Hal 007-016

## FASILITAS DAN TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH
Facilities and Operational Level for Fishing Port in South Aceh District, Aceh Province
Oleh:
Kurniawan Fazri 1 , Iin Solihin 2 * , Mustaruddin 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut Pascasarjana IPB, Bogor, Indonesia
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB, Bogor, Indonesia
* Korespondensi penulis: iin_solihin@apps.ipb.ac.id

## ABSTRAK
Potensi  sumberdaya  ikan  di  perairan  Kabupaten  Aceh  Selatan  yang  termasuk  pada  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  (WPP  572)  relatif  besar  mencapai  1.240.975  ton  per  tahun.  Namun  demikian, produksi perikanan laut di wilayah ini masih relatif rendah yaitu baru mencapai 30.961,73 ton pada tahun 2020 (DKP Aceh Selatan 2020). Artinya kontribusi Kabupaten Aceh Selatan masih relatif rendah.  Salah satu faktor yang diduga menyebabkan masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Aceh Selatan  adalah  keterbatasannya  infrastruktur  pelabuhan  perikanan  yang  ada  di  wilayah  ini.  Padahal keberadaan  pelabuhan  perikanan  ini  sangat  penting  bagi  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fasilitas dan tingkat operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten  Aceh  Selatan.  Analisis  yang  digunakan  adalah  metode  komparatif  yang  membandingkan fasilitas  dan  operasional  antar  pelabuhan  perikanan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketersediaan fasilitas dasar di pelabuhan perikanan di Kabupaten Aceh Selatan rata rata baru mencapai 58,2%. Pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional tertinggi adalah PPI Meukek yang mencakup penyediaan bahan bakar minyak, es, air bersih, frekuensi kunjungan kapal, produksi hasil tangkapan, pedagang dan pengolah.
Kata kunci: Aceh Selatan, fasilitas, operasional, pelabuhan perikanan

## ABSTRACT
The potential of fish resources in the waters of South Aceh Regency which included in the Fishery Management Area (WPP 572) is relatively large. However, marine fishery production in this region is still relatively low, reaching only 30,961.73 tons in 2020 (DKP South Aceh Regency 2020). This means that the contribution  of  the  South  Aceh  Regency  is  relatively  low.  One  of  the  factors  thought  to  cause  the  low utilization of fish resources in the South Aceh Regency is the limited infrastructure of fishing ports in this region. Whereas the existence of this fishing port is very important for the utilization of marine fishery resources. This study aims to identify the facilities and operational levels of fishing ports in the South Aceh District. The analysis used is a comparative method that compares facilities and operations between fishing ports. The results showed that the availability of basic facilities at fishing ports in the South Aceh Regency on average only reached 58.2%. The fishing port with the highest operational level is PPI Meukek which includes the provision of fuel oil, ice, clean water, frequency of ship visits, production of catches, traders, and processors.
Key words: facilities, fishing port, operational, South Aceh

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  perikanan  sangat  penting  perannya  terhadap  perikanan  tangkap,  karena  pelabuhan perikanan  merupakan  pusat  perekonomian  mulai  saat  ikan  didaratkan  pasca  penangkapan  dari  daerah penangkapan sampai awal ikan dipasarkan (Lubis 2011). Pelabuhan perikanan telah memberikan dampak pengganda  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (Suherman dan Dault 2009).
Pelabuhan  perikanan  merupakan  infrastruktur  yang  dibangun  pemerintah  dengan  orientasi pelayanan  kepada  para  pengguna  pelabuhan  guna  memperlancar  kegiatan  pemasaran  produk  perikanan dengan harapan kesejahteraan nelayan dapat terwujud (Muninggar 2008). Aktivitas pelabuhan perikanan tidak terlepas dari proses saling mempengaruhi tidak hanya dengan masyarakat di sekitar pelabuhan namun juga dengan pelabuhan perikanan lainnya. Hal ini dominan terjadi karena adanya kesamaan jenis usaha, karakteristik aktivitas dan relasi pelaku aktivitas di pelabuhan perikanan tersebut (Putri dan Solihin 2012). Calderon dan Serven (2004) dalam Putra dan Djalante (2016) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa adanya dampak pengembangan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Tentu pelabuhan perikanan termasuk dalam konteks pengembangan infrastruktur yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan.
Upaya  mewujudkan  pelabuhan  perikanan  yang  dapat  menunjang  aktivitas  perikanan  diperlukan suatu  pembangunan,  pengembangan  dan  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  yang  terencana.  Strategi diperlukan oleh setiap pelabuhan perikanan (PP) agar memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran yang diinginkan dan mengembangkan competitive advantage sehingga pelabuhan perikanan tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat memenangkan persaingan (Suherman 2011).
Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh dimana sebagian besar merupakan wilayah pesisir. Kabupaten ini berada di pantai barat selatan Provinsi Aceh yang berhadapan langsung  dengan  Samudera  Hindia  yang  termasuk  pada  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  572. Potensi  sumberdaya ikan  yang ada di  perairan  ini  diperkirakan  mencapai  1.240.  975  per  tahun dengan produksi . Namun demikian, potensi yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan bahwa produksi perikanan laut kabupaten ini baru mencapai 30.961,73-ton pada tahun 2020. Artinya kontribusi Kabupaten Aceh Selatan masih relatif rendah.
Salah  satu  faktor  yang  diduga  menyebabkan  masih  rendahnya  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  di Kabupaten Aceh Selatan adalah keterbatasannya infrastruktur pelabuhan perikanan yang ada di wilayah ini. Padahal keberadaan pelabuhan perikanan ini sangat penting bagi pemanfaatan sumberdaya perikanan laut. Hal ini disebabkan karena keberadaan pelabuhan perikanan dapat memberikan kemudahan bagi nelayan dan para pelaku perikanan lainnya untuk beraktifitas. Sampai saat ini Kabupaten Aceh Selatan bahkan di pantai barat selatan Aceh ini belum ada pelabuhan perikanan besar.  Sebagian besar pelabuhan perikanan yang ada masih terbatas pada pangkalan pendaratan ikan.
Oleh  karena itu, penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  fasilitas  dan tingkat operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terutama kepada  Pemerintah  Provinsi  Aceh  sebagai  pengelola  untuk  mengembangkan  fasilitas  dan  operasional kepelabuhanannya sehingga memudahkan untuk perencanaan pengembangan selanjutnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di lima lokasi pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Lokasi tersebut meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji (LH), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang Ba’u (SB), PPI Meukek (MK), PPI Batu Lhok Paoh (BL) dan PPI Lhok Bengkoang  (LB).  Jenis  data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer diperoleh secara langsung dari lima PP yang dilakukan secara obsevasi maupun wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang berasal dari buku pelabuhan perikanan tangkap, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lainya yang dapat mendukung kelengkapan data penelitian.
Pengumpulan  data  primer  menggunakan  metode purposive  sampling .  Menurut  Sukandarrumidi (2012) metode purposive sampling adalah penentuan pengambilan sampel atas pertimbangan peneliti yang sesuai  dengan  maksud  dan  kriteria  tujuan  penelitian.  Kriteria  responden  yang  dipilih  dalam  penelitian merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan terkait operasioanal pelabuhan perikanan baik secara langsung  ataupun  tidak  langsung,  memiliki  pemahaman  terkait  kondisi  dan  operasional  pelabuhan perikanan, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan mampu berkomunikasi dengan baik.
Fasilitas dan operasional pelabuhan perikanan dianalisis dengan menggunakan metode komparatif yaitu dengan membandingkan kelengkapan fasilitas dan tingkat operasional pelabuhan perikanan dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dijadikan dasar perbandingan adalah ketentuan fasilitas pelabuhan perikanan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 tahun 2012. Peraturan tersebut menyebutkan tentang fasilitas dasar yang harus ada pada suatu Pelabuhan perikanan (pasal 4 ayat
5) yaitu (i) fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase; (ii) fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi  elabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik; dan fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK. Penentuan tingkat ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut didasarkan pada Tabel 1.
Tabel 1  Penilaian tingkat ketersediaan fasilitas pelabuhan perikanan
Tingkat ketersediaan fasilitas (%) Kesimpulan 0-25 Sangat kurang memadai 26-50 Kurang memadai 51-75 Memadai 76-100 Sangat memadai
Sedangkan  aktifitas  operasional  mencakup  aktifitas  perbekalan  melaut,  kedatangan  kapal  dan pemasaran/distribusi  hasil  tangkapan.  Analisa  tingkat  operasional  ini  dilihat  dari  besaran  operasional pelabuhan perikanan tersebut. Pengambilan kesimpulan dari aspek operasional ini didasarkan pada kondisi operasional terendah sampai tertinggi, dan kemudian diberikan nilai 1 untuk operasional terendah sampai 5 untuk operasional tertinggi dan 2, 3 dan 4 diantara kedua nilai tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fasilitas Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur perikanan dan bagian dari sistem perikanan tangkap yang  berperan  sebagai  instansi  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  dalam  pemenuhan  kepentingan masyarakat perikanan, terutama nelayan sebagai salah satu elemen yang memiliki peran dominan dalam menggerakan kegiatan perikanan (Nurhayatin et al . 2016). Keberhasilan operasional pelabuhan perikanan tidak terlepas dari faktor infrastruktur pendukung yang ada, salah satunya adalah tersedianya fasilitas di pelabuhan perikanan (Najah et al . 2012). Ketidakcukupan kapasitas atau ketersediaan salah satu fasilitas yang  diperlukan  akan  dapat  menghambat  kelancaran  aktivitas  pelabuhan  tersebut  (Lubis  dan  Mardiana 2011).
PERMEN  KP  No.  08  Tahun  2012  tentang  Kepelabuhan  Perikanan  menyatakan  bahwa  setiap pelabuhan  perikanan  memiliki  fasilitas  yang  terdiri  dari  fasilitas  pokok,  fungsional  dan  penunjang. Berdasarkan  aturan  tersebut,  terdapat  11  fasilitas  dasar  yang  harus  ada  di  suatu  pelabuhan  perikanan. Kelima pelabuhan perikanan di Kabupaten Aceh Selatan ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. PPP Labuhan Haji (LH) merupakan pelabuhan perikanan dengan fasilitas dasar yang paling lengkap yaitu 91% dari kebutuhan fasilitas dasar dan yang paling sedikit adalah PPI Sawang Ba’u yang hanya 27%. Fasilitas dasar yang tidak ada di semua pelabuhan perikanan adalah pos jaga, dermaga dan kantor administrasi pelabuhan perikanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Meskipun  ketersediaan  fasilitas  dasar  belum  dipenuhi  secara  menyeluruh,  namun  pelabuhan pelabuhan perikanan di Kabupaten Aceh Selatan ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas fungsional (Tabel 3). Terdapat empat fasilitas yang dimiliki oleh semua pelabuhan perikanan yaitu breakwater , turap, kolam pelabuhan dan tempat ibadah. Hal ini diduga karena tiga fasilitas tersebut sangat diperlukan bagi operasional pelabuhan perikanan dan fasilitas keempat terkait dengan aspek spiritual masyarakat setempat yang memang dikenal relijius.
Ketersediaan  fasilitas  di  pelabuhan  perikanan  berfungsi  untuk  memperlancar  aktivitas  di  suatu pelabuhan perikanan. Namun, dari lima pelabuhan perikanan masih minim dengan ketersediaan fasilitas baik fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Ketersediaan fasilitas pokok yang relatif lengkap (ada di setiap pelabuhan) adalah penahan gelombang ( breakwater ), turap ( revetment ), kolam pelabuhan, dan lahan. Sedangkan fasilitas pokok lainnya hanya terdapat di beberapa pelabuhan.  Misalnya dermaga hanya terdapat di PPP Labuhan Haji dan PPI PPI Lhok Bengkoang. Padahal keberadaan fasilitas dermaga sangat penting untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar dan muat barang (Tehupuring et al . 2019). Dalam konteks pelabuhan perikanan, dermaga berfungsi untuk membongkar dan memuat hasil tangkapan. Ketiadaan  dermaga  di  Pelabuhan  perikanan  dapat  berimplikasi  berkurangnya  kunjungan  kapal  ke Pelabuhan perikanan tersebut.  Fasilitas pokok lain adalah drainase yang hanya ada di PPP Labuhan Haji. Drainase  ini  penting  untuk  membuang  air  di  permukaan  tanah  yang  berlebihan  atau  menurunkan  atau menjaga muka air tanah agar tidak menjadi genangan (Suhardjono 1984 dalam Rachmawati 2010). Semua
fasilitas  pokok  yang  ada  di  pelabuhan  perikanan  tersebut  berfungsi  dengan  baik  sesuai  dengan peruntukannya.
Tabel 2 Keberadaan fasilitas dasar pelabuhan perikanan
No Jenis Fasilitas pelabuhan perikanan LH MK SB LP LB Fasilitas Pokok 1 Lahan 1 1 1 1 1 2 Dermaga 1 - - - 1 3 Kolam Pelabuhan 1 1 1 1 1 4 Jalan komplek 1 1 - 1 1 5 Drainase 1 - - - - Fasilitas Fungsional 6 Kantor Administrasi 1 - - - 1 7 TPI 1 1 1 1 1 8 Suplai air bersih 1 1 - 1 1 9 Instalasi listrik 1 - - - 1 Fasilitas Penunjang 10 Pos Jaga - - - - - 11 MCK 1 1 - - 1 Tingkat Ketersediaan (%) 91 55 27 45 82 Rata rata ketersediaan (%) 58,2 Keterangan:  LH: PPP Labuan Haji; MK: PPI Meukek; SB: PPI Sawang Ba’u; LP: PPI Lhok Bengkoang; LB: PPI Batu Lhok Paoh 1: ada
-: tidak ada
Fasilitas  fungsional  yang  ada  di  semua  pelabuhan  perikanan  hanya  ada  satu  jenis  yaitu  tempat pemasaran ikan (TPI). Sedangkan fasilitas fungsional yang ada di 80% pelabuhan perikanan ada empat jenis fasilitas yaitu instalasi air bersih, BBM, docking / slipway dan bengkel. Sedangkan fasilitas lainnya bervariasi  antar  pelabuhan  perikanan.  Bervariasinya  fasilitas  tersebut  diduga  disebabkan  karena bervariasinya kebutuhan terhadap fasilitas tersebut. Fasilitas fungsional yang ada berfungsi dengan baik kecuali Tempat Pemasaran Ikan (TPI), instalasi air bersih dan pabrik es. Kondisi fasilitas tersebut kurang berfungsi dan bahkan ada beberapa dalam keadaan rusak. Fasilitas TPI kurang berfungsi disebabkan letak dan aktivitas pemasaran tidak dilakukan secara langsung di pelabuhan perikanan sehingga TPI digunakan oleh nelayan sebagai tempat perbaikan jaring.
Fasilitas penunjang terdiri dari balai nelayan, wisma nelayan, tempat peribadatan, MCK, pertokoan dan pos jaga. Fasilitas fungsional ini berfungsi dengan baik kecuali MCK yang dalam keadaan rusak dan kurang berfungsi. Penyebab fasilitas tersebut kurang berfungsi diduga disebabkan karena ketersediaan air bersih yang terbatas dan juga tidak adanya pemeliharaan dari pengelola pelabuhan.
Berdasarkan pada kondisi dan ketersediaan fasilitas tersebut, maka perlu ada upaya dari pemerintah setempat untuk melengkapi dan merevitalisasi fasilitas pelabuhan perikanan yang ada.  Suherman dan Dault (2009)  berpendapat  bahwa  pengembangan  pelabuhan  perikanan  memberikan  banyak  kemudahan  dan keamanan bagi kapal ikan yang akan memanfaatkan berbagai fasilitas di pelabuhan, salah satunya adalah tempat tambat labuh. Fungsi dasar dari fasilitas pelabuhan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan pada tingkat yang berbeda untuk kapal, memungkinkan transfer barang dari satu alat transportasi ke yang lain. Pelabuhan juga berfungsi sebagai simpul penghubung antara laut dan darat dan merupakan contoh nyata  dari  intermodalitas  (Tarantola,  2005  dalam  Roa et  al .  2013).  Dampak  lanjutan  dengan  adanya ketersediaan dan berfungsi fasilitas ini akan merangsang aktifitas ekonomi sebagaimana fungsi pelabuhan yang  merupakan  suatu  unit  ekonomi  yang  berperan  merangsang  pertumbuhan  dan  perkembangan perdagangan  atau  perekonomian  yang  terdiri  atas  kegiatan  penyimpanan,  distribusi,  pemrosesan, pemasaran dan lain-lain (Nasution 1996 dalam Sari 2020). Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan ini memerlukan  kondisi  khusus.    Kelayakan  aspek  darat  dan  perairan  merupakan  syarat  utama  untuk membangun fasilitas pelabuhan perikanan. Salah satu pertimbangannya adalah efisiensi biaya dan efisiensi operasi penangkapan ikan (Nurani et al . 2010).

## Tabel 3 Kelengkapan fasilitas pelabuhan perikanan
No Jenis Fasilitas LH MK SB LP LB  Kelengkapan (%) Fasilitas pokok 1 Penahan Gelombang 1 1 1 1 1 100 2 Turap ( revetment ) 1 1 1 1 1 100 4 Dermaga 1 - - - 1 40 5 Jetty - - - - 1 20 6 Kolam pelabuhan 1 1 1 1 1 100 8 Jalan kompleks 1 1 - 1 1 80 9 Drainase 1 - - - - 20 10 Lahan 1 1 1 1 1 100 Fasilitas fungsional 1 Tempat Pemasaran Ikan (TPI) 1 1 1 1 1 100 2 Navigasi pelayaran dan komunikasi: A.  Telepon 1 - - - - 20 B.  Radio Komunikasi 1 - - - - 20 C.  Rambu-rambu 1 - - - - 20 3 Instalasi air bersih 1 1 - 1 1 80 4 Instalasi pabrik es 1 - - - 1 40 5 Instalasi BBM/ SPDN 1 1 - 1 1 80 6 Instalasi listrik 1 - - - 1 40 7 Dock/ Slipway 1 1 1 - 1 80 9 Bengkel 1 1 1 - 1 80 12 Kantor administrasi PP 1 - - - 1 40 18 Pagar kawasan 1 - - - - 20 Fasilitas penunjang 1 Balai pertemuan nelayan 1 - - - 1 40 3 Wisma nelayan - 1 20 4 Tempat peribadatan 1 1 1 1 1 100 5 Mandi cuci kakus (MCK) 1 1 - - 1 60 6 Pertokoan 1 - - - 1 40 7 Pos jaga - - - - 1 20 Jumlah fasilitas 23 12 8 9 20 Keterangan: 1: ada -: tidak ada

## Tingkat Operasional
Operasional pelabuhan perikanan pada penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga jenis kegiatan yaitu  perbekalan  melaut,  frekuensi  kedatangan  kapal  dan  produksi  hasil  tangkapan  dan  pemasaran  dan pengolahan hasil tangkapan. Perbekalan melaut adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh nelayan untuk melancarkan  kegiatan  operasionalnya  seperti  kebutuhan  BBM,  es,  air  bersih,  kebutuhan  beras,  minyak pelumas dan lain sebagainya.   Kebutuhan perbekalan pada penelitian ini akan terfokus pada kebutuhan dan ketersedian BBM, es dan air bersih. Ketersedian dan ketercukupan perbekalan merupakan salah satu faktor yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  dan  efisiensi  aktivitas  operasional  penangkapan  ikan.  Adapun kebutuhan perbekalan melaut dari lima pelabuhan perikanan (PP) disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 Perbekalan melaut untuk operasi penangkapan ikan per bulan
No Jenis Perbekalan Melaut Pelabuhan perikanan LH MK SB LP LB Total 1. BBM (liter) 57.720 100.080 41.580 48.420 96.060  343.860 2. Es (batang) 2.800 5.160 5.800 3.280 3.760 20.800 3. Air Bersih (liter) 26.040 65.160 140.080 72.580 35.940  339.800
Aktivitas perbekalan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan nelayan selama melaut. Ketersedian dan ketercukupan perbekalan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari operasional penangkapan ikan yang berimplikasi pada peningkatan produktifitas nelayan dalam menangkap ikan.
Kebutuhan  utama  perbekalan  nelayan adalah kebutuhan  bahan  bakar.  Bahan  bakar  minyak  yang digunakan oleh nelayan yakni solar. Biaya penggunaan BBM pada usaha perikanan mencapai 70% dari biaya operasional melaut (Suryawati dan Apriliani 2015). Kebutuhan BBM di lokasi studi dipenuhi oleh empat SPDN yakni, SPDN Lhok Bengkuang, SPDN Lhok Pawoh, SPDN Meukek dan SPDN PPP Labuhan Haji. SPDN menyediakan BBM bagi kapal dengan ukuran kurang dari 30 GT dimana pembeliannya diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan. Nelayan yang membeli BBM bersubsidi yang disediakan SPDN tersebut harus mengurus surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DKP terlebih dahulu. Masa  berlaku  surat  rekomendasi  terhitung  per  10  hari.  Kuota  pembelian  BBM  dibatasi  sesuai  dengan kebutuhan per trip penangkapannya.
Kebutuhan BBM paling banyak adalah PPI Meukek yaitu 100.080 liter/bulan dan yang paling sedikit adalah PPI Sawang Ba’u sebanyak 41.580 liter/bulan. Kebutuhan rata-rata BBM kapal motor kurang dari 10 GT berkisar antara 210-330 liter/trip, kapal motor 11 sampai 20 GT berkisar antara 660-990 liter/trip dan kapal motor 21 sampai 30 GT berkisar antara 1.050-1.350 liter/trip. Perbedaan kebutuhan BBM ini dipengaruhi  oleh  lama trip  penangkapannya.  Namun  demikian,  kebutuhan  BBM belum  diimbangi  oleh pasokan BBM di SPDN. Kuota masing-masing SPDN perbulannya yakni SPDN Lhok Bengkuang (50 ton), SPDN Lhok Pawoh (80 ton), SPDN Meukek (90 ton) dan PPP Labuhan Haji (80 ton). Kuota BBM yang tersedia tidak mencukupi sehingga sebagian nelayan membeli solar di SPBU. Hal ini tentu akan menambah biaya transportasi dan waktu lebih lama serta perlu pengalihan tujuan pembelian solar dari SPDN ke SPBU.
Es  balok  merupakan  kebutuhan  perbekalan  yang  dimanfaatkan  sebagai  media  untuk  menjaga kualitas ikan. Ketersediaan es balok di suatu pelabuhan perikanan menjadi sangat penting. Tidak hanya bagi nelayan, es juga diperlukan oleh para pedagang untuk pendistribusian ikan ke luar kabupaten. Namun, saat  ini  permasalahan  kebutuhan  es  belum  dapat  dipenuhi  oleh  pasokan  es  yang  ada  sehingga  nelayan membeli di luar pelabuhan perikanan dengan biaya lebih mahal dibandingkan dengan  harga es yang dijual di pelabuhan perikanan. Perbedaan harga disebabkan oleh sumber ketersediaan es di pelabuhan perikanan berbeda-beda.  Bila  es  diproduksi  oleh  pabrik  es  di  pelabuhan  perikanan  harga  jual  berkisar Rp20.000,00/batang (1 batang ekuivalen 30 kg). Namun bila es balok dibeli dari pabrik es luar pelabuhan harga es mencapai Rp23.000,00/batang-Rp.30.000,00/batang. Harga es curah berkisar antara Rp2.000,00- Rp3.000,00/kg. Ketersediaan pabrik es di pelabuhan perikanan dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Ketersediaan pabrik es
No Pelabuhan Perikanan Pabrik es (unit) Kapasitas (ton)  Kondisi operasional 1 PPI Lhok Bengkuang 1 10 Aktif 2 PPI Lhok Pawoh - - - 3 PPI Sawang Ba’u 1 - Tidak aktif 4 PPI Meukek - - - 5 PPP Labuhan Haji 1 15 Aktif
Sumber: DKP Aceh Selatan, 2020
Pabrik es hanya ada di tiga pelabuhan perikanan dan satu diantaranya tidak aktif. Pabrik es yang masih melakukan aktivitas produksi terdapat di PPP Labuhan Haji dengan kapasitas 15 ton dengan berat es per batang 50 kg. Total produksi pabrik es tersebut berkisar 300 batang/hari. Sementara pabrik es yang ada di PPI Lhok bengkuang memiliki kapasitas 10 ton. Total produksi per hari 400 batang/ hari dengan berat es 30 kg/batang. Nelayan harus melakukan pemesanan satu atau dua hari sebelum keberangkatan ke laut. Hal ini disebabkan ketersediaan es balok di pelabuhan perikanan terbatas. Sementara pabrik es dari luar pelabuhan perikanan memerlukan waktu untuk proses pengangkutan.  Kebutuhan es terbanyak terdapat di PPI  Sawang  Ba’u  sebesar  5.800  batang/bulan  dan  kebutuhan es terendah  terdapat  di  PPI  Labuhan  Haji
sebesar 2.800 batang/bulan. Kebutuhan es balok dipengaruhi oleh ukuran palka dan juga lama trip. Secara umum penggunaan es balok terbanyak terjadi pada kapal pancing dan kapal pukat cincin dengan kebutuhan rata-rata mencapai 80 batang/trip.
Air bersih pada umumnya dimanfaatkan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan minum selama melaut, mencuci ikan dan membersihkan fasilitas di pelabuhan perikanan. Nelayan memenuhi kebutuhan air mineral selama melaut dengan membeli dari depot isi ulang dan juga penyedia air bersih menggunakan mobil.  Sementara  untuk  kebutuhan  air  bersih  di  pelabuhan  perikanan  dilakukan  dengan  menyediakan tandon  penampungan  air  bersih.  Nelayan  di  pelabuhan  perikanan  yang  tidak  memiliki  ketersediaan  air bersih, pemenuhan air bersihnya menggunakan air bersih milik warga (sumur bor) dan air laut dari kolam pelabuhan.
Ketersediaan air bersih masih dirasa kurang terpenuhi. Pelabuhan yang memiliki ketersediaan air bersih hanya ada di dua pelabuhan perikanan dengan kapasitas masing-masing 2.000 liter. Dua pelabuhan perikanan  lainnya  memiliki 1  tandon  dengan  kapasitas  500  liter, namun  tidak  berfungsi.  Kebutuhan  air bersih  terbanyak terdapat  di  PPI  Sawang  Ba’u  sebesar 140.080  liter dan  paling  sedikit terdapat  di  PPP Labuhan  Haji  sebesar  26.040  liter.  Kebutuhan  air  bersih  per  trip  nelayan  dipengaruhi  oleh  banyaknya jumlah ABK kapal dan lama trip. Jumlah ABK kapal motor ukuran kurang dari 10 GT berjumlah 2-8 orang, ABK  kapal  ukuran 11-20  GT  berkisar  antara 14-20  orang dan  ABK  kapal  motor  ukuran  diatas  30  GT berkisar antara 20-35 orang.
Pelabuhan perikanan yang tidak memiliki ketersediaan air bersih untuk kebutuhan selama melaut biasanya melakukan pemesanan air bersih di depot air. Nelayan membeli dengan harga Rp5.000/jerigen. Alat  Penyimpanan  air  bersih  (wadah)  pada  kapal  memiliki  jenis  yang  berbeda-beda.  Ada  yang menggunakan jerigen dan juga fiberglass yang diletakan di samping belakang kapal.
Tingginya  aktivitas  pada  suatu  pelabuhan  perikanan  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  frekuensi kunjungan  kapal  ke  pelabuhan  perikanan  tersebut.  Sebagian  besar  nelayan  melakukan  kunjungan  ke pelabuhan  perikanan  dengan  tujuan  mendaratkan  hasil  tangkapannya.  Oleh  karena  itu,  ada  keterkaitan antara frekuensi kunjungan kapal dengan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan.
Frekuensi kunjungan kapal didominasi oleh perahu tanpa motor, perahu motor dan juga kapal motor ukuran  di  bawah  10  GT.  Frekuensi  kunjungan  kapal  tertinggi  terdapat  di  PPP  Labuhan  Haji  sebanyak 31.440 kali dan frekuensi kunjungan kapal terendah terdapat di PPI Sawang Ba’u sebanyak 8.628 kali. Hasil wawancara dengan pengelola PPP Labuhan Haji menunjukkanbahwa kunjungan kapal di pelabuhan tidak hanya bersumber dari kapal yang berpangkalan di PPP Labuhan Haji tetapi berasal dari pelabuhan perikanan lain (Tabel 6).
Tabel 6 Frekuensi kedatangan kapal dan volume produksi yang didaratkan
No  Pelabuhan perikanan  Kunjungan kapal Volume produksi (ton) per tahun per hari 1 PPI Lhok Bengkuang 30.708 1.477,63 4,05 2 PPI Lhok Pawoh 11.396 4.157,66 11,39 3 PPI Sawang Ba’u 8.628 7.127,41 19,53 4 PPI Meukek 30.600 3.809,57 10,44 5 PPP Labuhan Haji 31.440 3.974,11 10,89
Sumber: DKP Aceh Selatan, 2020 (diolah)
Tabel 6 menunjukkan bahwa tingginya frekuensi pendaratan tidak selalu berkorelasi positif dengan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa PPI Sawang Ba’u dengan frekuensi kunjungan kapal yang relatif lebih rendah tetapi hasil tangkapan yang didaratkan lebih banyak dibandingkan  pelabuhan  lainnya.  Volume  produksi  tertinggi  terdapat  di  PPI  Sawang  Ba’u  sebanyak 7.721,37  ton  dan  volume  produksi  terendah  terdapat  di  PPI  Lhok  Bengkuang  sebanyak  1.477,63  ton. Adapun jenis hasil tangkapan ekonomis penting yang cukup tinggi didaratkan secara umum adalah kakap merah ( red snappers ), kurisi ( treadfin breams ), layang ( scads ), selar ( trevallies ), kuwe ( jack trevallies ), kembung  ( indian  mackerels ),  tembang  ( fringescale  sardinella ),  lemuru  ( indian  oil  sardinella ),  tenggiri ( narrow  barred king  mackerel ),  tuna, cakalang  ( skipjack tuna ),  tongkol  ( easterm  little tuna ), lemadang ( common dolphin fish ) dan teri ( anchovies ).
Aktivitas pendaratan hasil tangkapan di PPI Lhok Bengkuang, PPI Lhok Pawoh, PPI Sawang Ba’u, PPI Meukek dan PPP Labuhan Haji relatif sama dimana proses pendaratan hasil tangkapan dimulai dari
pembongkaran ikan dari palka ke dek kapal, kemudian dilakukan penyortiran baik dari jenis, ukuran dan kondisi fisik ikan. Selanjutnya dilakukan pengangkutan ke dermaga menggunakan keranjang yang terbuat dari  rotan  ataupun  keranjang  plastik  kemudian  diangkut  ke  TPI  ataupun  ke  gudang  pengepakan menggunakan alat bantu transportasi (mobil pick up /becak).
Aktivitas pendaratan ikan dilakukan pada pagi dan sore hari. Perahu motor dan perahu tanpa motor melakukan aktivitas pendaratan ikan antara pukul 11.00 WIB dan pukul 17.00 WIB. Sementara kapal motor melakukan  aktivitas  pendaratan  ikan  dimulai  pukul  06.00  WIB  dan  16.00  WIB.  Perbedaan  waktu pendaratan ikan disebabkan perahu motor dan perahu tanpa motor melakukan aktivitas penangkapan one day fishing . Aktivitas penangkapan dilakukan mulai pukul 06.30 WIB dan kembali ke darat antara pukul 11.00 WIB. Sebagian nelayan kembali melaut setelah beristirahat dan kembali ke darat antara pukul 17.00 WIB. Berbeda dengan kapal motor dimana aktivitas penangkapan dilakukan antara 1 sampai 24 hari per trip.
Proses pendaratan ikan di pelabuhan perikanan berbeda-beda. Perahu motor dan perahu tanpa motor dapat langsung mendaratkan hasil tangkapan ke turap ataupun tepi kolam pelabuhan. Namun, kapal motor dengan ukuran diatas 10 GT tidak dapat melakukan hal tersebut disebabkan luas kolam pelabuhan tidak mencukupi dan terjadi pendangkalan. Akibatnya nelayan mendaratkan hasil tangkapan menggunakan alat bantu boat fiber .
Aktivitas  pemasaran  hasil  tangkapan  merupakan  salah  satu  aktivitas  ekonomi  yang  terjadi  di pelabuhan perikanan. Tingginya volume produksi yang didaratkan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dis ekitar pelabuhan perikanan. Lembaga pemasaran yang ada di pelabuhan perikanan terdiri dari Konsumen, pengecer, moge, pengusaha dan toke bangku.
Sistem pemasaran hasil tangkapan yang ada di lima pelabuhan perikanan tidak dilakukan melalui sistem lelang, meskipun di pelabuhan perikanan terdapat fasilitas Tempat Pemasaran Ikan (TPI). Fasilitas TPI  dimanfaatkan  sebagai  tempat  pemasaran  ikan  bagi  pengecer  dan  juga  tempat  nelayan  melakukan penimbangan  hasil  tangkapan  sebelum  dilakukan  pengepakan  untuk  didistribusikan  keluar  kabupaten ataupun provinsi. Terdapat dua pelaku pemasaran lokal yang ada di pelabuhan perikanan yakni pengecer dan pedagang moge. Adapun jumlah pedagang ikan per kecamatan yang ada dapat dilihat Tabel 7.
Tabel 7 Jumlah pedagang dan pengolah ikan per kecamatan
No Kecamatan Pedagang Ikan (orang) Pengolah ikan (Orang) 1 Tapak Tuan 91 4 2 Sawang 89 18 3 Meukek 101 22 4 Labuhan Haji 65 28
Sumber: DKP Kabupaten Aceh Selatan 2020
Pedagang ikan tersebut terdiri dari pedagang ikan segar (moge dan pengecer) dan pedagang ikan olahan. Jumlah pedagang ikan terbanyak terdapat di Kecamatan Meukek sebanyak 101 pedagang dan paling sedikit di kecamatan  Labuhan  Haji  sebanyak  65  pedagang.  Jumlah  pedagang ikan  di empat  kecamatan tersebut didominasi oleh pedagang pengecer dan moge. Jumlah usaha pengolah ikan terbanyak terdapat di Kecamatan Labuhan Haji sebanyak 28 orang dan terendah terdapat di Kecamatan Tapak Tuan yaitu orang. Banyaknya jumlah pedagang dan pengolah ikan tentu akan berpengaruhi besar terhadap pemanfaatan hasil tangkapan baik untuk konsumsi ataupun sebagai bahan baku olahan.
Tujuan  pemasaran  hasil  tangkapan  nelayan  adalah  pasar  lokal  dan  regional.  Pasar  lokal  adalah pemasaran hasil tangkapan ikan yang dilakukan antar kabupaten yang berada dalam satu provinsi dengan lokasi  pelabuhan  periakanan.  Sementara  pasar  regional  adalah  tujuan  pasar  di  luar  provinsi  dimana pelabuhan perikanan berada. Adapun tujuan pasar lokal yakni Nagan raya, Meulaboh, Singkil, Subussalam, Lhokseumawe, Bireun, Langsa dan Banda Aceh serta sekitar Kabupaten Aceh Selatan. Sementara tujuan pemasaran regional yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Jambi. Pemasaran hasil tangkapan tujuan lokal dan regional terdiri dari ikan segar dan juga ikan olahan. Alat transportasi yang digunakan untuk proses pendistribusian  ikan  menggunakan  mobil pick  up dan  truk.  Ikan  yang  didistribusikan  di pakcing menggunakan box fiber ukuran 180 kg dan di beri es curah untuk menjaga mutu hasil tangkapan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa pelabuhan perikanan di Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan telah beroperasi. Hal ini ditunjukkan dengan berlangsungnya berbagai aktifitas
operasional di pelabuhan perikanan. Namun demikian operasional yang paling tinggi terjadi di PPI Meukek, disusul kemudian oleh PPI Sawang Ba’u dan PPP Labuhan Haji dan (Tabel 8).
Tabel 8 Penilaian tingkat operasional pelabuhan perikanan
No Aspek operasional Pelabuhan perikanan LH MK SB LP LB 1. BBM (liter) 3 5 1 2 4 2. Es (batang) 3 4 5 1 2 3. Air Bersih 1 3 5 4 2 4. Frekuensi kunjungan 5 3 1 2 4 5. Produksi hasil tangkapan 3 2 5 4 1 6. Pedagang 3 5 4 1,5 1,5 7. Pengolah 5 4 3 1,5 1,5 Jumlah nilai 23 26 24 16 16
Aktivitas operasional dapat menunjukkan kinerja dari suatu pelabuhan perikanan. Hasil penelitian Nugroho et al . 2012, menyimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan perikanan (kasus PPI Dadap) adalah faktor internal dan eksternal dimana faktor internal adalah terkait dengan fasilitas, jumlah armada dan sedimentasi. Sedangkan faktor eksternal adalah dukungan aparatur desa, sumberdaya ikan  dan  daerah  penangkapan.  Hal  ini  relevan  dengan  penelitian  ini  terutama  yang  terkait  dengan ketersediaan  dan  kondisi  fasilitas.  Penambahan  dan  revitalisasi  fasilitas  ini  perlu  dilakukan  pemerintah Provinsi Aceh untuk meningkatkan operasional yang akan berdampak pada peningkatan kinerja pelabuhan perikanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Ketersediaan  fasilitas  dasar  di  pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  rata  rata  baru mencapai  58,2%.  Pelabuhan  perikanan  dengan  tingkat  operasional  tertinggi  adalah  PPI  Meukek  yang mencakup  penyediaan  bahan  bakar  minyak,  es,  air  bersih,  frekuensi  kunjungan  kapal,  produksi  hasil tangkapan, pedagang dan pengolah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  sebesar  besarnya  disampaikan  kepada  Deputi  Bidang  Penguatan  Riset  dan Pengembangan  Kementerian  Riset  dan  Teknologi-Badan  Riset  dan  Inovasi  yang  telah  membiayai penelitian ini melalui Hibah Magister tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Selatan. 2020. Laporan Tahunan Kelautan dan Perikanan.
Lubis  E.  2011.  Kajian  Peran  Strategis  Pelabuhan  Perikanan  terhadap  Pengembangan  Perikanan  Laut. Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan. 5(2): 1-7.
Lubis, E. & Mardiana N.  2011.  Peranan fasilitas PPI terhadap kelancaran aktivitas pendaratan ikan di Cituis Tangerang.  Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan.  2(1): 1-10.
Muninggar R. 2008. Analisis Supply Chain Dalam Aktivitas Distribusi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP). Buletin PSP, 17(3): 350-355.
Najah  RA,  Lubis  E,  &  Muninggar  R.  2012.  Keberadaan  Fasilitas  Menurut  Aktivitas  Di  Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, Banda Aceh. Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management. 3(1): 55-70.
Nugroho T, Solihin I, & Fathurohim. 2012. Faktor-Faktor Penentu Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dadap di Kabupaten Indramayu. Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management. 3(1): 91-101.
Nurani T, Lubis E, Haluan J, & Saad S. 2010. Analysis of Fishing Ports to Support the Development of Tuna Fisheries in the South Coast of Java. Indonesia Research Fisheries Journal. 16(2): 69-78.
Nurhayatin  OT,  Muzakkir  AK,  &  Wibowo  BA.    2016.    Analisis  Tingkat  Kepuasan  Nelayan  terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut di PPN Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.  Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology . 5(1):  19-27.
Putra AA, & Djalante S. 2016. Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Media Engineering. 6(1): 433-443.
Putri TE, & Solihin I.  2012.  Pola Interaksi antar Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Sukabumi.  Buletin PSP. 20(2): 347-358.
Rachmawati  A.  2010.  Aplikasi  SIG  (Sistem  Informasi  Geografis)  untuk  Evaluasi  Sistem  Jaringan Drainase di Sub Das Lowokwaru Kota Malang. Jurnal Rekayasa Sipil. 4(2): 111-123.
Roa  I,  Peña  Y,  Amante  B,  &  Goretti  M.  2013. Ports:  Definition  and  Study  of  Types,  Sizes  and Business Models. Journal of Industrial Engineering and Management. 6(4): 1055-1064.
Sari Z. 2020. Identifikasi Peran dan Strategi Pelabuhan Bebas Sabang. Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan. 4(3): 167-178.
Suherman  A,  &  Dault  A.  2009.  Dampak  Sosial Ekonomi Pembangunan  dan  Pengembangan  Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Jembrana Bali. Jurnal Saintek Perikanan. 2(1): 24-32.
Suherman  A.  2011.  Formulasi  Strategi  Pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Pengambengan Jembrana. Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management. 2(1): 87-99.
Sukandarrumidi. 2012. Metode Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyajarta (ID). Gajah Mada University Press.
Suryawati S.H, & Apriliani T.  2015.  Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil.  Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.  5(1): 37-46.
Tehupuring GP, Retraubun N, & Telussa MF. 2019. Analisis Efektifitas Kinerja Dermaga Haria Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Manumata. 5(2): 37-46.