## ALTERNATIF PENGELOLA WISATA PANTAI HALASSY NEGERI MORELLA KABUPATEN MALUKU TENGAH PADA FASE PRA DAN PASCA-KRISIS COVID-19

## THE ALTERNATIVE OF HALASSY BEACH TOURISM MANAGEMENT AT MORELLA VILLAGE, CENTRAL MALUKU REGENCY
IN THE PRE AND POST - CRISIS PHASE OF COVID-19
Eygner Gerald Talakua, Renoldy Lamberthy Papilaya, Wellem Talakua,

## dan Elia Serravallo Lewerissa
Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
*) Penulis korespodensi: eygnertalakua@gmail.com Diterima 14 Juni 2021, disetujui 18 Juni 2021

## ABSTRAK
Perlu keterlibatan pihak terkait dalam penentuan alternatif yang tepat untuk mengelola wisata Pantai Halassy,  Negeri  Morella,  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  mengetahui  peran pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam  mengelola  dan  menentukan  alternaitf  pengelola  wisata  Pantai Halassy yang tepat pada fase pra dan pasca-krisis covid-19. Melalui metode purposive sampling diperoleh 20 sampel  sebagai  responden  dari  para  ahli  atau  pemangku  kepentingan  dibidang  pariwisata  serta  ekonomi sumberdaya  perikanan  dan  kelautan.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  wawancara  menggunakan kueisioner  dalam  bentuk  google  form.  Metode  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi  umum wilayah kajian, karakteristik responden, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Metode kuantitatif yang  digunakan  yaitu analitycal  hierarchy  process (AHP).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  fase pra  krisis  covid-19  pemerintah  dapat  membangun  kualitas  daerah wisata  yang  berwawasan  lingkungan  dan budaya;  masyarakat  sebagai  pengelola  mampu  meningkatkan  akses  informasi  bagi  wisatawan;  dan  swasta memberikan kontribusi manfaat ekonomi dan sosial untuk kapasitas pengelolaan. Pada fase pasca pemerintah perlu  melihat  potensi  wisata  yang  dapat  dikembangkan;  masyarakat  dapat  menerapkan  konsep  4A;  dan swasta  lebih  menciptakan  ide-ide  menarik  untuk  mendatangkan  wisatawan.  Alternaitf  pengelola  wisata Pantai  Halassy  yang  tepat  pada  fase  pra  dan  pasca-krisis  covid-19  adalah  kolaboratif  antara  masyarakat, pemerintah, dan swasta, dalam konsep triple helix .
Kata kunci: pengelola, wisata, pantai, Morella, covid-19.

## ABSTRACT
The involvement of related parties is needed in determining the right alternative to manage Halassy Beach Tourism, Morella Village, Central Maluku Regency. The  purpose of this study was to determine the role  of  the  government,  private  sector,  and  community  in  managing  and  determining  the  appropriate alternative managers in the pre and post crisis phases of covid-19. Through the purposive sampling method, 20  respondents  were  obtained  from  experts  or  stakeholders  in  the  field  of  tourism  and  the  economics  of fisheries  and  marine  resources.  Primary  data  collection  was  conducted  by  interview  using  a  google  form questionnaire.  Descriptive  method  is  used  to  describe  the  general  condition  of  the  study  area,  the characteristics of the respondents, as well as the role of the government, private sector and community. Data analysis used analytical hierarchy process (AHP).The results show that in the pre covid-19 crisis phase, the government  can  build  tourist  areas  that  are  environmentally  and  culturally  aware;  the  community  as managers  are  able  to  improve  the  information  access  for  tourists;  and  the  private  sector  contributes economic and social benefits to management capacity. In the post covid-19 crisis, the government needs to pay attention to tourism potential that can be developed; the community can apply the 4A concept; and the private sector can create more interesting ideas to bring in tourists. The right alternative for Halassy Beach Tourism  management  in  the  pre  and  post-covid-19  crisis  phases  is  collaboration  between  the  community, government and private sector, in the triple helix concept.
Keywords: manager, tourism, beach, Morella, covid-19.
Cara  sitasi:  Talakua,  G.,  E.,  Papilaya,  L.,  R.,  Talakua,  W.,  Lewerissa,  S.,  E.,  2021.  Alternatif  Pengelola  Wisata Pantai  Halassy  Negeri  Morella  Kabupaten  Maluku  Tengah  Pada  Fase  Pra  Dan  Pasca-Krisis Covid-19.  PAPALELE:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Perikanan  dan  Kelautan,  5(1),  47-58, DOI: https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.1.47/

## PENDAHULUAN
Bencana  pandemik  covid-19  dirasakan berpengaruh  sangat  luas  dan  masif  terhadap kondisi perekonomian, bahkan boleh dikatakan  nyaris  telah  mengubah  seluruh tatanan  ekonomi dan  bisnis  di  berbagai sektor (Yusup dkk ,  2020).  Tahap  atau  fase  krisis covid-19 dapat dibagi atas tiga, yakni fase pra- krisis  covid-19  dimulai  dari  akhir  bulan Januari  hingga  awal  bulan  Maret  tahun  2020, fase  awal  krisis  yaitu  tanggal  2  hingga  14 Maret 2020, dan fase krisis setelah tanggal 14 Maret  2020  (Wijayanto dalam Engkus dkk (2020).
Pada  fase  pra-krisis  covid-19  sektor ekonomi  di  Indonesia  yang  paling  terdampak adalah  sektor  pariwisata.  Merujuk  pada penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia  pada  bulan  Januari  tahun  2020 bahwa sektor ekonomi  yang paling terdampak wabah  covid-19  adalah  sektor  pariwisata (Kurniati, 2020). Sektor pariwisata di Provinsi Maluku  juga  mengalami  hal  yang  sama. Wabah covid-19 berdampak pada dirumahkannya pekerja di empat sektor, sektor pertama  yang  disebutkan  adalah  sektor pariwisata  (Beritabeta,  2020).  Selain  itu kebijakan  penutupan  seluruh  lokasi  wisata  di Provinsi Maluku oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku pada tanggal 22 Maret 2020 sangatlah penting untuk dilakukan (Tribunnews,  2020).  Salah  satu  lokasi  wisata di Provinsi Maluku yang mengalami penutupan  (tanpa  terkecuali)  adalah  wisata Pantai  Halassy  Negeri  Morella  Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
Pada  fase  pra-krisis  covid-19  dimulai dari  akhir  bulan  Januari  hingga  awal  bulan Maret  tahun  2020,  wisata  Pantai  Halassy Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku  Tengah  masih  dibuka  untuk  umum dan dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara.  Hasil  wawancara  awal  dengan pengelola wisata menunjukkan bahwa rata-rata
jumlah  kunjungan  wisatawan  per  hari  dari awal  bulan  Januari  hingga  bulan  Maret  tahun 2020  (kuartal  pertama  tahun  2020)  sebanyak 67  orang.  Jika  dibandingkan  dengan  rata-rata jumlah  kunjungan per hari  pada  bulan  Januari hingga  Maret  tahun  2019  (kuartal  pertama tahun 2019) sebanyak 259 orang, maka jumlah kunjungan  wisatawan  pada  fase  pra-krisis covid-19  atau  kuartal  pertama  tahun  2020 mengalami penurunan.
Ramadhan  (2020) dalam (Yusup dkk , 2020) mengemukakan bahwa, Covid-19 tampaknya telah merubah perilaku masyarakat dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi  dan bisnis. Perubahan pekerjaan hingga pendapatan  masyarakat  akan  berdampak  pada penurunan  pendapatan  (biaya)  yang  akan dikeluarkan  untuk  rekreasi  (mengunjungi lokasi  wisata)  atau  penurunan  biaya  konsumsi layanan  jasa lingkungan. Rentetan  dampak ini akan  menurunkan  jumlah  kunjungan  wisata hingga  bermuara  pada  penurunan  pendapatan usaha wisata dan pendapatan asli daerah.
Untuk  itu  usaha  wisata  Pantai  Halassy Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku  Tengah  perlu  dikelola  dengan  baik. Pengelolaan usaha pada fase pada fase pra dan pasca-krisis  covid-19  bukan  hal  yang  mudah, mengingat  usaha  ini  dikelola  secara  mandiri oleh masyarakat yang memliki keterbatasan.
Dampak  ekonomi  harus  berdampak positif  terhadap  masyarakat,  dengan  asumsi konservasi  tetap  terlaksana  dengan  baik  dan ancaman  terhadap  konservasi  menurun  atau berkurang.  Artinya,  pengelolaan  wisata  Pantai Halassy  Negeri  Morella  Kecamatan  Leihitu Kabupaten Maluku
Tengah harus
memperhatikan minimal 3 aspek penting yakni biaya  pengelolaan,  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.
Pada prinsipnya, pengembangan pariwisata  harus  mengacu  pada  pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development goals /SDGs).
Terlihat  bahwa  terdapat  3  unsur penting  dalam  pengembangan  pariwisata berkelanjutan  yakni  masyarakat,  pemerintah, dan  swasta.  Lebih  jauh,  Sugihamretha  (2020), menyimpulkan bahwa kerja sama  yang erat di antara  semua  aktor  terkait  merupakan  kunci melawan  keruntuhan  ekonomi,  termasuk  di sektor pariwisata.
Dengan  demikian  terdapat  pilihan- pilihan,  pihak  mana  yang  tepat  mengelola wisata Pantai Halassy pada fase pra dan pasca- krisis  covid-19  yakni  tetap  pada  kondisi sekarang,  masyarakat,  atau  perlu  peran pemerintah,  sawasta,  ataupun  kolaborasi
diantaranya  guna  menjamin  keberlanjutan wisata tersebut. Untuk itu judul yang diangkat dalam  penelitian  ini  adalah  “Alternatif Pengelola  Wisata  Pantai  Halassy  Negeri Morella Kabupaten Maluku Tengah Pada Fase Pra dan Pasca-krisis Covid-19”.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  Wisata Pantai  Halassy,  Negeri  Morela,  Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

## Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer  dikumpulkan  melalui  observasi  dan wawancara  menggunakan  kueisioner  (daftar pertanyaan  dalam  bentuk  google  form  pada lampiran  1).  Data  sekunder  dikumpulkan melalui  studi  literatur  terhadap  laporan penelitian  dan  artikel  ilmiah  yang  dipublikasi oleh  instansi  resmi  maupun  jurnal  ilmiah  di internet.
Metode Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah para  ahli  atau  pemangku  kepentingan  di bidang  pariwisata  dan  ekonomi  sumberdaya perikanan  dan  kelautan  yang  sifatnya  terbatas dan ditentukan. Untuk itu metode pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah purposive sampling . Menurut Sugiyono (2017),
purposive  sampling adalah  teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan  metode  tersebut  diperoleh  20 sampel  sebagai  responden  yang  terdiri  atas: birokrasi  pemerintah  4  orang,  akademisi  14
orang, praktisi 1 orang dan pengelola wisata 1 orang.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatf.  Metode  deskriptif  digunakan  untuk menggambarkan kondisi umum wilayah kajian,  karakteristik  responden,  serta  peran pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam pengelolaan  wisata  Pantai  Halassy.  Adapun metede kuantitatif dijabarkan sebagai berikut: Rumusan alternative pengelolaan wisata Pantai Halassy  pada  fase  pra  dan  pasca-krisis  covid- 19  menggunakan analitycal hierarchy process (AHP).  Permadi  (1992) dalam Falatehan (2016),  mengemukkan  3  prinsip  dalam memecahkan  persoalan  dengan  mengunakan analisis logis eksplisit, yakni:
a. Menyusun hirarki
b. Menentukan prioritas
c. Konsistensi logis

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Karakeristik responden dimaksud adalah  karakteristik  pendidikan,  kompetensi, dan  unit  kerja.  Karakteristik  responden diuraikan sebagai berikut:
1. Jenjang  pendidikan  sebagian  responden berada pada jenjang S2 dan S3.
2. Bidang  kompetensi  sebagian  responden adalah sosial Ekonomi Perikanan.
3. Unit  kerja  sebagian  besar  responden  pada perguruan  tinggi  (pada  unit  kerja  Fakutas Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan,  Universitas Pattimura).

## Pengelolaan Wisata Pantai Halassy
Wisata  Pantai  Halassy  resmi  dibuka pada  awal  bulan  Januari  tahun  2018,  hingga saat  ini  wisata  Pantai  Halassy  adalah  usaha perseorangan yang melibatkan anggota keluarga  dan  masyarakat.  Pengelolaan  wisata Pantai  Halassy  mengacu  pada  defenisi manajemen  pariwisata  oleh  Zaeniru  (2012) yakni,  umumnya  dapat  diketahui  bahwa manajemen itu meliputi unsur-unsur perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, pelaporan  dan  evaluasi.  Uraian  tentang pengelolaan wisata Pantai Halassy adalah:
1. Perencanaan Pengelola belum pernah memiliki perencanaan  hingga  program  kerja  yang jelas  dan  teradministraskan  dengan  baik, perencanaan  hanya  lisan.  Pengelola  juga belum  menyediakan  sarana  dan  prasarana yang memadai berupa jumlah alat snorkeling yang  terbatas,  dan  ketersediaan konsumsi  yang  tidak  lengkap  (hanya makanan  ringan  dan  air  mineral)  pada wisata pantai Hallasy di Negeri Morella.
2. Pengorganisasian Penyusunan  organisasi  dilakukan  dengan cara  penunjukan,  dalam  perjalanannya sebagian besar personil yang telah ditunjuk tidak dapat  aktif  karena  pekerjaan,  dengan demikian  hanya  pengelola  (ketua)  yang masih aktif hingga sekarang.
3. Pelaksanaan Pelaksanaan  rencana  (kerja  rutin  dan insidental)  yang  disampikan  lisan  oleh pengelola dilakukan oleh anggota keluarga dan masyarakat.
4. Pelaporan Pelaporan  dilakukan  oleh  masing-masing individu  (anggota  keluarga/masyarakat) pelaksana  kerja  rutin/insidental  langsung kepada pengelola.
5. Evaluasi
Evaluasi kerja rutin dan insidental dilakukan  oleh  pengelola  tanpa  catatan administrasi yang baik. Uraian pengelolaan
tersebut menggambarkan  bahwa  secara  keseluruhan pengelolaan  atau  manajemen  wisata  Pantai Halassy masih sangat sederhana dan membutuhkan peningkatan sistem manajemen. Kondisi pengelolaan ini masih
menggambarkan  bentuk  pengelolaan  wisata yang  umumnya  ada  di  Kabupaten  Maluku Tengah,  dimana  menurut  Amin  (2019) pengelolaan  obyek  wisata  di  Pantai  Hunimua, Kabupaten  Maluku  Tengah  dirasakan  masih belum  optimal  karena  atraksi  (daya  tarik) wisatanya  belum  didukung  dengan  fasilitas wisata yang memadai seperti petugas keamanan,  penginapan,  rumah  makan,  toko souvenir,  wahana  bermain,  dan  fasilitas penting  lainnya.  Bahkan  beberapa  fasilitas yang  sudah  ada  sebelumnya  mengalami  rusak berat.  Sehingga  terkesan  pengelolaan  obyek
wisata  ini  seperti  hanya  mengejar  keuntungan ( profit oriented ) tanpa memperhatikan keberlanjutan pengembangannya.
Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Mengelola Wisata Pantai Halassy
Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat  dalam  mengelola  wisata  Pantai Halassy  pada  fase  pra-krisis  covid-19  dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan  dapat  bekerja  sama  dalam mengelola wisata Pantai Halassy;
2. Masyarakat  sebagai  pengelola  wisata Pantai Halassy harus menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat ( community-based management );
3. Masyarakat sebagai pengelola dan pemerintah  membangun  kualitas  daerah wisata  yang  berwawasan  lingkungan, budaya, dan masyarakat;
4. Masyarakat sebagai
pengelola meningkatkan akses informasi bagi wisatawan; 5. Masyarakat sebagai pengelola memeliharaan  fasilitas  bangunan  beton diatas air;
6. Penguatan  kapasitas  pengelolaan  melalui corporate  social  responsibility (CSR)  dan investasi oleh swasta;
7. Masyarakat  sebagai  pengelola,  pemerintah dan  dibantu  pihak  swasta  membuat program promosi;
8. Masyarakat  sebagai  membuat  aturan pembuangan sampah;
9. Masyarakat  sebagai  pengelola,  pemerintah dan  dibantu  pihak  swasta  menyusun 51ating51l  kesehatan  sesuai  aturan  yang berlaku di lokasi wisata; dan
10. Masyarakat  sebagai  pengelola,  pemerintah dan  dibantu  pihak  swasta  mengfungsikan peran  wisata  untuk  mengatasi  kejenuhan masyarakat.
Pada  fase  pasca-krisis  covid-19  peran pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam mengelola  wisata  Pantai  Halassy  dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Pemerintah  harus  lebih  memperhatikan dan  lebih  berperan  penting,  bukan  hanya sebagai controller , namun mampu
melihat potensi wisata agar dapat dikembangkan setelah pandemi.
2. Pemerintah  harus  menghidupkan  kembali suatu destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan,
mensosialisasikan dan menerapkan program clean,  health,  dan  safety ,  serta membuat ide-ide baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
3. Saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat/pengelola, maupun juga swasta  dalam  menciptakan  ide-ide  yang menarik untuk mendatangkan wisatawan;
4. Masyarakat  sebagai  pengelola  adalah tetap menjaga kebersihan dan keberlanjutan  lingkungan  wisata,  dan tetap menerapkan protokol kesehatan saat bekerja;
5. Masyarakat sebagai pengelola menerapkan  konsep  4A,  meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM);
6. Masyarakat sebagai
pengelola mengembangkan produk-produk khas daerah; dan
7. Masyarakat sebagai pengelola tetap mengacu  pada  konsep  awal,  pengelolaan berbasis  masyarakat  ( community-based tourism ),  namun  lebih  memperhatikan penerapan prinsip-prinsip sustainable tourism. Secara umum responden mengharapkan adanya peran  yang sama (kerja sama) antara pemerintah, swasta dan masyarakat  dalam  mengelola  wisata  Pantai Halassy baik pada fase pra-krisis ataupun fase pasca-krisis  covid-19.  Namun  secara  khusus jika  dicermati,  pada  fase  pra-krisis  covid-19 responden  masih  mengharapkan  fungsi  wisata Pantai  Halassy  berjalan  seperti  biasanya (kondisi  normal).  Hal  ini  ditunjukkan  dengan harapan responden kepada masyarakat sebagai pengelola  wisata  Pantai  Halassy  untuk  tetap memperbaiki dan meningkatkan segi pelayanan  (sisi  teknis)  dan  pengelolaan  yang masih  kurang  pada  wisata  Pantai  Halassy untuk  menghadapi  fase  krisis  covid-19. Misalnya,  harapan  responden  agar  menyusun protokol  kesehatan  sesuai  aturan  yang berlaku  di  lokasi  wisata.  Untuk  fase  pasca- krisis covid-19, responden lebih mengharapkan pada peran pemerintah, dimana
adanya  harapan  pengembangan  wisata  Pantai Halassy  tanpa  meninggalkan  konsep  dasar pembangunan  wisata  Pantai  Halassy  dan penerapan protokol kesehatan.
Harapan  adanya  peran  yang  sama  atau kerja  sama  antara  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  dalam  mengelola  wisata  Pantai Halassy  sejalan  dengan  aturan  pemerintah yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  (UU) Republik  Indonesia  (RI)  Nomor  10  Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan.  Dalam  UU tersebut peran pemerintah, swasta dan masyarakat  telah  terlihat  dalam  defenisi kepariwisataan,  yakni:  “keseluruhan  kegiatan yang  terkait  dengan  pariwisata  dan  bersifat multidimensi  serta  multidisiplin  yang  muncul sebagai  wujud  kebutuhan  setiap  orang  dan negara  serta  interaksi  antara  wisatawan  dan masyarakat,  sesama  wisatawan,  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  pengusaha”.  Kata “interaksi” dalam defenisi tersebut secara luas dapat  diartikan  adanya  hubungan  atau  peran yang  sama  atau  kerja  sama.    Peran  atau  kerja sama  secara  detail  telah  diatur  dalam  UU tersebut pada BAB VII yang mengatur tentang hak,  kewajiban  dan  larangan  tiap  orang,  tiap wisatawan, masyarakat, pemerintah/ pemerintah  daerah,  maupun  pengusaha/swasta dalam berinteraksi.

## Alternatif Pengelola Wisata Pantai Halassy
Seperti  yang  diuraikan  di  atas  bahwa, pengelola wisata Pantai Halassy saat ini adalah usaha  perorangan,  yang  melibatkan  keluarga dan  masyarakat  sekitar.  Bentuk  pengelola  ini memiliki  kelemahan  dan  keterbatasan  pada fase  pra  dan  pasca-krisis  covid-19.  Hal  ini memunculkan pemikiran  tentang perlu  adanya alternatif  pengelola  wisata  Pantai  Halassy. Terdapat  3  kriteria  pengelolaan  yakni:  biaya pengelolaan,  kelestarian  lingkungan,  dan manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat,  dalam menentukan  alternatif  pengelola  wisata  Pantai Halassy.  Alternatif  pengelola  tersebut  adalah Masyarakat, Pemerintah, Swasta, dan
Kolaboratif (kerja sama
Masyarakat, Pemerintah,  dan  Swasta).  Hasil analytical hierarchy  process dengan  program expert choice menunjukkan bahwa:
1. Kriteria Pengelolaan Wisata Pantai Halassy
Kriteria  merupakan  salah  satu penilian  yang  dijadikan  pertimbangan dalam membentuk hierarki penentu analisis  alternatif.  Tabel  1  menunjukkan bahwa nilai kriteria tertinggi pada fase pra- krisis covid-19 adalah kelestarian lingkungan  sebesar  0,513  dengan  nilai inconsistency yaitu 0,00327. Nilai tertinggi pada  fase  pasca-krisis  covid-19  adalah manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat  sebesar 0,508  dengan  nilai inconsistency yaitu 0,00006.  Selain  pada  Tabel  1,  terlihat dengan  jelas  juga  pada  Gambar  2,  bahwa persentase  tertinggi  adalah  kelestarian lingkungan  dan  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat.
Menurut  responden  pada  fase  pra- krisis covid-19 kriteria kelestarian lingkungan menjadi prioritas dalam pengelolaan wisata Pantai Halassy,
dikarenakan kelestarian lingkungan merupakan kriteria yang sangat menentukan keberlanjutan wisata, terutama wisata  pantai.  Meskipun  saat  fase  pra- krisis  covid-19  telah  terjadi  penutupan akses-akses  pada  wisata  Pantai  Halassy, namun  pantai  menjadi  salah  satu  jenis wisata yang direkomendasikan  oleh pemerintah  pada  masa new  normal sehingga  mutu  lingkungan  yang  menjadi daya  tarik  wisata  Pantai  Halassy  harus terpelihara. Menurut Solemede, dkk (2020),  di  masa  pandemi  ini  tren pariwisata  yang  paling  digemari  yaitu  tren wisata  yang  bukan  padat  atau  kawasan wisata  alam,  seperti  kawasan  wisata bahari, wisata konservasi, wisata petualangan,  taman  nasional  dan  taman wisata alam lainnya.
Pada  fase  pasca-krisis  covid-19 kriteria  manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat menurut  responden  menjadi  prioritas dalam  pengelolaan  wisata  Pantai  Halassy. Karena  dengan  memprioritaskan  manfaat ekonomi bagi masyarakat, dapat meningkatkan  kesejahteraan  hidup  bagi masyarakat. Apalagi dalam keadaan pasca- krisis  covid-19,  para  pengelola  wisata Pantai Halassy harus melihat peluang yang menjadi  kekuatan  untuk  pengembangan wisata Pantai Halassy sehingga masyarakat
turut merasakan manfaat keberadaan wisata Pantai Hallassy.
Dengan demikian pada fase pra dan pasca-krisis covid-19, kriteria yang menjadi  prioritas  pengelolaan  wisata Pantai Halassy adalah kelestarian lingkungan  dan  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat.  Kedua  prioritas  ini  menjadi hal  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh
pengelola  wisata  Pantai  Halassy.  Hasil analisis  ini  tidak  berbeda  dengan  yang dikemukakan  oleh  Muryani  (2013)  pada kondisi normal, dimana kriteria kelestarian linkungan  dan  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat  juga  menjadi  prioritas  penting selain  biaya  pengelolaan  dalam  mengelola Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Tabel 1. Kriteria Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Halassy
No. Kriteria Nilai Pra-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,00327) Pasca-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,00006) 1. Biaya Pengelolaan 0,188 0,175 2. Kelestarian Lingkungan 0,513* 0,317 3. Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat 0,299 0,508* Jumlah 1,000 1,000 Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas
Sumber: data primer diolah, 2020

## Gambar 2. Persentase Kriteria Pengelolaan Wisata Pantai Halassy
Sumber: Data primer diolah, 2020.
2. Alternatif  Pengelola  Berdasarkan  Kriteria Biaya Pengelolaan Tabel  2  menunjukkan  bahwa  nilai
tertinggi  pada  fase  pra-krisis  covid-19 adalah  alternatif  pengelolaan  kolaboratif sebesar  0,503  dengan  nilai inconsistency yaitu 0,02. Nilai tertinggi pada fase pasca-
krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan  kolaboratif  sebesar  0,610 dengan nilai inconsistency yaitu 0,00132.
Nilai  dalam  Tabel  2  menunjukkan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan  alternatif  yang  diprioritaskan atau  prioritas  pertama  baik  pada  fase  pra
18,8 51,3 29,9 17,5 31,7 50,8 0 10 20 30 40 50 60 Biaya Pengelolaan Kelestarian Lingkungan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Lokal P er se n tase ( % ) Kriteria Pengelolaan Pengelolaan pada Pra-krisis Covid-19
Pengelolaan pada Pasca-krisis Covid-19
ataupun  pasca-krisis  covid-19  dalam mengelola biaya yang ditanggung/ dikeluarkan  dalam  usaha  wisata  Pantai Halassy. Untuk mengelola biaya pada fase pra-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan  oleh  swasta  (nilai  =  0,234), prioritas  ketiga  adalah  pengelolaan  oleh pemerintah  (nilai  =  0,134),  dan  prioritas terakhir  atau  keempat  adalah  pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,129).
Sedangkan  untuk  mengelola  biaya  pada fase pasca-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai
= 0,149), prioritas ketiga adalah pengelolaan  oleh  pemerintah  (nilai  =
0,131), dan prioritas terakhir atau keempat adalah  pengelolaan  oleh  swasta  (nilai  = 0,109).  Angka-angka  ini  menunjukkan bahwa  pada  fase  pra-krisis  covid-19, responden menginginkan adanya pengelolaan  kolaboratif,  jika  bentuk pengelolaan  ini  tidak  tercapai  maka pengelolaan  perlu  dilakukan  oleh  swasta, kemudian  pemerintah  dan  terakhir  adalah masyarakat.  Sedangkan  pada  fase  pasca- krisis covid-19 jika pengelolaan kolaboratif  tidak  dimungkinkan  maka pengelolaan perlu dilakukan oleh masyarakat,  kemudian  pemerintah,  dan terakhir adalah swasta. Tabel 2. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Biaya Pengelolaan No. Alternatif Pengelola Nilai Pra-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,02) Pasca-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,00132) 1. Pengelolaan Oleh Masyarakat 0,129 0,149 2. Pengelolaan Oleh Pemerintah 0,134 0,131 3. Pengelolaan Oleh Swasta 0,234 0,109 4. Pengelolaan Kolaboratif 0,503* 0,610* Jumlah 1,000 1,000 Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas Sumber: data primer diolah, 2020
3. Alternatif  Pengelola  Berdasarkan  Kriteria Kelestarian Lingkungan Tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai tertinggi  pada  fase  pra-krisis  covid-19 adalah  alternatif  pengelolaan  kolaboratif sebesar  0,600  dengan  nilai inconsistency yaitu 0,01. Nilai tertinggi pada fase pasca- krisis covid-19 adalah alternatif pengelolaan  kolaboratif  sebesar  0,622 dengan  nilai inconsistency yaitu  0,01. Nilai  ini  mengartikan  bahwa  bentuk pengelola  kolaboratif  juga  merupakan alternatif  yang  diprioritaskan  baik  pada fase  pra  ataupun  pasca-krisis  covid-19 dalam  mengelola  kelestarian  lingkungan pada wisata Pantai Halassy.

## Tabel 3. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Kelestarian Lingkungan
No. Alternatif Pengelola Nilai Pra-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,01) Pasca-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,01) 1. Pengelolaan Oleh Masyarakat 0,190 0,150 2. Pengelolaan Oleh Pemerintah 0,126 0,121 3. Pengelolaan Oleh Swasta 0,084 0,107 4. Pengelolaan Kolaboratif 0,600* 0,622* Jumlah 1,000 1,000 Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas
Sumber: data primer diolah, 2020
Nilai dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan  alternatif  yang  diprioritaskan atau  prioritas  pertama  baik  pada  fase  pra ataupun  pasca-krisis  covid-19  dalam mengelola  kelestarian  lingkungan  pada usaha  wisata  Pantai  Halassy.  Untuk mengelola/menata  kelestarian  pada  fase pra-krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan  oleh  masyarakat  (nilai  = 0,190), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh  pemerintah  (nilai  =  0,126),  dan prioritas  terakhir  atau  keempat  adalah pengelolaan  oleh  swasta  (nilai  =  0,084). Sedangkan  untuk  kelestarian  lingkungan pada  fase  pasca-krisis  covid-19,  prioritas kedua adalah pengelolaan oleh masyarakat (nilai = 0,150), prioritas ketiga adalah pengelolaan oleh pemerintah (nilai
=  0,121),  dan  prioritas  terakhir  atau keempat  adalah  pengelolaan  oleh  swasta (nilai = 0,107).
4. Alternatif  Pengelola  Berdasarkan  Kriteria Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Tabel  4  menunjukkan  bahwa  nilai
tertinggi  pada  fase  pra-krisis  covid-19 adalah  alternatif  pengelolaan  kolaboratif sebesar  0,613  dengan  nilai inconsistency yaitu  0,00908.  Nilai  tertinggi  pada  fase pasca-krisis  covid-19  adalah  alternatif pengelolaan  kolaboratif  sebesar  0,554 dengan  nilai inconsistency yaitu  0,00471. Nilai  ini  mengartikan  bahwa  bentuk pengelola  kolaboratif  juga  merupakan alternatif  yang  diprioritaskan  baik  pada fase  pra  ataupun  pasca-krisis  covid-19 dalam mengelola manfaat ekonomi wisata Pantai Halassy bagi masyarakat.
Tabel 4. Alternatif Pengelola Berdasarkan Kriteria Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat
No. Alternatif Pengelola Nilai Pra-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,00908) Pasca-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,00471) 1. Pengelolaan Oleh Masyarakat 0,174 0,146 2. Pengelolaan Oleh Pemerintah 0,113 0,148 3. Pengelolaan Oleh Swasta 0,100 0,151 4. Pengelolaan Kolaboratif 0,613* 0,554* Jumlah 1,000 1,000 Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas Sumber: data primer diolah, 2020

## Tabel 5. Pengelola Wisata Pantai Halassy Pada Pra dan Pasca-Krisis Covid-19
No. Alternatif Pengelola Nilai Pra-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,01) Pasca-Krisis Covid-19 (Inconsistency 0,00) 1. Pengelolaan Oleh Masyarakat 0,172 0,148 2. Pengelolaan Oleh Pemerintah 0,124 0,137 3. Pengelolaan Oleh Swasta 0,121 0,131 4. Pengelolaan Kolaboratif 0,583* 0,584* Jumlah 1,000 1,000 Keterangan: * = kriteria tertinggi dan menjadi prioritas Sumber: data primer diolah, 2020 Hasil  analisis  pada  Tabel  2  hingga
Tabel 4 yang melibatkan 4 alternatif pengelola
pada masing-masing kriteria (parsial) mengarahkan alternatif pengelola wisata
Pantai  Halassy  pada  bentuk  pengelolaan kolaboratif.  Hasil  anaisis  yang  melibatkan gabungan 3 kriteria pada 4 alternatif (simultan) terlihat pada Tabel 5.
Nilai  dalam  Tabel  5  menunjukkan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan  alternatif  yang  diprioritaskan  atau prioritas  pertama  baik  pada  fase  pra  ataupun pasca-krisis  covid-19  dalam  manfaat  ekonomi pada  usaha  wisata  Pantai  Halassy.  Untuk mengelola  manfaat  ekonomi  pada  fase  pra- krisis covid-19, prioritas kedua adalah pengelolaan  oleh  masyarakat  (nilai  =  0,174), prioritas  ketiga  adalah  pengelolaan  oleh pemerintah  (nilai  =  0,113),  dan  prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta  (nilai  =  0,100).  Sedangkan  untuk kelestarian  lingkungan  pada  fase  pasca-krisis covid-19,  prioritas  kedua  adalah  pengelolaan oleh  swasta  (nilai  =  0,151),  prioritas  ketiga adalah  pengelolaan  oleh  pemerintah  (nilai  = 0,148),  dan  prioritas  terakhir  atau  keempat adalah  pengelolaan  oleh  masyarakat  (nilai  = 0,146).
Pada  fase  pra-krisis  covid-19  untuk pengelola,  prioritas  kedua  adalah  pengelolaan oleh  masyarakat  (nilai  =  0,172),  prioritas ketiga  adalah  pengelolaan  oleh  pemerintah (nilai  =  0,124),  dan  prioritas  terakhir  atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai =  0,121).  Sedangkan  untuk  pengelola  pada fase  pasca-krisis  covid-19,  prioritas  kedua adalah  pengelolaan  oleh  masyarakat  (nilai  = 0,148),  prioritas  ketiga  adalah  pengelolaan oleh  pemerintah  (nilai  =  0,137),  dan  prioritas terakhir atau keempat adalah pengelolaan oleh swasta (nilai = 0,131).
Tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi  pada  fase  pra-krisis  covid-19  adalah alternatif  pengelolaan  kolaboratif  sebesar 0,583  dengan  nilai inconsistency yaitu  0,01, dan nilai tertinggi pada fase pasca-krisis covid- 19  adalah  alternatif  pengelolaan  kolaboratif sebesar 0,584 dengan nilai inconsistency yaitu 0,00. Selain pada Tabel 5, terlihat dengan jelas juga  pada  Gambar  3,  bahwa  persentase tertinggi adalah pengelolaan secara kolaboratif.
Gambar 3. Persentase Nilai Prioritas Pengelola Wisata Pantai Halassy
Sumber: data primer diolah, 2020.
Nilai  atau  persentase  ini  mengartikan bahwa bentuk pengelola kolaboratif merupakan  alternatif  yang  diprioritaskan  baik pada  fase  pra  ataupun  pasca-krisis  covid-19 dalam  mengelola  wisata  Pantai  Halassy,  atau alternatif pengelola wisata Pantai Halassy baik
pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 adalah pengelolaan  kolaboratif  atau  diperlukan  kerja sama  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan swasta.  Dengan  adanya  kolaborasi  maka biaya  pengelolaan,  kelestarian  lingkungan dan  manfaat  ekonomi  wisata  Pantai  Halassy
17,2 12,4 12,1 58,3 14,8 13,7 13,1 58,4 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Pengelolaan oleh Masyarakat Pengelolaan oleh Pemerintah Pengelolaan oleh Swasta Pengelolaan Kolaboratif P er se n ( % ) Bentuk Pengelola
Pengelolaan pada Pasca-krisis Covid-19
dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.
Mengapa  kolaborasi  dianggap  sangat penting? Hasil beberapa studi literatur menunjukkan  bahwa  motivasi  yang  muncul pada  kelompok  pemangku kepentingan adalah kolaborasi,  akan  menghasilkan  capaian  yang positif,  capaian  solusi  untuk  kepentingan seluruh pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan  cara  yang fair ,  setiap  pemangku kepentingan  mempunyai  kapasitas  untuk berpartisipasi  secara  detail  dalam  pengelolaan (Gray,  1989 dalam Imron  dan  Anwar,  2019). Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam  pengelolaan  pariwisata  dikenal  dengan konsep triple helix . Menurut Resdiana dan Sari (2019),  pada  dasarnya  konsep triple  helix ini melibatkan  kerjasama  antara  pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk saling memberikan  dukungan  serta  perannya  dalam pengembangan wisata.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa:  untuk pada  fase  pra  pemerintah  dapat  membangun kualitas  daerah  wisata  yang  berwawasan lingkungan  dan  budaya,  masyarakat  sebagai pengelola mampu meningkatkan akses informasi  bagi  wisatawan,  begitupun  swasta memberikan  kontribusi  manfaat  ekonomi  dan sosial  untuk  kapasitas  pengelolaan.  Pada  fase pasca  pemerintah  mampu  melihat  potensi wisata  yang  ada  agar  dapat  dikembangkan, masyarakat  dapat  menerapkan  konsep  4A  dan swasta  lebih  menciptakan  ide-ide  menarik untuk  mendatangkan  wisatawan.  Alternaitf pengelola  wisata  Pantai  Halassy  yang  tepat pada fase pra dan pasca-krisis covid-19 adalah kolaboratif atau kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. Kolaborasi pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam pengelolaan pariwisata dikenal dengan konsep triple helix .

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  perlu bekerja  sama  (berkolaborasi)  sesuai  dengan peran  masing-masing  dalam  mengelola  wisata
Pantai Halassy baik pada fase pra-krisis covid- 19  maupun  nanti  pada  pasca-krisis  covid-19. Penelitian lanjutan tentang evaluasi manajemen  wisata  Pantai  Halassy  pada  perlu dilakukan guna menjawab berapa efektifitasnya  usaha  berbentuk  perseorangan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  D.  Y.  2019.  Kajian  Pengembangan Obyek  Wisata  Bahari  Pantai  Hunimua Kabupaten  Maluku  Tengah.  Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 1-12.
Beritabeta.  2020.  Imbas  Corona  di  Maluku, 205  Karyawan  di-PHK  dan  1.793 Dirumahkan. https://beritabeta.com/news/ekonomi/2 05-karyawan-di-phk-dan-1-793- dirumahkan/
Engkus,  Suparman  N.,  Sakti,  F.  T., &  Anwar, H.  S.  2020.  Covid-19:  Kebijakan Mitigasi  Penyebaran  Dan  Dampak
Sosial  Ekonomi  di  Indonesia.  Digital Library  UIN  Sunan  Gunung  Djati,
http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/308
20.
Falatehan,  A.  F.  2016. Analytical  Hierarchy
Process (AHP)  Teknik  Pengambilan Keputusan Untuk Pembangunan Daerah. Yogyakarta, Indomedia Pustaka. Imron,  M.  dan  Anwar,  M.  S.  2019.  Strategi Kolaborasi Pengembangan Wisata Berbasis Edukasi di Clungup Mangrove Conservation Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Journal  of  Governance  Innovation, 1(1), 78-90. Kurniati,  D.  2020.  Efek  Virus  Corona  Sri
Mulyani  Sebut  Skenario  Terburuk Ekonomi  RI  Bisa  Minus 0,4%.
https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani- sebut-skenario-terburuk-ekonomi-ri- bisa-minus-04--19942. Diakses 22 Februari 2021. Resdiana,  E.  dan  Sari,  T.  T.  2019.  Penguatan Triple  Helix  Pada  Sektor      Pariwisata. Penerbit Universitas Wiraraja
Sumenep,  ISBN:  978-602-50605-9-5,
Madura.
Muryani.  2013.  Penerapan  Proses  Hirarki Analitik  dan  Valuasi  Ekonomi  Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi kasus:  Taman  Nasional  Ujung  Kulon, Banten).  Jurnal  ekonomi  dan  Bisnis, XXIII (1), 086-095. Solemede,  I.,  Tamaneha,  T.,  Selfanay,  R.,
Solemede,  M.,  Walunaman,  K.,  2020. Strategi Pemulihan Potensi PariwisataBudaya  di  Provinsi  Maluku (SuatuKajian  Anaisis  di  Masa  Transisi kenormalan  Baru).  Noumena:  Jurnal Ilmu Sosial 1(1) pp 69-86. Sugiyono.  2017.  Statistika  Untuk  Penelitian. Alfabeta, Bandung. Sugihamretha,  I.  D.  G.  2020.  Respon Kebijakan:  Mitigasi  Dampak  Wabah Covid-19  Pada  Sektor  Pariwisata.  The Indonesian  Journal  of  Develompment Planning, IV (2), 191-206. Tribunnews.  2020.  Seluruh  Destinasi  Wisata
di Maluku Ditutup Sementara, Wisatawan Asing Dipulangkan.
https://www.tribunnews.com/corona/20 20/03/23/seluruh-destinasi-wisata-di- maluku-ditutup-sementara-wisatawan- asing-dipulangkan.  Diakses  23  Maret 2020. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisatawa.  Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.