Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Struktur dan Desain Organisasi dalam Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Pangkep

## Zulfiani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: zulfianimasud21@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  struktur  dan  desain  orga- nisasi dalam implementasi program Desa Mandiri. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  focus  pada struktur  dan  desain  organisasi  melalui  dimensi  spesialisasi  pekerjaan, rantai  komado  dan  formalisasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam  yang  didukung  oleh  data  sekunder  yang  dipandang mampu mendukung analisis data.  Sumber data  primer sengaja  dipilih dari pihak-pihak  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  informasi  antara  lain pimpinan  dan  pegawai  SKPD.  Berdasarkan  pada  analisis  hasil  dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  penelitian,  yaitu sebagai  berikut:  Temuan  penelitian  mengindikasikan  adanya  spesialisasi pekerjaan terhadap pelaksanaan program Desa Mandiri berupa pembagian pekerjaan  berdasarkan  fungsi  dan  peran  yang  diemban  oleh  pelaksana. Selain  itu  ditemukan  pula  adanya  rantai  komando  yang  terstruktur  di tingkat  internal  SKPD  (koordinasi  vertikal)  walaupun  masih  mengalami kendala  dalam  hal  koordinasi  lintas  SKPD  (koordinasi  horisontal),  serta diperkuat  dengan  adanya  formalisasi  berupa  SK  Bupati  (surat  keputusan) dan  PTO  (petunjuk  teknis  operasional)  di  tingkat  SKPD  sebagai  acuan dalam  melaksanakan  program  di  desa  mandiri.  Secara  garis  besar,  hasil penelitian  terhadap  struktur  dan  desain  organisasi  Desa  Mandiri  menun- jukkan  bahwa  perilaku  birokrasi  dalam  mengimplementasi  pelaksanaan program Desa Mandiri dapat dibentuk melalui pengelolaan struktur.
Kata Kunci :
Perilaku Birokrasi, Implementasi, Program Desa Mandiri

## PENDAHULUAN
Persoalan  kemiskinan  merupakan  masalah yang  paling  krusial  di  Indonesia  tercatat ada beberapa upaya pemerintah dalam me- nekan angka kemiskinan sejak tahun 2014 melalui kebijakan pengembangan dan pen- guatan  sistem  penyediaan  layanan  dasar,
penataan  asistensi  sosial  (Kartu  Indonesia Sehat/KIS,  Kartu  Indonesia  Pintar/KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera/KKS), prog- ram selanjutnya seperti, perluasan cakupan kepesertaan  jaminan  sosial,  serta  integrasi data  kependudukan  dan  kepesertaan  jami- nan sosial. Selain pemberdayaan, program -program  untuk  mengurangi  beban  pen-
duduk  miskin  dan  rentan  juga  akan  terus dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Salah  satu program  pengentasan  kemiskinan  yang dirasa  cukup  berhasil  misalnya,  bantuan tunai  bersyarat  melalui  Program  Keluarga Harapan    (PKH)    akan    lebih    diperluas cakupannya.  Program-program  lainnya yang  akan  dilanjutkan  seperti,  transform- asi  beras  untuk keluarga sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan, serta keberlanjut- an subsidi energi dan pupuk, bantuan iuran jaminan  kesehatan/KIS,  bantuan  pendidi- kan  melalui  KIP,  bantuan  sosial  di  luar sistem  keluarga,  dan  jaminan  sosial  yang lain  diharapkan  mampu  menurunkan  ang- ka kemiskinan.
Terkait  dalam  hal  pengentasan  kemiskin- an, pemerintah Kabupaten Pangkep memi- liki  banyak  program  unggulan,  salah  satu di  antaranya  ialah  Program  Desa  Mandiri. Program  ini  merupakan  program  pember- dayaan  masyarakat  desa  yang  sejalan dengan  tuntutan  undang-undang  tentang pemerintahan daerah pasal  11 ayat  2 serta Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tent- ang pemberdayaan masyarakat desa. Prog- ram  ini  digagas  berdasarkan  visi  dan  misi pemerintahan  Kabupaten  Pangkep  yaitu “mewujudkan desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah  yang lebih maju  dan  mandiri”  dengan  tujuan;  1) Mengurangi penduduk miskin dan mengu- rangi  pengangguran  dan  meningkatkan pendapatan  dan  membuka  lapangan  kerja; 2)  Mengurangi  kesenjangan  dan  keter- tinggalan  antar  desa  dengan  desa,  antar desa  dengan  kota;  3)  Peningkatan  IPM dengan  meningkatkan  SDM:  kualitas
pendidikan  dan  kesehatan;  4)  Meningkat- kan produktivitas produk unggulan desa.
Anggaran  yang  diberikan  oleh  pemerin- tah  untuk  program  ini  bersumber  dari pengalokasian   dana   oleh   setiap   SKPD di  Kabupaten  Pangkep  dialokasikan  ke desa-desa  yang  berhak  menerima  sesuai dengan  kriteria  penerima  program.  Bebe- rapa  rangkaian  kegiatan  Program  Desa Mandiri  yang  telah  dilaksanakan  yaitu penyuluhan,  pelatihan  dan  pengembangan usaha  masyarakat  desa.  Program  ini  meli- batkan  tim  yang  terdiri  dari  SKPD  serta partisipasi para pihak secara luas termasuk Swasta,  Perguruan  Tinggi  (PT)  dan  Lem- baga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  sebagai mitra  yang  membantu  memaksimalkan capaian program.
Sejak  dilaksanakan  tahun  2015,  Program Desa  Mandiri  belum  menunjukkan  dam- pak  yang  signifikan  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten Pangkep. Upaya pemerintah dalam menek- an  angka  kemiskinan  melalui  Program Desa  Mandiri  dinilai  kurang  optimal,  hal ini  dapat  dilihat  dari  data  BPS  jumlah penduduk  miskin  tahun  2015,  awal dilaksanakannya  progam  sekitar  16,70% atau  53.850  jiwa  dan  hanya  berkurang 0,48%  dalam  kurun  waktu  2  tahun  berja- lannya  program  menjadi  52.860  jiwa. Selain  kemiskinan,  masalah  lain  yang belum  dicapai  dari  tujuan  Program  Desa Mandiri yaitu belum adanya rumah produ- ksi  dan  pengemasan  produk  untuk  memu- dahkan  kelompok  masyarakat  melakukan produksi serta kelompok masyarakat pene- rima  program  masih  mengalami  masalah
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dalam  pemasaran  produk  unggulan  desa serta  jaringan  pemasaran  produk  yang kurang efektif dan efisien.
Berbagai masalah belum optimalnya Prog- ram  Desa  Mandiri  di  Kabupaten  Pangkep menunjukkan  masih  lemahnya  birokrasi tingat  lokal  menjalankan  amanat  undang- undang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Aspek  kelemahan  birokrasi  dapat dilihat  dari  berbagai  sektor  di  antaranya kapasitas individu, peran kelompok  dalam hal ini ialah pemerintah daerah Kabupaten Pangkep  dan sistem yang terbentuk dalam organisasi tersebut.
Birokrasi  publik  idealnya  harus  memiliki sikap  dan  perilaku  yang  profesional, tanggap  dan  aspiratif  terhadap  berbagai tuntutan  dan  kebutuhan  yang  berorientasi pada  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal ini  disebabkan  karena  birokrasi  adalah pelayanan  masyarakat,  sehingga  seharus- nya  mereka  mampu  menjalankan  tugas- tugas umum pemerintahan, menggerakkan pembangunan  secara  lancar  dan  penye- lenggaraan  pelayanan  umum  (masyarakat) dengan  dilandasi  semangat  dan  sikap pengabdian  kepada  masyarakat.  Dalam mencapai  tujuan  tersebut,  aparatur  birok- rasi  diharapkan  bertindak  dan  berperilaku sesuai dengan kerangka kerja yang mereka miliki,  yaitu  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Birokrasi  dapat  menjadi  kunci keberhasilan suatu program melalui kontr- ibusi  yang  signifikan  dalam  membantu pelaksanaan  dan  kesuksesan  suatu  prog- ram.  Tapi  sebenarnya  inti  dari  keberha- silan  atau  kegagalan  suatu  birokrasi  terle- tak  pada  perilaku  birokrasinya.  Perilaku
organisasi adalah suatu istilah umum yang menunjukkan  pada  sikap  dan  perilaku individu  dan  kelompok  dalam  konteks organisasi (Nimran, 2004).
Namun  demikian, saat  ini  perilaku  birok- rasi  dikesankan  dengan  berbagai  perilaku yang  menyimpang  dari  tugas  pokok  dan fungsi  birokrasi  yang seharusnya, sehing- ga  dalam  banyak  kasus  terjadi  penyim- pangan  terhadap  usaha  pencapaian  tujuan organisasi.  Kondisi  serupa  juga  ditemui dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri di mana perilaku biroksasi pelaksana dike- sankan  sama  dengan  perilaku  birokrasi yang umum terjadi tersebut. Ducan menje- laskan  bahwa  determinan  utama  penting- nya  perilaku  organisasi  adalah  bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian  tujuan-tujuan  organisasi  (Duc- an,  1980).  Penjabaran  tersebut  berimpli- kasi  bahwa  dengan  memandang  birokrasi sebagai  sebuah  organisasi  formal  yang memiliki  tujuan  jelas  dan  terukur,  maka dengan menghubungkan perilaku birokrasi secara  individual  dengan  pencapaian  tuju- an  organisasi  dapat  dianalisa  dan  dikaji dengan menggunakan pendekatan perilaku organisasi.
Pendekatan perilaku organisasi salah satu- nya  dapat  diteliti  dengan  melihat  kondisi sistem  organisasi  yang  meliputi  struktur dan  desain  organisasi.  Berdasarkan  feno- mena  uraian  di  atas  maka  penelitian  ini memfokuskan  pada  bagaimana  struktur dan desain organisasi membentuk perilaku birokrasi  yang ditunjukkan oleh pelaksana dalam  implementasi  Program  Desa  Man-
diri dalam rangka pencapaian tujuan prog- ram.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  terdahulu  mengenai  perilaku birokrasi  publik  yang  dilakukan  oleh  Ah- mad  Nurmandi  mengungkapkan  perilaku birokrat  dan  birokrasi  sebagai  suatu  orga- nisasi ditentukan oleh pertimbangan rasio- nal dan kepentingannya, yaitu pertimbang- an untung rugi dan menjaga eksistensi dan otonomi  organisasi  (Nurmandi,  2005). Terdapat  tiga tipe birokrat,  yaitu operator, manajer  dan  eksekutif,  yang  masing-mas- ing  mempunyai  perilaku  yang  berbeda- beda.  Artikel  ini  mendeskripsikan,  perila- ku  ketiganya  terutama  dalam  konteks birokrasi  publik  di  Indonesia.  Bedanya dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini hanya  menjelaskan  tipe  birokrasi.  Pene- litian Abubakar dan Faozan, studi perilaku birokrasi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, mengungkapkan bah- wa  perilaku  birokrasi  dipengaruhi  oleh struktur birokrasi, budaya lokal dan mana- jemen  SDM.  Penelitian  ini  menggunakan indikator  budaya  organisasi  yang  dihub- ungkan  dengan  struktur,  budaya,  dan manajemen  tanpa  adanya  kebijakan  dan praktik SDM (Abubakar & Faozan, 2009). Penelitian  Pebrianto,  Djonet  dan  Achmad tentang  kapasitas  birokrasi  pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menum- buhkan  motivasi  investasi  lokal  menemu- kan  bahwa  perilaku  organisasi  dalam implementasi  kebijakan  ditemukan  berba- gai masalah antara lain kapasitas birokrasi belum  memadai  dalam  mendukung  peni- ngkatan  motivasi  investasi  oleh  investor
lokal, disebabkan antara lain birokrat yang kurang  responsive  koordinasi  pengenda- lian dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi  belum  maksimal  (Pebrianto, Djonet,  &  Achmad,  2012).  Pembeda dengan  penelitian  ini  adalah  hanya  berfo- kus  pada  birokrasi  dari  dimensi  budaya organisasi.

## TINJAUAN TEORETIS

## Teori Perilaku Birokrasi
Birokrasi  pemerintah  merupakan  suatu organisasi yang memiliki struktur dan pro- sedur  dalam  mencapai  tujuannya.  Hal  ini mengindikasi  bahwa  birokrasi  merupakan organisasi  yang  didesain  untuk  menyele- saikan tugas administrasi secara sistematis berdasarkan  urutan  pekerjaan  individu. Struktur  birokrasi  banyak  diwarnai  oleh karakteristik  dan  kapabilitas  individu  atau aparat selaku abdi  negara atau pemerintah dan  pelayan  masyarakat  yang  secara  hie- rarki  sesuai  dengan  fungsi  dan tanggung jawab  dalam  tata  administrasi.  Dengan demikian,  dihadapkan  dan  dituntut  mena- mpilkan perilaku yang sesuai dengan pera- nannya  selaku  abdi  negara.  Konsep  peri- laku  birokrasi  dalam  pandangan  Thoha dapat  dipakai  bersama  dengan  konsep perilaku  organisasi  karena  pada  dasarnya birokrasi  maupun  organisasi  adalah  meru- pakan  suatu  sistem  yang  ditopang  oleh manusia  yang  berusaha  mencapai  tujuan dan  selalu  berperilaku  (Thoha,  2002). Konsep  perilaku  organisasi  menurut  Rob- bins  merupakan  perilaku  organisasi  seba- gai  bidang  studi  yang  menyelidiki  penga- ruh yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur  terhadap  perilaku  dalam  organi-
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
sasi,  yang  bertujuan  menerapkan  ilmu pengetahuan  semacam  ini  guna  mening- katkan  keefektifan  suatu  organisasi  (Rob- bins, 2010). Sedangkan Davis berpendapat bahwa  perilaku  organisasi  adalah  telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagai- mana  orang-orang  bertindak  di  dalam organisasi (Davis, 1992).
Dalam  organisasi,  hasil  yang  diinginkan dari  setiap  perilaku  adalah  performanya sebagaimana  Winardi  menyatakan  bahwa, perilaku  yang  berkaitan  dengan  performa, yaitu  perilaku  yang  langsung  berkaitan dengan  tugas-tugas  pekerjaan,  dan  yang perlu  dilaksanakan  guna  mencapai  sasa- ran-sasaran sesuatu tugas. Perilaku birokr- asi tercermin dari perilaku manusia (birok- rat),  dimana  seperangkat  perbuatan  indi- vidu  kemudian  menjelma  menjadi  peri- laku kelompok, dan akhirnya menjadi rep- resentasi  perilaku  organisasi  yang  kemu- dian  dimaknai  sebagai  perilaku  birokrasi. Perilaku  birokrasi  terbentuk  dari  interaksi antara  karakteristik  individu,  dan  karakte- ristik birokrasi atau lebih spesifik lagi ant- ara struktur dan aktor (pejabat).
Dalam  hubungannya  dengan  pemerintah, perilaku  birokasi  lebih  ditekankan  pada pemberian  pelayanan  yang  ditampilkan oleh  orang-orang  dalam  organisasi  untuk mencapai  tujuan  pemerintah.  Perilaku  bir- okrasi  pada  hakekatnya  merupakan  hasil interaksi  antara  individu-individu  dengan organisasinya.  Oleh  karena  itu  untuk  me- mahami perilaku birokrasi sebaiknya dike- tahui  terlebih  dahulu  individu-individu yang  mendukung  organisasi  itu.  Individu membawa  ke  dalam  tatanan  birokrasi,  ke-
mampuan,  kepercayaan  pribadi,  penghar- apan,  kebutuhan,  dan  pengalaman,  dan sebagainya.  Ini  semua  merupakan  karak- teristik individu, dan karakteristik ini akan memasuki lingkungan baru, misalnya biro- krasi.
Adapun birokrasi yang dipergunakan seba- gai  suatu  sistem  untuk  merasionalkan organisasi  itu  juga  mempunyai  karakte- ristik  sendiri.  Jika  karakteristik  individu berinteraksi  dengan  karakteristik  birokrasi tersebut,  maka  timbullah  perilaku  birok- rasi.  Suatu  birokrasi  merupakan  suatu organisasi yang memiliki struktur dan pro- sedur  dalam  mencapai  tujuannya.  Dalam menjalankan  tugas  layanan  publik,  maka terdapat tiga model perilaku birokrasi seb- agai  pola  perilaku  yang  spesifik  berda- sarkan  hasil  temuan  Berger  dalam  Heady yaitu  rasionalitas  dan  universal,  hirarki dan  diskresi  (Berger  &  Luckmann,  1996). Indikator  tersebut  menunjukkan  bahwa perilaku  birokrasi  tidak  dapat  melakukan diskriminasi  atau  memperlakukan  khusus golongan tertentu atau memberi perlakuan istimewa  karena  adanya  kepentingan  di dalamnya,  di  samping  itu  setiap  layanan yang  dijalankan  sebaiknya  melibatkan semua  fungsi  dalam  struktur  organisasi, dan  terakhir  ialah  semua  tindakan  dan keputusan didasarkan pada kebijakan pim- pinan atau tujuan layanan publik.
Menurut  Rivai  perilaku  organisasi  adalah suatu  studi  yang  menyangkut  aspek-aspek tingkah  laku  manusia  dalam  suatu  kelom- pok  tertentu.  Hal  ini  meliputi  aspek  yang ditimbulkan  oleh  pengaruh  organisasi  ter- hadap  manusia  demikian  pula  aspek  yang
ditimbulkan  dari  pengaruh  manusia  ter- hadap  organisasi  (Rivai,  2006).  Tujuan praktis  dari  penelaahan  studi  ini  adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah peri- laku  manusia  itu  mempengaruhi  usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
Perilaku  organisasi  merupakan  bidang ilmu  yang  mempelajari  tentang    interaksi antar  manusia  dalam  organisasi  yang meliputi  studi  secara  sistematis  tentang perilaku,  struktur,  dan  proses  di  dalam organisasi.  Isu  utama  perilaku  organisasi adalah  hubungan  antara  manusia  dalam organisasi  dan  organisasi  diciptakan  oleh manusia untuk mencapai tujuan. Selain itu, perilaku  organisasi  merupakan  bidang studi  yang  mencakup  teori,  metode,  dan prinsip-prinsip  dari  berbagai  disiplin  guna mempelajari  persepsi  individu  dan  tindak- an-tindakan  saat  bekerja  dalam  kelompok dan  di  dalam  organisasi  secara  keseluru- han;  menganalisis  akibat  lingkungan  eks- ternal  terhadap  organisasi  dan  sumber dayanya, misi, saran, dan strategi.
Perilaku  birokrasi  atau  perilaku  organisasi pada  dasarnya  adalah  suatu  bidang  studi yang  mempelajari  dampak  perorangan, kelompok  dan  struktur  pada  perilaku dalam  organisasi  sebagai  suatu  model. Karena  itu,  determinan  yang  dipelajari dalam  perilaku  birokrasi  atau  perilaku organisasi  adalah  individu,  kelompok  dan sistem  organisasi.  Perilaku  birokrasi  atau perilaku  organisasi  pada  dasarnya  adalah suatu  bidang  studi  yang  mempelajari dampak  perorangan,  kelompok  dan  struk- tur pada perilaku dalam organisasi sebagai suatu  model.  Karena  itu,  determinan  yang
dipelajari  dalam  perilaku  birokrasi  atau perilaku  organisasi  adalah  individu,  kelo- mpok dan sistem organisasi.
Gambar 1. Level Analisis Perilaku Organisasi
Sumber: Robbins, 2010 .
Model  diatas  menjelaskan  bahwa  terdapat tiga  level  analisis  dalam  perilaku  orga- nisasi,  yaitu:  tingkat  individu,  tingkat kelompok  dan  tingkat  sistem  organisasi. Ketika  terjadi  peralihan  dari  tingkat  level individu  ke  level  sistem  organisasi,  maka secara  sistematis  manambah  pemahaman kita  tentang  perilaku  organisasi  dalam organisasi.  Level  dasar  ini  merupakan dasar  pembentukan  model  perilaku  orga- nisasi  lebih  lanjut,  dimana  setiap  model dapat  dibangun  berdasarkan  level  sebe- lumnya.
Sistem  adalah  sejumlah  satuan  yang berhubungan  antar  satu  dengan  yang  lain- nya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu  kesatuan  yang  biasanya  berusaha mencapai  tujuan  tertentu.  Sesuatu  dapat dinamakan  sistem  bila  terjadi  hubungan
Tingkat Individu Tingkat Kelompok Tingkat Sistem Organisasi
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
interrelasi  dan  interdepensi,  baik  internal maupun  eksternal  antar  sub  sistem  (Rivai, 2006). Dengan demikian organisasi adalah bentuk  suatu  sistem  yang  di  dalamnya mempunyai  struktur  yang  berbeda  antar satu dengan yang lainnya.
Secara  teoritis,  Robbins  menjabarkan bahwa  sistem  organisasi  dapat  dikategori- kan  ke  dalam  3  (tiga)  komponen  utama, yaitu struktur dan desain organisasi, buda- ya organisasi, serta kebijakan sumber daya manusia dan praktiknya. Yang mana mas- ing-masing  komponen  sistem  organi-sasi tersebut,  memiliki  elemen-elemen  penting yang  menjadi  unsur  penyusun  komponen sistem  tersebut.  Model  desain  organisasi atau struktur organisasi adalah mekanisme -mekanisme  formal  pengelolaan  suatu organisasi  yang  menunjukkan  kerangka dan  susunan  perwujudan  pola  tetap  hubu- ngan-hubungan  di  antara  fungsi-fungsi, bagian-bagian  atau  posisi-posisi  maupun orang-orang  yang  menunjukkan  keduduk- an,  tugas  wewenang  dan  tanggung  jawab yang  berbeda-beda  dalam  suatu  organi- sasi.  Komponen  ini  merupakan  salah satu  faktor  penting  yang  mempengaruhi perilaku individu dan kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi.
Struktur  organisasi  merupakan  wadah  di mana  semua  kegiatan  unit  kerja  dan  para anggota  organisasi  dikoordinasikan  dan diintegrasikan  untuk  mencapai  tujuan. Robbins  dan  Coulter  mendefinisikan  stru- ktur  organisasi  sebagai  kerangka  kerja formal organisasi yang mana dengan kera- ngka  kerja  itu  tugas-tugas  maupun  peker- jaan  dibagi,  dikelompokkan,  dan  dikoor-
dinasikan. Definisi tersebut dimaknai bah- wa struktur organisasi selain menggambar- kan  kerangka  dan  susunan  hubungan  di antara  fungsi,  bagian  atau  posisi  juga menunjukkan  hierarki  organisasi  dan  stru- ktur  sebagai  wadah  untuk  menjalankan wewenang,  tanggung  jawab  dan  sistem pelaporan  terhadapa  atasan  (Robbins  & Coulter, 2005).
Sebuah  struktur  dan  desain  organisasi yang  efektif  harus  mampu  mengoptimalk- an kinerja baik organisasi maupun anggot- anya. Hal ini tercapai apabila ada penataan tugas,  aktivitas  kerja  dan  individunya menurut cara-cara tertentu agar tujuan ter- capai.  Sebuah  struktur  dan  desain  yang efektif  harus  mampu  menggunakan  tipe dan jumlah sumber daya  yang tepat  untuk mencapai  tujuan.  Implikasinya  dari  hal tersebut  adalah  pengorganisasian  tugas dalam  cara-cara  yang  paling  efisien  dan efektif agar tidak ada duplikasi pekerjaan.
Robbins menyatakan bahwa struktur orga- nisasi  merupakan  cara  tugas  pekerjaan secara  formal  dibagi,  dikelompokkan,  dan dikoordinasikan.  Lebih  lanjut  Robbins menyatakan setidaknya terdapat enam ele- men  penting  yang  perlu  diperhatikan  oleh para manajer ketika akan mendesain struk- tur organisasi. Ketiga elemen tersebut me- liputi; Pertama, spesialisasi  pekerjaan, hakikat  spesialisasi  kerja  adalah  bahwa daripada  dilakukan  oleh  satu  individu, lebih  baik  seluruh  pekerjaan  itu  dipilah- pilah  menjadi  sejumlah  langkah,  dengan tiap  langkah  diselesaikan  oleh  seorang individu  yang  berlainan.  Pada  hakikatnya, individu-individu berspesifikasi dalam me-
ngerjakan  bagian  dari  suatu  kegiatan. Kedua, rantai  komando  adalah  asas  kesa- tuan  komando  yang  membantu  mengama- nkan  konsep  garis  wewenang  yang  tidak terputuskan.  Kesatuan  ini  menyatakan bahwa  seorang  harusnya  mempunyai  satu tempat pertanggungjawaban langsung. Ke- tiga, formalisasi  mengacu  pada  sampai tingkat  mana  pekerjaan  dalam  organisasi itu dibakukan. Jika suatu pekerjaan sangat diformalkan,  maka  pelaksanaan  pekerjaan itu akan  mempunyai kuantitas keleluasaan yang  minimum  mengenai  apa  yang  harus dikerjakan,  kapan  harus  dikerjakan,  dan bagaimana seharusnya ia  dikerjakan (Rob- bins, Perilaku Organisasi, 2010).

## Program Desa Mandiri
Meski memiliki potensi sumber daya alam yang memadai namun Kabupaten Pangkep ternyata  termasuk  dalam  salah  satu  kabu- paten  tertinggal  di  Sulawesi  Selatan  dan menjadi  salah  satu  penyumbang  besarnya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ini bisa  dilihat  dari  banyaknya  desa  di  Kabu- paten  Pangkep,  khususnya  yang  berada  di kawasan  pesisir,  yang  termasuk  dalam kategori  tertinggal  dan  sangat  tertinggal. Inilah  yang  mendorong  perlunya  ada  upa- ya  membangun  kemandirian  desa  melalui Program  Desa  Mandiri,  yang  pelaksana- annya  telah  dicanangkan  sejak  beberapa tahun terakhir.
Inisiatif  Desa  Mandiri  ini  berangkat  dari suatu  kondisi  di  mana  terdapat  sekitar 16,22%  desa  di  Kabupaten  Pangkep  atau sekitar  52.860  jiwa  masyarakat  Pangkep yang masih tergolong miskin dan menem- patkan Kabupaten Pangkep sebagai daerah
tertinggal  di  Sulawesi  Selatan.  Selain  itu sejalan  dengan  semangat  Undang-Undang No.  6  Tahun  2014,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan telah menempatkan visi “Kabupaten Pang- kajene  dan  Kepulauan  mewujudkan  desa modern  yang  produktif  dan  berkarakter menuju  daerah  yang  lebih  maju  dan  man- diri”.  Visi  tersebut  merupakan  suatu  kon- sep  jangka  panjang  Pemerintah  Kabu- paten  Pangkajene  dan  Kepulauan  dengan harapan masa depan mampu lebih baik.
Program  Desa  Mandiri  adalah  program yang  digagas  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Pangkep  yang  dicanangkan langsung  oleh  Bupati  Pangkep,  Bapak  H. Syamsuddin  A.  Hamid  S.E.  Tujuan  dari Program  Desa  Mandiri  antara  lain;  1). Mengurangi penduduk miskin dan mengu- rangi  pengangguran  dan  meningkatkan pendapatan  dan  membuka  lapangan kerja. 2).  Mengurangi  kesenjangan  dan  keter- tinggalan  antar  desa  dengan  desa,  antar desa  dengan  kota.  3).  Peningkatan  IPM dengan meningkatkan SDM: kualitas pend- idikan  dan  kesehatan.  4).  Meningkatkan produktivitas produk unggulan desa.
Adapun pengertian dari Desa Mandiri ada- lah  desa  yang  mampu  keluar  dari  kriteria desa  tertinggal  melalui  sinergi  kegiatan yang  diberikan  oleh  SKPD,  Swasta, Perguruan  Tinggi  dan  LSM  serta  optima- lisasi  pengelolaan  produk  unggulan  desa, seperti;  tanaman  pertanian,  perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, keraj- inan tangan, serta kegiatan wisata. Adapun yang  menjadi  sasaran  dari  Program  Desa Mandiri  ini  yaitu  Desa  Miskin,  Rawan
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pangan, Kualitas Pendidikan dan Kesehat- an Rendah, Wilayah Pertanian-Perkebunan dan Perikanan. Desa Mandiri sendiri dapat diartikan sebagai desa atau kelurahan yang mampu keluar dari kriteria desa tertinggal melalui  kegitan  yang  difasilitasi  baik  itu pemerintah,  NGO,  Universitas  dan  pihak lainnya,  dengan  cara  optimalisasi  produk- produk  lokal  unggul  yang  ada  di  desa masing-masing.  Keberadaan  NGO  sangat membantu  dalam  pembangunan  Desa Mandiri  yang  ada  di  Kabupaten  Pangkep. Akan  tetapi  keberadaan  NGO,  seperti halnya  OXFAM  hanyalah  bersifat  semen- tara,  sehingga  untuk  keberlanjutannya diperlukan  keberpihakan  pemerintah  sete- mpat  melalui  pembangunan  komunikasi dan  koordinasi  antara  pemerintah  dan pihak  pelaksana  program.  Selain  itu perlunya peran besar dari birokrasi sebagai pelaksana  program  untuk  peningkatan kapasitas  masyarakat  dalam  mengelola daerahnya masing-masing.
Pengelola  Program  Desa  Mandiri  tingkat kabupaten dibentuk melalui Surat Keputu- san  Bupati  yang  terdiri  dari  seluruh  OPD Kabupaten  Pangkep  ditambah  personil atau  staf/personil  dari  Mitra  Pemerintah Kabupaten Pangkep.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengguna- kan  penelitian  kualitatif,  yaitu  mengkaji objek  yang  mengungkapkan  fenomena- fenomena  yang  ada  secara  kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Dengan  melihat  unsur-unsur  sebagai  satu- an  objek  kajian  yang  saling  terkait  selan-
jutnya mendeskripsikannya. Alasan meng- gunakan  penelitian  kualitatif  karena  per- masalahan masih sangat beragam sehingga untuk  mengidentifikasi  masalah  yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut.
Sumber data dari penelitian ini adalah data pustaka  yang  diperoleh  dari  berbagai literatur  yang  ada.  Sementara  teknik  ana- lisis  data  dalam  penelitian  ini  menggu- nakan  model  Miles  &  Hubberman  dalam Sugiyono  yang  mengemukakan  bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dila- kukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas, sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Ada  tiga aktifitas  dalam  analisis  data  yaitu; data reduction,  data  display,  dan  conclusion drawing/verification (Milles & Huberman, 1984) .

## PEMBAHASAN

## Analisis Elemen Struktur dan Desain Organisasi
Robbins  dan  Coulter  mendefinisikan  stru- ktur organisasi sebagai kerangka kerja for- mal  organisasi  yang  dengan  kerangka kerja itu pekerjaan akan dibagi-bagi, dike- lompokkan,  dan  dikoordinasikan  untuk mencapai  tujuan  organisasi  (Robbins  & Coulter,  2005).  Struktur  organisasi  men- jadi  acuan  bagi  anggota  organisasi  untuk bertindak  dan  bersikap,  sehingga  perilaku anggota  dapat  ditentukan  oleh  bentuk  dan pola  struktur  organisasi  tersebut.  Elemen- elemen  yang  menjadi  pijakan  analisis antara  lain  spesialisasi  pekerjaan,  rantai komando dan formalisasi.

## Spesialisasi Pekerjaan
Esensi spesialisasi pekerjaan adalah mem- bagi  pekerjaan  yang  besar  (atau  program) ke  dalam  beberapa  tahap  maupun  fungsi yang  lebih  sederhana  dan  kemudian mendelegasikan tahap-tahap tersebut kepa- da  individu  yang  berbeda.  Melalui  fungsi tersebut,  maka  setiap  anggota  organisasi diberikan  tugas  berdasarkan  jabatan  atau spesialisasi  pekerjaan  mereka  masing- masing.
Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 141/60/ Bappeda  tentang  Penetapan  Lokasi  Desa Mandiri  Tahun  2018-2021,  dihimbau kepada  kepada  seluruh  Perangkat  Daerah Kabupaten Pangkep agar dalam penyusun- an  program  kegiatan  memprioritaskan alokasi  anggaran  program/kegiatan  ke desa-desa yang telah ditetapkan. Pernyata- an  di  atas  mengisyaratkan  pentingnya kegiatan  dan  partisipasi  SKPD  dalam menyukseskan  Program  Desa  Mandiri karena  dianggap  memiliki  posisi  strategis dalam pembangunan.
Hasil  temuan  di  lapangan  menunjukkan adanya  pembagian  pekerjaan  terhadap para  pelaksana  program  di  dinas  yang menjalankan  Program  Desa  Mandiri.  Seg- ala  bentuk  program  mulai  dari  tahap perencanaan  hingga  evaluasi  program telah  dibagi  berdasarkan  spesialisasi  di masing-masing bidang. Tugas pokok yang dimaksudkan  adalah  tiap  pejabat  mulai dari  pucuk  pimpinan  sampai  dengan pejabat  yang  berkedudukan  paling  rendah telah  memiliki  tugas  yang  jelas  dalam suatu  daftar  rincian  tugas.  Selain  itu didapati  informasi  bahwa  setiap  unit
bagian  dalam  dinas  memiliki  fungsi  ber- beda  berdasarkan  ‘keahlian’  masing- masing. Beberapa informan juga memben- arkan  soal  pembagian  kerja  yang  diterap- kan  dalam  mendistribusikan  tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan perihal  spesialisasi  pekerjaan  oleh  SKPD dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri makan  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap SKPD  yang  berperan  dipastikan  melakuk- an  pembagian  tugas  berdasarkan  tugas pokok  dan  fungsi  di  setiap  unit.  Dengan adanya  daftar  rincian  tugas  bagi  para pejabat maka dapat dihindarkan terjadinya pejabat yang bekerja hanya sekedar menu- nggu  perintah  saja  dan  dapat  dihindarkan pula adanya pejabat yang hanya memenuhi syarat  formal  tapi  tidak  melakukan  apa- apa.
Dari  studi  lapangan  yang  dilakukan, diketahui  bahwa  pembagian  kerja  seperti ini memang sangat  diperlukan para pelak- sana  untuk  bekerja.  Hal  ini  disebabkan karena  setiap  unsur  pelaksana  memiliki tupoksi  yang  menjadi  area  kerja  mereka, sehingga  fenomena overlapping kewena- ngan  tidak  terjadi.  Sebagaimana  diketahui bahwa overlapping kewenangan  akan menciptakan  kondisi  yang  tidak  efisien bagi  organisasi  dan  pada  akhirnya  tujuan organisasi  tidak  akan  tercapai.  Dapat dikatakan  bahwa  analisis  terhadap  elemen pembagian  kerja  secara  tidak  langsung membentuk perilaku kerja birokrasi pelak- sana ke arah yang seharusnya. Spesialisasi kerja  menciptakan  koridor  kerja  bagi  para
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
birokrasi  pelaksana,  sehingga  perilaku yang ditunjukkan oleh birokrasi pelaksana mendukung  tercapainya  tujuan  program melalui efektifitas dan efisiensi kerja.
Dalam  hasil  analisis  informan,  dimaknai bahwa  perilaku  birokrasi  menerapkan prinsip hierarki dengan melakukan pemba- gian tugas, pendelegasian tugas,  dan tang- gung  jawab  pada  dasarnya  sudah  dilak- sanakan  sesuai  tupoksi  masing-masing bagian.  Selain  pembagian  tugas  di  tingkat internal  SKPD,  pembagian  kerja  juga terlihat  melalui  program  kegiatan  yang diturunkan  ke  desa.  Aturan-aturan  yang berkaitan  dengan  uraian  tugas  pekerjaan dalam organisasi diatur dalam bentuk sus- unan  organisasi  dan  tata  kerja  organisasi. Di  sini  aturan  terlihat  dengan  jelas  dan tegas,  fungsi  dan  wewenang  masing- masing  bagian  maupun  masing-masing pejabat  dan  anggota  organisasi  lainnya. Sehingga  akan  terhindar  dari  tumpang tindih  pekerjaan  atau  tugas  bagian  lain dikerjakan oleh yang bukan wewenangnya sehingga  pada  satu  bagian  menumpuk sedangkan  pekerjaan  di  pihak  lain  ada bagian  yang  kurang  pekerjaan  maka  akan terjadi  ketidakseimbangan  produktivitas dan  mengakibatkan  kecemburuan  sosial dalam organisasi tersebut.
Perilaku birokrasi dalam menerapkan prin- sip hirarki merupakan prinsip utama untuk melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat. Berger berpendapat bahwa birokrasi dalam pemberian  pelayanan  hendaknya  melaku- kan  pembagian  tugas  yang  sesuai  dan benar dengan membagi tugas-tugas peker- jaan secara terurai,  mendelegasikan tugas-
tugas pekerjaan kepada orang-orang secara tepat,  dan  bertanggung  jawab  terhadap pekerjaan  yang  diembannya  (Berger  & Luckmann, 1996). Dengan cara seperti ini maka pelayanan diharapkan dapat berlang- sung efektif.

## Rantai Komando
Rantai  komando  merupakan  garis  wewe- nang  yang  tidak  terputus  dan  terbentang dari  puncak  organisasi  sampai  ke  tingkat terbawah serta memperjelas siapa melapor dan berkoordinasi pada siapa. Rantai kom- ando  yang  dimaksudkan  tidak  hanya  pada koordinasi  vertikal  dan  tapi  juga  koor- dinasi  horisontal  dengan  instansi  terkait. Jadi  alur  koordinasi  inilah  yang  mem- permudah  anggota  ke  mana  seharusnya melapor  jika  menemukan  masalah.  Mela- lui  rantai  komando  juga  dapat  diketahui kepada  siapa  anggota  akan  bertanggung- jawab.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapang- an,  dengan  adanya  Surat  Keputusan  Pem- bentukan  Tim  Pembina  Program  Desa Mandiri dengan menetapkan Kepala SKPD  masuk  dalam  Tim  Pembina  akan memudahkan  jalur  koordinasi  vertikal dalam  lingkup  internal  di  masing-masing SKPD,  tapi  disisi  lain  koordinasi  hori- sontal  antar  SKPD  dalam  pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh fokus kegia- tan setiap SKPD yang berbeda-beda.
Dalam wawancara  yang dilakukan dengan informan  diakui  bahwa  koordinasi  dalam pelaksanaan suatu kegiatan sangat penting dalam  membentuk  perilaku  kerja  unsur
pelaksanan.  Hal  ini  disebabkan  karena koordinasi  tersebut  dianggap  sebagai  me- dia  komunikasi  antar  pihak  yang  sangat membantu  berjalannya  program.  Namun dalam  pelaksanaannya  koordinasi  lintas SKPD  berjalan  kurang  optimal.  Koor- dinasi  lintas  SKPD  lemah  karena  terlalu sektoral  sehingga  berpotensi  inefisiensi anggaran dan kebocoran anggaran melalui duplikasi  program.  Peran  koordinasi  antar SKPD tidak cukup tergambarkan sehingga keluaran  ( output )  maupun  hasilan  ( out- come )  apalagi  manfaat  kurang  bisa ditelusuri  kontribusinya.  Selain  itu  alur komunikasi  yang  terjadi  masih  tergolong hirearkis,  membutuhkan  proses  yang  pan- jang  secara  formal  dan  memakan  waktu yang  cukup  lama  sehingga  tidak  efisien. Koordinasi di dalam organisasi publik atau instansi  pemerintah  pada  intinya  adalah untuk menyatukan segala upaya dan tinda- kan  harmonis  untuk  mencapai  tujuan  ber- sama.
Selain  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan, komunikasi yang dilakukan bel- um  adanya  pemanfaatan  teknologi  infor- masi  dan  komunikasi  dalam  koordinasi pelaksanaan program secara formal, mereka masih menggunakan surat menyu- rat  untuk  melaksanakan  rapat  koordinasi antar SKPD. Hubungan kerja yang dilaku- kan  oleh  SKPD  terkait  pelaksanaan program  dilihat  dari  fasilitas  komunikasi yang  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan seperti  rapat  koordinasi  atau  pertemuan secara  formal,  pemanfaatan  website  tetapi belum  adanya  fasilitas  yang  mendukung antar  SKPD  berhubungan  satu  sama  lain dalam  koordinasi  pelaksanaan  program.
Selain  itu  fasilitas  komunikasi  yang digunakan  secara  informal  adalah  via suara  telepon  dan  grup  obrolan  whatsapp. Tetapi  efektivitas  dan  efisiensi  dari  hubu- ngan  kerja  dirasa  belum  optimal  karena belum  dapat  mengefesiensikan  anggaran, waktu, dan tenaga.

## Formalisasi
Formalisasi  berhubungan  dengan  sejauh mana  tingkat  organisasi  menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur un- tuk  mengatur  perilaku  dari  para  pega- wainya.  Formalisasi  adalah  suatu  ukuran tentang  tandarisasi.  Standarisasi  perilaku dipakai  untuk  mengendalikan  keanekarag- aman dengan tujuan mengidentifikasi para individu  yang  akan  cocok  serta  membuk- tikan  loyalitas  dan  komitmen  pegawai terhadap organisasi.
Penyelenggaraan  Program  Desa  Mandiri didasarkan pada RPJMD Kabupaten Pang- kep  yang  kemudian  ditindak  lanjuti  deng- an  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Nomor: 141/60/BAPPEDA  yang  berisikan  peneta- pan  Desa  Mandiri  serta  himbauan  kepada seluruh  SKPD  Kabupaten  Pangkep  agar dalam  penyusunan  program  kegiatan memproritaskan alokasi anggaran program /kegiatan  ke  desa-desa  yang  telah  ditetap- kan sebagai Desa Mandiri.
Penelitian  di  lapangan  menunjukkan  pela- ksanaan  Program  Desa  Mandiri  berlin- daskan  pada  Surat  Keputusan  Bupati  dan petunjuk  teknis  operasional  yang  masing- masing  diserahkan  pada  setiap  SKPD terkait.  Menurut  pengakuan  dari  beberapa informan  diketahui  bahwa  dalam  setiap
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
pelaksanaan  kegiatan  selalu  disertai  deng- an  panduan  atau  petunjuk  teknis  operasi- onal  agar  sasaran  yang  diinginkan  terca- pai.  Selain  itu  petunjuk  teknis  operasional mencantumkan  dengan  jelas  detail-detail gambaran  umum  dan  pelaksanaan  prog- ram,  masalah-masalah  seperti  aturan  me- ngenai  panduan  pengajuan,  penjelasan mengenai  peran dan  tugas  masing- masing  pelaksana,  sampai  dengan  sanksi yang  diberikan bagi pelanggar akan sema- kin  mempermudah  birokrat  dalam  hal pelaksanaan  pembangunan.  Petunjuk  tek- nis  operasional  dibuat  agar menjadi acuan dalam  pelaksanaan  teknis  program  yang berisi  tentang  kebijakan  program,  peran para pelaku, proses kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan. Dengan adanya pedoman  teknis  ini  diharapkan  pelak- sanaan  kegiatan  Program  Desa  Mandiri yang dijalankan akan memenuhi standar.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat disimpulkan bahwa dengan adanya forma- lisasi  yang  diterapkan  oleh  SKPD  dalam pelaksanaan program menunjukkan tinggi- nya  standarisasi  atau  pembakuan  tugas- tugas maupun jabatan dalam suatu organi- sasi.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  men- unjukkan adanya keteraturan perilaku  ber- dasarkan  derajat  formalisasi  yang  dibe- rlakukan  dengan  kata  lain  terdapat  hubu- ngan yang erat antara keberadaan petunjuk teknis dengan perilaku birokrasi pelaksana Program Mandiri.
Formalisasi dalam penelitian ini didefinisi- kan sebagai tingkat sejauh mana peraturan, prosedur,  instruksi,  dan  komunikasi  ditu- lis.  Maka  dalam  melakukan  pengukuran
terhadap  dimensi  formalisasi,  digunakan empat  indikator  pengukuran  sebagai  beri- kut: Pertama , job  description yang digunakan  untuk  melihat  seberapa  jauh organisasi  menetapkan  aktivitas-aktivitas atau  fungsi-fungsi  yang  harus  dilakukan oleh  masing-masing  individu  atau  bagian dalam  organisasi. Kedua ,  peraturan-pera- turan  secara  tertulis  yang  dimiliki  oleh organisasi.  Peraturan  akan  memberikan panduan  kepada  komponen-komponen organisasi  tentang  apa  yang  boleh  dan tidak  boleh  dilakukan,  lebih  jauh  lagi peraturan akan memberikan panduan seca- ra  tertulis    tentang    bagaimana    seharus- nya   seluruh   komponen   organisasi secara bersama-sama    mencapai    tujuan-tujuan organisasi. Ketiga, prosedur  memberikan gambaran  tentang  alur  proses  organisasi secara  tertulis  serta  tahapan-tahapan  yang harus dilalui oleh setiap anggota organisasi dari  input,  proses  maupun  output  yang ingin  dicapai  oleh  organisasi.  Keempat, dokumen  tertulis  (resmi)  dijadikan  alat ukur sejauhmana tingkat formalisasi dalam organisasi. Dokumen tertulis dalam hal ini adalah  seluruh  catatan  resmi  baik  tentang kinerja  individu  atau  bagian,  laporan- laporan  tertulis  serta  catatan-catatan  resmi lain  yang berkaitan dengan aktivitas orga- nisasi secara keseluruhan.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan,  ting- kat  formalisasi  suatu  dinas  menunjukkan perspektif  dari  para  pengambil  keputusan dalam  organisasi  dalam  hubungannnya dengan para pegawai. Jika pegawai dipan- dang  memiliki  kemampuan  untuk  melaks- anakan keputusan dengan baik dan mampu melakukan  pengawasan  pada  diri  sendiri
dengan  baik,  maka  formalisasi  organisasi cenderung  rendah.  Hal  ini  sejalan  dengan pegawai yang mana mereka harus mentaati peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan dan  mengikuti  prosedur-prosedur  kerja secara  teliti.  Setiap  pegawai  tidak  terlalu diawasi jika melanggar prosedur atau tidak mengikuti  peraturan  karena  di  organisasi ini  memiliki  data-data  tertulis  yang  cukup mengenai  performance  setiap  anggota. Maka  dari  itu,  pegawai  harus  paham  dan taat terhadap peraturan  yang telah ditetap- kan  sehingga  para  pimpinan  tidak  terlalu harus mengamati dan mengawasinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  analisis  hasil  dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  penelitian,  yaitu  sebagai  beri- kut:  temuan  penelitian  mengindikasikan adanya  spesialisasi  pekerjaan  terhadap pelaksanaan program Desa Mandiri berupa pembagian  pekerjaan  berdasarkan  fungsi dan  peran  yang  diemban  oleh  pelaksana. Selain  itu  ditemukan  pula  adanya  rantai komando  yang terstruktur di  tingkat  inter- nal  SKPD  (koordinasi  vertikal)  walaupun masih  mengalami  kendala  dalam  hal koordinasi  lintas  SKPD  (koordinasi  horis- ontal),  serta  diperkuat  dengan  adanya formalisasi  berupa  SK  Bupati  dan  PTO (petunjuk  teknis  operasional)  di  tingkat SKPD sebagai acuan dalam melaksanakan program  di  desa  mandiri.  Secara  garis besar,  hasil  penelitian  terhadap  struktur dan desain organisasi Desa Mandiri menu- njukkan  bahwa  perilaku  birokrasi  dalam mengimplementasi  pelaksanaan  program Desa  Mandiri  dapat  dibentuk  melalui
pengelolaan  struktur  dan  desain  suatu organisasi.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, B., & Faozan, H. (2009). Studi Hubungan  Antara  Karakteristik Birokrat Dengan Perilaku Birokrasi Pemerintahan  Kabupaten/Kota  Di Sulawesi  Selatan. Jurnal  Wacana
Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan  Publik,  Vol. 12,  No.  1 ,
1-20.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1996). The Social Construction of Reality. N.J. Pretince-Hall: Englewod Cliffs.
Davis,  G.  B.  (1992). Sistem  Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka Bian- aman Pressindo.
Ducan, W. J. (1980). Organizational Beh- avior. Boston:  Huston  Mifflin Company.
Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1984).
Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.
Nimran,  U.  (2004). Perilaku  Organisasi. Surabaya: Citra Media.
Nurmandi,  A.  (2005).  Perilaku  Birokrasi Publik di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis. Sosiohumaniora,  Vol.  7,
No. 2 , 143 - 157.
Pebrianto,  R.,  Djonet,  S.,  &  Achmad,  A.
(2012). Kapasitas  Birokrasi  Peme- rintah  Kabupaten  Bengkulu  Utara Untuk Menumbuhkan Motivasi
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (135-149) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Investasi  Investor  Lokal,  Under- graduated Thesis. Bengkulu: Faku- ltas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik UNIB.
Rivai,  V.  (2006). Kepemimpinan  dan Perilaku  Organisasi. Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada.
Robbins,  S.  P.  (2010). Perilaku  Organi- sasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
Robbins,  S.  P.,  &  Coulter,  M.  (2005). Manajemen. Jakarta:  PT.  Indeks Kelompok Gramedia.
Thoha,  M.  (2002). Kepemimpinan  Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Gra- findo Persada.