## SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of
Accounting and Business
journal homepage : http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/

## FENOMENA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PESANTREN BERDASAR PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN DAN PSAK NO 45
Solikhah, Yudha Aryo Sudibyo, Dewi Susilowati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Email : solikhah25@gmail.com

## Abstract
Islamic  boarding  schools  are  educational  institutions  that  must  be  managed  professionally.  The phenomenon that occurs is that most non-profit organizations in Indonesia currently tend to emphasize the quality of programs and do not pay too much attention to the importance of financial management systems. This study aims to examine the quality phenomenon of Islamic boarding school financial reports based  on  pesantren  accounting  guidelines  and  PSAK  No.  45.  The  method  of  this  study  is  a  pre-survey literature  study  in  the  form  of  confirmation  of  the  availability  of  financial  reports  in  Islamic  boarding schools  in  several  pesantren  in  Banyumas.  This  research  proves  that  most  of the  reports  presented  by pesantren are financial reports that are only in the form of cash expenditure and cash receipts. Based on the results of studies of financial data and reports, it was found that most Islamic boarding schools had not applied PSAK No. 45 and the pesantren's accounting guidelines in preparing their financial statements. In conclusion, it is almost certain that there is no educational foundation that understands and uses PSAK No. 45.  Accountability  is  therefore  important  because  it  will  affect  the  legitimacy  of  boarding  schools. Suggestions for further research are to do more in-depth research by looking at the phenomenon directly by emphasizing the importance of the knowledge and implementation of accounting in pesantren financial governance  through  accounting  training  in  response  to  the  phenomenon  of  ignorance  of  the  quality  of Islamic boarding school financial reports.
Keywords: Accounting for Islamic Boarding Schools, Accountability, PSAK 45

## Abstrak
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang harus dikelola secara profesional. Fenomena yang terjadi adalah kebanyakan organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada kualitas program  dan  tidak  terlalu  memperhatikan  pentingnya  sistem  pengelolaan  keuangan.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  fenomena  kualitas  laporan  keuangan  pesantren  berdasar  pedoman  akuntansi pesantren  dan  PSAK  No  45.  Metode  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  dengan  pra  survey  berupa konfirmasi  tentang  tersedia  tidaknya  laporan  keuangan  di  pesantren  pada  beberapa  pesantren  di Kabupaten  Banyumas.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  sebagian  besar  laporan  yang  disajikan  oleh pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas.  Berdasarkan hasil studi data dan laporan keuangan diperoleh fakta bahwa sebagian besar pesantren belum menerapkan PSAK No 45 dan pedoman akuntansi pesantren dalam penyusunan laporan keuangannya. Kesimpulannya, hampir dipastikan bahwa belum ada yayasan pendidikan yang memahami dan menggunakan PSAK No 45. Karena  itu  akuntabilitas  menjadi  sesuatu  yang  penting  karena  akan  mempengaruhi  legitimasi  terhadap lembaga pengelola pondok pesantren. Saran untuk penelitian selanjutnya, agar dilakukan penelitian yang lebih  mendalam  dengan  cara  melihat  langsung  fenomena  yang  terjadi  dengan  menekankan  pentingnya pengetahuan  dan  implementasi  akuntansi  dalam  tata  kelola  keuangan  pesantren  melalui  pelatihan akuntansi  sebagai  jawaban  atas  fenomena  ketidaktahuan  pentingnya  kualitas  laporan  keuangan pesantren.
Kata Kunci: Akuntansi Pesantren, Akuntabilitas, PSAK 45

## PENDAHULUAN
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu dengan sistem  asrama atau pondok, yang  mana  kyai  menjadi  figur  sentral,  masjid  sebagai  pusat  kegiatan  yang  menjiwainya,  dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Fakta  yang  tak  terbantahkan  bahwa  pesantren  mengalami  perkembangan  pesat.  Secara kuantitatif,  jumlah  pesantren  terus  meningkat  dalam  sepuluh  tahun  terakhir.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Balitbang Diklat Kemenag, ditemukan dari 14.656 pada tahun 2003- 2004 jumlah pesantren menjadi 28.961 pada tahun 2014 - 2015. (Jakarta, NU Online (Senin, 09 Oktober 2017 20:30). Kesadaran mencari ilmu bagi setiap muslim rupanya dipahami betul bahwa hal tersebut merupakan sebuah kewajiban. Seperti yang disampaiakan dalam QS.  Al-Mujadalah : 11  yang  artinya  “Allah  akan  meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di  antaramu  dan  orang- orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat”.  Sabda Rosululloh SAW tentang pentingnya menuntut  ilmu  sebagai  berikut  :  “Siapa  yang  menghendaki  kebahagiaan  hidup  dunia,  harus dengan  ilmu,  dan  siapa  yang  menghendaki  akhirat,  harus  dengan  ilmu  dan  barang  siapa  yang menghendaki kebahagiaan keduanya (dunia&akhirat) juga harus dengan ilmu”. (HR. Thabrani). Perkembangan pesantren secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya status kelembagaan,  tata  pamong,  penyelenggaraan  program  pendidikan,  perluasan  bidang  garap, kekhasan  bidang  keilmuan,  diversifikasi  usaha  ekonomi,  jaringan  kerjasama,  dan  lain-lain. Keragaman  perkembangan  itu  menghasilkan  berbagai  ekspresi  pesantren  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pondok pesantren mempunyai  tiga fungsi utama yang senantiasa diemban dari waktu ke waktu, yaitu: Pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (Center of Excellence). Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (Human Resource). Ketiga, sebagai lembaga  yang  mempunyai  kekuatan  melakukan  pemberdayaan  pada  masyarakat  (Agent  of Development).  Pesantren  juga  dipahami  sebagai  bagian  yang  terlibat  dalam proses  perubahan sosial  (social  change)  dalam  masyarakat.  Seiring  dengan  perubahan  arus  sosial  ada  anggapan bahwa pesantren tidak lagi relevan dan harus diperbaharui. Oleh karena itu pesantren dituntut menjadi “toko serba ada” yang menawarkan berbagai macam produk dan memiliki kurikulum yang peka terhadap perubahan zaman untuk dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, pesantren merupakan “embrio kampung peradaban” dimana kehadirannya dalam suatu komunitas masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan tata kehidupan sosial disekitarnya baik yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi.
Pesantren  sebagai  pusat  pengkaderan  pemikir-pemikir  agama  (Center  of  Excellence). Menjadikan pesantren sebagai kawah candradimuka dalam hal pengetahuan agama adalah hal
yang lumrah, namun demikian alumni  pesantren hendaknya tidak hanya dibekali kemampuan dasar akademis religius saja, namun juga kemampuan skill. Oleh karena itu pesantren seharusnya melengkapi kurikulum dan metodologinya tidak hanya pada satu kemampuan, yaitu  mencetak pemikir-pemikir ahli agama, tetapi sekaligus praktisi-praktisi sosial dengan basis agama.  Firman Allah dalam QS Al-Qosos :77 yang artinya “ Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah  kepadamu,  tapi  jangan  kamu  lupakan  bagianmu  dari  dunia”.  Hal  tersebut  juga  senada dengan hadits yang artinya “bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan akan kamu akan mati besok”. Pesantren sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (Human Resource). Peran tersebut menjadi penting karena pesantren  bertanggung  jawab  terhadap  lahirnya  sumberdaya  manusia  yang  memiliki  kualitas iman, ilmu pengetahuan dan kualitas amal sholeh untuk mampu mengolah dan memfungsikan potensi  yang  diberikan  Allah  kepada  manusia  tersebut.  Dalam  QS.  Al-Mu’minun  ayat  115 disebutkan  bahwa  “Apakah  kamu  mengira  bahwa  Kami  menciptakan  kamu  sia-sia  dan  bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah menciptakan manusia  tidaklah  sia-sia  dan  pasti  mempunyai  tujuan.  Pesantren  merupakan  lembaga  yang mempunyai  kekuatan  melakukan  pemberdayaan  pada  masyarakat  (Agent  of  Development). Pesantren  dalam  kenyataannya  merupakan  lembaga  potensial  yang  dapat  menggerakkan pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Dalam  hal  pembangunan  non  fisik,  salah  satunya adalah pembangunan dalam bidang ekonomi masyarakat berbasis jasa sesuai dengan tuntutan era revolusi industri ke empat. Seperti yang  disampaikan oleh  Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian RI dikutip dari netralnews.com (21 Mei 2018), bahwa  Kementrian Perindustrian terus  mendorong  pondok  pesantren  di  seluruh  Indonesia  untuk  menjadi  ekosistem  dalam penumbuhan  wirausaha  industri  baru  (start-up).  Upaya  ini  merupakan  salah  satu  strategi nasional  yang  tengah  dijalankan  untuk  memasuki  era  revolusi  industri  ke  empat  sesuai  peta Making Indonesia 4.0. Rosululloh SAW bersabda “bahwa Orang yang paling dicintai Allah adalah orang  yang  paling  bermanfaat  bagi  orang  lain”  (HR.  Thabrani  dalam  Muj’am  Al-Kabir  li  Ath- Thabrani juz 11 halaman 84).
Di  Indonesia  sudah  banyak  pesantren-pesantren  modern  yang  melaksanakan  ketiga peran tersebut. Salah satunya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor.  Syarat untuk masuk ke    jenjang  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  pesantren  gontor  yaitu:  (1)  Berijazah Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtida’iyah (MI) atau yang sederajat, untuk masuk kelas biasa dengan masa belajar 6 tahun, dan (2) Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat untuk masuk kelas Intensif dengan masa belajar 4 tahun. Dalam melaksanakan pendidikannya, Pondok Modern Darussalam Gontor selalu berkomitmen, istiqomah  terhadap  pananaman  dan  penguatan  akidah,  syariat  dan  akhlak.  Eksistensi  suatu pondok  pesantren  (lembaga  pendidikan  Islam)  diakui  apabila  menanamkan  tiga  komponen
pokok ajaran Islam tersebut, yaitu iman, islam dan ihsan. Dalam munasabah-munasabah penting termasuk silaturrahim dengan para wali santri dan calon-calon santri, KH. Imam Zarkasyi sering mengatakan, Santri-santri Gontor ini disiapkan untuk mencapai predikat MM (Mukmin-Muslim). Predikat  MM  inilah  yang  menyelamatkan  dan  membahagiakan  hidup  manusia  di  dunia  dan akhirat. Setelah tercapainya predikat MM itu, bolehlah meneruskan ke perguruan tinggi sampai mencapai gelar keduniaan seperti Dr., SE., SH., MA.,dan lain sebagainya. Akan tetapi gelar-gelar itu jangan sampai melemahkan atau melunturkan predikat yang pertama dicapai, yaitu Mukmin- Muslim.  Bahkan  hendaknya  mampu  menguatkannya.  Alhamdulillah,  pondok  ini  telah  diberi kekuatan untuk mengambil inisiatif, kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan jaringan kerja dalam bermacam-macam aspek dan bermacam-macam tingkatan, di dalam pondok dan di luar pondok.
Selain Pondok Modern Darussalam Gontor, ada juga Pondok Modern Daarut Tauhiid yang beralamat  di  Jl Gegerkalong Girang  No.  67 Bandung 40154  Jawa  Barat  Indonesia.  Pondok Pesantren Daarut Tauhiid menyelenggarakan dua jenjang pendidikan, yaitu SMP Daarut Tauhiid dan SMK Daarut Tauhiid. Inti aktivitas di Daarut Tauhiid adalah di bidang pendidikan, dakwah dan  sosial.  Namun  sebagai  sebuah  pesantren,  Daarut  Tauhiid  mempunyai  beberapa  keunikan atau  kekhasan  dibandingkan  pesantren  lain  pada  umumnya.  Salah  satu  diantaranya  adalah tingginya  intensitas  aktivitas  [usaha]  ekonomi  di  dalam  lingkungan  Pesantren  Daarut  Tauhiid yang dapat dirasakan  sejak awal masa pendirian hingga saat ini. Setidaknya ada 2 faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan keunikan tersebut, yaitu semangat wirausaha dan prinsip kemandirian. Semangat wirausaha merupakan sebuah keniscayaan yang melekat pada diri KH. Abdullah Gymnastiar [Aa Gym] selaku pendiri dan pemimpin sentral di Pesantren Daarut Tauhiid. Di  sejumlah  literasi  kita  dapat  menemukan  cerita  perjalanan  hidup  beliau  yang  diantaranya diliputi dengan terjadinya proses tumbuh kembang jiwa wirausaha pada diri beliau. Jiwa itulah yang kemudian menjelma menjadi sebuah semangat wirausaha yang mewarnai corak Pesantren Daarut Tauhiid yang beliau pimpin secara langsung. Di sisi lain, dapat kita pahami pula bahwa semangat  kemandirian  adalah  sebuah  cita-cita  dan  idealisme  para  pendiri  Pesantren  Daarut Tauhiid  agar  tumbuh  kembang  Pesantren  Daarut  Tauhiid  dan  keseluruhan  aktivitasnya didasarkan kepada kemampuan diri, bukan atas ketergantungan kepada bantuan atau sokongan dari pihak lain.
Berikutnya adalah Pondok Pesantren DARUSSALAM yang terletak di Jalan Sunan Bonan No. 57 Dukuhwaluh Purwokerto dikenal dengan metode pembelajaran yang kolaboratif antara pesantren salaf dengan pesantren modern. Menurut Pengasuh Pondok Pesantren K.H. Drs. Chariri Shofa, M.Ag “Hal ini dimaksudkan untuk mencetak santri yang Islami dan intelek sehingga dapat menyiapkan calon pemimpin yang memiliki keterampilam yang memadai seiring perkembangan Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi”.  “Pondok  Pesantren  Darussalam  harus  bisa  mengulamakan
akademisi dan juga mengakademisikan ulama”, tambahnya saat ditemui di kediamannya. Dengan visi  “Terwujudnya  kader  muslim  yang  shalih,  beraqidah  yang  kuat,  konsisten  menjalankan syari’at Islam, berakhlak mulia, memiliki kedalaman ilmu dan berwawasaan luas serta memiliki ketrampilan  yang  memadai”.  Kini  Pondok  yang  terletak  di  Timur  Laut  Banyumas  sudah mempunyai sarana dan prasarana diantaranya asrama putra dan putri dua lantai, ruang kelas yang  representatif,  kamar  mandi  yang  memadai,  perpustakaan,  ruang  auditorium,  koperasi pondok  pesantren,  garasi  dan  tempat  parkir  kendaraan  yang  luas.  Fasilitas  olah  raga  seperti badminton, futsal, voli, sepak takraw dan tenis meja juga tersedia untuk mendidik para santri agar tidak hanya sehat rohani tetapi jasmaninya juga harus sehat. Melalui pendekatan akademik dengan mengkaji makna kandungan kitab dan juga mengamalkannya dalam kehidupan saat ini dan dimasa yang akan datang. Para Santri disibukkan dengan berbagai Ekstrakulikuler dengan sasaran  santri  pondok  dan  juga  penduduk  di  sekitar  pondok.  Diantaranya  melalui  kegiatan Muhadatsah Bahasa (Arab dan Inggris), Diskusi Tematik / Bahtsul Masail, Khitobah, Seni Bela Diri Pagar Nusa, Seni Hadroh, Pembacaan Yasin dan Tahlil, Pembacaan Sholawat  Barzanji, Olahraga, Seminar, Donor Darah, Haflah Akhirussanah Pondok dan TPQ serta Pesantren Kilat SD / SMP/ SMA  /sederajat.  Kebanyakan  para  santri  sedang  menempuh  pendidikan  di  Banyumas  seperti IAIN, UMP, Unsoed, BSI STIKes, Poltekkes, MAN, dan MTs. Selaian sebagai pelajar dan mahasiswa, para santri juga belajar menjadi ulama salah satunya dengan tambahan belajar di pondok. Santri juga tidak monoton selalu belajar agama di pondok tetapi juga disertai dengan menimba ilmu di sekolah  atau  kampus  formal.  “Santri  harus  berpendidikan  tinggi  agar  siap  untuk  menjadi pemimpin  di  tengah-tengah  masyarakat”.  Tambah  Pengasuh  Pondok  yang  juga  sebagai  Rois Syuriyah PC NU Banyumas.
Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  seharusnya  dikelola  secara  profesional.  Selain pengelolaan  dalam  bidang  akademiknya,  juga  bidang  manajemennya.  Salah  satunya  adalah manajemen  keuangan  pesantren.  Pedoman  penyusunan  keuangan  pesantren  dapat  mengacu kepada PSAK NO 45, disana dijelaskan tentang jenis laporan keuangan apa saja yang hendaknya disajikan  oleh  pengurus  agar  masyarakat  terutama  donatur  bisa  membaca  dan  memahami sampai akhirnya percaya bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar dikelola dengan baik.  Penyampaian  laporan  keuangan  yang  baik  dan    readyble  sebagai  bentuk  pertanggung jawaban lembaga terhadap publik merupakan hal yang penting, karena dapat meningkatkan trust publik  terhadap  lembaga  pesantren.  Kualitas  laporan  pengelolaan  manajemen  dikatakan  baik apabila  telah  memenuhi  standar  aturan  yang  berlaku.  Namun,  hasil-hasil  penelitian membuktikan  ketidaktersediaan  pelaporan  keuangan  yayasan  pendidikan  yang  memadai, berbasis standar akuntansi berterima umum.
Sebenarnya  pengelolaan  keuangan  di  pesantren  tidak  begitu  rumit,  sebab  pesantren merupakan  lembaga  swadana  dan  organisasi  nirlaba  yang  tidak  memerlukan  pertanggung
jawaban  keuangan  yang  terlalu  rumit  kepada  penyandang  dananya.  Untuk  menciptakan  Good Governance yang baik pada pesantren harus ditandai dengan adanya Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Kesetaraan didalam pengelolaanya. Akuntabilitas dan transparansi disetiap organisasi  sangat  dibutuhkan,  baik  organisasi  pemerintahan,  bisnis  maupun  non  bisnis. Mengingat setiap organisasi memiliki keterkaitan internal dan eksternal. Kehidupan keagamaan seakan  menjadi  dimensi  lain  yang  tidak  memerlukan  transparansi  dan  akuntabilitas  secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi.
Namun demikian, alangkah baiknya jika dalam menyusun laporan keuangan pesantren menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Organisasi nirlaba di Indonesia saat  ini  masih  cenderung  menekankan  pada  prioritas  kualitas  program  dan  tidak  terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Untuk  membangun  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  andal  dibutuhkan  pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup. Pada setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah  keuangan,  demikian  pula  dilembaga  Pendidikan  Islam.  Masalah    yang  menyangkut keuangan  di  sekolah  Islam  pada  garis  besarnya  berkisar  pada:  uang  syahriah  (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung  dengan  penyelenggaraan  sekolah  Islam  seperti  perbaikan  sarana  dan  sebagainya. Pondok  pesantren  merupakan sebuah  lembaga  pendidikan  Islam  yang  didalamnya tidak  akan telepas dari pengelolaan keuangan. Pondok pesantren merupakan organisasi nirlaba yang dalam pencatatan  keuangannya  berbeda  dengan  organisasi  bisnis  lainnya.  Dalam  hal  pengelolaan keuangan  dimana  dituntut    kemampuan  pengelola  pondok pesantren  untuk  merencanakan, melaksanakan,  dan  mengevaluasi  serta  mempertanggung jawabkannya  secara  efektif  dan transparan.  Pengertian  pondok  pesantren  sebagai  sutau  entitas  pelaporan  adalah    pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan.
Salah satu karakteristik pesantren yang maju adalah kualitas pengelolaan yang baik dan mendukung terciptanya tatakelola yang baik. Kemampuan dalam mengelola proses pencatatan dan  pelaporan  transaksi  keuangan  merupakan  hal  yang  paling  mendasar  di  dalam  proses peningkatan tatakelola tersebut. Secara lebih luas, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari  seluruh  stakeholder  yang  secara  jangka  panjang  diharapkan  dapat  mendukung pengembangan program pesantren. Stakeholder pesantren secara luas mencakup kementerian dan  otoritas  terkait,  lembaga  donor  serta  mitra  strategis  lainnya.Pengembangan  program pesantrenberupa pelatihan penyusunan laporan keuangan, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan pesantren melalui tersedianya laporan keuangan
yang memenuhi standar akuntansi yang diterima secara luas dan diterima berbagai pihak. Prinsip tersebut sangat sejalan dengan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dengan penguatan sistem akuntabilitas  pondok  pesantren  menjadi  perhatian  penting  seiring  dengan  disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pondok pesantren, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kondisi ini akan meningkatkan keterkaitan pondok pesantren  dan menimbulkan akuntabilitas terhadap  publik. Keyakinan publik terhadap pondok pesantren dapat dibangun melalui laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan yang dibuat oleh  pondok  pesantren  haruslah  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum,  yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajian. Dalam suatu lembaga termasuk pesantren, pengelolaan keuangan sering menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaanya kurang baik. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik tidak boleh  dilakukan  secara  asal-asalan.  Hal  ini  merupakan  prinsip  utama  dalam  ajaran  Islam. Rasululloh Shalallohu ‘Alaihi wa Salam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam  Thabrani.  “Sesungguhnya  Allah  sangat  mecintai  orang  yang  jika  melakukan  sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani).
Pengelolaan  keuangan  pesantren  yang  baik  sebenarnya  juga  merupakan  bagian  dari upaya  melindungi  personil  pengelola  (kyai,  ustadz-ustadzah  atau  pengelola  lainnya)  terhadap pandangan  yang  kurang  baik  dari  luar  pesantren.  Selama  ini  banyak  pesantren  yang  tidak memisahkan  antara  harta  kekayaan  pemilik  dengan  organisasinya,  walaupun  disadari  bahwa pembiayaan justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain penopang pesantren kurang memadai. Namun dalam rangka pengelolaan manajemen yang baik seyogyanya di dalam pemisahan harta kekayaan pesantren dengan individu, agar kekurangan dan  kelebihan  pesantren  dapat  diketahui  secara  transparan  oleh  pihak-pihak  lain,  termasuk orang  tua  santri.  Jika  dilihat  dari  aktivitas  pesantren  pada  bidang  pendidikan,  seharusnya pelaporan keuangan pesantren sudah harus memadai untuk dapat dibandingkan dengan laporan keuangan  organisasi  lainnya.  Namun,  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh pesantren masih sangat sederhana dan belum akurat. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang relevan sehingga informasi keuangan yang diperoleh pun masih belum andal. Hal lain  yang  membuktikan  lemahnya  pengelolaan  pesantren  adalah  jaringan  sebagian  pesantren juga  diakui  lemah,  baik  jaringan  dengan  sesama  pesantren,  masyarakat,  pengusaha,  maupun pemerintah. Komunikasi yang dilakukan pesantren kurang intensif dan efektif. Hal lain yang bisa dijadikan  bukti  adalah  rendahnya  pengelolaan  pembelajaran  di  pesantren  bisa  dilihat  dari terbatasnya sarana dan prasarana yang dimilikinya. Padahal jika pesantren mampu meyakinkan stake holder bahwa ia mampu menyiapkan santri yang berkualitas maka pesantren tersebut akan mudah  membangun  jaringan  yang  kuat,  yang  memungkinkan  kebutuhannya  akan  sarana  dan
prasarana terpenuhi dengan baik. Hal ini sudah terbukti di beberapa pesantren yang telah maju dan besar sehingga mereka mampu menggalang dukungan dana dari masyarakat melalui waqaf dan lainnya.
Semakin banyak waqaf dan jenis bantuan lainnya yang diterima oleh pondok pesantren, maka dibutuhkan tanggung jawab untuk melaporkan kepada pemberi waqaf dan bantuan, agar kredibilitas  pondok  pesantren  tetap  terjaga.  Walaupun  di  sisi  lain  para  donatur  tersebut sebenarnya  sudah  lillahi  ta’ala  atas  bantuan  yang  mereka  berikan  kepada  pondok  pesantren, tetap saja pengelolaan keuangan pondok pesantren yang baik itu, sangat penting karena  akan meningkatkan  kredibilitas  pondok  pesantren  itu  sendiri,  dengan  demikian  berharap  akan semakin banyak donatur yang empati demi kemajuan lembaga yang lebih baik.
Berdasar  latar  belakang  tersebut  maka  penulis  ingin  menggali  sejauh  mana  peran pedoman  penyusunan  laporan  keuangan  entitas  nirlaba  dapat  diaplikasikan  pada  sebuah lembaga dan bagaimana fenomena kualitas laporan keuangan di pesantren  berdasar Pedoman Akuntansi Pesantren dan  PSAK No 45. Adanya gap tuntutan publik tentang akuntabilitas entitas nirlaba  dan  ketidaktersediaan  akuntabilitas  yang  dimaksud  pada  entitas  nirlaba,  mendorong penulis  untuk  melakukan  analisa  terhadap  pelaporan  keuangan  yang  disusun  oleh  pondok pesantren agar sesuai dengan PSAK No 45 dan Pedoman Akuntansi Pesantren.
Beberapa pertanyaan terbersit ketika membaca fenomena tersebut yaitu sebenarnya hal apa  yang  menyebabkan  sehingga  rata-rata  yayasan  belum  menerapkan  aturan  dalam penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada pedoman akuntansi yang berterima umum (PABU) lebih spesifik lagi PSAK No 45 atau bahkan mengacu pada Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan oleh IAI bekerjasama dengan Bank Indonesia ? dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pada sebuah yayasan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang berlaku ?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pondok Pesantren Sebagai Entitas Nirlaba
Organisasi  Nirlaba  atau  Entitas  Nirlaba  merupakan  suatu  institusi  yang  menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari atau mendapatkan keuntungan. Entitas nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan entitas yang berorientasi kepada laba. Dalam  menjalankan  kegiatannya,  entitas  nirlaba  tidak  semata-mata  digerakan  untuk  mencari laba. Meskipun not-for-profit juga harus diartikan not-for-loss. Oleh karena itu selayaknya entitas laba  tidak  defisit.  Adapun  jika  surplus,  maka  surplus  tersebut  akan  dikontribusikan  kembali untuk pemenuhan kebutuhan publik bukan untuk memperkaya pemilik entitas tersebut. Entitas
nirlaba umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain, yang idealnya, tidak mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan.
Organisasi  nirlaba  atau  nonprofit  adalah  suatu  organisasi  yang  bersasaran  pokok  untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak  komersil,  tanpa  ada  perhatian  terhadap  hal-hal  yang  bersifat  mencari  laba (Leiwakabessy:17). Organisasi nirlaba meliputi pesantren, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi  jasa  sukarelawan,  serikat  buruh,  asosiasi  profesional,  institut  riset,  museum,  dan beberapa  para  petugas  pemerintah  (Korompis:54).  Dari  pendapat  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan oleh publik, dan sumberdaya dalam pengelolaan  organisasi  tersebut  berasal  dari  publik,  sehingga  peruntukkannya  untuk kepentingan publik
Aspek yuridis mengenai entitas nirlaba di Indonesia terdapat dalam permendagri no 44 tahun 2009  yang  menyebutkan  bahwa:  Lembaga  Nirlaba  Lainnya  adalah  lembaga  non-pemerintah meliputi  lembaga    pendidikan,  lembaga  pelatihan,  lembaga    penelitian/pengkajian,  badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  seharusnya  dikelola  secara  profesional.  Selain pengelolaan  dalam  bidang  akademiknya,  juga  bidang  manajemennya.  Salah  satunya  adalah manajemen  keuangan  pesantren.  Pengelolaan  pondok  pesantren  dengan  manajemen  modern merupakan salah satu indikasi ke arah perkembangan yang signifikan. Pondok pesantren dengan kualitas pendidikan rendah dan dikelola secara “tradisional” lambat laun akan ditinggalkan oleh umat.  Oleh  karena  itu  pondok  pesantren  dituntut  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan pengelolaannya  sehingga  dapat  dicapai  kualitas  pendidikan  yang  setara  dengan  pendidikan unggulan  di  luar  pondok  pesantren.  Pada  umumnya  pendidikan  di  pondok  pesantren dilaksanakan secara formal dan informal. Secara formal jenjang pendidikan di pondok pesantren setara dengan SD, SMP dan SMA/SMK. Sedangkan pendidikan informal antara lain berupa materi Fiqh, tafsir Al-Qur’an, Hadits, Sirroh Nabawiyah, Tajwid & Tahfid Qur’an, dan Bahasa Arab yang diberikan mulai ba’da Ashar sampai ba’da Isya dan ba’da Shubuh.
Untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut maka pesantren membutuhkan dana yang antara  lain  bersumber  dari  kontribusi  santri  berupa  dana  syahriah  (Sumbangan  Pembinaan Pendidikan) yang dipungut tiap bulan, dana jariyah yang dipungut satu kali pada saat awal masuk pesantren (semacam uang gedung), sumbangan dari individu atau organisasi dan bantuan dari pemerintah  bila  ada.  Dana  yang  terkumpul  akan  dikelola  lagi  untuk  membiayai  operasional kegiatan  pesantren,  misalnya  berkaitan denggan  kebutuhan  penggelolaan pesantren,  temasuk dana operasional harian, pengembangan sarana dan prasarana pesantren, infaq semua petugas pesantren,  dana kerja  sama, dan  bahkan dana praktis  lain-lainya perlu  di  rencanakan  dengan
baik. Melihat kondisi tersebut maka pesantren membutuhkan manajemen pengelolaan keuangan yang dapat dipetanggungjawabkan kepada publik.  Pengelola harus amanah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Maidah ayat 8, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu  terhadap  suatu  kaum  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah. Karena  (adil)  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh,  Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”   Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka  dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Swt.,  baik  pekerjaan  yang  bertalian  dengan  urusan    agama  maupun  pekerjaan  yang  bertalian dengan urusan kehidupan duniawi.
Penyajian laporan keuangan yang mudah dipahami oleh pemakai merupakan salah satu hal  yang  harus  dipertimbangkan.  Tujuan  disusunnya  laporan  keuangan  adalah  menyajikan informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas serta  transparansi  pelaporan  atas  penggunaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  oleh  publik. Laporan  keuangan  yang  berkualitas  merupakan  laporan  yang  memiliki  karakteristik  relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sesuai dengan PSAK No 45 penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba meliputi: Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan Catatan atas laporan keuangan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Akuntansi  sering  disebut  juga  sebagai  “bahasanya  dunia  usaha”  karena  informasi ekonomi yang dihasilkan umumnya berbentuk angka-angka, sedangkan suatuusaha dalam suatu perusahaan  outputnya  berupa  angka  juga.  Karakteristik  kualitatif  merupakan  ciri  khas  yang membuat  informasi  dalam  laporan  keuangan  berguna  bagi  pemakai.  Karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakter kualitatif pokok yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. (Suhayati, Ely., 2014).

## Relevan
Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemakai  laporan  keuangan.  Atau  dengan  kata  lain,  informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan  (predictive  value),  dan  menegaskan  atau  memperbaiki  harapan  yang  telah  dibuat
sebelumnya (feedback value). Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepatwaktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (timeliness).

## Andal
Keandalan  informasi  sangat  bergantung  pada  kemampuan  suatu  informasi  dalam menyajikan  secara  wajar  keadaan  atau  peristiwa  yang  disajikan  dengan  keadaan  yang sebenarnya  terjadi.  Keandalan  suatu  informasi  akan  berbeda,  tergantung  pada  level  pemakai, tingkat  pemahaman  pada  aturan  dan  standar  yang  digunakan  untuk  menyajikan  informasi tersebut.  Suatu  informasi  dikatakan  andal  apabila  :  (a)  Dapat  diuji  kebenarannya  (verifiabel) Kemampuan  informasi  untuk  diuji  kebenarannyaoleh  orang  yang  berbeda,  tetapi  dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama. (b) Netral Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. (c) Penyajian secara wajar/ jujur (representational  faithfulness)  Menggambarkan  keadaan  secara  wajar  dan  lengkap menunjukkan  hubungan  antara  data  akuntansi  dan  peristiwa-peristiwa  yang  sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebasdari unsur bias.

## Dapat dipahami
Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

## Dapat dibandingkan
Suatu  informasi  dikatakan  memiliki  manfaat  apabila  informasi  tersebut  dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

## Karakteristik Entitas Nirlaba
Berikut  adalah  karakteristik  entitas  nirlaba  yaitu  entitas  nirlaba  memperoleh  sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau  manfaat ekonomi  yang  sebanding  dengan sumber daya  yang  diberikan,  menghasilkan  barang  dan  jasa tanpa  bertujuan  memupuk  laba.  Dan  jika  entitas  menghasilkan  laba,  maka  jumlahnya  tidak pernah  dibagikan  kepada  para  pendiri  atau  pemilik  entitas  tersebut  serta  kepemilikan  dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, dan kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul ini yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

## Arifin, Zainal dan Ikhsan Budi Riharjo (2014) dengan judul “Pertanggungjawaban Keuangan
Pondok  Pesantren:  Studi  pada  Yayasan  Nazhatut  Thullab”.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa media akuntansi yang dihasilkan pondok pesantren Nazhatut Thullab yang digunakan dalam  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan  keuangan  pondok  pesantren  adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Pondok pesantren Nazhatut Thullab belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 tentang entitas  nirlaba.  Dalam  menyusun  laporan  keuangan,  Yayasan  hanya  menyajikan  laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos- pos  pengklasifikasian  yang  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku disebabkan  karena  Yayasan  tidak  mengenal  standar  akuntansi  yang  digunakan  sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba.

## Endra Julianto, Nurita Affan dan  Ferry Diyanti (2017) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK
No 45: Study pada Yayasan Al-Ma’ruf Kota Samarinda”, hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan  belum  menerapkan  penyusunan  laporan  keuangan  sesuai  dengan  format  laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45,  hal  ini  terlihat  karena  Yayasan  Al-Ma’ruf  Samarinda  belum  menyajikan  laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas  Laporan  Keuangan.  Laporan  keuangan  yang  dibuat  selama  ini  hanya  berupa  laporan penerimaan dan penggunaan dana.

## Nisa Puritan (2013) dengan judul “Analisa Implementasi PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan
Yayasan  Dinas  Sosial  di  Surabaya”  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  yang diterapkan pada yayasan tersebut sudah melaksanakan penyusunan laporan posisi keuangan terbukti  (laporan  arus  kas  dan  laporan  aktivitas)  namun  belum  menerapkan  yang  sesuai dengan standart akuntansi PSAK No 45.
Nurdiono (2010) dengan judul  “Analisa PSAK No 45 Pada Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa  di  Semarang”  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  organisasi pengelola zakat Daruttaqwa telah mnerapkan PSAK No 45 dalam pelaporan keuangannya, dan hasil menunjukkan bahwa yayasan Daruttaqwa tersebut belum menerapkan PSAK No 45 dan masih  menggunakan  pelaporan  yang  sederhana,  yaitu  laporan  arus  kas  penerimaan  dan pengeluaran saja, sehingga akuntabilitas terhadap publik sangat rendah.
Rusdiyanto  (2016)  dengan  judul  “Penerapan  PSAK  No  45  Pada  Laporan  Keuangan  Pondok Pesantren  Al-Huda  Sendang  Pragaan  Sumenep  Madura  Untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas Keuangan”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  Standar  Akuntansi  yang dimiliki dimana terdiri dari pengakuan, pengukuan, pengukuran, yang terjadi pada Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura kesehatan keuangan CV. Sari Jaya apabila ditinjau dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, dan hasilnya menunjukkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep madura belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 sehingga akuntabilitas keuangan belum bisa menjadi lebih baik dan dapat belum dipercaya oleh para donatur untuk disalurkan kepada  anak-  anak  Yayasan  Pondok  Pesantren  Al-  Huda  Desa  Sendang  Pragaan  Sumenep Madura.

## METODOLOGI
Metode penelitian ini adalah studi pustaka dengan pra survey berupa konfirmasi tentang tersedia  tidaknya  laporan  keuangan  di  pesantren  pada  beberapa  pesantren  di  Kabupaten Banyumas.  Studi  pustaka  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  penelitian.  Walaupun sebagian orang membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, akan tetapi kedua- duanya  memerlukan  penelusuran  pustaka.  Dalam  riset  pustaka,  penelusuran  pustaka  lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2).
Ada tiga langkah penelitian kepustakaan. Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagain besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang.
Pada tulisan ini ditelusuri berbagai literatur terkait dengan konsep akuntansi pesantren dan  penerapan  PSAK  No  45.  Kemudian  dari  berbagai  literatur  tersebut  dipergunakan  untuk membahas  bagaimanakah  aplikasi  akuntansi  pesantren  dan  PSAK  No  45  dalam  penyusunan Laporan  Keuangan  pada  sebuah  pondok  pesantren  dalam  segi  pencatatan.  Hal  ini  bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai jenis-jenis laporan keuangan yang seharusnya di buat oleh lembaga bernama pondok pesantren. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur  waktu  ini,  tergantung  personal  yang  memanfaatkan  waktu  yang  ada,  bisa  saja merencanakan  berapa  jam,  satu  hari,  satu  bulan,  terserah  bagi  personal  yang  bersangkutan memanfaatkan waktunya.

## PEMBAHASAN

## PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS PESANTREN MENURUT PSAK NO 45
Menurut  PSAK  No.  45,  entitas  nirlaba  perlu  menyusun  setidaknya  4  jenis  laporan keuangan yaitu Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, catatan atas laporan keuangan.
Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan entitas nirlaba mirip dengan entitas bisnis, kecuali pada 3 hal utama, yaitu : komponen laporan posisi keuangan  entitas  nirlaba  memiliki  beberapa  keunikan  bila  dibandingkan  dengan  komponen laporan  keuangan  entitas  bisnis.  Hal  ini  akan  dijelaskan  pada  bagian  berikutnya,  kemudian entitas nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan entitas bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi sentral dalam  laporan  aktivitas  terletak  pada  perubahan  aset  neto  yang  dikelola  oleh  entitas  nirlaba, selain itu entitas nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya entitas bisnis.  Hal  ini  disebabkan  entitas  nirlaba  tidak  dimiliki  oleh  entitas  manapun.  Ekuitas  dalam entitas nirlaba bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas.
Aset neto tersebut terdiri dari tiga jenis, sebagaimana dijelaskan berikut ini : aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapun bila sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya  oleh  penyumbang  untuk  tujuan  tertentu.  Pembatasan  tersebut  dapat  bersifat permanen  atau  temporer.  Sedangkan  aset  neto  terikat  temporer  adalah  sumber  daya  yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya  keadaan  tertentu.  Pembatasan  penggunaan  ini  bisa  ditetapkan  oleh  donatur maupun oleh entitas nirlaba itu sendiri (misal: untuk melakukan ekspansi, atau untuk membeli aset  tertentu).  Selanjutnya  aset  neto  terikat  permanen  adalah  sumber  daya  yang  pembatasan penggunaannya  dipertahankan  secara  permanen.  Namun  demikian,  entitas  nirlaba  diizinkan untuk  menggunakan  sebagian  atau  semua  penghasilan  atau  manfaat  ekonomi  lainnya  yang berasal dari  sumber  daya  tersebut.  Contoh  aset  jenis  ini  adalah  dana  abadi,  warisan,  maupun wakaf.
Meski  PSAK  No.  45  didedikasikan  bagi  entitas  nirlaba,  namun  standar  ini  juga  dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya. Namun perlu dicatat bahwa
penerapan  pada  entitas  selain  nirlaba  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## JENIS LAPORAN KEUANGAN ENTITAS PESANTREN  MENURUT PSAK NO 45
Mengacu pada PSAK No 45, maka Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi (1) laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, (2) laporan aktivitas serta (3) laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan (4) catatan atas laporan keuangan.

## Laporan Posisi Keuangan / Neraca
Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota entitas, kreditur dan pihak-pihak lain untuk  menilai  kemampuan  entitas  untuk  memberikan  jasa  secara  berkelanjutan  serta  untuk menilai      likuiditas,  fleksibilitas  keuangan,  kemampuan  untuk  memenuhi  kewajibannya,  dan kebutuhan  pendanaan  eksternal.  Lebih  lanjut,  komponen  dalam  laporan  posisi  keuangan mencakup:

## Aset
Komponen ini terdiri dari : Kas dan setara kas. Bila ada kas atau aset lain yang dibatasi penggunaanya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang  tidak  terikat  penggunaannya;  Piutang  (misalnya:  piutang  pasien,  pelajar,  anggota,  dan penerima  jasa  yang  lain);  Persediaan;  Sewa,  asuransi, dan jasa  lainnya  yang  dibayar  di  muka; Surat  berharga/efek  dan  investasi  jangka  panjang;  Tanah,  gedung,  peralatan,  serta  aset  tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan lain-lain.
Bila dilihat dari susunan tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian aset pada laporan posisi keuangan suatu entitas nirlaba juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya  – kemampuan suatu aset untuk dengan mudah dikonversi menjadi kas.

## Liabilitas
Komponen  ini  terdiri dari :  Utang dagang;  Pendapatan  diterima dimuka;  Utang  jangka panjang,  dan  lain-lain.  Dalam  penyajiannya,  liabilitas  tetap  diurutkan  berasarkan  masa  jatuh temponya.

## Aset Bersih
Komponen  ini  terdiri  dari  :  Aset  bersih  tidak  terikat.  Aset  bersih  jenis  ini  umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi,
dikurangi  beban  untuk  memperoleh  pendapatan  tersebut.  Batasan  terhadap penggunaan  aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas, lingkungan operasi, dan tujuan entitas yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan entitas.
Aset  bersih  terikat  temporer.  Pembatasan  ini  bisa  berupa  pembatasan  waktu  maupun penggunaan,  ataupun  keduanya.  Contoh  pembatasan  temporer  ini  bisa  berlaku  terhadap  (1) sumbangan  berupa  aktivitas  operasi  tertentu,  (2)  investasi  untuk  jangka  waktu  tertentu,  (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap. Informasi mengenai  jenis  pembatasan  ini    dapat  disajikan  sebagai  unsur  terpisah  dalam  kelompok  aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
Aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap (1) aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset  bersih  yang  penggunaannya  dibatasi  secara  permanen  atau  disajikan  dalam  catatan  atas laporan keuangan.

## Laporan Aktivitas
Tujuan  utama  laporan  aktivitas  adalah  menyediakan  informasi  mengenai  pengaruh transaksi  dan  peristiwa  lain  yang  mengubah  jumlah  dan  sifat  aset  bersih,  hubungan  antar transaksi,  dan  peristiwa  lain,  dan  bagaimana  penggunaan  sumber  daya  dalam  pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3)gains and losses, dan (4) reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Adapun  informasi  dalam  laporan  ini  dapat  membantu  para  stakeholders  untuk:  a). mengevaluasi kinerja entitas nirlaba dalam suatu periode, b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas dan memberikan jasa, c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
Secara  umum,  ketentuan  dalam  Laporan  Aktivitas  adalah  sebagai  berikut  :  pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Lalu beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat. Sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung  pada  ada  tidaknya  pembatasan.  Jika  ada  sumbangan  terikat  temporer  yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan
sebagai kebijakan akuntansi. Kemudian keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban) lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.  Selain dari ketiga  jenis  aset  bersih  yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya, entitas nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan.  Klasifikasi  ini  bisa  dilakukan  menurut  kelompok  operasi  atau  non-operasi,  dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain yang sesuai dengan aktivitas entitas.
Lebih lanjut, komponen dalam laporan aktivitas mencakup: Pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang bersumber dari : sumbangan, jasa layanan dan penghasilan investasi. Semua pendapatan tersebut disajikan secara bruto. Namun, khusus untuk pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen lain yang juga disajikan dalam jumlah neto adalah keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas dan manajemen. Misalnya,  keuntungan  atau  kerugian  penjualan  tanah  dan  gedung  yang  tidak  digunakan  lagi. Selain pendapatan, terdapat juga komponen beban.  Beban yang termasuk adalah beban terkait program  pemberian  jasa.  Aktivitas  terkait  dengan  beban  jenis  ini  antara  lain  aktivitas  untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas. Selain itu ada pula beban terkait aktivitas pendukung (meliputi  semua  aktivitas  selain  program  pemberian  jasa).  Umumnya,  aktivitas  pendukung mencakup:  Aktivitas  manajemen  dan  umum,  meliputi  pengawasan,  manajemen  bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya. Aktivitas pencarian dana, meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan  lainnya;  dan  pelaksanaan  aktivitas  lain  dalam  rangka  pencarian  dana  dari  individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.
Perlu  dicermati  bahwa  laporan  aktivitas  atau  catatan  atas  laporan  keuangan  harus menyajikan  informasi  mengenai  beban  menurut  klasifikasi  fungsional,  seperti  menurut kelompok  program  jasa  utama  dan  aktivitas  pendukung.  Klasifikasi  ini  bermanfaat  untuk membantu  para  stakeholders  dalam  menilai  pemberian  jasa  dan  penggunaan  sumber  daya. Disamping  penyajian  klasifikasi  beban  secara  fungsional,  entitas  nirlaba  dianjurkan  untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

## Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas entitas nirlaba, sama dengan yang ada pada entitas bisnis, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas  pun  bisa  menggunakan  metode  langsung  (direct  method)  maupun  metode  tidak  langsung (indirect method).
Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal  karena  pembelian  peralatan,  penjualan  tanah,  dsb.  Lebih  lanjut,  arus  kas  dari  aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang; penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi  untuk  perolehan,  pembangunan  dan  pemeliharaan  aset  tetap,  atau  peningkatan  dana abadi (endowment), atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

## Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan  atas  laporan  keuangan,  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  laporan- laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Catatan Atas Laporan Keuangan dapat berupa:  Perincian  dari  suatu  akun  akun  yang  disajikan,  misalnya  aktiva  tetap;  Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, metode pengeluaran kas, metode  pencatatan  piutang  yang  tidak  dapat  ditagih  serta  presentase  yang  digunakan  untuk pencadangannya.

## AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PESANTREN
Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung- jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Menurut Mahmudi (2010;23),  akuntabilitas  adalah  kewajiban  agen  (pemerintah)  untuk  mengelola  sumber  daya, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Menurut Sirajudin Saleh dan  Aslam  Iqbal,  akuntabilitas  adalah  sisi  sikap  dan  watak  kehidupan  manusia  yang  meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas sisi eksternal
seseorang  yaitu  akuntabilitas  orang  tersebut  kepada  lingkungannya  baik  lingkungan  formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.
Secara  operasional  akuntabilitas  diwujudkan  dalam  bentuk  pelaporan  (reporting), pelibatan  (involving),  dan  cepat  tanggap  (responding).  Akuntabilitas  dapat  menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola pondok pesantren. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan  program  yang  dibuat,  melainkan  berkaitan  pula  dengan  persoalan  legitimasi  public (Budiman, 2011).

## Dimensi Akuntabilitas
Menurut Syahrudin Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 5 bagian yaitu:
Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality).
Akuntabilitas  hukum  adalah  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan  kolusi.  Akuntabilitas  hukum  menjamin  ditegakkannya  supremasi  hukum,  sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

## Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas  manajerial  atau  akuntabilitas  kinerja  (performance  accountability)  merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
Akuntabilitas Program
Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.

## Akuntabilitas Kebijakan
Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.
Akuntabilitas Financial.
Akuntabilitas  finacial  adalah  pertanggungjawaban  lembaga  publik  untuk  menggunakan  dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

## SIMPULAN
Kesimpulannya, belum ada yayasan pendidikan yang memahami dan menggunakan PSAK No 45. Pesantren belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren dan PSAK No 45. Laporan keuangan pesantren :1) Laporan posisi keuangan (neraca) 2) Laporan aktivitas 3) Laporan arus kas dan 4) Catatan atas laporan keuangan, belum ditemukan dalam laporan keuangan pesantren yang kami temui.
Fakta  ini  sesuai  dengan  hasil-hasil  penelitian  yang  telah  disebutkan  di  atas,  yang mengungkap  bahwa   sistem  informasi  akuntansi  keuangan  belum  diterapkan   secara  optimal. Sebagian  besar  laporan  yang  disajikan  oleh  pesantren  adalah  laporan  keuangan  yang  hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas.
Fenomena yang terjadi organisasi nirlaba di Indonesia dalam hal ini pesantren, saat ini masih  cenderung  menekankan  pada  kualitas  program  dan  tidak  terlalu  memperhatikan pentingnya  sistem  pengelolaan  keuangan.  Padahal  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  baik merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Terutama dalam  membangun  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  andal  dibutuhkan  pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup agar kredibilitas pondok pesantren tetap terjaga dan membangun kepercayaan publik  terhadap pondok pesantren.
Hal yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan pesantren adalah menyajikan laporan sesuai dengan PSAK No 45 dengan berpedoman pada Akuntansi Pesantren yang dikeluarkan oleh IAI dan Bank Indonesia, jadi tidak hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja namun juga dilengkapi dengan laporan lain sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini penting karena untuk menjaga kredibilitas pengelola pesantren juga menjaga kepercayaan  masyarakat yang salah satunya adalah sebagai donator. Jika para pengelola masih belum paham tentang cara- cara  penyusunan  laporan  keuangan,  maka  salahsatu  alternative  cara  bias  dengan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan pesantren dengan cara mengundang praktisi yang kompeten di bidangnya.
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya,  penulis  berharap  topik  ini  mampu  dikembangkan menjadi penelitian yang lebih mendalam dengan cara melihat langsung fenomena yang terjadi. Pada  penelitian  selanjutnya  bisa    juga  menerapkan  dan  mengimplementasikan  pentingnya pengetahuan akuntansi dalam tata kelola pesantren berupa pelatihan akuntansi sebagai jawaban atas  fenomena  ketidak  tahuan  pentingnya  kualitas  laporan  keuangan  berdasarkan  PSAK  45. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa membahas lebih mendalam mengenai pencatatan, etika dan akuntanbilitas  keuangan  dalam  pesantren.  Kesempurnaan  hanya  milik  Allah  SWT  begitu  pula dengan  tulisan  ini,  walau  semaksimal  apapun  usaha  yang  diberikan  oleh  penulis  untuk memberikan hasil yang terbaik, masih ditemukan ketidaksempurnaan di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zainal dan Ikhsan Budi Riharjo (2014). Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studi pada Yayasan Nazhatut Thullab.
Endra Julianto, Nurita Affan dan   Ferry Diyanti (2017). Analisis Penerapan PSAK No 45: Study pada Yayasan Al-Ma’ruf Kota Samarinda.
IAI & IFAC.  PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN PESANTREN. www.iaiglobal.or.id. Diakses pada tanggal 21 September 2018
IAI & BANK INDONESIA, 2018. “Pedoman Akuntansi Pesantren”. Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
Korompis, G.E.C.(2015). Biostatistika untuk Keperawatan. Jakarta: Kedokteran EGC.
Leiwakabessy, F.  M.  dan  Sutandi  A.  (2004).  Diktat  Kuliah  Pupuk  dan  Pemupukan.  Departemen Tanah. Fakultas PertanianIPB.Bogor.
Nisa Puritan (2013). Analisa Implementasi PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Dinas Sosial di Surabaya.

## Nurdiono (2010). Analisa PSAK No 45 Pada Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa di
Semarang.
Rusdiyanto (2016). Penerapan PSAK No 45 Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan.
Wahyuningsih, Herman Karamoy , Dhullo Afandy, 2018. “ ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN DI YAYASAN AS-SALAM MANADO (BERDASARKAN PSAK 45  DAN PSAK  101)”,  Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 2 halaman 512 – 528
Yuhaida, Husnia Novia. (2015). Penerapan Laporam Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Assalbiyah). Jember: Universitas Jember
Yunika Murdayanti, (2017). Fenomena Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi  sebagai  Variabel  Moderasi.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan (INFAK), Volume 3 Nomor 2
Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia