## AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS
Dhaniswara K. Harjono Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia email: dhaniswara.harjono@uki.ac.id disampaikan 08/04/2022 – di -review 18/04/2022 – diterima 16/12/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.5742

## Abstract
Limited Liability Companies in Indonesia, under the applicable law (Law 40/2007 and PP 47/2021), are under the obligation to realize its corporate social responsibility. The idea of CSR is to force the company to make it presence felt beneficially by the local community and wider society.  Unfortunately, not all companies are willing and able to meet its corporate social responsibility, or even if they chose to do so, proportionality is disregard. This paper, using Rudolph von Jhering's point of view, explores and identifies what legal or non-legal factors hinders the implementation of CSR.
Keywords: CSR; limited liability company; social utilitarianism.

## Abstrak
Perseroan Terbatas di Indonesia, menurut hukum  yang berlaku  (UU 40/2007 dan  PP  47/2021), berkewajiban  memujudkan  tanggungjawab  sosial  (corporate  social  responsibility).  Melalui  ini kehadiran perusahaan sebagai manfaat harus dirasakan oleh lingkungan usaha, komunitas setempat dan masyarakat luas.  Dalam kenyataan belum semua perusahaan mau/mampu mewujudkan CSR atau  kalaupun  menerapkan,  CSR  tidak  dilakukan  proporsional.  Tulisan  ini  dengan  menggunakan sudut pandang Rudolph von Jhering, menelusuri dan mengidentifikasi factor-faktor hukum atau non hukum apa yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan CSR tersebut.
Kata Kunci: CSR; Perseroan Terbatas; Utilitarianisme Sosial.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum (rechtstaat). Sebagai  negara  hukum, setiap  penyelenggaraan  negara  didasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bukan berdasarkan pada kekuasaan. Adanya hukum menjamin tidak ada penyelewengan kekuasaan ataupun kekuasaan menjadi tak terbatas dan tak terkendali oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas hajat hidup masyarakat luas. Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dijelaskan bahwa “bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 1 Pasal ini mencerminkan standing  position dari  negara  sebagai  penguasa  dan  pengelola segala  cabang-cabang  produksi  yang  penting  dan  menguasai  hajat  hidup  orang banyak.  Meskipun  negara  memiliki  hak  penguasaan  dan  pengelolaan  terhadap seluruh  cabang-cabang  produksi  yang  penting,  namun  hak  kepemilikan  tetap berada  pada  tangan  rakyat  sebagai  pemilik  sah  segala  cabang-cabang  produksi penting yang ada pada wilayah Indonesia. 2 Mahkamah Konstitusi telah memaknai pengertian hak mengiasai negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut  bukan  dalam  makna  negara  memiliki  bumi,  air  dan  sumber  daya  alam Indonesia,  melainkan  dalam  pengertian  bahwa  negara  merumuskan  kebujakan ( beleid ),  melakukan  pengaturan  ( regelendaad ),  melakukan  pengurusan ( bestuurdaad ), melakukan pengelolaan ( beheersdaad ) dan melakukan pengawasan ( toezichtdendaad ). 3
Melihat fakta sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah, tentunya perlu dimaksimalisasi pemanfaatannya untuk hajat hidup rakyat Indonesia. Dalam konteks  ini,  negara  memiliki  keterbatasan  kemampuan  untuk  memaksimalisasi pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  ada.  Negara  tidak  bisa  menggunakan  hak pengusahaannya  terhadap  sumber  daya  alam  secara  menyeluruh  selain kepemilikan  haknya  sebagai  hak  menguasai  dan  hak  mengelola.  Bila  negara menanggung beban pengusahaan terhadap sumber daya alam secara penuh, maka dapat berimplikasi pada penyalahgunaan hak dan penyelewengan kekuasaan serta operasional pengusahaan sumber daya alam tidak akan berjalan secara maksimal
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf, 15
Juni 2021, Pukul 18.00. Bandingkan dengan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen  Keempat  Tahun  2002  yang  berbunyi  :  (1)  Perekonomian  nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional;  (2).  Ketentuan  lebnih  lanjut  mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.
2 Isi  Pasal  33  UUD  1945  dan  Maknanya.  Kompas.com,  5  Juli  2021.  Diakses  dari https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945- dan-maknanya, 19 Juli 2021, Pukul 21.45
3 Tony Sasmita, dkk, Laporan Penelitian Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2014, halaman 68.
dengan  segala  keterbatasan  negara  baik  segi  finansial, transfer  knowledge dan teknologi serta inovasi. Pada awal rezim orde baru, pemberdayaan investasi asing sebagai motor penggerak perekonomian negara ditata sedemikian rupa melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan memberikan sejumlah kemudahan kepada investor asing, kecuali bagi usaha-usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang  banyak  tetap  dikuasai  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar inilah, negara mendistribusikan hak pengusahaan termasuk kepada perseroan terbatas untuk melakukan usaha operasional terhadap sumber  daya  alam  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  tertentu  untuk mengawasi  gerak-gerik  pelaku  usaha  sehingga  tidak  melanggar  prinsip-prinsip dasar  dari  suatu  kegiatan  usaha,  terutama  yang  berkaitan  dengan  hajat  hidup masyarakat  Indonesia. Dari  hak  pengusahaan ini, melekat  tanggung  jawab  sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. “ Tanggung jawab sosial ini juga timbul dari meningkatnya tingkat kepedulian terhadap kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan  lingkungan  yang  mempengaruhi  aktivitas  dunia  bisnis  sehingga  menuntut adanya peran dari perseroan terbatas. ” 4
Sebagai  pelaku  usaha,  perseroan  terbatas  memiliki  kewajiban  untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dalam menjalankan sektor usahanya termasuk dalam  menerapkan Corporate  Social  Responbility (CSR). 5 Berdasarkan  Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas,  perseroan  terbatas  memiliki  kewajiban  hukum  yakni  tanggung  jawab sosialnya  kepada  lingkungan  usahanya,  komunitas  setempat  dan  masyarakat secara luas. 6 Hal ini merupakan kewajiban dari Perseroan Terbatas sebagai salah
4 Marthin,  Marthen  B.  Salinding,  Inggit  Akim.  Implementasi  Prinsip  Corporate  Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Journal of Private and Commercial Law Vol. 1, No. 1, November 2017, hal.112.
5 Nur Arifudin. Corporate Social Responbility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas. Risalah Hukum, Vol. 4,No. 2, 2008, hal. 128.
6 Hidayat,  Ridha,  dkk.  Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, Desember 2020, hal. 532.
satu  bentuk  badan  hukum  bagi  perusahaan  penanaman  modal  di  Indonesia.
“ Tanggung  jawab  sosial  ini  dapat  juga  diartikan  sebagai  kewajiban  perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat. ” 7 Artinya  bahwa  ada  etika kepedulian yang menjadi prinsip dasar bagi perseroan terbatas untuk turut terlibat aktif  dalam  melestarikan  lingkungan  usaha  sekitarnya  serta  memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga realisasi pembangunan keberlanjutan (suistanable development) yang  diupayakan  pemerintah  dapat  terwujud  dan  menghasilkan kesejahteraan  sosial,  kelestarian  lingkungan  dan  pembangunan  ekonomi  yang progresif.  Namun  sesungguhnya,  lebih  dari  etika  kepedulian,  maka  dengan diaturnya  kewajiban  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  sanksinya  dalam undang undang, termasuk dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ini  tidak  lagi  semata-mata  merupakan persoalan  etika  melainkan  sudah  merupakan  persoalan  hukum.  Tiga  substansi pokok  inilah,  yaitu “kesejahteraan  sosial,  kelestarian  lingkungan dan pembangunan  ekonomi  yang  progresif”, menjadi  dasar  bagi  setiap  perseroan terbatas  untuk  menerapkan  CSR.  Pada  praktik  di  beberapa  sektor  seperti pertambangan, energi, perkebunan dan jasa keuangan, masih ditemukan perseroan terbatas  yang  tidak  menerapkan  fungsi  CSR. 8 Masalah  lainnya  adalah  di  dalam pengaturan  undang-undang  yakni  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas masih ditemukan kekaburan norma yang menjadi ruang abu- abu  bagi  terjadinya  pengabaian  terhadap  CSR.  Permasalahan  ini  merupakan persoalan  penting  negara  agar  hak  rakyat  untuk  memperoleh  kesejahteraan melalui pemanfaatan hak pengusahaan oleh perseroan terbatas. Penting juga agar kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan  akibat  kegiatan  eksplorasi    perseroan terbatas wajib dikembalikan ke keadaan semula. 9 Untuk itulah, negara perlu hadir
7 Amalia, Erna. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2 Tahun 2019, hal. 71.
8 Raini. Waduh, Puluhan Perusahaan Besar Ini Tidak Jalankan CSR. InfoJambi.com, 10 Maret 2017.  Diakses  dari  https://infojambi.com/waduh-puluhan-perusahaan-besar-ini-tidak- jalankan-csr/, 28 Juni 2021, Pukul 14.00.
9 Yusuf,  Chandra,  Endang  Purwaningsih. Corporate  Social  Responsibility Sebagai  Promosi Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 4, 2019, hal. 861.
sebagai rechtstaat untuk  mempertegas  akibat  hukum  bagi  beberapa  perseroan terbatas yang tidak konsisten menjalankan fungsi CSR dan memperjelas kekaburan norma dalam pengaturan undang-undang tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas.  Kekaburan  norma  ini  tentu akan  berdampak pada  implementasi  dalam praktik  sehingga  tidak  semua  pelaku  usaha  melaksanakan  kewajiban  tanggung jawab  sosial  perusahaannya.  Oleh  karena  itulah  negara  harus  hadir  sebagai rechtstaat untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai salah satu unsur dari rechtstaat itu sendiri.
Penelitian ini menggunakan teori utilitarianisme sosial sebagai pisau analisi dalam pembahasan. Teori utilitarianisme sosial merupakan aliran filsafat  hukum yang  menitikberatkan    studi  terhadap  pemberian  manfaat  dan  kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Secara sederhana, aliran ini mengupayakan minimalisasi  penderitaan  masyarakat  dari  setiap  aktivitas  manusia  baik  secara individu,  kelompok  komunitas  ataupun  negara.  Dalam  pemahaman  ini,  tujuan utama  dari  hukum  adalah  utilitas  atau  keberfaedahannya  untuk  kebahagiaan masyarakat.  Rudolph  von  Jhering  memfokuskan  teori  utilitarianisme  sosialnya kepada tujuan di mana kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya menjadi asal muasal tujuan suatu peraturan hukum. Artinya bahwa tujuan utama hukum adalah melindungi  kepentingan-kepentingan  individu  dan  mendamaikan  kepentingan masyarakat. 10 Dalam  mendefinisikan  kepentingan,  von  Jhering  memandang kepentingan individu sebagai bagian integral dari tujuan sosial masyarakat di mana berbagai  kepentingan  antar  individu  didamaikan  sehingga  tidak  menimbulkan benturan  kepentingan  melainkan  menghasilkan  suatu  tujuan  yang  sama. 11
Dipergunakannya teori utilitarianisme dari Rudolph von Jhering dalam penelitian ini adalah karena tujuan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan akan bermuara  untuk  mensejahterakan  masyarakat  sebagai  tujuan  akhir  dari pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Sejalan  juga  dengan  teori
10 W. Friedman. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan. Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 121.
utilitaria nisme dari Jeremi Bentham yang mengatakan “ the geratest happines of the greatest number ”.
Upaya  mendamaikan  kepentingan  antar individu untuk  tujuan  yang  sama yakni kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya bukanlah suatu hal yang mudah dicapai.  Perlu  adanya  pengambilalihan  dan  pengekangan  terhadap  setiap kepentingan  dari  individu-individu  untuk  menyesuaikan  dan  menyeimbangkan berbagai  kepentingan  baik  individu,  masyarakat  maupun  negara.  Menurut  Von Jhering, “ terdapat  empat  kepentingan  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dalam hukum yakni yang egoistis seperti pahala dan manfaat yang didominasi oleh motif- motif  ekonomi  dan  yang  moralitas  seperti  cinta  dan  kewajiban. ” 12 Keempat kepentingan ini dikelola dan ditata agar tidak berbenturan dan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dari keempat kepentingan ini, “ diklasifikasikan ke dalam  tiga  kategori,  yakni:  a)  Di  luar  hukum  (hanya  milik  alam)  yang  diberikan kepada manusia oleh alam dengan atau tanpa usaha manusia (yakni hasil bumi); b) Hukum campuran, yakni syarat-syarat kehidupan khusus untuk manusia. Terdapat empat syarat-syarat pokok kehidupan sosial dalam kategori ini yakni perlindungan kehidupan,  perkembangan  kehidupan,  pekerjaan,  dan  perdagangan – yang merupakan aspek-aspek khusus dari kehidupan sosial, tetapi tidak tergantung dari paksaan hukum; c) Kondisi sebaliknya di mana syarat-syarat hukum yang murni adalah yang seluruhnya tergantung dari perintah hukum, seperti perintah untuk membayar utang atau pajak. ” 13
Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa dalam pendekatan sosiologis pada hukum, realisasi kepentingan-kepentingan individu menekankan pada kehidupan sosial bersama sehingga masyarakat merupakan subjek hukum yang  lebih tinggi daripada  individu  dan  setiap  individu  tidak  dapat  menghendaki  kepentingan bersama  sebagai  tambahan  pada  kepentingan  individualnya  melainkan  sesuatu yang melekat dasar sebagai kepentingan individualnya. Dengan demikian, hukum tidak pernah memandang milik individu sebagai tujuan pribadinya tetapi sebagai
12 Bernard, dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hal. 98-99.
sarana  dengan  tujuan  kepentingan  bersama  masyarakat.  Dalam  penerapan hukumnya, evaluasi hukum juga akan dilakukan berdasarkan akibat-akibat hukum yang  ditimbulkan  bila  tidak  menghasilkan  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya bagi masyarakat. 14
Dengan mempergunakan pendekatan soisologis, maka permasalahan yang berkaitan  dengan  pemahaman  perusahaan  dan  kepatuhannya  terhadap pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaannya akan dapat diketahui termasuk  untuk  mengetahui  strategi  yang  akan  dikembangkan  untuk terlaksananya  kewajiban  tersebut.  Diantaranya  dengan  memahami  budaya  dan kearifan lokal masyarakat setempat untuk dapat bersinergi dengan mereka.
Dalam penelitian ini, peneliti mempertanyakan tentang akibat hukum tidak diterapkannya  CSR  dan  kekaburan  norma  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan  Terbatas  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal.  Sehingga  dengan  demikian,  dengan  mempergunakan  teori Jhering  dalam  penelitian  ini  akan  mampu  mengungkap  faktor-faktor  yang menyebabkan  ketaatan  atau  ketidak  taatan  perusahaan  dalam  melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut baik faktor hukum dan non hukum karena ukuran yang  dipergunakan  adalah  kemanfaatan  ( utility) bagi  masyarakat  yang bersangkutan dan lingkungannya.

## Pembahasan
Tanggung jawab sosial yakni Corporate Social Responbility (CSR) merupakan kewajiban hukum yang patut diterapkan oleh setiap perseroan terbatas. Ini penting sebab  sebagai  mitra  strategis  pemerintah  yang  diberikan  hak  pengusahaan, perseroan  terbatas  wajib  terlibat aktif  dalam memberdayakan  kehidupan  sosial- ekonomi  masyarakat  pada  umumnya  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan sekitarnya  sehingga  pembangunan  berkelanjutan  yang  digalakkan  pemerintah dapat terealisasi. Adanya “ CSR juga dapat membantu pemerintah untuk menangani
14 Otje, Salman S. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44.
keterbatasan  anggaran  dalam  membangun  sosial  ekonomi  kawasan  perseroan terbatas,  secara  holistik,  melembaga,  serta  berkelanjutan. ” 15 Melalui  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  negara  telah mengamanatkan  kepada  perseroan  terbatas  untuk  menerapkan  CSR  dalam program-program yang berdedikasi untuk lingkungan dan pemberdayaan sosial- ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam “ Pasal 74 ayat (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  bahwa  perseroan terbatas  yang  bergerak  di  bidang  atau  yang  usahanya  berkaitan  dengan  sumber daya alam harus melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. ” 16 Hal ini juga diatur  dalam “ Pasal  15  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  yang  mengatur  bahwa  setiap  penamam  modal  berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 17 Berarti CSR juga menjadi perhatian khususnya dalam hal penanaman modal. ” Memang harus diakui bahwa kewajiban  pelaksanaan  CSR  bagi  perusahaan  dalam  rangka  menangangi keterbatasan anggaran bukanlah merupakan tujuan utama, karena tujuan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan kewajiban CSR ini adalah kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Dalam  penerapan  peraturan  undang-undang  ini,  fakta  di  lapangan berdasarkan  data  sekunder  menunjukkan  sering  kali  perseroan  terbatas  tidak menjalankan  fungsi  CSR.  Sebagai  konsekuensi  tidak  menerapkan  CSR,  maka perseroan terbatas tidak mematuhi Undang-Undang No. 40 Tahun  2007. “ Akibat hukum  yang  ditimbulkan  dari  tidak  diterapkannya Corporate  Social  Responbility (CSR) adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau  fasilitas  modal,  atau  pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana yang tercantum
15 Hari  Sutra  Disemadi,  Paramita  Prananingtyas.  Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Indonesia.  Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4, No. 1, Maret 2020, hlm.12.
16 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  sebagaimana  telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 74 ayat (1).
17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 15 huruf b.
dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal. ” 18 Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana isi pasal 34 ayat  (3)  Undang-Undang  Penanaman  Modal.  Terkait  sanksi  administratif,  ini merupakan  bentuk  intervensi  negara  dalam  aspek  administrasi  negara  untuk memaksa  setiap  perseroan  terbatas  untuk  berkewajiban  menerapkan  CSR  yang telah  diatur  dalam  peraturan  perundangan-undangan. 19 Ini  penting  mengingat tanggung jawab sosial yang diampu perseroan terbatas mewujudkan pembangunan ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan yang  bermanfaat  bagi  perseroan  terbatas  tersebut,  komunitas  setempat  dan masyarakat pada umumnya.
Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perseroan  terbatas  dan penanaman  modal  modal,  maka  instansi  yang  diberikan  kewenangan  dan bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  pelaksanaan  CSR  adalah  instansi  bidang penanaman  modal,  khususnya  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi Penanaman Modal termasuk BKPM di Daerah.
Dalam penerapan sanksi administratif bagi perseroan terbatas yang tidak menerapkan CSR, belum ada kejelasan sanksi perdata atau pidana karena dalam peraturan  perundangan  ini  belum  diatur  secara  jelas  bagaimana  bentuk  sanksi lainnya  selain  sanksi  administratif.  Pada  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi “selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau  usaha  perseorangan  dapat  dikenai  sanksi  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang- undangan” 20 ,  tidak  didefinisikan  secara  jelas  dan  lengkap mengenai bagaimana bentuk sanksi lainnya. Ini menyebabkan kekaburan norma di mana norma yang ada tidak memiliki makna atau memberikan keambiguan makna sehingga  ruang  interpretasi  terhadap  suatu  pelanggaran  menjadi  kompleks  dan
18 Mhd  Taufiqurrahman,  Hendryanto  Sitepu.  Kewajiban  Perusahaaan  Dalam  Pelaksanaan Tanggung  Jawab  Sosial  (Corporate  Social  Responsibility).  Jurnal  Retenrum,  Vol.  1  No.  2, Febuari 2020, hlm. 70.
19 Ivan Fauzani Raharja, 2013. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei 2013, hlm.117
20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
rumit dan memberikan celah bagi penerapan hukum yang sewenang-wenang dari aparat  penegak  hukum.  Kekaburan  norma  atau  ketidak  jelasan  bentuk  sanksi sedemikian menunjukkan tidak adanya kepastian hukum (undang-undang) dalam ketentuan normatifnya.
Dalam rangka memperkuat pelaskanaan kewajiban CSR, maka ketentuan ini tidak  hanya  sekedar  merupakan  hukum  yang  ersifat  mengatur  ( anvullend  recht ) melainkan  harus merupakan  ketentuan  hukum yang  bersifat dwingen  recht atau memaksa,  yang  jika  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  yang  tegas  baik  pidana maupun  perdata,  yang  memberikan legal  standing kepada  baik  negara  yang diwakili  Jaksa,  orang  perorangan  maupun  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang memenuhi  syarat  maupun  dalam  bentuk class  action atau  gugatan  perwakilan kelompok.
Kondisi lain yang menjadi kelemahan peraturan perundang-undangan baik Pasal  74  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  maupun  Pasal  34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah tidak adanya  kejelasan  dan  ketegasan  status  sanksi  pada  satu  aturan  perundangan sehingga  harus  merujuk  pada  ketentuan  sanksi  pada  aturan  perundangan  yang lainnya. Selain itu, “ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab  Sosial  dan    Lingkungan  Perseroan  Terbatas  juga  tidak  memuat  tentang sanksi yang sehingga peraturan pemerintah yang seharusnya dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat justru tidak tepat sasaran. ” 21 Akibat dari kelemahan ini  menyebabkan  peraturan  perundang-undangan  menjadi  tumpang  tindih meskipun  memiliki  sifat  komplimentaris  antar  peraturan  perundangan  tersebut sebagaimana yang terlihat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Suatu peraturan perundang-undangan yang ideal seharusnya mengatur suatu objek atau perihal hukum tertentu secara jelas, lengkap, detail dan komprehensif ketentuan- ketentuan pasal dan isinya termasuk juga dalam pemberian sanksi yang jelas dan
21 Sonia Chandra Dewi, Moh. Ali, Bhim Prakoso. Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial. Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 1 Issue. 1, Tahun 2020, hlm. 85.
detail  sehingga  tidak  menyebabkan  kekaburan  norma  hukum  dan  tercipta kepastian  hukum  yang  adil  dan  tegas.  Dalam  peraturan  perundang-undangan terkait  ini  adalah  UU  No.40  Tahun  2007  sebagai  produk  hukum  khususnya mengenai  perseroan  terbatas  perlu  diperhatikan  asas  kejelasan  rumusan sebagaimana  rujukan  Pasal  5  huruf  f  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Adanya asas ini akan memberikan kejelasan dalam memaknai sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
Lemahnya pengaturan dalam ketentuan normatif yang dikemukakan diatas sebagai akibat kaburnya pengaturaan norma atas sanksi ketidak taatan perusahaan dalam melaksanakan CSR merupakan hal yang harus dikaji dan dianalisis sehingga mampu menghasilkan norma atau kaidah hukum konkrit sebagai wujud kepastian hukum atau kepastian undang-undang.
Hal lain dari kondisi peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial  perseroan  terbatas  adalah  perlu  adanya  pemberian  sanksi  pidana  bagi perseroan  terbatas  dalam  artian  terhadap  orang-orang  yang  tidak  menjalankan fungsi CSR dari perseroan terbatas namun mengatasnamakan perseroan terbatas. Sebagai  subjek  hukum,  perseroan  terbatas  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam hukum  untuk  memenuhi  tuntutan  kebutuhan  masyarakat.  Ini  menjadi  bentuk pertanggungjawaban  hukum  perseroan  terbatas  atas  hak  pengusahaan  yang diberikan negara. “ Dalam sistem pertanggungjawaban pidana terdapat tiga model pertanggungjawaban  korporasi  antara  lain  kebijakan  korporasi  melakukan tindakan  pidana  sehingga  korporasi  harus  bertanggungjawab,    korporasi melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  sehingga  pengurus  yang bertanggungjawab  serta  korporasi  dan  pengurus  sebagai  pelaku  dan  keduanya wajib  bertanggungjawab. ” 22 Pertanggungjawaban  pidana  ini  dapat  diberikan terhadap “ perseroan  terbatas  dan/atau  pengurusnya  yang  mana  perseroan
22 Yudi Krismen. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Imu Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013, hlm. 144.
terbatas  dapat  mempertanggungjawabkan  kesalahannya  secara  pidana  terhadap suatu  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  dan  atas  nama  perseroan  terbatas tersebut. ” 23 Pemberian  sanksi  pidana  ini  perlu  dilakukan  karena  dampak  yang ditimbulkan  dapat  berupa  kerugian  bagi  masyarakat  setempat  dan  lingkungan sekitarnya  dan  menghambat  perwujudan  pembangunan  berkelanjutan  dan  telah melanggar syarat menerapkan CSR yang telah ditentukan dalam izin usahanya.
Sering  kali  aktivitas  operasional  perseroan  terbatas  terutama  di  sektor sumber daya alam (SDA) mengorbankan keamanan masyarakat (human security) . Sanksi  pidana  ini  menjadi  suatu  keharusan  yang  diberikan  kepada  perseroan terbatas  dan/atau  pengurusnya  yang  beroperasi  di  sektor  sumber  daya  alam mengingat sektor tersebut merupakan sektor vital bagi perekonomian negara dan berimplikasi  langsung  pada  hajat  hidup  masyarakat  Indonesia.  Sesungguhnya bukan hanya di perusahaan sektor sumber daya alam, melainkan sektor lain diluar sumber  daya  alam  sesuai  undang-undnag  diwajibkan  melaksanakan  tanggung jawab sosial perusahaan yang  dimaksud.  Merujuk Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas,  dinyatakan “tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  menjadi  kewajiban  bagi  Perseroan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam berdasarkan Undang- Undang”. 24 Dari penjelasan ini, CSR perseroan terbatas sektor sumber daya alam wajib memiliki kepedulian tinggi sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dan  lingkungan  sekitarnya. Penyalahgunaan  hak  pengusahaan  yang  telah  diberikan  negara  dengan  perilaku tidak  menerapkan  CSR  ataupun  menyalahgunakan  program  CSR  sehingga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan perlu ditindak tegas melalui sanksi pidana selain sanksi administratif. Dampak buruk yang ditimbulkan ketidak  taatan  perusahaan  dalam  melaksanakan  kewajiban  CSR  ini  merupakan
23 Id.
24 Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perseroan Terbatas.
unsur  dari  adanya  pelanggaran  ketentuan  hukum  publik  yang  berkaitan  dengan kepentingan masyarakat banyak sehingga perlu diberikan sanksi pidana.
Pada  konteks  politik  hukum,  peraturan  perundangan-undangan  tentang Corporate Social Responbility (CSR) perseroan terbatas merupakan produk hukum yang  bersumber  dari  wujud  nyata  proses  penggalian  aspirasi  sosial  masyarakat oleh negara untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam memperoleh  manfaat  sebesar-besarnya  dari  keberadaan  perseroan  terbatas.  Ini mencerminkan  substansi  produk  hukum  yang  melibatkan  aspek  sosiologis masyarakat dan aspek ekologi masuk ke dalam perumusan perundang-undangan sebagai tanggung jawab sosial yang diemban perseroan terbatas dan diawasi oleh negara.  Sejalan  dengan  prinsip  utilitarianisme  sosial,  peraturan  perundang- undangan tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas harus dapat memaksa perseroan  terbatas  dalam  menerapkan  CSR  dapat  memberikan  kebermanfaatan yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  setempat  melalui  program  CSR  bukan terbatas kepada individu tertentu. Teori utilitarianisme Jhering yang dipergunakan sebagai pisau analisis mampu untuk menjawab permasalahan ini untuk melihat dan mengetahui  perlunya  pengaturan  yang  mengandung  kepastian  hukum  sehingga bermanfaat  bagi  masyarakat  umum.  Manfaat  yang  diberikan  melalui  penerapan CSR ini dapat berupa pemberian sebagian keuntungan perseroan terbatas, kegiatan non profit. Melalui manfaat ini, baik perseroan terbatas dan masyarakat setempat dapat  menjalin  hubungan  yang  harmonis  sehingga  membawa  keuntungan  yang sebesarnya  bagi  kedua  pihak.  Dari  sisi  lain,  tanggung  jawab  sosial  perseroan terbatas juga perlu memperhatikan aspek moralitas. 25 Artinya bahwa bukan hanya pemegang saham yang menjadi pemangku kepentingan perseroan terbatas, tetapi masyarakat  sekitar  kegiatan  perseroan  terbatas  juga  adalah  pemangku kepentingan. 26 Oleh sebab itu, perseroan terbatas tidak hanya mematuhi peraturan
25 Bintoro, Nadapdap. Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007.  Rev.7. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020, hlm. 218.
26 M. Yahya Hararap. Hukum Perseroan Terbatas Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 299
perundang-undangan  melainkan  bertanggung  jawab  juga  terhadap  masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya.
Tanggung  jawab  dalam  menjalankan  fungsi  CSR  ini  harus  bersifat manusiawi  dan  berkeadilan  tanpa  menyengsarakan  masyarakat  setempat sebagaimana  prinsip  utilitarianisme  sosial  yakni “the  greatest  happiness  of  the greatest  number” di  mana  suatu  masyarakat  disebut  bahagia  bila  memperoleh manfaat yang sebesarnya dari suatu kebijakan atau produk tertentu yang ditujukan bagi  masyarakat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Jeremy  Bentham  dalam  teori utilitarianismenya.  Penerapan  CSR  bagi  perseroan  terbatas  merupakan  upaya negara untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari arus perkembangan neo- kapitalisme  yang  bercirikan  pada  korporasi  yang  hanya  mencari  keuntungan semaksimalnya  bagi  para  pemilik  saham  tanpa  memperhatikan  kesejahteraan masyarakat,  perlindungan  terhadap  lingkungan.  Hadirnya  negara  dengan peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas ini mencerminkan negara membatasi dan mengontrol arus neo-kapitalisme yang dewasa ini semakin menunjukkan dominasinya terkhususnya sektor sumber daya alam  Indonesia  melalui  aktivitas  perseroan  terbatas  yang  mencoba  mengeruk keuntungan  sebanyak-banyaknya.  Tanggung  jawab  sosial  perseroan  terbatas melalui CSR juga bukan hanya bentuk etika hak (ethic of rights) yakni transaksi hak antara  perseroan  terbatas  dengan  pemerintah,  tetapi  sebagai  bentuk  etika kepedulian  terhadap  pembangunan  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem serta kelestarian lingkungan sekitar. Etika kepedulian ini dapat menjadi cara pandang perseroan terbatas dalam menerapkan  fungsi  CSR  nya  sebab  etika  ini  berbasiskan  pada  kondisi  konkret masyarakat  setempat  yang  mengalami  masalah-masalah  sosial,  berbeda  dengan etika hak yang hanya melihat pada doktrin universal tentang transaksi hak untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Perseroan terbatas yang berbasiskan pada ethic of  rights sangat  memungkinkan  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan perundangan  ataupun  praktek  klientelisme  bisnis  dengan  pemerintah  tanpa melihat pada situasi konkret masyarakat dan lingkungan. Atas dasar inilah, ethic of care patut  menjadi  cara  pandang  alternatif  bagi  perseroan  terbatas  untuk
menerapkan  CSR  sehingga  tercipta  hubungan  harmonis  dan  mutualisme  antara perseroan terbatas dan masyarakat setempat.

## Penutup
CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perseroan terbatas yang telah diberikan  hak  pengusahaan  oleh  negara  untuk  terlibat  aktif  sebagai  mitra pemerintah  dalam  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi perseroan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. 27 Sebagai pelaku usaha terutama pada sektor sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, perseroan terbatas wajib menerapkan CSR sebagaimana ketentuan Pasal  74  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  dan Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2012  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  Perseroan  Terbatas.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan sangat  berkiatan  erat  dengan  kelestarian  lingkungan  untuk  menjaga  dan mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga terkait erat dengan peraturan perundangan  bidang lingkungan  hidup.  Kelalaian  dalam menerapkan  CSR  secara proporsional ataupun tidak menerapkan CSR menimbulkan akibat hukum dengan pemberian  sanksi  administratif.  Akibat  hukum  dari  pelanggaran  peraturan perundangan ini perlu dikritisi karena terdapat kekaburan norma secara substantif pada  peraturan perundangan  sehingga  terjadi multitafsir dan  memberikan  celah bagi  penyalahgunaan  wewenang  dan  hak.  Ketidakjelasan  dan  tumpang  tindih peraturan  perundangan  terkait  tanggung  jawab  sosial  perseroan  terbatas  ini menciptakan kepastian hukum yang adil dan jelas. Politik hukum berbasiskan pada aspek socio-legal juga perlu menjadi standing point eksekutif dan legislatif dalam memahami  tanggung  jawab  sosial  perseroan  terbatas  terhadap  kualitas  hidup masyarakat  luas.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  sanksi  pidana  bagi  perseroan terbatas  dan/atau  pengurus  perseroan  mengingat  tidak  berfungsinya  CSR  atau penerapan  CSR  yang  tidak  proporsional  dapat  memberikan  ancaman  terhadap
27 Id ., hlm. 297.
keamanan  masyarakat (human  security) baik  dari  aspek  ekonomi,  sosial  dan lingkungan. Penyelewengan anggaran CSR yang ditelah ditentukan oleh pengurus perseroan terbatas juga memerlukan sanksi pidana karena menimbulkan kerugian besar  bagi  masyarakat.  CSR  perseroan  terbatas  harus  mencerminkan  prinsip utilitarianisme  sosial  untuk  memaksimalkan  kebahagiaan  sebesar-besarnya  bagi masyarakat di atas kepentingan individu-individu melalui program CSR. Perseroan terbatas  juga  perlu  menjadikan ethic  of  care sebagai  filosofi  filantropis  dari penerapan  CSR  sebab  tanggung  jawab  sosial  perseroan  terbatas  tidak  diukur sebatas pada etika yang berbasiskan hak tetapi harus juga berbasiskan pada kondisi konkret masyarakat yang mengalami masalah sosial. Perwujudan ethic of rights ini dapat  meningkatkan  citra  perseroan  terbatas  di  masyarakat  sehingga  dalam menjalankan  usahanya  terbangun  hubungan  harmonis  dan  mutualisme  antara perseroan terbatas dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menjadi tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat tercapai.

## Daftar Pustaka
Buku:
Bernard,  dkk.  Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Friedman, W. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan. Jakarta: Rajawali, 1990.
Hararap. M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Nadapdap,  Bintoro.  Hukum  Perseroan  Terbatas:  Berdasarkan  Undang-Undang No.40 Tahun 2007.  Rev.7. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020.
S. Salman, Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: PT.
Refika Aditama, 2010.
Jurnal:
Arifudin,  Nur.  Corporate  Social  Responbility  (CSR)  Dalam  Perspektif  Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas. Risalah Hukum, Vol.
4 No. 2, 2008.
Amalia, Erna. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2 Tahun 2019.
Dewi,  Sonia  Chandra,  Moh.  Ali,  Bhim  Prakoso.  Rekonstruksi  Pasal  74  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas  Terkait  Kewirausahaan  Sosial.  Jurnal  Ilmu  Kenotariatan  Vol.  1 Issue. 1, Tahun 2020.
Disemadi,  Hari  Sutra,  Paramita  Prananingtyas.  Kebijakan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  Sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4, No. 1, Maret 2020. Hidayat,  Ridha,  dkk.  Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
Krismen, Yudi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Imu Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013.
Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Akim. Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  Perseroan  Terbatas.  Journal  of  Private  and  Commercial  Law Volume. 1, No. 1, November 2017.
Raharja,  Ivan  Fauzani.  Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi  Terhadap Pelanggaran Perizinan. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Mei 2013. Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Tahun 2014.
Taufiqurrahman,  Mhd.,  Hendryanto  Sitepu.  Kewajiban  Perusahaaan  Dalam Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  (Corporate  Social  Responsibility). Jurnal Retenrum, Vol. 1 No. 2, Febuari 2020.
Yusuf,  Chandra,  Endang  Purwaningsih.  Corporate  Social  Responsibility  Sebagai Promosi Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 4, 2019.

## Dokumen:
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

## Surat Kabar Online:
Kompas. Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya. Kompas.com, 5 Juli 2021. Diakses dari  https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi- pasal-33-uud-1945-dan-maknanya.
Raini. Waduh, Puluhan Perusahaan Besar Ini Tidak Jalankan CSR. InfoJambi.com, 10 Maret  2017.  Diakses  dari  https://infojambi.com/waduh-puluhan- perusahaan-besar-ini-tidak-jalankan-csr/.