## KASUS GLORIA E MAIRERING PERKARA KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Dr.Hanuring Ayu, SH.,MH
(Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) hanuringayu@gmail.com Paramitha Setia Anggraeny
(Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) Paramithasetia34@gmail.com

## ABSTRAK
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  menunjukkan  hubungan  antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dengan adannya Undang – Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua  kewarganegaraan  bagi  anak  -  anak  hasil  perkawinan  campuran.  Undang – Undang  ini  memberikan  kewarganegaraan  ganda,  hanya  terbatas  pada  anak- anak  hasil  perkawinan  campuran  sampai  anak  tersebut  berusia  18  tahun  atau sudah  kawin,  setelah  itu  ia  harus  memilih  salah  satu  untuk  menjadi kewarganegaraannya.  Perbedaan  kewarganegaraan  tidak  saja  terjadi  antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak  -  anak  hasil  perkawinan  campuran.  Bila  anak  yang  berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa tanah hak milik, maka  hak  anak  tersebut  tentunya  tidak  hapus.  Akan  tetapi  ia  harus  menunggu sampai  usianya  mencapai  18  (delapan  belas)  tahun,  kemudian  memilih  menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku,tetapi dalam kasus  Gloria  sesuai  dengan  keputusan  MK  Nomor  213/Pdt.G/2013/PN.BKS. Tahun 2013. Bahwa MK menolak gugatan dari ibunda Gloria.
Kata Kunci : Perkawinan, Campuran, dan Kewarganegaraan Ganda

## DUAL CITIZENSHIP CASE IN MIXED MARRIAGE OF GLORIA E MAIRERING CASE
Dr.Hanuring Ayu, SH.,MH
(Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University) hanuringayu@gmail.com
Paramitha Setia Anggraeny
(Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University) Paramithasetia34@gmail.com

## ABSTRACT
Marriage  is  a  bond  relationship  between  one  person  and  another  person.  The existence  of  Law  No.  12  of  2006  concerning  Citizenship  of  the  Republic  of Indonesia that imposes two nationalities for children of mixed marriages. This law provides dual citizenship limited to children from mixed marriages until the children is 18 years old or be married, after that certain ages the children must choose one nationality to be their citizenship. Citizenship differences do not only occur between married couples in mixed marriages, but also occur in children of mixed marriages. If a child who has dual citizenship receives an inheritance from one of his parents in  the  form  of  land-ownership,  then  the  child's  right  is  certainly  not  erased. However, he must wait until (s)he reaches 18 (eighteen) years, then (s)he chooses to  become  an  Indonesian  citizen  then  he  can  have  his  rights  in  accordance  with applied regulations. However, in the case of Gloria in accordance with the Court's decision  Number  213/Pdt.G/2013/PN.BKS.  year  2013,  the  Court  rejected  the lawsuit from Gloria's mother.
Keywords: Marriage, Mixed, and Dual Citizenship

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu ikatan  yang  menunjukkan  hubungan antara  satu  pribadi  dengan  pribadi yang  lain.  Perkawinan    merupakan suatu    peristiwa    penting    dalam kehidupan manusia, karena perkawinan  tidak  saja  menyangkut pribadi    kedua    calon    suami    istri, tetapi  juga    menyangkut    urusan keluarga dan masyarakat.
Perkawinan    merupakan    hal  yang penting    dan    bukan    hanya merupakan  kebutuhan  biologis  dua insan,    tetapi  lebih    dari    itu    bahwa dari perkawinan tersebut diharapkan    menghasilkan    generasi yang  sehat  lahir  batin.
Pengertian  perkawinan  dalam Undang –  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  diatur dalam  Pasal  1:”  Perkawinan  adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk      keluarga      (rumah tangga)   yang   bahagia   dan   kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”. 1
1 Undang –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinnan
Pengerian  perkawinan  menurut
Undang –  Undang  Perkawinan  tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan  hukum  saja,  akan  tetapi juga  merupakan  suatu  perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya  pada  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaan yang  dianut  oleh  rakyat  Indonesia. 2
Perkawinan  merupakan  peristiwa hukum  apabila  perkawinan  tersebut merupakan perkawinan yang sah. 3
Setiap individu  manusia di dalam memilih  pasangan  untuk  dinikahi selalu mengimpikan bahwa perkawinan kedepannya kelak adalah  membentuk  keluarga  yang bahagia, sejahtera dan kekal. Perkembangan tekhnologi dan informasi  yang  sangat  pesat,  tanpa mengindahkan  lagi  batas –  batas Negara. Kemajuan tersebut membuat kemudahan pada hubungan  antar  sesama  manusia, antar  suku  bangsa  dan  Negara
2 Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani,  1978, Hukum Perkawinan , Bandung: Alumni, h. 9.
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: CV Rajawali, h. 12.
dalam berbagai bidang yang menimbulkan  adanya  hubungan – hubungan hukum khususnya Hukum Perdata  Internasional  yang  salah satu contohnya adalah adanya Perkawinan  Campuran.    Perkenalan yang  membawa  pasangan  beda kewarganegara itulah
yang menjadikan adanya perkawinan campuran  atara  lain  kenal  melalui media sosial (sosmed), rekan bisnis, teman kuliah, berkenalan saat liburan  atau  bahkan  tenaga  kerja Indonesia dengan  tenaga  kerja lainnya.
Pasal  16  Universal  Decleration of  Human  Rights  mengatur  bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa
memandang kebangsaan, kewarganegaraan  maupun  agama, yang  penting  memiliki  rasa  suka sama  suka.  Hak  untuk  menikah adalah  hak  yang  paling  mendasar dan  bergantung  sepenuhnya  pada pilihan  setiap    ndividu.  Pengaturan pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa setiap  perkawinan  tidak  di  batasi perbedaan kewarganegaraan. 4
4 C.S.T.  Kansil,  1996, Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta,
Di  Negara  kita  Indonesia  ini sendiri banyak contoh kasus perkawinan  beda  kewarganegaraan, dimana  pasangan  suami  istri  itu memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai perkawinan    campuran    terdapat  di dalam  UU  Perkawinan    dalam    Pasal 57    yang    menyatakan  bahwa perkawinan campuran  dalam Undang -  Undang  ini  adalah  perkawinan antara  dua  orang  yang  di  Indonesia tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 5
Balai  Pustaka,  ,  h.  474.  Salah  satu  bentuk anti-diskriminasi  dari  deklarasi  ini  adalah dalam  hal  perkawinan    Pasal  16 Universal Decleration of Human Rihts 1948 dinyatakan: 1)  Orang  dewasa  baik  laki-laki  maupun perempuan  dengan  tidak  di  batasi  oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau
agama,    berhak    untuk  mencari  jodoh  dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai  hak  yang  sama  dalam  soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian;  2)  Perkawinan  harus  dilakukan hanya  dengan  cara  suka  sama  suka  dari kedua  mempelai;  3)  Keluarga    adalah kesatuan    yang    sewajarnya    serta    bersifat pokok    dari  masyarakat    dan    berhak mendapat  perlindungan  dari  masyarakat  dan negara.
5 Saidus  Syahar,  1976, Undang-Undang Perkawinan  dan  Masalah  Pelaksanaannya Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  Islam ,  Bandung: Alumni, h. 198
Undang-Undang Kewarganegaraan  Indonesia  No.  62
Tahun 1958 (yang selanjutnya disebut Undang - Undang
Kewarganegaraan  Indonesia  No.  12 Tahun  2006.  Tidak  memberikan status  kewarganegaraan  Indonesia secara  otomatis  bagi  wanita  WNA yang  menikah  dengan  pria  WNI, tetapi  apabila  wanita  WNA  tersebut ingin  menjadi  WNI  maka  ia  harus mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian  juga  wanita  WNI  yang menikah  dengan  seorang  pria  WNA
dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan  Indonesia,  bila  ia hendak  mengikuti  kewarganegaraan suami  menjadi  WNA,  maka  wanita tersebut diharuskan untuk
mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan. Hal yang demikian  itu  dapat  menimbulkan perbedaan  kewarganegaraan  dalam keluarga suatu
perkawinan campuran.
Perbedaan  kewarganegaraan tidak  saja  terjadi  antara  pasangan suami  istri  dalam  suatu  perkawinan
campuran,  tetapi  juga  terjadi  pada anak-anak hasil perkawinan campuran. Menurut UU
Kewarganegaraan,
kewarganegaraan  untuk  anak  hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan  ayahnya,  apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan  campuran  dari  ibu  WNI dan  ayahnya  WNA,  anak  tersebut secara otomatis menjadi  WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan  antara  anak  yang lahir  tersebut  dengan  ibunya  yang WNI.
Perbedaan  kewarganegaraan antara  anak  WNA  dengan  ibunya WNI  menimbulkan  banyak  masalah hukum, baik selama masa perkawinan campuran itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran. Terdapat banyak kasus yang muncul, dimana UU
Kewarganegaraan  Lama  tidak  dapat melindungi  anak  -  anak  yang  lahir dari seorang ibu WNI suatu perkawinan  campuran,  teristimewa saat putusnya perkawinan dan anaknya  yang  WNA  harus  berada dalam pengasuhan ibunya WNI serta
bertempat  tinggal  di  dalam  Negara
Indonesia yang notabene merupakan  negara  ibunya  sendiri. Dengan diundangkannya UU
Kewarganegaraan  Baru,  aturan  ini memberikan kewarganegaraan ganda,  hanya  terbatas  pada  anak- anak  hasil  perkawinan  campuran sampai  anak  tersebut  berusia  18 tahun  atau  sudah  kawin,  setelah  itu ia  harus  memilih  salah  satu  untuk menjadi kewarganegaraannya.
Adapun status kewarganegaraan ganda yang
dianut  dalam  UU  Kewarganegaraan Baru  merupakan  terobosan  untuk mengatasi permasalahan yang timbul  dalam  perkawinan  campuran, maupun setelah putusnya perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan kewarganegaraan  antara  orangtua dan  anak-anak  hasil  perkawinan  itu Dalam pasal 59 angka (1) Undang – Undang  Perkawinan  menyatakan  :  “ Bahwa    kewarganegaraan  yang
diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik  maupun  Hukum  Perdata,  dari
ketentuan  tersebut,  sangat  jelas dalam  pekawinan  campuran    akan menimbulkan  konsekuensi  yuridis menyangkut  kewarganegaraan  para pihak.  Masalah  lainnya  yang  timbul berkaitan  dengan  status  anak  yang berkewarganegaraan  ganda  yaitu mengenai  warisan  yang  ditinggalkan ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia.
Menurut  teori  Hukum  Perdata Internasional untuk menentukan status  anak  dan  hubungan  antara anak dan orangtua perlu dilihat lebih dahulu, perkawinan orangtuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan perkawinan orangtuanya  sah,  bila  anak  lahir dalam  suatu  perkawinan  yang  sah maka  bila  salah  satu  atau  kedua orangtuanya  meninggal  maka  anak adalah ahi waris. Berdasarkan yurisprudensi  dalam  Hukum  Perdata Internasional baik di Belanda maupun  di  Indonesia,  hukum  yang berlaku  mengenai  warisan  adalah hukum nasional dari pewaris.
Di  Indonesia,  seseorang  yang berstatus WNA dibatasi untuk memperoleh  hak  -  hak  tertentu, seperti  yang  diatur  dalam  Undang  -
Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun 1960  (yang  selanjutnya  disebut UUPA),  dalam  Pasal  21  ayat  (2) dikatakan  orang  asing  tidak  dapat mempunyai  hak  milik,  pada  ayat  3 juga melarang seorang yang
mempunyai kewarganegaraan ganda  mempunyai  hak  milik.  Bila undang-undang di
Indonesia membatasi  hak-hak  seseorang  yang
mempunyai kewarganegaraan ganda,  dan  pada  sisi  lain  UU Kewarganegaraan  Baru  mengakui keberadaan  seorang  anak  dengan status kewarganegaraan ganda maka  timbul  pertanyaan,  bagaimana seorang  anak  dapat  merealisasi haknya  untuk  mewaris,  jika  salah satu dari orangtua yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia. Kasus  kewarganegaran  ganda di Indonesia saat ini banyak
dijumpai,  sehingga  peneliti  tertarik menganalisa Kasus Gloria E Mairering Berkewarganegaraan Ganda Dalam Perkawinan Campuran. RUMUSAN MASALAH 1.  Bagaimana status kewarganegaraan  Gloria  dalam
perkawinan  campuran  menurut Undang – Undang Kewarganegaraan ? 2.  Bagaimana  hak  Gloria  yang berkewarganegaraan ganda
sebagai ahli waris ?

## TUJUAN
1.  Untuk mengetahui status kewarganegaraan  Gloria  dalam perkawinan campuran dalam Undang – Undang Kewarganegaraan. 2.  Untuk  mengetahui  hak  Gloria yang berkewarganegaraan ganda sebagai ahli waris.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  adalah  yuridis  normatif, menurut  Peter  Mahmud  Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip –  prinsip  hukum, maupun  doktrin –  doktrin  hukum guna  menjawab  isu –  isu  yang dihadapi  dan  menggunakan  jenis data penelitian sekunder yaitu mencakup  dokumen –  dokumen resmi,  buku –  buku,  hasil  –  hasil penelitian yang berjudul laporan.

## B. PEMBAHASAN
Kewarganegaraan Gloria dalam perkawinan campuran menurut Undang – Undang Kewarganegaraan Gloria  E  Mairering  mendadak santer dibicarakan publik pada peringatan  hari  kemerdekaan  17 Agustus 2016. Tepat dua hari sebelum  peringatan  kemerdekaan,
perempuan keturunan Indonesia-
Perancis  itu  dicoret  dari  daftar pasukan  pengibar  bendera  pusaka (paskibraka) di Istana Negara. Alasannya,  Gloria  masih  memegang paspor  Perancis  yang  berlaku  sejak Februari 2014 hingga Februari 2019.
Siswi  Sekolah  Islam  Dian Didaktika  Cinere  Depok  ini  sempat kecewa,  namun  ia  mengaku  sama sekali  tak  menyesal.  "Dari  sini  saya bisa jadi dewasa. Saya belajar bahwa segala hal yang Anda inginkan belum tentu  terwujud,"  ujar  Gloria  dalam konferensi  pers  di  Kemenpora,  2016. Kemenpora  saat  itu  tetap  berupaya memastikan Gloria hadir dalam upacara peringatan hari
kemerdekaan  di  Istana  Negara,  dan akhirnya  ia  hadir  sebagai  tamu  dan
duduk  di  tribun  J  dalam  upacara pengibaran bendera pagi hari.
Namun  upaya  Kemenpora  tak sia-sia.  Gloria  berhasil  menemui Presiden  Joko  Widodo  didampingi Menpora Imam Nahrawi untuk menyampaikan  permasalahannya.  Ia akhirnya bergabung dengan tim Bima,  paskibraka  yang  menurunkan bendera pada sore hari.Gloria mengaku mendapat pesan dari Presiden
Jokowi agar tetap semangat.  Pertimbangan  melibatkan Gloria  sebagai  Paskibraka  saat  itu, adalah  karena  anak  di  bawah  18 tahun masih bisa memilih kewarganegaraan.
Menurut  UU  12/2006  tentang Kewarganegaraan, seorang anak hasil kawin campur  bisa  memiliki dua kewarganegaraan  sebelum  usia  18 tahun.Selang  kejadian  itu,  ibunda Gloria,  Ira  Hartini  Natapradja  Hamel mengajukan  gugatan  UU  12  /  2006 Kewarganegaraan soal ketentuan mendaftarkan  diri  bagi  anak  hasil kawin  campur  yang  berusia  sebelum 18  tahun  ke  Mahkamah  Konstitusi (MK).  Alasan  ketidaktahuan  anak hasil  kawin  campur  soal  aturan mendaftarkan diri menjadi WNI,
dianggap  tak  bisa  menjadi  dasar penuntutan apalagi membuat seseorang  bebas  dari  hukum  atau peraturan perundang-undangan. Kandas di MK, Gloria berencana mengikuti proses naturalisasi sesuai syarat yang berlaku dalam UU Kewarganegaraan. Namun  cara  ini  dinilai  menyulitkan karena  proses  naturalisasi  hanya berlaku  untuk  pasangan  asing  dari orang  Indonesia,  bukan  anak  hasil kawin campur.Sesuai prosedur,
Gloria  akan  diproses  melalui  jalur pewarganegaraan  asing  murni  yang dipandang tidak punya kaitan apapun dengan  Indonesia.  Belum  lagi  biaya sebesar Rp50 juta untuk mendaftarkan  diri  sebagai  WNI  yang dinilai akan
semakin memberatkan."Ini  yang  kami  protes ke  pemerintah.  Enggak  fair  bayar Rp50  juta  satu  anak.  Daftar  terus bayar saat itu juga. Sudah gitu belum tentu dikabulkan," kata Ira.
Kendati demikian, Ira meyakini,  proses  naturalisasi  bagi anaknya  akan  lebih  mudah  karena mendapat  rekomendasi  dari  pihak Kemenkumham.  Namun  ia  ragu dengan  proses  naturalisasi  anak-
anak hasil kawin campur lainnya.Dalam pasal 41 UU
Kewarganegaraan itu, disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun saat UU Kewarganegaraan  diberlakukan  pada tahun  2006,  diberikan  waktu  paling lambat empat tahun untuk mendaftarkan diri.
Jika  merujuk  pada  ketentuan tersebut,  maka  Gloria  tak  bisa  lagi mendaftarkan status kewarganegaraannya.
Perempuan yang  lahir  pada  tahun  2000  ini seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham  dalam  rentang  waktu 1  Agustus  2006  sampai  1  Agustus 2010  apabila  hendak  memperoleh kewarganegaraan  Indonesia.Proses persidangan  uji  materi  di  MK  pun memakan waktu tak sebentar.
Sejumlah saksi hingga ahli dihadirkan. Dalam persidangan,
terungkap,  banyak  anak  hasil  kawin campur yang
kebingungan menentukan status warga negara.
Mereka  umumnya  tak  tahu soal ketentuan yang mengatur pendaftaran untuk memperoleh status sebagai WNI dalam UU Kewarganegaraan.Dalam Pasal 4
huruf c UU Kewarganegaraan menyatakan: ”Warga Negara Indonesia  adalah:  anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  sah  dari seorang ayah Warga Negara Indonesia  dan  Ibu  Warga  Negara
Asing”. Selanjutnya,  Pasal  4  huruf  d menyatakan: ”Warga Negara
Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan  yang  sah  dari  seorang ayah  Warga  Negara  Asing  dan  ibu Warga Negara Indonesia”. Selanjutnya  dalam  Pasal  6  ayat  1 menyatakan: ”Dalam  hal  status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan  ganda,  setelah 18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. 6
Dari  Pasal  6  ayat  1  UU Kewarganegaraan  tersebut  di  atas maka  kewarganegaraan  ganda  anak dalam  suatu  perkawinan  campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18
6 Undang  No.  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3  tahun  untuk  memilih  apakah  akan menjadi  WNI  atau  WNA. Masalah kewarganegaraan  seseorang  tidak hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi mempunyai  implikasi  yang  lebih  jauh yaitu  juga  meliputi  hak-hak  dan kewajiban  sebagai  warga  negara yang harus dijalaninya. Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana  tertuang  dalam  pasal 16  AB  bahwa  kewarganegaraan seseorang  menentukan  hukum  yang berlaku  baginya  di  bidang  status personal  yaitu  meliputi  hubungan- hubungan kekeluargaan seperti hubungan  antara  suami  istri,  ayah dan  anak,  perwalian  termasuk  soal- soal yang bertalian dengan perkawinan,  pembatalan  perkawinan, perceraian, status di bawah umur dan lain-lain.
Bila seseorang berkewarganegaraan  asing,  maka terhadap  status  personalnya  berlaku hukum  asing  yaitu  hukum  nasional dari  negaranya.  Bila  anak  tersebut berkewarganegaraan  ganda,  maka anak  tersebut  tunduk  pada  dua yurisdiksi  dari  dua  negara  yang
berbeda, sehingga asas kewarganegaraan yang dianut dalam. Hukum Perdata Internasional Indonesia  melalui  Pasal  16  AB  sulit diterapkan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan status personalnya.
Dalam  Pasal  47  ayat  1  UUP, juga ditegaskan batasan usia seorang anak adalah 18 tahun. Pasal tersebut menyatakan  ” Anak yang belum mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun atau belum pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di bawah kekuasaan orangtuanya, selama  mereka  tidak  atau  belum dicabut  dari  kekuasaannya” . 7 Sejalan dengan  adanya  ketentuan  usia  18 tahun  bagi  seorang  anak,  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak lebih jelas memberikan  definisi  tentang  anak yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1 sebagai berikut: ”Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18  (delapan  belas)  tahun  termasuk anak yang masih dalam kandungan” . Berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut di atas,
7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Peraturan Dasar Agraria.
kesimpulan  yang  dapat  ditarik  bahwa batas  usia  seseorang  yang  dianggap sebagai  anak  di  Indonesia  adalah  18 (delapan  belas)  tahun  atau  sudah kawin. Dalam Hukum Perdata, manusia  memiliki  status  sebagai subjek  hukum  sejak  ia  dilahirkan, kecuali  apa  yang  diatur  dalam  Pasal 2  BW  bahwa  anak  yang  masih berada  dalam  kandungan  dapat menjadi  subjek  hukum  bila  ada kepentingan  yang  menghendaki  dan dilahirkan  dalam  keadaan  hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti  manusia  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  lalu  lintas  hukum, namun untuk anak sebagai pendukung hak dan kewajiban, selama  anak  tersebut  belum  dewasa atau  belum  kawin,  pada  umumnya anak  hanya  mempunyai  hak  dan belum mempunyai kewajiban, sehingga mereka lebih banyak mendapat keuntungan akibat kewarganegaraan ganda.
Oleh  sebab  itu  bila  mereka telah  dewasa  atau  sudah  kawin mereka  harus  memilih  salah  satu  di antara kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran
kewarganegaraan  ganda  tersebut.
Bila  mereka  tidak  memilih  salah  satu dari kedua kewarganegaraannya maka  mereka  dianggap  sebagai orang asing.
Hukum  domisili  yang  dipakai untuk  menentukan  status  personal seseorang yang berkewarganegaraan ganda. Dalam Hukum Perdata Internasional,  sesorang  bertempat tinggal  dengan  alamat  di  suatu  kota adalah  tidak  penting,  karena  yang menjadi  ukuran  domisili  sebagai tempat tinggal, adalah negara dimana ia berdomisili, berdasarkan domisili di negara  tersebut,  maka  hukum  dari negara  tersebut  berlaku  untuk  status personalnya.
Hukum  domisili  yang  jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya. Menurut beberapa  penulis  seperti  Koster,  Van Brakel dan Wollf, bahwa domisili yang jatuh  bersamaan  dengan  salah  satu kewarganegaraan  dianggap  sebagai bukti  nyata  adanya  nasionalitas  yang efektif (Sudargo Gautama 2, 1979:254). Anak dengan kewarganegaraan ganda yang hendak menikah dalam suatu wilayah
Republik  Indonesia,  maka  ia  harus memenuhi  syarat-syarat  perkawinan
sesuai  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  yaitu  UUP  dan  peraturan pelaksanaannya.
Di  Indonesia  bila  seseorang hendak  melangsungkan  perkawinan maka keinginannya harus
diberitahukan kepada pegawai pencatat  di  tempat  perkawinan  akan dilangsungkan  sesuai  agama  yang dianut. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis  oleh  calon  mempelai  atau orangtua atau wakilnya. Pemberitahuan  tentang  pelaksanaan perkawinan  harus  memuat  nama, umur,  agama  atau  kepercayaan, pekerjaan,  tempat  kediaman  calon mempelai.  Untuk  membuktikan  umur calon mempelai harus disertai kutipan akte  kelahiran  atau  akte  kenal  lahir calon  mempelai,  bila  tidak  ada  akte kelahiran  atau  surat  kenal  lahir  maka dapat  digunakan  surat  keterangan dari  Kepala  Desa  atau  Kelurahan yang menerangkan tentang umur dan asal-usul calon mempelai.
Selain  keterangan  mengenai para calon mempelai, diperlukan juga keterangan  mengenai  orangtuanya, yaitu  tentang  nama  orangtua,  agama atau kepercayaan, pekerjaan
dan/atau  tempat  tinggal  orangtua calon mempelai (Pasal 4, 5, 6 PP No. 9  Tahun  1975).  Bila  calon  mempelai tinggal di luar negeri, maka harus ada keterangan dari Perwakilan Indonesia di  negara  tempat  tinggalnya  bahwa calon  mempelai  tersebut  tidak  ada halangan-halangan untuk
melangsungkan  perkawinan.  Oleh sebab itu bila anak yang
berkewarganegaraan  ganda  hendak menikah di Indonesia, bila ia berdomisili  atau  mempunyai habitual residence di  Indonesia  maka  hukum Indonesia  yang  berlaku  terhadapnya. Akan tetapi bila anak yang berkewarganegaraan ganda mempunyai habitual residence di luar negeri,  maka  terhadap  anak  tersebut diperlakukan sebagai WNA.
Dalam Hukum Perdata Internasional seseorang yang mempunyai habitual  residence yaitu
orang tersebut secara fakta bertempat  tinggal  di  suatu  negara, fakta  tersebut  dapat  berupa  rumah, atau  tempat  pekerjaan  di  negara tersebut.  Namun  oleh  karena  anak yang  belum  dewasa  atau  belum kawin pada umumnya tempat tinggalnya  mengikuti  orangtuanya,
dan  bila  tempat  tinggal  orangtuanya di  Indonesia  maka habitual residence anak tersebut adalah di Indonesia.
Pemecahan terhadap permasalahan status personal seorang anak yang berkewarganegaraan  ganda  sebagai akibat diberlakukannya UU
Kewarganegaraan Baru, selaras dengan  pendapat  dari  Koster,  Van Brakel  dan  Wollf  yaitu  terhadap mereka  dipakai  hukum  domisili  yang jatuh  bersamaan  dengan  salah  satu kewarganegaraannya. Hal mana merupakan  bukti  yang  nyata  sebagai nasionalitas yang efektif sebagaimana  telah  diterapkan  dalam kasus Nottebohm dan Noorse Echtscheiding di Belanda.
Hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai ahli waris.
Menurut  teori  Hukum  Perdata Internasional, untuk menentukan status  anak  dalam  hubungan  antara anak  dan  orangtua,  perlu  dilihat terlebih dahulu
perkawinan orangtuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orangtuanya  sah,  sehingga  anak memiliki  hubungan  hukum  dengan ayahnya, bila perkawinan
orangtuanya  tidak  sah,  maka  anak hanya  mempunyai  hubungan  hukum dengan ibunya.
Dalam  hukum  waris  yang berlaku di Indonesia, anak adalah ahli waris,  dengan  catatan  dalam  hukum waris  Islam  anak  yang  dimaksud harus  ada  hubungan  darah  dengan orang  tuanya.  Berdasarkan  Undang  - Undang Kewarganegaraan, anak
memperoleh kewarganegaraan
ganda  terbatas.  Suatu  contoh  kasus Setelah perkawinan, istri tetap menjadi  WNI  kemudian  sang  istri meninggal  karena  sakit  kanker.  Akan tetapi sepeninggal istri, suaminya dan kewarganegaraan  ganda  anak  dalam perkawinan  campuran  anak  -  anak yang  WNA  tidak  dapat  mewarisi rumah  milik  istri  dan  ibunya  anak  - anak  karena  status  mereka  adalah WNA.  Menurut  ketentuan  Hukum Agraria di Indonesia, harta kepemilikan  tersebut  harus  dijual dalam  waktu  satu  tahun,  dan  hasil penjualan  dibagi  menjadi  dua,  yaitu untuk negara dan para ahli waris.
Di
Indonesia untuk memperoleh  hak-hak  atas  tanah dibatasi bagi orang asing, antara lain: hak  milik,  hak  guna  bangunan  tidak
dapat dimiliki oleh orang asing sesuai UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Seiring dengan diberlakukannya kewarganegaraan ganda  bagi  anak  -  anak  hasil perkawinan  campuran,  yang  mana salah satu kewarganegaraannya adalah  sebagai  WNI  dan  yang menjadi masalah apakah anak - anak yang berkewarganegaraan ganda dapat merealisasikan haknya di bidang  hukum  tanah.  Di  Indonesia sejak  diundangkannya  UUPA,  Pasal 21  ayat  2  melarang  WNA  untuk memperoleh  hak  milik  atas  tanah, bahkan  ayat  3  melarang  seorang yang  mempunyai  kewarganegaraan ganda untuk memperoleh hak milik.
Sedangkan terhadap Hak Guna  Bangunan,  sesuai  Pasal  36 UUPA jo. Pasal 19 PP  No. 40 Tahun 1996,  disebutkan  bahwa  hak  guna bangunan  hanya  diberikan  kepada WNI.  Hak  -  hak  atas  tanah  yang dapat  dimiliki  oleh  WNA  hanya  hak pakai.  Setelah  diundangkannya  UU Kewarganegaraan, maka peraturan di bidang agraria belum berubah, sehingga anak - anak yang berkewarganegaraan ganda sulit untuk  merealisasikan  haknya,  dalam
arti  memiliki  hak  -  hak  atas  tanah yang  ditinggalkan  oleh  salah  satu orangtuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda
memperoleh  warisan  dari  salah  satu orangtuanya  berupa  tanah  hak  milik, maka  hak  anak  tersebut  tentunya tidak  hapus.  Akan  tetapi  ia  harus menunggu  sampai  usianya  mencapai 18  (delapan  belas)  tahun,  kemudian memilih  menjadi  WNI  barulah  ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku. Alternatif lain yang  dapat  ditempuh  oleh  anak  - anak yang berkewarganegaraan ganda  yaitu  melalui  penurunan  hak, misalnya  dari  hak  milik  menjadi  hak pakai,  namun  dalam  praktek  cara  ini jarang dipakai.

## C. PENUTUP
Dari  Pasal  6  ayat  1  UU Kewarganegaraan  tersebut  di  atas maka  kewarganegaraan  ganda  anak dalam  suatu  perkawinan  campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18 tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3  tahun  untuk  memilih  apakah  akan menjadi  WNI  atau  WNA.  Masalah kewarganegaraan  seseorang  tidak
hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi mempunyai  implikasi  yang  lebih  jauh yaitu  juga  meliputi  hak  -  hak  dan kewajiban  sebagai  warga  negara yang harus dijalaninya.
Dalam Hukum
Perdata
Internasional  Indonesia  sebagaimana tertuang  dalam  pasal  16  AB  bahwa kewarganegaraan seseorang menentukan  hukum  yang  berlaku baginya  di  bidang  status  personal yaitu  meliputi  hubungan  -  hubungan kekeluargaan seperti hubungan antara  suami  istri,  ayah  dan  anak, perwalian  termasuk  soal  -  soal  yang bertalian dengan perkawinan, pembatalan  perkawinan,  perceraian, status di bawah umur dan lain-lain. Anak - anak berkewarganegaraan  ganda,  dengan memiliki  paspor  sebagai  WNI  belum cukup  diterapkan  hukum  Indonesia terhadap  status  personalnya,  bila anak tersebut tidak berdomisili dalam arti  mempunyai  habitual  residence  di Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  terhadap anak yang mempunyai
kewarganegaraan ganda, status personalnya diatur oleh hukum domisili  dalam  arti  habitual  residence
anak  tersebut  yang  jatuh  bersamaan dengan  kewarganegaraan  Indonesia. Bila  anak  yang  berkewarganegaraan ganda  mempunyai  domisili  di  luar negeri  dan hendak  menikah di dalam wilayah Republik Indonesia ia diperlakukan sama dengan WNA. Bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda
memperoleh  warisan  dari  salah  satu orangtuanya  berupa  tanah  hak  milik, maka  hak  anak  tersebut  tentunya tidak  hapus.  Akan  tetapi  ia  harus
menunggu  sampai  usianya  mencapai 18  (delapan  belas)  tahun,  kemudian memilih  menjadi  WNI  barulah  ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku. Alternatif lain yang  dapat  ditempuh  oleh  anak  - anak yang berkewarganegaraan ganda  yaitu  melalui  penurunan  hak, misalnya  dari  hak  milik  menjadi  hak pakai,  namun  dalam  praktek  cara  ini jarang dipakai.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
- Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani,  1978,    Hukum Perkawinan,  Bandung: Alumni,h. 9.
- Soerjono Soekanto  dan Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: CV Rajawali, h. 12.
- C.S.T.  Kansil,  1996 ,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,
Jakarta,  Balai  Pustaka,  ,  h.  474.  Salah  satu  bentuk  anti-diskriminasi  dari deklarasi  ini  adalah  dalam  hal  perkawinan.  Pasal  16 Universal  Decleration  of Human  Rihts  1948 dinyatakan:  1)  Orang  dewasa  baik  laki-laki  maupun perempuan  dengan  tidak  di  batasi  oleh  kebangsaan,  kewarganegaraan    atau agama,  berhak  untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan  dan di  kala  perceraian;  2)  Perkawinan  harus  dilakukan  hanya  dengan  cara  suka sama  suka  dari  kedua  mempelai;  3)  Keluarga    adalah    kesatuan    yang sewajarnya    serta    bersifat    pokok    dari  masyarakat    dan    berhak  mendapat perlindungan dari masyarakat dan  negara.
- Saidus Syahar, 1976, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya  Ditinjau Dari Segi Hukum Islam , Bandung: Alumni, h. 198 Undang – Undang:
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Peraturan Dasar Agraria. Undang-Undang  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.
Internet
http://eprints.ums.ac.id/30655/8/NASKAH_PUBLIKASI.pdf http://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan- wna-di-indonesia/