Sultan Jurisprudence
ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024     D DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 02-03-2024   Revised: 2-05-2024   Accepted: 28-05-2024    Available online since June 10, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE

## The Effective Role of BPSK in Resolving Consumer Disputes  in  Accordance  with  UUPK:  Legal  and Theoretical Perspectives
Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UUPK Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan
Bernadeth Gisela Lema Udjan 1 , Ariyanto Hermawan 2
1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 2 Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
* Corresponding author: bernadeth.udjan@student.ukdc.ac.id

## Abstract
The Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) canceled the decision issued by BPSK,  this  shows  that  the  legal  regulation  regarding  BPSK,  especially  the  Consumer Protection Law (UUPK) is not firm in providing a rule in resolving consumer disputes. The research aims to critically analyze the role of BPSK in resolving consumer disputes in terms of the theory of legislation based on the UUPK. The type of research conducted in this study is juridical-normative by examining library materials or secondary data. In order to analyze the research to be conducted and answer the formulation of the problem, the author takes a case approach that shows the incompatibility of the rules regarding BPSK. The results of this research show that there are discrepancies in UUPK in regulating BPSK. In the UUPK, it has been emphasized that BPSK's decision is final and binding so that no objection can be filed to the District Court. Not only that, BPSK is seen as a quasi-court institution, which means that BPSK's position is equal to that of a general court. This can be seen from the duties and authorities that have been regulated in the legislation. The results  of  this  research  are  expected  to  serve  as  a  reference  or  guideline  as  well  as  to contribute to the government on the UUPK in affirming a legislation to resolve consumer disputes through BPSK so that the role of BPSK becomes more important.

## Keywords
UUPK; BPSK; decision; role; consumer disputes resolution

## Abstrak
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI)  melakukan  pembatalan  putusan  yang dikeluarkan  oleh  BPSK,  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  pengaturan  hukum  mengenai BPSK khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK tidak tegas dalam
memberikan suatu aturan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penelitian bertujuan untuk  menganalisis  secara  kritis  mengenai  peran  BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen  yang  ditinjau  dari  teori  perundang-undangan  berdasarkan  UUPK.  Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder. Guna menganalisis penelitian yang akan dilakukan dan menjawab  rumusan  masalah,  penulis  melakukan  pendekatan  kasus  yang  menunjukan ketidaksesuaian  aturan  mengenai  BPSK.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  adanya ketidaksesuaian  UUPK  dalam  mengatur  BPSK.  Dalam  UUPK  telah  ditegaskan  bahwa putusan  BPSK  adalah  final  dan  mengikat  sehingga  tidak  dapat  diajukan  keberatan  ke Pengadilan Negeri. Tidak hanya itu, BPSK dipandang sebagai lembaga quasi pengadilan atau disebut semi pengadilan yang artinya kedudukan BPSK setara dengan badan peradilan umum.  Hal  ini  terlihat  dari  tugas  dan  wewenang  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman serta memberikan kontribusi bagi pemerintah terhadap UUPK dalam menegaskan sebuah peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK sehingga peran BPSK menjadi efektif sejalan dengan konsep peradilan umum.

## Kata Kunci
UUPK; BPSK; putusan, peran, penyelesaian sengketa konsumen

## HOW TO CITE:
Bernadeth Gisela Lema Udjan, Ariyanto Hermawan, The Effective Role of BPSK in Resolving  Consumer  Disputes  in  Accordance  with  UUPK:  Legal  and  Theoretical Perspectives, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 79-91.

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  perdagangan  saat  ini  dihadapkan  dengan  banyak  persoalan sengketa. Sebabnya yaitu adanya kerugian antar pihak yang berkepentingan. Hal demikian menimbulkan ketidakseimbangan. 1 Ketidakseimbangan tersebut mendapat perhatian oleh banyak  pihak  sehingga  pemerintah  mengambil  langkah  untuk  menerbitkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut UUPK).  Tujuan  di  terbitkannya  UUPK  adalah  untuk  mengatur  dan  mengatasi  adanya ketidakseimbangan  keadilan.  Tidak  hanya  itu,  sebagai  ciri  negara  hukum,  Indonesia memberikan perlindungan bagi kepentingan rakyat melalui penerbitan UUPK. Berbicara mengenai perlindungan tidak lepas dari perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UUPK.  Secara  definitif,  perlindungan  konsumen  pada  dasarnya  mencakup  kepentingan atau hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. 2 Pemenuhan
1 Anik  Tri  Haryani  et  al.,  “Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Konsumen,” YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 6, no. 2 (2020), http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia.
2 Riris  Nisantika  and  Ni  Luh  Putu  Egi  Santika  Maharani,  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK),” Jurnal Locus Delicti 2, no. 1 (2021), https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD.
kebutuhan yang dilakukan saat kegiatan perdangan antara konsumen dengan pelaku usaha dan sebaliknya.
Sebagai  bentuk  perlindungan  konsumen  UUPK  telah  mengatur  dalam  mengatasi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau sebaliknya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 49 UUPK yang menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. 3 Dengan  dibentuknya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) diharapkan  dapat  mengatasi  sengketa  konsumen  secara  efektif.  Berdasarkan  data Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI),  terdapat  127  putusan  yang  dikeluarkan oleh  BPSK  dibatalkan. 4 Putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  BPSK  dianulir  oleh pengadilan khususnya oleh MARI. Terlihat bahwa dengan diterbitkannya UUPK, sengketa konsumen belum menjamin adanya penyelesaian antara konsumen dengan pelaku usaha atau sebaliknya.
Pada dasarnya peran BPSK yang telah diatur dalam UUPK dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara efektif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dengan judul “Urgensi Pembaharuan Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dengan  Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen” 5 menyatakan bahwa peran BPSK  dalam  UUPK  terdapat  ketidaksesuaian  pengaturan  yang  mengatur  mengenai kelembagaan  pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Perdana,  Fuad,  dan  Munawar 6 menganalisis  mengenai implementasi  penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  BPSK  yang  eksistensi  dari kelembagaan  tersebut  memberikan  hambatan  dalam  mencari  keadilan.  Berdasarkan penelitian Rida Sitepu dan Hana Muhammad 7 menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur mengenai  BPSK  sendiri  di  nilai  masih  kurang  mampu  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen.
Ketiga pendapa diatas menunjukkan bahwa UUPK yang mengatur mengenai BPSK belum  efektif  dalam  mengimplementasikan  peran  BPSK  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen. Berdasarkan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2017  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  BPSK  mengatur putusan yang dikeluarkan oleh BPSK harus ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri padahal
3 Pasal 49 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ” . 4 Andi  Saputra,  “Tok!  127  Keputusan  Sengketa  Konsumen  Dianulir  MA,” DetikNews ,  2017, https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma.
5 Yuyut  Prayuti,  “Urgensi  Pembaruan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dengan  Pembentukan  Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen,” UNES Law Review 6, no. 1 (2023), https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433.
6 Rifki Putra Perdana, Fuad, and Said Munawar, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta,” WIDYA PRANATA HUKUM 3, no. 2 (2021).
7 Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Indonesia,” JURNAL  RECHTEN:  RISETHUKUM  DAN  HAK ASASI MANUSIA 3, no. 2 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79.
sifat putusan BPSK dalam UUPK adalah final dan mengikat. Selain itu, ketiga pendapat diatas  belum  menunjukan  adanya  sifat  peraturan  perundang-undangan  mengenai  peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Untuk  menganalisis  sifat  peraturan  perundang-undangan  dari  adanya  peran  BPSK yang telah diatur dalam UUPK, penulis akan meninjaunya menggunakan teori perundang- undangan sebagai pisau analisis. Teori perundang-undangan yang digunakan oleh penulis pada  dasarnya  mencakup  norma-norma  dalam  Undang-Undang.  Hierarki  dan  validitas norma dibentuk dengan membentuk piramida. Susunan piramida norma ini dicetuskan dari pemikiran Hans Kelsen yang disusun sebagai berikut 8 : (1) Norma fundamental negara; (2) Aturan  dasar  negara;  (3)  Undang-Undang  formal;  dan  (4)  Peraturan  pelaksana  dan peraturan  otonom.  Oleh  sebab  masih  ditemuinya  ketidakefektifan  peran  BPSK  dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang telah diatur dalam UUPK dan tidak sejalan dengan peraturan pelaksana di bawahnya, penulis ingin menganalisis peran BPSK dalam UUPK yang ditinjau dari teori perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan  dua  permasalahan,  antara  lain:  Pertama,  apakah  UUPK  yang  mengatur mengenai  BPSK  mampu  menyelesaikan  sengketa  konsumen?  Kedua,  bagaimana pengaturan BPSK dalam upaya keseimbangan perlindungan bagi para pihak?.
Penelitian  ini  akan  menganalisis  mengenai  peran  BPSK  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  apakah  sudah  mampu  mengatasi  penyelesaian  sengketa konsumen dengan pelaku usaha atau sebaliknya. Tidak hanya menganalisis peran BPSK yang telah diatur dalam UUPK, penulis juga akan mengajak kita untuk meninjau dari teori perundang-undangan  dalam  menganalisis  aturan  sebagai  bentuk  keseimbangan perlindungan  bagi  para  pihak.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kritis mengenai  peran  BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen  berdasarkan  UUPK ditinjau dari teori perundang-undangan sebagai bentuk upaya keseimbangan perlindungan bagi para pihak.

## Metode
Guna  menjawab  rumusan  masalah,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 9 dengan melakukan studi kepustakaan ( library research ) untuk menganalisis kasus  dengan  mengkaji  teori  perundang-undangan  terhadap  UUPK  yang  mengatur mengenai  peran  BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Penelitian  hukum normatif akan dikaji dengan tiga pendekatan yaitu:
1. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) merupakan pendekatan yang ditinjau dari sudut pandang hukum positif (aturan hukum tertulis).
8 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.28.
9 Amiruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2012), hlm.118.
2. Pendekatan  kasus  ( case  approach )  merupakan  pendekatan  yang  ditujukan  untuk mengetahui norma-norma atau kaidah dalam praktik hukum 10 berupa putusan BPSK yang dibatalkan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.
3. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) merupakan pendekatan untuk menilai mengenai  regulasi  dalam  hukum  positif  terkait  yaitu  peran  BPSK  yang  telah diatur dalam UUPK.
Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier; antara lain sebagai berikut:
1. Bahan  hukum  primer,  yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  semua  jenis  peraturan  hukum  dibawah  Undang- Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yakni artikel jurnal, buku. 11
3. Bahan hukum tersier, yakni ensiklopedia, kamus hukum. 12
Bahan yang sudah diperoleh dan berkaitan dengan penelitian ini akan dianalisa dan diolah secara kualitatif dengan menyajikan serta menjelaskan data secara rinci dari fakta- fakta  yang  didapati  oleh  penulis.  Data  kemudian  dianalisis  secara  teorisasi  sehingga menghasilkan penelitian yang mudah dipahami oleh pembaca.

## Hasil dan Pembahasan A. Ruang Lingkup Sengketa Konsumen
Konsumen  adalah  setiap  orang  yang  menggunakan  barang  dan/atau  jasa  untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahkluk hidup lain dan tidak untuk  diperdagangkan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  2  UUPK.  Berbicara mengenai  UUPK  sendiri  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  diterbitkan untuk mengatasi penyelesaian sengketa  konsumen. Pengertian sengketa konsumen telah dijelaskan  dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen 13 yang  menyatakan  bahwa  sengketa  konsumen  adalah  sengketa dengan  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  mengalami  kerugian  sehingga  dituntut  atas kerugian yang ditimbulkan yakni kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa tersebut.
Pendapat  Sidharta  mengenai  sengketa  konsumen  adalah  sengketa  atas  hak-hak konsumen yang telah dilanggar. Hak-hak konsumen yang dilanggar mencakup keperdataan,
10 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
11 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (Malang:  Bayumedia  Publishing,  2016), hlm.392.
12 Ibid . 13 Nisantika  and  Santika  Maharani,  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh Badan  Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK).”
pidana  bahkan  tata  usaha  negara 14 .  Dalam  buku  Adrian  Sutedi  menyatakan  sengketa konsumen adalah sengketa yang salah stau pihaknya harus konsumen dan penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan sehingga  para  pihak dapat memilih  penyelesaiannya. 15 Nasution 16 menjelaskan  bahwa  sengketa  konsumen  pada dasarnya  merupakan  suatu  sengketa  atau  perselisihan  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha dengan kedudukan konsumen yang dirugikan. Dalam hal ini pengertian mengenai sengketa  konsumen  memiliki  arti  yang  luas.  UUPK  sendiri  belum  memberikan  batasan mengenai pengertian sengketa konsumen. Namun, sengketa dapat terjadi ketika sebelum, saat, pasca membeli atas barang dan/atau menggunakan jasa yang digunakan.
Penyelesaian sengketa konsumen sendiri telah diatur dalam UUPK. Terdapat dalam Pasal  45  ayat  (1)  UUPK  menjelaskan  bahwa  konsumen  yang  telah  dirugikan  dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga terkait dalam menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan umum. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan arau di luar pengadilan. Hal ini menunjukan para  pihak  yang  bersengketa  dapat  memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. BPSK hadir sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila salah satu pihak dirugikan sehingga pihak tersebut memiliki hak untuk memilih jalur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Dalam Pasal 52 UUPK telah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
Pada Pasal 48 UUPK menjelaskan mengenai upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. 17 Dalam  Pasal 45 ayat (4) UUPK menyatakan apabila upaya yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil maka gugatan dapat ditempuh melalui pengadilan. 18 Gugatan yang diajukan dapat dilakukan oleh pihak  konsumen  yang  dirugikan  atau  ahli  warisnya  yang  bersangkutan,  kelompok konsumen  yang  memiliki  kepentingan  sama,  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  bebentuk  badan  hukum  atau  Yayasan,  pemerintah  dan/atau  instansi  terkait yang dirugikan dari segi materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  UUPK. 19 Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui
14 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
15 Adrian Sutedi, Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
16 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hlm.84.
17 Pasal 48 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.
18 Pasal 45 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa ” . 19 Pasal 46 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b.  sekelompok  konsumen  yang  mempunyai  kepentingan  yang  sama;  c.  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  yang  memenuhi  syarat,  yaitu  berbentuk  badan  hukum  atau  Yayasan,  yang  dalam  anggaran  dasarnya menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut  adalah  untuk  kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit”.
pengadilan maupun di luar pengadilan dapat membantu menyelesaikan sengketa para pihak yang  dirugikan.  Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  konsumen  dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sengketa konsumen yang dapat di gugat belum memberikan batasan sengketa yang dapat merugikan konsumen.

## B. Pengaturan  Hukum  BPSK  Dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UUPK
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK dibentuk dan diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yaitu  UUPK.  Terlihat  dalam  UUPK  mengatur mengenai  peran  BPSK  yaitu  lembaga  negara  yang  bertugas  dalam  menangani  dan menyelesaikan sengketa konsumen. Pada Pasal 49 UUPK mengatur bahwa BPSK dibentuk oleh pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen  di  luar  pengadilan.    Sebagai  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  BPSK memiliki  tugas  dan  wewenang  yakni  penindakan  dan  penyelesaiannya  dilakukan  dengan mediasi  atau  arbitrase  atau  konsiliasi,  konsultasi,  pengawasan,  pelaporan  kepada  pihak penyidik,  menerima  pelaporan,  memeriksa,  memanggil  pelaku  usaha  dan  menghadirkan saksi dan saksi ahli, meminta bantuan kepada pihak penyidik untuk menghadirkan saksi, menilai  surat  atau  dokumen  atau  alat  bukti  yang  terkait,  menetapkan  dan  memutuskan adanya atau tidaknya kerugian pada pihak konsumen, memberitahukan dan menjatuhkan putusan  serta  sanksi  administratif  terhadap  pihak  pelaku  usaha  yang  dianggap  telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 UUPK yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang BPSK.
Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK terlebih dahulu dilakukan kesepakatan antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Pada  Pasal  45  ayat  (1)  UUPK  memberikan pilihan bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni konsumen dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan/  atau melalui  peradilan  yang  berada  di  peradilan  umum.  Selain  itu,  dalam  Pasal  23  UUPK menyatakan  jika  pelaku  usaha  menolak  dan/  atau  tidak  menanggapi  dan/  atau  tidak memenuhi ganti rugi maka konsumen diberikan hak untuk menuntut pelaku usaha melalui BPSK atau mengajukan gugatan ke badan peradilan domisili konsumen. 20 Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK merupakan penyelesaian sengketa pararel atau kedudukannya sejajar dengan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum. 21
20 Pasal 23 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Pelaku usaha yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi  tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aya t(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen ” . 21 Sitepu  and  Muhamad,  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Bpsk)  Sebagai  Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”
Berbicara  mengenai  kedudukan  BPSK  dalam  sistem  peradilan  Indonesia  dapat dikatakan  peran  BPSK  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  memiliki  posisi  yang setara dengan peradilan umum. Bahkan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK merupakan putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  ( binding )  sehingga  tidak  diperlukan  upaya penyelesaian lainnya. Namun, dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa konsumen dapat mengajukan keberatan  atas  putusan BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri dengan jangka  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya  putusan.  Padahal sebagai lembaga peradilan independen yang berdiri sendiri seharusnya dalam UUPK yang mengatur mengenai BPSK perlu menetapkan peraturan konseptual. 22 Hal ini menunjukan bahwa tidak efisiennya peran BPSK dalam menindak suatu sengketa konsumen.
Diketahui  bahwa  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  BPSK  dianulir  oleh  pengadilan khususnya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI).  Terdapat  127  putusan  yang dikeluarkan oleh BPSK dibatalkan 23 padahal sifat putusan BPSK sebagaimana telah diatur dalam pasal 56 ayat (2) UUPK. Sifat dari adanya putusan BPSK dipandang seperti prinsip res judicata pro veritate habetur . 24 Prinsip tersebut adalah prinsip yang tidak dilakukan upaya hukum lainnya dan memiliki kekuatan hukum pasti sebagaimana putusan BPSK sebagai putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  pasti.  Dalam  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan perlunya dipahami mengenai tatanan norma. Teori yang dikemukan oleh Hans Kelsen disusun sebagai berikut 25 : (1) Norma fundamental negara; (2) Aturan dasar  negara;  (3)  Undang-Undang  formal;  dan  (4)  Peraturan  pelaksana  dan  peraturan otonom.  Dilihar  dari  UUPK  merupakan  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang masih belum mengalami perkembangan sengketa konsumen masa kini. Padahal ditinjau dari teori peraturan perundang-undangan sendiri merumuskan bahwa pembentukan suatu peraturan  perundang-undangan  harus  memiliki  cerminan  kehidupan  masyarakat  dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menetapkan kendala serta hambatan ketika peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan. 26
BPSK  sebagai  lembaga  yang  disebut  dengan  lembaga  Pengadilan  Khusus  secara tegasnya disebutkan dan diatur mengenai wewenang dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen  dalam  Undang-Undang  salah  satunya  adalah  UUPK.  Sebagai  lembaga pengadilan  tersebut  disebutkan  bahwa  BPSK  merupakan  lembaga quasi pengadilan  atau semi  pengadilan. 27 Dalam  hal  ini  BPSK  hadir  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa konsumen untuk mengurangi penumpukan kasus dan melaksanakan proses penyelesaian
22 Prayuti, “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen.”
23 Saputra, “Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA.”
24 Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai  Lembaga  Quasi  Yudisial  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di Indonesia,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains 12, no. 2 (2023), https://doi.org/0.19109/intelektualita.v12i2.18848.
25 Farida, Ilmu Perundang-Undangan . 26 Michael  Frans  Berry,  “PEMBENTUKAN  TEORI  PERATURAN  PERUNDANG - UNDANGAN,” Muhammadiyah Law Review 2, no. 2 (2018), http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law.
27 Effendi, Gaol, and Darwis, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”
sengketa hukum yang sejalan dengan konsep peradilan cepat, hemat biaya, dan sederhana. 28 Namun melihat kondisi tersebut peran BPSK tidak menjadi lembaga yang setara dengan peradilan umum atau disebut sebagai lembaga Pengadilan Khusus. Pada Pasal 56 ayat (2) memberikan  pilihan  kepada  konsumen  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa  konsumen yakni dengan mengajukan keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh BPSK. Sehingga penyelesaian sengeketa konsumen oleh BPSK menjadi tidak efektif dan proses penanganan oleh  BPSK  dengan  konsep  peradilan  cepat,  hemat  biaya,  dan  sederhana  menjadi  tidak terwujud.
Berdasarkan  uraian  diatas  terlihat  bahwa  BPSK  sebagai  lembaga  yang  dipandang seperti prinsip res judicata pro veritate habetur dan lembaga quasi pengadilan sudah memenuhi norma  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Keberadaan  BPSK hadir sebagai lembaga yang tugas, fungsi, dan wewenangnya telah diatur dalam Undang- Undang.  Dapat  dikatakan,  BPSK  memiliki  legalitas  dalam  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. 29 Namun  hal  tersebut  menimbulkan  kedudukan hukum BPSK dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi terkendala untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan dalam UUPK sendiri yang mengatur mengenai BPSK masih belum mampu  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Karena  adanya  ketidaksesuaian peraturan mengenai mengajukan keberatan atas putusan yang telah dikeluarkan.

## C. Keseimbangan  Para  Pihak  Dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen
Keberadaan  BPSK  sebagai  lembaga  untuk  membantu  konsumen  dalam menyelesaikan sengketa tertuang dalam Pasal 16 UUPK yang menyatakan bahwa jika kedua belah  pihak  dalam  perjanjian  telah  sepakat  untuk  menyelesaikan  melalui  BPSK  dengan mimilih  jalur  penyelesaian  berupa  mediasi,  konsoliasi,  dan  arbitrase. 30 Prosedur penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK; Pertama, mengajukan permohonan dengan menyerahkan  saksi  administratif  terlebih  dahulu.  Kedua,  pemeriksaan  identitas  dan menawarkan cara penyelesaian sengketa kepada pihak yang bersengketa oleh BPSK. Ketiga, dilakukannya  perjanjian  dan  menunjuk  seorang  arbiter  kemudian  ditentukan  waktu persidangannya. Tuntutan yang dapat digugat di BPSK dapat merujuk pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPK yang mengatur mengenai tanggungjawab pelaku
28 N. Marbun and P. Pahlefi, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Di  Kota  Jambi,” Zaaken  Journal  of  Civil  and  Bussiness  Law 2  (2021):  96 – 110, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11897.
29 Effendi, Gaol, and Darwis, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”
30 Pasal 16 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “ Pelaku usaha dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  melalui  pesanan  dilarang  untuk:  a.  tidak  menepati  pesanan  dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi ” .
usaha.  Sehingga  jika  merujuk  pada  aturan  tersebut  konsumen  dapat  menggugat  pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan di BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPK. Namun dalam menyelesaikan sengketa konsumen para pihak yang bersengketa mengalami kendala yaitu UUPK sendiri belum menentukan batasan sengketa konsumen. Mengingat UUPK  telah  menjelaskan  mengenai  pengertian  sengketa  konsumen  akan  tetapi  hanya menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat digugat ke BPSK.
Kendala BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen terlihat pada putusan yang dibatalkan  hal  ini  menunjukan  bahwa  belum  adanya  perlindungan  bagi  para  pihak. Berdasarkan  pengaturan  yang  terdapat  dalam  UUPK  sudah  jelas  dan  tegas  mengatur mengenai BPSK dan kewenangannya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  06/M-DAG/PER/2/2017  tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 31 Terkait putusan BPSK bersifat final artinya putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan sedangkan mengikat ( binding ) artinya putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. 32 Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa putusan yang  dikeluarkan  oleh  BPSK  dapat  diajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  sejak diterimanya putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Hal ini menunjukan sifat dari adanya putusan BPSK dipandang sebagai upaya hukum lanjutan atau banding.
Berbicara mengenai keseimbangan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dapat terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPSK. Keadilan dapat dicapai ketika penyelesaian sengketa mudah diakses oleh para pihak dengan biaya prosedur hukum yang masuk akal dan efektif. 33 Sebagaimana telah dijelaskan terdapat tidak adanya ketegasan aturan mengenai penyelesaian sengketa oleh BPSK yang menimbulkan ketidakadilan diantara para pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepentingan konsumen dan keadilan bagi para pihak. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen memiliki proses penyelesaian yang sejalan dengan konsep peradilan cepat, hemat biaya, dan sederhana.
Isu mengenai keadilan belum terlihat dalam UUPK yang mengatur mengenai BPSK untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Keadilan  yang  baik  ketika  keputusan  dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan juga tergambar pada Pancasila sebagai  dasar  n egara  Indonesia  yang  berbunyi  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”  sehingga  keadilan  dapat  dilaksanakan  secara  universal  untuk  memberikan
31 Titia  Tauhiddah,  Busyra  Azheri,  and  Yussy.  A  Mannas,  “ Kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Lembaga Pembiayaan  Antara  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Bpsk)  Dengan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (Laps),” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020): 94 – 105, https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472.
32 Effendi, Gaol, and Darwis, “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”
33 Prayuti, “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen.”
perlindungan dan keseimbangan bagi para pihak. 34 Dalam buku karangan Theo Huijbers menjelaskan keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang menentukan hubungan dan keseimbangan para pihak. 35
Perwujudan  keadilan  terlihat  dengan  munculnya  keseimbangan  perlindungan  bagi para pihak yang bersengketa. Keseimbangan ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dalam penyelesaian sengketa. Namun  pengaturan  mengenai  BPSK  belum  mampu  menyelesaikan  sengketa  konsumen karena keadilan belum terwujud karena adanya aturan yang menyatakan dapat mengajukan keberatan  terhadap  putusan  BPSK.  Keadilan  yang  seimbang  dapat  diwujudkan  dengan adanya peraturan yang mengatur dengan tegas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Hal  tersebut  menimbulkan  munculnya  putusan  BPSK  yang  dibatalkan  atas  eksekusi putusan di Pengadilan Negeri setempat. Tidak hanya itu, pengaturan hukum yang belum tegas  mengatur  mengenai  BPSK  dapat  menimbulkan  ketidakseimbangan  penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga  perlunya peraturan yang secara tegas mengatur  mengenai putusan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen agar mewujudkan keseimbangan antara pihak yang bersengketa.

## Kesimpulan
Peran  BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen  telah  diatur  dalam  UUPK. Sehingga  BPSK  dipandang  sebagai  lembaga  khusus  pengadilan  karena  tugas  dan wewenangnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut tidak menutup  kemungkinan  adanya  ketidaktegasan  aturan  dalam  mengatur  mengenai  BPSK yaitu putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa peran  BPSK  menjadi  tidak  efeisien  karena  pengaturan  hukum  mengenai  BPSK  belum mampu  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Upaya  keseimbangan  pengaturan  hukum mengenai  BPSK  dapat  diwujudkan  dengan  adanya  penegasan  aturan.  Hal  ini  dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa agar peran BPSK menjadi efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

## Referensi
Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Berry,  Michael  Frans.  “PEMBENTUKAN  TEORI  PERATURAN  PERUNDANG - UNDANGAN.” Muhammadiyah Law Review 2, no. 2 (2018). http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law.
Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis. “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial,
34 M. A. Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).
35 Hyronimus  Rhiti, Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  Dari  Klasik  Sampai  Postmodernisme ,  5th  ed.  (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
Dan Sains 12, no. 2 (2023). https://doi.org/0.19109/intelektualita.v12i2.18848. Fajar,  Mukti,  and  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
Farida, Maria. Ilmu Perundang-Undangan . Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Haryani, Anik Tri, Sarjiyati, Yuni Purwati, and Mochamad Juli Pudjiono. “Peran Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Konsumen.” YUSTISIA  MERDEKA:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 6,  no.  2  (2020). http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia.
Ibrahim,  Johnny. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing, 2016.
Marbun,  N.,  and  P.  Pahlefi.  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Jambi.” Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law
2 (2021): 96 – 110. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11897.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen . Yogyakarta: Diadit Media, 2001. Nisantika,  Riris,  and  Ni  Luh  Putu  Egi  Santika  Maharani.  “Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  SengketaKonsumen  (BPSK).” Jurnal  Locus Delicti 2, no. 1 (2021). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD. Perdana,  Rifki  Putra,  Fuad,  and  Said  Munawar.  “Implementasi  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta.” WIDYA PRANATA HUKUM 3, no. 2 (2021).
Prayuti,  Yuyut.  “Urgensi  Pembaruan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dengan Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Sebagai  Upaya  Pemenuhan  Akses  Terhadap Keadilan  Bagi  Konsumen.” UNES  Law  Review 6,  no.  1  (2023). https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433.
Rhiti, Hyronimus. Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme . 5th ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
Santoso,  M.  A. Hukum,  Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum .  1st  ed.  Jakarta: Kencana, 2014.
Saputra, Andi. “Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA.” DetikNews . 2017. https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen- dianulir-ma, Diakses pada tanggal 7 Maret 2024.
Sidharta. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2004.
Sitepu,  Rida  Ista,  and  Hana  Muhamad.  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (Bpsk)  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di Indonesia.” JURNAL  RECHTEN:  RISETHUKUM  DAN  HAK  ASASI MANUSIA 3, no.
2 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79.
Sutedi, Adrian. Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen . Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
Tauhiddah,  Titia,  Busyra  Azheri,  and  Yussy.  A  Mannas.  “KEWENANGAN PENYELESAIAN  SENGKETA  LEMBAGA  PEMBIAYAAN  ANTARA BADAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK)  DENGAN LEMBAGA  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA  (LAPS).” DE LEGA  LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (2020):  94 – 105. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  06/MDAG/PER/2017  tentang  Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## Biografi Singkat Penulis
Bernadeth  Gisela  Lema  Udjan, lahir  di  Surabaya,  7  Mei  2002  saat  ini  sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katolik Darma Cendika dan aktif pada organisasi BEM Fakultas Hukum periode 2022 dan BEM Universitas periode 2023. Selain itu, pernah mendapatkan hibah penelitian Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) skema PKM-RSH dari Kemendikbud-RISTEK pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Urgensi Pemidanaan Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) di Indonesia dari Perspektif Feminisme Hukum”.
Ariyanto  Hermawan, lahir  di  Malang,  14  September  1987.  Meraih  gelar  Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Brawijaya. Kemudian gelar Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Airlangga dan melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Universitas Airlangga.