## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 02, November 2023

## Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia
Rani Tiyas Budiyanti 1 *, Penggalih Mahardika Herlambang 2
1 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Jacub Rais, Tembalang, Semarang, Indonesia 2 Fakultas Kedokteran, Universitas Wahid Hasyim Jl. Raya Gunungpati No. KM 15, Nongkosawit, Gunungpati, Semarang, Indonesia ranitiyas@lecturer.undip.ac.id

## Abstract
Empirical  traditional  health  services,  both  skills  and  ingredients,  have  significant  increase  in Indonesia. Regulations regarding these services have been regulated in Indonesian Minister of Health Regulation Number 61 of 2016 concerning Empirical Traditional Health Services. Even so, in practice there are still various problems, such as the lack of traditional healer who have licenses to  practice.  This  study  aims  to  describe  the  legal  protection  of  patients  in  empirical  traditional health services in Indonesia. This research is a normative research with a statutory approach. The  results  of  the  study  stated  that  patient  legal  protection  related  to  the  implementation  of traditional  health  services  in  Indonesia,  both  preventively  and  repressively,  had  not  been implemented  properly.  There  are  still  unlicensed  traditional  healers,  advertising  their  service practices, and promising treatment results. In addition, there is still a regulatory vacuum regarding sanctions for violations of licensing and administration, as well as service publications. There is a need to socialize the obligation to license empiric traditional health services and standardization of product safety to traditional healers. In addition, it is necessary to develop regulations related to  sanctions for licensing  violations and  service delivery, education to the public regarding the selection of safe empiric traditional health services, as well as guidance and supervision of empiric traditional health service practices on a regular basis.
Keywords : Empirical Traditional Health Services; Legal Protection; Traditional Healer.

## Abstrak
Layanan  kesehatan  tradisional  empiris  baik  keterampilan  maupun  ramuan  mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Regulasi mengenai layanan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.  Dalam  implementasinya,  terdapat  berbagai  permasalahan  yang  terjadi,  di  antaranya adalah terdapat penyehat tradisional yang tidak memiliki izin praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  perlindungan  hukum  pasien  dalam  layanan  kesehatan  tradisional  empiris  di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan (statue approach). Hasil penelitian menyebutkan bahwa sarana perlindungan hukum pasien terkait penyelenggaraan layanan kesehatan tradisional di Indonesia baik secara preventif maupun represif tidak terimplementasikan dengan baik. Terdapat penyehat tradisional yang tidak berizin,  mengiklankan  praktik  pelayanannya  dan  menjanjikan  hasil  pengobatan.  Selain  itu, terdapat  kekosongan  regulasi  terkait  sanksi  pelanggaran  perizinan maupun  penyelenggaraan, serta  publikasi  layanan.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Kesehatan  diharapkan  dapat  memberikan sosialisasi kepada penyehat tradisional terkait kewajiban perizinan dan standarisasi keamanan layanan  kesehatan  tradisional  empiris.  Selain  itu,  diperlukan  pengembangan  regulasi  terkait sanksi pelanggaran perizinan dan penyelenggaraan layanan, edukasi kepada masyarakat terkait
pemilahan layanan kesehatan tradisional empiris yang aman, serta pembinaan dan pengawasan praktik layanan kesehatan tradisional empiris secara berkala.
Kata  Kunci: Layanan  Kesehatan  Tradisional  Empiris;  Perlindungan  Hukum;  Penyehat Tradisional.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara berkembang memiliki layanan kesehatan baik medis maupun tradisional, berbagai macam layanan kesehatan tradisional. Layanan kesehatan atau pengobatan tradisional diawali dengan kepercayaan masyarakat Indonesia pada pengobatan yang  bersifat mistik  dan  supranatural  yang  berakar  pada  animism  (Utami&Alawiya,  2018).  Pada perkembangannya, layanan kesehatan tradisional di Indonesia banyak dipengaruhi oleh negara lain seperti India, Cina, Arab, serta Eropa yang juga berpengaruh pada jenis layanan kesehatan tradisional yang diberikan (Novekawati, 2019).
Berdasarkan  Pasal  160  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2023  tentang  Kesehatan, layanan  kesehatan  tradisional  terbagi  berdasarkan  cara  pengobatannya  yaitu  menggunakan keterampilan  dan  menggunakan  ramuan.  Jenis  layanan  pengobatan  tradisional  yang menggunakan keterampilan seperti akupuntur, bekam, dan sebagainya. Sedangkan pengobatan yang menggunakan ramuan salah satunya adalah menggunakan jamu.
Pada  tahun  2014,  disahkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  103  tahun  2014  tentang Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  yang  mengatur  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  tradisional  yang  meliputi  tanggung  jawab  serta  wewenang  pemerintah  pusat  serta pemerintah  daerah,  jenis  pelayanan  kesehatan  tradisional,  tata  cara  pelayanan  kesehatan tradisional,  sumber  daya,  penelitian  dan  pengembangan,  publikasi  dan  periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan, pengawasan serta sanksi administratif. Di mana  dalam  regulasi  tersebut  disebutkan  3  jenis  pengobatan  tradisional  yaitu  pelayanan kesehatan  tradisional  empiris,  komplementer,dan  integrasi.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, pelayanan kesehatan  tradisional  empiris  merupakan  penerapan  kesehatan  tradisional  yang  manfaat  dan keamanannya  terbukti  secara  empiris  (pengalaman)  seperti  praktik  pijat,  terapi  lintah,  dan sebagainya.  Pelayanan  ini  dilakukan  oleh  penyehat  tradisional  secara  turun-temurun berdasarkan keterampilan yang diperoleh secara nonformal.
Sedangkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan  keamanannya  terbukti  secara  ilmiah.  Pelayanan  ini  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan tradisional yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat  Izin  Praktik  Tenaga  Kesehatan  Tradisional  (SIPTKT)  dengan  minimum  pendidikan
berijazah  D3  sesuai dengan  kompetensi  profesinya.  Regulasi mengenai pelayanan  kesehatan tradisional  komplementer  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  15  tahun  2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
Berbeda  dengan  layanan  kesehatan  tradisional  empiris  dan  komplementer,  pelayanan kesehatan  tradisional  integrasi  mengkombinasikan  pelayanan  kesehatan  konvensional/medis dengan pelayanan kesehatan tradisonal komplementer baik bersifat pelengkap atau pengganti. Tenaga  kesehatan  tradisional  yang  melakukan  praktik  ini  juga  perlu  memiliki  Surat  Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). Regulasi lebih lanjut mengenai layanan kesehatan terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi.
Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Munajah (2020), tingkat  legalitas  pelayanan kesehatan  tradisional  empiris  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  komplementer  dan  integrasi (Munajah, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sadewa (2018), hanya 42 persen dari  keseluruhan  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  memiliki  izin  di  Kota  Surakarta  pada tahun 2018 (Sukawati, dkk., 2018). Di lain pihak, pemanfaatan layanan kesehatan empiris oleh masyarakat  mengalami  peningkatan  dilatarbelakangi  oleh  minat  masyarakat,  aksesibilitas layanan, dan warisan budaya tradisional yang kuat di Indonesia.
Permasalahan muncul dalam praktik layanan pengobatan tradisional empiris ketika banyak penyedia layanan pengobatan tradisional empiris yang membuka praktik tanpa ijin dan sertifikat khusus  serta  menjanjikan  hasil  pasti  sembuh.  Hal  tersebut  tentu  saja  dapat  memberikan permasalahan  terkait  perlindungan  hukum  bagi  pasien  terlebih  jika  terdapat  hal  yang  tidak diinginkan.  Bagaimanakah keefektifan pengobatan dan standar prosedur pelayanan pengobatan empiris  tersebut?  Terlebih  ketika  pasien  juga  menjalani  pengobatan  medis.  Interaksi  ramuan yang  tidak  terstandarisasi,  steril,  maupun  berpotensi  menimbulkan  efek  samping  yang  tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menganggu pengobatan medis yang dilakukan.
Siapakah yang harus bertanggung jawab dan dapatkah mereka dituntut di mata hukum? Bagaimankah  perlindungan  hukum  pasien  yang  mendapatkan  pengobatan  tradisional?  Tentu saja  dalam  realita,  kita seringkali  mendengar  mengenai  kasus  tentang malapraktik  dokter  dan tuntutan mengenai hal tersebut. Tetapi jarang sekali kita dengar tuntutan terhadap pengobatan tradisional.
Meskipun telah terdapat upaya untuk mengatur layanan kesehatan tradisional empiris  di Indonesia,  tetapi  penerapan  regulasi  tersebut  masih  belum  optimal.  Penerapan  izin, pengawasan, dan sanksi yang kurang tegas dan konsisten menjadi masalah serius. Sehingga pasien  tidak  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  memadai.  Berdasarkan  latar  belakang  di
atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan hukum pasien dalam layanan pengobatan tradisional empiris di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ).  Kajian  yang  dilakukan  dalam penelitian ini mengkaji sistematika hukum yang berkaitan dengan isu dari permasalahan hukum. Kajian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  dengan  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  dikaitkan  dengan  teori  serta  praktik  pelaksanaan  hukum  positif  terkait  isu permasalahan. Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan tradisional. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel hukum terkait pelayanan kesehatan tradisional. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari artikel jurnal dan buku terkait  pelayanan  kesehatan  tradisional.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi dokumen atau kepustakaan dengan pendekatan content identification. Penelitian dilakukan pada bulan Maret- Agustus 2023.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Regulasi Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tradisional  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 mengatur mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Berdasarkan regulasi tersebut diatur beberapa hal terkait layanan kesehatan tradisional empiris.
a. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
Pada  pasal  3  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  61  tahun  2016,  pelayanan kesehatan  tradisional  empiris  dilakukan  oleh  penyehat  tradisional  yang  memiliki pengetahuan serta keterampilan turun-temurun maupun melalui pendidikan nonformal. Pengetahuan serta keterampilan tersebut diperoleh melalui magang kepada penyehat tradisional  senior  yang  sebelumnya  telah  berpengalaman  melakukan  pelayanan kesehatan tradisional empiris dengan aman dan bermanfaat sedikitnya selama 5 tahun. Pengalaman magang tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat kegiatan magang  yang  menerangkan  telah  memadai  untuk  melakukan  praktik  secara  mandiri. Selain  itu  pengetahuan  serta  keterampilan  yang  diperoleh  secara  nonformal  dapat
diperoleh  dari  pelatihan  atau  kursus  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi Kompetensi (LSK).
b. Izin dan Registrasi Penyehat Tradisional
Pada  pasal  4  hingga  9  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  61  tahun  2016, penyehat  tradisional  yang  akan  melalukan  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris wajib memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dan hanya boleh berpraktik di satu tempat (panti sehat). Jika STPT dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi Dinas Kesehatan. Dalam rekomendasi tersebut akan dilakukan  penilaian  teknis  serta  metode  dan  teknik  pelayanan  kesehatan  tradisional, tetapi jika STPT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan surat rekomendasi Dinas Kesehatan tidak diperlukan, tetapi penilaian teknis tetap diperlukan. STPT tersebut berlaku selama dua  tahun  dan  dapat  diperpanjang  kembali.  STPT  tersebut  yang  menjadi  dasar pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan.

## c. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris  harus  dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, tidak bertentangan dengan  norma  agama,  norma  yang  berlaku  di  masyarakat,  serta  selaras  dengan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terdapat tiga jenis  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 yaitu keterampilan, ramuan, serta kombinasi.
Dalam  pasal  19  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan tradisional empiris dilakukan di panti sehat baik perorangan maupun kelompok dan tidak diperbolehkan untuk melakukan rawat inap. Panti sehat tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah atau Kabupaten.
Pada pasal 37 disebutkan bahwa baik  penyehat tradisional maupun  panti sehat tidak diperbolehkan untuk mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diberikan. Selain itu, pada praktiknya penyehat tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran maupun penunjang diagnostik kedokteran.
Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris,  penyehat tradisional wajib melakukan pencatatan serta pelaporan kepada Dinas Kesehatan yang meliputi catatan klien dan catatan sarana yang dimilik.
2. Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris
Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  bentuk  pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  agar  dapat  menikmati  hak  yang  diberikan  oleh  hukum (Raharjo, 2000). Dalam memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu media yang dikenal dengan sarana perlindungan hukum yang terdiri dari sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Almaida & Imanullah, 2021). Dalam perlindungan hukum preventif,  subjek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  pendapatnya  sebelum keputusan  definitif.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  bertumpu  pada  penyelesaian masalah terkait sengketa yang timbul sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pembatasan dan adanya kewajiban masyarakat (Hadjon, 1987).
a. Perlindungan Hukum Preventif
Dalam  layanan  kesehatan  tradisional  empiris,  perlindungan  hukum  preventif dilakukan  melalui  regulasi  terkait  tata  cara  prosedur,  perizinan,  publikasi  serta pengawasan  pelaksanaan  layanan  kesehatan  tradisional  empiris  sesuai  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  61  tahun  2016  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Empiris.  Meskipun  demikian,  dalam  implementasinya  masih  terdapat  berbagai permasalahan  dan  hambatan.  Belum  semua  penyehat  tradisional  yang  melakukan praktik  layanan  kesehatan  empiris  memiliki  izin  STPT.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh Sadewa (2018), hanya 42 persen dari keseluruhan pelayanan kesehatan tradisional yang memiliki izin di Kota Surakarta pada tahun 2018 (Sukawati, dkk., 2018). Selain itu, masih ada penyehat tradisional yang tidak memahami mengenai kewajiban terkait izin tersebut.  Hal tersebut berkaitan  dengan  budaya  hukum  yang rendah yang terkait  dengan  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat.  Hal  tersebut  selaras  dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriansyah dkk (2022) di Kabupaten Banyuasin (Iriansyah, 2022).
Hal  lain  yang  menjadi  permasalahan  adalah  maraknya  iklan  terkait  layanan kesehatan empiris di media massa baik cetak maupun elektronik. Di media televisi, iklan dan tayangan terkait layanan kesehatan tradisional empiris cukup masif (Panuju, 2017). Pada pasal 37 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan  Tradisional  Empiris  telah  disebutkan  bahwa  baik  penyehat  tradisional maupun  panti  sehat  tidak  diperbolehkan  untuk  mengiklankan  pelayanan  kesehatan tradisional empiris yang diberikan, Meski demikian tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan. Hal yang mengkhawatirkan juga terkait iklan layanan kesehatan empiris yang kadang kala menjanjikan hasil pasti sembuh. Padahal, layanan kesehatan bukanlah  layanan  yang  bersifat  menjanjikan  hasil  ( resultaat  verbintenis ),  tetapi  lebih
kepada  upaya  maksimal  dalam  melaksanakan  apa  yang  telah  disepakati  ( inspanning verbintenis ) (Alam, 2018).
Selain  itu,  pengawasan  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris  oleh  instansi yang berwenang juga sering kali menemui berbagai hambatan dan tantangan. Terutama terkait jumlah penyehat tradisional yang bertambah cukup masif dan tidak keseluruhan dari penyehat tersebut terdaftar dan memiliki izin. Sehingga monitoring dan pembinaan Dinas Kesehatan cukup sukar dilakukan kepada seluruh penyehat tradisional.
b. Perlindungan Hukum Represif
Dalam perlindungan hukum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  61  tahun  2016  tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Empiris,  belum terdapat  regulasi  mengenai  sanksi  terkait  pelanggaran  perizinan,  penyelenggaraan, maupun  publikasi.  Sehingga  seringkali  Dinas  Kesehatan  hanya  memberikan  sanksi administratif karena belum terdapat regulasi yang mendasarinya.
Padahal, regulasi tersebut diperlukan jika terjadi konflik dan sebagai sarana untuk tetap  menjaga  hak  pasien  untuk  tetap  memperoleh  layanan  kesehatan  tradisional empiris  yang  aman. Layanan  kesehatan tradisional  empiris  yang  dilakukan  tanpa  izin tentu  saja  tidak  mengalami  tahap  verifikasi  keamanan  dan  manfaatnya  sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016. Kondisi tersebut bertentangan  dengan  dapat primum  non  nocere atau first,  do  no  harm yang  berarti pertama dan utama adalah tidak merugikan pasien dalam layanan kesehatan (Shaker & Ramsey,  2022).  Dalam hukum kesehatan  juga dikenal  dengan  istilah agroti  salus  lex suprema yang  berarti penghormatan  dan  keselamatan  pasien  adalah  hukum  tertinggi (Budiyanti & Herlambang, 2021).
Dalam penyelenggaraan layanan kesehatan tradisional empiris yang menjanjikan hasil, belum ada aturan terkait malapraktik dalam layanan tersebut. Terlebih informed consent sering  kali  tidak  dilakukan  dalam  praktiknya.  Berbeda  dengan  layanan kesehatan  tradisional  empiris  komplementer  maupun  integrasi  yang  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  tradisional  dan  terikat  pada  peraturan  perundang-undangan  terkait tenaga  kesehatan,  pada  layanan  kesehatan  tradisional  empiris  yang  dilakukan  oleh penyehat  tradisional  belum  terdapat  regulasi  yang  memadai  terkait  konfilk  dalam layanan maupun malpraktek (Alam, 2018).
Sanksi terkait penyelenggaraan publikasi yang dilakukan secara masif pada media massa  baik  media  cetak  maupun  elektronik  pun  belum  diatur  secara  tegas.  Praktik publikasi yang masih masif tersebut  dapat disebabkan karena  beberapa hal. Menurut Firhat Syaugqi (2019), praktik pengiklanan layanan kesehatan tradisional empiris yang
masih masif di Kabupaten Sleman disebabkan oleh masih minimnya sosialisasi terkait regulasi tersebut oleh Dinas Kesehatan, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan adanya multualisme tripartite antara Lembaga penyiaran, penyehat tradisional/panti sehat, dan masyarakat  (Ula, 2019).

## 3. Rekomendasi
Dalam  meningkatkan  perlindungan  hukum  masyarakat  atau  pasien  dalam  layanan kesehatan tradisional empiris beberapa hal yang direkomendasikan di antaranya adalah:
a. Sosialisasi Kewajiban Perizinan Layanan Kesehatan Tradisional Empiris Sosialisasi terkait kewajiban perizinan layanan kesehatan tradisional empiris perlu digalakkan  oleh  Dinas  Kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah, masyarakat,  Puskesmas,  serta  multisektor  terkait.  Dalam  pelaksanannya  dapat dilakukan sweeping dan verifikasi terhadap layanan kesehatan tradisional empiris yang belum  berizin.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjamin  kemanan  dan  manfaat  layanan kesehatan tradisional empiris yang ada. Sampurno dkk (2020) mengembangkan model atau parameter penilaian kemanan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang terdiri aspek  penyehat  tradisional,  keamanan  pelayanan  kesehatan  tradisional  baik keterampilan maupun ramuan, dan aspek sarana (Sampurno, dkk., 2020).
b. Regulasi Terkait Sanksi Pelanggaran Perizinan dan Penyelenggaraan Layanan Dalam  layanan  kesehatan  tradisional  empiris,  perlu  adanya  kejelasan  sanksi terkait penyehat tradisional yang berpraktik tanpa izin dan STPT. Hal ini bertujuan untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat.  Selain  itu,    kejelasan  konsep mengenai  malapraktik  terhadap  pasien  juga  diperlukan  meliputi  konsep  kontrak terapeutik, informed  consent, hingga  bentuk  tanggung  gugat  yang  dapat  dilakukan (Alam, 2018).
Sanksi  yang  tegas  terhadap  pengiklanan  layanan  pengobatan  tradisional  juga perlu diatur lebih lanjut. Tidak hanya kepada penyehat tradisional atau panti sehat, tetapi juga kepada Lembaga penyiaran yang menyiarkan iklan tersebut.

## c. Edukasi Kepada Masyarakat
Untuk melindungi masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan tradisional empiris  yang  aman,  edukasi  dan  sosialisasi  terkait  hal  tersebut  perlu  dilakukan  oleh Dinas Kesehatan. Hal-hal terkait ada tidaknya izin panti sehat dan penyehat tradisional, hak  dan  kewajiban,  serta  kejelasan  kontrak  terapeutik  perlu  diperhatikan  oleh  pasien
atau masyarakat. Selain itu, masyarakat sebaiknya tidak mudah tertarik untuk percaya hanya  berdasarkan  testimoni  satu  dua  orang  pasien  sebelumnya  tanpa  jaminan keamanan dan manfaat yang terverifikasi dari Dinas Kesehatan.
d. Penguatan Pengawasan Layanan Kesehatan Tradisional Empiris
Penguatan  pengawasan  terkait  layanan  kesehatan  tradisional  empiris  perlu dilakukan,  meskipun layanan tersebut telah terdaftar  di Dinas Kesehatan.  Pembinaan dan pengawasan kepada penyehat tradisional dan panti sehat perlu dilakukan secara berkala sehingga kualitas dan perlindungan hukum dalam layanan kesehatan tradisional empiris dapat terjaga.

## D. Simpulan dan Saran
Sarana perlindungan hukum pasien terkait penyelenggaraan layanan kesehatan tradisional di  Indonesia  baik  secara  preventif  maupun  represif  belum  terimplementasikan  dengan  baik. Masih adanya penyehat tradisional yang tidak berizin, mengiklankan praktik pelayanannya dan menjanjikan  hasil  pengobatan  masih  menjadi  permasalahan  dalam  perlindungan  preventif. Sedangkan  dalam  perlindungan  represif,  belum  adanya  regulasi  dan  sanksi  terkait  izin penyelenggaraan yang menjamin keamanan dan manfaat pelayanan, sanksi terkait malapraktik, dan  pelanggaran  publikasi  layanan.    Perlu  adanya  sosialisasi  kewajiban  perizinan  layanan kesehatan  tradisional  empiris  kepada  penyehat  tradisional.  Selain  itu  perlu  dikembangkan regulasi  terkait  sanksi  pelanggaran  perizinan  dan  penyelenggaraan  layanan  kesehatan tradisional empiris. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan terkait pemilahan layanan yang aman  dan  partisipasi  dalam  pelaporan.  Selain  itu,  pembinaan  dan  pengawasan  oleh  Dinas Kesehatan  juga  perlu  dilakukan  secara  demi  memberikan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan tradisional empiris.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu.
Novekawati, Hukum Kesehatan, Cetakan Pertama (Pcrunnas JsP Metro: Saiwawai Publishing, 2019), Hal 88.
Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Alam,  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Terhadap  Malpraktek  Pada  Pengobatan Tradisional. Media Iuris , 1 (3), 514.
Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. Privat Law , 9 (1), 218-226 Ula,  F.  S.  (2019). Penegakan  Hukum  Administrasi  Terhadap  Larangan  Iklan  Pelayanan Kesehatan  Tradisional  Empiris  di  Kabupaten  Sleman (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Budiyanti  RT,  Herlambang  PM.  Perlindungan  Hukum  Pasien  Dalam  Layanan  Konsultasi Kesehatan Online. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. 2021 Apr 18;1(01):1-0
Iriansyah, D., Zainuddin, C., Wardhana, A. W., & Mahfuz, A. L. (2022). Upaya Dinas Kesehatan Terhadap Praktek Pengobatan Tradisional Illegal Di Kabupaten Banyuasin. Jurnal Darma Agung , 30 (1), 1216-1225.
Munajah,  M.  (2020).  Aspek  Legalitas  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum , 11 (2), 197-206.
Panuju, R. (2017). Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Televisi. Jurnal Studi Komunikasi , 1 (2), 186-205.
Sukawati,  Sadhewa  Yudha;  Albertus  Sentot  Sudarwanto,  Supanto.  (2018).  Implementasi Perizinan  Pengobatan  Herbal  dalam  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  di  Kota  Surakarta. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 6 No 1.
Sampurno, O. D., Nurhayati, N., Delima, D., Widowati, L., & Siswoyo, H. (2020). Pengembangan Parameter  Penilaian  Keamanan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Empiris. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan , 30 (2), 109-118.
Shaker M, Ramsey A. Primum non nocere. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2022 Dec 1;10(12):3139-40.
Utami,  N.  A.  T.,  &  Alawiya,  N.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan Tradisional di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 11-20.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer