## KAJIAN PERSEPSI PELAKU JASA KONSTRUKSI TENTANG KEGIATAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

## SECARA E-PROCUREMENT DI KOTA KUPANG
Yunita A. Messah ( unie@yahoo.com )
Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana
Maria Y.Y. Asmat ( maria.yemato@gmail.com )
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana
H. A. Rizal ( dayat_rizal@yahoo.co.id )
Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana

## ABSTRACT
The  The  implementation  of  e-procurement  has  been  used  since  2010  in  NTT expecially in Kupang and believed could bring up effectively, fairly, efficiently ,  transparently  andakuntability  so  it  is  expected  to  could  minimalize  the deceitful happened.
Therefore  it  is  needed  to  known  if  there  was  the  deceitful  of  construction service conventionally and  wich steps in procurement of construction service wich  giving  chance  for  deceitful  to  be  happened  and  could  e-procurement could  minimalize  the  deceitful  happened  on  that  steps.  This  research  was conducted  on  service  users  in  Department  of  public  work  NTT  province  and Department  of  public  work  in  Kupang  City  and  service  provider  wich  has central  office  and  branch  office  in  Kupang  city.  The  technique  of  data processing and analysis was used Likert Scale.
From the result of research could be known that respondent agree there  was deceitful on the construction service conventionally with the percentage of the user  service  is  about  77,33%,  the  contractor  is  about  81,84%  and  the consultant  is  about  78,96%.  From  the  deceitful  of  conventionall  system,  it have five step on the construction service conventionall wich often happened is the  auction  announcement.  The  input  of  proposal  document  the  provement  of qualification,  clarification  and  negotiation,  and  winner  announcement.  From those  five  steps,  three  of  those  were  the  steps  those  of  auction  announcement the  input  of  proposal  document    and  winner  announcement  could  be minimalized  the  deceitful  by  e-procurement.  While  on  the  step  of  the provement  of  qualification,  clarification  and  negotiation  it  could  not minimalized  by  the  e-procurement  because  there  is  still  happening  of  the direct meeting in this steps.
Keyword: Procurement step, Constrction service, E-procurement, Likert Scale.

## ABSTRAK
Penerapan  e-procerement  telah  dimulai  pada  tahun  2010  di  NTT  khususnya kota Kupang dan diyakini dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konstruksi secara efisien, efektif, adil, transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat meminimalkan  kecurangan yang terjadi.
Oleh  karena  itu  perlu  untuk  mengetahui  apakah  terjadi  kecurangan  pada kegiatan  pengadaan  jasa  konstruksi  secara  konvensional  dan  tahapan  mana
sajakah yang paling sering terjadi kecurangan dan apakah e-procurement dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi pada tahapan tersebut. Penelitian dilakukan pada pengguna jasa di Dinas PU Provinsi NTT dan Dinas PU  Kota  Kupang  dan  penyedia  jasa  yang  memiliki  kantor  pusat  dan  kantor perwakilan  di  Kota  Kupang.  Teknik  pengolahan  dan  analisa  data menggunakan  analisa  deskriptif  dengan  statistik  Skala  Likert.  Dari  hasil penelitian  dapat  diketahui  bahwa  responden  setuju  adanya  kecurangan  dalam pengadaan  jasa  konstruksi  secara  konvensional  dengan  persentase  pengguna jasa  sebesar  77,33%,  kontraktor  sebesar  81,84%  dan  konsultan  sebesar 78,06%.  Dari  kecurangan  yang  ada  pada  sistem  konvensional,  terdapat  lima tahapan  dalam  pengadaan  jasa  konstruksi  yang  paling  sering  terjadi kecurangan  yaitu  tahapan  pengumuman  lelang,  pemasukan  dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi dan pengumuman pemenang.  Dari  kelima  tahapan  tersebut,  tiga  tahapan  diantaranya  yaitu tahapan  pengumuman  lelang,  pemasukan  dokumen  penawaran  dan pengumuman  pemenang  dapat  diminimalkan  kecurangannya  dengan  e- procurement.Sedangkan  pada  tahapan  pembuktian  kualifikasi  serta  klarifikasi dan  negosiasi  belum  sepenuhnya  dapat  diminimalkan  dengan  e-procurement karena masih terjadi tatap muka pada tahapan ini.
Kata  kunci  :Pengadaan,  Tahapan,  Jasa  konstruksi,  E-procurement,  Skala Likrert.

## Pendahuluan
Kemajuan  sektor  konstruksi  di  Indonesia  sangatlah  pesat  seiring  dengan  dengan semakin banyaknya proyek konstruksi. Demikian pun halnya di NTT khususnya di kota Kupang. Dalam mendukung proyek pembangunan tentu membutuhkan berbagai macam sumber  daya  (jasa)  yang  pemilihannya  dilakukan  dengan  kegiatan  pengadaan.  Selama ini proses pengadaan dilakukan secara  konvensional  yang  memiliki banyak  kelemahan yaitu  mudahnya  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) dan  kurang transparan. Upaya untuk  mengurangi  kelemahan  dalam  pengadaan  konvensional  yaitu  dengan  penerapan e-procurement  yang  mana  memanfaatkan  internet  sebagai  sarana  informasi  dan komunikasi  tentunya  mampu  memimalkan  intensitas  tatap  muka  antara  panitia pengadaan  dengan  penyedia  jasa  sehingga  diharapkan  mampu  tercipta  suatu  kegiatan pengadaan barang/jasa yang terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

## Proyek Konstruksi
Proyek  konstruksi  merupakan  merupakan  proyek  berupa  pekerjaan  membangun  atau membuat produk fisik.Sebagai contoh adalah proyek pembangunan jalan raya, jembatan atau pembangunan boiler (Santosa, 2008: 5).

## Pengadaan
Definisi  pengadaanmenurut  Keppres  No.  80  tahun  2003 , Pengadaan  barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik  yang  dilaksanakan  secara  swakelola  maupun  oleh  penyedia  barang/jasa.  Perpres No.  54  Tahun  2010 , pengadaan  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh Kementrian /Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I), yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk  memperoleh  barang/jasa.Menurut  Perpres  No.  70  Tahun  2012,Pengadaan  adalah
kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh  Kementrian  /Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Prinsip dasar pengadaan menurut Keppres No.80 Tahun 2003 pasal 3 yaitu:
1. Efisien
Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan  daya  yang  terbatas  untuk  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan  dalam  waktu sesingkat-singkatnya serta dapat di pertanggung jawabkan.
2. Efektif
Efektif  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  telah ditetapkan  dan  dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  sesuai  sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing Terbuka  dan  bersaing  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  terbuka  bagi  penyedia barang  jasa  yang  memenuhi  persyaratan  dan  dilakukan  melalui  persaingan  yang sehat antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan Transparaan  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,  penetapan  calon  penyedia  barang/jasa,  sifatnya  terbuka  bagi  peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/Tidak diskriminatif Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel
Akuntabel  berarti  harus  mencapai  sasaran  baik  fisik,  keuangan,  maupun  manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

## E-Procurement
E-procurement  menurut  Bappenas  (2008),  e-procurement adalah  proses  pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet  dengan  memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang meliputi  pelelangan  umum  secara  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE).  E-procurement  adalah  pengadaan  barang/jasa yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE)  adalah  unit  kerja  K/L/D/I  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  sistem pelayanan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik.  E-tendering  adalah  tata  cara pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang  dilakukan  secara  terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh semua  penyedia  barng/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem  pengadaan  secara  elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
Keuntungan dan kelemahan pengadaan jasa konstruksi melalui media elektronik adalah:
Keuntungan :
a)  Layanan  lebih  cepat  dikarenakan  peserta  lelang  tidak  memerlukan  waktu  untuk mengadakanperjalanan  ketempat  pelelangan  dilaksanakan  dan  tidak  perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu.
b)Transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses oleh siapa
saja.
c)   Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.
Kelemahan :
Penerapan  e-procurement  masih  sebagian  (semi  e-procurement)  sehingga diharapan  pada  masa  mendatang  Indonesia  dapat  menggunakan  e-procurement secara 100%.

## Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara dan masyarakat sehingga  dapat  menghambat  jalannya  pembangunan  nasional.Salah  satu  lahan  korupsi yang  paling  subur  adalah  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  melibatkan  dana  yang  sangat  besar.  Dewasa  ini  tingkat  persentase  korupsi pengadaan barang dan jasa hampir mencapai 60% dari pengeluaran belanja negara yang digunakan untuk pemgadaan barang dan jasa. Sebagai gambaran, APBN TA 2002, dana untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  mencapai  Rp  159  triliun.  Angka  tersebut  tidak termasuk  dana  yang  dikelola  oleh  BUMN,  kontraktor  kemitraan  dan  belum  mencakup anggaran pemerintah daerah. (Carino dan Leon,1983:38).
Pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  instansi  pemerintah  telah  diatur  dalam Perpres  Nomor  54  Tahun  2010.  Di  dalam  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  juga dinyatakan bahwa semua pengadaan barang dan jasa harus diumumkan di media massa secara  luas.  Hadirnya  Perpres  tersebut  adalah  dalam  rangka  memberikan  kesempatan kepada  pengusaha  untuk  ikut  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Karena  selama  ini  dimonopoli  oleh  orang-orang  tertentuyang  merupakan  kroni  dari aparatur  negara  (Sutedi,2012:22).Namun  sejak  dulu  kita  tidak  pernah  mau  sungguh- sungguh dan konsisten sejak diberlakukan Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut. Dalam konteks penggunaan dana APBN untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, godaan untuk  melakukan  KKN  (korupsi,  kolusi  dan  nepotisme)  jauh  lebih  dasyat  daripada melaksankan  aturan.  Karena  banyaknya  penyimpangan,  pemerintah  enggan melaporkannya  secara  terbuka  kepada  masyarakat,  sebagai  pertanggungjawaban penggunaan dana APBN (Sutedi,2012:23).

## PEMBAHASAN
Dalam  mengkaji  persepsi  pelaku  jasa  konstruksi  tentang  kegiatan  pengadaan  jasa konstruksi secara e-procurement maka dilakukan penyebaran kuisioner dan wawancara langsung  dengan  responden  yang  merupakan  masyarakat  jasa  konstruksi.  Berdasarkan data yang diambil dari responden maka dapat diketahui bahwa :
a. Responden  dari  pihak  pengguna  jasa  yang  paling  banyak  mengisi  kuisioner  adalah panitia  yang  mana paling banyak berpendidikan  Strata 1 (S 1 ) dengan  memiliki latar belakang ilmu teknikdan sebagian besar memiliki pengalaman kerja menjadi panitia dalam pengadaan jasa konstruksi >15 tahun sehingga jawaban yang diberikan cukup dinilai akurat.
b. Kuisioner  yang  terjawab  dari  responden  pihak  kontraktor  sebagian  besar  diisi  oleh direktur  utama  yang  memiliki  jenjang  pendidikan  Strata  1  (S 1 )  terbanyak  dengan latar  belakang  ilmu  yang  dimiliki  adalah  ilmu  teknik  dan  berpengalaman  dalam bidang kostruksi >15 tahunsehingga jawaban yang diberikan cukup dinilai akurat.
c. Responden  dari  pihak  konsultan  yang  paling  banyak  mengisi  kuisioner  adalah direktur  utama  yang  sebagian  besar  memiliki  gelar  Strata  1  (S 1 )  dengan  latar belakang  ilmu  yang  geluti  adalah  ilmu  teknik.  Untuk  pengalaman  kerja  sebagian
besar  memiliki  pengalaman  kerja  di  bidang  konstruksi  yaitu  11-15  tahunsehingga jawaban yang diberikan cukup dinilai akurat.

## Analisa Kecurangan Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
Responden  diklasifikasikan  berdasarkan  kualifikasi  badan  usaha  dan  pengalaman responden dalam usaha jasa konstruksi.Klasifikasi responden dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.Klasifikasi Responden Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Responden Pengguna Jasa Kontraktor  Konsultan Kualifikasi Badan Usaha Besar - 18 1 Menengah - 4 18 Kecil - - - Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi <5 thn 2 4 3 5-10 thn 6 6 5 11-15 thn 5 2 8 > 15 thn 9 10 3

## Analisa  tingkat  pemahaman  dan  keterlibatan  responden  dalam  pengadaan  jasa konstruksi
Pada  tahap  ini  dilakukan  analisa  terhadap  hasil  jawaban  responden  guna  mengetahui persepsi  responden  tentang  tingkat  pemahaman  dan  keterlibatan  responden  dalam pengadaan  jasa  konstruki.Dengan  demikian,  dilakukan  analisa  untuk  pertanyaan mengenai tingkat pemahaman dan  keterlibatan pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kegiatan  pengadaan  jasa  konstruksi  secara  konvensional  dan  tingkat  pemahaman  dan keterlibatan pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap e-procurement.Analisa terhadap hasil jawaban responden dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. Hasil analisa secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 1.
Tabel 2.

## Persepsi Responden Terhadap Tingkat Pemahaman dan
Keterlibatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
Kualifikasi Berdasarkan Kelompok Responden Penilaian Sikap Konvensional E-Procurement Pengguna Jasa (%) Konsultan (%) Kontraktor (%) Pengguna Jasa (%) Konsultan (%) Kontraktor (%) Badan Usaha Besar - 76,67 (K) 71,67 (K) - 71,43(K) 73,65 (K) Menengah - 69,26 (K) 72,50 (K) - 70,63 (K) 72,86 (K) Kecil - - - - - - Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi <5 thn 67,50 (K) 58,89 (CK) 68,33 (K) 67,50 (K) 65,71 (K) 70,71 (K) 5-10 thn 69,17 (K) 69,33 (K) 68,89 (K) 74,17 (K) 72,57 (K) 71,90 (K) 11-15 thn 72,00 (K) 72,08 (K) 71,67 (K) 74,00 (K) 71,07 (K) 67,14 (K) >5 thn 71,33 (K) 74,44 (K) 75,00 (K) 75,00 (K) 71,43 (K) 74,57 (K) Rata- Rata 71,47 (K) 70,11 (K) 71,34 (K) 72,67 (K) 70,47 (K) 71,81 (K)

## Gambar 1. Rata-Rata Tingkat Pemahaman dan Keterlibatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
Berdasarkan Tabel 2. dan Gambar 1. disimpulkan bahwa rata–rata tingkat pemahaman dan  keterlibatan  responden  dalam  kegiatan  pengadaan  jasa  konstruksi  secara konvensional  tergolong  kuat  dengan  persentase  sebagai  berikut  :  pengguna  jasa  71,47 %,  kontraktor  71,34  %  dan  konsultan  70,11  %.  Rata-rata  tingkat  pemahaman  dan keterlibatan  dalam  pelaksanaan  e-procurement  tergolong  lebih  kuat  dengan  persentase masing-masing  pengguna  jasa  72,67%,  kontraktor  71,81%  dan  konsultan  70,47%.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  responden  memiliki  tingkat  pemahaman  yang    lebih  baik  dan keterlibatan  yang  lebih  aktif  dalam  kegiatan  pengadaan  jasa  konstruksi  secara  e- procurementdibandingkan konvensional.

## Analisa adanya kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional
Pada  tahap  ini  dilakukan  analisa  terhadap  hasil  jawaban  responden  untuk  mengetahui persepsi  responden  terhadap  adanya  kecurangan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  jasa konstruksi  secara  konvensional.Dengan  demikian  dilakukan  analisa  tentang  persepsi responden  tentang  adanya  kecurangan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  jasa  konstruksi
71.47 71.34 70.11 72.67 71.81 70.47 0 20 40 60 80 100 P er se n ta se R es p o n d en ( % ) Konvens ional E-Procurement Pengguna Jasa Kontraktor Konsultan
secara  konvensional.Analisa  terhadap  hasil  jawaban  responden  dilakukan  dengan menggunakan Skala Likert.
Hasil analisa secara detail dapat dilihat dalam Tabel 3. dan Gambar 2.
Tabel 3.Persepsi Responden Tentang Adanya Kecurangan dalam Pelaksanaan

## Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional
Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Responden Persepsi Pengguna Jasa (%) Konsultan (%) Kontraktor (%) Badan Usaha Besar - 80,00 (K) 85,56 (SK) Menengah - 72,22(K) 85,00 (SK) Kecil - - - Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi <5 thn 80,00 (K) 80,00 (K) 75,00 (K) 5-10 thn 73,33 (K) 84,00 (SK) 80,00 (K) 11-15 thn 76,00 (K) 75,00 (K) 80,00 (K) >5 thn 80,00 (K) 80,00 (K) 85,45 (SK) Rata-Rata 77,33 (K) 78,54 (K) 81,84 (SK)

## Gambar 2. Rata-Rata Persepsi Responden Tentang Adanya Kecurangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Konvensional
Dari Tabel 3. dan Gambar 2. dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap adanya kecurangan  dalam  pengadaan  jasa  konstruksi  secara  konvensional  yaitu  dari  pihak pengguna  jasa  dan  konsultan  tergolong  kuat  dalam  artian  bahwa  pengguna  jasa  dan konsultan  menyatakan  setuju  dengan  persentase  masing-masing  77,33%  dan  78,06% sedangkan  persepsi  kontraktor  tergolong  sangat  kuat  dalam  artinya  kontraktor menyatakan sangat setuju dengan persentase sebesar 81,84%.

## Analisa  adanya  kecurangan  pada  setiap  tahapan  pengadaan  jasa  konstruksi  dan cara meminimalkannya dengan e-procurement
Pada tahap ini dilakukan analisa hasil jawaban  responden terhadap  adanya  kecurangan dalam  tahapan  pengadaan  jasa  konstruksi  yang  terbagi  dalam  tahapan  pengadaan penyedia  pekerjaan  konstruksi  dan  tahapan  penyedia  jasa  konsultansi  dan  cara meminimalkan  kecurangan  yang  ada  dengan  e-procurement.  Analisa  guna  mengetahui hal tersebut dilakukan terhadap hasil jawaban responden dengan pertanyaan yang terdiri dari nomor ganjil dan genap.
Analisa  nomor  gsmnjil  dilkukan  untuk  mengetahui  adanya  kecurangan  dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara  konvensional sedangkan  nomor  genap analisa untuk mengetahui apakah e-procurement dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi  dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan  pengadaan  jasa  konstruksi  untuk  penyedia pekerjaan  konstruksi  dan  penyedia  jasa  konsultansi  tersebut.Analisa  dilakukan  secara
77.33 81.84 78.06 0 20 40 60 80 100 P e r se n ta se R e sp o n d e n ( % ) Pengguna Jas a Kontraktor Kons ultan
terperinci  pertahapan  pengadaan  jasa  konstruksi  dengan  menggunakan  Skala Likert.Hasil  perhitungan  secara  terperinci  dari  para  responden  (pengguna  jasa, kontraktor dan konsultan) dapat dilihat pada tabel yang ada.
Tabel 4.Persepsi Pengguna Jasa Terhadap Adanya Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Secara Konvensional dan

## Cara Meminmalannya Dengan E-Procurement
Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Responden Penilaian Sikap Penilaian Terhadap Kecurangan Penilaian Terhadap E-Procurement (%) (%) Sangat Lemah Lemah  Cukup Kuat Sangat Kuat Sangat Lemah Lemah  Cukup Kuat Sangat Kuat Badan Usaha Besar - - - - - - - - - - Menengah - - - - - - - - - - Kecil - - - - - - - - - - Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi <5 thn - 26,67   43,33 30,00 - - - 6,67 63,89 30,56 5-10 thn - 31,11 32,22 36,67 - - 3,33 5,56 64,44 26,67 11-15 thn - 26,67 33,33 40,00 - - 2,67 6,67 61,33 29,33 >15 thn - 26,67 27,41 41,48 4,44 - 5,19 5,19 58,52 31,11 Rata-Rata - 27,78 34,07 37,04 1,11 - 2,80 5,74 62,05 29,42
Dari Tabel 4.di atas dapat dilihat hasil analisa jawaban dari22 responden tentang adanya kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan jasa penyedia pekerjaan konstruksi yaitu :
Klasifikasi  berdasarkan  pengalaman  kerja  dalam  usaha  jasa  konstruksi  menyatakan cukup  setuju  untuk  pengalaman  kerja  <5  tahunsebesar  43,33%.  Sedangkan  untuk pengalaman  kerja    5-10  tahun,  11-15  dan>15  tahun  tahun  menyatakan  setuju  masing- masing  sebesar  36,67%,  40,00%  dan  41,48%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada tingkatan  pengalaman  kerja  5-10  tahun,  5-11  tahun  dan  >15  tahun  sering  merasakan adanya  kecurangan  dalam  pelaksanaan  tahapan  pengadaan  penyedia  pekerjaan konstruksi.Sedangkan  untuk  e-procurement,  responden  dengan  klasifikasi  berdasarkan pengalaman  kerjadalam  usaha  jasa  konstruksi  menyatakan  setuju  bahkan  sangat  setuju bahwae-procurementdapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.
Tabel 5.Persepsi Pengguna Jasa Terhadap Adanya Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi Secara Konvensional dan Cara
Meminimalkannya Dengan
E-Procurement Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Responden Penilaian Sikap Penilaian Terhadap Kecurangan Penilaian Terhadap E-Procurement (%) (%) Sangat Lemah Lemah Cukup Kuat Sangat Kuat Sangat Lemah Lemah  Cukup Kuat Sangat Kuat Badan Usaha  Besar - - - - - - - - - - Menengah - - - - - - - - - - Kecil - - - - - - - - - - Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi <5 thn - 25,53 38,30 36,17 - - - - 66,67 25,00 5-10 thn - 28,33 35,00 36,67 - - - 3,33 64,17 25,83 11-15 thn - 25,00 36,46 37,50 - - - 2,08 66,67 22,92 >5 thn - 27,98 32,14 38,69 1,19 - - 4,17 59,52 27,98 Rata-Rata 26,71 35,47 37.26 0,56 2,40 64,26 17,87
Dari Tabel 5.di atas dapat dilihat bahwa 18 responden yang menilai adanya kecurangan dalam  setiap  tahapan  pengadaan  jasa  konsultansi.  Klasifikasi  berdasarkan  pengalaman kerja dalam usaha jasa konstruksi menyatakan cukup setuju untuk pengalaman kerja <5 tahun  sebesar  38,30%  dan  untuk  pengalaman  kerja  5-10  tahun,  11-15  tahun  dan  >15 tahun  menyatakan  setuju  sebesar  36,67%,  37,50%  dan  38,69%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pada tingkatan pengalaman kerja 5-10 tahun, 11-15 tahun dan >15 tahun sering merasakan  adanya  kecurangan  dalam  pelaksanaan  tahapan  pengadaan  jasa konsultansi.Sedangkan  e-procurement,  untuk  klasifikasi  berdasarkan  pengalaman  kerja responden dalam usaha jasa konstruksi menyatakan sangat setuju bahwa e-procurement dapat  meminimalkan  kecurangan  yang  terjadi  dalam  setiap  tahapan  pengadaan  jasa konsultansi.
Responden pihak kontraktor berjumlah 22 responden, menilai adanya kecurangan dalam tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.Jawaban responden dianalisa dengan skala Likert.Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6.Persepsi Kontraktor Terhadap Adanya Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Secara Konvensional dan Cara
Meminimalkannya Dengan E-Procurement Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Responden Penilaian Sikap Penilaian Terhadap Kecurangan Penilaian Terhadap E-Procurement (%) (%) Sangat  Lemah  Cukup Kuat Sangat  Sangat  Lemah  Cukup Kuat Sangat Lemah Kuat  Lemah Kuat Badan Usaha  Besar - 26,67 34,07 37,78 2,59 - 2,22 7,41 59,63 50,00 Menengah - 25,00 30,00 41,67 3,33 - 3,33 6,67 56,67 46,67 Kecil - - - - - - - - - - Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi <5 thn - 26,67   35,00 38,33 - - 1,67 8,33 60,00 50,00 5-10 thn - 24,44 38,89 33,33 3,33 - 1,11 7,78 58,89 38,89 11-15 thn - 20,00 36,67 40,00 3,33 - 3,33 6,67 56,67 40,00 >5 thn - 26,06 29,70 41,21 3,03 - 3,03 6,67 58,79 38,79 Rata-Rata 24,62 34,05 38,72 2,60 2,45 7,25 58,44 31,86
Dari  Tabel  6.di  atas  dapat  dilihat  bahwa  adanya  kecurangan  dalam  setiap  tahapan pengadaan  penyedia  pekerjaan  konstruksiberdasarkan  kualifikasi  badan  usaha  dan pengalaman badan usaha adalah sebagai berikut:
a. Kualifikasi  badan  usaha,  untuk  badan  usaha  dengan  kualifikasi  besar  menyatakan cukup  setuju  dengan  persentase  37,78%  dan  badan  usaha  dengan  kualifikasi menengah  menyatakan  setuju  dengan  persentase  41,67%.  Dengan  demikian  maka badan  usaha  dengan  kualifikasi  besar  dan  menengah  sering  merasakan  adanya kecurangan dalam tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.
b. Pengalaman  kerja  dalam  usaha  jasa  konstruksi  menyatakan  cukup  setuju  untuk pengalaman  kerja  5-10  tahun  dengan  persentase    38,89%.  Sedangkan  untuk pengalaman  kerja  <5  tahun,  11-15  tahun  dan  >15  tahun  menyatakan  setuju  dengan persentase  masing-masing  sebesar  38,33%,  40,00%  dan  41,21%.  Hal  ini menunjukkan bahwa pada tingkatan pengalaman kerja <5tahun, 11-15 tahun dan>15 tahun  sering  merasakan  adanya  kecurangan  dalam  tahapan  pengadaan  jasa konstruksi.
Sumber : Hasil Penelitian, 2013
Untuk  e-procurement,  pada  klasifikasi  berdasarkan  kualifikasi  badan  usaha    dan pengalaman  kerja  dalam  usaha  jasa  konstruksi  menyatakan  sangat  setuju  bahwae- procurementdapat  meminimalkan  kecurangan  yang  terjadi  dalam  setiap  tahapan pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi.
Responden  dari  pihak  konsultan  berjumlah  19  responden  yang  mana  menilai  adanya kecurangan  dalam  tahapan  pengadaan  penyedia  jasa  konsultansi.Analisa  jawaban responden menggunakan skala Likert.Perhitungan secara detai dapat dilihat dalam Tabel 7.

## Tabel 7.Persepsi Konsultan Terhadap  Kecurangan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Secara Konvensional dan Cara
Menguranginya Dengan E-Procurement Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Responden Penilaian Sikap Penilaian Terhadap Kecurangan Penilaian Terhadap E-Procurement (%) (%) Sangat  Lemah  Cukup Kuat Sangat  Sangat  Lemah  Cukup Kuat Sangat Lemah Kuat Lemah Kuat Badan Usaha  Besar - 26,09   39,13 26,09 8,70 - 4,17 12,50 37,50 45,83 Menengah - 27,55 33,10 38,43 0,93 - 1,62 8,56 64,12 25,69 Kecil - - - - - - - - - - Pengalaman Kerja Dalam Usaha Jasa Konstruksi <5 thn - 30,56   31.94 37,50 1,39 - 2,78 9,72 65,28 22,22 5-10 thn - 29,17 30,56 40,28 - - - 8,33 75,00 16,67 11-15 thn - 26,25 34,58 37,50 2,08 - 0,83 8,75 60,00 30,42 >5 thn - 26,76 33,80 36,62 - - 5,56 8,33 56,94 29,17 Rata-Rata 27,73 33,85 36,07 2,35 2,49 9,37 59,81 28,33
Tabel 7.di atas dapat dilihat bahwa adanya kecurangan dalam setiap tahapan pengadaan penyedia jasa konsultansi yaitu :
a. Kualifikasi  badan  usaha,  untuk  badan  usaha  dengan  kualifikasi  besar  menyatakan cukup setuju dengan persentase 39,13% dan kualifikasi menengah menyatakan setuju sebesar  38,43%.  Dengan  demikian  maka  badan  usaha  dengan  kualifikasi  menengah yang lebih sering merasakan adanya kecurangan.
b. Pengalaman  kerja  dalam  usaha  jasa  konstruksi  menyatakan  setuju  untuk  penglaman kerja  <5  tahun,  5-10  tahun,  11-15  tahun  dan  >15  tahun  dengan  persentase  37,50%, 40,28%,  37,50%  dan  36,62%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tingkatan pengalaman kerja <5 tahun, 5-10 tahun, 11-15 tahun dan>15 tahun sering merasakan adanya kecurangan.
Untuk  e-procurement,  pada  klasifikasi  berdasarkan  kualifikasi  badan  usaha    dan pengalaman  kerja  dalam  usaha  jasa  konstruksi  menyatakan  sangat  setuju  bahwae- procurementdapat  meminimalkan  kecurangan  yang  terjadi  dalam  setiap  tahapan pengadaan penyedia jasa konsultansi.
Untuk mengetahui kecurangan yang sering terjadi dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi maka dilakukan analisa secara mendetail per item nomor pertanyaaan ganjil dan  genap  dari  setiap  tahapan  pengadaan  jasa  konstruksi  untuk  mengetahui  persentase dari  tahapan  mana  saja  yang  paling  sering  terjadi  kecurangan  dalam    pelaksanaan pengadaan  jasa konstruksi. Analisa nomor ganjiluntuk mengetahui adanya kecurangan
dalam setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi secara konvensional sedangkan nomor genap analisa untuk mengetahui cara meminimalkan kecurangan yang terjadi dengan e- procurement.  Dalam  hal  penentuan  terhadap  tahapan  mana  yang  paling  sering  terjadi kecurangan dengan cara melihat jumlah jawaban  terbanyak kemudian diambil sebagai skor tertinggi.
Hasil analisa sebagai berikut :
a. Tahapan  pengumuman  lelang  dengan  persentase  rata-rata  dari  pihak  pengguna  jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 81,48%, pengguna jasa untuk penyedia jasa  konsultansi  sebesar  79,62%,  kontraktor  sebesar  80,83%  dan  konsultan  sebesar 84,05%.  Responden  menyatakan  setujubahwae-procurement  dapat  meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan persentase masing- masing  dari  pihak  pengguna  jasa  untuk  penyedia  pekerjaan  konstruksi  sebesar 94,96%,  pengguna  jasa  untuk  penyedia  jasa  konsultansi  sebesar  93,76%,  kontraktor sebesar 94,70% dan konsultan sebesar 95,82%.
b. Tahapan  pemasukan  dokumen  penawaran  dengan  persentase  rata-rata  dari  pihak pengguna  jasa  untuk  penyedia  pekerjaan  konstruksi  sebesar  80,56%,  pengguna  jasa untuk  penyedia  jasa  konsultansi  sebesar  80,71%,  kontraktor  sebesar  84,15%  dan konsultan  sebesar  80,00%.  Responden  menyatakan  setuju  bahwa  e-procurement dapat  meminimalkan  kecurangan  yang  ada  dalam  pelaksanaan  tahapan  tersebut dengan  persentase  masing-masing  responden  yaitu  dari  pihak  pengguna  jasa  untuk penyedia  pekerjaan  konstruksi  sebesar  89,78%,pengguna  jasa  untuk  penyedia  jasa konsultansi  sebesar  93,82%,  kontraktor  sebesar  93,67%  dan  konsultan  sebesar 88,55%.
c. Tahapan  pengumuman  pemenang  dengan  persentase  rata-rata  dari  pihak  pengguna jasa  untuk  penyedia  pekerjaan  konstruksi  sebesar  79,63%,  pengguna  jasa  untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 76,38%, kontraktor sebesar 78,61% dan konsultan sebesar  80,71%.  Responden  menyatakan  setuju  bahwae-procurement  dapat meminimalkan  kecurangan  yang  ada  dalam  pelaksanaan  tahapan  tersebut  dengan persentase masing-masing responden yaitu dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 96,07%, pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 93,43%, kontraktor sebesar 85,07%, dan konsultan sebesar 93,55%.
d. Tahapan pembuktian kualifikasi dengan persentase rata-rata dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan konstruksi sebesar 79,72%, pengguna jasa untuk penyedia jasa  konsultansi  sebesar  80,00%,  kontraktor  sebesar  82,65%  dan  konsultan  sebesar 85,86%.  Responden  menyatakan  cukup  setuju  bahwae-procurement  dapat meminimalkan  kecurangan  yang  ada  dalam  pelaksanaan  tahapan  tersebut  dengan persentase masing-masing responden yaitu dari pihak pengguna jasa untuk penyedia pekerjaan  konstruksi  sebesar  53,28%,  %,  pengguna  jasa  untuk  penyedia  jasa konsultansi  sebesar  52,82%,  kontraktor  sebesar  55,80%  dan  konsultan  sebesar 55,35%.
e. Tahapan  klarifikasi  dan  negosiasi  dengan  persentase  rata-rata  dari  pihak  pengguna jasa untuk penyedia jasa konsultansi sebesar 77,38%, dan konsultan sebesar 79,56%. Responden  menyatakan  cukup  setuju  bahwa  e-procurementdapat  meminimalkan kecurangan yang ada dalam pelaksanaan tahapan tersebut dengan persentase masing- masing  responden  yaitu  dari  pihak  pengguna  jasa  untuk  penyedia  jasa  konsultansi sebesar 60,95% dan konsultan sebesar 61,96%.

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisa  jawaban  responden  baik  dari  pihak  pengguna  jasa,  kontraktor  dan konsultan  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Persepsi  responden  baik  dari  pihak  pengguna  jasa,  kontraktor  maupun  konsultan tentang  kecurangan  dalam  setiap  tahapan  pelaksanaan  pengadaan  jasa  konstruksi secara  konvensionalpada  instansi  pemerintah  (Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Kupang dan Dinas  Pekerjaan Umum  Provinsi NTT), menyatakan setuju. Dengan persentase  masing-masing  sebagai  berikut;  pengguna  jasa  sebesar  77,33%, kontraktor sebesar 81,84% dan konsultan sebesar 78,06%.
2. Persepsi  responden  terhadap  pelaksanaan  pengadaan  jasa  konstruksi  secara  e- procurement pada instansi pemerintah (Dinas Pekerjaan UmumKota Kupang dan Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  NTT)  bahwa  e-procurement  dapat meminimalkan  kecurangan  yang  terjadi  pada  setiap  tahapan  pelaksanaan pengadaan  jasa  konstruksi  secara  konvensional.  Adapun  tahapan  yang  paling sering  terjadi  kecurangan  yaitu  pada  tahap  pengumuman  lelang,  pemasukan dokumen penawaran, pengumuman pemenang, pembuktian kualifikasi serta tahap klarifikasi dan negosiasi.
3. Berdasarkan  data  yang  ada  pada  nomor    2  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa pada  tahapan  pembuktian  kualifikasi  serta  klarifikasi  dan  negosiasi,  e- procurement belum sepenuhnya dapat diminimalkan kecurangan yang terjadi, hal ini  dikarenakan  pada  tahapan  ini  masih  dilakukan  secara  tatap  muka  sehingga peluang terjadinya kecurangan masih ada.

## Daftar Pustaka
----------.2003.Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan  Barang/ Jasa Pemerintah.
----------, 2010.Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
----------, 2012.Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Anwar, Indochi Moch. 2002. Skala Pengukuran Variabel-Variabel

## Penelitian.Alfabeta.Bandung.
Carino  dan  Leon,1983.  Menegndalikan  Korupsi.  Berkeley  dan  Los  Angeles  : University Of California Press.
Husen, Abrar. 2010. Manajemen Proyek. Andi, Yogyakarta. Riduwan. 2003. Dasar-Dasar Statistika. Alfabeta. Bandung. Santosa,  Budi.  2008.  Manajemen  Proyek  :  Konsep  &  Implementasi.  Graha  Ilmu. Yogyakarta.
Sutedi,  Adrian.2012.  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa.Sinar  Grafika. Jakarta.