TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19

## (STATE RESPONSIBILITIES AGAINST SUPERVISION SOCIAL
ASSISTANCE DURING PANDEMIC COVID-19)
Yusrizal 1
1 Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa- Blang Pulo, Lhokseumawe, Kec. Muara Satu Aceh, Indonesia, 34162 Email: yusrizal@unimal.ac.id

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  condition  requires  the  country  to  focus  more  on  the protection  of  citizens  especially  regarding  the  management  of  social  assistance. The  insecurity  arises  because  the  cost  is  estimated  for  the  Bansos  is  enormous. While monitoring  the distribution  of  BANSOS funds is  not  strict. The purpose of this writing is to conceptually know the supervision of social assistance in a legal perspective along with the Community's role in supervision. The results of this study explained  that  the  need  for  surveillance  conducted  by  the  public  as  well  as  by government  agencies  in  charge  of  preventing  corruption  and  examining  the country's  finances,  especially  to  monitor  the  reallocate  of  the  budget  and  its implementation  in  handling  the  pandemic  Covid-19.  The  institution  is  the Corruption Eradication Commission (KPK), the Financial Audit Board (BPK), and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
Keywords : Government, social assistance, supervision, corruption

## Intisari
Kondisi  pandemi  Covid-19  mengharuskan  negara  untuk  lebih  fokus  dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengeloaan bantuan sosial.Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bansos sangat besar. Sementara pengawasan  penyaluran  dana  bansos  tidak  ketat.Tujuan  penulisan  ini  untuk mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan sosial dalam perspektif hukum beserta peran masyarakat dalam pengawasan. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa perlunya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  oleh  lembaga pemerintah  yang  bertugas  mencegah  tindakan  korupsi  dan  memeriksa  keuangan negara terutama untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Pandemi  Covid-19 .  Lembaga  yang  dimaksud  adalah  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kata Kunci: Pemerintah, bantuan sosial, pengawasan, korupsi

## A. Pendahuluan
Penyebaran virus Covid-19 atau yang populer disebut virus Corona semakin meluas di seluruh penjuru dunia. Dampak dari penyebaran virus tersebut Indonesia juga terpapar dan terguncang akibatnya. Ditengah situasi  yang semakin sulit  dan pergerakan  virus  yang  kian  masif,  maka  dibutuhkan  suatu  penanganan  yang konfrehensif  baik  dari  negara.  berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  pemerintah mengeluarkan  suatu  landasan  hukum  terkait  kebijakan  keuangan  negara  dalam mengatasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Berdasarkan  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan dijelaskan bahwa perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) juga  berpotensi  mengganggu  aktivitas  perekonomian  di  Indonesia.  Salah  satu implikasinya  berupa  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang diperkirakan  dapat  mencapai  4%  (empat  persen)  atau  lebih  rendah,  tergantung kepada  seberapa  lama  dan  seberapa  parah  penyebaran  pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19)  mempengaruhi  atau  bahkan  melumpuhkan  kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Namun, dari semua itu, kebijakan pemerintah yang tegas adalah kunci utama.
Sampai  saat  ini,  setiap  orang  memiliki  pandangan  dan  pendekatan  yang  berbeda mengenai  wabah  ini.  Jika  kemudian  penyebarannya  semakin  masif,  pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar dalam penanggulangan wabah ini. Harus diperhatikan bahwa dana tersebut harus dioptimalkan  untuk  penanggulangan  wabah.  Jika  terdapat  penyelewengan  atau penyalahgunaan  anggaran,  hal  itu  dapat  memenuhi  syarat  sebagai  tindak  pidana korupsi  dengan  ancaman  pidana  mati. 1 Dari  berbagai  dana  yang  dianggarkan sebagian besar digunakan untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok rentan serta masyarakat yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Sementara  itu  Ketua  Pusat  Kajian  Antikorupsi  (Pukat)  UGM,  Oce  Madril mengungkapkan, dana bansos dari pemerintah dalam berbagai bentuk merupakan sektor  yang  rawan  terjadinya  korupsi.  Kerawanan  itu  muncul  karena  biaya  yang dianggarkan untuk bantuan sosial umumnya sangat besar. Sementara pengawasan penyaluran  dana  bansos  umumnya  tidak  ketat  karena  dianggap  bantuan  kepada masyarakat miskin atau kelompok-kelompok rentan. 2
Melihat  adanya  kerawanan  penyalahgunaan  dana  bantuan  sosial  kepada masyarakat,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mengingatkan  pemerintah  terkait
1 Muhammad  Fatahillah  Akbar, Tanggung  Jawab  Hukum  dalam  Wabah  Corona ,  Kolom Koran  Tempo,  Tgl.  30  Maret  2020.  Bisa  diakses  melalui  https://kolom.tempo.co/read/ 1325429/tanggung-jawab-hukum-dalam-wabah- corona/full&view=ok, Diakses Tgl. 9 Mei 2020
2 Media  Berita  Satu, Terkait  Bansos,  KPK  Kaji  Temuan  BPK  Adanya  Potensi  Kerugian Negara Rp 843,7 M , Lihat juga dalam: https://www.beritasatu.com/nasional/631075-terkait-bansos- kpk-kaji-temuan-bpk-adanya-potensi-kerugian-negara-rp-8437-m, Diakses Tgl. 10 mei 2020
dengan kepastian data dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).  KPK  menuangkannya  dalam  Surat  Edaran  No.  11  Tahun  2020,  tanggal  21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 3 KPK menyadari di tengah upaya peningkatan pemberian bantuan sosial baik yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  kementerian/lembaga  dan pemerintah daerah, ketepatan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting. Terutama  mengingat  besarnya  alokasi  dana  yang  disiapkan  pemerintah.  Dari tambahan  belanja  pemerintah  pusat  pada  APBN  2020  sebesar  Rp405,1  Triliun, sebesar Rp110 Triliun atau 27% akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk  di  dalamnya  dialokasikan  untuk  bansos  kepada  masyarakat  yang terdampak covid-19. 4
Demikian juga dari hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pemda per  16  April  2020,  total  anggaran  yang  direalokasikan  yaitu  sebesar  Rp56,57 Triliun  atau  sebesar  5,13%  dari  total  APBD  2020  yaitu  Rp1.102  Triliun.  Dari Rp56,57  Triliun  tersebut  sebesar  Rp17,5  Triliun  atau  sekitar  31%  dialokasikan untuk belanja hibah/bansos dalam upaya mengatasi dampak pandemik covid-19 di daerah. 5
Selain itu, banyak juga pengaduan dimana masyarakat melihat tidak jelasnya prosedur  dan  persyaratan  untuk  menerima  bantuan.  Kemudian  ada  pula  aduan karena  kondisi  masyarakat  yang  lebih  darurat  namun  tidak  terdaftar  sebagai penerima  bantuan  dan  terdaftar  tapi  tidak  dapat  menerima  bantuan  di  tempat domisili karena KTP pendatang. 6
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara konseptual bentuk pengelolaan serta pengawasan dari anggaran yang begitu besar diperuntukkan  untuk  bantuan  sosial  dalam  perspektif  hukum  beserta  peran masyarakat dalam pengawasan. Hal ini ditandai oleh pelaporan terkait penyaluran bantuan soaial yang tidak merata di wilayah sasaran yang dirasakan oleh sebahagian besar warga masyarakat di Indonesia.

## B. Pembahasan
a) Bantuan Sosial dan Konsep Negara Kesejahteraan
Menurut  Bagir  Manan  bahwa  Konsep  negara  kesejahteraan  adalah  negara atau  pemerintah  tidak  semata-mata  sebagai  penjaga  keamanan  atau  ketertiban masyarakat,  tetapi  memikul  tanggung jawab utama untuk  mewujudkan   keadilan
3 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, KPK  Ingatkan  Pemerintah  Pastikan  Data  Penerima Bantuan Sosial ,  Lihat Juga dalam https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan- pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial, Diakses Tg. 10 Mei 2020.
4 Ibid
5 Ibid 6 Today  Line, Ombudsman  Terima  Aduan  Petugas  Salurkan  Bansos  Minta  Imbalan  ke Penerima ,  lihat  dalam  https://today.line.  me/id/pc/article/  Ombudsman+Terima+Aduan+ Petugas+Salurkan+ Bansos+Minta+Imbalan+ke+Penerima-wMNlLG, diakses Tgl. 13 Mei 2020
sosial,  kesejahteraan  umum,  dan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. 7 Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan  tersebut,  maka  tujuan  pemerintah  tidak  semata-mata  di  bidang pemerintahan  saja,  melainkan  harus  melaksanakan  kesejahteraan  sosial  dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional. 8
Tujuan  dalam  setiap  kebijakan  kesejahteraan  adalah  untuk  mengatasi ekonomi  sosial  masyarakat  dan  dengan  perpanjangan  tantangan  politik  seperti kemiskinan, pengangguran dan usia tua diantaranya. Konsep negara kesejahteraan dapat ditelusuri kembali ke pasca perangperiode di dunia Barat. Hal ini berpendapat bahwa  tujuan  dari  pengenalan  pelayanan  kesejahteraan  adalah  untuk  melindungi masyarakat. 9
Sebuah  tantangan  penting  bagi  penerapan  kebijakan  kesejahteraan  sosial adalahpelembagaan  layanan  kesejahteraan  adalah  komitmen  politik  dan pengawasan. Tantangan lainnya termasukdan akuntabilitas, penyimpangan bantuan sosial, korupsi dan kurangnya pendanaan di tengah meningkatnya permintaan dan munculnyakebutuhan  kesejahteraan  sosial.  Untuk  mengimbangi  Ketentuan Layanan  kesejahteraan  sosial,  maka  pemangku  kepentingan  secara  strategis  agar tidak hanya meningkatkan kapasitasnya untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial  akan  tetapi  melembagakan  mekanisme  penyaluran  bantuan  sosial  yang berkesinambungan yang menjamin kesejahteraan masyarakat. 10
Ditengah  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (covid-19),  peran  negara memang  dituntut  untuk  mewujudkan  tujuannya  sebagai  negara  kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial”. 11 Salah  satu  wujud  perwujudan  bentuk  kesejahteraan  masyarakat  adalah dengan diberikannya bantuan sosial ditengah pandemi tersebut.
Jika dilihat dari pengertiannya, maka bantuan sosial adalah dapat dikatakan sebagai  salah  satu  jenis  belanja  pemerintah  yang  termasuk  dalam  klasifikasi ekonomi. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau  jasa  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat/Daerah  kepada  masyarakat  guna melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial,  meningkatkan kemampuan  ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pengertian risiko sosial sendiri adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
7 Bagir  Manan, Politik  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi  Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996, hlm. 16.
8 Sjahran   Basah , Eksistensi  dan Tolok Ukur Badan  Peradilan Administrasi Di Indonesia , Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.
9 G.  Bonoli,    2007. Time  Matters:  Post-Industrialization,  New  Social  Risks,  and  Welfare State Adaptation inAdvanced Industrial Democracies. Comparative Political Studies, hlm 495-520.
10 Ezekiel Mbitha Mwenzwa dan Sammy Mwangi Waweru, The Oscillating State’s Role in the Provision of Social Welfare Services in Kenya , International Journal of Humanities and Social Science,  Vol. 6, No. 5, May 2016, hlm. 126
11 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung, 1991, hlm. 2
kerentanan  sosial  yang  ditanggung  oleh  individu,  keluarga,  kelompok,  dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, wabah penyakit dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 12
Belanja  bantuan  sosial  terdiri  atas  berbagai  bentuk,  diantaranya  adalah bantuan sosial yang bersifat konsumtif, bantuan sosial yang bersifat produktif, dan bantuan  sosial  melalui  lembaga  pendidikan,  lembaga  kesehatan  dan  lembaga tertentu. Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  minimum  masyarakat  sebagai  jaring  pengaman  sosial.  Belanja bantuan  sosial  yang  bersifat  produktif  ditujukan  untuk  membantu  permodalan masyarakat ekonomi lemah. Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan,  lembaga  kesehatan  dan  lembaga  tertentu  dilakukan  melalui  transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa. 13
Peran  pemerintah  diperlukan  dalam  rangka  melaksanakan  penyaluran bantuan  sosial  maka  Pemerintah  harus  terlebihdahulu  menyusun  petunjuk pelaksanaannya dan menetapkan para pihak maupun lembaga yang menjadi sasaran penerima bantuan. Selanjutnya ditentukan bentuk bantuannya, baik berupa transfer uang,  barang  maupun  jasa,  yang  disalurkan  secara  langsung,  melalui  bank/pos penyalur  maupun  lembaga  penyalur  yang  telah  ditetapkan.  Hal  inidilakukan untukmenghindari adan penyimpangan dalam proses penyalurannya. 14
Pemerintah  telah  menetapkan  skema  bantuan  sosial  untuk  masyarakat selama  Pandemi Corona  Virus  Disease2019 (covid-19),  setidaknya  ada  10 (sepuluh)  bentuk  bantuan  sosial  yang  disalurkan  oleh  pemerintah,  diantaranya adalah sebagai berikut: 15
1) Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  diberikan  kepada  10  juta  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  dengan  total  anggaran  sebesar  Rp37,4  triliun. Sebelumnya,  PKH  ini  disalurkan  setiap  3  bulan,  namun  sekarang  akan disalurkan setiap bulan mulai dari bulan April 2020.
2) Program  Kartu  Sembako  yang  diberikan  kepada  20  juta  warga  negara Indonesia.  Jadi,  setiap  orang  mendapatkan  Rp200.000  per  bulan,  mulai  dari April sampai Desember 2020 dari anggaran sebesar Rp43,6 triliun. Sebelumnya program  ini  hanya  diberikan  kepada  15,2  juta  masyarakat  dengan  besaran Rp150.000 per bulan sejak Januari sampai Februari.
3) Program  Kartu  Pra  Kerja  yang  diberikan  kepada  5,6  juta  penerima  manfaat dengan  total  anggaran  Rp20  triliun.  Besaran  bantuan  ini  adalah  Rp3,550,000 yang  terdiri  dari  bantuan  pelatihan  sebesar  Rp1.000.000,  biaya  penuntasan pelatihan  sebesar  Rp600.000  selama  empat  bulan,  dan  survei  kebekerjaan sebesar Rp150.000.
12 I Gede Made Artha Dharmakarja, Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial , Jurnal Substansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Terakreditasi Dikti Sinta 4,  Volume 1 Nomor 2, 2017, hlm. 375
13 I Gede Made Artha Dharmakarja, Ibid , hlm. 376
14 I Gede Made Artha Dharmakarja, Ibid ,  hlm. 376
15 Lihat dalam https://financer.com/id/10-bantuan-sosial-pemerintah-selama-pandemi-virus- corona/, diakses tgl 13 Mei 2020
4) Program  diskon  token  listrik  50%  hingga  token  listrik  gratis  selama  3  bulan untuk  pelanggan  Rumah  Tangga.  Diskon  token  listrik  50%  bagi  7  juta pelanggan daya 900 VA. Sedangkan, listrik gratis untuk 24 juta pelanggan daya 450 VA. Program ini berjalan mulai dari bulan April sampai Juni 2020 dengan anggaran sebesar Rp3,5 triliun.
5) Program Pertamina bagi cashback 50% untuk driver ojek online sampai 12 Juli 2020. Program ini diberikan kepada 10 ribu driver ojol yang membeli bensin Pertalite,  Pertamax,  dan  Pertamax  Turbo  setiap  harinya  lewat  aplikasi MyPertamina . Total anggaran cashback yang diberikan oleh Pertamina untuk program ini sebesar Rp13,5 miliar.
6) Program  Stimulus  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang  bertujuan  untuk meringankan  beban  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM).  Kebijakan stimulus KUR ini diberikan dalam bentuk penundaan angsuran dan pembebasan bunga kredit selama 6 bulan.
7) Bantuan  Sosial  Baru,  yaitu  Bantuan  Khusus  Bahan  Pokok  Sembako  dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada masyarakat di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Bantuan sembako ini setara Rp600,000 per bulan yang diberikan selama 3 bulan.
8) Program Bantuan Dana Desa yang diberikan kepada 10 juta keluarga di desa dengan besaran Rp600,000 per bulan selama 3 bulan. Jumlah anggaran untuk Program Bantuan Dana Desa sebesar Rp21 triliun.
9) Program  Keselamatan  yang  dilaksanakan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Polri).  Bantuan  ini  mirip  seperti  Kartu  Pra  Kerja,  namun  akan ditujukan kepada 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus, truk, dan kernet. Adapun insentifnya  dalam  bentuk  uang  Rp600,000  selama  3  bulan  dengan  total anggaran sebesar Rp360 miliar.
10) Program  Padat  Karya  Tunai  yang  diharapkan  untuk  membantu  mencetak lapangan  kerja.  Total  anggaran  ini  sebesar  Rp16,9  triliun  yang  tersebar  di berbagai  Kementerian.  Contohnya,  di  Kementerian  PUPR  dengan  Program Padat  Karya Tunai  yang menargetkan untuk  mencetak 530 ribu tenaga kerja. Sedangkan Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa yang menargetkan untuk mencetak 59 ribu pekerja.
Pendanaan  yang  besar  dalam  penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (covid-19), maka dibutuhkan Pengawasan dari  pemerintah, salah satu cara untuk  memperkuat  kesetaraan  dalam  akses  layanan  penerima  bantuan  sosial. Dengan kontrol pemerintah maka pengawasan akan terorganisir dengan baik untuk setiap  masyarakat  terdampak  pendemi  ini.Ketua  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19,  Doni  Monardo  meminta  bahwa  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  dan Kejaksaan, untuk mengawasi aliran dana tersebut. 16
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat diikutsertakan  menjadi  bagian  dari  pengawas  eksternal  bersama  dengan Ombudsman,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
16 Media Sustain, Peran Masyarakat Cegah Tindak Pidana Korupsi Terkait Pandemi Covid- 19 ,  lihat  dalam  https://sustain.id/2020/04/23/peran-masyarakat-cegah-tindak-pidana-korupsi- terkait-pandemi-covid-19/, diakses Tgl. 14 Maret 2020.
Daerah  (DPRD).  Pengawasan  oleh  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  beberapa cara,  seperti  mencermati  apakah  aliran  dana  yang  diberikan  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  sudah  tepat  sasaran,  apakah  bantuan  yang  diterima  nilainya wajar  dan  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  atau  diberitakan,  serta  terus  mengikuti perkembangan berita melalui berbagai media daring.
Setiap  warga  negara  mempunya  hak  dan  kewajiban  untuk  berpartisipasi dalam  memberikan  laporan  ini  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  43 Tahun 2018. Pengganti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik  tentang  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan hadiah berupa sejumlah uang dan piagam kepada  pelapor  jika  kasus  yang  ia  laporkan  berhasil  diputus  bersalah  oleh pengadilan. 17
b) Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam PengawasanBantuan Sosial Melihat  besarnya  bantuan  sosial  yang  diberikan  selama  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) , maka perlu juga ditelisik kondisi keuangan negara. Keuangannegaramerupakanlembaga yang sangat vital dalam suatu negara, karena lembaga ini berkaitan erat dengan tujuan negara dan bagaimana kas negara  yang diisi  dari  uang  rakyat  itu  dikelola  untuk  memutar  roda  pemerintahan  dan pembangunan.  Apabilakeuangannegara  tidak  dikelola  dengan  baik,  konsekuensi logisnyatujuannegaratidakakantercapai.  Pengelolaan  keuangan  merupakan  salah satu  kunci  keberhasilan  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintah  dalam kerangka nation dan state building. Adanya pengelolaan keuangan yang baik akan menjamin  tercapainya  tujuan  pembangunan  secara  khusus,  dan  tujuan  berbangsa danbernegara secara umum. Negara  merupakan  suatu organisasi yang unik, yang memiliki  otoritas  yang  bersifat  memaksa  di  atas  subjek  hukum  pribadi  yang menjadiwarga negaranya. Walaudemikianpengurusan,pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya negara tidak luput dari mekanisme pertanggungjawaban oleh para pengurus, pengelola dan penyelenggara negara. 18
Suatu  perbuatan  menyalahgunakan  dan  penyelewengan  bantuan  sosial tentunya sangat tercela. Idealnya negara hukum dan menjunjung  nilai-nilai  yang hidup dalam  masyarakat, Bantuan sosial selayaknya digunakan sesuai peruntukan yang diatur dalam peraturan di Indonesia.\Kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara menyebabkan penggunaanya menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian  dalam  mengelola  keuangan  negara.  keterkaitan  hukum  pidana  dalam masalah  kerugian  negara  karena  perbuatan  itu  dilakukan  untuk  memperkaya  diri
17 Ibid.
18 Holmes  Sianturi, Kedudukan  Keuangan  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Dana  Hibah  Dan Bantuan  Sosial  Berdasarkan  Perspektif  Keuangan  Negara ,  Jurnal  Wawasan  Yuridika,  STIH Bandung, Vol. 1. No.1. Maret 2017,  hlm. 87. Lihat juga Gunawan Widjaja, Seri Keuangan Publik: Pengelolaan Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.
sendiri,  orang  lain,  korporasi  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  dan bahkan perekonomian negara. 19
Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau disingkat  dengan  UUP3KN,  merupakan  instrumen  hukum  yang  bersifat primum remedium , bukan bersifat ultimum remedium . Dalam arti ketika terjadi perbuatan dalam  pemeriksaan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara  yang terjaring  masuk  ke  dalam  ketentuan  pidana  UUP3KN,  harus  dilakukan penyelesaian  berdasarkan  pasal-pasal  yang  terkait  dengan  perbuatan  itu,  di  sini letak sifat primum remedium dibandingkan dengan sifat ultimum remedium karena berkaitan  dengan  perbuatan  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan negara. 20
Oleh sebab itu, pengguanaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi  masalah  sosial  termasuk  dalam  bidang  kebijakan  penegakan  hukum. Maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  tetapi tidakada kemutlakan dalam kebijakan hukum pidana. dengan demikian penggunaan hukum pidana merupakan masalah kebijakan ( the problem of policy ). 21
Oleh  karenanya  pengelolaan  keuangan  negara  khususnya keuangan daerah berada  dalam  dimensi  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  yang sedang membutuhkan bantuan sosial baik dalam ekonomi, sosial dan   budaya baik yang   mengandung   resiko  maupun tidak, ruang lingkup pengelolaan keuangan meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasaan  dan  pertanggungjawaban keuangan,  pengawasan  adalah  upaya  agar  sesuatu  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan  dan  instruksi  yang  telah  dikeluarkan. 22 Khsusus dalam pengelolaan bantuan sosial yang berpotensi korupsi akibat diselewengkan.
Pemberian bantuan sosial diberikan secara  selektif,  memenuhi persyaratan penerima  bantuan,  bersifat  sementara  dan  tidak  terus  menerus,  kecuali  dalam keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan,  sesuai  tujuan  penggunaan  yang  bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Dana bantuan  sosial  diberikan kepada  masyarakat  yang  memiliki  identitas yang  jelas  dan  bertempat   tinggal di wilayah Indonesia, agar penggunaan  anggaran  dana  bantuan  sosial  dapat  lebih efektif. Pemberian bansos berkriteria selektif artinya bansos hanya ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 23
Agar  bantuan  sosial  bisa  dilaksanakan  dengan  akuntabel,  transparan,  dan berpegang pada prinsip berkeadilan perlu dibentuk suatu Tim verifikasi independen yang akan menilai secara selektif baik kriteria penerima maupun dari segi proposal
19 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 70-71
20 Ibid , hlm. 149-150 21 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara , Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 17-18
22 Karmila  dan  Cokorda  Dalem  Dahana, Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali Terhadap  Pemberian  Dana  Bantuan  Sosial ,  Jurnal  Kertha  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana,  Vol.  06,  No.  01,  Januari  2018,  hlm.  9.  Lihat  juga  M.    Djafar    Saidi,    2011, Hukum Keuangan   Negara ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15.
23 Ibid , hlm. 7
bantuan sosial itu sendiri.Masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban juga harus ditempatkan  sebagai  upaya  membangun  komitmen  awal  yang  baik  untuk mengurangi  tingkat  penyelewengan.  Bantuan  sosial  adalah  bagian  dari APBN/APBD,  untuk  itu,  mentalitas  pengelola  perlu  diperbaiki,  dan  mekanisme pengawasan  harus  lebih  diperkuat  baik  oleh  Bawasda  atau  BPKP  (Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan).Selain  itu,  Bantuan  Sosial  harus memiliki nilai edukasi kepada masyarakat. Publikasi tentang Bantuan Sosial harus dilakukan  secara  komprehensif,  sehingga  masyarakat  bisa  melakukan social control dan memberikan feed back . 24
Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebutkan bahwa Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi  Anggaran  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  rangka  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) ,  akan  membuka  “celah korupsi” bagi oknum-oknum tertentu. Makanya, ia menegaskan pemerintah akan menindak  tegas  pihak-pihak  yang  mengambil  keuntungan  di  tengah  penanganan virus  corona.maka  untuk  itu,  Pemerintah  mengawasi  dengan  ketat  pelaksanaan pengalihan  anggaran,  baik  di  pusat  maupun  daerah.  Jangan  sampai  pemerintah terlena  dengan  terus  mengeluarkan  kebijakan  baru,  tapi  abai  melakukan pengawasan. 25
Lembaga  pemerintahan  yang  bertugas  mencegah  tindakan  korupsi  dan memeriksa  keuangan  negara  juga  perlu  bekerja  lebih  ekstra  untuk  memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan virus corona. Lembaga yang dimaksud  adalah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui ada aturan yang tidak selaras  dengan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  (Kemendes  PDTT)  terkait  mekanisme  distribusi  bantuan  sosial kepada warga terdampak virus korona (covid-19) di desa.Aturan yang tak selaras itu,  yakni  Instruksi  Mendagri  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan Korona (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020. Kemendagri  hanya  mengatur  ruang  lingkup  pengelolaan  keuangan  desa. Kemendagri  tak  mengatur  kriteria  dan  mekanisme  pendataan  kepala  keluarga penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. 26
Untuk  mewujudkan  suasana  tertib  itu,  maka  pelbagai  program  dan kebijaksanaan  pembangunan  negara  perlu  didukung  dan  ditegakkan  oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain memuat aturan
24 BPKP: Filosofi Bantuan Sosial berbeda dengan Hibah, Dalam http://www.bpkp.go.id/berita/read/2778/6370/BPKP-Filosofi-Bantuan-Sosial-berbeda-dengan- Hibah.bpkp, diakses, Tg. 13 Mei 2020
25 CNN  Indonesia ,  Hati-hati,  Dana  Penanganan  Wabah  Corona  Rawan  Korupsi ,  Dalam https://www.cnnindonesia.com /ekonomi/ 20200326075745-532-486933/ hati-hati- dana- penanganan- wabah-corona- rawan-korupsi, Diakses Tgl. 12 Mei 2020
26 Media  Lampost.  Co,  Kemendagri  Mengakui  Ada  Aturan  Tak  Selaras  Terkait  Bansos, Dalam https://www.lampost.co/berita-kemendagri-mengakui-ada-aturan-tak-selaras-terkait-
bansos.html, diakses Tgl. 11 Mei 2020
dan  pola  perilaku-perilaku  tertentu,  berupa  larangan-larangan,  kewajiban- kewajiban  dan  anjuran-anjuran.  Tiada  gunanya  memberlakukan  kaidah-kaidah hukum  manakala  kaidah-kaidah  itu  tidak  dapat  dipaksakan  melalui  sanksi  dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). 27
Begitu pula dalam penanganan berbagai kasus korupsi, maka hukum harus ditegakkan  sebagaimana  yang  digariskan  oleh  hukum.  Penegakan  hukum  selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak  dapat  tegak  dengan  sendirinya,  artinya  hukum  tidak  mampu  mewujudkan sendiri  janji-janji  serta  kehendak-kehendak  yang  tercantum  dalam  (peraturan- peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut,  misalnya untuk memberikan hak kepada  seseorang,  mengenakan  pidana  terhadap  seorang  yang  memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. 28
Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik, karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya. Dalam upaya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 perlu adanya  usaha  untuk  mempercepat  pemberantasan  korupsi,  melalui  implementasi undang-undang korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 29
Perbuatan korupsi harus memenuhi 4 (empat) unsur: 30
1. Niat  melakukan  korupsi  ( desire  to  act ):  unsur  ini  berada  didalam  diri seseorang, dibentuk dalam waktu yang panjang dimulai sejak kecil. Ini sangat berkaitan  dengan  tiga  macam  teori  tentang  mengapa  seseorang  menjadi penjahat. Pertama , penjahat itu dilahirkan ( the born criminal ). Ini disebut juga teori  bakat,  yaitu seseorang sejak lahirnya telah  memiliki sifat  jahat. Kedua , penjahat  yang  terbentuk  oleh  lingkungan.  Anak  yang  lahir  dari  lingkungan baik-baik akan jahat apabila berada dalam lingkungan penjahat. Ini biasanya disebut  teori  tabularasa,  bahwa seseorang dilahirkan kedunia dalam  keadaan bersih  ibarat  kertas  putih,  selanjutnya  tergantung  lingkungan  yang membuatnya  menjadi  berwarna.  Itulah  sebabnya  di  beberapa  negara  maju, penjahat pemula tak dimasukkan kedalam penjara agar tidak bertambah jahat. Ketiga , teori campuran antara bakat dan lingkungan.
2. Kemampuan untuk berbuat korupsi ( ability to act ): faktor ini senyatanya dapat disubtitusikan melalui penggunaan orang lain yang memiliki kemampuan yang diperlukan  untuk  berbuat  jahat.  Misalnya  dengan  jalan disewa , dipaksa atau dijanjikan sesuatu  yang  menarik  apabila  yang  bersangkutan  mau  melakukan
27 Fitriana  Murniati, Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Administrasi  Dalam  Bidang Kesehatan  Di  Indonesia ,  Tesis  Pada  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 48
28 Satjipto  Rahardjo ,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009, hlm. 7
29 Muhammad  Nur, Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , Dalam Jurnal Reusam Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1 No. 2 November 2013, hlm. 73
30 Bibit  S.  Riyanto, Koruptor  Go  To  Hell:  Mengupas  Anatomi  Korupsi  Di  Indonesia , (Bandung: Mizan Media Utama, 2009), hlm. 14-20
pekerjaan itu dengan menggunakan keahlian, kemampuan, atau kewenangan yang dimilikinya.
3. Peluang  atau  kesempatan  untuk  melakukan  korupsi  ( opportunity  to  do corruption ): ini dimiliki oleh orang memiliki kewenangan pada setiap jenjang kekuasaan. Peluang akan menjadi makin besar apabila:
a. Ketentuan yang berlaku sangat longgar dalam arti dapat memberi peluang melakukan korupsi
b. Diawaki oleh pejabat yang koruptif
c. Ada sesuatu yang dikorupsi
d. Orang-orang yang berhubungan dengan kekuasaan bisa menerima kondisi koruptif  sebagai  prasyarat  untuk  berhubungan  dengan  kekuasan  tersebut (dalam  arti  tidak  mempersoalkannya  atau  malah  mendorong  terjadinya kondisi demikian)
e. Rendahnya kualitas pengawasan internal maupun eksternal ( social control ).
4. Target atau adanya sasaran yang bisa dikorupsi ( suitable target ): unsur ini tidak dapat  disubtitusikan,  tapi  dapat  diciptakan  oleh  sipemilik  kewenangan  atau kekuasaan. Unsur ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.  Misalnya,  kewenangan  menentukan  anggaran  pendapatan  dan  belanja. Didalam menentukan program dan besaran anggaran terjadi negosiasi ( lobby ), antara  pembela  dan  penyidik  untuk  penentuan  pasal  yang  dilanggar  pelaku, pembela  dengan  penuntut  umum  untuk  menentukan  dakwaan,  antara pengacara  dan  hakim  untuk  menentukan  putusan,  antara  panitia  dan  peserta tender  suatu  proyek  yang  ditenderkan,  antara  bawahan  dan  atasan  agar mendapatkan  promosi,  antara  peminta  izin  dan  si  pembuat  izin,  atau  antara calon pejabat dan pemilih, dan sebagainya.
Menyikapi persoalan munculnya celah korupsi dalam penggunaan anggaran dan bantuan sosial kepada masyarakat, KPK melalui Surat Edaran No. 11 Tahun 2020,  tanggal  21  April  2020  tentang  Penggunaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  dan  data  non-DTKS  dalam  pemberian  Bantuan  Sosial  kepada masyarakat  dalam  upaya  mengatasi  dampak  pandemik  global Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) . yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah,  dan  pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  tersebut,  KPK  merekomendasikan  5 (lima)  hal  agar  pendataan  dan  penyaluran  bansos  tepat  sasaran,  yaitu  sebagai berikut: 31
1. Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pendataan  di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan  tetap  dapat  diberikan  dan  data  penerima  bantuan  baru  tersebut  harus dilaporkan  kepada  Dinas  Sosial  atau  Pusat  Data  dan  Informasi  Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.
31 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, KPK  Ingatkan  Pemerintah  Pastikan  Data  Penerima Bantuan Sosial ,  Lihat Juga dalam https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan- pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial, Diakses Tg. 10 Mei 2020
2. Namun sebaliknya, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  penerima  bantuan,  maka  harus dilaporkan ke Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS.
3. Untuk memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK-nya dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
4. Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
5. KPK  mendorong  pelibatan  dan  peningkatan  peran  serta  masyarakat  untuk mengawasi.  Untuk  itu,  kementerian/lembaga  dan  pemda  perlu  menyediakan sarana  layanan  pengaduan  masyarakat  yang  mudah,  murah  dan  dapat ditindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan masyarakat.
Berkaitan dengan pengaduan masyarakat  terhadap dugaan adanya indikasi penyimpangan  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  pandemik  global Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pengaduan Bantuan sosial adalah: 32
1. Rahasia,  identitas  pengadu  dirahasiakan,  kecuali  pengadu  menghendaki sebaliknya.
2. Berjenjang,  pengaduan  yang  masuk  ditangani  oleh  pengelola  pengaduan Bansos Pangan pada jenjang dimana peristiwa yang diadukan tersebut terjadi. Apabila  pengaduan  tidak  berhasil  diselesaikan  pada  jenjang  tersebut,  maka pengaduan dibawa ke jenjang di atasnya.
3. Transparansi,  sedapat  mungkin  masyarakat  harus  diberitahu  dan  dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan.   Pengadu akan mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduan.
4. Proporsional,  penanganan  pengaduan  harus  sesuai  dengan  ruang  lingkup kasusnya.
5. Akuntabel,    proses    pengelolaan    pengaduan    dan    tindak    lanjutnya harus    dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Objektif, penanganan pengaduan ditangani secara adil dan tidak memihak.
7. Kemudahan,  sistem  pengaduan  dirancang  untuk  memudahkan  masyarakat menyampaikan pengaduan dengan menyediakan berbagai media dan saluran pengaduan di setiap jenjang.
8. Kerjasama,  bahwa  kegiatan  penanganan  pengaduan  masyarakat  harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku.
9. Cepat  dan  akurat,  setiap  pengaduan  ditangani  secara  cepat  berdasarkan informasi yang akurat.
10. Tercatat,  seluruh  pengaduan  dicatat  (secara  elektronik)  dan  dapat  ditelusuri proses penanganannya.
32 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pedoman Khusus  Pengelolaan  Pengaduan  Bantuan  sosial  pangan ,  Kementerian  Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sosial RI, Maret 2018, hlm. 12
Peran  penting  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintah  daerah  merupakan  suatu  upaya  penerapan  tata pemerintahan yang baik (good govermance) guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi peran masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang luas terhadap peran serta masyarakat. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan  serta,  ini  sesuai  dengan  prinsip  keterbukaan  dalam  negara  demokrasi. Prinsip  ini  mengharuskan  penyelenggara  negara  untuk  membuka  ruang  terhadap hak      masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminamatif.  Peran  serta  masyarakat  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang bersih  dan  berwibawa.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor    68  Tahun  1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan  Peran  Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peranserta mewujudkan Penyelenggara Negara    yang  bersih  dan    berwibawa  yang  dilaksanakan  dengan  menaati  norma hukum,  moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. 33
Partisipasi  masyarakat  umum  dalam  penyelenggaraan  negara  memberikan jaminan  supaya  tercapainya  Indonesia  yang  lebih  baik  terutama  ditengah  negara dalam kondisi pandemi corona. masyarakat juga menginginkan kesempatan untuk berperan  aktif  dalam    menjalankan  setiap  ketentuan-ketentuan  yang  dikeluarkan pemerintah.  Masyarakat  tidak  hanya  menunggu  haknya  diwujudkan  tetapi  juga menjalankan kewajiban. Pemerintah juga tidak hanya memberikan perintah dalam bentuk peraturan tetapi juga memperhatikan kesejateraan rakyat. 34
Oleh  sebab  itu,  dalam  memperkuat  kesejahteraan  sosial  dan  pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus terus dtingkatkan, hal ini disebabkan pengawasan pengelolaan keuangan  saat  ini  masih  rentan  untuk  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Banyak kasus-kasus korupsi yang bersumber dari  bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.

## C. Penutup
Bantuan  sosial  merupakan  bagian  dari  kesejahteraan  sosial  sebagai  tujuan dari  negara  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsep  kejahatan.  Secara  umum konsep kejahatan dapat dikatakan berhubungan dengan keadaan tidak terwujudnya kesejahteraan sosial pada tataran individu, kelompok maupun bangsa. Secara lebih mendasar  perwujudan  kesejahteraan  sosial  berhubungan  dengan  pemenuhan  hak asasi manusia dan moralitas dari penyelenggara negara.
Pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara. Misalnya, bantaun sosial yang dianggarakan  harus  mendapat  pengawasan  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat. Lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa  keuangan  negara  juga  perlu  bekerja  lebih  ekstra  untuk  memantau
33 Ilvana  Natalia  Natarang. Kajian  Yuridis  Terhadap  Penyimpangan  Bantuan  Sosial  Desa Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  tindak  pidana  korupsi ,  Jurnal  Lex  Crimen  Vol.  VII/No.  10/Des/2018,Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 76
34 Ibid , hlm. 78
realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan virus corona. Lembaga yang dimaksud  adalah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya adalah, pemerintah perlu memprioritaskan program peningkatan manajemen  data  terutama  data  penerima  bantuan  sosial.  Pendataan  yang  akurat penting untuk dijalankan agar data pemerintah dapat dikelola dengan baik. Dengan manajemen data yang baik dan dapat dibagikan, pemerintah dapat memberikan data secara terbuka kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Basah, Sjahran, 1986, Eksistensi  dan Tolok Ukur Badan  Peradilan Administrasi Di Indonesia , Alumni, Bandung. Bonoli,  G,    2007. Time  Matters:  Post-Industrialization,  New  Social  Risks,  and Welfare State Adaptation inAdvanced Industrial Democracies. Comparative Political Studies.
Djafar Saidi, Muhammad, 2008, Hukum Keuangan Negara , Rajawali Pers, Jakarta. Djafar  Saidi,  M.,   2011, Hukum  Keuangan    Negara ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  RI , 2018,  Pedoman  Khusus  Pengelolaan  Pengaduan  Bantuan  sosial  pangan , Jakarta, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sosial RI.
Manan, Bagir, 1996, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung. Nawawi  Arief,  Barda,  2010, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Genta Publishing, Yogyakarta. Rahardjo,  Satjipto,  2009, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta Publishing, Yogyakarta.
Riyanto,  Bibit  S.,  2009, Koruptor  Go  To  Hell:  Mengupas  Anatomi  Korupsi  di Indonesia , Mizan Media Utama, Bandung. Sunaryati  Hartono,  C.F.G,  1991, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional , Alumni, Bandung. Widjaja, Gunawan, 2002, Seri Keuangan Publik: Pengelolaan Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis , RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Artikel Jurnal
Artha  Dharmakarja,I  Gede  Made, Rekonstruksi  Belanja  Bantuan  Sosial ,  Jurnal Substansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Terakreditasi Dikti Sinta 4, Volume 1 Nomor 2, 2017.
Karmila dan Cokorda Dalem Dahana, Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial , Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 01, Januari 2018.
Mwenzwa, Ezekiel Mbitha dan Sammy Mwangi Waweru, The Oscillating State’s Role  in  the  Provision  of  Social  Welfare  Services  in  Kenya ,  International Journal of Humanities and Social Science,  Vol. 6, No. 5, May 2016.
Natalia Natarang. Ilvana, Kajian Yuridis Terhadap Penyimpangan Bantuan Sosial Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001Tentang  tindak  pidana  korupsi ,  Jurnal  Lex  Crimen Vol. VII/No. 10/Des/2018.
Nur,Muhammad, Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi ,  Dalam  Jurnal  Reusam  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh, Vol. 1 No. 2 November 2013.
Sianturi,Holmes, Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan  Bantuan  Sosial  Berdasarkan  Perspektif  Keuangan  Negara ,  Jurnal Wawasan Yuridika, STIH Bandung, Vol. 1. No.1. Maret 2017.

## Internet
BPKP: Filosofi Bantuan Sosial berbeda dengan Hibah, Dalam http://www.bpkp.go.id/berita/read/2778/6370/BPKP-Filosofi-Bantuan- Sosial-berbeda-dengan-Hibah.bpkp, diakses, Tg. 13 Mei 2020.
CNN  Indonesia ,  Hati-hati,  Dana  Penanganan  Wabah  Corona  Rawan  Korupsi , Dalam  https://www.cnnindonesia.com  /ekonomi/  20200326075745-532- 486933/ hati-hati- dana-penanganan- wabah-corona- rawan-korupsi, Diakses Tgl. 12 Mei 2020.
https://financer.com/id/10-  bantuan-sosial-  pemerintah-selama-pandemi-virus- corona/, diakses tgl 13 Mei 2020.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, KPK  Ingatkan  Pemerintah  Pastikan  Data Penerima Bantuan Sosial , Lihat Juga dalam https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan-pemerintah- pastikan- data-penerima-bantuan-sosial, Diakses Tg. 10 Mei 2020
Muhammad  Fatahillah  Akbar, Tanggung  Jawab  Hukum  dalam  Wabah  Corona ,
Kolom  Koran  Tempo,  Tgl.  30  Maret  2020.  Bisa  diakses  melalui https://kolom.tempo.co/read/ 1325429/tanggung-jawab-hukum-dalam- wabah-corona/full&view=ok, Diakses Tgl. 9 Mei 2020.
Media  Berita  Satu, Terkait  Bansos,  KPK  Kaji  Temuan  BPK  Adanya  Potensi Kerugian Negara Rp 843,7 M , Lihat juga dalam:
https://www.beritasatu.com/ nasional/631075- terkait-bansos-kpk-kaji- temuan-  bpk-adanya-potensi-  kerugian-negara-rp-8437-m,  Diakses  Tgl.  10 mei 2020.
Media Sustain, Peran Masyarakat Cegah Tindak Pidana Korupsi Terkait Pandemi Covid-19 , lihat dalam https://sustain.id/2020/04/23/peran-masyarakat-cegah -tindak-pidana-korupsi  -terkait-pandemi-covid-19/,  diakses  Tgl.  14  Maret 2020.
Media  Lampost.  Co,  Kemendagri  Mengakui  Ada  Aturan  Tak  Selaras  Terkait Bansos,  Dalam  https://www.lampost.co/berita-kemendagri-mengakui-ada- aturan-tak-selaras-terkait-bansos.html, diakses Tgl. 11 Mei 2020.
Today Line, Ombudsman Terima Aduan Petugas Salurkan Bansos Minta Imbalan ke Penerima , lihat dalam https://today.line. me/id/pc/article/ Ombudsman+
Terima+ Aduan+ Petugas+ Salurkan+ Bansos+Minta+Imbalan+ke+Penerima-wMNlLG,  diakses  Tgl.  13  Mei 2020.

## Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Fitriana Murniati, 2007, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan di Indonesia”, Tesis Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.