## PERJALANAN REFORMA AGRARIA BAGIAN DARI AMANAH KONSTITUSI NEGARA
Setiyo Utomo Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda email: setiyoutomo@fh.unmul.ac.id
disampaikan 29/6/2020 – di -review 8/12/2020 – diterima 31/5/2021 DOI: 10.25123/vej.v7i1.3935

## Abstrack
The  author  examines  and  describes  how  agrarian  reform  is  realized  during  different government periods. To do that, policy, and legal documents, directly or indirectly related to agrarian  reform,  is  analysed.  This  research  reveals  that  attempt  at  agrarian  reform  up  to present is focussed developing policies aiming to restructure land ownership and utilization (land reform).   Another finding is that the promulgation of Law No. 11 of 2020 (Law on Job Creation)  tends  to  shift  the  focus  more  on  granting  easy  access  to  land  for  development purposes. This change of policy priority will have dire consequence to access to land for the poor and most likely increase agrarian conflicts.
Keywords : Agrarian-Land Reform, inequality in access to land, agrarian conflict.

## Abstrak
Penelitian ini menelusuri realisasi reforma agraria dari masa pemerintahan yang berbeda. Untuk  itu  ditelaah  dokumen  kebijakan  dan  peraturan  hukum  yang  langsung  tidak langsung berkenaan dengan reforma agraria.  Kajian yang dilakukan mengungkap bahwa reforma agraria yang masih terus berlangsung diwujudkan melalui, antara lain, penataan penguasaan-pemilikan dan pemanfaatan tanah (land reform ). Temuan lain adalah adanya ancaman terhadap keberlanjutan reforma agraria dengan lahirnya UU No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yang justru memberi tekanan pada penguasaan-pengelolaan ruang untuk kepentingan  pembangunan.  Perubahan  prioritas  kebijakan  terhadap  penataan penguasaan-pemilikan  tanah  ini  justru  akan  menghambat  akses  rakyat  kecil  pada  tanah dan meningkatkan konflik agraria.
Kata Kunci : Reforma Agraria, Ketimpangan askes tanah, konflik agraria.

## Pendahuluan
Bagi  bangsa  Indonesia  keberadaan  tanah  merupakan  salah  satu  karunia yang maha kuasa yang terdapat di dalam alam semesta oleh karena itu tanah tidak dapat dipisahkan juga oleh masyarakat bangsa Indonesia yang hubungan tersebut bersifat  mutlak.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia diperlukan  juga  arah  kebijakan  yang  mengatur  mengenai  pengelolaan  tanah  dan hak-hak atas tanah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk kesejahteraan  masyarakat  yang  berkelanjutan  sebagamana  pada  program land reform bahkan  keseluruhan  program agraria  reform (reforma  agraria)  disebut
program land reform sehingga muncul sebutan land reform dalam arti sempit dan land  reform dalam  arti  luas. 1 Tujuan  diadakannya land  reform adalah  untuk menyempurnakan  adanya  pemerataan  tanah  bagi  masyarakat  yang  belum mendapatkan  tanah.  Terdapat  dua  dimensi  untuk  menyempurnakan land  reform yaitu  pertama  adanya  usaha  untuk  menciptakan  pemerataan  hak  atas  tanah diantara para pemilik tanah melalui usaha dengan redistribusi tanah, kedua adalah mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang merupakan usaha  untuk  memperbaiki  pendapatan  petani  secara  menyeluruh  untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. 2
Pada  masa  pergantian  presiden  di  Indonesia  mulai  dari  orde  lama,  orde baru hingga ke era reformasi memiliki beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan reforma  agraria.  Periode  kedua  kepemimpinan  Joko  Widodo  dengan  mendorong land reform dan kepemilikan 9 jt hektar masih terus berlangsung hingga saat ini. Kebijakan  reforma  agraria  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional  dapat dijadikan dasar pula untuk kebijakan ekonomi nasional melalui upaya pemerataan, pengurangan  kesenjangan,  penanggulangan  kemiskinan  serta    penciptaan lapangan  kerja  di  pedesaan.  Reforma  agraria  yang  berfungsi  untuk  memperkuat pemilikan  tanah  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia  terutama  masyarakat  yang  tak punya  tanah  baik  yang  tinggal  di  pedesaan,  pinggir-pinggir  hutan,  pesisir-pesisir pantai, pulau-pulau kecil, maupun  di  lereng-lereng  pegunungan. 3
Pentingnya  keberadaan  tanah  merupakan  suatu  objek  yang  dibutuhkan oleh  banyak  orang  terutama  dalam  kegiatan  yang  ada  di  lingkungan  sehari-hari namun  tanah  yang  tidak  bertambah  sedangkan  masyarakat  yang  semakin bertambah  sehingga  menimbulkan  sengketa  konflik  agraria.  Persentase persebaran konflik hingga tahun 2020 tentunya belum secara final terdata dalam skala  nasional  namun  konflik  agraria  dapat  dilihat  dengan  kasus  yang  terjadi  di tahun  2019  sebagaimana  dalam  catatan  akhir  tahun  2019  yang  dirangkum  oleh konsorsium  pembaharuan  agraria  (KPA)  bahwa  telah  terjadi  279  letusan  konflik
1 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya , Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 203
2 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 72
3 Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardhani, and Ali Imron, Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Nomor 1, Volume 6, hlm : 91–103, September 2020
agraria  dengan  luasan  wilayah  konflik  mencapai  734.239,3  hektar.  Jumlah masyarakat  terdampak  konflik  agraria  tahun  ini  sebanyak  109.042  KK  yang tersebar  di  420  desa,  di  seluruh  provinsi  di  tanah  air.  Sengketa  konflik  agraria tahun  lalu    yaitu  410  letusan  konflik  sehingga  terjadi  penurunan  jumlah  letusan konflik  agraria  di  tahun  ini.  Namun  apabila  dilihat  dari eskalasi kekerasan penanganan  konflik  agraria  pada  jumlah  korban  dan  masyarakat  yang  ditangkap karena  mempertahankan  haknya  atas  tanah  tersebut  maka  konsorsium pembaharuan agraria (KPA) mencatat pada tahun 2020 adanya peningkatan yang menghawatirkan  dalam  hal brutalita aparat  di  wilayah-wilayah  konflik  agrarian. Dalam rangka mengatasi persebaran konflik agraria tentunya menjadi bagian yang harus  diselesaikan  oleh  Negara  baik  dalam  kebijakan  hingga  teknis  dilapangan pada  saat  menangani  konflik  agraria.  Peran  pemerintah  dalam  meminimalisir konflik  agraria  dengan  adanya  kebijakan  pada  program  percepatan  reforma agraria melalui penataan aset dan akses. Reforma agraria yang dicita-citakan di era sukarno  seharunya  memberikan  gambaran  untuk  setiap  kebijakan  yang  akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria secara tuntas.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dikemukan  di  atas   bahwa  hingga  saat ini pelaksanaan reforma agraria masih terus berlanjut. Pada kenyataannya bahwa masih  terjadinya  ketimpangan  kepemilikan  lahan  dan  konflik  agraria  yang merupakan  bagian  dari  objek  reforma  agraria  dan  seharusnya  pelaksanaan reforma agraria sudah mendapat gambaran atas perjalanan reforma agraria yang begitu  panjang  sehingga  pelaksanaan  reforma  agraria  dapat  terselesaikan  bukan menambah  persebaran  atas  konflik  agraria.  Pada  pokok  persoalan  yang  dibahas dalam  artikel  ini  adalah  perjalanan  reforma  agraria  yang  sampai  saat  ini  belum terselesaikan  sebagaimana  di  era  pemerintahan  sukarno  hingga  Joko  Widodo. Reforma  agraria  yang  sedang  berlangsung  dengan  cara  mendorong land  reform dan  program  kepemilikan  tanah    9  juta  hektar  masih  terus  berlanjut  di  periode kedua Joko Widodo dan  Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja (Omnibus  Law) memberikan  penafsiran  tersendiri  terhadap keberlangsungan atas reforma agraria. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diteliti  lebih  dalam  (1)  kebijakan  pelaksanaan  reforma  agraria  sebagai  bagain
untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan (2) apa yang menjadi hambatan reforma agraria yang masih terus berlangsung hingga saat ini?.
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Peneltiian yuridis normatif terdiri dari Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan  Undang-Undang (statute  approach) dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang  ditangani. 4 Sedangkan  pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin  di  dalam  ilmu  hukum,  peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep- konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  masalah  yang dihadapi. 5

## Pembahasan

## Reforma Agraria Dari Masa Sukarno Hingga Joko Widodo
Permulaaan reforma agraria pada masa sukarno dengan meletakkan dasar penataan  agraria, land  reform atau  juga  sering  disebut  reforma  agraria  (RA) sebuah konsep dan gagasan besar mengusung misi yang tidak sederhana, reforma agraria  hadir  sebagai  wujud  dari  pengejawantahan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu memuat amanah  konstitusi  pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 6 Pelopor reforma agraria tidak hanya Sukarno dan Muhammad Hatta di  bawah  kepemimpinannya  pada  tahun  1926  bahwa  Perhimpunan  indonesia diproklamasikan  di  Belanda  penghapusan  tanah  milik  pribadi  di  Hindia  Belanda maka  setelah kembali ke tanah air, Hatta memulai untuk fokus pada kedaulatan rakyat  dan  dianalisis  itu  tanah  masa  jabatan  sistem  yang  hasil  itu  diterbitkan dalam  beberapa  edisi  Daulat  Koran  Ra'jat  tahun  1930-an  di  bawah  panitia  adat (komite adat) dalam bahasa Jepang era. Muhammad Hatta sebagai konseptor Pasal 33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang
4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta , 2011, hlm. 105
5 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 60.
6 M Nazir Salim and Westi Utami, Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria Dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria, STPN Press, Yogyakarta 2020, hlm. 32
mengusulkan pada kebijakan mengenai sistem pembatasan hak kepemilikan tanah sampai  dengan  5  hektar  dengan  melalui  proses  yang  panjang  sebagaimana tujuannya yaitu dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Prinsip Dasar Agraria Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 7
Keberadaan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  hingga  saat  ini  membuktikan bahwa  produk  hukum  yang  dihasilkan  pada  masa  pemerintahan  sukarno  masih sangat  relevan  dengan  kondisi  saat  ini  untuk  dijadikan  dasar  hukum  setiap pelaksanaan  yang  bersumber pada  pokok-pokok  agraria.    Undang-Undang  Pokok Agraria bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan hukum agraria  namun  Undang-Undang  Pokok  Agraria  juga  memuat  persoalan  lain  dan penyelesaiannya  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  keagrariaan  di  Indonesia  dan tujuan  akan  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila yang  pada  waktu  itu  disebut  sosialisme  Indonesia,  agraria  reform  Indonesia meliputi  5  (lima)  pogram  yaitu  :  pertama,  pembaharuan  hukum  agraria  melalui unifikasi hukum  yang  berkonsepsi  nasional  dan  pemberian  jaminan  kepastian hukum, kedua, penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, ketiga , menghakhiri penghisapan feudal secara berangsung-angsur , keempat, perombakan pemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta  hubungan-hubungan  hukum  yang bersangkutan  dengan  pengusahaan  tanah  dalam  mewujudkan  pemerataan kemakmuran dan keadilan, kelima, perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana,sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. 8
Lahirnya orde baru pada masa pemerintahan Suharto dengan menerbitkan UU  Penanaman  Modal  Asing,  UU  Pokok  Kehutanan,  dan  UU  Pertambangan  yang berbeda nafas dengan UUPA karena mementingkan semangat pembangunan yang berbasis  modal  asing  dengan  kebijakan  pemberian  konsesi  lahan  secara  luas “menghidupkan”  warisan  kolonial domein  verklaring ,  dan  kembali  mengesahkan eksploitasi  sumber daya  alam secara  bebas,  mengeksklusi  masyarakat  dari  lahan
7 Retor  A  W  Kaligis, Agrarian  Reform  As  A  Nationalism  Issue  From  Colonial  To  Reformasi  Era, Paramita: Historical Studies Journal , Volume 29, Nomor 1, hlm 28–42, Maret 2019.
8 Budi Harsono, supra no 1, hlm 245
dan  penghidupannya. 9 Sejak  orde  baru  masa  Suharto  yang  berkuasa  selama  32 tahun  melakukan  perubahan  yang  orientasi  kebijakan  agraria  dengan memprioritaskan  tanah  dalam  kebijakan  pembangunan  yaitu  pembangunan pertanian, industri, dan pembangunan prasarana umum sehingga julukan Suharto yang melekat hingga saat ini pun adalah bapak pembangunan.   Jatuhnya Suharto pada  tahun  1988  dengan  ditandainya  era  reformasi  dan  munculnya  gerakan agraria yang digaungkan oleh B.J Habibie dengan menghidupkan isu land reform . Jatuhnya Suharto dan berbagai peristiwa chaos di daerah dan berbagai kerusuhan di  daerah  akibat  peristiwa  politik  juga  rentetan  kekerasan  anti  tionghoa  di berbagai  kota  yang  menyebabkan  kelumpuhan  sistem  ekonomi,  keamanan,  dan pemerintahan.  Pasca  kerusuhan  di  kota  dilanjutkan  dengan  berbagai  peristiwa reclaiming tanah-tanah  HGU,  khususnya  di  Jawa,  Sumatera,  Kalimantan,  dan Makassar. 10 Wacana  reforma  agraria  kembali  hadir menjadi  perbincangan  publik setelah tumbangnya orde baru di tahun 1998 atau biasa disebut periode reformasi. Isu reforma agraria kembali menjadi perdebatan publik pasca kejadian pada bulan Mei    tahun  1998  yaitu  terjadi reclaiming tanah  secara  dramatik  yang  menyebar dimana-mana antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera dan Indonesia bagian timur  yang  saat  ini  banyak  ribuan  petani  bergerak  menuntut  agar  tanah-tanah yang  dulu  diambil  oleh  negara  untuk  berbagai  kepentingan  pembangunan  agar dikembalikan kepada petani. 11
Keinginan  para  petani  untuk  mengambil  lahan  yang  selama  ini  dikuasai oleh  korporasi  mendapat  protes,  penjarahan,  dan  kekerasan  lainnya  sehingga tuntutan  rakyat  yaitu  dilaksanakannya  reforma  agraria  di  tahun  1998  dengan menekan pemerintah agar memprioritaskan terkait penataan struktur penguasaan tanah  yang  memiliki  ketimpangan  serta  menyelesaikan  konflik  agraria  yang terjadi.  Tuntutan  agar  dilaksanakan  reforma  agraria  ini  belangsung  sepanjang 1999-2001  yang  pada  puncaknya  ketika  MPR  mengeluarkan  TAP  MPR  No.  IX Tahun  2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam. Reforma  agraria  dengan  lahirnya  TAP  MPR  memberikan  bukti  atas  sejarah  baru
9 Noer Fauzi, Land Reform Dari Masa Ke Masa, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012, hlm. 106
10 M Nazir Salim and Westi Utami, supra no 6,  hlm. 4
11 Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat, YLBHI, 2001, hlm. 6
terhadap pengelolaan sumber daya alam sehingga adanya TAP MPR memberikan dasar untuk memberikan perubahan kebijakan agraria Indonesia dengan tidak ada kaitannya dalam simpatisan komunis.
Pasca lahirnya TAP MPR reforma agrarian sepanjang pemerintahan Gus Dur dan  Megawati,  tidak  banyak  yang  dihasilkan  dalam  menyelesaikan  persoalan agraria. Namun dalam periode ini dengan lahirnya TAP MPR IX/2001 tidak banyak hal baru yang dilahirkan pada periode tersebut sehingga pasca Timor-Timor lepas lalu  Papua  bergejolak  Gus  Dur  yang  pada  saat  itu  lebih  banyak fokus  menangani hubungan  internasional  dan  menyelematkan  kondisi  ekonomi  yang  terpuruk akibat  krisis    di  tahun  1998. 12 Reforma  agraria  yang  diusung  oleh  rezim  Susilo Bambang  Yudhoyono  dibawah  komando  Joyo  Winoto  dengan  menguatkan  target redistribusi  tanah  8-9  juta  hektar  yang  bersumber  pada  tanah  objek  reforma agraria (TORA) berupa Kawasan Hutan, HGU, tanah terlantar dan tanah lain bekas hak  namun  pada  praktifknya  Susilo  Bambang  Yudhoyono  tidak  mampu mengendalikannya. 13 Padamasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode hanya terfokus pada persoalan administrasi dengan kebijakan legalisasi aset dan  redistribusi  tanah  kepada  masyarakat.  Pasca  lahirnya  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  maka  semakin  kental  untuk diadakannya  pengadaan  tanah  dalam  hal  pembangunan  yang  mengarah  pada proyek pembangunan dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik- konflik  agraria.  Namun  upaya  yang  dilakukan  juga  tidak  mampu  menjawab bagaimana  maraknya  konflik  agraria  di  daerah  yang  diakibatkan  dari  pembiaran kebijakan  dari  periode-periode  sebelumnya. 14 Pada  masa  Susilo  Bambang Yudhoyono sebelum berakhirnya masa jabatan terdapat satu momentum penting telah  dilahirkan  oleh  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN),  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kasepuhan  Cisitu,  Kabupaten  Lebak,  Provinsi Banten, Juga didukung oleh aktivis, dan NGO . Pada bulan Maret tahun  2012 secara resmi kelompok ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi  terkait Undang-
12 M Nazir Salim and Westi Utami, supra no 6,  hlm 25
13 Id, hlm 36
14 Widiyanto, Potret Konflik Agraria Di Indonesia, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Volume 1, Nomor 37, hlm. 15–27, April 2013.
Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  diindikasi  banyak merugikan  masyarakat  khususnya  masyarakat  adat  dan  hasil  guugatan  AMAN sebagian ditolak dan sebagian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 15
Pasca  berakhirnya  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  maka dimulainya reforma agraria periode Joko Widodo-Jusuf kalla yang dalam lintasan sejarah  reforma  agraria  cukup  banyak  mengalami  perubahan  dan  tafsiran  atas praktiknya  terkait  pelaksanaan  reforma  agraria  yang  disesuaikan  dengan perkembangan  zaman  serta  negara  yang  menerapkannya.  Indonesia  sendiri pernah  mencita-citakan  reforma  agraria  yang  ideal  yaitu  penataan  struktur penguasaan  yang  berkeadilan  sebagaimana  diyakini  oleh  Sukarno  dalam  pidato- pidato  menjelang  disahkannya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  untuk melaksanakan land  reform merupakan  bagian  mutlak  dari  revolusi  Indonesia”. 16
Program  reforma  agraria  diawal  masa  pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  45  Tahun  2016  tentang  Rencana Kerja  Pemerintah  Tahun  2017  yang  memuat  5  (lima)  program  prioritas  yakni, pertama,  penguatan  kerangka  regulasi  dan  penyelesaian  konflik  agraria,  kedua, penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reformaagraria, ketiga, kepastian hukum  dan  legalisasi  hak  atas  tanah  obyek  reforma  agraria,  keempat , pemberdayaan  masyarakat  dalam  penggunaan,  pemanfaatan  dan  produksi  atas tanah  obyek  reforma  agraria,  kelima,  kelembagaan  pelaksana  reforma  agraria pusat  dan  daerah. 17 Masa  pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  memberikan pesan  utama  dalam  rapat  kabinet  terbatas  tentang  reforma  agraria  pada  24 agustus 2016 yang membahas terkait masyarakat pedesaan, masalah kemiskinan, ketimpangan  dan  sulitnya  lapangan  pekerjaan  adalah  problem  pokok  dan mendasar  yang  dihadapi  oleh  masyarakat. 18 Pada  arahan  Joko  Widodo memerintahkan  untuk  melakukan  percepatan  reforma  agraria  dengan mewujudkan  keadilan  dalam  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia.
15 Mia Siscawati, Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan, Wacana Jurnal Tranformasi Sosial. Nomor 33, 2014.
16 M Nazir Salim and Westi Utami, supra no. 6,  hlm 45
17 Kantor Staf Presiden, Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun, 2017
Tantangan  yang  harus  dilalui  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  pada  awal  periode yaitu  membentuk  kerjasama  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam memberikan  penguatan  kepada  masyarakat  untuk  memperbaiki  tata  guna  tanah sehingga  dapat  mendorong  produktivitas  para  petani.  Adanya  penguatan  kepada masyarakat  yang  menuntut  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  untuk  dapat  menyelesaikan konflik  agraria  terdahulu  maupun  konflik  agraria  yang  akan  datang.  Arahan presiden  dalam  menuntaskan  masalah  kemiskinan  di  pedesaan  tentunya melaksanakan  perhutanan  sosial  menyediakan  akses  bagi  rakyat  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  atas  lahan  di  atas  kawasan  hutan  negara. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyadari realisasi perhutanan sosial baik melalui  skema  hutan  kemasyarakatan,  hutan  desa,  hutan  tanaman  rakyat, kemitraan, dan hutan adat masih belum  secara optimal dengan melihat beberapa konflik agraria yang masih terjadi hingga saat ini. Hutan tanaman rakyat seluas 5,4 juta  ha  yang  sampai  tahun  2014  sebagaimana  realisasi  pencadangan  areal  lahan hanya mencapai 702.520 hektar (13%), sedangkan ijin hutan tanaman rakyat yang diterbitkan  oleh  beberapa  Bupati  hanya  mencapai  188.649  ha.  Hutan  desa  dan hutan  kemasyarakatan  ditargetkan  seluas  2,5  juta  hektar  dalam  RPJMN  2009- 2014,  namun  realisasinya  sampai  tahun  2014  hanya  mencapai  610.693  ha (24,45%). 19
Pemerintah yang berencana melaksanakan reformasi agraria sebagai salah satu  agenda  utama  nawacita  melaui  program  redistribusi  lahan  sebanyak  9  juta hektar  bersumber  dari  lahan  Badan  Pertanahan  Nasional  Program  yang dicanangkan tahun 2015 ini dinilai cukup lambat sebagaimana realisasi dari target yang  ditetapkan  sebesar  9  juta  hektar  (redistribusi  tanah seluas  4,5  juta  ha    dan sertifikasi  tanah  seluas  4,5  juta  ha)  di  tahun  2015  legalisasi  hanya  terealisasi sebanyak  836.921  bidang  ±  188.307  ha  dan  redistribusi  tanah  hanya  sebanyak 90.829  bidang  ±  63.985  ha  sementara  ditahun  2016  tanah  yang  berhasil  di redistribusikan  hanya  sebesar  175.000  bidang  ±  123.280  ha  (kerjanyata.id). Dalam    catatan  Badan  Musyawarah  Tani    Indonesia  (BAMUSTANI),  sepanjang tahun  2016  tidak  ada  redistribusi  lahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan
Penetapan lahan terlantar serta tanah negara sebagai objek land reform juga tidak terlihat  hasilnya  sama  sekali  sehingga  target  pemerintah  untuk  meredistribusi lahan seluas 1,09 juta bidang atau seluas 2,18 juta hektar pada tahun 2016, tidak terlaksana. 20
Masalah  redistribusi  lahan  bukanlah  masalah  yang  sederhana,  karena sering  timbul  konfik  yang  berkaitan  dengan  lahan  salah  satunya  terjadi  akibat ketidakjelasan  status  tanah  dan  tumpang  tindihnya  peraturan  di  lapangan. Sepanjang tahun 2016 dari total luas lahan 1.265.027,39 ha, terjadi konflik agraria yang  berdampak  pada  86.745  kepala  keluarga  (KK)  dan  terjadi  sebanyak  450 konflik  di  antaranya  beberapa  kelompok  seperti  warga  dan  swasta,  warga  dan pemerintah, antar warga, warga dengan BUMN, maupun TNI dan Polri. 21
Kebijakan  reforma  agraria  pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  melalui nawacita ke-5 dan proyek strategis nasional redistribusi tanah seluas 9 juta hektar bagi  petani  sesungguhnya  telah  memberikan  harapan  baru  atas  masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan reforma agraria ini tentunya mengarah pada perbaikan  hidup  masyarakat  yang  berkeadilan  untuk  kesejahteran  masyarakat. Tindak lanjut dari pada reforma agraria pada intinya adanya pembaharuan agraria sebagai  upaya  perubahan  struktural  yang  paling  mendasardengan  memperbaiki hubungan  antar  subjek-subjek  agraria  terhadap  akses  penguasaan  dan pemanfaatan  objek-objek  agraria.  Secara  nyata  bahwa  pembaharuan  agraria diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perubahan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat dengan memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. 22
Keberlanjutan reforma agraria di periode kedua Joko Widodo-Ma’aruf Amin tentunya  menjalankan  program  yang  belum  terselesaikan  dimasa  periode sebelumnya sehingga masih banyak hal yang perlu diselesaikan oleh Joko Widodo- Ma’aruf  Amin  mulai  dari  pembagian  sertifikat  yang  masih  menjadi  prioritas kebijakan.  Untuk  melaksanakan  reforma  agrarian  tentunya  ada  beberapa  yang
20 Ade  Nurul  Aida,  Redistribusi  Lahan  Di  Indonesia  Untuk  Kesejahteraan  Petani,  Buletin  APBN, Volume II , Edisi 6, hlm 3-13, April 2017
21 Id.
22 Ida  Nurlinda,  Prinsip-Prinsip  Pembaruan  Agraria:  Perspektif  Hukum,  Rajawali  Pres,  Jakarta, 2009, hlm. 7
perlu diselesaikan terutama konflik agaria yang sering terjadi di beberapa daerah. Perjalanan  panjang  reforma  agraria  tentunya  mengalami  situasi  yang  berbeda- beda  sehingga  pelaksanaan  reforma  agraria  sejak  disusunnya  Undang-Undang Pokok  Agraria  dengan  kebijakan  pertanahan  yang proo  poor  land  policy dan adanya  inisiatif  gerakan  rakyat  untuk  menuntut  reforma  agraria  dapat diselesaikan. Pasca reformasi persoalan pelaksanaan reforma agraria dihadapkan dengan kondisi baru atas bergulirnya kapitalisme kontemporer yang berwujud atas sistem  politik  ekonomi neo-liberalisme yang  semakin  kokoh.  Deskripsi  secara singkat  bahwa  pemaknaan  pada  pelaksanaan  reforma  agraria  dapat  diperiksa ulang bagaimana perjalanan idealnya dan praktik praktis sehingga reforma agraria di  Indonesia  lebih  banyak  pada  kebijakan  yaitu  Larasita  dan  Prona.  Pada praktiknya  kebijakan  reforma  agrarian  akan  hanya  berfokus  pada  kebijakan pembagian  sertifikat  kepada  masyarakat  sehingga  maka  situasi  ini  akan menjadikan tantangan yang kontemporer untuk mewujudkan reforma agraria yang sejalan dengan cita-cita reforma agraria tersebut.
Pelaksanaan  reforma  agraria  dari  masa  ke  masa  pemerintahan  presiden hingga  saat  ini  dengan  beberapa  konflik  agraria  yang  masih  terjadi  tentunya memberikan tantangan bagi pemerintah sebagaimana reforma agraria bagian dari amanah  konstitusi.  Kehadiran  negara  dalam  memberikan  kesejahteraan  kepada masyarakat merupakan hal yang mutlak yang harus di jalankan sehingga amanah dari  konstitusi  untuk  kesejahteraan  dan  kemamkuran  rakyat  dapat  terlaksana dengan  baik  melalui  reforma  agraria.  Reforma  agraria  akan  selalu  tumbuh berkembang  sejalan  dengan  pemerintahan  yang  selalu  berganti  meskipun  pada praktiknya akan menemukan kekurangan dalam implementasi reforma agraria.

## Reforma Agraria  Bagian Dari Amanah Konstitusi
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  maka  reforma agraria  menjadi  hal  yang  harus  dilaksanakan  negara  untuk mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila.  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  dasar  dalam setiap  penyusunan  kebijakan  terhadap  pokok-pokok  agraria.  Penjelasan  Pasal  2 ayat  3  Undang-Undang  Pokok  Agraria  memberikan  makna  bahwa    untuk
menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap menjung tinggi nilai kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat. Kebebasan yang diterima  oleh  masyarakat  tentunya  menjadi  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagai negara  hukum  yang  berdaulat,  adil  dan  makmur.  Pelaksanaan  reforma  agraria menjadi bagian tanggung jawab pemerintah baik ditingkat pusat hingga di tingkat daerah yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya amanah konstitusi negara dalam menciptakan iklim kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dengan  dua  amanah  konstitusi  yaitu  konsep  dikuasai  dan  konsep dipergunakan.  Konsep  dikuasai  yaitu  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya alam mulai dari tindakan pengurusan, pengaturan,  pengelolaan,  hingga  pengawasan  dalam  konsep  menguasai  terhadap bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  untuk  kemakmuran  rakyat.  Konsep  dipergunakan yaitu bentuk tanggung jawab negara dalam pemanfaatan sumber daya alam secara merata sehingga rakyat ikut berpartisipasi dalam penentuan atas manfaat sumber daya  alam  sehingga  penghormatan  atas  keberadaan  sumber  daya  alam  secara turun temurun secara berkeadilan. Amanah yang diberikan kepada negara untuk menjalankan  setiap  urusan  yang  berhubungan  dengan  tanah  dijelaskan  dalam Pasal  6  Undang-Undang  Pokok  Agraria  bahwa  semua  hak  atas  tanah mempunyai fungsi  sosial  dan  setiap  kegiatan  yang  berbentuk  sosial  tidak  merugikan kepentingan  umum  maka  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang  melampaui batas tidak diperkenankan.
Reforma agraria yang dimulai pada masa orde lama hingga reformasi yang sampai  saat  ini  tetap  dilanjutkan  oleh pemerintahan  Joko  Widodo-  Ma’aruf  Amin semakin  memberikan  tantangan  untuk  melanjutkan  misi  pelaksanaan  reforma agrarian. Kebijakan reforma agraria tidak terlepas dari adanya ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah yang semakin jelas. Ketimpangan ini diakibatkan tidak  meratanya  pendistribusian  tanah  sehingga  tanah-tanah  tersebut terakumulasi di tangan orang atau badan-badan tertentu. Namun di satu sisi ada beberapa  sekelompok  masyarakat  kecil  yang  kesulitan  mencari  tanah  untk
bercocok tanam maka dari itu cita-cita atas Undang-Undang Pokok Agraria untuk mewujudkan tatanan tanah nasional untuk kepentingan rakyat. 23
Timbulnya  pelaksanaan  reforma  agraria  yang  dilatar  belakangi  oleh kebutuhan  tanah  yang  semakin  beragam  sehingga  reforma  agraria  sebagai landasan  penting  dalam  penyusunan  kebijakan  nasional.  Penataan  kembali struktur  penguasaan  hingga  pemanfaatan  tanah  yang  lebih  berkeadilan  akan memberikan  manfaat  terhadap  pelaksanaan  reforma  agraria.  Per masalahan pertanahan  tidak  hanya  menyangkut  akses  seseorang  untuk  dapat  memiliki sebidang tanah akan tetapi lebih kepada persoalan penghargaan atau penggantian terhadap  harga  jual  yang  sesuai  atas  kepemilikan  tanah  yang  dipindahtangankan baik  masyarakat  kepada  masyarakat  sebagai  pemilik  modal  ataupun  masyarakat kepada  pemerintah  yang  menggunakan  tanah  tersebut  untuk  tujuan pembangunan.  Pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah  sebagai  salah  satu aspek  yang  diprioritaskan  dalam  kerangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat akan  tetapi  pada  kenyataannya  seringkali  menimbulkan  konflik  yang  berujung pada  sengketa  kepemilikan  tanah. Sumber  agraria  yaitu  tanah  sebagai  sumber produksi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhan yang semakin banyak juga akan berdampak pada ketidakseimbangan  antara  masyarakat  dan  luasan  tanah  yang  tidak  pernah bertambah. 24
Pada  program  pengaturan,  penataan,  dan  pemanfaatan  tanah  akan berdampak pada sistem administrasi yang merupakan bagian dari penataan tertib hukum pertanahan. Dalam rangka penataan tertib hukum pertanahan ini hal yang perlu  dipahami  bahwa  terdapat  perbedaan  pendekatan  yang  dilakukan  terkait penataan  hukum  pertanahan  hanya  mengedepankan aspek  ekonomi  dari  tanah tersebut  sebagai  nilai  ekonomis.  Pada  Garis  Besar  Haluan  Negara  di  tahun  1999 menjelaskan  bahwa  pendekatan  penataan tanah  tidak  lagi  semata-mata menggunakan  pendekatan  aspek  ekonomi  namun  memperhatikan  aspek-aspek lain termasuk aspek pembangunan di bidang hukum.
23 St  Nurjannah,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Sebagai  Induk  Landreform,  Al  Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Nomor 2, Volume 3, hlm 193–205, Desember 2014
24 Mukmin Zakie, Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 24, Nomor 1 , hlm 40–55, Maret 2016
Amanah  konstitusi  terkait  reforma  agraria  yang  saat  ini  dilaksanakan sepenuhnya  masa  pemerintahan  Joko  Widodo-Ma’aruf  Amin  merupakan  langkah awal  periode  kedua  masa  kepemimpinan  Joko  Widodo.  Pada  masa  sebelumnya genap  satu  periode  pemerintahan  Joko  Widodo  di  akhir  tahun  2019  merupakan tahun  pembuktian  keseluruhan  janji  nawa  cita  sebagaimana  dari  sembilan program nawa cita  pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menjanjikan 9 (sembilan) janji politik utama atau lazim disebut sebagai nawa cita. Janji  yang  diberikan  oleh  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  merupakan  jalan  untuk perubahan dimana Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memasukkan agenda reforma agraria  pada  janji  ke  5,  yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar  serta  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  program  Indonesia Kerja  dan  Indonesia  Sejahtera  dengan  mendorong land  reform dan  program kepemilikan tanah seluas 9 hektar dan program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Titik fokus  pada  masa  pelaksanaan  reforma  agraria  saat  ini  yang  telah  menetapkan target tanah obyek reforma agraria (TORA) dengan target seluas 9 juta hektar dan kawasan hutan untuk perhutan sosial seluas 12,7 Ha. Input dari kebijakan reforma agraria atas TORA yaitu:
a. Legalisasi aset (4,5 juta Hektar/23 juta sertifikat yang terdiri dari penyerahan sertifikati tanah rakyat melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL)  seluas  3,9  juta  hektar  dan  sertifikasi  tanah  transmigrasi  seluas  0,6  jt hektar
b. Redistribusi  aset  (4,5  juta  hektar)  yang  terdiri  dari ex -hak  guna  usaha  dan tanah telantar (0,4 juta hektar) dan pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektar)
c. Perhutani sosial (12,7 juta hektar) dengan legalisasi asset atas pemberian akses pengusahaan hutan dalam periode tertentu baik lahan perhutani wilayah jawa maupun lahan di luar jawa.
d. Moratorium/peremajaan sawit dengan melakukan evaluasi pelepasan kawasan hutan  untuk  kebun  yaitu  penundaan  pelepasan  bagi  permohonan  baru/tidak lengkap/tidak  ada  persetujuan  prinsip,  evaluasi  atas  pelepasan  yang  sudah
terbit,  dan  pelepasan  kebun  sawit  rakyat  sepanjang  memenuhi  persyaratan dalam rangka peremajaan sawit rakyat. 25
Tujuan  dari kebijakan  pertanahan  nasional  selama  ini  mendukung kebijakan  makro ekonomi  nasional  yang  hanya  mengejar  pertumbuhan  ekonomi semata  tanpa didasari  pada  penataan  aset  produksi  untuk  meningkatan produktivitas.  Tujuan  pembangunan  ekonomi  yang  diarahkan  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan meningkatkan kesejahteraan rakyat ( trickle  down  effect ). 26 Perjalanan  reforma  agraria  atas  amanah  konstitusi  harus dijalankan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  untuk  mensejahterahkan  masyarakat secara menyeluruh sehingga pelaksanaan reforma agraria tetap pada satu tujuan untuk  menyelesaikan  ketimpangan  atas  kepemilikan  lahan  dan  penyelesaian konflik agraria.

## Kebijakan Reforma Agraria Saat Ini:  Masa Kepemimpinan Dua Periode Joko Widodo.
Babak  baru  kebijakan  reforma  Agraria  dimulai  dengan  terpilihnya  Joko Widodo  sebagai  presiden  dan  Jusuf  Kalla  sebagai  wakil  presiden  pada  2014  di dalam  nawa  cita  memuat  agenda  reforma  agraria  dan  strategi  pembangunan Indonesia  dari  pinggiran  yang  dimulai  dari  daerah  dan  desa.  Sembilan  agenda prioritas atau yang dikenal sebagai nawacita disebutkan pembenahan agraria yaitu menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat sehingga guna  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  hal  ini  dilakukan  dengan cara  mendorong land  reform dan  program  kepemilikan  tanah    9  juta  hektar. 27
Program  kerja  yang  dikenal  dengan  nawacita  ini  model  pemerintahan  yang dilakukan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  konsepnya  hamper  sama  pada  masa pemerintahan  Soekarno  dimana  keinginan  Soekarno  yaitu  menginginkan
25 Disampaikan  Dalam  Rapat  Kerja  Project  Coordination  Committee    Program  Percepatan Reforma Agraria Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Samarinda, 20 Februari 2020
26 Ida  Nurlinda,  Perolehan  Tanah  Obyek  Reforma  Agraria  (Tora)  Yang  Berasal  Dari  Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya, Veritas et Justitia, Nomor 2, Volume 4,  hlm 252–73, Desember 2018.
27 Ahmad  Nashih  Luthfi,  Reforma  Kelembagaan  Dalam  Kebijakan  Reforma  Agraria  Era  Joko Widodo-Jusuf Kalla, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Nomor 2, Volume 4, hlm 140–63, November 2018.
Indonesia  menjadi  macan  asia  dan  menjadi  negara  besar  yang  ditakuti  oleh negara-negara lain di dunia melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Salah satu metode pendekatan yang dilakukan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu  dengan  turun  langsung  ke  masyarakat  untuk  melihat  secara  langsung keadaan  rakyat  serta  melihat  secara  langsung  hasil  kerja  dari  para  jajaran kabinetnya. Reformasi sistem dan penegakan hukum adalah bagian dari kebijakan pemerintah  dalam  bidang  hukum  untuk  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta penataan terhadap penguasaan tanah dan tanah  secara  berkeadilan. 28 Pelaksanaan  reforma  agraria  selama  masa kepemimpinan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  sebelum  masa  peralihan  pada  periode kedua terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu : 29
1. Peningkatan  koordinasi  antar  kementerian/lembaga  terutama  dalam  rangka redistribusi tanah obyek reforma agraria yang bersumber dari kawasan hutan dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat;
2. Operasionalisasi  perangkat  kelembagaan  yang  telah  diamanatkan  di  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria  berupa Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
3. Penguatan  komitmen  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  percepatan reforma  agraria terutama pada aspek identifikasi subyek reforma agraria;
4. Penjajakan  kerja  sama  dengan  kementerian/lembaga  dan  badan  usaha  dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat penerima tanah obyek reforma agraria.
Pada  rencana  pembangunan  jangka  menengah  nasional  (RPJMN)  2015- 2019 menyatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mendorong land  reform dan  program  kepemilikan  tanah  seluas  9  juta  hektar.  Tujuan  dalam program  kepemilikan  tanah  seluas  9  juta  hektar  yaitu  untuk  mengatasai ketimpangan  kepemilikan  tanah  bagi  masyarakat  terutama  masyarakat  yang bertumpu pada lahan pertanian. Penyediaan lahan untuk pertanian menjadi fokus
28 Niluh  Ariningsih  Sari,  I  Wayan  Suwanda,  Kebijakan  Di  Era  Pemerintahan  Joko  Widodo  Dan Jusuf  Kalla (Perspektif Politik Hukum  Dan Agraria), Ganec  Swara, Nomor   2,  Volume  13, hlm 237–43 September 2019.
29 Disampaikan pada Rapat Kerja Project Coordination Committee  Program Percepatan Reforma Agraria Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Samarinda, 20 Februari 2020
pemerintah  untuk  menyediakan  lahan  dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas tanah bagi kesejahteraan masyarakat.
Arahan  Presiden  Joko  Widodo  dalam  reforma  agraria  pada  masa pemerintahan  periode  pertama  yaitu  mengatasi  ketimpangan,  kemiskinan  dan penyelesaian  konflik  agraria.  Intruksi  Joko  Widodo  dengan  melaksanakan percepatan reforma agraria dengan melakukan redistribusi lahan pada masyarakat yang  tidak  memiliki  lahan  untuk  bertani  dan  menyelesaikan  konfik  agraria  yang sedang terjadi merupakan bagian tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  optimalisasi  terhadap  ketepatan  program reforma  agraria  pemerintah  melakukan  sosialiasi  terhadap  program  percepatan reforma  agraria  berdasarkan  meningkatnya  kebutuhan  tanah  yang  semakin beragam  sehingg  perlu  adanya  pengaturan  kerangka  hukum  yang  mengatur penggunaan  tanah  dengan  reforma  agraria  sebagai  landasan  penting  dalam penyusunan  kebijakan  nasional  atas  bagian  dari  nawacita. 30 Masa  pemerintahan Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  dengan  membangun  infrastruktur  secara  besar-besaran membuat  sistem  perizinan  semakin  mudah  untuk  di  dapatkan  dengan  cakupan penguasaan  lahan  berskala  besar.  Skema  kebijakan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  atas terbukanya  investasi  secara  besar-besaran  memberikan  skema  objek  reforma agraria  yaitu    legalisasi  aset,  redistribusi  aset,  dan  legalitas  akses.  Skema  ketiga objek  reforma  agrari  menjadi  parameter  utama  pemerintah  untuk  menjalankan reforma agraria. Tahapan legalisasi aset menjadi perdebatan akibat ketidaksesuain program  reforma  agraria  dengan  redistribusi  aset  yang  ternyata  legalisasi  aset tidak memiliki substansi yang cukup untuk menata ketimpangan, kepemilikan, dan penguasaan tanah bagi masyarakat Indonesia.
Proses  percepatan  program  reforma  agraria  hingga  februari  2020  dengan dikeluarkannya sertifikat seluas 5,88 juta ha atau sekitar 65% dari target RPJMN seluas 9 juta ha lahan. Untuk legalisasi aset  dikeluarkannya sertifikat seluas 5,05 juta ha atau sekitar 112% dari target RPJMN seluas 4,5 juta ha. Sedangkan untuk redistribusi  aset dikeluarkannya sertifikat seluas 0,795 juta ha atau sekitar 18% dari  target  RPJMN  seluas  4,5  juta  ha.  Percepatan  realisasi  penerbitan  sertifikat
30 Disampakan  dalam  Konsultasi  Publik,  Program  Percepatan  Reforma  Agararia,  Samarinda  20 Februari 2020.
reforma agraria sangatlah dibutuhkan terutama untuk tanah objek reforma agraria yang bersumber dari kawasan hutan dan tanah transmigrasi. 31

## Grafik 1: Realisasi Reforma Agraria
Sumber: Kementerian ATR/BPN dan KLHK
Hasil  persentase  dari  target  realisasi  reforma  agraria  diketahui  bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah yang didasari adanya target yang belum  terselesaikan.  Periode  kedua  Joko  Widodo  adalah  pembuktian  seutuhnya mengenai realisasi reforma agraria  sebagai pembuktian atas janji yang diberikan kepada  masyarakat  untuk  melaksanakan  reforma  agrarian  dan  menyelesaikan konflik  agraria.  Pelaksanaan  reforma  agraria  tidak  hanya  memberikan  sertifikat secara  aktif  kepada  masyarakat  namum  adanya  tindak  lanjut  dari  penyerahan sertifikat  berdasarkan  manfaat  yang  diperoleh  oleh  masyarakat.  Penyelesaian konflik  agraria  juga  menjadi  hal  yang  penting  untuk  diselesaikan  pada  masa pemerintahan  kedua  Joko  Widodo  dengan  melihat  hasil  kinerja  lima  tahun sebelumnya bahwa telah terjadi 2.047  kejadian konflik agraria di seluruh sektor. Data  konflik  sepanjang  lima  tahun  tersebut  juga  menunjukkan  dominasi  sektor perkebunan  sebagai  penyumbang  konflik  tertinggi  yaitu  sebanyak  729  (35,5  %), sektor  properti  499  konflik,  pembangunan  infrastruktur  369,  konflik  pertanian
31 Disampaikan dalam Rapat Kerja Project Coordination Committee Program Percepatan Reforma Agrariaasisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Samarinda, 20 Februari 2020
145, kehutanan 118, pertambangan 117, pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 60 letusan konflik, dan fasilitas militer  10  letusan konflik. 32
Pelaksanaan  reforma  agraria  dengan  program  nawacita  selama  periode Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  maupun  Joko  Widodo-Ma’aruf,  maka  tidak  banyak tuntutan  rakyat  pada  Pada  periode  kedua  dari  Joko  Widodo-  Ma’aruf  Amin  yaitu menindaklanjuti  program  reforma  agraria  yang  belum  tercapai  salah  satunya mengatasi  ketimpangan  kepemilikan  lahan  dan  menyelesaiakan  konflik  agraria. Realisasi dari pelaksanaan reforma agraria yang sudah dilaksanakan hingga tahun 2019  tentunya  masih  banyak  yang  harus  diselesaikan  oleh  Joko  Widodo-Ma’aruf Amin  sebagaimana  baru  dimulainya  masa  pemerintahan  periode  kedua  yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang disebut Omnibus Law .
Lahirnya Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang  disebut Omnibus  Law memberikan  catatan  terhadap  pelaksanaan  reforma agraria.  Beberapa  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  reforma  agraria  salah  satunya pengadaan  tanah  dan  pembentukan  bank  tanah.  Kehadiran  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan reforma agraria akan membentuk kepentingan bagi korporasi dan akan menimbulkan pelanggaran hak  bagi  masyarakat  petani  yang  berada  di  wilayah  pedesaan.  Keberadaan  bank tanah yang menunjukan ketidak adilan bagi masyarakat akibat adanya bank tanah yang  sebagai  bagian  dalam  proses  pembangunan  dengan  pengadaan  tanah  bagi kepentingan  investasi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK),  real  estate,  pariwisata, bisnis properti, pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar. 33
Upaya  pelaksanaan  reforma  agraria  setelah  berakhirnya  tahun  2019 membuka  gerbang  untuk  memulai  tahun  2020  dengan  beberapa  agenda  yang belum  terselesaikan  maupun  yang  akan  diselesaikan  secepat  mungkin  selama periode Joko Widodo-Ma’aruf. Secara khusus perlunya pertimbangan setiap proses pembangunan  yang  membuka  investor  untuk  melakukan  investasi  di  Negara
32 Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konﬂik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”
33 http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/150/Atas_Nama_Pengadaan_Tanah_Untuk_ Kemudahan_Investasi__Omnibus_Law_Cipta_Kerja_Bahayakan_Petani_dan_Masyarakat_Adat/ diakses tanggal 25 Februari 2020, pukul 12.00 Wita
Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja di indikasi adanya beberapa persoalan yang akan timbul akibat tidak sejalannya apa yang dicita-citakan reforma agraria.  pada Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  pada  proses  pengadaan  tanah  bertujuan  untuk memberikan ruang dalam pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tanpa melihat dampak yang akan dirasakan masyarakat dari pembangunan infrastruktur tersebut.  Nilai  tanah  yang  tidak  lagi  ekonomis  bagi  masyarakat  memberikan pergeseran  paradigma  bahwa  tanah  hanya  untuk  kepentingan  pembangunan semata  tanpa  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  sebagai  penunjang kehidupan yang sejahtera.
Keberpihakan pemerintahan dengan para investor dalam pengadaan tanah juga  sebagai  bagian  dari  dipermudahnya  alokasi  pengadaan  tanah  secara  cepat tanpa  memperhitungkan  dampak  yang  akan  terjadi.  Reforma  agraria  dengan tujuan  akhir  terhadap  penataan  dan  penguasaan  tanah  secara  berkeadilan tentunya akan terlihat dari adanya transparansi pemerintah dan investor kepada masyarakat  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Setiap  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah seharunya dilaksanakan evaluasi secara berkala dan monitoring terhadap pelaksanaan program reforma agrarian sebagai bagian tolak ukur mengenai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria. Undang- Undang  Cipta  Kerja  yang  berkaitan  dengan  adanya  reforma  agrarian  apabila memberikan dampak yang tidak berkeadilan bagi masyarakat juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf.
Perjalanan  reforma  agraria  dari  masa  ke  masa  akan  selalu  menjadi pembanding atas cita-cita yang diinginkan oleh reforma agraria. Penataan kembali struktur  atas  kepemilikan  tanah  yang  lebih  berkeadilan  adalah  tujuan  yang mendasar agar terciptanya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu pelaksanaan reforma  agraria  harus  dilaksanakan  seoptimal  mungkin  oleh  seluruh  jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di pusat dan daerah sesuai  dengan  aturan  kebijakan  yang  menunjang  atas  terlaksananya  reforma agrarian.  Tugas  utama  gugus  tugas  percepatan  reforma  agraria  tentunya menyelesaikan tanah objek reforma agrarian untuk diberikan kepada masyarakat yang  membutuhkan.  Menelusuri  perjalanan  reforma  agrarian  ditahun  2021 tentunya  tidak  hanya  sekedar  kebijakan  terkait  pelaksanaan  reforma  agraria
namun  harus  adanya  titik  akhir  yang  memberikan  kepastian  kepada  masyarakat untuk  terjaminnya  rasa  keadilan  dan  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat seluas-luasnya. Kepekaan Joko Widodo dan menuntaskan janji kepada masyarakat merupakan kunci untuk menyelesaikan apa yang dikehendaki masyarakat kepada pemerintah  saat  ini  terutama  terkait  dalam  mengatasi  ketimpangan  kepemilikan lahan dan penyelesaian konflik agraria.
Beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintahan  saat  ini  adalah lebih mengedepankan aspek kemanusiaan yang dalam hal ini terkait penyelesaian konflik  agraria  akibat  ketimpangan  pemilikan  lahan  antara  masyarakat  dan investor.  Pelaksanaan  reforma  agraria  yang  hingga  saat  ini  masih  terus berlangsung  pada  kenyataannya  pemerintah  masih  terus  melakukan  pemetaan terhadap  lahan  9  jt  hektar  dan  pemerintah  terlalu  fokus  dalam  pembangunan secara besar-besaran sehingga akan berdampak terhadap kepemilikan lahan yang lebih dominan dimiliki  oleh  investor.  Hambatan  pelaksanan  reforma  agraria  saat ini  terlalu  banyak  aturan/regulasi  yang  tidak  terfokus  sehingga    memberikan kesan  tidak  efektifnya  aturan  tersebut  dalam  menyelesaikan  konflik  agraria  atas ketimpangan  kepemilikan  tanah.  Reforma  agraria  dikategorikan  berhasil  dapat tergambarkan  dengan  penyelesaian  ketimpangan  kepemilikan  tanah  sehingga hadinya  keadilan  bagi  pemilik  tanah  bukan  ketidakadilan  antara  satu  orang memiliki banyak tanah dengan satu orang yang tidak memiliki tanah sama sekali. Reforma  agraria  tetap  berpedoman  pada  prinsip  yang  utama  bahwa  ta nah diberikan  kepada  mereka  yang  membutuhkan  dan  tanah  mempunyai  fungsi  sosial sehingga  perwujudan  keadilan  dan  mengurangi  ketidakmerataan  terhadap  tanah- tanah di Indonesia dapat terlihat secara nyata.

## Penutup
Dalam  kajian  artikel  ini  memberikan  kedudukkan  tersendiri  terhadap perjalanan  reforma  agraria  dari  masa  Sukarno  hingga  Joko  Widodo.    Permulaan reforma  agraria  di  era  sukarno  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Pokok  Agraria sebagai  dasar  hukum  yang  berkaitan  dengan  sumber-sumber  agraria.  Masing- masing periodesasi era presiden ini yang paling lama menduduki jabatan presiden adalah Suharto sebagai bapak pembangunan. Pembangunan secara besar-besaran
akan  berdampak  pada  nilai  ekonomis  tanah  bagi  masyarakat  sebagaimana semakin banyak tanah yang dipergunakan untuk pembangunan maka masyarakat semakin  kecil  mendapatkan  peluang  untuk  memperoleh  tanah.  Masa  reformasi sebagai  bagian  awal  untuk  memperbaiki  konsep  yang  dicita-citakan  reforma agraria mengatasi  ketimpangan  kepemilikan  lahan  dan  penyelesaian  konflik agrarian. Keberlanjutan reforma agraria melalui bebarapa kebijakan pemerintah di masing-masing  periode  kepemimpinan  presiden  sesungguhnya  untuk menciptakan  kebijakan  nasional  yang  bertujuan  untuk  pembangunan  secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang dilakukan dalam program reforma agraria  saat  ini  adalah  melakukan  penataan  aset  dan  akses  sehingga  penafsiran dari  reforma  agraria  seutuhnya  tidak  hanya  memberikan  sertifikat  kepada masyarakat semata, namun seberapa besar dampak setelah diberikannya sertifikat tersebut  kepada  masyarakat  sebagai  nilai  tambah  ekonomis  atas  tanah  yang dimiliki. Laju perkembangan atas sengketa konflik agraria juga bagian yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut amanah konstitusi.
Amanah  dari  konstitusi  yang  tertuang  dalam  Pasal  33  UUD  NRI  1945 menjelaskan  bahwa  negara  harus  menjamin  kesejahteraaan  masyarakat  seluas- luasnya.  Terjadinya  Ego  sektoral  untuk  membangun  secara  besar-besaran  tanpa memperhatikan  rakyat  tentunya  akan  menghasilkan  pekerjaan  rumah  untuk pemerintahan  selanjutnya,  Lahirnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja (Omnibus  Law) menjadi  babak  baru  bagi  keberlanjutan reforma agraria yang mengedepankan keadialan dan kesejahteraan berkelanjutan bagi  masyarakat.    Periode  kedua  Joko  Widodo  dengan  membuka  ruang  bagi investor  secara  besar-besaran  akan  berdampak  pada  proses  pengadaan  tanah dengan  memberikan  kemudahan  untuk  memperoleh  tanah.    Negara  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  untuk  dipergunakan  bagi  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Reforma  agrarian  yang  sedang  berlangsung  saat  ini  dengan  beberapa  kebijakan yang  dikeluarkan  atas  lahirnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja (Omnibus  Law) menjadi  kekhawatiran  adanya pergeseran paradigma bahwa  keberadaan  tanah  hanya  untuk  kepentingan  pembangunan  semata  tanpa
memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  sebagai  penunjang  kehidupan  yang sejahtera dan berkeadilan.

## Daftar Pustaka
Buku: Budi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  Dan Pelaksanaannya , Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Boedhi  Wijardjo  dan  Herlambang  Perdana,  Reklaiming  dan  Kedaultan  Rakyat, YLBHI, 2001.
Ida  Nurlinda,  Prinsip-Prinsip  Pembaruan  Agraria:  Perspektif  Hukum,  Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
M  Nazir  Salim  and  Westi  Utami,  Reforma  Agraria,  Menyelesaikan  Mandat Konstitusi:  Kebijakan  Reforma  Agraria  Dan  Perdebatan  Tanah  Objek Reforma Agraria, STPN Press,Yogyakarta 2020.
M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajagrafindo  Persada, Jakarta 2007.
Noer Fauzi, Land Reform Dari Masa Ke Masa, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012. Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Zainuddin Ali, Metode Penelitian  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta , 2011.
Jurnal:
Ade  Nurul  Aida,  Redistribusi  Lahan  Di  Indonesia  Untuk  Kesejahteraan  Petani, Buletin APBN, Volume II , Edisi 6, hlm 3-13, April 2017.
Ahmad  Nashih  Luthfi,  Reforma  Kelembagaan  Dalam  Kebijakan  Reforma  Agraria Era  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla,  BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan, Nomor 2, Volume 4, hlm 140–63, November 2018.
Ida  Nurlinda,  Perolehan  Tanah  Obyek  Reforma  Agraria  (Tora)  Yang  Berasal  Dari Kawasan  Hutan:  Permasalahan  Dan  Pengaturannya,  Veritas  et  Justitia, Nomor 2, Volume 4,  hlm 252–73, Desember 2018.
Mia Siscawati, Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan, Wacana Jurnal Tranformasi Sosial. Nomor 33, 2014.
Mukmin  Zakie,  Konflik  Agraria  Yang  Tak  Pernah  Reda,  Legality:  Jurnal  Ilmiah Hukum Volume 24, Nomor 1 , hlm 40–55, Maret 2016.
Niluh  Ariningsih  Sari,  I  Wayan  Suwanda,  Kebijakan  Di  Era  Pemerintahan  Joko Widodo  Dan  Jusuf  Kalla  (Perspektif  Politik  Hukum  Dan  Agraria),  Ganec Swara, Nomor  2, Volume 13, hlm 237–43 September 2019.
Retor  A  W  Kaligis,  Agrarian  Reform  As  A  Nationalism  Issue  From  Colonial  To Reformasi  Era,  Paramita:  Historical  Studies  Journal, Volume  29,  Nomor  1, hlm 28–42, Maret 2019.
St Nurjannah,Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Nomor 2, Volume 3, hlm 193–205, Desember 2014.
Siti  Chadijah,  Dwi  Kusumo  Wardhani,  and  Ali  Imron,  Kebijakan  Reforma  Agraria Terhadap  Lahan  Pertanian  Di  Kabupaten  Tulungagung,  JCH  (Jurnal Cendekia Hukum), Nomor 1, Volume 6, hlm : 91–103, September 2020.
Widiyanto,  Potret  Konflik  Agraria  Di  Indonesia,  BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan, Volume 1, Nomor 37, hlm 15–27, April 2013.
Pustaka tidak dipublikasi:
Catatan  Akhir  Tahun  2019  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  Dari  Aceh  Sampai Papua:  Urgensi  Penyelesaian  Konﬂik  Struktural  dan  Jalan  Pembaruan Agraria ke Depan.
Kantor  Staf  Presiden,  “Pelaksanaan  Reforma  Agraria,”  Arahan  Kantor  Staf Presiden:  Prioritas  Nasional  Reforma  Agraria  Dalam  Rencana  Kerja Pemerintah Tahun, 2017.
Rapat  Kerja  Project  Coordination  Committee    Program  Percepatan  Reforma Agraria  Asisten  Deputi  Tata  Kelola  Kehutanan  Samarinda,  20  Februari 2020.
Website: http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/150/Atas_Nama_Pengadaan_Tanah_Un tuk_Kemudahan_Investasi__Omnibus_Law_Cipta_Kerja_Bahayakan_Petani_d an_Masyarakat_Adat/ diakses tanggal 25 Februari 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan  Presiden  Nomor  45  Tahun  2016  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah Tahun 2017.