-XUXVDQ'DNZDKGDQ.RPXQLNDVL ,QVWLWXW$JDPD,VODP1HJHUL,$,1.XGXV

## POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam ISSN : 2621-0312
Vol. I No. 2, 2018
Doi : 10.21043/politea.v1i2.4328 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea

## KEPEMIMPINAN KIAI POLITIKUS DALAM TRANSFORMASI KECERDASAN EMOSIONAL SANTRI DI PONPES NURUL ULUM PEMALANG
Rasimin, & Imam Subqi Dosen Institut Agama Islam Negeri Salatiga rasimin75@gmail.com, imamsubqi@iainsalatiga.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  leadership  patterns  of  kiai  politicians  in increasing  the  emotional  intelligence  of  students,  and  want  to  know  the  reality  of  the leadership pattern of politicians in improving the emotional intelligence of students in the Nurul Ulum Pemalang Islamic boarding school. This research uses natualistic qualitative research. The results showed that: (1) As a leader of a boarding school and at the same time as a figure of politician, the Kiai must understand who he is, how to carry out his roles, duties and responsibilities well, and fulfill various criteria that show his charisma as a leader. This is characterized by the characteristics of transformational, responsive and educational kiai which will later become the initial milestone for the creation of Emotional Spiritual Quotient (emotional intelligence) which ultimately leads to the principles of amar ma’ruf nahi munkar and Li-iqomatuddin; (2) In general, the realization of the leadership pattern of the politician’s kiai in increasing the emotional intelligence of students in the Nurul Ulum Pemalang Islamic Boarding School can be said to have achieved good results.
Keywords: Leadership, Kiai, Intelligence, Ponpes Nurul Ulum Pemalang.

## Pendahuluan
Umat  Islam  cukup  kaya  dengan  lembaga-lembaga  pendidikannya,  lembaga  yang dimiliki ini adalah termasuk “bank” sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya(Malik, 1980,  p.  79).  Lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  salah  satu  diantaranya  adalah  pondok pesantren  yang  secara  makro  telah  berperan  menyadarkan  komunitas  masyarakat  untuk mempunyai idealisme, kemampuan intelektual dan perilaku mulia ( al-akhlaq al-karimah ) guna menata dan membangun karakter bangsa yang paripurna, peran pesantren hingga saat
ini masih teruji dengan usahanya didalam membentuk etika moral dalam kehidupannya dan mampu bertahan mengangkat pesantren menjadi sebuah “bengkel” moral spiritual(Suwendi, 1998,  p.  115).  Dengan  segala  dinamikanya  pesantren  dipandang  sebagai  lembaga  yang merupakan  pusat  dari  perubahan-perubahan  masyarakat  lewat  kegiatan  dakwah  Islam, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren terhadap perubahan dan pengembangan individu,  sampai  pada  pengaruhnya  terhadap  politik  diantara  para  pengasuhnya  dan pemerintah(Mas’ud Dkk, 2002, p. 39).
Ada  beberapa  ciri  yang  secara  umum  dimiliki  oleh  pondok  pesantren  sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Zamarkasyi Dzofier mengajukan lima unsur pondok pesantren yang melekat atas dirinya, meliputi: pondok, masjid, pengajaran kitab- kitab Islam klasik, santri dan kiai(Bahri, 2003, pp. 17–18). Kelima unsur ciri pondok pesantren tersebut diatas, ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya seorang kiai yang berperan sebagai ikon penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang dikehendaki. Ditangan seorang kiailah pesantren itu berada. Oleh karena itu,kiai dan pesantren merupakan dua sisi yang selalu berjalan bersama. Dan kiai bertindak sebagai koordinator. Dalam kondisinya yang lebih maju kedudukan seorang kiai dalam pondok pesantren tetap sebagai tokoh primernya. Kiai sebagai pemimpin, pemilik, dan guru yang utama dan secara tidak berlebihan kiai adalah raja pesantren. Lebih jauh pengaruh seorang kiai bukan hanya terbatas dalam pesantrennya, ia juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan masyarakatnya bahkan terdengar ke seluruh penjuru nusantara(Bahri, 2003, pp. 22–23).
Sosok kiaidalam Islam sangat dihormati dan disegani karena karomah dan kharisma serta kekuatan massa yang riil, maka kiai mulai dirangkul dan direkrut menjadi tokoh politik untuk pemenuhan kekuasaan negara, sehingga hal ini berakses pada keseluruhan dimensi moral serta tingkah laku kiai tersebut yang akhirnya berimbas pada pencitraan kiai dimata santrinya secara mikro dan masyarakat luas secara makro.
Pola kepemimpinan kiai yang bertindak sebagai poros sentral di sebuah pesantren nampak pada upaya manajerialnya untuk menanamkan berbagai nilai dalam meningkatkan kecerdasan  emosional  santri,  maka  para  kiai  dalam  memimpin  dan  menggerakkan pelaksanaan “ Iqomatuddin ” dan memperkuat “ tauhidullah ” juga perlu ditanamkan kesadaran politik  islam  bagi  santrinya.  Penanaman  rasa  kesadaran  politik  Islam  adalah  merupakan tuntutan  yang  penting(Djaelani,  1994,  p.  143).  Sejalan  dengan  statemen  tersebut  Ibnu Taimiyyah berpendapat ummat wajib mendirikan “pemerintahan Islam” artinya “kewajiaban untuk mendirikan pemerintah Islam itu berawal karena ajaran agama islam, dan dengan pemeritahan  itu  dimaksudkan  untuk  mengabdi  kepada  Allah  SWT  karena  pengabdian kapada Allah itu melalui cara menta’ati Allah dan rasul-Nya ini merupakan suatu pendekatan diri  kepada  Allah  yang  paling  baik,  sebab  Allah  SWT  telah  memerintahkan  kepada kaum  muslimin  untuk  melaksanakan  amar  ma’ruf  nahi  munkar,  menegakkan  keadilan, melaksanakan hukum hudud , menolong orang yang teraniaya, jihad fisabilillah (perang), dan itu semua tidak mungkin dapat dilakasanakan dengan baik tanpa adanya pemerintahan Islam yang memiliki kekuasaaan dan kekuatan (Taimiyyah, 1967, pp. 200–202).  Oleh sebab itu menjadi penting kiranya untuk mengembangkan kualitas individu yang dimiliki oleh
santri, dan melalui potensi kecerdasan emosional  ini kemudian diharapkan seorang santri dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam.
Meskipun  antara  EQ  dan  SQ    berbeda  namun  keduanya  memiliki  kekuatan  yang sama penting untuk bersinergi dalam menyusun metode yang lebih dapat diandalkan dalam menemukan pengetahuan yang benar dan hakiki.
Berbagai  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  kecerdasan  emosi  memiliki  peran yang  lebih  penting  dibandingkan  dengan  kecerdasan  intelektual  (IQ).  Kecerdasan  otak merupakan sarat minimal untuk meraih keberhasilan. Kecerdasan emosi yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi, bukan IQ. Banyak orang yang mempunyai intelektual  tinggi  akhirnya  terpuruk  ditengah  persaingan  kecerdasan  emosional  sebagai sebuah metode dan konsep yang jelas dan pasti dalam menggerakkan kekosongan batin. Kecerdasan  emosional  adalah  konsep  universal  yang  mampu  menghantarkan  seseorang pada predikat yang memuaskan bagi dirinya sendiri dan orang lain (Agustin, 2001, p. XX).
Maka dari itu kedudukan santri yang merupakan cikal bakal bagi tegaknya bangsa dan agama harus dididik secara massif dan tidak terbatas hanya dalam bidang Ilmuddin saja tetapi juga pengetahuan umum yang relevan. Dengan demikian dalam pondok pesantren dibutuhkan  pola  kepemimpinan  yang  konstruktif  dari  kiainya.  Hal  ini  sesuai  dengan  al- Qur’an surat : 9 (At-Taubah) ayat 122(Mahmud, 1993, p. 29),yang artinya:
“Tidak sepatutnya bagi orang yang mukmin itu pergi semuanya (kemedan perang).Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan beberapa orang untuk memperjuangkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”
Bagian  pertama  dari  ayat  ini  menjelaskan  keharusan  adanya  pembagian  tugas mukminin untukiqomatuddin. Bagian kedua, mewajibkan adanya nafar , thoifah kelompok, lembaga atau jama’ah yang mengkhususkan diri untuk menggali ilmuddin supaya muttaqqih fiddin .  Bagian  ketiga  yaitu  mewajibkan  kepada  insan  yang  tafaqquh  iqomatuddin  dan membangun masyarakatnya masing-masing (Iskandar, n.d., p. 2).

## Metode
Bentuk  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  tujuan utamanya  untuk  menerangkan  apa  adanya  atau  apa  yang  ada  sekarang,  namun  secara motodologis  penelitan  ini  termasuk  dalam  penelitian  lapangan  ( field  reseach )(Suparlan, 1993,  p.  19).  Sedangkan  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  natualistik ,  yaitu metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah  dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci(Sugiyono, 2004, pp. 6–8).
Adapaun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meupakan bagian dari  jenis  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Ciri  khas  pendekatan  ini terletak pada tujuan untuk mendeskripsikan keutuhan kasus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini memustkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada pewujudan satuan-satuan.
Fokus penelitian ini adalah bagaimana realisasi pola kepemimpinan kiai politikus dalam  meningkatkan  kecerdasan  emosional  santri  di  pondok  pesantren  Nurul  Ulum Pemalang. Subyek penelitian adalah Kiai yang menjadi tokoh sentral di pondok pesantren
Nurul Ulum Pemalang. Instrumen penelitian, dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen, karena ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data analisis dan  penafsiran  data  dan  pada  akhirnya  ia  menjadi  pelopor-pelopor  hasil  penelitiannya. Pengertian  instrumen  atau  alat  penelitian  disini  tepat  karena  ia  menjadi  segalanya  dari seluruh proses penelitian(Moleong, 1991, p. 3). Agar dapat diperoleh data yang lengkap dan benar-benar menjelaskan tentang pola kepemimpinan kiai politikus dalam meningkatkan kecerdasan  emosional  santri  di  pondok  pesantren  Nurul  Ulum  Pemalang.  Peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang diantaranya adalah data dari lapangan ( field research ) dan data dari kepustakaan ( libraryresearch )(Hadi, 1997, p. 9).

## Kajian Teori Pola Kepemimpinan Kiai Politikus
Setiap lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren dituntut untuk memberikan pelayanan  sebaik  mungkin  kepada  pelanggganya.  Agar  dapat  melakukan  hal  tersebut dengan baik, pesantren perlu dukungan system manajemen yang baik. Beberapa ciri system manajemen  yang  baik  adalah  adanya  pola  pikir  yang  teratur  ( administrative  thingking ), pelaksanaan  kegiatan  yang  teratur  ( administrative  behaviour ),  penyikapa  terhadap  tugas- tugas ( administrative attitude ).
Implikasi dari sistem manajemen ini meniscayakan lembaga pesantren menerapkan pola pengasuhan sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan memiliki keunggulan, baik kenggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara umum dapat kita lihat pada komponen manajemen pesantren yang meliputi: (1) Kepemimpinan, (2) Pengambilan keputusan, (3) Kaderisasi, (4) Manajemen konflik(Matsuki, n.d., p. 23).
Sebelum  mengkaji  lebih  jauh  tentang  hal  tersebut,  maka  terlebih  dahulu  penulis mengkaji tentang siapakah pemimpin itu (berkaitan dengan apa/siapa pemimpin itu) dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin (berkatian dengan fungsi kepemimpinan). Dalam hal ini beberapa pakar manajemen seperti Duke (1986: 10) melihat kepemimpinan sebagaimana  fenomena  Gestalt,  yakni  keseluruhan  yang  lebih    besar  dari  pada  bagian- bagiannya. Menurut Dubin (1967: 385) kepemimpinan terkait dengan penggunaan  wewenang dan pembuatan keputusan. Sementara Fiedler (1967 : 8) lebih melihat pemimpin sebagai individu dalam kelompok yang diberi tugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas kelompok yang terkait dengan tugas. Sebagai penguat dalam pandangan ini Stogain (1950 : 4) menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menjadikan suatu aktifitas  bermakna,  tidak  untuk  merubah  prilaku  namun  memberi  pemahaman  kepada pihak lain tentang apa yang mereka lakukan (Matsuki, n.d., p. 25).
Masih  terkait  dengan  pengertian  kepemimpinan,  kiranya  penulis  mengemukakan pengertian  dari  beberapa  pendapat  ahli,  Snindhia  menjelaskan  bahwa  kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi prilaku orang-orang agar bekerjasama menuju ke suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama(Sunindhia, 1998, pp. 59–60). Oteng Sutrisno, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-usaha kearah mencapai tujuan-tujuan tertentu (Sutrisno, 1985, p. 257).
Berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan  untuk  menggerakkan  seseorang  atau  kelompok  dalam  situasi  tertentu  agar berpartisipasi aktif secara sukarela dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa gejala kepemimpinan antara seseorang dengan kelompok yang terbentuk di sekitar kepentingan-kepentingan  yang  sama  dapat  bersikap  menurut  cara  yang  telah  ditentukan bersama  pula.  Jadi  proses  kepemimpinan  itu  merupakan  suatu  fungsi  dari  pemimpin, pengikut  dan  variabel-variabel  situasi  yang  lain.  Sedangkan  tujuan  dari  kepemimpinan menurut  Imam  Munawir  adalah  agar  segala  urusan  masyarakat  dapat  berjalan  dengan teratur(Sutrisno,  1985,  p.  254).  Hal  ini  untuk  menjaga  keharmonisan  hidup  yang  penuh kedamaian lahir dan batin menuju keselamatan dunia akhirat.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  kepemimpinan  adalah  pangkal  utama  dan  pertama penyebab dari pada kegiatan, proses atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap (mental  dan  fisik)  dari  pada  kelompok  orang-orang  yang  terlibat  dalam  segala  aktivitas, maupun lembaga-lembaga baik lembaga formal maupun nonformal yang terindikasi bahwa masih banyak pemimpin dengan kelicikannya mengaku Islam hanya lantaran mencari dan memperoleh  dukungan.  Akan  tetapi  bila  dukungan  itu  telah  berhasil  maka  kembali  lagi ajaran Islam diinjak-injak.
Di  dalam  memahami  kepemimpinan  perlu  diingat  bahwa  frame  yang  digunakan tergantung perspektif dari apa yang digunakan, akan tetapi secara general adalah suatu proses yang  mempunyai  tujuan  untuk  mempengaruhi  dan  mangarahkan  seseorang/kelompok supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Sedangkan  kata  “Kiai”  berarti  tua,  pernyataan  dari  panggilan  orang  jawa  kepada kakeknya “yahi” yang merupakan singkatan dari pada Kiai, dan kepada nenek perempuannya “nyahi”. Tetapi istilah Kiai juga mengadung suatu unsur rasa yang penuh persucian kepada seorang yang tua, sebagaimana kecenderungan itu umum di kalangan orang jawa. Sehingga Kiai tidak hanya berarti tua (yang kebetulan saja sejalan dengan pengertian “ syekh ” dalam bahasa Arab) tetapi juga kata kiai mengandung arti yang sakral, keramat dan sakti (Madjid, 1997, p. 19). Namun jelasnya kiai yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak lain dan tidak bukan  merupakan  gelar  lain  dari  seorang  ulama’  yang  mempunyai  arti  seseoarang  yang memiliki ilmu yang mendalam, luas dan mantap.
Adanya Kiai dalam pesantren merupakan hal yang mutlak kalau lembaga tersebut ingin diakui, sebab Kiai merupakan tokoh sentral yang memberikan pengajran, oleh sebab itu Kiai menjadi salah satu unsur yang dominan dalam sebuah pondok pesantren(Hasbullah, 1999, p. 49). Namun, dibalik keagungannya itu sangatlah tidak mungkin jika tidak mendapat legitimasi/pengakuan  penuh  dari  masyarakat  dalam  memberikan  gelar  ke-Kiai-annya, memberikan pengakuan  kepadakiai, dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Abu Bakar Aljeh telah menyebutkan beberapa faktor penyebab/syarat untuk  menjadikiai, yang diantaranya  yaitu:  pengetahuaanya,  kesalehannya,  keturunannya,  dan  jumlah  muridnya (khusus untuk seorang Kiai besar). Vreden Berg juga memberikan ketentuan yang hampir sama dengan H. Abu Bakar Aljeh, yakni: keturunan, pengetahuan agama, jumlah murid dan cara dia mengabdikan dirinya pada mesyarakat (Dirjen Kelembagaan, 1993, p. 15).
Sosok  seorang  kiai  dalam  pondok  pesantren  merupakan  komponen  penting  yang sangat  menentukan  keberhasilan  pendidikan  di  dalam  lembaganya(Asy’ari,  1996,  p.  23),
karena kiai dalam pesantren menduduki fungsi sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan  pesantren  sesuai  dengan  apa  yang  dikehedaki,  maka  di  tangan  kiailah pesantren itu berada.
Kiai dan pondok pesantren bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Lebih dari itu, sosok kiai bukan hanya  sekedar  pemimpin  pondok  pesantren,  ia  juga  beperan  sebagai  pemilik  sekaligus koordinator dari pondok pesantren pula (Ali, 1987, p. 23).
Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kiai mempunyai pengertian sebagai upaya seorang yang ’alim untuk mempengaruhi dan mangarahkan civitas pesantren  pada  khususnya  dan  masyaraka  luas  pada  umumnya  dalam  rangka  mencapai tujuan  dan  sasaran  risalah.  Pada  prinsipnya  implikasi  kepemimpinan  bagi  pesantren mensyaratkan adanya tipe pemimpin dan kepemimpinan yang khas. Misalnya dalam era reformasi sekarang ini, dibutuhkan adanya kepemimpinan yang mampu memberdayakan masyarakat pesantren dengan tanpa mengorbankan ciri khas krdibilitas pengasuh pesantren. Menyimak  pemikiran  tersebut,  dapat  kita  temukan  pemahaman  tentang  kepemimpinan secara utuh yang terkait dengan pemberdayaan pondok pesanten. Oleh krena itu, pemahaman tentang kepemimpinan di dalam latar pesantren perlu dicarikan kerangka konseptual yang tepat dalam rangka melestarikan dan menciptakan inovasi-inovasi dalam sistem pesantren (Matsuki, n.d., p. 23).
Masalah  kepemimpinan  kiai,  digunakan  pendekatan sosiologis-normatif dengan harapan pendekatan tersebut maka aspek-aspek yang melekat pada konstelasi kepemimpinan kiai terhadap santrinya bisa dikaji secara komprehensif.
Kiai adalah sosok manusia biasa, walaupunia mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah sebagi pemimpin, namun sifat-sifat manusia yang salah dan benar sekaligus juga tetap melekat pada dirinya. Dalam hal ini Allah telah memberikan etika agama agar dijadikan sebagai sumber nilai oleh kiai kalau benar-benar menjalankan mekanisme kepemimpinannya sesuai dengan etika agama, maka sudah barang pasti akan dapat membawa implikasi positif bagi  pesanten  khususnya  dan  masyarakat  luas  pada  umumnya.  Secara  sosial-politik  kiai wajib  memerankan  dirinya  sebagai  pelindung  umat  yang  sesuai  dengan  ajaran  normatif dan menjadi kewajiban moral yang telah dipahami oleh masyarakat sebagai ketentuan yang harus dilakukannya, dan bukan malah menciptakan kesulitan (Asy’ari, 1996, p. 35).

## Macam-macam Kepemimpinan Kiai
Sangatlah  sulit  untuk  merumuskan  daftar  tipe  pribadi  secara  detail  yang  dimiliki oleh seorang kiai (baca manajer) yang sesuai dengan segala pekerjaan setiap pesantren serta lingkungan pesantren. Sulit pula untuk di ilustrasikan suatu pemjumlahan dan masterertralis seorang kiai yang berlaku untuk segala kondisi. Gaya kepemimpinan yang meyebabkan ia di pilih sebagai manajer/Kiai sangat berhubungan erat dengan rumusan tujuan pesantren, jenis aktifitas yang harus dipimpin, karakteristik para bawahan, motif usaha, serta kondisi lain yang akan berdampak pada pesantren.
Para tokoh sebagai pengembang ilmu manajemen mengemukakan tipe-tipe pemimpin yaitu: (1) Kepemimpinan pribadi (personal leadership), pemimpin tipe ini melaksanakan tindakannya selalu dilakukan dengan cara kontrak pribadi. Intruksi di sampaikan secara
oral  ataupun  langsung  pribadi  disampaikan  oleh  orang  yang  bersangkutan(Rasyid, 1998,  pp.  310–311);  (2)  Kepemimpinan  non  pribadi  (non  personal  leadership),  adalah segala  peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku  pada  pesantren  melalui  bawahannya  atau menggunakan media non pribadi baik rencana, maupun intruksi. Pada tipe ini program pendelegasian kekuasaan sangatlah berperan dan harus di aplikasikan(Rasyid, 1998, p. 311); (3) Kepemimpinan otoriter ( authoritarian leadership ), Pemimpin memusatkan kekuasaan dan  keputusan-keputusan  pada  diri  pemimpin  sendiri.  Pemimpin  memegang  wewenang sepenuhnya  dan  memikul  tanggung  jawab  sindiri.  Para  bawahan  hanya  diberi  informasi secukupnya  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  yang  diberikan  oleh  pemimpin(Siswanto, 2005,  pp.  158–159);  (4)  Kepemimpinan  demokratis  ( demokrative  leadership ),  pemimpin mendelegasikan  wewenangnya  secara  luas.  Pembuataan  keputusan-keputusan  selalu dirundingkan  dengan  bawahan,  sehingga  pemimpin  dan  bawahan  bekerja  sebagai  suatu tim.  Pemimpin  memberi  informasi  sebanyak-banyaknya  kepada  bawahan  tentang  tugas dan pekerjaan mereka(Wrong (ed), 2003, p. 163); (5) Kepemimpinan pseudo demokratis, tipe  menampakkan  dua  wajah,  seolah  yang  dia  tetapkan  adalah  demokratis,  akan  tetapi yang  dikerjakan  adalah  kepemimpinan  otoriter  atau  autokratik.  Tipe  kepemimpinan  ini para anggota  diajak untuk menetapkan policy yang telah dibuat oleh bersama dan seolah- olah policy itu milik bersama, padahal pelaksanaannya pemimpin yang dijadikan pegangan pelaksanaan tugas. Sehingga terjadi manipulasi demokratis atau demokrasi semu(Soetopo, 1982, p. 284); (6) Kepemimpinan paternalistik ( indigensus leadership ), tipe kepemimpinan menurut bakat biasanya muncul dari kelompok informala yang di dapakan dari pelatihan meskipun tidak langsung. Adanya sistem persaingan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat  yang  seru  dari  kelompok  yang  bersangkutan.  Bisanya  akan  muncul  pemimpin yang memiliki kelamahan di antara mereka yang ada dalam kelompok tersebut menurut keahliannya dimana dia terlibat di dalamnya.

## Hubungan Kiai dan Politik
Gambaran  secara  umum  hubungan  antara  kiai  dan  politik  adalah ambivalience dengan hubungan antara Islam dan negara. Kiai merupakan simbol dari Islam dan politik adalah  bingkai  dari  kemasan  negara.Mengenai  hal  tersebut  di  sepanjang  jaman  memang selalu menuai kontroversi, dikerenakan terdapat perbedaan background paradigma masing- masing pelaku politik dan bahkan dapat menimbulkan problem politik yang berkelanjutan.
Kenapa umat Islam sampai berlarut-larut dalam menghadapi problem politik ini? Penyebabnya adalah: (1) Nash al-Qur’an dan sunnah yang dijadikan rujukan utama ajaran umat  Islam  tidak  mengungkapkan  secara  eksplisit  sistem  pemerintahan/ketatanegaraaan secara tegas dan rinci(Ma’araif, 1996, p. 188). Al-Qur’an tidak meyakini bahwa otoritas politik dapat membentuk dan mengusai nurani manusia(Khan, n.d., p. 3). Karenanya dalam Islam sangat  perlu  mempertimbangkan  aspek-aspek  lokal,  kontekstual  dan  temporal(Effendy, 2001,  p.  18);  (2)  Islam  telah  berjalan  sesuai  dengan  sejarah  umatnya  dalam  empat  belas abad lebih namun belum ada konsep yang jelas tentang sistem politik yang berimbas pada munculnya beragam teori dan praktek sistem Islam; (3) Terkait dengan kesulitan pertama dan kedua, sejarah umat Islam megenai konsep politik di awali dengan justifikasi teologis tentang  perbedaan  konsep-konsep  politik  Khawarij,  Syi’ah  dan  Sunni(Sadzali,  1990,  pp. 1–2). Bangunan politik Khawarij di dasarkan atas “ lahukma illa lillah ”, tidak ada hukum
kecuali dari Allah. Dan kelompok ini sangat ekstrim hingga mengatakan bahwa kelompok dari  luar  adalah  kafir  dan  sah  untuk  di  bunuh  karena  tidak  menjalankan  hukum  Allah. Sementara  bangunan  politik  dari  Syi’ah  di  dasarkan  pada  suatu  pemikiran  bahwa  dalam kerangka kepemimpinan bernegara perlu ada Wilayah (kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan), dan Ismah (kesucian dari dosa yang hanya dimiliki oleh keturunan nabi sebagai pengganti  syah  kepala  negara).  Sedangkan  bangunan  politik  Sunni  (aliran  teologis  yang muncul  di  era  Abbasiyah)  tidak  berbeda  jauh  dengan  peristiwa  yang  terjadi  di  masa terpilihnya Abu Bakar. Sekte-sekte tersebut dalam perjalanannya beubah menjadi aliran- aliran keagamaan  (teologis).
Pengaruh  ini  meguat  di  era  kekhalifahan  Bani  Umayah  maupun  Bani  Abasyiah, walau dengan perubahan sedikit seiring dengan ekspansi Islam yang sampai ke Andalusia di ujung barat atau ke India di ujung timur. Dari sini, perbedaan konsepsi politik Islam bisa di mengerti karena ia memang merupakan urusan yang sifatnya ijtihadi (penalaran manusia). Di era modern sekarang ini, secara umum terdapat tiga aliran hubugan Islam dan politik, yaitu: (1) Aliran Islamis, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap termasuk sistem kenegaraan, maka dari itu aliran ini berpendapat bahwa antara Islam dan negara harus disatukan secara formal. (2) Aliran skularis, aliran ini beranggapan bahwa dalam Islam tidak terdapat hubungan sama sekali dengan negara, maka hubungan antara Islam dan negara haruslah dipisahkan. (3) Aliran rekonstruksionis,  aliran  ini  menolak  pendapat  bahwa  Islam  terdapat  sistem  kenegaraan, karena Islam adalah suatu agama yang lengkap, tetapi aliran ini juga menolak pendapat yang mengatakan antara agama dan negara harus di pisahkan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan tapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Perbedaan  antara  pendukung  Islamis  dan  Sekularisme  sangat  tajam.  Di  berbagai negara  Islam  baik  di  Timur  Tengah,  Asia  selatan,  Asia  Tenggara,  Afrika  Utara  dan sebagainya(Sadzali, 1990, pp. 15–16).
Uraian  di  atas  merupakan  gambaran  secara  umum  tentang  pergolakan  hubungan antara  Islam  dan  politik.  Lebih  lanjut  terkait  dengan  penelitian  ini  penulis  menelaah hubungan antara kiai dan politik selama ini ternyata diwarnai oleh watak pemikiran muslim yang antitesis sekularisme . Sulit untuk membedakan kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan spiritual dengan kehidupan temporal, oleh karena dua bentuk kehidupan itu merupakan di sisi pada mata uang yang sama ( two sides of the same coin ). Keseluruhan dimensi pemikiran seorang muslim itu berpusat pada Tuhan ( theosenrtik ) bertumpu pada prinsip tauhid (prinsip keesaan Allah)(Azis, 2000, pp. 56–62).
Sebagaimana semua agama yang datang sebelumnya, Islam juga tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara yang memberikan perlindungan dan pengikut setia yang menyebarkan ajarannya.Inilah pijakan penulis dalam menarik kesimpulan bahwa semua agama dan dunia secara integral.
Secara tegas dapat dikatakan, Islam adalah agama dan negara, sebuah agama yang menjadi aturan hukum dan inspirasi(Azis, 2000, p. 62). Dari asumsi tersebut jelaslah kiranya bahwa keterkaitan antara Kiai dan politik erat sekali, ini terlihat dari profil seorang Kiai yang mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan di bidang agama (baca Islam) sehingga dari
kenyataan  tersebut  kiai  sangat  di  dengar  dan  diperhatikan  oleh  masyarakat.  Nasihat  dan petunjuknya tidak boleh dilanggar, oleh karenanya para Kiai dituntut untuk memperluas wawasannya  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  masalah  agama,  tetapi  juga  di  tuntut  untuk memahami persoalan politik, ekonomi dan sebagainya(Horikoshi, 1987, p. 234).
Oleh karena pengaruh Kiai-Kiai tertentu yang cukup besar di masyarakat dengan suara  dan  perintah-perintahnya  didengar  dan  di  patuhi  secara  konsisten,  menempatkan mereka  sebagai  kelompok  “elite”  baik  di  tingkat  nasional  maupun  di  daerah.  Hal  ini membuat pemerintah mau tidak mau harus menghargai para Kiai itu dan melibatkannya dalam sektor-sektor tertentu di dalam pemerintahan, apalagi Kiai-Kiai yang dikenal “vokal” di dalam berbicara. Sejak Indonesia merdeka sebagian mereka di angkat menjadi anggota di lembaga legislatif, dan menjadi duta-duta besar terlepas dari pengangkatan ini(Horikoshi, 1987, p. 237).
Maka dari itu telah jelas kiranya jika antara kiai dan politik merupakan satu kesatuan yang membangun agama dan negara. Secara sederhana penulis mengatakan bahwa dalam Pondok Pesantren Darussalam terdapat nilai plus tersendiri dikarenakan adanya tanggung jawab berat yang di emban oleh pemimpin pondok pesantren itu sendiri. Dan bukan menajdi hal yang tabu jika sebagian penguasa muslim yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politiknya  di  atas  ketentuan  hukum  dan  etika  syari’at.  Akibatnya  mereka  menetapkan peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Semua ini dilakukan karena mereka tidak memahami fleksibilitas syari’at Islam dan terpengaruh oleh orang-orang barat sekuler. Mereka mau memisahkan komunitas muslim dari agamanya dan menafikan keberadaannya. Apabila pandangan sekuler ini berkembang juga di kalangan selain penguasa muslim mungkin saja hal itu disebabkan keteledoran para ulama’ dalam menjalankan fungsi dakwahnya. Disinilah peran kiai politikus dipertaruhkan, akankah dia tetap konsisten dengan tujuan risalah untuk menegakkan Daulah  Islamiyyah atau  akankah  tergiur  dengan  tawaran-tawaran  ego  yang menghalalkan segala cara demi berjayanya unsur privasi.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kiai Politik
Catatan sejarah nampaknya juga telah menorehkan serentetan peristiwa yang terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan intim antara kiai dan politik. Berikut ini diungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: (1) Keluarga, masyarakat di seluruh dunia menobatkan keluarga dalam arti yang sakral dan mendasarkan hubungan interpersonal lainnya, termasuk kewajiban masyarakat dan politik, dalam modelnya keluarga merupakan  sebuah  satuan  primer  bagi  ketaatan  moral  sebagimana  sebuah  tempat  bagi pendidikan sekuler dan agama yang berpengaruh, dan penyampaian pengetahuan agama dan keduniaan dari satu generasi ke generasi berikutnya (hardace 1993 : 129-140)(Elman & Piscatori, 1998, p. 100).UUD Iran 1979 membuat peran politis keluarga tersurat dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa keluarga adalah “Unit fundamental bagi mesyarakat Islam” (Iran 1980: 190). Di banyak masyarakat, frase-frase seperti “bapak bangsa” atau “saudara tua”  menunjukkan  beberapa  perumpamaan  keluarga  menembus  kehidupan  politik  dan digunakan untuk melegitimasi pemimpin-pemimpin politik individu dan diperluas menjadi institusi-institusi politik yang dengannya mereka diidentifikasi. (Schartzberg, 1988 : 71-73) (Elman & Piscatori, 1998, p. 101).
Seperti  halnya  seorang  kiai  yang  notabene  adalah  panutan  bagi  umat  Islam  dan memiliki  banyak  penganut  dalam  setiap  aksinya.  Bahkan  bukan  bermaksud  untuk melebihkan  posisi  seorang  Kiai  layaknya  “raja”  akibat  dari  pengaruh  dan  kekuasaanya. Antara Kiai dan pengikutnya layaknya antara bapak dan anak-anaknya, posisi Kiai menjadi tetua itu sudah merupakan tradisi dari dulu hingga sekarang. Hal tersebut terbukti dengan adanya hubungan ketergantungan antara kiai dan orang-orang Islam sebagai pengikutnya untuk pembinaan keluarga. Rasa kepercayaan antara keluarga kiai dan pengikutnya biasanya di  ekspresikan  melalui  pertukaran  hadiah  dan  pelayanan,  ini  jelas  terlihat  di  lingkungan pedesaan. Kemudian ibadah hari lebaran yang dirayakan sekali setahun nampaknya menjadi kesempatan formal di mana kesetiaan para pengikutnya terhadap kiai secara simbolis di ekspresikan,  ikatan  antara  pemimpin  dan  pengikut  di  damaikan  kembali  dan  mayarakat disatukan  ke  dalam  kelompok  yang  luas  (Horikoshi,  1987,  pp.  179–186).  Eranya  tali kekeluargaan  antara  Kiai  dan  pengikutnya  nampak  lebih  jelas  lagi  pada  momen-momen politik, seperti pemilu. Petunjuk Kiai untuk memilih partai tertentu sangat memungkinkan untuk  meraih  kemenangan.  Tidak  heran  mengapa  berbagai  pihak  kontestan  pemilu berlomba-lomba  mendekati  para  Kiai  jauh-jauh  hari  sebelum  pemilu  untuk  bergabung dengan mereka dalam pesta demokrasi itu. Ada yang melakukan kunjungan ke beberapa pesantrenbesar  dan  berpengaruh  sambil  membawa  “bingkisan”  untuk  pesantren  dan santrinya(Elman  &  Piscatori,  1998,  pp.  104–105).(2)  Perkawinan,  perkawinan  menjadi sebuah  cara  untuk  mengasosiasikan  dan  mengatur  konflik  dan  persaingan  ekonomi  dan politik dalam masyarakt yanglebih luas (N. Tapper 1991 : XV, 91-93). Sejarah menjelaskan bahwa dalam pemerintahan sesaat sebelum revolusi Islam, seluruh tujuh “sumber-sumber panutan”memiliki hubungan keluarga yang sama. Beberapa keluarga yang berkeagamaan kunci telah melakukan perkawinan campur dengan elite-elite politik dan ekonomi, termasuk bazari, militer dan para profesional (Fischer, 1980: 88-97). Dampak dari terjalinnya jaringan- jaringan keluarga ini digunakan untuk menyatukan dan mengembangkan pengruh politik. Lebih lanjut tentang “sumber-sumber panutan” tersebut di atas di antaranya dalah tediri dari keluarga-keluarga ulam’/ Kiai, keluarga-keluarga dari petugas agama yang lebih tinggi dan seterusnya(Horikoshi, 1987, p. 232,236); (3) Kharismatik, sebagaimana yang telah di amati oleh Weber, tokoh karismatik seperti Kiai harus selalu di kagumi oleh pengikutnya. Sehingga kiai mampu menduduki posisi sentral dalm mensyaratkan Islam dan menyatakan berbagai golongan hingga mampu melkukan tindakan kolektif jika diperlukan. Bahkan masyarakat telah mengabsahkan kiai sebagai pemimpin dan  juru bicara mereka dalam hubungannya dengan sistem nasional.
Status yang tinggi itu tak tergoyahkan di hadapan para pejabat pemerintah. Hal ini dimafaatkan sebaik-baiknya oleh kiai untuk kepentingan masyarakat. Prestasi kiai semasa perjuangan  kemerdekaan  melawan  penjajah  belanda  selam  revolusi  ditambah  dengan penghormatan  masyarakat  atas  keahliannya  di  bidang  agama  dan  ketaatan  masyarakat kepada perintah-perintahnya menyebabakan para pejabat pemerintah segan mempersulit kiai(HMI, 2003, p. 123).
Dengan  alasan  tersebut  di  atas  yang  menyebabkan  betapa  dekatnya  seorang  kiai itu dengan kondisi perpolitikan serta dengan pengaruh kharismanya diharapkan mampu membawa  aspirasi  mesyarakat  yang  senantiasa  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,
menentang kezaliman dan tirani, membela para dlu’afa, fuqara’ dan masakin yang tertindas dan teraniaya.

## Kecerdasan Emosional
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kecerdasan emosional  ( emotional spiritual qoutiont )  merupakan  hasil  kolaborasi  dari  EQ  ( emotional  Qoutient )  dan  SQ  (spiritual Qoutient ). Maka pada pertengahan 1990-an, Daniel Goleman mempopulerkan penelitian dari banyak nuerolog dan psikolog yang menunjukkan bahwa kecedasan emosional, yang di singkat dengan EQ, sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. EQ memberikan kesadaran  mengenai  perasaan  milik  diri  sendiri  dan  juga  perasaan  milik  orang  lain.  EQ memberikan kita rasa empati, cinta, motivasi dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Sebagimana di nyatakan Goleman, EQ merupakan prsyaratan dasar untuk mengunakan IQ seara efektif. Jika bagian-bagian otak untuk “movasra” telah rusak, kita tidak dapat berfikir efektif (Zohar & Marshall, 2002, p. 12). Pun dalam kehidupan sehari-hari  banyak  contoh  yang  menunjukkan  tidak  sedikit  orang  dengan  kemampuan intelektual luar biasa namun gagal karena rendahnya kecerdasan emosi yang di miliki.
Pada  dasarnya  pola  pikir  IQ,  mengindikasikan  dominasi  rasionalitas.  Rasionalitas dapat  berbenturan  dengan  nilai-nilai  tradisi  yang  emisional  termasuk  nilai-nilai  agama. Rasionalitas juga mengimplikasikan dominasi rasio atau nalar dalam kehidupan. Dominasi rasio  ini  menyebabkan  melemahnya  kehidupan  beragama,  sebagaimana  dapat  di  lihat dari perkembangan sekularisme di dunia barat yang menyisihkan agama dari kehidupan bernegara. Setelah perang dunia ke-2, terutama sejak tahun 1970-an banyak pemikir darat menyadari akibat-akibat negatif dari dominasi rasio itu(Tampubolon, 2001, p. 15). Baumer (1977) misalnya, mengatakan telah terjadi dekadensi dlam kebudayaan barat, yang antara lain  di  tandai  oleh  semakin  jauhnya  individu  dan  masyarakat  dari  agama(Maksum  & Ruhendi, 2004, p. 196). Dominasi rasio berkembang pesat melalui pendidikan di Indonesia. Selama ini pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi yang terlalu menekankan pada aspek akademik, kecerdasan otak/IQ.
Salah  satu  perbedaan  dasar  antara  masyarakat  barat  dan  timur  ialah  bahwa masyarakat  barat  cenderung  mendengarkan  “kata  kepala”,  sedangkan  masyarakat  timur lebih lebih mendengarkan “kata hati”. Mulai 1980-an anggapan tersebut tampaknya berubah. Harvey Cox (1984), mengatakan “ religion return to secular city ” (agama kembali bangkit dalam masyarakat sekuler). Kemudian Naisbit (1990) misalnya, meramalkan agama dalam milenium ketiga. Lebih penting lagi adalah penemuan Kecerdasan Emosional (EQ) dalam psikologi, yang sebelumnya tidak di sadari(Maksum & Ruhendi, 2004, p. 197).
Jika anak mampu menahan amarah dan kesalahannya, masih dalam batas kata-kata dan sikap “argumentatif” tentunya hal itu sesungguhnya menandaskan kematangan jiwanya. Sedangkan kecerdasan emosi itu sendiri dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut: (1) Kesadaran diri ( self awareness ), (2) Pengaturan diri ( self regulation ), (3) Menangani Motivasi ( motivation ) (4) Empati ( empaty ), (5) Ketrampilan sosial ( social skill ) Yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang

## Pembahasan Pola Kepemimpinan Kiai Politikus di Pondok Pesantren Nurul Ulum Pemalang
Kiai  politikus  dalam  melaksanakan  kepemimpinannya  di  pondok  pesantren  pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kiai yang tidak bergelar politikus, hal ini terlihat dari kepemimpinannya yang optimal yang dituangkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan emotional maupun spiritual dari pada santri.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kiai  yang  paling  pokok  adalah  mengajar  dan mendidik, keduanya adalah suatu kesatuan yang tidak boleh di pisahkan. Oleh karena itu, yang menjadi sorotan utama dari sosok kiai adalah kemampuan memimpin dalam mengajar dan mendidik.
Mengajar sebagai salah satu bentuk kepemimpinan kiai merupakan kegiatan dalam mentransfer  pengetahuan  sebanyak-banyaknya  kepada  santri  sesuai  dengan  petunjuk  al- Qur’an  dan  sunnah  nabi.  Aspek  dominan  yang  di  kembangkan  dalam  mengajar  adalah bagaimana aspek emotional dan spiritual santri dapat terwujud.
Dalam  tugasnya,  terkadang  kiai  mempercayakan  pada  Ustadz  pilihan  atau  pada seorang atau beberapa orang santri yang benar-benar sesuai untuk posisi sebagai ustadz, namun Kiai bukan langsung lepas tangan, akan tetapi Kiai juga mengambil peran dalam kegiatan mengajar face to face dengan santri.
Kiai  selaku  pengasuh  pondok  pesantren  Nurul  Ulum  Pemalang  dalam kepemimpinannya  telah  menentukan  kegiatan-kegiatn  yang  bersifat  rutin  baik  itu berhubungan  dengan  aktifitas  internal  pesantren  maupun  kegiatan  yang  berhubungan dengan aktifitas eksternal pesantren atau kegiatan yang berhubungan masyarakat. Sedangkan metode  yang  digunakan  adalah  sesuai  dengan  ciri  khas  pesantren  pada  umumnya,  yaitu ;  mengintegrasikan  antara  pendekatan,  metode  dan  tehnik  pembelajaran  serta  mampu memotivasi santri untuk mau belajar.
Realisasi kepemimpinan yang lainnya adalah mendidik, karena mendidik merupakan kegiatan kiai dalam memberikan contoh, tuntunan, petunjuk, dan keteladanan yang dapat di  terapkan  atau  di  tiru  dalam  sikap  dan  prilaku  yang  baik  ( akhlakul  karimah ).  Untuk itu, kiai harus mengetahui apa yang telah menjadi fungsi dan kewajibannya, yang antara lain:  (1)  memimpin  dan  menggerakan  pelaksanaan  “ Iqomatudin ”.  Dalam  hal  ini  Kiai menyelenggarakan pembinaan dan pembentukan kader penerus perjuangan “ Iqomatuddin ”; (2)  Membina  persatuan  dan  kesatuan  dalam  menunaikan  tugas-tugas/kewajiban “ Iqomatudin ”.  melaksanakan  pengakajian  Islam  dan  pengambangannya.  Ini  diartiakan dengan menggali ajaran al-Qur’an dan sunnah, menemukan dan mengemukakan gagasan- gagasan baru yang islami untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
Uraian di atas memberi gambaran bahwa kiai memiliki tugas sebagai pengajar dan pendidik.  Akan  tetapi,  untuk  menganalisis  bagaimana  realisasi  pola  kepemimpinan  kiai politikus di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang secara kaffah dan komprehensif maka perlu di ukur dengan berbagai ciri dan indikator sebagai berikut: (1) Kepemimpinan kiai yang bersifat transformasional, dalam hal ini Kiai memotivasi, mengubah, menggerakkan dan mengarahkan santrinya ke tingkat intelektual dan spiritual yang lebih tinggi dan para santri pada giliranya akan “mengontrol” kiai dengan menempatkankiai sebagai panutan dan rujukan. berdasarkan data yang telah terkumpul dijelaskan bahwa tugas kiai politikus di
pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang dalam memotivasi, mengubah, menggerakkan dan mengarahkan santrinya ke tingkat intelektual dan spiritual yang lebih tinggi dapat dikatakan telah memuaskan, hal ini dapat dilihat dari rutinitas kegiatan pondok pesantren yang antara lain: pengajian kitab, shalat berjamaah, musyawarah dan diskusi, latihan pidato/ tabligh , dan baca al-Barjanji ad-diba’/burdah ; (2) Kepemimpinan kiai yang responsive, kepemimpinan ini  berpegang  pada  prinsip  bahwa  pesantren  merupakan  lembaga  untuk  memberikan pelayanan kepada komunitas pesantren (santri, walisantri dan Ustadz) serta masyarakat luas dan pesantren selalu terbuka dan ikhlas untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat untuk kemajuan pesantren itu sendiri.
Kepemimpinan  yang  responsif  di  pondok  pesantren  Nurul  Ulum  Pemalang dapat dikatakan telah memuaskan, hal ini dapat dilihat dari kegitaan yang bersifat sosial kemasyarakatan,  seperti  kegiatan  kebaktian  yaitu:  kerja  bakti  di  lingkungan  pondok  dan lingkungan masyarakat sekitar, mengumpulkan dan menerina zakat qurban yang kemudian di bagi-bagikan kembali, mengumpulkan pakaian dan beras untuk fakir miskin, pelatihan seni baca al-Qur’an baik secara tartil maupun dengan lagu; (3) Kepemimpinan kiai yang edukatif,  adalah  suatu  keharusan  bahwa  pengelolaan  pesantren  hendaknya  memberi keuntungan bagi santri dengan meningkatkan hasil belajar dan kesalehan prilaku mereka. Untuk  memenuhi  kebutuhan  ini  jelas  diperlukan  pendidikan  yang  seoptimal  mungkin. Maka demi ketercapaiannya perlu di tunjang beberapa hal penting yang antara lain; misi dan tujuan, proses belajar mengajar, iklim belajar dan lingkungan yang mendukung.
Kiai  selaku  pengasuh  pondok  pesantren  Nurul  Ulum  Pemalang  dalam kepemimpinanya  telah  mengupayakan  peningkatan  mutu  hasil  belajar  dan  kesalehan perilaku santri sesuai dengan misi dan tujuan pesantren. Upaya tersebut diwujudkan dalam program kegiatan bagi para santri untuk menggali ilmu pengetahuan baik di dalam pondok pesantren,  madrasah  dan  sekolah  maupun  kejar  paket.  Maka  setidaknya  pesantren  telah memberikan keuntungan yang positif bagi para santri yang mondok di pondok pesanten Darusssalam  tersebut.  Kemudian,  dalam  kesehariannya  kiai  selaku  pemimpin  pondok pesantren  selalu  menjaga  etika-etika  pergaulan,  baik  pergaulan  dengan  para  santri  dan Ustadz maupun pergaulan dengan masyarakat secara umum.

## Pola Kepemimpinan Kiai Politikus dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional  Santri di Pondok Pesantren Nurul Ulum Pemalang.
Jika  dilihat  dari  upaya  untuk  meningkatkan  kecerdasan  emosional    santri,  maka realisasi kepemimpinan kiai politikus di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang nampak terlihat pada pembinaan ummat (santri) menuju kepribadian yang utama dengan mentalitas yang  luhur.  Hal  ini  semata-mata  bertujuan  pada  penegakan Daulah  Islamiyyah yang tentunya akan menjadi tanggung jawab bagi generasi muda Islam. Ini merupakan standar yang  lebih  signifikan  dan  detail  untuk  menimbang  kadar  kebangkitan  ummat.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka, Kiai menggunakan jalur tarbiyah yang berorientasi pada pembangkitan  potensi  kecerdasan  emosional    santri. Ending -nya  adalah  bagaimana  Kiai mampu mewujudkan prilaku yang mulia (akhlakul karimah) pada diri santri.
Lebih lanjut, perihal upaya Kiai politikus untuk meningkatkan kecerdasan emosional santri di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat di lihat dari beberpa indikator yang antar lain: (1) Aqidah, keimanan kepada Allah dan segala
bentuk keimanan dalam Islam merupakan tujuan awal dari penciptaan manusia. Orientasi ketuhanan  dalam  pendidikan  amat  penting,  oleh  sebab  itu  aspek  keimanan  ini  sangat mendasar dan berpengaruh pada kehidupan manusia jika di kaitkan dengan pendidikan Islam yang intinya adalah mewujudkan manusia-manusia yang memiliki keimanan yang kokoh  yaitu  Iman  yang  tidak  terbatas  hanya  pada  pengertian  dan  perkataan,  tetapi  juga harus  di  implementasikan  dengan  praktek-praktek  ibadah  dan  ritualitas  agama  yang menumbuhkan sikap positif untuk kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam prakteknya Kiai  selaku  pengasuh  pondok  pesantren  Nurul  Ulum  Pemalang  telah  mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan aqidah, hal ini di wujudkan dalam bentuk pengkajian al-Qur’an, kitab-kitab salaf (kitab kuning), dzikir malam, shalat dan lain sebagainya. (2) Aqliyyah (pendidikan ilmu dan sains). Islam adalah agama yang menghargai akal dan menempatkannya sebagai dasar pemberian beban hukum (taklit) dan sebagai tolak ukur penentuan balasan baik buruk bagi perbuatannya. Al-Qur’an telah banyak disebutkan mengenai himbauan Ilahi agar manusia menggunakan akal pikiran, pengertian dan analisa.
Hal ini telah diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti madrasah, sekolah umum maupun kejar paket, di tambah lagi dengan kegitan-kegitan yang bersifat pelatihan seperti beternak, pertukangan kecil (membuat kaligrafi, mengukir hiasan dinding dan lain-lain), dan pertanian. (3) Khuluqiyyah (pendidikan keprbadian moral). Akhlak merupakan bagian dari Iman dan keselamatan aqidah serta keikhlasan beribadah yang tergambar pula pada kemantapan akhlaq.
Pesantren secara langsung maupun tidak langsung telah mengajarkan santri untuk selalu ta’at dan tawadhu’ kepada orang yang lebih tua dan saling menghormati kepada sesama, ini sebanding lurus dengan sikap suri tauladan yang di tunjukkan oleh Kiai. Dan berdasarakan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan  Wirosari  Kabupaten  Grobogan  benar-benar  telah  melaksanakan  hal  tersebut. (4)  Jasdiyyah.  (5)  Tubuh  merupakan  sarana  penting  manusia  untuk  mencapai  maksud serta  melaksanakan  kewajiban  agama  dengan  baik.  Di  antara  tujuan  menyelenggarakan pendidikan jasmani yaitu agar setiap muslim berbadan sehat untuk memelihara keadaan kesehatan mental. jiwa dan pikiran. Kegiatan ini di manifestasikan dalam bentuk kegitan yang bersifat menyehatkan, kegiatan-kegiatan ini antara lain, pertanian, masak memasak, pertukangan kecil (mengukir hiasan dinding, kaligrafi dan lain-lain). (6) Jihad, pendidikan ini tidak sama dengan pendidikan kemiliteran, karena pengertian jihad dalam hal ini adalah lebih luas darai pada pengertian kemiliteran. Jihad di dalamnya mencakup tentang Iman, akhlak, jiwa, dan pengorbanan disamping disiplin dan latihan pula seperti kemiliteran.Jihad diartikan dalam arti yang luas, untuk tingkatan yang paling tinggi adalah perang pada jalan Allah. Diantara kedua itu adalah jihad lisan, pena, angan, perkataan yang benar di hadapan orang  yang  dzalim.  Bentuk-bentuk  kegiatan  yang  ada  di  pondok  pesantren  Nurul  Ulum Pemalang pada dasarnya berporos pada satu tujuan yaitu selalu amar ma’ruf nahi munkar terhadap segala hal. (7) Ijtima’i (pendidikan sosial). Beramal untuk kebaikan masyarakat merupakan bagian dari misi ini. Hal ini mempunyai tga jalur utama yaitu, ibadah  yang merupakan  perwujudan  dengan  hamba  Allah,  amal  kemanusiaan  yang  merupakan perwujudan hubungan sesama manusia dan jihad melawan musuh-musuh agama. Kegiatan- kegitan  sosial  ini  telah  terlaksana  dengan  baik  melalui  pengumpulan  pakaian  dan  beras untuk di kasihkan kepada fakir miskin, penyembelihan hewan qurban dan lain sebagainya.
(8) Politik, yang di maksud dengan aspek ini adalah segala apa yang berhubungan dengan pemerintahan, tata negara dan hubungan antar pemeritah dengan rakyat. Pendidikan politik ini di dasarkan atas sejumlah prinsip yaitu, memperkuat kesadaran dan wajib membebaskan negeri Islam dari setiap kekuasaan asing dan mengusir penjajah dari negeri Islam dengan segala cara yang syah, membangkitkan kesadaran dan perasaan atas wajibnya mendirikan pemerintahan  Islam,  membangkitkan  kesadaran  dan  perasaan  akan  wajibnya  untuk mewujudkan persatuan Islam.
Kiai selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang mempunyai fungsi ganda,  selain  sebagai  imam  pondok  Kiai  juga  memposisikan  dirinya  sebagai  negarawan. Dalam hal ini Kiai terkadang melibatkan santri untuk ikut mendampinginya manakala ada acara-acara yang bersifat kenegaraan maupun politik. Dari sini santri secara tidak langsung akan  mampu  menangkap  dan  merespon  apa-apa  yang  telah  didapatkannya  kemudian memfilternya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu sikap.
Berdasarakan pada hal-hal yang tersebut di atas maka dapat diamabil kesimpulan bahwa  realisasi  pola  kepemimpinan  Kiai  politikus  dalam  meningkatkan  kecerdasan emosional    santri  di  pondok  pesantren  Nurul  Ulum  Pemalang  secara  umum  dapat  di kategorikan baik atau dengan kata lain sudah sangat optimal. Hal ini tercermin pada aspek- aspek akhlakul karimah yang merupakan manifesasi dari kecakapan kecerdasan emosional yang  memilki  kedudukan  tinggi,  karena  akhlakul  karimah  merupakan  pilar  terpenting yang menyangga pondasi syari’ah , tarbiyah dan penyiapan aqidah Islam yang kelengkapan kandungannya  dimaksudkan  untuk  menyempurnakan  akhlak,  walaupun  tidak  menutup kemungkinan bahwa pastinya ada beberapa kekurangan yang mungkin saja terlihat, akan tetapi itu sangat manusiawi dan wajar, tergantung dari sudut pandang mana seseorang itu melihatnya dan atas latar belakang pemikiran apa seseorang itu berpendapat.

## Simpulan
Sebagai seorang pemimpin pondok pesantren dan sekaligus sebagai tokoh politikus, maka kiai harus memahami betul siapakah dirinya, bagaimana melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memenuhi berbagai kriteria yang menunjukkan kharismanya  sebagai  seorang  pemimpin.  Hal  ini  ditandai  dengan  ciri  kiai  yang  bersifat transformasional,  responsif  dan  edukatif  yang  nantinya  akan  menjadi  tonggak  awal  bagi terciptanya Emotional Spiritual Quotient (kecerdasan emosional) yang akhirnya bermuara pada pada asas amar ma’ruf nahi munkar dan Li-iqomatuddin .
Secara umum realisasi dari pola kepemimpinan kiai politikus dalam meningkatkan kecerdasan emosional  santri di Pondok Pesantren Nurul Ulum Pemalangdapat dikatakan telah  mencapai  hasil  yang  optimal/baik,  hal  ini  tercermin  pada  program-progaram  yang telah dilaksanakan oleh pondok pesantren dan dapat menjadi upaya untuk menanamkan kebangiktan Islam, menegakkan nilai-nilai Islam dan yang lebih penting adalah memberikan benteng moral pada santri dengan jalan membangun aqidah,aqliyah, khuluqiyah, jasdiyah , jihad, Ijtima’ dan politik yang bertujuan untuk membangkitkan dan meningkatkan Emotional Spiritual Quotient (kecerdasan emosional) yang ada di setiap pribadi santri.

## Daftar Pustaka
Agustin, A. G. (2001). Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual . Jakarta: Arga.
Ali, A. M. (1987). Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini . Jakarta: Rajawali. Asy’ari, Z. H. (1996). Moralitas Pendidikan Pesantren . Yogyakarta: LKPSM.
Azis, A. G. (2000). Berpolitik Untuk Ulama’, Misi Islam, Kristen Dan Yahudi Tentang Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bahri, G. (2003). Pesantren Berwawasan Lingkungan . Jakarta:  Prasasti. Dirjen Kelembagaan, A. I. (1993). Pola Pembelajaran Di Pesantren . Jakarta: Depag RI. Djaelani, A. Q. (1994). Peran Ulama’ dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Effendy, B. (2001). Teologi Baru Politik Islam . Yogyakarta: Galang Press. Elman, D. F. E., & Piscatori, J. (1998). Politik Muslim, Wacana Kekuasaan Dan Hegemoni Dalam Masyarakat MuslimNo Title . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hadi, S. (1997). Metodologi Reserarch Jilid I . Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. Hasbullah. (1999). Kapita Selekta Pendidikan Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
HMI, C. B. (2003). Intelekttual Profetik Kerakyatan, Visi Baru HMI . Yogyakarta: Creative Monitory.
Horikoshi, H. (1987). Kiai dan Perubahan Sosial . Jakarta: P3M. Iskandar, S. (n.d.). Pokok Pikiran Mengenai Pengembangan Pondok Pesanten . Bogor: Badan Pelaksana Majlis Pimpinan BKSPP Jawa Barat.
Khan, K. (n.d.). Tentang Teori Politik Islam, . Bandung: Pustaka. Ma’araif, S. (1996). Islam Dan Politik . Jakarta: Gema Insani Press. Madjid, N. (1997). Bilik-Bilik Pesantren ; Sebuah Potret Perjalanan . Jakarta: Paramasina.
Mahmud, M. (1993). Tafsir Wadhihalmujallad Tsani . Beirut: Lidarjil.
Maksum, A., & Ruhendi, L. Y. (2004). Paradigma Pendidikan Universal : Di Era Modern Dan Post Modern “Mencari Visi Baru Atas Relaitas Baru” Pendidikan Kita . Yogyakarta: IRCiSod.
Malik, F. (1980). Visi Pembaharuan Islam . Jakarta: PL3NI. Mas’ud Dkk, A. (2002). Dinamika Pesantren dan Madrasah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Matsuki, H. dkk. (n.d.). Manajemen Pondok Pesantren . Jakarta: Diva Pustaka. Moleong, L. (1991). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Rasyid, D. (1998). Islam Dan Berbagai Dimensi . Jakarta: Gema Insani Press.
Sadzali, M. (1990). Islam Dan Tata Negara . Jakarta: UI Press. Siswanto. (2005). Pengantar Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Soetopo,  H.  (1982). Pengantar  Operasional  Administrasi  Pendidikan .  Surabaya:  Usaha Nasional.
Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfa Beta.
Sunindhia, Y. . (1998). Kepemimpinan Dan Masyarakat Modern . Jakarta: Bina Aksara.
Suparlan,  P.  (1993).  Pengantar  Metodologi  Penelitian :  Pendekatan  Kualitatif. Majalah Media .
Sutrisno, O. (1985). Administrasi Pendidikan . Bandung: Angkasa. Suwendi. (1998). Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam . Jakarta: Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam.
Taimiyyah, T. I. (1967). Pokok Pedoman Dalam Bernegara . Bandung: Diponegoro. Tampubolon,  D.  P.  (2001). Perguruan  Tinggi  Bermutu:  Paradigma  Baru  Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Kecerdasan-21 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Wrong (ed), D. (2003). Sebuah Hasanah Perpustakaan RI . Yogyakarta: Ikon Teralitera. Zohar, D., & Marshall, I. (2002). SQ ; Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan . Bandung: Mizan Pustaka.

## This page intentionally left blank