## NALAR USHUL FIQH KH. SAHAL MAHFUDH DALAM WACANA ISLAM INDONESIA

## Almunauwar Bin Rusli
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Manado, Sulawesi Utara almunauwar.binrusli@iain-manado.ac.id
Abstract. This  Article  examines  the  interpretation  ushul  fiqh  of  KH.  Sahal  Mahfudh  in Indonesia includes concept, methodology and contribution. This article shows that (a) the concept ushul fiqih of KH. Sahal Mahfudh have two models that antrophosentrism based on benefit of the local community and idealization of implementation of Islamic law as a ethnics, control and social liberation (b) KH. Sahal Mahfudh used two methodology that textual  and  contextual  approach  (c)  The  contributin  of  Ushul  Fiqih  KH.  Sahal  Mahfudh includes management of zakat for poverty, envirom=nmental preservation and relocation of  prostitution.  In  summary,  KH.  Sahal  Mahfudh  Shows  creativity  to  operate  fiqh  for respond social problem throught rational, operational and measurable action.
Keywords : KH. Sahal Mahfudh, Concept, Methodology, Contributions
Abstrak. Artikel  ini  mengkaji  nalar  ushul  fiqh  KH.  Sahal  Mahfudh  di  Indonesia  yang meliputi konsep, metodologi dan kontribusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa (a) Konsep ushul  fiqh  KH.  Sahal  Mahfudh  terbagi  atas  dua  model  yaitu  antroposentris  berbasis kemaslahatan  masyarakat  lokal  dan  mengidealisasi  adanya  penerapan  pelaksanaan hukum Islam sebagai etika, kontrol, serta sarana pembebasan sosial (b) Metodologi yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudh terbagi atas dua jalan yaitu tekstual dan kontekstual (c)  Kontribusi  yang  menonjol  dalam  pengembangan  ushul  fiqh  dari  KH.  Sahal  Mahfudh meliputi  pendayagunaan  zakat  untuk  pemecahan  problem  kemiskinan,  pelestarian lingkungan  hidup,  dan  relokasi  prostitusi.  Kesimpulannya  adalah  KH.  Sahal  Mahfudh mengapreasiasi    penggunaan  metodologi  berpikir  dan  qai’dah  fiqhiyyah.  KH.  Sahal Mahfudh menunjukkan kreativitas dalam mengoperasionalisasikan fiqh untuk merespons problem sosial melalui tindakan rasional, operasional dan terukur.
Kata Kunci : KH. Sahal Mahfudh, Konsep, Metodologi, Kontribusi

## Pendahuluan
Ketika
modernitas dengan globalisasi  dan  kecanggihan  IT-nya memunculkan  pola  hidup  dan  pola hubungan  kemanusiaan  yang  berbeda dengan  masa  lalu,  maka  dirasalah semakin  lebar  gap  Islam  dan  realitas. Islam  menjadi  agama  langit  yang  tidak membumi  dan kehilangan tenaga  untuk menjawab  permasalahan-permasalahan zaman. Kesadaran inilah yang mengetuk kesadaran pemikir-pemikir muslim kontemporer untuk merobohkan stagnasi  dan  membangun  kembali wajah  Islam  yang  responsif  atas kemajuan  zaman.  Maka  muncullah istilah Islam Progresif,
Muslim  Progresif  dan  Ijtihad Progresif.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa yang  diserukan  oleh  Farid  Esack  dalam bukunya, Qur’an, Liberation & Pluralism 1 .  Padahal  sudah  jelas  bahwa Allah sebagai pembuat syariat menurunkan  tata  aturan  dan  hukum- hukum  kepada  manusia  melalui  Nabi Muhammad SAW agar digunakan sebagai  pedoman  dalam  kehidupan  di dunia.  Berdasarkan  gejala  ini,  para pakar  fiqh  dan  ushul  fiqh  telah  sepakat bahwa  maslahah merupakan tujuan inti pensyariatan, sehingga muncul ungkapan yang sangat popular dikalangan  ahli  ushul  yaitu “ainama kanat  al-mashlahah  fa  tsamma  hukm Allah” 2 .
Dalam  wacana  Islam  Indonesia, fenomena  di  atas  mengantarkan  pada proses  pergulatan  pemikiran  salah seorang  ulama  Nahdlatul  Ulama  yang secara usia maupun watak pemikirannya  termasuk  muda.  Beliau
1 M.  Arfan  Mu’ammar  &  Abdul  Wahid  Hasan, Studi Islam Perspektif Insider/Outsider , (IRCiSoD : Yogyakarta, 2012), h. 349-350
2 Muhammad  Roy  Purwanto, Dekonstruksi Teori  Hukum  Islam  :  Kritik  terhadap  Konsep Maslahah  Najmuddin  al-Thufi, (  Kaukaba  : Yogyakarta, 2014), h. 1-2
adalah  KH.  Sahal  Mahfudh. 3 Menurut perspektif KH.
Sahal
Mahfudh kepentingan umum ( mashlahah ammah ) harus  menjadi  pertimbangan  terdepan dalam  proses  pengambilan  keputusan. Agar  kepentingan  umum    ini  tetap terjaga, seorang mujtahid harus memiliki  kepekaan  sosial.  Dengan prinsip  ini,  KH.  Sahal  Mahfudh  dalam berbagai  kasus  mampu  memilah,  mana yang  memang  kepentingan  umum  dan mana  yang  kepentingan  kelompok  atau pemerintah  semata 4 .  Dalam  posisi seperti ini, KH. Sahal Mahfudh meletakkan  spirit  Islam  pada  konteks historisitas  dimana  agama  ini  terus mengalami  perubahan  dan  tantangan realistis mencakup ruang lingkup ekonomi  juga  politik.  Keadaan  ekonomi masyarakat  mempengaruhi  kebijakan politik pemerintah, begitupun sebaliknya.
Setidaknya,  ada  tiga  problem aktual  yang  mendorong  KH.  Sahal Mahfudz sehingga mengembangkan ushul fiqh berbasis fiqih sosial.
Pertama, kuantitas  penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan  mafsadah  umum  dan dari dimensi duniawiah maupun ukhrawiah
dengan timbulnya perubahan nilai-nilai
Islam.
Kependudukan menjadi masalah karena ada  kesenjangan  antara  tujuan  yang ingin  dicapai  pembangunan  manusia seutuhnya  dengan  keadaan  nyata  yang dihadapi.  Pembangunan  adalah  proses perubahan yang secara sadar direncanakan  melalui  berbagai  campur tangan  pemerintah  dan  masyarakat. Disamping  membawa  kemajuan,  harus
3 Lahir  pada  17  Desember  1937  dari  keluarga pesantren yang secara turun temurun mengembangkan  genre  kepesantrenan  dengan langgam perlawanan terhadap kemapanan di Kajen, Pati,  Jawa  Tengah.  Beliau  menguasai  tiga  bidang ilmu  yang  utama,  yaitu  Ilmu    Ushul  Fiqh,  Bahasa Arab, dan Ilmu  Kemasyarakatan.
4 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial , (LkiS : Yogyakarta, 1994), h. xx
diakui juga pembangunan tersebut telah menciptakan permasalahan pula.
Permasalahan  itu menjadi  beragam dan yang  paling  luas  implikasinya  adalah masalah kependudukan karena keterkaitannya yang erat dengan aspek- aspek kehidupan 5 . Kedua, tentang pendidikan.
Dalam hal ini pendidikan anak diangkat sebagai model kajian serius. Pendidikan anak  tentu  memerlukan  fasilitas  dan sarana yang makin luas. Beban orangtua untuk  itu  makin  terasa.  Tuntutan kesehatan  anak  agar  jadi  manusia produktif,  sehat  jasmani  dan  rohani cukup  menarik  perhatian.  Pengetahuan dan  pengamalan  agama  serta  akhlak anak  cenderung  melemah,  hingga  perlu pengawasan ketat.
Ketiga, tentang  sumber  daya alam. KH. Sahal Mahfudh melihat bidang ini semakin surut, sementara pengembangan  sumber  daya  manusia untuk  mengelola  potensi  alam  berada dalam  posisi  persaingan  yang  sering menimbulkan kesulitan  tertentu seperti problem pengangguran dan ketenagakerjaan  yang  tidak  seimbang dan  penciptaan  lapangan  kerja  yang masih  sangat  lamban  diupayakan. 6
Masalah-masalah tersebut mengakibatkan  tumbuhnya  masalah besar  yang  cukup  memprihatinkan, yaitu perubahan nilai spiritual dikalangan umat Islam sendiri. Misalnya, disiplin sosial kurang mendapat  kepedulian.  Solidaritas  sosial cenderung  melemah.  Kepekaan  kaum muslimin lebih banyak tertuju pada hal- hal  yang  bersifat  moralitas  individual yang  sensitif,  namun  tumpul  pada  hal- hal yang bersifat sosial.
Tulisan ini akan mengkaji tentang  nalar    ushul  fiqh  KH.  Sahal Mahfudh yang meliputi konsep,
5 Ibid., h. 6-7
6 Ibid., h. 8
metodologi  dan  kontribusi  terhadap Islam  Indonesia.  Kajian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  studi  pustaka ( library  research ). Pertama, penulis menentukan pokok permasalahan. Kedua, penulis  melakukan  metode identifikasi, klasifikasi, analisis, kemudian  interpretasi. Ketiga, penulis merumuskan kesimpulan.
A. Pembahasan
Konsep  Nalar  Ushul  Fiqh  KH.  Sahal Mahfudh
Dalam  konsep  pengembangan ushul fiqh KH. Sahal Mahfudh setidaknya mengalami dialektika. Pertama, Kajen  yang  menjadi  lokasi bersemainya  gagasan  fiqh  sosial  Kiai Sahal  dan  menjadi  tempat  aktualisasi fiqh sosial melalui kegiatan pengembangan  masyarakat  merupakan sebuah  kota  kecil  dibelahan  utara  Jawa Tengah.  Mayoritas  warga  desa  ini dikenal  sebagai  muslim  yang  taat. Namun,  kondisi  sosial  ekonomi  warga Desa  Kajen  yang  rata-rata  masih terbelakang  belum  berkembang  dan terbenam  dalam  derita  kemiskinan sangat berpengaruh pada diri Kiai Sahal ketika  ia  menggagas  fiqh  sosial  dan memperkenalkan  aktualisasi  fiqh  sosial melalui  kegiatan  pengembangan  pada tahun  1977.  Praktis  di  Desa  ini  tidak tersedia lahan pertanian dan perkebunan  secara  luas.  Kondisi  sosial ekonomi masyarakat Kajen dan sekitarnya  yang  masih  timpang  ini dalam  pengamatan  Kiai  Sahal  perlu menjadi  fokus  perhatian  fiqh  serta menawarkan  solusi  secara  konkret melalui aktualisasi nilai-nilai sosial yang diajarkan fiqih dalam rangka memperbaiki kesejahteraan hidup warga  kurang  mampu. 7 Ide  untuk membawa  fiqh  sebagai  bagian  dari
7 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis  Pesantren  :  Kontribusi  Fiqh  Sosial  Kiai Sahal  Mahfudh  dalam  Perubahan  Nilai-nilai Pesantren , (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2007), h. 95-100
pemecahan  problem  sosial  ini  telah mendasari  langkah  Kiai  Sahal  dalam merumuskan  fiqh  sosial  yakni  sebagai konsepsi  fiqh  yang  berpijak  pada pandangan  bahwa  mengatasi  masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan,  kebodohan,  dan  kerusakan lingkungan dianggap sebagai misi utama syariat Islam. Berkaitan dengan konteks dimana Kiai Sahal hidup dan berinteraksi  dengan  masyarakatnya, maka beliau menekankan harus mengetahui  secara  persis,  menggali kebutuhan  kelompok,  menggali  potensi (manusia,  alam,  dan  teknologi)  yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan melakukan penggalian kebutuhan tidak saja diharapkan  bisa  mengetahui  kebutuhan atau  masalah  yang  mendesak  dan mendasar,  tetapi  juga  kemampuan mengantisipasi  kebutuhan  masyarakat dalam  jangka  panjang,  atas  dasar kebutuhan  sekarang,  perkembangan sosial  budaya,  perkembangan  teknologi dan lingkungan di masyarakat. 8
KH. Sahal Mahfudh
menggunakan  teori  hirarki  kebutuhan dalam konsep pengembangan ushul fiqh pada  tahap  pertama  ini.  Hirarki kebutuhan tersebut meliputi (a)  Kebutuhan  fisik  seperti  gaji, upah,  tunjangan,  honorarium,  bantuan pakaian, sewa rumah, uang transportasi dan sebagainya.
(b) Kebutuhan keamanan seperti jaminan masa tua, santunan kecelakaan, jaminan  asuransi  kesehatan,  dan  aman dari tindak kejahatan
(c)  Kebutuhan  sosial  seperti orang menjadi anggota kelompok formal atau  informal,  menjadi  ketua  organisasi atau yayasan
8 KH. MA. Sahal  Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial , op.cit., h. 102
(d) Kebutuhan penghargaan agar orang menghargai usaha dirinya seperti status, titel, promosi, perjamuan
(e)  Kebutuhan  aktualisasi  diri seperti keinginan memaksimalkan potensi  diri,  menjadi  pemuda  pelopor, jadi tokoh ideal dan lain sebagainya. 9 Pada  konteks  ini  ,  nilai-nilai agama  yang  direpresentasikan  dengan pemikiran  fiqh  yang  bernuansa  sosial memberikan kerangka landasan aksiologis dan ontologis dalam penyelesaian  masalah-masalah  empiris masyarakat seperti kemiskinan, keterbelakangan,  dan  kekumuhan.  KH. Sahal  Mahfudz  lebih  memilih  berjuang lewat  jalur  sosio-kultural  dalam  dunia pesantren  ketimbang  pada  jalur  politik karena pada dekade
1980-an perpolitikan nasional kurang peduli dan berpihak kepada umat Islam.
Berkaitan dengan konsep pengembangan  ushul  fiqh  berbasis sosial  ini,  KH.  Sahal  Mahfudh  dibantu beberapa  santri  senior  untuk  berupaya mengoptimalkan peran sosial Pesantren Maslakul
Huda Kajen dengan membentuk Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) pada tahun  1980.  BPPM  ini  kemudian membuat  jaringan  ke  berbagai  wilayah pedesaan melalui pembentukan Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM). Berbagai  macam  paket  program  seperti pendidikan keterampilan, latihan kepemimpinan, dan administrasi, penyuluhan kesehatan, perbaikan lingkungan,  serta  pengenalan  teknologi tepat  guna  diselenggarakan.  Melalui program-program ini bantuan dana dan tenaga ahli pun mengalir ke dan melalui BPPM  Pesantren  Maslakul  Huda.  Fokus pemikiran  dan  tindakan  Kiai  Sahal sangat dekat dengan gagasan pengembangan  semua  lini  kehidupan umat Islam dari pengembangan
9 Ibid., h. 103
pesantren, penanaman kesadaran pluralisme, ukhuwah islamiyah, pengelolaan  zakat  secara  profesional, pengembangan  dinamika  dalam  NU, manajemen dakwah sampai pada upaya pengentasan  kemiskinan.  Kata  kunci disini  adalah  KH.  Sahal  Mahfudh mengembangkan  ushul  fiqh  sosial bercorak  idealis  paradigmatis,  tetapi juga  bercorak  praktis  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat. 10 Pondok Pesantren Maslakul
Huda  sejak  tahun  80-an  sudah  dikenal sebagai  salah  satu  pesantren  yang berhasil  menjadikan  pesantren  sebagai basis
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana  yang  dicita-citakan  oleh Kiai  Sahal.  Dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  di  Kajen  khususnya,  Kiai Sahal  ingin  mewujudkan  citra  ideal sebuah  pesantren  yang  benar-benar mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dan dirasakan hasilnya dari program-program kegiatan sosial, ekonomi yang ditopang oleh masyarakat  itu  sendiri.  BPPM  di  atas berdiri karena tiga hal.
(a)  Pesantren  sebagai  lembaga pendidikan, dakwah dan sosial dirasakan memiliki potensi besar untuk pengembangan pemikiran masyarakat (b)  Pesantren  memiliki  usaha kreatif  yang  dapat  dikembangkan  lebih lanjut
(c) Usaha ini perlu
dikembangkan serta diupayakan pembenahan  terhadap  masalah  utama yang  dihadapi  pesantren    yang  bersifat internal maupun eksternal. 11
10 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis  Pesantren  :  Kontribusi  Fiqh  Sosial  Kiai Sahal  Mahfudh  dalam  Perubahan  Nilai-nilai Pesantren , op.cit., h. 102-106
11 Ahmad  Arifi, Politik  Pendidikan  Islam  : Menelusuri  Ideologi  dan  Aktualisasi  Pendidikan Islam  di  Tengah  Arus  Globalisasi, (Yogyakarta  : Teras, 2010), h. 79-80
Kedua, setelah  dialektika  dalam konsep  pengembangan  ushul  fiqh  yang dilakukan  oleh  KH.  Sahal  Mahfudh, maka tahap berikutnya beliau mengidealisasi adanya penerapan pelaksanaan hukum Islam sebagai etika, kontrol,  dan  sarana  pembebasan  sosial. Di  sini  telah  terjadi  upaya  dan  gerakan yang sistematis ke arah ideologisasi fiqh yaitu  upaya  menempatkan  fiqh  diluar mainstream proses  pembakuan  serta pengintegrasian  hukum  Islam  ke  dalam struktur formal negara 12 . Dalam pandangan  Kiai  Sahal,  bahwa  suatu pemikiran tidak pernah lahir dari ruang hampa.  Ia  muncul  ke  permukaan sebagai  refleksi  dari setting  social yang meliputinya. Sehingga, dalam perspektif beliau  bahwa  pembacaan  terhadap realitas  sosial  akan  menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan  fiqh  merupakan  suatu keniscayaan.  Teks  Al-Qur’an  dan  Hadist sudah  berhenti  sementara  masyarakat terus  berubah  dan  berkembang  dengan berbagai  permasalahannya.  Bagi  Kiai Sahal,  secara  metodologis  pergeseran dapat dilakukan dengan mengintegrasikan  hikmah  hukum  ke dalam ‘illat hukum.  Upaya  ini  mencoba menghadirkan  fiqh  sebagai  etika  sosial bukan sebagai hukum positif negara 13 Keadilan, kebaikan,
dan keindahan  adalah  nilai-nilai  universal Islam  yang  menjadi jiwa  semua ketentuan-ketentuan  hukum.  Segenap ketentuan dan status hukum tradisional yang  tidak  berpihak  pada  keadilan, kebaikan  dan  keindahan  haruslah ditinggalkan  untuk  kemudian  diganti dengan  ketentuan  dan  status  hukum yang  sesuai  dengan  prinsip  universal Islam dengan menggunakan pendekatan progressive ijtihadi . Dengan  cara  seperti inilah  Islam  akan  mampu  eksis  di percaturan dunia dan mampu
12 Ibid., h. 110
13 Ibid., h. 111-123
menjawab persoalan-persoalan kontemporer  seperti  masalah  hak-hak asasi  manusia,  gender,  pluralisme  dan lain  sebagainya. 14 Penulis  menganalisis, ketersediaan dan keterjangkauan adalah kata kunci kemaslahatan.
Menurut  Kiai  Sahal,  fiqh  yang dipelajari orang-orang pesantren mestinya tidak hanya kumpulan manuskrip yang dihafal dan disampaikan dalam pidato. Kurang tepat jika fiqh dibatasi hanya berbicara ritual, tetapi  harus  diterjemahkan  dalam  aksi nyata.  Fiqh  sudah  seharusnya  bisa menjelma  menjadi  dalil  yang  bisa berdialog dengan realitas dan masyarakat, sekaligus mampu menggerakkan umat menuju kesejahteraan  dan  kemandirian.  Fungsi pesantren  di  sini  adalah  membumikan gagasan  fiqh  dengan  mengembangkan potensi  dan  kreasi  ekonomi  warga 15 . Selain itu, pendekatan sosiologis, historis,  bahkan  menempatkan  fiqh sebagai  perangkat  hermeneutika  yang mempunyai watak relatifitas yang tinggi karena mengakomodasi pluralitas realitas,  sebab  itu  mesti  melunakkan kepastian  normatif  dari  hukum  agama. Pengembangan  pola  baru  secara  lintas disipliner  harus  sejalan  dengan  bidang materi yang direformulasikan. 16 Metodologi  Nalar    Ushul  Fiqh  KH. Sahal Mahfudh
Dalam  melakukan  penggalian hukum  Islam,  Kiai  Sahal  menggunakan dua  metodologi. Pertama, metode
14 M.  Arfan  Mu’ammar, Islam  Progresif  Dan Ijtihad  Progresif  :  Membaca  Gagasan  Abdullah Saeed , op.cit., h. 360 15 Ali Romdhoni, Fiqh Sosial Sebagai Paradigma Pemikiran dan Gerakan : Telaah Jejak Pemikiran  dan  Kerja  Sosial  KH.  M.A.  Sahal Mahfudh ”  dalam  Tutik  Nurul  Jannah  (Editor), Metodologi  Fiqh  Sosial  :  Dari  Qauli  Menuju Manhaji ,  (Purworejo  :  Fiqh  Sosial  Institute  STAI Mathali’ul Falah, 2015), h. 169-170
16 Ahmad  Rofiq, Fiqh  Kontekstual  :  Dari Normatif  ke  Pemaknaan  Sosial, (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2012), h. 14
tekstual ( mazhab  qawli ). Metode tekstual  adalah  suatu  cara  istnbath hukum yang digunakan dalam pembahasan masalah-masalah fiqh dengan mempelajari isi masalah- masalah  yang  dihadapi,  kemudian mencari jawaban-jawabannya pada kitab-kitab  fiqh  yang  bermazhab  empat dengan  merujuk  secara  langsung  pada bunyi  teksnya.  Bisa  dikatakan,  jawaban dari permasalahan fiqh diperoleh dengan  mengikuti  pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.  Metode  tekstual  digunakan Kiai  Sahal  ketika  berdialog  dalam rangka  memberikan  fatwa  hukum secara  praktis  kepada  masyarakat secara  langsung  Kiai  Sahal  lebih cenderung  menggunakan  pola  elektik yaitu  mengambil  beberapa  pendapat fuqaha  sesuai  dengan  pertanyaan  yang diajukan.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses istinbath, Kiai Sahal sangat memperhatikan  audiens  yang  dihadapi. Ketika  kalangan  awam,  maka  fatwa hukumnya  bersifat  praktis  berdasarkan teks.  Namun,  ketika  kalangan  mujtahid maka  beliau  akan  melakukan istinbath al-ahkam secara metodologis. 17
Metode  tekstual  Kiai  Sahal  diatas dalam analisis penulis memiliki korelasi positif  dengan  prinsip  metodologi progressive  ijtihadists yang  ditawarkan oleh  Abdullah  Saeed  dalam  menafsir ulang  teks-teks  Al-Qur’an.  Setidaknya, ada tujuh pendekatan utama yaitu:
(a)  Atensi  pada  konteks  dan  dinamika sosio-historis
(b)  Menyadari  bahwa  ada  beberapa topik yang tidak dicakup oleh Al-Qur’an karena  waktunya  belum  tiba  pada waktu diturunkannya Al-Qur’an (c) Menyadari bahwa setiap pembacaan atas  teks  kitab  suci  harus  dipandu  oleh
17 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis  Pesantren  :  Kontribusi  Fiqh  Sosial  Kiai Sahal  Mahfudh  dalam  Perubahan  Nilai-nilai Pesantren , op.cit., h. 147-151
prinsip  kasih  sayang, justice, dan fairness
(d) Mengetahui bahwa Al-Qur’an mengenal hirarki, nilai-nilai, dan prinsip (e)  mengetahui  bahwa  dibolehkan berpindah  dari  satu  contoh  yang konkret pada generalisasi atau sebaliknya (f) Kehati-hatian harus dilakukan ketika menggunakan  teks  lain  dari  tradisi klasik, khususnya yang berkaitan dengan  otentisitasnya  (g)  Fokus  utama pada kebutuhan muslim kontemporer. 18 Melalui  cara  demikian,  fiqh  sosial  yang dikonstruksi  oleh  Kiai  Sahal  selain sebagai  perlawanan  ( counter  discourse ) ketidakadilan sosial, secara praktis telah dioperasionalisasikan  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar tempat beliau berinteraksi dan berkomunikasi.
Kedua, metode kontekstual ( mazhab  minhaji ).  Bermazhab  secara metodologis  bagi  Kiai  Sahal  merupakan pilihan  yang  sulit  dihindarkan.  Sebab, fiqh  tergolong  ilmu  muktasab  yang didalamnya menyiratkan tuntutan terhadap  usaha  yang  continue  dalam penggalian hukum sesuai dengan perubahan  zaman.  Fiqh  juga  dimaknai sebagai  pemahaman  yang  mendalam terhadap  sesuatu  dan  perlu  adanya penalaran.  Oleh  sebab  itum  fiqh  perlu dipahami  secara  kontekstual  sebab pemahaman fiqh secara tekstual merupakan aktivitas yang a-historis dan paradoks dengan makna fiqh itu sendiri. Dalam  mengistinbatkan  hukum  secara metodologis,  Kiai  Sahal  memverifikasi persoalan  yang tergolong ushul (pokok) dan  permasalahan  yang  termasuk furu’ (cabang). Untuk membedakan keduanya, Kiai Sahal melakukan identifikasi  dan  klasifikasi  sebuah kebutuhan.  Kebutuhan  itu  digolongkan menjadi tiga yaitu:
18 M.  Arfan  Mu’ammar, Islam  Progresif  Dan Ijtihad  Progresif  :  Membaca  Gagasan  Abdullah Saeed , op.cit., h. 362
(a)  Kebutuhan  primer/ daruriyyat (b) Kebutuhan sekunder/ hajjiyat (c)
Kebutuhan tersier/ tahsiniyat . Ketiga hal itulah  yang  menjad i  maqasid  asy- syariah 19 .  Menurut  Kiai  Sahal,  rumusan maqashid asy-syariah memberikan pemahaman  bahwa  ajaran  Islam  tidak hanya aspek penyembahan kepada Allah melainkan  juga  aspek  kemanusiaan secara universal.
Metode kontekstual yang dilakukan  oleh  Kiai  Sahal  ini,  menurut analisis  penulis  dengan  menggunakan paradigma  korelasional,  maka  memiliki ikatan  fungsional  dengan  enam  analisis sistem  yang  ditawarkan  oleh  Jasser Auda.  Kriteria  analisisnya  adalah  (a) Sifat  kognitif. Artinya  adalah  watak pengetahuan  yang  membangun  sistem hukum Islam. Di sini perlu memisahkan teks dari seseorang terhadap pemahaman teks, sehingga ada perbedaan  makna  antara  syariah,  fiqh, dan  fatwa  (b) Keutuhan  integritas. Artinya  setiap  hubungan  sebab-akibat harus  dilihat  sebagai  bagian  dari holistik.  Sebab,  bagian  dari  hubungan itu  memainkan  fungsi  utama  dalam sistem yang dinamis (c) Keterbukaan. Artinya
keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya  untuk  mencapai  tujuan dalam  berbagai  kondisi.  Hukum  Islam tidak  boleh  tertutup  (d) Interrelasi hirarki .  Artinya  sebuah  sistem  hukum Islam  terdiri  dari  sub  sistem  yang  lebih kecil di bawahnya. Jasser Auda membagi hierarki  maqashid  ke  dalam  tiga  tipe, general  maqashid, spesific  maqashid , dan parcial  maqashid (e) Multidimensi . Artinya sebuah sistem hukum bukanlah sesuatu  yang  tunggal  namun  saling terkait  dan  bergantung  satu  sama  lain. (f) Tujuan. Artinya  Tujuan  penetapan
19 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren : Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren , op.cit., h. 152-153
hukum Islam harus dikembalikan kepada  kemaslahatan  masyarakat  yang terdapat di sekitarnya. 20 Dalam rumusan Kiai Sahal, istilah pembaruan  fiqh  sebenarnya  dilakukan dengan  pengembangan  fiqh  melalui pemaknaan  ulang  kaidah-kaidah  ushul fiqh seperti ungkapan “ al-ibrah bi umum al-lafz  la  bi  khusus  as-sabab ”  menuju terwujudnya corak fiqh yang kontekstual. Upaya semacam ini merupakan  ijtihad  dalam  pengertian bahasa  bukan  istilah.  Melalui  gagasan fiqh  sosial,  Kiai  Sahal  ingin  mengoreksi tradisi  berfiqh  di  komunitas  pesantren yang  selama  ini  kurang  merespon problem-problem sosial kemasyarakatan.  Kiai  Sahal  berupaya meretas apa yang kerap disebut sebagai problem modernitas lewat kontekstualisasi  fiqh  atau  fiqh  sosial, bukan  konstitusionalisasi  hukum  Islam yang  dioperasikan  secara  paksa.  Fungsi fiqh  sosial  ini  sangatlah  progressif, diantaranya menjadi “counter discourse” terhadap hegemoni pola pemikiran lama yang  konservatif.  Sebab,  konsep  kunci seluruh  pemikiran  hukum  Islam  adalah kebaikan universal.
Menurut Sahal, fikih selalu menjumpai  konteks  dengan  kehidupan nyata sehingga bersifat dinamis. Namun, konteks  lingkungan  seperti  itu  kurang diperhatikan kalangan ulama NU. Mereka lebih terikat mendalami ketentuan-ketentuan  teks  kitab-kitab fikih (mazhab) daripada upaya penelusuran  faktor-faktor  lingkungan yang menyebabkan
timbulnya
ketentuan-ketentuan  itu.  Faktor-faktor tersebut justru penting diketahui dalam membantu pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan  teks  secara  utuh,
20 Musyarrofah dan Chumaidah, Maqashid Al- Shari’ah  Metode  Analisis  Sistem  Dalam  Filsafat Hukum  Islam  :  Studi  Pemikiran  Jasser  Auda , dalam  M.  Arfan  Mu’ammar  &  Abdul  Wahid Hasan, Studi  Islam  Perspektif  Insider/Outsider , op.cit., h. 458-464
dengan  mempertimbangkan  berbagai dimensi.  Fikih  sosial  Sahal  Mahfudh dalam konstelasi pemikiran fikih merupakan bentuk pemikiran fikih yang mengikuti  model  nalar  fiqh  sosial- historis.  Dimana  setiap  kesimpulan hukum  yang  diambil  mengacu  pada konteks sosial  dan konteks historis. Sisi sosial terletak pada aktualitas persoalan masyarakat.  Sedangkan  sisi  historisnya tidak  meninggalkan  pemikiran  fikih mazhab  tetapi  tetapi  dilihat  sejarah mazhab itu sendiri dalam masanya 21 . Teori fiqh sosial berbeda dengan orientasi  neo-positivistik.  Fiqh  sosial tidak  bermaksud  menemukan  hukum- hukum  alam,  seperti  hukum  gerak Newton,  hukum  gerak  gravitasi,  hukum Boyle,  hukum  evolusi  dll.  Fiqh  sosial hanya  berusaha  menemukan  gambaran realitas  yang  terus  berubah.  Lalu, menemukan  masalah  kehidupan  umat yang  valid  berdasarkan  perspektif (referensi)  keilmuan  yang  jelas  dan ilmiah.  Hal  ini  penting  sebagai  dasar untuk  menafsir  teks-teks  fundamental keagamaan secara memadai. Setelah itu, melakukan istinbath hukum  melalui pengumpulan  teks-teks  secara  tematik berkenaan  dengan  problem  umat  tadi dengan meletakkan maqashid al-syariah sebagai based  ijtihad -nya.  Langkah berikutnya  adalah  melakukan  refleksi dan aksi transformasi. 22 Kontribusi  Nalar  Ushul  Fiqh  KH. Sahal Mahfudh Bagi Islam Indonesia
Pendayagunaan
Zakat
Untuk Pemecahan Kemiskinan
21 Ahmad  Arifi, Politik  Pendidikan  Islam  : Menelusuri  Ideologi  dan  Aktualisasi  Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi , op.cit., h. 91-91
22 Hendar Riyadi, Fikih Al-Maun : Fikih Sosial Kaum  Marginal ,  dalam  Wawan  Gunawan  Abd. Wahid, Fikih  Kebhinekaan  :  Pandangan  Islam Indonesia  Tentang  Umat,  Kewargaan,  Dan Kepemimpinan  Non-Muslim ,  (Bandung  :  Mizan, 2015), h. 225
Kiai  Sahal  mendambakan  zakat akan  mencegah  terjadinya  kesenjangan dan  kecemburuan  sosial  yang  akan mengganggu keharmonisan masyarakat. Implikasi  sosiologis  yang  diharapkan adalah  terjadinya  hubungan  positif antara  orang  kaya  dan  orang  miskin. Menurut Kiai Sahal, zakat secara formal diajarkan untuk diberikan langsung oleh muzakki,  tidak  melalui  imam  yang dalam  hal  ini  adalah  pemerintah. Namun, diperbolehkan pula penyerahan zakat  diwakilkan  kepada  orang  lain seperti  melalui  amil  atau  panitia  zakat. Kiai  Sahal  sudah  mencoba  memotivasi warga  di  tiga  Desa.  Zakat  yang terkumpul  dilembagakan.  Salah  satu diantaranya dilembagakan dalam bentuk koperasi. Panitia hanya bertugas sekedar mengumpul zakat dan mengatur pembagiannya. Hasilnya tidak langsung  dibagikan  dalam  bentuk  uang, tetapi  diatur  sedemikian  rupa  supaya tidak bertentangan dengan agama.Mustahiq  diserahi  zakat  berupa uang,  tetapi  kemudian  ditarik  kembali sebagai  tabungannya  untuk  keperluan pengumpulan  modal.  Dengan  cara  ini, mereka  menciptakan  pekerjaan  dengan modal  yang dikumpulkan dari zakat 23 .

## Pelestarian Lingkungan Hidup
Upaya  pembinaan  lingkungan hidup,  menurut  Kiai  Sahal  dapat dilakukan  dengan  dua  pendekatan.
Pertama, pendekatan  proyek. Kedua, pendekatan  motivasi.  Atau  keduanya dilakukan  secara  sekaligus.  Pendekatan motivasi ini bisa dilakukan melalui jalur pendidikan di pesantren. Upaya penanaman  kesadaran  bersama  untuk menjaga  kelestarian  lingkungan  seperti yang dilakukan Kiai Sahal kian menemukan  momentumnya.  Karena saat  ini  dunia  semakin  dihantui  oleh
23 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis  Pesantren  :  Kontribusi  Fiqh  Sosial  Kiai Sahal  Mahfudh  dalam  Perubahan  Nilai-nilai Pesantren , op.cit., h. 167-168
krisis  lingkungan  hidup 24 .  Komitmen Kiai Sahal terhadap pentingnya pelaksanaan  program  pembangunan yang  berwawasan  lingkungan  sedikit banyak  telah  ikut  mewarnai  sejumlah keputusan  yang  dilahirkan  NU.  Salah satu  produk  pemikiran  NU  yang memberikan  apreasiasi  terhadap  upaya menjaga  keselamatan  lingkungan  dapat disimak dalam Hasil Keputusan Muktamar  ke-30  pada  tanggal  24 November  1999  di  Lirboyo  Kediri. Sebagian isi hasil muktamar mengkritisi model  pembangunan  pemerintah  yang selama  ini  dinilai  telah  mengabaikan faktor  keseimbangan  dan  kelestarian alam 25 .

## Relokasi Prostitusi
Menurut Kiai Sahal, ada dua cara terbaik dalam menanggulangi prostitusi. Pertama, melalui  sentralisasi  lokasi pelacuran  yakni  melokalisasi  pelacuran dari suatu tempat yang jauh dari kontak penduduk. Kedua, melalui  pendekatan kausatif-sosiologis. Pendekatan pertama dimaksudkan  sebagai  jalan  tengah  dari dua arus pemikiran yakni kalangan yang tetap  menginginkan  prostitusi  seperti apa adanya dan kalangan yang bersikeras  menghapus  pelacuran.  Kiai Sahal merekomendasikan Nusakambangan dan Karimunjawa
sebagai tempat dalam rangka
24 Secara  umum  ada  lima  prinsip  utama  dalam pembangunan  berkelanjutan.  (a) Intergenerational equity .  Prinsip  ini  berangkat  dari  satu  gagasan bahwa  generasi  sekarang  menguasai  sumber  daya alam  yang  terdapat  di  muka  bumi  sebagai  titipan untuk  dipergunakan  oleh  generasi  mendatang  (b) Intragenerational  Equity .  Prinsip  ini  berbicara tentang  keadilan  diantara  sesama  satu  generasi termasuk  dalam  memenuhi  kebutuhan  dalam kelompok  masyarakat  (c) Precautionary  principle .
Jangan  menunda  upaya-upaya  untuk  mencegah kerusakan  lingkungan  apabila  terdapat  ancaman kerusakan  lingkungan  yang  tidak  dapat  dipulihkan (d) Biodiversity  Conservation .  Keanekaragaman hayati  perlu  dilindungi  karena  memberikan  dan menjadi  sumber  kesejahteraan  bagi  umat  manusia (e) Internalisasi  biaya  lingkungan  dan  mekanisme insentif . 25 Ibid., h. 174
meminimalisasi  efek  negatif  pelacuran secara  profesional.  Pendapat  Kiai  Sahal ini  didasarkan  pada  kaidah akhaff  ad- dararain yaitu  mengambil  sikap  yang resikonya  paling  kecil  dari  dua  macam bahaya.  Cara  kedua,  yaitu  dengan  cara menelusuri  latar  belakang  para  pelaku dan  usaha-usaha  menjauhkan  sebab- sebab  yang  mengakibatkan  timbulnya perbuatan  zina  dan  kebebasan  seks 26 . Cara  ini  mendapat  fokus  perhatian  dari Kiai  Sahal,  agar  mudah  menganalisis dengan  kerangka  penelitian  faktor- faktor yang membuat perbuatan menyimpang itu menjamur. Di sini, Kiai Sahal  juga  menggunakan  pola  fiqh kontekstual dengan cara mengoptimalkan kaidah ushul fiqh sadd az-zari’ah (menutup  jalan  yang  menuju perbuatan terlarang).
Dalam  analisis  penulis,  KH.  Sahal Mahfudh ingin mengembangkan semangat  profetika  sosial.  Profetika sosial  ini  memperkenalkan  konsep emansipasi,  liberasi,  dan  transendensi. Profetika sosial ini kemudian dikembangkan untuk memotret sosiologi  masyarakat  muslim Indonesia.
Semakin dimengerti, corak keberagamaan  dan pemahaman  muslim bergerak  dan  mondar  mandir  antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman,  idealisme  dan  realisme, stabilitas  dan  perubahan,  universalisme dan  partikularisme.  Dominasi  narasi universalisme  Islam  perlu  diimbangi dengan  narasi  lokalisme  Islam.  Kajian tentang local  wisdom, dan local knowledge dari  masyarakat  muslim perlu  diseriusi 27 .  Dari  sinilah  akan ditemukan ide-ide segar terkait kemajuan  umat  Islam  pada  level filosofis,  institusi,  maupun  pendekatan. Usaha  berpikir  global  bertindak  lokal
26 Ibid., h. 176
27 Mochamad  Sodik, Fikih  Indonesia  : Dialektika  Sosial,  Politik,  Hukum,  dan  Keadilan , (Yogyakarta : Suka Press, 2014), h. 20
adalah alternatif pemikiran yang relevan  jika  diterapkan  pada  ranah sosial.
B. Penutup
Nalar ushul fiqh yang dikembangkan  Kiai  Sahal  Mahfudh merupakan bentuk kontekstualisasi dan reaktualisasi  terhadap  metodologi  fiqh Syafi’iyyah  dalam  upaya  menemukan pemikiran alternatif yang sejalan dengan  cita-cita  ideal  transformatif. Dalam  dataran  gagasan,  Kiai  Sahal menyebut  fiqh  sosial  sebagai  sebuah aliran  fiqh  yang  cukup  mengapreasiasi penggunaan  metodologi  berpikir  ( ushul fiqh )  dan  qai’dah  fiqhiyyah  daripada produk  jadi  fiqh.  Dia  menganjurkan memperluas  interpretasi  fiqh  sosial dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan mengambil keputusan hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan  umum.  Dalam  tataran implementatif,  Kiai  Sahal  menunjukkan kreativitas dalam mengoperasionalisasikan  fiqh  untuk merespons  problema  konkret  sosial kemasyarakatan melalui aksi-aksi sosial secara terlembaga dan terkontrol untuk menciptakan  kemaslahatan  bersama. Pemikiran  fiqh  sosial  Kiai  Sahal cenderung bernuansa transformatif karena diarahkan untuk mentransformasikan  sturktur-struktur masyarakat  yang  timpang  ke  arah struktur  yang  fungsional  dan  humanis sekaligus  mengusahakan  transformasi masyarakat  ke  arah  modern.  Kegiatan pengembangan  masyarakat  dilakukan dengan  menekankan  kesatuan  diakletis antara  refleksi  dan  aksi,  teori  dan praktek, serta iman dan amal.

## Daftar Pustaka
Abd.  Wahid,  Wawan  Gunawan,  2015. Fikih  Kebhinekaan  :  Pandangan Islam  Indonesia  Tentang  Umat, Kewargaan,  Dan  Kepemimpinan Non-Muslim” , Bandung : Mizan.
Arifi,  Ahmad.  2010. Politik  Pendidikan Islam  :  Menelusuri  Ideologi  dan Aktualisasi  Pendidikan  Islam  di Tengah Arus Globalisasi, Yogyakarta : Teras.
Jannah,  Tutik  Nurul  (Editor).  2015.
Metodologi  Fiqh  Sosial  :  Dari  Qauli Menuju  Manhaji ,  Purworejo  :  Fiqh Sosial  Institute  STAI  Mathali’ul Falah.
Mahfudh,  Sahal.  1994. Nuansa  Fiqih Sosial , LkiS : Yogyakarta.
Mu’ammar,  M.  Arfan    &  Hasan,  Abdul Wahid.  2012. Studi  Islam  Perspektif Insider/Outsider , IRCiSoD :
Yogyakarta.
Purwanto, Muhammad
Roy.2014. Dekonstruksi  Teori  Hukum  Islam  : Kritik  terhadap  Konsep  Maslahah Najmuddin  al-Thufi, Kaukaba  : Yogyakarta.
Rofiq,  Ahmad.2012. Fiqh  Kontekstual  : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial ,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sodik, Mochamad. 2014. Fikih Indonesia :  Dialektika  Sosial,  Politik,  Hukum, dan  Keadilan ,  Yogyakarta  :  Suka Press.
Umar,
Hasbi.2007.
Nalar
Fiqih
Kontemporer, Gaung  Persada  Press  :
Jakarta. Zubaedi, 2007.
Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis  Pesantren  : Kontribusi  Fiqh  Sosial  Kiai  Sahal Mahfudh  dalam  Perubahan  Nilai- nilai  Pesantren ,  Pustaka  Pelajar  : Yogyakarta.