1 08020120029@student.uinsby.ac.id , 2 08010120003@student.uinsby.ac.id ,
3 08010120002@student.uinsby.ac.id , 4 08010120017@student.uinsby.ac.id ,
5 08020120026@student.uinsby.ac.id
This is an open-access article under the CC-BY License

## Journal of Economics Development Issues
U R L : h t t p : / / J E D I . u p n j a t i m . a c . i d / i n d e x . p h p / J E D I

## Pengaruh Perencanaan Pembangunan Era Orde Lama pada Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
🖂 Ananta Daru Pratiwi 1 , Alifia Maulina 2 , Aldilla Amalia 3 , M. Fahza Rahmadi Rega 4 , Ahmad Agil Surya R. 5
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya. Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.
Received: October 12, 2022; Published: February 28, 2023

## A B S T R A C T
The reign of Indonesia's Old Order lasted for about 23 years,  from 1945 to 1968 under the leadership of President Soekarno. The economic situation in the early days of independence (1945-1949) was quite bad, including various problems such as very high inflation, the Dutch economic cessation since November 1945, and massive exploitation during the colonial period. However, during the old order, President Soekarno had a development strategy based on this development plan. This development plan put more emphasis on political development efforts where at that time the government was trying to maintain national independence. In 1947 the government started planning by making a Three-Year  Production  Plan  for  the  Republic  of  Indonesia  in  1948,  1949,  and  1950.  This  program  focused  on agriculture, animal husbandry, industry, forestry, and other programs.
Keywords: Development Planning; Economy; Old Order.

## ABSTRAK
Masa  Pemerintahan  Indonesia  Orde  lama  berjalan  sekitar  23  tahun  yaitu  dari  tahun  1945  1968  dibawah kepemimpinan  Presiden  Soekarno.  Keadaan  ekonomi  di  waktu  awal  kemerdekaan  (1945-1949)  cukup  terpuruk, diantaranya berbagai masalah seperti: Inflasi yang sangat tinggi, adanya penghentian ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 dan eksploitasi besar besaran di masa penjajahan. Meskipun demikian pada masa orde lama, presiden  Soekarno  memiliki  strategi  pembangunan  yang  didasarkan  atas  perencanaan  pembangunan  tersebut. Perencanaan  pembangunan  ini  lebih  menekankan  pada  usaha  pembangunan  politik  dimana  pada  masa  itu pemerintahan  berusaha  untuk  mempertahankan  kemerdekaan  nasional.  Pada  tahun  1947  pemerintah  memulai perencanaan dengan membuat Plan Produksi Tiga Tahun RI dengan jangka tahun 1948, 1949, dan 1950. Program ini di fokuskan pada bidang pertanian, peternakan, perindustrian, kehutanan, beserta program lainnya.
Kata kunci: Perencanaan Pembangunan; Ekonomi; Orde Lama.

## How to cite:
Pratiwi,  A.  D.,  Maulina,  A.,  Amalia,  A.,  Rega,  M.  R.,  &  Surya  R.,  A.  A.  (2023).  Pengaruh  Perencanaan Pembangunan Era Orde Lama pada Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Journal of Economics Development Issues, 6(1) , 1-9. https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.151.

## Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)

## PENDAHULUAN
Orde  lama  dimulai  pada  tahun  1959-1967  yang  merupakan  masa  pemerintahan  presiden  Soekarno.  Pada masa  orde  lama,  perancanaan  pembangunan  di  Indonesia  yang  diawali  dengan  tercetusnya  “  Panitia Pemikir  Siasat  Ekonomi”.  Panitia  tersebut  di  bentuk  pada  12  April  1947  yang  diketuai  oleh  Mohammad Hatta. Organisasi ini memiliki dasar hukum yang kuat dan struktur organisasi yang jelas. Hal yang paling utama adalah perencanaan pembangunan. Perencanaaan pembangunan pada masa ini merupakan  landasan dasar untuk menciptakan Indonesia yang lebih damai, kondusif, dan sejahtera.
Indonesia  di  awal  kemerdekaannya  memiliki  keadaan  ekonomi  yang  sangat  buruk.  Hal  ini disebabkan  oleh  inflasi  yang  tinggi  akibat  beredarnya  mata  uang  lebih  dari  satu.  Hal  lain  yang memperburuk  dan  menghalangi  perencanaan  pembangunan  adalah  kondisi  politik  Indonesia  yang  masih belum  stabil  yang  mengakibatkan  upaya  pembangunan  tersendat  dan  sulit  untuk  memperbaiki kesejahteraan rakyat. Keadaan politik yang kurang stabil itu terjadi pada tahun 1960-1965.
Pada  masa  orde  lama,  Indonesia  berada  pada  titik  perekonomian  yang  kurang  baik  akibat  kebijakan ekonomi  pada  masa  pemerintahan  Soekarno  masih  sangat  labil.  Banyak  sekali  persoalan-persoalan  yang terjadi seperti politik yang belum kondusif dan sistem pemerintahan yang belum baik yang mengakibatkan terhambatnya pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya yakni persedian beras yang menipis sementara Indonesia masih belum memiliki kemampuan untuk mengimport beras, harga barang yang semakin mahal, dan  munculnya  gerakan  G30S  PKI  yang  berakhir  dengan  tumbangnya  kekuasaan  presiden  Soekarno. Meskipun  demikian  pada  masa  orde  lama,  presiden  Soekarno  memiliki  strategi  pembangunan  yang didasarkan atas perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan ini lebih menekankan pada usaha  pembangunan  politik  dimana  pada  masa  itu  pemerintahan  berusaha  untuk  mempertahankan kemerdekaan nasional. Pada tahun 1947 pemerintah memulai perencanaan dengan membuat Plan Produksi Tiga Tahun RI dengan jangka tahun 1948, 1949, dan 1950. Program ini di fokuskan pada bidang pertanian, peternakan, perindustrian, kehutanan, beserta program lainnya.
Selain  itu,  pada  tahun  tersebut  terdapat  Kasimo  Plan  yang  di  susun  oleh  Menteri  Urusan  Bahan Makanan yakti J Kasimo yang berfokus pada swasembada pangan. Pada tahun 1947 juga dibentuk Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  atau  bisa  disebut  Biro  Perancang  Negara  yang  dibentuk  pada  masa kabinet  Ali  Sastroamidjojo.  Tugas  dari  Biro  Perancang  Negara  yakni  merancang  pembangunan  jangka panjang  dan  berhasil  menyusun  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  (RPLT)  yang  direncakan  akan dilaksanakan pada tahun 1956-1961. Tetapi sangat disayangkan, badan ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini  disebabkan  oleh  adanya  depresi  ekonomi  di  Amerika  Serikat  dan  Eropa  Barat  yang  pada  akhir  tahun 1957 sampai awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor sekaligus pendapatan negarapun ikut merosot. Selain diakibatkan  oleh  hal  tersebut,  ada  hal  lain  yakni  adanya  perjuangan  pembebasan  Irian  Barat  dan nasionalisasi  perusahaan  Belanda  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  gejolak  ekonomi.  Akibatnya  ada ketegangan  antara  pusat  dan  daerah  yang  akhirnya  menyebabkan  banyak  daerah  yang  melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, MPRS menetapkan tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan  pembangunan  nasional  yakni  TAP  MPRS  No.  I/MPRS/1960  tentang  Manifesto  Politik Republik  Indonesia  sebagai  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara,  TAP  MPRSNo.II/MPRS/1960  tentang Garis-Garis  Besar  Pola  Pembangunan  Nasional  Semesta  Berencana  1961-1969  dan  ketetapan No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis- Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
Dari  uraian  tersebut  maka  muncul  beberapa  rumusan  masalah,  yaitu  1)  Bagaimana  dampak  Plan Produksi Tiga Tahun serta Kasimo Plan pada kesejahteraan masyarakat Indonesia? 2) Bagaimana dampak RPLT  atau  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  pada  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia?  3)  Bagaimana dampak penetapan MPRS pada perencanaan pembangunan di  Indonesia?  4) Bagaimana dampak Reforma Agraria pada perencanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia?
Dengan  demikian,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  1)  Mengetahui  dampak  Plan  Produksi  Tiga Tahun  serta  Kasimo  Plan  pada  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  2)  Mengetahui  dampak  RPLT  pada
kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  3)  Mengetahui  dampak  penetapan  MPRS  era  orde  lama  pada perencanaan  pembangunan  di  Indonesia.  4)  Mengetahui  dampak  Reforma  Agraria  pada  perencanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR
Dalam  studinya  “Rezim  Politik  dan  Masalah  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia”  (Nurainy,  2016), mengklaim bahwa perencanaan nasional di Indonesia secara konsisten bergeser dari satu tatanan ke tatanan lainnya  karena  pergantian  rezim  selalu  dianggap  sebagai  pemulihan  total  rezim  sebelumnya.  kebijakan. Rencana  yang  lahir  dari  itu  termasuk  program  politiknya.  Apapun  bentuknya,  Perencanaan  Nasional membutuhkan  komitmen,  kesepakatan  politik,  dan  kesepakatan  sosial  untuk  mendekatkannya  dengan kebutuhan  mendasar  masyarakat  setelah  diadopsi  sebagai  instrumen  perencanaan  negara.  Cara  pandang Indonesia  dalam  membuat  dokumen  perencanaan  berdaulat  anggaran,  yang  harus  memperhatikan kepentingan  seluruh  warga  negara  dengan  menggunakan  peta  negara  (Geopolitik)  sebagai  landasan pemikiran.Metode  di  mana  sebuah  rencana  dibuat  di  suatu  negara  akan  bergantung  pada  ideologi politiknya.
Menurut  Hariyadi  (2021),  dalam  kajiannya  yang  berjudul  “Dinamika  Kebijakan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Indonesia”,  kebijakan  pembangunan  nasional  menunjukkan  bagaimana  faktor- faktor  filosofis,  politik,  dan  ekonomi  secara  periodik  mempengaruhi  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  nasional.  Tingkat  keterlibatan  birokrasi  perencanaan  dalam  proses  teknokratis  selanjutnya dipengaruhi oleh  arah politik negara, yang juga  menentukan proses politik yang mendahului perencanaan pembangunan.  Perencanaan  pembangunan  nasional,  yang  dioperasionalkan  sebagai  bagian  dari  agenda politik  negara  dan  mengatur  proses  teknokratis  di  bawah  kepresidenan  Presiden  Soekarno,  merupakan komponen kunci dari periode itu. Sementara itu, di bawah Presiden Soeharto, prosedur teknokratis birokrasi perencanaan  pembangunan  mendominasi  perencanaan  pembangunan.  Ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh sains  lebih  kuat  dari  Ini  menunjukkan  bahwa  sains  memiliki  pengaruh  yang  lebih  kuat  daripada  politik. Model  perencanaan  pembangunan  nasional  pasca  reformasi  justru  menekankan  saling  ketergantungan proses politik dan teknologi dari hulu hingga hilir. Kedua prosedur tersebut harus dilihat sebagai fase yang krusial  dan  saling  mempengaruhi  dalam  perencanaan  pertumbuhan  nasional.  Untuk  mencapai  tujuan  dan cita-cita  masyarakat  sebagaimana  ditentukan  dalam  Konstitusi,  diperlukan  model  perencanaan pembangunan nasional yang baru, dan harus dikaitkan dengan pembangunan sosial yang objektif. Dengan pendekatan  berbasis  pengetahuan,  mengkaji  empirisme  di  banyak  negara  pada  model  kebijakan perencanaan pembangunan nasional mereka, dan belajar dari empirisme Indonesia dengan beragam teknik yang  telah  digunakan,  opsi  yang  dapat  diambil  harus  dibuka  secara  luas.  Aspek  filosofis,  politik,  dan ekonomi yang mempengaruhi model kebijakan perencanaan pembangunan nasional setidaknya menjadi alat untuk menentukan model mana yang terbaik untuk Indonesia di masa depan.
Pemerintah Orde Lama mendirikan Badan Perusahaan Pembukaan Pangan dan Tanah (BMPT) pada tahun 1959 dengan tujuan utama memperluas penyediaan sarana produksi pertanian, menurut Mardianto & Djauhari  (n.d.)  dalam  penelitiannya  berjudul  “The  Commodity  Based  Approach  to  Agricultural Development vs. Ekoregion: Upaya Menemukan Jalan Tengah.” Perusahaan ini memiliki dua perusahaan, Padi Sentra dan Mekatani, yang tanggung jawab utamanya adalah akuisisi,  distribusi, dan penyediaan sarana  produksi pertanian (seperti benih unggul, pupuk, dan obat-obatan) dan pembukaan lahan pertanian, khususnya di luar Jawa.
Pembangunan  desa  secara  historis  menjadi  fokus  perhatian  pemerintah  sejak  Indonesia  merdeka, namun  strategi  pembangunan  desa  terkadang  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman, menurut  (Nain,  2019)  dalam  bukunya  “Pembangunan  Desa  dalam  Perspektif  Sosial-historis”.  Pergeseran strategi  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pendekatan  pembangunan  desa  yang  dianggap  paling  berhasil untuk  jangka  waktu  tertentu.  Karena  fokus  pada  peningkatan  produksi  pangan,  "Rencana  Kesejahteraan Kasimo",  program  pembangunan  desa  yang  diperkenalkan  pada  tahun  1952,  setara  dengan  pembangunan pertanian. Dusun ini telah mengalami perubahan fisik dan sosial sepanjang pertumbuhannya, dimulai dari Orde Baru dan berlanjut hingga Orde Reformasi hingga saat ini. Perubahan fisik dapat dilihat dari semakin

## Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
berkurangnya  desa-desa  terpencil  serta  perubahan  sosial,  khususnya  transisi  dari  budaya  tradisional  ke budaya  kontemporer.  Desa  bahkan  mulai  berpartisipasi  dalam  pembangunan  global.  Desa  bukan  lagi masyarakat  statis  yang  penuh  romansa,  namun  inisiatif  dan  aktivitas  modernisasi  terkadang  mengikis tatanan sosial yang sebelumnya telah terlembagakan di desa.
Menurut  Rakhman  &  Hidayat  (2022)  dalam  kajiannya  yang  berjudul  “Kebijakan  Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)”, masa sebelum Demokrasi Terpimpin Indonesia diliputi sejumlah tantangan, termasuk sulitnya menentukan mata uang yang akan digunakan, blokade yang dikenakan  Belanda  terhadap  ekspor  Indonesia,  dan  masalah  rendahnya  pendapatan  masyarakat,  yang berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan negara Selain itu, sistem ekonomi kolonial masih berlaku di  Indonesia,  dan  bisnis  Belanda  terus  bertahan  monopoli  ekonomi  negara.  Dalam  benaknya,  Soekarno memperoleh  banyak  pengetahuan  tentang  Marxisme  dari  ajaran  Karl  Marx,  tetapi  ia  hanya  menerapkan metode ilmiahnya pada pengelolaan sistem politik dan ekonomi. Idenya tentang Ekonomi Terpimpin, yang kemudian akan dijabarkan oleh Manipol-Usdek. Dekon dan Rencana Pembangunan Universal.
Definisi perencanaan ekonomi, menurut Collections (n.d.), adalah upaya sadar dari organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus bahkan mengendalikan perubahan variabel ekonomi yang signifikan (seperti PDB, konsumsi, investasi, tabungan, dll.) dari suatu negara atau wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, konsep pengaruh, arah, dan kontrol merupakan inti dari perencanaan ekonomi. Kumpulan  tujuan(sasaran)  ekonomi kuantitatif yang tepat yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu juga dapat dianggap sebagai rencana ekonomi.  Strategi  ekonomi  dapat  dikembangkan  sepenuhnya  atau  hanya  dikembangkan  sebagian.  Sebuah strategi  menyeluruh  menjabarkan  tujuan  untuk  semua  aspek  penting  dari  ekonomi  nasional.  Rencana parsial,  di  sisi  lain,  hanya  membahas  sektor-sektor  tertentu  dari  ekonomi  nasional,  seperti  industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan luar negeri. Dalam  studinya  “Kebijakan  Reforma  Agraria  di Indonesia  (Studi  Banding  Tiga  Periode  Pelaksanaan:  Orde  Lama,  Orde  Baru,  dan  Orde  Reformasi)” terbitan  tahun  2018  (Sutadi  dkk,  2018)  menegaskan  bahwa  salah  satu  kebijakan  yang  diterapkan pemerintah Indonesia  untuk  menangani  dengan  penataan  kembali  pemilikan,  penguasaan,  pemanfaatan, dan  penggunaan  tanah  adalah  reforma  agraria.  Restrukturisasi  agraria  telah  terjadi  di  Indonesia  sebanyak tiga  kali  sepanjang  sejarahnya,  yaitu  pada  masa  Land  Reform  (1963–1965),  Program  Pembaruan  Agraria Nasional  (PPAN)  (2007–2014),  dan  Reforma  Agraria  (2017-2019).  Selama  periode  implementasi  (1945- 1965),  kebijakan  kolonial  dan  efek  feodalisme  yang  masih  ada  baik  di  Barat  maupun  hukum  adat menyebabkan  dualisme  hukum  di  Indonesia,  yang  mempengaruhi  kepemilikan,  penggunaan,  dan pengaturan  tanah.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghapus  sisa-sisa  feodalisme,  pemerintah  mengeluarkan sejumlah  kebijakan  regulasi  yang  secara  kolektif  mengatur  pelaksanaan  land  reform  di  Indonesia. Kebijakan  tersebut  antara  lain  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1958  tentang Penghapusan Tanah Partikel, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria, dan UU No. 56  Prp  1960  tentang  Penetapan  Pertanian.  Kebijakan  pertanahan  untuk  pembangunan  merupakan  fokus utama  dari  land  reform  pada  tahap  implementasinya  (1965-1999).  Tiga  kebijakan  yang  secara  khusus mencirikan  kebijakan  pertanian  pada  masa  Orde  Baru:  Kedua,  penolakan  terhadap  adanya  kebijakan fundamental yang mengatur masalah agraria di Indonesia menyebabkan pelaksanaan program land reform hanya terhenti pada masalah teknis administrasi.  Ketiga, legitimasi keikutsertaan ormas tani dalam proses pelaksanaan  agenda  land  reform  di  Indonesia  dihilangkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  (UUPBH).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  1997  Tentang  Transmigrasi  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1974  Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Land Reform keduanya memuat kebijakan ini. Peraturan penguasaan tanah  diatur  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1991.  Obyek  Independen Land reform.
Indonesia  adalah  negara  agraris,  klaim  Clarisshal  et  al.  (2020),  dalam  kajiannya  yang  berjudul “Implementasi  Reforma  Agraria  di  Masa  Orde  Lama  dan  Reformasi”.  Masyarakat  agraris  mensyaratkan bahwa semua warga negara memiliki tanah. karena mayoritas penduduk Republik Indonesia mengandalkan lahan untuk kegiatan seperti pertanian. Masalah tanah merupakan masalah khas pemilik tanah yang muncul

## Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
dalam  budaya  agraris.  Masalah  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  landreform.  karena  masalah  pertanian bisa diselesaikan dengan land reform. Kata "tanah" dan "reformasi" berasal dari bahasa Inggris. Reformasi "perombakan  atau  modifikasi  organisasi  pertanian  baru"  dan  Tanah  "tanah".  Reforma  agraria  merupakan komponen  fundamental  dari  land  reform,  yang  diartikan  sebagai  restrukturisasi  sistem  penguasa  dan pemilik tanah. Dan evolusi  sengketa agraria dari satu  era ke era berikutnya masih  menjadi  tontonan yang menyedihkan.  Meskipun  telah  dibentuk  suatu  peraturan  yang  menekankan  pentingnya  reforma  agraria, namun  perbaikan  dalam  bentuk  pembaruan  tersebut  belum  juga  dilaksanakan.  Prestasi  bangsa  lain seharusnya membuat kita mampu melihat diri sendiri dengan baik, dan memahami bagaimana mengakhiri momok  di  bangsa  ini.  UUPA  secara  historis  merupakan  aturan  komprehensif  pertama  yang  mengatur pengalihan hak milik dari Belanda/Eropa, dan didahului oleh sejumlah sistem kepemilikan tanah. Undang- undang  ini  diubah  untuk  mencerminkan  keadaan  Indonesia,  yang  pada  saat  yang  sama  merebut  wilayah yang  sebelumnya  dikuasai  Belanda.  Pemerintah  Indonesia  saat  ini  belum  menangani  diskriminasi  dalam kepemilikan tanah. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah agraria terus mengadvokasi reforma agraria sebagai jawabannya. Melalui legislasi dan program-program yang dipikirkan matang-matang untuk keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  reforma  agraria  berupaya  untuk  merestrukturisasi  kepemilikan, penggunaan,  dan  penggunaan  tanah  yang  tidak  setara.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (HUPA)  1960 menjadi  pedoman  bagi  kesejahteraan  masyarakat  kita,  meskipun  reforma  agraria  bagi  sejarah  Indonesia mungkin merupakan utopia yang dibawa Soekarno untuk mengembangkan undang- undang yang mengatur tentang  kepemilikan  tanah  saat  itu.  Kelangsungan  reformasi  agraria  Indonesia,  meskipun  masih  ada, dibayangi oleh isu penting lainnya. Siapa pun yang memiliki kekuatan untuk mengatasi ketimpangan tanah tampaknya  menutup  mata  terhadap  kekurangan  dan  keuntungan  dari  reforma  agraria  yang  efektif  dan bagaimana  ini  menjadi  kunci  pertumbuhan  ekonomi  setelah  semangat  reforma  agraria  era  Soekarno memudar.
Dalam  kajiannya  yang  berjudul  “Dampak  Program  Reforma  Agraria  Terhadap  Tingkat Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Petani  di  Desa  Pasawahan  Kecamatan  Banjaranyar  Kabupaten  Ciamis,” Komala et al. (2021) menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat berada pada kelas kemiskinan rendah  sebelum  adanya  pelaksanaan  reforma  agraria.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  setiap rumah  tangga  petani  memiliki  pendapatan  yang  buruk  karena  kurangnya  pendidikan,  kelangkaan  pilihan pekerjaan, dan sedikitnya lahan yang dimiliki petani. Minimnya kesempatan pendidikan dan akses manfaat, seperti kemampuan memperoleh lahan untuk bercocok tanam, mengakibatkan kondisi sosial petani di Desa Pasawahan  yang  kurang  baik.  Kesejahteraan  rumah  tangga  petani  meningkat  dari  kesejahteraan  rendah menjadi menengah setelah diterapkannya reforma agraria ini. Hal ini didukung oleh kegiatan pasca reforma agraria  antara  lain  pertanian,  pembangunan  sekolah,  koperasi,  dan  kemampuan  mengembangkan  tempat tinggal, serta peningkatan kesejahteraan karena penambahan aset modal bagi petani.
Menurut  Wicaksono  &  Purbawa  (2018),  pelaksanaan  reforma  agraria  belum  optimal  karena kurangnya  dukungan  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  terkait,  karena  program  ini  akan  berdampak signifikan  jika  didukung  oleh  kementerian.  Kajian  tersebut  berjudul  “Utang  Negara  dalam  Reforma Agraria,  Kajian  Pelaksanaan  Amanat  9  Juta  Hektar  Hektar  Tanah  Indonesia”.  BPN  hanya  diperbolehkan menggunakan  sertifikat  tanah  masyarakat  sebagai  sumber  tambahan  uang  untuk  mendongkrak  potensi ekonomi masyarakat. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam koridor akses reformasi perlu memiliki landasan  konseptual  yang  konkrit  dan  dapat  dipahami  dalam  bentuk  regulasi  yang  dapat  diterima  oleh semua pihak. Dalam hal ini, komitmen politik Nawacita diuji dalam upaya menciptakan regulasi yang dapat diterima oleh seluruh kementerian dan lembaga. Kolaborasi  antara Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah, dan Masyarakat sangat penting bagi keberhasilan reforma agraria.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  tinjauan  pustaka.  Pendekatan  ini  mengedepankan  ulasan  literatur dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal,  esai  dan  literatur  lainnya.  Sumber  literatur  ini  diperoleh  dari mesin  pencarian  google  scholar,  scopus,  dan  sci-hub.  Literatur  yang  dipilih  sebagai  sumber  artikel  ini dipilih dari literatur yang terbit pada 10 tahun terakhir. Adapun tujuan dipilihnya terbitan artikel selama 10

## Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
tahun adalah karena pertama, menjaga keterbaruan data dan bahasan yang dijadikan pendukung artikel. dan kedua,  menjaga  relevansi  atau  keterkaitan  materi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini yaitu  dengan  pendekatan  komparatif  dengan  sumber  literatur  yang  berasal  dari  buku,  jurnal,  penelitian terdahulu dan menggunakan jenis data sekunder serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif, karena  berguna  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  akurat  dalam  suatu  masalah.  Dari  penelitian  ini dilakukan berdasarkan dengan mempelajari referensi-referensi artikel dan internet. Dari analisis data yang telah dilakukan ini penulis mendefinisikan tentang bagaimana dampak perencanaan pembangunan ekonomi era  orde  lama  pada  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Selain  itu,  penulis  juga  mencari  tahu  tentang dampak plan produksi tiga tahun Kasimo plan, rencana produksi lima tahun pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan dampak penetapan MPRS pada perencanaan pembangunan Indonesia..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kasimo Plan
Rencana  Kasimo,  sering  dikenal  sebagai  Rencana  Kasimo,  adalah  inisiatif  pemerintah  yang  dirancang untuk menjawab tantangan perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pangan. Ignatius Joseph Kasimo H meluncurkan rencana Kasimo pada tahun 1948. Menteri Penyediaan Pangan Rakyat pada saat itu adalah Ignatius Joseph Kasimo H. Rencana Kasimo diilhami oleh Indonesia yang memiliki masalah dengan  perbendaharaan  negara,  pajak,  dan  pangan  di  awal  kemerdekaannya.  Ignatius  Joseph  Kasimo  H yang  saat  itu  menjabat  Menteri  Penyediaan  Pangan  Rakyat  memulai  Rencana  Kasimo  atau  Rencana Kasimo ini sebagai akibat dari isu-isu yang hadir. Melalui intensifikasi dan penyuluhan pertanian, Rencana Kasimo berupaya meningkatkan produksi pangan. Rencana Kasimo mencakup jadwal produksi tiga tahun untuk  industri  makanan  dari  tahun  1948  hingga  1950.  Dan  segera  setelah  rencana  ini  dilaksanakan, perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap.

## Awal Rencana Kasimo
Ketika  Belanda  menguasai  Yogyakarta,  ibu  kota  negara  pada  saat  itu,  ini  dimulai.  Hubungan  luar  negeri antara  Indonesia  dengan  negara  lain  juga  putus.  Masuknya  senjata,  makanan,  pakaian,  dan  kebutuhan lainnya  seperti  medis  dan  transportasi  juga  diblokir  oleh  Belanda.  Kekurangan  pangan  berkembang  di Indonesia sebagai akibat dari blokade, dan ratusan ribu orang mulai meninggalkan provinsi-provinsi yang diduduki  Belanda.  IJ  Kasimo,  seorang  Menteri  Muda,  terinspirasi  oleh  hal  ini  untuk  membuat  Rencana Kasimo,  kadang-kadang  dikenal  sebagai  Rencana  Kasimo,  yang  merupakan  rencana  produksi  tiga  tahun yang berlangsung dari tahun 1948 hingga 1950.
Konsep  asli  Rencana  Kasimo  dipengaruhi  oleh  pola  asuh  IJ  Kasimo,  di  mana  ayahnya  bertugas sebagai prajurit Keraton Yogyakarta. IJ Kasimo menyaksikan penderitaan penduduk asli selama waktu itu. Selama pemerintahan perusahaan kolonial Belanda, terjadi ketidakadilan dan penindasan yang menjijikan. IJ  Kasimo  ingin  membuat  kebijakan  yang  cenderung  melindungi  keadilan  terhadap  rakyat  Indonesia mengingat situasi dan sejarah ini. Rancangan Rencana Kasimo 1947 menyebabkan realisasinya pada tahun 1948. Tujuan utama Rencana Kasimo adalah sebagai berikut:
• Mencukupi seluruh kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia, khususnya beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, ikan, dan daging.
• 10% kebutuhan sandang mandiri penduduk Indonesia terpenuhi.
• Bekerja untuk memiliki produksi ekstra yang tersedia untuk ekspor.
Rencana Kasimo juga mencakup hal-hal berikut selain tujuannya:
1. Penanaman lahan kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar.
2. Intensifikasi di Jawa dengan memperbanyak penaburan benih unggul
3. Menghindari penyembelihan hewan yang sangat penting untuk penciptaan makanan.
4. Sebuah pembibitan dibangun di setiap desa.
5. Transmigrasi 20 juta orang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama 10 sampai 15 tahun.

## Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)

## Pelaksanaan Kasimo Plan
Berbagai  inisiatif  pemerintah  selama  beberapa  tahun  terakhir  didasarkan  pada  Rencana  Kasimo.  Meski sebenarnya  program  ini  bukanlah  salah  satu  yang  telah  disetujui  secara  resmi.  Dengan  memperluas  areal dan  membangun  pertanian  rakyat,  meningkatkan  produksi  benih  unggul,  membangun  kebun  pembibitan, meningkatkan  irigasi,  dan  menjaga  kesuburan  tanah,  pemerintah  telah  mulai  mewujudkan  dan melaksanakan  tujuan  yang  telah  dirancang.  Dengan  bertambahnya  jumlah  perahu,  perahu  motor  dengan peralatannya,  kredit,  dan  pelatihan  untuk  nelayan,  industri  perikanan  laut  juga  berkembang.  Kebutuhan ternak setiap daerah juga ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar perhatian dapat diberikan pada jenis ternak yang seharusnya lebih sering diproduksi.
Untuk mendongkrak posisi devisa, Kementerian Kemakmuran membentuk Biro Perdagangan yang menangani  urusan  ekspor-impor.  Untuk  memenuhi  tuntutan  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia, dilakukan  impor.  Selain  itu,  ini  dilakukan  untuk  mengontrol  pasokan  dan  harga  item.  Selain  Biro Perdagangan,  didirikan  pula  biro  koperasi,  tujuannya  untuk  memperkuat  perekonomian  sesuai  dengan gotong  royong. Banyaknya jumlah koperasi  yang terdaftar merupakan bukti bahwa Biro Koperasi  efektif. Sampai  Juli  1947,  ada  2.700  koperasi  yang  diakui  secara  resmi.  Selain  itu,  kredit  niaga,  industri,  dan perikanan menengah dan besar disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia.

## Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Upaya  yang  lebih  besar  dimasukkan  ke  dalam  perencanaan  setelah  Rencana  Kasimo  diperkenalkan  pada tahun  1952.  Akibatnya,  pemerintahan  Soekarno  membuat  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  antara tahun 1956 dan 1960, yang dianggap sebagai salah satu tradisi sukses sepanjang masa Orde Baru. Hanya saja, masa jabatan kabinet era Soekarno seringkali relatif singkat dan agenda bergeser. Gejolak politik dan ekonomi diakibatkan oleh hal ini. Kontraksi ekonomi, inflasi, dan laju pembangunan yang lamban adalah hasilnya. Biro Desain Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, didirikan oleh pemerintah pada masa  kabinet  Ali  Sastroamijoyo  II.  Rencana  pembangunan  jangka  panjang  menjadi  tanggung  jawab lembaga  ini.  Menteri  Desain  Nasional  adalah  Ir.  Juanda.  Badan  ini  berhasil  membuat  Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPT), yang disahkan DPR pada 11 November 1958 dan dimaksudkan untuk dilaksanakan antara tahun 1956 dan 1961.
Akan  tetapi,  karena  berbagai  alasan,  ini  juga tidak  berfungsi.  Pertama,  penurunan  ekspor  dan penerimaan negara akibat krisis ekonomi di Amerika  Serikat  dan  Eropa  Barat  pada  akhir  tahun 1957  dan awal tahun 1958. Kedua,  ketidakstabilan ekonomi  akibat  nasionalisasi  perusahaan- perusahaan  Belanda di  Indonesia  dalam  rangka memajukan  perekonomian.  pembebasan  Irian  Barat.  Ketiga,  adanya  konflik antara  pusat  dan  daerah,  yang  menyebabkan  banyak  dari  mereka  yang  menerapkan  strategi  ekonominya sendiri. Hasil  kemajuan  selama  ini  tidak  ideal  karena  keadaan  sosial,  politik,  dan  keamanan  yang  tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi kurang dominan dibandingkan dengan iklim politik.

## Penetapan MPRS
Presiden Soekarno mendirikan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) antara tahun 1959 dan 1967.  MPR  Sementara  (MPRS)  menetapkan  setidaknya  tiga  ketentuan  yang  menjadi  landasan perencanaan  nasional, yaitu TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis–Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional semesta Berencana 1961- 1969, dan ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman – pedoman Pelaksanaan Garis– Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

## Reforma Agraria
Reforma  agraria  merupakan  sarana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia,  meskipun  manfaatnya tidak segera diketahui setelah didistribusikan atau bahkan ketika sedang dilaksanakan.  Selain  penyediaan lahan,  perluasan  akses  reforma  agraria  juga  penting.  Seiring  dengan  inisiatif  dan  inspirasi  tambahan seperti  pembinaan  dan  pelatihan.  Menurut  pandangan  dunia  pemerintahan  saat  ini  yang  menekankan bahwa penggunaan tanah sangat penting untuk kemakmuran dan ketentraman masyarakat, reforma agraria merupakan  kebijakan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  negara.  Reforma  agraria  melibatkan  proses

## Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
pelaksanaan  untuk  mencapai  suatu  tujuan;  proses  ini  hanya  dapat  dimulai  jika  tujuan  telah  ditetapkan, strategi  implementasi  telah  dikembangkan,  dan  keuangan  telah  disisihkan  untuk  memenuhi  tujuan kebijakan (Santoso, 1988: 5).
Perkembangan  aturan  Agraria  Nasional  selama  Orde  Lama  terjadi  antara  tahun  1945  dan  1959. Struktur  politik  dan  konstitusi  Orde  lama  dimodifikasi  sepanjang  perencanaan.  UU  No.  5  Tahun  1960 melakukan modifikasi. Implementasi UUPA harus mampu mengubah sistem yang diadopsi Agrariche Wet (AW)  1870  untuk memenuhi  kebutuhan  pesanan  sebelumnya.  Untuk  menghapus  sistem  feodal  dan menegakkan hak konversi dalam hukum tanah, program Landreform Indonesia didirikan pada hukum adat yang  berlaku  pada  saat  itu.  Karena  dikeluarkannya  peraturan  tentang  redistribusi  tanah  seperti  yang disyaratkan oleh pasal-pasal UUPA, maka pelaksanaan land reform pada waktu itu merupakan kebijakan revolusioner pada masa pertumbuhan Orde Lama, menurut sejarah Orde Lama. Karena UUPA  mengatur bahwa  melepaskan  tanah seluas-luasnya  bagi  petani  dan  rakyat merupakan prasyarat bagi  pembangunan sistem ekonomi.
Dengan  mengadopsi  dasar-dasar  industrialisasi,  tujuan  dari  land  reform  ini  adalah  untuk menghapus  semua  dampak  kolonialisme,  imperialisme,  feodalisme,  dan  kapitalisme.  Negara  mengatur baik  industri  ringan  maupun  industri  berat.  Dengan  menggunakan  sumber  TAP  MPR  RI  Nomor 11/MPRS/1960  dan  Manifes  Politik,  Ia  menggambarkan  adanya  tiga  filosofi  terkait  pembangunan: kemandirian  ekonomi,  oposisi  terhadap  eksploitasi  manusia  oleh  manusia  lain,  dan  oposisi  terhadap kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme. dengan landreform sebagai tujuan utama.
Semua  undang-undang  yang  mengatur  pertanahan  pada  tahun  1960  sampai  1966  harus  mengacu pada  undang-undang  agraria,  yang  menjadi  fokus  persidangan  terfokus.  Reformasi  tanah  yang  dilakukan didasarkan pada gagasan bahwa tanah harus digunakan untuk produksi daripada eksploitasi, sebuah konsep yang dikenal sebagai pembangunan universal dalam konteks ini. Dikeluarkannya Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang  Penetapan  Luas  Lahan  Pertanian  mengharuskan  pelaksanaan  land  reform  pada  orde  sebelumnya. Mengenai  isi  Perpu  Nomor  56  Tahun  1960,  jelas  bahwa  2  hektar  lahan  pertanian  akan  dibagikan  kepada masyarakat  petani  yang  tidak  memiliki  harta.  Namun  pada  kenyataannya  upaya  orde  lama  untuk melaksanakan  land  reform  gagal  karena  beberapa  sebab,  di  antaranya  krisis  penguasaan  sumber  daya agraria.
Hukum  tanah  diprioritaskan  pada  masa  Orde  Lama  untuk  menciptakan  keadilan  universal,  dan kelompok  mayoritas  lemah  diberikan  fasilitas  dan  kemampuan  untuk  menguasai/memiliki  tanah.  Contoh kelompok ini antara lain petani yang kekurangan lahan atau yang lahannya sempit, petani kecil, petani yang menggarap perkebunan, dan koperasi sebagai kelompok yang dibentuk oleh kelompok. Selain itu, harus ada keadilan  reparatif,  yang  mensyaratkan  pemberian  fasilitas  dan  fasilitas  kelompok  mayoritas  yang  tidak disediakan di bawah kebijakan pertanahan era sebelumnya.
Reforma  agraria  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  ketimpangan  dan  penguasaan  tanah. Pelaksanaan  reforma  agraria  harus  berpijak  pada  kerangka  legislasi  yang  kokoh  dan  komprehensif  untuk mewujudkan keadilan dan menjadikannya sebagai tumpuan pembangunan Indonesia. Sistem hukum dalam hukum  agraria  mengatur  segala  aspek  pemilikan  dan  penguasaan  atas  tanah  dan/atau  sumber  daya  alam lainnya.  Pada  tataran  kebijakan,  ketimpangan  struktur  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  dan  sumber  daya alam lainnya, justru lebih banyak disebabkan oleh tidak adanya tafsir resmi atas asas hak menguasai negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Nurlinda, 2015: 9).

## SIMPULAN
Kasimo  Plan  atau  sering  disebut  Rencana  Kasimo  merupakan  suatu  rencana  pemerintah  yang  diciptakan untuk  menyelesaikan  permasalahan  perencanaan  pembangunan  terkhusus  pada  permasalahan  pangan. Programnya  cukup  membantu  masyarakat  tapi  sayangnya  tidak  bertahan  lama  karena  politik  yang  tidak stabil. Setelah diluncurkannya Kasimo Plan pada tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh. Sebagai hasilnya, pada tahun 1956-1960 pemerintah Soekarno berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun, gagal di era orde lama namun di masa Orde Baru menjadi salah satu

## Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
tradisi yang dianggap berhasil. MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dibentuk pada zaman Pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959-1967 sebagai dasar perencanaan pembangunan era orde lama.  Reforma  agraria  marupakan  suatu  alat  untuk  mensejahterakan  rakyat,  namun  tidak  serta  merta dibagikan begitu saja, tidak setelah dibagikan dan langsung terasa manfaatnya. Reforma agraria diharapkan mampu menjadi solusi persoalan ketimpangan dan penguasaan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Clarissha1, V. S., Hapsari, R. A., Husna, N. A., & Renaldo, M. A. (2020). Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi. Wajah Hukum , 4 (1), 78.
https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.85 Collections, R. B. (n.d.). 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI . 27.
Komala,  R.,  Noor,  T.  I.,  &  Yusuf,  M.  N.  (2021).  Dampak  Program  Reforma  Agraria  Terhadap  Tingkat Kesejahteraan  Rumah Tangga  Petani  Di  Desa  Pasawahan  Kecamatan  Banjaranyar  Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh , 8 (2),
495. https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335
Nain, U. (2019). Pembangunan    desa    dalam perspektif sosiohistoris . Garis Khatulistiwa. Rakhman, A. S. & Hidayat,  A. (2022). Kebijakan  Ekonomi Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) . 5 (1), 10.
Hariyadi,  Reza  A.  (2021).  Dinamika  Kebijakan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Indonesia. JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2(2), 259–276. https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887 Mardianto, S. & Djauhari, Achmad. (n.d.). Pembangunan  Pertanian  Berbasis  Ekoregion.  Adoc.Pub.
Retrieved September 19, 2022, from
https://adoc.pub/pembangunan-pertanian-berbasis-
ekoregion.html
Sutadi,  R.  D.,  Luthfi,  A.  N.,  &  Mujiburrohman,  D.  A.  (2018).  Kebijakan  Reforma  Agraria  di  Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan:  Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). Tunas Agraria, 1(1) . https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11
Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). Hutang Negara dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat
9 Juta Hektar Tanah Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan ,  4(1). https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.214
Magelhaes, L. (2018, June 8). Model Pemberdayaan  Berbasis  Pemanfaatan  Sumberdaya  Alam  yang Berkelanjutan: Studi pada Program Energi Terbarukan di Kabupaten Jombang. Journal of Economics Development Issues, 1(1), 12-25. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi. v1i1.7