## PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI FISKAL DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
Sri Suranta
Bandi M. Syafiqurrahman
Halim Dedy Perdana
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret
* srisuranta@yahoo.com

## ABSTRACT

## INFO ARTIKEL
This  study  aims  to  determine  the  factors  that  influence  the Local  Government  Financial  Performance.  This  study  uses  a sample  of  District  and  City  Government  Work  Units  in  the Provinces  of  Central  Java  and  South  Kalimantan.  Data  can  be obtained from the Local Government Financial Statements (LKPD) for  2012  to  2016.  The  factors  are  Regional  Original  Revenue (PAD),  Balancing  Funds  and  Fiscal  Autonomy. Hypothesis  testing use  multiple  regression  analysis.  The  results  of  the  analysis  state that  these  three  variables,  Regional  Original  Revenue  (PAD), Balancing Fund and Fiscal Autonomy affect the Local Government Financial Performance of Central Java and South Kalimantan.
.
Diterima: 27 Agustus 2018
Direview: 31 Agustus 2018 Disetujui: 17 Desember 2018 Terbit: 28 Desember 2018

## Keywords:
Regional  Original  Revenue (PAD),  Balancing  Funds  and Fiscal Autonomy,
Local  Government  Financial Performance.
.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat,  adalah  berupa Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir  akuntansi  pemerintah  daerah,  tetapi  informasi  tersebut  memiliki  fungsi  yang  penting  bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012)  salah  satu  alat  untuk  menganalisis    kinerja  pemerintah daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakannya.    Penggunaan  analisis  rasio  pada  sektor  publik  khususnya  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah  pengukurannya  (Halim  dan  Kusufi,  2012).  Padahal  dari
hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013).
Penilaian  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Pemda)  sangat  berbeda  dengan  penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara  pendapatan  dan  belanja,  baik  di  anggaran  (APBD)  maupun  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA). Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik  dibanding  yang  buruk,  karena  surplus/defisit  bukanlah  kunci  utama  baik  buruknya  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  utama  antara  lain,  penerimaan  daerah,  belanja  daerah,  pembiayaan  daerah,  sumber  daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah (Rochmah, 2015).
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang telah atau  hendak  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas terukur.  Menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target)  Kinerja  yang  dicantumkan  dalam  lembar/dokumen  Perjanjian  Kinerja  dalam  rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan (PP 29 tahun 2014, pasal 16).
Renyaan, et al. (2012) meneliti pengaruh otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja  keuangan  daerah  di  Provinsi  Papua.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketika dikelola,  otonomi  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi  mampu  memperbaiki  kinerja  pembiayaan daerah  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  efisiensi  keuangan  dan  efektivitas pembiayaan  daerah.  Adapun  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  dikelola  dengan  baik  dapat mengurangi  luas  kinerja  keuangan  dengan  mempertimbangkan  faktor  efisiensi  dan  efektivitas keuangan daerah.
Udirizqi, et  al. (2016)  melakukan  penelitihan  untuk  mengetahui  pengaruh  opini  audit, rekomendasi audit tindak lanjut, dan indeks persepsi korupsi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Sampel  dipilih  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling dan  jumlah  sampel sebanyak  48  sampel.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  menggunakan  regresi  linier berganda  menunjukkan  bahwa  opini  audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan  rekomendasi  audit  tindak  lanjut  dan  indeks  persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dewi, et  al. (2015)  meneliti  secara  empiris  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dan  signifikan  antara  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah  daerah,  (3)  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  sistem  pengendalian intern  pemerintah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  (4)  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  antara  pengawasan  fungsional  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  dan  (5)  terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rochmah  (2015)  meneliti  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor  yang digunakan
adalah  PAD,  dana  perimbangan,  belanja  modal,  pertumbuhan  ekonomi,  ukuran  legislatif,  dan leverage.  Data  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yaitu  laporan  keuangan  pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan model analisis  regresi  linier  berganda.    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PAD  dan  pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan,  belanja  modal,  ukuran  legislatif,  dan leverage tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja pemerintah  daerah,  khususnya  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota  baik  Provinsi  Jawa  Tengah maupun  Kalimantan  Selatan.  Berdasar  Peraturan  Presiden  No.  29  tahun  2014,  salah  satu  ukuran kinerja adalah membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja (efektivitas). Oleh karena  itu,  variabel  kinerja  pemerintah  daerah  yang  akan  digunakan  adalah  efektivitas.  Adapun faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  penelitian ini  berdasar  pada  penelitian  sebelumnya,  antara  lain:  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan, dan Otonomi Fiskal.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  diajukan  rumusan  masalah  penelitian sebagai  berikut:  (1)  Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  pada  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten/  Kota  Jawa  Tengah  dan  Kalimantan  Selatan  dalam  bentuk  kinerja efektivitas? (2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/  Kota  Jawa  Tengah  dan  Kalimantan  Selatan  dalam  bentuk  kinerja  efektivitas?  (3) Apakah  Otonomi  Fiskal  berpengaruh  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten/  Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk kinerja efektivitas?

## LANDASAN TEORI Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD  keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  kecendrungan  yang  terjadi.  Selain  itu  dapat  pula  dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan  daerah  lain  yang  terdekat  maupun  yang  potensi  daerahnya  relatif    sama  untuk  dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.
Kinerja  keuangan  pemerintah  dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran  efektivitas,  yaitu  rasio realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  rill  daerah.  Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi aerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU N0. 33/2004). Pasal  157  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menyebutkan  bahwa kelompok  PAD  dipisahkan  menjadi  empat  jenis  pendapatan,  yaitu:  Hasil  Pajak  Daerah,  Hasil Retribusi  Daerah,  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  Lain-lain  PAD  yang sah.

## Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana  yang bersumber  dari pendapatan APBN  yang dialokasikan kepada  Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah          dalam          rangka          pelaksanaan
Desentralisasi     (UU  No. 33/2004). Dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## Otonomi Fiskal
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekternal. Semangkin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan  propinsi)  semangkin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tinggkat partisipasi masayarakat  dalam  pembayar  pajak  dan  restribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama pendapatan  asli  daerah.  Semangkin  tinggi  masyarakat  membayar  pajak  dan  restribusi  daerah  akan menggambarkan tinggkat kesejateraan masyarakat yang semangkian tinggi.

## Penelitian Terdahulu  dan Pengembangan Hipotesis
Renyaan  (2012)  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  pengaruh  otonomi  fiskal  dan pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  di  Provinsi  Papua.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  data  subjek  dan  data  dokumenter.  Penelitian  ini  menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik deskriptif untuk masing-masing variabel indikator otonomi  fiskal,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kinerja  keuangan  daerah.  Sedangkan  untuk  menguji hubungan hipotesis antar variabel, penelitian ini menggunakan alat analisis dengan metode Parsial Least  Square  (PLS).  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  dikelola  otonomi  fiskal dan  pertumbuhan  ekonomi  mampu  memperbaiki  kinerja  pembiayaan  daerah  dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  efisiensi  keuangan  dan  efektivitas  pembiayaan  daerah. Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  dikelola  dengan  baik  dapat  mengurangi  luas  kinerja keuangan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas keuangan daerah.
Nofianti,  et  al.  (2014)  meneliti  untuk  menguji  beberapa  isu  utama,  yaitu  pengaruh kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  dan  profesionalisme  aparat  pengawas  internal  pemerintah terhadap  pelaksanaan  Good  Governance  Governance  (GGG)  dan  pengaruh  pelaksanaan  GGG terhadap  kinerja  akuntabilitas  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  explanatory dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer dan Laporan Evaluasi Kinerja Akuntabilitas di Unit Prasarana Lokal Provinsi Riau sebagai data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah proportate  clustering  random  sampling.  Sampel  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  57 Instansi  Unit  Pemerintah  Daerah.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  penerapan  kompetensi  aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengendalian internal pemerintah telah berpengaruh signifikan  terhadap  pelaksanaan  GGG  dan  penerapan  GGG  telah  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Udirizqi,  et  al.  (2016)  meneliti  untuk  mengetahui  pengaruh  opini  audit,  rekomendasi  audit tindak  lanjut,  dan  indeks  persepsi  korupsi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 48 sampel. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda  menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan  rekomendasi  audit  tindak  lanjut  dan  indeks  persepsi  korupsi  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sutaryo dan Winarno (2013) menguji karakteristik hubungan Parlemen (komposisi, ukuran, struktur  kepemimpinan,  masa  jabatan,  latar  belakang,  status,  ukuran  pemerintah  daerah)  dengan
kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 91 pemerintah daerah sebagai sampel  terpilih  dengan  metode  purposive  sampling.  Data  penelitian  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  dari  hasil  pencarian  di  situs  pemerintah  daerah  dan  Departemen  Dalam  Negeri Kementerian  Negara  Republik  Indonesia.  Analisis  data  menggunakan  model  regresi  dengan  uji univariat  dan  multivariat.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  ukuran  parlemen  dan  status pemerintah  daerah  mempengaruhi  kinerja  pemerintah  daerah  baik  univariat  maupun  multivariat. Hasilnya  juga  menunjukkan  bahwa  interaksi  antara  ukuran  dan  latar  belakang  pendidikan, komposisi  anggota  dewan  dan  komposisi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Adapaun  untuk  masa  jabatan,  dan  struktur  kepemimpinan  tidak  mempengaruhi  kinerja pemerintah  daerah.  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  pelaksanaan  pemantauan  di  Indonesia  adalah bangunan yang lebih dari sekedar tata kelola biaya transaksi yang memajukan utilitas individu atau peserta.
Dewi,  et  al.  (2015)  meneliti  secara  empiris  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja pemerintah  daerah.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  purposive sampling.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  pada bagian  keuangan  pada  SKPD  Kabupaten  Bangli  di  mana  jumlah  responden  sebanyak  81  orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan  menggunakan  data  yang  diperoleh  dari  kuesioner  dan  diukur  dengan  menggunakan  skala likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Data dianalisis dengan menggunakan  software  SPSS  versi  19.    Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  (1)  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  (2)  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  kualitas  sumber  daya manusia  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  (3)  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan antara  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  (4)  terdapat pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  pengawasan  fungsional  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.  (5)  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  penerapan  sistem  informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rochmah  (2015)  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pada pemerintah  kabupaten  dan  kota  se-Provinsi  Jawa  Tengah.  Faktor-faktor  yang  digunakan  adalah PAD,  dana  perimbangan,  belanja  modal,  pertumbuhan  ekonomi,  ukuran  legislatif,  dan  leverage. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PAD  dan  pertumbuhan  ekonomi merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Dana perimbangan,  belanja  modal,  ukuran  legislatif,  dan leverage tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Rahayu  (2017)  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Indonesia  melalui  perspektif upper  echelon  theory dan  karakteristik pemerintah  daerah.  Sebagai  variabel  independen,  dari  perspektif upper  echelon  theory menggunakan karakteristik kepala daerah dengan proksi masa kerja, tingkat pendidikan dan umur. Karakteristik  pemerintah  daerah  diukur  dengan  rasio  tingkat  kemandirian  dan  tingkat ketergantungan  dengan  pemerintah  pusat.  Kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sebagai variabel  dependen  diukur  dengan  menggunakan  skor  hasil  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (EKPPD)  dari  Kemendagri.  Setelah  melakukan  analisis  regresi  dengan metode  random  effect  model  (REM)  atas  data  panel  dari  32  provinsi  di  Indonesia  selama  tahun 2013  –  2015,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  karakteristik  pemerintah  berupa  tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan karakteristik kepala daerah dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rustiyaningsih  (2014)  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  pengaruh  karakteristik pemerintah  daerah  di  Indonesia  (ukuran,  pendapatan  daerah,  transfer  antar  pemerintah,  total pengeluaran,  kewajiban,  populasi),  dan  temuan  audit  BPK  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Sampelnya  adalah  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  mempresentasikan  data  lengkap.  Data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumenter, dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ukuran,  transfer  antar  pemerintah,  total pengeluaran,  kewajiban,  dan  temuan  audit  BPK  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. Sementara, pendapatan asli daerah dan populasinya signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
IImiyyah  (2017)  meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  tahun  2012-  2015.  Variabel  penelitian yang  digunakan  adalah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  opini  audit,  ukuran  legislatif, intergovernmental revenue, size, leverage, dan klaster kemampuan keuangan daerah. Sampel yang digunakan  adalah  sebanyak  15  kabupaten/kota  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling. Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan secara simultan variabel-variabel independen yaitu opini audit, ukuran legislatif, intergovernmental revenue,  size,  leverage ,  dan  klaster  kemampuan  keuangan  daerah  secara  bersama-sama  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  diukur  dengan  tingkat kemandirian daerah. Secara parsial, variabel opini audit, ukuran legislatif, size, leverage , dan klaster kemampuan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah, sedangkan  variabel intergovernmental  revenue berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
Berdasar landasan teori dan riset sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah berikut ini.
H 1 Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten/  Kota  Jawa  Tengah  dan  Kalimantan  Selatan  dalam  bentuk  Kemandirian Keuangan Daerah dalam bentuk efektivitas.
H 2 Dana  Perimbangan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten/ Kota  Jawa  Tengah  dan  Kalimantan  Selatan  dalam  bentuk  Kemandirian  Keuangan  Daerah dalam bentuk efektivitas.
H 5 Otonomi Fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan  Kalimantan Selatan dalam bentuk  Kemandirian Keuangan Daerah dalam bentuk efektivitas.
Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Jawa  Tengah  dan Kalimantan  Selatan  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  secara  purposive  sampling, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria. Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di

## Determinan
1. PAD
2. Dana Perimbangan
3. Otonomi Fiskal
Kinerja Pemerintah Daerah:
Efektivitas
Wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dan (2)  Mendapat  opini  WTP  dan  WTP  DPP  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia, karena mengandung informasi yang dapat diandalkan.

## Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah sebagai  variabel  dependen.  Variabel  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  diukur  dengan  rasio efektivitas,  yaitu  rasio  Realisasi  PAD  dibagi  dengan  Target  PAD.  Adapaun  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  sebagai  variabel  independen,  adalah:  (1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, (2) Dana perimbangan, terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Otonomi Fiskal, diukur dengan PAD dibandingkan Pendapatan Daerah lainnya.

## Jenis dan Sumber data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Data  dalam  penelitian  ini  berupa  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  telah  di  audit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia.  Penelitian  melakukan  penelusuran  ke  beberapa  dokumen  berupa  laporan  keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneia pada periode 2012 sampai dengan 2016.

## Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Data  ini  sebelum  dilakukan  uji  statistik  terhadap  hipotesis  terlebih  dahulu  akan  dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  data  penelitian  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak. Analisis  normalitas  ini  diperlukan  sebagai  persyaratan  dari  uji  beda  untuk  dua  sampel  yang independen.  Untuk  mendeteksi  normalitas  data  pada  penelitian  ini  akan  digunakan  uji nonparametrik yaitu Kolmogrov-Smirnov. Beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistik atas hasil penelitian  setelah  dilakukan  uji  normalitas  adalah:  (1)  Bila  hasil  pengujian  normalitas  data menghasilkan suatu penyebaran yang normal dari rasio-rasio keuangan maka terhadap rasio tersebut digunakan uji Regresi Berganda, dan (2) Namun bila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu  penyebaran  yang  tidak  normal  dari  rasio-rasio  keuangan  maka  terhadap  rasio  tersebut digunakan uji Run test .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah semua Satker Kabupaten dan Kota baik Propinsi Jawa Tengah dan  Propinsi  Kalimantan  Selatan.  Jumlah  populasi  kedua  propinsi,  adalah  Propinsi  Jawa  Tengah sebanyak  36  satker  sedang  Propinsi  Kalimantan  Selatan  sebanyak  14  satker.  Adapun  sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Sampel Penelitian NO. KETERANGAN JUMLAH 1. Populasi (satker) thn 2012 sd 2016 (50 x 5) 250 2. Data Outlier 10 3. Sampel Penelitian 240

## Hasil Analisis Data
Berdasar data yang dapat diolah, dilakukan analisis data. Hasil analisis adalah berikut ini.
Tabel 2 Uji Normalitas Data Unstandardized Residual Standardized Residual N 240 240 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 ,0000000 Std. Deviation ,18993777 ,99370403 Most Extreme Differences Absolute ,083 ,083 Positive ,083 ,083 Negative -,035 -,035 Kolmogorov-Smirnov Z 1,285 1,285 Asymp. Sig. (2-tailed) ,074 ,074
a. Test distribution is Normal, b. Calculated from data.
Berdasar  tabel  2  di  atas,  data  penelitian  ini  berdistribusi  normal  karena  hasil  uji kolomogorov smirnov menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,74. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05.
Tabel 3 Uji Model Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1,206 3 ,402 11,004 ,000 b Residual 8,622 236 ,037 Total 9,828 239 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,350 a ,123 ,112 ,19114 1,532 a. Predictors: (Constant), LDaper, Otfis, LPAD_R b. Dependent Variable: Kin Tabel 4 Uji Hipotesis Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,521 ,498 5,060 ,000 LPAD_R ,316 ,077 ,634 4,123 ,000 Otfis -,422 ,090 -,580 -4,701 ,000 LDaper -,470 ,112 -,383 -4,184 ,000
a. Dependent Variable: Kin
Berdasar  tabel  3,  model  dalam  penelitian  ini  merupakan  model  yang  sudah  fit.  Hal  ini ditunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  F  kurang  dari  0,05.  Nilai  adjusted  R2  sebesar  11,2% menunjukkan  bahwa  variabel  independen  dalam  model  ini  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel dependen sebesar 11,2%.
Berdasar  tabel  4,  variabel  independen  yang  mempengaruhi  variabel  dependen  (Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah)  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  dan Otonomi Fiskal pada tingkat signifikansi 5%,  Hasil ini sesuai dengan penelitian Rochmah (2015) bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kinerka Keuangan Pemerintah Daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasar  analisis  data  dan  uji  hipotesis  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Perimbangan  dan  Otonomi  Fiskal  berpengaruh  pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

## Saran
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  hanya  dapat  mempengaruhi  variabel  dependen (Kinerja  Keuangan  Pemda)  sebesar  11,2%,  selebihnya  sebesar  88,8%  dipengaruhi  oleh  variabel yang  lain.  Oleh  karena    itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel  independen  yang lain  selain  yang  sudah  diuji  dalam  penelitian  ini,  misalnya  pertumbuhan  ekonomi  dan  leverage (Roshmah, 2015).

## REFERENSI
Abriansyah,  Rizky  Yoga  Cristian,  2013,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Surabaya,  http://eprints. upnjatim.ac.id/4637/1/file1.pdf.
BPK,  2012,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tahun Anggaran 2011, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BPK,  2013,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tahun Anggaran 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BPK,  2014,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tahun Anggaran 2013. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BPK,  2015,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tahun Anggaran 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Cherrya, Dhia Wenny. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan  Pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Di  Propinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No.1, Tahun 2012 .
Dewi,  Mertyani  Sari,  Nyoman  Ari  Surya  Dharmawan,  dan  Desak  Nyoman  Sri  Werastuti,  2015, Faktor  –  faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli), e-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No. 1.
Dwijayanti,  R.  dan  Rusherlistyanti.  2013. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia”. Jurnal  Ekonomi dan Bisnis, Vol.12 No.1, Edisi  Maret  2013, Hal.  43- 66.
Eriadi. 2004. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah). Tesis tidak Dipublikasi.
Florida,  Asha.  2006. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  kinerja  Keuangan Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Di  Propinsi  Sumatera  Utara. Tesis,  Program  Studi  Ilmu Akuntansi  Universitas  Sumatera  Utara,Medan  (http://repository.usu.ac.id/  handle/123456 789/4027, diakses tanggal 4 Desember 2010.
Ghozali,  Imam,  2001,  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Edisi  Kedua.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gomes, Ricardo Corrêa, Kamilla Alves Rodrigues Ferreira, Ana Claudia Pedrosa de Oliveira,  and Luciana  de  Oliveira  Miranda  Gomes,  2009,  Determinant  Factors  to  Local  Government Performance: What  Is Stakeholder’s Role in the Process? EnANPAD XXXIII, September, 19th until 23th 2009.
Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Hilmi,  Amiruddin  Zul,  Dwi  Martani,  2014,  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi,  Http://www.educipta.com/wp- content/uploads/2014/ 10/Analisis-Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Tingkat- Pengungkapan-Laporan-Keuangan-Pemerintah-Provinsi.Pdf.
Ilmiyyah,  Nyayu  Miftahul,  Evada  Dewata  ,  dan  Sarikadarwati,  2017,  Faktor  –  faktor  yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun  2012-2015,  Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  dan  Manajemen  Bisnis,  Vol.  5,  No.  1,  pp. 147-162.
Maryanti, Ulfi dan  Endrawati,  2010, Pengaruh Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum  dan Dana  Alikasi  Khusus  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi  Kasus  di  Sumatera  Barat, Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol. 5, No. 2 Desember 2010, pp. 68-84.
Mega,  Ayuningtiyas.  2015. Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah dan Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013. Semarang. Skripsi tidak Dipublikasi. Munir,  Dasril,  Tangkilisan.  2004. Kebijakan  dan  Manjemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta, YPAPI.
Ngomuo, Sarah I., and Man Wang, 2015, Measuring Performance in Public Sector Organizations: Evidence  from  Local  Government  Authorities  in  Tanzania,  European  Journal  of  Business and Management, Vol.7, No.9.
Nofianti,  Leny,  Novie  Susanti  Suseno,  2014,  Factors  Affecting  Implementation  of  Good Government  Governance  (GGG)  and  Their  Implications  towards  Performance Accountability, Social and Behavioral Sciences 164, pp. 98 – 105.
Padovani, Emaunuele, and Eric Scorsone, 2007,  Challenges in the Comparative Analysis of Local Government Bureaucracy and Performance Measurement: The Case of Italy and the United States European Group of Public Administration Annual Conference 2007, Madrid, 19  -22 September.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah Daerah.
Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
Rahayu,  Winarso  Tri,  2017,  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia:  Perspektif  Upper  Echelon  Theory  dan  Karakteristik Pemerintah Daerah. http://digilib.unila.ac.id/29116/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf. Renyaan, James Paul Alfred, Salim Ubud, M.S. Idrus, Djumahir, 2012, Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua  Province),  International  Journal  of  Business  and  Management  Invention,  Volume  1, Issue 1, December 2012, PP.16-21.
Rochmah, Siti Nur, 2015, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi  Empiris  pada  Kota  dan  Kabupaten  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2009-2012). http://eprints.ums.ac.id/ 37223/22/Naskah%20Publikasi.pdf.
Rustiyaningsih,  Sri,  dan  Intan  Immanuela,  2014,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja Pemerintah Daerah, Widya Warta, No. 02 Tahun XXXV III, Juli 2014.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta . Bandung. Sutaryo,  Jaka  Winarna,  2013,  Karakteristik  DPRD  dan  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25 -28 September 2013.
Udirizqi,  Alfun  Nurhidayah,  Setyobudi  Irianto,  Bambang  Setyobudi  and  Sukirman,  2016,  The Influence  of  Audit  Opinion,  Follow  Up  Audit  Recommendations,  and  Corruption
Perceptions Index toward Financial Performance of Local Government (Empirical Study of the District/City in Indonesia). Available http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2740881.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Tamboto,  Laedy,  Jenny  dan  Lidia.  2014. “Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam  Masa Otonomi  Daerah  Pada Kabupaten  Minahasa  Tenggara ”. Jurnal EMBA, Vol.2 No.2, Edisi Juni 2014, Hal. 755-767.
Whittaker, James  B.  1995 .  The  Government  Performance  and  Result  Act  of  1993:  A  Mandate  for Strategic Planning and Performance Measurement, Educational Services Institut: Arlington, Virginia.
Yusfany, Andy, 2015,The Efficiency of Local Governments and Its Influence Factors, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 4, Issue 10, October 2015.