## PEREMPUAN DAN PERBANKAN: SEBUAH TINJAUAN TENTANG PERAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN DI INDONESIA

## Evi Steelyana
Accounting Department, Faculty of Economic and Communication, Binus University Jln. K.H. Syahdan No.9, Palmerah, Jakarta Barat 11480 evi.wiyarto@gmail.com

## ABSTRACT
Financial  inclusion  is  a  means  to  promote  financial  sector  especially  for  easy  banking  services  and financial  access  for  people.  Increasing  living  standard is  one  of the expected  results  when  financial  inclusion runs  well.  Financial  inclusion  program  in  Indonesia  is  expected  to  give  significant  impact  to  unprevillege people, such as: people with low income, fringe, minority, or having no legal identity and women and the young. This  paper  focuses  on  how  financial  inclusion  can  give  a  significant  impact  especially  to  woman  in  SME  in Indonesia  and  how  financial  inclusion program  can  increase  and  strengthen  Indonesian  economy  as a  whole. Research used quantitative-descriptive method; comparative analysis  was done based on secondary data from various sources. This research concludes that financial inclusion shall be conducted in Indonesia as a whole and may affect the SMEs significantly, especially women.
Keywords: financial inclusion, banking service access, women entrepreuner, SME, Indonesian economy

## ABSTRAK
Inklusi  keuangan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memasyarakatkan  sektor  keuangan  khususnya memepermudah layanan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat. Peningkatan taraf hidup adalah salah satu hasil yang diharapkan jika inklusi keuangan berjalan baik dan menyeluruh. Program inklusi keuangan di Indonesia diharapkan memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, di antaranya: masyarakat  berpenghasilan  rendah,  pinggiran,  minoritas,  atau  tidak  mempunyai  legal  identitas,  serta  kaum perempuan  dan  kaum  muda.  Fokus  tulisan  adalah  bagaimana  inklusi  keuangan  dapat  memberi  dampak  yang signifikan  terhadap  para  pengusaha  UMKM  perempuan  di  Indonesia,  serta  bagaimana  program  inklusi keuangan  dapat  meningkatkan  dan  memperkuat  perekonomian  Indonesia  secara  keseluruhan.  Penelitian menggunakan  metode  deskripsi  kuantitatif.  Analisis  perbandingan  dilakukan  berdasarkan  data  sekunder  dari berbagai  sumber.  Penelitian  menyimpulkan  agar  inklusi  keuangan  dapat  dijalankan  secara  menyeluruh  di Indonesia dan dapat berdampak secara signifikan terhadap pengusaha UMKM, khususnya bagi para pengusaha perempuan.
Kata  kunci:  inklusi  keuangan,  akses  perbankan,  layanan  perbankan,  pengusaha  UMKM  perempuan, Perekonomian Indonesia

## PENDAHULUAN
Inklusi  keuangan  atau Financial  Inclusion merupakan  sebuah  gagasan  yang  mulai diperkenalkan  secara  global  sejak  awal  tahun  2000.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam tujuannya  membantu  kesejahteraan  dunia  menuangkan  beberapa  kerangka  pemikiran  besar  dalam Millenium  Development  Goals (MDG).  Inklusi  keuangan  merupakan  sebuah  program  global  yang digerakkan  masing  masing  negara  untuk  memberikan  kesempatan  dan  akses  finansial  kepada masyarakat  yang  lebih  luas.  Sekjen  PBB  saat  itu  (Kofi  Annan)  pada  2006  dalam  Ocampo  (2006) menyatakan:
“Building  inclusive  financial  sectors  improves  people’s  lives,  in  particular  those  of  the poor. A small loan, a savings account or an insurance policy can make a great difference to a low-income family. They enable people to invest in better nutrition, housing, health and  education  for  their  children.  They  ease  the  strain  of  coping  with  difficult  times caused  by  crop  failures,  illness  or  death.  They  help  people  plan  for  the  future.  In  many developing  countries,  small-scale  enterprises  and  micro-entrepreneurs  face  severe financing  constraints.  But  with  access  to  finance,  they  can  participate  fully  in  the economic life of their societies, create employment for themselves and others and realize their full potential. Where such businesses are given  opportunities to develop, countries will  have  a  better  chance  to  flourish. Inclusive  financial  sectors  can  go  a  long  way toward  breaking  the  vicious  circle  of  poverty.  But  an  unremitting  effort  by  the international  community  will  be  needed.  Let  us  all  do  our  utmost  to  empower  the  poor and  to  ensure  that  poor  people  around  the  world  have  access  to  a  wider  range  of financial services. With more opportunities to build on their ideas, energies and visions, they will lead the way in working their way out of poverty with dignity.”
Pada Desember 2009, bebarapa tujuan Inklusi keuangan tercantum dalam pernyataan PBB, di antaranya: (i) akses ke layanan perbankan umum seperti kredit, sewa, hipotek, asuransi, pensiun, dan uang  transfer;  (ii)  peraturan  internal  dan  peraturan  eksternal  dari  lembaga  keuangan  yang  akan mendorong  inklusi  keuangan  melalui  kebijakan;  (iii)  investasi  berkelanjutan  di  lembaga  keuangan dalam rangka untuk memungkinkan akses jasa keuangan di depan; dan (iv) mendorong persaingan di area perbankan, sehingga bank  dapat bertahan secara ekonomi  dan  memberikan   layanan produk  dan jasa  yang  ditujukan  untuk  mendorong  inklusi  keuangan—terutama  bagi  masyarakat  yang  belum mengenal jasa perbankan dan juga sistem perbankan tradisional.
Tema  utama  dari Millenium  Development  Goals (MDGs)  adalah  pengurangan  kemiskinan dalam segala bentuknya. MDGs menekankan indikator pembangunan sumber daya manusia, terutama yang  berkaitan  dengan  perempuan  dan  anak-anak,  untuk  memungkinkan  orang  untuk  menjalani kehidupan  yang  bermartabat.  Peran  negara  dalam    pencapaian  tujuan  MDG  dapat  melalui  langkah fiskal  untuk  meningkatkan  investasi  dalam  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Sementara  sistem  keuangan dapat  memainkan  peran  dalam  memperkuat  pencapaian    tujuan  MDG  yaitu  dengan  melibatkan masyarakat  dalam  aktivitas  menabung,  meningkatkan  taraf  hidup,  dan  pembangunan  infrastruktur ekonomi serta menyediakan sistem pembayaran yang efisien. Dengan adanya inklusi keuangan berarti penyediaan jasa keuangan terjangkau, yakni akses ke pembayaran dan pengiriman fasilitas, tabungan, pinjaman dan asuransi serta layanan oleh sistem keuangan formal bagi mereka yang cenderung untuk dikecualikan menjadi lebih mudah untuk dijangkau (Thorat, 2006).
Inklusi  keuangan  yang  mempromosikan akses  dan penggunaan layanan  keuangan berkualitas tinggi  secara  global,  khususnya  di  antara  orang-orang  miskin,  sangat  penting  untuk  mencapai pertumbuhan  yang  inklusif.  Dalam  hal  ini,  perempuan  di  berbagai  belahan  dunia  menghadapi hambatan akses keuangan. Hal seperti ini mencegah mereka untuk berpartisipasi dalam perekonomian
dan  meningkatkan taraf kehidupan. Berdasarkan  hal tersebut, Bank  Dunia berupaya mempromosikan inklusi  keuangan  bagi  perempuan  untuk  membantu  mencapai  tujuan  MDG,  yaitu  mengurangi kemiskinan  dan persamaan  gender. Laporan Bank Dunia 2012 menunjukan bahwa kesetaraan gender penting dalam proses inklusi keuangan. Dampak pemberdayaan perempuan dalam ekonomi sangatlah penting bagi pertumbuhan  ekonomi karena  hal  ini  merupakan cara yang  cerdas secara ekonomi. Jika perempuan dapat diberdayakan secara ekonomi, ini akan membantu pengentasan kemiskinan (Anstey, 2012).
Laporan  Bank  Dunia  dalam World’s  Development  Report menyatakan  bahwa  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  persamaan  gender,  pekerjaan,  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Peran perempuan  di  berbagai  belahan  dunia  pun  mengalami  banyak  perubahan.  Perempuan  merupakan penghuni 50% dari populasi dunia, tetapi hanya 40.8% yang menjadi pekerja di sektor formal. Sisanya lebih  banyak  bekerja  di  sektor  informal.  Tingkat  pendidikan  perempuan  yang  makin  meningkat menjadikan taraf hidup perempuan lebih baik karena pekerjaan yang digelutinya. Selain itu konsumsi perempuan juga meningkat dari 20 trillion USD pada 2009 yang diperkirakan menjadi 28 trillion USD pada  2014.    Sementara  itu,  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  perempuan  pun  meningkat  namun  di  lain pihak  para  pengusaha  perempuan  banyak  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memperoleh  kredit  dari perbankan  ataupun  layanan  perbankan  lainnya.  Padahal  akses  layanan  perbankan  dan  fasilitas perbankan merupakan salah satu cara untuk memperkuat ekonomi masyarakat (World Bank, 2013).
Secara  umum  kebijakan  yang  paling  efisien  untuk  mengatasi  kemiskinan  adalah  melalui pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan.  Percepatan  pertumbuhan  ekonomi  berperan sebagai syarat dasar yang paling strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Elemen penting dalam  mendukung  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  mengoptimalkan  kontribusi  sektor keuangan  dengan  membuka  akses  layanan  jasa  keuangan  seluas  mungkin  kepada  masyarakat  dan pelaku  usaha  seperti  UMKM.  Artinya,  harus  ada  upaya  untuk  mendorong  pemanfaatan  sektor keuangan  dalam  perekonomian  masyarakat.  Inilah  esensi  utama  dari  inklusi  keuangan  (financial inclusion).Inklusi  keuangan  adalah  kegiatan  menyeluruh  yang  bertujuan  meniadakan  segala  bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun nonharga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Yang dimaksud hambatan harga adalah prasyarat seperti mesti menyetor dana dengan  besaran  tertentu  ketika  membuka  rekening  di  bank,  misalnya.  Padahal  tidak  semua  lapisan masyarakat  bisa  memenuhi  syarat  minimal  itu.  Sedangkan  hambatan  nonharga  biasanya  berupa persyaratan  administratif  seabrek  yang  terkadang  dianggap  memberatkan  konsumen  (Johansyah, 2011).
Akses terhadap pelayanan perbankan menjadi bagian yang penting pertumbuhan ekonomi dan pengentasan  kemiskinan.  Sistem  inklusi  keuangan  yang  baik  dapat  membantu  kaum  miskin  untuk memperbaiki  taraf  hidupnya,  sehingga  mereka  pun  dapat  menikmati  pelayanan  perbankan  sebagai fasilitas  yang  mendukung  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Pelayanan  perbankan  yang  mudah  diakses akan  mempermudah  banyak    orang  untuk  dapat  melakukan  aktifitas  perbankan  seperti  meminjam kredit  ataupun  menabung,  sehingga  mereka  dapat  membangun  asset  dan  juga  membantu  kegiatan usaha ataupun perdagangan yang ada di masyarakat.Inklusi Keuangan yang berjalan baik akan sangat berpengaruh  pada  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  terkadang  kurang  diuntungkan,  seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pinggiran,  minoritas, atau tidak  mempunyai  legal  identitas, kaum perempuan,  dan    kaum  muda.  Untuk  alasan  tersebut  diatas  maka  tujuan  program  inklusi  keuangan dijalankan,  yang  pada  akhirnya  diharapkan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  secara keseluruhan (Klapper, Jandu, Sintim-Aboagye, 2012).
Data  Laporan  World  Bank  pada  tahun  2010  tentang  kondisi  Indonesia  yang  terkait  dengan inklusi  keuangan  dapat digambarkan sebagai berikut ini. Dari 234,42 juta penduduk Indonesia  hanya sekitar 50% yang  memiliki akses atas layanan  lembaga keuangan formal. Dari jumlah  itu, sekitar 35 juta  orang  hanya  terlayani  lembaga  keuangan  non-formal  seperti  koperasi  simpan-pinjam.  Meskipun demikian,  ada  sekitar  40  juta  orang  yang  sama  sekali  tidak  tersentuh  layanan  jasa  keuangan  dalam
bentuk  apapun.  Itulah  gambaran  memprihatinkan  dari  hasil  survei  Bank  Dunia  pada  tahun  2010. Terdapat  empat  layanan  jasa  keuangan  yang  dianggap  vital  bagi  kehidupan  masyarakat,  yakni penyimpanan  dana,  layanan  kredit,  layanan  sistem  pembayaran  dan  asuransi  termasuk  dana  pensiun. Keempat  aspek  dalam  lingkup  pengelolaan  sistem  keuangan  ini  menjadi  prasyarat  mendasar  untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik (World Bank Survey, 2010).
Sementara  itu  di  Indonesia  sendiri,  menurut  Kementerian  Kopoerasi  dan  Usaha  Kecil  pada 2011  terdapat  52  juta  Usaha  Menengah  Kecil  (UMK)  yang  60%  dari  totalnya  melibatkan  pekerja perempuan.  UMK  merupakan  salah  satu  faktor  yang  membantu  ketahanan  ekonomi  karena  UMK menciptakan  lapangan  kerja dan  mengurangi  kemiskinan. Akan tetapi, akses  layanan perbankan bagi pengusaha UMK belum  dipermudah. Hal ini perlu  diperhatikan  dengan  melakukan  inklusi keuangan, agar para usahawan perempuan dalam skala UMK dapat juga menikmati layanan perbankan. Layanan perbankan  yang  dapat  membantu  para  pengusaha  UMK  antara  lain:  pemberian  kredit  untuk  modal kerja dan juga layanan perbankan lainnya (Purnomo, 2011).
Pengusaha  perempuan  di  Indonesia  perlu  mendapat  dukungan  modal  dari  perbankan  untuk dapat  membesarkan  usaha  dan  membantu  kelancaran  usahanya.  Kemampuan  wirausaha  perempuan tidak  kalah  dari  laki-laki.  Menurut International  Finance  Corporation (IFC),  hal  ini  sebagai  potensi bagi  perbankan  dan  menjadikannya  target  pemasaran  produk  pembiayaan.  Berdasarkan  data  IFC, perempuan  memiliki  potensi  untuk  menghasilkan  hubungan  perbankan  yang  berkelanjutan  dan menguntungkan.  Hampir  90%  pengusaha  UMKM  perempuan,  modal  usahanya  berasal  dari  modal mereka  sendiri.  IFC  mendorong  perbankan  untuk  mengembangkan  produk  khusus  bagi  perempuan wirausaha ini. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012)
Perhatian kepada pengusaha perempuan juga ditunjukkan dengan cara  meningkatkan kualitas produk  dan  layanannya  bagi  nasabah  dari  kaum  hawa  ini  (Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  2012). Pemberian  kredit  kepada  para  pengusaha  perempuan  dan  pemberian  akses  perbankan  bagi  para pengusaha  UMKM  perempuan.  Perempuan  merupakan  pasar  yang  sangat  potensial  bagi  bank komersial,  mengingat  masih  banyak  di  antaranya  yang  belum  terlayani  oleh  akses  perbankan.  Pihak perbankan dapat memperluas akses dan fasilitas bagi UMKM bagi para pengusaha perempuan dengan melakukan pemberian kredit untuk memperluas usaha.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metodologi  deskripsi  kuantitatif.  Penelitian melakukan  analisis  perbandingan    berdasarkan  data  sekunder  dari  berbagai  sumber,  di  antaranya: World Bank, Kementerian Koperasi dan  UMKM, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan beberapa sumber lainnya .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dari  tujuh  negara  di  Asia  yang  memiliki  program inklusi keuangan ( financial inclusion ) untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat secara menyeluruh. Beberapa data berikut ini dapat menjadi gambaran kondisi layanan perbankan dan akses keuangan  di  Indonesia  dan  seberapa  perlu  dan  pentingnya  program  percepatan  akses  keuangan  di Indonesia diberlakukan.
Tabel 1 Global Financial index

## (Jumlah orang dewasa yang mempunyai rekening di bank)
Thailand 77.7% Malaysia 66.7% China 63.8% Brazil 55.9% Russia 48.2% Philipines 26.5% Vietnam 21.4% Indonesia 19.6% (Sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index 2011) Tabel 2 Data Akses Terhadap Layanan Perbankan di Indonesia Jumlah Penduduk  Orang Dewasa yang mempunyai Rekening di Bank 20% Jumlah Rumah Tangga yang mempunyai Tabungan di Bank danLembaga Keuangan Bukan Bank 48%
(Sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index 2011)
Data  tersebut  memberikan  gambaran  keterlibatan  sektor  keuangan  di  Indonesia.  Survei  itu juga menemukan bahwa kurang dari setengah penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan resmi dan  sepertiga  penduduk  tidak  memiliki  tabungan  dalam  bentuk  apapun  dan  dapat  dianggap  sebagai “tersisih secara keuangan”, terhalang terhadap akses terhadap kredit dalam bentuk apapun dari sektor keuangan  yang  resmi.  Hal  ini  menekankan  besarnya  potensi  yang  ada  di  pasar  dan  sisi  permintaan yang belum tersentuh.
Sementara itu data jumlah lembaga keuangan bank dan non-bank dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 3 Data Jumlah Lembaga Keuangan di Indonesia
Bank Komersial 120 Rural Banks 1.669 Perusahaan Asuransi 139 Dana Pensiun 270 Perusahaan Multifinance 194 Modal Ventura 86 Perusahaan Sekuritas 129 Reksadana 639 Perusahaan Penjamin Kredit 4 Pegadaian 1 (Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, 2011)
Di lain pihak, jumlah pengusaha perempuan Indonesia baru mencapai 0,1 persen dari seluruh jumlah pengusaha yang ada di Indonesia. Padahal jumlah pengusaha secara total saja hanya mencapai 1,56  persen  dari  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  mencapai  250  juta  jiwa.  Pengusaha  perempuan UMKM di Indonesia mencapai 60% dari total jumlah pengusaha UMKM.
Tabel 4 Kriteria usahan Mikro, Kecil, dan Menengah menurut UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM
No. Uraian Kriteria Asset Kriteria Omzet 1 Usaha Mikro Max. IDR 50 Juta Max. IDR300 Juta 2. Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2.5 Milyar 3. Usaha Menengah >500 Juta – 10 Milyar >2.5 Milyar – 50 Milyar
(Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012)

## Tabel 5 Data UMKM di Indonesia
2011 2012 Perkembangan Jumlah Pengusaha UMKM di Indonesia 55.206.444 56.534.592 2.41% Jumlah Tenaga Kerja Terserap 101.722.458 107.657.109 5.83%
(Sumber: Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011 – 2012,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2012)
Tabel 6 Data Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia Jumlah Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia 60% dari total pengusaha UMKM Kategori Usaha 85% Usaha Mikro 13% Usaha Menengah 2%   Usaha besar
(Sumber: Data IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), 2012)
Dari  hasil  data,  sejatinya  dapat  dilakukan  berupa  sosialisasi  kegiatan  atau  forum  yang  bisa meningkatkan  kesadaran  keluarga  terhadap  kemampuan  wirausaha  perempuan,  khususnya  di  daerah. Dengan  demikian,  perempuan  diharapkan  bisa  lebih  berdikari  dan  mandiri  untuk  membangun Indonesia.
Salah satu upaya perluasan akses keuangan melalui branschless banking, Bank Indonesia (BI) melakukan  proyek  percontohan  untuk  layanan  perbankan  tanpa  kantor  cabang  ( branchless  banking ), sebagai upaya perluasan akses  keuangan kepada  masyarakat. Tabel 7  menunjukkan  daftar bank  yang siap untuk layanan branchless banking .
Tabel 7 Daftar Bank yang siap melakukan program Branchless Banking oleh Bank Indonesia
1. BTPN 2. Bank Sinar 3. Bank Mandiri 4. BRI 5. CIMB Niaga
(Sumber: Bank Indonesia, 2013)
Bank  sentral  menetapkan  proyek  uji  coba branchless  banking ini  selama  enam  bulan  dalam periode  Mei-November  2013.  Baik  bank  atau  perusahaan  telekomunikasi  bisa  memilih  delapan wilayah  yang telah ditetapkan  menjadi basis uji coba, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.
Pada  2008  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  bekerja  sama  dengan  Perum  Pegadaian melakukan  kesepakatan  bersama  untuk  memberikan  akses  permodalan  bagi  perempuan  pengusaha UMKM  yang  tercantum  dalam  keputusan  mentri  nomor:  01/MEN.PP/VII/2008.  Kesepakatan  ini mengeluarkan  produk  kredit  KRISTA  (Kredit  Usaha  Rumah  Tangga)  bagi  para  pengusaha  UMKM perempuan. Kredit KRISTA adalah pembiayaan  yang  diberikan  kepada perempuan pengusaha  mikro dan  kecil  skala  rumah  tangga  dalam  upaya  mendukung  pemberdayaan  keluarga  sehat  sejahtera. Tujuannya  adalah  memberikan  kemudahan  pelayanan  terhadap  akses  permodalan  bagi  kelompok perempuan  pengusaha  mikro  dan  kecil;  meningkatkan  kemampuan  perempuan  pengusaha  mikro  dan kecil;  menumbuhkan  dan  memupuk  jiwa  berwirausaha;  meningkatkan  dan  mengembangkan  usaha perempuan  pengusaha  mikro  dan  kecil  untuk  memperluas  usahanya  dengan  memperoleh  kredit. Sasaran program akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro dan kecil adalah: (a) kelompok usaha ekonomi produktif perempuan; dan (b) individu perempuan pengusaha mikro dan kecil.
KRISTA  ditujukan  kepada  para  pengusaha  sangat  mikro  yang  tergabung  dalam  suatu kelompok/asosiasi  dengan  jaminan  pokok  sistem  tanggung  renteng  di  antara  anggota  kelompok tersebut.  KRISTA memberikan pinjaman tanpa agunan.  Besar pinjaman pun sangat mikro, hanya Rp 1 juta dengan bunga 1% flat per bulan.  Calon nasabah merupakan pengusaha sangat mikro, tergabung dalam  suatu  kelompok,  usaha  telah  berjalan  minimal  6  bulan,  jumlah  minimal  anggota  kelompok sebanyak 5 orang, dan nasabahnya harus ibu-ibu.  Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 12 bulan dan  dapat  dilunasi  sewaktu-waktu. Jika  usahanya  berkembang,  nilai  pinjaman  bisa  dinaikkan  hingga Rp 3 juta. Tabel berikut  menunjukkan  daftar lembaga perbankan  yang  memberikan perhatian  kepada pengusaha UMKM perempuan, baik dengan memberikan kredit maupun pelatihan.

## Tabel 8 Daftar Bank Pemberi Kredit pada Pengusaha UMKM Perempuan
No. Nama Bank Jenis Kredit/Pelatihan 1. BTPN Kredit Tunas Usaha Rakyat 2. BJB Kredit Guna Bakti 3. Bank Mandiri Pelatihan Wirausaha 4. BII BII Sukma 5. BNI Syariah Tunas Usaha Syariah 6. BRI Teras BRI
(Sumber: Bank Indonesia, 2013)

## SIMPULAN
Berdasarkan  paparan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  simpulan  tentang  program  inklusi keuangan agar dapat dijalankan secara menyeluruh di Indonesia. Selain itu juga agar program inklusi keuangan dapat berdampak secara signifikan terhadap pengusaha UMKM  khususnya para pengusaha perempuan.  Pertama,  karena  hanya  kurang  dari  setengah  jumlah  penduduk  memiliki  akses  terhadap jasa  keuangan  resmi,  semua  hal  yang  disebutkan  di  atas  dapat  dicapai.  Akan  tetapi  realisasinya membutuhkan  upaya  bersama  yang  melibatkan  Pemerintah,  Pengatur  Sektor  Keuangan/bank Indoensia,  Sektor  Perbankan,  Sektor  Keuangan  dan  para  mitra  pembangunan  Indonesia.  Kerja  sama yang terpadu dan terintergrasi akan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Kedua, merancang suatu strategi  keterlibatan  sektor  keuangan  terpadu  dengan  strategi  yang  lebih  luas  bagi  pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan memberikan arah yang jelas bagi penyusun kebijakan dan sektor swasta. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan. Sektor swasta juga dapat melihat bahwa terdapat pasar yang sangat besar dari  penduduk  Indonesia  yang  belum  tersentuh  oleh  perbankan  bila  mereka  dapat  diraih  lewat rancangan cara-cara yang inovatif. Ketiga, melakukan edukasi keuangan bagi para pengusaha UMKM perempuan  dan  juga  memberi  pembekalan  tentang  pengenalan  layanan  perbankan  dan  akses
perbankan  serta  manfaat  perbankan  bagi  para  pengusaha  perempuan.  Keempat,  memberi  akses pelayanan  perbankan  yang  lebih  mudah  bagi  para  pengusaha  UMKM  Perempuan  seperti mempermudah  pemberian  kredit  kepada  para  pengusaha  UMKM  Perempuan,  pengenalan  serta penggunaan Branchless  Banking bagi  para  pengusaha  UMKM  perempuan.  Juga  dengan memperkenankan  jaringan  telepon  selular  (ponsel)  untuk  memaksimalkan  perbankan   lewat   ponsel ( mobile banking ) karena tingkat penetrasi ponsel lebih tinggi dari rekening bank serta tingkat penetrasi ponsel  lebih tinggi  dari rekening bank  menjangkau penduduk  yang tidak terlayani bahkan di daerah- daerah  terpencil.  Kelima,  penggunaan  teknologi  baru  bagi  bank-bank  umum  dan  lembaga  keuangan non-bank dengan peraturan yang disederhanakan dapat memberi akses jasa keuangan agar lebih dekat kepada  pengusaha  UMKM  perempuan  yang  belum  tersentuh  perbankan.  Layanan  perbankan  lewat ponsel tidak hanya memangkas biaya tapi juga meningkatkan daya jangkau.

## DAFTAR PUSTAKA
Anstey,  C.  (2012).  Women  in  the  Private  Sector:  Good  for  Development  and  Business. Remarks  by World Bank Managing Director  at the 2012 Annual Meetings Program of Seminars, Tokyo Japan. Diakses dari http://www.worldbank.org/en/news/speech/2012/10/11/womens- participation-privatesector-good-development-and-business
Bank Indonesia. (2013). Data Kredit UMKM. Diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Kredit+Perbankan/Data+Kredit+UMKM/
Johansyah,  D.  A.  (2011).  Inklusi  Keuangan:  Memperluas  Akses  Keuangan  Untuk  Bikin  Rakyat Sejahtera. Gerai  Info-News  Letter  Bank  Indonesia  Edisi  XV,  Juni  2011,  Tahun  2. Diakses dari: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/9648CAB6-4807-48C5- 8E0FB2C4FA05D206/26533/GIed15_juni2011_low.pdf
Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  (2012,  21  Desember). Melirik  Potensi  Perempuan  Pengusaha . Diakses
dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:melirik potensi-perempuan-pengusaha&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98
Klapper,  Jandu,  Sintim-Aboagye  (2012).  The  Little  Data  Book  on  Financial  Inclusion  2012. Finance and  Private  Sector  Development  Team  of  The  World  Bank,  Washington  DC. Diakses  dari  http://data.worldbank.org/sites/default/files/the-little-data-book-on-financial- inclusion-2012.pdf
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan.  (2008). Kesepakatan  Bersama  untuk  Memberikan  Akses Permodalan bagi Perempuan Pengusaha UMKM . Diakses dari http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-negara-pemberdayaan- perempuan-dan-perlindungan-anak/1647-profile/274-kementerian-pemberdayaan perempuan-dan-perlindungan-anak.
Ocampo,  D.  (2006)  Building  Inclusive  Financial  Sectors  for  Development, United  Nations Department  of  Economic  and  Social  Affairs  (DESA)  and  the  United  Nations  Capital Development Fund (UNCDF) . Diakses dari
http://www.uncdf.org/sites/default/files/Download/bluebook_0.pdf
Purnomo,  H.  (2011). 52  Juta  UMK  di  Indonesia,  60%  Dijalankan  Perempuan .  Diakses  dari http://finance.detik.com/read/2011/12/05/160638/1783039/5/52-juta-umk-di-indonesia-60- dijalankan-perempuan.
The  World  Bank.  (2012). Expanding  Women’s  Access  to  Financial  Services .  Diakses  dari http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/01/banking-on-women-extending womens- access-to-financial-services
Thorat, U. (2006). Financial Inclusion and Millennium Development Goals. 4th  Program on Human Development  and  State  Finances  jointly  organised  by  College  of  Agricultural  Banking, Reserve Bank of India, UNDP and the Planning Commission, at CAB, Pune. Diakses   dari http://www.bis.org/review/r060126f.pdf