tersebut.
Penjatuhan  hukuman  terhadap MSTS seharusnya telah memenuhi syarat untuk  dilakukan  upaya  diversi  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU SPPA,  yang  menentukan  bahwasanya  di tingkat  penyidikan,  penyelidikan  hingga pemeriksaan  kasus  anak  di  pengadilan negeri  harus  diusahakan  tercapai  diversi terlebih dahulu. Menurut Sofyan Ahmad, perkara anak yang harus diusahakan agar tercapai  proses  diversi,  yaitu  kasus  anak
yang  memiliki  pelanggaran  hukum seperti:
1) Ancaman  hukuman  dibawah  7
(tuhuh)  tahun  seperti  yang  telah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA;
2) Bukan residivis. Proses  diversi  tersebut  bertujuan guna  menghindarkan  anak  terhadap prosedur  yustisi  peradilan,  sehingga  ia terhindar  dari  label  menjadi  anak  nakal yang  terjerat  kasus  hukum.  Hal  tersebut juga  sebagai  harapan  agar  anak  tersebut bisa  beradaptasi  dengan  wajah  di lingkungan sosialnya.
Proses  diversi  juga  berorientasi terhadap terbentuknya keadilan restoratif,  baik  bagi  korban  maupun pelaku serta semua pihak terkait sehingga dibutuhkan  kerjasama  yang  saling bersinergi  guna  menjadikan  perkara dapat  selesai  dengan  kondusif  dan memberikan  ketentraman  untuk  banyak pihak, serta menghindari adanya
pembalasan  dan  pada  ada  proses berikutnya.  Kasus  Anak  Berhadapan dengan  Hukum  pada  MSTS  pada dasarnya  harus  diupayakan  diversi terlebih  dahulu,  karena  MSTS  bukan merupakan Residivis (pengulangan kejahatan),  dan  dikenakan  hukuman Pidana  dibawah  7  (tujuh)  tahun.  Upaya tersebut dapat menguntungkan
kepentingan  dirinya  dan  pertumbuhan mentalnya agar ia terhindar dari stigmasi masyarakat  serta  memperoleh  perlakuan baik  dalam  setiap  proses  hukum  yang berlaku  yang  mencakup  penyediaan tempat  yang  terpisah  dengan  orang dewasa dalam penahanan guna menghindari dampak buruk  yang diberikan  oleh  narapidana  yang  lebih dewasa,  menjaga  agar  psikologis  anak tersebut tetap stabil sehingga dibutuhkan pembinaan  baik  secara  moril  maupun materiil  kepada  anak  agar  mereka mampu dan bersedia menjalankan proses hukuman  yang  diberikan  kepadanya merupakan  bentuk  agar  mereka  sadar akan  tindakannya  yang  salah  dan  dan
tidak  melakukan  tindakan  yang  sama  di kemudian hari.
Hak-hak  anak  yang  melanggar hukum,  seperti  perlindungan  anak,  juga harus  diperhatikan.  Masih  mustahil secara  fisik  dan  sosial.  Kemandirian merupakan kewajiban generasi sebelumnya untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak-anaknya.
Pemeliharaan,  jaminan  dan  keamanan tersebut  akan  dilakukan,  jika  perlu,  oleh orang-orang  yang  mengelola  di  bawah pengawasan  dan  arahan  Negara  itu sendiri.  Persidangan  anak  adalah  proses peradilan kecuali ada motif tertentu bagi orang  untuk  berdebat,  memperjuangkan pendirian, menyatakan kepentingan banyak  pihak,  mempertimbangkannya, dan mengambil keputusan.
Berdasarkan i Pasal i 1 angka 7 i UU i SPPA i menjelaskan i bahwasanya i diversi adalah i pengalihan i dari i Peradilan
i Pidana  ke  prosedur  di  luar  Peradilan Pidana  untuk  menyelesaikan  kasus  anak yang  terjerat  oleh  hukum.  Hal  tersebut menunjukkan  betapa  pentingnya  upaya diversi  dalam  menangani  kasus  hukum yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dikarenakan proses diversi menempatkan anak  tersebut  bukan  layaknya  orang dewasa  yang  berhak  untuk  memperoleh hukuman  tertentu  akibat  kejahatan  yang dilakukan.  Pelaksanaan  diversi  juga berupaya  seoptimal  mungkin  untuk melakukan  akomodasi  terhadap  seluruh hak anak yang dimuat pada pasal 1 angka 7 UU SPPA.
Proses diversi juga dapat digunakan  sebagai  jaminan  dan  payung hukum  untuk  melindungi  dan  menjaga hak  anak  yang  tengah  terjerat  kasus hukum  terutama  pada  tindak  kejahatan tertentu.  Putusan  Nomor:  26/PID.SUS- ANAK/2019/JAYAPURA, yang menyatakan  bahwa  anak  sebagai  pelaku atas nama MSTS dikenakan sanksi Pidana 1  (tahun)  penjara  berdasarkan  Pasal  310 Ayat  (4)  UU  LLAJ.  Hakim  perkara  ini seharusnya  dalam  menjatuhkan  Putusan
pada  MSTS  juga  memperhatikan  UUPA, karena pelaku masih dibawah umur.
Hukuman  pidana  adalah  bersifat ultimum  remedium  untuk  menangani suatu perkara pidana, khususnya apabila pelaku dari perkara tersebut adalah anak yang  belum  mencapai  umur  18  tahun. Diversi  oleh  karena  itu  berperan  untuk melindungi  anak  tersebut  agar  terhindar dari dampak buruk adanya proses yustisi peradilan.  Diversi  juga  berperan  untuk menghindarkan  anak  dari  dirampasnya beberapa  hak  anak  tersebut,  karena adanya  proses  hukum  sehingga  terdapat pencegahan  atau  pengurangan  resiko tersebut.  Penjatuhan  sanksi  pidana  pada MSTS dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, seharusnya  dapat  mengutamakan  hak- hak  sang  anak  agar  memperoleh  hak sesuai dengan ketentuan dalam peratuan perundang-undangan.
Berdasarkan  perkara  MSTS,  perlu melihat  kasus  kecelakaan  anak  di  bawah umur  yang  menyebabkan  kematian pengguna  jalan  lain  yang  terjadi  di Indonesia,  yakni  kasus  kecelakaan  lalu lintas yang dialami oleh anak dari Ahmad Dhani  (AD)  yaitu  Abdul  Qodir  Jaelani (AQJ).  AQJ  akibat  kelalaiannya  ketika mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan  7  (tujuh)  orang  meninggal dan  mengalami  luka  berat.  AQJ  pada kejadian itu ia masih berusia dibawah 13 tahun.  AQJ  didakwa  dengan  pasal  310 ayat (1), (3) dan (4) UU LLAJ. Hakim PN Jakarta  Timur  yang  memeriksa  perkara tersebut  memvonis  bahwa  AQJ  tidak harus menjalani sanksi, melainkan karena adanya proses diversi, maka ia dikembalikan ke hadapan orangtuanya. Penyelesaian  kasus  MSTS  dalam Putusan Nomor: 26/PID.SUS- ANAK/2019/JAYAPURA, sebaiknya Hakim  dalam  menangani  kasus  tersebut mengupayakan diversi agar mendapatkan  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak.  Hal  tersebut  karena kesepakatan diversi pada kasus kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan
oleh  anak  tersebut  lebih  efektif  dengan penyelesaian perkara
menggunkan diversi.  Sistem  yustisi  bagi  anak  yang terjerat  oleh  hukum,  terutama  tindak pidana  tertentu  di  Indonesia  harus memprioritaskan  kepentingan  terbaik sang  anak  dan  berusaha  seoptimal mungkin  agar  dapat  meminimalisir proses  pengadilan  pidana  untuk  anak tersebut.  Kemungkinan  terburuk  apabila terjadi, seperti adanya pemberian hukuman  penjara,  maka  harus  bersifat ultimum  remedium  dan  diberikan hukuman  dengan  waktu  yang  singkat. Penjatuhan  hukuman  tersebut  termasuk dalam  perlindungan  bagi  korban,  karena dengan adanya pemidanaan, maka secara otomatis korban akan terlindungi dengan dijauhkannya dengan pelaku, dan pelaku wajib bertanggungg jawab atas perbuatan yang dilakukan kepada korban tersebut.

## Penutup
Pertanggungjawaban pidana oleh Anak  berdasarkan  Putusan  Nomor: 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA ialah  berupa  sanksi  Pidana  1  (tahun) penjara  berdasarkan  Pasal  310  Ayat  (4) UU LLAJ. Hakim yag memeriksa perkara tersebut dalam mempertimbagkan putusan, menggunakan teori
pertimbangan  hukum  Hakim  Non- Yuridis.  Hal  tersebut  tercermin  bahwa Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya tidak  mengupayakan  dan i menerapkan diversi  terlebih  dahulu  sebagaimana ketentuan UU SPPA, melainkan menggunakan persidangan biasa. Bentuk pertanggungjawaban pidana  anak  yang  melanggar  hukum diatur  dalam  UU  SPPA  untuk  menjamin kepastian  hukum  dalam  proses  pidana.
UU tersebut bertujuan
untuk memberikan  keadilan restoratif bagi  anak sebaagai  pelaku  dan  korban,  dengan menerapkan model transisi yang melibatkan semua pemangku
kepentingan  untuk  mengatasi  masalah melalui perbaikan situasi. Kehadiran ... UU SPPA  merupakan  suatu  payung  hukum
akan pemenuhan hak anak dalam diversi. Penerapan  Diversi  pada  putusan  dapat terwujudnya keadilan bagi anak- anak ... penerus ... negara ... dan ... harus ... dibi mbing . dan ... didukung ... untuk . mewujudk an ... impian ... dan ... cita-citanya .. di masa depan atau ketika dewasa.
Hakim ketika dihadapkan dengan perkara  anak  harus  tetap  berpedoman dengan  UU  SPPA,  karena  harus mengutamakan kepentingan terbaik i bagi anak dan berusaha membatasi
penyelesaian perkara anak ke pengadilan
i pidana.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas pelindungan,  keadilan,  nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan
dan pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  dan penghindaran pembalasan. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum, harus
mempertimbangkan  dari  2  (dua)  sisi pertimbangan,  yaitu  secara  yuridis maupun  non  yuridis.  Hal  ini  dengan demikian  diharapkan  akan  melahirkan putusan  yang  adil  dan  tidak  merugikan masyarakat  luas.  Orang  tua  sebaiknya lebih  melakukan  pengawasan  terhadap anak  dan  tidak  sembarangan  memberi izin  pada  anak  untuk  berkendara sebelum  memperoleh  SIM,  karena dampak yang ditimbulkan akan merugikan banyak hal.

## Daftar Pustaka
Aro,  M.  (2004). Praktek  Perkara  Perdata pada  Pengadilan  Agama (Cetakan kelima). Pustaka Pelajar. Hanafi, Mahrus. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan  pertama,  Jakarta:  Rajawali Pers.
Harefa,  B.  (2019). Kapita  Selekta Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak . Deepublish.
Karjadi,  M.  (1975). Bhayangkara  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya . Politeia Bogor. Leden,  Marpaung.  (2008). Asas  teori praktik  hukum  pidana .  Jakarta:  Sinar Grafika. Moeljatno.  (1993). Perbuatan  Pidana  dan Pertanggung  jawaban  Dalam  Hukum Pidana . Bina Aksara. Muhammad,  M.  (2007). Kriminologi . FISIP UI Press. Nurhafifah & Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan  dan  Meringankan
Putusan. Jurnal Ilmu Hukum , No. 66. Nur, B. dkk. (2016). Perlindungan Hukum terhadap  Penggunaan  Tenaga  Kerja Anak . 7 (1). ISSN 1411-5417 Prinst,  D.  (1997). Hukum  Anak  Indonesia . PT Citra Aditya Bakti. R.  A.  Koesnan.  (2005). Susunan  Pidana dalam  Negara  Sosialis  Indonesia . Bandung: Sumur.
Rusianto,  A.  (2016). Tindak  Pidana  & Pertanggungjawaban  Pidana  Tinjauan Kritis  Melalui  Konsistensi  Antara Asas,  Teori,  dan  Penerapannya (Edisi Pertama). Kencana.
Satrio,  Ageng  R.  (2018).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Anak Perempuan. Literasi Hukum . Soekanto, S. (1990). Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis  Menurut  Sosiologi  Hukum) . Mandar Maju. Sofian,  A.  (2012). Perlindungan  Anak  di Indonesia . PT Sofmedia. Sujatmoko, A. (2007). Pengadilan Campuran  (“Hybrid  Tribunal”) sebagai  Forum  Peneyelesaian  atas Kejahatan Internasional. Jurnal
Hukum  Humaniter , 3 (5),  Hal.  977-
978.
Tahir, H. (2010). Proses Hukum Yang Adil Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia .  LaksBang  PRESSindo Yogyakarta.
Teguh,  P.  (2010). Kriminal  dalam  Hukum Pidana . Nusa Media. Unayah,  Nunung  dan  Sabarisman,  M.
(2015). Fenomena Kenakalan Remaja  dan  Kriminalitas. Sosio Informa , Hal. 123. https://ejournal.kemsos.go.id/inde x.php/Sosioinforma/article/downl oad/142/89 Waluyo,  B.  (2002). Penelitian  Hukum
Dalam Praktek . Sinar Grafika.