Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 163-167| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN GO FOOD DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
I Putu Wisna Dana, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Transaksi ekonomi kini telah  dipadukan dengan teknologi internet  yang  sering disebut e-commerce . Meskipun telah  diatur  sedemikian  rupa  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen,  namun  penggunaan  perjanjian  baku  dalam transaksi e-commerce tetap  memiliki  resiko  kerugian  besar  pada  pihak  konsumen.  Berdasarkan  latar  belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguraikan tanggung jawab pelaku  usaha  terhadap konsumen jika terjadi  wanprestasi  dalam transasksi Go Food mempergunakan e- commerce dan menggambarkan sanksi bagi pelaku usaha Go Food yang berlaku curang dalam mempergunakan e-commerce . Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum, yaitu metode analisis data deksriptif analitis. Sesuai dengan hasil analisis data, tanggung jawab pelaku usaha terhadap wanprestasi dalam transasksi Go Food yang  menggunakan e- commerce adalah melakukan pengembalian  saldo Go-Pay . Sanksi bagi pelaku usaha Go  Food yang  berlaku  curang  dalam  mempergunakan e-commerce ,  yang  mengakibatkan  kerugian  pada konsumen, tidak hanya  terbatas pada pemberhentian  mitra  saja, tetapi sanksi juga  dapat diberikan pada pelaku usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Sanksi  yang  dimaksud  dapat  berupa  sanksi  perdata,  pidana  ataupun administrasi.
Kata Kunci: Konsumen; Perlindungan Hukum; Transaksi E-commerce .

## Abstract
Economic transactions have been integrated with internet technology which is often called e-commerce. Although it  has  been  arranged  in  such  a  way  to  protect  the  rights  of  consumers,  the  use  of  standard  agreements  in  e- commerce transactions still has the risk of large losses to consumers. Based on the background of the problems above,  this  research  was  conducted  with  the  aim  of  elaborating  the  responsibilities  of  business  actors  to consumers in the event of default in the Go Food transaction using e-commerce and describing sanctions for Go Food businesses that apply fraudulent use of e-commerce. Referring to the formulation of the problem, this study was designed using a normative research approach. The method used in the processing of legal materials, namely analytical descriptive data analysis methods. In accordance with the results of data analysis, the responsibility of business  operators  for  defaults  in  Go  Food  transactions  using  e-commerce  was  to  return  Go-Pay  balances. Sanctions for Go Food businesses that apply cheating in using e-commerce, which result in losses to consumers, were not only limited to the dismissal of partners, but sanctions could also be imposed on irresponsible business actors. The sanctions in question could be in the form of civil, criminal or administrative sanctions.
Keywords: Consumers; Legal Protection; E-commerce Transactions.

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan internet memberikan dampak yang besar bagi perkembangan kehidupan manusia saat ini (Mahmood,  2016).  Munculnya  internet  memberikan  manfaat  yang  luar  biasa  pada  sendi-sendi kehidupan  manusia,  yang  mana  salah  satunya  adalah  dengan  mempercepat  dan  mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri (Eko, 2001). Selain mempermudah pekerjaan manusia, manfaat lain dari adanya internet adalah memberikan sarana untuk berkomunikasi, dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan  pencarian  informasi,  bisa  mempermudah  siswa  untuk  belajar  dengan  mempergunakan e-book secara daring (online), dan yang saat ini sedang berkembang pesat adalah penggunaan internet untuk
pengembangan bisnis online yang tentunya sangat menguntungkan semua pihak, dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak dan pendapatan yang luar biasa bagi negara.
Transaksi ekonomi kini telah di padukan dengan teknologi internet yang kemudian sering di sebut e-commerce (Imammulhadi, 2002; Nogoev, Yazdanifard, Mohseni, Samadi, & Menon, 2011). Namun dengan adanya manfaat tersebut, ada pula sisi lainnnya yang berdampak negatif, yakni masih adanya praktik-praktik  transaksi  yang  dilakukan  dengan e-commerce yang  melakukan  kecurangan  sehingga merugikan  konsumen  itu  sendiri,  dan  menimbulkan  permasalahan-permasalahan  hukum  berkaitan dengan e-commerce (Suparni, 2001).
Berkaitan dengan masalah hukum hal tersebut adalah mengenai perlindungan hak-hak konsumen yang terdesak dengan pemberlakuan e-commerce yang berkaitan dengan jual-beli barang dan/atau jasa baik  di  dalam  negeri  atau  pun  di  luar  negeri  sendiri  (Acheampong  et  al.,  2017;  Mancuso,  2007). Kecurangan yang sering terjadi dalam jual-beli e-commerce dapat melibatkan perusahaan yang menjual jasa dan/atau barang, barang yang dijualnya, bahkan proses transaksi online yang dilakukan. Hal inilah yang merugikan konsumen. Mekanisme transaksi yang dilakukan dengan e-commerce sebenarnya sama dengan mekanisme transaksi yang dilakukan secara konvensional. Namun perbedaannya dapat dilihat dengan  transaksi e-commerce dilakukan  dengan  menggunakan  komputer  atau  laptop,  bahkan smartphone  dan  tentunya  harus  dikoneksikan  dengan  internet.  Dalam  transaksinya  pula  terdapat perjanjian  elektronik  atau  dikenal  juga  dengan  kontrak  elektronik    (Makarim,  2000;  Romadhoni  & Kharisma,  2019).  Penggunaan  kontrak  elektronik  dalam  transaksi e-commerce tidak  semata-mata berbeda  unsurnya  dengan  kontrak  konvensional.  Hal  ini  diatur  secara  khusus  dan  diuraikan  dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraaan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Melihat  ketentuan  dalam  Pasal  18  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  mana  disebutkan  tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dalam perjanjian baku yang dibuat oleh  pelaku  usaha,  dan  dalam  perjanjian  baku  ini  konsumen  selalu  berada  dalam  posisi  yang  lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Namun, pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelaku usaha yang  nakal  untuk  berbuat curang  yang  merugikan  konsumen  terutama  dalam  pelaksanaan  perjanjian baku dalam transaksi e-commerce . Adanya perjanjian baku dalam sebuah transaksi e- commerce akan mempersempit ruang tawar konsumen (Abib, Kridasaksana, & Nuswanto, 2015). Perjanjian baku juga memberikan sebuah persyaratan yang dirumuskan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat, dimana pihak yang lebih kuat ini biasanya adalah pelaku usaha.
Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada pendeskripsian tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen jika terjadi wanprestasi dalam transasksi Go Food yang menggunakan e-commerce dan penguraian sanksi bagi pelaku usaha Go Food yang berlaku curang dalam mempergunakan e-commerce ?

## II. METODE PENELITIAN
Mengacu  pada  perumusan  masalah,  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan  atau dengan  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  lainnya  (Mamudji,  1995).  Sumber  data  penelitian  ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Sumber data kedua adalah bahan hukum sekunder. Data dikumpulkan dari referensi buku teks, bahan hukum lainnya yang di dalamnya mengandung pandangan-pandangan hukum para yuris. Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mempergunakan buku dan jurnal hukum serta lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti  (Sedarmayanti  &  Hidayat,  2002). Sumber  data  yang  lain  adalah  bahan  hukum  tersier.  Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  tersier  yang dipergunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan media lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah teknik studi dokumen yang dilakukan dengan membuat catatan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder,  teknik  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  catatan,  buku  yang berkaitan  dan  isu  hukum  yang  akan  diteliti,  dan  teknik  studi  internet  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan bahan atau data yang dicari berkaitan dengan isu hukum di internet. Metode analisis yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif    yang  memberikan  gambaran  komprehensif  dan sistematis tentang isu hukum yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. TanggungJawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen jika Terjadi Wanprestasi Dalam Transasksi Go Food Mempergunakan E-commerce
Perkembangan  dunia  global  saat  ini  terus  saja  berkembang  tanpa  ada  batasan,  bahkan  teknologi- teknologi  baru  yang  berkaitan  dengan  sendi-sendi  kehidupan  manusia  modern  banyak  bermunculan. Teknologi adalah suatu hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia saat ini (Ngafifi, 2014). Hal  tersebut  telah  menyatu  dengan  keseharian  manusia  itu  sendiri,  dari  bangun  tidur,  beraktivitas, sampai  dengan  kembali  beristirahat.  Teknologi  adalah  pendukung  keberlangsungan  kehidupan manusia.  Salah  satu  teknologi  yang  saat  ini  menjadi  candu  bagi  setiap  manusia  adalah  keberadaan internet yang memiliki manfaat tak terbatas dan mendukung segala aktivitas manusia.
Saat ini internet dipergunakan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah aktivitas bisnis yang mendukung  efisiensi  penjualan  atau  pemasaran  barang  atau  jasa  (Yuliana,  2000).  Efisiensi  yang dimaksud adalah keuntungan dalam transaksi melalui media internet karena penghematan waktu, baik karena  tidak  perlunya  penjual  dan  pembeli  bertemu  secara  langsung,  mapun  tidak  adanya  kendala transportasi. Selain itu manfaat e-commerce bagi konsumen adalah konsumen tidak perlu meninggalkan rumah untuk mengecek atau membandingkan suatu produk, namun bisa langsung dalam genggaman smartphone, hanya dengan 1 alat (Fauzia, 2016).
Pelaksanaan e-commerce ini juga mencangkup distribusi, penjualan, marketing, pembelian dan servise  dari  produk  yang  dilaksanakan  dengan  metode  daring  (Wibowo,  2016).  Dalam  hal  ini  jasa pembelian dan pengiriman makanan melalui Go Food juga merupakan bentuk dari e-commerce . Berdasarkan  definisi e-commerce di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa e-  commerce merupakan proses transaksi jual beli produk maupun jasa, pertukaran informasi dan pelayanan secara online melalui jaringan  internet. E-commerce terbagi  atas  dua  segmen  yaitu business  to  business  e-commerce (perdagangan  antar  pelaku  usaha)  dan business  to  consumer  e-commerce (perdagangan  antar  pelaku usaha dengan konsumen) (Atmojo, 2002).
Perusahaan  daring  (online)  Go  Jek  di  Indonesia  adalah  salah  satu  penyedia  jasa  transportasi online  yang  mempelopori  revolusi  dalam  bidang  teknologi  internet  terapan  dalam  mempermudah kehidupan manusia. Sedangkan Go Food merupakan salah satu dari pelayanan yang dimiliki Go Jek yang berkaitan dengan jasa pembelian, pengantaran bahan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui aplikasi khusus Go Jek.
Pada pelaksanaan jasa transportasi yang berbasis online, apabila terdapat suatu hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap barang yang diantarkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen, maka yang  bertanggungjawab  adalah  pengemudi  online  (driver)  Go  Jek  tersebut.  Ketentuan  tersebut  telah diuraikan pihak perusahaan Go Jek dalam kebijakannya, contohnya dalam syarat dan ketentuan layanan yang terdapat pada website PT. Go Jek, di poin 5 mengenai “Tanggung Jawab Kami”.
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  PT.  Go  Jek  Indonesia  apabila  ditemukan  adanya wanprestasi  terhadap  transaksi e-commerce pada  jasa  pelayanan Go  Food yang  mana  hal  tersebut dilakukan oleh pengendara (driver) Go Jek dengan sengaja atau pun tidak sengaja, adalah dilakukan pengembalian saldo atau dana yang telah dibayarkan sebelumnya melalui Saldo Go-Pay sesuai dengan nominal  yang  dikeluarkan  oleh  konsumen.  Sebagai  pelaku  usaha,  PT.  Go  Jek  Indonesia  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  konsumen  yang  timbul  karena  menggunakan jasanya tersebut.
Kontrak  elektronik  yang  dilakukan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  Go  Jek tertuang  dalam  jenis  perjanjian  baku.  Tujuan  klausula  baku  adalah  untuk  efisiensi  waktu  dan  biaya, namun tidak berarti kontrak baku tersebut mengesampingkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang merupakan  suatu  dasar  untuk  melakukan  perjanjian.  Dalam  transaksi e-commerce ,  prinsip  tanggung jawab  mutlak  adalah  prinsip  yang  berlaku  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi.  Posisi  konsumen  yang lemah dalam kontrak baku yang dibuat secara elektronik dalam transaksi Go Food menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada pada perusahaan, yakni Go Jek. Apabila perusahaan tidak bertanggungjawab dalam wanprestasi pada transaksi e-commerce , maka konsumen dapat saja melakukan penuntutan sesuai dengan Pasal 38 dan pasal 39 UU ITE.
2. Sanksi bagi Pelaku Usaha Go Food yang Berlaku Curang dalam Mempergunakan E-commerce
Banyaknya  muncul  kejahatan  dalam  bidang e-commerce harus  ditanggulangi  dengan  tepat  karena berkaitan dengan basis teknologi yang tentunya berbeda dengan jenis kejahatan konvensional selama ini.  Indonesia  harus  mengantisipasi  lebih  berkembangnya  kejahatan  teknologi  ini  dengan  sebuah payung hukum yang mempunyai suatu kepastian hukum (Ahmad M Ramli, 2004:61). Jasa pelayanan pengiriman  makanan  dengan  menggunakan Go  Food merupakan  sub  bagian  dari  pelayanan  yang diberikan oleh perusahaan Go Jek Indonesia saat ini. Pelayanan Go Food saat ini menjadi pemasukan terbesar bagi perusahaan Go Jek Indonesia dan juga terlaris dalam pemesanannya. Namun bukan berarti dengan nama besar Go Jek tidak terdapat kekurangan dalam pelayanan yang diberikan. Dalam beberapa hal kecurangan masih saja ditemukan dalam jasa Go Food saat ini. Berbagai macam bentuk kecurangan yang dilakukan dalam transaksi jasa Go Food antara lain adalah dalam pengiriman makanan atau minuman yang dipesan konsumen serta kecurangan yang terjadi dengan transaksi yang dilakukan dengan uang elektronik melalui Go-Pay yang bisa saja secara tiba-tiba terpotong tanpa sepengetahuan dari konsumen tersebut.
Mengenai sanksi bagi pengemudi (driver) Go Jek yang diketahui melakukan perbuatan curang dalam  memberikan  pelayanan  jasa  kepada  konsumen  pada  saat  pengiriman  makanan  atau  minuman dalam Go  Food sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  adalah  dengan  pengenaan  sanksi berupa penghentian mitra kerja dari PT. Go Jek Indonesia, dan apabila diketahui dalam perbuatannya tersebut adanya unsur pelanggaran atau kejahatan hukum lainnya, maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, perdata atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  dibuat  beberapa  simpulan,  yaitu: pertama, PT. Go jek bertanggung jawab penuh apabila terjadi wanprestasi dalam transasksi Go Food yang  menggunakan e-commerce .  Saldo  atau  dana  yang  telah  dibayarkan  sebelumnya  dikembalikan kepada  konsumen  melalui  saldo Go-Pay sesuai  dengan  nominal  yang  telah  dikeluarkan.  Ketentuan tersebut telah diuraikan pihak perusahaan Go Jek dalam kebijakannya. Kedua,  para pelaku usaha Go Food yang berlaku curang akan dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi berupa penghentian mitra kerja dari  PT.  Go  Jek  Indonesia,  dan  apabila  diketahui  dalam  perbuatannya  tersebut  adanya  unsur pelanggaran atau kejahatan hukum lainnya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, perdata atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Saran
Selain hasil dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada  beberapa  pihak  terkait  yang  berkenaan  dengan  penelitian  ini,  yaitu:  pertama,  pemerintah sebaiknya memberikan pengaturan tegas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna jasa e-commerce terutama  berkaitan  dengan  kejelasan  pertanggungjawaban  antara  pengendara transportasi online (mitra) dan perusahaan transportasi online. Kedua, masyarakat sebagai konsumen sebaiknya bersikap lebih hati-hati apabila mempergunakan aplikasi yang berkaitan dengan transaksi e- commerce agar tidak mudah dijebak atau dicurangi, dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian selama bertransaksi e-commerce .

## DAFTAR PUSTAKA
Abib, A. S., Kridasaksana, D., & Nuswanto, A. H. (2015). Penerapan Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce . Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 17 (1), 122. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.508
Acheampong,  P.,  Zhiwen,  L.,  Yeboah-boateng,  E.  O.,  Antwi,  H.  A.,  Akai,  A.,  &  Otoo,  A.  (2017). Consumer  Rights  Protection  in  Electronic-Commerce  in  Ghana :  Lessons  from  British Commercial Jurisprudence . 5 (2). Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/325270346_Consumer_Rights_Protection_in_Electron ic-Commerce_in_Ghana_Lessons_from_British_Commercial_Jurisprudence
Atmojo, P. P. D. (2002). Internet Untuk Bisnis I . Jogjakarta: Dirkomnet Training.
Eko,  I.  R.  (2001). E-commerce:  Kiat  dan  Strategi  Bisnis  di  Dunia  Maya .  Jakarta:  T.  Elex  Media Komputindo.
Fauzia,  I.  Y.  (2016).  Pemanfaatan E-commerce dan  M-commerce  dalam  Bisnis  di  Kalangan
Wirausahawan Perempuan. STIE Perbanas Press , 5 (1), 237–256.
https://doi.org/10.14414/jbb.v5i2.544 Imammulhadi. (2002). Penyelesaian Sengketa dalam Perdangan decara Elektronik . Jakarta: Elips. Mahmood, S. M. F. (2016). Measuring the Impact of Internet, Technology & Human Communication:
A Study on Bangladesh. International Journal of Information and Communication Sciences , 1 (2), 17–23. https://doi.org/10.11648/j.ijics.20160103.16 Makarim, E. (2000). Kompilasi Hukum Telematika . Jakarta: PT. Gravindo Persada. Mamudji, S. S. dan S. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Mancuso,  S.  (2007).  Consumer  protection  in E-commerce transactions:  A  first  comparison  between European law and Islamic law. Journal of International Commercial Law and Technology , 2 (1),
1–8. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/28778-EN-consumer- protection-in- e-commerce -transactions-a-first-comparison-between-europe.pdf Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya.
Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 2 (1), 33–47. https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616
Nogoev,  A.,  Yazdanifard,  R.,  Mohseni,  S.,  Samadi,  B.,  &  Menon,  M.  (2011).  The  Evolution  and Development of E-commerce Market and E-Cash. International Conference on Measurement and Control Engineering 2nd (ICMCE 2011) , 1 (1), 1–5. https://doi.org/10.1115/1.859858 Romadhoni,  R.,  &  Kharisma,  D.  B.  (2019).  Aspek  Hukum  Kontrak  Elektronik  (E-Contract)  dalam Transaksi E-commerce yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran. Jurnal Privat Law ,
7 (1), 49–54. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/30098/20412 Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2002). Metodologi Penelitian . Bandung: Mandar Maju. Suparni, N. (2001). Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya . Jakarta: Fortun Mandiri Karya.
Wibowo, E. A. (2016). Pemanfaatan Teknologi E-commerce dalam Proses Bisnis. Equilibiria , 1 (1), 95– 108. Retrieved from http://journal.unrika.ac.id/index.php/equi/article/view/222
Yuliana, O. Y. (2000). Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 2 (1), 36–52. https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.36-52