## Rudy Catur Rohman Kusmayadi

## Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB
Mumtazinur
Mumtazinur adalah Dosen pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh zhee.mumtaz@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  mencoba  menguraikan  bagaimana  peran  perempuan  dalam  proses  pemulihan perdamaian  di  Burundi  melalui  penerapan  resolusi  1325  Dewan  Keamanan  PBB.  Peran perempuan menjadi objek dalam tulisan ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi  perempuan  Burundi  pada  proses  pemulihan  perdamaian  paska  perang  saudara dengan menggunakan metode deskriptif. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa eksistensi dan kontribusi perempuan Burundi begitu penting pada proses pemulihan paska konflik dengan penerapan resolusi 1325 sesuai dengan amanat Dewan keamanan PBB.
Kata Kunci   : Peran perempuan, Burundi,Konflik, Resolusi & Dewan Keamanan

## A. Pendahuluan
Selama  lebih  dari  enam  dekade,  operasi  perdamaian  internasional  telah dikenal  dan  dijalankan  di  puluhan  negara-negara  dunia.  Operasi  perdamaian internasional ini telah menjadi sebuah operasi kemanusiaan yang mengglobal yang bertujuan  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  membantu  terciptanya  perdamaian yang berkelanjutan (long-lasting peace).
Namun,  sampai  sekarang  ini  tidak  ada  definisi  yang  disepakati  bersama mengenai  pengertian  operasi  perdamaian (peacekeeping). Ketidakjelasan  ini  pun pada  akhirnya  dianggap  menjadi  salah  satu  penyebab  kegagalan  operasi perdamaian di banyak negara.  Akademi Perdamaian Internasional mendefinisikan operasi perdamaian (PKO) sebagai
“The  prevention,  containment,  moderation,  and  termination  of  hostilities between or within states, through the medium of a peaceful third – party intervention organized and directed internationally, using a multinational force of soldiers, police, and civilians  to restore  and maintain peace”( Jett, 2001. Why Peacekeeping Fails, hal.14)

## Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga
Kesulitan dalam mendefinisikan operasi perdamaian ini, membuat  Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Ghali pada Juli 1992 menggambarkan empat model operasi perdamaian yang kemudian membantu dalam mendefinisikan operasi perdamaian (peacekeeping) , yaitu: (Jett,2001. Why Peacekeeping Fails, hal.14)
1. Preventive  Diplomacy : aksi  untuk  mencegah  perselisihan  meningkat diantara  kelompok-kelompok  bertikai,  untuk  mencegah  perselisihan menjadi  konflik,  dan  untuk  mencegah  konflik  semakin  meluas  apabila memang terjadi.
2. Peacemaking :  aksi  untuk  membawa  kelompok  yang  bertikai  menuju sebuah  perundingan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Chapter  VI piagam PBB.
3. Peacekeeping : menyebarkan para peacekeeper PBB ke lapangan dengan izin dari kedua kelompok bertikai yang terdiri dari militer, personel polisi, dan terkadang kelompok sipil.
4. Peacebuilding :  aksi  untuk  mengidentifikasikan  dan  mendukung  struktur yang  dapat  memperkuat  dan    mempererat  perdamaian  untuk menghindari konflik muncul kembali.
Dalam  proses  mengimplementasikan  operasi  perdamaian  internasional,  ada beberapa  prinsip  dasar  yang  harus  ditegakkan  yaitu  izin  dari  kedua  belah  pihak yang  bersiteru (consent  of  the  parties) ,  ketidakberpihakan (impartiality), dan pelarangan  penggunaan  kekerasaan  kecuali  untuk  membela  diri, team ,  dan  juga mandat (Non-use of force except in self-defence and defence of the mandate) .(Departement of  Peacekeeping  Operations,  2008.  United  Nations  Peacekeeping  Operations  : Principles and Guidelines. hal.31)
Meskipun  operasi  perdamaian  internasional  telah  berlangsung  selama  lebih dari  enam  dekade,  namun  ketiga  prinsip  dasar  tersebut  tetap  dipertahankan  dan diteruskan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah operasi kemanusiaan. Ketiga prinsip tersebut saling menguatkan dalam pelaksanaannya. Sangat penting untuk  memahami  ketiga  prinsip  dasar  tersebut  agar  dapat  dilaksanakan  secara efektif di lapangan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar tersebut memberikan bantuan, dan panduan bagi para praktisi perdamaian baik dilapangan maupun di markas pusat.

## Rudy Catur Rohman Kusmayadi
Satu hal yang mungkin paling jarang di ungkit dan dibicarakan dalam setiap operasi  perdamaian  yaitu  keberadaan  dan  peran  perempuan  dalam  proses perdamaian dan pemeliharaan perdamaian. Masalah perdamaian dan segala upaya untuk mewujudkannya dianggap bagian dari perkerjaan laki-laki. Sehingga, peran perempuan  dalam  hal  ini  dianggap  menjadi  kurang  signifikan.  Padahal, perempuan  dan  anak-anak  yang  paling  menjadi  korban  apabila  sebuah  konflik terjadi.
Pembicaraan  yang  kemudian  menjadi  cukup  signifikan  terkait  hal  ini  yaitu bagaimana  kedudukan  gender  dalam  sebuah  operasi  perdamaian  internasional? Untuk  membantu  pemahaman  kita  mengenai  hal  ini,  kita  akan  melihat  sejenak mengenai  konsep gender.
Isu  gender  merupakan  salah  satu  isu  menarik  dan  mendapat  banyak perhatian dari para pemikir sosial dalam beberapa dekade terakhir. Titik tolak awal perbincangan  mengenai  isu  gender  adalah    perdebatan  mengenai  perbedaan mendasar  antara  laki-laki  dan  perempuan  khususnya  dalam  perpolitikan  dunia. Selanjutnya semakin meluas pada beberapa aspek kehidupan sosial.
Pemaknaan mengenai Gender dan jenis kelamin sendiri seringkali keliru dan bertukar-tukar, tapi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Pemikiran dasar dari identitas  gender  adalah „negotiable‟ .  West  dan  Zimmerman  mengatakan  bahwa “doing  gender  means  creating  differences  between  girls  and  boys  and  women  and  men, differences  that  are  not  natural,  essensial  or  biological” (West  &  Zimmerman,  1991. “Doing Gender, The Social Construction of Gender, hal. 24)
Lebih  lanjut  dapat  dikatakan  bahwa  gender  dapat  dilihat  sebagai  bentuk sosial bukan psikologis, ia merupakan sebuah konstruksi. Feminim dan maskulin, merupakan dua istilah yang menunjukkan salah satu gender, dan dapat dipelajari melalui interaksi sosial (Peterson & Runyan, 1993. Global Gender Issues: Dilemmas in World Politics, hal.17.
Untuk dapat memahami mengenai gender dan konflik, kita dapat menggunakan dua  karakteristik  pandangan  yang  berbeda  yaitu    pendekatan  esensialis  dan konstruksi.  Kedua  pandangan  tersebut  mewakili  perbedaan  secara  ontologis  dan epistemologis (Skjelsb ǣ k and Smith, 2001, Gender, Peace and Conflict,, hal. 48-49) Pandangan  essensialis  didasarkan  pada  ontologi  yang  menyatakan  bahwa „world  as  rule-governed‟ dan  epistemologis  untuk  membuka  dan  mengidentifikasi

## Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga
peraturan  dan  sistem  dunia.  Para  pemikir  essensialis  selanjutnya  menganggap bahwa  pemikiran  ini  didasarkan  pada  gagasan-gagasan  filosofis  bahwa  objek apapun digambarkan dan didefinisikan bersifat tanpa batas waktu dan abadi.
Pandangan  essensialis  juga  mengasumsikan  bahwa  identitas  gender  tidak dapat  diubah (unchangeable) .  Identitas  dan  perbedaan  gender  dipandang  sebagai hasil  dari  faktor-faktor  yang  mendasari.  Biologis  kemudian  menjadi  sumber penting  untuk  menjelaskan  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam tingkah  laku,sikap,  dan  juga  pemikiran  (Skjelsb ǣ k  and  Smith,  2001, Gender,  Peace and Conflict, , hal. 49)
Essensialis berpendapat bahwa identitas gender tidak dapat diubah. Identitas gender serta segala perbedaannya diterima sebagai hasil “stable underlying factors”.
Dalam  konsep  kekuasaan (power) ,  posisi  esensialis  berarti  sesuatu  yang  berkaitan dengan  kekuatan  laki-laki  yang  berarti  sifat  dasar  laki-laki.  Gender  selanjutnya menjadi  masalah  antara nature dan nurture. Sehingga,  menurut  para  esensialis, semua laki-laki adalah maskulin dan semua perempuan adalah feminim.
Lain  lagi  dengan  pandangan  konstruksi  yang  sangat  berlainan  dengan pandangan  para  esensialis.  pandangan  ini  didasarkan  pada  ontologi  yang menyatakan  bahwa „an  ever  changing  world‟ dan  epistemologis  untuk  melihat perubahan dan realitas yang dikonstruksi.
Menurut para konstruktivis, identitas kita tidak terjadi begitu saja melainkan terjadi  karena  hubungan  dalam  masyarakat  melalui  interaksi  antar  individu. Interaksi  yang  terjadi  selanjutnya  akan  membentuk  identitas  gender  setiap individu.
Salah satu pemikir konstruktivis Chyntia Enloe  juga sependapat dengan hal ini, dia mengatakan bahwa
“Conventionally  both  masculinity  and  femininity  have  been  treated  as 'natural',  not  created.  Today,  however,  there  is  mounting  evidence  that  they  are packages of expectations that have been created through specific decisions by specific people”
( Enloe, 1990. Bananas, Beaches, and Bases : Making Feminist Sense of International Politics, hal.3).
Sebagian  besar  individu  merasa  bahwa  ada  bidang-bidang  tertentu  yang hanya  akan  dijalankan  orang  kaum  laki-laki,  dimana  peran  perempuan

## Rudy Catur Rohman Kusmayadi
didalamnya  dianggap  tidak  penting.  Pemikiran  ini  amat  erat  dengan  pemikiran para kelompok esensialis.
Terkait dengan masalah Operasi perdamaian internasional ini, masih banyak pihak  yang  merasa  bahwa  masalah  konflik,  perdamaian,  dan  segala  upaya  yang terkait dengan hal tersebut  merupakan hal yang bersifat maskulin dan hanya akan dilakukan oleh laki-laki.
Pemikiran tersebut lebih lanjut membuat peran perempuan dalam penciptaan perdamaian menjadi minimalis, bahkan hampir tidak ada. Hal ini juga terlihat dari berbagai operasi perdamaian yang telah dilakukan yang sangat jarang melibatkan perempuan didalamnya.  Melalui tulisan ini, kita akan mencoba melihat bagaimana peran perempuan lebih lanjut dalam sebuah operasi perdamaian internasional.

## B. Pembahasan
Penelitian menunjukkan bahwa perempuan Burundi memberikan kontribusi besar  dalam  proses  pemulihan  paska  konflik  dengan  berperan  sebagai women peacekeeper. Peran perempuan menjadi semakin signifikan setelah terlibat langsung dalam  pemerintahan  yang  dapat  membuat  regulasi  untuk  kebaikan  perempuan dan  anak-anak  di  Burundi.  Peran  ini  merupakan  amanat  yang  diberikan  melalui adanya resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB.

## a. Resolusi 1325 : Gender sebagai Mainstreaming
Peran perempuan dalam resolusi konflik dan peacebuiding semakin meningkat terutama  dalam  perbincangan  kebijakan  multilateral.  Didasari  pada  Beijing Platform  for  Action  1995  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi perempuan  dalam  resolusi  konflik  dan  pada  level  pengambilan  keputusan,  maka pada  tanggal  31  Oktober  2000,  Dewan  Keamanan  PBB  dengan  kesepakatan bersama  mengadopsi  Resolusi  1325  yang  berfokus  pada  peran  perempuan  dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Resolusi Dewan Keamanan PBB ini menjadi permulaan pemgakuan  terhadap adanya  ketidakseimbangan  gender  dan  dampak  konflik  terhadap  perempuan. Resolusi  ini  juga  mengakui  pentingnya  peran  perempuan  dalam  pencegahan konflik (conflict  prevention),  peacekeeping, resolusi  konflik (conflict  resolusion) dan peacebuilding (Ben-Porath, 2006. Citezenship Under Fire, hal.77)

## Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga
Hal ini kemudian menekankan pada partisipasi penuh perempuan sebagai agen aktif perdamaian dan keamanan. Adapun mandat dari Resolusi 1325 tersebut yaitu (United Nations, 2005.
Gender and United Nations Peacekeeping Operations, hal.1) :
1. Meningkatkan  representasi  perempuan  di  semua  level  pembuatan keputusan  di  tingkat  nasional,  regional,  dan  mekanisme  serta  institusi internasional untuk pencegahan, manajemen, dan resolusi konflik.
2. Mengangkat lebih banyak perempuan sebagai representasi khusus PBB.
3. Memperluas  peran  dan  kontribusi  perempuan  di  operasi  lapangan  PBB, khususnya  pengamat  militer,  polisi  sipil,  serta  personil  HAM  dan kemanusiaan.
4. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam operasi penjaga perdamaian.
5. Menyediakan  garis  haluan  dan  materi  untuk  pelatihan  tentang perlindungan,  hak,  dan  kebutuhan  khusus  perempuan,  termasuk melibatkan  perempuan  di  semua  tolak  ukur  penjaga  perdamaian  ( peace keeping ) dan pembangunan perdamaian ( peace building ).
6. Meningkatkan  dukungan  sukarela  finansial,  teknis,  dan  logistik  untuk upaya-upaya pelatihan sensitif-gender.
7. Semua  aktor  yang  terlibat  saat  negosiasi  dan  mengimplementasikan perjanjian perdamaian agar mengadopsi perspektif gender.
Resolusi 1325 mendesak semua negara untuk mengakhiri pembebasan tanpa hukuman  dan  untuk  mengadili  mereka  yang  bertanggungjawab  atas  genosida, kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  kejahatan  perang  termasuk  kejahatan berkaitan  dengan  kekerasan  seksual  dan  kekerasan  lainnya  terhadap  wanita  dan anak perempuan.
Resolusi  itu  juga  menekankan  pentingnya  memberi  wanita  partisipasi  yang sama  dan  keterlibatan  penuh  dalam  semua  upaya  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan  perdamaian  dan  keamanan  serta  perlunya  meningkatkan  peran mereka  dalam  pembuatan  keputusan  mengenai  pencegahan  dan  resolusi  konflik (Strickland  and  Duvvury,  2003. Gender  Equity  and  Peacebuiding  :    From  Rhetoric  to Reality:  Finding the Way, hal.11)
Gender  Mainstreaming (gender  sebagai  pengarus  utama)  menjadi  salah  satu sasaran penting dari resolusi dewan keamanan PBB ini. Dewan ekonomi dan Sosial

## Rudy Catur Rohman Kusmayadi
PBB 1997 mendefinisikan Gender Mainstreaming sebagai “the process of assessing the implications  for  women  and  men  of  any  planned  action,  including  legislation,  policies  or programmes  in  all  areas  and  at  all  levels.  It  is  a  strategy  for  making  the  concerns  and experiences  of  women  and  men  an  integral  dimension  of  design,  implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres  so  that  women  and  men  benefit  equally  and  inequality  is  not  perpetuated.  The ultimate goal is to achieve gender equality” ( Departement of Peacekeeping Operations, 2004. Gender Resources Package for Peacekeeping Operations , hal 3).
Melalui  konteks  konflik  dan  situasi  paska  konflik, Gender  Mainstreaming diperlukan untuk merespon konflik yang terjadi dengan peran kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga perdamaian. Gender Mainstreaming berkaitan  langsung  dengan  prinsip-prinsip  yang  berhubungan  dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
Pada  awal-awal  pelaksanaanya,  banyak  terjadi  hambatan  dan  pelanggaran dalam  proses  pengadopsiannya.  Banyak  kerangka  kerja  institusional  dari peacebuiding dan  rekonstruksi  gagal  untuk  menjalankan  peran  gender  yang bersandarkan  pada  anti  diskriminasi  gender.  Tetapi,  setelah  10  tahun  usianya hingga  sekarang,  resolusi  ini  telah  diterima  dan  dipakai  sebagai  pedoman  dan merupakan  salah  satu  sumber  hukum  internasional  dalam    setiap  operasi perdamaian internasional.

## b. Peran Perempuan dan Pemulihan perdamaian di Burundi
Sejak  merdeka  pada  tahun  1962,  Burundi  telah  mengalami  banyak  konflik kekerasan yaitu perang saudara  yang terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1965, 1972, 1988, dan 1993. Diantara tahun 1993-2003, lebih dari 300 ribu orang menjadi korban  dalam  konflik  saudara  tersebut.  Lebih  dari  1,5  juta  penduduk  menjadi pengungsi dan satu juta penduduk lainnya menjadi terlantar diberbagai daerah.
African  Union (AU) pertama kali menurunkan peacekeepers untuk  mengawasi proses-  proses  transisi  pemerintahan.  Namun,  pada  tahun  2004,  PBB  mengambil alih  tanggungjawab  tersebut  dari  AU  untuk  mendorong  dan  membantu  proses perdamaian  di  Burundi  melalui  Operasi  Perdamaian United  Nations  Operation  in Burundi (UNOB).

## Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga
Mandat yang diterima oleh PBB pada waktu itu adalah sesuai dengan piagam PBB  Bab  VII  yaitu  mengawasi  gencatan  senjata, disarmament ,  demobilisasi, reintegrasi  mantan  kombatan,  mendukung  bantuan  kemanusiaan  dan pengungsian,  mengawasi  pemilu,  melindungi  wakil  internasional  dan  penduduk sipil  Burundi,  membantu  reformasi  dalam  bidang  konstitusi,  hukum,  militer  dan juga polisi (Howard , 2008.  UN Peacekeeping in Civil Wars, hal.317).
Namun,  misi  perdamaian  ini  juga  mengalami  beberapa  kesulitan  dengan kembalinya  pengungsi  dan    mengamankan  suplai  makanan  untuk  masyarakat. Namun,  secara  keseluruhan,  ONUB  mampu  memenangkan  kepercayaan masyarakat  luas  dan  juga  para  mantan  kombatan.  Dengan  kata  lain,  operasi perdamaian  ini  telah  melalui  fase  pembelajaran  yang  baik  dengan  menganalisa informasi  untuk  formulasi  kebijakan,  saling  berkoordinasi  dengan  organisasi internasional lainnya, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sipil, mengatasi krisis, dan memberikan pelatihan kepemimpinan.
Pada tahun 2006, misi Operasi Perdamaian United Nations Operation in Burundi (ONUB) berakhir dengan hasil yang  cukup  memuaskan. Operasi  kemanusiaan di Burundi  merupakan  salah  satu  yang  dianggap  paling  berhasil  karena  telah menyelesaikan  tugas  sesuai  dengan  mandat  yang  dibebankan  dan  membantu menciptakan  perdamaian (lasting  peace). Dari  banyaknya  misi  PBB  yang  pernah dijalankan, United Nations  Operation in Burundi (ONUB)  merupakan satu-satunya misi  multidimensional  yang  berlangsung  singkat  tapi  dapat  dikatakan long-term success.
Keberhasilan  ONUB  menggapai  perdamaian  di  Burundi  sebenarnya  juga tidak  terlepas  dari  peran  serta  perempuan  sebagai  masyarakat  sipil  dan  agen perdamaian.  Setelah  bertahun-tahun  dipinggirkan  dari  kesempatan  berbicara untuk perdamaian, perempuan Burundi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan  hak-hak  mereka  yaitu  hak  suara  yang  terkait  dengan  proses perdamaian.
Hanya beberapa bulan sebelum ditandatanginya perjanjian Arusha, Tim ahli PBB mengundang negosiator dan fasilitator Nelson Mandela untuk mendiskusikan hal tersebut. Topik yang menjadi perbincangan kala itu yaitu integrasi perempuan dan  hak-hak  perempuan  terhadap  proses  perdamaian.  Mandela  kala  itu

## Rudy Catur Rohman Kusmayadi
mendorong  dan  mendukung  besar  peran  perempuan  dan  hak-haknya  dalam proses perdamaian di Burundi.
Burundian  Women‟s  Peace  Conference yang  waktu  itu  dilaksanakan  bertujuan untuk  mencapai  beberapa  misi  yaitu  membicarakan  perhatian  terhadap gender equality dalam  proses  perdamaian  dan  merekomendasikan  agar  laki-laki  dapat bekerjasama  dalam  mencapai  tujuan  bersama  yaitu  penciptaan  perdamaian  di Burundi.
Adapun  kesepakatan  bersama  yang  dicapai  dalam  Arusha  Peace  Accord tersebut  yaitu  (1)  Penolakan  dan  kekecewaan  mereka  terhadap  lambatnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian (2) merekomendasikan integrasi hak-hak  perempuan  Burundi  dalam  proses  perdamaian  di  Burundi  termasuk pelaksanaan  mekanisme  legal  untuk  mengeliminasi  diskriminasi  gender  dan kekebalan terhadap gender yang didasarkan pada kejahatan perang (3) Penetapan quota  30%  peran  perempuan  dalam  pemerintahan  (4)  menjamin  peningkatan proteksi  terhadap  peremuan  dan  anak-anak  terutama  para  pengungsi  (5) pemberian jaminan  hak-hak perempuan terhadap harta benda, tanah, dan warisan (UNIFEM 2000a) ( United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 2002. Women,  War  and  Peace:  The  Independent  Experts‟  Assessment  on  the  Impact  of Armed Conflict on Women and Women‟s Role in Peace-building).
Kesepakatan-kesepakatan yang terdapat dalam Arusha Peace Accord tersebut juga  merujuk  pada  pengimplementasiaan  Resolusi  1325  Dewan  Keamanan  PBB yang  menekankan  pada gender  mainstreaming .  Dalam  perjanjian  tersebut, meningkatkan representasi perempuan dalam semua level pengambilan keputusan terutama  dalam proses perdamaian menjadi hal yang cukup signifikan.
Penolakan  dan  kekecewaan  para  perempuan  Burundi  terhadap  lambatnya keterlibatan  perempuan  sebelumnnya  dalam  proses  perdamaian  menunjukkan betapa para perempuan mempunyai integritas tinggi terhadap perdamaian. Hal ini semakin  menambah  kepercayaan  masyarakat  luas  terutama  kaum  lelaki,  bahwa perermpuan juga memiliki kemauan dan keinginan yang keras agar konflik dapat secepatnya terselesaikan.
Peranan  perempuan  Burundi  lainnya  dalam  upaya  perwujudan  perdamaian di  negaranya  yaitu  dengan  merekomendasikan  integrasi  hak-hak  perempuan Burundi  dalam  proses  perdamaian  di  Burundi  termasuk  pelaksanaan  mekanisme

## Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga
legal  untuk  mengeliminasi  diskriminasi  gender  dan  kekebalan  terhadap  gender yang  didasarkan  pada  kejahatan  perang.  Perempuan  kerap  kali  menjadi  korban perang  yang paling  menderita karena mereka tidak  hanya tertekan secara  mental namun juga secara fisik.
Dibeberapa  negara  konflik  lainnya  seperti  Liberia,  perempuan  tak  jarang menjadi  korban  penganiayaan  dan  pemerkosaan.    Operasi  perdamaian  yang diturunkan  PBB  mungkin  dapat  mencegah  dan  memulihkan  situasi  konflik,  tapi tidak dengan  trauma yang dialami oleh para korban perempuan. Disinilah peran perempuan  terlihat  begitu  berarti,  perempuan  dapat  membantu  meringankan penderitaan  perempuan  lainnya  dengan  cara-cara  „perempuan‟  yang  mungkin tidak dapat dilakukan oleh banyak peacekeepers (dalam hal ini laki-laki).
Peran peacekeepers perempuan yang terbukti efektif memulihkan kondisi para korban seperti contoh kasus di Liberia, dimana Peacekeeper India yang hanya terdiri dari perempuan berhasil membantu meredakan konflik dinegara tersebut. Hal ini lantas  meyakinkan  PBB  untuk  menambah peacekeepers perempuan.  Sekarang  ini kurang  lebih  30% peacekeepers perempuan  sudah  aktif  dalam  setiap  operasi perdamaian internasional.
Tak  hanya  pada  ranah  sosial,  namun  ranah  politik  juga  dapat  mengangkat peran  perempuan  menjadi  lebih  maksimal  dalam  upayanya  untuk  menciptakan perdamaian.  Pemberian  Quota  30%  bagi  perempuan  untuk  terlibat  dalam pemerintah turut menjadi instrumen penting terciptanya perdamaian dan resolusi konflik  di  Burundi.  Melalui  pemerintahan,  perempuan  Burundi  berusaha mengangkat harkat martabat yang mungkin telah pudar selama perjalanan panjang konflik  bersaudara  di  negaranya.  Berbagai  rancangan  undang-undang  dibuat untuk  menjamin  proteksi  terhadap  perempuan  dan  anak-anak  di  Burundi  agar mendapat  peran  yang  sama  penting  dengan  laki-laki  dalam  segala  bidang  tanpa diskriminasi gender.
Tak  dapat  dipungkiri,  peranan  perempuan  Burundi  sebagaimana  sesuai dengan    resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  telah  memberi  sumbangan  yang  cukup besar  terhadap  proses  pemulihan  dan  pemeliharaan  perdamain  di  Burundi. Perempuan  tidak  hanya  memainkan  peran  mereka  di  rumah,  lingkungan  sosial, namun juga di pemerintahan. Hal ini lebih lanjut mempertegas peran perempuan

## Rudy Catur Rohman Kusmayadi
tidak hanya sebagai korban konflik, tetapi peran mereka yang lebih hebat sebagai agen perdamaian.

## C. Kesimpulan
Resolusi 1325  Dewan  Keamanan  PBB  tahun  2000  memberikan  kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perdamaian dan resolusi konflik. Hal ini kembali menegaskan bahwa peranan perempuan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik  dan paska konflik.  Peran  perempuan terutama sekali  sangat dibutuhkan pada masa peacebuiding .
Peranan perempuan dalam peacebuiding bersifat multidimensional. Partisipasi perempuan merupakan isu yang cukup mewakili dan dapat membawa perspektif gender  pada  isi  pokok  sebuah  negosiasi.  Perempuan  dapat  menyumbang  banyak pada pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik paska konflik. Hal ini menjadi  kekuatan  penting  perempuan  dalam  perdamainan  sehingga  perempuan memang  pantas  disebut  sebagai  agen (agent  of  peace) dalam  esensinya  terhadap keamanan dan perdamaian dunia.
Pada proses pemulihan paska konflik di Burundi, perempuan memiliki peran penting  dan  sentral  yakni  sebagai peacekeeper perempuan.  Eksistensi  perempuan burundi  menjadi  penting  dengan  adanya  kuota  30  %  perempuan  pada  ranah pemerintahan yang dapat membuat regulasi yang mementingkan perempuan dan anak terutama paska perang saudara. Adanya resolusi 1325 Dewan keamanan PBB memberikan legitimasi menjadikan perempuan sebagai penjaga perdamaian yang selama ini tidak pernah dilibatkan terutama paska konflik.

## Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

## Daftar Pustaka
Ben-Porath,  Sigal  R.(2006). Citezenship  Under  Fire. New  Jersey  :  Princeton University Press.
Enloe,  Cynthia.  (1990). Bananas,  Beaches,  and  Bases  :  Making  Feminist  Sense  of International Politics. London : Pandora Press. Howard, Lise Morje. (2008). UN Peacekeeping in Civil Wars. New York : Cambridge University Press.
Jett, Dennis C. (2001). Why Peacekeeping Fails . New York : Palgrave Macmillan.
Jenkins, Tony and Betty A.  Reardon. (2007). Gender  and Peace :  Towards  a gender  – inclusive,  holistic  perspective, dalam  Charles  Webel  dan  Johan  Galtung (eds,.), Handbook of Peace and Conflict Studies . New York : Routledge. Peterson, V.Spike & Anne Sisson Runyan. (1993). Global Gender Issues: Dilemmas in World Politics, Oxford : Westview Press. Porter  Elizabeth.  (2007).  Peacebuiding  : Women  in  International  Perspective .  New York : Routledge.
Skjelsb ǣ k,  Inger  &  Dan  Smith.  (2001). Gender,  Peace  and  Conflict, Oslo  :  Sage Publication.
West,  Candace  &  Don  H.Zimmerman.  (1991).  “ Doing  Gender” ,  pp.7-13  in  Judith Lorber  &  Susan  A.Farrell,  eds, The  Social  Construction  of  Gender .  Newbury Park, CA: Sage.
Departement  of  Peacekeeping  Operations.  (2004). Gender  Resources  Package  for Peacekeeping Operations. New York : Peacekeeping Best Practices Unit.
Departement  of  Peacekeeping  Operations.  (2008). United  Nations  Peacekeeping Operations : Principles and Guidelines . New York : United Nations Secretariat. United Nations. (2005). Gender and United Nations Peacekeeping Operations. New York : Gender Unit, Departement of Peacekeeping Operations.
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). (2002) . Women, War and Peace:  The  Independent  Experts‟  Assessment  on  the  Impact  of  Armed  Conflict  on Women and Women‟s Role in Peace-building. New York: UNIFEM.
Zeitlin,  June.    (2005). Beijing  Betrayed.  Women  Worldwide  Report  That  Governments have Failed to Turn the Platform into Action. New York: Women‟s Environment and Development Organization.
Richard Strickland and Nata Duvvury. (2003). Gender Equity and Peacebuiding :  From Rhetoric to Reality:  Finding the Way. Washington DC : International Center for Research  on  Women  (ICRW).  Prepared  for  the  Gender  Equity  and Peacebuilding  Workshop  with  a  grant  from  the  International  Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Canada.
Nugroho,  Tri  Ambar  “Wanita  pada  United  Nations  Peacekeeping  Operations:
Sebuah solusi dan aset” dalam http:www.pralangga.org.
UN,  “ Women in Peacekeeping”, dalam http://www.un.org .