## KEBIJAKAN SEKOLAH
DALAM PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 1 OMBEN SAMPANG DAN SMPN 2 PAMEKASAN

## Moh. Sahlan
Guru SMPN 1 Omben Sampang Jawa Timur e-mail: moh.sahlan@yahoo.co.id / Hp. 081703626133
Abstrak: Artikel  ini  mendeskripsikan  kebijakan  sekolah pengem- bangan  mutu  PAI, khususnya di  SMPN  1  Omben  Sampang  dan SMPN  2  Pamekasan. Dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif dan studi studi kasus, diketahui bahwa pertama; Proses perumusan kebijakan  sekolah  dalam  pengembangan  mutu  PAI  di  SMPN  1 Omben Sampang menggunakan pedekatan school based sedangkan di  SMPN  2  Pamekasan  menggunakan  pendekatan home based, Kedua; implementasi  kebijakan  sekolah  dalam  pengembangan mutu  PAI  baik  di  SMPN  1  Omben  Sampang  dan  SMPN  2 Pamekasan  sama-sama  berjalan  efektif,  bedanya  di  SMPN  1 Omben  dilaksanakan  di  luar  jam  efektif  sedangkan  di  SMPN  2 Pamekasan  dilaksanakan  di  luar  dan di  dalam  jam  efektif, ketiga; evaluasi kebijakan sekolah dalam pengembangan mutu PAI di dua sekolah  tersebut  sama-sama  dilakukan  secara  terus-menerus  dan berkesinambungan untuk menjamin mutu PAI.
Kata kunci: kebijakan, mutu, Pendidikan Agama Islam.
Abstract:  this  article  describes  the  school  policy  of  developing Islamic  education  quality  especially  in  SMPN  1  Omben  Sampang and  SMPN  2  Pamekasan.  Using  qualitative  approach  and  a  study case,  it  is  known  that first, the  process  of  formulation  the  school policy  in developing  the  Islamic  education  quality  uses  a school based approach  while  in  SMPN  2  Pamekasan  uses  a home  based approach. Second, the  implementation  of  the  school  policy  in developing  Islamic  education  quality  both  in  SMPN  1  Omben

## Moh. Sahlan

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
Sampang and SMPN 2 Pamekasan is all effective; the difference is in  SMPN  1  Omben  Sampang  it  is  applied  outside  the  effective timeline  while  in  SMPN  2  Pamekasan  it  is  applied  in  and  outside the  effective  timeline, third, the  evaluation  of  the  school  policy  in developing  the  Islamic  education  quality  in  those  two  schools  are done  continuously  and  sustainable to  ensure  the  quality  of  Islamic education.
Keywords: policy, quality, Islamic education.

## Pendahuluan
Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  melimpah  bukanlah  jaminan kualitas  hidup suatu  bangsa  karena  masih  banyak  faktor  yang  dapat menentukan kualitas hidup suatu bangsa. Jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya manusia, dan kekayaan sumber daya alam merupakan faktor yang mungkin dapat menentukan kualitas hidup suatu bangsa. Akan tetapi dari  beberapa  faktor  tersebut  yang  paling  memungkinkan  dalam menentukan  kualitas  hidup  suatu  bangsa  yaitu  Sumber  Daya  Manusia (SDM). Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa SDM yang berkualitas merupakan syarat mutlak dalam membangun suatu bangsa.
SDM  dikatakan  berkualitas  apabila  SDM  tersebut  memiliki pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  baik  (handal,  kompeten,  dan relevan). Dalam  usaha  penyediaan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas, peran dan kinerja dunia pendidikan merupakan wahana yang dipandang tepat untuk membangun knowledge, skill, dan attitude (KSA). Artinya  peran  dan  kinerja  dunia  pendidikan  menjadi  tumpuan  harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Realitanya sistem pendidikan nasional pada saat ini belum mampu membangun pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  sebagaimana  yang diharapkan.  Banyak  kalangan  meyakini  rendahnya  mutu  pendidikan mulai  dari  perencanaan,  proses  belajar  hingga  hasil  belajar  sebagai penyebab  ketidak  berhasilan  pendidikan  dalam  memenuhi  tuntutan tersebut.
Pendidikan dikatakan bermutu apabila dari proses belajar tersebut mampu  menghasilkan output yang  diharapkan  berupa  prestasi  akademik (academic  achievement)  maupun  prestasi  nonakademik  (nonacademic

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
achievement). 1 Prestasi  akademik  yang  dimaksud  itu  merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan  yang dapat  bertambah  selama  beberapa  waktu  dan  bukan  disebabkan  proses pertumbuhan,  tetapi  adanya  situasi  belajar  dalam  kelas.  Wujud  prestasi akademik berupa kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah baik secara lisan (menjawab pertanyaan lisan), tulisan (mengerjakan soal tertulis),  dan  keterampilan  (mampu  menyampaikan  pendapat  dalam diskusi).  Sedangkan  prestasi  nonakademik  terjadinya  perubahan kemampuan peserta didik yang disebabkan suatu kegiatan belajar di luar sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler seperti keterampilan bermain dalam pertandingan  bola  basket,  memeragakan  gerakan  seni  bela  diri  pencak silat, melantunkan qiro’atil Qur’an, dan gerak fisik kepramukaan.
Di  samping  itu  pendidikan  dapat  dikatakan  bermutu  apabila peserta  didiknya  mampu  menerapkan  pengetahuan  yang  diperoleh  dari proses belajar sehingga  dapat bersikap  atau berprilaku baik seperti jujur, tegas,  bersedia  kerjasama  yang  baik,  kasih  sayang,  ramah,  toleran, disiplin, empati, rajin  shalat, dan perilaku lain yang relevan dengan nilai atau norma baik agama, sosial ataupun adat istiadat.
Banyak  pihak  berpendapat  bahwa  mutu  pendidikan  yang  rendah merupakan salah satu faktor  yang menghambat  penyediaan sumber daya manusia  yang  mempunyai  keahlian  dan  keterampilan  untuk  memenuhi tuntutan  pembangunan  bangsa  di  berbagai  bidang. Rendahnya  mutu pendidikan ini terkait  dengan  skenario  yang  dipakai  oleh  pemerintah dalam  membangun  pendidikan,  yang  selama  ini  lebih  menekankan  pada pendekatan input dan output.
Selama ini pemerintah berkeyakinan bahwa dengan meningkatkan mutu input maka  dengan  sendirinya  akan  dapat  meningkatkan  mutu output. Atas keyakinan tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, menyiapkan tenaga pendidik dan menyediakan dana  operasional  pendidikan  secara  lebih  memadai  agar  dapat meningkatkan mutu output. Realitanya pendekatan input dan output yang diupayakan  pemerintah  secara  makro  belum  menjamin  terjadinya peningkatan  mutu  pendidikan. 2 Hal  ini  disebabkan  kurangnya  perhatian
1 Rohiat, Manajemen  Sekolah  Teori  Dasar  dan  Praktek (Bandung: Refika  Aditama, 2012), 58
2 Ibid., 29

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 98
pemerintah  pada  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  proses  belajar mengajar  serta  perbaikan  kualitas  manajemen  sekolah  atau  manajemen pengelolaan  pendidikan. 3 Padahal  terlaksananya  proses  pendidikan  yang efektif sangat menentukan terhadap output pendidikan. 4
Sekolah  sebagai  lembaga  formal  penyelenggara  pendidikan mempunyai  peran  vital  dalam  keberhasilan  sistem  pendidikan  nasional. Sekolah  yang  bermutu  tinggi  akan  menghasilkan  generasi  muda  bangsa yang  berkualitas.  Oleh  sebab  itu  dalam  menjalankan  kegiatan  belajar supaya  dapat  mencapai  tujuan  sebagaimana  yang  diharapkan,  sekolah memfungsikan manajemen, baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian  maupun  pengawasan  bagi  terjaminnya  kelancaran tugas,  kinerja  tinggi,  pelayanan  peserta  didik  dan  orang  tua  secara  baik sehingga mengeluarkan lulusan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Sekolah  sebagai  suatu  lembaga  pendidikan  memiliki  unsur  atau komponen  yang  saling  berhubungan  dalam  rangka  menjalankan  fungsi sekolah. Komponen-komponen tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan,  superfisor,  komite  sekolah  dan  peserta  didik.  Kepala  sekolah sebagai top managers merupakan komponen yang paling berperan dalam menggerakkan  semua  komponen  sekolah  sehingga  proses  belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 5
Peningkatan  mutu  pendidikan  pada  masing-masing  satuan pendidikan tidaklah sama, hal ini disebabkan upaya  yang dilakukan oleh sekolah  mulai  dari  kebijakan  sampai  pada  implementasinya.  Mutu pendidikan  khususnya  Pendidikan  Agama  Islam  di  SMPN  1  Omben Sampang  dan  SMPN  2  Pemekasan  dapat  dikatakan  mengalami peningkatan  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  dibandingkan  dari  SMP sekitarnya. Sebagai indikatornya dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini,  SMPN  1  Omben  Sampang  dan  SMPN  2  Pamekasan  mempunyai prestasi yang cukup membanggakan di bidang Pendidikan Agama Islam. Keadaan ini dapat dilihat dari prestasi  yang ditorehkan oleh dua sekolah
3 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala  Sekolah  dalam  Mengembangkan  Budaya  Mutu (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 127
4 Rohiat, Manajemen Sekolah, 29
5 Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah Konsep dan Aplikasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 1

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
yang beda kabupaten ini. Sejak keikutsertaannya dalam Kompetisi Pelajar Agama  Islam  se-Madura  (KOMPAS)  yang  dilaksanakan  di  SMAN  1 Pamekasan,  selama  empat  tahun  berturut-turut  SMPN  1  Omben  selalu mengantarkan  peserta  didiknya  pada  babak  semifinal  bahkan  dua  kali sampai  pada  semifinal  kedua  dan  final.  SMPN  2  Pamekasan  lebih istimewa  lagi  selama  keikutsertaannya  selalu  mengantarkan  peserta didiknya melaju ke babak final bahkan menjadi yang terbaik.
Di samping prestasi tersebut ada yang lebih membanggakan lagi di SMPN  1  Omben  Sampang,  yakni  di  kalangan  peserta  didik  banyak bermunculan  komunitas  yang  bergerak  di  bidang  kemanusiaan  seperti KOZULA  (Komunitas  Zuhud  Sembilan  A)  dan  IKZA  (Ikatan  Zuhud Delapan A) dimana peserta didik yang bergabung pada dua komunitas ini setiap  hari  menyisihkan  uang  sakunya  untuk  sekedar  membantu  orang- orang  yang  kurang  mampu  dan  anak  yatim  baik  yang  ada  di  lingkungan SMPN 1 Omben Sampang maupun yang ada di panti-panti. Sementara di SMPN 2 Pamekasan mempunyai prestasi yang membanggakan di bidang

## Musabaqah Tilawatil Qur’an yaitu sebagai juara 1 Provinsi Jawa Timur.
Prestasi-prestasi  yang  diperoleh  peserta  didik  SMPN  1  Omben Sampang  dan  SMPN  2  Pamekasan  tentunya  bukanlah  sesuatu  hal  yang bersifat kebetulan melainkan adanya proses panjang  yang dibangun oleh sekolah  tersebut.  Mustahil  rasanya  apabila  sekolah  dapat  menghasilkan peserta  didik  yang  berkualitas  apabila  tidak  melalui  proses  yang bermutu. 6 Menilik  dari  fenomena  tersebut  penting  untuk  mengkaji kebijakan  kedua  sekolah  tersebut,  khususnya  kebijakan  sekolah  yang berhubungan  dengan  upaya  pengembangan  mutu  PAI,  utamnaya  terkait (1) kebijakan sekolah dalam pengembangan mutu PAI di SMPN 1 Omben Sampang  dan  SMPN  2  Pamekasan,  (2) implementasi  kebijakan  sekolah dalam pengembangan mutu PAI di SMPN 1 Omben Sampang dan SMPN 2  Pamekasan,  dan  (3) evaluasi  kebijakan  sekolah  dalam  pengembangan mutu PAI di SMPN 1 Omben Sampang dan SMPN 2 Pamekasan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  jenis penelitian studi kasus. Yang dimaksud penelitian kualitatif di sini adalah suatu  penyelidikan  ilmiah  yang  ditujukan  untuk  memahami  fenomena,
6 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah, 127

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 100
peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran sesorang secara holistik yang dapat diamati dengan cara mendeskripsikan dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. 7
Adapun  yang  menjadi  pokok  kajian  penelitian ini  adalah  kondisi alamiah  yang  terjadi  pada  kebijakan  sekolah  dalam  mengembangkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Omben Sampang dan SMPN 2 Pamekasan.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan pendekatan  kualitatif karena  penulis  ingin  memperoleh  hasil  yang  alamiah  dari subjek yang akan diteliti secara  utuh/holistik,    komplet,  dinamis,  dan penuh  makna. Penulis melihat  sifat  dari  masalah  yang akan diteliti  dapat  berkembang secara  alamiah  sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi  di  lapangan.  Penulis juga  berkeyakinan  dengan  pendekatan  alamiah  penelitian  ini  akan menghasilkan  informasi  yang  lebih bermakna. Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Kasiram  yang  menyatakan  bahwa  kebanyakan  penelitian kualalitatif  sangat  kaya  dan  sarat  dengan  deskripsi  karena  penulis  yang terdorong  untuk  memahami  fenomena  secara  utuh  harus  memahami semua  konteks  dan  melakukan  analisis  yang  holistik  dan  tentunya  perlu dideskripsikan. 8
Supaya memudahkan penulis dalam melakukan pengamatan maka desain  penelitian  ini  dikembangkan  secara  terbuka  dari  berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi sesuai dengan apa yang  ada di  lapangan. 9 Ini  penting  dijelaskan  mengingat  penelitian kualitatif  merupakan penyelidikan yang  didesain  dalam  kondisi  dan situasi alamiah (naturalistik) sehingga dapat ditemukan kebenaran dalam bentuk yang semurni mungkin tanpa mengalami distorsi yang disebabkan oleh  instrumen  dan  desain  penelitian. Hal  ini  disebabkan  penelitian naturalistik  hanya  melihat  situasi  nyata  yang  berubah  secara  alamiah, terbuka dan tanpa ada unsur rekayasa. 10
7 Lexy J. Moleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), 6 8 Moh.  Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang:  UIN-Maliki Press, 2010), 178
9 Ibid, 181-182.
10 Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan (Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2013), 95

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
Jenis penelitian  yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi  kasus.  Hal  ini  dilakukan  oleh  penulis  karena  penulis  ingin mengetahui  suatu  kebijakan  dan  program  yang  terdapat  dalam  suatu organisasi  atau  lembaga. Adapun yang dimaksud  studi kasus adalah “uraian  dan  penjelasan  komprehensif  mengenai  berbagai  aspek  seorang individu,  suatu  kelompok,  suatu  organisasi  (komunitas),  suatu  program atau  suatu  situasi  sosial”. 11 Pernyataan  ini memberi pemahaman bahwa pada  dasarnya  studi  kasus  merupakan  suatu  strategi  penelitian yang mengkaji  secara  rinci  atas  suatu  latar  atau  satu  orang  subjek  atau  satu peristiwa tertentu. Dengan kata lain studi kasus adalah bentuk penelitian yang  mendalam mengenai  suatu  unit  sosial  sehingga  menghasilkan gambaran  yang  terorganisasi  dengan  baik  dan  lengkap  mengenai  unit sosial tersebut. 12 Studi kasus dapat dilakukan terhadap sejumlah individu (misalnya  suatu  keluarga), segolongan  manusia (guru, karyawan), lingkungan  hidup  manusia  dan  lain  sebagainya.  Bahan studi kasus bisa diperoleh  dari  sumber-sumber, seperti  laporan hasil pengamatan,  catatan pribadi, biografi orang yang diselidiki, laporan dan keterangan dari orang yang banyak tahu tentang hal itu. 13

## Hasil dan Pembahasan
1. Rumusan Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI
Rumusan  kebijakan  pengembangan  mutu  PAI di dua  sekolah tersebut dapat diurai sebagai berikut:
Pada  SMPN 1  Omben  Sampang  setidaknya  terdapat  satu  kebi- jakan  mutu  PAI  yang  mampu  mewujudkan  budaya  religius  di  sekolah bahkan  mampu  membawa  siswa-siswinya  berprestasi  di  bidang  PAI. Kebijakan  tersebut  terimplementasi  dalam  program  kegiatan  Standar Kompetensi  Akhlak  Mulia  (SKAM).  Kemudian  dari  program  kegiatan tersebut  melahirkan  beberapa  kegiatan  insidental,  seperti  Wisata  Rohani (WISROH), bimbingan khusus lomba PAI, dan lain sebagainya.
Kebijakan pengembangan mutu PAI yang berupa kegiatan Standar Kompetensi  Akhlak  Mulia  (SKAM)  di  SMPN 1  Omben  dirasa  sudah
11 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 201
12 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 8
13 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 28.

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 102
cukup  untuk  menciptakan  siswa  yang  terampil,  berprestasi  dibidang keagamaan  dengan  tetap  berpijak  pada  nilai-nilai  Islami  yakni  dengan didasari iman dan takwa. Hal ini dikarenakan SMPN 1 Omben Sampang dalam  menetapkan  kebijakan  tidak  serta  merta  menetapkan  setiap kegiatan  menjadi  suatu  kebijakan.  Kepala  sekolah  dalam  menetapkan suatu kebijakan terlebih dahulu mengidentifikasi  beberapa jenis kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan di sekolah  yang kemudian disampaikan kepada  seluruh  warga  sekolah  tidak  terkecuali  komite  sekolah  maupun orang tua/wali siswa. Setelah dilakukan pengkajian dan dapat persetujuan dari semua pihak baru bisa dirumuskan menjadi suatu kebijakan, bahkan sekolah  sebelumnya  melakukan  uji  coba  rancangan  kebijakan  sebelum betul-betul  dirumuskan  dalam  dokumen  SMPN 1  Omben  Sampang. Sejalan  dengan  alur  perumusan  tersebut  Ali  Imron  menyatakan  suatu kebijakan  diawali  dari  identifikasi  berbagai  jenis  kegiatan  yang memungkinkan  dapat  mencapai  tujuan  dimana  satu  tujuan  dapat mencakup satu kegiatan atau lebih. 14
Senada dengan pernyataan tersebut, Mulyasana menyatakan salah satu  yang  harus  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dalam  merumuskan kebijakan adalah mengidentifikasi opsi kegiatan yang paling dikehendaki oleh  warga  sekolah. 15 Dengan  demikian  rumusan  kebijakan  ini  harus diputuskan melalui kesepakatan semua  warga sekolah. Hal ini dilakukan dalam  rangka  peningkatan  mutu  atau  keefektifan  sekolah,  sebab  dengan melibatkan  semua  unsur  sekolah  (warga  sekolah)  akan  tumbuh  rasa memiliki dan tanggug jawab untuk melaksanakannya.
Sementara pada SMPN 2 Pamekasan terdapat beberapa kebijakan pengembangan  mutu  PAI  yang  tertuang  dalam  buku  1  SMPN 2 Pamekasan. Program kegiatan pembelajaran tahfidz al- Qur’an, Mentoring Keagamaan dan Dakwah merupakan wujud dari kebijakan pengembangan mutu PAI tersebut, di samping itu SMPN 2 Pamekasan menerapkan suatu kebijakan  pengembangan  mutu  PAI  yang  tidak  lumrah  atau  jarang dilaksanakan oleh sekolah khususnya di Madura. Klasifikasi kelas sesuai dengan  bakat  dan  minat  siswa  dengan  penambahan  beban  belajar  siswa
14 Ali  Imron, Proses  Manajemen  Tingkat  Satuan  Pendidikan (Jakarta: Bumi  Aksara, 2013), 70.
15 Dedi  Mulyasana, Pendidikan  Bermutu  dan  Berdaya  Saing (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2012), 215.

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
sebanyak  9  jam yang  diterapkan  di  SMPN  2  Pamekasan  bukan  hanya berdampak  pada  padatnya  jam  belajar  siswa  yang  seharusnya  36  jam perminggu  menjadi  45  jam  perminggu,  tetapi  juga  berdampak  pada padatnya  jam  mengajar  guru  melebihi  standar  minimal  24  jam  tanpa terkafer dalam sistem dapodikdas.
Kebijakan  tersebut  merupakan  rumusan  hasil  keputusan  yang sudah  berjalan  cukup  lama  di  SMPN 2  Pamekasan  sejak  kepemimpinan Bapak  Dulla.  Pada  kepemimpinan berikutnya  (Bapak  Ali) kebijakan tersebut  tetap  dipertahankan  mengingat  kebijakan  tersebut  telah  terbukti mampu  membawa  siswa-siswi  SMPN 2  Pamekasan  berprestasi  dibidang PAI sehingga kebijakan yang sudah terimplementasi dalam program dan kegiatan pengembangan mutu PAI  tetap dilanjukan sambil lalu dilakukan penyempurnaan apabila dibutuhkan.
Selain kebijakan  tersebut Bapak  Ali  selaku  kepala  sekolah  dua tahun  terakhir  ini  telah  menetapkan  kebijakan  baru  yakni  pelaksanaan shalat dzuhur berjama’ah oleh seluruh warga sekolah muslim. Kebijakan ini dibuat setelah kepala sekolah bersama dewan guru dan TU melakukan pengkajian bersama tentang kemugkinan dilaksanakannya kegiatan shalat dzuhur  berjama’ah  mengingat  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di SMPN 2 Pamekasan cukup memadai.
Dari  paparan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa Kepala  SMPN 2 Pamekasan  dalam  merumuskan  kebijakan  senantiasa  melibatkan  warga sekolah  termasuk  dewan  guru  dan  TU.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  dunia yang  semakin  bebas  dan  terbuka,  pengembangan  sistem  kebijakan  harus ditata  secara  demokratis  sehingga  kebijakan  sekolah  tidak  dapat ditentukan  secara  sepihak  oleh  kepala  sekolah  melainkan  harus dibicarakan  secara  terbuka  dengan  seluruh  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya. 16
Rumusan kebijakan pengembangan mutu PAI di SMPN 1 Omben Sampang  dan  SMPN 2  Pamekasan  memang  terdapat  perbedaan,  tetapi pada dasarkan  rumusan  kebijakan  tersebut  dimaksudkan  untuk mengembangkan  mutu  sekolah  masing-masing  di bidang  PAI.  Karena rumusan  kebijakan  ini  merupakan  suatu  proyeksi,  pilihan  dan  sekaligus sebagai  dasar  kewenangan  dalam  menetapkan  dan  melakukan  atau  tidak melakuan sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan dan pelaksanaan
16 Ibid., 200

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
tujuan, program, mekanisme, evaluasi dan pengembangan dalam sekolah. Dengan  demikian  sekolah  yang  baik  haruslah  menentukan  rumusan kebijakan  yang  tepat  agar  sekolah  dapat  menentukan  program kegiatan yang baik pula.
Dalam  merumuskan  kebijakan,  SMPN 1  Omben  Sampang  dan SMPN 2  Pamekasan  sama-sama  melibatkan  dan  meningkatkan  peran serta  atau  partisipasi  dari  semua  warga  sekolah.  Ini  dilakukan  supaya sekolah memperoleh pemahaman  yang jelas tentang kondisi  yang ada di sekolah  sehingga  kepala  sekolah  dapat  mengambil  keputusan  dengan tepat.  Dalam  hal  ini  Sukmadinata  menyatakan  banyak  kegagalan  dalam melaksanakan  perubahan  karena  melakukan  sesuatu  yang  belum  jelas. 17 Berpijak  dari  pernyataan  ini  wajar  apabila  kepala  sekolah  dalam merumuskan suatu kebijakan melibatkan semua pihak agar segala sesuatu yang diputuskan jelas dan tepat sasaran.
Di samping  itu  pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  semua pihak  yang  berkepentingan  dengan  kemajuan  sekolah (stakeholders sekolah), diharapkan  mampu  meningkatkan  dukungan stakeholders sekolah terhadap  segala  bentuk  program,  kegiatan  yang  telah  ditetapkan sekolah  sehingga  dapat  mempermudah  kinerja  sekolah  dalam  menja- lankan tugas dan fungsinya.
SMPN 1  Omben  Sampang  dan  SMPN 2  Pamekasan  walaupun sama-sama  melibatkan  semua  warga  sekolah  dalam  menetapkan kebijakan tetapi dalam pelibatan orang tua atau wali siswa, kedua sekolah tersebut  menggunakan  pendekatan  yang  berbeda.  SMPN 1  Omben Sampang  melibatkan  orang  tua  atau  wali  siswa  mulai  dari  proses penentuan  kebijakan  dengan  cara  menyampaikan  rencana  sekolah  untuk menetapkan suatu kebijakan dengan harapan ada masukan atau pendapat dari  orang  tua  siswa  tentang  rencana  tersebut,  sehingga  sekolah  dapat mempertimbangkan  apakah  rencana  tersebut  bisa  dilanjut  atau  tidak. Sedangkan  SMPN 2  Pamekasan  melibatkan  orang tua  atau  wali  siswa agar  dapat  mendukung  atau  mensukseskan  kebijakan  yang  telah ditetapkan sekolah.
Dalam hal ini Cheng menyatakan untuk mengajak orang tua atau wali  siswa  berpartisipasi  aktif  dalam  pendidikan  ada  dua  bentuk
17 Nana Syaodih Sukmadinata, dkk., Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah;
Konsep, Prinsip dan Instrumen (Bandung: Refika Aditama, 2006), 9

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
pendekatan: Pertama, pendekatan school based dengan cara mengajak orang tua atau wali siswa datang ke sekolah melalui pertemuan- pertemuan, konferensi, diskusi antar guru dan orang tua ataupun dengan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua, pendekatan home based, yaitu orang tua atau wali siswa dapat membantu anaknya belajar di rumah dan mematuhi aturan yang ditetapkan sekolah ataupun guru dapat berkunjung ke rumah orang tua atau wali siswa. 18 Dari dua pendekatan ini SMPN 1 Omben Sampang menggunakan pendekatan yang pertama mengingat kondisi masyarakat yang masih kurang sadar pendidikan dan cenderung mencari-mencari kesalahan sekolah sehingga dengan pendekatan ini sekolah dapat melibatkan orang tua atau wali siswa dalam memberi masukan sekaliggus berusaha memberi penyadaran kepada orang tua atau wali siswa bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah demi kebaikan siswa. Sementara SMPN 2 Pamekasan lebih memilih pendekatan yang kedua karena sekolah sadar bahwa orang tua atau wali siswa SMPN 2 Pamekasan pada umumya sudah sadar pendidikan dan selalu mendukung terhadap kebijakan sekolah sehingga sekolah lebih memilih menetapkan kebijakan melalui forum rapat dewan guru dan TU sesekali dihadiri oleh komite sekolah dimana segala hasil rapat yang menjadi keputusan sekolah disampaikan kepada orang tua/wali siswa agar mereka ikut mensukseskan kebijakan sekolah dengan cara mengawasi putra-putrinya.

## 2. Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI
Kebijakan  sekolah  erat  kaitannya  dengan  program  kegiatan  yang telah dilaksanakan pada sekolah tersebut. Kadang-kadang suatu kebijakan dapat  terimplementasi  dalam  satu,  dua  kegiatan  atau  lebih.  Di  SMPN 1 Omben  Sampang  kebijakan  sekolah  dalam  pengembangan  mutu  PAI sebagaimana telah dijabarkan pada bab terdahulu terimplementasi dalam program kegiatan SKAM (Standar Kompetensi Akhlak Mulia). Kegiatan SKAM yang dilaksanakan setiap hari sabtu sepulang sekolah, diikuti oleh kurang lebih 30 peserta. Dalam pelaksanaannya berdasarkan pengamatan penulis sebagaimana telah dijabarkan kegiatan SKAM tidak hanya mem-
18 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi (Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), 126.

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 106
pelajari  akhlak  saja  sebagaimana  nama  kegiatannya  tetapi  mempelajari banyak hal termasuk baca tulis al- Qur’an, bahkan berdasarkan keterangan salah satu pembina kegiatan SKAM ini dalam perjalanannya mempelajari materi PAI secara umum walaupun sasaran utama dari kegiatan ini tetap pada penanaman akhlak dan budi pekerti.
Peserta kegiatan SKAM mengikuti kegiatan dengan serius bahkan terlihat  antusias  walaupun  siswa  yang  lain  sudah  pulang,  tidak  terlihat kegelisahan peserta untuk segera pulang. Kejadian ini terlihat oleh penulis pada  dua  kali  pertemuan  selama  penulis  melakukan  pengamatan.  Dalam pengamatan penulis kegiatan SKAM ini tanpak santai tapi serius pembina begitu  lugas  dan  terampil  dalam  memberikan materi  sehingga  kegiatan sangat  interaktif  dan  hampir  semua  siswa  aktif,  lebih-lebih  ketika pembina  mengelinkan  slide  pada  vidio  pembelajaran  yang  dikaitkan dengan  kehidupan  sehari-hari  siswa.  Sehingga  wajar  apabila  peserta tanpak  antusias  mengikutinya  karena  disamping  kegiatan  ini  sesuai dengan  pilihannya  sendiri  pembina  telah  mampu  memberi  penjelasan yang  menarik    dan  berguna  bagi  kehidupan  peserta.  Dalam  hal  ini Slameto  menyatakan  untuk  membangkitkan  minat  belajar  siswa  yang lebih besar pembina dapat menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta dihubungkan dengan cita-cita peserta. 19
Sementara di SMPN 2 Pamekasan kebijakan pengembangan mutu PAI  terimplementasi  dalam  beberapa  program  kegiatan,  salah  satu  yang paling  menarik  untuk  dikaji  adalah  program  yang  terintegrasi  dalam kurikulum  yaitu  kelas  tahfidz  al- Qur’an  yang  mana  para  siswa  dituntut untuk  mengahafal  beberapa  juz  al- Qur’an.  Sebagaimana  telah  dijelaskan pada bab terdahulu bahwa kebijakan pengembangan mutu PAI di SMPN 2  Pamekasan  ada  yang  terintegrasi  dalam  kurikulum  ada  pula  yang terprogram  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler.  Kebijakan  yang  terintegrasi dalam  kurikulum  adalah  penambahan  9  jam  pelajaran  per pekan  bagi kelas  A  (Tahfidz).  Penambahan  9  jam  pelajaran  ini  berdampak  pada padatnya  jam  belajar  siswa,  sehingga  kalau  tidak  diantisipasi  akan menimbulkan kesulitan bagi siswa dalam belajar. Dalam hal ini Hamalik menyatakan  pembelajaran  yang  padat  akan  menyebabkan  berkurangnya konsentrasi  siswa  dalam  belajar  bahkan  dapat  menimbulkan  kelelahan
19 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2013), 57

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
yang menimbulkan stamina siswa mengalami penurunan. 20 Pernyataan ini tidak berlaku di SMPN 2 Pamekasan karena berdasarkan temuan penulis dalam penelitian kegiatan  belajar  diikuti  siswa  dengan  senang,  karena SMPN 2  Pamekasan  menetapkan  siswa  yang  masuk  di  kelas  tahfidz berdasarkan hasil seleksi dari  sekian banyak siswa yang berminat.
Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa SMPN 2 Pamekasan menetapkan  siswa  kelas  tahfidz  tidak  sepihak  melainkan  terlebih  dahulu dilakukan  pendataan  siswa  yang  berminat  menghafal  al- Qur’an selanjutnya  dilaksanakan  seleksi  untuk  mengetahui  kemampuan  dasar siswa  dalam  menghafal  al- Qur’ an,  karena  kalau  tidak  mempunyai  dasar hafalan yang memadai dikawatirkan siswa tidak dapat mengikuti program kelas  tahfidz.  Kekwatiran  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  yang menyatakan bahwa bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa  dapat  menghambat  studi  siswa  itu  sendiri,  ketidaksesuaian  ini maksudnya tidak sesuainya pelajaran dengan taraf pengetahuan siswa. 21
Minat siswa juga tidak kalah pentingnya sehingga sebelum proses seleksi  dilakukan  terlebih  dahulu  diadakan  pendataan  dengan  cara pengisian data pilihan program yang tersedia dalam formulir pendaftaran siswa baru. Hal ini dilakukan mengingat peran minat dalam belajar sangat penting,  sebagaimana  Mudzakir  dan  Ali  menyatakan  siswa  yang  kurang berminat akan terlihat acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiaanya tidak tertuju  pada  pelajaran,  suka  mengganggu  temannya  bahkan  sering meninggalkan  pelajaran  sehingga  akan  mengalami  kesulitan  dalam belajar. 22
Sedangkan  program  yang  tidak  terintegrasi  dalam  kurikulum wajib diikuti oleh seluruh siswa musl im seperti shalat dzuhur berjama’ah dan  kegiatan  mentoring  keagamaan.  Dalam  hal  ini  kebijakan  SMPN 2 Pamekasan  untuk  mewajibkan  seluruh  siswa  muslim  mengikuti  kegiatan shalat dzuhur berjama’ah dan mentoring keagamaan sejalan dengan  cara Islam  memperlakukan anak  yang  sudah  berumur  10  tahun  dalam pelaksanaan shalat wajib. Sebagaimana hadits berikut:
20 Oemar  Hamalik, Metode  Belajar  dan  Kesulitan-kesulitan  Belajar (Bandung:  Tarsito,
1990), 121
21 Ibid 22 Ahmad  Mudzakir  dan  Joko  Sutrisno, Psikologi  Pendidikan (Bandung:  CV  Pustaka Setia, 1997), 159

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 108
ِﻊ ِﺟﺎ َﻀَﻤْﻟا ٢٣
Artinya:  “Perintahkan  anak -anak  kalian  untuk  mengerjakan  shalat  pada usia  tujuh  tahun,  dan  pukullah  mereka  untuk  shalat  pada  usia  sepuluh tahun”.
Kewajiban  untuk  mengikuti  shalat  berjama’ah  dan  mentoring keagamaan  bukan  tanpa  hambatan,  pada  awalnya  baik  kegiatan  shalat dzuhur  berjama’ah  dan  mentoring  keagamaan  tidak  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  tetapi  pihak  sekolah  tetap  konsisten terhadap  perlakuan  wajib  bagi  siswa  muslim  untuk  mengikuti  kegiatan tersebut,  sehingga  setiap  siswa  muslim  yang  tidak  hadir  akan  mendapat sanksi  sementara  yang  hadir  dan  mengikuti  kegiatan  memperoleh  nilai yang  diintegrasikan  pada  nilai  mata  pelajaran  PAI. Dalam  konteks  ini berlaku hukum the law of effect yakni hubungan S – R akan menjadi lebih bila disertai dengan nilai yang menyenangkan. 24

## 3. Evaluasi Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI
Keberhasilan  dari  suatu  kebijakan  sekolah  tidak  dapat  dilihat dengan  waktu  yang  cukup  singkat,  karena  dampak  dari  suatu  kebijakan sekolah  baru  dapat  dilihat  setelah  melalui  suatu  proses.  Tetapi  dalam pelaksanaanya sekolah dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. Karena bukan rahasia lagi setiap kegiatan  tidak  semuanya  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  ini  pula yang  terjadi  pada  kebijakan  pengembangan  mutu  PAI  baik  di  SMPN 1 Omben Sampang maupun di SMPN 2 Pamekasan.
Pelaksanaan kegiatan  pengembangan  mutu  PAI  (SKAM) di SMPN 1  Omben  Sampang  persentase  kehadiran  peserta  sangat  minim, setelah  dilakukan  evaluasi  dapat  diketahui  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  minimnya  kehadiran  peserta  adalah  karena  waktu pelaksanaannya  bersamaan  dengan  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  berupa permainan.  Berdasarkan  temuan  tersebut  maka  pihak  sekolah  mencari
23 Ᾱbu Dāud, Sun ā n Ᾱb̄ī D āud “Tahqī q Izzat Ubaid al- Da’as dan Adila al -Said ” , juz 1 (Beirut : Dar Ibn Hazam, 1998), 239 24 Muhammad  Ali, Guru  dalam  Proses  Belajar  Mengajar (Bandung: Sinar  Baru Algensindo, 1987), 18.

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
solusi  untuk  meningkatkan  persentase  kehadiran  peserta.  Dalam melakukan  evaluasi  implementasi  kebijakan  SMPN 1  Omben  Sampang tidak  hanya  bersifat  temporer  melainkan  dilakukan  secara  terus-menerus baik harian, mingguan ataupun bulanan. Evaluasi kebijakan ini dapat juga dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  utuk  membuat  keputusan- keputusan  strategis  di  masa  yang  akan  datang.  Proses  evaluasi  ini  harus dijalankan  secara  terus-menurus  dan  berkelanjutan  karena  mutu  harus ditingkatkan  secara  terus-menerus  dan  berkelanjutan (continous  quality improvements) atau harus ada perbaikan dan inovasi tiada henti. 25
Tidak jauh berbeda di SMPN 2 Pamekasan walaupun sepintas lalu budaya mutu PAI sudah lebih dulu berjalan dan lebih terorganisir, hal ini terlihat  dari  budaya  siswa  dalam  menghafal  al- Qur’an  yang  terintegrasi dalam  struktur  kurikulum  SMPN 2  Pamekasan.  Budaya  mutu  PAI  yang sudah berjalan dan berkembag di SMPN 2 Pamekasan bukanlah jaminan akan  keberhasilan  dari  kebijakan  mutu  PAI  yag  lain.  Salah  satu  contoh sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab terdahulu kebijakan sekolah untuk melaksanakan shalat dzuhur berjama’ah di mushalla seko lah tidak sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  semestinya.  Kegiatan  tersebut  hanya diikuti oleh siswa dan sebagian kecil guru dan TU bahkan terlihat kurang tertib karena tidak ada petugas yang mengabsen.
Kondisi  yang  demikian  tidak  luput  dari  perhatian  kepala sekolah selaku decision  makers, dari  temuan  tersebut  kepala  sekolah  senantiasa memberikan  penguatan  kepada  seluruh  warga  sekolah  akan  pentingnya shalat  berjama’ah.  Di  samping  itu  evaluasi  terhadap  implementasi kebijakan  sangat  diperlukan  baik  rumusan  ataupun  teknis  pelaksanaan kebijakan, sehingga senantiasa mengalami perbaikan baik proses maupun hasil.  Dan  tidak  kalah  pentingnya  mengevaluasi  keberhasilan  proses strategis suatu kebijakan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil keputusan  yang  akan  datang. 26 Karena  sebagaimana Riant  Nugroho menyatakan bahwa hasil evaluasi dapat dijadika acuan apakah kebijakan
25 Prim Masrokan Mutohar, Managemen Mutu Sekolah; Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 177.
26 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, 215.

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 110
dilanjutkan  atau  tidak  dengan  melalui  dua  pilihan  diperbaiki  (revisi kebijakan) atau mungkin dihentikan (penghentian kebijakan). 27

## Penutup
Berdasarkan paparan  data  dan  temuan  penelitian  dapat  disimpul- kan sebagai berikut:
Pertama,  proses  perumusan  kebijakan  sekolah  dalam  pengem- bangan mutu PAI di SMPN 1 Omben Sampang dan SMPN 2 Pamekasan sama-sama  melibatkan  semua  warga  sekolah. Yang  membedakan, di SMPN  1  Omben  Sampang, komite  sekolah  dan  orang  tua/wali  siswa dilibatkan  dalam  penetapan  rumusan  kebijakan  (school based). Sedangkan  di  SMPN  2  Pamekasan  komite  dan  orang  tua/wali  siswa dilibatkan  untuk  mendukung  hasil  keputusan  yang  sudah  ditetapkan sekolah (home based).
Rumusan  kebijakan  sekolah  dalam  pengembangan  mutu  PAI  di SMPN  1  Omben  hanya  berupa  satu  kegiatan  yakni  kegiatan  ekstra- kurikuler SKAM, sedangkan di SMPN 2 Pamekasan terdiri dari beberapa kegiatan  baik  yang  berupa  kegiatan  ekstrakurikuler  (mentoring  ke- agamaan), pembiasaan (shalat dzuhur berjama’ah, penyembelihan hewan qurban), dan kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum (kelas tahfidz al- Qur’an) .

## Kedua, implementasi kebijakan sekolah dalam pengembangan mutu
PAI  di  SMPN  1  Omben  Sampang  dan  SMPN  2  Pamekasan  sama-sama berjalan efektif. Yang membedakan, kegiatan pengembangan mutu PAI di SMPN  1  Omben  Sampang  dilaksanakan  di  luar  jam  efektif  berupa kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan di SMPN 2 Pamekasan dilaksanakan di dalam jam efektif dan di luar jam efektif berupa kegiatan pembelajaran tahfidz  yang  terstruktur  dalam  kurikulum,  shalat  dzuhur  berjama’ah  dan kegiatan  ekstrakurikuler  mentoring  keagamaan,  pengajian  dari  rumah  ke rumah.
Ketiga,  evaluasi  kebijakan  sekolah  dalam  pengembangan  mutu PAI di SMPN 1 Omben Sampang dan di SMPN 2 Pamekasan sama-sama dilakukan  secara  berkala,  terus-menerus  dan  berkesinambungan  demi menjamin mutu PAI.***
27 Riant  Nugroho, Public  Policy;  Diamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen Kebijajkan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2012), 187.

## Kebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu PAI

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016

## Daftar Pustaka
A bu Dāud, Sunān Ᾱb̄ī Dāud “Tahqīq Izzat Ubaid al - Da’as dan Adila al - Said” , juz 1. Beirut : Dar Ibn Hazam, 1998.
Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno, Psikologi Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
Ali Imron, Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Budi  Suhardiman, Studi  Pengembangan  Kepala  Sekolah  Konsep  dan Aplikasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  lainnya. Bandung: PT.  Remaja Rosdakarya, 2013.
Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
Lexy  J.  Moleong, Metodeologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014.
Moh.  Kasiram, Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
Muhammad  Ali, Guru  dalam  Proses  Belajar  Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1987.
Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan. Bandung  : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Nana  Syaodih  Sukmadinata,  dkk., Pengendalian  Mutu  Pendidikan Sekolah  Menengah;  Konsep,  Prinsip  dan  Instrumen. Bandung: Refika Aditama, 2006.
Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
Oemar  Hamalik, Metode  Belajar  dan  Kesulitan-kesulitan  Belajar.
Bandung: Tarsito, 1990.

## Moh. Sahlan
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 112
Prim  Masrokan  Mutohar, Managemen  Mutu  Sekolah;  Strategi Peningkatan  Mutu  dan  Daya  Saing  Lembaga  Pendidikan  Islam . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
Riant  Nugroho, Public  Policy;  Diamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan, Manajemen  Kebijajkan. Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo Kompas Gramedia, 2012.
Rohiat, Manajemen  Sekolah  Teori  Dasar  dan  Praktek. Bandung: Refika Aditama, 2012.
S. Nasution, Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2013.