## Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Barat
Apriadi 1
1 Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalbar

## Korespondensi Penulis: apriadi33@gmail.com

## Abstract
This  research  entitled  "Implementation  of  One  Stop  Services  Policy  at  the  Regional Office  of  the  Ministry  of  Religious  Affairs,  West  Kalimantan  Province".  This  research aims  to  examine  and  analyze  the  implementation  process  of  the  policy  of  One  Stop Services  (PTSP)  at  the  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Religious  Affairs,  West Kalimantan  Province.  PTSP  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Religion  of  West Kalimantan  Province  is  an  implementation  from  the  Regulation  of  the  Minister  of Religious  Affairs  Number  65  of  2016  concerning  Integrated  Services  at  the  Ministry  of Religious  Affairs.  PTSP  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Religious  Affairs  of  West Kalimantan  Province  have  a  purpose  to  improve  the  quality  and  public  services  to  the society. However, in reality the PTSP in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of West Kalimantan Province is not accordance with Regulation of the Minister of Religious  Affairs  Number  65  of  2016,  so  the  author  tries  to  analyze  the  implementation process  of  PTSP  using  the  theory  from  Charles  O.  Jones.  According  to  Jones,  the implementation  process  consists  of  three  stages,  consisting  of  organization, interpretation,  and  application.The  author  examined  PTSP  Regional  Office  of  the Ministry  of  Religious  Affairs  of  West  Kalimantan  Province  using  descriptive  research with a qualitative approach. The recommendation from  this research is that the Regional Office of  the Ministry of Religious Affairs of  West Kalimantan Province must follow the technical  guidelines  for  integrated  services  that  have  been  established  by  Ministry  of Religious Affairs.
Key words: (PTSP), implementation, service, organizing, interpretation, and application.

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul “ Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kantor Wilayah Kementerian  Agama Provinsi Kalimantan Barat ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  dan  menganalisis  proses  implementasi  dari  kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (PTSP)  pada  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar.  PTSP  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar  merupakan  implementasi  dari  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  65  Tahun  2016  Tentang  Pelayanan  Terpadu  pada  Kementerian Agama.PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Namun  dalam
kenyataannya  PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar  belum  sesuai  dengan PMA  Nomor  65  Tahun  2016  sehingga  penulis  mencoba  menganalisis  proses implementasi PTSP ini dengan menggunakan teori Charles O. Jones. Proses implementasi menurut Jones terdiri dari tiga tahapan yaitu, pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Penulis  meneliti  PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar  menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Rekomendasi dari penelitian ini adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar harus mengikuti  petunjuk teknis pelayanan terpadu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Kata  kunci  :PTSP,  implementasi,  pelayanan,  pengorganisasian,  interpretasi,  dan aplikasi.

## 1.Pendahuluan
Kementerian Agama mulai
menerapkan  Pelayanan  Terpadu  tahun 2016  dengan  menerbitkan  Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang  Pelayanan  Terpadu  pada Kementerian Agama.Di awal terbitnya PMA  Nomor  65  Tahun  2016,  hanya
beberapa
Provinsi yang sudah membuka layanan PTSP salah satunya Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan Barat. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan  Barat  membuka  layanan PTSP pada Tahun 2018 yang diresmikan  langsung  oleh  Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin.
PMA  Nomor  65  Tahun  2016 mengatur  tentang  2  jenis  Pelayanan Terpadu yaitu Pelayanan Terpadu Satu
Atap  (PTSA)  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (PTSP).  Tetapi  dalam implementasinya yang lebih diprioritaskan adalah Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Baratpertama kali membuka PTSP untuk beberapa layanan, diantaranya :
A. Rekomendasi dan Surat Keterangan
1. Rekomendasi  Pendirian  Rumah Ibadah
2. Rekomendasi Bantuan Kelembagaan Keagamaan
3. Rekomendasi  Pendirian  PAUD dan SMAK
4. Rekomendasi  Pendirian  Lembaga
Agama dan Keagamaan
5. Rekomendasi Bantuan Keagamaan
6. Surat Keterangan KITAS
7. Rekomendasi  Izin  Belajar  dan Tugas Belajar S2
B. Legalisir
1. Legalisir Ijazah
2. Legalisir Berkas Kepegawaian
C. Bantuan Keagamaan dan Sosial
1. Permohonan
Bantuan
Pembangunan/  Renovasi  Rumah Ibadah 2. Permohonan  Bantuan  Rumah Ibadah 3. Permohonan
Bantuan Ormas/Majelis Taklim
4. Permohonan Bantuan Sosial
D. Perizinan
1. Izin Pendirian KBIH
2. Perpanjangan Izin Pendirian KBIH
3. Izin Pendirian PPIU
4. Perpanjangan Izin Pendirian PPIU
5. Izin  Pembukaan  Kantor  Cabang
PPIU
6. Perpanjangan  Izin  Pembukaan Kantor Cabang PPIU
E. Keagamaan
1. Pengukuran Arah Kiblat
2. Permohonan Rohaniawan
Layanan-layanan yangtelah dibuka pada PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbarmasih  belum  efektif,  karena masih banyak layanan yang
diselesaikan  tanpa  melalui  prosedur yang  ada  di  PTSP.  Sebagianlayanan- layanan  PTSP  Kanwil  Kementerian Agama Provinsi Kalbar ada yang tidak diminati  oleh  masyarakat.  Bahkan selama  dibuka  PTSP  sampai  saat  ini, belum  ada  sama  sekali  masyarakat menggunakan
layanan
tersebut.Masalah  lain  yang  timbul  yaitu pendelegasian  wewenang  PTSP  masih belum  jelas.Sarana  maupun  prasarana PTSP  belum  memadai.  Aplikasi  khusus untuk  PTSP  belum  berjalan  dengan baik.
PTSP Kanwil Kementerian
Agama  Provinsi  Kalbar  masih  belum memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan juknis  yang  ada.  Hal  ini  terlihat  belum adanya  Standar  Pelayanan,  Maklumat Pelayanan,  dan  Pengelolaan  Pengaduan Masyarakat.Harapannya PTSP membuat perizinan  lebih  mudah,  murah,  dan cepat.Namun,  kualitas  PTSP  belum menggembirakan. Dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  istilah ”satu  pintu  banyak  meja”,  atau  ”satu pintu banyak kunci”. Satu pintu banyak meja  berarti  masuk  dalam  satu  kantor, tetapi  banyak  bidang  yang  harus ditemui. Satu pintu banyak kunci berarti satu kantor, tetapi tanda tangan persetujuan  perlu  kewenangan  dari bidang lain.
Berdasarkan permasalahan
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  yang  berfokus pada  Proses  Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  pada Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Kalbar.Adapun  tujuan  yang
ingin      dicapai    dari    penelitian  ini adalahuntuk menganalisisProsesImplementasi Kebijakan  Pelayanan  Terpadu  pada Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Kalbar.  Untuk  mencapai tujuan tersebut, penelitian ini
menggunakan  teori  Charles  O  jones
untuk menganalisis proses implementasi  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (PTSP) yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi atau
Penerapan.
2.  Metode Penelitian
JenisPenelitianyang digunakan oleh  penulis  adalah  jenis  penelitian deskriptif denganpendekatan kualitatif.Penulis berusaha menggambarkan objek penelitian secara faktual dalam rangka
pemecahan masalah pada waktu tertentu  menghubungkan  antara  fakta dengan proses implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Penelitiantentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan diKantor Wilayah KementrianAgamaProvinsi
Kalimantan
Barat.Penelitian ini
diharapkan  dapat  membantu  penulis
dalam  mengetahui  sejauh  mana  proses implementasi kebijakan PTSPdi KantorWilayah KementrianAgamaProvinsi  Kalimantan Baratdalam menerapkan sistem Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Waktu penelitian  dilakukan  dari  bulan  Juli  s.d September 2020.
Berikut  beberapa  sasaran  utama subjek  penelitian  dalam  pengambilan informasi:
1. Kepala  Bagian  Tata  Usaha  Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi  Kalbar  selaku  Atasan
Pejabat Pengelola PTSP
2. Kepala  Sub  Bagian  Umum  Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi  Kalbar  selaku  Pejabat
Pengelola PTSP
3. Front Office PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar
4. Back Office PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar Objek penelitianPelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan di Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Kalimantan Barat. PTSP Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi
Kalimantan Barat. Teknikpengumpulan datayang digunakan olehpenulisadalahsesuai
dengan  pernyataan  Sugiyono.Menurut Sugiyonobahwa teknikpengumpulandatadapat berupaWawancara,  Observasi,  dan Dokumentasi.
Keabsahan data dalam penelitianini ditentukan dengan
menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka  peneliti  melakukan  pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:
1. Perpanjangan Pengamatan
Peneliti tinggal di lapangan
penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan  pengamatan  peneliti akan  memungkinan  peningkatan derajat  kepercayaan  data  yang dikumpulkan (Moleong, 2002:
248).
2. Ketekunan pengamatan Meningkatkan  ketekunan  berarti melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan.
Dengan caratersebut maka kepastian  data  dan  urutan  peristiwa
akan  dapat  direkam  secara  pasti  dan sistematis (Sugiyono, 2008:272). Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka  peneliti  dapat  melakukan pengecekan  kembali  apakah  data yang  telah  ditemukan  itu  salah  atau tidak.
3. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas  ini  diartikan  sebagai pengecekan data dari berbagai sumber  dengan  berbagai  cara,  dan berbagai  waktu.  Dengan  demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi  teknik  pengumpulan  data, dan waktu (Sugiyono, 2008:273).
Analisis  data  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif  analitik,  yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar, dan bukan angka.Data yang berasal dari naskah,  wawancara,  catatan  lapangan, dokuman,  dan  sebagainya,  kemudian dideskripsikan
sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap
kenyataan ataurealitas.
3.    Hasil  dan Pembahasan Proses Implementasi Kebijakan

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP)  adalah  penyelenggaraan  suatu
kegiatan  perizinan  dan  nonperizinan yang mendapatkan
pelimpahan
wewenang  dari  lembaga/instansi  yang memiliki  kewenangan  perizinan  dan nonperizinan
dimana proses
pengelolaannya  mulai  dari  tahap permohonan  sampai  tahap  terbitnya dokumen  yang  di  lakukan  dalam  satu tempat. Proses implementasi pelayanan  terpadu  satu  pintu  pada Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan  Barat  dapat  dilihat  dari beberapa aspek diantaranya: (1) pengorganisasian  (2)  interpretasi  (3) aplikasi.  Ketiga  aspek  tersebut  akan diuraikan dalam penelitian ini.

## A. Pengorganisasian
Organisasi  dalam  pandangan Jones  (2003)  dimaknai  sebagai  wadah dan  juga  proses  menjalankan  suatu program  kebijakan  sesuai  dengan tujuaan yang diinginkan, atau bagaimana  pengaturan  agar  sebuah kebijakan dapat berjalan dengan efektifdan
efesien.Organisasi
memerlukan  adanya  sumber  daya
manusia,  seperangkat  aturan,  sarana prasarana dan sumber pendanaan.Berdasarkan Peraturan Menteri  Agama  Nomor  65  Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama
pasal 2 menjelaskan bahwa Pelayanan Terpadu diselenggarakan dengan tujuan :
a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. Memperpendek proses pelayanan;
c. Mewujudkan proses  pelayanan  yang cepat,  murah,  transparan,  pasti, akuntabel dan terjangkau; dan
d. Memberikan  akses  yang  lebih  luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
Pada  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  65  Tahun  2016  Pasal  6 menjelaskan  bahwa  setiap  Organisasi Penyelenggara  yang  menyelenggarakan Pelayanan Terpadu wajib:
a. melakukan  pemetaan  jenis  layanan yang  akan  diselenggarakan  secara terpadu;
b. menyiapkan sarana prasarana unit pelayanan terpadu;
c. membangun sistem manajemen; dan
d. menyusun  dan  menetapkan  Standar Pelayanan  dan  Standar  Operasional Prosedur.
Pengorganisasian
Pelayanan
Terpadu pada Kementerian Agama tidak hanya  diatur  secara  umum  dalam  PMA
Nomor  65  Tahun  2016,  tetapi  juga
diperjelas lagi secara dengan Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.  Dalam  KMA  Nomor  90 Tahun  2018  mengatur  secara  khusus bagaimana
pengorganisasian
Pelayanan  Terpadu  pada  Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
Dalam  KMA  Nomor  90  Tahun 2018  mengatur  persyaratan  dalam pembentukan  PTSP  pada  Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Persyaratan pertama yang harus disiapkan  dalam  pembentukan  PTSP antara lain dasar hukum pembentukan, struktur organisasi dan tupoksi.
Namun  pada  struktur  organisasi  PTSP yang dibentuk oleh Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar sangat sederhana dan belum persyaratan  sebagaimana  diamanatkan
dalam KMA Nomor 90 Tahun 2018.
Keputusan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2018 telah mengatur susunan organisasi Pelayanan Terpadu
Kementerian  Agama  yang  terdiri  dari Ketua,  Sekretaris,  Bidang  Layanan, Bidang Administrasi, dan Bidang Data
dan
Informasi. Namun dalam implementasi PTSP Kanwil
Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar, struktur  organisasi  yang  disusun  tidak sesuai  dengan  KMA  Nomor  90  Tahun 2018.  Kemudian  pada  KMA  Nomor  90
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pelayanan  Terpadu  Pada  Kementerian Agama  mengatur  dasar  hukum  jenis- jenis layanan pada bab tentang persyaratan  pembentukan  PTSP.  Dasar hukum  jenis-jenis  layanan  yang  harus disiapkan dalam pembentukan pelayanan terpadu antara lain:
1. Persyaratan layanan
2. Biaya dan jangka waktu penyelesaian
3. Harus memiliki SOP
4. Standar pelayanan PTSP Kanwil
Kementerian Agama  Provinsi  Kalbar  masih  belum melengkapi  persyaratan  pembentukan PTSP  sebagaimana  diatur  dalam  KMA Nomor 90 Tahun 2018.Persyaratan yang belum  dilengkapi  pada  PTSP  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar adalah standar pelayanan.
Sumber daya keuangan dan peralatan untuk PTSP Kanwil
Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar berdasarkan  wawancara  tersebut  telah di  anggarkan  setiap  tahunnya.Namun anggaran  tersebut  belum  cukup  untuk membangun  sistem  PTSP  yang  lebih baik.Kecilnya  anggaran  PTSP  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar menyebabkan  berpengaruh  terhadap kualitas sarana dan prasarana PTSP.
PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar belum
mengikuti  sepenuhnya  PMA  Nomor 65  Tahun  2016  khususnya  pembagian tugas  untuk  petugas  PTSP.Kejelasan tugas dan fungsi masing-masing petugas PTSP diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap  pengelolaan  PTSP  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar. Dengan adanya uraian tugas yang jelas para anggota/aktor penyelenggara PTSP  dapat  merealisasikan  tujuan implementasi pelayanan terpadu Kementerian  Agama.  Oleh  karena  itu, petugas PTSP mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat  sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya.

## B. Interpretasi
Interpretasi  diartikan  sebagai
penterjemahan  isi  kebijakan  dalam bentuk  yang  lebih  rinci  dan  mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan.Implementasi pelayanan
terpadu  Kementerian  Agama  sudah diatur oleh Peraturan Menteri Agama RI No  65  Tahun  2016  Tentang  Pelayanan Terpadu Pada
Kementerian.Serta juknisya diatur dalam Keputusan Menteri  Agama  Nomor  90  Tahun  2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Kementerian Agama.Kanwil Kementerian Agama sebagai penyelenggara pelayanan terpadu mempunyai  tanggung  jawab  untuk mensukseskan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  sesuai  dengan  peraturan  dan juknis  yang  sudah  ditetapkan.Namun dalam  penerapannya,  PTSP  belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI  No  65  Tahun  2016  Tentang Pelayanan  Terpadu  Pada  Kementerian serta Keputusan Menteri Agama Nomor 90  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk
Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama terutama dalam pendelegasian tanggung jawab pengelolaan PTSP.
SK Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat  Nomor  443  Tahun  2019  tentang
Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan  Barat,  tidak  mengikuti
sepenuhnya  juknis  PTSP  yang  telah diatur  dalam  Keputusan  Menteri Agama  Nomor  90  Tahun  2018. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  90 Tahun 2018 mengatur tentang susunan organisasi Pelayanan Terpadu
Kementerian  Agama  yang  terdiri  dari ketua,  sekretaris,  bidang  layanan, bidang  administrasi,  serta  bidang  data dan  informasi.  Namun  dalam  struktur organisasi  PTSP  berdasarkan  SK Kakanwil  Nomor  443  Tahun  2019 tidak  terdapat  bidang  layanan,  bidang administrasi,  serta  bidang  data  dan informasi.  Padahal  ketiga  bidang tersebut  merupakan  kunci  pokok dalam  proses  implementasi  Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
Sosialisasi PTSP Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar belum maksimal.Sosialisasi yang diberikan  hanya  sebatas  rapat  yang membahas terkait jadwal PTSP.
Akhirnya front  office dan back  office belum memahami secara teknis layanan-layanan PTSP yang diberikan. Sosialisasi  PTSP  Kanwil  Kementerian
Agama  Provinsi  Kalbar  ke  masyarakat hanya sebatas melalui website kemenagkalbar.go.id  dan  banner  yang terpasang di pintu masuk kantor.
Dari  permasalahan  tersebut  dapat di  rangkum  beberapa  temuan  terkait dengan  interpretasi  pengelolaan  PTSP Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Kalbar.  Pertama,  Kanwil  Kementerian Agama Provinsi Kalbar sebagai penyelenggara dapat memberikan sosialisasi  dan bimbingan  terhadap para pengelola  PTSP  terkait  dengan  tugas dan  peran  sebagai  aktor  kebijakan PTSP,  agar  para  anggota  tersebut  dapat memahami  apa  isi  dari  Peraturan Menteri  Agama  RI  No  65  Tahun  2016 Tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian  Agama  dan  Keputusan Menteri  Agama  Nomor  90  Tahun  2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Kementerian  Agama.  Kedua,  Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbarmengikuti petunjuk
teknis pelayanan  terpadu  Kementerian  Agama dengan  membentuk  bidang  layanan, bidang  administrasi,  serta  bidang  data dan  informasi  agar  pelaksanaan  PTSP pada  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi  Kalbar  dapat  berjalan  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga,  Kanwil  Kementerian  Agama juga  dapat  memberikan  pemahaman terhadap  front  office  dan  back  office terkait  dengan  layanan-layanan  yang ada  pada  PTSP  agar  pelayanan  publik dapat terlaksana dengan baik.

## C. Aplikasi
Aplikasi  menurut  Jones  adalah the  routine  provision  of  services, payment  or  other  agreed  upon program  objectives  or  instruments (ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan  dengan  tujuan  program atau peralatan). Persoalan yang dihadapi  oleh  Kanwil  Kementerian Agama Provinsi Kalbar sebagai penyelenggara  PTSP,  salah  satunya adalah  tidak  tersedia  sumber  daya manusia  yang  sesuai  kriteria  yaitu front  office dan back  office PTSP sebagai ujung tombak dalam
pelayanan publik Kanwil Kementerian Agama  Provinsi  Kalbar.  Selain  SDM, anggaran  yang  minim  berpengaruh terhadap kualitas PTSP Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar.
Anggaran  terlalu  besar  pada  renovasi ruangan  PTSP  Kanwil  Kementerian
Agama Provinsi Kalbar.Ruangan
PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi  Kalbar  kurang  efektif  dan efisien.
Sarana  prasaranaPTSP  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar belum  menunjang  pelayanan  publik. Minimnya  sarana  dan  prasarana  PTSP Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Kalbar  bertentangan  dengan  juknis pelayanan  terpadu  kementerian  dimana salah  satu  komponen  standar  pelayanan terpadu  adalah  sarana/prasarana  dan fasilitas  yang  memadai.  Sarana  dan prasarana  sebagai  pununjang  dalam pelayanan  ditentukan  juga  oleh  kualitas sumberdaya dalam menggunakanya (Arifin, 2020, hal 159).  Apalagi standar pelayanan menjadi tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.

## 4.  Simpulan dan Rekomendasi
4.1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi Kalbar ditemukan beberapa hal yang  tidak  sesuai  dengan  juknis pelayanan  terpadu  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Agama.  Hal  ini  dapat
dilihat dari proses implementasi mulai dari  pengorganisasian,  interpretasi, dan aplikasi
1. Pengorganisasian  PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Agama  Nomor  65  Tahun  2016 secara utuh. Sumber Daya Manusia dan  struktur  organisasi  Kanwil Kementerian Agama
Provinsi
Kalbar  yang  kurang  memadai menyebabkan  struktur  organisasi yang  ada  pada  PTSP  Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalbar  terlalu  ringkas  dan  terlalu membebani  terhadap  tupoksi  Sub Bagian  Umum  dan  Humas.  SOP khusus  terkait  pelayanan  di  PTSP masih  belum  ada  menyebabkan pelayanan  administrasi langsung  ke bidang-bidang yang ada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi  Kalbar.  Sumber  daya keuangan dan peralatan yang kurang memadai menyebabkan pembangunan PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Kalbar kurang maksimal. Selain itu, pembagian  tugas  yang  belum  jelas
menyebabkan pengelolaan PTSP yang kurang baik.
2. Kebijakan PTSP Kementerian
Agama diinterpretasikan berbeda oleh penanggung jawab PTSP terutama  pada  struktur  PTSP  Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar. SK  Kakanwil  Nomor  443  Tahun 2019  tentang  Penunjukkan  Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan  Barat  belum  sepenuhnya mengikuti  PMA  Nomor  65  Tahun 2016  tentang  Pelayanan  Terpadu pada  Kementerian  Agama  maupun KMA Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu pada  Kementerian  Agama.  Sosialisasi PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi  Kalbar  terhadap  petugas PTSP  maupun  kepada  masyarakat masih belum maksial.
3. Pada proses aplikasi kebijakan PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar  masih  belum  efektif  dan efisien.  Layanan-layanan  pada  PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar  belum  terintegrasi  dengan baik sehingga penyelesaian
administrasi lebih banyak ke
Bidang-Bidang  yang  ada  pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar. Persiapan pembentukan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kanwil  Kementerian Agama    Provinsi  Kalbar  yang belum matang menyebabkan pelaksanaan  PTSP  belum  optimal. Hal ini tidak terlepas dari minimnya anggaran  yang  disetujui  oleh  pusat. Selain  itu,  sarana  dan  prasarana yangbelum  memadai  menyebabkan
pelayanan publik terhadap
masyarakat kurang maksimal.
4.2. Rekomendasi.
Berdasarkan  hasil  kesimpulkan diatas bahwa dalam pelaksanaan PTSP Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Kalbar  ditemukan  beberapa  hal  yang tidak  sesuai  dengan  juknis  pelayanan terpadu yang ditetapkan oleh Kementerian  Agama.  Oleh  karena  itu,
penulis memberikan saran-saran
diantaranya:.
1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar dalam menyelenggarakan PTSP harus
patuh  dan  mengikuti  petunjuk sesuai  dengan  Peraturan  Menteri
Agama  Nomor  65  Tahun  2016 tentang  Pelayanan  Terpadu  Pada
Kementerian Agama, serta
Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 90  Tahun  2018  tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pelayanan  Terpadu  pada  Kementerian
Agama .
2. Mengoptimalkan lagi susunan organisasi PTSP Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  Kalbar dengan mengukuhkan kembali bidang  layanan,  bidang  administrasi, dan  bidang  data  dan  informasi sebagaimana  diatur  dalam  KMA Nomor  90  Tahun  2018  tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu pada  Kementerian  Agama.  Susunan organisasi  PTSP  tersebut  diperkuat melalui  Surat  Keputusan  Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar.
3. PTPS  Kanwil  Kementerian  Agama Provinsi Kalbar harus dilengkapi lagi dengan  standar  pelayanan,  maklumat layanan, pengelolaan pengaduan masyarakat,  dan  survey  kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam  KMA  Nomor  90  Tahun  2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu pada Kementerian Agama.
4. Menyeleksi
kembali pejabat
pengelola  PTSP  yang  berkompeten khususnya  front  office  dan  back office  yang  menjadi  ujung  tombak pelayanan publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar. Selain itu,  sebelum FO dan BO  bertugas  diberikan  bimbingan dan sosialisasi terkait alur
pelayanan  maupun  sistem  aplikasi
PTSP  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar.

## Referensi
Aan,  K,  D.  (2011).  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Abdul,  W.S,  (  2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Arifin,  A.  2020.  “  Efektivitas Implementasi  Penanggulangan Bencana  Kabuat  Asap  di  Kota Pontianak.” JPASDEV : Journal of Public Administration  and  Sociology of Development 1, N0.2 (2020) : 197-198. doi.: http://dx.doi.org/10.2648/jpasd ev.vli2.43654
Badjuri.  A.  H.  ,Yuwono,  T.  (2003).
Kebijakan  Publik.  Konsep  dan Strategis . Fisip Undip. Semarang.
Bintaro, T. (1984). Pengantar Administrasi Pembangunan ,
LP3ES. Jakarta Edward III,  G. C. (1980). Implementing Public Policy . Washington: Congressional Quarterly Press.
Gaffar,  A.  (1998)  . Publik  Policy.  State of  the  Deccipline.  Model  and Proses .  Yogyakarta.  Pasca  Sarjana Universitas Gajah Mada.
Husaini,  U. dan Purnomo, S. A, (2009). Metodologi Penelitian Sosial .
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Jones, O. Charles. 1994. An Introduction  to  the  Study  of  Public Policy  Third  Edition, California: Brooks/Cole Publishing Company.
Jones O C. (1999). Pengantar kebijakan Publik (Public  Policy ).  PT  Raja Grafindo Persada. Jakarta
Lexy.  J.  M.    (2000).. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  R.  (2004),  . Kebijakan  Publik:
Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi .Jakarta  :   PT.  Elex  Media Komputindo.
Soenarko,  H.  (2003). Public  Policy .
Surabaya: Airlangga
University. Subarsono. AG. (2006). Analisis Kebijakan  Publik.  Konsep,  Teori dan Aplikasi . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Sudarto.  (1997). Metodologi  Penelitian Filsafat .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Sugiyono.  (2002).  Metode Penelitian Administrasi . Bandung:Alfabeta.
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Tangkilisan, H., N. S. (2000)
Kebijakan  Publik  Yang  Membumi.
Jakarta: Lukman Offset. 2003.
Uddin  B.  S.  dan  Sobirin.  (2017).
Kebijakan Publik . Makassar:
SahMedia.
Widodo, J. (2018). Analisis Kebijakan
Publik: Konsep  dan Aplikasi Proses  Kebijakan  Publik.  Malang:
MNC. Winarno,  B.  (2002). Teori  dan  Proses Kebijakan Publik .
Yogyakarta:Media Press.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus) . Yogyakarta: CAPS.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  24  Tahun  2006  tentang PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang PelayananPublik, Lembaran Negara  Nomor  112,  Tambahan Lembaran Negara Nomor5038. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur  Negara  Nomor  15  Tahun 2014    tentang  Pedoman  Standar Pelayanan Publik Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  65 Tahun  2016  tentang  Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.