Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1 (2), 2019: 166-184 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3183
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved Author Correspondence: nurhidayah.marsono@gmail.com

## Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam
Nurhidayah Marsono (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adi Sucipto 55281Yogyakarta Indonesia )

## Abstrack:
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  lepas dari  kehidupan  bermasyarakat,  yang  selalu  mengadakan kontak  dengan  manusia  lainnya  dalam  bentuk  muamalah.
Contohnya,  Manusia  selalu  melakukan  jual  beli  untuk mendapatkan  barang-barang  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama  manusia khususnya  dalam  bidang  harta  kekayaan  biasanya diwujudkan  dalam  bentuk  perjanjian  (akad).  Sebuah perjanjian  (akad)  dilakukan  manusia  hampir  setiap  hari, seperti sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya. Sebuah akad  mempunyai  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum  perjanjian  Islam  memegang  peranan  penting  dalam pelaksanaan  muamalah  yang  menyangkut  ekonomi
Islam..(Humans are social creatures that can not be separated from social life, which is always in contact with other humans in the form of muamalah. For example , Humans always buy and  sell  to  get  the  items  needed  to  fulfill  their  lives. Relationships  between  humans,  especially  in  the  field  of assets  are  usually  realized  in  the  form  of  agreements (contracts).  An  agreement  (contract)  is  done  by  humans almost every day, such as leasing, buying and selling, and so forth. A contract has a harmony and conditions that must be met for the validity of a contract. In short it can be said that
Islamic  treaty  law  plays  an  important  role  in  the implementation  of  muamalah  which  involves  Islamic economics.)
Kata Kunci: Muamalah; perjanjian; rukun

## Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam

## Pendahuluan
Islam  merupakan  ajaran  Allah  swt  yang  mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi  Muhammad  saw.  Salah  satu  bidang  yang  diatur  adalah hukum.  Konsep  hukum  antara  hukum  dalam  Islam  berbeda dengan  hukum  lainnya.  Hukum  dalam  Islam  tidak  hanya mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  lain benda  dalam  masyarakat  (Hukum  Muamalat),  seperti  yang diatur  dalam  hukum  Barat.  Namun,  hukum  dalam  Islam  juga mengatur  hubungan  antar  manusia  dengan  Allah  swt  yang tidak diatur dalam hukum lainnya.
Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak lepas dari masalah  kontrak,  baik  yang  disadari  maupun  tidak  disadari, oleh  karena  itu  setiap  orang  seharusnya  memahami  hukum kontrak,  paling  tidak  adalah  ketentuan-ketentuan  penting dalam  hukum  kontrak.  Namun  bagi  orang  yang  beragama Islam  seharusnya  memahami  hukum  kontrak  tersebut  harus pula  disertai  dengan  pemahaman  hukum  Islam  agar  tidak “tergelincir”  dalam  suatu  kontrak  yang  dilarang  berdasarkan hukum Islam. 1
Berbagai  istilah  yang  sering  dipakai  sebagai  rujukan  di samping  istilah  “hukum  perikatan”  untuk  menggambarkan ketentuan  hukum  yang  mengatur  transaksi  dalam  masyarkat. Ada  yang  menggunakan  istilah  “hukum  perjanjian”  ataupun “hukum kontrak”. Masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan lainnya. 2 Selain itu, perjanjian dalam  hukum  syariah  sangat  penting  untuk  diketahui  saat  ini baik di Indonesia pada khususnya dan negara-negara lain telah banyak berdiri bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam muamalat di
1 Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H., Hukum Kontrak Bernuansa Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.
2 Gemala Dewi, S.H., LL.M., dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia , cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1.

## Nurhidayah Marsono
168
bidang  perikatan,  khususnya  dalam  perniagaan  dan  kegiatan usaha.

## Definisi Hukum Kontrak Syari’ah
Kata ‘aqad ( ﺪﻘﻋ )  dalam  istilah  bahasa  berarti  ikatan  dan tali  pengikat.  Jika  dikatakan ‘aqada  al-habla ( لبحلاﺪﻘﻋ )  maka  itu menggabungkan  antara  dua  ujung  tali  lalu  mengikatnya, kemudian  makna  ini  berpindah  dari  hal  yang  bersifat  indra kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah  pihak  yang  sedang  berdialog.  Dari  sinilah  kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungkan  antara  dua  perkataan,  masuk  juga  di dalamnya  janji  dan  sumpah,  karena  sumpah  menguatkan  niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau
meninggalkannya.  Demikian  juga  halnya  dengan  janji  sebagai perekat  hubungan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berjanji  dan menguatkannya”. 3
Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemtraan yang terbingki dengan  nilai-nilai  syari’ah. 4 Secara  umum  akad berarti  sesuatu yang  menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang  muncul  dari  dua  pihak  seperti  jual  beli,  sewa,  wakalah, dan  gadai.  Secara  khusus  akad  berarti  kesetaraan  antara  ijab dan  kabul  dalam  lingkup  yang  disyari’atkan dan berpengaruh pada sesuatu. 5
Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan  adalah  ikatan.  Sedangkan  menurut  terminology perjanjian  atau  perikatan  adalah  suatu  perbuatan  dimana
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam , cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.
4 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.
5 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.
seseorang  mengikatkan  dirinya  kepada  seorang  atau  beberapa lain. 6 Menurut  hukum  Islam  perjanjian  berasal  dari  kata aqad ﻘﻋ (ﺪ ) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”. ةدحاو ةعطقك احبصيف ﻼصتي ﱴح رخﻷ  اﳘدحا ّذشي و ﲔلبح ﰲرط عﲨ Artinya:  “mengumpulkan  dua  ujung  tali  dan  mengikat  salah satunya  dengan  yang  lain  sehingga  bersambung,  kemudian keduanya menjadi sepotong benda”. 7
Sedangkan  menurut  istilah  sesuatu  yang  dengannya akan  sempurna  perpaduan  antara  dua  macam  kehendak,  baik dengan  kata  atau  yang  lain,  dan  kemudian  karenanya  timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya. 8
Kata aqad dalam  istilah  bahasa  berarti  ikatan  dan  tali pengikat.  Dari  sinilah  kemudian  makna  aqad  diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk  juga  di  dalamnya  janji  dan  sumpah,  karena  sumpah menguatkan  niat  berjanji  untuk  melaksanakanya  isi  sumpah atau  meninggalkanya.  Demikan  juga  dengan  janji  halnya dengan  janji  sebagai  perekat  hubungan  antara  kedua  belah pihak yang berjanji dan menguatkanya”. 9
Dalam  setiap  perikatan  akan  timbul  hak  dan  kewajiban pada  dua  sisi.  Maksudnya,  pada  satu  pihak  ada  hak  untuk menuntut  sesuatu  dan  pihak  lain  menjadi  kewajiban  untuk memenuhinya.  Sesuatu  itu  adalah  prestasi  yang  merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela
6 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana, 2008), hlm. 221.
7 Hendi  Suhendi, Fiqh  Mumalah:  Membahas  Ekonomi  Islam  Kedudukan  Harta, Hak  Milik,  Jual  Beli,  Bunga  Bank  dan  Riba,  Musyarakah,  Ijarah,  Mudayanah, Koperasi,  Asuransi,  Etika  Bisnis  dan  lain-lain, cet.  ke-5,  (Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.44.
8 Achmad  Kuzari, Nikah  Sebagai  Perikatan (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1995), hlm. 1.
9 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

## Nurhidayah Marsono
dapat  dipaksakan,  bahkan  melalui  hakim.  Karena  merupakan suatu  hubungan,  maka  suatu  akad  (perjanjian)  dapat  timbul karena  perjanjian,  yakni  dua  pihak  saling  mengemukakan janjinya  mengenai prestasi.  Misalnya  jual  beli,  sewa  menyewa, dan lain-lain.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  istilah  hukum  kontrak syari’ah  disini  adalah  keseluruhan  dari  kaidah-kaidah  hukum yang  mengatur  hubungan  hukum  di  bidang  muamalah khususnya  perilaku  dalam  menjalankan  hubungan  ekonomi antara  dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. 10 Kaidah-kaidah  hukum  yang  berhubungan  langsung dengan  konsep  hukum  kontrak  syari’ah  di  sini,  adalah  yang bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Al  Hadis  maupun  hasil interpretasi  terhadap  keduanya,  serta  kaidah-kaidah  fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Qanun yaitu peraturan perundang-undangan yang  telah  diundangkan  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  dan  yurisprudensi,  serta  peraturan-peraturan  hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam
Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis  dan  fondasi.  Secara  terminologi  asas  adalah  dasar  atau sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berpikir  atau  berpendapat. 11 Asas apabila  dihubungkan  dengan  kata  hukum adalah kebenaran  yang  dipergunakan  sebagai  tumpuan  berpikir  dan alasan  pendapat  terutama  dalam  penegakan  dan  pelaksanaan
10 Gemala  Dewi  dkk, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia ,  cet.  ke-2.  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 3
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.
hukum. 12 Asas perjanjian dalam hukum Islam terbagi menjadi 8 yaitu: 13
1. Asas Ibahah ( mabda’ al-Ibahah )
Asas  ibahah  adalah  asas  umum  hukum  islam  dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam andigum:
ﱘرحتل ليلد ىلع لدي ﱴح ةح ﻻا ةلماعﳌا ﰲ لصﻻا
Artinya:  pada  asasnya  segala  sesuatu  itu  boleh  dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam  masalah  ibadah.  Dalam  hukum  islam,  untuk tindakan-tindakan  ibadah  berlaku  asas:  “Bentuk-bentuk ibadah  yang  sah  adalah  bentuk-bentuk  yang  disebutkan dalam  dalil-dalil  syari’ah”.  Orang  tidak  dapat  membuat- buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi  Saw.  Bentuk-bentuk  baru  ibadah  yang  dibuat  tanpa pernah  diajarkan  oleh  Nabi  Saw.  Itu  disebut  bid’ah  dan tidak sah hukumnya. Sebaliknya,  dalam  tindakan-tindakan  muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.  Bila  dikaitkan  dengan  tindakan  hukum,  khususnya perjanjian,  maka  ini  berarti  bahwa  tindakan  hukum  dan perjanjian apa pun dapat dibuat  sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.
2. Asas Kebebasan Beraqad ( mabda’ huriyyah at-ta’aqud )
Hukum  Islam  mengakui  kebebasan  beraqad,  yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad atau jenis apapun tanpa terikat kepada
12 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , cet. ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 50-52.
13 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (studi tentang teori akad dalm fikih muamalat) , cet. ke-2, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2010), hlm. 83-92.

## Nurhidayah Marsono
172
nama-nama  yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang syari’ah  dan  memasukan  klausula  apa  saja  ke  dalam  aqad yang  dibuatnya  sesuai  dengan  kepentinganya  sejauh  tidak berakibat  makan  harta  sesame  dengan  batil.  Namun demikian,  di  lingkungan  madzhab-madzhab  yang  berbeda terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur’an dan Sunah Nabi saw. serta  kaidah-kaidah  hukum  islam  menunjukan  bahawa hukum islam menganut asas kenbebasan berkontrak (aqad). Asas  kebebasan  beraqad  ini  merupakan  konkritisasi  lebih jauh  dari  sepesifikasi  yang  lebih  tegas  lagi  terhadap  asas ibadah dalam muamalat.
3. Asas Konsensualisme ( mabda’ ar-radha’iyyah ) Asas  konsensualisme  menyatakan  bahwa  untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat  antara  pihak  tanpa  perlu  dipenuhinya  formalitas- formalitas tertentu. 4. Asas Janji Mengikat
Dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  terdapat  banyak perintah  agar  memenuhi  janji.  Dalam  kaidah  usul  fikih, “perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
5. Asas Keseimbangan ( mabda’ at-tawazun fi al-mu’awadhah ) Secara  faktual  jarang  terjadi  keseimbangan  antara para  pihak  dalam  bertransaksi,  namun  hukum  perjanjian islam  tetap  menekankan  perlunya  keseimbangan  itu,  baik keseimbangan  antara  apa  yang  diberikan  dan  apa  yang diterima  maupun  keseimbangan  dalam  memikul  risiko. Asas  keseimbangan  dalam  transasksi  (antara  apa  yang diberikan  apa  yang  diterima)  tercermin  pada  dibatalkanya suatu  aqad  yang  mengalami  ketidakseimbangan  prestasi yang  mencolok.  Asas  keseimbangan  dalam  memikul  risiko tercermin  dalam  larangan  terhadap  transaksi  riba,  di  mana dalam  konsep  riba  hanya  debitur  yang  memikul  segala risiko  atas  kerugian  usaha,  sementara  kreditor  bebas  sama
sekali  dan  harus  mendapat  prosentase  tertentu  sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.
6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) Asas  kemaslahatan  dimaksudkan  bahwa  aqad  yang akan  dibuat  oleh  para  pihak  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  bagi  mereka  dan  tidak  boleh  menimbulkan kerugian  atau  keadaan  yang  memberatkan.  Apabila  dalam pelaksanaan  aqad  terjadi  suatu  perubahan  keadaan  yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang  fatal  bagi  pihak  yang  bersangkutan  sehingga memberatkanya,  maka  kewajibanya  dapat  diubah  dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal. 7. Asas Amanah
Asas  amanah  dimaksudkan  bahwa  masing-masing pihak  haruslah  beritiqad  baik  dalam  bertransaksi  dengan pihak  lainya  dan  tidak  dibenarkan  salah  satu  pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat sepesialis dan profesionalisme  yang  tinggi  sehingga  ketika  ditansaksikan,
pihak lain menjadi mitra tarnsaksi tidak banyak mengetahui seluk  beluknya.  Oleh  karena  itu,  ia  sangat  bergantung kepada pihak yang menguasainya. 8. Asas Keadilan
Keadilan  adalah  tujuan  yang  hendak  diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan  perintah  Al-Qur’an  (QS.  5:8).  Keadilan merupakan  sendi  setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak.  Sering  kali  dizaman  modern  aqad  ditutup  oleh  satu pihak  dengan  pihak  lain  tanpa  ia  memiliki  kesempatan untuk  melakukan  negosiasi  mengenai  klausula  aqad tersebut,  karena  klausula  aqad  itu  telah  dibakukan  oleh pihak  lain.  Tidak  mustahil  bahwa  dalam  pelaksanaanya akan  timbul  kerugian  kepada  pihak  yang  menerima  syarat baku  itu  karena  didorong  kebutuhan.  Dalam  hukum  islam

## Nurhidayah Marsono
174
kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat  baku  itu  dapat  diubah  oleh  pengadilan  apabila memang ada alasan untuk itu.
Dalam  hukum  kontrak  syari’ah  terdapat  asas-asas perjanjian  yang  melandasi  penegakan  dan  pelaksanaannya.
Asas-asas  perjanjian  tersebut  diklasifikasikan  menjadi  asas- asas  perjanjian  yang  tidak  berakibat  hukum  dan  sifatnya umum  dan  asas-asas  perjanjian  yang  berakibat  hukum  dan sifatnya  khusus.  Adapun  asas-asas  perjanjian  yang  tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah: a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid
Setiap  tingkah  laku  dan  perbuatan  manusia  tidak akan  luput  dari  ketentuan  Allah  SWT.  Seperti  yang disebutkan  dalam  QS.  al-Hadid  (57):  4  yang  artinya  ” Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa  yang  kamu  kerjakan”. Kegiatan  muamalah  termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan.  Dengan  demikian  manusia  memiliki  tanggung jawab  akan  hal  itu.  Tanggung  jawab  kepada  masyarakat, tanggung  jawab  kepada  pihak  kedua,tanggung  jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak  hatinya  karena  segala  perbuatannya  akan mendapat balasan dari Allah SWT. 14
b. Asas Kebolehan ( Mabda al-Ibahah ) Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada asasnya segala  sesuatu  itu  dibolehkan  sampai  terdapat  dalil  yang melarang”.  Asas  ini  merupakan  kebalikan  dari  asas  yang berlaku  dalam  masalah  ibadah  yang  berlaku  asas  bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan  dalam  dalil-dalil  syariah.  Orang  tidak  dapat membuat-buat  bentuk  baru  ibadah  yang  tidak  pernah
14 Muhammad  Syakir  Aula, Asuransi  Syari’ah  (Life  and  General):  Konsep  dan Sistem Operasional , cet. ke-1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727.
ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat  tanpa  pernah  diajarkan  oleh  Nabi  Saw  itu  disebut bid’ah dan tidak sah hukumnya.
Sebaliknya,  dalam  tindakan-tindakan  muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.  Bila  diartikan  dengan  tindakan  hukum,  khususnya perjanjian  (kontrak),  maka  ini  berarti  bahwa  tindakan hukum  dan  perjanjian  apa  pun  dapat  dibuat  sejauh  tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. 15
c. Asas Keadilan ( Al ‘Adalah )
Dalam  asas  ini  para  pihak  yang  melakukan  kontrak dituntut  untuk  berlaku  benar  dalam  mengungkapkan kehendak  dan  keadaan,  memenuhi  perjanjian  yang  telah mereka  buat,  dan  memenuhi  semua  kewajibannya.  Sikap adil  harus  tercermin  dalam  perbuatan  muamalat.  Oleh karena  itu,  Islam  mengatur  hal-hal  yang  bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. 16
d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan
Hubungan  muamalah  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  manusia.  Seringkali  terjadi  bahwa seseorang  memiliki  kelebihan  dari  yang  lainnya.  Oleh karena  itu  sesama  manusia  masing-masing  memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan  yang  lain,  hendaknya  saling  melengkapi  atas kekurangan  yang  lain  dari  kelebihan  yang  dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan
15 Abdul  Ghofur  Anshari, Hukum  Perjanjian  Islam  Indonesia  (konsep,  regulasi, dan implementasi) , cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hlm.  14-15.  Bandingkan  dengan Erie  Hariyanto,  “BURGELIJK  WETBOEK (Menelusuri  Sejarah  Hukum  Pemberlakuannya  Di  Indonesia),” Al-Ihkam:  Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial 4, no. 1 (3 September 2013): 140–52.
16 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 95.

## Nurhidayah Marsono
176
dan  kesetaraan. 17 Tidak  diperbolehkan  terdapat  kezaliman yang  dilakukan  dalam  kontrak  tersebut.  Sehingga  tidak diperbolehkan  membeda-bedakan  manusia  berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

## e. Asas Kejujuran dan Kebenaran ( Ash Shidiq
)
Jika  kejujuran  ini  tidak  diterapkan  dalam  kontrak, maka  akan  merusak  legalitas  kontrak  dan  menimbulkan perselisihan  diantara  para  pihak.  QS.al-Ahzab  (33):  70 disebutkan  yang  artinya,  ”Hai  orang-orang  yang  beriman, bertaqwalah  kamu  kepada  Allah  dan  katakanlah  perkataan yang benar”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki  manfaat  bagi  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  dan  bagi  masyarakat  dan  lingkungannya. Sedangkan  perjanjian  yang  mendatangkan madharat adalah dilarang. 18
f. Asas Tertulis ( Al Kitabah )
Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari  terjadi  persengketaan.  Dalam  QS.al-Baqarah  (2);  282-
283  dapat  dipahami  bahwa  Allah  SWT  menganjurkan kepada  manusia  agar  suatu  perjanjian  dilakukan  secara tertulis,  dihadiri  para  saksi  dan  diberikan  tanggung  jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.  Selain  itu  dianjurkan  pula  jika  suatu  perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 19
g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)
17 Gemala  Dewi  dkk, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia ,  cet.  ke-2.  (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32-33.
18 Ibid., hlm. 37.
19 Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik
Perbankan Syari’ah di Kabupaten Pamekasan,” Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 2013, https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.172.
Asas  ini  dapat  disimpulkan  dari  pasal  1338  ayat  (3) KUH Perdata yang berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan  iktikad  baik”. Asas  ini  mengandung  pengertian bahwa  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  harus melaksanakan  substansi  kontrak  atau  prestasi  berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari  para  pihak  agar  tercapai  tujuan  perjanjian.  Akad dilakukan  dalam  rangka  menegakkan  kemaslahatan,  tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 20
h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan
Asas  ini  mengandung  pengertian  bahwa  semua bentuk  perjanjian  yang  dilakukan  harus  mendatangkan kemanfaatan  dan  kemaslahatan  baik  bagi  para  pihak  yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar  meskipun  tidak  terdapat  ketentuannya  dalam  Al- Qur’an dan Al Hadis.  Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini  sangat  relevan  dengan  tujuan  hukum  Islam  secara universal.  Dengan  maslahat  dimaksudkan  memenuhi  dan melindungi  lima  kepentingan  pokok  manusia  yaitu melindungi  religiusitas,  jiwa-raga,  akal-pikiran,  martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Sedangkan  asas-asas  perjanjian  yang  berakibat  hukum dan bersifat khusus adalah:
a. Asas  Konsensualisme  atau  Asas  Kerelaan  ( mabda’  ar-
rada’iyyah ) Asas  konsensualisme  merupakan  asas  yang menyatakan  bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak diadakan  secara  formal,  tetapi  cukup  dengan  adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak,  yang  merupakan persesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan  yang  dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian terjadi sejak tercapainya kata  sepakat  (konsensus)  antara  pihak-pihak  mengenai
20 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah ,..., hlm. 99.

## Nurhidayah Marsono
178
pokok  perjanjian.  Sejak  saat  itu,  perjanjian  mengikat  dan mempunyai akibat hukum. 21
b. Asas  Kebebasan  Berkontrak  ( mabda’  hurriyah  at- ta’aqud )
Islam  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut  ditentukan  oleh  para  pihak.  Apabila  telah disepakati  bentuk  dan  isinya,  maka  perikatan  tersebut mengikat  para  pihak  yang  menyepakatinya  dan  harus dilaksanakan  segala  hak  dan  kewajibannya.  Namun kebebasan ini  tidak  absolute.  Sepanjang  tidak  bertentangan dengan  syari’ah  Islam,  maka  perikatan  tersebut  boleh dilaksanakan.  Menurut  Faturrahman  Djamil  bahwa,
”Syari’ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang  menentukan  syarat  sahnya  adalah  ajaran  agama.” 22 Dalam  QS.al-Maidah  (5):  1  disebutkan,  yang  artinya  ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian” c. Asas Perjanjian Itu Mengikat
Asas  ini  berasal  dari  hadis  Nabi  Muhammad  saw yang  artinya:  “ Orang-orang  muslim  itu  terikat  kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian
(klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.
Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah  disepakati  bersama  pihak  lain  dalam  perjanjian. Sehingga  seluruh  isi  perjanjian  adalah  sebagai  peraturan yang  wajib  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  mengikatkan diri dalam perjanjian.
21 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (dilengkapi dengan perikatan dalam Islam) , cet. ke-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 137.
22 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah Kompilasi Hukum Perikatan , cet. ke- 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

## Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam

## d. Asas Keseimbangan Prestasi
Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki  kedua  belah  pihak  memenuhi  dan melaksanakan  perjanjian. 23 Dalam  hal  ini  dapat  diberikan ilustrasi,  kreditur  mempunyai  kekuatan  untuk  menuntut prestasi  dan  jika  diperlukan  dapat  menuntut  pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban  untuk  melaksanakan  perjanjian  itu  dengan iktikad baik.
e. Asas Kepastian Hukum ( Asas Pacta Sunt Servanda )
Asas  kepastian  hukum  ini  disebut  secara  umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil  (17): 15 yang artinya, ”…. dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman)
hukuman  itu….”. Selanjutnya  di  dalam  QS.al-Maidah  (5):  95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu.  Dari  kedua  ayat  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  asas  kepastian  hukum  adalah  tidak  ada  suatu perbuatanpun  dapat  dihukum  kecuali  atas  kekuatan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan berlaku untuk perbuatan tersebut. 24
Asas  kepastian  hukum  ini  terkait  dengan  akibat perjanjian.  Dalam  hal  ini  hakim  atau  pihak  ketiga  harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat  oleh  para  pihak. Asas  Pacta  Sunt  Servanda dapat disimpulkan  dalam  pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata,  yang
23 Salim H. S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , cet. ke-4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.
24 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia) , cet. ke-18, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2012), hlm. 129- 130.

## Nurhidayah Marsono
180
berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. 25 f. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas kepribadian merupakan asas yang  menentukan bahwa seseorang yang  akan melakukan dan atau membuat kontrak  hanya  untuk  kepentingan  perseorangan.  Hal  ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.  Pasal  1315  KUH  Perdata  berbunyi:  ”Pada umumnya  seseorang  tidak  dapat  mengadakan  perikatan atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri”.  Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian hanya berlaku antara  para  pihak  yang  membuatnya”. 26 Namun  ketentuan ini  terdapat  pengecualian  sebagaimana  yang  diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: ”Dapat pula perjanjian  diadakan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga,  bila suatu  perjanjian  yang  dibuat  untuk  diri  sendiri  atau  suatu pemberian  kepada  orang  lain  mengandung  suatu  syarat semacam  itu”.  Pasal  ini  mengkonstruksikan  bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak  ketiga  dengan  suatu  syarat  yang  ditentukan. Sedangkan  di  dalam  pasal  1318  KUH  Perdata  tidak  hanya mengatur  perjanjian  untuk  diri  sendiri  tetapi  juga  untuk kepentingan  ahli  warisnya  dan  untuk  orang-orang  yang memperoleh  hak  daripadanya.  Dengan  demikian  asas kepribadian  dalam  perjanjian  dikecualikan  apabila perjanjian  tersebut  dilakukan  seseorang  untuk  orang  lain yang  memberikan  kuasa  bertindak  hukum  untuk  dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.
Dalam  kaitannya  dengan  asas  dalam  berkontrak, menurut  pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang  bagi mereka yang membuatnya. Pasal
25 Salim H. S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak... hlm. 10.
26 Ibid., hlm. 12-13.
tersebut  mengandung  makna  bahwa  perjanjian  para  pihak harus berpegang pada asas-asas berikut: 27 1. Asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak 2. Kebebasan  berkontrak,  artinya  seseorang  bebas  untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. 3. Pacta  sunt  servanda,  artinya  kontrak  merupakan undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya (mengikat). 4. Asas  kepercayaan,  artinya  kedua  belah  pihak  harus saling memercayai satu sama lain.
5. Asas  persamaan  hak,  artinya  di  antara  kedua  pihak berhak menerima atau mendapatkan hak masing-masing sesuai dalam perjanjian. 6. Asas  keseimbangan,  artinya  kedua  pihak  mengetahui hal-hal  yang  harus  dilakukan  untuk  mengimbangi  hal- hal yang mungkin akan terjadi. 7. Asas  moral,  artinya  perjanjian  tersebut  tidak  sampai melebihi  batas  moral  (tingkah  laku)  pada  suatu lingkungan. 8. Asas kepatutan, artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.
9. Asas  kebiasaan,  artinya  tindakan  para  pihak  mengikuti kebiasaan  yang  normatif  sebagaimana  berlaku  dalam perjanjian. 10. Asas  kepastian  hukum,  artinya  dibutuhkannya  suatu peraturan  ataupun  hukum  yang  mengatur  dan digunakan pada perkara yang terjadi di luar perjanjian.
27 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (dilengkapi dengan perikatan dalam
Islam) , cet. ke-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 139-144.

## Nurhidayah Marsono
11. Asas  iktikad  baik,  merupakan  asas  bahwa  para  pihak harus  melaksanakan  substansi  kontrak  berdasarkan kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh  maupun kemauan baik dari para pihak. 12. Asas  kepribadian,  yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa seseorang  yang  akan  melakukan  dan/atau  membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.

## Kesimpulan
Dalam  hukum  kontrak  syariah,  paling  tidak  terdapat beberapa macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan  berpikir  dan  bertransaksi  dalam  penegakan  hukum kontrak  syariah  tersebut.  Asas-asas  perjanjian  itu  adalah,  asas ilahiah,  asas  konsensualitas,  asas  kebebasan  berkontrak,  asas kebolehan,  asas  perjanjian  itu  mengikat,  asas  keseimbangan prestasi,  asas  keadilan,  asas  persamaan,  asas  kejujuran,  asas tertulis,  asas  kepastian  hukum,  asas  iktikad  baik,asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.
Dalam  merespon  perkembangan  bentuk-bentuk  baru dalam  bertransaksi  sudah  seharusnya  ahli  fiqih  muamalah disamping  menguasai  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  umum hukum  Islam  itu  sendiri,  juga  mengetahui  praktek-praktek muamalah  kontemporer  yang  banyak  dikuasai  oleh  ahli ekonomi  konvensional  pada  umumnya.  Hal  ini  penting dilakukan  karena,  bagaimana  mungkin  penetapan  hukum  atas bentuk-bentuk  mu’amalah  kontemporer  dalam  hal  ini perjanjian,menjadi akurat jika masalah mu’amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.
Asas-asas  inilah  yang  menjadi  dasar  pijakan  dari  para pihak  dalam  menentukan  dan  membuat  suatu  kontrak  atau perjanjian  dalam  kegiatan  hukum  sehari-hari.  Dengan demikian,  dapat  dipahami  bahwa  keseluruhan  asas  di  atas merupakan  hal  penting  dan  mutlak  harus  diperhatikan  bagi pembuat  kontrak  atau  perjanjian  sehingga  tujuan  akhir
kesepakatan  dapat  tercapai  dan  terlaksana  sebagaimana  yang diinginkan oleh para pihak.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Kudrat,  dkk, Kontribusi  Bahtsul  Masail  Pesantren  di Madura  dalam  Menghadapi  Perkembangan  Hukum  Islam Kontemporer, Jurnal  Perada:  Jurnal  Studi  Islam  Kawasan
Melayu, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  cet.  ke-8,  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2000. Anshari,  Abdul  Ghofur, Hukum  Perjanjian  Islam  Indonesia
(Konsep, Regulasi, dan Implementasi) , cet. ke-1, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2010.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari’ah (Studi Tentang Teori Akad  dalam  Fikih  Muamalat) ,  cet.  ke-2,  Jakarta:  Raja grafindo persada, 2010. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah , Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Aula,  Muhammad  Syakir, Asuransi  Syari’ah  (Life  and  General):
Konsep  dan  Sistem  Operasional ,  cet.  ke-1,  Jakarta:  Gema
Insani Press, 2004. Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam , cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Dewi, Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Djamil,  Faturrahman, Hukum  Perjanjian  Syari’ah  Kompilasi Hukum Perikatan , cet. ke- 1, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2001.
Hariyanto,  Erie.  “ BURGELIJK  WETBOEK  (Menelusuri  Sejarah Hukum  Pemberlakuannya  Di  Indonesia) .” Al-Ihkam:  Jurnal

## Nurhidayah Marsono
184
Hukum dan Pranata Sosial 4, no. 1 (3 September 2013): 140–
52.
Hariri,  Wawan  Muhwan, Hukum  Perikatan  (dilengkapi  dengan perikatan dalam Islam) , cet. ke-10, Bandung: Pustaka Setia,
2011.
Aniga,  Sundari,  and  Erie  Hariyanto.  “Pengaruh  Jenis  Nasabah Dan  Frekuensi  Pencairan  Pembiayaan  Terhadap  Profit Margin  Di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan.” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 2016. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1054. Hariyanto, Erie; Suyudi Mohammad. “View of Jual Beli Benda Wakaf  Untuk  Pembangunan  Masjid  Istiqlal  Di  Desa Palengaan Daja Pamekasan.” Accessed January 26, 2020. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/articl e/view/665/531. Kuzari, Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012. Salim H. S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak ,
cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Suhendi,  Hendi, Fiqh  Mumalah:  Membahas  Ekonomi  Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah,  Ijarah,  Mudayanah,  Koperasi,  Asuransi,  Etika
Bisnis  dan  lain-lain, cet.  ke-5,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2007.
Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008.