## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1* Tri Sulis Setyowati, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia
e-mail:
1* setyowatitrisulis@gmail.com ( corresponding author )
2 subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRACT
This article discusses the challenges faced by prisoners with disabilities within correctional institutions concerning the protection of their human rights. Prisoners with disabilities are often vulnerable to violations of their basic rights, such as the right to humane treatment, privacy, and access to adequate healthcare. In this context, this article also reviews policies and  best  practices  that  can  be  implemented  to  ensure  the  protection  of  the  rights  of prisoners with disabilities. Several successful case studies in ensuring the human rights of prisoners with disabilities will also be presented. Through an in-depth understanding of the issue, this article aims to raise awareness about the importance of human rights protection for prisoners with disabilities in correctional institutions.
Keywords: Prisoners; Disability; Correctional Institutions; Human Rights
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Sejumlah  isu  kompleks  yang  perlu  dipahami  untuk  menggambarkan  situasi  yang dihadapi oleh narapidana disabilitas di lingkungan penjara. Penyelidikan latar belakang ini adalah langkah awal yang penting dalam memahami mengapa perlindungan hak asasi manusia  untuk  populasi  ini  sangat  penting.  Di  seluruh  dunia,  narapidana  disabilitas adalah kelompok yang rentan dan seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Disabilitas  dapat  melibatkan  berbagai  jenis,  seperti  fisik,  intelektual,  sensorik,  atau mental.  Narapidana  disabilitas  sering  menghadapi  tantangan  yang  unik  dan  serius  di dalam lembaga pemasyarakatan. (Handayani, 2019).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  menandai sebuah  tonggak  penting  dalam  upaya  meningkatkan  perlindungan  hak  asasi  manusia bagi  narapidana  disabilitas.  Undang-Undang  ini  mengamanatkan  perbaikan  secara mendasar  dalam  tata  kelola  sistem  pemasyarakatan,  dengan  memasukkan  prinsip- prinsip  hak  asasi  manusia  sebagai  bagian  integral  dari  setiap  aspek  pelaksanaan hukuman. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin hak asasi manusia untuk semua warganyam (UU RI No. 22, 2022).
Masalah  aksesibilitas  merupakan  kendala  besar.  Banyak  lembaga pemasyarakatan tidak didesain atau dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas,  baik  dalam  hal  fasilitas  fisik,  seperti  toilet  atau  tempat  tidur  yang  sesuai, maupun dalam hal akses terhadap layanan medis, pendidikan, atau rehabilitasi. Hal ini dapat mengarah pada perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia dasar.  Selain  itu,  narapidana  disabilitas  sering  menghadapi  risiko  tinggi  terhadap pelecehan  fisik  dan  psikologis  oleh  sesama  narapidana  disabilitas  atau  staf  penjara. Keterbatasan mereka dalam berkomunikasi atau memahami proses hukum juga dapat mengakibatkan  ketidakadilan  dalam  proses  peradilan  dan  hukuman  yang  tidak proporsional.  Diskriminasi  juga  merupakan  masalah  serius.  Narapidana  disabilitas mungkin  tidak  mendapatkan  perawatan  medis  yang  cukup,  bantuan  hukum  yang memadai, atau akses ke program rehabilitasi yang bisa membantu mereka dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. (Meilya et al., 2020). Selain  itu,  stigma  sosial  terhadap  disabilitas  dapat  memperburuk  situasi  narapidana disabilitas.  Masyarakat  umum  cenderung  kurang  memahami  kebutuhan  dan  hak narapidana  disabilitas,  yang  dapat  menyebabkan  isolasi  sosial  dan  penolakan  ketika mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.
Sebelumnya,  sistem  pemasyarakatan  di  banyak  negara  seringkali  belum memberikan  perhatian  yang  memadai  terhadap  narapidana  disabilitas.  Mereka seringkali  menghadapi  diskriminasi,  ketidaksetaraan  dalam  akses  terhadap  layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan,  serta perlakuan  yang tidak manusiawi di dalam lembaga  pemasyarakatan.  Ini  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  serius, dan perlu adanya perubahan yang signifikan. Secara keseluruhan, latar belakang masalah perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia  mencakup  Pelayanan,  Pembinaan,  Pembimbingan  Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Memahami latar belakang ini adalah langkah awal  yang  penting  untuk  mencari  solusi  yang  lebih  baik  dan  berkelanjutan  dalam melindungi hak asasi manusia narapidana disabilitas di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian dari Safrin (2021) berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia narapidana perempuan  dalam  program  pembinaan  kemandirian  di  era  "normal  baru"  yang dipengaruhi  oleh  pandemi  COVID-19.  Penelitian  ini  mencermati  perubahan  signifikan
dalam  konteks  kehidupan  di  era  normal  baru  yang  dipicu  oleh  pandemi.  Organisasi pemasyarakatan,  termasuk  lembaga  pemasyarakatan,  juga  harus  beradaptasi  dengan perubahan  ini  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  protokol  kesehatan  dan keamanan.
Hak-hak  seperti  hak  untuk  merasa  aman  dan  nyaman  dalam  bekerja  di  dalam penjara ditekankan. Ini mencerminkan kesadaran akan perlunya perlindungan hak asasi manusia  bagi  semua  narapidana,  termasuk  narapidana  perempuan. Penelitian  ini menggambarkan  strategi  yang  digunakan  dalam  memahami  hak  asasi  manusia  di  era normal  baru.  Penelitian  ini  memiliki  relevansi  dalam  memahami  bagaimana  lembaga pemasyarakatan  dapat  memastikan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  narapidana perempuan  di  tengah  tantangan  era  normal  baru.  Hal  ini  juga  menggarisbawahi pentingnya menjaga produktivitas organisasi dalam kondisi yang berubah.
Penelitian  dari  Ardiansyah  (2020)  mencoba  menganalisis  apakah  perlakuan terhadap  narapidana  dalam  kebijakan  revitalisasi  penyelenggaraan  pemasyarakatan sesuai  dengan  perspektif  hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini  memberikan  pemahaman tentang  kebijakan  revitalisasi  penyelenggaraan  pemasyarakatan,  yang  tampaknya menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menilai apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa  kebijakan  revitalisasi  penyelenggaraan  pemasyarakatan  mengintegrasikan aspek-aspek hak asasi manusia dalam perlakuan terhadap narapidana. Penekanan pada perubahan sikap dan perilaku narapidana serta optimalisasi proses di dalam organisasi pemasyarakatan  juga  mempertimbangkan  instrumen  hak  asasi  manusia.  Dengan  kata lain, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini selaras dengan perspektif hak asasi manusia.
Teori Inklusi Sosial adalah kerangka kerja konseptual yang mempertimbangkan bagaimana  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  dapat  menciptakan  lingkungan  yang memungkinkan setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, untuk aktif berpartisipasi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Prinsip utama  teori  ini  adalah  menghilangkan  hambatan  dan  diskriminasi  yang  menghalangi individu dari berkontribusi dan mengambil bagian dalam masyarakat.
Narapidana  disabilitas  seringkali  menghadapi  hambatan  fisik  dan  komunikatif dalam lingkungan penjara. Untuk menciptakan inklusi sosial bagi mereka, penjara harus memastikan  bahwa  fasilitas  dan  infrastrukturnya  dapat  diakses  dengan  baik  oleh narapidana disabilitas. Ini mencakup pengaturan yang memungkinkan mereka bergerak dengan mudah, menggunakan fasilitas seperti toilet, dan mengakses layanan medis tanpa hambatan.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  narapidana  disabilitas  harus  memiliki  akses yang setara terhadap program pendidikan dan rehabilitasi. Ini mencakup menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan ini.
Narapidana  disabilitas  sering  menghadapi  stigma  dan  diskriminasi,  yang  dapat merusak harga diri mereka. Oleh karena itu, penjara perlu melakukan upaya nyata untuk mempromosikan  inklusi  sosial  dengan  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung pemberdayaan narapidana disabilitas. Ini dapat mencakup program-program dukungan psikososial,  pelatihan  keterampilan  sosial,  dan  promosi  pengembangan  kemandirian. Narapidana  disabilitas  harus  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam kehidupan penjara, seperti kegiatan sosial, olahraga, dan aktivitas lainnya. Ini membantu memperkuat rasa harga diri dan mengurangi isolasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori  inklusi  sosial  menyiratkan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan  harus  berusaha
menciptakan lingkungan yang inklusif di mana narapidana disabilitas dapat mengakses layanan, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan penjara dengan adil dan setara.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur adalah suatu pendekatan yang  sangat  relevan  dalam  mengeksplorasi  isu  mengenai  perlindungan  hak  asasi manusia  bagi  narapidana  disabilitas  di  lembaga  pemasyarakatan.  Metode  kualitatif dipilih  karena  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  dengan  lebih  mendalam  dan merinci  pengalaman  narapidana  disabilitas,  perspektif  petugas  penjara,  serta  isu-isu kompleks  yang  terkait  dengan  hak  asasi  manusia.  Analisis  ini  mencakup  pemahaman mendalam  terhadap  isu-isu  seperti  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  tantangan  dalam implementasi  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  narapidana  disabilitas,  serta kebijakan-kebijakan  yang  telah  diterapkan.  Kerangka  konseptual  ini  akan  membantu dalam  memahami  kompleksitas  isu-isu  yang  terkait  dengan  perlindungan  hak  asasi manusia  bagi  narapidana  disabilitas  di  lembaga  pemasyarakatan,  serta  dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hak dasar bagi narapidana disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebuah aspek yang mendesak dan  kritis dalam konteks  keadilan  dan hak asasi manusia.  Narapidana  disabilitas  adalah  individu  yang,  karena  berbagai  alasan  seperti cacat fisik, mental, atau perkembangan, mungkin lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan perlakuan yang tidak manusiawi di dalam sistem penjara. Oleh karena itu, penting untuk  memahami  hak  dasar  apa  yang  harus  dijamin  bagi  mereka.  Hak  pertama  yang harus diperjuangkan adalah hak atas kesehatan yang memadai. Narapidana disabilitas sering  memerlukan  perawatan  kesehatan  khusus  yang  memenuhi  kebutuhan  medis mereka.  Ini  melibatkan  akses  terhadap  perawatan  medis  yang  layak  dan  berkualitas, termasuk  obat-obatan  yang  dibutuhkan  dan  perawatan  rutin  oleh  tenaga  medis  yang terlatih. (Bramandita, 2023).
Selain  itu,  narapidana  disabilitas  juga  memiliki  hak  atas  privasi.  Mereka  harus terlindungi  dari  penyalahgunaan,  pelecehan,  atau  tindakan  diskriminatif  yang  dapat merusak integritas mereka. Keamanan dan privasi dalam kehidupan sehari-hari di dalam penjara  sangat  penting  untuk  menjaga  martabat  manusia  mereka  (Dodo  et  al.,  2022). Perlakuan  yang  manusiawi  adalah  hak  lain  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Narapidana disabilitas harus diperlakukan dengan hormat dan tanpa kekerasan fisik atau psikologis. Ini  melibatkan  pelatihan  petugas  penjara  untuk  berinteraksi  dengan  mereka  dengan penuh empati dan pengertian terhadap kebutuhan mereka.
Terakhir, hak akses ke  pendidikan  dan rehabilitasi adalah esensial. Narapidana disabilitas  harus  memiliki  kesempatan  untuk  belajar  dan  berkembang  selama  masa hukumannya.  Ini  bisa  mencakup  program  pendidikan  khusus  yang  dirancang  untuk kebutuhan mereka, serta pelatihan yang membantu mereka mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan (Ardiansyah, 2020). Perlindungan hak dasar  bagi  narapidana  disabilitas  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  adalah  tanggung jawab moral dan hukum yang penting. Ini mencakup hak atas kesehatan yang memadai, privasi, perlakuan yang manusiawi, dan akses ke pendidikan dan rehabilitasi. Melindungi hak-hak  ini  adalah  langkah  yang  sangat  penting  dalam  memastikan  bahwa  sistem peradilan  pidana  beroperasi  dengan  adil  dan  menghormati  martabat  setiap  individu, terlepas dari kondisi disabilitas mereka..
Narapidana  disabilitas  di  lembaga  pemasyarakatan  seringkali  menghadapi sejumlah tantangan dan diskriminasi  yang memengaruhi  kualitas hidup dan hak asasi manusia  mereka.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  stigmatisasi  yang  ditemui  sejak pertama  kali  mereka  memasuki  sistem  hukum  pidana.  Mereka  sering  kali  dipandang sebagai individu yang tidak mampu berkontribusi pada masyarakat atau sebagai beban bagi  sistem.  Stigmatisasi  semacam  ini  dapat  mengakibatkan  perlakuan  yang  tidak manusiawi dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional narapidana disabilitas.  Selain  itu,  narapidana  disabilitas  sering  mengalami  diskriminasi  dalam  hal akses terhadap layanan kesehatan. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap  perawatan  medis  yang  diperlukan  sesuai  dengan  kondisi  disabilitas  mereka. Fasilitas  medis  di  lembaga  pemasyarakatan  seringkali  tidak  terhubung  dengan kebutuhan  disabilitas  yang  beragam,  seperti  perawatan  fisioterapi,  aksesibilitas terhadap  obat-obatan,  atau  pemeriksaan  kesehatan  rutin  yang  sesuai.  Akibatnya, narapidana  disabilitas  dapat  mengalami  penderitaan  fisik  yang  tidak  perlu  dan  risiko kesehatan yang lebih tinggi (Safrin, 2021).
Aspek  lain  dari  diskriminasi  yang  sering  ditemui  oleh  narapidana  disabilitas adalah  akses  terhadap  pendidikan  dan  rehabilitasi.  Meskipun  hak  mereka  atas pendidikan  dan  rehabilitasi  seharusnya  dijamin,  dalam  banyak  kasus,  fasilitas pendidikan  atau  pelatihan  tidak  mengakomodasi  kebutuhan  mereka.  Ini  dapat menghambat kemampuan narapidana disabilitas untuk memperoleh keterampilan dan pendidikan  yang  dapat  membantu  mereka  reintegrasi  ke  dalam  masyarakat  setelah pembebasan mereka. Selain itu, diskriminasi juga dapat terjadi dalam hal akses terhadap program  pekerjaan  atau  peluang  pelatihan  vokasional  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Narapidana  disabilitas  mungkin  menghadapi  kesulitan  mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan keterampilan yang dimiliki, yang pada gilirannya dapat memperburuk peluang mereka untuk sukses setelah pembebasan (Rusydi, 2021). Dalam  rangka melindungi hak asasi manusia narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan dan  diskriminasi  ini.  Ini  termasuk  perubahan  dalam  budaya  dan  kesadaran  di  antara petugas  penjara,  peningkatan  aksesibilitas  fasilitas  dan  layanan,  serta  implementasi kebijakan yang memastikan hak-hak dasar narapidana disabilitas dihormati dan dijaga dengan cermat.
Kebijakan dan praktek terbaik dalam perlindungan hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa individu dengan  disabilitas  yang  menjalani  hukuman  penjara  tidak  menghadapi  perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang pantas. Salah satu langkah  terpenting  dalam  mencapai  hal  ini  adalah  melalui  pengembangan  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  inklusif.  Kebijakan  inklusif  ini  harus  mencakup  panduan yang jelas tentang bagaimana penjara dan petugas harus berinteraksi dengan narapidana disabilitas, termasuk panduan tentang penggunaan kekerasan dan hukuman yang pantas (Primawardani,  2019).  Selain  itu,  kebijakan  ini  harus  memastikan  bahwa  aksesibilitas fisik  dan  komunikatif  di  penjara  ditingkatkan,  sehingga  narapidana  disabilitas  dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi dengan lancar.
Praktek  terbaik  juga  melibatkan  pelatihan  yang  berkelanjutan  untuk  petugas penjara.  Pelatihan  ini  tidak  hanya  harus  mencakup  pemahaman  tentang  jenis-jenis disabilitas dan cara berkomunikasi dengan narapidana yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi  juga  harus  memberikan  wawasan  tentang  hak  asasi  manusia.  Petugas  penjara harus memahami bahwa narapidana disabilitas tetap memiliki hak yang harus dihormati, termasuk hak untuk hidup tanpa diskriminasi, hak atas privasi, dan hak atas perlakuan
yang manusiawi. Pelatihan ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti dukungan  psikologis  dan  psikososial  untuk  narapidana  disabilitas  yang  mungkin mengalami trauma akibat pengalaman penjara (Utami, 2019).
Selain itu, praktek terbaik mencakup upaya untuk mempromosikan inklusi sosial di antara narapidana disabilitas. Ini dapat mencakup pembentukan kelompok dukungan dan kegiatan yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan penjara dan membangun  keterampilan  sosial  yang  diperlukan  untuk  menghindari  pengulangan tindak  pidana  setelah  dibebaskan.  Praktek  ini  dapat  memperkuat  rasa  harga  diri  dan kemandirian  narapidana  disabilitas.  Dalam  konteks  kebijakan  dan  praktek  terbaik  ini, kerjasama dengan organisasi-organisasi advokasi disabilitas dan lembaga-lembaga hak asasi  manusia  dapat  membantu  memastikan  bahwa  penjara  benar-benar  mematuhi standar  internasional  dalam  perlindungan  hak  narapidana  disabilitas.  Melalui  upaya kolaboratif  yang  kuat,  kita  dapat  menciptakan  lingkungan  penjara  yang  lebih  adil, inklusif, dan mematuhi hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas.

## SIMPULAN DAN SARAN
Perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas merupakan tuntutan moral dan  hukum  yang  tak  terbantahkan.  Artikel  ini  telah  membahas  sejumlah  isu  yang kompleks  yang  dihadapi  oleh  narapidana  disabilitas  di  dalam  lingkungan  penjara, termasuk  tantangan  diskriminasi,  akses  terbatas  terhadap  layanan  kesehatan  dan rehabilitasi,  serta  perlakuan  yang  tidak  manusiawi.  Namun,  meskipun  terdapat tantangan besar, juga telah dibahas berbagai kebijakan dan praktik terbaik yang dapat membantu  meningkatkan  perlindungan  hak  mereka.  Pentingnya  melindungi  hak  asasi manusia  narapidana  disabilitas  menjadi  semakin  jelas  ketika  kita  mempertimbangkan bahwa mereka adalah kelompok yang rentan dan sering kali telah menghadapi kesulitan sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus berkomitmen untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  dasar,  seperti  hak  atas  kesehatan,  privasi,  dan perlakuan yang adil,  dijamin  dan dihormati  bagi semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Terkait dengan kebijakan dan praktik terbaik, banyak negara telah  memperkenalkan  inisiatif  untuk  meningkatkan  inklusi  sosial  narapidana disabilitas.  Hal  ini  meliputi  pelatihan  khusus  untuk  petugas  penjara,  peningkatan aksesibilitas fasilitas, serta pemberian akses yang lebih baik terhadap pendidikan  dan rehabilitasi. Studi kasus dan contoh konkret telah menunjukkan bahwa ketika lembaga pemasyarakatan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap disabilitas, mereka  dapat  memberikan  dampak  positif  dalam  mengubah  kehidupan  narapidana disabilitas dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dalam  kesimpulannya,  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  narapidana  disabilitas  di lembaga  pemasyarakatan  adalah  suatu  keharusan  moral  dan  hukum.  Artikel  ini mendorong  kita  untuk  memahami  pentingnya  menghilangkan  diskriminasi, meningkatkan akses terhadap layanan yang sesuai dengan kebutuhan, dan memastikan bahwa narapidana disabilitas diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Hanya dengan komitmen  bersama  dari  masyarakat,  lembaga  pemasyarakatan,  dan  pemerintah,  kita dapat menciptakan lingkungan penjara yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi semua narapidana, tanpa terkecuali

## DAFTAR RUJUKAN
Ardiansyah,  C.  P.  (2020).  Analisis  Yuridis  Hak  Asasi  Manusia  Di  Dalam  Revitalisasi Pemasyarakatan. Journal Publicuho , 3 (1), 90. Https://Doi.Org/10.35817/Jpu.V3i1.11514
Bramandita,  R.  (2023).  Urgensi  Pemenuhan  Hak  Biologis  Narapidana  Ditinjau  Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dan Hak Asasi Manusia. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 5 , 1485–1492. Dodo, Y. S., Pello, J., Tadeus, D. W., & Hafizi, R. (2022). Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Journal Of Social Research , 1 (11), 234–243.
Handayani,  Y.  (2019). Rechtsvinding  Online  Hak  Mantan  Narapidana  Sebagai  Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Oleh .
Meilya, I. R., Hanafi, S., Siregar, H., & Fauzi, A. (2020). Narapidana Wanita Dalam Penjara: Kajian  Perilaku  Sosial  Narapidana  Wanita. Journal  Of  Nonformal  Education  And Community Empowerment , 4 , 139–147. Primawardani, Y. (2019). Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Pendekatan Hak Asasi Manusia (Physical Treatment Related To Food And Beverage Supplies To Convicts At Correctional Institutions Reviewed By Human Rights Approach). Jikh , 11 (021), 159–179.
Https://M.Tempo.Co/Read/News/2014/03/12/063561591/Biaya-Makan- Tahanan-Di-Kpk-Paling-Mahal Rusydi,  Y.  (2021). Pengawasan  Terhadap  Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Di  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  1  A  Pakjo  Palembang (Vol.  16,  Issue  2). Https://Ejurnalunsam.Id/Index.Php/Jhsk
Safrin,  F.  M.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Program  Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru. Jurnal Ham , 12 (2), 285. Https://Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.285-304
Utami, P. N. (2019). Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctionl Institutions) (Vol. 17, Issue 3). Http://Ejournal.Balitbangham.Go.Id/Index.Php/Dejure
UU RI No. 22. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan .