## PENGADAAN TANAH PADA KAWASAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEKTOR MIGAS
Firman Muntaqo a , Sri Turatmiyah b , Bagoes Mahendra Jaya c , Machdum Satria c a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: fmuntaqo@yahoo.com, b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: srituratmiyah@fh.ic.id, c Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Naskah diterima: 08 Juni 2020; revisi: 4 Oktober 2020; disetujui: 30 November 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i2.921

## Abstrak:
Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di  bidang  minyak  dan  gas  bumi,  adalah  prioritas pembangunan nasional  berbatas waktu. Berbagai kendala dihadapi dalam proses pengadaan tanahnya, terlebih  jika  tanah  yang  diperlukan  berada  di  kawasan  hutan.  Penelitian  menyimpulkan,  kendala pengadaan  tanah  di  kawasan  hutan  adalah  akibat  perundang-undangan  di  bidang  kehutanan  bersifat sektoral,  penggunaan  tanah  dengan  konsep  yang  berbeda  sebagai  hutan,  yang  tidak  berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengaturan terhadap objek yang sama (tanah), tidak sinkron dan tidak harmonis dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk mengatasi dan mengeliminir berbagai kendala tersebut, penting dan mendesak dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undangan Kehutanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai dasar pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di  bidang  minyak  dan  gas  bumi  di kawasan  hutan.  Dimasa  mendatang,  pemanfaatan  tanah  sebagai  hutan  oleh  Kementrian  Kehutanan dan  Lingkungan  Hidup  seharusnya  didasarkan  pada  Hak  Pengelolaan  Publik  yang  terdaftar, bersertifikat, yang secara administratif dikoordinir oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
Kata kunci : Tanah; Pengadaan; Kawasan; Hutan;Pembangunan

## Abstract :
Development in the public interest in the oil and gas sector, is a national development priority with a limited  time.  Various  obstacles  are  encountered  in  the  process  of  land  acquisition,  especially  if  the land needed is in the forest area. The study concludes, land acquisition constraints in forest areas are due to legislation in the sectoral forestry sector, the use of land with different concepts as forests that are  not  based  on  the  Basic  Agrarian  Law,  which  results  in  overlapping  arrangements  for  the  same object  (land)  ,  out  of  sync  and  out  of  harmony  with  the  Basic  Agrarian  Law.  To  overcome  and eliminate  these  various  obstacles,  it  is  important  and  urgent  to  synchronize  and  harmonize  the Forestry  Law  with  the  Basic  Agrarian  Law  as  the  basis  for  land  acquisition  for  development  for public use in the oil and natural gas sector in the forest area. In the future, the use of land as forest by the  Ministry  of  Forestry  and  the  environment  should  be  based  on  registered,  certified  Public Management Rights, which are administratively coordinated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning.
Keywords : Land; Acquisition; Area; Forest; Development

## LATAR BELAKANG
Keterbatasan  dana  dalam  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  sebagai prioritas  pembangunan  nasional  yang  berbatas  waktu,  mengakibatkan  pemerintah bekerjasama dengan badan usaha swasta, termasuk di sektor minyak dan gas bumi.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  148  Tahun  2015  (selanjutnya  disebut Perpres  148/2025),  sebagai  perubahan  ke  empat  Perpres  RI  No.  71/2012  sebagai pelaksaanaan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 10  menentukan: Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. …; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;….r….
Dalam  pengadaan  tanah  di  kawasan  hutan,  berbagai  kendala  dihadapi  badan  usaha swasta  sebagai  akibat  tumpang  tindihnya  penguasaan  atau  pemilikan  tanah,  ketidak  jelasan pengaturan, tumpang tindih pengaturan, dan ego sektoral mengakibatkan biaya tinggi, waktu yang  lama,  dan  ketidakpastian  hukum  bagi  pengusaha  yang  pada  akhirnya  menyebabkan keterlambatan, bahkan kegagalan proyek yang merugikan semua pihak.
Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  harus  didukung,  dengan  memberikan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  terkait  dengan  pengadaan  tanah  di  kawasan  hutan, khususnya bagi pembangunan di sektor minyak dan gas bumi.
Berkaitan  uraian  di  atas,  mendesak  dan  menarik  dilakukan  penelitian  terhadap sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  pengadaan  tanah  di  kawasan  hutan  bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di sektor minyak dan gas bumi, melalui kajian  terhadap:  1.  Sinkronisasi  peraturan;  2.  Faktor  menghambat  pelaksanaan  dan penyelesaiaannya,  serta;  3.  Lembaga,  prosedur,  dan  transaksi  tanah  ideal  yang  berkaitan dengan  perundang-undangan  pengadaan  tanah  di  kawasan  hutan  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum di sektor minyak dan gas bumi.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Sinkronisasi Pengaturan Penyelesaian Penguasaan Tanah pada Kawasan Hutan dalam hubungannya  dengan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum di Sektor Minyak dan Gas Bumi
Peraturan  perundang–undangan  merupakan  satu  kesatuan  yang  terhubung,  jalin  menjalin, baik sebagai kumpulan aturan tertulis, konsep, lembaga, maupun pengertiannya. Dengan kata lain  sinkron.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Tahun  2016,  sinkron  antara  lain bermakna sejalan (dengan); sejajar; sesuai; selaras. 1
Sinkronisasi  vertikal,  mengkaji  perundang-undangan  nasional  dari  sudut  hirarki, sedangkan;  sinkronisasi  horizontal  yang  mengkaji  sejauhmana  peraturan  perundang- undangan nasional yang sederajat dan mengatur satu bidang yang sama itu sinkron. 2 Apabila terjadi  pertentangan  secara  vertikal  berdasarkan  asas  hirarkis  peraturan  berlaku asas  lex superiori  derogat  legi  inferiori ,  dimana  peraturan  yang  lebih  rendah  dikalahkan  atau disisihkan.  Apabila  secara  horizontal  terdapat  dua  perundang-undangan  secara  hierarkis berkedudukan sama, tetapi ruang lingkup materi muatan itu berbeda berlaku asas lex spesialis derogate legi generalli, maka yang satu merupakan pengaturan khusus 3 (yang berlaku- pen ).
1 “Badan  Pengembangan  Bahasa  Dan  Perbukuan,”  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia, 2019.
2 Kusnu Goesniardi, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah) (Surabaya: JP BOOKS, 2006).
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005).
Menurut Kusnu  Goesniardi  S ,  didalam  harmonisasi  hukum,  tercakup  sinkronisasi  vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi adalah bagian dari kajian harmonisasi hukum. 4
Umumnya,  peraturan  perundang-undangan  tidak menentukan  posisinya  dalam  tata perundang-undangan, karena  ituharus  dapat  diidentifikasi  ruang  lingkup  materi  muatan kedua  peraturan  perundang-undangan 5 ,  untuk  mementukan  apakah  antara  kedua  peraturan berlaku asas asas lex superiori derogat legi inferiori, atau berlaku asas lex spesialis derogate legi generalli.
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya disebut UUPA- pen ), dalam Penjelasan Umum I  dinyatakan:
“Berhubung  dengan  segala  sesuatu  itu maka  hukum  yang  baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan  pokoknya perlu  disusun  di  dalam  bentuk  Undang-Undang, yang  akan merupakan  dasar  bagi  penyusunan  peraturan  lainnya …,  yaitu  suatu  peraturan  yang  dibuat Pemerintah  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  –  tetapi  mengingat  akan  sifatnya sebagai  peraturan  dasar  bagi hukum  agraria yang  baru,  maka yang  dimuat  di  dalamnya hanyalah  asas-asas  serta  soal-soal  pokok  dalam  garis  besarnya  saja dan  oleh  karenanya disebut  Undang-Undang  Pokok  Agraria . Adapun pelaksanaanya  akan  diatur  di  dalam berbagai  Undang-Undang,  Peraturan-Peraturan  Pemerintah,  dan  peraturan  perundangan lainnya ”.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka UUPA adalah Undang-Undang Payung (Umbrella Provision) , karena itu peraturan pelaksanaannya  harus bersumber harus sinkron, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas serta soal-soal pokok yang diatur dalam UUPA, terutama yang berkaitan  dengan  penempatan  tanah  sebagai  permukaan  bumi,  sebagai  sendi  utama pengaturan  di  bidang  agraria, yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  serta  melimpahkannya  dalam pengelolaan kepada badan hukum sebagai dasar kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan  pemanfatan  tanah,  untuk  keperluan  apapun,  termasuk  pengelolaan  dan  pemanfatan tanah  di  bidang  kehutanan, sebagaimana  dinyatakan  pada  Penjelasan  Umum  II  UUPA, bahwa:
“... Dengan berpedoman pada tujuan yang disebut di atas negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya,  misalnya  dengan  hak  milik,  hak  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  atau  hak pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan,  atau  Daerah  Swatantra) untuk  dipergunakan  bagi  pelaksanaan  tugasnya  masing- masing (Pasal 2 Ayat (4)”.
Upaya  penyelesaian  masalah  tanah  di  kawasan  hutan,  sebagai  wujud  sinkronisasi  dan harmonisasi  dilakukan  melalui Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Perpres 88/2017– pen ). Perpres ini adalah pedoman yang terkait langsung dengan pengadaan tanah pada kawasan hutan.
Pada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Perpres 88/2017 dinyatakan, bahwa:
“Dalam  Peraturan  Presiden  ini  yang  dimaksud  dengan:  1….;2….;  3. Hutan adalah  suatu kesatuan  ekosistem berupa hamparan  lahan berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ; 4. Hutan    Tetap adalah kawasan   hutan  yang  dipertahankan keberadaannya sebagai  kawasan  hutan,  terdiri  dari hutan  konservasi,  hutan  lindung,  dan  hutan  produksi; 5 .
4 Goesniardi, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah) .
5 Marzuki, Penelitian Hukum .
Hutan  negara adalah  hutan yang  berada  pada  tanah  yang  tidak  dibebani  hak  atas  tanah; 6. Hutan  Hak adalah  Hutan  yang  berada  pada  tanah  yang dibebani  hak  atas  tanah; 7….;8….;9….; 10. Hak  Atas  Tanah adalah  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . 11….;12….”.
Berdasarkan  pengaturan  di  atas,  dihubungkan  dengan  UUPA,  dapat  diajukan  3  (tiga) pendapat, yaitu:
1. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU  Kehutanan- pen ),  terdapat  Hak  Menguasai  Negara  atas  Hutan  yang  bersumber langsung pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Benar, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 penguasaan tertinggi atas hutan berada pada negara. Namun, menurut UUPA yang juga bersumber  pada  Pasal  33  UUD  NRI  1945,  hutan  yang  keberadaannya  di  atas  tanah, pada dasarnya adalah bentuk  pemanfaatan tanah  untuk  hutan  yang diatur  oleh UUPA, karena itu harus jelas bagian mana dari tanah di seluruh Indonesia yang penguasaannya dilimpahkan  pada  kementrian  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  untuk  dimanfaatkan sebagai  hutan,  dan  hak  apa  yang  menjadi  dasar  pengelolaan  dan  pemanfaatannya. Semua  bentuk  pemanfaatan  tanah  dimohonkan,  didaftarkan,  dan  disertifikatkan  oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
Fakta  menunjukkan,  p engukuhan  kawasan  hutan  dilakukan  secara  sepihak  oleh Kementrian  Kehutanan  berdasarkan  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Hutan,  BPN  tidak dilibatkan, dan  berlaku surut. Apabila terdapat wilayah yang sebelumnya terdapat hak- hak  atas  tanah,  bahkan  yang  telah  bersertifikat,  misalnya  untuk  daerah  yang  telah ditetapkan  sebagai  daerah  transmigrasi,  dan  telah  diterbitkan  sertifikat  hak  atas tanahnya,  kemudian  wilayah  tersebut  dikukuhkan  sebagai  kawasan  hutan,  maka  hak atas tanah  yang membebani hutan sedapat mungkin dibebaskan, atau melalui program Tanah  Objek  Reforma  Agraria  (TORA)  wilayah  tersebut  dikeluarkan  dari  kawasan hutan. 6
Lebih  lanjut,  Amin  Mansyur 7 menyatakan, seharusnya  UU  Kehutanan  tunduk  pada UUPA yang  intinya  menyatakan  bahwa,  hutan  adalah  salah  satu  bentuk  pemanfaatan tanah, seharusnya didasari hak atas tanah, dan tidak  keluar/lari dari UUPA (mengatur secara  sektoral- pen ).  Dari  UUPA  baru  turunannya  berupa  UU  Kehutanan,
Pertambangan, dan lain sebagainya 8 . Walaupun secara hirarki UU Kehutanan sama dg UUPA,  sama-sama  berbentuk  undang-undang,  namun  karena  UU  Kehutanan  adalah pelaksanaan  UUPA,  maka  berdasarkan  Penjelasan  Umum  II  UUPA  tetap  berlaku asas asas  lex  superiori  derogat  legi  inferiori .  UUPA  sebagai lex  superiori, sedangkan UU Kehutanansebagai legi inferiori .
2. Dalam UU Kehutanan, Hutan adalah hamparan lahan pada tanah sebagai satu kesatuan ekosistem. UUPA tidak mengenal konsep hamparan lahan, walaupun senyatanya yang dimaksud dengan hamparan lahan adalah tanah/permukaan bumi, dimana hutan tumbuh dan  merupakan  satu  ekosistem.  Pengaturan  demikian  memberikan  ketidakpastian hukum,  karena  bersifat  tumpang  tindih /overlapping dengan  pengertian  tanah yangmeliputi  seluruh  tanah/permukaan  bumi  di  seluruh  Indonesia.  Dipastikan
6 Amin Masyur, “Pengadaan Tanah Dan Penetapan Tanah Pemerintah” (Palembang, 2019).
7 Amin Masyur.
8 Edison, “Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan” (Palembang, 2019).
terjadinya benturan di seluruh Indonesia antara Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Kementrian  Agraria dan Tata Ruang dalam pelaksanaan hak menguasai negara dengan objek yang sama, berupa hamparan lahan atau tanah.
3. Penempatan hak atas tanah berdasarkan UUPA sebagai beban hutan, dapat dimaknakan bahwa, kedudukan hamparan lahan lebih tinggi kedudukannya dari tanah dan hak atas tanah  yang  diatur  UUPA.  Selain  itu,  lembaga  hamparan  lahan  tidak  diatur  dalam UUPA, sejatinya konsep hamparan lahan objeknya sama, yaitu tanah/permukaan bumi. Pengaturan  demikian  bersifat  tumpang  tindih/ overlapping dan  tidak  berkepastian hukum,  dan  menegasi  UUPA,  sedangkan  yang  mempunyai  hubungan Magisch Religious dengan tanah adalah Natuurljke Persoon, yaitu rakyat, bukan negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  jelas  peraturan  perundang-undangan  kehutanan maupun  penerapannya  tidak  sinkron  dengan  UUPA,  sehingga  menjadi  penghambat pengadaan tanah di kawasan hutan.
Untuk kawasan hutan yang sepenuhnya bebas dari beban hak atas tanah, atau hak-hak pihak  ke  tiga  lain,  pemanfaatan  lahan/tanah  dikawasan  hutan  untuk  kegiatan  pertambangan dapat  dilakukan  melalui  pemberian  izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan  sepenuhnya.  Pasal  38 ayat  (3)  Undang-Undang  Kehutanan  menyatakan:  (3)  Penggunaan  kawasan  hutan  untuk kepentingan  pertambangan  dilakukan  melalui  pemberian  izin  pinjam  pakai  oleh  Menteri dengan  mempertimbangkan  batasan  luas  dan  jangka  waktu  tertentu  serta  kelestarian lingkungan.
Untuk kawasan hutan yang di dalamnya terdapat hak atas tanah atau hak-hak pihak ke tiga lainnya, baik yang ada sebelum atau setelah tersebut dikukuhkan sebagai kawasan hutan, maka  izin  pinjam  pakai 9 yang  diberikan  disertai  kewajiban menyelesaikan  hak-hak  pihak ketiga,apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan. 10 Dalam kenyataannya, walaupun usaha di bidang minyak dan gas, pada dasarnya adalah kerjasama  antara  swasta  dengan  negara/pemerintah,  sebagai  contoh  kerjasama  antara  SKK- Migas  dengan  PT.Medco  E&P  Indonesia,  namun  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah, pemerintah/SKK-Migas  melimpahkannya  pada  PT.Medco  E&P  Indonesia/badan  usaha swasta.
Ketidak  sinkronan  UU  Kehutanan  dengan  UUPA  menjadi  penghambat  pengadaan tanah. Menurut Tity Wahju  Setiawati  dkk, permasalahan praktik izin  pinjam pakai  kawasan hutan dilatarbelakangi oleh tidak harmonisnya antar peraturan perundang-undangan 11 .
9 Terjadi  perubahan  prinsip  pemberian  Izin.  Jika  peraturan  lama  berprinsip,  izin  baru  diberikan  setelah persyaratan dipenuhi, termasuk kewajiban menyelesaikan hak-hak pihak ketiga,apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan, menurut prinsip peraturan baru adalah, izin telah diberikan dengan  kewajiban menyelesaikan  hak-hak  pihak  ketiga,apabila  terdapat  hak-hak  pihak  ketiga  di  dalam  areal pinjam pakai kawasan hutan . Dasar perubahan prinsip pemberian izin ini adalah, bahwa pembangunan nasional di  sektor  minyak  dan  gas  adalah    bersifat  prioritas,  strategis  dan  berbatas  waktu.    Sutami,  “Pemberian  Izin Kawasan Hutan” (Palembang, 2019).
10 Sebagai  contoh,  pada  Diktum  ke  tiga  belas  Keputusan  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor 35/1/IPPKH/PMDN/2017  Tanggal  2  Mei  2017  mewajibkan  SKK  Migas-PT.Medco  E&P  Indonesia menyelesaikan  hak-hak  pihak  ketiga,apabila  terdapat  hak-hak  pihak  ketiga  di  dalam  areal  pinjam  pakai kawasan hutan produksi tetap. Sutami.
11 Tity  Wahju  Setiawati  Tutut  Ferdiana  Mahita  Paksi,  Suteki, “Rekonstruksi  Kebijakan  Tentang  Izin  Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Suistainable Development,” Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1– 21.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  di  Kawasan  Hutan  Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  di  Sektor  Minyak  dan  Gas  Bumi  serta Penyelesaiannya
Fakta  lapangan  menunjukkan  kerancuan  perundang-undangan  dan  penerapannya  menjadi menghambat pengadaan tanah bagi kepentingan umum di sektor minyak dan gas di kawasan hutan, antara lain terjadi pada pengadaan tanah yang dilaksanakan PT.Medco E&P Indonesia, berupa:
1. Terdapat  ketidaksinkronan  penetapan,  penunjukan  dan  pengukuhan  kawasan  hutan dengan  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  Tata  Ruang,  bahkanKementrian Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  tidak  dapat  menunjukkan  bukti  kuat  pengukuhan/ sedangkan  Perda  Tata  Ruang  tidak  memasukkan  areal/wilayah  tersebut  sebagai kawasan hutan, sehingga diterbitkan sertifikat hak atas tanah atau;
2. Terjadi  penguasaan  tanah  dengan  bukti  berupa  penguasaan  tanah,  sertifikat,  surat pengakuan  hak  yang  menurut  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  telah  terbit  sebelum kawasan itu dikukuhkan sebagai kawasan hutan. 12
3. Disamping  konflik  regulasi  antara  hukum  adat  dan  hukum  positif,  pendekatan  negara yang tidak memberikan  ruang terhadap eksistensi  hukum  adat  menjadikan masyarakat sulit memperoleh hak atas tanah 13 . Ketidak fahaman masyarakat tentang perolehan hak atas yang telah ditentukan, dan adanya kewajiban dan pendaftaran dan permohonan izin mengakibatkan  masyarakat  yakin,  bahwa  perolehan  dengan  cara  turun  temurun  dari nenek moyangnya yang  merupakan prosedur yang sah 14 , dan seharusnya diakui, sebab dasarnya adalah hubungan Magisch Religious.
Kondisi  di  atas  menyulitkan  penilaian  dan  pembuktian  dokumen  atas  tanah,  karena ketidak  pastian  status  tanahnya.  Menurut  Aya  Sofia,  hal  ini  berkaitan  dengan  kerancuan pengaturan,  dan  proses  pengukuhan  areal  hutan  yang  merupakan  beban  masa  lalu, berlangsung hingga sekarang dan mungkin di masa yang akan datang, sebagai akibat dari :
1. Tidak  dipatuhinya  dan  dilaksanakannya  secara  konsisten  ketentuan  perundang- undangan  dalam  pengukuhan  kawasan  hutan,  sebagaimana  yang  diatur  Pasal  15 Undang-Undang Kehutanan , bahwa:
(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut: dilakukan melalui proses :
a. penunjukan kawasan hutan,
b. penataan batas kawasan hutan,
c. pemetaan kawasan hutan, dan
d. penetapan kawasan hutan.
(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”.
2. Tidak  adanya  persepsi  yang  sama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  tentang  batas- batas  kawasan  hutan  yang  didalamnya  terdapat  hak  atas  tanah,  penguasaan  tanah, bahkan ada hak milik atas tanah yang telah bersertifikat.
12 Aya Sofia, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah” (Palembang, 2019).
13 Dafiq  Syahal  Manshur,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penguasaan  Tanah  Dalam  Kawasan  Hutan”  Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2013, vii.
14 Risdiana, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat,” Jurnal IUS 5, no. 2 (2017): 338–52.
3. Pengukuhan  kawasan  hutan  secara  sepihak  oleh  Kementrian  Kehutanan  berdasarkan Hak Menguasai Negara Atas Hutan, tanpa melibatkan BPN dan  berlaku surut .15
Selain  kesulitan  di  atas,  hambatan  lain  adalah  gagalya  musyawarah  penentuan  bentuk dan ganti kerugian yang disebabkan tidak adanya kesepakatan nilai ganti rugi yang ditetapkan Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (selanjutnya  disebut  KJPP).  Hal  ini  terjadi  karena  KJPP  dalam melakukan  penilaian  tidak  turun  langsung  ke  lapangan,  namun  hanya  berdasarkan  data nominatif  Panita  A  dan  Panitia  B  dari  Tim  Panitia  Pengadaan  Tanah.  Akibatnya,  terjadi protes,  karena  ketidak  sesuaian  antara  daftar  nominatif  dengan  keadaan  senyatanya  di lapangan, bahkan terjadi tindakan Walk Out, dan tidak adanya penandatanganan berita acara musyawarah penentuan dan bentuk ganti kerugian. 16
Menurut  Agus  Suntoro,  akar  persoalan  yang  menyangkut  penggantian  kerugian  yang layak dan adil dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama infrastruktur adalah: 1. Penggunaan cara-cara represif kepada masyarakat; 2. Penilaian ganti kerugian  belum  didukung  survei  sosial  ekonomi  oleh  pemerintah  dan/  atau  instansi  yang memerlukan  tanah;  3.  Perencanaan  tidak  disesuaikan  dengan  kemampuan  anggaran;  4. Penilaian ganti kerugian yang belum mempertimbangkan aspek materiel dan immateriel, dan; 5.Pengambilan  tanah  masyarakat  melalui  mekanisme  penitipan  ganti  kerugian  di pengadilan 17 .Penjelasan  Pasal  33  huruf  (f)  UUPT  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  :  “Yang dimaksud  dengan  kerugian  lain  yang  dapat  dinilai  adalah  kerugian  nonfisik  yang  dapat disetarakan  dengan  nilai  uang,  misalnya  kerugian  karena  kehilangan  usaha  atau  pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.“
Berkaitan  dengan  kerugian  nonfisik,  Iga  Gangga  dkk  menyatakan,  hukum  yang terwujud dalam peraturan UUPT Tahun 2012 memang mengandung nilai-nilai keadilan bagi warga  yang  berhak  atas  kehilangan  usaha  atau  pekerjaan,  biaya  pindah  tempat,  alih  profesi dan nilai atas profesi sisa, akan tetapi dalam praktek hal-hal tersebut tidak ikut dinilai dalam proses pengadaan tanah, sehingga putusan P2T tentang penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi selama ini tidak memberikan ganti rugi non fisik pada warga yang berhak. 18
Menghadapi  kenyataan  di  lapangan,  mengingat  pembangunan  sarana  dan  prasarana minyak dan  gas  adalah  prioritas  pembangunan nasional  yang dibatasi  waktu  pelaksanaanya, PT. Medco E&P Indonesia menentukan sikap dalam pengadaan tanah di kawasan hutan yang didasari prinsip bahwa,:
1. Kenyataan di lapangan bahwa, rakyat mempunyai hak atas tanah dan menguasai tanah pada  kawasan  hutan  harus diterima  sebagai  kenyataan  hukum/fakta  hukum  dan  harus dianggap benar adanya. Terlebih, jika penguasaan tersebut telah cukup lama, atau telah terbit  sertifikat  hak  atas  tanah,  walaupun  tidak  ada  kepastian  hukum  apakah  sertifikat tersebut  diterbitkan  sebelum,  atau  setelah  wilayah  tersebut  dikukuhkan  sebagai kawasan hutan;
15 Aya Sofia, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah.”
16 Sutami, “Pemberian Izin Kawasan Hutan.”
17 Agus  Suntoro,  “Penilaian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum :  Perspektif Ham  Assessment  of  Compensation  in  Land  Acquisition  for  Public  Interest :  Human  Rights  Perspective  *,” BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 5, no. 1 (2019): 13–25.
18 Iga  Gangga  et  al.,  “Pada  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan,” Masalah-Masalah  Hukum,  Universitas Diponegoro Jilid 46 N, no. 3 (2017): 282–90.
2. Tidak akan melakukan penelusuran lebih jauh terhadap kebenaran atau keabsahannya , sebab akan  dibutuhkan  waktu  yang  lama  pembuktiannya ,  yang  dapat  mengakibatkan tertundanya, atau bahkan kegagalan proyek;
3. Keberlakuan  rejim  kehutanan  pada  kawasan  hutan  harus  diakui  sebagai  fakta  hukum yang harus ditaati, dan;
4. Sebagai  program  prioritas  pembangunan  nasional  yang  berbatas  waktu,  keterlambatan penyelesaian proyek, atau pelaksanaan yang berlarut larut akan menimbulkan kerugian berbagai pihak.
5. Kesiapan menghadapi permasalahan hukum terhadap penyelesaian yang dilakukan. 19
Sikap  didasari  komitmen  PT.  Medco  E&P  Indonesia  untuk  menyelesaikan pembangunan  proyek  tepat  pada  waktunya ,  atau  lebih  cepat  jika  mungkin,  menghindari dampak negatif, serta kerugian materil maupun immaterial yang tidak diinginkan. 20
Agar  tanah  dapat  segera  dipergunakan  bagi  kegiatan  pembangunan  Fasilitas Right  of Way (ROW) Pipeline Lapangan Gas Temelat ke Stasiun Gunung Kembang, maka PT.Medco E&P  Indonesia berupaya  agar  tanah  dapat  yang  diperlukan  dapat  dikuasai  secara  fisik terlebih dahulu melalui lembaga perjanjian pengikatan atas tanah yang disertai kompensasi sosial ,  sambil mengajukan penyelesaian formal. 21
Terhadap  tanah  yang  bersertifikat,  pembuatannya  perjanjian  pengikatan  dibuat berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak  dan  peraturan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan umum. Sedangkan bagi hak atas tanah yang belum bersertifikat, dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang dituangkan dalam akta Notaris/PPAT. 22
Perjanjian  pengikatan pelepasan  hak  disertai  dengan  kompensasi  sosial  didasarkan  asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam  KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1), bahwa, “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan  perikatan untuk  berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu  yang  diatur  Pasal  1239  sampai  1242 KUH Perdata. Perjanjian pengikatan tersebut memuat klausula, antara lain,:
1. Klausula  tentang  persetujuan  pihak  pertama  (PT.Medco  E&P  Indonesia)  melakukan pembayaran  setelah  penandatangan  perjanjian  pengikatan  oleh  kedua  belah  pihak. Sebagian  dari  pembayaran  adalah,  penitipan  biaya  kompensasi  nilai  pada  pemilik  hak atas  tanah  atau  yang  menguasai  tanah.  Untuk,  tanah  yang  telah  bersertifikat  penitipan biaya  kompensasi  berlaku  sempurna  sebagai  kompensasi  sosial  setelah  pendaftaran yang di BPN selesai;
2. Klausula  tentang  persetujuan  pihak  pertama  (PT.Medco  E&P  Indonesia)  untuk menanggung  semua  biaya  pembuatan  perjanjian  perikatan,  perjanjian  pengalihan, pelepasan,  pendaftaran,  pensertifikatan  hak  atas  tanah,  dan  akibat  yang  terjadi  dari transaksi  berupa,  yaitu  pemecahan  hak,  dan  biaya-biaya  lain  yang  diperlukan  dalam proses administrasi perolehan tanah atau penguasaan tanah.
3. Klausula tentang persetujuan pihak ke dua (pemilik hak atas tanah atau yang menguasai tanah)bahwa, segera  setelah  penandatangan  perjanjian  pengikatan  dan  penerimaan uang  kompensasi yang  sebagian  berlaku  sebagai  titipan  dilaksanakan,  maka pihak pertama  berhak  menggunakan  tanah  objek  perjanjian bagi  pembangunan Fasilitas Right of Way (ROW) Pipeline Lapangan Gas Temelat ke Stasiun Gunung Kembang.
19 Sutami, “Pemberian Izin Kawasan Hutan.”
20 Aya Sofia, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah.”
21 Rita Sang Dewi, “Lembaga Perjanjian Pengikatan Atas Tanah” (Musi Rawas, 2019).
22 Rita Sang Dewi.
4. Klausula tentang persetujuan pihak kedua (pemilik hak atas tanah atau yang menguasai tanah)  menitipkan  bukti  hak  atas  tanah  atau  penguasaan  tanah  kepada  notaris  dan sekaligus  memberikan  kuasa  pada  notaris  mengurus  pengalihan/pelepasan  hak  atas tanah dan penguasaan tanah dalam rangka perubahan status tanah dalam kawasan hutan produksi, menjadi kawasan hutan. 23
Dengan  mengadakan perjanjian  pengikatan  berdasarkan  kompensasi  sosial, maka tanah/hutan  dapat  dikuasai  langsung  secara  fisik  oleh  PT.Medco-E&P  Indonesia,  dan  dapat langsung  digunakan  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  gas.  Selanjutnya  akan dilakukan penyelesaian  formal  berdasarkan perjanjian pengikatan dengan kompensasi  sosial tersebut.

## Lembaga,  Prosedur  dan  Transaksi  Tanah  Ideal  Pengadaan  Tanah  Bagi  Kepentingan Umum di Sektor Minyak dan Gas
Pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  sebagai  kawasan  hutan  yang  bersifat  sektoral,  tidak terintegrasi atau dengan UUPA menjadi penghambat pengadaan tanah di kawasan hutan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan memarginalisasi hak prioritas rakyat mengakses tanah  berdasarkan  hubungan  langsung  yang  bersifat Magish  Religous sebagaimana  diatur dalam UUPA 24 .
Penting  dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  di bidang  kehutanan  dengan  UUPA,  dengan  memberi  alas  hak  yang  tepat  bagi  pengelolaan tanah/permukaan bumi yang dimanfaatkan sebagai hutan.
Menurut Boedi Harsono, ditinjau dari sudut hukum tanah, tanah di atas mana terdapat tumbuh-tumbuhnya  itu  memenuhi  unsur  hutan,  penguasaannya  diatur  oleh  Hukum  Tanah . Pengelolaannya  ditugaskan  kepada  Kementrian  yang  (bersangkutan  dengan  lingkup tugasnya/Kementrian  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup- pen )  atas  dasar  Hak  Pengelolaan karena hukum menurut hukum Undang-Undang Kehutanan. 25
Dalam    praktek,  pemberian  hak  pengelolaan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  PertanahanNasional  Nomor  9  Tahun1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  (selanjutnya disebut Permenag 9/1999- pen ), Bab I  Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, dirumuskan : Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepadapemegangnya .
Dalam  Permenag  9/1999, Bab  III,  Bagian  Kesatu,  Syarat-syarat  Permohonan  Hak Pengelolaan, Pasal 67 Permenag 9/1999 ditentukan, bahwa:
(1) Hak Pengelolan dapat diberikan kepada:
a. Instansi Pemerintah termasuk PemerintahDaerah;
b. Badan Usaha MilikNegara;
c. Badan Usaha MilikDaerah;
23 Rita Sang Dewi.
24 Noprida Damayanti, “PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS TANAH HAK MILIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL,” Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 2018, https://doi.org/10.28946/rpt.v6i1.187.
25 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional , 7th ed. (Jakarta: Jambatan, 1979).
d. PT.Persero;
e. BadanOtorita;
f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjukpemerintah.
(2) Badan-badan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diberikan  Hak Pengelolaan  sepanjang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  berkaitan  dengan pengelolantanah.
Selanjutnya,  Permenag 9/1999 Pasal 68 ayat (2) angka 2 huruf b menentukan, bahwa permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 1,,,; 2.a.  Bukti pemilikan  dan  bukti  perolehan  tanah    berupa  sertpikat,  penunjukan  atau  penyerahan  dari pemerintah, pelepasan  kawasan  hutan  dari  instansi  yang  berwenang ,  akta  pelepasan  bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya.
Berdasarkan  pengaturan  Permenag  9/1999Pasal  69  huruf  c  yang  mengatur  lampiran permohonan  hak  pengelolaan,  menentukan  bahwa,  permohonan  Hak  Pengeloaan sebagaimana  dimaksud  Pasal  68  ayat  (1)  dilampiri  a..,  d.  Bukti  pemilikan  dan  atau  bukti perolehan  tanah  berupa  sertifikat, penunjukan  atau  penyerahan  dari  pemerintah  pelepasan kawasan  hutan  dari  instansi  yang  berwenang ,  akta  pelepasan  bekas  tanah  milik  adat  atau surat-surat  bukti  perolehan  tanah  lainnya;  g...  ,  dapat  ditarik  pengertian,  bahwa  hak pengelolaan  untuk  pemanfaatan  tanah  bagi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  tidak termasuk  yang  diatur  dalam  Permenag  9/1999.  Selain  itu,  pada  prakteknya,  instansi pemerintah,  misalnya  kebijakan  Pemerintah,  atau  Pemerintah  Daerah  mengajukan permohonan  HPL  atas  tanah  yang  sudah  merupakan  asetnya  agar  tidak  hilang  dan  dapat dikomersilkan. 26 Dengan kata lain HPL diajukan dalam rangka permohonan perubahan hak. Ana  Silviana,yang  menyatakan  …,  Hasil  analisis  HPL  bukanlah  hak  atas  tanah sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUPA,… 27 Demikian  juga  Maria  SW  Sumardjono menyatakan bahwa, Hak Pengelolaan bukanlah hak atas tanah, tetapi merupakan bagian dari dari  Hak  Menguasai  Negara  yang  sebagian  kewenangannya  dilimpahkan  kepada pemegangHPL. 28 Dalam  penyediaan  tanah  tersebut,  pemegang  haknya  diberi/dilimpahi kewenangan  negara  yang  diatur  dalam  pasal  2  UUPA,  sebagai  kewenangan  hukum  publik, bukan  merupakan  kewenangan  yang  ada  pada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  berada  dalam bidang  hukum  perdata. 29 Dalam  praktek  HPL,  sejatinya  yang  terjadi  adalah  bukan pelimpahan  kewenangan  secara  langsung  hak  menguasai  tanah  oleh  negara,  tetapi  sejatinya bertujuan untuk melakukan perubahan hak  yang telah dimiliki. Terjadi pergeseran sifat  Hak Pengelolaan  yang  bersifat  Publik  mengarah  ke  arah  Perdata  (Privat).  Pada  awalnya  HPL berfungsi sebagai “pengelola” bergeser ke arah fungsi “hak”. 30
UUPA  tidak  secara  tegas  mengatur  HPL,  namun  UUPA  adalah  landasan  yuridis pengaturan  pertanahan  di  Indonesia,  dan  pada  hakikatnya  hak  pengelolaan  bukan  hak  atas, sebagaimana  diatur  dalam  UUPA,  melainkan “gempilan” hak  menguasai  negara.  Frasa  kata …, atau  memberikannya  dalam  pengelolaan,…, dalam  Penjelasan  Umum  II  UUPAadalah
26 Ana Silviana, “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas,” Diponegoro Private Law Review 1 (1394): 36–45.
27 Silviana.
28 Maria SW Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2019).
29 Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional .
30 Silviana, “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas.”
cikal  bakal  dari  dibentuknya  Hak  Pengelolaan,  yang  pada  intinya  sebagai  pelimpahan kewenangan  negara  atas  tanah/permukaan  bumi  berdasarkan  Pasal  2  UUPA.  Tujuan pelimpahan  tersebut  adalah  agar  tanah  yang  dapat  disediakan  bagi  fihak  lain  yang memerlukan tanah, atau untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugas badan penguasa masing- masing. 31
Ketiga  pendapat  menyatakan  HPL  bukan  hak  atas  tanah  menurut  UUPA,  dan cenderung  menempatkannya  sebagai  bagian  pelimpahan  sebagian  kewenangan  negara sebagaimana  yang  diatur  Pasal  2  UUPA,  namun  tidak  menentukan  status  tanah  yang bagaimana  yang  seharusnya  dapat  diberikan  HPL,  tanah  dengan  status  yang  telah  diberikan negara  dengan  salah  satu  hak  menurut  UUPA  (tanah  negara  tidak  bebas),  atau  tanah  yang belum diberikan hak menurut UUPA (tanah negara bebas).
Boedi  Harsono  menyatakan  HPL  bersifat  publik,  dilimpahkan  pada  Badan  Penguasa untuk  melaksanakan  tugasnya,  dan  objeknya  adalah  tanah  yang  belum  diberikan  dengan sesuatu hak menurut UUPA, atau tanah negara bebas. Catatan beliau atas Penjelasan Umum II UUPA adalah:
“...  Dengan  berpedoman  pada  tujuan  yang  disebut  di  atas negara  dapat  memberikan tanah ( yang  dimaksudkan  adalah  tanah  yang  tidak  dipunyai  dengan  sesuatu  hak  oleh seseorang  atau  pihak  lain-Boedi  Harsono-pen )  kepada  seseorang  atau  badan-badan  dengan suatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak hak guna usaha, hak  guna bangunan atau hak pakai, atau  memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 Ayat (4). 32
Berdasarkan  perundang-undang,  penerapannya,  dan  pendapat  sarjana,  dapat  ditarik pengertian:
1. Dalam  praktek,  HPL  diberikan  dalam  rangka  perubahan  hak,  agar  tanah  yang  sudah merupakan asetnya, agar dapat dikomersilkan dan tidak hilang;
2. Peraturan  perundang-undangan  tidak  mengatur  pemberian  HPL  untuk  pemanfaatan tanah sebagai hutan;
3. Kriteria tanah objek  HPL, maupun sifat  HPL  yang dapat  dimanfaatkan sebagai  hutan, tidak diatur dalam peraturan pelaksanaan UUPA.
4. Para sarjana berpendapat, bahwa HPL bukanlah hak menurut UUPA, tetapi pelimpahan kewenangan negara yang diatur Pasal 2 UUPA.
5. Kriteria  HPL  adalah,  bersifat  publik,  dilimpahkan  dalam  rangka  badan  penguasa melaksanakan tugasnya, objeknya adalah tanah/permukaan bumi yang belum diberikan dengan sesuatu hak menurut UUPA atau tanah negara bebas.
6. UUPA,  berdasarkan  Penjelasan  Umum  II  UUPA,  secara  tersirat  telah  menentukan tanah/permukaan  bumi  yang  menjadi  objek  HPL,  yaitu  tanah/permukaan  bumi  yang belum diberikan hak atas tanah menurut UUPA.
7. Telah terjadi pergeseran melalui perundang-undangan yang mengatur pemberian HPL, yang semula adalah bentuk pelimpahan kewenangan yang bersifat publik, menjadi hak.
Kementrian  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan hutan  bersifat  khas  dan  vital,  yaitu  mengelola  dan  memanfaatkan  Hutan  sebagai  suatu
31 Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional .
32 Harsono.
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan pada tanah berisi sumber daya alam hayati yang didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam  lingkungannya,  yang  satu  dengan  lainnya tidak  dapat  dipisahkan, yang  harus  dilestarikan melalui  penetapan  kawasan  hutan  sebagai wilayah  tertentu  yang  ditunjuk  dan  atau  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  dipertahankan keberadaannya  sebagai  hutantetap,  maka  pemanfaatan  tanah  sebagai  hutan  adalah kepentingan publik.
Dikatakan  khas,  karena  pemanfataatan  tanah  sebagai  hutan  adalah  dalam  rangka pelestarian ekosistem, dikatakan vital karena kelestarian ekosistem adalah kepentingan semua makhluk, oleh karena itu sebagai kepentingan publik, yang harus menjadi kewenangan badan hukum publik/Kementrian.
Namun  demikian,  dalam  kaitannya  dengan  UUPA,  pemanfaatan  tanah  yang  akan dikelola atau dimanfaatkan sebagai  hutan, sebagai  kepentingan  yang khas dan vital  tersebut tersebut, tetap harus didasarkan pada penguasaan tanah yang jelas, agar tercipta  sinkronisasi sebagai  bagian  upaya  harmonisasi  hukum  agraria  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan tanah, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum, dan dapat menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tanah di kawasan hutan.
Hak Pengeloaan yang dapat dilimpahkan pada Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Hak Pengelolaan Publik (selanjutnya disebut HPL Publik- pen )  yang objeknya adalah adalah tanah negara bebas, tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bukan tanah yang dimiliki/kuasai  oleh  seseorang  atau  badan-badan  dengan  suatu  hak  menurut peruntukkan  dan  keperluannya ,  misalnya  dengan  hak  milik,  hak  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan  atau  hak  pakai.  HPL  Publik  dilimpahkan  tanpa  batas  waktu,  dimohonkan  pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang, didaftarkan dan disertifikatkan.  Karena secara teoritis, maupun  menurut  UUPA,  Hukum  Kehutanan  adalah  bagian  dari  hukum  agraria  yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan permukaan bumi/tanah sebagai hutan.
Sedangkan  prosedur/mekanisme  pengadaan  tanah  di  kawasan  hutan  yang  ideal  adalah sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  PT.Medco  E&P  Indonesia,  yaitu  untuk  tanah  yang  telah bersertifikat  dilakukan  berdasarkan  peraturan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum, melalui  pelepasan  hak/pembebasan  hak,  atau  bentuk  lain  yang  didasarkan  pada  asas kebebasan  berkontrak.  Sedangkan  untuk  tanah  yang  belum  bersertifikat  dapat  dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan kajian normatif, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
a. Ketidaksikronan  UUKehutanan  dengan  UUPA,  mengakibatkan  peraturan  pelaksanaan yang dikeluarkan bersifat tumpang tindih, dan tidak memberikan kepastian hukum.
b. Kendala  hukum  yang  dihadapi  dalam  pengadaan  tanah  di  kawasan  hutan,  akibat pembentukan hukum yang bersifat sektoral di bidang kehutanan, adalah:
1) Terjadinya  perbedaan  penafsiran/persepsi  terhadap  prosedur  pengadaan  tanah  yang terdapat di kawasan hutan, dan;
2) Banyaknya  variasi  dokumen  pembuktian  yang  memerlukan  evaluasi  dalam  rangka penyelesaian  hak  atas  tanah  pada  kawasan  hutan  dalam  rangka  pengadaan  tanah pada kawasan hutan, sebagai akibat dari:
c. Figur  hukum  lembaga,  mekanisme/prosedur,  dan  transaksi  tanah  ideal  yang mendukung /dasar ideal pengadaan tanah bagi kepentingan umum di sektor minyak dan gas bumi adalah:
1) Figur  ideal  pengelolaan  dan  pemanfatan  tanah  sebagai  hutan  adalalah  HPL Publik, dengan kriteria: tanpa batas waktu, objeknya tanah/permukaan bumi yang belum  dihaki  dengan  hak  atas  tanah  menurut  UUPA,  diperoleh  berdasarkan permohonan  dan  wajib  didaftarkan  untuk  mendapat  legalitas  formal  berupa sertifikat dibawah koordinasi Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
2) Mekanisme/prosedur pengadaan tanah dan transaksi ideal untuk pengadaan tanah pada kawasan hutan yang ideal adalah sebagai berikut:
a) Untuk  tanah  yang  telah  bersertifikat,  dapat  langsung  melalui  prosedur pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum,  melalui  transaksi  pelepasan  hak, dapat juga dengan kombinasi transaksi lain yang disepakati kedua belah pihak;
b) Untuk tanah yang belum bersertifikat, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, karena  hak  yang  dimiliki  belum  secara  formal  didaftarkan,  dan  diberikan sebagai  salah  dari  hak  yang  tunduk  pada  UUPA,  namun  berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Hak tersebut harus diakui.

## Daftar Pustaka
Amin Masyur. “Pengadaan Tanah Dan Penetapan Tanah Pemerintah.” Palembang, 2019. Aya Sofia. “Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah.” Palembang, 2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan,” 2019.
Damayanti, Noprida. “PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS TANAH HAK MILIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL.” Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 2018. https://doi.org/10.28946/rpt.v6i1.187.
Edison. “Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan.” Palembang, 2019.
Gangga, Iga, Santi Dewi, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan.” Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro Jilid 46 N, no. 3 (2017): 282–90.
Goesniardi, Kusnu. Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah) . Surabaya: JP BOOKS, 2006.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional . 7th ed. Jakarta: Jambatan, 1979.
Manshur, Dafiq Syahal. “Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.” Universitas Islam Indonesia, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005.
Risdiana. “Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat.” Jurnal IUS 5, no. 2 (2017): 338–52.
Rita Sang Dewi. “Lembaga Perjanjian Pengikatan Atas Tanah.” Musi Rawas, 2019.
Silviana, Ana. “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementas.” Diponegoro Private Law Review 1 (1394): 36–45.
Sumardjono, Maria SW. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya . Jakarta: Kompas, 2019.

## Suntoro, Agus. “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum : Perspektif Ham Assessment of Compensation in Land Acquisition for Public Interest : Human Rights Perspective *.” BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 5, no. 1 (2019): 13–25.
Sutami. “Pemberian Izin Kawasan Hutan.” Palembang, 2019.
Tutut Ferdiana Mahita Paksi, Suteki, Tity Wahju Setiawati. “Rekonstruksi Kebijakan Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Berbasis Suistainable Development.”
Diponegoro Law Journal 6, no. 3 (2017): 1–21.