Pengelolaan  pemerintahan  akan  berjalan dengan baik apabila dilaksanakan berdasarkan hukum, perencanaan  dan musyawarah. Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam menjalankan  roda  pemeritahan  secara konstitusi  diantaranya  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang keuangan daerah, Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun 2007  tentang  pedoman  pengelola  keuangan daerah.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik tentu  melibatkan  semua  pihak,  tidak  hanya pemerintah semata namun juga masyarakat. Berdasakan amanah Undang-undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  keuangan
daerah  dan  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN)  serta Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang pemerintahan daerah mengamanahkan  bahwa  setiap  daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan  Daerah  secara  sistematis, terarah,  terpadu,  menyeluruh  dan  tanggap terhadap  perubahan  (ayat  2  pasal  2). Dengan  kondisi  tersebut  maka  tata  kelola pemerintahan  harus  dibuat  berdasarkan perencanaan  jangka  pendek  (tahunan), menengah  (lima  tahun)  dan  jangka panjang (20 tahun).
Untuk itu setiap daerah (kabupaten/  kota)  termasuk  di  dalamnya kecamatan  harus  menetapkan  rencana tersebut  supaya  sejalan.  Sesuai  pasal  7 Undang-undang  nomor  25  tahun  2004 mewajibkan  setiap  satuan  kerja  perangkat

## Pengelolaan Pemerintahan Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
HERNIMAWATI 1 ; SURYA DAILIATI 2 ; SUDARYANTO 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : sudaryantofia@unilak.ac.id
Abstract : Good governance certainly involves all parties, not only the government alone but also  the  community.  Likewise,  the  Kampar  District  Government  as  a  work  unit  for  the regional  apparatus  seeks  to  compile  a  work  plan  as  a  development  reference  in  an  effort to maintain and improve the performance of community services. This has become the main task and  function  of  the  district  government.  The  hope  is  that  there  will  be  a  synchronization  of sub-district programs and activities with regional development targets and targets. In the end, it can become the direction and benchmark for the implementation of development. From this condition, in its implementation there are still problems.From these conditions, the problem is that  the  government  and  society  are  still  difficult  to  determine  development  priorities  to  be implemented, government officials and the community find it difficult to find an agreement in development planning and the limited budget managed by the district government. According to Bintoro Tjokroamidjoyo  in  Lijan Poltak and  friends (2014), that the understanding of the conception  of  trustworthy  governance  is  based  on  principles;  accountability,  transparency, openness,  law  and  fair  treatment.  In  general,  the  government  plays  a  role  in  creating  a conducive political and legal environment. From the research that has been done, it is found that  community-based  development  has  prioritized  accountability,  transparency,  openness, law  and  fair  treatment.  The  obstacle  is  that  transparency  is  underutilized  under  the  law  on electronic  information  and  transactionals.  Then  not  all  services  are  online  based  and  the capacity of the apparatus is limited.
Keywords: Management, Government and District
287
daerah  (SKPD)  membuat  dan  memiliki rencana kerja (renja) yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) SKPD dan rencana kerja pembangunan  daerah  yang  memuat  input dana, tenaga kerja, fasilitas dan lain-lain.
Begitu  pula  dengan  Pemerintah Kecamatan  Kabupaten  Kampar  sebagai satuan  kerja  perangkat  daerah  berupaya menyusun  rencana  kerja  sebagai  acuan pembangunan
dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian  kinerja  pelayanan  masyarakat.  Hal ini  sudah  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintahan kecamatan. Harapannya, tentua  tercapai  sinrkonisasi  program  dan kegiatan  kecamatan  dengan  target  dan sasaran pembangunan daerah. Pada akhirnya  mampu  menjadi  arah  dan  tolak ukur pelaksanaan pembangunan.
Dari kondisi tersebut dalam pelaksanaannya
masih terdapat permasalahan,  dimana  ada  pembangunan yang  sudah  menjadi  prioritas,  belum disepakati  dan  baru  pada  tahap  usulan. Program  prioritas  ini  tentunya  perlu didukung  oleh  masyarakat  dan  Pemerintah Kabupaten  Kampar.  Dukungan  masyarakat tujuannya agar pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat. Sedangkan dukungan pemeringah kabupaten tentunya dalam bentuk pendanaan.  Tanpa  dua  hal  ini  maka pemerintahan  tidak  akan  berjalan  dengan baik.  Pemerintahan  yang  baik  tidak  hanya mengedepankan  aspek  pelayanan  semata tapi  didukung  oleh  infrastruktur  lainnya. Aparatur  pemerintah  tidak  hanya  cukup dengan memberikan senyuman dan keramahtamahan, tapi kebutuhan- kebutuhan  rohani,  ekonomi,  fisik  dan alamiah juga perlu diwujudkan.
Sebenarnya, selain program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat juga terdapat program lain yang belum  disepakati.  Hal  ini  dikarenakan keterbatasan  anggaran  dan  persepsi  yang berbeda.
Kegiatan  yang  belum  mendapatkan persetujuan  semua  pihak  ini  sebearnya
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun  karena  pemahaman  masyarakat yang  masih  rendah,  sehingga  mereka menuntut  keadilan  untuk  semua  daerah. Disinilah perlunya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempersatukan semua elemen dalam satu visi  dan  misi.  Dari  kondisi  tersebut  maka yang menjadi permasalahan adalah:
- Pemerintah  dan  masyarakat  masih sulit menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.
- Aparatur pemerintah dan masyarakat  sulit  menemukan  kata sepakat dalam perencanaan pembangunan. - Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah kecamatan.
Oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam menjalankan organisasi.  Dalam  ari  luas,  perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian.  Perencanaan  yang  ideal adalah  langkah-langkah  yang  dilakukan manusia  agar  kepastian  semakin  dekat dalam  kehidupan  manusia.  Perencanaan dalam ari sempit, sesungguhnya merupakan  derivate  dari  kemampuan foresight iu,  yaitu  kemampuan  mengukur ( measuring). Ini  perencanaan  yang  ideal sesungguhnya  adalah  mengukur,  (Riant dan Randy, 2011).
Menurut  Bintoro  Tjokroamidjoyo dalam  Lijan  Poltak  dan  kawan  kawan (2014),  bahwa  pemahaman  konsepsi pengelolaan kepemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip; akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berhukum serta perlakuan  yang  adil.  Secara  umum pemerintah  berperan  untuk  menciptakan lingkungan  politik  dan  hukum  yang kondusif. Penelitian ini dilakukan bertujuan  Untuk  mengetahui  pelaksanaan pembangunan  berbasis  masyarakat  di Kecamantan  Kampar  Kabupaten  Kampar dan  untuk  mengetahui  hambatan  dalam
288
pembangunan berbasis masyarakat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Camat Kampar Kabupaten Kampar. Informan ataupun  narasumber  dalam  penelitian  ini adalah  Camat,  Sekretaris  Camat,  Kepala Seksi  Pembangunan,  Staf  Kecamatan  dan Kepala  Desa. Sumber  dan  jenis  data  dalam penelitian  terdiri  atas  data  primer  (data  yang kumpulkan  langsung  dari  informan  yang terpilih dalam penelitian ini). Dalam kegiatan penelitian  kualitatif  yang  menjadi  Aparatur pemerintah  informasi  adalah  para  informan (subjek) yang kompeten, mempunyai relevansi  dengan setting sosial  yang  diteliti. Sedangkan tempat yang menjadi elemen dari situasi  sosial  adalah  situasi  dan  kondisi lingkungan  tempat  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian. (Iskandar, 2009:113).
Kemudian menggunakan
Data sekunder  yakni  adalah  data  yang  diperoleh dari  literatur-literatur,  media  cetak,  atupun media  elektronik,  dokumen  administrasi, penelitian sebelum atau lainnya  yang terkait. Untuk  menghimpun  data  yang  diperlukan, maka dipergunakan observasi. Peneliti mengobservasi atau melihat apa yang sedang berlangsung  dilapangan,  dalam  hal  ini peneliti  mengunjungi  lokasi  atau  melihat secara  langsung  proses  keberlangsungan kegiatan  perkantoran.  Kemudian  wawancara dengan  melakukan    proses  tanya-jawab dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara lisan  dalam  mana  dua  orang  atau  lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Narbuko, 2008:  83). Selanjutnya, dokumentasi, dengan menghimpun  photo  maupun  keterangan tertulis  lainnya.  Data  yang  telah  terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif

## HASIL
Secara  umum  pemerintah  berperan untuk  menciptkan  lingkungan  politik  dan hukum  yang  kondusif.  Sedangkan  sektor
privat  memiliki  peran  untuk menggerakkan dunia  usaha  sehingga  dapat  memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara  masyarakat  sipil  beperan  untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan memobilisasi kelompok- kelompok  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  aktifitas  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya.
Bagi Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar hal  ini diwujudkan  dengan  melaksanakan  tata kelola  atau  pengelolaan  pemerintahan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas,  transparansi,  keterbukaan, berdasarkan  hukum  dan  perlakukan  yang adil.  Hasilnya,  sampai  dengan  saat  ini sudah  berjalan  dengan  baik  seperti  secara akuntabilitas. Pemerintah Kecamatan Kampar  memberikan  pertanggung  jawaban atas  kinerja  dan  tindakan  pimpinan  kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggung jawaban terutama Bupati.
Begitu  pula  dari  segi  transparansi; pengelolaan  pemerintahan  dapat  diketahui oleh  pihak  yang  berkepentingan  mengenai kebijaksanaan  pemerintah  dan  organisasi seperti  kepada  dewan  perwakilan  rakyat dan  badan  perencanaan  pembangunan daerah.  Dari  segi  keterbukaan,  Pemerintah Kecamatan  Kampar  memberikan  informasi dan  menerima  saran  dan  kritik.  Hal  ini dianggap  sebagai  partisipasi  masyarakat untuk perbaikan.
Selanjutnya, dari sisi hukum, segala pengelolaan  pemerintahan  di  Kecamatan Kampar  sudah  dilakukan  berdasarkan hukum  atau  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Segala  sesuatunya  sudah  melalui proses  di  biro  hukum  sekretariat  daerah kabupaten. Kemudian penyelenggaran pemerintahan  yang  dilakukan  juga  sudah menitik  beratkan  pada  perlakukan  yang adil, ini berlaku bagi pemerintah, masyarakat  dan  swasta.    Sejauh  ini  segala pengelolaan  pemerintahan  tidak  pernah menimbulkan  permasalahan.  Artinya  tata kelola  pemerintahan  sudah  berjalan  dengan baik.

## PEMBAHASAN

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  atau  tanggung  jawab adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung  jawaban  atas  kinerja  dan tindakan  pimpinan  suatu  organisasi  kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggung jawaban. Kalau salah pemerintahan  dapat  digugat  oleh  rakyat sebagai penerima pelayanan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Kampar
dalam hal ini sudah melaksanakan pertanggung jawaban segala kegiatan kepada bupati selaku pimpinan tertinggi di kabupaten. Pertanggung jawaban yang dilakukan  setiap  tahun  dan  lima  tahun  masa kepemimpinan  kepala  daerah.  Selain  itu terkadang perangkat kecamatan juga dilibatkan  dalam  rapat  dengan  pendapat dengan  dewan  perwakilan  rakyat  ketika dibutuhkan.  Begitu  pula  dalam  pelaksanaan perencanaan  kebijakan  umum  anggaran program  prioritas  angaran  di  beberapa kesempatan perangkat kecamatan diikutsertakan.
Secara  umum  pencapaian  kinerja pelayanan  di  Kantor  Camat  Kampar  hingga 100  %.  Misalnya  program  pelayanan administrasi perkantoran 80-100 %, program peningkatan  sarana  dan  prasarana  aparatur 100  %,  program  peningkatan  disiplin aparatur 100 %. Kemudian program peningkatan  kapasitas  sumber  daya  aparatur 100  %,  progran  peningkatan  pengembangan sistem  pelaporan  capaian kinerja  dan keuangan juga 100 %.
Dengan  adanya  penyerahan  sebagian urusan  bupati  kepada  camat  maka  tanggung yang diemban pemerintah kecamatan khususnya camat menjadi lebih besar. Camat sebagai  perpanjangan  tangan  bupati  di  satu sisi  memiliki  kekuasaan  lebih  di  sisi  lain diikuti  dengan  tanggung  jawab  yang  besar. Selama  ini  segala  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kecamatan  tidak  ada  yang digugat  oleh  rakyat.  Artinya,  pengelolaan pemerintahan  dari  sisi  akuntabilitas  sudah diterima oleh semua kalangan.
Dalam  hal  ini  maka  pemerintah
kecamatan dapat dinilai berhasil menjalankan  tata  kelola  atau  pengelolaan pemerintahan sebagai mestinya. Pengelolaan pemerintahan yang
berdasarkan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah tidak menimbulkan kesalahan administratif dan lainnya.  Bupati melaui  badan  perencanaan  pembangunan daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  satu visi.

## Transparansi
Transparansi  ( transparency) ,  dapat diketahui  oleh  pihak  yang  berkepentingan mengenai  kebijaksanaan  pemerintah  dan organisasi  badan  usaha.  Misalnya  seleksi jabatan  berdasarkan fit  and  proper  test , tender pelelangan, pemberian izin dilakukan secara transparan.
Untuk  seleksi  jabatan,  Pemerintah
Kecamatan Kampar hanya mengikuti proses yang diberlakukan oleh Badan Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan atau  dari  Badan  Kepegawaian  Daerah. Sebab  yang  melakukan  adalah  pihak tersebut,  Pemerintah  Kecamatan  Kampar hanya  sebagai  organisasi  yang  menerima sumber daya manusia untuk ditempatkan di unit  kerja  tersebut.  Namun  berdasakan kondisi yang ada seluruh pimpinan kecamatan dan staf sudah melalui mekanisme  yang  sah  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Mulyadi, salah seorang staf Kecamatan Kampar, untuk tender pelelangan  tidak  bisa  direkayasa  karena banyak  pihak  yang  mengawasi.  Proyek- proyek  yang  ada  di  Kecamatan  Kampar sudah  melibatkan  dewan  perwakilan  rakyat dan  badan  perencanaan  pembangunan daerah.  Oleh  karena  itu  tidak  ada  pihak- pihak  yang  bisa  melakukan  penipuan. Apalagi  sejak  diberlakukannya  layanan pengadaan  secara  elektronik  maka  semua pihak  bisa  mengamati  secara  langsung. Baik  itu  proyek  yang  berifat  internal  atau pengadaan  barang  dan  jasa  maupun  proyek yang  bersifat  lapangan  dalam  bentuk pembangunan  fisik,  pemeliharaan  atau lainnya.

## 290
Pengadaan  barang  dan  jasa  biasanya dalam  bentuk  alat  tulis  kantor  atau  lainya. Sedangkan  proyek  lapangan  bisa  dalam bentuk pembangunan jalan, gedung, perbaikan  sekolah  atau  lainnya.  Sejauh  ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan  sudah  melibatkan  semua  pihak dan  diketahui  hingga  pada  akhir  tahun anggaran masyarakat dapat melihat, mengawasi atau lainnya.
Sedangkan  untuk  pemberian  izin  hal ini  dilakukan  mengacu  pada  pelayanan terpadu satu pintu kecamatan yang berkordinasi dengan Dinas Penanaman Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Kampar.  Pemerintah  Kecamatan sifatnya  hanya  memberikan  rekomendasi sedangkan  keputusan  ada  di  dinas  tersebut. Semuanya  dilakukan  secara  trasparan  karena pelayan  yang  dilakukan  tidak  manual  tapi juga online.

## Keterbukaan
Kondisi  zaman  saat  ini  sudah menuntut  semua  orang  dan  berbagai  pihak untuk  melakukan  keterbukaan  atas  berbagai persoalan  masyarakat.  Begitu  pula  yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam menjalankan pemerintahan. Keterbukaan dalam  istilah  asing  disebut  dengan openes, disini  yang  dimaksud  adalah  pemberian informasi  secara  terbuka,  terhadap  saran dan kritik  yang  dinaggap  sebagai  partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
Hal  ini  diwujudkan  berbagai  intansi diantaranya  dengan  membuat  kotak  saran atau  pengaduan  baik  secara  manual  maupun online.  Pemberian  kotak  saran  memudahkan masyarakat  untuk  turut  serta  memperbaiki tata  kelola  pemerintaan.  Misalnya  dengan ditempatkan  di  pelaynan  umum,  bagian informasi sedangkan secara online menggunakan jaringan internet dan handphone atau telephon genggam. Meskipun organiasi perangkat daerah maupun  swasta  sudah  menyediakan  layanan tersebut, namun tidak semua masyarakat mau melakukannya.
Alasannya,  masyarakat  takut  saran
atau  kritik  yang  diberikan  akan  disalah artikan  sehingga  menimbulkan  perselihan. Berdasarkan informasi yang berkembang di media  cetak  dan  elektronik  serta  sosial malah  menjadi  pelanggaran  undang  – undang  informasi  transaksional  elektronik. Begitu  pula  yang  terjadi  di  Kantor  Camat Kampar Kabupaten Kampar. Pihak kecamatan  sudah  menyediakn  layanan keterbukaan namun masyarakat bisa dikatakan tidak melakukannya baik melalui kotak saran maupun layanan elektronik.
Menurut  Sekretaris  Camat  Kampar, Ali  Sastroamijoyo,  masyarakat  biasanya langsung  memberikan  secara  lisan  ketika ada  keberatan  –  keberatan  atas  pelayanan yang diberikan. Pihaknya, langsung merespon  dengan  melakukan  perbaikan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  atau kalaun  sudah  benar  maka  pihaknya  akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “ Sebab tidak semua masyarakat  yang  paham  dengan  standar operasional  prosedur.  Apalagi  kalau  ada aturan  yang  berubah,  maka  akan  banyak pertanyaan”, demikian  dikatakan.  Dengan demikian  maka  yang  perlu  dilakukan masyarakat  adalah  dengan  berpartisipasi secara aktif, sebab keterbukaan tidak hanya dari pemerintah saja.

## Berhukum
Pemerintah Kecamatan Kampar Kabupaten  Kampar  dalam  menjalankan pengelolaan  pemerintahan  dimulai  dari membuat  perencanaan.  Rencana  kerja (renja)  ini  pada  dasarnya  menyajikan pengukuran  terhadap  hasil  kinerja  kegiatan yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya  dan menjadi  target  tahun  berikutnya.  Landasan hukum  yang  dipakai  diantaranya  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah kemudian  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  pedoman pengelolaan  keuangan  daerah  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun 2007  tentang  perubahan  atas  peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan daerah.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pemerintahan  sesuai  mekanisme  hukum adalah  biro  pemerintahan  kabupaten  kampar dan dewan perwakilan rakyat. Menurut Lijan Poltak  dkk  (2014),  keputusan,  kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut  kepentingan  publik  dilakukan berdasarkan  hukum  (peraturan  perundangan yang berlaku). Jaminan kepastian hukum dan rasa  keadilan  masyarakat  terhadap  setiap kebijakan  publik  yang  ditempuh, conflict resolution (penyelesaian konflik) berdasarkan hukum.
Untuk  menghasilkan  aparatur  sipil negara yang taat hukum, Pemerintah Kecamatan  Kampar  tidak  hanya  melakukan sosialisasi tapi juga memprogramkan penyediaan  bahan  bacaan  dan  peraturan perundangan.  Kemudian  dalam  program peningkatan  kapasitas  sumber  daya  aparatur dilaksanakan  bimbingan  teknis  implementasi peraturan  perundang-undangan.  Hasilnya, sampai  dengan  saat  ini  aparatur  sipil  negara yang bertugas di kecamatan disiplin dan taat aturan.  Artinya,  tidak  ada  yang  bermasalah dengan hukum.
Kecamatan Kampar yang baru terbentuk  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kampar  Nomor  6  Tahun  2012 didukung  oleh  25  orang.  Terdiri  atas  20 orang  pegawai  negeri  sipil  dan  5  orang  non pegawai negeri sipil. Keberadaan aparatur ini merupakan  faktor  penting  dalam  rangka penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  serta pemberian  pelayanan  masyarakat.  Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakup  dalam  jumlah  dan  memiliki persyaratan  secara  kualitas.  Oleh  karena  itu perlu  usaha  dalam  peningkatan  aparatatur tersebut.

## Perlakuan Yang Adil
Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, Kantor Camat Kampar
melakukan beberapa pendekatan pengklasifikasian  kecamatan  sesuai  dengan undang-undang  nomor  23  Tahun  2014. Kecamatan  diklasifikasikan  atas  dua  yakni
Tipe  A  dan  Tipe  B.  Tipe  A  maksudanya memiliki beban kerja besar yang terdiri atas 1  sekretariat  (3  subbagian)  dan  paling banyaka  5  seksi.  Kemudian  Tipe  B  adalah kecamatan  dengan  beban  kerja  yang  kecil; terdiri  atas  1  sekretariat  (3  subbagian)  dan paling  banyak  3  seksi.  Kecamatan  Kampar sendiri masuk kategori Tipe A, oleh karena maka  lebih  memberikan  perlakukan  yang adil kepada masyarakat.
Seedangkan  dari  segi  keuangan kecamatan juga dibedakan kepada tipe A, B dan  C.  Tipe  pemerintahan  kecamatan  yang pendanaannya  bersumber  dari  pemerintah, tipe  B;  sendiri  dan  tipe  C;  pendanaan  dari luar. Dari segi pendanaan maka Kecamatan Kampar  masuk  kategori  tipe  A.  Dana-dana yang berasal dari pemerintah ini selanjutnya dialokasikan  untuk  berbagai  keperluan masyarakat secara langsung maupun melalui kelurahan/ desa.
Program yang dimaksud diantaranya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Kemudian
peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.  Perlakuan  yang  adil  Pemerintah Kecamatan  Kampar  diwujudkan  dalam bentuk pelayanan prima. Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten kampar memberikan  pelayanan  dengan  cepat, akurat,  memiliki  legalitas  hukum  dan tentunya mendasarkan pada prosedur tatanan atau aturan yang berlaku.
Dalam  penyelenggaraan  ditetapkan suatu standar yang secara normatif dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya  tentu  melahirkan  kepercayaan masyarakat
kepada
pemerintah, menciptakan  kepuasan  dan  mendorong kedinamikaan  aktifitas  baik  daerah  yang dekat  dengan  pusat  pemerintahan  maupun yang  diluar  wilayah.  Dengan  jumlah  18 desa/  kelurahan  yang  dimiliki  maka semuanya mendapatkan alokasi dana pembangunan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Menariknya, untuk Kecamatan  Kampar  ini  ada  ungkapan  jika satu  desa  dapat  maka  desa  lain  juga  harus dapat.  Maka  khusus  untuk  pengelolaan
292
keuangan dalam bentuk pembangunan terkadang dibagi rata.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan diperoleh  kesimpulan  bahwa  pembangunan berbasis  masyarakat  sudah  mengedepankan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berhukum  serta  perlakukan  yang  adil. Hambatannya, keterbukaan kurang dimanfaatkan sesuai undang-undang informasi  dan  transaksional  elektronik. Kemudian  tidak  semua  pelayanan  berbasis online  serta  terbatasnya  kemampuan  sumber daya  aparatur.  Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan,  maka  perlu  dilakukan perbaikan,  yakni  Pembangunan  berbasis masyarakat harus dilaksanakan secara terbuka mengacu pada undang-undang nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik, pelayanan yang diberikan  mesti  semuanya  dilaksanakan secara  online  dan  memberikan  bimbingan atau pelatihan bagi aparatur dan menjalankan tugas.

## DAFTAR RUJUKAN
Abu  Ahmadi  dan  Noor  Salimi,  2008,  Dasar- Dasar  Pendidikan  Agama  Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
Agus Dkk, 2012, Modul Monitoring Penegakan Hukum, ICW, Jakarta.
Anggara Sahya. 2012. Perbandingan
Administrasi  Negara .  CV  Pustaka Setia, Bandung.
Beddy Iriawan, 2012. Sistem Politik Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta Chrisyanti, 2011, Pengantar Ilmu Administrasi, Prestasi Pustaka
Publisher, Jakarta.
Danang  Sunyoto  dan  Burhanuddin,  2011, Perilaku  Organisasional ,  CAPS,
Yogyakarta.
Deddy  Mulyadi,  2015.  Studi  Kebijakan Publik  Dan  Pelayanan  Publik,
Alfabeta, Bandung. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Lijak Poltak dkk, 2014, Reformasi Pelayanan  Publik,  Bumi  Aksaran, Jakarta.
MPR  RI,  2012,  Ketetapan  MPR  RI  Nomor I/  MPR/  2003  Tentang  Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan  MPR  Sementara  dan Ketetapan  MPR  RI  Tahun  1960  - 2002,  Sekretariat  Jenderal  MPR RI, Jakarta
Padmo
Wahjono dan Nazaruddin
Syamsuddin, 2009, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Riant  Nugroho  dan  Randy  Wrihatnolo,
2011,  Manajemen  Perencanaan Pembangunan,  Kompas  Gramedia, Jakarta.
Ridwan  HR,  2010,  Hukum  Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Siti  Fajar  dan  Tri  Heru,  2013, Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  UPP
STIM YKPN, Yogyakarta.
Subhan  Sofhian  dan  Asep  Sahid,  2011,
Pendidikan Kewarganegaraan,
Fokus Media, Bandung.
Theresia dkk, 2014, Pembangunan Berbasis
Masyarakat, Alfabeta, Bandung Wibowo, 2010, Budaya Organisasi,
Rajawali Pres, Jakarta.
Yusuf  Muri,  2014,  Metode  Penelitian;
Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Prenada Media Grup, Jakarta.