## Kewenangan Ombusdman RI Dalam Menangani Tindakan
Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan.
Oleh :
Dr.Khoirul Huda,SH.,M.Hum. Email;hudarecht@yahoo.com
Abstrak
Keberadaan Ombudsman di  berbagai negara modern terutama negara-negara  Welfare State (Negara  Kesejahteraan)  merupakan  suatu  tonggak  yang  menjadi  tumpuan  harapan masyarakat  atau  warga  negara  untuk  mempertahankan  hak-haknya  yang  dirugikan  oleh perbuatan  pejabat  administrasi  karena  keputusan  yang  dikeluarkannya.  Ombudsman diperlukan  untuk  menghadapi  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  penyelenggara pemerintahan  dan  sekaligus  membantu  aparatur  negara  melaksanakan  penyelenggaraan negara  secara  efisien  dan  adil.  Ombudsman  akan  mendorong  pemegang  kekuasaan  negara melaksanakan  pertanggungjawaban  secara  baik.  Implementasi  Undang-Undang  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  terobosan  yang  cukup  revolusioner dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Penyelenggara pemerintah yang melakukan tindakan  maladministrasi  dan  direkomendasikan  oleh  Ombudsman  RI  maka  wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman bukan sekadar lembaga pemberi pengaruh dalam  pelayanan  publik  (Magistrature  of  influence),  akan  tetapi  juga  sebagai  lembaga pemberi sanksi (Magistrature of sanction). Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No  37  tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa pelayanan  kepada  masyarakat  dan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  dalam  rangka penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari upaya  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  efisien  guna  meningkatkan kesejahteraan  serta  menciptakan  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  seluruh  warga  negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
Kata  Kunci:  Ombudsman  RI,  Maladministrasi,  Penyelenggara  Pemerintahan,  pelayanan publik.

## I. Pendahuluan
Tujuan  pemerintahan  negara  pada umumnya  didasarkan  pada  cita-cita  atau tujuan negara. Sedangkan tujuan pemerintahan negara
Indonesia sebagaimana dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah,  untuk  memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial.  Lembaga- lembaga  yang  berada  dalam  satu  system pemerintahan  Indonesia  bekerja  secara bersama  dan  saling  menunjang  untuk
terwujudnya  tujuan  dari  pemerintahan  di negara Indonesia.
Salah  satu  ciri  pokok  negara kesejahteraan  adalah  adanya  wewenang yang luas bagi pemerintah untuk menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, unsur pengawasan  menjadi  unsur  yang  sangat penting untuk mencegah terjadinya interaksi  yang  bersifat  negatif  antara pemerintah  dengan  rakyatnya,  sebagai akibat  adanya  perbuatan  maladministrasi yang berkaitan dengan luasnya wewenang Pemerintah.  Keberadaan  Ombudsman  di berbagai negara modern  terutama negara- negara Welfare State (Negara Kesejahteraan) 1 merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat  atau  warga  negara  untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi  karena  keputusan yang dikeluarkannya.
1 Indonesia  termasuk  negara  type Werlfare State, hal ini terbukti dari : pertama, salah satu sila dari  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  negara  (sila ke  lima)  adalah  Keadilan  Sosial.  Ini  berarti  tujuan dari  Negara  adalah  menuju  kesejahteraan  dari para  warganya.  Kedua,  dalam  Pembukaan  UUD 1945  dikatakan  bahwa  tujuan  pembentukan negara  Indonesia  adalah  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. Lihat, Muchsan, Op., Cit, hal. 70.
Fungsi  Ombudsman  di  Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan Ombudsman  di  banyak  negara,  yaitu:  (1) mengakomodasi  partisipasi  masyarakat dalam  upaya  memperoleh  pelayanan umum  yang  berkualitas  dan  efisien, penyelenggaraan  peradilan  yang  adil, tidak memihak dan jujur; (2) meningkatkan  perlindungan  perorangan dalam  memperoleh  pelayanan  publik, keadilan, kesejahteraan dan dalam mempertahankan  hak-haknya  terhadap kejanggalan  tindakan  penyalahgunaan wewenang (abuse of power), keterlambatan  yang  berlarut-larut  (undue delay), serta diskresi yang tidak layak.
Di banyak negara, ombudsman telah menjadi  lembaga  alternatif  bagi  warga masyarakat  untuk  menyelesaikan  keluhan atau  ketidakpuasan  terhadap  birokrasi pemerintah  secara  cepat,  gratis,  tidak perlu bayar pengacara dan aman (kerahasiaan pelapor terlindungi).
Penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan untuk  masalah  maladministrasi  telah banyak ditinggalkan karena sangat lamban,  mahal  dan  jauh  dari  kemudahan (non-user friendly). 2
2 http:// ombudsman.go.id/file- uploads/2008/12/05/  peranan  ombudsman  dalam pencegahan korupsi__20091129154450__ 292__0.pdf,  Dikunjungi  tanggal  15  Desember 2011,pukul 12.05 WIB
Tantangan  terbesar  yang  dihadapi oleh  Indonesia  saat  ini  adalah  bagaimana membangun  kredibilitas  agar  mayoritas rakyat  patuh  serta  mau  bekerja  sama dengan  pemerintahnya.  Kredibilitas  dapat diproses  serta  dikembangkan  melalui program-program yang memberi kesejahteraan  kepada  banyak  orang, ataupun  dengan  memberi  pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Masyarakat  juga  memiliki  peranan dalam  proses  membangun  penegakan hukum  untuk  memperoleh  keadilan, karena  mereka  adalah  bagian,  dan  juga sasaran, dari keadilan itu sendiri. Masyarakat adalah komponen yang semestinya  merasakan  keadilan,  dan bukan  sebaliknya,  menjadi  obyek  serta korban ketidakadilan. Agar para individu, terutama masyarakat golongan rendah dan miskin,  secara  terus  menerus  tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang maka masyarakat sendiri harus mendapat tempat untuk melakukan pengawasan.  Institusi  pengawas  tersebut telah kita kenal dengan nama Ombudsman.  Masyarakat  memiliki  hak untuk  melakukan  pengawasan  karena penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan  negara  pada  hakikatnya didasarkan  atas  mandat  yang  diberikan oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum. Pengawasan  oleh  Ombudsman  adalah
pengawasan riel,  yaitu pengawasan untuk memperoleh  pelayanan  sebaik-baiknya dari penyelenggara pemerintah.
II. Kewenangan Ombudsman RI Dalam Menangani  Maladministrasi  Oleh Penyelenggara Pemerintahan Secara tradisional ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima  dan  menyelidiki  keluhan- keluhan masyarakat  yang menjadi korban kesalahan administrasi (maladministration) publik. Yaitu meliputi keputusan keputusan atau tindakan  pejabat  publik  yang  ganjil (inappropriate), menyimpang
(deviate),sewenang-wenang (arbitrary), melanggar ketentuan (irregular/illegitimate),  penyalahgunaan kekuasaan (abuses of power), keterlambatan  yang  tidak  perlu  (undue delay) atau pelanggaran kepatutan (equity). 3
Pembentukan Ombudsman dilatarbelakangi beberapa landasan:
1.  fungsi  dan  tugas  penyelenggaraan negara  pada  hakikatnya  adalah mewujudkan  kesejahteraan  bagi masyarakat.
2.  masyarakat  memiliki  hak  untuk memperoleh pelayanan yang sama
3 Ibid
dan adil oleh penyelenggara negara.
3.  dalam  praktik,  banyak  sekali penyimpangan; penyelenggara negara  tidak  nelayani  tetapi  minta dilayani,
rakyat menadi objek/menjadi korban/menjadi abdi  peiyelenggara  negara;  tidak ada  tolok  ukur  jeas  mengenai pemberian pelayanan.
4. pelaksanaan pelayanan oleh aenyelenggara negara perlu
diawasi karena lanyaknya
penyimpangan, juga untuk
mencegah  penyimpangan.  Dengan demikian, konsep mengenai
Ombudsman  yang  pada  intinya adalah untuk melakukan pengawasan  terhadap  pemberian pelayanan  yang  diberikan  oleh penyelenggara negara; secara langsung atau tidak langsung akan berdampak  bagi  upaya  untuk memberantas KKN.
Konsep  Ombudsman  memandang korupsi  secara  lebih  luas,  yaitu  tidak hanya dari aspek hukum melainkan aspek sosiologis  yaitu  segala  bentuk  perilaku yang bersifat koruptif. 4
Dalam perkembangan  terakhir,  konsep  tentang
4 Herry  Wibawa, Pengawasan  Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan,  Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 94
Ombudsman  telah  dilandasi  dengan Undang-Undang  No  37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia bahkan diperkuat dengan Undang-Undang No  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan kewenangan oleh  penyelenggara  pemerintahan  dan sekaligus  membantu  aparatur  negara melaksanakan  penyelenggaraan  negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong  pemegang  kekuasaan  negara melaksanakan pertanggungjawaban secara baik. Beberapa alasan mendasar mengapa banyak negara termasuk Indonesia membentuk Lembaga Ombudsman: 5
1. Secara  institusional  Ombudsman bersifat independen baik struktural, fungsional maupun personal.  Sifat  independen  ini akan Sangat mempengaruhi efektivitasnya karena dalam bertindak senantiasa bersikap objektif, adil, dan tidak berpihak.
2. Sasaran pengawasan adalah pemberian pelayanan. Artinya dalam  bertindak,  aparat  menjadi pelayan sehingga warga masyarakat  diperlakukan  sebagai subjek, bukan objek/korban pelayanan.
5 Ibid
3. Prosedur  atau  mekanisme  yang digunakan dalam proses
pengawasan  tidak  berbelit-belit dan  juga  dimungkinkan  proses penyelesaian melalui mediasi
dengan  prinsip  saling  memberi saling menerima (win-win
solution).
4. Lembaga  Ombudsman  dengan tegas  dan  terbuka  menyatakan pengawasan  yang  dilakukan  atau laporan  yang  ditindaklanjuti  tidak dipungut biaya.
5. Ombudsman juga menganut
prinsip bahwa dalam
menyelesaikan  laporan  senantiasa mendengarkan  dua  pihak  oleh karena  itu  tidak  melayani  surat
kaleng. Konsep tentang lembaga
Ombudsman berdasarkan Undang- Undang  No  37  tahun  2008  tentang
Ombudsman RI dan berdasarkan Undang-
Undang  No  25  tahun  2009  tentang pelayanan publik, ternyata sangat mengakomodasi  partisipasi  masyarakat, dengan  cara  memberikan  peran  yang seimbang
antara
penyelenggara pemerintahan  yang  memiliki  kewajiban memberi  pelayanan  dengan  masyarakat yang memiliki hak memperoleh pelayanan.  Dalam  UU  tentang  Pelayanan Publik  dinyatakan  bahwa  ombudsman  RI
dan  masyarakat  adalah  sebagai  pengawas eksternal  disamping  DPR/DPRD  apabila terjadi  tindakan  maladministrasi  didalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  oleh penyelenggara  pemerintahan.  Hal  ini sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat 3  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik:  “pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui”:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa  laporan  atau  pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c. pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah propinsi, dewan  perwakilan  rakyat  daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan pasal diatas, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  dapat  dimulai  sejak penyusunan  standar  pelayanan  sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.  Peran  serta  masyarakat diwujudkan  dalam  bentuk  kerja  sama pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat  serta  peran  aktif  dalam penyusunan  kebijakan  pelayanan  publik
juga masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
Masyarakat  berhak  mengadukan pelayanan  publik  kepada  Ombudsman. Pejabat yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan,  yang  bersangkutan  dapat dikenakan sanksi berupa pembebasan dari jabatan,  penurunan  pangkat,  atau  sanksi administrasi  lainnya.  Jika  melanggar ketentuan pidana, dapat dituntut hukuman badan ataupun ganti rugi.
Kaitannya  dengan  konteks  upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia, Antonius Sujata menyatakan bahwa posisi Ombudsman  lebih  berperan  di  garda paling  depan  guna  mencegah  terjadinya tindakan  maladminsitrasif  dan  perilaku koruptif  setiap  aparatur  penyelenggara pemerintahan.  Pendapat  ini  dibangun dengan  asumsi  bahwa  sistem  pelayanan umum menjadi tidak berjalan dengan baik karena di dalamnya sarat dengan tindakan maladministratif  serta  praktek-praktek penyelenggara  yang  koruptif.  Dengan demikian,  posisi  Ombudsman  adalah tidak  hanya  sebagai  lembaga  pengawas yang  lebih  bersifat  preventif 6 namun berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No 37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  RI , tentang adanya kewajiban untuk melaksanakan  rekomendasi  bagi  terlapor
6 Antonius Sujata,, Peranan
Ombudsman,,Op.cit, hlm 42
dan  atasan  terlapor,  maka  peranan ombudsman juga bersifat represif.
Implementasi Undang-Undang
tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia dan juga Undang-Undang tentang Pelayanan  Publik  merupakan  salah  satu terobosan  yang  cukup  revolusioner  dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Penyelenggara pemerintah yang melakukan tindakan maladministrasi dan  direkomendasikan  oleh  Ombudsman RI maka wajib melaksanakan rekomendasi  tersebut.  Dengan  kata  lain Ombudsman  bukan  sekadar  lembaga pemberi pengaruh dalam pelayanan publik  (Magistrature  of  influence),  akan tetapi  juga  sebagai  lembaga  pemberi sanksi (Magistrature of sanction).
Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang  No  37  tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  upaya  untuk menciptakan  pemerintahan  yang  baik, bersih,  dan  efisien  guna  meningkatkan kesejahteraan  serta  menciptakan  keadilan dan  kepastian  hukum  bagi  seluruh  warga negara  sebagaimana  dimaksud  dalam UUD NRI Tahun 1945.
Disamping itu juga bahwa pengawasan pelayanan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan  merupakan  unsur  penting dalam  upaya  menciptakan  pemerintahan yang  baik,  bersih,  dan  efisien  serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan  dan  diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan
wewenang oleh penyeleggara pemerintahan.
Maka  dibentuklah  suatu  lembaga yang  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin  terselenggaranya  pelayanan publik yang maksimal serta dalam rangka mewujudkan  pemerintahan  yang  baik, bersih,  dan  efisien.  Hal  ini  sebagaimana yang disampaikan oleh Wila Chandrawila Supriadi  dari  FPDIP  dalam  pandangan pendapat  akhirnya  terhadap  rancangan Undang-undang Ombudsman, beliau menyatakan ;
Dengan  disahkannya  UU  ini, maka  Ombudsman  Nasional harus  mampu  berperan  untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik  yang  maksimal,  dalam rangka mewujudkan pemerintahan  yang  baik  dan bersih,  dan  dapat  mencegah terjadinya tindakan maladministrasi yang merugikan penduduk
Indonesia, baik secara material maupun imaterial. 7
Adapun  pandangan  lainnya  terkait tujuan  keberadaan  Ombudsman  RI  ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan  oleh  H.  A.  Kurdi  Moekri dari fraksi PPP yang menyatakan bahwa;
Praktek  maladministrasi  yang terstruktur  dan  berjalan  cukup lama  telah  menjadi  sub-kultur dalam  birokrasi  pemerintahan negara  yang  cukup  sulit  untuk dieliminasi  hingga  saat  ini. Ungkapan  “jika  masih  bisa dipersulit untuk apa dipermudah”  .  Akibat  praktek birokrasi  seperti  ini,  dapat dipastikan bahwa hak-hak warga negara akan infra struktur  yang  berkualitas  dan pelayanan publik yang bermutu sangat sulit direalisasikan.  Hal  ini  juga disebabkan karena belum adanya  standarisasi  pelayanan publik  yang  menjadi  acuan bagi seluruh instansi pelayanan  publik,  Oleh  karena itu upaya melakukan reformasi birokrasi penyelenggara
negara  dan pemerintahan  yang bersih  dan  bebas  dari  KKN merupakan  suatu  keniscayaan dengan  meningkatkan  mutu aparatur  penyelenggara  negara dan  penegakan  prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Selain  itu  yang  tidak  kalah pentingnya  diperlukan  adanya suatu  lembaga  eksternal  yang secara efektif dapat melakukan pengawasan  terhadap  tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Dengan
7 Risalah  resmi. Pembicaraan  Tingkat  II/ pengambilan  Keputusan  terhadap  RUU  tentang Ombudsman; Selasa, 9 September 2008
demikian diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan  publik  secara  lebih terukur. 8 Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia  merupakan  lembaga  negara yang  bersifat  mandiri  dan  tidak  memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan  instansi  pemerintahan  lainnya,  serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  bebas  dari  campur  tangan kekuasaan lainnya.
Eksistensi  Ombudsman  Republik Indonesia  berdasarkan  pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  No  37  tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia
adalah : Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan  publik  baik  yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan  termasuk  yang diselenggarakan  oleh  Badan
Usaha  Milik  Negara,  Badan
Usaha  Milik  Daerah,  dan Badan  Hukum  Milik  Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan  pelayanan publik  tertentu  yang  sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau  anggaran  pendapatan dan belanja daerah.
8 Ibid
Terkait dengan eksistensi Ombudsman  RI  diatas,  landasan  berpijak Ombudsman  RI  harus  sesuai  dan  seiring dengan tujuan Ombudsman RI itu sendiri. Adapun  tujuan  Ombudsman  RI  itu didirikan  dengan  tujuan  sebagaimana dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No  37 Tahun  2008  mengariskan  secara  jelas mengenai tujuan Ombudsman, yakni:
a. Mewujudkan  negara  hukum  yang demokratis, adil dan sejahtera;
b. Mendorong penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien,  jujur,  terbuka, bersih,  serta  bebas  dari  korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. Meningkatkan  mutu  pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh  keadilan,  rasa  aman, dan  kesejahteraan  yang  semakin baik;
d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan  dan  pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, Kolusi serta nepotisme;
e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, serta
f. Supremasi  hukum  yang berintikan kebenaran serta keadilan.
Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  tersebut  Ombudsman  RI berdasarkan  pasal  3  Undang-Undang  No. 37  tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik  Indonesia  harus  berasaskan pada:
a. kepatutan;
b. keadilan;
c. non-diskriminasi ;
d. tidak memihak;
e. akuntabilitas;
f. keseimbangan;
g. keterbukaan; dan
h. kerahasiaan.
Selanjutnya  tugas lembaga ini
berdasarkan  pasal  7  Undang-Undang No
37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik  Indonesia  yang  disahkan  dalam Rapat  Paripurna  DPR  RI  pada  tanggal  9 September  2008  adalah,  Ombudsman bertugas:
a. Menerima  Laporan  atas  dugaan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;
b. Melakukan  pemeriksaan  substansi atas Laporan;
c. Menindaklanjuti  Laporan  yang tercakup  dalam  ruang  lingkup kewenangan Ombudsman;
d. Melakukan investigasi atas prakarsa  sendiri  terhadap  dugaan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. Melakukan  koordinasi  dan  kerja sama dengan lembaga negara  atau lembaga  pemerintahan  lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. Membangun jaringan kerja;
g. Melakukan upaya pencegahan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik; dan
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang- undang.
Salah  satu  tugas  dari  Ombudsman berdasarkan  pasal  tersebut  diatas  adalah menerima  Laporan  dari  masyarakat  atas dugaan
Maladministrasi
dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.    Terkait  kewenangan Ombudsman  didalam  menjalankan  fungsi dan  tugasnya  tersebut  diatas,  diatur didalam  ketentuan  Pasal  8  Undang- Undang  No  37  Tahun  2008  yang berbunyi:
(1)  Dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:
a. meminta  keterangan  secara  lisan dan/atau  tertulis  dari  Pelapor,
Terlapor,  atau  pihak  lain  yang terkait  mengenai  Laporan  yang disampaikan kepada Ombudsman;
b. memeriksa keputusan, surat-
menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c. meminta klarifikasi dan/atau salinan  atau  fotokopi  dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun  untuk  pemeriksaan  Laporan dari instansi Terlapor;
d. melakukan  pemanggilan  terhadap Pelapor,  Terlapor,  dan  pihak  lain yang terkait dengan Laporan;
e. menyelesaikan  laporan  melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f. membuat  Rekomendasi  mengenai penyelesaian  Laporan,  termasuk Rekomendasi  untuk  membayar ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ,  Ombudsman berwenang:
a. Menyampaikan saran kepada Presiden,  kepala  daerah,  atau pimpinan  Penyelenggara  Negara
lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. Dengan melihat tugas dan wewenang  berdasarkan Undang-Undang No 37  tahun  2008  tersebut,  memberikan makna penting bagi Ombudsman RI yakni Ombudsman bukan lagi berbentuk komisi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Keppres 44  Tahun  2000,  melainkan  lembaga negara yang sejajar dengan kepolisian dan kejaksaan.
Sebelumnya,  di  bawah  Keppres  44 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional hanya berfungsi sebagai pemberi pengaruh  (magistrature  of  influence) bukan  pemberi  sanksi  (magistrature  of sanction).  Komisi  Ombudsman  Nasional tidak  dibekali  atau  tidak  membekali  diri dengan instrumen pemaksa (legally binding/  su  poena  power).  Walaupun dalam beberapa kasus (ternyata) pengaruh
Ombudsman  tetap  sangat  kuat.  Ini dikarenakan figur komisioner
Ombudsman  yang  benar-benar  dapat dipercaya  integritas,  kredibilitas  dan kapabilitasnya, sebab pemilihannya dilakukan melalui proses yang partisipatif, transparan dan accountable.
Pengaruh Ombudsman masuk melalui  rekomendasi  yang  disusun  dan diberikan  kepada  Penyelenggaran  Negara dan pemerintahan, walaupun rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum,  bukan  berarti  dapat  diabaikan begitu  saja.  Dalam  hal  ini  Ombudsman memiliki  mekanisme  pelaporan  kepada DPR.  Untuk  kasus-kasus  tertentu  yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang tersedia, DPR juga dapat memanggil pejabat  publik  (eksekutif)  atas  tindakan pengabaiannya  terhadap  eksistensi  dan rekomendasi  Ombudsman.  Namun  dalam prakteknya dulu, tidak sedikit rekomendasi  KON  yang  dikesampingkan atau bahkan dipinggirkan.
Maka di bawah Undang-Undang No
37 tahun 2008, yang sebelumnya rekomendasi  Ombudsman  bersifat  tidak mengikat,  kini  rekomendasi  itu  wajib dilaksanakan.  Hal  ini  sebagaimana  yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No
37 tahun 2008 yang menyatakan bahwa:
1. Terlapor  dan  atasan  Terlapor wajib  melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
2. Atasan Terlapor wajib menyampaikan  laporan  kepada Ombudsman  tentang  pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling  lambat  60  (enam  puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
3. Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan
pemeriksaan lapangan untuk memastikan
pelaksanaan Rekomendasi.
4. Dalam  hal  Terlapor  dan  atasan Terlapor tidak melaksanakan
Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi  dengan  alasan  yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman,  Ombudsman  dapat mempublikasikan  atasan  Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi  dan  menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut  maka setiap  instansi  yang  menjadi  pihak terlapor  wajib  menjalankan  rekomendasi
ombudsman.  Jika  rekomendasi  tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif. hal ini sebagaimana ketentuan  dalam  pasal 39 UU  37  tahun 2008, yaitu; ”Terlapor  dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38 ayat  (1),  ayat  (2),  atau  ayat  (4)  dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Hal ini menjadi aneh ketika lembaga ombudsan yang bukan lembaga pengadilan  namun  rekomendasinya  wajib dilaksanakan oleh pihak terlapor, sehingga rekomendasi ombudsman mengikat  secara  hukum  (legally  binding) bagi  terlapor  yang  terbukti  melakukan tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada warga  negara  yang  dilakukan  oleh penyelenggara pemerintahan
Pengaturan Ombudsman dalam undang-undang No  37  tahun  2008  ini tidak  hanya  mengandung  konsekuensi posisi  politik  kelembagaan,  namun  juga perluasan  kewenangan  dan  cakupan  kerja ombudsman  yang akan sampai  di  daerah- daerah.  Dalam  hal  penanganan  laporan juga terdapat perubahan yang fundamental  karena  Ombudsman  diberi kewenangan  besar  dan  memiliki  legally binding/sub  poena  power,  rekomendasi
bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana  bagi  yang  menghalang-halangi Ombudsman  dalam  menangani  laporan. Mengingat  besarnya  kewenangan  dalam undang-undang,  Ombudsman  RI  perlu melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang.  Kewenangan  yang  besar harus  ditunjang  oleh  infrastruktur  yang kuat  dan  sumberdaya  manusia  yang profesional. Bila Ombudsman  tidak didukung  dengan  infrastruktur  yang memadai maka kewenangan yang diberikan  oleh  undang-undang  menjadi tidak berarti.
Selain  itu,  Undang-Undang  No  37 tahun 2008 memberi penambahan kewenangan Ombudsman dalam menyelesaikan  laporan  melalui  mediasi dan  konsiliasi  atas  permintaan  para  pihak (Pasal  8  ayat  (1)  huruf  e).  Undang- Undang  No  ini  juga  merampingkan komposisi  Ombudsman  yang  awalnya berdasarkan  Keppres  44/2000  berjumlah 11  orang,  menjadi  hanya  tujuh  orang. Masa  jabatan  ditetapkan  berlaku  selama lima  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan tambahan.
Dalam  menangani  laporan,  setiap pimpinan dan anggota Ombudsman diwajibkan merahasiakan identitas pelapor.  Kewajiban  ini  melekat  terus
meski  pimpinan  dan  anggota  yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan. Namun, kewajiban ini dapat dikesampingkan  dengan  alasan  demi kepentingan publik yang meliputi kepentingan  bangsa  dan  negara  serta masyarakat luas.
Demi efektivitas kerjanya,
Ombudsman  juga  diberi  kewenangan untuk  melakukan  pemeriksaan  lapangan ke objek pelayanan publik yang dilaporkan,  tanpa  pemberitahuan  terlebih dahulu. Hal  ini  tidak pernah diatur dalam Keppres  40/2000.  Inspeksi  mendadak  ini tetap  harus  memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Untuk menjaga netralitas, UU  Ombudsman  memuat  aturan  yang melarang pimpinan atau anggota Ombudsman turut serta memeriksa laporan  jika di dalamnya  memuat informasi  yang  mengandung  atau  dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 ini juga memberikan dua hak ekslusif untuk Ombudsman. Pertama, hak imunitas atau kekebalan sebagai dukungan  penuh  terhadap  pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman.
Dengan imunitas ini, (sebagaimana diatur dalam Pasal 10), Ombudsman tidak dapat ditangkap,  ditahan,  diinterogasi,  dituntut atau digugat di muka pengadilan. Kedua,
upaya  pemanggilan  paksa.  Pasal  31 menyatakan  “Dalam  hal  terlapor  dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28  ayat  (1)  huruf  a  telah  dipanggil  tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan  dengan  alasan  yang  sah, Ombudsman  dapat  meminta  bantuan Kepolisian  untuk  menghadirkan  yang bersangkutan secara paksa”.
Sejak diundangkannya Undang- Undang  No  37  Tahun  2008  tentang Ombusdman  RI  yang  disahkan  dalam Rapat  Paripurna  DPR  RI  pada  tanggal  9 September 2008, telah mengubah kedudukan  dan  fungsi  Ombudsman  dari yang  sekedar  komisi  negara  menjadi lembaga  permanen  yang  rekomendasinya bersifat legally binding dan final, selanjutnya semenjak Ombudsman menjadi lembaga negara pada tahun 2008 banyak laporan masyarakat terkait tindakan  maladministrasi  yang  telah dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Adapun bentuk-bentuk maladministrasi  yang  ditangani  oleh Ombudsman  RI  sejak  tahun  2008  sampai pada  tahun  2010  lebih  lengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini;
Tabel ;
Laporan Tahunan Ombudsman RI dalam Menangani Maladministrasi Sejak Berlakunya Undang-Undang No 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia Sumber;  Diolah  dari  Laporan  tahunan Ombudsman  Republik  Indonesia  tahun 2008 s/d 2010,
Disamping  Undang-Undang  No  37 Tahun  2008  tentang  Ombudsman  RI diatas,  kewenangan  Ombudsman  RI dalam  menangani  perkara  maladminitrasi juga  diatur  alah  satu  dasar  hukum  dari keberadaan  Ombudsman  adalah  Undang- Undang  No  25  tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik.  Undang-undang  ini yang  telah  disahkan  oleh  DPR  RI  pada tanggal 23 juni 2009 yaitu undang-undang yang  mengatur  tentang  pemenuhan  hak bagi  warga  negara  dalam  pelayanan publik  yang  harus  dilaksanakan  oleh penyelenggara pemerintahan.
Undang-Undang No 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik semakin memperkuat fungsi, tugas, serta
kedudukan Ombudsman Republik Indonesia. Secara tekstual undang-undang pelayanan  publik  cukup  progresif  dan substansinya  lebih  maju  dibandingkan dengan  draff  awal  ketika  pertama  kali dibahas  di  komisi  II  DPR  RI,  undang- undang ini  memberikan  kejelasan tentang hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan,  dan  partisipasi  masyarakat
serta  sanksi  bagi  penyelenggara  dan korporasi.  Beberapa  muatan  prograsifnya adalah  paradigma  hak  dasar,  ruang lingkup  yang  juga  menjangkau  layanan
oleh swasta, partisipasi masyarakat dalam merumuskan standar pelayanan, penagawasan  penyelenggaraan  pelayanan publik  dan penyelesaian  pengaduan, serta mekanisme  penyelesaian  pengaduan  oleh ombudsman RI.
Di  dalam  Undang-Undang  No  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,
No KLASIFIKASI SUBSTANSI JUMLAH 2008 2009 2010 1 Penundaan berlarut 259 593 579 2 Bertindak sewenang- wenang 112 - - 3 Melalaikan kewajiban 89 - - 4 Tidak menangani 88 41 31 5 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi 74 56 46 6 Bertindak tidak adil 68 - - 7 Penyimpangan prosedur 66 86 90 8 Tidak kompeten 42 70 54 9 Bertindak tidak layak 35 21 33 10 Penyalahgunaan wewenang 32 264 205 11 Nyata-nyata berpihak 10 106 117 12 Persengkokolan 9 - - 13 Perbuatan melawan hukum 7 - - 14 Pelanggaran undang- undang 5 - - 15 Penguasaan tanpa hak 5 - - 16 Kolusi dan nepotisme 3 - - 17 Diluar kompetensi 3 - - 18 Pemalsuan 2 - - 19 Lain-lain 117 - - 20 TOTAL 1026 1237 1154
tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) kali kata  Ombudsman  disebut  dalam  pasal- pasal  Undang-  Undang  tersebut.  Terkait dengan  kewenangan  Ombudsman  RI berdasarkan  undang-undang  No  25  tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  35 ayat  (1)  dan  ayat  (3)  huruf  b.  Adapun bunyi lengkap pasal tersebut adalah;
(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan
publik dilakukan melalui:
b. pengawasan oleh ombudsman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Berdasarkan  ketentuan  pasal  diatas, maka Ombudsman menjadi suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas eksternal  penyelenggara  pemerintahan dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk memberikan  pelayanan  publik  sebaik- baiknya.  Dalam  menjalankan  fungsinya tersebut,  Ombudsman  memiliki  beberapa kewenangan dalam menyelesaikan pengaduan  masyarakat  terkait  pelayanan publik  yang  tidak  sesuai  dengan  standar peraturan  perundang-undangan.  Adapun kewenangan  itu  sebagaimana  yang  diatur dalam bab VII bagian kedua Pasal 46 ayat
(1)  sampai  dengan  ayat  (7)  Undang- Undang  No  25  tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  yang  seluruhnya  secara khusus  mengatur  tentang  penyelesaian pengaduan  oleh  Ombudsman.  Adapun bunyi pasal tersebut adalah;
1) Ombudsman  wajib  menerima  dan berwenang  memproses  pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini
2) Ombudsman  wajib  menyelesaikan pengaduan  masyarakat  apabila pengadu
menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara.
3) Ombudsman  wajib  membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis  untuk  mendukung  tugas dan  fungsi  ombudsman  dalam kegiatan pelayanan publik.
4) Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  dilakukan  paling  lambat  3 (tiga)  tahun  sejak  undang-undang ini diundangkan.
5) Ombudsman  wajib  melakukan mediasi  dan  konsiliasi  dalam menyelesaikan  pengaduan  atas permintaan para pihak.
6) Penyelesaian pongaduan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) dapat dilakukan oleh perwakilan ombudsman di daerah.
7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman  diatur  lebih  lanjut dalam peraturan ombudsman.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ombudsman berwenang
memproses  pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga  apabila  ada  penyelenggara pemerintahan  yang  melakukan  tindakan maladminsitrasi terhadap pelayanan publik, maka ombudsman wajib menyelesaikan  pengaduan  masyarakat apabila pengadu/masyarakat memang menghendaki  penyelesaian  pengaduan tidak  dilakukan  oleh  penyelenggara  akan tetapi diselesaikan oleh ombudsman RI.
Sejalan  dengan  Undang-Undang
Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Pelayanan Publik bahkan mewajibkan pembentukan
Perwakilan Ombudsman di tingkat daerah Provinsi/atau  Kabupaten/  Kota  yang bersifat  hierarkis  untuk  mendukung  tugas dan  fungsi  Ombudsman  dalam  pelayanan publik  paling  lambat  3  (tiga)  tahun  sejak Undang-Undang Pelayanan Publik disahkan.
Berdasarkan  pasal  46  ayat  (5) Undang-undang  Pelayanan  Publik  diatas, juga  memberikan  kewenangan  kepada
ombudsman  untuk  melakukan  mediasi dan  konsiliasi  dalam  menyelesaikan pengaduan  masyarakat  terkait  tindakan maladministrasi  yang  dilakukan  oleh penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik.
Ombudsman  RI  juga  memiliki wewenang  untuk  menerima  pengaduan dari  masyarakat  terkait  pelayanan  publik apabila  pengadu  menuntut  ganti  rugi,  hal ini  berdasarkan  pasal  50  ayat  (5),(6),(7) undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik,  adapun  bunyi  pasal tersebut adalah;
5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi,  konsiliasi,  dan  ajudikasi khusus.
6) Ajudikasi  khusus  sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan  paling  lambat  5 (lima)  tahun  sejak  undang-undang ini diundangkan.
7) Dalam  melaksanakan  ajudikasi khusus  sebagaimana  dirnaksud pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya  diatur  lebih  lanjut  oleh peraturan ombudsman.
Berdasarkan pasal tersebut, ombudsman  memiliki  kewenangan  untuk melakukan mediasi, konsiliasi dan ajudikasi  khusus  dalam  hal  penyelesaian ganti  rugi.  Sedangkan  yang  dimaksud
dengan  ajudikasi  sendiri  adalah  proses penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik antara  para  pihak  yang  diputus  oleh Ombudsman. Kewenangan ajudikasi khusus  inilah  yang  tidak  ada  didalam Undang-Undang  No  37  tahun  2008 tentang Ombudsman RI.
Didalam  Undang-Undang  No  25 tahun  2009  juga  memperkuat  status keputusan Ombudsman sehingga nantinya penyelenggara pelayanan publik tidak lagi dapat mengabaikannya. Hal ini sebagaimana  ketentuan  dalam  pasal  52 ayat  (2),  dan  pasal  53  ayat  (2)  Undang- Undang  No  25  tahun  2009,  yang berbunyi;
Pasal 52 ayat (2) ;
Pengajuan gugatan
terhadap
penyelenggara sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak menghapus
kewajiban penyelenggara  untuk  melaksanakan keputusan  ombudsman  dan/  atau penyelenggara. Pasal 53 ayat (2) ;
Laporan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  menghapus
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau penyelenggara. Ketentuan pasal 52 ayat (2), tersebut menunjukkan
status keputusan
ombudsman tidak dapat dihapus meskipun  ada  pengajuan  gugatan  yang dilakukan oleh pengadu/masyarakat kepada pengadilan terhadap penyelenggara  pelayanan  publik  yang melakukan tindakan maladministrasi.
Sedangkan  pasal  53  ayat  (2)
menjelasakan tentang kedudukan keputusan ombudsman apabila penyelenggara  pelayanan  Publik  diduga melakukan  tindak  pidana,  selanjutnya masyarakat  melaporkan  kepada  pihak yang  berwenang,  maka  laporan  yang diproses tersebut tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan Ombudsman.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  dibuat bagan  tentang  hubungan  dan  kedudukan antar masyarakat dan lembaga Ombudsman RI dan penyelenggara pemerintahan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana bagan dibawah ini:
bagan; 1.
Hubungan Antara Rakyat – Lembaga Pengawasan - Pemerintah
bagan ; 2.
Hubungan Antara Rakyat–Ombudsman

## RI–Penyelenggara Pemerintahan
Sumber;  diambil  dari  Peranan
Ombudsman  Dalam  Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan  Korupsi  Serta Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Bersih, Komisi Ombudsman Nasional,  2005,  hlm  32  dan 33. III. Penutup
Ombusdman  merupakan  lembaga yang  tidak  sekedar  menjadi  Magistrature of  Influence,  yang  memiliki  kewenangan mengikat  secara  moral  saja  (Morally binding), namun juga memiliki kewenangan  untuk  memberikan  sanksi (Magistrature of Sancsion) dimana rekomendasinya  bersifat  mengikat  dan wajib dilaksanakan (Legally Binding). Hal ini  berarti  setiap  instansi  yang  menjadi pihak  terlapor  dan  atasan  terlapor  jika terbukti melakukan tindakan maladministrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  maka  wajib  menjalankan
rekomendasai Ombudsman RI. Jika sanksi  tidak  dilaksanakan  maka  akan dikenakan  sanksi  administratif  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Hal  ini  sebagaimana dalam pasal  39  undang-Undang  No  37  tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
Daftar Pustaka

## BUKU - BUKU
Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaruan, 2005, Antonius Sujata, Dkk. Peranan Ombudsman  dalam  pemberantasan dan pencegahan korupsi serta pelaksanaan pemerintahan yang baik,  komisi  Ombudsman  Nasional, 2005 -------------------, dkk. Peranan Ombudsman  Dalam  Pemberantasan dan  Pencegahan  Korupsi  Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang
Baik, Cet.2 Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2007, -------------------, dkk. Ombudsman Indonesia  di  tengah  Ombudsman Internasional,  Komisi  Ombudsman Nasional 2002
-------------------,
dkk.Ombudsman Indonesia,  masa  lau,  sekarang  dan masa  yang  akan  datang,  Jakarta:
Komisi Ombudsman Nasional, 2002,
Budhi  Masthuri,    Mengenal  Ombudsman
Indonesia.  Pradnya  Paramita,  Jakarta,
2005
Galang  Asmara,  Ombudsman  Republik
Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan  Republik  Indonesia,
Surabaya, laksbang Yustitia, 2011
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan
Administratif Terhadap Notaris
Sebagai  Pejabat  Publik,  Bandung, Refika Aditama, 2009
Hesti Puspitosari dkk. Filosofi Pelayanan
Publik, Malang, setara Pers, 2011,
H.  Amrah  Musilmin,  Beberap  Asas  dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum administrasi, Bandung: Alumni,1985, INDEF, Birokrasi, Korupsi dan Reformasi,  Kasus  Pelayanan  KTP, Jakarta, INDEF, 1999, Jazim  Hamidi,  Penerapan  asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan  yang  layak  (AAUPL) dilingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju Clean And Stable Government), Cetakan ke I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 Johnny  Ibrahim,  Metodologi  Penelitian Hukum
Normatif,
Malang:
Banyumedia Publishing, 2006
K.  C.  Wheare,  Maladministration  and  its Remedies,  First  Edition  London: Steven and Son, 1973

## Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa catatan
Hukum  tata  pemerintahan  dan peradilan Administrasi negara,
Bandung; Alumni, 1981
Moh.  Mahfud  MD,  Pemerintahan  Yang Bersih  Perspektif  Politik,  Hukum, Ekonomi,  Budaya  dan  Agama,
Yogyakarta, Ull Press, 2000.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum
Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya,
Bina Ilmu, 1987, -----------------------,dkk. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 1993, -----------------------,dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta; Universitas Trisakti,2012 -----------------------,dkk. Hukum Administrasi  dan  Tindak  Pidana Korupsi,  Yogyakarta;  Gadjah  Mada University Press,2011
-----------------------,Tatiek  Sri  Djatmiati.
Argumentasi  Hukum,  Yogyakarta; Gadjah Mada University Press,2011 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2011. Sjachran  Basah,  Perlindungan  Hukum atas  Sikap  Tindak  Administrasi Negara, Bandung, Alumni,1992
--------------------,  Eksistensi  dan  tolok ukur  badan  peradilan  Administrasi di  Indonesai,  Bandung,  Alumni,
1997 Sadjijono,  Memahami  Beberapa  Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta;  Laksbang  Pressindo,  ,
2008,
Soedarsono,  Strategi  Pelayanan  Prima, Lembaga  Administrasi  Negara,  Jakarta, 2000,
Sirojuddin dkk. Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi, Malang, Setara press, 2011 Sedarmayanti, Good Governance
(Kepemerintahan yang Baik),
Bandung, Mandar Maju, 2004,
S.F.  Marbun,  Peradilan  Administrasi
Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia, Yogyakarta ,FH-UII Press, 2011. ---------------, Eksistensi peradilan administrassi negara (Upaya menuju
Clean and stable Government), cetakan ke I
(Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999
--------------,  dan  Moh.  Mahfud  M.D, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi Negara, Cetakan kelima, Yogyakarta: Liberty, 2009 --------------,  Menggali  dan  Menemukan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, tulisan pada Dimensi-Dimensi  Pemikiran  Hukum Administrasi  Negara,  Yogyakarta: UII Press, 2001

## HASIL PENELITIAN
Arif Farida Tri Rejeki, Potensi Maladministrasi Dalam Proses Lelang  Pengadaan  Barang/Jasa  Di
Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2008, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret Surakarta 2009 Edmon Makarim, Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik, Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu hukum Universitas Indonesia, 2009 Galang  Asmara,  Kedudukan  dan  Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dari Sistem  Pemerintahan  dan  Sistem Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat Di  Indonesia,  Disertasi,  Program
Pascasarjana  Universitas  Airlangga Surabaya, 2003. Gusti Ngurah Wairocana, Good Governance  (Kepemerintahan  yang Baik) dan implementasinya di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bali, ‘Disertasi”, Program
Pascasarjana  Universitas  Airlangga, Surabaya, 2005
Herry Wibawa, Pengawasan Ombudsman Terhadap  Penyelenggara  Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan  Dengan  Pengawasan Peratun),  Tesis,  Program  Studi Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010 PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang
Tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan  RI,  UU  No.
12  Tahun  2011,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  No.  53,  TLN No. 4389; Republik  Indonesia,  undang-Undang  RI tentang Pelayanan Publik, UU no 25 tahun  2009,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 112
Republik  Indonesia,  undang-Undang  RI tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN,
UU  No.  28  tahun  1999,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI tentang Ombudsman Republik
Indonesia, UU No 37 tahun 2008. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian, UU No 43 tahun 1999
PP  No  21  tahun  2011  Pembentukan Ombudsman RI di daerah Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor :  002  Tahun 2009
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan
Risalah  resmi  Pembicaraan  Tingkat  II/ pengambilan  Keputusan  terhadap RUU tentang Ombudsman; Selasa, 9 September 2008 Risalah-Risalah resmi pembahasan/
pengambilan  Keputusan  terhadap
RUU tentang Ombudsman;