Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023

## Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja

## Yohanes Suhardin, Henny Saida Flora
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia johnsuhardin@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan pada analisis atas eksistensi  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020  (Putusan  MK  Cipta  Kerja)  pasca  disahkannya  UU  No.  6  Tahun  2023  tentang  Cipta Kerja.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengedepankan  pendekatan kasus,  konsep,  dan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menegaskan  bahwa  eksistensi  Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya  UU Cipta Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja adalah antara  “ada  dan  tiada”.  Dikatakan  ada  karena  dijadikan  landasan  yuridis  dalam  UU  Cipta  Kerja akan  tetapi  secara  substantif  Putusan  MK  Cipta  Kerja  khususnya  perintah  konstitusional  untuk memperbaiki  UU  Cipta  Kerja  secara  substantif  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara bermakna,  justru  tidak  dilaksanakan.  Pemerintah  (dalam  hal  ini  Presiden)  justru  menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja. Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja sejatinya  telah  melanggar  substansi  dari  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa Putusan  MK  Cipta  Kerja  mengorientasikan  perumusan  ulang  UU  Cipta  Kerja  melalui  partisipasi yang  bermakna  dengan  melibatkan  segenap  komponen  masyarakat.  Adanya  ketidaktaatan  UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi ( constitutional disobedience ). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk  dan  jenis  sanksi  terhadap  Putusan  MK  serta  diorientasikan  pula  MK  dapat  melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK.
Kata kunci: UU Cipta Kerja; Putusan Mahkamah Konstitusi; Supremasi Konstitusi

## Abstract
This study aims at analyzing the existence of Constitutional Court Ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 (Job Creation MK Decision) after Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This research is a normative legal research by prioritizing case approaches, concepts, and legislation. The results of the  study  confirmed  that  the existence  of  the  Job  Creation  MK  Decision  after  the passage  of  the Job Creation Law was as if the Job Creation MK Decision was between "there and not". It is said that there is because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, however substantively the Decision of the Job Creation MK, especially the constitutional order to substantively improve the  Job  Creation  Law  by  involving  meaningful  community  participation,  has  not  been implemented. Because, the government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation MK Decision. The legal implications of the Job Creation MK Decision after the Job Creation Law was passed is that the Job Creation Law has actually violated the substance of the Job Creation MK Decision. It can be seen that the Job Creation MK Decision orients the reformulation of the Job Creation Law through meaningful participation  involving  all  components  of  society.  The  existence  of  disobedience  to  the  Job Creation  Law  against  the  Decision  of  the  Job  Creation  MK  has  the  potential  to  cause  a phenomenon  of  disregard  for  the  constitution  (constitutional  disobedience).  Therefore,  in  the future  it  is  necessary  to  formulate  the  forms  and  types  of  sanctions  against  the  Constitutional Court's Decision and also be oriented to the Constitutional Court being able to review a Law or UU that contradicts the Constitutional Court's Decision.
Keywords: Constitutional Court Decision; Constitutional Supremacy; Job Creation UU
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja  disahkan  dan  merupakan “kejutan” hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020  (selanjutnya  disebut  Putusan  MK  Cipta Kerja)  yang  menegaskan  bahwa  status  UU  Cipta  Kerja  adalah  inkonstitusional bersyarat  dan  memerlukan  partisipasi  yang  bermakna  dari  masyarakat  untuk memperbaiki rumusan substansi  dalam UU Cipta Kerja. 1 Secara tersirat,  Putusan MK Cipta Kerja mengamanatkan dibentuknya UU Cipta Kerja baru dengan revisi dan  perubahan-perubahan  untuk  menindaklanjuti  saran,  kehendak,  serta kebutuhan  hukum  masyarakat.  Hadirnya  UU  Cipta  Kerja  justru  menghadirkan fenomena  hukum  yang  “tidak  biasa”  dikarenakan  UU  lazimnya  merupakan produk  hukum  yang  dibentuk  karena  adanya  alasan  kedaruratan  hukum  yang mana  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  terkait  kebutuhan  hukum  masyarakat maka UU “hadir” sebagai solusi sementara atas kekosongan hukum di masyarakat sebelum UU disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada umumnya. 2
UU  Cipta  Kerja  jika  dilihat  dari  kehadirannya  memang  menimbulkan  pro dan  kontra  di  masyarakat. 3 Hal  tersebut  salah  satunya  dibuktikan  dengan  adanya kelompok  masyarakat  yang  melakukan judicial  review atas  UU  Cipta  Kerja  di Mahkamah Konstitusi. 4 Salah satu problematika hukum pasca hadirnya UU Cipta Kerja  adalah  terkait  eksistensi  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Eksistensi  Putusan  MK Cipta  Kerja  dipertanyakan  karena  hadirnya  UU  Cipta  Kerja  “dianggap” merupakan  jawaban  dan  solusi  atas  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Padahal,  secara tegas  Putusan  MK  Cipta  Kerja  mengamanatkan  pembentukan  ulang  UU  Cipta Kerja  dengan  mengamanatkan  aspek  partisipasi  yang  bermakna  dari  masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis atas eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja.
Penelitian  mengenai  UU  Cipta  Kerja  sejatinya  belum  terdapat  penelitian terdahulu  yang  menganalisis  secara  spesifik  terkait  hal  tersebut.  Akan  tetapi, kajian mengenai  Putusan MK Cipta Kerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya  seperti  penelitian  oleh  Haryono  (2021)  yang  berfokus  pada  aspek metode  penafsiran  dan  logika  hukum  yang  digunakan  Majelis  Hakim  Konstitusi
1 Humas  MKRI,  “MK:  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU  Cipta  Kerja  Harus  Diperbaiki  Dalam  Jangka Waktu Dua Tahun” (www.mkri.id, 2021),
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2  (Diakses  Pada  Tanggal  25  Maret 2022).Desak  Putu  Dewi  Kasih,  “Perseroan  Perorangan  Pasca  UU  Cipta  Kerja:  Perubahan  Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” Arena Hukum 15, no. 1 (2022): 25.
2 Susi Dwi Harijanti, “UU Sebagai Extra Ordinary Rules Makna Dan Limitasi,” Paradigma Hukum 2, no. 1 (2017): 84.
3 CNN  Indonesia,  “Isi  Lengkap  UU  Cipta  Kerja  Yang  Gugurkan  Putusan  MK” (www.cnnindonesia.com,  2023),  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101120634-12-894672/isi- lengkap-UU-cipta-kerja-yang-gugurkan-putusan-mk (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).
4 Fajar  Pebrianto,  “Perpu  Cipta  Kerja  Jokowi  Resmi  Digugat  Ke  Mahkamah  Konstitusi” (nasional.tempo.co,  2023),  https://nasional.tempo.co/read/1676215/perpu-cipta-kerja-jokowi-resmi-digugat- ke-mahkamah-konstitusi (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
dalam  menguji  UU  Cipta  Kerja. 5 Kelebihan  penelitian  ini  adalah  berkaitan dengan  analisis  secara  komprehensif  berdasarkan  studi  putusan  MK  yang mengkritisi ratio  decidendi hakim.  Kelemahan  dari  penelitian  ini  adalah  tidak membahas mengenai pendapat yang berbeda ( dissenting opinion ) dari Hakim MK. Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Situmeang,  dkk.  (2022)  yang berfokus  pada  aspek  implikasi  hukum  pasca  Putusan  MK  Cipta  Kerja  dikaitkan dengan  kedudukan  hukum  UU  Cipta  Kerja. 6 Keunggulan  penelitian  ini  adalah melihat  implikasi  hukum  dan  kedudukan  hukum  UU  Cipta  Kerja  pasca  Putusan MK  secara  komprehensif.  Kelemahan  dari  penelitian  ini  adalah  belum  adanya kajian  mengenai  dampak  non-hukum  UU  Cipta  Kerja  pasca  Putusan  MK. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ayunda  (2022)    yang  membahas  pada  implikasi hukum  bagi  UMKM  pasca  Putusan  MK  Cipta  Kerja. 7 Keunggulan  penelitian  ini adalah secara spesifik menganalisis implikasi hukum UU Cipta Kerja, khususnya berkaitan  dengan  UMKM  secara  normatif.  Kekurangan  penelitian  ini  adalah bahwa belum terdapat studi kasus  yang menegaskan terkendalanya UMKM yang diakibatkan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2022, maka kajian yang berfokus pada eksistensi  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  belum dilakukan  pembahasan  yang  komprehensif.  Penelitian  ini  hendak  menjawab  dua isu  hukum,  yaitu:  (i)  eksistensi  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca  disahkannya  UU Cipta Kerja dan (ii) implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

## 2. METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis  atas  eksistensi  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca  disahkannya  UU  Cipta Kerja.  Karakteristik  penelitian  hukum  normatif  adalah  objek  kajiannya  berupa teks  hukum  otoritatif  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan konsep,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  perundang-undangan. 8 Bahan  hukum primer  dalam  penelitian  ini  meliputi:  UUD  NRI  1945,  Putusan  MK Cipta  Kerja, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  38/PUU-VII/2009  (selanjutnya  disebut Putusan MK UU), serta UU Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku, artikel jurnal, serta hasil kajian dan penelitian yang berfokus pada Putusan MK Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder terdiri dalam bentuk hardcover
5 Dodi  Haryono,  “Metode  Tafsir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja,” Konstitusi 18, no. 4 (2021): 779.
6 Ampuan  Situmeang  Farel  Hasibuan,  Junimart  Girsang,  “Implikasi  Penerapan  Putusan  MK  No. 91/PUUXVIII/2020  Terhadap  Implementasi  Omnibus  Law  Di  Indonesia,” Pendidikan  Kewarganegaraan UNDIKSHA 10, no. 3 (2022): 163.
7 Rahmi  Ayunda  Muhammad  Ikhsan  Kasturi,  “Implikasi  Hukum  Umkm  Pasca  Hadirnya  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja,” Maleo Law Journal 6, no. 2 (2022): 201.
8 Tunggul  Ansari  Setia  Negara,  “Normative  Legal  Research  In  Indonesia:  Its  Origins  And Approaches,” ACLJ 4, no. 1 (2023): 5.
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja
Yohanes Suhardin, Henny Saida Flora
serta online (dalam  bentuk file ).  Bahan  non-hukum  dalam  penelitian  ini  adalah kamus bahasa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Eksistensi Putusan MK Cipta Kerja Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja
Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan aspek ada dan keberadaan. 9 Hal ini berarti eksistensi Putusan MK Cipta Kerja berkaitan dengan  esensi  keberadaan  dari  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca  disahkannya  UU Cipta  Kerja.  Kajian  mengenai  eksistensi  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca disahkannya  UU  Cipta  Kerja  menurut  hemat  penulis  menjadi  hal  penting setidaknya  didasarkan  pada  tiga  argumentasi,  yaitu:  pertama,  sebagai  putusan pengadilan,  khususnya  pengadilan  konstitusional  maka  Putusan  MK,  khususnya Putusan  MK  Cipta  Kerja  harus  ditaati  dan  dijalankan. 10 Hal  ini  merupakan  salah satu  orientasi  dari  supremasi  konstitusi  bahwa  putusan  pengadilan  konstitusi selain  harus  dihormati  tetapi  juga  harus  ditaati  dan  serta  dijaga  ketaatan  dalam pelaksanaannya. 11 Kajian  ini  menjadi  menarik  karena  melihat  apakah  substansi dalam Putusan MK Cipta Kerja telah terpenuhi dalam UU Cipta Kerja atau tidak.
Kedua, Putusan MK Cipta Kerja sebagai produk “ ijtihad ” hukum sekalipun ratio decidendi dan amar putusannya telah tegas dan jelas, namun sebagai produk “pergulatan”  pemikiran  hukum  para  Hakim  Konstitusi  tentu  dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi bagi pembentuk undang-undang (dalam hal ini presiden dan DPR) untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Cipta Kerja. Interpretasi yang  merupakan  upaya  pembentuk undang-undang  untuk mengimplementasikan  amanat  Putusan  MK  menarik  untuk  dikaji  apakah interpetasi yang dilakukan pembentuk undang-undang (dalam hal ini presiden dan DPR)  masih  “satu  jalan”  dengan  Putusan  MK  atau  justru  interpetasi  yang dilakukan  pembentuk  undang-undang  telah  “salah  jalan”  dalam  memahami Putusan  MK? 12 Hal  ini  penting  supaya  wibawa  dan  independensi  kekuasaan kehakiman  dapat  terjaga  melalui  maruah  putusannya.  Putusan  pengadilan sejatinya merupakan “mahkota” bagi lembaga kekuasaan kehamikan.
Ketiga, kajian mengenai Putusan MK Cipta Kerja dikaitkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja menjadi penting karena  UU sebagai produk kekuasaan eksekutif
9 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
10 Sutan  Sorik,  “Eksistensi  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  (  Studi  Keputusan  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 / MKMK / X / 2013 ) The Existence of the Honorary Council of the Constitutional  Court  ( Studies Honorary Council of the Constitutional,” Konstitusi 15,  no.  3  (2018): 673.
11 Simon  Butt,  “The  Indonesian  Constitutional  Court:  Reconfiguring  Decentralization  for  Better  or Worse?,” Asian Journal of Comparative Law 14, no. 1 (2019): 152.
12 Interpretasi  atau  konstruksi  hukum  sebagai  bagian  dari  penemuan  hukum  sejatinya  merupakan fokus  analisis  dari  studi  mengenai  putusan  pengadilan.  Bagaimana  interpretasi  atau  konstruksi  hukum diimplementasikan dapat dilihat dalam Muhammad Ilham Hermawan, Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian  Konstitusional  Di  Mahkamah  Konstitusi ,  1st  ed.  (Jakarta:  Kencana,  2020).  Lihat  juga  dalam Emilio  Betti, Hermeneutics  as  a  General  Methodology  of  the  Sciences  of  the  Spirit (London:  Routledge, 2021).
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
dalam  kondisi  kedaruratan  hukum,  tentu  memiliki  tendensi  sikap  subjektif presiden  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan  UU. 13 Sikap  subjektif presiden  harus  diuji  dan  dinilai  khususnya  dalam  koridor  hukum  yang  dalam  ini berupa  Putusan  MK  Cipta  Kerja. 14 Hal  ini  menegaskan,  sekalipun  sesuai  dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 Presiden adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan UU,  namun  kewenangan  tersebut  tetap  wajib  tunduk  pada  aspek  hukum, khususnya  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  negara  hukum sikap  subjektif  Presiden  merupakan  sikap  politik  yang  wajib  dibingkai  oleh hukum.  Hukum  secara  substantif  harus  membingkai  dan  dijadikan  nilai  dasar dalam  suatu  keputusan  politik. 15 Hal  ini  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan apabila  kekuasaan  politik  diberikan  kebebasan  dalam  menentukan  keputusan politik yang justru bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum.
Dari  tiga  argumentasi  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  urgensi  pengkajian mengenai eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah  kajian  yang  relevan  khususnya  dalam  menilai  apakah  UU  Cipta  Kerja merupakan “jawaban yang tepat” atas Putusan MK Cipta Kerja yang memberikan status inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja. Untuk menilai apakah UU Cipta  Kerja  telah  sesuai  atau  belum  dengan  susbtansi  Putusan  MK  Cipta  Kerja, maka terlebih dahulu perlu dilihat mengenai ratio legis dirumuskannya UU Cipta Kerja. Ratio  legis secara  sederhana  dimaknai  sebagai  “alasan  rasional” dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Ratio legis dalam peraturan perundang-undangan  sejatinya  dapat  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek  tersurat dan tersirat. Ratio legis secara tersurat dapat dilihat dari teks peraturan perundang- undangan,  khususnya  dalam  konsideran  menimbang.  Dalam  konteks  UU  Cipta Kerja yang secara substantif “menyerupai” undang-undang, maka ratio legis UU Cipta Kerja kurang lebih setidak-tidaknya wajib memenuhi tiga aspek, yaitu aspek sosiologis,  filosofis,  serta  yuridis.  Maria  Farida  Indrati  S.  menegaskan  bahwa kewajiban terpenuhinya  tiga  aspek  yaitu sosiologis,  filosofis,  serta  yuridis dalam suatu  undang-undang  atau  UU  adalah  berkaitan  dengan  keabsahan  dan  daya berlakunya suatu undang-undang atau UU. Hal ini berarti, apabila suatu  undang- undang atau UU tidak terpenuhi tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis maka dapat diikatakan suatu undang-undang atau UU tersebut adalah illegitimate (tidak memiliki legitimasi). 16
13 Fradhana Putra Disantara, “The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo  Vadis  The  Rule  of  Law  and  Human  Rights?,” Musamus  Law  Review 3,  no.  2  (April  2021):  98–117, https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572.
14 Steven  Rogers,  “Coattails,  Raincoats,  and  Congressional  Election  Outcomes,” PS  -  Political Science and Politics 52, no. 2 (2019): 251–55, https://doi.org/10.1017/S1049096518002135.
15 Hananto  Widodo  Dicky  Eko  Prasetio,  “Ius  Constituendum  Pengujian  Formil  Dalam  Perubahan Konstitusi,” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 1 (2022): 2.
16 Simon  Butt  Tim  Lindsey, Indonesian  Law ,  1st  ed.  (Oxford:  Oxford  University  Press,  2018). Bandingkan  dengan  Lewis  Ross,  “Justice  in  Epistemic  Gaps:  The  ‘Proof  Paradox’  Revisited,” Nous- Supplement: Philosophical Issues 31, no. 1 (2021): 315–33, https://doi.org/10.1111/phis.12193.
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
Tiga  aspek  yang  meliputi  aspek  sosiologis,  filosofis,  serta  yuridis  dalam undang-undang atau UU pada umumnya terdapat dalam konsideran “menimbang” sehingga untuk mencermati ratio legis UU Cipta Kerja yang bersifat tersurat dapat dilihat  dengan  memerhatikan  konsideran  “menimbang”  UU  Cipta  Kerja.
Berkaitan  dengan  aspek  tersirat  dalam ratio  legis UU  Cipta  Kerja,  maka  perlu dilihat  gejolak  dan  fenomena  sosial-politik  yang  menyertai  lahirnya  UU  Cipta Kerja.  Menurut  pandangan  Satjipto  Rahardjo,  undang-undang  atau  UU  sebagai produk  hukum  tidak  “lahir”  dari  ruang  hampa.  Setiap  produk  hukum  terutama undang-undang  atau  UU  adalah  “anak”  dari  realitas  sosial  yang  tumbuh  dan berkembang  menyertai  lahirnya  suatu  undang-undang  atau  UU. 17 Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  untuk  mengetahui ratio  legis UU  Cipta  Kerja  maka  perlu dilihat  tiga  aspek  yaitu  sosiologis,  filosofis,  serta  yuridis  dalam  konsideran “menimbang” dalam UU Cipta Kerja sekaligus mengikuti fenomena sosial-politik terbentuknya UU Cipta Kerja.
Mengacu  pada  konsideran  “menimbang”  dalam  UU  Cipta  Kerja,  dapat dilihat  bahwa  landasan  filosofis  terbentuknya  UU  Cipta  Kerja  adalah  untuk mewujudkan  tujuan  negara  berupa  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  serta memajukan kesejahteraan umum, yang salah satunya adalah memberikan jaminan bagi iklim ekonomi yang kodusif  yang diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan  dan  meningkatkan  taraf  perekonomian  masyarakat.  Dilihat  dari  aspek sosiologis,  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  sejatinya  didasarkan  oleh  beberapa fenomena  seperti:  kenaikan  harga  energi  dan  pangan,  adanya  perubahan  iklim, serta  berbagai  krisis  dunia  sehingga  menimbulkan  ketidakstabilan  ekonomi. Selain  itu,  adanya  fenomena  “tumpang  tindih”  regulasi  dalam  mengatur  terkait perizinan  berusaha  juga  berpotensi  menurunkan  iklim  ekonomi  dan  bisnis  di masyarakat.  Dari  aspek  yuridis,  ditegaskan  dalam  konsideran  “menimbang” ditegaskan bahwa hadirnya UU Cipta Kerja adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Cipta Kerja.
Jika melihat  pada alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Cipta Kerja, maka dapat  dilihat bahwa baik  secara filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  UU Cipta Kerja memiliki persamaan dengan landasan dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Hal ini  berarti,  aspek  “kegentingan  yang  memaksa”  sebagai  dalih  utama dikeluarkannya UU Cipta Kerja belum terdapat relevansinya.
Mengacu  pada ratio  decidendi Putusan  MK  Cipta  Kerja  sejatinya  terdapat tiga orientasi pokok berupa perintah konstitusional ( constitutional instructions ) 18 , yaitu: pengaturan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang- undangan,  penguatan  partisipasi  masyarakat  secara  bermakna  ( meaningful
17 Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, “Nonet and Selznick’S Responsive Law Concept  in  a  Historical  Philosophy  Perspective,” Crepido 3, no. 2 (2021): 96–109, https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109.
18 Kindom  Makkulawuzar  et  al.,  “The  Existence  of  Final  and  Binding  Ruling  by  the  Constitutional Court in Constitutional Review,” Of Law, Policy and Globalization 79, no. 1 (2018): 241–47.
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
participation ), serta perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Mengacu pada tiga perintah konstitusional dalam Putusan MK Cipta Kerja, maka aspek penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna dan perbaikan substansi dalam  jangka  waktu  maksimal  dua  tahun  belum  terpenuhi.  Hal  ini  dikarenakan seyogyanya Putusan MK Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan undang-undang yang merupakan  revisi  atas  substansi  UU  Cipta  Kerja  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat  secara  bermakna.  Pembentukan  UU  Cipta  Kerja  hanya  didasarkan pada  “kedaruratan  hukum”  sejatinya  merupakan  aspek  pengingkaran  terhadap Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Lebih  lanjut,  dengan  mengacu  pada  aspek ratio  legis secara  tersirat  bahwa  UU  Cipta  Kerja  hadir  justru  karena  adanya  tuntutan pengusaha  karena  adanya  ketidakpastian  hukum  pasca  status  inkonstitusional bersyarat  dalam  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Dapat  disimpulkan  bahwa ratio  legis lahirnya  UU  Cipta  Kerja  adalah  sama  dengan  UU  Cipta  Kerja  serta  perumusan UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut Putusan MK Cipta Kerja adalah tidak sesuai karena ratio  decidendi Putusan  MK  Cipta  Kerja  menginginkan  perbaikan substantif dalam UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  eksistensi  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca disahkannya  UU  Cipta  Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja  adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam UU Cipta Kerja  akan  tetapi  secara  substantif  Putusan  MK  Cipta  Kerja  khususnya  perintah konstitusional  untuk  memperbaiki  UU  Cipta  Kerja  secara  substantif  dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  bermakna  justru  tidak  dilaksanakan karena  pemerintah  (dalam  hal  ini  presiden)  justru  menggunakan  instrumen  UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja.

## 3.2. Implikasi  Hukum  Putusan  MK  Cipta  Kerja  Pasca  Disahkannya  UU Cipta Kerja
UU  Cipta  Kerja  yang  oleh  pemerintah  dijadikan  sebagai  instrumen  untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka menyukseskan kondusivitas ekonomi  nasional  secara  faktual  setidaknya  didasarkan  pada  tiga  alasan,  yaitu: pertama,  sekalipun  Putusan  MK  Cipta  Kerja  telah  memerintahkan  pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja (dalam hal ini pemerintah dan DPR) untuk merevisi UU  Cipta  Kerja  dengan  melibatkan  partisipasi  yang  bermakna  bagi  masyarakat, namun dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai UU Cipta Kerja tidak dapat singkat  dan  cepat  dilakukan  pembahasan  apalagi  persetujuan.  Belum  lagi ditambah  dengan  pembahasan  mengenai  Program  Legislasi  Nasional  prioritas  di tahun 2022 hingga tahun 2023 yang harus dibahas sesuai jadwal yang ditentukan. Hal  ini  berarti,  dipilihnya  “baju  hukum”  berupa  UU  sejatinya  didasarkan  pada hambatan faktual bahwa perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana perintah Putusan MK  Cipta  Kerja  melalui  proses  legislasi  berdasarkan  proses  pada  umumnya adalah  hal  yang  mustahil  dilakukan.  Pemerintah  (dalam  hal  ini  presiden)
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
berinisiatif  menerbitkan  UU  Cipta  Kerja  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum atas status UU Cipta Kerja yang berstatus inkonstitusionalitas bersyarat.
Kedua,  adanya  berbagai  hambatan  faktual  secara  ekonomi  maupun  adanya “pergolakan”  global  baik  perang,  krisis  energi  fosil,  krisis  iklim,  dan  fenomena lainnya turut menuntut untuk pembentukan suatu aturan yang cepat, efektif, serta proyektif  dalam  mengantisipasi  adanya  fenomena  global  yang  ada. 19 Produk hukum  UU  dipilih  karena  selain  membutuhkan  proses  yang  “lebih  cepat”,  juga didasarkan  pada  perkembangan  global  yang  menuntut  negara  untuk  cepat mengambil  keputusan  dalam  menyikapi  perkembangan  gejolak  dan  dinamika global. Ketiga, UU Cipta Kerja memang terkesan “dipaksakan” untuk menunjang iklim  ekonomi  kondusif  sebagai  “pintu  awal”  lahirnya  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat  Indonesia.  Berdasarkan  tiga  alasan  dikeluarkannya  UU  Cipta  Kerja, meski  di  satu  sisi  memiliki  nilai  dan  niat  baik,  namun  menurut  hemat  penulis pembentukan  UU  Cipta  Kerja  justru  menimbulkan  problematika  hukum  dalam tiga  aspek,  yaitu: pertama ,  UU  Cipta  Kerja  secara  substantif  sejatinya bertentangan  dengan  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Jika  mengacu  pada  perintah konstitusional  ( constitutional  instructions )  Putusan  MK  Cipta  Kerja  sejatinya terdapat  tiga  orientasi  utama,  yaitu  penguatan  partisipasi  masyarakat  secara bermakna  ( meaningful  partisipation ),  perbaikan  substansi  dalam  jangka  waktu maksimal  dua  tahun,  serta  penataan  pengaturan  metode omnibus  law dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Terkait  dengan orientasi terakhir  yaitu penataan  pengaturan metode omnibus law , sejatinya telah terfasilitasi dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. 20 Dalam  UU a  quo ,  ketentuan  mengenai  metode omnibus law sejatinya  telah  diatur  dan  dapat  dijadikan  sebagai  metode  pembentukan peraturan perundang-undangan ke depannya.
Perspektif  sosial  menunjukkan  adanya  penolakan  yang  masif  masyarakat atas  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  yang  terkesan  cepat,  tertutup,  dan  kurang partisipatif sejatinya membuat masyarakat menaruh harapan pada revisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK Cipta Kerja untuk dapat direvisi secara substantif dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  bermakna. 21 Akan  tetapi,  dengan dikeluarkannya  UU  Cipta  Kerja  justru  telah  menutup  pintu  partisipasi  dan perbaikan  substansi  UU  Cipta  Kerja  yang  oleh  beberapa  kalangan  tidak  lebih merupakan  “imitasi”  dari  UU  Cipta  Kerja.  Hal  ini  membuat  masyarakat  secara
19 Agus  Suntoro,  “Implementasi  Pencapaian  Secara  Progresif  Dalam  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,” Jurnal HAM 12, no. 1 (April 2021): 1–18, https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18.
20 Gridanya  Mega  Juwana,  Stephanie,  Gabriella  Gianova  Laidha, Sistem  Dan  Praktik  Omnibus Law Di  Berbagai  Negara  Dan  Analisis  RUU  Cipta  Kerja  Dari  Perspektif  Good  Legislation  Making ,  1st  ed. (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).
21 Aprillia  Jultje  Saiya,  Saartje  Sarah  Alfons,  and  Heillen  Martha  Yosephine  Tita,  “Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  6 (2021): 619.
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
sosiologis  tidak  memiliki  orientasi  positif  terhadap  ketentuan  dalam  UU  Cipta Kerja. Ketiga, pembentukan UU Cipta Kerja “dapat” menjadi preseden buruk bagi kekuasaan  presiden  ke  depan  karena  berpotensi  membuat  atau  menerbitkan  UU lebih sering karena sulitnya mekanisme legislasi bersama dengan parlemen (dalam hal  ini  DPR).  Dalam  beberapa  praktik  di  negara  lain,  seringnya  kepala pemerintahan  mengeluarkan  produk  hukum  berupa  UU  adalah  tanda  adanya kediktatoran yang “diselubungi” oleh aspek konstitusionalitas. 22 Hal  ini sejatinya harus  dihindari  supaya  UU  yang  pada  awalnya  merupakan  suatu  “pintu  darurat hukum”  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  serta  menjamin  hak  hukum masyarakat supaya tidak tergelincir menjadi “alat kuasa Presiden” untuk membuat suatu  produk  hukum  legislatif  dengan  menihilkan  peran  parlemen  (dalam  hal  ini DPR).
Dari ketiga problematika hukum  terkait diterbitkannya  UU  Cipta Kerja hal ini berimplikasi pada Putusan MK Cipta Kerja. Putusan MK Cipta Kerja sejatinya harus dijadikan sebagai pemandu dan penuntun perumusan UU Cipta Kerja. Akan tetapi, dengan tidak ditaatinya beberapa substansi dalam Putusan MK Cipta Kerja khususnya  tidak  terpenuhinya  aspek  partisipasi  yang  bermakna  serta  perlu  revisi atas UU Cipta Kerja yang justru ditempuh “jalan pintas” dengan UU Cipta Kerja sejatinya  telah  mereduksi  makna  dan  nilai  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Dalam  hal ini,  UU  Cipta Kerja telah secara jelas dan nyata  mengabaikan dan tidak  menaati ketentuan  dalam  Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja, substansi  Putusan  MK  Cipta  Kerja  seolah  “dicampakkan”  dan  justru  dilanggar oleh perumus  UU  Cipta Kerja. Perumus dan pembentuk  UU Cipta Kerja  seolah- olah  melakukan  pelanggaran  hukum  dengan  produk  hukum.  Dalam  implikasi yang lebih substantif, ketidaktaatan  UU  Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja  merupakan  bentuk  pengabaian  terhadap  konstitusi  ( constitutional disobedience ). Hal ini dapat dipahami karena Putusan MK Cipta Kerja merupakan manifestasi  dari supremasi  konstitusi  karena konstitusi  dalam eksistensinya tidak hanya dapat dilihat dari bunyi rumusan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga terejawentah  dalam  putusan  pengadilan  konstitusi,  yang  dalam  hal  ini  adalah Putusan MK.
Implikasi  hukum  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca  disahkannya  UU  Cipta Kerja  adalah  bahwa  UU  Cipta  Kerja  sejatinya  telah  melanggar  substansi  dari Putusan  MK  Cipta  Kerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  Putusan  MK  Cipta  Kerja mengorientasikan  perumusan  ulang  UU  Cipta  Kerja  melalui  partisipasi  yang bermakna  dengan  melibatkan  segenap  komponen  masyarakat.  Adanya ketidaktaatan  UU  Cipta  Kerja  terhadap  Putusan  MK  Cipta  Kerja  berpotensi membuat  adanya  fenomena  pengabaian  terhadap  konstitusi  ( constitutional disobedience ). Hal ini dapat dipahami karena Putusan MK Cipta Kerja merupakan
22 Jack  M.  Balkin  Sanford  Levinson,  “Constitutional  Dictatorship:  Its  Dangers  and  Its  Design,”  in Columbia Law School (Columbia Law School, 2009).
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
manifestasi  dari supremasi  konstitusi  karena konstitusi  dalam eksistensinya tidak hanya dapat dilihat dari bunyi rumusan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga terejawentah  dalam  putusan  pengadilan  konstitusi,  yang  dalam  hal  ini  adalah Putusan  MK.  Oleh  karena  itu,  ke  depan  perlu  diformulasikan  bentuk  dan  jenis sanksi  atas  pengabaian  terhadap  konstitusi  dalam  hal  ini  adalah  pengabaian  dan pengingkaran  terhadap  Putusan  MK  serta  diorientasikan  pula  MK  dapat melakukan pengujian terhadap suatu  undang-undang  atau  UU  yang bertentangan dengan Putusan MK.
4. PENUTUP
Eksistensi  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja menjadi  tidak  jelas.  Hal  ini  karena  secara  substansi  Putusan  MK  Cipta  Kerja mengamanatkan  supaya  adanya  perumusan  dan  penyusunan  ulang  UU  Cipta Kerja.  UU Cipta Kerja  justru disahkan dengan  mengesahkan Perppu Cipta Kerja sebelumnya.  Secara  sepintas,  pengesahan  UU  Cipta  Kerja  di  tahun  2023 merupakan  bentuk  pengingkaran  terhadap  substansi  Putusan  MK  Cipta  Kerja. Implikasi  hukum  Putusan  MK  Cipta  Kerja  pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja yaitu  timbulnya  fenomena  pengabaian  terhadap  konstitusi  ( constitutional disobedience ).  Oleh  karena  itu,  ke  depan  perlu  diformulasikan  bentuk  dan  jenis sanksi  atas  pengabaian  terhadap  konstitusi  dalam  hal  ini  adalah  pengabaian  dan pengingkaran  terhadap  Putusan  MK  serta  diorientasikan  pula  MK  dapat melakukan pengujian terhadap suatu  undang-undang  atau  UU  yang bertentangan dengan Putusan MK.

## DAFTAR PUSTAKA
Asa,  Agam  Ibnu,  Misnal  Munir,  and  Rr.  Siti  Murti  Ningsih.  “Nonet  and Selznick’S  Responsive  Law  Concept  in  a  Historical  Philosophy Perspective.” Crepido 3, no. 2 (2021): 96–109.
https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109.
Betti,  Emilio. Hermeneutics  as  a  General  Methodology  of  the  Sciences  of  the
Spirit . London: Routledge, 2021.
CNN  Indonesia.  “Isi  Lengkap  UU  Cipta  Kerja  Yang  Gugurkan  Putusan  MK.” www.cnnindonesia.com,
2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101120634-12-894672/isi- lengkap-UU-cipta-kerja-yang-gugurkan-putusan-mk  (Diakses  Pada  Tanggal 16 Januari 2023).
Dicky  Eko  Prasetio,  Hananto  Widodo.  “Ius  Constituendum  Pengujian  Formil Dalam  Perubahan  Konstitusi.” Al-Manhaj:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata Sosial Islam 4, no. 1 (2022): 2.
Disantara,  Fradhana  Putra.  “The  Joint  Ministerial  Decree  (SKB)  of  Islamic Defenders  Front  (FPI):  Quo  Vadis  The  Rule  of  Law  and  Human  Rights?”
Musamus Law Review 3, no. 2 (April 2021): 98–117. https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572.
Farel  Hasibuan,  Junimart  Girsang,  Ampuan  Situmeang.  “Implikasi  Penerapan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja
Yohanes Suhardin, Henny Saida Flora
Di Indonesia.” Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA 10, no. 3 (2022):
163.
Harijanti,  Susi  Dwi.  “UU  Sebagai  Extra  Ordinary  Rules  Makna  Dan  Limitasi.” Paradigma Hukum 2, no. 1 (2017): 84.
Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional  Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Konstitusi 18,  no.  4  (2021): 779.
Hermawan, Muhammad Ilham. Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi . 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020. Humas  MKRI.  “MK:  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU  Cipta  Kerja  Harus Diperbaiki  Dalam  Jangka  Waktu  Dua  Tahun.”  www.mkri.id,  2021. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2 (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2022).
Humas  Sekretariat  Kabinet.  “Pemerintah  Terbitkan  Perpu  Cipta  Kerja.” setkab.go.id, 2022. https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-UU-cipta-kerja/ (Diakses Pada Tanggal 16 januari 2023).
Juwana,  Stephanie,  Gabriella  Gianova  Laidha,  Gridanya  Mega. Sistem  Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making . 1st ed. Jakarta:  Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.
Kasih,  Desak  Putu  Dewi.  “Perseroan  Perorangan  Pasca  UU  Cipta  Kerja:
Perubahan  Paradigma  Perseroan  Terbatas  Sebagai  Asosiasi  Modal.” Arena Hukum 15, no. 1 (2022): 25.
Makkulawuzar,  Kindom,  Aminuddin  Ilmar,  A  Pangerang  Moenta,  and  Hamzah Halim.  “The  Existence  of  Final  and  Binding  Ruling  by  the  Constitutional Court in Constitutional Review.” Of Law, Policy and Globalization 79, no. 1 (2018): 241–47.
Muhammad  Ikhsan  Kasturi,  Rahmi  Ayunda.  “Implikasi  Hukum  Umkm  Pasca Hadirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Undang-Undang  Cipta Kerja.” Maleo Law Journal 6, no. 2 (2022): 201.
Negara,  Tunggul  Ansari  Setia.  “Normative  Legal  Research  In  Indonesia:  Its Origins And Approaches.” ACLJ 4, no. 1 (2023): 5.
Pebrianto,  Fajar.  “Perpu  Cipta  Kerja  Jokowi  Resmi  Digugat  Ke  Mahkamah
Konstitusi.” nasional.tempo.co, 2023.
https://nasional.tempo.co/read/1676215/perpu-cipta-kerja-jokowi-resmi- digugat-ke-mahkamah-konstitusi (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Rogers, Steven. “Coattails, Raincoats, and Congressional Election Outcomes.” PS -  Political  Science  and  Politics 52,  no.  2  (2019):  251–55. https://doi.org/10.1017/S1049096518002135.
Ross, Lewis. “Justice in Epistemic Gaps: The ‘Proof Paradox’ Revisited.” Nous- Supplement: Philosophical Issues 31, no. 1 (2021): 315–33. https://doi.org/10.1111/phis.12193.
Saiya,  Aprillia  Jultje,  Saartje  Sarah  Alfons,  and  Heillen  Martha  Yosephine  Tita. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.”
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 6 (2021): 619.
Revised: 9-2-2023
Accepted: 15-5-2023
Sanford Levinson, Jack M. Balkin. “Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design.” In Columbia Law School , 4. Columbia Law School, 2009. Simon  Butt.  “The
Indonesian  Constitutional  Court:  Reconfiguring
Decentralization for Better or Worse?” Asian  Journal  of  Comparative  Law 14, no. 1 (2019): 152.
Sorik,  Sutan.  “Eksistensi  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  (  Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 / MKMK / X  /  2013  )  The  Existence  of  the  Honorary  Council  of  the  Constitutional Court ( Studies Honorary Council of the Constitutional.” Konstitusi 15, no. 3 (2018): 673.
Suntoro, Agus. “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta  Kerja.” Jurnal HAM 12, no. 1 (April 2021): 1–18. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18.
Tim  Lindsey,  Simon  Butt. Indonesian  Law .  1st  ed.  Oxford:  Oxford  University Press, 2018.