Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8812-8823 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Sosialisasi Pemilu Oleh KPU Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres 2024 Di Kota Probolinggo
Siti Marwiyah 1 ✉ , Eko Yudianto Yunus², Moch. Rizal³
Universitas Panca Marga
Email: Marwiyah@upm.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Salah  satu  komponen  utama  negeri  demokrasi  merupakan  Pemilihan  Umum.  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  berkeinginan  membuat  melaksanakan  pengecekan  berkala  terhadap  lembaga  demokrasi  yang dicoba tiap Lima Tahun sekali. Van Meter dan Van Horn (2007) mencantumkan faktor-faktor berikut yang mempengaruhi  implementasi:  sumber  daya;  ukuran  dan  tujuan  kebijakan;  sikap  dan  kecenderungan pelaksana;  kegiatan  komunikasi  dan  implementasi  antarorganisasi;  dan  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan politik  dan  Partisipasi  Masyarakat  menurut  Ramlan  Surbakti  (2023),  berpendapat  bahwa  partisipasi masyarakat  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam  yaitu  partisipasi  aktif  dan  partisipasi  pasif.  Dalam  skripsi  ini penulis  berupaya  meneliti  tentang  cara  KPU  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu melalui program sosialisasi. Terdapat beberapa indikator dalam program implementasi sosialisasi pemilu yang  dilakukan oleh  KPU  diantaranya:  Pertama Ukuran &  Tujuan  Kebijakan, Kedua Sumber  daya, Ketiga Karakteristik  Agen  Pelaksana,  Keempat  Sikap  Kecendrungan  Para  Pelaksana,  Kelima  Komunikasi Antarorganisasi & Aktivitas Pelaksana, dan Keenam Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Kata Kunci : Sosialisasi, Pemilu, KPU, DKPP, Bawaslu
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal

## Abstract
One  of  the  main  components  of  a  democratic  country  is  the  General  Election.  The  General  Election Commission  (KPU)  wishes  to  carry  out  periodic  checks  on  democratic  institutions  which  are  carried  out every  five  years.  Van  Meter  and  Van  Horn  (2007)  list  the  following  factors  that  affect  implementation: resources;  policy  size  and  objectives;  implementers'  attitudes  and  tendencies;  interorganizational communication  and  implementation  activities;  and  the  economic,  social,  and  political  environment  and Community  Participation according  to  Ramlan  Surbakti  (2023  ),  believes  that  community participation is divided into 2 (two) types, namely active participation and passive participation. In this thesis the author attempts  to  research  how  the  KPU  can  increase  public  participation  in  elections  through  outreach programs. There are several indicators in the election socialization implementation program carried out by the  KPU,  including:  First,  Policy  Size  &  Objectives,  Second,  Resources,  Third,  Characteristics  of Implementing  Agents,  Fourth,  Attitudes,  Tendencies  of  Implementers,  Fifth,  Interorganizational Communication & Implementing Activities, and Sixth, Economic, Social and Environmental Environments. Political.
Keywords : Socialization, Election, KPU, DKPP, Bawaslu

## PENDAHULUAN
Pemilu  ialah  salah  satu  wujud  demokrasi  Indonesia  yang  berbeda  dengan  wujud demokrasi  yang  lain,  semacam  demokrasi  liberal  serta  kapitalis  (Wardhana,  2020).  Supaya penerapan  pemilu  berjalan  dengan  lancar,  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  sudah melaksanakan  aktivitas  persiapan.  Bersumber  pada  data  yang  dikumpulkan  dari  halaman formal KPU, ada 580 kursi Legislatif di tingkatan DPR, 2.372 di tingkatan provinsi, serta 17.510 di  tingkatan  Kabupaten  maupun  Kota.  Sebanyak  20.462  kursi  legislatif  serta  2.710  Dapil (Wilayah  Pemilihan)  hendak  dilibatkan  pada  pemilu  2024.  Angka  ini  sangat  mengesankan serta menyoroti kompleksnya demokrasi di suatu negeri. (KPU, 2023)
Salah  satu  komponen  utama  negeri  demokrasi  merupakan  Pemilihan  Umum.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkeinginan membuat melaksanakan pengecekan berkala terhadap lembaga demokrasi yang dicoba tiap  Lima Tahun sekali. Perihal ini  adalah tanggung jawab Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Dewan  Kehormatan  Pemilihan  Umum  (DKPP),  serta  Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Oleh karena itu, kegiatan ini berjalan sesuai dengan standar hukum dan praktik (langsung,umum, bebas, adil dan rahasia). (KPU, 2023)
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
Pada tahun 2014 ada 2 pendamping calon Presiden serta Wakil Presiden, ialah Prabowo Subianto-Ir.  Hatta  Rajasa  (Pendamping  Nomor  Urut  1)  serta  Ir.  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla (Pendamping  Nomor  urut  2).  Serta  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  menetapkan  perolehan suara  ialah  pendamping  nomor  urut  1  Prabowo-Hatta  dengan  perolehan  suara  62.576.444 suara.  Sebaliknya  pendamping  nomor  urut  2  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  dengan  perolehan suara  70.997.833  suara.  Bila  digabungkan  jadi  133.574.277  suara  yang  dimenangkan  oleh pendamping nomor urut 2 ialah Joko Widodo-Jusuf Kalla. (KPU.go.id)
Sebaliknya pada tahun 2019 ada 2 pendamping calon Presiden serta Wakilnya, ialah Ir. Joko  Widodo-KH.  Ma’ruf  Amin  (pendamping  nomor  urut  1)  serta  Prabowo-Sandiaga  Uno (pendamping  nomor  urut  2).  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  menetapkan  hasil  perolehan suara ialah pendamping nomor urut 1 Ir.  Joko Widodo-KH. Ma’ruf  Amin dengan  perolehan suara  84.654.894  suara  sebaliknya  pendamping  nomor  urut  2  Prabowo-Sandiaga  Uno mendapatkan suara sebanyak 68.359.086 suara. Sehingga bila digabungkan jadi 153.013.980 suara  yang  dimenangkan  oleh  pendamping  nomor  urut  1  ialah  Joko  Widodo-KH.  Ma’ruf Amin. (KPU.go.id)
Pasangan  pertama:  Anies  Baswedan-Muhaimin  Iskandar,  pasangan  kedua:  Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, serta pasangan ketiga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Masing- masing merupakan tiga calon presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil yang ditetapkan oleh  KPU  pada  19  Oktober  -  25  November  2023.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota Probolinggo  menetapkan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  atau  pemilih  aktif  untuk  Pemilu  2024, dengan jumlah DPT final yang ditetapkan adalah 178.502 pemilih aktif. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)  Kademangan  misalnya,  menyebutkan  32.830  pemilih  aktif,  dengan  384  pemilih baru.  PPK  (Panitia  Pemilihan  Kecamatan)  Wonoasih  menyampaikan  26.167  pemilih  aktif, dengan 22 pemilih baru. Lalu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Mayangan menyampaikan 47.331 pemilih aktif dengan 245 pemilih baru. Selanjutnya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Mayangan  menyampaikan  45.299  pemilih  aktif  dengan  10  pemilih  baru.  PPK  (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kedopok menyampaikan 27.550 pemilih aktif dengan 14 pemilih baru.
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
Dengan  pemilih  aktif  di  Kelurahan  Jrebeng  Kulon  yaitu  2.158  Jiwa  Laki-laki  dan  2.223  Jiwa Perempuan.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  menetapkan  Pasangan  nomor  urut  2  sebagai Presiden dan Wakilnya Yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meskipun hasilnya sudah dibujuk  ke  Mahkamah  Konstitusi  dikarenakan  dugaan  adanya  kecurangan.  (KPU  Kota Probolinggo.go.id)
Oleh sebab itu, sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik itu sangat penting bagi masyarakat. Apalagi sekarang jamannya penyalahgunaan etika berpolitik, banyak masyarakat yang terjerumus  akan berita yang tidak sesuai dengan fakta dari setiap calon presiden dan wakilnya.  Sehingga mengakibatkan kerugian suara bagi paslon yang lain,  serta suara dinilai tidak jujur, bebas, adil, dan rahasia. Merujuk pada latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis  tertarik    untuk  melakukan  penelitian:  “Implementasi  Sosialisasi  Pemilu  Oleh  KPU Sebagai  Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  PILPRES  2024  Di  Kota Probolinggo”.

## METODE PENELITIAN
Informasi yang muncul atau disampaikan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan naratif, dan  gambar  disebut  dengan  informasi  penelitian  kualitatif.  Informasi  tersebut  bersifat kualitatif  (Sutama,  2016),  Penelitian  kualitatif  dapat  menghasilkan  temuan-temuan  yang sederhana atau besar, sederhana atau rumit, dan berkaitan dengan satu atau lebih kejadian. Jika  dianalisis  dari  sudut  pandang  eksplanasi,  penelitian  kualitatif  dapat  menghasilkan  data deskriptif  yaitu  representasi  lingkungan  sosial  yang  diteliti  secara  merata  dan  transparan. Penelitian ini juga dapat membandingkan peristiwa-peristiwa yang berbeda dari satu situasi sosial dengan situasi sosial  lainnya,  atau dari satu periode waktu ke periode waktu  lainnya. Serta dapat membentuk pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek lainnya dan itu dapat menghasilkan hipotesis dan teori.
Dalam hal menghasilkan teori atau aturan, penelitian kualitatif memberikan hasil terbaik sedangkan  penelitian  deskriptif  menghasilkan  yang  terendah.  Untuk  mencapai  tujuan penelitian, data yang lebih komprehensif, handal, signifikan, dan lengkap akan dikumpulkan
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
melalui  penggunaan  metodologi  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  ini  bukan  merupakan pendekatan yang lebih baru dan “trendi” sehingga pendekatan ini digunakan; sebaliknya, ini lebih  cocok  digunakan  ketika  mengumpulkan  data  mengenai  kesulitan.  Proses  kualitatif sangat kredibel karena menghasilkan data yang lebih lengkap.
Penelitian  ini  berfokus  pada  upaya  KPU  dalam  melakukan  sosialisasi  pemilu  yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden 2024 di Desa Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Penulis menggunakan teori Van Meter  dan  van  Horn  (2007)  yang  menggambarkan  implementasi  kebijakan  sebagai  proses kolaboratif yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini tidak hanya mencakup penyesuaian yang signifikan dan minor yang diperlukan oleh keputusan kebijakan, tetapi  juga penerjemahan keputusan tersebut  menjadi  langkah-langkah  yang  dapat  ditindaklanjuti  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperjelas  tujuan  dan  signifikansinya  bagi pembaca, dengan fokus pada aspek-aspek utama berikut:
A.  Implementasi  yang  meliputi  6  (Enam)  variabel  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn (2007)  yaitu  Ukuran  &  Tujuan  Kebijakan,  Sumber  Daya,  Karakteristik  Agen  Pelaksana,  Sikap Kecendrungan  para  Pelaksana,  Komunikasi  Antarorganisasi  &  Aktivitas  Pelaksana,  dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, & Politik.
B.  Partisipasi  Masyarakat  :  Ramlan  Surbakti  (2023),  berpendapat  bahwa  partisipasi masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.
Lokasi penelitian ini adalah Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang beralamatkan di Gg. II No 96, Krajan, Pabean, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo. Kantor Komisi Pemilihan Umum ini  merupakan  pusat  kantor  KPU  yang  berada  di  daerah  Probolinggo  serta  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  untuk  membangun  dan  menyadarkan  masyarakat  dalam  upaya mempertinggi  kualitas  partisipasi  politik.  Dalam  hal  ini  peneliti  diperkenankan  melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum selama Bulan Juni 2024 hingga Juli 2024.
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pada tahapan ini diuraikan tentang sosialisasi  pemilu dan Informasi yang muncul atau disampaikan dalam bentuk  kata,  kalimat,  ungkapan  naratif,  dan  gambar  disebut  dengan  informasi  penelitian kualitatif.  Informasi  tersebut  bersifat  kualitatif  (Sutama,  2016)  Penelitian  kualitatif  dapat menghasilkan  temuan-temuan  yang  sederhana  atau  besar,  sederhana  atau  rumit,  dan berkaitan  dengan  satu  atau  lebih  kejadian.  Jika  dianalisis  dari  sudut  pandang  eksplanasi, penelitian  kualitatif  dapat  menghasilkan  data  deskriptif  yaitu  representasi  lingkungan  sosial yang  diteliti  secara  merata  dan  transparan.  Penelitian  ini  juga  dapat  membandingkan peristiwa-peristiwa  yang  berbeda  dari  satu  situasi  sosial  dengan  situasi  sosial  lainnya,  atau dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya.  Serta dapat membentuk pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek lainnya dan itu dapat menghasilkan hipotesis dan teori. Dalam  hal  menghasilkan  teori  atau  aturan,  penelitian  kualitatif  memberikan  hasil  terbaik sedangkan penelitian deskriptif menghasilkan yang terendah.
Dalam  skripsi  ini  penulis  berupaya  meneliti  tentang  cara  KPU  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  melalui  program  sosialisasi,  sesuai  dengan  judul  pada skripsi  ini,  yaitu  Implementasi  sosialisasi  pemilu  oleh  KPU  sebagai  upaya  peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  pilpres  2024  di  Kota  Probolinggo.  berdasarkan  temuan observasi  dan  wawancara  terhadap  program  sosialisasi  pemilu,  KPU  untuk  mengetahui  apa saja  yang  masih  dianggap  kurang  dalam  pelaksanaannya.  Sehingga  penulis  dapat mengetahui  bagaimana  program  ini  tepat,  efisien,  dan  efektif.  Dari  sini,  berkembang  suatu keadaan  yang  memungkinkan  munculnya  rincian  mengenai  bidang-bidang  yang  perlu ditingkatkan program sosialisasinya.
1.  Ukuran & Tujuan Kebijakan
Penerapan  kebijakan  mungkin  tidak  akan  berhasil  jika  orang-orang  mempunyai pandangan  yang  berbeda  terhadap  tujuan  kebijakan  tersebut.  Variabel  ini  didasarkan  pada betapa  pentingnya  menilai  kinerja  kebijakan.  Menganalisis  implementasi  kebijakan
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
memerlukan  identifikasi  indikator  kinerja  terlebih  dahulu.  Indikator  kinerja  digunakan  untuk mengukur  seberapa  baik  tujuan  dan  langkah-langkah  dasar  kebijakan  dilaksanakan.  Oleh karena  itu,  ketika  ruang  lingkup  dan  tujuan  suatu  kebijakan  bertentangan  dengan  norma sosiokultural masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lain dan yang lebih  buruk  lagi  ketidakmampuan  kebijakan  tersebut  untuk  diimplementasikan.  Selain  itu, agar  suatu  kebijakan  dapat  diimplementasikan,  kebijakan  tersebut  harus  memiliki  tujuan kebijakan  yang  dapat  diukur.  Akan  terdapat  beragam  penafsiran  dan  kemungkinan  besar terjadinya konflik antar lembaga pelaksana jika tujuan kebijakan tidak jelas. Tujuan utama KPU dalam merancang kebijakan sosialisasi pemilu yaitu edukasi. Jadi ada 3 (tiga) faktor edukasi yaitu  To  Educate  (untuk  memberikan  edukasi  kepada  pemilih),  To  Inform  (untuk menyampaikan infromasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu), To Political  Awareness  (untuk  meningkatkan  ketertarikan  atau  kesadaran  masyarakat dalammengikuti pemilu). KPU juga mempunyai tahap sosialisasi  dari hulu ke hilir (masyarakat bawah ke atas) dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dampak sosialisasi pemilu terhadap peningkatan tingkat kehadiran pemilih melalui terukurnya jumlah masyarakat yang hadir ke TPS.

## 2.  Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  diperlukan  untuk  beberapa  tahapan  guna menyelesaikan  pekerjaan  yang  ditugaskan.  Namun,  sulit  untuk  mengantisipasi  kinerja kebijakan  jika  sumber  daya  tersebut  tidak  memiliki  kualifikasi  atau  keahlian.  Selain  sumber daya  manusia,  sumber  daya  lain  seperti  sumber  daya  keuangan  dan  waktu  perlu diperhitungkan.  Untuk  memastikan  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  terhambat  oleh tantangan  pendanaan  infrastruktur  dan  fasilitas,  sumber  daya  keuangan  digunakan  sebagai dukungan selama proses berlangsung. Sementara itu, sumber daya waktu digunakan sebagai pengingat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan manusia berfungsi dengan baik dan meningkatkan efisiensi sepanjang tahap implementasi.
Sumber  daya  berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  dan  program,  bahkan
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
rencana yang telah disusun dengan baik cendrung sulit diterapkan jika tidak ada dukungan sumber  daya  yang  memadai.  Sumber  daya  yang  memadai  diperlukan  untuk  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Jumlah  personal  yang  berperan  sebagai  pelaksana  dengan pengetahuan yang memadai, akses terhadap informasi, dan fasilitas lainnya disebut sebagai sumber daya. Salah satu sarana KPU dalam menjalani program sosialisasi kepada masyarakat yaitu  media  sosial.  Seperti  FB  (Facebook),  Twitter/X,  IG  (Instagram),  TikTok,  Dan  Youtube. Karena  media  sosial  cukup  efektif  dari  sisi  kegiatan  dan  anggaran.  Dan  yang  terpenting adalah kekreativitasan dalam membuat konten sehingga penyampaian informasi cukup jelas. Kecuali dalam personil KPU mempunyai HUBNAS, KPU juga mempunyai infrastruktur seperti podcast sebagai salah satu metode sosialisasi melalui media sosial. Strategi utama KPU yaitu melakukan  feedback  terhadap  masyarakat.  Atau  memanfaatkan  sumber  daya  dalam melakukan  sosialisasi.  Diantaranya  dengan  menyampaikan  sosialisasi  melalui  tatap  muka maupun  melalui  perangkat  elektronik.  Unsur  dari  tatap  muka  yaitu  dialog,  seminar, pemanfaatan seni budaya, dll.
3.  Karakteristik Agen Pelaksana
Kelompok  formal  dan  informal  yang  melaksanakan  implementasi  kebijakan  publik termasuk  dalam  fokus  agen  pelaksana.  Hal  ini  penting  karena  atribut  yang  sesuai  dan konsisten  dengan  agen  pelaksana  mempunyai  dampak  besar  terhadap  seberapa  baik kebijakan publik diimplementasikan. Ketika memilih agen pelaksana, jangkauan pelaksanaan kebijakan  juga  harus  diperhitungkan.  Jumlah  aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  meningkat  seiring  dengan  jangkauannya. Dalam  variabel  ini  penulis  dapat mengetahui  tentang  cara  KPU  untuk  memotivasi  masyarakat  dalam  sosialisasi.  Serta mengetahui  KPU  dalam  mengawasi  dan  menindak  pelanggaran  pemilu  untuk  mencegah money  politik  dan  memastikan  keamanan  selama  proses  pemilu.  KPU  melakukan  tingkatan yang berkaitan kompetensi yaitu sosialisasi terhadap seluruh tugas anggota KPU. Selain itu, KPU  juga  melakukan  bimbingan  teknis  serta  melakukan  kiat  sukses  timbal  balik.  Dan  dari kegiatan  tersebut  tidak  hanya  peningkatan  kompetensi  tapi  juga  memberikan  motivasi
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
kepada  mereka  untuk  membandingkan  pola  sosialisasi  yang  sama  terhadap  masyarakat kabupaten  atau  kota  yang  lain.  Terutama  secara  aksesibilitas  geografis  jauh  lebih  sulit  dari yang diperkirakan. Artinya  mereka yang  dalam posisi  mampu untuk menjalankan sosialisasi harus menggunakan media yang telah disediakan semaksimal mungkin. Pada saat mendekati jadwal  pencoblosan,  KPU  menyampaikan  kepada  pelaksana  kampanye  untuk  tidak mempengaruhi  masyarakat  dengan  cara  yang  tidak  benar.  Seperti,  intimidasi,  melarang masyarakat untuk datang ke TPS, dan memasang alat kampanye di TPS.

## 4.  Sikap Kecendrungan Para Pelaksana
Berhasil  tidaknya  suatu  kebijakan  publik  sangat  ditentukan  oleh  sikap  diterima  atau ditolaknya  pelaksana  kebijakan  tersebut.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena  pihak-pihak yang  terkena  dampak  langsung  dari  permasalahan  tersebut  tidak  merumuskan  kebijakan yang diambil. Pendapat mereka tentang suatu kebijakan dan bagaimana mereka memandang dampaknya  terhadap  kepentingan  pribadi  dan  organisasi  membentuk  sikap  mereka.  Van Meter  dan  Van  Horn  membaca  disposisi  yang  mengatakan  bahwa  langkah  pertama  dalam implementasi suatu kebijakan adalah menyaring pendapat para pelaksana mengenai batasan- batasan yang harus dipenuhi. Ada tiga aspek respons pelaksana kebijakan yang berbeda yaitu kognisi  (pengetahuan  dan  pemahaman)  mengenai  kebijakan,  jenis  respons  (menerima, menolak, atau netral), dan intensitas terhadap kebijakan yang dapat memengaruhi kapasitas dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan. Dari variabel ini dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi sudah melebihi target yang telah ditentukan. Kecendrungan para pemilih pemula  terhadap  pemilu  berjumlah  sedikit.  Namun  KPU  masih  berupaya  untuk  mencegah menurunnya  angka  partisipasi  masyarakat  terhadap  pemilu.  KPU  mencegah  kecendrungan para  pemilih  pemula  dalam  money  politik  dengan  cara  edukasi.  Karena  calon  yang menyalurkan  money  politik  cendrung  memikirkan  bagaimana  modal  tersebut  akan  balik. Sehingga  program  yang  beliau  janjikan  kepada  masyarakat  tidak  maksimal.  Sejauh  ini  KPU tidak menerima tantangan terhadap sosialisasi terkait kecendrungan para pelaksana pemilih. Bahkan KPU dibantu oleh pemerintah, parpol, dan masyarakat.
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
5.  Komunikasi Antarorganisasi & Aktivitas Pelaksana
Koordinasi  merupakan  kunci  implementasi  pencapaian  kebijakan.  Koordinasi  diyakini merupakan  faktor  dan  prasyarat  utama  yang  mempengaruhi  seberapa  baik  kebijakan diimplementasikan. Kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan sebaliknya, bergantung pada seberapa baik semua agen pelaksana berkoordinasi dan melakukan konsumsi. Informasi yang dikirimkan  kepada  pelaksana  dari  berbagai  sumber  perlu  dikomunikasikan  secara  konsisten dan seragam. Mencapai tujuan kebijakan itu sendiri akan menjadi tantangan jika standar dan tujuannya  tidak  jelas,  konsisten,  dan  selaras.  Para  pelaksana  dapat  memahami  apa  yang diminta dari mereka dan apa yang perlu dilakukan karena kejelasan ini. Dalam variabel ini KPU berencana untuk berkolaborasi dengan organisasi dan lembaga lain dalam menyusun strategi sosialisasi pemilu. Serta membuat strategi konkret untuk melibatkan para pelaksana pemilih dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  pemilu.  KPU  menyelenggarakan kegiatan  sosialisasi  ketika  mendekati  pemilu.  Kegiatan  yang  dilakukan  KPU  secara  konkret adalah  sosialisasi  pemilu,  rapat  koordinasi,  rapat  intertainmen,  dan  kirab  pemilu.  Dan  juga mengkoordinasi  dengan  organisasi  masyarakat,  seperti  organisasi  agama,  non  pemerintah, kemahasiswaan,  dan  pelajar.  KPU  melibatkan  masyarakat  untuk  meningkatkan  efektivitas sosialisasi pemilu.

## 6.  Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975),  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  juga mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  harus  diperhitungkan  ketika mengevaluasi  kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Iklim  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang tidak  mendukung  dapat  menyebabkan  kegagalan  implementasi  kebijakan.  Oleh  karena  itu, penting untuk mempertimbangkan seberapa kondusif lingkungan eksternal saat menerapkan kebijakan. Tujuan adanya program ini yaitu memberikan informasi terkait pemilu kepada para pelaksana  pemilih  agar  mereka  tidak  dibodohi  akan  money  politik.  Dalam  hal  ini  program sosialisasi pemilu sudah dianggap cukup sesuai dengan target yang telah ditentukan. Karena adanya  program  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu.
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
Meskupin upaya dari KPU untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat cukup jelas, tetapi masih banyak para pelaksana pemilih yang masih belum paham akan money politik. Karena ada  beberapa  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  cara  mengakses  informasi  yang  lebih praktis dan lengkap. Oleh karena itu, KPU mendatangi masyarakat tersebut untuk melakukan sosialisasi  secara  lisan.  Atau  ikut  serta  dalam  kegiatan  mereka  dan  membagikan  brosur sosialisasi.

## SIMPULAN
Terdapat  beberapa  indikator  dalam  program  implementasi  sosialisasi  pemilu  yang dilakukan oleh KPU diantaranya: Pertama Ukuran & Tujuan Kebijakan, dimana dalam hal ini dapat  mengetahui  proses  penyampaian  informasi  sosialisasi  dengan  sasaran  yang  dituju, serta  sudah  tercapai  atau  tidak  sasaran  dalam  program  ini.  Kedua  Sumber  daya,  terkait pemanfaatan media sosial dari adanya program ini. Ketiga Karakteristik Agen Pelaksana yaitu cara  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  mengimplementasikan  sosialisasi  pemilu  melalui organisasi masyarakat. Keempat Sikap Kecendrungan Para Pelaksana, yaitu sebuah prosedur yang  diberikan  untuk  mengetahui  ketidakpentingnya  money  politik.  Kelima  Komunikasi Antarorganisasi & Aktivitas Pelaksana, KPU berencana untuk berkolaborasi dengan organisasi dan lembaga lain dalam menyusun strategi sosialisasi pemilu. Keenam Lingkungan Ekonomi, Sosial,  dan  Politik,  merupakan  suatu  hal  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  peningkatan partisipasi masyarakat melalui bidang Ekonomi, Sosial, Dan Politik.
DAFTAR PUSTAKA Hukum Pemilu Di Indonesia. (N.D.). Google Books.
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Amp;Lr=&Amp;Id=Iabaeaaaqbaj&Amp;Oi=Fn d&Amp;Pg=Pa1&Amp;Dq=Pengertian+Pemilu&Amp;Ots=Mhstcmucmk&Amp;Sig=Eyr4 ptqk37ihci3hfdtzehulcti&Amp;Redir_Esc=Y#V=Onepage&Amp;Q=Pengertian%20pemilu &Amp;F=False
Suryadinata,  R.,  Izzati  Maulani,  D.,  Nurjannah,  L.,  &  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  P.  (2023).
Sosialisasi  Pemahaman  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  2024  Bagi  Pemilih  Pemula
Copyright @ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal
Understanding Socialization General Election (Election) 2024 For Beginners Vote. 1(3). Maranda,
H. (N.D.). Teori Dan Model Implementasi Kebijakan Publik.

## Https://Www.Researchgate.Net/Publication/326405219
Margareta,  S.,  Meiliana,  E.,  Wijaya,  C.,  Cendana,  C.,  Meriyani,  S.,  Rika  Variani,  J.,  Yunita,  R.,
Syafrida,  Y.,  Monica,  S.,  Selvi  Moron,  M.,  Juliana,  E.,  Sisilia,  D.,  &  Agatha,  S.  (N.D.). Sosialisasi  Pemilu  Sebagai  Upaya  Untuk  Meningkatkan  Partisipatif  Siswa  Pada  Pemilu 2024 Di Smak Yos Sudarso Batam. 5. Https://Doi.Org/10.37253/Nacospro.V5i1.8353
Islah,  K.,  Sulaeman  Nasim,  E.,  Ilmu  Administrasi,  F.,  & Ilmu  Sosial  Dan  Manajemen  Stiami,  I.
(2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok . In Jurnal Komunitas :
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 3, Issue 1). Http://Ojs.Stiami.Ac.Id
Rahma  Bachtiar,  F.  (N.D.). Pemilu  Indonesia:  Kiblat  Negara  Demokrasi  Dari  Berbagai Refresentasi
1.
Http://Isites.Harvard.Edu/Fs/Docs/Icb.Topic925740.Files/Week%206/Mainwaring_Latin.P df
Tua Mulia Raja Panjaitan, D., Piki Darma Kristian Pardede, M., & Msi, Ss. (N.D.). Administrasi Publik Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.
Darmanto, D., & M Ed. (N.D.). Pengertian Administrasi.
Sarna,  K.,  Ketut,  I.,  Putu,  S.,  Tanaya,  E.,  &  Wairocana,  G.  N.  (N.D.). Diktat  Ilmu  Administrasi Negara.
Kharisma, D. (N.D.). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda 1.
Besar,  G.  (2010).  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  Dan  Bagaimana  Haedar  Akib.  In
Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik (Vol. 1, Issue 1).
Tanjung*,  A.,  Yetti,  S.,  Frinaldi,  A.,  &  Syamsir,  S.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik. Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 545–
551. Https://Doi.Org/10.24815/Jimps.V8i2.24712