licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Efektivitas Mediasi Terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Margareta Dany Ekawati 1 , Rahayu Subekti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, margaretadanyy@gmail.com ,
2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

## ABSTRACT
This article aims to analyze whether mediation for the settlement of disputes over termination of employment in Department of Industry and Labor of Sukoharjo has been effective enough or hasn’t been effective also to find out the obstacles that have been encountered by the mediators while handling the mediations in in Department of Industry and Labor of Sukoharjo. This article uses empirical legal research method  by directly examining research from the field and the nature of the research and the approach used is descriptive analytic.The result of this study indicates that the mediation  for the settlement of disputes over termination of employment in Department  of Industry and Labor of Sukoharjo hasn’t  been effective enough, especially on law  factor  and cultural  factor.  In  addition,  the  obstacles  that  have  been  encountered  by  mediators  while  handling  the mediations are first, both parties stand on their own opinion and no one wants to settle down that makes it harder to find the solution, second, the employers can not attend the assembly, third, the employers are hard to cooperate with, lastly, the Covid-19 pandemic that is still spreading.
Keywords
law effectivity; mediation; settlement of disputes over termination of employment Cite This Paper Ekawati,  M.  D.,  &  Subekti,  R.  (2023).  Efektivitas  Mediasi  Terhadap  Perselisihan Pemutusan  Hubungan  Kerja  Pada  Dinas  Perindustrian  Dan  Tenaga  Kerja.  Legal  Spirit,
7(2).

## PENDAHULUAN
Mendapatkan  pekerjaan  merupakan  hak  yang  dapat  diperoleh  untuk  semua  Warga Negara Indonesia. Negara memberikan jaminan terhadap hak ini yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya “ Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. ”. Berdasarkan isi pasal ini dapat disimpulkan bahwa mendapatkan pekerjaan adalah hak yang bersifat mutlak yang dapat dimiliki dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh semua warga negara tanpa memandang agama, suku, ras, dan jenis kelamin. Karena hak ini merupakan hak mutlak, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegah seseorang untuk memperoleh dan menikmati hak ini.
Indonesia    telah  dinobatkan  sebagai  salah  satu  negara  dengan  penduduk  terbanyak keempat  di  dunia  ( https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara- dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa )  dengan  jumlah angkatan kerja yang jumlahnya mencapai 140,15 juta orang dengan  peningkatan sebesar 1,93  juta  bila  dibandingkan  dengan  tahun  2020  ( https://data.tempo.co/data/1261/bps- tingkat-pengangguran-terbuka-pada-agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus- 2020 ).  Dengan  memiliki  jumlah  tenaga  kerja  yang  melimpah,  Indonesia  berpotensi  besar untuk pengembangan banyak hal terutama di bidang industrinya. Hal ini ditandai dengan
banyaknya pabrik-pabrik industri yang didirikan di Indonesia. Dengan banyaknya industri yang  berkembang,  kemudian  dikenal  dengan  istilah  pekerja  dan  pengusaha.  Baik  pekerja maupun  pengusaha  merupakan  dua  elemen  yang  sangat  penting.  Bila  ditinjau  dari  sisi filosofis,  pekerja  dan  pengusaha  turut  bersinergi  satu  sama  lain  guna  meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi (Aditya Tri Wijaya dan Rahayu Subekti, 2021:476). Hubungan  kerja  ini  dapat  disebut  sebagai  modal  dasar  yang  mengatur  keberlangsungan kerja  sama  antara  kedua  belah  pihak  secara  keseluruhan  serta  berpengaruh  terhadap produktivitas  kerja.  Karena  merupakan  hal  yang  sangat  vital,  baik  pengusaha  maupun pekerja berusaha untuk menciptakan keselarasan dalam hubungan kerja.
Namun, tidak selamanya keselarasan dalam hubungan kerja akan terus berada pada titik yang stabil. Pada hakikatnya, manusia diciptakan berbeda-beda satu sama lain, yang artinya antara manusia satu dengan yang lainnya memiliki pendapat, pemikiran, serta kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga walaupun perjanjian kerja sudah disepakati bersama antara kedua  belah  pihak,  karena  adanya  perbedaan-perbedaan  ini,  kemungkinan  timbulnya perselisihan tidak dapat dihindari. Perselisihan menyangkut hubungan industrial ini akan selalu  muncul  dan  tidak  akan  pernah  surut  bahkan  memiliki  kecenderungan  untuk meningkat.  Kecenderungan  untuk  meningkat  ini  juga  diprediksi  akan  disertai  dengan peningkatan kompleksitas permasalahannya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat (Farid Mu’adz, 2005:1).
Salah  satu  fenomena  yang  paling  banyak  terjadi  yang  menyebabkan  perselisihan hubungan  industrial  dalam  dunia  ketenagakerjaan  ialah  fenomena  pemutusan  hubungan kerja.  Menurut  Pasal  1  angka  25  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  disebutkan  bahwa  pemutusan  hubungan  kerja  merupakan  pengakhiran hubungan kerja mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha  yang karena suatu hal tertentu. Pemutusan hubungan kerja ini merupakan salah satu  jalan  yang  sering  ditempuh  oleh  para  pengusaha  untuk  mengoptimalisasikan pengeluaran  terhadap  perburuhan  (Bahaudin  G.  Mutjaba,  Tipakorn  Senathip,  2020:210). Pemutusan hubungan kerja ini dapat berupa pemutusan hubungan kerja dengan baik-baik sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  perusahaan  serta  pemutusan hubungan kerja yang tidak dengan baik-baik. Pemutusan hubungan kerja yang tidak dengan baik-baik ini misalnya seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang jelas atau tidak ditemukannya kesepakatan mengenai besaran pesangon kepada pihak yang di-PHK sehingga menimbulkan ketidaksesuaian. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan baik-baik  yang  seperti  inilah  yang  biasanya  menimbulkan  perselisihan  pemutusan hubungan kerja.
Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  biasanya  banyak  dijumpai  di  daerah  yang dinamis dan memiliki potensi industri yang tinggi. Salah satu contoh daerah tersebut adalah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 pada Lampiran  tertulis  bahwa  pada  tahun  2016,  sektor  industri  pengolahan  merupakan  tiang penyangga  utama  bagi  perekonomian  Kabupaten  Sukoharjo  dengan  persentase  sebesar 39,20%,  diikuti  dengan  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran  seperti  reparasi  mobil  dan sepeda  motor  sebesar  17,53%  serta  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  sebesar 9,30%.  Selain  itu,  industri-industri  besar  juga  didirikan  disini  seperti  PT  Sritex  yang bergerak pada industri tekstil dan PT Konimex yang bergerak pada industri farmasi.
Oleh  karena  kepadatan  sektor  industrinya,  Kabupaten  Sukoharjo  memiliki  kasus perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  yang  cukup  tinggi.  Umumnya  kasus  perselisihan pemutusan hubungan kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo tergolong sedang, namun pada beberapa tahun terakhir memiliki kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 10 kasus bahkan lebih. Apabila dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo,  kasus  tertinggi  perselisihan
pemutusan  hubungan  kerja  terjadi  pada  tahun  2019,  2020,  dan  2021.  Pada  tahun  2019, jumlah  kasus  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  sebanyak  10  kasus dengan hanya menghasilkan 4 perjanjian bersama mediasi. Lalu pada tahun 2020, jumlah kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi sebanyak 15 kasus dengan hanya menghasilkan  3  perjanjian  bersama  mediasi.  Lalu  pada  tahun  2021,  jumlah  kasus perselisihan pemutusan pemutusan hubungan kerja yang terjadi sebanyak 6 kasus dengan hanya menghasilkan 1 perjanjian bersama mediasi.
Sehingga  dari  total  31  kasus  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  yang  masuk  ke Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo,  hanya  ada  8  kasus  yang menghasilkan perjanjian bersama mediasi. Padahal mediasi melalui dinas ketenagakerjaan itu tidak dipungut biaya apapun sehingga lebih terjangkau. Hal ini tentu menimbulkan suatu tanda tanya besar, khususnya mengenai apakah mediasi dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo sebenarnya  sudah  efektif  atau  belum  sepenuhnya  efektif,  atau  adakah  hal-hal  lain  yang mempengaruhi  karena  pada  faktanya  selama  ini  masih  banyak  kasus  yang  tidak  dapat menghasilkan perjanjian bersama mediasi.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  masih  banyak permasalahan pada jalannya mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang diangkat untuk  dibahas  pada  penelitian  ini.  Pertama,  apakah  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  karena  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  mediator  pada  Kantor  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo sudah efektif dilihat dari penanganan mediasi? Kedua, Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial  karena  pemutusan  hubungan  kerja  pada  Kantor  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo? Lalu tujuan yang hendak dicapai oleh penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keefektifan  penggunaan  mediasi dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  karena  pemutusan  hubungan  kerja pada  Kantor  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo,  apakah  sudah efektif atau belum. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang  dihadapi  mediator  dalam  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  karena pemutusan hubungan kerja pada Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum ini diperoleh dan dikumpulkan dari wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten  Sukoharjo  serta  data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  ini  diperoleh  dan dikumpulkan  secara  langsung  dari  dokumen-dokumen,  buku-buku,  dan  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan  (Soerjono  Soekanto,  2010:12).  Data  sekunder  dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena PHK oleh Mediator pada Kantor Disperinaker Sukoharjo dilihat dari Hasil Penanganan Mediasi
Dalam  menentukan  efektivitas  hukum  mediasi  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga Kerja  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  menangani  kasus  perselisihan  pemutusan  hubungan
kerja, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Soerjono Soekanto, dalam menilai efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan hukum harus memenuhi 5 faktor. Faktor- faktor tersebut antara lain:
1. Faktor Hukum
Dimana faktor hukum ini mencakup mengenai apakah suatu peraturan yang telah ada sudah  cukup  sistematis,  sinkron  secara  hierarki  serta  apakah  sudah  sesuai  dengan persyaratan  yuridis  yang  ada  (Soerjono  Soekanto,  2008:80).  Tata  cara  mediasi  ini dilakukan  secara  sistematis.  Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber,  tata  cara mediasi di Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Tahap PraMediasi, Tahap Sidang Mediasi, dan Tahap PascaMediasi dimana dalam tahap-tahap tersebut telah diuraikan secara detail dan jelas.
Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut:
a. Tahap PraMediasi
Pada  tahap  ini,  saat  mendapat  pelaporan  terkait  kasus  perselisihan  pemutusan hubungan  kerja,  Pihak  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo akan  memasukkan  pelaporan  tersebut  kepada  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian. Setelah  itu  oleh  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian,  diteruskan  kepada  Kepala  Dinas untuk kemudian diteruskan ke Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Kepala Dinas  juga  kemudian  menunjuk  mediator  untuk  membantu  menyelesaikan  kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja, ini. Setelah mediator ditunjuk dan kepadanya dilimpahkan  kasus  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja,  mediator  segera melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas yang telah diserahkan. Berkas yang harus  diserahkan  adalah  surat  pernyataan  permintaan  perundingan  secara  bipartit, risalah perundingan bipartit, dan surat permohonan dilakukannya mediasi.
Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo  membuat  dan memberlakukan aturan, dimana pihak yang berselisih wajib mengumpulkan 3 (tiga) risalah perundingan bipartit yang diserahkan kepada mediator. Apabila kurang dari 3 (tiga) risalah, maka berkas akan dikembalikan kepada pihak yang berselisih.
b. Tahap Sidang Mediasi
Pada saat sidang mediasi berlangsung, mediator akan mempersilahkan kedua belah pihak  yang  berselisih  untuk  memasuki  ruang  tempat  mediasi  diadakan.  Setelah  itu mediator  akan  membuka  mediasi.  Setelah  melakukan  pembukaan,  pertama-tama mediator  akan  mengklarifikasi  kebenaran  berdasarkan  keterangan  yang  telah diberikan oleh kedua belah pihak yang berselisih kepada mediator. Kegiatan klarifikasi biasanya  dilakukan  pada  sidang  mediasi  ke-1.  Kemudian  mediator  akan mempersilahkan  kedua  belah  pihak  untuk  berunding  terlebih  dahulu  sekali  dalam sidang tersebut. Jadi mediator akan menyimak diskusi terlebih dahulu.
Lalu apabila tidak bisa menemukan kesepakatan baru mediator akan masuk ke dalam diskusi  dan  memberikan  masukan  serta  saran.  Mediator  akan  memaksimalkan kesempatan sidang mediasi ini untuk benar-benar memberikan masukan serta saran supaya kedua belah pihak yang berselisih dapat menemukan suatu kesepakatan.
Biasanya apabila tetap tidak ditemukan kesepakatan bahkan setelah mediator ikut memberikan saran dan masukan serta para pihak meminta agar mediasi dilanjutkan lagi  pada  sidang  selanjutnya,  maka  mediator  akan  menunda  sidang  mediasi  untuk kemudian dilanjutkan ke sidang ke-2.
c. Tahap PascaMediasi
Setelah sidang mediasi selesai dilakukan, dari sidang tersebut akan menghasilkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu terjadinya perjanjian bersama mediasi atau dikeluarkannya Anjuran Tertulis yang tidak disepakati.
Secara mekanisme, pada tahap PraMediasi, aturan yang diberlakukan oleh mediator pada  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo  berupa  harus mengumpulkan 3 (tiga) risalah perjanjian bipartit tidak sesuai dengan apa yang tertulis
pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam undang-undang tersebut terutama pada Pasal 6, tidak disebutkan harus berapa  risalah  perundingan  bipartit  yang  harus  diserahkan  kepada  mediator.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya dengan menyerahkan 1 (satu) risalah saja, kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat ditangani. Oleh karena itu, berdasarkan tolok  ukur  yang  dikemukakan  Soerjono  Soekanto,  faktor  hukum  pada  mediasi  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo ini belum sepenuhnya efektif.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Penegak  Hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  mengukur efektivitas  hukum.  Hal  ini  disebabkan  penegak  hukum-lah  yang  akan  menjadi  pihak pelaksana  suatu  peraturan  hukum.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  dalam  mencari  tahu mengenai  efektivitas    suatu  hukum  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  penegak  hukum. Penegak hukum harus mengetahui batas-batas sampai mana memberikan kebijaksanaan serta  sejauh  mana  penegak  hukum  itu  terikat  dengan  perundang-undangan  (Soerjono Soekanto, 2008:82).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mediator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo selalu menggunakan tata cara mediasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  serta  menjadikan  Pasal  9  Kepmenaker  Nomor  92/MEN/VI/2004  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Mediator  dan  Tata  Kerja  Mediasi  sebagai  acuan wewenang  dan  kewajiban.  Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber,  batas wewenang mediator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dalam mediasi hanya sampai memberikan anjuran tertulis. Dalam memberikan anjuran, mediator  pun  harus  menjadi  pihak  yang  netral  serta  anjuran  yang  diberikan  selalu didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Tindakan selanjutnya apakah para pihak setuju atau tidak, dikembalikan kepada para pihak. Jadi, pada setiap mediasi yang menangani  kasus  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  di  Dinas  Perindustrian  dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, mediator tidak pernah memaksa para pihak untuk harus setuju dengan anjuran tertulis yang diberikan.
Namun,  walau  tidak  memiliki  wewenang  untuk  memaksa,  mediator  akan mengusahakan  agar  suatu  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dapat  diselesaikan melalui  mediasi  saja.  Oleh  karena  itu,  apabila  dikaitkan  dengan  tolok  ukur  yang dikemukakan  Soerjono  Soekanto,  faktor  penegak  hukum  pada  mediasi  Dinas Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo  dapat  dikatakan  efektif  karena mediator mendasarkan mediasi kepada undang-undang yang berlaku serta mediator tahu dengan jelas terkait batasan-batasan apa yang perlu diketahui sebagai seorang mediator.
3. Faktor Sarana
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  sarana  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat dipakai  atau  dapat  digunakan  sebagai  alat  dalam  mencapai  suatu  maksud  dan  tujuan tertentu.  Dalam  mediasi  hubungan  industrial,  tentu  sarana  merupakan  salah  satu kebutuhan  yang  sangat  vital  dan  harus  ada.  Sarana  merupakan  fasilitas-fasilitas  yang digunakan untuk menunjang serta melancarkan kerja dari penegak hukum. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal (Ainun Badri, 2021:2).
Faktor sarana ini bisa mencakup mengenai tenaga manusia yang terampil, keuangan yang  memadai,  serta  alat-alat  yang  digunakan  untuk  menunjang  pelaksanaan  mediasi. Jadi,  supaya  mediasi  dapat  efektif,  ketiga  hal  tersebut  harus  terpenuhi.  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo memiliki 2 (dua) orang mediator yang  sudah  memenuhi  kualifikasi  yang  telah  ditentukan  oleh  Menteri  Tenaga  Kerja Republik  Indonesia  serta  sudah  dilantik  menjadi  mediator  dengan  Surat  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sehingga kedua mediator tersebut berwenang secara hukum untuk menangani kasus-kasus perselisihan hubungan industrial di wilayah Sukoharjo. Kemudian  Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial selaku bidang yang
menangani  mediasi  perselisihan  hubungan  industrial  setiap  tahunnya  selalu mendapatkan anggaran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo yang  dapat  digunakan  untuk  menunjang  pelaksanaan  mediasi  seperti  konsumsi  bagi pihak-pihak yang hadir dalam mediasi.
Lalu  terkait  dengan  ruangan,  mediasi  diadakan  di  Kantor  Disperinaker  Sukoharjo sendiri, yaitu di Gedung Menara Wijaya Jalan Jend. Sudirman No. 199 Gabusan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Ruang persidangan biasanya dilakukan di Ruang  Rapat  yang  berada  di  lantai  4  Kantor  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja Kabupaten Sukoharjo yang berada di Gedung Menara Wijaya. Namun selama pandemi, ketika Kabupaten Sukoharjo berada di PPKM Level 3 dan 4, mediasi dilakukan di Ruang Transit  yang  berada  di  lantai  1  Gedung  Menara  Wijaya.  Di  dalam  ruangan  tersebut terdapat  fasilitas-fasilitas  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  keperluan  sidang  seperti pendingin ruangan, proyektor berserta alatnya, meja dan kursi yang dapat ditata untuk mendukung  berjalannya  sidang.  Menurut  narasumber,  apabila  PPKM  Kabupaten Sukoharjo sudah berada di level 1 atau 2, maka sidang mediasi dapat dilakukan di Ruang Rapat kembali.
Oleh karena itu, berdasarkan tolok ukur yang dikemukakan Soerjono Soekanto, faktor sarana pada Mediasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan efektif.
4. Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  mempengaruhi berjalannya suatu hukum. Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengukur keefektivitasan hukum  berdasarkan  kondisi  masyarakat,  perlu  memperhatikan  seberapa  jauh masyarakat  mengerti  dan  memahami  aturan  yang  ada  serta  bagaimana  respon masyarakat terhadap aturan tersebut. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo  selalu  memberikan  penyuluhan  rutin  untuk  para  pekerja  dan  pengusaha  di Sukoharjo  setiap  tahunnya  terkait  Perselisihan  Hubungan  Industrial  beserta  cara penyelesaiannya mulai dari perundingan bipartit sampai dengan pengadilan hubungan industrial.  Adanya  penyuluhan  rutin  ini  yang  menyebabkan  masyarakat  sudah  cukup memahami aturan mediasi yang berlaku pada Disperinaker Sukoharjo. Contohnya seperti apabila ada perselisihan antara pekerja dan pengusaha, kedua belah pihak tahu langkah yang ditempuh apabila tidak mendapat kesepakatan pada perundingan bipartit.
Hal ini dibuktikan dengan mediator yang mengatakan bahwa sering sekali dihubungi dari pihak yang berselisih untuk berdiskusi terkait pengajuan mediasi, bahkan ada dari beberapa  kasus  yang  ditangani  mediator,  dimana  pihak  yang  berselisih  datang  untuk menyerahkan  blangko  pengaduan  langsung  (form  blangko  pengaduan  berupa  pdf disertakan pada saat penyuluhan).
Kemudian  terkait  pelaksanaan  pada  tahap  proses  mediasi,  berdasarkan  wawancara dengan  narasumber,  masyarakat  bersedia  untuk  menjalankan  mediasi  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  dan  sejauh  ini  mediator  tidak  pernah  mendapatkan  komplain keberatan  terkait  berlakunya  tata  cara  pelaksanaan  mediasi.  Lalu  pada  tahap pascamediasi,  berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber,  masyarakat  juga  paham apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  dan  masih  dirasa  belum  mendapat  keadilan,  dapat dilanjutkan  ke  Pengadilan  Perselisihan  Hubungan  Industrial  di  Semarang.  Realita  ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sukoharjo paham terhadap tata cara pengajuan dan aturan mediasi yang berlaku pada Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Kabupaten  Sukoharjo.  Oleh  karena  itu,  apabila  melihat  tolok  ukur  yang dikemukakan Soerjono Soekanto, faktor masyarakat ini dapat dikatakan sudah efektif.

## 5. Faktor Kebudayaan
Menurut Soerjono Soekanto, faktor ini merupakan salah satu faktor penentu (Soerjono Soekanto,  2008:83).  Faktor  kebudayaan  ini  memiliki  fungsi  yang  sangat  besar  bagi
masyarakat,  yaitu  mengatur  supaya  masyarakat  memahami  bagaimana  seharusnya mereka harus bertindak, berbuat, serta berperilaku ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Di Indonesia sendiri, musyarawarah mufakat merupakan salah satu ciri yang khas yang menjadi budaya, dimana budaya  musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk  dan  berunding  dengan  kepala  dingin  serta  diikuti  dengan  sikap  yang  baik untuk memecahkan masalah yang manghasilkan kesepakatan bersama (Yesi Eka Pratiwi dan Sunarso, 2018:200). Oleh karena itu, efektivitas hukum akan terlaksana dengan baik apabila  moralitas  penegak  hukum  dan  masyarakat  dapat  mendukung  kearah  tersebut. Apabila dikaitkan dengan mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo,  tentu  dalam  pelaksanaan  mediasi  diharapkan  bisa  mengimplementasikan musyawarah mufakat dimana inti dari adanya mediasi sebenarnya adalah berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah supaya menemukan solusi yang bersifat win-win dengan  bantuan  pihak  ketiga  yaitu  mediator.  Diharapkan  pihak-pihak  yang  berselisih dapat tertib mengikuti aturan main dalam mediasi, seperti contohnya adalah datang pada saat  sidang  sudah  dijadwalkan,  bersikap  kooperatif  selama  pelaksanaan  mediasi  (dari tahap  pramediasi  sampai  tahap  pascamediasi),  serta  dalam  pelaksanaannya  dilakukan dengan kepala dingin.
Namun  pada  faktanya,  terdapat  beberapa  kasus  yang  selama  ini  ditangani  oleh narasumber  selaku  mediator,  dimana  terdapat  sikap  tidak  kooperatif  dari  salah  satu pihak yang berselisih dan beberapa kasus yang sulit mencapai kesepakatan karena salah satu  atau  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  terlalu  terlarut  emosi  selama  mediasi berlangsung. Bahkan berdasarkan wawancara dengan narasumber, beberapa kasus pada saat  pelaksanaan  mediasi,  diwarnai  dengan  intimidasi  dan  ancaman  dari  satu  pihak terhadap pihak yang lainnya. Hal ini tentu membawa kerugian yaitu tidak dapat dengan segera  menemukan  kesepakatan  dan  titik  tengah  atas  kasus  perselisihan  pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Selain itu, banyak terjadi dimana salah satu pihak sulit untuk diajak  kooperatif  dan  tidak  datang  saat  pemanggilan  padahal  sudah  diberikan pemberitahuan  dari  surat  pemanggilan  yang  telah  dikirim  sebelumnya.  Berdasarkan wawancara dengan narasumber, mediator pun juga aktif dalam membujuk supaya kedua belah  pihak  dapat  tetap  kondusif  dan  fokus  serta  tidak  terlarut  emosi  selama  proses mediasi berlangsung. Maka, hal ini mencerminkan bahwa musyawarah mufakat sebagai kebudayaan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan mediasi. Oleh sebab itu, berdasarkan tolok ukur yang dikemukakan Soerjono Soekanto,  faktor  kebudayaan  pada  Mediasi  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif.

## Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Mediator  dalam  Menyelesaikan  Perselisihan  PHK pada Kantor Disperinaker Kabupaten Sukoharjo
Dalam setiap pekerjaan, seseorang pasti akan selalu menemui kendala-kendala. Apalagi seorang mediator, dimana tugas pokok seorang mediator adalah membantu mendamaikan dan mencari solusi yang bersifat win-win atas permasalahan yang terjadi diantara pihak- pihak yang berselisih.
Narasumber  mengatakan  bahwa  kendala-kendala  yang  dihadapi  selama  menjabat sebagai  seorang  mediator  pada  kantor  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:
1. Pihak  Pekerja  dan  Pihak  Perusahaan  tidak  ada  yang  mau  mengalah  sehingga  sulit mencapai kesepakatan
Inti  dari  adanya  mediasi  adalah  berdiskusi  untuk  mencari  jalan  keluar  yang  dapat diterima kedua belah pihak yang kemudian dituangkan menjadi perjanjian bersama. Oleh karena itu diharapkan kedua belah pihak yang berselisih dapat berdiskusi dalam keadaan kepala dingin, sehingga bisa menemukan keputusan yang bisa disepakati keduanya.
Apabila kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengalah dan tetap pada keinginan masing-masing  tanpa  mau  diberikan  masukan,  maka  semakin  sulit  untuk  menemukan solusi yang tepat bagi perselisihan yang sedang terjadi.
Berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani mediator di Disperinaker Sukoharjo, para pihak sulit untuk mengalah dan tetap pada pendiriannya yang menyebabkan kasus- kasus  perselisihan  PHK  tersebut  tidak  dapat  selesai  di  mediasi  Disperinaker  yang akhirnya dilanjutkan ke Pengadilan PHI.
2. Pengusaha yang tidak dapat hadir secara langsung
Ada  beberapa  kasus  yang  telah  ditangani  mediator  pada  Disperinaker  Sukoharjo dimana pihak pekerja ingin berkomunikasi langsung dengan pengusahanya supaya bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakan pihak pekerja.
Namun, berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi, dari pihak pengusaha biasanya hanya mengirim staf personalia atau kuasa hukumnya saja untuk mewakili pengusaha. Sehingga  karena  hal  ini,  menurut  narasumber  sangat  mempersulit  jalannya  proses mediasi, sebab terkadang ada pihak pekerja keras kepala, hanya mau berdiskusi apabila pihak pengusahanya yang hadir secara langsung tanpa perwakilan.
3. Pihak pengusaha yang kurang kooperatif
Menurut  narasumber,  seorang  mediator  itu  harus  menjadi  pihak  yang  netral.  Oleh karena  itu,  mediator  harus  mau  mendengarkan  keterangan  dari  berbagai  pihak  yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi.  Hal ini dilakukan  dengan harapan bahwa mediator dapat menemukan titik tengah dari cerita.
Namun pada kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang sudah-sudah, narasumber mengatakan bahwa pihak pengusaha terkadang tidak kooperatif dalam proses jalannya mediasi.  Ketidakkooperatifan  yang  paling  sering  dijumpai  narasumber  berupa perusahaan yang tidak datang saat diberi surat panggilan oleh mediator untuk memberi keterangan.
Karena mediator harus menjadi pihak yang netral, tentu keterangan pihak pengusaha juga  penting  dan  perlu  diketahui.  Namun  apabila  pihak  pengusaha  tidak  segera memberikan keterangannya, mediator hanya akan mengetahui satu sisi cerita saja, yaitu dari pihak pekerja. Hal ini akan menyulitkan mediator serta juga mengulur-ulur waktu.
4. Karena adanya Pandemi Covid-19
Pandemi merupakan salah satu hambatan yang cukup berpengaruh khususnya pada periode 2020-2021. Pada saat kasus Covid-19 masih tinggi-tingginya, ada beberapa kasus yang  tersendat  karena  pihak-pihak  yang  terkait  mengajukan  permohonan  penundaan sidang mediasi. Menurut narasumber, sidang mediasi bisa lebih efektif apabila dilakukan secara luring atau tatap muka dibandingkan dengan cara daring. Oleh karena itu, pihak- pihak yang terkait dalam kasus harus datang ke tempat sidang. Sehingga dengan adanya penundaan  sidang  ini,  mediator  menjadi  sedikit  kewalahan  untuk  menjadwalkan persidangan  karena  selain  kasus-kasus  pemutusan  hubungan  kerja  yang  ditunda tersebut, terdapat kasus-kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja baru yang juga masuk kepada Disperinaker Sukoharjo.

## PENUTUP
Pelaksanaan  mediasi  Perselisihan  Hubungan  Industrial  karena  Pemutusan  Hubungan Kerja  pada  Kantor  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo  belum sepenuhnya  efektif,  terutama  pada  faktor  hukum  dan  faktor  kebudayaan.  Hal  ini dikarenakan adanya aturan tidak tertulis yang diberlakukan pada tahap PraMediasi, yaitu mengenai jumlah pengumpulan risalah perundingan bipartit sebagai syarat mediasi yang harus  sejumlah  3  (tiga)  risalah.  Dimana  aturan  tidak  tertulis  yang  diberlakukan  ini bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  karena  dalam  undang-undang  tidak  disebutkan jumlahnya, sehingga seharusnya apabila hanya mengumpulkan 1 (satu) risalah saja, maka
kasus perselisihan dapat ditangani. Selain itu, masih kurangnya implementasi musyawarah mufakat sebagai budaya Indonesia pada pelaksanaan mediasi. Pihak-pihak berselisih masih sulit  untuk  menyelesaikan  mediasi  dengan  kepala  dingin.  Lalu,  dalam  menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial  karena  pemutusan  hubungan  kerja  pada  Kantor  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, mediator menemui beberapa kendala seperti pihak pekerja dan pihak perusahaan tidak ada yang mau mengalah sehingga sulit untuk  mendapatkan  kesepakatan,  pihak  pekerja  yang  bersikeras  ingin  bertemu  langsung dengan pihak pengusaha namun pihak pengusaha sulit untuk hadir secara langsung tanpa diwakilkan, pihak perusahaan yang terkadang sulit untuk kooperatif dalam proses mediasi sehingga  mengulur-ulur  waktu,  serta  adanya pandemi  Covid-19  yang  membuat  beberapa mediasi harus dilakukan penundaan mediasi.
Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo sebaiknya meniadakan aturan yang ada pada tahap PraMediasi mengenai jumlah harus 3 (tiga) risalah perundingan bipartit yang tidak sesuai dengan undang-undang dan mengikuti aturan yang sudah  tertulis  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Kemudian  mediator  pada  Dinas  Perindustrian  dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo sebaiknya lebih dapat membujuk dan memperingatkan para pihak yang berselisih untuk melakukan mediasi dengan kepala dingin dan tanpa rasa emosi  dan  tanpa  intimidasi  terhadap  salah  satu  pihak  sehingga  mediasi  dapat  berjalan dengan baik dan tertib serta lebih  berpotensi menghasilkan solusi bagi pihak-pihak yang berselisih.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mu'adz, F. (2005). Pengadilan Hubungan Industrial Dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan. Jakarta: Ind-Hill-Co.
Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S.  (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

## Artikel Jurnal
Badri,  A.  (2021).  Efektivitas  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum. Jurnal Analisis Hukum , 2(2), 1-6.
Mutjaba, B. G., & Senathip, T. (2020). Layoffs and Downsizing Implications for the Leadership . Journal of Service Science and Management , 13, 209-228.
Pratiwi,  Y.  E.,  &  Sunarso.  (2018).  Peranan  Musyawarah  Mufakat  (Bubalah)  dalam Membentuk  Iklim  Akademik  Positif  di  Prodi  PPKN  FKIP  UNILA. Jurnal  Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 20(3), 199-206.
Wijaya, A. T., & Subekti, R. (2021). Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Melalui  Mediator. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9(2), 474-485.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  92/MEN/VI/2004  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Mediator dan Tata Kerja Mediasi
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038

## Website
Tempo.co. (2021). BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2021 turun 0,5 persen dibanding Agustus 2020. Diambil Januari 15, 2022, Dari
https://data.tempo.co/data/1261/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-pada- agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus-2020
Detik.com. (2021). 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?. Diambil Januari 15, 2022, Dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d- 5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia- nomor-berapa