## INTERVENSI NEGARA KETIGA DAN PERAN INDONESIA BERSAMA ASEAN PADA PENYELESAIAN ISU LAUT CINA SELATAN (LCS)

## Muhammad Danang Prawira Hutama

## Abstract
This  paper  discusses  the development  of  the  issue  of  the  South China Sea (SCS), which until now it is still unclear the direction of its resolution, and over time finally got intervention from a third country, such  as  the  United  States  (US)  through  Freedom  of  Navigation Operations (FONOPS).  This  is  certainly  received  strong  opposition from China that the US action has violated the SCS boundary which is  claimed  as  China's  sovereign  territory.  Indonesia  as  an  ASEAN member country together with other ASEAN countries that claim SCS (Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam) is also working to resolve the SCS problem which is still in the process of discussion and signing of the draft SCS Code of Conduct (CoC) with China.

## Keywords: SCS, China, US, FONOPS

## Pendahuluan
Laut Cina Selatan (LCS) hingga kini masih menjadi salah satu isu  utama  di  kawasan  regional  dan  global  yang  penyelesaiannya membutuhkan  waktu  dan  upaya  yang  serius  dari  negara-negara claimant ,  dan  negara-negara  ketiga. Menurut media Jakarta  Greater (2016), Tiongkok mengklaim  sudah  menguasai  hampir  seluruh wilayah LCS (sekitar 90%) dan berhasil membangun fasilitas-fasilitas militer dan bangunan lainnya di beberapa kepulauan di LCS.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  berbagai  upaya  telah dilakukan untuk penyelesaian isu ini, yaitu dengan negosiasi bilateral khususnya  antara  Tiongkok  dengan  masing-masing  negara claimant , diskusi  multilateral  di  antara  negara-negara  ASEAN  (dalam  bentuk AIC  maupun  ARF),  penetapan Code  of  Conduct (CoC),  pengajuan  ke Permanent  Court  of  Arbitration (PCA),  tekanan-tekanan  oleh  Amerika
Serikat  (AS)  kepada  Tiongkok  melalui Freedom  of  Navigation Operations (FONOPS),  maupun  campur  tangan  oleh  negara-negara ketiga.  Namun  demikian  tidak  ada  satupun  upaya-upaya  tersebut yang berhasil menghentikan pembangunan Tiongkok di LCS, bahkan sebaliknya  Tiongkok  justru  merasa  tertantang  sehingga  sampai  kini Tiongkok terus melakukan pembangunan di LCS yang berakibat pada meningkatnya ketegangan situasi di LCS.
Peran negara ketiga terutama AS dan persatuan ASEAN sangat diperlukan  dalam  penyelesaian  isu  LCS,  namun  hal  tersebut  hingga kini sangat sulit dilakukan karena adanya kepentingan yang mengikat dengan Tiongkok sehingga upaya penyelesaian isu LCS menjadi tidak maksimal.  Seperti  halnya  Filipina  yang  justru  bekerja  sama  dengan Tiongkok  melakukan  eksplorasi  di  LCS,  walaupun  mengalami hubungan yang pasang-surut (Batongbacal, 2018).
Semakin lama isu ini berlangsung maka posisi Tiongkok akan semakin kuat atas klaim LCS, sehingga berpotensi merebut lebih jauh kedaulatan negara-negara claimant lainnya  dan  bahkan  menutup kebebasan  bernavigasi  dan  akses  melintasi  LCS.  Selama  ancaman eksternal  masih  ada,  maka  Tiongkok  akan  terus  melanjutkan pembangunannya di LCS. Terkait strategi kebebasan bernavigasi, AS telah  mengerahkan segala  daya  upayanya  untuk  mendukung kebijakannya  di  LCS  dan  mengerahkan  kekuatan  militernya  untuk menandingi agresivitas Tiongkok di LCS. Sementara itu, Tiongkok juga telah mengerahkan segala daya upaya untuk melindungi wilayah LCS yang  diklaim  sebagai  wilayah  kedaulatannya  melalui  strategi  " Carrot and Stick " dan dual-track approach 1 (Kemenlu Tiongkok, 2016). Hal ini telah  mengakibatkan  semakin  meningkatnya  rivalitas  Tiongkok-AS terutama terkait kebebasan bernavigasi di LCS.
1 Diusulkan  oleh  Brunei  dan  didukung  oleh Tiongkok, yang  pada  intinya  hubungan bilateral  yang  menguntungkan  antara  Tiongkok  dan  negara-negara ASEAN claimant LCS.

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah  Tiongkok  dan  AS  saling  menyuarakan  perang  verbal terkait  masalah  LCS  dengan  tujuan  membentuk  opini  publik  yang menguntungkan bagi masing-masing pihak dalam rangka mengambil kontrol  penuh  bagi  perkembangan  di  LCS (Seminar  oleh perwakilan Pemerintah  Taiwan,  2019). Pemerintah  AS  melalui  pejabat  tinggi negara  AS  di  antaranya  Wakil  Presiden  AS  Mike  Pence, National Security  Advisor John  Bolton, Secretary  of  State Mike  Pompeo  telah mengkritik  Pemerintah  Tiongkok  atas  militerisasi  di  LCS  dan menuduh  bahwa  Tiongkok  tidak  menghormati  hukum  internasional, serta  berupaya  memonopoli  sumber  daya  maritim.  Para  pejabat  AS tersebut  juga  menekankan  kepada  negara-negara  Indo-Pasifik  untuk menyuarakan  penentangan  terhadap  pemaksaan  klaim  Tiongkok  di LCS (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).
Pemerintah Tiongkok mendesak AS untuk tidak melakukan campur tangan militer di LCS, termasuk merusak stabilitas hubungan kerja  sama  yang  baik  antara  Tiongkok  dan  ASEAN.  Tiongkok beralasan bahwa militerisasi di LCS disebabkan oleh adanya aktivitas AS  di  kawasan  yang  merugikan  Tiongkok (Storey,  2012). Pemerintah Tiongkok mengungkapkan bahwa penting bagi negara Tiongkok untuk meningkatkan  fasilitas  pertahanan  dan  memperkuat  keamanan  di pulau-pulau buatan untuk merespon tindakan-tindakan provokatif AS (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).

## Aktivitas AS di LCS
Pemerintah  AS  memperkuat  kehadiran  militernya  untuk menentang  ekspansi  Tiongkok  dengan  meningkatkan  frekuensi aktivitas kebebasan bernavigasi
( Freedom of Navigation Operation /FONOPS)  di  perairan  LCS.  AS  telah  melakukan  lima  misi FONOPS  di  LCS  pada  tahun  2018  lalu  dengan  rata-rata  2,5  bulan sekali.  Sedangkan  di  tahun  2019,  Pemerintah  AS  melakukan  empat
misi  FONOPS  dari  Januari  hingga  Agustus  dengan  rata-rata dua bulan  sekali.  Militer  AS  juga  melakukan  latihan  militer  bersama Inggris  dan  Jepang  (di  bulan  Juni  2019) (Seminar  oleh  perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).
Pemerintah AS meyakinkan negara-negara di kawasan dengan komitmen keamanan, dengan terus melanjutkan komitmen AS untuk menjamin keamanan regional di LCS. Upaya-upaya AS baru-baru ini adalah mengklarifikasi bahwa LCS berada di bawah perlindungan US- Philippines  Mutual  Defense  Treaty .  Selain  itu,  AS  juga  meningkatkan kerja  sama  keamanan  maritim  dengan  negara-negara  sekitar  LCS dalam bentuk mengirim kapal patroli dan drone ke beberapa wilayah seperti  Indonesia,  Vietnam,  dan  Malaysia (Seminar  oleh  perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).
AS  telah  mengerahkan  beberapa  kapal  perangnya  di  perairan LCS sebagai bentuk kebebasan navigasi, yaitu:
1. Pada  Januari  2019,  kapal  perusak  USS  McCampbell berlayar sejauh 22 km dari Kepulauan Paracel.
2. Pada  12  Februari  2019,  kapal  perang  USS  Spruance dan USS Preble berlayar sejauh 22 km dari Kepulauan Spratly.
3. Pada  6  Mei  2019,  USS  Preble  dan  USS  Chung  Hoon berlayar  sejauh  12  mil  laut  dari  Gugus  Karang  Gaven  dan Chigua di Kepulauan Spratly (Nansha).
4. Pada  7  Agustus  2019,  kapal  induk  bertenaga  nuklir USS Ronald Reagan berlayar di sekitar wilayah perairan LCS.
Pada  4  dan  14  Maret  2019  Angkatan  Udara  Pasifik  AS  telah mengirim  dua  pesawat  pembom  B-52H  Stratofortress  dari  Guam  ke wilayah  LCS  dalam  rangka  latihan  rutin.  Dua  operasi  penerbangan tersebut  merupakan  bagian  dari  misi  " Continuous  Bomber  Presence " yang  dijalankan  Komando  Pasifik  AS  sejak  lama.  Misi  tersebut bertujuan  untuk  menjaga  kesiapan  pasukan  AS  dan  sudah  sejalan
dengan  hukum  internasional. AS  secara  rutin  melakukan  operasi  di LCS  untuk  mendukung  sekutu  demi  Indo-Pasifik  yang  bebas  dan terbuka (Cronin dan Kaplan, 2012).
Pada 6-8 Mei 2019, AS melaksanakan latihan militer gabungan dengan  Jepang,  India,  dan  Filipina  di  perairan  LCS.  Latihan  ini melibatkan  kapal  penghancur  Rudal  AS (USS  William  P  Lawrence), kapal  induk  Jepang  (Izumo),  dua  kapal  Angkatan  Laut  India  (kapal penghancur  INS  Kolkata  dan  kapal  tanker  INS  Shakti),  serta  kapal patroli  laut  Filipina (VOA  Indonesia,  2019). AS  akan  menjual  34 pesawat  pengintai  tanpa  awak  ( ScanEagle )  ke  Malaysia,  Indonesia,
Filipina,  dan  Vietnam  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan pengawasan intelijen terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan di kawasan  LCS. Pengerjaan  peralatan  tersebut  diperkirakan  akan selesai pada Maret 2022. Dari total 34 drone , Malaysia akan membeli 12  unit,  Indonesia  dan  Filipina  8  unit,  dan  Vietnam  6  unit (VOA Indonesia, 2019).
Negara  ketiga  seperti  AS  menyatakan  akan  membela  Filipina jika  kapal-kapal  mereka  dihadang  atau  diserang  oleh  Tiongkok  di kawasan  LCS.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  perlindungan  kepada Filipina  dan  negara-negara claimant lainnya  agar  dapat  melindungi kedaulatan, perekonomian, dan keamanan nasionalnya dari Tiongkok.
Manuver  beberapa  kapal  Angkatan  Laut  AS  di  LCS  semakin meningkat  dalam  beberapa  bulan  terakhir  di  tahun  2019  ini  seiring dengan  meningkatnya  jumlah  misi  kebebasan  navigasi  di  LCS.  Hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan antara AS dengan Tiongkok. Namun demikian, dengan adanya klaim bahwa patroli Angkatan Laut AS  di  LCS  hanya  untuk  menentang  klaim  maritim  yang  berlebihan dan menjaga akses ke perairan, sehingga kecil kemungkinan negara- negara di kawasan lainnya seperti Brunei, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan  Vietnam  untuk  menentang  keberadaan  kapal  perang  AS  di wilayah perairan LCS.
Kehadiran  militer  AS  di  LCS  bertujuan  untuk  membantu memberikan  keamanan  dan  stabilitas  yang  mendorong  pembicaraan diplomatik. AS berkeyakinan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat  mendominasi  wilayah  Indo-Pasifik.  Oleh  karena  itu,  AS bertindak tegas terhadap agresifitas Tiongkok di perairan LCS (Fravel, 2012). Sementara itu, Tiongkok menilai bahwa kebebasan bernavigasi tidak  boleh  digunakan  untuk  melanggar  hak-hak  negara  lain. Kebebasan  bernavigasi  adalah  konsep  yang  diakui  secara  luas  oleh komunitas  internasional,  namun  tidak  boleh  digunakan  AS  sebagai alasan untuk melanggar hak dan kepentingan negara-negara kawasan LCS yang sah (Jinlong, 2019).

## Aktivitas Tiongkok di LCS
Pemerintah Tiongkok meningkatkan dan memperkuat kegiatan deterrence terhadap militer AS melalui serangkaian aktivitas/tindakan seperti memerintahkan militer Tiongkok atau Peoples Liberation Army (PLA)  untuk  mengikuti  kapal  perang  AS  dan  memonitor  aktivitas mereka  di  LCS.  Selain  itu,  militer  Tiongkok  juga  secara  aktif melakukan latihan perang terkait pertahanan pulau-pulau buatan di LCS,  patroli  menggunakan  kapal  perang  dan  pesawat  tempur termasuk  menembakkan  Rudal  balistik  DF-21D  anti  kapal  laut  ke arah  perairan  LCS  untuk  pertama  kalinya (Seminar  oleh  perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).
Pemerintah Tiongkok mengandalkan dan berpegang pada " Dual Track  Approach "  untuk  menyelesaikan  masalah  LCS.  Pemerintah Tiongkok menggunakan kesempatan sebagai penyelenggara konferensi internasional,  seperti second  Belt  and  Road  Forum  for  International Cooperation untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara claimant LCS,  dan  kemudian  berdiskusi  dengan  mereka  terkait kemungkinan  mengadakan  kerja  sama  ekonomi  dan  kerja  sama eksplorasi  minyak  di  perairan  LCS.  Pemerintah  Tiongkok
memanfaatkan pembacaan pertama dari single draft negotiating text of the  Code  of  Conduct (CoC)  pada  24  Juli  2019  untuk  mengurangi peningkatan  campur  tangan  AS  di  LCS  dan  untuk  menstabilkan negara-negara kawasan di sekitar Tiongkok (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).
Tiongkok  berhasil  melakukan  pembangunan  yang  pesat  di beberapa  pulau  di  LCS  di  antaranya  di  Kepulauan  Paracel  (Pulau Woody/Yongxing, Tree/Zaoshu, dan Drummond/Jinqing), Fiery Cross , Mischief Reefs , dan Subi Reefs yang akan dibangun kota-kota pulau.
Pulau  Woody  menjadi  patokan  ( blue  print )  bagi  Pemerintah  Tiongkok untuk membangun fasilitas-fasilitas di pulau-pulau lainnya. Tiongkok menyiagakan  Rudal  balistik  Dong  Feng  (DF)-26  di  perairan  LCS sebagai upaya untuk menangkal ancaman AS (Heydarian, 2019).
Pada  6  Maret  2019,  kapal  militer  Tiongkok  telah  menabrak kapal  penangkap  ikan  Vietnam  di  Kepulauan  Paracel  yang mengakibatkan  tenggelamnya  kapal  milik  Vietnam.  Namun Tiongkok memberikan  tanggapan  dengan  mengatakan  bahwa  kapalnya berusaha  menyelamatkan  satu  kapal  Vietnam  yang  karam (Haryono, 2019).
Pada  April  2019,  Angkatan  Laut  Tiongkok  melaksanakan latihan terbesar dalam sejarah yang ditunjukkan oleh citra satelit AS terdapat  pengerahan empat jet tempur J-10 oleh Tiongkok ke pulau Woody (Aditya,  2019). Center  for  Strategic  and  International  Studies (CSIS) dan Pusat Studi Pertahanan atau Center for Advanced Defense Studies (C4ADS)  menyatakan  bahwa  kapal  laut  Tiongkok  (tiga  kapal penjaga pantai yang dioperasikan oleh Badan Survei Geologi Tiongkok dan Vietnam (Haiyang Dizhi 8) melakukan aksi saling hadang di dekat area kawasan minyak lepas pantai di LCS dan di dekat ZEE Vietnam.
Xi  Jinping  memerintahkan  dan  menegaskan  untuk melakukan segala cara dan upaya untuk mengamankan kepentingan, kedaulatan,  dan  klaim  Tiongkok  di  LCS.  Sikap  Xi  Jinping tersebut
dimaksudkan untuk melawan tekanan militer dan diplomatik dari AS dan  sekutu-sekutu  utamanya  (Jepang,  Australia,  dan  Perancis), karena telah melakukan kebebasan navigasi dan operasi penerbangan untuk menantang klaim Tiongkok di LCS.
Tiongkok  sedang  berupaya  memblokir  upaya  Filipina memperbaiki  fasilitas  strategis  di  Pulau  Thitu  yang  sedang diperebutkan  oleh  kedua  negara,  yang  berpotensi  terjadi  bentrokan baru  di  LCS.  Hal  ini  terjadi  setelah  Tiongkok  sepakat  mengeluarkan bantuan investasi miliaran dolar kepada Filipina (Heydarian, 2019).
Pemerintah  Tiongkok  berencana  membangun  20  unit  PLTN terapung di LCS khususnya di Kepulauan Paracel dan Spratly dengan dana  sebesar  US$14  milyar  yang  akan  berfungsi  penuh  pada  tahun 2021.  Selain  dimanfaatkan  untuk  sumber  energi  dan  penerangan, PLTN tersebut juga berfungsi untuk mempercepat eksploitasi minyak, gas alam, dan mineral mudah terbakar yang ditemukan di dasar laut (Hardoko, 2016).
Secara umum, baik Tiongkok maupun AS telah meningkatkan kekuatan  dan  aktivitas  militernya  di  kawasan  dan  keduanya  telah melakukan  latihan  militer  skala  besar,  sehingga  menandakan kompetisi  dan  rivalitas  yang  kuat  di  kawasan  perairan LCS. Peningkatan rivalitas Tiongkok-AS telah mengakibatkan situasi di LCS lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Berdasarkan hasil seminar oleh  perwakilan  Pemerintah  Taiwan (2019), dampak  dari  strategi rivalitas dan kompetisi Tiongkok-AS pada isu LCS adalah:
a. Kebijakan  Pemerintah  AS  pada  isu  LCS  berkembang semakin  tegas  dan  semakin  banyak  pendekatan  militer  yang digunakan AS di LCS dengan tujuan memulihkan kepercayaan negara-negara  kawasan  terhadap  komitmen  keamanan  AS  di kawasan.
b. Meyakinkan dunia bahwa AS berada pada posisi yang dominan melawan dan menekan ekspansi Tiongkok di LCS.
c. Walaupun  mendapat  tekanan  dari  AS,  namun Tiongkok  terus  mengadopsi  " Dual  Track  Approach "  dan  strategi
" Carrot  and  Stick "  dalam  mengatasi  isu  LCS  dan  terus meningkatkan  operasi  militer  untuk  mempertahankan  klaim dan  kepentingan  maritim  Tiongkok,  serta  menunjukkan  rasa percaya diri Tiongkok kepada dunia dalam mengatasi isu LCS.
d. Tiongkok dan AS sama-sama melihat isu LCS sebagai
battleground untuk  kompetisi  kekuatan  dan  kekuasaan,  dan keduanya  telah  meningkatkan  kekuatan  militer  untuk melindungi kepentingannya. Hal ini mengakibatkan peningkatan  persaingan  Tiongkok-AS.  Sementara  itu,  negara- negara  di  sekitar  perairan  LCS  juga  memperkuat  keamanan kedaulatannya,  sehingga  mengakibatkan  situasi  regional  yang kompleks dan tidak nyaman.
Kompetisi  dan  rivalitas  Tiongkok-AS  diperkirakan  akan mengakibatkan  konfrontasi  yang  lebih  besar  di  antara  keduanya  di masa  depan.  Adapun  tiga  peristiwa  utama  yang  perlu  untuk  terus diikuti perkembangannya adalah:
a. Bahwa  Tiongkok  saat  ini  mendorong  pelaksanaan pembacaan  kedua  dari single  draft  negotiating  text  of  CoC , dengan  tujuan  tidak  untuk  demiliterisasi  LCS  tetapi  untuk memecah belah negara-negara ASEAN dalam rangka mencegah mereka untuk beraksi secara kolektif terkait CoC.
b. Pelaksanaan latihan maritim gabungan antara AS dan ASEAN yang telah dilaksanakan pada 2 September 2019 dalam rangka  memperkuat  kerja  sama  militer  dan  meningkatkan tingkat  kepercayaan  AS  dengan  negara-negara  ASEAN. Bagaimanapun juga Tiongkok tidak berkenan atas dilaksanakannya  latihan  militer  gabungan  tersebut,  sehingga dikhawatirkan  semakin  memicu  peningkatan  militerisasi Tiongkok di LCS.
c. Konfrontasi  maritim  kemungkinan  dapat  terjadi antara  Tiongkok  dan  negara-negara claimant LCS  lainnya, terutama  dalam  hal  perebutan  wilayah  eksplorasi  minyak  di perairan LCS.
d. Strategi  kompetisi  Tiongkok-AS  pada  isu  LCS  akan mengakibatkan  konfrontasi  dua  kubu,  yaitu  Jepang,  Australia, Inggris, dan Perancis akan berada di kubu AS dan membentuk kelompok  anti-Tiongkok.  Sedangkan  Tiongkok  kemungkinan akan  mendekat  ke  Rusia  dan  mengintensifkan  latihan  militer gabungan untuk meng- counter AS dan aliansinya di LCS.

## Aktivitas terkini Negara-Negara Claimant LCS
Pada  April  2019,  Filipina  mengadukan  Xi  Jinping  ke International  Criminal  Court (ICC)  di  Den  Haag  sebagai  upaya menggunakan  hukum  internasional  untuk  memeriksa  impunitas Tiongkok  di  LCS (The  Guardian,  2019). Rodrigo  Duterte  mengkritik Tiongkok atas klaim wilayah udara di pulau-pulau buatan di LCS, dan tetap  menganggap  bahwa  wilayah  udara  di  pulau-pulau  buatan tersebut  adalah  wilayah  internasional.  Kritik  Duterte  tersebut dilatarbelakangi  oleh  peringatan  tentara  Tiongkok  untuk  mengusir setiap pesawat yang melintasi wilayah udara kepulauan LCS (Perdana, 2019). Pada Februari 2019, Vietnam mengerahkan armada nelayan di garda terdepan di sekitar Laut Natuna Utara untuk menjaga klaimnya atas LCS. Selain itu, Vietnam juga melakukan pembangunan di Pulau Spratly,  di  antaranya  memperpanjang  landasan  pesawat  dari  2.500 kaki menjadi 3.300 kaki (Sevastopulo, 2016).

## Status Indonesia dalam Isu LCS
Indonesia  tidak  termasuk negara claimant LCS,  namun  dapat berperan sebagai pihak ketiga, karena Indonesia merupakan anggota ASEAN di mana mayoritas negara-negara claimant LCS adalah negara-
negara  ASEAN,  serta  memiliki  hubungan  bilateral  yang  baik  dengan Tiongkok.  Namun  demikian,  Indonesia  memiliki  perselisihan  dengan Tiongkok  dan  Vietnam  terkait  Laut  Natuna  Utara  yang  diklaim  oleh Tiongkok termasuk dalam nine dashed lines .
Antara  Indonesia  dengan  Tiongkok,  perselisihan  ini  berakibat pada ditabraknya kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh kapal penjaga pantai  Tiongkok di Laut Natuna Utara. Masalah  ini  kemudian  tidak  berkepanjangan  dan  kedua  negara berhasil  mencari  jalan  tengah  sehingga  hubungan  bilateral  tetap berjalan baik hingga saat ini (Ferguson, 2019).
Sedangkan  antara  Indonesia-Vietnam,  perselisihan  ini disebabkan  oleh  belum  adanya  kesepakatan  terkait  Zona  Ekonomi Eksklusif kedua negara. Kasus terbaru terjadi pada April 2019, yaitu dua  kapal  pengawas  Vietnam  menabrak  lambung  kapal  TNI  AL  (KRI Tjiptadi-381)  di  Laut  Natuna  Utara,  ketika  kapal  TNI  AL  mencoba menghalau  kapal  penangkap  ikan  Vietnam  yang  mengambil  ikan  di perairan  tersebut (Wijaya,  2019). Pemerintah  Indonesia  memperkuat kehadiran  TNI  di  Laut  Natuna  Utara  dan  berencana  untuk menerapkan  sistem  pertahanan  udara Skyshield buatan  Swiss  di Kepulauan  Natuna  untuk  menangkal  klaim  Tiongkok  atas  kekayaan cadangan minyak dan gas di perairan Laut Natuna Utara.

## Peran  Indonesia bersama ASEAN pada  Upaya  Penyelesaian Isu LCS dan Perkembangan CoC LCS
Dalam  upaya  menyelesaikan isu  LCS,  Indonesia  bersama ASEAN  menginginkan  agar  ketegangan  di  LCS  dapat  segera  mereda dan menghimbau kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri agar tidak memperkeruh suasana serta tidak meningkatkan tensi ketegangan  di  LCS. Dalam  sejarahnya, pada  4  November  2002, Indonesia bersama ASEAN dan Tiongkok telah membuat Declaration of Conduct (DoC). Deklarasi  tersebut  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah
Indonesia,  terutama  Menteri  Luar  Negeri  RI  bersama  Menteri  Luar Negeri  negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya  untuk  menyepakati ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea pada 20 Juli 2012 agar tidak terjadi perbedaan sikap dan pendapat.
Kemudian bentuk  peran  aktif  Indonesia  dan ASEAN lainnya di  LCS  adalah  dengan  menyelenggarakan  kegiatan workshop setiap tahun  yang  bertemakan    " Managing  Potential  Conflicts  in  the  South China  Sea "  yang  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  1990.
Penyelenggaraan workshop tersebut merupakan bagian dari preventive diplomacy agar tercipta kepercayaan  di antara  negara-negara  yang terlibat    dalam    konflik  dan    mencegah    konflik    agar    tidak  terjadi secara  berkelanjutan.
ASEAN dan Tiongkok sudah lebih dari satu dekade membahas mengenai  CoC,  dan  perkembangan  terakhir  Tiongkok  menyatakan ingin  menyelesaikan  negosiasi  CoC  dalam  waktu  tiga  tahun. ASEAN menyambut  baik  niat  Tiongkok  tersebut  dan  ingin  segera menyelesaikan negosiasi terkait CoC dengan Tiongkok.
Terdapat  perkembangan  positif  terkait  perundingan  negosiasi Code  of  Conduct (COC)  LCS,  bahwasanya  pada  24  Juli  2019  di Penang,  Malaysia  pihak  ASEAN  dan  Tiongkok  baru  saja menyelesaikan putaran pertama pembacaan negosiasi draft CoC LCS (Dante,  2019).  Hal  ini  merupakan  suatu  progres  yang  baik  dan  jika CoC  sudah  disepakati  sepenuhnya,  maka  akan  dapat  membantu mengatasi situasi dan mengatur tata perilaku di LCS, khususnya bagi negara-negara claimant .
Usai  putaran  pertama  pembacaan draft CoC  LCS  selesai, kemudian  akan  dilanjutkan  dengan  negosiasi  putaran  kedua  dan ketiga  di  tahun-tahun  selanjutnya. Salah  satu  hal  yang  masih dinegosiasikan  adalah  sifat  dari  CoC  itu  sendiri,  apakah  akan mengikat  secara  hukum  atau  tidak. COC  dinilai  penting  untuk disepakati oleh Tiongkok, ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya
di  kawasan  LCS  untuk  mendapatkan  kesepahaman,  kesepakatan dalam  membangun  kepercayaan  di  antara  negara-negara claimant . COC  tidak  membahas  perselisihan  teritorial,  melainkan  kesepakatan mengenai cara mengelola atau mencegah potensi konflik dan krisis di LCS.  CoC  fokus  untuk  membangun  kepercayaan  melalui  berbagai kerja sama dan kolaborasi antara ASEAN dan Tiongkok.
Adapun  Filipina  sempat  mengusulkan  penyelesaian  isu  LCS melalui skema ASEAN-X, yang berarti penyelesaian sengketa tersebut hanya dilakukan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang terlibat  sebagai claimant  state . Namun  demikian  usulan  tersebut ditentang  oleh  Vietnam  dan  beberapa  negara  ASEAN  lainnya karena tidak  sesuai  dengan asas komunike  bersama ASEAN (Diskusi perwakilan negara-negara ASEAN membahas isu LCS, 2019).

## Kesimpulan
Situasi terkini di LCS dapat dilihat dari perkembangan strategi kompetisi  dan  rivalitas  antara  Tiongkok  dan  AS. Masalah  LCS tampaknya  telah  berevolusi  dari  konfrontasi  antara  negara-negara claimant dan Tiongkok menjadi konfrontasi langsung antara Tiongkok dan AS. Jika persaingan antara Tiongkok dan AS masih berlangsung, tantangan  keamanan  dan  ancaman  adalah  keprihatinan  utama  di wilayah  ini,  sehingga membawa  dampak  pada  sentralitas  dan kesatuan  ASEAN. Masa  depan  situasi  di LCS mungkin  lebih  buruk jika  ada  pihak  yang  mencoba  membawa  kekuatan  besar lainnya ke dalam masalah ini.
Kekuatan  besar  di  luar  kawasan,  seperti  AS  semakin  terlibat dan berperan penting untuk mempertahankan stabilitas maritim, dan negara-negara  di  sekitar  perairan  LCS  juga  semakin  memperkuat keamanan  kedaulatannya  sehingga  berpotensi  memicu  konflik regional.
Melihat situasi dan kondisi LCS, Tiongkok tetap mendominasi wilayah perairan LCS (termasuk wilayah udaranya) untuk saat ini dan hingga waktu yang tidak ditentukan dengan terus melakukan pembangunan fasilitas sipil dan militer di setiap pulaunya.
Kapal-kapal perang  AS dan sekutunya  akan terus melakukan operasi kebebasan bernavigasi di wilayah LCS, sehingga akan semakin meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dengan AS dan sekutunya di kawasan. Tindakan dan aktivitas Tiongkok di LCS yang agresif akan semakin  memperkecil  kemungkinan  upaya  penyelesaian  damai  LCS melalui CoC. Terkait dengan perkembangan CoC yang saat ini hanya berupa draft yang harus melalui beberapa putaran selama bertahun- tahun,  diperkirakan  Tiongkok  akan  cenderung  memperlama  proses penyelesaian CoC, sehingga jikapun CoC telah selesai maka ketika itu Tiongkok  sudah  berhasil  menguasai  sepenuhnya  wilayah  LCS  dan kemungkinan akan menolak segala kesepakatan yang tertuang dalam CoC. Situasi  di  LCS  akan  memaksa  negara-negara claimant dan negara-negara  yang  memiliki  kepentingan  di  LCS  untuk meningkatkan  kemampuan  militernya,  sehingga  akan  memunculkan perlombaan senjata di kawasan.

## Daftar Pustaka
Aditya,  Jun.  2019. China  Tempatkan  Jet  Tempur  di  Pulau  Sengketa . Melalui: https://www.kbknews.id/2019/06/21/china-
tempatkan-jet-tempur-di-pulau-sengketa/ [18 Agustus 2019]. Batongbacal,  Jay.  2018. A  Closer  Look  at  China’s  Proposal  for  Joint Exploration with the Philippines . Melalui: https://amti.csis.org/closer-look-chinas-proposal-joint- exploration-with-philippines/ [1 September 2019].
Berlianto. Citra Satelit Tunjukkan China Kerahkan Jet Tempur di Pulau Sengketa .
Melalui:
https://international.sindonews.com/read/1413436/42/citra-
satelit-tunjukkan-china-kerahkan-jet-tempur-di-pulau- sengketa-1561070891 [1 Oktober 2019].
Buzan,  Barry  dan  Hansen,  Lene.    2009. The    Evolution    of International  Security Studies . New York: Cambridge University Press.
CNN Indonesia. Tolak Klaim China, Kapal Perang AS Berlayar di LCS . Melalui: https://www.cnnindonesia.com/internasional/2019052014465 8-113-396499/tolak-klaim-china-kapal-perang-as-berlayar-di- lcs [5 September 2019].
Creswell,  John  W.  2007. Qualitative  Inquiry  and  Research  Design . London: SAGE Publications.
Cronin,  Patrick  M.  dan  Kaplan,  Robert  D.  2012. Cooperation  from Strength: U.S. Strategy and the South China Sea . Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).
Dante, Valerle. 2019. Putaran pertama negosiasi draf COC LCS ASEAN- China rampung . Melalui: https://www.alinea.id/dunia/putaran-pertama-negosiasi-draf- coc-lcs-asean-china-rampung-b1Xj59lUb [2 Oktober 2019].
Dutton,  Peter  A.  2012. Cracks  in  the  Global  Foundation:  International Law  and  Instability  in  the  South China  Sea .  Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).
DW. 2017. Cina Minta AS Tidak Ikut Campur Konflik Laut Cina Selatan .
Melalui: https://www.dw.com/id/cina-minta-as-tidak-ikut- campur-konflik-laut-cina-selatan/a-37252821 [4 Oktober 2019]. Ferguson,  Emily.  2019. Indonesia  dan  China  Dipastikan  Bentrok karena Laut China Selatan . https://www.matamatapolitik.com/news-china-dan-indonesia- dipastikan-akan-bentrok-atas-laut-china-selatan/ [6 September 2019].
Fravel, M. Taylor. 2012. Maritime Security in the South China Sea and the Competition over Maritime Rights . Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).
Hardoko,  Ervan.  2016. China  Berencana  Bangun  Armada  PLTN
Terapung . Melalui: https://internasional.kompas.com/read/2016/04/26/0731033
1/China.Berencana.Bangun.Armada.PLTN.Terapung [30 September 2019]. Hardoko,  Ervan. China  Kerahkan  Jet  Tempur  ke  Pulau  Sengketa . Melalui: https://internasional.kompas.com/read/2016/02/24/1803369 1/China.Kerahkan.Jet.Tempur.ke.Pulau.Sengketa [14  Oktober 2019].
Haryono, Willy. 2019. Tiongkok Dituduh Tenggelamkan Kapal Nelayan Vietnam . Melalui: https://www.medcom.id/internasional/asia/RkjRdgEk- tiongkok-dituduh-tenggelamkan-kapal-nelayan-vietnam [12 Agustus 2019]. Haryono,  Willy. Pengerahan  Kapal  USS  Spruance  dan  USS  Preble  ke LCS . Melalui: https://www.medcom.id/internasional/asia/RkjRdgEk- tiongkok-dituduh-tenggelamkan-kapal-nelayan-vietnam [20 September 2019].
Holmes,  James  R.  2012. Rough  Waters  for  Coalition  Building . Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).
Jakarta Greater. Tiongkok bersikeras Kuasai 90 % Wilayah Laut China
Selatan. Melalui: https://jakartagreater.com/tiongkok- bersikeras-kuasai-90-wilayah-laut-china-selatan/ [4  Agustus 2019. Javad  Heydarian,  Richard.  2019. China  Rencanakan  Bangun  ‘Kota Pulau’ di Laut China Selatan . Melalui: https://www.matamatapolitik.com/news-china-rencanakan- bangun-kota-pulau-di-laut-china-selatan/ [7 Agustus 2019]. Javad  Heydarian,  Richard.  2019. China  vs  Filipina:  Satu  Lagi  Titik Panas Baru di Laut China Selatan . Melalui: https://www.matamatapolitik.com/in-depth-china-vs-filipina- satu-lagi-titik-panas-baru-di-laut-china-selatan/ [7  Agustus 2019].
Jinlong,  Shen.  2019. Tiongkok  Protes  Kebebasan  Bernavigasi  AS . Melalui: http://www.koran-jakarta.com/tiongkok-protes- kebebasan-bernavigasi-as/ [19 Mei 2019].
Kemenlu  Tiongkok. 2016. Wang  Yi:  Stick  to  "Dual-track  Approach" When  Dealing  with  the  South  China  Sea  Issue .  Melalui: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1384511.sh tml [3 September 2019].
Lema,  Karen.  2019. Pompeo  assures  Philippines  of  U.S.  protection  in event of sea conflict . Melalui: https://www.reuters.com/article/us-philippines-usa/pompeo- assures-philippines-of-us-protection-in-event-of-sea-conflict- idUSKCN1QI3NM [6 Oktober 2019].
Miles,  Matthew  B.,  Huberman  A.  Michael.  1994. Qualitative  Data Analysis. California : SAGE Publications.
Moleong,  Lexy  J.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muhaimin. China Kerahkan Rudal DF-26 usai Ancam Tenggelamkan 2 Kapal Induk AS . Melalui: https://international.sindonews.com/read/1369539/40/china- kerahkan-rudal-df-26-usai-ancam-tenggelamkan-2-kapal- induk-as-1547143635 [18 September 2019].
Pedrozo,  Raul.  2014. China  versus  Vietnam:  An  Analysis  of  the Competing Claims in the South China Sea . New York: CNA.
Prijanto,  Heru.  2007. Hukum  Laut  Internasional .  Malang:  Bayumedia Publishing.
Priyatno  Utomo,  Ardi. Pesawat  Pengebom  B-52  AS  Terbang  di  Laut China  Selatan  2  Kali  dalam  10  Hari  Terakhir .  Melalui: https://internasional.kompas.com/read/2019/03/14/1802375 1/pesawat-pengebom-b-52-as-terbang-di-laut-china-selatan-2- kali-dalam-10 [10 Agustus 2019].
Rogers,  Will.  2012. The  Role  of  Natural  Resources  in  the  South  China Sea . Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).
Rohman. Uji  Coba  Penembakan  Rudal  DF-26  Milik  Tiongkok .  Melalui: https://jakartagreater.com/cina-uji-coba-rudal-guam-killer- penghancur-kapal-perang/ [20 Oktober 2019].
Santana  K,  Septiawan.  2007. Menulis  Ilmiah Metode  Penelitian Kualitatif . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Semiawan,  Conny  R.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta: Grasindo.
Sevastopulo, Demetri. 2016. Vietnam mengerahkan armada nelayan di garda  terdepan  di  sekitar  Laut  Natuna  Utara  untuk menjaga klaimnya atas LCS . Melalui: https://www.ft.com/content/0cd8fc6c-ac86-11e6-9cb3- bb8207902122 [4 Oktober 2019].
Storey,  Ian.  2012. China’s  Bilateral  and  Multilateral  Diplomacy  in  the South  China  Sea .  Pennsylvania:  Center  for  a  New  American Security (CNAS).
The Guardian. 2019. South China Sea: Duterte warns Beijing of 'suicide missions' to protect disputed island . Melalui: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/05/south- china-sea-duterte-warns-china-of-suicide-missions-to-protect- disputed-island [29 September 2019].
Tippe,  Syarifudin.,  Subagyo,  Agus.  2016. Kapita  Selekta  Hubungan Internasional . Bandung: Alfabeta.
Vidya  Perdana,  Agni.  2019. Duterte:  China  Tak  Bisa  Klaim  Wilayah Udara di Atas Pulau Buatan . Melalui: https://internasional.kompas.com/read/2018/08/15/0537009 1/duterte-china-tak-bisa-klaim-wilayah-udara-di-atas-pulau- buatan [3 Oktober 2019]. VOA  Indonesia.  2019. Armada  AS,  Filipina,  Jepang  Gelar  Latihan Gabungan di Laut China Selatan . Melalui: https://www.voaindonesia.com/a/armada-as-filipina-jepang- gelar-latihan-gabungan-di-laut-china-selatan/5129087.html [7 Oktober 2019]. VOA Indonesia. 2019. AS Jual Drone ke Negara-negara Asia Tenggara untuk Awasi Aktivitas Maritim China . Melalui: https://www.voaindonesia.com/a/as-jual-drone-ke-negara- negara-asia-tenggara-untuk-awasi-aktiviitas-maritim- china/4953523.html, [20 Juli 2019].
Wijaya,  Callistasia.  2019. Konflik Indonesia-Vietnam  'terancam  terus berulang'  selama  belum  ada  kesepakatan  Zona  Ekonomi Ekslusif . https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48103607 [10 Oktober 2019].

## Lain-lain
Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan di Jakarta tahun 2019.
Diskusi  perwakilan  negara-negara  ASEAN  membahas  isu  LCS di Vietnam tahun 2019.