## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## ANALISIS IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH
Zainab Ompu Jainah Universitas Bandar Lampung Email : zojainah@ubl.ac.id
Irfan Maulana
Universitas Bandar Lampung
Email : gsirfanmaulana23@gmail.com
Aris Kurniawan Universitas Bandar Lampung ariskurniawan069@gmail.com

## Abstract
The efforts of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to implement openness of public information are by implementing Regulation of the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number:  M.HH-04.IN.04.02  of  2011 concerning Procedures for Management and Services of Public Information at the Ministry  of  Law  and  Human  Rights  Republic  of  Indonesia.  Research  problem: How is public information disclosure implemented in the Class IIB Gunung Sugih prison?  (2)  What  factors  hinder  the  implementation  of  public  information disclosure in the Class IIB Gunung Sugih Prison? This research uses a normative and  empirical  juridical  approach.  The  data  obtained  is  then  explained qualitatively  to  obtain  conclusions.  The  results  of  this  research  show:  (1)  The implementation of public information disclosure in the Class IIB Gunung Sugih Prison is carried out by providing public information services in the form of self- service fingerprints of Correctional Inmates (WBP) on the Correctional Database System  (SDP)  application,  Information  and  Consultation  Services  through  the media  banners,  television  and  loudspeakers  as  well  as  Gunung  Sugih  Prison Information  Services  via  social  media,  namely  website,  Instagram,  Tiktok, Facebook, Youtube, Twitter and Whatsapp. Apart from that, WBP online visiting services  are  implemented.  (2)  Factors  inhibiting  the  implementation  of  public information disclosure in the Class IIB Gunung Sugih Prison consist of limited information resources in management human resources and public compliance, both conveyed to WBP and the public. Apart from that, there are limitations in facilities  and  infrastructure  for  public  information  disclosure,  especially computer devices connected to the internet.
Keywords: Implementation; Openness; Public Information; wipe.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Abstrak
Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mengimplementasikan  keterbukaan  informasi  public  adalah  dengan memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas  IIB  Gunung  Sugih?  (2) Apakah  faktor-faktor  penghambat  implementasi keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih? Penelitian ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Data  yang  diperoleh selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  memperoleh  kesimpulan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan:  (1)  Implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di Lapas  Kelas  IIB  Gunung  Sugih  dilaksanakan  dengan  memberikan  layanan informasi  publik  berupa self  service sidik  jari  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP) pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Layanan Informasi dan Konsultasi melalui media banner, televisi dan pengeras suara serta Layanan Informasi Lapas Gunung Sugih Melalui media sosial yaitu website, Instagram, Tiktok,  Facebook,  Youtube,  Twitter  dan  Whatsapp.  Selain  itu  dilaksanakan layanan  kunjungan  online  WBP.  (2)  Faktor-faktor  penghambat  implementasi keterbukaan  informasi  publik  di  Lapas  Kelas  IIB  Gunung  Sugih  terdiri  atas keterbatasan  sumber  daya  manusia  pengelola  dan  menindaklanjuti  informasi publik,  baik  yang  disampaikan  kepada  WBP  maupun  masyarakat.  Selain  itu keterbatasan  sarana  dan  prasarana  keterbukaan  informasi  publik  khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan internet.
Kata Kunci: Implementasi; Keterbukaan; Informasi Publik; Lapas.

## A. PENDAHULUAN
Dinamika penyelenggaraan tata pemerintahan dan pelayanan publik pada era reformasi  mengalami  perkembangan  ke  arah  keterbukaan  informasi,  hal  ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  yang  mengamanatkan  kepada  seluruh  institusi pemerintahan maupun pelayanan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  mengakses  informasi  dari berbagai  lembaga  atau  institusi  penyelenggara  pemerintahan,  pelayanan  publik maupun institusi yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu.
Keterbukaaan informasi publik memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh  lembaga  sektor  publik,  dan  hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika lembaga sektor publik tidak menangani

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dengan  baik  kinerjanya.  Transparasi  diartikan  sebagai  keterbukaan  lembaga- lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan materi informasi yang diberikan  harus  dapat  dimengerti  dan  dimonitori  oleh  masyarakat.  Transparasi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan  dapat  diperbandingkan  yang  menyangkut  keadaan  keuangan,  pengelolaan perusahaan  dan  kepemilikan  perusahaan.  Transparasi  memuat  adanya  akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan lembaga publik. 1
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  sebagai salah satu lembaga publik telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pertimbangan pemberlakuan peraturan ini adalah bahwa hak memperoleh  informasi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan  keterbukaan  informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara demokratis  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  untuk  mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02  Tahun  2011  berlaku  bagi  seluruh  unit/satuan  kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk  pada  Lembaga  Pemasyarakatan.  Salah  satu  lembaga  pemasyarakatan yang  menyelenggarakan  keterbukaan  informasi  publik  adalah  Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
Setiap  implementasi  kegiatan  memerlukan  acuan  dan  standar  tertentu  agar dapat  mencapai  hasil  secara  maksimal  sesuai  dengan  harapan  atau  target  yang
1 Nico Adriyanto,  2007, Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui  Government . Bayumedia Publishing. Malang, hlm. 82.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
telah ditetapkan. 2 Peraturan yang diberlakukan akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi may 0 ritas publik yang menjadi sasaran atas pemberlakuan aturan hukum tersebut. 3 Hukum dapat melaksanakan perannya sebagai insrtumen yang memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan. 4 Aturan  hukum  idealnya  selaras dengan  berbagai  nilai  dan  n 0 rma  yang  dianut,  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi disham 0 nisasi antara hukum dengan nilai-nilai s 0 sial budaya yang ada. 5

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis n 0 rmatif dan empiris, dengan menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  yang  diper 0 leh  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif  untuk  memper 0 leh  simpulan  sesuai  dengan  p 0 k 0 k permasalahan yang diajukan.

## C. PEMBAHASAN
1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Hal  ini didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  hak  memperoleh  informasi  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
2 A. Diana dan C. Tjipto. Pengantar Kebijakan Negara , Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19.
3 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial,  Putusan  Hakim:  Antara  Keadilan,  Kepastian  Hukum,  dan  Kemanfaatan, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.
4 Muladi, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.
5 Dahlan Thaib. 2015. Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi , Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 33.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Asas  pelayanan  informasi  publik  diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 sebagai berikut:
a. Setiap  Informasi  Publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.
b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.
c. Setiap  Informasi  Publik  harus  dapat  diperoleh  setiap  pemohon  Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang,  kepatutan,  dan  kepentingan  umum  didasarkan  pada  pengujian tentang  konsekuensi  yang  timbul  apabila  suatu  informasi  diberikan  kepada masyarakat  serta  setelah  dipertimbangkan  dengan  seksama  bahwa  menutup Informas  Publik  dapat  melindungi  kepentingan  yang  lebih  besar  daripada membukanya atau sebaliknya.
Implementasi  keterbukaan  informasi  Publik  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Gunung  Sugih  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor:  M.HH-04.IN.04.02  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  dan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan memberikan layanan informasi publik sebagai berikut:
1. Self Service Sidik Jari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Fitur  pada  aplikasi  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP)  yang memanfaatkan sidik jari WBP yang bersangkutan untuk mengetahui informasi terkait data pribadi, masa pidana, dan hak-hak apa saja yang bisa didapat WBP tersebut  (berada  di  lingkungan  dalam  Lapas).  Fitur  pada  aplikasi  Sistem Database  Pemasyarakatan  (SDP)  untuk  mengetahui  informasi  terkait  data pribadi  WBP,  masa  pidana,  dan  hak-hak  apa  saja  yang  bisa  didapat  WBP tersebut. Aplikasi ini berada di Ruang Terpadu Lapas Gunung Sugih .
2. Layanan Informasi dan Konsultasi
Layanan  Informasi  dan  Konsultasi  ini  berada  di  lingkungan  dalam  Lapas, yaitu dengan adanya informasi melalui media banner, televisi dan pengeras suara yang melayani penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban WBP. Layanan  informasi  dan  konsultasi  ini  menyedian  ruang  konseling  sebagai layanan informasi khusus bagi WBP yang ingin tahu lebih lanjut tentang syarat dan  tata  cara  pengusulannya.  Selain  itu  adanya  kegiatan  Salam Pemasyarakatan yang dilaksanakan setiap hari oleh petugas pemasyarakatan ke  kamar  hunian  WBP  guna  menyampaikan  informasi  layanan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pemasyarakatan. Selain itu dilakasanakan kegiatan Duta Duta Layanan yang memberikan informasi terkait hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
3. Layanan Informasi Lapas Gunung Sugih Melalui Media Sosial Layanan informasi Lapas Gunung Sugih melalui media sosial dilaksanakan sebagai berikut:
a. Website Lapas Gunung Sugih
Layanan  informasi  secara  terbuka  kepada  masyarakat  melalui  website resmi milik Lapas Gunung Sugih
b. Instagram Layanan  informasi  melalui  media  sosial  Instagram,  untuk  memudahkan publik  membuka  informasi  melalui  media  sosial  Instagram “@lapasgunungsugih”
c. Tiktok
Layanan  informasi  melalui  media  sosial  Instagram,  untuk  memudahkan publik  membuka  informasi  melalui  media  sosial  Instagram  “Lapas Gunung Sugih”
d. Facebook
Layanan  informasi  resmi  Lapas  Gunung  Sugih  melalui  jejaring  sosial media Facebook “lapas gunung sugih”
e. Youtube Layanan  Informasi  yang  berisi  Video  dan  berita  kegiatan  Lapas  yang dibagikan secara terbuka melalui Channel Youtube “Humas LP Gunung Sugih”
f. Twitter
Layanan  informasi  melalui  media  sosial  Twitter,  untuk  memudahkan publik membuka informasi melalui media sosial Twitter “lpgunungsugih”
g. Whatsapp Layanan  informasi  melalui  media  sosial Whatsapp,  untuk  memudahkan berkonsultasi dan melengkapi berkas EBP yang ingin mendapatkan hak- haknya seperti CB, PB, Asimilasi dan lain sebagainya.
Selain  itu  dilaksanakan  layanan  kunjungan  online  WBP  Layanan  yang diberikan kepada WBP untuk mengunjungi keluarga, rekan, dan kerabat secara virtual. Implementasi keterbukaan informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Gunung  Sugih  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor:  M.HH-04.IN.04.02  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  dan Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan dengan tata nilai yang berlaku pada KementerianHukum dan HAM sebagai dasar yang digunakan dalam bekerja dan berkinerja yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari profesional, akuntabel, sinergi,  transparan,  dan  inovatif.  Tata  nilai  mencerminkan  dan  memperkuat budaya  yang  diinginkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sehingga

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mendukung  dan  menuntun  pengambilan  keputusan  guna  mewujudkan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  menjadi  institusi  pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.
Profesional  maksudnya  adalah  sikap  yang  mengacu  pada  peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya,  menjunjung  tinggi  etika  dan  integritas  profesi,  sehingga  mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu  menjadi  aparatur  sipil  yang  unggul  dan  berkelas  dunia.  Akuntabel maksudnya adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dimana  pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  kepada  masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis  sehingga  bisa  menghasilkan  sesuatu  yang  optimum.  Ada  beberapa syarat  utama  penciptaan  sinergi  yakni  kepercayaan,  komunikasi  yang  efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas.
Sinergi dalam tata nilai ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan  memastikan  hubungan  kerjasama  yang  produktif  serta  kemitraan  yang harmonis  dengan  para  pemangku  kepentingan  untuk  menemukan  dan melaksanakan  solusi  terbaik,  bermanfaat  dan  berkualitas  antar  jajaran Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  dengan  insititusi  terkait.  Transparan maksudnya  adalah  adanya  keterbukaan  dalam  mengelola  suatu  kegiatan. Transparan  dalam  tata  nilai  ini  dimaknai  bahwa  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dicapai.  Inovatif  maksudnya  adalah  usaha  seseorang  dengan  mendayagunakan pemikiran,  kemampuan  imajinasi,  berbagai  stimulan,  dan  individu  yang mengelilinginya  dalam  menghasilkan  produk  baru,  baik  bagi  dirinya  sendiri ataupun  lingkungannya.  Seluruh  aparatur  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  harus  mampu  inovatif  sehingga  mendukung  kreativitas  dan mengembangkan  inisiatif  untuk  selalu  melakukan  pembaharuan  dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan uraian di atas implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Gunung  Sugih  berdasarkan  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan teori kebijakan publik  menurut  Thomas  R.  Dye  sebagaimana  dikutip  Ferdinan  Agustino, kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ( public policy is whatever governments choose to do or not to do). 6 Optimalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sangat diperlukan dalam rangka mendukung tata kelola layanan publik  yang  baik,  bersih,  berwibawa,  bisa  bergerak  secara  sinergis,  responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola layanan publik yang baik ( good  governance )  diperlukan  dalam  menyelenggarakan  fungsi  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  ( public  service ),  pelaksana  pembangunan
( development ), dan pemberdayaan masyarakat ( empowering ). Selain itu dengan penerapan keterbukaan informasi publik maka pelayanan kepada masyarakat akan dapat lebih optimal, karena penggunaan keterbukaan informasi publik tidak hanya oleh  organisasi  perangkat  daerah  tetapi  juga  dapat  digunakan  oleh  masyarakat sebagai  stakeholder  yang  berkaitan  atau  berkepentingan  dengan  layanan administrasi maupun layanan publik lainnya dari Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.
2. Faktor-Faktor  Penghambat  Implementasi  Keterbukaan  Informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi Publik
6 Ferdinand Agustino, 2008, Pengantar Kebijakan Negara, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 23.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Gunung  Sugih  dihadapkan  pada  kendala  keterbatasan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  secara  khusus  bertugas  mempersiapkan,  mengelola  dan menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada warga binaan pemasyarakatan  maupun  masyarakat.    Penyelenggaraan  keterbukaan  informasi publik berkaitan dengan konsteks birokrasi lembaga publik yang harus dikelola berdasarkan  prinsip-prinsip  tata  lembaga  publik  yang  baik  dan  profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan  pelayanan  prima,  transparan,  akuntabel,  dan  bebas  dari  praktek korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Semangat  inilah  yang  mendasari pelaksanaan  reformasi  birokrasi  lembaga  publik  di  Indonesia.  Pelaksanaan reformasi  birokrasi  lembaga  publik  harus  mampu  mendorong  perbaikan  dan peningkatan kinerja birokrasi lembaga publik, baik pusat maupun daerah.
Pelayanan publik adalah proses memenuhi kebutuhan layanan. Proses layanan yang diperlukan pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan admistratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara). 7 Pelayanan publik diartikan sebagai  pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang berkepentingan sesuai aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. 8

## 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Keterbukaan Informasi Publik
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  informasi  publik  khususnya  perangkat komputer  yang  terhubung  dengan  internet  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pada dasarnya perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi  (TIK)  juga  memberikan  peluang  bagi  lembaga  publik  untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan keterbukaan informasi publik, yaitu penyelenggaraan layanan publik yang memanfaatkan TIK
7 H.A.S. Moenir, 2016, Manejemen Pelayanan Publik di Indonesia . Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 17.
8 Lijan  Poltak  Sinambela,  2011, Reformasi  Pelayanan  Publik ,  Bumi  Aksara,  Jakarta, hlm.5.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk memberikan layanan kepada instansi lembaga publik, aparatur sipil negara, masyarakat  dan  pihak-pihak  lainnya.  keterbukaan  informasi  publik  memberi peluang  untuk  mendorong  dan  mewujudkan  penyelenggaraan  layanan  publik yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi lembaga publik dalam melaksanakan urusan dan tugas lembaga publik untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik  kepada  masyarakat  luas,  dan  menekan  tingkat  penyalahgunaan kewenangan  dalam  bentuk  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  melalui  penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Berdasarkan  uraian  di  atas  faktor-faktor  penghambat  implementasi keterbukaan  informasi  publik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Gunung Sugih  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor:  M.HH- 04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan teori Sistem Hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman  bahwa  sistem  hukum  terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  structure ), substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ). 9 Adapun unsur-unsur teori ini adalah sebagai berikut :
a. Struktur hukum, dalam hal ini adalah Lapas Kelas IIB Gunung Sugih sebagai instansi  publik  yang  menyelenggarakan  sistem  pemasyarakatan  dan memberikan hak-hak kepada warga binaan pemasyarakatan. Lapas Kelas IIB Gunung  Sugih  sebagai  salah  satu  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pemasyarakatan  yang  berada  dalam  wilayah  kerja  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
b. Substansi hukum, dalam hal ini adalah  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan  Informasi  Publik.  Substansi  peraturan  ini  adalah    untuk mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan kebijakan  publik  dan  pengelolaan  informasi  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia yang baik serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang  baik,  yaitu  yang  transparan,  efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta  dapat dipertanggungjawabkan.  Selain  itu  untuk  meningkatkan  pengelolaan  dan
9 Lawrence M. Friedman, American Law An Introductionn, 2nd Edition Alih Bahasa 0 leh Wisnu Basuki, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8,

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
c. Budaya hukum, dalam hal ini adalah adanya nilai-nilai budaya hukum yang dilaksanakan  oleh  Lapas  bahwa  urgensi  penerapan  keterbukaan  informasi publik tidak terlepas dari semangat reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan  terhadap  terbentuknya  sistem  kelembagaan  publik  yang  bersih, transparan,  dan  mampu  menjawab  tuntutan  perubahan  secara  lebih  efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui e-Government, sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi,  diharapkan  agar  proses  penyelenggaraan  layanan  publik, pengelolaan  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  menjadi lebih  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. PENUTUP
Implementasi keterbukaan informasi publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Gunung  Sugih  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor:  M.HH-04.IN.04.02  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  dan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan memberikan layanan informasi publik berupa self service sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada aplikasi  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP),  Layanan  Informasi  dan Konsultasi  melalui  media  banner,  televisi  dan  pengeras  suara  serta  Layanan Informasi  Lapas  Gunung  Sugih  Melalui  media  sosial  yaitu  website,  Instagram, Tiktok,  Facebook,  Youtube,  Twitter  dan  Whatsapp.  Selain  itu  dilaksanakan layanan  kunjungan  online  WBP  Layanan  yang  diberikan  kepada  WBP  untuk mengunjungi  keluarga,  rekan,  dan  kerabat  secara  virtual.  Faktor-faktor penghambat  implementasi  keterbukaan  informasi  publik  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan  Pelayanan  Informasi  Publik  terdiri  atas  keterbatasan  sumber  daya  manusia yang  secara  khusus  bertugas  mempersiapkan,  mengelola  dan  menindaklanjuti informasi publik, baik yang disampaikan kepada warga binaan pemasyarakatan maupun  masyarakat.  Selain  itu  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  keterbukaan

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7. Issue 2. Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
informasi publik khususnya perangkat komputer yang terhubung dengan internet menjadi kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Diana dan C. Tjipto. Pengantar Kebijakan Negara , Pustaka Pelajar offset,
Yogyakarta, 2003.
Dahlan Thaib.  2015. Teori  Hukum  dan  Konstitusi  Edisi  Revisi ,  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Ferdinand Agustino, 2008, Pengantar Kebijakan Negara, Bina Cipta, Jakarta.
H.A.S. Moenir, 2016, Manejemen Pelayanan Publik di Indonesia . Bumi Aksara. Jakarta.
Lawrence  M.  Friedman, American  Law  An  Introductionn,  2nd  Edition Alih Bahasa 0 leh  Wisnu  Basuki,  2001. Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar, Tatanusa, Jakarta.
Lijan  Poltak  Sinambela,  2011, Reformasi  Pelayanan  Publik ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Muladi, Dem 0 krasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Ref 0 rmasi  Hukum  di  Ind 0 nesia , Jakarta: The Habibie Center, 2002.
Nico  Adriyanto,  2007, Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  melalui Government . Bayumedia Publishing. Malang.
Sidharta, Reformasi  Peradilan  dan  Tanggung  Jawab  Negara,  Bunga  Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Jurnal  Penelitian.  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, Jakarta, 2010.