E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## MEDIA  SOSIAL  TWITTER  SEBAGAI  RUANG  PUBLIK  VIRTUAL    (STUDI KASUS PENOLAKAN OMNIBUS LAW)

## Muhammad Ihsan, Ricardi S. Adnan
Universitas Indonesia Depok Jawa Barat, Indonesia Email: mihsanhrp@gmail.com, adnanricardi@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang  cipta  kerja  (omnibus  law)  mendapat  penolakan  keras  dari masyarakat.  Penolakan  tersebut  selain  terjadi  di  ruang  publik  nyata  (real  public sphere),  juga  berlangsung  di  ruang  publik  virtual  (virtual  public  sphere).  Berbeda dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  memustakan  perhatian  terhadap aspek pembentukan undang-undang cipta kerja, penelitian ini berfokus bagaimana ruang  publik  virtual  menjadi  ruang  percakapan  masyarakat  melalui  media  sosial dalam  menyuarakan  penolakan  atas  undang-undang  cipta  kerja.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengn  jenis  penelitian  studi  kasus.  Data penelitian  ini  dikumpulkan  dari  hasil  data  crawlling  di  media  sosial  twitter  serta observasi  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam konteks undang undang cipta kerja narasi pengguna twitter yang ditemukan adalah lebih banyak menolak dengan disertai tagar penolakan. Peran media sosial sebagai ruang  publik  virtual  memiliki  kedudukan  penting  di  mana  para  aktor  dapat membangun  wacana  bebas  dan  terbuka,  bahkan  memungkinkan  para  aktor berpartisipasi  lebih  luas  dan  memberikan  pengaruh  dan  masyarakat  mendapatkan pengetahuan mengenai undang undang cipta kerja melalui media sosial. Penelitian ini  menyimpulkann  bahwa  media  sosial  mampu  menjadi  ruang  alternatif  bahkan membantu  penolakan  undang-undang  hak  cipta  kerja  yang  terjadi  di  ruang  publik nyata.
Kata Kunci: omnibus law, ruang publik, virtual public sphere , media sosial, twitter

## Abstract
The  omnibus  law  has  been  strongly  rejected  by the  public.  Rejection  occurring  is not  only  in  real  public  spheres  but  also  took  place  in  virtual  public  spheres.  The previous studies emphasize the aspects of the omnibus law formation, In contrast to previous  studies  this  study  focuses  on  how  virtual  public  sphere  become  public conversation  spaces  through  social  media  in  expressing  the  rejection  of  the omnibus law. This research uses a qualitative approach with the type of case study research.  This  research  data  was  collected  by  data  crawling  on  social  media twitter  as  well  as  doing  the  observation  and  document  study.  The  results  of  this study  indicate  that  in  the  context  of  omnibus  law,  the  narratives  in  twitter  were found  that  refusal  narrative  is  superior  accompanied  by  rejection  hashtags.  The role  of  social  media  as  a  virtual  public  sphere  has  an  important  position  where actors  can  build  a  free  and  open  discourse,  even  allowing  actors  to  participate more  widely  and  give  influence  and  the  public  to  gain  knowledge  about  omnibus
law  through  social  media.  This  research concludes  that  social  media can  become an alternative space and even help to refuse omnibus laws that occur in real public sphere.

## Keywords: omnibus law, public space, virtual public sphere, social media, twitter

## Pendahuluan
Gagasan  mengenai  omnibus  law  pertama  kali  disampaikan  oleh  Presiden  Joko Widodo  ketika  pidato  pelantikan  presiden  masa  jabatan  2019-2024  di  depan  anggota DPR  RI.  Melalui  undang-undang  omnibus  law  ini  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi sasaran  yaitu  undang-undang  cipta  lapangan  kerja,  undang-undang  perpajakan,  dan undang-undang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Idris, 2020) . Dengan  undang-undang  omnibus  law  ada  sebanyak  80  undang  undang  dan  lebih  dari 1.200  pasal  akan  direvisi  sekaligus  dalam  satu  undang-undang  cipta  kerja  yang mengatur  multisektor (Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia, 2020) .
Omnibus  law  adalah  metode  pembentukan  peraturan  dari  berbagai  macam aturan  yang  substansinya  berbeda  kemudian  digabungkan  sehingga  terbentuk  satu aturan  yang  menjadi  payung  hukum.  Metode  ini  menerapkan  cara  mencabut  dan merubah  undang-undang  yang  telah  ada  sebelumnya,  dengan  kata  lain  omnibus  law dapat  membatalkan  berlakunya  undang  undang  yang  telah  berjalan,  serta  penambahan dan  pengurangan  akan  sangat  memungkinkan  terjadi  dengan  adanya  omnibus  law (Rongiyati, 2019; 1) .
Dari  awal  penyusunan  undang-undang  cipta  kerja  (omnibus  law)  kurang melibatkan  pekerja  buruh.  Selain  itu  naskah  undang-undangnya  juga  berkali-kali direvisi dan pemerintah terkesan tertutup sehingga menciptakan kebingungan ke tengah masyarakat.  Realitas  yang  terjadi  di  Indonesia  investasi  cenderung  naik  akan  tetapi penyerapan  tenaga  kerja  menurun  karena  aliran  dana  investor  ini  menguntungkan mereka  yang  diatas  dan  merugikan  yang  di  bawah.  Kebanyakan  aliran  investasi  ini mengalir kepada sektor jasa bukan manufaktur apalagi pertanian (Suriadinata, 2019) . Rancangan undang undang cipta kerja (omnibus law) tersebut menjadi ramai dan sedang  hangat  dibicarakan  di  media  sosial  adalah  karena  sudah  ditetapkan.  Penetapan undang-undang  tersebut  dilakukan  pada  tanggal  5  oktober  tahun  2020  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI.  Setelah  penetapan  tersebut  akhirnya  penolakan  dari masyarakat  semakin  tinggi  baik  secara  aksi  nyata  melalui  demo  dan  secara  online melalui  media  sosial.  Penolakan  yang  terjadi  atas  penetapam  omnibus  law  oleh  DPR bukan  hanya  terjadi  lewat  aksi  dijalanan  oleh  masyarakat  yang  terdiri  dari  buruh, mahasiswa  dan  kelompok  yang  lain.  Lebih  luas  dari  aksi  demo  masyarakat  juga melakukan protes di dunia maya melalui media sosial (Razy & Fedryansyah, 2020) . Ruang  publik  ( public  sphere )  merupakan  istilah  yang  diperkenalkan  pertama kali  oleh  Jurgen  Habermas  seorang  sosiolog  Jerman  pada  tahun  1962  dengan menggunakan  bahasa  Jerman,  kemudian  tahun  1989  diterjemahkan  ke  bahasa  Inggris. Bagi  Habermas  ruang  publik  adalah  ruang  dimana  semua  orang  bertemu,  berdebat
secara  bebas  tanpa  diatur  oleh  negara  dan  ditekan  oleh  siapapun  yang  menciptakan kemampuan  menjadi  kontrol  rasional  terhadap  negara    dan  dalam  waktu  bersamaan mampu memberi kontrol terhadap kebutuhan masyarakat (Cela, 2015) .
Bila  dilihat  berdasarkan  sejarahnya,  public  sphere  telah  mengalami  perubahan yang  sangat  signifikant.  Di  mana  pada  awalnya  ruang  publik  merupakan  tempat pertemuan  orang-orang  untuk  saling  bertemu  dan  berdiskusi  tentang  berbagai  hal.  Di tempat pertemuan ini mereka  dapat saling bertukar gagasan tanpa adanya tekanan atau diatur oleh siapapun, seperti pemerintah atau penguasa (Pratama, 2015; Tricana, 2013) . Pada  perkembangannya,  ruang  publik  kemudian  menjadi  lebih  luas  dengan  hadirnya media massa, seperti koran, majalah, radio, televisi dan paling mutakhir media sosial.
Dengan  hadirnya  media  sosial,  tempat  diskusi  masyarakat  kemudian  menjadi semakin luas yang memungkinkan lebih banyak orang dapat mengakses informasi yang ada jauh di luar tempat mereka tinggal (Tricana, 2013) . Menurut Eriyanto (2018) , media tidak  hanya  berperan  sebagai  penyampai  informasi,  namun  juga  dapat  menjadi perangsang untuk meciptakan komunikasi dan  diskusi interaktif di ruang publik. media sosial mampu menjangkau jutaan orang serta mempunyai potensi yang besar sebagi alat propaganda  dengan  tujuan  membatasi  perdebatan  serta  mempunyai  implikasi  yang sangat besar dalam demokrasi (Butsch, 2007; Iosifidis & Wheeler, 2015) .
Penelitian  lain  mengemukakan  media  sosial  keanggotannya  terbuka  untuk siapapun sehingga aksi solidaritas dapat dilakukan di media sosial dengan tujuan untuk menuntut  sesuatu  di  ruang  publik  virtual,  serta  mendorong  pengorganisasian  diri, menciptakan  partisipasi  yang  terbuka,  dan  terbentuknya  potensi  kontra  terhadap keadaan  yang  terjadi  sertan  menghasilkan  mobilisasi  sosial  yang  memungkinkan masyarakat  memberikan  pengaruh  dalam  mengambil  keputusan  dan  dan  kebijakan publik (Sampedro & Avidad, 2018; Sari & Siahainenia, 2015) .
Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penetapan undang-undang omnibus law  memiliki  kejanggalan-kejanggalan,  serta  secara  hukum  dinilai  penuh  kontroversi dikarenakan  kurangnya  pelibatan  publik.  Kontroversi  menyebabkan  konflik  di  tengah- tengah  masyarakat  terjadi  yang  diantara  penyebab  konflik  tersebut  adalah  komunikasi politik yang rendah baik itu dari pemerintah satuan tugas dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat,  sehingga  masyarakat  sipil  minim  pengetahuan  dan  informasi perkembangan tentang omnibus law (Muqsith, 2020; Razy & Fedryansyah, 2020) . Razy dan  Fedryansyah  (2020) menambahkan  penyusunan  omnibus  law  juga  hanya melibatkan  pemerintah  dan  pengusaha  yang  memiliki  hubungan  dekat  dengan pemerintah sehingga membangun satu tujuan yang banyak merugikan masyarakat.
Selanjutnya  omnibus  law  juga  banyak  ditentang  disebabkan  tidak  memadainya konsultasi publik sehingga masyarakat sipil, serikat pekerjaan, bahkan akademisi tidak mengetahui  secara  pasti  isi  undang-undang  tersebut,  yang  akhirnya  berakibat  semua orang  terarah  kepada  menebak-nebak  keputusan  yang  kontroversial  tersebut (Orinaldi, 2020) . (Orinaldi,  2020) menyebutkan  bahwa  salah  satu  yang  paling  merusak  dalam omnibus  law  adalah  rumpun  lingkungan  yang  pada  penetapannya  menjadikan  peran pemerintah  pusat lebih luas  dan  partisipasi  masyarakat  dijadikan menjadi  lebih  sedikit
dalam  menetapkan  sebuah  keputusan mengenai lingkungan  hidup  yang akan  berakibat sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat sekitar
Dalam  penelitian  ini  peneliti  berargumen  bahwa  penolakan  undang-undang omnibus law di ruang publik virtual melalui media sosial terbentuk dengan banyaknya tagar  penolakan  dan  diramaikan  secara  masif  oleh  pengguna  media  sosial  twitter.  Hal ini  karena  diimbangi  oleh  banyaknya  aktor  yang  berpengaruh  di  media  sosial  yang memberikan  narasi  penolakan  terhadap  undang-undang  omnibus  law.  Masyarakat menggunakan  media  sosial  sebagai  arena  alternatif  melakukan  penolakan  untuk menyuarakan  aspirasi  sekaligus  sebagai  media  menambah  informasi  ( knowledge producing ) mengenai omnibus law.  Dari argumen diatas peneliti  membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana media sosial menjadi ruang publik penting dalam konstruksi penolakan omnibus law.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan      pendekatan  kualitatif (Creswell,  2014) karena dalam  penelitian  ini  karena  menganalisa  pembicaraan  masyarakat  di  ruang  publik virtual melalui media sosial yang menolak penetapan undang-undang omnibus law oleh DPR RI. Penelitin ini menggunakan studi kasus yang diangkat adalah mengenai tempat yaitu  media  sosial  sebagai  ruang  publik  virtual  yang  di  dalamnya  terjadi  pembicaraan masyarakat dengan narasi penolakan omnibus law.
Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data utama dilakukan dengan teknik data crowling dari media sosial twitter (Fruchterman & Reingold, 1991) . Pengumpulan data dilakukan  dengan menggunakan perangkat lunak phyton. Data yang dikumpulkan dengan metode ini adalah data percakapan dan pembicaraan masyarakat di media sosil berdasarkan kata kunci yang ditetapkan oleh peneliti. Selain pengumpulan data dengan teknik data  crawling peneliti  juga  mengumpulkan  data  dengan  teknik  observasi  dan dengan  cara  studi  dokumen.  Untuk  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  kebutuhan maka    teknik  pengolahan  data  dilakukan  dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan interpretasi data dalam bentuk kesimpulan (Marvasti, 2004) .
Validasi data adalah metode untuk memeriksa keakuratan dan kualitas data yang telah  dikumpulkan  dan  diproses  hal  ini  dilakukan  setelah  proses  pengumpulan  dan pengolahan  data  selesai (Creswell,  2014) .  Dalam  penelitian  ini  validasi  dilakukan dengan  metode  triangulasi  sumber  data.  Yaitu  melihat  kecocokan  data  yang  ada  di media  sosial  twitter  berdasarkan  tagar,  narasi  para  pemilik  akun  twitter  serta  dari hubungan yang terjadi dalam percakapan di media sosial.

## Hasil dan Pembahasan
A. Knowledge Producing Media
Memasuki  abad  dua  puluh  dan  dua  puluh  satu,  perkembangan  teknologi informasi  mengalami  percepatan  yang  sangat  luar  biasa  dengan  menghadirkan banyak  sekali  kemudahan-kemudahan  bagi  ummat  manusia.  Salah  satunya  adalah hadirnya media sosial sebagai wadah virtual bagi masyarakat untuk saling berjumpa
dan  berkomunikasi  yang  menggantikan  media  massa  konvensional (Cahya  & Silfiana,  2020) .  Media  sosial  saat  ini  merupakan  media  yang  dapat  diakses  secara online  oleh  siapapun,  dimana  para  penggunanya  dapat  berkomunikasi  langsung dengan  orang  lain  untuk  berbagi  informasi  dan  saling  bertukar  ide  dalam  berbagai bentuk di jagad maya (Hardiman, 2010) . Dengan media sosial, masyarakat menjadi lebih  leluasa  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka  tanpa  dibatasi  oleh  siapapun, menjadikan  siapa saja mempunyai waktu dan ruang yang sama untuk  bersuara dan memberikan gagasan.
Media  sosial  sebagai  ruang  publik  virtual  menjadi  medium  untuk knowledge producing bagi masyarakat. Dalam konteks omnibus law peran media sosial sangat besar  menyebarkan  informasi  kepada  khalayak  pengguna,  karena  omnibus  law sangat  susah  dan  kompleks  serta  melibatkan  banyak  kepentingan.  Seperti  media mainstream  (televisi)  mempunyai  banyak  kepentingan  yang  dilatar  belakangi  oleh para pengusaha adalah pemilik media tersebut. Dari kondisi itu akhirnya masyarakat mencari  media  alternatif  untuk  sama  sama  saling  bertukaran  pikiran,  sama  sama mengumpulkan kekuatan, sama sama memproduksi pengetahuan untuk menggalang dukungan satu orang dengan yang lain dengan memanfaatkan ruang publik alternatif dalam bentuk virtual melalui media sosial (Dewi, 2013) .
Dari hasil observasi penulis melihat bagaimana pengguna media sosial dengan akun @okkymadasari membuat sebuah cuitan di twitter yang sudah di retweet ulang sebanyak 19,3 ribu kali dan disukai 56,4 ribu pengguna. Dalam cuitannya ditulisan, “Tak  usah  gentar  kalau  digertak,  “Memang  sudah  baca?”.  Coba  balik:  RUU  cipta kerja  hampir  1000  halaman  lho!  Apakah  anggota  dewan  ,  presiden,  menteri  sudah baca semua sebelum menyetujui jadi UU yang berdampak pada banyak orang?”.
Dalam  cuitan  yang  sama  selanjutnya  akun  @okkymadasari  menambahkan informasi bahwa bukan hanya Presiden, anggota DPR dan menteri yang mempunyai staf  ahli.  Akan  tetapi  masyarakat juga mempunyai  ahli  yang  kredibel  yang  bekerja untuk  kepentingan  publik  yaitu  seperti  pusat  kajian  anti  korupsi  universitas  gajah mada  (PUKAT  UGM)  sambil  menyebutkan  akun  twitter  lembaga  tersebut.  Selain lembaga  PUKAT  UGM  disebutkan  juga  bahwa  banyak  akademisi  dari  berbagai universitas yang membahas tentang omnibus law.
Dari cuitan tersebut warganet mendapatkan informasi bahwa RUU cipta kerja yang dibuat pemerintah telah dibahas oleh para ahli dari lembaga maupun akademisi sehingga  menemukan  kesimpulan  bahwa  RUU  cipta  kerja  mempunyai  dasar  yang kuat  dilakukan  penolakan.  Selain  dari  informasi  tersebut  terlihat  juga  bahwa presiden, anggota DPR dan menteri belum tentu sudah dibaca secara lengkap RUU cipta  kerja  tersebut  sebelum  diputuskan.  Selanjutnya  observasi  dilakukan  oleh peneliti  pada  cuitan  dari  akun  @PUKAT_UGM  yang  diunggah  pada  tanggal  5 oktober 2020. Isu cuitan yang dituliskan adalah penjelasan secara lengkap mengenai RUU cipta kerja dan permasalahan di dalamnya secara proses, metode pembentukan dan  substansinya.  Cuitan  tersebut  sudah  di  retweet  37  ribu  dan  disukai  72,7  ribu. Dari  besarnya  jumlah  angka  retweet  menandakan  jaringan  yang  diciptakan  dalam
dalam kerangka social network analysis sangat besar kepada para pengguna twitter. Selain  dari  penggiat  anti  korupsi  seperti  @PUKAT_UGM,  ahli  dan  sekaligus akademisi turut memberikan pandangan mengenai omnibus law.
Guru besar hukum tata negara daru Unpad memberikan argumen seperti pada unggahan  video  dari akun  twitter  @indriafernida  yang  diunggah  tanggal  8  oktober 2020.  Dalam  video  yang  sudah  di  retweet  sebanyak  2,3  ribu  kali  dan  71,2  ribu tayangan menampilkan guru besar unpad menyampaikan:
“Prinsip  negara  hukum  terdiri  dari  substantif Due  Process  of  Law dan procedural due process of law ketika dia menyentuh procedural due process of law , apakah  pasrtisipasi  publik  itu  kemudian  harus  masuk  menjadi  satu  hal  yang  harus diperhatikan dalam konteks pembentukan undang-undang, menurut saya ya, karena itu  adalah  sendi  demokrasi  Yang  didengar  yang  pertama  adalah  mereka  yang terkena dampak melalui peraturan ini”.
Dari  unggahan  video  tersebut  bahwa  dijelaskan  mengenai  dengan  hak  asasi manusia  kepada  negara  untuk  didengarkan  dan  diberi  ruang  menyampaikan pendapat  masing-masing  dalam  menyampaikan  masukan  terkait  dengan  peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Karena semua peraturan dan kebijakan yang dibuat  oleh  pemerintah  dampaknya  akan  dirasakan  oleh  masyarakat  juga.  Oleh karena  itu  partisipasi  dari  masyarakat  sangat  perlu  didengarkan  dalam  penetapan kebijakan yang menyangkut dengan warga negara.
Media  sosial  sebagai public  sphere berperan  penting  karena  untuk menyebarluaskan  materi  omnibus  law.  Peran  media  sosial  dalam  menyebarkan informasikan  sangat diperlukan disebabkan oleh jangkauannya yang luas dan lebih cepat. Media sosial sifatnya memungkinkan setiap orang memberikan catatan kritis terhadap kebijakan itu. Sehingga media sosial membantu mengartikulasikan sebagai media alternatif dengan konsekuensi dukungan menjadi banyak, karena orang-orang menjadi  tahu  karena  diberitahu  dengan  media  sosial.  Pengetahuan  yang  diterima masyarakat  dari  media  sosial  mengenai  omnibu  law  akhirnya  bermuara  pada keadaan yang menghasilkan kesadaran terhadap kompleksitas kebijakan.
Setelah  orang-orang  mengetahui,  kemudian  memberikan  reaksi  dan  yang timbul berupa penolakan dengan cara langsung.  Caranya adalah dengan datang ke jalan  untuk  demo,  atau  diskusi-diskusi  di  media  sosial  atau  petisi.  Itulah  alasan orang menggunakan media sosial sebagai media utama menyebarluaskan informasi yang  tidak  ditemukan  melalui  media  mainstream  seperti  televisi.  Hal  ini  karena media  mainstream  ada  tarik  ulur  kepentingan,  sehingga  media  sosial  menjadi rujukan  utama  publik  dalam  memperoleh  informasi  yang  yang  sulit  didapat  selain dengan  media  sosial.  Penyebab  lain  media  sosial  begitu  penting  adalah  karena penyebaran informasinya  cepat  susah  dibatasi  serta  mampu  menciptakan  tren  pada saat  yang  bersamaan  dan  akhirnya  menjadi public  sphere yang  mempunyai keunggulan.
Maka dalam konteks ini diuraikan sebagaimana menurut pengertian habermas dengan  ruang  publik  itu  di  beri  penjelasan.  Kemudian  dengan  media  sosial
disebutkan  semua  aktivitas  orang  di  masyarakat  berlangsung  tanpa  ada  paksaan tanpa  ada  otoritas  yang  membatasi.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  konvensional yang mempunyai kepentingan reduksi, kalau media sosial tidak ada kepentingan dan tekanan semua bebas berekspresi.
Dalam isu omnibus law media sosial media sosial menjadi ruang penting atau utama    serta  unsur  pembantu  dalam  penolakan,  karena  penolakan  omnibus  law  ini bukan  hanya  di  media  sosial  tapi  membantu  gelombang  protes  penolakan  dengan jumlah besar karena antara negara, pasar dan masyarakat itu difasilitasi oleh media sosial.  Dengan  media  sosial  opini  dari  masyarakat  terbantu  untuk  dibentuk  dan  di gerakkan  untuk  menolak  omnibus  law.  Hal  ini  karena  adanya  ketidakpercayaan kepada negara yang memberikan regulasi tidak adil dan sektor privat yang bekerja menanggung untung sebesar-besarnya dengan penindas masyarakat. Ketidakpercayaan itu adalah ide besar penolakan yang universal ini, karena kajian di sosiologi  ada  konsep  interaksi  ketemu  langsung  itu  interaksi  langsung  dan  di internet itu interaksi tidak langsung akan tetapi sama-sama ada komunikas. Saat ini interaksi  tidak  langsung  sedang  digunakan  secara  berar  besaran  dalam  satu komunitas dan tujuan yang sama yaitu menolak omnibus law (Sari, 2020) .

## B. Penolakan Omnibus Law
Dalam  membahas  penolakan penetapan undang undang cipta kerja (omnibus law)  yang  terjadi  di  ruang  publik  virtual,  peneliti  mengumpulkan  data  dari  media sosial  twitter  dengan  kata  kunci  Tolak  Omnibus  Law,  Omnibus  Law,  Cabut Omnibus Law, UU Cipta Kerja. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal  5  sampai  8  Desember  2020  dengan  data  crawling,  peneliti  menemukan narasi  yang  muncul  sisertai  dengan  begitu    banyak  tagar  yang  membicaakan omnibus law. Dari sekian banyak tagar, peneliti menemukan pembicaraan di media sosial  paling  banyak  menggunakan  tagar  #TolakOmnibusLaw.  Dari  tagar  yang paling  banyak  tersebut  muncul  tagar-tagar  yang  lain  karena  dipengaruhi  tagar #TolakOmnibusLaw.
Hasil temuan data yang diambil peneliti masih relevan dengan trending topik twitter  pada  tanggal  5  oktober  ketika  undang-undang  omnibus  law  disahkan  DPR. Tagar  yang  menjadi  trending  topik  saat  itu  adalah  #MosiTidakPercaya, #tolakomnibuslaw, #DPRRIKhianatiRakyat. Kemunculan narasi yang menggunakan tagar  diatas  dipengaruhi  oleh  penetapan  undang-undang  omnibus  law  tersebut, sebagai bentuk aspirasi masyarakat menyatakan penolakan terhadap keputusan yang diambil oleh DPRRI  dan pemerintah, karena menyetujui RUU omnibus law.

## Gambar 1 Tagar isu Omnibus Law
Masyarakat  sangat  bebas  memberikan  aspirasinya  di  media  sosial,  hal  ini dikarenakan karakteristik dari media sosial yang bersipat terbuka dan mudah diakses oleh  siapapun.  Sebagaimana  disebutkan Noamany  dkk  (2015) dalam  kajiannya bahwa  karakteristik  media  sosial  selain  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya, diantaranya adalah jangkauan yang luas serta dapat dibuat sesuai dengan keinginan masing masing. Untuk melihat konsistensi dibalik populernya tagar #TolakOmnisbusLaw, peneliti mengutip laporan dari Ismail Fahmi (2020) di laman drone emprit yang diunggah pada tanggal 5 oktober.
Dalam  laporannya  Fahmi  menyebutkan  bahwa  salah  satu  kata  kunci  yang dipakai  untuk  melihat  percakapan  di  media  sosial  ada  Omnibus  Law.  Dari  hasil yang  didaptkan  terlihat  peningkatan  pembicaraan  masyarakat  mengenai  omni  bus law  terhitung  tanggal  28  september  hingga  tanggal  5  oktober  2020  jam  17.30. Sebelum  pengesahan  pembicaraan  orang  mengenai  omnibu  law  hanya  sekitar  2 ribuan  percakapan,  tapi  ketika  tanggal  5  Oktober  meningkat  menjadi  57  ribuan percakapan. Data tersebut terlihat pada gambar grafik dibawah ini.

## Gambar 2 Grafik Tren Omnibus Law
Sumber: (Fahmi, 2020) http://bit.do/TrenOmnibuLaw
Berdasarkan  temuan  data  tagar  mengenai  omnibus  law  secara  percakapan  di media  sosial  dapat  disimpulkan  lebih  banyak  yang  menolak  daripada  yang mendukung. Dalam Social Network Analysis percakapan mendukung tidak organik artinya  tidak  banyak  diperbincangkan  orang  secara  langsung,  terang-terangan kemudian asli pemikiran orang, tapi lebih kepada pembicaraan yang sifatnya dalam bentuk-bentuk  perilaku  yang  terkoordinir  dan  tidak  wajar  serta  bisa  saja  dilakukan oleh  mesin  atau  bot.  Hal  ini  terlihat  dari  laporan (Fahmi,  2020) dalam  di  laman drone  emprit  bahwa  cluster  pembicaraan  di  media  sosial  mengenai  omnibus  law
hasilnya dipetakan menjadi dua cluster. Clsuter pertama yang menyatakan menolak
dengan  jumlah  yang  lebih  besar  dan  mendomnisi  percakapan.  Kemudian  cluster kedua yang menyatakan mendukung dengan jumlah yang lebih sedikit dan berada di pinggiran.

## Gambar 3 Social Network Analysis Percakapan Omnibu Law
Sumber: http://bit.do/SNAomnibusLaw
Peneliti melakukan observasi di media sosil twitter tentang tagar yang populer di  tahun  2020.  Dari  hasil  temuan  observasi  tersebut  terlihat  bahwa  isu  penolakan omnibus  law  dengan  tagar  #gagalkanomnibuslaw  menjadi  yang  paling  populer berada  di  urutan  nomor  satu  selama  tahun  2020,  bahkan  mengalahkan  tagar #covid19 yang hanya berada di urutan ke empat.

## Tabel 1 Tagar Populer di Twitter Tahun 2020
No Tagar 1 #gagalkanomnibuslaw 2 #agnation 3 #fotoprofilbaru 4 #covid19 5 #dirumahaja 6 #mutualankuy 7 #mufc 8 #banjir 9 #malamjumat 10 itsokaytonotbeokay
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  Indonesia  sangat  mengikuti perkembangan  isu  yang  sedang terjadi  di  negara  ini.  Salah  satu  cara mengikuti isu yang  sedang  maju  tersebut  adalah  dari  media  sosial.  Media  yang  sifatnya  terbuka dan  bebas  untuk  semua  orang  memberikan  aspirasi  dan  pikirannya  tanpa  ada tekanan dari pihak manapun (Nasution, 2020) .
Peneliti  juga mengambil  data  dari  google  trend  mengenai  berita  yang  banyak dicari oleh masyarakat selama tahun 2020. Hasilnya terlihat bahwa pencarian berita yang  dilakukan  oleh  masyarakat  menunjukkan  bahwa  omnibus  law  masih
mengalahkan isu covid-19. Pencarian berita omnibus law berada di urutan ke empat sementara pencarian berita menganai covid-19 di urutan ke enam.

## Tabel 2 Tren Pencarian Berita di Google Tahun 2020
N o Berita 1 Kartu Pra Kerja 2 Daftar UMKM Online 3 Stimulus PLN 4 Omnibus Law 5 Sunda Empire 6 Covid-19 7 Erupsi Krakatau
Sumber: https://trends.google.co.id/trends/yis/2020/ID/
Media  sosial  telah  menciptakan  ruang  publik  baru  untuk  percakapan berorientasi politik dalam hal ini pembicaraan omnibus law. Secara proses studi ini tidak  melihat  komparasi  pro  atau  kontra  akan  tetapi  omnibus  law  ini  secara percakapan  dalam  media  sosial  dilihat  dari  sisi  pro  tidak  organik  karena perbincangan  sedikit  oleh  orang  secara  langsung  dan  pemikiran  asli.  Akan  tetapi sifatnya  nya  maka  bisa  dilihat  bahwa  sentimen  publik  tersebut  tidak  tercipta sedemikian  rupa  untuk  mendukung  justru  dalam  riset  ini  bukan  membandingkan antara  pro  dan  kontra  karena  pro  dan  kontra  jauh  timpang  di  mana  kelompok  pro tidak  asli,  akan  tetapi  riset  ini  akan  melihat  bagaimana  perwujudan  penolakan omnibus  law  di  media  sosial  seperti  adanya  hastag  #tolakomnibuslaw  yang mempunyai keterhubungan dengan #mositidakpercaya.
Kenapa  mosi  tidak  percaya  berhubungan  dengan  tolak  omnibus  law  karena secara proses ternyata banyak pandangan yang menyatakan omnibus law ini bukan saja substansi yang cacat tapi prosedurnya pun tidak bisa dipercaya sehingga orang tidak  peduli  antara  substansi  seperti  apa karena  proses  sudah  dianggap  tidak  benar maka muncul mosi tidak percaya.
Orang-orang yang ikut demo Apakah mereka sudah membaca semua omnibus law  itu,  belum  tentu  tapi  mengapa  mereka  yang  belum  baca  menyetujui  atau menolak  kalau  dilihat  secara  konsep  disharmoni  kekesalan  atau  persoalan  yang terjadi itu sudah mengakar bahwa omnibus law ini jadi eskalasi aja akan rapi yang paling  dasar  dalam  konteks  relasi  antara  organisasi  negara  dan  masyarakat  adanya disharmoni  masyarakat  sudah  tidak  percaya  dengan  relasi  antara  negara  dan pengusaha. Media sosial bukan menggantikan kondisi ketika orang tidak bisa demo meskipun  sedang  pandemi,  karena  pada  faktanya  protes  dengan  cara  demo  tetap terjadi,  akan  tetapi  dalam  konteks  ini  media  sosial  membantu  mengartikulasikan protes omnibus law dilakukan. Hal yang kedua media sosial membantu orang untuk menghimpun  kekuatan  yang lebih  luas  menghimpun  dukungan.  Dari  hal ini  dilihat dari  konteks  ruang  publik  di  media  sosial  menjadi  ruang  alternatif  ketika  tekanan
dalam  praktek  yang  nyata  mengalami  kebuntuan,  tapi  apakah  kemudian menggantikan,  jawabanya  tidak  menggantikan  akan  tetapi  sifatnya  saling  simultan dalam ruang publik virtual dengan media sosial.
Media sosial membantu mengartikulasikan protes dan membantu menghimpun dukungan  dalam  hal  ini  mengartikulasikan  isu  omnibus  law.  Menyebarluaskan informasi  sangan  perlu  dilakukan  ke  semua  orang  untuk  diketahu  karena  omnibus law ini produk kebijakan hukum yang kompleks yang mencakup relasi antara negara pasar dan masyarakat.

## Kesimpulan
Memasuki  abad  dua  puluh  dan  dua  puluh  satu,  perkembangan  teknologi informasi  mengalami  percepatan  yang  sangat  luar  biasa  dengan  menghadirkan  banyak sekali  kemudahan-kemudahan  bagi  ummat  manusia.  Salah  satu  kemudahan  yang dialami  oleh  masyarakat  saat  ini  adalah  melakukan  interaksi  dan  komunikasi  antar individu  dengan  individu  lainnya.  Media  sosial  adalah  produk  dari  perkembangan teknologi  saat  ini  yang  meciptakan  ruang  publik  baru  dalam  bentuk  virtual  bagi masyarakat.  Dengan  kehadiran  ruang  publik  virtual  ini  semua  orang  menyampaikan pikiran-pikirannya  masing-masing  dengan  tenaga,  waktu  yang  relatif  lebih  sedikit dibanding di dalam ruang publik nyata.
Peran media sosial sebagai ruang publik virtual memiliki kedudukan penting di mana para aktor dapat membangun wacana bebas dan terbuka, bahkan memungkinkan para  aktor  berpartisipasi  lebih  luas  dan  memberikan  pengaruh  dan  masyarakat mendapatkan  pengetahuan  mengenai  undang  undang  cipta  kerja  melalui  media  sosial. Penelitian  ini  menyimpulkann  bahwa  media  sosial  mampu  menjadi  ruang  alternatif bahkan  membantu  penolakan  undang-undang  hak  cipta  kerja  yang  terjadi  di  ruang publik nyata.
Temuan  data  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  msayarakat  sangat  berperan aktif  dalam  mengikuti  perkembangan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  di  media  sosial dalam konteks undang undang cipta kerja menunjukkan bahwa banyak narasi disalurkan dengan  media  sosial  twitter.  Narasi  pengguna  twitter  yang  ditemukan  adalah  lebih banyak menolak dengan disertai tagar penolakan. Dari satu tagar mempunyai hubungan yang  kuat  dengan  tagar  penolakan  lainnya.  Benyaknya  tagar  yang  muncul  memberi indikasi bahwa msayrakat secara umum tidak setuju  dengan undang undang cipta kerja yang digagas oleh pemerintah.

## BIBLIOGRAFI
Butsch,  R.  (2007).  Introduction:  How  Are  Media  Public  Spheres?  In  R.  Butsch  (Ed.), Media  and  Public  Spheres (hal.  1–14).  London:  Palgrave  Macmillan  UK. https://doi.org/10.1057/9780230206359
Cahya,  A.,  &  Silfiana,  I.  (2020).  Studi  Kasus :  Addictive  Media  Sosial  ,  Peer Acceptence  Dan  Well-Being  Siswa  Sekolah  Dasar  Info  Artikel  Abstrak. Jurnal Ilmiah Kependidikan , 10 (2).
Cela,  E.  (2015).  Social  Media  as  a  New  Form  of  Public  Sphere. European  Journal  of Social Sciences Education and Research , 2 (3). Google Scholar
Creswell, J. W. (2014). Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Mtehods Approach) . Sage Publications (4 ed., Vol. 4). London: Sage Publications. Google Scholar
Dewi,  A.  K.  (2013).  Pemanfaatan  Media  Sosial  sebagai  Sarana  Penyebaran  Informasi Studi  Kasus  SMA  Negeri  28  Jakarta  dalam  Kaitannya  dengan  Perpustakaan Sekolah. Naskah  RIngkas.  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya , S1 .  Diambil  dari http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S45799-Astri Kania Dewi Google Scholar Eriyanto. (2018). Konsentrasi Kepernilikan Media dan Ancaman Ruang Publik. Junral Ilmu Sosial Ilmu Politik , 12 (2), 121–256. Diambil dari https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10977/8218 Google Scholar
Fahmi,  I.  (2020).  Drone  Emprit  Academic:  Software  for  social  media  monitoring  and analytics. https://doi.org/` Google Scholar
Fruchterman,  T.  M.  J.,  &  Reingold,  E.  M.  (1991).  Graph  drawing  by  force-directed placement. Software: Practice and Experience , 21 (11), 1129–1164. https://doi.org/10.1002/spe.4380211102 Google Scholar
Hardiman,  B.  (2010). Ruang  Publik:  Melacak  “Partisipasi  Demokratis”  dari  Polis sampai Cyberspace . Kanisius.
Haryanti  Puspa  Sari.  (2020).  Proses  Perumusan  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja
Dianggap Menyimpang. Diambil 30 November 2020, dari https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/18530501/proses-perumusan- omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dianggap-menyimpang?page=all
Idris,  M.  (2020).  Masih  Bingung  Apa  Itu  Omnibus  Law?  Diambil  8  Desember  2020, dari  https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa- itu-omnibus-law?page=all. Google Scholar
Iosifidis,  P.,  &  Wheeler,  M.  (2015).  The  Public  Sphere  and  Network  Democracy :
Social  movements  and  Political  Change ? Global  Media  Journal , 13 (25),  1–17.

## Google Scholar
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia.  (2020). Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja . Booklet Omnibus Law . Diambil dari http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta- Kerja.pdf Google Scholar
Marvasti, A. B. (2004). Qualitative Research in Sociology (First Edit). London: SAGE Publication. Google Scholar
Muqsith,  M.  A.  (2020).  UU  Omnibus  law  yang  Kontroversial. ’ADALAH , 4 (3),  109– 115. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17926 Google Scholar
Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. Buletin Hukum dan Keadilan , Volume 4 , 37–48. Google Scholar
Noamany, Y. Al, Weigle, M., & Nelson, M. L. (2015). Characteristics of Social Media Stories.  In International  Conference  on  Theory  and  Practice  of  Digital  Libraries (hal. 267–279). https://doi.org/10.1007/978-3-319-24592-8_20 Google Scholar
Orinaldi,  M.  (2020).  Relasi  Antara  Omnibus  Law  di  Era  Pandemi  Covid-19  Dan Perekonomian  di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  dan  Sains , 5 (2),  269–275. https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.194 Google Scholar
Pratama,  H.  N.  (2015).  Social  Networking  System  Sebagai  Public  Sphere  Politik  Era Postdemokrasi Kampanye Pilpres 2014. Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA , 3 (1).
Razy,  M.  F.,  &  Fedryansyah,  M.  (2020).  Konflik  Gerakan  Masyarakat  Sipil  Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 2 (2), 74. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28147 Google Scholar Rongiyati,  S.  (2019).  Menata  Regulasi  Pemberdayaan  UMKM  Melalui  Omnibus Law. INFO Singkat , XI (23), 1–6. Diambil dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-23-I-P3DI- Desember-2019-195.pdf Google Scholar
Sampedro, V., & Avidad, M. M. (2018). The Digital Public Sphere : An Alternative and Counterhegemonic  Space ?  The  Case  of  Spain. International  Journal  of Communication 12(2018), 12 , 23–44. Google Scholar
Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. Jurnal Ilmu Komunikasi , 12 (1), 105–118. https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446 Google Scholar
Suriadinata,  V.  (2019).  Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian
Pembentukan  Omnibus  Law  Di  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
4 (1), 115–132. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132 Google Scholar
Tricana, D. W. (2013). Media Massa Dan Ruang Publik (Public sphere), Sebuah Ruang Yang  Hilang. Aristo , 1 (1),  8.  https://doi.org/10.24269/ars.v1i1.1538 Google Scholar

## Copyright holder:
Muhammad Ihsan, Ricardi S. Adnan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: