Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021

## EFFECT OF BUSINESS DEVELOPMENT AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE (MSME CASE STUDY IN JAKARTA)
Pengaruh perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus UMKM di Jakarta)
Saprudin 1 , Anton Zulkarnain Sianipar 2 , Riyanto Wujarso 3
Keuangan dan Perbankan 1 ,  Teknik Informatika 2 , Akuntansi 3
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta 1,3 , Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 2 saprudinmaksudi@gmail.com 1 , antonz.jayakarta@gmail.com 2 , riyanto.rw@gmail.com 3
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  perkembangan  usaha  dan pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah. Sehingga  akan  diperoleh  informasi  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajibannya  dilihat  dari  faktor  perkembangan  usaha  dan  pengetahuan  perpajakan  wajib pajak tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang  ada  di Jakarta. Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  random sampling  dan  jumlah  sampel  yang  diperoleh  sebanyak  60  wajib  pajak. Teknik  pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial perkembangan  usaha  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  pengetahuan perpajakan  tidak  beroengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  secara  simultan perkembangan  usaha  dan  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Kata kunci: Perkembangan Usaha, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak
Abstract: This study aims to determine the effect of business development and tax knowledge on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises. So that information will be obtained regarding taxpayer compliance in carrying out its obligations seen from the business development factors and tax knowledge of the taxpayer. The population in this study were the actors  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  in  Jakarta.  The  sampling  technique  in  this study used random sampling and the number of samples obtained was 60 taxpayers. The data collection  technique  used  a  questionnaire.  The  data  analysis  technique  used  in  this  study  is multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  partially  business development has an effect on taxpayer compliance and knowledge of taxation has no effect on taxpayer  compliance.  However,  simultaneously,  business  development  and  tax  knowledge affect taxpayer compliance.
Keywords: Business Development, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

## I. PENDAHULUAN
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian  negeri ini, dimana  mereka  mempunyai peran  yang  sangat besar pada saat indonesia  mengalami
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021
krisi moneter. Para pelaku usaha kategori ini terbukti mampu bertahan dalam menggerakan roda perekonomian, sehingga krisis berangsur-angsur teratasi dan perekonomian dapat mulai pulih kembali.
Perkembangan  UMKM  di  Indonesia  menunjukkan  pola  yang  baik.  Adanya  dukungan  dari  pemerintah melalui  cara-cara  tertentu  memengaruhi  angka  pertumbuhan  jumlah  unit  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah. Pemanfaatan  sarana  teknologi  dan  komunikasi,  alokasi  kredit  usaha  dari  perbankan  untuk  rakyat,  serta menurunnya  tarif  pajak  PPh  Final  menjadi  beberapa  faktor  yang  mendorong  perkembangan  UMKM  di Indonesia.  Meski  begitu,  pertumbuhan  ini  dinilai  masih  lambat  karena  beberapa  faktor  pendukung  tersebut dinilai belum terlalu efektif. Tutur Dina Lathifa (Online-pajak.com, 13 November 2019)
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sejauh  mana  wajib  pajak  dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya dengan baik dan benar  sesuai peraturan perpajakan. (Fauzi Achmad Mustofa dkk, 2016). Sesuai dengan PMK Nomor  192/PMK.03/2007  Pasal  1,  wajib  pajak  yang  dapat  ditetapkan  sebagai  wajib  pajak  patuh  yang  dapat diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak  apabila  memenuhi  semua  syarat  sebagai berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  tunggakan  pajak  yang  telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan  keuangan  diaudit  oleh  akuntan  publik  atau  lembaga  pengawas  keuangan  pemerintah  dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
d. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  dibidang  perpajakan  berdasar  putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
Menurut Tatik (2018) ketidakpahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan sumber daya  manusia  yang  dimiliki  untuk  mengurus  perpajakan  juga  menjadi  kendala  wajib  pajak  dalam  mematuhi kewajiban pembayaran pajak.
Dalam  peneltian  Sri  Rahayu  Rahmadhani,  dkk  (2020)  yang  berjudul  analisis  kepatuhan  pajak  pelaku UMKM  pasca  penerbitan  peraturanpemerintah  nomor  23  tahun  2018,  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  masih  terkendala  oleh  kurangnya  sosialisasi  dari  pihak-pihak  terkait mengenai  peraturan  pajak  bagi  UMKM  sehingga  rata-rata  pelaku  UMKM  belum  mengetahui  dan  memahami mengenai peraturan perpajakannya.
Sementara  itu,  Rizki  dan  Bani  dalam  peneltiannya  (2018)  yang  berjudul  pemahaman  pajak  dan pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UKM  yang  berada  di  kota  Cimahi,  menjelaskan  bahwa terdapat pegaruh positif  variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan  wajib pajak UKM di kota Cimahi.
Dengan  persaingan  bisnis  yang  semakin  ketat  saat  ini,  perusahaan  memang  dituntut  untuk  dapat menyesuaikan  diri  dalam  mencari  peluang-peluang  bisnis  yang  menguntungkan,  dengan  demikian  diperlukan suatu kebijakan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar tetap dapat berkembang di masa mendatang.  Meskipun  begitu,  masih  banyak  perusahaan  yang  melakukan  praktik  penghindaran  pajak,  demi membayar pajak yang lebih kecil. (Tyas Rahayuningsih, 2019)
Mengingat  semakin  pesatnya  perkembangan  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  ada  di Indonesia  pada  umumnya,  dan  di  ibukora  DKI  Jakarta  pada  khususnya,  di  sisi  lain  pemerintah  juga  berupaya untuk  meningkatkan  pendapatan  negara  yang  salah  satunya  melalui  sektor  perpajakan.  Sementara  itu  tinggi rendahnya  penerimaan  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  (masyarakat)  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  hal  ini  dapat  berjalan  lancar  jika  masyarakat  memiliki  pengetahuan perpajakan yang cukup. Dari pandangan tersebutlah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## II. METODE DAN MATERI
Pajak  didefinisikan  sebagai  iuran  tidak  mendapat  jasa  timbul  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Supramono (2010: 2).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021
mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mardiasmo  (2016:1)  menjelaskan  bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang  –  undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Undang-undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (UU  KUP)  menekankan  pemeriksaaan  pajak  bertujuan supaya  wajib  pajak  patuh.  Pemeriksaaan  menjadi  suatu  tahapan  penegakan  hukum  supaya  terjadi  peningkatan kepatuhan (Ilyas dan Burton, 2018:14).
Walaupun  organisasi  perpajakan  telah  dilengkapi  dengan  dua  fungsi  utamanya,  yaitu  fungsi  verifikasi  / pemeriksaaan  dan  fungsi  pemungutan/penagihan,  satu  hal  yang  dapat  dipastikan  bahwa  kesadaran  dan kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  tidak  hanyatergantung  kepada  masalah-masalah  teknis  saja  yang menyangkut  metode  pungutan,  teknis  pemeriksaan,  penyidikan,  penerapan  sanksi  sebagai  perwujudan pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  akan  tetapi  tergantung  pula  pada  kemauan waji pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Diana Sari, 2016:79).
Menurut  Zain  dalam  Wijoyanti  (2010:  40)  menjelaskan  bahwa  Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  tercermin  dalam  situasi  dimana  wajib  pajak  paham  dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.
Adapun menurut Rahman (2010: 32) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai  suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu dalam Chairil Anwar (2016: 544), dapat diartikan sebagai suatu keadaan  saat  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.
Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :
a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun.
d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
e. Wajib  Pajak  yang  laporan  keuangannya  dalam  dua  tahun  terakhir  diaudit  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Menurut  Diana  Sari  (2016:80),  Instansi  pajak  telah  pula  menggunakan  para  ahli  perpajakan,  keuangan negara, hukum, ekonomi, akuntan dan teknisi-teknisi lainnya dalam usaha memasukan uang pajak, namun yang menjadi dasar semua fungsi tersebut adalah terutama penciptaan iklim perpajakan yang sehat. Iklim perpajakan itu  sendiri  merupakan  suatu  faktor  yang  tidak  berwujud  dalam  keseimbangannya  antara  usaha  bertahan  untuk tidak membayar pajak dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian misi utama dari instansi pajak adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan yang bercirikan:
1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4) Membayar pajak tepat pada waktunya.
Iklim perpajakan tersebut sebagian besar merupakan hasil dari keberhasilan administrasi perpajakan yang terdiri  dari  beberapa  unsur  dalam  system  perpajakan  tersebut  dalam  suatu  periode  waktu  tertentu,  dan  hal  ini bukanlah sesuatu yang muncul bergitu saja, tetapi harus dikembangkan. Faktor dominan yang berpengaruh  atas perkembangan iklim perpajakan yang sehat dan berada diluar jangkauan administrasi perpajakan adalah faktor “state  of  mind”  yang  mempengaruhi  kemauan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  yang tidak  akan  berkembang  begitu  saja  tanpa  pemerintah  menyadari  betapa  pentingnya  hal  tersebut,  dan mengadakan program yang luas  dan berkesinambungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangannya yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Negara masing-masing.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) berkembangnya usaha mikri kecil dan menengah tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah: 1. teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat di saat ini.
2. kemudahan pendanaan, akses para pelaku UMKM dalam  memperolah  bantuan pendanaan beberapa tahun ini  sudah  mulai  banyak,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  dan  dukungan  dari  pemerintah  serta  dunai perbankan atau perusahaan pembiayaan.
3. tarif  pajak  yang  rendah,  pemerintah  telah  mengupayakan  untuk  mendorong  berkembangnya  usaha  mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia melalui tarif pajak rendah serta pemberian berbagai insentif bagi mereka.
Menurut  Rizki  dan  Bani  (2018)  terdapat  dua  indikator  yang  memiliki  kategori  cukup  baik  dan  harus ditingkatkan oleh wajib pajak UMKM yaitu pengetahuan mengenai cara menghitung pajak yang ditanggungnya dan mengetahui akan sanksi yang akan ditanggungnya jika melakukan pelanggaran pajak.
Adapun  menurut  Febri  dan  Sulistyani  (2018)  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  secara  parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, mereka menyarankan untuk memperbanyak sosialisasi tentang perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung agar wajib pajak menjadi lebih tahu dan lebih memahami akan peraturan perpajakan sehingga tercipta wajib pajak yang patuh.
Metode kausal digunakan dalam penelitian ini, dimana metode penelitian kausal ini adalah penelitian yang dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  satu  atau  lebih  variabel.  Dalam  penelitian  ini  variabel  terikat  adalah kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  adapun  variabel  bebasnya  adalah  Perkembangan  Usaha  (X 1 )  dan  Pengetahuan Perpajakan (X 2 ).
Menurut  Sugiyono  (2017:68),  variabel  independen  adalah  merupakan  variabel  yang  memengaruhi  atau yang  menjadi  sebab  perubahannya  atau  timbulnya  variabel  dependen  (terikat).  sedangkan  variabel  dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian  lapangan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  bersifat  kuantitatif.  Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang sebarkan kepada para responden, yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan  memengah  yang  ada  di  Jakarta.  Mengingat  pada  saat  pelaksanaan  penelitian  ini  sedang  terjadi  wabah Covid-19  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di  Jakarta  pada  khususnya,  maka  peneliti  memutuskan  untuk melakukan penyebaran kuesioner secara online, hal ini sebagai salah satu upaya juga dalam mengurangi resiko penyebaran virus sebagai akibat dari sering interkasi tatap muka secara langsung dangan banyak orang.
Penelitian ini  merupakan penelitian  survey digunakan  untuk  mendapatkan data dari tempat tertentu  yang alamiah dengan melakukan perlakuan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2013:12). Dalam penelitian survey ini,  informasi  dikumpulkan  dari  responden  wajib  pajak  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  dengan menggunakan  kuesioner.  Dengan  demikian  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  sumber  data  primer  yang  diperoleh  dari  para  responden  kuesioner  tersebut.  Skala  interval  digunakan dalam  dalam  kuesioner  penelitian  ini,  dimana  hal  tersebut  merupakan  skala  pengukuran  yang  menyatakan peringkat dan jarak konstruk dari yang diukur (Anwar Sanusi, 2017:56)
Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi  ataupun  wajib  pajak  badan  yang  melakukan kegiatan  usaha  pada  wilayah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Sampel  dari  penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berada di wilayah DKI Jakarta yang diambil dari populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini diperoleh sebanyak 60 wajib pajak yang telah mengisi kuesioner.
Teknik  pengambilan  sampel  yaitu  sampling  insidental  yaitu  teknik  pengambilan  sampel  hanya berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  ditemui  dan  dapat  digunakan  sebagai  sampel  apabila  orang  yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan untuk sumber data (Sugiyono, 2014:124).
Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan analisis regresi yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Alat analisis data yang digunakan adalah program aplikasi Statistical product and services solutions (SPSS).
Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik agar model regresi menjadi suatu model yang lebih lebih representative. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini  adalah  uji  normalitas  data,  uji  multikoloniearitas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji  autokorelasi.  Namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas atas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021
Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka peneliti melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial (uji t),  uji  simultan  (uji  f)  dan  uji  koefisien  determinasi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  mengetahui  ada  tidaknya pengaruh antar variabel tersebut dan seberapa besar nilai pengaruh tersebut.
Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro kecil dan  menengah  yang ada di  wilayah DKI Jakarta. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor,  namun  dalam  penelitian  ini  lebih  dispesifikan  pada  faktor  perkembangan  usaha  dan  pengetahuan perpajakan.  Hal  ini  mengingat  tinginya  perkembangan  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  serta pengetahuan  perpajakan  sebagai  salah  satu  unsur  utama  bagi  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Gambar 1. Hipotesis
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1:Perkembangan usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H3:Perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## III. PEMBAHASA DAN HASIL
Pelaksanaan  penelitian  ini  dimulai  pada  bulan  Maret  2020,  dengan  diawali  mempersiapkan  tim  dan mengkordinasikan  rencana  pelaksanaan  agenda-agenda  penelitian  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  jadwal yang telah direncanakan. Setelah tim disusun dengan pembagian tugas masing-masing, maka berikutnya peneliti mulai  menyusun kuesioner dan daftar pertanyaan  yang akan disebarkan kepada para responden. Setelah daftar kuesioner  berhasil  disusun  lalu  peneliti  diskusikan  dengan  tim  untuk  diperoleh  masukan  dan  saran  atas  butir- butir pernyataan kuesioner tersebut sebelum dilakukan wawancara kepada para responden.
Sebelum  petugas  lapangan  melakukan  penyebaran  kuesioner  kepada  para  responden,  maka  peniliti melakukan penyebaran sementara kepada beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada disekitar lingkungan  peniliti,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  validitas  dan  reliabilitas  atas  butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang telah dibuat. Setelah dilakukan tahap pertama penyebaran kuesioner tersebut dan  diperoleh  validitas  dan  reliabilitas  yang  memenuhi  syarat,  maka  mulailah  peneliti  dan  petugas  lapangan melakukan penyebaran kuesioner secara terbuka kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh hasil responden sebagai berikut:
Tabel 1. Alamat usaha responden
Alamat Usaha Jumlah  Persentase Jakarta pusat 23 38 %
H1 H2 Kepatuhan Wajib Pajak Perkembangan Usaha Pengetahuan Perpajakan H3
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021
Jakarta timur 15 25 % Jakarta utara 5 8 % Jakarta selatan 8 13 % Jakarta barat 9 15 % Jumlah responden 60 100 %
Domisili  usaha  responden  terbanyak  berada  pada  wilayah  kota  jakarta  pusat  yaitu  sebanyak  23 responden  atau  sebanyak  38%,  berikutnya  disusul  oleh  responden  yang  berdomisili  pada  kota  jakarta  timur sebanyak  15  responden  atau  25%.  adapun  responden  terkecil  ada  pada  kota  jakarta  utara  yaitu  sebanyak  5 responden atau sebesar 8%.
Tabel 2. Jenis kelamin responden Jenis kelamin Jumlah  Persentase Laki-laki 36 60 % Perempuan 24 40 % Jumlah responden 60 100 %
Dilihat dari jenis kelamin responden atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pelaku usaha laki- laki berjumlah 36 orang atau 60%, sedangkan pelaku UMKM perempuan berjumlah 24 orang atau sebesar 40%. Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  faktor  pencari  nafkah  dalam  keluarga  di  masyarakat  kita  umumnya dibebankan kepada kaum laki-laki, sehingga para pelaku UMKM pun kebanyakan adalah mereka para laki-laki.
Tabel 3. Usia responden Usia Jumlah  Persentase 41 – 55 tahun 10 17 % 26 – 40 tahun 28 47 % < 25 tahun 22 37 % Jumlah responden 60 100 %
Dililhat  dari  usia  responden  maka  mayoritas  sebanyak  47%  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menegah memiliki  rentang  usia  26-40  tahun,  ini  artinya  mereka  adalah  usia  produktif  sehingga  memiliki  potensi  untuk dapat  berkembang  dengan  lebih  baik.  Sementara  itu  sebanyak  37%  pelaku  usaha  mikro  kecildan  menengah berada  dalam  rentang  usia  dibawah  25  tahun,  ini  menjadi  kabar  baik  bagi  kita  semua  karena  bibit-bibit wirausaha sudah mulai tumbuh di jakarta.
Tabel 3. Tingkat pendidikan responden
Tingkat pendidikan  Jumlah  Persentase S3 2 3 % S2 12 20 % S1 31 52 % SMA 15 25 % Jumlah responden 60 100 %
Tingkat pendidikan responden mayoritas sebanyak 52% didominasi oleh sarjana, hal ini menjadi kabar baik,  artinya  para  lulusan  perguruan  tinggi  sudah  mulai  mempunyai  semangat  untuk  berwirausaha  yang  pada akhirnya  akan  mampu  membuka  peluang  tenaga  kerja,  sehingga  mereka  para  lulusan  perguruan  tinggi  bukan hanya berorientasi untuk mencari lapangan pekerjaan semata, namun mereka mampu menciptakannya.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021

## Tabel 4. Lama usaha yang dijalankan oleh responden
Lama / Umur usaha  Jumlah  Persentase „> 20 tahun 2 3 % 11 -20 tahun 6 10 % 6 – 10 tahun 16 27 % 3 – 5 tahun 6 10 % < 2 tahun 30 50 % Jumlah responden 60 100 %
50%  pelaku  usaha  mikri  kecil  dan  menengah  dalam  penelitian  ini  mempunyai  umur  usaha  baru mencapai  2  tahun,  ini  artinya  mereka  dapat  dikatakan  masih  pemula  sehingga  memerlukan  dukungan  yang intensif baik dari pemerintah maupun dari para mentor bisnis mereka.
Tabel 5. Peredaran usaha (Omset) per bulan responden
Peredaran usaha (Omset)  Jumlah  Persentase 209 jt – 4,1 M 12 20 % 26 – 208 jt 10 17 % < 25 jt 38 63 % Jumlah responden 60 100 %
63% responden memiliki peredaran usaha sebesar kurang dari 25 juta, ini artinya mereka adalah pelaku usaha  mikro.  Sementara  itu  pelaku  usaha  kecil  dengan  peredaran  usaha  dalam  rentang  26  juta  sampai  dengan 208  juta  dalam  sebulan  sebanyak  17%.  Sedangkan  pelaku  usaha  menengahnya  sebanyak  20%.  Dari  data  ini dapat  disumpulkan  bahwa  masih  cukup  banyak  pelaku  usaha  mikro  yang  memerlukan  dukungan  dan pendampingan, agar usahanya dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
Pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  di  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  tulang punggung  perekonomian  negeri  ini,  dimana  mereka  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  pada  saat  indonesia mengalami  krisi  moneter.  Para  pelaku  usaha  kategori  ini  terbukti  mampu  bertahan  dalam  menggerakan  roda perekonomian, sehingga krisis berangsur-angsur teratasi dan perekonomian dapat mulai pulih kembali.
Dari data kuesioner  yang diperoleh dari responden, lalu peneliti olah dengan  melakukan beberapa uji asumsi klasik, uji t dan uji F, sehingga menghasilakan data sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.492 2.752 3.450 .001 Perkembangan_Usaha .633 .100 .681 6.355 .000 Pengetahuan_Perpajakan .079 .110 .077  .721 .474
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021

## a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP
Dari  hasil  uji  t  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  variabel  perkembangan  usaha  mempunyai  nilai  t  hitung sebesar 6.355 >  t tabel 2.000, serta mempunyai nilai Sig. sebesar 0.000. dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa  perkembangan  usaha  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  secara  signifikan.  Dengan demikian  pemerintah  harus  mengupayakan  agar  usaha  para  pelaku  UMKM  dapat  berkembang  dengan  pesat, upaya-upaya  itu  bukan  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  direktorat  jenderal  pajak  maupun  oleh kementerian-kementerian terkait, namun perlu didukung pula oleh para pemerintah daerah yang memang secara kebijakan dapat bersentuhan langsung dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini.
Adapun hasil uji variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai t hitung  sebesar  0.721  <  t  tabel  2.000,  serta  mempunyai  nilai  Sig.  sebesar  0.474.  dengan  demikian  maka  dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa saja disebabkan karena masih banyak wajib pajak pelaku usaha yang enggan membayar pajak, baik karena merasa  terbebani  dengan  besaran  nilai  pajaknya  maupun  karena  tidak  mengetahui  teknis  atau  cara  pelaporan perpajakan yang benar, sehingga mereka sudah berprasangka terlebih dahulu bahwa urusan membayar pajak itu cukup rumit.
Tabel 7. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 458.914  2 229.457  31.435  .000 b Residual 416.070  57 7.299 Total 874.983  59
a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Perpajakan, Perkembangan_Usaha
Dari  hasil  uji  F  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  nilai  F  hitung  diperoleh  sebesar  31,435  >  F  tabel  2,368,  serta memperoleh  nilai  Sig. 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan  usaha dan pengetahuan perpajakan  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Adapun  nilai pengaruhnya tercermin dalam hasil uji koefisien determinasi berikut ini.
Tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .724 a .524 .508 2.702
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Perpajakan, Perkembangan_Usaha
b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP
Dari hasil uji koefisien determinasi tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,524, dengan demikian dapat diartikan bahwa perkembangan  usaha  dan pengetahuan perpajakan berpengaruh sebesar 52,4% terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  adapun  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  sebesar  47,6%  diluar perkembangan usaha dan pengetahuan perpajakan.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021
Dari hasil penelitian ini maka pemerintah perlu lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat agar para wajib  pajak  memahami  proses  dan  pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  hal  ini  bisa  dilakukan dengan  menjalin  kerja  sama  dengan  beberapa  perguruan  tingi  agar  melakukan  sosialisasi  maupun  pelatihan kepada  para  wajib  pajak  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Para  wajib  pajak, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga tidak perlu takut ketika akan mengurus kewajiban perpajakannya,  karena  kantor  pelayanan  pajak  pasti  akan  memberikan  pelayanan  yang  terbaiknya.  Serta  kita harus  sadar  bahwa  pembayaran  kewajiban  perpajakan  yang  kita  lakukan  adalah  dalam  rangka  membiayai pembangunan  nasional  yang  pada  akhirnya  memiliki  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  seluruh indonesia.
.

## IV. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  danhasil  uji  data  serta  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Perkembangan  usaha  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro  kecil  dan menengah.  Dengan  demikian  pemerintah  dan  para  pihak  yang  berkepentingan  harus  berupaya  untuk membantu  perkembangan  usaha  para  pelaku  UMKM,  hal  ini  dimaksudkan  selain  agar  dapat  menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran juga akan turut meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang dibayarkanoleh mereka.
2. Pengetahuan  perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro  kecil dan  menengah.  Hal  ini  menjadi  anomali  tersendiri,  dimana  wajib  pajak  yang  sudah  mengetahui  peraturan perpajakan  namun  masih  enggan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Maka  instantsi  terkait  perlu melakukan  berbagai  upaya  lain  selain  sosialiasi  peraturan  perpajakan,  seperti  lebih  intens  lagi  dalam melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan  pajak  wajib  pajak  dalam  rangka  memberikan  penyadaran  dan edukasi atas  kepatuhan  wajib pajak guna bersama-sama berperan dalam  membiayai belanja nasional  yang pada akhirnya adalah untuk tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
3. Perkembangan  usaha  dan  pengetahuan  perpajakan  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  perkembangan  usaha  UMKM  dibarengi dengan  pengetahuan  perpajakan  oleh  pelaku  UMKM  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mendorong kedua variabel tersebut.
Dari  hasil  penelitian  ini  maka  diharapkan  para  pemangku  kepentingan  dapat  mengambil  peran  dan tindakan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara menjadi tinggi dan  negara  mempunyai  kemampuan  lebih  untuk  membiayai  belanjanya  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI
[1] Dina Lathifa (2019). Meninjau Perkembangan UKMK di Indonesia. Diakses melalui https://www.online- pajak.com/tentang-pph-final/perkembangan-umkm-di-indonesia
[2] Ahmad, Fauzi dkk (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturah Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) . Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1 2016.
[3] Tatik (2018). Potensi Kepatuhan PembayaranPajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 . Purwokerto: Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8, 2018.
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-800 ( Printed) , Vol. 5 No. 1   Februari 2021
[4] Sri Rahayu Rahmadhani, dkk.( 2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kota Padang) . Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol.2, No.1 Seri E, Februari 2020.
[5] Rizki Indrawan dan Bani Binekas. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM . Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6, No.3, 2018.
[6] Tiyas Rahayuningsih dan Saprudin (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Laba Terhadap Beban Pajak Tahun Berjalan Pada Perusahaan Pertambangan . Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. e-ISSN: 2598-8719,  p-ISSN: 2598-8700, Vol.3, No.4 (2019)
[7] Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010). Perpajakan Indonesia.  Yogyakarta: CV. Andi Offset
[8] Mardiasmo (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . Yogyakarta: Penerbit Andi.
[9] Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton (2018). Perspektif Keadilan
[10] Diana Sari (2016). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
[11] Mohammad Zain (2010). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
[12] Abdul Rahman (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa
[13] Chairil Anwar (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai . Jakarta: Gramedia
[14] Siti Kurnia Rahayu. 2020. Perpajakan Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains
[15] Sugiyono (2017). Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta
[16] Anwar Sanusi (2017) Metode Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemba Empat