p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Hukum Waris Adat pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Waris Islam
Jundi Al Jihad 1 ; Deni Irawan 2
1 STDI Imam Syafi’i, e-mail: jundieljihadi@gmail.com
2 STDI Imam Syafi’i, e-mail: d3ni.ok@gmail.com Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 04-07-2023 Direvisi: 24-12-2023 Diterima: 28-12-2023 This article aims to determine the system used in applying inheritance distribution according to the Muslim community of the Kaili Tribe in West Palu District, as well  as  to  analyze  the  Kaili  Tribe's  customary  inheritance  law  in  inheritance distribution application and to look at the review from the perspective of Islamic inheritance law. This study employs a qualitative approach and data collection through field research, specifically using primary data resulting from interviews or  observations  and  secondary  data  in  the  form  of  citations,  journals,  papers, theses,  articles,  and  literature  relating  to  related  issues,  with  the  goal  of underpinning the theoretical foundation of writing this article. According to the findings  of  this  study,  the  majority  of  inheritance  distribution  to  Muslim communities in West Palu District is done by deliberation and consensus using customary inheritance law. Meanwhile, asset distribution is mandated and must occur  before  or  after  the  testator's  death.  This  is  directly  related  to  Islamic inheritance  law,  which  requires  inheritance  to  be  distributed  to  heirs.  The determination  of  heirs  in  Kaili  customary  law  is  still  being  reviewed  from  a kinship standpoint. Children, parents, mawali (posambei), widows or widowers who have lived the longest are the primary heirs. This is antithetical to Islamic law's determination of heir distribution. Keywords : customary law, inheritance law, kaili custom

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam menerapkan pembagian warisan menurut masyarakat muslim Suku Kaili di Kecamatan Palu Barat,  serta  menganalisis  hukum  waris  adat  Suku  Kaili  dalam  penerapan pembagian  warisan  dan  melihat  tinjauan  dari  perspektif  hukum  waris  Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research), khususnya menggunakan data primer yang dihasilkan  dari  wawancara  atau  observasi  dan  data  sekunder  berupa  kutipan, jurnal, makalah, tesis, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait,  dengan  tujuan  untuk  melandasi  landasan  teori  penulisan  artikel  ini. Berdasarkan  hasil  penelitian,  mayoritas  pembagian  harta  warisan  pada masyarakat muslim di Kecamatan Palu Barat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan menggunakan hukum waris adat. Sementara itu, pembagian harta warisan merupakan hal yang diwajibkan dan harus dilakukan sebelum atau sesudah  pewaris  meninggal  dunia.  Hal  ini  berkaitan  langsung  dengan  hukum waris  Islam  yang  mewajibkan  harta  warisan  dibagikan  kepada  ahli  waris. Penentuan ahli waris dalam hukum adat Kaili masih ditinjau dari sudut pandang kekerabatan.  Anak,  orang  tua,  mawali  (posambei),  janda  atau  duda  yang  hidup paling  lama  adalah  ahli  waris  utama.  Hal  ini  berlawanan  dengan  penentuan pembagian waris dalam hukum Islam. Kata Kunci : hukum adat, hukum waris, adat kaili
Corresponding
Author
: Jundi Al Jihad, STDI Imam Syafi’I, e-mail: jundieljihadi@gmail.com
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155

## PENDAHULUAN
Suku  Kaili  terletak  di  Kecamatan  Palu  Barat,  Kota  Palu,  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Seperti halnya suku-suku lainnya, suku Kaili memiliki adat istiadat yang berkontribusi pada kekayaan budaya mereka dalam interaksi sosial. Adat istiadat ini disertai dengan hukum adat, yang berfungsi sebagai peraturan dan norma yang wajib diikuti. Pelanggaran terhadap hukum- hukum tersebut akan mendapatkan sanksi dan hukuman (Rosmiati, 2021). Hal ini mencakup hukum waris konvensional, yang terdiri dari undang-undang yang mengatur pengalihan harta benda dan aset tak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya (Soepomo, 1993).
Suku Kaili adalah suku asli Indonesia yang secara historis bermukim di sebagian besar wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Donggala,  Kabupaten Sigi, dan Kota Palu (Nur, 2016). Islam telah dianut oleh mayoritas suku Kaili (Dawing, 2017). Meskipun Islam telah menjadi agama mayoritas di antara mereka, mereka tetap berpegang pada hukum adat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal pembagian warisan.
Dalam masyarakat adat Kaili, warisan dibagi berdasarkan garis keturunan. Masyarakat adat Kaili menganut sistem keturunan paternal, yaitu sistem yang menelusuri garis keturunan melalui garis ayah dan ibu. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki posisi yang lebih menonjol dan berpengaruh dibandingkan perempuan dalam hal  warisan  (Cakrawaldi,  2017). Laki-laki menerima porsi yang lebih besar dari warisan dalam proses distribusi. Akan tetapi, realita yang ditemukan  beberapa  kasus  praktik  pembagian  harta  warisan  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat  tidak  selamanya  sejalan  dengan  pedoman  hukum  waris  Islam.  Mulai  dari pembagian yang tidak merata, peninjauan sistem kekerabatan dalam penentuan bagian warisan, waktu  pembagian,  dan  sebagainya.  Mempelajari  masalah  ini  menarik  karena  mayoritas masyarakat  Kaili  beragama Islam,  khususnya di  Kecamatan Palu  Barat,  Kota Palu,  Provinsi Sulawesi Tengah. Mayoritas masyarakat Kaili menganut hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam pembagian warisan.
Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Cakrawaldi  (2017)  menyelidiki  penerapan hukum  waris  adat  Kaili.  Penelitian  ini  menyoroti  pengaruh  sistem  kekerabatan  terhadap pembagian warisan di bawah hukum ini, terutama dalam kasus-kasus di mana pewaris tidak memiliki  keturunan  langsung  atau  ketika  ahli  waris  menerima  sebagian  warisan  dari  istri. Masyarakat  adat  Kaili  menganut  prinsip  keturunan  Parental,  yang  berarti  bahwa  keturunan ditentukan berdasarkan  garis ayah dan ibu.  Dalam  sistem ini, laki-laki memiliki peran yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam pewarisan, dan pembagian warisan bersifat wajib. Penerapan  pembagian  warisan  dalam  Islam  berbanding  lurus  dengan  pentingnya  hubungan darah dan kewajiban pembagian warisan yang telah ditentukan. Kajian tentang hukum waris adat  Kaili  pernah  diteliti  oleh  (Bahdar,  2017).  Dalam  penelitiannya  dijelaskan  tentang penentuan  bahagian  yang  didapatkan  oleh  ahli  waris  janda  dan  duda  serta  sebab  dan penghalangnya dalam hukum waris adat Kaili serta tinjauan fiqih mawaris dalam permasalahan pembagian harta warisan ini.
Penelitian berikutnya yang terkait dengan hukum waris adat yang dianalisis oleh Haniru (2014). Dalam penelitian tersebut, diuraikan bahwa dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat  memiliki  sifat  yang  tidak  dapat  dibagi  atau  pembagiannya  dapat  ditunda.  Sementara dalam  hukum  waris  Islam,  setiap  ahli  waris  memiliki  hak  untuk  menuntut  pembagian  harta peninggalan  kapan  saja  sesuai  keinginan  mereka.  Hukum  waris  adat  juga  memberikan  hak nafkah kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkat, yang tidak diatur dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris adat, pembagian harta dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung dengan penuh keharmonisan, dengan memperhatikan keadaan khusus masing- masing  waris.  Di  sisi  lain,  dalam  hukum  waris  Islam,  bagian-bagian  para  ahli  waris  sudah
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
ditentukan  sebelumnya.  Penelitian  ini  menjelaskan  perbedaan  yang  ada  dalam  penerapan hukum waris adat yang bertentangan dengan hukum waris Islam.
Dari  pemaparan  pendahuluan  di  atas  dapat  menjadi  pertimbangan  penulis  atas  dasar perbedaan  penerapan  hukum  waris  adat  dan  hukum  waris  Islam  dalam  pembagian  harta warisan di lokasi penelitian. Oleh karena itu penelitian ini  mengajukan beberapa pertanyaan penelitian  yaitu:  bagaimana  fikih  Islam  memandang  mengenai  pembagian  harta  waris; bagaimana hukum waris adat pada masyarakat muslim suku Kaili; dan bagaimana hukum waris adat  pada  masyarakat  muslim  suku  Kaili  perspektif  hukum  waris  Islam.  Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai koneksi antara hukum waris adat dengan hukun waris Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  untuk  melakukan  penelitian  dan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan.  Data primer diperoleh  melalui wawancara dan  observasi,  sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan  dari  sumber-sumber  seperti  kutipan, jurnal,  makalah,  tesis,  artikel,  dan  literatur  yang  relevan  (Abubakar,  2021).  Tujuan  dari penggunaan sumber-sumber tersebut adalah untuk membangun landasan teori untuk artikel ini. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemanfaatan  ilmu  waris  konvensional  dan  ilmu waris  Islam  dalam  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  muslim  yang  tinggal  di Kecamatan Palu Barat. Subyek dan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di area Kecamatan Palu Barat khususnya yang beragama Islam dan telah menerapkan ilmu  waris  di  dalam  pembagian  harta  warisan.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  teknik pengumpulan data di antaranya observasi dan wawancara ( interview ). Analisis data ditempuh dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Hukum Waris Adat
Indonesia mengakui keabsahan hukum adat. Hukum adat dalam masyarakat Indonesia adalah seperangkat peraturan yang berasal dari adat istiadat yang telah berlangsung lama, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diterima serta ditaati secara luas oleh masyarakat. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  implisit  mengakui keberadaan  hukum  adat.  Konstitusi  tersebut  menyatakan  bahwa  UUD  berfungsi  sebagai landasan  bagi  hukum  tertulis,  tetapi  di  samping  itu  juga  mengakui  pentingnya  hukum  tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang muncul dan bertahan dalam  tata  kelola  pemerintahan  Negara,  meskipun  tidak  didokumentasikan  secara  eksplisit (Bisri, 2008).
Hukum adat yang tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia merupakan ekspresi yang berkembang  dan  berbasis  budaya  dari  hukum  rakyat  yang  sesungguhnya.  Menurut  Ibnu Taimiyyah dalam Islam, diperbolehkan untuk mengikuti hukum adat atau kebiasaan manusia selama tidak melibatkan sesuatu yang dilarang oleh Allah (Taimiyyah, 1987).
Hukum adat hanya berlaku dalam ranah tertentu. Salah satu bidang hukum tertentu yang sedang  dibahas  adalah  hukum  waris.  Di  Indonesia,  hukum  waris  mencakup  hukum  perdata, hukum  Islam,  dan  hukum  adat.  Hukum  adat  mengenal  tiga  sistem  pewarisan  yang  berbeda: sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat (Bisri, 2008).
Hukum  waris  suatu  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  struktur  kekerabatan masyarakat  tersebut.  Setiap  kerabat  atau  keluarga  memiliki  sistem  hukum  waris  yang  unik. Masyarakat hukum adat di Indonesia diorganisir berdasarkan genealogi, yaitu gagasan tentang
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
darah atau keturunan. Anggota-anggota masyarakat ini diikat bersama oleh keyakinan bahwa mereka semua memiliki nenek moyang yang sama (Muhammad, 1981).
Prinsip  pewarisan  dalam  masyarakat  adat  di  Indonesia  bergantung  pada  sistem kekerabatan  tertentu  yang  dianut.  Setiap  komunitas  dan  masyarakat  memiliki  budaya  yang berbeda yang ditandai dengan corak dan sifat yang unik (Rijkova & Agung Basuki Prasetyo, 2016).  Kondisi  ini  muncul  dan  berdampak  pada  kelompok  masyarakat  yang  berada  di  Kota Palu, khususnya dalam pelaksanaan norma pembagian harta warisan.

## B. Bentuk  Penerapan  Hukum  Waris  Adat  Kaili  dalam  Pembagian  Harta  Warisan  Di Lingkungan Masyarakat Muslim Kecamatan Palu Barat
Dalam  lingkungan  masyarakat  Muslim  di  Kecamatan  Palu  Barat,  penerapan  hukum waris adat umumnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum waris Islam. Meskipun demikian, beberapa  elemen  adat  lokal  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan. Perbedaan suku yang berada di Kecamatan Palu Barat mengakibatkan banyaknya perbedaan kultur  dan  penerapan  hukum  waris  adat.  Warga  di  Kecamatan  Palu  Barat  mayoritas  berasal dari Suku Kaili tetapi tidak sedikit juga pendatang yang datang dari pulau Jawa.
Pelaksanaan pembagian harta warisan pada warga yang bermukim di Kecamatan Palu Barat  yaitu  dengan  menerapkan  hukum  waris  adat.  Hal  itu  seperti  diungkapkan  oleh  salah seorang  responden  wawancara  yaitu  Ibu  Heny  Sri  Wahyuningsih,  salah  seorang  ibu  rumah tangga kelahiran tahun 1965 yang bertempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah.  Beliau  mengisahkan  ketika  ibunya  meninggal  dunia  pada  tahun  2017.  Ibunya meninggalkan  beberapa  saudara  dan  satu  anak.  Proses  pembagian  harta  warisan  dilakukan dengan  cara  langsung  diberikan  ke  anak  satu-satunya  sebagai  ahli  waris  tunggal  tanpa dibagikan  ke  saudara-saudara  lainnya  disebabkan  sang  anak  yang  menemani  dan  mengurus ibunya selama hidup (Heny Sri Wahyuningsih, Komunikasi Personal, 22 Juni 2023).
Kasus yang lain juga terjadi dengan responden wawancara lainnya yaitu Bapak Salman Alfarisi,  seorang  pemuda  kelahiran  tahun  1997  yang  berprofesi  sebagai  mekanik  servis handphone,  bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Palu  Barat,  Palu,  Sulawesi  Tengah.  Beliau mengisahkan ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 2020 silam. Ayahnya meninggalkan dua  belas  ahli  waris,  terdiri  dari  tujuh  saudara  dan  lima  anak.  Pembagian  harta  warisan diberikan  hanya  ke  lima  anak  sesuai  wasiat  pewaris  sebelum  meninggal.  Dilakukan  dengan cara  bermusyawarah  dan  bermufakat  untuk  melakukan  pembagian  aset  rumah  dibagi  lima orang anak. Perkiraan aset rumah ketika dijual seharga tiga ratus juta rupiah. Kelima ahli waris sepakat  membagi  harta  warisan  kepada  masing-masing  ahli  waris.  Setiap  ahli  waris mendapatkan warisan sebesar lima puluh juta rupiah (Salman Alfarisi, Komunikasi Personal, 22 Juni 2023).
Proses ini melibatkan pewaris yang membagikan harta bendanya, yang terdiri dari aset dan uang, kepada ahli waris sebelum kematiannya. Hal ini dilakukan melalui surat wasiat yang berisi ketentuan-ketentuan khusus, yang nantinya akan dibacakan di depan anggota keluarga yang menerima warisan. Jika terjadi masalah yang timbul selama pembagian warisan, Lembaga Adat  memainkan  peran  penting  dalam  menyelesaikan  konflik  keluarga  dengan mempertemukan  pihak-pihak  yang  terlibat  di  balai  adat  (Bantaya)  (Wibowo  et  al.,  2021). Setiap pihak yang berperkara akan diikuti oleh saksi dan pendampingan, dan selanjutnya akan dicapai  penyelesaian  untuk  masing-masing  pihak.  Jika  ditemukan  penyelesaian  yang  dapat menjadi  penengah,  maka  semua  pihak  yang  terlibat  akan  menandatangani  kesepakatan  adat bersama, yang akan dikuatkan oleh Lembaga Adat.
Jika  klaim  warisan  dilakukan  melalui  proses  hukum  yang  benar,  maka  kesepakatan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Suku
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
Kaili terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti Kaili Ledo, Tara, Da'a, dan lainnya. Namun, pada dasarnya, mereka masih memiliki karakteristik budaya yang sama dan tidak jauh berbeda, sehingga  memiliki  adat  istiadat  dan  tujuan  yang  sama.  Kalaupun  ada  perbedaan,  itu  hanya terbatas  pada  kekhususan  tata  cara  pelaksanaan  atau  ritual  adat.  Kelompok  etnis  Kaili  di Sulawesi  Tengah  tersebar  di  berbagai  daerah  di  wilayah  tersebut.  Namun,  ada  juga subkelompok  dalam  etnis  Kaili  yang  berbicara  dengan  bahasa  yang  sedikit  berbeda dibandingkan dengan bahasa Kaili secara keseluruhan. Terlepas dari variasi dalam bahasa dan praktik  upacara,  banyak  adat  istiadat  yang  dapat  dikaitkan  dengan  kelompok  etnis  Kaili. (Cakrawaldi, 2017).

## C. Hukum Waris dalam Pandangan Fikih Imam Madzhab
Di  dalam  fiqih  mawaris  atau  hukum  yang  mengatur  pewarisan  harta  dalam  Islam,  4 imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali sepakat mengenai pensyariatan pembagian warisan setelah kematian pewaris kepada ahli waris adalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Muslim sebagaimana perintah syariat dari Allah yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 11.
Dalam Islam, hukum waris terutama diatur oleh hukum syariah, dan Mazhab-mazhab mematuhi prinsip-prinsip dasar dari kerangka hukum ini. Hukum adat dapat secara signifikan memengaruhi  penegakan  hukum  waris,  terutama  dalam  kerangka  adat  dan  tradisi  setempat. Ada  perbedaan  pendapat  antar  imam  mazhab  dalam  penentuan  pengertian  dan  pensyaratan pewaris serta ahli waris serta penentuan bahagian-bahagian yang didapatkan ahli waris.
a. Mazhab Hanafi
Pewaris adalah seseorang yang pada saat  meninggal  dunia, baik  secara  nyata maupun berdasarkan keputusan hukum, meninggalkan keturunan dan harta benda. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara nyata maupun diduga  memiliki  hubungan  kekerabatan,  perkawinan,  atau  hubungan  wala  dengan pewaris, dan tidak terhalang untuk mewarisi.
b. Mazhab Maliki
Pewaris  disyariatkan  telah  meninggal,  baik  secara  hakiki  yaitu  bisa dipersaksikan  atau  dengan  putusan  pengadilan.  Ahli  waris  yaitu  orang  yang dihubungkan  dengan  pewaris  dengan  salah  satu  sebab  dari  sebab-sebab  kewarisan seperti  perkawinan,  kekerabatan  dan  wala’  (yakni  kekerabatan  yang  disebabkan kemerdekaan).
c. Mazhab Syafi’i
Pewaris merupakan individu yang mengalami kematian, entah itu berdasarkan kematian  yang  sesungguhnya,  berdasarkan  putusan  pengadilan,  atau  berdasarkan perkiraan. Sementara itu, ahli waris adalah seseorang yang ketika pewaris meninggal, baik  itu  karena  kematian  yang  sesungguhnya  atau  perkiraan,  memiliki  hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan wala, atau hubungan berdasarkan agama Islam  dengan  pewaris,  dan  tidak  ada  hambatan  yang  menghalangi  mereka  untuk menjadi ahli waris.
d. Mazhab Hanbali
Pewaris  adalah  individu  yang  telah  meninggal  dunia  atau  termasuk  dalam kategori individu yang telah meninggal seperti mereka yang hilang, entah itu kematian yang sudah pasti, dengan keputusan dari pengadilan, atau berdasarkan perkiraan. Ahli waris adalah individu  yang masih hidup  setelah  kematian pewaris  atau  mereka yang secara sah dianggap hidup, dan memiliki hubungan dengan pewaris melalui salah satu dari tiga faktor warisan  yang mendasar, yaitu nasab, perkawinan, dan wala'. Mereka
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
tidak  terhalangi  oleh  salah  satu  dari  penghalang-penghalang  warisan,  seperti perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, atau perbedaan dalam keyakinan agama.
Adapun tinjauan ketentuan ahli waris menurut 4 Imam Mazhab ialah sebagai berikut.
a. Mazhab Hanafi
Pembagian  harta  warisan  sesuai  dengan  urutan  yang  telah  ditentukan  dikenal sebagai zawil furud, diikuti oleh ahli waris yang tersisa, yang dikenal sebagai asabah. Asabah nasabiyah dan asabah sababiyah (mu'tiqq atau mu'tiqah) diprioritaskan, yang mengacu pada mereka yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Berikutnya adalah mereka yang telah memerdekakan pewaris, dan jika tidak ada asabah yang tersisa, maka harta warisan atau aset yang tersisa ditambahkan ke zawil-furud dan kemudian diberikan kepada zawil-arham.
Selanjutnya,  warisan  diberikan  kepada  kerabat  sesuai  dengan  janji  kesetiaan, dan kemudian kepada individu yang hubungan kekerabatannya dengan almarhum dapat diakui atau diverifikasi. Jika semua individu atau entitas tidak ada, maka kepemilikan properti dialihkan kepada orang atau entitas yang menerima wasiat yang menyumbang lebih  dari  sepertiga  properti,  sesuai  dengan  jumlah  yang  ditentukan  dalam  wasiat. Terakhir, harta tersebut dialokasikan ke baitul mal sebagai fai'.
b. Mazhab Maliki
Pembagian warisan menurut Mazhab Maliki hanya mencakup zawil-furud dan asabah, tidak termasuk zawil arham, yang dipertimbangkan dalam Mazhab Hanafi. Jika ahli  waris  tidak  ada  sama  sekali,  maka  harta  warisan  akan  dialihkan  ke  baitul  mal, terlepas dari apakah harta tersebut terorganisir atau tidak. Mereka menerima rad 200 tahun  setelah  Hijrah  Rasul.  Meskipun  semua  ahli  waris  memiliki  hak  untuk mendapatkan  warisan,  alokasi  warisan  dalam  situasi  tertentu  ditetapkan  berdasarkan urutan  asabah.  Penentuan  tingkat  asabah  tergantung  pada  intensitas  hubungan kekerabatan, dengan ketentuan bahwa tingkat asabah tetap tidak berubah.
c. Mazhab Syafi’i
Menurut  Mazhab  Syafi'i,  kelayakan  untuk  menerima  warisan  dari  pewaris bergantung pada kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Hal ini ditentukan oleh hirarki asabah dan intensitas ikatan kekerabatan. Jika ayah tidak ada atau kurang dalam aspek-aspek tertentu, kakek dapat mengambil peran sebagai ayah, tetapi dengan beberapa perbedaan. Secara khusus, hal ini berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan  dan  penyatuan  anggota  keluarga.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  kakek berbeda  dengan  ayah  dalam  hal  ini.  Cucu  laki-laki  berperan  sebagai  anak  laki-laki pengganti jika tidak ada anak laki-laki biologis, sedangkan cucu perempuan berperan sebagai anak perempuan pengganti.
d. Mazhab Hanbali
Para  ulama  Mazhab  Hanbali  memberikan  kategorisasi  yang  komprehensif mengenai  ahli  waris  yang  berhak  mendapatkan  warisan  dalam  skala  dunia,  yang awalnya terdiri dari 10 kelompok. Namun, penjelasan yang lebih rinci akan memperluas klasifikasi ini menjadi 15 kelompok. Menurut Mazhab Hanbali, hak waris untuk nenek dibatasi  pada  tiga  individu  tertentu.  Mereka  adalah  nenek  dari  pihak  ibu,  nenek  dari pihak  ibu,  nenek  dari  pihak  ayah,  dan  nenek  dari  pihak  ayah,  khususnya  nenek  dari kakek dari pihak ayah.
Jika tidak ada ibu dan tidak ada nenek yang lebih dekat dengan pewaris baik dari  garis  ibu  maupun  ayah,  dan  ayah  tidak  mengecualikan  ibunya,  maka  nenek mendapat  bagian.  Menurut  Mazhab  Hanbali,  pemilihan  ahli  waris  didasarkan  pada
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
kedekatan mereka dengan pewaris. Dalam sistem ini, kerabat dekat lebih diprioritaskan daripada kerabat jauh, dan hubungan yang kuat lebih diutamakan daripada hubungan yang  lemah.  Zawil-arham  menerima  warisan  jika  tidak  ada  zawil-furud,  dengan pengecualian duda atau janda, dan jika tidak ada asabah. Jika ada pasangan yang masih hidup  tanpa  anak,  maka  bagian  pasangan  tersebut  diprioritaskan,  dan  sisa  harta dibagikan kepada anggota keluarga besar sesuai dengan ajaran mazhab tertentu.
Setelah melakukan penelitian terhadap fikih empat mazhab yang berkaitan dengan ahli waris  dan  bagiannya  masing-masing,  telah  ditentukan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang substansial. Semua ulama muta'akhirin, termasuk mereka yang mengikuti Mazhab Syafi'i dan Maliki, dengan suara bulat mengakui dan menerima konsep rad dan zawil-arham seperti yang dijelaskan dalam tulisan-tulisan mereka.
Perbedaan yang ditemukan di antara keempat mazhab tersebut hanya berkaitan dengan peraturan  mengenai  alokasi  bagian  warisan  kepada  ahli  waris.  Secara  khusus,  perbedaan tersebut muncul ketika mempertimbangkan keberadaan kakek bersama saudara kandung atau sebapak. Menurut Mazhab Hanafi, kakek menghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan bagian, sedangkan mazhab lain memberikan bagian warisan kepada kakek dan saudara laki- laki. Keempat Mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan jumlah yang seharusnya didapatkan oleh nenek sebagai ahli waris.
Imam-imam Mazhab biasanya memandang bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan  prinsip-prinsip  syariah  dapat  diterima.  Jika  suatu  sistem  pembagian  warisan  dalam hukum  adat  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  maka  hal  itu  bisa  diakui  atau  diintegrasikan. Pengaplikasian hukum adat dapat bervariasi di berbagai keadaan dan wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks warisan, penyesuaian atau penjelasan dari para ulama diperlukan agar hukum adat  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  syariah  yang  mendasari  hukum  waris  dalam  Islam. (Minhajul Falah, 2015)
Hukum  waris  Adat  dan  hukum  waris  Islam  dapat  saling  berinteraksi  atau  bahkan bertentangan tergantung pada interpretasi dan implementasinya dalam masyarakat dan sistem hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam mengatur pembagian warisan. Perbedaan antara dua hukum tersebut mencerminkan aspek-aspek khusus dari masing-masing sistem hukum dan mencerminkan  nilai-nilai  dan  kepercayaan  yang  dipegang  oleh  agama  atau  komunitas  yang bersangkutan.

## D. Pandangan Fiqih Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Kaili
Suku Kaili memiliki hukum adat tersendiri dalam mengatur segala aspek dan bidang yang di terapkan di lingkungan dan sosialisasi mereka. Termasuk juga hukum waris adat yang telah  digunakan  sejak  dahulu  kala  dan  telah  berjalan  hingga  masa  ini.  Adapun  beberapa penerapan hukum waris Adat Kaili dalam pembagian harta warisan adalah:
1. Pembagian harta warisan bersifat wajib
Menurut  hukum  adat  Kaili,  pembagian  harta  warisan  ketika  sebelum  dan sesudah kematian pewaris bersifat wajib dan harus dibagikan sesuai wasiat atau bagian- bagian  yang  telah  ditentukan  hukum  adat.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi perselisihan  atau keributan antar  anggota keluarga atau antar  ahli waris yang berhak mendapatkan  harta  warisan.  (Cakrawaldi,  2017)  Hal  ini  sesuai  dengan  hukum  fiqih waris dalam agama Islam, yaitu pembagian harta warisan wajib diberikan kepada ahli waris yang ada setelah kematian pewaris.  Terdapat Sunnah atau hadist yang berbunyi:
" ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع – امهنع الله يضر – الله ُلوُسَر َلاَق :َلاَق
– ملسو هيلع الله ىلص - : « َضِئاَرَفْلَا اوُق ِحْلَأ » اَمَف ،اَهِلْهَأِب ٍرَكَذ ٍلُجَر ىَل ْولأ  َوُهَف َيِقَب
"
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, “Berikan bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang terdekat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
2. Metode penentuan ahli waris yang mendapatkan harta warisan
Dalam hukum adat Kaili, sistem kekerabatan mempengaruhi dalam penentuan ahli waris (Rezki, 2013). Penerima manfaat utama termasuk keturunan, nenek moyang, mawali (posambei), dan pasangan yang masih hidup yang telah hidup lebih lama dari yang  lain.  Keempat  jenis  anak  tersebut  adalah  anak  kandung  (disebut  sebagai  anak otea),  anak  angkat  (dikenal  sebagai  anak  petuvu),  anak  tiri  (disebut  sebagai  anak kamana), dan anak di luar nikah (disebut sebagai anak wone). Hak waris anak kandung, terlepas dari jenis kelaminnya, pada umumnya sama, meskipun mungkin ada beberapa kasus  di  mana anak perempuan menerima  fasilitas tertentu. Anak tiri (anak kamana) tidak dianggap sebagai ahli waris sah dari ayah atau ibu tiri mereka. Oleh karena itu, ia tidak  memiliki  hak  untuk  menerima  kekayaan  mereka  sebagai  warisan.  Ana  kamana hanya bisa mendapatkan harta dari ayah atau ibu kandungnya.
Selain empat kelompok anak yang merupakan ahli waris, ada individu lain yang sangat  terkait  dengan  pewaris  yang  dikenal  sebagai  "Bolu".  Bolu  mengacu  pada seseorang yang ditinggal mati oleh pasangannya, bukan karena perceraian. Janda, yang juga dikenal sebagai Timbala, biasanya memiliki wewenang untuk mengelola kekayaan almarhum  suami  mereka  bersama  dengan  anak-anak  mereka.  Janda  memiliki wewenang untuk mengelola harta peninggalan suaminya yang telah meninggal dengan tujuan  untuk  membiayai  kehidupan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  anak-anaknya hingga  mereka  mencapai  usia  dewasa  atau  mencapai  kemandirian  finansial.  Namun demikian,  kewenangan  janda  dibatasi  karena  ia  dilarang  melakukan  tindakan  formal terkait  harta  warisan,  seperti  menjualnya,  tanpa  mendapatkan  persetujuan  dari  anak- anaknya. Seorang duda, bersama dengan anak-anaknya, biasanya memiliki wewenang untuk mengelola warisan almarhum istrinya.
Mawali  (pasambei)  adalah  ahli  waris  pengganti.  Yang  dimaksud  adalah  ahli waris  yang  menggantikan  kedudukan  seseorang  untuk  memperoleh  warisan  yang seharusnya  diterima  oleh  orang  yang  digantikannya  disebabkan  kematian  ahli  waris utama (MAHMUD, 2019). Hal ini bertolak belakang dengan penentuan ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam dalam kaidah-kaidah yang terdapat pada Al-Quran. Terdapat  dalil  dalam  surat  An-Nisa  ayat  11  sampai  12  yang  menunjukkan  tentang pembagian ahli waris:
" َ ف  ِنْي َتَنْثا  َقْوَف ًءۤا َسِن  َّن ُ ك ْ نِا َ ف ۚ  ِنْيَي َ ثْن ُ ا ْ لا  ِ ظ َح ُ لْث ِم  ِر َ ك َّ ذلِل ْم ُ كِدا َ ل ْو َ ا ْٓ ْيِف ُ ه للّٰا ُم ُ كْي ِصْوُي اَث ُ ل ُ ث  َّنُه َ ل َِّم  ُس ُد ُّسلا اَم ُهْن ِ م  ٍد ِحا َو  ِ
ل ُ كِل ِهْي َوَب َ اِل َو ۗ ُ ف ْصِ نلا اَهَلَف ًة َد ِحاَو  ْتَناَك  ْنِاَو ۚ  َك َرَت اَم ْ ن ِا َك َرَت ا ٌة َو ْخ ِا ْٓٗه َ ل َ نا َ ك ْ نِا َ ف ۚ ُ ث ُ لُّثلا  ِه ِ م ُ ا ِل َ ف  ُه ٰوَب َ ا ْٓٗه َ ث ِرَوَّو ٌد َ ل َو  ٗه َّ ل  ْن ُ كَي ْم َّ ل ْ نِا َ ف ۚ  ٌد َ ل َو  ٗه َ ل َ نا َ ك ُس ُد ُّسلا  ِه ِ م ُ ا ِل َ ف ْدَت ا َ ل ْۚم ُ كُؤۤاَنْب َ ا َو ْم ُ كُؤۤاَب ٰ ا ۗ ٍنْي َد ْوَا ْٓاَهِب ْي ِصْوُّي ٍةَّي ِصَو ِدْعَب ْۢ ْنِم
ًة َضْي ِر َ ف ۗ ا ًع ْ فَن ْم ُ ك َ ل  ُب َر ْ ق َ ا  ْم ُهُّي َ ا َ ن ْو ُر
َّنُه َّ ل  ْن ُ كَي ْم َّ ل ْ ن ِا ْم ُ ك ُجا َو ْز َ ا  َك َرَت ا َم ُ ف ْصِن ْم ُ ك َ ل َو ۞ اًمْي ِك َح اًمْيِلَع َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِا ۗ ِ ه للّٰا  َن ِ م
ۚ  ٌد َ ل َو
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
ْۢ ْن ِم  َن ْ كَرَت اَِّم  ُعُب ُّرلا ُم ُ ك َ ل َ ف  ٌد َ ل َو  َّنُه َ ل َ نا َ ك ْ نِا َ ف
اَِّم  ُعُب ُّرلا  َّنُه َ ل َو ۗ ٍنْي َد ْوَا ْٓاَهِب  َنْي ِصْوُّي ٍةَّي ِصَو ِدْعَب
ِد ْعَب ْۢ ْن ِ م ْمُت ْ كَرَت اَِّم  ُن ُمُّثلا  َّنُه َ ل َ ف  ٌد َ ل َو ْم ُ ك َ ل َ نا َ ك ْ نِا َ ف ۚ  ٌد َ ل َو ْم ُ ك َّ ل  ْن ُ كَي ْم َّ ل ْ ن ِا ْمُت ْ كَرَت َ ن ْو ُصْوُت ٍةَّي ِص َو َ ك ْ ن ِا َو ۗ ٍنْي َد ْوَا ْٓاَهِب
ۚ ُس ُد ُّسلا اَم ُهْن ِ م  ٍد ِحا َو  ِ ل ُ كِل َ ف  ٌت ْخ ُ ا  ْو َ ا ٌ خ َ ا ْٓ ٗه َ ل َّو ٌة َ ا َر ْما  ِو َ ا ً ة َ ل ٰ ل َ ك  ُث َر ْوُّي ٌ ل ُج َر َ نا ْي َ غ ٍۙ ٍنْي َد ْوَا ْٓاَهِب ى ٰصْوُّي ٍةَّي ِصَو ِدْعَب ْۢ ْنِم  ِث ُ لُّثلا ىِف ُءۤا َ كَر ُش ْم ُه َ ف  َكِل ٰذ  ْن ِم  َر َ ث ْ ك َ ا آْْوُنا َ ك ْ نِا َ ف ۚ  ٍ رۤا َضُم َر ِص َو ٌۗمْيِل َح ٌمْيِلَع ُ ه للّٰا َو ۗ ِ ه للّٰا  َن ِ م ًةَّي

## "
Artinya:  “Allah  mensyari’atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian tersebut  di  atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan  anak-anakmu,  kamu  tidak mengetahui siapa di  antara  mereka yang lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.  Dan  bagimu  (suami- suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  isteri-isterimu,  jika  mereka  tidak mempunyai  anak.  Jika  isteri-isterimu  itu  mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat  harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat  yang kamu  buat  atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.  Jika seseorang mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja)  atau seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing  dari  kedua  jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”
Dalam ayat tersebut disebutkan pembagian-pembagian ahli waris yang berhak mendapatkan bagian-bagian mereka yang telah ditentukan. Terdapat juga dalil dari Al- Qur’an yang menerangkan penambahan jumlah anggota ahli waris yaitu pada Surat An- Nisa ayat 176:
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
" َي
ِن ا َه َ ل َ ف  ٌت ْخ ُ ا ْٓ ٗه َ ل َّو  ٌد َ ل َو  ٗه َ ل  َسْي َ ل  َك َ ل َه ا ٌؤ ُر ْما  ِنِاۗ ِة َ ل ٰ ل َ ك ْ لا ىِف ْم ُ كْيِت ْ فُي ُ ه للّٰا  ِل ُ ق َۗكَن ْوُت ْ فَت ْس ا َم ُ ف ْص َرَت اَِّم  ِن ٰ ث ُ لُّثلا اَم ُه َ ل َ ف  ِنْي َتَنْثا اَتَناَك  ْنِاَف ۚ ٌد َ ل َو ا َه َّ ل  ْن ُ كَي ْم َّ ل ْ ن ِا ْٓا َه ُ ث ِرَي َو ُهَو ۚ َك َرَت ًة َو ْخ ِا آْْوُنا َ ك ْ ن ِا َوۗ َك
ِ ل ُ كِب ُ ه للّٰا َو ۗ ا ْو ُّ ل ِض َت  ْنَا ْمُك َ ل ُ ه للّٰا  ُنِ يَبُي ِۗنْيَي َ ثْن ُ ا ْ لا  ِ ظ َح ُ لْث ِم  ِر َ ك َّ ذلِل َ ف  ًءۤا َسِن َّو ا ً لا َج ِ ر ࣖ ٌمْي ِلَع ٍء ْي َ ش "
Artinya:  “Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang kalalah ).  Katakanlah:  “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi  saudaranya yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan  saudaranya  yang laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari)  saudara-saudara  laki  dan  perempuan,  maka  bahagian  seorang  saudara  laki-laki sebanyak  bahagian  dua  orang  saudara  perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
3. Pembagian harta warisan sebelum meninggal dan wasiat bagi ahli waris Dalam hukum adat suku Kaili, terdapat sebuah tradisi untuk membagikan harta warisan  ke  setiap  ahli  waris  sebelum  pewaris  meninggal.  Hal  ini  agar  pewaris  dapat mengatur  dan  menenangkan  hati  ahli  waris  atas  pembagian  yang  mereka  dapatkan masing-masing.  Begitu  juga  dengan  tradisi  penulisan  wasiat  sebelum  pewaris meninggal  dunia  dengan  syarat-syarat  tertentu  untuk  setiap  ahli  waris  (Cakrawaldi, 2017).  Hal  ini  bertentangan  dengan  sistem  pembagian  dalam  hukum  waris  Islam. Dalam  hukum  waris  Islam,  apabila  pewaris  membagikan  harta-hartanya  sebelum meninggal dunia maka tidak dapat disebut warisan melainkan hibah. Contoh, orang tua yang membagikan harta peninggalannya kepada anak-anaknya. Apabila harta tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal maka disebut wasiat. Namun wasiat tidak dapat dibagi  untuk  ahli  waris.  Terdapat  Sunnah  atau  hadist  yang  berkaitan  dengan permasalahan ini:
الله ُلوُسَر َلاَق :َلاَق – ملسو هيلع الله ىلص - : ِإ ٍث ِرا َو ِ لُكِل َمَسَق َ َّاللَّ َّن ٍث ِرا َوِل ُزوُجَي َلاَف ِثاَريِمْلا َنِم ُهَبي ِصَن
ةَّي ِص َو
Dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “ Sesungguhnya Allah membagi untuk  setiap  ahli  warisnya  sudah  mendapatkan  bagian-bagiannya.  Karenanya  tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris.” (H.R. Ibnu Majah, HR. Tirmidzi)
Adapun  pemberian  wasiat  selain  ke  ahli  waris,  maka  hal  ini  diperbolehkan dalam hukum waris Islam. Namun wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggal sebagaimana penjelasan dalam Sunnah atau hadist:
" ِهيِبَأ  ْنَع ٍدْعَس ِنْب  ِرِماَع  ْنَع ُّىِبَّنلا ىِنَداَع َلاَق – ملسو هيلع الله ىلص – ُهْنِم  ُتْيَفْشَأ ، ٍعَجَو  ْنِم ِعاَدَوْلا ِةَّجَح ىِف َّلاِإ ىِنُث ِرَي َلا َو ٍلاَم وُذ اَنَأ َو ، ىَرَت اَم ِعَجَوْلا َنِم ىِب َغَلَب ِ َّاللَّ َلوُسَر اَي ُتْلُقَف ، ِت ْوَمْلا ىَلَع َفَأ  ةَد ِحا َو ىِل  ةَنْبا
ُقَّدَصَتَأ
َك  ُثُلُّثلا َو « َلاَق ِثُلُّثلاَف  ُتْلُق . » َلا « َلاَق ِه ِرْطَشِب ُقَّدَصَتَأَفَأ  ُتْلُق . » َلا « َلاَق ىِلاَم  ْىَثُلُثِب
َكَتَثَر َو َرَذَت  ْنَأ  َكَّنِإ ،  ريِث ْسَل َو ،  َساَّنلا َنوُفَّفَكَتَي ًةَلاَع ْمُهَرَذَت  ْنَأ  ْنِم  رْيَخ َءاَيِنْغَأ َةَمْقُّللا ىَّتَح ، اَهِب  َت ْر ِجُأ َّلاِإ ِ َّاللَّ َهْج َو اَهِب ىِغَتْبَت ًةَقَفَن ُقِفْنُت  َت َكِتَأَرْما ىِف ىِف اَهُلَعْجَت » "
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155
Dari Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang  yang  dijamin  masuk  surga-  berkata,  “Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam menjengukku  ketika  haji  Wada’,  karena  sakit  keras”.  Aku  pun  berkata,  “Wahai Rasulullah,  sesungguhnya  sakitku  sangat  keras  sebagaimana  yang  engkau  lihat. Sedangkan  aku  mempunyai  harta  yang  cukup  banyak  dan  yang  mewarisi  hanyalah seorang  anak  perempuan.  Bolehkah  saya  sedekahkan  2/3  dari  harta  itu?”  Beliau menjawab,  “Tidak.”  Saya  bertanya  lagi,  “Bagaimana  kalau  separuhnya?”  Beliau menjawab,  “Tidak.”  Saya  bertanya  lagi,  “Bagaimana  kalau  sepertiganya?”  Beliau menjawab,  “Sepertiga  itu  banyak  (atau  cukup  besar).  Sesungguhnya  jika  kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam  keadaan  miskin  sehingga  mereka  terpaksa  meminta-minta  kepada  sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Alah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

## PENUTUP
Pelaksanaan  pembagian  warisan  pada  masyarakat  Muslim  di  Kecamatan  Palu  barat, Kota  Palu,  Provinsi  Sulawesi  Tengah  mayoritas  menggunakan  hukum  waris  adat  dengan bermusyawarah dan bermufakat untuk menentukan ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan.  Pembagian  harta  warisan  bersifat  wajib  dan  apabila  terdapat  permasalahan  dalam pembagian  harta  warisan  maka  akan  diselesaikan  dengan  bantuan  Lembaga  Adat  setempat untuk menengahi dan menyelesaikan masalah.
Adapun penerapan hukum  waris adat  dan hukum waris  Islam dasarnya adalah boleh ketika tidak bertentangan dengan syari’at Islam yang telah ditentukan. Empat Imam Mazhab juga menyepakati pensyariatan pembagian harta waris harus dilaksanakan dan pelaksanaannya wajib  mengikuti  aturan  yang  telah  ditentukan.  Tetapi  para  imam  mazhab  berbeda  dalam pengertian  pewaris  dan  ahli  waris  serta  bahagian-bahagian  yang  didapatkan  oleh  masing- masing ahli waris. Imam-imam Mazhab biasanya memandang bahwa hukum adat yang tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dapat  diterima.  Jika  suatu  sistem  pembagian warisan  dalam  hukum  adat  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  maka  hal  itu  bisa  diakui  atau diintegrasikan.
Sedangkan penerapan pembagian warisan pada  Suku Kaili yaitu (1) pembagian harta bersifat wajib dan harus dibagikan sebelum atau setelah kematian pewaris atau pemilik harta. Hal ini berbanding lurus dengan hukum waris Islam yang mewajibkan pembagian warisan ke para  ahli  waris  sebagaimana  yang  telah  disepakati  oleh  imam-imam  mazhab.  (2)  Penentuan ahli waris dalam hukum adat Kaili masih meninjau dari sisi kekerabatan yang ada. Ahli waris yang mendapat kedudukan utama ialah anak, orang tua, mawali (posambei), janda atau duda yang terlama hidup. Hal ini bertentangan dengan pembagian ahli waris yang telah ditentukan oleh  syariat  Islam  pada  surat  An-Nisa  ayat  11  hingga  12  dan  surat  An-Nisa  ayat  176.  (3) Pembagian harta warisan dalam hukum adat Suku Kaili biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal untuk membagi rata harta ke setiap ahli waris ataupun menulis wasiat untuk setiap ahli  waris.  Hal  ini  tidak  dibenarkan  dalam  agama  Islam  karena  warisan  dibagikan  setelah kematian pewaris dan harta yang diberikan sebelum kematian pewaris merupakan hibah, bukan warisan. Wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga harta  pewaris.  Hukum  adat  yang  tidak  bertentangan  dengan  syari’at  disepakati  boleh direalisasikan  bersamaan  dengan  hukum  Islam.  Adapun  hukum  yang  tidak  sesuai  atau berlawanan dengan syari’at maka tidak boleh digunakan.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  R.  (2021). PENGANTAR  METODOLOGI  PENELITIAN (1st  ed.).  SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
Bahdar,  B.  (2017).  KEWARISAN  JANDA  DAN  DUDA  MENURUT  HUKUM  ADAT KAILI DITINJAU DARI FIQH MAWARIS. ISTIQRA , 5 (1), 71–94.
Bisri,  I.  (2008).  Sistem  Hukum  Indonesia:  Prinsip-Prinsip  &  Implementasi  Hukum  di Indonesia. In Rajawali Grafindo Persada: Vol. ed. 1, cet. 4 . Raja Grafindo Persada. Cakrawaldi, H. (2017).  Pelaksanaan Pembagian  Harta Warisan Menurut  Adat  Kaili  Ledo di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Legal Opinion , 5 (4), 5.
Dawing, D. D. (2017). Living Qur’an di Tanah Kaili (Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Alquran  dalam  Tradisi  Balia  di  Kota  Palu,  Sulawesi  Tengah). Nun:  Jurnal  Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara , 3 (1), 61–87.
Febriawanti, D., &  Mansur,  I. A. (2020).  Dinamika Hukum Waris Adat  di  Masyarakat  Bali Pada Masa Sekarang. Media Iuris , 3 (2), 119–132.
Fikri, &  Wahidin. (2017). Konsepsi  Hukum Waris  Islam Dan Hukum Waris Adat  (Analisis Kontekstualisasi  Dalam  Masyarakat  Bugis). Al-Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.500
Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Al- Hukama’: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law , 4 (2), 456–474.
MAHMUD, A. (2019). SISTEM KEWARISAN ETNIK KAILI. Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya , XIV (1), 32–47. Miles, M. B., &  Huberman, A. M.  (1994). Qualitative Data Analysis (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
Minhajul Falah. (2015). Pengaruh  pasal 185 kompilasi  hukum islam terhadap hukum waris islam di indonesia .
Muhammad,  B.  (1981).  Asas  Asas  Hukum  Adat:  Suatu  Pengantar.  In (No  Title) (3rd  ed.). Pradnya Paramita.
Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis , 1 (1), 34–41. Nur, M. (2016). Pengembangan Dakwah Alkhairaat Di Kota Palu. Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi , 12 (1), 29–42.
Rezki, A. N. (2013). Sistem Kekerabatan Suku Kaili. Jurnal Sosiologi, t. Th . Rijali,  A.  (2019).  ANALISIS  DATA  KUALITATIF. Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah , 17 (33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
Rijkova,  D.  M.,  &  Agung  Basuki  Prasetyo,  S.  (2016).  Perkembangan  Praktik  Pembagian Warisan Menurut Hukum  Waris Adat  Betawi  pada Masyarakat  Betawi di  Kelurahan Srengseng  Sawah,  Kecamatan  Jagakarsa,  Jakarta  Selatan. Diponegoro  Law  Journal , 5 (3), 1–11.
Rosmiati, R. (2021). Analisis Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling dalam Budaya Pra Nikah Suku Kaili Provinsi Sulawesi Tengah. Indonesian Journal of Intellectual Publication , 1 (3), 253–259. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.138
Soepomo, R. (1993). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. In (No Title) (Cet. 13). Pradnya Paramita. Taimiyah, I. (1987). Majmu Al-Fatawa. Riyadh: Al Riyadh Press , 1381 , 583.
Wibowo,  A.,  Palijama,  M.  L.,  Kutanegara,  P.  M.,  Cahyono,  E.,  &  Tillah,  M.  (2021).  The Grassroots  Innovation  of  Customary  Forest  Management:  A  Case  Study  of  Kulawi- Marena  Community  in  Sigi  Regency,  Central  Sulawesi. Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan , 9 (3). https://doi.org/10.22500/9202135204