https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.855 2087-2119 / 2502-566X ©2021 Jurnal Kajian Wilayah. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018
Jurnal Kajian Wilayah 12 (2021) 1-24

## JURNAL KAJIAN WILAYAH
p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x
STRATEGI MANUVER GEOEKONOMI INDONESIA DALAM MERESPONS DUKUNGAN NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN ATAS ISU KEMERDEKAAN PAPUA 1

## INDONESIAN GEOECONOMIC MANEUVER STRATEGY IN RESPONDING TO THE SUPPORT OF THE SOUTH PACIFIC COUNTRIES ON THE ISSUES OF PAPUA INDEPENDENCE
Rezya Agnesica Helena Sihaloho 1 , Rusdi Jarwo Abbas 2 , Silvia Dian Anggraeni 3 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pertamina 123 e-mail: 1 rezyaagnesica@gmail.com 2 rusdi.jarwo.abbas@gmail.com,
3 silvi.angg@gmail.com Diterima: 3-03-2021 Direvisi:5-04-2021 Disetujui: 3-05-2021

## ABSTRACT
The focus of the study is the issue of the right to self-determination of Papua which has the support of  countries  in  the  South  Pacific  region.  The  Free  Papua  Movement  (OPM)  in  Papua  is  motivated by  differences  in  the  history  of  integration,  social  and  economic  conditions  between  Indonesia  and Papua. The support given by these countries for Papua has disturbed Indonesia’s political sovereignty and national security conditions, so that the Indonesian government has responded with soft power. The response is in the form of an economic approach to Papua (internal) and South Pacific Countries (external).  In  discussing  this  research,  the  author  uses  a  geoeconomic  perspective  with  qualitative research methods, through data collection techniques from literature studies and various sources that are credible and relevant to the research. In addition, this research is also supported by primary data through interviews with parties who have the ability to discuss research problems.
Keywords: Geo-economics, Papua, Self-determinations Issues, South Pacific Countries

## ABSTRAK
Fokus kajian ini adalah isu hak menentukan nasib sendiri atas Papua yang mendapatkan dukungan dari Negara-Negara di kawasan Pasifik Selatan. Gerakan OPM di Papua dilatarbelakangi oleh perbedaan
1 Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi berjudul, “Geoekonomi Indonesia dalam Merespons Dukungan Negara-Negara Pasifik Selatan terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri ( Right to self-determination) atas Papua.
sejarah integrasi, kondisi sosial dan ekonomi antara Indonesia dengan Papua. Dukungan yang diberikan oleh negara-negara tersebut atas Papua telah mengganggu kedaulatan politik dan kondisi keamanan nasional Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia memberikan respons dengan soft power . Respons tersebut  berupa  pendekatan  ekonomi  terhadap  Papua  (internal)  dan  Negara-Negara  Pasifik  Selatan (eksternal). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif geoekonomi dengan metode penelitian kualitatif, melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan berbagai sumber yang kredibel serta relevan dengan penelitian. Bersamaan dengan itu, penelitian ini juga didukung oleh data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kapabilitas dalam pembahasan isu penelitian.
Kata kunci: Geoekonomi, Isu Hak Menentukan Nasib Sendiri, Papua, Negara-negara Pasifik Selatan

## PENDAHULUAN
Pasca Perang Dunia II gagasan mengenai hak menentukan nasib sendiri ( right to self- determination ) menjadi isu yang dibahas di berbagai negara. Secara umum hak untuk menentukan nasib sendiri adalah satu idealisme untuk memberikan kebebasan penuh pada masyarakat untuk membentuk masa depan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat. Dalam dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) hak menentukan nasib sendiri merujuk pada proses kolonialisme yang berarti membebaskan diri dari penjajahan bukan melepaskan diri dari satu negara atau separatisme (Fhani, 2010). Gagasan tersebut menjadi latar belakang dari tiga gerakan kelompok di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan Republik Maluku Selatan (RMS). Pada penelitian  ini,  fokus  kajian  pembahasan adalah gerakan self-determination di Papua 2 .
Gerakan untuk menentukan nasib sendiri atas Papua memiliki dua sudut pandang yang berbeda dari masyarakat
2  Papua dalam hal ini adalah Provinsi Papua dan Papua Barat, terkecuali dimaksudkan terpisah.
Papua dan pemerintah Indonesia 3 . Dalam perjalanannya, gerakan ini terus mengalami perkembangan hingga terjadinya proses internasionalisasi. Dari proses internasionalisasi tersebut, gerakan self- determination Papua akhirnya mendapatkan dukungan dari negara-negara Pasifik Selatan yang terdiri dari negara-negara yang memiliki ras Melanesia yaitu Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea (PNG), Kepulauan Solomon dan New Caledonia (Bekarekar, 2016) (Bekarekar, 2016), serta  negara  Pasifik  Selatan  lainnya  yang tergabung dalam Melanesian  Spearhead Group (MSG) 4 . Dukungan yang diberikan oleh negara-negara tersebut erat kaitannya dengan upaya untuk menghadirkan kesejahteraan dan kesetaraan keadaan sosial ekonomi masyarakat Melanesia di
3 Bagi masyarakat Papua yang menuntut hak menentukan nasib sendiri atas Papua gerakan ini merupakan gerakan separatisme, sedangkan bagi pemerintah Indonesia kelompok tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM).
4 Melanesian  Spearhead  Group (MSG) adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang ras Melanesia untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance , dan keamanan.
Papua (Tampubolon, 2015) . Intensitas dukungan yang meningkat dari negara- negara Pasifik Selatan terhadap Papua kian masif  dan  mengganggu  stabilitas  politik domestik Indonesia serta stabilitas kawasan. Dukungan yang diberikan negara-negara tersebut juga dapat dikategorikan sebagai sebuah intervensi negara lain terhadap persoalan politik domestik Indonesia. Dalam upaya mencapai kepentingan nasional untuk mempertahankan kedaulatan negara dan memperoleh keuntungan secara politik, maka pemerintah Indonesia merespons dukungan negara-negara Pasifik Selatan atas isu kemerdekaan Papua melalui instrumen ekonomi.
Penelitian terkait isu kemerdekaan Papua telah banyak dibahas oleh sarjana Hubungan Internasional maupun sarjana dalam bidang kajian lainnya. Perihal kebijakan domestik terkait isu separatisme Papua, Noor (2016) mencatat sekalipun posisi Papua masih berada di dalam Indonesia, tetapi diplomasi dan penerapan kebijakan  domestik  yang  positif  terhadap Papua perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas negara-negara di dunia. Selanjutnya berkaitan dengan dukungan  negara-negara  Pasifik  Selatan, Hasyim (2017) telah melakukan penelitian dan menjelaskan terkait diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Studi terkait kerja sama Indonesia dengan negara- negara anggota MSG, dilakukan oleh Bekarekar (2016) . Terkait alasan kerja sama yang dibangun oleh Indonesia berdasarkan
penelitian tersebut adalah negara-negara tersebut berhenti memberikan dukungan kepada kelompok pro-Papua merdeka, membangun hubungan yang damai, serta menjaga kestabilan regional antar-negara di  wilayah  Pasifik.  Studi  sebelumnya tidak membahas secara menyeluruh terkait manuver politik ekonomi yang dilakukan di kawasan Pasifik Selatan terkait dukungan terhadap OPM di Papua. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait  akar  konflik  Papua  serta  respons kebijakan melalui instrumen ekonomi oleh Pemerintah Pusat dan manuver geoekonomi Indonesia terhadap negara- negara Pasifik Selatan. Selain itu, tulisan ini juga menarasikan proses internasionalisasi kasus Papua dengan memaparkan benang merah kebijakan domestik dengan manuver geoekonomi Indonesia.
Untuk menganalisis respons Indonesia terhadap dukungan tersebut, penulis menggunakan konsep geoekonomi. Konsep tersebut tergambar melalui kebijakan Indonesia secara internal dan eksternal. Instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah pusat terhadap Papua merupakan salah satu langkah untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memberikan perhatian terhadap Papua. Hal tersebut tergambar melalui adanya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus),  yang  secara  umum  menggunakan instrumen ekonomi. Sedangkan, secara eksternal Indonesia menggunakan strategi manuver geoekonomi sebagai respons terhadap  dukungan  negara-negara  Pasifik
Selatan atas Papua dan pemulihan citra Indonesia di dunia internasional.

## KAJIAN PUSTAKA
Berdasarkan penjelasan Blackwill dan Harris (2016) , menjelaskan terdapat tujuh instrumen geo ekonomi, yaitu 1) kebijakan perdagangan; (2) kebijakan investasi; (3) Sanksi Ekonomi; (4) Serangan Siber; (5) Bantuan  Ekonomi;  (6)  kebijakan  finansial dan moneter; (7) kebijakan nasional yang mengatur perihal energi dan komoditi. Dari tujuh instrumen geoekonomi tersebut, penulis menggunakan dua instrumen untuk menjelaskan manuver geoekonomi Indonesia, yaitu kebijakan perdagangan dan bantuan ekonomi. Geoekonomi pada umumnya digunakan oleh negara sebagai satu alat untuk mencapai kepentingan nasional dan tujuan politik, dengan pertimbangan  letak  geografis,  peluang tercapainya tujuan. Dalam melakukan manuver politik dan upaya mencapai kepentingan nasionalnya Indonesia menjalankan dua instrumen dalam geoekonomi; kebijakan perdagangan dan bantuan ekonomi.
Kebijakan perdagangan dapat juga dilihat sebagai satu instrumen kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh sebuah negara. Kebijakan perdagangan tersebut mencakup berbagai tindakan seperti perjanjian perdagangan bilateral, subsidi, daerah perdagangan bebas, perangkat tarif, serta ekspor dan impor (Lilimantik, 2015) . Kebijakan perdagangan secara umum dapat digambarkan sebagai satu upaya dari pemerintah untuk mencapai kepentingan
nasional melalui instrumen ekonomi dengan pertimbangan politik. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Baracuhy dalam Salsabila (2020) , bahwa bersamaaan dengan implementasi kebijakan perdagangan, pemerintah memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Pemerintah Indonesia mengadakan kerja sama perdagangan dengan negara- negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan dengan tujuan memajukan perekonomian negara kawasan tersebut. Karena dengan terciptanya kondisi ekonomi yang baik, maka stabilitas kawasan akan mudah dicapai. Salvatore (2012) mencatat bahwa melalui perdagangan setidaknya akan berdampak positif terhadap enam hal, yaitu: (1)  Mendorong  pemanfaatan  sumber  daya domestik. Melalui perdagangan Indonesia juga dapat memberikan kesempatan kepada orang asli Papua (OAP) untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang berbatasan langsung atau memiliki  letak  geografis  yang  berdekatan; (2) Memperluas pasar; (3) Menstimulasi dan memfasilitasi arus modal internasional dari negara maju (negara yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik) ke negara berkembang (ekonomi rentan atau tidak stabil); (4) Sebagai media untuk bertukar informasi, gagasan, teknologi, dan lainnya; (5) Menstimulasi permintaan domestik hingga  produksi  domestik  menuju  efisien; (6) Menjadi senjata monopoli – karena mampu  meningkatkan  efisiensi  terhadap produsen domestik untuk berkompetisi dengan pihak asing. Maka dengan kerja
sama perdagangan ini selain untuk membangun hubungan yang harmonis dengan  negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan juga mampu meningkatkan perekonomian di Tanah Papua.
Upaya pengadaan kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara  Pasifik  Selatan  telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat, yang juga dihadiri oleh Dr. Muhammad Yamin Noch selaku staf  ahli  Kadin  Papua  dari  akhir  tahun 2014-2019. Berdasarkan penjelasan Noch (Wawancara 10 Desember 2020) pertemuan tersebut adalah langkah untuk mencapai solusi terbaik, melihat Jayapura sebagai daerah strategis pintu gerbang perdagangan ke Pasifik Selatan. Pembahan tersebut telah berlangsung beberapa kali, namun hingga saat ini belum ada realisasi yang jelas terkait pintu perdagangan tersebut (Noch, Wawancara 10 Desember 2020).
Selain kebijakan perdagangan, bantuan ekonomi juga dipilih oleh Indonesia untuk melakukan pendekatan dengan  negara-negara  Pasifik  Selatan. Kebijakan bantuan ekonomi tersebut dapat berupa bantuan atau pinjaman untuk membantu negara-negara kawasan tersebut berupa dana hibah, upaya pembangunan, maupun melalui bantuan militer. Blackwill dan Harris (2016) menyebutkan bahwa bantuan ekonomi adalah satu instrumen geoekonomi yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingannya dengan menggunakannya sebagai alat diplomasi. Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan
manuver geoekonominya, pemerintah Indonesia membentuk kebijakan berupa bantuan ekonomi terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Bantuan ekonomi menjadi satu pilihan kebijakan yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dikarenakan kondisi geografis  dan  ekonomi  negara-negara  di kawasan tersebut bergantung pada bantuan ekonomi.  Kondisi  geografis  negara-negara kawasan  Pasifik  Selatan  yang  rentan terhadap bencana, dan perekonomian yang bergantung pada investasi serta bantuan ekonomi menjadikan Indonesia berpeluang menjalankan manuvernya di kawasan Pasifik Selatan (Bimantara, Wawancara 22 Desember 2020).
Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian ini metode yang digunakan oleh  penulis  adalah  metode  kualitatif. Menurut Creswell (2009) , di dalam bukunya yang berjudul Research Design:
Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approaches ,  metode  kualitatif memposisikan peneliti sebagai instrumen penelitian ( researcher as key instrument ).
Artinya peneliti yang menggunakan kualitatif akan mengumpulkan data sebagai media analisis melalui berbagai sumber; melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Metode ini dipilih oleh penulis untuk memberikan gambaran atau pandangan menyeluruh ( holistic account ) atas kompleksitas permasalahan yang terjadi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka berbasis dokumen
untuk  mendapatkan  informasi  dan  data yang sesuai dengan kajian penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara tatap muka, atau wawancara melalui telepon, surat elektronik, dan media massa lainnya dengan beberapa informan terutama akademisi dan praktisi yang terkait dengan relasi  Papua  dengan  negara-negara  Pasifik Selatan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan dan opini dari narasumber yang memiliki kapabilitas pengetahuan dalam topik penelitian sebagai data primer.

## AKAR KONFLIK PAPUA DAN RESPONS PEMERINTAH
Isu Papua merdeka memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Sehingga, untuk dapat menganalisis permasalahan internasionalisasi isu Papua hingga munculnya dukungan negara-negara lain khususnya  di  kawasan  Pasifik  Selatan, diperlukan penjabaran khusus terkait akar konflik  masalah  di  Papua.  Pada  artikel ini, penulis menggambarkan sejarah akar konflik  politik  ideologi  di  Papua,  proses internasionalisasi, dan upaya penyelesaian dari pemerintah Indonesia, khususnya melalui instrumen geoekonomi. Penjelasan terkait akar konflik dan upaya penyelesaian pemerintah terhadap masalah yang terjadi di Papua merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Terutama dalam pembahasan terkait respons pemerintah Indonesia atas dukungan negara-
negara Pasifik Selatan terhadap menggugat kembali hak kemerdekaan Papua.
Kedua hal tersebut memiliki benang merah dalam upaya optimalisasi pemulihan citra Indonesia di dunia internasional yang telah dianggap tidak dapat membangun Papua dan mementahkan dukungan negara- negara  Pasifik  Selatan.  Pada  dasarnya, untuk memulihkan citra Indonesia di dunia internasional dan mementahkan dukungan  negara-negara  Pasifik  Selatan atas isu kemerdekaan Papua adalah dengan memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Dengan kata lain, ‘ foreign policy begins at home ’ 5 , bahwa untuk menunjukkan keseriusan pemerintah mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia maka harus dilakukan pembenahan secara internal selanjutnya membentuk kebijakan luar  negeri  terhadap  negara-negara  Pasifik Selatan. Penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan melalui berbagai aspek; sejarah, penyelesaian pelanggaran HAM, isu rasialisme, ekonomi, sosial, dan politik (Noch, Wawancara 10 Desember 2020).
Konflik  yang  terjadi  di  Papua telah mengalami proses internasionalisasi sejak tahun 1960-an dan mendapatkan dukungan  negara-negara  Pasifik  Selatan untuk menggugat kembali hak menentukan nasib sendiri atas Papua. Namun, dalam memaknai tuntutan hak menentukan nasib sendiri atas Papua terdapat dua pandangan yang bertolak belakang terhadap proses
5 Foreign  policy  begins  at  home maksudnya adalah untuk membentuk satu kebijakan luar negeri, harus dilakukan upaya pembenahan secara domestik terlebih dahulu.
dan hasil upaya penentuan nasib Papua. Sejak pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, 6 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Papua masuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Namun, bagi OAP Pepera dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak-hak politik bagi bangsa Papua, terutama oleh kelompok penuntut pemisahan atau separatisme (Korwa, 2013) . Adanya perbedaan latar belakang sejarah dalam mencapai kemerdekaan tersebut  menjadi  salah  faktor  pendorong besar permasalahan yang terjadi di Papua. Hal ini juga disampaikan oleh akademisi dan politisi asal Papua dalam wawancara penelitian. Pertama, keadilan sejarah bagi masyarakat Papua perihal Pepera yang dianggap  tidak  melibatkan  OAP;  kedua, dengan Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang melimpah masyarakat Papua belum sejahtera; Banyaknya transmigrasi sejak orde baru yang masuk ke Papua sehingga dianggap  memarjinalkan  OAP  dari  tanah leluhurnya; dan kesewenang-wenangan aparat dengan banyaknya penembakan terhadap  OAP  (Noch,  Wawancara  10 Desember 2020).
Dukungan negara atau aktor hubungan internasional lainnya terhadap Papua telah berlangsung sejak lama. Pamungkas (Wawancara 30 November 2020) membagi proses internasionalisasi isu Papua terbagi ke dalam tiga fase (Bagan 1). Fase pertama, yaitu proses masuknya
6 Penentuan Pendapat Rakyat atau Act  of  Free Choice merupakan jajak pendapat atau referendum yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, masuk ke dalam kedaulatan Republik Indonesia atau berdaulat sebagai negara merdeka.
Papua ke Indonesia melalui New  York Agreement (NYA) pada Agustus 1962 yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda dengan mediasi Amerika Serikat hingga  munculnya  Pepera.  Oleh  karena itu, internasionalisasi isu Papua merdeka bukan merupakan hal yang baru. Fase kedua adalah political exile 7 yang dilakukan oleh OAP generasi pertama (gelombang 1) yang pro Belanda atau pro-Papua merdeka, seperti Frans Kaisiepo, Marcus Kaisiepo, Nicolas Youwe, Frans Albert Yoku, Nick Messet, dan lainnya. Tokoh-tokoh tersebut exile ke berbagai negara seperti Belanda dan Swedia. Namun, Frans Albert Yoku dan Nick Messet kembali ke Indonesia dan mendukung diplomasi Indonesia.
Selanjutnya, gelombang kedua dimulai pada 1 Juli 1971 yaitu pada saat Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai memproklamirkan Republik Papua Barat. Mereka juga memiliki pasukan di Markas Victoria (perbatasan PNG dengan Papua), namun pada tahun 1976 terbagi menjadi dua faksi yaitu Pembela Kebenaran (PEMKA) yang dipimpin oleh Prai dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) oleh Roemkorem. Perpecahan tersebut menjadikan mereka terdesak secara militer dan mengungsi ke luar negeri.
Generasi atau gelombang ketiga terjadi ketika salah satu mantan wartawan Kompas  asal  Papua,  Octovianus  Mote, yang diundang oleh salah satu kampus di Amerika Serikat dan mendapatkan intimidasi hingga tidak dapat kembali
7 Political exile adalah upaya mengungsi secara politik ke negara lain karena terancam akan dibunuh.
ke Indonesia. Pada gelombang ini juga terjadi exile ke Australia oleh salah satu dosen Universitas Cenderawasih (Uncen) yaitu Jacob Rumbiak setelah melakukan pendidikan politik dengan menggerakan mahasiswa di Uncen tahun 1996-1998 dan berbagai kegiatan exile lainnya hingga saat ini. Political  exile yang dijelaskan oleh Pamungkas merupakan gambaran nyata bahwa internasionalisasi isu Papua juga dilakukan oleh OAP dan tidak terlepas dari kegiatan diaspora atau exile dari gerilyawan Papua merdeka.
Bila  dikaitkan  dengan  fase  kedua yang disebutkan oleh Pamungkas dalam wawancaranya (30 November 2020), pada gelombang tersebut juga terjadi internasionalisasi  oleh  OAP  yaitu  anggota grup musik Black Brothers (BB).  Sekitar tahun 1980-an BB meminta suaka politik ke Belanda dan sukses di negara tersebut melalui lagu Yalike, yang kemudian Andy Ayamiseba (pemimpin BB) membangun studio musik Vanuwespa dan melakukan pertunjukan keliling Pasifik hingga menjadi grup  musik  inspirasi  di  Pasifik  Selatan (Mampioper, 2020) . BB dapat menjadi bagian dari proses internasionalisasi Papua karena pada masa tersebut ia menetap di  Vanuatu  bersama  dengan  John  Otto Ondawame Ayamiseba dan Ondoame, lalu membentuk West Papua National Coalition Liberation (Koalisi Pembebasan untuk Papua Barat), yang menjadi ujung tombak politik Papua Barat untuk masuk dalam keanggotaan Melanesia atau MSG sejak 2014 (Mampioper, 2020) .
Fase ketiga dari proses internasionalisasi isu Papua dengan mencari dukungan masyarakat internasional (Pamungkas, Wawancara 2020). Proses internasionalisasi tersebut dilakukan oleh kelompok pro- Papua Merdeka dengan mendekatkan diri dengan negara-negara Melanesia yang tergabung dalam MSG, Pacific  Island Forum (PIF) , Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), dukungan dari negara-negara lain (Australia, Belanda, dan Inggris). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dari latar belakang sejarahnya proses internasionalisasi isu Papua tidak terlepas dari upaya OAP untuk exile atau melakukan diaspora ke luar negeri dari gelombang pertama hingga gelombang ketiga (Pamungkas, Wawancara 30 November 2020).
Bagan 1 . Proses internasionalisasi isu Papua Sumber: Pamungkas (Wawancara 30 November
2020)
Isu kemerdekaan Papua yang masih bertahan hingga saat ini, selalu menjadi sorotan setiap kepemimpinan presiden di Indonesia.  Oleh  karenanya,  pemerintah selalu memiliki kebijakan khusus terhadap Papua. Tanah Papua menjadi wilayah yang sangat diperhatikan terutama dari aspek pengembangan ekonomi dan pembangunan
infrastruktur  dalam  kurun  waktu  2016- 2019 atau kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Hegemur, Wawancara 16 Desember 2020). Pada dasarnya, Undang Undang  Otsus  Papua  2001  mengatur berbagai aspek penyelesaian masalah; ekonomi, pembangunan; politik, dan penyelesaian masalah pelanggaran Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Penetapan  Otsus tersebut dimaksudkan untuk akan membantu kemajuan  kehidupan  OAP.  Setidaknya, ada  empat  prioritas  di  dalam  Otsus,  yaitu pendidikan dengan besar pembagian 30%, kesehatan sebesar 15%, lalu selebihnya untuk ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur (Noch, Wawancara 10 Desember 2020).
Grafik 1 . Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, diolah
B erdasarkan data tersebut dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur bagi Papua terus meningkat setiap tahunnya. Dana Otsus merupakan suatu konsekuensi logis dari ditetapkannya sektor-sektor prioritas agar pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur dalam ditingkatkan di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Pusat. Hal tersebut, juga menjadi jembatan untuk dapat menyelesaikan
permasalahan marjinalisasi di Papua dalam berbagai bidang dengan pondasi pembangunan ekonomi. Melalui dana Otsus  juga  beberapa  sektor  permasalahan di Papua dalam proses perbaikan dan pengembangan. Sektor-sektor yang berkembang dengan penggunaan dana Otsus adalah pendidikan, kesehatan. SDM, ekonomi,  dan  infrastruktur  yang  layak. Meski  demikian  selama  penerapan  Otsus di Papua, hingga saat ini masih terjadi perdebatan terkait belum maksimalnya penggunaan dana Otsus. Permasalahan ini salah satunya muncul dari peran dan fungsi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), serta Pemerintah Provinsi untuk memahami kebutuhan masyarakat Papua yang belum maksimal (Noch, Wawancara 10 Desember 2020).

## DUKUNGAN NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN
Isu Papua Merdeka mendapat dukungan dari beberapa  negara-negara  di  Pasifik  Selatan yang juga tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Negara-negara Pasifik Selatan tersebut memiliki semangat yang sama yaitu dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara dan bangsa Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan kedekatan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia (Cain, 2014) .  Dukungan  negara-negara  Pasifik Selatan terhadap kemerdekaan Papua dilatarbelakangi dengan pandangan tanah Papua adalah bagian terbesar eksploitasi etnis ras Melanesia (Noch, Wawancara
10 Desember 2020). Secara politik tidak sepenuhnya  negara-negara  Pasifik  Selatan memberikan dukungan terhadap gerakan Papua merdeka. Negara yang paling besar memberikan dukungan, yaitu Vanuatu; Pulau Solomon  yang  berfokus  pada  pelanggaran HAM; Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS); sedangkan Fiji dan Papua New Guinea tidak memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua (Pamungkas, Wawancara 30 November 2020). Menurut Noch (Wawancara 10 Desember 2020), Akademisi dan Politisi asal  Papua,  peran  negara-negara  Pasifik Selatan  tidak  terlalu  signifikan.  Namun, dukungan negara-negara tersebut terhadap Papua tidak dapat dipandang sebelah mata. Dibalik  dukungan  negara-negara  Pasifik Selatan terdapat dukungan negara-negara besar atau negara-negara yang menjajah yang akan memenuhi pasokan perlengkapan dan manuver politik untuk pembebasan Papua (Noch, Wawancara 10 Desember 2020).

## Dukungan  negara-negara  Pasifik
Selatan ditunjukkan melalui MSG dengan memberikan status observer pada 26 Juni 2015 kepada United Liberation Movement  for  West  Papua (ULMWP), meskipun bukan keanggotaan penuh MSG, status tersebut disebut sebagai langkah awal Papua Barat dalam mendapatkan pengakuan politik secara penuh (Whitaker, 2015) . Selain di tingkat MSG, dukungan negara-negara  Pasifik  Selatan  terhadap Papua juga dinilai berhasil menaikkan isu Papua di PIF. Selanjutnya negara-negara Pasifik  Selatan  juga  memberikan  bantuan
terhadap ULMWP untuk mengirimkan surat ke komisi tinggi HAM PBB sehingga Indonesia beberapa kali masuk ke dalam Universal Periodic Review (UPR) 8 PBB (Pamungkas, Wawancara 30 November 2020). Hingga tahun 2019, Indonesia telah menjalani 3 (tiga) siklus UPR − yaitu pada tahun 2008, 2012, 2017 (Kementrian Luar Negeri RI, 2019) .
Vanuatu merupakan negara paling vokal  di  kawasan  Pasifik  Selatan  yang mendukung gerakan Papua Merdeka. Secara umum, isu HAM di Papua dan kedekatan etnis Melanesia dukungan yang diberikan oleh Vanuatu. Namun, dukungan yang diberikan oleh Vanuatu perlu direspons oleh pemerintah Indonesia karena beberapa tindakannya mengganggu kedaulatan Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia Vanuatu merupakan negara yang  menjalankan  aksi-aksi  provokatif soal  Papua  yang  memicu  konflik  antar masyarakat di Papua (Dea, 2020) . Konflik antar masyarakat yang dimaksudkan adalah konflik sosial perbedaan cara pandang antar masyarakat  OAP  yang  pro  kemerdekaan Papua dengan pro integrasi dengan Indonesia terkait isu Papua Merdeka. Sehingga, munculnya dukungan Vanuatu memberikan eskalasi perdebatan dikalangan masyarakat atas wacana kemerdekaan Papua. Vanuatu yang merupakan negara yang menjadi saksi pembentukan ULMWP pada 2014 tersebut tidak pernah berhenti memberikan
8 Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme peninjauan ( peer review) untuk mengkaji secara berkala situasi dan upaya pemenuhan kewajiban setiap negara anggota PBB dalam pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
dukungan terhadap kemerdekaan Papua di forum internasional.
Adapun salah satu bentuk dukungan Vanuatu di PBB sejak 2016 yaitu pidato Perdana Menteri Vanuatu bersama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya yang mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan mendesak Indonesia untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri terhadap Papu. Pada 2017 dalam Sidang Umum PBB ke-72, isu yang diangkat oleh Vanuatu masih sama perihal Papua; dan selanjutnya pada Sidang Majelis Umum ke-74 PBB tahun 2019, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas menyebut terdapat dugaan pelanggaran HAM di Papua. Dia berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah dan mendatangi Papua untuk mengecek kondisi secara langsung (Arbar, 2020) .
Selain Vanuatu negara Kepulauan Solomon juga menjadi salah satu negara yang cukup vokal mendukung kemerdekaan Papua. Secara politik suara dukungan Vanuatu lebih kuat daripada Solomon; Vanuatu vokal bersuara kemerdekaan Papua, sedangkan Solomon condong kepada penegakan dugaan pelanggaran HAM di Papua (Pamungkas, Wawancara 30 November 2020). Wujud dukungan dari Solomon dalam upaya penegakan pelanggaran HAM Indonesia di Papua tergambar melalui pidatonya dalam Majelis Umum dan Dewan HAM PBB ke-71. Pada sidang tersebut, Kepulauan Solomon memiliki satu suara dengan Vanuatu terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua (Arbar, 2020) . Beberapa upaya yang
dilakukan oleh Kepulauan Solomon didunia internasional adalah membangun citra Indonesia yang gagal menangani persoalan HAM di Papua dan mencari dukungan masyarakat internasional melalui pidatonya di forum internasional.
Berbeda dengan Vanuatu dan Kepulauan Solomon, Fiji merupakan salah satu negara yang memiliki kedekatan erat dengan Indonesia dan menjadi salah satu negara  di  Pasifik  Selatan  yang  mengakui kedaulatan Indonesia. Penghargaan Fiji terhadap integritas Indonesia juga dapat dilihat melalui pendapat Kambuaya dalam Daffa  (2020) , bahwa penolakan pengangkatan status ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG akan menimbulkan kericuhan karena menghilangkan legitimasi pemerintah Indonesia. Alasan konsistensi Fiji dalam mendukung integritas Indonesia menurut Menteri Keamanan Nasional Republik Fiji, Ratu Inoke Kubuabola adalah menghormati poin dalam piagam PBB untuk menghargai kedaulatan negara tersebut, sehingga Fiji terus mengingatkan negara  lain  di  Pasifik  dalam  PBB  untuk menyetujui piagam PBB tersebut dan konsisten mengikuti peraturan (Fachrudin, 2017) . Meski dukungan pemerintah Fiji konsisten terhadap pemerintah Indonesia, bukan berarti sepenuhnya masyarakat Fiji sejalan dengan pemerintahnya. Berdasarkan pendapat Kambuaya dalam Daffa  (2020) , tidak sedikit masyarakat Fiji yang mendukung gerakan separatisme di Papua ditandai dengan adanya pengibaran bendera Bintang Kejora oleh Non-Governmental Organization (NGO) di Fiji. NGO tersebut

## diantaranya adalah Fiji Women’s Crisis
Center dan Koalisi NGO tentang HAM.
Sejalan dengan Fiji, perdana menteri dan kementerian luar negeri PNG berulang kali menyampaikan bahwa posisi pemerintah PNG selalu sama, dalam artian PNG mendukung kedaulatan Republik Indonesia (Rini, 2019) . Meskipun, pada praktiknya dukungan PNG terhadap Indonesia bersifat periodik, tergantung pada kepemimpinan. PNG pernah memihak Indonesia dengan mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia, sedangkan pada tahun 2018 PNG mendukung kemerdekaan Papua. Pada tahun 2018 dukungan PNG dilakukan melalui kampanye pada 1 Desember 2018 di Ela Beach, PNG oleh Gubernur Ibu Kota Negara PNG, Port Moresby, Powes Parkop mengklaim bahwa Papua saat ini mengalami penindasan yang dilakukan oleh orang Indonesia (Sinaga, 2018) . Selain keempat negara tersebut, terdapat beberapa negara kecil  lainnya  di  Pasifik  Selatan,  meskipun tidak memiliki suara dan pengaruh yang besar seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, dan PNG. Berdasarkan catatan Human Right Papua dalam Maulaa (2020) negara- negara yang memberikan dukungan tersebut adalah (1) Tonga, yang merupakan kerajaan Polinesia pernah menyinggung Indonesia di sidang Umum PBB bahwa pemerintah Indonesia berlaku tidak adil terhadap masyarakat Papua; (2) Palau, bergabung dengan Vanuatu, Solomon, dan Tonga pada sidang Umum ke-71 PBB tahun 2016 untuk mengadvokasikan resolusi persoalan di Papua; (3) Tuvalu mendesak PBB memberikan solusi untuk otonomi Suku
Pedalaman Papua; (4) Kepulauan Marshal memohon untuk adanya penyelidikan pelanggaran HAM di Papua di Sidang Umum PBB tahun 2016; (5) Nauru, Saint Vincent, dan Grenadies, juga satu suara dalam mendukung Papua merdeka di Sidang Umum PBB tahun 2016. Melalui penjelasan di atas dapat diartikan pola dukungan negara-negara Pasifik Selatan dapat dibagi melalui empat cara yaitu melalui dukungan antarnegara, MSG, PIF, dan organisasi internasional yaitu PBB.

## MANUVER GEOEKONOMI INDONESIA
Geoekonomi merupakan sebuah cara yang digunakan oleh negara untuk membangun dan  melatih  kekuatan  berdasarkan  faktor ekonomi yang mereka miliki dibandingkan dengan  faktor  geografi (Salsabila, 2020) . Hal tersebut dapat dilihat melalui kegiatan politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik  Selatan  yang  menggunakan  aspek ekonomi sebagai cara untuk membangun kekuatan.  Pada dasarnya kegiatan ekonomi Indonesia  di  Pasifik  Selatan  bukan  hanya dalam rangka merespons dukungan negara- negara kawasan tersebut terhadap gerakan kemerdekaan Papua, tetapi juga menciptakan stabilitas kawasan. Menurut Bimantara dalam wawancaranya (22 Desember 2020), setidaknya terdapat tiga tujuan politik luar  negeri  Indonesia  di  Pasifik,  yaitu memastikan negara-negara di  Pasifik  tetap stabil dan ekonominya bertumbuh sehingga segala macam permasalahan tidak diekspor ke Indonesia (permasalahan ekonomi,
pengungsi, dan sebagainya); Kedua, memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan strategis Indonesia di Pasifik dapat maju; Dan ketiga adalah memastikan kawasan itu tidak menjadi tempat yang strategis untuk kepentingan-kepentingan atau kelompok yang  bisa  merugikan  Indonesia.  Oleh karena itu, konsep geoekonomi menjadi landasan yang tepat untuk menganalisis respons  dukungan  Negara-negara  Pasifik Selatan. Pendekatan ekonomi Indonesia di kawasan tersebut yang dibahas dalam penelitian ini adalah beberapa negara Melanesia yang masuk ke dalam negara dengan status politik fully independent nations 9 . Posisi tersebut menandakan bahwa negara tersebut memiliki pengaruh besar di kawasan  Pasifik  (Bimantara,  Wawancara 22 Desember 2020). Dengan asumsi dasar, apabila Indonesia ingin menjadi negara yang memegang perekonomian di kawasan Pasifik,  maka  harus  dapat  membangun kedekatan ekonomi dengan negara-negara tersebut.
Dalam melakukan manuver politiknya Indonesia melakukan dua instrumen dalam geoekonomi; kebijakan perdagangan dan bantuan ekonomi. Kedua hal tersebut dijalankan oleh Indonesia dengan  pertimbangan  letak  geografis, peluang tercapainya kepentingan nasional
9 Status politik Fully  Independent  Nations artinya telah memiliki hak untuk menjalankan secara bebas seluruh kekuasaan yang dimiliki negara menurut hukum internasional. Pengakuan fully independent nations juga menyiratkan bahwa negara yang mengakui tidak memiliki kewenangan hukum atas negara merdeka. Dengan kata lain negara superior tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksakan kehendaknya atas subjek, atau negara inferior.
dan tujuan politiknya. Kegiatan ekonomi dipilih oleh Indonesia dalam membangun hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan karena kondisi ekonomi negara- negara tersebut bergantung pada investasi dan bantuan ekonomi dari negara lain.

## Kebijakan Perdagangan

## Pada dasarnya kegiatan perdagangan
Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, tidak memiliki kuantitas sebesar di kawasan Eropa maupun Amerika, namun wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah strategis bagi Indonesia terutama untuk menjadi negara dengan perekonomian kuat di Pasifik (Bimantara, Wawancara 22 Desember 2020). Perdagangan merupakan salah satu bentuk dari manuver politik ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Gambaran perdagangan Indonesia dengan  beberapa  negara  Pasifik  Selatan dapat dilihat pada tahun 2016-2017 (tabel 1).  Perdagangan Indonesia dengan negara- negara tersebut terbagi dalam berbagai macam sektor dan komoditas perdagangan. Secara umum, PNG menempati posisi tertinggi  dalam nilai ekspor-impor dengan Indonesia,  faktor  utama  yang  mendorong hal  tersebut  adalah  letak  geografis  PNG yang berbatasan langsung dengan Papua.
Berdasarkan data pada tabel di atas penulis memandang bahwa implementasi instrumen geoekonomi Indonesia melalui perdagangan sudah menunjukkan hasil yang positif.  Hal  tersebut  terlihat  dari  besarnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan PNG yang juga didorong oleh adanya pembangunan  infrastruktur  perdagangan. Upaya peningkatan perdagangan antara Indonesia dengan PNG juga dilakukan melalui pertemuan bisnis antara Pemerintah Provinsi Madang dengan Kadin Provinsi Papua pada tahun 2018. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan empat kesepakatan, yaitu; (1) Membuka jalur perdagangan barang dan jasa antara pengusaha asli Papua dengan pengusaha provinsi Madang yang didukung oleh pemerintah Provinsi Madang; (2) Membuka jalur pelayaran perdagangan antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Madang;  (3) Melakukan temu business to business (B2B) antara Pengusaha Papua dengan Pengusaha Provinsi Madang; (4) Pertemuan awal antara Kadin Papua dengan Pengusaha Madang dalam rangka
membahas secara detail pelaksanaan Perdagangan  dan  kesiapan  infrastruktur antara kedua provinsi yang dilaksanakan pertengahan November 2018. Namun, hasil kesepakatan tersebut hanya beberapa yang berjalan sehingga belum maksimal (Noch, Wawancara 10 Desember 2020). Menurut penulis perdagangan Indonesia dengan PNG masih memiliki celah besar untuk dikembangkan, terutama pemerintah pusat dapat hadir memberikan wadah untuk kerja sama perdagangan dan bisnis antar provinsi ini agar lebih maksimal.
Negara kedua yang memiliki intensitas hubungan perdagangan yang tinggi dengan Indonesia adalah Fiji. Sejalan dengan data tersebut, secara umum kerja sama perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor menjadi bagian penting bagi perekonomian Fiji sehingga menjadi satu tujuan diplomasi yang strategis bagi Indonesia (Bimantara, Wawancara 22 Desember 2020). Produk impor yang utama dari Fiji adalah makanan, dan mesin sedangkan produk ekspor utama adalah
Tabel 1. Perdagangan Indonesia dengan Pasifik Selatan
Negara Pasifik
Selatan &
Teritori Perdagangan Indonesia dengan Pasifik (dalam US$ juta) Number of Workers TKI 2016 2017 Export INA Import INA Total Balance Export INA Import INA Total Balance Papua New Guinea 150142.50 28788.10 179200.60 121624.40 181831.70 27080.90 208894.60 154732.80 Fiji 27825.00 1238.70 29063.7 26586.30 22931.70 611.90 23543.60 22319.80 Kepulauan Solomon 11826.80 796.70 12623.50 11030.10 16564.10 555.60 17119.70 16008.50 New Cale- donia 10339.70 174.50 10514.20 10165.20 10900.80 451.10 11351.90 10449.70 Vanuatu 3653.70 0.60 3654.30 3653.10 4673.50 8.00 4681.50 4665.50
pakaian dan gula (Bimantara, Wawancara 22 Desember 2020). Menurut penulis, berdasarkan kedekatan dan komitmen yang dimiliki oleh kedua negara tersebut maka aspek perdagangan memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut agar dapat menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan Pasifik Selatan.
Potensi tersebut telah dilihat oleh Indonesia dengan membuat satu perjanjian dagang secara bilateral yang bernama Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement (IF-PTA) (Sinaga, 2019). Adapun, produk- produk Indonesia yang telah masuk ke Fiji selama ini adalah minyak pelumas, sabun, produk  otomotif,  bus,  bahan  material konstruksi, serta peralatan elektronik (Yustinus, 2019) . Kerja sama perdagangan yang dibangun oleh Indonesia dengan Fiji  memberikan  dampak  yang  positif,  hal tersebut dapat dilihat melalui data sepanjang Januari-Oktober  2018,  nilai  perdagangan Indonesia dengan Fiji mencapai US$ 22,01 juta. Capaian itu tumbuh 13,26% dari periode yang sama pada tahun 2017.
Selain dapat meningkatkan ekonomi dari kedua negara, hal tersebut merupakan manuver geoekonomi yang tepat untuk membangun kedekatan yang lebih dalam antara Indonesia dan Fiji sehingga kepentingan-kepentingan nasional dan kawasan dapat diakomodir dengan baik. Selain melalui perdagangan, kerja sama ekonomi bilateral antara kedua negara ini juga dijalankan dalam sektor pariwisata. Dalam sektor pariwisata, Fiji dan Indonesia membentuk satu kesepakatan di bidang pemasaran pariwisata, terutama
kegiatan Familiarization  Trip (famtrip) dan peningkatan kapasitas (Siregar, 2018) .
Kesepakatan kerja sama Indonesia tersebut mendapat dukungan penuh dari United Nations-The  World  Tourism  Organization ( UNWTO) dalam pengembangan pariwisata digital termasuk MPD; capacity building bidang pendidikan pariwisata (STP/Politeknik); pengembangan pariwisata berkelanjutan; dan gastronomi.
Menurut penulis, kerja sama dalam bidang pariwisata adalah langkah baik yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Karena di era masa kini industri pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam meningkatkan perekonomian. Terutama negara-negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan memiliki kekayaan alam yang indah dan berpotensi dikembangkan menjadi tempat pariwisata, seperti Padang Pasir Sigatoka, Garis Tanggal Internasional, dan Upper Navua River. Melalui sektor pariwisata negara dapat memperoleh devisa, perdagangan, dan membuka lapangan pekerjaan.
Fiji menjadi satu produk politik luar negeri  yang strategis untuk meningkatkan kerja sama ekonomi  Indonesia  di  Pasifik Selatan. Hal itu didukung oleh posisi Fiji yang memberikan penghormatan atas kedaulatan Indonesia dengan tidak mendukung disintegrasi Papua. Selain itu, kondisi perekonomian Fiji yang bergantung pada pinjaman, bantuan, dan kerja sama ekonomi. Sehingga kebijakan kerja sama perdagangan bilateral ini mampu menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang  erat  dan  memperbaiki  citra  positif
Indonesia secara internasional. Hal ini salah satunya karena Fiji merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh di kawasan Pasifik Selatan.
Berdasarkan Tabel 1 perdagangan Indonesia dengan Kepulauan Solomon menempati posisi tertinggi ketiga. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, kedua negara ini dari US$ 12.62 juta pada 2016 hingga menjadi US$ 17.11% di 2020 (Hidayat, 2018). Hal tersebut merupakan upaya yang nyata dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan kawasan Pasifik yang sejahtera dan damai. Melalui kerja sama dan perdagangan diharapkan hubungan baik antara Indonesia dengan Solomon dapat terjaga. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Soesatyo dalam penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Melanesia di Solomon, bahwa diharapkan Solomon menjaga hubungan baik dengan tidak turut campur dengan urusan dalam negeri negara lain, khususnya dalam hal ini adalah prinsip saling menghormati integritas wilayah dan urusan dalam negeri masing-masing negara dan tidak ada forum regional yang boleh memberikan wadah bagi pihak manapun untuk mendiskreditkan negara lain (Hidayat, 2018) . Menurut penulis, langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kunjungan kerja sama perdagangan dengan menyampaikan juga kepentingan politiknya, merupakan upaya maksimal dari Indonesia khususnya secara bilateral kepada Solomon.
Kerja sama ekonomi yang dibangun oleh kedua negara dilakukan melalui berbagai sektor; pengelolaan kelapa sawit, pariwisata,  pembangunan  infrastruktur jalan, perikanan, dan pengembangan daerah pesisir. Pembahasan terkait peningkatan kerja sama antar kedua negara juga disampaikan oleh Presiden Jokowi di 2018 pada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Rick Houenipwela, di Port Moresby, PNG (Rahayu, 2018) . Pada kesempatan tersebut Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas sikap tegas Kepulauan Solomon dalam mendukung integritas wilayah Indonesia, dilanjutkan dengan menyampaikan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah pusat terhadap Papua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat AOP  di  tanah  Papua (Rahayu, 2018) .
Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerja sama ekonomi  dengan  negara-negara  di  Pasifik Selatan dapat dilihat melalui pembentukan Perjanjian Kerangka Kerja Sama Pembangunan antara Kepulauan Solomon dan Indonesia pada, Jumat 6 Desember 2019 di Bali, Indonesia. Perjanjian ini merupakan landasan kedua negara untuk berperan aktif dan saling terlibat dalam berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan ekonomi kedua negara; promosi perdagangan dan investasi, pemberdayaan perempuan, pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian, perubahan iklim dan pengelolaan hutan berkelanjutan, pariwisata, pendidikan
dan pengembangan sumber daya manusia, investasi dalam produk, diplomasi publik, kerja sama pemuda dan olahraga serta kerja sama orang-orang antara kedua negara (Suara Papua, 2019) .
Menurut penulis untuk mengembalikan citra di dunia internasional maka kerja sama ekonomi Indonesia dengan Kepulauan Solomon menjadi salah satu cara yang efektif. Dengan adanya ketergantungan ekonomi akan memperkuat posisi Solomon untuk tetap menghargai integritas wilayah Indonesia. Kerja sama antar kedua negara ini juga lebih mudah dibangun dengan adanya beberapa kesamaan; identitas dan  bentuk  geografis  negara.  Indonesia dengan Solomon merupakan dua negara yang memiliki etnis Melanesia dan bentuk geografisnya  adalah  kepulauan,  sehingga memungkinkan mengalami tantangan yang sama.
Selanjutnya adalah hubungan kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Vanuatu. Kerja sama perdagangan antar kedua negara tersebut belum memiliki intensitas yang tinggi, salah satu alasan utama hal tersebut tidak terlepas dari situasi politik antara kedua negara; Vanuatu mendukung isu kemerdekaan Papua.  Kedua,  letak  geografis  yang  tidak berbatasan langsung dengan Indonesia juga memberikan sumbangsih minimnya kerja sama perdagangan karena berkaitan dengan akses dan infrastruktur. Selanjutnya, kondisi ekonomi mayoritas bergantung pada utang dan hibah dan sektor yang menjadi unggulan di negara tersebut paling utama hanya pariwisata sehingga perdagangan Indonesia
dengan Vanuatu juga terbatas (Bimantara, wawancara 22 Desember 2020).
Secara umum kerja sama perdagangan Indonesia dengan Vanuatu hanya terjadi dalam beberapa sektor saja seperti perdagangan produk pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data, nilai perdagangan antara Indonesia dengan Vanuatu sepanjang Januari-September 2019 tercatat sebesar US$ 3,8 juta, meningkat dari US$ 3,3 juta pada periode yang sama di tahun 2018 atau meningkat sebesar 15%. Hal tersebut menggambarkan adanya kenaikan positif yang dialami oleh kedua negara dalam satu semester di 2019 (KBRI Canberra, 2019). Menurut penulis, perdagangan bilateral ini belum memberikan keuntungan yang maksimal namun hal ini menjadi satu langkah strategis Indonesia untuk membuka dialog politik melalui kerja sama ekonomi yang baik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bimantara dalam wawancaranya (22 Desember 2020), Vanuatu adalah salah satu mitra  Indonesia  yang  strategis  di  Pasifik, meskipun kerja sama yang terjalin tidak sebanyak Fiji dan PNG.
Berdasarkan pandangan penulis, kerja sama Indonesia dengan Vanuatu belum memiliki intensitas yang tinggi akibat dari hubungan yang kurang baik antar kedua negara; disebabkan oleh posisi Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua.   Manuver geoekonomi Indonesia melalui kebijakan perdagangan merupakan langkah yang baik untuk membangun atmosfer hubungan yang damai di kawasan. Namun, Indonesia masih memiliki celah pengembangan kebijakan perdagangan  di  kawasan  Pasifik  Selatan
yang dapat dikembangkan. Terutama di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti PNG.

## Bantuan Ekonomi dan Dana Hibah
Bantuan ekonomi merupakan salah satu instrumen kebijakan dan/atau politik luar negeri yang lazim digunakan dalam praktik hubungan internasional. Pada hakikatnya bantuan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara Pasifik  Selatan  tidak  sebatas  merespons permasalahan Papua. Jamli (2009) mencatat bahwa tujuan utama negara memberikan bantuan adalah adanya kepentingan politik, strategis, dan/atau ekonomi. Meskipun terdapat beberapa dorongan alasan moral dan kemanusiaan, Jamli (2009) membagi dua motivasi besar negara memberikan bantuan terhadap negara lain, yaitu: (1) Motivasi Politik − bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor tertentu berbeda, tergantung pada situasi dan kepentingan nasional. Sebagai contoh, pasca Perang Dunia II selesai, AS dengan Marshall Plan nya memberikan bantuan ekonomi terhadap Eropa Barat yang hancur akibat perang sebagai alat menekan meluasnya paham komunisme secara internasional; (2)  Motivasi  Ekonomi  −  argumentasi ekonomis dalam memberikan bantuan adalah meningkatkan tabungan, devisa, dan investasi bagi negara donor karena adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara yang menerima bantuan.
Pada prinsipnya bantuan yang diberikan oleh Indonesia terhadap negara- negara  di  Pasifik  Selatan  dilatarbelakangi
oleh rasa kemanusiaan. Meskipun demikian, bukan berarti bantuan ekonomi Indonesia terlepas dari kepentingan nasional Indonesia terutama yang berkaitan dengan  dukungan  negara-negara  Pasifik Selatan atas isu Papua merdeka. Menurut pendapat Bimantara (22 Desember 2020) dalam wawancara penelitian pada prinsipnya terdapat tiga tujuan politik luar  negeri  Indonesia  di  kawasan  Pasifik Selatan, yaitu; (1) Memastikan kondisi ekonomi  negara-negara  di  Pasifik  tetap stabil dan bertumbuh, sehingga berbagai macam permasalahan tidak diekspor ke Indonesia, seperti permasalahan ekonomi, pengungsi, dan sebagainya; (2) Memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan strategis Indonesia  di  kawasan  Pasifik  dapat  maju; (3) Memastikan kawasan itu tidak menjadi tempat yang strategis untuk kepentingan- kepentingan atau kelompok yang bisa merugikan Indonesia.
Berdasarkan penjelasan Jamli (2009) dan Bimantara (22 Desember 2020), pemberian bantuan ekonomi dari Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dilatarbelakangi oleh motivasi politik dan ekonomi. Dengan memberikan bantuan  terhadap  negara-negara  Pasifik Selatan, maka relasi bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di kawasan tersebut dapat terjaga dengan baik. Pemberian bantuan Indonesia pada negara-negara  Pasifik  Selatan  menjadi krusial dengan adanya citra buruk Indonesia sebagai  negara  yang  dianggap  “agresif”, sehingga memunculkan keputusan beberapa negara di kawasan tersebut yang
mendukung kemerdekaan Papua. Apabila disederhanakan, maka salah satu tujuan dari bantuan yang diberikan Indonesia terhadap negara-negara  di  Pasifik  Selatan  adalah mengamankan integritas teritorialnya.
Sebagai komitmen Indonesia dalam mendorong kemitraan global dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan wujud empati kemanusiaan, maka dibentuk satu Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional atau disebut Indonesian Agency for International Development (Indonesian  AID) (Tri, 2019). Hingga tahun 2019 terdapat tujuh negara yang telah menerima bantuan dana dari pemerintah Indonesia, yaitu Filipina, Myanmar,  serta  lima  negara  Pasifik;  Fiji, Kepulauan Solomon, Kiribati, Nauru, dan Tuvalu (Tri, 2019) . Selama tiga tahun sebelum pembentukan Indonesian AID , bantuan terhadap negara-negara di kawasan Pasifik  Selatan  telah  berjalan.  Sehingga dengan adanya lembaga tersebut menjadi gambaran aksi nyata keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan.
Beberapa bantuan ekonomi yang diberikan oleh Indonesia terhadap negara- negara di Pasifik Selatan, yaitu: (i) Bantuan terhadap Fiji pada 2016 pada saat Fiji mengalami bencana topan wiston. Bencana tersebut menimbulkan banyak kerusakan dan memberikan dampak terhadap menurunnya kondisi ekonomi Fiji, sehingga pemerintah Indonesia memberikan dana hibah bantuan terhadap Fiji sebesar US$ 1.8 Juta; (ii) Di 2019, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan hibah dana sejumlah
US$ 2,5 juta untuk pembangunan Gedung Pertemuan  Komisi  Tingkat  Tinggi  Pasific Island Forum 2019 di Funafuti, Tuvalu; (iii) Nauru mendapatkan bantuan berupa 1 kapal tongkang ( tug boat ) dari Indonesia dengan nilai hibah US$ 2.5 Juta; (iv) Pada 2018, Indonesia memberikan hibah dana senilai US$ 1 juta untuk pembangunan stadion nasional Kiribati (Carnadi, 2020) .
Menurut penulis, dengan kondisi negara-negara  di  kawasan  Pasifik  Selatan yang bergantung pada dana hibah dan bantuan ekonomi negara-negara asing, maka kerja sama ekonomi menjadi akomodasi yang tepat bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral.  Selain itu, dengan pertimbangan letak dan kondisi geografis  Indonesia  dengan  negara-negara tersebut yang berdekatan dan berbasis maritim mempermudah kerja sama yang akan dibangun. Dengan kehadiran Indonesia dalam situasi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang membutuhkan bantuan akan menumbuhkan rasa kepercayaan negara-negara tersebut atas Indonesia.

## HASIL MANUVER GEOEKONOMI
Menurut penulis, manuver geoekonomi Indonesia dalam merespons dukungan negara-negara  Pasifik  Selatan  atas  Papua melalui pendekatan ekonomi secara internal dan eksternal dapat dinilai berhasil secara parsial. Artinya, beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat di Tanah Papua sudah berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Sebagian permasalahan lainnya yang masih dirasakan  oleh  OAP  namun  belum  dapat
diselesaikan melalui pendekatan ekonomi adalah tindakan rasisme, dan pelanggaran HAM. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hegemur dalam wawancaranya (16 Desember 2020), bahwa pembangunan ekonomi  dan  infrastruktur  sejak  periode 2016 di Papua harus diakui membantu pengembangan Papua, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian OAP.  Meskipun  saat  ini  pembangunan ekonomi tersebut belum menyelesaikan permasalahan Papua, namun bukan berarti kebijakan-kebijakan tersebut tidak perlu dilakukan. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan implementasi kebijakan penyaluran  dana  Otsus  di  Papua  belum maksimal diantaranya adalah kurangnya respons yang cepat dari MRP, DPRP, dan pemerintah Provinsi di tanah Papua dalam  mengakomodir  keperluan  OAP  dan pengawasan penggunaan dana Otsus (Noch, Wawancara 10 Desember 2020). Sehingga letak kesalahan bukan hanya terletak pada pemerintah pusat saja.
Dalam beberapa aspek kehidupan, pembangunan  ekonomi  yang  masif  di tanah Papua dapat menjadi satu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mementahkan dukungan negara- negara Pasifik Selatan atas isu kemerdekaan Papua. Dengan adanya pembangunan yang masif bagi rakyat Papua, menjadi gambaran bagi  negara-negara  Pasifik  Selatan  bahwa Indonesia mampu membenahi permasalahan yang terjadi di Papua. Pembangunan yang dilakukan di tanah Papua juga akan berdampak pada terjalinnya kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-
negara  Pasifik  Selatan  yang  memiliki kedekatan  secara  geografis.  Sekalipun kebijakan  luar  negeri  Indonesia  di  Pasifik Selatan tidak hanya dalam rangka merespons dukungan negara kawasan tersebut atas Papua, namun implementasi kebijakan perdagangan dan bantuan ekonomi mampu meningkatkan kepercayaan negara lain atas Indonesia. Dengan pembangunan yang masif dan perkembangan ekonomi di tanah Papua negara-negara Pasifik Selatan telah melihat upaya maksimal Indonesia dalam mengejar ketertinggalan Papua. Membangun kerja sama ekonomi melalui pemerintah provinsi Papua dengan provinsi negara lain di kawasan tersebut juga merupakan bukti bahwa Papua mampu bersaing dengan wilayah lain di Indonesia maupun kawasan Pasifik  Selatan.  Selanjutnya,  hal  ini  juga dapat memperbaiki citra buruk Indonesia di dunia internasional.

## Tujuan manuver geoekonomi
Indonesia  terhadap  Pasifik  Selatan  dalam konteks penelitian ini adalah upaya untuk menekan  dukungan  negara-negara  Pasifik Selatan terhadap kemerdekaan Papua. Oleh karena itu, hasil dari manuver tersebut dapat dilihat dengan terbaginya suara negara- negara di kawasan tersebut yang mendukung isu kemerdekaan Papua. Setidaknya terdapat dua negara yang konsisten untuk menghargai integritas Indonesia yaitu Fiji dan PNG. Selain itu, perubahan sikap juga ditunjukkan oleh beberapa negara di Pasifik Selatan, seperti Kiribati, Nauru, dan Tuvalu yang awalnya mendukung upaya kemerdekaan Papua menjadi mengakui integritas Indonesia (Wardhani, 2020) .
Kepercayaan yang terbangun tersebut dijaga melalui beragam upaya, seperti kerja sama perdagangan, dan pemberian dana bantuan atau hibah. Dengan hubungan antar negara  yang  kondusif  maka  upaya  dalam membangun perdamaian kawasan dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Pasifik akan mudah tercapai.
Meski perubahan sikap telah ditunjukkan  oleh  beberapa  negara  Pasifik Selatan dan pembangunan ekonomi telah  masif  dijalankan  oleh  pemerintah di  Tanah  Papua,  faktanya  permasalahan di Papua masih terjadi. Menurut penulis, penyelesaian isu kemerdekaan Papua belum dapat mencapai titik maksimal penyelesaian masalah karena pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak diimbangi oleh upaya diskusi penyelesaian sejarah dan HAM dan isu rasialisme yang dirasakan oleh OAP.

## PENUTUP
Masifnya pembangunan di Papua faktanya tidak menghentikan isu kemerdekaan Papua, dukungan dari beberapa negara-negara Pasifik Selatan di forum internasional masih terus berjalan. Hal tersebut menggambarkan bahwa  pembangunan  infrastruktur  dan pengembangan ekonomi belum mampu menyelesaikan permasalahan Papua secara menyeluruh.    Oleh  karena  itu,  pemerintah merespons dukungan negara-negara tersebut dengan melakukan pendekatan ekonomi secara internal dan manuver geoekonomi secara eksternal. Secara internal, pemerintah Indonesia dengan afirmasi kepada rakyat Papua melalui Otsus.
Selanjutnya, secara eksternal melalui kerja sama perdagangan dan bantuan ekonomi terhadap  negara-negara  di  Pasifik  Selatan. Respons terhadap dukungan yang diberikan oleh negara-negara di kawasan tersebut atas Papua menjadi penting bagi Indonesia karena berkaitan dengan kedaulatan negara dan citra Indonesia di dunia internasional. Sehingga, dengan melakukan pendekatan secara internal maka Indonesia mampu memberikan gambaran kepada masyarakat Internasional bahwa telah ada itikad baik dari pemerintah dan pembangunan yang nyata dan menghapuskan marjinalisasi OAP yang diciptakan oleh orde baru.
Pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sejauh ini baru dapat menyelesaikan permasalahan di Papua secara parsial. Hal tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi di Papua, sehingga tidak dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan maupun kurun waktu yang singkat. Pengembangan dan  pembangunan  infrastruktur  di  Papua diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat menjadi katalisator beberapa penyelesaian masalah di Papua. Namun, kerja sama perdagangan dan bantuan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia ke negara-negara Pasifik Selatan belum mampu meredam isu kemerdekaan Papua dan menyelesaikan masalah di Papua. Kekurangan dari penggunaan instrumen geoekonomi yang digunakan oleh Indonesia di kawasan Pasifik Selatan  adalah  tidak  memanfaatkan  secara penuh kesempatan kerja sama perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah upaya menjadikan Jayapura
sebagai pintu gerbang perdagangan dengan PNG, yang proyeksi kedepannya mampu membantu OAP untuk melakukan aktivitas ekonomi.
Penyelesaian  internasionalisasi Papua hanya dapat diselesaikan dengan penyelesaian masalah secara domestik terlebih dahulu. Penulis merangkum 3 (tiga) saran yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisasi atau menghentikan isu internasionalisasi. Pertama, pemerintah harus berhenti memandang Papua hanya sebagai persoalan keterbelakangan ekonomi dan terdapat permasalahan penyelesaian HAM dan sejarah integrasi yang harus diselesaikan. Kedua, perlu adanya evaluasi  terkait  efektivitas  penyaluran dan  implementasi  dana  Otsus  di  Papua dan membangun kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi di Papua dengan Pemerintah Pusat. Ketiga kerja sama ekonomi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan harus ditingkatkan terutama dalam aspek kerja sama perdagangan dan investasi. Karena aktivitas ekonomi mampu menciptakan interdependensi antar negara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kemungkinan untuk menjadi penghubung bagi kerja sama antara Papua dengan Madang dan/atau provinsi lain di negara-negara Pasifik Selatan agar berjalan dengan baik.

## PUSTAKA ACUAN
Arbar, T. F. (2020). Fakta Vanuatu Bikin Geram, 5 Kali Serang RI Soal Papua di PBB ” . CNBC Indonesianews.com. Diakses pada 19 Desember 2020 dari:
https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200928122734-4-189939/ fakta-vanuatu-bikin-geram-5-kali- serang-ri-soal-papua-di-pbb Bekarekar, W. W. S. (2016). Alasan Indonesia  Dalam  Melakukan Hubungan  Kerja  sama  Dengan Melanesian  Spearhead  Group (MSG) (Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Blackwill, R.D & Harris, J. M. (2016). War by  Other  Means:  Geoeconomics and Statecraft . Cambridge: Harvard University Press. Bimantara, I. M. (2019). Looking East: An economic Diplomacy Strategy for  South  Pacific . Dokumentasi Pribadi:  Sekolah  Staf  Dan Pimpinan Luar Negeri (Sesparlu)
60
Cain, T. N. (2014). The  Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it do?. Diakses pada 30 November 2020 dari: https://www. lowyinstitute.org/the-interpreter/ melanesian-spearhead-group- what-it-and-what-does-it-do.
Carnadi, B. (2020). Rumput Laut sebagai Wahana Diplomasi untuk Kawasan Segitiga Karang. Seminar daring: Bisik-bisik PRL – Literasi CTI CFF #2 (Bincang Asik Bikin Semua Tertarik Pengelolaan Ruang Laut. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) bersama NCC CTI-CFF dan CI Indonesia. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third Edition) . Los Angeles: Sage Publications.
Daffa,  M.  K.  (2020). Peran  Melanesian Spearhead Group dalam Internasionalisasi  Isu  Papua. Skripsi. Jakarta: Universitas Pertamina. .
Dea. (2020). Vanuatu,  Negara  Kecil  yang Dukung  Kemerdekaan  Papua .
CNN Indonesia.com Diakses pada 19 Desember 2020 dari: https://www.cnnindonesia.com/ al/20200928075602-113-551633/ vanuatu-negara-kecil-yang- dukung-kemerdekaan-papua Fachrudin, F. (2020). Tolak  Kemerdekaan Papua,  Alasan  Kerja  sama Indonesia  dengan  Fiji . Kompas. com Diakses pada 19 Desember 2020 dari: https://nasional.kompas. com/read/2017/09/29/12332471/ tolak-kemerdekaan-papua-alasan- indonesia-kerja-sama-dengan-fiji .
Fhani, A. (2010). Konsep Hak Menentukan Nasib Sendiri ( The Right of Self Determination ) dalam Hukum Internasional (Suatu Studi Tentang Tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri dari Suku Uighur di Xinjiang, Cina) (Skripsi. Padang: Universitas Andalas).
Hasyim, M.M. (2017). Diplomasi Indonesia dalam  Melanesian  Spearhead Group (MSG) Terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI di Papua Barat Periode 2013-2016. (Skripsi, UIN Jakarta). Hidayat, F. (2018). Bamsoet Harap Hubungan Dagang  RI-Kepulauan  Solomon Ditingkatkan . Wartaekonomi.co.id Diakses pada 21 Desember 2020 dari https://www.wartaekonomi. co.id/read188434/bamsoet-harap- hubungan-dagang-ri-kepulauan- solomon-ditingkatkan.html.
Jamli, A. (2009). Kebijakan Fiskal dan Moneter. Seri Diktat Kuliah. Depok: Universitas Gunadarma. Diunduh pada 6 Desember 2020 dari: http://elearning.gunadarma. ac.id/docmodul/kebijakan_fiskal_ moneter/
KBRI Canberra. (2019). Laporan  Kinerja 2019. Diunduh dari: https://kemlu. go.id/2FuYmVycmElMjAyMDE
5X2NvbXByZXNzZWQucGRm tanggal 30 Novermber 2020.
Kementrian Luar Negeri RI. (2019).
Mekanisme
HAM PBB .
Kementerian Luar Negeri RI. Diakses pada 30 November 2020 dari : https://kemlu.go.id/portal/ id/read/87/halaman_list_lainnya/ mekanisme-ham-pbb.
Korwa, R. (2013). Proses Ingrasi Irian Barat ke dalam RI . Jurnal Politico
2 (i). hal 1-9. Diakses pada 10 Januari 2020 dari https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/politico/ article/view/1567/1260 Lilimantik, E. (2015). Buku Ajar: Kebijakan Ekonomi Internasional. FPK UNLAM: Fakultas Perikanan dan Kelautan UNLAM.
Mampioper, D. (2020). Selamat Jalan Andy  Ayamiseba  Tokoh  Pejuang Papua . Jubi.co.id. Diakses pada 30 November 2020 dari: https:// jubi.co.id/selamat-jalan-andy- ayamiseba-tokoh-pejuang-papua/ .
Maulaa, M. R. (2020). “Geger Vanuatu Dukung Kemerdekaan Papua Barat di PBB, Ada 8 Negara Lain yang Satu Suara”. Berita: Pikiran Rakyat. Diakses pada 9 Januari 2021 dari: https://www.pikiran-rakyat.com/ nasional/pr-01781677/geger- vanuatu-dukung-kemerdekaan- papua-barat-di-pbb-ada-8-negara- lain-yang-satu-suara?page=4.
Noor, F. (2016). Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Separatisme Papua. Jurnal Pertahanan  &  Bela  Negara 6(3):
19-45.
Rahayu, I.R. S. (2018). “Bertemu PM Kepulauan Solomon, Jokowi Bahas Kerja  Sama  Sektor  Sawit.” Inews . Diakses pada 15 Januari 2021 dari:  https://www.inews.id/finance/ makro/bertemu-pm-kepulauan- solomon-jokowi-bahas-kerja-sama- sektor-sawit.
Rini, R.A.P. (2019). “Menlu RI: PNG
Dukung Papua Tetap Jadi Bagian Indonesia.”
Tribunnews.com
Diakses pada 20 Desember 2020 dari: https://www.tribunnews. com/nasional/2019/09/14/menlu- ri-png-dukung-papua-tetap-jadi- bagian-indonesia Salsabila, I. Y. (2020). Analisis  Manuver

## Geoekonomi Tiongkok di
Kenya  Melalui  Belt  and  Road Initiative. Jakarta: Universitas Pertamina. Diakses pada 2 Februari 2021 dari: https://library. universitaspertamina.ac.id//xmlui/ handle/123456789/923.
Salvatore, D. (2012). Introduction to International Economics . Singapore: John Wiley & Sons. Sinaga, D. P. (2018). “Dukungan Gubernur
PNG untuk Kemerdekaan Papua  adalah  Aib.”  Media Indonesia. Diunduh dari: https://mediaindonesia.com/ politik-dan-hukum/202485/ dukungan-gubernur-png-untuk- kemerdekaan-papua-adalah-aib tanggal 20 Desember 2020.
Sinaga, Y. A. (2019). “Indonesia, Fiji Sepakat Memajukan Kerja sama Ekonomi di  Pasifik.”  Antaranews.com. Diakses pada 21 Desember 2020 dari: https://www.antaranews. com/berita/1196400/indonesia- fiji-sepakat-majukan-kerja-sama- ekonomi-di-pasifik .
Siregar, B. (2019). “Indonesia-Fiji Sepakati Kerja Sama Pemasaran Pariwisata. Warta Ekonomi.” Diakses pada 14 Januari 2021 dari: https://www. wartaekonomi.co.id/read185019/ indonesia-fiji-sepakati-kerja- sama-pemasaran-pariwisata.html . Suara Papua. (2019). “Solomon Islands dan Indonesia Tandatangani Kerangka Kerjasama Pengembangan”.  Diakses  pada 10 Januari 2021 dari: https:// suarapapua.com/2019/12/09/
solomon-islands-dan-indonesia- tandatangani-kerangka-kerjasama- pengembangan/
Sulisworo (2012). Bahan Ajar:  Geopolitik Indonesia . Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Diakses pada 21 Desember 2020 dari: http://eprints.uad. ac.id/9435/1/GOEPOLITIK%20 INDONESIA%20Dwi.pdf Tampubolon, L. K. (2015). Kerja sama Teknik Indonesia Indonesia- Melanesian Spearhead Group terhadap Keutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014. Jurnal  Online Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2 (2): hal 1-15.
Tri, R. (2019). “Himpun Dana Rp 3 Triliun, Indonesian AID Bantu 7 Negara”. Tempo.co. Diakses pada 7 Janauri 2021 dari: https://bisnis.tempo.co/ read/1261302/himpun-dana-rp- 3-triliun-indonesian-aid-bantu-7- negara.
Wardhani, B. (2020). “Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke  kawasan  Pasifik?”.  The Conversation. Diakses pada 7 Januari 2021 dari: https:// theconversation.com/apa-dampak- diplomasi-bantuan-indonesia-ke- kawasan-pasifik-147283.
Whitaker, D. G. (2015). West Papua wins observer  status  in  Melanesian Spearhead Group . Nationalia: World News−Stateless Nations and People and Diversity. Diakses pada 30 November 2020 dari: https:// www.nationalia.info/new/10573/ west-papua-wins-observer-status- in-melanesian-spearhead-group.
Yustinus, A. D. P. (2019). “Indonesia Jajaki Peluang Kerja Sama PTA  dengan  Fiji”.  Bisnis.com. Diakses pada 2 Desember 2020 dari: https://ekonomi.bisnis. com/read/20190110/12/877342/ indonesia-jajaki-peluang-kerja- sama-pta-dengan-fiji.