## PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER
(Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan)
Inayatul Ulya 1

## Abstract
Gender equality-based education is education that accommodate gender differences. This study aims to reveal the gender sensitivity in social and educational as well as identify government policies in building gender equality and its applications in formal education.This study is qualitative with an inventory of government policies in building gender equality, and then analyze it with the reality of education in Indonesia. The approach used in this study is referring to the normative approach to the study of government policies in enforcing gender equality and its applications in formal education. The research data was collected using the techniques of literary study (library research). Materials that have been acquired and processed is described and analyzed by using descriptive interpretative paradigm and gender analysis. Although many efforts have been taken by the government for the realization of gender equality, but in the education sector still show gender inequality. The indication can be seen from three aspects, they are not unequal participation in education for women, unequal educational material as well as the selection of majors unequal proportions of men and women. The phenomenon is not yet reflect the totality of gender equality education.
Keyword : Education, Gender Equality, Government Policy

## A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan hak setiap orang. Sedangkan
penyelenggaraan pendidikan menjadi kewajiban bagi mereka yang menguasai sumber daya, orang tua terhadap anak, orang kaya untuk orang miskin dan yang paling bertanggung jawab adalah negara terhadap seluruh rakyatnya. 2
1 Adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati
2 Munir Mulkan Mulkhan, Pendidikan Sekolah Berbasis Liberal, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. 2

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
310 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Di Indonesia, masalah pendidikan tercantum secara jelas dalam konstitusi, baik dalam bagian pembukaan maupun batang tubuhnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan kita bernegara antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV memandatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 3 maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, 4 baik itu perempuan maupun laki-laki.
3 Pemenuhan kebutuhan pendidikan tersebut didasarkan pada pentingnya peran pendidikan dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia sebagaimana dikatakan John Dewey bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup ( a necessary of life ), sebagai salah satu fungsi sosial ( a social function ), sebagai bimbingan ( as direction ), sebagai sarana pertumbuhan ( as means of growth ) yang mempersiapkan dan membukakan hidup serta membentuk disiplin dalam kehidupan melalui transmisi baik dalam bentuk informal , formal maupun non formal. Lihat, John Dewey,
Democracy and Education, (New York: The Free Press, 1996), hlm. 54. Selain itu, Azyumardi Azra juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu agen perubahan sosial dan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi atau pembangunan, tanpa pendidikan yang memadai akan sulit bagi masyarakat manapun untuk mencapai kemajuan. Azyumardi Azra, Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Marwah Saridja , Bunga Rampai Agama Islam, (Jakarta: Amisco, 1996), hlm. 2-3 4 Pendidikan merupakan bagian dari HAM. Perjalanan peradaban umat manusia mencapai puncaknya ketika manusia meneguhkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanggengkan eksistensi manusia dari kepunahan. M. Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. iv. Selain itu Darmaningtyas juga mengatakan bahwa selain merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, pendidikan harus memikul tanggung jawab yang berat untuk terus mewujudkan pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat, berpikir, berserikat, berkarya,
memperoleh akses informasi secara benar dan lain sebagainya. Darmaningtyas J.
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 311
Dalam Konvensi “Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan” ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) perihal kesetaraan dalam pendidikan, pada pasal 10 menetapkan bahwa negara-negara peserta, termasuk Indonesia, wajib mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memastikan hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan dan untuk menjamin penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan. 5
Munculnya berbagai fenomena dalam pendidikan sekolah memperlihatkan belum mampu mengeliminir stereotip gender. Sebut saja dalam hal materi pendidikan sekolah, terutama di tingkat dasar yang menunjukkan kekentalan perbedaan gender. Buku-buku teks pelajaran di Sekolah Dasar menggambarkan kegiatan ibu dan bapak secara berbeda. Ibu biasanya digambarkan hanya memiliki peran domestik saja, seperti memasak, mengasuh anak, dan membersihkan rumah. Sedangkan, bapak digambarkan memilki peran publik yang lebih dominan, misalnya bekerja mencari nafkah, pergi ke kantor dan sebagainya. Selain itu, permainan anak laki-laki digambarkan dengan gambaran fisik yang aktif, sebaliknya anak perempuan dengan gambaran aktivitas fisik yang cenderung lebih pasif.
Materi pendidikan yang demikian itu, sebenarnya merupakan perluasan stereotip dari kegiatan laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam masyarakat. Implikasi dari model kurikulum tersebut menunjukkan adanya pembakuan peran sosial antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. 6 Dengan kata lain, kurikulum model ini lebih menekankan proses sosialisasi pengetahuan mengenai pekerjaan kerumahtanggaan dan kemampuan keperempuanan lainnya
Samardianta, Ironis dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan, (Jakarta: Wacana, 2001), hlm. 211
5 Handayani T., Konsep dan Teknik Penelitian Gender, (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 36 6 Mosse J. C., Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hlm. 101

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
312 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
di banding pengetahuan keilmuan dan keterampilan teknik yang sangat terbatas. Imbas lain, juga berpengaruh pada jurusan pendidikan yang berlaku bagi perempuan. Jurusan pendidikan dianggap pantas bagi perempuan adalah yang bersifat melayani orang, seperti keperawatan, guru, sekretaris dan sebagainya. Sedangkan jurusan yang dianggap pantas bagi laki-laki adalah yang mempersiapkannya untuk bersaing dalam pasaran kerja. 7
Kondisi pendidikan perempuan yang umumnya lebih rendah, akan menjadikan perempuan tertinggal dalam segala hal. Beban yang lebih berat juga akan dialami perempuan, dikarenakan ketidakmampuannya dalam memiliki keterampilan yang cukup karena pendidikan yang rendah. Maka pilihan pekerjaanpun tidak banyak yang dapat dilakukan. Di antara pilihan-pilihan terbatas itu adalah Pembantu Rumah Tangga (PRT), Tenaga Kerja Wanita (TKW), buruh, pengemis, Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pekerjaan dengan upah rendah lainnya. Hal ini tentu akan mengancam masa depan perempuan yang juga berarti mengancam masa depan bangsa dan negara. Tidak berhenti di situ saja, rendahnya pendidikan perempuan
7 Perbedaan gender dalam jurusan pendidikan terlihat juga ditingkat SMA. Proporsi murid perempuan relatif lebih sedikit di jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dibanding di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Budaya. Alasan dalam soal inipun berhubungan dengan peran dan stereotip perempuan itu sendiri. Pertama, nilai rapor anak perempuan umumnya lebih rendah daripada anak laki-laki, karenanya mereka tidak bisa masuk ke jurusan IPA. Tetapi, lebih rendahnya nilai rapor itu merupakan implikasi dari waktu belajar yang kurang. Secara umum, anak perempuan diharapkan untuk membantu ibu mereka dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh adik, apalagi bila ibu mereka mencari nafkah diluar rumah. Selain itu, anak perempuan akan melakukan tugas-tugas sekolah setelah mereka melakukan tugas-tugas rutin rumah tangga. Sedangkan anak laki-laki biasanya diharuskan untuk maju di bidang pelajaran sekolah dan seringkali dibebaskan dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kedua, anak perempuan memang ditekankan untuk tidak memasuki jurusan IPA, karena itu dianggap sebagai bidang khusus kaum laki-laki. Hal ini membuat perempuan takut untuk memilih jurusan yang dianggap bukan bidangnya. Akibatnya mereka memilih jurusan IPS dan Budaya yang dianggap sesuai untuk mereka. Lihat, Ihromi T. O., Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 232
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 313
juga mengakibatkan banyak terjadinya kekerasan pada perempuan, 8 baik fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan oleh laki-laki-baca suami-.
Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata angka masuk perempuan ke lembaga pendidikan lebih kecil bila dibandingkan dengan angka masuk laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan. 9 Data lengkapnya sebagai berikut:
Tingkat Pendidikan Perempuan Laki-Laki SD/MI 49,18 % 50,83% SLTP 46,34 % 53,56% SLTA 41,45 % 58,57% Perguruan Tinggi 33,60 % 66,40%
Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan pendidikan perempuan lebih kecil. Hal ini juga berimbas pada posisi-posisi lain bagi perempuan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencerminkan kesetaraan dan keadilan sebagaimana tersebut di atas
8 Data statistik menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2004 mencapai 14.020 kasus. Angka ini mengalami kenaikan hampir 100% dari tahun sebelumnya, yaitu 7.787 di tahun 2003. Dari 14.020 kasus KTP ini sebanyak 4.310 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2.470 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi dalam rumah, 562 kasus trafiking dan 302 kasus merupakan kasus yang pelakunya adalah aparat Negara. Dan menurut catatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahun angka KTP ini terus meningkat. Pada tahun 2001 ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan telah mencatat sebanyak 3.160 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus KTP. Arif Tobroni, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), hlm.
226
9 Zaitunah Subhan, Menggagas Pemberdayaan Fiqh Perempuan, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 400

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
314 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
menunjukkan bahwa dalam masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender ini masih menjadi masalah.
Bersadarkan persoalan di atas, tulisan ini berkepentingan untuk menguak dan menganalisa lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak diskriminatif, terutama tentang isu gender .

## B. Sensitivitas Gender Bidang Pendidikan
Pendidikan dalam pembangunan nasional merupakan bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menempati posisi strategis dan modal dasar dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya perubahan sosial secara terencana ( planned social change ) dari suatu kondisi tertentu menuju pada kondisi yang diharapkan, dengan memposisikan manusia pada posisi sentral pembangunan dengan peran, posisi secara proporsional tanpa membedakan jenis kelamin. 10
Kesenjangan gender dalam bidang pendidikan banyak disebabkan oleh sosialisasi gender di dalam sekolah dan adanya kurikulum yang secara tersembunyi bias gender ( gender biased hidden curriculum ). 11 Salah satu indikator yang dapat diperhatikan adalah ketika siswa laki-laki dan perempuan duduk dalam kelas yang sama, membaca buku teks yang sama dan mendengarkan guru yang sama, tetapi mereka menerima pendidikan yang berbeda. Sebenarnya pada saat memasuki sekolah, siswa perempuan memiliki tampilan yang sama pada setiap ukuran prestasi yang dicapai, akan tetapi pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi siswa perempuan tertinggal dibelakang.
Beberapa kesenjangan gender tersebut pada akhirnya memicu pada munculnya ketidakadilan gender dalam pendidikan, di antaranya dapat diidentifikasi dalam tiga hal.
10 Ma’shumah, Jurnal Pendidikan Islam Volume II Nomor 2 , “Kesenjangan Gender dalam Dunia Pendidikan”, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2003), hlm. 257
11 Baidhawi, Z., Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: Erlangga,
2005), hlm. 96
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 315

## 1. Hak Pendidikan bagi Perempuan
Hak pendidikan bagi perempuan diketahui berdasarkan tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti pendidikan untuk
diperbandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki dalam mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Terjadi ketimpangan gender atau tidaknya dapat dilihat dari prosentase laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pendidikan. Berikut data jumlah siswa menurut jenis kelamin dari tingkat TK hingga jenjang S1 mulai tahun pelajaran 2003/2004 sampai tahun pelajaran 2006/2007 dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2004-2006.

## Jumlah siswa/mahasiswa menurut jenis kelamin dan jenjang
pendidikan Tahun 2003/2004 Tingkatan dan jenis sekolah Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase TK 970,187 48.86 1,015,562 51.14 1,985,749 SD 13,307,739 51.23 12,668,546 48,77 25,976,285 SMP 3,831,981 50,93 3,691,337 49.07 7,523,318 SM 2,879,685 53.33 2,519,862 46.67 5,399,547 PT 1,860,261 49.00 1,936,456 51.00 3,796,717
Jumlah siswa/mahasiswa menurut jenis kelamin dan jenjang
pendidikan Tahun 2005/2005 Tingkatan dan jenis sekolah Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase TK 1,091,652 50.10 1,087,223 49.90 2,178.875 SD 13,451,316 51,74 12,546,129 48,26 25,997,445 SMP 3,807,875 50,41 3,745,211 49,59 7,553,086 SM 2,916,003 52,38 2,650,680 47,62 5,566,683 PT 1,435,731 51,45 1,354,660 48,55 2,790,391

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
316 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Jumlah siswa/mahasiswa menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan Tahun 2005/2006
Tingkatan dan jenis sekolah Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase TK 1,235,956 50.08 1,231,808 49.92 2,467,764 SD 13,442,632 51.74 12,539,958 48.26 25,982,590 SMP 4,070,860 50.42 4,002,529 49.58 8,073,389 SM 2,995,185 2,734,162 5,729,347 PT 1,574,068 50.53 1,541,139 49.47 3,115,207
Jumlah siswa/mahasiswa menurut jenis kelamin dan jenjang
pendidikan Tahun 2003/2004 Tingkatan dan jenis sekolah Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase TK 1,367,344 49.89 1,373,105 50.11 2,740,448 SD 13,604,909 51.77 12,673,327 48.23 26,278,236 SMP 4,288,359 50.81 4,151,403 49.19 8,439,762 SM 3,129,578 52.22 2,864,000 47.78 5,993,578 PT 1,229,498 50.31 1,283,689 49.69 2,583,187
Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, tetapi kesenjangan gender dalam memperoleh hak pendidikan masih perlu diperjuangkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, karena apabila dilihat dari prosentasenya, perempuan masih tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan bila dibandingkan dengan laki-laki.
Kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki juga dapat diukur dengan menggunakan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator tersebut diperlukan karena adanya perbedaan yang relatif besar antara jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki.
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 317
Berdasarkan data Susenas tahun 1990 - 2002 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP/MTs) rasio APM- nya telah mencapai angka 100%. Pada jenjang SLTA rasio APM selama sepuluh tahun terakhir berkisar antara 95 sampai 100,4. Secara keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan. 12
Terdapat kesetaraan gender di tingkat Sekolah Dasar. Namun, rasio di Sekolah Lanjutan Pertama cenderung lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan, pada tingkat Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan Tinggi, rasio angka partisipasi perempuan terhadap laki-laki meningkat dari 85,1% pada 1992 menjadi 92,8% pada tahun 2002. Namun terjadi penurunan pada tahun 1997 dan 1998, mungkin berhubungan dengan krisis ekonomi di Indonesia. Berikut data angka partisipasi kasar (APK) yang diambil dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2001.
No Komponen SD SLTP SLTA PT 1 Penduduk usia sekolah a. Laki-laki b. Perempuan 25.266.000 12.831.552 12.434.448 12.891.9000 6.547.033 6.354.867 13.396.500 13.200.877 12.494.623 25.695.500 13.200.887 12.494.623 2 Siswa sekolah a. Laki-laki b. Perempuan 28.690.131 14.783.268 13.906.863 9.469.283 4.895.722 4.573.561 5.448.672 2.816.725 2.631.947 2.965.088 1.687.892 1.277.196
3 Angka Partisipasi Murni a. Laki-laki b. Perempuan 95.51 96.64 94.34 56.46 56.63 56.30 32.62 34.06 31.14 - - - 4 Angka Partisipasi Kasar a. Laki-laki b. Perempuan 113.55 115.21 111.84 73.45 74.89 71.97 40,67 41.50 39.83 11.54 12.79 10.22

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
318 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada jenjang sekolah menengah, baik APM maupun APK lebih kecil bila dibanding SLTP. Pada tahun 2001 APM SM sebesar 32,62% dan APK SM sebesar 40,67%. Sedangkan APK PT lebih kecil lagi yaitu 11,54%. Kecilnya APM dan APK untuk SM dan PT, selain disebabkan karena masih terbatasnya jumlah lembaga pendidikan SM dan PT, juga karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan kemampuan masyarakat belum seluruhnya mampu membiayai pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
Apabila dilihat komposisinya berdasarkan kesetaraan jender ditingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi, untuk APK SM kesenjangan masih agak kelihatan, masing-masing sebesar 41,50% untuk laki-laki dan 39,83% perempuan. Demikian halnya dengan APK pendidikan tinggi yang masih rendah, dengan komposisi sebesar 12,79% untuk laki-laki dan 10,22% untuk perempuan. Namun, apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis tahun 1998, walaupun masih ada kesenjangan untuk APK SM, tetapi mengalami peningkatan sebesar 3,00%. Sedangkan APK pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan 1,00%.

## 2. Pemihakan dalam Materi Pendidikan
Materi pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang banyak mempengaruhi kuatnya ketidakadilan gender. Masih banyak materi pendidikan yang membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat cenderung menganut nilai-nilai bias gender dan mengindikasikan perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan yang cukup diskriminatif sebagaimana hasil penelitian Logsdon terhadap
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 319
buku-buku pelajaran di SD sebagaimana dikutip Ratna Saptari, 13 bahwa isi buku-buku teks yang diberikan di SD menunjukkan pembakuan peran-peran sosial perempuan dan laki-laki. Pada materi pelajaran Pengetahuan Sosial kelas 2 SD/MI mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga disebutkan: ”keluarga Pak Nana hidup rukun, semua tahu hak dan kewajibannya, Pak Nana bekerja mencari nafkah, Pak Nana seorang guru, tiap hari ia bekerja keras, ia membimbing dan mendidik murid-murid, ia bekerja dengan rajin, Pak Nana tidak pernah melalaikan tugasnya. Ibu Ida ibu rumah tangga, tiap hari ia mengurus keluarga, ia memasak, mencuci dan mengatur rumah, Bu Ida bekerja tak kenal lelah, ia tahu tugasnya. 14
Materi pendidikan yang demikian itu, sebenarnya merupakan perluasan stereotip dari kegiatan laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam masyarakat. Implikasi dari model kurikulum tersebut menunjukkan adanya pembakuan peran sosial antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. 15 Hal tersebut karena lebih menekankan proses sosialisasi pengetahuan mengenai pekerjaan kerumahtanggaan dan kemampuan keperempuanan lainnya dibanding pengetahuan keilmuan dan keterampilan teknik.
Selain materi pelajaran umum, materi pelajaran agamapun juga banyak disajikan sarat dengan ketidakadilan gender. Misalnya, dalam pemaknaan ayat ayat Al-Qur’an dan teks hadis yang berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan kental dengan warna patriarkhinya, sehingga sebagai respon atas ketidakadilan gender dalam pemaknaan materi-materi agama, sekarang ini banyak para feminis muslim yang melakukan kontekstualisasi dalam menangkap semangat atau ruh dari ide yang ada dibalik teks Al-Qur’an dan hadis dalam upaya menegakkan keadilan gender. Misalnya, pada materi pelajaran fiqih untuk Madrasah Aliyah kelas XI tentang hak dan kewajiban suami istri disebutkan bahwa kewajiban suami adalah
13 R. Saptari, Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 34
14 M. Ahmad at. All., Pengetahuan Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 1
15 J. C. Mosse, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.
101

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
320 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
memberi nafkah, mempergauli istri secara baik, memimpin keluarga dan mendidiknya. Sedangkan, istri berkewajiban mentaati suami, menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak. 16
Materi pelajaran tentang kewajiban suami istri tersebut terlihat menampilkan peran suami yang sedemikian besar dan superior karena mampu memberikan nafkah keluarga dan memimpin keluarga yang kemudian berimplikasi pada kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Kondisi materi seperti ini kadang-kadang dikuatkan lagi oleh pendapat guru yang belum memahami kesetaraan gender dengan mengemukakan dalil-dalil dengan pola penafsiran patriarkhi yang cenderung kurang mengakomodir kepentingan perempuan.

## 3. Ketimpangan Gender dalam Pemilihan Jurusan
Realitas lain yang muncul sebagai bentuk ketimpangan gender adalah gejala pemisahan gender ( gender segregation ) dalam jurusan atau program studi yang dikelompokkan dalam salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela ( voluntary discrimination ). Pemilihan jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara anak laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri. Salah satu contoh adalah jurusan pada pendidikan menengah kejuruan yang masih menunjukkan stereotip dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender.
Jumlah siswa di SMK masih setara menurut gender, tetapi bila dilihat berdasarkan jurusan masih terdapat kesenjangan gender, karena jurusan yang dipilih perempuan umumnya berkaitan dengan pekerjaan sektor domestik seperti jurusan tata boga, tata busana, tata rias dan yang sejenisnya. Pemilihan program studi khususnya di SMK akan dikaitkan dengan pandangan masyarakat yang diasumsikan
16 Depag Jateng, Fiqih untuk Madrasah Aliyah Kelas XI, (Semarang: CV. Gani, 2004), hlm. 55-58
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 321
berdasarkan kecocokan antara program studi dengan jenis kelamin. Sedangkan ukuran yang dipakai dalam menentukan kecocokan digunakan kriteria pantas dan tidak pantas. Kriteria tersebut seolah- olah memberikan sanksi sosial yang menuntut orang tua siswa untuk menyesuaikan cita-cita anaknya dengan tuntutan budaya dan sistem nilai masyarakat yang telah menunjukkan diskriminasi gender.
Kriteria yang dipersepsikan masyarakat tersebut berimbas pada pemilihan program studi di SMK, laki-laki memilih program studi yang dipersepsikan oleh masyarakat kurang pantas untuk perempuan. Program studi seperti ini misalnya Program Studi Teknologi dan Pertanian, secara umum didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan lebih memilih kelompok program keahlian yang dianggap pantas untuk perempuan, seperti program keahlian Bisnis dan Manajemen dan Program keahlian Seni dan Kerajinan. Fenomena ini dapat dilihat dalam data berikut tentang proporsi siswa menurut gender dan jurusan di SMK yang diambilkan dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, 2001.
No Program Studi Laki-laki
Perempuan Jumlah Jumlah % Jumlah % 1 Pertanian dan Kehutanan 31.234 70,26 13.221 29,74 44.455 2 Teknologi 658.235 81,54 149.036 18,46 807.271 3 Bisnis dan Manajemen 332.485 35,44 605.591 64,56 938.076 4 Pekerjaan Sosial 6.381 52,64 5.742 47,36 12.123 5 Keparawisataan 52.882 49,71 53.492 50,29 106.374 6 Seni dan Kerajinan 10.553 41,16 15.085 58,84 25.638 Jumlah 1.091.770 56,45 842.167 43,55 1.933.937
Berdasarkan data di atas, menunjukkan siswa laki-laki lebih mendominasi Program Studi Pertanian dan Kehutanan yang mencapai 70,26%, sedangkan perempuan sebesar 29,74%. Program keahlian lain

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
322 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
yang didominasi laki-laki adalah Teknologi Industri sebesar 81,54% sedangkan perempuan sebesar 18,46%. Sementara itu, perempuan mendominasi Program Studi Manajemen Bisnis sebesar 64,56% dan laki-laki 35,44%. Selain itu, Program Studi Seni dan Kerajinan sebesar 58,84% dan laki-laki 41,16%. Dua program studi lainnya menunjukkan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu pada Program Studi Pekerjaan Sosial sebesar 52,64% untuk laki- laki dan 47,36% untuk perempuan dan Program Studi Kepariwisataan sebesar 49,71% untuk laki-laki dan 50,29% untuk perempuan.
Pada tingkat SMA, proporsi murid perempuan relatif lebih sedikit di jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dibanding di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Budaya. Alasan dalam soal inipun berhubungan dengan peran dan stereotip perempuan itu sendiri. Pertama, nilai rapor anak perempuan umumnya lebih rendah daripada anak laki-laki, karenanya mereka tidak bisa masuk ke jurusan IPA. Tetapi, lebih rendahnya nilai rapor itu merupakan implikasi dari waktu belajar yang kurang. Secara umum, anak perempuan diharapkan untuk membantu ibu mereka dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh adik, apalagi bila ibu mereka mencari nafkah di luar rumah. Selain itu, anak perempuan akan melakukan tugas-tugas sekolah setelah mereka melakukan tugas-tugas rutin rumah tangga. Sedangkan anak laki-laki biasanya diharuskan untuk maju dibidang pelajaran sekolah dan seringkali dibebaskan dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kedua, anak perempuan memang ditekankan untuk tidak memasuki jurusan IPA, karena itu dianggap sebagai bidang khusus kaum laki-laki. Hal ini membuat perempuan takut untuk memilih jurusan yang dianggap bukan bidangnya. Akibatnya mereka memilih jurusan IPS dan Budaya yang dianggap sesuai untuk mereka. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dalam tabel proporsi siswa menurut gender dan jurusan di SMU yang diambilkan dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas 2001.
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 323
No Program Studi Laki-laki Perempuan Total Jumlah % Jumlah % 1 Bahasa dan Sastra a. Siswa kelas III b. Lulusan 31.234 13.193 45,08 45,13 17.507 16.040 54,92 54,87 31.880 29.344 2 Ilmu - IPA a. Siswa kelas III b. Lulusan 185.845 175.665 50,30 50,76 183.608 170.386 49,70 49,24 369.453 346.053 3 Ilmu - IPS a. Siswa kelas III b. Lulusan 254.969 243.478 46,99 47,26 287.682 271.748 53,01 52,74 542.651 515.226
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Jurusan IPA memiliki komposisi 50,30% untuk laki-laki dan 49,70%. Data tersebut sudah memperlihatkan kesetaraan. Tetapi bila dilihat pada jurusan Bahasa dan IPS masih didominasi perempuan yaitu pada jurusan IPS sebesar 53,01% perempuan dan 46,99% laki-laki. Sementara jurusan Bahasa sebesar 54, 92% untuk perempuan dan 45,08% untuk laki-laki.
Berbagai data di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat SMU tingkat kesetaraan gender dalam program penjurusan sudah relatif baik, tetapi untuk tingkat SMK masih terjadi kesenjangan gender berdasarkan kepantasan untuk memilih jurusan yang layak untuk laki- laki atau perempuan. Misalnya, siswa perempuan masih mendominasi Program Studi Bisnis dan Manajemen serta Program Studi Seni dan Kerajinan. Sementara laki-laki lebih mendominasi Program Studi
Pertanian dan Kehutanan serta Program Studi Teknologi Industri.
Pemilihan jurusan pada tingkat sekolah menengah akan berimplikasi pada pemilihan jurusan pada pendidikan tinggi. Sementara pada pendidikan tinggi adalah pendidikan terakhir sebelum yang bersangkutan memasuki dunia kerja. Sehingga proses pemilihan jurusan merupakan proses penentuan pemilihan karir pada dunia kerja, karena dalam penerimaan pegawai baik instansi pemerintah maupun swasta, sebelum melakukan tes seleksi calon karyawan, terlebih dahulu calon pendaftar terkena seleksi berdasarkan jurusan yang dibutuhkan. Maka kesetaraan gender dalam pemilihan jurusan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
324 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
sangat diperlukan karena mempengaruhi arah karier serta kehidupan seseorang di masa mendatang.

## C. Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Pendidikan Ber- basis Kesetaraan Gender

## 1. Konsep Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender
Pendidikan berbasis kesetaraan gender pada dasarnya adalah pendidikan yang mengakomodir perbedaan gender, tanpa adanya diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam dunia pendidikan. Pendidikan berbasis kesetaraan gender hadir sebagai jawaban atas problematika persoalan perempuan yang mengakibatkan perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya.
Pada hakikatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki- laki. Keduanya diciptakan agar bisa saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan ( sinergi ) baru yang lebih kuat dan bermanfaat bagi umat manusia. Namun, dalam perkembangannya, dirasakan telah terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga menimbulkan diskriminasi,
marjinalisasi, subordinasi, beban ganda ataupun tindak kekerasan. Secara statistik, kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Situasi ini salah satunya terjadi dari hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat.
Memahami persoalan dan mengenali kebutuhan perempuan diperlukan kemampuan menganalisis dan berfikir secara kritis mengenai pengalaman empiris yang dialami perempuan. Sehingga dalam dunia pendidikan muncul pendidikan kritis yang merupakan aliran atau paham dalam pendidikan untuk pemberdayaan dan pembebasan yang mencita-citakan perubahan sosial dan struktural menuju masyarakat yang adil dan demokratis, yaitu suatu masyarakat
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 325
tanpa eksploitasi dan penindasan. 17 Diskriminasi gender yang terjadi dalam masyarakat perlu dijembatani dalam berbagai upaya pemberdayaan perempuan yang merupakan media perubahan dalam cara berfikir perempuan. 18

## 2. Landasan Konseptual Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender
Rumusan pendidikan berbasis kesetaraan gender sendiri sebenarnya terinspirasi dari munculnya beberapa kebijakan
pemerintah yang mengupayakan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender. Di antaranya, konvensi wanita tahun 1981, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, Tap MPR No. IV/1999, dan Inpres No. 9 tahun 2000.

## a.Konvensi Wanita Tahun 1981
Konvensi Wanita tahun 1981, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, sebagian isinya disajikan di bawah ini:
Pasal 1, ”..... istilah diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak- hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari status perkawinan mereka, dan dasar persamaan antara pria dan wanita.
Pasal 2, mewajibkan negara untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan atau dengan cara-cara lainnya untuk melaksanakan prinsip persamaan antara wanita dan pria.
17 T. Rahardjo, Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan untuk Rakyat, Yogyakarta:
Read Books, 2001, hlm. 27
18 O. Prijono, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi , (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 215

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
326 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Pasal 3, negara-negara peserta mengambil langkah-langkah yang tepat termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak- hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.
Pasal 4, pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam konvensi, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, dianggap sebagai diskriminasi.
Pasal 5, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan:
(a) untuk mengubah pola perilaku sosial budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, atau kebiasaan yang berdasarkan peran stereotipe bagi pria dan wanita.
(b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga meliputi pengertian mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka… 19

## b. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
Undang-Undang Dasar 1945, BAB X tentang warga negara, pasal 27 ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. 20

## c. Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999
Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999 mengamanatkan tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan sebagai berikut:
19 T. O. Ihromi, Penghapusan Diskriminasi…, hlm. 45
20 UUD ’45, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Beserta Amandemennya, (Solo: Adzana Putra, 2004), hlm. 18
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 327
1) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

## d. Inpres No. 9 Tahun 2000
Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang berisi tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Secara rinci presiden menginstruksikan:
Pertama , melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Kedua, memperhatikan secara sungguh- sungguh pedoman pengarusutamaan jender dalam pembangunan nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. Ketiga, khusus ditujukan Menteri Pemberdayaan Perempuan agar memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender serta melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden.

## 3. Tujuan Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender
Pendidikan berbasis kesetaraan gender dapat dijadikan sebuah instrumen memperjuangkan kesetaraan gender, karena secara spesifik memiliki tujuan sebagai berikut: Pertama, mewujudkan kesempatan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
328 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan jender. Kedua, memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukannya sebagai pengembang kurikulum, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik. Ketiga, memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian profesionalisme.

## 4. Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender
Strategi pengembangan kurikulum dalam Pendidikan berbasis kesetaraan gender sama dengan strategi pengembangan kurikulum pada umumnya, yaitu dilakukan melalui tahapan-tahapan. Pertama, tahap pengembangan program di tingkat lembaga yang meliputi : perumusan tujuan institusional, penetapan isi dan struktur program meliputi : penentuan jenis-jenis program pendidikan, sistem semester, jumlah bidang studi yang ditentukan dan alokasi waktu, dan penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan yaitu memilih dan memobilisasikan segala cara, tenaga, sarana untuk mencapai tujuan secara efesien. Kedua, pengembangan program tiap bidang studi dengan menentukan tujuan kurikuler. Ketiga, pengembangan program pengajaran di kelas. 21
Selain itu, dalam pendidikan berbasis kesetaraan gender metode dan materi pembelajaran yang tepat sangat diperlukan dalam mentransformasikan dan internalisasi materi pelajaran dengan memegang teguh prinsip keadilan dan kesetaraan gender, bukan diskriminasi dan marginalisasi berdasarkan jenis kelamin.
21 A. Ta’arifin Dawam, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Sapen:
Listafariska, 2005), hlm. 63-64
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 329

## D. Studi Kebijakan Pemerintah Bidang Kesetaraan Gender
dan Aplikasinya pada Pendidikan
Beberapa kebijakan pemerintah bidang kesetaraan gender telah diupayakan demi mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Landasan konseptual yang digunakan antara lain Konvensi Wanita tahun 1981, Undang-Undang Dasar 1945 BAB X tentang warga negara pasal 27 ayat 1, Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999 dan Inpres No. 9 tahun 2000.
Melalui Konvensi Wanita tahun 1981, pemerintah berkomitmen untuk merepresentasikan amanat dalam konvensi tersebut dan secara tegas menolak diskriminasi terhadap perempuan, karena secara empiris perlakuan diskriminasi terhadap perempuan masih banyak dirasakan, terutama pada masyarakat patriarkhi yang selalu berorientasi pada dominasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya.
Undang-Undang Dasar 1945 BAB X tentang warga negara pasal 27 ayat 1, secara jelas menegaskan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 1945 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah diakui, terbukti dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan warga negara dan penduduk jelas tidak membedakan jenis kelamin.
Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999 juga mendukung untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dan memotivasi
untuk mengembangkan kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.
Inpres No. 9 tahun 2000 juga menegaskan strategi
pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Sasaran strategi pengarusutamaan gender adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
330 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Women In Development (WID) dan Women And Development (WAD) merupakan strategi arus utama developmentalism yang memiliki agenda utama melibatkan kaum perempuan dalam program pembangunan. 22 Setelah Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut terbit, maka pembangunan sensitif gender menjadi tugas lintas sektoral, bahkan tidak hanya kewajiban pemerintah, namun juga masyarakat baik secara kelembagaan, kelompok sosial maupun individu sebagai bagian dari bangsa.
Beberapa landasan konseptual tentang kesetaraan gender di atas
menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakan secara operasional pada berbagai sektor yang lebih riil. Utamanya di sektor pendidikan perlu dikeluaran kebijakan-kebijakan baru demi terselenggaranya pendidikan yang berkeadilan gender.
Upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan untuk semua baik laki-laki maupun perempuan telah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah pemerintah telah membuka kesempatan memperoleh hak pendidikan melalui kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 tahun (1984) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan tidak ada diskriminasi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian disusul dengan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk tingkat SLTP yang dicanangkan pada tahun 1994. 23 Selain itu, pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program nasional pemerintah dalam bidang pendidikan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan di satuan pendidikan tingkat dasar. Melalui program ini pemerintah ingin membuktikan komitmennya terhadap jaminan hak warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan di tingkat dasar. Karena menjamin ketersediaan pelayanan pendidikan
22 M. Fakih, Analisis Gender…, hlm. 39
23 A. Suryadi dan E. Idris, Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan, (Bandung: PT. Genesinda, 2004), hlm. 96
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 331
merupakan bagian dari pemenuhan tuntutan konstitusi UUD ’45, yaitu Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD’45 yang mana pemerintah mendapat amanat untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat umum. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun. Program BOS diluncurkan selain karena mengemban amanat konstitusi, juga karena terkait dengan program nasional lain dalam pendidikan, yakni program wajib belajar 9 tahun. 24
Terlepas dari tingginya komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi gender, ternyata masih banyak fenomena lain yang mengindikasikan belum tercapainya kesetaraan dan keadilan gender pada sektor pendidikan, di antaranya adalah: Pertama, posisi penentu kebijakan masih didominasi laki-laki khususnya dalam lembaga birokrasi di bidang pendidikan. Sehingga potensi perempuan kurang diberdayakan dalam kedudukannya sebagai penentu kebijakan. Selain itu, kontrol terhadap kebijakan itu juga masih didominasi laki-laki. Hal ini terjadi karena banyaknya posisi strategis dipegang laki-laki. Ketidakseimbangan gender ini memungkinkan munculnya produk-produk kebijakan yang tidak merepresentasikan kepentingan perempuan.
Kedua , proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran cenderung bias laki-laki. Hal ini terjadi karena dalam kedua proses tersebut, proporsi laki-laki sangat dominan. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya penulis buku-buku pelajaran dan tenaga pengajar yang masih didominasi laki-laki. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sensitivitas gender masyarakat baik laki-laki maupun perempuan masih rendah. Ketiga , munculnya gejala pemisahan gender ( gender segregation ) dalam jurusan atau program studi yang dikelompokkan dalam salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela ( voluntary discrimination ). Pemilihan jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara anak laki-laki memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri.
24 Depag RI, Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis: dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, (Jakarta: Depag RI, 2009), hlm. 3

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
332 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Salah satu contoh adalah jurusan pada pendidikan menengah kejuruan yang masih menunjukkan stereotipe dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender.
Meskipun secara idealis normatif pemerintah telah mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender melalui beberapa produk kebijakan dan undang-undang, tetapi apabila konstruksi sosial masih mempertahankan pemahaman dan asumsi-asumsi lama tentang peran gender di masyarakat akan sulit untuk mencapai kesetaraan gender. Sehingga peran institusi pendidikan dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ada beberapa hal dasar yang harus diperhatikan oleh institusi pendidikan yaitu: Pertama , lembaga pendidikan hendaklah berperan aktif dalam memberikan pelatihan gender terhadap seluruh karyawan, staf administrasi, guru, murid, pengurus yayasan, komite sekolah dan segenap stakeholders pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai anti diskriminsi jender.
Kedua, lembaga pendidikan hendaklah membuat peraturan yang berisi larangan keras terhadap adanya diskriminasi gender di sekolah yang harus ditaati oleh seluruh penghuni sekolah. Diterapkannya peraturan tersebut bertujuan agar mampu membangun karakter siswa untuk menghormati hak-hak individu yang lain yang beragam, dalam hal ini adalah keragaman gender, karena sikap anti diskriminasi gender tidak hanya cukup dipahami secara tekstual tetapi harus juga dipraktekkan secara langsung di sekolah.
Ketiga, lembaga pendidikan hendaklah sensitif terhadap permasalahan gender di sekolah. Artinya apabila ada kejadian yang mengindikasikan adanya diskriminasi gender yang dilakukan oleh guru atau murid, lembaga pendidikan hendaklah mampu mencegah dan sekaligus memberikan pemahaman bahwa tindakan tersebut tidak berkeadilan gender. Keempat, lembaga pendidikan hendaklah menjalin komunikasi yang intensif dengan wali murid untuk memberikan pemahaman bahwa baik anak laki-laki dan perempuan berhak
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 333
memperoleh pendidikan, karena selama ini faktor sosial budaya masyarakat, khususnya orang tua cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga yang berakibat pada rendahnya kinerja akademik bahkan putus sekolah. Selain itu, perlu juga memberikan pemahaman pada wali murid bahwa pendidikan yang cukup tetap diperlukan bagi anak perempuan meskipun pada akhirnya mereka tidak bekerja di luar rumah dan pemberian pendidikan bagi anak perempuan tersebut bukan merupakan investasi yang sia-sia, karena meskipun pada akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya berkiprah di sektor domestik, tetap perlu mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjadi istri dan sekaligus ibu yang berperan besar dalam mendidik anak-anaknya.
Melalui pendidikan berbasis kesetaraan gender tersebut akan menjadi langkah awal untuk mentransfer nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat sehingga konstruk sosial yang selama ini merugikan perempuan lambat laun akan berubah demi terciptanya pola relasi gender yang berkeadilan.

## E. Penutup
Berbagai ketidakadilan gender yang muncul di berbagai sektor termanifestasikan dalam berbagai bentuk, utamanya terhadap perempuan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip , beban ganda serta kekerasan terhadap perempuan mengundang komitmen berbagai pihak untuk mengubah relasi gender kearah yang lebih adil dan lebih setara.
Di antara jalur untuk mencapai kesetaraan gender adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan merupakan sarana yang paling strategis dalam upaya mentransformasikan nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat. Pendidikan berbasis kesetaraan gender dapat dijadikan sebuah instrumen memperjuangkan kesetaraan gender, karena secara spesifik memiliki tujuan sebagai berikut: Pertama , mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas pada semua jalur, jenis dan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
334 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Kedua , memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukannya sebagai pengembang kurikulum, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai peserta didik. Ketiga, memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian profesionalisme. Selain itu, pendidikan berbasis kesetaraan gender dirancang dengan kurikulum, metode dan materi pendidikan yang selalu berpijak pada sosialisasi keadilan gender.
Inayatul Ulya, PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 335

## Daftar Pustaka
A’shumah, L. 2003. Kesenjangan Gender dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam Volume II. Nomor 2 Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
Ahmad, M. at. all. 2004. Pengetahuan Sosial. Jakarta: Erlangga.
Azra, A. 1996. Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Marwah Saridja. Bunga Rampai Agama Islam. Jakarta : Amisco.
Baidhawi, Z.. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta:
Erlangga.
CEDAW. tt. Mengembalikan Hak-hak Perempuan (terjemahan). New Delhi: Unifem & Patners for Law in Development.
Darmaningtyas, J. Samardianta. 2001. Ironis dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan. Jakarta : Wacana.
Dawam, A.. Ta’arifin. A.. 2005. Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren.
Sapen: Listafariska.
Depag Jateng. 2004. Fiqih untuk Madrasah Aliyah Kelas XI. Semarang: CV. Gani.
Depag RI. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis: dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu. Jakarta: Depag RI.
Dewey, John. 1966. Democracy and Education. New York: The Free Press.
Fakih, M.. 2001. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Handayani, T.. 2002. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang:
UMM Press.
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
Mosse, J. C. 1996. Gender dan Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Mulkhan. 2002. Pendidikan Sekolah Berbasis Liberal. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
336 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Prijono, O.. 1996. Pemberdayaan: Konsep. Kebijakan. dan Implementasi.
Jakarta: CSIS.
Rahardjo, T.. 2001. Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan untuk
Rakyat. Yogyakarta: Read Books.
Saptari, R.. 1997. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial. Jakarta: Grafiti.
Subhan, Zaitunah.. 2008. Menggagas Pemberdayaan Fiqh Perempuan.
Jakarta: El-Kahfi.
Suryadi, A. dan Idris. E.. 2004. Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. Bandung : PT. Genesinda.
Tap MPR No. IV/1999.
Tobroni. et. All.. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi. HAM.
Civil Society dan Multikulturalisme. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
UUD ’45. 2004. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Beserta Amandemennya. Solo: Adzana Putra.