JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747

## PENGARUH KEBIJAKAN DPRD TERHADAP KINERJA DPRD
(Studi Kasus Tata Ruang)
Wahyu Permadi 1

## Universitas Jenderal Soedirman
Wahyupermadi1702@gmail.com
Abstract. Government  Regulation  Number  21  of  2021  concerning  the  Implementation  of  Spatial Planning, has provided a new dimension for Regional Governments in terms of implementation of spatial planning which currently includes 6 aspects which include: (1) Spatial Planning, (2) Spatial Utilization, (3) Spatial Utilization Control, (4) Spatial Planning Supervision, (5) Spatial Planning Development and (6) Spatial Planning Institutions. The Constellation of the Roles and Functions of the Purbalingga Regency DPRD towards the implementation of Spatial Planning can be optimized through  3  basic  functions,  namely  the  Legislative  Function,  Budget  Function,  and  Oversight Function.  In  this  research,  the  researcher  aims  to  analyze  how  to  optimize  the  DPRD's  role  in evaluating  the  suitability  of  space  utilization  in  Purbalingga  Regency.  The  research  method  uses qualitative methods. With the results of research on the evaluation of the results of the assessment of the level of spatial planning mismatch, namely 66.80 percent, it is necessary to revise the RTRW in 2020
Keywords: DPRD’s role in Indonesia, effectiveness, RTRW
Abstraksi.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Penataan  Ruang,  telah  memberikan  dimensi  baru  bagi  Pemerintah  Daerah  dari  segi Implementasi penyelenggaraan tata ruang dimana saat ini telah meliputi 6 aspek yang meliputi:  (1)  Perencanaan  Tata  Ruang,  (2)  Pemanfaatan  Ruang,  (3)  Pengendalian Pemanfaatan Ruang, (4) Pengawasan Penataan Ruang, (5) Pembinaan Penataan Ruang dan  (6)  Kelembagaan  Penataan  Ruang.  Konstelasi  Peranan  dan  Fungsi  DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dioptimalkan melalui 3 fungsi dasar yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam  penelitian  ini  peneliti  berupa  untuk  menganalisis  bagaimana  optimasi  peran DPRD  dalam  Evaluasi  Kesesuaian  Pemanfataan  Ruang  di  Kabupaten  Purbalingga. Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif.  Dengan  hasil  penelitian  terhadap evaluasi  hasil  penilaian  tingkat  ketidaksesuian  penataan  ruang  yaitu  sebesar  66,80 persen, sehingga perlu dilakukannya revisi RTRW pada tahun 2020.
Kata kunci: DPRD, Efektivitas Tata Ruang.
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  yang  dimiliki  oleh DPRD  adalah  fungsi  pembentukan
Perda, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (gubernur,
bupati/walikota)  setelah  memperoleh persetujuan  bersama  dari  DPRD. Terutama  pada  peraturan  daerah  yang berkaitan dengan APBD, perencanaan pembangunan  atau  RPJMD/PD,  dan tata ruang.
Berbagai  rancangan  perda  tersebut harus  dibahas  bersama  antara  Kepala Daerah  dan  DPRD.  Dalam  perda tertentu  yang  telah  mengatur  APBD,
perubahan pada APBD,
pertanggungjawaban  dari  pelaksanaan APBD,  retribusi  daerah  serta  tata ruang,  pajak  daerah,  akan  ditetapkan setelah  melalui  tahap  evaluasi  dari pemerintah  pusat  yaitu menteri  dalam negeri  untuk  provinsi,  serta  gubernur untuk kabupaten maupun kota.
Tujuan dari adanya evaluasi ini yaitu untuk  terwujudnya  keselarasan  antara kebijakan  daerah  serta  kebijakan nasional. Kajian mengenai keselarasan antara kepentingan publik serta kepentingan  aparatur  sangat  penting untuk mengetahui sejauh mana peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan  kepentingan  umum,  peraturan daerah lainnya ataupun peraturan yang lebih tinggi.
Setelah  itu,  kepala  daerah  bisa menetapkan  rancangan  perda  menjadi peraturan daerah yang mana dokumen perda  akan  disampaikan  pada  menteri dalam  negeri  untuk  perda  provinsi,
sedangkan  perda  kabupaten/kota  akan disampaikan ke gubernur untuk sebagai keperluan klarifikasi.
Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan.  Dimulai  dari  pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program  tahunan  yang  terdapat  pada APBD yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk  ke  APBD  jika  DPRD  merasa keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD  terlebih  akan  mengadakan kunjungan  pada  daerah-daerah  guna menyerap  aspirasi  dari  masyarakat untuk  dijadikan  bekal  di  dalam pembahasan bersama kepala daerah.
Kepala  Daerah  serta  DPRD  sebagai pengarah  dalam  pembangunan  serta sebagai  pelaksana  dalam  kehidupan berbangsa  serta  bernegara,  harus mengejawantahkan  perannya  lewat penggalian, pembinaan, serta pengembangan  segenap  potensi  di daerahnya  agar  bisa  membuatnya sebagai modal dasar serta memperhitungkannya dalam penentuan strategi serta arah
pembangunan daerah.
Selain berperan besar dalam perencanaan  daerah,  DPRD  juga memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi  pembangunan  daerah untuk  menentukan  nilai  maupun pentingnya  suatu  kegiatan,  program, atau  kebijakan.  Menurut  Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1
Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan,
evaluasi  adalah  rangkaian  kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan  atau  input,  keluaran  atau output,  serta  hasil  atau  outcome  pada rencana  serta  standar  yang  sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan.
Melalui  penelitian  pada  manajemen serta  output  pelaksanaannya  dan permasalahan  yang  dihadapi,  DPRD akan memiliki bahan guna mengevaluasi  kinerja  program  atau kegiatan  berikutnya.  Oleh  karena  itu evaluasi  dari  DPRD  sangat  penting dalam  kaitannya  pada  pembangunan daerah.  Dengan  demikian,  dalam rangka  meningkatkan  pemahaman anggota  DPRD  tentang  tugas,  fungsi, dan kewenangannya khususnya mengenai  perencanaan  dan  evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini
akan menjelaskan lebih dalam mengenai efektivitas pemanfataan Tata
Ruang  dengan  melihat  isu  strategis dalam  penataan  ruang  di  Kabupaten Purbalingga

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif yaitu dengan metode deskriptif  analisis,  metode  deskriptif bertujuan  pada  pemecahan  masalah yang  ada  pada  masa  sekarang  karena banyak  sekali  ragam  penelitian  yang demikian,  metode  deskriptif  lebih merupakan istilah umum yang mencangkup berbagai teknik deskriptif (Sugiyono, 2014).
Teknik  pengumpulan  data  yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah  studi  pustaka,  studi  lapangan, wawancara  dan  dokumentasi.  metode teknik  analisis  data  kualitatif  sangat tepat digunakan oleh penyusun, dimana  dalam  menganalisa  terhadap data  yang  diperoleh  berdasarkan kemampuan  nalar  penyusun  dalam menghubungkan fakta, informasi, data yang  diperoleh  peneliti.  Jadi  dalam penelitian  ini  teknik  analisa  data dilakukan  dengan  menyajikan  hasil wawancara, observasi, dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, dengan tujuan untuk  mendapatkan  gambaran  yang jelas mengenai objek yang diteliti serta sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan  (Siyoto  &  Sodik,  2015). Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten Purbalingga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran dan Fungsi DPRD
dalam Urusan Tata Ruang
Konstelasi Peranan dan Fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang dapat  dioptimalkan  melalui  3  fungsi dasar  yaitu  Fungsi  Legislasi,  Fungsi Anggaran  dan  Fungsi  Pengawasan. Adapun  peran  dan  Fungsi  dalam urusan  Tata  Ruang  akan  dijelaskan sebagai berikut.
a. Anggaran.
Dalam melaksanakan fungsi penganggaran  DPRD  harus  terlibat secara  aktif,  proaktif  dan  bukan reaktif,  dimana  sebagai  lembaga
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1
legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja. Untuk mendorong terwujudnya
pemerintahan  yang  demokratis  dan efektif,  penguatan  peran  parlemen merupakan  salah  satu  kunci  pokok, diharapkan  parlemen mampu menjadi mitra  pemerintah  yang  kritis  dan konstruktif. Keterlibatan DPRD secara aktif  dan  proaktif  diimplementasikan dalam  setiap  proses  /  tahapan penyusunan  APBD.  Di  sini  anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Dalam  Rancangan  Akhir  Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD) Kabupaten  Purbalingga  Tahun  2023,
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan Ruang mendapatkan alokasi dana/pagu  indikatif  sebesar  Rp. 75,521,351,000. Dalam alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp.
842,610,000  atau  sekitar  1,1%  dari total  pagu  indikatif  dalam  bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan Ruang. Tentu  hal  ini  menuntut  adanya  satu perhatian lebih dari Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, dimana secara sektoral, alokasi penganggaran tersebut sangat terbatas Pada Program Penyelenggaraan  Penataan  Ruang seperti :
1. Dokumen  Kawasan  yang  memiliki dokumen  perencanaan  tata  ruang,
upaya  untuk  mendorong  Jumlah rencana  tata  ruang  kawasan  yang ditetapkan,
2. upaya  untuk  meningkatkan  Jumlah Dokumen  Persetujuan  Substansi, Evaluasi  dan  Penetapan  RRTR Kabupaten/Kota,
3. Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan
Bidang Penataan ruang
4. Jumlah  Dokumen  Koordinasi  dan Sinkronisasi  Pemanfaatan  Ruang untuk  Investasi  dan  Pembangunan Daerah
5. Jumlah  Data  dan  Informasi  yang Dihasilkan  dari  Sistem  Informasi Penataan Ruang
Tentu  dalam  konteks  ini,  Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah menjadi  satu  pertimbangan  penting untuk  menghindari  bias  terhadap alokasi  anggaran  tersebut.  Namun, apabila memperhatikan anjuran dalam PP  Nomor  21  tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang,
maka seharusnya alokasi penganggaran juga dapat menyesuaikan substansi-substansi yang dimaksudkan dalam PP tersebut. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota  dilaksanakan  sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:  (1)  pengaturan,  pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; (2) pelaksanaan
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1
penataan ruang wilayah kabupaten/kota;  dan  (3)  kerja  sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

## b. Fungsi Pengawasan
Pengawasan  DPRD  bertujuan  untuk mengembangkan kehidupan demokrasi,  menjamin  keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta
mengembangkan  mekanisme  checks and  balances  antara  DPRD  dan eksekutif  demi  mewujudkan  keadilan dan  kesejahteraan  rakyat.  Konsep dasar  pengawasan  DPRD  meliputi pemahaman  tentang  arti  penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif,  ruang  lingkup  dan  proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang  baik,  pengawasan  berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (early warning system)
bagi  pemerintah  daerah.  Pengawasan akan  memberi  umpan  balik  untuk perbaikan  pengelolaan  pembangunan,
sehingga tidak keluar dari
jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat  mencapai  tujuan  dan  sasaran secara efektif dan efisien.
Dalam  rangka  pengukuran  dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah,  maka  setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator  Kinerja  Utama  (IKU).  IKU ( Key  Performance  Indicator) adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Apabila dibandingkan dengan alokasi  penganggaran  maka  terdapat beberapa  jenis  program  yang  tidak menjadi  IKU  dari  penyelenggaraan bidang  Urusan  Pemerintahan  Bidang Penataan Ruang. IKU yang dicanangkan  hanya  mengacu  pada Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang dan  Persentase  Pertimbangan  Teknis Pemanfaatan Ruang sesuai
Peruntukkan.
Dalam  hal  ini  terdapat  Gap  antara
IKU  yang  dicanangkan  dan  Program
Penganggaran dalam Penataan Ruang antara lain dapat disoroti :
Porsentase/Jumlah kawasan yang memiliki  dokumen  perencanaan  tata ruang, Dokumen Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang, Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan  Ruang  untuk  investasi serta pendataan dari Sistem Informasi Penataan  Ruang  tidak  masuk  dalam IKU yang dicanangkan.
Gambar 1 Target Realisasi Indikator Kinerja  Utama  Dinas  Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga (sub Penataan dan Pemanfaatan Ruang) Sumber:  RPJMD  Kab.  Purbalingga Tahun 2021 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 2022 2023 2024 2025
2026 Target
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1
Ditinjau dari tabel Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga  diatas,  bahwa  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan  pihak  yang  memiliki tanggung jawab dalam urusan penataan  dan  pemanfaatan  ruang wilayah Kabupaten Purbalingga. Dari tahun  ke  tahun  target  capaian optimalisasi  kinerja  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  kegiatan  penataan dan  pemanfaatan  ruang  oleh  DPUPR
Kabupaten
Purbalingga semakin meningkat selaras dengan terus bertambahnya aktivitas pembangunan.
Dalam  hal  ini,  DPRD  Kabupaten Purbalingga  memiliki  peranan  besar untuk  mengawasi  dan  mengawal kinerja  OPD  terkait  agar  seluruh aktivitas  pembangunan  ruang  di Kabupaten  Purbalingga  dapat  sesuai dengan peruntukannya.

## c. Fungsi Legislasi
Secara  tegas  DPRD  mempunyai fungsi  legislasi  yakni  membentuk rancangan  peraturan  daerah.  Melihat pada beratnya tugas dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD
harus  benar-benar  mampu  berperan dalam menggunakan hak-haknya secara  tepat,  melaksanakan  tugas secara proporsional.
Hal  tersebut  hanya  dapat  terlaksana dengan  baik  apabila  setiap  anggota legislatif  dalam  hal  konsepsi  dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan  publik,  teknis  pengawasan,
penyusunan anggaran dan sebagainya.
Oleh  karenanya  salah  satu  fungsi
DPRD
Kabupaten Purbalingga sebagai  lembaga  perwakilan  daerah yakni  fungsi  legislasi.  Fungsi  ini bahkan seringkali disebut sebagai inti lembaga  perwakilan  yakni  sebagai badan  pembentuk  undang-undang dalam  lingkup  daerah,  dengan  kata lain mempunyai wewenang membentuk peraturan daerah (perda).
Peran  dan  fungsi  DPRD  tersebut dilaksanakan  oleh  Alat  Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yaitu Badan Legislasi  Daerah,  Badan  Anggaran, Badan  Musyawarah,  dan  Komisi- komisi. Sedangkan Alat Kelengkapan DPRD  yang  bersifat  tidak  tetap  yaitu Panitia Khusus pembahasan Raperda.
Sejauh ini, berikut merupakan histori Regulasi  maupun  peraturan  terkait dengan Penataan Ruang dapat ditinjau pada list di bawah ini :
1. Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga  No.  10  Tahun  2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten  Purbalingga  Nomor  5
Tahun  2011  tentang Rencana  Tata Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2011 – 2031.
2. Peraturan  Daerah  Nomor    5  tahun 2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Purbalingga Tahun 2011- 2013.
3. Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun
1996 tentang  Rencana  Umum  Tata Ruang Ibukota Kecamatan
Karangreja  dan  Kedalaman  Materi Detail Tata Ruang Kota.
4. Peraturan  Daerah  Nomor    4  tahun 1996  tentang  Rencana  Umum  Tata
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1
Ruang Ibukota Kecamatan Karangmoncol dan Kedalaman Materi  Detail  Tata  Ruang  Kota Dalam hal legislasi terhadap penataan  ruang,  tidak  dapat  dikatakan bahwa  Kabupaten  Purbalingga  telah memiliki  instrumen  legislasi  yang komprehensif  dalam  bidang  urusan penataan  ruang.  Sejauh  ini,  hanya
Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga  No.  10  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Purbalingga  Nomor  5
Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang  Kabupaten  Purbalingga  tahun 2011  –  2031  yang  merupakan  satu peraturan  daerah  yang  bersifat  aktif. Sementara itu, masih banyak regulasi – regulasi  yang  dibutuhkan  antara  lain seperti Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan penjabaran dari RTRW. 2. Isu  Strategis  antara  Penataan Ruang Seiring berjalannya waktu, Kabupaten  Purbalingga  mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan  perkembangan  kegiatan  di sektor  industri,  perdagangan, jasa  dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang secara pesat di era  modern  ini  seiring  dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa  khususnya  di  sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ditinjau  dari  kegiatan  perencanaan penataan  ruang,  pada  tahun  2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga  telah  menyusun  dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten  Purbalingga  Nomor  5 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purbalingga  Tahun 2011-2031 sebagai acuan  bagi  seluruh  kegiatan  penataan ruang wilayah kabupaten untuk jangka waktu  20  tahun.  Setelah  dilakukan proses  evaluasi  terhadap  pola  tata ruang Kabupaten Purbalingga, terdapat
ketidaksesuaian  sebesar  66,80  % antara  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah yang  sebelumnya  telah  ditetapkan dengan  keadaan  eksisting  sehingga perlu dilakukan revisi terhadap RTRW. Hasil dari revisi RTRW telah ditetapkan  kembali  menjadi  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2011-2031.
Lebih  lanjut  tentang  dokumen penunjang kegiatan penataan ruang di Kabupaten  Purbalingga,  disusunnya materi  teknis    RDTR  Kawasan Perkotaan  Purbalingga  dan  RDTR Kawasan  Perkotaan  Bobotsari  yang masih  dalam  proses  untuk  ditetapkan menjadi  peraturan  hukum.  Sebagai bagian dari dokumen tersebut, terdapat uraian tentang pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga. Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten Purbalingga,  rekomendasi  kesesuaian ruang  yang  telah  diterbitkan  setiap
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1
tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 capaiannya 75,5 %, naik menjadi
80,32  %  di  tahun  2019  dan  menjadi 87,41%  pada  tahun  2020.  Hal  ini mengindikasikan bahwa perlu
dilakukannya  pertimbangan  teknis terlebih  dahulu  oleh  masyarakat  dan pihak  swasta  sebelum  melakukan pembangunan pada suatu wilayah.
Sebagai  salah  satu  bagian  dari pengendalian pemanfaatan ruang,
simpangan  dapat  muncul  apabila terjadi ketidak sesuaian antara kondisi eksisting  lapangan  dalam  program pembangunan  dengan  arahan  dan muatan  dalam  dokumen  rencana  tata ruang.  Di  bawah  ini  merupakan  data ketidaksesuaian  rencana  pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Purbalingga  dengan  Peraturan  Daerah RTRW Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi tahun 2018-2020.
Tabel 1 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2020.
Sumber: RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026
Di dalam dokumen RTRW Kabupaten  Purbalingga  2022-2031
yang  telah  direvisi,  pelaksanaan pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten Purbalingga  memiliki  nilai  2,60 dimana  masih  terdapat  beberapa  hal yang  menjadi  permasalahan  dalam pemanfaatan  ruang.  Permasalahan yang  paling  sering  ditemui  adalah adanya kegiatan konversi  lahan pertanian  menjadi  lahan  terbangun  di wilayah Kabupaten Purbalingga khususnya di sekitar kawasan Perkotaan  Purbalingga  yang  menjadi pusat kegiatan di Kabupaten
Purbalingga.
Permasalahan  juga  datang  dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan Perkotaan Purbalingga dimana luasan kawasan RTH perkotaan  hanya  sebesar  5,69%  dari jumlah  total  keseluruhan  wilayah Perkotaan  Purbalingga.  Jumlah  ini tentu  saja  sangat  kurang  apabila dibandingkan  dengan  luasan  RTH publik yang disarankan dan direncanakan  yaitu  sebesar  30%  dari total  keseluruhan  wilayah  perkotaan. Berikut  merupakan  rincian  luasan eksisting RTH Publik perkotaan yang terdapat di wilayah Kabupaten
Purbalingga.
No Tahun Jumlah
Permohonan Rekomendasi TKPRD ITR WIUP Informasi Tata Ruang (ITR) Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 1 2018 151 83 34 18 13 3
2 2019 354 294 60 3 2020
184 142 20 22 0 0
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Tabel 2 Luasan Eksisting RTH Publik Perkotaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
No Jenis RTH Publik Perkotaan Jumlah Luas Rencana (Ha) Eksisting (Ha)
Sebaran (Kecamatan) 1
RTH Taman dan Hutan Kota Taman Kelurahan 154 27,31 0,80 Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara, Purbalingga
Taman Kecamatan Taman Kota 33 16,73 4,13 Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah,
Padamara, Purbalingga Hutan Kota 35 21,89 8,50 Kaligondang,
Kalimanah, Padamara,
Purbalingga Sabuk Hijau (Green Belt) 1 0,80 0 Purbalingga 2 RTH Jalur Hijau Jalan Pulau dan Medan Jalan 10 0 0,65 Purbalingga Jalur Pejalan Kaki 91 8,60 4,58 Purbalingga, Kalimanah, Kaligondang 3
RTH Fungsi Tertentu RTH Sempadan
Sungai 11 45,39 0 Bojongsari, Kaligondang,
Kalimanah, Padamara, Purbalingga Pemakaman 58 0 29,59 Bojongsari,
Kaligondang, Kalimanah, Padamara,
Purbalingga
Sumber: RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026

## SIMPULAN
Dalam  Bidang  Urusan  Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Kabupaten Purbalingga telah mengadopsi penggunaan pemanfaatan ruang  yang  terfokus  pada  aktivitas  di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian.  Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk
adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dilihat  dari  perencanaan  penataan ruang,  pada  tahun  2011  Kabupaten Purbalingga saat ini telah menetapkan
Perda  Kabupaten  Purbalingga  Nomor 5  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah  kabupaten  untuk  periode waktu 20 tahun (2011-2031).
Evaluasi  terhadap  hasil  penilaian tingkat ketidaksesuaian penataan ruang  adalah  sebesar  66,80  persen, sehingga menjadi dasar revisi RTRW pada  tahun  2020.  Hasil  revisi  RTRW telah  ditetapkan  kembali  menjadi Perda  Nomor  10 Tahun  2020  tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
JURNAL STIE SEMARANG VOL 15 No 2 Edisi Juni 2023 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Wahyu Permadi 1
Kabupaten  Purbalingga  Tahun  2011- 2031.  Dokumen perencanaan lainnya yang  sudah  tersusun  untuk  kawasan perkotaannya di Kabupaten Purbalingga yaitu materi teknis RDTR
Kawasan  Perkotaan  Purbalingga  dan RDTR  Kawasan  Perkotaan  Bobotsari namun  masih  belum    ditetapkan menjadi peraturan hukum (Perda).
Berdasarkan  isu  strategis  yang  ada terkait  dengan  Evaluasi  Penataan Ruang  di  Kabupaten  Purbalingga, dapat  disimpulkan  bahwa  Kabupaten Purbalingga  masih  sangat  minim dalam  menyelenggarakan  program ketersediaan    dokumen  perencanaan tata  ruang  daerah  dimana  dalam rentang  2017  sampai  dengan  2022, Pemerintah  Kabupaten  Purbalingga berhasil  mengakselerasi  Dokumen
sebanyak  Peraturan  Daerah  tentang Penataan  Ruang  sebanyak  2  produk hukum pada tahun 2020 dan 1 produk hukum pada tahun 2021.
Pada  RPJMD  2021-2026,  Indikator Kinerja  Utama,  khususnya  pada Bidang Penataan Ruang terfokus pada dua  indikator  yaitu  (1)  Ketaatan Pelaksanaan  Penataan  Ruang  dan  (2)
Persentase Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukkan.  Ditinjau  dari  aspek penganggaran,  Urusan  Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang mendapatkan alokasi dana/pagu  indikatif  sebesar  Rp. 75,521,351,000,  dimana  sebesar  Rp. 842,610,000  atau  sekitar  1,1%  dari total  pagu  indikatif  dialokasikan  bagi urusan Penataan Ruang

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawati,  D.,  Saleh,  C.,  &  Hanafi,  I.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  dalam  Perspektif  Pembangunan  Berkelanjutan. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi , 4 (2), 42457.
Kristanto,  V.  H.  (2018). Metodologi  Penelitian  Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah:(KTI) . Deepublish.
Maulida,
M. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi
Penelitian. Darussalam , 21 (2).
Sihaloho,  R.  S.  (2016). Perubahan  Penggunaan  Tanah  Pertanian  Menjadi  Non-Pertanian  di Kabupaten  Purbalingga  Dengan  Berlakunya  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Doctoral dissertation, UAJY).
Hafida, S. H. N., & Nurhadi, N. (2016). Kajian Potensi Wilayah Untuk Perencanaan Lokasi Pusat Industri  Kecil-Menengah  Di  Kabupaten  Purbalingga. Geo  Media:  Majalah  Ilmiah  dan Informasi Kegeografian , 14 (2)