## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 2  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
Syahruna Mubarokah 1 , Helmawati 2 , Shofaryanty Nurhayati Saepudin 3 , Iman 4 , Anwar Abu Bakar 5
1. Universitas Islam Nusantara Bandung, syahrunam@gmail.com
2. Universitas Islam Nusantara Bandung, helmawati.dr@gmail.com
3. Universitas Islam Nusantara Bandung, shofaryantynurhayati@gmail.com
4. Universitas Islam Nusantara Bandung, imanadpen22@gmail.com
5. Universitas Islam Nusantara Bandung, anwarabubakar@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  January 02, 2023 Revised :  February 27, 2023 Accepted :  March 16, 2023 Available online    :  April 28, 2023
How  to  Cite:    Syahruna  Mubarokah,  Helmawati,  Shofaryanty  Nurhayati  Saepudin,  Iman  and  Anwar  Abu Bakar (2023) “ Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non- Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies,  6(2),  p.  304=313.  doi: 10.31943/afkarjournal.v6i2.555.

## Bandung City Education Office Strategic Planning for the Welfare of Teachers Non-State Civil Apparatus (ASN)
Abstract. This study aims to find out the Education Office's strategic plan for the welfare of non-ASN teachers  and  find  out  how  the  activities  of  the  Bandung  City  Education  Office  program  are implemented for the welfare of non-ASN teachers and what constraints are faced by the Bandung City Education Office in the welfare of non-ASN teachers in the city. Bandung. This study uses qualitative

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
research,  with  a  descriptive  approach.  Data  collection  uses  three  methods,  namely  interviews, observation and documentation (documents or text). The results of the study found 2 documents or policies that regulate the welfare of non-ASN teachers, namely the strategic plan documents for the Bandung City Education Office from 2018 to 2023 and the Bandung Mayor Regulations for 2019. Where these rules state that it is necessary to improve the quality of education by increasing the welfare or honorarium of non-teachers -ASN in the city of Bandung. Researchers can conclude that this policy increases the welfare of non ASN teachers in the city of Bandung. Because non-ASN teachers will get an honorarium according to the above policy if they have fulfilled the conditions set by the Education Office  and  the  Mayor  of  Bandung.  Then  every  non-ASN  teacher  will  receive  an  honorarium  every month and must report the teacher's performance in the application provided by the Bandung City Education  Office.  Furthermore,  this  policy  will  be  supervised  and  fostered  by  the  Department  of Education and the Regional Inspectorate of the City of Bandung, to measure the extent to which this program is running. Punishment will also be given to teachers who are absent without explanation and teachers who are absent for more than 40% of the total attendance.
Keywords: Education Office, Teacher Welfare, Non-ASN.
Abstrak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  rencana  Strategik  Dinas  Pendidikan  untuk mensejahterakan  guru  non-ASN  dan  mengetahui  bagaimana  pelaksaaan  kegiatan  program  Dinas Pendidikan kota bandung dalam mensejahterakan guru non-ASN dan Kendala apa saja yang dihadapi oleh  Dinas  Pendidikan  kota  Bandung  dalam  mensejahterakan  guru  non-ASN  di  kota  Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (dokumen atau teks). Hasil penelitian ditemukan 2 dokumen atau kebijakan yang mengatur terkait kesejahteraan guru bukan ASN yaitu dokumen rencana strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018 sampai dengan 2023 dan  Peraturan  Walikota  Bandung  tahun  2019.  Dimana  aturan  ini  menyatakan  bahwa  perlunya peningkatan mutu Pendidikan dengan menambah kesejahteraan atau honorarium guru non-ASN di kota Bandung. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan guru non ASN di kota Bandung. Karena guru non-ASN akan mendapatkan honorarium sesuai kebijakan di atas jika sudah memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan dan Walikota Bandung. Kemudian  setiap  guru  non-ASN  akan  menerima  honarium  setiap  bulannya  dan  wajib  melaporkan kinerja  guru  yang  bersangkutan  di  aplikasi  yang  sudah  disediakan  oleh  Dinas  Pendidikan  kota Bandung.  Selanjutnya  kebijakan  ini  akan  dilakukan  pengawasan  dan  pembinaan  oleh  Dinas Pendidikan  dan  Inspektorat  Daerah  Kota  Bandung,  untuk  mengukur  sejauh  mana  program  ini berjalan. Punishment pun akan diberikan bagi guru yang tidak hadir tanpa keterangan dan guru yang tidak hadir lebih dari 40% jumlah kehadiran.
Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Kesejahteraan Guru, Non-ASN.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  guru  sering  menimbulkan  berbagai  pertanyaan  baik  secara eksistensial maupun esensial. Guru lahir dan ada semenjak manusia itu ada di muka bumi.    Karena  begitu  manusia  itu  ada  dalam  kehidupan,  sesungguhnya  proses pendidikan  itu  terjadi.  Proses  pendidikan  dalam  arti  proses  internalisasi  dan sosialisasi   suatu   nilai   dari   orang   dewasa   kepada   orang   yang   dianggap   perlu menerima  suatu  nilai.  Dalam pembahasan  ini  tentu  tidak akan dibahas  bagaimana proses  pendidikan  itu  berlangsung  dan  bagaimana  peran  pendidik  (guru)  dalam proses  tersebut  dari  satu  zaman  ke  zaman  lain.  Tulisan  ini  akan  difokuskan  pada bagaimana peranan guru   Indonesia   dalam   bingkai   sejarah   Negara   Republik

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
Indonesia,  dari  masa  penjajahan  sampai  kea  lam  kemerdekaan  dengan  berbagai situasi dan kondisi
Guru  sering  disebut  sebagai  pahlawan  tanpa  tanda  jasa.  Namun  tanda pahlawan ini sering diartikan bahwa guru mengajar dengan ikhlas tanpa perlu adanya pamrih dari masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini menjadikan banyak orang yang ingin  menjadi  guru  namun  terbentur  oleh  pendapatan  yang  akan  dihasilkan  oleh seorang guru yang di cap bekerja dengan ikhlas dan gaji seadanya. Apalagi guru non- ASN yang tidak mendapatkan honor sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), menjadikan  banyak  calon  guru  yang  mencari  pekerjaan  selain  guru  untuk mendapatkan  upah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  saat  ini.  Tugas    dan    tanggung jawab  guru   yang   sangat   berat    tidak   dapat   dibandingkan  dengan   upah   yang diterima, jasa guru tidak bisa dibandingkan dengan materi, tidak bisa balas dengan indahnya untaian  kata-kata mutiara,  karena  jasa guru tiada tara  (Ottu  & Tamonob, 2021). Oleh karena itu, hak-hak dan kesejahteraan guru perlu diperhitungkan dengan baik  oleh  pemangku  kepentingan,  karena  guru  berhak  memperoleh  kesejahteraan yang pantas (Maulana, 2022).
Dalam Penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan data penelitian dari Skripsi Muhammad Abdullah, yang judulnya “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Guru Pns Pada Jenjang SD Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul”.  Dalam  skripsi  ini  tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  mendeskripsikan implementasi  kebijakan  penataan  dan  pemerataan  guru  PNS,  (2)  mendeskripsikan faktor  pendukung  dan  penghambat,  dan  (3)  mendeskripsikan  upaya  pemerintah dalam  mengatasi  kendala yang  muncul  dalam  implementasi  kebijakan  pemerataan dan pemerataan guru PNS. Kebijakan penataan dan penyetaraan guru guru PNS pada tingkat SD di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek dalam penelitian ini meliputi Kepala  Dinas  Pendidikan  Dasar  Kabupaten  Bantul,  Kepala  Bagian  Perencanaan Pendidikan  Dasar,  dan  Kepala  Bagian  Sekolah  Dasar  dengan  objek  pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru guru PNS di tingkat SD. di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Analisis data  menggunakan  model  Interactive  Miles dan Huberman yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknis.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  penataan dan penyetaraan guru PNS meliputi tiga tahapan, yaitu pengorganisasian, pemaknaan, dan penerapan.  Tahap pengorganisasian  berupa  tim  khusus dari  instansi yang  bertugas menganalisa  data  kebutuhan  guru  yang  telah  disampaikan  oleh  sekolah.  Tahap interpretasi,  dinas  telah  melakukan  sosialisasi  ke  sekolah  sekolah  terkait  kebijakan yang  akan  diterapkan.  Tahap  aplikasi  yaitu  pihak  sekolah  mengumpulkan  data kebutuhan guru dan diserahkan ke dinas, kemudian dari dinas yang menentukan hasil analisisnya. Faktor pendukung pelaksanaan adalah komunikasi yang baik antara dinas dan sekolah. Faktor penghambatnya adalah guru dan sekolah yang merasa keberatan dengan  kebijakan  tersebut.  Pemerintah  telah  melakukan  upaya  untuk  mengatasi kendala  yang  muncul  yaitu  dengan  membuat  peraturan  yang  ditujukan  kepada sekolah terkait pengangkatan guru honorer (Muhammad Abdullah, 2018).

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sebagai guru non-ASN, peneliti sangat memahami kondisi keuangan guru non- ASN  saat  ini.  Terlebih  bagi  meraka  yang  berada  di  daerah  pedesaan  atau  daerah tertinggal.  Namun, akhir-akhir ini, peneliti mendapatkan info bahwa ada daerah yang meningkatkan  mutu  Pendidikan  dengan  mensejahterakan  guru  non-ASN,  daerah tersebut adalah kota Bandung, provinsi Jawa Barat.
Meningkatkan kualitas dan motivasi kerja guru dengan mensejahterakan guru merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Oleh karena itu peneliti sangat ingin  menggali  informasi  terkait  perencanaan  strategik  Dinas  Pendidikan  untuk mensejahterakan guru non-ASN di kota Bandung. Hal ini lah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  tidak  lain  adalah  untuk  mengetahui  perencanaan strategik  Dinas  Pendidikan  kota  Bandung  dalam  mensejahterakan  guru  non-ASN, dengan harapan banyak Dinas Pendidikan di daerah-daerah lain yang mengikuti jejak Dinas Pendidikan kota Bandung. Sehingga guru non-ASN yang berada di daerah lain, dapat merasakan kejerahteraan sebagai guru yang telah menjadi salah satu pendukung pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mencari,  mengumpulkan,  mengolah  dan  menganalisis  data  dari  hasil  penelitian. Adapun  pendekatan  dari  penelitian  ini  adalan  penelitian  deskriptif  dengan  studi dokumen/teks.  Metode  kualitatif  merupakan  metode  yang  cocok  untuk mengeksplorasi  secara  mendalam  mengenai  suatu  keadaan  atau  kejadian  nyata dilapangan mengenai  perencanan strategik untuk mensejahterakan  Guru  non ASN (Qomusuddin & Romlah, 2021).
Penelitian dilakukan  di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sumber data yang diambil  adalah  Rencana  Strategi  Dinas  Pendidikan  kota  Bandung  tahun  2018-2023 dan  Peraturan  Walikota  Bandung  tahun  2019  yang  mendasari  program  dalam mensejahterakan guru non-ASN di wilayah kota Bandung.
Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  mengikuti  model  analisis  interaktif (Miles & Huberman, 2014), yakni  mengumpulkan  data,  mereduksi  data,  menyajikan data,  dan  membuat  kesimpulan.  Proses  analisis tersebut  mengumpulkan  data dan    seluruh    catatan    lapangan    yang    telah    dibuat    berdasarkan    wawancara, observasi  dan  dokumentasi.    Kemudian    data    direduksi    dengan    data    yang    ada hubungannya  dengan  tujuan penelitian. Data yang telah direduksi disajikan dengan cara  mendeskripsikan  dan  pada  tahap  akhir  penarikan  kesimpulan.  Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara.  Menurut Arikunto wawancara  mula-mula  menanyakan serentetan pertanyaan  yang  sudah  terstruktur,  kemudian  satu  persatu  diperdalam  dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan  pertanyaan  dan  pernyataan  responden  lebih  terarah  dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data penelitian. Pada wawancara,  peneliti  meminta  supaya  responden  memberikan  informan  sesuai

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
dengan  yang  dialami,  diperbuat,  atau  dirasakan  sehari-hari  dalam  hal menanamkan  kedisiplinan  kepada  anak  usia  dini  dalam  lingkungan  keluarga masing- masing. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam dari beberapa informan yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan informan, sehingga terjadi kontak pribadi dan melihat langsung kondisi informan (Arikunto, 2010).
2. Observasi. Menurut Sugiyono penelitian dimulai dengan mencatat, menganalisis dan  selanjutnya  membuat  kesimpulan  tentang  pelaksanaan  dan  hasil  program yang  dilihat  dari  ada  atau  tidaknya  perkembangan  usaha  yang  dimiliki  warga belajar.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi  nonpartisipan,  karena peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017)
3. Dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  berikutnya  yang  digunakan  oleh penulis,  yaitu  dokumentasi.  dokumentasi  ini  digunakan  penulis  untuk mengumpulkan data  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumentasi  ini  berbentuk rekaman dan foto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan  langkah-langkah  seperti yang dikemukakan oleh  Burhan  Bungin dalam  buku  Fiantika  Feny  yaitu  sebagai  berikut:  pengumpulan  data  (data collection),  reduksi  data  (data  reduction),  dan  verifikasi  dan  penegasan kesimpulan (Fiantika, 2022).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  triangulasi  data  sebagai  teknik pengukuran keabsahan data. Menurut Wirawan (2011: p 156), triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam satu penelitian  untuk  menjaring  data/informasi.  Dengan  mengumpulkan  dan membandingkan  multipel  data  set  satu  sama  lain,  triangulasi  membantu meniadakan  ancaman  bagi  setiap  validitas  dan  reliabilitas  data.  Penelitian  ini menggunakan  triangulasi  metode  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Moleong  adalah metode yang dilakukan dengan cara  membandingkan  informasi atau data dengan cara  yang  berbeda.  Peneliti  menggunakan  teknik  yang  berbeda-beda  untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Melalui  berbagai  perspektif  diharapkan diperoleh  hasil  yang  mendekati  kebenaran.  Karena  itu,  triangulasi  tahap  ini dilakukan  jika  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari  subjek  atau  informan penelitian diragukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Strategik
Perencanaan  adalah  sebagai  suatu  proses  penyiapan  seperangkat  keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran  tertentu  (Dror,  1991).  Perencanaan  adalah  hasil  pemikiran  yang  matang tentang sasaran dan tindakan yang berdasarkan pada beberapa metode, rencana atau logika.  Perencanaan  mengarahkan  tujuan  organisasi  dan  menetapkan  prosedur terbaik untuk mencapainya.
Strategik  adalah  kerangka  yang  membimbing  dan  mengendalikan  pilihan- pilihan yang menetapkan sifat dan arah suatu organisasi perusahaan. Strategik adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things) (Drucker 2003:45). Strategik

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
merupakan  alat  filosofi  yang  berkaitan  dengan  alat  untuk  mencapai  tujuan. Perencanaan  strategik  adalah  rencana  yang  didesain  untuk  memenuhi  sasaran organisasi secara luas. Perencanaan strategik mempunyai makna yang kompleks. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa berbicara mengenai perencanaan, berbicara yang berhubungan dengan masa yang akan datang, berbicara mengenai seperangkat kegiatan  yang  akan  dilakukan,  berbicara  mengenai  proses  yang  harus  dilakukan secara sistematis dan berbicara mengenai hasil dari suatu tujuan tertentu.

## Kesejahteraan Guru
Kesejahteraan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  “hal  atau keadaan sejahtera, sedang arti sejahtera sendiri adalah aman sentosa, makmur, serba cukup”.  Kesejahteraan  yang  dimaksud  adalah  kompensasi  yang  dapat  diberikan. Menurut Dessler dalam Nunung Ristiana kompensasi adalah semua bentuk upah atau imbalan  yang  berlaku  bagi  karyawan  dan  muncul  dari  pekerjaan  mereka,  dan mempunyai  dua  komponen.  Ada  pembayaran  keuangan  langsung  dalam  bentuk upah,  gaji,  insentif,  komisi,  dan  bonus  serta  ada  pembayaran  yang  tidak  langsung dalam  bentuk  tunjangan  keuangan  seperti  uang  asuransi  dan  uang  liburan  yang dibayarkan oleh majikan (Nunung Ristiana, 2022).
Guru  merupakan  profesi  profesional  di  mana  ia  dituntut  untuk  berupaya semaksimal  mungkin  menjalankan  profesinya  sebaik  mungkin.  Sebagai  seorang profesional maka tugas guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih hendaknya dapat berimbas kepada siswanya. Dalam hal ini guru hendaknya dapat meningkatkan terus kinerjanya yang merupakan modal bagi keberhasilan pendidikan (Hasibuan, 2012).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan  Dosen:  “Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik, mengajar  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai  dan  mengevaluasi  peserta didik  pada  pendidikan  usia  dini,  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah”. Dalam  Undang-Undang  No.14  tahun  2005  dijelaskan  bahwa:  Guru  mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (Pasal 2 UU RI No.14:2005).
Profesi  guru  merupakan  bidang  pekerjaan  khusus  yang  dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan  akhlak  mulia  c)  Memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  bidang tugas  d)  Memperoleh  penghasilan  yang  ditentukan  sesuai  dengan  prestasi  kerja  e) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, f) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionala, g) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengah tugas keprofesionalan guru (Pasal 7 UU RI No. 14:2005).
Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa:  Guru  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional  (Pasal 8 UU RI No. 14:2005).

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)

## Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru
Kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi semua pegawai mapun guru, pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, meningkatkan sikap loyalitas guru terhadap sekolah, untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat.
Dalam  dokumen  Rencana  Strategis  Dinas  Pendidikan  kota  Bandung  tahun 2018-2023  tercantum  program-program  prioritas  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa Barat  poin  3  yaitu,  peningkatan  kualitas  dan  kesejahteraan  pendidik  dan  tenaga kependidikan. Selanjutnya dalam program Dinas Pendidikan kota Bandung diambil beberapa prioritas dari program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, salah satunya yaitu meningkatkan mutu Pendidikan di kota Bandung.
Dinas  Pendidikan dan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  bekerjasama  untuk memberikan honorarium tambahan bagi guru non-ASN, guna untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Bandung. Pencairan tambahan honorarium guru non-ASN ini akan dilakukan setiap bulan, dengan harapan semua guru non-ASN mendapatkan honorarium sesuai dengan UMK kota Bandung.
Aturan pemberian honorarium tambahan ini diatur dalam Peraturan Walikota Bandung  nomor  14  tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru Dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil  yang  selanjutnya  dilakukan  perubahan  pada  Peraturan  Walikota  Bandung nomor 59 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru  Dan  Tenaga  Administrasi  Sekolah  Non  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  isinya menjelaskan bahwa Kualifikasi penerima honorarium meliputi 1) Guru SD dan SMP minimal S1/D4 sesuai mata pelajaran, serta 2) Guru PAUD formal minimal S1/D4 dan non formal minimal SLTA atau sederajat.
Kemudian  Masa kerja penerima honorarium guru  non-ASN ini baik sekolah Pemerintah  Daerah  ataupun  Yayasan  wajib  memiliki  masa  kerja  minimal  2  tahun setelah SK pengangkatan sebagai guru dari Kepala Sekolah atau yayasan diberikan. Kriteria  administrasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  guru  non-ASN  yang  ingin mendapatkan honorarium peningkatan mutu adalah sebagai berikut 1) Terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), 2) Memiliki surat tugas dari kepala sekolah induk atau  yayasan.  3)  Surat  Keputusan  mengajar  bagi  guru  sekolah  swasta,  4)  Tidak menerima Tunjangan Profesi Guru, 5) Usia tidak melebih 60 tahun, 6) Melaksanakan pembelajaran  minimal  24  jam  per  minggu,  dan  7)  Tidak  belaku  bagi  sekolah  yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam  perubahan  Peraturan  Walikota  Bandung  nomor 59  dijelaskan  bahwa point 4 di atas tidak berlaku jika guru penerima Tunjangan Profesi Guru dihentikan penyalurannya  oleh  Pemerinah  sesuai  aturan  yang  berlaku,  maka  berhak mendapatkan honorarium peningkatan mutu dan masuk kedalam kriteria. Adapun Tatacara  pemberian  honorarium  peningkatan  guru  yaitu  untuk  mendapatkan honorarium peningkatan mutu, Kepala sekolah wajib mengusulkan nama-nama guru kepada  Kepala  Dinas  dengan  melengkapi  persyaratan  sebagai  berikut  1)  Surat Permohonan dari Guru yang akan  menerima tamabahan honorarium, 2) Foto copi

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
Ijazah  terakhir  dan    dilegalisir,  3)  foto  copy  Surat  Keputusan  awal  dan  Surat Keputusan  terakhir  sebagai  Guru  dari  Kepala  Sekolah  atau  Yayasan,  4)  Pembagian tugas  mengajar,  5)  Foto  copy  Kartu  tanda  Penduduk,  6)  Foto  copy  rekening  bank penerima, dan 7) Surat pertanggung jawaban mutlak dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan.
Persyaratan di atas dibuat rangkap 2 dan diusulkan ke Dinas Pendidikan yang selanjutkan  akan  dilakukan  verifikasi  dan  validasi  untuk  disulkan  sebagai  calon penerima  subsidi  honorarium.  nama-nama  guru  penerima  honorarium  akan langsung  ditetapkan  oleh  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan.  Kemudian adapun  besaran  yang  akan  diterima  oleh  guru  penerima  honorarium  peningkatan mutu ini terbagi kedalam beberapa klasifikasi berikut:
1. Klasifikasi A Sesuai UM
a) Terdata dalam Data Satuan Pendidikan daerah Kota
b) Pendidikan S1/D4 linier
c) Masa kerja pengkatan dari 2005 ke bawah
d) Minimal mengajar 24 jam
2. Klasifikasi B Di Bawah UMK
a) Terdata dalam Data Satuan Pendidikan daerah Kota
b) Pendidikan S1/D4 linier/tidak linier
c) Masa kerja pengangkatan terhitung dari 31 Desember 2005
d) Minimal mengajar 24 jam
3. Klasifikasi C Di Bawah UMK
a) Terdata dalam Data Satuan Pendidikan daerah Kota
b) Pendidikan S1/D4 linier/tidak linier
c) Masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun
d) Minimal mengajar 24 jam
Untuk  teknis  pelaksanaan  pencairan  honorarium  guru  non-ASN  dilakukan dengan  tahapan  sebagai  berikut  a)  honorarium  diberikan  setiap  3  (tiga)  bulan,  b) honorarium  dihitung  semenjak  tahun  berjalan,  c)  honorarium  hanya  diberikan kepada  guru  non-ASN  penerima  subsidi  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
Untuk mengevaluasi program ini Dinas Pendidikan dan pengelola daerah kota Bandung  mewajibkan  setiap  guru  untuk  a)  Melaporkan  evaluasi  kerja  setiap bulannya,  b)  Melampirkan  hasil  beban  kerja,  c)  Menggunakan  mesin  kehadiran elektronik untuk Pendidikan Formal, d) Menggunakan mesin kehadiran elektronik atau manual untuk PAUD Nonformal,dan e) Melaporkan kinerja harian.
Semua  dokumen  di  atas  wajib  dilaporkan  melalui  aplikasi  pelaporan  yang sudah  ditetapkan  oleh  Dinas  Pendidikan  kota  Bandung.  Adapun  punishment  bagi guru yang tidak memenuhi ketentuan penerima honorarium guru bukan ASN adalah sebagai  berikut  a)  Pengurangan  honorarium  sebesar  2%  (dua  persen)  dari  jumlah honor yang diterima, jika guru yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, b) Honorarium  tidak  dibayarkan  jika  guru  tidak  hadir  melebih  40%  dari  total  wajib hadir.

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pemberian honorarium penigkatan mutu guru non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan  Kota  Bandung  ini  akan  dihentikan  apabila  a)  Meninggal  dunia,  b) Mencapai batas usia pensiun (BUP), c) Mengundurkan diri atas permohonan sendiri, d)  Diangkat  menjadi  ASN,  e)  Tidak  melaksanakan  tugas,  f)  Diberhentikan  tidak dengan hormat; dan g) Berubah jenis PTK.

## Kendala  Rencana  Strategik  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung  Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru
Adapun kendala yang muncul dalam mensejahterakan guru non-ASN diantara nya yaitu a) Keterbatasan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan  untuk  honorarium  guru  non-ASN,  walaupun  sudah  ada  solusi  dari pemerintah  daerah  terkait  penambahan  anggaran  dari  APBD  untuk  guru meningkatkan  kesejahteraan  guru  dan  b)  Jumlah  jam  guru  dan  masa  kerja  yang berbeda-beda di setiap satuan pendidikan, sehingga belum semua guru mendapatkan honorarium sesuai UMK.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  Rencana Strategis  Dinas  Pendidikan  Kota  Bandung  Tahun  2018  sampai  dengan  2023  dan Peraturan  Walikota  Bandung  tahun  2019  yang  menyatakan  bahwa  perlunya peningkatan  mutu  Pendidikan  dengan  menambah  kesejahteraan  atau  honorarium guru  non-ASN  di  kota  Bandung  guna  meningkatkan  motivasi  dan  semangat  kerja, dengan  meningkatkan sikap  loyalitas guru terhadap sekolah sudah  berjalan dengan sangat baik.
Kebijakan ini jelas dapat meningkatkan kesejahteraan Guru non-ASN di kota Bandung, karena guru non-ASN akan mendapatkan honorarium sesuai kebijakan di atas jika sudah memenuhi  ketentuan yang sudah diatur oleh  Dinas Pendidikan dan Wali  Kota  Bandung.  Setiap  guru  non-ASN  akan  menerima  honorarium  tambahan setiap  bulannya  sesuai  UMK,  tetapi  jumlah  UMK  nya  tidak  merata,  dikarenakan sekolah  masing-masing  mempunyai  kebijakan yang  berbeda.  Setiap  bulannya guru non-ASN wajib melaporkan kinerja guru di aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan kota Bandung. Selanjutnya kebijakan ini akan dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah Kota Bandung.
Namun, jika guru yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, maka guru yang bersangkutan akan mendapatkan punishment. Punishment yang diterima yaitu pengurangan  sebesar  2%  (dua  persen)  dari  jumlah  honor yang  diterima  atau  tidak akan menerima honorarium sama sekali jika guru non-ASN tidak hadir lebih dari 40%. Ucapan  terima  kasih  juga  peneliti  sampaikan  kepada  seluruh  pihak  yang  telah membantu  dalam  penelitian  ini.  Semoga  kita  semua  selalu  dalam  lindungan  Allah SWT. Aamin ya Rabbal ‘alamin.

## Syahruna Mubarokah, Helmawati, Shofaryanty Nurhayati Saepudin, Iman, Anwar Abu Bakar
Perencanaan Strategik Dinas Pendidikan Kota Bandung Untuk Mensejahterakan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN)

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rojak  (2022)  “Manajemen  Pembelajaran  Dalam  Peningkatan  Mutu  Lulusan Pada Madrasah Aliyah Di  Kota  Serang  Provinsi Banten”,  al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 5(4), pp. 290–297. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.381.
Miles,  &  Huberman.  (2014).  Qualitative  data  analysis:   A  sourcebook  of  new methods. In Qualitative  data analysis: A sourcebook of new methods.
Maulana,    M.    F.    (2022).    Dampak    Kesejahteraan    Guru    PAI    Mi/SD    Terhadap Kompetensi Profesional  di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. eL-Muhbib: Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Pendidikan  Dasar,  5(2),  42–59. https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v5i2.720
Muhammad  Abdullah.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Dan  Pemerataan Guru Pns Pada Jenjang Sd Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. In Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática (Vol. 13, Issue 1).
Nurlaela,  N.  (2020)  “Manajemen  Pengorganisasian  dan  Personalia  (  Penelitian  di Madrasah Aliyah Raudlatul Muta’allimin Pangauban Pacet Kab. Bandung)”, al- Afkar, Journal For Islamic Studies,
3(1), pp. 55–64. doi: 10.31943/afkar_journal.v3i1, January.81.
Oktafiana  Riska,  Fathiyani  &  Musdalifah  (2020).  Kebijakan  Kesejahteraan  Guru terhadap Peningkaatn Kualitas Pendidikan : Jurnal Mappesona, 3(3),
Ottu,  M.  D.,  &  Tamonob,  P.  (2021).  Profesi  Guru  adalah  Misi  Hidup.  Penerbit Adab.https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yNpVEAAAQBAJ&oi=fn d&pg=PA80&dq=Profesi+Guru+adalah+Misi+Hidup&ots=uZMq90Aexb&sig=c k9XnwmO2ohYXQ-ob--tattsv60&redir_esc=y#v=onepage&q=Profesi%20 Guru%20 adalah%20Misi%20Hidup&f=false
Qomusuddin,  I.  F.,  &  Romlah,  S.  (2021).  Analisis  Data  Kuantitatif  dengan  Program IBM  SPSS  Statistic  20.0  -  Ivan  Fanani  Qomusuddin,  M.Pd.,  M.T.,  Siti  Romlah, M.Ag. - Google Buku. Deepublish.
Syarifudin,  A.  (2022)  “MANAJEMEN  MUTU  PENDIDIKAN  PESANTREN  DI  ERA MEGATREND  (ANALISIS  DAN  KAJIAN  LITERATUR)”,  al-Afkar,  Journal  For Islamic Studies, 5(2), pp. 191–201. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i2.299.
Zaenal  Abidin  (2021)  “MANAJEMEN  PENINGKATAN  MUTU  PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS AGAMA, BUDAYA, DAN SOSIOLOGI”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 4(1). doi: 10.31943/afkarjournal.v4i1.167