## PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS KABUPATEN BONE)
Supriadi 1 , Tri Suhendra Arbani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Supriadi001@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimana  peranan  Kepala  Desa  dalam  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Ta’cipong  menurut  UU  No.  6  Tahun  2014,  adapun  rumusan  masalahnya:  1)  Bagaimana peranan  kepala  Desa  dalam  pengembangan  Usaha  Milik  Desa,  2)  Apa  kendala  Kepala  Desa  dalam pemberdayaan Masyarakat  Desa.Jenis penelitian ini  adalah metode kualitatif dimana dalam pengumpulan data menggunakan sistem wawancara langsung.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa :  1) Kepala Desa Ta’cipong dalam  melaksanakan  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  telah  dilaksanakan  dengan    baik,  menurut  UU No.6  Tahun  2014  dengan  melakukan  penyertaan  modal  BUMDes  pada  tahun  2016,  2017  dan  2018  sesuai dengan peraturan Desa yang berlaku pada tahun itu, 2) Kendala Kepala Desa yang dihadapi yaitu tidak siapnya pengurus BUMdes dalam memanfaatkan SDA yang ada di desa, sementara kita ketahui bahwa di Desa Ta’ipong terdapat dua Sumber Daya Alam yaitu mata air massakki dan tompoe yang dapat dikelolah untuk menjadi objek wisata,  sumber  air  bersih  dan  sumber  pengairan  irigasi  bagi  para  petani.  Implikasi  penelitian  ini  adalah  :  1) Diharapkan  Kepala  Desa  mampu  melaksanakan  pengembangan  dengan  baik,  2)  Diharapkan  kepada  Kepala Desa untuk melksanakan pembinaan kepada pengurus BUMDes supaya mampu memnfaatkan SDA yang ada. Kata Kunci : Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, BUMD.

## Abstract
The  main  problem  in  this  thesis  is  how  the  role  of  the  Village  Head  in  community  empowerment  in Ta'cipong Village according to Law no. 6 of 2014, as for the formulation of the problem: 1) What is the role of the  Village  head  in  the  development  of  Village  Owned  Enterprises,  2) What  are  the  constraints  of  the  Village Head in empowering Village Communities. This type of research is a qualitative method where data collection uses  a  direct  interview  system.  The  results  of  this  study  show  that:  1)  The  Ta'cipong  Village  Head  in implementing the development  of Village-Owned Enterprises has been carried out  properly, according  to Law No.  6  of  2014  by  investing  in  BUMDes  capital  in  2016,  2017  and  2018  in  accordance  with  the  Village regulations  in  force  that  year,  2)  The  obstacles  faced  by  the  Village  Head  are  the  unpreparedness  of  the BUMdes management in utilizing the existing natural resources in the village, while we know that in Ta'ipong Village  there  are  two  Natural  Resources,  namely  Massakki  and  Tompoe  springs  which  can  be  managed  to become tourist attractions, water sources. clean and a source of irrigation water for farmers. The implications of  this  research  are:  1)  It  is  hoped  that  the  village  head  will  be  able  to  carry  out  development  well,  2)  it  is expected that the village head will  carry out  coaching  for BUMDes management  so that they are able to  take advantage of existing natural resources.
Keywords: Head of Village, Village Community Empowerment, BUMD

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi  menempatkan  Desa  sebagai  latar  belakang  Indonesia,  tapi  halaman  depan  Indonesia. Undang-Undang  Desa  yang  di  sahkan  pada  akhir  tahun  2013  lalu  juga  mengembangkan prinsip  keberagaman,  mengedepankan  azaz  rekognisi  dan  subsidiaritas  Desa.  Lain  daripada itu,  Undang-Undang  Desa  ini  mengingatkan  hak  dan  kedaulatan  Desa  yang  selama  ini terpinggirkan  karna  didudukan  pada  posisi  sub  nasional.Padahal,  Desa  pada  hakikatnya
adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1
Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa atau sebutan lain  adalah  pejabat  pemerintah  Desa  yang  mempunyai  wewenang,  tugas  dan  kewajiban untuk  menyelenggarakan  rumah  tangga  Desanya  dan  melaksanakan  tugas  dari  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam  penyusunan  kebijakan  dan  koordinasi  yang  diwadahi  dalam  sekretariat  Desa,  dan unsur  pendukung  tugas  kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  diwadahi  dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. 2 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan  pemerintah  Desa,  melaksanakan  pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3
Pemberdayaan  masyarakat  Desa  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahtraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat  Desa. 4 Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka  di  perlukan  kebijakan dan  penataan  Desa  yang  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa.Desa  Ta’cipong  yang tergolong sebagai Desa berkembang, maka prioritas pembangunan yang dilakukan berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi mikro masyarakat.
Prioritas  penggunaan  dana  Desa  untuk  program  yang  berfokus  pada  pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas  warga  atau  masyarakat  Desa  dalam  pengembangan  wirausaha,  peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok dan Desa.
Dalam  sejarah  pegaturan  Desa,  telah  ditetapkan  beberapa  pengaturan  tentang  Desa, yaitu  UU  No.  27  Tahun  1948  Tentang  pokok  pemerintahan  Dearah,  UU  No.  1  Tahun  1957 Tentang pokok-pokok pemerintahan Dearah, UU No. 18 Tahun 1965 Tentang pokok-pokok pemerintahan  Dearah,  UU  No.  19  Tahun  1965  Tentang  Desa  Praja  sebagai  bentuk  perihal untuk  mempercepat  terwujudnya  daerah  tingkat  III.  Diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia, UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di dearah, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dearah, dan yang
1 Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, Tahun 2015, Hal: 9
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 83 Tahun 2015
3 UU No.6 Tahun 2014, BAB V, Pasal 26 Ayat 1
4 UU No.6 Tahun 2014, BAB I, Pasal 1 Ayat 12
terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah.
Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al-Qur’an di jelaskan beberapa pentingnya sebuah  perubahan,  perubahan  itu  dapat  dilakukan  dengan  salah  satu  cara  diantaranya pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  agen  pemberdayaan.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 yaitu:
ُ َّللَّٱ َدا َرَأ ٓاَذِإ َو ۗ ْمِهِسُفنَأِب اَم ۟او ُرِ يَغُي  ٰىَّتَح  ٍم ْوَقِب ا َم  ُرِ يَغُي  َلَ َ َّللَّٱ َّنِإ ۗ ِ َّللَّٱ  ِرْمَأ  ْنِم ۥُهَنوُظَفْحَي ۦِهِفْلَخ  ْنِم َو ِهْيَدَي ِنْيَب  ۢنِ م ٌتَٰبِ قَعُم ۥُهَل ٍلا َو نِم ۦِهِنوُد نِ م مُهَل اَم َو ۚ ۥُهَل َّد َرَم  َلََف اًء ٓوُس  ٍم ْوَقِب
Terjemahnya  :  Bagi  manusia  ada  malaikat-malaikat  yang  selalu  mengikutinya bergiliran,  di  muka  dan  di  belakangnya,  mereka  menjaganya  atas  perintah  Allah[767]. Sesungguhnya  Allah  tidak  merobah  Keadaan  sesuatu  kaum  sehingga  mereka  merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap  sesuatu  kaum,  Maka  tak  ada  yang  dapat  menolaknya;  dan  sekali-kali  tak  ada pelindung bagi mereka selain Dia. 5
Dari  ayat  di  atas  sangat  jelas  bahwa  Allah  tidak  mengubah  nasib  suatu  kaum  kalau bukan dia yang merubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta  untuk  berusaha  dan  berupaya  dalam  melakukan  perubahan  di  kehidupannya.  Salah satu  upaya  perubahan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  memberdayakan  masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan kegiatan yang  nyata  di  tengah  masyarakat.  Kajian  dalam  tulisan  ini  berusah  mengungkapkan  makna pemberdayaan  masyarakat  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat dalam perspektif Al-Qur’an.
Desa  harus  jadi  kekuatan  ekonomi  agar  warganya  tidak  hijrah  ke  Kota,  sepinya  Desa adalah  modal  utama  untuk  bekerja  dan  mengembangkan  diri,  disinilah  dibutuhkan  peranan kepala Desa dengan cara melakukan perwujudan regulasi yang telah di atur dalam beberapa undang-undang  yang  mendorong  majunya  suatu  Desa.  Kepala  Desa  Ta’cipong  untuk mewujudkan  hal tersebut  diatas,  maka  di  bentuk  suatu  badan  usaha  yang  diamanatkan  olah UU, Yaitu Badan Usaha Milik Desa.
Berdasarkan  pengalaman  selama  ini  salah  satu  permasalahan  kegagalan  Desa menggerakkan usaha ekonomi Desa adalah aspek kepemimpinan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin  Desa  tidak  mempunyai  imaginasi  dan  prakarsa  yang  kuat  untuk  menggerakkan masyarakat dan mengsolidasikan aset ekonomi lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa
5 Departemen Agama Republik Indonesia
hanya  disibukkan  dengan  mengelolah  bantuan  dari  pemerintah  baik  itu  pusat,  Provinsi maupun  Kabupaten  Kota.  Dan  seringkali  bantuan  yang  diberikan  tersebut  masih  belum menyentuh  gerakan  ekonomi  lokal.  Beberapa  kasus  matinya  BUMDesa  terjadi  saat pergantiaan  Kepala  Desa.  Setelah  diganti  oleh  kepala  Desa  baru  BUMDesatersebut  redup, berhenti  beraktifitas  dan  akhirnya  mati,  hal  ini  dikarenakan  adanya  ketergantungan  yang tinggi  kepada  Kepala  Desa  yang  lama.  Aspek  kepemimpinan  Desa  nyatanya  menjadi  faktor kunci kegagalan maupun keberhasilan dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.
Dalam  usaha  ekonomi  Desa,  keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  layak untuk  di  kembangkan  kembali.  Tentunya  dengan  sejumlah  perbaikan-perbaikan  yang fundamental  agar  keberadaan  BUMDesa  dapat  menjadi  tulang  punggung  perekonomian Desa.BUMDesa sebelumnya telah ada dan lahir karna imposisi pemerintah atau perintah dari atas  dan  umumnya  berjalan  tidak  mulus.  Kesan  pertama  terhadap  BUMDesa  yaitu  proyek pemerintah,  seperti  halnya  proyek-proyek  lainnya  yang  masuk  ke  Desa,  sehingga legitimasi dan daya lekat BUMDesa di masyarakat sangat lemah.
Tidak  semua  BUMDesa  gagal,  ada  juga  yang  berhasil  dengan  baik  serta  memberikan dampak  nyata  peningkatan  ekonomi  masyarakat  Desa.  Keberhasilan  BUMDesa  tersebut dikarenakan  kecepatan  melakukan  transformasi  dari  BUMDesa  yang  dianggap  proyek pemerintah  menjadi  BUMDesa  milik  masyarakat.  Kecepatan  transformasi  tersebut  di beberapa tempat karna dukungan dari Kepala Desa yang tanggap, progresif serta mendorong prakarsa masyarakat.Dalam pengembangan usaha ekonomi Desa peranan kepala Desa sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan aset Desa yang dimiliki oleh Desa serta pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  bersifat  kualitatif.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena. 31 Dalam    rangka  mengkaji  perilaku  suatu  individu  atau  kondisi  sosialnya  dengan  segala subjektifitas pemaknaannya, Individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah berdiri sendiri  tapi  memiliki  keterkaitan.  Dengan  berbagai  macam  faktor  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh,  dalam  konteks  konstruksi  sosial  merupakan  sebuah  kenyataan objektifitas  maupun  kenyataan  subjektifitas.Penelitian  ini  difokuskan  padaperanan  Kepala Desa  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  menurut  UU  No.  6  Tahun  2014
31 Suwardi  Endswarsa, Metodologi  Penelitian  Kebudayaan (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, 2003), h. 16.
tentang  Pemerintahan  Desa  (studi  kasus  Desa  Ta’cipong  Kec.Amali  Kab.Bone).  Dalam konteks yang demikian, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif sebagai metode yang  tepat  agar  dapat  mendalami  peranan  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
Sesuai  dengan  judul  penelitian,  yaitu  peranan  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  Desa  menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Desa.  Maka  penelitian  tersebut  merupakan  penelitian  lapangan  yang  lokasinya  di  Desa Ta’cipong Kecematan Amali Kabupaten Bone.
Adapun  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatis yang  merupakan  upaya  yangberlanjut  dan  berulang-ulang,  data  yang  diperoleh  di  lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis.
Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Era  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  berimplikasi  pada  bertembahnya kewenangan  Desa.  Untuk  melaksanakan  kewenangan  tersebut  diperlukan  pendanaan  yang mencukupi.  Sesuai  dengan  hakekat  otonomi,  secara  bertahap  desa  dituntut  untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indicator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memilikih wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. 5
Pendapatan desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan semua  uang  yang  masuk  ke  APBDesa  melalui  rekening  desa.  Pendapatan  desa  bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana desa yang bersumber dari APBN, Alokasi dana desa sebagai dana perimbangan yang bersumber yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten,  dana  bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi,  bantuan  pemerintah  Kabupaten/Provinsi, dana hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga. 6 pembangunan desa.
Undang.-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desahadir  sebagai  sebuah  jalan  baru bagi  pembangunan  harkat  dan martabat  desa,  banyak  simpul  regulasi,  kebijakan,  dan  kultur yang harus diretasnya agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya. Nah, dengan  adanya  RUU  Desa,  nantinya  akan  menjadi  payung  keragaman  desa  di  Tanah  Air
5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta’cipong Tahun 2016-2021, hal.15
6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta’cipong Tahun 2016-2021, hal.15
dengan  segala  kekhususannya.  Sebelumnya  desa  masih  dibayang-bayangi  oleh  rezim  UU 32/2004  dan  PP  72/2005  yang  menjadikan  desa  sebagai  objek  kebijakan  dan  pelaksana administrasi  belaka,  akibatnya  yang  terjadi  adalah  fragmentasi    kegiatan/program, fragmentasi  kelembagaan,  fragmentasi  perencanaan,  fragmentasi  keuangan,  dan  fragmentasi kelompok sasaran. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar  dalam  proses  berbangsa  dan  kenegaraan  Indonesia.  Undang-Undang  ini  telah memberikan  arah  yang  benar  bagi  proses  pembangunan  di  Indonesia  dan  menjadi  harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki. 7
Ta’cipong  yang  juga  merupakan  salah  satu  desa  di  Kabupaten  Bone,  juga mendapatkan  dana  yang  bersumber  dari  apa  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Untuk pengelolaan  anggaran  desa  tersebut  sebagai  mana  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Desa Ta’cipong, ABD.Samad,SE: ” Kebijakan pengelolaan pendapatan Desa Ta’cipong senantiasa diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membangun  infrastruktur  yang  memang  dibutuhkan  oleh  masyarkat  guna  memeberdayakan masyarakat”. 8
Disamping  pada  bantuan  yang  bersifat  pendanaan,  pemerintah  dalam  beberapa  yang lalu  menerapkan  kebijakan  untuk  memeberikan  santunan  langsung  kepada  masyarakat melalui  program  Bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) 9 y  kepada  masyarakat  yang dianggap  tidak  mampu.  Dalam  hal  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa Ta’cipong  mereka  memberi  bantuan  kepada  masyarakat  yang  memang  berhak  menerima, sebagai  mana  yang  dikatakan  oleh  beberapa  narasumber  yang  diantaranya  adalah  saudara Ambo  Asse:“ Narekko  ritai  pemerintah  makkokkoe  mulai  pusat  sampai  desa  nawerengngi bantuan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. 10
Artinya:
“Ketika  saya  melihat  pemerintah  yang  sekarang,    mulai  pusat  sampai  tingkat  desa mereka bantuan masyarkat kepada masyarakat desa untuk melakukan pemberdayan”.
Sesungguhnya, dalam perspektif kehidupan social dan kehidupan moral serta spiritual,
7 Moh Musoffa Ichsan, ketahanan Masyarakat Desa , Jakarta, 2015, hal 9
8 Hasil  wawancara  dengan  Abd.Samad,SE,  Kepala  Desa  Ta’cipong,  pada  tanggal  15-06-2016,  pukul 16.00 WITA.
9 Syarifuddin  Jurdi ,Ilmu  Politik  Profetik, (Samata:  Laboratorium  Ilmu  Politik  UIN  Alauddin  Makassar 2015), h.  233.
10 Hasil wawancara dengan Ambo  Asse’, warga Desa Ta’cipong, pada tanggal 8 Juli 2016 pukul 09.00 WITA.
memobilisasi kekuatan manusia yang potensial dan memandu manusia dijalan kesempurnaan merupakan tugas  mulia  sekaligus  tugas  sulit  dari  seorang  pemimpin  atau  pemerintah  dalam perspektif  Islam. 11 Hal  ini  kemudian  berbanding  terbalik  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh salah  satu  aparatur  desa  tersebut  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  seorang  pemimpin.  Itulah sebabnya  mengapa  tidak  ada  orang  yang  pantas  menjadi  pemimpin  sempurna  selain  orang- orang  seperti,  sepertiNabi  Ibrahim  a.s,  Nabi  SAW,  dan  Imam  Ali  a.s. 12 Hal  semacam  ini terjadi  karena  menurut  faktanya  adalah  masyarkat  terutama  memerlukan  kepemimpinan, bimbingan,  danimamah.  Perkembangan  bukanlah  hasil  pokok  dari  kontradiksi.  Tidak mungkin  ada  perkembangan  jika  tidak  ada  bimbingan  dan  kepemimpinan.  Dr.  Ali  Syari’ati dalam  halaman  terakhir  buku-buku  kecilnya, Wherefrom  to  Begin, memberikan masalah ini dengan  terperinci  dibawah  judul“  TanggungJawab  dan  Misi  Intelektual”.  Dia  mengatakan, “Ringkasnya, tanggungjawab intelektual adalah menyadarkan orang akan ketidakadilan yang terjadi  dalam  masyarakatnya,  kemudian  masyarakat  melakukan  gerakan. 13 Desa  merupakan entitas  penting  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Keberadaan  desa  telah ada  sejak  sebelum  NKRI  diproklamasikan  pada  17  Agustus  1945.  Desa  dimasa  lampau— menyitir  Rosyidi  Ranggawidjaya—  merupakan  komunitas  sosial  dan  merupakan pemerintahan  asli  bangsa  Indonesia  yang  keberadaannya  telah  ada  jauh  sebelum  Indonesia berdiri.  Bahkan  terbentuknya  Indonesia  mulai  dari  pedesaan.  Fakta  menunjukkan  bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya  akan  lebih  besar  jumlah  desa  dibanding  kota. 14 Penguatan  ketahanan masyarakat  desa  merupakan  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  di  desa  melalui berbagai  bentuk  pengembangan  lokal  sesuai  dengan  potensi  wilayah.    Dengan  memperkuat pembangunan desa, jelas kemakmuran desa akan mengalir dan mendorong kota-kota tumbuh lebih sehat. Selama ini pula, pengaturan tentang desa selalu menjadi bagian dari UU tentang Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang  ini  diharapkan  dapat  mempercepat  pembangunan  di desa.  Segala  potensi  di  daerah  juga  dapat  lebih  diberdayakan  untuk  kesejahteraan  rakyat. 15 Salah  satu  model  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dalm  hal  pemberdayaan  adalah  dengan menggunakan tenaga kerja dari Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di
11 MurtadhaMuthahhari, Imamahdankhialafah, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikrIstitute, 2014), h. 214
12 MurtadhaMuthahhari, Imamahdankhialafah, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikrIstitute, 2014), h. 214
13 MurtadhaMuthahhari, Imamahdankhialafah, ( Yogyakarta: Penerbit TB RausyanFikrIstitute, 2014), h. 12
14 Moh Musoffa Ichsan, ketahanan Masyarakat Desa , Jakarta, 2015, hal 8
15 Moh Musoffa Ichsan, ketahanan Masyarakat Desa , Jakarta, 2015, hal 8
Desa “Kami sudah melakukan komunikasi dengan kepala Desa supaya dalam melaksanakan kegiatan  di  Desa  sangat  diharapkan  mengggunakan  tenaga  dari  Desa  supaya  lapangan pekerjaan terbuka bagi para warga Desa Ta’cipong” 16
Hal  ini  kemudian  didukung  dalam  berbagai  peraturan  desa  yang  membahas  tentang belanja  dalam  bidang  pembangunan,  di  tahun  2019  desa  Ta’cipong  menganggarkan  dana pembangunan  yang  mencapai  Rp.675.153.500  yang  dikelolah  dalam  bentuk  Padat  Karya Tunai untuk melakukan pemberdayaan dalam masyarakat 17

## B. KENDALA YANG YANG DIHADAPI KEPALA DESA
Potensi  yang  ada  di  Desa  Ta’cipong  sampai  hari  in  digunakan  sebagai  pengairan pertanian , meskipun sebenarnya lebih dari pada itu dapat digunakan sebagai sebagai sumber air minum dan fungsi lainnya, “ Idi setongenna di Desa Ta’cipong engka sunber daya alam (Massakki  sibawa  tompoe)  iyyae  nodding  mancaji  sumber  air  bersih  sibawa  wai  rinung untuk  masyarakat” Artinya  :  Sebenarnya  di  Desa  ada  potensi  sumber  air  (massakki  dan tompoe)  yang  dapat  dipakai  sebagai  sumber  air  bersih  dan  air  minum. 18 Hal  ini  kemudian yang  menjadi  perhatian  besar  bagi  pemerintah  Desa  untuk  dikembnagkan  dengan  tetap mengacu  pada  regulasi  yang  ada  dengan  harapan  mampu  menjadi  jalan  baru  bagi pembangunan  desa.  Sementara  itu  penyertaan  modal  BUMDes  merupakan  suatu  proses pemindahan  asset  desa  dari  pemerintah  desa  kepada  BUMdes  karena  telah  diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa 19
Dalam  perspektif  politik  hukum,  lahirnya  UU  No.6  Tahun  2014  tentang  desa  adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadika Desa sebagai  basis  pembangunan  kualitas  kehidupan, 20 dengan  demikian, agar  secara  operasional UU  No.6  Tahun  2014  ini  dapat  segerah dilaksanakan,  pemerintah  harus  segerah  secepatnya melengkapnya  dengan  peraturan  pelaksana  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang. 21
Tahun  2015  adalah  tahun  pertama  dilaksanakannya  UU  No.6  Tahun  2014  Tentang Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di  bawah  struktur  administratif  terbawah  apalagi  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah
16 Sari Nofal,S.Pd,Pendamping Lokal Desa
17 Peraturan Desa No.4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
18 Sukarman, Ketua BPD Desa Ta’cipong 19 Peraturan Desa Nomor6 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa
20 Ni’mal Huda, Malang, Hukum Pemerintahan Desa, Hal, 206
21 Ni’mal Huda, , Malang, Hukum Pemerintahan Desa, Hal, 207
daerah.Desa  juga  mendapat  rekognisi  dan  subsidiaritas  kewengan  yaitu  kewenangan berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  desa.  Di  samping  itu  desa  akan menerima  transfer  keuangan  dari  APBN  dan  APBD  yang  disebut  Dana  Desa  (DD)  dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skup dua kewenangan tadi. 22 Desa diberikan kesempatan untuk melakukan penganggaran sesuai dengan kebutuhan desa,  Desa  Ta’cipong  yang  menjadi  objek  penelitian  juga  melakukan  hal  tersebut,  sesuai dengan Peraturan Desa No.4 Tahun 2018 Tentang Hak Usal-Usul dan Kewenangan Desa.
Desa  Ta’cipong  yang  menerima  Dana  Desa  mulai  tahun  2015  mengalokasika  untuk memenuhi pembangunan dan pemberdayaan desa, “Kami sudah menerima Dana Desa mulai tahun  2015  yang  kami  peruntukan  kebutuhan  pembangunan  dan  pemberdayaan  desa,  yang tentunya sesuai dengan Peraturan Kementerian Desa dan  Daerah Tertingal tentang prioritas penggunaan  Dana  Desa  mulai  tahun  2016” 23 dan  selain  pembangunan  dan  pemberdayaan pada  tahun  2015  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Desa  Nomor  1  Tahun  2015  BUMDes dibentuk di Desa Ta’cipong.
Di lain pihak terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai : “Badan Usaha Milik Desa, selanjutya disebut BUM  Desa,  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat  Desa.”  Konsepsi  Tradisi  Berdesa  merupakan  salah  satu  gagasan  fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:
1. BUM  Desa  membutuhkan  modal  sosial  (kerja  sama,  solidaritas,  kepercayaan,  dan sejenisnya)  untuk  pengembangan  usaha  yang  menjangkau  jejaring  sosial  yang  lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM  Desa  berkembang  dalam  politik  inklusif  melalui  praksis  Musyawarah  Desa sebagai  forum  tertinggi  untuk  pengembangan  usaha  ekonomi  Desa  yang  digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  ekonomi  Desa  yang  bersifat  kolektif antara  pemerintah  Desa  dan  masyarakat  Desa.  Usaha  ekonomi  Desa  kolektif    yang
22 Ni’mal Huda, Malang, Hukum Pemerintahan Desa, Hal, 210
23 Abd.Samad, Kepala Desa Ta’cipong
dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung  seluruh  kegiatan  di  bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
5. BUM  Desa  menjadi  arena  pembelajaran bagi  warga  Desa  dalam  menempa  kapasitas manajerial,  kewirausahaan,  tata  kelola  Desa  yang  baik,  kepemimpinan,  kepercayaan dan aksi kolektif.
6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”. 24
Sementara itu BUMDes yang ada di Desa Ta’cipong belum meunjukan taringnya untuk mendongkrak perekonomian dan Pendapatan Asli Desa “Saya melihat BUMdes yang ada hari ini  belum  mampu  membantu  Desa  untuk  melakukan  pemberdayaan  dan  pembelajaran  bagi para  pelaku  usaha  di  Desa” 25 .  Sementara  itu  selain  melakukan  pembelajaran  dan pemberdayaan BUMDes juga diharapkan mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa.
Kewenangan  lokal  berskala  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  huruf  b  paling sedikit terdiri atas kewenangan:
1. pengelolaan tambatan perahu;
2. pengelolaan pasar Desa;
3. pengelolaan tempat pemandian umum;
4. pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. 26
Hal ini kemudian yang menjadi dasar bagi pengelola BUMDes untuk melakukan untuk melakukan  pengelolaan  SDA  yang  kemudian  nantinya  akan  menjadikan  dan  membuka lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat, “Sebenarnya  ketika  merujuk  pada  PP  No  47  Tahun 2015  yang  merupakan  perwujudan  dari  UU  No  16  Tahun  2014  tentang  Desa,disana  jelas
24 Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa , Jakarta, 2015, hal 8
25 Ardian, Sekretaris BPD Desa Ta’cipong
26 Peraturan Desa No.8 Tahun 2018 Tentang Hak Asal-usul dan Kewenangan Desa
bahwa salah satu kewenangan desa adalah melakukan pengelolaan terhadap Sumber Daya Alam  yang  ada  untuk  dikellolah  menjadi  tempat  wisata  yanng  kemudian  ini  menjadi tanggung  jawab  pengelola  BUMDes  dengan  menggunakan  Anggaran  Penyertaan  Modal yang  diberikan  dari  pemerintah  Desa,di Ta’cipong  kita  ada  sumber  daya itu  dan  sekarang sedang dibicarakan untuk pengelolaan Sumber Daya Itu” 27 . Disisi lain Sapriadi,S.Pd selaku Ketua BUMDes menegaskan bahwa “ Saat ini kami tengah melakukan pengkajian mendalam tentang  bagaimana  nantinya  pengelolaan  Massakki  dan  tompoe  apakah  nantinya  kami gunakan  kelolah  menjadi  Sumber  air  minum  atau  menjadi  tempat  wisata,kami  terus melakukan  komunikasi  dengan  pihak  terkait  namun  sampai  hari  ini  kami  masih  terkendala maslah konsep dan sarana prasarana yang ada lebih-lebih disana tidak ada aliran listrik” 28 .
Gambaran  Desa  ideal  yang  dicita-citakan  dalam  Undang-Undang  Desa  adalah  Desa yang  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis.  Cita-cita  dimaksud  diwujudkan  salah  satunya dengan  menyelenggarakan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Fokus  dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan  dan  Desa  sebagai  subyek  hukum  yang  berwewenang  mendayagunakan keuangan  dan  aset  Desa. 29 “ Kalau  tidak  salah,Pemerintah  desa  mulai  tahun  2017  sampai tahun  2019  sudah  mengalokasikan  anggaran  sebanyak  Rp.100.000.000  untuk  BUMDes dengan  alokasi  dana  sebanyak  ini  harusnya  BUMDes  sudah  mampu  melakukan  berbagai terobosan guna membantu Kepala Desa untuk  meningkatkan taraf perekonomian Desa” 30 .
Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  menggambarkan  bahwa  Desa  merupakan Subyek  Hukum.  Posisi  Desa  sebagai  subyek  hukum  menjadikan  Desa  memiliki  hak  dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian  pendapatan  Desa  merupakan  milik  Desa,  sehingga  penetapan  prioritas  penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. 31 Maka dari itu di Desa Ta’cipong pada tahun  2019  mengalokasi  Dana  Desa  yang  digunakan  untuk  melakukan  pemberdayaan terhadap masyarakat Desa dan lebih tepatnya dalam bidang pertanian hal ini sejalan dengan amanat  Undang-undang/Regulasi  yang  ada. 32 Undang-Undang  Desa  mengamanatkan  Desa berkedudukan  di  wilayah  Kabupaten/Kota.  Pengaturan  tentang  kedudukan  Desa  ini
27 Ashar, Sekretaris Desa Ta’cipong
28 Sapriadi, Ketua BUMDes
29 Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
30 Ardian Sekretatris BPD
31 Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
32 Peraturan Desa  Ta’cipong Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa  No.2 Tahun 2019
menjadikan  Desa  sebagai  subyek  hukum  merupakan  komunitas  yang  unik  sesuai  sejarah Desa  itu  sendiri.  Kendatipun  demikian,  Desa  dikelola  secara  demokratis  dan  berkeadilan sosial.    Masyarakat  Desa  memilih  Kepala  Desa  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Kepala  Desa  berkewajiban  untuk  memimpin  Desa  sekaligus  berfungsi  sebagai pimpinan  pemerintah  Desa.  BPD  menjadi  lembaga  penyeimbang  bagi  Kepala  Desa  dalam mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  urusan  masyarakat.  Hal-hal  strategis  di Desa  harus  dibahas  dan  disepakati  bersama  oleh  kepala  Desa,  BPD  dan  masyarakat  Desa melalui  musyawarah  Desa  yang  diselenggarakan  oleh  BPD.  Hasil  musyawarah  Desa  wajib dipedomani  oleh  Kepala  Desa  dalam  merumuskan  berbagai  kebijakan  Desa,  termasuk kebijakan  pembangunan  Desa.  Tata  kelola  Desa  yang  demokratis  dan  berkeadilan sosial  ini wajib  ditegakkan  agar  Desa  mampu  secara  mandiri  menyelenggarakan  pembangunan  Desa secara  partisipatif  yang  ditujukan  untuk  mewujudkan  peningkatan  kualitas  hidup  manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Desa  dikelola  secara  partisipatif  dikarenakan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  Desa. Pembangunan  Desa  mengarah  pada  terwujudnya  kemandirian  Desa  dikarenakan  kegiatan pembangunan  Desa  wajib  diswakelola  oleh  Desa  dengan  mendayagunakan  sumberdaya manusia  di  Desa  serta  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.    Agar  Desa mampu  menjalankan  kewenangannya,  termasuk  mampu  menswakelola  pembangunan  Desa maka  Desa  berhak  memiliki  sumbersumber  pendapatan.  Dana  Desa  yang  bersumber  dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Desa.  Penggunaan  Dana  Desa  dikelola  melalui  mekanisme  pembangunan partisipatif  dengan  menempatkan  masyarakat  Desa  sebagai  subyek  pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.  Penggunaan  Dana  Desa  harus  berhasil  mewujudkan  tujuan  pembangunan  Desa  yaitu: peningkatan  kualitas  hidup  manusia;  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa;  dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur  akan  memperlambat  terwujudnya  tujuan  pembangunan  Desa.  Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan  padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja  sementara  bagi  warga  miskin.  Pedoman  Umum  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa  2019  ini  wajib  dipedomani  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota  dan  Desa  dalam  mengelola  penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. 33

## KESIMPULAN
Gambaran  Desa  ideal  yang  dicita-citakan  dalam  Undang-Undang  Desa  adalah  Desa yang  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis.  Cita-cita  dimaksud  diwujudkan  salah  satunya dengan  menyelenggarakan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Fokus  dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan  dan  Desa  sebagai  subyek  hukum  yang  berwewenang  mendayagunakan keuangan  dan  aset  Desa. Peranan  perspektif  Undang-undang  desa  No.6  Tahun  2014  dalam hal  pemberdayaan  masyarakat  dalam  hal  ini  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan berbagai program yang dijalankan oleh kepala Desa terutama memaksimalkan SDA yang ada dengan motor penggerak adalah BUMDes telah dilaksanakan dengan baik, bahkan Mulai dari tahap  perencenaan  dalam  hal  ini  Musyawarah  desa  yang  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat  untuk  menghasilkan  program  yang  baik  dalam  hal  untuk  memberdayakan masyarakat dengan tetap berpedoman petunjuk teknis pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa 2019. Namun pastinya akan banyak kendala yang dihadapi  oleh Kepala Desa, terutama yang  berkaitan  dengan  Sumber  Daya  Manusia  dalam  hal  ini  pengurus  BUMDes  untuk mengelolah Sumber Daya Alam yang ada di Desa Ta’cipong.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, Khaeruddindan Erwin. 2006. MetodologiPenelitian , Makassar: CV. BerkahUtami Damsar dan Indrayani. 2016. Pengantar Sosiologi Pedesaan. Jakarta: Kencana Endswarsa,  Suwardi.  2003. Metodologi  Penelitian  Kebudayaan ,  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press
Handayani,  Risma.  2014. Pembangunan  Masyarakat  Pedesaan. Makassar:  Alauddin University Press
Hasyimzoem,  Yusnani  dkk.  2017. Hukum  Pemerintahan  Daerah. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
https://www.researchgate.net/publication/325473586_PERANAN_KEPALA_DESA_DALA M_RANGKA_PELAKSANAAN_OTONOMI_DESA_MENURUT_UNDANG- UNDANG_NOMOR_6_TAHUN_2014_TENTANG_DESA/link/5b1019520f7e9b498 1ffa478/download
Huda, Ni’matul. 2015. Hukum Pemerintaha Desa. Jawa Timur: Satata Press
33 Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Kurniawan, Borni. 2015. Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Peraturan  Desa    Ta’cipong  Tentang  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Desa    No.2  Tahun
2019
Peraturan Desa N0.5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Desa No. 4 tahun 2018 tentang Hak Asal-usul dan kewenangan desa
Peraturan  Desa  No.4  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Peraturan  desa  No.4  tahun  2019
tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Iindonesia Nomor 83 Tahun 2015
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia    Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang    Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: PT PajaGrafindo Persada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta’cipong Tahun 2016-2021 Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. 2011. Pengantar Sosiologi, Jakarta: prenadamedia group Soetomo. 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sudjatmiko,  Budiman  dan  Zakaria,  Yando.  2014. Desa  kuat,  Indonesia  Hebat. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi , Bandung: Alfabeta Suriyani. 2013. Sosiologi Pedesaan, Makassar: Alauddin University Press Syamsuddin AB. 2017. Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial , Purwosari: Wade Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Usman,  Sunyoto.  1998,  2008,  2010. Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Zid,  Muhammad  dan  Alkhudri,  Ahmad  Tarmiji.  2016. Sosiologi  Pedesaan, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada