## PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN E-KTP
Tasya Safiranita Ramli; Amelia Cahyadini tasya_safiranita@yahoo.com; amelia.cahyadini@unpad.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## Abstrak
Teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  dapat  dimanfaatkan  pada  berbagai  bidang atara  lain  bidang  pendidikan,  bisnis,  pemerintahan  dan  sosial.  Perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  yang  cukup  pesat  sekarang  ini  sudah  menjadi realita  sehari-hari  bahkan  merupakan  tuntutan  masyarakat  yang  tidak  dapat  ditawar lagi. Administrasi  merupakan  suatu  fenomena  sosial,  yaitu  perwujudan  tertentu didalam  masyarakat modern. Administrasi  dalam  arti  sempit  merupakan  kegiatan ketatausahaan  yang  meliputi  kegiatan  catat- mencatat  ,  surat  menyurat  ,  pembukuan dan  pengarsipan  surat  sertahal-hal  lainnya  yang  dimaksudkan  untuk  menyediakan informasi  serta  mempermudah  dan  memperoleh  informasi  kembali  jika  dibutuhkan. Di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  ini  guna  diaplikasikan  sebagai  media dalam  memberikan  kemudahan  penyampaian  informasi  publik dan  kemudahan pelayanan  publik.  Hal  ini  misalnya  dalam  penggunaan  pendaftaran  e-ktp  yang dirasakan  adanya  kebutuhan  akan  penerapan  teknologi  informasi  dan  teknologi komunikasi  tersebut  dalam  mencapai  kualitas  pelayanan  untuk    masyarakat,  dan tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi.
Kata kunci : Teknologi Informasi, E-KTP, Pelayanan Publik

## Abstract
Information  and  telecommunication  technology is  the various  fields  including education,  business,  government  and  social.  The  development  of  Science  and Technology  which  is  quite demands  of  society  that  can  not  be  negotiable. Administration is a social as specific embodiment in modern society. Administration in  the  narrow  sense  is  a  administrative  activity  that  includes  record-keeping activities, correspondence, book keeping and mail archiving as well as other matters intended  to  provide  information  and  facilitate  and  obtain  information  back.  In Indonesia,  there  are too many  government  institutions  that  are  beginning  to  take advantage of this information technology development to be applied as a medium in providing ease of delivering public information and the ease of public services. This is for example in the use of e-ktp registration perceived the need for the application of information  technology  and  communication  technology  in  achieving  service  quality for  the  community,  and  achieving  transparency,  accountability,  participation, efficiency.
Keywords : Information Technology, E-KTP, Public Services.

## PENDAHULUAN
Tujuan  utama  perkembangan  iptek  adalah  perubahan  kehidupan  masa  depan manusia  yang  lebih  baik,  mudah,  murah,  cepat  dan  aman. 1 Aplikasi  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  administrasi  pemerintahan  tidak  lepas  dari  tugas pokok dan fungsi pemerintahan itu sendiri sebagai perangkat teknologi tersebut. Yang harus dilakukan oleh pemerintah yang perlu ditunjang yakni mengelola kebijakan dan mengelola  pelayanan.  Berbagai  bentuk  kebijakan,  pengaturan,  pembinaan, pengendalian  serta  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  dalam  beragam  jenis  dan bidang  kehidupan  berbangsa  atau  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  dihadapi bangsa  memerlukan  data  dan  informasi  yang  lengkap,  akurat  dan  tepat  waktu. Kegunaan  dan  peran  teknologi  informasi  dan  komunikasi sangat mendukung pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  tersebut  agar  terselenggara  secara  efektif,  tepat, nyaman, aman dan efisien.
Ekstensi  administrasi  ini  berkaitan  dengan  organisasi.  Jadi,  barangsiapa hendak  mengetahui  adanya  administrasi  dalam  masyarakat  ia  harus  mencari  terlebih dahulu  suatu  organisasi  yang  masih  hidup,  disitu  terdapat  administrasi. 2 Undang – undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administasi  Kependudukan  dengan  tujuan untuk  mewujudnya  tertib  administrasi  kependudukan  dalam  sekala  Nasional  dan menjamin  kepastian  hukum  hak  sipil  penduduk,  juga  untuk  kepentingan  program – program  pembangunan  Nasional,  sehingga  diperlukan  pemutakhiran  data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP  yang tercantum nomor induk kependudukan  (NIK).  NIK  merupakan  identitas  tunggal  setiap  1  penduduk  dan berlaku  seumur  hidup. 3 Perangkat  dari  Direktorat  Jendral  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil Perangkat  KTP  Elektronik  yang  di  distribusikan  oleh  Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri melalui pihak penyedia baik berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras. 4
E KTP (Elektronik Kartu Penduduk) adalah suatu kartu tanda penduduk yang
1 Tasya Safiranita , “ Aspek Hukum Transaksi Perdagangan melalui Media Elektronik Dikaitkan dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ”, http://majour.maranatha.edu/index.php/dialogia-iuridica/article/view/1757.
2 Pengertian HAN menurut Prajudi Atmosudirjo
3 Pasal  13  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.
4 Peraturan Presiden No.35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
dibuat  dari  mesin  elektronik  dan  ditulis  dengan  data  digital. 5 Pada  dasarnya pelayanan  verifikasi  data,  perekaman  pas  photo,  tanda  tangan,  sidik  jari  dan pendataan penduduk di tempat pelayanan KTP Elektronik bergerak ( mobile ), sama dengan  tahapan  pelaksanaan  pada  pelayanan  KTP  Elektronik  yang  tetap  (  stastis  ) Petugas Operator  mendatangi  tempat  yang  lebih  dekat  dengan  tempat  tinggal penduduk  wajib  KTP. 6 Dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006,  KTP  merupakan  dokumen  kependudukan  pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia.
Dengan  dokumen  kependudukan  yang  bisa  dipertanggung  jawabkan  warga negara  bisa  mengurus  surat-surat  penting lainnya,  kapan  saja  dan  dimana  saja. Sehingga Pemerintah perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen  kependudukan  tersebut.  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2009 tentang  Penerapan  KTP  Berbasis  NIK  Secara  Nasional  dan  telah  diubah  dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor  26  Tahun  2009.  Pelaksanaan  KTP  Elektronik  membawa  perubahan  sistem pembuatan KTP konvensional di  Indonesia  yang mungkin seseorang dapat memiliki lebih dari 1 ( satu ) KTP.

## Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif. Yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 7 yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  tethadap  peraturan  perundang  undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan. Pengertian yuridis komparatif yaitu berdasarkan perbandingan hukum. 8
5 Mahmuda  Pancawisma  Febriharini, “ Pelaksanaan  Program  e  KTP  Dalam  Rangka  Tertib Administrasi Kependudukan ” , Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
6 Mahmuda  Pancawisma  Febriharini, “ Pelaksanaan  Program  e  KTP  Dalam  Rangka  Tertib Administrasi Kependudukan ” , Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
7 Agus  Suwandono,  Deviana  Yuanitasari,  “Kedudukan  Lembaga  ALternatif  Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen ” , Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 nomor 1, September 2016.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.
Perbandingan hukum dengan negara-negara berkembang, juga untuk membandingkan instrumen  hukum  nasional  dengan  internasional  dibidang  perlindungan  hukum terhadap  perkembangan  teknologi  informasi  dalam  sistem  e-ktp,  yaitu  ketentuan- ketentuan di negara berkembang lainnya.

## PEMBAHASAN
Perkembangan zaman kali ini membuat beberapa sector administrasi sangat erat kaitannya  dengan  permasalahan  administrasi,  dari  segi  tersebut  penulis  dapat memberikan  masukan  bahwa  pada  saat  pencanangan e-ktp  dilaksanakan  banyak beberapa  perubahan  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi.  Banyaknya para  pelaku  administrasi  yang  masih  gelap  mata  akan Administrasi  Kependudukan. Dimana pada dasarnya Administrasi Kependudukan itu sendiri merupakan rangkaian kegiataan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan  sektor  lain. 9 Pelayanan  E-Ktp  merupakan  bentuk  dari  Administrasi kependudukan yang pada dasarnya merupakan salah satu rangkaian penyelenggaraan pelayanan publik.  Yang dimaksud  dengan  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 10
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik. 11 Negara  berkewajiban melayani  setiap  warga  negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang  merupakan  amanat  UUD  1945. Membangun  kepercayaan  masyarakat  atas  pelayanan  publik  yang  dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seringing dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan
9 Masrin, “ Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kantor Kecamata Samarinda ULU Kota Samarinda ” , eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 68-81.
10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
11 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat harus  dilakukan  secara  adil  dan  merata,  serta  mampu  mengikuti  perkembangan teknologi.
Fungsi  E-Ktp  meliputi: 12 1) Sebagai  identitas  jati  diri;  2) Berlaku  Nasional, sehingga  tidak  perlu  lagi  membuat  KTP  lokal  untuk  pengurusan  izin,  pembukaan rekening  Bank, dan  sebagainya;  3) Mencegah  KTP  ganda  dan  pemalsuan  KTP; Terciptanya  keakuratan  data  penduduk  untuk  mendukung  program  pembangunan. Pada dasarnya  pembuatan  E-Ktp  adalah  untuk  mempermudah  pemerintah  dalam membuat suatu database yang berisi mengenai data kependudukan secara penuh, utuh dan  akurat  terhadap  segala  data  mengenai  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  tersebut dimaksudkan  agar  pemerintah  dapat  bertindak  secara  cepat  dan  tepat  ketika  terjadi suatu  permasalahan  terkait  kejahatan  maupun  terkait  masalah-masalah  yang  terjadi dalam kependudukan itu sendiri.
Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  justru  bukan  masalah  dalam  system, namun terkait dengan sumber daya yang menjalankan sistem tersebut, yaitu manusia itu  sendiri.  Kualitas  manusia  menjadi  tolok  ukur  apakah  program  pengumpulan database itu  sendiri  dapat  terlaksana  dengan  baik  atau  tidak.  Hal  tersebut  Dalam kenyataan  saat  ini,  justru  banyak  pihak  yang  “berkepentingan”  justru melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Dalam  hal  ini  beberapa  pengertian  yang  dapat  disimpulkan  yaitu informasi merupakan data mentah atau fakta – fakta yang telah diolah sehingga memiliki suatu arti dan nilai bagi penerimanya.Adapun nilai – nilai yang terkandung dalam informasi tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi  yaitu informasi tersebut relevan, akurat, tepat  waktu,  dan  lengkap.  Adapun  istem  informasi  adalah  kombinasi  teratur  apapun dari orang – orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya  yang mengumpulkan,  mengubah,  dan  menyebarkan  informasi  dalam  sebuah  organisasi. Dari  definisi – definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  informasi  adalah sekumpulan  komponen  yang  saling  terkait,  yang  mengumpulkan,  memproses, menyimpan,  dan  menyediakan  informasi  dalam  sebuah  organisasi  untuk  membantu dalam penyelesaian tugas bisnis dan pengambilan keputusan.
12 http://www.e-ktp.com/fungsi-e-ktp/ diakses pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 22.47 wib.
Penerapan  e – KTP  diklaim  gagal  dan  penuh  dengan  indikasi  kecurangan  (korupsi) karena  banyaknya  kejanggalan  pada  produk  yang  telah  di  hasilkan.  Tujuan  untuk mempermudah  proses  registrasi  dan  administrasi  penduduk  tidak  dapat  diwujudkan pemerintah dengan program e-KTP. Database  yang tidak terintegrasi secara nasional dan  system  aplikasi  perekam e-KTP  yang  tidak  jelas  menjadi  factor  yang menyebabkan program e-KTP diaggap gagal.

## PENUTUP
Dalam  rangka  mengembangkan  sistem  administrasi  yang  baik,  beberapa program  pemerintah  yang  kali  ini  sudah  terkait  dengan  kemajuan  perkembangan dsistem  teknologi  informasi  banyak  sekali  perubahannya,  namun  hanya  beberapa program saja yang dapat berjalan dengan sempurna. Dari pantauan penulis pada saat melakukan  tinajauan  dalam  sistem  e  ktp  masih  banyaknya  penerapan  e  ktp  yang diklaim  penuh  dengan  sisi  negative  baik  itu  dalam  segi  korupsi  atau  banyak  sekali kejanggalan produk  yang dihasilkan. Dari kesimpulan  yang kami peroleh awal mula pembentukan sistem ini memounyai tujuan yang baik untuk memudahkan sistem dan proses registrasi tetapi disayangkan proses – proses tersebut masih banyak yang tidak dapat  diwujudkan  dikarenakan  sistem  database  yang  belum  terintegrasi  secara memadai sehingga banyak masyarakat  yang menilai bahwa program pemerintah kali ini masih banyak yang harus diperbaiki agar menghasilkan proses yang sesuai dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.

## Jurnal :
Agus  Suwando no,  Deviana  Yuanitasari,  “Kedudukan  Lembaga  ALternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen ” , Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 nomor 1, September 2016.
Tasya  Safiranita,  “ Aspek  Hukum  Transaksi  Perdagangan  melalui  Media  Elektronik Dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi
dan  Transaksi  Elektronik ”, http://majour.maranatha.edu/index.php/dialogia- iuridica/article/view/1757
Mahmuda Pancawisma  Febriharini, “ Pelaksanaan  Program  e  KTP  Dalam  Rangka Tertib  Administrasi  Kependudukan ” , Serat  Acitya – Jurnal  Ilmiah  UNTAG Semarang.
Masrin,  “ Studi  Tentang  Pelayanan  Pembuatan  KTP  Elektronik  di  Kantor  Kecamata Samarinda  ULU  Kota  Samarinda ” , eJournal  Pemerintahan  Integratif,  2013,  1 (1): 68-81.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Presiden  No.35  Tahun  2010  Tentang  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP).