PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19
Swastiani Dunggio 1 , Iskandar N. Yantu 2
Universitas Ichsan Gorontalo swastianidunggio83@gmail.com 1 ; iskandaryantu4@gmail.com 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  yaitu  untuk  mengetahui  perilaku  pemilih  masyarakat  di  Kecamatan  Bulango Selatan  serta  bagaiamana  peran  faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango di tengah pandemi covid 19. Metode  yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid19 di Kecamatan Bulango  Selatan,  sudah  dapat  dikatakan  baik.  Perilaku  pemilih  yang  ada  masyarakat  di  Kecamatan Bulango Selatan dalam Pilkada banyak dipengaruhi oleh faktor daerah asal calon dalam pilkada di tahun 2020  hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat.  Selain  faktor  daerah  asal  calon, masyarakat  melihat  visi-misi  yang  disampaikan  oleh  pasangan  calon  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah Kabupaten  Bone  Bolango  untuk  bisa  memperoleh  informasi  serta  menetapkan  pilihan  masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.
Katakunci: Analisis; Partisipasi Politik; Perilaku Pemilih

## ABSTRACT
The purpose of this researchto find out the behavior of voters in the South Bulango District and how the role  of  supporting  factors  in  increasing  public  political  participation  in  the  regional  elections  of  Bone Bolango Regency in the midst of the COVID-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative approach  with  descriptive  presentation.  Data  collection  techniques  using  observation,  interviews  and documentation. The results of the study indicate that Community Political Participation in the Regional Head  Elections  of  Bone  Bolango  Regency  in  the  Middle  of  the  Covid  19  Pandemic  in  South  Bulango District, can  be  said to  be  good.  The  behavior  of voters in the  South Bulango  District in  the  Pilkada is much  influenced  by  factors  from  the  region  of  origin  of  the  candidate  in  the  2020  election,  this  is  in accordance with what was conveyed by the community. In addition to the factor of the candidate's area of origin,  the  public  sees  the  vision  and  mission  conveyed  by  the  candidate  pair  in  the  Regional  Head Election of Bone Bolango Regency to be able to obtain information and determine the community's choice of the candidate for Regent and Deputy Regent of Bone Bolango Regency.
Keywords: Analysis; Political Participation; Voter Behavior

## PENDAHULUAN
Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Indonesia telah dilaksanakan sejak bulan  Juni  tahun  2005.  Pelaksanaan  pilkada  langsung  tersebut  sebelumnya  didahului keberhasilan  pelaksanaan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  pada  tahun  2004. Penyelenggaraan  pilkada  langsung  tertuang  di  dalam  Undang  Undang  (UU)  No.  32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU NO 22 Tahun 1999 mengenai subtansi yang sama. Semangat yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung di antaranya adalah untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
selama  ini dilakukan hanya  melalui  perwakilan  mereka di DPRD. Pelaksanaan pilkada secara  langsung  juga  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  kehidupan  demokrasi  setelah terjadi pergantian rezim Orde Baru ke Reformasi.
Meskipun  demikian,  pada  tahun  2015  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  pada waktu  yang  sama  di  Indonesia.  Pemilihan  kepala  daerah  dimaksudkan  untuk  memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan  bupati  /walikota  di  tingkat  kabupaten  kota.  Pengisian  jabatan  kepala  daerah  di tingkat  provinsi  adalah  sama  dengan  pengisian  jabatan  kepala  daerah  di  tingkat kabupaten  kota,  yaitu  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Konstitusi  memberi  dasar bahwa  pemilihan  umum  kepala  daerah  diselenggarakan  secara  demokratis  melalui mekanisme  secara  langsung  oleh  rakyat.  Pemaknaan  arti  kata  demokratis  dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan daerah  (pemilihan  kepala  daerah)  di  dalam  pasal  24  ayat  (5)  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah dipilih dalam  satu pasangan secara  langsung oleh rakyat di  daerah  yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara subtansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  daerah  yang  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004.(Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004)
Sebagai  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  dengan menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung,  dimana  rakyat  dapat langsung  memilih  para  pemimimpin  yang  dikehendakinya  melalui  mekanisme  secara langsung.  Diberikannya  otonomi  kepada  daerah  melalui  proses  desentralisasi,  maka pelayananan  terhadap  masyarakat  akan  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  sistem  yang sebelumnya.  Dimana  system  sebelumnya  kepala  daerah  hanya  dipilih  oleh  perwakilan rakyat di DPRD.
Partisipasi  politik  dianggap  sebagai  bagian  dari  legitimasi  sebuah  pemerintahan disebabkan  suara  yang  diberikan  oleh  setiap  warganya  merupakan  keberhargaan  dari proses  bernegara  dalam  sebuah  pemilihan.  Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi  tingkat partisipasi  akan  memberi  pengaruh  positif  terhadap  legitimasi  pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah secara serentak  yang  pertama  kali  dilaksanakan  di  tahun  2015,  partisipasi  politik  tak  cukup menggembirakan  karena  masih  banyak  daerah  yang  tingkat  partisipasi  politik masyarakatnya tergolong cukup rendah. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU)  yakni sekitar 75,5 persen, tetapi  pada kenyataannya partisipasi politik pada umummya hanya sekitar 64,23 persen.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Adanya  perlibatan  masyarakat  dalam  partisipasi  politik  pada  penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah  yang  demokratis  merupakan  syarat  penting  pembentukan proses  kepemimpinan  dalam  sebuah  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  kepala  daerah menjadi  proses  legitimasi  kekuasaan  bagi  suatu  daerah.  Penyelenggaraan  pemilihan kepala  daerah  juga  menjadi  refleksi  di  dalam  melihat  bagaimana  proses  pemerintahan lokal. Sebab melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat akan memiliki kepala daerah yang definitif yang dalam kapasitas dan kewenangannya akan menentukan masa depan daerah tersebut dalam lima tahun mendatang.
Salah satu daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 adalah Kabupaten  Bone  Bolango.  Dalam  hal  ini,  Kabupaten  Bone  Bolango  telah  ikut berpartisipasi  di  dalam  proses  demokrasi,  di  mana  pada  tahun  2015  Kabupaten  Bone Bolango  telah  melaksanakan  proses  pemilihan  kepala  daerah  yang  dilakukan  secara serentak  di  Indonesia.  Pada  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  tersebut  partisipasi politik mencapai 87,51 persen di mana tingkat partisipasi politik di masyarakat terbilang cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu,  pada  pilkada  tahun  2020  diharapkan  tingkat  partisipasi masyarakat  di  Kabupaten  Bone  Bolango  semakin  meningkat  sehingga  kualitas pemilihan kepala daerah dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kemampuan dan kinerja yang baik serta dapat menepati janji di waktu kampanyenya.
Walaupun  pada  pilkada  di  Tahun  2020,  mengalami  kendala  disebabkan  dengan adanya  pandemi  covid19  yang  melanda  hampir  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia. Karena  itu  pilkada  mengalami  penundaan  hingga  akan  dilaksanakan  pada  9  Desember 2020,  yang  sebelumnya  direncanakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak dilakukan  di  bulan  September  tahun  2020.  Maka  dari  itu,  pemerintah  akan  tetap melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  di  tengah  pandemi  covid19  dengan  mematuhi protokol kesehatan.
Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 memang tidak  mudah  dibandingkan  dengan  pemilihan  kepala  daerah  yang  sebelumnya  dengan kondisi  normal  pada  umumnya.  Dimana  dalam  kondisi  normal  dapat  mengumpulkan banyak  orang,  namun  di  saat  pandemi  tidak  lagi  bisa  mengumpulkan  banyak  orang karena untuk mencegah terjadinya kerumunan agar penyebaran virus bisa dikendalikan. Adanya  dampak  dari  pandemi  covid  19  berpotensi  berkurangnya  partisipasi  politik karena tingginya kepedulian terhadap penyebaran virus.
Berbeda  dengan  pilkada  yang  sebelumnya,  pilkada  di  tahun  2020  merupakan pilkada  yang  diselenggrakan  di  tengah  pandemi  yang  sedang  melanda  di  Indonesia bahkan  di  Provinsi  Gorontalo  itu  sendiri.  Namun  pemerintah  tetap  melaksanakan pemilihan  calon  dan  wakil  calon  kepala  daerah  dengan  protokol  kesehatan  yang  sesui dengan aturan KPU  yang dibuat untuk pelaksanaan pilkada  itu sendiri. Peraturan KPU yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
daerah  yaitu  PKPU  NO  13  Tahun  2020  yakni  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Komisi  Pemiihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid19). (Komisi Pemilihan Umum, 2020)
Salah  satu  penyebab  menurunnya  jumlah  pemilu  partisipatif  adalah  masyarakat kehilangan harapan terhadap calon kepala daerah. Di benak masyarakat, sebagian besar calon  ini  lebih  mementingkan  diri  sendiri  dan  aspek  kredibilitasnya  cenderung  di bawah.  Khusus  untuk  pemilih  pemula,  sebagian  besar  masih  menganggap  pemilu  itu sulit  sehingga  banyak  yang  tidak  memilih  atau  golput.  Minimnya  sosialisasi  tentang pemilu,  serta  ketidaktahuan  pemilih  pemula  menyulitkan  mereka  untuk  memilih.  Agar partisipasi  politik  masyarakat  tidak  turun  dalam  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten Bone  Bolango  di  tahun  2020,  perlu  adanya  faktor  dukungan  partisipasi  politik masyarakat  seperti  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Bone  Bolango,  peran  partai politik serta  masyarakat. Peran  KPU  Kabupaten  Bone Bolango  dan Partai Politik  ialah memberikan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  tentang  urgensi  pesta  demokrasi yang  luber-jurdil  (pemilu,  bersih,  jujur,  dan  adil)  sebagai  edukasi  kepada  masyarakat. Selain  itu,  KPU  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  Partai  Politik  memberikan  edukasi tentang penyebaran covid19 di masyarakat. Dalam pemilihan kepala daerah  Kabupaten Bone  Bolango,  karakteriktik  masyarakat  sebagai  pemilih  dalam  pilkada  serentak  di tahun  2020,  perlu  dicermati  sebagai  perilaku  pemilih.  Dimana  di  tengah  masyarakat yang  heterogen  perilaku  pemilih  dalam  memilih  pasangan  calon  kepala  daerah merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat.
Dari  uraian  di  atas  maka  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  di  Kabupaten  Bone Bolango  2020  belum  diketahui  apa  saja  peran  faktor  pendukung  dalam  meningkatkan partispasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango Tahun  2020  di  tengah  pandemi  covid19  serta  belum  diketahui  perilaku  pemilih masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango.
Adapun  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perilaku pemilih  dalam  partisipasi  politik  pada  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten  Bone Bolango  tahun  2020  di  Kecamatan  Bulango  Selatan.  Serta  untuk  mengetahui  peran faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  pada  pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di tengah pandemic covid19.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sejalan  dengan  penelitian,  (Kamaludin,  Arman,  &  Dunggio,  2021;  Ma’ruf,  P.  .,  Sakir,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
M.,  &  Bau,  2021;  Samaun,  R.,  Bakri,  B.,  &  Mediansyah,  2021)  dengan  tujuan  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya perilaku,  persepsi  atau  pandangan  mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti  secara menyeluruh,  dan  melalui  deskripsi  berupa  kata-kata  dan  bahasa  dalam  suatu  konteks alamiah  dengan  memanfaatkan  bebagai  metode  ilmiah.  Selain  itu,  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  analisis  deskriptif,  dengan  paradigma  yang  memberikan kesempatan  kepada  individu  sebagai  subjek  penelitian  dengan  melakukan  analisis. Kemudian  dengan  analiisis  tersebut,  peneliti  menganalisis  masalah  Partisipasi  Politik Masyarakat,  dan  bagaimana  peran  faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  partisipasi politik  dit  engah  pandemi  covid  19  serta  perilaku  pemilh  masyarakat  di  Kecamatan Bulango Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Fokus dalam penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana perilaku pemilih yang  ada  di  masyarakat  Kecamatan  Bulango  Selatan  dalam  menghadapi  pemilihan kepala daerah  Kabupaten Bone Bolango. Dimana Perilaku Pemilih  yang  ada di tengah masyarakat menurut (Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, 2012), dibedakan menjadi tiga faktor yaitu Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis dan Faktor Pilihan Rasioanal.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Pada  saat wawancara,  peneliti  sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang  diwawancarai. Bila  jawaban  yang  diwawancarai  setelah  dianalisis  terasa  belum  memuaskan,  maka peneliti  akan  melanjutkan  pertanyaan  lagi  sampai  tahap  tertentu,  diperoleh  data  yang dianggap  kredibel.  Aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh, (Sugiyono, 2018).   Aktifitas  dalam  analisis  data, yaitu data reduction, data display,dan coclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena  semakin sadar bahwa mereka sedang diperintah, mereka dituntut untuk memberikan hak bersuara pada  penyelenggaraan  pemerintah.  Perasaan  kesadaran  seperti  ini  dimulai  dari  orang yang  berpendidikan,  yang  kehidupannya  lebih  baik,  dan  orang-orang  terkemuka. Masyarakat  yang  berpartisipasipasi  dalam  proses  poltik,  misalnya  melalui  pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang  mengikat. Dengan kata lain,  mereka percaya  bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik ( political efficacy )
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan  bentuk  pemberian  diri  baik  dalam bentuk investasi, kehadiran, pemikiran, terlibat dalam pengawasan kebijakan itu hendak dijalankan.  Dari  kalrifikasi  ini,  dapat  di  katakan  bahwa  kesadaran  politik  berpengaruh terhadap  kepentingan  politik  masyarakat,  sebab  jika  individu  sadar  akan  hak  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara  maka  akan  memicu  individu  tersebut  dalam keikutsertaan politik, (Hemafitria et al., 2021)
Partisipasi  politik  mempertanyakan  hubungan  antara  kesadaran  politik  dan kepercayaan  pada  pemerintahan.  Dengan  demikian,  partisipasi  politik  diidentifikasi dengan  sistem  aturan  demokrasi  dan  legitimasi.  Partisipasi  politik,  demokrasi,  dan legitimasi  memiliki  struktur  hubungan  yang  sangat  nyaman.  Partisipasi  politik  dalam hubungannya  dengan  demokrasi  berpengaruh  pada  legitimasi  masyarakat  terhadap jalannya suatu pemerintahan.  Suatu pemilu  memisalkan partisipasi politik berpengaruh terhadap  legitimasi  masyarakat  pada  pasangan  calon  yang  terpilih.  Setiap  masyarakat umum  memiliki  kecenderungan  dan  kepentingan  mereka  sendiri  untuk  menentukan pilihan  mereka  pada  pemilu.  Bukan  hanya  itu,  partisipasi  politik  masyarakat  dalam pemilu  dapat  dipandang  sebagai  kontrol  masyarakat  terhadap  suatu  pemerintahan. Kontrol  yang  diberikan  beragam  tergantung  dengan  tingkat  partisipasi  politik  masing- masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan terpenuhinya hak-hak istimewa politik warga, (Arniti, 2020).
Di  negara-negara  demokrasi  umumnya  dianggap  bahwa  lebih  banyak  partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan  itu.  Hal  itu  juga  menunjukan  bahwa  rezim  yang  bersangkutan memiliki kadar keabsahan ( legitimacy ) yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah  pada  umumnya  dianggap  sebagai  tanda  yang  kurang  baik,  karena  dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi  pula,  dikhawatirkan  bahwa  jika  pelbagai  pendapat  dalam  masyarakat  tidak dikemukakan,  pimpinan  negara  akan  kurang  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat,  dan  cenderung  melayani  kepentingan  beberapa  kelompok  saja.  Pada umumnya  partisipasi  yang  rendah  dianggap  menunjukan  legitimasi  yang  rendah, (Muslim, 2018).
Dalam  meningkatkan partisipasi politik  masyarakat  di tengah pandemi dilibatkan semua  pihak  terkait  yaitu  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum,  partai  politik,  Badan Pengawasan Pemilihan Umum serta masyarat. Agar pihak yang terkait saling bersinergi untuk  dapat  meningkatakan  partisipasi  politik  masyarakat.  Peran  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  dalam  mendorong  partsispasi  politik  masyarakat  yaitu  memberikan edukasi  tentang  urgensi  pesta  demokrasi  yang  luber-jurdil  (pemilu,  bersih,  jujur,  dan adil) sebagai proses regenerasi kepemimpinan menjadi sangat penting dilakukan sebagai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
tanggung  jawab  demokrasi.  Selain  memberikan  edukasi  politik  kepada  masyarakat Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  juga  memberikan  edukasi  tentang  pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan protokol kesehatan yang ketat.
Hasil  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada  dimana  faktor  yang  paling dominan  dalam  partisipasi  politik  ialah  kesadaran  politik  setiap  warga  negara.  Artinya kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  yang  saling  berhubungan  dengan  pengetahuan tentang  lingkungan  masyarakat  akan  kegiatan  politik  menjadi  ukuran  seseorang  untuk terlibat dalam proses partisipasi politik.
Partisipasi politik dapat dilihat dari data statistik KPUD Kabupaten Bone Bolango tentang tingkat patisipasi pemilih di  Kabupaten Bone Bolango pada Pilkada Kabupaten Bone  Bolango  tahun  2020  dapat  dilihat  pada tabel  1  dan  2  untuk  Kecamatan  Bulango Selatan.
Tabel 1. Data pemilih dan penggunaan Hak pilih Data Pemilih Laki-Laki  Perempuan Total Jumlah Pemilih dalam DPT (ModelA.3-KWK) 3.822 4.082 7.904 Jumlah Pemilih  yang  Pindah  Memilih (DPPh) 5 4 9 Jumlah  Pemilih  tidak  terdaftar  dalam  DPT  yang menggunakan  hak  pilih  dengan  KTP  elektronik  atau Surat Keterangan (DPTb) 18 14 32 Jumlah Pemilih (1+2+3) 3.845 4.100 7.945 Tabel 2. Penggunaan Hak pilih Pengguna HakPilih Laki-Laki  Perempua n Total Pengguna Hak Pilih dalam DPT 3.192 3.612 6.804 Jumlah  Pemilih    yang    Pindah    Memilih  (DPPh)  yang menggunakan hak pilihnya 5 4 9 Jumlah  Pemilih  tidak  terdaftar  dalam  DPT  yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) 18 14 32 Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih(1+2+3) 3.215 3.630 6.845
Dilihat  dari Statistik  data  KPUD Bone Bolango seperti pada tabel 1 dan 2,  maka tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  di  Kecamatan  Bulango  Selatan  terbilang  cukup tinggi dengan presentase partisipasi  masyarakat dalam  memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mencapai 89%. Dengan pembandingan yang tidak ikut dalam proses politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango hanya 11%. Di tengah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan terdapat kaum disabilitas yang berjumlah 51 pemilih yang terdaftar sebagai DPT, namun yang ikut menggunakan hak pilihnya hanya 14  pemilih.  Dilihat  dari  berbagai  faktor  sehingganya  kaum  disabilitas  enggan memberikan  hak  suaranya  dengan  ikut  memilih  di  TPS  salah  satu  faktornya  ialah adanya  covid  19.  Berikut  ini  data  pemilih  disabilitas  di  Kecamatan  Bulango  Selatan diperlihatkan pada tabel 3:

## Tabel 3. Data Pemilih DisabilitasdiKecamatanBulangoSelatan
NO DataPemilihDisabilitas Laki-Laki  Perempuan Total 1  Jumlah seluruh pemilih disabiliats 19 32 51 2  Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih 5 9 14
Pada  pemilihan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Bone  Bolango diperlukan  penggunaan  surat  suara  sebagai  alat  untuk  mengukur  tingkat  partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Tahun  2020.  Dengan adanya surat suara tersebut maka Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan asas Pemilu yang bersifar Luber- Jurdil. Berikut ini data penggunanaan surat suara di Kecamatan Bulango Selatan seperti pada tabel 4:
Tabel 4. Penggunaan surat suara
NO Data PenggunaanSuratSuara Total 1 Jumlah  surat  suara  yang  diterima, termasuk  surat  suara  cadangan  sama dengan hasil penjumlahan 1.2,1.3,1.4 8.113 2 Jumlah  surat  suara  dikembalikan  oleh  pemilih  karena  rusak  dan/atau keliru coblos 26 3 Jumlah  surat    suara    yang    tidak    diguankan  termasuk  sisa  surat  suara cadangan 1.242 4 Jumlah surat suara yang digunakan 6.845
Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango di Kecamatan Bulango Selatan diperlihatkan pada tabel 5.
Tabel 5. Perolehan suara NO PerolehanSuara Total 1 Jumlah Suara Sah 6.677 2 Jumlah Suara tidak Sah 168 3 Jumlah Suara Sah dan Suara tidak Sah 6.845
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam  Pilkada  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  2020  di  Kecamatan  Bulango  Selatan diperlihatkan pada tabel 6.
Tabel 6. Perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Waki lBupati Bone Bolango dalam Pilkada

## Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan
NO Data Perolehan Suara Pasangan Calon Total 1 Drs. H. Ismet  Mile, MM – Sukandi Talani 793 2 Hi. Hamim Pou, S.Kom, MH - Dr. Merlan S.Uloli,SE.MM 4.462 3 dr. Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP 724 4 Hi. Mohamad Kilat Wartabone- Syamsir Djafar Kiayi,ST.,M.si 698
Pasangan  calon  Bupati  dan  calon  Wakil  Bupati  Kabupaten  Bone  Bolango  di tahun 2020, nomor urut dua terlihat lebih unggul  dari setiap pasangan calon dan wakil calon  Bupati  Bone  Bone  Bolango.  Dimana  perolehan  suara  nomor  urut  dua  terlihat lebih  tinggi  dengan  perolehan  suara  mencapai  4462  suara  dari  setiap  pemilih  di kecamatan  Bulango  Selatan.  Kecamatan  Bulango  Selatan  merupakan  basis  dari pasangan nomor urut dua, tidak dipungkiri pasangan calon nomor urut dua terlihat lebih unggul  dari  pasangan  calon  lainnya,  mengingat  basis  dari  pasangan  calon  nomor  urut dua yaitu di KecamatanTapa-Bulango.
Perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pilkada, dimana  partisipasi dalam pemilihan  kepala  daerah  adalah  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  partisipasi  politik, dan  merupakan  bentuk  dari  partisipasi  yang  paling  elementer  dalam  demokrasi. Partisipasi politik adalah tindakan warga negara yang biasanya diambil secara sukarela untuk  mematuhi  keputusan  publik.  Partisipasi  politik  adalah  segala  aktifitas  yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk memengaruhi pilihan orang-orang posisi pemerintahan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah, (Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, 2012).
Pelaksanan  demokrasi  dapat  dilihat  melalui  penggunaan  hak  pilih  dalam  pemilu, dimana masyarakat yang sudah  memenuhi persyaratan berhak untuk menggunakan hak pilihnya.  Yang  menjadi  faktor  yang  menentukan  perilaku  pemilih  dalam  menentukan hak politik pilihannya antara lain faktor daerah atau daerah asal calon, identifikasi partai atau  kedekatan  pemilih  dengan  partai  pengusungnya,  dan  program-program  pasangan calon  yang  dianggap  menguntungkan  mereka  jika  calon  tersebut  terpilih.  Selain  itu, perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Semuanya teridentifikasi dari faktor  sosiologis,  psikologis  dan  pilihan  rasional.  Terdapat  beberapa  karakteristik perilaku  memilih  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  malpraktik  dan  pelanggaran pemilu khususnya vote buying atau politik uang, (Ferdian et al., 2019).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Oleh  karena  itu,  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  perilaku  pemilih  yang melekat  di  masyarakat  dibedakan  menjadi  tiga  faktor  yaitu:  Faktor  Sosiologis  yang melihat  latar  belakang  si  calon  seperti  daerah  asal  calon,  Faktor  Psikologis  yang didasari  dekat  dengan  partai  politik  tertentu,  dan  Faktor  Rasional  yang  melihat keuntungan  dari  pemilu  yang  di  ikutinya.  Karakteristik  preferensi  perilaku  pemilih warga  negara  yang  saling  berbeda  ini  menjadikan  demokrasi  sebuah  bentuk pemerintahan  yang  fleksibel.  Artinya  bersifat  inklusif  dan  terbuka  bagi  berbagai tuntutan.
Peran  faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  pada  pilkada Kabupaten  Bone  Bolango  masa  pandemi  coivid19.  Indonesia  yang  menganut  sistem demokrasi,  dimana  sistem  ini  melibatkan  warganya  untuk  memilih  para  pemimpin  di antara  mereka  melalui  partisipasi  politik  mereka.  Partisipasi  politik  masyarakat merupakan  sarana  untuk  menyampaikan  aspirasi  dari  rakyat  untuk  pemimpin  yang sedang  berkuasa.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  masyarakat  dianggap  sebuah  legitimasi untuk pemerintah agar pemerintah bisa terkontrol dalam mengelola pemerintahannya.
Dengan  adanya  demokrasi  politik  yang  berlaku  saat  ini  maka  melibatkan masyarakat  dalam  hal  partisipasi  politik,  sehingga  partisipasi  pemilih  diubah  menjadi suara  politik  yang  mampu  memberikan  legitimasi  kepada  calon  yang  dipilihnya, sehingga  kuantitas  partisipasi  berbanding  lurus  dengan  kualitas  demokrasi  itu  sendiri. Kualitas  demokrasi  saat  ini  tengah  terganggu  dengan  adanya  kaum  golongan  putih (Golput). Dimana sebagian dari mereka sudah tidak perduli  lagi dengan demokrasi saat ini. Dengan berbagai alasan, salah satunya ialah dinasti politik. (Muslim, 2018).
Dinasti politik merupakan kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam suatu  kelompok  keluarga  yang  masih  terikat  hubungan  darah,  tujuannya  untuk mempertahankan ataupun  merebut kekuasaan.  Dalam  pilkada  serentak tahun  2020,  ada beberapa daerah  yang dianggap oleh  masyarakat melakukan dinasti politik seperti yang terjadi  dalam  pilkada  Kota  Solo  dan  Medan  dimana  salah  satu  anak  Presiden  dan mantunya  ikut  maju  dalam  pilkada  tahun  2020.  Ada  juga  beberapa  daerah  lainnya  di Indonesia  yang  melakukan  hal  yang  sama  (dinasti  politik)  dikarenakan  memiliki hubungan kekeluargaan dengan beberapa tokoh nasional sehingganya mereka ikut maju dalam pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020.
Selain  faktor  dinasti  politik,  ada  sebagian  masyarakat  yang  enggan  tidak  ikut berpartisipasi  dikarenakan  adanya  pandemi  covid  19.  Pandemi  Covid  19  yang  sedang melanda  di  Indonesia  termasuk  daerah  yang  sedang  mengadakan  pemilihan  kepala daerah secara serentak di tahun 2020. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang mengatur pemilihan  kepala  daerah  tanpa  mengabaikan  protokol  kesehatan.  Salah  satu  faktor pendukung  dalam  partisipasi  politik  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum,  di  mana  salah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
satu  tugas  KPU  ialah  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  walaupun  pemilu diadakan di tengah pandemic covid19.
Pada  tahun  2020  di  adakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak  di  tengah pandemi  covid  19.  Oleh  karena  itu  tugas  KPU  dibantu  oleh  KPU  Daerah  Pemilihan dalam  mensukseskan  Pilkada  Tahun  2020  di  tengah  Pandemi.  Di  antara  daerah  yang mengikuti  proses  pilkada  di  tahun  2020  adalah  Kabupaten  Bone  Bolango  Provinsi Gorontalo.  Oleh  sebab  itu,  maka  peran  pendukung  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat ialah Komisi Pemilihan Umum KabupatenBone Bolango.
Peran  komisi  pemilihan  umum  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam  meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik,  karenasemakin  sadar  bahwa  dirinya  di  perintah,  orang  kemudian  menuntut diberikan  hakbersuara  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  Perasaan  kesadaran  seperti ini  dimulai  dari  orang  yang  berpendidikan,  yang  kehidupannya  lebih  baik,  dan  orang- orang terkemuka. Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap  bahwa  lebih  banyak partisipasi  masyarakat  lebih  baik, disebabkan tingginya tingkat partisipasi  menunjukan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan  politik.  Sebaliknya  tingkat  partisipasi  yang  rendah  pada  umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, (Budiardjo, 2008).
Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  tahun  2020  yang  pertama  kali  dilakukan  di tengah  pandemi  covid19,  pemerintah  harus  bersinergi  dengan  pihak  penyelenggara pilkada  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  serta  pihak-pihak  terkait  agar bisa mensukseskan pilkada di tahun 2020 walaupun dilakukan di tengah pandemi covid 19.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  tetap  mengadakan  pilkada  dengan  tidak  mengabaikan protokol  kesehatan,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum nomor  9  Tahun  2020  dan  No  10  Tahun  2020  serta  nomor  13  Tahun  2020  tentang pelaksanaan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota  serentak  lanjutan  dalam  kondisi  bencana  non- alam  corona  virus  disease  2019  (Covid  19).  Serta  ditindaklanjuti  dengan  peraturan  12 hal   baru di dalam TPS pada pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 tahun 2020.  12  hal  baru  tersebut  antara  lain  sebagai  berikut  :(1)  Pembatasan  pemilih,  (2) Pengaturan  kedatangan,  (3)  Penggunaan  masker,  (4)  Penggunaan  sarung  tangan,  (5) Pengecekan suhu tubuh, (6) Mencuci tangan, (7) Dilarang bersamaan, (8) Jaga jarak, (9) Tinta  tetes,  (10)  Penyemprotan  disinfektan,  (11)  Menjamin  KPPS  sehat,  dan  (12) Petugas bebas covid 19. Dengan adanya peraturan  tersebut  maka  bisa  menekan wabah covid  19  di  daerah  yang  melakukan  pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak  di  tahun 2020.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Untuk  itu  dalam  upaya  meningkatkan  partisiapasi  politik  masyarakat  perlu dilibatkannya  KPU  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  partai  politik  serta  masyarakat. Ketiga  elemen  tersebut  harus  saling  bersinergi  agar  dapat  menciptakan  kenyamanan dalam  proses  berpolitik  sehingga  hasil  dari  partisipasi  politik  masyarakat  bisa  sesuai yang ditargetkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Selain untuk bisa meningkatkan partisipasi  politik  masyrakat,  pihak  penyelenggara  pemilihan  kepala  daerah  harus memperhatikan protokol kesehatanitu sendiri, dimana dengan adanya pandemi covid 19 tidak  menimbulkan  klaster  baru.  Sehingganya  pemilihan  calon  dan  wakil  calon  Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020 harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

## KESIMPULAN
Adapun  simpulan  penelitian  ini  adalah  (1).  Perilaku  pemilih  dalam  partisipasi politik  pada  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  tahun  2020  di Kecamatan  Bulango  Selatan  Penulis  menemukan  bahwa  untuk  mengetahui  perilaku pemilih  yang  ada  di  masyarakat  Kecamatan  Bulango  Selatan  pada  Pemilihan  Kepala Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  2020  maka  penulis  mengambil  2  sudut pandang mengenai perilaku pemilih yaitu: Pertama , masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan melihat pasangan calon dan wakil calon kepala daerah banyak dipengaruhi dari asal  daerah  pasangan  calon. Kedua ,  masyarakat  melihat  pilkada  sebagai  hal  yang menguntungkan  bagi  dirinya  sendiri  dengan  melihat  Visi-Misi  pasangan  calon  dan wakil calon kepala daerah sebab memiliki emosional dengan salah satu partai yang ikut dalam  kontestasi  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  2020;  (2) Faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  di  Kecamatan Bulango  Selatan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan secara serentak di Indonesia tahun 2020.
Penulis  menemukan  bahwa  untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dalam meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  pada  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten Bone  Bolango  maka  penulis  mengambil  satu  sudut  pandang  sebagai  berikut:  untuk meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  dapat  menjamin pelaksanaan  hak politik rakyat masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional  serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dalam hal ini,  diperlukan  suatu  lembaga  yang  mampu  mendukung  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  yang  mampu  berkompoten,  lembaga  tersebut  ialah  Komisi  Pemilihan  Umum. Dalam  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam  meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  diperlukan  faktor  pendukung  partisipasi  politik  yaitu Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Bone  Bolango.  Peran  KPU  Kabupaten Bone Bolango dalam  pilkada  serentak tahun 2020 sangat  membantu  masyarakat dalam menyalurkan  aspirasi  politiknya  dalam  kontestasi  pilkada.  Selain  itu  juga,  sosialisasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
tahapan  pilkada  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Bone  Bolango  baik  dalam  tatap muka ataupun lewat media dalam rangka menyampaikan informasi terkait pilkada sudah sangat baik dilakukan sehingga informasi terkait pilkada dapat diterima  langsung oleh masyarakat  baik  dalam  tatap  muka  ataupun  lewat  media  seperti  media  cetak,  media online dan media sosial.

## DAFTARPUSTAKA
Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif
Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . PT Gramedia Pustaka Utama.
Ferdian,  F.,  Asrinaldi,  A.,  &  Syahrizal,  S.  (2019).  Perilaku  Memilih  Masyarakat, Malpraktik  Pemilu  Dan  Pelanggaran  Pemilu. NUSANTARA :  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 6 (1), 20. https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31
Hemafitria,  H.,  Novianty,  F.  N.  F.,  &  Fitriani,  F.  (2021).  Partisipasi  Politik  Dalam
Pemilihan Umum  Kepala Daerah Di Desa Perapakan  Kabupaten Sambas. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 2 (1), 37. https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310
Kamaludin,  Arman,  &  Dunggio,  S.  (2021).  Analisis  Sinergi  Eksekutif  Dan  Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara The. Hulondalo  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Ilmu  Komunikasi , 1 (1),  1–17. https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/16
Komisi  Pemilihan  Umum.  (2020).  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6 Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota da. Jdih.Kpu.Go.Id , 25.
Ma’ruf,  P.  .,  Sakir,  M.,  &  Bau,  H.  (2021).  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan Talumolo  Kecamatan  Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo  Public. Hulondalo  Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi , 1 (1), 34–49.
Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). Kuasa Rakyat .
Muslim.  (2018). Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pilkada  Serentak  Gelombang Ketiga . Indocamp.
Samaun,  R.,  Bakri,  B.,  &  Mediansyah,  A.  R.  (2021).  Upaya  Pemerintah  Desa Mendorong  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  Oluhuta Kecamatan  Atinggola  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Hulondalo  Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi , 1 , 18–33.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D . Alfabeta.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik . PT Grasindo.
Undang-Undang  No  32  Tahun  2004,  T.  P.  D.  (2004).  Undang-Undang  No  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dpr , 249. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf