## Evaluasi Perubahan Penggunaan Tanah dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis Bagian Wilayah Perkotaan Diwek, Kabupaten Jombang
Evaluation  of Land Use Changes Using a Geographic  Information System Approach in the Diwek Urban Area, Jombang Regency
Lala Putri Maharani, 1* Sutaryono, 1 Rochmat Martanto 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jalan Tata Bumi No.5, Banyuraden, Yogyakarta , Indonesia *Corresponding author: lalaputrim15@gmail.com
Submitted: August 29, 2023  Accepted: January 29, 2024  Publish: January 2, 2024
Abstract: Population growth and regional development continue to increase, but land availability is limited, requiring harmony between land use and spatial planning policies to avoid conflicts of interest. The purpose of this study was to determine the suitability of changes in land use to the Detailed Spatial Planning Plan (RDTR) and to carry out analysis related to potential changes in land use during the 2017 – 2037  RDTR for the Diwek Urban Area. A survey research method employs a descriptive approach. The survey method is carried out during a ground check of actual land use. Apart from that, interviews were  also conducted with related parties. A descriptive approach is  used in  order to display a real picture of the object under study. The analysis model in this study uses an overlay technique to use Geographic Information System (GIS) technology. The results of the first analysis show that there are three classifications of suitability of land use changes to the RDTR, namely suitable (882.05  ha), not suitable (272.56  ha), and not suitable (38 ha). Second, the potential for changes in land use during the Diwek  BWP  RDTR  is  divided  into  three  classifications: potential  to  change according to  the  RDTR (272.56  ha), change not according to the RDTR (38 ha), and no potential to change according to the RDTR (882.05  ha).
Keywords: Suitability of Land Use, Potential Changes in Land Use, RDTR
Abstrak :  Pertumbuhan  penduduk  dan  pembangunan  wilayah  yang  terus  meningkat,  namun ketersediaan tanah yang terbatas, memerlukan keselarasan antara penggunaan tanah dan kebijakan penataan ruang supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap Rencana Detail  Tata Ruang (RDTR) serta melakukan analisis terkait dengan potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR Bagian Wilayah  Perkotaan Diwek  2017-2037  berlaku. Metode yang  digunakan adalah  metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif. Metode survei dilakukan pada saat ground check penggunaan tanah aktual. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak terkait. Pendekatan deskriptif digunakan agar  dapat  menampilkan gambaran nyata  dari  objek yang diteliti.  Model analisis  pada penelitian  ini  menggunakan teknologi Sistem  Informasi Geografis (SIG) dengan melakukan teknik tumpang susun (overlay). Hasil analisis yang pertama menunjukkan terdapat tiga klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah terhadap RDTR yaitu sesuai (882,05 ha), belum sesuai (272,56  ha), dan tidak sesuai (38 ha). Kedua, potensi perubahan penggunaan tanah selama RDTR BWP Diwek berlaku dibuat dalam tiga klasifikasi yaitu berpotensi berubah sesuai RDTR (272,56  ha), berubah tidak sesuai RDTR (38 ha), dan tidak berpotensi berubah sesuai RDTR (882,05 ha).
Kata Kunci : Kesesuaian Penggunaan Tanah, Potensi Perubahan Penggunaan Tanah, RDTR

## Pendahuluan
Pertumbuhan  penduduk  yang  akan  terus  meningkat  sejalan  dengan  kebutuhan masyarakat  terhadap  tanah  sebagai  ruang  untuk  melangsungkan  kehidupan.  Pesatnya pembangunan  dan  jumlah  penduduk  yang  semakin  bertambah  menjadi  faktor  naiknya kebutuhan  tanah  di  daerah  perkotaan  maupun  di  daerah  pedesaan  (Martanto,  2021; Widhiyastuti  et al., 2023). Sesuai dengan yang dikemukakan oleh kemajuan peradaban dan permintaan kebutuhan  manusia yang  semakin meningkat  menjadi faktor  utama  penyebab timbulnya  perkembangan  wilayah  Sutaryono  (Sutaryono,  2007).  Terbatasnya  ketersediaan tanah  jika dihubungkan  dengan  kebutuhan  manusia dan  proses  pembangunan  maka akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, karena kebutuhan  manusia terhadap tanah dan pembangunan semakin berkembang pesat sedangkan tanah memiliki luasan yang tetap (Bima, 2016;  Savitri & Belqis,  2021).  Untuk  memperoleh penggunaan  tanah  yang optimal, serasi,  dan  seimbang  penggunaan  tanah  harus  dikelola  guna  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan sehingga dibutuhkan  keselarasan antara penggunaan tanah dengan kebijakan penataan ruang (Sutaryono & Dewi, 2020).
Penataan ruang merupakan kebijakan yang dibuat oleh  pemerintah untuk  melakukan pengembangan  kota  dan  wilayah  meliputi  tiga  proses  utama  yang  saling  terkait  yaitu perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang (Risnawati, 2023; Muhajir, 2017; Simamora, & Sarjono,  2022). terdapat beberapa kebijakan pemanfaatan ruang yang harus diutarakan dalam rencana tata ruang yaitu tujuan penataan ruang, struktur pola pemanfaatan ruang dan pola pengendalian pemanfaatan ruang , struktur ruang  menampilkan  pola  pemanfaatan  ruang  dan  hubungan  antar  ruang  berdasarkan pemanfaatannya serta hierarki dari pusat  permukiman dan pusat pelayanan (Tarigan, 2005; Sugiarto,  2017).  Pola  pemanfaatan  ruang  adalah  keseluruhan  pemanfaatan  ruang  dapat tersampaikan dengan baik. Pola pengendalian ruang merupakan kebijakan atau strategi yang dilakukan agar terkendalinya rencana pemanfaatan ruang sesuai sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun  2021 disebutkan  bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana pemanfaatan ruang secara terperinci tentang tata ruang wilayah  kabupaten/kota  yang  disusun  untuk  penyiapan  perwujudan  ruang  dalam  rangka pelaksanaan  program‐program  pembangunan  kabupaten/kota  yang  dilengkapi  dengan peraturan zonasi kabupaten/kota  sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan  tata ruang wilayah di tingkat kecamatan. RDTR disusun  jika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dilengkapi dengan acuan lebih detail pada pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota  yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah  satu  dasar  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang  (Habibah,  2021;  Purnomo  & Kurniawan, 2016). Setiap perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan rencana tata ruang  agar  terciptanya  tertib  ruang  dan  kelestarian  wilayah  serta  terwujudnya  tujuan penataan  ruang, sehingga pemerintah harus segera menyelesaikan regulasi yang berkaitan
dengan  penataan ruang hingga tersedianya RDTR dan Peraturan  Zonasi sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang (Sutaryono et al., 2020).
Kecamatan Diwek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang yang telah memiliki RDTR  dalam  bentuk  BWP  Diwek.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten Jombang dalam angka tahun 2022, Kecamatan Diwek merupakan peringkat kedua setelah  Kecamatan  Jombang  dengan  kepadatan  penduduk  tertinggi.  Salah  satu  arahan perkembangan  Kecamatan  Diwek  ke  depannya  adalah sebagai  wilayah  wisata  religi skala nasional,  wilayah pendidikan  umum  dan  pondok  pesantren  berbasis  agama skala nasional didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang tertata serasi dengan kegiatan industri dan  pertanian. Hal ini dapat  menjadi penyebab  meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah yang berujung  pada  alih  fungsi  pada  tanah  pertanian  menjadi  tanah  non  pertanian.  Untuk  itu diperlukan  pengendalian  penggunaan  tanah  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan ketidaksesuaian  penggunaan tanah  terhadap peruntukan  ruang yang telah ditetapkan  oleh pemerintah daerah guna memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan tanah yang diharapkan.
Kajian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk  menyelidiki  kesesuaian  perubahan penggunaan  tanah  terhadap  RDTR  serta  menganalisis  potensi  perubahan  yang  mungkin terjadi selama masa berlakunya RDTR. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung hanya mengulas  aspek  kesesuaian  penggunaan  tanah  dengan  rencana  tata  ruang  yang  ada. Beberapa penelitian terdahulu  yang relevan  mencakup analisis oleh  Sirait (2021) mengenai perubahan  penggunaan  tanah  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dalam  konteks penyelesaian masalah pemanfaatan ruang di Kota Pematangsiantar, studi oleh Adinata (2020) melakukan  analisis  terhadap  perubahan  penggunaan  tanah  yang  ditindaklanjuti  dengan analisis pola  sebaran,  serta analisis oleh  Lababa (2021)  mengenai  kesesuaian  penggunaan tanah  berbasis  bidang  dengan  RDTR Kecamatan  Sedayu  dalam rentang  tahun  2015-2035. Selain itu, Tampubolon  a tal (2022) menganalisis dampak pembangunan  jalan Balige bypass terhadap RTRW Kabupaten Balige serta arahan kebijakan pasca pembangunan, serta Nugroho (2022) menganalisis pola sebaran perubahan penggunaan tanah dan kesesuaian perubahan tersebut dengan RDTR Kecamatan Klaten Utara.
Sebagian besar penelitian  terdahulu  cenderung  hanya memfokuskan  pada kelayakan penggunaan  tanah  sesuai  dengan  rencana tata  ruang.  Berbeda dengan  itu,  studi  ini  tidak hanya  mengeksplorasi kesesuaian  perubahan  penggunaan tanah  dengan  RDTR, tetapi  juga menginvestigasi  kemungkinan  perubahan  di  masa  depan  yang  mungkin  terjadi  seiring berlakunya  RDTR. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan baru serta kontribusi  yang signifikan dalam pengembangan kebijakan penataan ruang yang lebih  adaptif dan  berkelanjutan.  Oleh  karena itu,  kajian ini diharapkan  dapat  memberikan wawasan  baru  dan  solusi  yang  lebih  tepat  guna  dalam  menghadapi  kompleksitas  dalam pengelolaan ruang.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  metode  survei  dengan pendekatan  deskriptif.  Metode  survei  diterapkan  saat  melakukan ground  check terhadap penggunaan tanah aktual, yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menguji akurasi hasil interpretasi  citra  menggunakan  aplikasi Avenza  Maps .  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan metode sampling sensus,  di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan  informan  secara  purposive  sampling,  di  mana  penentuan  sumber  data didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang diwawancarai termasuk  kepala  desa  dan  perwakilan  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten Jombang yang terlibat dalam pembuatan RDTR.
Pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan mendalam mengenai objek  yang diteliti. Model analisis dalam penelitian  ini menggunakan teknologi  Sistem  Informasi Geografis (SIG)  dengan  memanfaatkan perangkat  lunak  ArcGIS 10.8. ArcGIS memiliki kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data spasial, termasuk pengelompokan  data,  klasifikasi, overlay ,  dan  pengolahan  citra digital.  Dengan  demikian, metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  menyajikan  informasi  yang  terperinci  dan memahami pola serta tren dalam penggunaan tanah dengan lebih baik.

## Hasil dan Pembahasan

## Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2016 - 2021
Analisis perubahan penggunaan tanah sebelum dan sesudah penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penting untuk  memahami dampak kebijakan tersebut  terhadap tata ruang dan pembangunan di suatu wilayah. Dengan memanfaatkan metode overlay pada peta penggunaan tanah tahun 2016 dan tahun  2021, dapat melacak perubahan yang terjadi dalam pola penggunaan lahan di wilayah BWP Diwek selama lima tahun terakhir. Identifikasi penambahan  dan  penurunan  luas  pada  berbagai  jenis  penggunaan  tanah  memberikan gambaran  tentang  aktivitas  pembangunan  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  atau pemerintah dalam kurun waktu tersebut. Misalnya, peningkatan luas pada area permukiman atau  komersial mungkin  mencerminkan  pertumbuhan  ekonomi  atau  urbanisasi di  wilayah tersebut, sedangkan penurunan  luas pada area pertanian mungkin disebabkan oleh konversi lahan untuk pengembangan infrastruktur atau proyek pembangunan lainnya.
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  perubahan  signifikan  dalam penggunaan tanah di BWP Diwek. Beberapa jenis penggunaan tanah mengalami peningkatan luas, sementara yang lain mengalami penurunan..  Identifikasi penambahan dan penurunan luasan pada suatu jenis penggunaan tanah menandakan adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah berupa adanya pembangunan ditampilkan dalam bentuk  tabel. di bawah ini.
Tabel 1. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2016-2021 di BWP Diwek
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  perubahan  penggunaan  tanah  dengan peningkatan luasan paling besar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah kampung jarang tidak teratur dengan penambahan luas sebesar 25,02 Ha. Sedangkan untuk perubahan penggunaan  tanah  dengan  pengurangan luasan  tertinggi terletak  pada  penggunaan  tanah kebun  tebu  yaitu  mengalami pengurangan luas sebesar 23,50 Ha. Dalam kurun  waktu  lima tahun, terjadinya peningkatan luasan pada penggunaan tanah non pertanian (Jasa Pendidikan Formal,  Jasa  Pendidikan  Informal,  Kampung  Jarang  Tidak  Teratur,  Kampung  Padat  Tidak Teratur,  Masjid,  Medis,  Museum,  Perdagangan  Umum,  Perumahan  Kepadatan  Rendah, Perumahan Kepadatan  Sedang, Peternakan  Unggas, dan Tempat Pengolahan  Limbah) yang mengakibatkan  terjadinya  pengurangan  luasan  pada  tanah  pertanian  (kebun  tebu,  kebun campuran, sawah irigasi 2x padi/tahun,  dan  tegalan). Penurunan  luasan terjadi pada tanah pertanian seluas  60,34  Ha dimana seluas  45,30  Ha dari total  perubahan,  berubah  menjadi tanah permukiman (kampung jarang tidak teratur, kampung padat tidak teratur, perumahan kepadatan rendah, dan perumahan kepadatan sedang).
No Jenis Penggunaan Tanah Tahun 2016 (Ha) Tahun 2021 (Ha) Perubahan (Ha) 1 Industri 20,23 20,23 0 2 Instansi Pemerintah 1,47 1,47 0 3 Jasa Pendidikan Formal 29,40 35,33 5,93 4 Jasa Pendidikan Informal 0 0,30 0,30 5 Kampung Jarang Tidak Teratur 41,72 66,74 25,02 6 Kampung Padat Tidak Teratur 255,46 259,94 4,48 7 Kebun Tebu 302,31 278,81 -23,50 8 Kebun Campuran 52,07 38,19 -13,87 9 Kepolisian 0,19 0,19 0 10  Kuburan Umum 4,72 4,72 0 11  Lapangan Olahraga Campuran 5,96 5,96 0 12  Masjid 1,54 1,79 0,25 13  Medis 0,49 2,32 1,83 14  Militer 0,25 0,25 0 15  Musium 2,92 3,95 1,02 16  Pasar 0,80 0,80 0 17  Pemakaman Khusus 1,32 1,32 0 18  Perdagangan Umum 49,83 52,82 2,99 19  Pergudangan 3,84 3,84 0 20  Perumahan Kepadatan Rendah 0,37 6,58 6,21 21  Perumahan Kepadatan Sedang 1,57 11,16 9,59 22  Peternakan Unggas 1,07 3,63 2,56 23  Sawah Irigasi 2x Padi/tahun 389,11 371,62 -17,49 24  Tegalan 25,96 20,48 -5,47 25  Tempat Pengolahan Limbah 0 0,16 0,16 Jumlah (Ha) 1192,61 1192,61
Pada Tabel 2 dirincikan bahwa perubahan penggunaan tanah yang terjadi di BWP Diwek tersebar merata di seluruh  desa,  meskipun  luasan perubahan  penggunaan  tanah yang ada berbeda. Desa dengan perubahan penggunaan tanah tertinggi terletak pada Desa Cukir seluas 18,29 Ha. Desa Cukir mengalami perubahan penggunaan tanah paling besar dari penggunaan tanah  kebun  tebu  menjadi jasa pendidikan  formal dan kebun  campuran menjadi kampung jarang tidak teratur. Berikut ini rincian perubahan penggunaan tanah yang terjadi pa da setiap desa di BWP Diwek dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Luas Perubahan Penggunaan Tanah di BWP Diwek pada Tahun 2022
No Desa Luas Desa (Km 2 ) Berubah Tidak berubah 1 Desa Ceweng 1,60 10,19 148,24 2 Desa Cukir 1,90 18,29 232,58 3 Desa Diwek 1,53 11,79 179,26 4 Desa Jatirejo 1,84 4,99 159,21 5 Desa Kayangan 2,65 4,55 255,72 6 Desa Kwaron 2,00 9,30 158,49 Total (Ha) 11,52 59,10 1133,51
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi  di  Desa Cukir  disebabkan  karena adanya sarana dan prasarana yang lengkap didukung  dengan  tersedianya lapangan pekerjaan yang menyebabkan  peningkatan  aktivitas  perekonomian.  Adanya  Pondok  Pesantren  Tebuireng yang  terletak  dalam  satu  komplek  dengan  makam  K.H.M.  Hasyim  Asy'ari dan  K.H. Abdurrahman Wahid dalam kurun waktu lima tahun terjadi perluasan area pondok pesantren maupun  penambahan  pondok  pesantren  di  sekitarnya.  Selain  itu,  perluasan  area  bagi peziarah yang akan melakukan wisata religi yang berdampak pada perekonomian  dan mata pencaharian warga di sekitarnya. Hal ini didukung dengan  hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pejabat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang  yaitu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan  penggunaan  tanah  salah satunya adalah faktor peluang ekonomi terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat karena masyarakat memanfaatkan tanah mereka sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
Berdasarkan data jenis pekerjaan, yang mendominasi di Desa Cukir adalah wiraswasta dan pegawai swasta. Data kependudukan Desa Cukir menunjukkan jumlah penduduk sebesar 8.103  jiwa  dan  kepadatan  penduduk  sebesar  4.265  jiwa/km 2 .  Hal ini  juga  menjadi  faktor meningkatnya kebutuhan  akan tempat tinggal akibat pertumbuhan penduduk  yang semakin meningkat. Desa dengan perubahan  penggunaan tanah terkecil terdapat  di Desa Kayangan yaitu  sebesar  4,56  Ha.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  berdasarkan  luas  wilayah  Desa Kayangan memiliki luas wilayah paling luas di antara desa lainnya yaitu sebesar 2,65 Km 2 . Data kependudukan  Desa  Kayangan  menunjukkan  jumlah  penduduk  dengan  peringkat  kedua tertinggi sebesar 6.620 jiwa, akan tetapi memiliki kepadatan penduduk paling rendah sebesar 2.498  jiwa/km 2 . Hal ini pula yang menjadi faktor sedikitnya  terjadi perubahan  penggunaan tanah di Desa Kayangan.
Untuk  mengetahui pola persebaran perubahan penggunaan tanah yang terjadi di BWP Diwek  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis tetangga terdekat.  Analisis  tetangga terdekat  digunakan  untuk  mengetahui jarak antara titik lokasi  yang mengalami perubahan penggunaan tanah sehingga dapat diketahui pola perubahan penggunaan tanahnya. Hasil dari analisis  tetangga  terdekat  menunjukkan  nilai  T  sebesar  0,926810  dan  nilai  Z  sebesar  - 1,488405  yang berarti pola persebaran  perubahan  penggunaan  tanah yang  terjadi di  BWP Diwek termasuk dalam pola random atau acak. Pola persebaran acak ditandai dengan adanya perubahan penggunaan tanah yang terdapat pada suatu lokasi yang membentuk pola dengan jarak  antar  perubahan  penggunaan  tanah  yang  tidak  teratur.  Pola  sebaran  acak  dapat diartikan bahwa sebaran perubahan  penggunaan tanah  di BWP Diwek termasuk terkendali sehingga tidak termasuk dalam klasifikasi mengelompok. Menurut Rochmat Martanto (2019, p.  64)  pola  persebaran  perubahan  penggunaan  tanah  yang  termasuk  dalam  klasifikasi mengelompok dapat mengakibatkan perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali dan memiliki sifat menular pada wilayah sekitarnya.

## Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah terhadap RDTR BWP Diwek
Analisis  kesesuaian  perubahan  penggunaan  tanah  terhadap  RDTR  dilakukan  untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan tanah yang terjadi berdasarkan arahan fungsi kawasan yang telah diterbitkan melalui RDTR BWP Diwek sebagai acuan dalam menentukan penggunaan  tanah.  Menurut  Muryono  (2016) dan  Panjaitan  at al (2019)  berbagai metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kesesuaian penggunaan tanah, di antaranya adalah menyusun metrik kesesuaian penggunaan tanah, melakukan overlay pada peta terkait, menghasilkan  peta  kesesuaian  penggunaan  tanah,  dan  menghitung  luas  peta  kesesuaian penggunaan tanah.
Analisis  dilakukan  berdasarkan  matriks  kesesuaian  perubahan  penggunaan  tanah dengan RDTR yang telah disusun menjadi tiga klasifikasi, yaitu sesuai, belum sesuai, dan tidak sesuai. Kelas sesuai mengindikasikan  penggunaan tanah  yang saat ini sudah  sesuai  dengan peruntukan  ruang  yang  direncanakan  dalam  RDTR  dan  perlu  dipertahankan  agar  tidak berubah di masa mendatang. Kelas belum sesuai merujuk pada penggunaan tanah yang saat ini  belum  sesuai  dengan  peruntukan  ruang yang  telah  direncanakan  dalam RDTR, namun memiliki potensi  besar untuk  mengalami perubahan  dan  penyesuaian  agar sesuai  dengan RDTR. Sementara itu,  kelas tidak  sesuai  menggambarkan penggunaan  tanah  yang  saat ini tidak sesuai dengan peruntukan  ruang yang telah direncanakan dalam RDTR, dan sulit untuk mengalami perubahan agar sesuai dengan RDTR.
Rincian kesesuaian  perubahan  penggunaan  tanah  terhadap  RDTR BWP  Diwek  tahun 2017-2037  disajikan dalam Tabel 3.  Tabel  ini memberikan gambaran yang  jelas mengenai tingkat  kesesuaian  perubahan  penggunaan  tanah  dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan.
Tabel 2. Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah terhadap RDTR BWP Diwek
Tahun 2017‐2037 N o Fungsi Kawasan Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah (Ha) Berubah Tetap S B T S B T 1  Jalan - - - 21,93 - - 2  RTH Fungsi Tertentu - - 0,03 1,50 0,87 0,06 3  RTH Taman dan Hutan Kota - - - - 3,59 0,59 4  Sungai - - - 6,56 - - 5  Zona Cagar Budaya - - - 1,22 - 1,39 6  Zona Industri Aneka Industri - - 0,19  20,55 0,71 1,88 7  Zona Perdagangan Jasa Deret 1,55 - 0,17  43,87 4,98 0,43 8  Zona Perdagangan Jasa Tunggal - - 1,83 2,63 14,35  2,52 9  Zona Perkantoran Pemerintahan - - 0,04 1,02 0,04 0,57 10 Zona Perlindungan Setempat Sempadan Irigasi 0,41 - - 10,34 - - 11 Zona Perlindungan Setempat Sempadan SUTT - - - 1,08 - - 12  Zona Peruntukan Lainnya Pariwisata 0,99 - - 2,55 2,22 1,01 13  Zona Peruntukan Lainnya Pertanian 1,75 - 10,0 2 478,6 7 - 3,47 14  Zona Rumah Kepadatan Rendah 5,41 - - 0,59 29,53  0,08 15  Zona Rumah Kepadatan Sedang 11,9 2 17,5 9 2,08 238,5 0 190,3 1 6,68 16  Zona Rumah Kepadatan Tinggi 0,44  1,16 - 0,32 5,00 - 17 Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan - - 0,01 0,35 0,09 0,01 18  Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga - - 0,09 2,35 0,25 0,69 19 Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan 3,06 - 0,35  22,07 2,03 3,55 20 Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan - - - 0,21 - 0,26 Jumlah (Ha) 25,5 3 18,7 5 14,8 1 856,3 4 253,9 8 23,1 9 Persentase (%) 2,14  1,57  1,24  71,80  21,30  1,94 Total 59,10 Ha 1133,51 Ha 4,96% 95,04%
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Berdasarkan hasil dari kesesuaian  perubahan penggunaan tanah  terhadap RDTR yang dapat dilihat pada Tabel 3 maka diketahui bahwa penggunaan tanah yang berubah di BWP Diwek memiliki luas sebesar 59,10 Ha (4,96%) yang terdiri dari perubahan penggunaan tanah yang sesuai dengan arahan RDTR seluas 25,53 Ha (2,14%), seluas 18,75 Ha (1,57%) perubahan
penggunaan  tanah  belum  sesuai  dengan  arahan RDTR,  dan  perubahan  penggunaan  tanah yang tidak sesuai dengan arahan RDTR seluas 14,81 Ha (1,24%). Sedangkan untuk penggunaan tanah  yang  tidak  mengalami perubahan  memiliki luas  sebesar  1133,51  Ha (95,04%)  yang terdiri dari  penggunaan  tanah  yang sudah  sesuai  dengan  arahan  peruntukan  ruang  RDTR sebesar  856,34  Ha  (71,80%),  seluas  253,98  Ha  (21,30%)  penggunaan  tanah  belum  sesuai dengan  RDTR, dan  seluas  23,19  Ha (1,94%)  penggunaan  tanah  tidak  sesuai  dengan  RDTR. Secara  keseluruhan  penggunaan  tanah  yang  mengalami  perubahan  serta  yang  tidak mengalami perubahan diakumulasikan pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 3. Akumulasi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap RDTR
No Jenis Kesesuaian Luas (Ha) Persentase (%) 1 Sesuai 882,05 73,96 2 Belum Sesuai 272,56 22,85 3 Tidak Sesuai 38,00 3,19 Jumlah 1192,61 100
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Berdasarkan Tabel 4 maka dapat  diketahui  bahwa  sebagian besar penggunaan  tanah yang ada di BWP Diwek sudah sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang ditetapkan pada RDTR dan harus dipertahankan agar tidak mengalami perubahan di kemudian hari. Agar dapat mempertahankan  penggunaan  tanah  yang  sudah  sesuai  dengan  peruntukan  ruang  maka diperlukan  ketegasan  pihak  yang  terkait  dalam  memberikan  perizinan  perubahan penggunaan tanah. Klasifikasi sesuai yang memiliki luasan paling besar yaitu seluas 882,05 Ha dengan  persentase  73,96%.  Penggunaan  tanah  yang  termasuk  sesuai  paling  banyak ditemukan  pada penggunaan tanah yang belum berubah  atau penggunaan tanah yang dari awal dimanfaatkan  sesuai  dengan  rencana tata  ruang  yang ada.  Hal  ini  dapat  disebabkan karena  rencana tata  ruang  yang  telah  ditetapkan  sudah  dipahami  dan  digunakan  sebagai pedoman  dalam melakukan  pembangunan  sehingga bisa  menghasilkan penggunaan  tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
Untuk  perubahan  penggunaan  tanah  yang  termasuk  dalam  klasifikasi belum  sesuai dengan RDTR memiliki luasan sebesar 272,56 Ha dengan persentase 22,85% yang masih bisa berubah  dan  disesuaikan  dengan  peruntukan  ruang  pada  RDTR.  Sebagai  contoh  pada penggunaan tanah yang digunakan untuk  sawah irigasi 2x padi/tahun akan tetapi pola ruang pada RDTR menunjukkan  zona  rumah kepadatan  rendah, sedang,  atau tinggi. Penggunaan tanah  saat ini berupa sawah  irigasi 2x padi/tahun  akan masih bisa  berubah  menjadi tanah terbangun  berupa pemukiman yang akan sesuai dengan  RDTR yang telah ditetapkan.  Akan tetapi  tidak  menghalangi kemungkinan  bahwa  penggunaan  tanah  kedepannya  dapat  tidak sesuai  dengan  RDTR,  dimana  penggunaan  tanah  tersebut  dipertahankan  penggunaannya sebagai sawah irigasi 2x padi/tahun. Contoh  lainnya yaitu terdapat pada penggunaan tanah sebagai perumahan kepadatan rendah yang berada pada zona rumah kepadatan sedang atau tinggi, maka penggunaan tanah perumahan kepadatan rendah ini dapat berkembang menjadi perumahan kepadatan sedang dan tinggi pada masa yang akan datang.
Klasifikasi yang terakhir yaitu perubahan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RDTR memiliki luas  38  Ha  dengan  persentase  3,19%  dimana  tidak  memiliki kemungkinan untuk  dilakukan perubahan penggunaan tanah mengikuti arahan peruntukan ruang. Sebagai contoh  penggunaan  tanah  yang tidak  sesuai  dengan  peruntukan  ruang pada  RDTR adalah penggunaan  tanah  untuk  kampung  jarang tidak  teratur akan tetapi  pola  ruang pada RDTR menunjukkan  zona  peruntukan  lainnya  pertanian.  Penggunaan  tanah  saat  ini  berupa kampung  jarang tidak teratur  tidak dimungkinkan  berubah  sesuai dengan  RDTR. Klasifikasi tidak sesuai sebesar 3,19% menandakan bahwa RDTR BWP Diwek masih belum mempunyai kesesuaian dengan penggunaan tanah aktual yang sempurna. Akan tetapi RDTR BWP Diwek sudah  cukup  baik  dalam  hal  kesesuaian  penggunaan  tanah  eksisting  terhadap  arahan peruntukan  ruang yang telah ditetapkan.  Ditandai dengan  digunakannya  RDTR BWP Diwek sebagai pedoman  dalam melakukan pembangunan  yang  ditandai dengan  luas penggunaan tanah yang tidak sesuai hanya seluas 38 Ha dari luas total yaitu 1192,61 Ha.
Berdasarkan analisis yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan  tanah yang ada di BWP  Diwek sudah  sesuai dengan arahan peruntukan  ruang pada RDTR. Hal ini ditandai dengan klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan tanah bahwa klasifikasi sesuai memiliki  luasan  terbesar  yang  diikuti  dengan  klasifikasi  belum  sesuai  dan  tidak  sesuai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  pada Kepala Desa Diwek,  Cukir, dan  Ceweng bahwa  terdapat dua  jenis masyarakat, yaitu  masyarakat yang bertanya terkait persya ratan sebelum melakukan kegiatan perubahan  penggunaan tanah dan  masyarakat yang langsung melakukan kegiatan perubahan penggunaan tanah tanpa memperhatikan rencana tata ruang yang berlaku. Berikut ini sebaran spasial yang ditampilkan pada Peta Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah terhadap RDTR tahun  2017-2037 dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Peta Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah terhadap RDTR Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023

## Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Selama RDTR Berlaku
Penggunaan  tanah  yang  belum  sesuai  dengan  arahan  peruntukan  ruang pada  RDTR merupakan penggunaan tanah  yang memiliki potensi  untuk  berubah sesuai dengan  arahan peruntukan  ruang pada RDTR dikarenakan penggunaan tanah saat ini belum optimal sesuai dengan arahan peruntukan  RDTR. Analisis potensi  perubahan  penggunaan tanah  dilakukan untuk  mengetahui jenis penggunaan tanah yang berpotensi  berubah  sesuai dengan arahan RDTR  berdasarkan  data  kesesuaian  perubahan  penggunaan  tanah  dengan  RDTR.  Dalam melakukan  analisis ini  disusun  tiga jenis  klasifikasi  potensi  perubahan  penggunaan  tanah berupa berpotensi berubah sesuai dengan RDTR, berubah tidak sesuai dengan RDTR dan tidak berpotensi  berubah.  Suatu  bidang  tanah dapat  dikatakan  berpotensi  berubah  sesuai RDTR apabila  penggunaan  tanah  yang  ada  belum  optimal  atau  belum  sesuai  dengan  arahan peruntukan  ruang pada  RDTR. Hal  ini nantinya  dapat  dioptimalkan  penggunaan  tanahnya sesuai  dengan  arahan peruntukan  ruang.  Sementara  suatu  bidang  tanah  dapat  dikatakan berubah tidak sesuai RDTR apabila penggunaan tanah yang ada tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang pada RDTR. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan perubahan penggunaan tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  arahan  peruntukan  ruang  pada  lingkungan  sekitarnya.
Penggunaan tanah yang tidak berpotensi berubah apabila penggunaan tanah yang ada sudah sesuai dengan arahan peruntukan  ruang pada RDTR sehingga sudah  tidak bisa dioptimalkan kembali penggunaan  tanahnya  sesuai  dengan  arahan peruntukan  ruang. Berikut  ini  dapat dilihat pada  Tabel 5  data jenis  penggunaan tanah  yang  berpotensi  berubah  sesuai  dengan arahan peruntukan ruang pada RDTR.

## Tabel 4. Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Sesuai RDTR
Jenis Penggunaan Tanah Arahan Pola Ruang Luas (Ha) Persentase (%) Kampung Jarang Tidak Teratur Zona Perumahan 50,70 18,60 Kebun Tebu RTH 0,75 0,27 Zona Industri 0,71 0,26 Zona Perdagangan dan Jasa 12,87 4,72 Zona Perumahan 73,69 27,04 Zona Peruntukan Lainnya 2,22 0,82 Zona Sarana Pelayanan Umum 1,73 0,63 Kebun Campuran RTH 0,06 0,02 Zona Perdagangan dan Jasa 0,79 0,29 Zona Perkantoran 0,004 0,00 Zona Perumahan 34,02 12,48 Lapangan Olahraga Campuran RTH 1,94 0,71 Zona Perdagangan dan Jasa 0,13 0,05 Zona Perkantoran 0,02 0,01 Zona Perumahan 0,97 0,36 Perumahan Kepadatan Rendah Zona Perumahan 1,28 0,47
Sawah Irigasi 2x Padi/tahun RTH 1,01 0,37 Zona Perdagangan dan Jasa 4,51 1,66 Zona Perumahan 66,89 24,54 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,62 0,23 Tegalan RTH 0,70 0,26 Zona Industri 0,0003 0,00002 Zona Perdagangan dan Jasa 1,03 0,38 Zona Perkantoran 0,02 0,01 Zona Perumahan 15,87 5,82 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,03 0,01 Total 272,56 100
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Pada  Tabel 5  dapat  dilihat bahwa  jenis penggunaan  tanah  yang berpotensi  berubah sesuai dengan  arahan RDTR BWP Diwek adalah kampung jarang tidak  teratur, kebun  tebu, kebun campuran, lapangan olahraga campuran, perumahan kepadatan rendah, sawah irigasi 2x  padi/tahun,  dan  tegalan.  Penggunaan  tanah  yang  berpotensi  berubah  sesuai  dengan arahan peruntukan  ruang paling besar adalah kebun  tebu menjadi zona perumahan dengan luas  73,69  Ha  (27,04%),  selanjutnya  diikuti  dengan  penggunaan  tanah  sawah  irigasi  2x padi/tahun  menjadi zona  perumahan dengan  luas 66,89 Ha (24,54%), dan  kampung jarang tidak  teratur  menjadi  zona  perumahan  dengan  luas  50,70  Ha  (18,60%).  Sedangkan  untuk penggunaan tanah yang berpotensi berubah sesuai RDTR paling kecil adalah tegalan menjadi zona industri dengan luas 0,0003 Ha (0,00002%).
Jenis  penggunaan  tanah  kampung  jarang  tidak  teratur  dan  perumahan  kepadatan rendah  memiliki potensi  perubahan  mengikuti arahan peruntukan  pola ruang berupa  zona perumahan seluas 50,70 Ha dengan persentase 4,25% dan 1,28 Ha atau 0,47%. Penggunaan tanah  kebun  tebu  memiliki potensi  perubahan  didominasi  oleh  perubahan  menjadi  zona perumahan seluas 73,69 Ha dengan persentase 6,18% dan zona perdagangan dan jasa seluas 12,87  Ha dengan  persentase  1,08%.  Penggunaan  tanah  kebun  campuran memiliki potensi perubahan  menjadi zona  perumahan  sebesar 34,02  Ha (2,85%).  Untuk  penggunaan  tanah lapangan olahraga campuran didominasi dengan perubahan  menjadi zona RTH dengan luas 1,94  Ha.  Penggunaan  tanah  sawah  irigasi  2x  padi/tahun  didominasi  dengan  perubahan menjadi  zona  perumahan  seluas  66,89  Ha (5,61%).  Penggunaan  tanah  tegalan didominasi oleh perubahan menjadi zona perumahan seluas 15,87 Ha.
Secara keseluruhan  apabila diakumulasikan maka dapat diketahui bahwa penggunaan tanah  kampung jarang tidak  teratur,  kebun  tebu,  kebun  campuran, perumahan  kepadatan rendah,  sawah  irigasi  2x  padi/tahun,  dan  tegalan  berpotensi  berubah  menjadi  zona perumahan yang dapat dilihat bahwa zona perumahan memiliki luasan terbesar dibandingkan zona lainnya pada setiap penggunaan tanah. Sedangkan untuk  penggunaan tanah lapangan olahraga  campuran  memiliki  potensi  perubahan  penggunaan  tanah  sesuai  dengan  RDTR
terbesar  menjadi  RTH.  Penggunaan  tanah  yang  berpotensi  mengalami  perubahan  harus diawasi  agar  terjadinya  perubahan  penggunaan  tanah  kedepannya  dapat  sesuai  dengan arahan  peruntukan  ruang  serta  menghindari  adanya  ketidaksesuaian  penggunaan  tanah terhadap peruntukan  ruang yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat pula jenis penggunaan tanah yang berubah tidak sesuai dengan RDTR BWP Diwek yang dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

## Tabel 5. Penggunaan Tanah Tidak Sesuai RDTR
Jenis Penggunaan Tanah Arahan Pola Ruang Luas (Ha) Persentase (%) Industri Zona Perdagangan dan Jasa 0,01 0,03 Zona Perumahan 0,36 0,94 Instansi Pemerintah Zona Perdagangan dan Jasa 0,17 0,44 Zona Perumahan 0,28 0,74 Zona Peruntukan Lainnya 0,004 0,01 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,11 0,29 Jasa Pendidikan Formal RTH 0,06 0,17 Zona Cagar Budaya 1,31 3,44 Zona Perdagangan dan Jasa 0,14 0,36 Zona Perkantoran 0,02 0,06 Zona Peruntukan Lainnya 2,78 7,33 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,21 0,54 Kampung Jarang Tidak Teratur RTH 0,08 0,21 Zona Industri 0,43 1,13 Zona Perdagangan dan Jasa 0,56 1,46 Zona Perkantoran 0,06 0,15 Zona Peruntukan Lainnya 5,06 13,32 Zona Sarana Pelayanan Umum 1,72 4,52 Kampung Padat Tidak Teratur RTH 0,05 0,14 Zona Cagar Budaya 0,02 0,06 Zona Industri 0,82 2,16 Zona Perdagangan dan Jasa 0,32 0,85 Zona Perkantoran 0,12 0,33 Zona Peruntukan Lainnya 1,68 4,41 Zona Sarana Pelayanan Umum 1,40 3,67 Kepolisian Zona Perdagangan dan Jasa 0,03 0,09 Zona Perumahan 0,01 0,03 Kuburan Umum RTH 0,34 0,89 Zona Perdagangan dan Jasa 0,07 0,18 Zona Perumahan 2,36 6,22 Zona Peruntukan Lainnya 0,24 0,63 Lapangan Olahraga Campuran Zona Industri 0,11 0,29 Zona Peruntukan Lainnya 0,24 0,62 Masjid Zona Industri 0,04 0,11 Zona Perdagangan dan Jasa 0,17 0,44 Zona Perkantoran 0,01 0,03
Zona Perumahan 0,35 0,91 Zona Peruntukan Lainnya 0,14 0,37 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,75 1,98 Medis Zona Industri 0,05 0,13 Zona Perdagangan dan Jasa 1,13 2,97 Zona Peruntukan Lainnya 0,66 1,73 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,01 0,03 Militer Zona Perdagangan dan Jasa 0,05 0,12 Zona Perumahan 0,12 0,31 Musium Zona Perdagangan dan Jasa 0,19 0,49 Zona Perumahan 0,04 0,10 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,09 0,24 Pemakaman Khusus Zona Perdagangan dan Jasa 0,001 0,00 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,000 1 0,00 Perdagangan Umum RTH 0,13 0,34 Zona Cagar Budaya 0,06 0,17 Zona Industri 0,27 0,71 Zona Perkantoran 0,37 0,97 Zona Perumahan 4,05 10,66 Zona Peruntukan Lainnya 0,87 2,29 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,59 1,57 Pergudangan Zona Perdagangan dan Jasa 1,95 5,14 Zona Perumahan 0,26 0,68 Zona Peruntukan Lainnya 0,10 0,26 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,09 0,24 Perumahan Kepadatan Rendah Zona Perdagangan dan Jasa 0,03 0,08 Zona Peruntukan Lainnya 0,14 0,38 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,004 0,01 Perumahan Kepadatan Sedang Zona Industri 0,01 0,02 Zona Perdagangan dan Jasa 0,14 0,36 Zona Perkantoran 0,03 0,08 Zona Peruntukan Lainnya 2,59 6,80 Peternakan Unggas RTH 0,01 0,03 Zona Industri 0,33 0,88 Zona Perumahan 0,86 2,25 Tempat Pengolahan Limbah Zona Perumahan 0,16 0,42 Total 38,00 100
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Pada  Tabel 6  dapat  dilihat  bahwa  secara  keseluruhan  penggunaan  tanah  yang  tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang sebesar 38 Ha, dimana penggunaan tanah yang tidak sesuai  dengan  arahan peruntukan  ruang paling besar  adalah  penggunaan  tanah  kampung jarang  tidak  teratur  yang  terletak  pada  zona  peruntukan  lainnya  yaitu  sebesar  5,06  Ha (13,32%). Sedangkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan  ruang paling kecil adalah penggunaan  tanah  pemakaman khusus  yang terletak pada  zona  sarana
pelayanan umum yaitu seluas 0,0001 Ha (0,0003%).  Penggunaan tanah di BWP Diwek yang tidak  sesuai dengan  peruntukan  ruang yang terdapat pada  Tabel 6  dapat  diketahui  bahwa penggunaan tanah untuk  permukiman (kampung jarang tidak teratur, kampung padat tidak teratur, perumahan kepadatan rendah, dan perumahan kepadatan sedang), jasa pendidikan formal dan lapangan olahraga campuran dilihat berdasarkan besar luasan didominasi terletak pada zona peruntukan  lainnya. Zona tersebut seharusnya  diperuntukkan  bagi kegiatan yang mendukung  pariwisata  dan  pertanian.  Untuk  penggunaan  tanah  kuburan  umum, perdagangan umum, dan peternakan unggas industri, instansi pemerintah, dan militer paling banyak  terletak  pada  zona  perumahan.  Penggunaan  tanah  untuk  medis,  pergudangan, kepolisian, museum, dan pemakaman khusus  paling banyak terletak pada zona perdagangan dan jasa.
Penggunaan  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  arahan  peruntukan  ruang  berpotensi mempengaruhi penggunaan tanah sekitarnya untuk  melakukan hal yang sama. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan tegas maka akan berakibat pada kerusakan lingkungan sebagai contoh pada  penggunaan  tanah  yang  seharusnya  digunakan  untuk  zona  pertanian  akan  tetapi eksisting di  lapangan  digunakan  sebagai  permukiman  maka  akan  mempengaruhi produktivitas  pertanian  berupa  berkurangnya  produksi  pangan  yang  berdampak  pada ketahanan pangan. Selain itu pula dapat berakibat pada konflik  sosial antara pemilik lahan, masyarakat  sekitar,  dan  pemerintah.  Sebagai  contoh  pada  penggunaan  tanah  yang seharusnya  digunakan  untuk  pertanian  atau  permukiman,  akan  tetapi  penggunaan  tanah eksisting adalah industri  yang  dapat  menyebabkan  konflik  sosial  antara pemilik tanah  dan masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencahariannya serta kenyamanan hidupnya  akan terganggu  akibat  adanya  industri  tersebut.  Untuk  itu  perlu  dilakukannya  pengendalian pemanfaatan  ruang  dengan  memberikan  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana  agar memberikan  efek  jera  kepada  pelanggar  dan  mendorong  agar  masyarakat  untuk  patuh terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk  melihat penggunaan tanah yang tidak berpotensi mengalami perubahan dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

## Tabel 6. Penggunaan Tanah Tidak Berpotensi Berubah Sesuai RDTR
Jenis Penggunaan Tanah Arahan Pola Ruang Luas (Ha) Persentase (%) Industri Zona Industri 19,18 2,17 Instansi Pemerintah Zona Perkantoran 0,81 0,09 Jasa Pendidikan Formal Zona Perdagangan dan Jasa 0,42 0,05 Zona Perumahan 4,14 0,47 Zona Sarana Pelayanan Umum 25,11 2,85 Jasa Pendidikan Informal Zona Perdagangan dan Jasa 0,24 0,03 Zona Perumahan 0,02 0,003 Kampung Jarang Tidak Teratur Zona Perdagangan dan Jasa 3,76 0,43 Zona Perumahan 1,35 0,15 Kampung Padat Tidak Teratur  Zona Perdagangan dan Jasa 5,25 0,59
Zona Perumahan 238,40 27,03 Kebun Tebu Zona Peruntukan Lainnya 180,53 20,47 Kebun Campuran Zona Peruntukan Lainnya 2,50 0,28 Kepolisian Zona Perkantoran 0,12 0,01 Kuburan Umum RTH 1,50 0,17 Lapangan Olahraga Campuran Zona Sarana Pelayanan Umum 2,37 0,27 Masjid Zona Perdagangan dan Jasa 0,02 0,002 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,21 0,02 Medis Zona Perdagangan dan Jasa 0,05 0,01 Zona Sarana Pelayanan Umum 0,35 0,04 Militer Zona Perkantoran 0,09 0,01 Musium Zona Peruntukan Lainnya 3,54 0,40 Pasar Zona Perdagangan dan Jasa 0,80 0,09 Pemakaman Khusus Zona Cagar Budaya 1,22 0,14 Perdagangan Umum Zona Perdagangan dan Jasa 37,53 4,25 Pergudangan Zona Industri 1,37 0,16 Perumahan Kepadatan Rendah Zona Perumahan 5,09 0,58 Perumahan Kepadatan Sedang Zona Perumahan 8,36 0,95 Peternakan Unggas Zona Peruntukan Lainnya 2,32 0,26 Sawah Irigasi 2x Padi/tahun Zona Peruntukan Lainnya 293,23 33,24 Tegalan Zona Peruntukan Lainnya 1,85 0,21 Sempadan Irigasi Zona Perlindungan Setempat 10,75 1,22 Sempadan SUTT Zona Perlindungan Setempat 1,08 0,12 Jalan 21,93 2,49 Sungai 6,56 0,74 Total 882,05 100
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Pada  Tabel 7  dapat  dilihat  bahwa  secara  keseluruhan  penggunaan  tanah  yang  tidak berpotensi  berubah  memiliki luas  sebesar  882,05  Ha, dimana  penggunaan  tanah  terbesar yang  tidak  berpotensi  mengalami perubahan  adalah  penggunaan  tanah  sawah  irigasi 2x padi/tahun yang berada pada zona peruntukan  lainnya sebesar 293,23 Ha. Sedangkan untuk penggunaan  tanah yang tidak  berpotensi  mengalami perubahan dengan  luas terkecil yaitu terjadi pada penggunaan tanah masjid yang berada pada zona perdagangan jasa dengan luas 0,02 Ha. Penggunaan tanah yang tidak berpotensi berubah memiliki luas paling besar apabila dibandingkan  dengan  penggunaan  tanah  yang  berpotensi  berubah  sesuai  RDTR  dan penggunaan tanah  yang tidak  sesuai dengan RDTR. Hal ini menandakan penggunaan  tanah yang  ada  di  BWP  Diwek  didominasi  dengan  klasifikasi  tidak  berpotensi  berubah  atau penggunaan tanah sudah digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sehingga penggunaan  tanah  yang  sudah  sesuai  dengan  arahan peruntukan  ruang harus  dijaga agar penggunaannya tidak mengalami perubahan menjadi tidak sesuai dengan arahan peruntukan
ruang  dikemudian  hari. Analisis  ini  dilakukan  berdasarkan  arahan  peruntukan  ruang  pada RDTR, sehingga perlu dilakukannya  antisipasi atau pengawasan pada tanah yang berpotensi mengalami  perubahan  maupun  yang  tidak.  Secara  keseluruhan  potensi  perubahan penggunaan tanah yang telah diakumulasikan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.
Tabel 7. Luas Potensi Perubahan Penggunaan Tanah di BWP Diwek
N o Jenis Potensi D es a Ce w en g D es a Cu ki r D es a D iw ek D es a Ja ti re jo D es a K ay an ga n D es a K w ar o n Ju ml ah ( H a) P er se n ta se ( % ) 1 Berpotensi Berubah Sesuai RDTR 28,80  69,37  72,77  32,73  22,74  46,15  272,56 22,8 5 2 Berubah Tidak Sesuai RDTR 5,82  12,08  5,96 2,88 4,06 7,19 38,00 3,19 3 Tidak Berpotensi Berubah 123,80 169,42  112,32 128,59  233,46 114,45  882,05 73,9 6 Jumlah (Ha) 158,43 250,87  191,05 164,20  260,26 167,79 1192,61  100 Persentase (%) 13,2 8 21,0 4 16,0 2 13,7 7 21,8 2 14,0 7
Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023
Berdasarkan Tabel 8 dilihat dari luas total penggunaan tanah yang berpotensi berubah sesuai  dengan  RDTR  didominasi  oleh  potensi  perubahan  penggunaan  tanah  pertanian menjadi  tanah  terbangun  dengan  luas  272,56  Ha  atau  22,86%.  Luas  potensi  perubahan tertinggi berada di Desa Diwek dengan luas 72,77 Ha dan desa dengan luas potensi perubahan terkecil berada di Desa Kayangan sebesar 22,83 Ha. Untuk  penggunaan tanah yang berubah tidak  sesuai  RDTR dengan  luas terbesar  terjadi pada  Desa Cukir seluas  12,08  Ha dan  desa dengan penggunaan tanah tidak sesuai RDTR terkecil berada pada Desa Jatirejo seluas 2,88 Ha.  Sedangkan  untuk  penggunaan  tanah  yang  tidak  berpotensi  mengalami  perubahan memiliki luas total sebesar 882,05 Ha.
Faktor yang mempengaruhi Desa Diwek memiliki potensi perubahan penggunaan tanah terbesar adalah karena Desa Diwek termasuk dalam desa dengan kepadatan penduduk tinggi dimana berada pada  peringkat kedua  setelah  Desa Cukir (Kecamatan Diwek dalam Angka, 2022).  Desa  Diwek  merupakan  Ibu  Kota  Kecamatan  Diwek  sehingga dapat  menjadi  faktor penunjang  terjadinya  potensi  perubahan  penggunaan  tanah.  Sedangkan  yang mendukung terjadinya  perubahan  penggunaan  tanah  dari  tanah  pertanian  menjadi  tanah  terbangun adalah karena berdasarkan data BPS, jenis pekerjaan di Desa Diwek sebagai petani terbilang sedikit  yaitu  hanya  98  orang  dan  didominasi  dengan  pekerjaan  sebagai karyawan  swasta maupun  wiraswasta,  dimana  masyarakat  Desa  Diwek  dan  desa  lainnya  lebih  memiliki ketertarikan  pada  sektor  pekerjaan  swasta  dan  wiraswasta.  Secara  keseluruhan,  analisis
potensi  perubahan  penggunaan tanah  terhadap RDTR dilakukan untuk  mengetahui potensi perubahan penggunaan tanah yang ada dimasa mendatang selama dokumen  RDTR berlaku. Pada analisis ini diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu penggunaan tanah yang berpotensi berubah  sesuai  RDTR,  penggunaan  tanah  yang  berubah  tidak  sesuai  dengan  RDTR,  dan penggunaan  tanah  yang  tidak  berpotensi  berubah.  Sebaran  spasial  berupa  Peta  Potensi Perubahan  Penggunaan  Tanah  terhadap  RDTR  BWP  Diwek  tahun  2017-2037  yang  dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.
Gambar 3. Peta Potensi Perubahan Penggunaan Tanah Sumber: Pengolahan Data Spasial, 2023

## Penutup
Perubahan  penggunaan  tanah  yang  terjadi di  BWP  Diwek  didominasi  sesuai  dengan arahan  peruntukan  ruang  yang  telah  ditetapkan  pada  RDTR.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan perubahan  penggunaan  tanah  yang memiliki luasan  paling besar  yaitu  sebesar  882,05  Ha (73,96%)  sesuai, sebesar 272,56 Ha (22,85%) belum  sesuai, dan seluas 38  Ha (3,19%)  tidak sesuai dengan RDTR. Potensi perubahan penggunaan tanah di BWP Diwek yang sesuai dengan RDTR memiliki luas  272,56  Ha  atau  22,85%.  Untuk  penggunaan  tanah  yang  berubah  tidak sesuai dengan RDTR sebesar 38,00 Ha atau 3,19%, sedangkan untuk  penggunaan tanah tidak berpotensi  berubah  sesuai  RDTR  memiliki luas  sebesar  882,05  Ha  (73,96%).  Penggunaan tanah  yang  berpotensi  berubah  sesuai  dengan  arahan peruntukan  ruang  tertinggi  adalah penggunaan  tanah  kebun  tebu  menjadi  zona  perumahan  seluas  73,69  Ha.  Sedangkan penggunaan tanah  yang berpotensi  berubah  paling kecil adalah penggunaan tanah  tegalan menjadi zona industri dengan luas 0,0003 Ha.

## Rekomendasi
1. Melihat kondisi penggunaan tanah yang belum sesuai dan memiliki potensi untuk berubah sesuai  dengan  arahan  RDTR  di  BWP  Diwek,  ada  baiknya  Dinas  PUPR  maupun  Kantor Pertanahan  melakukan  pengawasan  dan  tegas  dalam  memberikan  perizinan  agar perubahan  penggunaan  tanah  kedepannya  dapat  sesuai  dengan  arahan  yang  telah ditetapkan  pada  RDTR  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RDTR. Sedangkan untuk penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan  arahan  yang  telah  ditetapkan  pada  RDTR,  ada  baiknya  dilakukan  peninjauan kembali agar dapat menentukan kebijakan selanjutnya terkait dengan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang.
2. RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Diwek sudah  berjalan selama enam tahun,  sehingga ada baiknya Dinas PUPR merencanakan RDTR BWP Diwek yang awalnya hanya meliputi enam desa dilakukan revisi dan dibuat dalam bentuk  RDTR Kecamatan Diwek agar jelas arahan peruntukan ruang kedepannya pada seluruh desa yang ada di dalam Kecamatan Diwek dan tidak hanya fokus pada enam desa tersebut.
3. Penelitian  ini  belum  melakukan  analisis  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi  potensi perubahan penggunaan tanah secara mendalam, untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut terkait dengan faktor mempengaruhi seperti pertumbuhan  penduduk,  ekonomi, maupun industri pada penelitian selanjutnya

## Daftar  Pustaka
Adinata, I. (2020). Analisis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar  tahun  2009  dan  2019 (Skripsi).  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, Sukoharjo.
Badan Pusat  Statistik.  (2022). Kecamatan  Diwek dalam  angka  2022 .  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Jombang, Jombang.
Bima, D. P. S. (2016). Analisis ketidakselarasan  penggunaan  lahan  terhadap rencana detail tata  ruang  Kecamatan  Kalasan  Kabupaten  Sleman  tahun  2015 (Skripsi).  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo.
Habibah, U. (2021). Analisis perkembangan perumahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Depok Kabupaten  Sleman (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo.
Lababa, D. P. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang, Jurnal Tunas Agraria , 4(2), 213-228. https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141
Martanto,  R.  (2019). Analisis  pola  perubahan  penggunaan  lahan  untuk  stabilitas swasembada beras di Kabupaten Sukoharjo . Yogyakarta: STPN Press.
Martanto, R. (2021). Land Use Conversion  Pattern And  Food  Security For Sustainable  Food Land Direction In Karanganyar Regency, Indonesia, AgBioForum , 23(2), 143-152.
Muhajir,  A.  (2017).  Kebijakan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam  pelaksanaan ketentuan  penataan  ruang  di  Kota  Baubau  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Jurnal Renaissance , 2(2), 184-193.  http://dx.doi.org/10.53878/jr.v2i2.47
Muryono,  S.  (2016).  Kajian  Upaya  Pengendalian  Penggunaan  Tanah  di  Kabupaten Temanggung Provinsi  Jawa Tengah. BHUMI: Jurnal Agraria dan  Pertanahan , 2(1), 84- 101. https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.232
Nugroho, A. A. (2022). Analisis spasial perubahan penggunaan lahan terhadap rencana detail tata ruang (RDTR) di Kecamatan Klaten Utara menggunakan sistem informasi geografis (SIG) tahun 2012-2020 (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo.
Panjaitan,  A.,  Sudarsono,  B.,  &  Bashit,  N.  (2019).  Analisis  Kesesuaian  Penggunaan  Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten  Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Undip , 8(1), 248-257. https://doi.org/10.14710/jgundip.2019.22578
Purnomo,  R.  A.,  &  Kurniawan,  A.  (2016).  Kajian  Perkembangan  dan  Kesesuaian  Lokasi Perumahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok dan Gamping Kabupaten Sleman. Jurnal Bumi Indonesia , 5(2), 1-9
Risnawati,  K.  (2023).  Analisis  kebijakan  spasial  dan  peran  Kabupaten  Puncak  Jaya  dalam wilayah  Provinsi  Papua. LOSARI:  Jurnal  Arsitektur  Kota  dan  Pemukiman ,  8(1), 22-35.
Savitri,  R.,  &  Belqis,  D.  A.  (2021).  Evaluasi  Ketidaksesuaian  Penggunaan  Lahan  Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Jurnal Ilmiah Plano Krisna , 17(2), 65-79.
Sugiarto, A. (2017). Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang dan sanksi administratif dalam  rencana  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo. JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik) , 5(1), 41-60. https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812
Simamora, J., &  Sarjono,  A.  G.  A.  (2022). Urgensi  Regulasi Penataan  Ruang  Dalam Rangka Perwujudan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia. Nommensen  Journal  of  Legal Opinion , 59-73. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611
Sirait,  Y.  K.  (2021). Perubahan  penggunaan  tanah  dan  upaya  pengendalian  pemanfaatan ruang  di  Kota  Pematangsiantar  Provinsi  Sumatera  Utara (Skripsi).  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Sutaryono. (2007). Dinamika penataan ruang dan peluang otonomi daerah. Yogyakarta: Tugu Jogja Grafika.
Sutaryono.,  &  Dewi,  A.  R.  (2020).  Pemanfaatan  Neraca  Penatagunaan  Tanah  Untuk Percepatan Penyusunan  RDTR-PZ. Jurnal Pertanahan, 10(1), 25-38.
Sutaryono.,  Riyadi, R., dan  Widiyantoro,  S.  (2020), Tata  Ruang  Dan  Perencanaan  Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan , Yogyakarta: STPN Press.
Tarigan, R. (2005). Perencanaan pembangunan wilayah . Jakarta : Bumi Aksara .
Widhiyastuti,  A. N.,  Adjie, E. M. A.,  Fauzan,  A.  A., &  Supriyadi,  S.  (2023).  Sustainable  Food Agricultural Land Preservation  at Sleman Regency, Indonesia:  An  Attempt  to  Preserve Food  Security. AgriHealth:  Journal  of  Agri-Food,  Nutrition  and  Public  Health , 4 (1).
https://doi.org/10.20961/agrihealth.v4i1.67471