## PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Alfiana Dwi Putri Maesty 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Alfianadwiputri.01@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang Pemberantasan Korupsi secara khusus telah mengatur hukum cara sendiri terhadap penegakan  hukum  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Secara  luas  pemberantas  korupsi  ini  dibedakan penangananya dengan pidana khusus lainya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan hukun normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui study  kepustakaan  (library  research).  Dalam  penelitian  normatif,  hukum  yang  ditulis  dikaji  dari beberapa  spek  seperti  teori  filosofi,  perbandingan,  struktur  tau  komposisi,  konsistensi,  penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan dalah Bahasa hokum. Pada khirnya, vonis pidana yang dijatuhkan hakim pada terpidana korupsi tidak kan tepat sasaran, karena efek jera yang hendak diberikan guna si terpidana korupsi  melakukan  perbaikan  diri  tidak  tercapai,  sebab  terpidana  tersebut  dapat  terus  mengalami pengurangan masa tahanan dan tujuan pemidanaanpun tidak tercapai. Hal ini juga berlaku bagi para calon  koruptor  yang  dengan  melihat  bahwa  remisi  kan  menjadi  lat  untuk  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan  dengan  mudah  sehingga  nasir  hukuman,    yang  berguna  untuk  menakut-nakuti sesorang  gar  tidak  melakukan  tindak  pidana  menjadi  berkurang  dan  pada  khirnya  ditakutkan peningkatan  korupsi  menjadi  sulit  dibendung.  Selain  itu,  sebenarnya  Sistem  Pemasyarakatan Indonesia mengandung rti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada  integritas  kehidupan  dan  penghidupan.  Pemasyarakatan  sebagai  proses  bergerak  dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self-propelling djusment menuju ke rah perkembangan pribadi  melalui  sosiasinya  sendiri  menyesuaikan  dengan  integritas  kehidupan  dan  penghidupan. Pengurangan  masa  tahanan  yang  kan  mengurangi  efek  juga  juga  mengurangi  esensi  penting  dari sistem pemasyarakatan yaitu masa tahanan dalah masa pembinaan, mengingat karakterikstik tindak pidana korupsi yang luar biasa ini.
Kata kunci: Vonis Pidana; Koruptor; System Pemasyarakatan Indonesia.

## Abstract
The  Corruption  Eradication  Law  specifically  regulates  its  own  procedural  law  for  law  enforcement perpetrators of criminal cts of corruption. Broadly, the handling of corruption is distinguished from the handling of other special crimes. This type of research is normative legal research, namely research conducted by reviewing legal materials obtained through library research. In normative research, the written  law  is  studied  from  several  spects  such  s  philosophical  theory,  comparison,  structure  or composition,  consistency,  general  explanation  nd  explanation  of  each  rticle,  formality,  nd  binding power of  law nd the language used is legal language. In the end, the criminal verdicts handed down by  judges  on  corruption  convicts  will  not  be  right  on target,  because  the  deterrent  effect  that  was intended to be given to the corruption convicts to carry out self-improvement has not been chieved, because the convict can continue to experience  reduction in his prison term nd the purpose of the sentence is not chieved. This lso pplies to prospective corruptors who see that remission will be  tool to get out of prison easily so that the element of punishment, which is useful for scaring someone from committing    crime will  be reduced  nd  in the end  it  is  feared that  the  increase  in  corruption will  be difficult to contain. . In ddition, the Indonesian Correctional System ctually means fostering prisoners who  have  integrity  with  the  community  nd  lead to  the  integrity  of  life  nd  livelihood.  Correctional  s process of moving by stimulating the emergence nd development of self-propelling djustment towards personal  development  through  its  own  ssociations  djusting  to  the  integrity  of  life  nd  livelihood. Reducing the period of detention which will reduce the effect lso reduces the important essence of the
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
penitentiary system, namely the period of detention is  period of development, given the characteristics of this extraordinary crime of corruption.
Keywords: Criminal Sentence; Corrupt; Indonesian Correctional System.

## PENDAHULUAN
Undang-undang Pemberantasan Korupsi secara khusus telah mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara luas pemberantas korupsi ini dibedakan penangananya dengan pidana khusus lainya. Dengan ini mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus di dahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lainya (Nurdjana, 2009).
Pemberian remisi bagi narapidana koruptor pada awalnya diatur dalam PP No. 28 Tahun 2006. Tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut banyak sekali adanya pro dan kontra dengan pemberian remisi terhadap koruptor. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat kejahatan korupsi adalah kejahatan yang paling merugikan bagi pihak manapun jadi mereka menganggap adanya ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan.
Berangkat dari rasa ketidakadilan dari masyarakat maka pemerintah mengeluarkan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat penambahan pasal 34 angka (1) tentang syarat mendapatkan remisi. Dimana syarat pemberian remisi terhadap para narapidana koruptor cenderung adanya suatu pengetatan untuk mendapatkan remisi. Hal itu dilakukan untuk menciptakan suatu rasa keadilan bagi masyarakat. Tetapi disisi lain pengetatan pemberian remisi bagi narapidana koruptor masih saja terdapat pro dan kontra karena ada sebagian kalangan yang merasakan bahwa PP No. 32 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang analisis syarat pemberian remisi terhadap koruptor yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan atau tidak bertentangan dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta Untuk mengetahui tentang kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan teori tujuan pemidanaan Menurut Survei Transparency International (TI) memberikan pernyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi sendiri sudah meluas dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
dilakukan oleh semua elemen masyarakat, termasuk pejabat publik (Djulianto, 2009 dalam Albab,  2009).  Pemerintah Indonesia sendiri telah memerangi korupsi dengan cara menerapkan Undang-Undang anti Korupsi, disamping adanya Undang-Undang anti Korupsi juga membangun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk menegakkan pelaksanaan program pemberantasan korupsi. Efektivitas pelaksanaan program ini juga membutuhkan kontribusi masyarakat dan dari partisipasi masyarakat.
Korupsi sendiri disebut sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mahmakah konsitusi (MK) dalam putusannya telah menyinggung korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, sama dengan masyarakat internasional juga mengakui korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Sekjen PBB Ketika mengadopsi hasil United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) menyatakan bahwa korupsi memiliki beberapa efek korosif terhadap masyarakat, merorong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, memungkinkan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia. Fenomena jahat ini banyak dijumpai di semua negara besar dan kecil, kaya dan miskin. Walaupun efek yang paling merusak ditemukan di negara berkembang. Korupsi sendiri merugikan orang miskin secara tidak proposional karena korupsi sendiri mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan, merorong kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakdilan, dan juga mengecilkan arti bantuan dan investasi luar negeri. Selanjutnya, korupsi disebut sebagai penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran jika kejahatan ini perlu untuk dicegah dan diberantas secara terus-menerus dan berkeseimbangan. Diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain. Serta pengembangan kesadaran diri, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi sehingga terlembaga dalam sistem hukum nasional (Iluni S-3 FH UI, 2019).
Kasus Korup mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari endingnya sulit ditebak dan selalu menimbulkan ketercengangan. Kasus ini juga bergenre komedi karena menghadirkan kelucuan dan keanehan dari suatu penegakan hukum yang mestinya serius. Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021 menvonis 10 Tahun penjara ditambah denda Rp. 600jt subsider enam bulan kurungan, banding dari pinangki malah diterima pengadilan tinggi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
jakpus dengan mendiskon putusan hakim PN jadi hanya 4 tahun penjara dan denda Rp. 600jt Subsider 6 bulan kurang (Republika, 2021 dalam Humas FH UI, 2021). Drama kasus Pinangki layak disebut bergenre komedi juga karena dalam kasus yang lain vonisnya jauh berbeda. Pada September 2008, seorang jaksa Kejaksaan Agung, Urip Tri Gunawan, divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Urip dinyatakan terbukti menerima uang terkait jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Drama kasus Pinangki layak disebut bergenre komedi juga karena dalam kasus yang lain vonisnya jauh berbeda. Dia tertangkap basah menerima suap 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar dari kerabat Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani, pada 2 Maret 2008. Ia juga terbukti memeras dan menerima suap dari mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Yusuf, melalui pengacara Reno Iskandarsyah senilai Rp 1 miliar. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun penjara terhadap Urip pada 28 November 2008. Sementara itu, Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, menolak permohonan kasasi Urip (Kompas, 2021 dalam Humas FH UI, 2021).
Memvonis rendah pelaku tipikor, apalagi jika yang terpidana penegak hukum adalah langkah mundur pemberantasan korupsi. Sudah cukup negeri ini terdera drama pelemahan KPK melalui perubahan UU KPK No 19 Tahun 2019 yang mengebiri banyak kewenangan KPK.Sudah cukup 75 pegawai KPK yang idealis diberhentikan dengan drama lain bernama Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sudah wafat pula Hakim Agung legendaris Artidjo Alkostar pada 28 Februari 2021 yang terkenal ganas mempidana tinggi para koruptor. Maka, jangan tambah lagi dengan palu godam vonis rendah mantan jaksa Pinangki yang bak angin segar bagi koruptor lainnya.
Problem berikutnya adalah bias gender dalam keputusan tersebut. Sepintas cukup beralasan apabila dikatakan bahwa Pinangki adalah seorang ibu yang memiliki anak balita sehingga harus mendapatkan pengurangan hukuman. Namun bukankah tugas mengasuh dan membesarkan anak bukan hanya tugas ibu, tapi tugas para ayah dan para lelaki lain dalam keluarga besarnya juga?
Menariknya, kasus bias gender yang sama terjadi di AS dalam kasus Andrea James. Andrea mengaku bersalah pada 2009 untuk empat tuduhan kriminal terkait penipuan hipotek. Ketika
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
tiba saatnya untuk berdebat tentang hukuman, pengacaranya meminta hakim mempertimbangkan fakta bahwa putra James baru berusia empat bulan. Tetapi jaksa keberatan. Pada akhirnya, hakim mengabaikan argumen jaksa dan menyebut keluarga sebagai alasan untuk memberi James pengurangan hukuman menjadi dua tahun penjara. Pedoman resmi hukuman tingkat federal di AS tidak membedakan antara pelanggar perempuan dan laki-laki.Pedoman resmi hukuman tingkat federal di AS tidak membedakan antara pelanggar perempuan dan laki-laki. Mereka sering meremehkan atau mengabaikan keadaan yang umum di kalangan perempuan, seperti peran pelaku perempuah sebagai pengasuh tunggal anak-anak (single mother) atau pelaku yang dipaksa melakukan kejahatan. Namun hakim umumnya memberikan kompensasi ad hoc yang menyebabkan perempuan secara keseluruhan menerima hukuman yang jauh lebih pendek daripada laki-laki ketika menghadapi hukuman yang sama. Bahkan, studi pada 2015 dari University of Michigan Law School menemukan bahwa hukuman untuk pria rata-rata 63 persen lebih lama daripada hukuman untuk wanita (fivethirtyeight.com,2018 dalam Humas FH UI, 2021).
Contoh kasus diatas membuktikan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas di dalam kehidupan masyarakat. Perluasan ini tidak hanya dalam jumlah kerugian keungan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat di golongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Presiden RI, 1999). Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan (Pemerintah Indonesia, 1999b).
Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan tindak pidana khusus tidak mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan remisi (Pemerintah Indonesia,  2012).  Para narapidana merasakan ketidakadilan karena hanya tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang dilakukan pengetahuan dalam pemberian remisi. Bagi narapidana, pemberian remisi adalah salah satu cara muda untuk mengurangi masa tahanan mereka dilapas. PP No. 99 Tahun 2012 terdapat beberapa ketentuan penting yaitu pasal 34 yaitu narapidana berhak atas remisi, biarpun mengenai syarat untuk mendapatkan remisi, narapidana harus menjaga sikapnya selama berada didalam tahanan selama 6 bulan pertama. Pasal 34A berisikan mengenai ketentuan khusus pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkotika, psikotropika, kejahatan HAM, dan kejahatan keamanan negara yang mempunyai persyaratan berbeda dengan tindak pidana yang lainya.
Untuk mendapatkan remisi ketentuan pasal 34A para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diwajibkan untuk mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang mempunyai kaitan dengan narapidana tersebut, narapidana juga harus memberikan uang ke pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara (korupsi) sesuai dengan jumlah yang di putuskan oleh pengadilan, kemudian sudah mengikuti program bimbingan yang dipersiapkan dari masing-masing lapas sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan narapidana juga wajib mengucapkan sumpah ikrar artinya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dan sumpah kepada NKRI.
Ketentuan pada Pasal 34 dan 34A dalam PP No. 99 Tahun 2012 bahwa tidak semua narapidana yang melakukan penggelapan uang (korupsi) mendapatkan remisi. Syarat mendapatkan remisi (Pemerintah Indonesia, 2012):
1. Selama 6 bulan terakhir tidak sedang menjalani hukuman disiplin
2. Sudah mengikuti program dengan predikat baik yang diselenggarakan oleh Pihak Lapas 3. Telah menjalani masa tahanan dalam kurun waktu 6 bulan
4. Mengambil peran aktif berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang berkaitan dengan narapidana tersebut
5. Harus memberikan sejumlah uang kepada pengadilan untuk mengganti rugi serta membayar denda dari perbuatan yang telah dilakukan yaitu penggelapan keuangan negara (korupsi)
Ketentuan pada PP No. 99 Tahun 2012 dapat disimpulkan mengenai pembatasan dan pengawasan saat melakukan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan penggelapan dana (korupsi), maka narapidana yang melakukan penggelapan uang negara (korupsi) yang melakukan Kerjasama dengan penegak hukum yang kemungkinan besar akan bisa mendapatkan remisi. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang lain tidak akan diberikan remisi, ini cukup melukai rasa keadilan masyarakat. PP No. 99 Tahun 2012 juga dapat disebut sebagai trobosan hukum karena untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KEMENKUMHAM memiliki peran dalam menegakkan hukum berada di bidang pemidaan dan dilaksanakan oleh Sistem Pemasyarakatan. Besar harapan dengan adanya PP No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan korupsi, mengonsumsi/mendistribusikan narkoba dan melawan perlawanan kepada negara jera, serta dapat menekan angka tindak pidana korupsi pada beberapa tahun terakhir ini telah meningkat drastis dan dikhawatirkan akan memberikan dampak yang berbahaya (Pemerintah Indonesia, 2012).
Menurut UU NRI 1945 juga menjelaskan mengenai kesamaan kedudukan dimata hukum tanpa melihat orang tersebut narapidana atau orang biasa. UUD NRI 1945 sangat menjujung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini tertuang di dalam pasal-pasalnya yang menyebutkan tentang hak-hak warga negara Indonesia. Tetapi, melihat adanya pembatasan pemberian remisi terhadap tindak pidana khusus ini membuat suatu pertentangan dengan konsep HAM yang seharusnya dilindungi dan di junjung tinggi oleh hukum dan pemerintah  (Pemerintah Indonesia, 1945).
Mengenai remisi jika dilihat dr perspektif sosilogis hukum walaupun pemberian remisi dibenarkan pertanyaanya adalah apakah remisi wajib diberikan? Jawabanya tidak, karena tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan remisi bagi koruptor. Karena sebaliknya, koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi, koruptor tidak sama dengan para narapidana kejahatan criminal biasa. Korupsi adalah kejahatan criminal luas biasa (extra ordinary crime)  (Ocemadril,  2011).  Jika kita melihat pada kasus tindak pidana biasa yang dirugikan hanya satu individu saja, tetapi korupsi memiliki dampak yang dapat merugikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal tanpa remisi, mereka sudah menguras uang negara yang menimbulkan kerugian bagi ribuan bahkan jutaan masyarakat. Sehingga tidak selayaknya mendapatkan keistimewaan, harusnya koruptor dimiskinkan dan juga kalau perlu diberikan sanksi sosial.
Penjara memang bukanlah tempat untuk membalas dendam. Tetapi, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keinstemwaan termasuk mendapatkan remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya bisa menjadi pembelajaran bagi terpidana koruptor, melainkan juga menjadikan pelajaran bagi jutaan orang diluar sana untuk tidak melakukan atau mengurungkan niat merampok uang negara (korupsi).
Pemberian remisi selain melukai rasa keadilan masyarakat juga rentan dipermainkan oleh mafia hukum. Pemberian remisi memang hak pemerintah tetapi apakah ada jaminan bahwa pemberian remisi tidak akan disalah gunakan? Siapa yang bisa mengontrol pemberian remisi itu? Banyak pihak yang mengkhawatirkan diskresi pemerintah yang tidak terkontrol dalam pemberian remisi ini rentan disalahgunakan. Adanya remisi ini dijadikan proyek oleh beberapa apparat pemerintah dan para mafia hukum.
Gampangnya koruptor mendaptkan remisi merupakan indikasi awal. Dugaan ini diperkuat dengan maraknya praktik suap di dalam penjara. Modus mafia penjara yang terungkap selama ini bahwa ada praktif suap menyuap antara narapidana dengan petugas penjara, contohnya kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, kasus sel mewah Artalyta Suryani dan joki narapidana Kasiyem di Bojonegoro. Selain itu, berbagai keanehan dalam pemberian remisi selama ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dalam kebijakan tersebut.
Secara sosiologis, perilaku koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial.
Selain itu, dapat dikemukakan bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor penegak hukum (Durkheim, 1999).
Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakatnya. Dalam kacamata sosiologi hukum yang digunakan oleh Alvin Johnson tentang eksistensi dan peran hukum ditegaskan, bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, hukum mempunyai daya mengatur hanya jika sudah dipersatukan dalam suatu kerangka hukum, lebih-lebih dalam satu sistem hukum (Johnson & Simamora, 2004).
Remisi memang hak terpidana, namun pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan, tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Pasal 28J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (Pemerintah Indonesia, 1945).
Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Apabila negara melalui Menteri Hukum dan HAM memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, tentu bukan melanggar hak asasi manusia. Hak-hak koruptor secara yuridis adalah hak yang bisa dibatasi, bahkan juga tersurat dalam undang- undang pemasyarakatan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi diatur (bisa dibatasi) dengan peraturan pemerintah. Realitas selama ini, justru koruptor sering mendapat perlakuan istimewa dalam pemberian remisi dengan meringankan syaratnya. Rakyat yang dirugikan dan disengsarakan oleh para koruptor berharap agar koruptor dijatuhi hukuman berat. Mencederai rasa keadilan masyarakat yang sering dijadikan alasan agar koruptor tidak diberi toleransi, memang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak. Tetapi aspek itulah yang dapat diperjuangkan sebagai keadilan substansial yang harus ditonjolkan dibandingkan keadilan prosedural.
Moratorium remisi bagi koruptor dari sudut pandang aliran sosiologi hukum menurut Max Weber dapat terbentuk dengan dua cara (Podgorecki & Whelan, 1987), yaitu:
1) Muncul secara bertahap;
2) Diciptakan secara sengaja.
Pada tahap yang pertama (hukum muncul secara bertahap), orang mulai membuat cara pemakaian baru dari aturan-aturan yang ada sehingga menghasilkan pergeseran bertahap dalam arti aturan-aturan tersebut. Pada tahap yang kedua (diciptakan secara sengaja), pembentukan hukum baru dilakukan melalui paksaan dari atas dan ini merupakan suatu penyimpangan dalam pembentukan hukum baru. Secara umum teori-teori sosiologi hukum berkaitan erat dengan :
1) pembuatan hukum,
2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produk hukum,
3) pelanggaran hukum yang meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi, serta bagaimana pelaksanaannya,
4) reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan atau reaksi masyarakat (Bambang Widodo Umar dalam Wijayanti, 2015).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu dalam penerapannya ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan hukun normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan (library research). Dalam penelitian normatif, hukum yang ditulis dikaji dari beberapa aspek seperti teori filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan adalah Bahasa hukum.
2. Metode Pendekatan
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan
(library  research).  Dalam penelitian hukum normative, hukum yang ditulis dikaji dari beberapa aspek seperti teori filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan adalah Bahasa hukum (Marzuki, 2021). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi- informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan pokok pembahasan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media pemberitaan, jurnal penelitian, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasi melalui situs internet yang relevan. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Adapun sumber bahan hukum yang akan menjadi sumber informasi atau referensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Penelitian yang dipakai dalam kerangka pengumpulan data pada penulis adalah menggunakan data-data yang berbagai sumber antara lain :
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individua tau masyarakat, baik yang perasal dari peraturan perundang-undnagan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain :
• UUD RI Tahun 1945
• KUHP DAN KUHAP
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
• Pasal  1  yat  (1)  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  174  Tahun  1999,  Tentang Remisi
• Ketentuan  Pasal 34 dan 34  dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat mendapatkan remisi.
• Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli tentang mpunan Istimewa.
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor  32Tahun  1999  tentang  Syarat  danTata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.Ol.HN.02.01Tahun 2001.
• Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.04.HN.02.01  Tahun  1988  tanggal  14  Mei  1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
• Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.
• Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang-undangan  No.  M.10.HN.02.01  Tahun  1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
• Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami, dan memaparkan bahan hukum primer, antara lain :
• Buku-buku, hasil penelitian, tau catatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan remisi
• Hasil seminar, media cetak dan elektronik
2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi literatur  (literature research),  yaitu termasuk dalam Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang erat kaitanya dengan materi atau objek penulisan.
3. Teknik Analisis Bahan Hukum
Pengolahan dan analisis bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan supaya memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dimunculkan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, dan searching internet. Kemudian bahan hukum tersebut disusun secara beururutan dan teratur sesuai dengan permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Persyaratan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dikaitkan Dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Perlindungan ini tidak memandang pada ras, suku, agama, etnik, status sosial hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap perlindungan hak ini haruslah menjadi suatu prioritas. Status hukum disini mengacu pada apakah warga negara itu merupakan terpidana atau bukan. Negara tidak boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana sebagai warga negaranya melainkan harus melindungi hak tersebut tanpa ada kecualinya.
Remisi merupakan hak narapidana. Undang-undang Pemasyarakatan telah memberikan suatu hak bagi narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) apabila telah memenuhi syarat yang ada yang diatur dalam Pasal 34Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Khusus untuk narapidana korupsi juga harus memenuhi Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi bukanlah untuk mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam PP No.99 Tahun 2012, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas. Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam PP No. 99 Tahun 2012 bermaksud untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak mudah untuk bebas begitu saja.
Penerapan aturan pemberian remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu upaya terpenuhinya asas legalitas dalam hukum pidana. Menurut penulis bahwa adanya pengaturan pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak melihat dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah diatur dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Kebijakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 dinilai Bertentangan dengan Undang- undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sehingga terjadi kontradiksi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah ( norma konflik ). Terutama rumusan Pasal 34A Ayat (1) PP Nomor : 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang melarang adanya pembedaan perlakuan dan pelayanan terhadap narapidana yang artinya semua bentuk perlakuan dan pelayanan harus sama dan tidak ada unsur diskriminasi.
Selain itu juga Syarat pemberian remisi koruptor yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf adan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini apabila dicermati lebih dalam arti dari syarat pemberian remisi ini juga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pembatasan pengetatan pemberian remisi jugabertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tidak dibenarkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang perumusannya diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah. Jika pun dikehendaki ada pembatasan, seharusnya di lakukan dengan Undang - undang karena di sebutkan secara tegas bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang- undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang- undangan di bawahnya.
Syarat pengetatan pemberian remisi koruptor apabila tetap dipertahankan dan tidak mengubah aturan dari Undang - undang tentang Pemasyarakatan, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dikatakan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang - undang tentang Pemasyarakatan. Ini berarti dapat dikatakan bahwa kita melanggar konstitusi yang seharusnya mewajibkan kita semua menaati hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa Undang-undang tentang Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena seharusnya dalam melakukan pembatasan hak asasi narapidana kejahatan luar biasa khususnya korupsi, pengaturan khusus hak remisi koruptor juga harus diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan secara lebih rinci, bukan hanya sekedar terdapat syarat pemberian remisi koruptor yang diperketat dari aturan sebelumnyayang keluar dari norma dasar Undang- undang tentang Pemasyarakatan.
Oleh karena itu apabila terdapat pembatasan syarat pemberian remisi koruptor, maka hak narapidana berupa remisi yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan inipun juga harus diperbaiki klausul aturannya, sehingga terjadi harmonisasi antara Undang-undang tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak remisi bagi setiap narapidana dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur selebihnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang akan mendapatkan remisi.
2. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Diatur Dalam PP No 99 Tahun 2012 Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Pemidanaan
Didalam teori hukum pidana, dikenal setidaknya tiga teori dasar yang memberikan penggambaran mengenai tujuan pemidanaan, yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun, dalam penerapannya tidak ada penggunaan satu teori secara mutlak. Pada akhirnya berdasarkan teori-teori ini dan perkembangan zaman, disarikan tujuan pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan tindak pidana tertentu, serta memberikan suatu efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana.
Tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan mekanisme pengaturan para terpidana yang sesuai dengan karakter dan sifat masing-masing tindak pidana. Dalam hal ini, korupsi, telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan tindak pidana luar biasa, artinya disini diperlukan suatu penanganan yang luar biasa agar tujuan pemidanaan menjadi dapat terwujud. Namun, hal ini akan menjadi suatu angan-angan saja apabila negara tidak membuat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
kebijakan yang secara tergas terkait remisi korupsi. Remisi yang pada hakikatnya adalah pengurangan masa tahanan atau suatu “diskon” bagi terpidana.
Terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 34 (A) PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan terdapat dua pemikiran dalam hal itu.
Yang pertama jika pemberian remisi dikaitkan dengan salah satu teori pemidanaan yang dikenal adalah teori relatif, yang menekankan pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Dengan diberikan pemidanaan ini, diharapkan bahwa nantinya seorang pelaku kejahatan dapat berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi dan untuk memulihkan keseimbangan yang rusak karena dilakukannya kejahatan. Perubahan tujuan pemidanaan dari konsep balas dendam telah berubah di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga munculah sistem “kepenjaraan” baru yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Inti dari teori ini telah diadopsi didalam sistem permasyarakatan Indonesia sebagaimana dapat dilihat didalam bagian menimbang huruf (c), Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang menyatakan, “bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”
Dalam hal ini, pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia ditempatkan sebagai suatu motivasi untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak lagi sebagai hukum seperti dalam suatu sistem pemasyaraktan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana. Artinya, jika narapidana termasuk untuk tindak pidana korupsi benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak mendapat remisi.
Sedangkan pendapat kedua menyatakan, bahwa peraturan yang berlaku bagi terpidana korupsi ada syarat-syarat khusus sebelum mendapatkan remisi, namun sebenarnya syarat yang seperti apapun hendak dijadikan dasar remisi hanya akan membuat pencapaian tujuan pemidanaan terhambat. Pasalnya, korupsi yang pada hakikatnya adalah delik ekonomi yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri dilakukan berdasarkan keserakahan,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
dimana dengan mekanisme remisi maka akan ada perhitungan-perhitungan yang nantinya akan mempercepat seorang terpidana korupsi keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Perhitungan ini dapat dihitung secara ekonomis oleh koruptor, dan dibandingkan dengan jumlah korupsi yang telah dilakukan, akan membuat terpidana korupsi akan secara tenang menikmati masa tahanannya karena tahu adanya suatu percepatan yang dapat diterimanya akan membuat perhitungan uang hasil korupsi dibandingkan kerugian selama mendekam dalam masa tahanan tetap saja memberikan keuntungan. Belum lagi sistem lembaga pemasyarakatan dewasa ini yang memanjakan terpidana korupsi dengan fasilitas hotel berbintang.
Pada akhirnya, vonis pidana yang dijatuhkan hakim pada terpidana korupsi tidak akan tepat sasaran, karena efek jera yang hendak diberikan guna si terpidana korupsi melakukan perbaikan diri tidak tercapai, sebab terpidana tersebut dapat terus mengalami pengurangan masa tahanan dan tujuan pemidanaanpun tidak tercapai. Hal ini juga berlaku bagi para calon koruptor yang dengan melihat bahwa remisi akan menjadi alat untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan mudah sehingga anasir hukuman, yang berguna untuk menakut- nakuti sesorang agar tidak melakukan tindak pidana menjadi berkurang dan pada akhirnya ditakutkan peningkatan korupsi menjadi sulit dibendung. Selain itu, sebenarnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self-propelling adjusment menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan. Pengurangan masa tahanan yang akan mengurangi efek juga juga mengurangi esensi penting dari sistem pemasyarakatan yaitu masa tahanan adalah masa pembinaan, mengingat karakterikstik tindak pidana korupsi yang luar biasa ini.
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mana melindungi hak dari setiap warganya merupakan ciri dari suatu negara hukum. Perlindungan hokum yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya tiak memandang perbedaan agama, ras, etnik, suku, status hukum hingga status sosial, semua individu diperlakukan sama dan pemenuhan hak kepada warga negaranya tersebut. Setiap warga negara memiliki hak yang diperoleh dari negaranya termasuk hak yang mengacu pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
status hukum warga Negara tersebut. Meskipun status warga negara tersebut merupakan seorang terpidana negara tetaplah harus memberikan hak-haknya sebagai warga negara, negara tidak diperbolehkan membuat pengecualian dengan meniadakan hak narapidana melainkan haruslah melindungi hak tersebut tanpa terdapat pengecualian.
Remisi merupakan pengurangan hukuman yang diberikan oleh Negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu,bisa dikatakan sebagai hak namun juga terdapat sebuah kewajiban. Remisi memiliki kaitan dengan Lembaga Permasyarakatan khususnya dengan narapidananya. Remisi berasal dari bahasa latin yaitu remissio yang memiliki arti pengurangan atau potongan dari hukuman. Sedangkan menurut pengertian umunya remisi merupakan pengurangan, pembebasan hukuman sebagianatau keseluruhan dari hukuman terbatas bahkan hukuman seumur hidup.
Selain pengertian tersebut, Andi Hamzah menyatakan pendapatnya bahwa remisi merupakan pembebasan atau pengurangan hukuman baik sebagian atau seluruhnya menjadi hukuman tebatas dari hukuman seumur hidup yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Dalam sistem permasyarakatan remisi berarti diskon atau potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Narapidana kehilangan hak kemerdekaannya, namun negara tetap memberikan hak sebagai warga negara dan tetap melindungi hak asasinya. Masih ada hak-hak dari narapidana yang dilindungi oleh system permasyarakatan Indonesia, hak-hak tersebut antara lain yaitu : a. Hak untuk tetap melakukan kewajiban kepada Tuhan, yaitu beribadah;
b. Hak memperoleh perawatan jasmani maupun perawatan rohani;
c. Hak untuk memperoleh ilmu atau pendidikan;
d. Hak mendapatkan makanan yang layak untuk dimakan dan hak mendapatkan layanan kesehatan;
e. Hak untuk mengeluarkan segala keluhannya;
f. Hak mendapatkan berita atau informasi;
g. Hak memperoleh gaji atau upah atas pekerjaannya;
h. Hak untuk menerima tamu kunjugan;
i. Hak memperoleh cuti sebelum bebas;
j. Hak guna memperoleh bebas bersyarat;
k. Hak memperoleh kesempatan untuk berbaur dengan orang lain termasuk keluarga;
l. Hak memperoleh remisi;
m. Dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan regulasi.
Dalam menjalankan hak-hak narapidana, kepada narapidana yang dijatuhi vonis hukuman seumur hidup pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana yang bersangkutan untuk memperbaiki diri dan memiliki harapan menjadi sosok yang lebih baik untuk hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat akan menerimanya kembali. Selain hal tersebut, tujuan dari remisi adalah kebijakan untuk menciptakan sistem permasyarakatan yang sesuai dengan Standar Minimum Rules. Disamping hak-hak yang telah dikemukakan tersebut, selama menjalani masa penjara narapidana juga memiliki beberapa kewajiban, kewajiban-kewajiban yang dimaksud yaitu:
1. Wajib ikut kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga permasyaratakatan;
2. Berkewajiban mematuhi segala peraturan ketetiban serta keamanan yang ada di Lapas; 3. Berkewajiban bekerjasama dengan petugas yang ada di Lapas
Tujuan diadakannya pemberian remisi dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, yang mana tujuannya meliputi sebagai berikut :
1. Sebagai simulasi dan motivator serta sebagai alat untuk mengingatkan narapidana agar selama berada di Lembaga Permasyarakatan selalu bersikap baik;
2. Guna usaha untuk mengurangi efek negatif dan subkultural tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana efek dari kemerdekaan yang  dirampas. Jika dilihat dari psikologi, dengan memberikan remisi ini  kan memberikan pengaruh menekan tingkat frustasi atau stress terutama untuk narapidana residivis. Sehingga dapat mengurangi atau  bahkan mereduksi gangguan ketertiban atau keamanan di Rutan/LP,  seperti melarikan diri atau bentuk kerusuhan lainnya;
3. Diharapkan remisi yang diberikan pada hari-hari tertentu seperti hari besar keagamaan bisa memicu narapidana menyadari diri atau bertobat sesuai dengan tuntutan agama masing- masing. Sedangkan pemberian dan syarat diberikannya remisi terhadap narapidana menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999 diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut : a. Remisi Umum, yang mana remisi ini diberikan pada hari-hari tertentu, seperti hari peringatan proklamasi pada tanggal 17 Agustus.
b. Remisi khusus, remisi ini diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh terpidana, dan apabila dalam satu tahun terdapat hari besar lebih dari satu maka
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
yang dipilih oleh narapidana yaitu hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
c. Yang terakhir yaitu remisi tambahan, remisi ini diberikan kepada  narapidana apabila selama menjalani hukuman narapidana melakukan jasa kepada negara, atau narapidana telah melakukan perbuatan yang berguna/bermanfaat bagi negara atau bagi orang lainnya, atau juga  narapidana telah melakukan perbuatan yang membantu aktivitas  pembinaan Di Lembaga Permasyarakatan.
Sedangkan besaran yang bisa didapat oleh narapidana, antara lain yaitu :
A. Besar dari remisi umum, yaitu :
1. Satu bulan, apabila telah menjalani hukumannya selama 6-12 bulan;
2. Dua bulan, didapatkan oleh narapidana apabila narapidana telah menjalani hukuman selama 12 bulan atau lebih.
B. Syarat memperoleh remisi umum meliputi :
1. Merupakan warga binaan permasyarakatan yang sedang tidak  cuti menjelang bebas dari hukuman;
2. Sedang tidak menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman mati;
3. Narapidana sedang tidak menjalani pidana pengganti denda;
4. Tidak dijatuhi hukuman disiplin;
5. Telah menjalani hukuman selama lebih dari enam bulan.
C. Remisi Umum diberikan pada:
1. Remisi tahun pertama diberikan sebesar satu bulan bagi  narapidana yang telah menjalani hukuman selama 6 sampai 12 bulan;
2. Kemudian diberikan remisi pada tahun kedua sebanyak tiga bulan;
3. Tahun berikutnya yaitu pada tahun ke tiga, narapidana diberikan  remisi sebanyak empat bulan;
4. Kemudian akan diberikan remisi sebanyak lima bulan pada tahun ke empat dan ke lima; 5. Serta pada tahun ke enam dan selanjutnya narapidana akan diberikan remisi selama enam bulan pada setiap tahunnya.
D. Besar dari remisi kusus, meliputi :
1. Mendapatkan remisi sebesar lima belas hari apabila telah menjalani hukuman selama enam sampai dua belas bulan
2. Diberikan remisi sebesar satu bulan apabila telah menjalani hukuman dua belas bulan atau lebih
E. Syarat agar memperoleh remisi khusus yaitu :
1. Narapidana sedang tidak cuti karena mendekati hari bebas
2. Tidak dijatuhi hukuman disiplin atau bebas dari hukuman disiplin
3. Sudah melewatimasa hukuman selama enam bulan atau lebih
4. Narapidana tidak sedang menjalani hukuman seumur hidup atau mati.
5. Narapidana tersebut tidak sedang menjalani pidana denda
F. Pelaksanaan remisi kusus sebagai :
1. Remisi akan diberikan selama lima belas hari pada tahun pertama apabila narapidana telah melaksanakan hukuman selama enam bulan
2. Remisi diberikan selama satu bulan yaitu pada tahun kedua dan ketiga
3. Remisi akan diberikan selama satu bulan lebih lima belas hari pada tahun ke empat dan kelima
4. Kemudian pada tahun ke enam dan tahun-tahun selanjutnya remisi diberikan sebanyak dua bulan dan diperoleh setiap tahun dua kali.
G. Pemberian Remisi Khusus Dilaksanakan Pada Hari-hari:
1. Pada Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan anak pidana yang menganut agama Islam. 2. Bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, maka dilaksanakan pada Hari Raya Natal
3. Dilaksanakan pada setiap Hari Raya Nyepi jika yang dianut adalah agama Hindu 4. Dan bagi Narapidana dan anak narapidana yang beragama Hindu  maka pelaksanaan remisi kusus dilakukan pada Hari Raya Waisak.  Jika saat menjalankan hukuman diketahui narapidana melakukan  pindah agama, maka remisi akan diberikan dan dilaksanakan pada agama yang dianut sesuai dengan pendataan waktu pertama kali  dilakukan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan.
A. Besar dari remisi tambahan yaitu :
1. 1⁄2 dari remisi umum yang didapatkan oleh narapidana pada tahun tersebut yang mana narapidana telah berbuat jasa terhadap negara atau pada manusia lainnya.
2. 1/3 dari remisi umum yang didapatkan oleh narapidana yang telah berjasa membantu aktifitas kegiatan pembinaan yang ada di lapas
B. Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana yang :
1. Melaksanakan hukuman penjara sebagai hukuman pengganti
2. denda
3. Menjalani cuti karena mau bebas dari hukuman atau masa
4. hukumannya mau habis
5. tercatat dalam pelanggaran tata tertib dan dijatuhi hukuman disiplin
6. masih menjalani hukuman kurang dari enam bulan
C. Sedangkan syarat agar mendapatkan remisi tambahan yaitu sebagai berikut :
1. Tidak sedang mau bebas sehingga menjalani cuti menjelang bebas
2. Tidak sedang melakukan hukuman pengganti denda
3. Tidak mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati
4. Telah menjalani hukuman lebih dari enam bulan lamanya
5. Tidak dihukum hukuman kedisiplinan.
Masih terdapat bahasan mengenai remisi, yaitu Remisi Khusus yang bersyarat, Remisis Khusus yang tertunda, dan Remisi Tambahan. Remisi-remisi tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Permasyarakatan Nomor E.UM.01.10-130 Tahun 2001. Pada surat edaran tersebut dibahas mengenai :
a. Remisi Khusus Bersyarat
Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari-hari  besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak narapidana. Remisi khusus bersyarat ini merupakan remisi yang diusulkan jika narapidana dan anak pidana belum genap melaksanakan hukuman selama enam bulan dan memperlihatkan masa pidananya yang dihitung ketika masih pada tingkat penyidik dan tanggal pendataannya pada tingkat tersebut.
b. Remisi Khusus Tertunda
Remisi ini diberikan jika narapidana dan anak pidana telah memenuhi syarat substantif ketika hari besar keagamaan. Namun pada saat tersebut narapidana yang bersangkutan berada dalam statusyang mana menyebabkan yang bersangkutan pada saat itu tidakberhak mendapatkan remisi. Kemudian remisi yang menjadi haknya akan diusulkan saat status narapidana yang bersangkutan telah  mendapatkan kekuatan hukum yang mana telah dieksekusi oleh JPU.
Di Indonesia, pemberian remisi dilakukan dengan cara :
1. Dilakukan dengan cara bertahap, hal ini supaya pembinaan betul-betul dipahami dengan benar dan meresap pada jiwa narapidana sehingga diharapkan mampu menciptakan landasan moral yang baik. Pemahaman akan pemidanaan yang telah meresap kedalam jiwa diharapkan mampu untuk meredam keinginan untuk melakukan kejahatan kelak dimasa yang akan datang ketika narapidana telah keluar dari tahanan dan berbaur dengan masyarakat. Diharapkan  pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika narapidana masih  menjalankan hukuman dapat dijadikan sebagai pelajaran yang sangat  berharga, sehingga dengan diadakannya pemberian remisi secara bertahap ini diharapkan bisa mencapai sasaran yang mana menginginkan bagi pelaku kejahatan untuk merubah dirinya menjadi sosok yang lebih baik dengan didasari moral dan jiwa yang tenang lagi kokoh.
2. Sedangkan yang kedua adalah pemberian remisi secara bertingkat,  hal tersebut ditujukan untuk memperlihatkan jika ketekunan dalam  mentaati peraturan pemerintah melalui Lapas semakin baik. Selain itu diharapkan pada narapidana yang telah lama menjalani pembinaan supaya kesadarannya lebih baik daripada narapidana  yang baru saja menjalani pemidanaan. Bagi narapidana yang divonis dengan hukuman seumur hidup, maka syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan remisi yakni dengan mengganti atau merubah menjadi hukuman pidana sementara yang awalnya adalah hukuman seumur hidup. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat 1-4 Keppres No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang mana menyebutkan antara lain sebagai berikut :
1. Narapidana yang bersangkutan harus mengajukan permohonan  mengenai penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada Presiden RI lewat Menteri Hukum Dan Perundang-undangan;
2. Syarat narapidana yang berhak mengajukan permohonan hukuman  sementara yaitu bahwa narapidana yang bersangkutan telah menjalani hukuman paling sedikit lima berturut- turut dengan lama hukuman  penjara 15 tahun serta narapidana harus memiliki catatan berperilaku baik;
3. Tata cara permohonan untuk merubah dari hukuman pidana penjara  seumur hidup menjadi hukuman pidana sementara lebih detail diatur oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan;
4. Presidenlah yang menetapkan perubahann atas pidana penjara seumur hidup menjadi hukuman pidana sementara. Remisi atau bisa disebut juga sebagai pengurangan hukuman
merupakan hak bagi narapidana, hak tersebut diatur dalam UU Tentang Permasyarakatan kususnya terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i. Remisi bisa didapatkan oleh semua narapidana tanpa pengecualian selama narapidana tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan untuk menerima remisi, syarat-syarat tersebut diatur pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan bmengatur mengenai remisi bagi narapidana tindak kejahatan korupsi. Dengan adanya peraturan remisi bagi narapidana korupsi yang diatur berbeda atau diatur tersendiri bukanlah untuk mendiskriminasikan kejahatan tersebut melainkan ditujukan untuk mengimbangkan jenis kejahatan yang ada, sudah menjadi kesepakatan umum bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary yang berdampak besar pula pada negara, keuangan negara, dan masyarakat. Sehingga wajar apabilaterdapat pengaturan sendiri mengenai kejahatan korupsi mengingat kejahatan tersebut merupakan masalah terbesar di negara ini yang sulit untuk diberantas. Dengan begitu syarat penerimaan remisi diperketat dalam PP No. 99 Tahun 2012 memanglah wajar guna mencegah narapidana korupsi untuk bebas dengan mudah. Sebenarnya apabila dilihat lebih lanjut dengan sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pembuatan PP No. 99 Tahun 2012 tidaklah melihat aturan mengenai pembuatan Undang-Undang yang terdapat pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini diungkapkan karena melihat aturan yang ada dalam PP tersebut bertentangan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan. Sehingga antara kedua pengaturan tersebut terdapat kontradiksi yang mana peraturan yang lebih rendah tidak sejalan atau tidak megikuti peraturan yang lebih tinggi,padahal seharusnya pengaturan tersebut haruslah sejalan.
Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya penolakan terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak terpidana. Namun, yang dilakukan adalah pemberian standar yang lebih tinggi dalam pemberian remisi yang kemudian menghilangkan terpidana korupsi dari definsi terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi sebagai solusi untuk menangani permasalahan tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN
Jika kita melihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan, maka pengaturan syarat pemberian remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang – undang tentang Pemasyarakatan. Hal itu karena substansi yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang tentang Pemasyarakatan itu sendiri yang melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan disini secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan Pemerintah yang baru ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana karena adanya perbedaan syarat pemberian remisi yang signifikan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Oleh karena agar bisa terjadi suatu harmonisaasi perlu di adakannya perubahan klausul aturan pemberian remisi dalam Undang – undang Pemasyarakatan sehingga perubahan syarat pemberian remisi telah sejalan dengan maksud dari diberikannya hak remisi bagi narapidana dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan aturan syarat memperoleh remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Pemberian remisi bagi terpidana korupsi yan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Pandangan yang pro terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi melihat bahwa remisi merupakan hak dasar setiap terpidana yang harus dijamin akses terhadap haknya oleh Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan tujuan pemidanaan relatif. Bahkan sesungguhnya, pencabutan hak remisi bagi terpidana korupsi merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap terpidana. Pandangan yang kontra terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi mendasari pendiriannya berdasarkan kategorisasi korupsi sebagai tindak pidana luar biasa yang membutuhkan cara penanggulangan yang luar biasa pula. Di sisi lain, terdapat cara pandang bahwa pemberian remisi bagi terpidana korupsi justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan dari segi masa pembinaan di dalam lembaga permasyarakatan

## DAFTAR PUSTAKA
Albab,  U.  (2009).    to  Z  Korupsi:  Menumbuhkembangkan  Spirit  ntikorupsi.  Surabaya:  Jaring Pena. (n.d.).
Ali, M., & Yuherawan, D. S. B. (2021). Delik-Delik Korupsi. Jakarta Timur: Sinar Grafika. (n.d.). Durkheim, E. (1999). Law in Moral Domain. New Haven: Yale University Press. (n.d.).
Humas FH UI. (2021). Vonis Pinangki Drakor Bergenre Komedi Oleh Heru Susetyo, SH., LL.M.,
M.Si., Ph.D. Diambil 18 Juni 2022, dari 13 Juli 2021 website: https://law.ui.ac.id/v3/vonis- pinangki-drakor-bergenre-komedi-oleh-heru-susetyo-sh-ll-m-m-si-ph-d/. (n.d.).
Iluni S-3 FH UI. (2019). Diskursus Hukum untuk Kesejahteraan Rakyat. Depok: Kencana. (n.d.). Johnson, . S., & Simamora, R. (2004). Sosiologi Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. (n.d.).
Kejaksaan  RI.  (1995).  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Permasyarakatan.
(n.d.).
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (n.d.). Nurdjana,  I.  G.  M.  (2009).  Sistem  Hukum  Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi  (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi). Yogyakarta: Total Media. (n.d.).
Ocemadril.  (2011).  Remisi  Untuk  Koruptor?  Diambil  1  Juni  2022,  dari  15  September  2011 website: https://ocemadril.wordpress.com/2011/09/15/remisi-untuk-koruptor/. (n.d.).
Pemerintah Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jakarta: Sekretariat Negara. (n.d.).
Pemerintah Indonesia. (1999a). Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Jakarta. (n.d.).
Pemerintah Indonesia. (1999b). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara. (n.d.).
Pemerintah  Indonesia.  (2012).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  99  Tahun  2012  tentang Perubahan Kedua tas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara. (n.d.).
Podgorecki, ., & Whelan, C. J. (1987). Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum. Jakarta: Bina ksara. (n.d.).
Presiden  RI.  (1999).  Keputusan  Presiden  (KEPPRES)  No.  174  Tahun  1999  Tentang  Remisi. Jakarta: Sekretariat Negara. (n.d.).
Putri, . S. T. (2021). Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Pasal 34 dan 34  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) (Universitas 17 gustus 1945 Surabaya). Universitas 17 gustus 1945 Surabaya, Surabaya. Diambil dari http://repo. (n.d.).
Putri, . S. T. (2021). Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Pasal 34 dan 34  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) (Universitas 17 gustus 1945 Surabaya). Universitas 17 gustus 1945 Surabaya, Surabaya. Diambil dari http://repo. (n.d.).
Ridwan Zachrie, W. (2013). Korupsi mengorupsi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (n.d.).
Siagian, Y. O. (2018). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator (Universitas Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara.
Diambil dari https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6827. (n.d.). Sudarto. (1990). Fakultas Hukum UNDIP. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (n.d.).
Wijayanti,  I.  (2015).  Presentasi  berjudul:  “SOSIOLOGI  HUKUM  Dr.  Bambang  Widodo  Umar
Univer sitas Jayabaya.” Diambil dari https://slideplayer.info/slide/3202091/. (n.d.).