Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 483-490
Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia
Zainur 1) , Andri Soemitra 2) 1 STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Email korespondensi: zainur@staile.ac.id

## Abstrak
Wakaf yang dilaksanakan diorganisasi memilki peranan penting dalam suatu negara, untuk memobilisasi dan mendistribusikan dana public, untuk mendapatkan suatu hasil yang baik maka harus dikelola dengan baik dan model yang bervariasi dalam berbagai macam jenis wakaf yang ada diindonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  model  yang  telah  dilaksnakan  oleh  lembaga  pengelola  wakaf  di  Indonesia  dan  mengetahui akan  kelebihan  dan  kekurangan  model  yang  sudah  dilaksanakan.  Lembaga  pengelola  wakaf  yang  ada  di Indonesia memiliki bermacam-macam model yang dapat diterapkan dengan melihat kondisi, peluang, konsumen dan program yang ditawarkan dalam organisasi tersebut, salah satu model baruan yang dapat dikembangkan di lembaga pengelola wakaf yang ada di Indonesia adalah bisnis model canvas. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan literature review dengan menggunakan content analysis.

## Keywords:  Waqf Models, Management Waqf
Saran sitasi: Zainur., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 483-490. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  daerah  yang  memilki  potensi masyarakat  muslim  yang  terbesar  dibandingkan negara-negara lainnya. Dalam data yang dekemukakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Catatan  Sipil bahwa  persentase  jumlah  penduduk  muslim  (2020) mencapai  86,88  %,  dengan  demikian  dapat  di katakana  bawa  Indonesia  merupakan  mayoritas muslim  (Indah  Sulistya,  dkk;  2020).  Dari  kondisi  di atas secara kuantitas masyarakat muslim di Indonesia memilki  kekuatan  ekonomi  yang  dapat  dilaksanakan dari pengelolaan wakaf ini. Potensi yang sangat besar ini  tentunya  akan  diambil  oleh  lembaga  pengelola wakaf yang ada di Indonesia, diantaranya yang berasal dari  Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah  dan  Badan Wakaf Indonesia.
Masing-masing  Lembaga  ini  memilki  badan wakaf  yang  mengurusi  harta  wakaf  ini.  Di linngkungan  Nahdlatul  Ulama  yang  mengurusi  harta wakaf  ini  adalah  Lembaga  Wakaf  dan  Pertanahan Nahdlatul  Ulama  (LWPNU),  dalam  pengelolaan  ini Lembaga  yang  berada  di  bawah  naungan  Nahdlatul
Ulama melaksanakan aktivitas wakaf dengan berbagai macam jenis wakaf, mulai dari wakaf yang tradisional sampai  padawakaf  yang  dijelaskan  oleh  Undang- undang yaitu wakaf uang. Begitu juga halnya dengan Lembaga  wakaf  yang  diberada  di  bawah  naungan Muhammadiyah, yaitu Lembaga Wakaf dan Kehartabendaan, juga  mengelola harta  wakaf  mualai dari yang tradisional sampai pada yang modrn.
Selain dari dua organisasi besar ini yang memilki Lembaga  dalam  pengelolaan  wakaf,  yang  tentunya dengan  model  dan  ritme  yang  berbeda-beda  sesuai dengan kondisi, pengikut, dan model yang diterapkan pada suatu lembaga pengelola wakaf tersebut.
Secara  umum    dalam  pengeelolaan  wakaf  ini hendaknya  melihat  jenis  wakaf  yang  banyak dilaksanakan  pada  lembaga  pengelola.  Dalam pengkalsifikasian wakaf sesungguhnya dibagi kepada dua  yaitu  wakaf  public  dan  wakaf  pribadi.  Dalam bentuk  pengklasifikasian  ini  tentunya  tujuannya  satu yaitu  memberikan  kesejahteraan  dan  mengurangi kemiskinan  pada  suatu  negara  (Tamimah,  2021). Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan model
dan  cara  yang  baik  dalam  pengelolaan  Lembaga wakaf.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Cizakca, 1998),  (Belemqeddem,  1999),  ,  (Taher  dan  Hamid, 2006),  (Braten, 2013), (Nurkhalidah dkk, 2014),  dan (Orbai, 2016) menunjukkan bahwa wakaf merupakan suatu  yang  dikelola  sesuai  dengan  kerangka  kerja yang baik dan terpola, di dalam pelaksanaannya tidak hanya dibutuhkan dalam jangka  waktu pendek, akan tetapi  merupakan  jangka  panjang  yang  harus dipertimbangkan. Oleh karenanya perlu perumusahan yang baik dalam tata Kelola wakaf. Ditinjau dari sisi sejarah, bahwa pelaksanaan wakaf ini pernah berhasil dilaksanakan  pada  masa  kesultanan  seperti  halnya disampaikan  dalam  penelitian  (Gerber,  1983), (Mc.Chesney, 1991), (Benabdellah, 1996), (Nizamoglu,  2016)  yang  menunjukkan  bahwa  wakaf yang dilaksanakan diakui oleh dunia untuk mengatasi persoalan ekonomi social.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  ini  menjadi  suatu cotoh  yang  harus  dipedomani  dalam  membuat  suatu model yang baik bagi organisasi atau Lembaga yang mengelola wakaf yang ada di Indonesia. Pada tataran organisasi  yang  besar  ada  juga  penelitian  yang dilaksanakan  (Ali  Khosim,Busro;  2021),  dalam penelitian  ini  disebutkan  perlunya  peran  nazhir  dan pengelolaan  wakaf  yang  professional  dari  lembaga pengelola wakaf. Selain dari dua organisasi besar ini, maka Badan Wakaf Indonesia juga memberikan solusi kepada  badan  pengelola  wakaf    bahwa  untuk mencapai  suatu  keberhasilan  dalam  pelaksanaan untuk  hasil  yang  berkesinambungan  maka  sector pengelolaan menjadi sector utama untuk menghasilkan  keuntungan  secara  berkelanjutan. (Indah Sulistiya, et.al: 2020)
Dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  banyak yang  membahas  tentang  model  pelaksanaan  wakaf baik  di  Indonesia  ataupun  di  luar  Indonesia,  akan tetapi belum ada yang mengkaji secara komprehensif tentang  model  pada  organisasi  pengelola  wakaf, terutama pada organiasasi keagamaan yang bersekala besar. Sehingga munculnya penulisan ini untuk dapat mendeskripsikan  literatur-literatur  yang  sudah  ada, selanjutnya  membuat  suatu  model  yang  dapat dipergunakan oleh organiasasi tersebut dalam tataran maqoshid syariah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Wakaf Menurut Konteks Islam
Dalam  Islam  terdapat  beberapa  hal    yang bersentuhan  dengan  persoalan  ekonomi  dan  social
dalam  masyarakat  antara  lain  ada  yang  terhimpun dalam  ziswaf  (zakat,  infak,  shadaqah  dan  wakaf). Wakaf  dalam  Islam    diambil  dari  kata  “Waqf” jamaknya  “Awqaf”  yang  maknanya  memegang properti tertentu dan melestarikannya untuk kepentingan terbatas filantropi tertentu dan melarang penggunaan  atau  disposisi  itu  di  luar  tujuan  spesifik makna(Kahf,2016).  Dalam  paper  yang  lain  yang masih ditulis oleh Kahf diartikan bahwa “Mengalihkan  dana  (dan  sumber  daya  lainnya)  dari konsumsi  ke  investasi  mereka  dalam  aset  produktif yang  memberikan  hasil  atau  pendapatan  untuk konsumsi di masa depan oleh individu atau kelompok individu” (Nova Rini, 2020). Maka dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai menghentikan hak pemilik yang telah mewaqafkannya dan mengalihkan kepada masyarakat (menjadi milik Bersama) dan dimamfaatkan  secara  bersama,  untuk  jangka  waktu yang panjang.
Wakaf  dalam  Islam  memilki  Istilah  waqaf memang  tidak  dijumpai  dalam  al-Qur’an,  tetapi intinya  merupakan  bagian  dari  suatu  perbuatan bederma, seperti konsep  khaiyr, konsep infaq ataupun konsep birr. Jadi istilah wakaf ini sama dengan istilah shadaqah jariah yang dalam Islam telah disampaikan oleh Allah melalui al-Qur’an yaitu QS.Ali Imran: 92, QS.  Al-Hajj:77,  dan  lainnya.  Hampir  secara keseluruhan  makna  wakaf  yang  dijelaskan  dalam  al- Qur’an menggunakan istilah shadaqah. Kata shadaqah jika  dihubungkan  dengan  persoalan  wakaf,  menurut para  ahli  memiliki  makna  bermacam-macam,  Al- Sarakhsi  dan  Ahmad  (1906)  dalam  Mohsin  (2013) lebih mengarahkan kepada sesuatu yang irrevocability, inalienability, dan perpetuity (abadi).
Irrevocability berarti ketika suatu aset dinyatakan sebagai wakaf, itu tetap sebagai wakaf selamanya dan dengan demikian dimiliki oleh Allah. Sementara, sifat tidak dapat dicabut (inalienability) menyatakan bahwa kumpulan  wakaf  tidak  boleh  dijual,  diwariskan  atau diberikan  sebagai  hadiah.  Ini  sebenarnya  adalah interpretasi  langsung  dari  hadits  yang  disebutkan sebelumnya. Terakhir, Perpetuity (keabadian) menetapkan  bahwa  korpus  wakaf  harus  tetap  utuh, tidak  dapat  rusak  dan  tidak  dapat  berhenti  dengan mudah. (Ambrose et.al,2018). Penerapannya perinsip- prinsip  yang  telah  disebutkan  di  atas  (irrevocability, inalienability, dan perpetuity) tidaklah terlalu kaku.
Seiring  dengan  dilaksanakan  wakaf  dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan di atas, maka negara  juga  telah  menjelaskan  tentang  hal-hal  yang
terkait  dengan  harta  yang  masuk  dalam  katagori wakaf, hal ini tertuang dalam Undang-undang nomor 41  tahun  2004 tentang  wakaf,  dalam  bagian  keenam pasal  16  dinyatakan  bahwa:  (1)  Harta  benda  wakaf terdiri  dari  :  a.  benda  tidak  bergerak;  dan  b.  benda bergerak.  (2)  Benda  tidak  bergerak  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. hak atas tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum  terdaftar;  b.  bangunan  atau  bagian  bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf  a;  c.  tanaman  dan  benda  lain  yang  berkaitan dengan  tanah;  d.  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  (3)  Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah  harta  benda  yang  tidak  bisa  habis  karena dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga;  d.  kendaraan;  e.  hak  atas  kekayaan intelektual;  f.  hak  sewa;  dan  g.  benda  bergerak  lain sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dalam konteks sejarah,  pelaksnaan wakaf  telah dilaksanakan pada masa Rasulullah saw, yang sampai saat  ini  masih  relevan  dengan  kondisi  masa  yang dirasakan  pada  saat  ini  dan  setelah  wilayah  Islam diperluaspun  jumlah    harta  wakaf  terus  mengalami peningkatan,  sehingga  Diwanal-Ahbas  dibentuk selama  Kekhalifahan  Umayyah  di  tingkat  negara bagian  untuk  menghindari penyalahgunaan  (Mohsin, 2009).  Di  era  Kekhalifahan  Umayyah,  wakaf  untuk pendidikan  sangat  dituntut  dan  dengan  demikian menjamur yang meliputi pembangunan perpustakaan dan sekolah, pembiayaan guru dan mensponsori para cendekiawan  dan  siswa (Mohsin,  2009).  Ini  menjadi bentuk  awal  wakaf  untuk  barang  publik  campuran. (Ambrose et.al, 2018)
Pada  zaman  Khilafah  Abbasiyah,  Khalifah  Al Ma'mun telah memberikan pelayanan kesehatan  dan pendidikan    melalui    sarana    wakaf    (Kahf,    2014). Dana  investasi    wakaf  bahkan  dibentuk  terdiri  dari tanah pertanian, bisnis dan bangunan sewa perumahan untuk membiayai  operasi  rumah  sakit  (Kahf,  2014). Tanah  pertanian  dan  bangunan    tempat  tinggal memiliki  risiko  lebih  rendah  daripada  bisnis,  resiko baru muncul ketika bencana alam melanda atau ketika penduduk  tidak  bisa  membayar  sewa  karena  suatu alasan.  Yang  terakhir,  di  sisi  lain,  memiliki  risiko
kehilangan  dan  kebangkrutan.  Kondisi  tersebut menimbulkan pertanyaan: Mengapa khalifah mengambil  risiko  berinvestasi  dalam  bisnis  juga? Mungkin  Khalifah  menyadari  bahwa  risiko  dapat diminimalkan  dengan  berinvestasi  di  berbagai  jalan yang  diizinkan,  sehingga  memastikan  sumber keuangan  berkelanjutan  untuk  rumah  sakit  tersebut. Dana  investasi  wakaf  tersebut  sangat  mirip  dengan teori portofolio,  di  mana  risiko  dapat  diminimalkan dan    dioptimalkan    kembali    dengan  memegang portofolio  aset  yang  terdiversifikasi  dengan  tingkat risiko  yang  berbeda (Brealey et al., 2011). Fakta ini menunjukkan  bahwa  wakaf  adalah  struktur  fleksibel yang    dapat  dibentuk  dalam  batas  syariah  untuk menghasilkan  pendapatan  berkelanjutan.  Tidak mengherankan    bahwa    wakaf    kemudian    dibuat untuk  mendukung  barang-barang  luas lainnya dalam kategori barang publik dan barang publik campuran. Seperti  terbukti  dalam  periode  akhir  Kekhalifahan Abbasiyah,  wakaf  diberkahi  untuk  tujuan  perawatan hewan,  konseling  masalah  perkawinan,  farmasi  dan pelatihan dokter baru (Mohsin, 2009; Kahf,2014).

## 2.2. Wakaf Berbasis Maqoshid
Pengukuran kinerja wakaf dalam suatu lembaga dilihat  dari  tujuan  dari  maqashid  wakaf  itu  sendiri. Maqashid berasal dari kata Maqasa atau Qasad yang berarti  tujuan,  sasaran,  tujuan,  resolusi,  maksud, desain,  maksud,  maksud  atau  tujuan  (Cowan,  1980, hlm.  767).  wakaf  maqashid  menandakan    bahwa tujuan akhir dari wakaf adalah melakukan perbuatan baik  karena  Allah  SWT  (Mahmud  &  Syah,  2010). Istilah-istilah tersebut berhubungan dengan maqashid syariah  yang  berarti  tujuan  hukum  ketuhanan  dari Allah  SWT.  Menurut  Imam  al-Ghazali,  “Tujuan syari’at  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan seluruh  umat  manusia,  yang  terletak  pada  menjaga iman mereka. (keriuhan), diri manusia mereka (nafs), kecerdasan mereka (aql), keturunan mereka (nasl) dan kekayaannya (maal)”. Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa  tujuan  dasar  syariah  adalah  untuk  maslahah yang  berarti  memelihara  kemaslahatan  umum, menegakkan  keadilan  dan  mencegah  kejahatan  atau korupsi (Chapra, 1996).
Menurut As-Syatibi yang mengikuti pendapatnya Imam  Al-Ghazali  disampaikan  bahw  ada  tiga kemaslahatan  yang  yang  terdapat  dalam  maqoshid syariah itu sendiri yaitu kebutuhan hajiyat, tahsiniyah dan  kebutuhan  dharuriyat,  dari  kebutuhan  ini  dilihat yang prioritas yang harus dilaksanakan. Dalam hal ada kaitannya dengan dasar yang dibutuhkan oleh manusia
yang  meliputi  dengan  persoalan  iman,  kehidupan, harta, dan akal serta keturunan, dapat diartikan bahwa jika  didalamnya  tidak  dimiliki  oleh  unsur-unsur tersebut  maka  dapat  menyebabkan  kehancuran,  ini yang berkaitan dengan dhoruriyat. Sementara  hajiyat mengacu  pada  pelengkap  yang  menmfasilitasi kebutuhan untuk menghindari kesulitan dan kesusahan, tetapi tidak mengarah kepada kehancuran. Tahsiniyat mengarahkan pada sopan santun dan adat istiadat  dalam  masyarakat,  walaupun  ini  tidak  ada dalam  suatu  kelompok  atau  sejumlah  orang  tidak sampai menimbulkan kehancuran atau berimbas pada manusianya  sendiri,  tetapi  dengan  adanya  ini  akan memberikan  kesempurnaan  (Dasuki  &  Abdullah, 2007).
Dalam  konteks  wakaf,  manajemen  keseluruhan wakaf  harus  mempertimbangkan  wakaf  maqashid Laldin,  Mahmud,  Sawari,  dan  Fuad  (2012) berpendapat  bahwa  wakaf  maqashid  mencakup keseluruhan  maslahah  bagi  masyarakat  dan  tidak terbatas  pada  perbuatan  baik  tertentu.    Wakaf  juga berperan  penting  dalam  melestarikan  daruriyyat, hajiyyat  dan  tahsiniyyat.  Diantara  masalah  yang berhubungan  dengan  wakaf    maqashid,  seperti  yang dibahas  dalam  penelitian  di  atas,  adalah  kebutuhan dan prioritas wakaf investasi, pemantauan berkelanjutan    wakaf  aset  dan  penggantian    wakaf aktiva ( istibdal ). Di sisi lain, Ibrahim dan Khan (2015) fokus pada pelestarianwakaf properti yang mencakup perlindungan    dari  bahaya  dan  kehancuran, pendudukan  ilegal,  kebebasan    dari  korupsi, memastikan    transparansi  dan  akuntabilitas,  dan pemenuhan  kondisi  di  wakaf  perjanjian.  Tujuan  lain dariwakaf  sebagaimana  disoroti  oleh  Al-Mubarak (2016)  adalah  menjaga  keabadian  wakaf  dengan memastikan  kegiatan  ekonomi  harus  berkelanjutan, efisien,  layak  secara  ekonomi    dan  menguntungkan, pemerataan    kekayaan  dan  kontribusi    untuk pembangunan peradaban.

## 2.3. Pengukuran Kinerja
Fokus  pada  kajian  ini  adalah  untuk  mengukur kinerja organisasi pengelola wakaf di Indonesia yang berada pada dua organiasai besar yang masing-masing memilki kelebihan dan kelemahan dalam berbagai hal. Dalam pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah ukuran  kinerja  nirlaba  yang  cocok  digunakan  untuk persoalan  wakaf  dalam  penelitian  (Ihsan  &  Ayed, 2015).  Didefenisikan  kinerja  sebagai  “penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil dan tujuan”. Ada argumen tentang pengukuran
yang  berhubungan  dengan  kinerja  organisasi  nirlaba (Epstein  &  McFarlan,  2011)  dan  khususnya  untuk wakaf  institusi.  Ini  karena  kompleksitas  pengukuran karena organisasi-organisasi ini fokus dan menekankan  pada  pencapaian  misi  mereka  di  mana pencapaiannya  sulit diukur.
Fishel (2003) mengemukakan bahwa pengukuran harus  mempertimbangkan  pembentukan  organisasi yang  memungkinkan  untuk  mencapai  tujuan  sosial, budaya,  kesejahteraan  atau  agama.  Secara  umum, pengukuran  kinerja  setiap  organisasi  di  sektor  sosial harus didorong oleh misi dan tujuannya (Ebrahim & Rangan,  2014).  Berdasarkan    argumentasi  tersebut dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja sangat erat dan  berhubungan  langsung  dengan  tujuan  suatu organisasi.
Dalam  kajian  yang  dilakukan  oleh  Lee  dan Nowell  (2015)  tentang  pengukuran  kinerja  untuk organisasi nirlaba, mengidentifikasi berbagai perspektif  yang  dapat diadopsi dalam  mengukur  dan mengkonseptualisasikan  kinerja  organisasi  nirlaba. Perspektif tersebut  adalah input, kapasitas organisasi, output,  outcome,  pencapaian  nilai  publik  dan legitimasi  jaringan/  kelembagaan.  Perspektif  ini menawarkan  wawasan  yang  berharga  untuk  wakaf lembaga untuk mengukur kinerja mereka berdasarkan pengukuran nonfinansial. Oleh karena itu, perspektif yang  relevan  dariwakaf  Pengukuran  kinerja  yang diadaptasi dalam penelitian  ini adalah input, output, outcome  dan jaringan.
Input  mengacu  pada  sumber  daya  yang didedikasikan    untuk  operasi,  dan  diperlukan  untuk memproduksi  barang  dan  memberikan  layanan  dari organisasi mana pun. Dalam konteks  ini, sumber daya keuangan  dan  non-  keuangan  diperoleh    dan digunakan secara efisien untuk memastikan keberlanjutan,  dan  mendukung  operasi  dalam mencapai  tujuan  organisasi  (Helmig,  Ingerfurth,  & Pinz,  2014).  Output  mengacu  pada  barang  dan  jasa yang dihasilkan dari kegiatan organisasi (Cordery  & Sinclair,  2013).  Perspektif  ini  mengukur  efektivitas dalam  mengelola    input  yang  terkait  dengan pencapaian (Berman, 2015) dan terkait dengan tujuan jangka  pendek  (Mitchell,  2012)  organisasi.  Hasil didefinisikan    sebagai  efek  dan  dampak  dari  barang dan jasa yang diberikan oleh organisasi pada penerima manfaat,  (Cordery    &  Sinclair,  2013)  dan  biasanya terkait  dengan  tujuan  jangka  panjang  organisasi (Mitchell,  2012).  Jaringan  menunjukkan  seberapa baik suatu organisasi mengelola hubungannya dengan
pihak  lain  dan  membentuk  reputasi  untuk  dapat dipercaya  dan  unggul  dalam  jaringan  (Lee  & Nowell,2015).  Ini  termasuk  berkolaborasi    dengan organisasi lain yang membantu  mengurangi biaya dan duplikasi upaya (Guo & Acar, 2005).

## 3. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  literatur,  dalam  hal  ini  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  artikel  tentang  model pengelolaan  wakaf  pada  organiasi  pengelola  wakaf dan  selanjutnya  dilakukan  analisis  (conten  analysis). Teknik content analysis dilakukan melalui 3 tahapan utama. Pertama, dengan  cara  reduksi  data,  dimana data  yang  diperoleh  dari  artikel  jurnal  direduksi, dirangkum  dan  dipilih  poin-poin  yang  penting, kemudian dilihat kesesuaian dengan tujuan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah dipahami. Kedua, dengan  cara display data  yaitu  memaparkan    berupa informasi  yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari  reduksi
data  yang  memungkinkan  adanya  pengambilan kesimpulan data sesuai dengan penelitian yang dituju. Ketiga, dengan  cara  penarikan  kesimpulan  dimana peneliti  mencari  makna  dari  data  yang  dikumpulkan kemudian  diambil  kesimpulan  yang  lebih  mendasar sesuai dengan penelitian yang dituju

## 4. RESULT
Berdasarkan  hasil  penulusuran  yang  dilakukan oleh  penulis  dengan  menggunakan  aplikasi  PoP (Publish  or  Perish  dengan  menggunakan  kata  kunci “model  Wakaf”  pada  tahun  2021,  maka  ditemukan sebanyak 930 tulisan yang membahas tentang model pengelolaan  wakaf.  Akan  tetapi  setelah  dilakukan pengecekan  lebih  lanjut  yang  jumlah  930  tersebut mencakup keseluruhan seperti buku, dan pembahasan model  yang  lainnya,  dan  setelah  di  telusuri  lebih mendalam  maka  yang  relevan  dengan  penelitian model  wakaf  ini  ada  13  judul  yang  bebar-benar relevan, antara lian :
Tabel 1 Artikel yang Relevan Dengan Tema Model Penerapan Wakaf
No Authors Judul Tahun Poin Temuan 1 Kiki  Hardiansyah Siregar, dkk Model Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) 2021 Dalam penelitian ini ditemukan bahwa model yang digunakan dalam pengembangan wakaf seharusnya mendukung perkembangan ekonomo yang berkesinambungan dan untuk hasil  yang  maksimal  maka  di  arahkan  pada cash wakaf 2 Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan usha Mikro Syariah 2021 Dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  model  yang  diterapkan  pada suatu bank wakaf untuk pemberdayaan mikro 3 Siti Kharimatul Akhlaq, Bayu Tufik Possumah, Syaiful Anwar Analisis Starategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Isla 2021 Penelitian ini menjelaskan tentang
manajement  pengelolaan  wakaf  produktif  di Islam  dengan  mnyeampaikan  beberapa model,  salah  satunya  adalah  bisnis  model canvas 4 Saparuddin Siregar Model Fundraising Wakaf Uang 2020 Menjelaskan tentang sulitnya fundraising wakaf dibandingkan dengan fundraising zakat 5 Siti Nur Indah Rofiqoah, dkk Model ICG Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan 2021 Model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan  dibangun dari keanggotaan yang unik 7 Anjar Ramadhani, Putri Nur Latifah Model Implementasi wakaf tunai dala pertanian 2021 Menjelaskan tentang cara penerapan wakaf tunai dalam persoalan pertanian. 8 Lailiyah Qotrunada  Model Manajemen Wakaf
di Surabaya (Studi di Yayasan Sosial al-Falah, Perbandingan Wakaf 2020 Dalam penelitin ini ini menjelaskan tentang perbandingan model dan kinerja yang dilaksanakan oleh Lembaga wakaf yang ada di Yayasan di Indonesia dengan  Selangor
Selangor, BWI dan Globaal) dan BWI. Dalam hal ini Lembaga wakaf harus melaksanakan jemput bola dalam pelaksanaan wakaf ini. 9 Indah Sulistiya, Neneng Hasanah, M. Iqbal Irfani Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di BWI 2020 Menjelaskan tentang pentingnya pelaksanaan wakaf uang  yang menjadi salah satu produk perwakafan yang berkarakter bisnis dan dapat menjadi alternatif untuk memproduktifkan asset wakaf 10 Saddam Husein.,et.al Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial berbasis BOT 2021 Menganalisa pengembangan produktivitas tanah wakaf dengan prinsip pembiayaan syariah dan dengan menggunakan model BOT 11 Muhammad Saufee Anuar, et.al. Model Pengurusan Wakaf Prenuer 2021 Menjelaskan model-model wakaf yang mengarah entrepreneur 12 Adi Santoso Online Base Waqf Management System in Indonesian; New Models in Management of Waqf Administration 2021 Menjelaskan tentang wakaf yang dilaksanakan secara online yang dilaksanakan di Indonesia.
Model  Penerapan  Wakaf  pada  Organisasi Pengelola Wakaf
Berdasarkan penelusuran penelitian yang dilakukan  pada  penelitian  di  atas,  maka  model penelitian  yang  dilakukan  di  organisasi  pengelola wakaf    di  Indoensia  sangat  banyak.  Dalam  kajian Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa potensi wakaf di  Indonesia  sangat  besar  sekali  baik  berupa  uang ataupun  asset  yang  lainnya.dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Ihsan dan Muhammed Ibrahim (2011) dalam  bentuk  wakaf  uang  tahun  2018  berkisar  188 Triliun  pertahun.  Sementara  untuk  wakaf  tanah mencapai 379,353,71 hektar yang tersebar di 362,671 lokasi namun Sebagian lahan tersebut tidak produktif dan  tidak  digunakan  secara  optimal,  sehingga  tidak mencapai  pada  tujuan  permasalahan  social.  Hal  ini dibuktikan  hanya  3%  dana  wakaf  yang  digunakan untuk mendukung pada social dan ekonomi (Hasanah, 2003).
Dengan potensi yang besar dan seharusnya dapat memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  aktivitas social ekonomi, tetapi sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan  di  atas  belum  memberikan  hasil  yang maksimal,  tentunya  ini  memerlukan  pengelolaan secara professional. Di Indonesia seluruh yang terkait dengan persoalan wakaf sudah diatur dalam Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004.  Dalam  undang- undang ini dijelaskan pada Bab V tentang pengelolaan dan  pengmbangan  harta  wakaf  dijelaskan  bahwa
pengelolaan  wakaf  pada  suatu  Lembaga  atau  suatu organisasi  diberikan  kewenangan  kepada  Nazhir untuk  mengelola  dan  mengembangkannya,  begitu juga  halnya  dengan  harta  yang  dikembangkan  tidak menoton, akan tetapi bervariasi.
Dari  regulasi  yang  diberikan  pemerintah, tentunya memberikan ruang kepada organisasi untuk mengelola  dan  memanage  Lembaga  wakaf  sesuai dengan kondisi dan konsumen yang menggunakannya.  Selain  dari  pemerintah  dalam  hal ini yang memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI) ada dua  oraganisasi  besar  yang  mengelola  pelaksanaan wakaf  ini  yaitu  dari  Nahdlatul  Ulama  dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki massa yang  besar  untuk  mengembangkan  dan  memperoleh hasil  yang  maksinal  dalam  pemberdayaan  wakaf  di Indoensia.
Nahdlatul  Ulama  sebagai  suatu  organisasi  yang terbesar  dan  perkembanannya  sampai  pada  pelosok daerah  memiliki  kekuatan  dalam  pengelolaan  harta wakaf  ini.  Dalam  muktamar  NU  yang  ke-3i  di Boyolali  terjadi perubahan nama bagi Lembaga yang mengelola  wakaf  ini  yang  awalnya  bernama AUQOW  menjadi  LWP-NU  (Lembaga  Wakaf  dan Pertanahan  Nahdlatul  Ulama)  yang  bertugas, mengurus, mengolah dan mengembangkan tanah dan bangunan  serta  harta  benda  wakaf  lainnya  milik Nahdlatul Ulama (Ali Khosim & Busro. 2018). Secara sfesifik lembaga ini memilki tujuan:
a. Melakukann  koordinasi  dengna  pengurus  yang berkaitan  dengan  data  asset    baik  yang  sudah bersertifikat maupun belum
b. Mensertifiktkan tanah-tanah akaf dan mengusahakan yang belum sertifikat.
c. Mengimput data asset NU
d. Melakukan  upaya  pemberdayaan  umat  melalui Gerakan zakat
e. Membina  dan  mmberdayakan  nazhir  serta menjalin  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga yang  terkait  dengan    pengelolaan  wakaf  seperti bank,
Melalui tujuan yang dipaparkan  di atas seyogya pemberdayaan  wakaf  memilki  potensi  yang  besar dengan  jumlah  warga  yang  sangat  banyak,  namun kenyataannya  potensi  wakaf  di  NU  belum  maksimal (Ali  Khosim  &  Busro,  2018).  Penyebab  belum maksimalnya  potensi  wakaf  yang  ada  disebabkan beberapa  hal  yaitu  pemahaman  masyarakat  akan wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan, dan nazhir.
Selain  dari  Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah juga memilki peluang besar dalam dalam pemberdayaan  ekonomi.  Pada  organisasi  ini  yang mengurusi  harta  benda  wakaf  ini  adalah  Majelis Wakaf  dan  Kehartaabendaan.  Tugas  dari  Lembaga tersebut  adalah  sertifikasi  tanah  persyerikatan  dan asset-asetnya,  inventarisasi  asset  wakaf  dengan melakukan  himbauan,  menyurati  dan  sosialisasi sehingga  data  yang  diterima  benar  dan  valid, pemberdayaan  wakaf,  pendampingan  asset  yang bermasalah.  Dalam  pengelolaannya  majelis  ini menggunakan  model  sentralisasi  dalam  arti  asset wakaf  banyak  terdapat  didaerah  sehingga  mamfaaat wakaf tersebut dapat terukur secara smatematis.
Dengan berbagai macam model yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga pengelola wakaf ini memilki cara dan model masing- masing,  dalam  pengumpulan  dan  pendistribusian terhadap  dana  wakaf.  Peluang  yang  besar  dalam pelaksanaan  wakaf  dalam  dua  organiasasi  ini  dilihat dari  sisi  jumlah  orang  yang  ada  di  dalam  organisasi tersebut.  Salah  satu  yang  laksanakan  adalah  wakaf uang  yang  merupakan  trend  dilaksanakan  pada  saat ini.  Beberapa  komponen  yang  harus  diperhatikan dalam pelaksanaan wakaf ini adalah peran nazhir yang sangat dominan selain nazhir seorang yang jujur dan pandai  membuat  varian  yang  serta  membuat  variasi dalam pengelolaan wakaf uang seperti pecahan yang
dikeluarkan. Sehingga meraka yang akan melaksanakan wakaf uang tersebut dapat memilih dari varian  yang  telah  diberikan.  Selain  itu  transparansi terhadap pengelolaan uang yang ada juga merupakan pendukung  atau  menambah  minat  dari  orang  yang akan  mewakafkan  hartanya  di  lembaga  tersebut. Dalam pemamfaatan dana wakaf juga harus memilki model  yang  dapat  diterapkan  diantaranya  dengan menggunakan  produk-produk  yang  telah  dilegalisasi pada  Lembaga  keuangan  syariah  baik  bank  maupun non  bank  diantaranya  mudharabah,  musyarakah, ijarah, murabahah dan lainnya.
Model  lain  yang  dapat  dikembang  dalam pengeloaan wakaf bagi organisasi pengelelola wakaf di  Indonesia  adalah  dengan  menciptakan  system wakaf  yang  terintegrasi  yang  nanti  gunanya mendorong  kewirausahaan    yang  dilaksanakan  di Lembaga  tersebut  berbasis  wakaf  seperti  mobilisasi wakaf uang berbasis sukuk dan qordhul hasan. Dalam hal aktivitas yang lain di organisasi seperti pertanian, konstruksi  dan  pelayanan  dapat  menjadi  alternatif melalui wakaf uang. Maka dengan hal ini akan dapat menanamkan  jiwa  entrepreneurship,  sehingga  lahan yang tidak produktif akan tetap dapat di produktifkan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
Bisnis  canvas  model  merupakan  bisnis  wakaf uang juga menjadi suatu model yang dapat diterapkan di  beberapa  lembaga  pengelola  wakaf    di  Indonesia. Dalam  model  ini  penekanan  yang  harus  dilakukan adalah  dengan  memperhatikan  point  penting  yang berkaitan dengan wakaf, diantaranya adalah costumer segmen, value proposition, chanel, costumer relationship,  revenue  stream,  key  resource,  key activities,  key  patnership  dan  cost  structure.  Point yang disampaikan di atas merupakan gambaran bisnis jangka panjang dalam menciptakan, memberikan dan menangkap nilai dari suatu produk baru.

## 5. KESIMPULAN
Pengelolaan  wakaf  yang  ada  di  Indonesia dilaksanakan  oleh  suatu  Lembaga  yang  diakui  oleh pemerintah  yaitu  Badan  Wakaf  Indonesia  yang didukung dengan Undang-undang  Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut sudah diberikan rambu-rambu  bagi  Lembaga  yang  mengelola  wakaf. Diantara  Lembaga  wakaf  besar  selain  BWI  adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama dan Majelelis  wakaf  dan  Kehartabendaan.  Kedua  ini dimilki  oleh  organisasi  besar  yaitu  Nahdlatul  Ulama dan  Muhammadiyah.  Masing-masing  memiliki  cara
dan model tersendiri dalam pengelolaan wakaf, akan tetapi hal ini belum maksimal dilakukan. Maka dalam hal ini dalam segala bentuk wakaf, wakaf uang, wakaf produktif atau wakaf yang lainnya  perlu model yang hasilnya  dapat  digunakan  dalam  jangka  waktu  yang lama (berkesinambungan). Dalam hal ini peran nazhir dalam  pengelolaan  wakaf  sangat  dibutuhkan  untuk membuat  variasi-variasi  baik  dalam  pengumpulan maupun dalam pendistribusian. Selain itu juga harus dihbungkan dengan keahlian yang dimilki oleh wakif (wakaf prenuer), sehingga yang selama ini kita banyak mendengar akan lahan kosong, atau wakaf yang tidak terkelola tidak aka nada lagi jika dilaksanakan model yang baik.

## 6. REFERENSI
Ali  Khosim,  Busro,  (2020).  Konsep  Nazhir  Wakaf Profesional  Dan  Implementasinya  Di  Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah
Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., Hanafi, H.
(2018).  A  proposed  model  for  waqf  financing public  goods  and  mixed  public  goods  in Malaysia. International  Journal of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management . Vol.
11 No. 3, 2018 pp.395-415. (Q2)
Belemqeddem,  R.  (1993),  Awqaf  Meknes  Fi  „Ahd Moulay  Ismail,  Moroccan Ministry  ofWaqf  and Islamic Affairs, Rabat.
Braten, E. (Ed.) (2013), Embedded Entrepreneurship:
Market,  Culture,  and  Micro-Business  Insular Southeast Asia, Koninklijke Brill NV, Leiden.
Çizakça,  M.  (1998),  “Awqaf  in  history  and  its implications  for  modern  Islamic Economies”, Islamic Economic Studies, Vol. 6 No. 1, pp. 43- 70.
Chapra, MU (1996). Tujuan Tatanan Ekonomi Islam. London: Yayasan Islam.
Cowan,  JM  (1980).  Hans  Wehr:  ADictionary    of Modern Writing Arabic (Arab-Ennglish).
Dusuki,  AW,  &  Abdullah,  NI  (2007).  Maqasid  al-
Shari`ah, Maslahah, dan Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan.  The  American  Journal  of  Islamic Social Sciences, 24 (1).
Gerber,  H.  (1983),  “The  waqf  institution  in  early ottoman Edirne”, Asian and African Studies, Vol. 17, pp. 29-45
Indah  Sulistiya,  Neneng  Hasanah  (2020),  S trategi Wakaf  Uang  Oleh  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI), Jurnal  Al-Awqaf  (Jurnal  Wakaf  & Ekonomi),Volt.3 nomor 1
Kahf,M.(2016).“Waqf:aquickoverview”,availabat:htt p://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_A_ QUICK_OVERVIEWdf
Mohsin,  M.I.A.  (2013),  “Financing  through  cash waqf: a revitalization to finance different needs”, International  Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6 No. 4, pp. 304-321.
McChesney, R.D. (1991), Waqf in Central Asia: Four
Hundred Years in the History of a Muslim Shrine (1480-1889),  Princeton  University  Press,  Upper River Saddle, NJ.
Nizamoglu, C. (2016), “The institution of Waqf as a solution  to  the  economic  crisis”,  available  at: www.muslimheritage.com/article/institution- waqf-solution-economic- crisis, akses tanggal 22 Januari 2022
Nova Rini, Model wakaf uang pada pembiayaan barang public di Indonesia,  Jurnaal Ilmiah keuangan dan perbankan, ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/vi ew/467, Vol.3 No.1 April 2020.
Orbay,      K.      (2016),      “Waqf      institutions      – Charitable      endowments”,      available at:www.turkishculture.org/lifestyles/institution- 967.htm akses 22 Januari 2022
Tamimah, (2021), Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga  Sinergi  Fundation  Untuk  Mencapai SDgS,  Filantropi:  Jurnal  Manajemen  Zakat  dan Wakaf Volume 2 , No. 1
Tahir,  M.S.H.M.  and  Hamid,  A.M.I.  (2006), “Obstacles of the Current Concept of Waqf to the Development  of  Waqf  properties  and  The Recommended  alternative”,  Malaysian  Journal of Real Estate, Vol. 1 No. 1, pp. 27-38.