Mei 2022

## PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Nurul Alfian, Andriyani Kusuma, Muslimatul Aina fian@unira.ac.id
Fakultas Ekonomi, Universitas Madura

## Abstract
This study aims to provide empirical evidence that accounting conservatism and capital intensity  affect  tax  avoidance,  as  well  as  the  existence  of  an  independent  board  of commissioners as a moderating variable to interact with the relationship between accounting conservatism  and  capital  intensity  on  tax  avoidance.  This  research  is  associative,  sample selection is done by purposive sampling method. The data used are secondary data and annual reports, while the data analysis techniques used are descriptive statistical analysis and multiple regression  analysis  and  for  statistical  analysis  of  moderating  variables  using  the  value  test using SPSS 21.
The results of this study indicate that accounting conservatism has a significant negative effect  on  tax  avoidance,  while  capital  intensity  has  a  significant  and  positive  effect  on  tax avoidance.  And  the  independent  board  of  commissioners  is  able  to  moderate  the  effect  of accounting conservatism on tax avoidance, while the independent board of commissioners is not a variable that moderates the effect of capital intensity on tax avoidance.
Keywords: accounting conservatism, capital intensity, independent board of commissioners, tax avoidance.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  bahwa  konservatisme akuntansi dan intensitas  modal berpengaruh terhadap tax avoidance, serta keberadaan dewan komisaris  independen  sebagai  variabel  moderasi  untuk  menginteraksi  hubungan  antara konservatisme  akuntansi  dan  intensitas  modal  terhadap  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini bersifat asosiatif, pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan  berupa  data  sekunder  dan  laporan  tahunan,  sedangkan  teknik  analisis  data  yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda serta untuk analisis statistik variabel moderating menggunakan uji nilai menggunakan SPSS 21.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konservatisme  akuntansi  berpengaruh signifikan nengatif terhadap tax avoidance, sedangkan intensitas modal berpengaruh signifikan dan  positif  terhadap  tax  avoidance.  Dan  dewan  komisaris  independen  mampu  memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
independen bukan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
Kata  kunci  :  konservatisme  akuntansi,  intensita  modal,  dewan  komisaris  independen, penghindaran pajak.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar  bagi  negara  khususnya  Indonesia,  yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan  nasional.  Kemandirian  suatu  bangsa  atau  negara  dalam  pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.
Pajak merupakan kontribusi wajib oleh pemerintah yang harus dikeluarkan dan bersifat memaksa  kepada  warga  negara  dan  badan  (perusahaan)  bahwa  sipembayar  atau  wajib  pajak tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung  namun  pajak  tersebut  digunakan  pemerintah  untuk keperluan negara (kemakmuran rakyat) berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat  1.  Pajak  merupakan  beban  yang  harus  dikeluarkan  perusahaan  yang  secara  otomatis mengurangi pendapatan perusahaan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah bahwa dengan beban pajak yang rendah mempengaruhi jumlah laba yang akan dihasilkan.
Fenomena diberlakukannya Amnesti pajak adalah bukti selanjutnya bahwa masih adanya penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  indonesia.  Amnesti  pajak  adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak  terdiri  atas  kewajiban  Pajak  Penghasilan,  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Perencanaan pajak (tax planning) merupakan iuran pajak yang dibayarkan atau disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai kewajiban namun pihak manajemen menurunkan tingkat laba/pendapatan guna untuk meminimalkan pembayaran pajaknya kepada pemerintah namun  perencanaan  pajak  ini  masih  dalam  bingkai  peraturan  perpajakan.  Tax  avoidance merupakan  salah  satu  mekanisme  dalam  perencanaan  pajak.  Menurut  Aditama,  dkk  (2014) penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  adalah  usaha  wajib  pajak  untuk  meminimalkan  beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus.
Menurut  Astrian,  dkk  (2014)  penggelapan  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  di  bidang supplier (penyalur) di kota jambi bahwa perusahaan tersebut dengan sengaja tidak mendaftarkan dan melaporkan usahanya pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (kanwil DJP). Tidak adanya  NPWP  bagi  perusahaan  karena  unsur  kesengajaan  mengakibatkan  perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.
Penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tidak  terlepas  dari  pimpinan- pimpinan  perusahaan  selaku  pemegang  kebijakan  atas  setiap  kegiatan  ekonomi.  Setiap pimpinan perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda serta tujuan yang berbeda. Menurut
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
Dyreng, dkk (2010) dalam Swingly, dkk (2015) CEO dapat memengaruhi keputusan penghindaran pajak dengan mengatur “tone at the top” berkaitan dengan ke giatan pembayaran pajak perusahaan.
Prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  (Generally  Accepted  Accounting  Principles) memberikan kebebasan  bagi  manajer untuk  memilih metode akuntansi  yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kebebasan tersebut akan memengaruhi perilaku manajer dalam  melakukan  pencatatan  akuntansi  dan  pelaporan  transaksi  keuangan  perusahaan khususnya terkait dengan laba perusahaan (Wardhani, 2008).
Konservatisme  akuntansi  adalah  prinsip  kehati-hatian  seorang  pihak  manajemen perusahaan  mengakui  pendapatan  dan  biaya  untuk  menghadapi  segala  risiko  yang  mungkin akan  terjadi  bahwa  sikap  optimisme  manajemen  mengakui  biaya  atau  rugi  yang  pasti  akan terjadi dibandingkan keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang. Givoli dan Hayn (2000)  dalam  Prabaningrat,  dkk  (2015)  menyatakan  bahwa  konservatisme  memaksakan pengakuan tepat waktu dalam mengakui kerugian dan menunda pengakuan keuntungan, dalam hal  ini  dapat  mengurangi  kesempatan  manajer  berhasil  mengaplikasikan  praktik  manajemen laba.
Tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalisir atau menekan terjadinya agresivitas pajak  pada  perusahaan  atau  penghindaran  pajak.  Penerapan  konsep  corporate  governance bertujuan  untuk  mendorong  timbulnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan (Putri, dkk., 2014). Salah satu  karakteristik  corporate  governance  yang  harus  dimiliki  perusahaan  adalah  komisaris independen.
Praktik  penghindaran  pajak  merupakan  hal  biasa  dan  legal  dilakukan  oleh  perusahaan, namun  hal  tersebut  tidak  diinginkan  oleh  pemerintah  (Pradipta,  2015).  Pihak  pemerintah menginginkan  pihak  perusahaan  melaporkan  biaya  pajaknya  secara  real  tanpa  adanya  unsur perencanaan pajak-penghindaran pajak.

## Rumusan Masalah
1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance?
2. Apakah intensitas modal (capital intensity) berpengaruh terhadap tax avoidance?
3. Apakah  dewan  komisaris  independen  memoderasi  pengaruh  konservatisme  akuntansi terhadap tax avoidance?
4. Apakah dewan komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap tax avoidance?

## KAJIAN PUSTAKA

## Konservatisme Akuntansi
Konservatisme  akuntansi  menurut  glossary  dalam  FASB  Statement  of  Concept  No.2 adalah  reaksi  yang  hati-hati  terhadap  ketidakpastian  dengan  mencoba  meyakinkan  bahwa ketidakpastian  resiko  yang  ada  pada  kondisi  bisnis  cukup  layak  untuk  di  pertimbangkan. Menurut Sari (2004) konservatisme merupakan  prinsip  yang paling mempengaruhi penilaian
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
dalam akuntansi. Defenisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih  lambat,  mengakui  biaya  lebih  cepat,  menilai  aset  dengan  nilai  terendah,  dan  menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi (Anggraini, dkk., 2008).
Menurut  Basu  (1997)  dalam  Anggraini,  dkk  (2008)  konservatisme  akuntansi  adalah pengakuan laba bad news di awal, dan pengakuan laba good news di akhir. Sedangkan menurut Hendriksen (1992) dalam Sari (2004) menyatakan bahwa konservatisme adalah prinsip untuk melaporkan informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan  pendapatan  serta  yang  tertinggi  dari  beberapa  kemungkinan  nilai  kewajiban  dan  beban. Menurut  Suwardjono  (2014:  245)  implikasi  konsep  konservatisme  terhadap  prinsip-prinsip akuntansi yaitu mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar.
Watts (2003) dalam Nasir, dkk (2014) mendefinisikan konservatisme sebagai perbedaan verifiabilitas yang diminta untuk  pengakuan laba dibandingkan rugi. Watts  juga menyatakan bahwa  konservatisme  akuntansi  muncul  dari  insentif  yang  berkaitan  dengan  biaya  kontrak, litigasi, pajak, dan politik yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada pihak-pihak seperti manajer, pemegang saham, pengadilan dan pemerintah. Hal tersebut didukung juga oleh Hendrikson, et al (1992) dalam  Suprianto,  dkk  (2014)  bahwa  penggunaan  konsep  konservatisme  akuntansi  juga didasarkan pada alasan dalam pembayaran pajak.
a. Hal-Hal yang Mendorong Penggunaan Konservatisme .
Eksistensi  keberadaaan  konservatisme  penting  dalam  laporan  keuangan  (Watts,  2003 dalam  Purwanti,  dkk.,  2014).  Ia  mengatakan  bahwa  ada  empat  masalah  yang  mendorong penggunaaan konservatisme:
1. Kontrak.  Didalam  perjanjian  kontrak  manajer  berkewajiban  untuk  menyajikan  laporan keuangan  kepada  pihak-pihak  ekternal  yang  berkepentingan  dalam  perusahaan  seperti pemegang saham, kreditor, dan dewan komisaris.
2. Tuntutan  Hukum.  Tuntutan  hukum  mendorong  perkembangan  konservatisme  karena tuntutan  hukum  selalu  terjadi  saat  laba  dan  aktiva  di  catat  terlalu  tinggi,  selain  itu  juga adanya  potensi  tuntutan  hukum  disebabkan  pencatatan  yang  overstatement.  Sehingga manajer dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aktiva yang konservatif.
3. Perpajakan.  Penundaan  terhadap  pembayaran  pajak  juga  mendorong  penggunaan konservatisme. Dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi present value pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan.
4. Peraturan. Peraturan yang di keluarkan oleh standar akuntansi memberikan insentif kepada perusahaan  untuk  menerapkan  akuntansi  yang  konservatif.  Bagi  penyusun  standar akuntansi, konservatisme akan menghindarkan mereka dari kritik akibat penyajian laporan keuangan yang overstate.
b. Alat pengukuran konservatisme
Menurut Watts (2003b) dalam Yenti, dkk (2013) berikut ini pengukuran konservatisme akuntansi yang digunakan para peneliti dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
1. Net  asset  measures,  salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui konservatisme  laporan  keuangan  seperti  yang  digunakan  oleh  Beaver  dan  Ryan  (2000) adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban yang overstatement.
2. Earning/accrual measure, pada tipe ini konservatisme diukur dengan menggunakan akrual, yaitu selisih antara laba bersih dari kegiatan operasional dengan arus kas.
3. Earning/stock  relation  measure,  stock  market  price  berusaha  untuk  merefleksikan perubahan nilai asset pada saat terjadinya perubahan baik perubahan atas rugi ataupun laba dalam  nilai  asset-  stock  return  tetap  berusaha  untuk  melaporkannya  sesuai  dengan waktunya.

## Intensitas Modal (Capital Intensity)
Menurut Nugraha dan Wahyu (2015) capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas  investasi  perusahaan  yang  dikaitkan  dengan  investasi  aset  tetap  dan  persediaan Intensitas  modal  merupakan  salah  satu  bentuk  keputusan  keuangan.  Keputusan  tersebut ditetapkan  oleh  manajemen  perusahaan  untuk  meningkatkan  profitabilitas  perusahaan (Mulyani, dkk., 2014). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk  menghasilkan penjualan (Yoehana,2013 dalam Nugraha dan  Wahyu 2015 ).  Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari pembelian serta penjualan aset tetap. aset tetap tersebut dijual dengan alasan bahwa untuk mendanai kegiatan perusahaan.
Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Noor, dkk., 2010:190) dalam Mulyani, dkk (2014). Capital  intensity  ratio  merupakan  seberapa  besar  perusahaan  menginvestasikan  asetnya  pada aset tetap. Dalam penelitian ini capital intensity diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.

## Dewan Komisaris Independen
Menurut  Djalil  (2000)  dalam  Astrian,  dkk  (2015),  dewan  komisaris  independen dibentuk  sebagai  organ  perseroan  yang  bertugas  mengawasi  kebijaksanaan  direksi  dalam menjalankan  perseroan  dan  memberikan  nasihat  kepada  direksi  dalam  menjalankan  kegiatan pengurusan perseroan. Dewan komisaris independen adalah seorang dewan komisaris terfokus kepada  tanggung  jawab  untuk  melindungi  pemegang  saham,  khususnya  pemegang  saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal (Rifa’i, 2009). Dengan adanya mekanisme corporate governance dalam perusahaan meminimalisir terjadinya kecurangan  yang  akan  terjadi  oleh  pihak  manajemen  perusahaan  karena  pihak  manajemen (agent) perusahaan dan pihak principal memiliki tujuan yang berbeda.
Peraturan  Bursa  Efek  Indonesia  Nomor  Kep-305/BEJ/07-2004  mengharuskan perusahaan  yang  tercatat  untuk  mempunyai  komisaris  independen  setidaknya  30  persen  dari
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
seluruh  jajaran  anggota  dewan  komisaris.  Seseorang  yang  menjabat  sebagai  komisaris independen dalam perusahaan harus memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Bukan  merupakan  orang  yang  bekerja  atau  mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab untuk  merencanakan,  memimpin,  mengendalikan,  atau  mengawasi  kegiatan  Perusahaa  n dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

## Pajak
Pajak  merupakan  iuran  wajib  oleh  pemerintah  yang  harus  dikeluarkan  dan  bersifat memaksa  kepada  warga  negara  dan  badan  (perusahaan)  bahwa  sipembayar  pajak  tidak mendapat  imbalan  secara  langsung  namun  pajak  tersebut  digunakan  pemerintah  untuk keperluan negara (kemakmuran rakyat) berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Menurut Suandy (2011) dalam Lestari (2014) pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupu diinvestasikan kembali. Di lain  sisi  pajak  merupakan  beban  yang  harus  dikeluarkan  perusahaan  yang  secara  otomatis mengurangi pendapatan perusahaan.

## Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk  mencapai  pemenuhan kewajiban perpajakan minimum.  Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan  perpajakan  sampai  dengan  yang  melanggar  peraturan  perpajakan.  Upaya meminimalkan  pajak  sering  disebut  dengan  perencanaan  pajak  (tax  planning).  Umumnya perencanaan  pajak  merujuk  pada  proses  merekayasa  usaha  dan  transaksi  Wajib  Pajak  (WP) supaya  utang  pajak  berada  dalam  jumlah  minimal  tetapi  masih  dalam  bingkai  per-aturan perpajakan (Suandy, 2008 dalam Annisa, dkk., 2012).
Tujuan dari tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal- hal sebagai berikut :
1. Meminimalisasikan beban pajak yang terhutang.
2. Menghilangkan atau menghapuskan pajak sama sekali.
3. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
4. Menunda pengakuan penghasilan.
5. Mengubah penghasilan rutin berbentuk Capital Again.
6. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
7. Menghindari  bentuk  penghasilan  yang  membentuk,  memperbanyak  atau  mempercepat pengurangan pajak.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022

## a. Prinsip Perencanaan Pajak
Berikut ini 5 prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan pajak secara aman serta tidak melanggar aturan pajak dan Undang-undang:
1. Mengetahui  ketentuan  perpajakan  yang  dimuat  dalam  perundang-  undangan  perpajakan. Dengan  mengetahui  ketentuan  perpajakan,  wajib  pajak  mengetahui  hak  dan  kewajiban perpajakan,  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Pada  tahap selanjutnya,  wajib  pajak  bisa  menguasai  ketentuan  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  tax planning.
2. Legal, artinya tidak menabrak hukum. Prinsip legal ini membedakan antara perencanaan pajak  (tax  advoice)  yang  dilakukan  masih  dalam  koridor  hukum  dengan  penyelundupan pajak (tax evasion) yang sifatnya illegal.
3. Menguasai  strategi  dan  tekniknya.  Pemilihan  strategi  dan  teknik  perlu  dilakukan  secara cermat sehingga tujuan perencanaan pajak yang dikehendaki dapat diraih dengan efisien dan efektif.
4. Secara  bisnis  masuk  akal.  Jangan  sampai  obsesi  mendapatkan  benefit  dari  penghematan pajak justru malah merugikan secara komersil. Dalam hal ini cost dan benefit dari setiap keputusan harus selalu diperhitungkan secara mendetail.

## b. Stategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Ada  beberapa  strategi  perencanaan  pajak  yang  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan antara lain:
1. Penghematan  pajak  (Tax  Saving).  Pergeseran  pajak  (Shifing)  pemindahan  atau menstransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali dalam menanggungnya.
2. Kapitalisasi,  pengurangan  harga  objek  pajak  sama  dengan  jumlah  pajak  yang  akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi,  cara  pengelakkan  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Pengindaran pajak (Tax Advoidance) dengan menuruti peraturan yang berlaku.

## Penghindaran pajak (Tax avoidance)
Menurut  Darussalam,  dkk  (2009)  tax  avoidance  adalah  suatu  skema  transasksi  yang ditujukan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  dengan  memanfaatkan  kelemahan-  kelemahan (loophole)  ketentuan  perpajakan  suatu  negara  sehingga  ahli  pajak  menyatakan  legal  karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Pohan (2013) dalam Sari, dkk (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak  adalah upaya penghindaran  pajak yang dilakukan secara legal  dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, bahwa metode dan tehnik  yang  digunakan  cenderung  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan  grey  area  yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan menurut Lim (2011) tax avoidance sebagai penghematan pajak
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
yang  timbul  denagn  memanfaatkan  ketentuan  perpajakan  yang  dilakukan  secara  legal  untuk meminimalkan kewajiban pajak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hasil Penelitian

## 1. Analisis Deskriptif Statistik
Deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standard deviasi data yang digunakan dalam penelitian.
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Konservatisme Akuntansi 81 -,37 ,34 ,0105 ,08708 Capital Intensity 81 ,00 ,29 ,0273 ,5445 Komisaris Independen 81 ,25 ,80 ,5827 ,10159 Penghindaran Pajak 81 ,00 ,38 ,1099 ,07482 Valid N (Listwise) 81
Sumber: Data Sekunder Yang diolah dengan SPSS 21
a. Nilai akuntansi konservatisme terendah -0,37 dimiliki oleh perusahaan perbankan dengan kode perusahaan AGRO pada tahun 2012 dan nilai akuntansi konservatisme tertinggi 0,34 dimiliki  oleh  perusahaan  perbankan  dengan  kode  perusahaan  NOBU  pada  tahun  2012. Nilai  rata-rata  dari  akuntansi  konservatisme  adalah  0,0156  pertahunya  dengan  nilai standar  deviasi  0,08708  yang  menunjukkanperusahaan  dalam  penelitian  ini  semakin menerapkan  prinsip  konservatisme  karena  nilai  rata-rata  perusahaan  lebih  kecil dibandingkan  dengan  nilai  stadar  deviasi.  Semakin  besar  nilai  KNSV  semakin  besar perusahaan  menerapkan  konservatisme  akuntansi.  Hasil  ini  diperoleh  dari  perhitungan pada  akun  terkait  yang  terdapat  dilaporan  keuangan  dan  annual  report  27  perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.
b. Nilai  capital  intensity  terendah  0,00  dimiliki  oleh  perusahaan  perbankan  dengan  kode perusahaan BBNP pada tahun 2013 dan nilai capital intensity tertinggi 0,29 dimiliki oleh perusahaan perbankan dengan kode perusahaan MCOR pada tahun 2012. Nilai rata-rata dari  capital  intensity  adalah  0,0273  dengan  nilai  standar  deviasi  0,05445  yang menunjukkan  perusahaan  dalam  penelitian  ini  memakai  keputusan  keuangannya  pada investasi  asset  tetap  karena  nilai  rata-rata  dari  tabel  di  atas  lebih  kecil  diabndingkan dengan nilai standar deviasi pertahunya. Hasil ini diperoleh dari perhitungan pada akun terkait yang terdapat dilaporan keuangan dan annual report 27 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
c. Nilai  komisaris  independen  terendah  0,25  dimiliki  oleh  perusahaan  perbankan  dengan kode perusahaan PNBN pada tahun 2012 dan nilai komisaris independen tertinggi 0,80 dimiliki oleh perusahaan perbankan dengan kode perusahaan BJBR pada tahun 201. Nilai rata-rata dari komisaris independen adalah 0,5827 dengan nilai standar deviasi 0,10159 yang menunjukkan perusahaan dalam penelitian ini memiliki dewan komisaris diatas dari standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  BAPEPAM  yaitu  30%.  Nilai  rata-rata  yang menunjukkan besar perolehan dewan komisaris dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan mengartikan bahwa dalam sampel penelitian penerapan corporate governance semakin  ditingkatkan  dengan  semakin  banyaknya  jumlah  komisari  independen  dalam perusahaan. Hasil ini diperoleh dari perhitungan pada akun terkait yang terdapat dilaporan keuangan dan annual report 27 perusahaan perbankan
d. Nilai penghindaran pajak terendah -0,00 dimiliki oleh perusahaan perbankan dengan kode perusahaan BABP pada tahun 2014 dan Nilai penghindaran pajak tertinggi 0,38 dimiliki oleh perusahaan perbankan dengan kode perusahaan AGRO pada tahun 2012. Nilai rata-rata dari penghindaran pajak adalah 0,1099 pertahunnya dengan nilai standar deviasi 0,07482 yang menunjukkanperusahaan dalam penelitian ini diindikasikan melakukan penghindaran pajak senilai dengan standar deviasi tetapi semakin menjauh di nilai rata-rata. ukuran sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah Perusahaan yang memiliki Cash ETR antara 0-1 dimana semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hasil ini diperoleh dari perhitungan pada akun terkait yang terdapat dilaporan keuangan dan annual report 27 perusahaan perbankan.

## Uji Hipotesis
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, dan H2 menggunakan analisis regresi linier berganda dengan meregresikan variabel independen (konservatisme akuntansi dan capital intensity) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak), sedangkan untuk menguji hipotesis H3, dan H4 menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.
a. Analisis Regresi Liner Berganda
Pengujian hipotesis H1, dan H2 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh konservatisme akuntansi, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:
1) Uji Koefisien Determinasi (R2 ) Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linier. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari table berikut:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2 ) Model Summary Model R R Square Adjust R Square Std Error of the Estimate 1 ,353ᵃ ,125 ,102 ,07089 a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Konversatisme Akuntansi
Sumber : data Sekunder yang diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan  tabel  diatas  nilai  R  adalah  0,353  atau  35,3%  menurut  pedoman interpretasi  koefisien  korelasi,  angka  ini  termasuk  kedalam  kategori  korelasi berpengaruh redah karena berada pada interval 0,20 - 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan capital intensity berpengaruh rendah terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R2 (R Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,125, hal ini berarti bahwa 12,5% yang  menunjukkan  bahwa  penghindaran  pajak  dipengaruhi  oleh  variabel konservatisme akuntansi, dan capital intensity. Sisanya sebesar 87,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
2) Uji F – Uji Simultan
Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  variabel-variabel  independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel  berikut ini :
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F ANOVAᵃ Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total ,056 ,392 ,448 2 78 80 ,028 ,005 5,563 ,006ᵇ
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), Instensitas Modal, Konservatisme Akuntansi
Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  pengujian  regresi  berganda menunjukkan  hasil  F  hitung  sebesar  5,563  dengan  tingkat  signifikansi  0,006  jauh dibawah 0,05, dimana nilai F hitung (6,43) lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,11  (df1=  3-1=2  dan  df2=81-3=78),  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Berarti variabel  konservatisme  akuntansi  dan  capital  intensity  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022

## 3) Uji regresi secara parsial (t)
Uji t digunkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Hasil  pengujian  parsial  dapat  dilihat  pada  tabel  4.10  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa:
Tabel 4.10 Hasil Uji t (Uji Parsial) Coefficientsᵃ

## Pembahasan

## 1. Pengaruh akuntansi konservatisme terhadap tax avoidance
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  akuntansi  konservatisme  berpengaruh signifikan  dengan  arah  yang  negatif  terhadap  penghindaran  pajak,  ini  dilihat  dari  tabel  4.11, sangat signifikan sebesar 0,010 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif  yaitu  -0,277,  sehingga  hipotesis  pertama  (H1)  akuntansi  konservtisme  berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) diterima. Konservatisme akuntansi adalah prinsip  kehati-hatian  manajemen  mengakui  pendapatan  dan  biaya  untuk  menghadapi  segala risiko  yang  mungkin  akan  terjadi.  Bahwa  sikap  optimisme  manajemen  mengakui  biaya  atau rugi  yang  pasti  akan  terjadi  dibandingkan  keuntungan  atau  pendapatan  di  masa  yang  akan datang.
Variabel  konservatisme  akuntansi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  dengan  arah  yang  negatif.  Nilaii  koefisien  yang  negatif menunjukkan bahwa tingkat kehati-hatian seorang manajer dalam pengakuan labanya semata- mata untuk kehati-hatian (prudential) risiko yang akan terjadi di masa depan. Koefisien tersebut mengartikan  bahwa  semakin  tinggi  penerapan  konservatisme  sebuah  perusahaan  maka penghindaran pajak dari perusahaan tersebut semakin rendah. Lebih lanjut, penerapan prinsip tersebut bukan suatu upaya perusahaan meningkatkan kecenderungan melakukan penghindaran pajak.  Dua  pola  umum  praktik  penghindaran  pajak  yaitu  penerimaan  pinjaman  dari  pihaki afiliasi dan pembukaan cabang di negara tax heaven country. Tax heaven country adalah negara yang  tarif  pajaknya  rendah  dibandingkan  dengan  di  indonesia.  Oleh  karena  itu,  perusahaan membuka cabang atau anak perusahaan di negara lain selain di indonesia.
Prinsip  kehati-hatian  manajemen  mengakui  pendapatan  dan  biaya  untuk  menghadapi segala  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi  berdasar  pada  penggunaan  teori  agensi  yang menjelaskan pihak agen lebih memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak prinsipal. Manajemen  perusahaan  menerapkan  konservatisme  akuntansi  lebih  kepada  meminimalisir segala risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Sari, dkk (2016), Pramudito dan Maria  (2015),  serta  Astrian,  dkk  (2015)  menyatakan  bahwa  konservatisme  akuntansi berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  dengan  arah  yang  negatif.  Dampak penggunaan  konservatisme  akuntansi  diindikasikan  bahwa  manajemen  perusahaan menngunakan  pola  manajemen  untuk  penghindaran  pajak.  Namun,  pada  hasil  penelitian ditemukan  konservatisme  akuntansi  merupakan  kebijakan  perusahaan  untuk  mengantisipasi kerugian  yang  akan  terjadi  dimasa  yang  akan  datang  atau  keadaan  yang  tidak  pasti  dengan membentuk  cadangan  piutang  ragu-ragu  oleh  pihak  bank  yang  didasarkan  pada  keadaan, harapan atas kejadian, konsekuensi atau hasil yang dianggap kurang atau tidak menguntungkan untuk perusahaan. Tujuan dari konservatisme itu sendiri adalah menciptakan tren yang positif dikalangan masyarakat  atau prestasi  perusahaan.  Namun,  hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian  Dwimulyani  (2010)  yang  menunjukkan  bahwa  konservatisme  akuntansi berhubungan dan dapat memicu terjadinya sengketa pajak yang berarti bahwa pihak perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

## 2. Pengaruh modal itensitas terhadap tax avoidance
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  capital  intensity  berpengaruh  signifikan dengan arah yang positif terhadap penghindaran pajak, ini dilihat dari tabel 4.11, nilai signifikan 0,014 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi B bernilai positif yaitu 0,433, sehingga hipotesis  kedua  pengaruh  capital  intensity  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak diterima.  Bahwa  semakin  besarnya  investasi  aset  dalam  aset  tetap  akan  memengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajak.
Variabel  capital  intensity  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penghindaran pajak  (tax  avoidance)  dengan  arah  yang  positif.  Nilai  koefisien  yang  positif  menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menginvestasikan modalnya pada aset tetap (capital intensive) akan  memiliki  tarif  pajak  efektif  yang  rendah  (Gupta  dan  Newberry,  1997).  Jika  tarif  pajak efektif turun, maka discretionary tax avoidance akan naik. Hal ini dikarenakan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan juga akan besar.
Pengukuran variabel capital intensity adalah membagi nilai buku total aset tetap bersih terhadap  total  aset  perusahaan.  sehingga  apabila  perusahaan  ingin  melakukan  praktik penghindaran  pajak  tentunya  bisa  melakukan  invesatsi  modal  pada  aset  tetap  bersih.  Hal tersebut  disebabkan  karena  perlakuan  perpajakn  yang  memperbolehkan  perusahaan  untuk menyusutkan aset tetapnya dengan periode yang lebih pendek dari umur ekonomisnya (Gupta dan Newberry, 1997).
Berdasarkan  agensi  teori  pada  penelitian  ini  yang  menggambarkan  bahwa  pihak manajemen  lebih  banyak  mengetahui  keadaan  keuangan  perusahaan  yang  sebenarnya sedangkan  pihak  berkepentingan  lainnya  tidak.  Lebih  lanjut,  besar  andil  pihak  manajemen perusahaan  untuk  mengalokasikan  investasi  asetnya  dalam  bentuk  aset  tetap  sehingga  beban depresiasi akan memengaruhi laba perusahaan yang berujung pada praktik penghindaran pajak. Hal ini juga dijelaskan dalam teori akuntansi positif pada salah satu hipotesis yang meyebabkan manajemen  melakukan  penghindran  pajak  yaitu  hipotesis  biaya  proses  politik.  Biaya  politik
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
yang dimaksud adalah semua biaya yang harus dikeluarkan perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, termasuk didalamnya yaitu beban pajak.
Hasil  penelitian  ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwilopa (2016) mengenai capital intensity dan penghindaran pajak yang menghasilkan bahwa intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance). Namun, hasil ini bertentangan dengan hasil  penelitian  Kuriah  dan  Nur  (2016)  bahwa  variabel  capital  intensity  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya  capital intensity tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan.

## 3. Pengaruh  dewan  komisaris  indepen  dalam  memoderasi  akuntansi  konservatisme terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, komisaris independen mampu memoderasi akuntansi  konservatisme  terhadap  penghindaran  pajak,  ini  dilihat  dari  tabel  4.12,  signifikan sebesar 0,009 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 0,028. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan komisaris independen memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil uji ini memiliki arti  bahwa  semakin  banyak  dewan  komisaris  independen  dalam  perusahaan  tersebut  maka semakin baik tata kelola perusahaan di suatu perusahaan.
Menurut  Djalil  (2000)  dalam  Astrian,  dkk  (2015),  dewan  komisaris  independen dibentuk  sebagai  organ  perseroan  yang  bertugas  mengawasi  kebijaksanaan  direksi  dalam menjalankan  perseroan  dan  memberikan  nasihat  kepada  direksi  dalam  menjalankan  kegiatan pengurusan  perseroan.  Komisaris  independen  merupakan  anggota  dewan  komisaris  yang berasal  dari  luar  manajemen  perusahaan  dan  bukan  merupakan  pegawai  perusahaan  tersebut tetapi  berurusan  langsung  dengan  organisasi  dalam  perusahaan.  Perusahaan  mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat  menjadi  penengah  antara  komisaris  dalam  dan  pihak  pemegang  saham  apabila  terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal.
Dewan komisaris independen berperan dalam mengawasi tindakan manajemen dalam menerapkan suatu konsep akuntansi. Bahwa dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris maka penerapan prinsip konservatisme akuntansi dapat diterapkan sebagaimana mestinya tanpa adanya  tujuan  tertentu  yang  ingin  dicapai  oleh  pihak  manajemen  .  Selain  itu,  penerapan konservatisme  akuntansi  semata-mata  hanya  untuk  berjaga-jaga  di  masa  yang  akan  datang bukanlah suatu ketentuan bagi perusahaan bahwa prinsip tersebut diterapkan untuk melakukan penghindaran  pajak.  Akan  tetapi,  Watts  mengemukakan  bahwa  konservatisme  akuntansi muncul  dari  insentif  yang  berkaitan  dengan  biaya  kontrak,  litigasi,  pajak,  dan  politik  yang bermanfaat  bagi  perusahaan untuk  mengurangi  biaya keagenan dan mengurangi  pembayaran yang  berlebihan  kepada  pihak-pihak  seperti  manajer,  pemegang  saham,  pengadilan  dan pemerintah. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan Watts, agency theory menjelaskan sifat manajer  untuk  mementingkan  diri  sendiri,  adanya  keuntungan  yang  ingin  diperoleh  pihak manajemen  atas  penerapan  prinsip  tersebut.  Untuk  menengahi  kepentingan  dari  manajemen
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
tersebut,  komisaris  Independen  melakukan  pengawasan  dengan  baik  dan  mengarahkan perusahaan  berdasarkan  pada  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  keberadaan  dewan komisaris  independen  diindikasikan  menjembatani  pihak  manajemen  melakukan  praktik penghindaran  pajak  dengan  penerapan  prinsip  konservatisme  akuntansi  dalam  penyusunan laporan keuangan perusahaan.
4. Pengaruh dewan komisaris independen dalam memoderasi capital intensity terhadap tax avoidance
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, komisaris independen bukan merupakam variable yang memoderasi capital intensity terhadap penghindaran pajak, ini dilihat dari tabel 4.12, signifikan sebesar 0,209 dimana lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif yaitu -0,018. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan komisaris independen memoderasi pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil uji  ini  memiliki  arti  bahwa  dewan  komisaris  independen  bukan  merupakan  variabel  yang memperkuat atau memperlemah hubungan capital intensity terhadap penghindaran pajak karena berada pada angka signifikan 0,209 lebih besar dari 0,05 dan koefisien B bernilai negatif.
Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak dapat memengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan creatif accounting dalam laporan keuangannya. Bahwa tugas dari anggota dewan komisaris independent itu sendiri adalah mengawasi segala tindakan  dari  segala  pihak-pihak  yang  berada  dalam  lingkup  perusahaan  agar  terhindar  dari ketentuan  yang  tidak  ditetapkan.  Tugas  dari  dewan  komisaris  independen  yaitu  mencegah terjadinya  fraud.  Selain  itu,  dewan  komisaris  independen  merupakan  dewan  terafliasi  tidak memihak kepada siapapun, dewan komisaris independen merupakan penengah antara agen dan prinsipal  yang  mempunyai  perbedaan  kepentingan.  Adanya  asimetri  informasi  yang  terjadi antara  agent  dan  principal  menurut  agency  theory  menuntut  suatu  perusahaan  menerapkan corporate governance sehingga segala pihak manajemen dapat diawasi, terhindar dari praktik menyeleweng atau tidak sesuai dengan peraturan/kontrak yang telah disepakati.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  hadirnya  dewan  komisaris  independen dalam perusahaan bukan merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen telah melakukan tugas pengawasannya dengan baik serta banyaknya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan  juga  berpengaruh  besar  terhadap  pengawasan.  Keberadaan  dewan  komisaris independen  bukan  merupakan  pihak  yang  menjembatani  manajemen  perusahaan  untuk melakukan penghindaran pajak yang pada hasil penelitian ditemukan angka 0,209 lebih besar dari 0,05. Serta nilai rata-rata proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan sampel sebesar  58,2%.  Hal  ini  mengindikasikan  perusahaan  telah  mematuhi  perundang-undangan Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan peraturan BAPEPAM No.IX.1.5 tahun 2004 dan peraturan BEJ No 1 A Tahun 2004, yang menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI sekurang- kurangnya memiliki 30% Dewan Komisaris Independen dari seluruh jajaran anggota Dewan Komisaris.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pepenlitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Konservatisme  berpengaruh  signifikan  denagn  arah  negatif  terhadap  tax  avoidance, penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan tidak meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
2. Intensitas  modal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tax  avoidance  besarnya investasi aset dalam aset tetap akan menyebabkan beban depresiasi meningkat dan akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan.
3. Dewan  komisaris  independen  memoderasi  pengaruh  antara  konservatisme  akuntansi terhadap tax avoidance. Dengan keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin baik tata kelola perusahaan di suatu perusahaan dalam hal ini penerapan konservatisme akuntansi bukan merupakan prinsip yang digunakan untuk melakukan praktik tax avoidance.
4. Dewan  komisaris  independen  bukan  merupakan  variabel  yang  memperkuat  atau memperlemah pengaruh antara intensitas modal terhadap tax avoidance.
Mei 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Adisamartha, I.B.P. Fajar dan Naniek, N. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . ISSN: 2303- 1018. 13.3
Aditama, Ferry dan Anna Purwaningsih. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. MODUS. 26. 1. ISSN: 0/;’’’’’’’;852-1875.
Agusti, Wirna Yola. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance . Jurnal Akuntansi. 2 . 3. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Anggraini, fivi dan I. Trisnawati. 2008. Pengaruh Earnings Management terhadap Konservatisme Akuntansi . Jurnal Bisnis dan Akuntansi . 10. 1.
Annisa, N. Ayu dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing . 8. 2.
Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing . 8. 2.
Astrian, afri.,D.F. Puspa dan Ethika. 2015. Pengaruh Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). E-Jurnal/Journal System. 6. 1.
Darussalam dan Danny Septriadi. 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule.
Artikel.http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&hlm=2. Diunduh tanggal 20 September 2016.
Delgado,F.J., Elena, F.J and Antonio, M.A. 2014. Effective Tax Rates in Corporate Taxation: a Quantile Regression for the EU. Inzinerine Ekonomika- Engineering Economics. 25. 5. 487–496.
Dwilopa, Dio Erlangga. 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak. Naskah Publikasi. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8328?show=full .
Dwimulyani, Susi. 2010. Konservatisma Akuntansi dan Sengketa Pajak Penghasilan: Suatu Investigasi Empiris. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Ghozali. Imam. 2013. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi keempat.
Semarang: universitas Diponegoro.
Gujarati. 2006. Damodar N (United States Military Academy, West Point). Essentials Of Economics. Third Edition. Mc Graw-Hill International Edition.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 7, No.1, Mei 2022
Gupta. S dan Newberry. K. 1997. Determinants Of The Variability In Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Longitudinal Data. Journal of accounting and public policy. 1- 34.
Haniati, Sari dan Fitriany. 2010. Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
http://economy.okezone.com. Diunduh 22 September 2016.