## PELIBATAN AKAD IJĀRAH DALAM PRAKTIK RAHN DI BANK SYARI’AH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH

## Nur Wahid
Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto Email: nurwahid.sip@gmail.com

## Abstrak
Pelibatan  akad ijārah dalam  praktik rahn di  bank  syari’ah,  menimbulkan  adanya gabungan  akad  yang  dikenal  dengan  istilah  multi  akad.  Mengenai  multi  akad  terdapat sejumlah  hadis  Nabi  sekurang-kurangnya  tiga  buah  hadis  yang  secara  lahiriah  ( ma’na ẓāhir ) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya,  hadis  tentang larangan untuk  melakukan bai‘ dan salaf ,  larangan bai’atain  fī  bai’ah ,  dan ṣafqatain  fī  ṣafqah . Akad ijārah dan  akad rahn merupakan  dua  jenis  akad  yang  berbeda,  dimana ijārah termasuk  akad  jenis  jual  beli  sedangkan rahn termasuk  jenis  akad salaf (hutang) . Gabungan  akad  ini  termasuk  jenis  multi  akad  yang  dilarang  berdasarkan  hadis  diatas. Transaksi  dengan bentuk multi akad ini hampir  ada dalam semua produk  bank  syari’ah saat  ini.  Tulisan  ini  berkesimpulan  bahwa  hukum  pelibatan  akad ijārah dalam  praktik rahn di bank syari’ah adalah boleh. Para ulama fikih berpendapat bahwa gabungan akad ini ada kesesuaian dengan tujuan  syari’ah (maqāṣid  syarī‘ah) ,  yaitu adanya kemudahan dalam  muamalah,  keringanan  dalam  beban,  dan  memberi  peluang  inovasi  dan  adanya relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam transaksi.
Kata kunci: Ijārah, rahn, multi akad, Bank Syari’ah, Hukum Ekonomi Syari’ah

## Abstract
The involvement of lease ( ijārah ) contract in pawn practice in syari’ah bank resulted in a combination  of  contract  known  as  multi- ‘aqd .  Concerning  multiple  contracts  ( multi- ‘aqd ), there are a number of Prophetic traditions, at least three hadiths that are outwardly (textual  meaning)  indicating  a  ban  on  the  use  of  multiple  covenants.  For  example,  the hadith about the prohibition of trading and debts ( bai’ wa salaf ), the prohibition to trade with  two  contracts  ( bai’atain  fī  bai’ah ),  and  two  sales  and  purchase  contracts  in  one transaction ( ṣafqatain fī ṣafqah ). The contract of lease ( ijārah ) and the pawn agreement ( rahn ) are two different types of contract, in which the lease includes the type of sale and purchase agreement, while the pawn includes the type of loan contract. This combination of  contracts  is  a  type  of  multi-contract  which  is  prohibited  based  on  the  hadith  above. Transactions  with  this  multi-contract  form  almost  exist  in  all  Islamic  banking  products today.  This  paper  concludes  that  the  law  of  engagement  of  lease  contracts  in  pawn practices in Islamic banks is allowed. The  Islamic jurisprudence scholars argue that this combination of contracts is compatible with the purpose of sharia ( maqāṣid al-sharī’ah ), namely  the  ease  in  muamalah,  lightening  in  the  burden,  and  provide  opportunities  for innovation  and  the  relevance  of  the  development  of  the  times  and  human  needs  in transactions.
Keywords: Leasing, pawn practice, multi-contract, shari’ah banking, Islamic economic law

## A. Pendahuluan
Ijārah merupakan  salah  satu  akad muamalah  yang  dijadikan  sebagai  basis akad  pada  produk  bank  syari’ah. Ijārah dalam  perspektif  perbankan  syari’ah adalah  transaksi  sewa  menyewa  atas suatu  barang  dan  atau  upah  mengupah atas  suatu  jasa  dalam  waktu  tertentu melalui  pembayaran  sewa  atau  imbalan jasa.  Dengan  kata  lain, ijārah berarti akad penyaluran dana untuk pemindahan hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( ujrah ), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa ( mu’jir ) dengan penyewa ( musta’jir )  tanpa  diikuti  pengalihan kepemilikan  barang  itu  sendiri. 1 Dalam tataran implementasinya, ijārah ini dapat dipilih  dalam  dua  bagian  besar,  yaitu ijārah  bi  al-quwwah dan ijārah  bi  al- manfa’ah.  Ijārah itu  dikatakan  sebagai ijārah  bi  al-quwwah apabila  yang disewakan  berupa  jasa  atau  tenaga manusia. Sedangkan ijārah itu dikatakan sebagai ijārah  bi  al-manfa’ah apabila yang  disewakan  berupa  barang.  Namun, kedua ijārah tersebut  memiliki  prinsip- prinsip  yang  sama,  yakni  menyewa  atau menyewakan sesuatu. 2
Ijārah jika  dibandingkan  dengan bai’ , hībah , ṣadaqah terdapat  kesamaan diantara mereka, yakni sebagai transaksi tukar menukar. Namun demikian, terdapat  pula  perbedaannya,  dalam ijārah yang  dijual  adalah  manfaat, sementara  dalam  jual  beli,  hibah,  dan sadaqah  adalah  pengalihan  keseluruhan aset,  tidak  sekedar  manfaatnya. Ijārah menjual manfaat, biasanya untuk barang tahan  lama  ( durable  goods ).Oleh  sebab itu ijārah adalah  varietas  lain  dari  jual- beli,  dalam ijārah berlaku  pula  apa-apa yang  berlaku  pada  jual  beli,  kecuali manusia dan waqaf . Selanjutnya, karena ijārah adalah  varietas  jual  beli,  apa-apa yang dapat ditetapkan harganya ( paid as
price ) dalam jual beli berlaku pula pada ijārah. 3
Mekanisme  operasionalnya ijārah di perbankan syari’ah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu mu’jir dan musta’jir. Dalam  hal  ini  yang  bertindak  sebagai mu’jir adalah  bank  syari’ah,  sedangkan yang  bertindak  sebagai musta’jir adalah nasabah  penyewa.  Dengan  demikian, bank  syari’ah  menyediakan  fasilitas tertentu  yang  kemudian  fasilitas  itu disewa  oleh  nasabah. 4 Kemudian mu’jir menarik  biaya  sewa  atas  pemanfataan fasilitas  tertentu  yang  telah  disewa  oleh musta’jir.
Dari  gambaran  mekanisme ijārah di bank syari’ah di atas jelas bahwa bank pada  dasarnya  menyediakan  fasilitas tertentu  yang  kemudian  fasilitas  itu disewa  oleh  nasabah  yang  kemudian mu’jir menarik biaya sewa atas pemanfataan fasilitas tertentu  yang telah disewa oleh musta’jir . Hal ini dikuatkan oleh  penelitian  penulis  sendiri  di  BRI Syari’ah Kantor Cabang Purwokerto.
Gambaran singkatnya adalah
untuk  melakukan  gadai  emas  di  BRI Syari’ah  terlebih  dahulu  harus  menjadi nasabah.  Emas  minimal  2  gram  dan tidak  boleh  berupa  emas  putih.  Gadai emas  di  BRI  Syari’ah  memiliki  tempo empat  bulan  atau  dapat  diperpanjang sesuai dengan kesepakatan murtahin dan rāhin .  Sedangkan  dalam  pelunasannya boleh  tunai  dan  boleh  di  angsur  di rekening  tabungannya  sampai  jatuh tempo  dengan  tambahan  membayar sewa  jasa  penyimpanan  barang  yang menjadi jaminan atau marhūn . Penghitungan  sewa  jasa  penyimpanan barang jaminan dihitung perbulan selama  empat  bulan  dengan  persentase ujrah 1,50%  dari  harga  taksiran  harga emas,  atau  per  sepuluh  hari  dikenakan sewa  jasa  Rp.  1.565,00/gram  untuk biaya  sewa  tempat  penyimpanan  emas. Sedangkan  pencairan  pinjaman  90%
untuk  emas  perhiasan  dan  95%  logam dari  taksiran  harga  emas.  Misalnya, emas 2  gram di taksir dengan harga Rp.
1.000.000,- maka pencairan pinjamannya adalah 90% X Rp.1.000.000,- = Rp.900.000,- sedangkan ujrah 1,50% X 1.000.000/bulan = Rp.15.000,-/bulan. 5
Produk  pembiayaan  gadai  emas  di BRI  Syari’ah  KC.  Purwokerto  diatas berbasis  bagi  hasil  dengan  biaya  jasa bukan  berbasis  pada  bunga  dan  untuk mengganti  biaya  jasa  operasionalnya terdapat tiga akad yaitu kombinasi antara qarḍ , rahn ,  dan ijārah .  Akad qarḍ adalah  akad  pemberian  pinjaman  dari murtahin (BRI  Syari’ah)  kepada rāhin (nasabah).  Akad rahn dalam  hal  ini adalah  penyerahan  barang  jaminan ( marhūn )  di  BRI  Syari’ah.  Sedangkan akad ijārah adalah  akad  sewa  jasa tempat penyimpanan barang yang menjadi jaminan ( marhūn ).
Adanya  akad ijārah pada  praktik rahn menimbulkan  adanya  gabungan akad  yang  dikenal  dengan  istilah  multi akad.  Dengan  banyaknya  transaksi modern  yang  menggunakan  multi  akad, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini  mulai  ramai  diperbincangkan  para ahli  fikih  sekitar  keabsahan  dari  multi akad.  Perbincangan  dan  perdebatan mengenai  keabsahan  multi  akad  ini muncul  bukan  tanpa  sebab,  sejumlah hadis  Nabi  Saw.  sekurang-kurangnya tiga  buah  hadis  secara  lahiriah  ( ma’na
ḍāhir ) menunjukkan larangan
penggunaan multi akad. Misalnya,  hadis tentang  larangan  untuk  melakukan bai‘ dan salaf ,  larangan bai‘atain  fī  bai’ah , dan ṣafqatain  fī  ṣafqah .  Dengan  adanya hadis-hadis  tersebut  kiranya  sangat wajar  jika  timbul  pertanyaan  apakah produk-produk  keuangan  syari’ah  yang menggunakan multi akad dapat dipandang  memenuhi  prinsip  syari’ah atau  sebaliknya. 6 Di  dalam  tulisan  ini penulis akan membahas tentang
pelibatan akad ijārah dalam praktik rahn di  bank  syari’ah  dan  bagaimana  pula hukum  pelibatan  akad ijārah menurut perspektif hukum ekonomi syari’ah.
B. Konsep Akad Ijārah dalam Hukum Ekonomi Syari’ah
1. Pengertian
Sewa ( ijārah ) secara bahasa berasal  dari  kata al - ajru artinya  ganti, upah  atau  menjual  manfaat, 7 yaitu imbalan  terhadap  suatu  pekerjaan  ( al- jazāu ‘alā al-‘amal ) dan pahala ( ṡawāb ). Dalam  bentuk  lain,  kata ijārah juga biasa  dikatakan  sebagai  nama  bagi al- ujrah yang  berarti  upah  atau  sewa. Selain  itu  arti  kebahasaan  lain  dari al- ajru tersebut  adalah  ganti  ( al-‘iwāḍ ), baik  ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.
Kata ijārah dalam  perkembangan kebahasaan selanjutnya
dipahami sebagai bentuk akad, yaitu akad (pemilikan)  terhadap  berbagai  manfaat dengan  imbalan  ( al-’aqdu  ‘alal  manāfi’ bi  al-‘iwāḍ )  atau  akad  pemilikan manfaat  dengan  imbalan  ( tamlīk  al- manfa’ah  bi  al-‘iwāḍ ).  Singkatnya secara  bahasa, ijārah didefinisikan sebagai  hak  untuk  memperoleh  hak. Manfaat  tersebut  bisa  berupa  jasa  atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang  berasal  dari  suatu  barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu. 8
Adapun  secara  terminologis  para fuqaha
berbeda-beda dalam
mendefinisikannya meskipun pada dasarnya  menunjukkan  pada  makna yang  sama,  yakni: ِة َوُقْلا  ُعْيَب  ،  ِعِفاَنَمْلا  ُعْيَب (menjual  manfaat,  menjual  tenaga  atau kekuatan). 9 Menurut Muhammad
Syafi’i Antonio, ijārah adalah akad pemindahan hak  guna  atas  barang  dan  jasa,  melalui pembayaran  upah  sewa  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan
( ownership/milkiyyah )  atas  barang  itu sendiri. 10 Menurut  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari’ah, ijārah adalah  sewa barang  dalam  jangka  waktu  tertentu dengan  pembayaran. 11 Dalam  Fatwa Dewan  Syari’ah  (DSN),  akad ijārah yaitu  akad  pemindahan  hak  guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( ujrah ), tanpa diikuti dengan pemindahan  kepemilikan  barang  itu sendiri. 12 Sedangkan  menurut  Bank Indonesia, ijārah adalah  sewa-menyewa atas  manfaat  suatu  barang  dan/atau  jasa antara  pemilik  objek  sewa  dengan penyewa  untuk  mendapatkan  imbalan berupa  sewa  atau  upah  bagi  pemilik objek sewa. 13
Menurut  Imam  Syafi’i  gambaran akad ijārah adalah  pengambilan  upah dari  pengajaran  berhitung,  khat,  bahasa, sastra,  fikih,  hadis,  membangun  masjid, menggali  kuburan,  memandikan  mayit, dan  membangun  madrasah,  praktek seperti ini adalah boleh. Mazhab Maliki,
Syafi’i dan Ibnu Hazm juga
membolehkan  mengambil  upah  sebagai imbalan mengajarkan al Quran dan ilmu- ilmu  karena  ini  termasuk  jenis  imbalan perbuatan  yang  diketahui  dan  dengan tenaga yang diketahui pula. 14
2. Legalitas Ijārah
Ulama fikih bersepakat atas legalnya  akad ijārah kecuali  Abu  Bakar al-Asham,  Ismail  bin  Ulayyah,  Hasan Basri,  al-Qasyani,  an-Nahrawani,  dan Ibnu  Kaisan.  Mereka  melarang  akad  ini karena ijārah adalah  menjual  manfaat, padahal  manfaat-manfaat  tersebut  tidak pernah  ada  saat  melakukan  akad,  hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi  sedikit  demi  sedikit.  Sesuatu yang  tidak  ada,  tidak  dapat  dilakukan jual  beli  atasnya.  Sebagaimana  pula tidak  diperbolehkan  menggantungkan jual beli pada masa akan datang. 15 Sewa
( ijārah ) dalam hukum Islam
diperbolehkan  berdasarkan  dalil-dalil berikut ini:
Q.S.  Al-Kahfi  [18]  ayat  77: َأ اَمَعْطَتْسا  ٍةَي ْرَق  َلْهَأ اَيَتَأ اَذِإ ىَّتَح اَقَلَطْناَف
اَََلْه
ِرُي ا ًراَد ِج اََيِف اَدَج َوَف اَمُهوُفِ يَضُي  ْنَأ ا ْوَبَأَف ْنَأ ُدي َتْذَخَّتلا  َتْئِش  ْوَل َلاَق ُهَماَقَأَف  َّضَقْنَي ِهْيَلَع ا ًرْجَأ
“ Maka  keduanya  berjalan;  hingga tatkala  keduanya  sampai  kepada penduduk  suatu  negeri,  mereke minta  dijamu  kepada  penduduk negeri  itu,  tetapi  penduduk  negeri itu  tidak  mau  menjamu  mereka, kemudian  keduanya  menemukan dalam  negeri  itu  dinding  rumah yang  hampir  roboh,  maka  Khidhr menegakan  didnding  itu.  Musa berkata:”  Jikalau  kamu  mau,
niscaya  kamu  mengambil  upah untuk itu .” Dalam Fatwa DSN MUI 16 ditemukan  hadits  riwayat  Ibnu  Mājah dari  Ibnu  Umar,  bahwa  Nabi  Saw. bersabda:
ُعَا ا ْوُط ُه َرْجَا  َرْي ِجَ ْلاا ُهُق َرَع  َّف ِجَيْنَا َلْبَق
“bayarkanlah  upah  buruh  (kamu) sebelum kering keringatnya” Hadis riwayat ‘Abd al-Razzāq dari Abu  Hurairah  R.A.  dan  Abū  Sa’id  al- Khudrī, Nabi saw. bersabda;
ُهْمِلْعُيْلَف ا ًرِيْجَا  َرَجْاَتْسا ِنَم ه َرْجَا “barang siapa yang mempekerjakan buruh maka hendaklah membayarkan upahnya” Landasan ijmā umat  Islam  pada masa sahabat telah sepakat membolehkan  akad ijārah sebelum keberadaan  Asham,  Ibn  ‘Ulayyah,  dan lainnya.  Hal  itu  didasarkan  pada kebutuhan  masyarakat  terhadap  manfaat ijārah sebagaimana  kebutuhan  mereka terhadap  barang  yang  riil.  Dan  selama akad  jual  beli  barang  diperbolehkan maka  akad ijārah manfaat harus diperbolehkan. 17
3. Produk Hukum tentang Ijārah Dalam konteks hukum, di Indonesia  telah  ditemukan  beberapa produk  yang  berkaitan  dengan ijārah .
Undang-undang pertama yang menyebutkan  istilah ijārah adalah  UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang  perbankan 18 kemudian  lebih terperinci  dalam  UU  Nomor  21  tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
Produk hukum yang kedua tentang
ijārah ini  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI),  yakni  PBI  Nomor 7/24/PBI/2004 tentang bank umum yang kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syari’ah  dan  PBI  Nomor  7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran  dana  bagi  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. 19
Penggunaan ijārah tampak  pula dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan syari’ah.
Produk hukum lain yang berbicara tentang ijārah adalah  Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional  (DSN)  MUI.  Paling tidak,  telah  ada  8  (delapan)  fatwa  DSN MUI  yang  berkaitan  dengan ijārah.
Fatwa  pertama  yang  dikeluarkan  MUI adalah Fatwa Nomor 9 tentang pembiayaan ijārah. Fatwa  berikutnya, yaitu  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  24 tentang Safe  Deposit  Box. Fatwa  DSN MUI  Nomor  27  tentang al-Ijārah Muntahiyah  bi  al-Tamlīk. Fatwa  DSN MUI  Nomor  41  tentang  Obligasi Syari’ah ijārah yang  ditetapkan  pula dalam  fatwa  DSN  MUI  nomor  44 tentang  pembiayaan  Multi-Jasa.  Fatwa DSN  MUI  Nomor  56  tentang  ketentuan review ujrah pada  LKS.  Fatwa  DSN MUI  Nomor  71  tentang Sale  and  Lease Back .  Fatwa  DSN  MUI  terakhir  yang berkaitan  dengan ijārah adalah  Fatwa
DSN  MUI  Nomor  72  tentang  SBSN
Ijārah Sale and Lease Back. 20
4. Rukun dan Syarat Ijārah
Rukun ijārah menurut  Hanafiyah adalah ījāb dan qabūl , yaitu dengan lafal ijārah, isti’jār,  iktirā’ dan ikrā’ . Sedangkan rukun ijārah menurut mayoritas  ulama  ada  empat,  yaitu  dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), ṣighat (ījāb dan qabūl ), upah, dan manfaat barang. 21 Sedangkan syarat- syarat dari ijārah adalah sebagai berikut:
a. Kedua  belah  pihak  yang  berakad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad ijārah ;
b. Manfaat  yang  menjadi  objek ijārah harus  diketahui  secara  sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan;
c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut,  baik  untuk  diri  sendiri maupun  orang  lain  dengan  cara menyewakan atau meminjamkan;
d. Objek ijārah dalam  bentuk  jasa  atau tenaga  orang  lain  ( ijārah  ‘ala  al- ‘amal ),  bukan  merupakan  suatu kewajiban  individual  ( farḍu  ‘ain ) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa;
e. Objek ijārah dalam  bentuk  barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
f. Imbalan  sewa  atau  upah  harus  jelas, tertentu, dan bernilai. 22
Dua  hal  yang  harus  diperhatikan dalam penggunaan ijārah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama , beberapa  syarat harus  di  penuhi  agar  hukum-hukum syari’ah  terpenuhi,  dan  yang  pokok adalah:
a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan  oleh  aset  yang  disewakan tersebut  harus  tertentu  dan  diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
b. Kepemilikan  aset  tetap  pada  yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset  tersebut  terus  dapat  memberi manfaat kepada penyewa;
c. Akad ijārah dihentikan pada saat aset
yang bersangkutan berhenti
memberikan manfaat kepada penyewa.  Jika  aset  terebut  rusak dalam  periode  kontrak,  akad ijārah
masih tetap berlaku; dan d. Aset  tidak  boleh  dijual  kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan  sebelumnya  pada  saat kontrak  berakhir.  Apabila  aset  akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Syarat-syarat di
atas mengisyaratkan  bahwa  pemilik  dana atau  pemilik  aset  tidak  memperoleh keuntungan  tertentu  yang  ditetapkan sebelumnya.  Tingkat  keuntungan  ( rate of return ) baru dapat diketahui setelahnya.
Kedua , sewa  aset  tidak  dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan  dengan  alasan  pemilik  aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang  berangkutan.  Aset  hanya  akan memberikan  pendapatan  pada  masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui  apabila  akan  dijual  pada  saat aset  tersebut  masih  produktif.  Pemilik aset  itu  tidak  tahu  pasti  sampai  kapan aset  tersebut  dapat  terus  disewakan selama  masa  produktifnya.  Pada  saat sewa  pertama  berakhir,  pemilik  belum tentu  langsung  mendapatkan  penyewa berikutnya.  Apabila  sewa  diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang. 23
5. Sifat, Jenis, dan Konsekuensi Hukum Ijārah.
Ijārah menurut  ulama  Hanafiyah adalah  akad lāzim (mengikat),  hanya saja  boleh  dibatalkan  ( fasakh )  dengan sebab adanya uzur seperti meninggalnya salah  satu  pelaku  akad,  yaitu  penyewa atau  orang  yang  menyewakan. 24 Dan menurut  mayoritas  ulama  dari  kalangan Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah,
ijārah tidak  batal  dengan  meninggalnya salah  satu  pelaku  akad  karena ijārah adalah akad lāzim dan akad mu’āwaḍah,
maka  tidak  batal  dengan  meninggalnya pelaku  akad,  sama  seperti  jual  beli, 25
kecuali  dengan  hal-hal  yang  dapat membatalkan  akad-akad lāzim, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. 26 Akad ijārah diklasifikasikan menurut  objeknya  menjadi  dua  jenis, yaitu ijārah  bi  al-quwwah dan ijārah  bi al-manfa’ah. Ijārah itu dikatakan sebagai ijārah  bi  al-quwwah apabila yang  disewakan  berupa  jasa  atau  tenaga manusia. Sedangkan ijārah itu dikatakan sebagai ijārah  bi  al-manfa’ah apabila yang  disewakan  berupa  barang.  Namun,
kedua ijārah tersebut  memiliki  prinsip- prinsip  yang  sama,  yakni  menyewa  atau menyewakan sesuatu. 27 Menurut Wahbah al-Zuhaili hukum ijārah manfaat  ( ijārah  bi  al- manfa’ah )  seperti ijārah rumah,warung, kebun,  binatang  tunggangan  untuk ditunggangi  dan  membawa  barang, pakaian  dan  perhiasan  untuk  dipakai, wadah  dan  bejana  untuk  dipergunakan. Boleh  melakukan  akad ijārah atas manfaat  yang  dibolehkan,  dan  tidak boleh  melakukan  akad ijārah atas manfaat yang diharamkan seperti bangkai  dan  darah.  Hal  ini  berdasarkan kesepakatan  para  ulama. 28 Ijārah atas pekerjaan  ( ijārah  bi  al-quwwah )  adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan  tertentu,  seperti  membangun bangunan,  menjahit  baju,  membawa barang  ketempat  tertentu,  mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya. 29
Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan  karakteristik  jasa  yang  di akadkan.  Sedangkan  pada  jasa  barang, selain  persayaratn  yang  sama,  juga disyaratkan  bisa  dilihat  (dihadirkan) pada  waktu  akad  dilangsungkan,  sama seperti persayaratan barang yang diperjualbelikan.  Pada ijārah tenaga kerja  berlaku  hukum  harga  atau  upah, dan  pada ijārah benda  berlaku  hukum jual beli. Terdapat berbagai jenis ijārah,
antara  lain ijārah‘amal,  ijārah  ‘ain/ ijārah  muṭlaqah,  ijārah  muntahiyah  bi at-tamlīk, dan ijārah multi jasa. 30
C. Praktik Rahn di Bank Syari’ah
Bank Syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang  bekerja  berdasarkan  etika  dan sistem  nilai  Islam,  khususnya  yang bebas  dari  bunga  ( riba ),  bebas  dari kegiatan  spekulatif  yang  non-produktif seperti  perjudian  ( maisīr ),  bebas  dari hal-hal  yang  tidak  jelas  dan  meragukan ( gharar ), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai  kegiatan  usaha  yang  halal. 31
Bank  Syari’ah  mempunyai  dua  peran utama,  yaitu  sebagai  badan  usaha ( tamwīl ) dan badan sosial ( māl ). Sebagai badan  usaha,  bank  syari’ah  mempunyai beberapa  fungsi,  yaitu  sebagai  manajer investasi,  investor,  dan  jasa  pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syari’ah melakukan  penghimpunan  dana  dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadī’ah  yad al-ḍamānah (titipan), muḍārabah (bagi  hasil)  atau ijārah (sewa).  Sebagai  investor,  bank  syari’ah melakukan  penyaluran  dana  melalui kegiatan  investasi  dengan  prinsip  bagi hasil,  jual  beli,  atau  sewa.  Sebagai penyedia  jasa  perbankan,  bank  syari’ah menyediakan  jasa  keuangan,  jasa  non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa  keuangan  antara  lain  dilakukan dengan  prinsip wakālah (pemberian mandat), kafālah (bank garansi), hiwālah (pengalihan utang), rahn (jaminan  utang  atau  gadai), qarḍ (pinjaman kebajikan untuk dana talangan),  dan  lain-lain.  Pelayanan  jasa non keuangan dalam bentuk wadī'ah yad al-amānah ( safe  deposit  box )  dan pelayanan  jasa  keagenan  dengan  prinsip muḍārabah muqayyadah . Sementara itu, sebagai  badan  sosial,  bank  syari’ah mempunyai  fungsi  sebagai  pengelola dana  sosial  untuk  penghimpunan  dan penyaluran  zakat,  infak,  dan  sadaqah
(ZIS),  serta  penyaluran qarḍ  al-hasan (pinjaman kebajikan).
Bank  syari’ah  merupakan  bank
dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya,  baik  dalam  pengerahan dananya  maupun  dalam  penyaluran dananya  (dalam  perbankan  syari’ah penyaluran  dana  biasa  disebut  dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan  dana  dan  pemberian pembiayaan pada bank syari’ah terutama juga  menggunakan  prinsip  bagi  hasil. Selain  prinsip  bagi  hasil,  bank  syari’ah juga mempunyai alternatif penghimpunan  dana  dan  pemberian pembiayaan  non  bagi  hasil.  Dalam penghimpunan dana, bank syari’ah dapat juga  menggunakan  prinsip wadī’ah , qarḍ , maupun ijārah . Dalam
pembiayaan,  bank  syari’ah  dapat  juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa ( lease ).  Selain  itu,  bank  syari’ah  juga menyediakan  berbagai  jasa  keuangan seperti wakālah , kafālah , hiwālah , rahn , qarḍ , ṣarf , dan ujr . 32
Salah  satu  jasa  pembiayaan  bank syari’ah  pada  penulisan  ini  akan difokuskan pada pembiayaan rahn.
1. Pengertian Rahn.
Al-Rahn secara bahasa artinya bisa al - ṡubūt dan al-dawām (tetap), dikatakan mā’un rāhinun (air yang diam, menggenang,  tidak  mengalir), hālatun rāhinatun (keadaan yang tetap), atau ada kalanya  berarti al-habs dan al-luzūm (menahan).
Menurut  Wahbah  al-Zuhaili, al- rahn menurut  istilah  syara’  adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang  memungkinkan  hak  itu  bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.
Maksudnya, menjadikan al-‘ain (barang, harta yang barangnya berwujud kongkrit,  kebalikan  dari al-dain atau utang  yang  memiliki  nilai  menurut pandangan  syara’;  sebagai waṡīqah (pengukuhan,  jaminan)  utang,  sekiranya
barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. 33 Secara umum rahn (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma  sebab apa yang  diberikan penggadai  ( rāhin )  kepada  penerima gadai  ( murtahīn )  tidak  ditukar  dengan sesuatu. Rahn juga  termasuk  akad ‘ainiyah yaitu  dikatakan  sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan  akad,  seperti  hibah,  pinjam- meminjam,  titipan,  dan qirāḍ. Semua akad tabarru’ (derma)  yang  dikatakan sempurna  setelah  memegang  ( al-qabd ), sesuai  kaidah  (tidak  sempurna tabarru’ , kecuali setelah pemegangan). 34
Transaksi  gadai  syari’ah  harus sesuai
dengan prinsip syari’ah
sebagaimana  transaksi  dalam  bank syari’ah.  Suatu  transaksi  bank  syari’ah dikatakan sesuai dengan prinsip syari’ah apabila  telah  memenuhi  seluruh  syarat sebagai berikut:
a. Transaksi tidak mengandung kezaliman;
b. Bukan riba;
c. Tidak membahayakan pihak sediri atau pihak lain;
d. Tidak ada penipuan ( gharar );
e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;
f. Tidak mengandung unsur judi ( maisir ). 35
2. Rukun  dan  syarat  yang  menyertai akad
Hal-hal  yang  harus  ada  sebagai rukun  dalam  suatu  transaksi  dengan menggunakan  akad rahn adalah  sebagai berikut:
a. Rāhin (nasabah).  Nasabah  harus
cakap bertindak hukum, yakni
bāligh /dewasa dan berakal sehat;
b. Murtahin (Bank Syari’ah  atau
lembaga  Keuangan  Syari’ah).  Bank atau lembaga keuangan syari’ah yang menawarkan  produk rahn sesuai dengan prinsip syari’ah;
c. Marhūn bih (pembiayaan). Pembiayaan  yang  diberikan  oleh murtahin harus  jelas  dan  spesifik, wajib dikembalikan oleh rāhin. Dalam  hal rāhin tidak  mampu mengembalikan  pembiayaan  yang telah  diterima  dalam  waktu  yang telah  diperjanjikan,  maka  barang jaminan  dapat  dijual  sebagai  sumber pembayaran;
d. Marhūn (barang  jaminan). Marhūn merupakan  barang  yang  digunakan sebagai  agunan,  harus  memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Agunan  harus  dapat  dijual  dan nilainya seimbang dengan pembiayaan; 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat  menurut  ketentuan syari’ah:
3) Agunan  harus  jelas  dan  dapat ditentukan secara spesifik;
4) Agunan  itu  harus  milik  sendiri dan  tidak  terkait  dengan  pihak lain; 5) Agunan  merupakan  harta  yang utuh  dan  tidak  bertebaran  di beberapa tempat; 6) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya. 36
e. Ṣighah (akad).  Tidak  boleh  terikat dengan  syarat  tertentu  dan  juga dengan waktu di masa mendatang. 37
Bila  menganalisis  perjanjian  yang di  buat  oleh  para  pihak,  selain  rukun yang  dibutuhkan  oleh  perjanjian rahn telah terpenuhi, bahkan yang diperjanjikan  tidak  hanya  itu  saja,  ada hal-hal lain yang diperjanjikan berkaitan dengan al-rāhin antara lain :
a. Harus  membayar  uang  pemeliharaan dan keamanan;
b. Membayar biaya administrasi;
c. Membayar asuransi;
d. Membayar  denda  bila  telat  dalam pelunasan hutang;
e. Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya. Sedangkan  penerima  gadai  juga ada  perjanjian  yang  kedua  belah  pihak sepakati antara lain:
a. Wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala kerusakan;
b. Akan  mengganti  barang  apabila terjadi sesuatu karena kelalaian petugas  gadai  untuk  mengamankan dan memelihara barang gadai;
c. Menyerahkan barang gadai bila rāhin telah melunasi pinjamannya. 38
3. Ketentuan Umum Praktik Rahn Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhūn (barang)  sampai  semua  utang rāhin (yang  menyerahkan  barang)  dilunasi. Sedangkan marhūn dan  manfaatnya tetap menjadi milik rāhin. Pada prinsipnya marhūn tidak boleh dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali seizin rāhin, dengan  tidak  mengurangi nilai marhūn dan  pemanfaatannya  itu sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan perawatannya.  Adapun  pemeliharaan dan penyimpanan marhūn pada dasarnya menjadi  kewajiban rāhin, namun  dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan penyimpanan  tetap  menjadi  kewajiban rāhin. Besar  biaya  administrasi  dan penyimpanan marhūn tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhūn
mengikuti ketentuan  yang  sesuai  dengan  syari’at Islam,  yaitu:  (1)  Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rāhin untuk  segera  melunasi  utangnya;  (2) Apabila rāhin tetap  tidak  melunasi utangnya,  maka marhūn dijual  paksa/ dieksekusi;  (3)  Hasil  penjualan marhūn digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang belum dibayar serta biaya penjualan; (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik
rāhin dan kekurangannya menjadi
kewajiban rāhin . 39
4. Teknik  Transaksi  akad Rahn di Bank Syari’ah.
Pada  dasarnya  pegadaian  syari’ah berjalan  diatas  dua  akad  transaksi syari’ah sebagai berikut:
a. Akad rahn.  Rahn adalah  menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.  Pihak  yang  menahan memperoleh jaminan untuk
mengambil  kembali  seluruh  atau sebagian  piutangnya.  Dengan  akad ini, pegadaian menahan barang bergerak  sebagai  jaminan  atas  utang nasabah.
b. Akad ijārah, yaitu  pemindahan  hak guna  atas  barang  dan/atau  jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan  atas  barangnya.  Melalui akad  ini,  pegadaian  dapat  menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak  milik  nasabah  yang  telah melakukan akad. 40
Dari  landasan  syari’ah  tersebut, mekanisme operasional pegadaian syari’ah  dapat  digambarkan  sebagai berikut;  melalui  akad rahn, nasabah menyerahkan  barang  bergerak  dan kemudian  pegadaian  menyimpan  dan merawatnya  di  tempat  yang  telah disediakan  oleh  pegadaian.  Akibat  yang timbul  dari  proses  penyimpanan  adalah timbulnya  biaya-biaya  yang  meliputi nilai  investasi  tempat  penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya melalui akad ijārah. 41
Untuk  dapat  memperoleh  layanan dari  pegadaian  Islam,  masyarakat  hanya cukup  menyerahkan  harta  geraknya (emas,  berlian,  kendaraan  dan  lain-lain) untuk  dititipkan  disertai  dengan  photo kopi tanda  pengenal.  Kemudian  staf penaksir akan menentukan nilai  taksiran barang  bergerak  tersebut  yang  akan dijadikan  sebagai  patokan  perhitungan
pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan  plafon  uang  pinjaman  yang  dapat diberikan.  Taksiran  barang  ditentukan berdasarkan  nilai  intrinsik  dan  harga pasar  yang  telah  ditetapkan  oleh  Perum Pegadaian.  Maksimum  uang  pinjaman yang  dapat  diberikan  adalah  90%  dari nilai taksiran barang.
Setelah melalui tahapan ini, pegadaian Islam dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan sebagai berikut:  (1)  Jangka  waktu  penyimpanan barang  dan  pinjaman  ditetapkan  selama maksimum  empat  bulan;  (2)  Nasabah bersedia  membayar  jasa  simpan  sebesar Rp  90,-  (sembilan  puluh  rupiah)  dari kelipatan  taksiran  Rp.  10.000,-  per  10 hari  yang  telah  dibayar  bersamaan  pada saat  melunasi  pinjaman;  (3)  Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan  oleh  pegadaian  pada  saat pencairan uang pinjaman. Nasabah  dalam  hal  ini  diberikan kelonggaran untuk
melakukan penebusan  barang/pelunasan  pinjaman kapanpun  sebelum  jangka  waktu  empat bulan,  mengangsur  uang  pinjaman dengan  membayar  terlebih  dulu  jasa simpan  yang  sudah  berjalan  ditambah bea  administrasi,  atau  hanya  membayar jasa  simpannya  saja  terlebih  dulu  jika pada  saat  jatuh  tempo  nasabah  belum mampu melunasi pinjaman uangnya. 42
D. Pelibatan Akad Ijārah dalam Praktik Rahn di  Bank  Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Sudah  disebutkan  di  depan  bahwa pada dasarnya pegadaian syari’ah
berjalan  diatas  dua  akad  transaksi syari’ah  yaitu  akad rahn dan  akad ijārah, tidak  hanya  dua  akad  tersebut, menurut penulis terdapat pula akad qarḍ yaitu pemberian pinjaman dari murtahin (Bank Syari’ah) kepada rāhin (nasabah) .
Fokus  pada  pelibatan  akad ijārah dalam  praktik rahn di  Bank  Syari’ah.
Adanya  akad ijārah pada  praktik rahn menimbulkan  adanya  gabungan  akad yang  dikenal  dengan  istilah  multi  akad. Penggabungan  akad mu’āmalah ini menimbulkan kerumitan tersendiri. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi modern yang semakin kompleks,  karena  dibutuhkan  desain kontrak  (akad)  dalam  bentuk  yang  tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa akad.
Menurut  istilah  fikih,  kata  multi akad  merupakan  terjemahan  dari  kata Arab  yaitu al-‘uqūd  al-murakkabah. Kata al-murakkab merupakan ism maf’ūl dari kata rakaba, yarkibu, tarkīban yang secara  etimologi  berarti al-jam’u yaitu mengumpulkan/menghimpun. 43
Al-Imrānī  mengistilahkan  multi akad  dengan al-‘uqūd  al-māliyah  al- murakkabah ,  yaitu  kumpulan  akad-akad
māliyah yang menjadi  satu  akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima  dimana  semua  hak  dan kewajiban  terangkai  seperti  akad  yang tunggal. 44 Sedangkan menurut Nazīh Hammād  adalah  kesepakatan  dua  pihak untuk  melaksanakan  suatu  akad  yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual  beli  dengan  sewa  menyewa, hībah , wakālah , qarḍ , muzāra’ah , ṣarf (penukaran mata uang), syirkah, muḍārabah ,  sehingga  semua  akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan,  sebagaimana  akibat  hukum dari satu akad 45
Al-Imrānī  membagi  multi  akad dalam lima macam, yaitu; Pertama , akad bergantung/akad  bersyarat  ( al-’uqūd  al- mutaqābilah ). Dalam tradisi fikih, model akad  seperti  ini  sudah  dikenal  lama  dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah  membahas  tema  ini,  baik  yang berkaitan dengan hukumnya, atau model
pertukarannya.  Misalnya  antara  akad pertukaran  ( mu'āwaḍah ) dengan  akad tabarru’ ,  antara  akad tabarru’ dengan akad tabarru’ atau  akad  pertukaran dengan  akad  pertukaran.  Ulama  biasa mendefinisikan  model  akad  ini  dengan akad bersyarat ( isytirāṭ‘aqd f ī ‘aqd ). 46
Kedua ,  akad  terkumpul  ( al-’uqūd al-mujtami‘ah ). Al-’uqūd  al-mujtami‘ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu  akad.  Dua  atau  lebih  akad terhimpun menjadi satu akad. 47
Ketiga , akad berlawanan ( al-’uqūd al-mutanāqiḍah wa al-mutaḍādah wa al- mutanāfiyah ) . Mutanāqiḍah
mengandung  arti  berlawanan,  seperti pada  contoh  seseorang  berkata  sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama.
Sedangkan mutaḍādah adalah  dua  hal yang  tidak  mungkin  terhimpun  dalam satu  waktu,  seperti  antara  waktu  malam dan siang. Adapun arti dari mutanāfiyah adalah menafikan, lawan
dari menetapkan. 48
Keempat ,  akad  berbeda (al-’uqūd al-mukhtalifah) .  Yang  dimaksud  dengan multi  akad  yang mukhtalifah adalah terhimpunnya  dua  akad  atau  lebih  yang memiliki perbedaan semua akibat hukum  diantara  kedua  akad  itu  atau sebagiannya.  Seperti  perbedaan  akibat hukum  dalam  akad  jual  beli  dan  sewa. Dalam  akad  sewa  diharuskan  ada ketentuan  waktu,  sedangkan  dalam  jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijārah dan salam. Dalam salam, harga salam harus  diserahkan  pada  saat  akad (fī  al- majlis) ,  sedangkan  dalam ijārah, harga sewa  tidak  harus  diserahkan  pada  saat akad. 49
Kelima ,  akad  sejenis (al-’uqūd  al- mutajānisah) . Al-’uqūd  al-murakkabah al-mutajānisah adalah  akad-akad  yang mungkin  dihimpun  dalam  satu  akad, dengan  tidak  mempengaruhi  di  dalam hukum  dan  akibat  hukumnya.  Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis
akad seperti akad jual beli dan akad jual beli,  atau  dari  beberapa  jenis  seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad  jenis  ini  dapat  pula  terbentuk  dari dua  akad  yang  memiliki  hukum  yang sama atau berbeda. 50
Menurut  penulis  dalam  praktik rahn terdapat  dua  sebab  pemberlakuan multi  akad  yaitu; Pertama ,  al-‘uqūd  al- murakkabah  al-ṭabī’īyyah yaitu  multi akad yang disebabkan oleh ketergantungan  satu  dengan  lainnya secara  alamiah  yaitu  antara  akad qarḍ dengan  akad rahn .  Akad qarḍ adalah akad  pemberian  pinjaman  dari murtahin (Bank Syari’ah) kepada rāhin (nasabah). Akad rahn dalam  hal  ini  adalah penyerahan  barang  jaminan  ( marhūn ) dari rāhin (nasabah)  kepada murtahin (Bank  Syari’ah).  Multi  akad  ini  terjadi karena  kedua  akad  tersebut  saling berhubungan  satu  sama  lain.  Akad qarḍ sebagai  akad  pokok  dan  akad rahn sebagai  akad  ikutan.  Kedua  akad  ini suatu  keniscayaan  dalam  praktik rahn. Kedua,  al-‘uqūd  al-murakkabah  at- ta’dīlah yaitu multi akad yang disebabakan  adanya  modifikasi  yaitu antara  akad ijārah dengan  akad rahn . Multi akad hasil modifikasi ( al-‘uqūd al- murakkabah  al-ta’dīlah )  tersusun  atas akad-akad  yang  berlakunya  bersifat mandiri  tanpa  tergantung  dengan  akad lainnya.
Modifikasi akad merupakan bagian  dari  ijtihad  agar  akad-akad  yang terdapat  dalam  fikih  dapat  diterapkan pada  transaksi  modern.  Kebolehan memodifikasi  akad  harus  mendasarkan pada  keabsahan  berlakunya  masing- masing  akad  yang  membentuknya. Artinya,  modifikasi  akad  dikatakan  sah apabila  rukun-rukun  dan  syarat-syarat akad  yang  membentuknya  terpenuhi,  di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadis. Agar rukun-rukun dan  syarat-syarat  akad  terpenuhi,  maka
beberapa  akad  tidak  boleh  melebur menjadi satu.
Batasan-batasan  berlakunya  multi akad  didasarkan  pada  ketentuan  sebagai berikut: Pertama , terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli ( عيب َو فلس لحي لا ). Kedua , adalah  terkait  dengan  dua  akad  jual  beli dalam  satu  transaksi  ( ةعيب يف نيتعيب دحاو ة ). Ketiga ,terkait  dua  akad  dalam  satu transaksi (ةدحاو ةقفص يف نيتقفص ). 51 Dalam sebuah hadis disebutkan:
اَنَثَدَح  ٌّيِفَنَحلا  ِرْكَب  ْوُبَا اَنَثَدَح
حَّضلا َا
ْنَع  َناَمْثُع  ُنْب  ُك و ِرْمَع ِهِ دَج  ْنَع ِهْيِبَا  ْنَع ٍبْيَعُش ِنْب هللا ُل ْوُس َر يَََن لاق
ٍعْيَب  ْنَع َو  ٍةَعْيَب  يِف  ِنْيَتَعْيَب  ْنَع  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  هللا  ىَلَص َسْيَل  اَم  ِعْيَب  ْنَع َو  ْنَمْضُي  ْمَل  اَم  ِحْب ِر  ْنَع َو  ٍفَلَس َو
َكَدْنِع . 52
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar  al-Hanafi  telah  menceritakan kepada  kami  al  Dahhāk  bin  Usmān dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia
berkata;
Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa Salam  melarang  dua  penjualan dalam  satu  transaksi,  dan  dari menjual  dengan  meminjamkan,  dan dari  keuntungan  dan  barang  yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.
Mengenai  status  hukum  multi akad,  ulama  berbeda  pendapat  terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut  apakah multi akad  sah  dan  diperbolehkan  atau  batal dan dilarang untuk dipraktikkan.
Mengenai  hal  ini  ulama  berada  dalam dua
pendapat tersebut, yaitu membolehkan dan melarang.
Status  hukum  multi  akad  belum tentu  sama  dengan  status  hukum  dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh  akad bai‘ dan salaf yang  secara jelas  dinyatakan  keharamannya  oleh Nabi  Saw.  Akan  tetapi  jika  kedua  akad itu  berdiri  sendiri-sendiri,  maka  baik akad bai‘ maupun salaf diperbolehkan.
Begitu juga dengan menikahi dua wanita
yang bersaudara sekaligus haram hukumnya,  tetapi  jika  dinikahi  satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh.
Artinya,  hukum  multi  akad  tidak  bisa semata  dilihat  dari  hukum  akad-akad yang  membangunnya.  Bisa  jadi  akad- akad  yang  membangunnya  adalah  boleh ketika  berdiri  sendiri,  namun  menjadi haram  ketika  akad-akad  itu  terhimpun dalam  satu  transaksi.  Ketentuan  seperti ini  pernah  diutarakan  oleh  al-Syāṭibī yang saya kutip dari jurnalnya Hasanudin Maulana, menurutnya: “ Penelitian  terhadap  hukum  Islam menunjukkan  bahwa  dampak  hukum dari  suatu  kumpulan  (akad)  tidak  sama seperti  saat  akad  itu  berdiri  sendiri- sendiri ”. 53
Meski  ada  multi  akad  yang diharamkan,  namun  prinsip  dari  multi akad  ini  adalah  boleh  dan  hukum  dari multi  akad  dianalogikan  dengan  hukum akad yang membangunnya ( ىلع عومجملا سايق آ ح آ هد
).  Artinya  setiap  muamalah  yang menghimpun  beberapa  akad,  hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini  memberi  peluang  pada  pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Menurut Nazīh Hammād kebolehan  multi  akad  berlaku  umum, sedangkan  beberapa  hadis  Nabi  Saw. dan  nash-nash  lain  yang  mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian.  Hukum  pengecualian  ini tidak  bisa  diterapkan  dalam  segala praktik mu’āmalah yang  mengandung multi akad. 54 Abdullah al-Imrānī memberi standar tentang multi akad yang diperbolehkan.  Batasan  multi  akad menurutnya  adalah  tidak  menyangkut masalah  yang  dilarang  syari`ah,  tidak bertentangan  antara  akad  satu  dengan akad lainnya, multi akad tidak membawa (mengakibatkan)  kepada  yang  haram, multi akad tidak boleh antara akad  yang
bersifat pertukaran ( mu’āwaḍah ) dengan akad  yang  bersifat  kebajikan  ( tabarru’ ), dan  multi  akad  tidak  menyebabkan kepada yang haram. 55
Mayoritas ulama Hanāfiyyah , sebagian  pendapat  ulama Mālikiyyah , ulama Syāfi’iyyah , dan Hanābilah berpendapat  bahwa  hukum  multi  akad sah  dan  diperbolehkan  menurut  syari’at Islam. Bagi yang membolehkan
beralasan  bahwa  hukum  asal  dari  akad adalah  boleh  dan  sah,  tidak  diharamkan dan  dibatalkan  selama  tidak  ada  dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. 56
Pendapat  ini  didasarkan  pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan  multi  akad  dan  akad  secara umum. Pertama firman Allah dalam QS. al-Ma’idah [5] ayat 1:
َي َا ي ََ ا ا َّل ِذ ْي َن َا َم ُن ْو َا ا ْو ُف ْو ِب ْلا ُع ُق ْو ِد ...
“Hai orang-orang yang beriman penuhi akad-akad itu...”
Akhir kalimat di atas adalah akad- akad (‘uqūd) .  Dalam  ayat  ini  Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini  disebutkan  secara  umum,  tidak menunjuk  pada  akad  tertentu.  Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh  Allah  dan  orang  mukmin  wajib memenuhi  akad  itu.  Karena  itu,  al-Jaṣaṣ menafsirkan  ayat  ini  bahwa  orang mukmin  dituntut  memenuhi  akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah,  dan  segala  yang  termasuk  dalam kategori  akad.  Jika  ada  perbedaan mengenai boleh-tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nażar , ayat di atas dapat  dijadikan  dalil,  karena  keumuman ayat  menunjukkan  kebolehan  segala bentuk  akad,  termasuk  akad  penjaminan ( kafālah ),  sewa  menyewa,  jual  beli,  dan sebagainya. 57
Ulama lain, terutama dari kalangan Ẓāhiriyyah mengharamkan  multi  akad. Menurut  kalangan Ẓāhiriyyah hukum asal  dari  akad  adalah  dilarang  dan  batal
kecuali  yang  ditunjukkan  boleh  oleh agama.  Mereka  beralasan  bahwa  Islam sudah  sempurna,  sudah  dijelaskan  apa yang  diperlukan  oleh  manusia.  Setiap perbuatan  yang  tidak  disebutkan  dalam nash-nash agama berarti membuat ketentuan  sendiri  yang  tidak  ada dasarnya  dalam  agama.  Dan  perbuatan seperti  ini  dianggap  melampaui  batas agama,  seperti  dinyatakan  dalam  surah al-Baqarah (2): 229:
... َنوُمِلاَّظلا ُمُه  َكِئَلوُأَف ِهَّللا َدوُدُح َّدَعَتَي  ْنَم َو “… Barangsiapa  yang  melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka itulah  orang-orang  yang  zalim .”  (QS. Al-Baqarah [2]: 229.
Dalil-dalil  yang  dijadikan  dasar oleh  kalangan Żāhiriyyah ini  dapat dibantah dengan dalil lain dan relevansinya dengan kondisi
perkembangan  manusia  dalam mu’ āmalah ,  khususnya  pada  masalah  yang berkenaan  dengan  keuangan.  Nash-nash yang  disebutkan  oleh  pendapat  pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan mu’āmalah nya.  Justru  agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang mu’āmalah agar  memudahkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Islam  adalah agama  yang  memberi  kemudahan  bagi hambanya.  Dan  apa  yang  dijelaskan dalam nash dan Hadis  yang melarang di atas,  bukan  berarti  menutup  segala  akad sehingga hukumnya haram. Justru akad- akad  yang  tidak  disebutkan  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadis  bukannya  dilarang, melainkan  bagi  umat  Islam  diberi kesempatan untuk melakukan inovasi.
Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan  melalui  metode muqāranah dan tarjīh bahwa pendapat pertama lebih kuat  dan  sesuai  dengan  perkembangan zaman  dibanding  dengan  pendapat kedua.  Kesimpulan  ini  didasarkan  atas beberapa  pertimbangan.  Pertama,  dalil yang digunakan pendapat pertama
memiliki  status  yang  kuat  dan  kejelasan makna  yang  dikandungnya.  Kedua,
kesesuaian dengan tujuan syari’ah
(maqāṣid syarī‘ah) , yaitu adanya kemudahan dalam mu’āmalah ,
keringanan  dalam  beban,  dan  memberi peluang inovasi. Ketiga, relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan  manusia  akan  transaksi  dan akad-akad modern. 58

## E. Penutup
Perkembangan  produk  keuangan atau  bisnis  di  Bank  Syari’ah  di  era kontemporer  semakin  kompleks,  terus berkembang menjadi
sebuah keniscayaan  dalam  kehadirannya  dan tidak  mungkin  dapat  di  hindari.  Hal  ini memaksa para ahli fikih hukum ekonomi syari’ah  untuk  mengeluarkan  ijtihadnya dan  memberikan  solusinya.  Menurut para  ulama  ketentuan  Sunnah  terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian  yang  tidak  berlaku  secara umum.  Multi  akad  yang  disebabkan secara alamiah ( al-‘uqūd al-murakkabah al-ṭabī’īyyah )  hukumnya  boleh  seperti akad qarḍ dengan akad rahn . Sedangkan multi  akad  yang  disebakan  modifikasi ( al-‘uqūd  al-murakkabah  at-ta’dīlah ) hukumnya tidak dilarang selama memenuhi ketentuan sunnah. ‘Abdullah al-Imrānī memberi standar tentang multi akad yang diperbolehkan.  Batasan  multi  akad menurutnya  adalah  tidak  menyangkut masalah  yang  dilarang  syari’ah,  tidak bertentangan  antara  akad  satu  dengan
akad lainnya, multi akad tidak membawa (mengakibatkan)  kepada  yang  haram, multi akad tidak boleh antara akad  yang berifat  pertukaran  ( mu’āwaḍah )  dengan akad  yang  bersifat  kebajikan  ( tabarru’ ), dan  multi  akad  tidak  menyebabkan kepada yang haram. Mayoritas ulama Hanāfiyyah , sebagian  pendapat  ulama Mālikiyyah , ulama Syāfi’iyyah , dan Hanābilah berpendapat  bahwa  hukum  multi  akad sah  dan  diperbolehkan  menurut  syari’at Islam. Bagi yang membolehkan beralasan  bahwa  hukum  asal  dari  akad adalah  boleh  dan  sah,  tidak  diharamkan dan  dibatalkan  selama  tidak  ada  dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.  Walaupun  ada  ulama, terutama  dari  kalangan Żāhiriyyah mengharamkan multi akad.
Melalui  metode muqāranah dan tarjīḥ bahwa  pendapat  pertama  lebih kuat  dan  sesuai  dengan  perkembangan zaman  dibanding  dengan  pendapat kedua.  Kesimpulan  ini  didasarkan  atas beberapa  pertimbangan.  Pertama,  dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki  status  yang  kuat  dan  kejelasan makna  yang  dikandungnya.  Kedua, kesesuaian dengan tujuan syari’ah (maqāṣid syarī‘ah) , yaitu adanya kemudahan dalam mu’āmalah , keringanan  dalam  beban,  dan  memberi peluang inovasi. Ketiga, relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan  manusia  akan  transaksi  dan akad-akad modern.
Catatan Akhir:
1 Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan Syari’ah , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 94.
2 Ibid .,hlm. 88.
3 Sugeng  Widodo, Modal  Pembiayaan Lembaga  Keuangan  Islam  Perspektif  Aplikatif , (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 517.
4 Ibid , hlm. 94.
5 Wawancara dengan Tuti, karyawan di BRI  Syari’ah  cabang  Purwokerto,  Kamis,  25 Januari 2018,  pukul 13.30 WIB.
6 Hasanaudin  Maulana,  “Multi  Akad dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer,”  dalam Al-Iqtishal, Vol. III, No. 1 . ( 2011), hlm. 156.
7 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah Klasik  dan  Kontemporer , (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 184.
8 Fathurrahman  Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan  Syariah , (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), hlm. 150-151. 9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ,…hlm.115.
10 M.  Syafi’i  Antonio, Bank  Syari’ah Wacana  Ulama  dan  Cendekiawan , (Jakarta: Takiyah Intitut, 1999), hlm.155.
11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 ayat (9).
12 MUI,  Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN- MUI/IV/2000.
13 Bank  Indonesia, Kodifikasi  Produk Perbankan Syariah , hlm. 56.
14 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 120. 15 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa  Adillatuhu, terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani,
(Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 385.
16 MUI,  Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN- MUI/IV/2000.
17 Wahbah    Az-Zuhaili, al-Fiqh  al- Islāmī …, hlm. 386.
18 UU  Nomor  10  Tahun  1998 , kata ija ̄ rah disebutkan  sebagai  pembiayaan  barang modal  berdasarkan    prinsip  sewa  murni  tanpa pilihan.
19 Dalam  PBI  tersebut  disebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan ija ̄ rah adalah transaksi  sewa  menyewa  atas  suatu  barang  dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu  melalui  pembayaran  sewa  atau  imbalan jasa. Ija ̄ rah dalam  PBI  ini  ditempatkan  sebagai salah  satu  akad  yang  digunakan  sebagai  produk perbankan syari’ah dalam penyaluran dana.
20 Yadi Janwari, Lembaga
Keuangan …,hlm. 91-94.
21 Wahbah    Az-Zuhaili, al-Fiqh  al- Islāmī …, hlm. 387.
22 Fathurrahman  Djamil, Penerapan Hukum …, hlm. 154.
23 Ascarya, Akad    dan  Produk  Bank Syari’ah , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.101-102.
24 Wahbah    Az-Zuhaili, al-Fiqh  al- Islāmī …, hlm. 410.
25 Ibid ., hlm. 411.
26 Ibid ., hlm. 410. 27 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan … , hlm.88. 28 Wahbah    Az-Zuhaili, al-Fiqh  al- Islāmī …, hlm. 412.
29 Ibid ., hlm. 417.
30 Fathurrahman  Djamil, Penerapan Hukum …, hlm. 154.
30 Ascarya, Akad    dan  Produk  Bank Syariah …, hlm.154. 31 Ascarya  dan  Diana  Yumanita, Bank Syari’ah:  Gambaran  Umum (Jakarta:  PPSK Bank Indonesia, 2005), hlm.4 32 Ibid .,13-14.
33 Wahbah    Az-Zuhaili, al-Fiqh  al- Islāmī …, hlm. 106-107.
34 Adrian  Sutendi, Hukum  Gadai Syari’ah , (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24. 35 Wiroso, Jual  Beli Mura ̄ bahah , (Yogyakarta: UII Press, 2005),hlm.64.
36 Ismail, Perbankan Syari’ah , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.210-211.
37 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah, hlm. 200.
38 Ahmad  Supriyadi,  “Struktur  Hukum Pegadaian  Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum Islam  dan  Hukum  Positif  (Suatu  Tinjauan Yuridis  Normatif  terhadap  Praktek  Pegadaian Syari’ah  di  Kudus),”  dalam EMPIRIK, Vol.  3, No. 2, (2010), hlm. 21.
39 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis dan Praktis ,cet, 2 (Jakarta: Kencana, 2013),hlm. 278-279.
40 Khaerul Umam, Manajemen
Perbankan    Syari’ah , (Bandung:  Pustaka  Setia,
2013), hlm. 360.
41 Ibid ., hlm. 361.
42 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal,
Lembaga Keuangan Islam … , hlm. 281-282. 43 Abdullah  al-Imrani, Al-’Uqūd  al- Māliyah  al-Murakkabah:  Dirāsat  Fiqhiyyah Ta’ṣiliyah  wa  Taṭbīqiyyah ,  (Riyadh:  Esbelia,
1431 H), hlm. 43.
44 Ibid ., hlm. 43-45.
45 Naz i ̄h  Hamm a ̄d, Al-’Uqu ̄ d  al- Murakkabah  fi ̄ al-Fiqh  al-Isla ̄ mi ̄ , (Damaskus: Da ̄ r al-Qalam , 2005), hlm. 7.
46 Abdullah  al-Imr a ̄n i ̄, Al-’Uqu ̄ d  al- Ma ̄ liyyah …, hlm. 57.
47 Ibid ., hlm. 58.
48 Ibid ., hlm. 59-61. 49 Ibid ., hlm. 65. 50 Ibid ., hlm. 66.
51 Burhanuddin  Susamto,  “Tingkat Penggunaan  Multi  Akad  Dalam  Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional–Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)”,  dalam Al-Ihkam ,  Vol.  11,  No.1,
(2016), hlm. 204.
52 Abū Abdillah Aḥmad bin Muḥammad  bin  Ḥambal  bin  Hilal  bin  ‘Asad Syaibani, Kitab  Musnad  Aḥmad  Bin  Ḥambal, hadis  No.  6628,  (Beirut:  Alimul  Kutub,  1998), II: 174.
53 Hasanaudin  Maulana,  “Multi  akad dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  pada Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia”, dalam Al-Iqtishad, Vol.  III,  No.  1 , (2011),hlm. 165-166.
54 Nazih  Hammad, Al-‘Uqu ̄ d  al- Murakkabah …, hlm.11-12.
55 Abdullah  al-Imrani, Al-’Uqu ̄ d  al- Ma ̄ liyyah …, hlm. 179-180.
56 Ibid ., hlm. 69. 57 Hasanaudin  Maulana,  “Multi  akad dalam Transaksi Syariah…”, hlm. 168.
58 Abdullah  al-Imrani, Al-‘Uqu ̄ d  al- Ma ̄ liyyah , hlm. 74-75.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  M.  Syafi’i. Bank  Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. Jakarta:  Takiyah Intitut, 1999.
Ascarya,  dan  Diana  Yumanita. Bank Syariah:  Gambaran  Umum. Jakarta:  PPSK  Bank  Indonesia,
2005.
Ascarya. Akad    dan  Produk  Bank Syariah. Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2011.
Bank  Indonesia. Kodifikasi  Produk Perbankan Syariah . Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. MUI,  Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN- MUI/IV/2000. Hammad, Nazih. Al-’Uqūd al- Murakkabah  fī  al-Fiqh  al-
Islāmī. Damaskus:  Dār  al-
Qalam, 2005.
Hanbal,  Abu  Abdillah  Ahmad  bin Muhammad  bin. Kitab  Musnad Aḥmad  bin  Hambal, Juz  2.
Beirut: Alimul Kutub, 1998.
Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal.
Lembaga Keuangan Islam:
Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis cet, 2. Jakarta: Kencana, 2013. Imrani,  Abdullah  al-. Al-‘Uqūd  al- Māliyyah al-Murakkabah: Dirāsat Fiqhiyah Ta’ṣiliyah wa Taṭbīqiyyah. Riyadh:  Esbelia,
1431 H.
Ismail. Perbankan  Syariah. Jakarta: Kencana, 2011.
Janwari,  Yadi. Lembaga  Keuangan Syariah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES). Maulana,  Hasanaudin  .  “Multi  akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer  pada  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.”  Dalam Al-Iqtishal,
Vol. III, No. 1, (2011). Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan  Kontemporer. Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, Cet- 8 . Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,
2013. Supriyadi,  Ahmad.  “Struktur  Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum  Positif  (Suatu  Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek  Pegadaian  Syariah  di Kudus)”.Dalam EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam, Vol. 3, No. 2, (2010). Susamto, Burhanuddin. “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI)”. Jurnal
Al  Ihkam ,  Vol.  11,  No.1,
(2016).
Sutendi,  Adrian. Hukum  Gadai  Syariah.
Bandung: Alfabeta, 2011. Umam, Khaerul. Manajemen Perbankan
Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Widodo,  Sugeng. Moda  Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif. Yogyakarta: Kaukaba, 2014. Wiroso. Jual Beli Murābahah .
Yogyakarta: UII Press, 2005.
Zuhaili,  Wahbah    al-. Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, terj.  Abdul  Hayyie al-Kattani,dkk.Jakarta:Gema Insani, 2011.