## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP: MENGAPA DAN BAGAIMANA
Lilianti 1 , Asrul 2 , Adenisatrawan 3 , Hasmira Said 4 1,2,4 Universitas Muhammadiyah Kendari
3 IAIN Kendari lilianti@umkendari.ac.id, asrul@gmail.com, satrawandenis@gmail.com, mira_said64@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menggambarkan  implementasi kebijakan sekolah satu atap dari segi pelaksanaan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  mengumpulkan  data  melalui  wawancara, observasi  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  analisis  isi  dan  kedalaman  pelaksanaan  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  sekolah  satu  atap  dilaksanakan  sesuai dengan rencana  dan secara garis besar implementasi kebijakan program dipengaruhi oleh isi kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Keseluruhan  implementasi  kebijakan  dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan penyelenggaraan sekolah satu  atap  yaitu  wajib  belajar  9  tahun.  Luaran  program  dilihat  melalui  dampaknya  terhadap masyarakat.  Namun  implementasi  kebijakan  ini  masih  mengalami  beberapa  hambatan  yakni sarana dan prasarana belum memadai, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum cukup, masih terdapat sebagian masyarakat yang rendah pemahamannya terhadap pentingnya pendidikan.  Meskipun  demikian,  sekolah  berusaha  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan kebijakan  diantaranya  adalah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  memberdayakan guru-guru untuk melakukan pembelajaran lebih efektif.
Katakunci : Implementasi kebijakan; sekolah satu atap

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  and  describe  the  implementation  of  the  one-stop  school policy  in  terms  of  implementation  in  Konawe  Selatan  Regency.  This  research  is  a  qualitative descriptive study by collecting data through interviews, observation and documentation study. The results of the content analysis and the depth of the research implementation show that the implementation of the one roof school policy is carried out in accordance with the plan and in general the implementation of program policies is influenced by the content of the policy and the context of its implementation. The overall implementation of the policy was evaluated by measuring the program output based on the objective of the one roof school implementation policy, namely the 9 year compulsory education. The output of the program is seen through its impact  on  society.  However,  the  implementation  of  this  policy  still  faces  several  obstacles, namely  inadequate  facilities  and  infrastructure,  insufficient  number  of  teaching  staff  and education personnel, there are still some people who have low understanding of the importance of  education.  Even  so,  schools  are  trying  to  overcome  obstacles  in  implementing  policies, including disseminating information to the community and empowering teachers to carry out learning more effectively.
Keywords: policy implementation; one stop school

## PENDAHULUAN
Pakar yang pertama kali memberikan  perhatian  dan  gagasan terhadap implementasi adalah Douglas R. Bunker di depan forum the American Association for the
p-issn 1412-5889
Advancement  of  Science  pada  tahun 1970  (Akib  dan  Tarigan,  2008; Bowman  dalam  Rabin,  2005:  209). Eugene  Bardach  mengakui  bahwa forum itu untuk pertama kali disajikan secara  konspetual  mengenai  proses pelaksanaan  kebijakan  sebagai  suatu fenomena sosial politik
(Edward  III,  1984:  1)  atau  yang  lazim disebut political game (Parsons, 1995:
470)  sekaligus  sebagai  era  pertama dari dari kajian pelaksanaan kebijakan (Birkland, 2001: 178). Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar  yang  memberikan  kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan  sebagai  salah  satu  tahap dari  proses  kebijakan.  Wahab  (2012) dan  beberapa  penulis  menempatkan tahap implementasi pada posisi yang berbeda,  namun  pada  prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti  dengan  implementasi kebijakan.  Implementasi  dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat  menentukan  dalam  proses kebijakan  (Birkland,  2001:  177; Heineman et al., 1997: 60; Ripley dan Franklin,  1986;  Wibawa  dkk.,  1994: 15).  Pandangan  tersebut  dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984: 1)  bahwa  tanpa  implementasi  yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak  akan  berhasil  dilaksanakan. Sementara  itu,  Rohman  (2009:  134) menyatakan  bahwa  implementasi kebijakan  merupakan  keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan  terlebih  dahulu.  Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan secara serius oleh
pemerintah  pusat  dan  daerah.  Ini sejalan  dengan  amanat  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional No.  20  tahun  2003  pasal34  yang berbunyi  bahwa  pemerintah  daerah menjamin  terselenggaranya  wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan  dasar  tanpa  memungut biaya.  Undang  Undang  di  atas dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Pasal 2,
menerangkan  bahwa  wajib  belajar berfungsi  mengupayakan  perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu  bagi  setiap  warga  negara Indonesia dan wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga  negara  Indonesia  untuk  dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat  hidup  mandiri  di  dalam masyarakat atau melanjutkan
pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi.    Pelaksanaan  program  wajib belajar  sembilan  tahun  merupakan program  yang diselenggarakan untuk daerah  yang  masuk  ke  dalam daerah 3T  (terpencil,  terdepan,  terisolir). Program  pendidikan  dasar  terpadu SD-SMP  satu  atap  ini  merupakan penyelenggaraan  pendidikan  yang mencakup  SD  dan  SMP  yang pengelolaannya terpadu.
Keterpaduan  secara  fisik  berarti
p-issn 1412-5889
bahwa  lokasi  SMP  menyatu  atau didekatkan  dengan  SD  (Koswara,
2012:  2).  Program  wajib  belajar sembilan tahun sangat perlu direalisasikan  di  seluruh  Indonesia untuk  meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia suaru bangsa. Beranjak dari  pemikiran  teoritis  di  atas, diperlukan upaya untuk merumuskan pelaksanaan  kebijakan  sekolah  satu atap.  Itu  sebabnya,  akhir-akhir  ini makin kuat dorongan untuk melakukan  kaji  ulang  atas  kebijakan pengelolaan  sekolah  atap.  Kebijakan dapat  didefinisikan  sebagai  suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk merespons masalah  atau  konflik  dan  diarahkan untuk  mencapai  tujuan  tertentu Harman dalam (Fattah, 2012).
Berdasarkan  uraian  di  atas, peneliti  memandang  perlu  dilakukan pengamatan  dan  evaluasi  maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses implementasi kebijakan  SD-SMP  Negeri  Satu  Atap sehingga ditemukannya alasan mengapa dan bagaimana suatu model implementasi kebijakan dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  penelitian fenomenologi  dengan  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  ini diartikan sebagai prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati.  Penelitian  kualitatif
merupakan  metode-metode  untuk mengeksplorasi dan memahami
makna  oleh  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang,  dianggap  berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Creswell (2014)
fenomenologi  merupakan  salah  satu jenis  penelitian  kualitatif,  di  mana peneliti  melakukan  pengumpulan data  dengan  observasi  partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Pendekatan kualitatif diharapkan  mampu  menghasilkan uraian  yang  mendalam  tentang ucapan,  tulisan,  dan  perilaku  yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat,  atau  organisasi  dalam suatu setting konteks  tertentu  yang dikaji  dari  sudut  pandang  yang  utuh, komprehensif, dan holistik.
Teknik  pengumpulan data  yang digunakan  untuk  mendapatkan  data-
data yang dapat dipertanggungjawabkan  dan  bernilai validitas  yang  tinggi  maka  peneliti menggunakan  wawancara,  observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi  secara  lengkap  segala  hal yang dipikirkan, direncanakan, dirasakan,  dan  dikerjakan  terkait dengan implementasi kebijakan sekolah satu atap. Pengumpulan data melalui  wawancara  dengan  kepala dinas  pendidikan,  kepala  sekolah, wakil kepala sekolah, 4 orang guru, 4 orang  guru,  1  komite  sekolah,  1 pegawai  tata  usaha,  4  orang  siswa sekolah  dasar,  dan  4  orang  siswa
p-issn 1412-5889
menengah  pertama  dilakukan  secara tatap  muka  dengan  pihak  informan dengan  topik  wawancara  difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  informan  utama  adalah kepala  sekolah  dan  kepala  dinas pendidikan,  sedangkan  yang  menjadi informan  pendukung  adalah  wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah dan  siswa  SD-SMP  Satu  Atap.  Alasan pemilihan  informan  tersebut  karena mereka  terlibat  langsung  dalam penyelenggaraan  pendidikan  dan proses pelaksanaan belajar di SD-SMP Negeri  Satu  Atap  Ululakara.  Di samping  itu,  dilakukan  observasi untuk  melihat  secara  langsung keadaan lingkungan fisik SD-SMP satu atap yang meliputi unit kantor/ruang kerja, ruang kelas, dan sarana belajar lainya serta suasana/iklim sehari-hari baik  secara  akademik  maupun  non akademik. Pengujian kredibilitas data dilakukan  dengan  triangulasi  sumber dan metode.
HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Hasil dari tahap penelitian yang dilakukan  memunculkan  beberapa temuan  yang  cukup  menarik  untuk dibahas. Pembahasan akan menyesuaikan  kategori  pertanyaan penelitian. Pembahasan hanya
mencakup  temuan  yang  diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut pada penyelenggaraan sekolah satu atap.

## Mengapa Implementasi Kebijakan di
SD-SMP Satu Atap diperlukan?
Kebijakan  yang  telah  disusun tidak  akan  mempunyai  makna  apa- apa  jika  kebijakan  tersebut  tidak diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, implementasi  kebijakan  diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.  Berdasarkan  perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:
9-10), implementasi kebijakan diperlukan  karena  adanya  masalah kebijakan  yang  perlu  diatasi  dan dipecahkan.  Edwards  III  (Widodo, 2008: 96-110) memperkenalkan pendekatan  masalah  implementasi dengan  mempertanyakan  faktor- faktor  apa  yang  mendukung  dan menghambat keberhasilan implementasi  kebijakan  yang  terdiri dari  komunikasi,  sumber  daya,  dan disposisi. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat dirumuskan  beberapa  faktor  sebagai sumber masalah  sekaligus  prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi meliputi tujuan kebijakan,  sumber  daya,  komunikasi, agen pelaksana, interorganisasi
termasuk  tata  aliran  politik . Enam faktor  tersebut  merupakan  kriteria yang  perlu  ada  dalam  implementasi suatu  kebijakan.  Sebagaimana  T.  B. Smith  mengatakan  bahwa  ketika kebijakan telah dibuat, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat  mungkin  sesuai  dengan  apa
p-issn 1412-5889
yang  diharapkan  oleh  pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980:2).  Jika  divisualisasikan  akan terlihat  bahwa  suatu  kebijakan memiliki  tujuan  yang  jelas  sebagai wujud  orientasi  nilai  kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi untuk memperoleh akses pendidikan dengan mudah. Kebijakan sekolah  satu  atap  diselenggarakan guna mendukung pemerataan pendidikan  di  daerah  terpencil.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  buku petunjuk  pelaksanaan  Depdiknas untuk  Pembangunan  Sekolah  Satu Atap  (2008:  5)  menerangkan  bahwa kebijakan  sekolah  satu  atap  ini mempunyai  tujuan  umum  untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Salah  satu  alasan  diperlukan
kebijakan  karena  terjadi  kegagalan pasar (public  failure) dan  kegagalan pemerintah (government  failure), maka pemerintah mempunyai peranan  yang  sangat  besar  dalam pencapaian  alokasi  sumber  ekonomi yang efisien (Weimer & Vining, 2017).
Alasan  lain  yang  mendasari  perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami  dari  pernyataan  Grindle (1980)  dan  Quade  (1984:  310)  yang mengharapkan agar dapat
ditunjukkan  konfigurasi  dan  sinergi dari  tiga  variabel  yang  menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni  hubungan  segi  tiga  variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan
kebijakan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian  yang  diperoleh  dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sekolah satu atap ini sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan yang  ingin  dicapai.  Para  pelaksana kebijakan di lapangan sudah memahami  dengan  jelas  tujuan adanya  sekolah  satu  atap  di  daerah tersebut.  Selain  itu,  keberhasilan pencapaian  tujuan  kebijakan  sekolah satu atap dapat dilihat dari antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap adanya sekolah satu atap. Hal ini menunjukkan bahwa harapan  tersebut  telah  diwujudkan melalui  pemilihan  kebijakan  yang tepat  sehingga  masyarakat  dapat berpartisipasi  dalam  memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai  tujuan  yang  ditetapkan. Lebih lanjut dipahami bahwa implementasi  kebijakan  sekolah  satu atap  membutuhkan  sumber  daya yang  berkualitas  guna  mendukung proses implementasi dapat terlaksana dengan  baik  dan  tujuan  kebijakan dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu, penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun  pengaruhnya  seringkali bersifat positif atau negatif.
Sebagaimana  dikatakan  bahwa  jika masyarakat  mampu  melihat  yang positif terhadap suatu kebijakan maka akan  menghasilkan  dukungan  positif sehingga lingkungan masyarakat berpengaruh  terhadap  kesuksesan
p-issn 1412-5889
implementasi  kebijakan  sekolah  satu atap  tersebut.  Begitupun  sebaliknya, jika  masyarakat  hanya  bisa  melihat dari sisi negatifnya maka akan terjadi benturan  sikap  yang  menyebabkan proses implementasi terancam gagal. Lebih  dari  ketiga  aspek  yang disebutkan di atas perlu dipertahankan karena kelompok sasaran  kebijakan  sebagai  hasil langsung  dari  pelaksanaan  kebijakan sekolah  satu  atap  yang  akan menentukan efeknya terhadap masyarakat.  Implementasi  kebijakan diperlukan  karena  pada  tahap  itulah
dapat  dilihat  “kesesuaian”  berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi  kebijakan  sekolah  satu atap  yang  dimulai  dari  standar kebijakan,  dukungan  sumber  daya manusia  yang  memadai,  kelancaran komunikasi,  dukungan  dari  agen pelaksana, terjalinnya hubungan antar organisasi dan didukung dengan kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik. Alasan  tersebut  sejalan  dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980) bahwa  keefektifan  kebijakan  atau program  tergantung  pada  tingkat kesesuaian  antara  program  dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan  organisasi  pelaksana  dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.  Selain  alasan  tersebut, implementasi  kebijakan  diperlukan untuk  melihat  adanya  hubungan antara implementasi kebijakan dengan  faktor-faktor  lain.  Hal  ini membuktikan  asumsi  teoritis  Van
Meter  dan  Van  Horn  (Agostiono, 2006);  (Grindle,  1980:  6);  bahwa terdapat  variabel  bebas  yang  saling berkaitan  sekaligus  menghubungkan antara  kebijakan  dengan  prestasi kerja.  Variabel  yang  dimaksud  oleh keduanya  meliputi:  1)  standar  dan tujuan kebijakan, 2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi  antar  organisasi  terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap pelaksana, dan (6)  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik. Mengacu pada pendapat Steward  dan  Lester  (Alifuddin,  2011: 14);  Susilawati  (2017)  menjelaskan mengenai  dua  pendekatan  yang berpacu  dalam  tahap  formulasi kebijakan  yakni:  1)  Pendekatan top- down yaitu pendekatan yang dilakukan secara sentralisasi.
Pendekatan  tersebut  dimulai  dan diputuskan  oleh  para  aktor  yang berada  di  pemerintahan  tingkat pusat.  Kebijakan  ini  di  tetapkan  oleh pembuat  kebijakan  yang  berada ditingkat pusat dan harus dilaksanakan  oleh  birokrat-birokrat pada level di bawahnya. 2) Pendekatan bottom-up yaitu pendekatan yang menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi  dan  inisiasi  warga masyarakat setempat melalui
argumentasi  bahwa  masalah  dan persoalan yang terjadi di level daerah hanya  dapat  dimengerti  secara  baik oleh warga setempat. Kebijakan yang
p-issn 1412-5889
dibuat akan mempunyai dampak yang lebih  baik  apabila  kebijakan  tersebut menggunakan  pendekatan bottom- up. Hal  ini  karena  pendekatan  ini mengedepankan kebutuhan dari masyarakat.  Pendekatan  ini  melihat bahwa  masyarakatlah  yang  lebih mengetahui  situasi  dan  kondisi  yang terjadi di lapangan.
Penulis  menganggap  bahwa refleksi  kedua  pendekatan  tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang  sentralistik  dan  desentralistik, dilihat  pada  kondisi  dan  tempat dimana implementor mengambil keputusan dalam organisasi. Manakala putusan bertindak didominasi oleh keinginan implementor  mengambil  keputusan dalam  organisasi.  Manakala  putusan bertindak  didominasi  oleh  keinginan implementor  di  tingkat  pusat  maka implementasinya  bersifat  sentralistik atau  mereflesikan  model top  down , sementara  itu  ketika  keputusan bertindak  lebih  banyak  didasarkan pada inisiasi, kreasi, dan penyesuaian oleh  implementor  di  tingkat  bawah maka implementasinya bersifat desentralistik atau mereflesikan model bottom up (Akib, 2010).
Implementasi kebijakan sekolah
satu atap di Desa Ululakara cenderung bersifat bottom-up . Kebijakan sekolah satu  atap  ini  sendiri  melihat  bahwa masyarakatlah  yang  lebih  mengerti situasi dan kondisi yang sedang terjadi sehingga penyelenggaraan suatu kebijakan  yang  dibuat  tersebut  akan
lebih realistis. Kebijakan sekolah satu atap  di  Desa  tersebut  dilaksanakan atas  dasar  permintaan  serta  usulan dari  pihak  sekolah  dan  warga  desa. Penyelenggaraan  sekolah  satap  ini dilakukan  karena  pihak  sekolah  dan warga  desa  memahami  bahwa sekolah satu atap ini dibutuhkan oleh warga  desa  Ululakara  agar  dapat memperoleh pendidikan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, implementasi  kebijakan  diperlukan untuk melihat kesesuaian dan
relevansi  model  deskriptif  yang dibuat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pendapat  Mazmanian  dan  Sabatier yang  merekomendasikan  perlunya “kerangka kerja analisis implementasi”.  Menurut  perspektif ini implementasi kebijakan diperlukan untuk  mengetahui  keefektifan  dan relevansi  kerangka  kerja  yang  ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Menurut Mazmanian  dan  Sabatier,  peranan penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi  pencapaian  tujuan formal  pada  keseluruhan  proses implementasi. Variabel yang
dimaksud  diklasifikasikan  ke  dalam tiga  kategori umum,  yaitu:  1)  mudah atau  sulitnya  dikendalikan  masalah yang digarap; 2) kemampuan kebijakan  untuk  mensistematisasi proses  implementasinya;  dan  3) pengaruh  langsung  variabel  politik terhadap  keseimbangan  dukungan bagi  tujuan  yang  termuat  dalam
p-issn 1412-5889
kebijakan. Ketiga variabel ini
merupakan  variabel  bebas  yang dibedakan  dengan  variabel  terikat yakni implementasi yang harus dilalui.
Kategori faktor di luar kebijakan
yang mempengaruhi
proses
implementasi antara lain ditunjukkan melalui: a) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, b) dukungan publik, c) sikap dan  sumber  daya  yang  dimiliki kelompok,  d)  dukungan  dari  pejabat atau  atasan,  dan  e)  komitmen  dan kemampuan  kepemimpinan  pejabat pelaksana (Keban, 2007: 16).
Sedangkan  variabel  terikat  yang ditunjukkan  melalui  tahapan  dalam proses  implementasi  meliputi:  a) output kebijakan badan pelaksana, b) kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan,  c)
dampak  nyata output kebijakan,  d) dampak output kebijakan seperti yang dipersepsikan, dan e) perbaikan.
Para  pakar  dan  pemerhati kebijakan yang lain juga mengemukakan urgensi implementasi kebijakan, sesuai
dengan  sudut  pandang  dan  latar belakang pemikirannya. Namun, apa- pun  perspektif  dan  latar  belakang pemikirannya disepakati bahwa implementasi  kebijakan  merupakan salah  satu  dari  dua  sisi  mata  uang yang  menggelinding.  Pemahaman  ini mengilhami  Bonoma  (1984)  ketika memperkenalkan  Model  Korelasi antara Rumusan Strategi dan Implementasi  Strategi  (Salusu,  2003: 445).  Alasan  yang  dikemukakan tersebut menjadi acuan dalam
menentukan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan atau program dan sekaligus dalam menetapkan  kriteria  pengukuran keberhasilannya. Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan SD-SMP Satu Atap? Keberhasilan implementasi kebijakan  atau  program  juga  dapat dikaji berdasarkan proses
implementasi (perspektif proses) dan hasil  yang  dicapai  (perspektif  hasil).
Pada  perspektif  proses,  program pemerintah  dikatakan  berhasil  jika pelaksanaannya sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang  dibuat  oleh  pembuat  program yang  mencakup  antara  lain  tata  cara atau  prosedur  pelaksanaan,  agen pelaksana,  kelompok  sasaran  dan manfaat  program.  Sedangkan  pada perspektif  hasil,  program  dinilai berhasil manakala programnya membawa  dampak  seperti  yang diinginkan.  Suatu  program  mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi  boleh  jadi  gagal  ditinjau  dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak  konsistensi  antara  proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan sekolah satu atap, pemerintah memberikan  tanggung  jawab  dan kewenangan  penuh  kepada  sekolah dan  masyarakat  untuk  mengurusi
p-issn 1412-5889
semua urusan yang berkaitan dengan pengembangan  sekolah.  Untuk  itu dalam pelaksanaan sekolah satu atap kewenangan  penuh  ada  pada  kepala sekolah,  akan  tetapi  dalam  setiap pengambilan kebijakan tentunya juga berkoordinasi dengan guru, karyawan dan  komite  sekolah.  Hal  ini  sesuai dengan  tiga  prinsip  pengelolaan program pengembangan SD-SMP Satu Atap  (Depdiknas,  2008:  3)  yaitu  1) optimalisasi  sistem  desentralisasi pendidikan  2)  transparansi  dan akuntabilitas  dan  3)  pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  pernyataan  yang telah  dikemukakan  di  atas  dapat diketahui bahwa sejak awal penyelenggaraan sekolah hingga saat ini  seluruh  agen  pelaksana  dalam pelaksanaan  kebijakan  sekolah  satu atap  di  SD-SMP  Satu  Atap  Ululakara sangat mendukung kelancaran pelaksanaan  kebijakan  sekolah  satu atap. Semua guru saling bekerjasama dalam keberhasilan pelaksanaan sekolah  satu  atap,  misalnya  dari  segi tenaga pendidik di SD-SMP Satu Atap tidak  hanya  menjalankan  tugasnya untuk  mengajar  siswa  semata,  akan tetapi  juga  membantu  mengerjakan tugas  yang  seharusnya  dikerjakan oleh  tata  usaha.  Hal  ini  tentunya menjadi  gambaran  bagaimana  para agen  pelaksana  saling  berkerjasama agar  tujuan  dari  kebijakan  sekolah dapat  tercapai.  Dari  penjelasan tersebut  didukung  oleh  pendapat Solichin  (2015)  mengatakan  bahwa
Implementasi
kebijakan akan
menghasilkan keberhasilan yang diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan dan  kelompok  yang  menjadi  sasaran kebijakan.  Berdasarkan  penjelasan  di atas,  peneliti  memberikan  analisis teoritis terhadap masalah yang sudah diteliti.  Dalam  suatu  implementasi kebijakan  tentunya  akan  muncul hambatan-hambatan yang akan berpengaruh dalam proses implementasi  itu  sendiri.  Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :
a) Proses Pendirian Sekolah
Hambatan  yang  muncul dalam  proses  penyelenggaraan sekolah satu atap yaitu lokasi atau letak  tanah  yang  miring  sehingga pembangunan ruang kelas ditunda.  Sementara  itu,  proses pencarian alat berat untuk melakukan penggusuran perataan lokasi pembangunan sulit
didapatkan. Hal ini tentu menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan sekolah  satu  atap  baik  dari  segi waktu,  dana  dan  tenaga.  Adanya keadaan tersebut proses pembangunan  menjadi  tersendat yang  berakibat  pada  semakin lamanya  waktu  untuk  proses pendirian sekolah.
b) Sarana dan Prasarana
Kurangnya sarana prasarana
yang tersedia di SD-SMP Satu Atap ini juga menjadi salah satu faktor penghambat.
Dalam buku panduan  pelaksanaan  sekolah satu  atap  dijelaskan  bahwa standar kebutuhan minimal
sarana  prasarana  adalah  adanya
p-issn 1412-5889
ruang perpustakaan dengan jumlah buku minimal 150 buku di dalamnya, akan tetapi perpustakaan  di  SMP  belum banyak tersedia buku pembelajaran  siswa.  Selain  itu, belum tersedianya ruang
laboratorium  baik  untuk  SD maupun  SMP  juga  menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan sekolah  satu  atap,  seperti  yang diketahui laboratorium baik untuk SD  dan  SMP  berfungsi  sebagai prasarana pendidikan untuk proses  pembelajaran.  Adanya laboratorium dapat mempermudah siswa dalam memahami dan mendorong siswa untuk mengembangkan teori yang didapatkan.  Belum  tersediannya laboratorium akan berakibat pada proses  kegiatan  pembelajaran terutama  untuk  pelajaran  IPA yang membutuhkan praktek langsung. Hal ini tentunya menjadi penghambat  karena  siswa  tidak bisa memanfaatkan untuk mendukung proses pembelajarannya. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan  oleh  Nasir  &  Lilianti, (2017) menyatakan bahwa permasalahan pemerataan pendidikan  dapat  ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana  belajar  bagi  setiap  lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian  sarana  dan  prasarana pendidikan
yang dilakukan
pemerintah  sebaiknya  dikerjakan setransparan  mungkin,  sehingga tidak  ada  oknum  yang  dapat mempermainkan  program  yang dijalankan ini. c) Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Saat ini tenaga pendidik dan kependidikan  belum  mencukupi kebutuhan. Jumlah guru yang PNS hanya  4  orang,  11  orang  masih guru tidak tetap (GTT) sedangkan TU  nya  belum  ada.  Hal  ini menjadikan permasalahan tersendiri sebab guru yang
seharusnya hanya bertugas untuk mengajar  siswa  juga  mengurusi pekerjaan  tata  usaha.  Hambatan lain  juga  yaitu  masih  adanya beberapa  guru  yang  merangkap mata pelajaran dikarenakan belum  ada  guru  yang  mengajar mata pelajaran tersebut. Misalnya saja  untuk  pelajaran  IPS  masih diampu oleh guru mata pelajaran Bahasa indonesia. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap proses kegiatan  belajar  mengajar  yang ada di SD-SMP Negeri Satu Atap ini karena  guru  yang  bersangkutan belum  tentu  menguasai  mata pelajaran  yang  bukan  bidangnya sendiri.
d) Kesadaran Masyarakat Kesadaran masyarakat untuk  menyekolahkan  anaknya masih  rendah  karena  pola  pikir masyarakat setempat yang
menganggap  bahwa  anak  yang
p-issn 1412-5889
mendapatkan  pendidikan  di  SD dan  di  SMP  tidak  ada  perbedaan dalam membantu pekerjaan orang  tua  bertani,  sehingga menyebabkan  orang  tua  tidak punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang  pendidikan  yang  lebih
tinggi.  Hal  ini  akan  berdampak pada  jumlah  siswa  yang  masuk dan  meneruskan  di  SD-SMP Ululakara sehingga menyebabkan banyak siswa yang tidak melanjutkan  pendidikan  di  SMP dan wajib belajar sembilan tahun tidak dapat tercapai  sepenuhnya. Sampai saat ini sekolah satu atap sangat  membutuhkan  dukungan yang  kuat  dari  masyarakat  agar pelaksanaan  sekolah  satu  atap tersebut  berjalan  efektif  dan tujuan dapat tercapai.
e) Hambatan dari segi lokasi Kendala  dari  segi  lokasi dapat berpengaruh dalam pelaksanaan  sekolah  satu  atap  di desa Ululakara karena rumah guru dan  siswa  yang  cukup  jauh  dari sekolah serta tidak adanya transportasi umum yang beroperasi  juga  mengakibatkan siswa yang tidak memiliki kendaraan  pribadi  harus  berjalan kaki  kurang  lebih  12  km  untuk dapat  sampai  ke  sekolah.  Kondisi seperti ini tentunya tidak memungkinkan  siswa  tiba  di sekolah  tepat  waktu  seperti sekolah-sekolah reguler lainnya.
Strategi Mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan  kebijakan  Sekolah  Satu Atap Strategi sekolah untuk mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan  sekolah  satu  atap  adalah sebagai berikut: a) Hambatan  pada  proses  pendirian sekolah:  Dalam  mengatasi  letak tanah yang miring, pihak pengelola sekolah dan masyarakat serta  pemerintah  desa  bersama- sama  mencari  alat  berat  yang biayayanya bisa dijangkau. Mengatasi  hambatan  dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa  secara  langsung tentunya  cukup  efektif  untuk diterapkan  karena  dengan  cara tersebut tentunya dapat membangun  kepercayaan  dari masyarakat  setempat  terhadap sekolah.
b) Kurangnya  sarana  dan  prasarana yang  tersedia  di  SD-SMP  Negeri Satu  Atap  ini,  maka  upaya  yang dilakukan sekolah untuk mengatasi  hambatan  tersebut yaitu dengan pemenuhan fasilitas sekolah  melalui  dana  BOS  dan mengajukan proposal-proposal permohonan ke dinas pendidikan dan pemerintah daerah.
c) Strategi  yang  dilakukan  untuk mengatasi  kekurangan  guru  yaitu menugaskan guru beberapa orang guru  PNS  dan  guru  tidak  tetap merangkap  dua  mata  pelajaran, meskipun  hal  ini  memberikan
p-issn 1412-5889
beban  ganda  bagi  guru-guru tersebut. d) Terkait dengan kesadaran masyarakat masih rendah pemahamannya tentang pendidikan, strategi yang dilakukan  sekolah  adalah  dengan memberikan motivasi dan pengertian  kepada  wali  murid melalui  sosialisasi  yang  besifat persuasi  sehingga  masyarakat menjadi  tertarik  dan  memiliki motivasi yang tinggi pada pendidikan dan diharapkan orang tua  dapat  menerangkanya  dan dapat  lebih  memotivasi  anak- anaknya  sehingga  minat  belajar dari siswa akan lebih meningkat.
e) Strategi  mengatasi  hambatan jarak  tempuh  menujuh  sekolah yang  cukup  jauh  yaitu  diatasi melalui  pengaturan  ulang  jadwal sekolah  dengan  memundurkan jam  masuk  sekolah  dari  awalnya masuk pukul 07.15 menjadi pukul 07.45 WITA.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
Tinjauan  dari  hasil  penelitian
tentang mengapa implementasi kebijakan sekolah satu atap diperlukan menunjukkan bahwa konsistensi  dan  kolaborasi  pemikiran para pelaksana program sekolah satu atap  dalam  menjelaskan  urgensi  dan signifikansi  implementasi  dilihat  dari
berbagai  tata  cara  implementasi  itu sendiri  telah  direkonstruksi  ke  dalam sebuah  model  deskriptif  pengelolaan implementasi kebijakan yang meliputi isi,  konteks,  dan  infrastruktur  karena dari  pekerjaan  setiap  para  pelaksana program, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program sekolah satu atap.
Pelaksanaan  kebijakan  SD-SMP satu atap telah berjalan sesuai dengan tujuan  pendiriannya.  Dalam  hal  ini pendirian  sekolah  tersebut  telah membuka  akses  pendidikan  bagi masyarakat setempat dan merupakan solusi tepat untuk mengatasi kendala penyelenggaraan pendidikan di sekolah  dalam  mewujudkan  wajib belajar 9 tahun. Namun impelementasi  kebijakan  ini  masih mengalami beberapa hambatan.
Meskipun  demikian  usaha  perbaikan terus  dilakukan  untuk  menjawab kebutuhan  pendidikan  di  wilayah yang  masyarakatnya  masih  rendah pemahamannya tentang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agostiono. (2006). Implementasi Kebijakan  Publik  Model  Van Meter dan Van Horn, http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 5 September 2010. Akib,  Haedar  dan  Antonius  Tarigan. (2008) “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif,  Model  dan  Kriteria Pengukurannya,” Jurnal  Baca , Volume 1 Agustus 2008,Universitas Pepabari Makassar.
p-issn 1412-5889
Akib,  Haedar.  (2010).  Implementasi Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  dan Bagaimana. Jurnal  Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Alifuddin,  Moh.  (2011). Kebijakan Pendidikan  Non  formal:  Teori, Aplikasi  dan  Implikasi .  Jakarta: Magna Script Publishing.
Birkland,  Thomas  A.  (2001). An
Introduction  to  the  Policy Process, M.E.  Sharpe  Inc., Armonk NY.
Creswell,  J.W  (2014). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods.  Approaches. Fourth edition. USA: SAGE Publications, Inc. Depdiknas. (2008). Panduan Pelaksanaan Pengembangan
SD-SMP  Satu  Atap. Jakarta: Depdiknas.
Edward  III,  George  C  (edited),  1984,
Public  Policy  Implementing ,  Jai Press Inc, London-England.
Fattah,  N,  (2012).  Analisis  Kebijakan Pendidikan. Bandung: Rosda
Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy  Implementation  in  The Third World , Princnton University Press, New Jersey. Heineman, Robert A et al. (1997). The Worlof Policy Analyst, Chatham
House Publishers, Inc. Chatham NY. Keban, Yeremias T. (2007). Pembangunan Birokrasi di Indonesia, Pidato  Pengukuran Guru  Besar  pada  FISIP  UGM, Yogyakarta.
Korten,  David  C  dan  Syahrir.  (1980).
Pembangunan BerdimensiKerakyatan , Yayasan
Obor  Indonesia,  Jakarta.  Lane, Jan-Eric  and  Svante  Ersson. Policy  Implementation  in  Poor Countries, Umea  University, Sweden. http//www.gogle.co.id/search, diakses 5 September 2020.
Koswara,  Dedi  (2012). Program Pendidikan SD-SMP Satu Atap di Provinsi Banten .
Nakamura,  Robert  T  and  Frank  Small Wood.  (1980). The  Politics  of Policy Implementation , St. Martin Press, New York. Nasir,  N.,  &  Lilianti,  L.  (2017). Persamaan Hak: Partisipasi Wanita Dalam Pendidikan Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan , 17 (1).
http://journal.um-
surabaya.ac.id/index.php/didak tis/article/view/1554/1277
Parsons, Wayne. (1995). Public Policy,
An  introduction  to  The    Theory And  Practice Of Policy Analysis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  47  Tahun  2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Pasal 2.
Quade, E.S. (1984). Analysis for Public Decisions , Elsevier Science Publishers, New York. Rabin,  Jack.  (2005). Encyclopedia  of
Public Administration and Public Policy, Taylor  &  Francis  Group,
LLC USA.
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A.
Franklin. ( 1986). Policy Implementation and Bureaucracy ,  second  edition,
the  Dorsey  Press,  Chicago- Illionis.
Rohman, Arif.   (2009 ).   Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Salusu, Jonathan. (2003). Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik  dan  Organisasi  Non Profit . Jakarta: Grasindo. Solichin, Mujianto. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi.
Jurnal  Studi  Islam .Volume  6, Nomor  2,  Oktober  2015;  ISSN: 1978-306X; 148-178.
Susilawati. (2017). Implementasi Kebijakan  Pendidikan  Berbasis Budaya  Di  Desa  Pagerharjo
Kabupaten  Kulon  Progo. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi8Vol.
VI.
Undang-Undang    Republik  Indonesia Nomor    20    Tahun    2003 Tentang    Sistem  Pendidikan Nasional.
Wahab,  Solichin  A.  (2012). Analisis Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan , Jakarta: Bumi Aksara.
Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Public  Policy  Concepts  and Practie  (sixth).  New  York: Routledge
Wibawa,  Samodra.  (1994). Kebijakan
Publik , Intermedia Jakarta.
Widodo, Joko. (2008). Analisis
Kebijakan  Publik .  Malang:  Bayu media Publishing.