Hak Pekerja Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa
Salsabila Nauli Malau selbimalau@gmail.com
Yetniwati yetniwati@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to find out and analyze the obstacles to employers in granting workers' rights as well as knowing and analyzing the current situation of workers who have been laid off after the Covid-19 pandemic has improved. The research method in this study uses an empirical research type  that  analyzes  and  examines  the  work  of  law  in  society.  Techniques  for  collecting  legal material  through  data  studies/documents  as  well  as  results  from  interviews  in  the  field.  The research  results  that  policy  researchers  obtained  laying  off  workers  during  the  Covid-19 pandemic  were  carried  out  by  entrepreneurs,  both  UMB  and  UMK.  Many  factors  encourage employers to issue these policies. Government policies that limit community activities, workers serving  Covid-19 may  not  work,  complicate  raw  materials,  reduce  demand  and  other  factors. This makes it difficult for business actors to provide workers' rights. Meanwhile, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower does not regulate legal protection for the practice of laying off workers  in  emergency  situations.  The  government  only  issued  a  Circular  and  Circular  Letter Number M/3/Hk.04/III/2020 Year 2020. At One Of The Engineering Wood Producer Company In The Sarang Burung Village, Muaro Jambi pays 50%. However, this cannot continue to be done considering the company is not in accordance with expenses. So that the following month, the company  made  a  policy  to  reduce  the  number  of  workers  by  40%  by  giving  800  workers  a choice,  namely,  being  laid  off  with  severance  pay  in  installments  until January  2022  or  being sent home without pay.
Keywords: Covid-19, Laid Home, Worker's Rights .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  hambatan  bagi  pengusahaan dalam  memberikan  hak  pekerja  sekaligus  mengetahui  dan  menganalisis  keadaan  para pekerja  yang  dirumahkan  saat  ini  setelah  pandemi  Covid-19  telah  membaik.  Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji  bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum melalui  studi/data  dokumen  serta  hasil  dari  wawancara  di  lapangan.  Hasil  penelitian  yang peneliti  dapatkan  kebijakan  merumahkan  pekerja  selama  pandemi  Covid-19  marak dilakukan  oleh  para  pengusaha,  baik  UMB  maupun  UMK.  Banyak  faktor  yang  mendorong pengusaha  mengeluarkan  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  pemerintah  yang  membatasi kegiatan masyarakat, pekerja yang terdampak Covid-19 tidak boleh bekerja, kesulitan bahan baku,    berkurangnya  permintaan  dan  faktor-faktor  lainnya.  Hal  ini  menyebabkan  pelaku usaha kesulitan dalam memberikan hak-hak pekerja. Sementara itu, Undang-Undang Nomor
Volume 4 Nomor 1 Februari 2023 Halaman 190 – 208
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721- 8759
13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum praktik  merumahkan  pekerja  di  situasi  darurat.  Pemerintah  hanya  mengeluarkan  Surat Edaran  dan  Surat  Edaran  Nomor  M/3/Hk.04/III/2020  Tahun  2020.  Pada  ERUSAHAAN PRODUSEN KAYU REKAYASA DI DESA SARANG BURUNG MUARO JAMBI  memberikan upah sebesar  50%.  Namun,  hal  tersebut  tidak  dapat  terus  dilakukan  mengingat  pemasukan perusahaan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Sehingga bulan selanjutnya, perusahaan membuat  kebijakan  untuk  mengurangi  40%  jumlah  pekerja  dengan    memberikan  pilihan kepada  800  pekerja  yaitu,  di  PHK  dengan  pesangon  dicicil  sampai  Januari  2022  atau dirumahkan tanpa digaji.
Kata Kunci: Covid-19, Dirumahkan, Hak Pekerja.

## A. PENDAHULUAN
Sejak  tahun  2019,  dunia  dilanda  serangan  infeksi corona  virus  disease 2019  atau Covid-19 dan mulai memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020. Covid-19 merupakan corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, China tahun 2019.  Virus  ini  sedang  berlangsung  di  seluruh  dunia.  Penyakit  yang  menyerang  saluran pernafasan yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit seperti MERS atau SARS ditularkan melalui tetesan kecil ( droplet ) yang dikeluarkan. 1
Badan Pusat Statistika mengeluarkan analisa hasil survei dampak covid-19 terhadap pelaku usaha dengan cakupan semua lapangan usaha, kecuali pemerintahan, aktivitas rumah tangga pemberi kerja dan badan internasional. Responden survei tersebut sebanyak 34.559 yang diambil dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,  Papua dan Maluku, Jawa, Bali dan Nusa  Tenggara.  Hasil  dari  survei  tersebut  secara  umum,  8  dari  10  atau  sekitar  82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Terdapat 3 sektor usaha tertinggi yang terdampak Covid-19 yaitu, akomodasi dan makan minum sebanyak 92,47%, jasa lainnya sebanyak 90,90% dan transportasi dan pergudangan sebanyak 90,34%. Hasil dari survei itu juga  menyebutkan  dampak  covid-19  terhadap  pelaku  usaha  terdapat  3,69%  pekerja  yang dirumahan; 6,46% dirumahkan (dibayar sebagian), 12,83% memberhentikan pekerja dalam jangka  waktu  singkat;  17,06%  dirumahkan  (tidak  dibayar)  dan  32,66%  pengurangan  jam kerja. 2
Konsep  dari  merumahkan  pekerja  hanya  dapat  dilihat  dari  Surat  Edaran  Menteri Tenaga  Kerja  kepada  Pimpinan  Perusahaan  di  seluruh  Indonesia  No.  SE-907/MEN/PHI- PPHI/X/2004  tentang  Pencegahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Massal  dan  Surat  Edaran Menteri  Tenaga  Kerja,  No.  SE-05/M/BW/1998  Tahun  1998  tentang  Upah  Pekerja  yang dirumahkan  Bukan  Kearah  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  ditujukan  kepada  Kakanwil Disnaker (selanjutnya ditulis SE Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998).
1 Badan Pusat Statistika (BPS). “ Analisa Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha ”. Katalog BPS 3101038, 15 September 2020.
https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei- dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html.hal iii.
2 Ibid., hal. 9-11
Dan  yang  terbaru    Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor M/3/Hk.04/11/2020  Tentang  Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan  Usaha  Dalam Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Covid-19  (selanjutnya  ditulis  SE  Menteri  Tenaga Kerja No. M/3/HK.04/III/2020) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya ditulis Permennaker No. 2 Tahun 2021).
SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 menerangkan bahwa upaya untuk  menghindari  PHK  pengusaha  dapat  melakukan  perubahan  besaran  maupun  cara pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  dirumahkan  sementara  akibat  wabah  Covid-19 berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah  minimum,  pengusaha  dapat  melakukan  penangguhan  pembayaran  upah. 3 Namun, tertanggal  6  April  2022  SE  Menteri  Tenaga  Kerja    No.  M/3/HK.04/III/2020  tersebut  telah dibatalkan  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia  Nomor  M/2/Hk.04/IV/2022  tentang  Pencabutan  SE  Meteri  Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 mengingat aktivitas usaha saat ini sudah  perlahan  pulih.  Namun,  SE  Meteri  Ketenagakerjaan  No.  SE-05/M/BW/1998  Tahun 1998  dan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021 masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi para pekerja yang dirumahkan.
Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  No.  SE-05/M/BW/1998 Tahun  1998  dan  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  No.  SE- 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 menjelaskan bahwa kebijakan merumahkan para pekerja untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja secara massal. Namun, apabila perusahaan mengalami  kesulitan  yang  dapat  membawa  pengaruh  terhadap  ketenagakerjaan,  maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir setelah melakukan beberapa upaya yang telah dicantumkan  dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja  kepada Pimpinan Perusahaan  di  seluruh  Indonesia  No.  SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004  tentang  Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.
Konsep dari merumahkan pekerja berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas adalah upaya yang dapat ditempuh oleh pengusaha untuk menyelamatkan perusahaan yang  mengalami  kesulitan  dan  mempengaruhi  ketenagakerjaan  akibat  kondisi  ekonomi nasional  yang  memburuk  sekaligus  melindungi  dan  menghindari  pekerja  dari  Pemutusan
3 Kanyaka  Prajnaparamitha,  Mahendra  Ridwanul  Ghoni.  “Perlindungan  Status  Kerja  Dan Pengupahan  Tenaga  Kerja  Dalam  Situasi  Pandemi  COVID-19  Berdasarkan  Perspektif  Pembaharuan Hukum”. Administrative Law&Governace Journal . Vol 3. No 2. 2020. hal. 318.
Hubungan Kerja Massal dengan cara merumahkan pekerja tanpa pekerjaan dengan besaran upah  yang  diatur    sesuai  kesepakatan.  Selanjutnya  dalam  SE  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  SE- 05/M/BW/1998  Tahun  1998  menegaskan  bahwa  Pengusaha  tetap  membayar  upah  secara penuh,  kecuali  telah  diatur  lain  dalam  Perjanjian  Kerja  peraturan  perusahaan  atau Kesepakatan  Kerja  Bersama.  Dan  jika  tidak  dibayar  penuh  pengusaha  harus merundingkan dengan  pihak  serikat  pekerja  dan  atau  para  pekerja  mengenai  besarnya  upah  selama dirumahkan  dan  lamanya  dirumahkan.  Sama  halnya  dengan  Pasal  6  Ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021  yang menentukan bahwa :
“(1) Bagi Perusahaan Industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah Pekerja/Buruh.
(2)  Penyesuaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.”
Pemberian upah yang dilakukan oleh pengusaha dapat dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan  dalam  perjanjian  atau  kontrak  kerja  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Dikarenakan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja didasari perjanjian atau kontrak. Selain  dari  perjanjian  atau  kontrak  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan  pekerja  juga  harus berdasarkan hukum perburuhan.
“Hak dan kewajiban hukum yang diatur oleh hukum perburuhan meliputi:
1. Hak  dan  kewajiban  Buruh,  misalnya menerima  ganti  rugi  kecelakaan  kerja  dan wajib mengenakan alat-alat keselamatan kerja
2. dan kewajiban Organisasi Perburuhan, misalnya: Hak berunding (negosiasi) dan memelihara kedamaian
3. Hak dan Kewajiban Pengusaha, misalnya: memperoleh hasil pekerjaan buruh dan wajib membayar upah buruh,
4. Hak  dan  kewajiban  pemerintah,  misalnya  memaksanakan  kepada  pengusaha untuk  meminta  izin  pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  buruhnya,  dan  wajib mengawasi  pelaksanaan  peraturan  perundang  undangan  perburuhan  yang berlaku.” 4
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya ditulis UU  Ketenagakerjaan)  pada  Pasal  93  Ayat  (1)  telah  menyatakan  bahwa  “(1)  Upah  tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”. Namun, dalam Pasal 93 Ayat (2) menyebutkan bahwa:
“(2)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku,  dan  pengusaha wajib membayar upah apabila:
f. pekerja/buruh  bersedia  melakukan  pekerjaan  yang  telah  dijanjikan  tetapi pengusaha  tidak  mempekerjakannya,  baik  karena  kesalahan  sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
4 Tunggal. Iman Sjahputra. Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Harvarindo, 2005. hal. 16.
Pasal 93 Ayat (2) huruf f tersebut, telah meyatakan bahwa bila pekerja siap bekerja tetapi  pengusaha  tidak  memperkerjakannya  maka  pengusaha  tetap  wajib  membayar  upah. Maka  ketentuan  tersebut  dapat  menjadi  landasan  bahwa  pekerja  tetap memiliki  hak  untuk menerima  upah  dari  pengusaha.  Namun,  hak  dan  kewajiban  yang  telah  diatur  dalam perjanjian  dan  perundang-undangan  tersebut  tidak  dapat  selalu  menjadi  sebuah  regulasi yang dapat  mengatur setiap  permasalahan  yang  timbul  dalam pelaksanaan  hubungan  kerja tersebut. Terutama saat terjadi keadaan yang tidak terduga.
Salah  satu  perusahaan  yang  terdampak  Covid-19  sehingga  terpaksa  merumahkan pekerjanya adalah Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa di Desa Sarang Burung Muaro Jambi Jambi,  perusahaan  ini  bergerak  dalam  bidang  industri  perkayuan.  Di  mana  barang  berupa lembaran  kayu  yang  telah  dipotong  tipis  menggunakan  mesin  potong  kayu  ditumpuk  dan dirapatkan menjadi satu hingga beberapa lapis dan nanti akan diproduksi menjadi berbagai produk    seperti plywood , LVL ,  kunsen  dan  pintu  kayu. Laminated  Veneer  Lumber (LVL) terbuat dari kayu lunak, jenis kayu keras rendah hingga sedang dengan kepadatan 250–650 kg/m 3 .  LVL  dan plywood dibuat  dengan  proses  yang  sama  tetapi  biasanya plywood untuk panel yang lebih tebal dan seratnya disusun dengan arah yang sama. Semua produk panel ini terutama  digunakan  dalam  industri  konstruksi,  furnitur  dan  dekorasi  interior.  Selain  itu, plywood khusus yang diolah lebih lanjut menjadi komponen piano dan komponen bodi truk. Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi  beralamat di Jalan H.A. Ghafar Desa Sarang Burung, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi  sebelum terdampak  Covid-19  memiliki  karyawan  sebanyak  2063  orang  lebih  dengan  memegang berbagai  tugas  dan  jabatan.  Tidak  sedikit  karyawan  yang  telah  bekerja  belasan  hingga  20 tahun  lebih.  Diketahui  bahwa  Perusahaan  tersebut  telah  melakukan  4  kali  ganti  nama. Berdasarkan data yang didapatkan  selama  pergantian  nama tersebut seluruh pekerja  tetap bekerja seperti biasa, tanpa adanya pemutusan hubungan kerja.
Perusahaan tersebut sampai saat ini masih beroperasi. Namun, Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi perusahaan. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga  penerapan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  4.  Akibat diberlakukannya  kebijakan  tersebut  maka  semua  kegiatan  yang  dilakukan  diluar  rumah harus dihentikan sampai pandemi mereda.
Sistem yang dipilih pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut adalah bekerja dari rumah atau biasa disebut work from home (WFH) bagi para pekerja dan untuk sekolah- sekolah  untuk  melakukan  kegiatan  belajar  mengajar  melalui  daring.  Akibat  dari  kebijakan tersebut  banyak  perusahaan  yang  berusaha  melakukan  penyesuaian  namun,  banyak  juga
perusahaan  yang  terpaksa  merumahkan  pekerjanya  dikarenakan  permintaan  pasar  yang berkurang.
Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa di Desa Sarang Burung Muaro Jambi  terpaksa menghentikan produksi pada bulan April dan Mei tahun 2020 yang mengakibatkan sebanyak 2.063  pekerja  terpaksa  dirumahkan  selama  masa  itu.  Hanya  bagian  keamanan  yang  tetap bekerja sementara semua divisi-divisi lainnya terpaksa dirumahkan. Agar perusahaan tetap dapat  berjalan  sekaligus  menyesuaikan  permintaan  pasar  yang  menurun  perusahaan mengurangi produksi hingga 50% pada bulan Juni dan Juli tahun 2020.
Cash flow perusahaan turut menurun dari 38 M perbulan turun antara 18 sampai 20M perbulan. 5 Karena  perusahaan  yang  mengalami  penurunan  kemampuan  keuangan, perusahaan  terpaksa  mengeluarkan  kebijakan  untuk  melakukan  pengurangan karyawan/pekerja sebanyak 40% dari 2.000 pekerja atau sekitar 800 pekerja. Terhadap 800 pekerja  tersebut  perusahaan  memanggil  pekerja  secara  bergelombang  dan  memberikan pilihan di PHK dengan pesangon dicicil paling lambat sampai bulan Januari tahun 2022 atau dirumahkan tanpa digaji.  Dari hasil penelitian awal mayoritas pekerja yang diberikan pilihan tersebut  memilih  untuk  di  PHK,  hanya  11  orang  yang  berusaha  bertahan  memilih dirumahkan  agar  menerima  hak-haknya  lebih  baik  dari  yang  ditawarkan.  Dari  hasil penelitian  awal  bahwa  para  pekerja  yang  memilih  dirumahkan  tidak  lagi  menerima  gaji setelah  bulan  Agustus,  September,  Oktober  dan  November  tahun  2020  hingga  seterusnya membuat  pekerja  merasa  khawatir  telah  di  PHK  secara  sepihak.  Pekerja  yang  melakukan upaya  untuk  menemui  pihak  perusahaan  menerima  balasan  bahwa  perusahaan  tidak  akan mengubah  kebijakan  tersebut.  Sementara  saat  pekerja  dirumahkan  tidak  ada  yang mengetahui ini semua akan berakhir. Sehingga pengusaha tidak dapat memberikan kepastian kapan  batas  akhir  dirumahkan  tersebut.  Akibatnya  banyak  pekerja  yang  membuat pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muaro Jambi.
Pekerja  yang  dipilih  dari  semua  divisi,  sehingga  jumlah  pekerja  yang  bertahan disesuaikan dengan yang diperlukan atau pada bagian produksi pekerja yang bertahan sesuai dengan  standar  mesin  beroperasi,  selebihnya  termasuk  dalam  pengurangan  pekerja.  Dan para pekerja kontrak pun tidak ada yang kontraknya dilanjutkan atau diperpanjang.
5 Cash  flow adalah  sumber  dana  internal  di  mana  pada  penerimaan  arus  kas yang  positif  dapat  dijadikan  modal  untuk  membiayai  kegiatan  perusahaan  sehingga arus  kas  yang  positif  menjadi  ukuran  likuiditas  perusahaan.  Semakin besar  arus  kas positif  yang  dihasilkan  maka  semakin  likuid  dan  besar  dana  internal  perusahaan, dengan likuidnya perusahaan akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja perusahaan  dan  tentu  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  nilai  perusahaan.  Benardi  K  ,  Jemmi. “Pengaruh Cash Flow Terhadap Leverage Dan Investasi Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan”.
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan . Vol. 10, No. 2, 2010 . hal. 95.
Perjanjian kerja antara pihak Perusahaan dengan Pihak Pekerja tidak adanya klausula yang menyebutkan dapat merumahkan pekerja tanpa digaji apabila terjadi keadaaan darurat atau force majeure seperti keadaan saat ini. Namun,  pekerja dapat dirumahkan tanpa digaji dengan  adanya  perjanjian  bersama  antara  pekerja  dengan  serikat  buruh  di  perusahaan tersebut.  Dan  sekarang  keadaan  pandemi  saat  ini  telah  membaik,  namun  kelangsungan hubungan kerja tersebut terlihat belum membaik.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pemberian hak pekerja sebanyak  11  pekerja yang  dirumahkan  akibat pandemi  selama  bulan Juli hingga  November tahun 2020 pada saat perusahaan berhenti melakukan produksi dan kepastian status pekerja dan  pemberian  haknya  kepada  11  pekerja  yang  memilih  untuk  dirumahkan  sebagai  akibat dari adanya pengurangan karyawan untuk mengurangi pengeluaran biaya kedalam  sebuah karya  ilmiah  dengan  judul    “ Hak  Pekerja  yang dirumahkan  oleh  Perusahaan  Produsen Kayu  Rekayasa  di  Desa  Sarang  Burung  Muaro  Jambi    pada  Masa  Pandemi  Covid-19 Menurut  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2021 .”
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  latar  belakang  di  atas  adalah sebagai  berikut:  Pertama,  apa  alasan  pengusaha  tidak  memberikan  hak  pekerja  yang dirumahkan. Kedua, bagaimanakah  hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang dirumahkan setelah pandemi Covid-19 berkurang. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini antara  lain:  Pertama,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  alasan  pengusaha  tidak memberikan hak pekerja. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis keadaan para pekerja yang dirumahkan saat ini setelah Covid-19 telah membaik. Selain tujuan penelitian, adapun manfaat  dari  penelitian  ini  adalah:  Secara  teoretis,  hasil  penelitian  ini  bermanfaat  bagi perkembangan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  yang  dirumahkan  akibat  pandemi. Secara  Praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  meningkatkan  kesadaran  bagi pemerintah  agar  dapat  menyediakan  payung  hukum  untuk  para  tenaga  kerja  yang dirumahkan akibat pandemi. Tipe penelitian yang  digunakan adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian lapangan dan diolah dengan metode analisis kualitatif,  dengan  cara  penulis  memaparkan  hasil  wawancara,  isi  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.

## B. PEMBAHASAN
1. Alasan Pengusaha tidak Memberikan Hak-hak Pekerja
Krisis ekonomi secara global saat ini hampir sama dengan kejadian krisis pada tahun 1998,  2008,  dengan  penyebab  yang  berbeda,  kondisi  dan  cara  mengatasinya. 6 Karena  itu kebijakan untuk  merumahkan pekerja telah diterapkan sebelumnya pada saat  terjadi krisis moneter.  Namun,  saat  itu  krisis  menyerang  sektor  keuangan  yang  menyebabkan  Indonesia memerlukan  waktu  selama  4  tahun  untuk  pulih  kembali.  Sehingga  pemerintah  guna mencegah  meningkatnya  jumlah  pengangguran  secara  drastis,  sekaligus  untuk  melindungi perusahaan  dikeluarkanlah  kebijakan  untuk  perusahaan  dapat  merumahkan  pekerja  untuk sementara waktu.
Perusahaan  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid-19  menerapkan  kebijakan  untuk merumahkan  para  pekerja,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  biaya  operasional perusahaan.  Salah  satu  perusahaan  yang  menerapkan  kebijakan  ini  adalah  Salah  Satu Perusahaan  Produsen  Kayu  Rekayasa  Di  Desa  Sarang  Burung  Muaro  Jambi.  Penulis melaksanakan  penelitian  dengan  mendatangi  perusahaan  tersebut  dan  mewawancarai pekerja  dengan  inisial  SH  yang  memegang  bagian Product  Planning  Control serta  pekerja dengan  inisial  E  selaku  pekerja  bagian  HRD  untuk  mengetahui  bagaimana  keadaan perusahaan  akibat  pandemi  sekaligus  mengetahui  kebijakan  apa  saja  yang  perusahaan terapkan agar dapat bertahan selama pandemi melanda.
Wawacara bersama pekerja dengan inisial E selaku pekerja bagian HRD menyatakan bahwa  “pandemi  ini  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  aktivitas  perusahaan.  Saat  awal- awal pandemi saja perusahaan langsung kehilangan order. Tongkang yang kami pakai tidak bisa masuk.” 7
Wawancara  bersama  pekerja  dengan  inisial  SH  menyatakan  bahwa  “sebelum pandemi semua berjalan dengan baik.  Permintaan  ada  banyak,  bahan  baku kami  lacar  baik bahan  baku  utama  (kayu)  hingga  bahan  baku  pembantu  seperti  lem,  pekerja  juga  ada  dan menerima  upah  dan  hak-hak  lainnya  sebagaimana  mestinya.  Tapi  setelah  pandemi,  semua mendapatkan  hambatan. Pekerja  yang  terdampak  Covid-19  tidak  boleh  bekerja.  Belum  lagi bahan baku tidak dapat masuk. Permintaan bahkan tidak ada.” 8
6 Yunita  Maharani,    Marheni.  “Strategi  Kebijakan  Dalam  Mengatasi  Krisis  Ekonomi  Di  Masa Pandemi Covid-19: (Studi Kasus Indonesia)”. JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Vol. 17, No. 2, 2022. http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi/article/view/532/154. hal. 235
7 Wawancara  dengan  Pekerja  dengan  inisial  E  selaku pekerja  bagian  HRD pada  Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi  pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 08.30 WIB di Salah Satu Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi
8 Wawancara  dengan  Ibu  Siti  Hawa  selaku Product  Planning  Control pada  Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi  pada tanggal 17 September 2022, Pukul 15.00 WIB di Setiris.
Hasil wawancara diatas didapatkan bahwa keadaan perusahaan berjalan dengan baik sebelum  adanya  pandemi  ini.  Aktivitas  perusahaan  mulai  dari  produksi  hingga  permintaan dalam  keadaan  baik,  sehingga  hak-hak  pekerja juga  dapat  dipenuhi  sebagaimana  mestinya. Namun,  semenjak  pandemi  menyerang  perusahaan  mengalami  kendala  dari  berbagai  sisi. Mulai  dari  kekurangan  sumber  daya  manusia,  bahan  baku  untuk  diproduksi  hingga kehilangan  permintaan.  Karena  pekerja  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  tidak  diizinkan bekerja.  Bahan  baku  sulit  untuk  didapatkan  karena  adanya  kebijakan  pemerintah  untuk membatasi kegiatan masyarakat. Hingga hilangnya  permintaan karena pandemi menyerang seluruh bagian pada masyarakat, sehingga banyak kegiatan yang terhenti. Belum lagi banyak negara-negara yang menutup pintu negaranya. Selain kegiatan ekspor, kegiatan import pun sulit  dilakukan  mengingat  pemerintah  juga  membatasi  pergerakan  masyarakat  untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
Wawacara bersama Pekerja dengan inisial E menyatakan bahwa “akibat dari permasalahan-permasalahan  tadi  perusahaan  memutuskan  untuk  merumahkan pekerja  selama  awal-awal  pandemi  bulan  April  dan  Mei,  dengan  upah  tetap dibayarkan. Namun, saat itu pekerja hanya menerima 50%. Namun, hanya upah yang berkurang untuk hal lainnya tetap penuh. seperti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan  Taspen  juga.  Dan  keputusan  tersebut  sebelum  diterapkan  telah  dilaksanakan rapat  bersama  pihak  perusahaan  yang  diwakilkan  oleh  pihak  HRBP  ( Human Resources  Business  Partner )  dan  HRD  ( Human  Resources  Development )  bersama perwakilan  masing-masing  serikat  buruh  di  perusahaan  tersebut  dengan  agenda rapat  mengenai  keputusan  manajemen  tentang  penghentian  sementara  kegiatan operasional  produksi  Perusahaan  Produsen  Kayu  Rekayasa  Di  Desa  Sarang  Burung Muaro  Jambi    dan  afiliasi  serta  merumahkan  karyawan  selama  1  (satu)  bulan. Keadaan  ekonomi  selama  masa  pandemi  itu  benar-benar  turun  drastis,  perusahaan mengeluarkan  kebijakan  untuk  mengurangi  produksi  sebesar  50%.  Akibat  dari berkurangnya  produksi  dan  juga  perusahaan  terpaksa  turut  mengurangi  jumlah pekerja. 9
Pekerja  dengan  inisial  SH  juga  menyatakan  bahwa  “kebijakan  perusahaan merumahkan pekerja dilatar belakangi oleh kurangnya permintaan. Kondisi pandemi
9 Wawancara  dengan  Pekerja  dengan  inisial  E  selaku pekerja  bagian  HRD pada  Perusahaan Produsen  Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi pada tanggal 20 Oktober 2022,  Pukul 08.30 WIB di Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi.
yang  menyebabkan  semua  menjadi  sulit.  Kebijakan  pemerintah  yang  melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi menjadi terganggu.” 10
Wawancara  bersama  pekerja  berinisial  KK  menyatakan  bahwa  selama dirumahkan  ia  melihat  keadaan  perusahaan  tidak  berproduksi  dan  sepi  hanya  ada satpam. Adapun kegiatan terlihat beberapa orang berusaha menjual bahan baku yang sudah ada agar tidak terendap begitu saja terlalu lama. 11
Hasil wawancara bersama para responden diatas didapatkan bahwa keadaan ekonomi  perusahaan  mengalami  penurunan  secara  drastis  dengan  banyaknya pengeluaran tapi pendapatan  tidak ada sama sekali. Akibat dari keadaan perusahaan yang  begitu  menurun,  dikeluarkanlah  kebijakan  untuk  menghentikan  produksi selama bulan April dan Mei 2020. Selama waktu tersebut Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa  di  Desa  Sarang  Burung  Muaro  Jambi  terpaksa  merumahkan  para  pekerja nya  atau  sebanyak  2.063  pekerja  yang  dirumahkan.  Hampir  semua  pekerja  yang dirumahkan  kecuali  bagian  keamanan/ security perusahaan.  Diketahui  selama  bulan tersebut  tidak  ada  aktifitas  sama  sekali  diperusahaan  kecuali  perusahaan  mencoba menjual  bahan-bahan  baku  yang  tersisa  untuk  menambah  pemasukan  meski  tidak dapat menutupi pengeluaran yang wajib pengusaha keluarkan.
Wawancara  bersama  Pekerja  dengan  inisial  E  menerangkan  bahwa  “semua divisi  berusaha  untuk  dikurangi  jumlah  pekerja  agar  divisi  tersebut  dapat  tetap berjalan  dan  pengeluaran  perusahaan  dapat  berkurang.  Selain  itu,  pekerja  kontrak tidak ada yang kontraknya diperpanjang. Sekitar 40% pekerja yang harus dikurangi atau  mungkin  sekitar  800  pekerja. 12 Perusahaan  untuk  dapat  bertahan  membuat kebijakan  baru  dengan  mengurangi  produksi  hingga  50%  dan  untuk  menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan terhadap permintaan pasar yang  menurun. Selama bulan  Juni  dan  Juli  2020  perusahaan  memutuskan  untuk  mengurangi  jumlah karyawan sebanyak 40% dari 2000 pekerja atau sekitar 800 pekerja. 800 pekerja ini dipilih dari semua divisi. Pekerja yang dipertahankan jumlahnya disesuaikan dengan standar mesin beroperasi. Setiap pekerja yang termasuk dalam 800 pekerja tersebut
10 Wawancara dengan  Pekerja  dengan inisial  E  selaku pekerja  bagian  HRD pada Perusahaan Produsen  Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi pada tanggal  20 Oktober 2022, Pukul 08.30 WIB di Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi.
11 Wawancara dengan pekerja berinisial KK selaku pekerja yang dirumahkan  pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 17.00 WIB di desa Simpang Limo.
12 Wawancara dengan  Pekerja  dengan inisial  E  selaku pekerja  bagian  HRD pada Perusahaan Produsen  Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi pada tanggal  20 Oktober 2022, Pukul 08.30 WIB di Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi.
dipanggil  secara  bergelombang  dan  diberikan  penawaran  untuk  di  PHK  dengan pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan dicicil  sampai  paling  lambat  Januari  2022  atau  di  rumahkan  tanpa  digaji.  Hal  ini dikarenakan Cash flow perusahaan turut menurun dari 38 M perbulan turun sekitar 18  sampai  20  M    perbulan.  Akibatnya,  kemampuan  perusahaan  dalam  memberikan upah ataupun tunjangan untuk pekerjanya turut menurun. Proses tersebut dilakukan dengan  mengumpulkan  pekerja  secara  bergelombang  mengingat  banyaknya  jumlah pekerja. Sementera untuk pekerja kontrak tidak dapat diperpajang kontraknya.
Banyak  pekerja yang  merasa  bimbang  dengan  pilihan  yang merugikan  pihak pekerja dan mendapatkan saran dari serikat buruh untuk memilih di PHK mengingat keadaan  perusahaan  yang  sulit.  Salah  satu  pekerja  yang  dirumahkan  berinisial  M menyatakan  bahwa  “saya  meminta  saran  kepada  para  perwakilan  serikat  pekerja namun, serikat pekerja mengarahkan memilih di PHK karena katanya kita sama-sama melihat keadaan perusahaan yang memang sedang sulit. Bertahan belum tahu sampai kapan keadaan akan normal. 13
Sehingga ada banyak pekerja yang merasa tidak ada pilihan lain dan memilih menandatangani  Perjanjian  Bersama  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Agar  lebih  jelas, kebijakan perusahaan akibat pandemi Covid-19 dapat penulis gambarkan dalam tabel 1:
Tabel 1 Kebijakan Perusahaan tehadap pekerja akibat terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. No. Bulan Jumlah pekerja Keterangan 1. April-Mei 2063 Perusahaan  berhenti  produksi  dan semua  pekerja  dirumahkan  kecuali bagian keamanan. 2. Juni-juli 800 Perusahaan mengurangi 40% dengan menawarkan di PHK namun pesangon dicicil paling lambat Januari 2022 atau dirumahkan tanpa digaji. 3. Agustus-Oktober 11 Dari  800  pekerja  tersebut  hanya sebelas orang yang mencoba bertahan dengan tidak menandatangi Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan  Kerja  dan  selebihnya memilih di PHK.
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muaro Jambi.
13 Wawancara dengan pekerja berinisial M selaku pekerja yang dirumahkan  pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB di desa Simpang Limo
Selama  bulan  April  hingga  Mei  perusahaan  yang  berhenti  produksi  menyebabkan tidak  adanya  pemasukan.  Namun,  banyak  kewajiban  perusahaan  yang  harus  dipenuhi sehingga  pengeluaran  terus  memberatkan  perusahaan.  Karena  itulah  agar  dapat  bertahan bulan Juni-Juli perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk  mengurangi pekerja hingga 40% dari  2000  lebih  pekerja.  Namun,  PHK  bukan  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Sehingga pengusaha  memberikan  penawaran  terhadap  pekerja  dirumahkan  tanpa  digaji  hingga keadaan  perusahaan  membaik  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998,  Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia  No.  SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 dan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021  atau  di  PHK  dengan  pesangon  dicicil  selama  2 tahun  atau  hingga  Januari  2022.  Kebijakan  dirumahkan  tanpa  digaji  ini  disebabkan  oleh perusahaan  yang  mengalami  kerugian  dan  penurunan  kemampuan  keuangan  ( deficit keuangan). Hingga dari 800 pekerja yang terpilih tersebut 11 orang yang berusaha bertahan memilih dirumahkan agar menerima hak-haknya lebih baik dari yang ditawarkan.
Hasil  wawancara  diatas  didapatkan  bahwa,  semua  pekerja  yang  termasuk  dalam pengurangan,  dipanggil  secara  bergelombang  dan  diberikan  penawaran  di  PHK  dengan pesangon dicicil sampai paling lambat Januari 2022 atau dirumahkan tanpa digaji. Dan dari 800 pekerja tersebut hanya 11 pekerja yang memilih dirumahkan.
Wawancara bersama pekerja lainnya yang dirumahkan berinisial MS, KH, HR, AN, SW dan pekerja lainnya juga menyatakan hal yang sama bahwa mereka dirumahkan sebelumnya tetap diberikan gaji 50%. Namun, setelah masuk beliau dipanggil pihak HRD bersama pekerja lainnya  dan  diberikan  penawaran  di  PHK  dengan  gaji  dicicil  sampai  paling  lambat  Januari 2022  atau  dirumahkan  tanpa  digaji.  Sejak  saat  itu,  mereka  tidak  lagi  menerima  upah.  Para pekerja  menyatakan  pemanggilan  dilakukan  tidak  serentak.  Namun,  bergelombang dikarenakan jumlah pekerja cukup banyak yang akan dihentikan. 14
Hasil  wawancara  bersama  11  pekerja  tersebut,  memberikan  pernyataan  bahwa mereka  pada  bulan  April  dan  Mei  masih  menerima  gaji  secara  penuh.  Namun,  hal  tersebut terhenti dibulan Juli untuk 9 pekerja yang telah dipanggil dibulan Juni sementara 2 pekerja lainnya  terhenti  dibulan  Agustus  karena  dipanggil  dibulan  Juli.  Para  pekerja  yang  tidak menandatangani  Perjanjian  Bersama  Pemutusan  Hubungan  Kerja  memilih  untuk  membuat pengaduan  Ke  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  tanggal  17  Juli  2020  sebanyak  9 orang dan tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 2 orang. Setelah dilaksanakannya pengaduan
14 Wawancara dengan pekerja yang dirumahkan  berinisial MS 16 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB di  desa  Simpang  Limo.  Pekerja  berinisial  KH  pada  tanggal  24  September  2022,  Pukul  16.00  WIB  di griya  aurduri.    Pekerja  berinisial  AN  pada  tanggal  24  September  2022,  Pukul  16.00  WIB  di  griya aurduri.   Pekerja berinisial HR pada tanggal 17 September 2022, Pukul 16.00 WIB di Setiris. Pekerja berinisial SW pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB di Sembubuk.
bahwa perusahaan melaksanakan anjuran tersebut dan 1 pekerja berinisial MS memilih turut menandatangi Perjanjian Kerja Bersama  dan perusahaan memanggil kembali ke 10 pekerja tersebut. 15 Namun,  9  pekerja  tersebut  dimutasi  ke  Sulawesi.  Dan  semuanya  menolak  dan memilih mendatangani Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja. Sementara 1 pekerja berinsial KK menolak kembali bekerja dan memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan  industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jambi  dengan  nomor  register  perkara  No: 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb.
Wawancara bersama mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muaro Jambi Bapak  M.  Amin  H.S  menyatakan  akibat  pandemi  ini  banyak  yang  mengalami  kesulitan  dan perusahaan  melakukan  pengurangan  pekerja  dalam  jumlah  cukup  besar.  Sehingga  ada banyak aduan yang masuk. Namun, banyak yang berakhir tetap PHK ada juga yang dipanggil kembali bekerja. Kalau sekarang semua sudah di PHK. 16
Wawancara bersama Pekerja dengan inisial SH juga menyatakan bahwa pekerja yang dirumahkan  tersebut  sempat  dipanggil  kembali  dengan  syarat  kerja  dan  tak  lama  mereka berhenti kembali. Sekarang memang keadaan yang menyulitkan jadi tidak bisa dipaksa juga jika memang perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak mereka. 17
Peran  pemerintah  selama  pandemi  menurut  keterangan  Ibu  Essy  bahwa  tidak  ada bantuan  untuk  membantu  bagian  produksi  seperti  penundaan  bayaran  kewajiban perusahaan  dan  lain-lain.  Namun,  memang  ada  bantuan  BSU  (bantuan  subsidi  upah)  dari Jamsostek  yang  diserahkan  langsung  ke  pekerja  dengan  upah  pokok  dibawah  3,5  juta  ke bawah.  Karena  selama  pekerja  dirumahkan  hanya  gaji  pokok  dan  tunjangan  lainnya  yang dipotong  namun,  pembayaran  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  maupun  Jamsostek  tetap  tidak  ada pengurangan.  Dan  pihak  perusahaan  juga  memberikan  bantuan  dengan  tidak  boleh memotong gaji pekerja yang memiliki cicilan di Koperasi. 18
Hasil wawancara bersama para responden diatas dapat dikatakan bahwa pengusaha tidak  mampu  lagi  memperkerjakan  para  pekerja  dikarenakan  Perusahaan  Produsen  Kayu Rekayasa  Di  Desa  Sarang  Burung  Muaro  Jambi  tidak  lagi  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan  kewajibannya untuk membayarkan upah-upah  pekerja  dan pemenuhan  hak-
15 Wawancara dengan pekerja berinisial MS selaku pekerja yang dirumahkan  pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB di desa Simpang Limo.
16 Wawancara  dan    pengambilan  data  bersama  Mediator  Dinas  Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi Muaro Jambi  Bapak M.  Amin H.S  pada tanggal 12 Juli 2022,  pukul 11.00 WIB di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muaro Jambi.
17 Wawancara  dengan  Ibu  Siti  Hawa  selaku Product  Planning  Control pada  Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi pada tanggal 17 September 2022, Pukul 15.00 WIB di Setiris.
18 Wawancara dengan  Pekerja  dengan inisial  E  selaku pekerja  bagian  HRD pada Perusahaan Produsen  Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi pada tanggal  20 Oktober 2022, Pukul 08.30 WIB di Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi.
hak pekerja lainnya. Sementara bantuan dari pemerintah hanya memberikan bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan upah pokok dibawah 3,5 juta ke bawah.

## 2. Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha setelah Pendemi Membaik
Menteri  Ketenagakerjaan  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  M/2/HK.04/IV/2022  tentang Pencabutan  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/3/HK.04/III/2020 tentang  Pelindungan  Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  dalam  Rangka Pencegahan  dan  Penanggulagan  Covid-19.  Surat  edaran  tersebut  sebagai  hasil  dari telah  dilaksanakannya  berbagai  upaya-upaya  untuk  pencegahan/penanganan pandemi Covid-19. Langkah-langkah pemulihan ekonomi juga telah dilaksanakan dan berdampak pada pemulihan aktivitas usaha. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indnesia pada Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07% (y-o-y), tertinggi 16 tahun  terakhir.  Diketahui  bahwa  dari  sisi demand telah  jauh  membaik,  konsumsi Pemerintah  telah  tumbuh  mencapai  8,06%  (y-o-y).  Termasuk  konsumsi  rumah tangga  sebesar  5,93%  (y-o-y)  dan  konsumsi  LNPRT  (Lembaga  Non-Profit  yang Melayani  Rumah  Tangga)  tumbuh  juga  sebesar  4,12%  (y-o-y).  Pembentukan  Modal Tetap  Bruto  juga  tumbuh  tinggi  sebesar  7,54%  (y-o-y)  seiring  dengan  membaiknya kondisi  perekonomian  domestik  yang  mendorong  kapasitas  produksi  dunia  usaha. Membaiknya  perekonomian  global  juga  membuat  ekspor  tumbuh  sangat  tinggi sebesar 31,78% (y-o-y) disusul dengan impor yang tumbuh 31,22% (y-o-y). 19
Secara  keseluruhan  memang  keadaaan  telah  membaik,  beberapa  negara bahkan telah menyatakan akan menganggap bahwa Covid-19 sama dengan influenza. Namun,  meski  telah  membaik  banyak  perusahaan  yang  memerlukan  waktu  untuk dapat pulih seperti sedia kala.
Wawancara bersama Ibu Siti Hawa mengakui bahwa hingga saat ini PT. Sumber Graha Sejahtera belum membuka lowongan kerja untuk PKWT maupun PKWTT. Untuk menutupi  kekurangan  pekerja  perusahaan  memutuskan  untuk  mengambil  pekerja borongan.  Ditambah  lagi  setelah  pandemi  berakhir  ada  banyak  masalah  lain  yang
19 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  Siaran  Pers HM.4.6/203/SET.M.EKON.3/08/2021 “Pertumbuhan  Ekonomi  Triwulan  II-2021  Menembus  Zona Ekspansif” .  Jakarta,  05  Agustus  2021.  https://ekon.go.id/publikasi/detail/3196/pertumbuhan- ekonomi-triwulan-ii-2021-menembus-zona-ekspansif .
bermunculan.  Namun,  secara demand memang  sudah  jauh  membaik.  Kecuali  Divisi Decking dari perusahaan tersebut masih tidak produksi karena kehilangan order . 20
Perusahaan  setelah  pandemi  membaik  tetap  mewajibkan  para  pekerja  untuk tetap  vaksin  sesuai  dengan  anjuran  pemerintah  sekaligus  agar  dapat  memulihkan keadaan  sebelumnya.  Untuk  pekerja  yang  dirumahkan  itu  sendiri  telah menandatangani Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja.
Wawancara dengan  para  pekerja  yang  dirumahkan berinisial  HP menyatakan mereka  sudah  tidak  tahu  lagi  mengenai  perusahaan  mengingat  mereka  telah  tidak berada diperusahaan dan fokus menjalani pekerjaan mereka yang sekarang. 21
Wawancara  bersama  pekerja  berinisial  F  mengatakan  bahwa  ia  sudah  tidak memiliki harapan apa-apa lagi keperusahaan telah di PHK jadi tidak perlu lagi. 22
Wawancara  bersama  Ibu  Siti  Hawa  menyatakan  Keadaan  perusahaan  pun tidak  dapat  dikatakan  telah  pulih  seperti  sedia  kala,  karena  setelah  pandemi  mulai mereda ada banyak faktor-faktor lain yang mengganggu jalannya perekonomian. Para pekerja  pun  mengakui  bahwa  keadaan  tidak  dapat  kembali  seperti  sediakala  hanya karena pandemi telah berkurang. Perlu proses yang panjang untuk dapat memulihkan ekonomi  perusahaan.  Ditambah  lagi  bermunculan  masalah-masalah  lainnya  seperti keadaan  yang  terbaru  harga  minyak  mengalami  kenaikan  harga.  Sebagian  pekerja dapat  memaklumi  keadaan  ini  namun,  mereka  tetap  pekerja  yang  menggantungkan kehidupannya dari gaji perusahaan. 23
Hasil wawancara bersama responden didapatkan bahwa, keadaan perusahaan sampai saat ini tidak dapat dinyatakan telah kembali normal. Namun, perusahaan jauh lebih  membaik  saat  awal-awal  pandemi  melanda.  Meski  begitu  perusahaan  masih belum  merasa  siap  untuk  menerima  pekerja  baru  kembali.  Adapun  hubungan  kerja antara pekerja yang dirumahkan telah berakhir jauh sebelum pandemi mulai membaik. Para  pekerja  tidak  memiliki  harapan  lagi  dan  fokus  dengan  pekerjaan  yang  sedang mereka  jalani  saat  ini.  Sementara  itu  untuk  pekerja  yang  merasa  hak-haknya  telah dilanggar  dapat  mempertahankan  haknya  sesuai  dengan  Mekanisme  penyelasaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Undang-
20 Wawancara dengan Ibu  Siti Hawa selaku Product Planning Control pada PT. Sumber Graha Sejahtera pada tanggal 17 September 2022, Pukul 15.00 WIB di Setiris.
21 Wawancara  bersama  pekerja  yang  dirumahkan  berinisial  HP  pada  tanggal  16  Juli  2022, Pukul 14.00 WIB di Desa simpang Limo.
22 Wawancara bersama pekerja yang dirumahkan berinisial F pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB di Desa simpang Limo.
23 Wawancara dengan Ibu  Siti Hawa selaku Product Planning Control pada PT. Sumber Graha Sejahtera pada tanggal 17 September 2022, Pukul 15.00 WIB di Setiris.
undang  tersebut  telah  disebutkan  jenis  jenis  perselisihan  dalam  hubungan  kerja meliputi :
a. Perselisihan hak;
b. perselisihan kepentingan;
c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Adapun  yang  permasalahan  yang  dialami  para  pekerja  bila  mengenai pemberian upah tergolong dalam perselisihan hak dan bila pekerja tersebut berakhir dengan  pemutusan  kerja  sepihak  maka    tergolog  dalam  perselisihan  pemutusan hubungan kerja. Pasal  1 ayat (2) UU Penyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial menyebutkan bahwa perselihan hak adalah:
“Perselisihan  yang  timbul  karena  tidak  dipenuhinya  hak,  akibat  adanya perbedaan  pelaksanaan  atau  penafsiran  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  perjanjian  kerja,  peraturan  perusa-haan,  atau perjanjian kerja bersama”
Pasal  1  ayat  (4)  UU  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial menyebutkan  bahwa  perselisihan  hak  adalah:  “Perselisihan  pemutusan  hubungan kerja  adalah  peselisihan  yang  timbul  karena  tidak  adanya  kesesuaian  pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.”
Perselisihan diantara pekerja dapat dilakukan antara pekerja dan pengusaha dengan  perundingan  bipartit  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Bila antara pekerja dan pengusaha tidak menemukan titik tengah maka upaya selanjutnya dapat  dilanjutkan  dengan  salah  satu  pihak  mencatatkan  perselisihannya  kepada instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  setempat  dengan melampirkan  bukti  bahwa  telah  dilaksanakan  penyelesaian  melalui  perundingan bipartit. Setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak maka sesuai Pasal 4 Ayat (3)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian    Perselisihan Hubungan  Industrial  (selanjutnya  disebut  UU  Penyelesaian  Hubungan  Industrial), instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  setempat  wajib menawarkan kepada para pihak untuk penyelesaian secara konsiliasi atau arbitrase. Bila  tercapai  kata  sepakat  maka  dapat  dibuat  Perjanjian  Bersama  yang  ditanda tangani  kedua  belah  pihak.  Jika  masih  belum  tercapai  kata  sepakat  maka  sesuai dengan  Pasal  5  UU  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  maka  salah  satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penelitian  ke  Dinas  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Muaro  Jambi.  Terdapat  18  pengaduan  pada  tanggal  17  juli  2020 dengan permasalahan hak dan berakhir dengan anjuran. Dari hasil wawancara yang
di  dapat  bersama  dengan  Mediator  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Muaro Jambi para pekerja berusaha mempertahankan haknya untuk dapat kembali bekerja atau  paling  tidak  mendapat  pesangon  dengan  dibayarkan  sekaligus  sehingga  tidak memberatkan  pekerja.  Hasilnya  mediator  mengeluarkan  Anjuran  Mediator  yang meminta pekerja dipekerjakan kembali. 24
Pengusaha  menerima  isi  anjuran  dari  mediator  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Muaro  Jambi  dan  memanggil  kembali  9  orang  pekerja.  Tapi  nyatanya setelah  kembali  ke  perusahaan,  pekerja  dimutasi  ke  Sulawesi  dan  semua  menolak untuk dimutasi.
Pekerja  yang  melakukan  upaya  hukum  akibat  dari  dirumahkan  berinsial  KK yang  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan  industrial  pada  Pengadilan Negeri  Jambi  dengan  nomor  register  perkara  No:  42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN  Jmb. Ketika menerima tawaran yang merugikan beliau langsung melakukan upaya dengan melaksanakan  perundingan bersama pengusaha agar mendapatkan  haknya.  Namun, karena tidak menemui titik tengah beliau melanjutkan proses ke Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  hingga  naik  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Hakim memutuskan beliau mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengantian Hak sejumlah Rp. 56.627.969,00,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Uang Proses sejumlah Rp. 18.465.642,00,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam  ratus  empat  puluh  dua  rupiah).  Namun,  pengusaha  tidak  menerima  hasil gugatan  tersebut  dan  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Karena  dalam Pengadilan Hubungan Industrial hanya ada 2 upaya hukum atas putusan Pengadilan Hubungan  Industrial  yakni,  upaya  hukum  biasa/kasasi  dan  upaya  hukum  luar biasa/peninjauan  kembali  (PK).  Maka  hasil  dari  upaya  hukum  Kasasi  terhadap Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  menyatakan  menolak  kasasi  dari Perusahaan Produsen Kayu Rekayasa Di Desa Sarang Burung Muaro Jambi. 25

## C. Kesimpulan
Alasan  yang  menyebabkan  pengusaha  merumahkan  pekerjanya  dikarenakan permintaan  yang  berkurang  drastis  hingga  menyebabkan  perusahaan  sempat berhenti  produksi  selama  2  bulan  dan  mempengaruhi cash  flow perusahaan  yang
24 Wawancara  dan  pengambilan  data  bersama  Mediator  Dinas  Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi Muaro Jambi pada tanggal 12 Juli 2022.
25 Wawancara dengan pekerja berinisial KK selaku pekerja yang dirumahkan pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 17.00 WIB di desa Simpang Limo.
menurun  secara  drastis.  Pemberian  upah  pekerja  yang  dirumahkan  tetap  dibayar hingga pekerja dipanggil pihak HRD untuk diberikan pilihan di PHK dengan pesangon dicicil  hingga  bulan  Januari  2022  atau  dirumahkan  tanpa  gaji.  Pekerja  dipanggil secara bergelombang. Dari 11 responden 9 dipanggil bulan Juli dan 2 dipanggil bulan Agustus.  Hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja  setelah  pandemi membaik,  para  pekerja  yang  memilih  dirumahkan  segera  ditarik  kembali  dan  tidak lama kemudian dimutasi ke Sulawesi sehingga ada yang memilih mengundurkan diri dan ada pula yang menolak mengundurkan diri dan tidak menerima di mutasi hingga tidak  menerima  gaji  sehingga  merasa  telah  di  PHK  secara  sepihak  oleh  pihak Pengusaha.  Perusahaan  setelah  pandemi  pun  tidak  langsung  membaik,  ada  banyak kendala  lainnya  dan  hingga  kini  perusahaan  belum  membuka  penerimaan  pekerja baru.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Tunggal. Iman Sjahputra. Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Harvarindo, 2005.

## JURNAL
Prajnaparamitha,  Kanyaka,  Mahendra  Ridwanul  Ghoni.  “Perlindungan  Status  Kerja  Dan Pengupahan Tenaga  Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum”. Administrative Law&Governace Journal . Vol 3. No 2. 2020.
Benardi K , Jemmi. “Pengaruh Cash Flow Terhadap Leverage Dan Investasi Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan”. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan . Vol. 10, No. 2, 2010. https://media.neliti.com/media/publications/23406-ID-pengaruh-cash-flow- terhadap-leverage-dan-investasi-serta-dampaknya-terhadap-nila.pdf.
Yunita  Maharani,    Marheni.  “Strategi  Kebijakan  Dalam  Mengatasi  Krisis  Ekonomi  Di  Masa Pandemi Covid-19: (Studi Kasus Indonesia)”. JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Vol. 17, No. 2, 2022. http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi/article/view/532/154

## UNDANG-UNDANG
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan . UU Nomor 13 Tahun 2003.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Penyelesaian  Hubungan  Industrial .  UU Nomor 2 Tahun 2004.

## WEBSITE
Badan  Pusat  Statistika  (BPS).  “Analisa  Hasil  Survei  Dampak  Covid-19  Terhadap  Pelaku
Usaha”. Katalog BPS 3101038, 15 September 2020.
https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisi s-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  Siaran  Pers HM.4.6/203/SET.M.EKON.3/08/2021 “Pertumbuhan  Ekonomi  Triwulan  II-2021 Menembus Zona Ekspansif” . Jakarta, 05 Agustus 2021. https://ekon.go.id/publikasi/detail/3196/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2021- menembus-zona-ekspansif.