## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## THE EFFECT OF INFLATION RATE AND NUMBER OF TAXPAYERS ON REALIZATION OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX REVENUE (PBB-P2) IN BANDUNG CITY PERIOD 2014-2021
PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2021
Nissa Yuniar Nur Alifah 1* , Diana Sari 2
Universitas Widyatama 1,2
Nissaynalifah@widyatama.ac.id 1 , Diana.sari@widyatama.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this study is to estimate changes in land and building tax revenues for the  City  of  Bandung  in  2014-2021  by  considering  the  impact  of  inflation  and  the number of taxpayers. This information was compiled using records and reports from the Bandung Regional Revenue Management Agency and the Bandung Central Bureau of Statistics (BPS). Information is provided regarding the inflation rate in Bandung City, the  number  of  taxpayers  of  PBB-P2  in  Bandung  City,  and  the  income  of  PBB-P2  in Bandung City. Data collection is carried out every quarter for 8 years, from 2014-2021, in  the  form  of  periodic  data  (time  series  data).  In  this  study,  we  used  a  descriptive verification  strategy.  Saturated  sampling  was  used,  and  the  resulting  sample  size  was 32  observations.  This  study  used  descriptive  statistics,  multiple  linear  regression analysis with the help of SPSS 29 software, and classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation) and hypothesis testing (t test and  coefficient  of  determination).  The  research  results  show  that  the  number  of taxpayers has a positive and quite large effect on the realization of PBB-P2 revenues, while the inflation rate has no significant effect.
Keywords : Inflation rate, Number of taxpayers, and Realization of PBB-P2

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi perubahan penerimaan pajak bumi dan  bangunan  Kota  Bandung  tahun  2014-2021  dengan  mempertimbangkan  dampak inflasi dan jumlah wajib pajak. Informasi tersebut disusun dengan menggunakan catatan dan  laporan  dari  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Bandung  dan  Badan  Pusat Statistik (BPS) Bandung. Diberikan informasi mengenai tingkat inflasi Kota Bandung, jumlah  wajib  pajak  PBB-P2  Kota  Bandung,  dan  pendapatan  PBB-P2  Kota  Bandung. Pengumpulan  data  dilakukan  setiap  triwulan  selama  8  tahun,  dari  tahun  2014-2021, dalam bentuk data periodik (time series data). Dalam penelitian ini, kami menggunakan strategi  verifikasi  deskriptif.  Sampling  jenuh  digunakan,  dan  ukuran  sampel  yang dihasilkan  adalah  32  pengamatan.  Penelitian  ini  menggunakan  statistik  deskriptif, analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 29, dan uji asumsi klasik (normalitas,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi)  dan  uji  hipotesis (uji  t  dan  koefisien  determinasi).  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  jumlah  wajib pajak  berpengaruh  positif  dan  cukup  besar  terhadap  realisasi  penerimaan  PBB-P2, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan.
Kata Kunci : Tingkat inflasi, Jumlah wajib pajak, dan Realisasi PBB-P2

## PENDAHULUAN
Negara  sangat  bergantung  pada perpajakan  untuk  mendanai  proyek nasional  dan  regional.  Kemampuan negara untuk meningkatkan pendapatan untuk belanja modal seperti pembangunan  infrastruktur  dan  biaya berkelanjutan seperti gaji dan tunjangan terkait  langsung  dengan  tingkat  pajak ini. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  dari  waktu  ke  waktu.
Pembiayaan pembangunan daerah bukanlah hal yang sepele. Ketika datang ke  perekonomian  daerah,  terserah kepada  pemerintah  daerah  untuk merencanakan  dari  mana  uang  akan datang  untuk  membuat  sesuatu  terjadi. Untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  sumber  pendapatan  daerah yang  layak  harus  diteliti  dan  dikelola. Otonomi  daerah  membutuhkan  sumber daya  keuangan.  Pemerintah  daerah mendapatkan  dana  dari  pembayaran transfer  dan  sumber  lokal  lainnya. Pemerintah  daerah  harus  meningkatkan pendapatan daerah untuk melaksanakan otonomi  daerah  secara  memadai.  Salah satu kemungkinannya adalah
menaikkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB-P2)  pedesaan  dan  perkotaan. Undang-undang  No.  28  tahun  2009 memberikan  pajak  dan  retribusi  daerah kepada  pemerintah  negara  bagian  dan kota. Pemungutan  pajak  PBB-P2  kota ditangani oleh Badan Pengelola
Pendapatan  Daerah  (BPPD)  Bandung. BPHTB  memiliki  potensi  pendapatan yang  lebih  kecil  dibandingkan  pajak bumi  dan  bangunan  desa  dan  kota. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang atau perusahaan  yang  memiliki  kepentingan atas  barang  berwujud  (tanah  atau bangunan)  di  Indonesia  yang  bukan merupakan  bagian  dari  perkebunan, hutan,  atau  tambang.  Sebagian  besar penerimaan  pajak  yang  dikumpulkan
oleh  pemerintah  diperoleh  melalui  cara ini (Panjaitan, 2020).
Dalam  hal  menghitung  dan menentukan pajak terutang, fiskus lebih proaktif  dan  membantu  dalam  PBB-P2 karena  sistem  penilaian  resmi.  SPPT disebarkan  kepada  masyarakat  oleh BPPD melalui kecamatan dan kelurahan yang diawasinya. Masyarakat kini dapat dengan mudah membayar tagihan PBB- P2  dengan  menggunakan  teknologi  ini. Pendapatan PBB-P2 Kota Bandung dari tanah dan bangunan desa dan kota tidak selalu  terealisasi  sesuai  rencana  bahkan mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu.  Angka-angka  dari  Badan
Pengelola  Pendapatan  Daerah  Bandung mendukung klaim ini. Angka
penerimaan  PBB-P2  Kota  Bandung selama  delapan  tahun  terakhir  adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB- P2 Kota Bandung 2014-2021
Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (2022)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  variasi  antara  penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  yang sebenarnya  dikumpulkan  di  daerah pedesaan dan perkotaan dan tujuan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah. Pencapaian  pendapatan  yang  diprediksi hanya  mungkin  terjadi  antara  tahun 2014  dan  2020.  Setelah  disesuaikan dengan perubahan biaya input
konstruksi,  target  tersebut  naik  pada tahun 2014. Peningaktan di Tahun 2015 dan  2016  dikarenakan  adanya  kenaikan pada  nilai  PBB  penyesuaian  terhadap NJOP yang telah diterbitkan sebelumnya  serta  adanya  peningkatan signifikan  wajib  pajak  yang  terdaftar. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase 2014 360.000.000.000   371.754.739.134 103% 2015 422.000.000.000 399.709.278.591 95% 2016 430.000.000.000 427.340.080.074 99% 2017 578.500.000.000 556.948.545.003 96% 2018 700.500.000.000 552.686.400.078 79% 2019 630.000.000.000 565.866.855.011 90% 2020 500.000.000.000 504.360.507.901 101% 2021 500.000.000.000 463.840.087.106 93%
Pada  tahun  2017  BPPD  telah mendata ulang pemilik SPPT serta dilakukannya penyesuaian pada NJOP baru, menyebabkan  kenaikan  target.  Pada tahun  2018  terjadi  peningkatan  target dikarenakan adanya perubahan tambahan  objek  PBB  yang  cukup signifikan  sehingga  terjadi  peningkatan target.  Pemda  memangkas  target penerimaan PBB tahun 2020 sebesar Rp. Pada  tahun  2021,  penurunan  target menjadi  Rp.  700.000.000.000  menjadi Rp.  500.000.000.000.  Karena  COVID- 19.  Untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan,  sangat  penting  untuk memahami unsur-unsur yang
mempengaruhi  pengelolaan  pajak  bumi dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan. Jumlah  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  penerimaan  PBB,  menurut Afriyanah (2015). Jumlah penduduk di Kota
Bandung selalu meningkat dari tahun ke tahun.  Kota  Bandung  merupakan  pusat kota  yang  mana  menjadikan  Bandung sebagai  kota  metoropolitan.  Letaknya yang  strategis  juga  menjadikan  Kota Bandung  sebagai  pusat  perdagangan, pusat  industri,  pusat  pendidikan,  kota pariwisata,  dan  kebudayaan.  Tak  heran jika  baik  penduduk  asli  maupun pendatang baru yang memutuskan untuk menetap  di  Kota  Bandung.  Dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, menyebabkan meningkatnya permintaan atas  tanah  dan  juga  bangunan. Pengaduan  Surat  Pemberitahuan  Objek Pajak (SPOP) digunakan oleh penduduk yang  memiliki  sertifikat  tanah  dan bangunan terdaftar untuk menginformasikan kepada BPPD bahwa objek pajak yang dipersyaratkan adalah tanah  atau  bangunan.  PDN  berfungsi sebagai pengenal objek dalam pembayaran pajak yang disertai dengan Surat  Pemberitahuan  Terutang  Pajak
(SPPT) untuk objek pajak. Wajib Pajak baik  tanah  maupun  bangunan  wajib
menyetor pembayaran berdasarkan jumlah  SPPT.  Bagi  Wajib  Pajak  yang memiliki  beberapa  Barang  Kena  Pajak, nomor  SPPT  proporsional  dengan jumlah  barang  kena  pajak.  Akibatnya, beban  pajak  pada  wajib  pajak bertambah.  Sebagai  akibat  dari  SPPT yang  lebih  tinggi,  proporsi  wajib  pajak yang  dikenakan  pembayaran  PBB-P2 akan lebih besar, yang akan meningkatkan penerimaan PBB-P2.
Berdasarkan  data  BPPD,  setiap tahunnya  jumlah  transaksi  dari  target SPPT di Kota Bandung kian bertambah, namun  realisasinya  sejak  tahun  2014- 2021 hanya di tahun 2017 dan 2019 saja yang  tercapai  sesuai  target.  Hal  ini menandakan  jumlah  wajib  pajak  yang semakin  banyak  harus  diiringi  oleh kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak itu  sendiri.  Pendapatan  PBB  tumbuh sebanding  dengan  jumlah  wajib  pajak. Mengingat  permintaan  tanah  dan bangunan  yang  relatif  tinggi,  jumlah wajib pajak yang akan dikenakan pajak PBB  akan  lebih  banyak,  yang  akan berdampak  pada  penerimaan  PBB (Agustina, 2016). Inflasi berdampak pada penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan, selain  jumlah  wajib  pajak,  menurut
Sasana (2005). Berdasarkan BPS (2022) Inflasi  adalah  kenaikan  harga  yang terus-menerus  dan  meluas  di  seluruh papan untuk barang dan jasa konsumen. Inflasi  naik  ketika  ada  peningkatan keseluruhan dalam biaya hidup.  Hal ini dapat menyebabkan biaya hidup semakin naik sedangkan pendapatan riil masyarakat tetap. Ketika inflasi meningkat,  masyarakat  akan  memilih membelanjakan  uang  untuk  memenuhi kebutuhannya daripada membayar pajak, klaim  Agustina  (2016),  yang  akan berdampak pada penurunan penerimaan PBB.  Penurunan  pendapatan  pada masyarakat mengakibatkan kemampuan daya beli masyarakat berkurang
termasuk  daya  beli  rumah  atau membangun  rumah,  diiringi  dengan harga  bangunan  (kontruksi)  yang  naik membuat  harga  properti  turut  naik sehingga masyarakat akan memprioritaskan kebutuhan lainnya dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Dilihat dari (Badan Pusat Statistik, 2022)  tingkat  inflasi  di  Kota  Bandung tahun  2014  sebesar  7.76%,  angka  ini tercatat paling tertinggi di bandingkan 7 tahun  setelahnya.  Pada  tahun  2015 tercatat  tingkat  inflasi  Kota  Bandung sebesar  3,86%,  menurut  Kepala  Bagian Ekonomi Pemkot Bandung Lusi Lesminingwati  dalam  (Miftah,  2016) ditahun  tersebut  andil  terbesar  berasal tingkat konsumsi di Kota Bandung yang tinggi  serta  adanya  kenaikan dollar yang  mempengaruhi  tingkat  inflasi. Tingkat  inflasi  di  tahun  2017  berada dibawah  tingkat  inflasi  Jawa  Barat  dan Nasional  sedangkan  Tingkat  inflasi  di Jawa  Barat  dan  Tanah  Air  pada  tahun 2018  lebih  tinggi  dibandingkan  Kota Bandung.  Hal  ini  menandakan  tingkat inflasi  di  tahun  2017  lebih  terkendali dibanding  tahun  2018  pada  Kota Bandung. Menurut Kepala Lusi Lesminingwati dalam (Muhaemin, 2018) mengatakan bahwa Kota
Bandung  mempunyai  karakter  kota konsumsi,  bergantung  pada  produk- produk  yang  berasal  dari  luar  daerah sehingga sering kali ketika akhir pekan, harga-harga  barang  akan  mengalami kenaikan.  Pada  tahun  2021  tingkat inflasi  Kota  Bandung  mencapai  1.65%, angka  ini  adalah  angka  terendah  dalam 8  tahun  terakhir.  Hal  ini  dikarenakan pandemi  covid-19  yang  mengharuskan terjadinya lockdown sehingga
permintaan  domestik  yang  menurun serta  diiringi  pengaruh  harga  global  ke dosmestik  yang  minimal  (Haryono, 2022).  Pengaruh  tingkat  inflasi  dan jumlah  wajib  pajak  terhadap  realisasi
penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB-P2)  pedesaan  dan  perkotaan  di Kota  Bandung  periode  2014–2021 menjadi  topik  yang  menarik  perhatian peneliti  berdasarkan  uraian  yang  telah telah disediakan.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang mengenakan pajak atas semua bangunan dan  properti  pedesaan  dan  perkotaan, membebaskan  industri  pertambangan, pembangkit  listrik,  dan  pertambangan. Menurut  UU  12  Tahun  1994,  Pajak Bumi  dan  Bangunan  adalah  Pajak Material,  artinya  jumlah  pajak  yang terutang  ditentukan  oleh  objek  (tanah atau  bangunan),  bukan  subjek  (orang pribadi).  Kecuali  untuk  tanah  yang ditanami,  berhutan,  atau  ditambang secara  komersial,  setiap  bidang  real estat  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau digunakan wajib pajak dikenakan pajak. Bangunan  tertentu  harus  dimiliki, dikuasai,  atau  digunakan  oleh  orang atau badan hukum agar dapat dikenakan pajak PBB.

## Inflasi
Kenaikan  harga  yang  luas  dan terus-menerus  inilah  yang  kita  sebut dengan  inflasi  (Murni,  2016).  Menurut perkiraan CBS untuk tahun 2022, inflasi adalah tingkat di mana harga barang dan jasa  rata-rata  naik.  Inflasi  naik  ketika ada  peningkatan  keseluruhan  dalam biaya  hidup.  Ketika  biaya  hidup meningkat,  daya  beli  mata  uang menurun.  Itu  sebabnya  Anda  mungkin juga  menganggap  inflasi  sebagai penurunan daya beli uang dibandingkan dengan biaya hidup. Inflasi, yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, merupakan indikasi
kesehatan  ekonomi  suatu  wilayah  atau negara (CPI).
Menurut penelitian (Sasana, 2005), inflasi  mempengaruhi  pendapatan  PBB di  Kabupaten  Banyumas.  Ketika  inflasi naik, kata (Agustina, 2016), masyarakat akan  membelanjakan  uangnya  untuk memenuhi kebutuhan daripada membayar  pajak  sehingga  mengurangi penerimaan PBB. Afriyanah (2015) dan Luthfi  (2022)  mengatakan  inflasi memiliki  pengaruh  yang  kecil  terhadap pendapatan PBB.
H1  :  Tingkat  Inflasi  berpengaruh terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Pekotaan (PBB-P2).

## Jumlah wajib pajak
Mereka yang memiliki, mengelola, atau  menggunakan  tanah  disebut sebagai  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009.  Menurut  (Afriyanah, 2015), yang berbasis bangunan,
kenaikan  wajib  pajak  menyebabkan kenaikan  pembayaran  PBB.  Penelitian ini  mendukung  kesimpulan  Agustina (2016),  jumlah  wajib  pajak  secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi penerimaan PBB; semakin besar jumlah wajib pajak maka semakin  tinggi  penerimaan  PBB. Menurut  (Muljaningsih,  2016),  jumlah wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo tidak ada  hubungannya  dengan  jumlah  pajak bumi  dan  bangunan  yang  dipungut. Kesimpulan  berikut  dapat  ditarik tentang  hipotesis  pembayar  pajak berdasarkan kerangka teori ini dan studi sebelumnya:
H2  :  Tingkat  Inflasi  berpengaruh terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Pekotaan (PBB-P2).

## Gambar 1. Model Hipotesis
Sumber: Data diolah (2022) Keterangan : Pengaruh parsial

## METODE PENELITIAN
Data sekunder, dikumpulkan melalui  penyelidikan  literatur  dan dokumentasi, digunakan untuk melakukan  penyelidikan  ini.  Dapatkan data  penelitian  yang  sesuai  dari  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota Bandung  dan  Badan  Pusat  Statistik Kota  Bandung,  serta  situs  web pemerintah terkait. Laporan triwulan ini mencakup  rentang  waktu  8  tahun  dari tahun  2014  hingga  2021  dan  disajikan dalam  bentuk  data  time  series,  yaitu data yang diurutkan berdasarkan urutan waktu  dari  tahun  ke  tahun.  Populasi dalam  penelitian  ini  merupakan  data berupa:
1. Tingkat  inflasi  pada  Kota  Bandung
Periode 2014-2021
2. Jumlah wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung Periode 2014-2021 3. penerimaan PBB-P2 di Kota Bandung Periode 2014-2021 Dalam  penelitian  ini,  kami menggunakan  strategi  sampling  jenuh, dimana  kami  mengambil  sampel  yang representatif dari setiap anggota populasi  penelitian  (Sugiyono,  2018). Ini  menghasilkan  ukuran  sampel  32. Verifikasi  deskriptif  adalah  pendekatan penelitian  yang  digunakan  di  sini. Statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda  dengan  uji  asumsi  tipikal (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi), dan pengujian hipotesis (uji t, koefisien
H Tingkat Inflasi (X1) Jumlah
Wajib Pajak Penerimaan PBB-P2 (Y) H
determinasi)  menggunakan  perangkat lunak SPSS 29 semuanya digunakan dalam pekerjaan ini
Tabel 2 . Operasionalisasi Variabel .
Sumber: Data diolah (2022) .
HASIL DAN PEMBAHASAN Table 3. Descriptive Statistics Test
Results
Sumber: Hasil Output SPSS 29 Hasil  uji  statistik  deskriptif  dapat diinterpretasikan sebagai berikut dengan menggunakan tabel 3:
1) Variabel  tingkat  inflasi  memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 0,8594 dan  kisaran  3,75  sampai  -0,29.  Nilai standar deviasi adalah 0,7639.
2) Berdasarkan  variabel  jumlah  wajib pajak,  nilai  rata-rata  (mean)  adalah 96437, dengan rentang 13243 sampai 273682.  78897  adalah  nilai  standar deviasi.
3) Variabel  penerimaan  PBB  memiliki nilai  rata-rata  (mean)  120078327903 dan  range  9462170221  sampai
426544155768. 128461556779 merupakan nilai standar deviasi. Uji Normalitas Tabel  4.  Uji Kolmogorov Smirnov Unstandardized Residual Kesimpulan Asymp.  Sig. (2-tailed) 0,093 Data berdistribusi normal Sumber: Hasil Output SPSS 29 Tabel  4  menunjukkan  nilai signifikansi 0,093 > 0,05 atau lebih dari 0,05.  Dalam  penyelidikan  ini,  data terdistribusi secara teratur dan memenuhi asumsi normalitas. Uji Multikolenieritas Tabel 5. Uji Multikolenieritas Variabel Tolerance VIF Kesimpulan Tingkat Inflasi 0,965 1,036 Tidak terjadi multikolinearitas Jumlah Wajib Pajak 0,965 1,036 Tidak terjadi multikolinearitas Sumber: Hasil Output SPSS 29 Tabel  5  menunjukkan  bahwa toleransi masing-masing variabel adalah 0,965  >  0,1  dan  VIF-nya  adalah  1,036 10. Variabel independen bebas multikolinearitas. Uji Heterokedastisitas Tabel 6. Uji Glejser Variabel Sig. Kesimpulan Tingkat Inflasi   0,653 Tidak terjadi heterokedastisitas Jumlah  Wajib Pajak 0,062 Tidak terjadi heterokedastisitas Sumber: Hasil Output SPSS 29 Berdasarkan tabel 6 nilai signifikansi  variabel  tingkat  inflasi adalah  0,653  >  0,05  dan  nilai signifikansi variabel jumlah wajib pajak adalah  0,062  >  0,05,  sehingga  tidak terdapat  gejala  heteroskedastisitas  pada model regresi.

## Uji Autokorelasi
Tabel 7. Uji Durbin-Watson
dL dU DW -dU -dL Kesimpulan 1 .3093 1 .5736 1 .935 2 ,4264 2 ,6907 Tidak  terjadi autokorelasi Sumber: Hasil Output SPSS 29
N Minim um Maxmimum Mean Std.
Deviation
Tingkat Inflasi 32 -0,29
3,75 0,8594 0,7639
Jumlah Wajib
Pjak 32 13243 273682 96437 78897 Penerimaa n PBB 32 946217022 1
426544155768  120078327903 128461556779
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Tingkat Inflasi (X1) kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. (Murni, 2016) Tingkat inflasi Kota Bandung periode 2014-2021 Rasio Jumlah Wajib Pajak (X2) Yang wajib di desa dan di perkotaan adalah mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil keuntungan dari bangunan atau tanah masing- masing (UU No. 28 Tahun 2009). Surat
Pemberitahu an Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bandung, BPPD, 2014- 2021
Rasio Realisasi Penerimaan
PBB-P2 (Y)
Tanah dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan dikenakan pajak, kecuali tanah pertanian, penebangan kayu, dan pertambangan. (UU Publik (2009) No. 28) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Banfung Baik Perdesaan maupun
Perkotaan, 2014-2021
Rasio
Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson
sebesar  1,960  yang  akan  dibandingkan dengan  dU  dan  4-dU.  Nilai  Durbin- Watson  adalah  antara  (dU)  dan  (dU). Analisis  ini  menunjukkan  tidak  adanya autokorelasi.
Analisis Linier Berganda Tabel 8. Analisis Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Unstandardized B  Std.Error Constant - 13185077044 13456728682 Tingkat Inflasi - 16593200554 8588479195 Jumlah Wajib Pajak 1529743 83150 Sumber: Hasil Output SPSS 29 Berdasarkan tabel 8 maka
diperoleh  persamaan  regresi  sebagai berikut:
𝑌 =   −13185077044 − 16593200554 𝑋 0 + 1529743𝑋 2 + 𝑒 Temuan  persamaan  regresi  dapat ditafsirkan  sebagai  berikut  berdasarkan hasil:
1) Jika  variabel  bebas  seperti  tingkat inflasi  dan  jumlah  wajib  pajak diambil  konstanta  (bernilai  0),  maka variabel  terikat  seperti  penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  di pedesaan  dan  perkotaan  bernilai  - 13185077044.
2) Apabila  tingkat  inflasi  naik  sebesar satu satuan sebagaimana diprediksikan  oleh  koefisien  regresi, maka  nilai  penerimaan  pajak  bumi dan  bangunan  desa  dan  kota  akan turun sebesar -16593200554, dengan asumsi  variabel  independen  lainnya memiliki nilai yang stabil.
3) Mengingat  jumlah  wajib  pajak memiliki  nilai  koefisien  regresi positif  sebesar  1529743,  maka peningkatan jumlah wajib pajak akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan  desa  dan  kota  sebesar 1529743,  jika  semua  variabel independen stabil.
Pengujian Hipotesis Uji t Tabel 9. Uji t Variabel t Sig. Kesimpulan Tingkat Inflasi    -1,932 0,06 3 Tidak  berpengaruh signifikan Jumlah  Wajib Pajak 18,397 0,00 1 Berpengaruh signifikan Sumber: Hasil Output SPSS 29 Pengujian  Hipotesis  Tingkat  Unflasi
(X1)
Variabel  tingkat  inflasi  signifikan jika  0,063  >  0,05  dan  t  hitung  1,932  t tabel  2,04523.  Oleh  karena  itu,  H1 ditolak,  artinya  inflasi  (X1)  tidak berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan desa  dan  kota  di  Kota  Bandung  tahun 2014-2021.
Pengujian  Hipotesis  Jumlah  Wajib Pajak (X2)
Jumlah  wajib  pajak  signifikan pada 0,001 0,05, dan t hitung 18,397 > t tabel 2,04523. H2 artinya Jumlah Wajib Pajak  (X2)  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan desa  dan  kota  di  Kota  Bandung  tahun 2014-2021.

## Koefisien Determinasi
Tabel 10. Koefisien Determinasi R-square Adjusted R Square 0,926 0,927 Sumber: Hasil Output SPSS 29 Nilai modifikasi R-squared adalah 0,926,  per  Tabel  10.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  inflasi  dan jumlah wajib pajak memberikan kontribusi  sebesar  92,7%  terhadap penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan  dan  perkotaan,  sedangkan variabel  lain  menjelaskan  sisanya sebesar 7,3%.

## Pengujian  Hipotesis  Tingkat  inflasi (X1)
Variabel  tingkat  inflasi  signifikan jika  0,063  >  0,05  dan  t  hitung  1,932  t tabel  2,04523.  Dengan  demikian  H1
ditolak,  artinya  inflasi  (X1)  tidak berpengaruh besar terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan desa  dan  kota  di  Kota  Bandung  tahun 2014-2021. (Y). Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-
P2.  Inflasi  tidak  menghentikan  orang membayar  pajak  paksa.  Hal  ini menandakan  bahwa  dengan  menaiknya tingkat  inflasi  menyebabkan  harga bahan  bangunan  (kontruksi)  yang  naik begitu  pula  harga  properti  yang  kian menaik.  Namun,  daya  beli  rumah  atau membangun rumah masyarakat terutama masyarakat kalangan atas tidak menurun  meskipun  pendapatan  riil masyarakat  tetap  atau  cenderung tergerus.  Jadi,  penerimaan  PBB-P2 Bandung  tidak  terpengaruh  inflasi. Penelitian  ini  sependapat  dengan Afriyanah  (2015)  dan  Luthfi  (2022) yang  menemukan  bahwa  inflasi  tidak mempengaruhi pemungutan pajak bumi dan  bangunan,  tetapi  tidak  sependapat dengan Sasana (2005) yang menemukan bahwa inflasi mempengaruhi penerimaan PBB.
Pengujian  Hipotesis  Jumlah  Wajib Pajak (X2)
Jumlah  wajib  pajak  signifikan pada 0,001 0,05, dan t hitung 18,397 > t tabel  2,04523.  Oleh  karena  itu,  H2 diperbolehkan, yang menunjukkan bahwa  X2  sebagian  mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan  dan  perkotaan  di  Kota Bandung selama tahun 2014-2021. (Y). Jadi,  semakin  banyak  pelajaran  yang dibutuhkan akan meningkatkan pendapatan  PBB-P2.  Lebih  banyak pembayar  pajak  membayar  pajak  atas tujuan  pajak  mereka,  meningkatkan penerimaan  PBB.  Menurut  Agustina (2016)  dan  Afriyanah  (2015),  jumlah wajib  pajak  mempengaruhi  penerimaan pajak bumi dan bangunan. Muljaningsih (2016) menemukan bahwa jumlah wajib
pajak  di  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki pengaruh yang kecil terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan.

## PENUTUP Kesimpulan
Pendapatan  dari  pajak  bumi  dan bangunan di Kota Bandung relatif kebal terhadap inflasi dari tahun 2014 hingga 2021.  Sekalipun  inflasi  berlipat  ganda, masyarakat  tetap  akan  membayar pajaknya. Temuan ini konsisten dengan temuan  Afriyanah  (2015)  dan  Luthfi (2022).  Jumlah  uang  yang  terkumpul dari  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kota Bandung  selama  tahun  2014-2021 sangat  bergantung  pada  jumlah  wajib pajak.  Penerimaan  PBB  meningkat sebagai akibat langsung dari peningkatan  jumlah  wajib  pajak,  yang pada  gilirannya  lebih  cenderung  untuk melaporkan  pajak  dan  membayar  pajak yang  terutang.  Temuan  ini  sejalan dengan  temuan  Agustina  (2016)  dan Afriyanah (2015).

## Saran
Peneliti  masa  depan  yang  tertarik untuk  melakukan  penelitian  serupa sebaiknya  memperluas  fokus  penelitian dan durasi penelitian untuk mengumpulkan  ukuran  sampel  yang lebih besar. Diusulkan untuk
memasukkan  faktor  independen  lain yang  mempengaruhi  PB-P2,  seperti PDB  per  kapita,  kepadatan  penduduk, dan luas lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanah,  A.,  &  Waluyo,  W.  (2015). Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak, Luas  Lahan,  Jumlah  Bangunan,
Dan  Laju  Inflasi  Terhadap Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan (PBB). Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi , 7(1), 36-53.
Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita,
Y.  (2016).  Pengaruh  PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi  Pembangunan, 14(1), 22-30. Badan Pusat Statistik. (2022). Retrieved 28 November 2022, from https://www.bps.go.id/subject/3/in flasi.html#:~:text=Inflasi%20adal ah%20kecenderungan%20naiknya %20harga,tersebut%20menyebab kan%20turunnya%20nilai%20uan g. Badan Pusat Statistik. (2022). Retrieved 28 November 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/3/ 1/6/inflasi-umum-.html. Haryono,  E.  2022.  Inflasi  2021  Tetap Rendah.  Retrieved  2  December 2022, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/r uang-media/news- release/Pages/sp_240222.aspx. Luthfi,  M.,  &  Triani,  M.  (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak Bumi Dan Bangunan di Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi dan
Pembangunan , 4(3), 65-76. Miftah    (2016).  Bandung  Menjawab: Langkah  Kongkrit  Tpid  Kota Bandung Mendapat Respon Positif.  Retrieved  2  December 2022, from https://www.bandung.go.id/news/r ead/2556/bandung-menjawab- langkah-kongkrit-tpid-kota- bandung-mendapat-respon-positif. Muhaemin, A. 2018. Laju Ekonomi dan
Inflasi  Kota  Bandung  di  Atas Provinsi  dan  Nasional.  Retrieved 2 December 2022, from https://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/pr- 01304311/laju-ekonomi-dan-
inflasi-kota-bandung-di-atas- provinsi-dan-nasional-434248.
Muljaningsih,  S.  (2016).  Analisis Peningkatan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan , 7(1). Murni,  A.  (2016). Ekonomika  Makro .
Bandung : Refika Aditama Panjaitan,  W.  M.,  Damanik,  D.,  & Tumanggor,  B.  (2020).  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Kota Pematangsiantar Tahun 2000–2019. Jurnal  Ekuilnomi, 2(1), 49-59. Republik  Indonesia.  (1994).  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  Jakarta  :  Menteri Negara Sekretaris negara Republik Indonesia. Republik  Indonesia.  (2009).  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Republik  Indonesia.  (2014).  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah. Jakarta:  Kementrian  Sekretariat Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia. 2009. Sasana,  H.  (2005).  Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)(Studi  Kasus  di Kabupaten  Banyumas). Jurnal Dinamika  Pembangunan (JDP), 2(Nomor 1), 19-29. Simanjuntak, T., H., & Mukhlis, I. 2012. Dimensi  Ekonomi  Perpajakan Dalam  Pembangunan  Ekonomi. Depok : Raih Asa Sukses Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kombinasi  (Mixed  Methods). Bandung : CV Alfabeta
Waluyo.  (2014). Perpajakan Indonesia. Edisi  Sebelas .  Jakarta  :  Salemba Empat.