## ASPEK YURIDIS “ AGREEMEENT TO MEDIATE” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI
Tutik Nurul Jannah 1

## Abstract
Agreement to mediate is an agreement between the customer and the Bank in a banking mediation. Mediation is a process of settlement of dispute involving a mediator to assist the parties in dispute to achieve a settlement in the form of voluntary agreement to some or all of the problems disputed. According to Bank Indonesia Regulation No. 8/5/PBI/2006 as changed by PBI No. 10/1/PBI/2008 about Banking Mediation and SE BI No. 8/14/DPNP, June 1, 2006 about Banking Mediation, settlement can be done through banking mediation if the dispute between the customer and the Bank is caused by the non- fulfillment of the customer's financial claims by the Bank in settlement of the customer's complaint. The function of the banking mediation performed by Bank Indonesia is limited to the effort to assist the customer and the Bank to review the dispute basically in the framework of obtaining an agreement between the customer and the Bank. Bank Indonesia does not make a decision and or recommendation for the settlement of the dispute between the customer and the Bank.
Keywords: Agreement to Mediate, Mediation, Banking

## A. Pendahuluan
Dasar hukum akta kesepakatan mediasi perbankan (agreement to mediate) adalah Pokok-pokok ketentuan mediasi perbankan sebagaimana yang diatur dalam SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni
2006 perihal Mediasi Perbankan. Agreement to mediate (selanjutynya disingkat “ ATM ”) merupakan hasil kesepakatan dalam mediasi perbankan yang di fasilitasi oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia (selanjutnya disingkat “DIMP BI”). DIMP adalah direktorat yang berada langsung di bawah kendali Bank
1 Adalah alumni mahasiswi Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
274 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Indonesia (selanjutnya disingkat “BI”) dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan melalui cara mediasi.
Adapun regulasi yang mengatur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan adalah:
1. UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. PBI No.7/7/PBI/2005 sebagaimana yang diubah dengan PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; 3. PBI No.8/5/PBI/2006 sebagaimana yang diubah dengan PBI
No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, dan
4. SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan.
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. 2 Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Mediator tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian mediasi bersifat kompromi. 3 Namun, meski mediasi disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi, mediasi tetap mungkin dilakukan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.
Prosedur mediasi perbankan mensyaratkan kesepakatan awal kedua belah pihak harus menerima hasil mediasi dan melaksanakannya setelah ATM ditandatangani. Artinya, jika proses mediasi telah berlangsung dan kedua belah pihak menyatakan telah menyepakati
2 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase) , (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 28
3 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ,
(Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 31
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 275
win-win solution yang ditawarkan, maka tidak ada lagi alasan para pihak untuk mengingkari hasil mediasi.
Namun, ada beberapa persoalan yang masih menjadi ganjalan seiring dengan diberlakukannya peraturan mediasi perbankan ini. Persoalan yang dimaksud adalah “Apakah ketentuan mengenai mediasi perbankan sudah tepat bagi penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya?“. Selanjutnya, “Bagaimanakah kekuatan hukum ATM dalam menyelesaikan sengketa perbankan melalui mediasi perbankan?”.
Berdasarkan persoalan tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisa kesesuaian ketentuan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya melalui mediasi perbankan serta kekuatan hukum ATM bagi para pihak yang bersengketa.

## B. Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Mediasi
Secara garis besar, ada dua cara penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi akan bermuara pada pengadilan dan putusan hakim. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. 4
Litigasi ( ordinay court ) merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum ( law approach ) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya, litigasi merupakan ultimatum remedium , atau upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. 5
Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat dicapai melalui
4 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan..., hlm. 9
5 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase … , hlm. 5

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
276 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase dan mediasi.
Khusus mengenai penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi, diatur dalam PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Kedua peraturan perundang-undangan ini merupakan angin segar bagi para pihak yang bersengketa. Sebab, hal ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, mudah dan murah.
Pasal 6 ayat (1) UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Peradilan Negeri. Sedangkan Pasal 1 ayat (4) PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan menyatakan bahwa sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank.
Pengertian sengketa di atas menunjukkan bahwa sengketa perbankan memiliki domain khusus yang berbeda dengan sengketa pada umumnya. Kekhususan pada definisi awal ini pada akhirnya akan mempengaruhi proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan yang memiliki perbedaan dibandingkan mediasi secara umum.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang ke-perdata-an saja. Hal ini disebabkan sengketa ke-perdata-an dianggap sebagai sengketa yang menyangkut hukum privat yang tidak merugikan masyarakat secara umum. Berbeda dengan sengketa pidana yang kerapkali berhubungan dengan hukum publik yang merugikan khalayak ramai dan rasa aman
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 277
masyarakat. Karenanya, mediasi perdata atau mediasi non penal lebih akrab bagi para ahli hukum daripada mediasi penal. 6
Sengketa perbankan merupakan sengketa yang melibatkan pihak bank dan nasabah atau yang mewakilinya. Perkembangan dunia hukum amat dibutuhkan sebagai payung bagi legalitas kegiatan usaha bisnis, khususnya perbankan. Mediasi perbankan merupakan alternatif yang dapat dipilih sebagai penyelesaian sengketa perbankan. BI menawarkan mediasi perbankan sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap nasabah untuk mempermudah upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui mediasi diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada pihak bank dan pihak nasabah yang bersengketa. Pasal 1 ayat (5) PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan mendefinisikan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
Sengketa perbankan memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan sengketa pada umumnya. Oleh karena itu, mediator yang menjembatani para pihak dalam menyelesaikan sengketa perbankan seharusnya menguasai detail permasalahan dunia perbankan. Hal ini dimaksudkan agar mediator dapat berperan sesuai dengan fungsinya.
Mediator yang menangani sengketa perbankan harus bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan rekomendasi dan atau keputusan mediator.
Proses mediasi perbankan dapat dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani ATM . ATM haruslah memuat antara lain kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan
6 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal , (Semarang:Pustaka Magister Semarang,
2008), hlm. 8

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
278 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh BI. Perjanjian mediasi tersebut mengikat antara para pihak yang melakukan mediasi perbankan. Setelah proses mediasi berlangsung, bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.
Peraturan BI mengenai mediasi perbankan menyebutkan bahwa nasabah dan bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses mediasi. Pemberian kuasa tersebut dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.
Mediasi perbankan dalam menangani kasus sengketa perbankan menerapkan dua kategori, yakni kasus sengketa perbankan yang diterima atau dianggap memenuhi syarat untuk dimediasi melalui DIMP BI dan kasus sengketa yang ditolak atau dianggap tidak memenuhi syarat sebagai sengketa yang bisa diselesaikan melalui DIMP BI.
Ketentuan mengenai kategori sengketa yang boleh diajukan atau tidak boleh diajukan untuk diselesaikan melalui DIMP BI ini dipandang perlu untuk dirumuskan. Hal ini mengingat kedudukan mediasi perbankan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memiliki beberapa keterbatasan. Jika tidak diberikan batasan terhadap sengketa yang bisa dimediasi atau tidak bisa dimediasi oleh DIMP BI, dikhawatirkan keberadaan DIMP BI justru tidak terfokus pada tujuan mediasi perbankan itu sendiri. Pembatasan melalui kategori terhadap kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi di DIMP BI diharapkan dapat menjadi filter bagi kasus-kasus sengketa perbankan yang masuk ke DIMP BI.
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 279
Data Statistik Permohonan Mediasi Perbankan 7 Jenis Produk Total Pengaduan/Permohonan Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Penghimpunan Dana 8 22 55 23 36 45 189 Penyaluran Dana 17 70 85 79 87 123 461 Sistem pembayaran 34 58 83 88 147 144 554 Produk Kerjasama 1 1 1 10 1 2 16 Produk Lainnya 6 6 12 20 3 5 52 Di Luar Permasalahan Produk Perbankan 3 24 20 11 4 12 74 Total 69 181 256 231 278 331 1346
Data di atas menunjukkan permohonan mediasi perbankan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada DIMP BI dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2011. Tidak setiap sengketa perbankan boleh diajukan untuk diselesaikan melalui mediasi perbankan. Beberapa kasus yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk diselesaiakan melalui mediasi otomatis akan ditolak oleh DIMP BI. Kasus yang ditolak berarti dianjurkan untuk diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan.
DIMP BI memiliki kewenangan melakukan mediasi terhadap sengketa yang terjadi di bank umum maupun bank berprinsip syariah.
Namun, dari data yang ada, hingga saat ini belum satupun bank syariah mengajukan sengketanya untuk dimediasi oleh DIMP BI. Sejauh ini, sengketa yang ditangani oleh DIMP BI terbatas pada sengketa yang terjadi pada nasabah dan bank umum saja.
SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan menegaskan beberapa hal terkait proses penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan. Pertama , pengajuan penyelesaian sengketa kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan (dalam hal ini adalah DIMP BI) hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasuk lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut.
7 Data ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dan permohonan resmi kepada Direktorat Mediasi dan Investigasi Bank Indonesia pada tahun 2010.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
280 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Kedua , sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan. Sehingga dapat dipahami bahwa kasus tindak pidana perbankan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan.
Ketiga , sengketa yang diajukan untuk dimediasi adalah sengketa yang berkaitan dengan berbagai produk bank. Baik terkait dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, sistem pembayaran, produk kerjasama, maupun produk bank yang lainnya.
Keempat , nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan dalam mata uang rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jumlah maksimum nilai tuntutan finansial tersebut dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh nasabah untuk mendapatkan penyelesaian sengketa. Selain itu, sengketa yang diajukan haruslah sengketa yang menimbulkan kerugian materiil, bukan kerugian yang bersifat immateriil. Kerugian yang bersifat immateriil seperti kasus pencemaran nama baik atau ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan bank dianggap sebagai kasus yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan kepada DIMP BI.
Kelima , sengketa yang dapat diajukan ke DIMP BI adalah sengketa yang tidak memiliki tingkat kerumitan tinggi. Sengketa perbankan yang menurut DIMP BI memiliki tingkat kerumitan tinggi direkomendasikan untuk diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini menjadi kebijakan dalam ketentuan mediasi perbankan mengingat mediasi perbankan hanya melayani sengketa yang memungkinkan diselesaikan dalam tiga puluh hari kerja ditambah perpanjangan tiga puluh hari kerja lagi jika belum ada titik temu.
Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis oleh pihak bank atau nasabah atau perwakilannya. Pelaksanaan proses
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 281
mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi. Jangka waktu proses mediasi dapat diperpanjang sampai dengan tiga puluh hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.
Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah. Publikasi ini dimaksudkan sebagai sosialisasi terhadap nasabah mengenai keberadaan DIMP BI yang akan memfasilitasi penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan.
Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada DIMP BI. Bank yang bersengketa diwajibkan memenuhi panggilan BI. Kewajiban ini ditetapkan, agar bank yang terkait sengketa tidak mengabaikan panggilan BI.
Prosedur mediasi perbankan memiliki dua tahapan. Tahap pertama dimulai ketika terjadi pengaduan nasabah kepada pihak bank. Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian oleh bank yang bersangkutan. Jika upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank itu dapat mencapai kata sepakat, maka sengketa dianggap selesai dan tidak perlu berlanjut pada tahap kedua.
Namun, jika pada tahap pertama ini antara bank dan nasabah tidak mencapai kata sepakat, maka sengketa dilanjutkan pada tahap kedua, yakni pengajuan mediasi sengketa perbankan kepada DIMP BI.
Tahapan kedua dimulai dengan pengajuan mediasi sengketa perbankan oleh pihak bank dan nasabah kepada DIMP BI. Tahapan kedua tidak bisa dilakukan tanpa melalui tahapan pertama terlebih dahulu. Selanjutnya, DIMP BI akan berupaya melakukan mediasi

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
282 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
terhadap sengketa perbankan yang diajukan. Jika para pihak dapat menerima kesepakatan hasil mediasi yang difasilitasi oleh DIMP BI itu, maka sengketa dianggap selesai dan para pihak menandatangani akta hasil kesepakatan mediasi. Namun, jika upaya mediasi sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian sengketa tidak membuahkan kesepakatan para pihak, maka baik pihak pertama maupun pihak kedua, yang dalam hal ini adalah nasabah dan pihak bank, berhak melanjutkan proses penyelesaian sengketa yang dihadapinya melalui pengadilan atau arbitrase.
Gambaran tahapan prosedur mediasi perbankan:
Tahap pertama:
Ketika nasabah tidak sepakat, Maka mediasi perbankan Memasuki
Tahap kedua:
Pengaduan oleh nasabah ke bank yang bersangkutan. Tindak lanjut penyelesaian oleh bank yang bersangkutan.
Nasabah menerima keputusan bank. Sengketa dinyatakan selesai Pengajuan sengketa ke DIMP BI Mediasi perbankan oleh DIMP BI Para pihak sepakat atau tidak sepakat? Sengketa dinyatakan selesai Nasabah mengajukan upaya hukum lanjutan melalu pengadilan/ arbitrase Nasabah menyepakati hasil mediasi Nasabah tidak sepakat Nasabah tidak sepakat hasil mediasi
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 283
Peraturan BI mengenai Mediasi Perbankan menyebutkan bahwa, proses mediasi berakhir jika: (1) kesepakatan antara para pihak telah tercapat, (2) jangka waktu mediasi sebagaimana ketentuan mediasi perbankan telah selesai, (3) terjadi kebuntuan yang mengakibatkan dihentikannya proses mediasi, (4) nasabah yang bersengketa menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi dan (5) salah satu pihak tidak menaati perjanjian mediasi.
Pelaksanaan proses mediasi memungkinkan bagi nasabah maupun bank dapt memberikan kuasa kepada pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama nasabah atau bank. Dalam hal ini pihak yang menerima kuasa dapat berupa perseorangan, lembaga, atau badan hukum.
Perpanjang waktu dimaksud dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan. Yakni para pihak memiliki itikad baik dengan mematuhi aturan mediasi dan ATM , jangka waktu proses mediasi hampir berakhir, namun menurut penilaian mediator masih terdapat prospek untuk mencapai kesepakatan.

## C. Kekuatan Hukum Agreement to Mediate dalam Mediasi Perbankan
Kekuatan hukum yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang mengikat secara hukum terhadap para pihak yang telah melakukan sebuah langkah hukum yang berupa mediasi perbankan. Kekuatan hukum yang mengikat berarti para pihak yang terlibat di dalamnya tidak bisa semena-mena lari dari tanggung jawab hukum yang menjadi konsekuensi dari tindakan hukum yang berkaitan dengannya.
Dasar hukum ATM dapat dilihat dalam pokok-pokok ketentuan mediasi perbankan yang telah diatur dalam SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan. Prosedur mediasi perbankan mensyaratkan kesepakatan awal kedua belah pihak harus menerima hasil mediasi dan melaksanakannya setelah akta kesepakatan mediasi ditandatangani. Artinya, jika proses mediasi telah berlangsung dan kedua belah pihak menyatakan telah menyepakati win-win solution yang ditawarkan, maka tidak ada lagi alasan para pihak untuk mengingkari hasil mediasi.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
284 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Perlu dipahami bahwa aturan mediasi perbankan juga memuat kondisi-kondisi yang terkait dengan proses mediasi. Selama proses mediasi, nasabah dan bank yang sedang bersengketa wajib menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa dalam pelaksanaan mediasi. Seluruh informasi dari para pihak yang berkaitan dengan proses mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi, yakni pihak-pihak selain nasabah, bank dan mediator.
Nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada mediator. Nasabah dan bank dengan alasan apapun harus menandatangani sebuah perjanjian bahwa mereka tidak akan mengajukan tuntutan hukum kepada mediator, pegawai maupun BI sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan, baik atas kerugian yang mungkin timbul, maupun oleh sebab-sebab lain yang terkait dengan pelaksanaan mediasi.
Mediasi perbankan dapat terlaksana jika nasabah dan bank yang mengikuti proses mediasi berkehendak untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, nasabah dan bank bersedia melakukan proses mediasi dengan itikad baik, bersikap kooperatif dengan mediator selama proses mediasi berlangsung, dan menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.
Jika proses mediasi mengalami kebuntuan dalam upaya mencapai kesepakatan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan pokok sengketa, maka nasabah dan bank menyetujui tindakan-tindakan yang dilakukan mediator antara lain: menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai tenaga ahli untuk mendukung kelancaran mediasi, atau menangguhkan proses mediasi sementara dengan tidak melampaui batas waktu proses mediasi, atau menghentikan proses mediasi.
Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 285
nasabah dan bank. Adapun yang dimaksud dengan bersifat final adalah sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksanaan fungsi mediasi perbankan. Yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.
ATM inilah yang dianggap memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, para pihak telah terikat sebuah kesepakatan hasil mediasi dan tidak berhak lagi untuk mengajukan kasus serupa untuk dimediasi kembali oleh DIMP BI maupun oleh lembaga mediasi lain. Menandatangani ATM berarti juga menyepakati bahwa kasus yang sama tidak akan diajukan lagi untuk diselesaikan melalui jalur litigasi. Namun, jika kedua belah pihak tidak pernah menyepakati hasil mediasi dan belum pada tahap penandatanganan ATM , maka para pihak berhak melanjutkan kasus yang dihadapinya untuk diproses melalui pengadilan.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa ATM memiliki kekuatan hukum tetap jika memenuhi dua syarat:
Pertama , adanya perjajian kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan sengketa ke pengadilan, jika hasil mediasi telah diterima kedua belah pihak dan dilakukan penandatanganan terhadap akta kesepakatan hasil mediasi perbankan.
Kedua , adanya pernyataan dalam ATM bahwa hasil yang disepakati para pihak dalam proses mediasi dan telah tertuang dalam akta kesepahaman merupakan bukti otentik bahwa sengketa serupa tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan. Jika nasabah dan atau bank melakukan upaya lanjutan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, maka nasabah dan bank sepakat untuk tidak melibatkan mediator maupun BI sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberi kesaksian dalam pelaksanaan arbitrase atau peradilan dimaksud. Nasabah yang bersikeras menempuh penyelesaian sengketa di pengadilan pasca berlangsungnya proses mediasi yang difasilitasi oleh DIMP BI, juga tidak dapat meminta

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
286 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
mediator maupun BI menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen mediasi yang ditatausahkan BI, baik berupa catatan, laporan, risalah, laporan proses mediasi dan atau berkas lainnya yang terkait dengan proses mediasi.
Kedua syarat tersebut amat penting menjadi perhatian para pihak.
Sebab, tanpa menyertakan kedua syarat tersebut, maka hasil mediasi tidak akan memiliki kekuatan hukum. Jika hal ini terjadi, maka sengketa yang terjadi akan semakin panjang dan proses mediasi yang dilakukan menjadi sia-sia.
Hal inilah yang membedakan kekuatan yuridis sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan dan sengketa yang diselesaikan melalui mediasi. Jika sengketa diselesaikan melalui pengadilan, maka hasil keputusan hakim otomatis memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang para pihak tidak mengajukan banding. Jika salah satu pihak menyatakan banding, maka kekuatan hukum tetap baru akan diperoleh setelah upaya hukum yang terakhir ditempuh dan hakim memberikan putusan.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan haruslah berpegang pada asas itikad baik, yakni keinginan baik dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan mereka hadapi ataupun yang sedang dihadapi. Win-win solution yang menjadi tujuan dari mediasi perbankan sebenarnya tidak berbeda dari semangat musyawarah mufakat dalam asas kekeluargaan yang dianut oleh sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kekhususan yang dimiliki mediasi perbankan yang membedakannya dengan mediasi pada umumnya terutama berkaitan dengan Undang- Undang yang mengatur tentang rahasia bank yang membuat data perbankan sulit diakses oleh pihak-pihak di luar BI. BI mengeluarkan aturan mengenai mediasi perbankan dengan cukup hati-hati. Artinya, selain peraturan tentang mediasi, BI juga membuat peraturan yang mendukung kemudahan proses mediasi perbankan terutama berkaitan dengan akses data nasabah dan data bank terkait
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 287
sengketa yang sedang dalam penanganan DIMP BI. Peraturan pendukung yang dimaksud di sini adalah PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SE BI No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Pada kenyataannya, mediasi perbankan memiliki fungsi yang cukup penting dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Peraturan BI mengenai mediasi perbankan merupakan regulasi yang menjadi landasan bahwa nasabah memiliki alasan hukum yang kuat untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan pengadilan. Mediasi yang diselenggarakan dengan biaya nol rupiah merupakan peluang bagi nasabah berkantung cekak untuk
mendapatkan keadilan dan win-win solution dalam sengketa yang dihadapinya.
Kedudukan mediasi perbankan yang cukup penting ini seharusnya merupakan alasan untuk meningkatkan kedudukan sumber hukum bagi penyelenggaraan mediasi perbankan. Jika sejauh ini UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa memberikan porsi lebih banyak terhadap aturan mengenai arbitrase, maka sudah saatnya regulasi mengenai mediasi secara umum lebih banyak mendapat perhatian. Sebab, dalam UU No.30/1999 tersebut aturan mengenai mediasi hanya terdapat satu pasal saja yakni dalam Pasal 6. Hal ini amat berbeda dengan ketentuan tentang arbitrase yang mendapatkan porsi sebanyak tujuh puluh Pasal yakni Pasal 7 hingga Pasal 77. Pasal-pasal tersebut menjelaskan prosedur serta detail aturan mengenai arbitrase. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketentuan arbitrase mendominasi hampir seluruh UU No.30/1999 tersebut. Padahal perkembangan dunia hukum menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase juga memiliki kedudukan yang tidak kalah penting, jika dibandingkan dengan arbitrase.
Dunia perbankan, melalui BI, telah membuktikan bahwa selain arbitrase, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
288 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
cukup strategis dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pengaturan mediasi perbankan melalui ketentuan perundang- undangan yang lebih kuat amat diperlukan karena akan berdampak pada kekuatan hukum yang dimiliki oleh ATM dalam mediasi perbankan. Diharapkan, dengan disusunnya payung hukum yang lebih tinggi, akan dapat memperkokoh kedudukan aturan khusus tentang mediasi perbankan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini di kemudian hari diharapkan membawa dampak lanjutan yakni dapat mendorong sengketa lain selain sengketa di bidang perbankan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi. Semisal mengenai sengketa bisnis yang memiliki nilai nominal di bawah satu miliar rupiah, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diharapkan para pelaku bisnis yang melakukan transaksi bisnis non-perbankan, akan terdorong untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi.

## D. Penutup
PBI No. 7/7/PBI/2005 sebagaimana yang diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan dan SE BI No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan merupakan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia perbankan yang mengharapkan adanya upaya yang cepat, mudah dan murah dalam upaya penyelesaian sengketa perbankan. Secara yuridis, penandatanganan agreement to mediate oleh para pihak merupakan prasyarat kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi perbankan dapat memiliki kekuatan hukum. Namun, hal ini dirasa masih belum cukup dan dibutuhkan dasar hukum yang lebih kuat setingkat undang- undang agar mediasi perbankan menjadi pilihan untuk memenuhi rasa keadilan nasabah dan pihak bank yang bersengketa.
Tutik Nurul Jannah, ASPEK YURIDIS “AGREEMEENT TO MEDIATE”...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 289

## Daftar Pustaka
Sutiyoso, Bambang. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Yogyakarta: Gama Media.
Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi. 2010. Hukum Perbankan .
Jakarta: Sinar Grafika.
Sumartono, Gatot. 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
Sembiring, Jimmy Joses. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase) . Jakarta:
Visi Media.
Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Djumhana, Muhammad. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia .
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Imaniyati, Neni Sri. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.
Bandung: PT. Refika Aditama.
Usman, Rachmadi. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia .
Jakarta: PT.Garamedia Pustaka Utama.
Mertokusmo, Sudikno. 2011. Sejarah Peradilan dan Perundang- undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Universita Atma Jaya Yogyakarta.
Witanto, DY., 2011. Hukum Acara Mediasi, Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan . Badung: ALFABETA.
Arief, Barda Nawawi. 2008. Mediasi Penal . Semarang: Pustaka Magister Semarang.
Benny Riyanto. 2009. “Pendayagunaan Lembaga Mediasi Perbankan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat . Semarang: Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
290 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Syamsul Hoiri, 2009. “Lembaga Mediasi Perbankan: Sejauhmana Efektifitasnya?”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.XVI (1). Jakarta: LIPI Press.