## INOVASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK TIM EMERGENCY SERVICE KABUPATEN BANTAENG

## Zindar Tamimi

## Abstract
Bantaeng  an  area  that  small  territory,  small  population,  small  local  revenues,  frequent natural  disasters,  and  frequent  cases  of  fatal  such  as  maternal  mortality.  To  overcome  this situation Local Government made  Emergency Service Team.  Emergency Service Teams provide services in new ways, namely by finding and serving the community in a proactive and integrated. This  study  uses  exploratif  qualitative  method.  Data  collection  techniques  in  research  using interviews,  observation,  and  documentation.  Determination  of  the  informant  by  purposive.  Data analysis with hermeneutic. From the results of the study found that one of the factor supporting the success  of  the  Emergency  Service  Team  Bantaeng  is  Mixmanagement  government  and enterprises.  The  way  are  eliminate  strategic  waste,  eliminate  operational  waste  and  mental mindset revolution with kaizen (continuous improvement).
Keywords:Innovation, Public Service Management, Emergency Service Team, Mixmanagement.

## A.  PENDAHULUAN
Kabupaten  Bantaeng  adalah  salah  satu  Kabupaten  kecil  di  Provinsi Sulawesi Selatan, luasnya hanya 395,83 Km2 atau 0,8% dari luas Sulawesi Selatan, penduduknya  hanya  181.006  jiwa  atau  2,17%  dari  jumlah  penduduk  Sulawesi Selatan,  Pendapatan  Asli  Daerah  juga  kecil,  yaitu  3%  sampai  5%  dari  pendapatan daerahnya  secara  keseluruhan.  Tetapi  dengan  pendapatan  yang  sekecil  ini Kabupaten  Bantaeng  mampu  menciptakan  pelayanan  publik  yang  inovatif  dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Berikut  keadaan  awal  Kabupaten  Bantaeng  sebelum  pemerintahan  Nurdin Abdullah: Pertama, Penerimaan  daerah  Kabupaten  Bantaeng  pada  tahun  2008 relatif kecil yaitu 330 miliar, itupun karena jumlah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat,  jika  dilihat  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Bantaeng  hanya berjumlah 14,6 miliar atau 4% dari pendapatan daerah secara keseluruhan.
Kedua, Kabupaten  Bantaeng  sering  mengalami  bencana  alam,  kejadian bencana alam yang paling menyengsarakan di Kabupaten Bantaeng saat itu adalah bencana  banjir,  karena  paling  banyak  mengakibatkan  kerusakan  tempat  tinggal. Banjir  terjadi  karena  kontur  wilayah  Bantaeng  yang  berbentuk  seperti  mangkuk, ketika musim hujan air dari pegunungan langsung turun keperkotaan, kemudian hal ini  diperparah  dengan  pasangnya  air  laut.  Banjir  merendam  perumahan,  pasar, bahkan  perkantoran  karena  secara  geografis  Bantaeng  letaknya  tepat  dipesisir pantai.
Ketiga, dalam  hal  pelayanan  publik  khususnya  pelayanan  kesehatan, Kabupaten Bantaeng relatif kurang memadai, dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah  bidan  dan  jumlah  dukun  yang  menolong  persalinan  mencapai  1:4  dengan jumlah  dukun  lebih  dominan.  Dalam  persalinan  normal  dukun  bisa  saja  melakukan pertolongan  terhadap  proses  persalinan,  tetapi  apabila  terjadi  gangguan  medis
misalnya  pendarahan  maka  pertolongan  tenaga  profesional  seperti  dokter  dan bidanlah yang dibutuhkan.
Sekarang  Kabupaten  Bantaeng  telah  maju  pesat,  permasalahan- permasalahan  publik  mendasar  seperti  masalah  kesehatan  sekarang  telah  dikelola dengan  baik,  dan  yang  paling  penting  program  yang  dibuat  sesuai  dengan kebutuhan publik.
Berikut  bukti-bukti  keberhasilan  Kabupaten  Bantaeng  dalam  bidang kesehatan: Pertama, sejak  tahun  2012  sampai  sekarang  di  Kabupaten  Bantaeng sudah tidak pernah lagi terjadi kematian ibu saat melahirkan, demikian juga dengan angka kematian bayi semakin tahun semakin menurun, dan sejak tahun 2011 sudah tidak pernah lagi terjadi kasus gizi buruk di Babupaten Bantaeng.
Kedua, permasalahan publik fatal seperti kematian akibat Demam Berdarah Dengue  (DBD) mampu  diatasi pemerintah  secara proaktif.  Dari  tahun  2009  sampai 2013 Brigade  Siaga  Bencana telah  berhasil  melakukan  penyelamatan  jiwa  diatas ambulans sebanyak 86 kasus persalinan dan melakukan penanganan pasien kasus ringan langsung dirumah sebanyak 4.904 kasus.
Dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, misalnya Kabupaten Jeneponto,  salah  satu  kabupaten  tetangga  Bantaeng.  Kabupaten  Jeneponto memiliki  luas  wilayah  749,79  Km2  atau  2%  dari  luas  Sulawesi  Selatan,  jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 351.100 jiwa atau 4% dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan,  dengan  pendapatan  daerah  sebesar  729,8  miliar  namun  masih  belum mampu  menyelesaikan  masalah  publik  utama,  misalnya  kesehatan.  Pada  tahun 2013  saja  masih  terjadi  kasus  kematian  bayi  sebanyak  76  kasus  dari  6.065 kelahiran, angka itu malah meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2012) sebanyak 46  kasus.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Pembangunan  Daerah  Tertinggal (KPDT)  tahun  2013  Kabupaten  Jeneponto  masih  termasuk  dalam  daftar  daerah tertinggal.  Padahal  luas  wilayah,  kepadatan  penduduk  dan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Jeneponto tidak jauh berbeda dari Kabupaten Bantaeng.
Seperti yang disampaikan oleh Werlin dalam Budi Setiono (2007: 3), “bahwa hal  yang  mendasari  keberhasilan  suatu  negara  seperti  Singapore  adalah style manajemen  publik  yang  efektif.”  Penekanan  pada style manajemen  publik,  bukan pada  pendapatan,  meskipun  pendapatan  juga  penting.  Seringkali  terjadi  ketika daerah  dengan  PAD  besar  tetapi  tidak  dikelola  dengan  baik  justru  menjadi  daerah yang  kurang  maju.  Kemajuan  daerah  penting,  tetapi  lebih  dari  itu,  terpenuhinya kebutuhan  publik  jauh  lebih  utama.  Disinilah  alasan  dari  keberadaan  Pemerintah, Pemerintah  dituntut  selalu  hadir  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik.  Walaupun pendapatan  daerah  kecil  jika  penggunaannya  berorientasi  pada  kebutuhan  publik maka akan terasa manfaatnya.
Salah  satu  inovasi  Kabupaten  Bantaeng  yang  menjawab  kebutuhan  publik adalah Tim  Emergency  Service . Tim  Emergency  Service bukan  sekedar  usaha Pemerintah Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan publik atas masalah kedaruratan, tetapi  juga  merupakan  usaha  perbaikan  manajemen  pelayanan  publik.  Pemerintah yang selama ini dikenal dengan pelayanan birokrasinya yang lambat sekarang mulai dirubah.  Dengan  adanya Tim  Emergency  Service Pemerintah  Bantaeng  berusaha
memberikan pelayanan publik yang proaktif , cepat dan terintegrasi tanpa merombak struktur organisasi birokrasi yang sudah ada.
Penelitian  ini  menjadi  penting  pertama  karena  melihat  keberhasilan Tim Emergency  Service . Tim  Emergency  Service melalui Brigade  Siaga  Bencana memberikan  pelayanan  publik  yang  proaktif  dengan  menemukan  dan  mengobati pasien langsung dirumahnya. Kedua, manajemen pelayanan publik Tim Emergency Service sudah  mengarah  pada  paradigma New  Public  Service  (NPS) karena walaupun  berada  dibawah  struktur  birokrasi  yang  sudah  ada  (Dinas  Kesehatan, Bapedalda dan Dinas Sosial) Tim Emergency Service tetap bekerja secara mandiri dan  profesional,  layaknya  perusahaan  swasta  yang  melaksanakan  fungsi-fungsi pelayanan  publik.  Belajar  dari  kesuksesan  Kabupaten  Bantaeng  maka  perlu  dicari konsep  yang  mendasari  keberhasilan  inovasi  manajemen  pelayanan  publik Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng.

## B.  Tinjauan Teoritis

## Manajemen Pelayanan Publik
Istilah  manajemen  ( management )  berasal  dari  bahasa  Prancis  “ kuna ménagement ”  yang  memiliki  arti  seni  mengatur.  Menurut  Richard  L.  Daft  dalam Jimmy  L.  Gaol (2008:  5) “management  is  the  attainment  of  organizational  in  an effectif  and  efficient  manner  through  planing,  organizing,  leading  and  controlling organizational  resources.” Manajemen  adalah  pencapaian  tujuan-tujuan  organisasi dengan  cara-cara  yang  efektif  dan  efisien  melalui  perencanaan,  pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian atau pengawasan sumber daya organisasi.
Menurut  Keputusan  Menteri  Pemberdayaan  dan  Aparatur  Negara  Nomor  63 tahun  2003  pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh  instansi  pemerintah  di  pusat,  di  daerah  dan  di  lingkungan  BUMN  atau  BUMD dalam  bentuk  barang  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dari  pengertian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  istilah  manajemen pelayanan  publik  mengacu  pada  seni  mengatur  proses  dan  kerjasama  untuk mengarahkan  dan  melayani  masyarakat.  Istilah  manajemen  pelayanan  publik seringkali bercampur makna dengan manajemen publik ( public management ) namun keduanya  memiliki  kesamaan  substansi.  Menurut  pendapat  Stiglitz,  Ostrom  dan kawan-kawan  dalam  buku  Dwiyanto,  (2011:  19)  untuk  membedakan  mana  yang temasuk  dalam  manajemen  publik  dan  mana  yang  bukan  maka  perlu  diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
Kesatu , barang dan jasa yang memiliki eksternalitas tinggi. Eksternalitas adalah efek  berantai  kepihak  lain  yang  tidak  diperhitungkan  dalam  harga  atau  biaya produksi.  Pelayanan  tidak  dapat  diserahkan  kepada  pasar  karena  mereka  tidak dapat  mengontrol  siapa  yang  mengkonsumsi  barang  dan  jasa,  sementara  barang dan  jasa  tersebut  sangat  berpengaruh  bagi  kehidupan  masyarakat  luas.  Misalnya, limbah industri, polusi udara, dan kemacetan, karena itu pemerintah diperkenankan untuk  mengatur  analisis  dampak  lingkungan,  ambang  batas  polusi  udara,  dan mengatur lalulintas.
Kedua, tujuan  dari  penyediaan  barang  dan  jasa.  Penyediaan  barang  dan  jasa yang dilakukan untuk mencapai  tujuan dan misi negara (walaupun barang dan jasa tersebut  bersifat  privat  dapat  dikatakan  sebagai  pelayanan  publik).  Untuk memperjelas pernyataan ini berikut beberapa contoh yang dapat diperhatikan:
- Pertama, pelayanan  untuk  memenuhi  tujuan  dan  misi  negara  adalah  pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial.
- Kedua, berkaitan  dengan  pelayanan  administratif,  seperti  pelayanan  KTP,  akte kelahiran, sertifikat tanah, dan perizinan.
- Ketiga, berkaitan  dengan  tujuan  strategis  pemerintah,  yaitu  ketika  pemerintah menganggap  bahwa  pencapaian  swasembada  pangan  menjadi  tujuan  strategis, maka  semua  pelayanan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  terwujudnya swasembada  pangan  termasuk  pelayanan  publik.  Dalam  konteks  ini pendistribusian  pupuk  bersubsidi  dapat  dikategorikan  sebagai  pelayanan  publik. Beberapa  kebutuhan  warga  dan  masyarakat  umum  seperti  energi  (gas  dan minyak tanah), listrik, air minum, dan trasnportasi publik dapat dikatakan sebagai pelayanan strategis.
Keempat , berkaitan dengan pelayanan untuk memenuhi komitmen internasional. Misalnya  ketika  pemerintah  Indonesia  meratifikasi  konvensi  tentang  hak  asasi manusia,  hak-hak  anak,  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan,  dan kesepakatan  pasar  bebas  ASEAN.  Pelayanan  untuk  memenuhi  komitmen  tersebut menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.
Tim  Emergency  Service masuk  dalam  klasifikasi  yang  kedua  yaitu  penyediaan barang  dan  jasa  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dan  misi  negara. Tim Emergency  Service merupakan  sarana  inovatif  pendukung  fasilitas  kegawat daruratan konvensional.
Menurut Sadu Wasistiono (2013: 15-16) sampai saat ini perkembangan konsep dan  teori  manajemen  telah  berkembang  sampai  pada  generasi  kelima,  uraiannya sebagai berikut:
- generasi  kesatu, management  by  doing, cirinya  manajemen  dilakukan  sendiri, manajemen ini digunakan pada organisasi yang masih sederhana;
- generasi  kedua, management  by  direction, cirinya  manajemen  sudah  dilakukan oleh  orang  lain  (tidak  lagi  dilakukan  sendiri),  menonjolkan  aspek  kepemimpinan, anggota  organisasi  hanya  sebagai  alat  kekuasaan,  selanjutnya  generasi  ini dikenal dengan sebutan bureaucracy ; - generasi  ketiga, management  by  targeting, cirinya  mengutamakan  target-target kuantitatif.  Generasi  ini  selanjutnya  dikenal  dengan New  Public  Management ( NPM ); - generasi keempat, management by value, atau total quality management, cirinya mengutamakan  target-target  kualitas,  terutama  kepuasan  masyarakat.  Generasi ini dikenal dengan New Public Service ( NPS ); - generasi  kelima, management  by  networking, cirinya  menggunakan  teknologi informatika, mengutamakan jaringan antar manusia.
Menurut  Sadu Wasistiono manajemen publik di Indonesia pada umumnya baru beranjak  pada  generasi  ketiga  ( management  by  targeting )  bahkan  sebagian  masih berada  pada  generasi  kedua  ( management  by  direktion ).  Sedangkan Tim Emergency  Service Kabupaten  Bantaeng  potensial  masuk  pada  generasi  keempat (management by value).
Paradigma New Public Management dan New Public Service New  Public  Management  (NPM) pada  awalnya  merupakan  gerakan  yang bertujuan  untuk  melakukan  transformasi  terhadap  praktik Old  Public  Management (OPM). Inefisiensi birokrasi adalah alasan utama munculnya gerakan NPM, caranya dengan  mengadopsi  nilai-nilai  yang  selama  ini  berkembang  disektor  swasta. Penerapan NPM dibeberapa  negara  memberikan  dampak  yang  positif,  namun
seiring dengan perkembangannya NPM memperoleh kritik dari berbagai pihak. Poin utama  yang  dikritik  adalah  pelayanan  publik  yang  mengutamakan  pemenuhan kepentingan  pelanggan (costumer) sebagai  individu  untuk  dilayani  dengan  baik sesuai  hukum  pasar.  Dengan  demikian,  nilai-nilai  seperti  kepentingan  publik, demokrasi,  persamaan,  dan  keadilan  sosial  dalam  penyelenggaraan  layanan cenderung terabaikan.
NPM telah  berhasil  memperbaiki  praktik  pelayanan  dengan  mengambangkan berbagai  standar  untuk  melayani costumer yang  mengaksesnya.  Bagaimana dengan  warga  yang  memiliki  keterbatasan  sosial  dan  ekonomi?  Apakah  ada jaminan  pemerintah  dan  mitranya  akan  memperhatikan  kebutuhan  mereka? Kritik  terhadap NPM yang  kemudian  dikenal  dengan NPS ini  berupaya mempertegas  kembali  bahwa  hubungan  antara  pemerintah  dengan  warga negara  tidak  seperti  hubungan  antara  penjual  dan  pembeli  dipasar,  tetapi mereka  adalah  para  pihak  yang  berkomitmen  untuk  bersama-sama membangun negara. Pemerintah harus menjamin bahwa semua warga negara dimanapaun  berada  dan  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  seperti  apapun  dapat mengakses  layanan  publik  secara  sama.  (Wamslay  dan  Wolf,  1996;  King  dan Stivers, 1998; Denhardt dan Denhardt, 2003 dalam Agus Dwiyanto, 2011: 15) Jika  ditinjau  dari  dua  paradigma  ini,  maka style manajemen  pelayanan  publik pada Tim  Emergency  Service di  Kabupaten  Bantaeng  mengarah  pada  paradigma New  Public  Service  (NPS) .  Dengan  demikian  nilai-nilai  seperti  kepentingan  publik, persamaan, dan keadilan sosial diperhatikan secara lebih mendalam.

## Elastisitas Politik
Pada  tahun  1994  Herbert  H.  Werlin  melakukan  Penelitian  untuk  Bank  Dunia, tujuannya  untuk  mengurangi  korupsi  di  negara-negara  peminjam.  Penelitian Werlin bersifat  komparatif,  yaitu dengan membandingkan negara yang sukses dan negara miskin,  misalnya  Singapore  dan  Jamaica.  Werlin  sampai  pada  kesimpulan  bahwa beberapa  upaya  anti-korupsi  Bank  Dunia  sangat  sederhana.  Hal  ini  tidak  cukup untuk  menyerang  penyuapan,  korupsi,  penggelapan  dan  manifestasi  lain  dari keserakahan.  Namun  hasil  Penelitian  Werlin  ini  tidak  dipublikasikan  oleh  Bank Dunia,  baru  ditahun  2001  karya  Werlin  ini  dipublikasikan  oleh  ASPA  dalam  bentuk paper.
Untuk  menjelaskan  masalah  kemiskinan  Werlin  menggunakan  analogi  orang yang  sedang  mabuk:  sempoyongan,  seringkali  berfikir  irasional,  emosi  meledak- ledak, fisik lemah dan kontrol motorik rendah, mata kabur, ketidakseimbangan gerak langkah,  ditambah  lagi  dengan  masalah  sosial  karena  ketergantungan  terhadap alkohol seperti perampokan dan kekerasan. Werlin mengatakan tidak mungkin untuk membantu  mereka  menjadi  mandiri  tanpa  menemukan  masalah  psikologis  dan sosial mereka secara mendalam.
Begitu  pula  dengan  negara-negara  miskin  di  dunia,  khususnya  yang  dengan pendapatan per kapita rata-rata kurang dari $ 1.000 per tahun. Negara-negara ini menderita apa yang disebut Werlin "Political Illness" (mirip dengan penyakit mental  seperti  alkoholisme  atau  kecanduan  obat),  memanifestasikan  dirinya dalam kebijakan yang tidak tepat, birokrasi yang lemah, pengawasan yang tidak memadai,  tidak  diakuinya  hukum  dan  peraturan,  dan  kurangnya  independen lingkup  kekuasaan.  Dengan  kata  lain  negara-negara  ini  mengalami ketidakseimbangan pengetahuan psikologis dan sosial akibat dari ketidaktahuan akan prinsip soft manajemen politik (Werlin, 2001: 1).
Werlin berpendapat bahwa perbedaan antara negara-negara miskin dan negara- negara  kaya  adalah  tata  kelola  yang  baik  dari  sumber  daya.  Werlin  menekankan pentingnya  manajemen  publik  dalam  menjelaskan  keberhasilan  dan  kegagalan ekonomi.  Penekanan  teori  elastisitas  politik  ada  pada  keseimbangan  antara hardware politik  dan software politik.  Asumsinya,  sebaik  apapun hardware politik dibuat jika tidak didukung oleh software politk yang memadai maka kemajuan suatu negara tidak akan tercapai.
Dengan  menekankan  pada  pentingnya software politik,  teori  elastisitas  politik memungkinkan  kita  untuk  memahami  mengapa  regulasi  yang  sudah  benar  dibuat tetapi tidak efektif pelaksanaannya, mengapa prosedur yang sudah dibuat sistematis malah  mempersulit  urusan,  mengapa  bantuan  asing  yang  sudah  banyak  diberikan sering tidak efektif menyelesaikan masalah kemiskinan.
Sebagai  contoh,  antara  l987  dan  l995,  Bank  Dunia  dan  Bank  Pembangunan Afrika  meminjamkan  Nigeria  sekitar  US  $  1,7  miliar  untuk  infrastruktur perkotaan.  Tetapi  tidak  terlihat  hasilnya,  utang  Nigeria  bertambah  tetapi  tidak menghasilkan  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  tarap  hidup  masyarakat Nigeria.  Program  ini  gagal  sebagian  besar  karena  alasan  administratif: pergantian  cepat  dalam  kepemimpinan,  staf  tidak  memenuhi  syarat,  upah rendah,  kondisi  miskin  layanan,  sumber  daya  yang  tidak  memadai,  mobilitas, dll.  Dengan  kata  lain  kegagalan  ini  terjadi  karena  software  politiknya  tidak mendukung hardware politik, sehingga substansi pemerintahan dikalahkan oleh administrasi yang kaku dalam prosedur (Werlin, 2001: 4).
Penelitian  Werlin  ini  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang pentingnya  menjaga  keseimbangan  antara hardware politik  dan software politik. Penelitian  ini  secara  tidak  langsung  mengingatkan  bahwa  kita  tidak  boleh  terjebak hanya  pada  aturan  dan  standar  operasional  prosedur.  Budaya  juga  penting  untuk disesuaikan  agar  sistem  yang  dibuat  dapat  dijalankan  secara  efisien  dan  efektif, budaya dan sistem harusnya berjalan secara seimbang.

## Lean Government
Lean dalam  Bahasa  Indonesia  artinya  sama  dengan  ramping,  diikuti  dengan  kata Government yang artinya pemerintahan untuk membedakannya dengan manajemen swasta.  Kata  ramping  disini  maksudnya  adalah  ideal,  jadi lean  government adalah pemerintahan  yang  ideal.  Konsep  ini  sudah  mendukung  paradigma New  Public Service  (NPS) jadi  tidak  lagi  fokus  pada  target-target  kuantitatif,  tetapi  lebih mementingkan kualitas, yaitu terpenuhinya kebutuhan publik atau Citizens. Secara  sederhana,  filosofi Lean bisa  dianalogikan  seperti  pola  prilaku  atlit dalam  menjaga  berat  badannya.  Intinya  bagaimana  seseorang  bisa  menjaga  berat badannya  pada  kondisi  yang  ideal,  tidak  terlalu  banyak  lemak  di  tubuh  dan  tidak terlalu kurus. Tujuannya, supaya bisa beraktifitas secara optimal dan memenangkan kompetisi.  Cara  yang  diusulkan  tentu  bukan  sedot  lemak  atau  konsumsi  obat-obat mujarab yang bisa membakar lemak dalam hitungan minggu, tapi dengan pola hidup sehat,  yaitu  makan  makanan  sehat,  olah  raga  teratur  dan  cukup  istirahat. Sebaliknya, atlit juga memiliki pantangan yaitu makanan yang tidak sehat atau turun latihan tidak sesuai jadwal.
Demikian halnya dengan Organisasi Pemerintah, birokrasi saat ini terlalu banyak memproduksi lemak, melakukan aktifitas-aktifitas yang tidak dibutuhkan masyarakat, tidak proaktif merespon kebutuhan masyarakat, atau justru melakukan hal-hal yang berlawanan  dengan  prinsip-prinsip  pelayanan  publik.  Konsep lean  government ada
untuk memperbaiki pola prilaku birokrasi yang tidak sehat dengan cara mengurangi waste (pemborosan).
Sebagian dari Penelitian ini menggunakan model lean government yang digagas oleh  James  Creelman.  Menurut  James  Creelman  (2011:  14) “ terdapat  empat macam  pemborosan  utama  dalam  organisasi  publik,  yaitu: strategic  waste,  human energi  waste,  waiting  waste dan information  waste ”. Untuk lebih  jelasnya diuraikan sebagai berikut:
- Strategic waste adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi pada kebutuhan publik  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  tidak  mengarah  pada  pencapaian visi  Pemerintah. Strategic  waste dapat  dilihat  pada  kebijakan-kebijakan  atau program-program strategis Pemerintah.
- Human  energy  waste adalah  membuang-buang  energi  manusia  untuk  hal-hal yang tidak diperlukan. Human energy waste mengacu pada perataan beban kerja. Dalam  bekerja  diperlukan teamwork yang  mana  pembagian  tugasnya  sudah ditentukan  sejak  awal,  sehingga  pegawai  memahami  apa  yang  harus  dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan.
- Waiting  waste adalah  pemborosan  karena  menunggu. Waiting  waste mengacu pada  upaya  Pemerintah  untuk  mempersingkat respon  time dalam  pelayanan publik. Respon  time adalah  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menanggapi  dan menyelesaikan suatu masalah.
- Information  waste adalah  pemborosan  akibat  informasi  yang  tidak  bermanfaat. Information  waste mengacu  pada  laporan  dan  data  yang  dimiliki  Pemerintah. Laporan  harusnya  memiliki  format  yang  standar  diseluruh  instansi  dan  hanya menyediakan data yang benar-benar dibutuhkan saja.

## Kaizen (Continuous Improvement)
Kaizen dipopulerkan  oleh  Masaaki  Imai  pada  tahun 1998  dalam  sebuah  buku yang  berjudul “Kaizen:  key  to  Japan’s  competitive  success” . Kaizen adalah  suatu filosofi  dari  Jepang  yang  memfokuskan  diri  pada  perbaikan  secara  terus-menerus atau  berkesinambungan. Kaizen berasal  dari  Bahasa  Jepang  yaitu Kai artinya perubahan  dan Zen artinya  baik.  Jadi Kaizen dapat  diartikan  sebagai  perubahan kepada arah yang lebih baik.
Kaizen lebih menekankan pada perubahan mindset atau pola pikir agar menjadi lebih  baik.  Perubahan mindset diiringi  dengan  proses  atau  tata  cara  yang  benar akan  memberikan  hasil  yang  maksimal.  Tujuan  yang  jelas  penting  dimiliki,  standar operasional juga penting dimiliki, namun jika tidak diiringi dengan perubahan mindset maka  semuanya  juga  tidak  akan  maksimal.  Perubahan mindset cukup  sulit  diukur, karena sifatnya yang abstrak, tetapi orang Jepang (Toyota) punya cara sendiri untuk “melihat” perubahan mindset agar tampak lebih jelas. Caranya dengan menerapkan tiga disiplin dasar yaitu: ringkas, bersih, dan rapi.
Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dibuat lebih ringkas, agar  gampang  dibersihkan  dan  dirapikan.  Ringkas  artinya  hanya  menggunakan yang  perlu  saja  dan  membuang  yang  tidak  diperlukan  pada  saat  pekerjaan dilakukan.  Sesuatu  yang  tidak  diperlukan  itu  dikenal  dengan  pemborosan (waste). Kita  dapat  membuat  pekerjaan  menjadi  lebih  ringkas  dengan  mengenali  lima  tipe pemborosan, yaitu:
1. Pemborosan tenaga manusia
2. Pemborosan pada teknologi
3. Pemborosan pada metode atau cara
4. Pemborosan informasi

## 5. Pemborosan waktu
Lima  tipe  pemborosan  diatas  bisa  saja  dijadikan  standar  operasional,  namun dalam  prakteknya  yang  terpenting  adalah  bagaimana  caranya  agar  semua  orang menjiwai  filosofi kaizen .  Merubah mindset bukan  pekerjaan  yang  mudah,  perlu wawasan,  disiplin,  dan  semangat  yang  terus-menerus  diperbaharui  sehingga menimbulkan dampak yang mendalam pada mental.

## Temuan dan Diskusi
Pendapatan daerah bukanlah satu-satunya cara untuk membuat daerah menjadi maju,  sebaliknya  pengelolaan  dari  pendapatan  daerah  itulah  yang  perlu diperhatikan,  bukan  dari  besar  kecilnya  pendapatan  daerah.  Memiliki  pendapatan asli  daerah  yang  besar  memang  penting,  tetapi  jika  tidak  dikelola  dengan  benar justru  hanya  akan  menghasilkan  pembangunan  yang  tidak  fokus.  Jika  Pemerintah terus  berorientasi  pada “keinginan”  maka  berapapun  anggaran  yang  dimiliki  tidak akan  cukup  untuk  memenuhinya,  tetapi  jika  dikelola  sesuai  “kebutuhan”  maka secara  berkelanjutan  akan  menghasilkan  pemerintahan  yang  ideal.  Pemerintahan yang  ideal  adalah  Pemerintahan  yang  mampu  selalu  hadir  untuk  memenuhi kebutuhan  publik  sesuai  dengan  porsinya.  Seperti  yang  disampaikan  Nurdin Abdullah dalam wawancara dengan saya:
Jadi  seperti  misalnya  dalam  sebuah  pemerintahan  kunci  pada  perencanaan, ketika perencanaan itu berasas pada keinginan maka berapapun duit tidak akan pernah  kita  lihat  hasil,  tetapi  ketika  pada  orientasi  kebutuhan,  sekecil  apapun anggaran itu kelihatan hasilnya, karena kita berorientasi pada kebutuhan. (hasil wawancara dengan Nurdin Abdullah tanggal 3 Maret 2015 Pukul 16.30 WITA) Awal  kepemimpinan  Nurdin  Abdullah  Kabupaten  Bantaeng  masih  termasuk dalam daftar wilayah tertinggal. Seperti dijelaskan sebelumnya Kabupaten Bantaeng seringkali  mangalami  bencana  alam,  sering  terjadi  kasus  kematian  ibu  ketika melahirkan,  kasus  kematian  bayi  dan  balita,  dan  kasus  gizi  buruk.  Dalam  keadaan Bantaeng yang seperti itu, masyarakat tidak merasakan kehadiran Pemerintah untuk menangani masalah-masalah publik utama diatas. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah  justru  terkesan  rumit,  lambat,  bahkan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan masyarakat.
Sekarang  Pemerintah  Bantaeng  berusaha  untuk  selalu  hadir  ditengah masyarakatnya,  salah  satu  caranya  dengan  menciptakan  pelayanan  publik  terpadu yang diberi nama Tim Emergency Service. Tim ini adalah salah satu bentuk inovasi Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan publik yang bersifat darurat. Kasus-kasus fatal  seperti  kematian  ibu  ketika  melahirkan  dapat  ditekan  dengan  mempersingkat respon  time dan  keahlian  petugas  yang  tepat. Tim  Emergency  Service dipadukan dengan  program-program  kesehatan  umum  seperti  pengobatan  gratis  dan  jaminan kesehatan.
Tim Emergency Service tidak hanya menangani masalah kesehatan saja, tidak hanya  menangani  masalah  bencana  saja,  tidak  hanya  menangani  masalah  orang hilang saja, semuanya terintegrasi dalam satu atap dan saling terhubung satu sama lain.  Ini  yang  namanya  sistem,  setiap  bagian  memiliki  fungsi  dan  setiap  bagian memiliki keterkaitan satu sama lain.
Untuk  menciptakan  sistem  yang  terintegrasi  dibutuhkan  sebuah  rancang bangun.  Rancang  bangun  bisa  dibentuk  jika  tujuan  utama  organisasi  jelas  sejak awal,  dengan  jelasnya  tujuan  utama  maka  akan  mudah  menemukan  tema  yang cocok.  Kemudian  tema  tersebut  dirangkai  menjadi  satu  sehingga  memiliki
keterkaitan dengan tujuan utama, pada akhirnya tujuan utama akan semakin terlihat jelas  berhasil  seiring  dengan  suksesnya  subtema  satu-persatu.  Berikut  uraian inovasi  manajemen  pelayanan  publik  terpadu Tim  Emergency  Service Kabupaten Bantaeng:

## Eliminasi Pemborosan Strategis
Pemborosan  Strategis  adalah  pemborosan  yang  terjadi  karena  kegiatan- kegiatan yang tidak berorientasi pada kebutuhan publik atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan  tidak  mengarah  pada  pencapaian  visi  Pemerintah.  Kebutuhan  publik berasal dari masalah publik yang belum selesai, masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan  sendiri  oleh  masyarakat,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  solusi  dari Pemerintah.  Masalah  publik  dasar  adalah  masalah  publik  yang  utama  yang harusnya  menjadi  alasan  kenapa  Pemerintah  ada,  Pemerintah  ada  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  tersebut.  Misalnya  terkait  dengan  masalah bencana alam, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah ekonomi.
Pemborosan strategis dapat terjadi karena ego sectoral, masing-masing instansi merasa  paling  penting,  paling  dibutuhkan  masyarakat,  dan  tidak  mau  tau  urusan instansi  lain.  Padahal  pemerintahan  adalah  sebuah  sistem,  sistem  tidak  bisa bergerak  sendiri-sendiri,  semuanya  memiliki  keterkaitan.  Sekecil  apapun  peran sebuah  organisasi  apabila  bergerak  dalam  sebuah  sistem  maka  perannya  akan sangat  dibutuhkan.  Membangun sistem bukan pekerjaan yang mudah, di Bantaeng sistem  dibangun  dengan  mempertimbangkan  tiga  indikator  strategis  yaitu:  tema yang jelas, tujuan yang jelas, dan keterhubungan antar subtema.

## Tema Yang Jelas
Tema adalah inti persoalan yang mendasari suatu gagasan pokok dan memiliki kedudukan  yang  dominan  sehingga  dapat  mempersatukan  unsur-unsur  secara bersama. Untuk  mengantisipasi  pemborosan  strategis,  pemerintah  memilih  satu prioritas dari masalah publik dasar sebagai inti persoalan. Pemerintah memilih satu masalah yang paling mendasar, yang akan mempengaruhi masalah publik yang lain, kemudian  menentukan  sebuah  tema.  Tujuan  dari  tema  adalah  untuk  mengurangi variasi.  Kuncinya  ada  pada  satu  tema,  misalnya Tim  Emergency  Service, temanya adalah “Emergency  Service” jadi  segala  hal  yang  membutuhkan  respon  cepat  dari Pemerintah  masuk  dalam  tema .  Tim  Emergency  Service terdiri  dari  Pemadam Kebakaran  (DAMKAR), Brigade  Siaga  Bencana (BSB) ,  Taruna  Siaga  Bencana (TAGANA), dan dibantu oleh organisasi terkait seperti PMI, ORARI, dan POLRES. Misalnya terjadi musibah kebakaran, maka DAMKAR hadir untuk memadamkan api,  kemudian  BSB  hadir  untuk  menangani  korban  yang  terkena  dampak  dari kebakaran  (luka  bakar  atau  tertimpa  bahan  bangunan),  kemudian  TAGANA  hadir untuk  memberikan  kebutuhan  darurat  korban  bencana  kebakaran  misalnya  terkait dengan  tenda,  makanan,  pakaian  selama  masa  tanggap  darurat.  Jadi  semua institusi  terkait  dilibatkan  dan  bergerak  dalam  satu  tema  sesuai  jalurnya  masing- masing.  Seperti  apa  yang  disampaikan  Nurdin  Abdullah  dalam  wawancara  dengan Saya:
Kita  membuat  sebuah  tema,  kita  membuat  sebuah  layanan  publik  yang  kita sebut  sebagai Tim  Emergency  Service, disitukan  kalau  orang  bicara  bencana alam,  tidak  hanya  BNPB,  tidak  hanya  sosial,  tidak  hanya  kesehatan,  tetapi semua  institusi  harus  terlibat  disitu.  Seperti  kalau  ada  kebakaran,  kalau  ada kebakaran, bukan Damkarnya saja yang pergi memadamkan, pasti ada dampak dari  kebakaran  itu,  ada  luka  bakar  dan  sebagainya,  Dokterkan  harus  ada,  nah
itu  dasar  pemikirannya  maka  lahirlah Brigade  Siaga  Bencana yang  kita  kenal dalam  satu  atap.  (hasil  wawancara  dengan  Nurdin  Abdullah  tanggal  3  Maret 2015)
Tema  merupakan  cara  yang  tepat  untuk  mengantisipasi  pemborosan  strategis, anggaran yang diarahkan pada satu tema akan menciptakan sebuah tanggungjawab real.  Tanggungjawab  real  adalah  tanggungjawab  sebuah  organisasi  publik  untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  secara  langsung.  Misalnya Tim  Emergency Service, terlihat jelas bahwa tanggungjawab realnya adalah Emergency Service, jadi segala  hal  yang  berhubungan  dengan  “pelayanan  kedaruratan”  dalam  masyarakat adalah  tanggungjawab  organisasi  yang  terlibat  didalamnya.  Sebuah  organisasi publik  ada  untuk  memenuhi  tanggungjawab  real  tersebut,  selanjutnya  kinerja instansi akan terlihat jelas melalui hasil kerja bukan sekedar serapan anggaran.

## Tujuan Yang Jelas
Kejelasan  tujuan  penting  diungkapkan  sejak  awal,  dengan  begitu  terlihat  jelas dimana  pentingnya  organisasi  tersebut,  maka  pemborosan  strategis  dapat diminimalisir. Kejelasan tujuan berarti kejelasan hasil yang dicapai, misalnya, tujuan Tim  Emergency  Service adalah  untuk  mengantisipasi  dampak  bencana  maka hasilnya nanti akan terlihat, seberapa besar dampak bencana itu bisa diminimalisir, semakin sedikit kerugian maka semakin berhasil organisasi tersebut.
Dalam  Keputusan  Bupati  nomor  430/595/XII/2009  tertulis  jelas  tujuan dibentuknya Tim  Emergency  Service ,  yaitu  untuk  mengantisipasi  dampak  dari bencana yang terjadi, yang berakibat pada masalah kesehatan, sosial, dan kerugian material yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan lengkapnya:
Bahwa  sehubungan  dengan  masuknya  Kabupaten  Bantaeng  sebagai  salah satu  daerah  rawan  bencana,  serta  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dasar pelayanan bagi masyarakat, maka untuk mengantisipasi dampak dari bencana yang terjadi yang berakibat pada masalah kesehatan dan sosial serta kerugian material  yang  lebih  besar,  perlu  membentuk Tim  Emergency  Service. (Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 430/595/XII/2009 Desember 2009) Kejelasan  tujuan  tidak  berarti  merombak  sistem  secara  keseluruhan,  secara organisasi Tim  Emergency  Service adalah  sebuah  tim  yang  benar-benar  baru, artinya tidak  terjadi  perampingan  struktur  organisasi  di  Kabupaten  Bantaeng,  yang terjadi di Bantaeng adalah pemaksimalan fungsi struktur yang sudah ada. Strategi ini dilakukan  untuk  menghindari  konflik  internal,  seringkali  kejelasan  tujuan mengakibatkan  perampingan  pada  struktur  organisasi,  organisasi  yang  tidak  jelas tujuannya akan dipangkas dari struktur. Ini akan menimbulkan resistensi dari internal birokrasi yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik internal. Untuk menghindari konflik itu maka Tim Emergency Service dibuat diluar struktur organisasi yang sudah ada.  Yang  terpenting  disini  adalah  kejelasan  tujuan,  perampingan  struktur  secara perlahan akan mengikuti.

## Keterhubungan Antar Subtema
Subtema adalah bagian dari tema, misalnya “Emergency service” adalah tema, maka Brigade  Siaga  Bencana adalah  subtema. Keterhubungan  antar  subtema maksudnya  adalah  hubungan  yang  jelas  antar  program,  sehingga  memiliki keterkaitan  satu  sama  lain.  Selama  ini  anggaran  Pemerintah  digunakan  untuk banyak keinginan, keinginan-keinginan yang terpencar dan tidak memiliki hubungan satu  sama  lain,  akibatnya  pembangunan  terlaksana  tetapi  tidak  jelas  bentuknya.
Seperti  apa  yang  disampaikan  Asisten  1  Pemerintahan  dalam  wawancara  dengan Saya:
Jadi  kolaborasi  semua  SKPD  ini  yang  tadinya  anggaran  kecil,  nampak  karena semua pekerjaan terpusat. Diandaikan perencanaan dulu kalau misalnya buruk perencanaannya,  yang  sebelum  beliau,  dikecamatan  A  ada  yang  bikin  mesin, dikecamatan B misalnya dia punya ban, stirnya dikecamatan C, sekarang satu titik semua mengarah kesitu, masuk, jadi sehingga yang tadinya tersebar ditiga kecamatan, sekarang terpusat satu kecamatan, jadi semua nampak, jadi begitu diandaikan  mobil  begitu  starter  sudah  bisa  jalan.  (hasil  wawancara  dengan Hero, Asisten 1 Pemerintahan, tanggal 2 Maret 2015)
Keterhubungan  antar  subtema  penting  untuk  diperhatikan,  jadi  bukan  hanya kesehatan  saja,  bukan  hanya  bencana  saja,  bukan  hanya  sosial  saja,  tetapi keterhubungan  dari  semua  itu.  Bagian  terpenting  untuk  mendukung  keterhubungan antar  subtema  ini  adalah  komunikasi  dan  koordinasi. Tim  Emergency  Service Bantaeng  memiliki  satu  fasilitas  komunikasi  yang  dikenal  dengan “Call  Center”. Masyarakat  cukup  menelpon  satu  nomor Call  Center untuk  segala  urusan  yang bersifat darurat. Seperti yang tertulis pada Surat Keputusan Bupati Bantaeng berikut:
Markas Tim  Emergency  Service beralamat  di  jalan  Pahlawan  Bantaeng, Kelurahan Bonto Sungu Kecamatan Bissapu, Call Center 113 dan (0413) 22724 serta  frekwensi  radio  145.490  MHz  (Surat  Keputusan  Bupati  Bantaeng  Nomor 430/595/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009)
Komunikasi  dan  koordinasi  merupakan  kata  yang  gampang  diucapkan  tetapi sulit dilakukan, bahkan masalah yang terjadi dalam birokrasi selama ini pada intinya adalah  masalah  komunikasi  dan  koordinasi.  Ketika  terjadi  masalah,  pejabat  publik seringkali  mengatakan  “nanti  kita  koordinasikan  kembali  dengan  instansi  terkait”. Pertanyaannya, apakah komunikasi dan koordinasi itu berjalan efektif? Apakah ada sarana  atau  prasarana  yang  memungkinkan  komunikasi  dan  koordinasi  itu  bisa selalu  dilaksanakan?  Dalam Tim  Emergency  Service masalah  komunikasi  dan koordinasi  dapat  terjadi  karena  ada  keterhubungan  yang  jelas  antar  subtema. Contohnya, DAMKAR memiliki keterhubungan dengan BSB, demikian pula TAGANA dan  POLRI,  dalam  prakteknya  sehari-hari  semuanya  terhubung  dengan  satu  alat komunikasi, yaitu radio dengan frekuensi 145.490 MHz yang dikelola oleh ORARI.

## Eliminasi Pemborosan Operasional
Pemborosan  Operasional (Operational  Waste) adalah  pemborosan  akibat  tidak memiliki  atau  tidak  melakukan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Standar Operasional  Prosedur  adalah  serangkaian  intruksi  tertulis  mengenai  beberapa proses  penyelenggaraan  aktifitas  organisasi,  bagaimana  dan  kapan  harus dilaksanakan,  dimana  dan  oleh  siapa  (Permenpan  no.  35  tahun  2012).  Untuk menghindari pemborosan operasional dibutuhkan standar sebagai berikut:

## Pembagian Tugas Yang Jelas
Pembagian  tugas  yang  jelas  dilakukan  untuk  menghindari  pemborosan  tenaga manusia (human  energy  waste). Misalnya,  di Brigade  Siaga  Bencana  (BSB) Bantaeng  terdapat  Prosedur  Tetap  (Protap)  yang  menjadi  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  bagi  pelaksana  tugas.  Misalnya  Dokter,  terdapat  Protap  tentang tugas  dan  tanggung  jawab  Dokter  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kesehatan, demikian  juga  halnya  dengan  Perawat  dan Driver ,  semua  mendapat  pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pada saat turun kelapangan semua
sudah  tau pasti  mana yang  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing. Selanjutnya Protap tersebut diuraikan kembali dalam uraian tugas.
Dari Protap terlihat jelas mana tugas Dokter dan mana tugas Perawat. Misalnya ditegaskan  bahwa  Perawat  adalah  pendamping  Dokter  dalam  mengani  penderita, jadi sudah jelas bahwa Perawat tidak boleh melebihi kewenangan Dokter. Ini penting karena jika tidak ditetapkan sejak awal maka dilapangan bisa saja terjadi perdebatan antara  Dokter  dengan  Perawat,  sementara  pasien  dalam  keadaan  membutuhkan pertolongan segera.

## Standar Kerja Yang Aman dan Dinamis
Brigade Siaga Bencana menjemput pasien dirumah dengan standar waktu yang telah  ditentukan,  jadi  ambulan  tidak  perlu  lagi  melaju  dengan  kecepatan  tinggi. Selain  akan  mengganggu  keamanan  pengendara  lain  dijalan,  ambulan  BSB  juga membawa  dokter  dan  perawat  didalamnya,  keselamatan  dan  keamanan  semua orang  menjadi  pertimbangan  yang  penting,  karena  itulah  perlu  diatur  standar  kerja yang aman untuk itu.
Standar  kerja  dibuat  secara  terbuka  untuk  perbaikan  secara  berkelanjutan, perbaikan  perlu  dipertimbangkan  karena  tidak  ada  rencana  yang  benar-benar sempurna,  perlu  dilakukan  perbaikan-perbaikan  yang  sifatnya  positif.  Misalnya, sirine  ambulan Brigade  Siaga  Bencana pada  awalnya  standar  selalu  dihidupkan ketika terjadi panggilan darurat, ini ternyata mengganggu ketenangan warga, setelah dievaluasi  maka  standar  operasional  dirubah,  yang  tadinya  24  jam  selalu  hidup sekarang  tengah  malam  tidak  lagi  dihidupkan,  kecuali  dalam  keadaan  darurat. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Armansyah Sekretaris BSB sebagai berikut:
...karena  masyarakat  belum  terbiasa  mendengar  suara  ambulan,  kadang  ada perasaan jengkel, tengah malam ada suara sirine. Tapi sekarang tengah malam kita  sudah  tidak  bunyikan  kecuali  kalau  darurat  betul  kita  nyalakan  sirinenya, kalau  lampu  tetap  dinyalakan.  Karena  banyak  yang  komplen.  Kita  tiap  bulan evaluasi  terus,  keluhan  masyarakat  apa,  jadi  kita  memperbaiki  terus,  jadi  BSB jadi pusat Penelitian belum tentu tidak ada celahnya (hasil wawancara dengan Dr. Armansyah tanggal 16 Febuari 2015 Pukul 09.45 WITA)
Standar operasional prosedur bukan harga mati, juga bukan merupakan standar tertinggi  untuk  menilai  kinerja.  Yang  terjadi  selama  ini  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  malah  terkesan  menjadi  standar  tertinggi  untuk  pelayanan,  akibatnya  tidak ada  peluang  untuk  perbaikan  dan  inovasi.  Padahal  inovasi  dan  perbaikan  sangat diperlukan  karena  tidak  ada  program  yang  diciptakan  langsung  sempurna,  justru program terbaik adalah hasil dari kesalahan yang selalu diperbaiki atau diantisipasi. SOP  sebaiknya  dirancang  untuk  selalu  dinamis,  sehingga  memungkinkan  adanya perbaikan pelayanan.

## Kemudahan dan Kejelasan Informasi
Standar  kemudahan  dan  kejelasan  informasi  dilakukan  untuk  mengantisipasi pemborosan  informasi (information  waste).  Information  waste adalah  pemborosan akibat  informasi  yang  tidak  bermanfaat  (informasi  sampah). Information  waste mengacu  pada  laporan  dan  data  yang  dimiliki  Pemerintah.  Laporan  harusnya memiliki format  yang standar  diseluruh  instansi  dan  hanya  menyediakan data  yang benar-benar  dibutuhkan  saja.  Yang  sering  terjadi  adalah  format  laporan  berbeda satu  sama  lain  dan  tidak  ada  keterhubungan  yang  jelas,  akibatnya  instansi menghabiskan  banyak  waktu  dan  tenaga  hanya  untuk  memenuhi  format  laporan yang belum tentu dibutuhkan. Tenaga yang seharusnya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan  publik  terbuang  karena  harus  mengolah  data  sesuai  masing-masing format yang diminta.
Untuk mencegah informasi sampah, instansi saat ini bisa meniru model sinopsis dari  sebuah  karya  ilmiah.  Instansi  hanya  perlu  menyampaikan  laporan  dalam  satu lembar  kertas,  tetapi  jika  diperlukan  data-data  yang  lebih  detail  maka  dapat melihatnya dalam pembahasan hasil Penelitian. Dalam lean management ini dikenal dengan “Format A3”. Kenapa A3? Karena A3 adalah ukuran kertas maksimal yang dapat  masuk  dalam  mesin  faximile.  Format  A3  hanya  berisi  identifikasi  masalah, analisis  akar  masalah,  rencana  tindakan,  hasil  tindakan  dan  langkah  dimasa mendatang.
Di  Kabupaten  Bantaeng  laporan  kegiatan  dapat  dikirim  melalui Black  Berry Messanger  (BBM) atau Short  Message  Service  (SMS). Kepala  Dinas  atau  pejabat lain  yang  bertanggung  jawab  terhadap  suatu  kegiatan  diperbolehkan  memberikan laporan dalam bentuk BBM dan SMS langsung kepada Bupati. Walaupun kemudian format  resmi  laporan  dapat  menyusul  dalam  bentuk  laporan  konvensional.  Seperti yang disampaikan Syahrul Bayan Kepala Dinas Sosial kepada saya:
...terkadang  kami  harus standbay  on  call ketika  ada  panggilan  ya  kita  segera kesana, seumpanya tadi, tadi pagi, baru mau keluar tinggalkan rumah jam 7.15 saya ditelpon oleh ajudan, Pak coba ki datangi atas nama ini di tala-tala itu, dia butuh bantuan rumah, saya langsung kesana, karena perintah, jadi acara yang di  koordinis  saya  tidak  hadiri,  tapi  saya  kesana  (lapangan)  dan  laporannya  via BBM melalui ajudan, kalau penanganan bencana mungkin pak Kabid yang lebih banyak  tau  dan  salah  satu  bentuk  kegiatannya  ini  yang  diatas,  kemudian penanganan-penanganan  masalah  lainnya  itu  melalui  email,  malui  SMS,  itu masuk. (hasil wawancara dengan Syahrul Bayan 18 Febuari 2015 Pukul 10.04 WITA)
Pemanfaatan  teknologi  untuk mendukung  sistem  informasi  yang  akurat  saat  ini sudah  dapat  dilakukan.  Sekarang  tinggal  bagaimana SDMnya  dapat  memilih  mana teknologi  yang  benar-benar  dibutuhkan  dan  mana  yang  tidak.  Misalnya  undangan, sekarang  sudah  dimungkinkan  mengirim  undangan  memalui  SMS,  yang  terpenting tanggal,  waktu,  tempat,  dan  temanya  jelas.  Yang  terjadi  sekarang  SKPD menganggap ini berbenturan dengan masalah etis, staf tidak berani menyampaikan laporan  dalam  bentuk softcopy kepada  atasan  karena  takut  dianggap  tidak  etis. Padahal  inilah  fungsi  sebenarnya  dari  teknologi,  yaitu  alat  untuk  mempermudah pekerjaan.

## Respon Time Yang Jelas
Respon  time adalah  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menanggapi  dan menyelesaikan suatu masalah. Respon time penting ditetapkan untuk mengatisipasi pemborosan  karena  menunggu (Waiting  Waste) .  Sejak  awal  Kabupaten  Bantaeng mengalami  masalah  yang  serius  mengenai  kegawatdaruratan.  Misalnya  ketika  ibu hamil  sudah  hampir  melahirkan,  fasilitas  ambulan  konvensional  hanya  bisa menjemput  pasien,  sedangkan  penanganan  pasien  hanya  bisa  dilakukan  dirumah sakit, itupun membutuhkan waktu tunggu yang lama karena harus antri. Terlebih jika Ibu  hamil  tidak  memiliki  cukup  uang,  berada  didaerah  pegunungan,  kemudian mengalami  pendarahan  pada  saat  melahirkan,  dukun  tidak  mampu  mengatasi, sementara  tenaga  medis  lama  responnya,  ibu  tersebut  sangat  rawan  mengalami kematian karena terlambat ditangani.
Permasalahan  seperti  ini  bisa  diantisipasi  oleh  Kabupaten  Bantaeng  melalui program Brigade  Siaga  Bencana  (BSB) .  Ketika  memperoleh  laporan  masyarakat
melalui  panggilan  113  dalam  waktu  tidak  lebih  dari  20  menit  armada  BSB  beserta Dokter dan Perawat yang sudah terlatih langsung datang kerumah warga, langsung menindaklanjuti pasien dirumahnya. Kematian ibu melahirkan dapat ditekan dengan hadirnya tenaga terlatih dan respon time yang cepat. Seperti yang disampaikan Dr. Arman dalam wawancara dengan Saya:
...kemudian respon time, standar kita maksimal 20 menit sudah sampai rumah pasien  dan  langsung  dilakukan  tindakan.  Tetapi  untuk  saat  ini  belum  bisa dicapai  karena  kontur  wilayah  pegunungan  cukup  sulit  dijangkau  dalam  waktu segitu.  Tapi  ini  sudah  diantisipasi,  sekarang  kita  sudah  mulai  membangun markas  pembantu  di  Kecamatan  Uluere,  dengan  fasilitas  yang  sama  dengan markas kita yang di Bissapu (hasil wawancara dengan Dr.  Armansyah tanggal 16 Februari 2015 Pukul 09.45 WITA).
Respon tim e sebaiknya selalu ditingkatkan, tentunya dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan dan keselamatan. Logikanya semakin cepat respon time semakin baik, tetapi tidak selalu begitu, karena kualitas pelayanan dan keselamatanlah  yang  utama. Respon  time yang  terlalu  cepat  juga  terkadang berbahaya  karena  akan  menimbulkan  masalah  lain,  misalnya  tabrakan.  Jadi sebaiknya respon time disesuaikan dengan standar keaman.

## Teknologi Hanya Yang Benar-Benar Membantu Pekerjaan
Memilih  teknologi  hanya  yang  benar-benar  membantu  pekerjaan  penting dilakukan,  pertimbangannya  bukan  hanya  teknologi  tercanggih  tetapi  apakah SDMnya mampu menggunakan teknologi tersebut, dan yang paling penting apakah teknologi  itu  benar-benar  membantu  dalam  melaksanakan  pekerjaan.  Misalnya, sebuah  ambulan dengan  peralatan emergency  service yang  canggih,  yang  mampu memfasilitasi  bedah  minor  didalam  ambulan  juga  harus  didukung  oleh  tenaga  ahli yang  telah  dilatih  untuk  itu.  Seperti  yang  disampaikan  Dr  Armansyah  saat wawancara dengan Saya:
...jenis mobilnya memang dibuat  seperti ambulan,  jadi bukan mobil biasa yang dimodifikasi, jadi kita diatas bisa berdiri, bisa melayani pasien diatas (misalkan bedah  minor,  ada  yang  luka-luka  cukup  disitu  saja).  Personil Brigade  Siaga Bencana berjumlah  43  orang  terdiri  dari  20  Tenaga  Dokter  dengan  sertifikat General Emergency Life Support , 18 tenaga perawat  dengan sertifikat Cardiac Life Support , 4 orang supir yang bertugas 24 jam secara shift dan sudah dilatih sesuai  standar  kegawatdaruratan....  (Wawancara  dengan  Dr  Armansyah tanggal 16 Febuari 2015 Pukul 09.45 WITA).
Kita  seringkali  terjebak  pada  kecanggihan  teknologi,  pendapat  umum mengatakan  semakin  baru  teknologi  maka  akan  semakin  canggih  dan  semakin memudahkan  pekerjaan.  Pada  kenyataannya  teknologi  yang  sederhana  lebih  baik dimiliki  jika  itu  bisa  membantu  pekerjaan,  ketimbang  teknologi  canggih  tetapi  tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Disamping itu penggunaan teknologi secara berlebihan juga akan mengakibatkan pemborosan anggaran.
Selain  membantu  pekerjaan,  kemudahan  perawatan  teknologi  juga  penting untuk  dipertimbangkan.  Pemborosan  operasional  sering  terjadi  karena  kurang diperhatikannya hal ini. Seringkali kemudahan perawatan teknologi menuntut budget yang  lebih  tinggi  diawal,  tetapi  selanjutnya  mudah  dan  murah  dalam  melakukan perawatan jangka panjang. Misalnya, dalam pemilihan selang pemadam kebakaran pada Tim  Emergenci  Service. Awalnya  karena  keterbatasan  anggaran  Bapedalda Kabupaten Bantaeng (sebagai leading sector DAMKAR)  membeli selang pemadam
kebakaran  yang  berkualitas  rendah,  akibatnya  selang  pemadam  dipakai  beberapa kali  sudah  bocor,  selanjutnya  tentu  dibutuhkan  kembali  anggaran  untuk  membeli selang  ditahun  berikutnya,  begitu  seterusnya  dan  masalah  tidak  pernah  selesai. Seperti yang disampaikan Abdullah Taibe (Kepala Bapedalda Kabupaten Bantaeng) dalam sesi wawancara dengan Saya sebagai berikut:
Kami menggunakan peralatan standar kualitas Jepang dan Jerman, pernah kita dulu beberapa tahun lalu pengadaannya kita gunakan selang yang tidak standar kita  kurang  tau  apakah  itu  buatan  Cina  dari  mana  itu,  bagus  juga  hanya  nda lama terpakai, setelah kita beli yang dari Jerman dan Jepang itu anti panas, jadi seklipun melintas di api itu juga akan terbakar tapi lama, kalau yang dulu api-api biasa  sudah  rusak,  kalau  yang  sekarang  ini  tahan  panas  tahan  bocor....(hasil wawancara dengan Abdullah Taibe tanggal 3 Maret 2015 pukul 11.58 WITA).
Untuk  mengantisipasi  pemborosan  jenis  ini  terkadang  memang  diperlukan budget yang  lebih  besar  diawal,  karena  mempertimbangkan  kulitas  teknologi  atau alat,  tetapi  selanjutnya  akan  mudah  dalam  perawatan  dan  memperingan  beban anggaran  tahun  berikutnya.  Ini  dapat  dibenarkan,  dengan  sarat  teknologi  tersebut benar-benar  membantu  pekerjaan,  teknologi  mahal  tapi  tidak  ada  hubungannya dengan  pekerjaan  juga  akan  mengakibatkan  pemborosan.  Untuk  itu  diperlukan kajian khusus untuk menentukan standar teknologi yang dibutuhkan.

## Revolusi Mental dengan Kaizen
Dua  tipe  pemborosan  diatas  bisa  saja  dijadikan  standar,  namun  dalam prakteknya yang terpenting adalah bagaimana caranya agar semua orang menjiwai dan  melaksanakan  itu,  karena  itu  diperlukan  perubahan mindset birokrat  secara keseluruhan. Merubah mindset bukan pekerjaan yang mudah, diperlukan wawasan, disiplin,  dan  semangat  yang  terus-menerus  diperbaharui,  sehingga  menimbulkan dampak  yang  mendalam  pada  mental.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Nurdin Abdullah dalam sesi wawancara dengan Saya sebagai berikut:
...mindset pemerintahan  dan  perusahaan  ini  sangat  jauh  berbeda,  kalau dipemerintahan punisment susahkan kita terapkan, seperti misalnya orang yang bersungguh-sungguh  dengan  orang  yang  malas  gajihnya  sama.  Sementara diperusahaan orang yang prestasi itu mendapatkan reward yang besar, apalagi kalau dia capai target, nah kita dipemerintahan capai targetpun sama saja. Nah inilah  yang  kita  coba  sesuaikan,  bagaimana  kita  bangkitkan  semangat  teman- teman  dibirokrasi  untuk  bisa  lebih  produktif.  (hasil  wawancara  dengan  Nurdin Abdullah tanggal 3 Maret 2015 Pukul 16.30 WITA)
Merubah mindset (revolusi  mental)  sangat  gampang  diucapkan  tetapi  sulit diwujudkan  dalam  tindakan.  Yang  dibahas  dalam  Penelitian  ini  hanyalah  sebagian kecil dari usaha Nurdin Abdullah untuk merubah pola  pikir birokrat  dan masyarakat Bantaeng. Masih banyak cara lain yang mungkin lebih efektif dari yang disampaikan dalam  Penelitian  ini,  tetapi  setidaknya  Penelitian  ini  adalah  langkah  awal  untuk memecahkan  masalah  mental  pelayan  publik  yang  selama  ini  belum  menjawab kebutuhan publik.
Salah satu cara yang digunakan oleh Nurdin Abdullah untuk merevolusi mental birokrat  Kabupaten  Bantaeng  adalah  dengan  menerapkan  filosofi kaizen .  Seperti yang  disampaikan  sebelumnya kaizen adalah  filosofi  yang  memfokuskan  pada perbaikan  secara  terus-menerus  atau  berkesinambungan.  Filosofi  ini  berasal  dari negara  Jepang  dan  berkembang  seiring  dengan  budaya  masyarakatnya. Kaizen begitu dekat dengan keseharian masyarakat Jepang, sampai-sampai masyarakatnya  sendiri  tidak  menyadari  bahwa  mereka  menerapkan kaizen dalam
kehidupannya  sehari-hari.  Seperti  yang  diakui  oleh  Nurdin  dalam  sesi  wawancara dengan penulis:
Kaizen, jadi sebenarnya kalau semua orang membangun Indonesia ini dengan memulai  dari  diri  sendiri,  mulai  dari  yang  kecil  dan  jangan  saling  salah menyalahkan,  Indonesia  ini  selesai  masalah,  karena  terus-terang  kalau  kita memperbaiki  diri  kita,  semua  memperbaiki  dirinya,  maka  Indonesia  ini  luar biasa. Jadi kalau saya, itu adalah sebuah makna yang sangat mendalam dalam rangka  merubah  sikap  mental  kita,  jadi  kalau  saya  bukan  sekedar  pencitraan, itu  adalah  sesuatu  yang  luar  biasa  kalau  itu  bisa  dilakukan.  (hasil  wawancara dengan Nurdin Abdullah tanggal 3 Maret 2015 Pukul 16.30 WITA)
Filosofi kaizen tidak sulit  dipahami, tetapi sangat  sulit  dilaksanakan,  dibutuhkan wawasan,  disiplin,  dan  semangat  yang  terus  diperbaharui.  hal  ini  semakin  sulit terwujud  tanpa  dukungan  dari  pimpinan,  karena  itu  komitmen  Pemimpin  sangat diperlukan.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Syamsu  Suli  (Asisten  2)  dalam  sesi wawancara dengan Saya:
Pak Bupati selalu menginginkan setiap saat ada perubahan, ada sesuatu yang baru, jadi prinsip Bupati itu inovasi terus-menerus. Apalagi-apalagi, setelah ada satu,  satu  lagi  apa,  nah  itu kaizen, jadi  setiap  saat  itu  pasti  ada  perubahan, apakah prosesnya satu minggu atau satu bulan, jadi tidak stagnan seperti apa yang  kita  lihat,  katakanlah  dikebersihan  pak  ya,  awalnya  kan  sampah-sampah sekarang  kan  mulai  berbenah,  tidak  sekedar  itu  saja,  mulai  tanaman  bunga, bahkan  tanaman  bunga  itu  kalau  di  Bantaeng  itu  sudah  sampai  kedesa-desa. Jadi harus ada inovasi. (hasil wawancara dengan Syamsu Suli tanggal 2 Maret 2015 Pukul 11.30 WITA)
Ada  beberapa  cara  yang  dilakukan  oleh  Nurdin  dalam  upaya  adopsi  filosofi kaizen di  Kabupaten  Bantaeng, pertama, dengan  keteladanan.  Berbekal pengalaman  dan  wawasannya  selama  bertahun-tahun  hidup  di  Negara  Jepang, Nurdin  Abdullah  menularkan  pola  pikir  yang  membuat  masyarakat  Jepang  maju kepada  masyarakat  Bantaeng.  Salah  satu  caranya  dengan  keteladanan,  daripada memberi  perintah  langsung,  Nurdin  lebih  cenderung  memberikan  contoh  tentang bagaimana  pekerjaan  seharusnya  dikerjakan,  misalnya  ketika  Nurdin  ingin mengatakan  bahwa  olah  raga  teratur  adalah  salah  satu  kunci  agar  tubuh  selalu sehat,  maka  ia  melakukannya  langsung,  ia  berolahraga  secara  rutin,  misalnya bersepeda  atau  joging  keliling  pantai  seruni,  masyarakat  akan  melihat  sendiri bagaimana  sehatnya  fisik  Nurdin  (walaupun  umurnya  sudah  tidak  muda  lagi). Tujuannya  jelas,  selain  tindakan  itu  memberi  manfaat  bagi  dirinya  sendiri, keteladanan juga merupakan teknik persuasi yang efektif. Seperti yang disampaikan Hero (Asisten 1 pemerintahan) dalam wawancara dengan saya:
...dia yang melakukan sendiri dulu, jadi bukan dia memerintahkan orang, untuk berubah,  tapi  dia  sendiri  yang  memberikan  contoh  sehingga  para  pembantu- pembangtunya  ini  malu  kan?  Pimpinan  saja  berobah,  masa  kita  tidak  bisa berobah,  akhirnya  ini  sudah  menjadi  piramida  besar,  dari  pimpinan  sampai turun  kebawah  sampai  kemasyarkat,  karena  itulah,  pola  kepemimpinan  yang teladan.  (hasil  wawancara  dengan  Hero  tanggal  2  Maret  2015  Pukul  11.30 WITA)
Tidak hanya sebatas apa yang disampaikan, Saya juga melihat langsung ketika Nurdin  melakukannya,  setiap  hari  sabtu  di  areal  pantai  seruni  Nurdin  naik  sepeda dari  rumah  kediamannya,  kemudian  jelan  cepat  keliling  pantai  seruni  minimal  tiga kali putaran. Setidaknya selama sebulan saya ada di Bantaeng telah melihat Nurdin
melakukannya  sebanyak  tiga  kali  dalam  tiga  minggu,  satu  minggu  tidak  terlihat karena beliau sedang melakukan kunjungan ke Jepang.
Kedua, Nurdin membuka wawasan birokrat dengan mengajak turun langsung ke Gemba . Gemba adalah  tempat  yang  sebenarnya  (Bahasa  Jepang),  diIndonesia dikenal dengan istilah “lapangan”. Gemba mengacu pada tempat kejadian atau letak masalah  yang  sesungguhnya,  bukan  sekedar  menerima  laporan  dibelakang  meja. Dengan  turun  langsung  ke gemba, melihat  dengan  mata  kepala  sendiri,  bahkan melihat kejadiannya secara langsung, maka kita akan tahu persis apa yang menjadi masalah,  baru  kemudian  kita  bisa  memberikan  solusi.  Seperti  yang  disampaikan oleh Nurdin dalam sesi wawancara dengan saya:
Gemba ,  iya,  kita  harus  pastikan  apa  yang  terjadi  sesungguhnya  kalau  kita hanya  dibelakang  meja  kan  cuma  dengar  kabar,  kantanya.  Jadi  kalau  saya  itu bisa  bicara  dimana-mana  karena  saya  mengalami  dan  saya  melakukan.  (hasil wawancara dengan Nurdin Abdullah tanggal 3 Maret 2015 Pukul 16.30 WITA) Ketika  akan  menyampaikan  ide  untuk  mengadopsi  sesuatu,  Nurdin  tidak menyampaikannya  secara  langsung  dan  berharap  semua  orang  berimajinasi membayangkan  apa  yang  ia  sampaikan.  Nurdin  mengajak  birokrat  turun  langsung untuk melihat tempat dimaksud, jika tempat berada diluar negeri, maka ia ajak keluar negeri, jika tempat berada di Makasar, maka ia ajak ke Makasar, kemudian birokrat diperintahkan  untuk  melihat  secara  langsung  melalui  kacamata  tugasnya  masing- masing. Seperti yang disampaikan oleh Bahtiar (Asisten 3)
Saya  waktu  masih  menjabat  kepala  koperasi,  saya  dibawa  ke  Jepang, memotret Jepang itu dengan kacamata koperasi, setelah saya kesini inilah kita bikin  tenda-tenda  itu    di  Lamalaka  kita  jadikan  sebagai  ikon  itu....  Iya,  jadi hampir  seluruh  pejabat  disini  sudah  pernah  keluar  negeri,  dan  dia  memotret daerah  tujuan  itu  sesuai  dengan  kacamata  tugasnya,  dan  itu  oleh-oleh  yang dibawa ketika kembali kesini dan kita terapkan disini. (hasil wawancara dengan Bahtiar tanggal 2 Maret 2015 Pukul 11.30 WITA)
Ketiga, Nurdin  menanamkan mindset  kaizen dengan  menggunakan  lagu. Sebuah cara yang tebilang unik, walaupun tidak telihat formal, cara ini cukup efektif untuk  menggugah  semangat  birokrat  dan  masyarakat  Bantaeng.  Sebuah  lagu memang  terasa  lebih  ringan  dan  menyenangkan  daripada  mendengarkan  ceramah atau  pidato,  yang  terpenting  maksud  dari  lagu  itu  sampai  kepada  pendengar,  dan apabila  didengarkan  terus-menerus  maka  lama-kelamaan  akan  mempengaruhi mental  dan  memberikan  dampak  positif  pada  pola  pikir  atau mindset. Lagu  yang dimaksud  diberi  judul  Ubah  Diri  Sendiri  yang  dinyanyikan  oleh Juku  Tangke Bantaeng .

## C.  Kesimpulan
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan Tim  Emergency  Service Kabupaten  Bantaeng  adalah mixmanagement antara manajemen  pemerintahan  dan  manajemen  perusahaan,  yaitu  dengan  cara: Pertama, eliminasi pemborosan strategis, dengan membuat tema yang jelas, tujuan yang  jelas,  dan membuat  keterkaitan antar subtema. Kedua, eliminasi pemborosan operasional,  dengan  pembagian  tugas  yang  jelas,  penggunaan  teknologi  hanya yang  benar-benar  membantu  pekerjaan,  standar  kerja  yang  aman  dan  dinamis, kemudahan  dan  kejelasan  informasi,  menetapkan  respon  time  yang  jelas. Ketiga, revolusi mental dengan kaizen (perbaikan terus-menerus).
Dari  konsep mixmanagement diatas  eliminasi  pemborosan  strategis  dan eliminasi pemborosan operasional merupakan bagian dari usaha untuk membangun
hardware politik atau sistem, sedangkan revolusi mental dengan kaizen merupakan bagian dari usaha membangun software politik atau budaya.  Keseimbangan antara sistem  dan  budaya  merupakan  kunci  keberhasilan Tim  Emergency  Service Kabupaten Bantaeng.

## DAFTAR RUJUKAN
Creelman, James. 2011. More With Less Maximizing Value in The Public Sector . New York:Palgrave Macmillan.
Dwiyanto,  Agus.  2011.  Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif.  Gajah  Mada University Press.
Imai, Masaaki. 1998. Kaizen: Kunci Sukses Kompetitif Jepang. CV. Taruna Grafika Jakarta. Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Myers,  D.  Michael  dalam  Priyono.  2014.  Penelitian  Kualitatif  di  Manajemen  dan  Bisnis.  Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Ohno, Taiichi. 1978. The Bible of Toyota Production System . Toyota. Setiono, Budi. 2007. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Kalam Nusantara.

## Jurnal dan Artikel
Dass,  Mohan  and  Keith  Abbott. Modelling  New  Public  Management  in  an  Asian  Context:  Public Sector Reform in Malaysia. Asia pacific Journal Of Public Administration Vol. 30. Nomor. 1 June 2008.
Denhardt,  V.  Janet  and  Denhardt,  B.  Robert. New  Public  Service,  Serving  Rather  than  Steering . Public Administration Review Vol. 60 No. 6, Arizona State University. Desember 2000.
Osborn,  David. Reinventing  Government:  What  A  Difference  A  Strategy  Makes .  Global  Forum  on Reinventing Government. 2007.
Setiono,  Budi.  Manajemen  Publik  Yang  Efektif  Sebagai  Kunci  Kemajuan  Negara:  Sebuah  Gagasan Paradigma . Jurnal Negarawan. 2010. Werlin,  H.  Harbert. Poor  Nations  Or  Rich  Nations:  Why  The  Difference? .  Westchester  Park  Drive Paper. 2001.

## Dokumen
Daerah Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng Tahun 2009. Daerah Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng Tahun 2014. Peraturan Darah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2028.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantaeng  Nomor  7  Tahun  2009  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2013.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantaeng  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018.
Surat  Keputusan  Bupati  Bantaeng  Nomor  430/595/XII/2009  tanggal  1  Desember  2009  tetang Pembentukan Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng.
Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng Nomor 1241/440.1-2.4/2009 tentang Penetapan  Prosedur  Tetap  (Protap)  Pelayanan  Pada Brigade  Siaga  Bencana Kabupaten Bantaeng.