Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan
Durotun Nasihah 1 , Anis Fauzi 2 , Abdul Muin 3
1 Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten
2,3 Dosen Pasca Sarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten e-mail: durotunnasihah04@gmail.com , anis.fauzi@uinbanten.ac.id , abdulmuin@uinbanten.ac.id

## Abstrak
Keterkaitan antara kebijakan otonomi daerah dengan Otonomi bidang pendidikan sangat signifikan. Otonomi yang diberikan  kepada  daerah  dalam  bidang  pendidikan  memberikan  kebebasan  bagi  daerah  untuk  melakukan perubahan  yang  menjamin  keunggulan  dalam  pendidikan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  secara komprehensif pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian  literatur  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  dari  sumber-sumber  pustaka,  membaca,  mencatat,  serta mengelola bahan secara kritis dan analitis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, Otonomi pendidikan tentunya  harus  mendapat  dukungan  yang  signifikan  dari  sejumlah  kelompok,  termasuk  semua  aspek  yang mencakup dalam pengelolaan lembaga pendidikan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, pengetahuan,  dan  sikap  yang  diperlukan  agar  dapat  berkontribusi  pada  masyarakat  luas.  Beberapa  unsur  yang menghambat dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu penafsiran yang menimbulkan perselisihan antar individu karena kurangnya dukungan sumber daya, khususnya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia serta pemahaman  masyarakat  belum  memadai  dalam  sistem  sosialisasi  berjenjang  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan.
Kata kunci: kebijakan, otonomi daerah, otonomi pendidikan

## Abstract
The relationship between regional autonomy policy and autonomy in the field of education is very significant. The autonomy granted to regions in the field of education provides freedom for regions to make changes that ensure excellence in education. The purpose of this study was to comprehensively describe the implementation of regional autonomy in the field of education. The research method used is literature review by collecting information from sources, reading, recording, and managing material critically and analytically related to research. In this regard, educational autonomy must certainly receive significant support from a number of groups, including all aspects that include in the management of institutions to help learners develop the abilities, knowledge, and attitudes necessary in order to contribute to society at large. Some of the elements that hinder the implementation of a policy, namely interpretations that cause disputes between individuals due to lack of support for human resources and  non-human  resources  and  community  understanding  are  not  adequate  in  the  tiered  socialization  system carried out by the Education Office.
Keywords : policy, regional autonomy, educational autonomy

## 1. Pendahuluan
Pendidikan  dan  kebudayaan  merupakan  aspek  pemerintahan  yang  perlu  mendapat  perhatian dalam  otonomi  daerah.  Karena  pendidikan  penting  sebagai  akses  keberhasilan  dalam  membangun kualitaas  negara  bangsa.  itulah  sebabnya  belajar  belajar  sangat  penting  di  mana  pendidikan  dapat mengantarkan bangsa menuju kesuksesan. artinya suatu negara dengan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah akan mempengaruhi kehidupannya.
Pendidikan merupakan masalah penting yang tidak boleh diabaikan di negeri ini. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pendidikan di Republik Indonesia tahun 2003 berdasarkan UU No. 20 tentang sistem pendidikan nasional, artinya seorang peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi spiritual atau daya religinya, yaitu upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang mendorong pembelajaran. Pengendalian dari individualitas dan kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi negara, bagi bangsa (Desi Pristiwanti, 2022).
Perkembangan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk sistem manajemen pendidikan, dari yang dahulunya sentralistik yaitu tertutup menjadi  terdesentralisasi  yaitu  terbuka.  Secara  hukum,  telah  terjadi  perubahan  sistem  politik  di Indonesia  yang  di  dalamnya  juga  terjadi  reformasi  pada  manajemen  pendidikan.  Perubahan  tersebut
dikodifikasikan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  semangat  desentralisasi pendidikan,  pemerintah  daerah  harus  diberikan  insentif  yang  lebih  besar  untuk  memanfaatkan  dan mengembangkan keunggulan lokal untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Sistem baru telah muncul di bidang pendidikan sebagai administrasi terpusat. Hal ini berdampak pada  pengelolaan  sistem  pendidikan,  sumber  daya  manusia,  kurikulum,  teknologi,  dan  pendanaan anggaran  pendidikan  oleh  pemerintah  pusat.  Akibatnya,  pemerintah  daerah  dan  lembaga  akademik kekurangan ruang yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah mereka dengan cara yang unik dan kreatif.
Era reformasi di Indonesia telah membuka babak baru dalam kebijakan pendidikan. Di sisi lain, hari  ini  kita  menjalankan  sistem  pendidikan  yang  terotonom.  Sistem  seperti  itu  akan  memberikan kekuatan  lebih  kepada  pemerintah  daerah  dan  lembaga  pendidikan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  guna  menentukan  masa  depan  anak  dan  mengurangi  pengaruh  pemerintah  pusat  dalam pendidikan.
Dalam  pelaksanaannya,  otonomi  daerah  dalam  bidang  Pendidikan  masih  ditemukan  beberapa persoalan  yang  dihadapi  seperti  kurangnya  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  tenaga pendidik  dan  kependidikan,  sumber  daya  manusia  yang  belum  memadai,  serta  sarana  dan  prasarana yang belum tersedia. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya dalam bidang Pendidikan.
Dengan dilaksanakannya pemerintahan sendiri di daerah, masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan lebih akuntabel dari pemerintah. Shivkani berpendapat bahwa pemberian dan pemajuan otonomi pendidikan di daerah sangat strategis bagi daerah untuk meraup dan mengkapitalisasi keuntungan lokal baik di daerah yang sedang berkembang maupun yang sudah maju, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Komunitas telah berkembang pesat untuk memecahkan kebekuan dan kemunduran yang lazim di masyarakat. Dengan adanya  otonomi  pendidikan,  diharapkan  pemerintah  daerah  di  tingkat  kabupaten  dan  kota  mulai berperan lebih besar dalam pengelolaan pendidikan. Demikian pula, mendukung penduduk yang lebih luas dengan menawarkan program pendidikan dan budaya di tingkat kabupaten dan kota oleh organisasi non-terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan peluang daerah.

## 2. Metode
Metodologi  penelitian  yang  dipilih  adalah  kajian  literatur.  Berbagai  tugas  yang  berkaitan dengan  strategi  pengumpulan  informasi  dari  perpustakaan,  membaca  dan  mencatat,  serta  mengelola bahan penelitian secara kritis, analitis, dan kritis mengenai pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dicakup dalam tinjauan literatur penelitian ini. Persiapan studi kepustakaan ini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun sumber dan cara pengumpulan datanya berbeda yaitu meliputi pengecekan buku dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari artikel jurnal pada variabel penelitian (Sugiyono, 2022).
Kajian pustaka ini mengkaji dengan seksama dan menyelidiki secara mendalam literatur terkait untuk menyajikan temuan objektif tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis dari penelitian yang telah diterbitkan dalam buku, jurnal, artikel, situs web, dan publikasi lainnya tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan. Selain itu, teknik analisis isi digunakan dalam analisis data penelitian ini.
Tahap awal analisis data melibatkan pemeriksaan temuan penelitian dari sumber yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Tahun studi kemudian dipelajari, dari tahun terbaru ke tahun yang lebih  panjang  secara  progresif.  Peneliti  kemudian  membandingkan  isu-isu  yang  dinyatakan  dalam ringkasan dari setiap studi sebelumnya dengan isu-isu yang perlu ditangani dalam studi ini untuk melihat apakah ada tumpang tindih. Kemudian, daftar elemen penting dan relevan dari masalah penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan Kebijakan Otonomi Daerah
Otonomi  mengacu  pada  berbagai  kebutuhan  dalam  bidang  kehidupan,  termasuk  kebutuhan individu atau keluarga untuk memutuskan tempat tinggal, memilih makanan, mencari dan memutuskan pasangan, bentuk dan tempat tinggal, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan yang terpenting otonomi memilih jenis dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, otonomi pendidikan berarti cara setiap daerah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya (Mukhsin, 2019).
Pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan arti yang jelas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat terjadi sebelum atau sesudah pendelegasian wewenang,  dan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  otonom  sesuai  dengan  ketentuan  UU  Pemda tahun  2004,  kewenangan  tersebut  harus  dipahami  secara  menyeluruh  untuk  menghindari  hasil  yang kontraproduktif dari pelaksanaannya (Hermansyah, 2022).
Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  peran,  dan pemberdayaan  masyarakat  dimaksudkan  kewenangan  yang  maksimal  dalam  bidang  pemerintahan. Selanjutnya  diharapkan  daerah  mampu  meningkatkan  daya  saingnya  melalui  otonomi  yang  seluas- luasnya  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  demokrasi,  keadilan,  pemerataan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia (Mauliza Nur Fadhillah, 2022).
Otonomi daerah merupakan kondisi yang menguntungkan bagi daerah untuk mencapai potensi terbaiknya secara optimal. Artinya, daerah diberi kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri dan jika memungkinkan terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerahnya dalam hal integritas teritorialnya  harus  diserahkan  kepada  negara  untuk  mengidentifikasi,  merumuskan,  dan menyelesaikannya (Lintang Prabowo, 2020).
Pemerintahan sendiri atau otonomi adalah penyelenggaraan negara sendiri melalui tindakan dan kebijakan daerah yang mempertahankan hak,  kewajiban dan wewenang dalam kerangka negara, tanpa melanggar konstitusi. Kebijakan otonomi daerah terutama difokuskan pada pencapaian tujuan. Memberi otonomi daerah kebebasan dalam mengembangkan jasa layanan dan keamanan masyarakat yang lebih baik.  Otonomi  daerah  dengan  cara  baru  harus  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mengontrol kekuasaan pemerintah agar upaya mereka cukup dan fokus pada kebutuhan rakyat. Karena kemandirian lokal bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses.
Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 Generalitat, kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berarti adanya masyarakat yang otonom dan sekaligus mempunyai kekuasaan, hak  dan  menerima  atau  melimpahkan  tugas  mengurus  urusan  negara  di  bidang  tertentu  dari pemerintahan  kepada  daerah    (Sahrudin,  2023).  Sektor  pendidikan  merupakan  sektor  publik  yang terdesentralisasi.  Dalam  pelaksanaannya,  otonomi  pendidikan  daerah  di  Indonesia  masih  memiliki banyak permasalahan, baik dalam praktik maupun praktiknya. Suatu masalah yang perlu segera diatasi, karena  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  yang  lebih  serius  terhadap  pelaksanaan otonomi  pendidikan.  Itulah  mengapa  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  (SISDIKNAS)  memberikan dukungan  yang  kuat  dan  jelas,  dalam  implementasinya  otonomi  daerah  di  bidang  pendidikan  harus berada dalam kerangka negara tunggal sistem pendidikan nasional Indonesia (Hamidah, 2020).
Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan dalam Pasal 11 Ayat 2 Pasal. No. 22 Tahun 1999 akan mengembangkan daerah otonom di pemerintahan dan kota, yaitu dalam bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain. Dan kegiaatannya diatur pada Pasal 2 Ayat (11) No. 25 tahun 2000 disebutkan bahwa kompetensi pusat adalah menyusun kurikulum dan penilaian nasional serta menetapkan jumlah mata pelajaran (Anton Hutomo Sugiarto, 2019).
Dalam  proses  otonomi  pendidikan,  badan  pemerintahan  daerah  memiliki  kewenangan  untuk mengatur,  mengurus,  mengarahkan  dan  mengawasi  sebagai  badan  daerah  yang  unggul.  Karena  itu, dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  pendidikan  sangat  memerlukan  suatu  komitmen.  Dalam pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  di  daerahnya  masing-masing,  diharapkan  pemerintah  daerah dapat  menciptakan  strategi  dan  inovasi.  Karena  pemerintah  Daerah  diyakini  dapat  mengetahui  dan mengerti  apa  yang  seharusnya  dilaksanakan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di daerahnya (Noviyana Sari, 2022)
Hardiyanto  menjelaskan  otonomi  pendidikan  sebagai  model  manajemen  pendidikan  yang memungkinkan  sekolah  untuk  menentukan  pilihan  dan  mengedepankan  mutu  pengajaran  dan profesionalisme guru, yang saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan baik di tingkat regional maupun internasional oleh berbagai kalangan. Dalam pengertian Hardiyanto, konsep otonomi pendidikan lebih mengacu pada pendidikan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan, dimana sekolah menentukan terselenggaranya pendidikan.
Otonomi  pendidikan  bertujuan  untuk  melibatkan  masyarakat,  sekolah  dan  pemerintah  daerah dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada potensi lokal dan nilai-nilai budaya dihasilkan dari otonomi pendidikan (local wisdom) (Erik Purwanti, 2022).
Kemandirian atau otonomi pendidikan, bukanlah kebijakan yang tidak berdasar. Di Indonesia, ada tiga alasan utama mengapa otonomi Pendidikan diimplementasikan.
Yang  pertama  adalah  alasan  psikologis.  Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  kebijakan pemerintah  telah  melumpuhkan  peluang  kreativitas,  inovasi,  bahkan  kecerdasan  sosial  yang  disebut sentralisme. Selain itu, pemerintah daerah memiliki sedikit kekuasaan terhadap institusi pendidikan di daerahnya. Kedua faktor ini akan menjadi perkara saat berlakunya orde baru dan akan bermasalah saat orde baru berakhir. Sistem pendidikan terpusat dianggap menghambat kreativitas dan inovasi para guru dan pengelola sekolah, karena semuanya dibakukan oleh pemerintah pusat melalui rencana serta materi pembelajaran. Dengan demikian, sistem tersebut kekurangan kapasitas otoritas pendidikan lokal untuk memaksimalkan keragaman kecerdasan lokal dan sumber daya lokal, karena pemerintah pusat sebagian besar membuat keputusan penting.
Kedua: alasan politik. Ini sangat berkaitan dengan psikologis. Dimensi politik adalah kekuasaan, kewenangan atau kekuasaan yang ada, seperti tata kelola pendidikan. Selama masa reorganisasi orde baru,  pemerintah  pusat  biasanya  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar  daripadak  kewenangan pendidikan daerah. Hal ini dilakukan melalui kantor wilayah Dinas Pendidikan di setiap kabupaten dan Dinas  Pendidikan  di  setiap  kabupaten  atau  kota,  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  pemerintahan. Struktur  ini  menyiratkan  bahwa  berbagai  pemangku  kepentingan  pendidikan,  mulai  dari  desain kurikulum hingga penunjukan kepala sekolah dan guru, merupakan kekuatan terpusat.
Ketiga: alasan hukum. Alasan hukum di sini terletak pada penerapan ketentuan yang diberikan. Karena  alasan  psikologis  dan  politik  tersebut  di  atas  sebagai  ketika  kekuasaan  terpusat  berakhir, dibuatlah undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan memberikan kekuasaan yang lebih besar.  Jenis  Pelayaran  Mengenai  pemerintahan  daerah.  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  secara resmi mengakhiri sistem pemerintahan sentralisasi, yang berarti pimpinan pemerintahan pusat diberikan kekuasaan yang sangat besar. Aturan ini kemudian diganti dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004,  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008,  yang  juga mengatur tentang pemerintahan daerah.
Di antara asas di atas adalah dasar dari otonomi, yaitu pelimpahan wewenang atau kewenangan dari pemerintah pusat, termasuk pelimpahan pendidikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengakui bahwa pemerintah daerah cenderung mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan pendidikan di daerah mereka dan karenanya harus mengembangkan kebijakan dan program yang secara langsung menentukan  kebutuhan  dan  peluang  masyarakat.  Dan  harapan  berikutnya  adalah  pesatnya  perluasan pendidikan sebagai salah satu cara untuk melatih masa depan bangsa Indonesia.
Ketiga alasan tersebut di atas menjelaskan bahwa otonomi daerah, yang termasuk di dalamnya otonomi manajemen pendidikan, tidak hanya terkait dengan kehendak pihak perseorangan, melainkan kebutuhan  masyarakat  dan  rasa  kemasyarakatan  yang  kuat.  Pembentukan  undang-undang  tersebut merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, yang sah menurut tuntutan-tuntutan yang telah diuraikan di atas (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, November 2018).
Tercapainya otonomi daerah tentunya memiliki arti penting tersendiri, demikian juga bagi bidang pendidikan. Kinerja lembaga pendidikan yang lebih terkontrol dipengaruhi oleh fakta bahwa lanskap pendidikan  Indonesia  berkembang  sebagai  perpanjangan  dari  sistem  birokrasi.  Selain  itu,  karena kepentingan pemerintah didorong oleh kepentingan pragmatis, hak sekolah tidak diatur dengan cara ini. Karena  masyarakat  tidak  dilibatkan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  pengawasannya, pendidikan di Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntutan masyarakat (Tjalla, 2022).

## Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan
Implementasi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan, penerapan. Kebijakan implementasi adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan resmi dari organisasi khusus untuk mengatur karakter dalam menciptakan standar nilai dalam bermasyarakat. Kebijakan menjadi determinan penting dari perilaku anggota organisasi atau komunitas masyarakat, dan kebijakan cenderung sebagai pemecahan masalah dan proaktif .
Menurut  Mulyasa,  otonomi  manajemen  pendidikan  melibatkan  pelimpahan  kewenangan pendidikan tinggi kepada kabupaten, daerah dan kotamadya untuk mengelola sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya (M. Fajri Syahroni Siregar, 2021). Perubahan kelembagaan begitu diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan satuan kerja yang membentuk manajemen lembaga pendidikan di suatu daerah bagian yang harus memenuhi persyaratan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Termasuk masalah manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan perubahan anggaran untuk profesionalisme, kepegawaian dan pelatihan.
Kebijakan  tentang  otonomi  daerah  dan  otonomi  dalam  pendidikan  mencakup  sejumlah  tujuan tambahan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi pada berbagai aspek masyarakat, termasuk, tidak mengherankan, semua aspek pengelolaan lembaga Pendidikan (Ahmad Taufik, 2022).
Ciri-ciri Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:
1) Agar pendidikan maju, tujuan pendidikan suatu kebijakan pendidikan harus tepat dan tepat sasaran;
2) Kebijakan  pendidikan  akan  dipraktikkan  jika  memenuhi  persyaratan  hukum  formal;  ada  syarat- syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan diakui dan diberlakukan secara sah di suatu daerah.  Mengingat  hirarki  konstitusional,  kebijakan  pendidikan  harus  sesuai  dengan  kewajiban konstitusional. yang ada di suatu daerah sebelum dapat dinyatakan sah dan resmi diberlakukan di daerah tersebut. Inilah bagaimana kebijakan pendidikan yang sah dapat muncul;
3) Kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional, yaitu suatu konsep operasional yang dapat dilaksanakan secara achievable;
4) Kebijakan  pendidikan  harus  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan,  manajemen  akademik  harus ditangani oleh para ahli di bidangnya. Hanya sebagian kecil yang membuat kebijakan pendidikan adalah legislator, administrator sekolah, dan otoritas pendidikan.
5) Kebijakan pendidikan yang terukur (evaluable) tentunya tidak luput dari situasi nyata yang diamati. Jika baik dan berhasil perlu didukung dan ditingkatkan, dan diperbaiki jika terjadi kesalahan.
6) Ikuti sistem. Tentu saja, kebijakan pendidikan juga merupakan sebuah sistem, sehingga setiap fitur yang ingin dikontrolnya harus memiliki sistemnya sendiri yang berbeda. Hal ini perlu dipantau secara  ketat  untuk  mencegah  munculnya  kelemahan  hukum  internal  selama  implementasi. Kemudian kebijakan pendidikan harus diintegrasikan secara eksternal ke dalam kebijakan lainnya agar dapat memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yaitu baik kebijakan moneter yang sehat, kebijakan politik yang efektif, dan bahkan kebijakan pendidikan di atas, di bawah, atau di sampingnya, serta daya saing barang berbasis sumber daya yang diproduksi secara lokal (AS, 2019).
Sistem otonomi sekarang mengawasi manajemen pendidikan daripada yang terpusat. Otonomi pendidikan  mengacu  pada  pemberian  lokalitas  lebih  banyak  kontrol  dan  otoritas  untuk  membuat keputusan dan menemukan jawaban atas isu-isu yang mempengaruhi pendidikan. Pemerintahan negara dan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom, sesuai dengan Keputusan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, kewenangan negara terbatas pada pendidikan dan kebudayaan di bidang-bidang berikut ini (Ishak, 2021):
a. Mendefinisikan  standar  kompetensi  bagi  siswa  dan  warga  negara  terpelajar,  menguraikan kurikulum nasional dan metode penilaian kinerja akademik secara nasional, dan memberikan pedoman pelaksanaan
b. Menentukan standar materi formal.
c. Daftar persyaratan untuk memperoleh dan berlatih gelar.
d. Mengidentifikasi pedoman untuk pendanaan pendidikan.
e. Menetapkan persyaratan penerimaan siswa dan persyaratan pelatihan dan pelatihan kerja.
Kompetensi pemerintah negara mencakup:
a. Menentukan  kebijakan  penerimaan  bagi  pelajar  dan  mahasiswa  dari  kelompok  minoritas, terbelakang, dan/atau kurang mampu.
b. Membantu pembelian buku-buku dasar/modul belajar TK, SD, SMP dan ekstrakurikuler.
c. Membantu  atau  memfasilitasi  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  termasuk  kurikulum, akreditasi, dan rekrutmen tenaga akademik.
d. Refleksi pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
e. Menyelenggarakan kursus pendidikan khusus dan pelatihan dan/atau peningkatan guru.
f. Menyelenggarakan  museum  daerah,  pelestarian  monumen,  penelitian  sejarah,  kajian  sosial dan budaya serta pengembangan bahasa dan adat istiadat daerah.
Otonomi  pengetahuan  sangat  penting  untuk  mencapai  pengembangan  pengetahuan  dengan fokus  pada  keragaman.  Menurut  Santoso  S.  Hamijoyo  (Rahim,  2017),  beberapa  langkah  yang  harus dilakukan dalam pelaksanaan otonomi pendidikan yaitu:
a. Model tata kelola dan pelaksanaannya harus demokratis.
b. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama.
c. Partisipasi masyarakat harus menjadi tujuan utama.
d. partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan, bukan hanya untuk pemangku kepentingan
e. Untuk kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum, pelayanan harus lebih cepat, efisien dan efektif dibandingkan dengan era kerja sentralistik.
f. Penguatan  sistem  pendidikan  nasional  memerlukan  penghargaan  di  dalamnya  terhadap aspirasi, nilai dan norma lokal yang beragam.
Adapun  Berikut  beberapa  faktor  pendukung  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  (AS  Andi Mahyul, 2019):
a. Komunikasi.  Tiga  aspek  penting  dari  berlangsungnya  komunikasi  kebijakan  yaitu: penyebaran,  kejelasan,  dan  konsistensi.  Komunikasi  merupakan  faktor  pertama  yang mendukung implementasi kebijakan. Pejabat pelaksana keputusan harus memastikan bahwa keputusan telah disusun dan memberikan perintah untuk melaksanakannya. Faktor kedua yang mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  adalah  transparansi.  Dengan  kata  lain,  pedoman pelaksanaan  tidak  hanya  diberikan  kepada  pembuat  kebijakan,  tetapi  komunikasi  yang disampaikan juga harus transparan. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi. Agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik, proses implementasi harus konsisten dan jelas.
b. Sumber-sumber pendukung merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan meliputi: Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai  dan  keterampilan  yang  mempuni  untuk memenuhi  kewajiban  mereka,  kekuasaan  dan  sarana  yang  mendukung  dalam  penyediaan layanan Publik.
c. Struktur  Birokrasi.  Birokrasi  adalah  satuTubuh  yang  paling  umum  bahkan  di  dalam pelaksanaan  kebijakan  secara  menyeluruh,  baik  struktur  pemerintahan  maupun  organisasi swasta.
d. Kecenderungan  atau  perilaku.  Kecenderungan  karakteristik  para  pelaku  memiliki  dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang baik. Jika pelaksana berperilaku baik dalam melaksanakan kebijakan tertentu, maka dalam hal ini berarti adanya sebuah dukungan, yang mungkin mereka akan mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti yang diinginkan oleh pembuat keputusan semula.
Berikut  beberapa  faktor  penghambat  pengimplementasian  kebijakan  menurut  Bambang Suggono, adalah:
a. Isi  kebijakan,  yaitu  Pengembangan  kebijakan  gagal  karena  isi  kebijakan  belum  jelas,  yaitu tujuan, proses, prioritas implementasi, atau program kebijakan yang ditetapkan tidak memadai dan terlalu umum atau kurang. Kedua, karena belum adanya ketentuan internal dan eksternal dari  kebijakan  yang  berlaku.  Ketiga,  jumlah  kebijakan  yang  akan  diterapkan  mengalami kekurangan.  Keempat,  alasan  lain  kegagalan  kebijakan  pemerintah  mungkin  berasal  dari kurangnya sumber daya seperti waktu, biaya atau sumber daya dan personel.
Sebagai contoh tujuan kebijakan. Untuk mencapai pemerataan pendidikan adalah tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini, Penghapusan kasta dan pilih kasih, tidak adanya diskriminasi, dan pemberian kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan siswa yang luar biasa.
b. Informasi penerapan kebijakan publik melibatkan akses pejabat yang bersangkutan langsung terhadap  informasi  yang  diperlukan  atau  penting  untuk  pelaksanaan  tugas  mereka  secara efektif. Informasi ini tidak tersedia, misalnya karena masalah komunikasi.
Untuk  mencapai  hasil  yang  dibutuhkan,  lembaga  tambahan  mendukung  dan  bekerja  sama dengan  Dinas  Pendidikan  dan  sekolah,  yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  utama.  Untuk mencapai  tujuan  kebijakan,  pengetahuan  masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran  juga ditawarkan di samping komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan.
c. Dukungan untuk implementasi kebijakan pemerintah akan lebih sulit apabila dukungan untuk implementasi kebijakan tidak memadai;
Sumber  daya  khususnya  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  non-manusia,  diperlukan untuk  mendukung  kebijakan.  Sumber  daya  non-manusia,  seperti  infrastruktur  dan  dana, digunakan  untuk  memfasilitasi  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  manusia  meliputi individu-individu  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  mulai  dari  latar  belakang sumber  daya  manusia  pendidikan  yang  tidak  sesuai,  pengalaman  profesional,  dan  banyak energi latar belakang pengetahuan Sekolahnya tidak relevan dengan pekerjaannya.
d. Alokasi  kemampuan  alasan  sebab  tidak  dilaksanakannya  kebijakan  pemerintah  yang  juga merupakan  aspek  penting  dari  aspek  alokasi  kemampuan  antar  aktor  yang  terlibat  dalam pelaksanaannya.
Mengenai perbedaan antara otoritas dan pelaksana tanggung jawab dalam skenario ini. Dalam menerapkan struktur organisasi dapat menimbulkan masalah yang timbul jika kekuasaan dan tanggung  jawab  tidak  cukup  sesuai  dengan  pembagian  tugas.  Masalah  alokasi  tugas menghambat  pelaksanaan  kebijakan.  Penyelenggaraan  pendidikan  masih  efektif  dalam  hal penempatan  SDM  mirip  dengan  manajemen  pengangkatan  dalam  pendidikan,  yang mengabaikan  latar  belakang  dan  profesionalisme,  Karena  keterbatasan  ini,  pandangan  para pelaksana kebijakan tentang kekuasaan dan tanggung jawab yang harus mereka emban dapat terpengaruh (Meylan Siswara Handani, 2020).

## Kebijakan Otonomi Pendidikan
Makna  otonomi  pendidikan  yang  sebenarnya  adalah  memberikan  amanah  berupa tanggungjawab  pendidikan  kepada  pemangku  kepentingannya,  yaitu  masyarakat.  Dalam  Otonomi pendidikan, masyarakat secara langsung mengontrol dan mengelola ketersediaan baik fasilitas dan mutu pendidikan.  Penyelenggara  pendidikan  harus  melibatkan  masyarakat  karena  masyarakat  merupakan stakeholder  pertama  dan  utama  dalam  proses  pendidikan.  Dengan  demikian,  fasilitas  pendidikan, termasuk kelangsungan pendidikan, tujuan pendidikan, dan standar pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar. Meningkatnya keterlibatan masyarakat seringkali mendorong sekolah untuk terus berlanjut.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  sekolah  berkinerja  tinggi  mempromosikan  keterlibatan masyarakat yang lebih baik, khususnya keterlibatan orang tua dalam mencapai tujuan sekolah. Orang tua  siswa  memiliki  banyak  kesempatan  untuk  mengetahui  kurikulum  pembelajaran  serta  program sekolahnya.
Sifat otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang lain. Otonomi pendidikan tidak  tetap  di  tingkat  kabupaten/kota,  tetapi  meluas  ke  sekolah  sebagai  otoritas  pendidikan.  Ketika kekuasaan dialihkan ke sekolah, sekolah diharapkan dapat menentukan arah pengembangan program berdasarkan  keadaan  dan  kemampuan  lokal.  Otonomi  pendidikan  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah  untuk  memperkuat  semua  sekolah.  Sekolah  mandiri  yang  mengembangkan  keterampilan manusia dan lingkungan untuk menjadi sekolah yang sukses.
Saat  ini,  prestasi  pendidikan  dipandang  membutuhkan  otonomi  pendidikan.  Otonomi pendidikan dianggap dapat membantu memecahkan persoalan-persoalan di bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang kokoh akan dikembangkan di suatu daerah dengan otonomi pendidikan. Demokrasi pendidikan  melibatkan  keterlibatan  masyarakat  yang  tulus  dan  meluas,  mendorong  kemandirian, mempercepat pelayanan, dan menciptakan peluang bagi sumber daya daerah untuk dimanfaatkan secara efisien dalam pembangunan Pendidikan (Ayu, 2017).
Sekolah  diprioritaskan  dalam  teknik  manajemen  pendidikan  karena  otonomi  pendidikan. Investigasi  kesenjangan,  kemampuan,  dan  keragaman  kondisi  lokal  dan  komunal  merupakan keuntungan  lain  dari  otonomi.  Pergeseran  paradigma  dalam  sistem  pendidikan  diperlukan  untuk  ini. Perubahan  pendidikan  itu  perlu  dan  nyata.  Pelaku  dan  penyelenggara  diberi  kesempatan  menunggu karena pendidikan harus aktif, kritis, dan siap menghadapi perubahan.
Otonomi  pendidikan  merupakan  implementasi  kebijakan  peningkatan  pendidikan  yang mengedepankan kebhinekaan. Dalam penyelenggaraan pendidikan untuk otonomi pendidikan, beberapa faktor  harus  diperhatikan,  yaitu:  (1)  model  tata  kelola  dan  pelaksanaannya  harus  demokratis;  (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; (3) keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada individu, tetapi harus menjadi bagian dari proses bisnis secara keseluruhan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, dan efektif selama masa konsentrasi untuk kepentingan mahasiswa dan masyarakat; dan (5)  bertujuan  untuk  menghormati  keragaman  dan  norma  serta  nilai  lokal  serta  memperkuat  sistem pendidikan negara  (Abdul Rosyid, Latar Belakang dan Visi Otonomi Pendidikan di Indonesia , 2022).
Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan mencakup unsur-unsur sebagai berikut, antara lain:
1. Secara  umum,  tujuan  otonomi  pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan dalam menanggapi “kesalahan” yang dilakukan selama 20 tahun menangani masalah kuantitatif.
2. Dari  segi  otonomi  daerah,  otonomi  pendidikan  mengacu  terhadap  melemahnya  kekuasaan pemerintah pusat dan meluasnya kekuasaan daerah otonom terutama dalam bidang pendidikan yang perlu dibarengi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya.
3. Dalam  kaitannya  dengan  otonomi  daerah,  terdapat  potensi  pertarungan  antara  otonomi pendidikan dengan kepentingan ekonomi dan keuangan sebagai daya tarik antara pemerintah daerah otonom dan lembaga pendidikan.
4. Penempatan  di  lembaga  pendidikan  harus  dirancang  dengan  jelas  agar  otonomi  pendidikan dapat berjalan dengan sendirinya.
5. Struktur  kelembagaan  pada  tingkat  dan  tempat  yang  merupakan  unsur  fundamental  dalam keberhasilan otonomi pendidikan, beroperasi atas dasar desentralisasi dan gagasan administrasi berbasis sekolah di tingkat sekolah.
6. Otonomi  pendidikan  sudah  semestinya  berjalan  seiring  dengan  kebijakan  akuntabilitas, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pembiayaan.
7. Kebijakan otonomi pada tingkat pendidikan tinggi masih dalam kerangka otonomi keilmuan.
8. Strategi otonomi pendidikan tinggi juga harus mempertimbangkan kenyataan bahwa pendidikan tinggi merupakan sumber daya nasional dalam konteks otonomi daerah.
9. Di tingkat makro terlepas dari isinya, otonomi pendidikan tinggi harus menunjukkan kehebatan dan keistimewaannya (Sumirat, 2021).
Segala  sesuatu  yang  telah  dilakukan  dalam  kasus  Indonesia  tampaknya  mengarah  pada  tahap akhir  privatisasi  ini.  Tuntutan  otonomi  yang  kuat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kelemahan  konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya di era sistem baru.
Otonomi pendidikan sangat berguna untuk meningkatkan kepuasan tenaga kependidikan dalam bekerja, untuk melakukan manajemen yang efektif, serta untuk membuat kebijakan khusus dalam sistem pendidikan.  Begitu  pula  dengan  otonomi  pendidikan,  kita  dapat  mengoptimalkan  sumber  daya  dan mengelola  sistem  pendidikan  dengan  budaya  yang  ada,  sehingga  kemandirian  pendidikan  memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Sri Diana Putri, 2019).
Secara situasi yang ada di lapangan, memang benar dan harus diakui masih ada sebagian daerah yang  tidak  siap  menerima  kewenangan  dari  pemerintah  pusat,  khususnya  di  bidang  pendidikan. Sedangkan menurut Sam M. Cham dan Tutti T. Sam, ada beberapa alasan mengapa beberapa daerah bagian belum siap untuk menganut desentarlisasi pendidikan, di antaranya adalah:
1. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak cukup. Di beberapa daerah, kualitas sumber daya manusia belum  mampu  memahami,  menganalisis  dan  menerapkan  konsep  desentralisasi  pendidikan dengan baik.
2. Sarana dan prasarana yang memadai dan memadai masih belum tersedia. Hal ini terkait erat dengan ketersediaan pembiayaan di setiap daerah. Sampai saat ini, beberapa daerah mungkin masih khawatir dengan trickle down system yang dibuat oleh pemerintah pusat.
3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlalu rendah. Terdapat beberapa daerah yang kita sebut  sebagai  daerah  terbelakang,  secara  langsung  menentang  penerapan  kebijakan desentralisasi pendidikan.
4. Secara  psikologis,  mental  mereka  tidak  mau  menghadapi  perubahan.  Meskipun  perubahan adalah suatu keharusan. Tetapi, setiap orang memiliki perspektif dan pendapat yang berbeda tentang perubahan. Beberapa dari mereka menganggap perubahan itu mengganggu da sebagai sebuah tragedi.
5. Mereka juga waspada atau cemas oleh upaya reformasi. Upaya pembaruan merupakan salah satu bentuk perubahan. Reformasi sektor pendidikan saat ini disebut reformasi kurikulum, guru kembali  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  seperti  pembaruan,  pengujian,  dan  lain-lain (Maisyanah, 2018).
Agar otonomi pendidikan berjalan secara efektif, tidak hanya pengalihan kekuasaan dan pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi otonomi juga harus mencakup pengalihan kekuasaan ke sekolah dalam hal pengembangan kebijakan organisasi pengajaran dan
proses dan pembelajaran, manajemen sumber daya manusia, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, serta sumber daya keuangan sekolah (Yuliani, 2020).

## 4. Simpulan dan Saran
Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah  atau  disebut  juga  dengan  pemerintahan  sendiri  adalah  pengakuan  oleh  pemerintah  pusat  atas kewenangan daerah untuk mengendalikan urusan pemerintahan sendiri di berbagai daerah. Kebijakan otonom ini perlu mendongkrak kemampuan masing-masing daerah sekaligus benar-benar otonom.
Otonomi  yang  hendak  diwujudkan  bukan  hanya  otonomi  pemerintahan,  tetapi  juga  otonomi sistem pendidikan. Amanat ini diberikan sebagai pengakuan atas kenyataan bahwa pemerintah daerah dianggap  sangat  menyadari  kebutuhan  pendidikan  di  daerahnya,  sehingga  bertanggung  jawab  untuk menyediakan kebijakan dan program yang secara langsung meningkatkan pendidikan daerah. Otonomi pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan di daerahnya sendiri.
Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam bidang pendidikan memberikan kebebasan bagi daerah untuk melakukan perubahan yang menjamin keunggulan dalam pendidikan. Dengan memiliki semua  kekuatan  dan  keunggulan,  dan  setiap  daerah  menggunakan  programnya  sendiri  untuk meningkatkan  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  adalah  panduan  untuk  bertindak,  kendala  untuk berlatih, dan bantuan untuk pembuat keputusan.
Adapun  unsur-unsur  yang  menghambat  implementasi  kebijakan  antara  lain:  Penafsiran  yang menimbulkan perselisihan antar individu karena kurangnya dukungan Sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia dan pemahaman masyarakat; belum memadainya sistem sosialisasi  berjenjang  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan.  Jauh  sebelum  kebijakan  tersebut diberlakukan,  pemerintah  harus  melakukan  persiapan  yang  matang  untuk  memastikan  sosialisasi menyeluruh dari semua pekerja yang terlibat dalam pelaksanaannya dan sosialisasi kepada masyarakat umum. Otonomi dalam pendidikan tentunya harus mendapat dukungan yang signifikan dari sejumlah kelompok.  Namun  demikian,  dukungan  konsensus  dan  komitmen  bersama  dari  seluruh  pemangku kepentingan  pendidikan  terkait  diperlukan  untuk  sejumlah  reformasi,  antara  lain  otonomi  daerah, reformasi penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, dan implementasi manajemen berbasis sekolah.

## Daftar Pustaka
Abdul Rosyid, N. A. (2022). Latar Belakang dan Visi Otonomi Pendidikan di Indonesia . ANDRAGOGI, 4 (3) , 617.
Ahmad Taufik, M. M. (2022). Sistem Pendidikan Mengeksplorasi Madrasah. Jurnal TAUJIH Jurnal Pendidikan Islam, Vol.4 No.02 Desember , 1-10.
Anton Hutomo Sugiarto. (2019). Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daeraj sesuai dengan Prinsip-Prinsio Demokrasi. Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum , 161.
Arwildayanto,  d.  (2018). Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Kajian  Teoritis,  Eksploratif,  dan  Aplikatif. Bandung: CV CENDEKIA PRESS.
AS, Andi. Mahyul. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan di Era otonomi (Studi Analisis Kebijakan  Desentralisasi  Pendidikan). Administrasi  Publik  dan  Politik  Edisi  Vol,  IV  No.  I September-Desember , 15.
Ayu, S. (2017). Pengaruh Otonomi Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu SM Unismuh Makassar. PENA, Volume 4 Nomor 1 , 671.
Desi Pristiwanti, B. B. (2022). Pengertian Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 6 , 7911.
Erik Purwanti, A. B. (2022). Meneropong Arus Pendidikan Multikultural di Indonesia . Arzusin: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar, Vol. 2 No. 1 Februari , 157-176.
Fadjar Tri Sakti, E. W. (2022). Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah di Indonesia. DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 20 No.1 , 51.
Fatkhul  Muin,  A.  A.  (2020).  Politik  Pendidikan  Islam  Indonesia:  Perlawanan  Pesantren  terhadap Hegemoni  Pendidikan  Barat  Era  Kolonialisme  Belanda  . Al-Amin  Jurnal  Kajian  Ilmu  dan Budaya Islam 3 No. 1 , 123-36.
Fatkhuri.  (2019).  Desentralisasi  Pendidikan  di  Indonesia:  Korupsi  dan  Problem  Politik  Kekuasaan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 No. 2, Februari , 283.
Hamidah.  (2020).  Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Kebijakan  Publik. Jurnal  Serunai  Administrasi Pendidikan, Vol.9 No. 1, Maret , 34-44.
Hermansyah,  I.  R.  (2022).  Penerapan  Otonomi  Daerah  pada  Sektor  Pelayanan  dan  Prinsip  Good Governance  (Studi  pada  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Kota  Bekasi). Siyasah:  Jurnal Hukkum Tata Negara, Volume 5. Edisi II (Desember) , 100.
Ira Yuniarti, d. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. MODELING, Volume 9 No.1, Maret , 188.
Ishak, D. (2021). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jurnal Papatung: Vol.4 No.2 , 30-36.
Lintang  Prabowo,  M.  T.  (2020).  Pengaruh  Otonomi  Daerah  Terhadap  Kesejahteraan  Rakyat. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2 No.2 , 20-28.
M. Fajri Syahroni Siregar, M. (2021). Otonomi Daerah dan Pembiayaan dan Pengaruhnya pada Kinerja Pendidikan Islam . Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 6 No. 1 Edisi April , 43-55.
Maisyanah.  (2018).  Analisis  Dampak  Desentralisasi  Pendidikan  Dan  Relevansi  School  Based Management. QUALITY , 1-13.
Mansir,  F.  (2022).  Peran  Pendidikan  Islam  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Pendidikan  di  Indonesia.
DAYAH Journal of Islamic Education, Vol 5 No. 2 , 209.
Marcus Horwood, P. D. (2022). Scjool Autonomy Policies Lead to Increases in Principal Autonomy and Job Satisfaction. International Journal of Educational Research 115 , 2.
Mauliza Nur Fadhillah, M. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 2 , 2541.
Meylan Siswara Handani, A. F. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), Vol.2 No. 3 , 73-86.
Mukhsin. (2019). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol 4. No. 5 Desember , 127.
Noviyana Sari, S. F. (2022). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia . Tarikhuna: Journal of History and History Education, Vol. 4 No. 2 November , 115-132.
Pusat  Pengembangan  Otonomi  Daerah,  F.  H.  (November  2018). Kajian  Akademik  Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI .
Rahayu, A. S. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Jakarta : Sinar Grafika.