Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam p-ISSN 1907-4514 e-ISSN 2614-8471 Available at https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad Vol. 17, No. 1 June (2023). Pages: 131-146
Tax Amnesty Untuk Kepatuhan Pajak Kendaraan di Provinsi Jawa Timur Perspektif Kebijakan Pajak Islam
1 Mujiburrahman*, 2 Eko Nur Cahyo
1 UIN Sunan Ampel, Indonesia, 2 Coventry University, United Kingdom
1 mujiblobet@gmail.com, 2 cahyoe@uni.coventry.ac.uk
DOI: 10.21111/ijtihad.v17i1.9194
Received: 2023-06-17
Revised: 2023-07-08
Approved: 2023-07-09

## Abstrak
Tax amnesty is a breakthrough or step programmed by the East Java government, especially to provide relief to taxpayers who have dependents or fines for late payment of annual taxes. So that with the help of the tax amnesty program, people who have arrears of tax sanctions will be removed, so they are only required to pay the basic tax. Based on a program run by a researcher, this aims to find out whether taxpayers, especially transportation taxes, are eligible to launch an amnesty program or abolish tax sanctions. The method used in this study is qualitative descriptive research (literature review) by accessing various literary sources regarding the tax amnesty program in East Java. Based on the results of literature studies, it can be seen that with the tax amnesty or tax exemption program, there is an increase in the amount of tax payments from taxpayers who previously had dependents on tax penalties. As of October 2022, the number of motorized vehicles in East Java reached 24.1 million units, according to data from the National Police Corps. As a result, this number is the highest among other provinces in Indonesia. Thus, with the enactment of the tax amnesty in East Java, this program is said to have succeeded in contributing to the addition of PKB objects from vehicles outside the province to 11,091, of which 11,091 can cost IDR 22.79 billion.
Kata kunci: Tax Amnesty, Policy, Islam

## Abstrak
Pengampunan pajak merupakan terobosan atau langkah yang diprogramkan oleh pemerintah Jawa Timur, khususnya untuk memberikan keuntungan kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak tahunan. Sehingga dengan adanya program amnesti pajak, masyarakat yang memiliki tanggungan
yang memiliki tunggakan sanksi pajak akan dihapus sanksinya sehingga hanya perlu membayar pajak pokok saja. Berdasarkan program yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui persetujuan wajib pajak khususnya pajak kendaraan terhadap pencanangan program amnesti atau penghapusan sanksi perpajakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian inimerupakan penelitian deskriptif kualitatif (literature review) dengan mengakses berbagai sumber literatur tentang program tax amnesty di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil studi literatur terlihat bahwa dengan adanya program tax amnesty atau pembebasan pajak, terjadi peningkatan jumlah pembayaran pajak dari wajib pajak yang sebelumnya memiliki tanggungan dengan sanksi perpajakan. menurut Korlantas Polri per Oktober 2022, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur mencapai 24,1 juta unit. Alhasil, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Demikian, dengan berakhirnya tax amnesty di Jatim, program ini disebut-sebut.
Kata kunci: Tax Amnesty, Kebijakan, Islam

## Pendahuluan
Peran negara adalah mengatur kegiatan ekonomi guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya agar tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran. Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negaranya dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang menjadi landasan kehidupan. Intervensi negara merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. 1
Adivarman A. Karim menyebutkan beberapa alasan mengapa pemerintah perlu berperan secara proporsional dalam kegiatan ekonomi, yaitu karena masyarakat membutuhkan barang rahasia. Barang-barang milik umum (Produk yang cenderung diproduksi/ditawarkan secara tidak efisien dalam jumlah kecil oleh perusahaan swasta, sehingga pemerintah membuat sebagian besar penawaran.) Barang publik akan lebih efisien jika diproduksi bukan oleh perusahaan swasta, melainkan oleh negara.
Ada berbagai jenis orang dalam masyarakat dengan tingkat keterampilan dan kemampuan ekonomi yang berbeda, sehingga ketimpangan secara alami ada. Oleh karena itu, keadilan dalam distribusi sumber daya diperlukan.kesenjangan ini dapat dikurangi. Pemerintah
1 Desi Isnaini, “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara,” Al-INTAJ 3, no. 1 (2017): p. 102–18, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i1.1165.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, Juli 2023
harus membantu mereka yang lebih beruntung. Bantuan dapat diberikan melalui pajak, sumbangan, hibah atau lainnya. Kebijakan fiskal di negara Indonesia tercermin dari APBN yang dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun perekonomian dengan pertumbuhan yang signifikan dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi kebijakan fiskal yang diwujudkan dalam APBN. Apabila APBN digunakan pada waktu dan tempat yang tepat maka inflasi akan terkendali dengan baik, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dan merata dalam skala makro yaitu di dalam negeri. 2
Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan melalui sektor pajak, salah satunya sektor pajak transportasi, baik roda dua maupun roda empat, yang sudah bertahun-tahun terjerat tunggakan pajak. Maka pemerintah, dalam salah satu upayanya untuk melunasi hutang pajak, meluncurkan apa yang disebut tax amnesty atau pembebasan dari denda pajak. Pengampunan pajak adalah program pemerintah yang memungkinkan warga negara untuk secara sukarela membayar pajak yang sebelumnya terutang tanpa penalti.
Pemerintah Jawa Timur dalam upayanya mengatasi masalah perpajakan dan banyaknya wajib pajak yang terutang berharap dengan adanya program pembebasan sanksi perpajakan dapat mempermudah pembayaran seluruh kewajiban perpajakannya. Pembuat kebijakan seringkali memandang program amnesti pajak sebagai instrumen kebijakan efektif yang membawa manfaat jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, tax amnesty menjadi sumber pendapatan tambahan. Penghasilan kotor yang diterima sebagai hasil dari amnesti bisa menjadi beberapa persen dari pungutan pajak yang dialokasikan, dan dalam beberapa kasus bisa menjadi signifikan. Penghasilan “ekstra” ini mungkin paling diinginkan selama masa resesi atau krisis keuangan, ketika pendapatan berada di bawah tekanan dan pengeluaran meningkat pesat. Dalam jangka menengah, program amnesti pajak yang berhasil diharapkan dapat meningkatkan basis pajak dan pendapatan di masa mendatang karena pembayar pajak ditarik ke dalam sistem pajak bersih. Dengan kata lain, tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan disiplin perpajakan. 3
2 Ibid.
3 Sarlina Sari, “Amnesti Pajak: Sejarah Dan Efektivitas Di Berbagai Negara,”
JABE (Journal of Applied Business and Economic) 3, no. 3 (2017): p. 139, https://doi. org/10.30998/jabe.v3i3.1765.
Penerapan pengampunan sanksi pajak dilaksanakan atas nama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk melakukan perubahan pada sistem pajak atau pengeluaran untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah. 4 Kebijakan fiskal telah mendapat perhatian serius dalam tatanan ekonomi Islam sejak awal. Di negara-negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Syariah. Tujuannya adalah untuk menambah harta dengan tetap memelihara iman, jiwa, akal, harta dan harta. 5
Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan anggaran Islam ditujukan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dipandang sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh insentif yang diberikan oleh peningkatan pendapatan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan belanja pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentunya harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan utama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.
Dalam teori ekonomi tradisional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau pengeluaran, yang dalam istilah makro disebut pengeluaran pemerintah. 6
Tujuannya tentu saja untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara.Kebijakan fiskal Islam dan tradisional sebenarnya memiliki kesamaan dalam hal tujuan bersama, yaitu analisis bersama dan pengembangan kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua kegiatan ekonomi adalah untuk semua orang, untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan ini.
Meskipun ada kesamaan antara kebijakan fiskal Islam dan tradisional, ada perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Jika dalam sistem tradisional konsep kesejahteraan yang harus dicapai
4 Ihda Aini, “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-
Ilmu Hukum 17, no. 2 (2019): p. 43–50, https://doi.org/10.32694/010760.
5 Lilik Rahmawati, “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam,” OECONOMICUS Journal of Economics 1, no. 1 (2016): p. 21–48, https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ oje.2016.1.1.21-48.
6 Gampito, “PEMIKIRAN KEBIJAKAN FISKAL EKONOMI ISLAM,” JURIS 9, no. 1 (2010): 32–46, https://doi.org/DOI: 10.1234/juris.v9i1.736.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, Juli 2023
adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam kehidupan, terlepas dari kebutuhan spiritual seseorang, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di dunia lain. dan kesempurnaan spiritual dianggap lebih penting daripada harta benda. Jelas bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. 7
Sedangkan pengertian pajak menurut syariat, secara etimologis pajak dalam bahasa arab disebut dhariba yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menjelaskan atau membebankan dan lain-lain. Ketika memahami istilah “pajak” ada banyak pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang lebih lengkap mengenai pengertian pajak ini disampaikan oleh Abdul Qadeem Zallum bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah swt bagi umat Islam untuk membiayai berbagai kebutuhan dan barang-barang pengeluaran yang wajib bagi mereka ketika Baitul Mal tidak memiliki uang. harta karun. Menurut Yusuf Kardavi, pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran umum, maupun untuk pelaksanaan beberapa tujuan ekonomi, politik dan lain- lain yang ingin dicapai oleh negara. Dari dua definisi hukum dan syariah yang diberikan di atas, ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. 8
1.   Berutang kepada Allah SWT diwajibkan oleh allah
2.   objeknaya adalah harta
3.  Subyek hanya menyangkut Muslim kaya dan tidak termasuk non- Muslim,
4.   Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka saja

## Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi pustaka adalah segala upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, jadi sumber data penelitian ini adalah buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, regulasi, dan sumber tertulis, baik cetak
7 Aini, “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.”
8 Edi Haskar, “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam,” Menara Ilmu 14, no. 2 (2020): p. 28–38, https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1879.

## maupun elektronik. 9
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat induktif untuk memperoleh pengertian atau makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks, sehingga mencakup pandangan terhadap realitas objek yang diteliti. 10 Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mendefinisikan tax amnesty pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur dalam kebijakan fiskal Islam.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pajak Dalam Konsep Negara
Hampir semua negara di dunia dengan dukungan dan stabilitas perekonomian negaranya menerapkan sistem yang disebut pemenuhan kewajiban membayar pajak bagi warga negaranya yang merupakan pembayar pajak. tak terkecuali bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menerapkan sistem perpajakan bagi rakyatnya. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. Nomor 6 Tahun 1983 “Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” (OP), mendefinisikan pajak sebagai sumbangan wajib kepada negara dari orang pribadi atau badan hukum yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. 11 Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, semua daerah, baik provinsi maupun kotamadya, memperkenalkan dan melaksanakan apa yang disebut perpajakan. Baik itu berupa pajak pengangkutan, pajak bumi dan bangunan, pajak pekerjaan, pajak penghasilan dan lain-lain. Jawa Timur yang merupakan bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia merdeka tidak dapat dan tidak wajib mengikuti apa yang ditentukan undang-undang tentang pemungutan pajak.
9 Muhammad Irkham Firdaus et al., “Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions,” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023): p. 13–23, https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087.
10 Aang Asari et al., “Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights,” Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law 6, no. 2 (2022): p. 169, https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384.
11 Melissa Ariffin and Tunjung Herning Sitabuana, “SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA,” Serina IV UNTAR 2022 , 2022, p. 523–34.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, Juli 2023
Menurut prof. dr. PJA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat dengan sistem (yang dapat dipaksakan) yang wajib dibayar oleh mereka yang wajib membayar menurut aturan umum (undang-undang) tanpa pengembalian hasil yang dapat diserahkan langsung dan digunakan untuk membiayai umum biaya , terkait dengan tugas sistem manajemen negara. 12 Menurut prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak merupakan perpindahan kekayaan dari rakyat ke Kas Negara untuk membiayai pengeluaran saat ini, dan kelebihannya digunakan untuk tabungan masyarakat, yang merupakan sumber utama pendanaan untuk investasi publik. Pencantuman pengertian pajak dalam undang-undang ini baru terjadi pada tahun 1997, padahal sebelumnya pajak tidak ditetapkan. 13
Sedangkan Pengampunan pajak adalah alat kontroversial untuk meningkatkan pendapatan. 14 Pendukung menekankan dampak langsung dan jangka pendek pada pendapatan dan sering berpendapat bahwa pendapatan pajak di masa depan dapat meningkat jika amnesti mendorong individu atau perusahaan yang tidak termasuk dalam daftar pajak untuk berpartisipasi, dan jika amnesti disertai dengan layanan wajib pajak yang cakupan yang lebih besar, komunikasi tanggung jawab pembayar pajak yang lebih baik, hukuman pasca-amnesti yang lebih keras bagi penghindar pajak, dan peningkatan pengeluaran penegakan hukum. Kritikus berpendapat bahwa pengalaman dunia nyata di banyak negara menunjukkan bahwa dampak langsung terhadap pendapatan hampir selalu sangat kecil. Mereka juga mempertanyakan dampak jangka panjang dari amnesti pajak terhadap pendapatan, terutama jika pembayar pajak yang jujur   tidak senang dengan perlakuan khusus dari penghindar pajak dan jika orang percaya bahwa amnesti bukan hanya kesempatan satu kali.
Menurut penelitian Suyanto et al., sikap wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan tax amnesty mempengaruhi kepatuhannya. Pengampunan pajak adalah kebijakan penghapusan utang pajak
12 Sitti Rahma Sudirman, Darwis Lannai, and Hajering, “PENGARUH NORMA SUBJEKTIF , KEWAJIBAN MORAL DAN,” Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan 3, no. 2 (2020): p. 164–90, https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412.
13 Gazali, “PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,”
Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2015): p. 84–102, https://journal. uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1171.
14 Niken E Putri and Zainal Fanani, “STRATEGI MEMPERTAHANKAN HARTA ANAK BANGSA PASCA TAX AMNESTY,” Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 18, no. 1 (2018): p. 101–114, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v18i1.2479 ISSN.
yang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kebijakan ini dilakukan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. 15 Kalau penetapan pemungut pajak, maka biasanya dilakukan untuk memihak pemungut pajak, yang bisa menjadi tidak adil. Sebaliknya, jika pajak ditentukan oleh pembayar, biasanya dibayarkan kepada pembayar, sehingga pajak menjadi minimal.
Kebijakan tax amnesty dapat memberikan sejumlah keuntungan baik bagi wajib pajak maupun negara. Namun, implementasi kebijakan ini dapat menyebabkan wajib pajak orang pribadi memiliki sikap yang buruk terhadap pengampunan pajak. 16 Wajib pajak orang pribadi berpendapat bahwa pengampunan pajak hanya akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak orang pribadi lainnya. Hal ini dikarenakan ada wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang, sedangkan wajib pajak orang pribadi lainnya hanya membayar uang tebusan berdasarkan ketentuan tax amnesty. 17
Pengampunan pajak juga akan memungkinkan wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh atau bahkan merasa nyaman tanpa merasa bersalah, karena mereka akan bebas dari sanksi pajak yang seharusnya dikenakan pada mereka.
Namun pada hakekatnya, persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan amnesti pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memahami tujuan dan manfaat dilaksanakannya kebijakan Amnesti Pajak dapat memastikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi memahami dengan baik kebijakan Amnesti Pajak, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat. 18
15 Wirna Fitriani Melia and Diana Rahmawati, “PENGARUH PERSEPSI AMNESTI PAJAK, PERSEPSI SANKSI MAGELANG,” Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi 7, no. 6 (2019):
p. 1–16, https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/16453.
16 Sutrisno and Yunus Tete Konde, “Pengaruh Tax Amnesty, Self Assessment System Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarinda,” AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 3, no. 3 (2022): p. 701–13, https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jakt. v19i3.11784.
17 Budi Ispriyarso, “Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) Di Indonesia,” Adminitrative Law & Governance Journal 2, no. 1 (2019): p. 47–59, https:// doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59.
18 Ni Putu Desi Arya Dewi and I Putu Gede Diatmika, “Pengaruh Tingkat Kepercayaan
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, Juli 2023

## B. Pajak dalam konsep Islam
Dalam konsep Islam dikenal pungutan yang hampir mirip dengan konsep pajak dan dipungut oleh negara dari warga negaranya, misalnya: kharaj (pajak atas tanah/tanaman), dan jizyah (pajak jajak pendapat untuk non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara/ pemerintah Islam). Secara umum, konsep fee, iuran atau pajak dalam konsepsi Islam dikenal dengan istilah Al Maks , atau Ad Dharib ), yang dalam terjemahannya berarti pajak yang dipungut atas rakyat. 19 Dalam etimologi bahasa Arab, kata tersebut berasal dari akar kata daraba , yang berarti hutang yang harus dibayar. Dalam arti lain berkata al-dharibah juga berarti “beban” karena daraba ini adalah biaya selain zakat jadi pondok sering dianggap sebagai beban. Secara formal, para ilmuwan menyebutkan kata itu al-dharibah menyebutkan pajak yang harus dibayar oleh penduduk kepada negara, penggunaan kata al-dharibah digunakan untuk merujuk pada berbagai jenis pungutan pemerintah secara agregat. Menurut Yusuf Qardawi, pajak adalah biaya wajib yang harus dibayarkan kepada negara untuk keperluan penyelenggaraan negara. Sedangkan menurut Abdul Kadim Zallum, pajak adalah harta yang wajib dibayar oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Berdasarkan uraian di atas, pajak dapat dilihat sebagai kewajiban yang bersifat sementara, wajib ulul amri (dari penguasa atau pemerintah) sebagai kewajiban tambahan setelah zakat, karena kekosongan atau kekurangan harta atau kekayaan, dan juga dapat ditarik kembali jika keadaan harta atau kekayaan telah terisi kembali, wajib hanya bagi orang-orang muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (Muslim), dan bukan kepentingan umum, objek pajaknya adalah properti ( al-mal ), subyek pajak orang kaya ( Ghaniyun ). Ulil amri harus dapat memastikan bahwa orang yang memungut atau memungut pajak adalah orang yang sejahtera dan pajak yang dipungut harus digunakan untuk kepentingan umat Islam. 20
, Persepsi Tax Amnesty , Akuntabilitas Pelayanan Publik , Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 10, no. 2 (2020): p. 245–54, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895.
19 Fahadil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, “INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017),” ‘Adliya Vol. 11, no. 2 (2017): p. 165–90, https://doi.org/ https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858.
20 M. Citra Ramadhan, “Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7, no. 2 (2020): p. 133–44,

## C. Amnesti Pajak di Jawa Timur
Pengampunan pajak didefinisikan sebagai penetapan prosedur yang bertujuan untuk menghilangkan penundaan dan penghindaran pajak, sehingga menarik wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi persyaratan sistem perpajakan tanpa penggantian dana sebelumnya, dan pengampunan pajak biasanya digunakan sebagai alat tidak langsung terhadap pajak dan penghindaran pajak. koreksi amnesti dari ekonomi bayangan. Definisi baru-baru ini oleh ekonom Andreoni mendefinisikan amnesti pajak sebagai: serangkaian tindakan pemerintah untuk mengampuni semua atau sebagian dari denda yang dikenakan pada pembayar pajak jika mereka secara sukarela menyatakan nilai pendapatan yang tidak diumumkan dan menginvestasikannya dalam ekonomi bayangan.
Program amnesti pajak merupakan langkah baru yang diambil oleh pemerintah Jawa Timur, terutama untuk memberikan insentif kepada wajib pajak yang sebelumnya memiliki tanggungan akibat denda pajak yang terlambat. Dengan demikian, penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan meningkat tajam.
Menurut kompas.com yang berbasis di Jakarta, penghapusan pajak kendaraan di Jawa Timur telah diperpanjang hingga 15 Desember 2022. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberlakukan program pembatalan denda pajak kendaraan mulai 1 April 2022 hingga 30 September 2022. Kabar baiknya, pelunasan tersebut diperpanjang hingga 15 Desember 2022. Warga Jatim Ingat Manfaatkan program. dikutip dari Twitter resmi dan kemudian Polres Malang, ini merupakan kali kedua program hapus pajak di daerah ini diperpanjang. Sebelumnya, program ini dilaksanakan pada April hingga Juni 2022, kemudian diperpanjang selama 92 hari hingga akhir September 2022.
Program penghapusan pajak ini tersedia bagi pengemudi kendaraan bermotor di Jawa Timur yang ingin mengajukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Keuntungan mengikuti program ini adalah tidak ada komisi untuk transfer kendaraan bermotor atau sedetik dan seterusnya (BBN II). Selain itu, pemilik kendaraan akan dibebaskan dari sanksi administrasi untuk pajak transportasi dan biofuel otomotif.
Seperti yang Anda ketahui, pemutihan pajak transportasi adalah
https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4435.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, Juli 2023
kebijakan penghapusan denda pajak atas keterlambatan pembayaran. Program ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak melakukan pembayaran. Per Oktober 2022, jumlah kendaraan bermotor di Jatim mencapai 24,1 juta unit, menurut data Korlantas Polri. Alhasil, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Di sisi lain, program ini juga disebut turut menyumbang penambahan objek PKB dari kendaraan luar provinsi sebanyak 11.091, dimana 11.091 di antaranya memiliki potensi nilai Rp 22,79 miliar. 21
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur) melalui Badan Perpajakan Daerah (Bapenda) menegaskan, penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini masih dalam pembahasan. Abimanyu Ponko Atmoho Isvinarno, Kepala Bapenda Jawa Timur, mengatakan, sambutan itu datang dari Kepala Badan Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menilai program pemutihan PKB efektif memaksa masyarakat untuk tidak membayar pajak. Padahal, kata dia, penerimaan pajak kendaraan daerah justru lebih tinggi dengan program pemutihan denda PKB. Misalnya, penghapusan sanksi perpajakan yang berlaku mulai April hingga 31 September 2022, dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sangat antusias.
Terbukti sejak 31 Agustus sebanyak 1.791.669 wajib pajak telah memanfaatkan pembebasan sanksi perpajakan. Selain itu, 215.407 entitas pajak juga menggunakan sumbangan nama kendaraan. Pemutihan pajak ini juga mendorong (mengundang) wajib pajak dari luar Jawa Timur untuk membayar pajak di sini sebanyak 18.044 kendaraan. Penerimaan pajak Jatim akibat pemutihan PKB mencapai Rp 1,10 triliun sejak April hingga 31 Agustus. Pembayaran tersebut, kata dia, dilakukan oleh 14.00.286 atau 73 persen dari 18 juta wajib pajak aktif, dengan rincian 1.791.968 kendaraan.
Kepala Bapenda Jatim menjelaskan, jika pihaknya melanjutkan program penghapusan denda PCB, sepanjang ada payung hukum yang mengatur soal itu, yakni SK Gubernur Jatim No 188/226/KPTS. /013/2022 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Kalau PCB kita bleaching misalnya seperti kemarin, maka penerimaan pajak yang hilang (akibat tidak terbayarnya kewajiban wajib pajak) sekitar Rp
21 “Catat, Pemutihan Pajak Kendaraan Di Jawa Timur Diperpanjang,” accessed July 5, 2023, https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/23/104100115/catat-pemutihan- pajak-kendaraan-di-jawa-timur-diperpanjang.

## 23,86 miliar,” jelasnya.
Abimanyu juga mengatakan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan seluruh masyarakat di Jawa Timur agar tetap patuh dan membayar pajak tepat waktu, bukan bergantung pada program penghapusan pajak tahunan. Tahun ini kami bahkan memberikan bingkisan umro kepada 46 wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Selain itu, dengan program pemutihan saat ini, kami menghitung wajib pajak yang terlilit utang selama tiga hingga empat tahun, sekaligus menyosialisasikan pentingnya membayar pajak dengan tertib,” tutupnya.
Hal itu ia lakukan dengan pertimbangan bahwa ke depan program pemutihan PCB akan dibatalkan seluruhnya, sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah menghentikan kebiasaan membatalkan denda PKB. Program pemutihan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi justru memudahkan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan programnya. Sebaliknya, masyarakat menunggu pemutihan rutin, sehingga menunda pembayaran. Untuk itu diharapkan bleaching tidak lagi diperlukan. 22
Pemerintah dari semua lapisan sering dan semakin menggunakan amnesti pajak sebagai bagian dari program fiskal mereka. Amnesti biasanya memberi orang kesempatan untuk membayar pajak yang belum dibayar sebelumnya tanpa dihukum dan dituntut, seperti yang biasanya terjadi ketika penipuan ditemukan. Beberapa negara telah menerima pendapatan yang signifikan dari amnesti mereka; New York meraup $401 juta, California, Illinois, dan Michigan menghasilkan lebih dari $100 juta. Negara-negara bagian lain di mana amnesti pajak gagal termasuk North Dakota, Idaho, Texas, Kansas, dan Missouri, yang semuanya telah mengumpulkan kurang dari $1 juta (Alm, McKee, & Beck, 1990).
Demikian pula, Alm, Martinez-Vazquez, & Wallace (2009) telah menjelaskan bahwa amnesti pajak umumnya memungkinkan individu atau perusahaan untuk membayar kembali hutang pajak mereka tanpa menimbulkan sebagian atau seluruh hukuman keuangan dan pidana yang umumnya terkait dengan penghindaran pajak. Amnesti juga sering dibarengi dengan peningkatan administrasi perpajakan, terutama
22 “Kemendagri Minta Pemda Hentikan Pemutihan Pajak Kendaraan,” accessed July 5, 2023, https://www.pajakku.com/read/6302ff7ba9ea8709cb18bcb2/Kemendagri- Minta-Pemda-Hentikan-Pemutihan-Pajak-Kendaraan.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, Juli 2023
penegakan hukum (misalnya tarif pemeriksaan pajak).tarif yang lebih tinggi, prosedur seleksi auditor yang lebih baik, dan hukuman yang lebih berat). Selama dua puluh tahun terakhir, hampir empat puluh negara bagian AS telah mengadopsi beberapa bentuk amnesti pajak, terkadang lebih dari sekali, dan banyak negara lain di hampir setiap bagian dunia telah menggunakan satu atau lebih amnesti pajak. Dalam konteks Indonesia, tax amnesty adalah pembebasan pajak, sanksi administrasi, dan sanksi pidana perpajakan yang dapat ditegakkan dengan membayar uang tebusan (buyout) sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengampunan pajak berlaku untuk kewajiban pajak yang tidak dibayar atau dibayar oleh wajib pajak sebelum tahun pajak terakhir (yang berakhir 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015) melalui harta yang diklaim menggunakan Surat Keterangan Harta Untuk Pengampunan Pajak (SPHPP). 23

## D. Tax Amnesty dalam Konsep Kebijakan Pajak Islam
Pemberian insentif pajak atau yang bisa disebut tax amnesty merupakan langkah yang patut diapresiasi oleh masyarakat, karena dengan memberikan insentif pajak secara langsung oleh pemerintah kepada masyarakatnya dan memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengurangi beban masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara.
Pemberian insentif pajakMenurut Rasulullah SAW itu disebut ruhsah atau bisa diartikan membawa kelegaan.secara gramatikal dapat diartikan sebagai lega atau ringan (Caniago, 2014). R uhshah merupakan kodifikasi dari berbagai hukum syariah di belakang mukallaf baru untuk belajar dan kesulitan dalam implementasi taklif dibebankan kepadanya. Di samping itu, ruhshah dapat juga diartikan sebagai susunan kata hukum yang telah berubah bentuk aslinya.
Karena memperhitungkan objek hukum, situasi, kondisi dan wilayah tertentu. (Ahmad Damiri, 2014). Dalil ruhshah ini adalah firman Allah SWT dalam ayat Al-Qur’an surah al-Baqarah185yang artinya: “Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu.” Prinsip ini merupakan bentuk kecintaan Allah kepada manusia, hal ini dilakukan dengan memberikan kemudahan dan pengecualian bagi manusia untuk menunaikan suatu kewajiban, sehingga kewajiban
23 Sari, “Amnesti Pajak: Sejarah Dan Efektivitas Di Berbagai Negara.”
tersebut menjadi lebih mudah. Kenyamanan ini dipastikan dengan mempertimbangkan kondisi individu dan kondisi alam (geografis) kawasan, keberadaan perapian atau bencana alam, seperti memudahkan seorang muslim untuk memakan makanan yang dianjurkan jika tempat tersebut tidak memiliki makanan halal; Contoh lain adalah pembebasan pungutan pajak yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab di daerah muslim yang terkena dampak kekeringan. 24
Jika dilihat dari penjelasannya ruhsa atau memberikan bantuan, maka memberikan bantuan dengan pelaksanaan amnesti pajak jelas bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam meringankan beban ekonominya. Apalagi masyarakat Indonesia masih belum bisa bertahan dari apa yang disebut dengan serangan pandemi Covid-19, sehingga dampak pelemahan ekonomi rakyat sangat terasa.

## Kesimpulan
Pelaksanaan penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak atau dapat disebut tax amnesty. Di Jawa Timur, pengampunan pajak telah dilaksanakan dengan baik untuk memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat. Dan juga mendorong penduduk untuk memperoleh pembebasan dari kewajiban membayar pajak.Kajian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang Islam, pemotongan pajak dapat dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Rukhshah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat menata kembali perekonomiannya. Dengan penataan ekonomi masyarakat yang baik, masyarakat akan memiliki tabungan yang lebih banyak untuk meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan usaha.

## Referensi
Aini, Ihda. “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17, no. 2 (2019): 43–50. https://doi. org/10.32694/010760.
Ariffin, Melissa, and Tunjung Herning Sitabuana. “SISTEM
PERPAJAKAN DI INDONESIA.” Serina IV UNTAR 2022 , 2022, 523–34.
24 Ramadhan, “Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam.”
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, Juli 2023
Asari, Aang, Theo Aditya Pradhana, Muhammad Faruq Averro, and Muhammad Irkham Firdaus. “Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights.” Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law 6, no. 2 (2022): 169. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384.
“Catat, Pemutihan Pajak Kendaraan Di Jawa Timur Diperpanjang.” Accessed July 5, 2023. https://otomotif.kompas.com/ read/2022/10/23/104100115/catat-pemutihan-pajak-kendaraan- di-jawa-timur-diperpanjang.
Dewi, Ni Putu Desi Arya, and I Putu Gede Diatmika. “Pengaruh Tingkat
Kepercayaan , Persepsi Tax Amnesty , Akuntabilitas Pelayanan Publik , Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 10, no. 2
(2020): 245–54. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah. v10i2.25895.
Firdaus, Muhammad Irkham, Aliyya Lathifa Daniswara, Novan Fatchu Alafianta, and Aang Asari. “Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions.” Al- Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023): 13–23. https://
doi.org/10.15575/am.v10i1.21087.
Gampito. “PEMIKIRAN KEBIJAKAN FISKAL EKONOMI ISLAM.” JURIS 9, no. 1 (2010): 32–46. https://doi.org/DOI: 10.1234/ juris.v9i1.736.
Gazali. “PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2015): 84–102. https://journal.uinmataram.ac.id/index. php/muamalat/article/view/1171.
Hasan, Fahadil Amin Al, and Rifqi Qowiyul Iman. “INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017).” ‘Adliya Vol. 11, no. 2 (2017): 165–90. https://doi.
org/https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858.
Haskar, Edi. “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam.” Menara Ilmu 14, no. 2 (2020): 28–38. https://doi.org/https://doi. org/10.31869/mi.v14i2.1879.
Isnaini, Desi. “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara.” Al- INTAJ 3, no. 1 (2017): 102–18. https://doi.org/http://dx.doi.
org/10.29300/aij.v3i1.1165.
Ispriyarso, Budi. “Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) Di Indonesia.” Adminitrative Law & Governance Journal 2, no. 1 (2019): 47–59. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ alj.v2i1.47-59.
“Kemendagri Minta Pemda Hentikan Pemutihan Pajak Kendaraan.” Accessed July 5, 2023. https://www.pajakk u.com/ read/6302ff7ba9ea8709cb18bcb2/Kemendagri-Minta-Pemda- Hentikan-Pemutihan-Pajak-Kendaraan.
Melia, Wirna Fitriani, and Diana Rahmawati. “PENGARUH PERSEPSI AMNESTI PAJAK , PERSEPSI SANKSI MAGELANG.” Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi 7, no. 6 (2019): 1–16. https://journal. student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/16453.
Putri, Niken E, and Zainal Fanani. “STRATEGI MEMPERTAHANKAN HARTA ANAK BANGSA PASCA TAX AMNESTY.” Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 18, no. 1 (2018): 101–14. https:// doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v18i1.2479 ISSN.
Rahmawati, Lilik. “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam.” OECONOMICUS Journal of Economics 1, no. 1 (2016): 21–48. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.21-48.
Ramadhan, M. Citra. “Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7, no.
2 (2020): 133–44. https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4435.
Sari, Sarlina. “Amnesti Pajak: Sejarah Dan Efektivitas Di Berbagai Negara.” JABE (Journal of Applied Business and Economic) 3, no. 3
(2017): 139. https://doi.org/10.30998/jabe.v3i3.1765.
Sudirman, Sitti Rahma, Darwis Lannai, and Hajering. “PENGARUH NORMA SUBJEKTIF , KEWAJIBAN MORAL DAN.” Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan 3, no. 2 (2020): 164–90. https://doi.org/ https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412.
Sutrisno, and Yunus Tete Konde. “Pengaruh Tax Amnesty, Self
Assessment System Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarinda.” AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan
Keuangan 3, no. 3 (2022): 701–13. https://doi.org/https://doi. org/10.30872/jakt.v19i3.11784.