Perspektif Akuntansi
Volume X Nomor X (Agustus 2020), hal. 253-269 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p253-269 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Shandy Jannifer Matitaputty 1
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Agung Sugiarto Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Agnes Arie Mientarry Christy Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Paulina Rini Hastuti Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Received 20/08/2020 Revised 20/08/2020 Accepted 20/08/2020 Abstract. Tax management is expected to help reduce the poverty rate.
The  feedback  of  tax  payments  is  indirect  so  that  taxpayers  will  not receive  reciprocity  individually  but  collectively  with  other  residents. This makes the need for an academic review of the  effect of taxes on people's welfare. The purpose of this study is to see the effect of taxes on public  welfare.  The  data  to  be  used  in  this  study  is  secondary  data obtained  from  the  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  The effect  of  taxes  on  welfare  is  seen  through  regression  analysis.  The development of tax revenue from 2010 to 2019 shows a positive trend. The  number  of  poor  people  has  always  decreased,  even  though  it  is below 5% per year. The value of per capita income continues to increase with an average growth of 8% per year. Tax revenue has a relatively strong negative relationship to the number of poor  people and has a very strong negative relationship to the percentage of the number  of poor people. Tax revenue growth has a negative relationship, which is classified  as  weak  on  the  growth  rate  of  the  number  of  poor  people. Taxes have a positive effect on the per capita income of the population. Tax  revenue  has  a  very  strong  positive  relationship  to  per  capita income.  The  government  is  advised  to  increase  public  tax  awareness through socialization or other guidance.
1 shandy@unika.ac.id
Keywords: Tax Revenue, Poverty
Abstrak. Pengelolaan  pajak  diharapkan  ikut  mengurangi  angka kemiskinan  suatu  negara.  Kontraprestasi  atas  pembayaran  pajak bersifat tidak langsung sehingga Wajib Pajak tidak akan mendapatkan timbal  balik  secara  individual  melainkan  secara  kolektif  dengan penduduk  lainnya.  Hal  ini  menjadikan  perlunya  tinjauan  akademis terkait pengaruh pajak  terhadap kesejahteraan masyarakat.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  pengaruh  pajak  terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pengaruh  pajak  terhadap kesejahteraan  dilihat  melalui  analisa  regresi.  Perkembangan penerimaan pajak tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan tren positif. Jumlah penduduk miskin selalu mengalami penurunan walaupun di bawah 5% per tahun. Nilai pendapatan per  kapita terus mengalami peningkatan  dengan  rata-rata  pertumbuhan  8%  per  tahun. Penerimaan  pajak  memiliki  hubungan  negatif  yang  tergolong  kuat terhadap  jumlah  penduduk  miskin  dan  memiliki  hubungan  negatif yang  tergolong  sangat  kuat  terhadap  persentase  jumlah  penduduk miskin. Pertumbuhan penerimaan pajak memiliki memiliki hubungan negatif,  yang  tergolong  lemah  terhadap  laju  pertumbuhan  jumlah penduduk  miskin.  Pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pendapatan  per  kapita  penduduk.  Penerimaan  pajak  memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap pendapatan per kapita. Pemerintah  disarankan  untuk  meningkatkan  kesadaran  pajak masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun pembinaan lainnya .
Kata kunci : Penerimaan Pajak, Kemiskinan

## Pendahuluan
Pajak  selama  ini  dikenal  sebagai  sumber  penerimaan  negara  terbesar.  Indonesia misalnya, sejak tahun 2007 hingga 2019 lebih dari 70 persen penerimaan negaranya berasal dari pajak. Pada tahun 2019, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai Rp  1.545,3  Triliun  dengan  total  kontribusi  terhadap  total  penerimaan  negara mencapai 78.9% (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan yang begitu besar dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Sehingga pada  akhirnya  pajak  sebagai  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti yang dimaksudkan oleh Munawir S. dalam Sulastyawati (2014) bahwa fungsi pajak telah dijalankan dengan baik dapat dilihat melalui  indikasi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang  nampak  dengan semakin  menurunnya  pengangguran,  adanya  perbaikan  fasilitas  publik, konsumtifitas masyarakat meningkat, lapangan kerja meningkat, dan banyak anak- anak yang dapat menikmati pendidikan.
Harapan  bahwa  pajak  akan  memfasilitasi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat menjadi  pendorong  bagi  masyarakat  untuk  dengan  sukarela  menjadi  masyarakat yang  taat  pajak.  Penerimaan  pemerintah  yang  sebagian  besar  berasal  dari  pajak dikelola dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu ukuran kemakmuran rakyat adalah pendapatan per kapita mereka. Pendapatan per kapita dihitung  dengan  turut  mempertimbangkan  jumlah  penduduk  sehingga  dapat digunakan  untuk  mengukur  pendapatan  nasional  dan  dapat  digunakan  untuk menggambarkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Pendapatan  per  kapita  cukup mewakili  hakikat  utama  pembangunan,  yaitu  peningkatan  kesejahteraan  dan penghilangan  kemiskinan  (Chendrawan,  2017).  Masyarakat  yang  memiliki pendapatan per kapita tinggi diidentifikasi sebagai masyarakat yang makmur. Ukuran lain  tingkat  kesejahteraan  suatu  negara  adalah  rendahnya  angka  kemiskinan. Pengelolaan pajak diharapkan ikut mengurangi angka kemiskinan suatu negara. Hal ini  seperti  yang  dikatakan  oleh  Sulastyawati  (2014)  dalam  penelitiannya  yang berjudul Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, bahwa pajak memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan negara walaupun sampai saat ini sumber penerimaan negara dari pajak masih belum memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini sumber penerimaan negara yang  berasal  dari  pajak  belum  maksimal,  masih  banyak  potensi penerimaan  pajak yang  belum  diperhatikan  pemerintah.  Peran  masyarakat  juga  penting  dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu diharapkan masyarakat memenuhi kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  dengan  membayar  pajak  tepat  waktu.  Dengan demikian kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat (Sulastyawati, 2014).
Kemiskinan  merupakan  keadaan  saat  kebutuhan  dasar  hidup  seseorang  (pangan, sandang, papan) tidak dapat dipenuhinya. Indonesia menggunakan garis kemiskinan untuk  menentukan  apakah  seseorang  tergolong  miskin  atau  tidak  miskin.  Garis kemiskinan  sendiri  tersusun  atas  komponen  dasar  kebutuhan  layak  hidup  baik makanan maupun non makanan. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan disebut dengan penduduk miskin, sementara  penduduk yang memiliki penghasilan  di  atas  garis  kemiskinan  adalah  penduduk  tidak  miskin.  Pengelolaan pajak  ditujukan  untuk  peningkatan  kemakmuran  rakyat  termasuk  di  dalamnya program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Lisna et al. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan  Kemiskinan:  Suatu  Analisis  Simulasi  Kebijakan,  bahwa  peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebijakan kapasitas ﬁskal daerah dari sumber utama pajak daerah dan bagi hasil pajak (Lisna et al., 2013).
Di sisi lain masyarakat cenderung malas membayar pajak ketika kurang merasakan manfaat  atas  pajak  yang  mereka  bayarkan.  Hal  ini  menjadi  penyebab  seringkali munculnya  keraguan  apakah  pajak  benar-benar  membawa  kesejahteraan  bagi masyarakat.  Sifat  kontraprestasi  pajak  yang  tidak  langsung  membuat  dampak penggunaan pajak menjadi sulit diukur. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Fitriah et al.,  (2019)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Faktor-Faktor  Psikologis  sebagai Determinan  Kepatuhan  Pajak:  Studi  Eksplorasi  pada  Wajib  Pajak,  bahwa  ada
keraguan  besar  pada  wajib  pajak  tentang  apakah  anggaran  pajak  dikelola  dengan benar  dan  digunakan  untuk  kesejahteraan  umum.  Asumsi  tersebut  yang melatarbelakangi  perilaku  wajib  pajak  dalam  melaporkan  dan  membayarkan pajaknya dengan benar (Fitriah et al., 2019).
Kontraprestasi atau timbal balik atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Hal ini memiliki pengertian Wajib Pajak (WP) tidak akan mendapatkan timbal balik atau kontraprestasi  secara  individual  langsung  kepada  WP  tersebut  melainkan  secara kolektif  dengan  penduduk  lainnya  dalam  bentuk-bentuk  fasilitas  publik  maupun bentuk-bentuk  belanja  negara  lainnya.  Hal  ini  menjadikan  perlunya  tinjauan akademis terkait pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam  penelitian  ini  permasalahan  utamanya  adalah  mengenai  apakah  terdapat pengaruh  dan  bagaimana  pengaruh  pajak  terhadap  kesejahteraan  masyarakat. Rumusan masalah penelitian secara lebih spesifik adalah:  1) Bagaimana pengaruh pajak  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia?  2)  Bagaimana  pengaruh  pajak terhadap tingkat pendapatan per kapita di Indonesia?

## Telaah Pustaka

## Pajak dan Wajib Pajak

## Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang  -  Undang  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007). Sedangkan  menurut  S.  I.  Djajaningrat  dalam  Resmi  (2003),  pajak  merupakan kewajiban  masyarakat  yang  diatur  dan  dapat  dipaksakan  menurut  peraturan pemerintah untuk membayar ke kas negara yang akan digunakan untuk membiayai kesejahteraan  masyarakat  umum  namun  dengan  tidak  mendapatkan  balas  jasa secara langsung.

## Wajib Pajak
Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seperti dikutip dari Waluyo (2010), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan  perundang-undangan  perpajakan  memiliki  hak  dan  kewajiban  baik sebagai pembayar maupun pemungut pajak.

## Pendapatan per Kapita
Pendapatan per kapita dimaknai sebagai rata-rata pendapatan dari setiap penduduk suatu daerah. Pendapatan perkapita didapat dari pendapatan nasional suatu negara dibagi  dengan  jumlah  penduduk  suatu  negara.  Pendapatan  per  kapita  dihitung dengan turut mempertimbangkan jumlah penduduk sehingga dapat digunakan untuk
mengukur pendapatan nasional dan dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Pendapatan  per  kapita  mempunyai  dua  keunggulan. Pertama,  GNP  per  kapita  relatif  mudah  dihitung  karena  semua  negara  memiliki catatan tentang GNP atau GDP dan jumlah penduduk sehingga pendapatan per kapita bisa dihitung untuk semua negara. Kedua, ukuran ini cukup mewakili hakikat utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghilangan kemiskinan (jika asumsi  distribusi  pendapatan  terpenuhi).  Pendapatan  per  kapita  dihitung  dari pendapatan  nasional  dibagi  dengan  jumlah  penduduk  untuk  mengevaluasi pembangunan ekonomi (Chendrawan, 2017).

## Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  keadaan  saat  kebutuhan  dasar  hidup  seseorang  (pangan, sandang,  papan)  tidak  dapat  dipenuhinya.  Kemiskinan  memiliki  berbagai pendekatan.  Beberapa  lembaga  yang  menghitung  kemiskinan  di  Indonesia  adalah badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN).

## Garis Kemiskinan
Garis  kemiskinan  merupakan  ukuran  yang  dibuat  oleh  BPS  sebagai  batas pengelompokkan apakah suatu penduduk tergolong miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan  dihitung  berdasarkan  pendekatan  kebutuhan  dasar,  yaitu  besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan pakaian dan barang/ jasa lainnya.
Garis  Kemiskinan  (GK)  yang  terdiri  dari  2  komponen  yaitu  Garis  Kemiskinan Makanan  (GKM)  dan  Garis  Kemiskinan  Non  Makanan  (GKNM).  Perhitungan  garis kemiskinan dilakukan secara terpisah didaerah perkotaan dan pedesaan. (Statistik Indonesia, 2009).
1. Garis  Kemiskinan  Makanan  merupakan  nilai  pengeluaran  kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari.
2. Garis  Kemiskinan  Non  Makanan  adalah  kebutuhan  minimum  untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
Dimana Α = 0. 1. 2 Z = Garis kemiskinan y 1 =  Rata-rata  pengeluaran  perkapita  sebulan  penduduk  yang  berada di bawah garis kemiskinan ( i = 1.2.3.…..q). yi < q Q = Banyaknya penduduk yang berada di bawag garis kemiskinan N = Jumlah penduduk
Jika a = 0 diperoleh Head Ccount Indeks (P 0 ) a = 1 diperoleh Poverty Gaps (P 1 ) a = 2 diperoleh Poverty Severity Index (P 2 )

## Metoda

## Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan berasal  langsung  dari  sumbernya  atau  bukan  diperoleh  langsung  oleh  peneliti (Marzuki,  2005).  Data  Sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, serta publikasi lainnya.

## Metode Analisa
Pengaruh  pajak  terhadap  kesejahteraan  dilihat  melalui  analisa  regresi.  Regresi merupakan  metode  untuk  menentukan  hubungan  sebab-akibat  antara  variabel dengan variabel  lain. Analisa regresi dilakukan dengan cara menentukan koefisien estimasi  yang  nantinya  akan  membentuk  persamaan  regresi.  Analisis  regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih variabel penyebab dengan satu variabel  terkena  (Irianto,  2004).  Variabel  penyebab  biasa  disebut  variabel independen,  yang  pada  umumnya  digambarkan  dalam  sumbu  X.  Variabel  terkena akibat dikenal sebagai variabel dependen, terikat atau variabel Y. Dalam penelitian ini,  metode  regresi  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  pajak  terhadap tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita. Ada atau tidaknya pengaruh dilihat dari signifikansi F hitung dan t hitung. Besaran dampak/pengaruh dicerminkan dari nilai elastisitasnya pada pendapatan per kapita dan angka kemiskinan.
Salah  satu  teknik  analisis  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  2 variabel  kuantitatif  adalah  dengan  melakukan  uji  korelasi.  Hubungan  2  variabel disebabkan  karena  adanya  hubungan  sebab  akibat.  Apabila  salah  satu  variabel mengalami perubahan kemudian diikuti dengan perubahan variabel lain baik dengan arah yang sama atau memiliki arah berlawanan maka dapat dikatakan dua variabel tersebut saling berkorelasi.
Kekuatan  hubungan  antara  dua  variabel  dapat  diukur  dengan  korelasi  sederhana. Selain  itu  korelasi  sederhana  juga  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  hasil kuantitatif dari hubungan dua variabel tersebut. Bentuk hubungan dua variabel dapat berkorelasi  linier  positif  atau  linier  negatif.  Sedangkan  kekuatan  hubungan  dua variabel dapat bersifat lemah, erat maupun tidak erat.
Koefisien  korelasi  digunakan  untuk  menentukan  besarnya  korelasi  jika  data  yang digunakan  berskala  interval  atau  rasio.  Sedangkan  koefisien  determinasi  adalah bagian  dari  keragaman  total  variabel  tak  bebas  y  (variabel  yang  dipengaruhi  atau dependen)  yang  dapat  diterangkan  atau  diperhitungkan  oleh  keragaman  variabel bebas x (variabel yang mempengaruhi atau independen). Untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel yang diuji sama dengan nol dapat dilakukan Uji Signifikansi Koefisien Korelasi. Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan variabel = nol  maka  dapat  diartikan  bahwa  hubungan  tersebut  sangat  lemah.  Sedangkan pengujian  yang  menunjukkan  hasil  tidak  sama  dengan  nol  maka  dapat  diartikan hubungan antar variabel bersifat kuat (Santosa, 2004).
Signifikansi F merupakan pengujian model fit data untuk mengetahui sejauh mana variabel  X  (independen)  dapat  mempengaruhi  variabel  dependen  (Y).  Model  tidak dapat  digunakan  untuk  memperkirakan  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen atau disebut juga model tidak fit apabila nilai signifikansi F lebih tinggi dari 0,05. Namun apabila nilai signifikansi F lebih rendah dari 0,05 maka model dapat digunakan atau disebut model fit (Santosa, 2004).
Untuk  menunjukkan  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dapat juga digunakan uji signifikansi t. Signifikansi t memiliki kriteria yaitu tingkat signifikansi α = 5% (0,05), sehingga jika p value < 0,05 maka Ha diterima dan jika p value > 0,05 maka Ha ditolak (Santosa, 2004).
Uji  t  dikenal  juga  dengan  uji  parsial,  yaitu  untuk  menguji  bagaimana  pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Dasar pengambilan keputusan Uji t dalam analisis regresi yaitu :
Jika nilai t hitung > t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima
Jika  nilai  t  hitung  <  t  tabel  maka  tidak  ada  pengaruh  variabel  bebas  (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak
Angka  elastisitas  adalah  ukuran  persentase  perubahan  pada  satu  variabel  yang disebabkan  oleh  perubahan  satu  persen  pada  variabel  lain.  Elastisitas  merupakan perubahan persentase variabel dependen yang ditimbulkan akibat adanya perubahan persentase  variabel  independen.  Akibat  dari  perubahan  variabel  dan  bagaimana hubungan sebab akibat dapat diamati berdasarkan elastisitas. Dalam regresi angka elastisitas dilihat dari perubahan persentase Y akibat adanya perubahan persentase nilai X. Perubahan yang dimaksud bisa positif (searah) atau negatif (berbalik arah) sesuai tanda koefisien pada regresi. Konsep elastisitas digunakan untuk memperoleh ukuran kuantitatif respon suatu fungsi terhadap faktor yang mempengaruhi (Irianto, 2004).  Jika  persamaan  Y  =  b0  +  b1X1  +  b2X2,  maka  elastisitas  jangka pendek  dan jangka panjang dapat dirumuskan sebagai berikut: ESR = (∆Y/∆X) * x̅ /Ȳ.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengaruh Pajak Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Beberapa  penelitian  baik  yang  dilakukan  di  Indonesia  maupun  di  luar  negeri menunjukkan adanya hubungan antara pajak dan tingkat kemiskinan. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi, dimana beberapa penelitian menyatakan besaran pajak mempercepat pengentasan kemiskinan seperti penelitian yang berjudul Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan (studi di 23 provinsi di Indonesia) yang dilakukan oleh  Lisna,  dkk  (2013)  serta    penelitian  yang  dilakukan  Ramadhan  (2014)  yang
berjudul  Pengaruh  pajak,  subsidi  dan  ZIS  terhadap  penurunan  kemiskinan  di Indonesia.

## Perkembangan Penerimaan Pajak dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, dimana peruntukannya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah dimanfaatkan  untuk  kemakmuran  rakyat.  Perkembangan  penerimaan  pajak  tahun 2010 hingga 2019 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.1 menunjukkan secara tren  positif  atau  mengalami  peningkatan,  meskipun  pada  tahun-tahun  tertentu mengalami  fluktuasi  sebagai  dampak  dari  gejolak  atau  situasi  ekonomi  yang mengalami  kontraksi.  Disamping  itu  tingkat  rata-rata  pertumbuhan  penerimaan pajak selama  10 tahun terakhir secara umum justru menurun. Tahun 2017 jumlah penerimaan pajak sedikit mengalami koreksi negatif. Hal ini mengingat pada tahun 2016  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  Tax  Amnesty  yang  secara  instan menggenjot  penerimaan  dari  sektor  pajak.  Disamping  itu  tahun  2017  terjadi penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia (migas dan sawit) yang sedang mengalami  penurunan  di pasar  dunia.  Dampaknya  adalah  pajak  dari  kedua  sektor andalan  tersebut  turut  mengalami  perlambatan.  Namun  pada  tahun-tahun berikutnya relatif naik meskipun kembali ke titik semula tahun 2016.
Gambar 1. Perkembangan Penerimaan Pajak (Rupiah) dan Pertumbuhan (%) Indonesia Tahun 2010- 2019
Sumber: Data internal diolah, 2020
Gambar 2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (persen) Indonesia Tahun 2010-2019
Sumber: Data internal diolah, 2020
Gambar 2 menunjukkan fenomena yang cukup mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional  secara  keseluruhan.  Pertumbuhan  penerimaan  pajak  dalam  10  tahun terakhir  terus  berfluktuasi  dengan  trend    pertumbuhan  yang  menurun.  Berbagai faktor penyebab  memang  dapat  menjadi  penjelas  terjadinya  kondisi  ini, seperti situasi ekonomi global yang bergejolak, kondisi sosial politik yang beberapa waktu tengah  menyelenggarakan  pesta  demokrasi  (pemilu)  maupun  disebabkan faktor- faktor  lainnya.  Sementara  penduduk  miskin  selalu  mengalami  penurunan dilihat dari angka pertumbuhan yang selalu negatif. Sekalipun demikian penurunan jumlah penduduk  miskin  masih  tergolong  stagnan  dengan  penurunan  di  bawah  5% per tahunnya.

## Korelasi  dan  Regresi  Penerimaan  Pajak  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di Indonesia
Korelasi   pada   prinsipnya   menggambarkan   kekuatan   hubungan   antar variabel. Korelasi   antara   penerimaan   pajak   dan   tingkat   kemiskinan   hendak menunjukkan kekuatan    hubungan    antara    ke    dua    variabel    tersebut.    Nilai    korelasi  antara penerimaan pajak dan tingkat kemiskinan tersaji dalam Tabel 1 berikut:

## Tabel 1. Nilai Korelasi Penerimaan Pajak dan Tingkat Kemiskinan
No Variabel yang diuji Nilai Korelasi 1.  Korelasi Antara Penerimaan Pajak dan     Jumlah     Penduduk     Miskin (data tahun 1996-2019) -0,689 2.  Korelasi Antara Penerimaan Pajak dan  Persentase  Penduduk  Miskin (data tahun 1996-2019) -0,816 3.  Korelasi      Antara      Pertumbuhan Penerimaan               Pajak               dan Pertumbuhan    Jumlah    Penduduk Miskin (data tahun 2010-2019) -0,147
Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah.
Keterangan : Interpretasi Nilai Korelasi 0,00-0,199: sangat rendah/sangat lemah 0,20-0,399: rendah/lemah 0,40-0,599: sedang
0,60-0,799: kuat
0,80-1,000: sangat kuat
Hubungan  tingkat  penerimaan  pajak  dengan  beberapa  parameter  tingkat kesejahteraan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:
Penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk  miskin  dan  memiliki  hubungan  negatif  yang  tergolong  sangat  kuat terhadap persentase jumlah penduduk miskin. Hasil ini relatif mendukung beberapa hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumya di Indonesia. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak, secara umum memberikan ruang gerak bagi Pemerintah  untuk  melakukan  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  social  safety  net yang  bermuara  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  kebijakan- kebijakan  lainnya  yang  membuka  kesempatan  ruang  kerja  baru  bagi  para penganggur.
Pertumbuhan penerimaan pajak memiliki memiliki hubungan negatif, yang tergolong lemah terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Kenaikan penerimaan pajak  dari  waktu  ke  waktu  yang  lebih  rendah  dibandingkan  kenaikan  jumlah penduduk  miskin,  diperkirakan  merupakan  penjelas  yang  paling  rasional  untuk menggambarkan temuan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa alokasi belanja negara relatif terbatas ruang lingkupnya. Sebagian besar dari anggaran belanja negara telah terserap  untuk  kegiatan  belanja  rutin.  Sedangkan  belanja-belanja  yang  bersifat produktif relatif memiliki porsi kecil dalam postur APBN kita.
Tabel 2. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1996-2019 Indikator Nilai Multiple R 0,689211 R Square 0,475012 Adjusted R Square 0,451149 Significance F (alpha 5%) 0,00019537 t Stat (df 22) Intercept 22,82514682 Penerimaan Pajak (Rupiah) -4,46158 Coefficients Intercept 39601840,47 Penerimaan Pajak (Rupiah) -1,04534E-08
Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah.
Ada  tidaknya  pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap  penurunan  jumlah  tingkat kemiskinan dapat diukur melalui hasil analisis regresi linier sederhana. Secara umum, dilihat dari angka signifikansi F, hasil penelitian yang dapat ditarik dalam penelitian tentang  pengaruh  pajak  terhadap  tingkat  kemiskinan  ini  adalah  penerimaan  pajak oleh negara memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara model terhadap tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber pendapatan  yang  diperoleh  bagi  kesejahteraan  masyarakat  perlu  mendapatkan dukungan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Dukungan yang dimaksud bukan  hanya  dalam  pemanfaatannya  saja  namun  yang  lebih  penting  adalah pengawasan penggunaannya agar tepat sasaran dan tepat tujuan, sehingga cita-cita kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dapat  tercapai.  Sementara  apabila membandingkan uji t statistika dengan t tabel pada degree of freedom 22, didapati nilai t hitung/ t stat-variabel penerimaan pajak  adalah  -4,46158 sedangkan t tabel senilai artinya t hitung > t tabel yang maknanya terdapat pengaruh penerimaan pajak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan.
Besaran pengaruh penerimaan pajak terhadap jumlah penduduk miskin dicerminkan dari  angka  koefisien  penerimaan  pajak.  Angka  koefisien  penerimaan  pajak  hanya sebesar -1,04534E-08. Tanda negatif menunjukkan penerimaan pajak menurunkan jumlah  penduduk  miskin,  namun  apabila  memperhatikan  angka  koefisiennya, penerimaan  pajak  hanya  menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  tidak  lebih  dari 0,0001 (hanya sebesar -1,04534E-08). Artinya setiap 1 satuan kenaikan pajak akan menurunkan  penduduk  miskin  sejumlah  0,00000001  orang  atau  setiap  Rp. 100.000.000 penerimaan pajak akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1  orang.  Nilai  R 2 sendiri  hanya  sebesar  0,475012,  hal  ini  berarti  secara  model, pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  hanya berkisar 47%.

## Pengaruh Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita di Indonesia
Berdasarkan hasil uji regresi sebagaimana tersaji dalam Tabel 3 dan 4 di bawah, pajak memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pendapatan  per  kapita  penduduk,  meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang merupakan hasil  dari  jumlah  produk  domestik  bruto  dibagi  dengan  jumlah  angkatan  kerja, diperkirakan  lebih  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel
prediktornya.  Kemakmuran  masyarakat  akan  tercapai  dan  dipengaruhi  secara langsung oleh pertumbuhan ekonomi sebuah negara.
Pajak pada sisi lain, sebagaimana definisi dasarnya yang merupakan bentuk pungutan wajib  yang  dilakukan  oleh  negara  pada  warganya  tanpa  kewajiban  kontraprestasi langsung, relative memiliki dampak yang tidak langsung terhadap pendapatan per kapita. Pada konteks Indonesia, dimana porsi anggaran untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat rutin lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang bersifat investasi, dampak terhadap pendapatan per kapita tentu akan lebih kecil.
Gambar 3. Penerimaan Pajak (Puluh Juta Rupiah) dan Pendapatan per Kapita (Rupiah) Indonesia Tahun 2010-2019
Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah.
Gambar  3  di  atas  menyajikan  perkembangan  historis  penerimaan  pajak  dan pendapatan perkapita untuk kurun waktu 2010-2019, terlihat perkembangan yang terjadi  (berdasarkan  angka  absolut)  relatif  konstan  dan  seirama,  terutama  untuk pendapatan per kapita. Penerimaan pajak negara Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016 terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berbeda dengan penerimaan pajak yang  sempat  mengalami  penurunan,  pendapatan  per  kapita  Indonesia  terus mengalami  peningkatan  selama  tahun  2010  hingga  2019.  Rata-rata  pertumbuhan pendapatan per kapita adalah sekitar 8% per tahun.
Gambar 4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Pendapatan per Kapita (persen) Indonesia Tahun 2010-2019 Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah
Perkembangan yang mengkhawatirkan justru terlihat dari pertumbuhan pendapatan per kapita berdasarkan persentase selama kurun waktu 2011-2019. Trend yang ada menunjukkan  pendapatan  per  kapita  masyarakat  mengalami  kecenderungan menurun. Hasil penelitian ini sekaligus mengkonfirmasi hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Vatavu, Lobont, Stefea dan Olariu (2019) yang mengambil sampel di negara-negara Eropa Timur. Salah satu temuan penelitian mereka adalah pada satu sisi  pajak  sedikit  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi,  namun  tidak berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat (yang salah satunya di-proxy- kan dengan pendapatan per kapita).

## Tabel 3. Nilai Korelasi Penerimaan Pajak dan Pendapatan per Kapita
No Variabel yang diuji Nilai Korelasi 1. Korelasi   Antara   Penerimaan Pajak dan Pendapatan perkapita (data tahun 1996-2019) 0,992

## Sumber : BPS berbagai tahun, diolah.
Penerimaan pajak memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap pendapatan per kapita. Hasil ini mendukung beberapa hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti  sebelumya  di  Indonesia.  Penerimaan  pajak  yang  meningkat  dapat mempengaruhi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui salah  satu  indikator  yaitu  pendapatan  per  kapita.  Dengan  demikian  apabila penerimaan  pajak  meningkat  maka  pendapatan  per  kapita  juga  ikut  meningkat, sebaliknya apabila penerimaan pajak mengalami penurunan maka pendapatan per kapita juga dapat ikut menurun.
Tabel  4. Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Terhadap  Pendapatan  per  Kapita Indonesia Tahun 1995-2019 Indikator Nilai Multiple R 0,992047883 R Square 0,984159001 Adjusted R Square 0,983470262 Significance F (alpha 5%) 3,28885E-22 t Stat (df 23) Intercept 0,148076541 Penerimaan Pajak (Rupiah) 37,80117275 Coefficients Intercept 115817,5694 Penerimaan Pajak (Rupiah) 4,07462E-08
Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah.
Ada  tidaknya  pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap  pendapatan  per  kapita  dapat diukur melalui hasil analisis regresi linier sederhana. Secara umum, dilihat dari angka signifikansi F, hasil penelitian yang dapat ditarik dalam penelitian tentang pengaruh pajak terhadap pendapatan per kapita adalah penerimaan pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan secara model terhadap pendapatan per kapita. Sementara apabila membandingkan uji t statistika dengan t tabel pada degree of freedom 25, didapatkan  nilai  t  hitung/  t  stat-  variabel  penerimaan  pajak  adalah  37,80117275. Angka koefisien penerimaan pajak sebesar 4,07462E-08. Tanda positif menunjukkan penerimaan  pajak  meningkatkan  pendapatan  per  kapita,  apabila  memperhatikan angka  koefisiennya,  penerimaan  pajak  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  lebih dari  0,0001  (sebesar  4,07462E-08).  Nilai  R 2 sendiri  sebesar  0,984159001,  hal  ini berarti secara model, pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan per kapita sekitar 98 persen. Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  per  kapita  ini  tentu  menjadi  sinyalemen yang  perlu  mendapat  perhatian  dari  Pemerintah  selaku  pengelola  pajak,  sekaligus sebagai  pihak  yang  mengelola  “operasional”  negara  ini.  Kebijakan-kebijakan  yang langsung  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  per  kapita  (yang  pada akhirnya  meningkatkan  pendapatan  per  kapita)  perlu  ditempuh,  terutama  pada kondisi ekonomi yang sedang mengalami kontraksi dampak pandemi COVID-19.

## Simpulan

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  hasil  bahwa  (1)  perkembangan  penerimaan pajak tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan tren positif, meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami fluktuasi sebagai dampak dari gejolak atau situasi ekonomi yang mengalami  kontraksi.  Rata-rata  pertumbuhan  penerimaan  pajak  selama  10  tahun terakhir  secara  umum  justru  menurun.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  berbagai faktor seperti situasi ekonomi global yang bergejolak, kondisi sosial politik dan lain- lain.  (2)  Jumlah  penduduk  miskin  selalu  mengalami  penurunan  dengan  angka pertumbuhan yang selalu negatif. Namun penurunan jumlah penduduk miskin masih tergolong stagnan dengan penurunan di bawah 5% per tahunnya. (3) Pendapatan per kapita  untuk  kurun  waktu  2010-2019  menunjukkan  perkembangan  yang  relatif
konstan  dan  seirama.  Nilai  pendapatan  per  kapita  terus  mengalami  peningkatan selama  tahun  2010  hingga  2019.  Rata-rata  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita adalah  sekitar  8%  per  tahun.  Sedangkan  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita berdasarkan persentase selama kurun waktu 2011-2019 mengalami kecenderungan menurun.  (4)  Penerimaan  pajak  memiliki  hubungan  negatif  yang  tergolong  kuat terhadap  jumlah  penduduk  miskin  dan  memiliki  hubungan  negatif  yang  tergolong sangat  kuat  terhadap  persentase  jumlah  penduduk  miskin.  (5)  Pertumbuhan penerimaan  pajak  memiliki  memiliki  hubungan  negatif,  yang  tergolong  lemah terhadap  laju  pertumbuhan  jumlah  penduduk  miskin.  Pengaruh  penerimaan  pajak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin berkisar 47 persen. (6) Pajak memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita penduduk, meskipun pengaruhnya tidak  signifikan.  Penerimaan  pajak  memiliki  hubungan  positif  yang  sangat  kuat terhadap pendapatan per kapita. Pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan per kapita sekitar 98 persen.

## Saran
Penelitian ini secara praktis memberikan implikasi kepada pemerintah untuk perlu meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat baik melalui sosialisasi  ataupun  pembinaan  lainnya,  hal  ini  mengingat pajak  terbukti  signifikan menurunkan  angka  kemiskinan.  Selain  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa pengaruh pajak terhadap pendapatan per kapita tidak signifikan terjadi, hal ini  dimungkinkan  penerimaan  pajak  baru  akan  berdampak  pada  pendapatan  per kapita dalam jangka waktu tertentu. Terkait hal ini pemerintah dapat mempercepat penyerapan  anggaran  yang  terkait  dengan  penyediaan  fasilitas  publik  agar masyarakat  tetap  dapat  merasakan  manfaat  penerimaan  pajak  negara  terhadap kesejahteraan melalui fasilitas publik. Berikutnya, pemerintah selaku pengelola pajak sekaligus sebagai pihak yang mengelola “operasional” negara juga perlu menerbitkan kebijakan-kebijakan  yang  langsung  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan per kapita.

## Daftar Pustaka
Arini; Made Dwi Setyadhi Mustika. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Udayana  Vol  4  (3):  1140- 1163.
Brad, Anca Maria. 2012. The impact of tax policy on the welfare state . Conference Proceedings, Szeged, University of Szeged , Vol. ISBN 9: 182-195.
Chendrawan, Tony S. 2017. Sejarah Pertumbuhan Ekonomi. Tirtayasa Ekonomika Vol. 12, No 1, April 2017
Fitriah, Elis Anisah et al. 2019. Faktor-Faktor Psikologis sebagai Determinan Kepatuhan Pajak: Studi Eksplorasi pada Wajib Pajak. PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi, Volume 6, Nomor 1, 2019: 99-110
Irianto, Agus. 2004. Statistik Konsep Dasar & Aplikasinya. Jakarta : Kencana
Kementerian Keuangan. 2019. APBN 2019. Diakses dari : www.kemenkeu.go.id
Lisna,  Vera;  Bonar  M.  Sinaga;  Muhammad  Firdaus  dan  Slamet  Sutomo.  2013.  Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan:Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 14 (1): 1-26.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta : Andi.
Marzuki. 2005. Metodologi Riset. Yogyakarta : Ekonisia
Muana,  Nanga.  2001.  Makro  Ekonomi,  Masalah  dan  Kebijakan.  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Ramadhan,  Hikhmatiar,  Tatik  Mariyanti.  2014.  Pengaruh  Pajak,  Subsidi  dan  ZIS  terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. Media Ekonomi Vol 22 (2): 123-132.
Resmi, Siti. 2003. Perpajakan : Teori & Kasus. Jakarta : Salemba Empat
Santosa, Singgih. 2004. SPSS Statistik Multivariat. Jakarta : Elex Media Komputindo
Sulastyawati,  Dwi.  2014.  Hukum  Pajak  dan  Implementasinya  Bagi  Kesejahteraan  Rakyat. Diakses dari : https://www.academia.edu/9989886
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Vatavu, Sorana; Oana-Ramona Lobont; Petru Stefa dan Daniel Brindescu-Olariu. 2019. How Taxes  Relate  to  Potential  Welfare  Gain  and  Appreciable  Economic  Growth. Sustainability Journal Vol 11: 1-16.
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat