Upaya Kepala Sekolah Mengintegrasikan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren Kedalam Kurikulum Sekolah
Ahmad Budiyono
Prodi Pendidikan Agama Islam, STIT Al-Urwatul Wutsqo – Jombang e-mail: onobudi@stituwjombang.ac.id
Abstract: Schools  with  pesantren  basis  now  is  for  integrating  public education  with  pesantren. This  study  examines  the  pesantren-based  PAI curriculum model integrates the curriculum into a national standard PAI curriculum.  This  is  a  head  master  effort  as  a  leader  who  conducts  two curriculums that is national and pesantren curriculum. The aim is in order to  create  a  strong  and  superior  generation  in  the  fields  of  IMTAQ, science  and  technology  development,  and  morality. PAI  collaborated with  pesantren  subjects,  is  in  accordance  with  national  and  pesantren curriculum.  Pesantren  curriculum  is  including Nahwu  Shorof, Arabic, SKI and Kedaruluman, Aqidah-Akhlak, Fiqh, Qur'an Hadith, Tajwid. All of  these  are  combined  with  descriptions  of  the  books  in  the  pesantren. Besides religious application programs including Reading Al-qu'an, such practices  activites  as tahlil,  istighosah and dhuha .  From  the  research results,  the  researcher  recommends  the  Religion  and  national  education ministry  to  provide  training  for  teachers  about  the  model  integrated learning,  especially  for  the  institutions  under  the  pesantren,  then  the school principals have to strive to integrate the pesantren curriculum into formal schools.
Keyword s: Integration, Curriculum, Education

## Pendahuluan
Pendidikan  sebagai  proses  pengembangan  potensi  manusia  pada  aspeknya masing-masing, pada  era  globalisasi  ini,  setidaknya  terdapat  dua  hal  yang  menjadi pekerjaan  rumah,  terutama  oleh  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  berbasis agama. Semakin majunya  ilmu  pengetahuan  dan  IPTEK.  Sehingga  hal  itu menyebabkan  pergeseran  nilai-nilai  agama,  budaya,  maupun  kemanusiaan  yang
Vol.2 No.2 September 2018                                                                  Al-Idaroh  | 146
semakin terkikis seiring dengan perkembangan zaman. 1 Untuk mewujudkan masalah di  atas  perlu  mengadakan  perbaikan  diberbagai  sektor  sekolah  diantaranya: modernisasi  pengelolaan  sekolah,  modernisasi  tenaga  pengajar,  dan  penambahan dana untuk pendidikan tingkat sekolah. 2
Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas sekolah nampaknya faktor  guru  perlu  mendapat  perhatian  yang  pertama  dan  utama,  di  samping kurikulumnya, karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas  dan  kreativitas  guru  dalam  menjabarkan  dan  merealisasikan  kurikulum tersebut.  Pemikiran  hanya  dalam  reformasi  sekolah  dalam  konteks  implementasi kurikulum  berbasis  kompetensi,  di  sini  guru  diberi  kebebasan  yang  lebih  leluasa untuk  mengembangkan  kurikulum  sesuai  standar  kompetensi,  dan  potensi  peserta didik.  Dengan  kata  lain,  berhasil  tidaknya  sekolah  dalam  konteks  pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sangat bergantung pada unjuk kerja gurunya. 3
Kurikulum  merupakan  salah  satu  komponen  yang  memiliki  peran  strategis dalam  sistem  pendidikan.  Kurikulum  dan  pembelajaran  adalah  kegiatan  inti  sekolah dan pengelolaanya merupakan bagian yang sangat penting dari manejemen sekolah. 4 Manajemen  kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran  mencakup  kegiatan  perencanaan, pelakasanaan,  dan  penilaian  kurikulum,  perencanaan  dan  pengembangan  kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen  Pendidikan Nasional pada tingkat  pusat. 5 Oleh  karena  itu  pada  level  sekolah  yang  paling  penting  adalah bagaimana  merealisasikan  dan  menyesuaikan  kurikulum  tersebut  dengan pembelajaran, disamping itu sekolah juga memiliki kewenang untuk mengembangkan
1 Ahmad Barizi, Pendidikan Integratif; Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam (Malang; UIN-Maliki Press, 2011) 255.
2 Mulyasa, KBK Konsep, Karakteristik dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 148. 3 E. Mulyasa, Seminar Regional Desain  Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (Malang:  IKIP Malang, 2004), 147.
4 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 1.
5 Nurdin  Marty, Implementasi  Dasar-Dasar  Manajemen  Sekolah  dalam  Era  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: Diva Prees 2008) , 85.
kurikulum  sesuai  dengan  kondisi  sekolah,  karakter  peserta  didik,  potensi  daerah, kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.
Kurikulum tidak hanya sebatas hal-hal  yang tampak sebagaimana yang disampaikan  oleh  pakar  kurikulum  sebelumnya.  Ada  hal  lain  yang disebut kurikulum tersembunyi yang memberikan peran signifikan bagi proses pendidikan peserta didik. Dengan kata lain, unsur-unsur tersebut mencakup  lingkungan,  kultur,  kebijakan  sekolah,  dan  lainnya.  Hal-hal demikian diakui mampu tidak, memberikan sumbangsih bagi perubahan pendidikan  anak  didik  selama  proses  belajar.  Hal  demikian  tidak mungkin akan melebihi perannya ketimbang unsur-unsur yang nampak. 6
Mengingat  pendidikan  merupakan  kebutuhan  penting  bagi  setiap  manusia, negara,  dan  maupun  Pemerintah,  maka  pendidikan  harus  selalu  ditumbuh kembangkan  secara  sistematis  oleh  para  pengambil  kebijakan  yang  berwenang  di Republik  ini. 7 Berangkat  dari  kerangka  ini,  maka  upaya  pendidikan  yang  dilakukan suatu  bangsa  selalu  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  rekayasa  bangsa tersebut  di  masa  mendatang,  sebab  pendidikan  selalu  dihadapkan  pada  perubahan, baik  perubahan  zaman  maupun  perubahan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sejatinya pendidikan  harus  didesain  mengikuti  perubahan  tersebut,  kalau  tidak  maka pendidikan akan ketinggalan zaman.
Krisis  multidimensional  yang  melanda  bangsa  Indonesia  saat  ini  telah mengakibatkan bangsa ini berada di titik nadir kehancuran. Krisis di bidang ekonomi, hukum,  politik  sampai  pada  krisis  moral  merupakan  penyakit  akut  yang  sulit disembuhkan,  berkaitan  dengan  masalah  moral,  terjadi  fenomena  paradoks  yang seharusnya  tidak  boleh  terjadi,  karena  mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  umat muslim,  namun  tidak  berperilaku  muslim.  Ini  bisa  dilihat  siapa  yang  melakukan tindak  kejahatan,  korupsi,  sodomi,  konspirasi  hukum,  dan  lain  sebagainya  mereka adalah orang Islam yang beragama Islam di -KTP-nya.
6 Moh. Yasim, Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, ( Jogjakarta: Diva Prees, 2012), 27.
7 Sujanto  dan  Djihad  Hasyim, Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan  di  Indonesia  Memasuki  Milenium III, (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000), 17.
Menghadapi fenomena tersebut, dunia pendidikan menjadi institusi yang paling bertanggung  jawab.  Karena  hal  tersebut  disinyalir  sebagai  kegagalan  dunia pendidikan  dalam  membentuk  pribadi  yang  berkualitas  dan  mempunyai  kekuatan intelektual,  emosional  dan  spiritual.  Sistem  pendidikan  nasional    Pasal  31  ayat  2 UUD 1945, yang sekarang berlaku adalah UU N0.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam pasal 1 ayat 1 ditegaskan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara”. Pasal  3, menyatakan  bahwa: “Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Untuk mencapai dan memiliki kompetensi sebagaimana  yang telah disebutkan di  atas  dan  melakukan  tindakan preventif dan kuratif untuk meminimalisir  masalah- masalah seperti apa yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan adanya formulasi tentang sistem pendidikan yang komprehensif, integratif, seimbang, dan terpadu, atas dasar  prinsip  kesatuan  ilmu  pengetahuan dan  ilmu agama,  antara  kepentingan  dunia dan akhirat, material dan spiritual, jasmaniyah dan rohaniyah.
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut,  maka  Pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  tertua  dan  berpengalaman  menghadapi  tantangan  zaman  dan  mampu melahirkan  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Perlu  dilirik  lagi  sebagai  pendidikan alternatif  dan  solutif  dengan  salah  satu  terobosannya  mendirikan  madrasah  sebagai wahana  memadukan  antara  kepentingan  dunia  dan  akhirat,  IPTEK  dan  IMTAQ secara  bersama-sama.  Sehingga  melahirkan  manusia  yang  Multi  Kompetensi  dan Multi  Talenta. Pada  awalnya,  pondok  pesantren  memang  identik  dengan  ilmu
keagamaan  belaka,  karena  memang  hanya  membuka  pendidikan  agama  seperti Madrasah Diniyah dan kajian kitab kuning. Tetapi, seiring perkembangan waktu serta dituntut  keadaan  untuk  melakukan  moderasi  pelajaran,  akhirnya  saat  ini  banyak pondok  pesantren  yang  juga  membuka  sekolah  mulai  tingkatan  terendah  yaitu Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sampai pada sekolah tinggi.
Perubahan tersebut tidak bisa dipisahkan dari tuntutan zaman. Respon Pondok pesantren yang awalnya merasa kaku atau bahkan menutup diri akan kemajuan sains dan  teknologi  patut  diacungi  jempol  kebanggaan.  Pondok  Pesantren  telah  mampu menjawab  kebutuhan  masyarakat. Setelah  Pondok  Pesantren  membuka  pendidikan formal,  banyak  permasalahan  yang  harus  dihadapi.  Salah  satunya  adalah permasalahan  kurikulum  pendidikan  yang  diterapkan  dalam  Pondok  Pesantren dengan Sekolah formal yang didirikan. Disatu sisi, Pondok Pesantren harus mencetak santri-santrinya  menjadi  manusia  yang  ahli  dalam  bidang  agama  tetapi  disisi  lain, sekolah menuntut agar siswanya menjadi orang yang melek sains dan teknologi.
Dari  permasalahan  tersebut,  kemudian  muncul  alternatif  solusi  agar  keduanya (Pendidikan  Pondok  Pesantren  dan  Sekolah  Formal)  saling  mengisi  dan  bersama- sama mempunyai tujuan yang sama untuk mencetak santri-santrinya menjadi manusia mempunyai  keimanan,  ketakwaan  dan  mempunyai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sesuai dengan tujuan undang-undang Negara Indonesia. Maka disusunlah kurikulum Pesantren dan Sekolah formal itu dalam bentuk integrasi. Hanya integrasi kurikulum itulah  yang  bisa  menyambungkan  kedua  pendidikan  (Pesantren  dan  Pendidikan formal).

## Pembahasan
A. Pengertian dan Komponen Kurikulum
1. Pengertian Kurikulum
Kata  kurikulum,  dalam  pemahaman  klasik,  dipandang  sebagai  rencana pelajaran  di  suatu  sekolah.  Pelajaran-pelajaran  dan  materi  apa  yang  harus ditempuh  di  sekolah,  itulah  kurikulum. Abdul  Rahman  Shaleh  mengatakan,
kurikulum  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  sistem  pendidikan nasional.  Kurikulum  berfungsi  sebagai  seperangkat  rencana  dan  pengaturan mengenai  kemampuan  dan  hasil  belajar  serta  cara  yang  digunakan  sebagai pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran.  Kegiatan  pembelajaran  itu sendiri merupakan muara dari keseluruhan proses penyelenggaraan kurikulum. 8
Kurikulum  merupakan  salah  satu  komponen  yang  sangat  menentukan dalam sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan  pendidikan  dan  sekaligus  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan pengajaran  pada  semua  jenis  dan  tingkatan  pendidikan. 9 Secara  Etimologi kurikulum  berasal  dari  bahasa  yunani  yaitu curic yang  artinya  tempat  berlari dan curere yang berati tempat berpacu. 10 Menurut Hamdani hamid, pengunaan istilah kurikulum telah ada sekitar tahun 1820. Bahkan sebelumnya digunakan di  Skotlandia  awal  abad  ke  17.  Kurikulum  pada  waktu  itu  merupakan  mata pelajaran yang harus diambil dalam pendidikan dan pelatihan. Kurikulum sama dengan isi buku teks. 11
Menurut  sulistiyorini,  makna  sematik  kurikulum  dikelompokan  menjadi tiga  yaitu: Pertama, kurikulum  merupakan  mata  pelajaran  yang  diajarkan disekolah atau bidang studi. Kedua, kurikulum merupakan muatan pengalaman aktual  yang  dimiliki  siswa  di  bawah  pengaruh  sekolah  sementara  bidang  studi adalah  bagian  kecil  dari  program  kurikulum  secara  keseluruan. Ketiga, Kurikulum merupakan strategi yang digunakan untuk mengadaptasi perwarisan kultural dalam mencapai tujuan sekolah. 12
8 Abdul  Rachman  Shaleh, Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa, (Jakarta:  Rajwali  Press,  2004), 191.
9 Sulistiyorini, Manajemen  Pendidikan  Islam  Konsep,  Strategi  dan  Aplikasi, (Yogyakarta:  Teras, 2009), 37.
10 Zainal  Arifin, Pengembangan  Manajemen  Mutu  Kurikulum  Pendidikan  Islam, (  Jogjakarta:  Diva Press, 2012), 35.
11 Hamdani Hamid, Pengembangan Kurikulum Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.
12 Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi , 39.
Dari beberapa pendapat tentang kurikulum diatas, dapat diartikan bahwa kurikulum  merupakan  sebuah  strategi  atau  rencana  yang  di  rumuskan  oleh lembaga  pendidikan  yang  memberikan  pengalaman  dalam  pembelajaran  bagi peserta didik yang  sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, sehingga kurikum dari tahun  ke  tahun  mengalami  perubuhan  dari  kurikulum  KBK  (Kurikulum Berbasis  Kompetensi)  pada  tahun  2004,  menjadi  KTSP  (Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan)  pada  tahun  2006,  dan  berubahan  lagi  menajdi  Kurikulum 2013 pada tahun 2013.
2. Tujuan Kurikulum
Di lihat dari hirarkisnya tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat di ukur. Tujuan kurikulum dibagi menjadi empat yaitu: 13
a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)
TPN  adalah  tujuan  umum  yang  syarat  dengan  muatan  filosofis.TPN merupakan  sasaran  akhir  yang  harus  di  jadikan  pedoman  oleh  setiap  usaha pendidikan artinya setiap lembaga dan penyelenggaraan itu,baik pendidikan yang  di  selenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  formal,  informal  maupun non formal. 14
b. Tujuan Institusional (TI)
Tujuan  institusional  adalah  tujuan  yang  harus  di  capai  oleh  setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus di miliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau  dapat  menyelesaikan  program  di  suatu  lembaga  pendidikan  tertentu. tujuan  institusional  merupakan  tujuan  antara  untuk  mencapai  tujuan  umum
13 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori  dan Praktek  Pengembangan Krikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana Prenada, 2009) 106.
14 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori, 107.
yang  di  rumuskan  dalam  bentuk  kompetisi  lulusan  setiap  jenjang pendidikan. 15
c. Tujuan Kurikuler (TK)
Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus di capai oleh setiap bidang studi  atau  mata  pelajaran.  Tujuan  kurikuler  dapat  di  definisikan  sebagai kualifikasi  yang  harus  di  miliki  anak  didik  setelah  mereka  menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. tujuan kurikuler juga  pada  dasarnya  merupakan  tujuan  untuk  mencapai  tujuan  lembaga pendidikan. dengan demikan, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan di arahkan untuk mencapai tujuan konstisional. 16
d. Tujuan Pembelajaran atau Instruksional (TP)
Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang paling khusus.tujuan  pembelajaran  adalah  kemampuan  atau  keterampilan  yang  di harapkan  dapat  di  miliki  oleh  siswa  setelah  mereka  melakukan  proses merupakan syarat mutlak bagi guru. 17
3. Dasar-Dasar dan Prinsip Kurikulum
Menurut  Al  syibani  sebagaimana  dikutip  oleh  Nova  Ardy  Wiyuni barnawi  bahwa  kerangka  dasar  tentang  dasar  kurikulum  yang  Islami.  Adalah sebagai berikut.
1) Dasar  agama,  dasar  agama  menjadi  ruh  dan  target  tertinggi  dalam kurikulum, dasar agama dalam kurikulum didasarkan pada al Qur’an, hadits, dan hukum alam.
2) Dasar  falsafah,  dasar  ini  memberikan  pedoman  bagi  tujuan  pendidikan sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung syarat kebenaran dan  pandangan  hidup  dalam  bentuk  nilai-nilai  yang  diyakini  sebagai  suatu kebenaran.
15 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori, 120.
16 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori , 135 – 160.
17 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori, 176.
3) Dasar  psikologi,  dasar  ini  memberikan  landasan  dalam  perumusan kurikulum  yang  sejalan  dengan  ciri-ciri  perkembangan  psikis  peserta  didik sesuai  tahap  kematangan  dan  bakatnya  serta  memperhatikan  kecakapan pemikiran dan perbedaan perorangan antara satu peserta dengan peserta yang lain.
4) Dasar  sosial,  dasar  ini  memberikan  gambaran  bagi  kurikulum  pendidikan yang  tercermin  pada  dasar  sosial  yang  mengandung  ciri-ciri  masyarakat Islam dan  Kebudayaannya  baik  dari segi  pengetahuan,  nilai-nila  ideal,  cara berfikir, adan kebiasaan, dan sebagainya. 18
Adapun  tentang  prinsip-prinsip  umum  yang  menjadi  dasar  penyusunan kurikulum pendidikan Islam, diantaranya:
1) Prinsip  relevansi  adalah  adanya  kesesuaian  pendidikan  dengan  lingkungan hidup  murid,  relevansi  dengan  kehidupan  masa  sekarang  dan  akan  datang, dan relevansi dengan tuntutan pekerjaan.
2) Prinsip  efektifitas  adalah  agar  kurikulum  dapat  menunjang  efektifitas  guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar.
3) Prinsip  efisiensi  adalah  agar  kurikulum  dapat  mendayagunakan  waktu, tenaga,  dana,  dan  sumber  lain  secara  cermat,  tepat,  memadai  dan  dapat memenuhi harapan.
4) Prinsip  kesinambungan  adalah  saling  hubungan  dan  jalin  menjalin  antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan.
5) Prinsip  fleksibilitas  artinya  ada  semacam  ruang  gerak  yang  memberikan sedikit  kebebasan  di  dalam  bertindak  yang  meliputi  fleksibilitas  dalam memilih  program  pendidikan,  mengembangkan  program  pengajaran,  serta tahap-tahap pengembangan kurikulum.
18 Nova Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam , (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 170.
6) Prinsip  integritas  antara  mata  pelajaran,  pengalaman-pengalaman,  dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan masyarakat. 19
4. Macam-Macam Kurikulum
a. Sparated subject  curriculum (kurikulum  mata  pelajaran  atau  menyatu). Kurikulum ini dengan tegas memisahkan antara satu mata pelajaran dengan mata  pelajaran  yang  lain.  Kurikulum  ini  dikatakan  demikian  karena  data- data  pelajaran  disampaikan  pada  peserta  didik  dalam  bentuk  subyek  atau mata  pelajaran  terpisah  dengan  yang  lainya.  Contoh;  mata  pelajaran  teori listrik tidak ada sangkut pautnya dengan pengetahuan perkakas lainnya.
b. Correlated  curriculum (kurikulum  korelasi  atau  pelajaran  saling berhubungan).  Mata  pelajaran  dalam  kurikulum  ini  harus  dihubungkan  dan disusun sedimikian rupa sehingga memperkuat satu dengan yang lainnya.
c. Integrated  curriculum (kuikulum  terpadu).  Beberapa  mata  pelajaran dijadikan  satu  atau  di  padukan.  Dengan  meniadakan  batas-batas  mata pelajaran yang disajikan berupa unit atau keseluruhan. Unit merupakan satu kesatuan  yang  bulat  dari  pada  bagian-bagian  yang  terpisahkan  satu  sama lainnya,  merupakan  satu  rangkaian  dari  pada  bagian  yang  bersatu  padu dengan serasi. 20

## B. Integrasi Kurikulum
1. Pengertian Integrasi Kurikulum
Menurut  Saiful  Bahri  Jamaroh,  strategi  adalah  suatu  garis-garis  besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah di tentukan. 21
Sendangkan  menurut  muhibin  syah,  strategi  adalah  salah  satu  siasat  atau rencana.  Dalam  bahasa  inggris  kata  strategi  yang  dianggap  relevan  adalah
19 Proyek  Pembinaan  Perguruan  Tinggi  Agama/IAIN, Ilmu  Pendidikan  Islam, (Jakarta:  Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983), 116-118.
20 Khaeruddin,  dkk, kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan,  Konsep  dan  Implementasi  di  Madrasah, (Semarang: MDC, 2007), 38.
21 Saiful Bahri, Strategi Belajara Membaca menghafal, (Jakarta PT. RIeneka Cipta, 1996), 5.
approach (pendekatan)  dan  kata procedure (tahapan  kegiatan),  jadi  strategi merupakan  sejumlah  langkah-langkah  atau  tindakan  yang  direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran tertentu. 22
Penerapan  kurikulum integratif yang  bersifat adaptif,  inklusif, dan scientific dalam lembaga pendidikan Islam, baik disekolah maupun pesantren di asumsikan  akan  mampu  memberikan  sesuatu  yang  berguna  dan  dapat memunuhi  maksud  yang  dikehendaki.  Kurikulum  ini  meniadakan  batas-batas antara mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unik atau keseluruan.  Dengan  pelajaan  yang  menyajikan  fakta  yang  tidak  terlepas  satu sama  lain  diharapkan  mampu  membentuk  kepribadian  peserta  didik  yang integral, selaras dengan kehidupan sekitar. 23
Diantara  bentuk  kurikulum  terintegrasi  yang  sedang  di  sosialisasikan Departemen  Pendidikan  Nasional  sebagai  implemtasi  Manajemen  Berbasi Sosial (MBS) adalah apa yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  kemudian  dilanjut  dengan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP),  kurikulum  ini  merupakan  perpaduan  penugasan  pengetahuan, ketrampilan,  nilai,  dan  sikap  mereflesikan  dalam  kebiasaaan  berfikir  dengan bertindak. 24
Kurikulum terpadu (Integrated Curriculum) merupakan suatu produk dari usaha  mengintegrasikan  bahan  pelajaran  dari  berbagai  macam  pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan  solusi  dengan  materi  atau  bahan  dari  berbagai  disiplin  atau  mata pelajaran. Kurikulum model ini membuka kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar. Kurikulum  terpadu  sangat  mengutamakan  agar  anak  didik  dapat  memiliki sejumlah  pengetahuan  secara  fungsional  dan  mengutamakan  proses
22 Muhibbin Syam, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Logos, 1995), 215.
23 Ainurrofiq  Dawam, Manajemen  Madrasah  berbasis  Pesantren, (Jakarta:  Listafarika  Putra,  2005), 59.
24 Ainurrofiq Dawam, Manajemen Madrasah berbasis Pesantren , 61.
pembelajaran,  sebagai  contoh:  dengan  belajar  mengunakan  radio  anak  didik sekaligus  memperlajari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  listrik,  siaran  dan sebagainya. 25
Kurikulum  terpadu  dibagi  menjadi  3  (tiga)  bentuk, pertama;  The  Child Centered  Curriculum, yakni  dalam  merencanakan  kurikulum  faktor  anak menjadi perhatian utama, kedua; The social funciont curriculum, kurikulum ini menjadi  fungsi-fungsi  utama  kehidupan  social  sebagai  dasar  pengorganisasian pengalaman  belajar. Ketiga;  The  Experience  curriculum ,  maksudnya  dalam perencanaan kurikulum kebutuhan anak merupakan perhatian utama. 26
2. Pola Itegrasasi Kurikulum
Beberapa  pola  pelaksanaan  integrasi  kurikulum  yang  telah  dirumuskan pada sekolah dapat diaplikasikan dengan pola berikut:
a. Pola  Sistem  Sekolah  Negeri.  Kurikulum  ini  terintegrasi  dengan  bercorak inklusif,  humanis, scientific diimplementasikan  dengan  mengikuti  pola sekolah umum (non agama) yang berlaku pada model madrasah.
b. Pola program kecakapan hidup (life skill) atau setara dengan model sekolah kejuruan.  Pola  ini  menfasilitasi  santri  yang  mempunyai  minat  dan kemampuan  dalam  bidang  tertentu  untuk  mengikuti  program  studi ketrampilan.
c. Pola  program  penyusunan  dan  bimbingan.  Dengan  program  ini  siswa-siswi sekolah  betgiliran  di  didik  bersama-sama  dengan  komunikasi  industri  atau membaur  dengan  komunikasi  masyarakat  perajin  yang  relevan  dengan kebutuhan di masa mendatang.
d. Pola sekolah umum dan pesantren. Pendidikan agama diberikan sebagai non- kurikuler  atau  bahkan  dimasukkan  sebagai  kurikulum  sekolah  sebagai muatan  lokal.  Program  ini  sepenuhnya  mengintegrasikan  sekolah  umum
25 S. Nasution, Kurikulum dan pengajaran, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 111.
26 Hendyat  Soetopo  &  Waty  Soemanto, Pembinaan  dan  Pengembangan  kurikulum, (Jakarta:  Bumi Aksara, 1993), 80.
dengan  sistem  pendidikan  pesantren  yang  bercorak  tradisional.  Dengan modal seperti ini diharapkan para siswa atau santri mampu menguasai ilmu umum  dan  agama  bercorak  pesantren,  sebagai  bekal  mereka  setelah menyelesaikan sekolah umum kejenjang yang lebih tinggi.  Bagi  yang ingin lebih  memperdalam  masalah  agama  maka  disediakan  tempat  (asrama pesantren)  dan  pengajaran  sebagai  spesialisasi  keagamaan  dalam  jangka waktu tertentu sambil menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 27
3. Stratgi Integrasi Kurikulum
Sebelum  menyusun  kurikulum  dan  pengembangannya,  sebuah  lembaga pendidikan  harus  di  lihat  dengan  jeli,  memahami  kondisi  dan  dinamika pendidikan  saat  ini  yang  mengalami  berbagai  kendala.  Kendala  tersebut  dapat dilihat  dari  persoalan  yang  berkaitan  dengan  masalah  kuantitas,  kualitas  dan relevansi  eksternal,  elitetesme  dan  manajemen,  misalnya  rendahnya  mutu pendidikan,  menurunya  moralitas  peserta  didik  belum  meratanya  kesempatan belajar terutama bagi masyarakat dipedalaman, pelosok dan daerah yang rawan konflik,  tidak  dijelasnya  sistem  pendidikan  yang  ada,  dualism  kebijakan kelembagaan,  rendahnya  tingkat  kesejahteraan  guru,  manajemen  pendidikan yang  melangit  (beberapa  dimenara  gading)  sehingga  tidak  mengakar (grass root) sumber daya pendidik yang kuran profesional dan sebagainnya.
Setelah mengetahui beberap pesoalan diatas, maka baru dirancang strategi pengembangan  kurikulum  yang  dilakukan  beberap  tahapan-tahapan,  sebagai berikut: 28
a. Tahapan  pengembangan  ditingkat  lembaga  yakni;  pengembangan  secara keseluruan  dan  program  kegiatan  yang  tertuang  didalam  kurikulum pendidikan  tersebut  seperti Pertama. Perumusan  tujuan  intitusional  yang berisis  tentang  tujuan  yang  sesuai  dengan  visi  dan  misi  lembaga. Kedua
27 Muhibbin Syam, Psikologi pendidikan , 66.
28 Ainurrofiq Dawam, Manajemen Madrasah berbasis Pesantren , 65.
penerapan  isi  dan  struktur  program. Ketiga, penyusunan  strategi  dan pelaksanaan kurikulum secara keseluruan.
b. Pengembangan  program  tiap  bidang  studi.  Pada  tahap  ini  yang  perlu dilakukan adalah mencatat tujuan kurikulum, yakni tujuan bidang studi yang akan dicapai selama program itu diajarkan. Tahap ini meliputi tiga kegiatan yaitu; Pertama, penerapan  pokok-pokok  bahasan  dan  sub  pokok  bahasa  di dasarkan  pada  sekolah  dan  pesantren. Kedua, penyusunan  garis-garis  besar program  pengajaran  yang  disusun  teratur  setelah  merumuskan  tujuan kurikuluer dan institusional. Ketiga, menyusun pedoman khusus pelaksanaan program khusus bidang studi.
c. Pengembagan  program  pengajaran  kelas,  tahapan  ini  adalah  tahapan kewenangan  guru  untuk  mengembangkan  program  pengajaran  kelas.  Guru harus  mempunyai  satuan  pelajaran  (SP),  untuk  mengembangkan  kegiatan dikelas.
Strategi pengitegrasian kurikulum 29 sedikitnya dipengarui oleh tiga faktor, sebagaimana berikut:
a. Karakter  kurikulum  integral,  yang  mecangkup  lingkup  ide  baru  kurikulum integral dan kejelasannya bagi pengguna dilapangan.
b. Strategi  implementasi,  yaitu  strategi  yang  digunakan  dalam  implementasi, seperti  diskusi,  seminar,  penataran,  lokakarya,  penyediaan  buku  kurikulum dan  kegiatan  yang  dapat  mendorong  penggunaan  kurikulum  integral dilapangan.
29 Kurikulum integral merupakan perpaduan penugasan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direflesikan  dalam  kebiasaan  berfikir  dan  bertindak  ini  sesuai  dengan  ranah  kompetensi  dalam berfikir  Gordon  sebagaimana  dikutib  oleh  Dawan  dan  Ta’arif  yang  meliputi knowledge (Pengetahuan). Undertanding (Kedalam  kognitif  dan  afekti  yang  dimiliki  oleh  individu), Skill (sesuatu  yang  dimiliki  oleh  individu  untuk  melakukan  tugas  atau  pekerjaan  yang  dibebankan kepadannya), Volue (suatu  standar  prilaku  yang  telah  diyakini  dan  secara  pesikologi  telah  menyatu pada diri), Interest (Kejenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan).
c. Karakter  pengguna  kurikulum  integral,  yang  meliputi  pengetahuan, ketrampilan,  nilai  dan  sikap  pendidik  terhadap  kurikulum  integral  serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum integral dalam pembelajaran. 30

## C. Integrasi Kurikulum Sekolah dengan Kurikulum Pesantren
Terjadi penguatan yang sangat intens antara pesantren dengan sekolah-sekolah umum yang berkembang pada masa pemerintahan colonial Belanda. Disatu pihak diterapkann  sistem  pendidikan  hanya  untuk  kalangan  bangsawan  dengan  sistem sekolah modern, dilain pihak masyarakat menganggap penerapan sekolah tersebut mengancam eksistensi dan keberlangsungan proses pembelajaran sistem pesantren yang merupakan khazanah tradisi budaya Indonesia yang mengakar berabad-abad. Sehingga  usaha  untuk  menggabungkan  (mengitegrasikan)  sistem  pesantren  dan sekolah umum (modern) oleh pemerintah Belada cukup sulit direalisasikan. 31
Sampai saat ini, tampak pesantren masih dalam posisi dilematis. Didalam satu sisi  pesantren  ingin  kosisten  sebagai  lembaga  tafaqquh  fi  al-dinnya.  Dilai  sisi pesantren dituntut untuk eksis mengikuti perkembangkan zama. 32
A.  Malik  Fadjar  menyebutkan  sebagai  disoriensi.  Lebih  lanjut menurutnya  ada  tiga  kelemahan  pesanten  yaitu  kepemimpinan yang  stralistik  dan  hirarkis  yang  berpusat  pada  figur  seseorang kyai, kelemahan bidang metodologi dan tejadinya disoriensi. 33
Amin  haedari  dkk  menyebutkan  sebagai  ambicalensi  orientasi. Menurutnya  ada  dua  penyebab  kompleksitas  persoalan  dalam pesantren  yang  memiliki  lembaga  pendidikan  formal  adalah ambivalensi  orientasi  dan  pemahaman  parsial  atau  dikotomis yang memisahkan atara ilmu agama dan sains. 34
Gejala  pesantren  tradisional  yang  mulai  banyak  ditinggalkan  dan  beralih kepada  pesantren  yang  menawarkan  kombinasi  tradisional  dan  moder,  jelas
30 Ainurrofiq Dawam, Manajemen Madrasah berbasis Pesantren , 61.
31 Ainurrofiq Dawam, Manajemen Madrasah berbasis Pesantren , 7-8.
32 A. Malik Fadjar, “ Sistensa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren” dalam Quo Vadis Pendidikan Islam,ed. Mudjia Rahaharjo, (Malang: UIN Prees, 2006), xxii.
33 A. Malik Fadjar, “ Sistensa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren” , xxiv.
34 Amin Haedari, Masa Depan Pesantren, (Jakarta: IRD Prees), 88.
menunjukan  beralihnya  orientasi  umat  Islam.  Mengikuti  pembagian  pola-pola pesantren.  Haidar  Putra  Daulay  membagi  bebreapa  pola  pesantren, Pertama, Pesantren  yang  dicirikan;  pengajian  kitab  kuning  saja. Kedua, Memakai  metode sorogan,  wetonan,  dan  hafalan  dalam  proses  belajar  mengajar. Ketiga, tidak memakai  sistem  kelasik. Keempat, tujuan  pendidikan  adalah  untuk  meninggikan moral,  melatih  dan  mempertinggi  semangat,  menghargai  nilai-nilai  spiritual  dan kemanusiaan,  mengajari  sikap  dan  tingkah  laku  jujur  dan  bermoral  serta menyiapkan para santri untuk hidup dan bersih hati. 35
Pada  tahun  1905  sejumlah  ulama  sudah  mulai  terbuka  untuk memperkenalkan  sistem  madrasah,  yaitu  dengan  penerapan  system  klasik  sesuai dengan  sistem  barat  dan  sebagian  mereka  bahkan  memperkenalkan  ilmu pengetahuan umum. Sejak dasawarsa 1970-an sejumlah pesantren telah membuka sekolah-sekolah  umum  (SD,  SMP,  dan  SMU).  Hal  ini  tejadi  Karena  adanya kesadaran  dilingkungan  pengasuh  pesantren  bahwa  tidak  semua  alumni  bisa menjadi  ulama,  ustadz  atau  da’I.  yang  banyak  dari  mereka  justru  menjadi masyarakat biasa yang tidak terlepas dari kebutuhan mencari pekerjaan yang tentu saja memerlukan pengetahuan dan ketrampilan tertentu. 36
Pada pesantren, santrinya tidak disediakan asrama (pemondokan) di komplek pesantren  tersebut;  mereka  tinggal  diseluruh  pelosok  desa  sekiling  pesantren (santri  kalong)  dimana  cara  dan  metode  pendidikan  pengajaran  agama  Islam dengan sistem wetonan yaitu para santri pada waktu-waktu tertentu. 37
Meskipun  telah  terjadi  perkembangan  berbagai  perkembangan  pesantren yang bervariasi, namu secara umum pesantren tetap memiliki fungsi:
a. Lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi< al- di<n) dan nilai-nilai Islam (Islamic volues)
35 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  SIstem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia, (Jakarta: kencana, 2006), 27-30.
36 Masytukin  Abdillah, Kapital  Selekta  Pondok  Pesantren,  Status  Pendidikan  Pesantren  dalam Sisdiknas, (Jakarta: Depang RI, 2002), 56.
37 Mujamil Qomar, Pesantren dari Tranformasi metodologi Institusi, (Jakarta: Erlangga, Tt), 2.
b. Lembaga keagamaan yang selalu melukan control sosial (social control)
c. Lembaga pendidikan yang melakukan rekasaya sosial (social ebgineering)
Tujuan institusional pesantren yang lebih luas dengan tetap mempertahankan hakikatnya  dan  diharapkan  menjadi  tujuan  pesantren  secara  nasional  pernah diputuskan  dalam  masyarkat/  lokakarya  intensifikasi  pesantren  di  Jakarta  yang berlangsung  pada  2  s.d  6  mei  1978.  Tujuan  umum  pesantren  adalah  membina warga  Negara  agar  berkepribadian  Muslim  sesuai  dengan  ajaran-ajaran  Agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi Agama, Masyarakatdan Negara. 38 Adapun tujaun khusus pesantren adalah:
a. Mendidik  siswa/  santri  anggota  masyarakat  untuk  menjadi  seorang  muslim yang  bertakwa  kepada  Allah  SWT,  berakhlak  mulia,  memiliki  kecerdasan, keterampilan dan kesehatan batin sebagai warga Negara yang berpancasila;
b. Mendidik  siswa/santri  untuk  menjadi  manusia  muslim  selaku  kader-kader ulama  dan  mubalig  yang  ikhlas,  tabah,  tangguh,  wiraswasta  dalam mengamalkan sejarah Islam secara untuh dan dinamis;
c. Mendidik  siswa/santri  untuk  memperoleh  kepribadian  dan  mempertebal semangat  kebangsaan  agar  dapat  menumbuhkan  manusia-manusia pembangunan bangsa dan Negara;
d. Medidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan Makro (pendesaan, masyarakat, dan lingkungannya);
e. Mendidik  siswa  dan  santri  agar  menjadi  tenaga-tenaga  yang  cakap  dalam berbagai sektor pembangunan, khusnya pembanguna mental spiritual;
f. Mendidik  siswa/santri  untuk  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  sosial masyarakat  atau  lingkungan  dalam  usaha  pembangunan  masyarakat  dan bangsa; 39
38 Adurrahman Wahid. Bunga Rampai Pesantren, (ttp: Dharma Bakti, tt) 147-148,
39 Marzuki Wahid, Pesantren dalam Pembangunan: Mencari  Kinerja  dan Pemberdayaan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 147.
Dalam  operasionalnya  pesantren  memiliki  nilai-nilai  oleh  lembaga- lembaga  lain. Pertama, cara  pandang  kehidupan  secara  keseluruan  adalah sebagai ibadah , lilla>hi ta’a>la>. Kedua, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang tiada  batas (loog  life  education), ilmu  ibadah  tak  bermakna  jika  diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, keikhlasan berkerja untuk tujuan-tujuan  bersama.  Semua  itu  dapat  terjalin  dengan intens seingga  terjadi interaksi sosial yang cukup tinggi. 40
1. Kurikulum Pesantren dan Karakteristikanya
Pesantren  adalah  salah  satu  lembaga  pendidikan  non  formal  tertua  di Indonesia.  Sumbangsih  pesantren  terhadap  dunia  pendidikan  sudah  tak terhitung  jumlahnya.  Mulai  dari  pembinaan  moral  spiritual  sampai  masalah kecakapan  hidup  telah  dipelajari  dipesantren.  Namun  masih  banyak  sekali kalangan  yang  tidak  memperhatikan  dan  memandang  sebelah  mata  terhadap pendidikan  pesantren.  Mereka  berangapan  bahwa  pesantren  selama  ini  selalu identik  dengan  sebagai  pendidikan  anti  perubaha,  eklusif,  konservatif (tradisional) atau tidak demokratis.
Kurikulum  yang ada di pondok pesantren menurut Abddurahman Wahid memperlihatkan pola yang tetap. pola tersebut antara lain:
a. Kirukulum pesantren bertujuan untuk mencetak ulama dikemudian hari;
b. struktur  dasar  kurikulum  pesantren  adalah  pengajaran  pengetahuan  agama dalam  sengenap  tingkatan  dan  pembicaraan  pendidikan  dalam  bentuk bimbingan kepada santri secara pribadi oleh kiai/gurunya;
c. secara  keseluruhan  kurikulum  pesantren  berifat  fleksibel,  dalam  pengertian setiap  santri  berkesempatan  menyusun  kurikulumnya  sendiri  sepenuhnya
40 Lukman Hakim, Kapital Selekta Pondok Pesantren, Tradisi Pendidikan Pesantren, (Jakarta: Depag RI, 2002), 41.
atau  sebagian  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuanya.  Bahkan  pada pesantren yang telah mempunyai sistem pendidikan sekolah sekalipun. 41
Kurikulum  pondok  pesantren  tidak  seperti  yang  difahami  dalam kurikulum  pada  lembaga  pendidikan  formal,  yang  mencakup  seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar dan hasil  belajar  serta  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelengaraan  kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 42
Kurikulum pondok pesantren merupakan urutan kitab yang dipelajari oleh santri,  dimana  kurikulum  pesantren  tidak  distandarisasi  secara  kolektif. Terkadang  suatu  kita  yang  diajarkan  untuk  tingkat Ibtida>iyah (dasar)  disuatu pesantren,  sedangkan  pesantren  lain  mengajarkan  di  tingkat tsana>wiyah (menengah). Namun demikian diantara pesantren mempunyai banyak kesaaan, antara  lain  dalam  bidang  hal-hal  pengajian  ilmu-ilmu  tertentu  seperti  bidang Aqi>dah,  Fiqh,  usu>l  al-fiqh,  tafsi>r/ilm  al-tafsi>r,  hadit>h/  ilm  al-hadi>th,  akhla>q, taswwu>f,  tajwi>d,  nahwu,  sarf  dan  bala>ghah. Kepada  santri  pemula,  biasanya diajarkan  pesantren  mengenalkan  pelajaran  aqidah  dan  fiqih  yang  paling sederhana,  seperti  rukun  iman,  rukun  Islam  dan  cara  bersuci.  Untuk menentukan  urutan  urutan  kitab  pembelajarannya  di  dahulukan  pesantren mendasarkan  pada  kitab  yang  pembahasannya  sederhana,  seperti safi>nah  al- naja>h  dan  Sulla>m  al-Taqfiq bagi  santri  pemula.  Setelah  itu  baru  dilanjutkan pada kitab yang pembahasannya lebih luas dan terurai. 43
Kurikulum  pondok  pesantren  lebih  banyak  ditentukan  oleh  otoritas seorang  kiai  yang  memangkunya,  sehingga  sering  ditemukan  kesamaan kurikulum  atau  kitab-kitab  yang  dijadikan  standar  dalam  pengajarannya, bahkan disebagian pondok pesantren ada yang tidak ditemukan kurikulumnnya.
41 Abdurrahman Wahid, Kurikulum Pesantren dan Pendidikan Lapangan Kerja, Dalam Bunga Rampai Pesantren, (Jakarta: Darma Bakti, tt) 135.
42 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2006), 46.
43 Ahmad zahro. Tradisi Intelektual NU (yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004) 32-33.
Walaupun  perakteknya  bimbingan  rohani  dan  latihan  kecakapan  dalam kehidupan sehari-hari merupakan kesatuan dalam proses pendidikan. 44 Adanya perbedaan  kurikulum  dikalangan  pondok  pesantren  menujukkan  bahwa perhatian kalangan pondok pesantren terhadap kurikulum masih kurang.
Adapun  kitab-kitab  yang  berkembang  di  pondok  pesantren,  khususnya dalam bidang fiqih dan ilmu bahasa arab, adalah sebagai berikut: 45
Tabel 2.2 Bidang Ilmu Sarf No Nama Kitab Pengarang 1
2 3
4 5 6
Al-Bina>’ wa al-asa>s Al-Tasri>r li al-Izzi Al-Maqsu>d fi al-Sarf Al-amthilah al-Tasri>fi>yyah Hall al-Maqa>l nin al-Nazm al- Maqsu>d
Kayla>ni
Mulla al-Danqa>ri Izza al-Di>n Ibrah>im al Zanja>ni
Tidak dikenal
Muhammad Ma’su>m bin Ali
Muhammad Ullays
Ali bi Hisham al-Kaylani
Tabel: 2.3 Bidang Ilmu Nahwu No Nama Kitab Pengarang 1 2 3 Al-‘Awa>mil al-Mi‘ah Al-Muqaddimah al-Juru>miyah Durroh al-Ba>hi>/’Imriti al- mutammimah Abd al-Qa>hir bin Abd bin al-Rahma>n al-Jurja>ni Abu> abd Alla>h bin Da>wu>d al-sanhaji al-juru>miyyah Sharf bin yahya> al-ansa>ri al ‘imriti>
Shams al-Di<n Muhammad bin
44 M. Habib chirzin. Agama, Ilmu dan Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1988), 88.
45 Abdurrahman, Dkk. Pesantren Masa Depan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 240-244
No Nama Kitab Pengarang 4 5
6 7 Alfiyyahibn Ma>lik dan Sharh Ibn Aqil
Qawa>‘id al-I’rab Qawa>id al-lughah al-‘arabiyyah Al-nahw al-wadi>h fi Qawa>‘id al- lughah al ‘arabiyah Muhammad al-ru’ya>ni al-hatta>bi Abdulla>h bin Abd al-Rahma>n al Aqi>l
Ibn Hisha>m
Hafni Bak Nasi>r
2. Evaluasi Kurikulum
Antara  proses  dan  hasil  pendidikan  yang  bermutu  dan  saling berhubungan.  Akan  tetapi  agar  proses  yang  baik  tidak  salah  arah,  maka  mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah dan harus  jelas  dan  target  yang  akan  dicapai  untuk  setiap  tahun  atau  kurun  waktu lainnya.  Berbagai  input  dan  proses  harus  selalu  mengacu  pada  hasil (output) yang ingin di capai. Dengan kata lain tangung jawab sekolah dalam school base quality  improvement bukan  hanya  proses,  tetapi  tanggung  jawab  akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.
Untuk mengetahui hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah terutama yang  mencakup  aspek  kemampuan  akademik  atau  “kognitif”  dapat  dilakukan benchmarking  (mengunakan  titik  acuan  standar,  misalanya  NEM  oleh  OKG atau  MGMP).  Evaluasi  terhadap  seluruh  hasil  pendidikan  pada  tiap  sekolah, baik  yang  sudah  ada  patokanya  atau  yang  lainya  dilakukan  oleh  individu sekolah  sebagai  evaluasi  diri  dan  manfaatkan  untuk  memperbaiki  target  mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. 46
46 Jarome, S Arcaro, Quality in Education: An Implementasion Handbook (ttp: St. Lucies, 1995), 79.

## D. Upaya Kepala Sekolah Mengitegrasikan Kurikulum
Peran  kepala  sekolah  dalam  mengintegrasikan  kurikulum  bebasis  pesantren dalam kurikum sekolah antara lain adalah penyamaan pemahaman tentang visi dan misi  lembaga,  kemudian  peran  yang  paling  penting  adalah  kepala  sekolah menjalankan  fungsi  manajemen  pendidikan  yaitu planing (perencanaan), organizing (organisasi) motivating (penggerakan) dan controling (pengawasan).
Perencaan  yang  dilakukan  kepala  dalam  menyusun  kurikulum,  dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik yayasan, waka kurikulum, guru, murid dan juga  masyarakat).  Hal  ini  sejalan  dengan  Ngalim  Purwanto  yang  menyatakan bahwa  Sebagai  perencana  (planner) . Sebagai  kepala  sekolah  yang  baik  harus pandai  membuat  dan  menyusun  perencanaan,  sehingga  segala  sesuatu  yang  akan diperbuatnya  bukan  secara  sembarangan  saja,  tatapi  segala  tindakan diperhitungkan dan bertujuan. 47
Organizing (organisasi),  kepala  membuat  beberapa  struktur  yang  berbeda dengan  lembaga  lain  yaitu  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  waka  kurikulum  agama (kemudian disebut dengan waka diniyah) dan waka kurikulum yang mata pelajaran umum. Kemudian ada lagi dalam bidang agama  yaitu waka akhlak. Tentu semua waka yang ada mempunyai bidang tanggung jawab yang berbeda, oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dari kepala, lebih bisa terkontrol karena pembagian waka yang sangat rinci, yang berbeda dengan lembaga lain. Hal ini sejalan juga dengan Menurut  Purwanto,  bahwa  seorang  kepala  sekolah  mempunyai  sepuluh  macam peranan, yaitu: “Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara  anggota-anggota,  menwakili  kelompok,  bertindak  sebagai  pemberi ganjaran,  bertindak  sebagai  wasit,  pemegang  tanggung  jawab,  sebagai  seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah.” 48
47 Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 65.
48 Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 65.
Hal tersebu juga sejalan dengan Dirawat, bahwa kepala adalah  pengelolaan kepegawaianTermasuk  dalam  bidang  ini  yaitu  menyelenggarakan  urusan-urusan yang  berhubungan  dengan  penyeleksian,  pengangkatan  kenaikan  pangkat,  cuti, perpindahan  dan  pemberhentian  anggota  staf  sekolah,  pembagian  tugas-tugas  di kalangan  anggota  staf  sekolah,  masalah  jaminan  kesehatan  dan  ekonomi, penciptaan  hubungan  kerja  yang  tepat  dan  menyenangkan,  masalah  penerapan kode etik jabatan. 49
Dalam  hal motivating (penggerakan)  kepala  selalu  memotivasi  untuk pengntegrasian,  dengan  sering  menyampaikan  visi  dan  misi  lembaga.  Hal  ini sejalan  dengan  E.  Mulyasa  bahwa  Sebagai  motivator,  kepala  sekolah  harus memiliki  strategi  yang  tepat  untuk  memberikan  motivasi  tenaga  kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan  lingkungan  fisik,  pengaturan  suasana  kerja,  disiplin,  dorongan, penghargaan  secara  efektif,  dan  penyediaan  berbagai  sumber  belajar  melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). 50
Dan controling (pengawasan)  kepalah  melakukan  supervisi  dan  sering pengecekan  kegiatan  guru  ketika  didalam  kelas.  Hal  ini  sejalan  dengan  Dirawat yaitu  Supervisi  pada  dasarnya  pelayanan  yang  disediakan  oleh  kepala  sekolah untuk  membantu  para  guru  dan  karyawan  agar  menjadi  semakin  cakap/terampil dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  jaman. Supervisi adalah usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membantu guru- guru agar semakin mampu mewujudkan proses belajar mengajar. Di mana Kepala Sekolah  bertugas  memberikan  bimbingan,  bantuan,  pengawasan  dan  penilaian pada  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  teknis  penyelenggaraan  dan pengembangan  pendidikan  pengajaran  yang  berupa  perbaikan  program  dan
49 Dirawat, dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan , (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 80.
50 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007) , 98- 122.
kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas ini antara lain :
1. Membimbing  guru-guru  agar  mereka  dapat  memahami  secara  jelas  tujuan- tujuan  pendidikan  pengajaran  yang  hendak  dicapai  dan  hubungan  antara aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan.
2. Membimbing  guru-guru  agar  mereka  dapat  memahami  lebih  jelas  tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid.
3. Menyeleksi  dan  memberikan  tugas-tugas  yang  paling  cocok  bagi  setiap  guru sesuai  dengan  minat,  kemampuan  bakat  masing-masing  dan  selanjutnya mendorong  mereka  untuk  terus  mengembangkan  minat,  bakat  dan kemampuannya.
4. Memberikan  penilaian  terhadap  prestasi  kerja  sekolah  berdasarkan  standar- standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai. 51

## Kesimpulan
Upaya  kepala  sekolah  dalam  mengintegrasikan  kurikulum  bebasis  pesantren dalam  kurikum  sekolah  yaitu  melalui  penyamaan  pemahaman  tentang  visi  dan  misi lembaga,  kemudian  peran  yang  paling  penting  adalah  kepala  sekolah  menjalankan fungsi  manajemen  pendidikan  yaitu planing (perencanaan), organizing (organisasi) motivating (penggerakan)  dan controling (pengawasan).  Dan  mengkolaborasi  mata pelajar  Pendidikan  Agama  Islam  dengan  model  berbasis  pesantren  dengan  tidak meninggalkan  ensensi  dari  kurikulum  nasional  itu  sendiri.  Seperti  Mata  Pelajaran Bahasa  Arab,  Sejarah  kebudayaan  Islam,  Aqidah-Akhlak,  Fiqih,  Al-Qur’an  hadist yamg kesemuanya dipadukan dengan keterangan kitab yang ada dipesantren.
51 Dirawat, dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan , (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 80.

## Daftar Rujukan
Abdillah,  Masytukin. Kapital  Selekta  Pondok  Pesantren,  Status  Pendidikan Pesantren dalam Sisdiknas, Jakarta: Depang RI, 2002
Abdurrahman, Dkk. Pesantren Masa Depan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
Arifin,  Zainal. Pengembangan  Manajemen  Mutu  Kurikulum  Pendidikan  Islam, Jogjakarta: Diva Press, 2012
Bahri,  Saiful. Strategi  Belajara  Membaca  menghafal ,  Jakarta  PT.  RIeneka  Cipta, 1996
Barizi,  Ahmad. Pendidikan  Integratif;  Akar  Tradisi  &  Integrasi  Keilmuan Pendidikan Islam , Malang; UIN-Maliki Press, 2011
Chirzin, M. Habib. Agama, Ilmu dan Pesantren, Jakarta: LP3ES, 1988
Daulay,  Haidar  Putra. Pendidikan  Islam  dalam  SIstem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia, Jakarta: kencana, 2006
Dawam,  Ainurrofiq. Manajemen  Madrasah  berbasis  Pesantren ,  Jakarta:  Listafarika Putra, 2005
Fadjar,  A.  Malik.  “ Sistensa  antara  Perguruan  Tinggi  dan  Pesantren”  dalam Quo Vadis Pendidikan Islam,ed. Mudjia Rahaharjo, Malang: UIN Prees, 2006
Haedari, Amin. Masa Depan Pesantren , Jakarta: IRD Prees
Hakim,  Lukman. Kapital  Selekta  Pondok  Pesantren,  Tradisi  Pendidikan  Pesantren , Jakarta: Depag RI, 2002
Hamid,  Hamdani. Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan, Bandung:  Pustaka  Setia, 2012.
Hendyat  Soetopo  &  Waty  Soemanto, Pembinaan  dan  Pengembangan  kurikulum ,
Jakarta: Bumi Aksara, 1993
Khaeruddin, dkk. kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasi di Madrasah , Semarang: MDC, 2007
Lazaruth, Soewadji. Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya, Yogyakarta: Kanisius,
1994
Marty, Nurdin. Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah , Yogyakarta: Diva Prees 2008
Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosyadakarya,
2006
_______. Seminar  Regional  Desain  Pembelajaran  Berbasis  Kompetensi ,  Malang: IKIP Malang, 2004
_______. KBK  Konsep,  Karakteristik  dan  Implementasi ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2002
_______. Menjadi  Kepala  Sekolah Profesional, (Bandung  :  PT  Remaja  Rosdakarya, 2007
Nasution, S. Kurikulum dan pengajaran , Jakarta: Bina Aksara, 1993
Proyek  Pembinaan  Perguruan  Tinggi  Agama/IAIN. Ilmu  Pendidikan  Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983
Purwanto,  Ngalim. Administrasi  Dan  Supervisi  Pendidikan ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2002
Qomar, Mujamil. Pesantren dari Tranformasi metodologi Institusi, Jakarta: Erlangga,
Tt
Rusman. Manajemen Kurikulum . Jakarta: Rajawali Pres, 2009
Sanjaya,  Wina. Kurikulum  dan  Pembelajaran,  Teori  dan  Praktek  Pengembangan Krikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP), Jakarta: Kencana Prenada, 2009
Shaleh,  Abdul  Rachman. Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa ,  Jakarta:  Rajwali Press, 2004
Sujanto  dan  Djihad  Hasyim, Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan  di  Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000
Sulistiyorini, Manajemen  Pendidikan  Islam  Konsep,  Strategi  dan  Aplikasi , Yogyakarta: Teras, 2009
Syam, Muhibbin. Psikologi pendidikan, Bandung: Logos, 1995
Wahid, Abdurrahman. Kurikulum Pesantren dan Pendidikan Lapangan Kerja, Dalam Bunga Rampai Pesantren, Jakarta: Darma Bakti, tt
_______. Bunga Rampai Pesantren, ttp: Dharma Bakti, tt
Wahid,  Marzuki. Pesantren  dalam  Pembangunan:  Mencari  Kinerja  dan Pemberdayaan , Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
Wiyani, Nova Ardy dan Barnawi. Ilmu Pendidikan Islam , Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012
Yasim,  Moh. Panduan  Manajemen  Mutu  Kurikulum  Pendidikan, Jogjakarta:  Diva Prees, 2012
Zahro,  Ahmad. Tradisi  Intelektual  NU, yogyakarta:  LKIS  Pelangi  Aksara Yogyakarta, 2004