## Jurnal Masyarakat dan Budaya

## Volume 22 No. 1 Tahun 2020
Halaman

## Gutomo Bayu Aji
 Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah 13 Nindyo Budi Kumoro  Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat 25 Tine Suartina  Nasionalisme Masyarakat Natuna 43
Budiana Setiawan
 Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:
Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah 57  Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya 75 Miranti Dwi Yuniarti  Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung 89  Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga 103 Wisnu Adihartono
Tinjauan Buku:
 Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia 115

## Riwanto Tirtosudarmo
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020
i
Pengantar Redaksi iii Topik:  Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz 1
Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun
Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

## Tinjauan Buku

## MEMBICARAKAN MASYARAKAT PINGGIRAN DI INDONESIA

## DISCUSSING MARGINAL COMMUNITIES IN INDONESIA

## Riwanto Tirtosudarmo
Peneliti Sosial Independen tirtosudarmo@yahoo.com
Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah Greg Fealy dan Ronit Ricci (Ed.) Ahmad Suaedy Ahmad Najib Burhani ISEAS Gramedia Pustaka Utama Gramedia Pustaka Utama 2019 2018 2019 282 hlm. 524 hlm. 357 hlm.
Salah  satu  hasil  dari  reformasi  politik setelah lengsernya Suharto pada tanggal 23  Mei 1998  adalah  keterbukaan  untuk  membicarakan berbagai hal yang oleh Orde Baru dianggap tabu. Sebagai  sebuah  rezim  otoriter  yang  berkuasa lebih  dari  30  tahun  (1967-1998),  tidak  sedikit tabu  yang  berhasil  diciptakan.  Berbagai  tabu  itu diciptakan  sebagai  bagian  dari  cara  pemerintah Orde Baru menjamin kestabilan kekuasaan yang terpusat  di  tangan  sang  penguasa  tunggal, Presiden  Suharto.  Pada  waktu  itu,  adalah    tabu untuk membicarakan secara terbuka tentang suku bangsa,  agama,  apalagi  tentang  federalisme.  Oleh Orde  Baru,  hal-hal  itu  perlu  ditutup  dari pembicaraan  publik  karena  bisa  mengancam persatuan  bangsa  dan  membahayakan  kesatuan negara.  Persatuan  bangsa  dan  kesatuan  negara seolah-olah raison  d’etre adanya  Orde  baru, padahal  keduanya  sekedar  alat  legitimasi kekuasaan belaka.
Kekuasaan  Orde  Baru  sesungguhnya rapuh  karena  kontradiksi-kontradiksi  yang terdapat
di  dalam  tubuh  politiknya  sendiri.  Ruth  McVey sudah  menunjukkan  hal  ini  dalam  tulisannya yang  terbit  tahun  1996,  yang  sedikit  dikutipkan di sini. 1
By the mid-1990s the combination of intense emphasis  on  social  stability,  state  control and  capitalist  development  has  resulted  in what  might  best  be  described  as  dynamic paralysis.
Lengsernya  Suharto  menandai  tidak  mampu bertahannya  sebuah  pemusatan  kekuasaan  dan rontoknya  penopang-penopang  yang  selama  ini menjadi  penyangganya.  Hal  ini  yang  disebut oleh  Ruth  McVey  sebagai dynamic  paralysis , atau  kelumpuhan  yang  bersifat  dinamis.  Ketika
1 Ruth  McVey,  1996,  ‘Building  Behemoth: Indonesian  Construction  of  the  Nation-State’,  in Daniel  S.  Lev  and  Ruth  McVey  (eds,) Making Indonesia:  Essays  on  Modern  Indonesia  in  Honor  of George  Mc  T.  Kahin. Ithaca:  Cornell  Southeast  Asia Program.
Suharto  lengser  dan  BJ  Habibie,  wakilnya, diminta  untuk  meneruskan  kepresidenannya, tidak ada pilihan lain selain meredakan berbagai ketegangan dan ke luar dari kelumpuhan dinamis yang  telah  melilitnya.  Sebuah big  bang kemudian terjadi  –  desakan  dari  pinggiran  yang  mau melepaskan diri – harus segera diakomodasi jika “persatuan  dan  kesatuan”  yang  selama  ini dimitoskan  tidak  mau  hancur  berantakan. Desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai tahun  2000  menjadi  kerangka  politik  bagi hubungan  antara  “pusat”  yang  melemah  dan “pinggiran” yang mulai menampilkan dirinya. 2
Mereka  yang  semula  berada  di  pinggiran, sebagian  karena  memang  sengaja  dipinggirkan, mulai  merangsek  ke  “pusat”,  menjadikan “pusat” tidak selalu identik dengan otoritas yang bersifat resmi, tapi juga yang tidak resmi atau di luar  negara.  Ketika  otoritas  “pusat”  tidak  lagi menjadi  monopoli  negara,  maka  mereka  yang disebut sebagai masyarakat pinggiran, tidak lagi hanya  yang  dipinggirkan  oleh  otoritas  negara tetapi  juga  oleh  otoritas  dari  pusat-pusat  baru yang “non-negara”. Masyarakat Pinggiran adalah  kelompok-kelompok  warga  negara  yang –  karena  identitas  sosial  dan  kulturalnya,  lokasi geografisnya,  orientasi  seksualnya,  keterbatasan fisiknya  mapun  asal-usulnya  –  rentan  ( vulnerable ) dan  tidak  memiliki  kesetaraan  bagi  dirinya dalam  hubungan  kekuasaan  dengan  entitas  yang memiliki  otoritas  dan  menjadi  “pusat”.  Sebuah “masyarakat  pinggiran  tidak  mungkin  ada  tanpa adanya  entitas  yang  berperan  sebagai  “pusat” dan dinamika hubungan “pusat” dan “pinggiran” inilah yang kemudian menarik untuk diperhatikan. 3
Ketiga buku yang sedang dibicarakan di sini  memiliki  kesamaan  dalam  hal  ketiganya berusaha mengkaji hubungan antara “pusat” dan “pinggiran”  pascalengsernya  Presiden  Suharto pada  Mei  1998.    Buku  Ahmad  Najib  Burhani, Menemani  Minoritas ,  mengkaji  kelompok- kelompok  keagamaan  yang  –  karena  jumlahnya
2 Jamie  S  Davidson  (2018)  menamakan periode  1998-2004  seabagi  periode  inovasi,  dan desentralisasi  dan  otonomi  politik  adalah  salah  satu hasil inovasi yang penting dalam periode ini.
3 Saya  mengucapkan  terimakasih  pada  Tania Li yang mengingatkan, dalam sebuah tukar pikiran di Yogyakarta (2016)  yang  menurut  pendapatnya selalu ada yang menjadi pusat setiap kali kita membicarakan pinggiran.  Tidak  ada  pinggiran  jika  tidak  ada  pusat, begitupun  sebaliknya,  tidak  ada  pusat  jika  tidak  ada pinggiran,  pinggiran  adalah  paradox  sekaligus antitesa dari adanya pusat.
secara  demografis  kecil  –  disebut  sebagai  kaum minoritas dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari  mereka  yang  berada  di  pusat  otoritas  dan memiliki  jumlah  secara  demografis  jauh  lebih besar.  Buku  yang  diedit  Greg  Fealy  dan  Ronit Rici, Contentious Belonging , merupakan kumpulan tulisan  yang  semula  merupakan  makalah  yang disajikan  oleh  para  penulisnya  pada  konferensi “Indonesia  Update”  di  Australian  National University  2018.  Dalam  kumpulan  tulisan  ini kita  bisa  menemukan  kasus-kasus  masyarakat pinggiran,  seperti  kelompok  difabel,  LGBT, Orang  Rimba,  maupun  Orang  Tionghoa  –  yang karena  status  dan  kedudukannya  menjadi terpinggirkan  dalam  hubungan  kekuasaan  dengan “pusat”.  Buku  Ahmad  Suaedy, Gus  Dur,  Islam Nusantara  dan  Kewarganegaraan  Bineka ,  semula merupakan  tesis  doktor  penulisnya  di  UIN Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Buku  ini  mengkaji peran  Gus  Dur  ketika  menjadi  presiden  dalam mengatasi  konflik  politik  yang  terekspresikan antara lain dalam  bentuk  gerakan  etnonasionalisme di  Aceh  dan  Papua  yang  oleh  pusat  dipersepsi sebagai  separatism  karena  kedua  daerah  itu memiliki  keinginan  untuk  membentuk  negara sendiri dan melepaskan diri dari otoritas pusat – yang  dalam  kasus  ini  adalah  pemerintahan nasional Republik Indonesia.
Masyarakat  Pinggiran  adalah  sebuah konsep  yang  diusulkan  untuk  menyatukan  atau merangkum  berbagai  konsep  yang  –  karena sejarah  dan  konteks  politik  yang  melingkupinya –  menciptakan  istilah  yang  berbeda  satu  sama lain.  Beberapa  istilah  bisa  dimasukkan  dalam konsep masyarakat pinggiran; istilah-istilah yang selama  ini  dipergunakan  untuk  menunjuk mereka  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut sebagai religious  minorities , ethnic  minorities , atau sekedar marginal groups , seperti kelompok difabel  dan  LGBT.  Masyarakat  Pinggiran  juga bisa  dipakai  untuk  merangkum  kelompok- kelompok  yang  terpinggirkan  secara  ekonomi, yang  umumnya  disebutkan  dalam  berbagai konteks  sebagai  kelompok  penduduk  miskin, yang  dalam  studi  pembangunan  ( development studies )  dianggap  sebagai target  groups untuk program-program  kesehatan,  perbaikan  gizi, serta  pendidikan,  pelatihan,  dan  penciptaan lapangan  pekerjaan.  Dalam  konteks  yang  lain, kita  bisa  juga  menempatkan  kelompok  perempuan sebagai  bagian  dari  masyarakat  pinggiran,  yang muncul  karena  ada  patriarki  yang  mendominasi pusat. Salah satu kata kunci yang sangat relevan ketika  kita  membicarakan  masyarakat  pinggiran
adalah  diskriminasi  dan  diskriminasi  tidak mungkin tanpa adanya dominasi.
Masyarakat  Pinggiran  dalam  berbagai bentuknya,  jika  dilacak  proses  terjadinya, seringkali merupakan akibat dari kebijakan yang bersifat  diskriminatif  yang  mendiskriminasi bahkan  mengeksklusi  kelompok  tertentu  dalam masyarakat.  Diskriminasi  dan  eksklusi  yang dialami  oleh  masyarakat  pinggiran,  dalam berbagai  bentuknya,  berpangkal  dari  adanya kehendak  untuk  mengontrol  yang  hampir  selalu memiliki kepentingan ekonomi atau politik, atau gabungan  antara  keduanya.  Dalam  kasus Indonesia,  perlakuan  diskriminatif  terhadap kelompok  Tionghoa  dan  mereka  yang  dianggap terlibat  G30S  1965  telah  membuat  kelompok- kelompok  masyarakat  ini  seperti  mendapatkan stigma  dan  tereksklusi  dari  masyarakat  pada umumnya.  Masyarakat  Papua  dan  Aceh,  selain secara  geografis  jauh  dari  pusat,  merupakan masyarakat  yang  oleh  Orde  Baru,  terutama militer,  dianggap  memiliki  watak  r ebellious dan sulit diatur. Lebih lanjut, masyarakat Papua juga diberi tambahan stigma sebagai masyarakat yang masih  terbelakang  dan  karena  itu  harus  diajari untuk  hidup  lebih  beradab.  Eksklusi  dan  inklusi sosial  dengan  demikian  merupakan  kata  kunci lainnya  yang  penting  ketika  membicarakan Masyarakat Pinggiran.
Membaca  ketiga  buku  di  atas  dengan menggunakan  konsep  “masyarakat  pinggiran”, kita  akan  mendapatkan  gambaran  yang  menarik dari berbagai hal yang selama ini kurang terlihat dari  perspektif mainstream yang  memandang berbagai  peristiwa  politik  yang  terjadi  di  era reformasi  selalu  memiliki  sifat  “nasional”  dan memandang  segala  sesuatu  yang  ada  di pinggiran  sebagai  residu  dari  apa-apa  yang  ada di  pusat.  Perpektif  “masyarakat  pinggiran”  bisa merupakan kitik terhadap perspektif mainstream yang  melihat  pinggiran  sebagai residual  social realities dan  karena  itu  tidak  memiliki  otonomi dalam  melakukan  negosiasi  dengan  pusat. Melalui  lensa  “masyarakat  pinggiran”,  “pusat” dan  “pinggiran”  diposisikan  setara  dalam  relasi kekuasaan  yang  terus  menerus  dinegosiasikan dan dikontestasikan.
Dari ketiga buku yang sedang dibicarakan, buku  suntingan  Greg  Fealy  dan  Ronit  Ricci, Contentious  Belonging: The Place of  Minorities in Indonesia , merupakan referensi yang penting, terutama  bab  2  yang  ditulis  oleh  Robert  Cribb dan  bab  3  yang  ditulis  oleh  Tim  Lindsey.  Dua
bab ini memberikan konteks sejarah (Cribb) dan konteks  legal  (Lindsey)  yang  sangat  dibutuhkan untuk  memahami  bab-bab  lain,  baik  dari  buku ini  sendiri  maupun  dari  buku  Najib  Burhani ( Menemani Minoritas ) dan buku Ahmad Suaedy ( Gus Dur, Islam  Nusantara, dan  Kewarganegaraan Bineka ).    Ketiga  buku  ini  hanyalah  sedikit  dari banyak  buku  hasil  kajian  ilmu-ilmu  sosial,  baik yang  terbit  di  Indonesia  maupun  di  luar Indonesia,  menjelang  20  tahun  sejak  kejatuhan Suharto.  Jamie  Davidson  seorang  ahli  ilmu politik,  dalam  bukunya  yang  belum  lama  ini terbit,  membagi  20  tahun  pascaOrde  Baru  ke dalam  3  periode:  1998-2004  sebagai  periode inovasi, 2004-2014 sebagai periode stagnasi, dan 2014-2018  sebagai  periode  polarisasi. 4 Ketiga buku  ini,  di  samping  buku-buku  sejenis,  secara umum  isinya  memang  merefleksikan  gejala polarisasi,  terutama  akibat  meningkatnya  politik identitas, dan dalam kaitan dengan Islam, sedang berlangsungnya  fenomena  yang  disebut  oleh Martin  van  Bruinessen  sebagai conservative turn . 5
Robert  Cribb,  dalam  ulasannya  tentang sejarah terbentuknya kaum minoritas di Nusantara, menekankan momen penting terbentuknya apa  yang  telah  dikenal  dalam  literatur  sebagai civic  nationalism yang  secara  tekstual  terwujud dalam  preambul  UUD  1945.  Menurut  Cribb, diadopsinya civic  nationalism ini,  meskipun menjadi  pilar  penting  penyangga  persatuan  dan kesatuan  Indonesia,  mesti  dibayar  mahal  karena telah  meminggirkan  Islam  sebagai  agama  yang dianut  oleh  mayoritas  penduduk  (hal  29). Republik  Indonesia  yang  dimaksudkan  menjadi negara  sekuler,  dalam  telaah  Cribb,  terus menerus  harus  melakukan  negosiasi  dengan Islam, ada kalanya sangat represif, seperti terjadi pada  paruh  pertama  rezim  Orde  Baru,  dan kemudian  menjadi  akomodatif  pada  paruh keduanya. Ketika Suharto jatuh, tidak mengherankan kalau  Islam  menjadi  ruang  kontestasi  yang terbuka, dan kita saksikan menguatnya apa yang oleh  Cribb  disebut  sebagai  Islam  ortodoks.  Hal yang tampaknya tidak dilakukan oleh Cribb dalam melihat  perkembangan  Islam  di  Indonesia  adalah pola  perkembangan  sejarah  Islam  di  Asia
4 Lihat  Jamie  S.  Davidson,  2018, Indonesia: Twenty  Years  of  Democracy. Cambridge:  Cambridge University Press.
5 Lihat  Martin  van  Bruinesen  (ed.),  2013, Contemporary  development  in  Indonesian  Islam: Explaining  the  “conservative  turn”. Singapore: ISEAS.
Tenggara yang disebut sebagai purification yang menunjukkan  adanya  konversi  yang  terjadi  di dalam Islam sendiri. 6
Membaca ulasan Robert Cribb, sesungguhnya kita  telah  menemukan  salah  satu  faktor  kunci yang  penting  –  jika  tidak  yang  terpenting,  yaitu menguatnya  Islam  ortodoks  pascaOrde  Baru sebagai  faktor  penjelas  dari  berbagai  isu  yang kemudian  muncul  dalam  kaitan  dengan  nasib masyarakat  pinggiran  ini.  Hal  lain  yang  pantas dicatat  dari  uraian  Robert  Cribb  tentang  sejarah ini  adalah  digunakannya  istilah  “kantonisasi”, untuk menjelaskan proses menguatnya eksklusifitas dari  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat, terutama yang berhubungan dengan etnisitas dan agama.  Robert  Cribb,  memperlihatkan  krusialnya posisi  kelompok  Tionghoa  dalam  sejarah  sosial politik Indonesia, karena kelompok Tionghoa ini sejak  masa  kolonial  hingga  sekarang  terus menjadi  fenomena  sosial  politik  penting  dalam relasi  kuasa  antara  “pusat”  dan  “pinggiran” hingga  hari  ini,  seperti  halnya  juga  dengan Islam.  Meskipun  Islam  secara  jumlah  adalah mayoritas  dan  sebaliknya  Tionghoa  adalah minoritas,  tetapi  terkait  sumber  daya  ekonomi, Tionghoalah yang memilikinya.
Cribb juga mengingatkan adanya penguatan pengaruh  politik  internasional  yang  mendorong masuknya  kategori  baru  masyarakat  pinggiran, di  luar  kategori  etnis  dan  agama,  dalam  ruang lingkup  politik  nasional,  seperti  perempuan, penduduk asli ( indigenous people ), difabel, dan, yang  paling  mutakhir,  LGBT.    Penetrasi  nilai- nilai  universal,  terutama  yang  berkaitan  dengan hak asasi manusia, menjadikan kategori masyarakat  pinggiran  baru  ini  menjadi  isu sosial-politik  penting  yang  harus  direkonsiliasi dalam  diskursus  politik  di  Indonesia.  Sebagai contoh, masyarakat adat yang diadopsi oleh para aktivis  sebagai  representasi  dari indigenous people – sebuah istilah yang dipakai oleh PBB – dalam deklarasinya di tahun 1999 bahkan berani menantang  negara  (baca  pemerintah  pusat) sebagai  berikut:  “Kalau  negara  tidak  mengakui kami,  kami  pun  tidak  akan  mengakui  negara”. 7
6 Lihat Richard Bulliet, 2011, “ Conversion to Islam”,  dalam David  O.  Morgan dan Anthony Reid, The  New  Cambridge  History  of  Islam,  Volume 3: The Eastern Islamic World, Eleventh to Eighteenth Centuries. Cambridge: Cambridge University Press
7 Lihat  Greg  Acciaioli,  2003,  “From  customary law  to  indigenous  sovereignty:  Reconceptualizing  of masyarakat  adat  in  contemporary Indonesia”,
Komunitas  adat  sebagai  salah  satu  varian  dari masyarakat  pinggiran  merupakan  fenomena penting dalam sejarah sosial politik di Indonesia. Snouck  Hurgronye  yang  menemukan  istilah hukum adat ( adatrecht ) di Aceh, dan selanjutnya dikembangkan oleh koleganya Van Vollenhoven adalah  bagian dari politik  hukum  adat ( adatrechtpolitiek )  pemerintah  kolonial  untuk membendung  cepatnya  pengaruh  Islam  politik saat itu. 8
Jika  Robert  Cribb  memberikan  konteks sejarah sosial-politik, Tim Lindsey  memaparkan bagaimana  kerangka  hukum  ( legal  framework ) yang dibuat oleh negara untuk menatur berbagai hal  yang  berhubungan  dengan  nasib  masyarakat pinggiran.  Meskipun  negara,  sejak  masa  Orde Baru, apalagi setelah reformasi, tampak berusaha mengadopsi  konvensi-konvensi  yang  berlaku pada  level  internasional,  sebagian  karena  desakan gerakan masyarakat sipil, tetapi regulasi maupun implementasi  yang  berusaha  melindungi  kaum minoritas  dan  kelompok  marjinal  umumnya kedodoran dan tidak tuntas. Lindsey, seperti juga Cribb,  melihat  peningkatan  tindakan  intoleransi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas (Islam) terhadap  kelompok  minoritas  dan  marjinal lainnya  merupakan  tantangan  tersendiri,  terutama bagi masyarakat pinggiran, dan menjadikan rasa memiliki  ( sense  of  belonging )  dari  masyarakat pinggiran  secara  hukum  maupun  sosial  menjadi contentious –  selalu  berada  dalam  ketegangan. Persoalan  hukum  yang  dikemukakan  Lindsey merupakan  isu  yang  sesungguhnya  sangat krusial,  misalnya dalam  masalah kewarganegaraan, yang  selama  ini  hanya  seperti  menjadi  Orang Tionghoa,  padahal  juga  untuk  berbagai  masyarakat pinggiran lainnya.
Bab-bab  lain  dalam  buku Contentious Belonging ”ini,  menyentuh  banyak  aspek  dan pengalaman  dari  kelompok-kelompok  masyarakat yang  menjadi bagian dari  masyarakat pinggiran, seperti  kelompok  difabel  dan  LGBT,  minoritas etnik  (Orang  Rimba),  kisruh  soal  pendirian
halaman  295,  bab 13  dalam  buku  Jamie  S.  Davidson and  David Henley (eds.), The  revival  of traditions  in Indonesian  Politics:  The  deployment  of  adat  from colonialism  to  indigenism. London  and  New  York: Routledge.
8 Diskusi  tentang  politik  adat  ini  bisa  dibaca dalam  revisi  makalah  Riwanto  Tirtosudarmo  yang semula  dipresentasikan  dalam  konferensi  untuk memperingati 100 tahun Van Vollenhoven di Leiden, 22-24  Mei  2017,  “The  insurgency  of  Adat,  an impediment to Indonesia as a common project”
rumah  ibadah  buat  agama  minoritas,  serta kembalinya  isu  pribumi  versus  nonpribumi.  Di akhir  buku  ini,  Sydney  Jones  menyarankan pembaca  untuk  melihat  persoalan  masyarakat pinggiran  ini  ke  luar  dari  Jawa,  meminta pembaca  untuk  memperhatikan  isu  yang  semakin banyak  muncul  di  berbagai  daerah  yang  secara ekonomi  dan  demografi  merupakan  daerah tujuan  migrasi,  yaitu  soal  penduduk  asli  versus pendatang  –  sebuah  isu  yang  menjadi  semakin berkarakter  politik,  seperti  isu  Aceh  dan  Papua. Hal  yang  dikemukakan  oleh  Sydney  Jones membuka tabir akan peliknya masalah kewarganegaraan,  ketika  isu indigenousness seperti  yang  saat  ini  merebak  dalam  isu  OAP (Orang Asli Papua).
Aceh  dan  Papua,  menjadi  fokus  dari kajian yang dilakukan oleh Ahmad Suaedy yang melihat  peranan  Gus  Dur  ketika  menjadi presiden  dalam  upayanya  untuk  meredakan konflik  politik  antara  pusat  dan  dua  wilayah  di ujung  barat  (Aceh)  dan  di  ujung  timur  (Papua) ini.  Buku  Suaedy  ini  menjadi  menarik  jika  kita hubungkan  dengan  problem  Islam  politik  yang memperoleh  tekanan  dalam  buku Contentious Belonging .  Buku  yang  diberi  judul Gus  Dur,
Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka , dengan anak judul Penyelesaian Konflik Aceh  dan  Papua  1999-2001 menggeser  fokus masyarakat pinggiran secara geografis, pada dua masyarakat  politik  di  Aceh  dan  Papua. Menggunakan  terminologi  Jamie  Davidson (2018) yang menamakan periode pascareformasi 1998-2004  sebagai  periode  inovasi,  insiatif- insiatif  politik  yang  dilakukan  Gus  Dur  untuk meredakan  intensitas  ketegangan  politik  yang meningkat  di  Aceh  dan  Papua  bisa  disebut sebagai  inovasi  politik  yang  bertolak  dari  tafsir ideologis  keislaman  Gus  Dur  yang  bersifat progresif dan kontekstual (nusantara).
Sebagai  sebuah  buku  yang  semula merupakan  disertasi  doktor  yang  dipertahankan di  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, buku ini memiliki struktur penulisan  yang  lebih  standar  secara  akademik, dibandingkan  buku Contentious  Belonging dan Menemani  Minoritas .  Dibandingkan  dengan kedua buku itu, buku ini juga paling tebal (lebih dari  500  halaman).  Bab  2  dan  3  dari  buku  ini berisi  landasan  teoretik  dengan  mengajukan konsep  kewarganegaraan  bineka  dan  menempatkan Gus Dur sebagai  pemikir  Islam post-traditional .
Pada  bab  4  penulis  mengemukakan  argumentasi bahwa ketegangan politik ( political contentions )
yang sedang dihadapi di Papua dan Aceh sebagai krisis kewarganegaraan. Krisis kewarganegaraan ini, menurut analisis Ahmad Suaedy,  bersumber dari tidak adanya empati dan rekognisi dari pusat terhadap  aspirasi  politik  dari  masyarakat  Papua dan  Aceh  yang  selama  Orde  Baru  mengalami proses  peminggiran.  Pada  bab  5  dan  6  secara rinci diutarakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Dur di Papua (Bab 5) dan di Aceh (Bab 6)  sebagai  manifestasi  dari  rasa  empati  dan rekognisi terhadap telah terpinggirkannya masyarakat Papua dan Aceh.
Pada  bab  7  Ahmad  Suaedy,  mau  tidak mau  harus  mengatakan  bahwa  RUU  Otonomi Khusus  (OTSUS)  yang  kemudian  disusun  sebagai legal  framework untuk  mengatasi  ketegangan politik  di  Aceh  dan  Papua,  yang  terbukti kemudian  justru  menimbulkan  permasalahan  baru, misalnya untuk Aceh dengan diberlakukannya Hukum Syariah –  yang dalam konteks kewarganegaraan justru kontraproduktif, dan dalam konteks Papua OTSUS menjadi sumber penyalahgunaan keuangan  dari  elite  politik  lokal  Papua. 9 Bab  8 merupakan  bagian  yang  sangat  penting  karena merupakan bagian yang menunjukkan signifikansi  dan  validitas  tesis  yang  diajukan, yaitu  konsep  kewarganegaraan  bineka.  Konsep kewargaan  bineka  yang  digali  dari  Islam Nusantara oleh Gus Dur sebagaimana ditafsirkan oleh  Ahmad  Suaedy.  Sesuatu  yang  masuk  akal jika  konsep  kewarganegaraan  bineka  yang diangkat  dari  tradisi  pemikiran  Islam  layak dipertahankan  dalam  sidang  ujian  doktor  di sebuah  Universitas  Islam.    Namun,  sebagai  sebuah hasil  kajian  akademis,  tesis  yang  diajukan Ahmad  Suaedy  haruslah  juga  teruji  di  ruang publik yang bersifat netral dari keyakinan agama dan  dalam  konteks  ini  perdebatan  yang mencerahkan  tentang  kewarganegaraan  bisa dilakukan.
Ketika  isu  kewarganegaraan  selama  ini seperti terabaikan  dalam pembicaraan ilmu-ilmu sosial  di  Indonesia,  buku  “Kewarganegaraan Bineka”  dapat  menjadi  sumbangan  penting karena  menawarkan  alternatif  bagi  konsep kewarganegaraan  yang  selama  ini  seolah-olah hanya  mengakui  kewarganegaraan  sebagai  sesuatu
9 Isu  ini  ditulis  dengan  baik  oleh  Ngurah Suryawan  (2020)  dalam  disertasi  doktornya  di Jurusan  Antropologi  FIB  UGM,  dan  saat  ini  sedang menunggu  diterbitkan  sebagai  buku  dengan  judul “ Siasat  Elit  Mencuri  Kuasa: Dinamika  Pemekaran Daerah di Papua Barat”.
yang  bersifat  individual  –  sebuah  problem konseptual  yang  sepertinya  belum  terselesaikan sejak  disusunnya  UUD  1945  hingga  diamandemen oleh  MPR  pascaOrde  Baru.  Sebagai  referensi, dalam  kajiannya  Ahmad  Suaedy  merujuk  pada konsep cultural  citizenship dari  Renato  Rosaldo yang  berdasarkan  risetnya  di  wilayah-wilayah perbatasan  Asia  Tenggara. 10 Menurut  Rosaldo, komunitas-komunitas  yang  bermukim  di  wilayah- wilayah  perbatasan  sering  tidak  mendapatkan pengakuan  dari  pemerintah  pusat  karena lokasinya  yang  terisolasi  sehingga  terabaikan dalam  berbagai  program  pembangunan  yang seringkali  bersifat  sentralistik.  Apakah  cukup tepat  menggunakan  konsep cultural  citizenship dari  Renato  Rosaldo  untuk  dipakai  dalam konteks  Papua  dan  Aceh?  Pada  titik  ini perdebatan  bisa  dilakukan  karena  jelas  Papua dan  Aceh  memiliki  konteks  sosial  politik  yang berbeda  dengan  komunitas-komunitas  yang tinggal  di  wilayah  perbatasan  yang  isunya  lebih bersifat  sosial  ekonomis.  Mungkin  konsep multicultural citizenship dari Will Kymlica akan lebih tepat digunakan, jika melihat riset Kymlica yang  lebih  banyak  dilakukan  pada  negeri-negeri imigran,  seperti  Kanada,  Australia  dan  Amerika Serikat.  Pada  kasus  Kymlica  tersebut,  ketegangan politik  ( political  contention )  muncul  ketika komunitas-komunitas  migran  baru  dan indigenous people perlu  direkognisi  dan  didengar  aspirasi politiknya. 11
Sebelum  kembali  pada  tesis  yang diajukan  Ahmad  Suaedy,  masuk  ke  dalam  buku ke-3,  karya  Ahmad  Najib  Burhani, Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan  Pembelaan  kepada  yang  Lemah ,  menjadi menarik dan mengasyikkan untuk dibaca karena kita  sebagai  pembaca  kembali  diberi  sajian tentang  paradigma  Islam  yang  inklusif  dan  bisa menerima  pluralisme  dan  keberagaman.  Buku Ahmad  Najib  Burhani,  berbeda  dengan  buku Ahmad Suaedy yang meskipun tebal tetapi lebih terfokus  pada  peran  seorang  tokoh  Islam,  Gus Dur;  lebih  menyebar  diskusinya,  meskipun  isu minoritas  bisa  dikatakan  sebagai  fokusnya.  Isu minoritas  adalah  isu  yang  kontroversial  ketika Islam  dianggap,  atau  tepatnya  diklaim,  sebagai
10 Lihat,  Renato  Rosaldo  (ed.), 2003, Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and  belonging  in  hinterlands. London:  University  of California Press.
11 Lihat  Will  Kymlica,  1995, Multicultural citizenship:  A  liberal  theory  of  minority  rights. Clarendon: Oxford University Press.
identitas  politik  mayoritas,  seperti  di  Indonesia. Masalah  yang  saat  ini  terjadi  di  India,  dengan berkuasanya  paham  Hindu  fundamentalisme dalam  rezim  pemerintahan  Perdana  Menteri Narendra  Modi,  seperti  disinggung  Robert Hefner  dalam  kata  pengantar  buku  ini, membayang-bayangi  Indonesia,  dengan  Islam sebagai  agama  mayoritasnya.  Dalam  konteks masyarakat  pinggiran,  mayoritas  bisa  dilihat sebagai  “pusat”  dan  minoritas  sebagai  “pinggiran”. Buku  Najib  yang  sebagian  besar  isinya  semula merupakan  tulisannya  di  kolom-kolom  berbagai media  massa,  juga  menjadikan  luasnya  cakupan persoalan yang ingin dibicarakannya.
Buku Menemani  Minoritas terbagi menjadi  tiga  bagian  besar.  Bagian  pertama menjadi  yang  paling  penting  karena  di  bagian inilah  argumentasi  dasar  penulis  sebagai representasi  dari  mayoritas  perlu  “menemani” minoritas. Argumentasi ini dibangun dari semacam urgensi  untuk  mewartakan  bahwa  ajaran  Islam tidak  membenarkan untuk mendiskriminasi minoritas.  “Kebenaran”  keyakinan,  yang  oleh Musdah  Mulia  dalam  kata  pengantarnya  disebut berasal dari ajaran tentang tauhid ini, sesunguhnya bisa  menjadi  problematis  ketika  sang  penulis, Ahmad  Najib  Burhani,  seorang  yang  mengaku dibesarkan  dalam  tradisi  Muhamadiyah,  juga ingin  menunjukkan  bahwa  “kebenaran  keyakinan” kompatibel  dengan  “kebenaran”  akademis, sesuai dengan profesinya sebagai sorang peneliti ilmu sosial. Bagian kedua dan ketiga merupakan tulisan-tulisan pendeknya yang telah dipilih dari berbagai media (baik cetak maupun daring) yang menyiratkan  sikapnya  sebagai  intelektual  publik ( public  intellectual )  yang  selalu  siap  memberikan komentar  sosial  hampir  dalam  setiap  kasus diskriminasi  dan  persekusi  terhadap  kelompok minoritas,  terutama  Syiah  dan  Ahmadiyah. Problematik  kedua  yang  lebih  bersifat  etis, dibandingkan  problematik  yang  pertama  yang lebih  bersifat  metodologis  (soal  kebenaran), dihadapi  oleh  Burhani,  karena  ada  semacam dilema  antara  posisinya  sebagai  akademisi  yang diharapkan  “netral”  dan  sebagai  aktivis  yang harus memihak.
Dalam  buku Menemani  Minoritas , Burhani  mengungkapkan  bagaimana  dia  sampai mengambil  keputusan  untuk  menjadi  sorang “ expert ”  di  bidang  agama  minoritas,  sebuah pilihan  yang  menurut  pendapatnya  bisa  menjadi sensitif  karena  statusnya  sebagai  pengurus organisasi  Islam  yang  besar  seperti  Muhamadiyah. Baik  ke  dalam  maupun  ke  luar,  Burhani  harus
menjawab  pertanyaan  yang  sama  dari  orang- orang  yang  merasa  pilihannya  untuk  menekuni dan  sikapnya  untuk  membela  penganut  agama minoritas  –  dalam  hal  ini  yang  dianggap  sesat oleh  rekan-rekannya  sendiriAhmadiyah  dan Syiah  selaku  sempalan  dari  Islam  (Sunni)  – jelas-jelas tidak populer dan penuh resiko. Buku Menemani  Minoritas tidak  hanya  menampilkan tulisannya  sendiri  tetapi  juga  tulisan-tulisan orang  lain  yang  merupakan  tanggapan  ataupun yang  dianggap  relevan  oleh  Burhani  untuk memperlihatkan  telah  terjadinya  dialog  atau perdebatan  seputar  isu  minoritas  di  Indonesia. Keterlibatan ( engagement ) penulis dalam “menemani”  minoritas  –  seperti  terlihat  dari keikutsertaannya  dalam  berbagai  acara  yang diadakan  oleh  Syiah  maupun  Ahmadiyah,  baik di  dalam  maupun  di  luar  negeri  –  merupakan sebuah  testimoni  dari  seorang  intelektual  publik yang tidak hanya memiliki knowledge tetapi juga courage .  Jika  harus  ada  kritik  yang  barangkali perlu diajukan pada buku ini, adalah pilihan kata “menemani”  yang  bisa  ditafsirkan  sebagai refleksi  sikap  pihak  yang  lebih  kuat,  lebih  tua kepada  mereka  yang  lebih  lemah  dan  lebih muda; semacam sikap patronistik dan hegemonik. 12
Sampai di sini, masalah yang ditulis oleh Burhani tentang ortodoksi, dan dengan sendirinya  heterodoksi,  berkaitan  dengan  hal yang  dikemukakan  oleh  Robertt  Cribb,  di  bab dua  buku Contentious  Belonging dan  juga sejalan  dengan  buku  Ahmad  Suaedy  yang menunjukkan  secara  jelas  heterodoksi  yang
12 Dalam  kesaksiannya  sebagai  ahli  pada sidang  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan “Judicial  Review”  terhadap  UU  No.1/PNPS/1965 yang  diajukan  oleh  Jemaat  Ahmadiyah,  7  November 2017,  dengan  tegas  Najib  menyatakan  bahwa “kesaksian  saya  dalam  sidang  ini  bukanlah  untuk melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah” (halaman  91).  Ada  ambiguitas  dan  ambivalensi  dari Najib  dalam  bersikap  dan  mungkin  ini  yang melatarbelakangi pilihan kata “menemani” dan bukan “membela”  terhadap  komunitas-komunitas  minoritas yang  menjadi  obyek  kajiannya.  Rujukan  terhadap tulisan  Saba  Mahmood,  seorang  feminist,  yang banyak  melakukan  studi  etnografi  tentang  gerakan perempuan Muslim menjadi menarik karena memperlihatkan  pentingnya  melihat the  unintended qonsequencies dari  gerakan  advokasi  hak-hak  kaum minoritas.  Lihat  Saba  Mahmood  (2012),  “Religious Freedom,  the  Minority  Question,  and  Geopolitics  in the Middle East”, Comparative Studies in Society and History 54: 2, 418-446.
ditampilkan  oleh  Gus  Dur  melalui  perspektif Islam  Nusantara  dan praxis -nya  sebagai  cara untuk meredakan ketegangan politik di Aceh dan Papua  melalui  penerapan  konsep  kewarganegaraan bineka.  Sesungguhnya,  ada  banyak  benang merah lain  yang  membuat  ketiga buku ini layak diresensi  secara  bersamaan.  Namun,  ada  sebuah benang  merah  yang  bisa  dianggap  paling menonjol  dari  ketiga  buku  ini.  Benang  merah yang paling menonjol itu adalah tantangan yang selalu muncul dari Islam sebagai ideologi politik tandingan  yang  tergantung  dari  situasi  yang berkembang bisa berubah-ubah posisi dan peran, antara  penantang  atau  penopang  ideologi  resmi negara,  sejak  pemerintahan  masa  kolonial hingga pemerintahan republik.
Harus diakui bahwa Islam telah menjadi sumber inspirasi perlawanan terhadap kekuasaan resmi negara, mungkin sejak kejatuhan Majapahit pada 1478 karena tekanan politik dari kerajaan atau kesultanan Islam dari pesisir utara Jawa.  Ketika  Islam  diadopsi  oleh  Sultan  Agung dengan  dibuatnya  kalender  Jawa-Islam  pada 1625,  dan  menginspirasi  perlawanan  terhadap VOC,  kemudian  secara  lebih  eksplisit  terlihat dengan  lebih  jelas  pada  Perang  Diponegoro (1825-1830)  dan  pemberontakan  petani  Banten (1888),  serta  Perang  Aceh  (1873-1904),  sulit untuk  membantah  sebuah  kenyataan  sejarah bahwa  Islam  merupakan the  sole  contending power bagi  setiap  kekuasaan  resmi  yang  ada  di Nusantara.
Setelah kemerdekaan, seperti dengan jeli diobservasi  oleh  Robert  Cribb  terbukti  dalam perkembangan  sejarah  republik  menjadi  sumber “ political  contentions ”  yang  tak  habis-habisnya –  “ civic  nationalism,  however,  came  at  the  cost of  marginalizing  Islam,  the  religion  of  a substantial majority of the population ”. Barangkali,  Gus  Dur,  panggilan  Abdurrahman Wahid, merupakan pemimpin Islam  yang paling progresif  dalam  mengintegrasikan  nasionalisme dengan  Islam  seperti  terefleksi  dalam  upaya menerapkannya  dalam  menyelesaikan  kasus separatisme di Aceh dan Papua. Ahmad Suaedy, seorang  intektual  muslim  dengan  tradisi  NU yang  mengenal  dari  dekat  Gus  Dur,  secara meyakinkan telah menunjukkannya dalam bukunya Gus  Dur,  Islam  Nusantara,  dan Kewarganegaraan  Bineka tersebut.  Sementara itu,  intelektual  muslim  yang  lain,  Ahmad  Najib Burhani,  dengan  latar  belakang  Muhamadiyah, menemukan bahwa di dalam tubuh Islam sendiri political  contentions itu  menjadi  persoalan
tersendiri  ketika  ortodoksi  dan  purifikasi mendiskriminasi  dan  mengeksklusi  sesama Islam sendiri. 13
Ketiga  buku  yang  telah  dikupas  di  atas telah  menyajikan  dengan  sangat  baik  tidak  saja informasi  dan  faset-faset  sejarah  sosial  politik yang  penting,  tetapi  juga  telah  menyajikan  hasil analisis yang tajam dan membedah dengan kritis konvensi  dan  ortodoksi  untuk  mencari  solusi dari  berbagai  ketegangan  politik  yang  terjadi. Masyarakat  Pinggiran  sebagai  tema  maupun pendekatan  menawarkan  cara  pandang  baru terhadap  hubungan  antara center  and  periphery dengan  melihat  masyarakat  pinggiran  bukan sebagai  residu  dengan  menunjukkan  adanya agensi  dan  otonomi  dari  masyarakat  pinggiran itu  sendiri.  Dengan  kata  lain  ada  proses decentering atau centering  the  margin dan mungkin  memang  sudah  saatnya  kini  melihat Indonesia  tidak  melulu  dari  pusat  tetapi  justru dari  pinggiran.  Dalam  Indonesia  masa  depan, ketika arus informasi dan arus mobilitas manusia tidak  lagi  bisa  dibendung  atau  dibatasi, kreativitas dan kecepatan beradaptasi justru akan lebih  dipunyai  oleh  mereka  yang  ada  di pinggiran  –  kelompok  yang  saat  ini  tergolong sebagai masyarakat pinggiran.

## Daftar Pustaka
Acciaioli,  Greg  (2003).  “From  customary  law  to indigenous  sovereignty:  Reconceptualizing of  masyarakat  adat  in  contemporary Indonesia”,  halaman  295,  bab  13,  dalam Jamie  S.  Davidson  and  David  Henley (eds.), The  revival  of  traditions  in Indonesian  Politics:  The  deployment  of adat  from  colonialism  to  indigenism . London and New York: Routledge.
Bulliet,  Richard  (2011).  “Conversion  to  Islam”, dalam  David  O.  Morgan  dan  Anthony Reid, The  New  Cambridge  History  of
Islam,  Volume  3:  The  Eastern  Islamic World,  Eleventh  to  Eighteenth  Centuries . Cambridge: Cambridge University Press.
13 Sebagai  “orang  dalam”  dari  NU  dan Muhamadiyah,  dua  ormas  Islam  moderat  terbesar  di Indonesia,  menjadikan  Ahmad  Suaedy  dan  Ahmad Najib  Burhani,  mempunyai  kredensial  dan  legitimasi tersendiri  yang otoritas dan previlese seperti itu tidak akan  dimiliki  oleh  “peneliti  luar”  yang  lebih independen.
Burhani,  Ahmad  Najib.  (2019). Menemani Minoritas:  Paradigma  Islam  tentang Keberpihakan  dan  Pembelaan  kepada yang  Lemah. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Davidson,  Jamie  S.  (2018). Indonesia:  Twenty
Years of Democracy . Cambridge: Cambridge University Press.
Fealy,  Greg  dan  Ronit  Ricci  (Ed.).  (2019). Contentious  Belonging:  The  Place  of Minorities in Indonesia . Singapore: ISEAS.
Kymlica, Will. (1995). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights.
Clarendon: Oxford University Press.
Mahmood,  Saba  (2012),  “Religious  Freedom,  the Minority Question, and Geopolitics in the Middle  East”, Comparative  Studies  in Society and History 54: 2, 418-446.
McVey,  Ruth  (1996).  “Building  Behemoth: Indonesian  Construction  of  the  Nation- State”,  dalam  Daniel  S.  Lev  and  Ruth McVey  (eds.), Making  Indonesia:  Essays on Modern Indonesia in Honor of George Mc  T.  Kahin .  Ithaca:  Cornell  Southeast Asia Program.
Rosaldo, Renato (ed.). (2003). Cultural Citizenship in  Island  Southeast  Asia:  Nation  and belonging in hinterlands . London: University of California Press.
Suaedy,  Ahmad  (2018). Gus  Dur,  Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan
Bineka:  Penyelesaian  Konflik  Aceh  dan Papua  1999-2001 .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Suryawan,  I  Ngurah  (2020) Siasat  Elite  Mencuri Kuasa:  Dinamika  Pemekaran  Daerah Papua  Barat. Yogyakarta:  Penerbit  Basa- Basi.
Tirtosudarmo, Riwanto (2017) “The insurgency of
Adat,  an  impediment  to  Indonesia  as  a common  project”,  disampaikan  pada
Konferensi 100 tahun Van Vollenhoven di Leiden, 22-24 Mei 2017 van Bruinesen, Martin (ed.). (2013). Contemporary development in Indonesian Islam: Explaining  the  “conservative  turn” . Singapore: ISEAS.