## ADVOKASI PERKUMPULAN NARASITA DALAM
MEMPERJUANGKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2014

## Yanuardi

## E-mail: yanuardi@uny.ac.id
This  research  aims  to  understand  advocacy  of  NARASITA  organization  in  striving woman representation in legislative election. This research uses descriptive qualitative research  method.  Research  result  shows  that  advocacy  done  by  NARASITA  in legislative election is more focused on efforts to improve quality and quantity of women in Parliament in order to achieve bigger goals in social transformation. Advocacy done is recruitment of potential women to sit on legislative, strengthening capacity, network and campaign. But action done is not yet paying attention on men’s involvement and institutionalizing issues to become political party’s regeneration agenda. Barriers faced by  NARASITA  in  advocating  is  expensive  political  fund  while  potential  cadre  has limited financial capital, rooted patriarchal  culture in political party and society, and too few staff numbers, only 8 people while advocacy area is broad.
Kata Kunci : Advocacy, Women Representative, Legislative Election
Keterwakilan  30 persen dalam proses politik dan kebijakan publik  adalah isu penting yang  disuarakan oleh aktivis yang mengadvokasi kesetaraan gender di  Indonesia. Advokasi terhadap tindakan afirmatif ini penting bagi mereka  karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa  porsi  keterwakilan  perempuan  di  tingkat  legislatif  maupun  eksekutif  yang  posisinya pada  level  pengambilan  keputusan  ( decision  maker )  sangatlah  kecil  di  Indonesia.  Kecilnya keterwakilan perempuan ini dianggap sebagai penyebab banyak kebijakan publik tidak sensitif gender.  Pemilihan  umum  yang  akan  diselenggarakan  pada  tahun  2014  adalah  sebuah momentum  yang  penting  bagi  aktivis  gender  untuk  meningkatan  keterwakilan  perempuan sebab sirkulasi elite yang terjadi secara demokratis  akan terjadi pada momentum ini.
Secara  umum  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Legislatif  di  Indonesia  sudah menunjukkan  peningkatan  kebijakan  yang  mendukung  keterwakilan  perempuan.  Misalnya pada  Undang-Undang  Pemilu  No  8  tahun  2012    dinyatakan  bahwa  pencalonan  anggota legislatif oleh partai politik peserta pemilu terdapat kewajiban memenuhi kuota 30 persen calon legislatif perempuan dan setiap tiga nama terdapat satu perempuan. Kemudian kebijakan ini diperkuat lagi dengan  peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Pasal 27 Ayat (1) Huruf b
Peraturan  KPU  Nomor  7/2013  yang    menyebutkan,  jika  ketentuan  30  persen  keterwakilan perempuan  tidak  terpenuhi,  parpol  itu  dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  pengajuan  daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan, sehingga konsekuensinya partai yang tidak memenuhi kuota 30 persen akan dihapus.
Namun  demikian  kebijakan  tersebut  menemui  masalah  dalam  pelaksanaan.  Masalah tersebut berupa, Pertama , hampir semua partai politik mengalami kesulitan untuk memenuhi kuota tersebut.  Penyebabnya adalah belum banyaknya perempuan yang berminat untuk ikut berpolitik  secara  langsung.  Hal  ini  menunjukkan  partai  politik  tidak  mempunyai  sistem pengkaderan yang sensitif gender. Kedua , belum banyak jumlah perempuan yang benar-benar telah memenuhi standar-standar kualifikasi yang dibutuhkan dalam pencalonan legislatif dan telah memperhatikan faktor-faktor kesiapan dan kondisi perempuan itu sendiri.
Banyaknya hambatan yang dirasakan oleh perempuan yang menduduki posisi tertentu dalam  legislatif.  Machya  Astuti  Dewi (2008)  mengungkapkan  bahwa  penghambat  utama anggota legislatif  perempuan  dalam  menyuarakan  aspirasi  bersumber  dari  dua  aspek,  yaitu aspek  kultural-struktural  lingkungan  kerja  dan  aspek  yang  bersifat  personal  psikologis  atau terkait  kepercayaan  diri  untuk  menyampaikan  usul  dan  pendapat.  Sebagian  besar  anggota legislatif  perempuan  belum  memahami  sepenuhnya  apa  makna  isu  dan  kepentingan perempuan.
Melihat  banyaknya  fenomena  di  atas,  banyak  kalangan  termasuk  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  menganggap  penting  untuk  melakukan  advokasi.  Salah  satu  LSM  yang mempunyai konsen terhadap isu tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah NARASITA. LSM  ini  sudah  melakukan  banyak  aktivitas  seperti  melakukan  pendampingan  terhadap anggota-anggota legilatif dan calon anggota legistatif  perempuan agar setara dengan laki-laki.
Penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada  advokasi  yang  dilakukan  LSM    NARASITA dalam  memperjuangkan  kuota  30  persen.  Studi  penting  dilakukan  untuk  dapat  memahami peran  kelompok  kepentingan  untuk  memasukan  kepentingannya  dalam  proses  kebijakan publik terutama yang terkait dengan keterwakilan perempuan. Dengan  demikian akan dapat memperkaya  literatur  studi  tentang  kebijakan  publik,  terutama  isu-isu  yang  terkait  dengan kpentingan perempuan.
Pemenuhan  kuota  persen  oleh  partai  politik  pada  prakteknya  mengalami  berbagai kesulitan yang didasari oleh masalah-masalah yang antara lain adalah (1) masih banyak faktor yang  menghambat  perempuan  dalam  terjun  kedunia  politik  sehingga  terkesan  partai  politik hanya  memasukan  perempuan  hanya  untuk  memenuhi  syarat  kuantitatif,  (2)  Partai  politik kesulitan untuk  memenuhi  kuota 30 persen perempuan dalam pencalegan, (3) ketidaksiapan
perempuan dalam politik khususnya kursi legislatif yang mengakibatkan posisi mereka kurang memberi  kemanfaatan  karena  aspirasi  mereka  tidak  dapat  tersampaikan  dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, (4) partai politik belum mampu melakukan proses kaderisasi  yang  mampu  memenuhi  kuota  30  persen  perempuan,  dan  (4)  advokasi    yang dilakukan  oleh  kalangan  masyarakat  sipil  untuk  memenuhi  keterwakilan  perempuan  belum menyentuh  pada  penyiapan  perempuan  untuk  mengikuti  pemilu  dan  memperjuangkan kebijakan yang sensitif kepentingan perempuan di partai politik dan di  Legislatif
Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah  di  atas,  dapat  dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: mengapa NARASITA melakukan Advokasi kepada Perempuan Politik DIY? Bagaimana upaya yang dilakukan perkumpulan NARASITA dalam mengadvokasi  keterwakilan politik perempuan dalam pencalegan di Pemilu Legislatif 2014? Apa hambatan yang dihadapai pada saat melakukan advokasi terhadap para caleg perempuan dan  DPRD  perempuan  di  Yogyakarta?  Namun  peneliti  perlu  membatasi  masalah  penelitian yang  menitikberatkan  pada  advokasi  yang  dilakukan  oleh  perkumpulan  NARASITA Yogyakarta  dalam  upaya  memperjuangkan  keterwakilan    perempuan    dalam  pemilu  tahun 2014.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  latar  belakang  NARASITA  Melakukan advokasi pada perempuan politik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memahami lebih jauh upaya Perkumpulan NARASITA dalam mengadvokasi  keterwakilan politik perempuan dalam pencalegan  di  Pemilu  2014,  dan  memahami  hambatan-hambatan  yang  dihadapai  oleh Perekumpulan NARASITA pada saat melakukan advokasi terhadap para caleg perempuan dan DPRD perempuan di Yogyakarta.
Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada dunia pendidikan, komunitas advokasi keterwakilan  perempuan  dan  masyarakat  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dapat  menjadi  sebuah bahan  kajian  literatur  terhadap  keterwakilan  perempuan  dalam  dunia  politik.  Penelitian  ini bermanfaat  untuk  menambah  model-model  advokasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil untuk  mempengaruhi  kebijakan  publik  terutama  advokasi  yang  terkait  dengan  keterwakilan perempuan  dalam  dunia  politik.  Bagi  Komunitas  perkumpulan  NARASITA,  penelitian  ini dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan refleksi terhadap advokasi yang telah dilakukan. Tentunya hasil refeksi ini akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas advokasi yang telah  dilakukan.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  menjadi  informasi  bagi  partai  politik  di Yogyakarta  untuk  lebih  memperhatikan  kondisi  kesiapan    perempuan  yang  ikut  dalam pencalonan legislatif, sehingga dapat menjadi  bahan pertimbangan parpol dalam melakukan pendidikan politik. Selain itu untuk memberi informasi terhadap pemerintahan provinsi DIY
tentang  keadaan  riil  perempuan  dalam  lingkungan  politik,  sehingga  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  pemda  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  ke  depan  tentang    tindakan affirmative action .
Demokrasi bukanlah pengabdian dan bukan sekadar kontrol kekuasaan, demokrasi juga dapat  digunakan  untuk  mengupayakan  pemerataan  kemakmuran.  Hasil  penelitian  Amartya Sen,  seorang  warga  Inggris  keturunan  India  dan  pemenang  hadiah  Nobel  bidang  ekonomi menunjukkan bahwa pengawasan demokratis atas kekuasaan politik dan ekonomi merupakan faktor  yang  menentukan  pencapaian  kemakmuran  suatu  negara  serta  pendistribusiannya kepada  masyarakat.  Demokrasi  yang  sempurna  adalah  sistem  kekuasaan  yang  memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak azasi manusia dan penegakan hukum yang independen (Meyer Thomas, 2003:1). Sedangkan menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009) pemerintahan yang demokratis  yaitu  pemerintah  yang  menekan  pentingnya  membangun  proses  pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Artinya proses pengambilan yang  bersifat  hirarkis  berubah  menjadi  pengambilan  keputusan  dengan  andil  seluruh stakeholder. Stakeholder dimaknai sebagai individu kelompok dan organisasi -perempuan laki- laki yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pemerintah.
Masalah gender adalah masalah yang sangat intens, dimana kita masing-masing terlibat secara  emosional.  Banyak  terjadi  perlawanan  manakala  perjuangan  ketidakadilaan  gender diaktifkan.  Karena  sesungguhnya  menggugat  masalah  gender  sesungguhnya  juga  berarti menggugat privilege yang kita dapatkan dari adanya ketidakadilan gender (Mansour: 2006). Pembangunan berprespektif gender mengandung pengertian sebagai upaya mengintegrasikan masalah  gender  dalam  pembangunan  melalui  pemenuhan  hak ‐ hak  dasar  seperti  pendidikan, kesehatan,  kredit,  pekerjaan,  dan  peningkatan  peran  serta  dalam  kehidupan  publik  (Bank Dunia, 2005). United Nation Development Program (UNDP) kemudian menyusun tolok ukur keberhasilan pembangunan melalui formula Human Development Index/ HDI, yaitu indikator komposit/gabungan  yang  terdiri  dari  tiga  ukuran:  kesehatan  (sebagai  ukuran longevity ), pendidikan (sebagai ukuran knowledge ), dan tingkatan pendapatan riil (sebagai ukuran living standards ).  Karena  adanya  isu  kesetaraan  gender  kemudian  menyusun  formula  baru  yang mengakomodasi perspektif gender, yaitu Genderrelated development Index /GDI dan Gender Empowerment  Measurement /GEM  yang  menitikberatkan  pada  partisipasi,  dengan  cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata ‐
rata  upah  di  sektor  non ‐ pertanian),  politik  (perempuan  di  parlemen),  dan  pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer).
Soal gender juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di tingkat internasional suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981.  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (CEDAW)  dari  sembilan  puluh  persen  negara- negara  anggota  PBB,  merupakan  Negara  Peserta  Konvensi.  CEDAW  menetapkan  secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan  hak  untuk  perempuan,  terlepas  dari  status  perkawinan  mereka,  di  semua  bidang termasuk  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  sipil.  Konvensi  mendorong  diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus.  Sementara  untuk  mempercepat  kesetaraan de  facto antara  laki-laki  dan  perempuan, termasuk mengubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya  yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotype untuk perempuan dan laki-laki.
Istilah affirmative  action berarti  diskriminasi  positif  ( positive  discrimination )  atau langkah-langkah  khusus  yang  dilakukan  guna  mempercepat  tercapainya  keadilan  dan kesetaraan.  Kebijakan affirmative  action ini  muncul  pertama  kali  pada  masa  pemerintahan Presiden  John  F.  Kennedy  di  Amerika  Serikat.  Kebijakan  itu  berupa executive  order untuk menjamin agar setiap orang diperlakukan setara tanpa melihat ras, etnik, gender, agama, atau asal-usul kebangsaan untuk masuk universitas atau melamar pekerjaan.
Affirmative  action atau  tindakan  khusus  adalah  peraturan  atau  program  khusus  yang bertujuan  untuk  mempercepat  persamaan  posisi  dan  kondisi  yang  adil  bagi  kelompok- kelompok yang termajinalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang  cacat,  buruh,  tani,  nelayan,  dan  lain-lain,  termasuk  di  dalamnya  perempuan. Tindakan khusus semetara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan  perbaikan  kondisi  perempuan  dan  laki-laki  secara  nyata  di  masyarakat  (persamaan de facto ). Tindakan khusus sementara ini diambil karena ternyata meskipun telah ada persamaan secara  hukum  dan  atau  program-program  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, perempuan kurang mendapat manfaat atau mendapat manfaat yang lebih sedikit dari laki-laki. Sebagai  contoh  di  bidang  pendidikan,  Data  Susenas  1996-1999  menunjukkan  jumlah persentase penduduk yang buta huruf di pedasaan hampir empat kali lebih besar dibandingkan di perkotaan, pada tahun 1999, di pedesaan 5,7% penduduk umur 10-44 buta huruf, sedangkan di  perkotaan  hanya  1,7%.  Demikian  juga  perbandingan  angka  buta  huruf  laki-laki  (3,1% berbanding  1,0%)  dan  perempuan  (7,4%  berbanding  2,4%).  Sedangkan  Angka  Partisipasi
Sekolah (APS) anak laki-laki dan perempuan usia 7-12 relatif seimbang yaitu 95,7 anak laki- laki dan 79,3 anak perempuan. Sedang anak usia 13-15 APS anak laki-laki 79,3 dan APS anak perempuan 79,7. Angka Partisipasi anak Perempuan semakin menurun pada usia 16-18 tahun menjadi  50,8  dan  anak  laki-laki  menjadi  51,5.  Semakin  tinggi  jenjang  pendidikan,  semakin turun pula APS Perempuan (Pokja Advokasi kebijakan Publik, 2002: 2-4).
Demokrasi berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan  kebijakan  negara,  yang  dicerminkan  dengan  dibentuknya  lembaga  perwakilan  rakyat. Menurut Heriani Agustina (Dalam Gender and Politik , 2009:163) keterwakilan perempuan yang sangat timpang itu sebenarnya bukan persoalan perbedaan seks (kodrat atau takdir) tetapi lebih kepada perbedaan gender (konstruksi sosial) yang dibentuk masyarakat sendiri. Namun banyak  faktor  yang  menghambatnya,  baik  kerena  lemahnya  kaderisasi  dalam  tubuh  parpol, kurangnya  kualitas  individu  perempuan  sebagai  caleg,  kurangnya political  will pemerintah maupun  karena    konsepsi  dan  konstruksi  sosial  yang  rancu  terhadap  gender  dan  seks  yang terbangun sejak lama yang juga berimbas pada bidang politik.
UU  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  kini  dianggap benar-benar  lebih  mengakomodir  keterwakilan  perempuan  di  pemilu  legislatif  saat  ini  jika dibanding dengan pemilu tahun sebelumnya. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 8 ayat 2  setiap  parpol  harus  memenuhi  persyaratan,  termasuk  di  dalamnya  menyertakan  sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat  pusat;   Dalam pasal  55 menyebutkan  daftar bakal  calon  memuat  paling sedikit  30% (tiga  puluh  persen)  keterwakilan  perempuan.  Pasal  56  ayat  2  “Di  dalam  daftar  bakal  calon sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  3  (tiga)  orang  bakal  calon  terdapat  sekurang- kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pasal 59 ayat 3 “Dalam hal daftar bakal calon  tidak  memuat  sekurang-kurangnya  30%  (tiga  puluh  persen)  keterwakilan  perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.” Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.
Advokasi  bukan  sebagai  sebuah  alat  reformasi  kebijakan  publik  tetapi  juga  dapat menjadi  sarana  transformasi  sosial  dan  politik,  karena  dampak  yang  ditimbulkannya  bisa berupa  peningkatan  partisipasi  masyarakat,  transparansi  pemerintahan,  akuntabilitas  dalam struktur,  dan  proses  pembuatan  kebijakan.  Advokasi  adalah  aksi  strategis  dan  terpadu  yang ditempuh secara perorangan maupun berkelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam
agenda politik (kebijakan) dan mengontrol para pembuat kebijakan untuk mencari solusi bagi masalah  tersebut,  dan  membangun  basis  dukungan  bagi  penerapan  kebijakan  publik  yang ditujukan bagi masalah tersebut (Pusat Pengembangan Legislative, 2004: 17).
Sebagai sebuah strategi perubahan sosial advokasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal,  terutama  oleh  kaum  perempuan  dan  kelompok-kelompok  marjinal  yang  secara historis selalu disisihkan dalam dunia politik dan pada proses-proses pengambilan keputusan publik.  Dalam  upaya  mencari  solusi  bagi  berbagai  masalah  dan  isu  yang  berkaitan  dengan gender,  advokasi  perlu  dilakukan  secara  strategis.  Untuk  mewujudkan  perubahan  yang dikehendaki, diperlukan visi jangka panjang mengenai sebuah perubahan sosial, yang disertai berbagai aksi yang terencana . Jaringan perempuan politik merupakan salah satu lembaga yang banyak melakukan kegiatan advokasi di mana dalam setiap aksinya sering bekerjasama dengan berbagai  pihak,  seperti  LSM,  akademisi,  dan  pemerhati  masalah  perempuan.  Keterlibatan banyak pihak dalam melakukan advokasi diyakini sebagai cara yang efektif untuk mendobrak sebuah  tatanan  yang  memberikan  ketidakadilan  bagi  perempuan,  sehingga  terciptaa  suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki (Kunthi Tridewijayanti & Jaorana Amiruddin dalam Jurnal PSPK: 72-73).

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif karena penyajian ini berupa kata-kata bukan angka. Penelitian ini dilakukan di DIY di tempat tempat-tempat perkumpulan NARASITA biasanya dilakukan pertemuan dan advokasi. Waktu penelitian kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka bulan terhitung dari bulan Mei 2013  sampai  bulan  November  2013.  Penentuan  subjek  penelitian  dilakukan  dengan menentukan  informan  yang  didasarkan  pada  keterlibatan  dan  keterkaitan  dengan  proses advokasi.  Dalam  Penelitian  ini    ditentukan  bahawa  Informan  tersebut  meliputi  pengurus NARASITA, kader partai politik, dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kulonprogo.
Data  penelitian  primer  bersumber  dari  hasil  wawancara    dan  pengamatan  langsung dilapangan  terhadap  kegiatan  LSM  NARASITA  .    Sumber  sekunder  adalah      data  yang diperoleh seacar tidak langsung. Dalam penelitian ini  sumber data berasal dari  berbagai buku- buku, jurnal, majalah, sumber internet dan dan laporan-laporan kegiatan  yang terkait dengan aktivitas advokasi yang telah dilakuan oleh LSM NARASITA dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan proses Advokasi.
Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber untuk mendapatkan data yang valid. Cara  ini  mengarah  pada  penggunaan  beragam  sumber  data  yang  tersedia,  artinya  data  yang sama  atau  sejenis  akan  lebih  mantap  kebenarannya  bila  digali  dari  beberapa  sumber  yang
berbeda.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  uji  silang  sumber  terhadap  informasi- informasi  yang diperoleh dari sumber-sumber wawancara langsung   baik dengan  pimpinan NARASITA,  Staff  dan  Calon  anggota  legislatif  2014  yang  terlibat  dalam  proses  advokasi. Hasil  uji  silang  dari  wawancara  ini  diperkuat  dengan  data-data  studi  dokumentasi  dan  hasil observasi langsung.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kebijakan Affirmative Action di Daerah Istimewa Yogyakarta
Kebijakan affirmative  Action atau  diskrimasi  positif  terhadap  perempuan  mulai mempunyai landasan hukum  yang kuat  pada tahun  2000, yaitu ketika MPR RI melakukan Amandemen II UUD 1945. Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 H ayat (2) amandemen ini menyebutkan: “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Kebijakan afirmatif ini  kemudian diturunkan ke dalam  bentuk  undang-undang menjelang pemilu 2004, dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan minimal  30% dari daftar caleg tiap partai  dalam  UU No.  12 Tahun 2003  tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian setelah reformasi masih politik bergulir sudah dimulai upaya untuk menempatkan posisi yang setara terhadap perempuan dalam politik di Indonesia.
Hasil  Pemilu  2004  menunjukkan  bahwa  kebijakan affirmative  action mempunyai dampak yang positif terhadap keterwakilan perempuan di DPR-RI.  Setelah pemilu  perempuan yang  menjadi  anggota  DPR  RI  terpilih  meningkat  menjadi  11,8%  dari  keseluruhan  jumlah anggota  dibandingkan  hasil  Pemilu  1999  yang  hanya  9%.  Keberhasilan  kebijakan  ini  telah menginspirasi bagi gerakan pendukung kesetaraan gender untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih memperkuat keterwakilan perenpuan pada pemilu berikutnya.
Peneguatan  kebijakan affirmative  action semakin  menguat  menjelang  Pemilu  2009, pada saat itu  muncul UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengenai jumlah minimal 30%  perempuan  dalam  kepengurusan  parpol.  Kebijakan  affirmasi  juga  semakin  diperkuat dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, selain harus memenuhi ketentuan jumlah 30% perempuan  dalam  daftar  calon,  penempatan  caleg  perempuan  juga  diatur  dengan  ketentuan dalam  tiga  nama  calon  terdapat  satu  nama  perempuan.  Rangkaian  kebijakan  affirmasi  ini membawa    hasil  yang  siginifikan  hal  ini  dibuktikan  dengan    jumlah  perempuan  di  DPR  RI meningkat 18 % dari 11,8% pada pemilu 2004.
Dan menjelang pemilu 2014 ini, tuntutan kuota perempuan sebagai salah satu affirmative action semakin dipertegas sebagaimana diisyaratkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  yang  kini  dianggap  benar-benar  lebih
mengakomodasi  keterwakilan  perempuan  di  pemilu  legislatif  jika  dibanding  dengan  pemilu tahun  sebelumnya  dimana  diwajibkan  setiap  partai  memiliki  sekurang-kurangnya  30% keterwakilan perempuan serta 1 dari 3 bakal calon ialah harus perempuan sebagai mana diatur dalam pasal 8 ayat 2, pasal 55, dan pasal 56 ayat 2.
Bunyi  pasal  8  ayat  2  yaitu  “setiap  parpol  harus  memenuhi  persyaratan,  termasuk didalamnya  menyertakan  sekurang-kurangnya  30%  (tiga  puluh  persen)  keterwakilan perempuan  pada  kepengurusan  partai  politik  tingkat  pusat”.  Dalam  pasal  55  menyebutkan “Daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pasal 56 ayat 2 “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”
Hal ini diperkuat dengan sanksi tegas yang dilakukan oleh KPU apabila partai belum memenuhi  30%  keterwakilan  perempuan  sebagai  mana  dijelaskan  diatas  yaitu  dengan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon apabila belum memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Hal ini diatur dalam UU No. 8 tahun 2012 Pasal 59 ayat 3 “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.” Hal  ini  menunjukkan  adanya  keseriusan  KPU  dalam  mewujudkan  keterwakilan  30% perempuan. Pasal 56 Ayat 2 juga menjelaskan “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan  dapat  ditempatkan  pada  urutan  1,  atau  2,  atau  3  dan  demikian  seterusnya,  tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya”.
Peran perempuan di dunia politik dalam arti urusan mengenai bagaimana memperoleh kekuasaan  dan  bagaimana  menyelenggarakan  kekuasaan  atau  pemerintahan  di  DIY  masih kurang. Data menunjukkan saat  ini untuk  keterwakilan perempuan di  DIY pada tahun 2009 mengenai keterwakilan perempuan di badan legislative masih jauh dari 30%.

## Deskripsi perkumpulan NARASITA
Perkumpulan  NARASITA  merupakan  organisasi  perempuan  yang  lahir  pada  pada tanggal 21 April 2009 di Jogjakarta. Latar Belakang lahirnya sebuah perkumpulan ini adalah adanya kegelisahan atas kondisi perempuan yang tidak mengalami perubahan berarti setelah 20 tahun pencapaian Millenium Development Goals . Perkumpulan NARASITA lahir sebagai ruang bagi kerja-kerja solidaritas dan perjuangan kaum perempuan yang hingga saat ini masih termarginalisasi,  dan  terdiskriminasi.  Rendahnya  akses  dan  kontrol  partisipasi  perempuan dalam  sektor  publik,  beratnya  beban  berganda  perempuan,  rendahnya  tingkat  pendidikan perempuan,  tingginya  angka  kematian  ibu  serta  pemiskinan  perempuan  diyakini  oleh
Perkumpulan  NARASITA  sebagai  dampak  marginalisasi  dan  diskriminasi  dari  negara  dan masyarakat terhadap perempuan.
Tujuan  terbentuknya  perkumpulan  ini  adalah  untuk  mewadahi  upaya  gerakan perempuan dalam menghilangkan marginalisasi dan menghapus dikriminasi perempuan dalam bentuk aktivitas yang integral dan berkelanjutan. Perkumpulan NARASITA memiliki visi yaitu “terwujudnya  komunitas  yang  menghormati  serta  mendukung  Hak  Asasi  Perempuan  yang ditunjukkan dengan tiadanya kekerasan terhadap perempuan serta terbukanya pilihan-pilihan yang lebih luas bagi perempuan di segala ranah kehidupan”. Fokus gerakan NARASITA adalah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam memperjuangkan hak ekonomi, sosial, politik dan  budaya,  meningkatkan  posisi  tawar  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan, mengembangkan metode  penguatan kelompok dan komunitas perempuan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berpihak pada kelompok marginal.
Perkumpulan NARASITA berkedudukan di Yogyakarta yang memiliki kantor di Jalan Nagan Kidul 5 Yogyakarta. Organisasi ini berdiri dengan berasaskan penghormatan terhadap hak-hak azasi perempuan yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia dan Convention on Elimination of Descrimination Against Woman (CEDAW), bersifat gerakan dan terbuka terhadap pendapat masukan dan pandangan yang bermanfaat bagi pencapaian  visi  misi  dan  tujuan  NARASITA,  dan  mengedepankan  prinsip-prinsip persaudarian,  keterbukaan,  kesetaraan,  keadilan,  non  partisan,  demokrasi,  partisipasi, menghormati keberagaman, menghargai pengalaman perempuan, anti kekerasan dan berpihak kepada  kelompok  marginal.  Kegiatan  yang  dilakukan  NARASITA  antara  lain:  (1) Pengorganisasian dan peningkatan kapasitas komunitas perempuan dan kelompok marginal; (2)  Advokasi  kebijakan  pengarus  utamaan  gender  dan Millenium  Development  Goal ’s;
(3)Membangun  jejaring  masyarakat  sipil  dan  komunitas  perempuan;  (4)  Penelitian  dan penerbitan;  (4)  Kampanye;  dan  (5)  Penguatan  Perempuan  DIY  untuk  menghadapi  Pemilu 2014.

## Latar Belakang Advokasi NARASITA
Setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta pasti mempunyai tujuan tersendiri yang digunakan sebagai landasan setiap pegambilan keputusan.  Landasan dan tujuan serta cara inilah  yang  nantinya  akan  membawa  perbedaan  dari  satu  organisasi  dengan  organisasi  lain. NARASITA  yang merupakan LSM pemerhati perempuan  yang hampir  empat tahun banyak berkiprah dalam proses  advokasi  dan penguatan-penguatan perempuan di  DIY. Konsen dari gerakan  NARASITA  ini  adalah    untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  atas ketimpangan-ketimpangan  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  masyarakat.  Konstruksi
sosial atas budaya patriaki  yang telah mengakar dimasyarakat ini menjadi sebuah fenomena yang  biasa  kita  sebut  dengan  ketidakadilan  gender.  Ketidakadilan  gender  ini  dirasa  masih sering terjadi di tengah tengah masyarakat khususnya dalam bidang politik, kebudayaan, sosial, ekonomi. Hal-hal inilah yang menjadi landasan dibentuknya organisasi NARASITA.
NARASITA juga memandang bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat di Indonesia selama ini terkait  pengarusutamaan gender belum maksimal, padahal hal  ini  adalah  isu  global  dan  menjadi  kesepakatan  negara-negara  di  dunia  dan  Indonesia ditandatangani sendiri oleh Indonesia dalam kesepakatan MDGs tahun 2000 . Kesepakatan ini akan  berakhir  pada  tahun  2015  namun  ternyata  di  Indonesia  masih  banyak  terjadi  masalah terkait  dengan  isu  kesetaraan  gender,  termasuk  di  dalamnnya  adalah  terkait  peran  posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Posisi  30  persen  keterwakilan  perempuan  dalam  daftar  calon  legislatif  saat  ini  telah diatur  secara  tegas  dalam  undang-undang  dan  peraturan  presiden.  Namun  demikian  tercatat selama ini perempuan yang berkedudukan pada posisi pengambilan keputusan sangatlah minim yaitu  mulai  dari  level  keluarga,  sampai  dengan  level  pemerintahan.  Dari  segi  politik, perempuan disubordinasikan oleh budaya yang patriaki ditengah-tengah masyarakat sehingga banyak dari mereka yang enggan memilik masuk partai dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.  Hanya  sedikit  perempuan  yang  terdaftar  dalam  kursi  DPR  DPRD  maupun  kepala daerah padahal suara mereka sangat dibutuhkan.  Upaya affirmative action melalui angka 30 persen keterwakilan perempuan yang telah dicantumkan dalam aturan pemilu 2009 pun belum dapat di katakan telah berhasil karena perwakilan-perwakilan dari daerah sendiri masih banyak yang jauh prosentasenya dari yang diharapkan.
Advokasi  yang  dilakukan  NARASITA  kepada  para  perempuan  politik  khususnya  di DIY ini salah satunya adalah mendukung keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Dalam pemilu legislatif 2014 telah ditetapkan beberapa calon tetap baik DPRD  maupun  DPR  pusat.  Melalui  banyak  cara  yang  ditempuh  NARASITA  mencoba mendorong perempuan agar terus maju dan terpilih sehingga menjadi anggota legislatif yang potensial dan berkapasitas lebih.
Advokasi yang dilakukan oleh NARASITA bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah perempuan di kursi pemerintahan tetapi juga mendorong tranformasi sosial yang menempatkan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam  rangka  mencapai  tujuan  tersebut,  budaya  patriakal  dan  kebijakan  yang  tidak  sensitif pada perempuan menjadi sasaran yang harus dihadapi oleh perkumpulan ini. Dengan advokasi yang  dilakukan,  diharapkan  kuantitas  dan  kaulitas  perempuan  dalam  proses  pengambilan
keputusan akan semakin meningkat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sensitif pada isu perempuan, seperti kesehatan dan pendidikan.

## Agenda  dan  Strategi  NARASITA  dalam  Memperjuangkan  Perempuan  di  Momentum Pemilu 2014
Advokasi  yang  dilakukan  oleh  Perkumpulan  NARASITA  pada    pemilihan  umum legislatif pada saat  ini adalah bagian dari upaya  untuk  mendorong terwujudnya serangkaian kebijakan  publik  yang    yang  sensitif  gender.  Dalam  momentum    Pileg  2014  NARASITA memandang bahwa hasil advokasi gerakan perempuan yang lalu telah menciptakan aturan main politik  yang  menguntungkan    perempuan.  UU  Pemilu  saat  ini  tidak  hanya  memberikan membuat  aturan  tetapi  juga  membaut  sanksi  terhadap  partai  politik  yang  tidak  menjalankan kebijakan  afirmatif  aksi  afirmatif.  Namun,  secara  sustansial  Perkumpulan  NARASITA meyakini    kesempatan  tersebut  tidak  secara  serta  merta  dapat  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  keterwakilan  perempuan  setelah  pemilu  pemilu  usai.  Oleh  karena  itu,  dalam momentum  Pileg  mendatang    Perkumpulan  NARASITA  lebih  memfokuskan  advokasinya pada mencapai tujuan kebijakan tersebut.
Dalam  upaya  mencapai  tujuan  advokasinya,  Perkumpulan  NARASITA  merancang agenda baik yang bersifat rutin maupun insidental demi tercapainya target jangka menengah maupun jangka panjang. Seperti kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh observer selama Agustus- September, setidaknya ada 6-7 agenda yang semuanya berhubungan dengan agenda advokasi NARASITA  berikut  ini. Pertama, rekruitmen  yang  dilaksanakan  kepada  para  perempuan potensial di DIY. Setelah LSM NARASITA didirikan, banyak orang menaruh minat dan ingin bergabung  menjadi  calon  dampingan  NARASITA.  Dalam  hal  ini  NARASITA  mencoba menyaring  mereka  yang  dianggap  punya  potensi  dan  punya  perspektif  perempuan  dan elektabilitas tinggi.
Kedua , pelatihan  atau  kursus  yang  sering  diselenggarakan  oleh  NARASITA  dengan mengundang pembicara dari berbagai narasumber. Materi yang diberikan semua terkait ilmu yang bemanfaat serta membangun semangat para perempuan peserta pelatihan. Pelatihan disini masih diberi nama kursus karena belum memiliki kurikulum jelas, juga dengan jumlah peserta dan waktu yang masih belum terjadwal.
Dalam menjalankan pelatihan NARASITA telah mencoba mengadopsi berbagai cara untuk tujuan yang ingin dicapai salah satunya adalah pada saat pelatihan Candidate Campaign Skill di  hotel  Grage  tanggal  4-5  Juni  2013.  Sebanyak  60  peserta  dari  bakal  caleg  diundang perdapil secara geografis yang dibagi dalam dua hari pelatihan. Peserta disana diberikan materi dan simulasi untuk bisa peka terhadap permasalahan yang menjadi isu-isu sosial sekitar. Para
peserta juga diajari cara membaca Peta Daerah pemilihan, membidik para pemilih, dan yang paling penting adalah mereka dilatih untuk berpidato. Dengan pelatihan tersebut, NARASITA berharap mereka akan menjadi anggota dewan yang baik.
Ketiga , dalam menjalankan kegiatannya NARASITA berjejaring  dengan  Masyarakat Sipil  dan  Komunitas  Perempuan  antara  lain:  JPKPP  (Jaringan  Peningkatan  Keterwakilan Perempuan  dalam  Politik),  JPY  (Jaringan  Perempuan  Yogyakarya)  untuk  issue  kesetaraan gender dan keberagaman, GWG ( Gender Working Group ) untuk isu dan tanggap kebencanaan, FPKHP  (Forum  Peningkatan  Kualitas  Hidup  Perempuan)  BPPM  Propinsi  DIY  di  6  bidang (yaitu: Politik, Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Kesehatan dan Pendidikan), Kelompok Kerja Penguatan  Anggota  DPRD  Bantul  (tahun  2009–sekarang)  didukung  IPCOS  dan  OMNAS PEREMPUAN,  Anggota  Konsorsium  Nasional  Anti  Korupsi  (SIDAK/Sentra  Informasidan Data  untuk  Anti  Korupsi  Indonesia).  Selain  itu,  NARASITA  menjalin  kerjasama  dengan Kaukus  Perempuan  Parlemen  DIY  dan    Konsorsium  Kepemimpinan  Perempuan  dan Pencapaian MDG’s:  bersama  PSW UGM, PSW UNY,  LSIP, Koalisi  Perempuan  Indonesia Wilayah DIY tahun 2010-2013 didukung oleh Partnership for Governance Reform.
Keempat , audiensi  yang  biasa  dilakukan  dengan  lembaga-lembaga  yang  mempunyai sangkutan  terhadap  peran  dan  posisi  caleg  seperti  halnya  KPU,  Bawaslu,  LOD  dan  para akademisi.  NARASITA  mengundang  ketua  atau  perwakilannya  melakukan  diskusi  bersama dalam rangka menjalin audiensi bersama para bacaleg maupun caleg. Selain itu, audiensi juga dilakukan  terhadap  pimpinan  partai  politik  kaitannya  dengan  advokasi  para  bakal  calon anggota legislatif perempuan yang tidak berkemampuan secara finansial.
Kelima , NARASITA  memprakarsai  wadah  baru  yang  dapat  memperkuat  jaringan. NARASITA melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan aktifis gerakan perempuan dan memperkuat strateginya dalam mewujutkan perempuan yang siap dalam pemilu legislatif 2014 dengan cara memprakarsai jaringan baru bagi  semua perempuan-perempuan politik di DIY. Sebelumnya forum ini telah ada bernama FKPP DIY namun keberadaaanya tidak begitu eksis.  Kemudian  berdasarkan  kesepakatan  bersama  akhirnya  pada  tanggal  29  Oktober  2013 forum  ini  dilakukan  revitalisasi  pengurus  dan  singkatan  nama  sepakat  dirubah  dari  FKPP menjadi Forkom Perempuan Politik DIY. Anggota Forkom Perempuan Politik DIY tidak hanya berasal dari anggota legislatif tapi dari para caleg, akademisi (dosen), mahasiswa, aktifis, LSM dan lain-lain. Forum ini sekaligus sebagai wadah atau organisasi berbentuk perkumpulan yang antara  lain  bersifat  nirlaba  dan  otonom.  Dengan  menimbang  kebutuhan  yang  lebih  prioritas yakni menjadi wadah berkomunikasi, saling berbagi dan mendukung pemenangan perempuan dalam Pemilu 2014, maka kegiatan/program Forkom Perempuan Politik DIY hingga 1-2 tahun
ke  depan  adalah  mendorong  anggota  yang  akan  menjadi  caleg  pada  Pemilu  2014,  dan meningkatkan  kepasitas-kemampuan  anggota  dalam  memahami  fungsi  peran  DPRD  yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Keenam , salah satu strategi bagi NARASITA untuk melebarkan sayap perjuangannya yang lebih  meluas  adalah  menempatkan  anggota  dan  dampingan  NARASITA  pada  posisi-posisi yang  mendukung  ketercapaiaan affirmative  action ,  seperti  contohnya  di  KPU.  Dukungan diberikan  kepada  para  perempuan  supaya  bisa  lebih  memperjuangkan  hak-hak  perempuan dalam segala bidang. Mereka beranggapan bahwa dengan berada dalam posisi penting mereka akan bisa lebih tegas dalam menjalankan peraturan yang ada.
Ketujuh, NARASITA  mendorong  para  perempuan  agar  bisa  lebih  mengaktualisasikan dirinya melalui berbagai media.  NARASITA biasa melakukan lobby kepada mereka supaya para perempuan memiliki kesempatan untuk bisa tayang di televisi dalam acara tertentu. Untuk bulan  Agustus-September  NARASITA  telah  memprakarsai  agenda  yang  tayang  di  televisi, yaitu:  Forkom  Perempuan  Politik  DIY  dalam live  show TVRI  Yogya:  Mengkritisi  Proses Pemilihan  Anggota  KPUD  DIY  pada  hari  Kamis  4  September  2013  pl  16.00-17.00  WIB bersama Mahasiswa, Masyarakat Sariharjo, KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia DIY), Forkom Perempuan Politik DIY tampil dalam acara Jelita dan program Reporter Bu Mediana dari TVRI pada 14 September 2013 dengan salah satu acaranya yaitu melakukan wawancara dengan  beberapa  caleg  yang  akan  dipilih  oleh  Bu  Mediana,  serta  NARASITA  dan  Forum perempuan PP DIY tampil dalam acara debat vs Partai politik dengan tema “Benarkan parpol DIY tidak memberdayakan perempuan?”
Kedelapan , NARASITA membuat kegiatan aksi nyata turun ke jalan. Agenda terdekat yang dicanangkan kepada Forkom PP DIY adalah rencana aksi damai dimana kegiatan ini akan dikoordinasi antar Koordinator (perempuan) masing-masing Parpol yang telah dibentuk. Aksi Damai ini akan dilaksanakan pada 25 November 2013 dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) sedunia. Rencana kegiatan Parade atau Aksi Damai serentak di 4 (empat) Kabupaten dan Kota Yogyakarta untuk Kampanye 30% Keterwakilan Perempuan  di  Legislatif  sekaligus  Peringatan  Hari  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  se Dunia tanggal 25 Nopember 2013.
Dari rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Perkumpulan NARASITA menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh perkumpulan NARASITA dimulai dari upaya merekrut anggota dampingan  yang potensial  tanpa membedakan partai, selanjutnya dilanjutkan untuk meperkuat kapasitas. Selanjutnya NARASITA menyadari upaya yang dilakukan oleh mereka tidak  dapat  dilakukan    secara  sendiri  tetapi  juga  membutuhkan  jaringan  pendukung  dan
kampanye  untuk  memperbesar  dukungan.  Tentunya  dari  rangkaian  aktivitas  tersebut, Perkumpulan  NARASITA  berharap  dapat  mencapai  kepentinganya  untuk  meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pileg mendatang.
Meskipun  demikian  tampak    bahwa  aktivitas  advokasi  yang  dilakukan  oleh Perkumpulan NARASITA lebih terfokus pada upaya  menggalangkan kekuatan perempuan . Padahal  persoalan  gender  bukan  hanya  persoalan  perempuan  tetapi  juga  persoalan ketidakadilan yang dapat juga merugikan kaum laki-laki.  Hal ini ditambah lagi oleh perubahan budaya  patriakal  yang  menjadi  penghambat  terwujudnya  keadilan  gender  telah  melakat panjang  dalam  alam  pikiran  perempuan  dan  laki-laki.  Oleh  karena  advokasi  yang  tidak berupaya  melibatkan  kaum  laki-laki    tidak  dapat  mencapai  sebuah  tranformasi  sosial  yang menyeluruh. Persoalan lainnya adalah belum diperhatikanya usaha untuk  memasukkan isu ini menjadi  agenda  yang  terinstitusionalisasi  di  dalam  tubuh  partai  politik.  Salah  satu  peran penting  partai  politik  adalah  sebagai  alat  bagi  media  kaderisasi  politik.  Dengan instutusionalisasi isu keterwakilan dalam perempuan dalam proses pengkaderan partai politik, proses  kaderisasi  perempuan  dalam  politik  dapat  berkelanjutan  karena  partai  politik  adalah instrumen yang perlu diperhatikan dalam sebuah sitem yang demokrasi.

## Hambatan-Hambatan NARASITA dalam Melakukan Advokasi
Dalam melakukan advokasi NARASITA memiliki kendala-kendala yang menghambat proses dari perencanaa-perencanaan semula. Hambatan-hambatan tersebut terkait faktor dari dalam NARASITA sendiri maupun dari luar. Pertama , keterbatasan dana yang dimiliki oleh caleg  perempuan.  Sebagaimana  diketahui  umum    bahwa  setiapa  orang  yang  ingin  menjadi anggota legislatif di  Indonesia harus menyediakan uang  yang sangat  banyak ketika menjadi anggota legislatif. Pembiayaan ini mencakupi biaya setor ke Partai politik, dan kampanye dan penyediaan saksi, serta ditambah lagi biaya tim sukses dan bahkan biaya-biaya memberikan sumbangan  yang  diminta  masyarakat  dan  bahkan  biaya  politik  uang.  Permasalahan  yang dihadapi adalah para caleg perempuan, meskipun mereka adalah perempuan  yang potensial, namun  mereka  tidak  mampu  menyediakan  sumberdana    yang  cukup.  Adapun  yang  dapat dilakukan NARASITA dan caleg yang didampingi adalah berusaha meyakinkan parpol untuk tidak meminta uang setor ke partai pada mereka.
Kedua , budaya  patriaki  yang  masih  sangat  kental.    Budaya  patriaki  di  baik  di  partai politik  maupun  di  masyarakat  yang  masih  sangat  kental  dimana  perempuan  masih  sering diangap mumpuni menangani persolan domestik dan tidak mampu menagani masalah publik juga menjadi penghambat NARASITA mecapai tujuan. Di beberapa partai politik kaderisasi terhadapa perempuan sering diabaikan,  akibatnya beberapa partai  politik kekuarangan  caleg
permpuan  yang  potensial.  Dengan  kondisi    banyak  perempuan  yang  menjadi  caleg  lebih ditempatkan oleh parpol sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat Undang-undang daripada calon utama.
Ketiga , keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki oleh Perkumpulan NARASITA yang hanya 8 orang. Padahal Jumlah daerah yang harus dicakupi adalah satu provinsi yang terdiri dari 5 kabupaten dan kota.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
NARASITA  melakukan  advokasi  bukan  hanya  sekadar  meningkatkan  jumlah perempuan di kursi pemerintahan tetapi juga mendorong tranformasi sosial yang menempatkan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan advokasi ini mereka mengaharapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam proses  politik  akan  menghasilkan  kebijakan  yang  sensitif  terhadap  kepentingan perempuan.Dalam momentum Pemilu Caleg tahun 2014 mendatang Perkumpulan NARASITA memanfaatkan  momentum  ini  untuk  mengadvokasi  agar  sebanyak  keterwakilan  perempuan dapat terpenuhi di legislatif.
Pada Pemilu Caleg  tahun 2014 Perkumpulan NARASITA menfokuskan advokasinya pada upaya mendorong agara kebijakan affirmative action dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan  secara  subtantif,  tidak  lagi  mengarah  pada  upaya  perubahan  kebijakan  perundang- undanag. Pandangan ini muncul karena NARASITA beranggapan bahwa kebijakan affirmative action telah  cukup  mendukung.  Dalam  mencapai  tujuan  Perkumpulan  NARASITA  telah mengawal  proses  agar  tujuan  kebijakan affirmative  action tercapai  dengan  memfokuskan aksinya pada pemberdayaan perempuan politik, melalui perekrutan perempuan yang potensial, peningkatan  kapasitas  melalui  pelatihan  dan  pembentukan  jaringan  dan  juga  melakukan kampanye  ke  publik  tentang  pentingnya  memilih  perempuan  dalam  pemilu  legislaltif mendatang.
Meskipun  demikian  advokasi  yang  dilakukan  oleh  gerakan  perempuan  ini  belum memperhatikan  pentingnya  menjadikan  laki-laki  sebagai  sasaran  program.  Padahal  keadilan gender  akan  dapat  tercapai  bila  terdapat  kesepahamahan  bersama  antara  laki-laki  dan perempuan.    Disamping  itu,  Advokasi  yang  telah  dilakukan  belum  menyasar  sistem pengkaderan Partai politik. Padahal fungsi pendidikan politik dan kaderisasi politik semestinya menjadi fungsi yang terlembagakan didalam tubuh Parpol.
Dalam  melakukan  advokasinya  Perkumpulan    NARASITA  mempunyai  hambatan berupa, pertama , keterbatasn dana karena biaya politik yang mahal, padahal kader perempuan yang  potensial;  kebanyakan  tidak  mempunyai  uang. Kedua ,  budaya  patriarkal  yang  masih dominan  baik  di  Parpol  maupun  masyarakat  yang  sering  menghambat  peluang  politik perempuan  untuk  terpilih. Ketiga ,  keterbatasan  jumlah  personel  yang  diperlukan  untuk melakukan kerja-kerja advokasi di lapangan.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan    dari    hasil    penelitian  ini  adalah: Pertama , perkumpulan  NARASITA  perlu  memperhatikan  untuk  memberdayakan  kaum  laki-laki  agar sensitif  kepada  kepentingan  perempuan  dan  mau  mendukung  sehingga  tujuan affirmative action dapat tercapai. Persoalan ketimpangan gender bukan hanya persoalan perempuan tetapi juga persoalan kemanusiaan yang semestinya menjadi perhatian laki-laki. Kedua , Perkumpulan NARASITA perlu mendorong advokasinya untuk melembagakan isu-isu yang dibawa masuk kedalam sistem pengkaderan partai politik. Dengan melalui partai politik, maka cakupan kerja dan sumberdaya pencapaian tujuan akan menjadi lebih mudah dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Asep,  Sopari. Gender  Dan  Kependudukan  Serta  Implikasinya  Dalam  Pembangunan  Di Indonesia, (Online), (ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/ download/.../pdf, diakses pada 10 april 2013).
Mansour Faqih. (2004). Analisis gender dan transformasi sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hetifah.Sj. Sumarto. (2009). Inovasi, partisipasi, dan good governance : 20 prakarsa Inovatif dan partisipatiif dii Indonesia. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
Jurnal Penilaian Pencapaian MDGs di Provinsi  DIY Oleh Dyna Herlina Suwarto, SE, SIP Jurnal  PSPK  Penguatan kendali Rakyat.  (2005). Membangun Daulat  Rakyat. Edisi V. Pusat Studi Pengembagan Kawasan: Jakarta.
Mayer,  Thomas.  (2003). Demokrasi  Sebuah  Pengantar  untuk  Penerapan. Jakarta:  D’print communications
Moleong, Lexy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Penelitian).
Sulistyo,  Budi,  Perdanakusuma,  Jodie  &  Ninok  Leksono (2010). MDGs  Sebentar  Lagi Sanggupkah  Kita  Menghapuskan  Kemiskinan  Di  Dunia?  Nina  Herlina .  Jakarta: Kompas Media Nusantara
Pokja Advokasi Kebijakan Publik. (2002). Tindaan kusus sementara menjamin keterwakilan perempuan . Jakarta: Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Pusat  Pengembangan  Legislatif. Manual  Advokasi  Kebijakan  Strategis:  The  International Media, (Online), ( cedaw-seasia.org/docs/Indonesia /CEDAW_text_Bahasa.pdf, diunduh pada 10 April 2013).
Ramlan Surbakti, (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana . Slamet, Y. (1998). Metode Penelitian Sosial . Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Sugiono , Dr., ( 2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta
Sutopo ,  H.  B.  ( 2006) . Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Dasar  Teori  dan  Terapannya dalam Penelitian . Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
Trisakti H. dan Sugiharti. (2006). Konsep dan Teknik Penelitian Gender . Malang UMM Press. H.I , A. Rahman . ( 2007) . Sistem Politik Indonesia , Jakarta: Graha Ilmu.
UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.