## KEBIJAKAN PIDANA TINDAKAN KEBIRI KIMIA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL BERULANG PADA ANAK DI INDONESIA
Oleh:
Atikah Mardhiya Rohmy Email: atikahrochmy@gmail.com Universitas Merdeka Malang
Setiyono
email: setiyono@unmer.ac.id
Universitas Merdeka Malang
Arini Indah Nihayaty
Email: arini.indah.nihayaty-2018@fisip.unair.ac.id

## Universitas Airlangga Surabaya

## Abstrak
Kekerasan  seksual  telah  menjadi  perhatian  banyak  pihak.  Pemerintah  maupun  penegak hukum  juga  mmberi  atensi  serius  sehingga  kebiri  kimia  dijadikan  alternatif  hukuman  untuk pelaku kejahatan seksual tersebut. Artikel ini menganalisis tentang kebijakan pidana tindakan kebiri  kimia  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  berulang  pada  anak  di  Indonesia.  Teori kebijakan  pidana  yang  dikemukakan  Marc  Ancel  dan  teori  tujuan  pemidanaan  Herbert  L. Packer  dijadikan  landasan  dalam  membahas  persoalan  ini.  Artikel  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  atau  studi  kepustakaan/studi  dokumen.  Kajian  dilakukan  terhadap  regulasi negara  yang  tertulis  maupun  bahan-bahan  hukum  lain,  serta  literatur  yang  memiliki kesesuaian  dengan  topik  yang  tengah  dibahas.  Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020,  mengenai  kebiri  kimian,  selayaknya  “ditinjau  ulang kembali”  untuk  mendapatkan  suatu  formulasi  pemidanaan  yang  lebih  humanis  serta  tidak merendahkan martabat manusia.
Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Kebiri Kimia

## Abstract
Sexual violence has become a concern of many parties. Especially if the victims are children. The government and judiciary are also giving serious attention to. Thus, chemical castration is used as an alternative punishment for the perpetrators of these sexual crimes. This article analyzes  the  criminal  policy  of  chemical  castration  against  perpetrators  of  repeated  sexual crimes against children in Indonesia. The theory of criminal policy proposed by Marc Ancel and the theory of  the purpose of punishment by Herbert L. Packer are used as the basis for discussing this issue. This article is a normative legal research or literature study/document study. Studies are conducted on written state regulations and other legal materials, as well as literature that is relevant to the topic being discussed. The conclusion of this study shows that Law  Number  17  of  2016  concerning  the  Stipulation  of  Government  Regulations  in  Lieu  of Law  Number  1  of  2016  concerning  the  Second  Amendment  to  Law  Number  23  of  2002 concerning  Child  Protection  to  become  Laws  and  Government  Regulations  Number  70  of 2020,  regarding  chemical  castration,  it  should  be  "re-examined"  to  obtain  a  formulation  of punishment that is more humane and does not demean human dignity.
Keywords: Criminal Policy, Child Sexual Violence, Chemical Castration

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Revolusi  industri  4.0  ( society  5.0 ) merupakan  era  terkolaborasinya  internet dengan teknologi digital. Globalisasi mengaburkan batas negara, revolusi industri kali  ini  mengaburkan  batasan  antara  dunia fisik,  digital  dan  biologi.  Kemajuan  sains dan teknologi yang pesat luar biasa di abad ke-20  telah  menjanjikan  kemudahan  bagi mereka  yang  berhasil  memenuhi  segala tuntutan modernisasi. Dalam konteks penegakan  hukum  dan  implementasi  ke- bijakan  kepidanaan,  beragam  kejahatan melalui  teknologi  digital  turut  marak, bahkan  tak  sedikit  beragam  kejahatan terinspirasi dari konten/berita dalam jaringan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dan penegak hukum mesti cakap dalam menyikapi  problematika  hukum  di  era kekinian 1 .
Pada  tahun  2030  pemerintah  ber- komitmen  mencapai  target Sustainable Development  Goals (SDG‘s),  termasuk  di bidang  perlindungan  anak.  Pasalnya,  topik yang  menjadi  perhatian  utama  pemerintah dalam  beberapa  tahun  terakhir  adalah terkait  dengan  perlindungan  anak.  Guna mewujudkan tujuannya, pemerintah melalui
1 Jaja  Ahmad  Jayus,  ―Pembangunan  Hukum  Dan
Keadilan  Harus  Sesuai  Di  Era  Revolusi  Industri 4.0,‖ in The 2nd International Conference on Law, Governance  and  Social  Justice  (ICoLGaS) (Banyumas:  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman, 2020).
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas program unggulan ― Three  Ends ‖  yaitu End Violence  Againts  Woman  and  Children, End  Human  Trafficking  dan  End  Barriers to  Economy. Meskipun  sudah  banyak lembaga  yang concern pada  perlindungan anak-anak,  permasalah  pada  anak-anak tidak  dapat  selesai  begitu  saja.  Banyak pihak yang harus terlibat dalam mengurangi dan memberantas kekerasan dan eksploitasi pada  anak.  Keluarga  adalah  pihak  paling utama  untuk  menjamin  perlindungan  pada anak 2 .
Salah  satu  ancaman  yang  cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan  perkembangan  anak  yaitu  kekerasan seksual  dalam  bentuk  persetubuhan  atau pencabulan  yang  mengakibatkan  anak mengalami  luka  berat,  gangguan  jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  me- ninggal  dunia.  Perhatian  terhadap  per- masalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan  telah  dibahas  dalam  beberapa pertemuan  berskala  internasional  yang antara  lain  Deklarasi  Jenewa  tentang  Hak- hak  Anak  tahun  1924  yang  diakui  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights tahun  1948.  Konvensi  hak  anak  ini
2 Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ―N,‖
https://www.kemenkopmk.go.id,
2020, https://www.kemenkopmk.go.id/anak-sebagai- penentu-masa-depan-indonesia.
merupakan  instrumen  yang  merumuskan prinsip-prinsip  yang  universal  dan  norma hukum  mengenai  kedudukan  anak.  Oleh karena  itu,  konvensi  hak  anak ini merupakan  perjanjian  internasional  me- ngenai  hak  asasi  manusia  yang  memasuk- kan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya 3 .
Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan  penanganan  secara  luar  biasa seperti  melalui  kebiri  kimia  karena  para pelakunya  telah  merusak  masa  depan bangsa  Indonesia.  Dengan  ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 ini yang diharapkan dapat memberikan efek jera  bagi  pelaku  persetubuhan  dan  pelaku tindak  pencabulan.  Peraturan  Pemerintah Nomor  70  tahun  2020  atau  Peraturan Pemerintah  Kebiri  Kimia  ini  merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti UU  No.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Pasal 81A Ayat (4).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang Kebiri  Kimia,  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak terdiri dari pelaku persetubuhan  dan  pelaku  perbuatan  cabul.
3 Pemerintah  Indonesia,  ―Peraturan  Pemerintah 70/2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak‖ (Jakarta, 2020).
Tindakan  kebiri  kimia  yang  disertai rehabilitasi hanya dikenakan kepada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadi- lan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi  elektronik  dikenakan  untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan  setelah  terpidana  menjalani pidana  pokok.  Pelaku  baru  dapat  diberikan tindakan  kebiri  kimia  apabila  kesimpulan penilaian  klinis  menyatakan  bahwa  pelaku persetubuhan  layak  dikenakan  tindakan kebiri kimia.
Mengenai  pro  dan  kontra,  dalam Peraturan Pemerintah 70/2020 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak, merupakan  dinamika  yang  terjadi  dalam masyarakat  demokratis,  untuk  mengisi ruang publik adalah hal yang lumrah. Pihak yang  pro  terhadap  instrumen  legal  bahwa mengingat  adanya  kebutuhan  yang  men- desak di tengah masyarakat, maka tindakan koersif yang sangat dibutuhkan. Sedangkan pihak yang kontra terhadap instrumen legal tersebut, mendasarkan skeptisisme terhadap efektivitas  norma  terhadap raison  d’etre dari  diterbitkannya  regulasi  tersebut  dan tindakan  penghukuman  kebiri  kimia  oleh negara yang dianggap tidak manusiawi atau cenderung  menyiksa.  Adanya  kecenderu- ngan  untuk  lebih  focus  pada  pendekatan
‗menghukum‘  akan  semakin  menempatkan korban  kejahatan  seksual  luput  dari perhatian  dan  intervensi  negara.  Padahal korban  inilah  yang  seharusnya  mendapat- kan  prioritas  terpenting  dari  Negara. Diskursus  tentang  pemulihan  dan  per- lindungan  hak-hak  korban  setidaknya  telah mengemuka  dalam  decade-decade  terakhir ini,  baik  di  level  nasional  maupun  inter- nasional. Dengan demikian, maka perangkat  kelembagaan  dan  norma  me- ngenai  korban  harus  menjadi  perhatian utama seluruh perangkat penegak hukum di negara  kita.  Adapun  permasalahan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun 2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan Seksual  terhadap  Anak,  terletak  pada  tidak adanya  keterangan  yang  jelas  dan  detail, mengenai  mekanisme  teknis  pengawasan, pelaksanaan  dan  pendanaan.  Dari  proyeksi yang  bisa  dilakukan,  selain  pelaksanaan kebiri  kimia,  harus  ada  anggaran  untuk rehabilitasi  psikiatrik,  rehabilitasi  sosial, dan  reha-bilitasi  medik  bagi  terpidana kebiri  kimia.  Skema  pendanaan  diperparah dengan minimnya anggaran yang disediakan negara selama ini untuk perlindungan dan pe-mulihan korban tindak pidana  kekerasan  seksual 4 .  Sedangkan
4 Erasmus  Napitupulu,  ―PP  Kebiri  Kimia,  Diyakini
mengenai aturan pemulihan korban kekerasan  seksual  tersebar  dan  berbeda- beda  minimal  di  lima  Undang-Undang (UU).  UU  tersebut  antara  lain  adalah;  UU 31/2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  UU 21/2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, UU 23/2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  atau  PKDRT,  UU 35/2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  dan  UU  11/2012 tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  atau SPPA,  perlu  adanya  satu  UU  baru  yang dapat merangkum dan secara komprehansif menjangkau semua aspek perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebijakan pidana tindakan kebiri kimia pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia?
2. Bagaimana  kebijakan  tentang  pe- mulihan  dan  perlindungan  hak-hak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimanakah  tindakan  kebiri  kimia bagi  pelaku  kejahatan  seksual  be- rulang  pada  anak  ditinjau  dari Perspektif Hak Asasi Manusia?
Bisa  Jadi  Efek  Jera  Dan  Kritik  Soal  Perlindungan Korban,‖
Kompas.Com, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/0851 3071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera- dan-kritik-soal-perlindungan?page=all.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  hukum  normatif 5 .  Penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum doktrinal  atau  bisa  disebut  juga  sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena  penelitian  ini  dilakukan  atau ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain 6 .  Pendekatan  masalah  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep- tual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), yang dimaksud sebagai ‗ statute ‘ berupa  legislasi  dan  regulasi,  serta  mencari dan  menemukan  kerangka  hukum,  yang bertujuan  untuk  menentukan  sanksi  pidana dan  denda,  serta  konflik  norma  dan  jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi.
Pendekatan peraturan perundang- undangan adalah pendekatan dengan menggunakan  legislasi  dan  regulasi.  Objek kajian  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ),  yaitu  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  dengan mempelajari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu  hukum,
5 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004).
6 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2007).
penulis  akan  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi 7 .  Bahan  hukum  yang  penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dalam bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier. Bahan  hukum  dan  bahan  penelitian  primer itu  penulis  padukan  dengan  bahan  hukum yang  penulis  dapatkan  seperti  rancangan undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  atau pendapat pakar hukum, agar hasil penelitian yang  dihasilkan  berimbang,  dapat  diper- tanggungjawabkan dan dapat diaplikasikan.

## PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Kebiri Kimia
Kebiri pada pria adalah suatu prosedur di  mana  seseorang  akan  kehilangan  fungsi testisnya,  sehingga  mereka  kehilangan libido  dan  mandul.  Pengebirian  memiliki dua  jenis  prosedur  yang  berbeda,  yaitu dengan  pembedahan  dan  proses  kimia. Dalam  pengebirian  bedah,  atau  pem- bedahan  testis,  efek  yang  ditimbulkan adalah  permanen.  Namun,  dalam  pe- ngebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara  berkala  untuk  mengurangi  kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang 8 .
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
8 Liliana  Listiawatie  and  I.  Dewa  Made  Suartha., ―Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku
Kebiri  kimia  bekerja  mempercepat metabolisme  testosteron  alami,  mengubah efek  hormon  dalam  tubuh,  dan  mem- pengaruhi  pelepasan  kelenjar  pituari  dari hormon prekusor untuk produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah medroxyprogesterone  acetate (MPA)  dan cyproterone  acetate .  Obat  tersebut  dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada  pria,  menurunkan  gairah  seks,  serta mengurangi  kemampuan  mereka  untuk dirangsang  secara  seksual.  Kali  pertama yang  mengusulkan  pemberatan  pidana  bagi pelaku  kejahatan  seksual  anak  lewat  kebiri kimia,  secara resmi  ke publik  adalah  KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015.  Ketua  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  menyatakan  hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang  tepat  bagi  paedofil  atau  pelaku kekerasan seksual pada anak. Sudah banyak negara  yang  menetapkan  hukuman  kebiri kimia  ini.  Menurutnya,  Jerman,  Korea Selatan,  dan  Rusia  adalah  beberapa  negara di  dunia  yang  menerapkan  hukuman tersebut 9 .  Adapun  alasan  KPAI  menjus-
Kejahatan  Seksual  Terhadap  Anak  Dibawah Umur,‖ Kertha Wicara 6 (2017): 1–15.
9 Asrorun  Niam  Sholeh,  ―KPAI:  Suntik  Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil,‖ Regional Kompas, 2014, https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918 569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paed ofil.
tifikasi  kebiri  kimia,  karena  berbagai alasan, antara lain sebagai berikut:
a. Norma  yang  ada  belum  memberikan efek  jera  dan  efek  cegah.  Sebagian pelaku  kejahatan  seksual,  berpotensi terus  mengulangi  perbuatannya,  tak takut  penjara,  tak  iba  pada  korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan  ―mata  rantai  dan  anak pinak‖  ini  menjadi  masalah  karena korban  berpotensi  melakukan  kejahatan seksual  di  kemudian  hari  korban  masif dan  berguguran,  bukan  hanya  cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.
b. Pelaku  kejahatan  seksual  tak  semua dapat  diintervensi  dengan  penyadaran dan  jalur  pemasyarakatan:  sebagian pelaku ―orang sakit‖.
c. Tafsir  HAM  seringkali  berfokus  pada pelaku  namun  melupakan  hak  korban dan para calon korban.
d. Beberapa  negara  lain  telah  melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat  pembalasan  namun  bersifat pencegahan  dan  penjeraan  agar  tak mengulangi perbuatannya.
Di  Indonesia,  hukum  kebiri  kimia sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  17/ 2016,  tentang  Penetapan  Perppu  No.  1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  23/2002  Tentang Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang- Undang.  Pelaku kejahatan  seksual  terhadap anak dikualifikasikan sebagai graviora
delicta atau  kejahatan  serius  yang  kejam.
Anak  sangat  rentan  menjadi  korban kejahatan  dan  oleh  sebab  itu  harus diberikan  perlindungan.  Sedangkan  secara khusus  dalam  lingkungan  gereja,  kejahatan seksual  terhadap  anak  memang  dipandang sebagai graviora delicta dan menjadi perhatian khusus bagi gereja 10 .
Peraturan Pemerintah 70/ 2020
diterbitkan berdasarkan Pasal 81A Ayat (4) dan  Pasal  82A  Ayat  (3)  UU  No.  17  Tahun 2016  tentang  Perppu  No.  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menjadi  Undang-Undang.  ―Memutuskan Peraturan  Pemerintah  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,
Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak‖. Peraturan Pemerintah 70/ 2020 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak, dalam  Pasal  2  diatur  tindakan  kimia  bagi predator  seksual.  Tindakan  kimia  yang  di- maksud  yakni  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap  pelaku  persetubuhan  berdasarkan
10 Agustinus Tri Edy Warsono, ―Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia,‖
Lumen  Veritatis:  Jurnal  Filsafat  Dan  Teologi 10, no. 2 (2020): 165–80.
putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Kemudian  dalam  ayat  (2)  dijelaskan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik  dan  rehabilitasi  juga  dikenakan terhadap pelaku perbuatan cabul berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  ―Pelaksanaan putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  dilaksanakan atas  perintah  jaksa  setelah  berkoordinasi dengan  kementerian  yang  menyelenggara- kan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,  kementerian  yang  menyeleng- garakan  urusan  pemerintahan  di  bidang hukum,  dan  kementerian  yang  menye- lenggarakan urusan pemerintahan di bidang social. 11
Kebijakan  menetapkan  sanksi  pidana yang  dianggap  paling  tepat/baik  untuk mencapai tujuan, atau setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan  pemilihan  berbagai  alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif  untuk  memperoleh  pidana  mana yang  dianggap  paling  tepat,  paling  efektif, paling  patut  serta  paling  baik,  merupakan masalah  yang  tidak  mudah.  Dilihat  dari sudut  politik  kriminal,  maka  tidak  ter- kendalikannya  perkembangan  kriminalitas
11 Ariedwi  Satrio,  ―Jokowi  Teken  PP  Nomor  70 Tahun  2020,  Predator  Seksual  Dihukum  Kebiri,‖ INews, 2021, https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken- pp-nomor-70-tahun-2020-predator-seksual- dihukum-kebiri.
yang  semakin  meningkat,  hal  ini  justru dapat  disebabkan  oleh  tidak  tepatnya  jenis sanksi pidana yang ditetapkan.
Hukum  sebagai  lembaga  yang  saling berkaitan  dengan  sektor-sektor  kehidupan lain  dalam  masyarakat  memiliki  suatu  segi bahwa  ia  harus  senantiasa  melakukan penyesuaian  terhadap  tujuan-tujuan  yang ingin  dicapai  oleh  masyarakatnya.  Dalam dinamika  yang  demikian  politik  hukum memberikan pemikiran terhadap ius constituendum ( iure  constituendo ),  hukum yang  seharusnya  berlaku,  dengan  me- ngajukan  pertanyaan  seperti:  tujuan  apakah yang  hendak  dicapai  dengan  sistem  hukum yang  ada,  cara-cara  apakah  dan  yang manakah  yang  terbaik  untuk  mencapai tujuan  tersebut,  kapankah  hukum  itu  perlu diubah dan bagaimana sebaiknya perubahan tersebut,  dapatkah  dirumuskan  suatu  pola yang  mapan  untuk  memutuskan  bagaimana proses  pemilihan  tujuan  dan  cara-cara mencapai tujuan tersebut. 12
Asas  hukum  adalah  konsepsi  dasar, norma  etis  dan  prinsip-prinsip  dasar penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana penanggulangan  kejahatan.  Terdapat  3 (tiga) asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan  pembentuk  undang-undang dalam  menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai tindak  pidana  beserta  ancaman  sanksi
12 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1991).
pidananya 13 .  Pertama,  asas  legalitas.  Asas yang  esensinya  terdapat  dalam  ungkapan nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali (von  Feurbach),  maknanya  bahwa ―tidak  ada  suatu  perbuatan  yang  dapat dipidana  kecuali  atas  peraturan  perundang- undangan  pidana  yang  sudah  ada  sebelum perbuatan  itu  dilakukan‖.  Asas  legalitas adalah  asas  yang  paling  penting  dalam hukum  pidana,  khususnya  asas  pokok dalam penetapan kriminalisasi. Kedua, asas subsidiaritas.  Hukum  pidana  harus  di- tempatkan  sebagai ultimum  remedium (senjata  pamungkas)  dalam  penanggula- ngan kejahatan yang menggunakan instrumen  penal,  bukan  sebagai primum remedium (senjata  utama)  untuk  mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam  kebijakan  kriminalisasi dan  dekriminalisasi  mengharuskan  adanya penyelidikan  tentang  efektivitas  pengguna- an  hukum  pidana  dalam  penanggulangan kejahatan  atau  perbuatan-perbuatan  yang merugikan masyarakat. Ketiga, asas persamaan/kesamaan.  Kesamaan  adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhana- an  serta  kejelasan  itu  akan  menimbulkan ketertiban.  Asas  kesamaan  bukanlah  per- nyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil, merupakan suatu keinginan diadakannya  sistem  hukum  pidana  yang
13 Jeremy Bentham, The Collected Works of Jeremy Bentham:  An  Introduction  to  the  Principles  of Morals  and  Legislation (Oxford:  Clarendon  Press, 1996).
lebih  jelas  dan  sederhana.  Asas  kesamaan tidaklah  hanya  suatu  dorongan  bagi  hukum pidana  yang  bersifat  adil,  tetapi  juga  untuk hukuman  pidana  yang  tepat.  Asas-asas kriminalisasi tersebut adalah asas-asas yang bersifat  kritis  normatif.  Dikatakan  kritis, oleh  karena  dia  dikemukakan  sebagai ukuran  untuk  menilai  tentang  sifat  adilnya hukum pidana dan normatif oleh karena dia mempunyai  fungsi  mengatur  terhadap kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang hukum pidana.
Istilah  kebijakan  diambil  dari  istilah policy (Inggris)  atau politiek (Belanda).
Bertolak  dari  istilah  tersebut,  maka  istilah ‗kebijakan  hukum  pidana‘  dapat  pula disebut  dengan  istilah  ‗politik  hukum pidana‘.  Politik  hukum  pidana  sering  di- kenal  dengan  berbagai  istilah  antara  lain;
‗ penal  policy’ ,  ‗ criminal  law  policy ‘,
‗ strafrechts-politiek ‘ 14 .  Peranan  legislatif meliputi  kebijakan  dasar  yang  tidak  hanya mengenai pidana  yang tepat untuk tiap-tiap tindak  pidana,  tetapi  juga  mengenai  tipe pidana  yang  disediakan  untuk  kekuasaan pidana  lainnya  di  tingkat  bawah  ( the  other sentencing  authorities )  dan  kadar  yang diberikan  kepada  mereka  dalam  menetap-
14 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep  KUHP  Baru (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2011).
kan  pidana  yang  tepat  untuk  seorang pelanggar tertentu 15 .
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana ―penal‖ merupakan  ― penal  policy ‖  atau  ― penal  law enforcement  policy ‖  yang  fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yakni,  tahap  formulasi  (kebijakan  legis- latif);  tahap  aplikasi  (kebijakan  yudikatif/ yudisial);  dan  tahap  eksekusi  (kebijakan eksekutif/ administratif).
Dengan  adanya  tahap  ―formulasi‖, maka  upaya  pencegahan  dan  penanggula- ngan  kejahatan  bukan  hanya  tugas  aparat penegak  hukum,  tetapi  juga  tugas  para pembuat  hukum  (legislatif)  dan  bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis  dari  ― penal  policy ‖.  Karena  itu, kesalahan  /kelemahan  kebijakan  legislatif merupakan  kesalahan  strategis  yang  dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penaggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi 16 . John Kaplan dalam bukunya  yang berjudul “Criminal Justice ‖, pada  bab  tentang  ― Sentencing: khususnya yang berhubungan dengan masalah ― Legislative  specification  of  penalties” antara  lain; “One  of  the  most  chaostic
15 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Semarang:  Universitas  Diponegoro, 1994).
16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan  Kejahatan (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2018).
aspects  of  the  law  relating  to  sentencing  is the condition of the penal codes themselves. It is easily demonstrable in most states that the sanction available for different offenses are  utterly  without  any  rational  basis.  This in turn is one of the significant contributors of disparity in the treatment off offenders of comparable culpability” 17 .
Mengenai  hubungan  antara  politik  dan hukum,  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa, hukum  merupakan  produk  politik.  Hukum dipandang  sebagai dependent  variable (variabel  terpengaruh),  dan  politik  sebagai independent variable (variabel ber- pengaruh).  Dengan  asumsi  yang  demikian itu,  Mahfud  MD  merumuskan  politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah,  mencakup  pula  pengertian tentang  bagaimana  politik  mempengaruhi hukum  dengan  cara  melihat  konfigurasi kekuatan  yang  ada  di  belakang  pembuatan dan  penegakan  hukum  itu.  Disini  hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal- pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang  sebagai  sub  sistem  yang  dalam kenyataan  bukan  tidak  mungkin  sangat ditentukan oleh politik, baik dalam
perumusan materi  dan  pasal-pasalnya
17 Muladi and Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT Alumni, 2010).
maupun dalam implementasi dan penegakannya 18 .
Istilah  kebijakan  hukum  pidana  dapat pula  disebut  dengan  istilah  politik  hukum pidana  atau  dengan  istilah  yang  lain  yaitu penal  policy atau criminal  law  policy atau strafrechpolitiek. Dalam  konteks  kebijakan hukum pidana (penal policy) menurut Marc Ancel, penal policy adalah: "Both a science and  art,  of  which  the  practical  purposes ultimatly  are  to  anable  the  positive  rules better formulated and to guide not only the legislator  who  has  to  draff  criminal subtites,  but  the  court  by  which  they  are applied and the prison administation which gives practical effect to the court’ decision 19 .  Sementara  itu,  menurut  A.  Murder strafrechts  politiek ,  adalah  garis  kebijakan untuk menentukan; seberapa jauh ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku perlu  diubah  dan  diperbaharui;  apa  yang dapat  diperbuat  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana;  cara  bagaimana  penyidikan, penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan pidana harus dilaksanakan 20 .
Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan  A.  Mulder,  menurut  Sudarto penal policy dapat  diartikan  sebagai  usaha
18 Mohammad  Mahfud  Mahmodin, Politik  Hukum Di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998).
19 Marc Ancel, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems. (London: Psychology Press, 1998).
20 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan  Dan  Pengembangan  Hukum  Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
mewujudkan peraturan perundang- undangan  pidana  yang  sesuai  dengan keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu  dan untuk  masa-masa  yang  akan  datang. Sudarto juga menyatakan "bahwa menjalankan  politik  (kebijakan)  hukum pidana  juga  berarti  mengadakan  pemilihan untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan pidana  yang  paling  baik  dalam  arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna 21 .
Esensi  teori  kebijakan  pidana  yang dikemukakan  Marc  Ancel,  A.  Mulder  dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya  ruang  lingkup  dari  kebijakan hukum  pidana (penal  policy) ,  yang  secara sistematis  meliputi tahapan  kebijakan legislatif  (formulasi),  kebijakan  yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).  Melakukan  pencegahan  tindak pidana  adalah  jauh  lebih  baik  dari  pada memberantas.  Mencegah  atau  tindakan preventif,  dalam  Webster‘s  New  American Dictionary disebutkan: “prevent  to  stop from  beeing  done  or  coming  to  pass;  to hinder, obstruct; selanjutnya prevention the act  of  hindering  or  obstruction” .  Dengan demikian  arti  kata  atau  makna  pencegahan atau  prevensi  adalah  membuat  rintangan, untuk itu diperlukan penahan yang saksama terhadap  faktor-faktor  yang  mengakibatkan timbulnya  kejahatan  atau  hal-hal  yang
21 Sudarto, Hukum  Pidana  Dan  Perkembangan Masyarakat,  Kajian  Terhadap  Pembaharuan Hukum Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1993).
mendukung  atau  mempengaruhi  terjadinya kejahatan 22 .
Sejalan  dengan  itu,  Simons  pernah juga  menegaskan  bahwa  jelajah  dari  Ilmu Hukum  Pidana  tidak  hanya  membatasi  diri pada  persoalan  bagaimana  menggunakan hukum 23 . Di sisi lain, Ilmu Hukum Pidana juga  memiliki  tujuan  untuk  mengkaji persoalan  yang  terkait  dengan  pembuatan hukum  pidana.  Hal  inilah  yang  dikenal dengan  kebijakan  formulasi  atau  kebijakan legislasi. Selengkapnya Simons me- ngungkapkan sebagai berikut: Ilmu pengetahuan  hukum  pidana  itu  tidaklah boleh  membatasi  diri  pada  tugas  yang sempit  bidang  penyelidikannya  tidaklah hanya  terbatas  pada  hukum  yang  sedang berlaku,  melainkan  juga  pada  hukum  yang akan  dibentuk.  Dalam  konteks  demikian Barda  Nawawi  Arief  menggariskan  bahwa kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  juga merupakan bagian dari politik kriminal atau criminal policy .
B. Pemulihan  dan  Perlindungan  Hak-

## Hak Korban Kekerasan Seksual
Kekerasan  seksual  pada  anak  merupa- kan  kejahatan  luar  biasa.  Namun,  kebiri kimia,  seperti  yang  dipaparkan  dalam Perppu  No.  1  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  23  Tahun
22 Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan (Jakarta: Djambatan, 2001).
23 Simons, Kitab  Pelajaran  Hukum  Pidana (Bandung: Pionir Jaya, 1992).
2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  tidak menjamin hilangnya hasrat perilaku kekerasan seksual. Hal itu merupakan fatwa Majelis  Kehormatan  dan  Etik  Kedokteran No.  1  Tahun  2016  tentang  Kebiri  Kimia. Selain  itu,  keputusan  itu  juga  berdasarkan Sumpah  Dokter dan  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia.  Menurut  pendapat  dari  ahli spesialis  kesehatan  jiwa  Dharmawan  A. Purnama, pedofilia adalah gangguan seksual  yang  menyebabkan  hasrat  seksual menyimpang  jadi  tertarik  pada  anak  di bawah  usia  13  tahun.  Ada  pedofilia  yang bawaan.  Jadi  dari  kecil  pelaku stuck cenderung  suka  sama  anak  kecil.  Hal  ini bisa  dikarenakan  trauma,  misalnya,  karena dominasi  pasangannya.  Pedofil  tidak  selalu homoseksual, bisa saja heteroseksual.
Dampak  pedofilia  pada  psikologis korban  tak  boleh  disepelekan.  Korban pedofilia  atau  anak-anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  dapat  me- nanggung  beban  gangguan  psikologis, antara  lain  trauma  sampai  perubahan perilaku  seksual.  Anak-anak  bisa  trauma, atau  bisa  menikmati,  kalau  menikmati, nanti perilaku seksual korban bisa berubah. Proses pemulihan agar sembuh dari dampak pedofilia membutuhkan waktu yang bahkan bisa  jadi  lebih  lama  ketimbang  hukuman
yang  diberikan  kepada  pelaku  pedofilia tersebut 24 .
Dalam  Peraturan  Pemerintah  70/2020 diatur  berbagai  cara  mengenai  pelaksanaan tindakan  kebiri  kimia,  pemasangan  alat pendeteksi  elektronik,  rehabilitas,  dan pengumuman  identitas  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak. Salah satunya adalah Pasal  5  yang  menyebutkan:  Tindakan Kebiri  Kimia  dikenakan  untuk  jangka waktu  paling  lama  dua  tahun.  Tindakan kebiri  itu  dilakukan  berdasarkan  "penilaian klinis"  yang  ada  diatur  dalam  Pasal  7 sebagai  penjabaran  dari  Pasal  6  huruf  a,  di antaranya  mengatur  soal  penilaian  aspek klinis  oleh  petugas  berkompeten,  yang meliputi  wawancara  klinis  dan  psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
Pada  Perppu  1/2016  yang  membahas tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  pemasangan chip ini bertujuan  untuk  mengetahui  keberadaan mantan narapidana. Adapun tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik  atau chip , dikenakan  pada:  (a) Pelaku  Tindak  Pidana  Perbuatan  Cabul kepada  Anak  yang  merupakan  orang  tua, wali, orang-orang yang mempunyai
24 Dharmawan A Purnama, ―Apa Arti Pedofilia Dan
Dampaknya  Pada  Korban?  Begini  Penjelasan Dokter,‖ Kompas.Com,
2021, https://health.kompas.com/read/2021/09/12/190100 568/apa-arti-pedofilia-dan-dampaknya-pada- korban-begini-penjelasan-dokter?page=all.
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat  yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan  oleh  lebih  dari  1  orang  secara bersama-sama. (b) Pelaku yang sebelumnya pernah  dipidana  karena  melakukan  Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan/atau Tindak  Pidana  Perbuatan  Cabul  kepada Anak.  (c)  Pelaku  Tindak  Pidana  Per- setubuhan  kepada  Anak  dan/atau  Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak  yang menimbulkan  korban  lebih  dari  1  orang, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Sedangkan tindakan kebiri  kimia diberlakukan  kepada:  (a) Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak  yang  sebelumnya  pernah  dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama. (b)  Pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan kepada  Anak  yang  menimbulkan  korban lebih  dari  1  orang,  mengakibatkan  luka berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
Tindakan  pemasangan chip dan  kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama  2  tahun  dan  dilaksanakan  setelah terpidana  menjalani  pidana  pokok.  Menge- nai  pelaksanaan  pemasangan chip dan kebiri  kimia  disertai  rehabilitasinya  di bawah pengawasan berkala oleh kementeri- an  yang  menyelenggarakan  urusan  pe-
merintahan  di  bidang  hukum,  sosial,  dan kesehatan.  Masalah  Perlindungan  Hak-Hak keadilan,  Wirjono  Prodjodikoro  menyata- kan  bahwa,  tujuan  hukum  pidana  ialah untuk  memenuhi  rasa  keadilan 25 .  Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:
a. Untuk  menakuti-nakuti  orang  jangan sampai  melakukan  kejahatan,  baik secara  menakuti-nakuti  orang  banyak ( generale  preventie ),  maupun  secara menakutinakuti  orang  tertentu  yang sudah  menjalankan  kejahatan,  agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi ( speciale preventie ), atau
b. Untuk  mendidik,  atau  memperbaiki orang-orang  yang  sudah  menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi  orang  yang  baik  tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Bassiouni  berpendapat,  bahwa  tujuan- tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  hukum pidana  pada  umumnya  terwujud  dalam kepentingan-kepentingan  sosial  yang  patut dilindungi seperti:
a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
b. Perlindungan  warga  masyarakat  dari kejahatan,  kerugian  atau  bahaya  yang tidak  dapat  dibenarkan,  yang  dilakukan oleh orang lain;
c. Memasyarakatkan  kembali  ( resosia- lisasi ) para pelanggar hukum;
25 Wirjono  Prodjodikoro, Asas  Asas  Hukum  Pidana (Bandung: Eresco, 1981).
d. Memelihara atau mempertahankan integritas  pandangan-pandangan  dasar tertentu  mengenai  keadilan  sosial, martabat  kemanusian,  dan  keadilan individu.
Merujuk pendapat kedua pakar di atas, dapat  penulis  simpulkan  bahwa  tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk menjaga  ketertiban  dan  keamanan  dalam masyarakat  dan  secara  khusus  untuk melidungi kepentingan individu dari berbagai  jenis perbuatan  jahat  serta memberi efek jera kepada pelanggar hukum agar  tidak  mengulangi  melakukan  ke- jahatan 26 .  Pemidanaan  mempunyai  bebe- rapa  tujuan  yang  bisa  diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori  tentang  tujuan  pemidanaan  yang berkisar  pada  perbedaan  hakekat  ide  dasar tentang  pemidanaan  dapat  dilihat  dari beberapa pandangan berikut, antara lain:
Pendapat  dari  Herbert  L.  Packer  yang menyatakan  bahwa  ada  dua  teori  tujuan pemidanaan yang berbeda satu sama lain 27 , yaitu,  teori  retributive (retributive  theory) dan  teori utilitarian  (utilitarian  theory) .
Teori  retributif  mengandaikan  pemidanaan sebagai  ganjaran  negatif  terhadap  perilaku menyimpang  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat
26 Muladi  and  Arief, Teori-Teori  Dan  Kebijakan Pidana .
27 Herbert  L.  Packer, The  Limits  of  the  Criminal Sanction (California:  Standford  University  Press, 1968).
pemindanaan  hanya  sebagai  pembalasan terhadap  kesalahan  yang  dilakukan  atas dasar  tanggung  jawab  moralnya  masing- masing.  Pandangan  ini  dikatakan  bersifat melihat ke belakang (backward-looking) . Sedangkan  teori utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya,  di  mana  yang  dilihat  adalah situasi  atau  keadaan  yang  ingin  dihasilkan dengan  dijatuhkannya  pidana  itu.  Di  satu pihak,  pemidanaan  dimaksudkan  untuk memperbaiki  sikap  atau  tingkah  laku terpidana  dan  di  pihak  lain  pemidanaan  itu juga  dimaksudkan  untuk  mencegah  orang lain  dari  kemungkinan  melakukan  per- buatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan  berorientasi  ke  depan (forward- looking) dan  mempunyai  sifat  pencegahan ( detterence ).
Menurut pendapat Muladi; bahwa teori tujuan  pemidanaan  dapat  dibagi  menjadi  3 kelompok sebagai berikut 28 :
a. Teori  absolut (retributif) memandang bahwa  pemidanaan  merupakan  pem- balasan  atas  kesalahan  yang  telah dilakukan  sehingga  berorientasi  pada perbuatan  dan  terletak  pada  terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan  bahwa  sanksi  dalam hukum  pidana  dijatuhkan  semata-mata karena  orang  telah  melakukan  sesuatu kejahatan yang merupakan akibat
28 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: PT Alumni, 2002).
mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu pembalasan kepada orang yang melakukan  kejahatan  sehingga  sanksi bertujuan  untuk  memuaskan  tuntutan keadilan.
b. Teori  teleologis  (tujuan)  memandang bahwa  pemidanaan  bukan  sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana  mencapai  tujuan  yang  ber- manfaat  untuk  melindungi  masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
Sanksi  ditekankan  pada  tujuannya, yakni untuk  mencegah agar orang tidak melakukan  kejahatan,  maka  bukan bertujuan  untuk  pemuasan  absolut  atas keadilan.
c. Teori retributif-teleologis (teori integratif)  memandang  bahwa  tujuan pemidanaan  bersifat  plural.  Hal  itu karena  teori  ini  menggabungkan  antara prinsip-prinsip  teleologis  (tujuan)  dan retributif  sebagai  satu  kesatuan.  Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung  karakter  retributif  sejauh pemidanaan  dilihat  sebagai  suatu  kritik moral  dalam  menjawab  tindakan  yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak  pada  ide  bahwa  tujuan  kritik moral  tersebut  ialah  suatu  reformasi atau  perubahan  perilaku  terpidana dikemudian  hari.  Pandangan  teori  ini menganjurkan  adanya  kemungkinan untuk  mengadakan  artikulasi  terhadap teori  pemidanaan  yang  mengintegrasi-
kan beberapa fungsi sekaligus retribution yang  bersifat utilitarian , dimana  pencegahan  dan  sekaligus rehabilitasi  yang  kesemuanya  dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu  rencana  pemidanaan.  Karena tujuannya  bersifat  integratif,  maka perangkat  tujuan  pemidanaan  adalah pencegahan  umum  dan  khusus,  per- lindungan masyarakat, memelihara soli- daritas  masyarakat,  dan  pengimbalan/ pengimbangan
Dalam perkembangannya, teori pemidanaan  yang  bertujuan  rehabilitasi, mendapat  kritik  keras  karena  didasarkan pada  keyakinan  bahwa  tujuan  rehabilitasi tidak  dapat  berjalan/berhasil.  Sekitar  tahun 1970  terdengar  tekanan-tekanan  bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil  serta indeterminate  sentence tidak diberikan  dengan  tepat  tanpa  garis-garis pedoman 29 .  Terhadap  tekanan  atas  tujuan rehabilitasi  tersebut,  lalu  lahir  ―Model Keadilan‖ sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan  yang  dikemukakan  oleh  Sue Titus  Reid.  Model  keadilan  dikenal  juga dengan  pendekatan  keadilan  atau  model ganjaran  setimpal (just  desert  model) yang didasarkan  pada  dua  teori  tentang  tujuan pemidanaan  yaitu  pencegahan (prevention) dan  retribusi (retribution) .  Dasar  retribusi
29 Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track  System  Dan Implementasinya (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2003).
dalam just  desert  model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan  yang  telah  dilakukan- nya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan  lagi  dan  mencegah  orang-orang lain melakukan kejahatan 30 .
Di  Indonesia,  upaya  penghapusan kekerasan  seksual  harus  dilihat  dari  dua perspektif,  yakni  sebagai  hukum  pidana khusus dan secara sosiologis. Dalam hukum pidana  khusus,  kekerasan  seksual  termasuk hukum  pidana  khusus  internal,  yaitu undang-undang  pidana.  Hukum  pidana khusus  internal  ini  dikedepankan  sebagai sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan dengan sanksi pidana akumulasi.
Korban  kekerasan  seksual  hampir selalu  anak  dan  perempuan.  Selain  itu, banyak  modus  operansi  tak  tercakup  di KUHP  dan  UU  lain  dan  yang  sangat memprihatinkan  sekali  adalah,  korban seakan  menjadi  tersangka,  mengalami stereotipe  gender,  bahkan  viktimisasi.  Hal- hal  ini  membutuhkan  penanggulangan khusus, komprehensif, bukan hanya penindakan, tapi pencegahan, hingga rehabilitasi.  Adapun  tujuh  tindak  pidana kekerasan  seksual  telah  masuk  di  UU 12/2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
30 Sue  Titus  Reid, Criminal  Justice,  Procedur  and Issues (New  York:  West  Publising  Company, 1987).
Seksual/TPKS. Lima substansi baru mengenai  jenis  tindak  pidana  kekerasan seksual  yang  diusulkan  DPR  adalah  pe- lecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik,  pemaksaan  kontrasepsi,  pemaksaan sterilisasi,  dan  penyiksaan  seksual.  Adapun pemerintah  menambahkan  dua  pasal  tindak pidana  kekerasan  seksual  dalam  bentuk: perbudakan  seksual  dan  perkawinan  paksa. Tujuh jenis kekerasan tersebut belum diatur dalam  undang-undang  yang  lain 31 .  Tindak pidana  yang  diatur  sebagai  delik  yang dikualifikasi.  Supaya  polisi  dan  jaksa  tidak bingung  dalam  penegakan  hukum.  Tidak perlu  definisi,  tetapi  langsung  masuk kedalam  unsur  pasal  dalam  melindungi korban sampai di tahap pemberian kompensasi.  UU  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual/TPKS  diharapkan  akan  menjadi paradigma  hukum  modern  yang  berorien- tasi keadilan korektif dan restoratif 32 .
Pengaturan  Perppu  No.  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  17 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak. UU  No.  17  Tahun  2016  yang  merupakan
31 Edward  Omar  Sharif  Hiariej,  ―Wamenkumham Sebut  Ada  7  Bentuk  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Di  RUU  TPKS,‖  Kompas.Com,  2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/1550 3401/wamenkumham-sebut-ada-7-bentuk-tindak- pidana-kekerasan-seksual-di-ruu-tpks.
32 Guruh  Tio  Ibipurwo,  Yusuf  Adi  Wibowo,  and Joko Setiawan, ―Pencegahan Pengulangan
Kekerasan  Seksual  Melalui  Rehabilitasi  Pelaku Dalam  Perspektif  Keadilan  Restoratif,‖ Jurnal Hukum Respublica 21, no. 2 (2022): 155–78.
dasar pemberlakukan hukum kebiri, dan PP No.  70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  kekerasan  Seksual  terhadap  Anak, untuk dapat ―ditinjau ulang‖ dan mengembalikan  pada  pemberatan  sanksi penjara  dan  denda  karena  tujuan  dari pemidanaan  itu  sendiri  adalah Pemidanaan tidak  dimaksudkan  untuk  merendahkan martabat  manusia  dan  untuk  pembaruan hukum  pidana  tetap  berkisar  kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan adalah kasih sayang terhadap sesama.‖

## C. Aspek  Hak  Asasi  Manusia  Tentang Kebiri Kimia
Pemberian/penjatuhan  hukuman  tam- bahan  dengan  pengebirian  baik  kimiawi maupun  dengan  operasi  medis  dapat dikualifikasi  sebagai  pelanggaran  hak  atas persetujuan  tindakan  medis  ( the right  to informed  consent )  dan  hak  perlindungan atas  integritas  fisik  dan  mental  seseorang ( the  protection  of  the  physical  and  mental integrity  of  the  person ).  Dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28  G  Ayat  (2) menyatakan  bahwa:  ―Setiap  orang  berhak untuk  bebas  dari  penyiksaan dan  perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka politik dari negara lain‖.
Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  hukuman lain  yang  keji,  tidak  manusiawi  dan merendahkan  Martabat  Manusia  melalui UU  No.  5  Tahun  1998.  Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (UU  HAM)  adalah  penghormatan kepada  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan Tuhan  Yang  Masa  Esa  yang  mengemban tugas  mengelola  dan  memelihara  alam semesta  dengan  penuh  ketaqwaan  dan penuh  tanggung  jawab  untuk  kesejahteraan umat  manusia,  oleh  pencipta-Nya  di- anugerahi  hak  asasi  untuk  menjamin keberadaan  harkat  dan  martabat  kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
Hak  Asasi  Manusia  dalam  UU  No.  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal  dan  langgeng,  oleh  karena  itu harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan, dan  tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi,  atau dirampas  oleh  siapapun.  Selain  hak  asasi, manusia  juga  mempunyai  kewajiban  dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan  terhadap  masyarakat  secara  keseluru- han dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan  hukum  untuk  menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal
tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  serta berbagai  instrumen  internasional  lainnya mengenai  hak  asasi  manusia  yang  telah diterima  oleh  negara  Republik  Indonesia. Dasar  pemikiran  pembentukan  Undang- Undang  39/  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (UU HAM) adalah:
a. Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  pencipta alam semesta dengan segala isinya;
b. pada  dasarnya,  manusia  dianugerahi jiwa,  bentuk,  struktur,  kemampuan, kemauan  serta  berbagai  kemudahan oleh  Penciptanya,  untuk  menjamin kelanjutan hidupnya;
c. untuk  melindungi,  mempertahankan, dan  meningkatkan  martabat  manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak  asasi  manusia,  karena  tanpa  hal tersebut  manusia  akan  kehilangan  sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong  manusia  menjadi  serigala bagi  manusia  lainnya  (homo  homini lupus);
d. karena  manusia  merupakan  makhluk sosial,  maka  hak  asasi  manusia  yang satu  dibatasi  oleh  hak  asasi  manusia yang  lain,  sehingga  kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan  oleh  siapapun  dan  dalam keadaan apapun;
f. setiap  hak  asasi  manusia  mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi
manusia  orang  lain,  sehingga  di  dalam hak  asasi  manusia  terdapat  kewajiban dasar;
g. hak  asasi  manusia  harus  benar-benar dihormati,  dilindungi,  dan  ditegakkan, dan  untuk  itu  pemerintah,  aparatur negara,  dan  pejabat  publik  lainnya mempunyai  kewajiban  dan  tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
Diskriminasi adalah setiap pem- batasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang langsung  ataupun  tak  langsung  didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa,  keyakinan  politik,  yang  berakibat pengurangan,  penyimpangan  atau  peng- hapusan  pengakuan,  pelaksanaan  atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik individual  maupun  kolektif  dalam  bidang politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Penyiksaan  adalah  setiap  perbuatan yang  dilakukan  dengan  sengaja,  sehingga menimbulkan  rasa  sakit  atau  penderitaan yang  hebat,  baik  jasmasi  maupun  rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan  atau  keterangan  dari  seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya  atas  suatu  perbuatan  yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan
oleh  seseorang  atau  orang  ketiga,  atau untuk  suatu  alasan  yang  didasarkan  pada setiap  bentuk  diskriminasi,  apabila  rasa sakit  atau  penderitaan  tersebut  ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau  sepengetahuan  siapapun  dan  atau pejabat publik.
Kebiri  kimia  adalah  penyuntikan  zat anti  testosteron  ke  tubuh  pria  untuk menurunkan  kadar  hormon  testosteron, yang  sebagian  besar  diproduksi lydig di dalam  buah  zakar.  Testosteron  adalah hormon  yang  berperan  dalam  beragam fungsi,  salah  satunya  fungsi  seksual. Artinya,  zat  kimia  yang  dimasukkan  ke dalam  tubuh  itu  akan  mengurangi  bahkan menghilangkan  libido  atau  hasrat  seksual. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah, termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.  Adapun  yang  dimaksud dengan  kebiri  kimia  merupakan  tindakan memasukkan  bahan  kimia  antiandrogen, baik  melalui  pil  atau  suntikan  ke  dalam tubuh. Jika dikaitkan oleh pelaku kejahatan seksual,  hukuman  kebiri  kimia  untuk memperlemah  hormon  testosteron.  Bahan kimia  yang  dimasukkan  dalam  tubuh  akan menimbulkan  efek  samping  obat  untuk memengaruhi pada sistem tubuh 33 .
33 Nuzul  Qur‘aini  Mardiya,  ―Penerapan  Hukuman Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual,‖
Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017): 213–33.
Menurut  Wakil  Ketua  Pengurus  Pusat Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), Eka Viora fungsi hormon  sekunder  laki-lakinya  akan  hilang setelah  disuntikkan  kebiri  kimia  tersebut. Di antaranya akan berpengaruh pada fungsi hormon  sekunder  laki-lakinya  akan  jadi hilang.  Dia  akan  jadi  seperti  perempuan. Kalau  waria  senang  biasanya  karena  akan muncul  sifat-sifat  perempuannya,  misalnya payudara bisa membesar, tapi tulang mudah keropos.  Hal  tersebut  dapat  dikategorikan sama  dengan  pembunuhan.  Kejahatan seksual  tidak  hanya  dimotori  oleh  hasrat seksual  tetapi  juga  pemikiran  yang  kotor. dapat  diwujudkan  melalui  edukasi  seksual sejak dini. Selain mengajarkan penghargaan utuh  atas  tubuh,  edukasi  merupakan  hal yang  sangat  berguna  bagi  anak-anak  agar tidak  dikelabui  oleh  orang  dewasa  yang hendak bertindak asusila, bahwa masyarakat  Indonesia  masih  memandang tabu edukasi seperti ini 34 .
Undang-Undang perlidungan anak telah  mengatur  mengenai  sanksi  terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini  di  atur  dalam  Pasal  80-82  UU  No.  35 Tahun  2014  memberikan  sanksi  hukum
34 Monica,  Made  Sugi  Hartono,  and  Ni  Putu  Rai Yuliartini,  ―Sanksi  Kebiri  Kimia  Dalam  Tindak Pidana  Pencabulan  Anak  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan  Dan  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia (HAM),‖ Jurnal  Komunitas  Yustisia 4,  no.  2 (2021): 564–75.
terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  yang diantaranya  adalah  pidana  penjara,  dan denda,  namun  tidak  mengatur  tentang hukuman  kebiri.  Lahirnya  Perppu  1/2016, merupakan  desakan  dari  masyarakat  untuk memberikan  sanksi  tegas  kepada  pelaku kejahatan seksual terhadap anak oleh orang dewasa 35 .
Menurut kesimpulan penulis bahwa PP No.  70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  kekerasan  Seksual  terhadap  Anak, hanya  fokus  pada  satu  unsur,  yakni penindakan pelaku. Sementara itu, berdasarkan  UU  12/2022  tentang  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual/TPKS  terdapat enam  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam upaya  penghapusan  kekerasan  seksual, meliputi  pencegahan,  penanganan,  per- lindungan,  pemulihan  korban,  penindakan pelaku,  dan  pengawasan.  Artinya,  PP  No. 70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  kekerasan  Seksual  terhadap  Anak, hanya  memenuhi  satu  dari  enam  unsur upaya penghapusan kekerasan seksual.
35 Jamaluddin  et  al.,  ―Hukuman  Kebiri  Kimia  Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2016,‖ USU  Law  Journal 7,  no.  6  (2019): 84–92.
Di  Indonesia,  upaya  penghapusan kekerasan  seksual  harus  dilihat  dari  dua perspektif,  yakni  sebagai  hukum  pidana khusus dan secara sosiologis. Dalam hukum pidana  khusus,  kekerasan  seksual  termasuk hukum  pidana  khusus  internal,  yaitu  UU pidana.  Hukum  pidana  khusus  internal  ini dikedepankan sebagai sarana untuk menanggulangi  kejahatan  dengan  sanksi pidana akumulasi. Korban kekerasan seksual hampir selalu anak dan perempuan. Selain  itu,  banyak  modus  operansi  tak tercakup  di  KUHP  dan  UU  lain  dan  yang sangat  memprihatinkan  sekali  adalah, korban  seakan  menjadi  tersangka,  menga- lami  stereotipe  gender,  bahkan  viktimisasi. Hal-hal  ini  membutuhkan  penanggulangan khusus, komprehensif, bukan hanya penindakan, tapi pencegahan, hingga rehabilitasi.
Pengaturan  Perppu  No.  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  17 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak. UU  No.  17  Tahun  2016  yang  merupakan dasar pemberlakukan hukum kebiri, dan PP No.  70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  kekerasan  Seksual  terhadap  Anak, untuk dapat ―ditinjau ulang‖ dan mengembalikan  pada  pemberatan  sanksi
penjara  dan  denda  karena  tujuan  dari pemidanaan  itu  sendiri  adalah Pemidanaan tidak  dimaksudkan  untuk  merendahkan martabat  manusia  dan  untuk  pembaruan hukum  pidana  tetap  berkisar  kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan adalah kasih sayang terhadap sesama.

## KESIMPULAN
Demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Peruba- han  Kedua  Atas  UU  No.    23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  UU dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat ―ditinjau ulang  kembali‖  untuk  mendapatkan  suatu formulasi  pemidanaan  yang  lebih  humanis serta tidak merendahkan martabat manusia. 1. PP  No.  70  Tahun  2020  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumu- man Identitas Pelaku kekerasan Seksual terhadap  Anak,  hanya  fokus  pada  satu unsur, yakni penindakan pelaku.
Sementara  itu,  berdasarkan  UU  Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS, terdapat  enam  unsur  yang  harus dipenuhi  dalam  upaya  penghapusan kekerasan seksual, meliputi pen- cegahan,  penanganan,  perlindungan, pemulihan  korban,  penindakan  pelaku, dan  pengawasan.  Artinya,  PP  No.  70
Tahun  2020  ini  hanya  memenuhi  satu dari  enam  unsur  upaya  penghapusan kekerasan seksual.
2. Kekerasan  seksual  termasuk graviora delicta atau  kejahatan  sangat  serius.  Di
Indonesia,  upaya  penghapusan  ke- kerasan  seksual  harus  dilihat  dari  dua perspektif, yakni sebagai hukum pidana khusus  dan  secara  sosiologis.  Dalam hukum pidana khusus, kekerasan seksual  termasuk  hukum  pidana  khusus internal,  yaitu  UU  pidana.  Hukum pidana  khusus  internal  dikedepankan sebagai  sarana  untuk  menanggulangi kejahatan, sanksi pidana akumulasi atau lebih  ke pemberatan  sanksi penjara dan denda.
3. Teori  pemidanaan  yang  relevan  bagi pelaku  kejahatan  seksual,  adalah  Teori Pemidanaan  Integratif  (kemanusiaan dalam sistem Pancasila)‖ karena pidana tidak hanya diorientasikan untuk melindungi  masyarakat  dan  mem- berikan  efek  jera  serta  memperbaiki pelaku,  tetapi  harus  juga  ditujukan untuk  pemulihan  kembali  korban,    atau dengan  kata  lain  penjatuhan  pidana harus  ditujukan  pada  upaya  yang bersifat  preventif  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana  kejahatan seksual  pada  masa  mendatang,  harus pula  bersifat  represif  atau  menghukum (pemberatan  lebih  ke  pidana  pokok) dengan  tujuan  memberikan  efek  jera
serta  bersifat  rehabilitatif  dan  restoratif dengan maksud untuk pemulihan korban  akibat  dari  tindak  pidana kejahatan  seksual.  Dalam  melindungi korban  sampai  di  tahap  pemberian kompensasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ancel,  Marc. Social  Defence:  A  Modern Approach  to  Criminal  Problems.
London: Psychology Press, 1998.
Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
———. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana,  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
———. Kebijakan Legislatif Dalam
Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara . Semarang:
Universitas Diponegoro, 1994.
———. Masalah  Penegakan  Hukum  Dan Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Kejahatan .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Bentham,  Jeremy. The  Collected  Works  of Jeremy  Bentham:  An  Introduction  to the Principles of Morals and Legislation .  Oxford:  Clarendon  Press,
1996.
Ibipurwo,  Guruh  Tio,  Yusuf  Adi  Wibowo, and  Joko  Setiawan.  ―Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui  Rehabilitasi  Pelaku  Dalam
Perspektif Keadilan Restoratif.‖ Jurnal Hukum  Respublica 21,  no.  2  (2022): 155–78.
Ibrahim,  Johnny. Teori  &  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Jamaluddin,  Madiasa  Ablisar,  Marlina,  and Edy  Ikhsan.  ―Hukuman  Kebiri  Kimia
Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2016.‖ USU Law Journal 7, no.
6 (2019): 84–92.
Jayus, Jaja Ahmad. ―Pembangunan Hukum Dan  Keadilan  Harus  Sesuai  Di  Era Revolusi  Industri  4.0.‖  In The  2nd International  Conference  on  Law,
Governance and Social Justice
(ICoLGaS) . Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. ―N.‖
https://www.kemenkopmk.go.id, 2020. https://www.kemenkopmk.go.id/anak- sebagai-penentu-masa-depan- indonesia.
Listiawatie,  Liliana,  and  I.  Dewa  Made Suartha. ―Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap  Anak  Dibawah  Umur.‖
Kertha Wicara 6 (2017): 1–15.
Mahmodin,  Mohammad  Mahfud. Politik Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta:  LP3ES, 1998.
Mardiya,  Nuzul  Qur‘aini.  ―Penerapan Hukuman  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku Kekerasan Seksual.‖ Jurnal Konstitusi
14, no. 1 (2017): 213–33.
Marpaung,  Leden. Tindak  Pidana  Korupsi,
Pemberantasan Dan Pencegahan . Jakarta: Djambatan, 2001.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar
Hukum . Jakarta: Kencana, 2017.
Monica,  Made  Sugi  Hartono,  and  Ni  Putu Rai  Yuliartini.  ―Sanksi  Kebiri  Kimia Dalam  Tindak  Pidana  Pencabulan Anak  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  Tentang Perlindungan  Anak  Ditinjau  Dari Tujuan  Pemidanaan  Dan  Perspektif Hak  Asasi  Manusia  (HAM).‖ Jurnal Komunitas  Yustisia 4,  no.  2  (2021): 564–75.
Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung: PT Alumni, 2002.
Muladi,  and  Barda  Nawawi  Arief. Teori-
Teori Dan Kebijakan Pidana . Bandung: PT Alumni, 2010.
Napitupulu,  Erasmus.  ―PP  Kebiri  Kimia, Diyakini  Bisa  Jadi  Efek  Jera  Dan Kritik  Soal  Perlindungan  Korban.‖
Kompas.Com,
2020.
https://nasional.kompas.com/read/202 1/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia- diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik- soal-perlindungan?page=all.
Packer,  Herbert  L. The  Limits  of  the Criminal Sanction . California: Standford University Press, 1968. Pemerintah Indonesia. ―Peraturan Pemerintah  70/2020  Tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku
Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak.‖ Jakarta, 2020.
Prodjodikoro,  Wirjono. Asas  Asas  Hukum Pidana . Bandung: Eresco, 1981.
Purnama,  Dharmawan  A.  ―Apa  Arti
Pedofilia Dan Dampaknya Pada Korban?  Begini  Penjelasan  Dokter.‖ Kompas.Com, 2021. https://health.kompas.com/read/2021/0 9/12/190100568/apa-arti-pedofilia-
dan-dampaknya-pada-korban-begini- penjelasan-dokter?page=all.
Rahardjo,  Satjipto. Ilmu  Hukum .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1991.
Reid, Sue Titus. Criminal Justice, Procedur and Issues . New York: West Publising
Company, 1987.
Satrio, Ariedwi. ―Jokowi Teken PP Nomor 70  Tahun  2020,  Predator  Seksual Dihukum  Kebiri.‖  INews,  2021. https://www.inews.id/news/nasional/jo kowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020- predator-seksual-dihukum-kebiri.
Sholeh,  Asrorun  Niam.  ―KPAI:  Suntik
Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil.‖ Regional Kompas, 2014. https://regional.kompas.com/read/2014
/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.H ukuman.Tepat.bagi.Paedofil.
Sholehuddin. Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track System  Dan  Implementasinya .  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
Simons. Kitab  Pelajaran  Hukum  Pidana .
Bandung: Pionir Jaya, 1992.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2004. Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan  Masyarakat,  Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana . Bandung: Sinar Baru, 1993.
Warsono,  Agustinus  Tri  Edy.  ―Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran  Bagi  Gereja  Indonesia.‖
Lumen  Veritatis:  Jurnal  Filsafat  Dan Teologi 10, no. 2 (2020): 165–80.

## Perundang-undangan:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun 2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan Alat  Deteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,
dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Peraturan  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU HAM).
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 Tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban Sumber Referensi Lain:
Hiariej, Edward Omar Sharif. ―Wamenkumham Sebut Ada 7 Bentuk Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di
RUU  TPKS.‖  Kompas.Com,  2022. https://nasional.kompas.com/read/202 2/02/11/15503401/wamenkumham- sebut-ada-7-bentuk-tindak-pidana- kekerasan-seksual-di-ruu-tpks.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. ―N.‖ https://www.kemenkopmk.go.id,
2020.
https://www.kemenkopmk.go.id/anak -sebagai-penentu-masa-depan- indonesia .
Napitupulu,  Erasmus.  ―PP  Kebiri  Kimia, Diyakini  Bisa  Jadi  Efek  Jera  Dan Kritik  Soal  Perlindungan  Korban.‖
Kompas.Com, 2020.
https://nasional.kompas.com/read/202 1/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia- diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan- kritik-soal-perlindungan?page=all .
Purnama,  Dharmawan  A.  ―Apa  Arti
Pedofilia Dan Dampaknya Pada Korban?  Begini  Penjelasan  Dokter.‖ Kompas.Com, 2021. https://health.kompas.com/read/2021/0 9/12/190100568/apa-arti-pedofilia-
dan-dampaknya-pada-korban-begini- penjelasan-dokter?page=all .
Satrio, Ariedwi. ―Jokowi Teken PP Nomor 70  Tahun  2020,  Predator  Seksual Dihukum  Kebiri.‖  INews,  2021. https://www.inews.id/news/nasional/jo kowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020- predator-seksual-dihukum-kebiri.
Sholeh,  Asrorun  Niam.  ―KPAI:  Suntik Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil.‖
Regional Kompas, 2014. https://regional.kompas.com/read/2014 /05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.H
ukuman.Tepat.bagi.Paedofil.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Atikah Mardhiya Rohmy
Penulis/peneliti  dari  Universitas  Merdeka Malang.
H.  Setiyono Dekan  Fakultas  Hukum Universitas Merdeka Malang.
Arini Indah Nihayaty Penulis/peneliti dari  Universitas  Airlangga  Surabaya.  Aktif mengabdi  di  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Jawa Timur.