## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 07, No.01
Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19
Jumriyah 1 , Imam Agus Faisol 2 jjumriyah084@gmail.com 1 , imam.faisol@trunojoyo.ac.id 2
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  e-filing  implementation,  tax  knowledge,  tax sanctions,  and  taxpayer  religiosity  on  individual  taxpayer  compliance  in  Bangkalan Regency during the Covid-19 pandemic. This research is a type of quantitative research. The  population  in  this  study  is  an  individual  taxpayer  who  is  in  Bangkalan  district registered  at  KPP  Pratama  Bangkalan.  The  number  of  individual  taxpayers  registered with  KPP  Pratama  Bangkalan  in  2021  is  183,995.  The  sampling  technique  used  a random  sampling  technique  with  the  calculation  of the  Hair  formula in  order  to  obtain 165  individual  taxpayers  who  became  respondents.  Data  were  collected  by  distributing questionnaires directly to respondents. The data analysis technique used in this research is  PLS  SEM  using  Smart-PLS  3.0  software.  The  results  of  this  study  indicate  that,  the implementation of e-filing, knowledge of taxation, tax sanctions, and religiosity partially affect the compliance of individual taxpayers in Bangkalan Regency. the implementation of e-filing, knowledge of taxation, tax sanctions, and taxpayer religiosity simultaneously affect the compliance of individual taxpayers in Bangkalan Regency.
Key  words:  Tax  Compliance,  e-filing  Implementation,  Tax  Knowledge,  Tax  Sanctions, Religiosity

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama terhadap pendapatan negara. Pajak merupakan iuran wajib negara (yang sifatnya dapat memaksa) yang berlandasakan pada  undang-undang,  yang  dipergunakan  untuk  membiayai  kepentingan  tugas Negara  yang  menyelenggarakan  pemerintahan.  Pajak  merupakan  bagian  penting dalam  penerimaan  negara  karena  merupakan  pemasukan  terbesar  pada penndapatan  negara,  sehingga  dari  itu  pemerintah  berusaha  dengan  cara  apapun untuk  dapat  melancarkan  penarikan  pajak  (Herawan  &  Waluyo,  2014). Penerimaan  terbesar  negara  ini  bersumber  dari  sektor  perpajakan.  Berdasarkan laporan  direktorat  penyusunan  anggaran  (2020),  pemerintah  menetapkan  target penerimaan negara pada APBN tahun 2021 senilai Rp. 1,743.6 triliun yang terbagi dalam:  penerimaan  dari  iuran  pajak  ini  sejumlah  Rp.1.444.5  triliun,  penerimaan negara  bukan  pajak  (PNBP)  senilai  Rp.298.2  triliun  dan  penerimaan  dari  hibah sebesar Rp.0.9 triliun.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
Tabel 1 Data Penerimaan Pajak Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021 Tahun Target Realisasi Pencapaian 2017 375.522.488.000  278.744.657.899 74.23% 2018 375.522.000.000  298.081.002.616 79.38% 2019 352.544.840.000  329.373.011.094 93.43% 2020 270.280.477.000  250.374.233.036 92.63% 2021 185.329.300.000  221.786.496.156 127.02% Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2022
Berdasarkan data penerimaan pajak Kabupaten bangkalan tahun 2017-2021 menunjukkan  terjadi  peningkatan  secara  signifikan  dalam  lima  tahun  terakhir. Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  jika  wajib  pajak  orang  pribadi  di  kabupaten Bangkalan mayoritas telah mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Rasio  dari  penyampaian  SPT  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Kabupaten  Bangkalan juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun penyebaran covid ini Pandemi COVID-19 yang terjadi, pemerintah menerapkan  work from home yang mengakibatkan  wajib  pajak  kesulitan  dalam  menyampaikan  SPT  nya  secara langsung  di  khawatirkan  dapat  menyebabkan  penurunan  pelaporan  pajak.  maka dari itu, alternative yang digunakan adalah dengan menggunakan e-filing sebagai media  penyampaian  SPT  secara  online  melalui  website  DJP.  (Safitri  &  Silalahi, 2020) mengungkapkan  bahwa Penerapan sistem e-filing ini bertujuan agar lebih mudah dan nyaman dalam menyampaikan SPT .
Tabel 2 Wajib pajak kabupaten Bangkalan menggunakan e-filing
Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah WP 22.127  21.490  23.770  32.638  36.053
Sumber : KPP Pratama Bangkalan, 2022
Tingkat  kepatuhan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  bisa  disebabkan  oleh pengetahuan  mereka  mengenai  perpajakan.  Pengetahuan  perpajakan  merupakan tingkat  pemahaman  seorang  wajib  pajak  tentang  kedudukannya  baik  secara  hak maupun kewajiban dalam perpajakan, sehingga pada akhirnya dapat terhindar dari sanksi perpajakan (Anggini et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Theory Planed of Behavior yang  mneyatakan  bahwa  manusia  bisa  melakukan  sesuatu  karena terdapat  niat  serta motivasi  dari diri sendir, hal  ini  berkaitan dengan  wajib pajak yang mempunyai tingkat literasi yang baik akan sadar tentang kewajiban pajaknya sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Faktor  lain  yang  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki  peranan  penting  untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  dari  pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan dan  kewajiban  perpajakan  yang  harus  dipenuhi  akan  memiliki  kepatuhan perpajakan  yang  tinggi,  begitupun  sebaliknya  wajib  pajak  yang  memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah akan memiliki tingkat kepatuhan perpajakan
yang  juga  rendah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Purnamasari & Sudaryo, 2018) dan (Handayani & Tambun, 2016).
Upaya  lain  yang  diterapkan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak yaitu  dengan  memberikan  sanksi  pajak.  Widagsono  (2017)  menyatakan bahwasanya  sanksi  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Intan  &  Indiyana  (2018)  yang menyebutkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh Wajib Pajak ketika Wajib  Pajak  tidak  mematuhi  peraturan  perpajakan  (Subekti,  2016).  Sanksi perpajakan  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  tidak  mematuhi aturan  dalam  undang-undang  perpajakan.  Sanksi  yang  diberikan  kepada  Wajib Pajak yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak  yang  lebih  tinggi  dan  sanksi  pidana  yaitu  berupa  kurungan  penjara.  Wajib Pajak  yang  memahami  hukum  perpajakan  dengan  baik  akan  berupaya  untuk mematuhi  segala  pembayaran  pajak  dibandingkan  melanggar  karena  akan merugikannya secara materil (Susmita dan Supadmi, 2016). Sanksi perpajakan ini dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menertibkan  administrasi  perpajakan supaya Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.
Selain literasi perpajakan, sanksi pajak juga merupakan faktor penyumbang terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  ini  dibebankan  pada  WP  OP  yang  tidak dapat mematuhi apa yang telah diatur oleh Undang-Undang. Sanksi ini bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana penjara. Seorang wajib pajak yang  memahami  konsekuensi  ini  akan  berusaha  mematuhi  apa  yang  telah  diatur dalam  perpajakan  sehingga  akan  akan  terhindar  dari  sanksi  yang  bisa  saja diberikan  kepada  wajib  pajak.  Namun  berdasarkan  data  wajib  pajak  yang mendapatkan  sanksi  di  bangkalan  dalam  5  tahun  terakhir  diketahui  bahwa  wajib pajak  yang  menerima  sanksi  terus  mengalami  peningkatan  tiap  tahun,  hal  inilah yang menjadi landasan dan dasar penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

## Tabel 3 Wajib pajak orang pribadi Bangkalan yang mendapatkan sanksi
Tahun  2017  2018  2019  2020  2021 Jumlah  1.371  1.255  876  1.060  1.960
Sumber : KPP Pratama Bangkalan, 2022
Faktor  lain  yang  menyebabkan  tingkat  kepatuhan  adalah  religiusitas  serta pengetahuan  (Basri  &  Surya,  2016).  Religiusitas  didefinsikan  sebagai  tingkat komitmen  yang  dimiliki  seseorang  terhadap  agama  yang  dianutnya  (Jannah  & Puspitosari,  2018),  maksud  dari  kata  komitmen  bermuara  pada  menjalankan perintah agama serta menjauhi larangan agama. Berdasarkan pendapat (Ermawati &  Afifi,  2018),  tingat  religiusitas  seorang  wajib  pajak  dapat  diperhatikan  pada sikapnya  terhadap  kepatuhan  terhadap  aturan  perpajakan.  Seseorang  akan  patuh terhadap  kewajiban  pajak  karena  takut  tidak  patuh  terhadap  agama.  Dengan takutnya  pada  pelanggaran  kaidah  syariah  agama,  dia  akan  berusaha  untuk mempelajari  regulasi  mengenai  perpajakan  agar  sesuai  dengan  apa  yang  telah diatur  dalam  perpajakan.  Dengan  bahasa  lain,  seorang  yang  paham  agama  maka akan  memperdalam  pengetahuan  mengenai  pajak  karena  takut  jika  melanggar

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
agama  akibat  kemalasannya  dalam  menggali  informasi  mengenai  kewajibannya. Dengan  adanya  tingkat  pengetahuan  yang  baik  maka  sejalan  dengan Theory  of Planned  Behavior akan  memperoleh  motivasi  untuk  memenuhi  setiap  kewajiabn pajaknya.  Sehingga  tingkat  kepatuhan  perpajakan  akan  mengalami  peningkatan. Riset  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  varibel  dependen  telah  banyak dilakukan  dengan  variasi  variable  independen  yang  berbeda-beda.  Misalkan Cahyono  dkk  (2020)  menggunakan sistem  e-filing ,  pemahaman  internet,  dan kesadaran wajib pajak sebagai variable independent. Sisi yang lain penelitian yang dilakukan  Purnamasari  dan  Sudaryo  (2017)  menggunakan  variable  independent pengetahuan  wajib  pajak,  moral  wajib  pajak,  sanksi  pajak.  Dewi  dkk  (2020) menggunakan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak sebagai varibel  bebas.  Penelitian  yang  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  variable bebas  religiusitas  wajib  pajak  pada  masa  pandemi  Covid-19  belum  banyak ditemukan.  Sehingga  rumusan  masalah  yang  diangkat  adalah  apakah implementasi e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah sanksi pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  apakah  pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah implementasi e-filing , pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak  dan  religiusitas  wajib  pajak  berpengaruh secara  bersamaan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  selama  masa  pandemi Covid- 19.
Peneliti  mengembangkan  jawaban  sementara  atas  rumusan  masalah  yang telah  ditetapkan.  Hipotesis  pertama  menjelaskan  bahwa  implementasi e-filing berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan theory  of planned  behavior (TPB)  yang  dikemukakan  oleh  ajzen  dan  fishbhein  (1991). Perilaku  dari  seseorang  dapat  dipengaruhi  oleh  niat  dalam  diri  orang  tersebut (behavioral intetion). Sikap dari seseorang dapat diartikan sebagai perasaan untuk mensupport (favorableness) atau perasaan untuk tidak mensupport (unfavorableness) kepada  sesuatu  yang  akan  disikapi  oleh  orang  tersebut. Keadaan  yang  seperti  ini  muncul  akibat  adanya  penilian  dari  orang  lain  pada kepercayaan  akan  output  yang  dihasilkan  berdasarkan  prilaku  tertentu  tersebut (Mangoting  &  Wanarta,  2014).  Pada  kajian  yang  dilaksanakan  oleh  Magdalena (2018)  dan  safitri  et.,  al.  (2020)  Penerapan e-filing mempunyai  pengaruh  yang positive terhadap tingkat patuhnya wajib pajak.
Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Pengetahuan  perpajakan  merupakan  landasan  pengetahuan  yang  dijadikan landasan oleh wajib pajak didalam mengambil keputusan serta tindakan berkenaan dengan  hak  dan  kewajibannya  dalam  dunia  perpajakan  (Lisnawati,  2012). Pengetahuan  perpajakan  memegang  andil  besar  dalam  peningkatan  kepatuhan seorang  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  memiliki  tingkat  kepatuhan  pajak  yang tinggi  apabila  memiliki  wawasan  yang  baik  perihal  kewajiban  serta  aturan perpajakan  yang  berlaku  yang  sudah  seyogyanya  dipatuhi  sebagai  wajib  pajak. Menurut Theory of planned behavior (TPB), yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang  yang  terjadi  karena  ada  niatan  dari  diri  sendiri,  wajib  pajak  yang berpengetahuan  baik  maka  akan  berusaha  mematuhi  apa  yang  menjadi  tanggung jawabnya  dalam  perpajakan  (Ermawati  &  Afifi,  2018).  Pengetahuan  perpajakan

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
seorang  wajib  pajak  akan  menjadi  pendorong  dalam  tingkat  kepatuhan  wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Kajian yang dilaksanakan oleh  Ermawati and Afifi (2018), (Nurkhin, Novanty, Muhsin, & Sumiadji, 2018) (Rahayu 2017), dan Putra, et all (2019).
Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Adanya sanksi  perpajakan  membuat  sebagian  wajib  pajak  merasa  takut  untuk  melanggar ketentuan  perpajakan.  Terlebih  apabila  sanksi  perpajakan  tersebut  dirasa  cukup berat  dan  merugikan,  maka  hal  ini  menjadi  pemicu  seorang  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajaknnya  dengan  baik  (Yousif  et  al.,  2018).  Sanksi perpajakan  sendiri  digunakan  sebagai  media  pencegahan  pelanggaran  pajak sehingga  membuat  wajib  pajak  patuh  serta  membuat  wajib  pajak  tidak  dapat melangkan  peraturan  perpajakan  yang  telah  ditetapkan  (Mardiasmo,  2016). Berdasarkan theory of planned behavior , sikap yang dimbil seseorang dipangurhi oleh  tiga  faktor:  1).  Keyakinan  berdasarkan  hasil  serta  evaluasi  perilaku,  2). Keyakinan pada harapan serta pemenuhan ekspektasi dari orang lain, 3). Beberapa hal  yang  menjadi  faktor  pendukung  maupun  penghambat  dari  perilaku  (Ajzen, 1991).  Sedangkan  berdasarkan  pendapat  (Ermawati  &  Afifi,  2018)  wajib  pajak akan takut melanggar sanksi perpajakan dikarenakan takut untuk dikenakan sanksi pembayaran  pajak  lebih  dari  sebelumnya,  hal  ini  menyebabkan  kecenderungan untuk mematuhi dan tidak melanggar aturan perpajakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan  Syanti  dkk  (2020),  (Suryadi  &  dkk,  2016)  berpendapat  bahwa  sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas wajib pajak berpegaruh positif terhadap kepatuhan Perpajakan.
Tingkat  religiusitas  yang  sifatnya  positif  akan  menimbulkan  dorongan  untuk mematuhi  kewajiban  pajaknya  untuk  memenuhi  apa  yang  mnejadi  kewajiban perpajakannya, hal ini didasari dari nilai agama yang mendorong seseorang untuk selalu  melakukan  kewajibannya  sebagai  hamba  yang  taat.  Tingkat  religiusitas yang baik dari wajib pajak akan berbanding lurus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya  pada  negara  (Widagsono,  2017).    Berdasarkan theory  of  planned behavior , Religiusitas merupakan subjective norm yang dihasilkan oleh perpaduan antara  kepercayaan  seseorang  tentang  kesepakatan  atau  ketidaksepakatan seseorang  ataupun  kelompok  yang  menjadi  titik  penting  pada  sebuah  perilaku, dengan  dorongan  dari  individu  guna  memenuhi  hal  tersebut  (Riyanti,  2015). Religiusitas  juga  menjadi  faktor  pendorong  bagi  meningkatnya  level  kepatuhan dari seorang wajib pajak pribadi terhadap kewajibannya. Penelitian yang diakukan oleh  (Utama  &  Wahyudi,  2016),  (Basri  &  Surya,  2014)  dan  (Jannah  & Puspitosari,  2018)  mengungkapkan  bahwa  antara  religiusitas  serta  kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang positif. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan pengaruh antara religiusitas dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
Penerapan e-filling , Pengetahuan perpajakan, Sanksi pajak, dan Religiusitas wajib  pajak  berpengaruh  positif  secara  bersamaan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Tingkat  patuh  dari  wajib  pajak  bisa  di  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor. (Syafira,  2021)  menyatakan  bahwa  electronic  filing  ( e-filing )  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. E-filing sebagai program  mengisi  SPT Tahunan secara  elektronik.  Apabila  Wajib  Pajak  dengan  menyampaikan  SPT  Tahunan dapat menikmati kemudahan, kenyamanan, dan keamanan program e-filing , maka

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
Wajib  Pajak  akan  mematuhinya  dengan  menyampaikan  SPT  Tahunan    secara patuh  (Sari  &  Erawati,  2018).  Kajian  yang  dilaksanakan  oleh  Jayate  (2017) menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak.  Pengetahuan  perpajakan  didefinisikan  sebagai  sebuah  kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga wajib  pajak  dapat  menghindari  sanksi  perpajakan  (Takismen  et  al.,  2020). Menurut  teori  perilaku  terencana  (TPB),  seseorang  dapat  berperilaku  karena  niat dan  motifnya  sendiri,  dimana  wajib  pajak  yang  berpengetahuan  tinggi  akan berperilaku  dalam  rangka  mematuhi  peraturan  perpajakan  (Ermawati  &  Afifi, 2018). Selain e-filing dan pengetahuan perpajakan, tingkat religiusitas wajib pajak juga  membantu  kepatuhan  wajib  pajak  (Anggraeni,  2017).  Agama  adalah komitmen  yang  harus  dimiliki  seseorang  untuk  mengikuti  ajaran  agamanya (Jannah  &  Puspitosari,  2018).  Komitmen  tersebut  misalnya  untuk  menjalankan perintah agama dan menghindari larangan agama (Ermawati & Afifi, 2018). wajib pajak  yg  religius  tercermin  dalam  sikap  mereka  dalam  mematuhi  peraturan perpajakan.  Wajib  pajak  akan  mematuhi  peraturan  perpajakan  karena  takut melanggar  agama.    Selain  penggunaan e-filing ,  pengetahuan  perpajakan  serta religiusitas,  sanksi  perpajakan  juga  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut Widagsono  (2017),  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Sanksi pajak merupakan  akibat yang diperoleh wajib pajak ketika mereka tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi pajak ini digunakan oleh  pemerintah  untuk  mengatur  administrasi  perpajakan  agar  wajib  pajak mematuhi  peraturan  perpajakan.  (Diantini  et  al.,  2018)  menyatakan  bahwa electronic  filing  ( e-filing )  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Wahyudi,  2016)  yang menunjukkan  bahwa  religiusitas  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Syanti & Widyasari menyimpulkan bahwa  sistem  elektronik  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Penelitian  dilakukan  oleh  Jayate  (2017),  Rahayu  (2017),  Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, dkk (2016), Wati (2016), menyimpulkan pengetahuan Pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan  kuantitatif, Penelitian  ini  menggunakan  angka  dan  melakukan  analisis  data  dengan  prosedur statistik  dan  menggunakan  aplikasi  Smart  PLS,  melalui  metode  penelitian  yang digunakan  berfungsi  untuk  mengetahui  Pengaruh  implementasi e-filing, pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak  dan  religiusitas  wajib  pajak    terhadap Kepatuhan  wajib  pajak  selama  masa  pandemi  Covid-19  pada  wajib  pajak Kabupaten  Bangkalan.  Objek  penelitian  pada  kajian  kali  ini  menggunakan  para wajib  pajak  yang  berdomisili  di  Kabupaten  Bangkalan  serta  tercatat  di  KPP Pratama  Bangkalan.  Pemilihan  tempat  penelitian  didasarkan  atas  kondisi masyarakat  Kabupaten  Bangkalan  yang  terlihat  memiliki  apresiasi  yang  tinggi atas kewajiban perpajakan yang ditangguhkan. Hal tersebut dapat kita amati pada peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak  di  Kabupaten Bangkalan pada era pandemi tahun 2020 sebesar 48,1%.

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
Populasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan. Dengan cara jumlah Kuesioner atau  pertanyaan  dikalikan  dengan  5  (lima)  Hair  et  al,  (1995).  Adapun  teknik penelitian  ini  digunakan  dalam  penarikan  sampel,  jumlah  sampel  yang dipergunakan  haruslah  representativ  sehingga  hasil  dari  penelitian  ini  dapat digeneralisasikan  serta  tidak  perlu  menggunakan  tabel  jumlah  sampel,  cukup dengan  perhitungan  yang  sederhana.  Populasi  yang  digunakan  pada  kajian  ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan yang telah tercatat di KPP Pratama Bangkalan. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Bangkalan  pada  tahun  2021  adalah  sebanyak  183.995 (KPP  Pratama,  Bangkalan  2020)  besaran  sampel  yang  dipergunakan  pada penelitian  kali  ini  sejumlah  165  wajib  pajak.  Penyebaran  kuesioner  digunakan untuk  mengumpulkan  data  pada  penelitian  kali  ini.  Pengambilan  data menggunakan  quesioner  adalah  dengan  memberikan  pertanyaan  maupun pernyataan  pada  responden  tujuan.  Pada  penyebaran  quesioner  disni  dengan penggunaan  interval Likert .  Sedangkan  skala  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan  5  refrensi  jawaban  untuk  mnegukur  tanggapan  ataupun  pendapat dari responden.
Definisi  operasional  variable  kepatuhan  wajib  pajak  didefinisikan  sebagai sebuah  tindakan  seorang  wajib  pajak  dalam  memenuhi  apa  yang  menjadi tanggungan  perpajakan  dibebankan  kepadanya  sesuai  dengan  amanah  undang- undang  serta  peraturan  yang  ada  di  suatu  negara.  Indikator  yang  dipergunakan mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  192/PMK.03/2007  serta penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Sito  Widagsono  (2017)  yaitu  Menyampaikan SPT tepat waktu, benar, lengkap, Mengisi formulir dengan jelas, Ketepatan waktu penyampaian  SPT,  Tidak  memiliki  tunggakan  pajak,  Tidak  melakukan penyampaian  SPT  lewat  masa  pajak. E-filing merupakan  metode  penyampaian SPT  dengan  metode  online  dan real  time melalui  website  djponline,  sehingga dengan adanya akses kemudahan ini para wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pelaporan  secara  manual  dan  menunggu  untuk  menerima  tanda  terimanya. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fadila  (2020),  variabel e-filing diukur berdasarkan  indikator  kemudahan  yang  dirasakan  oleh  para  wajib  pajak  dengan adanya e-filing ,  Kebermanfaatan  yang  di  rasakan  wajib  pajak  orang  pribadi  saat menggunakan  e-filling,  Kecepatan  dan  ketepatan  waktu  terkait  pelaporan  SPT tahunan.  Pengetahuan  Perpajakan  didefinsikan  sebagai  pemahaman  wajib  pajak atas  informasi  perpajakan  yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan  tindakan pengambilan  kebijakan  serta  aplikasi  dari  strategi  khusus  didalam  melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Pengetahuan yang  dimaksud  adalah  Wajib  Pajak  memahami  dan  memahami  KUP,  mencakup teknis  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  pembayaran,  lokasi  bayar, denda,  serta  tenggang  waktu  penyampaian  SPT.  Variabel  ini  diukur  dengan Peraturan  perundang-undangan  terkait  pajak,  Pengetahuan  umum  seputar perpajakan  Prosedur  penyampaian  SPT.  Sanksi  pajak  merupakan  seperangkat tindakan  yang  dapat  memberikan  efek  terhadap  pemenuhan  aturan  perpajakan pada wajib pajak. Atau dalam kalimat yang lain bahwa sanksi perpajakan adalah bentuk  pencegahan  (preventif)  agar  para  wajib  pajak  minim  dalam  melakukan

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
pelanggaran  perpajakan.  Terdapat  dua  macam  sanksi  dalam  undang-undang perpajakan yakni  sanksi administrasi  serta pidana. Indikator  Sanksi pajak (Yoga, 2018)  literasi  mengenai  sanksi  pajak,  Penghindaran  sanksi  denda,  kewajaran dalam  penerapan  sanksi,  serta  penerapan  sanksi.  Religiusitas  dipandang  sebagai sebuah  konsistensi  yang  dimiliki  oleh  seseorang  didalam  menerapkan  ajaran agamanya  sehingga  sikap  dan  perilaku  individu  mencerminkan  komitmen  dari nilai  nilai  agama  atau  kepercayaannya  (Wahyudi,  2016).  Nilai  religiusitas  yang dimaksudkan adalah bagaimana sikap wajib pajak ketika menanggapi kasus kasus penggelapan pajak, nilai yang dikaitkan dengan hubungan tanggung jawab antara manusia dengan tuhannya, nilai yang dikaitkan dengan perilaku atau moral wajib pajak. Parameter untuk mengukur strata religiusitas dari wajib pajak, Moral wajib pajak  orang  pribadi  Keyakinan  pada  agama,  serta  sudut  pandang  mengenai penggelapan pajak.
Analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik SEMPLS. Dalam menguji korelasi antar variabel, setiap hipotesis yang digunakan diuji  dengan  software  SmartPLS.  Menurut  Abdillah  &  Hartono  (2015:164),  PLS merupakan teknik analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang bisa digunakan  dalam  pengukuran  maupun  pengujian  model  struktural.  Menurut Ghozali & Latan (2015:7), fungsi dari PLS digunakan untuk memperoleh variabel laten  untuk  digunakan  dalam  prediksi.  Outer  model    adalah  sebuah  model  yang digunakan dalam mengukur validitas serta reliablitas  model. Menurut Ghozali & Latan  (2015:  73),  outer  model  menggunakan  barometer  reflektif  bisa  dilakukan pengcekan  melalui  uji validitas  convergent serta  descriminant  dari  indikator pembentuk  konstruk  laten  serta composite  reability  dan  cronbach’s  alpha untuk blok indikatornya. Pengujian validitas struktural menunjukkan kualitas hasil yang didapatkan  dari  berbagai  alat  pengukuran  pada  teori-teori  bisa  memberikan gambaran mengenai konstruk (Hartono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Implementasi E-Filing terhadap Kepatuhan Perpajakan
Hasil  pengujian  implementasi e-filing terhadap  kepatuhan  perpajakan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2.934 lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yakni  1.974  dengan  koefisien  jalur  0.215.  nilai  signifikansi  sebesar  0.003, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  (H1)  diterima.  Hal  ini menyatakan bahwa implementasi e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penerapan system e-filing dalam sektor perpajakan sebagai upaya  dari  Direktorat  Jendral  pajak  dalam  memodernisasi  system  administrasi perpajakan  di  Indonesia  yang  diharapkan  mampu  mempermudah,  mempercepat dan  membantu  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pelaporan  SPT  tahunannya (Rialdy & Septiara, 2019). Implementasi e-filing di Kabupaten Bangkalan mampu memberikan  peningkatan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat  dilihat dari angka kenaikan pengguna e- filing oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan,    dapat  dilihat angka pengguna e-filing di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2017 yakni sebanyak 22,127 wajib pajak hingga pada tahun 2021 yakni  sebanyak 36,053 wajib pajak. Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  Wajib  Pajak  orang  pribadi  di  Kabupaten

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
Bangkalan  mampu  memanfaatkan  modernisasi  system  yang  diciptakan  oleh Direktorat Jendral Pajak.
Pemanfaatan  system e-filing yang  baik  akan  meningkatkan  kepatuhan perpajakan  dari  setiap  wajib  pajak  orang  pribadi,  dikarenakan  implementasi system e-filing memberikan  beberapa  aspek  yang  meliputi  aspek  kemudahan, aspek  kecepatan,  dan  dapat  dilakukan  dimana  saja  (Sari;  2021).  Berdasarkan theory of planned behavior (TPB). Perilaku dari seseorang dapat dipengaruhi oleh niat  dalam  diri  orang  tersebut  (behavioral  intetion).  Sikap  dari  seseorang  untuk mensupport (favorableness) atau perasaan untuk tidak mensupport (unfavorableness)  terhadap  sesuatu.  Keadaan  yang  seperti  ini  muncul  akibat  dari adanya  penilaian  seseorang  atas  kepercayaan  akan  output  yang  dihasilkan  dari perilaku  tertentu  tersebut  (nugroho,  2010).  Artinya  penggunaan  teknologi  dalam sektor  perpajakan  yakni  dengan  implementasi  system e-filing oleh  wajib  pajak orang  pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan  merupakan  suatu  minat  perilaku  yang ditentukan  oleh  sikap  atau  pandangan  yang  baik  (positif)  terhadap  penerapan e- filing .  Pemanfaatan  teknologi  dengan  penerapan  system e-filing di  Kabupaten menunjukkan  bahwa  Implementasi e-filing berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan perpajakan.  Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Silalahi (2020) yang menunjukkan bahwa impelementasi e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Pekanbaru  Senapelan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian yang dilakukan oleh Rialdy dan Septiara (2019), Cahyono, dkk (2020), Winarsih, dkk (2020), Diantini, dkk (2018), Syafira (2021), dan Susmita & Supadmi (2016).

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan
Hasil  pengujian  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  perpajakan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1.995 lebih besar dibandingkan dengan nilai t- tabel  yakni  1.974  dengan  koefisien  jalur  0.118.  nilai  signifikansi  sebesar  0.047, sehingga  (H2)  diterima  dan  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Pengetahuan perpajakan  merupakan  pemahaman  wajib  pajak  atas  informasi  perpajakan  yang dapat  dijadikan  sebagai  dasar  tindakan,  pengambilan  keputusan  dan  penerapan strategi  tertentu  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya (Purnamasari  &  Sudaryo,  2018).  Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berada  di Kabupaten  Bangkalan  dinilai  memiliki  pengetahuan  perpajakan  mulai  dari  tata cara atau prosedur penyampaian SPT, penyusunan SPT serta pelaporan SPT. Hal ini  dapat  dilihat  dari  nilai  rata-rata  jawaban  responden  mengenai  pernyataan  dan pertanyaan tentang pengetahuan perpajakan yang berada di angka 3, hal ini dapat disimpulkan  bahwa  wajib  pajak  memiliki  pemahaman  terkait  dengan  pertanyaan dan pernyataan tentang pengetahuan perpajakan.
Wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan  melakukan pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  dalam  periode  3  tahun  terakhir,  selain  itu wajib pajak juga memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang didaptkan  oleh  wajib  pajak  pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan  menjadi  penyebab timbulnya  kepatuhan  dalam  diri  wajib  pajak  tersebut.  Hal  ini  tentu  tidak  dapat dilepaskan juga dari upaya KPP Pratama Bangkalan yang memberikan informasi
terhadap  wajib  pajak.  Penelitian  ini  menegaskan theory  of  planned  behavior (TPB) ,  yang  menjelaskan  jika  wajib  pajak  bisa  patuh  dalam  perpajakan  jika dimotivasi  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri.  motivasi  ini  dapat  timbul  akibat  dari tingkat pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri. Semakin wajib pajak mengetahui tentang  perpajakan,  maka  kepatuhan  akan  mengalami  peningkatan  serta  potensi bayar pajak lebih besar. Dengan adanya literasi mengenai hak dan kewajiban dari wajib  pajak  maka  akan  meningkatkan  intuisi  untuk  mematuhi  aturan  yang  ada mengenai  perpajakan  (Ermawati  &  Afifi;  2018).  Pengetahuan  perpajakan  secara empiris telah terbukti memiliki hubungan terhadap kepatuhan perpajakan. Seperti kajian  yang  dilaksanakan  oleh  Syafira  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  perpajakan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Bandung Utara.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Widagsono  (2017),  Safitri  &  Silalahi  (2020),  Aryanti  (2020),  dan  Ermawati  & Afifi (2018).

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan
Hasil  pengujian  pada  variabel  sanksi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak memberikan  skor  t-hitung  sejumlah  3,972  hal  ini  berada  diatas  skor  dari  t-tabel yang sejumlah 1.974 dengan koefisien jalur 0.296. skor signifikansi untuk sanksi pajak  sejumlah  0.000,  sehingga  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  hipotesis ketiga (H3) dapat diambil. Dalam kata lain sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Pemberian  sanksi  pelanggaran  perpajakan terhadap  wajib  pajak  adalah  bentuk  jaminan  penerapan  undang-undang perpajakan.  Pemberian  sanksi  akan  menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelanggar perpajakan.  Sanksi  perpajakan  dikelompokan  kedalam  dua  bagian,  yakni  denda pidana  serta  administrasi  (Paramaduhita  dan  Mustikasari,  2018).  Penelitian  ini menggunakan  konsep  control  belief  dalam Theory  of  planned  behavior (TPB), yang  memberikan  penjelasan  bahwa  tingkat  keyakinan  individu  didasarkan  pada pengalaman masa lampau serta pengaruh beberapa faktor lain diluar hal tersebut, maupun  sesuatu  yang  memberikan  dukungan  atau  kontradiktif  cara  pandang perilaku.  Pemberian  sanksi  kepada  mereka  yang  melanggar  standar  perpajakan seharusnya memberikan  efek jera. Berdasarkan pengalaman  pribadi  yang  terjadi. Penerapan  sanksi  yang  berat  dapat  memberikan  tekanan  bagi  wajib  pajak  untuk membayar  kewajibannya.  Bagi  mereka  yang  paham  mengenai  aturan  ini  akan memilih  membayar  pajak,  dibandingkan  harus  terkena  sanksi  yang  dapat memberatkan terhadap wajib pajak  Susmita & Supadmi; 2016).
Rata-rata  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan  memilih memenuhi  kewahiban  perpajakannya  dibandingkan  harus  terkena  sanksi  dari pihak  berwenang.  Hal  ttersebut  dapat  diamati  pada  responden  penelitian  dengan angka  antara  3  sampai  dengan  4  yang  mnegindikasikan  jika  responden  memiliki pemahaman  yang  sama  dengan  peneliti  mengenai  saknsi  perpajakan  khususnya yang  berada  di  Kabupaten  Bangkalan  lebih  memilih  malaksankan  kewajiban perpajakannya  demi  terhindar  dari  sanksi  pajak  yang  mungkin  timbul.  Hasil penelitian mendukung penelitian Dwi dkk (2019) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan  memiliki  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  terhadap  kepatuhan

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Bukittinggi.  Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  dilaksankan  oleh  Jannah  &  Puspitosari  (2018),  Syafira  (2021), Dewi  dkk  (2020)  dan  Susmita  &  Supadmi  (2016).  Namun  penelutian  ini kontradiktif  dengan  yang  dilakukan  oleh  Ermawati  &  Afifi  (2018)  yang menjelaskan  jika  sanksi  perpajakan  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Memang, sanksi perpajakan yang  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  melakukan  pelanggaran  tidak  lantas dapat  memberikan  efek  jera  untuk  mengulangi  pelanggaran  yang  dilakukan.  Hal tersebut karena masih kurangnya ketegasan dari penegak hukum serta pihak yang berwnang dalam menindak pelaku pelanggar pajak.

## Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan
Hasil  pengujian  religiusitas  terhadap  kepatuhan  perpajakan  menunjukkan skor t-hitung sejumlah 5,430 lebih tinggi dibandingkan dengan skor t-tabel yakni 1.974  dengan  koefisien  jalur  0.288.  skor  signifikansi  pada  variabel  religiusitas sejumlah 0.000, sehingga berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan dari hipotesis keempat (H4) diterima. Hal tersebut secara eksplisit menekankan jika religiusitas berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  perpajakan.  Religiusitas  adalah  sebuah kondisi  dimana  wajib  pajak  meyakini  tentang  ketuhanan  yang  mereka  percayai, sehingga  enggan  untuk  melanggar  perintah  yang  disyariatkan  oleh  agama  yakni patuh terhadap pemerintah (perpajakan). Agama diyakini mampu mengendalikan perilaku  seseroang  dari  perilaku  kurang  etis.  Seorang  yang  memiliki  tingkat religiusitas yang tinggi akan selalu bersikap etis serta patuh akan perintah agama dan  penguasa  termasuk  didalamnya  kepatuhan  akan  pajak  (Dwi,  dkk;  2019),  hal ini  erat  kaitannya  dengan  kesanggupan  seseorang  dalam  pengamalan  perintah agama  dalam  konteks  hidup  sehari-hari.  Konsekuensi  ini  dipandang  berpotensi untuk  memberikan  stimulus  pada  wajib  pajak  untuk  patuh  akan  kewajiban perpajakannya (Jannah & Puspitosari; 2018).
Penelitian  berkaitan  dengan  konsep planned  behavioral  theory yang menjelaskan  bahwa  seorang  individu  mempunyai  suatu  sikap  atau  pandangan yang  baik  (positif)  terhadap  suatu  perilaku  ketika  seseorang  tersebut  memiliki kepercayaan  bahwasanya  perilaku  yang  akan  dilakukan  tersebut  mempunyai tujuan yang baik atau mempunyai hasil yang baik. Religiusitas pada penelitian ini diukur  dengan  bagaimana  pandangan  wajib  pajak  yang  ada  di  Kabupaten Bangkalan terkait dengan kecurangan pajak, Keyakinan wajib pajak pribadi pada manfaat  dari  pajak,  dan  bentuk  tanggung  jawab  wajib  pajak  sebagai  individu. Wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Bangkalan didominasi oleh wajib  pajak  yang  beragama  islam.  hal  tersebugt  dapat  diamati  pada  data responden  berdasarkan  agama  wajib  pajak  yang  beragama  islam  memperoleh angka  99%  sedangkan  yang  beragama  lain  sebesar  1%.  Hal  ini  tentu  sangat mempengaruhi  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya,  dimana  sebagai seorang  muslim  dituntut  untuk  selalu  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung jawabnya.  Pada  penelitian  ini  hasilnya  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Jannah  &  Puspitosari  (2018)  yang  menyatakan  jika  tingkat  religiusitas memberikan  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  pada  tingkat  kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Boyolali. Penelitian ini pun juga selaras dengan hhasil
penelitian  dari  Utama  &  Wahyudi  (2016),  Ermawati  &  Afifi  (2018),  dan Widagsono  (2017).  Akan  tetapi,  penelitian  ini  bersifat  kontradiktif  dengan penelitian yang dilakukan oleh  Dwi,  dkk  (2019)  dan Basri &  Surya (2014) yang memaparkan jika religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
Pengaruh  Implementasi  E-Filing,  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan.
Hasil  pengujian  implementasi e-filing ,  pengetahuan  perpajakan,  sanksi spajak  dan  religiusitas  secara  bersama-sama  terhadap  kepatuhan  perpajakan menunjukkan skor f-hitung 32,7 lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan skor f-tabel  yaitu  2,43.  Oleh  karenanya  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hipotesis kelima  (H5)  dapat  diterima.  Hal  ini  memberikan  klarifikasi  jika  implementasi e- filing ,  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak,  dan  religiusitas  secara  simultan memberikan pengaruh pada kepatuhan perpajakan.  Adapun hasil dari uji hipotesis kelima  (H5)  menginterpretasikan  jika  implementasi e-filing ,  pengetahuan perpajakan,  sanksi  pajak,  dan  religiusitas  secara  simultan  memberikan  pengaruh terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Hal  tersebut  dapat  diamati  pada  skor  koefisien determinan  (R²)  diperoleh  skor  sejumlah  0.452  dalam  persentase  senilai  45,2%. Hal ini berarti jika penerapan e-filing , pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas  memiliki  pengaruh  pada  kepatuhan  perpajakan  sebanyak  45,2%, sedangkan sebanyak 54,8% dipengaruihi oleh variabel diluar dari kajian penelitian ini.  Mengkonfirmasi  dari Theory  Acceptance  Model  (TAM)  dan  Theory  of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa sikap individu ditentukan oleh minat  dan  perilaku  orang  lain.  Sikap  dan  Perilaku  individu  dipengaruhi  oleh persepsi  terhadap  kegunaan  dan  kemudahan  yang  memberikan  pengaruh  pada sikap  dan  perilaku  (attitude  toward  behavior)  individu  (Davis;  1989).  Persepsi kemudahan  dan  kegunaan  yang  diberikan  dengan  adanya  implementasi e-filing akan  menumbuhkan  minat  dan  perilaku  para  wajib  pajak  pada  pemenuhan kewajiban  perpajakannya.  Implementasi e-filing ,  pengetahuan  perpajakan,  sanksi pajak,  dan  religiusitas  memiliki  pengaruh  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang berada di Kabupaten Bangkalan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Dwi,
dkk  (2019),  Syafira  (2021),  Susmita  &  Supadmi  (2016),  dan  Ermawati  &  Afifi (2018)  yang  menyatakan  bahwa  Implementasi e-filing ,Pengetahuan  Perpajakan,
Sanksi  Pajak,  dan  Religiusitas  secara  simultan  memberikan  pengaruh  pada kepatuhan perpajakan.    Kepatuhan perpajakan wajib pajak selalu didasarkan atas beberapa  hal yang menyebabkan  wajib  pajak  memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan perpajakan  para wajib pajak yang berada di Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan wajib pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pengetahuan  perpajakan  yang meliputi  pengetahuan  tentang  penggunaan  sytem e-filing dalam  melakukan pembayaran  SPT,  pengetahuan  tentang  sanksi  pajak  yang  berlaku  dan pengetahuan umum tentang perpajakan lainnya. Pengetahuan wajib pajak tentang penerapan system e-filing yang digunakan di KPP Pratama Bangkalan digunakan dengan  maksimal  oleh  wajib  pajak,  dimana  hal  ini  membantu  wajib  pajak  untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran SPT Tahunan. Sanksi pajak

## Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 11, No. 01
yang  juga  diterapkan  oleh  KPP  Pratama  Bangkalan  juga  menjadi  bagian  dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak yang berada di Kabupaten Bangkalan. Penerapan sanksi pajak menjadi alasan bagi wajib pajak di Kabupaten Bangkalan untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena ingin menghindari sanksi yang bisa ditangguhkan. Selain hal tersebut, sikap religiusitas wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang berada di  Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu  faktor yang  menyebabkan  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sikap  dan keyakinan  akan  bentuk  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang merupakan  nilai-nilai  keagamaan  yang  dipercayai  oleh  masyarakat  Bangkalan. Hal  tersebut  mendorong  masyarakat  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  dimiliki termasuk  dalam  sektor  perpajakan.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa implementasi e-filing ,  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak  dan  religiusitas berpengaruh  terhadap  kepatuhan  perpajakan  wajib  pajak  yang  berada  di Kabupaten Bangkalan.

## KESIMPULAN
Implementasi e-filing berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan. Hal ini berdasarka Implementasi e-filing memberikan kemudahan, kenyamanan dan dapat diakses  dimana  saja  sehingga  wajib  pajak  termotivasi  untuk  patuh  terhadap kewajiban  perpajakannya.  Pengetahuan  Perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut karena pengetahuan yang cukup bagi wajib pajak terkait dengan  prosedur  penyusunan  hingga  pelaporan  SPT  akan  memberikan  motivasi bagi  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Sanksi  Pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  perpajakan  wajib  orang pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan.  Hal  tersebut  Berdasarkan  kebanyakan  wajib pajak  memahami  apabila  WP  tidak  mematuhi  aturan  pajak  maka  akan  mendapat sanksi.  Religiusitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan perpajakan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan.  Hal  ini  karena banyak  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kabupaten  Bangkalan  masih  memegang teguh  nilai-nilai  atau  kepercayaan  agamanya  terkait  dengan  tugas  dan  tanggung jawab  sebagai  seorang  individu.  Implementasi e-filing ,  pengetahuan  perpajakan, sanksi  pajak,  dan  religiusitas  berpengaruh  positif  secara  bersama-sama  terhadap kepatuhan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned  behavior.  Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes,  50(2),  179–211.  https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T
Anggini,  V.,  Lidyah,  R.,  &  Azwari,  P.  C.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  dan Sanksi  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Religiusitas  sebagai Variabel Pemoderasi. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(6), 3080. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430
Basri,  Y.  M.,  &  Surya,  R.  A.  S.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,  Norma  Ekspektasi,
Sanksi  Dan  Religiusitas  Terhadap  Niat  Dan  Ketidak  Patuhan  Pajak. Akuntabilitas, 7(3), 162–176. https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733
Brunnermeier,  M.  K.,  &  Palia,  D.  (2016). 済無 No  Title  No  Title  No  Title.  7(1), 1–23.
Diantini,  A.,  Yasa,  I.  N.  P.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  E- Filing  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Singaraja  ).  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 9(1), 55–64.
Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).  Pengaruh  Religiusitas  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan  Pajak  (Kpp)  Pratama  Kudus).  Jurnal  Akuntansi  Indonesia,  7(2), 49–62. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767/2718
Herawan, L., & Waluyo, W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggunaan  E-Filing.  Jurnal  ULTIMA
Accounting, 6(2), 77–96. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v6i2.187 Jannah,  I.  N.,  &  Puspitosari,  I.  (2018).  Pengaruh  Dimensi  Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. Jurnal EBBANK, 9(1), 53–65. https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/130 Mangoting, Y., &  Wanarta, F. E. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak,
Norma  Subjektif,  dan  Kontrol  Perilaku  yang  dipersepsikan  terhadap  Niat Wajib  Pajak  Orang  untuk  Melakukan  Penggelapan  Pajak.  Tax  & Accounting Review, 4(1), 1–13.
Nawangsasi,  Y.,  Nasrudin,  I.,  &  Purnamawati,  H.  (2018).  Analisis  Pelaporan  E- Filling  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal  ASET  (Akuntansi Riset), 9(2), 49. https://doaj.org
Purnamasari,  D.,  &  Sudaryo,  Y.  (2018).  The  Effect  of  Knowledge  Taxpayer, Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. International Journal of Trade, Economics and Finance, 9(5), 214–219. https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618
Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (  Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  dan  Badan  di  Wilayah  Kota  Jambi.  Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak, 20(1), 43. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360
Respati,  N.  W.  T.  (2011).  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP HUBUNGAN SIKAP. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 8(2), 123–140.
Rialdy,  N.,  &  Septiara,  R.  A.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Penggunaan  E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. Frima, 1–6.
Safitri,  D.,  &  Silalahi,  S.  P.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus, Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Dan  Penerapan  Sistem  E-Filling Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak,
20(2), 145–153.
https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688
Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak  Dengan Pendekatan Teori  Perilaku
Terencana  (Theory  of  Planned  Behavior)  (Terhadap  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  Di  Provinsi  Dki  Jakarta).  Jurnal  Muara  Ilmu  Ekonomi  Dan  Bisnis, 3(1), 47. https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320
Sari, R. R., & Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan efiling terhadap kepatuhan wajib  pajak  dalam  menyampaikan  SPT  tahunan  dengan  kepuasan  kualitas pelayanan  sebagai  variabel  intervening.  Jurnal  Akuntansi,  6(1),  1–10. https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427
Syafira,  I.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filling,  Sanksi  Perpajakan,
Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Badung Utara. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 2(2), 104–109. https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3366.104-109
Takismen,  T.,  Larasati,  S.,  Rahayu,  S.,  &  Fikri,  R.  H.  (2020).  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak.  Jurnal  Manajemen  Retail  Indonesia,  1(2),  80–88. https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126
Tallaha, A. M., Shukor, Z. A., & Hassan, N. S. A. (2014). Factors influencing e- filing  usage  among  Malaysian  taxpayers:  Does  tax  knowledge  matters? Jurnal  Pengurusan,  40,  91–101.  https://doi.org/10.17576/pengurusan-2014- 40-08
Wahyudi,  A.  U.  dan  D.  (2016).  Pengaruh  Religiusitas  terhadap  Perilaku Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Jurnal Lingkar  Widyaiswara,  Edisi.  3  N(2),  1–13.  https://doi.org/10.1016/S0040- 4020(00)00446-4
Yousif, N., Cole, J., Rothwell, J. C., Diedrichsen, J., Zelik, K. E., Winstein, C. J., Kay, D. B., Wijesinghe, R., Protti, D. A., Camp, A. J., Quinlan, E., Jacobs, J. V, Henry, S. M., Horak, F. B., Jacobs, J. V, Fraser, L. E., Mansfield, A., Harris, L. R., Merino, D. M., … Dublin, C. (2018).
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015).  Partial  Least  Squares  Konsep,  Teknik,  dan Aplikasi  Menggunakan  Program  SmartPLS  3.0  Untuk  Penelitian  Empiris. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  Imam.  (2006).  Structural  Equation  Modeling  Metode  Alternatif  dengan Partial Least Square PLS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I., &  Latan, H.  (2015). Partial  least  squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan  program  smartpls  3.0  untuk  penelitian  empiris.  Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Latan,  H.,  &  Ghozali,  I.  (2012).  Partial  Least  Square:  Konsep,  Teknik,  dan Aplikasi  SmartPLS  2.0  M3.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Abdillah,  W.,  &  Hartono,  J.  (2015).  Partial  Least  Square  (PLS)  Alternatif Structural  Equation  Modeling  (SEM)  dalam  Penelitian  Bisnis.  Penerbit ANDI.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In Jakarta: Salemba Empat.
Andreas,  &  Savitri, E.  (2015). The Effect  of Tax Socialization, Tax Knowledge,
Expediency  of  Tax  ID  Number  and  Service  Quality  on  Taxpayers Compliance with  Taxpayers Awareness  as Mediating Variables. Procedia  - Social and Behavioral Sciences, 211, 163–169. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024 Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge,  tac  sanctions,  public  service  account  ability  and  taxpayer compliance. Accounting, 7(1), 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015 Daring,  P.  L.,  &  Layanan,  I.  (1968).  Volume  2,  No.  2.  European  Journal  of Biochemistry, 3(4), 538–538. https://doi.org/10.1111/j.1432- 1033.1967.tb19564.x_1