Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014, Hal. 1 - 11
Vol. 10, No. 1

## ISSN 021-969X
Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

## (the Juridical Implications of the Regulations Regarding Branchless Banking by Central Bank and Financial Services Authority)

## Reka Dewantara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang Email:rainerfhub@gmail.com

## ABSTRAKSI
Pengaturan branchless  banking yang  dibentuk  oleh  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan memberikan peluang  bagi  masyarakat di  pelosok-pelosok  untuk berpartisipasi menjadi  nasabah  deposan maupun  nasabah  debitur.  Intinya  calon-calon  nasabah  di  daerah  pelosok  yang  masih excluded ,  masuk  ke dalam  sistem  keuangan  perbankan  dengan  cara  membuka  akses  yang  semudah-mudahnya,  biaya  murah, dan persyaratan mudah sehingga mereka tidak takut akan menyimpan dananya maupun mengajukan kredit pembiayaan kepada pihak bank.  Namun baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan memberikan persyaratan  yang  sangat  ketat  kepada  bank  yang  akan  menerapkan branchless  banking sehingga  tidak semua  bank  dapat  berpartisipasi  dalam  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  strategi  inklusi keuangan  nasional  tersebut.  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif  diberlakukan  karena  Indonesia  termasuk negara dengan tingkat financial exclusion yang cukup tinggi. Implikasi yuridisnya saat ini adalah  beberapa bank yang menyatakan diri akan berperan, masih memperlajari POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka  Keuangan  Inklusif  dari  OJK  yang  melibatkan  agen  perbankan. Namun disisi lain Lembaga perbankan yang mempersiapkan Laku Pandai, masih fokus mengurus izin dari BI terkait  LKD  yang  juga  melibatkan  agen  perbankan  berdasarkan  PBI  No.  16/8/PBI/2014  Tentang  Uang Elektronik.
Kata Kunci: pengaturan, branchless banking, otoritas jasa keuangan.

## ABSTRACT
Branchless banking arrangements established by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) that creates opportunity for people in the outposts to participate become depositors and debtors. The point prospective customers in remote areas who are still excluded, into the banking financial system by opening access as easy as possible, low cost, and easy terms so that they are not afraid of going to save their money or apply for credit financing to the bank. However, both Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) give very strict requirements for banks that will implement branchless banking that not all banks can participate  in  a  program  that  aims  to  increase  the  national  financial  inclusion  strategies.  The  National Strategy for Inclusive Finance imposed because Indonesia is a country with a fairly high financial exclusion. Juridical implications at this time are a few banks that declare themselves will play a role, still learned about POJK No. 19 / POJK.03 / 2014 on the Financial Services Without Inclusive Finance Office in the framework of the FSA involving banking agent. On the other hand banking institutions that prepare Conduct Clever, still focus on the permits from the BI-related LKD which also involved the banking agent based on PBI No. 16/8 / PBI / 2014 About Electronic Money.
Key Words: regulations, branchless banking, financial services authority.

## PENDAHULUAN
Kondisi
perekonomian negara mempengaruhi kebijakan, regulasi dan produk
lembaga  perbankan  yang  akan  dibentuk. Kondisi Indonesia yang mengalami penurunan signifikan  di  sektor  ekonomi  membuat pemerintah  membuat  serangkaian  kebijakan
mulai kebijakan ekonomi paket I hingga V dan strategi  keuangan  nasional  inklusif.  Secara umum  strategi  nasional  keuangan  inklusif  di berbagai negara termasuk Indonesia mencakup beberapa aspek, seperti penyediaan produk  dan  jasa  keuangan  yang  sesuai. Misalnya tabungan yang tidak habis oleh biaya administrasi  atau  kredit  bersifat  harian  atau mingguan yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Penyediaan infrastruktur sarana penyampaian jasa keuangan  yang  sesuai.Misalnya  melalui penggunaan  jasa  pihak  ketiga yang  berada di sekitar masyarakat tersebut atau penggunakan teknologi telekomunikasi, mengingat penggunaan  sarana  telekomunikasi  sangat tinggi  di  seluruh  lapisan  masyarakat  dan peningkatan  perlindungan  konsumen  serta edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Lembaga  perbankan  sebagai  institusi utama  dalam  perkembangannya  memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian  seiring  dengan  fungsinya sebagai
lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan  dana  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan dana. 1 Apabila lembaga perbankan  tidak  dapat  bekerja  dengan  baik, maka  dapat  dipastikan  bahwa  perekonomian suatu  negara  menjadi  tidak  efisien  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan  tidak akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.  Salah  satu  masalah  krusial dalam  sistem  keuangan  yang  dapat  menjadi sumber instabilitas keuangan, yakni menyangkut terjadinya ketidaksamaan informasi  ( asymmetric  information),  yakni suatu  situasi  dimana  satu  pihak  yang  teribat dalam  kesepakatan  keuangan  tidak  memiiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain dan ketidaksepahaman  regulasi  yang  dibuat  oleh otoritas  pengawas  yang  dapat  menimbulkan kebingungan bagi lembaga perbankan dari sisi operasionalnya. 2
Lembaga perbankan di dalam kehidupan  ekonomi  modern  merupakan sebuah  lembaga  yang  paling  berperan  di
1 Gunarto  Suhardi,  2003, Usaha  Perbankan  Dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm  20.
2 Dawam  Rahardjo,  2000, Independensi  BI  dalam Kemelut Politik, Cidesindo, Jakarta, hlm.  13.
dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga  perbankan  merupakan  lembaga financial intermediary yang menjadi perantara bagi  orang  yang  memiliki  kelebihan  dana  dan yang  kekurangan  dana.  Hal  ini  dapat menumbuhkan  jasa  deposito,  tabungan,  dan kredit. 3 Adanya lembaga perbankan menyebabkan  masyarakat  dengan  mudah melakukan  pembayaran  transaksi  bisnis. Apalagi  penghimpunan  dana  merupakan  jasa utama  yang  ditawarkan  dunia  perbankan. Dana  yang  dihimpun  dari    masyarakat  ini merupakan suatu tulang punggung ( basic) dari dana  yang  dikelola  oleh  bank  untuk memperoleh keuntungan. 4
Produk  perbankan  pun  baik  dari  sisi regulasi maupun sistemnya mengalami perkembangan  yang  cukup  signifikan  dan membuat  otoritas  pengawas  baik  Bank Indonesia  (selanjutnya  disebut  BI)  maupun Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut OJK)  semakin  sulit  membedakan  apabila terjadi missmatch  dalam  operasionalnya. Produk hybrid  di  bidang  keuangan  memiliki kemiripan  mulai  bentuknya,  sistemnya  hingga kegunaannya baik nasabah lembaga keuangan tersebut termasuk nasabah perbankan sendiri. Hal tersebut semakin didukung dengan adanya konglomerasi  pada  lembaga  keuangan  yang menyebabkan  otoritas  tidak  bisa  menelusuri darimana produk tersebut berasal.Produk bank yang  berupa  tabungan  saat  ini  sudah  dapat digabungkan dengan produk asuransi menjadi bancassurance yang memberikan manfaat bagi nasabah  selain  mendapatkan  keuntungan  dari menabung,  nasabah  juga  mendapatkan proteksi  terhadap  jumlah  tabungannya  dari asuransi  meski  harus  membayar  sejumlah premi  asuransi  yang  jauh  lebih  murah dibandingkan  nasabah  harus  membeli  produk masing-masing.
3 Fungsi  untuk  mencari  dan  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab  volume  dana  yang  berhasil  dihimpun  atau disimpan  tentunya  akan  menentukan  pula  volume dana  yang  dapat  dikembangkan  oleh  bank  tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga di pasar uang.
4 Muhammad  Djumhana,  2003, Hukum  Perbankan  di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 3 Perkembangan produk hybrid perbankan  semakin  berkembangan  dengan mulai  diterapkannya branchless  banking  dan cashless  society  yang  mengutamakan  layanan keuangan  digital  dan  sistem  keagenan  yang bertujuan  untuk  mendekatkan  lembaga perbankan  pada  masyarakat  yang  berpotensi sebagai nasabah namun belum memanfaatkan intermediasi  perbankan.Masyarakat  tersebut biasanya  berada  di  daerah  terpencil  atau pelosok dan belum pernah mengenal lembaga perbankan. 5 Belum adanya regulasi maupun kebijakan terkait setingkat peraturan mengenai setiap produk bank yang dikeluarkan  oleh  pihak  otoritas  dengan  hanya diberikannya kewajiban bagi setiap bank untuk membentuk self regulation seringkali menimbulkan  kerugian  pada  bank  terutama untuk  produk yang  terkait  dengan  kredit  atau pembiayaan.  Padahal  berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan menyebutkan  bahwa  Perbankan  Indonesia dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan prinsip  kehati-hatian,  yang  berarti  bahwa segala  bentuk  produk  maupun  operasionalnya perbankan  harus  berdasarkan  pada  asas kehati-hatian  jangan  sampai  merugikan  pihak bank maupun nasabahnya.
Dalam  menghimpun  dana  masyarakat, salah  satu  produk  yang  ditawarkan  oleh  bank adalah    produk  tabungan.  Produk  ini  adalah salah  satu  fasilitas  bagi  masyarakat  untuk menyimpan  dananya  pada  bank,  kemudian bank  akan  menggunakan  dana  tersebut sebagai  dana  pihak  ketiga  yang  akan digunakan  bank  dalam  operasionalnya  untuk mendapatkan keuntungan. 6 Produk perbankan yang  dikembangkan  dalam  strategi  layanan keuangan inklusif adalah program Laku Pandai dengan  jenis  tabungan Basic  Saving  Account (BSA).  Basic  Saving  Account  yang  ditawarkan bank  berdasarkan  Peraturan  OJK  No. 19/POJK.03/2014  Tentang  Layanan  Keuangan Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka  Keuangan Inklusif  dan  SE  OJK  No.  6/SEOJK.03/2015 tentang  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor Dalam  Rangka  Keuangan  Inklusif  oleh  Bank memberikan  karakteristik  yang  berbeda dibandingkan  dengan  produk  tabungan  pada
5 Kompas, Bank Nirkantor, edisi 28 Maret 2015.
6 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum
Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235.
umumnya.  Dimana  pada  Pasal  5  Peraturan OJK  tersebut  disebutkan  bahwa  ada  batas maksimal  untuk  penarikan  dan  batas  minimal untuk  penyimpanan  di  bawah  standar perbankan  pada  umumnya.  Produk  baru  ini dikeluarkan  dalam  rangka  Keuangan  inklusif dimana  semakin  mendekatkan  lembaga keuangan  melalui  produk  keuangan  kepada masyarakat lapisan menengah ke bawah.
Bentuk-bentuk    produk  tersebut disebut sebagai program Laku Pandai, dimana pihak  bank  tidak  perlu  mendirikan  kembali sebuah  bank  sebagai  cabang  ataupun  unit  di daerah  produk  tersebut.  Namun  cukup  bank bisa  merekrut  seseorang  sebagai  agen  tanpa pendirian  bangunan  maupun  kantor  baru.  Hal ini diharapkan  juga dapat  menyentuh  daerah- daerah  pedesaan  dan  terpencil  dengan  biaya operasional  yang  jauh  lebih  rendah  daripada pendirian  sebuah  unit  baru.  Secara  hukum menimbulkan  beberapa  permasalahan  mulai dari  keabsahan  legalisasi  produk  perbankan yang dihasilkan dari program Laku Pandai dan Layanan  Keuangan  digital  hingga  implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap stakeholder dan prinsip kehati-hatian.
Keabsahan  Produk Branchless  Banking oleh  Bank  Berdasarkan  Peraturan  yang Dibentuk  Bank  Indonesia  dan  Otoritas Jasa Keuangan sebagai Otoritas.
Sektor  keuangan  sebagai  bagian  dari penyokong  perekonomian  negara  mempunyai tugas  penting  dalam  mendukung  kegiatan ekonomi masyarakat miskin agar mereka tetap dapat melakukan kegiatannya.Terutama didalam menghadapi masa-masa sulit, setelah krisis gobal yang terjadi pada tahun 2008 yang masih  berdampak  hingga  saat  ini  terhadap kestabilan perekonomian Indonesia. Dukungan tersebut  yakni  memberi  kesempatan  kepada masyarakat  yang  belum  terjangkau  oleh kegiatan  sektor  keuangan  untuk  dapat mengakses  dan  memperoleh  produk  dan  jasa perbankan  dari  yang  paling  dasar  seperti tabungan, pinjaman, layanan transfer, termasuk  juga  asuransi  dengan  harga  yang terjangkau,  wajar,  dan  transparan.  Hal  ini disebut  keuangan  inklusif  atau financial inclusion.  Meskipun  tidak  ada  definisi  yang baku,  secara  umum  keuangan  inklusif  dapat diartikan  mengajak  orang  untuk  “berbank” agar  dapat  memperoleh  produk  dan  jasa perbankan sebagaimana disebut di atas. 7
7 www.ojk.go.i/d , diakses tanggal 15 Oktober 2015.

## Diagram 1
Sumber : diolah dari bahan hukum sekunder, 2015.
Otoritas  lembaga  perbankan  (baik  BI maupun  OJK)  ingin  menarik  lebih  banyak masyarakat  yang  belum  tersentuh  sektor keuangan melalui sistem branchless banking.hal  tersebut  disebakan  karena  masih banyak  masyarakat  Indonesia  yang  belum tersentuh  lembaga  keuangan,  baik  karena tingkat  kemiskinan  maupun  lokasi  tempat tinggal yang terpencil. Survei World Bank pada 2010  menyebutkan  akses  keuangan  di Indonesia  ini  relatif  rendah  ketimbang  akses keuangan  di  negara  Asia  lain.  Penabung  di Indonesia hanya mencapai 47 persen dari total penduduk,  sementara  Singapura  mencapai  95 persen,  Korea  65  persen,  Malaysia,  Thailand dan Srilangka masing-masing 60 persen. 8 OJK kemudian mengeluarkan Peraturan OJK  No.19/POJK.03/2014  tentang  Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka Inklusif  (Laku  Pandai).  Aturan  sebagai penerapan  dari  sistem branchless  banking tersebut  diharapkan  dapat  menjangkau masyarakat  yang  tidak  bisa  dilayani  oleh lembaga  perbankan  secara  fisik  melalui  unit- unitnya.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan kemanfaatan  bagi  masyarakat  dengan  produk
8 http://www.jtanzilco.com/blog/detail/54/slug/laku- pandai-branchless-banking-apa-itu ,  diakses  tanggal 15 oktober 2015.
yang  tepat  atau  sesuai  bagi  masyarakat  yang dituju,  maka  produk-produk  branchless banking  dapat menjadi alternatif yang efektif dan  efisien  bagi  sistem  Bank  dalam menawarkan jasa keuangan kepada unbanked dan unbankable people. Branchless  banking  merupakan  salah satu  strategi  distribusi  perbankan  yang memberi layanan keuangan tanpa bergantung pada  keberadaan  kantor  cabang  maupun  unit bank.  Secara  teknis,  layanan branchless banking    ini  harus  didukung  dengan  sarana teknologi  yang  memadai  seperti  telepon seluler, Electronic Data Capture (EDC) maupun jasa  pihak  ketiga,  seperti  Agen  Individu  atau Agen Badan Hukum.
Penerbitan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  bentuk  Layanan  Tanpa Kantor  tidak  akan  mengubah  esensi  regulasi yang  sebelumnya  dikeluarkan  BI.  Pada  2012, BI  telah  menerbitkan  juga  aturan  pendukung sistem branchless  banking  melalui  peraturan tentang  Layanan  Keuangan  Digital.  Sebelum itu,  pada  2009,  BI  juga  sudah  menerbitkan aturan tentang Uang Elektronik. Pada 2014, BI menerbitkan lagi aturan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI
No.11/11/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik. Meski  memiliki  ruang  lingkup  berbeda,  dua aturan yang dirilis dua otoritas tersebut sama-
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
sama  melibatkan  agen  perbankan  yang diharapkan  mampu  menjangkau  kelompok masyarakat  yang  selama  ini  belum  tersentuh oleh layanan perbankan.
POJK tentang Laku Pandai menetapkan syarat  bank  yang  mengikuti  program  tersebut harus  berbadan  hukum  Indonesia,  memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional  dan  risiko  kepatuhan  dengan peringkat  1,2,  atau  3.  Bank  peserta  program ini  juga  wajib  memiliki  jaringan  kantor  di wilayah  Timur  Indonesia  dan  atau  provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  OJK  juga  mewajibkan bank memiliki infrastruktur pendukung, berupa layanan  transaksi  elektronik  bagi  nasabah, seperti SMS  Banking,  mobile  banking  dan Internet  Banking  atau  host  to  host.  Dalam POJK tersebut juga terdapat klausul mengenai keberadaan agen Laku Pandai. 9 Sementara  itu  PBI  No.16/8/PBI/2014 tentang  Uang  Elektronik  mensyaratkan  bank yang  terlibat  dalam  layanan  perbankan  tanpa kantor  harus  berbadan  hukum  Indonesia, masuk  kategori  bank  BUKU  4  atau  memiliki modal  setidaknya  Rp30  triliun,  telah  menjadi penerbit  elektronik  selama  minimal  2  tahun, serta memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan BI. BI juga menerbitkan dua aturan pelaksana  dari  PBI  tersebut,  yakni  Surat Edaran  (SE)  BI  No.16/11/DKSP  tentang Penyelenggaraan  Uang  Elektronik  dan  SE  BI No.16/12/DPAU  tentang  Penyelenggaraan Layanan  Digital  (LKD)  dalam  Rangka Mendukung  Keuangan  Inklusif  Agen  LKD Inividu.
Agen  Laku  Pandai  bisa  dimanfaatkan oleh  agen  LKD  yang  merupakan  program  BI. Asalkan,  agen  Laku  Pandai  tersebut  sudah memiliki  persyaratan  sebagai  agen  LKD  versi BI.    Dalam  aturan  Laku  Pandai,  terdapat klausul  mengenai  persyaratan  dan  perizinan bagi  bank  yang  akan  menyediakan  Laku Pandai.  Jenis  Laku  Pandai  yang  disediakan adalah  tabungan  dengan  karateristik basic saving  account  (BSA)  dan  penyaluran  kredit kepada  nsabah  mikro  dengan  jangka  waktu paling  lama  setahun  dan  maksimum  plafon kredit Rp.20 juta. Aturan ini juga
9 http://stabilitas.co.id/home/detail/branchless- banking---panggilan-kepada-unbanked-people , diakses tanggal 14 Oktober 2015.
memungkinkan  masyarakat  mendapatkan layanan keuangan yang lebih beragam melalui kerja  sama  antara  agen  tertentu  dengan lembaga  jasa  keuangan  selain  bank,  seperti perusahaan asuransi atau perusahaan penerbit uang elektronik.
Untuk  tabungan  dengan  karateristik BSA ini pasti ada bunga.Namun, OJK berharap, bunga  yang  diberikan  kepada  nasabah  Laku Pandai  lebih  rendah  dari  bunga  tabungan konvensional.Hal tersebut bertujuan agar Laku Pandai  bisa  dinikmati  oleh  masyarakat  yang berpenghasilan menengah ke bawah.
Aturan  Laku  Pandai  ini  akan  segera disosialisasikan  OJK  ke  seluruh  daerah. Sosialisasi  ini  akan  melibatkan  seluruh  kantor OJK  yang  ada  di  daerah.  Seperti  halnya dengan  LKD,  penentuan  agen  Laku  Pandai juga berada di bank. Jika dalam perjalanannya,  ada  informasi  mengenai  agen tersebut, maka bank bisa menentukan apakah agen  itu  dapat  dipertahankan  atau  tidak.OJK menyadari, penerapan Laku Pandai merupakan bisnis  jangka  panjang.Sehingga,  untuk  tahun pertama  belum  ada  untung  yang  bisa  diraih perbankan.  Meski  begitu,  potensi  dana  yang bisa  diraih  bank  dalam  Laku  Pandai  ini terbilang  cukup  besar.  Nanti  di  akhir  tahun 2016,  OJK  akan  melakukan  evaluasi  di  lokasi mana  saja branchless  banking  ini  tidak  lagi diperlukan.
Aturan  yang  dikeluarkan  otoritas tersebut,  mendapatkan  berbagai  tanggapan dari  beberapa  bank.  Sejumlah  bank  mengaku masih membutuhkan waktu untuk mempelajari aturan  itu  secara  lebih  mendalam  sebelum memutuskan
untuk turut berpartisipasi.Beberapa  bank  saat  ini  masih memperlajari  aturan  terbaru  dari  OJK  terkait layanan branchless  banking  yang  melibatkan agen  perbankan.  Lembaga  perbankan  yang mempersiapkan  Laku  Pandai,  masih  fokus mengurus  izin  dari  BI  terkait  LKD  yang  juga melibatkan agen perbankan.
PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero) Tbk  juga  sudah  menyiapkan  produk  layanan untuk  mendukung  program  Laku  Pandai khususnya  BNI  sedang  menyiapkan  layanan perbankan  dengan  metode digital  online. Bahkan  optimalisasi  ini  bertujuan  bisa
Reka Dewantara
melayani  nasabah dari  luar  kantor 10 . Sedangkan  untuk  kantor  cabang  bisa berkurang.  Sedangkan  PT  Bank  Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menargetkan memiliki 50 ribu agen branchless banking pada 2016.Target  ini  hendak  dicapai  demi memperdalam  penetrasi  BRI  di  pasar keuangan  Indonesia.  Pasca  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan mengenai Laku Pandai,  BRI  juga  segera  mempersiapkan proses  merektur  tambahan  agen  untuk branchless  banking  sebanyak  50  ribu  agen pada tahun.
Adapun  kriteria  agen branchless banking  BRI  tak  beda  jauh  dengan  kriteria agen BRILink. Pertama, memiliki KTP, menjadi debitur  BRI  dengan  kolektabilitas  lancar, menjadi  deposan  di  BRI,  berbentuk  koperasi simpan  pinjam  di  daerah,  berbentuk  Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Keuangan Desa (BKD),  serta  memiliki  usaha  utama  (menjadi agen BRI hanyalah profesi sampingan). 11 Sistem branchless  banking  yang dianggap  sebagai  solusi  untuk  meningkatkan akses  perbankan  di  pelosok  daerah  bukan tanpa  cacat,  meski  sistem  ini  sangat  baik dalam  menjangkau  masyarakat  yang  belum tersentuh layanan perbankan. Namun persoalan  sumber  daya  manusia  (SDM),  baik dari  segi  integritas  dan  kemampuan  yang masih  akan  menjadi  persoalan  klasik  dan menjadi tantangan terbesar penerapan  sistem ini.  Infrastruktur  IT  (layanan mobile  internet) dalam hal ini harus diperhatikan serius. Karena bila  tidak  maka  akan  bisa  menghambat.  Ini jawaban untuk mendekatkan layanan perbankan  dengan  masyarakat.  Keuntungan efisien  akan  dirasakan  keduanya,  baik masyarakat sebagai nasabah maupun perbankan.
BI  telah  memberlakukan  ketentuan terkait  layanan  keuangan  yang  melibatkan pihak  ketiga  dengan  menggunakan  perangkat mobile  atau  Layanan  Keuangan  Digital  (LKD) yang  sebelumnya  lebih  dikenal  dengan  istilah branchless  banking.  Langkah  awal  LKD
10 www.bni.co.id , 2015, Press Release Dukung Program Laku  Pandai  OJK  BNI  Luncurkan  Tabungan  BNI Pandai, diakses tanggal 15 Oktober 2015.
11
http://finansial.bisnis.com/read/20151007/90/47
9646/program-laku-pandai-11-bpd-ajukan-diri , diakses tanggal 14 oktober 2015.
dimaksudkan  untuk  meningkatkan  penetrasi jasa  keuangan  di  wilayah  pelosok  dengan menggunakan e-money  sebagai  platform layanan.  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) No.16/8/PBI/2014  merupakan  revisi  atas ketentuan e-money  yang  pernah  diterbitkan sebelumnya (PBI No. 11/12/PBI/2009) tentang Uang Elektronik ( Electronic Money).
Sebenarnya  BI  tidak  boleh  mengatur branchless  banking,  karena  itu  wewenangnya OJK. BI hanya boleh  mempromosikan layanan keuangan  digital  yang  mengarah  pada less cash  society.  Karena  transaksi  sistem  ini dilakukan agen maka hal ini yang di atur BI. 12 Sistem  ini  dinilai  baik  karena  saat  ini masih  sangat  tingginya  jumlah  masyarakat Indonesia  yang  belum  tersentuh  jasa  layanan keuangan seperti transfer, menabung ataupun kredit.  Berdasarkan  data Survei  Financial Literacy  2012  BI,  hanya  35,31%  penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank  atau  baru  sebesar 19,6%  orang  dewasa di  Indonesia  yang  memiliki  rekening  di  bank, seperti  daya  dari  Global  Financial  Inclusion Index  2011.    Praktek  penerapan  sistem branchless  banking  di  dunia  internasional khususnya emerging market sudah berkembang pesat. Tercatat sudah 100 negara yang menggunakan layanan ini di antaranya di kawasan ASEAN (Malaysia dan Filipina). 13 Pemerintah  Denmark  mengumumkan paling lambat tahun 2016 peraturan mengenai branchless  banking  secara  resmi  telah diterapkan  di  seluruh  wilayah  Denmark, sekaligus  menandai  Denmark  sebagai  negara pertama  di  dunia  yang  menapak  di  era cashless  society.  Suatu  tatanan  masyarakat ketika  uang  yang  selama  ini  kita  kenal  tidak lagi menjadi alat tukar yang digunakan dalam transaksi  perdagangan.  Di  saat  yang  sama, dimulai  sejak  Agustus  2014  silam,  Bank Indonesia  giat  melakukan  kampanye  Gerakan Nasional  Branchless  banking  dan  non  tunai (GNNT) di seluruh wilayah Indonesia, memacu
12 CGAP,  2010, Update  on  Regulation  of  Branchless Banking in Indonesia, https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP- Regulation-of-Branchless-Banking-in-Indonesia-Jan-
2010 , diakses tanggal 14 Oktober 2015.
13
http://ekbis.sindonews.com/read/890941/34/pe ngamat-branchless-banking-banyak-tantangan-dan- berisiko , diakses tanggal 15 oktober 2015.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
target  pertumbuhan  branchless  banking  dan non  tunai sebesar 10% untuk  mengikuti  jejak negara-negara  yang  telah  lebih  dahulu mencanangkan cashless  society.  Dengan datangnya  era  tersebut,  sebuah  pertanyaan hadir:  “ketika  uang  tunai  sudah  menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia saat ini,  pernahkah  terpikir  suatu  saat  kita  hidup tanpa memegang uang sepeser pun?“. Seiring perkembangan  teknologi,  beberapa  alat  tukar pengganti uang yang lebih praktis, yaitu Kartu Kredit,  Kartu  Debet  yang  juga  berfungsi sebagai kartu ATM, dan berbagai bentuk Uang Elektronik  semakin  umum  digunakan.  Dalam tugasnya  sebagai  regulator  sistem  keuangan, guna  mengantisipasi  pertumbuhan  pengguna branchless  banking  dan  non  tunai  Bank Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  14/2/PBI/2012  tentang Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran Dengan  Menggunakan  Kartu,  dan  PBI  No. 16/8/PBI/2014  tentang  Uang  Elektronik.
Keduanya diterbitkan untuk merevisi peraturan-peraturan sebelumnya,
menyesuaikan  dengan  perkembangan  sosio- ekonomi  dan  teknologi,  serta  mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan transaksi branchless banking dan non tunai. Harmonisasi Pengaturan Branchless Banking  Mengenai  Layanan  Keuangan Digital  Oleh  Bank  Indonesia  Dengan Laku Pandai Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas  jasa  keuangan  menerbitkan
POJK  No.  19/POJK.03/2014  Tentang  Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka Keuangan  Inklusif  (selanjutnya  disebut  POJK Laku  Pandai).  Regulasi  ini  mulai  diberlakukan pada  awal  Januari  2015.  Laku  Pandai  atau branchless banking merupakan sistem perbankan  untuk  menambah  ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum  mengenal,  menggunakan,  dan/atau mendapatkan layanan keuangan lainnya. Paket kebijakan  ini  dibentuk  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (selanjutnya  disebut  OJK)    untuk mewujudkan  Strategi  Nasional  Keuangan Inklusif  yang    dicanangkan  oleh  Pemerintah bersama  dengan  Bank  Indonesia.  Untuk meningkatkan  keuangan  inklusif  di  Indonesia,
dipilih  dengan  cara  komprehensif  dengan menyusun  suatu  strategi  nasional  yang disusun  bersama  antara  Bank  Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian
Keuangan  yang  disebut  dengan  Strategi Nasional keuangan Inklusif.
Aturan  Laku  Pandai  atau branchless banking  yang  diluncurkan  oleh  OJK  tersebut memberikan  persyaratan  yang  sangat  ketat sehingga tidak semua bank dapat berpartisipasi  dalam  program  yang  bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan tersebut.Inti  dari  Laku  Pandai  adalah  untuk meningkatkan  inklusi  keuangan  hingga  ke pelosok-pelosok Indonesia. Intinya calon-calon nasabah  di  daerah  pelosok  yang  masih excluded,  masuk  ke  dalam  sistem  keuangan perbankan dengan cara  membuka akses yang semudah-mudahnya,  biaya  murah,  dan persyaratan  mudah  sehingga  mereka  tidak takut  akan  menyimpan  dananya  maupun mengajukan  kredit  pembiayaan  kepada  pihak bank.
Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif diberlakukan  karena  Indonesia  termasuk negara  dengan  tingkat financial  exclusion cukup tinggi.Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional. 14
Berdasarkan  data  di  atas,  masih banyak  masyarakat  yang  belum  menjadi nasabah  pada  sistem  keuangan,  dana-dana yang  terkumpul  dari    masyarakat  dapat meningkatkan rasio kredit bank terhadap Loan Deposit Ratio bank (selanjutnya disebut LDR). LDR  per  Agustus  2015  tercatat  sebesar  90,63 persen.  Likuiditas  yang  sangat  ketat  karena
14 www.bi.go.id ,  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif, diakses tanggal 15 Oktober 2015.
masih  minimnya  simpanan  masyarakat  pada bank membuat bank tidak dapat leluasa dalam menyalurkan kreditnya.
Dalam  aturan  POJK  Laku  Pandai, mengatur  bahwa  tidak  semua  bank  dapat mengikuti  program  Laku  Pandai.  Hanya  bank yang  telah  memiliki  e-banking,  seperti  SMS banking,  mobile  banking,  internet  banking, yang  boleh  ikut  dalam  Laku Pandai. OJK juga akan  memilih  bank  berdasarkan  profil risikonya.  Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  POJK  Laku Pandai diatur mengenai persyaratan persetujuan  pendirian  “setiap  lembaga  jasa keuangan  yang  menjadi  penyelenggara  Laku Pandai wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan”.
Dalam  Pasal  3  ayat  (2)  POJK  Laku Pandai  juga  dengan  tegas  mengatur  lembaga jasa  keuangan  yang  dapat  mengajukan  ijin melakukan laku pandai tidak hanya bank atau perusahaan asuransi, namun juga terbuka bagi lembaga  jasa  keuangan  lainna  sebagaimana diatur pada huruf c. Risk profile itu risiko yang sudah  memenuhi  syarat  tertentu.  Kemudian juga ada masalah  tingkat  kesehatan,  masalah kesiapan,  infrastruktur,  menjadi  syarat  yang harus dipenuhi oleh suatu bank.
OJK menginginkan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) ikut berpartisipasi dan  menjadi  tuan  rumah  dalam  program tersebut.  BPD  diminta  untuk  meningkatkan sistem IT dan keamanannya sehingga bertaraf internasional.  Dana  untuk  pengembangan  IT tersebut dapat berasal dari Pemerintah Daerah yang merupakan pemilik dari BPD. BPD dapat mengalokasikan  dana  dari  APBD  untuk  bisa meningkatkan permodalan bank.
Bank  juga  harus  mampu  mengatur agen-agennya. Dalam Laku Pandai, agen-agen ini  yang  akan  menjadi  kepanjangan  tangan bank. Mereka akan melayani masyarakat yang ingin  mendapatkan  jasa  perbankan.  Jasa perbankan  yang  terdapat  dalam  Laku  Pandai adalah  simpanan,  kredit  mikro  dan  asuransi mikro.  Selain  aturan  Laku  Pandai,  OJK  juga akan  mengeluarkan  Paket  Kebijakan  pada November.  Paket  kebijakan  tersebut  berisi beberapa  aturan  yang  berfokus  pada  tiga bidang, yaitu penguatan pengawasan, pendalaman  pasar,  dan  peningkatan  akses keuangan.
Di  kota  besar,  kebiasaan  menabung  di bank sudah biasa dilakukan bahkan oleh anak- anak.  Namun,  kebiasaan  tersebut  masih menjadi hal asing  di  wilayah-wilayah  terpencil Indonesia.  Keterbatasan  wilayah  sampai besarnya  biaya  yang  dibutuhkan  dapat menjadi halangan menikmati layanan perbankan.Untuk  itulah,  OJK  mendukung program keuangan inklusif dengan mengeluarkan  kebijakan  Layanan  Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai.
Laku  Pandai  memberikan  layanan perbankan  tanpa  kantor  atau Branchless Banking.  Program  ini  membidik  masyarakat yang  tinggal  jauh  dari  jangkauan  bank  atau berada dalam garis kemiskinan. Untuk saat ini, Laku Pandai diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia,  Bank  Mandiri,  Bank  Tabungan Pensiunan  Nasional,  dan  Bank  Central  Asia. Penyelenggaraan selanjutnya akan disusul oleh 13 bank lainnya di Indonesia. Selain difasilitasi oleh  bank,  Laku  Pandai  akan  diselenggarakan oleh  perusahaan  asuransi  dan  lembaga keuangan  lainnya  yang  disetujui  oleh  OJK. Fasilitas  yang  akan  disediakan  untuk mendukung  penyelenggaraan  program  itu antara  lain  telepon  seluler,  mesin  EDC ( Electronic  Data  Capture),  dan  agen-agen individu atau agen badan hukum. Agen di sini merupakan  perpanjangan  tangan  dari  bank untuk  melayani  masyarakat  di  wilayah terpencil secara bertatap muka 15 . Laku  Pandai  bersiasat  menyediakan produk  perbankan  yang  tepat  guna  bagi masyarakat.Masyarakat  dapat  melakukan  dan mendapatkan  layanan  seperti Basic  Saving Account  (selanjutnya  disebut  BSA),  kredit kepada  usaha  mikro,  asuransi  mikro,  dan berbagai kemudahan perbankan lainnya.
BSA  adalah  tabungan  yang  mencakup semua  jenis  tabungan  yang  ditawarkan  oleh bank pilihan OJK. Sementara itu, kredit kepada usaha mikro merupakan kredit yang ditawarkan bagi nasabah BSA untuk membiayai  usaha  produktifnya.  Adapun asuransi  mikro  adalah  produk  asuransi  yang
15 Buku  Saku  Laku  Pandai,  2015, Seputar  Informasi Mengenai  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam Rangka  Keuangan  Inklusif  (LAKU  PANDAI), Departemen  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan Otoritas Jasa Keungan.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 9 disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.  Dengan  beragamnya  fasilitas  yang diberikan  oleh  Laku  Pandai,  maka  akan semakin banyak golongan masyarakat memiliki akses jasa layanan keuangan.
Saat  ini  OJK  dan  Bank  Indonesia  (BI) sudah  menyepakati  penerapan branchless banking  dan  layanan  keuangan  digital  (LKD) sebagai  solusi  untuk  meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  sektor  keuangan.  Laku Pandai  merupakan  wujud  komitmen  untuk menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang  belum  menggunakan  dan  mendapatkan layanan  perbankan  dan keuangan  lainnya.Ada tiga  produk  spesifik  yang  dapat  disediakan oleh lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan Laku
Pandai, yaitu tabungan,  pembiayaan  mikro  dan  asuransi mikro.  Program  ini  diharapkan  mampu meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap perbankan  terutama  masyarakat  pedesaan yang  jauh  dari  kantor  cabang  bank,  karena branchless  banking  yang  bisa  diterapkan dengan  menggunakan  teknologi  handphone dianggap  sebagai  cara  yang  amat  mudah dikalangan masyarakat.
Untuk  produk  tabungan  memiliki karakteristik tidak punya batas minimum untuk saldo  maupun  transaksi,  namun  punya  batas maksimum  saldo  Rp  20  juta  dan  transaksi setiap  bulan  maksimal  Rp  5  juta.  Kelas pertama inilah yang disebut dengan BSA atau rekening yang sangat basic atau standar.Laku Pandai juga tidak dikenakan biaya administrasi bulanan,  biaya  pembukaan  dan  penutupan rekening, dan biaya transfer.Jika ingin memiliki saldo  lebih  dari  20  juta,  maka  bisa  pindah  ke tabungan biasa dan dikenakan biaya. 16 Sementara  untuk  produk  pembiayaan mikro, maka bank harus mengetahui cash flow nasabah melalui data nasabah yang diinput ke dalam  system  bank  dan  diberikan  pada  calon debitur  yang  sudah  menjadi  nasabah  paling singkat  enam  bulan  atau  kurang  dari  enam bulan  berdasar  pertimbangan  tertentu  dari bank.Sedangkan  jika  dibagi  berdasarkan  bank kategori  unit  kegiatan  usaha  (BUKU),  bank yang dapat mengikuti laku pandai adalah bank BUKU  II,III  dan  IV.  Untuk  BUKU  I  akan
16 Ibid.
dilakukan monitoring kembali karena biasanya ada  masalah  terkait  dengan    permodalan, IT security, dan risk management. 17 Namun  jika  ada  bank  yang  ingin mengikuti  ketentuan  ini,  maka  aturan  terkait branchless  banking  menyebutkan  bahwa perbankan nasional diwajibkan terlebih dahulu membuka kantor cabangnya terlebih dahulu di Indonesia  Timur  jika  ingin  mengoperasikan sistem  bank  tanpa  kantor  tersebut.  Hal  ini diutarakan  karena  tujuan  program  Laku Pandai, untuk melakukan pemerataan pembangunan  antarwilayah  terutama  desa dan  kawasan  timur  Indonesia.  Laku  Pandai menyediakan  akses  bagi  masyarakat  kecil untuk  dapat  melakukan  transaksi  keuangan khususnya perbankan di manapun berada.
Untuk masyarakat di kawasan terpencil mendapatkan  pelayanan  jasa  keuangan dengan  mudah  dan  dapat  terjangkau,  maka OJK  akan  mengerahkan  Agen  Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  dalam  Rangka Keuangan  Inklusif  (Laku  Pandai).  Agen  Laku Pandai  adalah  mereka  yang  bekerja  sama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi  kepanjangan  tangan  bank  dan layanan  keuangan  lainnya  dalam  rangka keuangan inklusif.
Syarat  untuk  menjadi  agen  adalah penduduk  setempat  jika  perorangan.Selain  itu memiliki  kegiatan  di  lokasi  sebagai  sumber penghasilan  utama  dan  memiliki  kemampuan, reputasi  kredibilitas  dan  integritas.Sementara bagi  badan  hukum  ialah  mereka  yang melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan  atau memiliki retail outlet. Agen juga harus memiliki kegiatan  usaha  di  lokasi,  memiliki  teknologi informasi  yang  memadai  serta  memiliki reputasi dan integritas yang baik. Contoh agen dalam bentuk badan usaha misalnya Perseroan Terbatas,  Perusahaan  daerah  atau  koperasi. Kemudian,  setelah  lulus  pelatihan  dan  resmi menjadi agen, ia pun dapat melayani nasabah sesuai  dengan  cakupan  layanan  yang  sesuai dengan  perjanjian  kerja  sama  dengan  bank. Cakupan  layanan  tersebut  di  antaranya melayani  transaksi  terkait  tabungan  dengan karakteristik BSA seperti pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, 17 Nikmatullah Zuhri, 2014, Program „Laku Pandai‟ dari OJK, Berita Ekonomi finansiala.com.
Reka Dewantara
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul pemindahbukuan, pembayaran
tagihan, transfer  dana,  pengecekan  saldo  dan penutupan rekening.
Sementara itu, dua tugas lainnya yakni agen  melayani  transaksi  terkait  tabungan selain  tabungan  dengan  karakteristik  BSA seperti penyetoran dan penarikan tunai. Serta pemindahbukuan  pembayaran  atau  transfer dana  paling  banyak  Rp  5  juta  per  hari  per nasabah.  Selain  itu  juga  melayani  transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah  melalui  Bank  Indonesia (BI)  telah  menyempurnakan  aturan  Uang Elektronik  melalui  perubahan  payung  hukum dari  PBI  No  11/12/PBI/2009  menjadi  No 16/8/PBI/2014.  Dalam  peraturan  tersebut melarang  penerbit  uang  elektronik  ( e-money) untuk  menahan  nilai  minimum  transaksi menggunakan  uang  elektronik.  Di  mana  jika bank dapat menentukan batas minimum yang harus  ditahan  bank  ketika  menarik  tabungan, maka  dalam  uang  elektronik  bisa  ditarik hingga  saldo  nol.  Artinya  uang  elektronik berfungsi  sama  seperti  uang  tunai  hanya berbeda  bentuk.  Karenanya  harus  dapat digunakan  seluruhnya  sampai  bersaldo  nihil, selain  itu  PBI  ini  juga  mendorong  keamanan dan  efisiensi  uang  elektronik,  karena  BI menekankan  kepada  penerbit  atau  issuer untuk mengedepankan keamanan dan efisiensi.
Dalam  revisi  pengaturan  ini,  BI  juga mendorong  penguatan  penggunaan  uang elektronik.  Penerbit  uang  elektronik  dilarang untuk  menetapkan  minimum  nilai  baik  untuk penggunaan maupun persyaratan pengakhiran penggunaan  atau redeem,  dan  melarang penerbit  uang  elektronik  untuk  menahan  atau memblokir  nilai  uang  elektronik  secara sepihak.  Selain  itu,  penerbit  uang  elektronik juga  dilarang  untuk  mengenakan  biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik atau redeem.
PBI  uang  eletronik  tersebut  harus harmonis  dengan  ketentuan  transfer  dana., bahwa  terdapat  tempat  penguangan  tunai (selanjutnya disebut TPT), jadi jika penguangan  terjadi  dari  pengirim  dan penerima,  maka  bank  bisa  mengirim  bank yang berada di wilayah yang dituju untuk bisa mengirimkan  uang  secara  tunai  ke  TPT
tersebut.  Masyarakat  bisa  datang  ke  TPT untuk cash  out  atau  menguangkan  uang elektronik.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan implikasi yuridis pengaturan program branchless  banking  merupakan perwujudan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk mendukung Strategi Nasional  Keuangan  Inklusi  yang  berdasarkan pada  POJK  No.  19/POJK.03/2014  tentang Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam Rangka  Keuangan  Inklusif  dan  PBI  No. 16/8/PBI/2014  Tentang  Uang  Elektronik, menunjukkan  kecenderungan  pemenuhan tujuan  kemanfaatan  saja  dari  hukum,  dimana hal  tersebut  akan  mengenyampingkan  sisi keadilan dan kepastian hukumnya. Pembuatan aturan  tersebut  cenderung  dibentuk  untuk memenuhi  permintaan  pasar  namun  tidak melihat  kebutuhan  nasabah  secara  khusus. Belum  adanya  kriteria  khusus  mengenai “masyarakat  terpencil”  dapat  membuat program branchless  banking  tidak  akan  dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai konsumen.

## Saran
1. Pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank Indonesia  harus  segera  berkoordinasi terkait dengan penerapan dua aturan yang saling berkaitan yaitu PBI No. 16/8/PBI/2014  Tentang  Uang  Elektronik oleh BI dengan POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor Dalam  Rangka  Keuangan  Inklusif  Oleh OJK,  agar  tidak  menimbulkan  disharmoni dalam  pelaksanaannya  oleh  lembaga perbankan.
2. Pihak  Pemerintah  khususnya  kementerian keuangan  hendaknya  mendukung  penuh program  Strategi  Keuangan  Nasional Inklusif yang dicanangkan dengan melakukan koordinasi dengan pihak BI dan OJK  sebagai  otoritas  pengawas  lembaga perbankan  di  bidang  Moneter  dan Mikroprudensial.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 11
3. Pihak  Perbankan  setelah  mendapatkan  ijin dari  BI  untuk  program  Layanan  Keuangan Digital  dan  dari  OJK  untuk  Program  Laku Pandai,  hendaknya  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat sebag/ai nasabah agar mereka  dapat  segera  berperan  untuk mendepositkan dananya maupun melakukan  perjanjian  kredit  menggunakan produk-produk kedua otoritas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Buku  Saku  Laku  Pandai ,  2015, Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam Rangka  Keuangan  Inklusif  (LAKU
PANDAI),  Departemen  Penelitian  dan Pengaturan  Perbankan  Otoritas  Jasa Keungan.
Dawam  Rahardjo ,  2000, Independensi  BI dalam  Kemelut  Politik,  Cidesindo, Jakarta.
Djoni  S.  Gazali  dan  Rachmadi  Usman , 2010, Hukum  Perbankan,  Sinar Grafika, Jakarta.
Gunarto  Suhardi ,  2003, Usaha  Perbankan Dalam  Perspektif  Hukum,  Kanisius,
Yogyakarta.
Muhammad  Djumhana ,  2003, Hukum Perbankan  di  Indonesia,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah  dengan    Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
POJK  No.  19/Pojk.03/2014 tentang Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
PBI  No.  16/8/PBI/2014 tentang  Uang Elektronik.

## Artikel Koran dan Internet
Kompas, Bank Nirkantor, edisi 28 Maret 2015. www.ojk.go.i/d ,  diakses  tanggal  15  Oktober 2015.
http://www.jtanzilco.com/blog/detail/54/slug/l aku-pandai-branchless-banking-apa- itu , diakses tanggal 15 oktober 2015. http://stabilitas.co.id/home/detail/branchless- banking---panggilan-kepada- unbanked-people ,  diakses  tanggal  14 Oktober 2015.
www.bni.co.id ,  2015, Press  Release  Dukung Program  Laku  Pandai  OJK  BNI Luncurkan  Tabungan  BNI  Pandai, diakses tanggal 15 Oktober 2015. http://finansial.bisnis.com/read/20151007/90/ 479646/program-laku-pandai-11-bpd- ajukan-diri ,  diakses  tanggal  14 oktober 2015
CGAP,  2010, Update  on  Regulation  of Branchless Banking in Indonesia.
https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP- Regulation-of-Branchless-Banking-in- Indonesia-Jan-2010 ,  diakses  tanggal 14 Oktober 2015.
http://ekbis.sindonews.com/read/890941/34/p engamat-branchless-banking-banyak- tantangan-dan-berisiko , diakses tanggal 15 oktober 2015.
www.bi.go.id ,  Strategi  Nasional  Keuangan Inklusif,  diakses  tanggal  15  Oktober 2015.
Nikmatullah  Zuhri,  2014, Program  „Laku Pandai‟  dari  OJK,  Berita  Ekonomi finansiala.com.