Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Mizaj Iskandar Liza Agustina Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: Lizaagustina53@yahoo.co.id

## Abstrak
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam pasal 57 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  dan  pada  dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1970.  Penggabungan  gugatan  terhadap  beberapa  masalah hukum  dalam  surat  gugatan  tidak  dilarang  oleh  hukum  acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Namun penyelesaian terhadap  kumulasi  cerai  gugat  dan  harta  bersama  yang  terjadi  di Mahkamah Syar’iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan  pembentukan  kumulasi  dan  menjadi  terhambatnya  asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  tersebut.  Salah satunya terletak pada pihak yang menyulitkan dalam pemeriksaan dikarenakan  salah  satu  pihak  yang  tidak  hadir.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya  ringan  dalam  cerai  gugat  dan  harta  bersama  dan  untuk mengetahui prespektif Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap  kumulasi  tuntutan.  Metode  pengumpulan  data  yang penulis  gunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum  penerapan  asas sederhana cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh.  Namun  belum  dapat  berjalan  dengan sempurna. Terlebih dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Perspektif hakim tentang perkara ini mengatakan bahwa kumulasi  tuntutan  dalam  perkaracerai  gugat  dan  harta  bersama mereka menganjurkan untuk memisahkan perkara tersebut dengan tujuan  untuk  memudahkan  jalannya  persidangan  serta  tidak merugikan para pihak.
Kata Kunci : Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Kumulasi Cerai Gugat, Harta Bersama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama  Islam, mengenai perkara  perdata  tertentu  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009.  Dan  Mahkamah  Syar’iyah merupakan  Pengadilan  Agama  bagi  setiap  orang  yang  beragama  Islam yang berada di Aceh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh. 1 Penyelesaian  perkara  yang  ditangani Pengadilan  Agama  adalah  perkara  tertentu  bagi  mereka  yang  beragama Islam sehingga tetap berdasarkan pada asas acara perdata.
Dalam  hukum  acara  terdapat  asas  yang  diterapkan  dalam  proses peradilan yaitu  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Sederhana merupakan  proses  yang mudah  dipahami  oleh  masyarakat  tanpa  adanya formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989,  dan  pada  dasarnya  berasal  dan  ketentuan  pasal  4  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. 2 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak ada lagi memberikan penjelasan yang ada, tetapi hanya memberi  peringatan  tentang  makna  dan  tujuan  asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam Undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi:
“..... setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
1 Muchsin Bani Amin, Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, (Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016), hlm; 1.
2 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm; 10.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali” . 3
Keinginan  dan  masyarakat  dan  pan  pencari  keadilan  menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Pihak  yang  merasa  haknya  dilanggar dan  tidak  dapat  menyelesaikannya  sendiri  dapat  mengajukan  surat gugatannya kepada pengadilan. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dapat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan lebih dan satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan. 4 Salah satu perkara kumulasi  yang  penulis  teliti  yaitu  mengenai  pembagian  harta  bersama dalam pengajuan cerai gugat.
Dalam  permasalahan  perceraian,  penggugat  tentu  tidak  akan pernah  melepaskan  pembagian  harta  bersama  yang  dihasilkan  selama perkawinan begitu saja. Sehingga tuntutan harta bersama menjadi hal yang sangat  penting.  Pada  prinsipnya  setiap  gugatan  hams  berdiri  sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri,  dan  diperiksa  serta  diputus  dalam  proses  pemeriksaan  dan putusan yang terpisah.
Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam surat  gugatan  tidak  dilarang  oleh  Hukum  Acara  Perdata.  Boleh  saja digabungkan  dalam  satu  gugatan  asalkan  ada  hubungan  erat  atau koneksitas satu sama lain. Tujuan penggabungan gugatan itu agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya  putusan  yang  saling  bertentangan.  Apabila  terjadi  penggabungan gugatan  akan  mempermudah  jalannya  pemeriksaan,  menghemat  biaya, tenaga  dan  waktu.  Begitu  pun  dengan  asas  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara. 5
Namun demikian penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta  bersama  yang  terjadi  di  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  praktiknya bertolak  belakang  dengan  tujuan  pembentukan  kumulasi  dan  menjadi terhambatnya  asas peradilan sederhana,  cepat, dan biaya  ringan tersebut.
3 Sulaikin  Lubis,  dkk, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm; 65.
4 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), hlm; 102.
5 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm; 41.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Salah  satunya  terletak  pada  pihak  yang  menyulitkan  dalam  pemeriksaan dikarenakan salah  satu pihak yang tidak hadir,  padahal kepadanya sudah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga perlu dilakukan pemanggilan sampai  dua  kali.  Dan  juga  pada  masalah  pembuktian  terhadap  harta bersama yang masing-masing pihak menuntut haknya terpenuhi. Jika ada pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi, sehingga mengajukan banding yang tentunya memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Seharusnya peradilan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi yang terjadi di pengadilan dalam proses penyelesaian kumulasi cerai gugat dan harta bersama menjadi lambat.
Dari  itu  timbulah  suatu  permasalahan  yang  ingin  dikaji  oleh penulis  bagaimana  penerapan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  dalam  kumulasi  cerai  gugat  dan  harta  bersama  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan prespektif hakim mengenai kumulasi tuntutan itu  sendiri.  Bahwa  penulis  menemukan  dalam  putusan  akhir  perkara kumulasi  cerai  gugat  dan  harta  bersama  banyak  dikatakan  dicabut  oleh penggugat,  yang  pada  awalnya  diajukan  penggabungan.  Dan  pada  saat persidangan  hakim  menyarankan  kepada  para  pihak  untuk  memisahkan penggabungan perkara cerai gugat dan harta bersama. 6

## Pengertian Kumulasi
Secara  bahasa  kumulasi  adalah  penggabungan,  penyatuan  atau timbunan.7 Kumulasi gugatan berarti penyatuan, timbunan, penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim).8 Sedangkan secara  istilah  kumulasi  gugatan  atau samenvoeging  van  vordering merupakan  penggabungan  beberapa  tuntutan  hukum  ke  dalam  satu gugatan. Menurut Yahya Harahap, kumulasi  gugatan  atau samenvoeging van  vordering adalah  penggabungan  dari  lebih  satu  tuntutan  hukum  ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. 9
6 Wawancara dengan Drs. Syamsul Bahri, Panitera Pengganti Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Desember 2017 di Banda Aceh.
7 Departmen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm; 199.
8 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm; 284.
9 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, .... hlm; 102.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pada  dasarnya  penggabungan  beberapa  gugatan  menjadi  satu apabila  antara  gugatan-gugatan  yang  digabungkan  tersebut  terdapat hubungan erat dan mendasar sifatnya atau ada koneksitas. Hubungan erat ini seperti dibuktikan berdasarkan fakta beberapa orang debitur berhutang dan  kemudian  digugat  oleh  satu  orang  kreditur (innerlifjke  samenhang verkochtheid) dimana peristiwa tersebut mencerminkan adanya hubungan yang  erat  dan  mendasar  antara  gugatan  bersifat  kenyataan (eenfeirelyke vraag). 10
Penggabungan  gugatan  diperbolehkan  apabila  tujuannya  untuk mempermudah  proses  beracara  dan  menghindari  kemungkinan  dibuat putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, dan bermanfaat ditinjau  dari  segi  acara  prosesuil (procesueel  doelmarig) serta  tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah. 11
Abdul Manan menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini  maka  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dapat terlaksana. 12 Penggabungan  gugatan  (kumulasi  gugatan)  menurut  doktrin dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kumulasi  objektif  dan  kumulasi subjektif. Ada bentuk lain dan menggabungkan beberapa gugatan namun tidak dikategorikan sebagai kumulasi gugatan, yaitu konkursus.
a. Kumulasi  objektif  adalah  penggabungan  beberapa  tuntutan  dalam gugatan yang sama. Titik tolak dan kumulasi objektif  bukanlah pada keterkaitan  antara  satu  objek  (tuntutan)  dengan  objek  (tuntutan) lainnya,  melainkan  adanya  keterkaitan (samenhang) antara  objek- objek tersebut dengan Penggugat. 13
b. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa subjek dalam satu gugatan.  Dalam  kumulasi  subjektif,  beberapa  orang  duduk  sebagai penggugat  berhadapan  dengan  seorang  atau  lebih  tergugat,  dan
10 Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktik Peradilan Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm; 86-87.
11 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata Cet-2, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm; 65.
12 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm; 42.
13 M.  Natsir  Asnawi, Hukum  Acara  Perdata  Teori,  Praktik  dan Permasalahannya di  Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Yogyakarta:  UII Press, 2016), hlm; 272.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebaliknya.  Masing-masing  subjek  memiliki  keterkaitan  yang  erat antara satu dengan lainnya (innerljjke samenhang).
c. Konkursus  atau  berbarengan  adalah  penggabungan  beberapa  materi tuntutan  yang  meiniliki  akibat  hukum  yang  sama.  Dengan dikabulkannya  suatu  tuntutan,  maka  tuntutan  lain  juga  dikabulkan. Praktik konkursus di Peradilan Agama dapat terjadi dalam perkara izin kawin,  wali  adhal,  dan  dispensasi  kawin.  Ketiganya  memiliki keterkaitan  yang  erat  satu  sama  lain  dan  menuju  pada  akibat  hukum yang  sama.  Praktik  seperti  ini  akan  menghemat  biaya  dan  waktu pemeriksaan perkara. 14
Adapun  kumulasi  yang  ditambahkan  oleh  Murti  Arto  ialah  apa yang dinamakan Intervensi, yaitu ikut sertanya pihak  ketiga dalam suatu proses  perkara.  Intervensi  ini  dibagi  menjadi  3  (tiga)  macam  yaitu: voeging,  vrjjwaring,  ussenkomt. 15 Yang  menjadi  perbedaan  antara voeging, vrijwaring, dan tussenkoini terdapat pada sifat keikutsertaan. Bila voeging, pihak  ketiga  yang  diajak  oleh  pihak  penggugat  untuk  membela kepentingan  penggugat,  sedangkan vrywaring, pihak  ketiga  yang  diajak oleh  pihak  tergugat  dan tussenkomt pihak  ketiga  yang  ingin  membela kepentingannya  sendiri,  tanpa  pengaruh  dari  siapapun  baik  penggugat maupun tergugat.

## Dasar Hukum Kumulasi
Hukum  acara  perdata  yang  berlaku,  baik  yang  ada  di  dalam Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR), Rechtreglement  voor  de Buitengewesten (R.Bg.), maupun Wetboek op  de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  kumulasi  dan tidak  pula  melarangnya.  Penggabungan  atau  kumulasi  gugatan  di Pengadilan Agama sah saja dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kumulasi gugatan yang dimaksud di  sini  adalah  kumulasi  cerai  gugat  dan  harta  bersama.  Hukum  acara perdata  satu-satunya  yang  mengatur  kumulasi  gugatan  adalah  Pasal  86 Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang berbunyi:
14 M.  Natsir  Asnawi, Hukum  Acara  Perdata  Teori,  Praktik  dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama . . . . , hlm; 274.
15 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  .  .  . hlm; 44.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“Gugatan  soal  penguasaan anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri  dan harta  bersama  dapat  diajukan  secara  bersama-sama  dengan  gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap ”.

## Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  adalah  hakim  dalam mengadili  suatu  perkara  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.
Menurut  Yahya  Harahap  tentang  makna  dan  arti  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “. . .suatu proses pemeriksaan yang  relatif  tidak  memakan  jangka  waktu  lama  sampai  bertahun-tahun sesuai  dengan  kesederhanaan  hukum  acara  itu  sendiri.  Apa  yang  sudah memang  sederhana,  jangan  sengaja  dipersulit  oleh  hakim  ke  arah  proses pemeriksaan  yang  berbelit-belit  dan  tersendat-sendat.  Jangan  sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.” 16
Akan  tetapi  menurut  Yahya  Harahap,  meskipun  proses  beracara dan  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan  Agama  harus  berjalan  secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan  pemeriksaan  dan  penilaian  terhadap  hukum  dan  keadilan. Kesederhanaan,  kecepatan  pemeriksaan  jangan  dimanipulasi  untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum.
Jadi  agar  dalam  suatu  persidangan  dapat  dilaksanakan  dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  maka  hakim  harus  profesional  dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Makna  dan  tujuan  asas  ini  bukan  sekedar  menitikberatkan  unsur kecepatan  dan  biaya  ringan.  Bukan  pula  bertujuan  menyuruh  hakim memeriksa dan memutus perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama dalam  waktu  satu  atau  dua  jam.  Yang  dicita-citakan  adalah  suatu  proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai
16 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm; 54.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bertahun-tahun,  hal  ini  sesuai  dengan  kesederhanaan  Hukum  Acara  itu sendiri. 17

## Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan  asas  yang  tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu  sendiri  yang berbunyi:
“Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak  diperlukan  pemeriksaan  dan  acara  yang  berbelit  yang  dapat menyebabkan  proses  sampai  bertahun-tahun,  bahkan  kadang-kadang harus  dilanjutkan  oleh  para  ahli  waris  pencari  keadilan.  Biaya  ringan yang  serendah  mungkin  sehingga  dapat  terpikul  oleh  rakyat.  Ini  semua dengan  tanpa  mengorbankan  ketelitian  untuk  mencari  kebenaran  dan keadilan” . 18
Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tidak diberi penjelasan, hanya diperingatkan kembali makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Pada  pasal  57 ayat  3,  dapat  dijumpai  pada penjelasan umum angka 5 alinea ke 5 yang berbunyi:
“Prinsip-prinsip  pokok  peradilan  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970,  antara  lain  sidang  terbuka  untuk umum,  setiap  keputusan  dimulai  dengan  Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali ”.
Yang  dituntut  dan  hakim  dalam  mengimplementasikan  asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah:
a. Sikap  moderat  artinya  dalam  pemeriksaan  tidak  cenderung  tergesa- gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
17 Sulaikin  Lubis,  dkk, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di Indonesia, . . . . hlm; 65.
18 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama, . . . . hlm; 69.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
b. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum  dan  keadilan.  Kesederhanaan,  kecepatan  pemeriksaan  jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan. 19
Mengacu  pada  hal  diatas,  diketahui  bahwa  pada  dasarnya  asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan satu kesatuan asas  yang  saling  melengkapi  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Artinya,  jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka  persidangan  tidak  akan  memakan  waktu  yang  lama,  dan  biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.

## Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkmah Syar’iyah Banda Aceh
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Sederhana  mengandung  arti  pemeriksaan  dan  penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas  yang  bersifat  universal,  berkaitan  dengan  waktu  penyelesaian  yang tidak  berlarut-larut.  Dan  asas  biaya  ringan  sangat  berhubungan  dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas  dan  waktu  penyelesaian  yang  tidak  lama,  maka  biaya  perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  menerapkan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  di  dalam  persidangan  yaitu  dengan menggabungkan  beberapa  perkara  yang  memiliki  keterkaitan  yang  erat hubungannya.  Di  antaranya  yaitu  gugat  harta  bersama  yang  digabung dengan  cerai  gugat  secara  praktis  dan  rasional.  Perkara  ini  dapat diselesaikan  bersamaan  dengan  mendudukan  gugat  pembagian  harta bersama  sebagai  gugat assessor terhadap  cerai  gugat.  Cara assessor-nya dapat ditetapkan dalam suatu acuan. Jika cerai gugat ditolak otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima. Jika cerai gugat dikabulkan  baru  terbuka  kemungkinan  mengabulkan  pembagian  harta bersama  sepanjang  benda-benda  atau  harta  yang  ada  dapat  dibuktikan sebagai  harta  bersama.  Jika  cerai  gugat  dinyatakan  tidak  dapat  diterima
19 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm; 43-44.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
maka  dengan  sendirinya  gugat  pembagian  harta  bersama  juga  demikian, karena harta bersama assessor terhadap cerai gugat. 20
Gugat assessor adalah gugatan tambahan terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan assessor adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar  kepentingan  penggugat  lebih  terjamin  meliputi  segala  hal  yang dibenarkan  hukum  dan  perundang-undangan.  Secara  teori  dan  praktik, gugatan assessor tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  oleh  karena  itu  gugatan assessor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang membolehkan secara tegas penggabungan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama terdapat  pada  Pasal  86  ayat  I  yang  menegaskan: “Gugatan  soal penguasaan  anak  nafkah  anak,  nafkah  istri,  dan  harta  bersama  dapat diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan  perceraian  ataupun  sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. 21
Dalam  penjelasan  pasal  86  ayat  1  dinyatakan  maksud  dan kebolehan penggabungan gugatan yaitu demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bukan hanya  gugatan  harta  bersama  yang  dapat  digabung  dengan  gugatan perceraian,  tetapi  juga  meliputi  penguasaan  atau  hak  asuh  anak  serta nafkah  anak  dan  istri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan perceraian.  Ketika  penggabungan  perkara  dilakukan  berarti  penomoran perkara perceraian dan harta bersama tidak dapat dipisahkan.
Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  telah memberikan kepada pihak istri sebagai penggugat untuk memilih apakah ia ingin menggugatnya secara terpisah setelah putusan perkara perceraian berkekuatan  hukum  tetap,  atau  menggabungkan  gugatan  perceraian dengan harta bersama. Dan berdasarkan temuan kasus di lapangan terdapat istri  yang  menginginkan  status  cerai  yang  dikumulasikan  dengan  gugat harta bersama, karena akan lebih baik bermanfaat dan menguntungkannya. Hal  tersebut  juga  demi  tercapainya  prinsip  bahwa  peradilan  dilakukan dengan sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan.
Dalam  hal  ini  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  merupakan Pengadilan  Agama  tingkat  Kabupaten/kota  Banda  Aceh  yang  juga  tidak dapat  dipisahkan  dengan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989.  Di  Mahkamah
20 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama , . . . . hlm; 267.
21 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, .... hlm; 110.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Syar’iyah  Banda  Aceh  sendiri  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk menyelesaikan  perkara  hukum  dan  menegakkan  hukum  serta  keadilan harus  memenuhi  harapan  dari  para  pencari  keadilan  yang  selalu menginginkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bila asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka pasti akan memberikan kenyamanan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan.  Akan  tetapi  dalam praktiknya,  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  menerapkan peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  belum  dapat  berjalan dengan  sempurna.  Baik  itu  disebabkan  dari  Mahkamah  Syar’iyah  itu sendiri maupun dan pihak-pihak yang berperkara.
Banyaknya  perkara-perkara  yang  diajukan  para  pihak  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  ingin  perkaranya  cepat  selesai.  Akan tetapi tidak semua perkara bisa diselesaikan secara cepat, dikarenakan para pihak sendiri bersikeras mempertahankan pendapatnya. Walaupun hakim telah  berupaya  menyelesaikan  secepat  mungkin  kadang  terkendala  pada pembuktian  yang  diajukan  tidak  dapat    selesai  dalam  satu  kali  sidang, ditambah lagi dengan tidak hadirnya tergugat setiap kali sidang. 22 Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  juga  menerima  pengajuan gugatan  penggabungan  atau  kumulasi.  Namun  dalam  praktiknya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara kumulasi tidak  berjalan  dengan  baik.  Salah  satunya  dalam  perkara  kumulasi  cerai gugat dan harta bersama. Pada dasarnya dalam undang-undang cerai gugat diperbolehkan digabungkan atau kumulasi dengan gugatan harta bersama. Akan  tetapi  dalam  praktiknya  merujuk  kepada  perkara-perkara  yang diajukan, Mahkamah Agung menganjurkan kepada para pihak untuk tidak menggabung  kedua  perkara  tersebut,  karena  dikhawatirkan  adanya gugatan  yang  berkenaan  dengan  pembagian  harta  berpotensi  terjadinya banding  dan  bahkan  hingga  sampai  ke  tingkat  kasasi  sehingga  akan  ikut berpengaruh terhadap proses cerai gugat.
Keterlambatan proses penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan  harta  bersama  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  adalah  karena terhambatnya  pemeriksaan  terhadap  banyaknya  harta  bersama  yang diperoleh selama masa perkawinan, kurangnya alat bukti, tempat dan jarak harta  yang  dipersengketakan,  ketidakhadiran  salah  satu  pihak,  dan penundaan waktu sidang. Semakin banyak harta yang diperkarakan maka akan  semakin  panjang  pula  proses  penyelesaiannya.  Dikarenakan  dalam pemeriksaan harta bersama hakim menganggap perlu adanya pembuktian
22 Wawancara  dengan  A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 22 Desember 2018 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan dilakukannya Descente atau pemeriksaan setempat. Sehingga itu akan membutuhkan biaya yang banyak juga waktu yang tidak sebentar. 23
Dengan banyaknya praktik-praktik penyelesaian perkara kumulasi cerai  gugat  dan  harta  bersama  yang  lambat,  maka  Mahkamah  Agung menyarankan  untuk  dipisahkan  dan  mengajurkan  untuk  dicabut  dalam persidangan. 24 Hal  ini  sebagaimana  anjuran  Ketua  Muda  Mahkamah Agung  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  surat  Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 yang menyatakan: 25
1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,  menyatakan  bahwa  gugatan  soal  penguasaan  anak,  nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama  (dikumulasikan)  dengan  gugatan  perceraian. Dengan  demikian,  undang-undang  tidak  mengwajibkan  perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.
2. Untuk  mempermudah  dan  mempercepat  proses  penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan  dengan  sengketa  hadhanah,  nafkah  anak,  nafkah isteri dan harta bersama.
Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September tahun  2009  tujuannya  adalah  untuk  mempermudah  dan  mempercepat proses  penyelesaian  perkara,  penganjuran  agar  sebaiknya  gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri.
Hakim  yang  berpegang  pada  Surat  Edaran  Ketua  Muda  yang mengatakan  untuk  memisahkan  gugatan  kumulasi  cerai  gugat  dan  harta bersama  agar  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dapat  diterapkan dalam persidangan. Karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 86 ayat 1 menegaskan: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,  dan  harta  bersama dapat  diajukan bersama-sama  dengan  gugatan
23 Wawancara  dengan  A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
24 Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus di Banda Aceh.
25 Surat  Mahkamah Agung RI Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009, Jakarta Tanggal 25 September 2009.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
perceraian  ataupun  sesudah  putusan  perceraian  memperoleh  kekuatan hukum tetap”.
Dalam  undang-undang  tersebut  tidak  dikatakan  wajib,  tetapi “dapat”  yang  berimplikasi  pada  makna  boleh  digabungkan  atau  boleh dipisahkan. Karena tidak terdapat ketegasan wajib namun membolehkan, maka  dari  itu  sah-sah  saja  jika  gugatan  cerai  gugat  tidak  digabung  atau dipisahkan dengan harta bersama. Surat Edaran Ketua Muda tidak bertolak belakang  dengan  Undang-Undang  tersebut.  Saran  untuk  pemisahan  itu dapat dilakukan ketika pengajuan gugatan pada bagian informasi di Meja 1 (satu) dan juga pada saat berlangsungnya persidangan dimintakan oleh Hakim kepada pihak yang berperkara.
Ada  beberapa  manfaat  yang  dapat  diambil  dari  penggabungan gugatan atau kumulasi, yaitu:
1. Mewujudkan Peradilan Sederhana
Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat  dilaksanakan  penyelesaian  beberapa  perkara  melalui  proses tunggal,  dipertimbangkan  serta  diputuskan  dalam  satu  putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri,  terpaksa  ditempuh  proses  penyelesaian  terhadap  masing- masing perkara sehingga asas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.
2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan Manfaat  yang  lain,  melalui  sistem  penggabungan  dapat  dihindari munculnya  putusan  yang  saling  bertentangan  dalam  kasus  yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan,  cara  yang  efektif  untuk  menghindari  terjadinya  putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau  penggabungan  gugatan.  Subekti  berpendapat,  untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri  tertentu  terdapat  dua  atau  beberapa  perkara  yang  saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.
1. Biaya  perkara  menjadi  lebih  ringan  dikarenakan  dalam  pengajuan perkara  kumulasi  perkara  tidak  dipisah-pisahkan  sehingga pembebanan  biaya  perkara  berlaku  untuk  satu  satu  perkara  saja begitupun  dengan  waktu  lebih  efektif  disebabkan  sekali  proses hingga  selesai  akan  tetapi  perlu  ditekankan  hal  ini  tidak  berlaku dalam semua kumulasi perkara.
Sedangkan kelemahan dari penggabungan gugatan cerai gugat dan harta bersama:
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1. waktu penyelesaian perkara yang digabungkan relatif lama. Hal Ini disebabkan  karena  pemeriksaan  terhadap  kedua  perkara  ini harus dilakukan  dalam  dua  tahapan  yang  berbeda  dalam  satu  proses persidangan,  sehingga  waktu  penyelesaiannya  lebih  lama  dari proses penyelesaian perkara tunggal.
2. Proses  pembuktian  terhadap  perkara  gugatan  pembagian  harta bersama   yang   seringkali   menjadi   hal   yang   sulit   untuk dibuktikan  dan  diselesaikan.  Hal  ini  karena  minimnya  alat  bukti yang  dihadirkan  pihak  Penggugat  ke  muka  persidangan  untuk membuktikan harta yang digugat adalah harta bersama.
3. Seringkali  harta  bersama  yang  dipersengketakan  di  jual  oleh Tergugat  sehingga  tidak  dapat  dilakukan  eksekusi  atas  harta tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  permohonan  sita  terhadap  harta dalam  perkawinan  yang  dipersengketakan  (sita  marital)  hanya dapat dilakukan jika ada permohonan sita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat.
4. Terjadi  ketidak  jelasan  terhadap  status  para  pihak  disebabkan proses persidangan yang membutuhkan waktu lama.
5. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal.
Adapun  mengenai  proses  persidangan  perkara  kumulasi  gugatan perceraian dan  pembagian  harta  bersama  yang diterapkan  di Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  sebagaimana  hasil  penelitian  adalah  sebagai berikut: 26
1) Hakim  terlebih  dahulu  menawarkan  perdamaian  kepada  kedua belah  pihak,  jika  perdamaian  berhasil  maka  akan  dibuat  surat pernyataan perdamaian, akan tetapi jika perdamaian tidak tercapai maka  dilanjutkan  kepada  proses  mediasi  sesuai  dengan  PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, tetapi  jika  proses  mediasi  ini  mencapai  kesepakatan  maka  akan dibuat akta perdamaian, namun jika proses mediasi ini gagal maka proses persidangan perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
2) Persidangan  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat  gugatan perceraian  dalam  persidangan  tertutup  untuk  umum  sesuai  Pasal 80  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama.  Kemudian  hakim  memberi  kesempatan  pihak
26 Ridha  Maulana, “(Problematika  Penyelesaian  Perkara  Kumulasi Gugatan  Perceraian  dan  Harta  Bersama  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penggugat  untuk  mengunakan  haknya  yaitu  mengubah  ataupun mencabut  gugatannya.  Apabila  Penggugat  menyatakan  tidak  ada perubahan  dan  tambahan  dalam  gugatannya,  maka  persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
3) Selanjutnya  persidangan  dilanjutkan  dengan  jawaban  dari  pihak Tergugat  terhadap  gugatan  yang  ditujukan  kepadanya.Jawaban Tergugat  bisa  diajukan  secara  lisan  maupun  tertulis  berdasarkan Pasal  158  Ayat  (1)  R.bg.  Pada  tahap  ini  Tergugat  juga  bisa mengajukan  esepsi  (tangkisan)  maupun  rekonvensi  (gugatan balik).
4) Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, tahapan persidangan berlanjut  d e n g a n   penyampaian  replik  (tanggapan  Penggugat terhadap  jawaban  Tergugat)  dan  duplik  (tanggapan  Tergugat terhadap  replik  Penggugat).  Tahapan  ini  dilakukan  secara berulang-ulang  sampai ada  titik  temu  antara  tanggapan  pengugat dan Tergugat dan hakim menilai cukup tahapan ini.
5) Setelah proses penyampaian replik dan duplik selesai, persidangan dilanjutkan  dengan  agenda  pembuktian,  dalam  tahapan  ini  hakim memberikan kesempatan yang sama bagi Penggugat dan Tergugat untuk  mengajukan  bukti-bukti  secara  bergantian  sesuai  dengan arahan hakim.
6) Kemudian  tahapan pembuktian  selesai  dilaksanakan,  maka hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan pendapat  akhir  yang  merupakan  kesimpulan  hasil  pemeriksaan selama  persidangan  berlangsung  menurut  pandangan  masing- masing  pihak.Kesimpulan  ini  bisa  dalam  bentuk  lisan  maupun tulisan.
7) Setelah  proses  pemeriksaan  terhadap  perkara  gugat  cerai  selesai, maka  persidangan  berlanjut  kepada  proses  pemeriksaan  terhadap perkara  pembagian  harta  bersama  yang  dilaksanakan  dalam persidangan  yang  terbuka  untuk  umum,  tahapannya  meliputi pembacaan  gugatan mengenai  pembagian  harta bersama,  jawaban Tergugat,  replik  dan  duplik,  pembuktian,  dan  sampai  ke  tahapan pengajuan pendapat akhir (kesimpulan para pihak).
8) Setelah  pemeriksaan  terhadap  perkara  gugat  cerai  dan  pembagian harta bersama selesai, kemudian hakim ketua mengadakan sebuah rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai Pasal  19  ayat  (3)  UU  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Rapat  ini  bertujuan  untuk  memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap perkara kumulasi (penggabungan) ini.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
9) Kemudian majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan, majelis hakim membacakan putusan mengenai perkara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

## Perspektif  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  terhadap Kumulasi Tuntutan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh yang merupakan badan peradilan yang berwenang menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara  berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai pasal 26 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara kumulasi cerai gugat  dan  harta  bersama  yang  diajukan  bersama-sama  dalam  satu  surat gugatan  berdasarkan  pasal  86  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan: 27 Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
Hukum acara yang berlaku, baik dalam HIR (Heirziene Inlandsch Reglement), R.Bg (Rechireglement voor de Buitengewesten), maupun Rv (Regkment  op  de  Burgerlyke  Rechtsvordering) tidak  mengatur  secara khusus perihal Kumulasi gugatan, satu-satunya yang mengatur mengenai kumulasi  gugatan  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  jo  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006 28 yaitu pengaturan  kumulasi  gugatan  cerai  dan  harta  bersama  yang  diajukan Pemohon (istri) terhadap  Termohon  (suaini).  Pasal  86  Undang-Undang Nomor  7  tahun  1989  juga  menjadi  acuan  bagi  para  Hakim,  khususnya
27 Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.
28 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, untuk menyelesaikan masalah
kumulasi gugatan.
Kumulasi  tuntutan  merupakan  salah  cara  dalam  menyelesaikan beberapa  perkara  secara  sekaligus  atau  bersamaan,  dimana  perkara  yang akan  digabungkan  atau  kumulasi  harus  meiniliki  keterkaitan  yang  kuat. Seperti  misalnya,  antara  cerai  gugat  dan  harta  bersama,  nafkah  anak, nafkah  Istri,  hadhanah  dan  lain  sebagainya.  Kumulasi  ini  dapat memberikan  keuntungan  bagi  para  pihak  baik  itu  dan  segi  proses penyelesaiannya  maupun  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  persidangan tersebut. 29
Dalam pasal 86 ayat (1) memungkinkan untuk mengajukan gugatan harta  bersama  yang  dikumulasikan  dengan  perkara  gugatan  cerai  gugat atau  menggunakan  gugatan  balik  (Rekonpensi).  Biasannya  para  pihak memanfaatkan  upaya  hukum  banding  bahkan  kasasi  dalam  hal  yang menyangkut harta bersama, dengan demikian masalah perceraian juga ikut terbawa. Sehingga penyelesaian cerai gugat menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang merasa tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut. 30
Suami  istri  yang  sama-sama  merasakan  bahwa  rumah  tangganya tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  sangat  menginginkan  perceraian, terpaksa  tidak  dapat  diputuskan  atau  mengakhiri  ikatan  perkawinannya. Dikarenakan  masalah  harta  bersama  yang  dikumulasikan  dengan  cerai gugat  masih  dalam  tahap  permeriksaan  tingkat  banding  bahkan  tidak menutup  kemungkinan  sampat  tingkat  kasasi,  sering  kali  penyelesaian paerkara kasasi memakan waktu yang cukup lama.
Maka dapat menimbulkan akibat dari lamanya penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama, yaitu memungkinkan terjadinya nikah  dibawah  tangan  sebelum  adanya  putusan  cerai.  Sehingga mengakibatkan terjadinya poligami liar atau bahkan poliandri bagi pihak istri yang masih terikat perkawinan dengan suami yang dulu. Dikarenakan para  pihak  tidak  dapat  melangsungkan  perkawinan  secara  sah,  akibat masih  harus  menunggu  putusan  mengenai  gugatan  harta  bersama  yang dikumulasikan dengan perkara cerai gugat.
29 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Juwaini,  S.H,  M.H.  Hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus di Banda Aceh.
30 Wawancara  dengan  A.  Karim,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Menurut  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  kumulasi gugatan memang dapat membawa manfaat untuk menyederhanakan proses persidangan,  dengan  penyederhanaan  ini  maka  proses  pemeriksaan terhadap  beberapa  perkara  menjadi  sederhana,  penggunaan  waktu  lebih cepat dan biayanya ringan. 31 Dengan penggabungan gugatan penyelesaian beberapa perkara dapat dilakukan melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta  diputuskan  dalam  satu  putusan.  Dengan  demikian  akan  terciptanya pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya murah karena penggabungan gugatan tersebut.
Adapun  menurut  hakim  lain  sependapat  dengan  penjelasan  hakim sebelumnya.  Namun,  ada  beberapa  yang  perlu  diperhatikan  agar  perkara kumulasi  tersebut  tidak  menyulitkan.Pertama  kumulasi  tidak  disarankan terhadap  perkara-perkara  yang  membutuhkan  waktu  lama  dalam penyelesaiannya.Salah  satunya  yaitu  kumulasi  cerai  gugat  dan  harta bersama.
Untuk  mempercepat  proses  cerai  gugat,  akan  lebih  baik  perkara tersebut  dipisah  dan  dianjurkan  untuk  diajukan  kembali  setelah  selesai proses  cerai  gugat.  Karena  pada  umumnya  perkara  cerai  gugat  digabung dengan  perkara  harta  tetap  ada  banding  dan  kasasi. 32 Dan  selama  belum selesai  banding  dan  kasasi,  maka  masalah  cerai  gugat  itu  belum  putus perkaranya,  karena  dalam  beberapa  putusan  tentang  harta  bersama  yang disidangkan  pada  tingkat  pertama  tidak  diterima  oleh  hakim  sehingga harus tetap menunggu sampai putusan tingkat kasasi.
Jika  memang  antara  para  pihak  tidak  ada  masalah  pada  saat persidangan  tentu  akan  bisa  terselesaikan  dengan  cepat.  Para  pihak memerlukan  alat  bukti  untuk  menguatkan  pernyataannya,  seperti  bukti surat, saksi, dan sebagainya. Apabila terdapat banyak masalah dalam hal bukti  ini  otomatis  tidak  bisa  cepat.  Sidang  dilakukan  seminggu  sekali, terkadang  para  pihak  meminta  untuk  menghadirkan  saksi,  dan  mencari alat bukti, dengan permohonan waktu dapat mencapai hingga 2 sampai 3 minggu  dan  hakim  harus  mengabulkannya.  Maka  dari  itu  terjadi hambatan,  perkara  cerai  menjadi  lama  dan  tidak  bisa  dikeluarkan  surat
31 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Juwaini,  S.H,  M.H.  Hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.
32 Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
cerai,  karena  cerai  tidak  bisa  dikabulkan  sebelum  pemeriksaan  harta bersama selesai. 33
Faktor  lain  yang  juga  dapat  menyebabkan  lamanya  proses penyelesaian  perkara  kumulasi  cerai  gugat  dan  harta  bersama  yaitu ketidakhadiran  para  pihak  di  persidangan,  sehingga  proses  persidangan harus  ditunda  dan  kembali  dilakukan  pemanggilan  terhadap  Tergugat. Kendala  lainnya  adalah  proses  pembuktian  terhadap  perkara  gugatan pembagian  harta  bersama  yang  seringkali  menjadi  hal  yang  sulit  untuk dibuktikan  dan  diselesaikan.  Hal  ini  karena  kurangnya  alat  bukti  yang dihadirkan  pihak  Penggugat  ke  muka  persidangan  untuk  membuktikan hartayang  digugat  memang  merupakan  harta  bersama,  sehingga  hal  itu juga dapat membuat proses penyelesaian  kumulasi lambat dan memakan waktu lama. Seringkali harta bersama yang dipersengketakan telah dijual oleh  Tergugat  sehingga  tidak  dapat  dilakukan  eksekusi  atas  harta tersebut. 34
Jika dilihat dari segi biaya terdapat tambahan biaya dan perbedaan, tetapi  tidak  memberikan  keuntungan  berarti  hanya  berbeda  pada pemanggilan,  pencatatan,  proses  sidang,  materai  dan  redaksi  tidak  bayar lagi.  Namun,  mengenai  harta  bersama  yang  memerlukan  dilakukannya Descente atau pemeriksaan setempat tetap akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan tempat  kepada  geuchik/lurah  dan  biaya  keamanan  bisa  mencapai  jutaan rupiah  untuk  satu  permasalahan,  tergantung  juga  jarak  dan  tempat  harta tersebut berada. 35
Dengan proses penyelesaian yang memakan waktu lama mengenai kumulasi  cerai  gugat  dan  harta  bersama,  maka  dikeluarkannya  Surat Edaran  Ketua  Muda  Nomor  17/TUADA/IX/2009  tanggal  25  September 2009  untuk  menganjurkan  pihak  yang  berperkara  untuk  memisahkan perkara  cerai  gugat  dan  harta  bersama  agar  mempermudah  dan
33 Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
34 Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 27 Agustus 2018 di Banda Aceh.
35 Wawancara  dengan  A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mempercepat  proses  penyelesaian  perkara  tersebut. 36 Seperti  yang  telah dijelaskan  sebelumnya tentang penyelesaian  perkara dalam  Surat Edaran Mahkamah  Agung  RI  tanggal  10  September  1998  Nomor  3  tahun  1998 yang  telah  direvisi  pada  tanggal  13  Maret  2014  Nomor  2  tahun  2014 tentang  penyelesaian  perkara  pada  Pengadilan  Tingkat  Pertama  paling lambat dalam waktu 5 bulan, dengan pengajuan perkara  secara kumulasi maka penyelesaian menjadi lama.
Berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Nomor 17/TUADA/IX/2009 tanggal  25  september  2009  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sudah memberikan anjuran kepada para pihak agar tidak dilakukannya kumulasi tuntutan.  Dari  Meja  1  (satu)  atau  meja  informasi  pada  saat  menerima pengajuan  gugatan  sudah  memberikan  penjelasan  mengenai  gambaran tentang  sisi  positif dan  negatif  dari  dilakukannya  kumulasi  tuntutan.  dan saat  persidangan  hakim  juga  memberikan  penjelasan  dari  sisi  negatif kumulasi yang dihadapi pada saat pemeriksaan kepada para pihak sebelum dibacakan gugatan. Mengenai apakah Penggugat kan mengajukan gugatan secara  berdiri  sendiri  ataupun  dikumulasi,  semua  itu  tergantung  kepada para pihak.
Secara keseluruhan para Hakim dan panitera tersebut mengatakan pada  dasarnya  kumulasi  memberikan  kemudahan  bagi  para  pihak  dalam berperkara  hanya  hal  ini  tidak  bisa  disama  ratakan  dalam  semua  jenis perkara  meskipun  ia  memiliki  keterkaitan.  Mengenai  kumulasi  tuntutan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan agar perkara  tersebut  dipisahkan  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  jalannya persidangan  serta  tidak  merugikan  para  pihak  terutama  mengenai  status cerai  mereka,  yang  akan  tertunda  dalam  waktu  yang  lama  jika  memang harus dikumulasikan dengan  harta bersama karena menimbulkan banyak persoalan lainnya.
Kendala-kendala yang dihadapi hakim Mahkamah  Syari’ah Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara kumulasi yaitu:
Pertama, perbedaan  tata  cara  penyelesaian  perkara  dalam  hal pembuktian  yang  merupakan  salah  satu  proses  pemeriksaan  perkara  ini terjadi  tidak  lain  karena  tidak  adanya  peraturan  khusus  yang  mengatur tata  cara  penyelesaian  perkara  ini,  sehingga  dalam  penyelesaian  perkara kumulasi  ini  hakim  menyelesaikannya  dengan  mempertimbangkan  asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam proses persidangan di peradilan.
36 Wawancara  dengan  A.  Karim,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, pada Tanggal 10Oktober 2018 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kedua, mengenai  permasalahan  penyelesaian  perkara  kumulasi gugatan  perceraian  dan  harta  bersama  yang  memakan  waktu  lama, sebenarnya pihak Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sendiri telah berusaha agar  proses  penyelesaian  perkara  kumulasi  ini  dapat  diselesaikan  dalam waktu  sekurang-kurangnya  5  bulan  sejak  perkara  tersebut  dilimpahkan sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tingkat banding  pada  4  (empat)  lingkungan  peradilan.  Walaupun  sebenarnya sangat  sulit  untuk  menyelesaikan  perkara  kumulasi  ini  dalam  waktu  5 bulan sehingga majelis hakim yang menangani perkara kumulasi ini harus membuat  laporan  kepada  ketua  pengadilan  jika  proses  penyelesaian perkara ini lebih dari 5 bulan.
Penyelesaian  perkara  kumulasi  gugatan  perceraian  dan  harta bersama  yang  seringkali  memakan  waktu  lama  bukan  saja  berdampak negatif  secara  psikologis  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  masalah  sosial seperti  pernikahan  di  bawah  tangan  karena  lamanya  kepastian  hukum yang  didapatkan  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Maka  hakim  dituntut untuk  dapat  menyelesaikan  perkara  kumulasi  ini  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak tanpa  mengabaikan  ketentuan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  atau memisahkan kedua perkara tersebut agar kepastian hukum tentang perkara gugatan perceraian bisa segera diperoleh oleh para pihak.
Ketiga, permasalahan  yang  berkaitan  dengan  sulitnya  pembuktian terhadap  perkara  harta  bersama,  ini  disebabkan  karena  sangat  sulitnya memisahkan  antara  harta  bersama  yang  di  peroleh  setelah  perkawinan dengan  harta  bawaan  yang  diperoleh  masing-masing  pihak  sebelum persidangan jika minimnya bukti yang dihadirkan ke persidangan, apalagi yang  menjadi  objek  sengketa  harta  bersama  berupa  benda  tak  bergerak seperti tanah. Maka untuk menunjang pembuktian terhadap harta bersama, hakim  harusnya  melalui  hak ex  officio (hak  karena  jabatannya)  dapat melakukan  pemeriksaan  setempat  ( descente )  ke  lokasi  objek  sengketa sebagimana  diatur  dalam  SEMA  Nomor  7  Tahun  2001,  pemeriksaan  ini dilakukan agar hakim bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang objek harta bersama  yang dipersengketakan dan mendapatkan  keterangan  yang lebih pasti mengenai objek yang dipersengketakan dari pihak-pihak terkait di lapangan.
Keempat, permasalahan  terakhir  yaitu  seringkali  objek  yang dipersengketakan dalam perkara harta bersama dijual oleh Tergugat, maka langkah  yang  paling  tepat  adalah  melakukan  sita  terhadap  objek  yang dipersengketakan  tersebut  agar  tidak  dapat  diperjualbelikan.  Walaupun permohonan  sita  terhadap  objek  harta  bersama  yang  dipersengketakan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tidak  diajukan  oleh  Penggugat  dalam  surat  gugatannya,  tetapi  jika dikhawatirkan  objek perkara  akan  dihilangkan  atau diperjualbelikan  oleh Tergugat maka pihak Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat meletakkan sita terhadap seluruh harta yang digugat dalam gugatan permbagian harta bersama. 37
Menanggapi  permasalahan-permasalahan  yang  seringkali  terjadi dalam proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama pihak  Kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sendiri telah  mengupayakan  agar  perkara  gugatan  perceraian  tidak  selalu dikumulasikan  (digabungkan)  dengan  perkara  gugatan  pembagian  harta bersama  untuk  menghindari  permasalahan-permasalahan  yang  mungkin timbul  sehingga  membuat  proses  penyelesaian  perkara  ini  berlarut-larut. Bentuk  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara  menyampaikan  masukan  dan saran  kepada  pihak  yang  ingin  mengajukan  perkara  kumulasi  perceraian dan  harta  bersama  agar  mengajukan  kedua  perkara  secara  terpisah sebagiamana  anjuran  Mahkamah  Agung  RI  dalam  surat  Nomor  17/ TUADA-AG/ IX/ 2009. 38
Maka dari itu hakim dianggap perlu melihat kondisi rumah tangga para pihak dengan memperhatikan sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan  rumah  tangga.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  menghendaki perceraian  dan  keretakan  rumah  tangga  yang  tidak  terlalu  parah,  maka penulis berpendapat bahwa akan lebih baik diputuskan secara bersamaan. Karena  apabila  pihak  yang  keberatan  bercerai  melakukan  upaya  hukum, maka  akan  tertundanya  putusan  terhadap  perceraian.  Sehingga  waktu penantian putuusan ini dapat digunakan untuk introspeksi diri para pihak sehingga  masing-masing  pihak  menyadari  akan  kesalahannya  dan  pada akhirnya dapat rukun dan damai.
Akan tetapi jika para pihak sudah tidak menghendaki lagi keutuhan rumah  tangganya  dan  perceraian  sebagai  alternatif  yang  terbaik,  maka lebih baik diputuskan secara terpisah dengan mendahulukan gugatan cerai gugat agar segera memliki hukum tetap dan para pihak dapat dengan segera membina rumah tangga kembali dengan pasangan lain yang lebih cocok. Dengan begitu akan berkurang terjadinya nikah di bawah tangan sebagai
37 Wawancara  dengan  A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
38 Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H. Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 27 Agustus 2018 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
akibat dari lamanya penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama.

## Penutup
Secara umum penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah  diterapkan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Namun  belum dapat  berjalan  dengan  sempurna.  Terlebih  dalam  perkara  kumulasi  cerai gugat  dan  harta  bersama.  Karena  tidak  semua  perkara  bisa  diselesaikan secara  cepat  dan  juga  para  pihak  yang  bersikeras  mempertahankan pendapatnya.  Walaupun  hakim  telah  berupaya  menyelesaikan  secepat mungkin tetap adanya kendala pada pembuktian yang diajukan tidak dapat diselesaikan  dalam  sekali  sidang  ditambah  lagi  dengan  tidak  hadirnya Tergugat setiap kali sidang.
Para  hakim  dan  panitera  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh mengatakan  pada  dasarnya  kumulasi  memberikan  kemudahan  bagi  para pihak dalam berpekara hanya hal ini tidak bisa disamaratakan dalam semua jenis  perkara  meskipun  ia  memiliki  keterkaitan.  Mengenai  kumulasi tuntutan  dalam  perakar  cerai  gugat  dan  harta  bersama  mereka menganjurkan  untuk  memisahkan  perkara  tersebut  dengan  tujuan  untuk memudahkan  jalannya  persidangan  serta  tidak  merugikan  para  pihak terutama  mengenai  status  cerai  mereka.  Dan  untuk  mempermudah  dan mempercepat pengajuan kumulasi dapat dilakukan dalam perkara seperti hadhanah, nafkah anak dan nafkah istri.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Deperteman  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Cet-
Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
http://putusan.mahkamahagung.go.id  diakses  pada  tanggal  27  Agustus 2018. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar’iyah  diakses    pada tanggal 19 Juli 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Elyana  Retno  Andriani,  Kumulasi  Gugatan  dalam  Perkara  Perceraian menurut Hukum  Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang  Berlaku  pada  Peradilan  Agama  dan  Peradilan  Negeri), (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2014.
Hamid  Sarong,  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  (Lintas  Sejarah  dan Eksistensinya), Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012. Husni  jalil,  Eksistensi  Otonomi  Khusus  Provinsi  Nanggroe  Aceh
Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945, Bandung:
CV. Utomo, 2005.
J.R.  Raco,  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Jenis  Karakteristik  dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2010.
Lilik mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan
Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2005.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka kartini, 1993, hlm; 54.
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Moh.  Taufik  Makarao,  Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata,  Jakarta:  PT RINEKA CIPTA, 2004.
Muchsin  Bani  Amin,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  atau  Mahkamah Syar’iyah, Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016.
Muhammad Nasir, Hukum Acara PerdataCet-2, Jakarta: Djambatan, 2005. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Qanun  Provinsi  NAD  Nomor  10  Tahun  2002  dan  Pasal  128  Undang-
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh.
Ridha Maulana, “(Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan
Perceraian  dan  Harta  Bersama  (Studi  Kasus  di  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh)”.Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.
Sangadji  dan  Sopiah,  Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Praktis  dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2010.
Sarwono, Hukum Acara Perdata  Teori dan Praktik, Jakarta  Timur:  Sinar Grafika, 2014.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  (Yokyakarta: LIBERTY, 1993)
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D,  Bandung: Alfabeta, 2008.
Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
Surat  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  17/  TUADA-AG/  IX/  2009,  Jakarta tanggal 25 September 2009.
UU No. 3 Tahun 2006 tentang  Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama Pasal 86.
Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2015.
Wawancara  dengan  A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh. Wawancara  dengan  A.  Murad  Yusuf,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 22 Desember 2018 di Banda Aceh. Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.
Wawancara  dengan  Drs.  H.  Juwaini,  S.H,  M.H.  Hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.
Wawancara  dengan  Drs.  H.  Yusri,  M.H.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.
Wawancara  dengan  Drs.  Syamsul  Bahri,  Panitera  Pengganti  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh,  pada  Tanggal  21  Desember  2017  di
Banda Aceh.
Wawancara  dengan  Khairil  Jamal,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.