Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 6 Juni 2018

## TANGGUNGJAWAB    HUKUM  KESEHATAN  AHLI  GIGI  TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK

## Yani Kamasturyani
STIKES Mahardika Cirebon Email: : mom_yani@yahoo.co.id

## Abstrak
Pekerjaan  menjadi  ahli  gigi  tanpa  izin  dari  pemerintah  dan  aturaan  perundang- udnangan yangtelah diatur akan membawa dampak besar yang di timbulkan yaitu maraknya malpraktek yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum kesehatan tukang ahli gigi dalam melakukan praktik yang di  tinjau  dari  hukum  dan  Undang-Undang  Kesehatan.  Dalam  peneltian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitattif  deskriptif  dengan  metode  pendektan yuridis  normatif.  Yang  mengkaji  tantang  tindakan  malpraktek  yang  ditinjau  dari hukum kesehatan, mengenai pertanggung jawaban hukum kesehatan atas tindakan malpraktek  ahli  gigi.  Ditinjau  dari  Undang-Undang  pemerintah  yang  mengatur sesuai dengan profesi ahli gigi yang dimaksud, maka dapat dilihat dari peraturan pemerintan tentang kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kesehatan  Pasal  6  Ayat  1,  kemudian  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  39 Tahun 2014 pada Pasal 9. Dalam peraturan terebut dijelaskan bahwa profesi “ahli gigi”  tidak  diberikan  ijin  melakukan  praktik  diluar  kewenangannya.  Dengan demikian  peraturan  tersebut  secara  tegas  untuk  membatasi  kewenangan  seorang ahli gigi yang tidak sesuai dengan keahliannya. Jika didapati pelanggaran profesi “ahli  gigi”  maka  akan  dikenakan  sanksi  berpura  administratif  dari  pemerintah setempat atau daerah maupun pemerintah kota.
Kata Kunci : Tanggungjawab Hukum, Ahli Gigi , Tindakan Malparaktek.

## Pendahuluan
Setiap layanan memiliki dasar dan aturan tertentu yang harus di taati. Karena itu pemerintah  memiliki  tanggungjawab  untuk  membuat  peraturan  dan  menjaga  peraturan tersebut  agar  berjalan  sesuai  dengan  ketentuannya.  Tanpa  peraturan,  kehidupan masyarakat  akan  morat-marit.  Begitupun  dengan  dasar  negara  kita  memberikan  aturan dasar  melalui  UUD  RI  1945.  UU  tersebut  menjadi  dasar  pelaksanaan  setiap penyelenggaraan  pemerintah,  termasuk  dalam  layanan.  Dijelaskan  dalam  pelayanan kesehatan  merupakan  Hak  Asasi  Manusia,  dengan  demikian  UUD  1945  memberikan dasar  pelayanan  kesehatan  dengan  dasar  Hak  Asasi  Manusia  yang  dijelaskan  dalam

## Tanggungjawab  Hukum Kesehatan  Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek
UUD tersebut.  Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal  28 H Ayat 1, bahwa  setiap warga negara memiliki hak hidup yang layak secara lahir dan batin, sejahtera, memiliki tempat tinggal  dan  lingkungan  yang  sehat  dan  baik,  serta  mendapatkan  pelayanan  kesehatan. Jaminan  tersebut  dijelaskan  dalam  UUD  1945  dalam  ketentuan  Hak  Asasi  Manusia. Tentu  hal  tersebut  menjadi  dasar  peraturan  seterusnya  dalam  masalah  pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kesehatan  adalah  bagian  dari  kesejahteraan  umum  yang  harus  diwujudkan  dan diciptakan  oleh  pemerintah  sebagai  bagian  dari  amanah  UUD  1945.  Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk membangun bangsa bukan saja dari sisi fisik bangunan, namun  Sumber  Daya  Manusia  atau  secara  konkrit  masyarakatnya  pun  harus diikutsertakan.  Dengan  demikian  dalam  rangka  pembanguan  kesehatan  secara menyelurur  perlu  didukung  dengan  sistem  kesehatan  nasional,  termasuk  membuat kebijakan  dan  peraturan  supaya  dijalankan  dan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa.  Sistem kesehatan  nasional  ini  diwujudkan  dengan  membuat  aturan  sebagai  turuan  dari  UUD 1945 yang mengatur segala hal yang mendukung kesehatan nasional. Terlebih dalam hal pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  perlu  diwujudkan  dalam  sebuah peraturan  dan  pelayanan  sesuai  dengan  prosedur,  sehingga  sistem  kesehatan  nasional dapat diwujudkan secara baik.
Kesehatan  masyarakat  merupakan  modal  utama  dalam  pembangunan  akan membawa dampak terhadap pembangunan nasional, karena dengan keadaan masyarakat yang  sehat  baik  jasmani  dan  rohani  akan  memaksimalkan  pembangunan  di  Indonesia. Dengan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  dari sisi layanan kesehatan terhadap masyarakat. Upaya tersebut dapat dilihat dari berbagai program  yang  digelontorkan  pemerintah  serta  peningkatan  sarana  maupun  fasilitas kesehatan  dari  segala  sisi,  baik  kebikajan  sampai  para  program  kesehatan.  Sistem layanan  kesehatan  tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  adanya  dukungan  tenaga  kesehatan profesioan,  yang  sesuai  dengan  kompetensinya.  Karena  itu,  sistem  kesehatan  yang sudah  berjalan  tinggal  mengawasi  dan  menindak  jika  ada  pelanggaran  dalam pelaksanaan  layanan  kesehatan  masyarakat.  Sistem  pengawasan  perlu  di  jaga  secara konsisten baik  ditingkat  swasta maupun pemerintah. Karena itu, dalam  sistem layanan kesehatan, perlu ada kerjasama dari seluruh elemen termasuk masyarakat. Karena tanpa
adanya  laporan  dari  masyarakat  mengenai  pelanggaran  layanan  maupun  kesehatan, sistem layanan kesehatan akan cenderung lemah.
Pelayanan  kesehatan  merupakan  penyelenggaraan  atau  penyediaan  jasa  layanan baik  secara  mandiri  maupun  kelomok,  baik  formal  penyelenggara  pemerintah  maupun swasta.  Layanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  harus  bertujuan  untuk  menciptakan dan  meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan  menyembuhkan  penyakit  serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Salah satunya adalah  layanan  dalam  kesehatan  gigi  dan  mulut.  Pelayanan  kesehatan  memiliki  tugas dan  tanggungjawab  untuk  mensosialisasikan  kesehatan,  termasuk  masalah  kesehatan gigi  dan  mulut.  Karena  penyakit  mulutpun  merupakan  bagian  fundamental  dari kesehatan  secara  umum  dan  mampu  meningkatkan  kualitas  hidup.  Layanan  sosialisasi kesehatan tersebut perlu disosialisasikan karena berbagai penyakit dalam tubuh manusia sebagian  besar  berasal  dari  makanan  yang  melalui  mulut.  Artinya  dengan  sosialisasi kesehatan  mulut,  layanan  kesehatan  sudah  berjalan  pada  satu  sub  sistem  kesehatan nasional.  Kesehatan  mulut  merupakan  bagian  dari  kesehatan  gigi,  dan  termasuk didalamnya adalah kesehatan rongga mulut,  gigi, serta unsur lain  yang memiliki peran terhadap fungsi lain sehingga bebas dari berbagai penyakit.
Ada berbagai kasus pelanggaran layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan gigi.  Kasus  yang  terjadi  dalam  layanan  kesehatan  gigi  yang  sudah  lumrah  terjadi  di masyarakat adalah munculnya para Ahli Gigi . Secara administratif, layanan kesehatan gigi  para  ahli  gigi  yang  membuka  praktik  tidak  memiliki  izin  karena  tidak  memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesinya. Artinya, para “ahli gigi” yang banyak tersebar di masyarakat membuka praktik berdasarkan pengalaman “autodidak”, yang  tidak  didukung  dengan  pengalaman  pendidikan  yang  sesuai  dengan  bidak  yang digeluti.  Kasus  yang  marak  terjadi  di  masyarakat,  praktik  “ahli  gigi”  banyak  tersebar dimasyarakat.  Selain  menawarkan  layanan  berbagai  masalah  kesehatan  gigi,  juga memberikan penawarin yang menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Walaupun tidak  memiliki  lisensi  membuka  praktik  layanan  “ahli  gigi”,  karena  pengetahuannya didapatkan  dari  pengalaman  non  akademik  atau  didapatkan  secara  turun  temurun. Karena  itu  mereka  tidak  memiliki  ijazah  resmi  dan  lisensi  secara  legal  formal  dari lembaga  atau  badan  terkait.  Tukang  atau  “ahli  gigi”  merupakan  seseorang  yang membuka layanan masalah kesehatan terutama dibidang mulut dan gigi. Di samping itu,

## Tanggungjawab  Hukum Kesehatan  Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek
Ahli Gigi  tidak memiliki bekal ilmu kedokteran gigi yang sesuai dengan kaidah medis dan keterampilan mereka didapat secara turun menurun sehingga dimungkinkan banyak terdapat kesalahan dan kealpaan yang merugikan pasiennya.
Walaupun  begitu,  tingkat  minat  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  pada non medis seperti dalam kasus “ahli gigi” ini tetap tinggi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh  faktor  ekonomi  masyarakat  yang  masih  rendah,  sementara  harga  jual  jasa  dokter spesialis  gigi  yang  semakin  mahal.  Ada  berbagai  macam  faktor  penyebab  masyarakat lebih  memilih  jasa  “ahli  gigi”  dalam  masalah  kesehatan  gigi.  Apapun  alasannya,  hal tersebut  merupakan  pelanggaran,  karenanya  dapat  membahayakan  kesehatan masyarakat  karena  tidak  melalui  standar  dan  peraturan  yang  sudah  ditentukan  dalam UU Layanan Kesehatan. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat memilih “ahli gigi” adalah  pada  masalah  pengerjaan  serta  waktu  pemulihan  masalah  gigi  yang  singkat dibandingkan  dengan  berobat  pada  dokter  gigi.  Itu  artinya  faktor-faktor  yang mempengaruhi  masyarakat  lebih  memilih  jasa  “ahli  gigi”  dengan  dokter  gigi  adalah masalah yang sangat mendasar sehingga sulit untuk di alihkan.
Pada kasus ini, pada dasarnya adalah ada para perlindungan masyarakat sebagai pengguna  atau  konsumen  dalam  masalah  tindakan  malpraktik.  Kelemahan  pasien sebagai  konsumen  kesehatan  yaitu  pasien  umumnya  ada  pada  posisi  tidak menguntungkan.  Karena,  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  hak-haknya  di Indonesia  masih  relatif  lemah  dan  berlum  maksimal.  Banyaknya  kasus  pelanggaran yang  menyebabkan  kerugian  konsumen  dari  sisi  materil  maupun  non  materil,  namun penyedia  pelayanan  kesehatan  tidak  bertanggungjawab.  Hampir  dipastikan  umumnya tidak mampu menuntut ganti rugi ketika pasien mengalami kerugian akibat pengobatan. Hal  inilah  kemudian  yang  menjadi  masalah  dalam  penelitian  ini.  Tulisan  bermaksud untuk  mengetahui  bagaimana  kewenangan  “ahli  gigi”  atas  jasa  pelayanannya  yang diberikan terhadap pasien sebagai pengguna jasa dan bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai yang dirugikan atas pelayanan kesehatan non-medis Ahli Gigi .

## Metode Penelitan
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  bentuk deskriptif  analitik.  Penelitian  kualitatif  deskriptif  memiliki  karakteristik  yang  hanya menjelaskan  ulang  fenomena  kejadian  kedalam  suatu  bentuk  tulisan.  Oleh  karena  itu,
penelitian  ini  berupaya  untuk  mengumpulkan  data-data  pendukung  baik  berupa dokumentasi  maupun  bentuk  bentuk  lisan  melalui  wawancara  dari  orang-orang  atau subyek  penelitian.  Penelitian  deskriptif  adalah  bagian  dari  penelitian  yang  memiliki tahap  pengumpulan  data,  analisis,  pengolahan  data  dan  penyajian  data.  Pada  tahap analisis data, peneliti akan mengkaji data yang diperoleh, kemudian hasil temuannya di sajikan secara sistematis sehingga setiap pembaca dapat memahami dan menyimpulkan secara mudah dari penelitiannya.
Metode  pendekatan  yang  dikapai  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Suatu metode atau cara penelitian dengan menggunakan kajian hukum normatif melalui bahan  referensi  yang  telah  dikumpulkan.  Tindakan  pertama  dalam  penelitian  yuridis normatif  adalah  penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk  menghasilkan  hukum  obyektif (norma  hukum),  yakni  melalui  penelitian  dalam  masalah  atau  kasus  hukum  yang berkembang  di  lapangan.  Tindakan  kedua  adalah  dengan  masalah  atau  kasus  hukum yang  terjadi,  peneliti  akan  mendapatkan  hukum  subyektif,  yakni  menjelaskan  tentang hak dan kewajiban dalam kasus hukum yang terjadi dilapangan.
Adapun data dalam penelitian ini memeliki dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.  Peneliti  akan  menginventarisi  data-data  yang  didapatkan  dalam  penelitian sehingga  digolongkan  menjadi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang dipergunakan  bersumber  atau  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  yaitu  data  mengenai realitas  pelaksanaan  pembinaan  berbasis  karakteristik  serta  kendala-kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal atau diperoleh dari penelitian kepustakaan.
Data  sekunder  dibidang  hukum  dibedakan  menjadi  3  (tiga),  yaitu  diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian  untuk  mendapatkan  data  yang  relevan  atau  sesuai  ruang  lingkup  kajian penelitian, maka dilaksanakan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:
1) Observasi
Dilakukannya penelitian ke lapangan mencari informasi atau data yang berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti.  Oleh  karena  itu  untuk  mendapatkan  data  yang termasuk kategori data primer adalah dengan melalui pengumpulan data utama atau yang termasuk bahan utama penelitian ini.

## Tanggungjawab  Hukum Kesehatan  Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek

## 2) Kepustakaan
Penelitian  kepustakaan  merupakan  kajian  bahan-bahan  referensi  atau  kepustakaan yang menjadi data pendukung atau termasuk ke dalam data sekunder. Yang termasuk kedalam  jenis  data  sekunder  adalah  berupa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Kemudian  data  kepustakaan  tersebut  dikaji  dan  dilakukan  pemilahan  bahan  agar sesuai  dengan  kelompok  data  sehingga  sumber  utama  dari  bahan  kepustakaan didapatkan
3) Wawancara
Wawancara  merupakan  tindakan  pengumpulan  data  melalui  bentuk  pengajuan pertanyaan masalah terhadap subyek masalah. Metode wawancara merupakan suatu teknik  pengumpulan  data  dengan  menggali  informasi  obyek  penelitian  melalui narasumber  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Tahapan  awal  untuk melakukan  wawancara  sendiri,  peneliti  membuat  panduan  wawancara  dengan membuat  instrumen  pertanyaan  dari  bahan-bahan  data  yang  sudah  dimiliki  melalui data  primer  dan  sekunder.  Dengan  demikian  wawancara  dapat  dilakukan  dengan informan  kunci  menggunakan  metode  snowball  yaitu  data  yang  didapat  terus berkembang  sampai  data  menjadi  jenuh  atau  valid.  Kegiatan  wawancara  tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah ( directive interview );

## Hasil dan Pembahasan
Sebagaimana tertera pula dalam UU mengenai Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004 pada Pasal 73 Ayat 2 bahwa setiap warga negara dilarang untuk menyalahgunakan alat,  cara,  atau  suatu  metode  tertentu  dengan  tujuan  melakukan  penipuan  dengan membuka  praktik  tanpa  dilengkapi  izin  serta  legalitas  formal  yang  sudah  ditentukan oleh  pemerintah.  Ketentuan  izin  praktik  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU layanan  Kesehatan dan  pelayanan masyarakat  yang sudah berlaku dan ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 78 dijelaskan bahwa setiap orang secara sadar dan sengaja  memakai  cara  atau  alat  lain  yang  dapat  menimbulkan  kesan  sebagai  tenaga profesional  tertentu  namun  tidak  memiliki  izin  dan  legalitas  administrasi  untuk membuka  praktik  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  73  di  atas,  maka  akan dikenakan  pidana  kurungan  selama  5  tahun  atau  dengan  denda  paling  banyak  sebesar Rp.  150.000.000,00.  Adapun  faktor  yang  dapat  melaksanakan  praktik  perlu  dilakukan
perizinan  praktik  “ahli  gigi”  sehingga  memenuhi  standar  pekerjaan  sebagai  ahli  gigi. Dasar  hukum  pendaftaran  dan  perizinan  ahli  gigi  ketika  akan  membuka  praktik  dan mendaftar sebagai tenaga profesional kesehatan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989.
Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan tersebut yaitu UU No 9 Tahun 1960 mengenai Masalah Pokok Kesehatan dan UU No 6 Tahun 1963 mengenai  Tenaga  Kesehatan.  Berdasarkan  UU  No  9  Tahun  1960  pada  Pasal  10, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan tenaga kesehatan. Lebih lanjut  dalam  UU  No  9  Tahun  1960  disebutkan  bahwa  upaya  pengobatan  berdasarkan ilmu  kedokteran.  Hal  tersebut  diawasi  oleh  pihak  yang  berwenang  yaitu  pemerintah yang  bertanggungjawab  untuk  mengasi  segala  hal  praktik  atau  pelayanan  kesehatan sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  di  masyarakat.  Sebagaimana  diketahui,  “ahli gigi”  ketika  melakukan  praktik  secara  umum  mereka  menggunakan  cara  maupun  alat yang  sebagian  besar  ada  kesaamaannya  dengan  alat  kedokteran  gigi,  akan  tetapi  tidak memiliki  latar  belakang  pendidikan  di  bidang  ilmu  kedokteran  gigi,  sehingga  perlu diawasi dan ditertibkan.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pengawasan  dan  penertiban  izin  pekerjaan  Ahli Gigi    secara  bertahap  akan  dihapuskan  termasuk  anak  atau  keturunannya  yang melanjutkan pekerjaan sebagai  Ahli Gigi . Sementara UU No 6 Tahun 1963 mengenai tenaga  kesehatan  adalah  bagian  dari  turunan  UU  No  9  tahun  1960.  UU  tersebut memberikan  spesifikasi  yang  konkrit  dalam  perbedaan  latar  pendidikan.  Itu  artinya, seseorang  yang  memiliki  gelar  sarjana  dengan  keahlian  dibidang  kesehatan  akan memiliki gelar akademik sebagai dokter, dokter gigi, maupun lainnya. Berdasarkan hal tersebut,  “ahli  gigi” masuk pada golongan tenaga kesehatan  yang non sarjana. Artinya tidak  memiliki  kualifikasi  pendidikan  yang  tinggi  atau  bahkan  pendidikan  yang  sesuai dengan  jenis  profesinya  sebagai  “ahli  gigi”.  Pada  keadaan  tersebut,  pemerintah  tidak dapat  memberikan  kewenangan  kepada  seseorang  profesi  tertentu  untuk  melakukan praktik, dan dalam hal ini tugas pemerintah mengawasi secara langsung jelannya praktik layanan kesehatan. Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dibidang kesehatan maupun lainnya, maka UU No 9 tahun 1960 tersebut di atas, kurang memadai  dan  mengakomodir  masalah-masalah  yang  timbul  dalam  kasus  “ahli  gigi”. Degan  demikian  UU  tersebut  diganti  dengan  UU  No  23  tahun  1992  mengenai

## Tanggungjawab  Hukum Kesehatan  Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek
kesehatan,  dan  kemudian  di  ubah  kembali  dengan  UU  No  36  tahun  2009  mengenai kesehatan.
Tenaga  kesehatan  menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009    tentang Kesehatan dalam  Pasal  1 angka 6  adalah setiap orang yang mengabdikan diri  dalam bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan    melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan    kewenangan untuk  melakukan  upaya  kesehatan.  Berdasarkan  undang-undang  ini    maka  ahli  gigi sudah  tidak  termasuk    lagi  ke  dalam  tenaga  kesehatan  dan  tidak    memiliki  wewenang untuk  melakukan  upaya  kesehatan.  Karena  substansi  penting    yang  melekat  pada  diri seorang  tenaga  kesehatan  berdasarkan  Undang-Undang    Nomor  36  Tahun  2009  yaitu adanya  persyaratan  memiliki  keterampilan/keahlian  dalam  suatu  bidang  pelayanan kesehatan dan keterampilan/ keahlian tersebut    sebagai  hasil proses pendidikan bidang keahlian pelayanan kesehatan tertentu.
Tenaga  kesehatan  menurut  UU  No  36  tahun  2009  Pasal  1  angka  6  mengenai kesehatan  bahwa  setiap  warga  negara  yang  ingin  berpartisipasi  dalam  mewujudkan gerakan  sehat  nasional  atau  mewujudkan  sistem  kesehatan  nasional,  namun  memiliki pengetahuan  atau  pengalaman  pendidikan  dibidang  kesehatan  maka  dibutuhkan kewenangan  serta  izin  yang  berlaku.  Berdasarkan  UU  ini  maka  ahli  gigi  sudah  tidak termasuk  lagi  ke  dalam  tenaga  kesehatan  dan  tidak  memiliki  wewenang  untuk melakukan  praktik  kesehatan  “ahli  gigi”.  Karena  substansi  penting  adalah  predikat seseorang yang disandang dalam tenaga kesehatan berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 yaitu  adanya  persyaratan  memiliki  keterampilan/  keahlian  dalam  suatu  bidang pelayanan  kesehatan  serta  keterampilan/  keahlian  tersebut  sebagai  hasil  proses pendidikan  bidang  keahlian  pelayanan  kesehatan  tertentu.  Sedangkan  ahli  gigi  tidak melalui proses pengalaman pendidikan di bidang kesehatan.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  masih  banyak  “ahli  gigi”  yang  membandal dengan  tetap  praktik  tanpa  melalui  proseduk  administratif  perizinan  dari  pemerintah dalam  melakukan  praktik.  Para  “ahli  gigi”  yang  tidak  disertai  izin  tersebut  tetap melakukan  praktik  secara  mandiri  dengan  melebihi  kewenangannya,  sedangkan pengaturan hukumnya tidak ada. Pada Pasal 2 Permenkes No
1871/MENKES/PER/IX/2011,  yang  menjadi  wewenang  “ahli  gigi”  adalah  membuat tiruan  gigi  dengan  ketentuan  sesuai  dengan  standar  kesehatan  dan  bahan  yang  aman.
Namun demikian hingga saat ini, di masyarakat banyak ditemukan ahli gigi yang tidak memiliki  izin  dari  Kementerian  Kesehatan  tetapi  melakukan  praktik  mandiri  bahkan melebihi  kewenangan  pekerjaan  seperti  perawatan  ortodonti  (behel),  pencabutan, penambalan gigi dan pembuatan mahkota akrilik atau porselen.
Semua  “ahli  gigi”  ketika  ingin  melakukan  praktik  maka  diwajibkan  untuk menyelesaikan perizinan buka praktik pada pejabat setempat. Dengan kata lain, sebelum melakukan  praktik,  para  “ahli  gigi”  akan  dipertanggungjawabkan  keahliannya  dan pelayanannya  dalam  bidang  kesehatan.  Hal  ini  tentu  menjadi  kewenangan  pemerintah untuk  mengawasi  serta  mengurangi  kerugian  yang  bisa  ditimbulkan  dari  pelayanan kesehatan.  Perizinan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pejabat  pemerintah  daerah/ kabupaten/  kota/  dinas  kesekatan  yang  secara  langsung  diberikan  kewenangan  dalam pengawasan perizinan dan jasa layanan kesehatan. Perizinan dapat  dilakukan selama 2 tahun  sekali,  dan  jika  masih  layak  dan  memenuhi  standar  yang  berlaku  maka  tidak menutup  kemungkinan  untuk  diberikan  perpanjangan  waktu  praktik.  Mengenai perizinan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Permenkes No 39 tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa;
1. Pemberi  jasa  layanan  tidak  mengancam  kesehatan  pengguna  kesehatan,  atau secara langsung dapat membahayakan nyawa pasien.
2. Aman.
3. Tidak bertolak belakang dengan tujuan utama pelayanan kesehatan.
4. Tidak  melawan  norma  dan  nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  maupun pemerintah.
Pekerjaan dari “ahli gigi” hanya memiliki kewenangan;
1. Membuat  gigi  tiruan  yang  dapat  digunakan  baik  sebagian  maupun  penuh,  dan terbuat  dari  bahan  yang  aman  serta  steril  dari  berbagai  macam  penyakit  yang membahayakan,  seperti  bahan heat  curring  acrylic yang  sudah  sesuai  dengan standar dan ketentuan kesehatan.
2. Memasangkan gigi tiruan baik sebagian maupun secara penuh, serta bahan baku yang  sudah  ditentukan  dengan  pemasangan  yang  sesuai  standar  kesehatan. Dengan  demikian  kewenangan  dari  “ahli  gigi”  ada  dalam  Permenkes  No  39 tahun 2014 pada Pasal 6 ayat 2.
Permenkes  No  39  tahun  2014  pada  Pasal  9  dijelaskan  bahwa  “ahli  gigi”  tidak

## Tanggungjawab  Hukum Kesehatan  Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek
diperbolehkan  untuk  melakukan  praktik  selain  kewenangannya  seperti  dijelaskan  di atas. Selanjutnya aturan tersebut lebih terperinci dijelaskan bahwa.
1. Profesi yang dikerjakan selain kewenangan sudah dijelaskan pada Pasal 6 ayat 2.
2. Mewakilkan tugasnya kepada orang lain.
3. Melakukan  pemasangan  iklan  dengan  menjelaskan  profesi  lain  yang  dijelaskan pada Pasal 6 ayat 2.
4. Membuka praktik dengan tidak menetap atau berpindah-pindah.
Jika peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat  pemerintah,  baik  kabupaten  maupun  kota.  Sanksi  tersebut  memiliki  tiga tahapan, hal tersebut diantaranya adalah;
1. Teguran tertulis
2. Pencabutan izin sementara
3. Pencabutan izin tetap
Setiap  pelaku  usaha  baik  perorangan  maupun  kelompok  diwajibkan  untuk memiliki  bahan  hukum,  yang  secara  legal  formal  tercatat  dalam  adminsitrasi pemerintah. Setiap usaha yang berbadan hukum didirikan berdasarkan keududukan serta kewenangan untuk melakukan usaha atau jenis kegiatan lainnya. Kedudukan dari usaha tersebut berada dalam wilayah hukuk negara Republik Indonesia. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan layanan. Karena itu perlu dijelaskan ada berbagai hak  yang perlu diketahui  bagi  seorang  pengguna  jasa  atau  konsumen.  Hal  tersebut  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. Hak  dalam  menentukan  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  jelas,  transparan,  benar,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  memberikan  masukan  dan  kritikan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  serta  usaha  dalam  menyelesaikan  masalah atau sengketa;
6. Hak mendapat pendidikan dan pembinaan;
7. Hak dilayani secara baik, benar dan tidak diskriminatif;
8. Hak  mendapatkan  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  jika  barang  dan/atau  jasa  yang didapatkan tidak sesuai;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sementara pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Memiliki tujuan dan niat baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Menyampaikan informasi  yang benar, jelas, transparan  dan jujur mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
4. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa;
5. Memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  barang  dan/atau  jasa tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau yang perjual-belikan;
6. Memberi  ganti  rugi  atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa;
7. Memberi ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## Kesimpulan
Profesi  sebagai  “ahli  gigi”  dapat  dilakukan  dengan  mengikuti  ketentukan  dan syarat, sebagaimana dijelaskan dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1. Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa; Pertama, Customer  servis  tidak mengancam kesehatan pengguna kesehatan, atau secara langsung dapat membahayakan nyawa  pasien. Kedua, aman. Ketiga, Tidak  bertolak  belakang  dengan  tujuan  utama pelayanan  kesehatan. Keempat, tidak  melawan  norma  dan  nilai  yang  berlaku  di masyarakat maupun pemerintah.
Pekerjaan dari “ahli gigi” hanya memiliki kewenangan; Pertama, membuat gigi tiruan yang dapat digunakan baik sebagian maupun penuh, dan terbuat dari bahan yang

## Tanggungjawab  Hukum Kesehatan  Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek
aman serta steril dari berbagai macam penyakit yang membahayakan, seperti bahan heat curring  acrylic yang  sudah  sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan  kesehatan. Kedua, memasangkan  gigi  tiruan  baik  sebagian  maupun  secara  penuh,  serta  bahan  baku  yang sudah ditentukan dengan pemasangan yang sesuai standar kesehatan. Dengan demikian kewenangan dari “ahli gigi” ada dalam Permenkes No 39 tahun 2014 pada Pasal 6 ayat 2.  Permenkes  No  39  tahun  2014  pada  Pasal  9  dijelaskan  bahwa  “ahli  gigi”  tidak diperbolehkan  untuk  melakukan  praktik  selain  kewenangannya  seperti  dijelaskan  di atas. Selanjutnya aturan tersebut lebih terperinci dijelaskan bahwa. Pertma, profesi yang dikerjakan selain kewenangan sudah dijelaskan pada Pasal 6 ayat 2. Kedua, mewakilkan tugasnya kepada orang lain. Ketiga, melakukan pemasangan iklan dengan menjelaskan profesi  lain  yang  dijelaskan  pada  Pasal  6  ayat  2. Keempat, membuka  praktik  dengan tidak  menetap  atau  berpindah-pindah.  Jika  peraturan  tersebut  dilanggar  maka  akan dikenakan  sanksi  administratif  oleh  pejabat  pemerintah,  baik  kabupaten  maupun  kota. Sanksi  tersebut  memiliki  tiga  tahapan,  hal  tersebut  diantaranya  adalah, Pertama Teguran tertulis; Kedua, Pencabutan izin sementara; dan Ketiga, Pencabutan izin tetap

## BIBLIOGRAFI
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13–14.
A.Z Nasution , 1995, Konsumen dan Hukum , Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, Hlm.83
Lexy. J. Moleong, 2006 Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda, Bandung, hlm.
Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen
Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen
Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen
Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen

## Internet
http://www.e-jurnal.com/2013/12/perbedaan-dokter-gigi-dengan-tukang.html diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 10:10
https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/ diakses  pada  tanggal  10 Oktober 2016 Pukul 19:34
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dcda3fcc3e1/kewenangan-tukang-gigi diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 20:19