http://jiss.publikasiindonesia.id/
Implemetasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terorisme Hukuman Mati
Muhammad Akhsan 1* , Mitro Subroto 2
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia 1, 2
Email: Akhsan.muh@yahoo.com 1 , subrotomitro07@gmail.com 2
Artikel info Artikel history: Diterima : 11-09-2021 Diterima dalam bentuk revisi : 12-10-2021 Diterima untuk publish : 20-10-2021
Kata Kunci: hukuman mati; pembinaan; dan efektifitas hukuman.
Keywords : death penalty; construction; and effectivity punishment

## Abstrak:
Hukum  pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  hukuman  mati masih diberlakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada dasarnya terpidana mati  dan  terpidana  memiliki  berbagai  ide,  hal  itu  tentunya  harus  memiliki kejelasan  hukum  yang  harus  diselaraskan  dengan  tujuan  agar  pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  berjalan  efektif,  hal  ini tentunya  menimbulkan  pertanyaan  mengapa  terpidana  hukuman  mati  juga mendapat  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan?  Pemeriksaan  ini  jelas ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan  eksplorasi.  Penelitian  ini  tentunya menggunakan  suatu  pendekatan  empiris  bagaimana  suatu  implementasi pelaksanaan  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Super  Maximum Security,  yang  tentunya  juga  akan  menjawab  bagaimana  proses  pembinaan dan apa tujuan dilaksanakannya pembinaan bagi terpidana tersebut, sementara kita tinjau dari aspek tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yaitu memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupan yang tentunya juga diberikan kepada terpidana hukuman mati. Tentunya dari aspek aspek yang dijelaskan bahwa seseorang terpidana mati menjalani suatu pemidanaan secara hukum, dan  disamping  itu  dalam  proses  pemidanaan  tentunya  lembaga pemasyarakatan tentunya  mengambil andil dalam hal pemberian pembinaan secara mendalam sesuai dengan tupoksi terutama wali pemasyarakatan yaitu dengan  pembinaan  individual  yang  bertujuan  agar  adanya  suatu  perubahan perilaku  dan  penurunan  tingkat  resiko  pemahaman    radikalisme  yang  akan berdampak terhadap napiter dan petugas lain dalam hal penyebaran pengaruh paham radikalisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## Abstrack:
Criminal law in the criminal equity framework in Indonesia still applies the death penalty. The results show that basically death row convicts and convicts have  different  concepts,  this of  course  must  have  legal  clarity  that  must  be harmonized  with  the  aim  that  the  coaching of  prisoners  at the  Penitentiary can  run  effectively,  this  obviously  brings  up  the  issue  of  why  death  row convicts also receive coaching in prisons Correctional Institution? This study is  of  course  intended  to  answer  the  research  question.  This  research,  of course, uses an empirical approach on how to implement the implementation of coaching at the Super Maximum Security Penitentiary, which of course will also answer how the coaching process is and what is the motivation behind the coaching for the inmates, while we review from the aspect of the objective of the Correctional Institution itself, namely restoring life, life and livelihood which of course is also given to those sentenced to death.
Koresponden author: Muhammad Akhsan Email: Akhsan.muh@yahoo.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Pidana  hukuman  mati  merupakan  pidana  tertinggi  setelah  pemberian  hukuman pemenjaraan pada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan menjadi suatu konsep utama  dalam  pelaksanaan  peradilan  pidana  dan  penjatuhan  hukuman  yang  pelaksanaanya tentunya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang pada prinsipnya sebagai tempat untuk melakukan  atau  memberikan  pembinaan  bagi  narapidana  yang  selaras  dengan  tujuan Pemasyarakatan yaitu membangun kembali hidup, kehidupan dan penghidupan. ( Situmorang , 2019) Hal itu tentunya termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  yang  menyatakan  bahwa  kerangka  restoratif  sudah  lengkap  untuk merencanakan  narapidana  agar  dapat  kembali  menjadi  masyarakat  yang  bebas  dan  cakap. Suatu  proses  pembinaan  tentunya  memerlukan  proses  yang  panjang  dalam  menentukan pembinaan apa yang cocok diberikan kepada narapidana sesuai karakternya masing-masing, pemberian  pembinaan  tentunya  juga  memperhatikan  klasifikasi,  jenis  kelamin,  lama  pidana yang dijatuhkan, macam pelanggaran dan tindakan yang berbeda berdasarkan kasus per kasus dan analisis pelaksanaan pembinaan ( Indonesia , 1999).
Melalui  sistem  Pemasyarakatan  tentunya  capaian  yang  menjadi  faktor  penilaian keberhasilan  Lembaga  Pemasyarakatan  melalui  pembinaan  diandalkan  untuk  mengantarkan Narapidana  Pemasyarakatan  yang  dipersiapkan  dan  bisa  menhadapi  kehidupan  bersama dengan masyarakat di lingkungannya serta berperan aktiv dalam proses pembangunan. Situasi terpidana  mati  di  Lembaga  Pemasyarakatan  terkait  dengan  Pasal  7  ayat  (1)  terkait  Pasal  9 terkait  Pasal  11  Perkapolri  No.12  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemberian Pidana Mati ( Jacob , 2017).
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diuraikan suatu rumusan masalah yang dapat dijadikan  sebagai  studi  literatur  yaitu  bagaimana  bentuk  pembinaan  yang  diberikan  kepada terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, yang tentunya secara otomatis menjadi kewajiban Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak terpidana mati yaitu pemberian perawatan dan pembinaan terhadap narapidana di disamping itu kita dapat mengetahui aspek aspek tujuan dan  fungsi  pembinaan  dengan  sistem  pemasyarakatan,  dalam  penelitian  sebelumnya menjelaskan bagaimana suatu proses pengamanan dan pelaksanaan pembinaan secara umum di  Lembaga  Pemasyarakatan  Super  Maksimum  Security,  pentingnya  penelitian  ini  karena membahas  secara  spesifik  suatu  pendekatan  pembinaan  individual  terhadap  terpidana  mati dengan melihat tujuan dan aspek aspek dari implementasi sistem pemasyarakatan itu sendiri yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan.
Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk memperoleh informasi tentang implementasi dan  tujuan  pelaksanaan  pemberian  pembinaan  individual  bagi  terpidana  mati  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan  pemahaman  mendalam bagaimana  suatu  pelaksanaan  pemidanaan  terhadap  terpidana  mati  di  Lembaga Pemasyarakatan itu dilakukan suatu pembinaan yang tentunya mengharapkan suatu perubahan baik itu dari sisi internal terpidana maupun eksternal yang tentunya akan berdampak ke instansi dan masyarakat luas.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan  adalah suatu pendekatan penelitian empirik melalui pendekatan hukum serta pelaksanaan secara nyata di Lembaga Pemasyarakatan dimana pada dasarnya  hukum  menjadi  landasan  pelaksanaan  penelitian,  pelaksanaan  wawancara  dan bimbingan  materi  kepada  narasumber  yang  terjun  langsung  pada  pelaksanaan  pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  pengamanan  Super  Maksimal  yakni  wali pemasyarakatan,  pentingnya  diadakan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperjelas  secara mendalam  pelaksanaan  pembinaan  terpidana  mati  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Super Maximum Security serta tujuan dan manfaatnya jika ditinjau dari segi system Pemasyarakatan itu sendiri ( Adiyanta , 2019). Apakah suatu pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana mati memiliki tujuan yang sama dengan aspek aspek dalam sistem pemasyarakatan. Pengumpulan data  melalui  studi  Pustaka  pengumpulan  referensi  dasar  hukum  yang  merupakan  data sekunder,  dan  data  primer  melalui  wawancara  lapangan    terhadap  narasumber  yang diwawancarai secara virtual.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hukuman Mati
Pidana mati di Indonesia merupakan suatu disiplin ilmu yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terkait dengan Pasal 11 KUHP, pidana mati merupakan salah satu perbuatan salah utama yang masih sah dan dipertahankan oleh hukum pidana di Indonesia. Pasal 10  yang membedakan dua macam disiplin,  yaitu disiplin dasar dan disiplin ekstra. Disiplin utama terdiri  dari:  hukuman  mati,  penahanan,  penahanan  dan  denda.  Hukuman  tambahan: pengingkaran  hak  tertentu,  penyitaan  barang  dagangan  tertentu  dan  pernyataan  pilihan hakim ( Rasad , 2021).
Terkait dengan hukuman mati yang termasuk pidana pokok dalam sistem peradilan pidana  Indonesia,  terpidana  hukuman  mati  tersebut  selama  menjalani  proses  peradilan pidana    tentunya  terpidana  tersebut  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  terpidana mati  dalam  interaksi  yang  ketat  untuk  eksekusi  jelas  menyebabkan  terpidana  mengikuti pedoman dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Selain berpegang pada prinsip, tentunya para terpidana mati juga harus memenuhi komitmennya dan mendapatkan hak yang layak ( Rachmayanthy et al., 2020). Kehadiran terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan tinggal menunggu  kapan  eksekusi  akan  selesai.  Selama  menjalani  hukuman  mati  bagi  terpidana mati,  mereka  harus  diperlakukan  seperti  tahanan  yang  berbeda  sejauh  memperoleh  hak istimewa mereka sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan mengubah undang-undang dan pedoman yang mengatur terpidana mati. selama terpidana hukuman mati tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan tentunya wajib mendapatkan pelayanan,perawatan dan pembinaan ( Sitanggang et al., 2018).

## 2. Pembinaan individual
Berdasarkan  PP  No.  31  Tahun  1999,  Pembinaan  adalah  suatu  kegiatan  untuk meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada  tuhan  YME,  intelektual,  sikap  dan  perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995  Tentang  Lembaga  Pemasyarakatan,  pada  pasal  14  bahwa  Narapidana  berhak mendapatkan  baik  itu  pelayanan  kesehatan,  perawatan  jasmani  dan  maupun  rohani  serta
pendidikan  dan  pengajaran  selama  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  tanpa  terkecuali tanpa melihat klasifikasi jenis kasus dan lama pidana, pemberian pembinaan ( No , 12 C.E.). Pelatihan dilengkapi dengan kerangka penjara ( Indonesia , 1999). Motivasi dibalik kerangka restoratif  adalah  untuk  membentuk  narapidana  menyadari  kesalahan  menjadi  manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, bekerja pada diri sendiri dan tidak melakukan aksi kriminal yang berulang dengan tujuan agar dapat dikenali kembali oleh masyarakat setempat, dapat berperan secara efektif, berkembang dan dapat hidup secara normal sebagai penduduk yang hebat  dan  penuh  perhatian.  Penyuluhan  dilakukan  secara  menyeluruh  untuk  bersiap-siap terhadap  keberadaan  tahanan  berikut  ini.  Berbaur  kembali  tahanan  yang  melakukan kesalahan sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Mengajar harus dimungkinkan dengan metodologi yang mendalam. Arahan dunia lain dapat menuntun narapidana untuk hidup lebih taat.  Kepada narapidana terorisme hukuman mati tentunya dilakukan dengan pembinaan  secara  spesifik  atau  biasa  disebut  dengan  pembinaan  individual  narapidana resiko tinggi terorisme ( Yuliyanto et al., 2021).
Pembinaan individual narapidana resiko tinggi terorisme merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melaksanakan/melakukan modifikasi perilaku untuk menurunkan tingkat  resiko  seseorang  narapidana  terorisme  ( Yuliyanto et  al.,  2021).  Pembinaan individual narapidana ini bertujuan agar pembinaan tersebut terfokus  pada suatu karakter radikal yang akan dimodifikasi, yang tentunya pembinaan tersebut harus bersifat:
a. Privat:  pembinaan  diberikan  dengan  target  orang  per-orang  dengan  tujuan  agar pembinaan  terfokus  dan  tidak  saling  sharing  atau  bertukar  pikiran  antar  narapidana terorisme yang akan menimbulkan terpaan pemahaman radikal yang bertambah.
b. Terstruktur: pola pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan karakter narapidana dan terpola secara jelas,  pelaksanaan pembinaan  yang diberikan tentunya dilakukan secara bertahap  agar  wali  pemasyarakatan  yang  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  invidua narapidana  terorisme  tersebut  dapat  mengontrol  perkembangan  pembinaan  yang  akan dilakukan selanjutnya.
c. Berkelanjutan:  pembinaan  yang  diberikan  tentunya  harus  berkelanjutan  sesuai  dengan capaian perubahan perilaku dan penurunan resiko yang didapatkannya
d. Termonitor:  semua  pelaksanaan  dan  hasil  pembinaan  tercatat  agar  dapat  melihat bagaimana  perkembangan  pembinaan  dan  perubahan  perilaku  dan  juga  sebagai pertanggung  jawaban  terlaksananya  pembinaan  berkelanjutan  melalui  perlengkapan berkas.
e. Terevaluasi: pembinaan selalu dilakukan evaluasi untuk menilai perubahan perilaku dan penurunan  resiko  yang  didapatkan,  karena  disetiap  pemberian  pembinaan  tentunya semuanya  bisa  berjalan  lancer  dan  harus  adanya  evaluasi  untuk  melihat  kesesuaian karakter serta perubahan perilaku yang terjadi.
f. Eksklusif:  pembinaan  yang  diberikan  tentunya  tiap  narapidana  berbeda  tergantung analisis dari wali pemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap invidual narapidana terorisme,  kesesuaian  pembinaan  yang  diberikan  dan  karakter  napiter  tentunya menunjang  keberhasilan  pembinaan  itu  sendiri.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  evaluasi berkelanjutan  dan monitoring perkembangan perilaku dari napiter tersebut.

## Gambar 1. Perubahan Perilaku dan Penurunan Tingkat Resiko
Keterangan:
1. Identifikasi suatu pelaksanaan pengambilan data identitas secara mendalam mulai dari biografi dan keseharian psikologi pelaku.
2. Interkasi merupakan cara membangun suatu hubungan dengan melihat aspek budaya dan pribadi seseorang.
3. Komunikasi  saling  bertukar  informasi  dengan  membangun  hubungan  baik  dan komunikasi  persuasif  untuk  memperoleh  informasi  terkait  perilaku  dan  menganalisis pribadi pelaku.
4. Modifikasi yaitu mengubah, melalui dari jalinan komunikasi kita bisa mengetahui suatu hal atau pemahaman yang dianggap tidak seusai, peran modifikasi yaitu secara perlahan mengarahkan atau dalam hal ini mengubah ke arah yang benar dengan tujuan perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko.
Proses  pemberian  pembinaan  individual  tersebut  tidak  semata  mata  diberikan pembinaan secara merata seperti pembinaan pada umumnya, pembinaan individual ini harus dilakukan  secara  spesifik  melalui  suatu  proses  identifikasi  dimana  wali  pemasyarakatan berperan aktif dalam hal memperoleh identitas profiling dari indivi narapidana resiko tinggi terorisme  tersebut  tentunya  dari  profiling  tersebut  wali  pemasyarakatan  bisa  mengetahui bagaimana lingkungan, suasana, dan karakter narapidana tersebut melalui profiling tersebut; melakukan interaksi yang berarti, dengan tujuan memperoleh informasi dan secara perlahan wali  pemasyarakatan  dapat  membangun  suatu  hubungan  komunikasi  yang  tentunya komunikasi  persuasif  yang  kemudian  memperoleh  kepercayaan  dari  napiter  tersebut; terbangunnya komunikasi tentunya wali pemasyarakatan mampu melihat dan menganalisis
tingkat terpaan radikalisme, mengulik jaringan terorisme melalui komunikasi tersebut, serta melihat terpaan radikalisme  yang  yang merupakan paham  atau pola pikir  yang salah  dan tentunya  tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama,  dan  wawasan  berbangsa  dan  bernegara  yang dianut oleh napiter tersebut; pelaksanan modifikasi atas perilaku melalui komunikasi yang pernah dilakukan secara perlahan lahan memperbaiki paham paham yang tidak sesuai atau sedikit  demi  sedikit  mengurangi  paham  paham  radikal  yang  dianut  oleh  napiter  tersebut, pelaksanaan  proses  pembinaan  individual  tersebut  memerlukan  waktu  yang  lama, berkelanjutan , terstruktur, dan termonitor perkembangannya yang pada hasil akhirnya yaitu adanya perubahan tingkah laku dan penurunan tingkat resiko.
Adapun  Pelaksanaan  Pembinaan  di  Lapas  High  Risk  Pasir  Putih  sesuai  dengan Pedoman Kerja  Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  untuk Napiter Resiko  Tinggi  Kategori Teroris ( Kurniadi & Wijayanti , 2020), meliputi :
a. Wali  Pemasyarakatan  mengumpulkan  sebanyak  mungkin  informasi  berkaitan  dengan narapidana yang diampunya
b. Wali Pemasyarakatan membangun komunikasi dan interaksi dengan Napiter
c. Diskusi  antara  Wali  dengan  Napiter    untuk    membuka  wawasan  beragama,  hukum, berbangsa dan bernegara
d. Wali Pemasyarakatan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk diskusi dengan Napiter  untuk  membuka wawasan beragama, hukum, berbangsa dan bernegara
e. Konseling oleh psikolog yang dihadirkan oleh BNPT
f. Pembagian buku bacaan untuk Kontra Narasi Radikalisme
g. Penggalangan oleh Densus 88 Mabes POLRI dengan menghadirkan Napiter yang telah mengakui NKRI dan dipertemukan dengan Napiter yang masih Radikal
3. Tujuan  pelaksanaan  pembinaan  bagi  narapidana  hukuman  mati  ditinjau  dari  perspektif tujuan pemasyarakatan
Pelaksanaan  pembinaan  bagi  terpidana  hukuman  mati  pada  Lembaga Pemasyarakatan  tentunya  menjadi  perbincangan  mengapa  pembinaan  tersebut  diberikan kepada  terpidana  mati  yang  pada  dasarnya  hal  tersebut  sepenuhnya  tidak  sesuai  dengan tujuan Pemasyarakatan itu sendiri, memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang merupakan  tujuan  dari  Pemasyarakatan  yang  memiliki  suatu  arti  dimana  hidup  yaitu bagaimana  hubungan  vertikal  manusia  dengan  Tuhannya,  kehidupan  yang  tentunya memiliki arti yaitu hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, dan penghidupan memiliki  arti  peranan dalam hal  mampu menghidupi diri sendiri, dan keluarganya secara utuh serta berperan dalam pembangunan nasional ( Rachmayanthy et al., 2020).
Sementara satu sisi terpidana hukuman mati tersebut tidak akan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan tersebut tentunya tetap diberikan kepada terpidana hukuman  mati  terorisme  dengan  tujuan  bahwa  sebelum  eksekusi  diberikan,  selama terpidana  hukuman  mati  terorisme  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  mendapatkan pembinaan agar paham radikalisme yang dianut berkurang, dan tentunya selama menjalani pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  adanya  perubahan  perilaku  ke  arah  yang  benar dalam hal ini paham radikal yang dimiliki oleh seorang terpidana mati kasus terorisme mulai tereduksi,  selama  menjalani  pembinaan  dianggap  sebagai  jalan  untuk  menebus  dosa  atau sebagai pintu taubat dan tentunya sudah taat kepada NKRI.
Peran penting wali pemasyarakatan dalam hal melakukan pembinaan individual bagi narapidana  yang  merupakan  suatu  keahlian  tersendiri  bagi  wali  pemasyarakatan  dengan mengandalkan  rasa  empati  menghilang  ego  bahwa  pelaku  merupakan  criminal  ( Firdaus , 2021),  pelaksanaan  pembinaan  individual  yang  menjadi  cara  bagi  masing  masing  wali pemasyarakatan  sesuai  kerangka  bahwa  harus  adanya  identifikasi,  interaksi,  komunikasi, modifikasi  yang  akhirnya  akan  memberikan  suatu  hasil  perubahan  sikap  dan  penurunan tingkat  resiko  bagi  narapidana  yang  dapat  dinilai  melalui  suatu  standar  sistem  penilaian pembinaan ( SPPN ) yang memiliki klasifikasi tingkat resiko tersendiri. ( Maximum et al., n.d.) Penurunan tingkat resiko dan perubahan perilaku dapat dipantau langsung oleh wali pemasyarakatan  yang  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  seorang  narapidana,  dari implementasi  suatu  pembinaan  narapidana  terorisme  tersebut  tentunya  memberikan kemudahan yang tepat sasaran dimana pembinaan individual narapidana terorisme tersebut terfokus, penurunan tingkat resiko juga memudahkan petugas karena pada dasarnya dalam implementasi bagi narapidana terorisme yang mau bekerja sama dengan petugas terutama wali  pemasyarakatan  juga  berkontribusi  menyebarkan  paham  yang  sudah  sesuai  serta mengajak narapidana terorisme yang lain untuk berada dijalan yang benar.

## Kesimpulan
Pembenaran pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana  mati  membutuhkan  pertolongan.  Bantuan  baik  secara  mendalam  dan  sungguh- sungguh  dengan  pengaturan  pendekatan  individu  dan  kumpul  sangat  berharga  untuk memberikan latihan kepada terpidana mati bagi terpidana mati agar tidak merasa lebih putus asa,  fokus  dan  dapat  memanfaatkan  sisa  hidup  mereka  dengan  tegas  dalam  menjalankan eksekusi  atau  pemidanaan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Pelaksanaan  pembinaan  individu  di Lembaga Pemasyarakatan tentunya menjadi suatu peran tersendiri bagi wali pemasyarakatan khususnya dalam pencapaian perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko, melihat suatu kejelian  wali  pemasyarakatan  dalam  menentukan  pembinaan  yang  cocok  untuk  karakter narapidana terorisme, Pengarahan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security  dilengkapi  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  dan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Tahun  1990  tentang  Pola Pembinaan  Narapidana/Tahanan.  Pelaksanaan  pembinaan  individual  narapidana  melalui pelatihan seperti tahanan yang berbeda sehingga mereka tidak merasa dipaksa dan focus dengan suatu  pembinaan  yang  diambil  dan  ditentukan  oleh  wali  pemasyarakatan,  sebagai pengembangan  karakter  yang  mencakup  mendorong  kesadaran  yang  ketat,  menumbuhkan kesadaran publik dan negara, mendorong kapasitas ilmiah, mengembangkan kesadaran  yang sah  dan  instruksi  untuk  mengkoordinasikan  diri  dengan  daerah  setempat,  tujuan  utamanya adalah agar terpidana mati juga bisa memberikan dampak deradikalisasi, mengajak terpidana teroris lainnya ke arah pemikiran  yang benar  yang tentunya juga akan memudahkan petugas dalam melaksanakan program pembinaan.

## Bibliografi
Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai  Instrumen  Penelitian  Hukum  Empiris. Administrative  Law  and  Governance Journal , 2 (4), 697–709. Google Scholar
Firdaus, I. (2021). Wali Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Narkotika Iia Cipinang Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan  Sosial , 9 (2),  164–172. https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.17719 . Google Scholar
Indonesia,  R.  (1999). Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentabng  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan . Google Scholar
Jacob, E. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964. Lex Crimen , 6 (1), 98–105. Google Scholar
Kurniadi, I., & Wijayanti, C. (2020). Evaluasi Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi). Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora , 4 (2),  61. https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.61-70 . Google Scholar
Maximum, S., Security, M., & Penyusun, T. I. M. (n.d.). SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA .
No, U.-U. (12 C.E.). Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan . Google Scholar
Rachmayanthy,  Anwar,  U.,  &  Zulfikri.  (2020).  Pembinaan  Narapidana  Teroris  di  Lembaga Pemasyarakatan  Super  Maximum  Security  (SMS)  dalam  Perspektif  Pemasyarakatan. Journal of Correctional Isssues , 2 (1), 1–14. https://doi.org/10.52472/jci.v3i2.31 . Google Scholar
Rasad,  F.  (2021). Melalui  Pemidanaan  Secara  Alternatif  (  The  Conversion  Of  The  Death Penalty  Into  Imprisonment  Through  The  Alternative  Punishment  ) . 10 ,  141–164. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.141-164 . Google Scholar
Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. (2018). Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Media Hukum , 25 (1), 102–110. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0106.102-110 . Google Scholar
Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 85.
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98 . Google Scholar.
Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. Jurnal HAM , 12 (2), 193. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.193-208 . Google Scholar