Muhammadiyah Law Review  4 (1), Januari 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address :-
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PEREKAT KEBHINEKAAN APARATUR SIPIL NEGARA

## H. Hadri Abunawar, S.H., M.H.

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRAK
Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah,  membawa  pengaruh  terhadap  keberadaan  Korpri/Sekretariat Dewan  Pengurus  Korpri  baik  secara  nasional  maupun  di  daerah.  Keberadaan  Korpri  dibentuk  untuk  mewadahi seluruh Pegawai Republik Indonesia/PNS, sebagai perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  bagaimanakah  peran  ASN  sebagai  Perekat KeBhinekaan di Provinsi Lampung dan (2) bagaimanakah Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparaur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  masalah  secara  normatif  dan  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  (1)  peran  ASN sebagai perekat kebhinekaan telah terlaksana dengan dibuktika dengan adanya KORPRI yang menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan Negara Indonesia dan menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreatifitas yang  modern  dan  efisien  dan  melayani  dengan  jiwa  dan  semangat  Pancasila  sesuai  dengan  amanat  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik  PNS.  (2)  peran  Badan Penyelenggara  KORPRI  Provinsi  Lampung  sebagai  perekat  kebhinekaan  ASN  telah  dilaksanakan  sesuai  denan peraturan  yang  ada,  dapat  terlihat  dari  penyelenggaraan  progran/kegiatan,  selain  mengacu  pada  Anggaran  Dasar Korpri sesuai Kepetusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010,sebagai perwuudannya berlandasakan pada  Peraturan  Gubernur  Lampung  Nomor  40  Tahun  2017  tentang  Rincian,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Badan Penyelenggara KORPRI, dan Perekat KeBhinekaan.

## 1. PENDAHULUAN
Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  (KORPS)  merupakan  suatau  organisasi  profesi beranggotakan  seluruh  Pegawai  Sipil  yang  berdiri  dan  berbentuk  berdasarkan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 1971 tanggal 29 November 1971, dibentuknya organisasi  ini  dalam  upaya  meningkatkan  kinerja,  pengabdian  dan  netralitas  Pegawai  Negeri Sipil, sehingga dalam pelaksanaa tugasnya lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.
Korpri merupakan organisasi eksternal struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan  maupun  di  luar  kedinasan.  Sehingga  keberadaan  Korpri  sebagai  wadah  unsur Aparatur Negara, abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi.
Seiring  dengan  sejarah  perjalanan  Negara  Republik  Indonesia,  sebagaimana  saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepanag, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia  Belanda  dipekerjakan  oleh  pemerintah  Jepang  sebagai  pegawai  pemerintah.  Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada pada
tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai  pemerintah  Jepang  secara  otomatis  dijadikan  Pegawai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Pada  tanggal  27  Desember  1949  Belanda  mengakui  kedaulatan  Republik  Indonesia, Pegawai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  terbagi  menjadi  tiga  kelompok  besar, Pertama Pegawai RI  yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, Kedua Pegawai RI yang  berada  di  daerah  yang  diduduki  Belanda  (Non  Koloborator),  dan  Ketiga  Pegawai Pemerintah yang tersedia bekerjasma dengan Belanda (Kolaborator).
Setelah  pengakuan  kedaulatan  RI  tanggal  27  Desember  1949,  seluruh  pegawai  RI, pegawai  RI  non  Kolaborator,  dan  pegawai  pemerintah  Belanda  dijadikan  Pegawai  RI  Serikat (RIS).  Era  RIS,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  era  pemerintahan  parlementer  diwarnai  oleh jatuh bangunnya kebinet. Sitem ketatnegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai dapertemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna dapertemen sangat ditentukan oleh partai  yang  berkuasa  saat  itu.  Dominasi  parati  dalam  pemerintahan  terbukti  mengganggu pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (Publik)  dan  negara  menjadi  alat  politik  partai.  Pegawai  Negeri  pun  menjadi  terkotak-kotak. Pegawai negeri yang bekerja dalam dinas-dinas pemerintahan adalah anggota dari perserikatan- perserikatan  pegawai  yang  sanggat  banyak  jumlahnya.  Perserikatan  pegawai  tersebut  pada umumnya  berinduk  kepada  kekuatan  (partai)  politik  yang  ada,  misalnya  Kesatuan  Buruh Marhaenis  (KBM)  yang  berinduk  pada  partai  sosialis  Indonesia,  Serikat  Buruh  Muslimin Indonesia  (SARBUMUSI)  yang  berinduk  pada  Partai  Nahdlatul  Ulama,  Serikat  Buruh  Kereta Api (SBKA) yang berinduk pada PKI dan sebagainya.
Dalam  kondisi  seperti  ini,  muncul  berbagai  upaya  agar  pegawai  negeri  netral  dari kekuasaan  partai-partai  yang  berkuasa.  Melalui  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1961 ditetapkan  bahwa,  “Bagi  suatu  golongan  pegawai  dan?atau  sesuatu  jabatan,  yang  karena  sifat dan  tugasnya  memerlukan,  dapat  diadakan  larangan  masuk  suatu  organisasi  politik  (Pasal  10 ayat  (3)).  Ketentuan  tersebut  diharapkan  akan  diperkuat  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  yang  mengaturnya,  tetapi  disayangkan  bahwa,  PP  yang  diharapkan  akan  muncul ternyata tidak kunjung datang. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini berakhir dengan meletusnya  upaya  kudeta  oleh  PKI  dengan  G-30S.  Pegawai  pemerintah/PNS  banyak  yang terjebak dan mendukung Partai Komunis.
Pada  awal  era  Orde  Baru  dilaksanakan  penataan  kembali  pegawai  negeri  dengan diterbitkannya  Kepres  RI  Nomor  82  Tahun  1971  tenggal  29  November  1071  tentang  Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Keputusan Presiden tersebut pada alania ke-2 menyatakan, “Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
berdasarkan  Pancasila  diperlukan  adanya  pegawai  yang  bersatu  padu,  berwibawa  dan  mampu melaksanakan  tugas  pengabdiannya  dalam  mengisi  kemerdekaan,  sebagai  alat  yang  ampuh untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pembangunan  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat”. Selanjutnya  alenia  ke-3  menyebutkan,”Bahwa  atas  dasar  pemikiran  sebagaimana  tersebut Pegawai Republik Indonesia, yang diberi nama Korps Pegawai Republik Indonesia”. Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “segenap Pegawai Republik Indonesia dihimpun dalam satu organisasi yang diberi nama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI”. Selanjutnya Pasal 2 ayat  (2)  menyebutkan,  “KORPRI  adalah  satu-satunya  wadah  untuk  mehimpun  dan  mebina seluruh pegawai Republik Indonesia diluar kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdiannya dalam  mengisis  kemerdekaan  dan  pelaksanaan  pembangunan”.  Tujuan  pembentukan  Korps pegawai  ini  agar  “Pegawai  Negara  Republik  Indonesia,  ikut  memelihara  dan  memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam Negara Indonesia”.
Dengan diterbitkannya oleh Pemerintah Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  (ASN),  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah,  membawa  pengaruh  terhadap  keberadaan  Korpri/Sekretariat  Dewan  Pengurus  Korpri baik  secara  nasional  maupun  daerah  khususnya  di  Provinsi  Lampung.  Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut menyebabkan struktur tubuh kelembagaan Sekretariat  Dewan  Pengurus  Korpri.  Sekretarian  Dewan  Pengurus  Korpri  Provinsi  Lampung yang  secara  kelmbagaan  semula  bernama  “Sekretariat”  dan  berubah  menjadi  “Badan”  yaitau Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  normatif.  Suatu  penelitian Yuridus normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan dan  doktrin-dotrin  hukum,  peraturan  dan  sistem  hukum. 1 Suatu  penelitian  Yuridus  normatif adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama,  menelaah  hal-hal  yang bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan  dan  doktrin- dotrin  hukum,  peraturan  dan  sistem  hukum. Penelitian  Yuridus  empiris  dilakukan  dengan meneliti  secara  langsung  ke  lapangan  untuk  melihat  secara  langsung  penerapan  peraturan Perundang-undangan  atau  antara  hukum  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum,  serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai  Peran  Badan  Penyelenggara  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  (KORPRI)  Provinsi Lampung sebagai Perekat KaBhinekaan Aparatur Sipil Negara
1 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 10.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a).  Peran  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai  Perekat  KeBhinekaan  di  Provinsi

## Lampung dan Nilai-Nilai  Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara
Sudah  sejak  jaman  dahulu  kala  agama  membawa  pengaruh  besar  terhadap  kehidupan bangsa  Indonesia,  dimulai  dari  sistem  kepercayaan  hingga  masuknya  beberapa  jenis  agama seperti  Islam,  Hindu,  Budha,  dan  Kristen.  Hal  ini  menandai  bahwa  sudah  semenjak  dahulu dalam  perubahan  kehidupan  berbangsa,  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  agama.  Pun  dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila, dimasukkan nilai ketuhanan menjadi landasan utama dalam  penyelenggaraan  sebuah  Negara.  Adanya  toleransi  antara  otoritas  agama  dan  otoritas negara  membuat  agama  tidak  bisa  dibatasi  hanya  dalam  ruang  privat.  Agama  punya kemungkinan  terlibat  dalam  ruang  publik.  Jika  agama  hanya  berada  dalam  ruang  privat, kehidupan  publik  menjadi  kering  dalam  makna.  Ada  kekosongan  nilai  dalam  aktivitas  publik masyarakat.  Jika  demikian  keadaannya,  bukan  tidak  mungkin  bisa  memunculkan pemberontakan agama (fundamentalisme).
Dalam  mengimplementasikan  nilai-nilai  ketuhanan,  kita  perlu  mendudukkan  Pancasila secara  proporsoonal.  Dalam  hal  ini,  Pancasila  bukan  agama  yang  bermaksud  mengatur  sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat.  Ketuhanan dalam  kerangka  Pancasila  bisa  melibatkan  nilai-nilai  moral  universal  agama-agama  yang  ada. Pancasila  bermaksud  menjadikan  nilai-nilai  moral  ketuhanan  sebagai  landasan  pengelolaan kehidupan  dalam  konteks  masyarakat  yang  majemuk,  tanpa  menjadikan  salah  satu  agama tertentu mendikte negara. Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari  komitmen  kemanusiaan.  Ini  karena  bangsa  Indonesia  sudah  sejak  lama  dipengaruhi  dan mempengaruhi kehidupan global.
Dalam  perspektif  historis  perjalanan  bangsa  Indonesia,  untuk  melihat  nilai  nilai  sila Persatuan  Indonesia  dalam  kebhinekaan,  maka  ada  tiga  fase  yang  perlu  dilalui  yaitu  (i)  masa purba,  (ii)  masa  pra  sejarah  nusantara,  dan  (iii)  masa  sejarah  nusantara.  Ada  dua  perbedaan utama  dalam  melihat  tumbuhnya  kesadaran  nasionaslime  di  Indonesia.  Pertama;  kesadaran Nasionalisme Purba (Archaic Nationalism), dan kedua; Nasionalisme Tua (Proto-Nationalism).
Meski  Indonesia  menganut  Political  Nationalism  dimana  Negara  menjadi  unsur pemersatu,  akan  tetapi  konsepsi  kebangsaan  Indonesia  juga  mengandung  unsur  cultural nationalism,  yaitu  adanya  semangat  untuk  mempertahankan  warisan  historis  tradisi  kekuasaan dan kebudayaan sebelumnya sebagai kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Hal ini tercermin dari  bayangan  para  pendiri  bangsa  (dalam  BPUPKI)  tentang  batas  batas  teritori  Negara Indonesia merdeka  yang menyatakan sebagai  keberlanjutan dari kekuasaan sebelumnya seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Dalam  konteks  kebangsaan,  perspektif  etnosimbolis  lebih  mendekati  kenyataan  di Indonesia.  Para  pendiri  bangsa  yang  tergabung  dalam  BPUPK,  berupaya  mencari  titik  temu diantara  berbagai  kutub  yang  saling  berseberangan.  Kebangsaan  Indonesia  berupaya  untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunit
Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah  satu  fungsi  ASN  adalah  sebagai  pelaksana  kebijakan  publik.  Thomas  R.  Dye  dalam bukunya berjudul Understanding Public Policy yang diterbitkan pada tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.  Definisi  ini  mencakup  pengertian  yang  sangat  luas.  Segala  hal  yang  merupakan tindakan  pemerintah  maupun  diamnya  pemerintah  terhadap  sesuatu  disebut  sebagai  kebijakan publik.
Untuk  mewujudkan  ASN  sebagai  pelaksana  kebijakan  publik  yang  berorientasi  pada pelayanan kepentingan publik, berbagai  kelemahan pelayanan publik oleh badan pemerintahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam birokrasi pemerintahan harus dihindari. ASN harus memahami  betul  tugas  pengabdiannya  bukanlah  untuk  kepentingan  atasan  atau  kelompoknya, melainkan  untuk  kepentingan  publik  dan  masyarakat  luas  yang  menjadi  pelanggan  atau konsumen  layanan.  Namun  demikian,  hal  ini  memang  juga  harus  diimbangi  dengan  imbalan yang diberikan kepada  ASN. Bisa jadi juga kegagalan layanan birokrasi  yang baik  disebabkan oleh  rendahnya  kesejahteraan  pegawai,  sehingga  orientasi  layanan  lebih  kepada  ekonomi.  Hal ini tentu harus dihindari untuk mewujudkan pelayanan ASN yang berorientasi pada kepentingan publik.Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1)  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang disebut sebagai  penyelenggara pelayanan publik adalah setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan  publik  (pasal  1  ayat  (2)).  Sedangkan  yang disebut dengan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat,  pegawai,  petugas, dan setiap orang yang  bekerja  di  dalam  organisasi  penyelenggara  yangbertugas  melaksanakan  tindakan  atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  pasal  1  ayat (1)  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  diselenggarakan  oleh
penyelenggara pelayanan publik. Yang disebut sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan  publik  (pasal  1  ayat  (2)).  Sedangkan  yang disebut dengan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat,  pegawai,  petugas, dan setiap orang yang  bekerja  di  dalam  organisasi  penyelenggara  yangbertugas  melaksanakan  tindakan  atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Dalam  UU  No  5  tahun  2014  pasal  66  ayat  1-2  terkait  sumpah  dan  janji  ketika  diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS  serta  senantiasa  mengutamakan  kepentingan  Negara  dari  pada  kepentingan  diri  sendiri, seseorang dan golongan”. Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat oleh sumpah dan janjinya  untuk  loyal,  setia  dan  taat  kepada  pilar  dasar  Negara  Indonesia  yaitu  Pancasila  dan UUD 1945, serta kepada pemerintahan yang sah. Seorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan dan melakukan tindakan  yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi seorang  PNS,  Pancasila,  UUD  1945  dan  NKRI  adalah  sesuatu  yang  final  dan  harga  mati.  Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia.

## b) Peran Badan Penyelenggaraan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparatur Sipil Negara
Berlandaskan  pada  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e  di  atas,  kepengurusan  Korpri  Provinsi Lampung  yang  semula  berbentuk  “Sekretariat”  (Sekretariat  Dewan  Pengurus  Korpri  Provinsi Lampung),  kini  berubah  menjadi  “Badan”  (Badan  Penyelenggara  Korpri  Provinsi  Lampung). selain  dari  itu  terbentuknya  Badan  Penyelenggara  KORPRI  Provinsi  Lampung  Tidak  Terlepas dari  upaya  dan  perjuangan  Kepala  Badan  Penyelenggara  KOPRI  Provinsi  Lampung  yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung: Bapak Tias Nuziar, S.H.
Perubahan  dari  Sekretarian  menjadi  Badan  merupakan  perjalanan  sejarah  baru  dalam kepengurusan  Korpri  ditingkat  Provinsi  khususnya  di  Provinsi  Lampung,  dikatakan  demikin karena  dengan  terbitnya  Peraturan  Daerah  tersebut  secera  kelembagaan  terjadi  peningkatan status,  dari  yang  selama  ini  Sekretariat  Dewan  Pengurus  Korpri  Provinsi  Lampung  menjadi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pada bab IV Pasal 8 huruf c menetukan bahwa etika dalam  bernegara  meliputi:  menjadi  perekat  dan  pemersatu  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  selanjutnya  dalam  Pasal  12  huruf  f  menyebutkan,  etika  terhadap  sesama
Pegawai  Negeri Sipil  yaitu:  menjaga dan menjalin kerjasama  yang kooperatif sesama Pegawai Negeri  Sipil.  Huruf  g  menentukan:  berhimpun  dalam  satu  wadah  Korps  Pegawai  Republik Indonesia  yang  menajamin  terwujudnya  solidaritas  dan  soliditas  semua  Pegawai  Negeri  Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.
Berdasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  jelas  bahwa  peran Korpsri dalam hal ini, Peran Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung khususnya antara lain adalah sebagai perekat Aparatur Sipil Negara/PNS yang BerBhineka. Peran sebagai perekat ini harus diperkuat sehingga secara tidak langsung dapat ikut menumbuhkembangkan kerukunan bebangsa dan bernegara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hisup sehari-hari. Salah satu pedoman  sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan  PNS/ASN  didalam  melaksanakan  tugas  dan pergaulan  hidup  sehari-hari  yang  merupakan  etika  bermasyarakat  disamping  empat  pedoman lainnya  yaitu:  etika dalam  bernegara, etika dalam  berorganisasi,  etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap sesama PNS (sesuai PP.42 Tahun 2004, kode etik PNS).
Peran  Badan  Penyelenggara  Korpri  Provinsi  Lampung  sebagai  Perekat  KeBhinekaan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dapat  dilihat  dari  penyelenggaraan  program/kegiatannya,  selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2010,  sebagai  perwujudannya  berlandaskan  pada  Peraturan  Gubernur  Lampung  Nomor 40  Tahun  2017  tentang  Rincian  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Penyelenggara  KORPRI dan  Badan  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Provinsi  Lampung  mengatur mengenai  kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan  Penyelnggaraan  KORPRI  Provinsi Lampung.

## 4. PENUTUP

## 1). Kesimpulan
Bermula  dari  terkotak-kotaknya/terpecah-pecahnya  Pegawai  Republik  Indonesia  kerana kepntingan  kelompok,  politik,  dan  golongan.  Pada  awal  era  Orde  Baru  dilaksanakan  pentaan kembali  pegawai  negeri  dengan  diterbitkannya  Kepres  Nomor  82  Tahun  1971  tanggal  29 November  1971  tentang  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  (KORPRI).  Sebagaimana disebutkan  dalam  mukadimah  Keputusan  Presiden  tersebut  pada  alebia  2  menyatakan:  “Untuk mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Panca  Sila  diperlukan  adanya  pegawai  yg bersatu  padu,  berwibawa  dan  mampu  melaksanakan  tugas  pengabdiannya  dalam  mengisi kemerdekaan,  sebagai  alat  yang  ampuh  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pembanguanan pelayanan terhadap masyarakat.
Pasal  2  ayat  (2)  menjelaskan  Korpri  adalah  satu-satunya  wadah  untuk  menghimpun  dan membina  seluruh  pegawai  Republik  Indonesia  di  luar  kedinasan,  guna  lebih  meningkatkan pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi dalam
perjalanannya  Korpri  kembali  menajdi  alat  politik.  Namun  setelah  reformasi  Korpri  bertekad untuk  netral  dan  tidak  lagi  menjadi  alat  polituk.  Para  Kepala  Negara  setelah  reformasi mendorong  tekad  korpri  untuk  sentiasa  netral,  berorientasi  pada  tugas,  pelayanan  dan  selalu senantiasa  berpegang  teguh  profesionalisme  serta  senantiasa  berpegang  teguh  pada  Panca Prasetya Korpri.
Peran  Badan  Penyelenggara  Korpri  Provinsi  Lampung  sebagai  Perekat  KeBhinekaan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dapat  dilihat  dari  penyelenggaraan  program/kegiatannya,  selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2010,  sebagai  perwujudannya  berlandaskan  pada  Peraturan  Gubernur  Lampung  Nomor 40  Tahun  2017  tentang  Rincian  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Penyelenggara  KORPRI dan  Badan  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Provinsi  Lampung  mengatur mengenai  kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan  Penyelnggaraan  KORPRI  Provinsi Lampung.

## b). Saran:
Upaya  untuk  mengoptimalkan  Peran  Badan  Penyelenggara  KORPRI  Provinsi  Lampung sebagai  perekat  kebhinekaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dari  hasil  penelitian  dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:
1. Masih  perlu  terus  dilakukan  sodialisasi  kepada  Aparatur  Sipil  negara  agar  KeBhinekaan jangan dijadikan alat untuk perpecahan namun justru harus dijadikan kekuatan persatuan dan kesatuan antar sesama Aparatur Sipil Negara.
2. Peran  Badan  Penyelenggara  KORPRI  Provinsi  Lampung  sebagai  perekat  KeBhinekaan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  hendaknya  terus  dilakukan  secara  konsisten  dan berkesinambungan  melalui  program  kerja,  rapat  koordinasi,  olahraga  bersama,  siraman rohani/keagamaan dan lain sebagainya.
3. Perlu  berinovasi  melakukan  terobosan  yang  massive  agar  Peran  Badan  Penyelenggara KORPRI  Provinsi  Lampung  sebagai  perekat  KeBhinekaan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) langsung menyentuh Aparatur Sipil Negara diseluruh Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSATAKA
Anderson. 2016. Kebijakan Publik dalam Telaah Sosial, Bandung: Rajawali Pers.
Eko  Sutoto.  2012. Tugas,  Fungsi,  serta  Hak  dan  Kewajiban  Aparatur  Sipil  Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
Faizal,  Arif  dan  Sujudi.  2014. Pelanayanan  Publik  dan  Privat  Bangsa, Seminar  Publik  di, Yogyakarta.
Gasperz. 2015. Pelayanan Publik dan eksistensinya, Bnadung Fokus Media.
Harssono,  Budi,  dkk.  2011. Tugas  dan  Peran  Korpri  di  Indonesia, Bandung:  RajaGrafindo Persada.
Islamy. 2017. Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa Media.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. Muntahar, Riyandi. 2013. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, Bandung: Sinar Grafika. Salmet, Salmet. 1997. Peran Aparatur Sipil Negara Era-Reformasi, Jakarta: Sinar Garfika. Seokanto,  Soerdjono.  2013. Pemerintah  dan  Peran  Pemerintahan ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Simanjuntak. 2014. Kedudukan dan Fungsi ASN, Bandung: Nuansa Mulia Harapan.
Sinipar. 1998. Pelayanan Publik dan Eksistensi dalam Manajeman, Jakrta: Nuansa Media. Soekanto, Soejono. 2004. Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Sumanteri, Bambang. 2016. Kedudukan Aparatur Sipil Negara, Jakarta: Sinar Garfika.
Thoha, Miftah. 2012. Kepemimpian dalam Meneje,en, Bandung: Rajawali Pers.
Wakee dan Ruhendi. 2015. Perekatd dan Fhilosofinya, Bandung: Fokus Media.
Widdjayamto.  2015 .  Sejarah  Negara  dan  Aaparatur  Sipil  Negara, Universitas  Brawijaya, Seminar Nasional, Malang.
Widjaya, HAW. 2006. Kebjakan Aparatur Sipil Negara, Bandung: Fokus Media.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Pembina  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik Pegawai negeri Sipil.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  1771  tentang  Korps  Pegawai Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 mei 2008 tentang Eselonisasi Jabatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja  Sekretariat  Dewan  Pengurus  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.
Peraturan  Kepala Badan Kepegawaian Negara 19 Tahun 2008 tentang Pegawaian Negeri Sipil yang  ditugaskan  secara  penuh  dan  diangkat  dalam  jabatan  struktural  di  Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia. Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Daerah.
Peraturan  Daerah Provinsi  Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi  Badan  Penyelenggara  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  dan  Badan  Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
Peraturan  Gubernur  Lampung  Nomor  40  Tahun  2017  tentang  Rincian  Tugas,  Fungsi  dan  tata kerja  Badan  Penyelenggara  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  dan  Badan  Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
Surat  Edaran  Dewan  Pengurus  Nasional  Korpri  Nomor:  SE-05/KUVII/2016  tanggal  13  Juli 2016.