## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3478/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan alam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia
Dzaky Agusthomi 1 , Teddy Anggoro 2*
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,  Depok, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,  Depok, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 13 Juni 2022 Publish : 16 July 2022 The  use  of  financing  institutions  is  very  familiar  in  the  community.  and  this institution plays a very important role in indonesia's economic growth. The role of fiduciary  guarantee  institutions  as  one  of  the potential  alternative  funding sources to  support  national  economic growth  must  be  well accommodated as stipulated  in Law  No.  42  of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantee  and  OJK Regulation  No.  29/POJK.05/2014  concerning Business  Implementation  of Financing Companies. As a source of funding, the institution has an important role,  namely  as  one  of  the  potential  alternative  funding  sources  to  support national economic growth. An important role in terms of development, namely accommodating and channeling the aspirations and interests of the community, plays an active role in development where financial institutions are expected by the  community  or  business  actors  to  overcome  one  of  the  common  factors experienced, namely capital factors. Keywords: Financing Company; Fiduciary Guarantee Law;
National Development
Info Artikel ABSTRAK Sejarah Artikel: Diterima : 13 Juni 2022 Publis : 16 July 2022 Penggunaan  lembaga  pembiayaan  sudah  sangat  akrab  di  masyarakat.  dan lembaga  ini  sangat  berperan penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Peran  lembaga  penjaminan  fidusia  sebagai  salah  satu  sumber  pendanaan alternatif  potensial  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional  harus diakomodasi dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan  Peraturan  OJK  Nomor 29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan. Sebagai  sumber  pendanaan  lembaga  tersebut  memiliki  peran  penting,  yaitu sebagai  salah  satu  sumber  pendanaan  alternatif  potensial  untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran penting dalam  hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan  masyarakat, berperan aktif  dalam  pembangunan  dimana  lembaga  keuangan  diharapkan  oleh masyarakat  atau  pelaku  usaha  untuk  mengatasi  salah  satu  faktor  umum  yang dialami, yaitu faktor permodalan. Kata Kunci:
Manajemen Pemerintahan, Kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Corresponding Author:

## Dzaky Agusthomi
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,  Depok, Indonesia dzaky.agusthomi@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dibutuhkan sejumlah  kecil dana atau dana.  Untuk  mendapatkan  dana  ini  selain  dari  tabungan  mereka  sendiri,  mereka  juga  dapat melalui  mekanisme  utang.  Dalam  aspek  kegiatan  usaha,  perjanjian  utang  yang  dibuat  antara debitur dan kreditur harus menjadi hal yang sangat umum untuk dilakukan dalam kegiatan usaha. Utang adalah persyaratan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Utang adalah bentuk dana yang dapat  mendukung  suatu  komunitas.  Dana  adalah  darah  bagi  sebuah  perusahaan  dalam menjalankan kegiatan bisnisnya,  sama seperti manusia tidak bisa hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dana yang diperoleh dari perjanjian pinjaman tersebut salah satunya
melalui lembaga penjaminan.
Penggunaan  lembaga  penjaminan  sudah  sangat  populer  dan  sudah  tidak  asing  lagi  di masyarakat  dan  lembaga  penjaminan  memiliki  peran  penting  dalam  rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk melakukan pengembangan di segala bidang, diperlukan sejumlah dana dan dana tersebut biasanya disalurkan melalui sektor perbankan yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah pinjaman (debitur). Dana yang dikucurkan tentu harus dilindungi dan oleh karena itu  diperlukan  lembaga  penjaminan  untuk  mengikat  debitur  sebagai  penerima  dana  untuk keamanan kredit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah  tertentu  yang  diijinkan  oleh  bank  atau  badan  lain. 2 Kredit  adalah  salah  satu  layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan  menjadi  3  (tiga)  kelompok  besar,  yaitu  Lembaga  Keuangan  Bank,  Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Lembaga Pembiayaan.
Penyediaan  sejumlah  dana  saat  ini  tidak  hanya  ada  pada  keberadaan  lembaga  keuangan bank namun juga berkembang di lembaga keuangan. Masyarakat selalu membutuhkan dana untuk memenuhi  kebutuhannya  dan  membutuhkan  lembaga  yang  cukup  kuat  untuk  mengatasi kebutuhan dana di masyarakat selain bank, dan lembaga keuangan  dianggap  mampu mengatasi kebutuhan masyarakat tersebut.
Lembaga  pembiayaan  ini  fokus  pada  fungsi  pembiayaan,  berupa  penyediaan  dana  atau barang  modal  dengan  tidak  menarik  dana  langsung  dari  masyarakat.  Lembaga  pembiayaan memberikan  fasilitas  pembiayaan  kepada  debitur,  yang  merupakan  nasabah  perusahaan pembiayaan.  Menurut  Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan,  lembaga  pembiayaan  terdiri  dari:  (1)  Perusahaan  Pembiayaan,  (2)  Perusahaan Modal Ventura, (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perusahaan  pembiayaan  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan yang telah berkembang dan diminati oleh masyarakat di masa sekarang. Menurut Pasal 3  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan,  kegiatan  yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsekuen: (1) Sewa Usaha, (2) Anjak Piutang, (3) Usaha Kartu Kredit; dan/atau (4) Pembiayaan Konsumen.
Dalam  memberikan  fasilitas  pembiayaan,  perusahaan  pembiayaan  sebagai  kreditur juga akan memastikan bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, baik pokok, bunga maupun biaya lainnya. Untuk menjamin hal tersebut, maka setelah mempertimbangkan beberapa prinsip untuk menilai kualitas calon  nasabah,  perusahaan  pembiayaan  akan  menandatangani  perjanjian  penjaminan  kepada nasabah.  Untuk  memberikan  rasa  aman  dan  untuk  memastikan  pengembalian  uang,  kreditur tentunya juga akan meminta debitur untuk menandatangani perjanjian tambahan untuk menjamin pelunasan  kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara kreditur dan debitur.  Jaminan  dapat  diberikan  oleh  pihak  ketiga  di  luar  debitur  dalam  bentuk  perjanjian jaminan utang yang merupakan jaminan pembayaran umum; atau dalam bentuk penunjukan satu atau barang tertentu yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran utang khusus.
Perjanjian penjaminan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur yang telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dan untuk memberikan kepastian hukum atas pengembalian  sejumlah  uang  tertentu  apabila  debitor  tidak  melaksanakan  kewajibannya. Perjanjian  penjaminan  berisi  isi  yang  mengikuti  ketentuan yang  diatur  dalam  undang-undang penjaminan.  Secara A  Contrario dapat  dikatakan  bahwa  apabila  debitur  tidak  memenuhi kewajiban  melakukan  prestasi,  maka  dapat  dikatakan  debitur  tersebut  telah  melakukan wanprestasi.  Undang-undang  penjaminan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  undang-undang materiil yang diatur dalam Kitab Kedua Hukum Perdata (KUHPerdata).
Peraturan tentang hukum penjaminan tidak hanya bersumber dari KUHPerdata tetapi juga berasal dari peraturan perundang-undangan lain  yang diatur di luar KUH  Perdata,  antara  lain Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Penjaminan dan Undang-Undang Nomor 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (selanjutnya  disebut  dengan  UUJF)  dan  beberapa
undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan lembaga penjaminan. Prinsip-prinsip hukum  dijamin  yang  perlu  dikenal  sebagai  dasar  meletakkan  dasar  tanggung  jawab  perdata seseorang untuk jaminan atas hutang mereka dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyebutkan semua materi debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang hanya akan tersedia di masa depan,  akan ditanggung oleh semua individu.
Lembaga  penjaminan  yang  saat  ini  berkembang  pesat  dengan  sistem  hukumnya  di Indonesia  adalah Jaminan  Fidusia.  Awalnya,  bentuk  jaminan  ini  tidak  diatur  dalam  legislation tetapi dikembangkan atas dasar yurisprudensi. Di Indonesia, itu diatur dalam undang-undang pada tahun  1999  dengan  lahirnya  undang-Undang  jaminan  fidusia.  Fidusia  adalah  pengembangan pegadaian,  oleh  karena  itu  merupakan  objek  agunan, yaitu  barang  bergerak,  baik  benda berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan  tidak  bergerak, terutama  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani dengan hak hipotek. Bahkan, pengikatan objek penjaminan kredit akan mengamankan kepentingan  kreditur,  serta  pengikatan  objek  Jaminan  Fidusia,  akan  mengamankan interests perusahaan  pembiayaan  serta  kreditur  atau  penerima  fidusia.  Seperti  diketahui,  ada  empat lembaga penjaminan yang dapat digunakan untuk mengikat penjaminan utang, yaitu Gadai, KPR, KPR, dan Jaminan Fidusia.
Saat ini, banyak customers yang lebih tertarik untuk melakukan bisnis dengan perusahaan pembiayaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan konsumen baik untuk kendaraan transportasi roda  dua  maupun  roda  empat.  Seperti  diketahui  bahwa  untuk  mendukung  meningkatnya kebutuhan  mobilitas  masyarakat,  kendaraan  transportasi  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung mobilitas  masyarakat  tersebut  dan  dapat  meningkatkan  kehidupan  masyarakat.  Mayoritas perusahaan  pembiayaan  di  bidang  ini  dalam  mewujudkan  kegiatan  pembiayaan  konsumen menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagai perjanjian agunan, di mana objek agunan berupa kendaraan berada di bawah kendali nasabah, sedangkan perusahaan pembiayaan memegang Buku Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor,  yang  merupakan  bukti  kepemilikan  untuk  kendaraan pengangkut,  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  pelanggannya.  Adapun  penggunaan  lembaga Jaminan Fidusia dalam kegiatan pembiayaan konsumen, konsekuensi hukum bagi para pihak dan dalam praktiknya mengalami kendala tertentu dalam penggunaan Lembaga Penjaminan Fidusia.
Dari pendahuluan diatas penelitian kali ini ditekankan pada peran  lembaga keuangan dalam menerapkan hukum pengenaan jaminan fidusia pada nasabah serta turut diulas tentang hambatan yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menerapkan hukum untuk memberlakukan jaminan fidusia pada pelanggannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam kajian kali ini mengunakan penelitian hukum normatif, atau bisa disebut penelitian library research. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. 12 Jenis  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  memeriksa  bahan perpustakaan atau data sekunder. Data sekunder yang dicari dalam penelitian ini lebih diutamakan dari pada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, dokumen dan tulisan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  dipelajari.  Dalam  penelitian  ini  data  yang diperoleh  dari  studi  literatur,  baik  materi  hukum  primer  maupun  sekunder  dianalisis  dengan metode kualitatif.
Istilah  kualitatif  berarti  bahwa  data  dijelaskan  secara  berkualitas  dalam  bentuk  kalimat reguler, kolusi, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif, yaitu menceritakan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan,  sikap  yang  muncul,  atau  tentang  proses  pengaruh  yang  sedang  berlangsung  yang sedang bekerja, serta fenomena yang terjadi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Lembaga  Pembiayaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Penjaminan  Fidusia Terhadap Nasabah.
Peraturan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa lembaga pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  melaksanakan  kegiatan  pembiayaan  berupa  penyediaan dana  atau  barang  modal.  Selain  definisi  menurut  undang-undang, lembaga  pembiayaan  juga dapat  didefinisikan  sebagai  badan  usaha  yang  melakukan kegiatan  pembiayaan  berupa penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.
a. Dari pemahaman ini, ada beberapa elemen, di antaranya
b. Badan  usaha,  yaitu  perusahaan  pembiayaan  yang  secara  khusus  didirikan  untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam sektor usaha lembaga keuangan;
c. Kegiatan  pembiayaan,  yaitu  melakukan  kegiatan  atau  kegiatan  dengan  cara pembiayaan kepada pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
d. Penyediaan dana, yaitu tindakan menyediakan dana untuk suatu tujuan;
e. Barang  modal,  yang  merupakan  barang  yang  digunakan  untuk  menghasilkan sesuatu;
f. Jangan menarik dana secara langsung;
g. Masyarakat, yaitu  sejumlah orang yang tinggal bersama di suatu tempat.
Lembaga pendanaan memiliki peran penting,  yaitu sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif  potensial  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Selain  peran  di  atas, lembaga pembiayaan juga memiliki peran penting dalam  hal pembangunan, yaitu menampung dan  menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  berperan  aktif  dalam  pembangunan dimana lembaga keuangan diharapkan oleh masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu  faktor  yang  umum,  yaitu  permodalan.  Hubungan  antara  kreditur  (perusahaan  biaya)  dan konsumen  (debitur  sebagai  pihak  yang  menerima  biaya),  adalah  hubungan  kontraktual,  yang berarti  bahwa  hal  itu  didasarkan  pada  kontrak  yang  dalam  hal  ini  adalah  kontrak  pembiayaan konsumen. Perusahaan yang membutuhkan biaya memiliki kewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian barang konsumen, sedangkan konsumen sebagai penerima biaya memiliki  kewajiban  utama  untuk  membayar money dengan  mencicil  kepada  pihak  yang mengenakan  biaya.  Jadi  hubungan  kontraktual  antara  penyedia  dana  dan  konsumen  adalah semacam  perjanjian  kredit  yang  diatur  dalam  perjanjian  perdata.  Dengan  demikian  dapat dijelaskan,  bahwa  pada  perusahaan  pembiayaan  konsumen  (kreditur)  setelah  semua  kontrak ditandatangani  dan  dana  telah  dicairkan  dan  barang  telah  diserahkan  oleh  pemasok  kepada konsumen, maka barang yang dimaksud telah menjadi milik konsumen, meskipun barang tersebut biasanya dijamin sebagai jaminan melalui perjanjian fidusia.
Pada  saat  menandatangani  perjanjian  dengan  pengenaan  jaminan  fidusia,  ada  beberapa dokumen  yang  harus  diperhatikan  dari  perusahaan finance ,  karena  dokumen  yang  diperlukan selama  proses  pembiayaan  konsumen  sebagai  nasabah,  sejak  pembiayaan  awal  hingga  proses pelunasan pinjaman, antara lain dokumen di bawah ini:
a. Konsumen kelayakan dokumen Adalah dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah konsumen layak pendanaan atau tidak sepakat.
Dokumen  adalah  dokumen  yang  menunjukkan  perjanjian  antara  pihak-pihak  yang  terlibat dalam proses pembiayaan konsumen.
b. Dokumen kepemilikan objek pembiayaan Adalah  dokumen  yang  merupakan  bukti kepemilikan  barang  yang  dibiayai  oleh  konsumen financing .  Dokumen  ini  meliputi  sebagai  berikut:  BPKB,  faktur, sertifikat,  bukti pelanggaran barang, bukti pemesanan barang, dan lain-lain.
c. Menjamin dokumen kepemilikan
Adalah  dokumen  yang  berkaitan  dengan  jaminan  kepemilikan  untuk  memenuhi kewajiban debitur prospective . Dokumen-dokumen tersebut antara lain BPKB, sertifikat, faktur, tanah , dll. Hal  terpenting  tentang  peran  lembaga  keuangan  dalam  memberlakukan  jaminan  fidusia adalah memastikan bahwa objek jaminan fidusia telah didaftarkan sejak akta jaminan fidusia telah dibuat di kantor jaminan fidusia dalam kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing provinsi di Indonesia. Seperti dalam Pasal 5 ayat (1)  UUJF menyatakan bahwa
pengenaan jaminan fidusia dilakukan oleh akta notaris dalam  bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.
Ketentuan  Pasal  1870  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  akta  notaris  adalah perbuatan otentik yang memiliki bukti sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya antara para pihak dan  ahli  warisnya,  atau  pengganti  hak-hak  mereka.  Inilah  yang  menyebabkan  undang-undang jaminan  fidusia  menetapkan  bahwa  perjanjian  fidusia  harus  dibuat  dengan  akta  notaris.  Dari redaksi Pasal 5 ayat (1) UUJF. Jika memang niat para legislator untuk mewajibkan akta fidusia dalam  bentuk  akta  notaris,  maka  ia  harus  menuangkan  rumusan  Pasal  5  ayat  (1)  UUJF  dalam bentuk  ketentuan  yang memaksa,  baik  dengan  mengatakan  "harus"  maupun  "mewajibkan"  di depan kata-kata "dibuat dengan akta notaris", atau dengan menyebutkan konsekuensi hukum jika tidak dibuat oleh akta notaris. Namun, kita juga dapat menafsirkan Pasal 5 ayat (1) UUJF, bahwa sebagaimana berlakunya UUJF, pelaksanaan hak-hak pemberi dan penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam UUJF harus memenuhi persyaratan  bahwa Jaminan Fidusia harus dalam bentuk akta notaris.
Hal  ini  tidak  sama  dengan  mengatakan,  bahwa  seluruh  Aset  Fidusia  yang  tidak  tertulis dalam  bentuk  akta  notaris,  yang  dibuat  setelah  berlakunya  UUJF  tidak  berlaku,  karena dimungkinkan Guarantees Fidusia  tersebut  menerapkan  ketentuan  tidak  tertulis  dan yurisprudensial  yang  telah  berlaku.  Ketentuan  dalam  Pasal  37  sub-3  UUJF  juga  mengatakan bahwa  dalam  waktu  60  hari,  Jaminan  Fidusia  lama  tidak  disesuaikan  dengan UUJF,  jaminan tersebut  "bukan  hak  jaminan  atas  materi  yang  dimaksud  dalam  undang-  undang  ini".  Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat material untuk berlakunya ketentuan UUJF atas perjanjian jaminan Fidusia yang ditutup oleh para pihak. Selain itu, tentu saja, itu juga bukti.
Akta  notaris  adalah  perbuatan  autentik  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  paling sempurna,  oleh  karena  itu  pengenaan  objek  dengan  Jaminan  Fidusia  dinyatakan  dalam  akta notaris  yang  merupakan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Dalam  Pasal  1870  KUH  Perdata,  dinyatakan, bahwa perbuatan otentik memberikan bukti sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya antara para pihak dan ahli waris mereka atau mereka yang memperoleh hak-hak mereka sebagai penggantinya.  Untuk itu, UUJF "mewajibkan" atau "mewajibkan" pengenaan benda yang dijamin jaminan fidusia untuk dilakukan dengan akta notaris.
Ketentuan  mengenai  kewajiban  perusahaan  pembiayaan  untuk  mendaftarkan  jaminan fidusia ini juga diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Tepatnya dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, yang bertuliskan:
a. Perusahaan  pembiayaan  yang  melakukan  pembiayaan  dengan  memberlakukan jaminan fidusia  wajib  mendaftarkan  agunan  fidusia  yang  dimaksud  di  kantor  pendaftaran  fidusia dalam  kewenangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  di  setiap  provinsi  di  Indonesia,  sesuai dengan undang-undang yang mengatur jaminan fidusia.
b. Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan  yang  melakukan  financing  dengan  memberlakukan  jaminan  fidusia  yang pembiayaannya berasal dari penyaluran atau joint financing .
Selanjutnya, mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Peraturan OJK  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  yang menyatakan  bahwa  Perusahaan  Pembiayaan  wajib  mendaftarkan  jaminan  fidusia  di  kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya perjanjian pembiayaan. Kendala  Yang  Dialami  Lembaga  Keuangan  Menurut  Peraturan  Perundang-  undangan  Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Nasabah.
Menurut Pasal 41 UUJF, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu objek berdasarkan keyakinan bahwa objek yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dimiliki  oleh  pemilik  obyek.  Perjanjian  fidusia  adalah  perjanjian  pinjaman  kepada  debitur (konsumer)  yang  melibatkan  penjaminan.  Jaminan masih  dalam  kepemilikan  pemilik  jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor, akta notaris dibuat dan terdaftar di Kantor
Pendaftaran  Fidusia.  Selanjutnya,  kreditur  akan  mendapatkan  sertifikat  jaminan  fidusia  yang bertuliskan  "Untuk  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa".  Dengan  demikian, memiliki hak pelaksana langsung jika debitur melanggar perjanjian fidusia kepada pihak kredit ( parate execution ), sesuai  UUJF.
Kreditur  dalam  hal  ini  perusahaan  pembiayaan  sebagai  penerima  fidusia  akan  menerima sertifikat  fidusia  dan  salinannya  akan  diberikan  kepada  debitur.  Dengan  memperoleh  jaminan fidusia, kreditur/penerima fidusia segera memiliki hak eksekusi langsung ( part execution), seperti yang  terjadi  pada  pinjam  meminjam  di  perbankan.  Kekuatan  hukum  sertifikat  sama  dengan keputusan pengadilan yang memiliki cacat hukum permanen.
Jaminan  fidusia  yang  tidak  dibuat  sertifikat  jaminan  fidusia,  menciptakan  konsekuensi hukum  yang  kompleks  dan  berisiko.  Kreditur  dapat  menggunakan  haknya  karena  dianggap sepihak  dan  dapat  menyebabkan  kesewenang-wenangan  dari  kreditur.  Hal  ini  juga  karena mengingat  pembiayaan  untuk  barang  benda  fidusia  biasanya  tidak  penuh  sesuai  dengan  nilai barang.  Atau  debitur  telah  melaksanakan  sebagian  kewajiban  perjanjian  yang  dibuat  sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak parsial yang dimiliki oleh debitur dan sebagian  milik  kreditur  atau  perusahaan  pembiayaan.  Apalagi  jika  eksekusinya  tidak  melalui badan  penilai  harga  resmi  atau  lembaga  lelang  umum.  Tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan dapat dituntut ganti rugi.
Lembaga keuangan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia justru kehilangan diri karena tidak  memiliki  hak  hukum  yang  sah.  Masalah  bisnis  yang  membutuhkan speed dan  layanan pelanggan yang sangat baik selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat zaman. Bayangkan,  jaminan  fidusia harus  dilakukan  di  hadapan  notaris,  sementara  lembaga keuangan mengadakan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif  cepat.  Saat  ini  banyak  lembaga  keuangan yang  melakukan  eksekusi  terhadap objek yang sarat dengan agunan fidusia yang tidak terdaftar. Selain itu,  urgensi obligation perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia ini terkait  dengan  kekuatan  eksekutif  objek  fidusia.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22 Peraturan  OJK  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan,  yang  menyatakan  bahwa  Perusahaan  Pembiayaan  dilarang  melaksanakan  agunan apabila  kantor  pendaftaran  fidusia  belum  menerbitkan  jaminan  fidusia  dan  menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  memang  kerap  menjadi  perdebatan  di  beberapa  kalangan, terutama di kalangan perusahaan pembiayaan. Beberapa  menganggapnya tidak wajib, beberapa mengatakan sebaliknya. Padahal mengacu pada Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK/010/2012  telah  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  yang  tidak  wajib  adalah mencantumkan  klausul  fidusia  dalam  perjanjian,  jika  klausulnya  masuk,  pendaftaran  harus dilakukan. Kesalahpahaman perusahaan keuangan atas peraturan ini telah membuat kontroversi tentang apakah akan  mendaftarkan jaminan fidusia atau tidak. Berdasarkan data yang dirilis OJK, bahwa  perusahaan  pembiayaan  yang  terdaftar  dan  berada  di  bawah  pengawasan  OJK  saat  ini, sebanyak 99 persen di antaranya  telah mencatat   biaya fidusia sehingga berdasarkan   ketentuan Pasal  21  dan  22  Peraturan  OJK  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan Usaha Perusahaan  Pembiayaan,  yang  menyebutkan  Perusahaan  Pembiayaan,  jaminan  fidusia tersebut harus didaftarkan.

## 4. SIMPULAN
Lembaga pendanaan memiliki peran penting,  yaitu sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif  potensial  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional  selain  peran  tersebut  di atas, lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan  menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  berperan  aktif  dalam  pembangunan dimana lembaga keuangan diharapkan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk mengatasi salah
satu  faktor  umum  yang  dialami,  yaitu  faktor  permodalan.  Peran  lembaga  keuangan  dalam melaksanakan  jaminan  fidusia  ini  seharusnya  sudah  terakomodasi  dengan  baik  sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan Pembiayaan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan.
Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## BUKU
Aminudin  dan  H.  Zainal  Abidin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  Jakarta:  Prenada  Media,  2005. Kamello,  Tan. Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  Yang Didambakan .  Bandung:
Alumni, 2019. Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## JURNAL
Andyanto,  Hidayat.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Yang  Menggunakan  Jaminan Fidusia”, Jurnal Jendela Hukum , Universitas Wirajaja, 2021, hlm. 15-22. Dityawarman El Aitubbi, Agus Widarjono, and Nabilah Amir, “Dampak Diversifikasi Pembiayaan Sektoral Terhadap Non-Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah”, Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan, Universitas Airlangga , 2022, hlm. 140-55.
Herni  Kurniawati  and  Fanny  Andriani  Setiawan,  “Pengaruh  Pembiayaan  Perusahaan Manufaktur”,  Jurnal  Muara  Ilmu  Ekonomi  Dan  Bisnis,  Universitas Tarumanegara, 2021, hlm. 247.
I  Wayan  Dika  Ambara  Putra,  and  Ibrahim  R,  “Kedudukan  Jamina  Fidusia  Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Ada Di Indonesia”, Kerta Samaya: Jurnal  Ilmu Hukum , Universitas Udayana, 2019.
Indayatun,  Ratna.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Perjanjian Pembiayaan  Bersama  Pada  PT.  Adira  Finance  Tbk., Supremasi  Hukum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam  Syekh- Yusuf Tanggerang, 2020.
Pamungkas,  Leera  Sinta  Mega.  “Politik  Hukum  Dalam  Pelaksanaan  Jaminan  Fidusia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999”, Khazanah  Hukum ,  Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 2021, hlm. 26-33.
Sanusi,  Soesi  Idayanti,  and  Muhammad  Abdul  Khalim,  “Perlindungan  Hukum  Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Cacat Hukum”, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum ,
Universitas Pancasakti, 2019, hlm 100-119.
Thalia Anggiani, Ira Santika Sinaga, and D Sakuntala, “Kinerja Perbankan Konvensional Di Indonesia”, Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan , Muhammadiyah Metro University, 2020.