## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1607/PID.SUS/2020/PN.MKS)
Arry wirawan 1 dan Syamsiar Arief 2 1,2 Universitas Indonesia Timur arrywish.233@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  Untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  pelaku  tindak pidana  kepemilikan  Narkotika  dan  Untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi terhadap  pelaku  tindak  pidana  kepemmilikan  narkotika . Metode  Penelitian  yang  di  gunakan  yakni  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  meliputi  pendekatan  perundang–undangan (statute  approach) dan  pendekatan  Konseptual (conceptual  approaach) .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara  Nomor  1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks  telah  tepat.  Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan  dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  Atau  Pasal  112  Ayat  (1)  UU.  RI.  No  35  tahun  2009  tentang  Narkotika. Pertimbangan  hukum  oleh  Hakim  terhadap  tindak  pidana  kepemilikan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman dalam  menjatuhkan  pemidanaan  telah  tepat  karena  Hakim  dalam  perkara  Nomor  1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.
Kata kunci: Kepemilikan Narkotika, Pidana.

## Abstract
The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  application  of  material  criminal  law  to  perpetrators  of criminal  acts  of  possession  of  narcotics  and  to  determine  the  legal  considerations  of  judges  in  imposing sanctions  on  perpetrators  of  criminal  acts  of  possession  of  narcotics.  The  research  method  used  is  normative legal  research  with  a  research  approach  that  includes  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The results of this study indicate that the application of material criminal law by the judge to the crime of possession of  Narcotics  Category  I  in  the  Decision  on  Case  Number  1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks  is  correct.  The  Public Prosecutor  used  alternative  charges,  namely:  Article  114  Paragraph  (1)  of  the  Law.  RI.  No.  35  of  2009 concerning  Narcotics  Jo  Article  132  (1)  of  the  Law.  RI.  No.  35  of  2009  concerning  Narcotics,  or  Article  112 Paragraph (1) of the Law. RI. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge's legal consideration of the criminal act of possession of Narcotics Category I is not a plant in imposing a sentence is appropriate because the Judge in  case  Number  1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks  imposed  a  sentence  based  on  witness  testimony,  defendant's statement, and documentary evidence according to Article 184 KUHAP is legal evidence.
Keywords: Narcotics Possession, Criminal.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  tidak  bisa  lepas  dari  kehidupan  manusia  sebagai  motor  utama penggeraknya.  Sumber  daya  manusia  menjadi  hal  yang  utama  dalam  pembangunan  karena pembangunan  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  manusia  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu pembangunan  sumber  daya  manusia  menjadi  perioritas  utama  yang  harus  digarap,  karena dengan  meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  menjadikan  modal  yang sangat  penting  untuk  berkompetisi  dalam  era  globalisasi  saat  ini.  Di  dalam  pergaulan masyarakat,  setiap  hari  terjadi  hubungan  antara  anggota  masyarakat  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Perubahan  pergaulan  tersebut  menimbulkan  berbagai  peristiwa  atau  kejadian  yang
dapat  menggerakkan  peristiwa  hukum.  Salah  satu  contoh  dari  peristiwa  tersebut  adalah penyalahgunaan  narkotika  yang  semakin  mecemaskan.  Kejahatan  narkotika  yang  bersifat transnasional  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  modern  dan  teknologi canggih,  termasuk  pengamanan  hasilhasil  kejahatan  narkotika.  Perkembangan  kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  didalam  suatu negara.  Hukum  pidana  itu  terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi  keharusan-keharusan  dan larangan-larangan  yang  (oleh  pembentuk  undang-undang)  telah  dikaitkan  dengan  suatu sanksi  yang  berupa  hukuman,  yaitu  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus  (Tomalili.  R, 2019).  Dengan  demikian  dapat  juga  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  itu  merupakan  suatu sistem  norma-norma  yang  menentukan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  mana  (hal melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dimana  terdapat  suatu  keharusan  untuk melakukan  sesuatu)  dalam  keadaan-keadaan  bagaimana  hukuman  itu  dapat  dijatuhkan  serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
Sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang,  Indonesia  menjadi  sasaran  yang sangat  potensial  sebagai  tempat  untuk  memproduksi  dan  mengedarkan  narkotika  secara ilegal.  Penyalahgunaan  narkotika  dan  peredaran  gelapnya  dengan  sasaran  generasi  muda telah  menjangkau  berbagai  penjuru  daerah  dan  merata  diseluruh  strata  sosial  masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.
Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat- obat  narkotika  mempunyai  pengaruh  terhadap  fisik  dan  mental,  dan  apabila  digunakan dengan  dosis  yang  tepat  dan  di  bawah  pengawasan  dokter  atau  psikiater  dapat  digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak  sesuai  dengan  standar  pengobatan  dapat  membahayakan  penggunanya.  Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.
Akibat  permasalahan  di  atas,  maka  timbul  pola  perkembangan  penyakit  masyarakat seperti  kejahatan,  perjudian,  pencurian  atau  penodongan,  pemerkosaan,  pelacuran  dan  lain- lain.  Pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi medis  atau  rehabilitasi  sosial  dipusat  rehabilitasi  ketergantungan  narkotika.  Dengan rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  dimaksudkan  untuk  memulihkan  dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.
Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja,  namun  penyalahgunaan  narkoba  tersebut  telah  bersemayam  didalam  diri  semua kalangan  bahkan  sampai  kepada  yang  telah  berpendidikan  sekalipun,  mulai  dari  anak-anak sekolah  yang  notabenenya  dari  golongan  terpelajar,  pengusaha-pengusaha,  bahkan  pejabat- pejabat  negara  dan  aparat  penegak  hukum  pun  ikut  terjerat  dalam  kasus  penyalahgunaan narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung  dikuasai  dan  dikontrol  oleh  narkotika  yang  seharusnya  memiliki  manfaat  yang sangat  besar  dan  bersifat  positif  apabila  dipergunakan  untuk  keperluan  pengobatan  ataupun dibidang  pengetahuan,  tetapi  oleh  generasi  sekarang  narkotika  disalahgunakan  dengan berbagai tujuan.
Sangat  memprihatinkan  ketika  melihat  generasi-generasi  kita  yang  telah  terjerumus mengkonsumsi  narkotika  yang  lambat  laun  akan  merugikan  dirinya  sendiri,  keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi  muda  pemilik  masa  depan  akan  mulai  hancur.  Untuk  menjamin ketersediaan  narkotika  guna  kepentingan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan  disatu  sisi,  dan disisi  lain  untuk  mencegah  peredaran  gelap  narkotika  yang  selalu  menjurus  pada  terjadinya penyalahgunaan,  maka  diperlukan  pengaturan  dibidang  narkotika.  Pada  dasarnya  narkotika dibutuhkan  dan  memiliki  manfaat  yang  besar  untuk  manusia,  khususnya  dibidang  ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan.
Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal  negatif.  Didalam  dunia  kedokteran,  narkotika  digunakan  untuk  membius  pasien sebelum dioperasi (Ari, G, G. 2019). Hal ini dilakukan karena didalam narkotika terdapat zat yang  dapat  memengaruhi  perasaaan,  pikiran,  dan  kesadaran  pasien.  Oleh  karena  itu,  agar penggunaan  narkotika  dapat  memberikan  manfaat  bagi  kehidupan  umat  manusia, peredarannya  harus  diawasi  secara  ketat  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  4  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  (selanjutnya  disingkat  menjadi  UU Narkotika)  diberlakukannya  UU  narkotika  menggantikan  Undang-undang  Nomor  22  tahun 1997  memperlihatkan  keseriusan  dari  pemerintah  untuk  mencegah  dan  menanggulangi bahaya  penyalahgunaan  narkotika.  Mengenai  peredaran  narkotika  diatur  dalam  Pasal  35 sampai  dengan  Pasal  44  UU  narkotika.  Dalam  Pasal  35  disebutkan,  peredaran  narkotika meliputi  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  penyaluran  atau  penyerahan  Narkotika, baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun  pemindahtanganan,  untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa
yang  harus  dipandang  sebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana.  Van  Hamel  telah  mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu  hanyalah  dia,  yang  tindakannya  atau  kealpaannya  memenuhi  semua  unsur  dari  delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara  tegas  maupun  yang  tidak  dinyatakan  secara  tegas.  Jadi  pelaku  itu  adalah  orang  yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dan  telah  banyak  mendapat  putusan  hakim.  Dengan  demikian,  penegakan hukum  ini  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan gelap  serta  peredaran  narkotika.  Namun  kenyataannya  berbanding  terbalik  dengan  harapan masyarakat.  Berdasarkan  dari  data  yang  didapat  dari  BNN  menunjukkan  jumlah  kasus kepemilikan narkotika tahun 2018 sebanyak 34.000, tahun 2016 meningkat menjadi 41.000, dan pada satu  tahun terakhir  yaitu 2017 meningkat  sebanyak 43.000  (Remana. H. F. 2018). Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  telah  disusun  dan diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang  menyangkut  narkotika  ini  belum  dapat diredakan.  Dalam  berbagai  kasus,  telah  banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba tertangkap  dan  mendapat  sanksi  berat,  namun  pelaku  yang  lain  seperti  tidak  mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif-empiris.  Metode  penelitian  yuridis  normatif-empiris  ialah  penggabungan antara  penelitian  yuridis  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur yuridis  empiris.  Dimana  Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
Lokasi penelitian  yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar  yaitu Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, Makassar. Dalam penelitian ini sumber data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer digunakan untuk
mengumpulkan informasi  yang terkait dengan permasalahan  yang terdapat  dalam penelitian ini  yang  diperoleh  peneliti  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Hakim  yang memutus  perkara  putusan  pengadilan  No.  1607/Pid.Sus/2020/PN  Mks.  Sedangkan  data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  penelitian  kepustakaan (Library  Research )  baik  melalui  pengumpulan  dan  inventarisasi  buku-buku  ilmu  hukum, karya-karya  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  internet,  media  cetak,  dokumen- dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.
Berdasarkan  data  primer  dan  sekunder  yang  telah  diperoleh  oleh  penulis  kemudian membandingkan  data  tersebut.  Penulis  menggunakan  teknik  deskriptif  yang  didasari  oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian  hasil  analisis  tersebut  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  penjelasan  dan penggambaran  kenyataan-kenyataan  atau  kondisi  objektif  yang  ditemukan  di  lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Putusan   No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks
Membahas  mengenai  penerapan  hukum  pidana  materiil  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  pada  kasus  yang  penulis  teliti,  maka  penerapan  hukum  pidana materiil  penulis  temukan  pada  data  dalam  putusan  ini  yaitu  dakwaan,  tuntutan  penuntut umum, dan amar putusan.

## 1. Dakwaan

## KESATU:
aMD1MB nuJM81MBagtpaBaptBaa nBh Btap BIM DBDMeBAM tIB MeUUM BwkBdretBhahaB IMJMB Ir8r B ha aaB Wt MB M MrB In tJM8B - B tJM8euMB IMJMB 1M8 rB  nu ne rB JM M B MDreB hahaB nu nteIM B JtB WtIteMB  nDM tB d e aMIIMnJJMeUB Ann aM MaMeUB An MB aM8MIIMu B M MrB In tJM8euMB JtB IrM rB  n IM B  nu ne rB uMeUB  MItDB  nu MIr8B JM M B JMnuMDB Dr8r B aneUMJt MB tnUnutB aM8MIIMu B  MeIMB DM8B M MrB  n M1MeB Dr8r B  neM1Mu8MeB re r8B JtarM  B  nearM  B n n t B  nenut M B  neaMJtB InuMe MuMB JM M B drM B  n t B  ner8MuB M MrB  neunuMD8MeB tMu8n t8MB n neUMeBp BInu rM MeB MeMBJt M8r8MeBn nDB nuJM81MBJneUMeBnMuMBIn MUMtB ne8r :
- aMD1MB nuM1M BJMeBk8 attM BmhannB n1M BJtJnIMeBur MDB nuJM81MBaretuBateBaMInB hUBtMt B n MeU
Ut B nuJM81MBaretuBateBaMInBhUBtMtB uMeUBIMJMBIMM Bt rBIn ne MuMB
nuMJMB Jt nuMIB u eMDeuMB JMeB k8 attM B mhannB  neM1Mu8MeB 8nIMJMB  nuJM81MB aretuB ateBaMInBhUBtMtBre r8B n  n tBeMu8n t8MBanetIBIM r B nuJM81MBar uBateBaMInBhUB
tMtB uMeUB  n MeUB InaM8B M1M B DneJM8B  n n tB eMu8n t8MB anetIB IM rB ueneunuMD8MeB rMeUBIn nIMuBaI haa aaaBmJrMBuM rIBet rBnBurItMDB8nIMJMBk8 attM Bmhann BIn Mear euMB k8 attM BmhannB neUMaM8B nuJM81MBaretuBateBaMInBhUBtMtB nuIM M - IM MB8nB1tI MB
InDM tB re r8B  n  n tB eMu8n t8MB anetIB IM r B In n MDB  nun8M B nuJrMB  nuMJMB JtB 1tI MB InDM tBk8 attM BmhannB neururDB nuJM81MBarueuBateBaMInBhUBtMtBre r8B MIr8B8nB JM M BIM MDBIM rB8M MuB1tI MBInDM tBJt MeMBJM M B8M MuB nuIn r BIrJMDB nereUUrB nueMeB k8 attM B mhannB InJMeU8MeB k8 attM B mhannB  nereUUrB JtIMu8tuMe B  n n MD B nuJM81MB aretuB ateB aMInB hUB tMtB  MIr8B 8nIM MDB IM rB 8M MuB 1tI MB InDM tB  nu n rB JneUMeBInnuMeUB n M8tBuMeUB nurIM8MeB nueMeBk8 attM BmhannB MeUIreUB neunuMD8MeB rMeUB In nIMuB aIB a aaa aaaB mn IM B ar MnB urItMDB JMeB  n M8tB  nuIn r B  neunuMD8MeB aB
n n IM nB IM8n B IDM r B
JM M B 8nueMIMeB IMnDn B I MI t8 B AnuerJtMeB  nuJM81MB aretuB ateB aMInBhUBtMtB neteUUM 8MeB8M MuB nerarB8nB n IM BIMu8tuBJMeBJtB neUMDBIntaM MeMeB nuJM81MB JtB nnUMDB n nDB  n nuMIMB nuMeUB uMeUB  nurIM8MeB MeUUn MB 8nIn tItMeB JMeB
Jtun8 nuM B unInuInB eMu8n MB In JMB Ir In B JMeB  nuDMJMIB JteB  nuJM81MB Jt M8r8MeB IneUUn nJMDMeBJt nuer8MeBaBmn IM nBIM8n BIDM rBJM M B8n MIMeBIMnDn BI MI t8BuMeUB nuJM81MB It IMeB JtIM8rB nn MeMB  MUtMeB JnIMeB In n MDB 8MeMeB JMeB wB mIM rnB  rMDB t  MeUMeB JtUt M B JtB IM8rB nn MeMB  MUtMeB JnIMeB In n MDB 8tttB uMe UB  nuJM81MB UreM8MeB
IMM Bt r
- aMD1MB nuJM81MBaretuBateBaMInBhUBtMtB neUM8rtB n MDBan  n t Banenut MBIDM r -
IDM rBJMeBM MIB MuMeUBmIDM r -

## IDM rnB nuIn r BJMeB tJM8B n t t8tBtateBJMeBItDM8BuMeUB nu1neMeUBuMeUB neUn rMu8MeBtate
- aMD1MBtMu8n t8MBanetIBIDM rBuMeU B Jt n r8MeBn nDBIn rUMIBht BanIBtMu8n MBan JMB r  n B  nuIn r B MJM MDB eMu8n t8MB  n neUMeB pB an IB IDM rB  nuJMIMu8MeB DMIt B anut MB anMuMB an ne8IMMeB kM nuM neIB AutueteM tI t8B tn kM B :B hrkrwttL nwwhahaB  MeUUM B h2 B dretB haha B JneUMeB DMIt B In nut8IMMeB aB mn IM nB IMnDn
B I MI t8B  nutIt8MeB 8eI M B neteUBJneUMeB nuM Ba w2aaBUuM BJt nutBen nuB MuMeUB r8 tBrwkw haha ttL BwBmIM rnB n n BI MI t8B nutItBrutenB nuJM81MBJt netBenuenuB MuMeUB r8 tBrwkh haha ttLBJneUMeB 8nIt Ir MeB neMuBIn rMeuMB neUMeJreUBan M an MueteM
An nuMeUMe
:
an M an MueteMB  nuJMa MuB JM M B Un neUMeB pB tnuenuB rur B rwB  M ItuMeB anuM ruMeB ane neBAnInDM MeBapBtn nuB2aB MDreBhawkB ne MeUBanur MDMeBaneUUn neUMeBtMu8n t8MB JtJM MueBkM ItuMeBggapBen nuBa2B MDreBhaaUB ne MeUBtMe8n t8M
anu rM MeBbnuJM81MB nuIn r BIn MUMt MeMBJtM ruBJMeBJtMenM BItJMeMBJM M BaMIM BwwaB

## MuM BmwnBkbgBapBtn Ba2B MDreBhaaUB ne MeUBtMu8n t8M

## A T A U
KEDUA :
aMD1MB nuJM81MBagtpaBaptBaa nBh Btap BIMJMBDMeBAM tIB MeUUM BwkBdretBhahaB
IMJMB Ir8r B ha aaB Wt MB M MrB In tJM8B - B tJM8euMB IMJMB 1M8 rB  nu ne r B JM M B  MDreB hahaB nu n IM B JtB WtI MB  nDM tB dpe aMIIMnJJMeUB Ann aM MaMeUB An MB aM8MIIMu B M MrB In tJM8euMBJtBIrM rB n IM B nu ne rBuMeUB MItDB neeMIr8BJM M BJMnuMDBDr8r BaneUMJt MeB tnUnutBaM8MIIMu BuMeUB MeIMBDM8BM MrB n M1MeBDr8r B n t t8t B neut IMe B neBUr MIMtB
M MrB  neB  nJtM8MeB tMu8n t8MB  n neUMeB pB  r8MeB  MeM Me B uMeUB Jt M8r8MeB n nDB  nuJM81MB JneUMeBnMuMBIn MUMtB nut8r :
- aMD1MB nuM1M BJMeBk8 attM BmhannB n1M BJtJnIMeBur MDB nuJM81MBaretuBateBaMInB hUBtMt Buen MeUUt B nuJM81MBaretuBateBaMInBhUBtMtB uMeUBIMJMBIM M Bt rBIn ne MuMB
nuMJMB Jt nuMIB ur MDeuMB JMeB k8 attM B mhannB  neM1Mu8MeB 8nIMJMB  nuJM81MB aretuB ateBaMInBhUBtMtBre r8B n  n tBeMu8n t8MBanetIBIM r  B nuJM81MBaretuBateBaMInBhUB tMtB uMeUB  n MeUB InaM8B M1M B DneJM8B  n  n tB eMe8n t8MB anetIB IM rB  neunuMD8MeB rMeUBIn nIMeBaI haa aaaBmJrMBuM rIBut rBnBurItMDB8nIMJMBk8 attM Bmhann BIn Mear euMB k8 attM BmhannB neUMaM8B nuJM81MBaretuBateBaMInBhUBtMtB nuIMueM - IMueMB8nB1tI MB
InDM tB re r8B  n  n tB eMu8n t8MB anetIB IM r B In n MDB  nun8MB  nuJrMB  nuMJMB JtB 1tI MB InDM tBk8 attM Bmhan Bm ueneurerDB nuJM81MBaretuBateBaMInBhUBtMtBre r8B MIr8B8nB JM M BIM MDBIM rB8MueMuB1tI MBInDM tBJt MeMBJM M B8M MuB nuIn r BIrJMDB nereUUrB nteMeB k8 attM B mhannB InJMeU8MeB k8 attM B mhannB  nereUUrB JtIMe8tuMe B  n n MDB nuJM81MB aretuB ateB aMInB hUB tMtB  MIr8B 8nIM MDB IM rB 8M MuB 1tI MB InDM tB  nu n rB JneUMeBInnuMeUB n M8tBuMeUB nurIM8MeB n MeBk8 attM BmhannB MeUIreUBueneunuMD8MeB rMeUB In nIMuB aIB a aaa aaaB mn IM B ar MnB urItMDB JMeB  n M8tB  nuIn r B ueneunuMD8MeB aB n n IM nB IM8n B IDM rB JM M B 8n MIMeB IMnDn B I MI t8 B An rJtMeB nuJM81MB aretuB ateB aMInBhUBtMtB neteUUM 8MeB8M MuB nerarB8nB n IM BIMu8tuBJMeBJtB neUMDBInuaM MeMeB nuJM81MB JtB nnUMDB n nDB  n nuMIMB nuMeUB uMeUB  nurIM8MeB MeUUn MB 8nIn tItMeB JMeB Jtun8 nuM B unInuInB eMu8n MB In JMB Ir In  B JMeB  nuDMJMIB JteB  nuJM81MB Jt M8r8MeB IneUU n nJMDMeBJt n r8MeBaBmn IM nBIM8n BIDM rBJM M B8n MIMeBIMnDn BI MI t8BuMeUB nuJM81MB It IMeB JtIM8rB nn MeMB  MUtMeB JnIMeB In n MDB 8MeMeB JMeB wB mIM rnB  rMDB t  MeUMeB JtUt M B JtB IM8rB nn MeMB  MUtMeB JnIMeB In n MDB 8teB uMeUB  nuJM81MB UreM8MeB IMM Bt r
- aMD1MB nuJM81MBa retuBateBaMInBhUBtMtB neUM8rtB n MDB n t t8t B neut IMe BJMeB neUrMIMtB IDM r - IDM rB JMeB M MIB  MuMeUB mIDM r - IDM rnB  nuIn r B JMeB  tJM8B  n t t8tB tateBJMeBItDM8BuMeUB nu1neMeUBuMeUB neUn rMe8MeBtate
aMD1MB tMu8n t8MB anetIB IDM rB uMeUB Jt nuer8MeB n nDB In rUMIB ht B anIB tMu8n MB an JMB r  n B  nuIn r B MJM MDB eMu8n t8MB  n neUMeB pB anetIB IDM rB  nuJMIMu8MeB DMIt B anut MB anMuMB an nut8IMMeB kM nuM nutIB AutueteM tI t8B tn kM B :B hrkrwttLwnwwhahaB  MeUUM B h2B dretB haha B
JneUMeB DMIt B In nut8IMMeB aB mn IM nB IMnDn B I MI t8B  nutIt8MeB 8utI M B  n eUB JneUMeB nuM Ba w2aaBUuM BJt nutBen nuB MuMeUB r8 tBrwBkw hnhnpttL BwBmIM rnB n n BI MI t8B nutItB rutenB  nuJM81MB n t nutB enuenuB  MuMeUB  r8 tB rwkh hnhnpttLB JneUMeB 8nIt Ir MeB  neMuB InterMeuMB neUMeJreUBan M an M teM
2. Tuntutan Penuntut Umum
M E N U N T U T :
1. aneuM M8MeB  nuJM81MB agtpaB aptB aa nB h B tapB  n MDB  nu r8 tB  nuIM MDB n M8r8MeB  teJM8B ItJMeM B nenkan  manpa  kag  nan  melawan  kugum  memnlngne menvnmpane  men  kuaaan  amau  meniennaenan  Nargomnga  uolonkan  a  bugan manaman e n MeUUMuB IMIM B wwhB MuM B mp B m geJMeU - geJMeUB apB tn a2B bMDreB haaUB bne MeUBtMu8n t8M
2. aneaM rD8MeBItJMeMBM MIBJteB nuJM81MBapdtpaBaptBaa nBh BtapBJneUMeBItJMeMB IneaMuMBIn M M B 7 B ( t a )(ttj) umtaay sjukyjuturl s )ukjtarukjut,jujttj)jujut kjukttrlj)taaajljuaukjtajut aajujtnruajturdrujsttyynyy ynyyy m - t ( arljajutsjt ut a tjts aaj)(t  duaaajastitila,j(t  ljutaruajsj n
3. aneuM M8MeBaMuMeUBar8 tB nurIM :
- a B n n IM nB IM8n B eMu8n t8MB anetIB IM r -
IM rB JM M B 8n MIMeB IMnDn B I MI t8B neteUBJneUMeB nuM
- M1M Ba w2aaBUuM BJMeB nuM BM8DtuBa waakBUuM
- w B n IM rnB rMDB t MeUMeBJtUt M B nu1M MBIt  nu - w B n

## IM rnB rMDBDMeJIDnenB nu8BIM IreUB1MueMBIr tD

## au DnsDpiamuaiinu mapmDriD
4. aneuM M8MeBMUMuBIrIMuMBMIM t MB nuJM81MBJteuM M8MeB nuIM MD BJt n MetB nue MuMuB
tMuMBInu8MuMBIn nIMuBaI B 0.555 , - i n t MBet rBurItMD m
3. Amar Putusan
1. aneuM M8MeB nuJM81MBagtpaBaptBaa nBh  BtapB n MDB nu r8 tBInnMuMBIMDBJMeBB nuM8te8MeB  nuIM MDB B  nuIM MDB  n M8r8MeB  teJM8B ItJMeM B nan  gak  apnam  nakneD“
melawan kugum memnlngne meninmpane menkuaaan Nargomnga uolonkan a bugan manaman ;"
2. B aneaM rD 8MeBItJMeMB nuDMJMIBbnuJM81MBagtpaBaptBaa nBh  BtapBn nDB8MuneMB t rB JneUMeB ItJMeMB IneaMuMB In M MB 2B mkt MnB  MDreB JMeB JneJMB Inar  MDB aI B kaa aaa aaa - B n hn MIMeBuM rIBar MBurItMDn BMIM t MBJneJMB nuIn r B tJM8BJt MuMuB M8MB
JtUMe tBJneUMeBItJMeMBIneaMuMBIn M M B a B n btUMnB r Me ;
3. anen MI8MeB  MIMB IneMeU8MIMeB JMeB IneMDMeMeB uMeUB  n MDB JtaM MetB bnuJM81MB Jt8ruMeU8MeBIn rurDeuMBJMutBItJMeMBuMeUBJtaM rD8Me ;
4. an nute MD8MeBMUMuBIMuMBbnuJM81MB n MIB nuMJMBJM M B MDMeMe ;
5. aneuM M8MeBaMuMeUBar8 tB nurIM :
- a B n n IM nB IM8n B eMu8n t 8MB anetIB IM r - IM rB JM M B 8n MIMeB IMnDn B I MI t8B
neteUBJneUMeB nuM BM1M Ba w2aaBUuM BJMeB nuM BM8DtuBa waakBUuM ;
- w B n
IM rnB rMDB t  MeUMeBJtUt M B nu1MueMBIt  nu ; - w B n
IM rnB rMDBDMeJIDnenB nu8BIM IreUB1MueMBIr tD
au DnsDpiam aiinunapmDriDm ;
6. an  n Me8Me B bnuJM81MB n  MuMuB tMuMBInu8MuMBIn nIMuBaI B2 aaa - B n kt MBut rB urItMD ;m

## 4. Analisis Penulis
Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata.
Surat  dakwaan  adalah  dasar  atau  landasan  pemeriksaan  perkara  didalam  sidang pengadilan  sedangkan  surat  tuntutan  adalah  surat  yang  berisi  tuntutan  penuntut  umum terhadap suatu tindak pidana.
Pada  hakikatnya  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  membuat  surat  dakwaan  dan surat  tuntutan  yang  membuat  pelaku/terdakwa  suatu  tindak  pidana  tidak  dapat  lolos  dari jeratan  hukum.  Hakim  dalam  memeriksa  suatu  perkara  tidak  boleh  menyimmpang  dari  apa yang  dirumuskan  didalam  surat  dakwaan.  Seorang  terdakwa  hanya  dapat  dijatuhi  hukuman karena  telah  dibuktikan  dalam  persidangan  bahwa  ia  telah  melakukan  tindak  pidana  seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan
narkotika  oleh  Terdakwa  MUNIR  BIN  BASO  DG.    NAI  yang  telah  melakukan  perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat  formal  dan  materil  surat  dakwaan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  143  KUHAP,  yaitu harus  memuat  tanggal  dan  ditandatangani  oleh  penuntut  umum  serta  identitas  lengkap terdakwa,  selain  itu  juga  harus  memuat  uraian  secara  cermat,  jenis  dan  lengkap  mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
Menurut penulis, penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini sudah tepat. Kenapa diterapkan  pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika karena  terdakwa  telah  tertangkap  tangan  sedang  memiliki,  menyimpan,  menguasai  barang berupa narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan pasal 114 ayat (1)Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa mejelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah  terbukti  secara  sah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  yang  tanpa  hak  atau  melawan hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan Tanaman  sesuai  dengan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika
Dalam
Perkara
Putusan
No. 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks

## 1. Pertimbangan Hakim
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  dan  keterangan  Terdakwa dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan,  maka  Majelis  telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa benar berawal dari Rizal lewat didepan rumah terdakwa memanggil terdakwa yang pada saat itu sementara berada diteras rumahnya dan Rizal menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa  benar  terdakwa  sejak  awal  hendak  membeli  narkotika  jenis  sabu  kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu ) rupiah kepada Rizal;
- Bahwa  benar  selanjutnya  Rizal    mengajak  terdakwa  bersama-sama  ke  wisma  sehati untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar setelah mereka berdua berada di wisma sehati Rizal menyuruh terdakwa
untuk  masuk  ke  dalam  salah  satu  kamar  wisma  sehati  dimana  dalam  kamar  tersebut sudah menunggu teman Rizal  sedangkan Rizal menunggu diparkiran;
- Bahwa  benar    setelah  terdakwa  masuk  kesalah  satu  kamar  wisma  sehati  bertemu dengan  seorang  lelaki  yang  merupakan  teman  Rizal  langsung  menyerahkan  uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah dan lelaki tersebut menyerahkan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik. Kemudian terdakwa meninggalkan kamar menuju  ke  tempat  parkir  dan  di  tengah  perjalanan  terdakwa  di  cegah  oleh  beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dan direktorat reserse narkoba polda sulsel, dan terhadap din terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket shabu dalam  kemasan  sachet  plastik  yang  terdakwa  simpan  disaku  celana  bagian  depan sebelah  kanan  dan  1  (satu)  buah  timbangan  digital  di  saku  celana  bagian  depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli, shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa  benar  Narkotika  jenis  shabu  yang  ditemukan  oleh  petugas  Dit  Res  Narkoba Polda  Sul-Sel  tersebut  adalah  narkotika  Golongan  I  jenis  shabu  berdasarkan  hasil Berita  Acara  Pemenksaan  Laboratons  Krirninalistik  No.Lab  :  26861NNF/V112020 tanggal  25  Juni  2020,  dengan  hasil  pemeriksaan  4  (empat)  sachet  plastik  berisikan knstal bening dengan berat 3,1530 gram diberi nomor barang bukti 6181/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dibeni nornor barang bukti 6182/2020/NNF dengan kesimpulan benar semuanya mengandung Metamfetarnina.
- Bahwa  benar  Metamfetarnina  terdaftar  dalam  golongan  I  Nornor  urut  61  lampiran Peraturan  Menten  Kesehatan  RI  Nomor  50  tahun  2018  tentang  Perubahan Penggolongan  Narkotika  didalarn  Lampiran  UURI  nomor  35  tahun  2009  tentang Nankotika.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  akan  mempertimbangkan  apakah  dari rangkaian  perbuatan  Terdakwa  tersebut,  Terdakwa  terbukti  bersalah  atau  tidak  atas  pasal- pasal yang didakwakan kepadanya  ;
Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  Terdakwa  terbukti  bersalah  atas  dakwaan tersebut,  maka  semua  perbuatan  Terdakwa  harus  memenuhi  semua  unsur-unsur  dari  pasal yang didakwakan kepadanya;
Menimbang,  bahwa  terdakwa  diajukan  dipersidangan  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  alternatif  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  akan  memilih  salah  satu  dari  dakwaan
tersebut, dakwaan Penuntut Umum  yang manakah yang sesuai dengan perbuatan  yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu  melanggar  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomon 35 tahun 2009 Tentang Nankotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

## 2. Analisis Penulis
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  baik  melalui  wawancara  terhadap  hakim  yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis  berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan,  hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan banyak  hal.  Misalnya  fakta-fakta  pada  persidangan,  pertimbangan  yuridis  dan  non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk  dapat  dipidananya  si  pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang.  Dilihat  dari  sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan  dan  perbuatannya  serta  tidak  adanya  alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
Dalam  putusan  nomor  1607/Pid.Sus/2020/PN  Mks,  penulis  sependapat  dengan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti di persidangan adalah dakwaan ke-2 yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  karena  unsur-unsur  dari  pasal inilah yang terbukti sebagai fakta di depan persidangan.
Hakim  juga  tidak  melihat  adanya  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf  yang  dapat menghapuskan  sifat  melawan  hukum  perbuatan  Terdakwa.  Majelis  Hakim  melihat  hal-hal yang  memberatkan  yaitu  perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  Pemerintah mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  Penyalahgunaan
Narkotika. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
Jangan  ada  keraguan  dalam  menjatuhkan  hukuman  sebagaimana  juga  suatu  tindak pidana  harus  mendapat  imbalan  atau  hukuman  yang  sepantasnya,  karena  hukuman  selain dijadikan suatu balasan atas tindak pidana dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak pidana.

## KESIMPULAN
Penerapan  Hukum  Pidana  Materiil  oleh  Hakim  terhadap  tindak  pidana  kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan  dakwaan  alternatif,  yaitu:  Pasal  114  Ayat  (1)  UU.  RI. No  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Pasal  132  (1)  UU.  RI.  No  35  tahun  2009  tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat  (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  adalah  Pasal  112  Ayat  (1)  UU.  RI.  No  35  tahun  2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
Pertimbangan  hukum  oleh  Hakim  terhadap  tindak  pidana  kepemilikan  Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan  alat  bukti  yang  sah.  Selanjutnya  alat-alat  bukti  tersebut  mendukung  fakta-fakta yang  terungkap  dalam  persidangan  yang  meyakinkan  hakim  bahwa  tindak  pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah yang bersalah melakukannya .

## DAFTAR PUSTAKA
ARI,  G.  G.  (2019). Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Kejahatan  Peredaran  Narkotika  Di Kabupaten  Toraja  Utara  (Studi  Kasus  Tahun  2013–2017) (Doctoral  dissertation,
Universitas Hasanuddin).
Remana,  H.  F.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Menguasai  dan  Menyediakan  Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 1294/Pid. Sus/2016/PN. Mdn) .
Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana . Deepublish.

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.