## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (1-12) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya
Saskia Dyah Hapsari
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: saskiadhapsari24@gmail.com
Yana Indawati Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: yanaih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 07 Februari 2022 |Revised : 21 April 2022 |Accepted : 21 April 2022
How  to  cite:  Saskia  Dyah  Hapsari,  Yana  Indawati, “ Pertanggungjawaban  Hukum  bagi  Ibu Pengidap  Baby  Blues  Syndrome  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  terhadap  Anak Kandungnya ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1, (April, 2022 )”, hlm. 1 -12.

## ABSTRACT:
The crime of molestation is a form of crime that is regulated in the Criminal Code (KUHP). Mothers after giving birth when suffering from baby blues  syndrome, can take measurements of their biological children. Baby blues syndrome is a form of mental disorder. The chronology, mental condition, evidence and psychiatric examination of a case experienced by an offender with a mental disorder are very important determinants of whether or not the perpetrator can be convicted. This is considering that in addition to the Criminal Code, the regulation regarding the legal liability of perpetrators with mental disorders is also regulated in the Law of the Republic  of  Indonesia  Number  36  of  2009  concerning  Health  (Health  Law)  and  Law  of  the  Republic  of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health (Mental Health Law). This study also explores the forms of legal liability for the perpetrators. This research methodology uses normative juridical, with a statute approach and a case approach. Data collection was obtained by means of a literature study with data analysis methods in the form of descriptive qualitative analysis of secondary data. The results of the study indicate that the  perpetrators  of  the  baby  blues  syndrome  when  committing  abuse  cannot  be  sentenced  for  reasons  of forgiveness based on Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code which is an exception for mental disabilities for mental disorders. Criminal responsibility certainly cannot be imposed on the perpetrator. The form of legal responsibility is carrying out rehabilitation as well as in the context of healing efforts, as well as receiving education related to mental illness suffered.
Keywords : Legal Liability, Baby Blues Syndrome, Crime of Persecution.

## ABSTRAK
Tindak pidana penganiyaan adalah bentuk suatu tindak kejahatan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Ibu  pasca  melahirkan  ketika  mengidap baby  blues syndrome ,  dimungkinkan  dapat  melakukan  penganiayaan  terhadap  anak kandungnya. Baby  blues syndrome merupakan bentuk gangguan jiwa. Kronologis, kondisi kejiwaan, pembuktian dan hasil psikiatri  forensik  atas  sebuah  kasus  penganiayaan  oleh  pelaku  yang  mengidap  gangguan  jiwa sangat  menjadi  pertimbangan  sekaligus  penentu  pelaku  dapat  atau  tidak  dapat  dipidana.  Hal tersebut mengingat bahwa selain KUHP, pengaturan tentang Pertanggungjawaban hukum pelaku pengidap gangguan jiwa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa). Penelitian ini juga menggali mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tersebut. Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif,  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan metode analisa data berupa deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengidap baby blues syndrome ketika melakukan penganiayaan ialah tidak dapat dipidana dikarenakan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang merupakan pengecualian bagi cacat  jiwa  atas  gangguan  jiwa  yang  diidap.  Pertanggungjawaban  pidana  tentu  tidak  dapat dibebankan  kepada  pelaku.  Bentuk  pertanggungjawaban  hukumnya  ialah  melaksanakan rehabilitasi  sekaligus  dalam  rangka  upaya  penyembuhannya,  serta  melaksanakan  penerimaan edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Baby Blues Syndrome, Tindak Pidana Penganiayaan.

## Pendahuluan
Kebahagiaan dirasakan oleh seorang wanita  saat  mengalami  kehamilan, karena hal itu merupakan anugerah dari Sang  Pencipta.  Wanita  yang  akhirnya menjalani  peran  sebagai  ibu  ketika melahirkan  anaknya  membuat  rasa percaya  diri  timbul  dalam  dirinya  dan merasa  berguna  dalam  kehidupannya. 1 Kesehatan jiwa atau mental dalam hal ini tentu ditemukan dengan melihat kondisi ibu  tersebut.  Menurut Merriam  Webster , kesehatan  jiwa  atau  mental  merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang  baik,  dimana  individu  dapat memanfaatkan  kemampuan kognisi dan emosi  yang  menimbulkan  dampak  baik sekaligus  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  sehari-hari.  Pasal  1  UU Kesehatan  Jiwa  menyebutkan  bahwa kesehatan  jiwa  adalah  kondisi  dimana seorang  individu  dapat  berkembang secara  fisik,  mental,  spiritual,  dan  sosial sehingga  individu  tersebut  menyadari kemampuan  sendiri,  dapat  mengatasi tekanan,  dapat  bekerja  secara  produktif, dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap sekitar.
Tidak semua wanita dapat merasakan  kebahagiaan  tersebut  diatas, ada  beberapa  wanita  yang  justru mengalami  tekanan  terhadap  jiwanya ketika  mengalami  kehamilan.  Beberapa wanita merasakan kesedihan,
kemarahan,  kelelahan,  merasa  dirinya tidak  berarti,  dan  putus  asa  dalam hidupnya karena jiwanya tertekan setelah melahirkan. Perasaan tersebut mengakibatkan beberapa wanita menjadi malas untuk mengurus anak, melakukan penganiayaan hingga pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkannya. 2 Kondisi  emosional  seorang  wanita setelah  melahirkan  dapat  terjadi  dengan tingkat yang bervariasi.
1 Esther  T.  Hutagaol,  “Efektivitas Intervensi  Edukasi  pada  Depresi  Postpartum, Tesis,” (Universitas Indon esia, 2010), hlm. 1.
2 Hutagaol, Op-cit , hlm. 1.
Gangguan mood yang serius dapat menjadi salah satu risiko yang diakibatkan dari periode Postpartum. Ada tiga  macam  perubahan  psikologis  yang terjadi  pada  periode postpartum , yaitu pascapartum  blues  (Maternitas  blues atau baby  blues), depresi pascapartum, dan psikosa postpartum. Hampir setiap Wanita yang  baru  melahirkan,  sering  dijumpai terjadinya  gangguan  emosional  berupa baby blues syndrome. 3 Baby  Blues  Syndrome saat  terjadi reaksi  pada  ibu  yang  baru  melahirkan ialah  seperti  depresi,  sedih,  menangis, merasa cemas, perasaannya menjadi labil, merasa dirinya selalu salah atas apa yang dilakukannya, hinga tidak dapat mengontrol  emosinya.  Gejala-gejala  ini mulai  muncul  setelah  persalinan  dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu  antara  beberapa  jam  sampai beberapa  hari.  Beberapa  minggu  atau bulan  kemudian,  hal  ini  dimungkinkan dapat berkembang menjadi keadaan yang lebih berat
Postpartum blues atau yang sering disebut baby blues syndrome dapat terjadi pada  80%  (delapan  puluh  persen)  ibu setelah  melahirkan  yang  juga  termasuk periode  emosional stress . Postpartum Depression di  Indonesia  dapat  terjadi sekitar 50-70% (lima puluh hingga tujuh puluh  persen)  yang  dapat  berlanjut menjadi postpartum  depression dengan jumlah  mulai  dari  5%  (lima  persen) hingga  lebih  dari  25%  (dua  puluh  lima persen)  terjadi  kepada  ibu  setelah melahirkan. Gejala yang terjadi pada ibu saat mengalami Baby Blues Syndrome salah satunya dapat  melakukan  penganiayaan kepada anaknya, sehingga pada faktanya di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering  terjadi.  Seorang  ibu  dapat mengalami Baby  Blues  Syndrome dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari hingga 2
3 Yusari & Risneni, Asuhan Kebidanan Nifas dan  Menyusui (Jakarta:  Trans  Info  Media,  2016), hlm. 13.
(dua)  minggu  sejak  hari  pertama  pasca melahirkan,  dan  apabila  berlangsung lebih dari itu maka gangguan Baby Blues Syndrome dapat  berkembang  menjadi Postpartum Depression bahkan Postpartum Psychosis.
Ibu  dalam  hal  ini  justru memungkinkan  untuk  menjadi  sebagai pelaku  tindak  pidana  penganiayaan terhadap  anak  kandungnya  yang  baru lahir dengan usia 1 (hari) hingga 2 (dua) minggu  kedepan  pasca  lahir.  Anak kandungnya dalam hal ini sebagai korban penganiayaan  ibu  kandungnya.  Hal  itu dapat  terjadi  di  tempat  bersalin  dan tempat pasca bersalin ketika keadaan jiwa ibu  kandung  tidak  stabil  serta  tidak adanya  pengawasan  yang  intensif  dari orang  sekitarnya. 4 Pelaku  atau dader menurut  Simons  adalah  orang  yang melakukan tindak pidana  secara sengaja atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Pelaku dalam  hal  ini  telah  menimbulkan  suatu akibat  yang  tidak  dikehendaki  oleh undang-undang dengan memenuhi semua  unsur-unsur  suatu delik  seperti yang  telah  ditentukan  didalam  undang- undang,  tanpa  memandang  penyebab melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri menurut Simons adalah suatu tindakan  melanggar  hukum  yang  telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan undang- undang.
Tidak  semua  langkah  hukum menjadi  alternatif  untuk  menghukum para  pelaku  yang  melakukan  tindak pidana penganiayaan ini, sehingga kasus penganiayaan ini didiamkan oleh korban penganiayaan.  Penganiayaan  menurut Poerwodarminto adalah perlakuan sewenang-wenang dalam
rangka menyiksa  atau  menindas  orang  lain.  R. Soesilo  berpendapat  bahwa  berdasarkan
4 Rafidah  Nur  R,  “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan
Yurisprudensi,  penganiayaan  adalah sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak enak  (penderitaan),  rasa  sakit  dan  luka- luka yang sekaligus menjadi unsur-unsur dari adanya tindak pidana penganiayaan.
Tindak  pidana  penganiayaan tidak semuanya sama. Terdapat tingkatan-tingakatan  yang  ada  dalam penganiayaan  mulai  dari  ringan  hingga berat,  bahkan  menyebabkan  kematian bagi  korban  tersebut.  Salah  satu  contoh penganiayaan  hingga  menyebabkan kematian  sang  anak  yang  diketahui terjadi  di  Kota  Karawang  adalah pelakunya seorang ibu kandungnya yang mengalami baby  blues  syndrome .  Kasus penganiayaan  terhadap  anak  yang  baru saja lahir dalam hal ini tentu dapat terjadi, terlepas dari kondisi ibu tersebut apakah mengalami baby blues syndrome, postpartum  depression,  ataupun  postpartum psychosis .  Hal  ini  sangat  disayangkan ketika  sejatinya  setiap  anak  yang  lahir selalu diharapkan dapat menjadi penerus bangsa  yang  mampu  membanggakan Indonesia.
Pasal  44  KUHP  menyatakan bahwa  seseorang  yang  mengalami gangguan kejiwaan mendapatkan penghapusan  pidana,  seperti  salah satunya  ialah  adanya  alasan  pemaaf. Alasan pemaaf ialah menyangkut pribadi si  pelaku  yang  tidak  dapat  dinyatakan bersalah  atas  perbuatan  melawan hukumnya.  Pembuktian  seorang  ibu untuk  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya,  dengan  demikian  tidak terlepas  dari  bagaimana  ibu  sebagai pelaku  penganiayaan  dapat  terbukti bersalah  melalui visum  et  repertum psychiatricum untuk pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan,
termasuk  mental baby  blues  syndrome . 5
Munculnya  gejala  tersebut  rata-rata hanya  ketika  seorang  ibu  melihat anaknya  atau  memang  tidak  terus
Tindak  Pidana  Penganiayaan  Anak”  (Universitas Airlangga Surabaya, 2020), hlm. 1.
5 Rafidah, Op-cit , hlm. 5.
menerus  dirasakan  serta  diperlihatkan, melainkan  terjadi  secara  hilang  timbul. Tindak  pidana  penganiayaan  dengan demikian  tidak  lepas  dari  adanya pertanggungjawaban  hukum,  terlebih lagi  seorang  ibu  pengidap baby  blues syndrome yang  sekaligus  pelaku  tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya,
Kasus  terdahulu  yang  berkaitan dengan  ketentuan  Pasal  44  KUHP, pembuktian terkait kecacatan jiwa ketika terjadi ketidakmampuan dalam bertanggungjawab  oleh  pelaku  yang kemudian  termasuk  sebagai  alasan pembenar  tersebut  kekuatannya  berada di  tangan  hakim  serta  dibantu  dengan ahli kejiwaan. 6 Baby blues syndrome dalam hal  ini  sebagai  gangguan  jiwa  yang sangat  ringan  dan  masuk  ke  dalam kategori Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan belum masuk ke tahap  depresi  atau  gangguan  jiwa. Keadaan  ibu  yang  mengalami baby  blues syndrome, tentu akan semakin memburuk jika tidak segera mendapatkan penanganan  dari  psikiater. baby  blues syndrome akan  menjadi postpartum depression hingga postpartum  psychosis yang  juga  disebut  Orang  dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  dalam  UU Kesehatan  Jiwa.  Kasus  terdahulu  juga didapati  unsur  kesalahan  bagi  ibu pengidap baby  blues  syndrome dalam pertanggungjawaban  hukumnya,  yaitu adanya  kesengajaan  yang  dengan demikian  ibu  tersebut  dapat  dipidana. KUHP  sendiri  sebenarnya  sama  sekali tidak terdapat definisi dari pertanggungjawaban  pidana.  Menurut Simons,  pertanggungjawaban  pidana adalah  kemampuan  seseorang  untuk bertanggung  jawab  sebagai  keadaan psikologis
yang
membenarkan penggunaan  upaya  kriminal  baik  dari sudut  pandang  umum  maupun  pribadi. Menurut  Pompe,  pertanggungjawaban pidana  adalah  tanggung  jawab  setiap
6
Lucky Respati,
“Konsep
Ketidakmampuan  Bertanggung  Jawab  dan
orang  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukannya  hingga  terdapat  korban didalamnya. Pertanggungjawaban pidana  pada  hakikatnya  merupakan suatu  mekanisme  yang  dibangun  oleh hukum  pidana  untuk  bereaksi  terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu tindak pidana.
Berdasarkan adanya kasus terdahulu  tersebut  perlu  digali  lebih dalam  lagi  terkait  pertanggungjawaban hukum  yang  sesuai  bagi  pelaku  ketika melihat  aturan-aturan  yang  tertuang didalam  hukum  positif,  dapat  dipidana ataukah  tidak  sekaligus  perlu  digali bentuk  pertanggungjawaban  hukumnya yang  dapat  memberikan  dampak  baik bagi pelaku, korban, maupun lingkungan sekitar.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan  adalah  yuridis  normatif, dengan  melakukan  penelitian  terhadap peraturan  perundang-undangan  dan berbagai literatur hukum yang berkaitan untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi. Pendekatan analisis  dalam hal ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis  bahan  hukum  guna mengetahui  makna  yang  digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional,  sekaligus  menganalisis penerapannya.  Pendekatan  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  peraturan  perundang-undangan (s tatute  approach )  dan  pendekatan  kasus ( the case approach ).
S tatute  approach dilakukan  dengan menggunakan  legislasi  dan  regulasi. Penelitian  hukum  normative  sejatinya adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  hukum  dari  sisi normatifnya.  Logika  keilmuwan  dalam
Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia,” (Universitas Andalas, 2013), hlm. 13.
penelitian hukum normatif sebagai ilmu hukum yang objek nya hukum itu sendiri. The  case  approach dilakukan  dengan menganalisa  kasus  putusan  nomor: 296/Pid.B/2018/PN.kwg.,  yang  dapat diperoleh  gambaran  terhadap  dampak penormaan  dalam  suatu  praktik  hukum sekaligus  sebagai  masukan  dalam eksplanasi hukum.
Metode pengumpulan data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan yang  dilakukan  melalui  data  sekunder. 7 Wawancara  juga  dilakukan  dalam penelitian  ini  dengan  cara  tanya  jawab secara  lisan  kepada  responden.  Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu dengan pertanyaan yang bisa  dikembangkan  terhadap  hasil  yang ingin  diperoleh  dari  ahlinya  atau  dalam hal  ini  ialah  dokter  spesialis  kejiwaan. Metode  analisa  data  yang  digunakan ialah analisis kualitatif, dengan menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-
undangan  sebagai  bahan  hukum  primer secara  sistematis  dan  terhadap  bahan hukum  sekunder  dalam  yang  dikaitkan. Data  sekunder  ketika  telah  berhasil dikumpulkan  dan  diolah,  kemudian dianalisa secara deskriptif

## Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap
Ibu  Pengidap Baby  Blues  Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya 1. Kasus  Penganiayaan  anak  oleh  Ibu kandungnya  yang  mengidap Baby Blues Syndrome Berdasarkan Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg.
Bemula dari seorang ibu bernama Sinta  Noviana  berusia  28  tahun  yang sudah  menikah  dan  melahirkan  anak perempuan  pada  saat  berusia  muda. Ibu  tersebut  sudah  mengalami  gejala baby blues syndrome pasca melahirkan,
7 Rahman  Amin, Pengantar  Hukum
Indonesia (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 62.
dimana tidak dapat mengurus anaknya  dengan  baik.  Hal  ini  selalu ditutupi oleh sang suami dan keluarga, sehingga  seiring  berjalannya  waktu dengan  gejala-gejala  awal  tersebut membuat  semakin  parahnya Baby Blues  Syndrome yang  dialami  oleh Sinta.
Penganiayaan  awal  terjadi  saat anak  menumpahkan  minuman  milik ibunya.  Sinta  ketika  ingin  membeli minuman  kembali  tersebut,  sang suami  tidak  memberikan  uang. Kejengkelan  Sinta  demikian  menjadi memuncak  dan  melampiaskannya kepada  sang  anak  dengan  cara mendorong  sampai  kepala  sang  anak terbentur  rak  piring.  Anak  tersebut kemudian  menangis  terus-menerus, yang  mana  hal  ini  membuat  sinta menjadi  semakin  bertambah  jengkel dan memukul tangan anaknya hingga kejang-kejang. Anak tersebut kemudian  dilarikan  ke  puskesmas. Pihak  puskesmas  ternyata  tidak sanggup  menangani,  sehingga  anak tersebut dirujuk kerumah sakit umum. Sesampainya  di  rumah  sakit,  anak tersebut tidak sadarkan diri dan pada akhirnya  tidak  dapat  diselamatkan serta dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tersebut lantas dilaporkan,  dengan  keadaan  anak terdapat  banyak  bekas  pukulan  dan luka  yang  dapat  mengancam  jiwa bahkan kematian. Luka terdapat pada puncak kepala yang sudah menyembuh,  pada  kelopak  mata kanan  dan  kiri  yang  belum  sembuh, pada  bagian  dada  dan  perut  yang sudah  menyembuh,  pada  tangan kanan dan kiri yang sudah menyembuh,  pada  lipat  paha  kanan dan  kiri  terdapat  luka  sudah menyembuh.  Putusan  kasus  tersebut, terlihat  bahwa  Majelis  Hakim  tidak
melihat pertimbangan dari alasan baby blues byndrome . Pelaku diancam penjatuhan pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan  ibu  yang  mengakibatkan anaknya  mengalami  penganiayaan.
Unsur  kesengajaan  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  satu  orang  saksi, yaitu  suami  dari  pelaku  yang  selalu melihat perbuatan ibu ketika melakukan pemukulan dan pencubitan  pada  anaknya  jika  rewel dan susah diatur, hingga mengakibatkan  sakit  dan  luka  lebam. Pembuktian dilakukan dengan melakukan visum  et  repertum yang dilakukan  oleh  seorang  ahli  bernama Dr. Hafifulsyah, Sp.F. Unsur kesalahannya  terlihat  dari  akibat perbuatan ibu yang sering melakukan penganiayaan kepada anaknya, hingga  mengalami  luka-luka  lebam pada  tubuh  dan  juga  kelopak  mata kanan  dan  kiri,  hingga  mengalami koma  dan  sampai  pada  akhirnya meninggal  dunia.  Hal  inilah  tentu unsur  tindak  pidana  penganiayaan hingga menyebabkan kematian sudah terpenuhi  sesuai  Pasal  351  ayat  (3) KUHP.
Majelis Hakim juga menggunakan alternatif  Pasal  44  ayat  (3)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun  2004  tentang  pengahapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  (UU PKDRT)  yang  didalamnya  terdapat unsur  setiap  orang,  melakukan kekerasan  fisik dalam  lingkup  rumah tangga, hingga menyebabkan matinya korban.  Lingkup  rumah  tangga  yang dimaksud  termasuk  anak  yang  mana sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  (1)  UU PKDRT.  Pelaku  dalam  hal  ini  telah memenuhi semua unsur.
Menurut Cempaka Putrie Dimala, M. Psi. seorang ahli yang dalam yang telah melakukan observasi, wawancara,  dan  tes  psikologis terhadap pelaku hingga didapati hasil
3  (tiga)  aspek,  yakni  kognitif,  sosial emosi, dan kepribadian  dalam kehidupan  pelaku.  Aspek  kognitif yang  menunjukkan  bahwa  tingkat kecerdasan pelaku ialah dibawah rata- rata. Tingkat Pendidikan yang kurang memadai,  menyebabkan  pelaku  tidak mampu dalam menemukan
pemecahan  masalah  yang  dihadapi.
Pelaku  kurang  memiliki  kemampuan dalam melakukan perencanaan,
sehingga tidak mampu dalam meganalisa  sebuah  situasi  dan  sulit menemukan  alternatif  pemecahan masalah secara tepat dan cepat. Aspek  sosial  emosi  menunjukkan bahwa pelaku memiliki ketidakmatangan emosi yang
ditunjukan  dengan  kurangnya  dapat mengendalikan  emosi-emosi  negatif dan  kurang  adanya  penerimaan sekaligus menyalahkan orang lain atas kegagalan  yang  dialami  pelaku. Potensi agresifitas fisik maupun verbal mempengaruhi  pelaku  saat  tidak dapat  mengatasi  kondisi  menekan, hingga  pelaku  cenderung  akan menyerang  untuk  dapat  melepaskan kondisi  yang  menekannya.  Kondisi seperti ini juga berpengaruh terhadap cara pelaku dalam menyalurkan emosi yang  muncul  dalam  dirinya,  akan tetapi  seluruh  kondisi  tersebut  hanya akan  dilakukan  terhadap  lingkungan yang  dianggap  dapat  dikuasai  atau tidak  berkuasa  atas  dirinya.  Aspek individu  menunjukkan  bahwa  fungsi hidup pelaku juga berjalan cukup baik, seperti  mampu  merawat  diri  sendiri serta  dapat  bekerja  dan  beraktifitas secara  mandiri.  Keseluruhan  kondisi memperlihatkan  bahwa  terdakwa dapat  bertanggung  jawab  terhadap sikap dan perilaku.
Faktor  demografi menjadi  salah 1 (satu)  pemicu baby  blues  syndrome , dimana  usia  pada  saat  wanita  hamil dan  melahirkan  berkaitan  dengan kesiapan mental menjadi seorang ibu. faktor  pemicu  lainnya  ialah  latar
belakang  psikososial  wanita,  seperti pendidikan  yang  mana  sesuai  aspek kognitif berdasarkan hasil visum yang kemudian  dipaparkan  oleh  ahli.  Ibu tersebut  juga  mengalami  sosial ekonomi  yang  rendah.  Hal  tersebut membuat ibu mengalami tekanan atau stress yang menjadi beban mental serta kekuatan dukungan lingkungan sosialnya,  seperti  dari  suami  dan keluarga yang sangat tidak mendukung.  Suami  tidak  membantu dalam  perekonomian  dan  kurang kepekaan  terhadap  apa  yang  sedang dialami  oleh  sang  istri.  Keluarga pelaku  juga  kurang  berkontribusi untuk  membantu  ketika  mengalami permasalahan  dalam  psikis  dan emosinya.  Faktor – faktor  tersebut  bisa berpengaruh  pada  interaksi  ibu  dan anak.
Rasa  minat  ibu  dalam  mengurus anak  sangat  kurang  dan  juga  tidak mampu  merawat  anaknya  dengan optimal  akibat  kurangnya  mendapat dukungan  suami  dan  juga  keluarga. Hal ini tentu ibu sekaligus pelaku akan berpotensi  5  (lima)  kali  lipat  terkena gangguan  jiwa  yang  disebut  dengan baby  blues  syndrome ,  sehingga  hal tersebut dapat dialami oleh ibu untuk jangka  waktu  yang  lama.  Tidak adanya penanganan dengan baik, akan membuat berkembang menjadi postpartum  depression dan porstpartum pshycosis ,  akibat Baby  Blues  Syndrome sebagai  gejala  awal  gangguan  jiwa yang  dapat  masuk  dalam  tahap gangguan  jiwa  yang  lebih  berat  yang tentu  dapat  membahayakan  bagi  diri sendiri dan orang sekitar.
2. Analisa  Kasus  Putusan  Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. dikaitkan dengan  Pertanggungjawaban  Pidana atas  Penganiayaan  terhadap  Anak
8 Hanafi  Amrani  &  Mahrus  Ali, Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  dan Penerapan (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015), hlm. 21.

## oleh  Ibu  Kandung  Pengidap Baby Blues Syndrome
Penjatuhan hukuman pidana  oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. seharusnya memperhatikan baby  blues  syndrome yang  diidap  oleh  sang  ibu.  Pelaku dalam  hal  ini  apabila  ditelaah  lebih jauh, sejatinya tidak memenuhi unsur kesalahan  atau  unsur  tindak  pidana dalam  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  dan alternatif Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang  telah  didakwakan  kepada pelaku.  Unsur  kesengajaan  patut dikesampingkan  dalam  hal  ini, mengingat pelaku tidak akan melakukan  penganiayaan  terhadap anaknya sendiri tanpa adanya gangguan  kejiwaan  berupa baby  blues syndrome . Penerapan hukuman pidana terhadap  pelaku  dengan  demikian seharusnya  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana. 8 Hal  ini juga dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP  yang  mana  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku atas jiwanya yang cacat dalam  pertumbuhan  atau  terganggu karena  penyakit . Alasan  pemaaf  dan pengecualian penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dijadikan pedoman dalam kasus ini. 9
Pembuktian di persidangan berdasarkan  Pasal  184  Ayat  (1) KUHAP  terkait  barang  bukti,  saksi, ahli,  dan  keterangan  pelaku  sendiri tentu  perlu  diperhatikan  betul-betul. Barang bukti dalam hal ini terkait hasil visum  et  Repertum  psychiatricum yang menunjukkan
bahwa pelaku mengalami  gagguan  jiwa,  dengan demikian  dapat  diberlakukan  alasan pemaaf terhadapnya. Keterangan saksi dalam  hal  ini  patut  diragukan  ketika
9 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawa Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  cetakan  ke  (Jakarta:
Kencana, 2006), hlm. 68.
saksi  dalam  kasus  seperti  ini  ialah kelurganya sendiri, yang dimungkinkan  sedikit  banyak  bahwa saksi  tersebutlah  sebagai  penyebab pelaku mengalami baby blues syndrome . Menurut  Dr.  Endy  Nurhayati  selaku ahli  spesialis  kejiwaan, baby  blues syndrome merupakan  gangguan  jiwa ringan  yang  sering  dialami  oleh  ibu pasca  melahirkan.  Gejala  tersebut seringkali  membuat  perilaku  ibu menjadi  sering  memangis  tanpa alasan,  mudah  tersinggung  dan  cepat marah,  lebih  cepat    merasa  lelah  dan tidak bertenaga, penuruan konsentrasi, tidak sabar ketika melakukan  sesuatu,  kecemasan  yang berlebihan,  nafsu  makan  berturun drastis,  tingkat  kepercayaan  diri mengalami  penurunan,  sulit  untuk tidur,  kurangnya  istirahat,  hiperaktif atau senang berlebihan, tidak mampu mengontrol emosi, terlalu sensitif dan perasaan  mudah  tersinggung,  hingga tidak peduli terhadap anak yang baru saja dilahirkannya. Baby blues syndrome akan  berkembang  menjadi  lebih buruk,  jika  ibu  tersebut  tidak  dapat beradaptasi  dengan  psikisnya  yang akan  menyebabkan  adanya  masalah hubungan  perkawinan  dan  juga perkembangan anaknya. Faktor usia wanita pada saat hamil dan melahirkan berkaitan pula dengan kesiapan mental wanita tersebut untuk menjadi  seorang  ibu.  Usia  yang  lebih muda  seperti  kehamilan  di  masa remaja  atau  lebih  lanjut  dapat meningkatkan  risiko  biomedik  yang mengakibatkan pola tingkah laku dan cara  berpikir  secara  tidak  optimal. Meningkatnya usia ibu akan meningkatkan kematangan emosional,
10 Diah Ayu Fatwati , “Faktor Risiko yang Berpengaruh  terhadap  Kejadian  Postpartum Blues,” Jurnal Edu Health 5, no. 2 (2015): 83.
11 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana Memahami  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori-Teori Pengantar  dan  Beberapa  Komentar) (Yogyakarta:
sehingga  meningkatkan  pula  rasa kepuasan  ibu  menjalankan  perannya sebagai  orang  tua  secara  optimal. 10 Melihat penjelasan ahli diatas tersebut dan  juga  para  ahli  lainnya  sebagai salah  1  (satu)  alat  bukti  yang mengkategorikan baby blues syndrome sebagai  gangguan  jiwa,  maka  telah jelas  bahwa  perbuatan  penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung pengidap baby blues syndrome tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 11 Keterangan  dari  pelaku  juga  tidak dapat dinilai kebenarannya,
mengingat  gangguan  jiwa  yang diderita  tersebut  membuat  dirinya tidak stabil.
Suatu  kejahatan  menurut  teori kriminologi  klasik  adalah  hasil  dari pilihan bebas individu sekaligus sudah mengetahui  untung  rugi  kejahatan tersebut. 12 Baby  blues  syndrome ini walaupun  demikian tidak  bisa dipidana, karena pelaku tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab.  Menurut  teori  kriminologi klasik,  hal  tersebut  tidak  melihat  dari segi  untung  ruginya  dan  juga  bukan merupakan
hasil pilihan perbuatannya,  tetapi  kuncinya  ialah adanya  faktor baby  blues  syndrome berarti  seseorang  tersebut  mengalami gangguan jiwa.
Teori Kriminologi Klasik menjelaskan bahwa penyebab seseorang dalam melakukan kejahatan ialah  dikarenakan  manusia  memiliki akal  disertai  dengan  kehendak  bebas untuk menentukan pilihannya, sedangkan  bagi  seseorang  yang mengidap baby  blues  syndrome tidak memiliki  akal  secara  normal  yang
Rangkang  Education  Yogyakarta  &  PuKAP- Indonesia, 2012), hlm. 18.
12 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60.
bahkan dapat  tertutup rasa takut. Ibu yang  mengidap baby  blues  syndrome tidak mengetahui akibat dari kehendak bebas yang diambil. Bentuk  Pertanggungjawaban  Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya Seseorang yang mempunyai kemampuan  bertanggung  jawab  secara hukum  berdasarkan  Pasal  44  KUHP, haruslah mempunyai 2 (dua)
kemampuan. Kemampuan tersebut yakni membeda-bedakan  perbuatan  yang  baik dan  buruk  sekaligus  sesuai  dengan hukum  atau  melawan  hukum  dan kemampuan  menentukan  kehendaknya menurut  keinsyafan  tentang  baik  dan buruknya  perbuatan.  Teori  kemampuan bertanggung  jawab  merupakan  teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan  untuk  menentukan  keadaan pelaku tindak pidana dapat atau tidaknya dijatuhi  hukuman  pidana.  Menurut Simons,  pertanggungjawaban  tersebut merupakan kemampuan seseorang dalam
mempertanggungjawabkan menurut  keadaan  normalitas  psikis  dan kematangan seseorang.
E.Y.  Kanter  dan  R.R.  Sianturi  dalam bukunya  berpendapat  bahwa  seseorang yang  mampu  bertanggung  jawab  dapat dilihat  dari  keadaan  dan  kemampuan jiwanya. 13 Keadaan Jiwanya dalam hal ini tidak  terpengaruh  oleh  penyakit  terus- menerus  atau  sementara  ( tenmporair ), tidak  cacat  dalam  pertumbuhannya ( gagu, idiot, imbecile , dan sebagainya), dan tidak  terganggu  karena  hal-hal  lain (terkejut,  hypnotisme,  amarah  yang meluap,  pengaruh  bawah  sadar  ( reflex bewenging ), melindur ( slaapwandel ), menggigau  karena  demam  ( koorts ), nyidam  dan  lain  sebagainya  serta
13 E.Y  Kanter  &  S.R.  Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 2012), hlm. 249.
perkataan  di  dalam  keadaan  sadar). Kemampuan  jiwanya  dilihat  dari  dapat menginsyafi  hakekat  tindakan  yang dilakukan, dapat  menentukan kehendak iya atau tidaknya terhadap tindakan yang dilakukan,  dan  dapat  mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 14 Menurut  Pompe,  seseorang  yang mempunyai  kemampuan  bertanggung jawab  memiliki  beberapa  unsur  dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Unsur tersebut yaitu seseorang  yang  memiliki  kemampuan berpikir  dalam  perbuatannya,  seseorang yang menguasai pikirannya atau memungkinkan  seseorang  menentukan perbuatannya  yang  kemudian  orang tersebut  dapat  memahami  makna  dan akibat  perbuatannya,  seseorang  yang juga  dapat  menentukan  kehendaknya sesuai  dengan  pendapatnya.  Seseorang yang mengidap baby blues syndrome tentu berbanding sebaliknya, yang mana tidak memiliki  unsur  pertanggungjawaban pidana.  Seseorang  yang  mengidap baby blues  syndrome tidak  dapat  berfikir dengan  jernih,  tidak  dapat  menguasai pikirannya ataupun menentukan perbuatannya,  sehingga  tidak  dapat memahami makna dari akibat perbuatan yang dilakukan.
Kemampuan bertanggungjawab dalam hal ini tentu bertentangan dengan baby  blues  syndrome . Baby  blues  syndrome merupakan  gangguan  jiwa  dengan  sifat sementara  yang  sangat  mempengaruhi perubahan  sikap  seseorang  dalam mengurus  anaknya. Baby  blues  syndrome merupakan penyakit yang hilang timbul, dimana  terkadang  pelakunya  yang dilakukan visum Visum  et  Repertum psychiatricum dalam keperluan pembuktian tersebut justru tidak menunjukan  gejalanya.  Pelaku  dengan demikian yang awalnya diduga mengidap baby  blues  syndrome, justru
14 Adami  Chazawi, Kejahatan  terhadap Tubuh  dan  Nyawa (Jakarta:  Rajawali  Press,  2010), hlm. 10.
pada  Putusannya  dinyatakan  tidak menunjukan gejala baby blues syndrome. Pasal  1  Angka  1  UU  Kesehatan menjelaskan bahwa keadaan sehat adalah sehat  secara  fisik,  mental,  spiritual maupun  sosial  yang  memungkinkan setiap  orang  untuk  hidup  produktif secara  sosial  dan  ekonomis.  Ibu  yang mengidap baby blues syndrome dalam hal ini tentu tidak bisa dikatakan kesehatannya baik, karena dari beberapa faktor baby  blues  syndrome itu  sendiri sudah  tidak  masuk  kedalam  kategori orang yang bisa dikatakan kesehatannya baik. Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan jiwa juga  demikian  menyatakan  bahwa keadaan  sehat  adalah  dimana  kondisi dimana  seseorang  dapat  berkembang secara  fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial, hingga  individu  tersebut  menyadari kemampuan  sendiri,  dapat  mengatasi tekanan,  dapat  bekerja  secara  produktif dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap sekitar. Ibu yang mengidap baby  blues  syndrome dalam  hal  ini  tentu tidak  dapat  mengatasi  tekanan,  tidak dapat bekerja secara produktif dan tidak mampu  untuk  mengurus  anaknya  atau tidak  mampu  dalam  menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuat mental dan fisiknya tidak bisa berkembang  dengan  baik  dan  dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa baby blues  syndrome merupakan penyakit jiwa sesuai  dengan  pendapat  ahli  Dr.  Endy Nurhayati SpKJ.
Pelaku  dalam  hal  ini  tidak  dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi seseorang  yang  mengalami  gejala gangguan  jiwa  termasuk baby  blues syndrome ialah melaksanakan rehabilitasi hingga  pulih.  Gejala-gejala  kecil  yang seringkali  dialami  ibu  justru  dianggap sebuah  hal  yang  tidak  berarti,  sehingga tak  jarang  memakan  korban. Visum  et repertum terhadap  seseorang  tersebut yang ternyata tidak dapat terdeteksi baby
blues  syndromenya, justru  menyebabkan ibu tersebut dipenjara. Orang-orang yang memiliki alasan tersebut diatas seharusnya  dapat  dicarikan  solusi, didengar,  dan  ditampung,  agar  alasan alasan tersebut tidak lagi menjadi alasan seseorang  untuk  melakukan  perbuatan pidana.  Angka  kejahatan  dalam  hal  ini dapat  ditekan  untuk  diminimalisir  oleh terutama ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa baby blues syndrome. 15

## Penutup
Ibu  yang  mengidap baby  blues syndrome sekaligus pelaku Tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya berdasarkan kasus Putusan Nomor:  296/Pid.B/2018/PN.Kwg  telah dijatuhkan sanksi pidana,  karena dianggap    melakukan  penganiayaan terhadap anaknya hingga mengakibatkan meninggal  dunia.  Penjatuhan  hukuman dalam  Putusan  tersebut  tidak  tepat dikarenakan  faktor baby  blues  syndrome . Pelaku seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat Pasal 44 ayat (1) KUHP,  yang  mana  terdapat  alasan pemaaf  dan  pengecualian  penjatuhan hukuman  pidana  bagi  orang  yang mengalami cacat jiwa.
Bentuk  Pertanggungjawaban  hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengalami baby blues syndrome ialah tidak dapat  dipidana.  Adanya  gangguan  jiwa yang  dialami  pelaku  yang  kemudian dikaitkan  dengan  teori  kriminologi  dan teori  kemampuan  bertanggung  jawab membuat  pelaku  tidak  dapat  dikenakan sanksi  pidana,  melainkan  harus  di rehabilitasi serta edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita pelaku. Pelaku dengan demikian  dapat  menyadari  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  merupakan perilaku  salah  yang  tidak  dapat dibenarkan penyebabnya. Pelaku berhak untuk  masa  penyembuhannya  sesuai dengan pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 68 UU Kesehatan Jiwa.
Penegak  hukum  perlu  memeriksa secara  teliti  dalam  setiap  penanganan perkara,  terkhusus  atas  penganiayaan yang  dilakukan  oleh  seorang  ibu  yang baru melahirkan terhadap anak
kandungnya.  Hal  ini  perlu  dibuktikan berdasarkan  alat  bukti  serta  keterangan yang  kemudian  untuk  disimpulkan apakah  pelaku  termasuk  memiliki gangguan jiwa berupa baby blues syndrome atau tidak. Hal ini dilakukan agar apabila pelaku  mengidap  gangguan  jiwa,  dapat segera  diberi  penanganan  terbaik  dalam bentuk  rehabilitasi,  sedangkan  apabila ternyata  tidak  mengidap  gangguan  jiwa maka  akan  segera  ditindak  lebih  lanjut sebagai upaya penegakan hukum pidana sekaligus  untuk  mengurasi  angka kejahatan dan korban.

## Daftar Pustaka
Ali,  Hanafi  Amrani  &  Mahrus. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan . Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015. Amin,  Rahman. Pengantar Hukum
Indonesia .  Yogyakarta:  CV.  Budi
Utama, 2019.
Chazawi, Adami. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa . Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Fatwati,  Diah  Ayu.  “Faktor  Risiko  yang Berpengaruh  terhadap  Kejadian Postpartum  Blues.” Jurnal  Edu Health 5, no. 2 (2015): 83. Huda,  Chairul. Dari  Tindak  Pidana  Tanpa
Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawa  Pidana  Tanpa Kesalahan .  Cetakan  ke.  Jakarta: Kencana, 2006. Hutagaol, Esther T. “Efektivitas Intervensi  Edukasi  pada  Depresi
Postpartum,  Tesis,.”  Universitas Indonesia, 2010. Ilyas,  Amir. Asas-Asas  Hukum  Pidana Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  sebagai Syarat  Pemidanaan  (disertai  Teori- Teori  Pengantar  dan  Beberapa Komentar) .  Yogyakarta:  Rangkang
Education  Yogyakarta  &  PuKAP- Indonesia, 2012.
R,  Rafidah  Nur.  “Pertanggungjawaban Pidana  Ibu  Baby  Blues  Syndrome yang  Melakukan  Tindak  Pidana Penganiayaan  Anak.”  Univ ersitas Airlangga Surabaya, 2020. Raghib, Rasyid Ariman & Fahmi. Hukum Pidana . Malang: Setara Press, 2015. Respati, Lucky. “Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia,.” Universitas Andalas, 2013. Risneni, Yusari &. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui . Jakarta: Trans Info Media, 2016. Sianturi, E.Y Kanter & S.R. Asas-Asas
Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni
Ahaem-Pateheam, 2012.