## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup
Ria Khaerani Jamal 1 , Erlina 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : riakhae@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui  unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  untuk  mengetahui penerapan  sanksi  hukum  pidana lingkungan  terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan  akibat sampah  elektronik. Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  normatif.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan,  terhadap  literatur  yang relevansi dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah saat ini sampah  elektronik  ( E-Waste) digolongkan  dalam  bahan  beracun  dan  berbahaya  (B3),  tidak diatur  secara  spesifik  dalam  suatu  peraturan.  Begitu  pula  dengan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  pencemaran  lingkungan  akibat  sampah  elektronik  masih  digolongkan  dalam  sanksi untuk pelaku pencemaran lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3).

## Kata Kunci : Sampah Elektronik; Pencemaran Lingkungan; Tindak Pidana

## Abstract
This  paper  aims  to  find  out  the  elements  of  environmental  criminal  acts  due  to electronic waste pollution based on legislation Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection  and  Management  and  to  find  out  the  application  of  environmental  criminal sanctions  against  environmental  pollution  caused  by  electronic  waste.  The  type  of  research used is normative research. This research uses the method of collecting data in the study of literature, on the literature that is relevant to the problem discussed. The results show that the current electronic waste (E-Waste) is classified as toxic and hazardous (B3), not specifically regulated in a regulation. Likewise, criminal sanctions against perpetrators of environmental pollution  due  to  electronic  waste  are  still  classified  as  sanctions  for  perpetrators  of environmental pollution due to toxic and hazardous substances (B3).
Keywords: Electronic Waste; Environmental pollution; Criminal act

## Pendahuluan
Masalah  lingkungan  hidup  saat  ini,  tidak  hanya  menjadi  masalah  bagi  satu  atau  dua negara  saja,  tetapi  sudah  menjadi  masalah  global  yang  melibatkan  hampir  semua  negara termasuk  Indonesia.  Kerusakan  lingkungan  hidup  atau  pencemaran  dan  dampak  yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. 1 Diperlukan suatu  penanganan  yang  serius  untuk  menangani  masalah  pencemaran  lingkungan,  yaitu dengan  adanya  regulasi  mengenai  lingkungan  hidup.  Menurut  M.  Fauzan  dan  Baharuddin Siagian,  hukum  lingkungan  adalah  ketentuan  yang  mengatur  perbuatan  manusia  dengan tujuan  untuk  melindungi  lingkungan  dari  kerusakan  dan  kemerosotan  mutunya  demi menjamin  kelestrariannya  agar  dapat  terus  digunakan  oleh  generasi  sekarang  maupun generasi mendatang. 2
Secara  subtantif  sesungguhnya  hukum  lingkungan  telah  tumbuh  dan  berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan yang  dianutnya  juga  memberikan  warna  yang  signifikan  pada  hukum  tersebut,  bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut. 3
Melindungi  lingkungan  hidup  juga  di  dasarkan  dari  ayat-ayat  Al-Quran.  Sehingga ummat muslim dapat menata kehidupanya, baik lingkungan hidupnya. Allah SWT berfirman alam QS Al-A’raf/7: 56 berbunyi :
َنيِنِسْحُمْلا َنِم  ٌبي ِرَق ِهَّللا َةَمْح َر َّنِإ اًعَمَط َو اًف ْوَخ ُهوُعْدا َو اَه ِحلاْصِإ َدْعَب  ِض ْرلأا يِف اوُدِسْفُت لا َو Terjemahannya:
“Dan  janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah  (Allah) memperbaikinya  dan  berdoalah  kepada-Nya  dengan  rasa  takut  (tidak  akan  diterima) dan  harapan  (akan  dikabulkan).  Sesungguhnya  rahmat  Allah  amat  dekat  kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf/7:56)." 4
Seiring perkembangan teknologi begitu banyak permasalahan yang timbul  teramasuk dalam  hal  pencemaran  lingkungan.  Salah  satu  Penyebab  terjadinya  Pencemaran  lingkungan karena  adanya  sampah  elektronik  ( E-Waste). Banyak  masyarakat  yang  menganggap  enteng persoalan  sampah  elektronik,  ketika  masyarakat  tidak  lagi  menggunakan  barang-barang elektronik  karena  telah  usang,  mereka  langsung  saja  membuang,  tanpah  berfikir  panjang bahwa tindakannya akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
Data  yang  bersumber  dari  The  Global  E-Waste  Monitor,  Indonesia  pada  tahun  2016 menduduki peringkat ke-sembilan negara yang memiliki sampah elektonik ( E-Waste) setelah
1 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h. 5-6.
2 H.M.  Fauzan  dan  Baharuddin  Siagian, Kamus  Hukum    dan  Yurisprudensi (Cet.  I;  Depok:  Desindo Putra Mandiri, 2017), h. 342.
3 A.M. Yunus  Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 77.
4 Endang  Hendra  dkk, Al-Qur’anul  karim  Special  For  Muslim (Bandung:  Cordoba  Internasional Indonesia, 2012), h. 157.
Prancis. Ini membuktikan bahwa Indonesia saat ini sudah tahap darurat mengenai persolaan sampah eloktnoik.
Sebagian besar sampah elektronik dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun  (B3)  karena  mengandung  bagian  yang  berbuat  dari  komponen  berbahaya  (seperti timbal, merkuri, kadmium dan lainnya). B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena  sifat,  konsentrasi,  dan/atau  jumlahnya,baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dapat  mencemarkan  dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan lingkungan hidup manusia, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Namun,  sampah  elektronik  juga  mengandung  berbagai  subtansi  berbahaya  seperti  logam mulia dan logam tanah langkah ( rare earth elements) sehingga banyak dilakukan upaya untuk recovery-nya  atau  pengolaan  kembali.  Sayangnya,  upaya    me- recovery kompen  berharga sering  tidak  memperhatikan  tata  kelola  lingkungan  sehingga  terjadi  pencemaran  yang  tidak terkendali. 5
Pengelolaan limbah B3 membutuhkan peralatan yang canggih sehingga mengeluarkan dana  yang  cukup  bersar.  Di  indonesia,  setiap  industri  yang  menghasilkan  limbah  B3  tidak perlu  membangun  unit  pengolahan  limbah  karena  tidak  efsien  dan  ekonomis.  Akan  tetapi, limbah  B3  harus  dikumpulkan  dan  disimpan  dengan  baik  sehingga  aman  bagi  lingkungan hidup. Setelah jumlahnya cukup, limbah ini dikirim ke perusahaan yang khusus mengelolah limbah B3, antara lain terdapat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6
Sampah  elektronik  dapat  digolangkan  dalam  B3,  dalam  pasal  100-115  mengatur mengenai  kualifikasi  dan  unsur-unsur  delik  lingkungan,  yang  salah  satu  ayatnya  berisi perbuatan pidana yang dapat diancam pidana yaitu melakukan pengelolaan limbah B3  tanpa izin  dalam  Pasal  102.    Jadi  apabila  seorang  atau  korporasi  melakukan  pengelolaan  sampah eloktnik  tanpa  izin  dan  membuat  kerusakan  lingkungan  dapat  diberi  ancaman  pidana  dan denda.
Salah  satu  contoh  kasus  terkait  pencemaran  lingkungan  akibat  sampah  elektronik yaitu  kasus  yang  terjadi  di  Manjul  Jakarta  Timur,  yang  mana  pada  beberapa  air  sumur penduduk  yang  berada  disana  terdeteksi  tercamar  limbah  elektronik    yang  mengandung kadmium,  seng  dan  timbel  akibat  adanya  pengolalaan  sampah  elektronik  yang  tidak  sesuai dengan  prosedur.  Dampak  dari  pencemaran  tersebut  mengakibatkan  timbulnya  penyakit pernapasan dan gatal-gatal pada badan masyarakat disana. Dari kasus diatas tentu dibutuhkan penanganan langsung oleh pihak-pihak yang berkewajiban. 7
Dibutuhkan penegekan hukum pidana lingkungan untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  pencemaran  lingkungan  atau  pengerusakkan  lingkungan  khususnya akibat  dari  sampah  elektronik,  karena  tanpa  kita  sadari  sampah  elektronik  begitu membahayakan lingkungan dan makhluk hidup.
5 Sri  Wahyono,  “Kebijakan  Pengelolaan  Limbah  Elotronik  dalam  Lingkungan  Global  dan  Lokal,” Jurnal Teknologi Lingkungan, vol. 14 no. 1 (2013), h.17-18. http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/1437 (Diakses 16 September 2019).
6 Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.66.
7 Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture  in Judge's Decision (Study  in Gowa, South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254, hlm. 245.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjelaskan  unsur-unsur  tindak  pidana  lingkungan akibat  pencemaran  sampah  elektronik  dan  penerapan  sanksi  hukum  pidana  lingkungan terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan  akibat  sampah  elektronik.  Penulisan  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  ialah sumber data primer dan sumber data sekunder yang didapatkan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan buku tentang Hukum pidana lingkungan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Akibat Pencemaran Sampah Elektronik
Sebagai  dampak  dari  perkembangan  teknologi  dan  informasi  maka  terjadi  potensi peningkatan sampah padat jenis baru yang tidak terkendali. Sampah padat jenis baru tersebut berupa  barang-barang  elektronik  yang  sudah  tidak  dapat  dimanfaatkan  lagi  dan  atau  sudah habis  masa  pakai  atau  dikenal  dengan  istilah elektronik  waste  (e-Waste) atau  sampah elektronik. 8 . E-Waste  =  Electronic  waste (sampah  elektronik)  dapat  mencemari  lingkungan melalui bahan kimia beracun dan logam berat. 9
Selain  berbahaya  untuk  lingkungan,  sampah  elektronik  yang  tidak  dikelola  dengan baik,  juga  dapat  menyebabkan  berbagai  penyakit  pada  tubuh  manusia  seperti  pada  tabel berikut ini :

## Tabel. 1 Dampak Komponen Sampah Elektronik
No. Komponen Sampah Elektronik Unsur Dampak Serius 1 Kapasitor dan Transformator Brominated Flame Reterdent casing cable, PCB Kanker, berdampak sistem kekebalan tubuh, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem endoktrin 2 Plastik Polivinil Klorida Hasil  pelepasan  klorin  yang mengubah menjadi dioksin dan furan,  merupakan  zat  kimia yang berbahaya 3 Kabel rumah dari bahan terisolasi lapisan plastik Bromin Sistem kekebalan tubuh 4 CFC Unit pendingin, insulasi busa lead. Emisi zat beracun 5 PCB  ( Printer  Ciruit Board) Kadium  berilium, Insulasi Busa Sistem  syaraf,  ginjal  dan  paru- paru
8 Doubzer, E-Waste Management in Germany (Germany, Bonn : Operating unit SCYCLEUN Campus, 2011).
9 Koncoro Sejati, Pengolahan Sampah Terpadu (Yogyakarta: Kanisisu, 2009), h. 63

## Lead
6 Lampu Flourescent lamps yang pada pencahayaan latar LCD Merkuri Jantung,  hati  dan  otot  syaraf pusat,  masalah  perkembangan janin 7 Motherboard komputer Timbal oksida, Barium dan kadium Paru-paru dan kulit 8 Baterai Komputer PCB Ginjal dan hati 9 Gallium arsenide dalam  light  emittinf diode (LED) Arsenikum Peradangan  pada  urat  dan ginjal 10 Kondeser dan LCD Zat beracun organik Iritasi mata

## Sumber data : Khozinatus Sadah, dkk. Model baru dalam penanganan Limbah Elektronik di Indonesia berbasis integrasi seni.
Sampah  Elektronik  sampai  saat  ini  belum  diatur  dalam  peraturan  secara  spesefik padahal  dampak  dari  sampah  elektronik  sangat  berbahaya  bagi  lingkungan.  Sampah Elektronik saat ini masih dalam peraturan digolongkan dalam Bahan beracun dan Berbahaya (B3),    untuk  menanganan  sampah  elektronik  haruslah  memerlukan  kebijakan  dan  peraturan pengelolaan e-waste secara spesifik.
Dari kasus- kasus yang mengenai sampah elektronik maka bentuk-bentuk pelanggaran pengelolaan sampah Elektronik yaitu:
1. Pembakaran di ruang terbuka
2. Penumpukan
3. Penimbunan
4. Pembuangan komponen B3 ke lingkungan
5. Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan
6. Penjualan komponen berbahaya
Pelanggaran  terhadap  larangan-larangan  pengelolaan  sampah  elektronik  tersebut diatas,  diancam  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal-pasal  dalam  Bab  XV  Ketentuan pidana  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
Pasal 98 ayat (1)
 Setiap orang;
 Dengan sengaja;
 Melakukan perbuatan mengakibatkan;
 Dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
 Dipidana  penjara,  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 98 ayat (2)
 Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
 Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp.  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
Pasal 98 ayat (3)
 Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 Mengakibatkan
 Orang luka berat atau mati;
 Dipidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 102
 Setiap orang;
 Melakukan pengelolaan limbah B3;
 Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
 Dipidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dana  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Pasal 103
 Setiap orang;
 Menghasilkan limbah B3;
 Tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud Pasal 59;
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Pasal 104
 Setiap orang;
 Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
 Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60;
 Dipidana dengan pidana penjam paling  lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Pasal 106
 Setiap orang;
 Memasukkan limbah B3;
 Ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  di  maksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d;
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lim belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Suatu  perbuatan  dapat  diancam  tindak  pidana  lingkungan  akibat  sampah  elektronik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a. Setiap orang, baik orang perorangan atau badan hukum.
b. Melawan hukum di bidang lingkungan hidup :
1) Dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  dapat  menyebabkan  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2) Karena  kealpaan  dapat  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan.
3) Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja membuang zat, energi dan/atau komponen yang berbahaya dan beracun yaitu sampah elektronik masuk  dan/atau  kedalam  tanah  (Penumpukan  dan  penimbunan  sampah elektronik),  ke  dalam  udara  (pembakaran  sampah  elektronik  di  ruang  terbuka), atau kedalam air ( dumping sampah elektronik tanpa izin), melakukan impor dan ekspor  sampah  elektronik  yang  dilarang  oleh  undang-undang  atau  ilegal, penjualan komponen berbahaya dari sampah elektronik, menjalakan pengelolaan sampah  elektronik  yang  berbahaya  atau  tanpa  izin,  padahal  mengetahui  atau menduga  bahwa  perbuatan  tersebut  dapat  menimbulkan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.

## 2. Penerapan  Sanksi  Hukum  Pidana  Lingkungan  Terhadap  Pelaku  Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik.
Sanksi  hukum  pidana  identik  dengan  pemberian  nestapa  dan  merupakan  sanksi hukum  yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana  merupakan ultimum  remedium atau  jalan  terakhir  yang  dijatuhkan  ketika  sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. 10 Dalam spektrum penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya  pengendalian  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan,  substansi  pemidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan  sanksi  pidana)  merupakan  reaksi  atas  pidana  lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat ‘ environmental protection’ bagi masyarakat. 11
Ancaman  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  akibat  sampah elektronik diformulasikan sebagai berikut :
1. Delik Materil
a. Kesengajaan (Pasal 98 ayat (1))
 Penjara : minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun.
10 Laode  M.  Syarif  dan  Andri  G.  Wibisana, Hukum  Lingkungan  :  Teori,  Legislasi  dan  Studi  Kasus (Jakarta, USAID) h. 512
11 Moh. Fadli, dkk, Hukum dan Kebijakan Lingkungan (Malang: UB Press, 2016), h.112.
 Denda  :  minimum  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
b. Kesengajaan dan mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. (Pasal 98 ayat (2))
 Penjara : minimum 4 (empat) tahun dan maksimum 12 (duabelas) tahun.
 Denda  : minimum Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimum Rp. 12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah).
c. Kesengajaan dan mengakibatkan luka berat dan/atau mati (Pasal 98 ayat (3))
 Penjara : minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun.
 Denda  :  minimum  Rp.  5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan  maksimum Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
d. Kealpaan (Pasal 99 ayat (1))
 Penjara : minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun.
 Denda  : maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
e. Kealpaan dan mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia (Pasal 99 ayat(2))
 Penjara : minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 6 (enam) tahun.
 Denda  :  minimum  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  maksimum Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
f. Kealpaan dan mengakibatkan luka berat dan/atau mati (Pasal 99 ayat (3))
 Penjara : minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 6 (enam) tahun.
 Denda  :  minimum  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  maksimum Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)
2. Delik Formil
a. Kesengajaan (Pasal 100 ayat (3))
 Penjara : maksimum 3 (tiga) tahun.
 Denda  : maksiumum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
b. Tanpa izin melakukan pengelolaan limbah B3 (Pasal 102)
 Penjara : minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga tahun)
 Denda  :  minimum  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  maksimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
c. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan sesuai prosedur (Pasal 103)
 Penjara : minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun
 Denda  :  minimum  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  maksimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
d. Melukukan dumping (pembungan) limbah ke media lingkungan hidup (Pasal 104)
 Penjara : maksimum 3 (tiga) tahun
 Denda  : maksimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
e. Memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia (Pasal 106)
 Penjara : minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun.
 Denda  : manimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimum Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
f. Memasukkan  limbah  B3  yang  dilarang  menurut  perundang-undang  ke  wilayah Indonesia (Pasal 107)
 Penjara : minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun
 Denda  :  minimum  Rp.  5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan  maksimum Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sampah  saat  ini  sampah  elektronik  ( E-Waste) digolongkan  dalam  bahan  beracun  dan  berbahaya  (B3),  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam suatu  peraturan.  Begitu  pula  dengan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan akibat  sampah  elektronik  masih  digolongkan  dalam  sanksi  untuk  pelaku  pencemaran lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3).\

## Daftar Pustaka

## Buku
Laode  M.  Syarif  dan  Andri  G.  Wibisana, Hukum  Lingkungan  :  Teori,  Legislasi  dan  Studi Kasus, Jakarta, USAID
Moh. Fadli, dkk, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang: UB Press, 2016 Doubzer, E-Waste Management in Germany (Germany, Bonn : Operating unit SCYCLEUN Campus, 2011.
Koncoro Sejati, Pengolahan Sampah Terpadu Yogyakarta: Kanisisu, 2009. Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Makassar: Prenadamedia Group, 2018
H.M.  Fauzan  dan  Baharuddin  Siagian, Kamus  Hukum    dan  Yurisprudensi Cet.  I;  Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017.
A.M.  Yunus  Wahid, Pengantar  Hukum  Lingkungan, Jakarta  Timur:  Prenadamedia  Group, 2018.
Endang  Hendra  dkk, Al-Qur’anul  karim  Special  For  Muslim (Bandung:  Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

## Jurnal
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.

## Website
Sri  Wahyono,  “Kebijakan  Pengelolaan  Limbah  Elotronik  dalam  Lingkungan  Global  dan Lokal,” Jurnal  Teknologi  Lingkungan, vol.  14  no.  1  (2013),  h.17-18. http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/1437 (Diakses 16 September 2019).

## Undang-undang
Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup