## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  183-190  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7308.183-190

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO: 1321/PID.SUS/2021/PN.MEDAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLIOTASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
Dewi Ervina Suryani 1 , Ari Mamanta Sembiring 2 , Hezekiel Bastanta Sembiring 3 , Dian Hardian Silalahi 4
1,2,3 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia
4 Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia
1 dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, 2 arisembiring121@gmail.com,
3 hezekielbastantabas2@gmail.com,
4 dianhardian89@dharmawangsa.ac.id

## Abstrak
Eksploitasi  anak  adalah  tingkah  laku  yang  diperbuat  secara  sewenang-sewenangnya  terhadap  seseorang  yang belum  dewasa  dengan  tujuan  keuntungan  pribadi  tanpa  memikirkan  psikis  anak  dan  mental  anak.  Meskipun larangan  eksploitasi  anak  ada  dalam  Undang-Undang,  tetapi  pada  kenyataanya  masih  sering  terjadi  di  dalam kehidupan  seperti  Eksploitasi  seksual,  dimana  anak  diperjual  belikan  untuk  pemenuhan  seksual.  Penerapan dalam  undang-undang  mengenai  perlindungan  anak  terhadap  korban  eksploitasi  serta  perlindungan  apa  yang didapatkan oleh anak korban eksploitasi yang terjadi pada korban seksual dalam Putusan. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana  dalam  Putusan  131/Pid.sus/2021/PN.Mdn  UU  perlindungan  anak No.35  tahun  2014  diterapkan  Pasal  88  dan  perlindungan  hukum  apa  saja  yang  diberikan  kepada  anak  yang dianggap  belum  dewasa  dan  cukup  umur  korban  kejahatan  seksual  eksploitasi  dalam  putusan No.1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn,  hakim  menerapkan  UU  No.  35 Tahun  2014  terhadap  Perubahan  atas  UU  No.  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dengan  hukuman  lebih  berat.  Pasal  88  UU  tersebut  menegaskan perlunya peningkatan sanksi pidana untuk dampak jera dan memulihkan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014  Pasal  88  memperkuat  perlindungan  individu  di  bawah  umur,  termasuk  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan seksual.  Putusan  ini  juga  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia, memberikan Selvi perlindungan hukum dan keamanan pribadi saat memberikan keterangan dan pemisahan dari pelaku saat dimintai keterangan.
Kata Kunci: Anak, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Anak

## Abstract
Child exploitation is behavior that is done arbitrarily against someone who is not yet an adult with the aim of personal gain  without thinking about the child's psychology and child's mentality. Even though the prohibition of  child  exploitation  is  in  the  law,  in  reality  it  still  often  occurs  in  life  such  as  sexual  exploitation,  where children are bought and sold for sexual fulfillment. Application in the law regarding the protection of children against  victims of exploitation and what  protection does the child victim of exploitation  that occurs for sexual victims  in  the  Decision.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  Article  88  is  applied  in  the  Decision 131/Pid.sus/2021/PN.Mdn Law on child protection No.35 of 2014 and what legal protection is given to children who  are  considered  immature  and  old  enough  victims  of  crime  sexual  exploitation  in  decision No.1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn. The results of the research show that in Decision No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn,  the  judge  applied  Law  no.  35  of  2014  on  Amendments  to  Law  no.  23  of  2002 concerning Child Protection with more severe penalties. Article 88 of the Law emphasizes the need to increase criminal sanctions for a deterrent effect and to restore children. Law Number 35 of 2014 Article 88 strengthens the protection of underage individuals, including sanctions for perpetrators of sexual crimes. This decision also refers  to  Law  no.  39  of  1999  on  human  rights,  gave  Selvi  legal  protection  and  personal  safety  when  giving testimony and separation from the perpetrators when questioned.
Keywords: Children, Sexual Exploitation, Child Protection

## I. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  tiap-  tiap  orang  yang  hidup  di  dunia  harus  mendapatkan  perlindungan,  begitu juga  dengan  seorang  yang  berumur  di  bawah  delapan  belas  tahun  dan  belum  menikah.  Orang  Suku Yunani menyebutkan bahwa anak sebagai orang dewasa kecil. Di masa depan yang mempunyai tekad yang  kuat  untuk  memajukan  bangsa  beserta  memiliki  kemampuan  yang  kuat  ialah  anak.  Dalam Pembangunan Bangsa dan Negara, Anak mempunyai handil di dalamnya karena melekat padanya hak dan  kewajiban  sebagai  warga  negara.  Hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia  yang  harus  dijamin, dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara,  pemerintah,  dan  kota (Abdussalam, 2016).
Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  (ESKA)  adalah  pelanggaran  hak  anak  dan  kejahatan terhadap  kemanusiaan.  Memaksa  anak  untuk  melakukan  segala  macam  perilaku  seksual,  eksploitasi anak  dalam  bentuk  prostitusi  atau  kegiatan  seksual  lainnya  seperti  penggunaan  anak  untuk  tayangan porno dan sebagai bahan pornografi adalah contoh delik eksploitasi anak (Sari, 2022). Kompleksitas kasus eksploitasi seksual komersial yang melibatkan anak-anak dan remaja juga semakin meningkat. Melihat  unsur-unsur  utamanya,  kita  dapat  melihat  bahwa  selain  tekanan  atau  intimidasi  dari  pihak lain,  juga  disebabkan  oleh  tergoda  oleh  kemudahan  memperoleh  uang,  serta  jangka  waktu  tindakan yang  sangat  fleksibel.  Perilaku  tersebut  terutama  dilakukan  oleh  orang  tua  dan  individu  lain  yang tidak  bertanggung  jawab  (Piri,  2013).  Korban  kejahatan  adalah  orang  yang  paling  menderita  dalam suatu  kejadian  yang  tidak  bersifat  pidana  karena  tidak  mendapat  perlindungan  yang  sama  dengan pelaku kejahatan; Akibatnya, hak-hak korban seringkali terabaikan atau terabaika (Fredi Yuniantoro, 2018).
Jual beli seksual anak mengacu pada praktik membayar anak di bawah usia delapan belas tahun atau  perantara/agen  layanan  untuk  membeli  layanan  seksual  anak.  Banyak  masa  depan  anak  yang terancam  karena  dijadikan  komoditas  ekonomi  dan  objek  seks  orang  dewasa.  Anak-anak  yang diperdagangkan  atau  dieksploitasi  akan  mengalami  trauma.  Trauma  tersebut  akan  berdampak  pada kesejahteraan  emosional,  fisik,  dan  mental  anak.  Menurut  data  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak (Komnas  Perlindungan  Anak),  kasus  perdagangan  seksual  anak  lebih  banyak  dari  kejahatan  lain dalam kehidupan sosial. Hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut tidak sesuai dengan substansi pasal dan  undang-undang  yang  menjadi  landasan  hukum  kegiatan  tersebut  (Gultom,  2021).  Namun, eksploitasi  seksual  terhadap  anak  tidak  diatur  dalam  satu  undang-undang  atau  sebagai  bagian  dari undang-undang tersendiri di Indonesia. Soalnya, definisi eksploitasi anak dalam peraturan perundang- undangan  masih  cukup  abstrak  (Made  Fiorentina  Yana  Putri,  2020).  Penelitian  ini  berfokus  pada rumusan  masalah  tentang  Bagaimana  penerapan  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2014  pasal  88 tentang  perlindungan  Anak  pada  putusan  nomor  1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn  ,dan  Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak Korban Eksploitasi Seksual pada Putusan Nomor  1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn  sehingga  dapat  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  Penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 88 tentang Perlindungan Anak serta Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak Korban Eksploitasi Seksual pada Putusan yang diteliti.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  Penulis  ialah  memadukan  metode  kasus  dengan  analisis yuridis  normatif.  Melalui  studi  kasus  digunakan  metode  kasus,  dengan  hasil  akhir  berupa  putusan hukum yang mengikat terhadap masalah yang dihadapi. Kasus dari mana-mana, tidak hanya Indonesia, dipersilakan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  kepustakaan  atau  hukum  normatif. Ketika  sampai  pada  analisis,  pertimbangan,  dan  pemilihan  norma  yang  dapat  diterima,  serta interpretasi  yudisial  atas  norma  yang  membingungkan  atau  tidak  memadai  yang  dikeluarkan  oleh legislatif,  yurisprudensi  dogmatis  menghadapi  masalah  normatif;  di  sinilah  penelitian  normatif dilaksanakan.  Peneliti  mengumpulkan  data  menggunakan  Referensi  di  surat  kabar,  tulisan  ahli  yang terdokumentasi, dan banyak sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang mencakup penyelesaian kasus-kasus  ini  di  pengadilan,  seperti  penilaian  yang  dianalisis  oleh  penulis,  semuanya  merupakan metode pengumpulan data yang umum bagi peneliti perpustakaan, serta untuk Pendekatan Perundang- Undangan  ( Statue  Approach )  dan  Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ).  Analisis  deskriptif  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menilai  solusi  dari  pertanyaan  penelitian  digunakan  untuk menentukan  apakah  hukuman  dan  putusan  hakim  dalam  putusan  PN  Medan  sudah  tepat  atau  belum
sesuai  dengan  landasan  hukum  yang  berlaku.  Unsur  hukum  diturunkan  dari  bahan  dasar  hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  terhadap  Perubahan  Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor: 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn
Perlindungan  anak  didefinisikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  yang  berupaya  menjamin  dan melindungi  anak  dan  kepentingannya  dalam  kehidupan,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  partisipasi yang  optimal  dengan  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  serta  memperoleh  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi,  menurut  Pasal  1  ayat  (2)  UU No.  UU  No.  23  Tahun  2002  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.  23  Tahun  2014.  Dengan  demikian,  anak  yang  bersinggungan  dengan hukum mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak lainnya.
Aturan  Hukum  pidana  tidak  secara  khusus  mengatur  kerugian  yang  di  derita  anak  sebagai korban  kekerasan,  sehingga  hukum  pidana  melindungi  anak  sebagai  korban.  Phisycal  Abuse (kekerasan  Fisik),  mengacu  pada  cedera  yang  disebabkan  oleh  dipukul  dengan  suatu  benda  atau serangan berulang, bukan karena kebetulan. Physical Neglet (Penelantaran Fisik), kategori kekerasan yang mencakup cedera pada anak seperti dijewer, diinjak, dilempar, diseret, dijitak, digigit, dibentur, disentrum, digebuk, ditempeleng.
Kekerasan  emosional  terjadi  ketika  orang  tua/wali  gagal  memberikan  lingkungan  yang  penuh kasih di mana anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang. Tindakan yang dapat mengakibatkan kekerasan emosional, seperti mengabaikan secara terang-terangan, mendiskriminasi, mengintimidasi, mengancam, atau menolak anak.
Pelecehan  seksual  (kekerasan  seksual)  mengacu  pada  perilaku  seksual  apa  pun,  yang  dapat berupa  penyerangan  atau  non-agresi.  Cedera  fisik  disebabkan  oleh  kategori  pemerkosaan,  dan kerusakan  psikologis  disebabkan  oleh  pemerkosaan  tanpa  kekerasan.  Anak  muda  dipandang  sebagai objek  seksual  dan  komersial.  Rayuan,  dorongan,  pelukan  paksa,  pemerasan,  masturbasi  paksa,  seks oral, dan pemerkosaan adalah contoh kekerasan seksual (Rizky et al., 2019).
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 88 berisikan tiap-tiap orang  yang  tidak  mentaati  ketentuan  yang  berlaku  pada  Pasal  76  I,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Seperti yang kita ketahui pasal 76 I memuat ketentuan jika setiap individu tidak diperbolehkan meletakkan,  menghiraukan,  mengerjakan,  menyuruh  indidu  lain,  atau  ikut  serta  mengerjakan perbuatan  yang  dilarang  yaitu  melakukan  jual-beli  dengan  memberi  anak  uang  dan/atau  seksual terhadap individu dibawah umur. Maka seharusnya, tindakan orangtua yang mempekerjakan individu di bawah umur guna menghasilkan uang, akan digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi.
Tindakan jual-beli terhadap kondisi tubuh yang dimiliki individu atau jasa dibawah umur sering disebut  dengan  Jual  beli  terhadap  anak.  Tindakannya  merujuk  pada  pemanfaatan,  kepuasan  atau keuntungan  pribadi  orang  lain  sehingga  yang  sering  membuat  perlakuan  semena-mena,  tidak berprikemanusia, dan membahayakan anak. Jika dilihat dari faktor penyebabnya, selain paksaan atau intimidasi  dari  pihak  lain,  juga  disebabkan  karena  tergiur  oleh  kemudahan  memperoleh  uang,  serta waktu aktivitas yang sangat fleksibel. Terhadap isi Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak terkandung perihal perlakuan jual beli anak yang bertujuan untuk memanfaatkan, memperbudak atau menyiksa  anak  untuk  keuntungan  sendiri,  para  pihak,  atau  golongan.  Secara  umum,  terdapat  dua bentuk  Eksploitasi  yaitu  eksploitasi  Seksual  dan  eksploitasi  Ekonomi.Eksploitasi  anak  adalah tindakan  perbuatan  yang  menggunakan  kekuasan  orang  lain  guna  memengaruhi  atau  memanfaatkan kepercayaan individu dibawah umur untuk tujuan memanfaatkan kondisi tubuh yang dimiliki individu dibawah umur guna kepuasan dan juga termasuk memperoleh suatu keuntungan ekonomi, sosial, atau politik  dari  tindakan  jual  beli  anak  dan  kepuasan  seksual  pribadi.  Dalam  pemenuhan  Eksploitasi seksual  oknum-oknum  tersebut  memiliki  perbuatan  seksual  yang  sering  terjadi  dimana  didalamnya meliputi  tindak  pidana  pertukaran  hubungan  seks  dengan  dibayar  dengan  uang,  tindak  pidana memaksa seseorang tanpa menggunakan busana, dan tindak pidana meperjualbelikan individu  untuk pemuas  nafsu.  Tindak  pidana  memperjualbelikan  individu  biasanya  banyak  menggunakan  individu
dibawah  umur  dalam  tindakannya  seperti,  pelacuran  anak,  jual  beli  anak,  foto  tanpa  busana  yang dilakukan oleh anak, dan budak pemuas nafsu (Yanuar Pranawati et al., 2020).
Eksploitasi  Ekonomi  adalah  suatu  tindakan  dengan  menggunakan  individu  dibawah  umur dalam  pekerjaan  atau  kegiatan  guna  memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya  terhadap  orang  lain yang  memperkerjakan  individu  tersebut.  Sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  perubahan teknologi, ditambah dengan keterbatasan pengetahuan pendidikan dan kemampuan/keterampilan yang kurang  dimiliki  orang  tua  (Rihardi,  2018).  Kegiatan  dalam  proses  menghasilkan,  menyalurkan,  dan memakai  barang  atau  jasa (supply  chain) merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  jual beli  menghasilkan  uang  dimana  individu  di  bawah  umur  diperkerjakan  dalam  siklus  tersebut  hingga memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya.  Keuntungan  sebesar-besarnya  ini  berupa  keuntungan material  yang  mempengaruhi  intensitas  ekonomi  negara,  lingkugan  masyarakat  maupun  keluarga Seperti  Pekerja  Rumah  Tangga  Anak  (PRT).  Praktek  prostitusi  di  bawah  umur  cukup memprihatinkan,  apalagi  mengingat  banyaknya  kejadian  eksploitasi  anak,  baik  atas  kemauan  sendiri maupun karena faktor keterpaksaan (Utami, 2021).

## Kronologis Kasus
Bahwa  Ia  Terdakwa  Florencius  Silalahi  Als  Rendi  bersama-sama  dengan  saksi  Imelda  Sari Octaviani  Manurung  Alias  Melda  dan  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati  (keduanya  terdakwa dalam  perkara  terpisah)  16  Februari  2021  tepatnya  di  hari  selasa  pukul  setengah  delapan  malam hingga pada 20 Februari 2021 dihari Sabtu jam 01.00 siang atau sekiranya dalam waktu lain di bulan kedua  tahun  2021  atau,  bertempat  di  lorong  5  Umum  Kelurahan  Bagan  Deli,  Kecamatan  Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Bahwa anak korban Selvi Ramadhani Alias Selvi, berumur 15 Tahun, lahir di  Medan  pada  tanggal  24  September  2006,  sebagaimana  tertuang  dalam  Kartu  Keluarga  No. 1271080110020010  tanggal  02  Agustus  2019  yang  dicetak  pada  masa  Kepala  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Zulkarnanin, M.Si, Berawal beberapa hari sebelum tanggal tersebut diatas, saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati  menerima  pesan  dari  terdakwa  melalui  Masangger  Facebook yang pada intinya menanyakan apakah ada cewek yang bisa diajak melakukan perbuatan suami-istri, dan  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati  menjawab  pesan  tersebut  “nanti  dicarikan  dan dikabari”.Selanjutnya  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati  juga  menerima  pesan  Selvi  Ramadhani alias  Selvi  (selanjutnya  disebut  anak  korban)  melalui  Masangger  Facebook  yang  menanyakan pekerjaan, oleh karenanya saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati menawarkan Selvi kepada terdakwa dengan  mengirimkan  fotonya,  dan  terdakwa  setuju,  kemudian  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati menawarkan  pekerjaan  kepada  selvi  atas  permintaan  terdakwa  berupa  cewek  untuk  dimainkan tersebut, dan selvi juga setuju lalu saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati mengkomunikasikan kembali dengan  terdakwa  dan  selvi  tentang  tarif  harga  yang  akan  diberikan  terdakwa  kepada  selvi,  dan kemudian  disepakati  sejumlah  Rp.  450.000,-  .  Bahwa  setelah  terjadi  kesepatan  tersebut,  selanjutnya tepat di 16 Pebruari 2021 hari selasa jam menunjukkan 07.30 malam , saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati bersama dengan saksi Andika menjemput Selvi di depan Lorong 5 Umum Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan dengan menggunakan sepeda motor menujuke rumah saksi andika di Jalan Marelan Pasar  III  Timur  Gg.  Sadiran  Kel.  Rengas  Pulau  Kec.  Medan  Marelan.  Sesampainya  di  rumah  saksi andika,  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Watidan  anak  korban  masuk  ke  dalam  rumah  saksi  andika. Selanjutnya  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati  menghubungi  saksi  Imelda  Sari  Octaviani Manurung Alias Melda melalui chatingan facebook untuk menemani Selvi pergi dengan terdakwa dan akan  diberikan  uang  jasa  sebesar  Rp.  100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  dan  juga  akan  dijemput  oleh terdakwa  Bahwa  selang  beberapa  waktu  kemudian,  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati  dan  anak korban  bertemu  dengan  terdakwa  yang  telah  tiba  di  depan  gang  rumah  saksi  Andika,  yang  mana terdakwa  juga  telah  membawa  saksi  Imelda  Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda,  kemudian  anak korban  masuk  kedalam  mobil  Toyota  Calya  warna  putih  yang  dibawa  oleh  terdakwa,  lalu  terdakwa memberikan  kepada  Trisnawati  upah  sebesar  Rp.  40.000,-  (empat  puluh  ribu  rupiah),  karena menjumpakan  pekerjaan  dengan  anak  korban.  Bahwa  selanjutnya  terdakwa  pergi  membawa  anak korban dan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda ke lokasi yang telah ditentukan yaitu Hotel  Borobudur  yang  berada  didaerah  Padang  Bulan.  Sesampainya  di  Hotel  Borobudur  tersebut, terdakwa dan anak  korban turun dari mobil, sedangkan saksi  Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda  menunggu  didalam  mobil.  Bahwa  selanjutnya  setelah  terdakwa  memesan  1  (satu)  kamar  di
hotel  tersebut,  kemudian  terdakwa  dan  Selvi  masuk  ke  dalam  kamar  hotel,  lalu  terdakwa  menyuruh Selvi  untuk  membuka  seluruh  pakaiannya  sendiri,  sedangkan  terdakwa  membuka  pakaiann  sendiri hingga  telanjang.  Kemudian  terdakwa  menyuruh  Selvi  untuk  berbaring  di  atas  tempat  tidur,  lalu terdakwa  menimpa  badan  Selvi  dengan  posisi  saling  berhadapan,  selanjutnya  terdakwa  melakukan perbuatan  hubungan  badan  dengan  Selvi.  Kemudian  dalam  selang  waktu  yang  tidak  lama,  terdakwa kembali  menyetubuhi  Selvi.  Bahwa  selanjutnya,  terdakwa  keluar  dari  kamar  hotel  dan  memanggil saksi  Imelda  Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda  yang  berada  didalam  mobil  untuk  menemani Selvi dan terdakwa beristirahat di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa pada 17 Pebruari 2021 di hari rabu, jam 08.00 pagi terdakwa  keluar dari dalam Hotel Borubudur tersebut, lalu mengajak Selvi dan saksi  Imelda  Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda  jalan-jalan  ke  daerah  Berastagi.  Bahwa  setelah selesai  jalan-jalan  di  Berastagi,  pada  jam  3  sore  terdakwa  mengantar/menurunkan  Selvi  dan  Imelda Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda  di  simpang  tepatnya  di  depan  kantor  Polisi  Medan  Labuhan. Saat Selvi dan saksi Imelda Sari Octaviani Manurung Alias Melda hendak turun dari mobil, terdakwa memberikan  uang  kepada  Selvi  sebesar  Rp.  450.000,-  (empat  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dan kepada  saksi  Imelda  Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda  sebesar  Rp.  20.000,-  (duapuluh  ribu rupiah).  Lalu  terdakwa  menitipkan  uang  sebesar  Rp.  20.000,-  (dua  puluh  ribu  rupiah)  kepada  Selvi untuk diserahkan kepada saksi Trisnawati Silitonga Alias Wati sebagai tambahan upah dari terdakwa. Setelah  anak  korban  dan  saksi  Imelda  Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda  turun  dari  mobil terdakwa,  Selvi  dan  saksi  Imelda  Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda  pergi  ke  sebuah  salon  dan disanalah  Selvi  memberikan  uang  sebesar  Rp.  100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  kepada  saksi  Imelda Sari  Octaviani  Manurung  Alias  Melda  sebagai  upah  telah  menemani  Selvi  yang  sejak  awal  telah disepakati  dengan  saksi  Trisnawati  Silitonga  Alias  Wati.  Dan  Penjualan  atas  nama  Selvi  pun berlangsung.
Bahwa  Penulis  berpendapat  hakim  dalam  memberikan  hukuman  bagi  terdakwa,  seharusnya melakukan pertimbangan baik secara yuridis, maupun non yuridis, untuk mengambil keputusan yang tidak  memberatkan  satu  pihak  baik  terdakwa  maupun  yang  dirugikan.  Penulis  berpandangan  jika hakim  berpatok  pada  pertimbangan  pertimbangan  yuridis  untuk  mendudukan  suatu  perbuatan pelanggaran pidana yang diperbuat oleh terdakwa. melainkan hakim tidak melihat secara Non-Yuridis aspek-aspek  yang  dapat  memberatkan  terdakwa  diluar  dari  ketentuan  undang-undang.  Seperti pertimbangan Psikis Selvi sebagai korban yang akan terganggu setelah terjadi tindak pidana tersebut mengingat  Selvi  masih  berumur  12  tahun  dan  masih  memiliki  masa  depan  yang  sangat  panjang. Namun Selvi harus menghadapi kenyataan dan hujatan atas dirinya.
Pendapat  Ahli  menyatakan  jika  wujud  lembaga  peradilan  adalah  kekuasaan  yang  merdeka maka kebebasan hakim dalam memutus perkara harus secara teliti dengan batasan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hukum dalam memutus perkara
2. Putusan tersebut memuat keadilan
3. Asas  hukum  dijunjung  tinggi  dalam  melakukan  penafsiran  kontruksi  maupun  penemuan hukum.
4. Memiliki mekanisme untuk menindak Majelis Hakim yang mengambil keputusan sewenang- wenang  (khususnya  terkait  pelanggaran  “codes  of  conduct”)  Keberadaan  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 88 tentang aturan perlindungan individu dibawah umur tersebut mempertegas  perlu  adanya  kekuatan  sanksi  dan  hukuman  baik  secara  pidana  maupun  denda bagi  pelaku  yang  melakukan  tindakan  kejahatan  seksual  terhadap  individu  dibawah  umur sehingga  membuat  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  dan  mengurangi  dampak  kehilangan generasi  terhadap  penerus  bangsa.  Penegakan  hukum  dinegara  manapun  tentu  harus  sesuai dengan  cita-cita  hukum  Negara  yang  bersangkutan.  Artinya,  penegakan  hukum  tersebut haruslah  sesuai  dengan  falsafah,  pandangan  hidup,  kaidah  dan  prinsip  yang  dianut  oleh masyarakat,  sehingga  akan  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  yang  mereka  miliki  (Tri  Astuti Andayani, Ruben Achmad, 2014).
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Korban Eksploitasi seksual pada Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

## Bentuk Perlindungan Hukum
Anak  memiliki  kepentingan  perlindungan  hukum  terhadap  komponen  yang  terdapat  dalam UU  Hak  Asasi  Manusia  No.  39  Tahun  1999.  Pemerintah  Indonesia  juga  memiliki  perangkat  hukum
yang  ditujukan  untuk  menjaga  hak  anak,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34  UUD  1945,  Undang- Undang  (UU)  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Batas  Usia  Minimum  Tenaga  Kerja,  dan  Undang- Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama masih dalam batas ketentuan orang yang merawatnya, perlindungan yang diperoleh meliputi kekerasan fisik atau mental, perlakuan buruk,  dan  pelecehan  seksual.  Karena  setiap  orang  sama  kedudukannya  di  depan  hukum,  maka peraturan  perundang-undangan  yang  benar  harus  melindungi  semua  pihak  tanpa  memandang  status hukumnya.  Aparat  penegak  hukum  berkewajiban  untuk  menegakkan  hukum  dan  aturan-aturannya. Ada  dua  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  agar  perlindungan  hukum  dapat berlangsung:  perlindungan  hukum  preventif,  yang  berupaya  untuk  menghindari  terjadinya perselisihan, dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah.
Eksploitasi seksual terhadap anak-anak untuk motif komersial sedang meningkat di dunia yang berteknologi  maju  saat  ini.  Masa  depan  anak-anak  terancam  karena  anak  di  bawah  umur  yang  tak berdaya dimanfaatkan  sebagai  komoditas dan objek seks orang dewasa. Meningkatnya  jumlah kasus perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial dengan memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya.  Ketika  anak-anak  dimanfaatkan  sebagai  pekerja  seks  komersial  atau  direkrut  ke  dalam prostitusi,  mereka  sering  mengalami  penyiksaan,  pemukulan,  dan  pelecehan  seksual  yang  kejam  di tangan majikan dan mucikari.
Eksploitasi  seksual  anak  adalah  sejenis  pekerja  anak  yang  dilakukan  untuk  keuntungan  uang. Hal  ini  bertentangan  langsung  dengan  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak:  “Negara,  pemerintah federal, dan negara bagian berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya  dengan kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak (Bherta, 2021).
Jual beli seksual komersial anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap kepentingan anak. Pelecehan  seksual  dewasa  dan  pembayaran  uang  atau  produk  kepada  anak  di  bawah  umur,  pihak ketiga,  atau  orang  lain  adalah  pelanggarannya.  Anak  di  bawah  umur  ini  dipandang  sebagai  target seksual serta penghasil  uang. Perbudakan modern dan  kerja paksa memanifestasikan dirinya sebagai eksploitasi seksual komersial anak-anak melalui paksaan dan kekerasan. Dampak eksploitasi seksual juga  mempengaruhi  kondisi  sosio-psikologis  korban,  yang  meski  kondisi  fisiknya  dapat  dipulihkan secara  medis,  tidak  jarang  korban  mengalami  stres  atau  frustasi  dan  mengalami  trauma  dalam kehidupannya. Selain itu, korban harus menghadapi beban emosional karena selain dikucilkan, korban juga menjadi bahan perdebatan publik.
Jual  beli  seksual  komersial  disebabkan  oleh  kesulitan  yang  bermula  dari  keluarga.  Masalah berawal  dari  keluarga  anak  yang  menjadi  korban  penelantaran  akibat  orang  tua  bercerai.  tidak mendapat  perhatian,  perubahan  keadaan  ekonomi  keluarga  mengakibatkan  kemiskinan,  sehingga anak-anak  dipekerjakan  untuk  mencari  uang,  dan  penyebab  kekecewaan  lainnya  anak  tidak  dapat mengenyam pendidikan di sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah atau pendidikan anak,  karena  keterbatasan  ekonomi/uang,  sehingga  anak  membentuk  pergaulan  yang  salah  akibat tidak mendapatkan pendidikan sejak dini. Kemiskinan merupakan penyebab utama eksploitasi anak di Indonesia,  sebagai  salah  satu  dampak  dari  permasalahan  ekonomi  mulai  dari  krisis  multidimensi hingga  masyarakat  global  pada  umumnya.  perlindungan  anak  tidak  hanya  mencakup  komponen jasmani  dan  rohani  anak,  tetapi  juga  perlindungan  atas  semua  hak  dan  kepentingan  mereka,  yang dapat  memungkinkan  perkembangan  rohani,  jasmani,  dan  sosial  yang  baik.  Anak,  sebagai  generasi muda  yang  akan  meneruskan  cita-cita  luhur  bangsa,  sebagai  pemimpin  masa  depan  bangsa,  dan sebagai  sumber  harapan  bagi  generasi  sebelumnya,  memerlukan  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, jasmani, rohani, dan jasmani. sosial (Satria Bagus Budi Jiwandono,  2023).  Sarana  perlindungan  hukum  ada  dua  macam,  yaitu  sarana  perlindungan  hukum preventif  yang  berupaya  mencegah  berkembangnya  sengketa,  dan  sarana  perlindungan  hukum represif  yang  bertujuan  menyelesaikan  sengketa  (Hudiono,  2014).  Perlindungan  bagi  anak  korban perdagangan  manusia  (child  trafficking)  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  yang  menyatakan  bahwa  anak  korban  perdagangan  manusia  mendapat  perlindungan  khusus
yang  wajib  diberikan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  Lembaga  Negara  lainnya  (Fadilla, 2012).
Menurut Pasal 59(2)(d) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2014 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah, merupakan tugas dan kewajiban negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan  khusus  kepada  anak.  Anak-anak  yang  telah  dieksploitasi  secara  seksual  demi keuntungan finansial memiliki perlindungan khusus, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. Dalam  Pencegahan  individu  dibawah  umur  diperjual  belikan  maka  para  pihak menyebarluaskan dan mensosialisasikan sesuai aturan hukum yang berlaku
2. Melakukan tahap Peninjauan, pemberitaan, dan memberikan hukuman
3. Menghilangkan  eksploitasi  keuangan  dan/atau  seksual  anak  akan  membutuhkan  partisipasi banyak  kelompok,  termasuk  lembaga  pemerintah,  bisnis,  serikat  pekerja,  LSM,  dan komunitas lokal
Bentuk  perlindungan  yang  Diberikan  Kepada  Selvi  Eksploitasi  seksual  pada  studi  kasus  Nomor: 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn  seperti  Selvi  Memperoleh  keamanan  atas  diri  pribadinya  ketika  ia dimintai keterangan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Hal ini, dibuktikan dengan keterangan Selvi sebagai  saksi  yang  didatangkan  oleh  jaksa  yang  menyatakan  bahwa  benar  Selvi  pernah  memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Dalam pemanggilan sebagai saksi , Selvi bebas dari pertanyaan yang diberikan  Penegak  Hukum  yakni  Polisi  saat  Selvi  ditemani  Kelurga  Selvi  memberikan  keterangan yang  ia  ketahui.  Hal  ini  juga  dibenarkan  dikarenakan  Selvi  memberikan  keterangan  dengan  tanpa Paksaan dan menceritakannya sesuai yang ia ketahui dan alami.
Selvi  juga  mendapatkan  Informasi  mengenai  Perkembangan  kasus  yang  berjalan  dikarenakan Selvi  adalah  anak  yang  patut  dilindungi  oleh  negara,  hal  ini  dikarenakan  dalam  setiap  proses penyidikan  dan  persidangan  selvi  selalu  mendapatkan  informasi  yang  tepat  dari  penuntut  umum berupa Relaas panggilan sebagai Korban, dan dikuatkan sebagai saksi dalam persidangan.
Selvi  bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat  dan  melukai  perasaan,  melukai  Pikiran  yang mengakibatkan  Selvi  terganggu,  sehingga  Selvi  bisa  memberikan  keterangan  seluas-luasnya  tanpa paksaan  atau  tekanan  dari  pihak  manapun.  Ketika  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Selvi  kepada penegak hukum tidak ada yang terlewatkan dikarenakan Selvi merasa aman dan hak nya terlindungi.
Menurut Penulis, Selvi mendapatkan perlindungan pemisahan dari pelaku atau terdakwa pada saat  dimintai  keterangan  dipenyidik,  dikarenakan  ada  kepentingan  Hak  dari  Selvi  dalam  menjaga Psikis  nya  dalam  memberikan  keterangan  peristiwa  atau  kejadiaan  yang  di  alami  Selvi,  serta menghindari membuat efek takut, tidak nyaman , atau tidak bebas pada diri Selvi.
Tetapi  dalam  studi  kasus  Nomor  1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn  penulis  berpendapat  Selvi  tidak memperoleh  pemulihan  kesehatan  dibidang  Medis  dan  pemulihan  Psikologis  sosial  guna  menjamin serta  memelihara  dan  memperbaiki  psikis  Selvi.  Menurut  Pasal  64  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana  dilakukan  melalui:  Upaya  rehabilitasi,  baik  dalam  lembaga  maupun  diluar  lembaga.  Bantuan pemulihan  kesehatan  dan  pemulihan  psikis  terhadap  Selvi  tersebut  dapat  membantu  Selvi  untuk terhindar dari obat-obatan, pergaulan bebas, serta rasa trauma yang dalam yang dapat menghancurkan dirinya  serta  masa  depannya.  Bantuan  Rehabilitasi  terhadap  Selvi  juga  bermanfaat  sebagai Penyembuh  atau  soft  Therapy  agar  Selvi  dapat  menjalani  hari-harinya  tanpa  tekanan  dan  merasa bersalah  terhadap  dirinya.  Selvi  Juga  dapat  kembali  bersemangat  dalam  menjalani  kehidupan kedepannya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
a. Bahwa  dalam  Putusan  No.  1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn,  hakim  menerapkan  UU  No.  35 Tahun 2014 terhadap Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  berat  dari  yang  seharusnya.  Pasal  88  UU  No.  35  Tahun 2014  yang  menegaskan  perlunya  peningkatan  sanksi  pidana.  dengan  tujuan  memberikan dampak  jera  dan  mendorong  tindakan  nyata  untuk  memulihkan  kesejahteraan  fisik,  psikis, dan  sosial  anak,  serta  penjatuhan  hukuman  terhadap  kejahatan  terhadap  anak  khususnya kejahatan  seksual.  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  Pasal  88  tentang aturan  perlindungan  individu  dibawah  umur  tersebut  mempertegas  perlu  adanya  kekuatan sanksi dan hukuman baik secara pidana maupun denda bagi pelaku yang melakukan tindakan
kejahatan seksual terhadap individu dibawah umur sehingga membuat tidak akan mengulangi perbuatan dan mengurangi dampak kehilangan generasi terhadap penerus bangsa.
b. Bentuk  Perlindungan  dan  kepastian  hak  atas  Hukum  Yang  Diberikan  Kepada  individu  yang dirugikan dalam Eksploitasi seksual pada Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn adalah Bahwa Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang  hak asasi manusia, menyebutkan setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara.  Dan dalam  Putusan  tersebut,  Selvi  sebagai  anak  Korban  Mendapatkan  Perlindungan  Hukum seperti  Selvi  Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadinya  ketika  ia  dimintai keterangan  oleh  Penyidik  dan  Penuntut  Umum,  serta  mendapatkan  perlindungan  pemisahan dari pelaku atau terdakwa pada saat dimintai keterangan dipenyidik.

## 4.2 Saran
a. Diharapkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka yang melecehkan anak dan akan berbuat lebih banyak untuk mempublikasikan undang- undang perlindungan anak dan akibat hukumnya.
b. Masalah eksploitasi anak hanya dapat diselesaikan jika seluruh masyarakat, dan khususnya orang tua, bekerja sama untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan menjaga keamanan anak di bawah umur. Penduduk setempat memiliki kewajiban untuk mengawasi tren budaya dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, A. D. (2016). Hukum Perlindungan Anak (p. 9). PTIK. Bherta,  R.  (2021).  Perlindungan  Anak  Sebagai  Korban  Eksploitasi  Seksual. Jurnal  Hukum  Caraka  Jastitia , 01 (2).
Fadilla, N. (2012). The Legal Efforts of Child as a Criminal Victim in Human Trafficking. Jurnal Hukum Dan Peradilan .
Fredi  Yuniantoro.  (2018).  Eksploitasi  Seksual  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Kesusilaan  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan. Justitia Jurnal Hukum , 2 (1). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227 Gultom, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (p. 41). PT Refika Aditama. Hudiono, E. S. (2014). Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya (p. 453). Yayasan Hotline Surabaya.
Made  Fiorentina  Yana  Putri,  D.  R.  S.  H.  (2020). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Sebagai  Korban Eksploitasi  Seksual  berdasarkan  Undang-undang  No.  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak . 4 (1), 100–107.
Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Lex Administratum , 1 (2).
Rihardi,  S.  A.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Perempuan  sebagai  Korban  Eksploitasi Seksual. Literasi Hukum , 2 (1), 61–72.
Rizky,  M.  N.,  Fitriani,  R.  I.,  Sudibyo,  M.  W.,  Husnasari,  F.  A.,  &  Maulana,  F.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Melalui  Media  Sosial. Media  Iuris , 2 (2). https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193
Sari,  W.  C.  K.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kejahatan  Eksploitasi  Seksual.
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 2 (1), 61–72.
https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747 Satria Bagus Budi Jiwandono, M. S. U. (2023). Law Review . 04 (11).
Tri  Astuti  Andayani,  Ruben  Achmad,  S.  F.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi Seksual. Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum .
Utami, Z. & W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1(1), 3.
Yanuar  Pranawati,  S.,  Soekandar  Ginanjar,  A.,  Woodrow  Matindas,  R.,  &  Irwanto,  I.  (2020).  Kerentanan Remaja  Perempuan  Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Di  Bandung. Sosio  Konsepsia , 9 (2). https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1868