Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PEKERJAAN BORED PILE PROYEK FASILITAS PERKERETAAPIAN
Kartika Hapsari Sutantiningrum 1,* , Trias Wiriyanto 2 1,2 Jur usan Teknik Sipil; Politeknik Negeri Jakarta; Jl. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok, 16424 ra.kartikahapsarisutantiningrum@sipil.pnj.ac.id 1 , triaswiriyanto2@gmail.com 2

## Abstrak
Proyek Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian memiliki potensi resiko pekerjaan yang besar. Proyek ini  tentu  membutuhkan  penerapan  SMKK  yang  baik agar  zero  accident  dapat  tercapai.  Proyek  masih mengalami  Near  miss  (Potensi  Menyebabkan)  terjadi kecelakaan kerja salah satunya dalam pekerjaan bored pile.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  penerapan  SMKK  dan  apa  faktor penghambat  utama  penerapan  SMKK  serta  tingkat resiko  pada  tahapan  pekerjaan  bored  pile,  yang mengacu pada penilaian Permen PUPR No.10 Tahun 2021.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara observasi, kuisioner, wawancara. Observasi dilakukan untuk pengambilan data penerapan SMKK langgsung pada  lokasi  penelitian,  dan  wawancara  untuk mendapatkan  data  yang  belum  ditemukan  saat melakukan  observasi.  Lalu  dilakukan  pengambilan data  kuisioner  kepada  23  orang  responden  untuk mendapatkan faktor utama penghambat pada penerapan  SMKK.  Hasil  observasi  dan  analisa penerapan  SMKK  diperoleh  dengan  hasil  yang memuaskan  dan  faktor  utama  penghambat  dalam penerapan  SMKK  yaitu  keterbatasan  anggaran  dana (K3)  yang  terbatas.  Penilaian  penerapan  SMKK terhadap 5 elemen SMKK pada Permen PUPR No.10 Tahun 2021 diperoleh sebesar 87 %, dimana terdapat 2  elemen  yang  belum  memenuhi  yaitu  pada  elemen kepemimpinan dan partisipasi kerja dalam keselamatan  kerja  dan  dukungan  keselamatan konstruksi.  Tahapan  pekerjaan  bored  pile  termaksud pekerjaan  yang  aman  karena  resiko  terbesar  masuk dalam kategori sedang.
Kata kunci :
Bored Pile, Konstruksi, SMKK

## Abstract
The  Railway  Facility  Development  Project  has  a large  potential  for  work  risk.  This  project  certainly requires the implementation  of  a good SMKK so that zero  accident  can  be  achieved.  The  project  is  still experiencing  a  near  miss  (potential  to  cause)  work accidents,  one  of  which  is  in  bored  pile  work.  The purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the implementation  of  SMKK  is  and  what  are  the  main inhibiting  factors  for  the  implementation  of  SMKK and  the  level  of  risk  at  the  bored  pile  work  stage, which  refers  to  the  assessment  of  the  PUPR Ministerial  Regulation  No.  10  of  2021.  Data collection  is  done  by  means  of  observation, questionnaires,  interviews.  Observations  were  made to collect data on the application of SMKK directly at the  research  location,  and  interviews  to  obtain  data that had not been found during observations. Then the questionnaire data was taken to 23 respondents to get the  main  inhibiting  factors  in  the  implementation  of SMKK. The results of observations and analysis of the implementation  of  SMKK  are  obtained  with satisfactory  results  and  the  main  inhibiting  factor  in the  implementation  of  SMKK  is  the  limited  budget (K3). The assessment of the implementation of SMKK on  the  5  elements  of  SMKK  in  the  PUPR  Ministerial Regulation  No.  10  of  2021  was  obtained  at  87%,  of which there were 2 elements that did not meet, namely the  elements  of  leadership  and  work  participation  in work  safety  and  construction  safety  support.  The stages  of  bored  pile  work  include  safe  work  because the greatest risk is in the medium category.
Keywords :
Bored Pile, Construction, SMKK
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022
E-ISSN : 2407 – 3911

## P-ISSN : 2686 - 0333

## I. P ENDAHULUAN
Proyek  Pembangunan  Fasilitas  Perkeretaapian untuk  Manggarai  s/d  Jatinegara  (Paket  A)  (Tahap  II) Main Line II, berada pada tahap pekerjaan bored pile , yaitu pondasi yang berbentuk tabung dengan diameter 1,2  m  dan  memiliki  kedalaman  30  m,  serta  memiliki material  tulangan  baja  dan  beton.  Jarak  pada pekerjaan cukup dekat dengan daerah jalur kereta api sehingga  menyebabkan  besarnya  potensi  terjadi kecelakaan  kerja,  dengan  seringnya  pekerja  lalu lalang melewati daerah jalur kereta api untuk menuju pekerjaan bored  pile ,  harus  mendapat  perhatian  dan pengamanan serius agar terhindarnya dari kecelakaan yang tidak diinginkan.
Pada proyek ini masih mengalami Near Miss (Potensi  Menyebabkan)  terjadi  kecelakaan  kerja, pekerja yang lalai atau tidak patuh pada peraturan dan arahan  yang  sudah  ada.  Kasus  nyata  yaitu  seorang pekerja yang menyebrangi jalur kereta api saat kereta sudah  sangat  dekat,  terjatuhnya  intern  student (mahasiswa pkl) ke lumpur Bored Pile . dan masih ada pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri (APD) dengan  lengkap  dan  benar.  Pengoprasian  alat  berat, lepasnya  tali  pada  mesin Bor  Hydraulic  Sany serta Service Crane sangat beresiko karena saat pemindahan alat dapat menyentuh LAA (listrik aliran atas),  menimpa  fasilitas  stasiun  atau  penumpang, maka  proyek  akan  dikenakan  denda  yang  besar  bila kecelakaan  sampai  terjadi,  serta  metode  pekerjaan yang  kurang  sesuai  dengan  kondisi  dilapangan,  yaitu casing yang seharusnya memakai 4 meter, ditambahkan 2 meter karena adanya kelongsoran pada kedalaman 5-6 meter pada lubang bored pile tersebut.
Evaluasi  penerapan  keselamatan  konstruksi menjadi faktor yang penting dalam sistem manajemen keselamatan  konstruksi  yang  diterapkan  pada  proyek Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian. Dalam melaksanakan  dan  memenuhi  standar  keamanan, keselamatan,  kesehatan,  dan  keberlanjutan  atau disebut dengan K4 harus diterapkan sistem manajemen  keselamatan  konstruksi  sesuai  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat No.10  Tahun  2021.  yaitu  menerapkan  metode  AKK (Analisis  Keselamatan  Konstruksi  )  untuk  pekerjaan yang  mempunyai  tingkat  resiko  tinggi,  AKK  adalah Analisis Keselamatan Konstruksi dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan  rangkaian  pekerjaan  di  dalam  metode pelaksanaan kerja ( Work Method Statemente ) Pasal 26
ayat  1.  Bila  tidak  dilakukan  evaluasi,  dikhawatirkan akan  menimbulkan  kecelakaan  kerja  mulai  dari  yang ringan  hingga  kecelakaan  berat.  Proyek  ini  memiliki tingkat  resiko  keselamatan  konstruksi  yang  besar, karena proyek ini hapit dengan jalur  –jalur kereta api aktif.  Maka  diperlukan  analisis  tingkat  bahaya  dan resiko  serta  penghambat  dalam  pekerjaan bored  pile yang berada di daerah jalur kereta aktif.
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  permasalahan tersebut  maka  diperlukan  analisis  mengenai  tingkat penerapan  SMKK  pada  pekerjaan bored  pile di proyek pembangunan fasilitas perkeretaapian, mengetahui  faktor  utama  penghambat  penerapan SMKK  pada  pekerjaan bored  pile di  proyek pembangunan  fasilitas  perkeretaapian  dan  tahapan pekerjaan  yang  memiliki  tingkat  risiko  terbesar. Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisa deksriptif  kuantitatif.  Data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  meliputi  data  primer  (survey  lapangan, kuesioner  dan  wawancara)  dan  data  sekunder  (RKK, laporan  mingguan  proyek,  data  audit  proyek).  Data yang  didapat  kemudian  diolah  dengan  pedoman Permen PUPR N0. 10 Tahun 2021 untuk mendapatkan tingkat penerapan SMKK dan mendapatkan  tahapan  pekerjaan  yang  memiliki tingkat risiko terbesar, data hasil kuesioner diolah dan dianalisis untuk mendapatkan faktor utama penghambat  penerapan  SMKK  pada  pekerjaan  bored pile.  Dari  hasil  penelitian  ini  didapatkan  tingkat penerapan SMKK, faktor utama penghambat penerapan  SMKK  dan  tahapan  pekerjaan  yang memiliki risiko terbesar pada pekerjaan bored pile di proyek  pembangunan  fasilitas  perkeretaapian.  (Clara Keisya Haningtyas, 2021)

## II. M ETODE P ENELITIAN
Dasar  hukum  yang  digunakan  yaitu  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor  10  Tahun  2021,  berisikan  tentang  pedoman sistem  manajemen  keselamatan  konstruksi,  yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi  sesuai  dengan  standar  keselamatan, kesehatan,  serta  memperhatikan  aspek  keamanan konstruksi.  Dibuatnya  peraturan  ini  bertujuan  agar sistem  manajemen  keselamatan  konstruksi  yang diterapkan,  dapat  menciptakan  tempat  kerja  yang aman  dan  nyaman  untuk  meningkatkan  produktivitas kerja.  Serta  melengkapi  dari  peraturan  sebelumnya agar  dapat  meningkatkan  efektivitas  perlindungan
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
kesehatan  dan  keselamatan  kerja  yang  terencana, terstruktur,  dan  terpadu.  Serta  mencegah  dan mengurangi pada kecelakaan kerja. Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No.  10 Tahun  2021  memiliki  5  elemen  yang  terdapat  pada bagian RKK pasal (6) nomor 2, sublampiran K yaitu :
1. Kepemimpinan  dan  partisipasi  tenaga  kerja dalam keselamatan konstruksi.
2. Perencanaan keselamatan konstruksi
3. Dukungan keselamatan konstruksi
4. Operasi keselamatan konstruksi
5. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. (PUPR, 2021)
Definisi  keselamatan  adalah  merujuk  pada pelindungan  terhadap  kesejahteraan  fisik,  seseorang terhadap  cidera  yang  terkait  dengan  pekerjaan. Kesehatan  adalah  merujuk  pada  kondisi  umum  fisik, material, dan stabilitas emosi secara umum (Djatmiko, 2016)
Definisi  bahaya  dan  resiko  yang  terdapat pada konstruksi :
Bahaya  adalah  segala  sesuatu  termasuk situasi  atau  tindakan  yang  berpotensi  menimbulkan kecelakaan  atau cidera pada  manusia, kerusakan  atau gangguan lainnya.
Risiko  adalah  manifestasi  atau  perwujudan potensi  bahaya  (hazard  event)  yang  mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Tergantung  dari  cara  pengelolaannya,  tingkat  risiko mungkin berbeda dari yang paling ringan atau rendah sampai  ke  tahap  yang  paling  berat  atau tinggi  (Henri Ponda & Nur Fadilah Fatma, 2020)
Hirarki  pengendalian  bahaya  pada  pekerjaan dapat dilakukan pengendalian, yaitu untuk menurunkan  tingkat  resiko/bahaya  tinggi  menuju  ke tingkat yang aman atau rendah dan memiliki beberapa beberapa tahapan yaitu :
Gambar 1. Hirarki Pengendalian Bahaya
Sumber: Safety Foodware.co.id, 2017

## 1. Eliminasi
Eliminasi  yaitu  meniadakan  bahaya  dan risiko  dengan  tidak  mempekerjakan  manusia pada aktivitas
2. Subsitusi
Subsitusi  yaitu penggantian proses, operasi, bahan,  atau  peralatan  dengan  yang  tidak berbahaya atau memiliki bahaya lebih kecil

## 3. Pengendalian teknis
Pengendalian  teknis  yaitu  pengendalian terhadap  desain  peralatan,  tempat  kerja  untuk memberikan perlindungan
Keselamatan Konstruksi
4. Rambu atau peringatan administratif
Pengendalian  bahaya  ini  dilakukan  dengan mengendalikan  prosedur,  izin  kerja,  analisis keselamatan pekerjaan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Alat Pelindung Diri (APD)
Teknik  pengendalian  bahaya  yakni  dengan mewajibkan  pemakaian  Alat  Pelindung  Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK). (Ruang HSE, 2021)
Skala  penilaian  elemen  sistem  manajemen keselamatan  konstruksi  dan  tahapan  pekerjaan Bored Pile yang memiliki resiko besar yaitu :
Pada  skala  penilaian  yang  digunakan  untuk penilaian  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan konstruksi  pada  Peraturan  Pemerintah  Pekerjaan Umum  Perumahan  Rakyat  No.  10  Tahun  2021 sublampiran  K,  digunakan  penilaian  temuan  ketidak sesuaian dalam audit. Dimana dapat dikatagorikan ke dalam skala penilaian :
1. “sesuai” apabila kegiatan dilakukan
sepennuhnya,
2. “minor”  apabila  kegiatan  dilaksanakan  namun tidak sepenuhnya,
3. “major”  apabila  kegiatan  tidak  dilaksanakan nilai bernilai gagal. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi,  maka  kategori  untuk  hasil  penilaian penerapan 0 – 59 % dapat dikatakan tingkat penilaian penerapan  kurang,  60  -  84%  dikategorikan  tingkat penilaian penerapan baik,dan 85 – 100%
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
dikategorikan tingkat penilaian penerapan memuaskan.  (Nora  Efpridawati  &  Hendra  Taufik  & Rian Trikomara, 2015)
Pada  skala  penilaian  yang  digunakan  untuk penilaian  penetapan  tingkat  resiko  tahapan  pekerjaan bored  pile pada  Peraturan  Pemerintah  Pekerjaan Umum  Perumahan  Rakyat  No.  10  Tahun  2021 sublampiran  J,  digunakan  penilaian  dengan  skala  :  1 smapai 5 seperti gambar 2 dan 3.
Gambar 2.Penetapan Tingkat Kekerapan (K)
Sumber: Permen PUPR No.10 Tahun 2021
Sublampiran J

## Gambar 3 Penetapan Tingkat Keparahan (A)
Sumber: Permen PUPR No.10 Tahun 2021 Sublampiran J
Gambar 4 Penetapan Tingkat Resiko Kegiatan Sumber: Permen PUPR No.10 Tahun 2021 Sublampiran J
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022
E-ISSN : 2407 – 3911

## P-ISSN : 2686 - 0333

## III. ANALISIS DAN PERANCANGAN

## Analisis dan Pembahasan Hasil Observasi
Data  hasil  observasi  yang  didapatkan  dari  lapangan kemudian dibandingkan dengan kesesuaian penerapan 5  elemen  sistem  manajemen  keselamatan  konstruksi sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021.
Hasil observasi dan pengamatan pada tabel 1 (dibawah daftar pustaka), terhadap elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan  kerja  memiliki  presentase  sebesar  75  % dimana pada setiap kriteria penilaian memiliki temuan 3  kategori  sesuai  dan  1  kategori  minor.  Hal  tersebut dikarenakan  kontraktor  tidak  memiliki  dokumen resmi kebijakan sistem manajemen konstruksi dengan disertakan tandatangan. Dengan demikian pada setiap kriteria  penilaian  kategori  temuan  belum  sesuai dengan  sepenuhnya  yang  mengacu  pada  pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Hasil observasi dan pengamatan pada tabel 2 (dibawah daftar pustaka), terhadap elemen perencanaan keselamatan konstruksi memiliki presentase sebesar 100 % dimana pada setiap kriteria penilaian  memiliki  temuan  yang  sesuai.  Dengan demikian  pada  setiap  kriteria  penilaian  kategori temuan  sudah  sesuai  dengan  sepenuhnya  yang mengacu pada pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi
Hasil observasi dan pengamatan pada tabel 3 (dibawah  daftar  pustaka),  terhadap  elemen  dukungan keselamatan  konstruksi  memiliki  presentase  sebesar 60  %  dimana  pada  setiap  kriteria  penilaian  memiliki temuan  3  kategori  susai  dan  2  kategori  minor.  Hal tersebut dikarenakan kontraktor tidak memiliki sarana transportasi  khusus  tanggap  darurat  dan  tidak  adanya pelatihan  K3  yang  diselenggarakan  kontraktor. Dengan  demikian  pada  setiap  kriteria  penilaian kategori  temuan  belum  sesuai  dengan  sepenuhnya yang  mengacu  pada  pedoman  sistem  manajemen keselamatan konstruksi.
Hasil observasi dan pengamatan pada tabel 4 (dibawah  daftar  pustaka),  terhadap  elemen  operasi keselamatan  konstruksi  memiliki  presentase  sebesar 100 % dimana pada setiap kriteria penilaian memiliki temuan  yang  sesuai.  Dengan  demikian  pada  setiap kriteria  penilaian  kategori  temuan  sudah  sesuai dengan  sepenuhnya  yang  mengacu  pada  pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi
Hasil observasi dan pengamatan pada tabel 5 (dibawah  daftar  pustaka),  terhadap  elemen  evaluasi kinerja  keselamatan  konstruksi  memiliki  presentase sebesar  100  %  dimana  pada  setiap  kriteria  penilaian memiliki temuan yang sesuai. Dengan demikian pada setiap kriteria penilaian kategori temuan sudah sesuai dengan  sepenuhnya  yang  mengacu  pada  pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Setelah  mendapatkan  hasil  penilaian  kelima elemen  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan konstruksi, dilakukan rekapitulasi pada  setiap elemen seperti  pada  tabel  6  setelah  melakukan  rekapitulasi dilanjutkan  dengan  perhitungan  presentase  total dengan  menghitung rata  – rata dari keseluruhan  hasil presentase penilaian.

## Tabel 6. Hasil Rekapitulasi Penilaian Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi
No Elemen SMKK Persentase 1 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi 75 % 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi 100 % 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi 60 % 4 Operasi Keselamatan Konstruksi 100 % 5 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 100 % Persentasi Rata - Rata 87% Hasil presentase dari setiap elemen dimasukan  kedalam  diagram  radar  pada  gambar  6 untuk  menggambarkan  tercapai  atau  belumnya kriteria  penerapan  keselamatan  konstruksi  pada proyek  Pembangunan  Fasilitas  Perkeretaapian.  Pada elemen  kepemimpinan  dan  partisipasi  pekerja  dalam keselamatan  konstruksi  dan  elemen  dukungan keselamatan konstruksi belum mencapai 100 %. Maka elemen tersebut terdapat kriteria penilaian yang belum memenuhi.
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## Gambar 6. Diagram Radar Penerapan SMKK proyek Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian
Berdasarkan  perhitungan  hasil  rata-rata  dari 5  elemen  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan konstruksi diperoleh hasil penilaian sebesar 87% . Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan  konstruksi  pada  proyek  Pembangunan Fasilitas  Perkeretaapian  tegrolong  ke  dalam  hasil yang memuaskan

## Analisis dan Pembahasan Hasil Kuisioner
Setelah  melakukan  analisis  pengolahan  data kuisioner dengan merata-ratakan dari setiap faktor dan dilakukan  perangkingan  faktor  penghambat  sistem manajemen  keselamatan  konstruksi  pada  pekerjaan bored pile.

## Hasil  mean  tertinggi  yaitu  pada  faktor
Keterbatasan  anggaran  dana  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (K3)  yang  terbatas dengan  nilai mean sebesar 4,347 menempati rangking pertama dan faktor  penghambat  yang  memiliki  nilai  rata-rata terkecil  yaitu  pada  faktor  Kurang  tegasnya  dalam menerapkan  sanksi  dan  teguran  bagi  para  pekerja yang  tidak  menerapkan  keselamatan  dan  kesehatan kerja  (K3)  dengan  nilai  mean  sebesar  3,826 menempati rangking terakhir seperti tabel 7.
Tabel 7. Hasil analisa ranking dari pengolahan data kuisioner Faktor - Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Pekerjaan Bored Pile Mean Rangking Keterbatasan  anggaran  dana keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3) yang terbatas 4,347 1 Kurangnya kegiatan pelatihan  mengenai  keselamatan dan  kesehatan  kerja  oleh  pihak kontraktor 4,26 2 Kurangnya pengawasan petugas  Train  Watcher  dalam perlintasan  akses  dan  mobilisasi ke lokasi pekerjaan Bored Pile 4,26 3 Tingkat  kepedulian  pekerja yang  rendah  dalam  penggunaan alat  pelindung  diri  (APD)  yang baik dan benar 4,173 4 Pelaksanaan keselamatan dan  kesehatan  kerja  (K3)  yang tidak sesuai standar 4,13 5 Alat  Pelindung  Diri  (APD) yang  tersedia  tidak  lengkap  dan tidak sesuai standar yang baik 4,086 6 Tidak tersedianya unit khusus yang mengelola keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3) 4,086 7 Memaksakan  waktu  yang lebih hingga berlarut untuk menyelesaian pekerjaan 4,043 8 Bahaya dari pekerjaan pemindahan alat dan bahan menggunakan Service Crane 3,956 9 Kurang tegasnya dalam menerapkan  sanksi  dan  teguran bagi  para  pekerja  yang  tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 3,826 10
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022

## E-ISSN : 2407 – 3911
P-ISSN : 2686 - 0333
Pada gambar 7 merupakan hasil dari diagram batang terhadap perolehan hasil nilai mean dari faktor penghambat sistem manajemen keselamatan konstruksi dengan urutan 1 sampai 10.

## Gambar 7. Diagram batang hasil faktor penghambat SMKK
Bila suadah mendapat faktor utama hambatan  lalu  kelompokan  faktor  tersebut  untuk mencari  elemen  yang  menjadi  hambatan  pada pekerjaan bored pile , olah data dari setengah jumblah faktor yaitu 5 faktor dengan kriteria rangking terbesar sampai  terkecil.  Berdasarkan  hasil  pengelompokan elemen  yang  belum  memenuhi  sesuai dengan kriteria penilaian  sistem  manajemen  keselamatan  konstruksi yaitu  evaluasi  kinerja  keselamatan  konstruksi, dukungan keselamatan, dan perencanaan keselamatan konstruksi.  Seperti  pada  tabel  8  (dibwah  daftar pustaka).
Analisis dan Pembahasan Hasil Tahapan pekerjaan bored pile yang memiliki tingkat resiko terbesar
Dari hasil perhitungan rata – rata didapatkan tingkat resiko sedang sebanyak 5 pekerjaan dan resiko kecil  sebanyak  1  pekerjaan,  selanjutnya  dilakukan perangkaian rangking untuk  menggetahui  nilai resiko terbesar.  Hasil  perangkaian  rangking  pada  tabel  9 didapatkan  tahapan  pekerjaan  bored  pile  yang memiliki resiko terbesar adalah pekerjaan perlintasan akses penyebrangan pekerjaan bored pile
melewati  jalur  kereta  api yang  bernilai  resiko  12 kategori  tingkat resiko sedang. dan pekerjaan dengan nilai  resiko  kecil  adalah  pekerjaan  pengecoran  yang bernilai resiko 4 kategori tingkat resiko kecil.
Tabel 9 Rangking tingkat resiko tahapan pekerjaan Bored Pile Pekerjaan Beresiko Nilai Resiko Tingkat Resiko Rangking Perlintasan akses penyebrangan melewati  jalur  kereta api 12 Sedang 1 Pekerjaan pemindahan  alat  dan bahan  menggunakan Service Crane 9 Sedang 2 Pekerjaan pengeboran tanah dengan  alat  mesin Bor Hydraulic Sany 6 Sedang 3 Pekerjaan pemasangan casing dengan Service Crane 6 Sedang 4 Pekerjaan pemasangan  tulangan dengan Service Crane 6 Sedang 5 Pekerjaan pengecoran dengan Truck Mixer 4 Kecil 6

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Proyek  Pembangunan  Fasilitas  Perkeretaapian  telah menerapkan  5  elemen  SMKK  dengan  hasil  yang memuaskan. terdapat elemen penerapan  SMKK  yang belum  memenuhi  sesuai  dengan  kriteria  penilaian yaitu pada elemen kepemimpinan dan partisipasi kerja dalam  keselamatan  kerja  dan  elemen  dukungan keselamatan  konstruksi.  Secara  keseluruhan  proyek Pembangunan  Fasilitas  Perkeretaapian  memiliki  nilai
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Trias Wiriyanto Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 1, 15 Desember 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
rata  – rata tingkat penerapan  SMKK  pekerjaan bored pile sebessar  87  %  dapat  disimpulkan  memiliki tingkat penerapan yang memuaskan . Faktor utama penghambat  SMKK  pekerjaan  bored  pile  di  proyek Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian yaitu Keterbatasan  anggaran  dana  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (K3)  yang  terbatas dengan  nilai mean  terbesar  yang  menjadikan  sebagai  factor  utama hambatan, dan elemen yang menjadi hambatan adalah evaluasi  kinerja  keselamatan  konstruksi,  dukungan keselamatan, dan perencanaan keselamatan konstruksi.  Tingkat  resiko  pada  tahapan  pekerjaan bored  pile di  proyek  pembangunan fasilitas perkeretaapian  memiliki  hasil  tingkat  resiko  sedang dan  kecil,  pada  tahap  pekerjan  dengan  nilai  resiko terbesar  adalah perlintasan  akses  penyebrangan pekerjaan bored  pile melewati  jalur  kereta  api, dengan  demikian  pada  tahapan  pekerjaan bored  pile di  proyek  Pembangunan  Fasilitas  Perkeretaapian termaksud  pekerjaan  yang  aman  karena  hasil  tingkat resiko terbesar masuk dalam kategori sedang.
Penerapan  SMKK  pada  pekerjaan bored  pile di proyek  Pembangunan  Fasilitas  Perkeretaapian  sudah baik  namun  pada  elemen  dukungan  keselamatan konstruksi perlu adanya peningkatan dengan terjadwalnya  pelatihan  tanggap  darurat,  pelatihan  K3 secara  umum  serta  pembekalan  untuk  Train  Watcher sebelum  ditempatkan  dilapangan.  Pada  elemen perencanaan keselamatan konstruksi perlu peningkatan  pelaksanaan  secara  rutin  kegiatan  safety talk.  Selain  itu  alokasi  penganggaran  untuk  kegiatan K3  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  di  lapangan sehingga  kegiatan  K3  dapat  berjalan  dengan  lancar dan proyek menjadi aman dengan adanya kegiatan K3 yang sesuai.

## R EFERENSI

## P. PUPR, "Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi  No  10  Tahun  2021,"  pp.  1-38,
2021.
R.  D.  Djatmiko,  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja, Riswan Dwi Djatmiko, 2016.
H. P. &. N. F. Fatma, "Identifikasi Bahaya , Penilaian Dan  Pengendalian  Resiko  Keselamatan  Dan Kesehatan  (K3)  Pada  Departemen  Foundry
PT.SISCAMINDO," ISSN 1693-8232 , pp. 1-
13, 2020. R. HSE, 23 February 2021. https://www.ruanghse.com/2021/02/hierarki- pengendalian-risiko-k3-ini.html.
H.  T.  R.  T.  Nora  Efpridawati,  "Tujuan  Penerapan Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Pada  Proyek Pembangunan  Gedung  Berdasarkan  PP  No 50  Tahun  2012," JOM  FTEKNIK  Volume  2 No.2 Oktober 2015 , pp. 1-13, 2015. G. Thabroni, 22 Februari 2022. https://serupa.id/flowchart-diagram-alir- pengertian-jenis-simbol-notasi/.
G. E. M. Soputan, "Manajemen Resiko Kesehatan dan Keselamatan  Kerja  (K3)," Jurnal  Ilmiah Media  Engineering  Vol.4  No.4,  Desember 2014  (229-238)  ISSN:  2087-9334, pp.  1-10, 2014.
Waskita,  "Metode  Statement  Pekerjaan  Bored  Pile," in Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara  (Paket  A)  (Tahap  II)  Main  Line II , Jakarta Selatan, 2018, pp. 1-16.
C.  K.  Haningtyas,  "Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi," 08/PA/D3-KS/2021, pp. 1-129, 2021. I. Aeliyah, "Pengaruh Pelaksanaan Program Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3) Terhadap  Karyawan  Pada  Bagian  Prouksi  di PT.Garuda Mas Semesta," pp. 1-37, 2014.