Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
HARMONISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI   MANUSIA
Serlika Aprita 1 , Mutiara Paramitha 2 , Fira Rahmawati 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
5312lika@gmail.com, mutiara@gmail.com, firarahmawati@gmail.com

## Abstract
Harmonization of law is an important part of Indonesian law. the characteristics of justice based on Pancasila  are  values  in  the  form  of  principles  of  justice  or  principles  based  on  the  One  Godhead. Upholding  justice  based  on  justice  from  God,  justice,  and  humanity  as  principles  of  justice  that upholds to create an atmosphere that supports justice for Indonesian citizens. Pancasila is used in the formation  of  law  or  becomes  the  main  milestone  in  forming  laws  and  regulations  that  are  in accordance with the spirit of the Indonesian nation which humanizes just and civilized humans and is socially just for all Indonesian people.
Keywords: Harmonization, Justice, Pancasila
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia 5312lika@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  (rechtsstaat)  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum juga merupakan negara yang menjujung tinggi hak asasi manusia menjamin  setiap warga  negara  bersama  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  permerintahan itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Hal  ini  berarti,  semua  tindakan  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  harus  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dengan  menempatkan kepentingan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  di  atas  kepentingan  pribadi  dan/atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan di dalam masyarakat 1 .  Hak  asasi  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia  yang  telah  diperoleh  dan  dibawanya bersamaan  dengan  kelahiran  atau  kehadirannya  di  dalam  kehidupan  masya-  rakat.  Dianggap  bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembeng sesuai dengan bakat dan cita-citanya 2. .
Dalam  masyarakat  multikultural,  dengan  beragam  suku  bangsa,  budaya,  bahasa,  dan  agama, pembangunan hukum di Indonesia selalu menarik untuk dikaji dan diperdebatkan. Berbagai persoalan, kepentingan,  harapan,  dan  cita-cita  selalu  menyertai  setiap  jengkal  pembangunan  hukum  nasional. Karena pembangunan hukum nasional menjadi cara untuk membangun masyarakat secara umum, dan membangun  hukum  secara  khusus,  sehingga  pembangunan  hukum  nasional  dibentuk  dan  ikut membentuk  tatanan  masyarakat  nasional.  Karenanya,  pembangunan  hukum  nasional  selalu  diiringi kompleksitas dari berbagai sisi,  sebab  harus  mempertimbangkan  banyak  hal,  baik  pada  saat pembentukan  dan  penentuan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  penegakan  hukum  maupun  pelayanan hukum 3 .

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian ini adalah deskritif dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data sekunder berupa sumber  lain  diinventarisir  dan  dipelajari,  kemudian  dicatat  berdasarkan  relevansinya  dengan  obyek permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  perspektif  hak  asasi  manusia merupakan  faktor  penting  yang  bertujuan  menjadikan  hukum  itu  sendiri  tidak  sebagai  masalah  bagi rakyat, melainkan  hukum itu  ada dengan  tujuan menghantarkan  masyarakat  kepada  kehidupan  yang adil,  sejahtera  dan  bahagia.4  Terdapat  Rumusan  HAM  dalam  UUD  1945  dapat  dibagi  ke  dalam beberapa  aspek  yaitu  aspek  HAM  berkaitan  dengan  hidup  dan  kehidupan,  HAM  berkaitan  dengan pendidikan,  HAM  berkaitan  dengan  keluarga,  ilmu  pengetahuan,  dan  teknologi,  HAM  berkaitan dengan  kebebasan  beragama  dan  meyakini  kepercayaan,  HAM  berkaitan  dengan  pekerjaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat, HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat  manusia,  HAM  berkaitan  dengan  informasi dan  komunikasi,  HAM  berkaitan  dengan  kesejahteraan  sosial,  HAM  berkewajiban  menghargai  hak orang dan pihak lain serta HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan. 5
Pembangunan hukum yang berkeadilan secara umum adalah pembangunan hukum yang tidak semata- mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi pembangunan hukum yang senantiasa melibatkan  dimensi  perilaku  manusia  dan  menjadikan  rasa  keadilan  masyarakat  sebagai  tolak ukurnya. 6 Pancasila  sebagai  sumber  hukum  menghendaki  pembangunan  hukum  pada  bagian pembentukan  hukum  nasional  harus  dijiwai  oleh  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  pancasila. 7 Penegakan  hukum  dapat  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  pada  era modernisasi  dan  globalisasi  saat  inidapat  terlaksana,  apabila  berbagai  dimensi  kehidupan  hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. 8
Harmonisasi  hukum  (undang-  undang)  sebagai  bagian  dari  perlindungan  hukum  terhadap subjek  maupun  objek  hukum  yang  diatur  oleh  suatu  undang-undang,  terlepas  dari peruntukan/ditujukan  undang-  undang  tersebut  dibuat,  kedua  kata  ini  menjadi  sering  didengar  atau
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terdengar  dikarenakan  hukum  ditujukan  sepenuhnya  untuk  memberikan  perlindungan  karena  tujuan hukum  yang  terdiri  dari  kemanfaatan,  keadilan  maupun  kepastian  bertujuan  untuk  itu.  Pentingnya harmonisasi  hukum  tampak  dan  dipertegaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000. Sinkronisasi vertikal dan horizontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu berkesesuaian. 9
Harmonisasi  hukum  nasional  bertumpu  pada  paradigma  Pancasila  dan  UUD  1945  yang melahirkan  sistem  ketatanegaraan  dengan  dua  asas  fundamental,  asas  demokrasi  dan  asas  negara hukum  yang  diidealkan  mewujudkan  sistem  hukum  nasional  dengan  tiga  komponen,  yaitu substansi hukum,  struktur  hukum  beserta  kelembagaannya  dan  budaya  hukum. 10 Harmonisasi  hukum  adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan,  keseimbangan  di  antara  norma-norma  hukum  di  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. 11
Sebagai  kerangka  dan  konsep  dasar  harmonisasi  sistem  hukum  nasional  dengan  meletakkan pola pikir, yakni bermula dari paradigma Pancasila bersama-sama dengan konsep negara hukum dan prinsip  pemerintahan  konstitusional  dalam  UUD  1945.  Kemudian  memperhatikan  rasa  keadilan masyarakat  (social  sence  of  justice)  dan  mengakomodasi  aspirasi  yang  berkembang  di  dalam masyarakat. 12

## IV. KESIMPULAN
Pembangunan hukum yang berkeadilan menerapkan hukum yang bertitik tolak pada keadilan masyarakat.  Seluruh  masyarakat  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  mendapatkan  keadilan.  Cara terciptanya  perlindungan  hukum  dengan  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila.  Dasar  hak-  hak  ideal (Pancasila),  dan  konstitusi  (1945)  memberikan  ruang  hak  asasi  manusia  dengan  tidak  membedakan perbedaan agama, suku, ras, dan gender dalam memperoleh hak sebagai warga negara dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan hukum.

## REFERENSI
Amarini, I. (2018). Evaluasi aktualisasi Pancasila melalui harmonisasi hukum. Kosmik Hukum , 17 (2). Botutihe,  D.  (2019).  Pembangunan  Hukum  dengan  Pendekatan  Teori  Hukum  Inklusif  pada  Negara Hukum Pancasila. Jurnal Al Himayah , 3 (1), 102-126.
Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham. Jurnal Panah Keadilan , 1 (2), 99-116.
Haryanto,  T.,  Suhardjana, J.,  Komari,  A.  K.  A.,  Fauzan,  M.,  & Wardaya, M.  K.  (2013).  Pengaturan tentang  Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebelum  dan  Setelah Amandemen. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (2), 136-144.
Iswari, F. (2017). Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal , 1 (1), 125-142.
Kuriawan,  C.  P.  (2018).  Pemegang  Hak  Tenaga  Kerja  Asing  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan , 3 (1), 30-36.
Kurniawan,  R.  (2015).  Harmonisasi  Hukum  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 28 (1), 687-704.
Manan, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi  dan  Tantangan  dalam  Negara  Berdasarkan Pancasila. Jurnal     Bina    Mulia  Hukum , 5 (2), 176-195.
Situmeang,  S.  M.  T.  (2019).  Kebijakan  Kriminal  dalam  Penegakan  Hukum  untuk  Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Nullius Law Journal , 1 (1).
Samud, S. (2021). Penegakan Hukum Pidana Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) , 6 (1), 50-65.
Udytama, I. W. W. W., Sugiantari, A. A. P. W., & Anom, I. G. N. (2021).
Harmonisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Peneyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam  Perspektif  Ruu  Kuhp.
Jurnal Yusthima , 1 (01), 37-42