## Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi  Kasus Pekerja  Migran Asal Nusa Tenggara Barat
Ismah Rustam Kinanti Rizsa Sabilla Khairur Rizki Heavy Nala Estriani Universitas Mataram
Abstract This article examines victims of human trafficking from the province of Nusa Tenggara Barat (NTB). Existing research  on  human trafficking  has  been  studied  in  general  terms  and                 rarely includes Indonesian migrant workers. In fact, perpetrators of human trafficking targeted migrant workers. This research was conducted using a qualitative descriptive method and literature study which aims to describe human trafficking of migrant workers from NTB. In addition, this study analyzes underlying factors of human trafficking within the circle of migrant worker groups from the   province of NTB. This article employs several concepts as analytical tools, such as  the concept of  human  trafficking  and  transnational  organized  crime.  This  articles  contributes  to  provide recommendation for policy makers in regulating Indonesian migrant workers.
Keywords : human trafficking; Indonesian migrant workers; Nusa Tenggara Barat

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  korban  perdagangan  orang  dari  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB). Riset-riset terdahulu mengenai perdagangan orang mengkaji hal-hal umum saja dan jarang yang mengkaji pekerja migran Indonesia. Padahal, para pelaku kejahatan perdagangan orang menyasar pekerja migran. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan  studi  pustaka  yang  bertujuan  mendeskripsikan  perdagangan  orang  para  pekerja  migran dari NTB. Selain itu, kajian ini menganalisis faktor yang menyebabkan perdagangan orang di kalangan pekerja migran di NTB. Artikel ini memakai beberapa konsep seperti perdagangan orang dan kejahatan transnasional terorganisir. Artikel ini berkontribusi memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dalam mengatur para pekerja migran Indonesia.
Kata-kata kunci : perdagangan orang; pekerja migran Indonesia; Nusa Tenggara Barat
Pendahuluan Kejahatan Lintas Negara atau dalam Studi Hubungan Internasional lebih dikenal dengan sebutan Transnational  Organized  Crime (TOC) merupakan salah satu tindak kejahatan yang terorganisir yang melampaui lintas  batas  sebuah  negara.  Berdasarkan  deﬁnisi  yang  dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejahatan lintas negara adalah berbagai bentuk kejahatan yang akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Sehingga dibutuhkan upaya kolektif untuk mengatasi permasalahan TOC tersebut. Terbentuknya sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara anggota dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengikuti segala ketentuan dalam the United Nations  Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC). Pada Artikel 2 (a) konvensi UNTOC dijelaskan bahwa TOC meliputi (United Nation Oﬃce on Drugs and  Crime  (UNDOC),  n.d); a  group  of  three  or  more  persons  that  was  not randomly formed; existing for a period of time; acting in concert with the aim of committing at least one crime punishable by at least four years’ incarceration; in  order  to  obtain,  directly  or  indirectly,  a  ﬁnancial  or  other  material  beneﬁt. Dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kejahatan dilakukan melampaui batas negara-negara yang dikontrol secara penuh oleh para pelaku tindak kejahatan  yang  saling  beraﬁliasi.  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  mengklasiﬁkasikan  bentuk  kejahatan  lintas  negara  terbagi atas  3  bentuk  kejahatan  (Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia,  2019); pertama , bentuk kejahatan perdagangan ilegal yang meliputi perdagangan narkoba, perdagangan orang maupun perdagangan senjata. Kedua , bentuk kejahatan  ﬁnansial  seperti  pencucian  uang  dan  penyelundupan  uang tunai. Ketiga , bentuk kejahatan dengan memanfaatkan teknologi seperti perompakan, data breaches , maupun pencurian identitas. Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus perdagangan orang sebagai salah satu bentuk kejahatan perdagangan ilegal lintas batas negara yang semakin masif terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan aktivitas kejahatan perdagangan orang. Salah satunya ialah letak Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai  bentuk kejahatan lintas negara. Isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi ireguler (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019). Indonesia, selain sebagai negara yang seringkali dijadikan tempat transit penyelundupan orang, juga sebagai negara asal sumber perdagangan orang. Kebanyakan dari korban perdagangan orang
asal Indonesia adalah para pekerja migran. Masalah perdagangan orang menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia sehingga dibentuk gugus tugas khusus dalam menangani kasus ini dan masalah ini lebih dikenal dengan sebutan Tindak Pidana  Perdagangan Orang (TPPO). TPPO diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman.  Data  dari Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  Dalam  kurun  waktu 5 tahun terakhir, TPPO tercatat mengalami tren kenaikan jumlah kasus. Pada tahun 2015 terdapat 46 permohonan perlindungan korban TPPO, pada tahun 2017 terdapat 117 permohonan, pada tahun 2019 terdapat 176 kasus dan pada tahun 2020 (terhitung hingga bulan Juni) terdapat 120 permohonan. Dari kasus terkini, pada tahun 2020-2021 terdapat lima provinsi asal dengan jumlah tertinggi,  yaitu; sebanyak 118 korban asal Jawa Barat, 32 korban dari Nusa Tenggara Barat (NTB), 32 korban dari Jawa Tengah (Jateng), 27 korban dari Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 16 korban dari Banten (Rahmat, 2019). Dari berbagai macam kelompok, salah satu yang rentan menjadi korban perdagangan orang adalah pekerja migran. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hal tersebut disebabkan karena keberangkatan secara ilegal, gaji yang tidak dibayar, gagalnya calon pekerja migran berangkat, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan, dan lain-lain (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2022).
Nusa Tenggara Barat (NTB) seringkali menjadi daerah sumber perdagangan orang. Salah satu penyebabnya karena posisi NTB adalah provinsi terbanyak kedua yang menyalurkan pekerja migran keluar negeri. Tingginya jumlah pekerja migran asal NTB kemudian membentuk ruang kesempatan tindak kejahatan bagi para oknum. Sebagian besar para pekerja migran yang berangkat keluar negeri merupakan tenaga kerja non- prosedural, yaitu menyalahi aturan mulai dari keberangkatan maupun penempatan. Sehingga pekerja migran rentan menjadi korban dari TPPO. Seperti data pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Ditreskrimum Polda NTB telah menangani sembilan kasus dengan 18 orang tersangka. Untuk tahun 2019, selama tiga bulan terakhir modus yang paling sering dilakukan adalah pengiriman pekerja migran ke Suriah. NTB sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu dari lima daerah yang  masuk kedalam zona merah perdagangan manusia, dan sebagian besar korban TPPO di NTB merupakan kelompok pekerja migran. Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang beroperasi secara rasional untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dari aktivitas ilegal yang seringkali yang terus dilakukan
dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli atau menyuap para pejabat pemerintah. Berdasar pada tinjauan yuridis, kegiatan ini telah melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktanya, seringkali perempuan menjadi sasaran empuk perdagangan orang, meski kasus perempuan sebagai korban tindak perdagangan perempuan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk  mengatasi  permasalahan  perdagangan  orang.  Dalam  level internasional Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional; Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), berbagai Working Group di bawah UNTOC ,  Global  Forum  on  Migration  and  Development , ASEAN Ministerial  Meeting  on   Transnational   Crime (AMMTC), dan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes . Pada level nasional dan lokal (provinsi NTB), upaya merespon permasalahan perdagangan dilakukan dengan menghadirkan regulasi terkait dan kerjasama serta sinergi antara instansi dan stakeholder agar dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Masalah perdagangan orang asal NTB memang lekat dengan identitas pekerja migran yang menjadi pekerjaan dari sebagian besar masyarakatnya. Masyarakat juga banyak yang secara sadar memilih menjadi pekerja migran non-prosedural sehingga semakin mendorong peningkatan angka kasus perdagangan orang asal NTB. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana bentuk perdagangan orang yang memanfaatkan pekerja migran dari provinsi asal Nusa Tenggara Barat (NTB), menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan para pekerja migran asal NTB rentan menjadi korban perdagangan orang serta bagaimana kerjasama lintas sektoral dalam menangani isu tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber terdahulu sebagai tinjauan pustaka, di mana dalam artikel pertama dari Ganewati Wuryandari yang berjudul “Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia  Dalam  Menyikapi  Isu  Perdagangan  Manusia”,  menyatakan bahwa kasus perdagangan manusia merupakan permasalahan yang kompleks dengan informasi yang sangat terbatas (Wuryandari, 2012). Lebih lanjut, kasus perdagangan manusia juga dianalogikan sebagai gunung es yang hanya memunculkan 15% kasus ke permukaan sedangkan
85% masih tenggelam atau tidak terdeteksi (Wuryandari, 2012). Hal ini kemudian diperparah dengan pernyataan bahwa perempuan seringkali menjadi sasaran tindak perdagangan manusia yang melalui lintas batas negara. Oleh karena itu, Indonesia melalui politik luar negerinya perlu untuk meninjau kembali tupoksi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan segala bentuk kerjasamanya, baik kerjasama bilateral, regional maupun multilateral dalam menghadapi kasus perdagangan manusia yang menimpa warga negara Indonesia. Wuryandari (2012) lebih lanjut melihat bahwa dalam melakukan restrukturisasi yang dimaksud adalah dengan memberlakukan sistem rating untuk setiap penempatan perwakilan RI di luar negeri. Dengan mengacu pada penilaian rating di masing masing kantor perwakilan tersebut, setiap KBRI idealnya akan diperkuat sesuai dengan kebutuhan masalah yang dihadapi, baik dari sisi penambahan pegawai dan anggaran. Meskipun begitu, terdapat berbagai kendala seperti kurangnya kelengkapan data jumlah WNI di luar negeri, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang dan lainnya menjadikan fenomena perdagangan orang tidak mudah untuk ditumpas (Wuryandari, 2012).
Meski demikian, hal ini tidak mengartikan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak melakukan terobosan sama sekali. Telah banyak upaya dalam bentuk kebijakan diplomasi serta kerjasama internasional yang dilakukan guna mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia. Apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam politik luar negerinya telah mencatatkan hasil dengan semakin meningkatnya pemahaman akan pentingnya memberikan perlindungan WNI di luar negeri. Upaya tersebut dalam kenyataannya masih belum memberikan hasil signiﬁkan di dalam penghapusan perdagangan manusia. Hal ini terkait dengan realitas di dalam negeri bahwa akar masalah dari perdagangan manusia itu sendiri belum juga berhasil diselesaikan. Berbagai kendala pelaksanaan politik luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan persoalan perdagangan manusia hanya akan dapat diatasi bila ada koordinasi dan sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi akar masalah tersebut (Wuryandari, 2012).
Selaras dengan pemikiran di atas, dalam tinjauan kedua oleh Tri Nuke Pudjiastuti yang berjudul, “Indonesia dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran”, menyebutkan bahwa perlindungan pada WNI yang bekerja sebagai pekerja migran masih sangat rendah, yang terlihat dari berbagai kasus pelanggaran HAM atas pekerja migran yang semakin hari semakin banyak, namun Indonesia sepertinya terbelenggu dan terbelit atas kebijakannya sendiri di dalam negerinya dan diplomasinya kepada negara-negara penerima dalam
kerangka internasional, bilateral maupun regional (Pudjiastuti, 2016). Dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan, kerangka kerjasama bilateral lebih menunjukkan progress dibandingkan dengan kerangka kerjasama regional maupun multilateral. Meski demikian, pada hubungan bilateral seringkali equality antara Indonesia sebagai negara pengirim dengan negara penerima tidak tercapai. Oleh karena itu, kekuatan dorongan dalam kerangka regional menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dorongan dalam kerangka kerjasama regional menjadi sangat penting, di mana posisi Indonesia sebagai ketua di ASEAN pada tahun 2011 menjadi suatu pijakan penting untuk mempengaruhi secara bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang. Lebih  lanjut,  pemikiran  lain  datang  dari  Zbigniew  Dumienski dalam karyanya yang berjudul “Myths and Reality of Human Traﬃcking : A View from Southeast Asia”, yang menyatakan bahwa kasus perdagangan manusia hanyalah bentuk baru dari perbudakan yang didorong oleh berbagai faktor, dan dijalankan oleh jaringan-jaringan traffickers dalam bisnis multi-billion-dollars (Dumienski,  2012) . Dumienski  (2012)  juga menyebutkan bahwa perdagangan manusia yang  biasa dilihat sebagai kejahatan  monolitik  sebenarnya  menyesatkan.  Di  mana  pada akhirnya kejahatan tunggal ini merupakan gabungan bentuk kejahatan lain yang memiliki perbedaan sifat dan karakteristik, seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen serta penggunaan saluran transportasi yang sah. Penyelamatan besar-besaran yang kerap kali dilakukan menunjukkan bahwa industry anti-perdagangan manusia dapat menyebabkan kerugian bahkan kerugian bagi para migran, merusak kebebasan global untuk perpindahan serta membelokkan persepsi terkait migrasi. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa para migran tidak memerlukan bantuan,  atau  bahwa  mereka  tidak  mengalami  pelecehan.  Dumienski menekankan bahwa pekerja migran bukanlah objek pasif, melainkan memiliki kapasitas untuk melawan pelanggaran maupun eksploitasi itu sendiri (Dumienski, 2012). Oleh karena itu, yang dibutuhkan di kawasan Asia Tenggara adalah sebuah perdebatan serius mengenai hak-hak migran yang diikuti oleh penanganan perdagangan manusia yang menargetkan pada kepentingan migran. Hal ini dinilai dapat membawa lebih banyak transparansi, keadilan, kejelasan serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan perlindungan korban (Dumienski, 2012).
Berdasarkan rangkaian tinjauan pustaka di atas, dapat dilihat bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang beroperasi secara rasional untuk mengeruk keuntungan dari aktivitas ilegal yang seringkali sangat dibutuhkan masyarakat di mana eksistensi dari kejahatan ini terus dijaga dengan menggunakan kekerasan dan  ancaman.  Dalam  hal  ini,  ditemukan  bahwa  perempuan  yang
bekerja sebagai pekerja migran menjadi sasaran empuk dalam operasi perdagangan manusia. Sebuah perdebatan yang dikhususkan pada hak- hak pekerja migran dan penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran yang bersifat transparan, jelas, adil dan berkelanjutan perlu untuk dilakukan. Hal ini diperlukan untuk memperjelas hak pekerja migran serta penanggulangannya dalam kasus perdagangan manusia. Selain itu, Indonesia dalam politik luar negerinya memerlukan kekuatan dorongan dalam kerangka regional. Dari segi kajian politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI sebagai ujung tombak pelaksanaan politik luar negeri memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi setiap WNI dari kejahatan terorganisir seperti perdagangan manusia yang kenyataannya masih belum dapat dijalankan secara maksimal. Lebih lanjut, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini lebih menekankan pada bentuk perdagangan manusia yang memanfaatkan pekerja buruh migran dari pulau Lombok serta faktor-faktor yang menyebabkan para pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, artikel ini juga akan melihat berbagai upaya kerjasama yang dilakukan dalam menanggulangi kasus  perdagangan manusia terhadap pekerja migran asal Lombok.

## Kejahatan perdagangan orang: sebuah kerangka konseptual
Menurut Abdul Haris, migrasi terjadi karena imbas positif yang berkembang sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, namun dalam perkembangannya aktivitas migrasi diperluas pengertiannya sebagai sebuah perubahan tempat tinggal baik permanen maupun semi permanen seperti pendatang, pekerja migran, mahasiswa, wisatawan, komunitas diplomatik maupun pendatang ilegal (Haris, 2005) agenda migrasi pekerja sejatinya memberikan implikasi dalam proses pembangunan sebuah negara serta menjadi bentuk manifestasi dari kebebasan melakukan aktivitas ekonomi dan memberikan sumbangsi pada pembangunan global. Pekerja migran menjadi bagian dari migrasi dengan latar belakang ekonomi. Namun semakin tingginya aktivitas migrasi pekerja hingga hari ini membawa ceruk masalah baru yaitu ancaman keamanan.
Deﬁnisi keamanan dalam hubungan internasional juga mengalami perubahan dengan menempatkan keamanan dalam spektrum yang lebih luas termasuk dalam jaminan keamanan individu. Migrasi dan keamanan internasional menjadi saling berkaitan karena ancaman terhadap pada migran yang berpindah lintas negara semakin besar melalui human trafficking . Meminjam penjelasan dari teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan Old Weaver bahwa sekuritisasi dimulai ketika ada aktor berhadapan dengan sebuah isu dan mengartikulasikannya sebagai sebuah ancaman (Curley and Siu-Lun, 2008: 167). Sekuritisasi adalah politisasi keamanan
dimana isu yang tadinya non politis, tidak menjadi perhatian bagi pemerintah,  akhirnya menjadi isu politik dan dianggap sebagai bentuk ancaman nasional sehingga memerlukan penanganan di level pemerintah (Rosyidin, 2020 : 95). Pada akhirnya isu pekerja migran menjadi perhatian pemerintah terutama dalam konteks ancaman keamanan individu seperti perdagangan orang dan sejumlah pelanggaran  Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat didalamnya. Isu migrasi memiliki keterkaitan dengan isu keamanan sebagaimana disampaikan oleh Reinhard Lohrmann bahwa migrasi melintasi batas negara memberikan pengaruh keamanan bagi negara  pengirim,  negara  transit  dan  negara  penerima.  Dijelaskan  pula arus migrasi bisa memberikan dampak pada ketegangan bagi dua negara yang mempengaruhi stabilitas regional bahkan global (Sriyanto and Yustiningrum, 2016).
Bentuk perdagangan orang termasuk dalam kategori kejahatan lintas batas negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Transnational Organized  Crime (TOC). Sehingga  konsep organized  crime digunakan untuk  menjelaskan  bentuk  kejahatan perdagangan orang dan kerentanan pekerja migran dalam menghadapi resiko tersebut. TOC dan fenomena migrasi internasional erat kaitannya. Ruang TOC akan terbuka lebar dalam praktik perpindahan masyarakat dari satu negara ke negara lain. Dalam  hal  ini  adalah  perpindahan  pekerja  migran  dari  Indonesia  ke berbagai negara lain.
Studi  dari  Zbigniew  Dumienski  mengelaborasikan  bahwa perdagangan orang kontemporer tidak lain adalah bentuk perbudakan modern yang mampu mereduksi ‘manusia’ menjadi ‘komoditas’ dengan merampas hak asasi dan kebebasan orang tersebut. Perdagangan orang selama ini dilihat sebagai ‘ monolithic crime ’, padahal bentuk kejahatan ini berangkat dari tindak kriminal berlapis dalam aksinya; bentuk pemaksaan, penipuan, pemalsuan dan penyelundupan. Sehingga ia menyimpulkan bahwa; what  is  commonly  understood  as  the  ‘single  big  crime’  of  human trafficking  is  any act  of  migration  (mainly  illegal)  that  involves  some  crimes against  the  migrant (Dumienski,  2012:  61).  Deﬁnisi  perdagangan  orang yang dimuat dalam Trafficking  Victims  Protection Act (TVPA) 2000 yaitu “ Trafficking in persons is increasingly perpetrated by  organized, sophisticated criminal enterprises. Such trafficking is the fastest growing source of proﬁts for organized criminal enterprises worldwide. Proﬁts from the trafficking industry contribute to the expansion of organized crime in the worldwide ”.
Deﬁnisi lain tentang perdagangan orang termuat pada artikel 3 (a) pada U N  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime tahun 2003, perdagangan orang terdiri atas aktivitas : “Trafficking  in  persons”  shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of
the giving or receiving of payments or beneﬁts to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs ( United Nations Office on Drugs and Crime , 2004) . Melalui deﬁnisi tersebut, perdagangan orang menjadi bentuk kejahatan berlapis dalam tiga elemen, yaitu aksi: rekrutmen, cara: penipuan dan pemaksaan, tujuan: eksploitasi.
Jay S. Albanese menggunakan frame TOC untuk mengelompokkan tipologi human  trafficking yang ia sebut sebagai “ Criminal  Enterprise Approach ”.  Tipologinya  mencakup  perekrut  ( recruiters ), pengangkut ( transporters ) dan pengeksploitasi ( exploiters ) yang memiliki tujuan yang berbeda (Albanese, 2011: 54). Terdapat lima tipologi untuk menjelaskan karakteristik perdagangan orang, dapat dilihat dari 5S yaitu; ukuran ( size ), ruang lingkup ( scope ), struktur ( structure ), pengalaman ( sophistication ) dan  identiﬁkasi  diri  ( self-identiﬁcation ). Pertama, Size yang mengacu kepada jumlah total orang yang menjadi “anggota” kelompok  kejahatan terorganisir, kelompok kriminal terorganisir dapat terdiri dari tiga orang atau lebih. Kedua, scope yang mengacu kepada jangkauan territorial di mana kelompok kejahatan terorganisir beroperasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh globalisasi dan faktor-faktor yang mempermudah pemindahan barang dan orang illegal sah ke seluruh dunia. Ketiga, sophistication sebagai kompleksitas kegiatan kriminal terorganisir kelompok. Keempat, structure , yang mengacu pada sejauh mana kelompok terstruktur secara hierarkis atau terdesentralisasi. terakhir self-identiﬁcation (Hagan, 2006).
Melengkapi  deﬁnisi  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  21 tahun 2007; “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” Kejahatan perdagangan orang dapat menimpa baik laki- laki, perempuan dan anak-anak yang berujung pada tindakan eksploitasi dalam berbagai jenis sektor seperti pariwisata, industri hiburan, pekerja seks, konstruksi, pertanian, domestik, dan lain-lain. Eksploitasi tenaga kerja ini menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah yang jelas, tanpa ada perlindungan kerja, tanpa ada syarat-syarat kerja, sebagaimana pada praktik kerja paksa.
Isu migrasi awalnya dalam kajian pembangunan melalui remitansi
yang diberikan kepada negara serta menjadi solusi mengentaskan kemiskinan dan pengangguran kini meluas ke dalam isu keamanan karena banyak masalah baru yang muncul terutama berasal dari migran undocumented atau irregular  migrant yang mendorong pintu kejahatan perdagangan  orang  terbuka  lebar.  Meminjam  deﬁnisi irregular  migrant dalam Azizah Kasim, pekerja migran akan disebut ilegal apabila pertama , mereka datang ke negara tujuan secara sembunyi-sembunyi  tanpa dokumen resmi dengan menggunakan jaringan perekrutan informal misalnya hubungan saudara, atau kenalan. Kedua , mereka yang menyalahi batas izin tinggal misalnya menggunakan visa kunjungan wisata padahal di negara tujuan mereka bekerja. ketiga , mereka yang menyalahgunakan kontrak yang telah disepakati dari negara asal (Kassim, 2003: 27). Dari  IOM  sendiri  telah  menjabarkan  terdapat  sejumlah  resiko dalam aktivitas migrasi terutama pada pekerja migran, antara lain; rentan terhadap penipuan disaat proses perekrutan, menanggung beban dan biaya yang cukup tinggi,  menjadi korban eksploitasi tenaga kerja paksa, terlibat dalam aksi terorisme serta dapat menjadi korban perdagangan orang. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan mengapa pekerja migran begitu rentan antara lain karena; hambatan budaya atau Bahasa, jauh dari sanak keluarga, terdapat diskriminasi dan isolasi sosial, kurangnya kesadaran terkait hak dan perlindungan hukum, ketakutan akan deportasi dan kurangnya akses terhadap keadilan. Para pekerja migran asal NTB setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan juga menghadapi sejumlah kendala dan resiko menjadi korban dari perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi kejahatan transnasional yang berkembang cukup pesat dan menjadi isu serius dalam ranah pekerja migran saat ini.
Selanjutnya, beberapa bentuk perdagangan orang yang dekat dengan  profesi  pekerja  migran  antara  lain; forced  labor . Hal ini terjadi Ketika korban dieksploitasi sebagai tenaga kerja dengan upah rendah yang bekerja dalam berbagai sektor baik di agrikultur, pekerja konstruksi dan lain lain mereka sangat rentan terhadap perdagangan orang. kedua sex  trafficking , dalam hal ini eksploitasi dalam sex  market dimana para pelaku mendapatkan keuntungan dengan memaksa korbannya masuk kedalam dunia prostitusi. Ketiga adalah bonded labor , bentuk pemberian hutang yang merupakan salah satu bentuk paksaan terhadap pekerja, pelaku mengekploitasi dengan memberikan pinjaman diawal dan harus mengembalikannya nanti. Keempat forced child labor dan terakhir adalah child soldering . Selain itu, dalam UN Office on Drugs and Crime 2009 terdapat bentuk baru yang terdeteksi sebagai bentuk perdagangan orang seperti; forced  marriage,  illegal  adoption,  organ  removal,  ritual  killing atau mystic practices (Nicola, 2013: 146).
Untuk memahami apa faktor-faktor yang menyebabkan pekerja
migran begitu lekat dengan tindak kejahatan perdagangan orang, dapat kita pahami dengan mengamati pada dua penyebab alasan mengapa orang bermigrasi. Pertama karena push  factors seperti masalah dalam negara  (konﬂik),  bencana,  diskriminasi,  instabilitas  politik,  perang sipil, pertumbuhan penduduk dan lain-lain.  Kedua adalah pull  factors seperti kekurangan tenaga kerja, jaminan sosial, situasi ekonomi yang menjanjikan, sistem pemerintahan yang lebih baik, stabilitas sosial dan politik, dan lain-lain (Lee, 2011: 47). Aktivitas perdagangan orang lebih sering terjadi pada kelompok perempuan dengan pola yang mirip di hampir  semua  negara.  Dalam  tulisannya  Louise  Shelley  menaparkan terdapat beberapa faktor penyebab perdagangan orang pada kelompok perempuan, yaitu karena kemiskinan yang mengakar, status perempuan yang lebih rendah dalam kasta sosial atau diskriminasi perempuan, serta kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya (Shelley, 2011: 135). Isu gender mempengaruhi aspek analisis dalam perdagangan orang, baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perdagangan orang dikarenakan status sosial mereka yang rendah serta budaya patriarki. Seringkali perempuan dikirim ke luar negeri untuk mencari nafkah.  Hal  ini  lumrah  terjadi  di kalangan pekerja migran terutama yang berasal dari keluarga pedesaan yang miskin.
Kompleksitas Masalah Pekerja Migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Buruh migran adalah salah satu pekerjaan yang dipilih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pekerja migran bukan hanya memberi peluang ekonomi bagi mereka secara individu namun juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan negara tujuan serta memberikan keuntungan yang cukup besar pada negara asal pekerja migran melalui remitansi. Namun, Indonesia sebagai negara asal pekerja migran harus mengikuti perkembangan tren global tentang pengiriman pekerja migran keluar negeri. Secara global, pasar tenaga kerja diklasiﬁkasikan  dalam  beberapa  grup  seperti; skilled  migrants,  unskilled migrants , pekerja domestik, dan pekerja perempuan. Hal ini memberi pengaruh terhadap permintaan pekerja migran dari negara-negara tujuan. Polarisasi pasar global terhadap pekerja migran juga terbagi menjadi dua kelas yaitu highly skilled workers dan unskilled workers . Pembedaan ini kemudian berdampak pada status hukum, hak dan perlindungan sosial yang akan didapatkan pekerja migran. Tentu saja highly  skilled  workers menjadi tenaga kerja utama yang diprioritaskan, diberikan status hukum dan hak-hak yang jelas (Efe, 2021: 21).
Dari  semua  provinsi  di  Indonesia  yang  menyalurkan  pekerja migran, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah kantong terbanyak kedua Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagian besar masyarakat NTB bekerja
di luar negeri hingga menjadi sebuah profesi yang sifatnya turun temurun. PMI asal NTB tercatat paling banyak sebagai pekerja di ladang sawit di Malaysia, sementara perempuan kebanyakan menjadi pekerja sebagai asisten rumah tangga dan khusus PMI wanita asal NTB paling banyak bekerja di Arab Saudi. Selain itu, ada juga PMI yang bekerja dalam sektor industri, konstruksi, sopir, tenaga kebersihan, bidang peternakan, hotel dan restoran. Wilayah di NTB dengan angka pekerja migran tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kabupaten ini menjadi kantong terbesar dibandingkan kabupaten lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data  yang diolah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, BPS NTB, BNP2TKI, Kemenpppa RI, angka pekerja  migran  asal  Provinsi  NTB  terus  mengalami  ﬂuktuasi.  Berikut tabel yang menggambarkan jumlah Pekerja Migran asal NTB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

## Tabel 1. Angka Pekerja Migran Asal Provinsi NTB
Tahun Laki-Laki Perempuan Total 2011 44.088 14.142 58.230 2012 31.537 5.483 37.020 2014 36.219 9.968 46.187 2018 13.328 9.702 23.030 2019 12.419 9.053 21.472
Tabel di atas menunjukkan jumlah pengiriman PMI asal NTB mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah yang berbeda setiap tahun. Kabupaten Lombok Timur memiliki angka pekerja migran tertinggi dibandingkan dengan kabupaten  lainnya.  Tercatat  pada  2019, sekitar  9.000  pekerja  migran  berasal  dari Lombok Tengah, 4.000 Lombok Barat, 12.000 Lombok Timur, dan sisanya diisi oleh Mataram, Sumbawa, Sumbawa  Besar,  Bima,  Dompu,  dan  Lombok  Utara.  Terhitung  sejak tahun 2020 penurunan keberangkatan pekerja migran cukup signiﬁkan disebabkan  oleh  adanya  pandemi  Covid-19.  Dari  banyaknya  jumlah keberangkatan PMI, Malaysia menjadi negara paling diminati sebagai tujuan dari pekerja Migran asal NTB disusul dengan negara-negara di Timur Tengah. Kabupaten  Lombok Timur selama ini selalu menjadi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase remitansi dari Malaysia, Arab Saudi, dan negara lainnya tempat dimana para PMI tersebut bekerja. Tercatat pada tahun 2020, angka remitansi terbanyak yaitu Lombok Timur (24,12%), Lombok Tengah (23,59%), Kabupaten Sumbawa (12,84%), Lombok Barat (10,77%), Sumbawa  Barat  (10.18%),  Mataram  (8,22%),  Kabupaten  Bima  (3,55%), Dompu (3,09%), Lombok Utara (2,47%), dan Kota Bima (1,17%) (Suntono,
2020). Pengiriman pekerja migran memberikan kontribusi cukup besar dalam remitansi yang menjadi salah satu penambahan pendapatan devisa negara.  meskipun  PMI  telah  memberikan  signiﬁkansi  ekonomi  dalam negeri tetapi carut marut masalah pekerja migran masih terjadi hingga kini.
Pekerja migran memang tidak pernah lepas dari kompleksitas permasalahan yang bersumber dari dua masalah utama, yaitu; masalah keimigrasian dan masalah ketenagakerjaan. Masalah keimigrasian seperti menyalahgunakan atau memalsukan dokumen paspor dan visa untuk perjalanan keluar negeri, sementara masalah ketenagakerjaan seperti izin tinggal atau izin bekerja yang melekat pada pemberi kerja sering bertentangan dengan keinginan dari PMI. Masalah ini juga seringkali bermula dari keputusan PMI untuk menjadi PMI non-prosedural. Padahal PMI non-prosedural memiliki banyak resiko seperti: rentan penipuan oleh penyalur dan eksploitasi. Pada kasus-kasus sebelumnya, banyak PMI Non-prosedural yang tidak bisa berangkat karena tiba-tiba penyalurnya melarikan diri. Lalu dengan jalur non-prosedural, tidak ada yang bisa menjamin keamanan dan perlindungan hukum di negara penempatan kerja. PMI Non-prosedural tidak mendapat perlindungan secara maksimal dari Pemerintah serta sangat mungkin diperlakukan tidak manusiawi mulai dari tempat penampungan hingga ke luar negeri. Selain itu, PMI Non Prosedural seringkali digaji sangat rendah, bahkan tidak dibayar karena tidak memiliki kekuatan hukum. Juga, dibatasi hak dan kewajibannya oleh pengguna jasa tenaga kerja atau majikan bahkan seringkali ditangkap, dipenjara dan dideportasi oleh aparat keamanan negara setempat. Hal ini menyebabkan PMI Non-prosedural selalu khawatir ditangkap oleh aparat keamanan yang sedang melakukan razia. Bagi PMI non-prosedural juga tidak ada jaminan sosial atau asuransi jika mereka mengalami sakit, musibah, kecelakaan kerja dan kematian (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2020). Faktor lain yeng menyebabkan masalah terkait  PMI adalah tumpang tindihnya otoritas yang menangani masalah PMI. BP2MI dan  Kementerian  Ketenagakerjaan/Dinas  Ketenagakerjaan  adalah  dua Lembaga yang seringkali bersinggungan dalam menangani masalah PMI dan membutuhkan sinergi yang kuat. Penanganan persoalan PMI harus dimulai dari hulu sampai ke hilir (Dr. Lalu Muhammad Iqbal (Duta Besar Indonesia untuk Turki), 2022, wawancara, 27 Maret). Pedoman legalitas juga  telah  dimiliki  Indonesia  seperti  ratiﬁkasi  Konvensi  Hak  Pekerja Migran yang tertuang dalam UU no 6 Tahun 2012 dan ratiﬁkasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir yang tertuang dalam UU no 5 Tahun 2009.
Untuk PMI asal NTB sendiri, berdasarkan data terakhir pada tahun 2020 dan tahun 2021 dari UPT BP2MI Mataram, terdapat sejumlah permasalahan utama yang kerap dialami seperti PMI Non-Prosedural (hal
menjadi akar dari masalah-masalah lainnya), PMI meninggal, PMI sakit, CPMI pencegahan, PHK sepihak dan over kontrak. Berikut gambaran masalah utama PMI asal NTB dalam gambar:

## Gambar 2. Data permasalahan Pekerja Migran asal NTB tahun 2020-2021
Kebanyakan masalah pekerja migran muncul dari kelompok yang bekerja pada sektor informal, seperti asisten rumah tangga, pekerja kebun, sopir, pengasuh anak dan lanjut usia. Karakteristiknya antara lain; pertama , hubungan kerja yang subyektif, karena pekerja migran sektor domestik hanya menerima perintah wajib dari majikan tanpa mengetahui dan memiliki akses terhadap perjanjian kerja sehingga ia tidak memiliki posisi tawar. Kedua , mayoritas pekerja migran terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada rekam yang jelas pada berbagai masalah yang mereka alami. Oleh karena itu negara sering terlambat dalam mengintervensi masalah-masalah yang dihadapi PMI. Ketiga , UU perburuhan yang ada baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara penerima, tidak dapat menjangkau PMI. Hal ini sering terjadi pada PMI yang tidak memiliki dokumen yang sah (Sriyanto & Yustiningrum, 2016).
Pekerja migran asal NTB sangat didominasi oleh pekerja migran yang bekerja dalam sektor informal. Masalah-masalah yang menyentuh PMI informal ini erat kaitannya juga dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat dalam laporan Catahu pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus pelanggaran HAM dibandingkan tahun sebelumnya dengan kasus-kasus seperti  penganiayaan,  kekerasan  ﬁsik,  pelecehan  seksual,  pelanggaran atas kontrak kerja, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang hingga
penghilangan nyawa secara paksa karena kriminalisasi yang dialami. Kelompok PMI perempuan lebih sering menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Penanganan kasus yang dilakukan juga memperlihatkan bahwa korban trafficking pada umumnya juga mengalami berbagai bentuk kekerasan  lainnya,  seperti  kekerasan  ﬁsik  dan  penahanan  dokumen (Jaringan Buruh Migran, 2020).
Provinsi NTB termasuk dalam urutan 5 besar kantong PMI terbanyak, sehingga kompleksitas permasalahan juga beriringan mewarnai peningkatan jumlah PMI setiap tahunnya. Antusiasme masyarakat bekerja diluar negeri menjadi peluang bagi pelaku kejahatan lintas batas termasuk tindak perdagangan orang untuk melakukan aksinya. PMI adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi. Hal ini dilakukan sejak mereka dalam perekrutan, proses pengiriman, saat bekerja hingga kembali ke tanah air. Perdagangan orang memberikan dampak besar bukan  hanya  gangguan  kesehatan,  cacat  ﬁsik,  terinfeksi  HIV,  infeksi menular seksual, kematian, namun juga dampak berkepanjangan seperti gangguan mental  dan trauma berat. Kedua dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial dan stigma negatif yang dapat mempengaruhi lingkungannya.

## Perdagangan Orang Pada Kelompok Pekerja Migran Asal NTB
Dalam  laporan  tahun  2021  tentang  perdagangan  orang, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan berada dalam posisi tier 2. Namun dalam perjalanannya, pemerintah berupaya maksimal untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam penanganan TPPO dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi. Posisi tier 2 adalah status negara-negara yang pemerintahannya belum memenuhi standar minimum TVPA ( Trafficking Victims Protection Act’s ). Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 dijelaskan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada pasal 1 nomor 1 UU Nomor 21 tahun 2007 mendeﬁnisikan perdagangan orang sebagai: “...tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” TPPO memiliki berbagai jenis modus operandi dan eksploitasi. Setidaknya, 5 (lima) jenis eksploitasi TPPO yang paling sering ditemukan adalah Eksploitasi Seksual, Pengantin Pesanan, eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan, eksploitasi anak, eksploitasi transplantasi organ
dan eksploitasi Pekerja Migran  Indonesia (PMI). Khusus dalam bentuk eksploitasi PMI, terdapat sejumlah modus yang digunakan oleh pelaku yaitu ( International  Organization  for  Migration (IOM) Indonesia, 2021): Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar, adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang ﬁt sebagai bentuk penjeratan hutang, tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terveriﬁkasi oleh Pemerintah, korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri, apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah besar, korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama, korban kerap mengalami penyiksaan atau penganiayaan serta gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya.
Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagian besar korban perdagangan orang bertujuan untuk eksploitasi seksual dan kerja kasar dengan upah rendah. Pada tahun 2018, Bareskrim POLRI mengidentiﬁkasi terdapat 10 (sepuluh) rute perdagangan orang, 3 diantaranya berasal dari NTB. Sementara Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute yang dimaksud, sebagai berikut (Kemenpppa, 2018): Jakarta – Malaysia – Timur Tengah. Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Jakarta – Medan – Malaysia – Timur Tengah. Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah. Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur      Tengah.
Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
Rute di atas memperlihatkan bagaimana tingginya aktivitas kejahatan perdagangan orang yang berasal dari provinsi NTB. Hal ini mengindikasikan adanya perdagangan orang dengan memanfaatkan Pekerja Migran untuk dijadikan korban. Praktek perdagangan orang paling banyak terjadi pada kelompok pekerja perempuan. Sementara Timur Tengah adalah tujuan bagi favorit bagi sebagian besar masyarakat kelompok pekerja migran perempuan asal NTB. Padahal aktivitas migrasi perempuan yang berlangsung dari negara berkembang ke negara-negara kawasan di Timur Tengah seringkali terjebak dalam perangkap trafficking (Haris,
2005: 122). Keinginan pekerja migran perempuan untuk lebih survive secara ﬁnansial tanpa disadari telah menempatkan mereka sebagai korban. Dari  beberapa  hasil  penyelidikan  POLDA  NTB  terhadap  kasus TPPO pada kelompok PMI asal NTB memiliki rute yang berbeda-beda. Ada yang rute Lombok– Surabaya, ditampung di Surabaya hingga beberapa minggu atau bulan. Ada yang rute Lombok–Jakarta, dan ada pula yang rute Lombok–Batam. Ketiga jalur ini teridentiﬁkasi semua melalui Malaysia. Salah satu penyebabnya karena Malaysia dapat menerima kedatangan WNI tanpa visa. Dari Malaysia kemudian mulai menyebar rutenya seperti ke Abu Dhabi, Turki, Suriah, bahkan beberapa kasus dicegat di perbatasan antara Turki–Suriah, kemudian ditampung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki (Ni Made Pujawati (Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP POLDA NTB), 2021, wawancara, 18 Agustus). Khusus kasus sindikat perdagangan anak dibawah umur yang diberangkatkan ke negara yang konﬂik baru terjadi dalam 5 tahun terakhir. Seperti kasus pada bulan April 2019 dimana Polda NTB menangkap lima orang tersangka kasus TPPO yang memberangkatkan 19 korban melalui jalur ilegal ke Timur Tengah. Setelah dilakukan pengembangan kasus, terdapat fakta baru bahwa sebanyak dua dari lima tersangka  yang merupakan gembong atau sindikat TPPO tersebut ternyata mengirimkan korban yang merupakan anak di bawah umur (Rachmawati,  2019).
Tindak kejahatan perdagangan orang pada kelompok pekerja migran asal NTB tidak semuanya dapat diketahui. Banyak kasus pengiriman pekerja migran yang tidak muncul dipermukaan karena undocumented . Hampir setiap tahun tercatat sejumlah korban TPPO yang tidak lain berasal dari kelompok pekerja migran asal NTB. Berikut data yang diolah oleh tim peneliti dari hasil wawancara dengan Ditreskrimum Polda NTB bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat 37 kasus TPPO yang ditangani, dengan catatan bahwa pada 2020-2021 mengalami penurunan keberangkatan PMI karena adanya pandemi Covid-19, berikut data kasus TPPO:
Tabel 2. Data Kasus TPPO No Satuan TPPO 2017 2018 2019 2020 2021 1 DIT RESKRIMUM 2 4 4 5 2 2 POLRES MATARAM 1 2 2 0 0 3 POLRES LOBAR 1 4 4 0 0 4 POLRES LOTARA 0 0 0 0 0 5 POLRES LOTENG 0 0 0 0 0 6 POLRES LOTIM 0 2 2 0 0
7 POLRES SUMBAWA BESAR 1 0 0 0 0 8 POLRES SUMBAWA 1 0 0 0 0 9 POLRES DOMPU 0 0 0 0 0 10 POLRES BIMA KOTA 0 0 0 0 0 11 POLRES BIMA KABUPATEN 0 0 0 0 0 SUB TOTAL 6 12 12 5 2 TOTAL 37
Jumlah dari semua kasus TPPO yang ditangani dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hingga bulan Juli 2021 terdapat 37 kasus, dengan 29  (dua  puluh  sembilan)  kasus  ditangani  oleh  di  POLDA  NTB  sisanya ditangani oleh POLRES, dengan jumlah 34 (tiga puluh empat) tersangka yang berasal dari berbagai kabupaten di NTB. Dalam kasus perdagangan orang dengan indikasi kekerasan di dalamnya tergolong kasus yang sulit karena barang bukti dalam hukum tidak bisa didapatkan, misalnya ada korban yang mengalami kekerasan, dimana saat peristiwa terjadi di luar negeri  sehingga  tidak  ada  bukti  ﬁsiknya.  Namun  pengakuan  dari  para korban bahwa mereka cenderung mendapatkan perlakuan kasar dan gaji yang  tidak dibayarkan.
Korban TPPO sangat rentan dengan tindak kekerasan, baik saat proses perekrutan, dalam perjalanan hingga saat korban di negara tujuan. Contoh kasus yang ditangani oleh POLDA NTB pada bulan Juli-Agustus 2021, satu korban anak perempuan di penampungan yang dipalsukan identitasnya namun belum sempat dikirim ke negara tujuan. Korban yang mempunyai tanggal lahir 15 Februari 2004 diubah menjadi 15 Februari 1998. Indikasi korban mengalami kekerasan seksual saat di penampungan, diperkosa oleh Taikong dan mengalami keguguran (Ni Made Pujawati (Kasubdit  IV  Ditreskrimum  Polda  NTB  AKBP  POLDA  NTB),  2021, wawancara, 18 Agustus).

## Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang Pada Kelompok PMI  Asal NTB
Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan perdagangan orang dalam lingkup pekerja migran Indonesia. Menjadi pekerja migran adalah sebuah pilihan rasional yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat NTB untuk mendapatkan kesempatan kerja dan peluang ekonomi yang lebih baik. Masalah ekonomi selalu menjadi awal mula mengapa masyarakat memutuskan bekerja sebagai PMI. Adapun ketimpangan pertumbuhan ekonomi di daerah juga mendorong terjadinya eksodus migran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Selain
itu, peningkatan populasi jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan terciptanya peluang kerja menyebabkan banyaknya kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Kejadian ini diperparah dengan tidak adanya edukasi dan sosialisasi mengenai TPPO kepada calon pekerja migran, sehingga kerap kali mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban Human Trafficking.
Tren kejahatan perdagangan orang pada kelompok pekerja migran mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam masa pandemi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak kejahatan perdagangan  orang  adalah;  tradisi  merantau  atau  kebiasaan  turun temurun bekerja di luar negeri, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, budaya menikah usia anak, gaya hidup kota yang konsumtif, kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal yang lumrah, bisnis buruh migran  berkembang  menjadi  industri  yang  sangat  menguntungkan; semakin meningkatnya kejahatan terorganisir; diskriminasi dan persoalan gender; dan memenuhi kebutuhan narkoba (Kemenpppa, 2018).
Mayoritas dari PMI asal NTB yang menjadi korban TPPO adalah PMI dengan jalur non-prosedural. Perdagangan orang menjadi sangat rentan terjadi karena banyak pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen atau berdokumen palsu. korban TPPO perempuan rata-rata diberangkatkan ke Timur Tengah, sementara korban laki-laki di Malaysia. Kebanyakan PMI asal NTB merupakan kategori pekerja migran low skill dengan rata-rata pendidikan hanya lulusan SD atau SMP sehingga tidak memiliki skill yang mumpuni untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja global. Sementara arus peminat bekerja di luar negeri sangat tinggi kemudian mendorong pengiriman pekerja migran tanpa dokumen yang legal sehingga ini membuka potensi  dan  peluang  terjadinya  TPPO semakin besar (wawancara dengan Arbri Danar, 10 Agustus 2021). Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku untuk merekrut PMI non- prosedural di berbagai lokasi. Perekrutan tenaga kerja yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau biro-biro justru lebih sering diambil  alih  oleh  para “taikong”  atau  “calo”.  Dalam  sebuah  penelitian menyebutkan bahwa perusahaan pengerah jasa mengatakan tidak dapat melepaskan ketergantungannya kepada pada Taikong/Calo, sebagai sponsor dalam memenuhi target job order , meskipun diakui sering terjadi penyimpangan di lapangan oleh petugas bersangkutan (Haris, 2005:66). Perusahaan pengerah jasa juga memiliki ketergantungan terhadap calo dikarenakan tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan pengerah jasa dan kecenderungan orientasi bisnis yang besar dari perusahaan- perusahaan yang beroperasi. Hingga pada akhirnya menggeser aspek kemanusiaan dan perlindungan hukum dalam proses perekrutan dan pengiriman pekerja migran.
Salah satu contoh kasus yang pernah ditangani di NTB adalah
seorang PMI berasal dari Kabupaten Lombok Tengah. Pada awalnya ia ditawarkan untuk menjadi pekerja migran ke Singapura oleh agen. Setelah semua syarat dan dokumen lengkap dia diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan pelatihan dan tes medis di Balai Latihan Kerja Luar Negeri milik Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Namun PMI tersebut dinyatakan tidak lolos tes medis, dia diancam untuk mengganti rugi seluruh dana selama prosedur dari awal. PMI tersebut tidak mampu membayar ganti rugi sehingga diancam dan disiksa. Oleh agen lain, kemudian ia diberangkatkan secara ilegal ke Turki dan Irak, sampai akhirnya ia melarikan diri ke KBRI dan dipulangkan Kembali ke Indonesia.
Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab para calon pekerja migran asal NTB sangat mudah terjebak menjadi korban TPPO antara lain; pertama karena desakan ekonomi, kedua karena mindset dan karakter masyarakat yang masih kaku sehingga mudah dipengaruhi oleh rayuan para Taikong. Bahkan Taikong dengan mudahnya memberikan sejumlah  uang  “sogokan”  kepada  keluarga  calon  pekerja  migran  agar menggunakan jasa mereka. Ketiga, karena para calon pekerja migran tidak mengikuti pola rekrutmen dari pemerintah, dan yang keempat karena faktor keluarga, dimana beberapa anggota keluarga yang lebih senior mendorong anggotanya keluarganya yang lain untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Disamping itu, juga terdapat sebuah fakta menarik dalam kasus TPPO, adanya modus baru yaitu korban TPPO dijadikan sebagai mahar di negara-negara Timur Tengah. Mahar calon pengantin yaitu berupa tenaga kerja wanita  untuk dipekerjakan dalam sektor domestik asisten rumah tangga. Sebagaimana dalam pendekatan gender yang menunjukkan bahwa kebanyakan korban perdagangan orang adalah dari kelompok perempuan dikarenakan status sosial yang lebih rendah serta budaya patriarki yang mengakar kuat. Pekerja migran perempuan asal NTB yang berasal dari pedesaan banyak yang berangkat ke luar negeri sebagai tulang punggung pencari nafkah.
Dalam mengatasi masalah TPPO pada kelompok pekerja migran asal NTB terdapat beberapa kendala. Penulis akan membagi kendala menjadi dua bagian, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Pada kendala internal terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan seperti, pertama, kebanyakan dari calon pekerja migran adalah non prosedural sehingga menyulitkan pendataan terhadap calon pekerja migran yang akan berangkat dan pulang. Kedua, seringkali korban TPPO tidak kooperatif dalam proses penyelidikan oleh aparat. Padahal mereka kerap menjadi korban kekerasan atau penyiksaan namun justru tidak memberikan laporan dan kesaksian. Dalam banyak kasus, korban tidak mau jujur dan mengungkap identitas pelaku. Ketiga, masih banyaknya calo atau taikong yang melakukan pengiriman calon pekerja migran secara ilegal. Keempat,
masih kurangnya penyebaran informasi secara masif kepada masyarakat calon pekerja migran mengenai prosedur, perekrutan hingga penempatan secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk kendala eksternal adalah, pertama, belum adanya perjanjian Kerjasama (MOU) antara Indonesia dengan negara-negara tujuan terkait penanganan permasalahan PMI termasuk didalamnya adalah TPPO (wawancara dengan Arbri Danar, 10 Agustus 2021). Kedua adalah sulitnya melacak keberadaan sindikat pelaku perdagangan orang yang berada di luar negeri, apalagi ternyata selama ini sindikat tersebut saling bekerjasama dalam bentuk hubungan transaksional saja (tidak pernah bertemu atau kontak langsung) sehingga menciptakan pola jaringan yang terputus.

## Upaya Penanganan dan Kerjasama Penanggulangan Masalah TPPO pada  PMI Asal  NTB
Dalam  merespons  permasalahan  perdagangan  orang  dalam lingkup Pekerja Migran, Indonesia telah aktif dalam sejumlah forum internasional.  Diantaranya, Indonesia  berhasil  menginisiasi  forum Bali Process , yaitu sebuah forum yang melakukan berbagai hal demi mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang, perbudakan modern dan juga irregular  movement  person . Indonesia juga menggagas pertemuan Special Conference on Irregular Movement of Persons tahun 2013 di Jakarta dengan hasil “ JAKARTA  DECLARATION ”.  Selain  itu,  Indonesia  ikut menandatangani UN Convention  Against  Transnational  Organized  Crime dengan UU No.5/2009. Mengesahkan Protocol  To  Prevent,  Suppress  and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement The UN Convention Against Transnational Organized Crime dengan UU dengan No. 14/2009. serta Indonesia telah menandatangani ASEAN  Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children pada tahun 2014 (Kemenpppa, 2016).
Selanjutnya, upaya penanganan permasalahan TPPO PMI asal NTB dalam skala nasional adalah dengan membentuk gugus tugas penanganan TPPO. Gugus tugas ini melibatkan banyak instansi dan stakeholder terutama dalam upaya pencegahan. Seperti memperketat pengawasan arus imigrasi di daerah perbatasan, mengembangkan sistem crisis center , pembentukan satgas pencegahan PMI non-prosedural, dan lain-lain. Pemerintah NTB merujuk kembali pada regulasi utama yaitu UU 18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Migran.  Pemerintah NTB membangun komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam bentuk nota kesepakatan untuk mulai membenahi sistem ketenagakerjaan di NTB. Sebagaimana yang dihimbau dalam agenda kerjasama tersebut adalah dengan mempersiapkan tenaga kerja yang handal dengan kompetensi tinggi (Pemerintah Provinsi NTB, 2020).  Pemerintah  NTB  juga  bersinergi  dengan  Dinas  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, POLDA NTB, UPT BP2MI NTB, dan berbagai stakeholder lain untuk menjadi gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dari wilayah NTB. Pemerintah desa memiliki peran besar dalam pencegahan TPPO, karena dari sanalah yang akan mengeluarkan data lengkap dan terpadu. Sehingga pada setiap desa di NTB  dibentuk  sistem  informasi  desa  (SID)  dan  sedang  dikembangkan sistem informasi posyandu (SIP) yang berisi data kekerasan di desa atau data perkawinan anak. Diharapkan sistem tersebut bisa digunakan oleh pihak desa dalam mencegah TPPO Dalam sinergisitas ini, bentuk kegiatan utama yang dilakukan ialah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia termasuk pemangku kepentingan di daerah. Selain pemangku kebijakan, masyarakat adalah kunci pencegahan terjadinya TPPO di dalam kelompok pekerja migran. Pencegahan sebenarnya harus dimulai dari kelompok masyarakat itu sendiri misalnya membiasakan untuk mendaftar melalui jalur resmi sesuai prosedur, menolak rayuan taikong, mengikuti tahapan- tahapan sesuai dengan ketentuan pemerintah agar dibekali dengan skill yang  mumpuni  dan  memiliki  sertiﬁkasi  kerja,  dan  setidaknya  calon pekerja migran telah mengetahui informasi negara tujuannya. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam meminimalisir terjadinya tindakan TPPO terutama dalam kelompok pekerja migran. Dalam  rangka  optimalisasi  penanggulangan  masalah  TPPO pada PMI asal NTB, pemerintah setempat juga bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional terkemuka yang fokus di bidang migrasi terutama dalam membantu pemerintah memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan  manusiawi.  Dalam  konteks  penanggulangan  TPPO  PMI  asal  NTB, pemerintah NTB kembali membuka kerjasama dengan IOM untuk menyelesaikan persoalan yang diakibatkan oleh buruh migran ilegal. Kolaborasi antar stakeholders, terutama antara IOM dan Pemerintah NTB, dilakukan dalam kerangka kerjasama program NTB Zero  Unprosedural Migrant (Pemerintah Provinsi NTB, 2022). Adapun wilayah prioritas yang akan menjadi fokus utama kedua belah pihak adalah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat, mengingat kedua daerah tersebut sebagai lumbung PMI asal NTB.
Selama ini, dalam melakukan pemberantasan TPPO, kolaborasi IOM dengan stakeholders lain seperti halnya pemerintah daerah dilakukan dengan mengimplementasikan strategi 5P yaitu Pencegahan ( Prevention ), Perlindungan ( Protection ), Penuntutan ( Prosecution ), Kebijakan ( Policy ), dan Kerjasama ( Partnership ).  Dalam  konteks  mewujudkan  NTB Zero Unprosedural Migrant, kerjasama Pemerintah NTB dan IOM kedepannya, tentu tidak lepas dari strategi 5P diatas. Sebagai contoh, pada kuartal akhir tahun 2021, IOM menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih orientasi pra-
kerja kepada perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi NTB. Adanya pelatihan untuk pelatih ini menunjukkan upaya IOM dalam melakukan pencegahan TPPO dari hulu. Selain itu, adanya buku rujukan atau modul yang dikembangkan IOM terkait Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Panduan Training of Trainers (ToT) dalam mengoptimalkan pra-kerja pekerja migran, serta beberapa modul lain bisa menjadi acuan bagi pemerintah NTB dalam melakukan pencegahan  terjadinya TPPO (IOM Indonesia, 2021). Selama ini, perlindungan terhadap korban TPPO oleh IOM dilakukan dengan melakukan identiﬁkasi terhadap korban dan keluarga, pemulihan yang dilakukan dengan memberikan bantuan medis, rehabilitasi sosial dan bantuan psikososial, reintegrasi yang berkaitan dengan pemulangan dan integrasi, hingga menyediakan layanan hukum yang sejalan dengan aspek penuntutan  ( prosecution )  dalam menangani  k o r b a n TPPO  (International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021). Mengingat bahwa persoalan TPPO adalah masalah yang kompleks karena bersifat multidimensi, maka kemitraan strategis antar stakeholders menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi persoalan TPPO dari hulu ke hilir. Tentu saja, dalam rangka mewujudkan NTB Zero  Unprosedural  Migrant, kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan IOM, BP2MI dengan Polda NTB, serta optimalisasi gugus tugas yang ada saat ini, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hanya dengan kerjasama dan kolaborasi antar stakeholders yang berkelanjutan penanggulangan TPPO di NTB dapat dilakukan secara maksimal.
Kesimpulan
Sebagai salah satu kantong pekerja migran Indonesia, kelompok pekerja migran di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pihak yang paling rentan terdampak Tindak Pidana Kejahatan Orang (TPPO). Hal ini karena dalam melakukan aksinya pelaku TPPO umumnya memanfaatkan calon pekerja migran asal NTB. PMI asal NTB yang menjadi korban TPPO adalah PMI dengan jalur non-prosedural yang tidak berdokumen atau memiliki dokumen palsu. Adapun faktor  yang menyebabkan tingginya PMI asal NTB terjebak dalam jaringan TPPO ialah pertama adanya persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi selain disebabkan karena masalah struktural, juga disebabkan oleh ketidakmerataan ekonomi di Provinsi NTB. Kedua, adanya sumber daya manusia yang rendah sehingga mudah untuk  dipengaruhi  oleh  para  Taikong.
Sebagai bagian dari kejahatan transnasional, persoalan TPPO yang menargetkan PMI asal NTB, memerlukan penyelesaian dari berbagai stakeholder. Penanggulangan dan penyelesaian ini sangat penting, mengingat PMI adalah kelompok yang paling rentan untuk dieksploitasi dan masuk dalam jaringan TPPO. Terlebih, dampak yang ditimbulkan
dari perdagangan orang terhadap korban juga besar, tidak hanya gangguan ﬁsik namun juga psikis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, selain bersinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten, pemerintah NTB juga melakukan kerjasama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, POLDA NTB, UPT BP2MI NTB. Selain itu, di tingkat nasional juga dibentuk gugus tugas yang melibatkan berbagai instansi dalam memaksimalkan upaya pencegahan TPPO. Kemudian kerjasama pemerintah NTB dengan IOM dalam mewujudkan “NTB Zero Unprosedural Migrant ”  juga  diharapkan  mampu  mencegah  TPPO  dari  hulu  ke  hilir. Terakhir, adanya kerjasama dan sinergi antar stakeholder di atas, harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif agar pencegahan dan penyelesaian masalah TPPO yang menyasar PMI asal NTB bisa berjalan maksimal.
Daftar pustaka Albanese, J.S. (2011). Transnational Organized Crime and the 21st Century . New York: Oxford University Press. Curley, M.G. and Siu-Lun, W. (2008). Security and Migration in Asia; The Dynamics of Securitisation . New York: Routledge.
Dumienski, Z. (2012) ‘Myths and Reality of Human Traﬃcking  A View from Southeast Asia’, Interdisciplinary Political Studies , 2 (1), pp. 59– 66.
Efe, S.S. (2021). Right of Migrant Workers; an Analysis of Migration Policies in Contemporary Turkey . London: Transnational Press London. Hagan,  F.E.  (2006).  ‘“Organized  Crime”  and  “organized  crime”: Indeterminate Problems of Deﬁnition’, Trends in organized crime , 9 (4), pp. 127–137.
Haris, A. (2005). Gelombang  Migrasi  dan  Jaringan  Perdagangan  Manusia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2021). Panduan Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang , IOM  Indonesia . Counter-Traﬃcking  Unit  IOM  Indonesia:  PT  Aksara  Buana. Tersedia di: <https://indonesia.iom.int/sites/g/ﬁles/tmzbdl1491/ﬁles/ documents/panduan-p enanganan-tppo_lidwina-pradipta-put. pdf>. IOM Indonesia. (2021). IOM Indonesia Perkenalkan Informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur bagi Pencari Kerja Luar Negeri. [Online]
21  Desember.  Tersedia  di:  <https://indonesia.iom.int/id/news/ iom-indonesia-perkenalkan-informasi-migr asi-tenaga-kerja- terstruktur-bagi-pencari-kerja-luar-negeri>  [Diakses  pada  20 Juni 2022]
Jaringan Buruh Migran (JBM). (2020). Potret Kebijakan dan Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2020, Solidaritas Perempuan. [Online]
17 Desember.  T e r s e d i a di:<https://www.solidaritasperempuan.org/potret-kebijakan- dan-pelanggaran-h am-terhadap-pekerja-migran-indonesia- sepanjang-2020/>  [Diakses  pada  25 Februari 2021]. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. (2020). Kerja  di  luar  negeri? Pastikan menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  Prosedural.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.  Tersedia d i : <https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja- di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang- prosedural> [Diakses pada23 Februari 2021].
Kassim, A. (2003). International Migration: Prospect and Challenges in Malaysia . In: Reinventing  Sabah:  Global  Challenges  and  Policy Responses . Sabah: Institute for Development Studies.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). Menko PMK : Pemerintah Perkuat Penanganan Pekerja  Migran  Illegal  Dan  Perdagangan  Orang,  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. [Online] 15  Maret.  Tersedia  di: <https://www.kemenkopmk.go.id/ menko-pmk-pemerintah-perkuat-penanga nan-pekerja-migran- illegal-dan-perdagangan-orang>. [Diakses pada 24 Juni 2022]. Kemenpppa. (2016). Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disampaikan pada Rapat Koordinasi GT-PPTPPO  nasional. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018). Laporan tahunan 2018, Pencegahan dan Penanganan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang . Jakarta: Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan      Tindak      Pidana Perdagangan      Orang      Tersedia      di: <https://www.kemenpppa.
go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf.>
Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2019). Kejahatan Lintas Negara, Kementerian Luar Negeri Indonesia. [Online] 17 April. Tersedia di: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/
transnational-crim e>. [Diakses pada 23 Februari 2021]> Rachmawati, Fitri. (2019). Sindikat Perdagangan Orang ke Suriah Terbongkar, Anak di Bawah Umur Jadi Korban. [Online] 18 April. Tersedia di: <https://regional.kompas.com/ read/2019/06/18/18490871/sindikat-perdaganga n-orang-ke-suriah- terbongkar-anak-di-bawah-umur-jadi?page=all>  [Diakses pada  17
Agustus 2021].
Lee, M. (2011). Trafficking and Global Crime Control . London: SAGE. Nicola, A. Di (2013). Traﬃcking in Persons and Smuggling of Migrants. The Handbook of Transnational Crime and Justice . California: SAGE . Pemerintah Provinsi NTB. (2020). Sengkarut  Buruh  Migran,  Pemprov Rencanakan MoU dengan Kabupaten/Kota , Pemerintah Provinsi NTB . [Online]  3  Desember.  Tersedia  di:  <https://www.ntbprov.go.id/ post/sengkarut-buruh-migran-pemprov-rencana  kan-mou-dengan- kabupatenkota>.  [Diakses  pada  18  Agustus  2021].Pemerintah Provinsi NTB. (2022). Pemprov NTB Gandeng IOM, Wujudkan Zero Unprosedural Migrant, Pemerintah Provinsi NTB. [Online] 21 Februari. Tersedia  di: <https://www.ntbprov.go.id/post/pemprov- ntb-gandeng-iom-wujudkan-zero- unprosedural-migrant>  [Diakses pada 20 Juni 2022].
Pudjiastuti, T.N. (2016). Indonesia dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran. Jurnal Penelitian Politik LIPI , 8 (2), pp. Rahmat, Y. (2019). LPSK Catat Lima Daerah Kantong Korban TPPO , Info Publik .
[Online] 8 Agustus. Tersedia di:  <http://infopublik.id/ kategori/politik-hukum/364893/lpsk-catat-lima-daerah-k antong- korban-tppo>. [Diakses pada 23 Februari 2021].
Rosyidin, M. (2020). Teori  Hubungan  Internasional:  Dari  Perspektif  Klasik Sampai Non-Barat . Depok: Rajawali Press. Shelley,  L.  (2011).  International  Traﬃcking:  An  Important  Component of Transnational Crime . In: Human  Security,  Transnational  Crime and  Human  Trafficking: Asian  and  Western  Perspectives . New York: Routledge.
Sriyanto, N. and Yustiningrum, R.E. (2016). Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Migrasi Internasional . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suntono. (2020). Triwulan I 2020, Remitansi TKI Rp290 Miliar Masuk
NTB, Suara NTB. [Online] njsj.  Tersedia di:  <https:// www.suarantb.com/triwulan-i-2020-remitansi-tki-rp290-miliar- masuk-ntb/>. [Diakses pada 17 September 2021]. UNODC. (n.d). Transnational Organized Crime, United Nation Oﬃce on Drugs and Crime (UNODC).  [Online]. Tersedia di:  <https://www. unodc.org/ropan/en/organized-crime.html>.  [Diakses  pada23 Februari 2021].
United  Nations  Oﬃce  on  Drugs  and  Crime.  (2004). United  Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto , United Nations Office on Drugs and  Crime . New York