## Editorial

## Membangun Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) Berintegritas Tinggi iii

## Ahmad Khairul Fata
Kritik Nalar Feminisme dalam Aturan Kuota Perempuan di Ruang Politik 713

## Cut Sukmawati
Model Kesetaraan Gender di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Aceh Utara) 727 Mukhlisuddin Ilyas Problema Manajemen Pendidikan Dayah di Aceh 747 Info Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 760 Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A IV LAN-Aceh Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Aceh 769

## Yasniva
Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banda Aceh 798

## Resensi
Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan 823
ISSN 2088-5474

## daftar isi

## KRITIK NALAR FEMINISME DALAM ATURAN KUOTA PEREMPUAN DI RUANG POLITIK
Critique On The Feminism Paradigm Within Regulation Of Quota For Women In Political Sphere
1 Ahmad Khoirul Fata Email: cakfata@gmail.com

## ABSTRACT
Quota of 30 percent for women in the central board of political parties and the list of candidates are believed to be effective tool to increase the number of women representation in parliament. In the end, women will have a significant role in the policy-making process. But these rules have a number  of  problems  related  to  basic  assumptions  about  gender  justice.  Quota  for  women implicitly  looks  woman  homogeneously,  ignore  the  personal  factor,  specific  and  unique conditions surrounding women. Ignorance of the things that the typical course of a condition not fair to women who may have negative consequences for women themselves and the people they represent. This paper attempts to unravel the problem of justice contained in the rules of the quota of women representation in the parliament and central board of political parties.
Keywords: Quota for women, gender equality, feminism.

## ABSTRAK
Aturan kuota 30 persen bagi perempuan di kepengurusan partai politik dan daftar caleg  diyakini  sebagai  alat  efektif  untuk  meningkatkan  jumlah  keterwakilan perempuan di parlemen. Pada akhirnya perempuan akan memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan kebijakan yang tidak bias gender. Namun aturan tersebut memiliki  sejumlah  problem  terkait  dengan  asumsi  dasar  tentang  keadilan  gender yang  menjadi  asasnya.  Kuota  bagi  perempuan  secara  implisit  memandang perempuan  secara  homogen  dengan  mengabaikan  faktor-faktor  kekhasan  dan keunikan pribadi dan kondisi yang melingkupi perempuan. Pengabaian terhadap hal- hal yang khas itu tentu saja sebuah kondisi yang tidak adil bagi perempuan yang dapat berakibat negatif bagi perempuan itu sendiri maupun masyarakat yang diwakilinya. Tulisan  ini  mencoba    mengurai  problem  keadilan  yang  terkandung  dalam  aturan kuota keterwakilan perempuan di parlemen dan di pengurus pusat partai politik.
Kata Kunci : Kuota perempuan, persamaan gender, feminisme.

## A.  PENDAHULUAN
erempuan  dan  politik  selalu P menjadi  tema  yang  menarik diperbincangkan.  Isu  mutakhir menceritakan kisah beberapa partai yang dicoret  di  sejumlah  daerah  pemilihan (dapil)  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) karena   tidak memenuhi kuota 30 persen  perempuan  di  daftar  calegnya. Meskipun di kemudian hari partai-partai tersebut dipulihkan hak-haknya di dapil- dapil  tersebut  oleh  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu),  namun  kisah  itu menunjukkan  betapa  isu  perempuan m e n j a d i   h a l   y a n g   u r g e n   d a l a m perpolitikan Indonesia kontemporer.
Isu  perempuan  di  ruang  politik telah menjadi arus besar wacana tentang perempuan di ruang publik. Jika di masa lalu perempuan dianggap sebagai pihak yang  harus  sibuk  di  ruang  domestik rumah  tangga,  kini  wacana  dominan telah  mendorong  perempuan  untuk keluar  rumah  dan  menyibukkan  diri mengurusi  hal-hal  yang  selama  ini dianggap tabu oleh masyarakat.
G e l o m b a n g   d e d o m i s t i f i k a s i perempuan  semakin  dominan  tatkala m e n d a p a t   d u k u n g a n   l e g a l   d a r i pengambil  kebijakan.  Keluarnya Instruksi  Presiden  nomor  9  Tahun  2000 tentang  Pengarus-utamaan  Gender menjadi  pijakan  politis  yang  membuka peluang  bagi  perempuan  Indonesia untuk  berpartisipasi  aktif  di  dalam pembangunan  termasuk  pembangunan politik yang berwawasan gender.
Di  bidang  politik,  keterlibatan perempuan  di  parlemen  menemukan momentumnya  dengan  pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pemilu  DPR,
DPD,  dan  DPRD  dimana  Pasal  55 menyebutkan  daftar  bakal  calon  yang disusun  partai  politik  memuat  paling s e d i k i t   3 0   p e r s e n   k e t e r w a k i l a n perempuan.    Bahkan  Pasal  56  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  dalam  setiap  3 orang  bakal  calon  terdapat  sekurang- kurangnya  1  orang  perempuan.    Poin- poin  tersebut    dikuatkan  dengan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b,11d, 24 ayat (1c-d) dan ayat (2).
Aturan-aturan  legal  itulah  yang digunakan  KPU  untuk  mengeluarkan kebijakan  mencoret  beberapa  partai  di beberapa dapil tersebut di atas. Maka saat ini tidak ada alasan lagi bagi perempuan untuk  tidak  terlibat  aktif  di  politik (parlemen). Tidak ada alasan bagi pihak- pihak  tertentu  untuk  menghalang- halangi  keterlibatan  perempuan  di politik,  karena  hal  tersebut  akan d i a n g g g a p   s e b a g a i   s e b e n t u k pelanggaran atas konstitusi negara.
Sekilas  aturan  tentang  kuota tersebut  telah  membuka  peluang  bagi peranserta  perempuan  di  ruang  publik d a n ,   t e n t u   s a j a ,   b e r p i h a k   p a d a perempuan.  Namun  jika  dikaji  lebih dalam,  sesungguhnya  aturan  tersebut menimbulkan  masalah  bagi  perempuan karena  menganggap  adanya  kondisi yang sama rata pada semua perempuan. Tulisan  ini  mencoba  menelaah    nalar ideologis  di  balik  aturan  kuota  tersebut dan permasalahan yang timbul dari nalar tersebut.

## B.  PEMBAHASAN
Kelahiran Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  di  mana pada  beberapa  pasalnya  mengharuskan
kuota 30 persen perempuan merupakan perkembangan lebih lanjut dari Undang- Undang   Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  dan  UU Paket  Politik  yang  digunakan  dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  dan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2008  tentang  Pemilu  DPR,  DPD, dan DPRD.
Semua  aturan  legal  tersebut  tidak lain merupakan langkah afirmatif untuk meningkatkan  jumlah  perempuan  di bidang  politik,  terutama  parlemen (Mulyono,  makalah,  2010).  Dalam Draft Kertas  Posisi  Komnas  Perempuan Terhadap  Perubahan  Atas  Undang- U n d a n g   N o m o r   1 0   T a h u n   2 0 0 8 disebutkan,  kebijakan  affirmasi  diambil sebagai  tindakan  khusus  sementara (temporary  special  measure) agar  hak-hak perempuan  yang  selama  ini  dianggap terdiskriminasi  oleh  nilai-nilai  budaya yang  dikonstruksi  dalam  masyarakat d a p a t   d i t e g a k k a n .   I n i   b u k a n l a h pengistimewaan  bagi  perempuan, melainkan  sebentuk  koreksi  dan kompensasi  pelaksanaan  kewajiban negara agar perempuan dapat mengejar
2 ketertinggalannya.
Jumlah 30% adalah minimum atau sekurang-kurangnya atau paling sedikit, bukan “jatah” yang dimaknai tidak boleh melebihi  dari  jumlah  yang  ditentukan. Bahkan,  jumlah  tersebut  dianggap sebagai angka kritis (critical mass) untuk memungkinkan  terjadinya  suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas  keputusan  yang  diambil  dalam lembaga-lembaga publik. Karena menilik
pada  Sensus  Penduduk  2010  yang dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik, jumlah  perempuan  Indonesia  adalah sebesar 118.010.413 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk. Lebih lanjut dijelaskan,  meski  telah  memiliki landasan  legal  yang  kuat,  namun keterwakilan  perempuan  di  parlemen selama  kemerdekaan  Indonesia  tidak pernah  mencapai critical  mass tersebut. Prestasi  tertinggi  yang  pernah  diraih I n d o n e s i a   u n t u k   k e t e r w a k i l a n p e r e m p u a n   d i   D P R   R I   a d a l a h berdasarkan hasil Pemilu 2009, sebanyak 18%  perempuan  dari  total  560  anggota. Dalam Draft tersebut  juga  dibuat  daftar perbandingan  keterwakilan  perempuan dari Pemilu I sampai Pemilu 2009 sebagai berikut :
Meski  demikian,  prestasi  pada Pemilu  2009  tersebut  ternyata  tidak terjadi  secara  merata  di  semua  daerah pemilihan  (dapil),  termasuk  di  tingkat P r o v i n s i   d a n   K a b u p a t e n / K o t a . Penelitian  Puskapol  UI,  seperti  yang d i k u t i p   d a l a m D r a f t t e r s e b u t , menemukan tren  inkonsistensi misalnya pada  dapil  yang  tingkat  keterpilihan perempuan  anggota  DPR  RI  tinggi,
715
2 Draft Kertas Posisi Komnas Perempuan Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR dan DPRD.
Periode Perempuan Laki-laki 1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%) Konstituante 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9) 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987-1992 65 (13%) 500 (87 %) 1992-1997 62 (12,5%) 500 (91%) 1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 2009-2014 103 (18%) 457 (82%)
714

## A.  PENDAHULUAN
erempuan  dan  politik  selalu P menjadi  tema  yang  menarik diperbincangkan.  Isu  mutakhir menceritakan kisah beberapa partai yang dicoret  di  sejumlah  daerah  pemilihan (dapil)  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) karena   tidak memenuhi kuota 30 persen  perempuan  di  daftar  calegnya.
Meskipun di kemudian hari partai-partai tersebut dipulihkan hak-haknya di dapil- dapil  tersebut  oleh  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu),  namun  kisah  itu menunjukkan  betapa  isu  perempuan m e n j a d i   h a l   y a n g   u r g e n   d a l a m perpolitikan Indonesia kontemporer.
Isu  perempuan  di  ruang  politik telah menjadi arus besar wacana tentang perempuan di ruang publik. Jika di masa lalu perempuan dianggap sebagai pihak yang  harus  sibuk  di  ruang  domestik rumah  tangga,  kini  wacana  dominan telah  mendorong  perempuan  untuk keluar  rumah  dan  menyibukkan  diri mengurusi  hal-hal  yang  selama  ini dianggap tabu oleh masyarakat.
G e l o m b a n g   d e d o m i s t i f i k a s i perempuan  semakin  dominan  tatkala m e n d a p a t   d u k u n g a n   l e g a l   d a r i pengambil  kebijakan.  Keluarnya Instruksi  Presiden  nomor  9  Tahun  2000 tentang  Pengarus-utamaan  Gender menjadi  pijakan  politis  yang  membuka peluang  bagi  perempuan  Indonesia untuk  berpartisipasi  aktif  di  dalam pembangunan  termasuk  pembangunan politik yang berwawasan gender.
Di  bidang  politik,  keterlibatan perempuan  di  parlemen  menemukan momentumnya  dengan  pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pemilu  DPR,
DPD,  dan  DPRD  dimana  Pasal  55 menyebutkan  daftar  bakal  calon  yang disusun  partai  politik  memuat  paling s e d i k i t   3 0   p e r s e n   k e t e r w a k i l a n perempuan.    Bahkan  Pasal  56  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  dalam  setiap  3 orang  bakal  calon  terdapat  sekurang- kurangnya  1  orang  perempuan.    Poin- poin  tersebut    dikuatkan  dengan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b,11d, 24 ayat (1c-d) dan ayat (2).
Aturan-aturan  legal  itulah  yang digunakan  KPU  untuk  mengeluarkan kebijakan  mencoret  beberapa  partai  di beberapa dapil tersebut di atas. Maka saat ini tidak ada alasan lagi bagi perempuan untuk  tidak  terlibat  aktif  di  politik (parlemen). Tidak ada alasan bagi pihak- pihak  tertentu  untuk  menghalang- halangi  keterlibatan  perempuan  di politik,  karena  hal  tersebut  akan d i a n g g g a p   s e b a g a i   s e b e n t u k pelanggaran atas konstitusi negara.
Sekilas  aturan  tentang  kuota tersebut  telah  membuka  peluang  bagi peranserta  perempuan  di  ruang  publik d a n ,   t e n t u   s a j a ,   b e r p i h a k   p a d a perempuan.  Namun  jika  dikaji  lebih dalam,  sesungguhnya  aturan  tersebut menimbulkan  masalah  bagi  perempuan karena  menganggap  adanya  kondisi yang sama rata pada semua perempuan. Tulisan  ini  mencoba  menelaah    nalar ideologis  di  balik  aturan  kuota  tersebut dan permasalahan yang timbul dari nalar tersebut.

## B.  PEMBAHASAN
Kelahiran Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  di  mana pada  beberapa  pasalnya  mengharuskan
kuota 30 persen perempuan merupakan perkembangan lebih lanjut dari Undang- Undang   Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  dan  UU Paket  Politik  yang  digunakan  dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  dan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2008  tentang  Pemilu  DPR,  DPD, dan DPRD.
Semua  aturan  legal  tersebut  tidak lain merupakan langkah afirmatif untuk meningkatkan  jumlah  perempuan  di bidang  politik,  terutama  parlemen (Mulyono,  makalah,  2010).  Dalam Draft Kertas  Posisi  Komnas  Perempuan Terhadap  Perubahan  Atas  Undang- U n d a n g   N o m o r   1 0   T a h u n   2 0 0 8 disebutkan,  kebijakan  affirmasi  diambil sebagai  tindakan  khusus  sementara (temporary  special  measure) agar  hak-hak perempuan  yang  selama  ini  dianggap terdiskriminasi  oleh  nilai-nilai  budaya yang  dikonstruksi  dalam  masyarakat d a p a t   d i t e g a k k a n .   I n i   b u k a n l a h pengistimewaan  bagi  perempuan, melainkan  sebentuk  koreksi  dan kompensasi  pelaksanaan  kewajiban negara agar perempuan dapat mengejar
2 ketertinggalannya.
Jumlah 30% adalah minimum atau sekurang-kurangnya atau paling sedikit, bukan “jatah” yang dimaknai tidak boleh melebihi  dari  jumlah  yang  ditentukan. Bahkan,  jumlah  tersebut  dianggap sebagai angka kritis (critical mass) untuk memungkinkan  terjadinya  suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas  keputusan  yang  diambil  dalam lembaga-lembaga publik. Karena menilik
pada  Sensus  Penduduk  2010  yang dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik, jumlah  perempuan  Indonesia  adalah sebesar 118.010.413 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk. Lebih lanjut dijelaskan,  meski  telah  memiliki landasan  legal  yang  kuat,  namun keterwakilan  perempuan  di  parlemen selama  kemerdekaan  Indonesia  tidak pernah  mencapai critical  mass tersebut. Prestasi  tertinggi  yang  pernah  diraih I n d o n e s i a   u n t u k   k e t e r w a k i l a n p e r e m p u a n   d i   D P R   R I   a d a l a h berdasarkan hasil Pemilu 2009, sebanyak 18%  perempuan  dari  total  560  anggota. Dalam Draft tersebut  juga  dibuat  daftar perbandingan  keterwakilan  perempuan dari Pemilu I sampai Pemilu 2009 sebagai berikut :
Meski  demikian,  prestasi  pada Pemilu  2009  tersebut  ternyata  tidak terjadi  secara  merata  di  semua  daerah pemilihan  (dapil),  termasuk  di  tingkat P r o v i n s i   d a n   K a b u p a t e n / K o t a . Penelitian  Puskapol  UI,  seperti  yang d i k u t i p   d a l a m D r a f t t e r s e b u t , menemukan tren  inkonsistensi misalnya pada  dapil  yang  tingkat  keterpilihan perempuan  anggota  DPR  RI  tinggi,
715
2 Draft Kertas Posisi Komnas Perempuan Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR dan DPRD.
Periode Perempuan Laki-laki 1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%) Konstituante 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9) 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987-1992 65 (13%) 500 (87 %) 1992-1997 62 (12,5%) 500 (91%) 1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 2009-2014 103 (18%) 457 (82%)
belum tentu hal serupa juga terjadi pada keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di dapil  yang  sama.  Bahkan  terdapat sejumlah  Dapil  yang  sama  sekali  tidak mendudukkan perempuan sebagai wakil terpilih.
S e k a l i p u n   s e c a r a   n a s i o n a l keterwakilan  perempuan  di  tingkat P r o v i n s i   a t a u   K a b u p a t e n / K o t a mengalami  peningkatan,  Puskapol  UI justru melihat bahwa semakin ke tingkat lokal,  keterpilihan  anggota  legislatif masih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal  ini  terlihat  misalnya  dari  total anggota  DPRD  Provinsi  sebanyak  2005 orang, jumlah perempuan mencapai 321 orang (16%) dan laki-laki sebanyak 1.684 (84%).  Sementara  anggota  DPRD Kabupaten/Kota di 461 daerah sebanyak 15.758  orang,  1.856  orang  (12%)  di antaranya perempuan dan sisanya 13.901 (88%) adalah laki-laki.
Demokrasi  menuntut  sistem perwakilan yang memungkinkan semua k e l omp ok   ma sy a r a k a t   t e r w a k i l i . Tujuannya  agar  dalam  pengambilan keputusan  tidak  ada  kelompok  yang ditinggalkan. Ketimpangan besar dalam keterwakilan  perempuan  di    parlemen dianggap  menyalahi  konsep  lembaga perwakilan  sebagai  mikrokosmos  yang terdiri  atas  berbagai  karakter  kelompok signifikan  berdasarkan  seks,  ras  dan kelas. Keadaan itu juga menyalahi model p e r w a k i l a n   f u n g s i o n a l   k a r e n a perempuan  tidak  memiliki  juru  bicara yang  cukup  dalam  pengambilan keputusan di lembaga perwakilan.
Hal  itu  juga  dianggap  sebagai sebab seringnya parlemen mengeluarkan kebijakan  yang  justru  mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diwakilinya.
Oleh karena itu perlu dilakukan kembali pemaknaan  demokrasi  perwakilan dengan  menekankan  pentingnya  politik kehadiran  ( the  political  of  presence ),  yaitu kesetaraan  perwakilan  antara  laki-laki d a n   p e r e m p u a n ,   k e s e i m b a n g a n perwakilan  di  antara  kelompok- kelompok yang berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok  termarjinalkan  ke dalam lembaga perwakilan.
Lebih  dari  itu,  fakta-fakta  di  atas sekaligus dianggap menjadi representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur  kehidupan  sesuai  dengan kepentingan  politik  kelaki-lakiannya. Dalam  masyarakat  patriarkhi,  laki-laki mencegah  perempuan  memasuki  ruang publik,  sementara  mereka  bolak-balik memasuki ruang privat dan ruang publik dengan  ketentuan-ketentuan  hukum yang  mereka  buat  dan  menguntungkan dirinya (Surbakti, dkk, 2011: 2).

## Kendala Perempuan di Parlemen
Menurut  Nadezhda  Shvedova (dalam  Maxim  [ed],  2002:  20)  problem keterwakilan  perempuan  di  parlemen disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
Pertama, Kendala-kendala  politik  di mana  laki-laki  mendominasi  arena politik,  laki-laki  memformulasikan aturan  permainan  politik,  dan  laki-laki mendefinisikan  standar  untuk  evaluasi. Keberadaan model yang didominasi laki- laki  menyebabkan  perempuan  menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik  bergaya  laki-laki.  Apatisme tersebut  membuat  perempuan  enggan terlibat  dalam  proses  politik  sehingga mempengaruhi  secara  siginifikan representasinya di dunia politik.
Lebih  lanjut  Shvedova  (Maxim [ed],  2002:  22-32)  menyebut,  di  antara
716
bentuk-bentuk kendala politik itu adalah: 1)  K e l a z i m a n   “ m o d e l   m a s k u l i n ” mengenai  kehidupan  politik  dan badan-badan  pemerintahan  hasil pemilihan;
2)  Kurangnya  dukungan  partai,  seperti terbatasnya  dukungan  dana  bagi kandidat  perempuan;  terbatasnya akses untuk jaringan politik;
3)  Meratanya standar ganda;
4)  Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan  organisasi  publik  lainnya, seperti  serikat  dagang  (buruh)  dan kelompok-kelompok perempuan;
5)  Tiadanya  sistem  pelatihan  dan pendidikan  yang  dibangun  dengan baik,  baik  bagi  kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya;
6)  Hakikat  sistem  pemilihan,  yang barangkali  atau  tidak  mungkin menguntungkan  bagi  kandidat perempuan.
Kedua ,  kendala  politik  yang menyebabkan  munculnya  apatisme politik  di  kalangan  perempuan,  adalah terkait  dengan  kondisi  sosio-ekonomi y a n g   m e l i p u t i :   K e m i s k i n a n   d a n pengangguran,  Kurangnya  sumber- sumber  keuangan  yang  memadai,  Buta huruf  dan  terbatasnya  akses  ke pendidikan  dan  pilihan  profesi,  Beban ganda  mengenai  tugas-tugas  rumah tangga dan kewajiban profesional.
Ketiga, Kendala-kendala  ideologis dan psikologis yang mencakup ideologi gender  dan  pola-pola  kultural  maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan  kepada  perempuan  dan  laki- laki,    Kurangnya  kepercayaan  diri perempuan  untuk  mencalonkan  diri, Persepsi  perempuan  tentang  politik
sebagai  permainan  “kotor”,  bagaimana perempuan  digambarkan  dalam  media massa.
S e n a d a   d e n g a n   S h v e d o v a , Khofifah Indar Parawansa(dalam Maxim [ed], 2002: 48-49) juga melihat banyak hal yang  menjadi  penyebab  rendahnya tingat  keterwakilan  perempuan  di parlemen, antara lain: 1. Berhubungan  dengan  konteks budaya  di  Indonesia  yang  masih sangat  kental  asas  patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa  arena  politik  adalah  untuk laki-laki,  dan  bahwa  tidaklah  pantas bagi  wanita  untuk  menjadi  anggota parlemen.
2. Berhubungan  dengan  proses  seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para  kandidat  biasanya  dilakukan oleh  sekelompok  kecil  pejabat  atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki.
3. Berhubungan  dengan  media  yang berperan penting dalam membangun opini  publik  mengenai  pentingnya representasi  perempuan  dalam parlemen.
4. Tidak  adanya  jaringan  antara o r g a n i s a s i   m a s s a ,   L S M   d a n p a r t a i p a r t a i   p o l i t i k   u n t u k m e m p e r j u a n g k a n   r e p r e s e n t a s i perempuan.  Jaringan  organisasi- organisasi  wanita  di  Indonesia  baru mulai  memainkan  peranan  penting sejak tahun 1999.
Selain persoalan tersebut, masalah- masalah berikut bisa juga menjadi faktor- faktor  tambahan  bagi  kompleksitas problem  keterwakilan  perempuan  di parlemen  berupa:  Kemiskinan  dan r e n d a h n y a   t i n g k a t   p e n d i d i k a n perempuan,  faktor  keluarga  terutama
belum tentu hal serupa juga terjadi pada keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di dapil  yang  sama.  Bahkan  terdapat sejumlah  Dapil  yang  sama  sekali  tidak mendudukkan perempuan sebagai wakil terpilih.
S e k a l i p u n   s e c a r a   n a s i o n a l keterwakilan  perempuan  di  tingkat P r o v i n s i   a t a u   K a b u p a t e n / K o t a mengalami  peningkatan,  Puskapol  UI justru melihat bahwa semakin ke tingkat lokal,  keterpilihan  anggota  legislatif masih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal  ini  terlihat  misalnya  dari  total anggota  DPRD  Provinsi  sebanyak  2005 orang, jumlah perempuan mencapai 321 orang (16%) dan laki-laki sebanyak 1.684 (84%).  Sementara  anggota  DPRD Kabupaten/Kota di 461 daerah sebanyak 15.758  orang,  1.856  orang  (12%)  di antaranya perempuan dan sisanya 13.901 (88%) adalah laki-laki.
Demokrasi  menuntut  sistem perwakilan yang memungkinkan semua k e l omp ok   ma sy a r a k a t   t e r w a k i l i . Tujuannya  agar  dalam  pengambilan keputusan  tidak  ada  kelompok  yang ditinggalkan. Ketimpangan besar dalam keterwakilan  perempuan  di    parlemen dianggap  menyalahi  konsep  lembaga perwakilan  sebagai  mikrokosmos  yang terdiri  atas  berbagai  karakter  kelompok signifikan  berdasarkan  seks,  ras  dan kelas. Keadaan itu juga menyalahi model p e r w a k i l a n   f u n g s i o n a l   k a r e n a perempuan  tidak  memiliki  juru  bicara yang  cukup  dalam  pengambilan keputusan di lembaga perwakilan.
Hal  itu  juga  dianggap  sebagai sebab seringnya parlemen mengeluarkan kebijakan  yang  justru  mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diwakilinya.
Oleh karena itu perlu dilakukan kembali pemaknaan  demokrasi  perwakilan dengan  menekankan  pentingnya  politik kehadiran  ( the  political  of  presence ),  yaitu kesetaraan  perwakilan  antara  laki-laki d a n   p e r e m p u a n ,   k e s e i m b a n g a n perwakilan  di  antara  kelompok- kelompok yang berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok  termarjinalkan  ke dalam lembaga perwakilan.
Lebih  dari  itu,  fakta-fakta  di  atas sekaligus dianggap menjadi representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur  kehidupan  sesuai  dengan kepentingan  politik  kelaki-lakiannya. Dalam  masyarakat  patriarkhi,  laki-laki mencegah  perempuan  memasuki  ruang publik,  sementara  mereka  bolak-balik memasuki ruang privat dan ruang publik dengan  ketentuan-ketentuan  hukum yang  mereka  buat  dan  menguntungkan dirinya (Surbakti, dkk, 2011: 2).

## Kendala Perempuan di Parlemen
Menurut  Nadezhda  Shvedova (dalam  Maxim  [ed],  2002:  20)  problem keterwakilan  perempuan  di  parlemen disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
Pertama, Kendala-kendala  politik  di mana  laki-laki  mendominasi  arena politik,  laki-laki  memformulasikan aturan  permainan  politik,  dan  laki-laki mendefinisikan  standar  untuk  evaluasi. Keberadaan model yang didominasi laki- laki  menyebabkan  perempuan  menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik  bergaya  laki-laki.  Apatisme tersebut  membuat  perempuan  enggan terlibat  dalam  proses  politik  sehingga mempengaruhi  secara  siginifikan representasinya di dunia politik.
Lebih  lanjut  Shvedova  (Maxim [ed],  2002:  22-32)  menyebut,  di  antara
716
bentuk-bentuk kendala politik itu adalah:
1)  K e l a z i m a n   “ m o d e l   m a s k u l i n ” mengenai  kehidupan  politik  dan badan-badan  pemerintahan  hasil pemilihan;
2)  Kurangnya  dukungan  partai,  seperti terbatasnya  dukungan  dana  bagi kandidat  perempuan;  terbatasnya akses untuk jaringan politik;
3)  Meratanya standar ganda;
4)  Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan  organisasi  publik  lainnya, seperti  serikat  dagang  (buruh)  dan kelompok-kelompok perempuan;
5)  Tiadanya  sistem  pelatihan  dan pendidikan  yang  dibangun  dengan baik,  baik  bagi  kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya;
6)  Hakikat  sistem  pemilihan,  yang barangkali  atau  tidak  mungkin menguntungkan  bagi  kandidat perempuan.
Kedua ,  kendala  politik  yang menyebabkan  munculnya  apatisme politik  di  kalangan  perempuan,  adalah terkait  dengan  kondisi  sosio-ekonomi y a n g   m e l i p u t i :   K e m i s k i n a n   d a n pengangguran,  Kurangnya  sumber- sumber  keuangan  yang  memadai,  Buta huruf  dan  terbatasnya  akses  ke pendidikan  dan  pilihan  profesi,  Beban ganda  mengenai  tugas-tugas  rumah tangga dan kewajiban profesional.
Ketiga, Kendala-kendala  ideologis dan psikologis yang mencakup ideologi gender  dan  pola-pola  kultural  maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan  kepada  perempuan  dan  laki- laki,    Kurangnya  kepercayaan  diri perempuan  untuk  mencalonkan  diri, Persepsi  perempuan  tentang  politik
sebagai  permainan  “kotor”,  bagaimana perempuan  digambarkan  dalam  media massa.
S e n a d a   d e n g a n   S h v e d o v a , Khofifah Indar Parawansa(dalam Maxim [ed], 2002: 48-49) juga melihat banyak hal yang  menjadi  penyebab  rendahnya tingat  keterwakilan  perempuan  di parlemen, antara lain:
1. Berhubungan  dengan  konteks budaya  di  Indonesia  yang  masih sangat  kental  asas  patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa  arena  politik  adalah  untuk laki-laki,  dan  bahwa  tidaklah  pantas bagi  wanita  untuk  menjadi  anggota parlemen.
2. Berhubungan  dengan  proses  seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para  kandidat  biasanya  dilakukan oleh  sekelompok  kecil  pejabat  atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki.
3. Berhubungan  dengan  media  yang berperan penting dalam membangun opini  publik  mengenai  pentingnya representasi  perempuan  dalam parlemen.
4. Tidak  adanya  jaringan  antara o r g a n i s a s i   m a s s a ,   L S M   d a n p a r t a i p a r t a i   p o l i t i k   u n t u k m e m p e r j u a n g k a n   r e p r e s e n t a s i perempuan.  Jaringan  organisasi- organisasi  wanita  di  Indonesia  baru mulai  memainkan  peranan  penting sejak tahun 1999.
Selain persoalan tersebut, masalah- masalah berikut bisa juga menjadi faktor- faktor  tambahan  bagi  kompleksitas problem  keterwakilan  perempuan  di parlemen  berupa:  Kemiskinan  dan r e n d a h n y a   t i n g k a t   p e n d i d i k a n perempuan,  faktor  keluarga  terutama
untuk  perempuan  yang  sudah  menikah m e n d a p a t k a n   h a m b a t a n   d a r i pasangannya, dan sistem multi partai.
Di  sisi  lain,  tidak  maksimalnya keterwakilan  juga  disebabkan  oleh ketidakmampuan  partai  politik  dalam menyerap  perempuan-perempuan  yang berpotensi  sebagai  kadernya.  Partai politik selama ini dinilai hanya berfokus pada meraih kemenangan dalam pemilu sehingga  abai  terhadap  pemberdayaan kader  perempuan  (Andriana,  dkk, 2012:xii).

## Konsep Kuota
Sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan  cara-cara  demokratis  (pemilu). D i   s i n i l a h   g e r a k a n   p e n i n g k a t a n keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi kesempatan lebih terbuka  bagi  para  calon  perempuan untuk memasuki parlemen.
N a m u n   s e d i k i t n y a   j u m l a h p e r e m p u a n   d i   p a r l e m e n   d a n pertimbangan  perlunya  perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen  yang  dipelopori  oleh  aktivis, kelompok,  dan  organisasi    perempuan, yang  muncul  secara  terbuka  menjelang jatuhnya  rezim  Orde  Baru  pada  21  Mei 1998.  Organisasi  perempuan  mulai bekerja sistematis pasca-Pemilu 1999 dan membawa  konsep affirmative  action (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam  pengaturan  sistem  pemilu demokratis (Surbakti, dkk, 2011: 5).
Pengenalan  sistem  kuota  bagi perempuan  pasca-Pemilu  1999  tersebut
menggambarkan lompatan kualitatif   ke suatu  kebijakan  mengenai  cara  dan tujuan yang pasti, yang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan yang dramatis r e p r e s e n t a s i   p e r e m p u a n   d e n g a n menggunakan sistem ini. Ide inti di balik s i s t e m   k u o t a   a d a l a h   m e r e k r u t perempuan  untuk  masuk  dalam  posisi p o l i t i k   d a n   m e m a s t i k a n   b a h w a perempuan  tidak  sekedar  ada  dalam kehidupan politik.
Kuota bagi perempuan merupakan suatu  jumlah  tertentu  atau  persentase dari  anggota  suatu  badan,  apakah  itu suatu daftar kandidat, majelis parlemen, suatu  komite,  atau  suatu  pemerintahan. Sistem  kuota  menempatkan  beban rekrutmen tidak pada perempuan secara individu,  tetapi  pada  pengontrolan proses rekrutmen. Ide inti di balik sistem ini  adalah  merekrut  perempuan  untuk masuk  dalam  posisi  politik  dan memastikan  bahwa  perempuan  tidak terisolir dalam kehidupan politik.
Dewasa ini, sistem kuota bertujuan untuk  memastikan  bahwa  perempuan, paling tidak, merupakan satu “minoritas kritis” ( critical minority ) yang terdiri dari 30  atau  40  persen.  Kuota  mungkin diterapkan  sebagai  tindakan  temporer, artinya,  diterapkan  sampai  hambatan- h a m b a t a n   t e r h a d a p   m a s u k n y a perempuan  dalam  politik  dapat disingkirkan.  Kebanyakan  kuota b e r t u j u a n   u n t u k   m e n i n g k a t k a n representasi perempuan, karena masalah yang  biasanya  muncul  adalah  kurang terwakilinya  perempuan;  dan  ini  dalam hal  tertentu  relevan  karena  perempuan merupakan 50 persen dari penduduk di banyak  negara.  Suatu  peraturan  kuota mungkin,  sebagai  contoh,  memerlukan paling tidak 40 persen dari anggota suatu
718
komite dan itu adalah perempuan. Banyak praktik penerapan metode kuota  yang  berbeda  untuk  memastikan bahwa  perempuan  terwakili  dalam parlemen.  Namun  setidaknya  ada  dua hal  yang  perlu  mendapat  perhatian, yaitu:  kuota  melalui  konstitusi  atau legislasi  nasional  dan  kuota  melalui partai politik. Ada beberapa negara yang telah  mempraktekkan  sistem  kuota melalui  konstitusi  nasional.  Dalam Konstitusi  Uganda  1995  Republik Uganda, satu kursi parlemen dari setiap 39 distrik dicadangkan untuk perempuan ( 1 3   p e r s e n ) ,   a k i b a t n y a   t e r j a d i peningkatan  dalam  representasi  politik perempuan.  Beberapa  perempuan  lain juga  telah  dipilih  untuk  parlemen  pada kursi cadangan khusus non-jender.
Selama periode 1990-an, 11 negara Amerika  Latin  meloloskan  perundang- undangan  nasional  yang  menuntut sedikitnya  20  sampai  40  persen  calon perempuan  di  pemilihan  nasional. Argentina  adalah  negara  pertama  yang memperkenalkan  kuota  30  persen  di tingkat  wilayah  dan  juga  telah  menjadi satu  dari  negara  yang  paling  berhasil. S a n k s i   y a n g   d i j a t u h k a n   p a d a pembangkang  dan  adanya  sistem pemilihan  representasi  proporsional daftar  tertutup  telah  meningkatkan representasi  perempuan.  Negara  lain yang  memakai  sistem  ini  adalah  India, Nepal,  Banglades,  Italia,  Perancis, Tanzania, Eritrea, dan lainnya (Dahlerup dalam Maxim [ed], 2002: 114-118).
Sementara  untuk  kuota  sistem partai  politik  kedua  diterapkan  di beberapa  negara,  seperti  negara-negara Skandinavia  –  Denmark,  Norwegia  dan Swedia  –  yang  dikenal  memiliki  repre- sentasi  perempuan  yang  sangat  tinggi
dalam  politik.  Negara-negara  Nordik tersebut  berada  di  antara  representasi politik  perempuan  tertinggi  di  dunia. Peningkatan ini terjadi secara luas selama 30 tahun terakhir.
Dalam  tahun  2002,  perempuan mendominasi  lebih  dari  42  persen  dari anggota parlemen di Swedia, 38 persen di Denmark,  dan  36  persen  di  Norwegia. B u k a n   k e t e n t u a n   a t a u   h u k u m konstitusional yang menuntut tingginya representasi perempuan di Skandinavia. Untuk  sebagian,  kenaikan  ini  dapat dikaitkan dengan tekanan yang berlanjut pada  sebagian  kelompok  perempuan dalam  partai-partai  sekaligus  gerakan perempuan  secara  umum.  Perempuan memobilisir dan mengorganisir tekanan untuk  meyakinkan  bahwa  partai-partai politik  meningkatkan  jumlah  kandidat perempuannya,  yang  artinya,  kandidat perempuan  memiliki  kesempatan menang secara adil.
Tekanan  ini  diterapkan  pada semua  partai  di  Skandinavia.  Beberapa p a r t a i   m e n a n g g a p i n y a   d e n g a n menerapkan sistem kuota. Di tiga negara Skandinavia  kuota  diperkenalkan berdasarkan  pada  keputusan  yang dibuat  oleh  partai  politiknya.  Kuota diperkenalkan dalam partai-partai sosial demokrat  dan  dalam  partai-partai  kiri selama  tahun  1970-an  dan  1980-an. Namun  banyak  partai  sayap  kanan  dan tengah  mempertimbangkan  kuota “kurang  demokratik”  (Dahlerup  dalam Maxim [ed], 2002: 120-121).
Menilik  peraturan  tentang  kuota perempuan di Indonesia, tampak bahwa Indonesia memakai sistem keterwakilan kuota model kedua dengan memberikan “jatah”  30  persen  bagi  perempuan  di kepengurusan  partai  dan  daftar  calon
untuk  perempuan  yang  sudah  menikah m e n d a p a t k a n   h a m b a t a n   d a r i pasangannya, dan sistem multi partai.
Di  sisi  lain,  tidak  maksimalnya keterwakilan  juga  disebabkan  oleh ketidakmampuan  partai  politik  dalam menyerap  perempuan-perempuan  yang berpotensi  sebagai  kadernya.  Partai politik selama ini dinilai hanya berfokus pada meraih kemenangan dalam pemilu sehingga  abai  terhadap  pemberdayaan kader  perempuan  (Andriana,  dkk, 2012:xii).

## Konsep Kuota
Sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan  cara-cara  demokratis  (pemilu). D i   s i n i l a h   g e r a k a n   p e n i n g k a t a n keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi kesempatan lebih terbuka  bagi  para  calon  perempuan untuk memasuki parlemen.
N a m u n   s e d i k i t n y a   j u m l a h p e r e m p u a n   d i   p a r l e m e n   d a n pertimbangan  perlunya  perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen  yang  dipelopori  oleh  aktivis, kelompok,  dan  organisasi    perempuan, yang  muncul  secara  terbuka  menjelang jatuhnya  rezim  Orde  Baru  pada  21  Mei 1998.  Organisasi  perempuan  mulai bekerja sistematis pasca-Pemilu 1999 dan membawa  konsep affirmative  action (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam  pengaturan  sistem  pemilu demokratis (Surbakti, dkk, 2011: 5).
Pengenalan  sistem  kuota  bagi perempuan  pasca-Pemilu  1999  tersebut
menggambarkan lompatan kualitatif   ke suatu  kebijakan  mengenai  cara  dan tujuan yang pasti, yang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan yang dramatis r e p r e s e n t a s i   p e r e m p u a n   d e n g a n menggunakan sistem ini. Ide inti di balik s i s t e m   k u o t a   a d a l a h   m e r e k r u t perempuan  untuk  masuk  dalam  posisi p o l i t i k   d a n   m e m a s t i k a n   b a h w a perempuan  tidak  sekedar  ada  dalam kehidupan politik.
Kuota bagi perempuan merupakan suatu  jumlah  tertentu  atau  persentase dari  anggota  suatu  badan,  apakah  itu suatu daftar kandidat, majelis parlemen, suatu  komite,  atau  suatu  pemerintahan. Sistem  kuota  menempatkan  beban rekrutmen tidak pada perempuan secara individu,  tetapi  pada  pengontrolan proses rekrutmen. Ide inti di balik sistem ini  adalah  merekrut  perempuan  untuk masuk  dalam  posisi  politik  dan memastikan  bahwa  perempuan  tidak terisolir dalam kehidupan politik.
Dewasa ini, sistem kuota bertujuan untuk  memastikan  bahwa  perempuan, paling tidak, merupakan satu “minoritas kritis” ( critical minority ) yang terdiri dari 30  atau  40  persen.  Kuota  mungkin diterapkan  sebagai  tindakan  temporer, artinya,  diterapkan  sampai  hambatan- h a m b a t a n   t e r h a d a p   m a s u k n y a perempuan  dalam  politik  dapat disingkirkan.  Kebanyakan  kuota b e r t u j u a n   u n t u k   m e n i n g k a t k a n representasi perempuan, karena masalah yang  biasanya  muncul  adalah  kurang terwakilinya  perempuan;  dan  ini  dalam hal  tertentu  relevan  karena  perempuan merupakan 50 persen dari penduduk di banyak  negara.  Suatu  peraturan  kuota mungkin,  sebagai  contoh,  memerlukan paling tidak 40 persen dari anggota suatu
718
komite dan itu adalah perempuan. Banyak praktik penerapan metode kuota  yang  berbeda  untuk  memastikan bahwa  perempuan  terwakili  dalam parlemen.  Namun  setidaknya  ada  dua hal  yang  perlu  mendapat  perhatian, yaitu:  kuota  melalui  konstitusi  atau legislasi  nasional  dan  kuota  melalui partai politik. Ada beberapa negara yang telah  mempraktekkan  sistem  kuota melalui  konstitusi  nasional.  Dalam Konstitusi  Uganda  1995  Republik Uganda, satu kursi parlemen dari setiap 39 distrik dicadangkan untuk perempuan ( 1 3   p e r s e n ) ,   a k i b a t n y a   t e r j a d i peningkatan  dalam  representasi  politik perempuan.  Beberapa  perempuan  lain juga  telah  dipilih  untuk  parlemen  pada kursi cadangan khusus non-jender.
Selama periode 1990-an, 11 negara Amerika  Latin  meloloskan  perundang- undangan  nasional  yang  menuntut sedikitnya  20  sampai  40  persen  calon perempuan  di  pemilihan  nasional. Argentina  adalah  negara  pertama  yang memperkenalkan  kuota  30  persen  di tingkat  wilayah  dan  juga  telah  menjadi satu  dari  negara  yang  paling  berhasil. S a n k s i   y a n g   d i j a t u h k a n   p a d a pembangkang  dan  adanya  sistem pemilihan  representasi  proporsional daftar  tertutup  telah  meningkatkan representasi  perempuan.  Negara  lain yang  memakai  sistem  ini  adalah  India, Nepal,  Banglades,  Italia,  Perancis, Tanzania, Eritrea, dan lainnya (Dahlerup dalam Maxim [ed], 2002: 114-118).
Sementara  untuk  kuota  sistem partai  politik  kedua  diterapkan  di beberapa  negara,  seperti  negara-negara Skandinavia  –  Denmark,  Norwegia  dan Swedia  –  yang  dikenal  memiliki  repre- sentasi  perempuan  yang  sangat  tinggi
dalam  politik.  Negara-negara  Nordik tersebut  berada  di  antara  representasi politik  perempuan  tertinggi  di  dunia. Peningkatan ini terjadi secara luas selama 30 tahun terakhir.
Dalam  tahun  2002,  perempuan mendominasi  lebih  dari  42  persen  dari anggota parlemen di Swedia, 38 persen di Denmark,  dan  36  persen  di  Norwegia. B u k a n   k e t e n t u a n   a t a u   h u k u m konstitusional yang menuntut tingginya representasi perempuan di Skandinavia. Untuk  sebagian,  kenaikan  ini  dapat dikaitkan dengan tekanan yang berlanjut pada  sebagian  kelompok  perempuan dalam  partai-partai  sekaligus  gerakan perempuan  secara  umum.  Perempuan memobilisir dan mengorganisir tekanan untuk  meyakinkan  bahwa  partai-partai politik  meningkatkan  jumlah  kandidat perempuannya,  yang  artinya,  kandidat perempuan  memiliki  kesempatan menang secara adil.
Tekanan  ini  diterapkan  pada semua  partai  di  Skandinavia.  Beberapa p a r t a i   m e n a n g g a p i n y a   d e n g a n menerapkan sistem kuota. Di tiga negara Skandinavia  kuota  diperkenalkan berdasarkan  pada  keputusan  yang dibuat  oleh  partai  politiknya.  Kuota diperkenalkan dalam partai-partai sosial demokrat  dan  dalam  partai-partai  kiri selama  tahun  1970-an  dan  1980-an. Namun  banyak  partai  sayap  kanan  dan tengah  mempertimbangkan  kuota “kurang  demokratik”  (Dahlerup  dalam Maxim [ed], 2002: 120-121).
Menilik  peraturan  tentang  kuota perempuan di Indonesia, tampak bahwa Indonesia memakai sistem keterwakilan kuota model kedua dengan memberikan “jatah”  30  persen  bagi  perempuan  di kepengurusan  partai  dan  daftar  calon
719
legislatif yang diajukan partai. Pemilihan sistem  kuota  model  ini  tidak  lepas  dari kesimpulan  bahwa  partai  politik memiliki  posisi  kunci  bagi  problem representasi  perempuan  di  parlemen (Andriana, dkk, 2012: xiv).

## Perspektif Feminisme
Meski  gerakan  perempuan  telah berusia  tua  di  Indonesia,  namun  hasil survey  The  Asia  Foundation  dan  CSIS menunjukkan  fakta-fakta  menarik seputar  aktivitas  perempuan  di  ruang publik  (politik).  Sebanyak  39,6% responden  menyatakan  politik  sebagai wilayah  kotor  yang  tidak  cocok  bagi perempuan  dan  hanya  48,9%  yang menyatakan sebaliknya. Meski demikian ada  sebesar  67,4%  responden  sepakat dengan  adanya  aturan  kuota  30%  bagi perempuan di parlemen dan 19,1% yang menyebut  sebaliknya.  Meskipun mayoritas  sepakat  adanya  kuota  bagi perempuan,  namun  mayoritas  besar publik  masih  meyakini  bahwa  hak kepemimpinan  publik  (agama  atau politik)    adalah  hak  laki-laki.  Sebanyak 7 0 , 9 %   r e s p o n d e n   m e n y a t a k a n kepemimpinan  agama  harus  di  tangan laki-laki  dan  73,9%  menyatakan kepemimpinan  politik  juga  harus  di tangan  laki-laki  (Rahman,  makalah, 2003).
Data-data  tersebut  menunjukkan betapa  publik  masih  terkesan  bersikap double  standard dalam  menyikapi  peran perempuan  di  ruang  politik.  Dukungan mereka  pada  aturan  kuota  30  persen perempuan  di  parlemen  tidak  seiring d e n g a n   k e y a k i n a n   m e r e k a   a k a n keharusan  kepemimpinan  publik  pada laki-laki.  Sikap  mendua  tersebut  tidak lepas  dari  masih  kuatnya  keyakinan
patriarkhis dalam masyarakat.
Namun,  kelompok  feminis  tetap memperjuangkan  keterlibatan  lebih banyak  kaum  wanita  di  ruang  publik, khususnya politik. Hal itu karena mereka meyakini  bahwa  tingkat  keterwakilan perempuan  di  parlemen  tidak  hanya berdampak bagi perempuan itu sendiri, tetapi  juga  terhadap  masyarakat  secara u m u m .   M a s a l a h   k e s e j a h t e r a a n , pendidikan,  kekerasan  terhadap perempuan,  kesehatan,  dan  lingkungan hidup  akan  disentuh  oleh  perempuan jika  mereka  terlibat  dalam  proses pengambilan kebijakan. Pengalaman dan perhatian  kaum  perempuan  terhadap problem-problem  tersebut  membuat mereka berbeda dari kaum laki-laki  yang selama  ini  mendominasi  sektor  politik khususnya  di  parlemen.  Cukup  sulit mengharapkan  laki-laki  di  parlemen mengakomodasi  kepentingan  dan kebutuhan perempuan saat mereka tidak pernah  memahami  dan  memiliki pengalaman  dengan  cara  yang  sama seperti yang dilakukan perempuan.
Untuk itu, diperjuangkanlah  kuota 30 persen hingga disempurnakan dengan penambahan zipper  system pada  tahap pencalonan.  Perempuan  meyakini bahwa  dengan  menambah  jumlah keterwakilan  perempuan  di  legislatif, p e r j u a n g a n   p e r e m p u a n   u n t u k mewujudkan  kesetaraan  jender  pada tataran kebijakan negara bukan mustahil dapat  dicapai,  termasuk  mengawal  UU yang  berkaitan  dengan  isu  perempuan. Alasannya,  perempuan  lebih  mampu memahami,  merasakan,  dan  berempati t e r h a d a p   m a s a l a h   d a n   a s p i r a s i perempuan,  di  samping  mempunyai kesadaran politik dan kesadaran jender.
Kebijakan  kuota  perempuan
720
diparlemen  sangat  kental  dengan perspektif  pendekatan  feminisme. Feminisme  adalah  bentuk  advokasi terhadap hak-hak perempuan (advocacy of women's  rights). Terkait  dengan  hak perempuan  di  bidang  politik,  teori feminisme universal menyatakan bahwa hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak natural  sejak  lahir  bagi  setiap  manusia secara universal terlepas dari ras, warna, sek,  bahasa,  agama,  opini  politik  & lainnya,  asal  muasal  kebangsaan  dan sosial,  kekayaan,  status  kelahiran  atau yang lainnya (Gratton, 2011: 6).
D a l a m   b e b e r a p a   d e k a d e b e l a k a n g a n   i n i   p a r a   f e m i n i s memunculkan  beberapa  teori  yang konsen  terhadap  peran  perempuan  di ruang  publik.  Setidaknya  ada  tiga  teori yang muncul, yaitu: a.  Feminisme Liberal Dasar  asumsi  yang  dipakai  adalah gagasan  John  Locke  tentang human rights (hak  asasi  manusia),  bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan k e b e b a s a n   d a n   h a k   m e n c a r i kebahagiaan.  Beberapa  teoritisi f e m i n i s   l i b e r a l   b e r u p a y a memasukkan  ide  bahwa  perempuan juga merupakan makhluk yang sama dengan  laki-laki  dan  keduanya mempunyai hak yang sama. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan (Megawangi, 1999: 118-119). Secara ontologis keduanya sama, hak l a k i - l a k i   j u g a   m e n j a d i   h a k perempuan.  Perbedaan  antara keduanya  hanya  terjadi  di  aspek reproduksi  sebagai  akibat  dari p e r b e d a a n   o r g a n   r e p r o d u k s i keduanya.  Mereka  menghendaki
agar  perempuan  diintegrasikan secara  total  di  dalam  semua  peran, termasuk kerja di luar rumah. Dengan demikian  tidak  akan  ada  lagi kelompok  yang  lebih  dominan (Umar, 2001: 64-65). Agar persamaan hak antara laki-laki dan  perempuan  dapat  terjamin p e l a k s a n a a n n y a ,   m a k a   p e r l u ditunjang dengan dasar hukum yang kuat.  Karena  itulah  mereka  lebih menfokuskan  perjuangannya  pada perubahan  segala  hal  yang  terkait dengan  legal  konstitusional  yang dianggap  melestarikan  institusi k e l u a r g a   y a n g   p a t r i a r k h a t (Megawangi, 1999: 120-121). b.  Feminisme Marxis-Sosialis Kelompok  ini  berupaya  meng- hilangkan  struktur  kelas  dalam masyarakat  berdasarkan  jenis kelamin  dengan  mengkampanyekan isu  bahwa  perbedaan  peran  antara laki-laki  dan  perempuan  bukanlah karena  faktor  biologis  dan  sejarah, tetapi  lebih  karena  faktor  budaya berkaitan  dengan  struktur  kelas  dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. K e t i m p a n g a n   y a n g   t e r j a d i disebabkan  oleh  penerapan  sistem kepitalis yang mendukung terjadinya tenaga  kerja  tanpa  upah  bagi perempuan    di  lingkungan  rumah tangga (Umar, 2001:65-66). Mereka  mengibaratkan  kaum  laki- laki sebagai kaum borjuis dan kaum wanita  sebagai  kaum  proletar  yang tertindas,  baik  dalam  kaitan  fungsi ekonomi,  seksual,  dan  pembagian properti  di  dalam  keluarga.  Selama ini  keluarga  dijadikan  sebagai institusi  untuk  melanggengkan sistem patriarkat dengan strukturnya
legislatif yang diajukan partai. Pemilihan sistem  kuota  model  ini  tidak  lepas  dari kesimpulan  bahwa  partai  politik memiliki  posisi  kunci  bagi  problem representasi  perempuan  di  parlemen (Andriana, dkk, 2012: xiv).

## Perspektif Feminisme
Meski  gerakan  perempuan  telah berusia  tua  di  Indonesia,  namun  hasil survey  The  Asia  Foundation  dan  CSIS menunjukkan  fakta-fakta  menarik seputar  aktivitas  perempuan  di  ruang publik  (politik).  Sebanyak  39,6% responden  menyatakan  politik  sebagai wilayah  kotor  yang  tidak  cocok  bagi perempuan  dan  hanya  48,9%  yang menyatakan sebaliknya. Meski demikian ada  sebesar  67,4%  responden  sepakat dengan  adanya  aturan  kuota  30%  bagi perempuan di parlemen dan 19,1% yang menyebut  sebaliknya.  Meskipun mayoritas  sepakat  adanya  kuota  bagi perempuan,  namun  mayoritas  besar publik  masih  meyakini  bahwa  hak kepemimpinan  publik  (agama  atau politik)    adalah  hak  laki-laki.  Sebanyak 7 0 , 9 %   r e s p o n d e n   m e n y a t a k a n kepemimpinan  agama  harus  di  tangan laki-laki  dan  73,9%  menyatakan kepemimpinan  politik  juga  harus  di tangan  laki-laki  (Rahman,  makalah, 2003).
Data-data  tersebut  menunjukkan betapa  publik  masih  terkesan  bersikap double  standard dalam  menyikapi  peran perempuan  di  ruang  politik.  Dukungan mereka  pada  aturan  kuota  30  persen perempuan  di  parlemen  tidak  seiring d e n g a n   k e y a k i n a n   m e r e k a   a k a n keharusan  kepemimpinan  publik  pada laki-laki.  Sikap  mendua  tersebut  tidak lepas  dari  masih  kuatnya  keyakinan
patriarkhis dalam masyarakat.
Namun,  kelompok  feminis  tetap memperjuangkan  keterlibatan  lebih banyak  kaum  wanita  di  ruang  publik, khususnya politik. Hal itu karena mereka meyakini  bahwa  tingkat  keterwakilan perempuan  di  parlemen  tidak  hanya berdampak bagi perempuan itu sendiri, tetapi  juga  terhadap  masyarakat  secara u m u m .   M a s a l a h   k e s e j a h t e r a a n , pendidikan,  kekerasan  terhadap perempuan,  kesehatan,  dan  lingkungan hidup  akan  disentuh  oleh  perempuan jika  mereka  terlibat  dalam  proses pengambilan kebijakan. Pengalaman dan perhatian  kaum  perempuan  terhadap problem-problem  tersebut  membuat mereka berbeda dari kaum laki-laki  yang selama  ini  mendominasi  sektor  politik khususnya  di  parlemen.  Cukup  sulit mengharapkan  laki-laki  di  parlemen mengakomodasi  kepentingan  dan kebutuhan perempuan saat mereka tidak pernah  memahami  dan  memiliki pengalaman  dengan  cara  yang  sama seperti yang dilakukan perempuan.
Untuk itu, diperjuangkanlah  kuota 30 persen hingga disempurnakan dengan penambahan zipper  system pada  tahap pencalonan.  Perempuan  meyakini bahwa  dengan  menambah  jumlah keterwakilan  perempuan  di  legislatif, p e r j u a n g a n   p e r e m p u a n   u n t u k mewujudkan  kesetaraan  jender  pada tataran kebijakan negara bukan mustahil dapat  dicapai,  termasuk  mengawal  UU yang  berkaitan  dengan  isu  perempuan. Alasannya,  perempuan  lebih  mampu memahami,  merasakan,  dan  berempati t e r h a d a p   m a s a l a h   d a n   a s p i r a s i perempuan,  di  samping  mempunyai kesadaran politik dan kesadaran jender.
Kebijakan  kuota  perempuan
720
diparlemen  sangat  kental  dengan perspektif  pendekatan  feminisme. Feminisme  adalah  bentuk  advokasi terhadap hak-hak perempuan (advocacy of women's  rights). Terkait  dengan  hak perempuan  di  bidang  politik,  teori feminisme universal menyatakan bahwa hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak natural  sejak  lahir  bagi  setiap  manusia secara universal terlepas dari ras, warna, sek,  bahasa,  agama,  opini  politik  & lainnya,  asal  muasal  kebangsaan  dan sosial,  kekayaan,  status  kelahiran  atau yang lainnya (Gratton, 2011: 6).
D a l a m   b e b e r a p a   d e k a d e b e l a k a n g a n   i n i   p a r a   f e m i n i s memunculkan  beberapa  teori  yang konsen  terhadap  peran  perempuan  di ruang  publik.  Setidaknya  ada  tiga  teori yang muncul, yaitu:
a.  Feminisme Liberal
Dasar  asumsi  yang  dipakai  adalah gagasan  John  Locke  tentang human rights (hak  asasi  manusia),  bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan k e b e b a s a n   d a n   h a k   m e n c a r i kebahagiaan.  Beberapa  teoritisi f e m i n i s   l i b e r a l   b e r u p a y a memasukkan  ide  bahwa  perempuan juga merupakan makhluk yang sama dengan  laki-laki  dan  keduanya mempunyai hak yang sama. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan (Megawangi, 1999: 118-119). Secara ontologis keduanya sama, hak l a k i - l a k i   j u g a   m e n j a d i   h a k perempuan.  Perbedaan  antara keduanya  hanya  terjadi  di  aspek reproduksi  sebagai  akibat  dari p e r b e d a a n   o r g a n   r e p r o d u k s i keduanya.  Mereka  menghendaki
agar  perempuan  diintegrasikan secara  total  di  dalam  semua  peran, termasuk kerja di luar rumah. Dengan demikian  tidak  akan  ada  lagi kelompok  yang  lebih  dominan (Umar, 2001: 64-65). Agar persamaan hak antara laki-laki dan  perempuan  dapat  terjamin p e l a k s a n a a n n y a ,   m a k a   p e r l u ditunjang dengan dasar hukum yang kuat.  Karena  itulah  mereka  lebih menfokuskan  perjuangannya  pada perubahan  segala  hal  yang  terkait dengan  legal  konstitusional  yang dianggap  melestarikan  institusi k e l u a r g a   y a n g   p a t r i a r k h a t (Megawangi, 1999: 120-121). b.  Feminisme Marxis-Sosialis
Kelompok  ini  berupaya  meng- hilangkan  struktur  kelas  dalam masyarakat  berdasarkan  jenis kelamin  dengan  mengkampanyekan isu  bahwa  perbedaan  peran  antara laki-laki  dan  perempuan  bukanlah karena  faktor  biologis  dan  sejarah, tetapi  lebih  karena  faktor  budaya berkaitan  dengan  struktur  kelas  dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. K e t i m p a n g a n   y a n g   t e r j a d i disebabkan  oleh  penerapan  sistem kepitalis yang mendukung terjadinya tenaga  kerja  tanpa  upah  bagi perempuan    di  lingkungan  rumah tangga (Umar, 2001:65-66).
Mereka  mengibaratkan  kaum  laki- laki sebagai kaum borjuis dan kaum wanita  sebagai  kaum  proletar  yang tertindas,  baik  dalam  kaitan  fungsi ekonomi,  seksual,  dan  pembagian properti  di  dalam  keluarga.  Selama ini  keluarga  dijadikan  sebagai institusi  untuk  melanggengkan sistem patriarkat dengan strukturnya
yang vertikal dan hierarkhis. Struktur seperti  ini  menurutnya  tidak  ideal dan  harus  digantikan  oleh  keluarga dengan  hubungan  yang  horizontal b e r d a s a r k a n c o m p a n i o n s h i p (Megawangi, 1999: 85). Teori  ini  berangkat  dari  perspektif struktural-konflik  yang  muncul sebagai antitesis atas teori struktural f u n g s i o n a l   y a n g   d i a n g g a p memandang  masyarakat  lebih  pada s i s i   k e s e i m b a n g a n   d e n g a n mengabaikan  konflik  yang  selalu melekat  pada  masyarakat,  terlalu berorientasi  kepada  status  quo  dan mengabaikan  praktik  dominasi  satu kelompok  terhadap  kelompok  lain (Maliki, 2004: 131).
Solusi  untuk  mengatasi  relasi  yang timpang itu adalah dengan mengajak perempuan  untuk  masuk  ke  ruang publik  sehingga  ia  bisa  produktif (menghasilkan  materi/uang)  dan konsep pekerjaan domestik tidak ada lagi.  Dengan  memiliki  uang/materi itulah posisi perempuan akan sejajar dengan  laki-laki  sehingga  ia  punya posisi  tawar  yang  seimbang  dengan laki-laki (Megawangi, 1999: 132). c.  Feminisme Radikal
Feminisme  model  ini  memandang bahwa  ketidakadilan  gender  yang dialami  perempuan  sesungguhnya bersumber  dari  perbedaan  biologis laki-laki  –  perempuan  itu  sendiri. Kondisi  biologis  perempuan  yang bisa hamil dan menyusui melahirkan peran-peran  gender  tertentu  bagi perempuan  dan  termanifestasikan dalam  institusi  keluarga.  Karena i t u l a h   m e r e k a   m e n g g u g a t keberadaan  institusi  keluarga  dan sistem patriarkhat. Lebih jauh mereka
juga  mencoba  mengakhiri  tirani keluarga biologis karena lembaga ini dianggap lembaga formalisasi untuk menindas perempuan. Antipati  kaum  feminis  radikal terhadap  kaum  lelaki  membuat mereka memisahkan diri dari budaya maskulin  dan  membentuk  budaya kelompoknya  sendiri  yang  disebut sisterhood .  Mereka  percaya  bahwa secara  fundamental  lelaki  dan perempuan  itu  berbeda.  Mereka cenderung  membenci  makhluk  laki- laki  dan  mengajak  kaum  wanita untuk  mandiri  bahkan  tanpa  perlu keberadaan  lelaki  dalam  kehidupan mereka.  Lebih  dari  itu  mereka berteori  bahwa  menjadi  lesbian adalah  bentuk  kebebasan  dari dominasi  lelaki  baik  secara  internal maupun ekstrenal. Selain kehidupan lesbi mereka juga mengkampanyekan kehidupan  melajang  atau  menjanda (Megawangi, 1999: 178-179).
Meski  memiliki  gagasan  dan  teori y a n g   b e r b e d a - b e d a ,   p e r s p e k t i f feminisme  mempunyai  inti  visi  yang s a m a   u n t u k   m e m p e r j u a n g k a n kemerdekaan dan persamaan status dan peran  sosial  antara  laki-laki  dan perempuan  sehingga  tidak  lagi  terjadi ketimpangan gender dalam masyarakat.

## Problem Keadilan
K e i n g i n a n   m e r a i h   k o n d i s i persamaan  jender  di  ruang  publik tersebutlah  yang  mendasari  gerakan- gerakan perempuan dan HAM menuntut kuota  bagi  perempuan  di  partai  politik dan  parlemen.  Bagi  mereka  keadilan gender di ruang politik akan tercipta jika ada  keseimbangan  kuantitatif  antara pria-wanita di parlemen. Kuota 30 persen
yang  mereka  perjuangkan  melalui konstitusi  adalah  batas  minimal  untuk mewujudkan  kondisi  keadilan  gender yang mereka impikan itu.
Sistem  kuota  mendapat  kritikan dari sejumlah pihak. Berikut ini argumen kritis pihak yang kontra:
1.  K u o t a   m e n e n t a n g   p r i n s i p kesempatan  kesetaraan  bagi  semua, k a r e n a   p e r e m p u a n   d i b e r i k a n preferensi;
2.  Kuota  tidak  demokratis,  karena pemilih seharusnya dapat memutus- kan siapa yang dipilih;
3.  Kuota  memperlihatkan  secara  tidak langsung bahwa para politisi dipilih;
4.  karena gendernya, dan bukan karena kualifikasinya,  dan  bahwa  banyak kandidat yang lebih memenuhi syarat tersingkirkan;
5.  Banyak  perempuan  tidak  ingin dipilih  hanya  karena  mereka  adalah perempuan;
6.  Pengenalan  kuota  menciptakan konflik  yang  signifikan  dalam organisasi  partai  (Dahlerup  dalam Maxim [ed], 2002: 116).
Inti dari kritik terhadap kuota bagi keterwakilan  perempuan  terletak  pada asumsi  yang  dibangun  oleh  perspektif feminisme  bahwa  keadilan  jender terletak  pada  kondisi  yang  sama  bagi l a k i - l a k i   d a n   p e r e m p u a n ;   k a u m perempuan  harus  mendapatkan  bagian 50/50  dengan  kaum  lelaki,  termasuk dalam  parlemen.  Asumsi  “keadilan” model  ini  tentunya  bermasalah  secara epistemologis  karena  secara  implisit mereka  menganggap  perempuan  dan laki-laki  memiliki  kapasitas,  kesukaan dan  kebutuhan  yang  sama,  sehingga perempuan harus mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang didapatkan laki-
laki.  Lebih  jauh,  asumsi  itu  juga  secara implisit  tidak  mengakui  adanya perbedaan biologis yang mempengaruhi kemampuan dan kesukaan laki-laki dan perempuan.
Memang,  manusia  (baik  laki-laki atau  perempuan)  memiliki  kemampuan dasar  yang  bersifat  universal  sehingga mereka  mempunyai  kapasitas  dan potensi  yang  sama  dalam  melakukan pekerjaan  publik,  kapasitas  ini  dapat mencakup kemampuan, kepandaian dan ketahanan  fisik.  Dengan  kemampuan universal  ini  keadilan  model  feminis tersebut  mungkin  dicapai.  Namun manusia (laki-laki dan perempuan) juga memiliki  kemampuan  spesifik,  yaitu kemampuan  yang  berbeda  antara  laki- laki  dan  perempuan  karena  adanya keragaman  biologis,  misalnya  perem- puan dengan kualitas feminimnya tentu berpengaruh  pada  proses  pengambilan keputusan untuk terjun di dunia politik. Dengan  kemampuan  spesifik  inilah keadilan  model  itu  tidak  mungkin tercapai (Megawangi, 1999: 28-29).
Jika  kita  mengkaji  aturan-aturan yang  ada  di  negara  kita,  sesungguhnya t i d a k   a d a   h a m b a t a n   l e g a l   b a g i perempuan  untuk  terjun  aktif  dan berperan  di  wilayah  politik.  Aturan- aturan yang ada tidak pernah ada yang secara  eksplisit  (bahkan  implisit)  yang melarang  atau  membatasi  perempuan untuk  menjadi  pengurus  partai  politik, caleg,  anggota  DPR,  DPRD,  DPD  atau lembaga-lembaga lainnya. Namun data- d a t a   h a s i l   p e m i l u   s e j a k   a w a l k e m e r d e k a a n   h i n g g a   h a r i   i n i menunjukkan  kondisi  keterwakilan perempuan  yang  sama  dengan  laki-laki tidak  pernah  terwujud.  Selama  pemilu Indonesia  merdeka  keterwakilan
yang vertikal dan hierarkhis. Struktur seperti  ini  menurutnya  tidak  ideal dan  harus  digantikan  oleh  keluarga dengan  hubungan  yang  horizontal b e r d a s a r k a n c o m p a n i o n s h i p (Megawangi, 1999: 85).
Teori  ini  berangkat  dari  perspektif struktural-konflik  yang  muncul sebagai antitesis atas teori struktural f u n g s i o n a l   y a n g   d i a n g g a p memandang  masyarakat  lebih  pada s i s i   k e s e i m b a n g a n   d e n g a n mengabaikan  konflik  yang  selalu melekat  pada  masyarakat,  terlalu berorientasi  kepada  status  quo  dan mengabaikan  praktik  dominasi  satu kelompok  terhadap  kelompok  lain (Maliki, 2004: 131).
Solusi  untuk  mengatasi  relasi  yang timpang itu adalah dengan mengajak perempuan  untuk  masuk  ke  ruang publik  sehingga  ia  bisa  produktif (menghasilkan  materi/uang)  dan konsep pekerjaan domestik tidak ada lagi.  Dengan  memiliki  uang/materi itulah posisi perempuan akan sejajar dengan  laki-laki  sehingga  ia  punya posisi  tawar  yang  seimbang  dengan laki-laki (Megawangi, 1999: 132). c.  Feminisme Radikal
Feminisme  model  ini  memandang bahwa  ketidakadilan  gender  yang dialami  perempuan  sesungguhnya bersumber  dari  perbedaan  biologis laki-laki  –  perempuan  itu  sendiri. Kondisi  biologis  perempuan  yang bisa hamil dan menyusui melahirkan peran-peran  gender  tertentu  bagi perempuan  dan  termanifestasikan dalam  institusi  keluarga.  Karena i t u l a h   m e r e k a   m e n g g u g a t keberadaan  institusi  keluarga  dan sistem patriarkhat. Lebih jauh mereka
juga  mencoba  mengakhiri  tirani keluarga biologis karena lembaga ini dianggap lembaga formalisasi untuk menindas perempuan.
Antipati  kaum  feminis  radikal terhadap  kaum  lelaki  membuat mereka memisahkan diri dari budaya maskulin  dan  membentuk  budaya kelompoknya  sendiri  yang  disebut sisterhood .  Mereka  percaya  bahwa secara  fundamental  lelaki  dan perempuan  itu  berbeda.  Mereka cenderung  membenci  makhluk  laki- laki  dan  mengajak  kaum  wanita untuk  mandiri  bahkan  tanpa  perlu keberadaan  lelaki  dalam  kehidupan mereka.  Lebih  dari  itu  mereka berteori  bahwa  menjadi  lesbian adalah  bentuk  kebebasan  dari dominasi  lelaki  baik  secara  internal maupun ekstrenal. Selain kehidupan lesbi mereka juga mengkampanyekan kehidupan  melajang  atau  menjanda (Megawangi, 1999: 178-179).
Meski  memiliki  gagasan  dan  teori y a n g   b e r b e d a - b e d a ,   p e r s p e k t i f feminisme  mempunyai  inti  visi  yang s a m a   u n t u k   m e m p e r j u a n g k a n kemerdekaan dan persamaan status dan peran  sosial  antara  laki-laki  dan perempuan  sehingga  tidak  lagi  terjadi ketimpangan gender dalam masyarakat.

## Problem Keadilan
K e i n g i n a n   m e r a i h   k o n d i s i persamaan  jender  di  ruang  publik tersebutlah  yang  mendasari  gerakan- gerakan perempuan dan HAM menuntut kuota  bagi  perempuan  di  partai  politik dan  parlemen.  Bagi  mereka  keadilan gender di ruang politik akan tercipta jika ada  keseimbangan  kuantitatif  antara pria-wanita di parlemen. Kuota 30 persen
722
yang  mereka  perjuangkan  melalui konstitusi  adalah  batas  minimal  untuk mewujudkan  kondisi  keadilan  gender yang mereka impikan itu.
Sistem  kuota  mendapat  kritikan dari sejumlah pihak. Berikut ini argumen kritis pihak yang kontra:
1.  K u o t a   m e n e n t a n g   p r i n s i p kesempatan  kesetaraan  bagi  semua, k a r e n a   p e r e m p u a n   d i b e r i k a n preferensi;
2.  Kuota  tidak  demokratis,  karena pemilih seharusnya dapat memutus- kan siapa yang dipilih;
3.  Kuota  memperlihatkan  secara  tidak langsung bahwa para politisi dipilih;
4.  karena gendernya, dan bukan karena kualifikasinya,  dan  bahwa  banyak kandidat yang lebih memenuhi syarat tersingkirkan;
5.  Banyak  perempuan  tidak  ingin dipilih  hanya  karena  mereka  adalah perempuan;
6.  Pengenalan  kuota  menciptakan konflik  yang  signifikan  dalam organisasi  partai  (Dahlerup  dalam Maxim [ed], 2002: 116).
Inti dari kritik terhadap kuota bagi keterwakilan  perempuan  terletak  pada asumsi  yang  dibangun  oleh  perspektif feminisme  bahwa  keadilan  jender terletak  pada  kondisi  yang  sama  bagi l a k i - l a k i   d a n   p e r e m p u a n ;   k a u m perempuan  harus  mendapatkan  bagian 50/50  dengan  kaum  lelaki,  termasuk dalam  parlemen.  Asumsi  “keadilan” model  ini  tentunya  bermasalah  secara epistemologis  karena  secara  implisit mereka  menganggap  perempuan  dan laki-laki  memiliki  kapasitas,  kesukaan dan  kebutuhan  yang  sama,  sehingga perempuan harus mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang didapatkan laki-
laki.  Lebih  jauh,  asumsi  itu  juga  secara implisit  tidak  mengakui  adanya perbedaan biologis yang mempengaruhi kemampuan dan kesukaan laki-laki dan perempuan.
Memang,  manusia  (baik  laki-laki atau  perempuan)  memiliki  kemampuan dasar  yang  bersifat  universal  sehingga mereka  mempunyai  kapasitas  dan potensi  yang  sama  dalam  melakukan pekerjaan  publik,  kapasitas  ini  dapat mencakup kemampuan, kepandaian dan ketahanan  fisik.  Dengan  kemampuan universal  ini  keadilan  model  feminis tersebut  mungkin  dicapai.  Namun manusia (laki-laki dan perempuan) juga memiliki  kemampuan  spesifik,  yaitu kemampuan  yang  berbeda  antara  laki- laki  dan  perempuan  karena  adanya keragaman  biologis,  misalnya  perem- puan dengan kualitas feminimnya tentu berpengaruh  pada  proses  pengambilan keputusan untuk terjun di dunia politik. Dengan  kemampuan  spesifik  inilah keadilan  model  itu  tidak  mungkin tercapai (Megawangi, 1999: 28-29).
Jika  kita  mengkaji  aturan-aturan yang  ada  di  negara  kita,  sesungguhnya t i d a k   a d a   h a m b a t a n   l e g a l   b a g i perempuan  untuk  terjun  aktif  dan berperan  di  wilayah  politik.  Aturan- aturan yang ada tidak pernah ada yang secara  eksplisit  (bahkan  implisit)  yang melarang  atau  membatasi  perempuan untuk  menjadi  pengurus  partai  politik, caleg,  anggota  DPR,  DPRD,  DPD  atau lembaga-lembaga lainnya. Namun data- d a t a   h a s i l   p e m i l u   s e j a k   a w a l k e m e r d e k a a n   h i n g g a   h a r i   i n i menunjukkan  kondisi  keterwakilan perempuan  yang  sama  dengan  laki-laki tidak  pernah  terwujud.  Selama  pemilu Indonesia  merdeka  keterwakilan
perempuan di parlemen masih di bawah 20 persen.
Beberapa  aktivis  feminis  mungkin beralibi  bahwa  kultur  patriarkhi  atau kondisi  sosio-ekonomi  yang  menjadi sebab  bagi  kondisi  ketidakadilan tersebut.  Namun  berfokus  pada menyalahkan  kondisi  kultural  semata justru  dapat  mengabaikan  fakta  akan keunikan  dan  kekhasan  yang  dimiliki masing-masing individu perempuan itu. D e n g a n   p o t e n s i   u n i v e r s a l   y a n g dimilikinya,  perempuan  memang memiliki  kesempatan  untuk  terlibat  di dunia  politik  sebagaimana  laki-laki. Namun  tetaplah  harus  diingat  bahwa pilihan  hidup  yang  diambil  seseorang tidak  hanya  ditentukan  oleh  potensi universal  yang  dimilikinya  semata  itu. Ada  faktor-faktor  lain  seperti  aspirasi, keinginan,  kebutuhan,  atau  pandangan h i d u p   y a n g   b e r b e d a - b e d a   y a n g menjadikan  perempuan  tidak  mau memanfaatkan peluang untuk berkiprah di  ruang  publik,  meski  secara  legal konstitusional  negara  telah  membuka kesempatan itu.
Pengingkaran  terhadap  kondisi- kondisi  yang  khas  dan  unik  tersebut s e c a r a   i m p l i s i t   s e s u n g g u h n y a merupakan bentuk ketidakadilan karena memandang  manusia  secara  homogen, seolah-olah semua perempuan memiliki keinginan,  aspirasi,  kebutuhan,  atau pandangan  hidup  yang  sama  untuk menjadi politisi.
Dalam  ungkapan  lain  dapat dinyatakan  bahwa  kuota  30  persen  di kepengurusan  partai  politik  dan  daftar caleg  merupakan  bentuk  pemaksaan terhadap  perempuan  untuk  terlibat dalam  politik  praktis.  Pemaksaan  ini tentu memiliki dampat negatif bagi kaum
perempuan  itu  sendiri  maupun  bagi masyarakat  dan  negara  secara  umum. Kondisi  “terpaksa”  yang  tercipta  akibat aturan  kuota  tersebut  tentu  akan memaksa  partai-partai  memenuhinya tanpa  memperhatikan  kemampuan, k e i n g i n a n   d a n   k e s i a p a n   s a n g perempuan.
Meski  Pemilu  2009  lalu  telah meningkatkan  jumlah  keterwakilan perempuan  di  DPR,  namun  ternyata anggota  parlemen  perempuan  tidak menunjukkan  kualitas  sebagai  pemberi warna  di  parlemen.  Banyak  perempuan yang terjebak dalam pusaran politik ala “maskulin”  yang  keras  dan  penuh ketegangan. Akibatnya banyak di antara mereka yang terjatuh dalam pelanggaran hukum dengan menjadi tersangka kasus- kasus korupsi, seperti yang terjadi pada La  Ode  Nurhayati  dan  Angelina Sondakh.  Boleh  jadi,  kasus-kasus  yang melibatkan perempuan itu tercipta akibat “pemaksaan”  perempuan  untuk  masuk ke parlemen melalui kuota 30 persen.

## C.  PENUTUP 1.  Kesimpulan
Proporsi  perempuan  sebesar  30% di  daftar  calon  anggota  legislatif  dan kepengurusan pusat partai politik untuk menjamin  keterwakilan  perempuan  di parlemen  sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pemilu  DPR, DPD,  dan  DPRD  secara  implisit memandang  kaum  perempuan  (bahkan manusia  secara  umum)  secara  seragam dan  homogen.  Keunikan  dan  kekhasan pribadi  dan  kondisi  yang  melingkupi p e r e m p u a n   d a l a m   p e n g a m b i l a n keputusan  tidak  mendapatkan  tempat yang layak dalam aturan tersebut. “Pesan
724
tersirat”  itu  semakin  menguat  dengan adanya sanksi yang tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat 30% pengurus dan daftar calegnya terdiri dari perempuan.  Kasus  kegagalan  beberapa partai  yang  gagal  ikut  Pemilu  2014  lalu menjadi  bukti  kuat  betapa  nalar  semua wanita  sama-sama  berke-hendak  dan punya potensi terjun di ruang politik atau nalar  semua  wanita  dan  laki-laki memiliki  potensi  dan  kehendak  yang serupa  untuk  terjun  di  politik  begitu kuat.
Karena  itu  perlu  dikembangkan sebuah  sistem  dimana  perempuan  bisa secara  bebas  berperan  di  ruang  publik (khususnya  politik)  tanpa  mengabaikan keunikan-keunikan  itu.  Hal  ini  bisa tercapai  jika  asumsi  epistemologis tentang keadilan gender yang mendasari pembuatan  aturan  kuota  perempuan dibongkar  dan  diganti  dengan  asumsi- asumsi  epistemologis  baru  yang  ramah terhadap  kondisi  unik  itu.  Karena  jika kondisi yang unik, khas dan spesifik itu tidak  segera  diperhatikan,  keterwakilan perempuan  di  parlemen  sebagaimana yang diimpikan kalangan feminis hanya akan terjadi dalam angka-angka statistik kuantitatif  tanpa  memiliki  makna  yang substansial.

## 2.  Rekomendasi
Sebagai bagian dari warga negara, perempuan  berhak  terlibat  aktif  dalam dunia  politik  untuk  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingannya.  Aturan kuota  bagi  perempuan  di  satu  sisi m e m a n g   b i s a   m e n i n g k a t k a n keterwakilan  perempuan  di  parlemen. Namun  adanya  keinginan,  aspirasi, kemampuan  dan  keunikan  yang b e r b e d a - b e d a   p a d a   p e r e m p u a n
membuat  aturan  tersebut  tidak  efektif secara kualitas, bahkan cenderung dapat menjerumuskan  perempuan  dalam ruang yang tidak dikehendakinya.
Untuk  mewujudkan  perwakilan yang  substansial  dan  berkualitas, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya  perempuan  dalam  politik  dan pemerintahan sehingga keterlibatan dan keterwakilan  perempuan  di  parlemen tidak sekedar secara nominal. Di titik ini peran lembaga pendidikan formal dalam meningkatkan kualitas caleg dan anggota parlemen  perempuan  sangat  urgen. Selain itu, peran partai politik sebagai alat kaderisasi pemimpin perlu di tingkatkan agar  rekrutmen  caleg  perempuan dilakukan  secara  lebih  selektif.  Dengan demikian,  partai  politik    perlu memaksimalkan  perannya  sebagai lembaga  pendidikan  politik  dengan meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas pembekalan  bagi  caleg  dan  anggota parlemen perempuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriana  dkk,  Nina Perempuan,  Partai Politik,  dan  Parlemen;  Studi  Kinerja Anggota  Parlemen  Perempuan  di Tingkat Lokal (Jakarta: LIPI & Konrad Adeauer Stiftung, 2012).
Dahlerup,  Drude  “Menggunakan  Kuota untuk  Meningkatkan  Repesentasi Politik  Perempuan,”  dalam  Maxim (ed), Perempuan  di  Parlemen;  Bukan Sekedar  Jumlah, terj.  Akmal  Syams (Swedia: International IDEA, 2002).
Gratton,  Katherine Pendapat  Perempuan tentang Perempuan dalam Dunia Politik pada Era Reformasi dan Masa Depan di Kota Malang (Malang: UMM, 2011).
Maliki,  Zainuddin Narasi  Agung;  Tiga
perempuan di parlemen masih di bawah 20 persen.
Beberapa  aktivis  feminis  mungkin beralibi  bahwa  kultur  patriarkhi  atau kondisi  sosio-ekonomi  yang  menjadi sebab  bagi  kondisi  ketidakadilan tersebut.  Namun  berfokus  pada menyalahkan  kondisi  kultural  semata justru  dapat  mengabaikan  fakta  akan keunikan  dan  kekhasan  yang  dimiliki masing-masing individu perempuan itu. D e n g a n   p o t e n s i   u n i v e r s a l   y a n g dimilikinya,  perempuan  memang memiliki  kesempatan  untuk  terlibat  di dunia  politik  sebagaimana  laki-laki. Namun  tetaplah  harus  diingat  bahwa pilihan  hidup  yang  diambil  seseorang tidak  hanya  ditentukan  oleh  potensi universal  yang  dimilikinya  semata  itu. Ada  faktor-faktor  lain  seperti  aspirasi, keinginan,  kebutuhan,  atau  pandangan h i d u p   y a n g   b e r b e d a - b e d a   y a n g menjadikan  perempuan  tidak  mau memanfaatkan peluang untuk berkiprah di  ruang  publik,  meski  secara  legal konstitusional  negara  telah  membuka kesempatan itu.
Pengingkaran  terhadap  kondisi- kondisi  yang  khas  dan  unik  tersebut s e c a r a   i m p l i s i t   s e s u n g g u h n y a merupakan bentuk ketidakadilan karena memandang  manusia  secara  homogen, seolah-olah semua perempuan memiliki keinginan,  aspirasi,  kebutuhan,  atau pandangan  hidup  yang  sama  untuk menjadi politisi.
Dalam  ungkapan  lain  dapat dinyatakan  bahwa  kuota  30  persen  di kepengurusan  partai  politik  dan  daftar caleg  merupakan  bentuk  pemaksaan terhadap  perempuan  untuk  terlibat dalam  politik  praktis.  Pemaksaan  ini tentu memiliki dampat negatif bagi kaum
perempuan  itu  sendiri  maupun  bagi masyarakat  dan  negara  secara  umum. Kondisi  “terpaksa”  yang  tercipta  akibat aturan  kuota  tersebut  tentu  akan memaksa  partai-partai  memenuhinya tanpa  memperhatikan  kemampuan, k e i n g i n a n   d a n   k e s i a p a n   s a n g perempuan.
Meski  Pemilu  2009  lalu  telah meningkatkan  jumlah  keterwakilan perempuan  di  DPR,  namun  ternyata anggota  parlemen  perempuan  tidak menunjukkan  kualitas  sebagai  pemberi warna  di  parlemen.  Banyak  perempuan yang terjebak dalam pusaran politik ala “maskulin”  yang  keras  dan  penuh ketegangan. Akibatnya banyak di antara mereka yang terjatuh dalam pelanggaran hukum dengan menjadi tersangka kasus- kasus korupsi, seperti yang terjadi pada La  Ode  Nurhayati  dan  Angelina Sondakh.  Boleh  jadi,  kasus-kasus  yang melibatkan perempuan itu tercipta akibat “pemaksaan”  perempuan  untuk  masuk ke parlemen melalui kuota 30 persen.

## C.  PENUTUP
1.  Kesimpulan
Proporsi  perempuan  sebesar  30% di  daftar  calon  anggota  legislatif  dan kepengurusan pusat partai politik untuk menjamin  keterwakilan  perempuan  di parlemen  sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pemilu  DPR, DPD,  dan  DPRD  secara  implisit memandang  kaum  perempuan  (bahkan manusia  secara  umum)  secara  seragam dan  homogen.  Keunikan  dan  kekhasan pribadi  dan  kondisi  yang  melingkupi p e r e m p u a n   d a l a m   p e n g a m b i l a n keputusan  tidak  mendapatkan  tempat yang layak dalam aturan tersebut. “Pesan
724
tersirat”  itu  semakin  menguat  dengan adanya sanksi yang tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat 30% pengurus dan daftar calegnya terdiri dari perempuan.  Kasus  kegagalan  beberapa partai  yang  gagal  ikut  Pemilu  2014  lalu menjadi  bukti  kuat  betapa  nalar  semua wanita  sama-sama  berke-hendak  dan punya potensi terjun di ruang politik atau nalar  semua  wanita  dan  laki-laki memiliki  potensi  dan  kehendak  yang serupa  untuk  terjun  di  politik  begitu kuat.
Karena  itu  perlu  dikembangkan sebuah  sistem  dimana  perempuan  bisa secara  bebas  berperan  di  ruang  publik (khususnya  politik)  tanpa  mengabaikan keunikan-keunikan  itu.  Hal  ini  bisa tercapai  jika  asumsi  epistemologis tentang keadilan gender yang mendasari pembuatan  aturan  kuota  perempuan dibongkar  dan  diganti  dengan  asumsi- asumsi  epistemologis  baru  yang  ramah terhadap  kondisi  unik  itu.  Karena  jika kondisi yang unik, khas dan spesifik itu tidak  segera  diperhatikan,  keterwakilan perempuan  di  parlemen  sebagaimana yang diimpikan kalangan feminis hanya akan terjadi dalam angka-angka statistik kuantitatif  tanpa  memiliki  makna  yang substansial.
2.  Rekomendasi
Sebagai bagian dari warga negara, perempuan  berhak  terlibat  aktif  dalam dunia  politik  untuk  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingannya.  Aturan kuota  bagi  perempuan  di  satu  sisi m e m a n g   b i s a   m e n i n g k a t k a n keterwakilan  perempuan  di  parlemen. Namun  adanya  keinginan,  aspirasi, kemampuan  dan  keunikan  yang b e r b e d a - b e d a   p a d a   p e r e m p u a n
membuat  aturan  tersebut  tidak  efektif secara kualitas, bahkan cenderung dapat menjerumuskan  perempuan  dalam ruang yang tidak dikehendakinya.
Untuk  mewujudkan  perwakilan yang  substansial  dan  berkualitas, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya  perempuan  dalam  politik  dan pemerintahan sehingga keterlibatan dan keterwakilan  perempuan  di  parlemen tidak sekedar secara nominal. Di titik ini peran lembaga pendidikan formal dalam meningkatkan kualitas caleg dan anggota parlemen  perempuan  sangat  urgen. Selain itu, peran partai politik sebagai alat kaderisasi pemimpin perlu di tingkatkan agar  rekrutmen  caleg  perempuan dilakukan  secara  lebih  selektif.  Dengan demikian,  partai  politik    perlu memaksimalkan  perannya  sebagai lembaga  pendidikan  politik  dengan meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas pembekalan  bagi  caleg  dan  anggota parlemen perempuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriana  dkk,  Nina Perempuan,  Partai Politik,  dan  Parlemen;  Studi  Kinerja Anggota  Parlemen  Perempuan  di Tingkat Lokal (Jakarta: LIPI & Konrad Adeauer Stiftung, 2012).
Dahlerup,  Drude  “Menggunakan  Kuota untuk  Meningkatkan  Repesentasi Politik  Perempuan,”  dalam  Maxim (ed), Perempuan  di  Parlemen;  Bukan Sekedar  Jumlah, terj.  Akmal  Syams (Swedia: International IDEA, 2002).
Gratton,  Katherine Pendapat  Perempuan tentang Perempuan dalam Dunia Politik pada Era Reformasi dan Masa Depan di Kota Malang (Malang: UMM, 2011).
Maliki,  Zainuddin Narasi  Agung;  Tiga
725

## MODEL KESETARAAN GENDER DI ARENA POLITIK
(Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik di
1

## Kabupaten Aceh Utara)
MODEL OF GENDER EQUALITY IN THE POLITICAL ARENA (Study Strengthening Position of Women in Politics in North Aceh Regency)
2 Cut Sukmawati, Murniati dan Ferizaldi Email: cutsukmawati1978@gmail.com

## ABSTRACT
This paper is aiming at explorer the phenomenon of political representation of women in the 2014 legislative elections in Aceh. In the tradition of patriarchal culture, "politics" is claimed as the world of man because it is regarded as public domain with full of fight, hard, and give a certain social value (prestige) to the culprit. Political patriarchal society deemed incompatible with the spirit of women who they consider feminine. This study was conducted in North Aceh district, using a qualitative approach, through in-depth interviews, focus groups, observation and document review. Analyzing women in legislative elections in 2014 also Acehnese society perspectives  on  women's  issues,  particularly  their  participation  in  politics,  as  well  as  the limitations / barriers that women experience when a role in politics. Findings from the field indicate that the representation of women is the same as the 2009 legislative elections last April. The cause of this phenomenon include the internal issues related to women candidates in self motivation, passion or ambition they are, financially, on the other hand it is also due to the influence of the patriarchal culture in the society. In his own party, although the rules require women in legislative elections must meet the 30% quota, but the board majority party men are not really serious about supporting women candidates to be elected in April 2014 legislative elections. It is presented a mistaken understanding of the prohibition for women to enter politics into the religious context is also a great stumbling block for women, although there are people who understand that women also have equal opportunity with his brother.
Keywords: politics, women, elections, participation.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  menggali  fenomena  keterwakilan  perempuan  dan  politik  pada  pemilu legislatif  2014  di  Aceh.  Dalam  tradisi  budaya  patriarki,  "politik"  diklaim  sebagai dunianya laki-laki karena dianggap sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras, dan memberikan nilai sosial tertentu (prestige) kepada pelakunya. Politik yang oleh  masyarakat  patriarkhi  dianggap  tidak  sesuai  dengan  jiwa  perempuan  yang mereka  anggap  feminin.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Utara, menggunakan pendekatan  kualitatif,  melalui  wawancara  mendalam,  FGD,
1 Naskah ini diterima 5 Oktober 2014. Direvisi 21 Oktober 2014
2 Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Aceh Utara
Teori  Sosial  Hegemonik (Surabaya: LPAM, 2004).
Megawangi,  Ratna Membiarkan  Berbeda;
Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi Gender (Bandung: Mizan, 1999).
M u l y o n o ,   I g n a t i u s   “ S t r a t e g i M e n i n g k a t k a n   K e t e r w a k i l a n Perempuan”,  makalah  disajikan dalam  Diskusi  Panel  RUU  Pemilu- P e l u a n g   u n t u k   K e t e r w a k i l a n Perempuan,  Dep.  Pemberdayaan
Perempuan  &  Perlindungan  Anak
DPP  Partai  Demokrat  di  Hotel
Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.
Parawansa,  Khofifah  Indar  “Hambatan t e r h a d a p   P a r t i s i p a s i   P o l i t i k Perempuan  di  Indonesia”  dalam Maxim  (ed), Perempuan  di  Parlemen; Bukan  Sekedar  Jumlah, terj.  Akmal Syams (Swedia: International IDEA, 2002).
Rahman,  Budhy  Munawar.  “Partisipasi Perempuan  di  Ruang  Publik: Perspektif  Agama  dan  Budaya”,
paper  disampaikan  dalam  seminar
“Perempuan,  Ruang  Publik  dan I s l a m ”   k e r j a s a m a   T h e   A s i a
Foundation, Universitas Paramadina Mulya  dan  IAIN  Sultan  Amai
Gorontalo, di Gorontalo, tgl 19 Maret 2013.
Shvedova,  Nadezhda  “Kendala-kendala terhadap  Partisipasi  Perempuan  di Parlemen,” dalam Sarah Maxim (ed), Perempuan di Parlemen; Bukan Sekedar Jumlah, terj.  Akmal  Syams  (Swedia: International IDEA, 2002).
Surbakti dkk (ed), Ramlan Meningkatkan Keterwakilan  Perempuan;  Penguatan K e b i j a k a n   A f i r m a t i f ( J a k a r t a :
Kemitraan, 2011).
Umar,  Nasaruddin Argumen  Kesetaraan Gender  Perspektif  al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 2001).