## PENGANGKATAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN
Endang Purwaningsih *) e.purwaningsih@yarsi.ac.id
Nurul Fajri Chikmawati *) nurul.fajri@yarsi.ac.id
(Diterima 08 September 2021, disetujui 04 Oktober 2021)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  describe:  1)  forms  of  legal  protection  during  the COVID-19  pandemic  that  are  applied  to  MSMEs;  2)  the  model  for  empowering MSMEs in an effort to raise the interests of MSMEs during a pandemic. This research is  included  in  applied  normative  research  or  empirical  normative  research,  which emphasizes  secondary  data  supported  by  observations  and  interviews  with  MSME actors, MSME Actors Association/Association, and MSME Cooperative Service. This research  uses  literary  study  and  is  supported  by  in-depth  interviews,  with  a  statute approach, a sociological approach and a historic approach, so that data are obtained both from the literature, observational support and interviews. The type of data in this study  is  secondary  data.  Primary  data  in  the  form  of  numbers  or  the  results  of interviews and observations are only to support secondary data. The secondary data used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of  the study, it can be concluded that  policies and regulations during the pandemic, the  Employment  Creation  Law  and  its  derivatives  have  been  enacted,  as  well  as national  economic  recovery  policies;  but  in  its  implementation  until  now  it  has  not been  enough  to  help  MSME  actors  who  tend  to  want  to  grow  and  revive  their production and marketing. It needs continuous support and assistance in addition to concrete  evidence  of  facilitation.  The  application  of  policies  for  MSMEs  during  the pandemic has not been in accordance with the expectations of fulfilling the interests of MSMEs to recover and rise soon
Keywords : MSMEs, Pandemic, Legal Protection, Empowerment
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini  adalah untuk mendeskripsikan: 1) bentuk perlindungan hukum selama    masa  pandemic  covid  19  yang  diterapkan  bagi  UMKM;  2)  model pemberdayaan  UMKM  dalam  upaya  mengangkat  kepentingan  UMKM  dalam  masa pandemic.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  normatif  terapan  atau  penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan  wawancara  dengan  pelaku  UMKM,  Asosiasi/Perkumpulan  Pelaku  UMKM,    dan Dinas  Koperasi  UMKM.  Penelitian  ini    menggunakan literary  study dan  didukung dengan in  depth  interview, dengan statute  approach,  sosiologisch  approach dan historish  approach, sehingga  data    diperoleh  baik  dari  kepustakaan,  dukungan pengamatan  maupun  wawancara . Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Data  primer  berupa  angka  atau  pun  hasil  wawancara  dan  pengamatan hanyalah  sebagai  pendukung  data  sekunder  saja.  Data  sekunder  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer  dan    bahan  hukum  sekunder.  Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dan regulasi selama pandemic, telah diberlakukan  UU  Cipta  Kerja  dan  turunannya,  juga  kebijakan  pemulihaan  ekonomi nasional;  namun  dalam  pelaksanaannya  hingga  saat  ini  belum  cukup  membantu pelaku  UMKM  yang  cenderung  ingin  segera  tumbuh  dan  bangkit  kembali produksinya  dan  pemasarannya.  Perlu  keberpihakan  dan  pendampingan  terus menerus  selain  bukti  nyata  fasilitasi.  Penerapan  kebijakan  bagi  UMKM  di  masa pandemic  belum  sesuai  dengan  harapan  pemenuhan  kepentingan  UMKM  untuk segera pulih dan bangkit
Kata kunci : UMKM, Pandemi, Perlindungan Hukum, Pemberdayaan

## I. Pendahuluan
Sejak  bulan  Maret  2020  hingga  bulan  Oktober  2021  tentu  merupakan masa  sulit  bagi  para  pelaku  UMKM  Indonesia,  target  yang  telah  dicanangkan untuk  lebih  berkembang  bisa  jadi  melangkah  mundur,  dan  terimbas  pandemi. Kondisi  darurat  kesehatan  masyarakat  akibat  covid-19  kemudian  diatur  dengan Keppres  11  tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19).  Hal  ini  karena  COVID-19 menyebabkan  hal  yang  bersifat  Luar  Biasa.  Keppres  11  tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19)  menyebutkan  bahwa  jumlah  kasus  kematian  karena  Coronavirus sudah  meningkat  dan  meluas  antar  wilayah  dan  antar  negara  serta  memiliki dampak  pada  kondisi  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  hankam  dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam  kondisi  pandemi  ini,  kemampuan  bertahan dan  kejelian membaca pasar tentu tak serta merta bisa menghidupkan kembali eksistensi UMKM, perlu tangan-tangan stakeholders yang  peduli  terhadap  UMKM  ini.  Pengangkatan UMKM  diperlukan  agak  UMKM  tidak  makin  terpuruk,  namun  mampu  bertahan, dan  berkembang.  Pengembangan  usaha  kecil  dan  koperasi  sebagai  basis ekonomi  kerakyatan  yang notabene mengangkat  kearifan  lokal  merupakan langkah besar yang harus dilaksanakan dengan kebijakan yang tepat.
Selama  ini  sebelum  pandemi  telah  dilaksanakan    strategi  pemberdayaan yang cukup mengena bagi khalayak pelaku UMKM, baik dari sisi faktor produksi maupun pemasaran. Di saat pandemi  diketahui bahwa puluhan ribu terdampak, dan sebagian kecil tidak terdampak. Banyak UMKM yang bankable dan banyak juga tidak bankable.
Kondisi  pandemi  telah  menambah  beban  berat  pelaku  UMKM,  namun Pemerintah  pada  medio  Mei-Juli  2020  telah  berupaya  melaksanakan    lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM. Di  sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  termasuk  program  khusus  bagi usaha  ultramikro  dan  usaha  mikro  yang  selama  ini  tidak  bersentuhan  dan  tidak terjangkau  oleh  lembaga  keuangan  maupun  perbankan.  Para  pelaku  usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari  pemerintah.  Selanjutnya  mengenai  insentif  perpajakan  yang  berlaku  bagi para  pelaku  UMKM  dengan  omzet  di  bawah  Rp4,8  miliar  per  tahu,  terhadap mereka,  pemerintah  telah  menurunkan  tarif  PPh  final    untuk  UMKM  dari  0,5 menjadi  0  persen  selama  periode  enam  bulan  dimulai  dari  April  sampai September  2020.  Kemudian  relaksasi  dan  restrukturisasi  kredit  UMKM  menjadi bagian  dari  skema  ketiga  yang  disiapkan  oleh  pemerintah.  Skema  ini  meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat),  UMi  (Kredit  Ultramikro),  PNM  Mekaar  (Permodalan  Nasional  Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima  bantuan  permodalan  dari  beberapa  kementerian.  Pemerintah  juga memberlakukan  perluasan  pembiayaan  bagi  UMKM  berupa  stimulus  bantuan modal  kerja  sebagai  bagian  dari  skema  keempat  yang  telah  disiapkan.  Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.
Terdapat  41  juta  pelaku  UMKM  yang  terhubung  dengan  lembaga pembiayaan  maupun  perbankan.  Masih  terdapat  23  juta  pelaku  UMKM  yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR  sekaligus  akan  mendorong  inklusi  keuangan,  sedangkan  bagi  yang  tidak bankable penyalurannya  bisa  lewat  UMi,  Mekaar,  maupun  skema  program lainnya.  Skema  kelima,  pemerintah  melalui  kementerian,  lembaga  BUMN,  dan pemerintah  daerah  bertindak  sebagai  penyangga  dalam  ekosistem  UMKM, utamanya  pada  tahap  pemulihan  dan  konsolidasi  usaha  setelah  pandemic ( https://covid19.go.id/p/berita/lima-skema-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di- tengah-pandemi-covid-19 diakses 11Agustus 2020 ).
Pemerintah  tentu  perlu  menguatkan  kelembagaan  UMKM,  memberi perhatian  khusus,  melindunginya  dari  ketidakberdayaan.  Pemerintah  juga  terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan KUR khusus selama  masa  pandemi.  Tambahan  subsidi  bunga/margin  KUR,  penundaan angsuran  pokok,  dan  relaksasi  ketentuan  restrukturisasi  KUR  telah  diberikan kepada  penerima  KUR.  Upaya  meningkatkan  kemampuan  usaha  dan pemasaran  produk  UMKM,  pemerintah  memberikan  beberapa  program  antara lain  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan Indonesia  dan  Bantuan  Produktif  (Modal Kerja)  bagi  pelaku  usaha  mikro.  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif, Kementerian  KUKM,  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi,  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  serta kementerian/lembaga  lainnya  diharapkan  dapat  membeli  produk  UMKM  melalui aplikasi  serta  e-katalog  dan  laman  UMKM  untuk  pengadaan  barang/jasa. Pemerintah  juga  telah  mempersiapkan  upaya  peningkatan  daya  saing  UMKM dalam lingkup jangka panjang melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)  Cipta  Kerja  Klaster  Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi  dan  UMKM  serta  peraturan  pelaksananya.  Pelaku  UMKM  untuk memanfaatkan  platform  digital  dalam  meningkatkan  usahanya.  Apalagi  sudah terbukti dalam masa pandemi Covid-19 ini, UMKM yang memanfaatkan platform digital lebih punya kekuatan untuk bertahan ( https://www.beritasatu.com/whisnu- bagus-prasetyo/ekonomi/664255/pemerintah-perkuat-dukungan-untuk-umkm- hadapi-pandemi diakses 1 September 2020).
Beberapa informasi dari media massa dan fakta di lapangan menunjukkan bantuan  tersebut  kurang  tepat  sasaran,  karena  ada permasalahan- permasalahan  hutang  UMKM  mendasar  yang  belum  terpecahkan.  Beberapa  di antaranya adalah tentang hutang UMKM ke lembaga tidak resmi yang mencekik dan  manajemen  risiko  mereka  yang  masih  buruk.  Pemerintah  seharusnya membenahi masalah-masalah tersebut terlebih dahulu untuk memastikan bentuk yang tepat untuk menolong
UMKM pada masa pandemi ( https://theconversation.com/bantuan-utang-untuk-umkm-selama-pandemi-tidak- tepat-sasaran-5-cara-untuk-memperbaikinya-140730 diakses 1 September 2020).
Dengan  kondisi  UMKM  saat  pandemic  berlangsung  ini,  kebijakan- kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah perlu dikaji, apakah benar-benar  berpihak  dan  melindungi  serta  memulihkan,  apakah  terdapat harmonisasi  dan  efektif  berlakunya  bagi  para  pelaku  UMK,  sehingga  mereka tidak  hanya  cukup  mampu  bertahan,  namun  mengentaskan  diri  dari  kondisi terburuk,  bergeliat  meningkat  dan  berkembang  mengarah  pada  kondisi  yang lebih tangguh.
Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut 1) Bagaimanakah perlindungan  hukum  selama    masa  pandemic  covid  19  yang  diterapkan  bagi UMKM?  2)  Bagaimanakah        pemberdayaan  UMKM  dalam  upaya  mengangkat kepentingan UMKM dalam masa pandemi?

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  normatif  terapan  atau  penelitian normatif  empiris  yakni  menekankan  pada  data  sekunder  didukung  hasil pengamatan  dan  wawancara  dengan  pelaku  UMKM,  Asosiasi/Perkumpulan Pelaku UMKM,  dan Dinas Koperasi UKM.
Penelitian ini  menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview, dengan statute  approach,  sosiologisch  approach dan historish approach ,    sehingga  data    diperoleh  baik  dari  kepustakaan,  dukungan pengamatan maupun wawancara.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer berupa angka atau pun hasil wawancara dan pengamatan hanyalah sebagai pendukung
data sekunder saja. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan  bahan hukum sekunder.

## III.  Hasil dan Pembahasan
3.1.  Perlindungan  Hukum  selama    masa  pandemic  covid  19  yang diterapkan bagi UMKM
Sebelumnya,  UU  UMKM  menggunakan  kriteria  UMKM  yang didasarkan  pada  kekayaan  bersih  dan  hasil  penjualan  tahunan,  namun kriteria  ini  diubah  melalui  UU  Cipta  Kerja.  Dalam  UU  Cipta  kerja,  ukuran yang  digunakan  adalah  berdasarkan  modal  usaha  atau  hasil  penjualan tahunan.  Sebanyak 49 aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  telah diundangkan pada 2 Februari 2021. Di antara 49 aturan turunan  tersebut,  salah  satu  aturan  yang  diundangkan  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  Dan Pemberdayaan  Koperasi  Dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah (Peraturan Pemerintah/PP No. 7/2021).
Melalui  PP  tersebut,  ditetapkan  kriteria  terbaru  untuk  suatu  usaha dapat diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan  dalam  PP  7/2021  merupakan  ketentuan  lebih  lanjut  sesuai dengan  amanat  dari  Pasal  87  angka  1  UU  Cipta  Kerja  yang  mengubah ketentuan  kriteria  UMKM  dari  UU  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
Kriteria  terbaru  UMKM  berdasarkan  Pasal  35  ayat  (3)  PP  7/2021 adalah  sebagai  berikut:  Kriteria  Modal  usaha  Usaha  Mikro  memiliki  modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih Rp1 – 5 miliar,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha.  Usaha Menengah memiliki modal usaha Rp5 – 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat.  Meskipun  begitu,  terdapat  pengecualian  untuk  tidak menggunakan kriteria modal usaha. Dalam hal pengecualian tersebut, yang digunakan adalah kriteria hasil penjualan tahunan. “Dalam hal pelaku usaha telah  melaksanakan  kegiatan  usaha  sebelum  Peraturan  Pemerintah  ini mulai  berlaku,  pemberian  kemudahan,  pelindungan,  dan  pemberdayaan diberikan  kepada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  memenuhi
kriteria  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),” demikian bunyi Pasal 35 ayat (6) PP 7/2021.
Adapun kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35  ayat  (6)  PP  7/2021  adalah  sebagai  berikut:  Usaha  Mikro  Memiliki  hasil penjualan  tahunan  sampai  dengan  paling  banyak  Rp2  miliar.  Usaha  Kecil Memiliki hasil penjualan tahunan Rp2 -15 miliar. Usaha Menengah Memiliki hasil penjualan tahunan Rp15-50 miliar.
Berdasarkan  Pasal  36  ayat  (1)  PP  7/2021,  untuk  kepentingan tertentu,  kementerian/lembaga  dapat  menggunakan  kriteria  omzet, kekayaan  bersih,  nilai  investasi,  jumlah  tenaga  kerja,  insentif  dan disinsentif,  kandungan  lokal,  dan/atau  penerapan  teknologi  ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
Terkait Pendirian Perseroan untuk UMK pada Pasal 154 A Omnibus Law  sebenarnya  telah  jelas  dinyatakan  bahwa:  (1)  Perseroan  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dapat  didirikan  oleh  1  (satu) orang, (2) Pendirian Perseoran untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan berdasarkan surat  pernyataan pendirian yang  dibuat  dalam Bahasa Indonesia,  (3) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai pendirian  Perseroan  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah: a) Keringanan Biaya Pendirian Badan Hukum.
Pasal 153 I dinyatakan bahwa: (1) Perseroan Usaha Mikro dan Kecil diberikan  keringanan  terkait  pendirian  badan  hukum,  (2)  Ketentuan  lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
Dengan  adanya  ketentuan  yang  membebaskan  para  pendiri Perseroan  UMK  untuk  menentukan  modal  dasarnya  sendiri,  sangat memudahkan UMK dalam hal mendapatkan status badan hukum sehingga dapat  mendorong  pertumbuhan  UMK  itu  sendiri.  Kemudahan  berusaha yang  digencarkan  oleh  pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan  UMK juga dituangkan dalam ketentuan Pasal 153A hingga Pasal 153J, yaitu:
1. Perseroan  yang  memenuhi  kriteria  UMK  dapat  didirikan  oleh  1  (satu) orang;
2. Pendirian  Persero  UMK  dilakukan  berdasarkan  Surat  Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. Kepemilikan saham Perseroan UMK yang didirikan oleh 1  (satu) orang dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Pemegang Saham Perseroan UMK merupakan orang perseorangan;
5. Pendiri  Perseroan  hanya  dapat  mendirikan PT  UMK  sejumlah  1  (satu) Perseroan UMK dalam 1 (satu) tahun;
6. Direktur  atau  Direksi  Perseroan  UMK  wjaib  membuat  laporan keuangan.
7. Apabila modal Perseroan UMK melebihi ketentuan kriterua UMK dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah,  maka  Perseroan  UMK  harus  mengubah  statusnya menjadi Perseroan;
8. Perseroan  UMK  dibebaskan  segala  biaya  terkait  pendirian  badan hukum.
Selain  penderhanaan  administrasi  baik  pada  UU  Cipta  Kerja  dan turunannya, UMKM perlu naik kelas, jangan hanya pada tingkat kesiapaan teknologi (tkt) 1-3, namun harus mampu naik ke tingkat kesiapan teknologi (tkt)  4-6,  dengan  digitalisasi  dan  pemilikan  HKI. Branding tanpa  ini  serasa tidak  mungkin,  tentu  saja  harus  ada  peningkatan  kualitas  produk,    desain yang atraktif, produk makin inovatif dan berbasis IT. Terlebih dahulu UMKM harus  dibekali  dengan legal  entity. Teknologi  informasi  memegang  peran penting,  mengkomersilkan  sesuatu  yang  mungkin  sederhana  menjadi  unik dan  unggul.  Jamu  maupun  wedang  uwuh  yang  semula  hanya  dikenal dengan  jamu  gendong,  bisa  merambah  setiap  hotel  di  Solo  sebagai welcome  drink. Sesuatu  yang  unik,  dikembangkan  dan  dipromosikan dengan  IT  dan  dikomersilkan  dengan e  commerce dan  dukungan  budaya masyarakat serta kearifan local, tentu memberi nilai tambah untuk “PD” to think global.
Manajemen  UMKM  dan  strategi  pemasaran  juga  memerlukan perubahan mindset, tidak  hanya  harus  sudah  lengkap  legalitasnya, diperlukan mindset:  from  ‘so  what’  to  ‘social’ ,  yang  peneliti  sependapat dengan  Kasian  Lew  (2014:36) merupakan:… look  at  how  factors  in  the broader  environment  contribute  to  anti  social  mindset:  traditional  business practices,  the  unprecedented,  accelerating  speed  of  change,  high uncertainty and ambiguity, and fear.”
Selama  ini  pelaku  UMKM    memproduksi  dan  melestarikan  secara turun  temurun  bersama  keluarga,  belum  di promote  and  protect dengan benar,  serta  belum  diunggulkan  sebagai  produk brandmark masyarakat
indigenous yang  mengangkat  kearifan  lokal.  Sependapat  dengan    Barr (2017: 176) “A high performance culture is an output, not an input. Culture is an outcome of, not an input to, organisational performance.”
Dukungan  pemerintah  terurai  dalam  6  tindakan  yang  bisa dikualifikasi  dalam  3  kebijakan  yakni  restrukturisasi  kredit  UMKM,  kredit modal  kerja  dan  dukungan  lainnya,  yang  pelaksanaannya  bekerjasama dengan  OJK.  Restrukturisi  meliputi    relaksasi  penilaian  kulaitas  asset, penundaan  pokok  dan  subsidi  bunga.  Kemudian  terkait  modal  kerjaa meliputi  kredit  modal  kerja  berbunga  murah,  dan  penjaminan  kepada Askrindo  dan  Jamkrindo.  Lainnya  berupa  insentif  pph  final,  dan  banpres produktif usaha mikro.
Pandemi  Covid-19  mengubah  Perilaku  Konsumen  dan  Peta Kompetisi  Bisnis  yang  perlu  diantisipasi  oleh  para  pelaku  usaha  akibat adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di  rumah  dengan  memanfaatkan  teknologi  digital.  Perubahan  lanskap industri  dan peta  kompetisi  baru  ditandai  dengan  empat  karakeristik  bisnis yaitu Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan Low-Mobility .
Dengan  begitu,  pelaku  usaha  termasuk  UMKM  perlu  berinovasi dalam  memproduksi  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar. Mereka  juga  dapat  menumbuh-kembangkan  berbagai  gagasan/ide  usaha baru  yang  juga  dapat  berkontribusi  sebagai  pemecah  persoalan  sosial- ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi ( social entrepreneurship ).
3.2.  Pemberdayaan  selama    masa  pandemic  covid  19  dalam  upaya mengangkat kepentingan UMKM
Bagus  Dwi  Budiantoro  salah  satu  staf  Dinas  Koperasi  UKM Yogyakarta  (Wawancara  23  Mei  2021)  terkait  penguatan  kelembagaan UMKM  setelah  UU  Cipta  Kerja,  menurutnya  pengesahan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa keberkahan bagi para pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Dikarenakan memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan kepada UMKM merupakan  salah  satu  tujuan  UU  Cipta  Kerja.  Salah  satu  pasal    yang menguatkan  kelembagaan  UMKM  yaitu  pasal  87  UU  yang  semakin mempermudah  perizinan,  membuka  akses  pembiayaan  dan  memberikan perlindungan. Pasal 91, perizinan usaha UMKM akan lebih sederhana dan
mudah.  Pasal  88-90,  akses,  dukungan  dan  perlindungan  UMKM  untuk bermitra  dan  bekerja  sama  dengan  industri.  Pasal  96-104,  mewajibkan Pemerintah  dan  dunia  usaha  untuk  memberikan  pedampingan  dalam meningkatkan kapasitas UMKM.
Manfaat  Undang-Undang  Cipta  Kerja  untuk  UMK  selain  perizinan tunggal  bagi  UMK  melalui  pendaftaran;  juga  memberikan  insentif  dan kemudahan bagi usaha menengah dan  besar yang bermitra dengan UMK; pengelolaan  terpadu  UMK  melalui  sinergi  dengan  pemangku  kepentingan; insentif  fiskal  dan  pembiayaan  untuk  pengembangan  dan  pemberdayaan UMKM,  serta  pemerintah  memprioritaskan  penggunaan  DAK  untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
UU  Cipta  Kerja  menjawab  masalah  utama  Koperasi  dan  UMKM untuk tumbuh besar dengan cara mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses  pembiayaan,  pasar,  pengembangan  usaha,  dan  perizinan. Dengan  adanya  kemudahan  tersebut  kemampuan  UMKM  dalam penyerapan  tenaga  kerja  akan  semakin  besar.  UU  Cipta  Kerja  juga memberikan  penguatan  dan  proteksi  terhadap  persaingan  dengan  usaha besar, dan juga pemberian jaminan kredit program tidak harus berupa aset, tetapi kegiatan UMKM dapan dijadikan jaminan kredit.
Program  PEN  untuk  mendukung  UMKM  pada  tahun  2020  tercatat telah berhasil  menjadi  dukungan bagi  dunia  usaha,  khususnya  bagi  sektor informal  dan  UMKM  untuk  bertahan  dalam  menghadapi  dampak  pandemi. Pemerintah  juga  terus  berupaya  mendorong  para  pelaku  UMKM  untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia  (Gernas  BBI),  di  mana  hingga  akhir  2020  sudah  terdapat  11,7 juta UMKM on boarding .
Pada  saat  pandemic  ini  semua  berfokus  pada  pemulihan  ekonomi, kadang aspek hukum diabaikan seperti halnya perlindungan produk seperti kembali  sebelum branding (yang  penting  laku),  legalitas  usaha  dan perlindungan  konsumen.  Budaya  memenuhi  protocol  kesehatan  menjadi dinomorduakan. Perlu juga dikaji strategi untuk melindungi dan mengangkat produk  lokal  UMKM  ini  sehingga  memiliki  daya  saing.  Menurut  Peter  & Olson  (2010),  “ because  consumers  cannot  buy  a  brand  unless  they  are aware  of  it,  brand  awareness  is  general  communication  goal  for  all
promotion  strategies. ”  Produk  harus  dipromosikan,  didaftarkan  merek dagangnya dan digunakan terus menerus produk tersebut baik oleh lapisan bawah maupun atas (bangga menggunakan produk tersebut).
Menurut  Cravens  &  Piercy  (2009): “Types  of  Innovations:  (1) Transformational innovation, that are radically new and the value created is substantial.  (2)  substantial  innovation,  products  that  are  significantly  new and create important value for customers. (3) Incremental innovations, new products that provide improved performance or greater perceive d value.”
Diperlukan  inovasi  dan  manajemen  yang  baik  dalam branding produk, agar selalu menarik pasar untuk memiliki produk yang diluncurkan. UMKM  yang  berjiwa  wira  usaha  sebagai innovator sekaligus leader dalam pengembangan  produk,  harus  mengelola  dengan  tangguh  kinerja  capaian yang  diinginkan.  Menurut  Ries  (2014:  12) “.  Internal  or  external,  in  my experience  start  up  teams  secure  resources  require  three  structural atributes:  scarce  but  secure  resources,  independent  authority  to  develop their business, an d personal stake in the outcome.”
Menurut Leland (2016:10)  terkait, “The new branding and marketing mindset  and  Myths,  specifically  I  m  going  to  take  creative  licence  with  the words:  branding,  marketing,  promotions  adn  public  relations .”  Selanjutnya Leland  (2016:11) juga  berpendapat  bahwa,  “ Once      you  understand  (and embrace) the powerful shifts in branding and marketing that are going on in today’s  digital  world,  you’ll  be  itching  to  jump  headlong  into  becoming  a branding big shot in y our field. Not so fast.”
Sekali  lagi,  perlu  ditekankan,  para  produsen  yang  notabene  pelaku UMKM  harus  berubah mindset dari  konvensional  menuju  wira  usaha moderen,  banyak unicorn bermunculan,  gerai  bertebaran  di  seluruh pelosok,  namun  harus  diimbangi  mental  mengunggulkan  produk  kreatif inovatif,  kearifan  lokal  dan  berbasis  informasi  teknologi,  mengingat  era digital  telah  melingkupi  seputar  UMKM.  Menurut  Isson  dan  Harriott (2016:332-333)  Inovasi  sangat  penting,  namun  berisiko  dalam  pasar  yang dinamis  karena  adanya  ketidakpastian  tentang  kemajuan  produk  atau layanan  ketika  menggunakan  teknologi  baru  pada  lingkungan  pasar  yang tidak  pasti.  Dalam  kondisi  ini,  seorang  pelaku  bisnis  dituntut  mampu menggunakan  berbagai  alat  dan  teknik  untuk  membantunya  berinovasi
lebih  efektif  dengan  probabilitas  keberhasilan  yang  lebih  besar.  Literatur pengembangan produk baru menawarkan beberapa alat untuk membantu.
Menurut  Gary  S.  Lynn  &  Ekgun  (1998:  11-18) "The  tools  used  are based  on  one  of  six  strategic  innovations  consisting  of  process,  speed, learning, market, technology and quantitative. But it must be noted that it is uncertain which strategy should be used and when."
Pada  beberapa  kasus  bisnis,  inovasi  juga  melalui  proses  non  linier, di  mana  tidak  berhasil  dari  awal  dan  hampir  gagal  beberapa  kali,  namun berkembang seiring waktu dan masih berkembang seperti kasus Nespresso yang  berhasil  dengan  penerapan  strategi    yang  terdapat  kombinasi  unik dari konsep inovasi dan keunggulan kompetitif (Alexander Brem dkk, 2016: 133-148).
Inovasi  produk  tentu  bertujuan  untuk  menghasilkan  keuntungan maksimal,  oleh  karena  itu  secara  keseluruhan  baik  inovasi  (proses  dan pasar),  Inovasi  organisasi  dan  inovasi  perilaku  harus  seimbang.  Oleh karena  itulah  perlu  upaya  strategi  secara  keseluruhan  yang  dapat meningkatkan inovasi dan keunggulan bersaing produk UMKM, dan dicapai melalui pemberdayaan yang promote, protect and advance.
Pemberdayaan haruslah membangun ketangguhan dan kemandirian UMKM  di  masa  pandemic  dan  pasca  pandemic  harus  didukung  oleh pemerintah  apalagi  untuk  digitalisasi  dan  survive  juga  diperlukan  inovasi dan  komersialisasi.  UMKM  perlu  didampingi  dan  difasilitasi,  namun  harus tetap  diupayakan  pemberdayaan  agar  tumbuh  kemandirian.  UMKM  harus naik  kelas  baik  dengan  digitalisasi  maupun  dengan  hak  kekayaan intelektual. Perlu komersialisasi dengan branding, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Sandiaga Uno Kemenparekraf RI dalam webinar Think “IP  & SME’s: Taking Your Ideas to Market” 26-4-2021 menyatakan bahwa Program  Kemenparekraf  adalah  memfasiltasi  8900  UMKM  dalam pendaftaran  kekayaan  intelektual,  memberikan  akses  kemudahan  produk ekonomi  kreatif  agar  bisa  bangkit,  pulih  dan  berkembang.  Program  lain adalah  membantu  lisensi,  waralaba, co  branding dan  alih  teknologi  serta penciptaan  nilai  tambah.  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  RI  menurut Hanung pada kesempatan yang sama juga menyatakan telah memfasilitasi 11  ribuan  lebih  pendaftaran  HKI  produk  UMKM.  dia  menambahkan  bahwa
UU  Cipta  Kerja  mengamanahkan  30  persen  minimal  dari  fasilitas  public seperti  rest  area,  bandara  harus  diisi  gerai  UMKM,  tentu  perlu  kerjasama dengan  pihak  terkait  dan  di  sisi  lain  produk  UMKM  harus  didaftarkan mereknya,  agar  mampu branding dengan  iklim  kondusif  ini.    Freddy  Haris KemenkumHAM  RI  menyatakan  tentang  peran  Pemda  dalam  tiga  tahun terakhir  ini  sudah  consent  dengan  perlindungan  HKI,  peran  penting  peran Pemda khususnya untuk (1) UMKM dan (2) Geographic Indication.
Untuk  naik  kelas  ini  tentu  perlu  keberpihakan  yang  makin  konsisten dari  pelbagai  pihak,  juga  pendampingan  tiada  henti.  Jangan  lelah  untuk berkarya  daan  membantu  UMKM  kita.  Tentu  harus  ada  proaktif  dan kfeativitas  dari  para  pelaku  UMKM  itu  sendiri,  juga  wadah  organisasinya untuk menjadi tempat aspirasi dapat ditampung dan diwujudkan Bersama.
Para  inovator  muda  didorong  untuk  mendukung  digitalisasi  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  melalui  program  Pahlawan  Digital  UMKM.  Hal tersebut  digagas  demi  mendorong  transformasi  digital  di  kalangan  pelaku UMKM  yang  pada  akhirnya  dapat  membantu  sektor  tersebut  bertahan  di tengahpandemic(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112150816 -97-569036/digitalisasi-umkm-dinilai-jadi-solusi-di-tengah-pandemi  diakses 28 Mei 2021).
Kementerian Koperasi
UKM RI sendiri memiliki strategi pengembangan  digitalisasi  UMKM  dalam  4  tahap,  pertama,  meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya  bisa  meningkat.  Kedua,  mengintervensi  perbaikan  proses bisnisnya  yang  diturunkan  ke  dalam  beberapa  program.  Ketiga  adalah perluasan  akses  pasar  yang  salah  satunya  juga  Kemenkop  UKM  bekerja sama  dengan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP)  agar  pelaku  UMKM  bisa  menjadi  vendor  pengadaan  barang  dan jasa pemerintah, dan yang keempat adalah mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku  UMKM.  Pahlawan  lokal  pelaku  UMKM  ini  syaratnya  adalah, pemantik,  pemberdaya,  punya brand yang  kuat,  dan  secara  keseluruhan mampu  mengagregasi  usaha  Mikro  dan  Kecil  untuk  berlabuh  ke  platform digital ataupun ke pasar internasional (ekspor) nantinya ( https://www.merdeka.com/uang/4-strategi-pemerintah-dorong-digitalisasi- umkm.html diakses 28 Mei 2021)
Kinerja UMKM pasca pandemic dan pasca omnibus law, diharapkan pulih  kembali,  menyeruak  hingga  menembus  ekspor.  Digitalisasi  dan  HKI tidak bisa ditawar lagi. Yandra Arkeman menyarankan pelaku usaha UMKM agar membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan teknologi digital, sesuai dengan perkembangan zaman.  Agar dapat melakukan transformasi digital dengan baik, maka perlu dilakukan pendekatan yang bersifat selektif dan  bertahap.  Tidak  semua  aspek  bisnis  UMKM   perlu  didigitalisasi sekaligus,  namun harus dicari beberapa aspek yang menjadi prioritas saat ini.  Bisa  dimulai  dari  yang  paling  sederhana,  kemudian   menggunakan teknologi  digital  standar,  baru  selanjutnya   menggunakan  teknologi  digital maju (advanced) seperti  kecerdasan  buatan  atau Artificial  Intelligence  (AI) dan  blockchain. Jadi  derajat  digitalisasi  atau degree  of  digitalizatio n  yang akan diterapkan sangat tergantung pada penguasaan teknologi dan sumber daya keuangan UMKM. Kalau dikaji secara mendalam, maka ada beberapa aspek  bisnis  yang  seharusnya  menjadi  prioritas  untuk  digitalisasi UMKM  saat ini. Aspek yang pertama adalah e-commerce atau pemasaran online. Hal  ini  sudah  menjadi  keharusan  untuk  meningkatkan  daya  saing UMKM,  apalagi  di  saat  pandemi  Covid-19  sekarang  ini (Digitalisasi  UMKM Perlu  Dilakukan  Secara  Bertahap  https://investor.id/finance/digitalisasi- umkm-perlu-dilakukan-secara-bertahap, diakses 28 Mei 2021).
Handayani Ketua UMKM Wedang Uwuh DIY (wawancara tanggal 20 Agustus 2021) menyatakan saat ini tengah inovasi produk, dibantu program CSR  salah  satu  bank  BUMN,  namun  tidak  semua  anggotanya diikutsertakan.  Bantuan  program  lebih  banyak  melalui  perkumpulan  yang sudah  berbadan  hukum.  Dia  tidak  ingin  berurusan  dengan  bank  dalam artian pinjam modal, karenaa tidak ingin  punya utang. Teman-temannya di perkumpulan  juga  punya  mindset  yang  sama,  daripada  nantinya  ditagih daan menjadi kredit macet, lebih baik tidak bankable, mereka lebih suka jika ada  CSR  atau  bantuan  gratis  baik  berupa  mesin  maupun  fasilitasi  merek, ijin edar, halal atau pun lainnya.
Jadi  menurut  penulis,  berilah  kesempatan  UMKM  untuk  maju, dengan:
1. regulasi dan keberpihakaan dari pusat hingga daerah untuk makin melindungi;
2. lengkapi  dan  fasilitasi  semua  perijinan  dan  legalitas  yang diperlukan;
3. pemberdayaan  untuk  tumbuhkan  kemandirian  dan  kepercayaan diri dengan bekal HKI dan digitalisasi;
4. fasilitasi komersialisasi tidak hanya di rest area, hotel, mall, namun uji  coba  produk ekspor  dengan menekankan  unik  khas daerah  di Indonesia dan mutu produk;
5. membuat pionir incubator bisnis pada masing-masing perkumpulan  UMKM  dan  signifikansi  dengan  kemampuan  IT,  link pariwisata,  parekraf  dan  kominfo  serta  dinas  lain  seperti perdagangan dan pemda.
Irma pengurus perkumpulan UMKM Bantarsari Bogor Jawa Barat 10 Juli  2021  menyatakan    bahwa  jumlah  UMKM  yang  ada  di  desa  Bantarsari adalah  384  orang.  Masih  banyak  yang  skala  mikro,  demikian  juga  hanya beberapa  orang  yang  punya  lebel  Pirt  dan  halal.  Merek  belum  terdaftar semua,  pelaku  UMKM  sedang  bersiap  untuk  mendapatkan  fasilitasi  ini. Mereka ingin dibantu juga untuk mendobrak perijinan di masa pandemi ini. Mayoritas  omzet    turunnya  sekitar  50%.  Untuk  bantu  membuat  PIRT  juga sangat panjang prosesnya. NIB/ Nomor ijin Berusaha saja yang bisa online. Ijin  kementerian  koperasi  nya  terkait  harus  survey  tempat  produksi  perlu dibantu.
Rahmad    Bukhari  Muslim  kepala  Desa  Ciseeng  Bogor  (25  Maret 2021)  sekaligus  menyuarakan  suara  hati  /aspirasi  UMKM  di  wilayahnya, menyatakan  bahwa  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  maupun pemda  selama  pandemic  adalah  social  distancing,  protocol  Kesehatan, meniadakan  kegiatan  yang  mengundang  banyak  massa,  meningkatkan ketahanan  pangan,  dan  penyuluhan  vaksinasi.    dalam  hal  penerapannya cukup  efektif  tetapi  ada  juga  yang  kurang  respon.  kendala  utama  di  masa pandemic  adalah  pada  lini  perbaikan  ekonomi,  karena  tidak  sedikit  warga yang terkena PHK sehingga kehilangan penghasilan dan tentu menurunnya kemampuan  daya  beli  masyarakat  sehingga  sektor  usaha  menengah  ke bawah  banyak  yang  gulung  tikar.  untuk  penguatan  kelembagaan, menurutnya  khusus  dalam  menunjang  legalitas  UMKM,  pemerintah  sudah tepat  dengan  melonggarkan  perijinan  bagi  UKM  dan  sertifikasi  halal.
Harapannya  adalah  dengan  ingin  lebih  diberikan  pembinaan  dan  bantuan modal  (pinjaman)  bagi  UKM  yang  tidak  memberatkan  UKM  itu  sendiri Khadijah  sambal,  Brebes  12  Juli  2021  makin  semangat  di  tengah  sepinya pembeli dan melonjaknya corona.  Subandi gelora bakti dan asmamitra 20- 2-21menyatakan  usaha  pribadi  saya  semenjak  pandemi  jalan  40  %.  HERI DISDAG  26-2-21  menyatakan  Disdag  terus  mendampingi  sepenuh  hati membantu strategi promosi UMKM, sehingga UMKM bisa  naik kelas, maju dan Sukses kedepannya.  Selama ini Dinas Perdagangan  dalam kebijakan memberikan  pelatihan  pelatihan  yang  berguna  untuk  meningkatkan kemampuan  UMKM  ekspor  juga  impor  dan  juga  memberikan  pelatihan pelatihan yang menunjang kearah UMKM yngg mandiri dan  berdaya saing dan mempunyai nilai tawar lebih  ditingkat  kabupaten juga regional dan ke arah nasional bahkan internasional.
Mei  Ketua  ASMAMITRA  DIY  (Wawancara  tanggal  22  Juni  2021  di Yogyakarta)  menyatakan  produksi  tetap  laku  meskipun  sangat  sepi.  Heri diskop  UKM  juga  menimpali  pada  saat  pelatihan  tata  Kelola  ekspor,  tidak henti-hentinya  dinas  mendampingi.  Daya  beli  sepertinya  belum  bangkit normal,  sehingga  UKM  masih  belum  pulih  saat  ini.Perlu  bantuan pemerintah  dan  banyak  pihak  untuk  bersama-sama  membenahi  UMKM Indonesia.
Dalam agenda  FGD Kesiapan UMKM dalam Terobos Ekspor, 10 Juli 2021,  Dewi  Perwitasari  kepala  BBPOM  DIY  menyatakan  perlu  komitmen para pihak untukmemajukan UMKM ini. Theresia Sumartini pada tgl 22 Juni 2021 dan lanjut 10 Juli juga mengatakan bahwa untuk bantu pelaku UMKM harus terus menerus, sampai mampu mandiri dan jika mungkin didampingi hingga  ekspor.  Irwan  santosa  notaris  Jakarta  Timur  pada  kesempatan  itu juga  menyatakan  kesiapan  membantu  pelaku  UMKM  ini.  Chandra  Yusuf menyatakan perlu peran atase perdagangan untuk memajukan ekspor dan mengandalkan keunggulan produk UMKM Indonesia.

## IV.  Kesimpulan Dan Saran
4.1. Kesimpulan
1. Terkait  Kebijakan  dan  regulasi  selama  pandemic,  telah  diberlakukan  UU Cipta  Kerja  dan  turunannya,  juga  kebijakan  pemulihaan  ekonomi  nasional
(PEN);  namun  dalam  pelaksanaannya  hingga  saat  ini  belum  cukup membantu  pelaku  UKM  yang  cenderung  ingin  segera  tumbuh  dan  bangkit kembali  produksinya  dan  pemasarannya.  Perlu  keberpihakan  dan pendampingan terus menerus selain bukti nyata fasilitasi.
2. Penerapan  kebijakan  bagi  UMKM  di  masa  pandemic  belum  sesuai  dengan harapan  pemenuhan  kepentingan  UMKM  untuk  segera  pulih  dan  bangkit dikarenakan
a. Pada  prakteknya  untuk  perijinan  seperti    pendirian  PT  perseorangan perlu  difasilitasi  dan  didampingi,  demikian  pula  terkait  NIB  serta  legal produk lainnya, serta perlu sosialisasi khususnya pada perolehan merek daan halal dengan fasilitas gratis, agar tidak dibaatasi karena selama ini dibatasi  per  wilayah  atau  daerahnya.  Para  UMKM  utamanya  UKM  ingin fasilitasi jemput bola.
b. Terkait  program  pemulihan  ekonomi  nasional,  banyak  UMKM  merasa tidak  perlu  bersinggungan  dengan  Bank,  karena  kawatir  akan  memiliki utang, namun jika merupakan program CSR, maka UMKM akan dengan senang  hati  menerimanya,  namun  sayang  sekali  akses  CSR  ini  belum banyak dibumikan oleh Perbankan BUMN atau lainnya yang menyentuh langsung pada pemulihan UMKM.
c.  Terkait kebijakan khusus yang diterapkan di masa pandemic yang sesuai dengan aspirassi UMKM antara lain: (1) Penerapan prokes dengan baik, (2)  Sistem  padat  karya,  (3)  Kebijakan  untuk  gunakan  produk  daerah (bangga memakai produk daerah tersebut).

## 4.2. Saran
Saran  yang dapat disampaikan yaitu:
1. Kepada  Pemerintah,  diharapkan  lebih  membumikan  pemulihan ekonomi  dengan  fasilitasi  legalitas  dan  penguatan  kelembagaan UMKM,  dan  memfasilitasi  serta  mendampingi  hingga  akar  dasar permasalahan  teknisnya.  Perlu  keberpihakan  dan  uluran  tangan stakehoders agar UMKM makin terlindungi dan berdaya guna.
2. Kepada  Perkumpulan  UMKM,  diharapkan  revitalisasi  peran  agar mampu bersaama-sama saling menopang, mendukung dan melindungi kepentingan anggotanya.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Barr,  S.  2017. How  to  create  a  high  performance  culture  and  measurable success . Prove it .  New Jersey: John Wiley & Sons. Hoboken.
Brem,  A.,  Maximilian,  M.    &  Wimschneider,  C.  2016  "Competitive  advantage through  innovation:  the  case  of  Nespresso", European  Journal  of Innovation  Management ,  Vol.  19  No.  1,    https://doi.org/10.1108/EJIM-05- 2014-0055
Isson, Jean Paul, Jesse S.Harriott, People Analytics in The Era of Big Data , 2016, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey
Kotler,  P.  &  Keller,  K.L. 2016. Marketing  Management, Edinburgh  Gate England: Pearson Education Limited.
Kotler,  P.&  Armstrong,  G.  2016 .Principles  of  Marketing, sixteenth  edition, Edinburgh Gate England: Pearson Education Limited,
Leland, K.T. 2016. The Brand Mapping Strategy, USA: Entrepreneur Press Lew, D.K.  2014. The social executive . McDougall, Australia: John Wiley Sons Lynn,  G.S.,  &  Akgün,  A.E .  1998.  “Innovation  Strategies  under  Uncertainty:  A
Contingency Approach for New Product Development.” EMJ - Engineering Management Journal 10 (3): 11 –18. https://doi.org/10.1080/10429247.1998.11414991.
Ries, Eric, 2014, The Lean Start Up, .Crownpublishing, New York, USA

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UU UMKM).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,
Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Keppres  11  tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
C.  Sumber lain
e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/panduan-2012.pdf, diakses pada 9 Januari 2014
https://covid19.go.id/p/berita/lima-skema-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di- tengah-pandemi-covid-19 diakses 11Agustus 2020
https://theconversation.com/bantuan-utang-untuk-umkm-selama-pandemi-tidak- tepat-sasaran-5-cara-untuk-memperbaikinya-140730 diakses 1 September 2020 https://theconversation.com/bantuan-utang-untuk-umkm-selama-pandemi-tidak- tepat-sasaran-5-cara-untuk-memperbaikinya-140730 diakses 1
September 2020
https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/ekonomi/664255/pemerintah- perkuat-dukungan-untuk-umkm-hadapi-pandemi diakses  1  September 2020
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed8e7c998566/ini-bentuk- dukungan-pemerintah-terhadap-umkm-di-tengah-pandemi/diakses
1
September 2020
https://www.scribd.com/document/328163937/Teori-Kearifan-Lokal diakses 14
Juni 2017