## PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR
Esca Sari Ayu Wulandari a , Ridwan, a Achmad Syarifuddin b
a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, , b Notaris Kota Palembang. escasari@yahoo.com,ridwanrosita@yahoo.com,achmadsyarifuddin@yahoo.com
Naskah diterima: 08 Juli 2019; revisi: 4 November 2019; disetujui: 06 April 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i1.368

## Abstrak:
Penelitian tesis ini membahas tentang penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian  pembiayaaan  oleh  para  pihak.  Mengingat  sifat  perjanjian  pembiayaan  mengandung sebuah  perikatan  pokok  dalam  bentuk  utang  piutang,  maka  jasa  pemberian  pembiayaan  juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai sebagaimana disebut sebagai jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa, serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah  dilakukan  terkait  dengan  penarikan    objek  jaminan  fidusia  secara  paksa.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Jenis  bahan  hukum  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penarikan jaminan  fidusia  secara  paksa  merupakan  tindakan  sah  apabila  telah  memenuhi  prosedur  yang  tepat dalam  penarikan  objek  jaminan  fidusia,  tapi  dalam  praktiknya  banyak  menemukan  masalah  karena tidak ada aturan yang jelas tentang  penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa oleh  debt  collector.  Atas  prestasi  angsuran  kredit  yang  dilakukan  oleh  debitur  dalam  hal  terjadi penarikan  objek  jaminan  Fidusia  secara  paksa  tidak  adanya  perlindungan  secara  hukum  yang  jelas sehingga  menjadi  kerugian  bagi  debitur  dalam  arti  tidak  ada  imblan  atas  prestasi  debitur  namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.
Kata kunci : Jaminan Fidusia; Penarikan Paksa; Perlindungan Hukum Debitur

## Abstract :
This thesis discusses the withdrawal of fiduciary assurance object by force in relation to debtor loan installment  protection.  Provision  of  financing  given  to  the  consumer  as  a  debtor  becomes  a  debt worth of financing provided, along with interest, which is agreed upon by the parties. Considering the nature of the financing agreement contains a principal agreement in the form of debt, the financing service also requires adequate guarantees as referred to as fiduciary assurance. The formulation of the problem in this study is about the withdrawal of fiduciary assurance object by force, as well as the form of legal protection against debtors for achievements (credit installments) that have been made related to the withdrawal of fiduciary assurance object by force. This research is a normative legal research using legislative, conceptual, and case approach. The type of legal materials obtained from primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials,  collected  through  library  studies,  analyzed qualitatively, with deductive deduction techniques. The results of this study is, withdrawal of fiduciary
assurance by force is a legitimate act if it has fulfilled the right procedure in withdrawing fiduciary assurance  objects,  but  in  practice  has  found  problems  because  there  are  no  clear  rules  about fiduciary  recipient  to  take  objects  that  are  fiduciary  assurance  from  fiduciary  provider.  What  is usually  experienced  by  fiduciary  recipients  is  a  forced  withdrawal  by  the  debt  collector.  The  credit installment  accomplishment  carried  out  by  the  debtor  in  the  event  of  a  forced  withdrawal  of  the Fiduciary object without clear legal protection so that it becomes a loss to the debtor in the sense that there is no reward for the debtor's accomplishment but the debtor feels the benefits  of the use of the goods during the installment.
Keywords : Debtor Legal Protection; Fiduciary Assurance; Forced Withdrawal

## LATAR BELAKANG
Dalam  transaksi  bisnis  di  era  modern,  hampir  tidak  ada  aktivitas  bisnis  yang  tidak membutuhkan  jasa  lembaga  keuangan  dan  perbankan.  Sistem  transaksi  yang  dilakukan perlahan-lahan mulai dari sistem  transaksi manual (manual transaction) ke sistem transaksi digital (digital  transaction) dengan  mengunakan  perangkat  elektronik  dan  koneksi  jaringan internet.  Transaksi  digital  dipandang  lebih  memberikan  kemudahan,  kecepatan  dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa membatasi oleh ruang dan waktu. 1
Lembaga  pembiayaan  konsumen  dalam  praktik  sehari-hari  yang  bentuk  usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan barang-barang tertentu seperti  barang  elektronik  maupun  kendaraan  bermotor  sering  disebut  dengan  istilah “leasing” , sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis “ pembiayaan konsumen”. Secara prinsip antara leasing atau bisa disebut “ sewa guna  usaha ” dengan  pembiayaan  konsumen  atau consumer  finance memiliki  banyak perbedaan terutama pada segi tujuan dan kemanfaatannya. 2
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  mengandung  perjanjian  utang  piutang  didalamnya. Pemberian  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  pihak  konsumen  sebagai  debitur  menjadi sebuah  utang  senilai  pembiayaan  yang  diberikan  berikut  dengan  bunga  yang  diperjanjian pembiayaaan  oleh  para  pihak.  Mengingat  sifat  perjanjian  pembiayaan  mengandung  sebuah perikatan  pokok  dalam  bentuk  utang  piutang,  maka  pada  umumnya  jasa  pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (coleteral) yang memadai. 3
Pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia, Fidusia ini berasal  dari  kata fiduciair atau fides ,  yang  artinya  kepercayaan  yakni  penyerahan  hak  milik atas  benda  secara  kepercayaan  sebagai  jaminan  (angunan)  bagi  pelunasan  piutang  kreditor. Penyerahan  hak  milik  atas  benda  ini  bermaksudkan  hanya  sebagai  angunan  bagi  pelunasan utang  tertentu,  dimana  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. 4
Untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  perusahaan  pembiayaan  dan  konsumen sehubungan  dengan  penyerahan  hak  milik  atas  kendaraan  bermotor  dari  konsumen  secara kepercayaan  (Fidusia)  kepada  perusahaan  pembiayaan.  Dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  No.130/PMK/010/2012  disebutkan  bahwa  perusahaan pembiayaan  yang  melakukan  pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  dengan
1 D.Y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2015, hlm. 1.
2 Ibid, hlm. 15.
3 Ibid, hlm. 17.
4 Rachmadi Usaman, Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 152.
pembebanan  Jaminan  Fidusia  wajib  mendaftarkan  Jaminan  Fidusia  tersebut  pada  kantor pendaftaran  Fidusia  paling  lama  30  (tigapuluh)  hari  kalender  terhitung  sejak  tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. 5
Sertifikat  Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Eksekusi  melalui pelelangan  umum  atas  objek  Jaminan  Fidusia  tanpa  melalui  pengadilan.  Pada  prateknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi  karena  adanya Wanprestasi  pada debitur Undang-undang  Jaminan  Fidusia  juga  memberi  kemudahan  dalam  melaksanakan  eksekusi melalui lembaga eksekusi.
Pada  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dicantumkan  irah-irah  dengan  kata-kata  “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah- irah  tersebut,  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekusi.  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  Jaminan  Fidusia  menyatakan bahwa  apabila  debitur  atau  pemberi  Fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap  benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 6
a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. Penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi  dan Penerima  Fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang menguntungkan para pihak.
Prinsipnya  adalah  bahwa  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  harus melalui  pelelangan  umum,  karena  dengan  cara  ini  diharapkan  dapat  diperoleh  harga  yang paling  tinggi.  Namun  demikian  dalam  hal  ini  penjualan  melalui  pelelangan  umum diperkirakan  tidak  akan  menghasilkan  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  baik  Pemberi Fidusia  ataupun  penerima  Fidusia,  maka  di  mungkinkan  penjualan  dibawah  tangan  asalkan hal  tersebut  disepakati oleh Pemberi  Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat  jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. 7
Ketentuan Pasal  30 Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia.  Dalam  hal  ini  pemberi  Fidusia  tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
Kasus  penarikan  objek  Jaminan  Fidusia  secara  paksa  dan  tidak  sesuai  prosedural, terdapat  dalam  kasus  Putusan  nomor  102/Pdt/2015/PT.BDG  kasus  antara  Budi  Rohendi (penggungat) melawan PT Faderal  International  Finance (FIF) (tergugat). Kasus  ini dimulai karena  ada  anggapan  bahwa  penggugat  melakukan  wanprestasi  terhadap  perjanjian pembiayaan  dengan  perusahan  pembiayaan  tergugat. 8 Dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila
5 Yurizal, Aspek  Pidana  dalam  Undang-undang  Nomor    42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia ,  Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm.  89.
6 Ibid , hlm 160.
7 Ibid , hlm. 161.
8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG, w ww.MA.co.id
debitur  cedera  janji  maka  penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaanya  sendiri,  namun  pada  kasus  ini  perwakilan dari  perusahan  tergugat  melakukan  pemaksaan  penarikan  objek  Jaminan  Fidusia  dan mengambil secara paksa kendaraan  yang dijadikan objek jaminan gadai  Fidusia saat sedang dipakai  oleh penggugat.  Hal  ini bententangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 7 yang menentukan mengenai permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia diikuti dengan surat tugas dan persyaratan lainya. 9
Problema di atas merupakan persoalan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan oleh sebab  itu  penulis  merasa  tertarik  untuk  membahas  dan  meneliti  masalah  ini  dengan  judul penelitian  “Analisis  Terhadap  Penarikan  Secara  Paksa  Objek  Jaminan  Fidusia  Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur”.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  antara  lain  : Pertama ,  bagaimana keabsahan  penarikan  objek  jaminan  fidusia  secara  paksa. Kedua ,  Bagaimana  perlindungan hukum  terhadap  debitur  atas  prestasi  (angsuran  kredit)  yang  telah  dilakukan  terkait  dengan penarikan  objek Jaminan Fidusia secara paksa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan-pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Jenis  dan  bahan  hukum  diperoleh  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersiser.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Keabasahan Penarikan Objek Jaminan Fidusia  Secara Paksa

## 1. Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa
Secara Paksa adalah suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang  telah  dilakukan  oleh  seorang  manusia,  yang  terjadi  setelah  dibuatnya  perjanjian,  yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan  tidak  harus  menanggung  risiko  serta  tidak  dapat  menduga  waktu  persetujuan  dibuat. Kesemuanya  itu  sebelum  debitur  lalai  untuk  memenuhi  prestasinya,  pada  saat  timbulnya keadaan  tersebut. 10 Menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  mengatakan  “Dirasakan sebagai  hal  yang  sudah  sewajarnya,  bahwa  tidak  dipenuhinya  suatu  perutangan,  tidak  dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur, jika ia tidak mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan, karena adanya Overmacht ( Force majure , keadaan memaksa)”. 11
Dalam  perjanjian  timbal  balik,  menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman,  dilihat  dari  asas kepatutan  yang  dituangkan  dalam  ketentuan  Pasal  1545  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, bahwa di dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  prestasi  maka  risiko  adalah  atas  tanggungan  dari  pemilik. Suatu  peristiwa  di  luar  kesalahan  salah  satu  pihak,  yang  mengadakan  perjanjian  merupakan bagian  dari  persoalan  risiko.  Persoalan  risiko  adalah  buntut  dari  suatu  keadaan  memaksa
9 Pasal 7 Peraturan  Kapolri  Nomor 8 Tahun 2011.
10 P.N.H. Simanjuntak , Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Penerbit : Kencana, 2017, hlm. 27.
11 Sri Soedewi Masjcoen Sofwan, Hukum perutangan , Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975, hlm. 19.
(Overmacht) , sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Risiko adalah kegiatan memikul kerugian, yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Pengaturan Overmacht secara  umum,  termuat  dalam  bagian  umum  buku  III  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada, yang tetap dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” 12
Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu  kejadian  tidak  di  sengaja,  si  berutang  berhalangan  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan terlarang.” 13
Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikan sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum dia lalai menyerahkannya.  Bahkan  meskipun  si  berutang  lalai  menyerahkan  sesuatu  barang  sedangkan  ia tidak  telah  menanggung  terhadap  kejadian-kejadian  yang  tak  terduga,  perikatan  hapus  jika barangnya  akan  musnah  secara  yang  sama  ditangan  si  berpiutang,  seandainya  sudah  diserahkan kepadanya.  Si  berutang  diwajibkan  membuktikan  kejadian  yang  tak  terduga  yang  dimajukan  itu. Dengan  cara  bagaimanapun  sesuatu  barang,  yang  telah  dicuri,  musnah  atau  hilang,  hilangnya barang  ini  tidak  sekali-kali  membebaskan  orang  yang  mencuri  barang  dari  kewajibannya  untuk menganti harganya.” 14
Berdasakan  Pasal  1244,  1245,  1444  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tersebut diatas,  mempergunakan  istilah  yang  berbeda-beda,  dalam  menyebutkan  keadaan  memaksa (Overmacht), tetapi tidaklah berbeda maksudnya. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  yang  dikutip  di  atas  hanyalah  menerangkan,  bahwa  apabila  seseorang  tidak  dapat memenuhi  suatu  perikatan  atau  melakukan  pelanggaran  hukum  karena  keadaan  memaksa (Overmacht), ia  tidak  dapat  diminta  perta nggungjawabannya.  Overmacht dapat  dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
a. Ovemacht yang bersifat mutlak (absolut). Ovemacht yang bersifat mutlak (absolut) adalah keadaan memaksa, yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak bisa dilaksanakan nanti.
b. Overmacht yang  bersifat  nisbi (relatif).  Overmacht yang  bersifat  nisbi (relatif) adalah  suatu  keadaan  memaksa,  yang  menyababkan  suatu  perikatan  hanya  dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan  yang demikian besarnya, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatannya tersebut.
12 Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
13 Ibid ., Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
14 Ibid ., Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Prosedur Yang Tepat Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia
Apabila  debitur  pemberi  Fidusia  wanprestasi,  maka  kreditur  penerima  Fidusia  berhak menjual  jaminan  Fidusia.  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 menjelaskan ada 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia yaitu:
a. Pelaksanaan title eksekutorial;
b. Eksekusi atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
c. Eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia.
Dalam praktek pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Debt Collector bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  29  dan  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan  debitur  yaitu  perjanjian  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  maka  untuk  melakukan eksekusinya haruslah melalui putusan pengadilan. Dengan penjualan di bawah tangan tidak di dahului oleh pemberitahuan secara tertulis  di  surat  kabar, tetapi  langsung dicari  peminatnya oleh  debitur,  maka  eksekusi  dinyatakan  batal  demi  hukum.  Karena  apabila  melakukan eksekusi  dengan  jasa Debbt  Collector dan  penjualan  terhadap  objek  jaminan  Fidusia  tanpa adanya  kesepakatan  tentu  hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
Seharusnya peraturan  yang benar dalam contoh penarikan kendaraan bermotor debitur yang  memiliki  kredit  macet  (wanprestasi)  yang  dijamin  dengan  jaminan  Fidusia  pada  PT. Federal  International Finance dilaksanakan oleh Collection Remedial Field (CR Field)  atau Collector berdasarkan  daftar  penagihan  yang  dibuat  oleh Collection  Remedial  Coordinator (CR  Coordinator).  Dalam  pelaksanaan  penagihan  terhadap  debitur,  apabila  debitur  dapat ditemui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil penagihan yang diperoleh, yaitu: 15
1. Debitur  menjanjikan  kepada  CR  Field  untuk  membayar  kewajibannya,  yaitu  melunasi angsuran yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu;
2. Jika  debitur  mampu  menyelesaikan  angsuran  yang  dimilikinya,  maka  penarikan kendaraan  bermotor  tidak  akan  dilakukan  dan  proses  dianggap  clear  sehingga  uang debitur dapat diproses.
Apabila  dalam  pelaksanaan  penagihan  debitur  tidak  dapat  ditemui,  maka  PT.  Federal International  Finance  akan  mengirimkan  somasi  kepada  debitur.  Pada  hakikatnya,  somasi dilakukan  untuk  memberikan  peringatan  kepada  debitur  karena  debitur  telah  lalai  dalam melaksanakan  kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  angsuran  kendaraan  bermotor sehingga  terjadi  tunggakan  angsuran  atau    kredit  macet.  Setelah  adanya  somasi  pertama, terdapat pula 2 (dua) kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh debitur:
1) Pembayaran dilakukan oleh debitur, maka proses dianggap clear sehingga uang debitur dapat diproses dan tentunya tidak terjadi penarikan kendaraan bermotor.
2) Jika  debitur  tidak  dapat  membayar  angsuran  kendaraan  bermotor  yang  dimiliki,  maka laporan  tersebut  akan  dilaporkan  kembali  ke  bagian  CR  Coordinator,  setelah  itu  CR Coordinator akan mengirimkan somasi kedua terhadap debitur wanprestasi.
15 Shavira Ramadhanneswari, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang  Mengalami  Kredit  Macet  (Wanprestasi)  Dengan  Jaminan  Fidusia  Ditinjau  Dari  Aspek  Yuridis”, Diponegoro Law Journal ,  Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 32.
Setelah somasi kedua, terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh seperti pada proses  somasi  pertama,  yaitu  hasil  penagihan  yang  dilakukan  oleh  CR  Field  akan  kembali masuk  kepada  CR  Coordinator.  Apabila  debitur  wanprestasi  dapat  melakukan  pembayaran, maka  uang  debitur  dapat  diproses  dan  dianggap  clear  dan  Apabila  debitur  tidak  mampu membayar  tunggakan  angsuran  yang  dimiliki,  maka  CR  Coordinator  akan  membuat penugasan  kembali  kepada  CR  Field  untuk  melakukan  penarikan  kendaraan  debitur  yang wanprestasi.
Dalam  perjanjian  pembiayaan  antara  PT.  Federal  International  Finance  (pemberi fasilitas)  dengan  debitur  (penerima  fasilitas)  memang  tidak  tercantum  kapan  waktu  spesifik pelaksanaan  penarikan  kendaraan  bermotor  akan  dilakukan  apabila  debitur  wanprestasi,  hal ini  dimaksudkan  untuk  mencegah  adanya  itikad  buruk  debitur.  Itikad  buruk  yang  dimaksud dalam  hal  ini  adalah,  apabila  debitur  wanprestasi  sudah  mengetahui  sejak  awal  kapan kendaraan  bermotor  akan  ditarik  oleh  perusahaan  pembiayaan,  maka  ada  kemungkinan debitur  wanprestasi  akan  “menghilangkan”  dengan  sengaja  kendaraan  bermotor  tersebut sebelum  ditarik  oleh  CR  Field,  misalnya  dengan  menyembunyikan  atau  menjual  kendaraan tersebut.  Hal  tersebut  tentunya  akan  sangat  merugikan  pihak  PT.  Federal  International Finance.
Penarikan  kendaraan  bermotor  dilakukan  oleh  CR  Field  dengan  mendatangi  debitur sesuai  dengan  alamat  tempat  tinggal  yang  tercantum  pada  identitas  yang  terdapat  dalam dokumen perjanjian pembiayaan. CR Field melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi  dokumen-dokumen  seperti  surat  kuasa  untuk  melakukan  penarikan  kendaraan, surat  penarikan  kendaraan,  perjanjian  pembiayaan  antara  debitur  dengan  PT.  Federal International  Finance,  serta  Sertifikat  Jaminan  Fidusia.  Undang-undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  memang  tidak  mengatur  keabsahan  penerima  Fidusia  untuk mengambil  objek  yang  menjadi  jaminan  Fidusia  dari  pemberi  Fidusia.  Ketentuan  mengenai hak  Penerima  Fidusia  untuk  mengambil  barang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  4  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendafaran Jaminan  Fidusia  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa penarikan  benda  jaminan  Fidusia  berupa  kendaraan  bermotor  oleh  perusahaan  pembiayaan wajib  memenuhi  ketentuan  dan  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang mengenai jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen  kendaraan  bermotor.  Pada  saat  melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor  yang dijamin  dengan  jaminan  Fidusia,  penerima  Fidusia  yaitu  PT.  Federal  International  Finance wajib  memberikan  tembusan  sertifikat  jaminan  Fidusia  yang  diserahkan  kepada  debitur (penerima fasilitas).
Dengan  adanya  sertifikat  jaminan  Fidusia  PT.  Federal  International  Finance mempunyai  hak  secara  penuh  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  benda  yang  dijadikan obyek  jaminan  Fidusia.  Setelah  penarikan  kendaraan  bermotor  dilakukan,  PT.  Federal International  Finance  akan  membawa  kendaraan  (unit)  yang  ditarik  tersebut  ke  gudang tempat  obyek  jaminan  fidusia  dari  debitur  (penerima  fasilitas)  yang  juga  ditarik  karena memiliki permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet) disimpan sementara waktu untuk kemudian  dilakukan  taksasi  pada  kendaraan  tersebut.  Setelah  taksasi  unit  dilakukan  oleh
pihak  gudang,  debitur  (penerima  fasilitas)  akan  menerima  undangan  untuk  menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet). 16
Berdasarkan hasil penjabaran prosedur penarikan kendaraan bermotor pada PT. Federal International  Finance  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur  penarikan  pada  dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat dari Collection Remedial Field (CR Field) yang melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi  dokumen-dokumen  seperti  surat  kuasa  untuk  melakukan  penarikan  kendaraan, surat  penarikan  kendaraan,  perjanjian  pembiayaan  antara  debitur    dengan  PT.  Federal International  Finance, serta Sertifikat  Jaminan Fidusia  yang akan ditunjukan kepada debitur (penerima fasilitas) yang wanprestasi.
Namun  dalam  proses  penarikan  kendaraan  di  lapangan  tentunya  tidak  semudah  teori maupun  ketentuan  yang  ada.  Seringkali  di  tengah  proses  pelaksanaan  penarikan  kendaraan bermotor  terjadi  permasalahan  yang  tidak  terduga.  Permasalahan-permasalahan  tersebut dapat berupa:
a. Kendaraan bermotor digadaikan, dipindah tangankan, dan dijual;
b. Debitur (penerima fasilitas) tidak diketahui keberadaannya;
c. Perlawanan  yang dilakukan debitur (penerima fasilitas) pada saat  dilakukan penarikan obyek jaminan fidusia;
d. Perusahaan pembiayaan  tidak dapat  menunjukkan sertifikat  jaminan Fidusia saat  akan melakukan penarikan obyek jaminan Fidusia;
e. Identitas obyek jaminan Fidusia telah diubah.
Ketika  terjadi  permasalahanyang  sedemikian  rupa,  PT.  Federal  International  Finance dalam  melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor  tentunya  akan  melakukan  upaya-upaya penyelesaian yang diantaranya:
1. Menggunakan program SMS interaktif PT. Federal International Finance;
2. Menggunakan jasa mata elang;
3. Membuat laporan pada kepolisian;
4. Meminta  bantuan  kepolisian  untuk  mengamankan  proses  penarikan  obyek  jaminan fidusia.
Dari  beberapa  upaya  yang  telah  disebutkan  di  atas  terdapat  upaya  penyelesaian  yang dapat  dikatakan  bahwa  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  atau menyimpang. Namun, upaya tersebut akan digunakan apabila penyelesaian secara prosedural sesuai  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  sudah  tidak  dapat  digunakan  dan  menjadi cara terakhir.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Atas  Prestasi  (Angsuran  Kredit)  Yang  telah Dilakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa

## 1. Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, debitur  mempunyai  pengertian  yaitu  pihak  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau Undang-Undang.  Debitur  disini  berarti  perorangan  yang  memperoleh  fasilitas  penyediaan dana.  Penyediaan  dana  adalah  kredit  atau  dapat  dipersamakan  seperti  itu,  berdasarkan
16 Yuzrizal, Aspek  Pidana  dalam  Undang-undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia ,  Malang: Penerbit : Media Nusantara Creative, cetakan ke-10 dengan revisi 2015, hlm. 74.
persetujuan  atau  kesepakatan  pinjaman  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007). 17
Adapun  pengertian  lain  tentang  deditur  adalah  pihak  yang  berhutang  ke  pihak  lain, biasanya  dengan  menerima  sesuatu  dari  kreditur  yang  dijanjikan  debitur  untuk  dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau  agunan  dari  pihak  deditur.  Jika  seorang  debitur  gagal  membayar  pada  tenggang  waktu yang  dijanjikan,  suatu  proses  koleksi  formal  dapat  dilakukan  yang  kadang  mengizinkan penyitaan  harta  milik  debitur  untuk  memaksa  pembayaran.  Terkait  dengan  uraian  diatas tersebut,  Debitur  merupakan  pihak  atau  orang,  badan  hukum  yang  memiliki  kewajiban berupa hutang kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya.
Kewajiban  Debitur  tersebut  berupa  pembayaran  yang  harus  dilaksanakannya  dalam jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ditentukan  para  pihak  dalam perjanjian  timbul  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  antara  debitur  dan  kreditur  yang dinamakan  perikatan.  Hubungan  hukum  yaitu  hubungan  yang  menimbulkan  akibat  hukum yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.
Pertanggungjawaban  debitur  adalah  sesuai  dengan  perjanjian  kredit  yang  telah ditandatangani  oleh debitur dan kreditur. Bila dikaitkan dengan teori  kepastian hukum  yang digunakan dalam penelitian ini, maka pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia adalah  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang  berupa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  baik bank  selaku  kreditur  maupun  debitur  pemberi  Jaminan  Fidusia.  Apabila  salah  satu  pihak wanprestasi  dalam  pelaksanaan  dengan  Jaminan  Fidusia  tersebut  maka  akan  menimbulkan hak  bagi  pihak  lain  untuk  melakukan  penuntutan  dalam  hal  pemenuhan  prestasi  dari  pihak yang  melakukan  wanprestasi  tersebut.  Hal  ini  telah  diatur  di  dalam  ketentuan  akta  jaminan Fidusia  yang  dalam  pelaksanaanya  akan  menimbulkan  suatu  dasar  hukum  yang  kuat berdasarkan klausul-klausul perjanjian tersebut dalam melakukan tindakan hukum bagi para pihak yang telah memiliki kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaanya.
Menurut  Subekti  dalam  Djaja  S.  Meliala  Wanprestasi,  artinya  tidak  memenuhi kewajiban  sebagaimana  ditetapkan  dalam  perikatan  atau  perjanjian,  tidak  dipenuhinya kewajiban  dalam  suatu  perjanjian,  dapat  disebabkan,  karena  kesalahan  debitur  baik  sengaja maupun karena kelalaian dan keaadaan memaksa (overmacht/forcemajeur). 18
Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu : 19
a. Tidak memenuhi prestasi
b. Terlambat memenuhi prestasi
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul  pertanyaan,  sejak  kapan  seorang  dibitur  dianggap  wanprestasi,  jika  dalam  suatu perjanjian  tenggang  waktu  pelaksanakan  prestasi  ditentukan,  maka  debitur  berada  dalam
17 Suwanto,  Erlina  Dayanti,  “Pembangunan  Database  Terpadu  Brbasis  Web  Untuk  Menyediakan  Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu”, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI , Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hlm. 19.
18 Djaja S. Meliala , Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.175.
19 Ibid , Djaja S. Meliala, hlm. 177.
keadaan  wanprestasi  setelah  lewat  tenggang  waktu  yang  ditentukan.  Walaupun  demikian menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Teguran secara tertulis  melalui  pengadilan  ini  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1238  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  sudah  tidak  berlaku  lagi  karena  ketentuan  ini  telah  dicabut  dan dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3/1963.  Oleh  karena itu, menurut Subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan ataupun secara tertulis.
Adapun akibat hukum wanprestasi sebagai berikut : 20
1) Debitur  diharuskan  membayar  ganti  rugi  (Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata)
2) Kreditur  dapat  minta  pembatalan  perjanjian  melalui  Pengadilan  (Pasal  1266  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3) Kreditur  dapat  meminta  pemenuhan  perjanjian,  atau  pemenuhan  perjanjian  disertai ganti  rugi  dan  pembatalan  perjanjian  dengan  ganti  rugi  (Pasal  1267  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata).
Pada  pasal  1243  sampai  dengan  pasal  1252  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata mengatur  ketentuan  tentang  ganti  rugi  yang  dapat  dituntut  oleh  kreditur  dalam  hal  debitur wanprestasi.  Ketentuan  tersebut  harus  di  tafsirkan  secara  luas,  yaitu  Perkataan  “tetap  lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik  dalam  memenuhi  prestasi.  Pasal-pasal  tersebut  berlaku  bagi  tuntutan  ganti  rugi  karena perbuatan melawan hukum.
Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi: 21
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila  debitur,  walaupun telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi  perikatan itu,  atau jika sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Berbunyi: 22
“Biaya,  ganti  rugi  dan  bunga,  yang  bo!eh  dituntut  kreditur,  terdiri  atas  kerugian  yang  telah dideritanya  dan  keuntungan  yang  sedianya  dapat  diperolehnya,  tanpa  mengurangi  pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”
Dalam  hubungan  ini,  debitur  berdasarkan  pengalaman  yang  normal  dapat  menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur. Wanprestasi atau  cidera  janji  itu  ada  kalau  seseorang  debitur  itu  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya overmacht , jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi.
Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam  perikatan.  Debitur  perlu  diberi  peringatan tertulis,  yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu  yang
20 Johanes  Ibrahim, Cross  Defauld  &  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah , Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 55-56.
21 Op.,Cit., Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
22 Op. Cit., Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
ditentukan.  Jika  dalam  waktu  itu  debitur  tidak  memenuhinya,  debitur  dinyatakan  telah  lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi.  Peringatan  tertulis  secara  resmi  yang  disebut  somasi.  Somasi  dilakukan  melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan  surat  peringatan  tersebut  kepada  debitur,  yang  disertai  berita  acra penyampaiannya.  Peringatan  tertulis  tidak  resmi  misalnya  melalui  surat  tercatat,  telegram, atau  disampaikan  sendiri  oleh  kreditur  kepada  debitur  sebagai  peringatan  bahwa  tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Atas  Prestasi  Sehubungan  Penarikan  Paksa Objek Jaminan Fidusia
Perlindungan  hukum  terhadap  debitur  pemberi  jaminan  Fidusia  didasarkan  kepada Undang-Undang Hukum Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dimana  debitur dilindungi secara  hukum  untuk  menggunakan  secara  wajar  objek  jaminan  Fidusia  yang  telah  diikat dengan perjanjian jaminan Fidusia tersebut. Dengan kata lain objek jaminan Fidusia tersebut telah diserahkan kepada kreditur namun yang diserahkan adalah hak kepemilikan dari objek jaminan  Fidusia  tersebut.  Sedangkan  objek  secara  fisik  dari  jaminan  Fidusia  tersebut  tetap berada dalam penguasaan debitur pemberi jaminan Fidusia. Debitur pemberi jaminan Fidusia berhak menggunakan objek jaminan Fidusia tersebut secara wajar meskipun telah dijaminkan sebagai jaminan hutang dengan melaksanakan perjanjian jaminan Fidusia terhadap kreditur. 23
Prestasi Debitur sehubungan dengan penarikan objek suatu  yang wajib harus dipenuhi oleh  debitur  dalam  setiap  perikatan.  Prestasi  merupakan  isi  dari  pada  sebuah  perikatan. Apablia  debitur  tidak  memenuhi  prestasi  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).
Adapun  tentang  deditur  adalah  pihak  yang  berhutang  ke  pihak  lain,  biasanya  dengan menerima  sesuatu  dari  kreditur  yang  dijanjikan  debitur  untuk  dibayar  kembali  pada  masa yang  akan  datang.  Pemberian  pinjaman  kadang  memerlukan  juga  jaminan  atau  agunan  dari pihak  deditur.  Jika  seorang  debitur  gagal  membayar  pada  tenggang  waktu  yang  dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur  untuk  memaksa  pembayaran.  Terkait  dengan  uraian  diatas  tersebut,  Debitur merupakan pihak atau orang, badan hukum  yang memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak  lain  (kreditur)  yang  mana  kewajibanya  tersebut  memiliki  jangka  waktu  dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah  letak  keseimbangan  dari  suatu  perjanjian  itu  karena  sudah  menjadi  sifat  manusia untuk  hidup  saling  tergantung.  Tidak  ada  manusia  yang  rela  hudup  hanya  melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana  apa  yang  mereka  sepakati  bersama  berlaku  sebagai  Undang-Undang  baginya  dan perjanjian  atau  kesepakatan  itu  memgikat  para  pihak  tidak  hanya  untuk  hal-hal  yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu  yang menurut sifat perjanjian  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  dan  Undang-Undang.  Pasal  1339  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memungkinkan munculnya hak dan kewajiban bagi para
23 Djaja S. Meliala , Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Penerbit : Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 177.
pihak  di  luar  yang  disetujui  tetapi  dianggap  sebagai  hak  maupun  kewajiban  berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :
1. Penarikan  jaminan  Fidusia  secara  paksa  merupakan  tindakan  sah  apabila  telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan Fidusia tapi dalam praktiknya banyak  menemukan  masalah  karena  tidak  ada  aturan  yang  jelas  tentang    penerima  Fidusia untuk  mengambil  objek  yang  menjadi  jaminan  Fidusia  dari  pemberi  Fidusia.  Justru  yang biasa dialami penerima Fidusia bahwa  penarikan secara paksa  oleh Debt Collector.
2. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek  jaminan  Fidusia  secara  paksa  tidak  adanya  perlindungan  secara  hukum  yang  jelas sehingga  menjadi  kerugian  bagi  debitur  dalam  arti  tidak  ada  imblan  atas  prestasi  debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaja S. Meliala, 2012, “Hukum Perdata Dalam Perspektif BW”, Bandung: Nuansa Aulia.
D.  Y.  Witanto,  2015,  “Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  PerjanjiannPembiayaan  Konsumen”,
Bandung: Mandar Maju.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  2003,  “Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen”, Jakarta: Gramedia.
Johanes  Ibrahim,  2004,  “Cross  Defauld  &  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Kredit Bermasalah”, Bandung: Refika Aditama.
P.N.H. Simanjuntak, 2017, “Hukum Perdata Indonesia”, Jakarta: Kencana.
Rachmadi Usaman, 2009, “Hukum Jaminan Keperdataan”, Jakarta: Sinar Grafika.
Sri  Soedewi  Masjcoen  Sofwan,  1975,  “Hukum  Perutangan”,  Yogyakarta:  FH  Universitas Gajah Mada.
Yurizal,  2015,  “Aspek  Pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor    42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia”, Malang: Media Nusa Creative.
Shavira  Ramadhanneswari,  2017,  “Penarikan  Kendaraan  Bermotor  Oleh  Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis”, Diponegoro Law Journal, Volume 6,
Nomor 2.