## Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak
Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)

## Debbie Aprodette, Annalisa Yahanan, Elmandiantini
Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  tentang  model  akta  Notaris  yang melindungi  para  pihak  dalam  perjanjian  Peralihan  Hak  Atas  Perlindungan  Varietas Tanaman  selanjutnya  disebut  PVT. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan  bahan  hukum  diperoleh  dari  data  sekunder,  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekuneder,  dan  bahan  hukum  primer,  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan,  diolah  secara  kualitatif,  dengan  teknik  penarikan  kesimpulan  secara deduktif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  saat  ini  model  akta  Notaris  tentang Peralihan  Hak  Atas  PVT  belum  dibuat  secara  baku  karenakan  akta  peralihan  hak  atas PVT  masih  dibuat  di  bawah  tangan,  padahal  Undang  Undang  Perlindungan  Varietas Tanaman  telahmengatursecara  tegas  bahwa  perjanjian  peralihan  hak  PVT  harus  dengan Akta  Notaris.  Peranan  Notaris  dalam  pembuatan  akta perjanjian  peralihan  hak  atas  PVT misalnya  pembudidayaan  varietas  tanaman  yang  dituangkan  dalam  akta  Notaris,  juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak penghadap terkait perjanjian peralihan hak PVT. Model akta Notaris dalam peralihan hak atas PVT isinya haruslah memberikan perlindungan bagi para pihak (pemulia dan penerima pemulia tanaman)  dengan klausula- klausula yang tidak merugikan para pihak yang sifatnya tidak melanggar asas-asas dalam hukum  perjanjian.  Akta  notaris  diwajibkan  dalam  peralihan  hak  atas  PVT  karena memiliki  nilai  yang  tinggi  dimana  dalam  menciptakan  suatu  varietas  tanaman  dengan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya.
Kata Kunci : Akta Notaris;Perjanjian;Peralihan Hak;Varietas Tanaman ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notary Deed Model That Protects Parties In The Agreement On The Transfer Of Rights To Plant Varieties

## Abstract
The Notary deed model that protects parties in the Agreement on the Transfer of Rights to Plant Varieties. This study is a normative legal research with the legal type and materials obtained  from  secondary  data,  collected  through  library  studies,  with  deductive deduction techniques. The results of this study are, currently the Notary deed model in the Transfer  of  the  Rights  to  Plant  Varieties  does  not  yet  exist  or  has  not  been  made standardly  by  the  Notary  because  the  PVP  rights  transfer  deed  is  still  made  under  the hand, whereas, UUPVT regulates explicitly that the PVP rights transfer agreement must
use a Notary Deed. The role of Notary in making the deed of agreement for the transfer of rights  to  cultivating  plant  varieties  is  beside  to  making  the  deed  of  agreement  on  the cultivation rights of plant varieties which is then stated in the Notary deed as stipulated in  the  law,  also  providing  legal  counseling  to  the  parties  regarding  the  PVP  rights transfer agreement. The Notary deed model in the transfer of rights to plant varieties that can  provide  protection  for  the  parties  (breeders  and  recipients  of  plant  breeders)  is  to include  the  contents  of  the  agreement  on  the  transfer of  PVP  rights  into  clauses that  do not harm the parties who do not violate the principles in the law agreement. Notary deeds are  required  in  the  transfer  of  rights  to  PVP  because  it  has  a  high  value  where  in creating  a  variety  of  plants  it  requires  relatively  expensive  costs  and  a  relatively  long time, when compared to other intellectual property.
Keywords: Right to Plant Varieties; The Agreement; Transfer of Rights; Role of Notary

## Latar Belakang
Di  dalam  hal  melindungi  karya-karya  penemuan  seseorang  dari  hasil  kemampuan intelektual  khususnya  di  bidang  tanaman  pertanian  tersebut,  negara  Indonesia  memiliki Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dari  setiap  bidang  dan  telah  diatur  secara lengkap  dan  jelas  perlindungan  hukumnya  melalui  pendaftaran  pada  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI)  terjemahan dari Intellectual  Property  Right  (IPR) hadir  karena  adanya  kemampuan  intelektualitas seseorang  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.Sebagai  contoh  :“ Traditional knowledge  documentation  becomes  a  notable  thing  to  do  because  of  its  ability  to  act  at the  same  time  as  traditional  knowledge  preservation  method  for  next  generation  and protecting it as a property in Intellectual Property Rights” . 1
Hak  Kekayaan  Intelektual  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian  yaitu, 2 pertama;  Hak Cipta  ( Copyright ),  adalah  hak  ekslusifbagi  Pencipta  atau  penerima  hak  untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu  dengan tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku (UU PVT Nomor 29 tahun 2000 Pasal 1 ayat 1). Kedua; Hak Kekayaan Industri ( Industrial Property Rights ), yang meliputi: Hak Paten ( Patent ), Hak Merek ( Trademark ), Hak Desain Industri ( Industrial Design ), Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( Layout Design  Of  Integrated      Circuit ),  Hak  Rahasia  Dagang  ( Trade  Secret ),  Hak  Varietas Tanaman ( Varieties Of Plant Protection )
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  Tentang  Perlindungan Varietas  Tanaman  (UUPVT),  yang  dimaksud  dengan  Perlindungan  Varietas  Tanaman
1 Dwi  Tiara  Kurnilasari,  Annalisa  Yahanan  and  Rohani  Abdul  Rahim.  2018. Indonesia’s Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights’ Perspective. Sriwijaya Law Review. Vol. 2 Issue 1,Faculty of Law, Sriwijaya University, hlm.123
2 Rilda  Murniati,  S.H.,  M.Hum.  2010.  “ Tinjauan  Yuridis  Pengalihan  Hak  Kekayaan Intelektual  Berdasarkan  Undang-Undang  Di  Bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual ”.  Jurnal  Ilmu Hukum: Fiat Justisia, Volume 4 No. 3, hlm 21.
(selanjutnya disingkat dengan PVT), adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
Dalam  Pasal  1  angka  3  UUPVT  Nomor  29  Tahun  2000,  definisi  dari  Varietas Tanaman adalah :
“Sekelompok  tanaman  dari  suatu  jenis  atau species yang  ditandai  oleh  bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau  kombinasi genotipe yang  dapat  membedakan  dari  jenis  atau species yang  sama  oleh  sekurang-kurangnya  satu  sifat  yang  menentukan  dan  apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.
Pasal  1  angka  4  UUPVT  Nomor  29  Tahun  2000,  pemulia  tanaman  adalah  “ Rangkaian  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  suatu  varietas,  sesuai  dengan  metode baku  untuk  menghasilkan  varietas  baru  dan  mempertahankan  kemurnian  benih  varietas yang  dihasilkan”.  Pemuliaan  tanaman  yang  dilakukan  tidak  hanya  diarahkan  untuk menghasilkan  varietas  tanaman  unggul  baru,  melainkan  juga  untuk  mempertahankan kemurnian  varietas  yang  sudah  ada.  Pemulian  tanaman  yang  sudah  berlangsung  sejak lama  adalah  teknik  pemuliaan  konvensional  melalui  persilangan,  teknik  mutasi  sifat genetik varietas, dan seleksi. 3
Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang  paten  tidak  memberikan  perlindungan  atas  varietas  tanaman  baru  sebagai  hasil dari  proses  pemuliaan  tanaman.  Berdasarkan  ketentuan  Internasional  tentang  HKI dikatakan bahwa jika Negara tidak memberikan PVT dalam Undang-Undang Paten, maka Negara  tersebut  harus  membuat  undang-undang  khusus  tersendiri  yang  efektif  untuk perlindungan  varietas  tanaman  baru.  Hukum  tentang  paten  Indonesia  hanya  melindungi proses  untuk  membuat  atau  memproduksi  tanaman  dengan  menggunakan  teknik-teknik bioteknologi.  Sedangkan  PVT  memberikan  perlindungan  atas  produk,  yang  berupa bibit/benih  yang  dihasilkan  dari  teknik-teknik  bioteknologi  maupun  alami  dalam  bentuk varietas  tanaman  baru,  persyaratan  perlindungan  dan  pengecualian.  Oleh  karenaitu varietas  tanaman  yang  tidak  dilindungi  dalam  paten  dapat  dilindungi  dalam  Undang- Undang PVT. 4
Selain  dapat  dialihkan  dengan  cara  pewarisan,  hibah,  wasiat,  perjanjian  dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, hak PVT dapat juga  dialihkan  dengan  cara  lisensi. 5 Pemegang  hak  PVT  berhak  memberi  lisensi  kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus
3 Muhammad Syaifuddin & Sri Handayani, 2017, Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika. Relasi  Moral,  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perlindungan  Varietas  Tanaman  dan  Paten  di Indonesia ”, Malang: Setara Press. hlm. 209-210.
4 Yuliana  Diah  Warsiki  Susi  Irianti.  2017.  “ Perlindungan  Dan  Pemanfaatan  Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing ”, Jurnal, Rechtidee, Vol.12, No.1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, hlm. 7
5 Venantia  Sri  Hadiarianti,  2010, Memahami  Hukum  Atas  Karya  Intelektual ,  Jakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 15.
dicatatkan  pada  kantor  PVT  dan  dimuat  dalam  Daftar  Umum  PVT  dengan  membayar biaya  Lisensi tersebut tidak  mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai  perjanjian  lisensi  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah  (pasal  43 UUPVT).
Setiap Peralihan  harus dibuat dalam perjanjian tertulis baik berbentuk akta notaris atau  akta  di  bawah  tangan.  Setiap  perjanjian  Lisensi  harus  dicatatkan  pada  Kantor Direktorat  Jenderal  HKI  kecuali  untuk  PVT  dicatatkan  pada  Kantor  PVT  Departemen Pertanian RI yang dimuat dalam buku Daftar Umum sesuai dengan jenis HKI serta harus pula  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  terhadap  masing-masing  jenis  HKI.  Perjanjian Lisensi  yang  tidak  dicatatkan  tidak  memberikan  akibat  hukum  dan  perlindungan  hukum bagi  pihak  ketiga  atau  pemegang  hak  atas  HKI  tersebut  yang  diperoleh  melalui  Lisensi tersebut.
Sebagai  perlindungan  bagi  pemulia  tanaman  dikenal  juga  Hak  Perlindungan Varietas  Tanaman  atau  Hak  PVT.  Pemulia  tanaman  memiliki  beberapa  hak  yang seharusnya  didapatkan,  salah  satunya  adalah  hak  ekonomi.  Hak  ekonomi  merupakan pembayaran  Royalti  yang  seharusnya  diterima  oleh  pemulia  tanaman  dari  hasil pemanfaatan tanaman yang telah dimuliakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UUPVT  Nomor  29  Tahun  2000  tentang    Perlindungan  Varietas  Tanaman  disebut  juga PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman. Salah satu perlindungan hukum  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  adalah pemanfaatan  nilai  ekonomi  dan  hak  pemulia  atas  varietas  tanaman  yang  dihasilkannya melalui  lisensi.  Lisensi  yang  diberikan  berupa  izin  untuk  menggunakan  seluruh  atau sebagian  dari  hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  kepada  orang  atau  badan  hukum  lain meskipun  pemulia  tanaman  bukan  merupakan  pemegang  hak  PVT  atau  peneliti  pada lembaga  pemerintahan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap pemulia tanaman dari pelanggaran di bidang HKI.
HKI yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang. Artinya  tanpa  memerlukan  akta  terlebih  dahulu  yang  mana  kekayaan  intelektual  beralih kepemilikkannya  kepada  ahli  waris  karena  ketentuan  undang-undang.  Akan  tetapi, Kekayaan Intelektual  dapat pula dialihkan secara tertulis  dengan akta karena pihak yang mengalihkannya itu masih hidup yaitu melalui hibah dan wasiat. Sementara itu Kekayaan Intelektual  yang  dialihkan  berdasarkan  perjanjian  adalah  hak  yang  dimiliki  pemegang Kekayaan  Intelektual  dapat  memberikan  haknya  kepada  pihak  lain  dengan  cara  izin tertulis  (lebih  dikenal  dengan  istilah  lisensi).  Peralihan  hak  dibidang  HKI  yang  dibuat secara tertulis memerlukan pihak lain yaitu notaris untuk membuatkan akta autentik 6 agar akta tersebut memiliki fungsi terhadap para pihak yang membuatnya. 7
6 Annalisa Y dan Elmadiantini. Akta Notaril: “ Perjanjian Peralihan Hak Bidang Kekayaan Intelektual ”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 2.
7 Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :
1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
Dalam hal pemberian Lisensi Perlindungan Varietas Tanaman, pemegang hak PVT berhak  memberi  Lisensi  kepada  orang  atau  badan  hukum  lain  berdasarkan  Lisensi. Pemberian  Lisensi  ini  hanya  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari  hak  PVT  dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu (Pasal 42 UUPVT. Perjanjian Lisensi  harus dicatatkan pada kantor PVT, dan dimuat dalam Daftar PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatatkan di  Kantor  PVT,  perjanjian  Lisensi  tersebut  tidak  mempunyai  akibat  hukum  terhadap pihak  ketiga.  Ketentuan  mengenai  perjanjian  Lisensi  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah (pasal 43 UUPVT).
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  dan  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  bahwa  notaris  adalah pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain berdasarkan undang- undang, salah satunya adalah kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual termasuk PVT, yaitu kewenangan notaris dalam peralihan hak yang dibuat berdasarkan perjanjian. 8
Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan kewenangan kepada Notaris, yaitu membuat perjanjian dalam bentuk akta notaris terkait dengan peralihan Hak Kekayaan  Intelektual.  Secara  tegas  peralihan  Hak  Kekayaan  Intelektual  berdasarkan Pasal  40  ayat  (1)  UUPVT  menyebutkan  bahwa:”Hak  PVT  dapat  beralih  atau  dialihkan karena  pewarisan;  hibah;  wasiat;  perjanjian  dalam  bentuk  akta  notaris;  atau  sebab  lain yang  dibenarkan  oleh  undang-undang”.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  dikatakan bahwa  peralihan  hak  atas  PVT  dibuat  perjanjian  dalam  bentuk  akta  notaris  bukan perjanjian dibawah tangan. Norma ini  menginstruksikan bahwa akta notaris wajib dibuat oleh para pihak jika ingin membuat peralihan hak atas PVT. 9
Pada  prinsipnya,  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  memuat  tegas  tentang  peralihan  kekayaan  intelektual  harus menggunakan akta notaris. 10
Undang-Undang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  menyebutkan  secara  tegas  di dalam  batang  tubuh  bahwa  dalam  melakukan  perjanjian  peralihan  hak  perlindungan varietas tanaman mewajibkan menggunakan akta notaris.
Dalam  akta  perjanjian  Perlindungan  Varietas  Tanaman  masih  terdapat ketidakjelasan tentang  isi akta yang dapat melindungi para pihak (pemulia dan penerima pemulia)  secara  sempurna  atau  masih  belum  adanya  standar  isi  akta  selain  itu  belum banyaknya  Notaris  yang  membuat  akta  perjanjian  varietas  tanaman  tersebut,  khususnya
3) Sebagai  bukti  kepada  pihak  ketiga  bahwa  pada  tanggal  tertentu  kecuali  jika  ditentukan sebaliknya  para  pihak  telah  mengadakan  perjanjian  dan  bahwa  isi  perjanjian  adalah  sesuai dengan kehendak para pihak. Lihat : Ahmad Fachrisal Lubis, “Notaris Dalam Kontrak Kerja Sama  Pengadaan  Tanah  Pada  Kegiatan  Eksplorasi  Usaha  Hulu  Migas”,  Repertorium:  Jurnal Ilmiah  Hukum  Kenotariatan,  Vol.  7  No.  2,  November  (2018),  Magister  Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 105.
8 Ibid , hlm. 3.
9 Ibid , hlm. 5.
10 Ranti Fauza. 2017. Notarius , Edisi No.3 Tahun I, Mei-Juni, hlm.37.
Notaris  di  wilayah  kerja  Sumatera-Selatan. 11 Sehingga  di  dalam  pembuatan  isi  akta perjanjian  varietas  tanaman  tersebut  belum  memiliki  ketegasan  di  dalam  melindungi kepentingan  para  pihak,  untuk  itu  perlu  dibuat  standar  atau  model  akta  notaris  terkait dengan perjanjian perlindungan varietas tanaman.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  penulis  akan  mengkaji  dan  membahas tentang  “Model  Akta  Notaris  Yang  Melindungi  Perjanjian  Peralihan  Hak  Atas  Varietas Tanaman”. Hal ini  dikarenakan belum adanya  model  perjanjian baku akta notaris dalam perjanjian Peralihan hak atas varietas tanaman yang melindungi para pihak.Permasalahan dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimanakondisi  model  akta  notaris  dalam Peralihan  Hak  Atas  Varietas  Tanaman  saat  ini.  Selain  itu  membahas  tentang  bagaimana peranan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  kerja  sama  pembudidayaan  varietas tanaman.Selanjutnya  juga  membahas  tentang  bagaimana  model  akta  notaris  dalam Peralihan  Hak  Atas  Varietas  Tanaman  yang  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  para pihak.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Jenis  dan  bahan  hukum diperoleh  dari  data  sekunder,  bahan  hukum  sekunder,  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan,  diolah  secara  kualitatif,  dengan  teknik  penarikan  kesimpulan  secara deduktif.

## Pembahasan

## Kondisi Model Akta Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman Saat Ini
Pengaturan  peralihan  kekayaan  intelektual  dalam  perlindungan  varietas  tanaman, menurut  pasal  40  ayat  (1),  hak  PVT  dapat  beralih  atau  dialihkan  salah  satunya  adalah karena  perjanjian  dalam  bentuk  akta  notaris.  Akta  Notariil  merupakan  akta  yang  dibuat dihadapan  pejabat  berwenang  diantaranya  adalah  Notaris,  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Perjanjian  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  bagi  para pihak yang telah melakukan perjanjian ataupun pihak ketiga.
Pada  Saat  ini  model  akta  notaris  dalam  Peralihan  Hak  Atas  Varietas  Tanaman belum ada atau belum dibuat secara baku oleh notaris. Hal ini dikarenakan akta peralihan hak  PVT  hanya  dibuat  secara  tertulis  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  tanpa  dibuat dihadapan  notaris  atau  dengan  akta  notaris,  dengan  kata  lain  akta  peralihan  hak  PVT tersebut  masih  dibuat  di  bawah  tangan. 12 Akta  di  bawah  tangan  merupakan  akta  yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak,  maka  artinya  mereka  mengakui  dan  tidak menyangkal  kebenaran  apa  yang  ditulis  pada  akta  di  bawah  tangan  tersebut,  sehingga sesuai  pasal  1857  KUHPerdata  akta  dibawah  tangan  tersebut  memperoleh  kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Autentik.
11 Wawancara dengan Alia Ghanie, S.H.,S.pN, Ikatan Notaris Indonesia Sumatera -Selatan, Palembang,  24 Juni 2019.
12 Annalisa  Yahanan  &  Elmadiantini.2019.  Akta  Notariil:  Keharusan  Atau  Pilihan  Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual. Lambung Mangkurat Law Jurnal. Volume 4 Issue 1.Hlm.55
Terdapat  3  (tiga)  fungsi  akta  notariil  atau  akta  autentik,  yaitu  :menjadikan  bukti jika para pihak telah melakukan perjanjian, sebagai alat bukti bagi para pihak, bahwa hal- hal  yang  telah  tertulis  di  dalam  perjanjian  tersebut  merupakan  kehendak  dan  keinginan dari keduanya dan sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang telah ditentukan  oleh  kedua  pihak  terkecuali  ditentukan  sebaliknya,  keduanya  telah mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## Peranan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama  di  Bidang Pembudidayaan Varietas Tanaman
Perjanjian  Peralihan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  bidang  Perlindungan  Varietas Tanaman perlu dibuat dengan akta Notaris, hal ini disebabkan dalam menghasilkan suatu hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman  melalui  proses  penelitian  yang  cukup  panjang  dan biaya  yang  tinggi.  Pihak  penghadap  dalam  pembuatan  akta  Peralihan  hak  atas perlindungan varietas tanaman adalah pemulia tanaman dan penerima pemulia tanaman.
Dengan demikian hak Perlindungan  Varietas Tanaman dan Hak Paten  mempunyai nilai  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  lain  seperti  Hak Cipta,  Desain  Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Rahasia  Dagang  dan  Merek. Perlindungan  Varietas  Tanaman  dan  Paten  diperlukan  tahap-tahap  seperti  penelitian, penemuan,  pengujian  sampai  mendapat  persetujuan  dari  pihak  berwenang.  Proses  yang panjang  ini  tentunya  mengakibatkan  nilai  yang  tinggi  terhadap  penemuan  tersebut. Perlunya membuat perjanjian tertulis karena seseorang membutuhkan suatu kepastian dan keadilan  yang  menjadi  dasar  sebagai  bukti  tertulis 13 untuk  kemudian  perjanjian  tersebut dibuat  dengan  akta  autentik  yang  dibuat  dengan  baik  dan  benar  serta  bermutu  yang disahkan oleh Notaris.
Terkait dengan Peralihan hak kekayaan intelektual, maka akta notaris sebagai bukti tertulis, diatur dalam pasal 1867 KUHPerdata jo pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi: “bahwa  pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  autentik  maupun dengan  tulisan-tulisan  di  bawah  tangan.”  Sementara  itu  akta autentik  diatur  dalam  pasal 1868  yang  berbunyi:  “Suatu  akta  autentik  ialah  suatu  akta  yang  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta  dibuatnya”,  diperlukan  dalam  hal pengajuan permohonan pencatatan Peralihan hak.
Dengan  demikian  jika  ada  Peralihan  hak,  maka  di  bidang  Hak  Kekayaan Intelektual  harus dicatatkan. Atas dasar tersebut  maka  Peralihan  hak  yang  menggunakan akta  notaris  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang  membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna.
Alat  bukti  autentik  diperlukan  untuk  dimanfaatkan  oleh  pembuat  sendiri  maupun pihak  ketiga,  kepentingan  atau  keuntungan  dari  negara  untuk  penegakan  hukum  dalam hal  memudahkan  penyelesaian  perkara  perdata  secara  mudah  dan  waktu  yang  singkat
13 Andhita Fatmawati. 2015. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak  Atas  Merek”.  Jurnal,  Tidak  diterbitkan ”.  Malang:  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Fakultus Hukum Universitas Brawijaya, hlm.5.
melalui  jaminan  kebenaran  isi  akta  maupun  kepastian  hukumnya  tidak  perlu  diragukan lagi. Hal ini dapat dikatakan bahwa kesempurnaan sebagai alat bukti tertulis berupa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris menurut sistem hukum yang berlaku, diterima dan diakui oleh masyarakat hukum di Indonesia.
Dengan  demikian  setiap  akta  peralihan  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya  di bidang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  untuk  kepastian  hukum  sebaiknya  dibuat  atau menggunakan  dengan  akta  notaris.  Karena  akta  notaris  memiliki  kekuatan  hukum  yang kuat apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan.
Notaris  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  akta  autentik  dalam  hal  peralihan hak dalam bidang HKI. Selain itu notaris juga mempunyai peran sebagai penyuluh hukum atau pun sebagai konsultan hukum bagi para pihak dalam hal pembuatan suatu perjanjian yang  melindungi  masing-masing  kepentingan  secara  berimbang  atas  dasar  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  kaitan  pembuatan  akta  notaris  perjanjian tersebut.
Menurut A. Pitlo, mengatakan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.  Akta  adalah  surat  yang  diberi  tandatangan,  yang  memuat  peristiwa-peristiwa hukum,  yang  menjadi  dasar  dari  suatu  hak  atau  perikatan,  yang  dibuat  sejak  semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian (Sudikno Mertokusumo). 14 .
Dalam  kaitannya  di  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  peralihan  hak  atas  varietas tanaman,  Notaris  berperan  sebagai  pembuat  akta  perjanjian  peralihan  hak  varietas tanaman  tersebut  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  UUPVT.  Peralihan  hak  adalah penyerahan  kekuasaan  atas  suatu  benda  dari  subjek  hukum  di  satu  pihak  kepada  subjek hukum  lainnya di pihak  lain. Subjek  hukum  yang dapat mengalihkan dan  menerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara. 15
Dalam  peralihan  hak  atas  varietas  tanaman,  berdasarkan  pasal  40  (1)  UUPVT secara  tegas  menyebutkan  bahwa  perjanjian  itu  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaris  bukan perjanjian  tertulis  (di  bawah  tangan).  Norma  ini  menginstruksikan  bahwa  akta  notaris perlu dibuat oleh para pihak jika ingin membuat peralihan hak atas PVT. 16

## Model  Akta  Notaris  dalam  Peralihan  Hak  Atas  Varietas  Tanaman  yang  Dapat
Memberikan Perlindungan Bagi Para Pihak
Perumusan  model  akta  notaris  dalam  peralihan  hak  atas  varietas  tanaman  yang dapat  memberikan  perlindungan  bagi  para  pihak  (pemulia  dan  penerima  pemulia tanaman)  adalah  dengan  mencantumkan  isi  perjanjian  peralihan  hak  PVT  ke  dalam klausula-klausula  yang  tidak  merugikan  para  pihak  yang  sifatnya  tidak  melanggar  asas- asas  dalam  hukum  perjanjian,  seperti:  (1)Asas  kebebasan  berkontrak  ( freedom  of Contract ); Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat
14 Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.1.
15 O.K.  Saidin,2003, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Propertty Rights). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 35.
16 Ibid .,hlm.109.
sah nya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Dalam perjanjian  varietas  tanaman  asas  kebebasan  berkontrak  dapat  diterapkan,  dimana perjanjian varietas tanaman tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sepanjang tidak  melanggar  hukum,  kesusilaan,  serta  ketertiban  umum.  (2)Asas  kepastian  hukum ( pacta sunt servanda );Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu  pihak  ingkar  janji  (wanprestasi),  maka  hakim  dengan  keputusannya  dapat  memaksa agar  pihak  yang  melanggar  itu  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi.
Putusan  pengadilan  itu  merupakan  jaminan  bahwa  hak  dan  kewajiban  para  pihak dalam  perjanjian  khususnya  perjanjian  peralihan  hak  atas  varietas  tanaman  bagi  para pihak  memiliki  kepastian  hukum  dan  secara  pasti  memiliki  perlindungan  hukum.Asas konsensualisme  ( concensualism); berarti  kesepakatan  ( consensus ),  yaitu  pada  dasarnya perjanjian  sudah  lahir  sejak  detik  tercapainya  kata  sepakat.  Perjanjian  telah  mengikat begitu  kata  sepakat  dinyatakan  dan  diucapkan,  sehingga  sebenarnya  tidak  perlu  lagi formalitas  tertentu.  Pengecualian  terhadap  prinsip  ini  adalah  dalam  hal  undang-undang memberikan  syarat  formalitas  tertentu  terhadap  suatu  perjanjian,  misalnya  syarat  harus tertulis,  contoh;  peralihan  hak  atas  perlindungan  varietas  tanaman  merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta autentik Notaris.
Asas-asas  dalam  hukum  perjanjian  lainnya  adalah:  Asas  itikad  baik  ( good faith/tegoeder  trouw );Itikad  baik  berarti  keadaan  batin  para  pihak  dalam  membuat  dan melaksanakan  perjanjian  harus  jujur,  terbuka  dan  saling  percaya.  Keadaan  batin  para pihak  itu  tidak  boleh  dicemari  oleh  maksud-maksud  untuk  melakukan  tipu  daya  atau menutup-nutupi  keadaan  sebenarnya.  Maka  dari  itu,  antara  Pemulia  dengan  Penerima Pemulia harus lah mempunyai kejujuran, keterbukaan dan saling percaya dalam membuat isi perjanjian tersebut.
Asas  kepribadian  ( personality );berarti  isi  perjanjian  hanya  mengikat  para  pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang  hanya  dapat  mewakili  dirinya  sendiri  dan  tidak  dapat  mewakili  orang  lain dalam  membuat  perjanjian.  Maka,  dalam  perjanjian  peralihan  hak  atas  varietas  tanaman yang dibuat oleh para pihak (pemulia dan penerima pemulia) hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
Dalam kaitannya dengan pembuatan model akta notaris yang melindungi perjanjian peralihan hak atas varietas tanaman, klausula-klausula tersebut memuat berbagai hal yang harus  dicantumkan  dalam  akta,  untuk  disepakati  dan  tidak  merugikan  para  pihak  (dalam hal ini pemulia tanaman dan penerima pemulia tanaman.
Di dalam penyusunan perjanjian peralihan hak PVT, terdapat 4 (empat) hal pokok yang  tercantum  dalam  bagian  isi,  yaitu;  Klausula  definisi,  Klausula  transaksi,  Klausula spesifik dan Klausula ketentuan umum.
Penyusunan  perjanjian  menurut  “Peter  Mahmud”,  mengemukakan  bahwa  ada  dua prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  mempersiapkan  perjanjian,  yaitu;  (1) Beginselen der contractsvrijheid atau party autonomy , yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa  yang  mereka  inginkan,  dengan  syarat  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban  umum,  dan  kesusilaan  dan  (2) Pacta  Sunt  Servada, artinya  perjanjian  yang
dibuat  oleh  para  pihak  harus  dipatuhi  atau  mengikat  para  pihak,  dengan  kata  lain perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata).
Anatomi  akta  yang  diatur  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  UUJN  Nomor  2  Tahun  2014, terdiri  dari 17 dari:  Awal  akta  atau  kepala  akta  memuat:  judul  akta,  nomor  akta,  jam,  hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
Badan  akta  terdiri  dari:nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan, pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  tempat  tinggal  para  penghadap  dan/atau  orang  yang mereka  wakili;  keterangan  mengenai  kedudukan  bertindak  penghadap,  Isi  akta  yang merupakan  kehendak  dan  keinginan  dari  pihak  yang  berkepentingan  dannama  lengkap, tempat  dan  tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan  tempat  tinggal  dari tiap-tiap saksi pengenal.
Selanjutnya  Akhir  atau  penutup  akta  memuat:  uraian  tentang  pembacaan  akta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  atau  Pasal16  ayat  (7);uraian tentang  penandatanganan  atau  penerjemahan  akta  jika  ada;nama  lengkap,  tempat  dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; danuraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
Perumusan  isi  model  akta  perjanjian  peralihan  hak  atas  Perlindungan  Varietas Tanaman  dapat  menggunakan  struktur anatomi  akta  yang  telah  diatur  di  dalam  pasal  38 ayat  (1)  UUJN  Nomor  2  Tahun  2014,  kemudian  disesuaikan  dengan  aturan-aturan  yang ada di dalam UUPVT Nomor 29 Tahun 2000.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  saat  ini  model  akta  notaris  dalam Peralihan  Hak  Atas  Varietas  Tanaman  belum  ada  atau  belum  dibuat  secara  baku  oleh notaris.  Hal  ini  dikarenakan  akta  peralihan  hak  PVT  masih  dibuat  di  bawah  tangan berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  tanpa  dibuat  dihadapan  notaris  atau  dengan  akta notaris.
Peranan  notaris  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  peralihan  hak  atas pembudidayaan  varietas  tanaman  adalah  selain  membuat  akta  perjanjian  peralihan  hak pembudidayaan  varietas  tanaman  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  akta  notaris sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang,  juga  memberikan  penyuluhan hukum kepada para pihak penghadap terkait perjanjian peralihan hak PVT.
Model  akta  notaris  dalam  peralihan  hak  atas  varietas  tanaman  yang  dapat memberikan  perlindungan  bagi  para  pihak  (pemulia  dan  penerima  pemulia  tanaman) adalah  dengan  mencantumkan  isi  perjanjian  peralihan  hak  PVT  ke  dalam  klausula- klausula yang tidak merugikan para pihak yang sifatnya tidak melanggar asas-asas dalam hukum  perjanjian.  Akta  notaris  diwajibkan  dalam  peralihan  hak  atas  PVT  karena
17 Budiono  Herlien.2014. Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.Hlm.13
memiliki nilai yang tinggi dimana dalam menciptakan suatu varietas tanaman diperlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual  lainnya.  Pengaturan  norma  keharusan  menggunakan  akta  notaris  pada peralihan  hak  PVT  disebutkan  secara  tegas  dalam  batang  tubuh  UUPVT  untuk menciptakan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika ada penyangkalan.

## Daftar Pustaka
Adjie,  Habib,  2011, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris ,  Bandung:  PT.Refika Aditama.
Budiono, Herlien, 2003, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Komandoko,  Gamal  dan  Handri  Raharjo,2010, Draf  Lengkap  Surat  Perjanjian  (Surat Kontrak)  yang  Sering  Dipakai,  Pembahasan  Tentang  Hukum  Perjanjian,  Teknik Penyusunan, Struktur, dan Anatomi Perjanjian , Jakarta: PT.Suka Buku.
Mayana, Ranti Fauza, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas , Jakarta: Grasindo.
Muhammad,  Abdulkadir,  2000, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Mulyoto.  2012, Perjanjian:  Tehknik  Cara  Membuat  Akta  dan  Hukum  Perjanjian  Yang Harus Dikuasai , Yogyakarta :Cakrawala Media.
Prajitno, Andi, 2015, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia , Surabaya: CV. Perwiwa Media Nusantara.
Setiawan, R,1999, Pokok Pokok Hukum Perikatan , Bandung: Putra Abardin.
Sri  Hadiarianti,Venantia,  2010,  Memahami  Hukum  Atas  Karya  Intelektual,  Jakarta: Universitas Atma Jaya.
Syaifuddin,  Muhammad,&  Sri  Handayani,  2017, Hukum  Perlindungan  Rekayasa Genetika.  Relasi  Moral,  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perlindungan  Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia , Malang: Setara Press.
Widjaja, Gunawan, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi , Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada. Wirjono Rodjodikoro,2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian , Bandung :Mandar Madju.
Yudara,  2006, Pokok-Pokok  Pemikiran,  Di  Sekitar Kedudukan  dan  Fungsi  Notaris  Serta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia . Bandung: Renvoi.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama: 2015.
Tiara  Kurnilasari  Dwi,  Yahanan  Annalisa  and  Abdul  Rahim  Rohani.  2018. Indonesia’s Traditional  Knowledge  Documentation  in  Intellectual  Property  Rights’
Perspective. Sriwijaya  Law  Review.  Vol.  2  Issue  1,Faculty  of  Law,  Sriwijaya University.
Murniati Rilda, 2010. Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual . Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia, Volume 4 No. 3.
Diah  Yuliana  Warsiki  Susi  Irianti.  2017. Perlindungan  dan  Pendaftaran  Varietas Tanaman  Melalui  Perjanjian  Benefit  Sharing .  Jurnal,  Rechtidee,  Vol.  12,  No.1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, hlm. 7.
Annalisa Y dan Elmadiantini. Akta Notaril: Perjanjian Peralihan Hak Bidang Kekayaan Intelektual , Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Andhita  Fatmawati.  2015. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Fungsi  Notaris  Dalam  Peralihan Hak  Atas  Merek, Jurnal,  Tidak  Diterbitkan.  Malang:  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Pan  Mohammad  Faiz.  2009. Teori  Keadilan  Jhon  Rawis  dalam  Jurnal  Konstitusi , Volume 6 Nomor 1.
Yuanitasari Deviana. 2017. The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts  for  Indonesian Consumers .  Sriwijaya  Law  Review,  Volume 1, No. 2.
Yahanan  Annalisa.  2019. Akta  Notaril:  Keharusan  Atau  Pilihan  Dalam  Peralihan Kekayaan intelektual. Lamlaj: Jurnal hukum. Volume 4 Issue 1.
Fiat Justiitia Jurnal Ilmu Hukum.2010. Volume 4. Nomor 3.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.