Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## TRADISI DAN BUDAYA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN BERBASIS MUDHARABAH PADA JAMAAH DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI
Sofi Faiqotul Hikmah
Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta sofiefaiqotul@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mempunyai  tiga  tujuan,  yaitu:  1)  Untuk  menganalisis  bagaimana pelaksanaan  tradisi  dan  budaya  Simpan  Pinjam  Perempuan  yang  terjadi  di  Desa Purwoasri,  2)  Untuk  menganalisis  apa  kontribusi  program  SPP  terhadap perekonomian  masyarakat  Desa  Purwoasri,  dan  3)  Untuk  menganalisis  bagaimana hukum  Islam  memandang  transaksi  SPP  berbasis mudharabah ini  pada  jamaah  di Kecamatan  Tegaldlimo  Kabupaten  Banyuwangi.  Metode  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1) Pelaksanaan SPP dimulai dengan pembentukan kelompok, pengajuan data-data nama kelompok, survey, pengajuan dana ke BUMDESMA, legalitas, pencairan, pelunasan, dan pemberian fee kepada anggota SPP. 2) Kontribusinya adalah: Sebagai tambahan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan, membantu mencukupi kebutuhan yang  bersifat  konsumtif,  menjaga  kerukunan  sesama  jamaah,  meningkatkan pendapatan desa, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 3) Hukum Islam memandang  pelaksanaan  SPP  menggunakan  sistem  bunga,  bukan  bagi  hasil. Pelaksanaan SPP bukan merupakan al-Qard dalam Fatwa DSN, karena tidak sesuai dengan  kriteria  dalam  Fatwa  DSN . SPP  belum  sepenuhnya  menggunakan  akad mudharabah karena masih 73% dengan kriteria akad mudharabah .
Kata Kunci: Simpan Pinjam Perempuan, Mudharabah

## Abstract
This research has three objectives, namely: 1) To analyze how the tradition and culture of Women’s Savings and Loans is implemented in Purwoasri Village, 2) To analyze what the contribution of the Women’s Savings and Loans program is to the economy of the people of Purwoasri Village, and 3) To analyze how Islamic law views this mudharabah -based  SPP  transaction  for  pilgrims  in  the  Tegaldlimo  District, Banyuwangi  Regency.  The  research  method  that  the  author  uses  is  descriptive qualitative. The results of the study show that: 1) The implementation of the Women’s Savings and Loans begins with forming a group, submitting data on the name of the group, survey, submits a fund to BUMDESMA, legality, disbursement, repayment, and payment of fees Women’s Savings and Loans members. 2) The contribution are: As  additional  business  capital,  encouraging  institutional  strengthening,  helping  to meet  consumptive  needs,  maintaining  harmony  among  congregation  members, increasing village income, and reducing poverty and unemployment. 3) Islamic law
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Submit:19-05-2023 Edited: 11-09-2023 Reviewer: 20-12-2023 Publish  : 26-01-2024 DOI: 10.30739/istiqro.v10i1.2188
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
views the implementation of Women’s Savings and Loans, that Women’s Savings and Loans transactions use an interest system, not profit sharing. The implementation of the Women’s Savings and Loans is not al-Qard , because it is not in accordance with the  criteria  stated  in  the  DSN  Fatwa  regarding Qard .  SPP  has  not  fully  used  the mudharabah contract because it is still 73% with the mudharabah contract criteria.

## Keywords: Women’s and Saving Loans, Mudharabah

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  hal  menghapus diskriminasi perempuan. Ketergantungan seorang perempuan terhadap laki-laki akan sangat terlihat ketika mereka tidak bekerja, situasi ini kadang dianggap oleh kaum kali- laki  bahwa  perempuan  lemah  dan  dianggap  rendah  oleh  laki-laki.  Berbeda  dengan perempuan pekerja, mereka lebih bisa mandiri, tidak manja, dan tidak ketergantungan oleh  laki-laki,  sehingga  mereka  dianggap  tidak  rendah  oleh  laki-laki.  Perempuan modern bisa berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, walaupun mereka tidak  bekerja  di  luar  setidaknya  mereka  mendapatkan  penghasilan  dan  tetap  bisa mengurus  keluarganya  tanpa  adanya  keterikatan  dari  pimpinan  seperti  pegawai kantoran.  Perempuan  yang  berdaya  dalam  hal  kegiatan  sosial,  bekerja  mencari perekonomian  bisa  mengurangi  tingkat  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) yang selalu dilakukan oleh laki-laki karena ketidak berdayaan perempuan dan selalu dianggap lemah serta dianggap tidak bisa hidup tanpa laki-laki, seperti yang dilakukan oleh  perempuan  yang  ada  di  Kecamatan  Tegaldlimo  Kabupaten  Banyuwangi mengikuti  kegiatan  program  SPP  (Simpan  Pinjam  Perempuan)  untuk  membantu perekonomian  keluarga  dengan  tetap  bisa  melakukan  peran  utamanya  sebagai  ibu rumah  tangga  mereka  juga  dapat  berpenghasilan  dari  program  Simpan  Pinjam Perempuan berbasis mudharabah/ bagi hasil ini.
Simpan  Pinjam  Perempuan  bukan  merupakan  kegiatan  prostitusi  yang dijalankan  oleh  sejumlah  wanita  penghibur  dan  laki-laki  hidung  belang  untuk memenuhi  keinginannya,  namun  SPP  adalah  kegiatan  positif  yang  dilakukan  oleh kelompok  perempuan  untuk  memberi  modal  kepada  masyarakat  miskin  yang produktif,  karena  mereka  bisa  bekerja  mandiri  tapi  tidak  mempunyai  modal,  atau mereka yang mau mengembangkan usahanya supaya lebih besar dan mendatangkan keuntungan, sehingga dengan adanya SPP program desa dapat berjalan sesuai dengan tujuannya  yaitu  meningkatnya  APD  (Anggaran  pendapatan  Desa),  dan  masyarakat miskin  produktif  terpenuhi  kebutuhannya.  Kegiatan  ini  awalnya  ditujukan  kepada perempuan yang mengikuti jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah tidak hanya jamaah sholat  lima  waktu  saja,  melainkan  masyarakat  yang  rajin  mengikuti  jamaah al- barzanji, jamaah yaasiin ,  jamaah fida’ ,  dan  jamaah  arisan.  SPP  ditujukan  untuk masyarakat yang rajin mengikuti jamaah karena mereka akan sering ketemu di majlis ta’lim dan anggota yang meminjam merasa sungkan ketika waktu membayar cicilan sudah jatuh tempo.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Simpan  Pinjam  Perempuan  adalah  istilah  menyimpan  dan  meminjam  yang dilakukan oleh sekelompok perempuan yang rajin mengikuti jamaah. Tapi dalam hal ini SPP yang dilakukan oleh sekelompok perempuan hanya meminjam dana saja yang dikelola  oleh  desa,  sehingga  keuntungan  yang  diperoleh  dari  program  SPP didistrubusikan untuk infrastruktur dan kepentingan desa.
Keanekaragaman  kebutuhan  masyarakat  Kecamatan  Tegaldlimo  tidak  hanya bersifat  produktif  saja,  kekurangan  kebutuhan  konsumtif  juga  sering  dialami  oleh masyarakat, karena sebagian besar profesi mereka adalah petani dan buruh tani. Petani tidak setiap bulan mendapatkan pendapatan dari panenannya, mereka harus menunggu berbulan-bulan  untuk  menghasilkan  panenannya,  sehingga  mereka  mengalami kesulitan  untuk  makan  dan  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  ketika  waktu  panen belum  tiba.  Dengan  adanya  program  SPP  masyarakat  miskin  yang  produktif  dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu untuk makan, bayar listrik, bayar sekolah anaknya, dan kebutuhan lainnya.
Pekerjaan  utama  masyarakat  Kecamatan  Tegaldlimo  menurut  sektor  adalah: padi dan palawija terdapat 24.043, hortikultura 4082, perkebunan 75, perikanan 354, peternakan 637, kehutanan dan pertanian lain 60, pertambangan dan penggalian 24, industri 1677, listrik dan gas 27, kontruksi/bangunan 471, perdagangan 3819, hotel dan rumah makan 89, transportasi dan pergudangan 277, informasi dan komunikasi 58,  keuangan  dan  asuransi  135,  jasa  pendidikan  991,  jasa  kesehatan  148,  jasa kemasyarakatan 1249, dan lainnya 224 dengan jumlah total 38.442. dari jumlah 38.442 masyarakat yang bekerja di berbagai sektor, pekerjaan terbanyak terdapat pada pekerja di  sektor  padi  dan  palawija,  oleh  karena  itu  sebagian  besar  masyarakat  Kecamatan Tegaldlimo  tidak  mendapatkan  penghasilan  secara  harian,  mingguan,  maupun bulanan, melankan setiap panen yaitu dengan perkiraan 4 bulan sekali (Badan Pusat Statistik Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2021).
Hasil wawancara awal dengan salah satu anggota SPP adalah: “Bahwa Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Kecamatan Tegaldlimo menggunakan akad bagi hasil, yang ditetapkan prosentasenya di awal perjanjian”. Prosentase yang ditetapkan di awal itu dijadikan acuan anggota SPP dalam membayar bagi hasilnya setiap bulan dengan simpanan pokoknya, dalam hal ini anggota SPP yang meminjam kepada pengurus SPP dengan jumlah banyak, maka secara otomatis akan mengembalikan bagi hasil yang banyak juga, walaupun dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan”. Kerjasama dengan memberikan sebagian dari hasil yang diperoleh dari usahanya disebut dengan kerjasama mudharabah dan musyarakah, perbedaan  dari  kedua  istilah  ini  adalah terletak dari perolehan dana atau modal dari shohibul maal. Kerjasama mudharabah (bagi  hasil)  adalah  kerjasama  dengan  pihak shohibul  mal (pemodal)  dan mudharib (penggarap).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Ibu  Sumiyati,  pinjaman  ini  dapat  membantu kehidupan  rumah  tangga  dalam  hal  membantu  perekonomian  dalam  peningkatan usaha  maupun  membantu  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumtifnya.  Pinjaman  ini
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
tidak  mengikat  pengguna  pinjaman,  seperti  yang  ada  di  dalam  perbankan  yang pinjamannya  harus  bersifat  produktif  yang  jelas  usahanya  sehingga  tidak  adanya dampak  kredit  macet  yang  ditanggung  oleh  perbankan.  Pinjaman  ini  sifatnya membantu masyarakan Kecamatan Tegaldlimo terutama di Desa Purwoasri, sehingga beban atau bunga yang dibebankan kepada peminjam tidak memberatkan peminjam, dalam hal ini ketua kelompok yang bertanggungjawab mengumpulan angsuran dari anggota  yang  nanti  akan  diserahkan  kepada  ketua  yang  ada  di  setiap  dusun  yang bertanggungjawab  menyetorkan  angsuran  anggota  kelompok  ke  BKAD  (Badan Kerjasama Antar Desa).
Program  Simpan  Pinjam  Perempuan  yang  ada  di  Kecamatan  Tegaldlimo, khususnya  di  Desa  Purwoasri  ini  yang  bekerjasama  dengan  BKAD  merupakan program  yang  dianggap  sangat  mudah  dan  memudahkan  peminjam,  karena  selain bunga yang dibebankan relatif sangat kecil, pinjaman ini sifatnya tidak ada agunan wajib yang dijadikan jaminan oleh BKAD. Peminjam hanya cukup menyetorkan KTP, KK dan foto usaha yang dimiliki oleh peminjam yang akan di survey langsung oleh ketua kelompok atau tim dari BKAD. Selain memudahkan peminjam, kegiatan SPP juga menjadi salah satu kegiatan dengan agenda tujuan besar pemerintah daerah, yaitu pemberantasan kemiskinan, dengan adanya modal yang diberikan kepada perempuan dalam kegiatan SPP, perempuan produktif akan mengembangkan atau menciptakan usaha baru, sehingga bantuan pemerintah yang sifatnya konsumtif atau sering disebut sebagai  Bantuan  Langsung  Tunai,  dapat  dialihfungsikan  menjadi  bantuan  yang produktif, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan pengurangan kemiskinan (Priyo Utomo, Dkk, 2019). Hal ini sangat berbeda ketika pinjaman itu dilakukan di lembaga  keuangan  atau  perbankan,  perbankan  yang  dikenal  sangat  ribet  oleh masyarakat desa dalam hal peminjaman dana, masyarakat harus menyertakan jaminan berupa  BPKB,  sertifikat  tanah,  atau  lainnya,  selain  itu  perbanakan  sangat  detail menganalisis  usaha  yang  dimiliki  oleh  peminjam  atau  nasabah,  sehingga  ada kemungkinan  permintaan  pinjaman  dana  oleh  nasabah  kepada  perbankan  tidak disetujui.
Tujuan  pemerintah  desa  dalam  kegiatan  SPP  adalah  mengembangakan  atau mencipatakan usaha baru, tapi realisasinya di lapangan, masyarakat yang meminjam tidak  hanya  digunakan  untuk  keperluan  produktif  saja,  tetapi  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  tetapi  hal  itu  tidak  menjadi  permasalahan  bagi  pemerintah, karena target dari pemerintah setempat adalah dana terealisasi dan disalurkan kepada masyarakat  yang  menjadi  anggota  dari  Simpan  Pinjam  Perempuan.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kecamatan  Tegaldlimo  khususnya  di  Desa  Purwoasri  dikarenakan program ini dilaksanakan pada jamaah, majlis ta’lim dan kumpulan ibu-ibu Muslimat, Fatayat  Nahdlatul  Ulama  yang  mereka  sebut  sebagai  kegiatan  Simpan  Pinjam Perempuan dengan konsep bagi hasil, dalam hal ini  bagi hasil yang dimaksud adalah mudharabah ,  dimana  BKAD  (Badan  Kerjasama  Antar  Desa)  yaitu  dalam  hal  ini adalah BUMDESMA (Badan Usaha Milik Bersama) Mulya jaya sebagai shahibul mal
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
(penyedia dana) dan masayarakat peminjam dana disebut sebagai mudharib. Program  Simpan  Pinjam  Perempuan  yang  berbasis mudharabah sangat diperlukan  oleh  masyarakat dan  pemerintah  daerah  setempat,  selain  untuk mendongkrak  perekonomian  daerah,  pembangunan  nasional,  pengurangan kemiskinan,  kegiatan  bermuamalah  sangat  penting  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  dana  atau  modal,  bagi  pemerintah  daerah  untuk  pengembangan perekonomian,  dan  bagi  ketua  kelompok  sebagai  penggerak  aktif  kegiatan  Simpan Pinjam  Perempuan,  oleh  karena  itu  peneliti  ingin  mengambil  judul  “Tradisi  dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis Mudharabah pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”.

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Pengertian Tradisi dan Budaya
Tradisi  bisa  dikatan  sebagai suatu pijakan  di  masa  lampau,  adat  istiadat  dan kebiasaan suatu masyarakat yang diturunkan kepada anak cucunya sebagai warisan budaya  dari  nenek  moyang.  Sebagai  salah  satu  contoh  dari  bentuk  tradisi  adalah bahasa  daerah  yang  dipakai  disetiap  daerah  merupakan  tradisi  yang  sudah  turun temurun dan dijadikan pijakan masyarakat dalam kehidupannya (W. J. S., 1985).
2. Teori Tentang Simpan Pinjam
Simpan  pinjam  berasal  dari  dua  suku  kata  yaitu  simpanan  dan  pinjaman.
Simpanan  adalah  sejumlah  uang  yang  diberikan  oleh  seseorang  (nasabah)  kepada pengurus (lembaga keuangan). Istilah simpanan muncul pada tahun 1958 ketika ada ajakan dari pemimpin negara untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung, karena pada zaman dulu, perekonomian masyarakat belum membaik, sehingga ketika membutuhkan  modal  yang  banyak  untuk  usaha,  seseorang  harus  menabung  dahulu untuk  memenuhi  target  tersebut.  Sedangkan  untuk  pinjaman  adalah  sejumlah  dana yang diberikan oleh bank (lembaga keuangan) kepada nasabah untuk keperluan modal dan usaha, sebagai kontribusinya terhadap bank, maka nasabah diharuskan membayar bunga  sesuai  dengan  kesepakatan  di  awal  perjajian  dan  melunasinya  dalam  jangka waktu  yang  telah  ditentukan  (Indrawati,  2020).  Setelah  mengetahui  pengertian simpanan dan pinjaman, maka simpan pinjam dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengelolaan dana yang mulanya dihimpun dari nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk  tabungan/deposito  dan  akan  disalurkan  kepada  nasabah  yang  membutuhkan modal  usaha  dalam  bentuk  pinjaman,  permohonan  pinjaman  dalam  bentuk  tulisan dengan kontrak yang jelas antara kedua belah pihak, dan jelas besaran pinjamannya, angsuran setiap jatuh temponya, dan besaran bunga yang ditetapkan oleh perbankan.
3. SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  tentang  simpan  pinjam  yang merupakan perpaduan  dari  dua  kata  yaitu  simpan  dan  pinjam.  Simpan  pinjam  merupakan  dua kegiatan yang berkesinambungan antara dua pihak, dalam hal ini yang menjadi pihak perantara  antara  nasabah  penyimpan  dan  nasabah  peminjam  adalah  perbankan,
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
lembaga  keuangan,  pasar  modal,  dan  institusi  lainnya.  Simpan  pinjam  perempuan merupakan  kegiatan  yang  melibatkan  perempuan,  dalam  hal  ini  perempuan  bukan objek  yang  menjadi  barang  yang  siap  disimpan  dan  dipinjam  layaknya  kegiatan prostitusi, melainkan perempuan adalah subjek yang menjadi tombak kegiatan yang dapat  mengurangi  kemiskinan  ini.  SPP  di  Desa  Purwoasri  Kecamatan  Tegaldlimo terdapat pengelola modal yang dipercayai dalam mendistribusikan atau meminjamkan modal pada kelompok tertentu yang tentunya sudah saling mengenal antara pemegang modal  dan  peminjam  modal,  sehingga  kegiatan  mudah  terpantau  dan  memudahkan kedua belah pihak.
4. Bunga
Bunga  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  didefinisikan  sebagai imbalan  jasa  untuk  penggunaan  uang  atau  modal  yang  dibayar  pada  waktu  yang disetujui,  umumnya  dinyatakan  sebagai  persentase  dari  modal  pokok,  dan  dalam Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, Bunga didefinisikan sebagai suatu biaya (berupa persentase)  atas  uang  pinjaman.  Sedangkan  dalam  bahasa  inggris,  Bunga  adalah terjemahan dari interest yang berarti money charged for borrowing money or paid to somebody who invests money (T. Guritno, 1992: 205).

## C. METODE PENELITIAN
Jenis pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan  tipe  deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan  dari  hasil  pengumpulan  data  yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan juga analisis dokumen pada objek  penelitian  yaitu  warga  Desa  Purwoasri  Kecamatan  Tegaldlimo  yang  terlibat dalam  kegiatan  dan  keanggotaan  Simpan  Pinjam  Perempuan.  Jenis  penelitian deskriptif ini merupakan mendiskripsikan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data utama yaitu wawancara kepada pihak terkait maupun data-data pendukung terkait profil Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo dan pihak BUMDESMA.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan SPP pada Jamaah di Desa Purwoasri
Dalam  kegiatan  Simpan  Pinjam  Perempuan  yang  ada  di  Desa  Purwoasri  ini merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perempuan,  sebagian  besar  dari  mereka adalah melakukan pinjaman dan sedikit dari mereka melakukan simpanan. Sirkulasi uang dari kegiatan SPP ini sumber utamanya tidak diperoleh dari masyarakat yang mempunyai  simpanan  di  BUMDESMA,  melainkan  berasal  dari  anggaran BUMDESMA  dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  yang  dikhususkan untuk memberdayakan perempuan, baik sebagai modal usaha, pengembangan usaha, maupun untuk keperluan yang sifatnya konsumtif.
Pinjaman yang sifatnya konsumtif maupun produktif tidak terdapat perbedaan dari  segi  prosedur  peminjaman,  pencairan,  bunga,  serta  pengangsurannya,  yang terpenting adalah anggota peminjam SPP mempunyai aset produktif yang ditunjuukan kepada pihak BUMDESMA ketika ada pihak yang mensurvey kepada anggota yang
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
baru  pertama  kali  bergabung  dalam  kegiatan  SPP  ini.  Pihak  BUMDESMA  hanya mensurvey usaha atau aset produktif sekali seumur hidup dan tidak dilakukan survey lagi ketika pengajuan untuk pinjaman selanjutnya.
Kegiatan SPP yang dilakukan oleh para perempuan produktif ini bisa disebut sebagai istilah symbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak saling membutuhkan, pihak yang membutuhkan pinjaman sangat terbantu dengan adanya program SPP, dan pihak BUMDESMA selaku pihak yang menyediakan dana, menjadikan dana produktif di lingkungan perempuan, khusunya pada jamaah. Mentri Perekonomian Sri Mulyani dalam pidatonya mengatakan bahwa: “Kenapa Negara Amerika begitu sangat maju terkait perekonomian sedangkan Negara Indonesia dari dulu hanya dikenal sebagai negara berkembang, salah satu alasannya yaitu di Amerika tidak ada aset tidur, mereka bekerja  biasa  saja,  namun  aset,  modal,  propreti  mereka  yang  bekerja  keras  untuk mendapatkan uang. Sedangkan di Indonesia, semua orang bekerja keras namun, aset, modal,  proprerti  mereka  tidur  semua,  sehingga  orang  Indonesia  sangat  jarang  libur kerja,  yang  ada  malah  lemburan  kerja”.  Jadi  perbedaannya  terletak  pada  orang Indonesia kerja keras untuk mendapatkan uang, sedangkan orang Amerika uang yang bekerjakeras  untuk  membuatnya  jadi  berkembang.  Begitulah  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  melalui  BUMDESMA  Mulya  Jaya  untuk  menjadikan  uang  yang produktif  dalam  kegiatan  Simpan  Pinjam  Perempuan.  Biar  lebih  mudah  dalam memahami  pelaksanaan  SPP  di  Desa  Purwoasri,  berikut  skema  yang  akan  penulis gambar.
Gambar 1. Skema SPP Sampai pada Anggota SPP (Sumber: Data Primer, 2023)
BPD BUMDESMA
Koordinator Ketua Kelompok Dusun Tegalsari Lor Koordinator Ketua Kelompok Dusun Kalisari
Koordinator Ketua Kelompok Dusun Tegalsari Kidul Desa Purwoasri Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya
Anggota SPP berbasis mudharabah seluruh Desa Purwoasri
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
BPD  (Badan  Pengawas  Desa)  sebagai  pengawas  seluruh  kegiatan  di  Desa Purwoasri yang berwewenang untuk memberikan masukan dan peraturan, terutama dalam  kegiatan  Simpan  Pinjam  Perempuan  yang  dilaksanakan  di  Desa  Purwoasri, bahkan  kegiatan  kepala  desa  yang  berkaitan  dengan  anggaran  belanja  maupun anggaran  pendapatan  juga  diawasi  oleh  BPD  Purwoasri.  Kegiatan  produktif  yang pencairannya  harus  mendapatkan  legalitas  Desa  Purwoasri  ini  dicairkan  oleh BUMDESMA  kepada  koordinir  ketua  kelompok  masing-masing  dusun  di  Desa Purwoasri, yaitu Dusun Tegalsari Lor yang diketuai oleh Ibu Martini, Dusun Kalisari yang  diketuai  oleh  Ibu  Sih  dan  Dusun  Tegalsari  Kidul  yang  diketuai  oleh  Ibu Musyarofah.  Anggaran  yang  diperoleh  dalam  kegiatan  SPP  adalah  anggaran pendapatan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Dalam  pencairan  dana untuk kegiatan SPP oleh koordinir ketua kelompok, dana yang sudah mendapatkan legalitas kepala desa dicairkan oleh BUMDESMA dan diambil oleh koordinir ketua kelompok  yang  akan  dibagikan  kepada  kelompok-kelompok  yang  sudah  menjadi anggotanya, baik anggota baru, maupun anggota lama. Kegiatan SPP ini harus selesai dalam  1  periode  atau  10  bulan,  berapapun  pinjaman  yang  dipinjam  oleh  masing- masing kelompok harus selesai dalam waktu 10 bulan dengan ketentuan bunga yang sudah ditetapkan oleh BUMDESMA yaitu sebesar 15%.

## Gambar 2. Skema Bagi Hasil yang Masuk ke APD dan Kas Pengelola (Sumber: Data Primer, 2023)
Besaran bagi hasil yang ditetapkan oleh BUMDESMA Mulya Jaya adalah 15% dari total pinjaman pokok, bagi hasil tersebut tidak seluruhnya masuk ke kas Desa atau APD, bagi hasil yang ditetapkan sebesar 15% dari total pinjaman pokok adalah 11% akan diserahkan ke BUMDESMA yang akan masuk ke dalam APD, dan 4% masuk ke kas pengelola. Setiap akhir pembukuan, yaitu 10 bulan sekali anggota SPP akan diberikan fee atau  bonus,  atau  orang-orang  menyebutnya  sebagai  bonus  kerukunan berupa sabun, minyak, gula, beras, dan atau barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Fee ini diberikan oleh koordinir ketua kelompok kepada anggota-anggotanya sebagai motivasi dalam melakukan pembayaran angsuran di setiap bulannya, selain itu, fee juga  menciptakan  anggota-anggota  baru  yang  sebelumnya  tidak  bergabung  dalam
Besaran bagi hasil adalah 15% dari pinjaman pokok 11% masuk ke APD (Anggaran Pendapatan
Desa)
4% masuk ke kas anggota Simpan Pinjam Perempuan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
kegiatan SPP ini menjadi bergabung, walaupun jika dibandingkan besaran bagi hasil cukup  besar  dibanding  bunga  yang  dibebankan  perbankan  konvensional  kepada nasabah. Kerukunan ibu-ibu jamaah di Desa Purwoasri yang menyebabkan program ini  sudah  berlangsung  selama  15  tahun,  kepercayaan  peminjam,  dan  kehandalan pengelola  menyebabkan  program  SPP  sebagai  program  produktif  yang  menjadi primadona  Desa  Purwoasri,  karena  biasanya  pemberian  modal  secara  cuma-cuma berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sejenisnya kepada warga Desa Purwoasri tidak bertahan lama, biasanya desa memberikan anak kambing dengan harapan bisa dipelihara  oleh  warga  desa  yang  masih  mampu  bekerja  namun  tidak  mempunyai pekerjaan  tetap,  tetapi  apa  yang  diharapkan  pemerintah  desa  tidak  sesuai  dengan kenyataan  di  lapangan,  kebanyakan  warga  desa  yang  mendapat  bantuan  malah menjual aset produktifnya karena mereka lebih membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuahan  sehari-hari  dan  mereka  tidak  mempunyai  kandang  kambing  yang digunakan untuk memelihara kambing.
Simpan Pinjam Perempuan tidak dianjurkan untuk dipinjamkan oleh warga yang tidak  mempunyai  aset  produktif,  aset  produktif  yang  dimaksud  seperti  usaha  kayu, usaha  peternakan,  usaha  pertanian,  bahkan  aset  berupa  jaring  ikan  bisa  digunakan untuk jaminan bagi perempuan yang melaksanakan kegiatan ini, tidak harus adanya sertifikat  tanah,  BPKB  kendaraan,  sehingga  program  ini  bisa  lebih  masuk  ke perkampungan  yang  tidak  pernah  dijamah  oleh  lembaga  keuangan,  perbankan, ataupun koperasi.
BUMDESMA  Mulya  Jaya  yang  bertempat  di  Kecamatan  Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi merupakan BUMDESMA yang mengurusi kegiatan SPP di 9 desa di seluruh wilayah Kecamatan Tegaldlimo, termasuk Desa Purwoasri. Sebagai Badan Usaha Milik Desa Bersama Mulya Jawa di Wilayah Kecamatan Tegaldlimo mempunyai  beberapa  prosedur  dalam  pelaksanaan  kegiatan  SPP,  dalam  BAB  IV terdapat  4  tahapan  dalam  prosedur  kegiatan  SPP  hingga  kegiatan  tersebut  disetujui oleh BUMDESMA yang akan digambarkan dalam skema berikut ini:

## Gambar 3. Tahapan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan
(Sumber: Data Primer, 2023)
(1) Pembentukan Kelompok (2) Pengajuan Data-Data Kelompok Nama Peminjam (3) BUMDESMA melakukan survey (4) Ketua melakukan pengajuan dana (5) Mendapatkan legalitas dari desa (6) Pencairan oleh BUMDESMA (7)
Pelunasan dan tutup buku setiap 10 bulan
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Gambar di atas merupakan info grafis pelaksanaan kegiatan SPP jika pertama kali dilakukan atau untuk pengajuan kelompok baru, jadi ketua koordinir kelompok membuat  kelompok  baru  yang  juga  ada  ketua  yang  bertanggungjawab  atas kelompoknya  untuk  pengajuan  baru  menjadi  anggota  SPP,  pihak  BUMDESMA Mulya  Jaya  akan  mensurvey  tempat  dan  usaha  yang  dimiliki  oleh  calon  peminjam dalam  kegiatan  SPP  ini,  maksimal  dana  yang  diajukan  oleh  anggota  baru  adalah sebesar Rp. 2.000.000, setelah anggota kelompok disetujui oleh pihak BUMDESMA, koordinir ketua kelompok mengajukan besaran jumlah dana yang akan dipinjam oleh kelompok baru tersebut, setelah dilegalitas oleh kepala desa, dana bisa dicairkan, pada setiap bulannya anggota kelompok mambayar angsuran pokok+bagi hasil yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15% kepada koordinir ketua kelompok dan menyerahkannya kepada  pihak  BUMDESMA,  angsuran  berakhir  pada  bulan  kesepuluh  pada  setiap periode dan anggota SPP akan diberikan bonus oleh koordinir ketua kelompok sebagai bonus kerukunan setiap sepuluh bulan sekali.
Dalam pelaksanaan kegiatan SPP berbasis mudharabah pada jamaah ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Sasikirana, Retno Murniati dan Muhammad  Junaidi  tentang  implemmentasi  akad mudharabah pada  KSP  dan pembiayaan  syariah  Baitul  mal  wa  tamwil  “Binama”  di  Semarang  adalah  tentang nasabah yang meminjam di KSP kesulitan dalam hal transparansi keuntungan yang akan dibagihasilkan kepada KSP/BMT sehingga teori bagi hasil tidak sama dengan yang  diharapkan  dalam  kegiatan  simpan  pinjam  di  koperasi  tersebut.  Sama  halnya dengan kegiatan SPP di Desa Purwoasri ini berbasis bagi hasil, tetapi kenyataan yang diterapkan  adalah  besaran  dari  pokok  pinjaman  harus  disetorkan  setiap  bulannya, sehingga bagi hasil yang disetorkan kepada koordinir ketua kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai “bunga pinjaman” (Diah Sasikirana, Dkk, 01).

## 2. Kontribusi SPP Berbasis dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Kontribusi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada BUMDESMA Mulia Jaya pada perempuan di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo adalah sebagai berikut:
a. Sebagai Tambahan Modal Usaha Bagi Perempuan Produktif
Bagi perempuan produktif akan tahunya uang merupakan salah satu modal yang tidak  bisa  didiamkan  begitu  saja  karena  nilainya  akan  berkurang,  dalam  benak pikirannya pasti terbesit bagaimana cara menggunakan modal/uang itu dengan sebaik- baiknya  sehingga  dapat  mendatangkan  keuntungan,  misalnya  untuk  modal  jualan online,  untuk  mengembangkan  usaha  pertanian,  memelihara  peternakan,  dan  lain sebagainya.  Dengan  berdagang,  menciptakan  usaha,  mengembangkan  usaha seseorang akan dihadapkan pada tiga kemungkinan, yaitu keuntungan, kerugian, dan Break Event Poin (BEP) atau disebut sebagai dimana suatu keadaan usaha yang tidak mendapatkan keuntungan juga tidak mendapatkan kerugian.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## b. Mendorong Penguatan Kelembagaan dalam Program SPP
Program  Simpan  Pinjam  Perempuan  yang  ada  di  Desa  Purwoasri  dapat mendongkrak  program-program  desa  yang  belum  terealisasi  dengan  baik.  Jiwa semangatnya  ibu-ibu  jamaah  dapat  menghasilkan  keuntungan  bagi  desa  yang  akan masuk  ke  dalam  Anggaran  Pendapatan  Desa.  BUMDESMA  sebagai  Badan  Usaha Milik  Desa  Bersama  Mulya  Jaya  memberikan  andil  yang  cukup  tinggi  dalam  hal pengelolaan dana. Seperti halnya perbankan atau koperasi, BUMDESMA Mulya Jaya sebagai penyalur anggaran yang diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)  maupun  berasal  dari  APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah)  yang akan disalurkan dalam bentuk program Simpan Pinjam Perempuan yang dikoordinir disetiap  dusun  oleh  ketua  koordinir  kelompok.  Koordinir  ketua  kelompok  yang bertanggungjawab  atas  angsuran  setiap  bulannya  setiap  kelompok,  sehingga  yang disetorkan kepada BUMDESMA Mulya Jaya itu angsuran yang sudah genap, jika ada kekurangan dari anggota kelompok yang mengalami kendala dalam angsuran, maka ketua  kelompok  yang  bertanggungjawab  untuk  menalangi  dahulu  untuk  diberikan kepada BUMDESMA Mulya Jaya,
Alur pertama , BUMDESMA  Mulya  Jaya  memperoleh  anggaran  dari  APBD maupun  APBN  yang  seharusnya  disalurkan  untuk  masyarakat  desa,  bisa  berbentuk konsumtif,  bisa  juga  berbentuk  produktif. Kedua, anggaran  yang  ditujukan  untuk masyarakat  desa,  sebagian  dikelola  oleh  BUMDESMA  Mulya  Jaya  dalam  bentuk pinjaman produktif, ini merupakan program inovatif yang terbilang sukses yang tidak hanya ada di Desa Purwoasri saja, melainkan banyak desa di sebagian besar Negara Indonesia menginovasi sebagian anggaran yang disalurkan kepada masyarakat desa berbentuk  produktif,  dana  yang  berbentuk  produktif  akan  memberikan  keuntungan banyak pihak, bagi BUMDESMA sendiri, bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sebagai peminjam dana produktif. Bagi perempuan yang menjadi anggota SPP ini, jika track record nya itu sangat baik dalam hal membayar angsuran selalu  tepat  waktu,  maka  pihak  BUMDESMA  akan  memberi  tawaran  tambahan pinjaman pada periode selanjutnya. Pada keterangan ketiga, yaitu kewajiaban anggota SPP untuk membayar angsuran berupa pokok pinjaman+bunga yang telah ditetapkan dan mengakhiri perjanjian atau kontrak setiap sepuluh bulan sekali.

## c. Membantu Mencukupi Kebutuhan yang Bersifat Konsumtif
Sama halnya ketika seseorang melakukan pinjaman di perbankan berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk digunakan membangun rumah, membeli mobil, membeli sepeda motor, bahkan untuk membayar sekolah anaknya. Dalam hal ini bank tidak mau  mengambil  risiko  sehingga  nasabah  yang  melakukan  pinjaman  di  perbankan harus  mempunyai  usaha  dan  surat  berharga  sebagai  jaminan  pinjaman  yang  telah diberikan  kepada  nasabah.  BUMDESMA  Mulya  Jaya  juga  sama  dalam  hal  ini, nasabah yang melakukan transaksi pinjaman harus mempunyai usaha, karena secara logika, tidak akan bisa membayar utang ke BUMDESMA jika nasabah peserta SPP
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
tidak punya usaha atau gaji yang diberikan kepada perbankan sebagai angsuran setiap bulannya.  Jika  pinjaman  yang  telah  diberikan  BUMDESMA  kepada  anggota  SPP tidak  digunakan  untuk  kebutuhan  usaha,  hal  itu  tidak  menjadi  masalah  bagi BUMDESMA,  karena  yang  terpenting  adalah  nasabah  melakukan  angsuran  secara teratur setiap bulannya dan tepat waktu sesuai dengan kesepakat di awal kontrak.

## d. Menjaga Kerukunan Sesama Jamaah
Banyak hal yang dilakukan oleh masayarakat Desa Purwoasri untuk menjaga kerukunan,  di  antaranya  yaitu:  adanya  kegiatan  arisan,  pengajian, diba’an,  fida’, istighotsah , dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keagamaan, selain itu ibu-ibu juga masuk dalam organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yaitu masuk ke dalam banom Muslimat  dan  Fatayat,  sehingga  intensitas  bertemunya  sesama  anggota  masyarakat akan  lebih  sering  dan  memudahkan  untuk  melaksanakan  transaksi  Simpan  Pinjam Perempuan. Selain mendatangkan dampak yang positif, yaitu terciptanya perempuan yang  produktif,  terdapat  beberapa  dampak  negatif  karena  program  SPP  ini,  di antaranya adalah: ghibah, fitnah, adu domba, mengumpat, melebih-lebihkan cerita, itu semua merupakan dampak negatif dari kegiatan jamaah dalam program SPP, karena intensitas pertemuan semakin tinggi, sehingga membicarakan hal positif dan negatif merupakan rutinitas para ibu-ibu Muslimat dan Fatayat.

## e. Meningkatkan Pendapatan Desa
Program Simpan Pinjam Perempuan yang melibatkan perempuan dalam semua kegiatannya,  dengan  tujuan  utama  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  Anggaran Pendapatan Desa, sudah dijelaskan di atas, bahwa Desa Purwoasri mendapatkan 11% dari total bagi hasil yang diberikan anggota SPP sebagai bentuk kontribusinya kepada BUMDESMA Mulya Jaya yang telah memberi pinjaman produktif. Jika setiap dusun yang  dikoordinir  oleh  koordinir  ketua  kelompok  bisa  mencairkan  anggaran  Rp. 100.000.000,  maka  setiap  akhir  periode,  yaitu  setiap  sepuluh  bulan  sekali  desa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 11.000.000., Jika di Desa Purwoasri terdapat 3 dusun,  yaitu  Dusun  Tegalsari  lor,  Dusun  Tegalsari  Kidul  dan  Dusun  Kalisari,  dan setiap  dusun  bisa  mencairkan  anggaran  Rp.  100.000.000.,  maka  desa  mendapatkan anggaran atau keuntungan dari program SPP sebesar Rp. 33.000.000., maka dari itu Desa  Purwoasri  saat  ini  mempunyai  BUMDES  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  yang berupa  koperasi  yang  menjual  alat-alat  tulis  kantor,  selain  itu  Desa  Purwoasri  juga mempunyai usaha peternakan kambing yang dikelola oleh Desa Purwoasri. Bentuk usaha-usaha  yang  dikelola  oleh  Desa  Purwoasri  tidak  jauh  dari  peran  perempuan dalam program Simpan Pinjam Perempuan, yang mengahasilkan anggaran produktif untuk Anggaran Pendapatan Desa.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## f. Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
Salah  satu  tujuan  Negara  Indonesia  dalam  ekonomi  makro  jangka  panjang adalah  mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran.  Kemiskinan  dan  pengangguran adalah penyakit yang harus dibasmi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, setiap  tahun  kemiskinan  di  Indonesia  semakin  menurun  karena  program-program pemerintah, pemerataan sosial, bantuan Pendidikan dan sebagainya. Hal itu ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Negara Indonesia yaitu kemiskinan dan pengangguran.  Kemiskinan  merupakan  keadaan  dimana  seseorang  tidak  mampu mencukupi  kebutuhannya,  baik  kebutuhan  hidup,  kebutuhan  pendidikan,  bahkan kebutuhan  seksual.  Seseorang  dikatakan  miskin  ketika  tidak  mampu  atau  jauh  dari standar  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Sedangkan  pengangguran  merupakan, manusia dengan usia produktif dan mampu bekerja, tetapi tidak bisa menghasilkan pekerjaan. Tidak bisa menghasilkan pekerjaan ini terdapat banyak faktor, diantaranya yaitu: rendahnya Pendidikan yang dimilikinya, tidak adanya modal untuk menciptakan usaha, tidak adanya kreatifitas yang ada dalam dirinya, sedikitnya permintaan tenaga kerja dari pemerintah dibanding dengan banyaknya penawaran tenaga kerja.

## 3. Hukum Islam Memandang Pelaksanaan SPP
Pelaksanaan SPP di Desa Purwoasri, menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati, namun jika dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Ascarya (2007), kriteria bagi hasil yang terdapat dalam akad mudharabah telah dijelaskan dalam tabel di  atas,  dari  beberapa  kriteria  dan  persyaratan  yang  disebutkan  sebagai  akad mudharabah, program SPP terdapat banyak kriteria yang tidak dapat dipenuhi sebagai akad mudharabah, di antaranya adalah:
a. Dalam persyaratan dikatakan bahwa jika usaha mengalami kerugian yang tidak disebabkan  oleh  peminjam,  maka  kerugian  financial  ditanggung  penuh  oleh penyedia  dana,  dalam  hal  ini  adalah  BUMDESMA  Mulya  Jaya,  sedangkan pelaksanaan SPP tidak memenuhi kriteria ini.
b. Salah  satu  rukun  yang  disebutkan  adalah  kesepakatan  nisbah  bagi  hasil  antara kedua belah pihak, sedangkan dalam pelaksanaan SPP, bagi hasil yang dimaksud adalah prosentase dari jumlah dana yang diterima, yaitu sebesar 15% dari total keseluruhan pinjaman yang diangsur di setiap bulannya.
c. Tidak  adanya  jaminan  dari  pihak  ketiga  dalam  pelaksanaan  Simpan  Pinjam Perempuan.
d. Tidak  adanya  Badan  Arbritrase  Syariah  dalam  pelasanaan  SPP  yang berwewenang dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak apabila terjadi kecekcokan.
Dari 15 poin kriteria akad mudharabah , pelaksanaan SPP tidak bisa memenuhi 4  kriteria  yang  telah  ditetapkan  ketika  bertransaksi  dengan  menggunakan  akad mudharabah. Jadi  kriteria  akad mudharabah dalam  pelaksanaan  Simpan  Pinjam Perempuan hanya 73
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Karena  pandangan  tentang  bunga  dan  bagi  hasil  sampai  saat  ini  masih  juga diperdebatkan, terutama tentang bunga. Tidak ada yang memperdebatkan kehalalan transaksi bagi hasil, sedangkan bunga sampai saat ini masih hangat diperbincangkan oleh para tokoh dan cendekiawan. Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang transaksinya menggunakan prosentase dari hasil yang diterima dari usaha, kalau bunga merupakan  tambahan  yang  ditetapkan  karena  adanya  pinjaman  dan  sifatnya  tetap walaupun  dalam  usaha  seseorang  itu  mengalami  kerugian.  Dalam  bagi  hasil, prosentasenya  ditentukan  dari  banyaknya  keuntungan  yang  diperoleh,  sedangkan dalam  bunga  prosentase  ditentukan  dari  besaran  jumlah  uang  yang  dierima  oleh peminjam.  Dalam  bagi  hasil,  jumlah  nisbah  yang  diterima  semakin  banyak  jika keuntungan naik, sedangkan untuk bunga, bagi hasilnya sifatnya tetap walaupun saat itu  usaha  sedang  mengalami  keuntungan,  bahkan  pemenang  tender.  Dalam  bank konvensional, apabila nasabah menyelesaikan kontrak perjanjian tepat waktu, maka tidak ada penalti, sedangkan apabila menyelesaikan tanggungan sebelum jatuh tempo, maka akan terkena penalti.
Pelaksanaan  Simpan  Pinjam  Perempuan  dengan  prinsip  bagi  hasil,  apakah sesuai dengan prinsip dan ketentuan bagi hasil ataukah mengarah ke bunga. Kalau di analisis secara mendalam bagi hasil yang ditetapkan oleh BUMDESMA Mulya jaya yang prosentasenya ditentukan dari pokok pinjaman, bukan dari hasil yang diterima oleh  peminjam,  maka  program  Simpan  Pinjam  Perempuan  di  Desa  Purwoasri menggunakan bunga yang telah ditetapkan oleh BUMDESMA yang pemerintah Desa Purwoasri. Bunga yang telah ditetapkan oleh lembaga penyedia modal atau perbankan statusnya masih abu-abu atau, karena tidak satupun ayat Al-Qur’an yang membahas tentang bunga. Kalau riba jelas keharamannya, sedangkan bunga itu apakah katagori riba  atau  bukan,  banyak  Mufassir  yang  berpendepat  bahwa  bunga  bank  bukan  riba karena  beberapa  ayat  riba  mengatakan  bahwa  dikatakan  riba  itu  jika  mengambil keuntungan  dengan  berlipat  ganda “adh’afan  mudha’afah”, riba  juga  mendholimi bagi  peminjam la  tadhlimuna  wala  tudhlamun”. Kedua  katagori  itu  tidak  terdapat dalam bunga bank karena bank tidak menetapkan bunga dengan sangat tinggi, bahkan relatif  sangat  kecil  untuk  produk  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)  karena  prioritasnya untuk  membantu  para  UMKM  memperluas  dan  mengembangkan  usahanya.  Untuk katagori kedua yaitu mendholimi bagi nasabah atau peminjam, dalam kasus Simpan Pinjam  Perempuan,  peminjam  malah  terbantu  dengan  adanya  program  SPP  karena tujuan pemerintah desa juga pemerataan dan membantu UMKM kecil, mereka saling ridha antara kedua belah pihak dan tidak adanya unsur mendholimi bagi pihak yang meminjam dana. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Ali Imran (3): 130 yang mulai melarang praktik riba yang biasanya dalam praktik dilakukan secara berlipat ganda. Ayat tersebut berbunyi:
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﱠﺬِ ﯾْ ﻦَ اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْ ا ﻻَ ﺗَ ﺄْ ﻛُ ﻠُ ﻮ ا اﻟ ﺮِّ ﺑٰ ﻮٓا اَ ﺿ ْﻌَ ﺎﻓً ﺎ ﻣﱡ ﻀ ٰ ﻌَ ﻔَ ﺔً ۖ وﱠ اﺗﱠ ﻘُ ﻮ ا ‹ﱣ َ ﻟَ ﻌَﻠﱠ ﻜُ ﻢْ ﺗُﻔْ ﻠِ ﺤُ ﻮْ نَۚ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Kementrian Agama RI, 2022: 130) .
Bagi  peminjam  uang  merasa  sangat  terdholimi  jika  tambahan  yang  diberikan pemberi  pinjaman  sangat  tinggi  dan  berlipat  ganda,  sehingga  Allah  sangat mengharamkan riba karena mendholimi pihak lain dan mengambil keuntungan yang berlipat ganda tanpa adanya suatu usaha yang menyertainya.
Dalam  kasus  Simpan  Pinjam  Perempuan  ini  bukan  merupakan  akad al-Qard yang  difatwakan  oleh  DSN,  karena  ketentaun  al-Qard  sendiri  merupakan:  (1) Al- Qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  ( muqtaridh )  yang memerlukan. (2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan pinjaman pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. (3) Biaya administrasi dibebankan kepada  nasabah.  (4)  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  dapat  meminta  jaminan kepada nasabah apabila diperlukan. (5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan bonus secara sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah yang tidak diperjanjikan dalam akad. (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh angsurannya pada  waktu  jatuh  tempo,  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  telah  memastikan ketidakmampuannya,  maka  LKS  dapat:  (a)  Memperpanjang  jangka  waktu pengembalian, atau (b) Menghapus ( write off ) sebagian atau seluruh utangnya. Fatwa DSN tentang al-Qard tidak terpenuhi dalam kegiatan atau program SPP karena kriteria-kriteria yang terdapat dalam Fatwa DSN yang telah dijelaskan di atas tidak  sesuai  dengan  pelaksanaan  SPP,  dalam  Fatwa  DSN  tentang al-Qard lebih mengarah  pada  pinjaman  konsumtif  yang  bonus  atau  kompensasi  yang  diberikan peminjam sifatnya tidak tetap, sedangakan dalam SPP, bagi hasil yang sifatnya tetap pada tiap bulannya. Dalam qard, lembaga keuangan bisa menghapus sebagian atau keseluruhan  utang  nasabah  karena  nasabah  sudah  tidak  sanggup  lagi  membayar utangnya,  sedangkan  dalam  pelaksanaan  SPP,  nasabah  harus  siap  membayar  utang plus bagi hasil yang ditetapkan walaupun keadaan usaha sedang tidak baik-baik saja. Qard memberikan  tenggang  waktu  bagi  nasabah  yang  mengalami  kesulitan  dalam membayar  utang,  sedangkan  dalam  SPP,  jika  salah  satu  anggota  tidak  sanggup membayar utangnya, maka ketua kelompok yang bertanggungjawab untuk menalangi anggota yang sedang kesulitan.

## E. KESIMPULAN
Penelitian  ini  yang  berjudul  “Tradisi  dan  Budaya  Simpan  Pinjam  Perempuan Berbasis Mudharabah Pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo” ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan tradisi dan budaya Simpan Pinjam Perempuan pada Jamaah di Desa Purwoasri  Kecamatan  Tegaldlimo  Kabupaten  Banyuwangi  adalah  sebagai
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
berikut: a) Pembentukan kelompok, b) Pengajuan data-data nama kelompok yang mau mengajukan pinjaman, c) Setelah itu BUMDESMA Mulya Jaya melakukan survey  ke  rumah  calon  penerima  pinjaman  terkait  usaha  yang  dimilikinya,  d) Setelah  disetujui  oleh  BUMDESMA,  koordinir  ketua  kelompok  melakukan pengajuan dana ke BUMDESMA, e) Sebelum dicairkan harus mendapat legalitas dari Desa Purwoasri, f) Pencairan oleh BUMDESMA Mulya Jaya, g) Angsuran dilakukan pada setiap bulan dan diakhiri pada bulan ke-10, setelah itu pembagian fee untuk anggota Simpan Pinjam Perempuan di Desa Purwoasri.
2. Kontribusi  Simpan  Pinjam  Perempuan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di Desa Purwoasri adalah sebagai berikut: a) Sebagai tambahan modal usaha bagi perempuan produktif, b) Mendorong penguatan kelembagaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan, c) Membantu mencukupi kebutuhan yang bersifat  konsumtif,  d)  Menjaga  kerukunan  sesama  jamaah,  e)  Meningkatkan pendapatan desa, serta f) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Hukum Islam memandang pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan pada Jamaah di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, bahwa transaksi SPP menggunakan sistem  bunga,  bukan  bagi  hasil,  yang  diharamkan  oleh  Allah  adalah riba ,  dan bunga belum tentu riba, karena tidak ada satupun ayat al-Qur’an yang membahas tentang bunga bank.  Pelaksanaan SPP bukan merupakan al-Qard dalam Fatwa DSN, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Fatwa DSN tentang qard. Simpan Pinjam Perempuan belum sepenuhnya menggunakan akad mudharabah karena masih 73% dengan kriteria akad mudharabah .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Saeed. 2016. Islamic Thought: An Introduction. New York: Routledge. Abi Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, Ahkam al-Qur’an. Afifudin.  2020. Monopoli  Bisnis  Koperasi  Simpan  Pinjam  Ditinjau  dari  Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jurnal USM Law Review. Afroh Mirwahah. 2018. Pengelolaan Hasil Jasa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDes  Bersama  Ngudi  Luhur  Pakel  Perspektif  Ekonomi  Islam. Skripsi. Jurusan  Ekonomi  Syariah,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  IAIN Tulungagung.
Ahmad Musthofa al-Maraghi. Tafsir al-Maraghi II. Alfred Marshall. 1949. Principle of Economics. London: Macmilan and Co. Limited. Ardiyati.  2018. Analisis  Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Simpan  Pinjam Kelompok .  Jurnal  Administrasi  Publik.  Prodi  Ilmu  Pemerintahan.  Universitas Amikom. Yogyakarta: Indonesia, P-ISSN-2549-9165.
Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Atabik  Ali  dan  Ahmad  Zuhdi  Muhdlor.  1999. Qamus  al-‘Ashri  Arabiy  Indunisiy. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
Azzam  Robbani.  2017. Dampak  Simpan  Pinjam  Progrma  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  PNPM  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  dalam  Perspektif Muamalat  (Studi  Kasus  pada  Unit  Pengelola  Kegiatan  Mekar  Mandiri  di Simpan  Pinjam  Perempuan  Desa  Babakan  Jati  Kecamatan  Cigandamekar) .
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Skripsi. Jurusan Muamalah dan Ekonomi Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (BPS), Tahun 2020, 2021, 2022. Chairuman  Pasaribu,  Suhrawardi  K  Lubis.  1996. Hukum  Perjanjian  dalam  Islam.
Jakarta: Sinar Grafika Cet II.
Deni Yanuar, Siti Ita Rosita. 2013. Studi Komparatif Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah  dan  Sistem  Bunga  Kredit  Pinjaman. JIAKES:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 1, No. 3, 215-220, STIE Kesatuan. ISSN: 2337-7852. Depag RI. 2009. Al-Hidayah al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka . Banten: Kaya Ilmu Kaya Hati.
Diah Sasikirana dkk. 2019 . Implemetasi Akad Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  syariah  Baitul  Maal  Wattamwil  Biaama  Semarang. Jurnal.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Gita  Mulyasari.  2015. Kajian  Partisipasi  Perempuan  Terhadap  Kegiatan  Simpan Pinjam  Perempuan  (SPP)  PNPM  Mandiri  di  Kota  Bengkulu. Staf  Pengajar Universitas Bengkulu. JSEP. Vol 8, No 1, Maret 2015.
Hamzah  dan  al-Kisa’iy,  Al-  Nawawi.  1924. Shahih  Muslim  bi  Syarh  al-Nawawi. Kairo: al-Mishriyyah. XI: 8-9.
Indrawati.  2020. Peranan  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  Program  Nasinal Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  dalam  Meningkatkan  Ekonomi Keluarga  Ditinjau  Menurut  Ekonomi  Syariah  di  Desa  Ngulim  Jaya. Skripsi. Jurusan  Ekonomi  Syariah.  Fakultas  Syariah  dan  Hukum    UIN  Sultan  Syarif Kasim Riau.
Joko  Supriyanto.  2019. Implementasi  Simpan  Pinjam  Perempuan  dalam  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  Terhadap Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  di  Desa  Balairejo  Kecamatan  Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
Kementrian Agama RI. 2022. Al-Qur’an dan Terjemah . Qur’an Kemenag. Lexy  J.  Moleong.  2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Lutfia  Ulfa,  Witrin  Noor  Justiatini.  2021. Peran  Bimbingan  Keagamaan  dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba. IKTISYAF. Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf. Mandzur.  1989. Lisan  al-‘Arab. Beirut:  Dar  al-Shadir,  t.t.  XIV:  304;  Jarullah  al- Zamakhsyari, Asas al-Balaghah. Beirut: Dar al-Fikr. Muh. Zuhri. Riba dalam al-Qur’an.
Muhammad Adlin Sila. 2022. Sosiologi Ekonomi Teori dan Praktik Institusionalisasi, Hibridisasi, dan Modal Sosial Ekonomi Islam di Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad  Irsyad  Fadillah.  2016. Produk  Mudarabah  dan  Aplikasinya  dalam Pembiayaan odal Nasabah UMKM pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Berkah Mentari Pamulang. Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Muhammad  Salah  Muhammad  Sawi.  1990. Musykilah  al-Istitsmar  fi  al-Bunuk  al- Islamiyyah wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam. Jeddah: Dar al-Mujtama’ li al-Nasyr wa al-Tauzi’ al-Manshurah.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.1: 89-106, Januari 2024, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 106 Terkait dengan Bagi Hasil dalam Kerjasama Mudharabah.
Priyo  Utomo,  Anik  Puji  Prihatin.  2019. Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Pedesaan  (Studi  Tentang  Program  Simpan Pinjam  Perempuan  di  Desa  Cagak  Agung  Kecamatan  Cerme  Kabupaten Gresik). Jurnal Mitra Manajemen Vol 3, No 4. ISSN: 2614-0315. Siti  Hasanah.  2013. Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Kegiatan  Ekonomi Berkeadilan  (Simpan  Pinjam  Syariah  Perempuan). Prodi  Perbankan  Syariah. Politeknik  Negeri  Semarang.  Semarang:  Sawwa.  Volume  6.  No.  1,  Oktober 2013.
Suhrawardi K. Lubis. 1996. Hukum Perjanjian Dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika. Sumitro  Djojohadikusumo.  1991. Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi,  Dasar  Teori dalam Ekonomi Umum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
T.  Guritno.  1992. Kamus  Ekonomi  Bisnis  Perbankan. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
W.  J.  S.  Poerwadarminta.  1985. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka.