## VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP BURUH MELALUI
SISTEM OUTSOURCING
(Studi Kasus Buruh Outsourcing PT (X) yang Dipekerjakan pada PT (Y) Di Kabupaten Serang, Provinsi Banten)
Oleh
Abdul Munir *)
*) Staf Pengajar Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Islam Riau

## ABSTRACT
This study aims to determine how the structural victimization of workers through an outsourcing system. The study was conducted by using a qualitative approach. Field results showed  that  the  employment  relationship  through  this  outsourcing  system  has  presented  a balanced treatment that leads to discrimination and exploitation of basic labor rights such outsourcing concerns: overtime pay, basic wages, cost of renewal, social security as well as a  ban  on  joining  the  union.  This  is  a  consequence  of  incomplete  provisions  in  labor regulations set firmly and definitely involves limiting the field of employment and criminal and  administrative  penalties  to  employers  in  the  case  violated  the  actual  provisions  have been  written  in  the  regulation  of  labor  itself.  In  addition,  structural  components  such  as Manpower employment law which actually serve to action surveillance for prevention, did not  run  due  to  legal  reasons  and  work  priorities.  As  a  result,  labor  regulations  that  come with  the  component  structure  (disnakertrans)  is  impressed  solely  limited  to  filling completeness  of  the  state  administration  in  the  field  of  labor  alone.  At  that  point,  the structural victimization of labor outsourcing has occurred.

## Keywords: Structural, labor, system outsourcing

## PENDAHULUAN
Dalam  iklim  persaingan  usaha  yang  makin  ketat  saat  ini,  ada  kecenderungan  dari pengusaha  berupaya  untuk  melakukan  efisiensi  biaya  produksi  dalam  kegiatan  usahanya. Dalam  operasional  perusahaan,  hampir  seluruh  hal  yang  berkaitan  dengan  biaya  produksi (seperti  harga  bahan  baku,  pajak,  listrik,  dan  telepon)  itu  berada  di  luar  kekuasaan perusahaan  karena  tarifnya  ditentukan  oleh  mekanisme  pasar  atau  ditentukan  oleh pemerintah,  terkecuali  komponen  tenaga  kerja,  satu-satunya  komponen  yang  dapat diintervensi  atau  dimainkan  oleh  pengusaha.  Kondisi  inilah  kiranya  mendorong  pengusaha untuk  lebih  jauh  dalam  meminimalkan  komponen  tenaga  kerja  agar  biaya  produksi  dapat lebih rendah.
Akibat  dari  praktik outsourcing yang  berlangsung  selama  ini  di  lapangan,  ternyata menimbulkan  sebuah  pergeseran  besar  menyangkut  status  kerja  buruh.  Dari  status  buruh
tetap, beralih dengan status kontrak atau outsourcing . Data riset  yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional ( International Labour Organization ) tahun 2010 lalu menunjukkan, jumlah pekerja atau buruh berstatus tetap hanya tinggal 25% dari 33 juta buruh formal di Indonesia.
Data  secara  nasional  di  atas,  kiranya  sesuai  dengan  kondisi  ketenagakerjaan  yang tersebar  di  daerah-daerah  yang  notabene  sebagai  pusat  industri  di  Indonesia.  Seperti  di Kabupaten  Serang  Banten,  hasil  riset  yang  dilakukan  Forum  Solidaritas  Buruh  Serang (FSBS) tahun 2008 lalu, juga menunjukan hanya sekitar 20% saja buruh dengan status tetap dari  jumlah  86.966  orang  yang  bekerja  di  sektor  formal,  selebihnya  dengan  status  kontrak dan outsourcing (Cahyono: 2010).
Perlu  juga  dijelaskan,  seperti  di  wilayah  Kabupaten  Serang,  maraknya  penggunaan buruh outsourcing , tidak lepas dari banyaknya jumlah perusahaan penyalur yang beroperasi dalam  statusnya  berbadan  hukum  terlebih-lebih  yang  illegal  (tidak  terdaftar  di Disnakertrans).  Sementara  dalam  menjalankan  hubungan  bisnis  tenagakerja  antara perusahaan outsourcing dengan  perusahaan  pengguna  berdasarkan  keluhan  buruh  di lapangan,  telah  membawa  dampak  terjadinya  pergeseran  beberapa  komponen  dalam hubungan industrial dengan muara pengurangan hak-hak dasar buruh outsourcing .
Berdasarkan  data  Disnakertrans  Kabupaten  Serang  tahun  2012,  tercatat  ada sebanyak  47  jumlah  perusahaan  penyalur  yang  dalam  operasional  kerjanya  tersebar  pada dua  kawasan  industri,  diantaranya  kawasan  industri  Serang  Barat  dan  industri  Serang Timur.  Dari  jumlah  perusahaan  penyalur  yang  legal  tersebut,  memungkinan  pula  dari masing-masing  perusahaan  penyalur  memiliki  lebih  dari  satu  mitra  bisnis  (perusahaan pengguna) dalam melakukan distribusi tenaga kerja.
Diantaranya  adalah  PT  (X)  sebagai  perusahaan  penyalur  yang  mempekerjakan buruhnya  pada  PT  (Y)  selaku  pengguna.    Berdasarkan  data  yang  ada,  PT  (X)  merupakan penyalur  yang  banyak  memilki  jumlah  buruh.  Tercatat  ada  400  buruh  yang  disalurkan bekerja pada dua perusahaan berskala nasional. Satu diantara dua perusahaan yang menjadi mitra  bisnisnya  adalah  PT  (Y),  dimana  sebanyak  125  buruh  dikerjakan  pada  perusahaan tersebut  mengisi  beberapa  bidang  pekerjaan  yang  terkategori  kedalam  bidang  kerja  pokok (utama).
Sementara  PT  (Y)  selaku  pengguna,  merupakan  perusahaan  padat  modal  bergerak pada  bidang  produksi  pakan  ternak  yang  dalam  kegiatan  operasional  produksinya, melibatkan  260  tenaga  buruh.    Dari  jumlah  buruh  yang  bekerja  tersebut,  hanya  93  buruh saja  berstatus  tetap  (termasuk  bagian  kantor  dan  bagian  produksi),  42  buruh  dengan  status kontrak, selebihnya 125 buruh dengan status outsourcing yang direkrut dari satu perusahaan penyalur atau PT. (X).
Permasalahan  kemudian  muncul  yakni  manakala  isu  negatif  menyangkut pelanggaran hak dasar buruh dari proses hubungan kerja outsourcing yang melibatkan tiga pihak  tersebut  terus  berlangsung.  Sejauh  ini  pemerintah  telah  cukup  banyak  merativikasi ketentuan  maupun  standar  perburuhan  ILO  ( International  Labour  Organization )  yang diinklusifkan  kedalam  regulasi  ketenagakerjaan  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003 lengkap  dengan  komponen  struktur  hukum  ketenagakerjaan.  Dalam  hal  ini,  fungsi  petugas pengawas  ketenagakerjaan  ialah  mengawal  berjalannya  segala  ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan tersebut dengan harapan agar terjadinya keseimbangan hak dan kewajiban antara  pengusaha  dan  buruh  di  lapangan.  Penelitian  ini  mengkaji  perihal  viktimisasi struktural terhadap buruh melalui sistem outsourcing. Dengan mengambil studi kasus pada buruh outsourcing PT  (X)  yang  dipekerjakan  pada  PT  (Y),  diharapkan  hasil  penelitian  ini
dapat memberikan gambaran realitas viktimisasi struktural  yang terjadi pada lingkup dunia ketenagakerjaan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsepsi mengenai Viktimisasi Struktural
Dalam  khasanah  kriminologi,  viktimisasi  struktural  merupakan  sebuah  konsep tunggal untuk  menjelaskan realitas korban kejahatan  yang bersifat sistemik dimana identik dengan  peran  negara    sebagai  pihak  yang  memegang  kendali  kekuasaan.  Seperti  yang dikatakan  Fattah  (1991),  viktimisasi  struktural  merupakan  proses  munculnya  korban  yang berakar  dari  stratifikasi,  nilai-nilai  dan  institusi-institusi  yang  terdapat  dalam  masyarakat. Dengan  demikian,  realitas  viktimisasi  struktural  berada  dalam  dimensi  terselubung  yang secara fisik tidak tampak sebagaimana kejahatan konvensional lainnya.
Dalam  konteks  kejahatan  secara  struktural,  pihak  atau  subjek  yang  menjadi  korban, cenderung  tidak  berdaya  bahkan  tidak  mengetahui  atas  realitas  dirinya  sebagai  korban sehingga  akan selalu berada dalam posisi menerima kenyataan  yang ada. Kondisi tersebut sudah barang tentu berawal dari  instrument kebijakan negara sebagai simbolisasi mewakili kepentingan  publik  yang  diyakini  benar,  namun  secara  defacto  telah  gagal  memberikan proteksi keseimbangan dan keadilan bagi masyarakatnya.
Dalam  relasi  antara  negara  dan  korporasi,  viktimisasi  struktural  dapat  melanggeng dalam  satu  setting.  Mengutip  pendapat  Kramer  dan  Michalowski,  hal  tersebut  terjadi  saat secara  sengaja  korporasi  melakukan  penyimpangan  kegiatan  usaha  karena  adanya pembiaran  dari  institusi  negara  dalam  melakukan  pencegahan  (Green  dan  Tony:  2004). Pembiaran atau terbukanya ruang penyimpangan oleh pelaku kegiatan usaha disinyalir oleh Gunar  Myrdal  sangat  memungkinkan  sekali  terjadi  dalam  negara  sedang  berkembang. Menurutnya  ciri  dari  negara  berkembang  cenderung  bersifat soft  state ,  ditandai  oleh lemahnya kondisi non-ekonomi antara lain sikap budaya, struktur kelembagaan serta hukum dan kebijakan untuk mendorong perkembangan masyarakat (Martinussen: 1999).
Mengacu  dari  pandangan  di  atas,  jelas  menempatkan  negara  dan  korporasi  sebagai satu  kesatuan  yang  mendominasi  masyarakat.  Hal  inilah  yang  coba  diformulasikan    oleh para  kriminolog  dalam  memetakan  konspirasi  kejahatan  negara  dan  korporasi  kedalam sebuah kajian State-Corporate  Crime . Menurut Kramer dan Michalowski, State-Corporate Crime merupakan  kejahatan  yang  difasilitasi  oleh  negara  yang  mengarah  pada  kegagalan lembaga  regulator  pemerintah  dalam  mencegah  penyimpangan  kegiatan  usaha  (Green  dan Tony:  2004).  Pada  titik  itu  mengutip  pendapat  Melzoff,  dikarenakan  adanya  dualitas kepentingan  yang  tidak  hanya  beroperasi  pada  tingkat  individu,  namun  ikut  juga menentukan tujuan lembaga regulasi sehingga ada ruang  bagi  pihak kepentingan  untuk:  1) Berusaha  memajukan  tujuan  mereka  sendiri  melalui  kelembagaan.  dua)  Menerjemahkan tujuan-tujuannya ke dalam tujuan kebijakan. 3) Mengukur setiap kebijakan  yang diusulkan atas dasar bagaimana melayani prioritas mereka. 4) Mendukung kebijakan nasional tentang dasar yang sama (Green dan Tony: 2004).
Bicara  masalah  korporasi  atau  perusahaan,  maka  tidak  lepas  kaitan  hubungannya dengan buruh. Pada titik itu maka tokoh sentral kenamaan seperti Marx akan selalu muncul terkait dengan konsep-konsepnya  yang sudah cukup lama ia cetuskan,  menganggap bahwa kapitalis  sebagai  kekuatan  produksi,  dalam  bekerjanya  dapat  mempengaruhi  institusi- institusi  politis  dan  budaya  sebagai  suprastrukturnya  dalam  rangka  mendukung  memenuhi
obsesi  mendapatkan  keuntungan  dengan  melakukan  tindakan  eksploitasi  terhadap  buruh (Susetiawan: 2000).
Konsep Marx tentang nilai lebih sangat populer sebagai basis bagi perjuangan kelas dalam  kapitalisme.  Atas  dasar  teori  nilai  lebih  inilah  digunakan  sebagai  dasar  membangun suprastruktur  analisa  pembangunan  ekonomi.  Nilai  lebih  ini  diperoleh  dari  tenaga  kerja yang menjual tenaganya ke kapitalis. Nilai lebih merupakan jumlah tenaga yang diperlukan untuk  menghasilkan  tenaga  kerja  baru.  Dengan  demikian,  nilai  disini  adalah  merupakan sarana kehidupan yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, ditentukan oleh jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja (Ritzer dan Douglas: 2010).
Akibat  adanya  nilai  lebih  tersebut,  maka  memacu  kapitalis  untuk  melakukan akumulasi  modal  dengan  beberapa  cara  diantaranya:  1).  Memperpanjang  jam  kerja,  2). Mengurangi  kebutuhan  hidup  buruh  (tingkat  upah),  dan  3).    Meningkatkan  produktivitas buruh  dengan  diikuti  kemajuan  dibidang  teknologi  (Ritzer  dan  Douglas:  2010).  Akhirnya sudah  semacam  syarat  dalam  mencapai  kebahagiaan  bagi  kapitalis,  tidak  boleh  tidak, diperlukan kesediaan individu menderita, meskipun individu-individu dimaksud berasal dari kelompok mayoritas (Ramly: 2007).
Selanjutnya tokoh besar ilmu sosial lainnya seperti Antonio Gramci menganggapnya sebagai hegemoni dari kelompok yang berkuasa. Konsep hegemoni oleh Gramci difokuskan tidak  hanya  pada  kekuatan  dan  dominasi  kapitalis  melalui  dimensi  material  dari  sarana ekonomi dan relasi produksi semata melainkan pada kekuatan ( force ) lewat kepemimpinan intelektual, moral, hukum, politik serta institusi-institusi pemerintah,  yang pada gilirannya melahirkan  sebuah  kepatuhan  aktif  dari  pihak  yang  didominasi,  sehingga  tidak  ada  unsur kekerasan di dalamnya (Eriyanto: 2008).
Dengan  demikian  menurut  Gramci,  perubahan  tidak  bisa  datang  dengan  hanya menunggu  hukum-hukum  ekonomi  yang  dianggap  lebih  baik,  sehingga  hanya  satu  upaya yang  dapat  melepaskan  diri  dari  hegemoni  kelompok  penguasa  melalui  perjuangan  sadar dari  agen-agen  sosial  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan  pemahaman  tentang  buruknya kedudukan ekonomi massa (Bellamy: 1990).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  sehingga  diperlukan  pengujian secara rinci dan mendalam guna mengungkap penomena sesungguhnya di lapangan melalui pendekatan  terhadap  masing-masing  subjek  yang  secara  langsung  terlibat  atau  mengetahui permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Secara  teknis,  konsep  studi  kasus  dijelaskan  oleh  Yin (1994),  sebagai  kegiatan  melakukan  pencarian  pengetahuan  secara  empiris  melalui penyelidikan  terhadap  fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata  dengan  melibatkan multisumber sebagai bukti guna mengungkap batas-batas antara fenomena dan konteks yang tidak  tampak  secara  tegas.  Agar  penelitian  ini  lebih  terarah  sesuai  dengan  tema  penelitian viktimisasi  struktural  terhadap  buruh outsourcing ,  studi  kasus  buruh outsourcing PT  (X) yang  dipekerjakan  pada  PT  (Y)  maka  subjek  utama  yang  dijadikan  informan  dalam penelitian  ini  adalah  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  hubungan  kerja outsourcing diantaranya:
1. Afrianto  28  th  (bukan  nama  sebenarnya)  sebagai  buruh outsourcing yang  telah dipekerjakan  selama  8  bulan  pada  PT  (Y)  dengan  satu  kali  perpanjangan  kontrak
untuk  1  masa  kontrak  selama  6  bulan  dan  ditempatkan    bekerja  di  bagian penimbangan.
2. Wandi  26  th  (bukan  nama  sebenarnya)  sebagai  buruh outsourcing yang  telah dipekerjakan selama 21 bulan pada PT (Y) dengan satu kali perpanjangan kontrak untuk  1  masa  kontrak  selama  1  tahun  dan  ditempatkan    bekerja  di  bagian penyampuran bahan baku.
3. Pemilik PT.(X), selaku perusahaan penyalur
4. General Manager (GM) dari PT.(Y) selaku perusahaan pengguna
5. Sugi  Hardono,  selaku  Kabid  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Disnakertrans Kabupaten Serang
6. Supriyatna,  selaku  Kasi  Persyaratan  Kerja  dan  Pembinaan  Hubungan  Industrial Disnakertrans Kabupaten Serang
7. Ketua  Pengurus  Unit  Kerja  (PUK)  dari  organisasi  Serikat  Buruh  yang  berada  di PT. (Y).
Disamping  informan  utama  diatas,  ditambahkan  pula  informan  tambahan  sebagai pendukung melengkapi data informasi diantaranya:
1. Amrizal  35th  (bukan  nama  sebenarnya)  sebagai  buruh  tetap  di  perusahaan pengguna atau PT (Y), yang telah bekerja selama 8 tahun dan bekerja pada bagian penimbangan.
2. Aris  26  th  (bukan  nama  sebenarnya)  sebagai  buruh  tetap  di  perusahaan  pengguna atau PT (Y), yang telah bekerja selama 7 tahun dan bekerja di bagian penyampuran bahan baku.
3. Argo  Prio  Sujatmiko  selaku  Koordinator  Aliansi  Serikat  Buruh  Serikat  Pekerja (KASB/SP) Kabupaten Serang
4. Ngapuri,  selaku  Ketua  DPD  Federasi  Serikat  Pekerja  Kimia,  Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FS-PKEP) Provinsi Banten
5. Widadi WS, selaku Vice President Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Viktimisasi Struktural terhadap Buruh melalui Sistem Outsourcing
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa konstruksi kebijakan ketenagakerjaan yang dituangkan  dalam  regulasi  ketenagakerjaan  khusus  menyangkut  sistem  kerja outsourcing, bermula  dari nota  kesepakatan  dengan  IMF  dalam  rangka  membantu  mengatasi  dampak krisis ekonomi tahun 2007 lalu  yang disepakati dalam Letter of Intent , menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan peraturan perbaikan iklim investasi dan fleksibilitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya melalui:
1. Undang-Undang  No.  13/2003  Tentang  Ketenagakerjaan  khusus  mengenai Pemborongan Pekerjaan atau Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pasal 64-66
2. Keputusan Menteri No. 101/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Buruh
3. Keputusan  Menteri  No.220/2004  Tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  menjadi  dasar  hukum  diberlakukannya  sistem outsourcing di  Indonesia.  Menyangkut  tentang  kata outsourcing sebenarnya  tidak  ada ditemukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, akan tetapi maksud dan tujuan katanya
kurang  lebih  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  64  yang  menjelaskan:  Perusahaan  dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melaluiperjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
Dalam  konteks  dimana  perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  pekerjaannya  pada perusahaan lain, hanya sebatas bidang kerja seperti yang ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1): Pekerja/buruh  dari  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh  tidak  boleh  digunakan  oleh pemberi  kerja  untuk  melaksanakan  kegiatan  pokok  atau  kegiatan  yang  berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Sementara  itu,  sifat  dan  jenis  pekerjaan  di  luar  bidang  inti  sebagaimana  di  atas, menurut  penjelasan  Pasal  65  antara  lain;  pelayanan  kebersihan  ( cleaning  service ),  usaha penyediaan  makanan  bagipekerja/buruh  ( catering ),  tenaga  pengamanan  ( security ),  jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutanpekerja/buruh saja, artinya  diluar  kegiatan  itu,  tetap  menjadi  kegiatanpokok  perusahaan  apalagi  jika berpengaruh langsung terhadap proses produksi.
Namun,  dalam  prakteknya  ternyata  hubungan  kerja  melalui  mekanisme outsourcing telah    memperlihatkan  sebuah  fenomena  hubungan  kerja  yang  amat  rumit.  Dari  hasil penelitian  melalui  wawancara  dengan  beberapa  pihak  terkait,  ada  beberapa  hal  yang membuat  kerumitan  tersebut  menjadi  penyebab  terciptanya  viktimisasi  struktural  terhadap buruh. Hal yang amat mendasar setidaknya berangkat dari dua faktor. 1) Adanya kelemahan substansi  Undang-Undang  ketenagakerjaan  mengatur  tentang  sistem outsourcing .  dua) Tidak berfungsinya disnakertrans sebagai komponen struktur hukum ketenagakerjaan dalam rangka melakukan tindakan pencegahan.
a. Kelemahan  substansi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  mengatur  tentang  sistem outsourcing
Kelemahan  dalam  substansi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dapat  tersirat  dari ketidaktegasannya  menetapkan  batasan  bidang  kerja outsourcing serta  tidak  adanya ketentuan Sanksi Pidana menyangkut pasal-pasal tentang outsourcing diantaranya: Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 sekiranya dilanggar oleh pengusaha.
Menyangkut batasan bidang kerja outsourcing , dalam penjelasan bunyi Pasal 66 Ayat 1, yang dimaksud dengan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses proses produksi “antara lain”: Pelayanan kebersihan ( cleaning service ), usaha penyediaan makanan bagi  pekerja/buruh  ( catering ),  tenaga  pengamanan  ( security ),  jasa  penunjang  di pertambangan  dan  perminyakan,  serta  penyediaan  angkutan  pekerja/buruh.  Artinya  di  luar kegiatan itu, tetap menjadi kegiatan pokok perusahaan, yang pada prinsipnya tidak dapat di- outsourced-kan atau wajib dipermanenkan melalui status buruh tetap.
Nah,  petikan  kata  atau  frasa  “antara  lain”  untuk  menyebutkan  ke-5  jenis  bidang kerjadi  atas,  ternyata  interprestasinya  dapat  dimaknai  membebaskan  semua  bidang  kerja untuk  dapat  di- outsouced -kan  oleh  perusahaan  pengguna  atau  PT  (Y).  Artinya,  ke-5  jenis pekerjaan  tersebut  hanya  dianggap  sebagai  contoh.  Dengan  adanya  kalimat  “antara  lain” sehingga semua kegiatan kerja diluar ke-5 bidang kerja tadi, boleh di- outsourced -kan.
“…begini,  biar  jangan  kita  dianggap  salah.  Kan,  dalam  penjelasan  pasal  66 menyebutkan  5  jenis  bidang  kerja  yang  boleh  dioutsourcengkan  itu  ada  kalimat “antara  lain”,  seperti  kebersihan,  catering,  keamanan,  apalagi  lah  itu, pokoknya yang  5  itulah.  Nah,  itu  hanya  contoh  saja  pak,  dari  jenis  kegiatan  yang  boleh dioutsourkan. Karena dalam kalimatnya ada kata “antara lain”, jadi jenis kegiatan lain juga boleh dilakukan buruh ousourceng…”
(wawancara dengan GM PT. (Y), tanggal 10/9/2012)
Dengan alasan-alasan diantaranya seperti di atas, sehingga menjadi dalih bagi pihak Disnakertras  Kabupaten  Serang  tidak  dapat  memaksakan  pemahaman  yang  sama  atas batasan yang dikatakan sebagai bidang inti dan bidang pendukung dalam kegiatan produksi kepada pihak  perusahaan karena dianggap  sebagai celah atau ruang bagi  pihak perusahaan untuk bertahan dengan pendapatnya
“…cuma mereka punya pendapat, bahwa sekiranya nanti ada permasalahan, kan masing-masing  pihak kan punya upaya apakah  menggugat,  mengjukan  keberatan, melakukan  dan  seterusnya.  Karna  ada  ruang  disana  yang  bisa  ditempuh  bagi masing-masing pihak…”
(wawancara  dengan  bapak  Sugi  Hardono:  Kabid  Pengawasan,  tanggal 13/9/2012)
Alhasil,  kalimat  atau  frasa  “antara  lain”  untuk  menyebutkan  ke-5  jenis  bidang pekerjaan  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tak  lain  hanyalah  sebuah  pertarungan kepentingan  yang  memiliki  kandungan  makna  tersembunyi  didalamnya.  Dalam  khasanah culturar  studies, Sustrisno  dkk  (2010)  menyatakan,  bahwa  “bahasa  (kata)  dan  makna ( meaning )”  merupakan  dua  hal  yang  tak  terpisah,  yang  pada  dasarnya  mengandung  unsur ideologis  ditentukan  oleh  siperajut  makna.  Sementara  ideologi  dalam  pandangan  Antonio Gramci,  sebagai  gugusan  makna,  ide  dan  praktek  yang  menunjang  kelompok-kelompok sosial  yang  berkuasa  dalam  rangka  pembuatan  aturan  perilaku  dan  tindakan  moral (Sustrisno, dkk:2010).
Kelemahan  lain  dalam  substansi  hukum  ketenagakerjaan  adalah  masih  terbukanya peluang dan potensi yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar buruh outsourcing , hal  ini  disebabkan  karena  banyak  ketentuan  mengenai  hak-hak  buruh outsourcing tidak dilindungi dengan penerapan sanksi apabila pengusaha tidak memenuhinya. Sebagai contoh tidak  adanya  ketentuan  sanksi  pidana  dalam  BAB  XVI  Undang-Undang  ketenagakerjaan tahun  2003  yang  menjabarkan  tentang  ketentuan  pidana  dan  sanksi  administrative  atas pelanggaran pasal-pasal menyangkut outsourcing (Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66).
Kondisi  di  atas  tentu  menjadi  catatan  betapa  lemahnya  Undang-Undang ketenagakerjaan  untuk  dapat  dijadikan  sumber  acuan  menata  hubungan  kerja  antara perusahaan  dan  buruh  agar  berjalan  selaras  dan  berkepastian  hukum.  Pada  titik  itu,  bila ditinjau  dari  perspektif  kriminologi  terkait  upaya  atau  program  pengendalian  sosial  dalam bentuk  regulasi,  maka  sama  sekali  tidak  mencerminkan  kehendak  yang  sungguh-sungguh dari pemerintah agar bagaimana ketentuan dapat berlaku seimbang.
Menurut  Mustofa  (2010),  setidaknya    ada  4  asas  pencegahan  yang  secara  sinergis harusnya dilakukan:
1. Regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban
2. Sosialisasi yang terus menerus tentang regulasi tersebut
3. Adanya fasilitasi agar warga negara dapat melaksanakan regulasi
4. Penerapan sanksi bila terjadi pelanggaran sebagai upaya akhir
Akibat  ketidaklengkapan  asas  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  utamanya menyangkut  sanksi,  membuat  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  buruh outsourcing menjadi  rentan  untuk  dilanggar  oleh  pengusaha.  Hukum  ketenagakerjaan  yang  semestinya sebagai  instrumen  bagi  pemerintah  dalam  rangka  menjadi  “juri”  menjaga  keseimbangan kepentingan  antara  pengusaha  dan  buruh,  menjadi  terdistorsi  dan  kehilangan  hakikatnya dalam usaha menciptakan perubahan sosial yang berkeadilan. Mengantisipasi hal seperti itu, menurut  Elias  (1986),  harus  ada  sistem  hukum  untuk  memastikan  kebijakan  yang bersinggungan  dengan  kepentingan  umum  yang  menyalahi  standar  aturan  dapat  disebut sebagai  kejahatan  umum.  Sebab  kebijakan  yang  salah  merupakan  sumber  kriminalisasi.
Sementara kebijakan yang baik sekalipun belum menjamin dapat diberlakukan dengan baik pula.
Kegagalan pemerintah memproteksi kepentingan buruh melalui aturan ketenagakerjaan  seperti  itu,  mengacu  pendapat  Kramer  dan  Michalowski,  maka  dapat dikatakan bagian dari pola keberpihakan negara terhadap pengusaha. Keberpihakan tersebut digambarkan oleh Kramer dan Michalowski sebagai State Corporate Crime, dimana adanya kontribusi  negara  dalam  hal  memfasilitasi Corporate (perusahaan)  melalui  regulasi  yang memberikan  ruang  terjadi    penyimpangan  karena  adanya  kolusi  langsung  antara  pelaku bisnis dan pemerintah (Green dan Tony: 2004).
Kolusi di atas tentunya cukup beralasan, dimana PT (Y), akibat tidak adanya sanksi pembatasan  yang  jelas,  dari  260  pekerja  (termasuk  staf  kantor)  hanya  93  orang  saja  yang berstatus  tetap  selebihnya  buruh  dengan  status  tidak  tetap  ( outsourcing ).  Konsekuensi  ini bagi  PT.  (Y),  membawa  keuntungan  tersendiri  karena  urusan  ketenagakerjaan  semakin praktis,  biaya  tenaga  kerja  bisa  berkurang  mencapai  20%  lebih  murah  dibanding  memakai buruh tetap.
“…dalam jangka panjang bisa mencapai 20% kalau pake outsourceng. Ya dalam hitungan sederhananya beginilah, dibanding karyawan permanen, maka kami tidak harus  mengeluarkan  upah  berkala,  cukup  stndar  UMK.  Selebihnya  tidak  harus memikirkan uang tunjangan dan jaminan sosial, uang PHK atau kompensasi akhir masa kerja…”
(wawancara dengan GM PT. (Y), tanggal 30/11/2012) Padahal,  meskipun  tanpa  menggunakan  mekanisme outsourcing dalam  proses produksinya,  pada  dasarnya  PT  (Y)  atau  perusahaan  pengguna  sudah  memperoleh keuntungan.  Mengingat  inti  dari  bisnis  produksi  pakan  ternak  yang  dijalankan  PT  (Y) terletak  pada  volume  produksi  memenuhi  kebutuhan  pasar,  bukan  pada  upaya-upaya mengurangi beban biaya buruh melalui strategi outsourcing .
“…penggunaan  tenaga  outsourceng  ini  jangan  dianggap  sumber  keuntungan utama  kita,  itu  cuma  strategi  pengurangan  biaya  saja.  Tanpa  outsourcengpun, kegiatan  perusahaan  tetap  jalan.  Karna  bisnis  utama  kita,  keuntungannya  bukan disitu, tapi pada volume produksi pasar…”
(wawancara dengan GM PT. (Y), tanggal 30/11/2012)
Sementara  bagi  pihak  penyalur  dalam  hal  ini  PT.  (X),  dengan  tidak  adanya penegasan  dari  pihak  pengawas  terkait  bidang  kerja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  di- outsourced- kan,  serta  tidanya  sanksi  atas  pelanggaran  hak-hak  dasar  terhadap  buruh,  tentu menjadi  lahan  bisnis  yang  amat  menguntungkan  dimana  dapat  mendistribusikan  tenaga buruhnya bekerja pada PT. (Y) sebanyak mungkin. Selain mendapatkan management fee 15 %  dari  total  tagihan  gaji  buruh  yang  dipekerjakan  dalam  setiap  bulannya,  PT.  (X)  masih mendapatkan hasil dari pemotongan gaji buruhnya berkisar Rp. 150.000/orang dari besaran gaji  Rp.  1.410.000  (standar  UMK  Serang)  serta  biaya  penempatan  atau  perpanjangan kontrak bagi buruhnya yang besarannya tergantung pada lamanya masa kontrak.
“…kalau  kontrak  enam  bulan  tapi  dah  perpanjangan  satu  kali  kemaren…bayar dua setengah waktu nyambong kemarin. Dulupun pertama masuk kenak jugak dua ratus…gak tau ntuk apa aja, katanya penempatan sama biaya awal…”
(wawancara dengan Afrianto  (28), tanggal 11/9/2012) Selanjutnya Wandi (26):
“…bedanya  saya  kontraknya  pertahun.  Gaji  sama  mas,  ya  segitu.Itupun  baru sekitaran enam bulan ini dapet segitu, karna UMK dah naik. Kemarin masih UMK lama, cuma satu juta lima puluh ribu…uang penempatan saya lebih banyak, dulu
kontrak  pertama  saya  kenak  empat  ratus,  kontrak  tahun  kedua  kenak  lima  ratus mas…”
(wawancara dengan Wandi  (26), tanggal 11/9/2012)
Praktik  seperti  yang  dialami  oleh  Afrianto    (28)  dan  Wandi  (26)  jelas  merupakan eksploitasi besar-besaran terhadap buruh mengingat nominal uang baik itu dari pemotongan gaji  dan  biaya  perpanjangan  kontrak  yang  dibebankan  kepada  mereka,  bukanlah  jumlah yang  kecil  bila  dilihat  dari  penghasilan  yang  diterima  setiap  bulannya.  Hal  ini  seperti dikatakan oleh Marx, merupakan bentuk tipuan kapitalis yang hanya jaya dengan menghisap buruh  yang  hidup  dan  semakin  panjang  hidupnya,  akan  semakin  banyak  pula  buruh  yang dihisap atau di eksploitasi (Ritzer dan Douglas: 2010).
b. Tidak  berfungsinya  peran  disnakertrans  sebagai  komponen  struktur  hukum ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan.
Salah  satu  komponen  personel  dalam  struktur  hukum  ketenagakerjaan  adalah pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  yang  berfungsi  mengawasi  dan  menegakkan pelaksanaanperaturan perundang-undangan ketenagakerjaan di lingkungan kerja perusahaanserta  memberikan  perlindungan  hak  bagi  buruh.Pada  posisi  itu,  maka pengawasan  ketenagakerjaan  menjadi  unsur  yang  amat  penting  dalam  usaha  meniadakan atau  memperkecil  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  oleh  pengusaha sehinggaproses hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis.
Menurut  Khakim  (2007),  sebagai  lembaga  penyelenggaraan  administrasi  negara dalam  bidang  ketenagakerjaan  (khususnya  dalam  penegakan  hukum),  pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan suatu prinsip dan kesisteman melalui pendekatan persuasif  edukatif  tanpa  meninggalkan  tindakan  represif  yustisia  guna  mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di bidang ketenagakerjaan.
Namun  berbagai  alasan  dari  aparat  disnakertrans  menjawab  pertanyaan  penulis  saat dikonfirmasikan  tentang  pelanggaran  hak  dasar  buruh outsourcing PT  (X)  yang dipekerjakan  pada  PT  (Y).  Meski  secara  kuantitas  jumlah  tenaga  pengawas  di  Kabupaten Serang sangat tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada. Namun, menjadi sangat disayangkan  ketika  prioritas  kerja  pengawasan  tidak  difokuskan  kepada  perusahaan penyalur  yang notabene secara langsung  melakukan pelanggaran terhadap hak dasar buruh outsourcing .
“…nah  itu,  konsekuensi  bagi  buruh  sendiri  dengan  mereka  bekerja  di outsourceng,  itu  ketidakjelasan  didalam  hubungan  kerjanya,  disitulah  sehingga tentu  mereka  tenaga  kerja  outsourceng  sendiri  dengan  tidak  adanya  kepastian hukum  tadi  statusnya.  Kemudian  hak-haknya  biasanya  didalam  implementasi pelaksanaannya  dilapangan  antara  karyawan  tetap  karyawan  outsourcing  sendiri berbeda…”
(wawancara  dengan  Bapak  Sugi  Hardono:  Kabid  Pengawasan,  tanggal 13/9/2012)
Penjelasan  dari  pihak  Disnakertrans  seperti  di  atas,  terkesan  malah  cenderung menyalahkan  keadaan  buruh  sendiri  akibat  dari  status  hukum  dalam  hubungan  kerjanya yang  memang  rentan  mengalami  situasi  menjadi  korban  diskriminasi  dan  eksploitasi  oleh pihak  perusahaan.  Hal  ini  menurut  penulis  merupakan  arogansi  dari  para  pemangku  peran dalam  sebuah  kebijakan  yang  pada  dasarnya  tidak  juga  melakukan  apapun  dalam  konteks tugasnya.  Hal  seperti  inilah  yang  dikatakan  Williams  (2003)  bahwa  konsep  menyalahkan pihak lain, sebenarnya mengandung distorsi untuk mengingkari tanggung jawab.
Alasan  lain  dari  pihak  disnakertras  Kabupaten  Serang,  menggaris  bawahi  adanya kelemahan  dalam  substansi  hukum  ketenagakerjaan  sehingga  proses  penindakkan  atas
pelanggaran hak dasar buruh outsourcing sulit dilakukan, mengingat dalam Undang-Undang ketenagakerjaan  hanya  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur outsourcing (Pasal  64,  Pasal  65 dan Pasal 66) yang tidak menetapkan sanksi Pidana maupun sanksi Administratif.
“…Itulah  maka  tidak  bisa  berbuat  banyak  untuk  mengatasi  pelanggaran dilapangan karena aturan masih belum lengkap memberikan sanksi yang memaksa, yang  ada  Cuma  memberikan  catatan  peringatan…dalam  undang-undang ketenagakerjaan  memang  hanya  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  outsourcing yang  tidak  menetapkan  sanksi  pidana  maupun  sanksi  administratif,  dapat  dilihat dalam    pasal  disitu  183-190,  sedangkan  untuk  pasal-pasal  lain  ditetapkan  sanksi pidana maupun administratif…”
(wawancara  dengan  bapak  Supriyatna:  Kasi  Persyaratan  Kerja  dan Pembinaan Hubungan Industrial, tanggal 13/9/2012)
Pernyataan  di  atas  tentu  sangat  ironis.  Sekiranya  hanya  dengan  dalih  tidak  adanya sanksi  untuk  perusahaan  yang  melakukan  diskriminasi  dan  eksploitasi  terhadap  hak-hak buruh outsourcing seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  maka  secara  gamblang  muncul  sebuah pertanyaan  yang  mendasar,  “apakah  akan  dibiarkan  dan  dibenarkan  bagi  perusahaan  yang jelas-jelas  melakukan  kejahatan  terhadap  hak  dasar  buruh?”.  Hal  inilah  yang  menjadi catatan  bagi  aktivis  atau  pengurus  Serikat  Buruh  yang  menganggap  bahwa  disnakertrans tidak menjalankan fungsinya dengan serius
“…pertanyaannya,  apa  fungsi  mereka  ?,  jangan  dengan  alasan  itu  membiarkan praktek pelanggaran hak buruh terus berjalan dan dibiarkan. Sebenarnya niat baik itu memang gak pernah ada…”
(wawancara dengan bapak Widadi W.S.: Wakil Presiden KSPI, tanggal 15/9/2012) Indikasi  ketidakseriusan  dari  aparat  Disnakertrans  Kabupaten  Serang  menurut  narasumber dilapangan tidak lepas dari intervensi pihak tertentu yang berkepentingan dalam hal itu
“…terlebih  dengan  ini,  ketika  pengawas  mau  bertindak,  heh!  Cukup  berhenti sampai disini…”
(wawancara dengan bapak Widadi W.S.: Wakil Presiden KSPI, tanggal 15/9/2012) Meskipun  pernyataan  di  atas  sulit  untuk  dibuktikan,  namun  informan  yang  penulis wawancarai  di  atas  menegaskan,  hal  tersebut  berdasarkan  pengakuan  dari  mantan-mantan pejabat Disnakertras yang memiliki kewenangan dalam hal pencegahan
“…saya tidak bisa  mengatakannya nanti gak ada bukti…setiap  eks-eks  nya dinas itu  yang  dah  gak  njabat,  mereka  malu  gak  bisa  tegas  dalam  pengawasan,  gitu ngomong sama saya. Mereka bilang gak bisa berbuat, susah…”
(wawancara dengan bapak Widadi W.S.: Wakil Presiden KSPI, tanggal 15/9/2012) Pada  titik  itu,  maka  sekali  lagi  perlu  dipertanyakan  bahwa  “para  petugas  itu sebenarnya  menjadi  alat  siapa?”,  “menjadi  alat  negara  atau  alat  dari  pihak bisnis?”..(Meliala:  1993).  Pertanyaan  tegas  seperti  itu  tentunya  memiliki  dasar  yang  kuat, mengingat  peran  pemerintah  melalui  petugas  dilingkungan  Disnakertrans  yang  semula diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar buruh, malah justru sebaliknya,  terkesan  fasilitatif  dan  akomodatif  terhadap  kepentingan  pengusaha  sehingga pada  gilirannya  semakin  mempermanaenkan  apa  yang  menjadi  orientasi  dan  prinsip ekonomi  kaum  “utilitarian”,  yang  menekankan  bahwa  satu-satunya  tugas  dari  korporasi adalah menghasilkan profit (Prayoga:  2008).
Praktek  Bisnis Outsourcing antara  PT  (X)  dengan  PT  (Y)  merupakan  Hubungan Simbiosismutualisme dengan Muara Pengurangan Hak Dasar Buruh
Pada  dasarnya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah  mengabulkan  permohonan pengujian  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  diajukan  oleh  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  Aliansi  Petugas  Pembaca  Meter  Listrik  Indonesia  (AP2MLI),  yang menetapkan  bahwa    sistem outsourcing dianggap  “inkonsistensional”,  jika  dalam pelaksanaannya  mengabaikan  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  (www. okezone.com.  Diakses tanggal  3/dua/2012). Akan  tetapi,  sayangnya  putusan  tersebut  seakan  hanya  sebatas himbauan  tanpa  sebuah  jaminan  untuk  ditindaklanjuti  melalui  proses  penegakkan  hukum yang  bisa  memastikan  hilangnya  pelanggaran-pelanggaran  tersebut.  Sehingga  tak diherankan  jika  pelanggaran  terhadap  hak-hak  dasar  buruh outsourcing di  lapangan  terus saja berlanjut
Menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak buruh outsourcing seperti temuan penulis di  lapangan,  setidaknya  dalam  proses  bisnis  tenaga  kerja  antara  PT  (X)  dan  PT  (Y)  telah menghadirkan  situasi  dimana  buruh outsourcing mengalami  beberapa  bentuk  diskriminasi dan  eksploitasi  dari  pengusaha  diantaranya  meliputi:  eksploitatif  atas  perhitungan  waktu kerja dan hak upah serta diskriminatif atas hak jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dan hak berorganisasi
Dalam  Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  ditegaskan  bahwa setiap  pengusaha  wajib  melaksanakan  waktu  kerja.  Ketentuan  mengenai  batas  maksimal waktu kerja berdasarkan Pasal 77 ayat (dua) adalah
a. Untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, waktu kerjanya adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu; atau
b. Apabila  5  (lima)  hari  kerja  dalam  seminggu,  waktu  kerjanya  adalah  8(delapan) jam  sehari,  dan  40  (empat  puluh)  jam  seminggu.Waktu  kerja  yang  melebihi ketentuan  diatas  dinamakan  waktu  kerja  lembur  dengan  konsekuensi  ada perhitungan upah lembur.
Namun,  fakta  di  lapangan  menunjukkan,  buruh outsourcing PT  (X)  yang dipekerjakan  pada  PT  (Y),  jika  dikalkulasikan  selama  6  hari  kerja  (dimana  satu sift kerja dalam  perharinya  selama  8  jam),  maka  tercatat  sebanyak  48  jam  kerja  dalam  seminggu dilakukan  oleh  buruh outsourcing. Akan  tetapi,  tanpa  adanya  pertambahan  upah  dari kelebihan 8 jam kerja tersebut.
“…kalau hitungan tambahan jam gak ada mas…”
(wawancara dengan Afrianto (28), tanggal 11/9/2012) Selanjutnya Wandi (26) menambahkan:
“…gak enaknyakan gitu mas, kalau mau dihitung, jumlah jamnya sama memang 8 jam  per  hari,  tapi  orang  pabrik  dah  dapet  tambahan  itu.  Dihitung  8  jam  lembur seminggu. Kalo kamikan memang kerjanya wajib 8 jam tiap hari…
(wawancara dengan Wandi (26), tanggal 11/9/2012)
Pada  titik  itu,  seakan  masih  sangat  relevan  untuk  merefleksikan  kembali  apa  yang pernah  dicetuskan  Marx  melalui  konsep  sentralnya  mengenai  “nilai  lebih”  tentang  tenaga kerja  yang  menjual  tenaganya  ke  kapitalis.  Nilai  lebih  merupakan  jumlah  tenaga  yang diperlukan  untuk  menghasilkan  tenaga  kerja  baru.  Yang  artinya  bahwa  nilai  merupakan sarana kehidupan yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, ditentukan oleh jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja (Ritzer dan Douglas: 2010). Melalui nilai  lebih  ini  menurut  Marx  bagian  dari  strategi  kapitalis  dalam  melakukan  akumulasi modal  melalui  beberapa  cara  diantaranya:  memperpanjang  jam  kerja,  mengurangi kebutuhan  hidup  buruh  (tingkat  upah)  serta  meningkatkan  produktivitas  buruh  dengan diikuti kemajuan dibidang teknologi (Ritzer dan Douglas: 2010).
Menyangkut  upah  pokok,  pada  prinsipnya  telah  diatur  sebagaimana  dalam  Pasal  90 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  menegaskan  bahwa  pengusaha  dilarang membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum,  yaitu  upah  yang  didasarkan  pada pertimbangan  kebutuhan  hidup  minimum.  Namun,  hubungan  kerja  segi  tiga  dalam  praktik outsourcing menyebabkan  perbedaan  perlakuan  upah  pokok  juga  sangat  mencolok  bila dibandingkan  buruh  tetap  yang  berada  di  PT  (Y).  Hal  ini  terlebih  karena  adanya pemotongan  upah  dari  standar  UMK  Kabupaten  Serang  tahun  2012  sebesar  Rp.1.410.000, menjadi  Rp.1.250.000/bulan  oleh  perusahaan  penyalurnya  atau  PT  (X).  Praktik  semacam inilah  seperti  yang  dikatakan  oleh  Marx  sebagai  tipuan  yang  agak  sederhana  dengan membayar  pekerja  lebih  rendah  daripada  yang  seharusnya  mereka  terima  itu  (Ritzer  dan Douglas: 2010).
Bila  dicermati  dalam  bisnis outsourcing ,  keuntungan  dari  perusahaan  penyalur seperti  PT  (X)  tidak  lain  hanya  berdasarkan  nilai-surplus  atau  keuntungan  dari  harga  jual tenaga  buruh  kepada  perusahaan  pengguna  atau  PT  (Y).  Hal  ini  persis  seperti  apa  yang dikatakan Harry Braverman bahwa konsep “kelas kerja” tidak menggambarkan sekelompok orang  atau  pekerjaan  secara  spesifik,  namun  justru  merupakan  ekspresi  proses  jual  beli tenaga kerja (Ritzer dan Douglas: 2010).
Dalam  kondisi  demikian,  maka  PT  (X)  layak  disebut  sebagai  kapitalis  yang  telah “mengeksploitasi”  buruh outsourcing dalam  mencapai  keinginannya  untuk  memperoleh lebih banyak keuntungan dan lebih banyak nilai-surplus untuk ekspansi. Sehingga kemudian mendorong PT (X) pada apa yang disebut Marx dengan “hukum umum akumulasi kapitalis” dengan  cara  mengeksploitasi  para  pekerja  semaksimal  mungkin  untuk  memaksa  ongkos kerja kembali ke angka nol (Ritzer dan Douglas: 2010).
Namun,  bukan  hanya  perusahaan  penyalur  saja  sebenarnya  sebagai  kapitalis  yang telah  melakukan  eksploitasi  terhadap  buruh  dalam  sistem outsourcing .  Meski  perusahaan penyalur  atau  PT  (X)  sebagai  pelaku  yang  langsung  melakukan  pemotongan-pemotongan hak  buruhakan  tetapi  PT  (Y)  juga  secara  tidak  langsung  telah  beserta  dalam  melakukan tindakan  yang  sama.  Mengingat  hubungan  bisnis  antara  PT  (X)  dan  PT  (Y)  dalam  proses outsourcing buruh  ini  bersifat  “simbiosis  mutualime”  dimana  masing-masing  perusahaan saling mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut.
Fakta perlakuan upah murah inilah memposisikan buruh outsourcing telah dialienasi (diasingkan) dari kerjanya sebagaimana dikatakan Marx, dimana dalam pekerjaannya buruh tidak  menegaskan  dirinya,  akan  tetapi  menyangkalnya,  dia  tidak  jengkel  tetapi  tidak bahagia, mereka tidak mengembangkan energi fisik dan mentalnya secara bebas melainkan membuat  malu  dirinya  dan  merusak  pikirannya  (Ritzer  dan  Douglas:  2010).  Hal  itu setidaknya  tergambar  dari  ungkapan  yang  disampaikan  dua  orang  buruh outsourcing Afrianto (28) dan Wandi (26) mengenai kegelisahan batinnya.
”...kalo dipikir-pikir ya kesel kalilah mas, kita kerjanya sama dengan orang pabrik, hasilnya beda. Tapi ya mau nyalahkan sapa mas, yang penting bisa terus kerja aja dah syukurlah...”
(wawancara dengan Afrianto (28), tanggal dua/12/2012) Selanjutnya Wandi (26) menambahkan:
”...sama mungkin saya mas, kalo dibanding-bandingkan sama orang pabrik nanti sakit hati sendiri, rasanya ya gak adil. Tapi temen di pabrikkan gak salah orang itu dapetnya beda karna bosnya beda. Saya seneng sih liat karyawan tetep dapet gaji lebih, rumah sakit dapet, tiap raya ada THR, dibanding kami ini cuman gaji pokok. Tapi mau ngomong apa, yang penting asal bisa kerja ajalah hahaha...”
(wawancara dengan Wandi (26), tanggal dua/12/2012)
Alhasil,  hubungan  kerja  seperti  yang  dialami  Afrianto  (28)  dan  Wandi  (26)  tidak menceminkan  hubungan  kerja  yang  didasari  kerelaan  mengingat  apa  yang  diterima  dirasa tidak seimbang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal inilah yang dikatakan Marx bahwa kerja tidak lagi menjadi pemenuhan kebutuhan, malainkan hanya sebagai alat untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  selain  kebutuhan  untuk  bekerja  (Ritzer  dan  Douglas: 2010).
Selain  mendapat  perlakuan  tak  seimbang  atas  hak  upah  dan  waktu  kerja,  buruh outsourcing tidak  mendapat  Jamsostek.  Pengertian  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (Jamsostek)  sebagaima  tertuang  dalam  Pasal  1  huruf  1  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1992  Tentang  Jaminan  SosialTenaga  Kerja  adalah  suatu  perlindungan  bagi  tenaga  kerja dalam bentuksantunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yanghilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa ataukeadaan  yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
Fakta  buruh outsourcing tidak  mendapatkan  Jamsostek  jelas  menggambarkan minimnya  perlindungan  ekonomi  dan  perlindungan  sosial  bagi  buruh  dalam  praktik outsourcing adalahtidak  diikutsertakannya  buruh outsourcing dalam  program  Jamsostek. Padahal  jika  melihat  dari  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1993  dalam Pasal  dua  ayat  (3)  di  atas,  maka  kewajiban  mengikutsertakan  tenaga  kerja  dalam  program jaminan  sosial  tenaga  kerja  (Jamsostek)  juga  berlaku  bagi  perusahaan  penyalur  terhadap buruhnya.
Selanjutnya  buruh outsourcing secara  langsung  juga  dilarang  bergabung  kedalam serikat  buruh  oleh  perusahaan  penyalurnya  atau  PT  (X)  seperti  yang  dijelaskan  Afrianto (28) dan Wandi (26)
“…ikut serikat memang gak boleh sebelum kerja dah di bilang dulu, bos gak sukak sama serikat…”
(wawancara dengan Afrianto 28 (th), tanggal 11/9/2012) Selanjutnya Wandi (26):
“…maunya  ya  bisa  gabung  mas  macem  orang-orang  tu  kompak, perusahaanpun  segen,  tapi  ya  itu  susahnya  kita  gak  boleh.  Karyawan outsour disini mana open-open sama serikat…”
(wawancara dengan Wandi (26),tanggal 11/9/2012)
Konsekuensi  dari  larangan  bergabung  kedalam  serikat  seperti  yang  dialami  buruh outsourcing tentu  semakin  memposisikan  mereka  sebagai  pihak  yang  termarjinalkan mengingat  apa  yang  mereka  alami  nyaris  mengendap  tanpa  adanya  pembelaan  secara langsung  dari  Serikat  Buruh  yang  ada.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui,  perbedaan kepentingan, status ekonomi, dan sosial telah menimbulkan hubungan tidak seimbang antara buruh dengan pengusaha. Kedudukan para pihak dalam hubungan hukum  yang semestinya sejajar,  tidak  demikian  halnya  dalam  hubungan  kerja  yang  bersifat  subordinasi  atau  tinggi rendah,  dimana  buruh  selalu  berada  pada  pihak  yang  lemah  dan  termarjinalkan.  Disitulah pentingnya serikat bagi buruh sebagai wadah berhimpun dalam rangka menyatukan aspirasi untuk kepentingan bersama sehingga  memiliki bargaining sejajar sebagai  mitra di hadapan pengusaha.  Itulah  sebabnya  hak  berserikat  dianggap  menjadi  penting  dan  dilindungi  oleh negara.  Dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Pasal  104  (1)  dijelaskan:  Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

## KESIMPULAN
Kuatnya  penolakan  terhadap  legalisasi  sistem outsourcing oleh  buruh  selama  ini tidak  lain  dilatarbelakangi  pemikiran  bahwa  sistem  ini  merupakan  corak  penjajahan  baru ( new  slavery )  di  zaman  modern  (ASPI,  2005).  Meski  bernada  tendensius,  pernyataan tersebut  tidak  begitu  juga  salah.  Hal  mana  identik  dengan  temuan  penelitian  penulis terhadap  buruh outsourcing PT  (X)  yang  dipekerjakan  pada  PT  (Y),  bahwa  esensi  dari hubungan  kerja  yang  melibatkan  tiga  pihak  dalam  sistem outsourcing benar-benar  sangat merugikan  buruh  dan  menguntungkan  pihak  pengusaha  baik  perusahaan  penyalur  (PT.  X) terlebih perusahaan pengguna (PT. Y).
Situasi  di  atas  semakin  dimungkinkan  terjadi  disebabkan  dari  faktor  regulasi  dalam bentuk  Undang-Undang  dan  Peraturan  Menteri  yang  ada,  kiranya  sangat  terbuka  untuk keragaman  tafsir  utamanya  menyangkut  batasan  bidang  kerja  yang  boleh  atau  tidak  untuk di- outsourced- kan  selain  juga  tidak  adanya  ketentuan  pidana  menyangkut  aturan outsourcing sekiranya  dilanggar  oleh  perusahaan  terkait.  Hal  inilah  yang  menjadi  dalih pihak  disnakertrans  sebagai  komponen  struktur  hukum  ketenagakerjaan  tidak  melakukan tindakan  tegas  atas  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  pengusaha  baik  perusahaan pengguna terlebih-lebih penyalur.
Alhasil,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  mengatur  segala  ketentuan ketenagakerjaan  lengkap  dengan  komponen  strukturnya  (disnakertrans)  sebagai  pelaksana pengawas  di  lapangan,  terkesan  hanya  sebagai  simbolisasi  sekedar  mengisi  kelengkapan administrasi  negara  dibidang  ketenagakerjaan  belaka  yang  pada  gilirannya  semakin mempermanenkan  dominasi  pengusaha  terhadap  buruh.  Sehingga,  apa  yang  dialami  buruh outsourcing terkait  hak-haknya  yang  terlanggar  oleh  pengusaha,  seakan  menjadi  sebuah keniscayaan yang sah dan wajar diterima oleh masing-masing buruh outsourcing . Dengan  demikian,  nyatalah  bahwa  praktek outsourcing benar-benar  sebagai  realita viktimisasi struktural dimana sistem yang ada menghendaki akan hal itu terjadi dikarenakan banyaknya kepentingan dari beberapa pihak seperti yang dikatakan Dahrendorf bukan hanya kapitalis,  melainkan  pihak  menengah  serta  pemegang  otoriatas  atau  kekuasaan  (Ritzer  dan Douglas: 2010).

## DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (ASPI).  2005. Evaluasi  akhir  tahun  2005  kondisi ketenagakerjaan di indonesia. Jakarta. ASPEK Indonesia
Bellamy,  Richard.  1990. Teori  sosiologi  modern  perspektif  itali .  (Penerjemah:  Vedi  R. Hadiz. Cetakan ke 1). Jakarta. LP3ES
Cahyono,  S.  Kahar.  2010. Buruh  bergerak  !:  pengalaman  aliansi  serikat  buruh  serang.

## Jakarta. TURC
Elias,  Robert.  1986. The  politics  of  victimization,  victim,  victimology,  and  human  rights. New York. Oxford University Press. Inc
Eriyanto.  2008. Analisis  wacana:  pengantar  analisis  teks  media. (Cetakan  ke  6). Yogyakarta. LKIS
Fattah, Ezzat A. 1991. Understanding criminal victimization. Canada. Prentue-HALL
Green,  Penny  dan  Tony  Ward.  2004. State  crime:  governments,  violence,  and  corruption. London. Pluto Press
Khakim, Abdul. 2007. Pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 . Bandung. CitraAditya Bakti
Martinussen,  Jhon.  1999. Society.  state  and  the  market.  a  guide  to  competing  theories  of development. Zed Books
Mustofa,  M.  2010. Kriminolgi:  kajian  sosiologi  terhadap  kriminalitas.  perilaku menyimpang  dan  pelanggaran  hukum. (Edisi  Ke-dua).  Bekasi.  Sari  Ilmu  Pratama (SIP)
Meliala,  Adrianus,  E.  1993. Menyingkap  kejahatan  kerah  putih. Jakarta.  Pustaka  Sinar Harapan
Ritzer,  G  dan  Goodman.  D  J.  2010. Teori  sosiologi:  dari  teori  sosiologi  klasik  sampai perkembangan  muktahir  teori  sosiologi  postmodern. (Terjemahan  Oleh:  Nurhadi. Edisi ke 5). Bantul. Kreasi Wacana
Ramly,  Andi  dan  Muawiyah.  2007. Peta  pemikiran  karl  marx  (materialisme  dialektis  dan materialisme historis) . Yogyakarta. LKiS
Susetiawan,  2000. Konflik  sosial:  kajian  sosiologis  hubungan  buruh,  perusahaan  dan negara di indonesia (penerjemah: Watie Suhanto edisi ke 1) . Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Williams,  Gerrath.  2003. “Blame  and  Responsibility” ethical  theory  and  moral  practice. Vol. 6. No. 4 (Dec..)
Yin, R. 1994. Case study research: design and methods (2nd ed). Beverly Hills. CA: Sage Publishing