## PERLINDUNGAN PASIEN COVID-19 DALAM ASURANSI KESEHATAN OLEH E-CASH PADA APLIKASI OVO
Adolfh Brelly Pangaribuan  , Junimart Girsang 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
Many  writers  have  revealed  their  opinions  about  Covid-19.  So,  there  is enough discussion about how dangerous and temporary ways to anticipate covid-19.  However,  the  issue  of  Covid-19  related  to  health  insurance through  financial  institutions,  namely  insurance  as  a  form  of  anticipation that  can  cover  all  financial constraints  of  the  victims  who  are  linked  to covid-19 positiv is quite expensive. Other faktors such as bpjs participation also do not provide certainty in the middle of this pandemic. The government actually bears all  the  costs for the victims  who have been  declared positive covid-19, but it is only limited to a certain category, given that the number of victims that each day is increasing in a relatively very short time, for that is not the right time to argue and argue even though health is part of human rights  that  must  be  guaranteed  by  the  state.  It  is  necessary  to  step  up  and solutif  in  the  midst  of  the  plague  that  is  eating  away  at  the  world  today. Health insurance is a wise choice during the current pandemi, as a form of protection  against  covid-19  patients.  Indeed,  not  all  insurers  provide policies  for  patients  who  are  confirmed  positive  for  COVID-19.  But  there are some insurers providing coverage to these patients. In this case, OVO's e-cash  application  in  cooperation  with  prudential  insurance  in  its  policy intends  to  ease  the  burden  on  the  minds  of  people  who  need  additional protection from Covid-19.
Keywords : Protection, Health Insurance, Insurance.

## Abstrak
Banyak  penulis  yang  telah  mengungkap  opininya  tentang  Covid-19. Sehingga, sudah cukup pembahasan bagaimana  bahaya dan cara sementara untuk  mengantisipasi  covid-19.  Akan  tetapi,  persoalan  Covid-19  yang berhubungan  jaminan  kesehatan  melalui  lembaga  keuangan  yakni  asuransi sebagai  bentuk  antisipasi  yang  dapat  meng cover segala  kendala  keuangan para korban yang dinyatkan positiv covid-19 yang tergolong mahal. Faktor lain  seperti  kepesertaan  bpjs  juga  tidak  memberikan  kepastian  ditengah pandemi  ini.  Pemerintah  sejatinya  menanggung  segala  biaya  bagi  para korban  yang  telah  dinyatakan  positive  covid-19,  namun  hal  tersebut  hanya terbatas  pada  kategori  tertentu  saja,  mengingat  jumlah  korban  yang  setiap hari  semakin  bertambah  banyak dalam  waktu  yang  relatif  sangat  singkat, untuk  itu  bukan  saat  yang  tepat  untuk  beradu  argumen  dan  berdebat walaupun kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di
 Alamat korespondensi:1952037.adolfh@uib.edu
 Alamat korespondensi: junimart.girsang@uib.edu
dijamin negara. Diperlukan langkah penggebrak dan solutif ditengah wabah yang sedang menggerogoti dunia saat ini. Asuransi kesehatan adalah pilihan yang  bijaksana  dimasa  pandemi  yang  masih  berlangsung  saat  ini,  sebagai bentuk  perlindungan  terhadap  pasien  covid-19.  Memang  tidak  semua asuransi  menyediakan  polis  terhadap  pasien  yang  terkonfirmasi  positif covid-19. Namun ada beberapa asuransi memberikan perlindungan terhadap pasien tersebut. Dalam hal ini adalah aplikasi uang elektronik (e-cash) OVO yang  bekerjasama  dengan  asuransi  prudential  dalam  polisnya  yang bermaksud  agar  dapat  meringankan  beban  pikiran  masyarakat  yang memerlukan perlindungan tambahan dari Covid-19.
Kata Kunci : Perlindungan, Jaminan Kesehatan, Asuransi.

## A. Latar Belakang Masalah
Berbicara  mengenai  kesehatan  ada  dua  faktor  utama  yang  sangat menarik untuk dibahas yakni sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab negara  dalam  memenuhi  hak  atas  kesehatan  setiap  warga  negaranya  tanpa terkecuali,  faktor  tersebut  merupakan dasar  dari jaminan perlindungan atas kesehatan.  Hal ini juga dinyatakan  sebagai  sebuah  instrument  internasional yang  diakui  oleh  PBB,  Istilah  untuk  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia yang kerap digunakan di tingkat  PBB adalah hak atas kesehatan. Sehingga hak  atas  kesehatan  telah  dijamin  dan  diatur  di  berbagai  instrumen internasional  dan  nasional.  Ketentuan- ketentuan  didalamnya  pada  intinya merumuskan kesehatan sebagai hak individu dan menetapkan secara konkrit bahwa negara selaku pihak yang memiliki tanggung jawab atas kesehatan.
Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya  selalu  dipenuhi  dengan  risiko.  Risiko  adalah  kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi (Purba, 1992).
Hak  atas  kesehatan  di  instrumen  internasional  dapat  ditemukan  di dalam  Pasal  25  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM),  Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 12  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan,  dan  Pasal  24  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak.  Hak  atas kesehatan  juga  dapat  ditemukan  di  instrumen  nasional di  dalam  Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) amandemen UUD 1945, Pasal 9 UU No. 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pasal  12  UU  No.  11  Tahun 2005  tentang  Pengesahan  Kovenan  Hak  Ekonomi  Sosial,  dan  Budaya. Ketentuan dalam UUD 1945 diatas lebih lanjut diatur di dalam UU No. 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Hak  atas  kesehatan  memiliki  aspek ekonomi, sosial,  dan budaya. Hak  ini memiliki karakter  ekonomi dan sosial karena  hak  ini  berusaha  sedapat  mungkin  menjaga  agar  individu  tidak menderita ketidakadilan sosial dan ekonomi berkenaan dengan kesehatannya. Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya sebab hak ini berusaha  menjaga  agar  layanan  kesehatan  yang  tersedia  cukup  dapat
menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang.
Sementara itu, isi pokok ( core content ) hak atas kesehatan tidak hanya mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan hak atas pelayanan perawatan kesehatan,  tetapi  juga  hak  atas  sejumlah  prasyarat  dasar  bagi  kesehatan, seperti  air  minum  bersih,  sanitasi  memadai,  kesehatan  lingkungan,  dan kesehatan  di  tempat  kerja. Kemudian  yang  menjadi  prinsip-prinsip  yang harus  ditaati  oleh  pihak  negara  dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan mengandung  empat  unsur,  yakni  ketersediaan,  aksesibilitas,  kualitas,  dan kesetaraan.  Ketersediaan  dapat  diartikan  sebagai  ketersediaan  sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas dan  klinik)  dan  prasarana  kesehatan  (obat-obatan,  tenaga  kesehatan  dan pembiayaan  kesehatan)  yang  mencukupi  untuk  penduduk  secara keseluruhan.  Aksesibilitas  mensyaratkan  agar  pelayanan  kesehatan  dapat terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang, dan  secara budaya, agar menghormati tradisi budaya masyarakat. Kualitas mensyaratkan  agar  pelayanan  kesehatan  memenuhi  standar  yang  layak. Terakhir, kesetaraan mensyaratkan  agar  pelayanan kesehatan dapat diakses secara  setara  oleh  setiap  orang,  khususnya  bagi  kelompok  rentan  di masyarakat.
Tipologi  tripartit  adalah  sebuah  kerangka  yang  secara  khusus membedakan  kewajiban  negara  untuk  “menghormati”,  “melindungi”,  dan “memenuhi”  setiap  hak  asasi  manusia.  Kewajiban  negara  untuk menghormati ( respect ) adalah  kewajiban negatif untuk tidak bertindak atau untuk menahan diri, kewajiban untuk melindungi ( protect ) adalah kewajiban positif  untuk  melindungi  individu terhadap  tindakan  tertentu  oleh  pihak ketiga, dan memenuhi ( fulfill ) adalah untuk menyediakan atau memudahkan layanan tertentu bagi setiap warga.
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  Indonesia  sejak  Maret  2020  silam menyebabkan  perubahan  diberbagai  aspek  kehidupan,  terutama  sangat berpengaruh  signifikan  di  aspek  kesehatan  masyarakat.  Sehingga, pelaksanaan  program-program  bidang  kesehatan  kini  terfokus  pada penanganan  Covid-19.  Covid-19  menuntut  untuk  melakukan  perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya  adalah  cara  berpikir  dan  cara  berperilaku  yang  dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit  termasuk  dari  penyakit  hari  esok.  Deputi  Bidang  Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan peran tenaga kesehatan  masyarakat  sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi. Utamanya pada  level  masyarakat  untuk  melakukan  komunikasi  risiko  dan  edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk  melakukan contact  tracing & tracking (penyelidikan  kasus  dan investigasi  wabah),  serta  fasilitasi  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Menurut dia, tenaga  kesehatan  masyarakat  memiliki  kemampuan  dalam  memahami pola-pola  promotif  dan  preventif  Covid-19  di  masyarakat.  Itu  diperlukan dalam  merancang program  dan  kebijakan  untuk  mempercepat  penanganan
Covid-19.
Masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif  dan  preventif  kesehatan  masyarakat.  Para  tenaga  kesehatan masyarakat bisa berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan Covid-19  di  Indonesia,  dengan  fokus  utama  edukasi  dan  berdayakan masyarakat dan fokus kedua perkuat pelayanan kesehatan.  (KemenkoPMK, 2020).
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara  pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian  ia  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain  sehingga  tidak berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Konflik  norma  yang ditimbulkan  dari  ketidakpastian  aturan  dapat  berbentuk  kontestasi  norma, reduksi norma atau distorsi norma.
Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan  terhadap  atau tindakan  yang  sesuai dengan aturan hukum.  Karena frasa  kepastian  hukum  tidak  mampu  menggambarkan  kepastian  perilaku terhadap  hukum  secara  benar-benar.  Kasus  Covid-19,  yang  merupakan pandemi  global  jelas  menimbulkan  kekhawatiran  dari  beragam  kalangan, khususnya  masyarakat.  Kekhawatiran  masyarakat  semakin  menjadi-jadi dengan  melihat  lonjakan  kasus yang  cukup  cepat,  serta  melihat  kurangnya kesiapan  beberapa  ranah  yang  cukup vital  guna  menanggulangi  pandemi virus corona.
Maka  dengan  itu,  masyarakat  menuntut  pemerintah  agar  dapat memberikan  kepastian  hukum  perlindungan,  sesuai  amanat  UUD  1945. Salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  dapat  diberikan  pemerintah  pusat maupun pemerintah  daerah, yakni adalah sebuah kebijakan guna menyikapi kasus Covid-19. (Patria, 2020).
Untuk  itu  pemerintah  melalui  lembaga  BPJS  Kesehatan  diberi penugasan khusus dari pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah  sakit  atas  pemberian  pelayanan  kesehatan  akibat  bencana  wabah Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19).  Melalui  surat  Menteri  Koordinator Pemberdayaan  Manusia  dan  Kebudayaan  (Menko  PMK)  Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020  tentang  Penugasan  Khusus  Verifikasi  Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan menindaklanjuti penugasan tersebut.
Namun  jumlah  pasien  Covid-19  terus  bertambah  dalam  waktu  yang sangat cepat  sekali, sehingga rumah sakit rujukan pemerintah tidak memiliki sarana, prasarana sebagai fasilitas yang memadai untuk menghadapi situasi seperti. Memang tidak ada orang yang ingin terkena ganasnya virus Covid- 19  ini  namun melihat  kondisi  dan  situasi  yang  telah  digambarkan  di  atas perlunya  kesadaran  masyarakat  untuk  mulai  memproteksi  diri  sendiri maupun  keluarga  tidak  hanya  dengan  pola  hidup  sehat  sesuai  anjuran kementerian  kesehatan  pada  masa  Covid  ini,  akan  tetapi  perlu  menelusuri perlindungan  dalam  bentuk  asuransi  diluar  institusi  pemerintah.  Seperti yang  dilakukan  oleh  aplikasi  uang  elektronik  ( e-cash )  khusus  pengguna
OVO yang mendapatkan perlindungan COVID-19 bebas biaya Rp 1 juta per rawat  inap  karena  positif  Covid-19.  Untuk  itu  pada  penulisan  ini  penulis tertarik  untuk  membahas  “Perlindungan  Pasien  Covid-19 Dalam  Asuransi Kesehatan Oleh E-Cash Pada Aplikasi OVO”, yang penulis angkat  sebagai judul.

## B. Perumusan Masalah
Perumusan  masalah  diperlukan  guna  menegaskan  masalah-masalah yang  hendak  diteliti,  sehingga  mencapai  sasaran  yang  hendak  dicapai menjadi  jelas,  tegas,  dan  terarah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  pasien  Covid-19  dalam asuransi kesehatan oleh e-cash pada aplikasi OVO?

## C. Metode Penelitian
Makalah ini akan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan pasien Covid-19 dalam asuransi kesehatan oleh e-cash pada aplikasi OVO. Metode yang  digunakan dalam penulisan  ini  merupakan penelitian  hukum normatif yang berbasis riset pustaka, yakni pengkajian atas data tingkat dua (Soemitro, 1990). Data tingkat dua diantaranya berkas-berkas legal, pustaka dan produk riset  (Mamudji,  2015).  Selanjutnya  bahan  primer  dalam  melakukan pengkajian penelitian  ini  bukan  merupakan data atau fakta sosial melainkan berasal dari bahan hukum tingkat  utama  dan  tingkat  dua  (Nasution,  2016). Kepustakaan  yang  dikaji  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan permasalahan  penelitian  yang  diajukan.  Data  yang  telah  dikumpulkan, kemudian  dilakukan  analisis  secara  sederhana  namun  mendalam,  dengan beberapa  tahapan.  Proses  analisis  dilakukan  secara  sederhana,  diawali dengan  proses  mengumpulkan  data,  kemudian  membuat  identifikasi  data sesuai  dengan  kategorisasi  yang  diinginkan,  sehingga  akan  menghasilkan analisis  yang  komprehensif.  Metode  deskriptif  dipilih  karena  penelitian yang  dilakukan  adalah  berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa  yang  sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pemerintah  melalui  lembaga  BPJS  Kesehatan  diberi  penugasan khusus  dari  pemerintah  untuk  melakukan  proses  verifikasi  klaim  rumah sakit  atas  pemberian  pelayanan  kesehatan  akibat  bencana  wabah Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19). Melalui  surat  Menteri  Koordinator Pemberdayaan  Manusia  dan  Kebudayaan  (Menko  PMK)  Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020  tentang  Penugasan  Khusus  Verifikasi  Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan menindaklanjuti penugasan tersebut.
Sementara itu sebagai dasar  BPJS  Kesehatan  melaksanakan verifikasi klaim Covid-19, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri  Kesehatan  (KMK)  No.  HK.01.07/MENKES/238/2020  tentang Petunjuk  Teknis  Klaim  Penggantian  Biaya  Perawatan  Pasien  Penyakit
Infeksi  Emerging  Tertentu  Bagi  Rumah  Sakit  yang  Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menkes Nomor  HK.02.01/MENKES/295/2020  tentang  Klaim  Penggantian  Biaya Perawatan  Pasien  Penyakit  Infeksi  Emerging  Tertentu  Bagi  Rumah  Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 19 (Covid-19).
Baik  secara  regulasi,  sistem  informasi  dan  prosedur,  aplikasi penunjang  sudah  disiapkan,  serta  sosialisasi  kepada  verifikator  BPJS Kesehatan  dan  rumah  sakit,  sudah  dilaksanakan  sejak  kami  terima  surat penugasan  tersebut.  “Pemerintah  daerah  juga  sudah  kami  sosialisasikan melalui  kantor  cabang,  sehingga  dapat  mendorong percepatan  pengajuan klaim bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid- 19”, ujar Deputi Direksi  Bidang  Jaminan  Pembiayaan  Kesehatan  Rujukan  BPJS  Kesehatan. (BPJS Kesehatan, 2020).
Pemerintah  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin  dalam  menangani para  pasien  yang  dinyatakan  positif  Covid-19  dengan  menyediakan  rumah sakit rujukan yang khusus menangani korban dari wabah virus ini dan juga klaim  yang  dilaksanakan  terhadap  korban  melalui  BPJS.  Namun  walau demikian  di  lapangan  banyak  menemui  kekurangan  dalam  pelaksanaannya hal  ini  penulis  nilai  karna  peraturan  khususnya  dalam  bidang  kesehatan tidak  diciptakan  untuk  mewaspadai  keadaan  darurat  seperti  pandemi  saat ini.
Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP)  dan  Orang Dalam  Pemantauan  (ODP)  yang  berusia  di atas  60  tahun dengan  atau  tanpa  penyakit penyerta  serta  ODP  usia  kurang  dari  60  tahun dengan  penyakit  penyerta,  baik  itu  WNI  ataupun  WNA  yang  dirawat  pada rumah  sakit  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Baik  itu peserta  JKN-KIS  maupun  belum  terdaftar,  atau  rumah sakit  yang  bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau tidak, dapat dilakukan klaim pelayanan. Untuk  itu  kami  juga  menghimbau  rumah  sakit  yang  mengalami  kesulitan dengan  segera  berkoordinasi  dengan  kantor  cabang  BPJS  Kesehatan terdekat (BPJS Kesehatan, 2020). Selain mendapatkan penugasan verifikasi klaim  Covid-19,  BPJS  Kesehatan  juga  melakukan  sejumlah  dukungan BPJS  Kesehatan  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19.  Pertama, melakukan  pengalihan  layanan  konvensional  ke  layanan  digital.  Sejumlah pelayanan  administrasi  yang  biasanya  dilakukan  di  kantor  cabang  dan kantor  Kabupaten/Kota,  dialihkan  ke  aplikasi  Mobile  JKN  dan  BPJS Kesehatan  Care  Center  1500  400.  Selain  untuk  mencegah  risiko  penularan virus  corona,  layanan  menggunakan  aplikasi  Mobile  JKN  dan  BPJS Kesehatan  Care  Center  1500  400  dapat  mempermudah  peserta  melakukan urusan  administratif  tanpa  harus  mengunjungi  kantor  BPJS  Kesehatan. Selain  itu,  BPJS  Kesehatan  juga  menginisiasi  dan  menggalang  dana kemanusiaan lewat GEBAH Corona. BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan berupa  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  kepada  para  tenaga  medis  dan  fasilitas kesehatan  mitra  BPJS  Kesehatan.  Bantuan  tersebut  merupakan  hasil  dari
aksi  penggalangan  dana  melalui Gerakan  Gotong  Royong  Bantu  Tenaga Kesehatan  Cegah  Corona  (GEBAH  Corona)  yang  diprakarsai  BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Republika.
Adapun  beberapa  permasalahan  yang  sering  timbul  dari  Sistem rujukan pada BPJS  yang semrawut, akibatnya peserta terutama para pasien positif  Covid-19  banyak  yang  tidak  mengetahui  perbedaan  sistem  rujukan diluar  perjanjian  BPJS  mengenai  Covid-19  sehingga  mereka  tidak mendapatkan  pelayanan  sebagaimana  mestinya.  Pasien  harus  mendapat rujukan  dari  fasilitas  tingkat  pertama  (klinik  atau  puskesmas)  sebelum  ke tingkat  fasilitas  kesehatan  berikutnya  (rumah  sakit).  Disinilah  persoalan terjadi,  banyak  peserta  datang  ke  fasilitas  tingkat  kedua  tanpa  mendapat rujukan  dari  fasilitas  tingkat  pertama.  Pada  poin  1  dan  2  secara  langsung disebabkan  oleh  produk  turunan  dari  peraturan  pemerintah  yang  berkaitan mengatur  tentang  jaminan  kesehatan  sehingga  merugikan  peserta:  1. Terdapat  Peraturan  Pemerintah  (PP)  101/2013  tentang  PBI  yang  hanya mengakomodasi  86,4  juta  rakyat  miskin  sebagai  PBI  (Penerima  Bantuan Iuran),  padahal  data  BPS  tahun  2011 bahwa  orang  miskin  ada  96,7  juta.
Akibatnya,  masih  terdapat  jutaan  kaum  rentan  tidak  memiliki  jaminan kesehatan.  2.  Sistem  INA-CBGs  merupakan  sistem  paket  yang  bisa membatasi  tarif  pelayanan  kesehatan  terhadap  peserta.  Pembatasan  biaya tersebut tak terlepas karena regulasi terhadap program JKN yang ditetapkan Permenkes  No.  69  Tahun  2013  (Kontras,  2017).  Akibatnya,  tidak  hanya pasien  yang  merasa  dirugikan  atas  kebijakan  ini  tetapi  semua  jaringan fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  juga dirugikan dengan sistem pembayaran yang murah tersebut. Hal tersebut juga membuat  banyak  fasilitas  kesehatan  non-pemerintah  mengurungkan  niat untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat kemampuan  membayar  premi  asuransi  juga  meningkat.  Kini banyak  jenis  asuransi  yang  berkembang  dalam  masyarakat  antara  lain asuransi  kerugian,  asuransi  jiwa,  asuransi  pendidikan  dan  asuransi kesehatan. (Djalil, 2015).
Sejumlah asuransi  kesehatan telah memberikan proteksi  risiko  terkait Covid-19.  Manfaat  tersebut  bisa  menjadi  opsi  bagi  konsumen,  selain jaminan  dari  pemerintah  yang  akan  menanggung  biaya  perawatan  pasien corona.  Perencana  keuangan  Metta  Anggriani  mengatakan,  asuransi merupakan  salah  satu  pos  yang  wajib  dimiliki.  Dalam  perencanaan keuangan, memproteksi diri dan aset merupakan hal yang paling dasar, baru kemudian  mengumpulkan  kekayaan  dan  mendistribusikannya.  Dia menjelaskan,  setiap  orang  selalu  menghadapi  risiko  dalam  kehidupan, seperti kematian, kecelakaan, PHK/bangkrut, mengalami musibah, dan jatuh sakit. Dari semua  risiko  itu,  yang paling penting  dilakukan mitigasi adalah opsi sakit.
Salah  satu  cara  mitigasi  adalah  melakukan  proteksi,  yakni  dengan memiliki  dana  kesehatan, termasuk asuransi. Menurut Metta, ada atau tidak
ada  Covid-19,  proteksi kesehatan  adalah  yang  paling  penting,  meskipun dalam  kondisi  saat  ini  semuanya  menjadi  lebih  spesifik.  Saat  kondisi pandemi, semakin jelas risikonya. Selama ini, orang tahu kesehatan penting tapi  menganggapnya  sepele.  Menunda  memiliki  asuransi  karena  merasa sehat. Sekarang penyakit itu bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
Baru  baru  ini  ada  sebuah  cara  unik  dari  penyedia  aplikasi  uang elektronik  dimana  khusus  bagi  pengguna  OVO  bisa  mendapatkan perlindungan  Covid-19  bebas  biaya  Rp  1  juta  per  jika  kamu  rawat  inap karena  positif  Covid-19.  Program  ini  cuma  berlaku  sampai  30  November. Peserta harus sudah mengikuti dan mengisi data untuk Asuransi Kecelakaan dan  Penyakit  Infeksi  Virus  Bebas  Premi  dari  Prudential  di  aplikasi  OVO.
Peserta  sudah  mendapatkan e-mail yang  berisi e-polis dari  Prudential Indonesia  terdaftar  dan  diawasi  oleh  OJK  Perlindungan  Penyakit  asuransi COVID-19  bebas  premi  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang berlaku (OVO,  2020).
Syarat  dan ketentuan lengkap yang bisa diakses di link yang terdapat di form asuransi  Prudential  dapat  penulis  jabarkan  seperti  dibawah  ini,
antara lain sebagai berikut, yakni:
1. Santunan  tunai  tambahan  sebesar  Rp  1,000,000/hari  akan diberikan  kepada  nasabah  jika  menjalani  rawat  inap  di  rumah sakit dengan diagnosis terinfeksi positif Covid-19 dalam periode 1-30  November  2020  dan  telah  memiliki  polis  produk free personal  accident  death yang  aktif.  Total  santunan  tunai tambahan yang tersedia adalah Rp20 miliar yang akan dibayarkan berdasarkan  klaim  lengkap  yang  lebih  dulu  diajukan  ke Prudential  sejak  program  ini  dijalankan  dari  28  Januari 2020
(Prudential,  2020).  Pengajuan  klaim  dengan  dokumen  lengkap harus  diterima oleh  Prudential  maksimal  30  hari  sejak  tanggal terakhir  rawat  inap  di rumah  sakit.  Prudential  akan  memproses pengajuan  klaim  mana  yang  lebih  dulu  masuk  dan  diterima secara  lengkap  oleh  Prudential  dan  hanya  berlaku  1  kali  bagi nasabah  menjalani  rawat  inap  di  rumah  sakit  atau  di  tempat rujukan  pemerintah,  dan  bukan  tempat  lain  di  luar  rujukan pemerintah seperti hotel, wisma atau apartemen untuk isolasi. 2. Untuk  santunan  tunai  tambahan  Rp  1,000,000/hari  jika  rawat inap dengan diagnosis terinfeksi positif Covid-19 tidak ada masa tunggu.  Santunan  tunai  tambahan  Rp  1,000,000  per  hari  akan dibayarkan  dari  sejak  nasabah  masuk  rumah  sakit  dengan diagnosis  positif  Covid-19  dalam  periode  program  selama maksimal  30  hari  berturutan  dari  sejak  tanggal  masuk  sampai tanggal keluar rumah sakit. Aplikasi mobile yang  diklaim  sebagai  yang  pertama  di  industri asuransi jiwa di Indonesia ini memungkinkan nasabah Prudential Indonesia kini dapat secara mandiri melakukan transaksi eloktronik selain mengakses informasi mengenai informasi polis yang dimiliki (Djalil, 2015).
Dalam  kasus  ini  Prudential  akan  membayarkan  santunan  tunai tambahan  Rp  1,000,000  dari  28  November-12  December  2020  selama memenuhi syarat dan ketentuan program santunan tunai tambahan. Manfaat santunan  tunai  tambahan  sebesar  Rp1  juta  per  hari  maksimal  30  hari, dihitung  sejak  tanggal  awal  nasabah  masuk  ke  rumah  sakit,  sampai  keluar dan  dapat  diberikan  kepada  nasabah  yang  menjalani  rawat  inap  di  rumah sakit  dengan  diagnosis  positif  Covid-19  selama  periode  program,  tidak termasuk  fasilitas  non-kesehatan  lain  yang  digunakan  sementara  untuk isolasi. Manfaat santunan tunai tambahan khusus diberikan kepada nasabah yang  menjalani  rawat  inap  dengan  diagnosis  positif  Covid-19  selama periode program.  Namun anda dapat  mengajukan  manfaat  rawat inap  pada polis anda (jika ada)
Manfaat santunan tunai tambahan sebesar Rp1 juta per hari maksimal 30 hari, dihitung sejak tanggal awal  nasabah masuk ke rumah sakit sampai keluar  dan  diberikan  1  kali  bagi  nasabah  yang  menjalani  rawat  inap  di rumah  sakit  atau  di  tempat  rujukan  pemerintah,  dan  bukan  tempat  lain  di luar  rujukan  Pemerintah  seperti hotel,  wisma  atau  apartemen untuk  isolasi, dengan diagnosis positif  Covid-19.  Nasabah  juga  telah  memiliki polis  free personal  accident  death aktif  yang  diperoleh  dari  PULSE  sebelum terdiagnosis  Covid-19.  Santunan  tunai  tambahan  Rp  1,000,000/hari diberikan  jika  nasabah  rawat  inap  dengan  diagnosis  positif  Covid-19  di rumah sakit atau rumah sakit darurat rujukan pemerintah. Selama isolasi di kamar  hotel  nasabah  dapat  ajukan  klaim  post  rawat  inap  untuk  biaya pemeriksaan medis, obat-obatan dan konsultasi dokter.
Ketentuan  lengkap  yang  bisa  diakses  di link yang  terdapat  di form asuransi  Prudential  dapat  penulis  jabarkan  seperti  dibawah  ini,  antara  lain sebagai berikut, yakni:
1. Pengajuan klaim diajukan melalui email ke customer.idn@prudential.co.id  dengan  subyek  email:  Inisiatif Perlindungan  Tambahan  Virus  Corona  dengan  dokumen  klaim sebagai berikut: a. Mengisi formulir klaim rawat inap. b. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yaitu: 1) Surat  diagnosis  positif  terinfeksi  Covid-19  atau resume medis dari rumah sakit. 2) Hasil  pemeriksaan  penunjang  berupa  hasil  serologi yang menyatakan positif Covid-19 3) Kuitansi  asli  atau  fotokopi  kuitansi  yang  telah dilegalisir sehubungan dengan rawat inap dari rumah sakit  beserta  rinciannya  atau  surat  keterangan  rawat inap  yang  menyatakan  tanggal  masuk  dan  keluar rumah sakit atau surat keterangan penjaminan BPJS 2. Pengajuan klaim  dengan  dokumen lengkap harus diterima oleh Prudential maksimal 30 hari sejak tanggal terakhir rawat inap di rumah sakit.
3. Prudential  akan  memproses  pengajuan  klaim  mana  yang  lebih dulu  masuk  dan  diterima  secara  lengkap  oleh  Prudential  ( first come first serve).
4. Prudential  akan  menggunakan  acuan rapid  test atau swab test sebagai  hasil pendukung diagnosis positif Covid-19 a. Rapid  test adalah  pemeriksaan  awal  untuk  mendeteksi apakah  seseorang  terinfeksi  virus  Covid-19  dengan menggunakan sampel darah b. Swab  test adalah  pemeriksaan  lebih  sensitif  dengan menggunakan sampel lendir pada mulut dan hidung c. Prudential akan menggunakan surat diagnosa positif infeksi Covid-19  dari  rumah  sakit  yang  disertai  hasil  pendukung dari rumah sakit Dalam  hal  terdapat  perbedaan  pada  hasil rapid  test dan swab  test maka  klaim  akan mengacu  pada  hasil swab  test didukung  diagnosa  yang tercantum  pada  dokumen  medis  seperti resume medis,  hasil  pemeriksaan rontgen  paru-paru  atau  dokumen  medis  lainnya  yang  dianggap  perlu pemulihan tanpa masa tunggu diberikan kepada polis yang menjadi tidak aktif (lapsed)  pada  29  Februari  2020  hingga  31  Desember 2020,  dengan  batas pemulihan  dan  pembayaran  premi  tertunda  hingga  tanggal  31  Maret 2021.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2014, asuransi adalah perjanjian  antara dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk (1)  memberikan  ganti  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang  polis  karena  terjadi  peristiwa  yang  tidak  pasti;  atau  (2) memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada meninggalnya  tertanggung atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil pengelolaan dana. Hakikat dari kontrak baku merupakan kontrak yang telah distandarisasi  isinya  oleh  pihak  ekonomi  kuat,  sedangkan  pihak  lainnya hanya  diminta  untuk  menerima  atau  menolak  isinya.  Apabila  debitur menerima  isi  kontrak tersebut,  maka  ia  menandatangani  kontrak  tersebut, tetapi  apabila  menolak,  maka  kontrak  itu  dianggap    tidak    ada,  karena debitur  tidak  menandatangani  kontrak  tersebut  (Prasetyawati,  2009). Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis  asuransi selaku konsumen tidak hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Perasuransian  saja  melainkan  juga diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  yang  memberikan kepastian  akan  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam  mengonsumsi produk  barang  dan/atau  jasa.  Kedua  undang-undang  tesebut  mengatur tentang tanggung jawab yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan  asuransi  memberikan  keterangan  yang  tidak  dipahami  oleh konsumen  yang  berdampak  merugikan  konsumen  atau  pemegang  polis asuransi.  Kepastian  hukum  bagi  subjek  hukum  dapat  diwujudkan  dalam
bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum  yang  berlaku  pada  prinsipnya  harus  ditaati  dan  tidak  boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah fiat justitia  et  pereat  mundus yang  diterjemahkan  secara  bebas  menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas  kepastian  dianut  oleh  aliran  positivisme.  Faktor  penyebab  lain  yang menyebabkan tidak dibayarkannya klaim asuransi adalah tidak diterapkannya prinsip-prinsip asuransi. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip  asuransi  yang  harus  diterapkan  baik  oleh  perusahaan  asuransi maupun  oleh  masyarakat  tertanggung.  Setidaknya  prinsip  dimaksud  antara lain  adalah  prinsip insurable  interest ,  prinsip utmost  good  faith ,  prinsip indemnity ,  prinsip proximate  cause ,  dan  prinsip  kontribusi  dan  subrogasi. Kegiatan manusia selalu penuh dengan  risiko, yang berasal dari berbagai hal yang  tidak  diharapkan  dan  mungkin  akan  mengancam  kehidupan  manusia, seperti  meninggal,  menderita  suatu  penyakit,  kecelakaan  atau  kehilangan harta benda (Chumaida, 2014).
Risiko yang dihadapi tentunya dapat dikelola, minimal diminimalisir. Ada  3  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  manusia  untuk  mengatasi  risiko, yaitu  pertama dengan menghindari,  menyingkir, atau menjahui ( avoidance ) adalah  suatu  cara  menghadapi  risiko.  Seseorang  yang  menjauh  atau menghindar  dari  suatu  benda yang  penuh  mengandung  risiko,  berarti  dia berusaha  menghindari  risiko  itu  sendiri.  Kedua,  mencegah  ( prevention ), dengan  cara  mencegah  suatu  risiko  mungkin  akan  teratasi  sehingga beberapa  berakibat  buruk  yang  tidak  dikehendaki  dapat  dihindari.  Ketiga, mengalihkan ( transfer ) (Serimbing, 2014).
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dengan  pengguna  internet terbanyak di dunia. Ini merupakan potensi pasar yang sangat luas, sehingga pemasaran  secara online merupakan  sebuah  keharusan.  Sekarang  semua perusahaan sudah  memiliki website , bertujuan  agar  produk  yang  dihasilkan selalu  bisa  dikenal  oleh  masyarakat,  sehingga  dapat  dengan  mudah  masuk ke pasar dengan adanya sistem asuransi online para perusahaan hanya akan berinteraksi  dengan  mereka  yang  benar-benar  tertarik  dengan  produk asuransi  penjualan  produk  asuransi  akan  lebih  mudah  dilakukan  (Ben, 2014).

## E. Kesimpulan
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan  pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerima  premi  oleh perusahaan  asuransi sebagai  imbalan  untuk  (1)  memberikan  ganti  kepada tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum  pihak  ketiga yang  mungkin  diderita  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  terjadi peristiwa yang tidak pasti.
Penyedia aplikasi uang elektronik dimana khusus bagi pengguna OVO bisa  mendapatkan  perlindungan  Covid-19  bebas  biaya  Rp  1  juta  per  jika
kamu rawat inap karena positif Covid-19. Program ini cuma berlaku sampai 30  November.  Peserta  harus  sudah  mengikuti  dan  mengisi  data  untuk Asuransi  Kecelakaan  dan  Penyakit  Infeksi  Virus  Bebas  Premi  dari Prudential di aplikasi OVO untuk Asuransi Kecelakaan dan Penyakit Infeksi Virus  Bebas  Premi  dari  Prudential  di  aplikasi  OVO,  peserta  sudah mendapatkan e-mail yang  berisi e-polis dari  Prudential  Indonesia  terdaftar dan diawasi oleh OJK Perlindungan Penyakit Asuransi Covid-19
Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis  asuransi  selaku  konsumen tidak  hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Perasuransian  saja  melainkan juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  yang memberikan  kepastian  akan  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Chumaida,  Z.  V.  (2014).  Menciptakan  Itikad  Baik  Yang  Berkeadilan  Dalam Kontrak Asuransi Jiwa. Yuridika , 29 (2).
Djalil,  M.  (2015).  Asuransi  dengan  Teknologi  Informasi.  Media  Asuransi,  No. 290 Th. XXXV Maret.
Falaakh,  M.  F.  (2001). Implikasi  Reposisi  TNI-Polri  di  Bidang  Hukum .  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Harun,  R.  (2010). Pemilu  Konstitusional:  Desain  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu Kini dan Kedepan . Raja Grafindo Persada. Humas.  (2020). Ini  Peran  BPJS  Kesehatan  Dalam  Penanganan  Covid-19 .  BPJS Kesehatan.  https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1527/Ini-Peran- BPJS-Kesehatan-Dalam-Penanganan-Covid-19
Kontras. (2017). JKN, Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara . Kontras.Org. https://kontras.org/2017/05/15/jkn-hak-atas-kesehatan-dan-kewajiban- negara/
Kusumaatmadja,  M.  (2002). Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan . Alumni.
Nasution, B. J. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju. Prudential. (2020). Program COVID-19 dari Prudential . Prudential. https://www.prudential.co.id/id/customer-notices/covid-19/program/ Purba, R. (1992). Memahami Asuransi di Indonesia: Seri Umum No. 10 . Pustaka Binaman Pressindo.
Sembiring, S. (2014). Hukum Asuransi . Nuansa Aulia. Shidarta.  (2009). Moralitas  Profesi  Hukum:  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir . Refika Aditama.
Soedarsono, T. (2007). Bianglala segantang wacana dan aktualisasi kelangsungan reformasi Polri yang berkelanjutan.
Soekanto,  S.  (2002). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers.
Soemitro,  R.  H.  (1990). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Ghalia Indonesia.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Yoga,  I.  G.  P.  (2020). COVID-19  Dalam  Perspektif  Kepastian  Hukum Perlindungan Keselamatan . BeritaBali.Com. https://www.opini.beritabali.com/read/2020/07/21/202007210014/covid-19- dalam-perspektif-kepastian-hukum-perlindungan-keselamatan/