## KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA

## Eleonora Sofilda
Program Studi Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia Coressponding Author. E-mail: eleonora@trisakti.ac.id
ABSTRACT

## PENDAHULUAN
Selama tahun 2018 kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia fokus pada upaya memberikan stimulus perekonomian dengan tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal. Pemerintah berupaya  mengoptimalkan  penerimaan,  meningkatkan  kualitas  belanja,  dan  mengelola pembiayaan yang efisien dan berkesinambungan. Belanja pemerintah lebih diarahkan ke sektor  produktif  diiringi  efisiensi  belanja  non  prioritas  serta  mendorong  keseimbangan belanja  pusat  dan  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  berangsur  meningkat,  dengan  struktur pertumbuhan  yang  mulai  membaik  sejak  paruh  kedua  2017.  Pertumbuhan  ekonomi tercatat 5,17% pada 2018, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2017 sebesar 5,07%. Stabilitas  makroekonomi  juga  terkendali terlihat  pada inflasi  yang  berada  dalam
Media Ekonomi Vol. 27 No. 2 Oktober 2019 : 171-182
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i2.6683 ISSN : 0853-3970 (print) Purpose : Various economic literature has been widely disclosed that the level of  income,  the  allocation  of  the  education  budget,  the  level  of investment  and  infrastructure  spending  are  fundamental  factors directly  affecting  the  level  of  poverty.  In  the  end,  reducing  poverty levels is expected to improve the quality of human development. The purpose  of  this  study  is  to  look  at  the  effect  of  education  budget allocation,  health  budget  allocation,  infrastructure  budget allocation,  population,  open  unemployment  rate  and  inflation  on poverty levels in Papua Province and see the effect of poverty levels on HDI in Papua Province. Design/Methodology/ Approach : This  study  uses  quantitative  methods  to  analyze  the  effect  of independent  variables  on  HDI  with  poverty  as  an  intervening variable  in  Papua  Province.  Data  was  taken  from  2010-2017  and came  from  29  regencies  in  Papua  Province  in  Indonesia.  The analytical tool used is Multiple Linear Regression with Panel Data. Findings : The  findings  of  this  study  are  significant  education  and  health budget  allocations  to  poverty  levels,  whereas  for  infrastructure allocation  budgets,  the  population  is  not  significant  to  poverty levels. Open unemployment and inflation are significant for poverty levels.  Poverty  Level  Installed  is  very  significant  on  the  Human Development Index. Keywords : Education,  Health,  Infrastructure,  Poverty  Level,  Population,  Open Unemployment, Inflation, Human Development Index. JEL Classification : O15, E31, L90, I10 Submission Date: 9 Maret 2020 Accepted Date: 25 Juli 2020
rentang  sasaran.  Namun,  beberapa  tantangan  perekonomian  masih  besar  sehingga pemulihan  ekonomi  belum  berjalan  secara  cepat.  Beberapa  persoalan  besar  yang  masih dihadapi  Pemerintah  Indonesia  antara  lain,  belum  meratanya  kualitas  pembangunan manusia  Indonesia,  ketimpangan  pendapatan  yang  menyebabkan  kemiskinan  dan  tidak meratanya pembangunan infrastruktur. Kondisi ini sangat disadari oleh Pemerintah yang merupakan  dampak  sistem  sentralistik  yang  dijalankan  Pemerintah  Indonesia  sampai dengan  tahun  2000,  sehingga  Pembangunan  hanya  terpusat  di  wilayah  Indonesia  bagian barat. Oleh karena itu, diterapkannya desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tahun 2001yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  peningkatan  dari  efektivitas pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  kesejahteraan.  Semakin  besar  kapasitas  fiskal suatu  daerah,  semakin  kuat  pula  kemampuan  keuangan  daerah  tersebut  (Khatam, Muhammad, Chaudhry, Khan, & Gill, 2013).
Sumber: BPS (2016)

## Gambar 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015
Salah  satu  dampak  dari  sistem  sentralistik  di  Indonesia  adalah  ketidakmerataan  kualitas pembangunan  manusia,  dimana  hampir  semua  wilayah  Indonesia  bagian  timur  sampai dengan tahun 2017 rata-rata memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibawah 0,66 (sedang)  bahkan  diwilayah  Papua  memiliki  IPM  yang  rendah  (Badan  Pusat  Statistik, 2017). Pada  tahun  2015,  dengan  menggunakan  penghitungan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  metode  baru,  Badan  Pusat  Statistik  mencatat  bahwa  Provinsi  Papua merupakan provinsi yang memiliki angka IPM terendah, yaitu sebesar 57,25 (Gambar 1). Pencapaian angka IPM Provinsi Papua tersebut masih jauh dibawah angka capaian IPM
Kualitas Pembangunan Manusia di Provinsi Papua______________________________________
nasional  yang  tercatat  sebesar  69,55.  Gambar  1  dapat  disimpulkan  bahwa  kesenjangan IPM  antara  Provinsi  DKI  Jakarta  (sebagai  provinsi  dengan  angka  IPM  tertinggi)  dan Provinsi  Papua  terlihat  cukup  lebar.  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  2015  memiliki angka IPM yang tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 78,99. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Pada  tahun  2015,  dengan  menggunakan    penghitungan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  metode  baru,    Badan  Pusat  Statistik  mencatat  bahwa  Provinsi  Papua  merupakan provinsi  yang  memiliki  angka  IPM  terendah,  yaitu  sebesar  57,25  seperti  yang  terdapa dalam gambar 1. Capaian angka IPM Provinsi Papua tersebut masih jauh dibawah angka capaian  IPM  nasional  yang  tercatat  sebesar  69,55.  Dari  tabel  1  juga  dapat  disimpulkan bahwa  kesenjangan  IPM  antara  Provinsi  DKI  Jakarta  (sebagai  provinsi  dengan  angka IPM tertinggi) dan Provinsi Papua terlihat cukup lebar. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 memiliki angka IPM yang tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 78,99. Berdasarkan angka  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kemajuan  pembangunan  manusia  di  Provinsi Papua masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Fakta bahwa kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua masih belum cukup baik juga  didukung  dengan  data  status  pembangunan  manusianya.  Gambar  2  menunjukkan status pembangunan manusia menurut provinsi di Indonesia. Dari grafik tersebut terlihat bahwa  status  pembangunan  manusia  di  Provinsi  Papua  masih  tergolong  rendah,  karena capaian  angka  IPM  Provinsi  Papua  kurang  dari  60,00.  Provinsi  Papua  juga  tercatat sebagai satu-satunya provinsi dengan predikat status pembangunan manusia “rendah” di Indonesia.
Selain  masalah  IPM,  ketimpangan  infrastruktur  juga  menjadi  masalah  yang  krusial mengingat pembangunan infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus memperoeh perhatian  dalam  rangka  mengatasi  kemiskinan.  (Maryaningsih,  Hermansyah,  &  Savitri, 2014)  menyebutkan  bahwa  kondisi  infrastruktur  jalan  dan  listrik  berdampak  signifikan terhadap  pertumbuhan  pendapatan per  kapita.  Bagi  para  investor  atau  pelaku  pasar core value daya  saing  suatu  negara  dalam  menarik  investor  diukur  dari  daya  tarik  dan infrastruktur.  Fasilitas infrastruktur yang baik mampu mendorong perekonomian di suatu wilayah.  (Campodónico,  Cassinelli,  &  Mesones,  2014)  menyatakan  bahwa  investasi infrastruktur  meningkatkan  ekonomi  Selain  isu spending  infrastructure dalam mendukung  investasi  infrastruktur,  juga  perlu  dipertajam  isu  seberapa  besar  strategi ideal yang  harus  dipenuhi  agar  rakyat  miskin  memiliki  akses  terhadap  infrastruktur  dan memenuhi  target Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Investasi  mampu  mendorong kegiatan  perekonomian  suatu  wilayah  yang  diharapkan  dapat  mengurangi  kemiskinan, (Aimon,  2012)  menyatakan  bahwa  investasi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  negatif terhadap tingkat kemiskinan. (Fauzel, Soetanah, & Sannassee, 2016) menyatakan bahwa investasi  asing  langsung  mengurangi  kemiskinan  melalui  ketersediaan  lapangan kerja.Pengaruh  pendidikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  telah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti  sebelumnya.  (Aimon,  2012)  menyatakan  bahwa  investasi  pendidikan berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan.  (Campodónico  et  al.,  2014)
28,54 3,75 0 5 10 15 20 25 30 PAPUA NUSA TENGGARA TIMUR GORONTALO ACEH SULAWESI TENGAH SUMATERA SELATAN JAWA TENGAH JAWA TIMUR SUMATERA UTARA JAWA BARAT SULAWESI UTARA KALIMANTAN BARAT MALUKU UTARA KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH KEP. BANGKA BELITUNG BALI Persentase… menyatakan  bahwa  dalam  jangka  panjang  investasi  pendidikan  menurunkan  tingkat kemiskinan.
Sumber: BPS (2016)

## Gambar 2

## Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016
Pembangunan infrastruktur yang buruk juga dialami oleh wilayah Indonesia bagian timur, khususnya  Propinsi  Papua meski  Propinsi  Papua  merupakan  salah  satu  Propinsi  terkaya di Indonesia yang memiliki luas wilayah tiga kali Pulau Jawa. Jumlah penduduk relative sedikit  dengan  kekayaan  melimpah,  namun  pembanguan  belum  memadai.    Berdasarkan pangsanya,  postur  pendapatan  APBD  Papua  mayoritas  berasal  dari  lain-lain  pendapatan daerah  yang  sah  sebesar  60,7%  yang  komposisi  terbesarnya  berasal  dari  dana  otonomi khusus  sebesar  Rp  1,368  triliun.  Penyumbang  terbesar  selanjutnya  adalah  dana perimbangan  dengan  pangsa  sebesar  33,2%  pendapatan  APBD  Papua.  Di  sisi  lain, pendapatan asli daerah (PAD) Papua hanya menyumbang sebesar 10,9% (Sumber: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, diolah, 2018). Secara kumulatif, pendapatan APBD  Papua  tahun  2017 meningkat  sebesar  2,95% dibanding  tahun  2016. Tercatat  pos pendapatan  APBD  Papua  mencapai  Rp13,056  meningkat  dari  sebelumnya  Rp12,681 triliun  pada  tahun  2016.  Peningkatan  tersebut  terutama  disebabkan  oleh  naiknya pendapatan  dari  dana  perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 5,16% dan 3,24%. Di sisi lain, PAD Papua mengalami  penurunan  sebesar  -6,08%.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa pendapatan  APBD  Papua  masih  sangat  bergantung  terhadap  dana  transfer  dari Pemerintah  Pusat.  Di  sisi  lain,  PAD  Papua  masih  sangat  rendah  dinilai  masih  belum optimal sehingga harus dicari sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan PAD Papua.  Tingkat  kemisikinan  di  Papua  cenderung  mengalami  penurunan  tercermin  dari
Kualitas Pembangunan Manusia di Provinsi Papua______________________________________
semakin  berkurangnya  pangsa  penduduk  miskin.  Jumlah  penduduk  miskin  Papua berkurang  dari  28,4%  pada  Agustus  2016  menjadi  27,76%  pada  Agustus  2017  namun masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 10,64%.
Menurut  (Kuncoro,  2010)  garis  kemiskinan  adalah  semua  ukuran  kemiskinan  yang dipertimbangkan  berdasarkan  norma-norma  tertentu.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kemiskinan  :  (1) Pertumbuhan  Ekonomi, Pertumbuhan  ekonomi  adalah  pertambahan output atau  pertambahan  pendapatan  nasional  agregatif  dalam  kurun  waktu  tertentu (Prasetyo,  2009).  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  syarat  keharusan  untuk  melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat,  termasuk  di  golongan  penduduk  miskin.  Secara  langsung,  hal  ini  berarti pertumbuhan  itu  perlu  dipastikan  terjadi  di  sektor-sektor  dimana  penduduk  miskin bekerja  (pertanian  atau  sektor  yang  padat  karya)  (2) Pengangguran menurut  (Sukirno, 2012),  efek  buruk  dari  pengangguran  adalah  mengurangi  pendapatan  masyarakat  yang pada  akhirnya  mengurangi  tingkat  kemakmuran  yang  dicapai  seseorang.  Semakin turunnya  kesejahteraan  masyarakat  karena  menganggur  tentunya  akan  meningkatkan peluang  mereka  terjebak  dalam  kemiskinan  karena  tidak  memiliki  pendapatan.  (3) Pendidikan, Menurut  Simmons  dalam  (Todaro  &  Smith,  2011),  pendidikan  merupakan cara  untuk  menyelamatkan  diri  dari  kemiskinan  dan  pendidikan  juga  merupakan  tujuan pembangunan  yang  mendasar  yaitu  memainkan  peranan  kunci  dalam  membentuk kemampuan  sebuah  negara  dalam  menyerap  teknologi  modern  dan  untuk mengembangkan  kapasitas  agar  tercipta  pertumbuhan  serta  pembangunan  yang berkelanjutan.  Dasar  teori  dari  korelasi  antara  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita  dan tingkat  kemiskinan  tidak  berbeda  dengan  kasus  pertumbuhan  ekonomi  dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari  proses  pembangunan,  tingkat  kemiskinan  cenderung  meningkat,  dan  pada  saat mendekati  tahap  akhir  dari  pembangunan  jumlah  orang  miskin  berangsur-angsur berkurang.  Banyak  faktor  lain  selain  pertumbuhan  pendapatan  yang  juga  berpengaruh terhadap  tingkat  kemiskinan  di  suatu  Wilayah/Negara,  seperti derajat pendidikan  tenaga kerja dan struktur ekonomi.
Kemiskinan  merupakan  suatu  keadaan  yang  buruk  dimana  masyarakat  kurang  mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya di sebabkan karena adanya pendapatan yang relatif  kecil  sehingga  kehidupan  maupun  kesejahteraan  masyarakat  sedikit  terkuras, akibatnya  laju  pertumbuhan  ekonomipun  menjadi  terhambat  karna  hal  tersebut  selalu menjadi hantu dalam dunia perekonomian. Berbagai macam isu yang  telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan yang semakin meningkat di berbagai  negara  terutama  yang  di  alami  oleh  negara-negara  yang  sedang  berkembang. Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  atau  peningkatan output dan  kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickle-down dari pertumbuhan ekonomi  dalam  bentuk  peningkatan  kesempatan  kerja  atau  pengurangan  pengangguran dan  peningkatan  upah/pendapatan  dari  kelompok  miskin.  Dengan  asumsi  bahwa  ada mekanisme  yang  diperlukan  untuk  memfasilitasi trickle-down dari  keuntungan  dari
pertumbuhan  ekonomi  kepada  kelompok  miskin,  pertumbuhan  ekonomi  bisa  menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang menyebabkan  barang  yang  diproduksi  di  masyarakat  meningkat.  Jadi  jika  pertumbuhan ekonomi  tinggi  barang  yang  diproduksi  juga  akan  meningkat.  Ini  akan  meningkatkan tingkat  kesejahteraan  masyarakat  (Sukirno,  2012).  Sementara  (Arsyad,  2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang memadai. Menurut Suparmoko dan Sofilda (2015)  ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi  ekonomi  pertumbuhan,  seperti:  Sumber Daya  Manusia  (Sumber  Daya  Manusia),  Modal  (sumber  daya  manusia),  Sumber  Daya Alam dan Lingkungan (Modal Alam Penciptaan Tuhan), Teknologi, dan Faktor Sosial.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  indikator  untuk  melihat  keberhasilan  pembangunan dan  merupakan  persyaratan  untuk  pengurangan  kemiskinan.  Syaratnya  adalah pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  di  suatu  negara  akan  mengurangi  tingkat  kemiskinan. Berdasarkan  pendapat  Kuznets  dalam  Suparmoko  &  Retnaningsih  (2017)  menyatakan bahwa  hubungan  antara  kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  hubungan negatif.  Di  sisi  lain,  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  disparitas  ekonomi adalah  positif.  Pertumbuhan  ekonomi  tanpa  diikuti  oleh  distribusi  pendapatan  yang merata  tidak  akan  mampu  mengurangi  jumlah  orang  miskin,  untuk  itu  perlu  ada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  disertai  dengan  pemerataan  pendapatan sehingga  bisa  mensejahterakan  masyarakat.  Tenaga  kerja  oleh  BPS  (2015)  adalah populasi  usia  kerja  (15  tahun  ke  atas)  yang  bekerja,  atau  memiliki  pekerja  tetapi sementara  menganggur  dan  menganggur.  Sedangkan  menurut  (Sukirno,  2012)  tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terkandung dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri dari kelompok-kelompok kerja, dan kelompok-kelompok pengangguran yang mencari pekerjaan, sedangkan non-buruh adalah mereka yang masih bersekolah, rumah tangga, dan kelompok lain atau penerima pendapatan.
Dalam  analisis  tenaga  kerja,  bagian  yang  sangat  penting  dari  perhatian  adalah  tenaga kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja terdiri dari benar- benar  bekerja  dan  menganggur.  Pengangguran  di  sini  didefinisikan sebagai  tenaga  kerja yang  tidak  bekerja  dan  saat  ini  sedang  mencari  pekerjaan,  mempersiapkan  bisnis  atau orang-orang yang sudah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tenaga kerja selanjutnya yang  termasuk dalam  angkatan  kerja  adalah  populasi  usia  kerja  (15  tahun  ke  atas)  yang  masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lain selain kegiatan pribadi (BPS,  2015).  Inflasi  adalah  kecenderungan  harga  naik  secara  umum  dan  terus  menerus (Mankiw,  2009).  Yang  mengakibatkan  menurunnya  daya  beli  masyarakat  karena  secara riil pendapatannya juga menurun. Jadi jika ada kenaikan harga pada suatu barang  tetapi kenaikan itu bersifat sementara maka tidak bisa dikatakan inflasi.
Tingkat kemiskinan akan digunakan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini dan variabel  independen  meliputi:  anggaran  pendidikan,  anggaran  kesehatan,  anggaran infrastruktur,  populasi,  pekerjaan  terbuka,  inflasi.  Sedangkan  variabel  HDI  digunakan sebagai  variabel  dependen.  Variabel  independen  digunakan  dengan  harapan  bahwa penurunan tingkat kemiskinan dapat membuat HDI meningkat.
Dalam berbagai literatur ekonomi sudah banyak diungkapkan bahwa tingkat pendapatan, alokasi  anggaran  pendidikan,  tingkat  investasi  dan  pengeluaran  infrastruktur  merupakan faktor-faktor  fundamental  mempengaruhi  secara  langsung  tingkat  kemiskinan.  Pada akhirnya  pengurangan  tingkat  kemiskinan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas pembangunan  manusia.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  tujuan  penelitian  ini  adalah: (1)  apakah  alokasi  anggaran  pendidikan,  alokasi  anggaran  kesehatan,  alokasi  anggaran infrastruktur, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan inflasi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua? (2) apakah tingkat kemiskinan mempengaruhi IPM di Propinsi Papua?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  untuk  menganalisis  pengaruh  variabel independen  terhadap  IPM  dengan  kemiskinan  sebagai  variabel  intervening  di  Provinsi Papua.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  dikumpulkan  dari  sumber  yang relevan yaitu BPS, Departemen Keuangan dan literatur lainnya. Data diambil dari tahun 2010-2017  dan  berasal  dari  29  Kabupaten  di  Provinsi  Papua  di  Indonesia.  Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian, kami  menggunakan analisis regresi linier  berganda  menggunakan  data  panel  metode  estimasi  (uji  Chow),  yang  akan menghasilkan  tiga  regresi  dalam  bentuk  efek  umum,  efek  tetap  dan  efek  acak.  Seperti yang  kami  sebutkan  sebelumnya,  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  meliputi: anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, populasi, pengangguran  terbuka,  dan  inflasi.  Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  IPM dan variabel intervening dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan.
Model penelitian dapat ditulis sebagai berikut:
Model 1:
Kemiskinan it =  α0  +  β1Anggaran  Pendidikan it +  β2Anggaran  Kesehatan it + β3Anggaran Infrastruktur it + β4Populasi it + β5Tingka Pengangguran Terbuka it + β6Inflasi it + e
Model 2:
IPM it = α0 + β1Kemiskinan it + e

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  model  I  berdasarkan  hasil  pengujian Chow  Test ,  antara  model common  model dengan fixed effect model yang terbaik adalah model fixed effect . Untuk tahap selanjutnya adalah Hausman Test untuk menguji antara fixed effect dengan random effect , dan model terbaik adalah fixed effect .
Tabel 1

## Hasil Estimasi Model I
Variabel Dependen: Kemiskinan Variabel Independen Coeficient Tstat Prob Conclusion C 41.05974 7.801885 0.0000  (+) sig* Anggaran Pendidikan -2.24E-05 -3.026802 0.0028  (-) sig* Anggaran Kesehatan 3.19E-05 3.697432 0.0003  (+) sig* Anggaran Infrastruktur 5.96E-06 0.657179 0.5118  (+) No sig Populasi 5.53E-05 0.952434 0.3420  (+) No sig Pengangguran Terbuka -0.132473 -1.725820 0.0859  (-) sig* Inflasi -0.123402 -2.892238 0.0043  (-) sig* R-squared 0.863240 Adjusted R-squared 0.839637 F-stat 36.57303 Prob F-stat 0.000000 Sumber: Data diolah (Eviews 9.0 )
Hasil  regresi  menunjukkan  nilai adjusted R 2 sebesar  0,839637,  yang  artinya  bahwa variabel dari Tingkat Kemiskinan mampu dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yaitu:  alokasi  anggaran  untuk  pendidikan,  alokasi  anggaran  untuk  kesehatan,  alokasi anggaran  untuk  pendidikan,  alokasi  anggaran  untuk    infrastruktur,  Jumlah  Penduduk, tingkat  pengangguran  terbuka,  dan  Inflasi  adalah  sebesar  83,96  persen.  Sisanya  sebesar 16,04  persen  adalah  variasi  dari  variabel  independen  lain  yang  tidak  dimasukkan  ke dalam  model. Untuk  melakukan  uji  F,  model  diatas menunjukkan  nilai  signifikan  untuk uji F adalah sebesar 0,000000 < 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan, secara statistik variabel  independen  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen Tingkat Kemiskinan dan model fit untuk menguji hipotesis.
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  besarnya  pengaruh  alokasi  anggaran  pendidikan dan  alokasi  anggaran  kesehatan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan. Kondisi ini sesuai dengan teori bahwa desentralissai fiskal diharapkan akan berdampak  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.    Sementara  itu  alokasi  anggaran  untuk infrastrukstur  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Papua,  hal  ini  lebih  disebabkan  dampak  atau  multiplier  dari  pembangunan  infrastruktur yang  menjadi  target  utama  pembangunan  Pemerintah  saat  ini  belum  dapat  dirasakan. Pembangunan  infrastruktur  dengan  mengeluarkan  anggaran  untuk  pembangunan infrastruktur  di  propinsi  Papua  diharapkan  akan  memperlancar  mobilitas  kerja  ekonomi antar kabupaten yang pada akhirnya akan menarik minat para investor untuk berinvestasi di  propinsi  Papua.  Dengan  terciptanya  investasi  di  Papua  maka  akan  menciptakan kesempatan  kerja  baru  sehingga  semakin  baik  infrastruktur  akan  meningkatkan  kondisi
Kualitas Pembangunan Manusia di Provinsi Papua______________________________________
pembangunan  dan  memberikan  efek  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  besarnya  pengaruh  Jumlah  Penduduk  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan,  berdasarkan  konsep  teori pertumbuhan  ekonomi human  capital harusnya  memiliki  pengaruh  yang  signifikan namun  demikian  human  capital  di  Papua  masih  sangat  rendah  ditunjukan  dengan  HDI yang  masih dibawah rata-rata HDI nasional. Variabel tingkat pengangguran terbuka dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## Tabel 2 Hasil Estimasi Model II
Variabel Dependen: IPM Variabel Independen Koefisien Tstat Prob Kesimpulan C 83.95110 18.80821 0.0000  (+) sig* Tingkat Kemiskinan -0.975538 -7.652757 0.0000  (-) sig* R-squared 0.202687 Adjusted R-squared 0.199221 F-stat 58.46905 Prob F-stat 0.000000
Sumber: Data diolah (Eviews 9.0) Ket: * signifikansi pada alpha 0.1;
Pada  model  II  berdasarkan  hasil  pengujian Chow  Test ,  antara  model  common  model dengan fixed effect model yang terbaik adalah fixed effect model . Untuk tahap selanjutnya adalah  Hausman  Test  untuk  menguji  antara fixed  effect model dengan random  effect model dan model terbaik adalah random effect model .
Untuk  melakukan  uji  F,  model  diatas  menunjukkan  nilai  signifikan  untuk  uji  F  adalah sebesar  0,000000  <  0,05.  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan,  secara  statistik  variabel independen  Tingkat  Kemiskinan  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  variabel dependen  HDI  dan  model fit untuk  menguji  hipotesis.  Berdasarkan  hasil  pengujian diketahui  hasil  pengujian  statistik  menunjukkan  probabilitas  nilai  Tingkat  Kemiskinan sebesar (0,0000) < 0,05 ( alpha 5 persen), maka disimpulkan hipotesa null ditolak. Artinya Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  model  II  diketahui  bahwa  secara  statistic  Tingkat Kemiskinan memiliki pengaruh negative terhadap IPM, hasil ini sesuai dengan teori yang diajukan  didalam  penelitian  ini.  Menurut  Bappenas  (2004)  Kemiskinan  merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki mampu dalam  memenuhi hak-hak dasar (seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan) dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Suatu  daerah  dihadapkan  dalam  kondisi  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  akan  membuat warganya  tidak  memiliki  alokasi  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  yang  akan berhubungan  erat  dengan  rendahnya  proses  pembangunan  manusia.  Pentingnya memperhatikan  kualitas  sumberdaya  manusia  di  Papua,  hal  ini  dikarena  jika  kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, sehingga yang terjadi upahnya  rendah.  Selain  itu,  rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  akan  mebuat rendahnya tingkat pendidikan, selanjutnya pada akhirnya IPM akan rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  kesimpulan  dari  penelitian  ini;  (1)  Alokasi  anggaran pendidikan  dan  kesehatan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan,  sedangkan  untuk anggaran  alokasi  infrastruktur,  populasi  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan. Pengangguran  terbuka  dan  inflasi  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan.  (2)  Tingkat Kemiskinan  signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  desentralisasi  fiscal  berjalan dengan  baik  dan  membawa  dampak  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  demikian Pemerintah  pusat  tetap  harus  melakukan  pengawasan  dan  melihat  seberapa  jauh multiplier  effect  dari  desentralisasi  fiscal  itu  sendiri,  terutama  dalam  memberikan  dana perimbangan.  Jika  kita  lihat  dampak  terhadap  infrastuktur  dan  kesehatan  masih  sangat rendah, begitu juga untuk IPM yang masih dibawah rata-rata IPM Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Aimon,  H.  (2012).  Produktivitas,  Investasi  Sumberdaya  Manusia,  Investasi  Fisik,
Kesempatan  Kerja  Tehadap  Kemiskinan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi , 1 (1), 209–218.
Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Campodónico, J. F. B., Cassinelli, J. R. P., & Mesones, J. A. (2014). the Impact of Publi Expenditure  in  Education  Health,  and  Infrastructure  on  Economic  Growth  and Income Distribution in Peru. SSRN Electronic Journal .
Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Indeks  Pembagunan  Manusia ,  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Prosentase  Penduduk  Miskin ,  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2015). Jumlah Tenaga Kerja , Jakarta: Badan Pusat Statistik
Fauzel,  S.,  Soetanah,  B.,  &  Sannassee,  R.  (2016).  A  Dynamic  Investigation  of  Foreign Direct  Investment  and  Poverty  Reduction  in  Mauritius. Theoretical  Economics Letters , 6 (2), 289–303.
Khatam, A., Muhammad, S., Chaudhry, K. M., Khan, M. Z., & Gill, I. (2013). Analysis of  Farmer  Field  Schools  As  a  Tool  of  Capacity  Buiding  for  Resource  Poor Farmer in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Sarhad J. Agaric , 29 (1).
Kuncoro,  M.  (2010). Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mankiw, N. G. (2009). Macroeconomics (7th Editio). New York: Worth Publishers.
Maryaningsih,  N.,  Hermansyah,  O.,  &  Savitri,  M.  (2014).  Pengaruh  Infrastruktur terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan Perbankan , 17 (1), 61–98.
Prasetyo, P. E. (2009). Fundamental Makro Ekonomi . Yogyakarta: Beta Offset.
Sukirno. (2012). Makroekonomi Teori Pengantar (ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  C.  S.  (2011). Pembangunan  Ekonomi,  Edisi  Kesembilan . Jakarta: Erlangga.
. .