## BUDAYA POLITIK MENGGELITIK, PEREMPUAN TERTARIK GENDER DAN POLITIK DALAM TUBUH PEREMPUAN
Hilyatul Auliya, M.S.I 1
hilyaliya@gmail.com

## ABSTRAK
Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama, itulah penggalan pernyataan Kartini. Perkembangan zaman  yang  serba  modern  serta  bersemilirkan  kesetaraan  gender,  membuat kaum  perempuan lebih aktif dalam melakukan setiap hal  yang dilakukan  oleh kaum  laki-laki.  Salah  satunya  dalam  dunia  politik.  Saat  ini,  banyak  kaum perempuan  yang  ikut  andil  dalam  dunia  keberpolitikan.Manfaat  perempuan aktif  dalam  berpartisipasi  politik  akan  dirasakan  jika  dia  dapat  mengambil peran  dalam  berbagai  wilayah,  baik  ranah  publik  dan  domestik.  Apalagi  jika perempuan  bias  bahu  membahu  mengangkat  derajatnya  dengan  tidak menginjak  perempuan  lain  dan  tentunya  bersama  kaum  pria  yang  sadar  akan persamaan derajat.

## ABSTRACT
Religion  does  keep  us  from  sin,  but  how  many  sins  do  we  do  in  the  name  of religion, that's a fragment of Kartini's statement. The development of a modern era and a gender equality, make women more active in doing everything done by men. One of them is in politics. At present, many women are contributing to the  world  of  politics.  The  benefits  of  active  women  in  political  participation will  be  felt  if  they  can  take  roles  in  various  regions,  both  in  the  public  and domestic spheres. Especially if women can work together to raise their degrees by not stepping on other women and of course with men who are aware of the same degree.
1 Alumni  Program  Pascasarjana  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Dosen  STAIMA  Babakan Ciwaringin Cirebon

## A. Pendahuluan
Perjalanan  perempuan  dalam dunia  yang  patriarkhis,  merupakan perjuangan  yang  sangat  melelahkan dan  berat.  Marjinalisasi  perempuan dalam peradaban kuno dapat terlihat pada peradaban Cina, India,
Babylonia,  Siria,  Persia,  Romawi,
Yunani,  Mesir.  Kondisi  perempuan yang  memprihatinkan juga biasanya disebabkan oleh penyimpangan dalam  agama. 2 Limitasi  atas  gerak perempuan  terjadi  dalam  berbagai lini,  baik  ruang  privat  terlebih  di ruang  publik.  Begitu  tendensiusnya hegemoni  kaum  laki-laki  terhadap interpretasi  teks  suci  secara  tidak langsung melahirkan kebijakan yang cenderung  diskriminatif  terhadap perempuan.  Seiring  dengan  me- ningkatnya  kesadaran  kaum  pe- rempuan,  maka  protes  terhadap  do- minasi kaum laki-laki pun menguat. Wacana  kesetaraan  genderpun  di- usung  kaum  pasangan  Adam  ini, sebagai  protes  atas  marjinal-isasi eksistensi mereka.
2 Fatimah  Umar  Nasif, Menggungat Sejarah  Perempuan, terj.  Burhan  W.  dan Kundan D.K (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2001), hlm. 17-62. Lihat juga sejarah perempuan di Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam,  Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan Gender (Jakarta:  Paramadina,  1999),  hlm.  91- 134.  Walaupun  dalam  Islam  posisi  perempuan sangat  dihormati,  tapi  secara  realitas  tidak berbeda  dengan  kondisi  perempuan  yang “terbelenggu”  budaya  patriarki.  Lihat  juga Asghar  Ali  Engineer, Hak-hak  Perempuan dalam Islam , (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 29.
Perdebatan  mengenai  boleh tidaknya perempuan memimpin baik dalam  ruang  publik  maupun  privat, merupakan  salah  satu  wacana  yang sering  diusung  dalam  kesetaraan gender. Hal ini tidak mengherankan, melihat dalam tilikan sejarahnya pe- rempuan  kerapkali  dijadikan  bahan perdebatan. Meskipun tema yang di- bicarakan  adalah  mengenai  hak-hak wanita  muslim;  nikah,  Mahar,  dan lain  sebagainya,  yang notabene wilayah  perempun.  Namun  perem- puan sendiri lebih sering diposisikan sebagai  objek  bukan  subjek  itu sendiri. 3 Dan  perebutan,  meskipun hak-hak  politik  perempuan  sering terabaikan.
Perdebatan  tentang  hak-hak politik  perempuan  terbagi  dalam tiga  pendapat; pertama; pendapat konservatif yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan terjun  dalam  politik, kedua; pen- dapat  liberal-proresif  yang  me- nyatakan  bahwa  Islam  sejak  awal memperkenankan  perempuan  dalam bidang  politik, ketiga; pendapat apologetis  yang  menyatakan  ada bagian wilayah politik tertentu  yang sama  sekali  tidak  terjamah  oleh perempuan,  menurut  pendapat  ke- lompok ini wilayah politik perempuan  adalah  menjadi  ibu.
3 Asghar  Ali  Engineer, Islam  dan Teologi  Pembebasan ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 235.
Sedangkan  hak  politik  perempuan dalam  wacana  fiqih  kontemporer terbagi  menjadi  dua; pertama; pendapat dari kalangan fun- damentalis, kedua; perempuan sejajar  dengan  laki-laki.  Menurut Laela  Ahmad, Women  and  Gender in  Islam:  Historical  Roots  of Modern Debate . 4
Sehingga  perdebatan  tersebut tidak  pernah  akan  tuntas  dan  selalu terkurung  dalam  bentuk  ideologis- normatif  yang  selalu  membawa justifikasi agama, sebuah ironi  yang sangat menyedihkan mengingat gerak perempuan merupakan realitas-historis yang tak ter-
bantahkan.

## B. Perempuan dalam Ranah Publik
Dalam  konteks  Indonesia,  titik tolak  sejarah  kebangkitan  perem- puan  diyakini  terjadi  pada  tahun 1921.  Setelah  itu,  kaum  perempuan kemudian  melangkah  memasuki pe- riode  demi  priode  dalam  babakan sejarah,  dari  perjuangan  melawan kolonialisme sampai
akhirnya
Indonesia meraih kemerdekaan. Ironisnya, kemerdekaan politik untuk  bangsa  dan  negara  tersebut belum  mampu  membentuk  tatanan masyarakat yang memposisikan
4 Dikutip  oleh  Syafiq  Hasyim, Hal-hal yang  tak  Terpikirkan (Bandung:  Mizan,  2001), hlm. 188-195.
kaum  perempuan  dan  laki-laki secara sejajar. 5
Gambaran  secara  umum  akan partisipasi perempuan dalam domain  politik  di  Indonesia  mem- perlihatkan representasi yang minim dalam  berbagai  lini  kehidupan politik; baik pengambilan keputusan ditingkat  eksekutif,  legislatif,  yudi- katif,  birokrasi  pemerintahan,  partai politik dan kehidupan publik. 6 Maka tidak  mengherankan  bila  kebijakan yang  lahir  pun  kurang  berpihak kaum  pasangan  Adam  ini.  Se- benarnya  jika  pengambil  kebijakan, baik  laki-laki  maupun  perem-puan, sadar  akan  perlunya  kesetaraan gender,  maka  diharapkan  kebijakan yang timpangpun akan bisa dihindarkan, minimal direduksi.
Belum  lagi  sebagai  sebuah aktivitas  yang berada dalam domain
5 Ruth  Indiah  Rahayu,  “Politik  Gender Orde  Baru;  Tinjauan  Organisasi  Perempuan sejak  1980-an”  dalam  Liza  Hadiz  (ed.), Perempuan  dalam  Wacana  Politik  Orde  Baru, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 421-422.
6 Ani  Sucipto,  “Perempuan  dan  Politik di  Indonesia”  dalam  Mursyidah  Tahir  (ed.) Jurnal  Pemikiran  Islam  tentang  Pemberdayaan Perempuan , edisi perdana (Jakarta: PP Muslimat  NU  dan  Logos,  2000),  hlm  43. Representasi  perempuan  dalam  DPR  RI  pada tiap  pemilu,  dari  pemilu  1955-2004,  jumlahnya tidak
lebih dari 13 %, lihat http;//www.cetro.or.id/perempuan/losari,html. Ini  sangat  ironis  mengingat  perempuan  adalah penduduk mayoritas di Indonesia. Dan representasi tersebut lebih kecil bila
dibandingkan  dengan  Malaysia  dan  Singapura. Lihat  juga  Nani  Soewondo, Kedudukan  Wanita Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1984), hlm. 160-161.
publik,  studi  politik  di  Indonesia sangat  bias  gender.  Sinyalemen  ini dapat  dilihat  misalnya,  bagaimana budaya  dan  entitas  dinaturalisasi, sementara gender tidak mem- pertanyakan  berbagai  narasi  politik di Indonesia. Diskursus studi politik di  Indonesia  dalam  enam  pen- dekatan; state – qua-state ,
bureaucratic  polity  and  patrimonial cluster (negara birokratis dan kelompok patrimonial), bure-
aucratic pluralism (pluralisme birokratis), bureaucratic-autho- ritarianism , structuralist  approach , dan restricted  pluralis (pluralisme terbatas). 7
Dalam  kontestasi  politik  hal yang  menarik  adalah  adanya  ke- putusan  politik  bahwa  perempuan memiliki  kesetaraan  pada  aktivitas politik  yang  dituangkan  sebagai dasar  yuridis  dalam  UUD`45. 8 Hal ini  mendapat  respons  positif  dari partai-partai  politik  peserta  pemilu termasuk  partai  politik  yang  pada
tahun 1999 pernah menolak presiden  perempuan.  Sungguh  me- nakjubkan bahwa kebijakan
affirmative action 30% quota
7 Ini  menunjukkan state  oriented , sedangkan  kajian  terhadap  masyarakat  sipil sangat  sedikit,  apalagi  studi  politik  yang menampilkan  aktivitas  perempuan.  Simon Philpott, Meruntuhkan Indonesia , terj. Nuruddin dan Uzair (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 108- 109.
8 Pasal 28 A-J.
http://www.rahima.or.id/SR/10-03/Tafsir.htm.
perempuan  ini  juga  diterima  tanpa resistensi  dan  perdebatan  yang berarti  bahkan  oleh  para  ulama  dan organisasi-organisasi keagamaan garis keras.
Refleksi dari pengalaman sejak tahun 2004 memberi beberapa pem- belajaran  berharga. Pertama ,  mitos sisterhood  solidarity (solidaritas perempuan). Kedua, dibutuhkan akulturasi  proses  pembelajaran  dan pemaknaan  baru  bagi  kebijakan afirmatif  pada  masyarakat  basis sehingga ada dukungan kultural bagi gagasan  tersebut  dan  isu  ini  bukan hanya  jadi  komoditas  kelas  me- nengah  dan  terpelajar  di  perkotaan. Ketiga , perjuangan kebijakan afirmatif  yang  seolah-olah  diterima publik  sebagai  isu  perempuan  dan harus diperjuangkan kelompok perempuan  sendiri  jika  ingin  ber- hasil,  dengan  menegasikan  potensi kekuatan kelompok masyarakat sipil lain, adalah keliru. 9
C. Gerakan Sosial dan Perempuan
Gerakan sosial merupakan salah  satu  bentuk  utama  dari perilaku  kolektif. 10 Secara  formal
9 http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=d etail&id=artikel&dat=345.
10 Perilaku kolektif ( collective behaviour )  merupakan  ciri  khas  dari  suatu masyarakat  berkebudayaan  kompleks,  prilaku kolektif  sendiri  meliputi  perilaku  kerumunan, prilaku  massa  dan  gerakan  sosial.  Piotr
gerakan  sosial  didefinisikan  sebagai suatu  kolektivitas  yang  melakukan kegiatan  dengan  kadar  kesinam- bungan  tertentu  untuk  menunjang atau menolak perubahan yang terjadi  dalam  masyarakat  atau  ke- lompok  yang  mencakup  kolektifitas itu sendiri.
Gerakan  sosial  lahir  pada mulanya  sebagai  suatu  kelompok orang  yang  tidak  puas  dengan  ke- adaan.  Gerakan  sosial  biasanya  di- definisikan sebagai gerakan bersama sekelompok  orang  atau  masyarakat yang  terorganisir  tetapi  informal bersifat  lintas  kelompok  untuk menentang  atau  mendesakkan  per- ubahan.
Banyak  versi  dan  dimensi  dari definisi  gerakan  sosial,  misalnya, menekankan pentingnya empat unsur  utama,  yaitu Pertama, ja- ringan  yang  kuat  tetapi  interaksinya bersifat informal atau tidak
terstruktur.  Dengan  kata  lain  ada ikatan ide dan komitmen bersama di antara  para  anggota  atau  konstituen gerakan  itu  meskipun  mereka  di- bedakan dalam profesi, kelas sosial, dan lain sebagainya. Kedua, Sharing keyakinan  dan  solidaritas  di  antara mereka. Ketiga, ada  aksi  bersama dengan  membawa  isu  yang  bersifat konfliktual.  Ini  berkaitan  dengan
Sztompta,  Sosiologi  Perubahan    Sosial,  Terj. Alimandan (Jakarta: Prenada, 2007), hlm.
penentangan  atau  desakan  terhadap perubahan  tertentu. Keempat, aksi tuntutan  itu  bersifat  kontinyu  tetapi tidak  terinstitusi  dan  mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi atau agama.
Dengan  demikian,  bisa  di- idealkan  bahwa  gerakan  sosial  se- sungguhnya  berangkat  dari  ke- sadaran  sekelompok  orang  atas kepentingannya.  Meskipun  selalu dibutuhkan  kepemimpinan  di  dalam semua  gerakan  sosial,  tetapi  ke- untungan ( value-added ) dan
capaiannya  selalu  harus  kembali kepada  konstituen  gerakan  dan bukan kepada pemimpinnya.
Tulisan-tulisan tentang gerakan  sosial  baru  di  Indonesia cenderung  memberikan  penekanan pada  peran  pemimpin  dan  ke- untungan yang hanya kembali kepada  mereka.  Sedikit  sekali, keberhasilan,  jika  ada,  dari  gerakan itu langsung memberikan ke- untungan kepada konstituennya.
D. Gerakan Sosial Keagamaan
Sejarah kelahiran agama- agama  tidak  dapat  dilepaskan  dari semangat pembebasan atas belenggu yang  diderita  manusia  pada  setiap masanya.  Maka  kelahiran  suatu gerakan  dan  pemikiran  keagamaan selalu  dilatarbelakangi  oleh  situasi dan  kondisi  yang  dirasa  tidak
memuaskan. 11 Kompleksitas  per- soalan  yang  melatar-belakanginya merupakan  ekspresi  dari  Islamisme, aktivisme  yang  berbendera  agama yang  sangat  rumit  dan  perwujudan penuntutan  reposisi  peran  Islam dalam  ruang  diskursif  dan  landskap politik kenegaraan.
Letupan Islamisme  mulai  memperlihatkan api  pengaruhnya  pada  permulaan abad  20,  seiring  dengan  sistem negara bangsa modern meng- gantikan  sistem  kehalifahan,  ke- amiran,  dan  bentuk-bentuk  pe- merintahan  feodal  lainnya  yang berbasis  kekeluargaan  dan  ke- sukuan.  Sebagai  akibat  penerapan sistem  negara  bangsa,  elite-elite politik  baru  dan  kelas  sosial ekonomi  pendukung  mereka  ber- munculan, menggeser dominsi kaum status  quo.  Bermula  pada  1930-an,
Hasan al Banna (1903-1949), pendiri  Ikhwan  al  Muslimin  di
Mesir,  Abul  Ala  al  Maududi  (1903-
1978),  pencetus  partai  Jama`at Islami di Pakistan, mem-per- kenalkan  gerakan  pemikiran  yang berusaha  mendefinisikan  Islam  se- bagai  Ideologi  Politik,  berhadap- hadapan  dengan  ideologi-ideologi politik  besar  lainnya  pada  abad  ke- 20.  Kedua  ideologi  tersebut  ini  me- legitimasi  visi  baru  mereka  dengan
11 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosilogi ,  Jakarta:  LPFE  Ekonomi  UI,  2000), hlm. 203.
merujuk  seruan  yang  telah  se- belumnya diperkenalkan oleh Muhammad  ibn  `Abd  al  Wahab (1703-1792)  yang  lebih  dikenal dengan  Wahabisme,  modern-isme yang  digagas  oleh  Jamaluddin  al Afgani  (1865-1898),  Muhammad Abduh (1849-1905), Muhamad Rasid Rida (1865-1935). 12
Kehadiran  dan  perkembangan Islam  di  Indonesia  merupakan  fe- nomena  yang  sepektakuler,  karena berlangsung damai dan kultural. Ke- hadirannya  pun  dalam  waktu  yang bergama.  Selain  kehadirannya  di- terima  oleh  masyarakat,  Islam  juga menjadi  agama  resmi  kerajaan  di berbagai  pulau  di  tanah  air.  Pada masa  penjajahan  Islam  menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah,  yang  melahirkan  gerakan perjuangan  dalam  berbagai  per- tempuran.  Dalam  masa  kebangkitan Indonesia kemerdekaan, Islam tumbuh menjadi kekutan ke- bangkitan  nasional.  Pada  era  ini lahirlah gerakan-gerakan Islam yang terorganisasi  secara  modern,  yang disebut juga gerakan salfiyah misalnya
Muhammadiyah (18
Nopember  1912),  Persatuan  Islam- /Persis  (12  September  1923),  Al
12 Antony  Black, Pemikiran  Politik Islam ,  terj.  Abdullah  Ali  dan  Mariana Ariestyawati  (Jakarta:  Serambi,  2006).  John  L. Esposito, The  Islamic  Threat, (Oxford:  Oxford University  Press,  1999).  Lihat  juga  Jhon Esposito, Islam and Politics (Syracuse: Syracuse University, 1985).
Irsyad  (11  Agustus  1915),  dan Serikat  Dagang  Islam/SDI  (16 Oktober  1905)  kemudian  berubah menjadi  Serikat  Dagang  Islam/SI (11  November  1911),  Nahdlatul `Ulama  (1926).  Dewan  Dakwah Islamiyah  Indonesia  (20  Februarai 1967).
Menurut  Azyumardi  Azra 13
ada tiga tipologi gerakan keagamaan yang  berada  di  Indonesia; pertama substansialisme; gerakan keagamaan atau simbol-simbol eksplisit tertentu yang  berkaitan  dengan  agama.
Dalam konteks kemasyarakatan para pen-dukung  paham  substitusional- isme  Islam  lebih  konsen  pada pengembangan dan penerapan nilai- nilai  Islam  secara  implisit. Kedua, formalis  legalisme  yang  lebih  me- nekankan  pada  sifat  ekslusif  yang hakekatnya  inhern  dalam  setiap agama.  Gerakan  semacam  ini  juga terletak  pada  ketaatan  formal  dan hukum  agama,  yang  dalam  konteks sosial seringkali diekspresikan dalam  bentuk  label  dan  simbol keagamaan. Ketiga spiritualisme, paham keagamaan yang lebih menekankan  pada  pengembangan sikap  batiniah,  yang  dapat  melalui keikutsertaan dalam kelompok ekslusif  spiritualistik  mistik.  Dan cenderung bersifat non-politis, maka
13 Azyumardi Azra, Konteks berteologi di  Indonesia  Pengalaman  Islam  (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 9.
jarang  sekali  muncul  ke  permukaan mereka  menjadi headlines media masa  ketika  paham  gerakan  mereka menyimpang dari paham ke- agamaan mainstream yang berlaku.
Seiring  merebaknya  gerakan sosial yang berbasiskan “kepentingan” yang bercorak “maskulinitas”  juga  lahir  dari berbagai  badan  otonom  darinya yang bersifat “feminim”. Di kalangan  wanita  muncul  organisasi Putri  Mardika  di  Jakarta  (1912), Organisasi Kautaman Istri di Tasikmalaya  (1913),  Perkumpulan Pawita  wanito  di  Magelang  (1915), Wanita  Susilo  di  Pemalang  (1918), Wanito  Hadi  di  Jepara  (1915). 14
Wanita  Oetomo  yang  kemudian menjadi  Serikat  Perempuan  Islam Indonesia  (SPII),  Aisyiah  bagian dari Muhammadiyah, Inaituni bagian dari Sarikat Ambon
(1920). 15 Selain
organisasi-or- ganisasi  tersebut  terdapat  pula  lahir organisasi pemudi-pemudi  yang ter- pelajar.
Pada  tanggal  22-25  Desember 1928  diadakan  kongres  perempuan Indonesia  pertama  di  Yogyakarta, yang dihadiri 30 organisasi perempuan.  Hasil  kongres  tersebut
14 Suhartono, Sejarah  Pergerakan Nasional  dari  Budi  Utomo  sampai  Proklamasi
1908-1945 (Bandung:  Pustaka  Pelajar,  1994), hlm. 102.
15 Nani  Soewondo, Kedudukan  Wanita Indonesia  dalam  Hukum  dan  Masyarakat ( Jakarta: Timun Mas, 1968), hlm. 133.
maka  didirikan  organisasi  PPPI (Perikatan  Perkumpulan  Perempuan Indonesia). 16 Selanjutnya  kongres ke-2  di  Jakarta  pada  tanggal  20-24 Juli 1935.  kongres ke-3 di Bandung pada  Juli  1938.  Tahun  1940  iklim politik  memanas  khususnya  di Eropa dengan semboyan “Jerman di atas  segala-galanya”,  Hitler  meng- uasai  semua  bangsa.  Untuk  itu Belanda  sebagai  pihak  kolonial menekan  pemuda  Indonesia  untuk bergabung  dengan  pihak  Belanda. Maka kongres Wanita ke-4 menolak milis  tersebut.  Kongres  ini  sarat dengan  keputusan  politik  karena menyatakan  dukungan  kepada  aksi GAPI  (Gabungan  Aksi  Politik Indonesia)  mencanangkan  gagasan Indonesia  berparlemen,  ber-bangsa satu dan berbahasa satu. 17
Setelah  mengalahkan  Belanda dalam  perang  Asia  Pasifik  pada tahun1945,  Jepang  mengambil  alih pemerintahan di tanah air dan mem- bubarkan  semua  organisasi  ma- syarakat termasuk organisasi wanita, 18 namun  organisasi  ben- tukan  Jepang  tak  terlepas  dari
16 Hajah  Idrus  Ani, Wanita  Dulu, Sekarang  dan  Esok (Medan:  Pustaka  Pelajar, 1980), hlm. 50.
17 M.  C.  Ricklefs, Sejarah  Indonesia Modern (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 1995), hlm. 253.
18 Organisasi  Wanita  bentukan  Jepang adalah Fujinkai, yang wilayah kerjanya mengurus dapur umu, mengunjungi tentara yang sakit, dan pemberantasan buta huruf. Lihat Nani Soewondo, Kududukan Wanita… , hlm. 141.
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 19
Tanggal  26  Februari  1946 berdirilah  gabungan  perkmpulan- perkumpulan wanita dan putri dengan  nama  Kongres  Wanita
Indonesia (KOWANI) sebagai lanjutan  kongres  Wanita  Indonesia dari masa sebelum perang dunia II. 20
Sejak tahun 1966, pergerakan wanita  Indonesia  mengalami  per- kembangan  dan  peningkatan  yang pesat. Bisa dilihat dari ter- bentuknya  organisasi  istri  pegawai departemen-departeman  atau  lem- baga pemerintahan. 21

## E. Partisipasi Politik Perempuan
Pengertian  partisipasi  politik menurut  Samuel  P  Huntington adalah  sebagai  kegiatan  warga negara  yang  bertujuan  untuk  mem- pengaruhi  pengambilan  keputusan
19 Pimpinan  Pusat  Kongres  Wanita Indonesia  (KOWANI), Sejarah  Pergerakan Perempuan Indonesia; Menggali Aspirasi Masa Lalu,  Menyongsong  Masa  Depan (Yogykarta:
PP KOWANI, 1998), hlm. 6. 20 Tahun 1965 Muslimat NU
bergabung  dengan  KOWANI  dan  peranannya sangat  menonjol  yang  secara  khusus  dalam mendesak  pemerintah  untuk  membubarkan  TK
Melati  yang  dikelola  oleh  Gerwani/PKI.  Lihat Aisyah  Hamid  Baidlowi,  “Profil  Organisasi Wanita  Islam:  Studi  Kasus  Muslimat  NU” dalam  Lies  Marcoes  (ed.), Kumpulan  Makalah Seminar  Kajian  Tekstual  dan  Kontekstual (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 90.
21 Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan  Wanita  di  Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 255.
oleh  pemerintah. 22 Menurut  Ramlan Surbakti  partisipasi  politik  adalah kegiatan  warganegara  biasa  dalam mempengaruhi  proses  pembuatan dan pelaksanaan kebijak-sanaan umum  dan  dalam  ikut  me-nentukan pemimpin pemerintahan. 23
Cara-cara  berpartisipasi  me- miliki bermacam bentuk dan intensitas. Pembedaan tersebut meliputi  jenis  partisipasi  menurut frekuensi dan intensitasnya. Berbagi jenis  partisipasi  tergambar  dalam piramida.  Di  antara  basis  dan puncak  terdapat  pelbagai  kegiatan yang  berbeda  intesitasnya,  berbeda menurut  intesitas  kegiatan  maupun mengenai  bobot  komitmen  dari orang yang bersangkutan. Termasuk di  dalamnya  memberi  sura  dalam pemilihan  umum,  mendiskuskan masalah  politik,  mengahdiri  rapat umum  yang  bersifat  politik  menjadi anggota kelompok kepentinan. Yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam pelbagai pekerjaan sosial, contacting atau lobying pejabat, bekerja  aktif  sebagai  anggota  dari partai  politik  atau  menjasi  juru kampanye,  dan  yang  paling  intensif sebagi pimpinan partai atau kelompok  kepentingan  dan  pekerja
22 Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  M. Nelson, Partisipasi Politik di Negara
Berkembang (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1990), hlm. 6. 23 Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm 118.
sepenuh waktu. Dalam hubungan ini menarik  untuk  disimak  bahwa  Roth dan  Wilson  memasukan  dalam bagian puncak piramida, the deviant yaitu  perilaku  menyimpang  seperti pembunuhan  politik,  pembajakan dan teroris.
Piramida  Partisipasi  Politik meliputi  aktovis,  partisipan,  peng- amat dan apolitis. 24 Aktivis: Menyimpang;  pembunuh  politik, pembajak,  dan  teroris,  Pejabat umum, pejabat partai sepenuh waktu,  pimpinan  kelompok  ke- pentingan.  Partisipan:  Petugas  kam- panye,  aktif  dalam  partai/kelompok kepentingan.  Pengamat:  Menhadiri rapat  umum,  anggota  kelompok  ke- pentingan, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada per- kembangan politik.
Kecenderungan  ke  arah  par- tisipasi  politik  yang  lebih  luas  se- sungguhnya  cara-cara  yang  di- tempuh berbagai lapisan masyarakat dalam  menuntut  hak  mereka  untuk mendapatkan partisipasi politik yang lebih luas sangatlah berbeda di berbagai  negara.  Myron  Weiner berpandangan  bahwa  terdapat  lima hal  yang  menyebabkan  timbulnya
24 Mariam  budiharjo,  Partisipasi  dan partai  politik  (Jakarta:  Obor,  1998),  hlm.  7 mengutip  David  F.  Roth  dan  Frank  L.  Wilson The  Cimparative  Study  of  Politic,  edisi  II (Englewood  Cliffs,  New  Jersy:  Prentice  Inc, 1980, hlm 151.
gerakan  ke  arah  partisipasi  lebih luas  dalam  proses  politik;  meliputi modernisasi, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kamu intelek- tual,  konflik  di  antara  kelompok- kelompok  politik  dan  komunikasi masa  modern,  konflik  di  antara kelompok-kelompok  politik,  ke- terlibatan  pemerintah  yang  luas dalam berbagai bidang. 25
Bentuk partisipasi politik  yang terjadi  di  berbagai  negara  dapat  di- bedakan  menjadi  kegiatan  politik dalam  bentuk  konvensional  dan non-konvensional  termasuk  yang mungkin legal maupun ilegal.
Bentuk-bentuk  dan  frekuensi  par- tisipasi  politik  dapat  dipakai  sebagi ukuran  untuk  menilai  stabilitas sistem  politik,  integritas  ke-hidupan politik,  tingkat  kepuasan  warga negara.  Gabriel  almond  meng- uraikan  bentuk-bentuk  partisipasi politik terdiri atas konvensional  dan non-konvensioanal: 26
Konvensional  meliputi:  pem- berian  suara,  diskusi  politik,  kam- panye,  membentuk  atau  bergabung dalam  kelompok  kepentingan  ko- munikasi  individual  dengan  pejabat
25 Arifin  Rahman, Sistem  Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural Fungsional (Surabaya:  SIC,  2002),  hlm  130- 131.
26 Gabriel Almond “Sosialisasi, Kebudayaan  dan  Partisipasi  Politik”  dalam Mochtar  Mas`oed  dan  Colin  Mic  Andrews, Perbandingan  Sistem  Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University), hlm 32.
politik  atau  administratif.  Non- konvensional Pengajuan petisi,
Demonstrasi,  Konfrontasi,  Mogok, Tindak  kekerasan  politik,  Perang gerilya/revolusi.
Hierarki  partisipasi  politik 27 menduduki  jabatan  politik  atau administrasi, mencari jabatan politik atau  administrasi,  keanggotaan  aktif suatu  organisasi,  keanggotaan  pasif suatu  organisasi,  keanggotaan  aktif organisasi  semu  politik  ( quasi political ),  keanggotaan  pasif  or- ganisasi  semu  poitik,  partisipasi dalam  rapat  umum,  demonstrasi, partisipasi  dalam  diskusi  politik informal, voting (pem-berian suara), dan apatis total (masa bodoh).
Hierarki  tersebut  dimaksudkan untuk  mecakup  seluruh  jajaran  par- tisipasi  politik  dan  untuk  dapat diterapkan  pada  semua  tipe  sistem politi.  Arti  dari  berbagai  tingkatan ini tentunya mungkin berbeda antara sistem  politik  dengan  sistem  politik yang  lain  dan  tingkatan  khusus  me- nyebabkan  akibat  besar  pada  suatu sistem  dan  akibat  kecil  atau  tanpa mempunya  akibat  apapun  pada sistem  lainnya.  Adalah  penting  juga untuk  kita  sadari  bahwa  partisipasi pada  satu  tingkatan  hierarki  tidak merupakan  prasarat  bagi  partisipasi pada  tingkatan  yang  lebih  tinggi,
27 Michael  Rush  dan  Philip  Althof, Pengantar  Sosiologi  Politik (Jakarta:  Rajawali Press, 2005), hlm. 122.
walaupun  mungkin  hal  itu  berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu.
Pada  puncak  hierarki  terdapat
orang-orang yang menduduki berbagai  macam  jabatan  dalam sistem  politik  baik  para  pemegang jabatan  poltik  maupun  anggota birokrasi  pada  berbagai  tingkatan.
Mereka  itu  dibedakan  dari  par- tisipasi-partisipasi  politik  lainnya dalam  hal  bahwa  berbagai  taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaaan politik yang formal. Hal ini tidak menghapus  pelaksanaan  kekuasaan yang  sesungguhnya  maupun  pe- laksanaan  pengaruh  oleh  individu- individu  atau  kelompok-kelompok lain  dalam  sistem  politik.  Di  bawah para  pemegang  atau  pencari  jabatan di  dalam  sistem  politik  terdapat mereka  yang  menjadi  anggota  dari berbagai  tipe  organisasi  politik  atau semu  politik.  Hal  ini  mebcakup semua  tipe  partai  politik  dan kelompok  kepentingan.  Dari  sudut pandang  sistem  politik,  partai  plitik dan kelompok kepentingan dapat di- klasifikasikan  sebagai  agen-agen mobilisasi  poloiti.  Melalui  dua sarana tersebut seorang warga negara  dapat  berpartisipasi  dalam berbagai kegiatan politik.
Perbedaan  dasar  anatara  partai politik  dan  kelompok  kepentingan terletak  pada  sikap-sikap  mereka. Kelimpok  kepentingan  adalah  or-
ganisasi  yang  berusaha  memajukan, mempertahankan atau mewakili sikap-sikap  yang  terbatas  atau  khas. Selain  itu  kelompok  kepentingan memiliki tujuan-tujuan terbatas seperti  introduksi,  pencabutan  atau perubahan  terhadap  undang-undang atau  peraturan-peraturan  tertentu. sedangkan  parati  politik  memiliki orientasi  untuk  memperoleh  dan mempertahankan ke-kuasaan, di samping  itu  partai  politik  berusaha untuk memajukan, mem-per- tahankan  atau  mewakili  spektrum yang  lebih  luas,  karena  itu,  istilah organisasi  politik  yang  terdapat dalam hierarki partisipasi politik di- maksudkan  mencakup  partai  politik dan  kelopok  kepentingan  yang rasion  d`etrenya bersifat  politis. Sementara  istilah  quasi  political mencakup  kelompok-kelompok  ke- pentingan yang berfungsi-nya hanya sebagian saja bersifat politik. Partisipai poltik dalam partai politik dan  kelompok  kepentingan  dapat mengambil  bentuk  aktif  maupun pasif, yang mana tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian  rupa  sampai  kepada memberikan  dukungan  keuangan dengan  jalan  membayar  sumbangan atau iuran keanggotaan.
Dalam hierarki yang di- gambarkan  oleh  Michael  Rush  dan Philip  Althoff  tersebut  dapat  ditarik sebah  kesimpulan  bahwa  mereka
yang benar-benar berpartisipasi dalam  bentuk  paling  tinggi  dalam suatu  aktivitas  politik  merupakan minoritas  dalam  suatu  kelompok masyarakat.  Satu  hal  yang  tidak boleh dilupakan bahwa dalam mem- bahas  partisipasi  politik  harus  pula ada perhatian terhadap mereka  yang tidak  berpartsipasi  sama  sekali dalam  proses  politik.  Individu- individu yang demikian dapat dinyatakan sebagi orang-orang yang apatis secara total.
Dalam  kaitan  hal  itu,  maka partisipasi  politik  seseorang  di- percaya  sangat  dipengaruhi  oleh sejumlah  faktor,  di  antaranya  pen- didikan.  Di  negara-negara  maju pendidikan  tinggi  dapat  membuka akses  bagi  seseorang  terhadap  in- formasi  tentang  persoalan-persoalan politik,  kemudian  dia  dapat  me- ngembangkan  kemampuan  analisis- nya  sehingga  akhirnya  melahirkan minat  dan  kemampuan  berpolitik. Selain itu faktor penting yang mem- pengaruhi  proses  partisipasi  politik adalah  pendapatan,  pekerjaan,  ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status, dan organisasi. 28
Pembahasan  Partisipasi  Politik Perempuan  di  indonesiia  mem- perlihatkan  reprsentasi  yang  rendah dalam semua tingkatan pengambilan
28 Mariam  mengutip  Saymour  Martin Lipset, Political  Man:  The  Sosial  Bases  of Politics (Bombay …).
keputusan,  baik  ditingkat  eksekutif, legislatif,  yudikatif,  partai  politik, dan  kehidupan  publik  lainnya. Selain rendahnya representasi perempuan  dalam  bidang  politik, seakan-akan perempuan hanya memainkan peranan sekunder. 29
Peran  politik  formal  perem- puan  merupakan  fenomena  menarik sehingga  memunculkan  wacana  po- lemik  yang  berkepanjangan  dalam rangka  mencari  format  yang  baku. Melalui  format  yang  baku  tersebut diharapkan  perempuan  dapat  ber- peran  secara  optimal  dalam  kancah perpolitikan  nasional.  Kemudian rendahnya representasi politik perempuan  juga  dapat  dilihat  dari berbagai  indikator  atau  varian- varian  politik  antara  lain  ke- anggotaan perempuan dalam MPR.
Pentingnya  keterwakilan  pe- rempuan  dalam  politik  tidak  hanya demi  kekuasaan  politik  yang  lebih beradab,  tanpa  kekerasan.  Komit- men kebangsaan dan tanggungjawab untuk  membangun  demokrasi  yang dimiliki  oleh  perempuan  Indonesia, hendaknya  menjadi  dapat  menjadi modal  bagi  pembentukan  rasa  ke- bangsaan  dan  karakter  bangsa  ini. Maka  patutlah  perempuan  tampil sebagi  pengambil  keputusan  politik
29 Siti Musdah Mulia dan  Anik Farida, Perempuan  dan  Politik (Jakarta:  Gramedia, 2005), hlm 16-17.
dala  rangka  membangun  sistem politik nasional yang berkeadilan.
Upaya  perempuan  untuk  me- lepaskan  jeratan  terali  besi  kultural kaum  laki-laki  telah  memasuki tahapan  yang  paling  menentukan. Tuntutan  tradisional  yang  hanya sebatas  menuntut  kesetaraan  dalam status sosial ekonomi, telah berubah menjadi tuntutan yang lebih moderen. Tuntutan moderen dimani- festasikan ke dalam bentuk kesetaraan  dalam  hal  peng-ambilan keputusan  stratejik  dalam  bidang politik.
Kaum perempuan ingin 'bermain'  dalam  bidang  politik karena  didasari  oleh  suatu  dalil, bahwa  melalui  bidang  politiklah segala  kebijakan  yang  ber-sentuhan dengan masalah publik (baca:
wanita)  dapat  dibuat  secara  pro- porsional. Secara implisit bermakna, perempuan  harus  merubah  tatanan kehidupan  bermasyarakat  dan  ber- negara  melalui  partisipasi  dalam pembuatan kebijakan publik.
Suatu  kesadaran  baru  yang merupakan
akumulasi dari serentetan  perjuangan  yang  pernah dilakukan  kaum  perempuan.  Sinyal keberhasilan
tersebut berupa pemberian  kuota  30  persen  untuk perempuan  di  lembaga  legeslatif. Dengan  harapan  perempuan  dapat merubah  mengeliminasi  kebijakan
publik  yang  selama  ini  cenderung bercorak maskulin.
Gerakan perempuan yang pernah  ada  di  Indonesia  mulai  dari kongres  perempuan  sampai  dengan lahirnya Gerwani dan Wanita Marhaen  masih  bermuara  kepada kelompok  penekan.  Kelompok  ini bertujuan  untuk  memperjuangkan kesetaraan  gender.  Hal  ini  berarti bahwa Gerwani dan Wanita
Marhaen  atau  dalam  era  reformasi muncul  gerakan  Ibu  Peduli  masuk dalam  kategori  kelompok  sosial biasa.  Kelompok  sosial  dalam  per- juangannya  hanya  berkisar  pada kepentingan  kemasyarakatan.  Per- juangan untuk mendapatkan kesataraan  gender  ini  pun  me- rupakan  isu  sosial  belaka,  bukan urusan politik.
Untuk  itu,  perlu  diluruskan kembali  pemahaman  tentang  per- juangan kelompok sosial dan kelompok politik. Meskipun sebagai subjek dan objek yang sama, ke dua kelompok tersebut akan ber- singgungan dalam satu titik bernama kelompok  sosial  politik.  Ketika wanita atau perempuan mem- perjuangkan kepentingan sosial politiknya,  maka  wadah  formal mereka bisa dikategorikan ke dalam kelompok  sosial  politik.  Perjuangan mereka  pun  bermuara  kepada  pe- menuhan  kebutuhan  sosial  politik seperti  keterlibatan  dalam  politik
formal, pem-buatan kebijakan publik,  proaktif  terhadap  pelak- sanaan  sistem  politik  yang  ada,  dan sebagainya.
Peran  perempuan  dalam  tiap ranah  sangat  termarjinalkan  apalagi dalam  wilayah  politik.  Hal  ini  men- dorong  para  para  pengambil  ke- bijakan untuk menetapkan peraturan yang  peka  terhadap  perempuan.
Misalnya  UU  pemilu  no  12/2003 pasal  65  ayat  1:  “Setiap  partai politik  peserta  pemilu  dapat  me- ngajukan calon anggota DPR,
DPRD propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan  dengan  mem-perhatikan keterwakilan  perempuan  sekurang- kurangnya  30%.”  Walaupun  UU tersebut  bisa  menjadi  senjata  bagi perempuan  tapi  AD/ART  partai politik  belum  tentu  juga  memper- hatikan perempuan, karena kata-kata “dapat”  diartikan  hanya  semacam anjuran sehingga partai politik tidak berkewajiban untuk memenuhi kuota tersebut. 30
Untuk  itu  perempuan  harus bersaing  dengan  laki-laki,  karena dunia  politik  didominasi  laki-laki. Perempuan  juga  akan  terganjal masalah administrasi, kebijakan partai politik, dan finansial.
30 Naning Mardiyanah dkk,
Memperkuat  Posisi  Politik  Rakyat (Jakarta: CESDA-LP3ES, 2004), hlm. 130.
Agar  bisa  mencapai  cita-cita politik,  perempuan  dalam  politik, perempuan  selain  harus  menjadi yang  aktif  juga  harus  terlibat  dalam lembaga  politik.  Untuk  melihat struktur ke-sempatan dan peluang di partai politik, ada dua hal yang perlu dipelajari.  Pertama,  landasan  legal formal  yang  merupakan  pedoman untuk  melakukan  kegiatan  sehari- hari partai maupun untuk mengataur sepak terjang partai dalam melaksanakan  fungsi-funsi  politik- nya.  Dan  hal  ini  tercantum  dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga  (AD/ART)  Partai  politik. Kedua pandangan yang di- refleksikan oleh para petinggi partai politik  atau  kebijakan  yang  di- hasilkan  oleh  partai  politik  melalui musyawarah nasional partai. 31

## F. Penutup
Manfaat perempuan aktif dalam  berpartisipasi  politik  akan dirasakan  jika  dia  dapat  mengambil peran  dalam  berbagai  wilayah,  baik ranah  publik  dan  domestik.  Apalagi jika perempuan bias bahu membahu mengangkat derajatnya dengan tidak menginjak  perempuan  lain  dan tentunya  bersama  kaum  pria  yang sadar akan persamaan derajat.
31 Ani  Soetjipto, Politik  Perempuan Bukan  Gerhana:  Esai-Esai  Pilihan (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 65.
Kaum  perempuan  seharusnya memaksimalkan  energi  politik  dan sosial  untuk  kembali  menggerakkan isu  ini.  Politisi  perempuan  di- perlukan  kontribusi  maksimalnya melalui perjuangan mereka di partai, lintas  partai,  dan  pada  institusi politik seperti parlemen. Isu bersama  saat  ini,  bukan  kuota sebagai  tujuan  tetapi  bagaimana menggunakan  kuota  dan  avirmatif sebagai  instrumen  mencapai  tujuan dan  merespons  persoalan  sosial masyarakat.
Selama perjuangan kaum perempuan hanya dilakukan melalui kelompok penekan di luar parlemen, maka  kepentingan  mereka  mustahil dapat  terpenuhi  dan  bisa  meng- angkat  derajad  kaum  perempuan  itu sendiri di ranah publik.
Perlakuan  yang  diskriminatif dan  bermuara  kepada  ketidakadilan yang  akhirnya  mematikan  par- tisipasi  politik  formal  kaum  perem- puan.  Tetapi  sekali  lagi,  bahwa kemarahan  kaum  perempuan  ter- hadap  perlakuan  diskriminatif  ter- sebut  memang  memicu  lahirnya gerakan  perempuan,  namun  hanya sesaat.
Kesinambungan dan kon- tinuitas  gerakan  politik  perempuan masih lemah. Akibatnya, perjuangan mereka  akan  mudah  patah  dan akhirnya  mati.  Di  sini  kaum  perem- puan  memang  gagal  mengikatkan
tali  komitmen  yang  kuat  di  antara pegiat gerakan politik perempuan.
Terlepas  dari  uraian  di  atas, selanjutnya  yang perlu dimatangkan oleh  kaum  perempuan  setelah  men- dapat  kesempatan  berpolitik  secara formal  adalah  membuktikan  pe- rannya  alam  hal  ini  dalam  domain publik.  Kesempatan  berpartisipasi politik  formal  kaum  perempuan perlu  didukung  dan  diapresiasi  se- cara  wajar.  Bagi  perempuan,  ke- sempatan  ini  jangan  diartikan  se- bagai  arena  balas  dendam,  karena selama  ini  menjadi  objek  maskulin- itas politik laki-laki.
Sungguhpun  jika  kebikanan dari  negara  terhadapan  perempuan dalam  berkiprah  di  dunia  politik sudah  ada  dan  perempuan  sudah siap  berlaga  namun  peratungan  di intern  dan  ekstern  partai  politik memerlukan  pengerahan  strategi yang  luar  biasa,  karena  tingkat  per- tarungannya juga tak bisa ditanya.
Bagi seorang perempuan, ketika  sudah  memilih  ranah  publik, aktif  diberbagai  kegiatan  bahkan menjadi  pelopor  digerakkan  sosial tak  akan  mampu  bertarung  jika partai  politiknya  hanya  meman- faatkanya  sebagai  syarat  sahnya saja.  Karena  “musuh”  ada  dalam nyata  maumpun  tak  nyata,  pria  dan wanita, dalam komplotan dan grom- bolan.  Bahkan  kebijakan,  apakah kau siap, wahai perempuan?

## DAFTAR PUSTAKA
Lies  Marcoes  ed.  1993. Kumpulan Makalah Seminar Kajian Tekstual dan Kontekstual. Jakarta: INIS. Ani Soetjipto. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan. Jakarta: Kompas.
Ani  Sucipto.  2000.  “Perempuan  dan Politik  di  Indonesia”  dalam
Mursyidah  Tahir  ed. Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan . Edisi perdana  Jakarta:  PP  Muslimat
NU dan Logos.
Antony Black. 2006. Pemikiran Politik Islam .  Terj.  Abdullah  Ali  dan Mariana  Ariestyawati.  Jakarta:
Serambi.
Arifin  Rahman.  2002. Sistem  Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural  Fungsional. Surabaya:
SIC.
Asghar  Ali  Engineer.  2000. Hak-hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: LSPPA. Asghar  Ali  Engineer.  1999. Islam  dan Teologi Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azyumardi Azra. 1999. Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam . Jakarta: Paramadina. Fatimah Umar Nasif. 2001.

## Menggungat Sejarah Perempuan.
Terj.  Burhan  W.  dan  Kundan
D.K.  Jakarta:  Cendikia  Sentra Muslim.
Hajah  Idrus  Ani.  1980. Wanita  Dulu, Sekarang,  dan  Esok .  Medan: Pustaka Pelajar.
Jhon  Esposito.  1985. Islam  and Politics. Syracuse. Syracuse University. John  L.  Esposito.  1999. The  Islamic Threat. Oxford: Oxford University Press.
Kamanto  Sunarto.  2000. Pengantar Sosilogi. Jakarta:  LPFE  Ekonomi UI.
Liza Hadiz ed.2004. Perempuan dalam Wacana  Politik  Orde  Baru. Jakarta: LP3ES.
M. C. Ricklefs. 1995. Sejarah Indonesia  Modern. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
Mariam  Budiharjo.  1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Obor.
Michael Rush dan Philip Althof. 2005.
Pengantar Sosiologi Politik.
Jakarta: Rajawali Press.
Mochtar  Mas`oed  dan  Colin  Mic
Andrews. Perbandingan  Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Nani  Soewondo.  1968. Kedudukan
Wanita  Indonesia  dalam  Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timun Mas.
Nani  Soewondo.  1984. Kedudukan
Wanita Indonesia . Jakarta: Ghalia
Indonesia. Naning Mardiyanah dkk. 2004. Memperkuat Posisi Politik Rakyat. Jakarta: CESDA-LP3ES. Nasaruddin  Umar.  1999. Argumen Kesetaraan Gender. Jakarta:
Paramadina. Pimpinan Pusat Kongres Wanita Indonesia KOWANI. 1998. Sejarah  Pergerakan  Perempuan Indonesia;  Menggali  Aspirasi Masa  Lalu.  Menyongsong  Masa Depan . Yogykarta: PP KOWANI. Piotr Sztompta. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Terj. Alimandan. Jakarta: Prenada.
Ramlan  Surbakti.  1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  M. Nelson.  1990. Partisipasi  Politik di  Negara  Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Simon  Philpott.  2000. Meruntuhkan Indonesia .  Terj.  Nuruddin  dan Uzair Yogyakarta: LKiS.
Siti  Musdah  Mulia  dan  Anik  Farida. 2005. Perempuan  dan  Politik.
Jakarta: Gramedia.
Suhartono.  1994. Sejarah  Pergerakan
Nasional dari Budi Utomo sampai  Proklamasi  1908-1945 . Bandung: Pustaka Pelajar.
Sukanti  Suryochondro.  1984. Potret Pergerakan  Wanita  di  Indonesia.
Jakarta: Rajawali.
Syafiq Hasyim. 2001. Hal-hal yang tak Terpikirkan. Bandung: Mizan.
http://www.menegpp.go.id/menegpp.p hp?cat=detail&id=artikel&dat=34 5 .
http://www.rahima.or.id/SR/10- 03/Tafsir.html