Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 18, No. 2, Juli 2023, pp. 108~115 DOI: 10.56338/iqra.v18i2.3643 Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA

## An-Naim dalam Merekonstruksi Kewarisan Non Muslim

## An-Naim in Reconstructing Non-Muslim Inheritance
Gazali 1* ,  Ferry Payuhi 1
1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia
Article Info ABSTRAK
Article history:
Warisan dalam Islam memang telah dianggap final oleh jumhur ulama (ulama salaf dan khalaf), bahwa seseorang dilarang mewariskan kepada orang lain yang berbeda agama, namun polemik hak waris antara ahli waris dan ahli waris yang berbeda agama masih menarik perhatian. pemikir Islam modern, salah satunya adalah Abdullah Ahmen an- Naim.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  penelitian kepustakaan, dengan mengkaji literatur yang telah ada yang ditulis oleh an-Naim sendiri dan penulis lain yang tertarik dengan pemikirannya. An-Naim memandang bahwa hak setiap  manusia  untuk  memilih  agama  dan  keyakinannya  tidak  boleh  menjadi  batu sandungan untuk  mendapatkan  hak waris dari  kerabatnya.  Oleh  karena itu,  An-Naim menawarkan  konsep  pemikiran  yang  menurutnya  lebih  luwes  dan  aplikatif  dalam memahami  teks-teks  yang berkaitan dengan hukum dalam Alquran dan  Sunnah;  An- Naim dalam sejarah pemikirannya pada akhirnya menawarkan tiga konsep pemikiran; 1). dekonstruksi syariah 2). Pendekatan Evolusi dan 3). Negara sekuler. Menurutnya, ketiga konsep pemikiran tersebut sangat aplikatif dalam memahami komunitas personal di  era  modern ini. Menurut  an-Naim,  agama tidak bisa dijadikan  sebagai penghalang warisan.  Bagi  ahli  HAM  kelahiran  Sudan  ini  larangan  mewariskan  dari  agama  yang berbeda merupakan pelanggaran HAM yang sudah tertulis di pasal 17 dan 18 DUHAM dan juga tidak sejalan dengan konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

## ABSTRACT
Inheritance in Islam has indeed been considered final by the jumhur ulama (ulama salaf and khalaf), that it is forbidden to someone to inherit others from different religions, but the polemic of inheritance rights between heirs and heirs of different religions still attracts the attention of modern Islamic thinkers, one of them is Abdullah Ahmen an- Naim.  The  method  that  used  in  this  research  was  a  library  research  approach,  by examining  existing  literature  that  has  written  by  an-Naim  himself  and  other  authors who attracted by his thought. An-Naim sees that every human being’s right to choose a religion  and  his  beliefs  should  not  be  a  stumbling  block  to  having  the  right  to  the inheritance from his relatives. Therefore, An-Naim offers a concept of thinking that he considers to be more flexible and applicable in understanding texts relating to the law in the Qoran and Sunnah; An-Naim in the history of his thought ultimately offers three concepts  of  thinking;  1).  Sharia  deconstruction  2).  Evolutionary  Approach  and  3). Secular state. According to him, these three concepts of thinking are very applicable in understanding  the  personal  community  in  this  modern  era.  According  to  an-Naim, religion cannot be used as a barrier to inheritance. To this Sudanese-born human rights expert  the prohibition of  inheriting  from different  religions to  be an injury  to human rights  which  is  has  been  written  in  article  17  and  18  of  the  universal  declaration  of human rights law and also not in line with the concept of Islam as a religion of rahmatan lil alamin.
Received 08 June, 2023
Revised 29 June, 2023
Accepted 10 July, 2023
Kata Kunci:
Warisan; Non-Muslim; An-Naim
Keywords Non-Muslim; Inheritance; An-Naim
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author:
Gazali Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia Email: miftahgazali@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Agama Islam adalah agama yang universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Al-Qur’an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam seharusnya  dapat  diterima  oleh  setiap  umatnya,  tanpa  harus  ada  pertentangan  dengan  situasi  dan
kondisi di mana umat itu berada. Begitu pula ketika berhadapan dengan masyarakat modern, Islam tentunya  dituntut  untuk  dapat  menghadapi  tantangan  modernitas,  karena  Islam  adalah  shalihun  li kulli zamanin wa makanin.
Peradaban  Islam  tidak  lain  dan  tidak  bukan  merupakan  buah  dari  akumulasi  pergulatan penganut agama Islam ketika berhadapan dengan proses dialektis antara “normativitas” ajaran wahyu dan  “historisitas”  pengalaman  kekhalifahan  manusia  di  muka  bumi  yang  selalu  berubah  sesuai dengan  konteksnya.    Hubungan  tarik  menarik  antara  kedua  dimensi  tersebut,  selalu  mewarnai perjalanan  pemikiran  Islam  sepanjang  masa.  Sejauh  mana  wibawa  normativitas  wahyu  yang terbungkus  dalam  pengalaman  kongkrit  kesejarahan  manusia  di  suatu  masa  tertentu  dapat diperlakukan untuk diamalkan dalam masa yang lain. Proses dialektis itu senantiasa terjadi, seiring dengan  berkembangnya  problematika  hidup  yang  dihadapi  manusia  dan  itu  semua  membutuhkan adanya pembaharuan hukum Islam sebagai bentuk jawaban atau solusi dari persoalan tersebut.
Otoritas  wahyu  sebagai  sebuah  “hal  suci”  acapkali  dijadikan  sesuatu  yang  sacral  sehingga tidak sedikit pemikir Islam berlaku “saklek” dalam memahami atau mengkonstruksikan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Bagaimana hal tersebut Nampak dalam banyaknya buku atau literatur ke-Islaman yang dapat kita baca pada hari ini yang telah hadir mulai dari ratusan tahun yang lalu sampai pada buku dan penelitian yang diterbitkan belakangan ini.
Salah  satu  pokok  persoalan  hukum  Islam  yang  sering  dibahas  saat  sekarang  ini  di  bidang perdata  adalah  hak  waris  non  muslim  terhadap  harta  waris.  Beberapa  tokoh  muncul  dengan pemikirannya  yang  dipandang  liberal  mengatakan  bahwa  non  muslim  memiliki  hak  waris  atas keluarganya yang muslim. Adapun salah satu tokoh tersebut adalah Abdullahi Ahmad An-Naim.
Secara  literal  para  ahli  fiqih  telah  bersepakat  bahwa  berlainan  agama  antara  orang  yang mewarisi  dengan  orang  yang  mewariskan  merupakan  salah  satu  penghalang  dari  beberapa penghalang mewarisi.  Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syariat yang berbeda.
Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris. Dengan demikian orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan sebaliknya, sebagaimana hadis Nabi Saw :
لا
ث ِرَي مِلْس مْلا ، َرِفاَكلا لاو ث ِرَي ِفاَكلا ر َمِلْس مْلا
‘Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.’
Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari keumuman hadis di atas. Apabila seseorang mati meninggalkan ahli waris kafir maka ia tidak mendapatkan harta warisan. Bahkan Ibnu Abdil Barr secara tegas menyebutkan:
دقو تبث نع يبنلا ىلص الله هيلع ملسو هنأ لاق ( لا ثري ملسملا رفاكلا ) نِم لقَن ةمئلأا ظافحلا تاقثلا ، لكف نم فلاخ كلذ جوجحم هب ، يذلاو هيلع رئاس ةباحصلا و نيعباتلا ءاهقفو راصملأا لثم كلام ثيللاو يروثلاو يعازولأاو يبأو ةفينح يعفاشلاو رئاسو نم ملكت يف هقفلا نم لهأ ثيدحلا نأ ملسملا لا ثري رفاكلا ، امك نأ رفاكلا لا ثري ملسملا اعابتإ اذهل ثيدحلا اذخأو هب للابو قيفوتلا
Ibnu Abdul Barr secara tegas menyebutkan bahwa seluruh ulama fikih dan hadis bersepakat akan keharaman mewarisi antara seorang muslim dan kafir.
An-Naim  menganggap  aplikasi  hukum  waris  non-muslim  nampaknya  perlu  adanya pengkajian ulang, dia menganggap bahwa system kewarisan Islam yang selama ini diterapkan dalam banyak  hukum  kenegaraan  (baik  Negara  Islam  maupun  Negara  yang  mengadopsi  hukum  Islam) terhadap  ahli  waris  non-muslim  dianggap  tidak  selaras  dengan  tujuan  dan  harapan  Hak  Asasi Manusia (HAM).
Berangkat dari hal tersebut di atas, nampaknya perlu dilakukan pengkajian kembali tentang konsep pemikiran an-Naim dalam melihat hukum kewarisan Islam khususnya dalam perkara warisan bagi ahli waris non-muslim untuk mengetahui sejauh mana gagasan an-Naim dapat diterima sebagai suatu ide yang solutif terhadap ketetapan syariat islam terhadap realitas perkembangan zaman dan juga sebagai bentuk dan sumbangsih bagi khazanah keilmuwan kaum muslimin dalam melihat dan mengkonstruksi kembali hukum keluarga Islam agar dapat diterima dan dapat menyesuaikan dengan realitas social yang ada.

## METODE
Adapun  dalam  menyusun  penelitian  ini,  penulis  melakukannya  dengan  menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dimana penulis melakukan tinjauan terhadap kajian atau
penelitian yang ada yang telah dilakukan oleh penelitit-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk jurnal, artikel, buku maupun video yang ditayangkan pada sebuah platform di media social seperti youtube untuk mengambil dan mencari data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

## HASIL DAN DISKUSI

## Biografi Intelektual Ahmed An-Naim
Nama lengkapnya adalah Abdullahi Ahmed an- Na‟im, dan ia lebih dikenal dengan nama an-Naim.  Ia  merupakan  santri  sekaligus  kritikus  rezim  Sudan  yang  paling  serius,  selain  itu  ia merupakan seorang muslim yang taat dan terkesan fanatik dalam membela Islam.
Dia lahir di Sudan pada tahun 1946. ia meyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian pada tahun 1973 An-Na’im  mendapat  tiga  gelar  sekaligus  LL.B.,  LL.M.,  dan  M.A.  (diploma  dalam  bidang kriminologi)  dari  University  of  Cambridge,  English. Pada  tahun  1976,  dia  mendapat  gelar  Ph.D., dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur prapercobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan).
Pada bulan November 1976 sampai Juni 1985, An-Na’im menjadi staf pengajar ilmu Hukum di  Universitas  Khartoum,  Sudan.  Pada  tahun  yang  sama  (1979-1985)  An-Na’im  menjadi  ketua jurusan hukum publik di almamater yang sama. Pada bulan Agustus tahun 1985-Juni 1992 An-Na’im menjadi profesor tamu Olof Palme di Fakultas Hukum, Universitas Upshala, Swedia. Pada bulan Juli 1992-1993 menjadi sarjana, tinggal di kantor The Ford Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di Kairo, Mesir. Pada bulan Juli 1993-April 1995 menjadi Direktur Eksekutif Pengawas HAM di Washington D.C. Dan sejak Juni 1985 sampai sekarang menjadi profesor hukum di Universitas Emory, Atalanta, GA., Amerika Serikat.
Sejak  mudanya  dia  sudah  menggabungkan  diri  dengan  partai  Republican  Brotherhood pimpinan  Mahmud  Muhammad  Taha,  tokoh  politik  yang  mati  ditiang  gantungan  dieksekusi  oleh pemerintahan  Numeiri  karena  dituduh  murtad.  Salah  satu  karya  terpentingnya  adalah  Toward  an Islamic Reformation yang diterbitkan oleh Syracuse University Press, 1990. Dan sekarang ia menjadi profesor hukum di The Emory Law School, Atlanta, Amerika Serikat. Selama 15 tahun terakhir dia menetap di AS.
Dalam perjalanan karir pendidikannya An-Naim membentuk 3 (tiga) konsep pemikiran; 1). Reformasi Syariah, 2). Evolutionary Approach dan 3). Secular State.

## Reformasi Syariah
Istilah ini digunakan oleh An-Na’im untuk menyebut Syariat Islam. Menurut Na’im, umat Islam sedunia boleh menerapkan hukum Islam, asal tidak melanggar hak orang dan kelompok lain, baik di dalam maupun di luar komunitas Islam. Tapi menurutnya jika syariat histories ini diterapkan akan menimbulkan masalah serius menyangkut masalah-masalah konstitusionalisme, hukum pidana, hubungan  internasional  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Dan  yang  paling  merasakan  kerugian, menurutnya lagi, adalah masyarakat non-Muslim dan wanita. Bagi masyarakat non-Muslim mereka akan menjadi masyarakat kelas kedua, dan bagi wanita pula mereka akan kehilangan kesempatan untuk  memperoleh  pendidikan.  Tapi  kaum  lelakipun  katanya  akan  merasakan  dampaknya,  sebab mereka akan kehilangan kebebasan karena disekat berbagai undang-udang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menulis dalam bukunya yang berjudul Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Contemporary Issues in the Middle East) yang menyerukan perubahan hukum Islam terkait dengan konstitusionalisme, hukum  kriminal,  hubungan  internasional,  dan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM).    Dia  berkeyakinan bahwa  hukum  Islam  dalam  bidang  ini  bertentangan  secara  diametrikal  dengan  prinsip  hak  asasi manusia  dan  standard  hukum  international.  “… some  definite  and  generally  agreed  principles  of Shari’a are in clear conflict with corresponding principles of international law,”.
Untuk  tujuan  itu,  Na’im  menafikan  kesakralan  syari’at,  karena  syari’at  bukanlah  bersifat ilahiyyah.  Syari’at  menurutnya,  adalah “the  product  of  process  of  interpretation  of  analogical derivation from the text of the Qur’an and Sunna and other tradition.”
Setelah  syari’at  sudah  dianggap  tidak  sakral  lagi,  kemudian  langkah  selanjutnya,  Na’im menyerukan untuk mereformasi syari’ah. Tapi ia menolak reformasi ini dilakukan dengan framework syari’at yang ada. Sebab dalam framework ini, menurutnya, ijtihad tidak berlaku pada hukum yang sudah  disentuh  al-Qur’an  secara  definitive.  Sementara  hukum  yang  perlu  direformasi  itu  adalah
hukum-hukum  yang  masuk  kategori  ini  seperti  hukum  hudud  dan  qisas,  status  wanita  dan  non- muslim, hukum waris dan seterusnya.

## Evolutionary Approach (Evolusi Syari’at)
Penggunaan  hermeneutika  Na’im  telah  menghasilkan  sebuah  pendekatan  baru  yang disebutnya dengan ‘ Evolutionary Approach’, sebuah pendekatan yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan  oleh  gurunya  Mahmud  Muhammad  Taha  dalam  bukunya  Al-Risalah  al-Tsaniyah. Esensi pendekatan ini adalah “… reversing the process of naskh or abrogation so that those texts wich were abrogated in the past can be enacted into law now, with the consequent abrogatin of text that used to be enacted as shari’a.”
Di tempat lain dia menegaskan:
“To achieve that degree of reform, we must be able to set aside clear and definite texts of the Qur’an and Sunna of Medina as having served their transitional purpose and implement those texts of the Meccan stage wich were previously inappropriate for practical application but are now the  only  way  to  proceed”. (Untuk  mencapai  tahap  reformasi  tersebut,  kita  harus  sanggup menyingkirkan teks-teks al-Qur’an dan Sunnah Madinah yang jelas dan definitif karena mereka telah melaksanakan fungsi transisinya, dan selanjutnya mengimplementasikan teks-teks periode Mekkah yang sebelumnya tidak sesuai untuk tujuan aplikasi praktis akan tetapi sekarang menjadi satu-satunya yang harus ditempuh.)
Metodologi  ini  kemudian  disebut  evolusi  syari’at  yaitu  “tafsir  modern  dan  evolusioner terhadap al-Qur’an.”  Secara ringkas evolusi syari’at bisa dijelaskan sebagai berikut: Ia adalah suatu pengujian  secara  terbuka  terhadap  isi  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  yang  melahirkan  dua  tingkat  atau tahap risalah Islam, yaitu periode awal Makkah dan berikutnya Madinah.
Pesan Makkah bersifat abadi, fundamental dan universal; sedang pesan Madinah sebaliknya. Syari’at  historis  menjadikan  ayat-ayat  Madinah  sebagai  basis  legislasi  syari’at  dengan  me-naskh (menunda pelaksanaan) ayat-ayat Makkah yang belum bisa diaplikasikan. Ayat-ayat Madinah saat ini tidak bisa diaplikasikan lagi karena bertentangan dengan nilai-nilai modern. Ayat-ayat Makkah harus  difungsikan  kembali  sebagai  basis  legislasi  syari’at  yang  baru  dengan  me-naskh  ayat-ayat Madinah.  Di  atas  basis  legislasi  baru  itu  dibangun  versi  hukum  publik  Islam  yang  sesuai  dengan nilai-nilai modern yang tidak lain adalah pencapaian masyarakat Barat saat ini.
Menurut Na’im pendekatan ini perlu dilakukan karena pesan-pesan fundamental Islam itu terkandung dalam ayat-ayat makkiyyah, bukan madaniyyah. Adapun praktek hukum dan politik yang ditetapkan  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  periode  Madinah,  menurutnya,  tidak  semestiya merefleksikan pesan-pesan ayat-ayat makkiyyah.
Dan  untuk  membangun  metodologi  evolusi  syariatnya,  an-Na’im  menggunakan  konsep makkiyyah-madaniyyah dan konsep naskh.
An-Na’im  memahami  konsep  makkiyah  dan  madaniyah  dengan  pandangan  yang  berbeda dengan jumhur ulama, Menurutnya, ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah merupakan dua paket (tahapan) yang terpisah, yang satu dengan yang lain tidak saling terkait. Ia berbeda bukan saja terkait perbedaan masa turunnya, tetapi juga terkait dengan perbedaan tema dan misi yang dibawa, sasaran (khitab) nya, dan watak universalnya. Dari sini kamudian Na’im menyimpulkan bahwa ayat- ayat Makkiyyah membawa tema dan misi yang fundamental dan abadi, ia berbicara kepada semua manusia  tanpa  diskriminasi,  melintasi  batas  dimensi  waktu  dan  tempat.  Sedangkan  ayat-ayat Madaniyyah membawa misi sementara, diturunkan untuk masyarakat tertentu sesuai dengan kondisi manusia  abad  VII  sehingga  tidak  bisa  difungsikan  lagi  pada  saat  ini.  Selanjutnya  dengan menggunakan konsep naskh, ia melakukan generalisasi, ayat-ayat Makkiyyah me-naskh ayat-ayat Madaniyyah.
Selain dengan konsep Makkiyyah-Madaniyyah, Na’im juga  membangun metodologi evolusi syari’ah-nya dengan konsep naskh. Pengertian naskh yang umum dikenal kaum muslimin terutama para  ulamanya  adalah  proses  penghapusan  atau  pembatalan  hukum  syar’i  yang  telah  ada (lama/terdahulu) untuk kemudian digantikan dengan hukum syar’i yang lain (baru) berdasarkan dalil syar’i yang datang kemudian.
Seculare State (Negara sekuler)
An-Naim  melihat  bahwa  untuk  menjadi  seorang  muslim  yang  baik,  seseorang  harus diberikan kebebasan untuk memilih dengan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dia melihat
bahwa  konsep  pengaturan  dan  sangsi  yang  diterapkan  oleh  manusia  terhadap  orang  lain  untuk menjalankan  agamanya  merupakan  kesalahan,  sehingga  akan  berakibat  pada  kelurusan  niat seseorang  dalam  menganut  dan  menjalankan  agamanya,  an-Naim  memberikan  contoh  bagaimana polisi  di  Arab  Saudi  yang  melakukan  sweepinhg  kepada  warga  Negara  yang  tidak  melaksanakan shalat  merupakan  contoh  yang  keliru  dalam  pengamalan  sebuah  agama,  ini  disebabkan  karena seorang  muslim  akan  beribadah  bukan  karena  takut  kepada  Allah  melainkan  karena  takut  pada pemerintah, dan ini akan membawa pada kesalahan utama seseorang untuk melaksanakan ibadah.

## Hukum Kewarisan bagi Non-Muslim Dalam Perspektif An-Naim
Dalam beberapa literatur Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam,  seperti  fiqih mawaris,  ilmu faraidh,  dan  hukum  kewarisan.  Perbedaan  dalam penamaan ini disebabkan  karena  perbedaan  arah  yang  akan  dijadikan  titik  utama  dalam  pembahasan.  Fiqih mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses  pemindahan,  siapa  saja  yang  berhak  menerima  harta  peninggalan  itu  serta  berapa  bagian masing-masing.
Selanjutnya,  hukum  kewarisan  Islam  ini  menjadi  istilah  yang  paling  popular  di  kalangan muslim Indonesia karena dianggap lebih familiar dengan lisan penuturnya. Penggunaan kata hukum di  awalnya  mengandung  arti  seperangkat  aturan  yang  mengikat  dan  penggunaaan  kata  Islam  di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171 (a)  dijelaskan  bahwa  hukum  kewarisan  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kewarisan dalam Islam juga disebut dengan istilah faraidh yang berasal dari kata faridhah yang bermakna ketentuan atau kewajiban. Disebutkan sebagai faridhah karena dalam penetapan hukum waris ia mengacu pada ketentuan yang telah Allah tetapkan baik dalam alquran maupun lewat lisan nabi-Nya yang terdata dalam sunnah nabawiyah.
Di antara ketetapan-ketetapan yang telah diatur dan diwajibkan oleh Allah dalam warisan ini adalah larangan saling mewarisi jika ahli waris dan pewaris berbeda agama, apakah mereka memiliki hubungan  ayah  dan  anak,  saudara,  maupun  suami  dan  istri.  Sebagaimana  hal  tersebut  menjadi kesepakatan (ijmak) ulama berdasarkan pada hadis sohih dari nabi Muhammad saw:
ِرَي لاو ، َرِفاَكلا  مِلْس مْلا   ث ِرَي لا

## َمِلْس مْلا  رِفاَكلا  ث
Artinya:  “Seorang  muslim  tidak  dapat  mewarisi  orang  kafir  dan  orang  kafir  tidak  dapat mewarisi orang muslim”. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Konsep keharaman warisan antara orang yang berbeda agama ini mendapat sorotan tersendiri dalam kajian fikih, hal itu sudah Nampak sejak masa salafus shalih (sahabat, tabi’in dan atba tabiin), sebagaimana  keterangan  yang  disebutkan  oleh  Muhyiddin  Syaraf  An-Nawawi,  bahwa  kewarisan beda agama dalam Islam sudah menjadi polemic di kalangan sahabat dan tabiin, walaupun Nawawi sendiri  lebih  cenderung  kepada  pendapat  tentang  keharamannya  dan  menolak  pendapat  yang membolehkannya, beliau mengatakan bahwa di antara yang memperbolehkan adalah Mu’adz bin Jabal, Mu’awiyah, Sa’id bin Musayyab, dan Masruq.
Berbeda  halnya  dengan  an-Naim,  bagi  Naim  permasalahan  ini  tidak  hanya  ditinjau  dari perspektif  tradisional  saja.  Namun  perlu  adanya  dekonstruksi  pemahaman  atas  teks-teks  yang memuat tentang hal tersebut. Menurutnya, alquran tidak secara gamblang melarang kewarisan beda agama, walau terdapat hadis nabi yang me nyebutkan itu, namun peninjauan hukum persoal ini perlu mendapat sorotan lebih jauh.
Menurut an-Naim pendekatan kemanusiaan bisa menjadi solusi dalam memberikan jawaban terhadap perselisihan pendapat dalam masalah ini. Menurutnya, ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal hak- hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Prinsip ini mengacu pada prinsip resiprositas yang sesungguhnya  dimiliki oleh  tradisi  agama besar  dunia.  Selain itu,  kekuatan moral dan  logika  dari
proposisi yang sederhana itu dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik tradisi kultural maupun persuasi filosofis.
Tujuan  dari  prinsip  resiprositas  adalah  bahwa  seseorang  harus  mencoba  untuk  mencapai taksiran yang paling dekat untuk menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Ini mengasumsikan seseorang  berada  dalam  posisi  yang  sama  terhadap  orang  lain  dalam  semua  hal,  termasuk  jenis kelamin  dan  kepercayaan  agama  atau  keyakinan  yang  lain.  Prinsip  ini  bersifat  saling menguntungkan, yaitu timbal balik antara satu orang dengan orang yang lainnya. Permasalahan yang muncul dengan adanya prinsip ini adalah kecenderungan tradisi kultural, khususnya agama, untuk membatasi  penerapan  prinsip  terhadap  keanggotaan  tradisi  kultural  dan  agama  yang  lain,  bahkan pada kelompok tertentu dalam tradisi/agama itu sendiri.
Dari prinsip tersebut an-Naim memberikan standar bagi hak asasi manusia, menurutnya hak asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  diberikan  karena  kemanusiaannya,  hak  itu  diapresiasi  oleh berbagai tradisi budaya luas karena menyangkut harkat dan kesejahteraan yang inheren pada setiap umat manusia, dengan mengabaikan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama.
Jadi pada intinya, an-Naim berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia didasarkan pada dua kekuatan  utama  yang  memotivasi  seluruh  tingkah  laku  manusia,  kehendak  untuk  hidup,  dan kehendak untuk bebas. An-Naim juga mengadopsi aturan yang sudah ditetapkan dalam piagam PBB tentang HAM, walaupun secara pribadi, dasar utama pemikiran Naim bukanlah piaga PBB tentang HAM namun hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan hak untuk mendapatkan hal yang sama dengan manusia lainnya tanpa adanya pembatas.
Di antara pasal yang membahas tentang hak-hak manusia yang menjadi sorotan an-Naim di antaranya adalah: Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semenamena. Pasal 18  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran,  hati  nurani  dan  agama;  dalam  hal  ini  termasuk kebebasan  berganti  agama  atau  kepercayaan,  dengan  kebebasan  untuk  menyatakan  agama  atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  di  muka  umum  maupun  sendiri  An-Naim  berpendapat bahwa diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah mencakup hal-hal berikut:
Seorang laki-laki muslim mengawini perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-lai Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perempuan muslim. Baik laki-laki maupun perempuan muslim tidak boleh mengawini orang kafir, yaitu, seseorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan.
Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun mewariskan kepada non muslim.”
Di sini Nampak jelas  bahwa penghalang kewarisan karena berbeda agama dianggap sebagai salah  satu  bentuk  diskrimininasi  dalam  hukum  Islam.  Lebih  lanjut  ia  mengatakan  bahwa  tidak menekankan tentang pembenaran historis berbagai hal berkenaan dengan diskriminasi berdasarkan agama  atau  gender tersebut.  Secara  pantas masyarakat  dapat membedakan  dengan  sudut  pandang mereka tentang kecukupan historis berbagai pembenaran dapat ditawarkan pada berbagai masalah diskriminasi tertentu. Misalnya, ia dapat dikuatkan dengan kondisi ekonomi dan politik abad ketujuh Arabia yang tidak memungkinkan berbagai atau seluruh aturan-aturan praktik-praktik diskriminasi yang  disebut  di  atas.  Bagaimanapun,  ia  berpandangan  bahwa  dengan  mengabaikan  berbagai perbedaan  tentang  kecukupan  pembenaran-pembenaran  historis,  berbagai  masalah  diskrimninasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tersebut tidak lagi dibenarkan.”
Untuk mengatasi hal tersebut an-Naim mengajukan konsep perubahan dalam hukum publik di  negara-negara  Islam  dengan  membangun  suatu  versi  hukum  publik  Islam  yang  sesuai  dengan standar konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia modern. Untuk tujuan itu an-Naim menafikan kesakralan syariat, karena syariat bukanlah bersifat ilahiyyah (wahyu yang langsung datang dari Allah).
Syariat menurutnya adalah hasil dari proses penafsiran, derivasi melalui qiyas terhadap teks alquran, Sunnah, dan tradisi yang lain. Formulasi syariat, sebagaimana sistem perundang-undangan yang  lainnya,  mengikuti  tahap-tahap  perkembangan  umat.  Menurutnya  teknik-teknik  penjabaran syariat  dari  sumber  sucinya  dan  cara-cara  penyusunan  konsep  dan  prinsip  fundamentalnya,  jelas merupakan produk proses sejarah intelektual, sosial, dan politik umat Islam.
An-Naim  menawarkan  reformasi  syariah  untuk  merespon  tuntutan  modernitas  bisa dilakukan  dengan  tetap  disandarkan  pada  sumber  fundamental  syariah  yakni  alquran  dan  sunnah
disertai  upaya  reinterpretasi  terhadapnya  melalui  cara  yang  tetap  sesuai  dengan  totalitas  isi  dan misinya.  Sehingga  memungkinkan  syariah  dapat  menyahuti  isu-isu  penting  bagi  masa  depan kemanusiaan, seperti demokratisasi, perdamaian dunia, termasuk penghormatan terhadap HAM.
Gagasan alternatif reformasi syariah untuk menjembatani ketegangan antara syariah dengan norma-norma  modern  dan  HAM  berangkat  dari  empat  tesis,  yaitu:  1)  Syariah  merupakan  produk sejarah, hasil interpretasi ulama abad ketujuh sampai abad sembilan. 2) Syariah historis (Madaniyah) yang didasarkan pada ayat-ayat Madaniyah sudah tidak relevan dan tidak memadai lagi. 3) Syariah Makiyyah dibangun atas ayat-ayat Makiyyah merupakan alternatif syariah modern. 4) Reformulasi naskh yang merupakan metode pembaharuan syariah modern.
Abdullah  Ahmad  an-Naim  melihat  hak  kewarisan  non  Muslim  terhadap  harta  waris  jika dapat  disandarkan  pada  bentuk  kebebasan  beragama,  Islam  memberikan  pengakuan  dan perlindungan terhadap kebebasan beragama setiap orang. Bahkan Islam memberikan perlindungan dan hak khusus bagi non muslim yang berada di dalam negara Islam.
An-Naim memiliki konsep tersendiri tentang hak waris non muslim. Di mana ia berusaha keras  untuk  menyelaraskan  hukum  Islam  dengan  HAM  internasional.  Sebagai  pakar  HAM internasional dengan background muslim tentu ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri, di satu sisi ia harus berhadapan dengan HAM internasional yang cenderung kontradiktif dengan hukum Islam, dan di sisi lain ini merupakan peluang emas untuk mengemukakan kepada dunia internasional bahwa hukum Islam merupakan hukum yang tidak diskriminatif melainkan hukum yang menjunjung nilai kemanusiaan melebihi HAM internasional yang diserukan.
Hak waris non muslim dilihat an-Naim dari sisi hak kebebasan beragama yang harus dimiliki oleh  setiap  orang.  Jika  hak  kebebasan  beragama  telah  diberikan  maka  tidak  ada  alasan  untuk memberikan batasan bagi orang tersebut, seperti hukuman untuk pelaku riddah dan hilangnya hak waris bagi non muslim.
An-Naim memandang hak waris non muslim ini lebih kepada non muslim dalam konteks pelaku riddah, sebagaimana kondisi sosial yang terjadi di Sudan, di mana banyak terjadi perpindahan agama. Sehingga ia memandang terjadi kekacauan dalam sistem hukum waris. Ketika ia pindah ke Amerika dan menjadi warga negara Amerika dan menemukan hukum yang kontradiktif dengan yang ia  temukan  di  Sudan,  di  mana  Amerika  yang  merupakan  negara  sekuler  dan  mengutamakan perlindungan terhadap HAM.
Kemudian  an-Naim  mengemukakan  pendapatnya  dengan  melakukan  analisis  terhadap kebangkitan Islam dewasa ini sebagai respon wajar terhadap krisis politik, ekonomi, dan militer yang berlarut-larut.  An-Naim  melihat  dari  pengamatan  WC.  Smith  yang  dalam  bukunya  yang  berjudul Islam in Modern History menyimpulkan bahwa tema semua gerakan Islam di hampir semua belahan dunia berkisar pada dua hal yaitu protes melawan kemerosotan internal dan “serangan” eksternal. Selanjutnya Ahmad dalam bukunya yang berjudul The Nature of Islamic Resurgence yang dikutip an-Naim  menyampaikan  bahwa  gelombang  kebangkitan  Islam  dewasa  ini  tidak  hanya  untuk menentang  Barat, melainkan  lebih merupakan  perlawanan terhadap  segala sesuatu  yang  dianggap penyebab frustasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal.
An-Naim  menyimpulkan  bahwa  konsep  dan  tujuan  kebangkitan  Islam  kini  dilanjutkan dengan menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri, namun hak tersebut baik secara perseorangan dan kolektif pihak lain. Selanjutnya hal ini memerlukan mediasi dan akomodasi, khususnya dalam kehiduapan masyarakat di mana persaingan “hak untuk menentukan nasib sendiri” seperti itu hampir pasti cenderung mengundang konflik.
Kebangkitan Islam sekarang ini dan tuntutannya untuk memperbarui syariah di semua bidang menunjukkan  bahwa  banyak  orang  Islam  yang  tidak puas  dengan  logika  keterdesakan  (dharurat). Lagi pula para pendukung syariah tidak perlu lagi memberikan konsesi pada tekanan dan tuntutan kehidupan modern.

## KESIMPULAN
Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  Konsep  Abdullah  Ahmad  an-Naim  tentang  hak  waris  non muslim  terhadap  harta  waris  disandarkan  pada  keinginannya  untuk  menyelaraskan  antara  hukum Islam dengan HAM internasional. Di dalam UDHR pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan salah satunya adalah untuk memilih agama yang dianutnya, serta dalam hal berpindah agama.  Dan  dengan  teori  nasakh  yang  ia  kembangkan  pemberlakuan  ayat  dengan  nilai  universal Islam lebih utama dibandingkan dengan ayat yang lainnya, sehingga apabila ia berhadapan dengan
suatu  ayat  yang  mengandung  unsur  diskriminasi  ia  dinasakh  oleh  ayat  dengan  nilai  yang universal.Sehingga  penghalang  kewarisan  karena  perbedaan  agama  dihapuskan  dan  melahirkan kesimpulan ada hak bagi seorang non muslim atas harta warisnya pada pewaris yang muslim. An- Naim pada awalnya menekankan persoalan tersebut dalam hal riddah, sanksi riddah dalam wacana hukum publik di Sudan diberlakukan had serta terhalang dalam hal mewarisi. Kemudian pemikiran tersebut berkembang dengan sekularisme di barat yang memberikan peluang yang cukup besar dalam mereformasi syariah dan mengembalikan eksistensi hukum Islam.
Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim tentang hak waris non muslim terhadap harta waris dalam perspektif hukum Islam dan HAM internasional adalah sebagai berikut: 1) Di dalam hukum Islam telah diatur secara tegas bahwa seorang non muslim terhalang mewarisi dari seorang pewaris muslim. Namun bukan berarti terjadi diskriminasi di dalam hukum kewarisan Islam, karena dengan hukum tersebut mengandung perlindungan terhadap hak dalam konteks yang lebih universal. Non muslim dijaga hakhaknya dengan baik dalam konteks yang telah ditentukan, sedangkan persoalan waris beda agama merupakan hal di luar konteks yang telah ditentukan, hal tersebut termasuk dalam wilayah tauhid, dan di dalam Islam tidak ada tawar menawar mengenai tauhid. Terlepasnya hak waris seorang non  muslim  dari  seorang  muslim  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  diberikan  Islam  tanpa melanggar hak asasi yang dimiliki non muslim tersebut. 2) Dalam HAM internasional pemikiran an- Naim selaras dengan pasal 18 UDHR Pasal ini memberikan pemahaman mengenai hak kebebasan beragama  meliputi  hak  untuk  beragama,  hak  untuk  berpindah agama,  hak  untuk  beribadah  sesuai dengan  keyakinan,  hak  untuk  mengajarkan  agamanya.  Hak-hak  tersebut  dapat  dilaksanakan  baik secara perorangan maupun kelompok. Namun penting di dalam pasal ini membedakan kebebasan berkeyakinan dengan kebebasan beragama. Sehingga dapat memberikan batasan bagi negara untuk turut campur tentang masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullahi Ahmed An-Naim, TOWARD AN ISLAMIC REFORMATION: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, (Syracuse University Press, 1990)
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008) Dahlan Muhammad, Epistimologis Hukum Islam, Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-naim, Disertasi,
(UIN Jogjakarta: 2006) https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullahi_Ahmed_An-Naim https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7 Ibnu  Abdul  Barr,  At-Tamhid  lima  fi  al-Muwattha’  minal  Ma’ani  wal  Asanid,  Juz  6,  (Al-Awqaf    Al- Maghribiyah), 1987.
Linda Firdawaty, KONTEKTUALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM (Telaah atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim), Media Neliti Jurnal.
Martia  Lestari,  Pemikiran  Abdullah  Ahmad  An-Na’im  Tentang  Hak  Non  Muslim  Terhadap  Harta  Waris Menurut Hukum Islam Dan Ham Internasional, (Tesis, IAIN Bukit Tinggi, 2017).
M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, cet. 2 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996)
M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas dan Historitas, cet 1  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Komite Fakultas Syariah universitas Al-Azhar, Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil Islami Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Sebuah kajian Hermeneutik, (Jakarta: Paramadina, 1996) Sidahmed, Abdel Salam. “Abdullahi Ahmed An-Na’Im, Islam and Secular State: Negotiating the Future of Shari’a.” Windsor Yearbook of Access to Justice 29 (2011): h. 252.
Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2009) Tholhatur Choir, Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer, (Yogyakara: Pustaka Pelajar, 2009), Tim Redaksi Aulia, Kompillasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008) Zulfia Hanum dan Alfi Syhar, Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat, (Holistil Journal for Islamic Social Sciences, Vol.1, Edisi 2, 2016)