Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Reposisi Hukom Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh
Sulaiman Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Kehidupan manusia tidak mungkin dilepaskan dari masalah. Sebagai makhluk yang bersosialisasi, manusia harus saling berhubungan. Dalam berhubungan demikian tidak jarang muncul masalah di antara mereka.  Untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut,  manusia  juga  menyiapkan  mekanismenya.  Salah  satu wujudnya  adalah  penyelesaian  secara  adat.  Wujud  penyelesaian  secara  adat  di  Aceh  dikenal  dengan hukom suloh. Konsep hukom suloh berkaitan dengan kepentingan perdamaian dalam masyarakat. proses perdamaian  ini  dimulai  dari  penerimaan  kasus,  mengkomunikasikan  dengan  fungsionaris  adat, memutuskan kasus, serta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat disertai ritual saling maaf- memaafkan. Adanya cara menyelesaikan masalah demikian, akan membuat konflik semakin kecil dalam masyarakat. Kondisi demikian strategis bagi pengurangan risiko bencana sosial di Aceh. Atas dasar itu, hukom  suloh  harus  direposisi,  tidak  hanya  dipandang  sebagai  hukum  adat  semata,  melainkan  sarana strategi dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat.

## Kata Kunci: Bencana Sosial; Hukom Suloh; Mitigasi Bencana

## A. PENDAHULUAN
Manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri.  Hidup berkelompok  dan  bersosialisasi  membutuhkan mekanisme tertentu dalam rangka saling memenuhi kebutuhan  mereka.  Pemenuhan  berbagai kebutuhan  itu  sendiri  harus  dilakukan  dengan berhubungan  antara  manusia  yang  satu  dengan manusia lainnya.
Kehidupan  manusia  tidak  mungkin dilepaskan  dari  adanya  konflik  dalam  masyarakat. ketika  berhubungan  dengan  sesamanya,  terutama dalam  pencapaian  berbagai  kebutuhan  hidupnya, manusia berpotensi bergesek satu sama lain. Sejak
awal kehidupan manusia sudah menyadari adanya potensi  gesekan tersebut.  Makanya  dalam masyarakat  manapun  memiliki  mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan masalah di antara mereka.
Perkembangan  pengetahuan  manusia menggambarkan bahwa mekanisme tersebut pada dasarnya  merupakan  patokan-patokan  yang dipersiapkan  dalam rangka  menjalani  kehidupan manusia  secara  damai.  Patokan  itu  awalnya berlangsung begitu saja. Ketika ia sudah menguat dan  dilakukan  berulang-ulang  oleh  kelompok manusia hingga masyarakat, kemudian ia menjadi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kaedah  yang  menjelma  dalam  pola-pola  tingkah laku. 1
Fase  terbentuknya  patokan,  mula-mula seseorang  dalam  berhubungan  satu  sama  lain bertingkah  laku  dengan  cara  tertentu  dan  apabila tingkah laku itu diulang dan dianggap baik dijadikan pola tingkah laku yang selanjutnya diikuti pula oleh masyarakat yang lebih luas dan dirasakan sebagai kaidah  yang  mengandung  perintah  dan  larangan, menjadikannya sebagai suatu kebiasaan atau adat- istiadat. Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa pada  dasarnya  semua  sistem  hukum  terbangun demikian. 2
Patokan  ini  pula  yang  menyediakan  pola penyelesaian  masalah  yang  muncul  dalam kehidupan  mereka.  Pola  penyelesaian  tersebut terdapat dalam semua masyarakat termasuk yang berada  di  Indonesia.  pembagian  urusan kemasyarakat  berlangsung  bersamaan  dengan menyiapkan  mekanisme  penyelesaian  masalah yang  ditimbulkan.  Pola  dalam  masyarakat tradisional  berbeda  dengan  masyarakat  modern. Masyarakat  tradisional  memiliki  refleksi  dalam upaya  meminimalisir  dan  menyelesaikan  masalah di antara mereka.
Menurut  Teuku  Djuned,  pola  dalam masyarakat tradisional tersebut istilahnya berbeda-
1 Ali  Moertopo,  1978, Strategi  Kebudayaan,  Yayasan Proklamasi, Jakarta, hlm 21.
2 Soekanto, Kedudukan  dan  Peranan  Hukum  Adat dalam Pembangunan,  Majalah  Hukum  dan  Pembangunan, No. 5 Tahun  XV, Oktober 1985. Bandingkan Eva  Achjani  Zulfa, Keadilan  Restoratif  dan  Revitalisasi  Lembaga  Adat  di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010 (182-203), hlm. 183-184.
beda.  Umumnya  disebut  dengan  adat.  Namun Djuned  mengingatkan  bahwa  pandangan  sarjana Barat  berbeda  dengan  Timur,  dalam  hal membedakan  adat  dengan  hukum  adat.  Bagi sarjana  di  Barat,  suatu  adat  ketika  ingin  menjadi hukum adat, terdapat sejumlah proses yang harus dilalui. Sejumlah literatur menyebutkan, antara adat dan hukum adat. 3
Terlepas  nama  apa  yang  akan  digunakan baik  dalam  lingkungan  akademis  maupun  di luarnya,  pola  penyelesaian  masalah  tersebut berada  di  luar  jalur  pengadilan  formal.  Istilah  jalur formal  pada  dasarnya  untuk  menggambarkan adanya  satu  pandangan  dominan  bahwa  hanya hukum  negara  saja  yang  dapat  disebut  sebagai hukum. 4
Dengan  demikian,  berangkat  dari  konsep penyelesaian  sengketa,  maka  pola  yang  dalam masyarakat disebut dengan penyelesaian sengketa diluar  pengadilan.  Hal  ini  ini  sudah  lama berlangsung  di  Indonesia, termasuk  di Aceh. Pola penyelesaian  sengketa tersebut  disebut  juga dengan penyelesaian sengketa secara damai yang berakar  pada budaya  masyarakat. Pola ini,  dalam wujud  yang  lain  disebut  juga  dengan  peradilan adat.
3 T.  Djuned,  1992, Azas-azas  Hukum  Adat,  FH  Unsyiah, Banda Aceh, hlm. 14.
4 Dey  Ravena, Wacana  Konsep  Hukum  Progresif  dalam Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Jurnal Wawasan  Hukum, Vol.  23  No.  02  September  2010,  hlm.  155-166.  Bandingkan Aidul  Fitriciada  Azhari, Negara  Hukum  Indonesia: Dekolonialisasi  dan  Rekonstruksi  Tradisi, Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012, hlm. 489-505.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Berdasarkan  sejumlah  kajian  sebelumnya, disebutkan bahwa dalam perkembangan masyarakat,  tidak  semua  masalah  dapat diselesaikan  melalui  jalur  ini.  Di  Aceh  pola penyelesaian  demikian  terbatas  pada  sejumlah jenis  sengketa  yang  sudah  melalui  proses  sortir negara. 5
Masyarakat  Aceh  mengenal  salah  satu saluran  penyelesaian  demikian  dengan  nama hukom  suloh.  Menurut  Hakim  Nya’  Pha,  istilah hukom  suloh berbeda-beda  dipakai  dalam masyarakat.  Masyarakat  Pidie  mengenai sayam, Aceh  Besar  menyebut diet,  dan  di  Aceh  Selatan disebut takanai. Secara umum, istilah hukom suloh juga disebut dengan hukom peujroh. 6
Konsep hukom  suloh ini  pada  dasarnya sangat  tradisional.  Seiring  dengan  perkembangan masyarakat yang pesat, ingin diketahui sejauhmana ia mampu beradaptasi bagi penyelesaian masalah di Aceh. Dalam konteks yang lebih luas, dikaitkan pula  dengan  upaya  meminimalisir  ancaman
5 Sulaiman, Cara Berhukum Berperspektif Gampong di Aceh, Jurnal Media: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011.  Lihat  juga,  Syahrizal  Abbas,  Diyat  dalam  Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh, Jurnal Media Syariah, Vol. 4 No.  11  Januari-Juni  2004.  Syahrizal  Abbas,  2011,  Mediasi dalam  Hukum  Syariat,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional, Kencana,  Jakarta.  Sulaiman, Penyelesaian  Sengketa  daam Masyarakat  Gampong  di  Aceh  setelah  Lahirnya  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 10 No. 2 Tahun 2011.
6 Hakim  Nya’  Pha, Hukom  Suloh  Dalam  Masyarakat  Aceh, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Ilmu  Hukum  Universitas Syiah  Kuala, 4  November  1998.  Bandingkan  T. Djuned, Hukom  Peujroeh  sebagai  Alternatif  Peradilan  Hak  Asasi Manusia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Edisi  September 1999. Lihat juga, Dahlan, Perkembangan dan Peranan Hukum Adat dalam  Masa  Pembangunan  Hukum,  Kanun Jurnal  Ilmu Hukum No. 16 Tahun VII April 1997, hlm. 37.
bencana  sosial  akibat  dari  banyaknya  masalah yang tidak terselesaikan dalam masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

## 1) Hukom Suloh sebagai Wajah Hukum Adat
Konsep hukom  suloh sesungguhnya  sangat sederhana. Hukom  suloh sebagai  wajah  hukum adat  ingin  menyelesaikan  perkara  dalam  bentuk perdamaian. Dalam masyarakat, bentuk perdamaian  ini  sering  disamakan  dengan  pola penyelesaian  secara  kekeluargaan.  Padahal konsep  penyelesaian  kekeluargaan  lebih  sempit dari  bentuk  perdamaian  yang  menjadi  tujuan  dari hukom suloh.
Menurut  Hakim  Nya’  Pha  dan  Nasruddin, istilah  “suloh”  dari  bahasa  Arab  yakni  kata “shalaha”,  “yasluha”,  dan  “shuluhun”,  yang  berarti mendamaikan. 7 Untuk  memosisikan suloh dalam masyarakat  Aceh,  Syahrizal  Abbas  membedakan tingkatan  melalui diyat,  suloh,  sayam,  dan peusijuek. 8 Konsep  ini  berbeda  dengan  yang diungkapkan  Hakim  Nya’  Pha  yang  menyebutkan ketiga istilah tersebut hanya berbeda tempat, tidak berbeda konsep. 9
Menurut  Syahrizal, diyat adalah  sesuatu yang  dibayarkan  setelah  proses  pemaafan  oleh korban  atau  keluarga  korban.  Besarnya diyat
7 Hakim Nya’ Pha, Op. Cit. Lihat juga Nasruddin, 1999, Suloh (Model Perdamaian yang Pernah Diterapkan di Aceh), Buletin Haba, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh. 8 Syahrizal  Abbas,  2011, Mediasi  dalam  Hukum  Syariat, Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional, Kencana,  Jakarta,  hlm. 261.
9 Hakim Nya’ Pha, Op. Cit.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sangat  tergantung  dari  bagaimana  hasil musyawarah  petua  adat  dalam  kawasan  tersebut. Pemberian diyat itu  sendiri  dilakukan  dengan upacara  adat.  Sedangkan sayam adalah kompensasi terkait dengan keadaan tubuh korban. Jika diyat hanya  melihat  darah  sebagai  alat ukurnya,  maka sayam melihat  bagian  tubuh. Sedangkan  besar  dan  mekanisme  dari  keduanya sama saja. Sementara suloh terfokus pada proses mendamaikan.  Proses  yang  kemudian  berakhis dengan ritual saling memaafkan yang dilaksanakan di mesjid atau meunasah. 10
Sedangkan  Hakim  Nya’  Pha  melihat ketiganya, suloh,  diyat,  atau sayam,  adalah  hal yang  sama,  hanya  dibedakan  oleh  tempat  dan bahasa yang berbeda dari masing-masing wilayah. Makanya proses  mendamaikan  pada  dasarnya adalah  mewujudkan  keseimbangan  yang  diakhiri dengan  menepungtawari  dan  saling  memberi- menerima maaf antara pelaku dan korban.
Secara garis besar, terdapat sejumlah tahap yang  harus  dilalui  dalam hukom  suloh tersebut. Pertama,  petua  adat  menerima  pengaduan  dari korban,  baik  langsung  maupun  melalui keluarganya.  Dalam  tahap  ini,  petua  adat mendalami  kasus  yang  terjadi,  untuk  menentukan bahwa  apakah  ia  bisa  ditindaklanjuti  atau  tidak, termasuk  menerima  informasi awal  dari  masalah yang  terjadi.  Kedua,  petua  adat  (keusyik  atau mukim),  memberitahu  kepada  fungsionaris  adat yang  lain.  Untuk  kasus  yang  sensitif  akan
diberitahukan  secara  diam-diam,  berbeda  dengan kasus  biasa.  Ketiga,  pihak  terlapor  akan didengarkan keterangannya. Pola menemui terlapor juga sangat tergantung dari sensitif tidaknya kasus yang  terjadi.  Keempat,  petua  adat  mengumukan putusan beserta sanksinya kepada masing-masing pihak.  Kelima,  sebagai  puncak  dari  penyelesaian kasus  adalah  mengumumkan  kepada publik sekaligus saling bermaaf-maafan.
Untuk  fase  yang  terakhir  sangat  penting terkait  dengan  keseimbangan  dalam  masyarakat. Secara internal proses tersebut dimaksudkan agar tidak ada anggota masyarakat yang melakukan hal yang  sama.  Sedangkan  untuk  eksternal,  menjadi ruang  sosialisasi  akan  batas-batas  nilai  yang dipegang oleh masyarakat yang bersangkutan.
Atas  dasar  itulah,  dikaitkan  dalam masyarakat  Aceh,  kata  “suloh”  juga  sering dihubungkan  dengan  lampu,  yakni  usaha  untuk memperterang  penyelesaikan  suatu  masalah. Kondisi  yang  disebut  terakhir  tersebut,  secara langsung  terkait  dengan  keseimbangan  sosial dalam masyarakat yang terganggu.
Dalam  konteks  teori  hukum,  upaya  untuk menjaga  keseimbangan  itu  masuk  dalam  konsep kemanfaatan  hukum  sebagaimana  disebutkan Radbruch. 11 Ia  membedakan  kepentingan kemanfaatan hukum dengan kepastian hukum atau keadilan. Konsep kemanfaatan hukum sama sekali tidak menelusuri apakah hukum itu akan memenuhi unsur kepastian atau tidak. Demikian juga dengan
11 Satjipto  Rahardjo, 2006, Ilmu  Hukum, Cetakan  Keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
tercapai  atau  tidaknya  tujuan  hakiki  hukum  yang bernama keadilan.
Peneguhan kemanfaatan hukum inilah, oleh sejumlah  sarjana  digolongkannya  sebagai  “hukum sosial” yang lahir dari pengalaman manusia sehari- hari.  Berbeda  dengan  hukum  negara  yang  hanya memungkinkan  lahir  dari  rahim  legislasi  atau produk  negara.  Apa  yang  disebut  sebagai  hukum yang hidup, 12 oleh kekuasaan negara disortir dalam proses  penjagaan  kewibawaan  dan  kekuasaan. Friedman menyebut kondisi demikian sebagai living law yang  sangat  ditentukan  oleh  norma-norma hukum. 13
Demikian  yang  berlaku  di  Aceh,  dimana negara  menentukan  pola  hukum  adat  yang  mana memungkinkan dilaksanakan. Batas 18 jenis kasus yang  ditentukan  adalah  gambaran  sortir  tersebut. Corak  pengaturan  yang  membatasi  tersebut – sekaligus  bisa  dipahami  sebagai  sortir hukum negara (Qanun No. 9 Tahun 2008)—adalah dengan penegasan 18 jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh  lembaga  adat.  Sebanyak  18  jenis  kasus tersebut  meliputi:  (1)  p erselisihan  dalam  rumah tangga; (2) sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan; (3) perselisihan antar warga; (4)  khalwat  atau  mesum;  (5)  perselisihan  tentang
12 Tedi Sudrajat, Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum  Progresif  melalui  Hakim  Perdamaian  Desa,  Jurnal Dinamina  Hukum  Vol. 10  No.  3  September  2010,  hlm.  296. Lihat  juga  Yanis  Maladi, Eksistensi  Hukum  Adat  dalam Konstitusi  Negara Pascaamandemen, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober 2010, hlm. 460-461.
13 Lili  Rasjidi, 1985, Filsafat  Hukum, Apakah  Hukum  Itu? Remaja  Karya,  Bandung, hlm.  50. Lihat  juga Wolfang Friedmann, 1967, Legal  Theory, Stevens  and  Son  Limited, London, hlm. 268.
hak  milik;  (6)  perselisihan  dalam  keluarga;  (7) perselisihan  harta  seuhareukat;  (8)  pencurian ringan;  (9)  pencurian  ternak  peliharaan;  (10) pelanggaran  adat  tentang  ternak,  pertanian  dan hutan;  (11)  persengketaan  di  laut;  (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14)  pembakaran  hutan;  (15)  pelecehan,  fitnah, hasut  dan  pencemaran  nama  baik;  (16) pencermaran lingkungan; (17) ancam mengancam; (18)  perselisihan-perselisihan  lain  yang  melanggar adat-istiadat.
Batasan  ini  sendiri  juga  dibutuhkan  dalam keadaan  lembaga  adat  yang  kekurangan  sumber daya  manusia.  Kenyataannya  penyelesaian  suatu masalah  yang  muncul  membutuhkan  proses panjang.  Prosesnya  dimulai  dengan  penelusuran substansi masalah yang terjadi, hingga perdamaian secara  formal  yang  ditandai  dengan  saling bermaafan.
Tidak  semua  pihak  mampu  melaksanakan proses tersebut. Mereka yang sudah handal dalam proses  ini,  akan  membaginya  ke  dalam  dua  fase. Fase awal dilaksanakan secara diam-diam. Fase ini lebih banyak dilaksanakan, mengingat penyelesaian  masalah  biasanya  sangat  sensitif bagi  pihak  yang  bersengketa.  Setelah  fase  ini selesai,  biasanya  sudah  ada  hasil  yang  dapat diterima  kedua  pihak.  Hasil  inilah  yang  bisa diberitahukan kepada orang banyak. Secara formal, akhir dari titik temu itu yang dilaksanakan dengan makan bersama sambil bermaaf-maafan.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Dari  sejumlah  literatur,  disebutkan  bahwa masalah  yang  muncul  dibedakan  antara  yang kontak  fisik  dan  nonfisik.  Untuk  sengketa  dari kontak  fisik,  yang  bahkan  bisa  berdarah, penyelesaian akan membutuhkan waktu lebih lama. Hal  ini  disebabkan  karena  kedua  pihak  harus diyakinkan untuk  menyelesaikan  masalahnya  agar tidak mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
Menurut  Agus Budi  Wibowo,  untuk perselisihan  yang  mengakibatkan  keluar  darah, sanksinya  akan  dibebankan  kepada  orang  yang dinyatakan  bersalah.  Sanksi  ini  umumnya menyediakan  makanan  bagi  pihak  yang  diundang dalam prosesi maaf-memaafkan. Sanksi ini sendiri tidak  ditentukan  begitu  saja.  Sensitivitas  para pemimpin  adat  sangat  menentukan  dalam menentukan  sanksi  ini,  karena  untuk  menentukan seseorang  bersalah  atau  tidak  membutuhkan pertimbangan yang mendalam. 14
Dengan  demikian  tidak  semua  fase penyelesaian masalah dalam hukom suloh itu dari awal bisa dibuka kepada publik. Justru untuk kasus tertentu  jika  dibuka  dari  awal  akan  membuat penyelesaiannya tidak terjadi.
14 Agus  Budi  Wibowo,  2009,  “Penyelesaian  Konflik  atau Sengketa  dalam  Masyarakat  Aceh”,  Makalah. Abdurrahman, Penyelesaian  Sengketa  melalui Pendekatan  Adat,  Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 50 Edisi April 2010, hlm. 127-136.

## 2)  Rasionalisasi  Hukum  Adat  dalam  Hukum Nasional
Keberadaan hukom  suloh yang  merupakan bagian  dari  hukum adat,  terlebih  dahulu  harus dilihat  dalam  kerangka  hukum  nasional.  Merujuk pada  perkembangan  pengaturan  masyarakat hukum adat dalam konstitusi, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya masih terbatas.  Konstitusi  memberi  empat  syarat  agar suatu masyarakat hukum adat dapat melaksanakan hak-hak tradisionalnya.
Oleh  sejumlah  peraturan  perundang- undangan,  apa  yang  diatur  dalam  konstitusi kemudian  diderivikasi  sedemikian  rupa,  yang kadangkala membuat pengakuan menjadi tumpang tindih.  Daerah  Aceh sendiri  membuat  pola  sortir yang berjenjang. Terkait dengan keberadaan pola- pola  penyelesaian  secara  adat,  tidak  diberikan keleluasaan  secara  bebas  kepada  lembaga  adat, melainkan  sudah  ditentukan  batasannya  melalui qanun (peraturan derah).
Corak pengaturan yang membatasi tersebut sekaligus  bisa  dipahami  sebagai  sortir  hukum negara  (Qanun  No.  9  Tahun  2008)  sebagaimana telah disebutkan  di atas .  Hal  yang  menarik  dalam kajian  hukum  justru  penghadapmukaan  antara hukum adat dan hukum nasional.
Dengan  kenyataan  di  atas,  dapat  dipahami bahwa ada suasana pluralisme hukum yang melihat hukum  adat  dalam  satu  hal,  dan  hukum  nasional pada  hal  yang  lain.  Kenyataan  keberagaman hukum  ini,  menurut  Safitri  adalah  keniscayaan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dalam kehidupan manusia. Solusinya untuk kondisi ini  adalah melihat  fakta  keberagaman  hukum nasional yang berimplikasi pada terciptanya situasi dimana suatu bidang kehidupan atau urusan yang sama  berlaku  berbagai  norma  dari  hukum  yang berbeda. 15
Kenyataannya  dua  kondisi  tersebut  tidak selalu berjalan seiringan. Keberadaan hukum adat dan hukum negara  harus didamaikan.  Mekanisme untuk mendamaikan ini dalam perkembangan teori hukum dikenal dengan pluralisme hukum.
Salah satu konsep pluralisme hukum disebut oleh John Griffith. Griffith mempertentangan antara sentralisme  hukum  dan  pluralisme  hukum.
Sentralisme  hukum  beranggapan  bahwa  yang disebut  hukum  hanya  hukum  negara.  Sedangkan pluralisme  hukum  adalah  realitas  yang sebenarnya 16
Beranjak dari dua konsep ini, ada dua situasi yang dilihat Griffith, yakni strong legal pluralism dan weak legal pluralism. Pluralisme hukum yang kuat berlaku pada situasi dimana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara atau aturan yang ditetapkan  oleh  lembaga  negara,  sehingga  tertib hukum  yang  berlaku  pada masyarakat  tersebut
15 Myrna  A.  Safitri,  “Bersikap  Kritis  terhadap  Pluralisme Hukum”, dalam Myrna A. Safitri (Ed.), Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia, (Jakarta:  Epistema  Institute,  Perkumpulan  HuMA dan Forest Peoples Programme, 2011), hlm. 1-4. Lihat juga, Rikardo  Simarmata,  “Pluralisme  Hukum,  Mengapa  Perlu?” dalam  Donny  Donardono  (Ed.), Wacana  Pembaharuan Hukum  di  Indonesia, (Jakarta:  Perkumpulan  untuk Pembaharuan  Hukum  Berbasis  Masyarakat  dan  Ekologis, 2007), hlm. 71.
16 John  Griffith, 1986, “What  Is  Legal  Pluralism?”  Journal  of Legal Pluralism & Unofficial Law, 24 (1), p. 1-2.
adalah  tidak  seragam  dan  sistematis.  Sementara pluralisme  hukum  yang  lemah  mengacu  pada ideologi  sentralisme  hukum,  pluralisme  hukum merupakan  salah  satu  bagian  kecil  dari  hukum suatu  negara,  yang  berlaku  selama  diperintahkan oleh penguasa. 17
Untuk  konteks  Aceh,  sangat  dekat  dengan konsep  pluralisme  hukum  yang  lemah,  dimana semua hukum non negara harus melalui sortir dari hukum  negara  dalam  pelaksanaannya.  Pola penyelesaian sengketa dimana negara menentukan batas  18  jenis  kasus  adalah  cermin  dari  sortir negara terhadap hukum adat tersebut.

## 3) Reposisi Hukom Suloh bagi Mitigasi Bencana Sosial
Proses penyelesaian 18 jenis kasus tersebut, berpotensi  menurunkan  jumlah  masalah  atau sengketa  yang  ada  dalam  masyarakat.  Semakin banyak  sengketa atau  konflik  dalam  masyarakat, akan  menimbulkan  masalah  lain  lagi,  yakni bencana sosial.
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  konsep bencana  tidak  lagi  terbatas  pada  bencana  alam. Termasuk  di  dalam  konsep  bencana  adalah bencana non alam dan bencana sosial.
Pada  dasarnya,  dalam  bencana  alam sekalipun  sangat  terkait  dengan  bagaimana manusia memperlakukan alam, khususnya melalui kebijakan  yang  dilahirkan.  Dalam  kasus  tertentu,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
yang terjadi adalah bencana alam, namun manusia melalui  berbagai  kebijakan  tidak  membuat perencanaan  di  lokasi  yang  rentan  dengan bencana. 18
Posisi bencana sosial sendiri terkait dengan problem  sosial  yang  muncul  ke  permukaan. Berbagai  konflik  yang  muncul  dalam  masyarakat dapat  digolongkan  ke  dalam  kategori  bencana sosial  ini.  Keberadaan  bencana  sosial  demikian memungkinkan  dikurangi  atau  ditanggulangi dengan berbagai kebijakan manusia.
Tidak  pelak  lagi  bahwa  kebijakan  yang memungkinkan  hukum  adat  masuk  ke  dalam proses penyelesaian sengketa dapat menjadi ruang pengurangan  risiko  bencana  sosial  tersebut. Dengan adanya konsep penyelesaian semacam ini, akan  membuat  masalah  yang  muncul  dalam masyarakat semakin berkurang bahkan akan habis sama sekali.
Keinginan  di  atas  tidak  berlebihan, mengingat  kondisi  masyarakat  Aceh  yang  masih memosisikan  hukum  adat  sangat  penting  dalam kehidupannya.  Dalam  masyarakat  Aceh  masih terdapat berbagai lembaga adat yang masih hidup dan berkembang, seperti mukim, keusyik, panglima laot,  keujreun  blang,  peutua  seuneubok,  dan sebagainya.  Keberadaan  lembaga  adat  terkait dengan  bidang  kehidupan  masyarakat  yang dominan dalam masyarakat tersebut.
18 Sulaiman, 2017, Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia, Calpulis, Yogyakarta, hlm. 1-6.
Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh, keberadaan  lembaga adat  diteguhkan  dalam Pasal  98,  yang menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyaratan secara adat,  ditempuh  melalui  lembaga  adat, meliputi: Majelis Adat Aceh; Imeum mukim atau  nama lain; Imeum  chik  atau  nama  lain;  Keuchik  atau    nama lain;  Tuha  peut  atau  nama  lain;  Tuha  lapan  atau nama  lain;  Imeum  meunasah  atau  nama  lain; Keujreun blang atau nama lain; Panglima laot atau nama  lain;  Pawang  glee  atau  nama  lain;  Peutua seuneubok  atau  nama  lain;  Haria  peukan  atau nama lain; dan Syahbanda atau nama lain.
Dalam  Qanun  No.  10  Tahun  2008  tentang Lembaga Adat, telah ditegaskan fungsi dan peran masing-masing  lembaga  adat  tersebut.  Konsep penyelesaian secara adat berada dalam gampong dan mukim. Semua masalah terkait dengan 18 jenis di atas, mula-mula diselesaikan di tingkat gampong, jika  tidak  diselesaikan  akan  dibawa  pada  tingkat mukim.  Sekiranya  kedua  lembaga  tersebut  tidak mampu  menyelesaikan,  baru  diselesaikan  melalui jalur  formal –melalui  lembaga  penegakan  hukum negara.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, hukom suloh tidak  mungkin  lagi  dipandang  pada  posisi biasa sebagai hukum adat yang telah disortir oleh
Program Studi Magister Ilmu Hukum
hukum negara.  Seyogianya  di  sinilah  muncul rasionalisasi  baru,  berupa  upaya  reposisi hukom suloh ini  bagi  proyeksi  yang  lebih  besar  dalam kehidupan  bernegara,  yakni  menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat bawah.
Dengan  posisi  demikian,  maka negara semakin  penting  menempatkan hukom  suloh sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kerangka perwujudan  kehidupan  masyarakat  yang  semakin sejahtera.

## C. PENUTUP
Keberadaan hukom  suloh di  Aceh  dapat dipandang  sebagai  wakil  hukum  adat  dalam penyelesaian  sengketa.  Konsep hukom  suloh berkaitan  dengan  kepentingan  perdamaian  dari masalah  yang  timbul  dalam  masyarakat.  proses perdamaian  ini  dimulai  dari  penerimaan  kasus, mengkomunikasikan  dengan  fungsionaris  adat, memutuskan  kasus,  serta  menyampaikan  secara terbuka  kepada  masyarakat  disertasi  ritual  saling maaf-memaafkan.
Berangkat  dari  konsep  demikian,  maka hukum  adat  tidak  mungkin  dilepas-kaitkan  dari bagaimana  ia  diatur  oleh  hukum  nasional. Kenyataannya  penyelesaian  secara  adat  di  Aceh sudah  ditentukan  melalui  hukum  negara.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  ia  disortir  oleh  hukum nasional. Sortir tersebut dalam kajian hukum dapat dikatakan sebagai wajah dari pluralisme hukum.
Walau  dalam  posisi  berhadapmukakan, penyelesaian masalah semacam itu dapat menjadi ruang  penting  bagi  pengurangan  risiko  bencana sosial  di  Aceh.  Dengan  berkurangnya  masalah yang  muncul  dalam  masyarakat  akibat  adanya penyelesaian  di  tingkat  bawah,  akan  mengurangi masalah yang semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdurrahman, Penyelesaian  Sengketa  melalui
Pendekatan Adat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 50 Edisi April 2010.
Agus  Budi  Wibowo,  2009,  “Penyelesaian  Konflik atau  Sengketa  dalam  Masyarakat  Aceh”, Makalah.
Aidul  Fitriciada  Azhari, Negara  Hukum  Indonesia: Dekolonialisasi  dan  Rekonstruksi  Tradisi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012.
Ali Moertopo, 1978, Strategi Kebudayaan, Yayasan
Proklamasi, Jakarta.
Dahlan, Perkembangan dan Peranan Hukum Adat dalam  Masa  Pembangunan  Hukum,  Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum No. 16  Tahun  VII  April 1997.
Dey  Ravena, Wacana  Konsep  Hukum  Progresif dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Jurnal Wawasan  Hukum, Vol.  23  No.  02 September 2010.
Eva  Achjani  Zulfa, Keadilan  Restoratif  dan Revitalisasi  Lembaga  Adat  di  Indonesia,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jurnal  Kriminologi  Indonesia  Vol.  6  No.  II Agustus 2010.
Hakim Nya’ Pha, Hukom Suloh Dalam Masyarakat Aceh,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 4 November 1998.
John  Griffith, 1986, “What  Is  Legal  Pluralism?” Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law, 24 (1).
Lili  Rasjidi, 1985, Filsafat  Hukum, Apakah  Hukum Itu? Remaja Karya, Bandung .
Myrna  A.  Safitri, 2011, “Bersikap  Kritis  terhadap
Pluralisme  Hukum”,  dalam  Myrna  A.  Safitri (Ed.), Untuk  Apa  Pluralisme  Hukum? Konsep,  Regulasi,  Negosiasi  dalam  Konflik Agraria  di  Indonesia, Epistema  Institute, Jakarta.
Nasruddin, 1999, Suloh  (Model  Perdamaian  yang
Pernah  Diterapkan  di  Aceh),  Buletin  Haba,
Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional, Banda Aceh.
Rikardo  Simarmata, 2007, “Pluralisme  Hukum,
Mengapa  Perlu?”  dalam  Donny  Donardono
(Ed.), Wacana  Pembaharuan  Hukum  di
Indonesia, Perkumpulan Huma, Jakarta.
Satjipto  Rahardjo, 2006, Ilmu  Hukum, Cetakan Keenam, Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1985, Kedudukan dan Peranan
Hukum  Adat dalam  Pembangunan,  Majalah
Hukum dan Pembangunan, No. 5 Tahun XV,
Oktober 1985.
Sulaiman, Cara Berhukum Berperspektif Gampong di  Aceh,  Jurnal  Media:  Jurnal  Hukum  dan Keadilan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011.
Sulaiman, Penyelesaian Sengketa daam
Masyarakat  Gampong  di  Aceh  setelah Lahirnya  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  Jurnal Ilmu  Hukum  Litigasi,  Vol.  10  No.  2  Tahun 2011.
Sulaiman,
2017, Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis  Kearifan  Lokal  di Indonesia, Yogyakarta: Calpulis.
Syahrizal  Abbas, Diyat  dalam  Kehidupan  Sosial
Budaya  Masyarakat  Aceh,  Jurnal  Media Syariah, Vol. 4 No. 11 Januari-Juni 2004.
Syahrizal  Abbas,  2011, Mediasi  dalam  Hukum
Syariat,  Hukum  Adat, dan Hukum  Nasional, Kencana, Jakarta.
T.  Djuned,  1992, Azas-azas  Hukum  Adat,  FH Unsyiah, Banda Aceh.
T. Djuned, Hukom  Peujroeh  sebagai  Alternatif Peradilan Hak Asasi Manusia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Edisi September 1999.
Tedi  Sudrajat, Aspirasi  Reformasi Hukum  dan Penegakan  Hukum  Progresif  melalui  Hakim Perdamaian  Desa,  Jurnal  Dinamina  Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.
Wolfang  Friedmann, 1967, Legal  Theory, Stevens and Son Limited, London
Yanis  Maladi, Eksistensi  Hukum  Adat  dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Oktober 2010.