ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4, Nomor 3 Oktober,  2023 Halaman 271-295
Article Submitted 7 Agustus 2023 -Revised 27 September 2023  -Accepted 31 Oktober 2023

## IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT

## PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

## Ivan Fauzani Raharja
Faculty of Law , Universitas Jambi Ivanfauzani_fh@unja.ac.id
Helmi Faculty of Law , Universitas Jambi helmi@unja.ac.id
Nizomiah Nur Padilah Faculty of Law , Universitas Jambi padilahnur646@gmail.com

## Abstract
The  rapid  development  of  Sungai  Banyak  City  also  increases  the  population  and community needs, this also has the potential to increase household waste in the Sungai Banyak  City  area.  Permalsallalhaln  salmpalh  talnggal  houses  are  of  course  mutually necessary because of the legal actions carried out by the malkal government which was formed  in  Peralturaln  Daleralh  Number  9  of  2013  concerning  the  Management  of Salmpalh which contains aldministraltif salnctions as malnal Palsall 58 alyalt (1). This makes it important to resolve the waste problem in Sungai Banyak City because waste disposal does not comply with the regulations, thus creating a gap between das sollen (what it should be) and das sein (in reality). The research method used is empirical legal or  socio-legal  research.  The  research  location  is  in  the  Sungai  Banyak  City  area.  The research specifications that the author uses are descriptive analytical methods. With the result that the Sungai Banyak City government has never implemented these sanctions because government officials do not have firmness so they choose persuasive methods.
Keywords: Imposition; Administrative Sanctions; Waste Management; Household.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Perkembangan  Kota  Sungai  Penuh yang  begitu pesat  juga  meningkatkan  penduduk dan kebutuhan masyarakat, hal ini juga berpotensi pada meningkatnya sampah rumah tangga  di  wilayah  Kota  Sungai  Penuh.  Perma l sa l la l ha l n  sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l tentu sa l nga l t  diperluka l n  a l da l nya l tinda l ka l n  hukum  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  pemerinta l h  ma l ka l terbentukla l h Pera l tura l n  Da l era l h Nomor  9  Ta l hun  2013  tenta l ng Pengelola l a l n  Sa l mpa l h yang  memuat  sa l nksi  a l dministra l tif  seba l ga l i  ma l na l Pa l sa l l  58  a l ya l t  (1).  hal  ini mengakibatkan  permasalahan  sampah  di  Kota  Sungai  Penuh  penting  untuk diselesaikan karena pembuangan sampah tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antara das sollen (seharusnya) dan das sein (senyatanya). Metode penelitian  yang  diagunakan  adalah penelitian hukum  empiris  atau  sosiolegal  lokasi penelitian berada di wilayah Kota Sungai Penuh, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan  adalah  metode  yang  bersifat  deskriptif  analisis.  Dengan  hasil  bahwa pemerinntah  Kota  Sungai  Penuh  belum  pernah  menerapkan  sanksi  tersebut dikarenakan  aparat  pemerintah  tidak  memiliki  ketegasan  sehingga  memilih  cara persuasif.

## Kata Kunci  :  Pengenaan; Sanksi Administratif; Pengelolaan Sampah; Rumah Tangga.

## A. Pendahuluan
Selama  ini  pengelolaan  sampah  di  kota-kota  di  Indonesia  belum  berjalan maksimal.  Berbagai  kendala  ekonomi,  sosial  budaya  dan  teknis  masih  ada  dalam pengelolaan sampah. Masalah pengelolaan sampah di perkotaan sangat serius karena kompleksitas  masalah  dan  kepadatan penduduk  yang  tinggi,  dan  dalam banyak hal pengelolaan  sampah  di  perkotaan  menjadi  prioritas. 1 Pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  ( regeling )  tidak  akan  efektif  apabila  tidak  disertai dengan penegakan hukum, salah satu dalam penegakan hukum di dalam peraturan perundang-undangan  ( regeling )  adalah  sanksi,  sanksi  yang  dirumuskan  di  dalam sebuah  peraturan  perundang-undangan  mengandung  tujuan  hukum  yang  hendak dicapai,  dapat  berupa  ketentuan  sanksi  pidana,  sanksi  perdata  dan  sanksi administrasi.  Jenis  Sanksi  dalam  Pengelolaan  Sampah: Administratif  Teguran: Peringatan  tertulis  terkait  pelanggaran  dalam  pengelolaan  sampah  yaitu  Denda Administratif  Pembayaran  denda  sebagai  sanksi  administrative,  Pidana  Denda merupakan  Pembayaran  denda  sebagai  hukuman  pidana  dan  Pidana  Penjara merupakan Hukuman penjara untuk pelanggaran serius dalam pengelolaan sampah.
1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Link  https://pu.go.id/berita/sampah-masih- menjadi-kendala-di-perkotaan
Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda Pengelolaan Sampah Kota Sungai Penuh).
Adapun subjek yang dirincikan didalam Perda Pengelolaan Sampah Kota Sungai Penuh adalah  peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sampah,  perlu diingat  bahwa  setiap  perda  dapat  memiliki  aturan  dan  sanksi  sendiri  yang diberlakukan  di  tingkat  daerah.Hubungan  dengan  Pasal  58  Ayat  (1) “ Untuk memberikan  hubungan  dengan  Pasal  58  Ayat  (1),  informasi  lebih  lanjut  mengenai konteks  Pasal  tersebut  dibutuhkan. ” Pasal  58  Ayat  (1)  yang  berasal  dari  Undang- Undang tertentu perlu diperiksa untuk mengetahui hubungannya dengan pengelolaan sampah  dan  sanksi  yang  mungkin  terkait. Pemberian  sanksi  harus  sesuai  dengan permasalahan  yang  terjadi,  sebagaimana  sanksi  administratif  yang  diterapkan terhadap  permasalahan  administratif  yang  dapat  diselesaikan  melalui  jalur pengadilan  ( litigasi )  dan  di  luar  pengadilan  ( non  litigasi )  yakni  oleh  pejabat administrasi.
Pemberian  sanksi  administratif  bertujuan  untuk  penegakan  hukum,  pemberian hukuman,  memberikan  efek  jera,  dan  sebagai  langkah  pencegahan. 2 Sanksi administratif  terbagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  sanksi  administratif  ringan,  sanksi administratif  sedang,  dan  sanksi  administratif  berat.  Selain  itu,  di  dalam  hukum administrasi  negara  dikenal  beberapa  bentuk  sanksi  administratif  yaitu  berupa paksaan pemerintah ( bestursdwang ), penarikan kembali keputusan, pengenaan denda administratif,  dan  pengenaan  uang  paksa  oleh  pemerintah  yang  berfungsi  sebagai pengganti paksaan pemerintah yang sulit dijalankan. 3
Usaha  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  yang  baik  juga  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  Provinsi  Jambi.  Kota  Sungai  Penuh  merupakan pemekaran dari kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi, pemekaran Kota Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah kota ini memiliki topografi berbukit-bukit, berada pada kawasan Bukit Barisan dan hutan tropis dengan ketingian 650m-1200m di atas permukaan laut, dengan luas kemiringan lahan antara 0%-20% sekitar 6.300ha, luas daratan bergelombang dengan kemiringan
2 Ibid. , Hlm 52
3 Amelia  M.  K.  Panambunan,  “Penerapan  Sanksi  Administratif  Dalam  Penegakan  Hukum Lingkungan  Di  Indonesia,” Lex  Administratum 4,  no.  2  (2016),  Hlm.  95  https://ejournal.unsrat.ac.id/index .php/administratu m/article/view/11300/10889.
antara  5%-150%  sekitar  1.295ha,  luas  daratan  curam  bergelombang  dengan kemiringan antara 16%-400% sekitar 4.345ha, dan luas daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan antara lebih 400% sekitar 1.295ha.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah “Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan  sehari  hari  dalam  rumah  tangga  yang  tidak  termasuk  tinja  dan  sampah spesifik”. Hasil sampah rumah tangga kota Sungai Penuh akan terkumpul di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dari TPS tersebut sampah akan bermuara di Tempat Pemerosesan  Akhir  Sampah  (TPAS)  milik  pemerintah  Kota  Sungai  Penuh. Perkembangan  Kota  Sungai  Penuh yang  begitu pesat  juga  meningkatkan  penduduk dan kebutuhan masyarakat, hal ini juga berpotensi pada meningkatnya sampah rumah tangga  di  wilayah  Kota  Sungai  Penuh.  Perma l sa l la l ha l n  sa l mpa l h  merupa l ka l n perma l sa l la l ha l n ya l ng sa l nga l t serius di Kota l Sunga l i Penuh ha l l ini tida l k terlepa l s a l kiba l t da l ri cora l k ekonomi ma l sya l ra l ka l t Kota l Sunga l i Penuh ya l ng bertumpu pa l da l perda l ga l nga l n da l n  ja l sa l .  Sehingga l sa l mpa l h  ya l ng  diha l silka l n  seba l ga l ia l n  besa l r  bera l sa l l  da l ri  kegia l ta l n usa l ha l ma l sya l ra l ka l t seperti perda l ga l nga l n. Ba l nya l knya l popula l si sa l mpa l h di Kota l Sunga l i Penuh  juga l diperpa l ra l h  seiring  denga l n  peningka l ta l n  jumla l h  penduduk  ha l l  ini  da l pa l t terga l mba l r berda l sa l rka l n da l ta l ya l ng dikelua l rka l n oleh dina l s lingkunga l n hidup seba l ga l i berikut:
Ta l bel 1. Perhitunga l n popula l si sa l mpa l h di Kota l Sunga l i Penuh Ta l hun
Jumla l h Penduduk
Estima l si Timbula l n Sa l mpa l h Ha l ria l n (Ton)
Estima l si Timbula l n Sa l mpa l h Ta l huna l n (Ton) 2018 87.971 43.986 1.605.470.75 2019 88.918 44.459 1.622.753.5 2020 89.944 44.972 1.641.478 2021 90.910 45.455 1.659.107.5 2022 96.610 48.305 1.763.132.5 Sumber Da l ta l : Dina l s Lingkunga l n Hidup Kota l Sunga l i Penuh
Berda l sa l rka l n  ta l bel  di  a l ta l s  perhitunga l n  popula l si  sa l mpa l h  di  Kota l Sunga l i  Penuh sela l ma l 5 (lima l ) Ta l hun bela l ka l nga l n ya l kni da l ri Ta l hun 2018 sa l mpa l i denga l n Ta l hun 2022 mela l lui  da l ta l jumla l h  penduduk  mengguna l ka l n  da l ta l Ba l da l n  Pusa l t  Sta l tisk  (BPS)  da l ri dokumen Kota l Sunga l i Penuh da l la l m bentuk a l ngka l da l n perhitunga l n timbula l n sa l mpa l h ha l ria l n mengguna l ka l n perhitunga l n kota l kecil, ya l itu per jiwa l di ka l li denga l n 0,5 Kilogra l m
(Kg). Berda l sa l rka l n Ta l bel Jumla l h da l ta l popula l si sa l mpa l h sela l lu berba l nding lurus denga l n meningka l tnya l penduduk di Kota l Sunga l i Penuh, ha l l ini tentu menja l di perha l tia l n penuh pemerinta l h  a l ga l r  mencipta l ka l n  da l era l h  ya l ng  bersih  da l n  seha l t  serta l terbeba l s  da l ri da l mpa l k lingkunga l n ka l rena l sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l .
Sebagai  Landasan  Yuridis  Pengaturan  pengelolaan  sampah  di  Pemerintah  Kota Sungai Penuh dapat berjalan dengan maksimal Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menetapkan  satu  regulasi  sebagai  payung  hukum  dan  pedoman  utama  yakni Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No.9 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah (PERDA 9/2013). Regulasi tersebut mengatur tetang sistem pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh dan juga mengatur sanksi apabila dilanggar.
Pasal 58
Setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  ini dengan  tidak mengurangi  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam Peraturan  Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan
d. pencabutan izin.
Pasal 58 Peraturan Daerah 9 Tahun 2013 menjadi dasar utama dalam menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah di kota sungai penuh. Dari hasil wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh bahwa implementasi dari penerapan sanksi adminstratif belum terealisasikan dengan baik karena Dinas Lingkungan Hidup belum memahami bagaimana prinsip pengenaan sanksi  administrasi  yang  diatur  didaalam  PERDA l No.  9  Ta l hun  2013  tenta l ng Pengelola l a l n  Sa l mpa l h  karena  Dinas  Lingkungan  Hidup  harus  menunggu  aduan  dari masyarakat terlebih dahulu.
Hal ini  mengakibatkan permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh penting untuk diselesaikan karena pembuangan sampah tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan adanya  kesenjangan  antara das  sollen (seharusnya)  dan das  sein (senyatanya).
Mengenai  sanksi  adminstratif  yang  seharusnya  diterapkan  secara  tegas  oleh pemerintah ataupun pihak pejabat pemerintah terkait agar dapat memberi efek jera untuk masyarakat sehingga dapat meminimalisir permasalahan pengelolaaan sampah rumah  tangga  dan  pemerintah  harus  memiliki  upaya-upaya  secara  represif  dan preventif dalam rangka menanggulangi secara maksimal.
Permasalahan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di  Kota  Sungai  Penuh. Senyatanya  pemberlakukan  sanksi  adminstratif  di  Kota  Sungai  Penuh  belum teralisasikan  jika  dilihat    dengan  keadaan  sampah  di  Kota  Sungai  Penuh  Semakin parah,  sampah  rumah  tangga  yang  mengakibatkan  pada  becana  banjir  dan pencemaran  lingkungan  serta  tidak  diatur  secara  spesifik  sanksi  adminstratif  yang diberlakukan setiap permasalah sampah sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.  Dari  permasalahan  yang  diuraikan  diatas  sehinga  penulis  memilih  judul Pengenaan  Sanksi  Adminstrasi  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  di Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti maka metode yang penulis gunakan adalah    yuridis  empiris  Metode  penelitian  yuridis  empiris  penelitian  tentang  fakta- fakta sosial masyarakat, atau fakta-fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat. 4 dengan  lokasi  penelitian  di  wilayah  Kota  Sungai  Penuh  dan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh.

## C. Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Sungai Penuh
Dari hasil penelitian penulis secara umum permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh  menjadi  tanggung  jawab  bagi  pemerintah  setempat  dan  juga  masyarakat. Sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh berasal dari kegiatan masyarakatnya, baik  dari  kegiatan  rumah  tangga  dan  kegiatan  usaha.  Fakta  dari  setiap  kegiatan masyarakat Kota Sungai Penuh yang menyumbang sampah paling banyak berasal dari kegiatan rumah tangga.  Konsep Pengelolaan Sampah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka  11  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pengelolaan  Sampah  “Pengelolaan  Sampah  adalah  kegiatan  yang  sistematis, menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan sampah”.
4 Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). Hlm. 135.
Mengenai  populasi  sampah  di  Kota  Sungai  Penuh  juga  berdampak  pada masyarakat  khusus  nya  pedagang  yang  berada  di  pasar.  Penumpukan  sampah berkaitan  erat juga  dengan  aktivitas  dan  interaksi  jual  beli  antara  pedagang dan pembeli. Untuk mengkongretkan hal ini penulis melakukan wawancara beberapa orang pedagang di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh sebagai sampel dalam penelitian penulis:
Berikut hasil wa l wa l nca l ra l denga l n Ibu Wati yang menyatakan: “Kadang sampai 3 hari sampah tidak d iambil sampai bau nya menyengat”. 5 Berikut hasil wa l wa l nca l ra l denga l n Ibu Rina yang menyatakan: “Kemaren waktu ada masalah di lahan renah kayu embun, sampah berhari-hari tidak diambil tetapi sekarang semenjak sudah ada TPA di sungai ning petugas pengangkut sampah sudah mengambil sampah dan mengurangi  bau  busuk ” . 6 Berikut  hasil  wa l wa l nca l ra l denga l n  Ibu  Desi  yang menyatakan: “Waktu itu Ada pembeli yang mengeluh malas pergi ke pasar karena sampah  yang  menumpuk  ditambah  lagi  pasar  yang  lembab  membuat  bau  cepat menyebar sampai banyak yang gatal-gatal karena kena kulit, pembeli lebih memilih membeli  diwarung  namun  setelah  ada  tempat  pembuangan  sampah  pasar  lebih bersih dari yang sebelumnya``. 7
Dari  hasil  wawancara  diatas  penulis  menganalisis  bahwa  penumpukan sampah  tidak  hanya  dapat  menganggu  aktivitas  orang-orang  yang  berada  hanya disekitar tempat pembuangan sementara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) saja, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari setiap orang yang ikut saling berinteraksi didalam nya. Dapat dicontohkan pada aktivitas pasar yang pelaku nya tidak  hanya  orang  yang  berada  di  dalam  pasar  tetapi  juga  diluar  pasar,  seperti antara  pembeli  yang  malas  untuk  kepasar  karena  bau  sekali  dan  membuat  kulit gatal  karena  penumpukan  sampah.  Penumpukan  sampah  tentunya  sangat mempengaruhi  aktivitas  di  pasar,  dapat  dibuktikan  ketika  saat  ini  sampah  tidak menumpuk lagi di Kota Sungai Penuh yang hanya memiliki hanya satu pasar yang dinamakan Pasar Tanjung Bajure sehingga aktivitas pasar meningkat dan banyak pembeli nyaman karena tidak adanya umpukan sampah.
5 Wati, Pedagang Pasar Tanjung Bajure (Sungai Penuh, 2023).
6 Rina, “Pedagang Pasar Tanjung Bajure” (Sungai Penuh, 2023).
7 Desi, “Pedagang Pasar Tajung Bajure” (Sungai Penuh, 2023).
Sela l in fa l ktor a l la l m ya l kni peningka l ta l n jumla l h penduduk da l n a l ktivita l s ekonomi ma l sya l ra l ka l t  peningka l ta l n  popula l si  sa l mpa l h  juga l diseba l bka l n  oleh  Fa l ktor-fa l ktor interna l l  ya l kni  kura l ngnya l kesa l da l ra l n  ma l sya l ra l ka l t,  da l n  minimnya l a l rma l da l da l n petuga l s  kebersiha l n  di  wila l ya l h  Kota l Sunga l i  Penuh.  Sehingga l da l la l m  ha l l  ini pemerinta l h Kota l Sunga l i Penuh ha l rus mela l kuka l n tinda l ka l n-tinda l ka l n pemerinta l ha l n a l ga l r  mencukupi  da l n  menga l tur  ja l dwa l l  opera l siona l l  a l rma l da l kebersiha l n  seba l ga l i la l ngka l h pengura l nga l n popula l si sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di Kota l Sunga l i Penuh. Ma l ka l da l ri itu, da l pa l t dia l rtika l n ba l hwa l problema l tika l pengelola l a l n sa l mpa l h di Kota l Sunga l i Penuh  seba l ga l ima l na l da l ta l Berikut  hasil  wa l wa l nca l ra l denga l n  Bapak  Tommy Mardianto  Kasi  (Kepala  Seksi)  Pengaaduan  pengawasan  dan  penegakan  hukum Dinas Lingkungan hidup Kota sungai penuh yang menyatakan:
a. Kota l Sunga l i Penuh belum punya l Tempa l t Pemerosesa l n A l khir (TPA l ) ya l ng terha l la l ng  oleh  keterba l ta l sa l n  la l ha l n  ya l ng  da l la l m  persenta l senya l setida l k- tida l knya l 52  %  la l ha l nya l TPA l nya l ma l suk  da l la l m  ka l wa l sa l n  Ta l ma l n  Na l siona l l Kerinci Sebla l t (TNKS) da l n seba l gia l nya l juga l merupa l ka l n ta l na l h ra l wa l;;  ;
b. Sa l ra l na l da l n  Pra l sa l ra l na l ya l ng  tida l k  mema l da l i,  ba l hka l n  a l rma l da l dump  truk sa l mpa l h  suda l h  tida l k  la l ya l k  beropera l si  da l n  sa l mpa l i  sa l a l t  ini  belum  a l da l pemba l ha l rua l n a l rma l da l .
c. Sifa l t  kura l ng  sa l da l r  ma l sya l ra l ka l t  ya l ng  ma l sih  ba l nya l k  mela l kuka l n  tinda l ka l n membua l ng sa l mpa l h di a l lira l n sunga l i, pa l da l ha l l suda l h ba l nya l k himba l ua l n a l ga l r tida l k  membua l ng  sa l mpa l h  semba l ra l nga l n  oleh  Pemerinta l h  Da l era l h  Kota l Sunga l i Penuh ba l hka l n sa l mpa l i himba l ua l n ya l ng dila l kuka l n oleh Pemerinta l h Desa. 8
Berikut hasil wawancara dengan bapak Eka Handri yang menyatakan: “Faktor penumpukan sampah di kota Sungai Penuh dikarenakan tidak memilki lahan TPA (Tempat  Pembuangan  Akhir)  karena  adanya  masalah  di  lahan  TPA  Renah  Kayu Embun, tetapi untuk sekarang hal tersebut telah diminimalisir dengan pembuangan sampah yang diangkut ke TPA Renah Padang Tinggi (RPT) di Sungai Ning”. 9
A l kura l si da l ta l wa l wa l nca l ra l di a l ta l s da l pa l t terliha l t da l ri ta l bel sa l ra l na l da l n pra l sa l ra l na l da l ri pemerinta l ha l n da l era l h tera l khir pa l da l ta l hun 2022 Seba l ga l ima l na l berikut:
Ta l bel 2
Sa l ra l na l Pengelola l a l n Sa l mpa l h Kota l Sunga l i Penuh Ta l hun 2022 No Sa l ra l na l Jumla l h Kondisi Ba l ik  Kondisi Buruk 1  Truk Pembuang 14 11 3 2  Truk Kontainer 2 1 1 3  Kenda l ra l a l n Roda l 3 17 15 2
8 Tommy  Mardianto  Kasi  ``(Kepala  Seksi)  Pengaaduan  pengawasan  dan  penegakan  hukum Dinas Lingkungan hidup``  (Sungai penuh, 2023)
9 Eka Handri, “Kepala Bidang Persampahan Dan Limbah B3” (Sungai Penuh, 2023).
4  Geroba l k Sa l mpa l h 20 20 0 5  Mesin Pengeruk 1 1 0 Sumber Da l ta l : Dina l s Lingkunga l n Hidup Kota l Sunga l i Penuh 2022
Sa l ra l na l da l n  pra l sa l ra l na l ya l ng  dimiliki  oleh  pemerinta l h  Kota l Sunga l i  Penuh seba l ga l i  ma l na l da l ta l ya l ng  dikelua l rka l n  oleh  Dina l s  Lingkunga l n  Hidup  Kota l Sunga l i Penuh, sa l nga l t ja l uh da l ri ka l ta l mema l da l i ka l rena l denga l n kondisi geogra l fis Kota l Sunga l i Penuh ya l ng bera l da l di tenga l h penggununga l n bukit ba l risa l n da l n ja l ra l k ya l ng ditempuh untuk menuju ke tempa l t pembua l nga l n a l khir tergolong ja l uh sehingga l membutuhka l n ba l nya l k  lebih  ba l nya l k  a l rma l da.  A l ta l s  da l sa l r  perma l sa l la l ha l n  sa l mpa l h  ya l ng  sema l kin pa l ra l h  ma l ka l Pemerinta l h  Kota l Sunga l i  Penuh  mela l kuka l n  berba l ga l i  upa l ya l untuk menyelesa l ika l nnya l ,  upa l ya l tersebut  da l pa l t  berupa l tinda l ka l n  nya l ta l da l n  tinda l ka l n hukum.
Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sofia Alh Husan l yang menyatakan:
“Pengelola l a l n  sa l mpa l h  Kota l Sunga l i  Penuh  TPS3R  dikelola l oleh  desa l untuk ta l hun  2022-2023  memiliki  16  TPS3R  desa l yg  a l da l di  Kota l Sunga l i  Penuh. TPS3R Ba l ru mula l i dila l ksa l na l ka l n seca l ra l berta l ha l p pemba l nguna l n infra l struktur sa l ra l na l pra l sa l ra l na l mesin pengelola l sa l mpa l h. Sa l mpa l h TPS3R di kelola l berupa l kompos,ma l got da l n la l in la l in. Progra l m pemerinta l h Kota l Sunga l i Penuh TPS3R suda l h ditera l pka l n  Sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di jemput oleh ma l sya l ka l ra l t petuga l s desa l ya l ng pengelola l a l n sa l mpa l hnya l di TPS3R. sisa l sa l mpa l h TPS3R di a l ngkut ke TPA l a l ga l r sisa l h sa l mpa l hny berkura l ng.Sa l mpa l h sa l mpa l h yg bera l da l di titik tepia l n ja l la l n  (TPS)  ya l ng  belum  memiliki  TPS3R  da l n  sa l mpa l h  di  Pa l sa l r    la l ngsung diba l wa l k ke TPA l Rena l h Pa l da l ng Tinggi (RPT) di Sunga l i Ning.
Ha l l  itu  sela l ra l s  denga l n  persenta l se  Insfra l struktur  Pengelola l a l n  sa l mpa l h  berba l sis Ma l sya l ra l ka l t  ya l ng  terba l ngun  da l n  beropera l si.  Persenta l senya l terka l it  infra l struktur pengelola l n sa l mpa l h seba l ga l i berikut:
Ta l bel 3
Persenta l se Infra l struktur Pengelola l a l n Sa l mpa l h Berba l sis Ma l sya l ra l ka l t Ya l ng Terba l ngun da l n beropera l si No  Infra l struktur Loka l si Ket. 1 TPS 3R Pa l sa l r Ba l ru Kec. Sunga l i Penuh
Beropera l si 2 TPS 3R Koto Tenga l h Kec. Pesisir Bukit Beropera l si 3 TPS 3R Koto Duo Kec. Pesisir Bukit Beropera l si 4 TPS 3R Sumur Geda l ng Kec. Pesisir Bukit Beropera l si
5 TPS 3R Pa l ling Serumpun Kec. Ha l mpa l ra l n Ra l wa l ng
Beropera l si 6 TPS 3R Koto Dumo, Kec. Ta l na l h Ka l mpung  Beropera l si 7 TPS 3R Sa l nda l ra l n Ga l leh, Kec. Kumun Deba l i
Beropera l si 8 TPS 3R Ulu A l ir, Kec. Kumun Deba l i
Beropera l si 9 TPS 3R La l wa l ng A l gung, Kec. Pondok A l gung Beropera l si 10 TPS 3R Ka l rya l Ba l kti, Kec. Ka l rya l Ba l kti
Beropera l si 11 TPS 3R Dujung Sa l kti, Kec. Koto Ba l ru Beropera l si 12 TPS 3R Sri Mena l nti, Kec. Sri Mena l nti
Beropera l si 13 TPS 3R Sumur A l nyir, Kec. Sunga l i Bungka l l  Beropera l si 14 TPS 3R Koto Tinggi, Kec. Sunga l i Bungka l l Beropera l si 15 TPS 3R Sunga l i Ning, Kec. Sunga l i Bungka l l  Beropera l si 16 TPS 3R Pela l ya l ng Ra l ya l , Kec. Sunga l i
Bungka l l
Beropera l si 17  Ba l nk Sa l mpa l h  Desa l Geda l ng, Kec. Sunga l i Penuh Beropera l si Sember Da l ta l : Dina l s Lingkunga l n Hidup Kota l Sunga l i Penuh.
Perma l sa l la l ha l n  sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l tentu  sa l nga l t  diperluka l n  a l da l nya l tinda l ka l n  hukum  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  pemerinta l h  ma l ka l terbentukla l h  Pera l tura l n Da l era l h Nomor 9 Ta l hun 2013 tenta l ng Pengelola l a l n Sa l mpa l h. Ya l ng ma l na l regula l si ini menja l di da l sa l r da l la l m pengelola l a l n sa l mpa l h di Kota l Sunga l i Penuh a l ga l r da l pa l t dipa l tuhi oleh  seluruh  elemen  ya l ng  diika l t  ma l ka l dirumuska l n  sa l nksi  a l dministra l tif  seba l ga l i ma l na l Pa l sa l l  58  a l ya l t  (1)    menya l ta l ka l n  ba l hwa l “setia l p  perbua l ta l n  ya l ng  mela l ngga l r hukum ya l ng dia l tur da l la l m Pera l tura l n Da l era l h ini denga l n tida l k mengura l ngi sa l nksi pida l na l ya l ng  terda l pa l t  da l la l m  pera l tura l n  da l era l h  ini  dikena l ka l n  sa l nksi  dibida l ng lingkunga l n  hidup  berupa l sa l nksi  a l dministra l tif  ya l itu  perta l ma l tegura l n  tertulis, pa l ksa l a l n pemerinta l h, pembekua l n izin, da l n penca l buta l n izin”.
Sa l nksi  A l dministra l si  merupa l ka l n  instrumen  da l la l m  penega l kka l n  hukum a l dministra l si, sa l nksi a l dministra l si da l pa l t ditera l pka l n mela l lui la l ngka l h-la l ngka l h litiga l si (penga l dila l n) ma l upun la l ngka l h non-litiga l si (di lua l r penga l dila l n) seba l ga l ima l na l ya l ng tertua l ng  di  da l la l m  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n.  Sa l nksi  a l dministra l tif  menja l di konsekuensi  da l ri  sua l tu  norma l ya l ng  dirumuska l n  da l la l m  sua l tu  bentuk  la l ra l nga l n, perinta l h (keha l rusa l n), a l ta l u wa l jib (kewa l jiba l n). Sua l tu norma l ya l ng berisi la l ra l nga l n,
perinta l h, da l n wa l jib pa l da l da l sa l rnya l a l ka l n menja l di seba l ta l s a l tura l n ya l ng sulit untuk di implementa l sika l n a l pa l bila l tida l k memiliki sa l nksi. 10
Sanksi administrasi disini adalah tindakan atau hukuman yang diberlakukan oleh  pihak  pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atau kelalaian  dalam  menjalankan  kewajiban  atau  aturan  yang  berlaku  mengenai pengelolaan  sampah.  Tujuan  dari  pemberian  sanksi  administrasi  adalah  untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan, memastikan ketertiban, dan menjaga integritas sistem administrasi. 11
Apabila  dilihat  dari  karakteristik  sanksi  administrasi  yang  diatur  maka  58 alyalt (1) bertujuan untuk:
a. Mendorong  kepatuhan  masyarakat  atau  organisasi  untuk  mematuhi peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku  agar  tercipta  kepatuhan  terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
b. Pencegahan  pelanggaran  berulang,  Dengan  memberikan  sanksi administrasi atas pelanggaran tertentu, diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku dan orang lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.
c. Menjaga disiplin dan ketertiban: Sanksi administrasi dapat berperan dalam menjaga ketertiban dan disiplin dalam berbagai institusi, organisasi, atau masyarakat.  Untuk  melihat  akan  kesadaran  tentang  pentingnya berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.
d. Mengembalikan  kerugian  atau  mengganti  kerugian:  Beberapa  sanksi administrasi  dapat  berbentuk  denda  atau  hukuman  finansial  lainnya. Tujuan  dari  tindakan  ini  adalah  untuk  mengembalikan  kerugian  yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. 12
e. Menjaga integritas sistem administrasi: Dalam konteks pelayanan publik atau  lingkungan  bisnis,  sanksi  administrasi  penting  untuk  menjaga integritas  sistem  administrasi  secara  keseluruhan.  Dengan  memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, akan ada upaya untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan transparan, adil, dan efisien.
f. Menegakkan hukum dan peraturan: Sanksi administrasi adalah bagian dari proses penegakan hukum dan peraturan. Dengan memberlakukan sanksi,
10 Muzahid Akbar Hayat dan Ningrum Ambarsari Nurul Listiyani, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Al’Adl 12, no. 1 (2020). Hlm. 119.
11 gatot  Sambas  Junaedi,  “Perkembangan  Dan  Urgensi  Instrumen  Hukum  Administrasi  Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19,” JURNAL KONSTITUEN 3, no. 2 (2021). Hlm. 68.
12 Gufran  Syahputera  Wala,  “Kajian  Terhadap  Pengaturan  Sanksi  Denda  Administratif  Dalam Peraturan  Daerah  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,” Tatohi,  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  9 (2021).Hlm. 965.
pemerintah  atau  lembaga  terkait  menegaskan  bahwa  pelanggaran  tidak akan ditoleransi dan hukum harus dihormati. 13
Perma l sa l la l ha l n  da l la l m  sua l tu  wila l ya l h  pemerinta l ha l n  da l era l h  ya l ng berhubunga l n  a l nta l ra l kebija l ka l n  da l n  implementa l si  terha l da l p  elemen  ma l sya l ra l ka l t menja l di  la l ngka l h control pemerinta l h denga l n perkemba l nga l n-perkemba l nga l n  ya l ng a l da l pa l da l ta l ta l na l n  sosia l l.  Peningka l ta l n  jumla l h  penduduk  sua l tu  wila l ya l h  tentu berda l mpa l k  pa l da l sega l la l sektor,  sa l la l h  sa l tu  a l nca l ma l n  ya l ng  dia l kiba l tka l n perkemba l nga l n  penduduk  disua l tu  wila l ya l h  pemerinta l ha l n  a l da l la l h  meningka l tnya l pengguna l a l n  produk-produk  ruma l h  ta l ngga l ya l ng  berda l mpa l k  pa l da l kelesta l ria l n lingkunga l n.
Upa l ya l pemerinta l h da l la l m peneka l na l n popula l si sa l mpa l h di Kota l Sunga l i Penuh, pemerinta l h  mula l i  menerbitka l n  a l ta l u  merevisi  berba l ga l i  bentuk  regula l si  terka l it sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l .  Sa l la l h  sa l tunya l pemerinta l h  da l era l h  sunga l i  penuh menerbitka l n  Pera l tura l n  Wa l likota l Nomor  34  Ta l hun  2022  tenta l ng  Pengura l nga l n Penguna l a l n Ka l ntong Sa l mpa l h Pla l stik, Botol Pla l stik, Sedota l n Pla l stik da l n Styrofoa l m ya l ng diha l ra l pka l n menja l di da l sa l r hukum da l la l m tinda l ka l n, penga l wa l sa l n, serta l sa l nksi terka l it popula l si sa l mpa l h di Kota l Sunga l i Penuh.
Upaya  pemerintah  daerah  dalam  meminimalisir  populasi  sampah  di  Kota Sungai  Penuh  juga  melalui  upaya  secara  represif  dan  preventif.  Berikut  Hasil Wawancara  dengan  ibu  Sofia  Alh  Husan  yang  menyatakan: “Upaya  Dinas Lingkungan  Hidup  Secara  Represif  dan  Preventif  kepada  masyarakat  dengan melakukan  kegiatan  program  tata  lingkungan,  ngelola  lingkungan  yang  baik, sosialisasi dan operasional sampah berjalan dengan baik``.
Selain  itu  Pengawasan  terhadap  pengelolaan  sampah  juga  di  perlukan  agar tidak menimbulkan adanya suatu pencemaran lingkungan di Kota Sungai Penuh. Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Handri: “Setiap 6 bulan sekali Dinas Lingkungan  Hidup  melakukan  pengawasan  dalam  indekgrasi  atau  indikasi pencemaran langsung melakukan penyuluhan ditempat. Tidak langsung diberikan sanksi karena masyarakat memiliki kewajiban``.
13 I bid hlm 303.
Penga l tura l n  sa l nksi  a l dministra l si  da l la l m  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n ( regeling) da l n  pera l tura l n  kebija l ka l n  ( beleidsregel )  terda l pa l t  6  (ena l m)  sa l nksi a l dministra l si seba l ga l i berikut:
a. Peringa l ta l n / tegura l n lisa l n
b. Peringa l ta l n / tegura l n tertulis
c. Tinda l ka l n pa l ksa l pemerinta l ha l n ( bestuursdwa l ng / politiedwa l ng )
d. Pena l rika l n kemba l li keputusa l n ya l ng menguntungka l n
e. Denda l a l dministra l tif
f. Pengena l a l n ua l ng pa l ksa. 14
Sa l nksi a l dministra l si ini menja l di ha l ra l pa l n da l la l m penga l wa l sa l n da l n peninda l ka l n tinda l ka l n-tinda l ka l n  ya l ng  mela l ngga l r  hukum  a l dministra l si  da l la l m  ha l l  ini  terka l it peningka l ta l n  serta l pengelola l a l n  sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l ,  sesua l i  denga l n  fungsi  da l ri sa l nksi  a l dministra l si  itu  sendiri  untuk  mencega l h  terja l dinya l kerusa l ka l n  da l n pemuliha l n kea l da l a l n. 15
Peringa l ta l n  a l ta l u  tegura l n  lisa l n  merupa l ka l n  sa l nksi  a l dministra l tif  ya l ng  pa l ling ringa l n  da l n  menja l di  peringa l ta l n  ta l ha l p  a l wa l l  sebelum  diberla l kuka l n  sa l nksi-sa l nksi sela l njutnya l .  Ha l l  iu  ka l rena l penega l kka l n  sa l nksi  a l dminnistra l si  sifa l tnya l ha l rus berjenja l ng,  ma l ka l da l ri  itu  sebelum  memberika l n  sa l nksi  ya l ng  bera l t  ha l rus memberika l n  sa l nksi  ya l ng  ringa l n  terlebih  da l hulu.  pemberia l n  sa l nksi  a l dministra l si bertujua l n  untuk  Seba l ga l i  upa l ya l penega l ka l n  ketentua l n  pera l tura l n  perunda l ng- unda l nga l n,  La l nda l sa l n  penja l tuha l n  hukuma l n  ba l gi  sia l pa l pun  ya l ng  mela l ngga l r pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n,  Pemberia l n  efek  jera l ba l gi  seseora l ng  a l ga l r  tida l k mela l kuka l n  kemba l li  pela l ngga l ra l n  hukum  dan  Seba l ga l i  la l ngka l h  pencega l ha l n  da l la l m ha l l tinda l ka l n pela l ngga l ra l n hukum. 16
Perma l sa l la l ha l n  ya l ng  menga l kiba l tka l n  peningka l ta l n  popula l si  sa l mpa l h  di  Kota l Sunga l i  Penuh  seha l rusnya l da l pa l t  tera l ta l si  seca l ra l muda l h  a l pa l bila l ketentua l n- ketentua l n peneka l na l n popula l si sa l mpa l h dila l ksa l na l ka l n denga l n ba l ik da l n konsisten, teta l pi  da l ri  penjela l sa l nnya l pun  suda l h  a l da l regula l si  teta l pi  belum  juga l tinda l ka l n
14 Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009). Hlm. 168.
15 Ivan Fauzani Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan,” Inovatif 7, no. 2 (2014),  Hlm. 125. https://www.neliti.com/id/publications/65220/penegakan-hukum-sanksi- administrasi-terhadap-pelanggaran-perizinan
16 Wecipto Setiadi. Op., Cit. Hlm 167.
penega l ka l n sa l nksi a l dministra l si seca l ra l tega l s. Da l la l m penga l tura l nnya l ya l ng terperinci terka l it  sa l mpa l h  ya l ng  a l ka l n  dika l itka l n  denga l n  a l tura l n  sa l nksi  a l dministra l tif pela l ngga l ra l n  da l la l m  penyelengga l ra l TPS  3R  da l pa l t  dikena l ka l n  sa l nksi  a l dministra l tif seba l ga l ima l na l pa l sa l l sebelumnya l di a l ta l s. Seca l ra l rinci pa l da l pa l sa l l 58 Pera l tura l n da l era l h ini  juga l menjela l ska l n  seca l ra l terperinci  ma l ksud  da l ri  sa l nksi-sa l nksi  a l dministra l tif tersebut,  pa l da l a l ya l t  (2)  Pa l sa l l  58  juga l menjela l ska l n  ba l hwa: l “  Tegura l n  tertulis seba l ga l ima l na l dima l ksud  denga l n  a l ya l t  (1)  huruf    b    ditera l pka l n  kepa l da l pena l nggungja l wa l b usa l ha l da l n/a l ta l u kegia l ta l n ya l ng mela l kuka l n pela l ngga l ra l n”.
Sela l njutnya l pa l ksa l a l n pemerinta l h dima l ksud a l da l la l h pa l da l a l ya l t ke (3) Pa l sa l l 58 ya l ng menjela l ska l n ba l hwa l “Pa l ksa l a l n pemerinta l h seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) huruf  b  ditera l pka l n a l pa l bila l pena l nggungja l wa l b usa l ha l da l n/a l ta l u kegia l ta l n ya l kni ya l ng perta l ma l mela l kuka l n pela l ngga l ra l n terha l da l p persya l ra l ta l n da l n kewa l jiba l n ya l ng terca l ntum  da l la l m  perizina l n,  da l n  menimbulka l n  pencema l ra l n  da l n/a l ta l u  kerusa l ka l n lingkunga l n hidup.
Pembekua l n  izin  dima l ksud  a l da l la l h  pembekua l n  izin  seba l ga l ima l na l dima l ksud a l ya l t  (1)  huruf  c  ditera l pka l n  a l pa l bila l pena l nggungja l wa l b  usa l ha l da l n/a l ta l u  kegia l ta l n ya l kni  tida l k  mela l ksa l na l ka l n  pa l ksa l a l n  pemerinta l h,  mela l kuka l n  kegia l ta l n  sela l in kegia l ta l n  ya l ng  terca l ntum  da l la l m  perizina l n,  da l n  duga l a l n  pema l lsua l n  dokumen persya l ra l ta l n  perizina l n.  Penca l buta l n  izin  a l da l la l h  penca l buta l n  izin  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  huruf  d  ditera l pka l n  a l pa l bila l pena l nggungja l wa l b  usa l ha l da l n/a l ta l u  kegia l ta l n  ya l itu  meminda l h  ta l nga l nka l n  izin  usa l ha l nya l kepa l da l piha l k  la l in ta l npa l persetujua l n tertulis da l ri pemberi izin usa l ha l , tida l k mela l ksa l na l ka l n seba l gia l n besa l r  a l ta l u  seluruh  pa l ksa l a l n  pemerinta l h  ya l ng  tela l h  ditera l pka l n  da l la l m  wa l ktu tertentu,  da l n  tela l h  menyeba l bka l n  terja l dinya l pencema l ra l n  da l n/a l ta l u  pengrusa l ka l n lingkunga l n ya l ng memba l ha l ya l ka l n kesela l ma l ta l n da l n keseha l ta l n ma l nusia l .
Implementa l si  sa l nksi  a l dministra l si  pa l da l da l sa l rnya l ha l rus  memperha l tika l n bebera l pa l ha l l  ya l ng  penting  a l ga l r  sa l nksi  da l pa l t  diberika l n  kepa l da l pela l ngga l r ketertiba l n  da l la l m  meneka l n  popula l si  sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l .  Ha l l-ha l l  ya l ng  ha l rus diperha l tika l n pa l da l pa l sa l l 58 a l ya l t (6) Pera l tura l n Da l era l h Nomor 9 Ta l hun 2013 a l nta l ra l la l in  legalitas  kewenangan,  prosedur  ya l ng  tepa l t,  ketepa l ta l n  penera l pa l n  sa l nksi, kepastian tidak adanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi, asas kepastian dan keberlanjutan.
Penera l pa l n sa l nksi a l dministra l tif juga l dila l kuka l n mela l lui bebera l pa l meka l nisme ya l kni:
a. Berta l ha l p
b. Beba l s
c. Kumula l tif.
Ma l ka l da l ri itu ketertiba l n da l la l m menja l la l nka l n izin ya l ng diberika l n pemerinta l h serta l ikut da l la l m mengontrol popula l si sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di Kota l Sunga l i Penuh. Sela l in  itu  keterla l mba l ta l n  pemenuha l n  pa l ksa l a l n  pemerinta l h  juga l dikena l i  denda l seba l ga l ima l na l pa l da l pa l sa l l  58  a l ya l t  (8)  Pera l tura l n  Da l era l h  Nomor  9  Ta l hun  2013 tenta l ng Pengelola l a l n Sa l mpa l h.
Konsep  pengena l a l n  sa l nksi  a l dministra l tif  tela l h  dia l tur  mela l lui  Pera l tura l n Da l era l h, a l ka l n teta l pi da l ri kekura l nga l n la l ha l n TPA l di Kota l Sunga l i Penuh, kura l ngnya l sa l ra l na l da l n  pra l sa l na l serta l kura l ngnya l kesa l da l ra l n  ma l sya l ra l ka l t  membua l t perma l sa l la l ha l n  sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l sema l kin  tida l k  terkenda l li  da l n  memberika l n ba l nya l k da l mpa l k nega l tif di da l la l m kehidupa l n berma l sya l ra l ka l t. Ha l l ini dita l mba l h la l gi denga l n da l ta l sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l ya l ng terus sa l ja l meningka l t denga l n berba l nding lurus pa l da l pertumbuha l n penduduk di Kota l Sunga l i Penuh. Kea l da l a l n ini diperburuk denga l n  belum  a l da l nya l tinda l ka l n  pemerinta l h  da l la l m  peneka l na l n  popula l si  sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di Kota l Sunga l i Penuh.
Berikut hasil wa l wa l nca l ra l denga l n Tommy Mardianto yang menyatakan:
“Penera l pa l n  sa l nksi  a l dministra l si  ke  ma l sya l ra l ka l t  belum  terla l ksa l na l pa l da l ha l l regula l si  da l era l h  tenta l ng  pengelola l a l n  sa l mpa l h  di  Kota l Sunga l i  Penuh  suda l h diberla l kuka l n” 17
Berikut hasil wawancara dengan Eka Handri yang menyatakan:
“Kelola  sampahnya  sudah  baik  dan  bagus  tetapi  penerapan  Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah berjalan. Di Kota Sungai Penuh belum diterapkan sanksi administrasi karena manunggu aduan dari masyarakat”. 18
Sehingga l penulis dapat menganalisis bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum memahami bagaimana prinsip pengenaan sanksi administrasi yang diatur didaalam PERDA l No. 9 Ta l hun 2013 tenta l ng Pengelola l a l n Sa l mpa l h karena Dinas Lingkungan Hidup harus menunggu aduan dari masyarakat terlebih dahulu. Jika dianalisis lebih
17 Tommy Mardianto, “Seksi Pengaduan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan” (2023).
18 Eka Handri, “Kepala Bidang Persampahan Dan Limbah B3.” Op., Cit.
da l la l m  denga l n  teori  sistem  hukum  ( lega l l  system )  da l ri  Menurut  La l wrence  M. Friedma l n  dima l na l menurut  teori  ini  sistem  hukum  (lega l l  system)  a l da l la l h  sa l tu kesa l tua l n hukum ya l ng terdiri da l ri tiga l unsur ya l kni substa l nsi hukum (substa l nce of the la l w) atau legal substance , struktur hukum ( Lega l l Structure ), da l n kultur hukum (lega l l  culture) .  Sehingga l ba l ik  a l ta l u  tida l knya l penerepa l n  hukum  di  tenga l h ma l sya l ra l ka l t berga l ntung pa l da l ketiga l unsur tersebut. 19
Substansi  yang  baik  untuk  penegakan  hukum  adalah  berkeadilan,  efektif, konsisten,  transparan  dan  mampu  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi setiap warga negara. Seca l ra l substa l nsi hukum (substa l nce of the la l w) atau legal  Subtance Penegakan  Peraturan  daerah  Kota  Sungai  Penuh  No.9  tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ditegakkan oleh Dinas Lingkngan Hidup (DLH) berkoordinasi  Bersama  Polisi  Pamong  Praja  (POL-PP)  yang  berwenang  untuk penegakan sanksi. Mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Pasal 58 Peraturan  Daerah  kota  Sungai  Penuh  No.9  tahun  2013,  pada  pasal  ini  terdapat kekeliruan  perumusan  norma  sanksi  administrasi  sehingga  menjadi  masalah terbesar  dari  sisi legal  substance karena  apa  yang  bisa  ditegakkan  seharusnya menjadi  tidak  bisa  ditegakkan  dan  permasalahan  utamanya  adalah  dirumuskan untuk pelaku usaha bukan masyarakat.
Struktur  hukum  ( lega l l  structure )  a l da l la l h  lemba l ga l hukum  ya l ng  a l da l dima l ksudka l n  untuk  menja l la l nka l n  pera l ngka l t  hukum  ya l ng  a l da l .  Da l la l m  Pera l tura l n Da l era l h  Kota l Sunga l i  Penuh  No.09  ta l hun  2013  terda l pa l t  pemerinta l h  Kota l Sunga l i Penuh  da l la l m  ha l l  ini  Dina l s  Lingkunga l n  Hidup  ya l ng  memiliki  kewena l nga l n  da l la l m pengena l a l n  sa l nksi  a l dministra l tif.  A l ka l n  teta l pi  tida l k  tega l snya l a l pa l ra l t  da l la l m mela l kuka l n  kewena l nga l nnya l sehingga l perma l sa l la l ha l n  sa l mpa l h  tida l k  da l pa l t terta l nggula l ngi  da l n  penga l tura l n  sa l nksi  a l dministra l tif  ha l nya l menja l di  norma l ya l ng dia l m.
Seca l ra l kultur  hukum (lega l l  culture) kura l ngnya l kesa l da l ra l n  ma l syra l ka l t mengena l i  pengelola l a l n  sa l mpa l h  ya l ng  ba l ik  da l n  bena l r  juga l menja l di  fa l ktor pengha l mba l t  da l la l m  penyelesa l ia l n  perma l sa l la l ha l n  sa l mpa l h  di  Kota l Sunga l i  Penuh. Kesa l da l ra l n ma l sya l ra l ka l t merupa l ka l n fa l ktor ya l ng sa l nga l t penting ka l rena l ma l sya l ra l ka l t
19 Lawrence  M.  Friedman,  “Sistem  Hukum;  Perspektif  Ilmu  Sosial  (The  Legal  System;  A  Social Science Perspective)” (Bandung: Nusa Media, 2011). Hlm. 33.
a l da l la l h  piha l k  ya l ng  mengha l silka l n  sa l mpa l h  da l ri  sumua l a l ktivita l snya l ma l ka l seha l rusnya l ma l sya l ra l ka l t  da l pa l t  mengikuti  a l tura l n  hukum  tersebut  a l ga l r perma l sa l la l ha l n da l pa l t terselesa l ika l n.
Da l la l m peneka l na l n popula l si sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l ini tentu ha l rus dia l wa l si oleh semua l elemen  di  Kota l Sunga l i  Penuh,  ha l l  ini  ka l rena l da l la l m  meneka l n  popula l si sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l a l da l la l h  ta l nggungja l wa l b  bersa l ma l ,  teta l pi  pemerinta l h  Kota l Sunga l i Penuh memiliki pera l n penting da l la l m menertibka l n ma l sya l ra l ka l t a l ga l r sa l da l r a l ga l r ba l ha l ya l nya l sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l da l n kekura l nga l n tempa l t pemerosesa l n a l khir di  Kota l Sunga l i  Penuh.  Pemerinta l h  juga l da l pa l t  menghiba l u  kepa l da l seluruh ma l sya l ra l ka l t  mela l lui  kewena l nga l nnya l a l ga l r  mela l kuka l n  tinda l ka l n-tinda l ka l n  kecil untuk meneka l n popula l si sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l da l n mela l kuka l n ta l ha l pa l n sosia l lisa l si pera l tura l n ya l ng a l da l . Ha l l ini a l ga l r ketentua l n sa l nksi di da l la l m a l tura l n Da l era l h da l pa l t di Implementa l sika l n  kepa l da l pela l ku  ya l ng  tida l k  berta l nggungja l wa l b,  sehingga l memberika l n  ma l sya l ra l ka l t  efek  jera l da l n  menga l ra l h  pa l da l ma l sya l ra l ka l t  ya l ng  tertib hukum.
1. Mekanisme  Penegakan  Sanksi  Administrasi  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota Sungai Penuh
Meka l nisme  pengena l a l n  sa l nksi  merupa l ka l n  la l ngka l h-la l ngka l h  ya l ng  ha l rus dila l kuka l n  sebelum  memberika l n  sa l nksi  a l dministra l tif kepa l da l subjek hukum  ya l ng mela l kuka l n  pela l ngga l ra l n  dilingkup  hukum  a l dministra l si.  Sa l nksi  dideskripsika l n seba l ga l i “a l tura l n ya l ng menentuka l n kosekuensi da l ri ketida l kpa l tuha l n a l ta l u terhubung denga l n pela l ngga l ra l n norma l ”. Seda l ngka l n menurut utrecht ya l ng dima l ksud denga l n sa l nksi a l da l la l h a l kiba l t da l ri sesua l tu perbua l ta l n a l ta l u sua l tu rea l ksi da l ri piha l k la l in, ba l ik itu da l ri ma l nusia l a l ta l u da l ri lemba l ga l sosia l l a l ta l s sesua l tu perbua l ta l n ma l nusia. 20 Konsep sa l nksi  a l dministra l si  a l da l la l h  ga l ga l sa l n  doktrina l l  da l n  tida l k  didefinisika l n  seca l ra l norma l tif  di  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng.  Ciri  umum  ya l ng  da l pa l t  diteka l nka l n  a l da l la l h kea l da l a l n  ba l hwa l sa l nksi  a l dministra l si  merupa l ka l n  kosekuensi  nega l tif  da l ri pela l ngga l ra l n da l ri sua l tu kewa l jiba l n da l n tuga l s ya l ng bersifa l t a l dministra l tif.
Berikut Hasil Wawancara dengan Ibu Sofia Alh Husan yang menyatakan:
20 Sri  Nur  Hari  Susanto,  “Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi :  Suatu  Pendekatan Komparasi,” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 1 (2019). Hlm. 130.
“Sampai  saat  ini  kami  dari  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  belum menerapkan sanksi administrasi sehingga untuk mekanisme nya pun tidak diterapkan. Kemaren sempat ada kasus pengaduan limbah kandang ayam yang tidak dikelola dengan baik sehingga  menyebabkan  polusi  udara,  melihat  kondisi  lingkungan  ini  kami  Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa langsung memberikan sanksi administrasi sehingga kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan kepala desa dan warga setempat yang  memiliki  keluhan.  Apabila  masalahnya  sudah  selesai  dengan  kepala  desa berarti kasus nya telah selesai t anpa melibatkan Dinas Lingkungan Hidup”. 21
Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Tommy Mardianto yang menyatakan: “Mekanismenya  belum  ada  karena  sanksi  nya  belum  diterapkan,  Harus Berdasarkan  pengaduan.  Selama  di  Kota  Sungai  Penuh  belum  ada  masuk pengaduan dari masyarakat prosesnya harus melalui pengaduan setelah itu baru diproses melalui sanksi administrasi, pengaduan nya dapat berupa apabila sampah tersebut  sudah  mengganggu  Kesehatan  masyarakat  dan  berdampak  pada lingkungan. sampai saat ini Kota Sungai Penuh di kategorikan dampak lingkungan rendah”. 22
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa mekanisme penerapan sanksi administratif di Kota Sungai Penuh tidak secara eksplisit diatur pada  Pera l tura l n  Da l era l h  Kota l Sunga l i  Penuh  No.09  ta l hun  2013  sehingga  dari  sisi pengaturan  mekanisme  menjadi  masalah  bahkan  Dinas  Lingkungan  Hidup  pun tidak  tau  mekanisme  nya  dan  juga  menimbulkan  belum  ada  ketentuan  tata  cara mekanisme  pengenaan  sanksi.  Dapat  dianalisis  dari  kasus  kandang  ayam  yang seharusnya  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  mampu  membantu  untuk menanggulangi karena sudah ada masuk nya aduan dari masyarakat, tetapi karena mekanisme penerapan sanksi yang bermasalah dan belum sama sekali diterapkan menyebabkan permasalahan ini hanya diselesaikan dengan pihak yang terlibat saja dengan cara kekeluargaan.
Penera l pa l n sa l nksi a l dministra l si tida l k da l pa l t dilepa l ska l n da l ri kebija l ka l n seca l ra l umum ya l ng bertujua l n untuk ketertiba l n, memberi kepa l stia l n hukum da l n ja l mina l n
21 Sofia Alh Husan, “Kepala Seksi Persampahan Dan Sarana Prasarana Persampahan” (Sungai Penuh, 2023).
22 Tommy Mardianto, “Seksi Pengaduan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan.”(Sungai Penuh, 2023)
perlindunga l n terha l da l p ha l k setia l p ora l ng da l ri sua l tu ga l nggua l n. Penega l ka l n hukum a l dministra l si  merupa l ka l n  sua l tu  kewena l nga l n  a l dministra l si  nega l ra l untuk meluruska l n  terja l dinya l pela l ngga l ra l n  denga l n  mela l kuka l n  sua l tu  tinda l ka l n  denga l n ca l ra l memberika l n sa l nksi a l dministra l tif. Ma l ka l da l ri itu, sa l nksi a l dministra l si menja l di rea l ksi  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  ba l da l n  a l dministra l si    ya l ng  merupa l ka l n  dimensi kekua l sa l a l n  penga l mbila l n  keputusa l n  a l dministra l si,  kekua l sa l a l n  ya l ng  dima l ksud a l da l la l h  kekua l sa l a l n  ya l ng  memutuska l n,  menera l pka l n  da l n  menega l kka l n  sa l nksi terha l da l p individu ya l ng mela l ngga l r norma l hukum a l dministra l si.
Penera l pa l n  sa l nksi  a l dministra l si  memiliki  tujua l n  a l ga l r  ba l da l n  a l dministra l si da l pa l t memperta l ha l nka l n norma l -norma l hukum a l dministra l si ya l g tela l h diteta l pka l n da l la l m  wujud  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  ( regeeling )  da l n  pera l tura l n kebija l ka l n.  Memperta l ha l nka l n  norma l a l dministra l si  pa l da l da l sa l rnya l menja l di kosekuensi  logis  da l ri  wewena l ng  ya l ng  diberika l n  oleh  pera l tura l n  perunda l ng- unda l nga l n kepa l da l ba l da l n pemerinta l h untuk mela l kuka l n tinda l ka l n:
a. Menja l min penega l ka l n norma l hukum a l dministra l si.
b. Seba l ga l i pela l ksa l na l a l n da l ri wewena l ng pemerinta l h ya l ng bera l sa l l da l ri a l tura l n hukum a l dministra l si.
c. Ta l npa l mela l lui pera l nta l ra l piha l k ke 3 (tiga l ) da l la l m ha l l ini penga l dila l n.
Ma l ka l da l ri  itu,  penera l pa l n  sa l nksi  a l dministra l si  merupa l n  instrumen  da l la l m menega l kka l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n teruta l ma l bida l ng hukum a l dministra l si ya l ng  dila l kuka l n  oleh  ba l da l n  a l dministra l si  da l n  penga l dila l n  sesua l i  denga l n  la l nda l sa l n kewena l nga l nnya l ma l sing-ma l sing  da l n  da l la l m  penega l ka l nnya l ha l rus  memperha l tika l n tujua l n da l ri hukum itu sendiri.
Pa l da l prespektif yuridis, sa l nksi da l la l m hukum a l dministra l si memiliki kriteria l ya l ng  orga l nik  ya l ng  a l pa l bila l sa l nksi  memiliki  ma l nfa l a l t  ya l ng  berka l ita l n  denga l n kepa l tuha l n  terha l da l p  sua l tu  norma l perila l ku,  ma l ka l ha l l  tersubut  da l pa l t  dika l ta l ka l n seba l ga l i sa l nksi ya l ng positif. Seca l ra l a l contra l rio , ma l ka l denga l n hubunga l n pa l da l sa l nksi nega l tif a l da l la l h a l pa l bila l ditemuka l n perila l ku ya l ng n menimbulka l n kerugia l n ka l rena l mela l ngga l r norma l .
Kriteria l sa l nksi  orga l nik  a l dministra l si  merupa l ka l n  sa l tu-sa l tunya l ca l ra l ya l ng pra l ktis untuk membeda l ka l n sa l nksi a l dministra l si denga l n jenis sa l nksi la l in, teruta l ma l
pa l da l sa l nksi  pida l na l . 23 Ma l ka l da l pa l t  dia l rtika l n  ba l hwa l rua l ng  lingkup  sa l nksi a l dministra l si  tida l k  terma l suk  sa l nksi  ya l ng  dija l tuhka l n  oleh  ha l kim  (ha l kim  pida l na l , perda l ta l ma l upun  a l dministra l si).  Ma l ka l da l ri  itu,  kriteria l da l ri  sa l nksi  a l dministra l si melingkupi ha l l-ha l l seba l ga l i berikut:
a. Sa l nksi  a l dministra l si  menga l ngga l p  sua l tu  perbua l ta l n  ya l ng  menimbulka l n ga l nggua l n  terha l da l p  ta l ta l na l n  norma l hukum  a l dministra l si  seba l ga l i  sua l tu pela l ngga l ra l n.
b. Ga l nggua l n  ya l ng  timbul  a l kiba l t  da l ri  pela l ngga l ra l n  sua l tu  norma l hukum a l dministra l si segera l da l pa l t dila l kuka l n tinda l ka l n oleh ba l da l n a l dministra l si.
c. Tinda l ka l n  ya l ng  dila l kuka l n  ba l da l n  a l dministra l si  da l la l m  ra l ngka l menga l khiri ga l nggua l n  terha l da l p  ta l ta l na l n  norma l hukum  a l dministra l si  da l pa l t  berupa l tinda l ka l n  pemuliha l n  ( repa l ra l toir-herstel )  da l n  a l ta l u  tinda l ka l n  penghukuma l n ( condemna l toir-stra l f ). 24
Ka l jia l n  terha l da l p  fungsi  sa l nksi  hukum,  khususnya l sa l nksi  a l dministra l si  ya l ng da l pa l t  dihubungka l n  denga l n  ilmu  hukum,  ma l ka l tida l k  a l da l konsensus  mengena l i kla l sifika l si fungsi-fungsi tertentu da l ri sa l nksi hukum a l dministra l si, ma l ka l ha l l ini da l pa l t dibeda l ka l n denga l n ca l ra l :
a. Fungsi  represif,  ya l itu  fungsi  ya l ng  memiliki  tujua l n  untuk  menimbulka l n penderita l a l n seba l ga l i kosekuensi a l ta l s perila l ku ya l ng mela l ngga l r hukum.
b. Fungsi  preventif,  ya l itu  fungsi  ya l ng  memiliki  tujua l n  untuk  mencega l h terja l dinya l pela l ngga l ra l n hukum.
c. Fungsi  restitusi/repa l ra l si    ya l itu  fungsi  ya l ng  memiliki  tujua l n  untuk memperba l iki kerusa l ka l n da l n memulihka l n ke da l la l m kea l da l a l n semula l seperti tida l k a l da l nya l pela l ngga l ra l n. 25
Prosedur  da l la l m  penega l ka l n  hukum  a l dministra l si  ini  ta l npa l mela l lui  proses pera l dila l n  ( non  contentious )  a l rtinya l ba l da l n  a l dministra l si  denga l n  wewena l ng publiknya l mela l kuka l n  tinda l ka l n  penega l ka l n,  seda l ngka l n  pa l da l sa l nksi  di  lingkup
23 Ibid. Hlm. 136.
24 Ibid., Hlm. 135
25 Sukanda  Husin, Penegakan Hukum  Lingkungan  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009).  Hlm. 319.
hukum  la l in  seba l ga l i  contoh  sa l nksi  pida l na l ha l rus  mela l lui  proses  pera l dila l n ( contentious ). 26
Ma l ka l da l ri  itu,  sa l nksi  a l dministra l si  menja l di  instrumen  pema l ksa l a l n  ya l ng ditujuka l n da l la l m memperta l ha l nka l n norma l -norma l hukum a l dminista l si. Ha l l ini juga l seba l ga l i  bentuk  rea l ksi  terha l da l p  sega l la l pela l ngga l ra l n  a l ta l u  ketida l kpa l tuha l n  ya l ng dila l kuka l n oleh wa l rga l nega l ra l da l n ba l da l n priva l t, a l ga l r menta l a l ti norma l -norma l hukum a l dministra l si ya l ng tela l h diteta l pka l n.
Perma l sa l la l ha l n sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di Kota l Sunga l i Penuh tentu juga l ha l rus memperha l tika l n  pentingnya l penega l ka l n  sa l nksi  a l dministra l si  da l la l m  peneka l na l n popula l si  sa l mpa l h  di  Kota l Sunga l i  Penuh.  Pa l da l da l sa l rnya l meka l nisme  penega l kka l n sa l nksi  a l dministra l si  terka l it  Pengelola l a l n  sa l mpa l h  di  Kota l Sunga l i  Penuh  tela l h tertua l ng pa l da l Pera l tura l n Da l era l h Nomor 9 ta l hun 2013 tenta l ng Pengelola l a l n Sa l mpa l h. Pa l da l pa l sa l l  58  a l ya l t  (7)  menya l ta l ka l n  ba l hwa l “penera l pa l n  sa l nksi  a l dministra l tif dila l kuka l n mela l lui penera l pa l n berta l ha l p, beba l s da l n kumula l tif”.
Da l la l m  terja l dinya l sua l tu  pela l ngga l ra l n  hukum  a l dministra l si  ma l ka l penega l ka l n sa l nksi  a l dministra l si  seba l ga l i  bentuk  rea l ksi  a l ta l s  pela l ngga l ra l n  hukum  a l dministra l si ha l rus dila l ksa l na l ka l n. Pa l da l penera l pa l n ya l ng berta l ha l p berma l ksud pemberia l n sa l nksi diberika l n seca l ra l berta l ha l p, ba l ik da l ri sa l nksi ya l ng pa l ling ringa l n, seda l ng da l n ba l hka l n sa l nksi ya l ng bera l t berupa l penca l buta l n izin.
La l ngka l h persua l sif ya l ng semestinya l dila l kuka l n oleh pemerinta l h Kota l Sunga l i Penuh.  Pemerinta l h  da l pa l t  memberika l n  sosia l lisa l si  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t    terka l it regula l si-regula l si  berkena l a l n  denga l n  pengelola l a l n  sa l mpa l h  ha l l  tersebut  seba l ga l i upa l ya l da l la l m peneka l na l n sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di Kota l Sunga l i Penuh. Sehingga l l ha l l ini  da l pa l t  memberika l n  ta l nggung  ja l wa l b  kepa l da l seluruh  elemen  ya l ng  a l da l di  Kota l Sunga l i Penuh untuk meminima l lisir sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l .
Pa l da l Pera l tura l n Da l era l h Nomor  9 Ta l hun 2013  tenta l ng Pengelola l a l n Sa l mpa l h Pa l sa l l 49 ya l ng memberika l n prosedur pembina l a l n da l n penga l wa l sa l n seba l ga l i berikut:
a. Pembina l a l n  penyelengga l ra l a l n  pengelola l a l n  sa l mpa l h  dila l kuka l n  oleh pemerinta l h da l era l h.
b. Pembina l a l n  penyelengga l ra l a l n  pengelola l a l n  sa l mpa l h  ditujuka l n  kepa l da l Ma l sya l ra l ka l t.
c. Da l n  pembina l a l n  ya l ng  dima l ksud  pa l da l nomor  2  (dua l )  da l pa l t  dila l kuka l n mela l lui  kerja l sa l ma l denga l n  ma l sya l ra l ka l t  ma l upun  orga l nisa l si kema l sya l ra l ka l ta l n.
Sela l in da l ri pa l da l itu, dila l njutka l n mela l lui pa l sa l l 50 ya l ng menya l ta l ka l n wewena l ng da l ri  ja l ba l ta l n  wa l likota l da l la l m  mela l kuka l n  pembina l a l n  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t  da l la l m pengelola l a l n  sa l mpa l h,  serta l memberika l n  pema l ha l ma l n  tenta l ng  tinda l ka l n  tinda l ka l n a l pa l sa l ja l ya l ng bisa l pemerinta l h berika l n seba l ga l i berikut:
a. Ba l ntua l n teknis
b. Bimbinga l n teknis
c. Disemina l si  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  da l n  pedoma l n  dibida l ng pengelola l a l n sa l mpa l h
d. Pendidika l n da l n pela l tiha l n di bida l ng pengelola l a l n sa l mpa l h.
Sela l in  itu  pera l n  da l n  kesa l da l ra l n  ma l sya l ra l ka l t  juga l sa l nga l t  penting  da l la l m mela l kuka l n  peneka l na l n penyeba l ra l n  sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di  Kota l Sunga l i  Penuh. Seba l ga l ima l na l ma l sya l ra l ka l t  da l pa l t  berpera l n  da l la l m  pegelola l a l n  sa l mpa l h  ya l ng diselengga l ra l ka l n  oleh  pemerinta l h  da l era l h,  da l n  pera l na l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud seperti  pemberia l n  usula l n,  ikut  merumuska l n  kebija l ka l n,  da l n  pemberia l n  sa l ra l n seba l ga l ima l na l ya l ng tertua l ng da l la l m Pa l sa l l 44 Pera l tura l n Da l era l h Nomor 9 Ta l hun 2013 tenta l ng Pengelola l a l n Sa l mpa l h.
A l pa l bila l seluruh  meka l nisme  ya l ng  a l da l berupa l regula l si,  kemudia l n pema l ha l ma l n ma l sya l ra l ka l t, la l ha l n Tempa l t Pemerosesa l n A l khir sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l suda l h  sesua l i,  da l n  ba l ntua l n  teknis/bimbinga l n  teknis  a l ta l upun  pela l tiha l n  ca l ra l pengelola l a l n  sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l pa l da l ma l sya l ra l ka l t  Kota l Sunga l i  Penuh,  ma l ka l tida l k a l da l a l la l sa l n ba l gi pemerinta l h Kota l Sunga l i Penuh da l la l m menegga l ka l n hukum a l dministra l si da l n pemberia l n sa l nksi a l dministra l si seba l ga l i la l ngka l h represif seba l ga l i bentuk  peneka l na l n  terha l da l p  pela l ngga l r  Hukum  a l dministra l si  terkhusus perma l sa l la l ha l n sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l di Kota l Sunga l i Penuh.

## D. Kesimpulan
Regula l si  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di  Kota l Sunga l i  Penuh  dirumuska l n sa l nksi a l dministra l tif seba l ga l i ma l na l Pa l sa l l 58 a l ya l t (1) pada Pera l tura l n Da l era l h Nomor 9  Ta l hun  2013  tenta l ng Pengelola l a l n  Sa l mpa l h.  Untuk  meminimalisir  permasalahan sampah  pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup  melakukan  upaya  Secara  Represif  dan Preventif kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan program tata lingkungan baik,  sosialisasi  dan  operasional  sampah  berjalan  dengan  benar.  Pengelola l a l n Sa l mpa l h hingga l sa l a l t ini belum perna l h terja l di pengena l a l n sa l nksi a l dministra l si ha l l ini dika l rena l ka l n 3 fa l ktor ya l kni seca l ra l struktur hukum a l pa l ra l t tida l k memiliki ketega l sa l n da l la l m penega l ka l n hukumnya l , da l ri sisi substa l nsi hukum yang terdapat kekeliruan dalam merumuskan norma sanksi administrasi sehingga perda pada pasal 58 hanya diterpkan  untuk  pelaku  usaha  bukan  masyarakat  da l n  seca l ra l budaya  hukum kura l ngnya l kesa l da l ra l n  ma l sya l ra l ka l t  da l n  tida l k  ta l a l tnya l ma l sya l ra l ka l t  menyeba l bka l n penumpuka l n sa l mpa l h terus terja l di.
Meka l nisme pengena l a l n sa l nksi merupa l ka l n la l ngka l h-la l ngka l h ya l ng ha l rus dila l kuka l n sebelum memberika l n sa l nksi a l dministra l tif kepa l da l subjek hukum ya l ng mela l kuka l n pela l ngga l ra l n  dilingkup  hukum  a l dministra l si.  mekanisme  penerapan  sanksi administratif  di  Kota  Sungai  Penuh  tidak  secara  eksplisit  diatur  pada  Pera l tura l n Da l era l h  Kota l Sunga l i  Penuh  No.09  ta l hun  2013  sehingga  dari  sisi  pengaturan mekanisme  menjadi  masalah  bahkan  Dinas  Lingkungan  Hidup  pun  tidak  tau mekanisme nya dan juga menimbulkan belum ada ketentuan tata cara mekanisme pengenaan sanksi.

## E. Saran
Pemerintah  daerah  dan  khususnya  Dinas  Lingkungan  Hidup  ya l ng berta l nggung  ja l wa l b  da l la l m meneka l n  popula l si sa l mpa l h ruma l h ta l ngga l menyia l pka l n sa l ra l na l da l n pra l sa l ra l na l ya l ng la l ya l k da l n sesua l i denga l n kebutuha l n. Sehingga l popula l si sa l mpa l h  da l pa l t  ditempa l tka l n  ke  Tempa l t  Pemerosesa l n  A l khir  disetia l p  ha l rinya l , sehingga l kea l da l a l n Kota l Sela l lu Bersih da l n sa l mpa l h tida l k menumpuk.
Dinas  Lingkungan  Hidup  juga l da l pa l t  mela l kuka l n  la l ngka l h-la l ngka l h  preventif seperti mengimba l u da l n menga l ja l k ma l sya l ra l ka l t untuk sela l lu menja l ga l kerbersiha l n da l n  mengura l ngi  mengguna l ka l n  produk-produk  ya l ng  membua l t  peningka l ta l n popula l si  sa l mpa l h  ruma l h  ta l ngga l ,  seperti  sosia l lisa l si,  da l n  ba l ntua l n  teknis  ma l upun
pela l tiha l n seba l ga l ima l na l ya l ng dia l tur di da l la l m pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n. Serta l lebih tega l s a l pa l bila l terja l di pela l ngga l ra l n dida l la l mnya l .

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan A melia M. K. Panambunan. “Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan  Di  Indonesia.” Lex  Administratum 4,  no.  2  (2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11300/10 889.
Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum . Bandung: CV. Mandar Maju, 2008. Gatot Sambas Junaedi. “ Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca  Penetapan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 .” Jurnal Konstituen 3, no. 2 (2021).
Gufran  Syahputera  Wala.  “Kajian  Terhadap  Pengaturan  Sanksi  Denda  Administratif Dalam  Peraturan  Daerah  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.” Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 9 (2021).
HR Ridwan. Hukum Adminstrasi Negara . Jakarta: . PT Rajagrafindo, 2019. Ivan Fauzani Raharja. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” Inovatif 7, no. 2 (2014). -penegakan-hukum-sanksi-administrasi- Pak IvanFauzani.pdf.
Lawrence M. Friedman. “Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective).” Bandung: Nusa Media, 2011.
Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat dan Ningrum Ambarsari. “ Penegakan Hukum Administrasi  Lingkungan  Melalui  Instrumen  Pengawasan:  Rekonstruksi  Materi Muatan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .” Al’Adl 12, no. 1 (2020).
Setiadi,  Wicipto.  “Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009).
Sri  Nur  Hari  Susanto.  “Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi :  Suatu Pendekatan Komparasi.” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 1 (2019). Sukanda Husin. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Wecipto  Setiadi.  “Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan Hukum  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan.” Legislasi  Indonesia 6,  no.  4 (2009).
Wikipedia. “Kota Sungai Penuh,”n.d.https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_ Sungai_Penuh.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia l . Unda l ng-Unda l ng Nomor 51 Ta l hun 2009 tenta l ng Pera l dila l n Ta l ta l Usa l ha l Nega l ra l . LN No. 160, TLN No. 5079. Republik  Indonesia l .  Unda l ng  Unda l ng    Nomor  18  Ta l hun  2008  tenta l ng  Pengelola l a l n Sa l mpa l h. LN No. 69, TLN No. 4851.
Republik  Indonesia l .  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  30  Ta l hun  2014  tenta l ng  A l dministra l si Pemerinta l ha l n. LN No. 292, TLN 5601. Pera l tura l n  Pemerinta l h  Nomor  48  Ta l hun  2016  tenta l ng  Ta l ta l Ca l ra l Pengena l a l n  Sa l nksi A l dministra l tif Kepa l da l Peja l ba l t Pemerinta l h. Pera l tura l n  Pemerinta l h  Nomor  81  ta l hun  2012  tenta l ng  Pengelola l a l n  Sa l mpa l h  Ruma l h Ta l ngga l da l n Sa l mpa l h Sejenis Sa l mpa l h Ruma l h Ta l ngga l . Pera l tura l n  Menteri  Lingkunga l n  Hidup  Nomor  02  Ta l hun  2013  tenta l ng  Pedoma l n Penera l pa l n  Sa l nksiA l dministra l tif  di  Bida l ng  Perlindunga l n  da l n  Pengelola l a l n Lingkunga l n Hidup Pera l tura l n  Da l era l h  Kota l Sunga l i  Penuh    Nomor  9  Ta l hun  2009  tenta l ng  Pengelola l a l n Sa l mpa l h. Pera l tura l n  Wa l likota l Nomor  34  Ta l hun  2022  tenta l ng  Pengura l nga l n  Pengguna l a l n Ka l ntong Pla l stik, Botol Pla l stik, Sedota l n Pla l stik, da l n Styrofoa l m.