Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 10  No. 01 Tahun 2022 56 –73 DOI. 10.25273/citizenship.v9i2.13691

## Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia
Mathias Jebaru Adon 1 a Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang, Jln. Terusan Rajabasa 2 Malang

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, beraneka macam budaya, etnis, agama dan ras. Semuanya menjadi satu satu dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam falsafah negara Pancasila. Pluralitas bangsa Indonesia ini menjadi persoalan yang amat serius dalam sejarah perjalanan NKRI. Di masa pandemi Covid-19, studi Pancasila sebagai kristalisasi peradaban Bangsa Indonesia  menarik  untuk  dikaji.  Di  masa  sulit  ini  karena  tekanan  ekonomi  dan  sosial  akibat pembatasan sosial yang berkepanjangan sehingga menghambat laju perekonomian mengakibatkan ketimpangan  dalam  hidup  bersama  sebagai  satu  bangsa  dan  negara.  Di  beberapa  tempat  marak terjadi politik identitas yang ditandai dengan meningkatnya ujaran kebencian, intoleransi beragama,
ABSTRAK Di tengah  gempuran  melawan  Covid-19,  Indonesia  berhadapan  dengan  tindakan  radikalisme agama.  Hal  ini  mencuat  dalam  kasus  bom  bunuh  diri  di  depan  Gereja  Katedral  Makasar. Peristiwa  ini  disinyalir  sebagai  tindakan  atas  nama  agama.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  studi Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai peradaban Bangsa Indonesia mendesak untuk dijalankan. Pancasila  di  yakini  dapat  meredam  segala  bentuk  intoleransi  dan  radikalisme  agama  yang menjadi  latar  belakang  tindakan  terorisme.  Karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan  menyingkap kristalisasi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir dari kompromi suku- suku di nusantara yang ingin bersatu. Cita-cita ini dirumuskan oleh pendiri bangsa Indonesia dalam lima sila Pancasila yang digali dari kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab, Pancasila  menjadi  tali  pengikat  yang  menjamin  keutuhan  bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  hal tersebut metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan historis cultural dengan metode fenomenologi interpretatif kearifan lokal suku-suku bangsa, sejarah perjuangan bangsa hingga perumusan Pancasila sebagai landasan konstitutif bangsa Indonesia yang plural. Melalui studi ini  ditemukan  kebijaksanaan  yang  merupakan  nilai-nilai  yang  dapat  melawan  segala  bentuk tindakan  radikalisme,  intoleransi  dan  terorisme  yang  mengancam  persatuan  dan  kesatuan bangsa Indonesia

## ABSTRACT
In  the  midst  of  the  onslaught  against  Covid-19,  Indonesia  is  faced  with  acts  of  religious radicalism. This has emerged in the suicide bombing in front of the Makassar Cathedral Church. This incident was allegedly an act in the name of religion. Therefore, this paper aims to reveal the crystallization of Pancasila as the soul of the Indonesian nation. The Indonesian nation was born from the compromise of the tribes in the archipelago who wanted to unite. These ideals were formulated by the founders of the Indonesian nation in the five principles of Pancasila which  were  extracted  from  the  local  wisdom  of  the  Indonesian  nation  itself.  Because  of, Pancasila is the binding rope that guarantees the integrity of the Indonesian nation. Based on this,  this  research  methodology  uses  a  cultural  historical  approach  with  the  interpretive phenomenological method of local wisdom of ethnic groups, the history of the nation's struggle to the formulation of Pancasila as the constitutive foundation of the plural Indonesian nation. Through this study, it is found that policies constitute values that can fight against all forms of radicalism, intolerance and terrorism that threaten the unity and integrity of the Indonesian nation.

## Sejarah Artikel
Diterima : 22/06/2022 Disetujui : 15/08/2022
Kata kunci: Kearifan Lokal; Persatuan Bangsa Indonesia; Pancasila; Terorisme
Keywords:
Local Wisdom; Pancasila; Terrorism; The unity of the Indonesian Nation.
radikalisme, terorisme, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (PGI-KWI, “Pesan Natal Bersama KWI PGI Tahun 2020).
Masalah  ini  mencuat  secara  khusus  dalam  peristiwa  bom  bunuh  diri  yang  terjadi  di  depan Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). Banyak pihak yang menilai bahwa  bom  bunuh  diri  tersebut  telah  merusak  kesatuan  dan  persatuan  NKRI.  Ketua  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat Rafani Achyar sebagaimana yang dilansir detik.com mengatakan, tindakan bom bunuh diri tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan persatuan bangsa Indonesia,  serta  telah  merusak  kerukunan  antar  umat  beragama  yang  telah  digalakkan  oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia (W. Putra 2021). Padahal, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu ketika gugusan pulau di antara dua Samudra  (Samudra  Pasifik  dan  Samudra  Hindia)  dan  dua  Benua  (Benua  Asia  dan  benua  Australia) bertekad menyatukan diri membentuk negara kesatuan yakni, Indonesia merdeka.
Perasaan  senasib-sepenanggungan,  sebangsa  dan  setanah  air  yang  memenuhi  hati  putra- putri Indonesia pada waktu itu menjadi latar belakang semangat persatuan suku-suku di nusantara. Anak-anak  bangsa  ini  merasa  berada  dalam  satu  proses  sejarah  yang  sama  dan  mengalami penderitaan yang sama akibat penjajahan bangsa asing. Semangat kesatuan ini diwujudkan dalam cita-cita  mempersatukan  negara  tumpah  darah  Indonesia  yang  melampaui  golongan  dan  paham perseorangan. Para putra-putri bangsa ini menghendaki agar Negara Indonesia yang dibangun adalah negara  yang  berasaskan  kekeluargaan,  tolong-menolong  dan  yang  mengutamakan  kedamaian, keamanan  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  tanah tumpah  darah  Indonesia  (Hanafi  2018).  Karakter kearifan inilah yang kemudian menjadi roh dan fondasi dasar Pancasila.
Bung Karno sendiri kerapkali berkata, Pancasila sudah ada ribuan tahun yang lalu dalam tradisi warisan  nenek  moyang  yang  berciri  karakter  kearifan  tentang  bagaimana kesatuan  dan  persatuan suatu suku bangsa dijaga dan dirawat (Riyanto 2015). Paham persatuan Ain Ni Ain orang Kei misalnya dapat  menjadi  salah  satu  gambaran  bagaimana  kearifan  lokal  menjadi  landasan  historis  konsep persatuan  Pancasila.  Orang  Kei  memiliki  kearifan  yang  memandang  orang  lain  di  luar  anggota keluarganya  sebagai  satu  keluarga  kekerabatan.  Dengan  kearifan  ini,  orang  Kei  mengintegrasikan semua  orang  ke  dalam  satu  jaringan  relasi  kekeluargaan.  Bagi  orang  Kei,  keluarga  tidak  hanya keluarga  batih  (ayah-ibu  dan  anak)  tetapi  maknanya  lebih  luas,  yang  berlaku  tidak  hanya  dalam perjumpaan dengan  orang-orang  yang  ada  di  Pulau  Kei  saja  tetapi  juga  dalam  pertemuan  dengan orang-orang  Kei  di  negeri  rantau  diakui  sebuah  pertemuan  keluarga  (Ohoitimur  2015).  Meski pertemuan  ini  secara  de  facto  adalah  pertemuan  individu-individu  yang  belum  tentu  memiliki pertalian darah. Tetapi dengan paham kearifan Ain Ni Ain, mereka langsung melacak asal usul familial seseorang  sehingga  dapat  menyapanya  sebagai  “bapa”,  “mama”,  “om”  atau  “tante”  yang menunjukkan hubungan persahabatan (Ohoitimur 2015).
Dengan demikian studi tentang pemikiran pancasila memiliki cakupan yang luas dan dalam, sedalam  dan  seluas  jiwa  bangsa  Indonesia  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Meski perasaan kebangsaan yang satu dari berbagai suku bangsa ini menjadi perdebatan yang serius, terjadi tarik ulur dalam menemukan bentuk dan dasar negara yang tepat ketika hendak mendirikan negara Indonesia  merdeka.  Diskusi  ini  nampak  jelas  dalam  sidang  Badan  Usaha  Penyelidik  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)-  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  dalam  usaha menemukan bentuk dan dasar yang tepat dan kokoh bagi bangsa Indonesia yang majemuk.
Dalam sidang itu dikemukakan bahwa dasar negara Indonesia harus mempunyai akar yang dalam pada kegotongroyongan masyarakat Indonesia (Soekarno), lembaga sosial (struktur sosial) dari masyarakat asli bangsa Indonesia sendiri (Soepomo), dan dari sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di nusantara (Yamin).  Penemuan para founding fathers ini  dirumuskan  secara  apik  oleh  Soekarno  dalam  pidatonya  tanggal  1  Juni  1945  yang  terangkum
Mathias Jebaru Adon 1 . Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia
dengan  sangat  indah  dalam  5  sila:  Kebangsaan,  Internasionalisme  atau  Perikemanusiaan,  Mufakat atau  Demokrasi,  Kesejahteraan  Sosial  dan  Ketuhanan  yang  Berkebudayaan  (Soekarno  1995). Soekarno mengakui bahwa kelima sila itu ia angkat dari prinsip hidup yang terkandung dalam kearifan bangsa Indonesia sendiri yang mengejawantah dalam hidup masyarakat Indonesia (Soekarno 2006). Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam ke-5 sila tersebut tidak beku dalam rumusan dalil-dalil yang  indah  tetapi  hidup  dalam  hati  dan  sanubari  rakyat  Indonesia  sebagai  produk  pengalaman, pergulatan dan kedalaman relasinya dengan sesama. Di dalam sila-sila itu tercakup konsep-konsep tentang Liyan (orang asing), alam, yang ilahi dan kebijaksanaan lainnya. Karena itu keseharian hidup manusia Indonesia menjadi semacam lapangan nilai-nilai yang hidup dari Pancasila.
Dengan  kata  lain, semangat  kesatuan  Indonesia sudah  tumbuh  dalam  semangat  kebatinan bangsa  Indonesia  sendiri  selama  berabad-abad  dalam  sejarah  peradaban,  hidup  ketatanegaraan, kegotongroyongan dan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, Pancasila merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam usahanya mencapai kemerdekaan dan sekaligus menjadi dasar kebangsaan  Indonesia  yang  plural.  Karena  itu  fokus  penelitian  tulisan  ini  lebih  menekankan  pada proses  terjadinya  Pancasila  dari  Pancasila  material  yaitu,  esensi  dan  nilai-nilai  Pancasila  yang didasarkan pada landasan historis-kultural menjadi rumusan formal bagi pedoman operasional dan pandangan filosofis Negara Indonesia sehingga menjadi landasan yang hidup bagi bangsa dan negara Indonesia.
Studi tentang Pancasila telah banyak dilakukan oleh para ahli seperti studi yang dilakukan oleh Derita Prapti Rahayu tahun 2015 dalam sebuah penelitian yang berjudul, Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan  Politik  Hukum  Indonesia.  Penelitian  ini  mengemukakan  bahwa  Pancasila  seharusnya menjadi landasan utama dalam pembuatan hukum, baik peraturan perundang-undangan yang baru maupun  pergantian  hukum  yang  lama  sehingga  nilai-nilai  Pancasila  teraktualisasi  dalam  substansi hukum,  struktur  hukum  maupun  kultur  hukum  yang  dibangun.  Penelitian  tersebut  lahir  dari keprihatinan yang melihat dan merasakan pasang surutnya Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  baik  dalam  pembahasan  dan  penerapannya  (Rahayu  2015).  Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nini Adelina Tanamal tahun 2020 yang menemukan bahwa rezim Orde Baru dan era Reformasi 1998 membawa keterpurukan pandangan hidup bangsa karena dihapusnya kebijakan  sosialisasi  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  sebagai  landasan  visional  bangsa. Akibatnya,  muncul  berbagai  aksi  radikalisme  dan  terorisme  dari  kelompok  radikal.  Menurut  Nini Tanamal hal ini disebabkan karena secara psikologis bangsa Indonesia sedang dalam posisi dilematis. Masyarakat Indonesia sudah meninggalkan nilai keyakinan yang lama tetapi nilai tatanan baru belum tersedia. Selain itu, rapuhnya ketahanan nasional disebabkan karena belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme dan terorisme (Tanamal 2020).
Penelitian  tentang  hubungan  negara  dan  agama  dalam  negara  Pancasila  dilakukan  oleh Budiyono  tahun  2014.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  pada  sila pertama Pancasila menandaskan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan satu agama tetapi juga bukan negara yang memisahkan antara agama dan negara. Melainkan negara yang menjadikan agama sebagai roh atau spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu relasi antara agama dan negara sifatnya saling membutuhkan. Agama memberikan kerohanian dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sedangkan  negara  menjamin  kehidupan  keagamaan  (Budiyono  2014). Dengan  kata  lain,  penelitian  tentang  Pancasila  telah  banyak  dilakukan  dengan  berbagai  sudut pandang  keilmuan  dan  pendekatan  yang  berbeda-beda.  Karena  itu,  kekhasan  studi  penelitian  ini terletak pada pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam menganalisis sejarah terbentuknya Pancasila.  Mulai  dari  proses  perumusan,  penerapan  dan  penghayatan  nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan berbangsa di Indonesia.
Filsafat fenomenologi menyumbang interpretasi yang kebenarannya tidak difondasikan pada teks-teks  atau  prinsip-prinsip  yang  diperoleh  dari  proses  penalaran  deduktif,  melainkan  pada
pengalaman konkret subyek yang terlibat. Kebenaran itu misalnya dalam cita rasa kearifan gotong royong  budaya  undang  haep  dalam  upacara  kematian  Suku  Helong  di  Pulau  Semau,  Kupang-NTT. Secara  fenomenologi  kebijaksanaan  upacara  undang  haep  tidak  ditumpukan  pada  naskah  kuno melainkan  dari  penghayatan  hidup  sehari-hari  masyarakat  suku  Helong.  Demikian  juga  dengan interpretasi  studi  Pancasila  sebagai  kristalisasi  peradaban  Bangsa  Indonesia  tidak  beku  dalam rumusan-rumusan  dan  dalil-dalil  kalimat  yang  indah  di  buku-buku  perpustakaan  atau  dalam pemikiran dan otak para cendikiawan dan politikus, tetapi pada pengalaman konkret hidup bersama masyarakat lokal Indonesia. Perspektif fenomenologis mengajari kita bahwa, nilai-nilai hidup manusia merupakan produk pergulatan pengalamannya.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  pustaka  (library  research).  Informasi  dan  data secara  mendalam  digali  melalui  berbagai  literatur,  buku,  majalah,  jurnal  dan  berbagai  referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan guna memperoleh hasil dan jawaban yang sesuai dengan fokus studi penelitian ini (Yaniawati 2020). Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sekunder.
Sumber data primer berasal dari pidato para founding father bangsa Indonesia yang termuat dalam Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945 (1995), tulisan-tulisan Soekarno seperti: Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila (2017), Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (2006) dan dalam jurnal studi-studi kearifan lokal. Sumber-sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berisi interpretasi hermeunitis Pancasila, serta koran dan majalah yang relevan  termasuk  di  dalamnya  pemberitaan  online  yang  juga  menyinggung  pokok  persoalan penelitian ini seperti, kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makasar pada 28 Maret 2021. Sumber data-data primer dianalisis dari sudut pandang fenomenologi sehingga ditemukan benang merah  Pancasila  sebagai  kristalisasi  peradaban  bangsa  Indonesia  yang  jauh  terbentang  sebelum perumusannya pada momen pidato Soekarno. Kekayaan rumusan itu tersembul dalam kearifan lokal suku-suku bangsa, dan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara kesatuan Indonesia.
Studi fenomenologi menyumbang kekayaan pemahaman bahwa, nilai-nilai Pancasila dalam kenyataannya terus terhubung sampai setelah perumusannya, sehingga menjadi landasan konstitutif dan filosofi bangsa Indonesia. Pada zaman milenial studi Pancasila dari sudut padang fenomenologi sangat urgent untuk dijalankan sebagai tanggapan terhadap munculnya ideologi-ideologi asing yang merusak  kesatuan  NKRI.  Disinyalir  bahwa  akhir-akhir  ini  fenomena  intoleransi,  radikalisme  dan fanatisme agama semakin marak terjadi di tanah air. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama studi penelitian ini untuk menangkal segala bentuk radikalisme agama yang menjadi cikal bakal lahirnya tindakan  terorisme.  Sebab  segala  bentuk  paham  dan  sikap  primordialisme  yang  mengeksklusifkan kebudayaan dan keyakinan kelompok sendiri di atas keyakinan orang lain hanya dapat diatasi melalui studi  mendalam  dan  berkesinambungan  tentang Pancasila.  Hal  ini  penting  disadari  karena  bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang sangat inklusif dan toleran. Pernyataan ini dibuktikan dengan  hadirnya  berbagai  macam  kepercayaan  keagamaan  di  Indonesia  pada  saat  Indonesia memasuki zaman sejarah. Dan sekarang kearifan bangsa itu telah terkristal dalam sila-sila Pancasila. Karena itu, di tengah merebaknya tindakan intoleransi dan radikalisme agama, studi Pancasila juga menjadi mendesak untuk dikerjakan.
Studi pemikiran Pancasila pada dasarnya memiliki cakupan yang lebih luas dari perumusannya pada momen pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Sebab kekayaan kearifan Pancasila membentang luas jauh  sebelum  perumusannya  dan  lebih  kaya  sesudah  momen  pidato  Soekarno.  Sebagaimana
Mathias Jebaru Adon 1 . Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia
dikatakan  Armada  Riyanto  (2018),  studi  pemikiran  Pancasila  pertama-tama  bukan  interpretasi  ide atau gagasan mengenai pengertian Pancasila tetapi lebih dimaksudkan pada studi konsep nilai-nilai luhur dari filsafat Keindonesiaan yang telah lama terpatri dalam jiwa suku-suku bangsa yang tersebar di  persada  nusantara  (Riyanto  2018).  Dengan  kata  lain,  studi  pemikiran  Pancasila  tidak  hendak mengatakan studi pemikiran bung Karno sebagai pencetus, tetapi lebih merujuk pada kearifan lokal yang  hidup  di  dalam  hati  masyarakat  Indonesia,  berupa  tradisi  kearifan  yang  indah  tentang bagaimana kehidupan bersama ditata dan dikelola. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Bung karno sendiri bahwa, Pancasila bukan bikinanya tetapi digali dari kebudayaan Indonesia sendiri.
Berdasarkan  hal  tersebut,  studi  penelitian  ini  pertama-tama  mengkaji  dan  menganalisis Pancasila  sebagai  kristalisasi  peradaban  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  nampak  dalam  kesesuaian terminologi  yang  dipakai  Soekarno  dalam  perumusan  Pancasila  yang  secitra  dengan  filsafat Keindonesiaan. Untuk memperkaya dan mendukung fokus studi penelitian ini, penulis menggunakan data-data  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  yang  telah  digarap  oleh  para  pemerhati  dan  pakar Pancasila  seperti  Kaelan  yang  menulis  Negara  Kebangsaan  Pancasila  (2013),  Poespowardojo  yang menulis Pancasila Dari Pendekatan Sosio Budaya (1989), Armada Riyanto bersama para Filosof Kristen di Indonesia yang meneliti kearifan lokal nusantara sebagai butir-butir filsafat Keindonesiaan (2015) dan beberapa peneliti dan pakar yang memberi aksentuasi pada penggalian Pancasila sebagai hasil pembudayaan  kearifan  lokal.  Kedua,  studi  ini  meneliti  latar  belakang  landasan  historis-kultural Pancasila sebagai tali perekat persatuan Bangsa.
Studi ini menemukan bahwa kesatuan bangsa Indonesia memiliki latar belakang historis sejak zaman-zaman kerajaan di Indonesia berupa penguasaan wilayah teritorial seperti Indonesia dewasa ini,  baik  penguasaan  secara  politik  maupun  ekonomi.  Dan  ini  tampak  dalam  studi  yang  dilakukan Reksosusilo yang menulis Filsafat Nusantara (2007) dan Pidato-pidato para pendiri bangsa; Muhamad Yamin, Soepomo dan Soekarno dalam Sidang BPUPKI 28 Mei-22 Agustus 1945 dan beberapa peneliti seperti;  Suwarna  yang  menulis  Pancasila  Budaya  Bangsa  Indonesia  (1993)  serta  dalam  studi  yang dilakukan  oleh  Nurrohim  (2020)  dan  Pradhani  (2017)  yang  mengemukakan  persatuan  bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Ketiga, semangat kesatuan suku-suku bangsa bertumbuh secara kuat dan kentara pada zaman kolonialisme.  Pada  masa  ini  rakyat  Indonesia  telah  membulatkan  hati  dan  bertekad  untuk membentuk Negara Indonesia yang Merdeka dengan mengejar pendidikan yang setara dengan orang barat.  Pada  masa  itu  timbul  rasa  kebangsaan,  senasib  dan  sepenanggungan  karena  sama-sama dijajah. Kesadaran ini diperkuat dengan kesadaran bahwa bangsa Asia tidak kalah bersaing dengan orang  Barat.  Hal  inilah  yang  mendorong  lahirnya  kebangkitan  nasional  seperti  Budi  Oetomo  yang pada awalnya bergerak dalam bidang pendidikan kemudian beralih ke sosial politik. Hal ini tampak dalam  studi  yang  dilakukan  Yasmis  (2008)  dan  Reksosusilo  (2007).  Karena  itu,  Pancasila  menjadi landasan konstitutif Bangsa Indonesia dan sumber hukum dari hukum di Indonesia.
Dengan kata lain, Pancasila menjadi tali pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam sebab  ia  lahir  dari  cita-cita  luhur  bangsa  yang  ingin  bersatu.  Keempat,  studi  penelitian  ini  akan menguraikan urgenitas studi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketika nilai-nilai Pancasila dikesampingkan maka akan terjadi ketimpangan dalam hidup bersama. Munculnya aksi terorisme, intoleransi  dan  radikalisme  dalam  hidup  beragama  merupakan  bukti  yang  paling  jelas  hilangnya semangat Pancasila dari dalam diri bangsa Indonesia. Penelitian ini menyadarkan kita bahwa studi tentang nilai-nilai Pancasila mesti senantiasa digalakkan agar dapat menangkal segala macam ideologi asing yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila telah terbukti mampu meredam segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang membahayakan kehidupan bersama.

## Hasil dan Pembahasan

## Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Indonesia
Dalam pidato yang dipatenkan sebagai pidato kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dan di hadapan  sidang  BPUPKI  Soekarno  menyebut  Pancasila  sebagai  Philosophische  Grondslag. Philosophische Grondslag adalah jiwa dan hasrat yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia itu sendiri (Soekarno 2007). Jiwa dan hasrat sedalam-dalamnya itu memiliki pengertian keluasan alam pikiran  bangsa  Indonesia  dan  kedalaman  jiwa  bangsa  Indonesia.  Bung  Karno  sendiri  selalu mengatakan bahwa Pancasila digali dari budaya dan nilai-nilai kearifan rakyat nusantara yang dimiliki setiap suku bangsa yang merupakan tradisi dan warisan leluhur. Karena itu Soekarno menempatkan diri sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia yang ingin bersatu (Sulastomo 2014). Dengan kata lain  perumusan  Pancasila  memiliki  fondasi,  filsafat  dan  alam  pemikiran  rakyat  Indonesia  yang terkristal dalam tradisi historis-kultural-religius-sosial baik dalam wujud kebudayaan-kebudayaan elit maupun  dalam  kearifan  kebudayaan  lokal  di  wilayah-wilayah  pinggiran  kepulauan  nusantara  yang terpencil, miskin, pendalaman, dan dalam suku-suku yang tinggal di hutan-hutan belantara. Secara khusus  dalam  kebijaksanaan  bagaimana  suatu  suku  daerah  mengungkapkan  kedalaman  relasinya dengan alam, serta kearifan dalam mengolah tata hidup bersama sebagai satu kelompok masyarakat.
Kearifan  itu  berkaitan  erat  dengan  cara  pandang  masyarakat  suatu  daerah  dalam memperlakukan alam seperti dalam kebijaksanaan menghargai punden, sumber mata air, laut, hutan ataupun  gunung,  serta  bagaimana  kehidupan  sosial  diatur  dan  dikelola.  Cara  suatu  kelompok masyarakat memperlakukan alam dan dunia di sekitarnya mengungkapkan kedalaman dan keluasan filsafatnya.  Ketika  suatu  kelompok  masyarakat  telah  sampai  suatu  tahap  yang  lebih  tinggi  dalam memperlakukan  alam  dan  sesamanya  maka  kelompok  masyarakat  bersangkutan  akan  menjadikan kebiasaan tersebut sebagai pola hidup yang diwariskan antar generasi dalam bentuk mitos, legenda, epos, cerita rakyat dan dalam aturan dan ungkapan-ungkapan yang khas di setiap daerah. Dengan demikian cerita rakyat dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat melukiskan cara pandang dan konsep serta filsafat masyarakat bersangkutan dalam memperlakukan alam dan sesamanya.
Nilai-nilai ini merupakan produk beribu-ribu tahun yang lalu bahkan jauh sebelum kedatangan agama Hindu, Buddha, Islam dan Kristen serta agama-agama lain. Hal ini menunjukkan kebenaran bahwa  kearifan  tersebut  bersifat  inklusif  (menyambut,  membuka  diri)  dan  kontekstual  (selaras dengan konteks hidup manusia setempat) dan tidak beku secara doktrinal maupun dogmatis (Riyanto 2015).  Dengan  demikian,  adat  istiadat,  kebudayaan  lokal  serta  nilai-nilai  religius  menjadi  asal  dan sumber  nilai-nilai  Pancasila.  Nilai-nilai  itu  melekat  dan  tersembul  dalam  tradisi  hidup  manusia Indonesia sehari-hari, dalam relasinya dengan Tuhan, sesama dan alam sekitarnya. Kedalaman relasi itu teramalkan dalam pengertian orang Indonesia tentang kesatuan yang dihayati dan dihidupi, dalam kebersamaan  yang  ditata  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dan  dalam  gambaran  yang  Ilahi diwujudnyatakan  dalam  mitos,  kepercayaan  lokal  dan  tradisi-tradisi  religius  yang  lain.  Semuanya diangkat dan dirumuskan secara formal oleh pendiri negara Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar filsafat  negara  Indonesia  (Kaelan  2013).  Tradisi  religius  itu  misalnya  tampak  dalam  ritual  siraman Sedudo yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali yakni pada bulan Suro pada tanggal 1 kalender Jawa atau pada bulan Muharram dalam kalender Islam (Sasmita 2018). Tradisi siraman ini merupakan wujud pelestarian nilai-nilai sosial desa Ngliman Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.
Kearifan lokal yang menjadi fondasi Pancasila karenanya merupakan produk yang melukiskan kedalaman  batin  manusia  Indonesia,  keluasan  relasionalitasnya  serta  keluhuran  rasionalitasnya. Soekarno sendiri bahkan mengklaim bahwa Pancasila telah ia gali dari bumi kebudayaan nusantara era  pra-Hindu-Budha  sehingga  ia  menyebut  Pancasila  sebagai  “Pengangkatan  lebih  tinggi  suatu filsafat nusantara” (Arif 2016). Artinya Pancasila merupakan pembudayaan bangsa Indonesia sendiri dari  zaman  lampau;  baik  berupa  bangunan  fisik  maupun  ilmu  pengetahuan:  tentang  masalah- masalah sosial, filsafat dan seni yang dihasilkan oleh manusia Indonesia sejak tahun 400 M dalam
Mathias Jebaru Adon 1 . Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia
pimpinan  raja-raja  Kutai  di  Kalimantan,  Sriwijaya  di  Sumatera,  Majapahit  dan  Mataram  di  Jawa. Kemudian  kearifan  rakyat  Indonesia  di  bawah  ikatan  persatuan  dan  kesatuan  mekanis  dari pemerintahan birokrasi kerajaan Belanda (Suwarna 1993).
Pancasila merupakan mutiara kebijaksanaan yang terpendam dari Bumi nusantara dan jasa Soekarnolah yang telah menggali dan mempersembahkannya kepada Indonesia. Pancasila menjadi isi,  jiwa  dan  intisari  peradaban  Indonesia  selama  ribuan  tahun.  Lima  mutiara  cemerlang  itu  yang karena penjajahan asing selama 350 tahun terbenam kembali di dalam bumi Indonesia. Tetapi seiring dengan kerasnya tindasan itu muncullah keinginan untuk mengangkatnya ke atas dengan peralatan konsep dan metode ilmiah yang diperoleh oleh sekelompok orang Indonesia yang sempat mendapat pendidikan  Belanda  menjadi  cita-cita  yang  padat  dan  jelas  sebagaimana  yang  tertuang  dalam rumusan Pancasila. Semua itu mengesankan bahwa para pendiri bangsa ini mampu berpikir jauh ke depan  mendahului  zamannya  sehingga  menjadi  inspirasi  bagi  bangsa  Indonesia  yang  kerap  kali bergolak dengan perubahan-perubahan zaman (Sulastomo 2014).
Setelah  Indonesia  merdeka  kelompok  intelektual  yang  menduduki  posisi  strategis  dalam kehidupan  negara  berusaha  membudayakan  masyarakat  sesuai  nilai-nilai  Pancasila  yang  sudah diidentifikasikan  dan  diidealisasikan  dengan  kebudayaan  Indonesia  sendiri.  Sebab  membudayakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat menjadi jaminan bagi berdiri tegaknya NKRI yang tercinta. Kecintaan  rakyat  Indonesia  terhadap  Pancasila  tercermin  dalam  slogan,  “saya  Indonesia,  saya Pancasila”.  Slogan  ini  menguat  pada  periode  pertama  kepemimpinan  Jokowi  sebagai  tanggapan terhadap  semakin  maraknya  aksi  intoleransi  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Karena  itu Presiden  Jokowi  mengajak  seluruh  masyarakat  untuk  kembali  ke  Pancasila  sebagai  landasan  dan arahan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan visi dan misi bangsa (Silalahi and Yuwono 2018).
Berkaitan  dengan  hal  ini,  Kaelan  (2013)  mengatakan,  untuk  memahami  Pancasila  secara lengkap  dan  utuh  terutama  dalam  kaitannya  dengan  jati  diri  bangsa  Indonesia  mutlak  diperlukan pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan dalam membentuk NKRI yang dilandaskan atas asas hidup bersama (Kaelan 2013). Tujuannya agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran bahwa pandangan hidup Negara Indonesia pertama-tama bersumber pada asas kultural yang dimiliki bangsa  Indonesia  sendiri,  bukan  pada  produk  luar  negeri  yang  diimpor  lalu  dijadikan  dasar  hidup. Secara kultural dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila bertumpu pada kultur bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai ini secara fragmentaris dan sporadis terdapat dalam kebudayaan nusantara, baik pada abad-abad sebelumnya maupun pada abad kedua puluh di mana masyarakat Indonesia mampu berkomunikasi dan berinkulturasi dengan kebudayaan lain (Soerjanto Poeswardojo 1989).
Dengan  demikian,  Pancasila  mencerminkan  nilai-nilai  pembudayaan  masyarakat  nusantara dari  zaman  kuno  sampai  tahun  1945  di  mana  nilai-nilai  itu  dirumuskan  secara  formal  kemudian dijadikan  dasar  falsafah,  sumber  hukum  dari  sumber  hukum  dan  ideologi  dari  negara  Indonesia. Karena itu, kelima nilai Pancasila merupakan buah-buah nilai yang lahir dari rahim bangsa Indonesia sendiri  yang  bertebaran  di  persada  nusantara.  Hal  ini  berarti  keluasan  dan  kedalaman  Pancasila bersumber  dari  alam  pikiran  dan  jiwa  bangsa  Indonesia  sendiri  yang  berlangsung  sejak  zaman terbentuknya  suku-suku  bangsa,  lalu  pada  zaman  kerajaan-kerajaan  nasional  sebelum  datangnya bangsa-bangsa penjajah dan zaman pergerakan nasional serta awal kemerdekaan Indonesia. Berikut ini  gambaran  periodisasi  sejarah  lahirnya  Pancasila  sejak  zaman  suku-suku  bangsa  hingga  proses pembentukan formal Pancasila sebagai dasar konstitutif bangsa Indonesia yang plural;

## Zaman Suku-suku Bangsa
Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa semangat kebangsaan Indonesia sudah terkandung dalam budaya luhur suku-suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Suku- suku ini memiliki sejarah, pandangan hidup, adat istiadat, bahasa, agama dan karakter yang berbeda- beda.  Kekhasan  dan  keanekaragaman  ini  merupakan  produk  relasinya  dengan  tempat  di  mana  ia
tumbuh  dan  berkembang.  Misalnya  kesadaran  masyarakat  tentang  kepemilikan  tanah  yang  diatur agar semua orang mendapat bagian. Suatu bentuk kearifan yang mencegah monopoli orang-orang atau  kelompok-kelompok  tertentu  agar  semua  bisa  memiliki  semua,  sehingga  tidak  ada  yang berkekurangan dan jangan sampai satu atau beberapa orang yang mendominasi (Riyanto 2015).
Suku-suku bangsa ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya sangat kompak, guyub, rukun dan hidup dalam semangat kekeluargaan. Umumnya mereka bergotongroyong bila ada suatu pekerjaan berat yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Misalnya kearifan yang mengatur bagaimana membangun rumah  secara  gotong-royong,  membuka  kebun  baru,  menguburkan  orang  mati  dan menyelenggarakan perkawinan. Semangat gotong royong ini salah satunya dihayati oleh suku bangsa Helong di Pulau Semau, Kupang-NTT dalam budaya Undang (haep) pada upacara kematian. Ketika ada anggota masyarakat yang meninggal suku Helong dengan segera mengambil bagian secara penuh dalam  persiapan  pembuatan  tenda  duka,  penggalian  liang  lahat,  hingga  pembuatan  peti  jenazah (Fanggi 2016). Semuanya dilakukan secara sukarela sebagai bentuk partisipasi dalam meringankan beban keluarga yang berduka.
Kearifan suku-suku bangsa ini juga tampil dalam sistem pemukiman Tanèyan Lanjháng dalam masyarakat Madura secara khususnya di daerah Sumenep. Sistem kekerabatanya ditandai dengan pola  pemukiman  dan  cara  pekarangan  rumah  dibangun.  Pemukiman  Tanèyan  Lanjháng  diatur menurut  urutan  kelahiran  anak  perempuan  dalam  keluarga.  Anak  perempuan  yang  sulung menempati  urutan  pertama,  kemudian  anak  perempuan  kedua  dan  selanjutnya  diatur  menurut urutan yang demikian. Ciri pemukiman Tanèyan Lanjháng di pekarangannya terdapat rumah, dapur, kandang, dan juga seringkali terdapat sebuah Mushola (Langghár). Polanya, pada bagian utara rumah terdapat  halaman  dengan  sisi  depannya  menghadap  ke  selatan  (Hidayatillah  2017).  Dapur  dan kandang  didirikan  berhadapan  dengan  sisi  depannya  menghadap  ke  utara,  tujuannya  agar  suami dapat  mengawasi  istri  dan  ternaknya.  Pekarangan  tidak  boleh  mengambil  banyak  tempat  sehinga tidak  mengambil  banyak  lahan  pertanian  yang  sangat  diperlukan  bagi  hidup.  Simbol  pemukiman Tanèyan  Lanjháng  karenanya  melukiskan  semangat  kegotong-royongan  serta  kekerabatan  antara keluarga  (Hidayatillah  2017).  Filosofi  yang  mendasarinya  ialah  semangat  gotong  royong  dalam bekerja serta saling menjaga ternak dan alat kerja.

## Zaman Kerajaan-Kerajaan
Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M dengan ditemukannya prasasti berupa 7 Yupa (tiang batu) (Suwarna, 1993). Peninggalan 7 Yupa tersebut menurut catatan sejarah berasal dari kerajaan Kutai yang bercorak Hinduis di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur pada abad ke  IV  sampai  abad  ke  V  (Benyamin  2014).  Dari  kerajaan-kerajaan  yang  berdiri  di  Indonesia  antara tahun 400-1500 hanya terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi  separuh  wilayah  Indonesia  seperti  sekarang  ini  yaitu  Kerajaan  Sriwijaya  yang  berpusat  di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Menurut sumber sejarah, pada akhir abad ke XII wilayah Sriwijaya meliputi daratan dan lautan Sunda, Jawa Barat sampai Srilanka termasuk di dalamnya Semenanjung Malaka  dan  kepulauan  di  sekitarnya  (Suwarna  1993).  Sistem  tata  negara  dan  pemerintahan  yang diterapkan Kerajaan Sriwijaya ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Persatuannya berpusat  pada  raja  yang  memiliki  kekuatan  militer  baik  di  darat  maupun  di  laut,  juga  memiliki kewibawaan  mistis,  pahlawan  militer,  kepala  suku  dan  sang  pemberi  kemakmuran  kepada  rakyat. Sistem pemerintahan itu menarik perhatian rakyat pedalaman untuk mengumpulkan barang-barang dagangan  yang  ditampung  di  pasar-pasar  lokal  dan  kemudian  dijual  ke  pasar  dunia  lewat  laut (Suwarna 1993).
Muhammad  Yamin  menyebut  perkembangan  Sriwijaya  sebagai  negara  Indonesia  pertama dan dasar kesatuan Indonesia. Hal ini tampak dalam nilai persatuan dan ketuhanan Sriwijaya, dimana raja dipandang sebagai pusat kekuasaan. Dasar historis ini oleh Muhamad Yamin menjadi cikal bakal
Mathias Jebaru Adon 1 . Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia
historis persatuan Indonesia. Selain itu, nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjamin dari kesetiaan dan kepatuhan daerah-daerah yang menjangkau sampai ke negeri-negeri seberang lautan menjadi  dasar  historis  pemerintahan  negara  Indonesia.  Dan  oleh  Soekarno,  Sriwijaya  menjadi landasan  pembentukan  Kesatuan  Negara  Republik  Indonesia  karena  kekuasaannya  terbentang hampir  seluruh  wilayah  Sumatra  dan  sebagian  Pulau  Jawa,  serta  sebagian  besar  wilayah  yang sekarang menjadi kawasan Asia Tenggara (Nurrohim 2020). Kekuasaan Sriwijaya dibangun melalui penguasaan jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan selanjutnya ke Eropa yang melewati perairan nusantara. Sriwijaya dalam membangun kekuasaannya menggunakan sistem menimbun  barang  untuk  diperdagangkan  sehingga  mewajibkan  kapal-kapal  asing  singgah  di pelabuhannya (Pradhani 2017). Dengan cara ini raja Sriwijaya memungut bea dari perdagangan yang melewati wilayahnya. Kemampuannya dalam menguasai perdagangan di Nusantara oleh Soekarno menjadi fondasi pembentukan Negara Indonesia.
Setelah  Sriwijaya,  muncul  kerajaan  Majapahit  yang  berhasil  memasukan  kekuasaannya  ke seluruh  nusantara  dan  daerah-daerah  sekitarnya.  Tetapi  tujuan  Gajah  Madah  ialah  kebesaran Majapahit  (Jawa  sentris)  belum  termasuk  dalam  pemikirannya  untuk  membuat  seluruh  daerah sebagai satu negara kesatuan seperti Indonesia dewasa ini. Kekuasaannya hanya sebatas pengakuan kekuasaan  Majapahit  yang  ditandai  dengan  penerimaan  upeti,  dan  mengutus  utusan  untuk mengambil barang dagangan (Susilo 2006). Dalam pelaksanaan pemerintahan, Majapahit umumnya tidak  mencampuri  urusan  internal  daerah  tersebut.  Hubungan  yang  dibangun  masih  hubungan dagang yang dijalin dari prinsip saling menguntungkan, bukan penguasaan daerah secara penuh.
Oleh sebab itu, para pemimpin di daerah-daerah kekuasaan Majapahit masih bebas melaksanakan pemerintahannya, pemimpin daerah hanya membayar upeti untuk menyatakan kesetiaan, dan dari pihak Majapahit melalui angkatan lautnya melindungi daerah tersebut dari pihak luar. Dengan kata lain,  Majapahit  bersikap  terbuka  pada  daerah  kekuasaannya  tetapi  pada  saat  yang  sama  memiliki sikap  yang  keras  terhadap  pengaruh  asing.  Ketegasan  Majapahit  dengan  pihak  asing  dibuktikan dengan kuatnya angkatan laut dan darat. Ia melakukan ekspedisi dan pengawasan terhadap negara asing yang hendak mencampuri keadaan dalam negeri Kerajaan Majapahit (Pradhani 2017). Singkat kata dapat dikatakan bahwa, nilai dan materi yang terkandung dalam Pancasila sudah muncul sejak masyarakat nusantara memasuki zaman sejarah.

## Zaman Hindia Belanda
Pada zaman Hindia Belanda sudah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini  dipengaruhi  oleh  kelompok  liberal  Belanda  dari  kaum  konservatif  yang  mengusulkan  untuk memasukan  penduduk  pribumi  dalam  orbit  budaya  Belanda.  Maka  dilaksanakan  politik  etis  pada abad  ke-20  (Suwarna  1993).  Dengan  demikian  membuka  kemungkinan  timbulnya  kelompok intelektual  Indonesia  yang  akan  merasakan,  memahami  dan  mencari  jalan  keluar  bagi  bangsa Indonesia yang semakin jatuh di bawah himpitan bangsa Belanda. Kesadaran ini muncul ketika rakyat Indonesia  yang  terpelajar  tahu  apa  yang  terjadi  dengan  kemenangan  Jepang  atas  Rusia,  yang memberi keyakinan bahwa bangsa timur tidak kalah dengan bangsa barat. Kesadaran ini juga timbul karena  orang  Indonesia  merasa  diperlakukan  berbeda  dengan  orang  kulit  putih  maka  mereka kemudian tergerak untuk belajar dengan mengejar pendidikan. Kedua faktor tersebut menggerakkan kelompok  intelektual  Indonesia  untuk  melakukan  idealisasi  atas  nilai-nilai  budaya  pribumi  dengan mengejar pendidikan.
Gerakan ini pertama kali muncul di Yogyakarta dalam bentuk ide mendirikan suatu organisasi. Usaha pertama dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mendirikan organisasi modern pertama bagi  bangsa  Indonesia  yang  disebut  Budi  Oetomo  pada  tanggal  20  Mei  1908.  Budi  Oetomo  pada awalnya  sebuah  organisasi  pergerakan  yang  bertujuan  menghimpun  beasiswa  guna  memberikan pendidikan  Barat  kepada  golongan  priyayi  Jawa  (Yasmis  2008).  Namun  seiring  berjalannya  waktu
karena  perubahan  kelakuan  pemerintah  kolonial  yang  semakin  bertentangan  dengan  politik  ethis, Budi  Oetomo  merubah  tujuannya  kepada  pendidikan,  budaya  dan  bahkan  politik  (Husda  2017). Perubahan  haluan  Budi  Oetomo  ke  bidang  politik  mendapat  dukungan  dari  berbagai  lapisan masyarakat, baik bangsawan, pelajar maupun priyayi karena Budi Oetomo bercita-cita mewujudkan pemerintahan  parlementer  berasaskan  kebangsaan.  Mereka  menuntut  adanya  perbaikan  dalam aturan  pengadilan  agar  bangsa  Indonesia  berkedudukan  sama  dengan  golongan  penduduk  lain (Yasmis 2008).
Tjipto  Mangunkusomo  adalah  tokoh  yang  mengusulkan  agar  Organisasi  Boedi  Oetomo menjadi  partai  politik  berdasarkan  “Persaudaraan  nasional  tanpa  pandang  bangsa,  kelamin  atau kepercayaan” (Susilo 2006). Usulan ini menunjukkan kesadaran kebangsaan yang sudah bertumbuh luas. Sementara itu di kalangan Islam muncul Serikat Dagang Islam yang dikenal Serikat Islam (SI) yang memicu timbulnya semangat nasionalisme di kalangan muslim. Namun usul untuk membentuk S.I. dalam menggalang kesatuan seluruh penduduk Nederland Indie yang anggotanya bukan hanya orang Islam saja tidak berani mereka terima karena takut dilarang pemerintah. Atas kegagalan organisasi nasional  Indonesia  ini,  para  mahasiswa  di  Nederland  Indie  mendirikan  Perserikatan  Nasional Indonesia  (PNI)  yang  bertujuan  mendapatkan  kemerdekaan  Indonesia,  tetapi  kemudian  anggota aktifnya  ditangkap  dan  dibuang  (Setiawan  and  Hadi  2018).  Dari  peristiwa  ini  sudah  mulai  nampak jelas  cita-cita  kebangsaan  yang  mengatasi  dan  melampaui  paham  kedaerahan,  lapisan  sosial  dan keagamaan sebagai dasar kesatuan.

## Sidang BPUPKI-PPKI
Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi untuk membahas dasar  negara  dan  kewarganegaraan,  dan  satu  kali  sidang  tidak  resmi  untuk  membahas  rancangan Pembukaan  UUD  1945  yang  dipimpin  oleh  Ir.  Soekarno.  Semua  sidang  itu  berlangsung  di  Jakarta sebelum  kekalahan  Jepang  tanggal  14  Agustus  1945.  Dalam  sidang  pertama  terjadi  perdebatan seputar dasar negara. Hal ini nampak jelas dalam pidato Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

## a) Muhammad Yamin
Muhamad Yamin mengusulkan agar negara yang dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia yang sewajar dengan peradaban bangsa Indonesia dan menurut dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan (Yamin 1995). Hal itu disampaikannya dalam pidato tanggal 29 Mei 1945. Negara Indonesia dibentuk berdasarkan keinginan rakyat sekarang dan sebagian lagi menurut usaha  masa  lalu.  Keinginan  itu  bukan  hanya  bersandar  pada  nasionalisme  lama  tetapi  juga nasionalisme baru yang memuat konsep persatuan rakyat dalam ikatan sejarah. Negara Indonesia yang baru itu harus berasal dari peradaban bangsa Indonesia sendiri namun tidak berarti meniru-niru dasar susunan kerajaan kecil-kecil sesudah tahun 1500 sebab kerajaan-kerajaan ini tidak mempunyai batas  daerah  yang  jelas,  bentuk  pemerintahan  yang  tetap  dan  penduduknya  tidak  berhubungan dengan kerajaan itu (Yamin 1995). Karena itu dasar negara Indonesia yang diinginkan oleh bangsa Indonesia menurut Muhammad Yamin ialah suatu negara kebangsaan yang disusun menurut watak peradaban bangsa Indonesia sejak purbakala dan tata negara demokrasi modern. Dengan demikian dasar  negara  Indonesia  Merdeka  disusun  berdasarkan  adat,  agama  dan  otak  bangsa  Indonesia sendiri.

## b) Soepomo
Dalam rapat besar BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 di Tyuuoo Sang-In, Soepomo mengusulkan agar  susunan  negara  Indonesia  sesuai  dengan  struktur  kebatinan  bangsa  Indonesia  yang  sangat menjunjung  tinggi  persatuan  dan  kekeluargaan  (Soepomo  1995).  Hal  ini  sesuai  dengan  negara Indonesia  zaman  dahulu  di  mana  pemimpin  bersatu  dengan  rakyatnya.  Hal  itu  dapat  ditemukan dalam suasana desa di Jawa, di Sumatera dan kepulauan Indonesia lainnya. Dalam sistem desa ini,
Mathias Jebaru Adon 1 . Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia
pemimpin  berpegang  teguh  pada  persatuan  daerah  dengan  menjaga  keseimbangan  hidup masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dengan keinsafan keadilan yang senantiasa bermusyawarah dan bermufakat  dengan  rakyatnya  sehingga  pertalian  batin  antara  pemimpin  dan  rakyat  senantiasa terpelihara (Soepomo 1995). Dengan demikian tercipta persaudaraan, gotong royong dan semangat kekeluargaan.

## c) Soekarno
Soekarno menghendaki agar dasar negara Indonesia berakar di dalam hati dan pikiran orang Indonesia  sendiri.  Hal  itu  disampaikannya  dalam  pidatonya  1  Juni  1945.  Negara  Indonesia  yang didirikan bukan untuk mengagungkan satu orang, bukan juga untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan kaya atau bangsawan maupun yang dinamakan kaum Islam (Soekarno 1995). Semua telah mufakat bahwa negara yang didirikan adalah negara “Semua buat semua”. Menurutnya, dasar kebangsaan menjadi fondasi utama negara, di mana setiap orang merasa bersatu dan mau bersatu karena  perasaan  senasib  sepenanggungan.  Namun  perasaan  kebangsaan  tidaklah  cukup,  perlu adanya kesatuan antara orang dan tempat. Tempat yang dimaksud adalah tanah air Indonesia yang terbentang antara dua samudra dan dua benua. Maka Indonesia bukan Jawa saja, bukan Kalimantan saja tetapi kebulatan kesatuan kepulauan di nusantara. Menurutnya perasaan kebangsaan itu sudah terbentuk dalam diri bangsa Indonesia sendiri dalam rakyat Minangkabau, dalam rakyat Jogja dan lain-lain. Rakyat-rakyat ini merasa bersatu (Soekarno 1995).
Namun perasaan kebangsaan dari daerah-daerah ini hanyalah bagian kecil dari satu kesatuan bangsa Indonesia yang luas yang secara geopolitik terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian dari pidato para pendiri Bangsa Indonesia dapat disimpulkan bahwa, Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba dan diciptakan oleh seorang saja sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di  dunia.  Tetapi  Pancasila  lahir  melalui  proses  yang  sangat  lama  dan  panjang  dengan  tokoh pengagasnya  Prof.  Mohammad  Yamin  S.H,  Prof.  Mr.  Dr.  Supomo,  dan  Ir.  Soekarno.  Dalam perumusanya  pun  telah  terjadi  perdebatan  sengit  antar  golongan  Nasionalis,  Islam,  dan  Komunis (Hasanah and Aan Budianto 2020). Dari ketiga pidato yang disampaikan itu, meskipun memiliki bobot yang  sama  tetapi  hanya  pemikiran  Soekarnolah  yang  dianggap  paling  unggul  dan  sesuai  dengan terminologi yang tepat untuk konteks Indonesia.

## Landasan Konstitutif Pancasila
Landasan  konstitusi  Pancasila  terdapat  dalam  alinea  ke  4  Pembukaan  UUD  1945  yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan konstitutif ini memberi penegasan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang baik dan solid, karena mengandung konsepsi dasar kehidupan yang dicita-citakan dan sesuai dengan bentuk kehidupan Bangsa Indonesia yang majemuk.
Dalam  sistem  hukum,  Pancasila  ditempatkan  sebagai  bagian  yang  paling  tinggi  dari  model piramida hukum Indonesia sebab Pancasila merupakan hasil pemikiran elektis inkorporasi dari pendiri bangsa Indonesia (Rahayu 2015). Karena itu, Pancasila menjadi tolok ukur yang sifatnya regulatif dan konstruktif sebab tanpa berlandaskan Pancasila maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.  Dengan  kata  lain,  impian  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  serta terbentuknya  pranata  sosial  politis  yang  baik  tidak  akan  tercapai  kalau  tidak  berlandaskan  pada Pancasila. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan dengan jelas bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa merupakan  misi  pertama  dan  utama  pembangunan  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  damai, demokratis, berkeadilan dalam wadah NKRI (Benyamin 2014).
Berkaitan dengan hal ini nilai-nilai Pancasila mesti terus-menerus digali sehinga mengalami transformasi yang makin lama makin terintegrasi dengan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Ia menjadi roh yang menghidupkan bangsa, dan semangat yang menyatukan bangsa Indonesia yang bineka. Oleh sebab itu, masing-masing pihak di bumi pertiwi ini dituntut untuk berkontribusi secara bijak dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati kemajemukan (Tanamal  2020).  Sebab  kesetaraan  derajat  kemanusiaan  dan  hormat  pada  hak-hak  asasi  manusia, seperti hak hidup dan hak atas kemerdekaan akan diperoleh apabila hidup warga masyarakat sunguh- sungguh berasaskan Pancasila. Caranya ialah kesediaan masing-masing pihak untuk menempatkan kepentingan negara (nusa dan bangsa) di atas kepentingan pribadi dan golongan.

## Pancasila Jati Diri Bangsa Indonesia
Keanekaragaman suku, ras, budaya, kelompok dan agama mengharuskan bangsa Indonesia untuk  hidup  bersama  dalam  semangat  persatuan.  Kesatuan  kepulauan  nusantara  adalah  satu kesatuan hukum yang mengabdi kepentingan nasional. Hukum itu disarikan dalam Pancasila sehingga menjadi tali pengikat bangsa yang multikultural. Eksistensi negara ini terletak dalam kejeniusan para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sehingga menjadi pandangan hidup yang  tepat  dan  baik  dalam  menjaga  keharmonisan  bangsa.  Meski  Pancasila  dari  segi  politisnya merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang majemuk tetapi Pancasila telah terbukti menjadi konsensus nasional yang menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu, untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur maka kesatuan itu mesti dilandaskan atas kesadaran nasional yang kuat dan menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita nasional dengan cara mengesampingkan kepentingan dan  tuntutan  kelompok  atau  perseorangan.  Cita-cita  ini  merupakan  perwujudan  bersama  yang berkaitan erat dengan seluruh proses perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman suku-suku bangsa, hingga pemberontakan pada masa lalu melawan imperialisme negara asing. Dalam konteks ini, arti dan  makna  Pancasila  sebagai  landasan  dan  pedoman  baku  hidup  berbangsa  dan  bernegara senantiasa digali dan dirawat serta dijunjung tinggi.
Kerukunan  antar  umat  beragama  menjadi  isu  seksi  yang  selalu  diperdebatkan  dan dipersoalkan di Indonesia. Agama yang diyakini sebagai etos untuk mengusahakan kehidupan yang lebih  baik  dalam  kenyataannya  justru  menjadi  sumber  konflik  dan  pertentangan.  Munculnya radikalisme  dan  fundamentalisme  agama  merupakan  fenomena  yang  menunjukkan bahwa  agama kerap kali melukai dan mencederai, secara khusus ketika agama tidak dikonfrontasikan dengan nilai- nilai  kemanusiaan.  Fenomena  bom  bunuh  diri  di  depan  Gereja  Katedral  Makasar  membuktikan bahwa  agama  belum  mampu  menciptakan  kedamaian  dalam  kehidupan  bersama.  Ridwan  Habib seorang pakar terorisme asal Universitas Indonesia sebagaimana dilansir media Republika 29 Maret 2021,  menyebut  salah  satu  motif  pengeboman  itu  ialah  melaksanakan  keyakinan  kelompoknya. Pelaku  yakin  dengan  meninggal  di  tempat  pengeboman  adalah  tindakan  mulia,  apalagi  dilakukan pada pertengahan Sya’ban, yang berarti yang bersangkutan bisa langsung masuk surga tanpa hisab (Suryarandika 2021).
Berhadapan dengan fenomena ekstremisme-kekerasan atas nama agama tersebut, nilai-nilai dasar Pancasila sebagai kristalisasi pradaban bangsa selama beribu-ribu tahun mesti senantiasa dikaji dan  dipelajari  terus-menerus,  sehingga  menjadi  pola  sikap  dan  pola  hidup  masyarakat  Indonesia. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasan dalam keterangannya pada Minggu 28 Maret 2021 mengatakan,  “banyaknya  perangkat  instrumental  (peraturan)  dan  institusional  (kelembagaan) penanganan ekstremisme-kekerasan oleh negara juga tidak menjamin terorisme hilang” (Ryiandi and Ridwan 2021). Perhatian pemerintah pada ekstremisme dan kekerasan atas nama  agama idealnya tidak boleh berkurang. Sebab tidak jarang, aksi terorisme menjelma dalam aksi-aksi yang lebih soft, seperti sikap intoleransi, yang biasanya dengan cepat berubah menjadi aksi terorisme yang besar dan ganas (Suyanto 2021).
Berkaitan  dengan  hal  ini  tidaklah  heran  jikalau  Ahok  ketika  menjadi  wali  Kota  Jakarta menghendaki agar kolom agama di KTP di hapus. Menurutnya kolom tersebut seringkali membuat agama dipolitisasi dan membuat masyarakat Indonesia terbagi-bagi dalam minoritas-mayoritas (S. D. E. Putra 2016). Hal ini menunjukkan meredam dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya harus diakui tidaklah mudah, sebab ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Kesulitan yang kita hadapi ialah radikalisme dan intoleransi yang menjadi cikal bakal terorisme memiliki banyak varian dan  kantong-kantong  gerakan  keduanya  tersebar  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu diperlukan  upaya  jangka  panjang  dalam  memberantas  terorisme.  Hal  ini  dapat  dimulai  dengan menumbuhkan simpati di dalam hati dan pikiran para pelaku teror, orang-orang garis keras, dan siapa saja  yang  mulai  memperlihatkan  bibit-bibit  intoleransi  (Suyanto  2021).  Cara  yang  dapat  ditempuh ialah melakukan studi nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dengan berbagai disiplin ilmu. Karena pada dasarnya, Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia yang sifatnya inklusif.
Studi ini penting, karena Pancasila berisi kearifan yang terbukti mampu meredam intoleransi dan sikap eksklusif suku-suku bangsa, dan telah menjadi tradisi serta warisan leluhur dari zaman ke zaman.  Alasannya,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  sudah  lama  dijadikan  sebagai pegangan  dan  pijakan  hidup  bersama.  Menurut  Driyarkara,  “nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila  berpusat  pada  penghargaan  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan”  (Benyamin  2014).  Karena itu,  Pancasila  memuat  aspek  humanisme.  Maka  seluruh  perilaku  warga  negara  Indonesia  harus mencerminkan sekaligus merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Adalah suatu tragedi dan penistaan terhadap Pancasila bila rakyat Indonesia hidup dalam konflik, perpecahan dan intoleransi  sebab  itu  berarti  Indonesia  kehilangan  jati  dirinya  sebagai  bangsa  yang  Merdeka  dan bineka.
Tindakan  terorisme  dan  radikalisme  agama  adalah  bentuk  baru  dari  kebohongan  dan kepalsuan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan surga dan Allah. Janji-janji kosong tersebut adalah bentuk baru dari penjajahan martabat manusia (Wijaya  2016).  Karena  itu,  rakyat  Indonesia  mesti  selalu  bercermin  pada  Pancasila.  Pancasila menawarkan  norma  hidup,  pandangan  hidup  dan  ideologi  yang  mantap  bagi  Bangsa  Indonesia. Dengan demikian kemajemukan bangsa Indonesia menjadi kekayaan dan ciri khas Indonesia di mata dunia. Karena itu, penghayatan nilai-nilai Pancasila dengan baik akan memperkuat identitas Global seseorang  karena  memampukan  seseorang  untuk  beradaptasi  dengan  segala  perubahan  zaman (Putri and Meinarno 2018).
Terlepas  dari  semuanya  itu  tetap  perlu  disadari  bahwa,  kondisi  plural  bangsa  Indonesia menyimpan  efek  ganda.  Di  satu  sisi  pluralitas  merupakan  kekayaan  yang  membanggakan  bangsa Indonesia  karena  kekayaan  keanekaragaman.  Tetapi  di  sisi  lain,  kemajemukan  ini  bisa  menjadi malapetaka  karena  menjadi  sumber  atau  pemicu  konflik  yang  justru  bisa  mengancam  integritas bangsa jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Anas 2019). Kita ingat pasca Soeharto yang ditandai oleh lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Terjadi kerusuhan di banyak daerah, disertai keinginan daerah tersebut untuk merdeka lepas dari NKRI, juga banyak bagian dari suatu provinsi ingin membentuk provinsi baru tersendiri (Ryte 2000). Hal ini disebabkan karena ketidakadilan dirasakan di daerah-daerah. Pembangunan ekonomi yang hanya berfokus di pusat.
Hal  ini  paling  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  perbatasan  seperti,  masyarakat Kerimun  yang  tinggal  di  kepulauan  Riau,  dimana  masyarakatnya  sering  berobat  ke  Malaysia  dan merasakan kepuasan pelayanan negara tetangga tersebut. Ketidakadilan yang sama juga dirasakan oleh  masyarakat  Kabupaten  Malaka-NTT  yang  berbatasan  dengan  Timor  Leste  (Bria  and  Suharno 2018). Wilayah-wilayah ini dikategorikan sebagai daerah tertinggal akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.  Oleh  sebab  itu  dalam  membina  semangat  cinta  tanah  air,  pemerintah  pertama-tama
perlu  memastikan  pemerataan  kesejahteraan  di  setiap  daerah.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga loyalitas dan kesatuan bangsa Indonesia.
Dengan  demikian,  membangkitkan  dan  memperkuat  serta  mengembangkan  tali  persatuan sebagai  satu  bangsa  mesti  didukung  oleh  pemerataan  pembangunan  di  daerah-daerah.  Memang harus diakui bahwa, Bangsa Indonesia tidak akan bersih seutuhnya dari realitas konflik sebab hal ini merupakan akibat langsung dari kemajemukan. Tetapi yang perlu disadari dan diperjuangkan adalah menempatkan pluralitas sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya. Pencegahan dan peredaman konflik hanya bisa dilakukan apabila nilai-nilai Pancasila sungguh-sungguh diterima dan dihayati oleh masyarakat  Indonesia.  Artinya,  pengakuan  pluralitas  bangsa  Indonesia  menjadi  syarat  mutlak  bagi hidup berbangsa dan bernegara. Dan pengakuan itu mesti diejawantahkan dalam penghayatan hidup sehari-hari yang saling menerima dan menghormati kebinekaan di antara anak-anak bangsa.
Cita-cita inilah yang diharapkan agar ketika bangsa Indonesia memasuki usia emas 100 tahun kemerdekaan,  jiwa  dan  karakter  Bangsa  Indonesia  sudah  selaras  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran (Abi 2017). Oleh sebab itu memasuki quarter ke empat menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia citra yang diharapkan adalah karakter anak-anak bangsa yang demokratis, nasionalis dan yang menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif (Rachman and Wahono 2018). Sebab di atas nilai-nilai ini, kita dapat meletakan wadas yang kokoh bagi Indonesia yang damai dan sejahtera. Sebagai langkah aplikatif dari kesadaran Pancasila sebagai kristalisasi peradaban bangsa Indonesia ialah dengan menggali kekayaan kearifan lokal  yang  dimiliki  suku-suku  bangsa  di  persada  nusantara.  Kearifan  lokal  suku-suku  bangsa  di Indonesia pada dasarnya memiliki karakter kesetiakawanan, merangkul sekaligus menyambut sesuai dengan  kodrat  kemanusiaan  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  semangat  gotong-royong  dan kekeluargaan.
Soekarno  berkali-kali  berkata  bahwa  nenek  moyang  kita  telah  mewariskan  nilai-nilai Ketuhanan,  kemanusiaan,  kebersatuan,  kerakyatan  dan  keadilan  (Burlian  2020).  Oleh  karena  itu, kearifan lokal sejatinya bersifat inklusif; menyambut dan membuka diri untuk berdialog dengan nilai- nilai  kemodernan.  Karena  itu  menurut  Armada  Riyanto  (2015)  kearifan  lokal  tidak  beku  secara doktrinal maupun dogmatis melainkan mengabdi kepada hidup manusia dalam lokalitasnya (Riyanto 2015). Itulah sebabnya menurut Armada Riyanto jika Pancasila direvitalisasi dalam konteks kearifan lokal,  produknya  akan  membuat  manusia  Indonesia  kokoh  dalam  identitasnya  dan  terbuka  akan dialog.  Hal  ini  disadari  karena  kedangkalan  dalam  hidup  bersama  yang  mewujud  dalam  perilaku radikalisme,  terorisme  dan  intoleransi  disebabkan  karena  penonjolan  aspek  “institusionalisme” keagamaan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  menafikan  cita  rasa  religius  dan  toleransi  kedalaman batin manusia Indonesia yang humanis.
Dengan  demikian  studi  tentang  Pancasila  sebagai  kristalisasi  peradaban  Bangsa  Indonesia sebagaimana  dikatakan  oleh  Armada  Riyanto  adalah  studi  tentang  butir-butir  kebijaksanaan  yang terkandung  dalam  kebijaksanaan  lokal  Batak,  Aceh,  Batak,  Papua,  Bugis,  Jawa,  Sunda,  Minahasa, Madura, Dayak dan seterusnya (Riyanto 2018). Sebab kebijaksanaan lokal suku-suku bangsa tersebut adalah jiwa dan hasrat sedalam-dalamnya dari Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang telah ada  dan  menyejarah  dalam  perjalanan-hati-diri  bangsa  Indonesia  dalam  lokalitasnya.  Karena  itu, segala bentuk tindakan radikalisme dan intoleransi atas nama agama atau kelompok tertentu yang memecah-belah kehidupan bersama dapat diatasi. Sebab dengan menggali kekayaan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing suku bangsa akan menumbuhkan rasa cinta dan bangga atas kebudayaan sendiri sehingga terbentuk dalam diri sikap keterbukaan dan pengakuan akan kekayaan budaya lain. Maka sikap dialog, terbuka dan toleransi akan terbangun dalam diri setiap anak bangsa.

## Simpulan
Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena itu tidak jarang terjadi konflik antara suku, ras dan  agama.  Situasi  ini  mengharuskan  Indonesia  memiliki  perekat  bangsa  yang  merupakan  hasil pembudayaan bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada dalam hidup kebatinan rakyat Indonesia, dan yang  menjadi  warisan  bersama  leluhur  sebelum  Indonesia  secara  yuridis  menjadi  satu  negara. Warisan  itu  tampil  dalam  kebijaksanaan-kebijaksanaan  hidup  suku-suku  bangsa  di  kepulauan nusantara  berupa  kearifan-kearifan  lokal  yang  mengatur  tata  kelolah  hidup  bersama.  Kearifan- kearifan  itu  merupakan  nilai-nilai  yang  dapat  dijadikan  cerminan  bagaimana  mengatur  bangsa Indonesia yang bineka.
Ketika  founding  fathers  menyiapkan  bahan  untuk  menentukan  dasar  negara  Indonesia merdeka,  mereka  menyadari  pertanyaan  pokok  ini,  di  atas  dasar  apakah  Indonesia  merdeka didirikan?  Mereka  menemukan  jawabannya  dalam  nilai-nilai  budaya  yang  merupakan  hasil  buah pikiran dan gagasan dasar rakyat Indonesia sendiri tentang kehidupan yang dianggap baik. Nilai-nilai lokal oleh pendiri bangsa disarikan kemudian dipadukan, dipadatkan dan dirumuskan dalam sidang BPUPKI-PPKI menjadi Pancasila.
Nilai-nilai ini selanjutnya menjadi dasar yang kokoh bagi falsafah, sumber hukum dari segala sumber hukum serta ideologi dari NKRI sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Karena  itu,  Pancasila  menjadi  corak,  watak  dan  kekhasan  bangsa  Indonesia  dalam  mengantisipasi berbagai  bentuk  radikalisme  dan  fundamentalisme  serta  intoleransi  agama.  Dengan  kata  lain, Pancasila  merupakan  kristalisasi  nilai-nilai  kebijaksanaan  Bangsa  Indonesia  yang  dapat  membidani lahirnya  tekad  dalam  diri  rakyat  Indonesia  untuk  mengakui  dan  menghormati  satu  sama  lain. Sehingga  rakyat  Indonesia  dapat  melihat  keanekaragaman  bangsa  sebagai  warna  yang  indah  dan menyenangkan.

## Referensi
Abi, Antonius Remigius. 2017. “Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2 (2): 85–90. https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p085.
Anas, Mohammad. 2019. “Menyemai Nalar Kebhinnekaan Dalam Mewujudkan Pendidikan Multikultural.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4 (1): 128. https://doi.org/10.17977/um019v4i1p128-139.
Arif, Syaiful. 2016. Filsafat Kebudayaan Pancasila: Nilai Dan Kontradiksi Sosialnya . Jakarta: Gramedia.
Benyamin, MIkael Mali. 2014. Landasan Historisitas, Kultural, Dan Konstitusional”, Dalam Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaa . Edited by Kasdin Sihotang. Jakarta: Univeristas Atma Jaya.
Bria, Makarius Erwin, and Suharno. 2018. “Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Strategi Perbatasan.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3 (1): 81–88.
Budiyono. 2014. “Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (3): 410–23.
Burlian, Paisol. 2020. “Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila.” Jurnal Hukum Doctrinal 5 (2): 143–69.
Fanggi, Thobias. 2016. “Studi Tentang Nilai – Nilai Sosial Budaya Dalam Undang (Haep) Pada Upacara Kematian.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1 (2): 132–42. https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p132.
Hanafi, Hanafi. 2018. “Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila).” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3 (1): 56–63. https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056.
Hasanah, Uswatun, and Aan Budianto. 2020. “Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pacasila.” Jurnal Candi 20 (2): 31–54.
Hidayatillah, Yetti. 2017. “Komparasi Nilai Kekerabatan Tanèyan Lanjháng Masyarakat Madura.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2 (2): 146–53. https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p146.
Husda, Husaini. 2017. “Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional.” Abidal 4 (3): 57–71. http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150.
Kaelan, H. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma.
Nurrohim. 2020. “Kerajaan Dan Komunitasnya: Sejarah Dan Teori Keberadaan Komonitas Bahari Di Masa Sriwijaya.” Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 4 (2): 133. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v4i2.1914.
Ohoitimur, Johanis. 2015. “Ain NI Ain: Paham Persatuan Orang Kei.” In Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesian , edited by Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyanto, and Otto Gusti Madung, 261–244. Yogyakarta: Kanisius.
PGI-KWI. 2020. “Pesan Natal Bersama KWI PGI Tahun2020.” Jakarta: PGI-KWI.
Pradhani, Sartika Intaning. 2017. “Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya Dan Majapahit Dalam Hukum Indonesia Kini (The History of Sriwijaya and Majapahit Maritime Laws in Indonesia Law Today).” Lembaran Sejarah 13 (2): 186–203.
Putra, Surya Desismansyah Eka. 2016. “Kartu Tanda Penduduk Tanpa Kolom Agama Dalam Perspektif Eksistensialisme Sartre.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1 (2): 126–31. https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p126.
Putra, Wisma. 2021. “Bom Bunuh Diri Di Makassar , FKUB Jabar : Jangan Buat Opini Pribadi Yang Memperkeruh !” Detikcom. 2021. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 5511553/bom-bunuh-diri-di-makassar-fkub-jabar-jangan-buat-opini-pribadi-yang- memperkeruh.
Putri, Maharani Ardi, and Eko A. Meinarno. 2018. “Relevankah Pancasila Dan Globalisasi?
Mengungkap Hubungan Pancasila Dan Identitas Global.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3 (1): 74–80. https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p074.
Rachman, Maman, and Margi Wahono. 2018. “Bursa Nilai: Model Penumbuhan Nilai-Nilai Karakter Bangsa.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3 (1): 89– 99. https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p089.
Rahayu, Derita Prapti. 2015. “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia.” Yustisia 4 (1): 190–202.
Riyanto, Armada. 2015. Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat “Keindonesiaan.” Edited by Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyatno, and Otto Gusti Madung. Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesian . Yogyakarta: Kanisius.
———. 2018. “Mendesain Riset Filosofis-Fenomenologis Dalam Rangka Mengembangkan ‘Berfilsafat Indonesia.’” In Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi , edited by A. Tjatur Raharso and Yustinus, 113–42. Malang: Dioma Malang.
Ryiandi, Dimas, and Muhammad Ridwan. 2021. “Bom Bunuh Diri Di Makassar , Ekstremisme Tetap Subur Meski Pandemi.” Jawa Pos. Surabaya. 2021.
https://www.jawapos.com/nasional/28/03/2021/bom-bunuh-diri-di-makassar-ekstremisme- tetap-subur-meski-pandemi/.
Ryte, Loren. 2000. “Violence and the State in Suharto’s Indonesia.” In Pemuda Pancasila: The Last
Mathias Jebaru Adon 1 . Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Sebagai Tanggapan Terhadap Fenomena Radikalisme Agama Di Indonesia
Loyalist Free Men of Suharto’s Order? , edited by Benedict R. O’G. Anderson, 53:1689–99. Cornell University Press. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
Sasmita, Wikan. 2018. “Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud Pelestarian Nilai- Nilai Sosial.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3 (2): 207. https://doi.org/10.17977/um019v3i2p207-214.
Setiawan, Johan, and Ranando Sofiyan Hadi. 2018. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Materi Sejarah Kebangkitan Nasional.” Jurnal Sejarah Dan Budaya 12 (1): 39–48.
Silalahi, Ronald, and Untung Yuwono. 2018. “Research in Social Sciences and Technology Ressat.” Research in Social Sciences and Technology 3 (1): 109–21. https://www.learntechlib.org/p/187543/.
Soekarno. 1995. “Pembicaraan Tentang Dasar Negara Indonesia (Lanjutan).” In Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 , edited by Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, and Nannic Hundawati. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
———. 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno . Yogyakarta: Media Pressindo.
———. 2007. Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila . Yogyakarta: Galangpress.
Soepomo. 1995. “Pembicaraan Tentang Dasar Negara Indonesia (Lanjutan).” In Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 , edited by Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, and Nannic Hudawati. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Soerjanto Poeswardojo. 1989. Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya . Jakarta: Gramedia.
Sulastomo. 2014. Cita-Cita Negara Pancasila . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Suryarandika, Rizky. 2021. “Menebak Motif Di Balik Bom Bunuh Diri Makassar.” Harian Aceh Indonesia. 2021. Menebak Motif Di Balik Bom Bunuh Diri Makassar (harianaceh.co.id).
Susilo, Rekso. S. 2006. Filsafat Wawasan Nusantara . Malang: STFT Widya Sasana Malang.
Suwarna, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia . Yogyakarta: Kanisius.
Suyanto, Bagong. 2021. “Di Balik Teror Bom Makassar.” Media Indonesia Selasa. 2021.
Tanamal, Nini Adelina. 2020. “Pancasila Sebagai Landasan Visional Bagi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia Dalam Menangani Intoleransi.” Integritas: Jurnal Teologi 2: 35–48.
Wijaya, Daya Negri. 2016. “Montesquieu Dan Makna Sebuah Keadilan.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1 (2): 79–84. https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p079.
Yamin, Muhamad. 1995. “Pembicaraan Tentang Dasar Negara Indonesia (Lanjutan).” In Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 , edited by Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, and Nannic Hudawati. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Yaniawati, Poppy. 2020. “Penelitian Studi Kepustakaan.” Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) , no. April: 15.
Yasmis. 2008. “Peranan Budi Utomo Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.” Lontar 5 (1): 1–10.