Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3389

## REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN ALASAN SANGAT MENDESAK PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA

## Hasan Ashari
Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia h454n81@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  analisa  “alasan  sangat  mendesak”  pada  perubahan  UU  Perkawinan  di Indonesia  dengan  diberlakukannya  UU  Nomor  16  Tahun  2019,  aturan  yang  memberi  pengecualian pernikahan bagi  anak  usia  dibawah  umur  19  tahun  dan  berupaya  menemukan  konstruksi  “alasan  sangat mendesak”  dalam  pertimbangan perkara  dispensasi  kawin  di pengadilan,  khususnya  Pengadilan  Agama. Banyaknya penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan tanpa memberikan argumentasi hukum yang jelas membuat banyak kalangan menilai telah terjadi disfungsi hukum perkawinan pasca UU Nomor 16 Tahun 2019.  Jenis  penelitian  ini  penelitian  yuridis  normatif,    dengan  dua  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan    Konsep.  Hasil  dari  penelitian  ini  frasa  alasan  sangat  mendesak  tidak  ditemukan  penjelasan yang  sangat  memadai,  sehingga  pengadilan  melalui  pertimbangan  hakim  menggali  norma  dan  asas-asas pada  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tersebut  dan Perma  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili Perkara  Dispesasi  Kawin.  ditemukan  “alasan  sangat  mendesak”  pada  hasil  pemeriksaan  dari  keadaan anak,  peran  orantua  dan  keberadaan  lingkungan.  Selanjutnya  Konsep  Rekonstruksi  “alasan  sangat mendesak”  untuk  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  dan  menolak permohonan  dispensasi  kawin  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  sederhana  karena  sifat  perkara permohonannya,  salah  satunya  adalah  pendekatan  matematika  sederhana,  dengan  tujuan  pertimbangan bisa  dipahami  dan  dimengerti  oleh  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  pertimbangan  perkara  dispensasi kawin mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Kata kunci: Dispensasi kawin, alasan sangat mendesak, pertimbangan hakim.

## Abstract
This research focuses on analyzing the "very urgent reasons" for changes in the Marriage Law in Indonesia with the enactment of Law Number 16 of 2019, a regulation that provides marriage exemptions for children under the age of 19 years and seeks to find the construction of "very urgent reasons" in the consideration of marriage  dispensation  cases  in  courts,    especially  religious  courts.  The  number  of  marriage  dispensation stipulations  that  were  granted  without  providing  clear  legal  arguments  made  many  people  consider  that there  had  been  a  dysfunction  of  marriage  law  after  Law  Number  16  of  2019.  This  type  of  research  is normative  juridical  research,  with  two  statutory  approaches  and  a  Concept  approach.  The  results  of  this study  said  that  the  phrase  reason  is  very  urgent  did  not  find  a  very  adequate  explanation,  so  the  court through the judge's consideration explored the norms and principles in Law Number 16 of 2019 and Perma Number  5  of  2019  concerning  Guidelines  for  Adjudicating  Marriage  Discrimination  Cases.  "Very  urgent reasons" were  found in the results of the examination of the child's condition, the role of parents and the existence of the environment. Furthermore, the Reconstruction Concept of "very urgent reasons" to be used as  a  basis  for  judges'  considerations  in  granting  and  rejecting  applications  for  marriage  dispensation requires  a  simpler  approach  because  of  the  nature  of  the  application  case,  one  of  which  is  a  simple mathematical  approach,  with  the  aim  that  consideration  can  be  understood  and  understood  by  the community,    which  in  the  end  the  consideration  of  marriage  dispensation  cases  contains  the  values  of justice, expediency and legal certainty.
Keywords: Marital dispensation, very urgent reasons, judge's consideration.

## © Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Perkawinan merupakan  sunnatullah  yang  berlaku  pada  semua  makhluk  di  muka  bumi  ini.  Baik  manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Bagi manusia  perkawinan  diatur  oleh  berbagai  etika dan  peraturan lain  yang  menjunjung tinggi  nilai- nilai  kemanusiaan  yang  beradab  dan  berakhlak.  Perkawinan  bagi  manusia  bukan  hanya  sebagai pernyataan  (statemen)  yang  mengandung  keizinan  untuk  melakukan  hubungan  seksual  sebagai suami  isteri,  tetapi  juga  merupakan  tempat  berputarnya  hidup  kemasyarakatan. Perkawinan juga bukan  hanya  sekedar  kalimat  justifikasi  untuk  sebuah  bentuk  atau  wadah  berkumpulnya  hidup bersama  antara  dua  jenis  kelamin  berbeda,  tetapi  lebih  agung  di  dalamnya  adalah  adanya  nilai sakral  yang  bersandar  pada  nilai  ruh  ilahiyah. 1 Oleh  karena  itu,  perkawinan  manusia  harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal. 2
Karena  memiliki  dimensi  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia,  maka  tidak mengherankan  jika  agama-agama  di  dunia  mengatur  masalah  perkawinan.  Bahkan  tradisi  atau adat  serta  institusi  Negara  tidak  ketinggalan  mengatur  perkawinan  yang  berlaku  di  kalangan masyarakatnya.  Pengaturan  perkawinan  di  dunia  tidak  menunjukkan  adanya  keseragaman. Perbedaan dapat terjadi disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda .3
Tujuannya  agar  perkawinan  bagi  manusia  membentuk  rumah  tangga,  dengan  adanya perkawinan  rumah  tangga  dapat  ditegakkan  dan  dibina  sesuai  dengan  norma  agama  dan  tata kehidupan  masyarakat.4  Perkawinan  sendi  keluarga,  sedangkan  keluarga  adalah  sendi  di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Sebuah masyarakat yang baik, tidak terlepas dari anggota masyarakatnya yang baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik. 5
Perkawinan dalam arti legal adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 6 Perkawinan  yang  didasarkan  kepada  Ketuhanan
1 Mubarok, N. (2012). Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia . Al- Hukama' : Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia , 2 (2), Hal. 139-163. 2 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana,  2008), hal. 1
3 Santoso,  S.  (2016). Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam dan Hukum Adat . YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 7 (2), 412-434.
4 Loc. cit , Santoso, Hal 412-434
5 Moh. Makmun, 2015, Keluarga Sakinah , (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara), Hal.35-38
6 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
dalam  perkembangan  hukumnya  selalu  diadakan  pengaturan-pengaturan  guna  menertibkan kepentingan  manusia  agar  tidak  bertentangan  dengan  yang  lainnya.  Budaya  perkawinan  dan aturan  yang  berlaku  pada  suatu  masyarakat  atau  pada  suatu  bangsa  tidak  terlepas  dari  pengaruh budaya  dan  lingkungan  di  mana  masyarakat  itu  berada  serta  pergaulan  masyarakatnya.  Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. 7
Di  Indonesia,  peraturan  mengenai  perkawinan  telah  diatur  dalam  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  diubah  dengan  UU  No.  16  Tahun  2019.  Undang-undang perkawinan  di  Indonesia  menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami  isteri  harus  telah  masak  jiwa raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  supaya  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat. Sehingga perkawinan calon suami isteri yang masih dibawah umur harus dicegah. 8
Berlakunya    UU  No  16  Tahun  2019  pada  pokoknya  merubah  ketentuan  batas  usia perkawinan  /  menikah.  Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No  16  Tahun  2019  yang  menegaskan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun. Secara  kuantitatif  usia  perkawinan  dalam  UU  perubahan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  UU No. 1 Tahun 1974. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan di usia anak dan menghambat angka  kelahiran.  Dan  menekan  kejadian  dari  pelaksanaan  perkawinan  dibawah  umur  dalam masyarakat. 9
UU  No  16  Tahun  2019  sendiri  dilatarbelakangi  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mempersamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi  19  tahun.  Putusan  MK  tersebut,  merupakan  mandat  konstitusional  yang  sesungguhnya mendukung  politik  hukum  dan  kebijakan  Negara  Indonesia  di  era  reformasi  untuk  memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  anak  tanpa  diskriminasi.  Yang  perubahannya  memuat  tujuan; pertama  melarang  secara  tegas  dan  melanjutkan  upaya  pencegah  perkawinan  anak;  kedua, menghapuskan  membedakan  aturan  batas  usia  perkawinan  anak,  baik  laki-laki  dan  perempuan melalui  perubahan  standar  batas  minimal  usia  perkawinan  yang  tertera  dalam  Pasal  7  ayat  1 UndangUndang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  terkait  usia  perkawinan  pada  batas  usia perkawinan  dengan menaikkan  standarnya;  ketiga, memperketat  dispensasi  terhadap  perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila  calon  mempelai  laki-laki  telah  berusia  19  tahun  dan  mempelai  perempuan  berusia  16 tahun,  sudah  dinilai  tidak  relevan  lagi  di  masa  sekarang  baik  dari  sisi  kesehatan  biologis,
7 Hadikusuma, Hilman., Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung, 2007: CV. Bandar Maju. Hal.1
8 Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional , (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Hal. 8
9 Hilman Hadikusuma, Op.cit., Hal 52
psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. 10
Ketegasan  mengenai  ketentuan  batas  usia  menikah  (Pasal  7  ayat  (1)  )  meskipun  telah dirubah dinilai beberapa kalangan masih terkesan kontraproduktif dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)  yang  menyatakan:  Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana dimaksud ayat (1) orangtua pihak pria/dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada  Pengadilan  dengan  alasan mendesak  disertai bukti-bukti  yang cukup.  Sebagian  kalangan berpendapat  UU  Nomor  16  Tahun  2019  masih  belum  sepenuhnya  dapat  mencegah  praktik perkawinan anak, bahkan dispensasi kawin telah memberikan peluang untuk menyimpangi batas usia  minimum  perkawinan  melalui  ketentuan  permohonan  dispensasi  kawin  pada  Pengadilan. Dispensasi kawin kemudian dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Adanya ketidaksesuaian fungsi dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan perlu dikaji lebih jauh secara mendetil, mengingat urgensi pencegahan praktik perkawinan anak. 11
Adanya  pencantuman    ketentuan  yang    memberi    peluang    menyimpangi    ketentuan tersebut, seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas, mengingat  bahwa  pemberian dispensasi    perkawinan    bertujuan    sebagai    bentuk    upaya    pemberian    perlindungan    dalam rangka  pencegahan  perkawinan  bawah  umur,  namun  Undang-undang  sendiri  tidak  dicantumkan mengenai  sanksi    atau    hukuman    bagi    pasangan    yang    melangsungkan    perkawinan    di    usia muda,  sehingga  membuat    praktik    perkawinan    bawah    umur    akan    terus    terjadi    karena seseorang  anak  tetap  bisa menikah  meski  dibawah  usia  yang  ditentukan  jika  memperoleh dispensasi  kawin  yang  dikeluarkan Pengadilan Agama. 12
Dan  berbagai  penelitian  ditemukan  permohonan  dispensasi  kawin  tanpa  alasan  yang relevan  atau  tidak  ditemukannya  urgensi  alasan  mendesak  untuk  melakukan  perkawinan  anak. Dispensasi kawin celah hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan anak. Dan dari berbagai putusan  atas  permohonan  dispensasi  kawin  di  laman  Mahkamah  Agung,  dasar  alasan pengajuannya  sebagian  besar  sama.  Telah  terjadi  disfungsi  pelaksanaan  dispensasi  kawin  dalam upaya  pencegahan  perkawinan  anak,  dimana  seharusnya  Pengadilan  sebagai  lembaga  upaya terakhir  yang  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak.  Namun  pada  akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan anak di Indonesia.
Disisi yang lain Mahkamah Agung (MA) sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan telah merespon  dengan  adanya  UU  Nomor  16  Tahun  2019  dengan  mengeluarkan  PERMA  5  Tahun
10 Naskah Akademik UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Hal. 29
11 Suryanti,  I.,  &  Rudy,  D.  G.  (2021).  Disfungsi  Dispensasi  Kawin  Dalam  Upaya  Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (4), 782-794.
12 Judiasih,  S.  D.,  Dajaan,  S.  S.,  &  Nugroho,  B.  D.  (2020).  Kontradiksi  antara  dispensasi  kawin dengan  upaya  meminimalisir  perkawinan  bawah  umur  di  Indonesia. Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 3 (2), 203-222.
2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Dengan  tujuan  yang  sama. Yakni,  untuk  memperketat  terjadinya  perkawinan  di  usia  anak.  Keberadaan  Perma  No  5  Tahun 2019  tersebut  merupakan  payung  hukum  yang  dapat  digunakan  dalam  mengadili  perkara dispensasi  kawin  karena  sebelumnya  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  secara  jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat diajadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan. 13
Melalui  Perma  tersebut,  dispensasi  diajukan  harus  dengan  alasan  mendesak,  keadaan mendesak  diartikan  sebagai  keadaan  yang  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus melangsungkan  perkawinan  ( ultimum  remedium ),  kemudian  dalam  pemeriksaan  persidangan alasan-alasan  tersebut  harus  benar-benar  dibuktikan  dan  tidak  sekedar  klaim.  Sehingga  hakim memeriksa  perkara  dispensasi  kawin  memberikan  dispensasi  perkawinan  dengan  berbagai pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menemukan alasan mendesak atau tidak. 14
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  diatas,  kondisi  “alasan  sangat  mendesak”  yang dipersyaratkan  UU  ditemukan  hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  menjadi  penting  untuk  dikaji. Oleh  karenanya,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  rekonstruksi  (pertimbangan  hakim) dalam menemukan kondisi mendesak sebagai “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi kawin. Sehingga  penelitian  ini  mengambil  tema  judul  “Rekonstruksi  Pertimbangan Alasan  Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  berarti penelitian  yang  mengkaji  tentang  bangunan  sistem  norma, 15 dimana  penelitiannya  merupakan suatu  proses  untuk  menemukan  kaidah  hukum,  asas-asas  hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. 16 yang mengkaji tentang bangunan norma  dan  kaidah  hukum  alasan  mendesak  pada  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan UU  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dikaitkan  dengan  asas-asas  dan  kriteria-kriteria yang  terkait,  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu statute  approach (pendekatan  perundang- undangan)  dan conseptual  approach (pendekatan  Konsep). Pertama , statute  approach (pendekatan  perundang-undangan)  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua
13 Agung  Prabowo,  Bagya, Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Dispensasi  Perkawinan  Dini Akibat  Hamil  di  luar  pada  Pengadilan  Agama  Bantul ,  Jurnal  IUS  QUIA  IUSTUM,  Vol.20,  No.2  (April 2013), Hal 305
14 Mansari  &  Rizkal, Peranan  Hakim  dalam  Upaya  Pencegahan  Perkawinan  Anak ,  El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021. Hal.335
15 Wignyosubroto,  Soetandyo,  2002, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya , Jakarta: Elsam dan Huma, hlm. 148.
16 Efendi,  Jonaedi  dan  Rijadi,  Prasetijo,  2022, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Jakarta, Kencana. Hal 124.
undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 17 Kedua , conceptual  approach (pendekatan  konsep)  yaitu  pendekatan  hukum  yang  beranjak  dari pandang-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. 18 Pendekatan ini praktis digunakan untuk mempelajari konsep-konsep alasan mendesak dalam perkara permohonan dispensasi kawin dan  keterkaitannya  dengan  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  dispensasi  kawin  yang  memiliki aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keadaan  yang  dikriteriakan  “alasan  Sangat  Mendesak”  dalam  Dispensasi  Kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019
Penjelasan  UU  Nomor  16  Tahun  2019  Pasal  7  ayat  (2)  tidak  menjelaskan  secara  rinci yang  dimaksud  “alasan  sangat  mendesak”,  hanya  memberi  pengertian  alasan  mendesak  adalah “ keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan  perkawinan ”.  Dan dalam  pengertian  “bukti”  yang  dimaksud  dengan  " bukti-bukti  pendukung  yang  cukup"  adalah surat  keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang- undang  dan  surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung  pernyataan  orang  tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan ”. 19
Penafsiran  frasa  alasan  sangat  mendesak  dengan  pendekatan  gramatikal  selama  ini dipahami:  Anak  dalam  keadaan  hamil  atau/dan  rahim  anak  sudah  siap  untuk  hamil  yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan, jika tidak memenuhi keadaan tersebut  maka  permohonan  tersebut  harus  ditolak.20  Dan  sejauh  ini,  kehamilan  adalah  alasan terbesar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. 21
Penjelasan UU terkait “alasan sangat mendesak” tidak diketemukan dalam peraturan lain. Hanya  ada  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  yang  memberikan  pedoman  terkait  pemeriksaan dispensasi  kawin  untuk  menemukan  “alasan  sangat  mendesak”  dalam  permohonan  dispensasi kawin  di  Pengadilan.  Dan  dari  beberapa  pasal  di  dalam  Perma  tersebut  terdapat  aturan  yang penekanannya pada keadaan anak, diantaranya:
17 Marzuki,  Peter  Mahmud,  2011, Penelitian  Hukum ,  Cetakan  ke-11,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media, hlm. 94.
18 Ibid., hlm. 94. 19 Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
20 Kurrniawan,  M.  B.  (2022). Penafsiran  Makna  “Alasan  Sangat  Mendesak”  Dalam  Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin . jurnal.komisiyudisial.go.id, Vol. 15 No. 1 April 2022 21 Candra, M. (2021). Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia . Jakarta: Kencana. Hal. 64
Pasal  7  menerangkan:  Dalam  hal  terdapat  perbedaan  agama  antara  anak  dan orangtua/wali,  permohonan  dispensasi  kawin  diajukan  pada  pengadilan  sesuai  dengan  agama anak. Pasal 10 angka (1): Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan; huruf a.: anak yang  dimintakan  permohonan  dispensasi  kawin. Pasal  11 angka  (1)  Hakim  dalam  persidangan menggunakan  bahasa  dan  metode  yang  mudah  dimngerti  anak.  Angka  (2)  Hakim  dan  Panitera Pengganti  dalam  memeriksa  anak  tidak  memakai  atribut  persidangan. Pasal  12 :  hakim  dalam persidangan  harus  memberikan  nasihat  kepada  Pemohon,  anak,  calon  suami/istri  dan orangtua/wali  calon  suami/istri. Pasal  13 :  Hakim  harus  mendengar  keterangan,  huruf  (a):  anak yang  dimintakan  dispensasi  kawin. Pasal  14 :  Dalam    pemeriksaan  persidangan,  hakim mengidentifikasi:  Anak  yang  diajukan  dalam  permohonan  mengetahui  dan  menyetujui  rencana perkawinan, Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan  membangun  kehidupan  rumah  tangga,  dan  Paksaan  psikis,  fisik,  seksual  atau  ekonomi terhadap  anak  dan  /  atau  keluarga  untuk  kawin  atau  mengawinkan  anak. Pasal  15 :  Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi hakim dapat: (a). mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orangtua, (c) menyarankan agar anak didampingi Pendamping.
Dari  ketentuan  6  pasal  tersebut  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  pemeriksaan  persidangan perkara  permohonan  dispensasi  kawin  mensyaratkan  adanya  penggalian  data  dan  fakta  tentang keadaan,  kemauan,  persetujuan  dan  ada  tidaknya  paksaan  anak  dalam  menikah  serta  kesiapan anak. Dan dari pemeriksaan tersebut dimungkinkan akan muncul keadaan sebagai berikut: Anak / Calon  istri  sudah  hamil, 22 Adanya  rekomendasi  menikah  dari  ahli  /  tenaga  kesehatan  terkait penyakit.    Telah  terjadi  aktifitas  seksual  pra  nikah  dengan  frekuensi  2  kali  atau  lebih,    Adanya tuntutan hukum adat/sanksi sosial masyarakat,  Aktifitas asmara / hubungan asmara lebih dari 2 tahun,    Telah  diadakan  Pertunangan  /  dukungan  norma    adat,    Adanya  rencana  perkawinan  di bawah tangan dari orang tua.
Keadaan-keadaan  tersebut  diatas  berperan  besar  terhadap  kadar  “mendesak”  yang dipersyaratkan oleh aturan Undang-Undang. Sehingga perlindungan hukum harus menjadi solusi terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  anak,  agar  kedepan  anak  tidak  mendapkan  kesulitan- kesulitan  dalam  mengakses  hak-hak  dasarnya  sebagai  warga  negara  untuk  melanjutkan masadepannya.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  sangat  diperlukan  peran  negara,  orangtua,  keluarga dan    masyarakat,  baik  melalui  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  keagamaan,  lembaga swadaya  masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media  massa,
22
Penetapan
No.71/Pdt.P/2021/PA.Sry.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb7cf81244d709e7d313835323231.html diakses pada tanggal 1 Agustus 2023
bahkan lembaga peradilan. 23
Dispensasi  kawin  yang  harus  dilakukan  melalui  penetapan  pengadilan,  merupakan kemajuan  kearah  ketertiban  praktik  perkawinan  anak  bawah  umur  yang  hidup  di  dalam masyarakat,  agar  terhadap  peristiwa  perkawinan  bawah  umur  memiliki  kepastian  hukum  atas perlindungan  hak-hak  anak  sebelum  perkawinan  tersebut  terjadi  dan  apabila  dilihat  dari  apsek administrasi  atau  pencatan  perkawinan,  maka  perkawinan  tersebut  akan  menjadi  terlindungi karena telah diakui di mata hukum. 24
Hasil  pemeriksaan  dispensasi  harus    ditujukan    untuk    mendatangkan  suatu    kebaikan. Tegasnya,    keputusan  pengadilan  harus  didasarkan    pada    penolakan  terhadap  mudarat  dan mendatangkan  maslahat.  Dalam  kaitannya  dengan  dispensasi  kawin,  anak  yang  diajukan dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama  kebanyakan  karena  kekhawatiran  akan  berbuat  yang dilarang  oleh  hukum  atau  telah  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  seperti  berbuat zina.  Maka  dari  itu  keputusan  hakim  mengabulkan  dispensasi  kawin  beralasan  karena kemaslahatan  kedua  belah pihak  agar tidak  terjadi  sesuatu  yang  tidak  diinginkan.  Adapula  yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya dan kedua belah pihak.
Selanjutnya  beberapa  aturan  yang  berhubungan  erat  dengan  orangtua/wali  terkait  upaya mewujudkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  tertuang  dalam  Perma  Nomor  5  Tahun  2019 diantaranya:
Pasal 6 : pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua. Pasal 12 : angka (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon  suami/istri  dan  orangtua/wali  calon  suami/istri.  angka  (2)  nasihat  yang  disampaikan  oleh hakim,  untuk  memastikan  orangtua,  anak,  calon  suami/istri  dan  orangtua/wali  calon  suami/istri agar  memahami  resiko  perkawinan  dengan:  Kemungkinan  berhentinya  pendidikan  bagi  anak, Keberlanjutan  anak  dalam  menempuh  wajib  belajar  12  tahun,  Belum  siapnya  organ  reproduksi anak,  Dampak ekonomi, sosial dan  psikologis  bagi  anak  dan  Potensi  perselisihan  dan  kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 13 huruf (c): Hakim harus mendengar keterangan: orangtua/wali anak yang  dimohonkan  dispensasi  kawin.  (d)  :  orangtua/wali  calon  suami/istri. Pasal  16 :  Dalam pemeriksaan,  hakim  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan  :  huruf  (j)  : memastikan  komitmen  orangtua  untuk  ikut  bertanggungjawab  terkait  masalah  ekonomi,  sosial, kesehatan dan pendidikan anak.
Dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  diatas,  dapat  diartikan  pemeriksaan  persidangan
23 Candra, Mardi, 2017, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur , Prenamedia Group, Jakarta:hal. 2.
24 Levana  Safira,  Sonny  Dewi  Judiasih,2021, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, No.2, Juni 2021.
perkara  permohonan  dispensasi  kawin  mewajibkan  adanya  penggalian  data  tentang  keadaan orangtua dan keluarga yang berkaitan dengan rencana perkawinan tersebut. Dan dari pemeriksaan tersebut dimungkinkan akan tergambar keadaan sebagai berikut:
Pemohon  adalah  benar-benar  orangtua  yang  bertanggungjawab  penuh  terhadap  anak tersebut  / legal  standing,   Pengawasan  orangtua terhadap  pergaulan  anak,  Kemampuan orangtua dalam  memberikan  pendidikan  anak,  Pemahaman  terhadap  keinginan  dan  kemauan  orangtua terhadap masa depan anak;
Makna  dari  asas  kepentingan  terbaik  anak  adalah  bahwa  segala  tindakan,  mulai penyusunan  regulasi,  kebijakan  dan  keputusan,  harus  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik bagi  anak. 25 Sehingga  pemeriksaan  terkait  orangtua,  keluarga  dan  keinginan  anak  adalah  wujud upaya pengambilan keputusan yang didasari kepentingan anak yang dimohonkan dispensasi.
Selanjutnya  beberapa  aturan  yang  berhubungan  erat  dengan  lingkungan  dan  masyarakat terkait  upaya  mewujudkan  perlindungan  hukum  dan  kemaslahatan  anak,  tertuang  dalam  Perma Nomor 5 Tahun 2019 diantaranya:
Pasal  15 huruf  (d) :  Dalam memeriksa  anak yang  dimohonkan  dispensasi  kawin,  hakim dapat;  meminta  rekomendasi  dari  psikolog  atau  dokter/bidan,  pekerja  sosial  profesional,  tenaga kesejahteraan  sosial,  pusat  pelayanan  terpadu  perlindungan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A), Komisi  perlindungan  Anak  Indonesia  /  Daerah  (KPAI/KPAD). Pasal  16 huruf  (h)  : mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan  orangtua,  berdasarkan  rekomendasi  dari  psikolog,  dokter/bidan,  pekerja  sosial,  pusat pelayanan  terpadu  perlindungan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  atau  komisi  perlindungan  anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD). Pasal 18 : Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur  khusus  dalam  peraturan  ini.  Pasal  18  masih  mensyaratkan  pemeriksaan  saksi-saksi  di persidangan  yang  tujuan  untuk  membuktikan  adanya  kondisi  lingkungan  /  masyarakat  sekitar pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi.
Dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  pemeriksaan persidangan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  mensyaratkan  adanya  penggalian  data  dan fakta  tentang  keadaan  lingkungan  dan  masyarakat,  serta  pihak  terkait.  Dan  dari  pemeriksaan tersebut  dimungkinkan  akan  muncul  keadaan  Lingkungan  masyarakat  yang  memiliki  potensi dampak pergaulan negatif. Bentuknya dapat berupa tetangga mengetahui kebiasaan dan pergaulan anak  yang  dimohonkan  dispensasi,  Lemahnya  lembaga  yang  bertanggungjawab  terhadap pergaulan  remaja.  Dinas-dinas  terkait  tidak  menjangkau  anak  Pemohon  dalam  upaya menanggulangi  pergaulan  negatif  remaja,  Pandangan  masyarakat  terhadap  hubungan  seksual diluar nikah, sehingga menjadi aib bagi masyarakat sekitar.
25 Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Kesimpulannya  dari  klasifikasi  pasal-pasal  diatas,  kriteria  “alasan  sangat  mendesak” terletak  pada  tiga  (3)  poin  penting, pertama ,  keadaan  anak,  kondisi  yang  dihadapi  anak  yang dimohonkan  dispensasi  dalam  kondisi  dilematis  atau  terjadi  situasi  yang  tidak  lazim  bagi  anak, kedua , posisi orangtua, kemampuan dan keadaan anak banyak mempengaruhi keadaan saat ini dan yang akan datang pada anak yang mendapati kondisi dilematis dan ketiga , keberadaan masyarakat sekitar,  masyarakat  juga  memberikan  kontrisbusi  terhadap  perlakuan  anak  yang  mendapati masalah sosial yang terkait pernikahan.

## B. Rekonstruksi  “Alasan Sangat Mendesak” pada perkara permohonan dispensasi kawin
Konstruksi  adalah  susunan  (model,  tata  letak)  suatu  bangunan  (jembatan,  rumah,  dan sebagainya):  susunan  dan  hubungan  kata  dalam  kalimat  atau  kelompok  kata. 26 Hal  lain  pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga  penyusunan  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  yang  dapat  menahan  beban  dan  menjadi kuat. 27 Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali,  peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku / tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). 28 Sehingga dalam hal Ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.
Selanjutnya  dalam  rekonstruksi  “alasan  sangat  mendesak”  pada  permohonan  dispensasi kawin  dapat  diartikan  penyusunan  kriteria-kriteria  atau  kategori-kategori  tertentu  sebagaimana uraian diatas, dan untuk dapat dikabulkannya permohonan dispensasi dengan tetap menambahkan variabel  lain  guna  memantapkan  pertimbangan  hakim  dalam  menolak  dan  mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

## C. Rekonstruksi  “Alasan Sangat Mendesak” dengan pendekatan matematika sederhana
Cara  atau  metode  dalam  mengukur  sebuah  keadaan  atau  situasi  bermacam-macam  cara atau  metode,  salah  satunya  melalui  matematika  sederhana.  Matematika  sederhana  dalam  ranah hukum  berusaha  mengukur  nilai-nilai  keadilan  yang  semula  abstrak  menjadi  lebih  empiris. Namun oleh karena pendekatan matematis masih dalam konstruksi teoritis, maka perlu dilakukan break-down dalam bentuk konsep atau formulasi tertentu yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi. 29
Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, yaitu
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi
27 Pengertian Konstruksi, https://www.scribd.com
28 Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya, PT Arkala, Hal .671
29 Muhamad  Ainun  Najib,  2023, Implementasi  Jurimetri  Dalam  Penentuan  Besaran  Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif , tesis, Pasca Sarjana UII.
asas,  norma,  dan  aturan  selain  tentunya  juga  berbagai  doktrin  hukum  yang  relevan.  Dalam penyelesaian perkara atau kegiatan memutuskan perkara konsep yang paling utama adalah konsep keadilan.
Berbagai  pendekatan  dilakukan  dalam  menganalisis  nilai-nilai  keadilan.  Pendekatan matematis / statistik atau lebih dikenal jurimetri, satu metode atau pendekatan untuk menganalisis hukum berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji, sebagaimana yang digagas  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Talu  yang  bernama:  Muhamad  Tambusai  Ad  Dauly, S.H.I., M.H.
Perkara permohonan dispensasi kawin bila ditelaah dari berbagai sudut, lalu dihubungkan dengan  kerangka  rumus  maka  mempetakan  indikator-indikator  ke  dalam  rumusan  matematis dengan nilai angka tertentu sebagai berikut: 30
P. DK = (K.A+B) x ( 𝑥 ̅ A.D: 𝑥 ̅ A.R)
Pertimbangan  Dispensasi  Kawin  adalah  Penjumlahan  Variabel  Kepentingan  Terbaik  Bagi Anak dan Variabel Kemampuan Menikah dikalikan dengan hasil bagi rata-rata alasan keadaan dan rata-rata resiko terbesar bagi anak.
Unsur:
P.DK = Pertimbangan Dispensasi Kawin KA = Kepentingan Terbaik Bagi Anak x̅ AD = Rata-Rata Alasan Keadaan
x̅ R (risk)  = Rata-Rata Resiko Terbesar Bagi Anak
B (ba’ah)  = Kemampuan menikah
Hasil Hitung dan Interval; Kurang dari 30 = Pertimbangan menolak semakin besar 30  - 60 = Pertimbangan  dapat  ditolak/dikabulkan.  Dan  Lebih  dari  60  =  Pertimbangan  mengabulkan semakin besar artinya “alasan mendesak” telah terjadi dalam perkara konkret.
Kategori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (K.A), Dalam indikator ini maka unsur-unsurnya adalah, legal standing Pemohon, perbedaan usia anak dan calon, tempat tinggal pasca menikah, status pendidikan anak, usia anak, penerimaan rencana perkawinan di masyarakat, bimbingan perkawinan  terhadap  anak  dan  calon,  pilihan  hidup  anak  selain  menikah,  serta  perbaikan sumber daya manusia pasca menikah. Kepentingan terbaik bagi anak ini kita beri kode (K.A). Unsur Kemampuan Menikah/Ba’ah (B). Dalam indikator ini maka unsur-unsurnya adalah, pekerjaan  tetap  calon  suami,  penghasilan  suami  berbanding  upah  minimum,  kemampuan menjalankan  ibadah,  keterampilan  pendukung  dalam  menopang  ekonomi  keluarga, kemampuan  calon  istri  mengurus  urusan  rumah/domestik,  adanya  tempat  tinggal  yang  tetap
30 Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H. Menggagas Peta Matematis Pertimbangan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dan Perceraian, https://badilag.mahkamahagung.go.id/
pasca  menikah,  adanya  dukungan  keberlanjutan  pendidikan  atau  peningkatan  keterampilan kerja,  adanya  rekomendasi  ahli,  jaminan  kesehatan  dan  persiapan  melahirkan,  telah direncanakan dan dibiayai proses pra menikah. Unsur kemampuan menikah ini kita beri kode (B).
Unsur  Rata-Rata  Resiko/Risk  (x ̅   R). Dalam  indikator  ini  maka  unsur-unsurnya  adalah, adanya  ancaman/paksaan,  resiko  kesehatan,  halangan  perkawinan,  berhentinya  pendidikan, resiko  ekonomi,  resiko  psikis,  rekomendasi  tidak  dinikahkan,  usia  anak  jauh  di  bawah  16 tahun,  adanya  pengalaman  anak  atau  calon  melalukan  tindak  pidana,  dan  resiko  lain.  Unsur rata-rata resiko ini kita beri kode (x ̅  R).
Unsur Rata-Rata Alasan Keadaan (x ̅  AD). Dalam indikator ini maka unsur-unsurnya adalah, adanya  kehamilan,  rekomendasi  menikah,  adanya  aktifitas  seksual  yang  berulang,  tuntutan hukum adat / sanksi sosial masyarakat, aktifitas asmara lebih dari 2 tahun, telah diadakannya pertunangan  dan  dukungan  norma adat,  adanya  rencana  perkawinan di  bawah tangan  apabila ditolak, dan sebagainya. Unsur rata-rata alasan keadaan ini kita beri kode (x ̅  A.D).
Setelah  ditentukan  indikator  dari  keempat  unsur  tersebut  maka  selanjutnya  dipetakan nilai/bobot masing-masing sebagai berikut;
K.A. (Kepentingan Terbaik Anak)
No Unsur Ya Tidak Nilai 1 Legal Standing Nilai 1 (Apabila  tepat  diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan erat  dengan  anak  dan dapat menjamin kepentingan  anak  pasca menikah) Nilai -10 (Apabila tidak tepat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan erat  dengan  anak  dan dapat menjamin kepentingan  anak  pasca menikah) 2 Perbedaan    Usia Anak dan Calon Nilai 1 (Apabila  usia  anak  dan calon  berbeda  di  atas  5 tahun) Nilai 0 (Apabila  usia  anak  dan calon  berbeda  di bawah 5 tahun) 3 Komitmen Orang Tua Nilai 1 (Apabila orang tua mempunyai  tindakan  / komitmen yang jelas terhadap anak dan rumah tangga anak pasca perkawinan) Nilai -10 (Apabila  orang  tua  tidak mempunyai  tindakan  / komitmen yang jelas terhadap anak dan rumah tangga anak pasca perkawinan) 4 Tempat  Tinggal Pasca Perkawinan Nilai 1 (Apabila  anak  tinggal bersama  /  dekat  dengan orang tua/mertua) Nilai 0 (Apabila  anak  tinggal tidak  bersama  /  jauh dengan orang tua/mertua)
5 Status Pendidikan Anak Nilai 1 (Apabila anak Sudah  tidak  bersekolah  / tidak  Sengaja  berhenti dari sekolah) Nilai -5 (Apabila anak masih bersekolah / sengaja berhenti dari sekolah) 6 Usia Anak Nilai 1 (Apabila  sama  dengan atau lebih dari 17 tahun) Nilai 0 (Apabila  kurang  dari  17 tahun) 7 Penerimaan Rencana Perkawinan di Masyarakat Nilai 1 (Apabila masyarakat menerima rencana perkawinan anak) Nilai -10 (Apabila masyarakat menolak rencana perkawinan anak) 8 Bimbingan Perkawinan Nilai 1 (Apabila  telah  dilakukan Bimbingan / nasihat perkawinan) Nilai 0 (Apabila  telah  dilakukan Bimbingan / nasihat perkawinan) 9 Pilihan Selain Menikah Nilai 1 (Apabila tidak ada pilihan Aktifitas / kegiatan selain menikah) Nilai -5 (Apabila ada pilihan aktifitas / kegiatan selain menikah) 10 Perbaikan  SDM Pasca Menikah Nilai 1 (Apabila ada rencana melanjutkan  sekolah  / mengambil Kursus keahlian pasca menikah) Nilai 0 (Apabila ada rencana melanjutkan sekolah atau mengambil kursus keahlian pasca menikah) (Ba’ah/Kemampuan Pernikahan) No Unsur Ya Tidak Nilai 1 Calon Suami Sudah memiliki pekerjaan tetap 1 -1 2 Penghasilan Calon Suami Lebih dari UMR 1 -1 3 Anak  dan  Calon  telah  memiliki  kemampuan menjalankan ibadah wajib 1 -1 4 Anak  dan  calon  suami  memiliki  keterampilan pendukung ekonomi perkawinan 1 -1 5 Anak/Calon istri terbiasa melakukan pekerjaaan/membantu urusan rumah tangga/mengurus anak 1 -1 6 Anak  dan  Calon  telah  memiliki  tempat  tinggal tetap minimal 1 tahun 1 -1 7 Dukungan  terhadap  keberlanjutan  pendidikan  / peningkatan  keterampilan  kerja  dari  calon, orang tua, orang tua calon 1 -1 8 Adanya rekomendasi menikah dari ahli 5 0 9 Adanya  jaminan  kesehatan  dan  persiapan melahirkan 1 -1
10 Telah  dibiayainya  proses  rencana  perkawinan dan walimah 1 -1 x̅ R. (Rata-Rata Risk/Resiko) No Unsur Ya Tidak Nilai 1 Ancaman/Paksaan 100 0 2 Resiko Kesehatan (Adanya penyakit berbahaya/penyakit  seksual  menular,  belum siapnya organ reproduksi) 100 0 3 Adanya halangan perkawinan 100 0 4 Berhenti Pendidikan 50 0 5 Resiko  Ekonomi  (Anak  sebagai  istri  terpaksa harus  bekerja,  calon  suami  tidak  bekerja,  tidak ada jaminan bantuan dari keluarga) 50 0 6 Resiko  Psikis  (Anak/calon  memiliki  kelainan mental,  ketidakstabilan  emosi,  adanya  indikasi kekerasan dari anak atau dari calon baik verbal maupun tindakan) 50 0 7 Adanya rekomendasi tidak  dinikahkan oleh ahli 50 0 8 Usia anak dibawah 16 tahun 50 0 9 Anak/calon memiliki  pengalaman  tindakan melanggar  hukum  (tidak    termasuk  melakukan hubungan seksual pra nikah) 50 0 10  Resiko lain yang ditemukan dalam persidangan (apabila  berat  diberi  nilai  10,  apabila  sedang diberi  nilai  5).  Misal,  anak  dan  calon  baru saling  mengenal        beberapa        bulan  maka diberi nilai 5. 10/5 0 Di jumlahkan kemudian dibuat rata-rata x̅ A.D (Rata-Rata Alasan Keadaan) No Unsur Ya Tidak Nilai 1 Anak / Calon istri sudah hamil 10 0 2 Adanya rekomendasi menikah dari ahli 10 0 3 Telah terjadi aktifitas seksual pra nikah dengan frekuensi 2 kali atau lebih 10 0 4 Adanya tuntutan hukum adat/sanksi sosial masyarakat 5 0
5 Aktifitas asmara  /  hubungan  asmara  lebih dari 2 tahun 5 0 6 Telah diadakan Pertunangan / dukungan norma adat 5 0 7 Adanya  rencana  perkawinan  di  bawah  tangan dari orang tua 5 0 8 Kondisi  lain  yang  ditemukan  sebagai  alasan darurat  (sangat  darurat  10,  selebihnya  diberi nilai  5,    dengan  catatan  kondisi  tersebut    telah ada indikasinya bukan sekedar kekhawatiran) 10/5 0
Dijumlahkan  kemudian  dibuat  rata-rata.  Jika  tidak  ada  maka  tidak  dihitung/nihil  dalam rumusan.

## D. Rekonstruksi  “alasan  sangat  mendesak”  dengan  pendekatan  matematis  Pada  Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  ( ex  aequo  et  bono )  dan mengandung  kepastian  hukum,  di  samping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 31
Rekonstruksi  “alasan  sangat  mendesak”  dengan  pendekatan  matematis  diatas,  dapat diimplementasikan  pada  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  perkara  permohonan  dispensasi Kawin  yang  biasa  dikeluarkan  Pengadilan  Agama  dengan  tetap  memperhatikan  kaidah-kaidah hukum  acara  yang  berlaku,  artinya  tetap  mempedomani  Perma  No.  5  Tahun  2019  dan  Hukum Acara Perdata.
Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Hakim sebagai figur utamanya.  Hakim  memegang  peranan  sentral  dalam  membuat  pertimbangan  atas  memutus perkara  yang  sedang  ditanganinya.  Implementasi  hukum  dalam  pertimbangan  Hakim  mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. 32
Adapun  Sudikno  Mertokusumo  sebagaimana  dikutip  oleh  Achmad  Ali  memberikan  tiga tahap tugas hakim sebagai berikut : 33
1. Tahap Konstatir Pada tahap ini, hakim mengkonstituir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan.  Dalam  tahap  konstatir  ini,  kegiatan  hakim  bersifat  logis.  Penguasaan  hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.
2. Tahap  Kualifikasi  Disini  hakim  mengkualifikasi,  termasuk  hubungan  hukum  apakah
31 Yaumul Ihwan, M, 2020, Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur , Jurnal Ilmiah , Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hal.7 32 Achmad  Ali,  2010, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) , (Jakarta: Kencana), Cet. Ke-3, h. 213.
33 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum ¸ (Jakarta: Kencana, Edisi Kedua), Hal.173
tindakan seseorang tersebut melanggar hukum yang berlaku / tertulis?
3. Tahap Konstituir Disini hakim menetapkan hukumnya terhadap seseorang  atau peristiwa, dalam tahap ini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan / peristiwa .
Implementasi  rekonstruksi  “alasan  sangat  mendesak”  oleh  hakim  dalam  perkara dispensasi  dimulai  dari  pada  tahap  konstatir,  yang  dalam  salinan  penetapan  biasanya  tercantum dalam  duduk  perkara,  memuat  semua  peristiwa  yang  terjadi  dalam  sidang.  Kemudian    meng- kualifikasi ,  biasanya  proses  klasifikasi  masuk  dalam  pertimbangan  hukum  yang  memuat pertimbangan kekuatan  alat  bukti  yang  diajukan,  lalu  dipilah  dan  dipilih  alat  bukti  yang  relevan dengan  dalil-dalil  permohonan,  disini  letak  rumus  sederhana  tersebut  dapat  dipakai  dengan membuat checlist sebagamana  bagan  diatas  yang  memuat  4  unsur.  Selanjutnya,  terakhir  pada tahap konstituir ,  menguraikan  operasional  rumus,    kemudian  menghitung  berapa  hasil  yang didapat  dari  menghitung  rumus  tersebut,  biasanya  hakim  akan  memberikan  interpretasi  hukum dan  menerapkan  hukumnya  dalam  tahap  ini,  sedangkan  dalam  penerapan  rumus,  hakim  telah memiliki  data  hasil  perhitungan  dan  dengan  pertimbangan  hukum  seperlunya  hakim  dapat menolak dan mengabulkan permohonan dari hasil yang diperoleh.
Rekonstruksi alasan mendesak dengan pendekatan matematika sederhana dapat digunakan setidaknya  mempunyai  3  landasan. pertama yuridis,  dalam  doktrin  hukum  acara,  perkara permohonan  adalah  perkara  yang  hanya  berupa  pemenuhan  administratif  saja,  tidak  ada  proses mengadili  seperti  sidang  gugatan.  Sehingga,  sepanjang  syarat-syarat  administratifnya  terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan. 34 Kedua filosofis, atau landasan yakni  unsur  keadilan  dalam  perkara  permohonan  dapat  dimaknai  pemahaman  para  pihak  terhap proses  dan  hasil  pengambilan  keputusan,  dengan  pendekatan  matematika  sederhana  masyarakat dapat dengan mudah memahami pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan karena melalui cara-cara  sederhana  dan  mudah  dimengerti. Ketiga secara  sosiologi,  yakni  dalam  perkara permohonan  dispensasi  kawin  dapat  dimaknai  dapat  diberlakukan  asas  sederhana,  cepat,  biaya ringan,  dengan  pendekatan  matematika  sederhana  penetapan  dispesasi  lebih  ringkas  dan  tidak menimbulkan  biaya  yang  banyak  ketika  masyarakat  mengambil  salinan  penetapannya,  karena setiap pengambilan produk pengadilan masyarakat dikenai biaya PNBP dengan menghitung setiap lembar salinan.
34 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  analisis  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  kesimpulan  yang dapat diambil sebagai hasil akhir kajian ini adalah:
1. Kriteria “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan penggalian  norma-norma  dan  asas-asas  yang  dikandung  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah pertimbangan keadaan dan  keberadaan  yang  berkaitan  erat  dengan kondisi  anak , peran  orangtua dan lingkungan  sekitarnya , rencana  pernikahan  harus mempertimbangkan  keadaan  ketiganya karena saling mempengaruhi;
2. Rekonstruksi  “Alasan  sangat mendesak”  yang dipersyaratkan  UU  Nomor  16  Tahun  2019 dengan  pendekatan  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  dapat    diwujudkan  dengan  metode matematika  sederhana  untuk  mengukur  kadar  mendesak  dari  permohonan  perkara dispensasi  kawin  di  pengadilan,  rumus  sederhana  dapat  memberikan  kemudahan  dalam memahami  dan  dapat  digunakan  sebagai  sosialisasi.  Penerapannya  bertujuan  mengukur kadar  mendesak  dari  permohonan  perkara  dispensasi  kawin  dengan  tetap  memperhatikan hukum acara yang berlaku sebagai bentuk dasar aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

## SARAN
1. Permohonan  perkara  dispensasi  merupakan  perkara  yang  sederhana  namun  multiaspek, maka pihak-pihak terkait harus segera merumuskan kembali aturan lanjutan terkait “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 setidaknya ada peraturan pemerintah.  Dan  kemudian  membentuk  wadah  atau  badan  yang  terkait  dengan penanggulangan kenakalan remaja;
2. Sosialisasi  aturan  batas  menikah  berdasarkan  UU  Nomor  16  Tahun  2019  dan mensinergikan  lembaga  terkait  dengan  melibatkan  unsur  masyarakat,  tokoh  agama,  adat, pemuda.  Sinergitas  antar  lembaga  juga  ditingkatkan  agar  perlindungan  hukum  dapat ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya, PT Arkala,
Ananda, A.
P. (2017). Perlindungan Hukum terhadap pengguna. Medan: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1812.
Fanani,  Z.  (2018).  Aspek  Filsafat  Dalam  Pertimbangan  Putusan  Pengadilan.  Jakarta:  Varia Peradilan, 380 (7).
hasan,  I.  F.  (2019).  Analisis  Penetapan  Permohonan  Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan  Agama Nabire. Jogjakarta: Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister UII.
Manan, A. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Marwiyah,  d.  (2023).  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Pemberian  Dispensasi  Kawin...  Bandung:
Jurnal Fusion, Vol 3 No.1 Januari 2023.
Mertokusumo, S. (1999). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Mubarok,  N.  (2012).  sejarah  hukum  perkawinan  Islam  di  Indonesia.  Al-Hukama; Jurnal  Hukum keluarga Islam di Indonesia.
Rahardjo,  S.  (2009).  Hukum  Progresif:  Suatu  Sintesa  Hukum  Indonesia.  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Rohman, T. (2023). Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari... Jogjakarta: Tesis Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
Santoso, S. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kudus: Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7 (2).
Syawaluddin.  (2023).  Analisis  Hukum  Progresif  Terhadap  Konsep  Alasan  Mendesak  Dalam Dispensasi Kawin.. Riau: Jurnal Signifikan Humoniora.
Tanjung, A. A. (2023). Peryimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak.... Palangkaraya: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya.
Zubaidi, Z. (2021). Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Aceh: Al Usrah; Jurnal Hukum Keluarga Vol 4 No. 1.
Van Hoeve . Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru.
E.  Sumaryono  (1995). Etika  Profesi  Hukum:  Norma-norma  Bagi  Penegak  Hukum .  Yogyakarta: Kanisius. hlm. 102.
Kurrniawan,  M.  B.  (2022). Penafsiran  Makna  “Alasan  Sangat  Mendesak”  Dalam  Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin . jurnal.komisiyudisial.go.id, Vol. 15 No. 1 April 2022 Candra, M. (2021). Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Penetapan  No.71/Pdt.P/2021/PA.Sry.  https://  putusan3.mahkamahagung.go.id/  direktori/putusan /zaebb7cf81244d709e7d313835323231.html diakses pada tanggal 1 Agustus 2023
Sri  Wardah  dan  Bambang  Sutiyoso. Hukum  Acara  Perdata  dan  Perkembangannya  di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31
Sugiri,  Fanani,  2019, Dispensasi  Kawin dalam  Hukum  Keluarga di  Indonesia …, Surabaya, CV. Saga Swadipa
Syafiuddin,  M.  Nur.  (2021).  “ Reformulasi  Pengaturan  Pemenuhan  Hak  Nafkah  Lampau  Anak Berbasis  pada  Perlindungan  Anak  dan  Kemaslahatan  Keluarga ”.  Disertasi  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, belum dipublikasi.
Rahardjo,  Satjipto.  (2004). Ilmu  Hukum:  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan , Muhammadiyah University Press, Surakarta.
Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perihal Undang-Undang . Konstitusi Press, Jakarta.
Latif,  Yudi.  (2011). Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas  dan  Aktualisasi  Pancasila . Jakarta, Kompas Gramedia.
Hasanah,  Uswatun,  2022, Faktor-Faktor  Peningkatan  Permohonan  Dispensasi  Nikah  Di Pengadilan  Agama  Panyabungan  Pada  Masa  Covid-19 ,    Jurnal  Hukum  Kaidah  Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol 22, No.1
Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih,2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan  Bawah  Umur  Tanpa  Dispensasi  Kawin  Dari  Pengadilan, Acta  Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, No.2, Juni 2021.
Yaumul  Ihwan,  M,  2020, Pertimbangan  Hakim  Dalam  Pemberian  Izin  Dispensasi  Perkawinan Anak Dibawah Umur , Jurnal Ilmiah , Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hal.vii
Achmad  Ali,  2010, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) , (Jakarta: Kencana), Cet. Ke-3,
An-Nawawi,2011, Shahih  Muslim  Bi  Syarh  An-Nawawi,  Terj.  Ahmad  Khotib,  “Syarah  Shahih Muslim" , Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam,),
Soemiyati,  2004, Hukum    Perkawinan    Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan  (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974) (Yogyakarta: Liberty).
Bukhārī    (Al)  Al-Imām  Abī  Abdullah  bin  Muḥammad  Ismā‟īl,  1993, Ṣaḥīḥ  Bukhari, Diterjemahkan Oleh  Ahmad  Sunarto,  Dkk., Dengan  Judul  Terjemah Shahih Bukhari , vol. Jilid 7 (Semarang: Asy-Syifa), Hal.125.