## KRITERIA KRIMINALISASI:
ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO,

## THEO DE ROOS , DAN IRIS HAENEN
Dion Valerian Praktisi Hukum email: dionvalerian@yahoo.com disampaikan 11/06/2021 – di -review 08/10/2021 – diterima 08/12/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.4923

## Abstract
In criminal law, “criminalization” is defined as a process of determining certain conduct as a criminal offense through legislation. This doctrinal legal research article describes and analyzes the criteria for criminalization  as  promulgated  by  Moeljatno,  Sudarto,  Theo  de  Roos,  and  Iris  Haenen. Moeljatno’s criteria are: 1) the conduct is harmful to the public, 2) criminalization is the primary means to deter the  harmful  conduct,  and  3)  the  government ’ s  ability  to  effectively  enforce  the  criminal  provision. Sudarto promulgates three criteria: 1) harmfulness of the conduct, 2) cost and benefit analysis, and 3) law enforcement burden. Furthermore, Theo de Roos’ six criteria are : 1) feasibility and motivation of harm, 2) tolerance, 3) subsidiarity, 4) proportionality, 5) legality, and 6) practical applicability and effectiveness. Lastly,  based  on  de  Roos’  typology Iris  Haenen  formulates  three  criteria:  1)  primary criteria , which contains “threshold principles”: the conduct must be a) harmful and b) wrongful, 2) secondary  criteria,  which contains  “moderating  principles”: proportionality,  subsidiarity,  and effectiveness, and 3) legality criterion (lex certa). The criteria for criminalization can be employed by the  legislators  and  general  public  in  scrutinizing  the  feasibility  of  criminalization  of  a  conduct,  to ensure that only the conducts which meet all the criteria that can be criminalized. Only by doing so will the  practice  of  criminalization  adhere  to  the  ultimum  remedium  principle  and  deter  unnecessary criminalization and overcriminalization.
Keywords:
criminal law; criminalization; criminal offense; ultimum remedium

## Abstrak
Dalam hukum pidana, istilah “kriminalisasi” dipahami sebagai penetapan suatu perbuatan menjadi tindak  pidana  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Artikel  penelitian  hukum  doktrinal  ini menjelaskan  dan  menganalisis  kriteria  kriminalisasi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen. Kriteria Moeljatno adalah: 1) perbuatan bersifat merugikan masyarakat, 2) kriminalisasi adalah jalan utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan tersebut, dan  3)  kemampuan  pemerintah  untuk  melaksanakan  ancaman  pidana  secara  efektif.  Sudarto mencetuskan tiga kriteria: 1) perbuatan bersifat merugikan, 2) analisis biaya dan manfaat, dan 3) beban penegakan hukum. Kemudian, enam kriteria Theo de Roos adalah: 1) kemungkinan terjadi dan  motivasi  kebahayaan,  2)  toleransi,  3)  subsidiaritas,  4)  proporsionalitas,  5)  legalitas,  dan  6) aplikabilitas  dan  efektivitas  praktis.  Terakhir,  berdasarkan  tipologi  de  Roos,  Iris  Haenen menentukan tiga kriteria kriminalisasi: 1) kriteria primer, yang mencakup prinsip-prinsip ambang: suatu  perbuatan  harus  bersifat  a)  membahayakan  ( harmful )  dan  b)  salah  ( wrongful ),  2)  kriteria sekunder,  yang  mencakup  prinsip-prinsip  yang  memoderasi:  subsidiaritas,  proporsionalitas,  dan efektivitas, serta 3) kriteria legalitas ( lex certa ). Kriteria kriminalisasi tersebut dapat digunakan oleh pembuat undang-undang dan publik dalam meneliti kemungkinan kriminalisasi suatu perbuatan, untuk memastikan hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi seluruh kriteria sajalah yang dapat dikriminalisasi.  Hanya  dengan  melakukan  hal  tersebutlah  praktik  kriminalisasi  akan  mematuhi prinsip ultimum remedium serta mencegah kriminalisasi yang tidak perlu dan kriminalisasi berlebih.
Kata Kunci: hukum pidana; kriminalisasi; tindak pidana; ultimum remedium

## Pendahuluan
Diskursus mengenai kriminalisasi (Ing.: criminalization , Bld.:
strafbaarstelling / criminalisering )  menempati  posisi  cukup  penting  dalam  ilmu hukum  pidana.  Kriminalisasi,  atau  penetapan  suatu  perbuatan  menjadi  tindak pidana  melalui  peraturan  perundang-undangan 1 ,  merupakan  salah  satu  unsur dalam definisi “hukum pidana” m enurut Moeljatno, seorang cendekiawan hukum pidana  Indonesia.  M oeljatno  memaknai  “hukum  pidana” sebagai  bagian  dari keseluruhan  hukum  positif  di  suatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  atau aturan-aturan untuk:
a. menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau dilarang,  disertai  ancaman  atau  sanksi  berupa  pidana  tertentu  bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (cetak tebal dari penulis);
b. menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar  larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana yang telah diancamkan; dan
c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 2
Sebagaimana tercantum dalam  butir a  di  atas,  Moeljatno  memandang bahwa  isu penentuan  tindak  pidana/kriminalisasi  merupakan  salah  satu  topik  kunci  yang dibahas  dan  dijelaskan  oleh  ilmu  hukum  pidana.  Beberapa  ahli  hukum  pidana seperti  Muladi,  Barda  Nawawi  Arief,  dan  Teguh  Prasetyo  berargumen  bahwa
1 Istilah  “kriminalisasi”  dalam  artikel  ini  tidak  dimaknai  sebagai  “tuntutan  hukum  atau penuntutan pidana terhadap seseorang tanpa dasar yang jelas atau atas dasar yang dibuat- buat”, yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “ malicious prosecution ”. Istilah “ malicious prosecution ” dimaknai Cornell Law School Legal Information Institute sebagai “ The filing of a lawsuit  for  an  improper  purpose,  and  without  grounds  or  probable  cause.   The  lawsuit  may either be civil or criminal in nature ”. Istilah “kriminalisasi” yang dikenal dalam ilmu hukum pidana (sebagaimana didefinisikan oleh mayoritas pemikir hukum pidana), dan oleh karena itu memiliki akar serta sandaran teoritis yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, adalah  “kriminalisasi”  dalam  artian  “penetapan  suatu  perbuatan  menjadi  tindak  pidana melalui peraturan perundang- undangan”.
2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1.
persoalan  kriminalisasi  juga  merupakan  salah  satu  masalah  sentral  dalam kebijakan kriminal mengenai penggunaan sarana penal. 3
Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  merupakan perwujudan  asas  legalitas  menentukan: “ Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang  telah  ada ” . Berkenaan  dengan  “ketentuan -ketentuan  perundang-undangan pidana” itu, hukum nasional Indonesia mengatur bahwa kriminalisasi hanya dapat ditetapkan  melalui  undang-undang,  peraturan  daerah  provinsi,  dan  peraturan daerah  kabupaten/kota,  sesuai  ketentuan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia  belum  ada  yang mengatur secara spesifik mengenai kriteria kriminalisasi. Namun demikian, Pasal 12 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengandung materi tentang syarat “menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana”. Pasal 12 ayat (1) RKUHP menjelaskan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan  diancam  dengan  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan. Kemudian, Pasal 12 ayat (2) RKUHP merumuskan:
Untuk  dinyatakan  sebagai  Tindak  Pidana,  suatu  perbuatan  yang  diancam sanksi  pidana  dan/atau  tindakan  oleh  peraturan  perundang-undangan harus  bersifat  melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan  hukum  yang hidup dalam masyarakat.
Dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2), RKUHP memberikan arahan normatif bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  kaitannya  dengan  ketentuan  itu,  menurut penulis,  kriteria  kriminalisasi  yang  dirumuskan  oleh  para  sarjana  sebagaimana diuraikan dalam artikel ini patut digunakan untuk mengukur sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga dapat dirujuk sebagai alasan penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
3 Muladi dan Barda Nawawi A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 160  dan  Teguh  Prasetyo,  Kriminalisasi  dalam  Hukum  Pidana,  Nusamedia,  Bandung,  2013, hlm. 38.
Tema  pokok  dalam  diskursus  kriminalisasi  adalah  mengenai  kriteria- kriteria  apa  sajakah yang  menjadi  dasar  pertimbangan  untuk  menetapkan  suatu perbuatan  sebagai  tindak  pidana. 4 Telah  banyak  gagasan  tentang  kriteria kriminalisasi  yang  dirumuskan  oleh  para  ahli,  terutama  mengenai  argumen- argumen  apa  yang  dapat  diajukan  untuk  mendukung  ataupun  menolak dijadikannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana. 5 Artikel ini menjelaskan dan menganalisis pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen tentang kriteria  kriminalisasi.  Secara  fungsional  dan  praktis,  hasil  kajian  penulis  dapat digunakan sebagai referensi dan dasar uji bagi pembuat undang-undang dan publik dalam melakukan analisis terhadap wacana kriminalisasi suatu perbuatan. Lebih jauh  lagi,  penulis  berharap  agar  pembuat  undang-undang  menggunakan  kriteria kriminalisasi  yang  didukung  argumentasi  intelektual-teoritis  pada  saat:  1) menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana,  dan  2)  membuat  rumusan pasal  tindak  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Jika  kriteria kriminalisasi  tersebut  dirujuk  dan  diterapkan  saat  menyusun  peraturan perundang-undangan,  hanya  perbuatan-perbuatan  yang  betul-betul  memenuhi kriteria kriminalisasi sajalah yang dapat dijadikan tindak pidana. Mengutip Topo Santoso,  tahap  deliberasi  perumusan  peraturan  perundang-undangan  pidana merupakan locus diterapkannya prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium ; bahwa  hukum  pidana  hanya  dapat  digunakan  sebagai  sarana  terakhir  untuk menanggulangi persoalan kemasyarakatan, jika benar-benar tidak tersedia sarana lain untuk menanggulangi persoalan tersebut. 6 Pada titik ini, memedomani kriteria kriminalisasi sebagai dasar penetapan tindak pidana memiliki peran krusial.
4 Google Dictionary-Oxford Languages mendefinisikan criterion (bentuk jamak: criteria ) sebagai “ a  principle or  standard  by  which something  may be judged  or  decided ” (suatu  prinsip atau standar yang dengannya suatu hal diuji atau ditentukan).  Terminologi “ criterion ” berasal dari istilah Yunani “ kriterion ” yang berarti “ means of judging ” (cara/metode un tuk menguji). Istilah “kriteria kriminalisasi” menunjuk pada seperangkat pertimbangan, prinsip, atau standar yang digunakan sebagai dasar untuk menguji kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu. Sebagai catatan,  beberapa  pemikir  seperti  de  Roos  dan  Haenen menggunakan  istilah  “kriteria kriminalisasi” dan “prinsip kriminalisasi” secara bergantian .
5 S.S. Buisman, Criteria voor Strafbaarstelling: De integratie tussen theorie en wetgevingsbeleid, Boom Strafblad 2020-1 , hlm. 64.
6 Topo Santoso, Hukum Pidana: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 123 dan 127. Mengenai elaborasi komprehensif tentang kriminalisasi dan hukum pidana sebagai ultimum
Anugerah  Rizki  Akbari  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  dari  563 undang-undang  yang  disahkan  pada  periode  1998-2014  di  Indonesia,  154  di antaranya mengandung ketentuan pidana, dengan rincian terdapat 1.601  bentuk tindak  pidana  di  dalamnya. 7 Menurut  Akbari,  tren  kriminalisasi  tersebut menunjukkan  bahwa Indonesia  “memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap mekanisme  hukum  pidana  dalam  mengontrol  masyarakat”. 8 Dengan  latar  itu, menjadi penting untuk mengkaji rujukan teoritis mengenai kriteria kriminalisasi, sebab  pemenuhan  terhadap  kriteria  tersebutlah  yang  harus  dijadikan  pedoman dalam  mempertimbangkan  kriminalisasi  terhadap  suatu  perbuatan.  Perbuatan- perbuatan  yang  tidak  memenuhi  kriteria  kriminalisasi  tidak  dapat  ditetapkan sebagai  tindak  pidana.  Didudukkan  pada  posisi  demikian,  penerapan  kriteria kriminalisasi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak perlu ( unnecessary criminalization ) dan kriminalisasi berlebih ( overcriminalization ) 9 .
Artikel  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  doktrinal, 10 dengan “penelitian hukum dok trinal” diartikan sesuai pandangan A. Yaqin: “… systematic study  of  legal  rules,  principles,  concepts,  theories,  doctrines,  decided  cases,  legal institutions,  legal  problems,  issues  or  questions  or  a  combination  of  some  or  all  of them ”. 11 Karena objek studinya merupakan kriteria kriminalisasi yang lebih dekat ke jagat teori dan konsep daripada jagat hukum positif, artikel ini  menggunakan
remedium , lebih lanjut rujuk Id., hlm. 121-154 serta Johannes Keiler dan David Roef, Principles of Criminalisation and the Limits of Criminal Law , dalam Johannes Keiler dan David Roef (ed.), Comparative Concepts of Criminal Law , Intersentia, Cambridge – Antwerp - Chicago, 2021, hlm.
35-84.
7 Anugerah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform , Jakarta, 2015, hlm. 31.
8 Id., hlm. 11-12.
9 Lebih lanjut tentang overcriminalization rujuk Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of  the  Criminal  Law , Oxford  University  Press, New  York,  2008  dan  Mahrus  Ali, Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 25 September 2018.
10 Soetandyo Wignjosoebroto, Ragam-ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta  (ed.),  Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 121 dan Valerine J. Kriekhoff, Penelitian Hukum Normatif dalam Hukum Pidana: Metode dan Aplikasinya, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (ed.), Demi Keadilan:  Antologi  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Pustaka  Kemang,  Jakarta, 2016, hlm. 526.
pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yang  memeriksa  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. 12

## Pembahasan

## Kriteria Kriminalisasi Moeljatno
Moeljatno 13 mengungkapkan  bahwa  sifat  perbuatan  pidana  adalah bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki hukum, dan oleh sebab itu merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Perbuatan  pidana  menimbulkan kerugian  terhadap  masyarakat,  sehingga  bersifat  anti-sosial,  dalam  arti bertentangan  dengan  cita-cita  terwujudnya  tata  ketertiban  dalam  pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Ukuran atau kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum mana yang layak dikriminalisasi adalah termasuk dalam lingkup kebijakan  pemerintah  yang  dipengaruhi  beberapa  faktor. 14 Pertama ,  biasanya perbuatan  yang  dikriminalisasi  adalah  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian besar  dalam  masyarakat.  Suatu  perbuatan  dikriminalisasi  karena  perbuatan tersebut “menghambat atau menghalang -halangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu datangnya masyarakat adil dan makmur”, sehingga perbuatan tersebut merupakan “bahaya  bagi  keselamatan  masyarakat”. 15 Meskipun  begitu,  tidak  pula  dapat dikatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian besar sajalah yang layak dikriminalisasi,  karena  di  satu  sisi,  perbuatan  pencurian  yang  kecil/ringan merupakan  suatu  delik,  tetapi  di  sisi  lain  tidak  semua  perbuatan  yang mengakibatkan  kerugian  besar  (misalnya  beberapa  bentuk  korupsi)  telah dikriminalisasi. Kriminalisasi terhadap pencurian yang kecil ini mungkin dilakukan karena pencurian kecil secara kuantitatif marak terjadi. 16
Kedua ,  menurut  Moeljatno,  selain  keperluan  untuk  menyesuaikan perbuatan  yang  ditetapkan  sebagai  delik  dengan  perasaan  hukum  yang  hidup
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 135-136.
13 Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.
14 Supra note 2, hlm. 2-5.
15 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 20- 21.
dalam  masyarakat,  kriminalisasi  suatu  perbuatan  juga  bergantung  pada pertimbangan,  apakah  kriminalisasi  tersebut  adalah  jalan  yang  utama  untuk mencegah  dilakukannya  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  itu. 17 Kriteria  ini dalam  literatur-literatur  lain  disebut  pula  sebagai  kriteria  subsidiaritas,  yang berfokus  pada  pertanyaan  pokok  mengenai  apakah  ada  jalur  hukum  lain  di  luar hukum pidana yang dapat digunakan untuk menangani suatu perbuatan. Menurut Moeljatno,  kriteria  pertama  dan  kedua  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain. Ketiga ,  apakah  pemerintah  melalui  alat-alat  negara  benar-benar  mampu melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melakukan perbuatan yang dilarang  tersebut. 18 Dalam  peristilahan  lain,  kriteria  ini  dapat  disebut  sebagai kriteria efektivitas.
Moeljatno  berpendapat  jika  perbuatan  yang  dikriminalisasi  tidak  segera ditangani  dan  diajukan  ke  pengadilan,  serta  jika  pelaku  berdasarkan  aspek perbuatan  dan  kesalahannya  tidak  dijatuhi  pidana,  hal  tersebut  mengakibatkan larangan dan sanksi pidana hanya menjadi tulisan belaka, dan tidak memberikan pengaruh  sebagaimana  seharusnya  dalam  kehidupan  publik.  Jika  terlalu  banyak perbuatan melawan hukum dijadikan perbuatan pidana sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat menurut perasaan hukum yang hidup di dalamnya, hal itu mengakibatkan lahirnya keadaan yang  disebut  Moeljatno “ inflasi pidana ”. Pada akhirnya, penghargaan terhadap hukum pidana menjadi tidak sebagaimana mestinya lagi. 19
Terhadap  kriteria  kedua  dan  ketiga  Moeljatno,  penulis  mencatat  bahwa inflasi  pidana  merupakan  resultan  dari  tidak  terpenuhinya  kriteria  subsidiaritas dan  kriteria  efektivitas,  sehingga  timbul  keadaan:  (1)  terlalu  banyak  perbuatan melawan hukum yang dikriminalisasi, dan (2) perbuatan yang dikriminalisasi itu tidak  dapat  ditegakkan  secara  efektif  dalam  realitas.  Situasi  tersebut  berakibat buruk  terhadap  integritas  dan  wibawa  hukum  pidana,  karena  mereduksi penghargaan publik kepada hukum pidana.
17 Id.
18 Id.

## Kriteria Kriminalisasi Sudarto
Sudarto 20 merupakan  ahli  hukum  pidana  yang  mendedikasikan  cukup banyak  bahasan  tentang  kriminalisasi  dalam buku-bukunya,  antara  lain “ Hukum dan  Hukum  Pidana ” (pertama  terbit  1977)  serta “ Hukum  Pidana  dan Perkembangan  Masyarakat ” (1983).  Sudarto  telah  menulis  tentang  isu kriminalisasi  sejak  tahun  1974  melalui  makalah “ Masalah-masalah  Dasar  dalam Hukum Pidana Kita ” (yang kemudian dimuat dalam “ Hukum dan Hukum Pidana ” ), sehingga  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu  pembahas  awal  tentang  diskursus kriminalisasi.
Dalam “ Hukum dan Hukum Pidana ” , Sudarto mendefinisikan “kriminalisasi” sebagai  proses  penetapan  suatu  perbuatan  orang  sebagai  perbuatan  yang  dapat dipidana.  Proses  ini  diakhiri  dengan  terbentuknya  undang-undang  yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. 21 Menurut Sudarto, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:
1. Tujuan hukum pidana
20 Guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro.
Tugas atau tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan juga  pengugeran  (penormaan)  terhadap  tindakan  penanggulangan  itu sendiri. 22

## 2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki
Perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  adalah  perbuatan  yang  mendatangkan kerugian  atas  warga  masyarakat.  Secara a  contrario ,  Sudarto  menekankan bahwa “perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai per buatan yang tidak dikehendaki”. 23

## 3. Perbandingan antara sarana dan hasil
Menurut  Sudarto,  upaya  untuk  mencegah  suatu  perbuatan  dengan menggunakan  sarana  hukum  pidana  perlu  disertai  perhitungan  mengenai biaya yang harus dikeluarkan (disebut Sudarto sebagai social-costs ) dan hasil yang  diharapkan  akan  dicapai.  Sistem  penyelenggaraan  hukum  pidana dibiayai oleh masyarakat, sehingga dengan terbitnya undang-undang pidana bertambah pula beban rakyat. 24

## 4. Kemampuan badan penegak hukum
Dalam  pembuatan  peraturan  hukum  pidana  perlu  memperhatikan kemampuan  daya  kerja  dari  badan-badan  penegak  hukum,  sehingga  tidak menimbulkan kelampauan beban tugas, yang akan mengakibatkan efek dari peraturan pidana tersebut menjadi berkurang.  Penciptaan suatu perbuatan pidana  dapat  meningkatkan  beban  penegak  hukum,  sehingga  hal  itu  perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi. 25
Selanjutnya,  dalam “ Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat ” ,
Sudarto mengemukakan tiga kriteria kriminalisasi secara ringkas: 26
a. Ditetapkan dulu, bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki atau lebih tepat tidak  disukai  oleh  masyarakat.  Ukuran  untuk  itu  adalah  antara  lain, bahwa perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.
22 Disarikan dari Id., hlm. 44-49.
23 Id., rujuk pula Salman Luthan, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 16, No. 1, 2009, hlm. 11.
24 Sudarto, Id.
25 Id.
b. Harus  diperhatikan  “ cost  benefit  principle ”,  artinya  usaha  untuk mengkriminalisasikan  suatu  perbuatan  harus  seimbang  dengan hasilnya. Biaya sos ial atau “ social cost ” itu tidak boleh kita abaikan, lebih - lebih bila budget untuk pembangunan memang “ cumpen ” sedikit. Harus bisa diperhitungkan apakah hasil kriminalisasi itu.
c. Kriminalisasi menambah beban dari aparat penegak hukum, lebih-lebih alat penyidikan. Jangan sampai instansi ini “ over-belast ”, memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.
Dapat  langsung  diidentifikasi  bahwa  kriteria  kriminalisasi  Sudarto  dalam “ Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat ” berkurang  satu  menjadi  tiga kriteria,  dibandingkan “ Hukum  dan  Hukum  Pidana ” yang  mengandung  empat kriteria.  Pada “ Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat ” ,  Sudarto mempertahankan tiga kriteria, yaitu (1) perbuatan bersifat merugikan, (2) analisis biaya dan manfaat ( cost-benefit analysis ), dan (3) beban penegakan hukum, serta meniadakan  satu  kriteria/pertimbangan  yang  sebelumnya  ia  rumuskan  dalam “ Hukum dan Hukum Pidana ” , yaitu “tujuan hukum pidana”. P ertimbangan “tujuan hukum pidana” Sudarto cenderung bersifat lebih konseptual dan abstrak, sehingga memang  lebih  tepat  dipandang  sebagai  nilai-nilai  pemandu  dalam  kriminalisasi, namun  belum  dapat  diterapkan  sebagai  kriteria  teknis-spesifik  untuk  menguji kelayakan  kriminalisasi  suatu  perbuatan.  Menurut  penulis,  kriteria  pertama Sudarto  dapat  dikategorikan  sebagai  kriteria  kebahayaan/kerugian,  sementara kriteria kedua dan ketiga tergolong sebagai kriteria efektivitas.

## Kriteria Kriminalisasi Theo de Roos
Theo  de  Roos 27 merumuskan  teori  tentang  kriteria  kriminalisasi  dalam disertasinya di Utrecht University yang berjudul “ Strafbaarstelling van Economische Delicten:  Een  Crimineel-Politieke  Studie ” (1987).  Pada  kancah  literatur  hukum pidana Belanda, Groenhuijsen menyebut kriteria kriminalisasi de Roos dipandang berwibawa, memiliki banyak pengikut, serta secara rutin diadopsi dan diterapkan oleh  para  sarjana  hukum. 28 Dalam  penulisan  artikel  ini,  penulis  belum  dapat merujuk secara langsung dari “ Strafbaarstelling van Economische Delicten ” sebagai sumber  pertama,  sebab  hingga  saat  ini  penulis  belum  memiliki  buku  tersebut. Namun demikian, penulis dapat mengakses referensi lain mengenai kriminalisasi yang  ditulis  de  Roos,  berjudul “ Nieuwe  accenten  in  het  criminaliseringsbeleid: Risicobeheersing  en  bescherming  van  kwetsbaren ” (2000) 29 ,  yang  di  dalamnya  ia menguraikan  tentang  kriteria  kriminalisasi  beserta  informasi-informasi  baru terkaitnya  (konteks  tahun  2000).  Selain  artikel “ Nieuwe  accenten in  het criminaliseringsbeleid “ itu,  penulis  menggunakan  disertasi  Martine  Boersma (2012) 30 yang mendeskripsikan secara terperinci mengenai kriteria kriminalisasi de Roos dan mengutip langsung dari “ Strafbaarstelling van Economische Delicten ” . Meskipun bersifat sebagai sumber kedua/sumber tidak langsung, uraian Boersma penulis  pandang  cukup  memadai  untuk  memberikan  gambaran  besar  tentang
27 Theo de Roos berturut-turut pernah menjadi guru besar hukum pidana di Maastricht University , Universiteit Leiden , dan Tilburg University , dikutip dari Advocatenblad edisi November 2015, https://assets.budh.nl/advocatenblad/
article_pdf/20093311/basis_pdf_oid.pdf. Terakhir, de Roos menjabat sebagai profesor emeritus di Tilburg University .
28 M.S.  Groenhuijsen, Criteria  voor  strafbaarstelling,  Delikt  en  Delinkwent  23  (1993) ,  hlm.  2. Berdasarkan pelacakan singkat, tipologi de Roos tetap digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian-penelitian disertasi dan tesis di Belanda dalam kurun waktu satu dekade terakhir, antara  lain  disertasi  Martine  Boersma  ( Maastricht  University ,  2012),  Iris  Haenen  ( Tilburg University, 2014), Sjarai Lestrade ( Radboud University Nijmegen , 2018), serta tesis Mark van der Heijden ( Tilburg University ), Charissa de Vries ( Universiteit van Amsterdam , 2014), Sjoukje Hendrickx ( Tilburg University , 2015), K. Keeris ( Tilburg University , 2020), dan Ybo Buruma ( Univesiteit Leiden , 2020).
29 Th. A. de Roos, Nieuwe accenten in het criminaliseringsbeleid: Risicobeheersing en bescherming van kwetsbaren , dalam Criminalisering, Justitiele verkenningen, jrg. 26, nr. 5, 2000 , hlm. 9-22.
30 Martine Boersma, Corruption: A Violation of Human Rights and a Crime Under International Law? , Intersentia, Cambridge – Antwerp – Portland, 2012.
tipologi kriminalisasi de Roos. Di sana sini juga digunakan beberapa literatur lain untuk melengkapi pembahasan.
De  Roos  mengembangkan  skema  pengujian  politik-pidana  ( crimineel- politiek  toetsingsschema )  untuk  menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana. 31 Skema  kriminalisasi  ini  mengandung  beberapa  prinsip  ( beginselen ), yaitu: 32
1. Kemungkinan  terjadi  dan  motivasi  kebahayaan  ( aannemelijkheid  en motivering van de schade , feasibility and motivation of harm / damage ), disebut pula  “prinsip  kebahayaan”  atau  “ harm  principle ”. Menurut  de  Roos,  suatu perbuatan problematik yang hendak dikriminalisasi harus diuji berdasarkan pembuktian empiris-ilmiah dan dengan argumen etis-normatif yang baik;
2. Toleransi  ( tolerantie ),  kriminalisasi  suatu  perbuatan  harus  menghormati kebebasan individual warga negara;
3. Subsidiaritas ( subsidiariteit ), kriminalisasi harus memperhatikan apakah ada mekanisme self-regulation atau sistem penegakan hukum  yang lebih ringan daripada hukum pidana untuk menanggulangi suatu perbuatan;
4. Proporsionalitas  ( proportionaliteit ),  kriminalisasi  tersebut  tidak  boleh bersifat “ overkill ” atau berlebihan ;
5. Legalitas ( legaliteit ), tindak pidana harus dideskripsikan sejelas mungkin.
6. Aplikabilitas dan efektivitas praktis ( praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness ).
Elaborasi  lebih  lanjut  dari  prinsip-prinsip  kriminalisasi  de  Roos  adalah sebagai berikut:
1. Kemungkinan  terjadi  dan  motivasi  kebahayaan  ( aannemelijkheid  en motivering van de schade , feasibility and motivation of harm )
Berdasarkan prinsip ini, suatu perbuatan yang hendak dikriminalisasi harus memiliki efek kebahayaan terhadap pihak ketiga atau terhadap masyarakat, dan  pembuat  undang-undang  mesti  dengan  hati-hati  menentukan  serta
31 Supra note 29, hlm. 10.
membuktikan  eksistensi  kebahayaan  itu. 33 Terdapat  tujuh  isu  yang  harus diklarifikasi dalam prinsip ini: 34
a. latar belakang struktural dari perbuatan;
b. identifikasi  yang  jelas  terhadap  perbuatan  dan  hubungannya  dengan latar belakang;
c. identifikasi  terhadap  konsekuensi  dari  perbuatan  (antara  lain  adalah kebahayaannya) yang sedapat mungkin dalam bentuk “fakta keras”; hal ini  memungkinkan  adanya  identifikasi  terhadap  korban  dan kepentingan yang dirugikan;
d. pemahaman  mengenai  bagaimana  para  pihak  yang  terlibat  langsung (pelaku, korban, dan pihak ketiga) menilai perbuatan dimaksud;
e. mengidentifikasi  mekanisme  hukum  atau  non-hukum  yang  telah  ada untuk  menangani  perbuatan  tersebut  beserta  efeknya,  dan  juga konsistensi/inkonsistensi dalam legislasi yang relevan;
f. frekuensi terjadinya perbuatan; dan
g. informasi komparatif mengenai legislasi, case law , dan lain sebagainya dari negara lain.
2. Toleransi ( tolerantie )
Menurut  de  Roos  sebagaimana  dikutip  Boersma,  prinsip  toleransi mempertimbangkan  bahwa meskipun  suatu perbuatan bersifat membahayakan/merugikan, perbuatan itu tidak seharusnya  dikriminalisasi jika perbuatan itu berada pada wilayah kebebasan pribadi ( personal liberty ) warga negara. 35 Salah satu komponen penting dari prinsip toleransi adalah anti-paternalisme. 36 Termino logi  “paternalisme”  dijelaskan  Gerald  Dworkin sebagai “ the interference of a state or an individual with another person, against
33 Th.  A.  de  Roos, Strafbaarstelling  van  Economische  Delicten:  Een  Crimineel-Politieke  Studie , Gouda Quint, Arnhem, 1987, sebagaimana dikutip Boersma, supra note 30, hlm. 296.
34 Id.
35 Id.,  hlm.  301.  Mengenai  bagaimana  prinsip  toleransi  diterapkan  dalam  kebijakan  pidana Belanda, rujuk Piet Hein van Kempen, Criminal Policy and Criminal Justice Statistics , dalam Piet Hein van Kempen, Maartje Krabbe, dan Sven Brinkhoff (ed.), The Criminal Justice System of the Netherlands , Intersentia, Antwerpen - Cambridge, 2019, hlm. 47-61.
36 K. Keeris, Sexting assessed and examined in light of the criteria for criminalization of De Roos (tesis master di Tilburg University , 2020), hlm. 22.
their will, and defended or motivated by a claim that the person interfered with will  be  better  off  or  protected  from  harm ” . 37 Aspek  paternalistik  terlihat misalnya  dalam  suatu  kriminalisasi  yang  pelaku  tindak  pidana  dan  korban tindak  pidananya  adalah  orang  yang  sama 38 (artinya,  perbuatan  itu  benar- benar  terjadi  dalam  ranah  privat,  dilakukan  oleh  pelaku  kepada  dirinya sendiri – penulis).
3. Subsidiaritas ( subsidiariteit )
Prinsip ini menentukan bahwa pembuat undang-undang harus memilih untuk tidak mengkriminalisasi suatu perbuatan jika ada jalur atau mekanisme lain yang tersedia untuk memastikan terlindunginya suatu norma sosial. Hukum pidana  harus  menjadi  jalan  terakhir  ( final  resort , ultimum  remedium ). Menurut de Roos sebagaimana dikutip Boersma, secara umum terdapat dua alternatif terhadap hukum pidana, yaitu mekanisme hukum dan mekanisme non-hukum.    Mekanisme  hukum  non-hukum  pidana  misalnya  adalah penggunaan hukum perdata dan hukum administrasi, sementara mekanisme non-hukum contohnya adalah program pendidikan dan program pencegahan tindak pidana. 39

## 4. Proporsionalitas ( proportionaliteit )
Menurut  de  Roos,  prinsip  proporsionalitas  menghendaki  agar  kriminalisasi tidak melampaui batas dari apa yang diperlukan secara ketat ( should not go further than strictly necessary ). Dengan kata lain, suatu sanksi pidana harus proporsional  dibandingkan  dengan  kebahayaan  yang  ditimbulkan  tindak pidana.  Kebahayaan  di  sini  selain  mencakup  komponen  finansial  dan ekonomi, juga mengandung komponen etis-normatif. 40 Prinsip proporsionalitas  de  Roos  menghendaki  adanya  kesebandingan  antara kebahayaan  yang  ditimbulkan  suatu  perbuatan  dengan  respon  negara terhadapnya. Dalam mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, pembuat
37 Gerald  Dworkin, Paternalism , The  Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy (Fall  2020  Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/paternalism/.
38 Supra note 36.
39 Supra note 33, hlm. 302.
undang-undang  mesti  menilai  beratnya  suatu  sanksi  pidana  dihubungkan secara  proporsional  dengan  keseriusan  suatu  tindak  pidana. 41 Menurut  de Roos  sebagaimana  dikutip  van  der  Heijden,  prinsip  proporsionalitas  tidak hanya dimiliki hukum pidana, tapi prinsip ini lebih sulit diterapkan di hukum pidana daripada hukum perdata atau hukum administrasi. Kesulitan pertama adalah dalam menentukan lingkup kerugian suatu perbuatan, dan kesulitan kedua adalah menentukan sanksi pidana yang proporsional dengan kerugian tersebut. 42 Prinsip  proporsionalitas  de  Roos  lebih  berfokus  pada  masalah penjatuhan  sanksi  pidana  yang  sepadan  terhadap  suatu  tindak  pidana. Pendekatan ini agak berbeda dengan prinsip proporsionalitas Haenen yang akan dibahas di bagian selanjutnya.
5. Legalitas ( legaliteit )
Prinsip legalitas atau nullum crimen, nulla poena sine lege adalah salah satu fondasi hukum pidana nasional dan internasional. Dijelaskan de Roos, prinsip ini menghendaki bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa kriminalisasi terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan. Selain itu, penerapan hukum pidana secara retroaktif dan penerapan analogi dalam hukum pidana tidak dimungkinkan. Lebih lanjut, prinsip legalitas meminta bahwa ketentuan pidana  diformulasikan  sejelas  mungkin  ( lex  certa ).  Perumusan  ketentuan yang samar tidak diperbolehkan. 43
6. Aplikabilitas dan efektivitas praktis ( praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness )
Diterangkan de Roos, jika prinsip nomor 1 sampai dengan nomor 5 terpenuhi,
penting bagi pembuat undang-undang untuk menentukan: 44
a. Apakah  penerapan  ketentuan  pidana  tersebut  mungkin  dilaksanakan dalam praktik?
41 Supra note 36, hlm. 23.
42 Mark  van  der  Heijden, Strafbaarstelling  van  downloaden?  Een  toetsing  van  het kabinetsvoornemen om het downloaden van auteursrechtelijk beschermd  material voor eigen gebruik strafbaar te stellen aan de criteria voor strafbaarstelling van De Roos (tesis master di Tilburg University ), hlm. 29.
43 Supra note 41.
b. Apakah penerapan tersebut dapat dijamin dengan mempertimbangkan kapasitas sistem peradilan pidana?
c. Apakah fungsi pencegahan umum dari ketentuan pidana tersebut dapat terpenuhi?

## Kriteria Kriminalisasi Iris Haenen
Iris Haenen 45 memformulasikan teori mengenai kriteria kriminalisasi dalam buku “ Force & Marriage: The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international  criminal  law ” (2014),  yang  bersumber  dari  disertasi  doktoralnya. Menurut  penulis,  kriteria  kriminalisasi  Haenen  perlu  dipresentasikan  kepada pembaca  hukum  di  Indonesia,  karena  teori  tersebut  mensintesiskan  teori-teori kriminalisasi kontemporer paling penting dan bereputasi dalam khazanah hukum Belanda dan Inggris. Haenen menyatakan teorinya disarikan dari pemikiran tidak kurang 14 orang teoritikus: Mill, Feinberg, Simester, von Hirsch, Husak, Ashworth, Horder, Duff, Hulsman, van Bemmelen, Theo de Roos, Corstens, Haveman, dan de Hullu. 46 Dijelaskan  Haenen,  ia  menggunakan  teori  kriteria  kriminalisasi  de  Roos
45 Doktor  hukum  dari Tilburg  University .  Pada  tahun  2014  tercatat  sebagai  pengajar  di universitas yang sama.
46 Iris Haenen, Force & Marriage: The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international  criminal  law, Intersentia , Cambridge – Antwerp – Portland,  2014,  hlm.  120. Haenen menyatakan “… this chapter aims to provide a brief synthesis of the most important (contemporary) English and Dutch penalisation theories by presenting a set of principles that are common to the majority of theories ”.
sebagai titik berangkat bagi teorinya sendiri. Dalam “ Methoden van onderzoek in het strafrecht,  de  criminologie  en  de  victimologie ” terbitan  2018,  pemikiran  Haenen disebut  sebagai  “ een  (meer  recent)  voorbeeld  van  criteria  voor  strafbaarstelling ” atau “salah satu model kriminalisasi yang mutakhir ( more recent )” di Belanda. 47
Haenen menjelaskan:
The principles … are based on the ‘traditional moral criminal law’, on the so called core criminal offences, and not on purely regulatory or strict liability offences.  Traditionally,  criminal  law  dealt  only  with  the  most  morally reprehensible of crimes, so-called mala in se crimes such as murder, rape and theft.  During the past  few  decades,  however, the  criminal  law  is  being  used increasingly  often  as  a  form  of  governance:  a  means  to  regulate  activities. Minor ‘offences’ are brought within the ambit of criminal law; acts that cannot, in  the  traditional  meaning  of  the  word,  be  said  to  cause  severe  harm  or  to constitute a public wrong. 48
Dengan  pendirian  ini,  Haenen  secara  eksplisit  menegaskan  kriteria kriminalisasi  berfokus  pada  pertimbangan  terhadap  bentuk-bentuk  perbuatan yang dianggap benar-benar jahat, berbahaya, dan merusak. Hanya perbuatan yang memenuhi  kriteria  kriminalisasi  sajalah  yang  patut  dijadikan  tindak  pidana. Haenen  menolak  kriminalisasi  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  dianggap “minor” atau bersifat pengaturan/ regulatory , serta tidak menimbulkan kebahayaan parah dan tidak memenuhi kriteria public wrong .
Kriteria  kriminalisasi  Haenen,  yang  disebut  Bosma  &  Buisman  sebagai “skema tiga langkah” 49 , terdiri dari:
a. kriteria primer, yang mengandung dua prinsip ambang ( threshold principles );
b. kriteria sekunder, yang mencakup tiga prinsip yang memoderasi ( moderating principles ); dan
c. kriteria legalitas, utamanya prinsip lex certa .
Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai tiga kriteria tersebut:
47 A.K. Bosma dan S.S. Buisman , Inleiding: Evidence-based onderzoek in wetgeving en rechtspraak , dalam  A.K.  Bosma  dan  S.S.  Buisman,  ed., Methoden  van  onderzoek  in  het  strafrecht,  de criminologie en de victimologie , Wolters Kluwer, Tilburg, 2018, hlm. 4.
48 Supra note 46, hlm. 121,
1. Kriteria  primer  yang  mengandung  prinsip-prinsip  ambang  ( threshold principles )
Suatu  perbuatan  hanya  dapat  dipidana  jika  perbuatan  tersebut  bersifat salah ( wrongful ) dan membahayakan/menimbulkan risiko kebahayaan ( harmful ).
Hal ini disebut pula sebagai ” dual-element threshold ”. 50

## a. Perbuatan tersebut bersifat membahayakan (harm principle) 51
Mengutip  Ten  Voorde,  Haenen  menerangkan  tiga  bentuk  perbuatan  dan hubungannya  dengan  kebahayaan. Pertama ,  perbuatan  yang  mengakibatkan kebahayaan  langsung  secara  fisik  dan  individual,  misalnya  kejahatan  terhadap nyawa, tubuh, atau harta benda. Kedua , perbuatan yang korbannya tidak terlihat nyata  secara  fisik  dan  individual,  namun  perbuatan  tersebut  membahayakan publik/masyarakat umum secara keseluruhan, misalnya kejahatan penghindaran pajak dan pencemaran lingkungan hidup. Ketiga , perbuatan yang dilarang karena menimbulkan risiko kebahayaan, misalnya pemilikan senjata api dan mengemudi dalam  keadaan  mabuk. 52 Bagi  Haenen,  prinsip  kebahayaan  atau harm  principle mencakup  di  dalamnya  prinsip  toleransi  ( vide pemikiran  de  Roos).  Hubungan antara harm principle dan prinsip toleransi adalah keduanya memandang bahwa hanya  perbuatan  membahayakan  yang  tidak  dapat  ditoleransi  dari  perspektif kebebasan individual sajalah yang dapat dikriminalisasi. Merujuk de Roos, negara mendapatkan otoritas untuk menghukum dari harm principle dan prinsip toleransi, sehingga  hanya  jika  suatu  perbuatan  menimbulkan  kebahayaan  yang  tak  dapat ditoleransi  sajalah  negara  diperbolehkan  untuk  menetapkan  perbuatan  tersebut sebagai  tindak  pidana. 53 Harm  principle mensyaratkan  agar  daya  cakup  ( extent ), keseriusan ( gravity ), dan kemungkinan ( likelihood ) dari bahaya yang ditimbulkan suatu  perbuatan  dipertimbangkan  terhadap  implikasi  dari  penegakan  hukum pidana,  seperti  hilangnya  kebebasan  dan  pelanggaran  terhadap  hak-hak fundamental  lainnya.  Berkaitan  dengan  ini,  terdapat suatu  “ standard  harms
50 Supra note 46, hlm. 122-123.
51 Id., hlm. 123-125.
52 Id.
analysis ”, yaitu  pengujian  untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  yang membahayakan harus dikriminalisasi. 54 Dengan menyitir Feinberg, Simester, dan von  Hirsch,  Haenen  menjelaskan  bahwa  penentuan  apakah  suatu  perbuatan bersifat membahayakan dapat menggunakan langkah-langkah berikut: 55
a) Pertimbangkan  tingkat  keparahan  dan  kemungkinan  terjadi  dari  kebahayaan yang ditimbulkan suatu perbuatan. Semakin besar keparahan dan kemungkinan terjadinya  suatu  perbuatan,  semakin  kuat  alasan  untuk  mengkriminalisasi perbuatan tersebut.
b) Sebagai pertimbangan kontra terhadap pertimbangan pertama, perhitungkan nilai sosial dari perbuatan dan tingkat intrusi yang akan memberikan dampak pada  pilihan-pilihan  para  pihak  jika  perbuatan  tersebut  dikriminalisasi. Semakin suatu perbuatan memiliki nilai sosial, atau jika kriminalisasi perbuatan akan  membatasi  kebebasan  secara  umum,  semakin  kuat  alasan  untuk  tidak mengadakan kriminalisasi.
c) Perhatikan  halangan-halangan  lain  yang  dapat  mencegah  diadakannya kriminalisasi. Misalnya, kriminalisasi itu tidak boleh merugikan hak atas privasi dan kebebasan berekspresi.
b. Perbuatan tersebut bersifat salah (“ wrong ” principle ) 56
Prinsip  ini  dianggap  kompleks  dan  tidak  memiliki  kriteria  tetap,  karena bersumber dari nilai moral universal yang cenderung abstrak dan intuitif. Namun demikian,  tulis  Haenen,  perbuatan  yang  salah  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu perbuatan yang melanggar kepentingan seseorang, atau menimbulkan kebahayaan terhadap sumber daya ( resource ) seseorang. Dengan demikian, sifat “salah” dalam suatu perbuatan muncul dari “kebahayaan” yang ditimbulkan perbuatan dimaksud.
Indikator  lainnya,  perbuatan  tersebut  dipandang  publik  sebagai  perbuatan  yang salah  ( public  wrong ).  Justifikasi  persyaratan  ini  adalah  bahwa  penghukuman terhadap tindak pidana dipandang sebagai respon masyarakat secara keseluruhan
54 Id. 55 Id.
terhadap tindak pidana itu. Karena pemidanaan dipersepsikan sebagai “kehendak publik”,  hukum  pidana  hanya  dapat  diberlakukan  untuk  mengkriminalisas i perbuatan-perbuatan  yang  mendapat  perhatian  dan  meresahkan  masyarakat umum. 57
2. Kriteria  sekunder  yang  mencakup  prinsip-prinsip  yang  memoderasi ( moderating principles )
Jika  suatu  perbuatan  dinilai  telah  memenuhi  sifat  salah  ( wrongful )  dan membahayakan  ( harmful ),  selanjutnya  pembuat  undang-undang  harus memikirkan  argumen-argumen  untuk  mendukung  atau  menolak  kriminalisasi dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  yang  memoderasi,  yaitu  prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, dan prinsip efektivitas.

## a. Proporsionalitas ( proportionality ) 58
Prinsip  proporsionalitas  menghendaki  agar  reaksi  terhadap  suatu perbuatan harus sepadan (dalam artian tidak lebih parah) dengan perbuatan yang bersangkutan.  Menyitir  Jareborg,  prinsip  proporsionalitas  terbagi  ke  dalam proporsionalitas  prospektif  ( prospective  proportionality )  dan  proporsionalitas restropektif  ( restropective  proportionality ).  Prinsip  proporsionalitas  restropektif adalah mengenai relasi antara keseriusan/keparahan suatu tindak pidana dengan keseriusan/keparahan sanksi pidananya. Dalam arti lain, suatu sanksi pidana harus sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  bersangkutan.  Prinsip  proporsionalitas prospektif  adalah  suatu  prinsip  yang  berkutat  dengan  masalah  proporsionalitas antara  keparahan  ( severity )  suatu  perbuatan  dengan  keseriusan  reaksi  negara dalam  meresponnya.  Prinsip  ini  antara  lain  mempertanyakan,  apakah  suatu perbuatan  dinilai  sedemikian  parah  sehingga  melegitimasi  penggunaan  hukum pidana sebagai instrumen negara yang paling koersif. Dalam konteks kriminalisasi, Haenen  berfokus  pada  prinsip  proporsionalitas  prospektif. 59 Prinsip proporsionalitas tidak hanya digunakan terbatas dalam tahap kriminalisasi. Prinsip
57 Id. 58 Id.
ini  dapat  membantu  pembuat  undang-undang  dalam  menentukan  dan mengklafisikasikan  suatu  tindak  pidana  dalam  hukum  pidana,  apakah  tergolong sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran.  Setelah  proses  kriminalisasi,  prinsip proporsionalitas juga digunakan dalam menentukan sanksi pidana terhadap suatu delik (proporsionalitas restropektif). 60
b. Subsidiaritas ( subsidiarity )
a) Subsidiaritas eksternal ( external subsidiarity )
Prinsip  ini  berangkat  dari  argumen  bahwa  hukum  pidana  tidak  boleh digunakan secara “ mudah ” atau “ringan” ; jika ada bentuk intervensi hukum di  luar  hukum  pidana  yang  bersifat  lebih  tidak  intrusif,  seperti  hukum perdata  atau  hukum  administrasi,  penggunaan  hukum  perdata  atau administrasi itu harus diutamakan daripada hukum pidana. 61 Bagi Haenen, prinsip subsidiaritas eksternal menuntut dilakukannya eksplorasi terhadap alternatif  di  luar  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  suatu  perbuatan. Karena  hukum  pidana  menimbulkan  perampasan  hak  asasi  dan memberikan efek stigmatisasi, banyak sarjana berargumen bahwa hukum pidana  harus  dipandang  sebagai  upaya  terakhir  ( the  last  resort , ultimum remedium , ultima  ratio ). 62 Namun  begitu,  Haenen  melihat  bahwa  pada kasus-kasus  tertentu,  hukum  pidana  justru  lebih  dipilih  sebagai  bentuk intervensi negara, karena hukum pidana secara sistematis melarang/mengecam  suatu  tindak  pidana  dan  menghukum  orang  yang melakukannya.  Bagi  Haenen  dengan  menyitir  Simester  &  von  Hirsch, lapangan  hukum  lain  (misalnya  hukum  perdata/administrasi)  tidak memiliki  kualitas  pengecaman  ( condemnatory  quality )  sekeras  hukum pidana. 63 Lebih  lanjut,  dengan  mengutip  Haveman  dan  de  Roos,  Haenen
60 Id.
61 Id., hlm. 129, “… when other, less intrusive forms of intervention, such as administrative or civil (tort)  law,  can be used as an effective  way  to prevent harm, they must be applied  instead of criminal sanctions ”.
62 Id.,  hlm.  129-131.  Beberapa  ahli  menyamakan  prinsip ultimum  remedium dengan  prinsip subsidiaritas, C.P.M. Cleiren, Functie en waarde van criteria voor strafbaarstelling in het huidig tijdsgewricht ,  dalam  C.P.M.  Cleiren  et.  al., Criteria  voor  strafbaarstelling  in  een  nieuwe dynamiek , Boom Lemma Uitgevers , Den Haag, 2012, hlm. 10.
menyatakan hukum pidana memang memiliki nilai simbolik dan ekspresif yang  kuat,  dan  itu  dapat  berguna  sebagai  alasan  kriminalisasi,  meskipun legislasi pidana yang hanya eksis sebagai simbol haruslah dihindari. 64 Di sisi lain,  sarjana  seperti  Simester  dan  von  Hirsch  menolak  ide  bahwa  hukum pidana harus selalu digunakan sebagai last resort / ultimum remedium . Dalam pandangan mereka, perbuatan yang tergolong mala in se (perbuatan yang secara  moral  universal  dipandang  salah, pre-legally  wrong ,  seperti pembunuhan dan pemerkosaan) harus dilarang oleh hukum pidana. Artinya, terdapat  perbuatan-perbuatan  tertentu (dengan  kualitas mala  in  se ) yang memang  harus  dikriminalisasi,  terlepas  dari  kecocokan/ketersediaan mekanisme hukum selain hukum pidana. 65
b) Subsidiaritas internal ( internal subsidiarity )
Jika subsidiaritas eksternal berfokus pada alternatif hukum di luar hukum pidana,  subsidiaritas  internal  berpusat  pada  alternatif  di  dalam  hukum pidana.  Dalam  prinsip  ini,  setelah  suatu  perbuatan  dianggap  memenuhi prinsip subsidiaritas eksternal dan layak dikriminalisasi, pembuat undang- undang  harus  mempelajari  hukum  pidana  positif  di  negaranya,  dan memverifikasi  apakah  perbuatan  tersebut  telah  diatur/tercakup  dalam suatu  ketentuan  tindak  pidana.  Jika  perbuatan  tersebut  telah  tercakup dalam  suatu  formulasi  tindak  pidana,  prinsip  ini  memandang  tidak  perlu dilakukan  kriminalisasi  delik  baru  secara  terpisah  dari  ketentuan  pidana yang  telah  ada.  Dengan  kata  lain,  kriminalisasi  suatu  perbuatan  hanya dimungkinkan  jika  perbuatan  tersebut  memang  belum  diatur/tercakup dalam  ketentuan  tindak  pidana  atau  undang-undang  pidana  manapun  di suatu negara. 66
64 Id.  Uraian  ini  segera  mengingatkan  penulis  pada  argumen  Moeljatno  mengenai “pidana sebagai tulisan belaka”.
65 Id.,  hlm.  130- 131,  “… that  some  acts  require  criminalisation,  irrespective  of  the suitability/availability of alternative mechanisms ”.

## c. Keefektifan ( effectiveness )
Haenen  menyebut  bahwa  prinsip  keefektifan  juga  eksis  dalam  pemikiran Simester & von Hirsch, de Roos, dan Hulsman. Dalam uraiannya mengenai prinsip keefektifan, Haenen banyak merujuk dari de Roos dan Jareborg, sehingga sebagian besar  argumennya  memiliki  kemiripan  dengan  kriteria  kriminalisasi  de  Roos. Pertama , pembuat undang-undang harus memastikan bahwa definisi suatu tindak pidana cukup jelas untuk dapat dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tak dapat teratasi dalam proses penegakan hukum. Kedua ,  pembuat  undang-undang  harus  mempertimbangkan  kemudahan mendeteksi  tindak  pidana  tersebut.  Selain  itu,  apakah  sistem  peradilan  pidana memiliki  kapasitas  untuk  benar-benar  menegakkan  hukum  dan  menanggulangi tindak pidana itu. 67 Terakhir , pembuat undang-undang mesti mempertimbangkan apakah kriminalisasi suatu perbuatan dapat berkontribusi pada efek pencegahan umum bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. 68

## 3. Legalitas ( lex certa ):
Menurut  Haenen,  prinsip lex  certa menggariskan  bahwa  definisi  suatu tindak pidana mesti dirumuskan sejelas dan setepat mungkin, karena warga negara harus  mampu  memahami  perbuatan  apa  yang  dilarang  oleh  undang-undang. Namun demikian, di sisi lain, tidak semua bentuk tindak pidana dapat didefinisikan dan  dikodifikasikan  secara  amat  detail,  karena  jika  hal  itu  terjadi  akan menyebabkan undang-undang pidana menjadi begitu panjang dan rumit (disebut Haenen sebagai “rawa - rawa pasal yang tak tertembus”). 69 Sampai batas tertentu, penggunaan norma samar/tidak jelas ( vague norms ) menjadi tidak terhindarkan. Berdasarkan  hukum  putusan  pengadilan  ( case  law ) European  Court  of  Human Rights (ECtHR), kepastian hukum dan prinsip lex certa dipandang terpenuhi dengan mengukur foreseeability dari suatu rumusan pasal dan tersedianya ( accessible ) case law yang dapat menjelaskan dan menguraikan unsur samar/tidak jelas dari tindak
67 Id. 68 Id.
69 Id., “… not all forms of criminal behaviour can be exhaustively codified, since the result of such an endeavour would be a vast criminal code containing an impenetrable morass of articles ”.
pidana  itu.  Prinsip lex  certa dipertimbangkan  setelah  pembuat  undang-undang memutuskan  untuk  mengkriminalisasi  suatu  perbuatan,  dalam  makna  bahwa tindak pidana tersebut mesti dirumuskan  dalam rumusan  yang akurat dan jelas. Jika keadaannya tidak demikian, perlu diajukan pertanyaan, apakah di kemudian hari hakim dapat memperjelas unsur-unsur rumusan pasal dalam case law sehingga mampu  memitigasi vagueness ,  atau  dapatkah  nasihat  hukum  ( legal  advice ) memberikan kejelasan terhadap rumusan undang-undang itu. 70 Dengan uraian lain, jika  suatu  tindak  pidana  tidak  dapat  dirumuskan  secara  jelas,  sehingga mengandung  unsur  samar,  dan  unsur  samar  tersebut  diperkirakan  tidak  dapat diuraikan/diperjelas  oleh  hakim  dalam case  law atau  dijelaskan  dengan  nasihat hukum (legal advice), maka kriminalisasi itu tidak memenuhi prinsip lex certa dan seharusnya tidak dilakukan. 71
70 Id., “ The lex certa principle should be taken into consideration after the legislator has decided to criminalise certain conduct, in the sense that it should be possible to define this new crime in accurate, clear terms. If this is not the case, the question should be asked whether it would be possible for judges to explain the elements of the definitions in case law, thereby mitigating the vagueness, or whether legal advice could offer clarity ”.
71 Meskipun, menurut Haenen, dalam mayoritas kasus dimungkinkan untuk merumuskan suatu tindak pidana tanpa melampaui batas-batas kesamaran yang diperbolehkan ( the boundaries of permissible vagueness ), Id.

## Penutup
Berikut adalah beberapa pokok kesimpulan dari seluruh uraian di atas:
1. Moeljatno  merumuskan  tiga  kriteria  kriminalisasi:  1)  suatu  perbuatan menimbulkan  kerugian  terhadap  masyarakat,  2)  kriminalisasi  tersebut adalah jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang  dilarang  tersebut,  dan  3)  pemerintah  melalui  alat-alat  negara  benar- benar  mampu  melaksanakan  ancaman  pidana  jika  ternyata  ada  yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan istilah lain, kriteria 1, 2, dan 3 Moeljatno masing-masing dapat disebut sebagai kriteria kebahayaan, kriteria subsidiaritas, dan kriteria efektivitas.
2. Tiga  kriteria  kriminalisasi  menurut  Sudarto  adalah:  1)  perbuatan  bersifat merugikan,  2)  analisis  biaya  dan  keuntungan,  dan  3)  beban  penegakan hukum.  Menurut  penulis,  kriteria  1  dapat  disebut  sebagai  kriteria kebahayaan, sementara kriteria 2 dan 3 merupakan kriteria efektivitas.
3. Thedorus  de  Roos  mengemukakan  enam  kriteria  kriminalisasi:  1) kemungkinan  terjadi  dan  motivasi  kebahayaan  ( aannemelijkheid  en motivering  van  de  schade , feasibility  and  motivation  of  harm / damage ), 2) toleransi  ( tolerantie ), 3)  subsidiaritas  ( subsidiariteit ), 4)  proporsionalias ( proportionaliteit ), 5)  legalitas  ( legaliteit ), 6)  aplikabilitas  dan  efektivitas praktis ( praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness ).
4. Iris Haenen, dengan mendasarkan pada teori de Roos, merumuskan kriteria kriminalisasi sebagai berikut: 1) kriteria primer, yang mencakup dua prinsip ambang  ( threshold  principles ):  suatu  perbuatan  harus  bersifat  a) membahayakan ( harmful ) dan b) salah ( wrongful ), 2) kriteria sekunder, yang mencakup  tiga  prinsip  yang  memoderasi  ( moderating  principles ):  prinsip proporsionalitas  (terutama  prinsip  proporsionalitas  prospektif),  prinsip subsidiaritas (terdiri dari subsidiaritas eksterna; dan subsidiaritas internal), dan prinsip efektivitas, serta 3) legalitas ( lex certa ).
5. Berdasarkan  empat  tipologi  di  atas,  terdapat  tiga  kriteria  yang  menjadi benang  merah  pemikiran  Moeljatno,  Sudarto,  de  Roos,  dan  Haenen,  dalam
artian  kriteria  itu  muncul  dalam  teori  empat  pemikir  tersebut,  yaitu:  1) kriteria kebahayaan, 2) kriteria subsidiaritas, dan 3) kriteria efektivitas.
6. Mengingat Haenen menjadikan teori de Roos sebagai titik tolak bagi teorinya sendiri, perlu dilakukan analisis dan perbandingan tipologi Haenen dengan tipologi de Roos. Pertama , tipologi Haenen menggunakan lima kriteria yang sama  dengan  tipologi  de  Roos,  yaitu  kriteria  kebahayaan,  proporsionalitas, subsidiaritas,  efektivitas,  dan  legalitas. Kedua ,  tipologi  Haenen menggolongkan  “prinsip  toleransi”  sebagai  salah  satu  komponen harm principle (prinsip  kebahayaan),  sementara  dalam  tipologi  de  Roos  prinsip toleransi  adalah  prinsip  yang  berdiri  sendiri. Ketiga ,  Haenen memformulasikan perbuatan  yang  dikriminalisasi  harus  bersifat  salah ( wrongful );  prinsip  mana  tidak  ada  dalam  tipologi  de  Roos. Keempat , terdapat perbedaan pemaknaan prinsip proporsionalitas antara Haenen dan de  Roos.  Kriteria  proporsionalitas  de  Roos  terutama  berfokus  pada proporsionalitas antara tindak pidana dan sanksi pidananya (proporsionalitas  restropektif),  sementara  Haenen  mengedepankan  prinsip proporsionalitas  prospektif,  yaitu  prinsip  yang  membahas  masalah kesepadanan  antara  tingkat  keseriusan  ( severity )  suatu  perbuatan  dengan reaksi  negara  dalam  meresponnya.  Artinya,  yang  dipertimbangkan  adalah apakah dipandang proporsional jika suatu perbuatan diancam dengan hukum pidana.  Bagi  Haenen,  isu  mengenai  kesepadanan  antara  tindak  pidana  dan sanksi pidana adalah isu ikutan yang baru muncul setelah suatu perbuatan disetujui  untuk  dikriminalisasi. Kelima ,  Haenen  mengembangkan  prinsip subsidiaritas  de  Roos  dengan  membaginya  ke  dalam  dua  subprinsip,  yaitu subsidiaritas  eksternal  dan  subsidiaritas  internal. Keenam ,  Haenen mengembangkan  kriteria  legalitas  ( lex  certa )  dengan  menggunakan  kaidah dari case  law ECtHR,  yang  antara  lain  memutus  tentang  syarat  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  harus  bersifat foreseeable dan accessible untuk terpenuhinya kepastian hukum dan lex certa.
Kriteria kriminalisasi sebagaimana diulas artikel ini dapat digunakan oleh pembuat  undang-undang  dan  publik  secara  luas  untuk  menganalisis  wacana kriminalisasi suatu perbuatan tertentu. Jika kriteria kriminalisasi itu dipedomani secara  serius,  hanya  perbuatan-perbuatan  yang  memenuhi  seluruh  kriteria kriminalisasi  sajalah  yang  patut  dan  harus  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana. Sementara terhadap perbuatan-perbuatan problematik lain yang lebih tidak serius dan tidak memenuhi kriteria kriminalisasi dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum  non-hukum  pidana  atau  mekanisme  non-hukum.  Dengan  begitu,  prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium benar-benar dipedomani dan diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pidana. Akhirnya, ufuk yang hendak  dituju  artikel  ini  adalah  konfigurasi  republik  dan  negara  hukum demokratis-adil  yang  terhindar  dari  krisis  kriminalisasi  yang  tidak  perlu ( unnecessary criminalization ) dan kriminalisasi berlebih ( overcriminalization ).

## Daftar Pustaka
Buku: A.K. Bosma dan S.S. Buisman, Inleiding: Evidence-based onderzoek in wetgeving en rechtspraak ,  dalam  A.K.  Bosma  dan  S.S.  Buisman  (ed.), Methoden  van onderzoek  in  het  strafrecht,  de  criminologie  en  de  victimologie ,  Wolters Kluwer, Tilburg, 2018.
Anugerah  Rizki  Akbari,  Potret  Kriminalisasi  Pasca  Reformasi  dan  Urgensi Reklasifikasi  Tindak  Pidana  di  Indonesia, Institute  for  Criminal  Justice Reform , Jakarta, 2015.
C.P.M.  Cleiren, Functie  en  waarde  van  criteria  voor  strafbaarstelling  in  het  huidig tijdsgewricht , dalam C.P.M. Cleiren et. al., Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek , Boom Lemma Uitgevers , Den Haag, 2012.
Douglas  Husak, Overcriminalization:  The  Limits  of  the  Criminal  Law , Oxford University Press, New York, 2008.
Iris  Haenen, Force  &  Marriage:  The  criminalisation  of  forced  marriage  in  Dutch, English and international criminal law , Intersentia, Cambridge – Antwerp – Portland, 2014.
Johannes  Keiler  dan  David  Roef, Principles  of  Criminalisation  and  the  Limits  of Criminal  Law ,  dalam  Johannes  Keiler  dan  David  Roef  (ed.), Comparative Concepts of Criminal Law , Intersentia, Cambridge – Antwerp - Chicago, 2021. Martine  Boersma, Corruption:  A  Violation  of  Human  Rights  and  a  Crime  Under International Law? , Intersentia, Cambridge – Antwerp – Portland, 2012. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. Moeljatno,  Fungsi  dan  Tujuan  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Rencana  Undang- Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
Muladi dan Barda Nawawi A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
1984.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2019. Piet  Hein  van  Kempen, Criminal  Policy  and  Criminal  Justice  Statistics ,  dalam  Piet Hein van Kempen, Maartje Krabbe, dan Sven Brinkhoff (ed.), The Criminal Justice System of the Netherlands , Intersentia, Antwerpen - Cambridge, 2019. Soetandyo  Wignjosoebroto,  Ragam-ragam  Penelitian  Hukum,  dalam  Sulistyowati Irianto  dan  Shidarta  (ed.),  Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983. Sudarto,  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung, 2013. Topo Santoso, Hukum Pidana: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, 2020. Valerine J. Kriekhoff, Penelitian Hukum Normatif dalam Hukum Pidana: Metode dan Aplikasinya,  dalam  Jufrina  Rizal  dan  Suhariyono  AR  (ed.),  Demi  Keadilan: Antologi  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Pustaka  Kemang, Jakarta, 2016.
Tesis: K. Keeris, Sexting assessed and examined in light of the criteria for criminalization of De Roos (tesis master di Tilburg University , 2020). Mark  van  der  Heijden, Strafbaarstelling  van  downloaden?  Een  toetsing  van  het kabinetsvoornemen  om  het  downloaden  van  auteursrechtelijk  beschermd material  voor  eigen  gebruik  strafbaar  te  stellen  aan  de  criteria  voor strafbaarstelling van De Roos (tesis master di Tilburg University ).
Artikel Jurnal: M.S. Groenhuijsen, Criteria voor strafbaarstelling, Delikt en Delinkwent 23 (1993) . Mahrus  Ali, Overcriminalization dalam  Perundang-undangan  di  Indonesia,  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 25 September 2018.
S.S.  Buisman, Criteria  voor  Strafbaarstelling:  De  integratie  tussen  theorie  en wetgevingsbeleid, Boom Strafblad 2020-1 .
Salman Luthan, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 16, No. 1, 2009.
Th. A. de Roos, Nieuwe accenten in het criminaliseringsbeleid: Risicobeheersing en bescherming van kwetsbaren, dalam Criminalisering, Justitiele verkenningen, jrg. 26, nr. 5, 2000 .

## Sumber Daring
Advocatenblad edisi  November  2015,  https://assets.budh.nl/advocatenblad/ article_pdf/20093311/basis_pdf_oid.pdf.
Gerald Dworkin, Paternalism , The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  https://plato.stanford.edu/archives/ fall2020/entries/paternalism/.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234.

## Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

## Kamus
Cornell Law School Legal Information Institute . Google Dictionary-Oxford Languages .