Volume 7 No. 1, Juni 2021
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City
Tiara Kusuma Ayuningtyas 1 , Wahyu Nurharjadmo 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: tiara_kusuma98@student.uns.ac.id
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: wahyunurharjadmo@staff.uns.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: policy formulation, implementation preparation, PLTSa, Waste
Kata kunci : perumusan kebijakan, persiapan implementasi, PLTSa, sampah
How to cite: Ayuningtyas, T. K. & Nurharjadmo, W. (2021). Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 7(1), 14-29.
The problem of waste as an urgent problem in Surakarta became the beginning of the idea the Waste to Energy of PLTSa Development in Putri Cempo Landfill. This study aims  to  describe  the  process  of  policy  formulation  and  analyze  the  implementation preparation  of  PLTSa  development  policy  in  Surakarta.  This  descriptive  qualitative study was obtained from interviews with 8 informants and analyze data from results of  interviews,  documentation,  and  observations  according  aspects  of  policy formulation  process  and  policy  implementation  preparation.  The findings  show  that the  policy  formulation  process  has  through  several  formulation  steps  of  the  Draft Regional Regulation Formulation arranged by the executive and still in the draft has planned  to  be  approved  in  2020.  Changes  of  central  regulation  on  tipping  fee  and concerns about potential state losses had hampered the draft. Eventually, the draft has planned to be finished in 2020 and become regional regulation in 2021 but could not be  continued  because  of  the  budget  was  refocusing  for  Covid-19  handling. Nevertheless, the political will of Surakarta about this matter is very serious. This is realized by taking preparatory steps to implement the policy in parallel with the policy formulation  process.  In  the  process  of  preparing  for  implementation,  the  Surakarta City  Government  has  made  preparations  on  organizational  activities  and interpretations. In organizational activities, designation of the implementor has been carried  out  institutionally  and  personally,  establishment  of  implementation management  with  leading  sector  and  collegial  pattern,  and  the  scheduling  which  is now  in  the  construction  phase.  While  the  organizational  activity  being  prepared  is making  SOP,  this  is  somewhat  hampered  due  to  limited  resources.  In  the interpretation  activity,  Surakarta  City  Government  has  not  yet  fully  made  official communication  and  socialization  preparations  to  the  residents  considering  that  the implementation  is  unclear,  so  that  it  is  still  passive  to  residents  around  the  PLTSa construction.

## Abstrak
Persoalan  sampah  sebagai  masalah  urgen  di  Kota  Surakarta  menjadi  awal  gagasan Waste to  Energy  berupa  Pembangunan  PLTSa  di  TPA  Putri  Cempo.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  proses  perumusan  kebijakan  dan  menganalisis persiapan  implementasi  Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  di  Surakarta.  Penelitian deskriptif  kualitatif  ini  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  8  informan  dan menganalisis  data  dari  hasil  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi  yang  dipilah sesuai aspek proses perumusan kebijakan dan persiapan implementasi kebijakan. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  proses  perumusan  kebijakan  yang  dalam  hal  ini merupakan  perumusan  Raperda  yang  disusun  oleh  eksekutif  telah  melalui  berapa
tahap  formulasi  dan  masih  berupa  Raperda  yang  rencananya  akan  disahkan  pada tahun  2020.  Perubahan  regulasi  dari  pusat  terkait  tipping  fee  dan  kekhawatiran terhadap  potensi  kerugian  negara  sempat  menghambat  proses  penyusunan  raperda. Namun pada akhirnya, rencana penyusunan Raperda yang direncanakan selesai pada Tahun  2020  dan  akan  menjadi  Perda  pada  tahun  2021  belum  dapat  dilanjutkan karena terhambat pada masalah anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, political will Pemerintah Kota Surakarta tentang hal ini sangatlah serius. Ini diwujudkan dengan dilakukannya langkah-langkah persiapan untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  secara  beriringan  dengan  proses perumusan  kebijakannya.  Dalam  proses  mempersiapkan  implementasi,  Pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan persiapan pada aktivitas organisasi dan interpretasi. Pada  aktivitas  organisasi,  telah  dilakukan  penunjukan  implementor  baik  secara kelembagaan  maupun  personal,  penetapan  manajemen  pelaksanaan  yang  bersifat leading  sector  dengan  pola  kolegial,  dan  penetapan  jadwal  kebijakan  yang  sekarang berada di tahap konstruksi. Sedangkan aktivitas organisasi yang sedang dipersiapkan ialah pembuatan SOP, ini agak terhambat karena ada keterbatasan sumber daya. Pada aktivitas  interpretasi,  Pemerintah  Kota  Surakarta  belum  sepenuhnya  melakukan persiapan  komunikasi  dan  sosialisasi  secara  resmi  kepada  masyarakat,  mengingat pelaksanaannya  yang  belum  jelas  sehingga  sifatnya  masih  pasif  kepada  masyarakat sekitar pembangunan PLTSa.

## Pendahuluan
Secara  global,  kebijakan  pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah (PLTSa) turut mendukung tujuan ke-7 dan 12 pada Sustainable Development Goals (SDGs)  terkait  target  energi  baru  terbarukan  dan  pengurangan  jumlah  sampah. Tujuan utama digagasnya PLTSa ialah menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sampah  yang  cukup  urgen.  Adapun  nantinya  hasil  dari  pengolahan  sampah diharapkan dapat menghasilkan energi listrik.
Permasalahan  sampah  di  Indonesia  pada  setiap  kotanya  mencapai  38,5  juta per/tahun  atau  sejumlah  200.000  ton  per/hari  dan  setiap  tahunnya  meningkat  dua hingga empat persen (Wijayanti & Suryani, 2015:172). Efisiensi dan keberhasilan dari pengelolaan sampah menjadi penting (Minelgaite & Liobikiene, 2019:87). Maka dari itu,  muncul  Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 18 Tahun 2016, namun kemudian dibatalkan hingga muncul kebijakan serupa yakni Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.
Sejak  awal,  Perpres  tersebut  mengamanatkan  beberapa  daerah  di  Indonesia untuk  melaksanakan  Pembangunan  PLTSa.  Kota  Surakarta  yang  juga  diamanatkan sebagai  salah  satu  implementor  tersebut,  menjadi  satu-satunya  daerah  yang  tetap berusaha melanjutkan proyek, meski sempat dibatalkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2016. Hal ini karena, persoalan sampah di Kota Surakarta sendiri semakin urgen dan meningkatnya volume sampah seiring waktu. Tercatat rata-rata harian jumlah volume sampah  dalam  laporan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta  sejak  tahun  2014 sejumlah 264 ton, tahun 2015 menjadi 275 ton, hingga tahun 2016 mencapai 299 ton yang  ditampung  (www.dlh.surakarta.go.id).  Hal  ini  membuat  kapasitas penampungan  sampah  semakin  penuh  dan  berkurangnya  lahan  pembuangan, sehingga rentan mengancam kesehatan dan lingkungan sekitar.
Melalui  pembangunan  PLTSa  di  TPA  Putri  Cempo  ini  nantinya  dapat mengurangi  sampah  hingga  450  ton  per/hari  untuk  diolah  dan  menghasilkan pasokan listrik sebesar 10-12 MW (www.jatengprov.go.id). Oleh karena itu, kebijakan tersebut  direspon  oleh  Kota  Surakarta  sebagai  daerah  yang  turut  merumuskan
7(1), 14-29: Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City
Kebijakan  Pembangunan  PLTSa.  Hal  ini  terbukti  dari  mulai  dirumuskannya Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  oleh  eksekutif  untuk  payung  hukum pelaksanaan  program  tersebut,  yang  direncanakan  selesai  pada  awal  tahun  2020 sehingga akan diproses untuk disusun menjadi Perda pada tahun 2021 oleh legislatif. Keseriusan  Pemerintah  Kota  Surakarta  bisa  dilihat  dari  mulai  dilakukannya persiapan-persiapan  untuk  implementasi  seiring  dengan  dirumuskannya  payung hukumnya.
Pada awalnya, persiapan pelaksanaan pembangunan PLTSa di Kota Surakarta memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Ini  diakibatkan  beberapa  hal,  pertama,  adanya perubahan regulasi dari pusat. Kedua, dari sisi finansial membutuhkan dana  besar, sebagaimana  dalam  portal  resmi  Provinsi  Jawa  Tengah  dilaporkan  bahwa  nilai investasinya  lebih  dari  417  Milyar  Rupiah.  Apalagi  dalam  rencana  pembangunan disebutkan akan menggunakan teknologi baru percontohan nasional yang diterapkan pertama kali di Indonesia. Ketiga,  proyek ini diawali tanpa Tipping Fee atau Biaya Pengolahan  Limbah  Sampah  (BPLS)  yang  seharusnya  berdasarkan  regulasi  pusat yang  baru  yakni  Perpres  Nomor  35  Tahun  2018  mewajibkan  setiap  daerah  untuk menyediakan tipping fee bagi pihak pengembang (kontraktor) PLTSa.
Meskipun dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup besar, namun political  will  Pemerintah  Kota  Surakarta  untuk  mewujudkannya  sangat  lah  besar. Sehingga proses perumusan kebijakan berupa Raperda yang disusun oleh eksekutif segera dilakukan, bahkan diiringi dengan melakukan persiapan implementasi secara kongkrit  untuk  mengantisipasi  akan  diberlakukannya  kebijakan  tersebut.  Bertitik tolak  dari  permasalahan  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang sejauh mana proses formulasi dan persiapan implementasi yang dilakukan, dengan  berusaha  mendiskripsikan  bagaimana  dan  sampai  pada  tahap  apa  proses formulasi yang sudah berlangsung dan juga bagaimana persiapan implementasi yang sudah dilakukan dalam rangka mewujudkan PLTSA tersebut.
Beberapa  penelitian  sejenis  yang  mendahului  berkaitan  dengan  proses perumusan  sebuah  kebijakan  dilakukan  oleh  Yahya  et  al.  (2018:11)  tentang  proses Formulasi  Rancangan  Peraturan  Gubernur  (Rapergub)  Angkutan  Sewa  Khusus dimana  dari    hasil  penelitian  itu  ditemukan  fakta  bahwa    rapergub  masuk  pada agenda  kebijakan  atas  sifatnya  yang  mendesak  dari  pemerintah  provinsi  akibat konflik antara transportasi online dengan konvensional. Namun, Rapergub ini tidak memiliki  pilihan  alternatif  serta  belum  disahkan  karena  regulasi  diatasnya  telah dicabut  dan  upaya  perumusannya  dianggap  kurang  serius.  Sebagaimana  sebuah kebijakan yang dirancang untuk diimplementasikan harus mencakup permasalahan yang ada dan melibatkan partisipasi penerima manfaat dari target/tujuan kebijakan tersebut (Ajulor, 2018:1497).
Selain  itu,  berkenaan  dengan  persiapan  implementasi  sebuah  kebijakan  juga dikemukakan  oleh  Amir  dan  Anto  (2017:90)  dengan  penelitiannya  di  Kabupaten Konawe  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  terdapatnya  sejumlah  kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Konawe. Kendala itu meliputi aspek fasilitas yang masih kurang, kondisi area kerja yang sangat luas,
kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang, serta pengetahuan masyarakat tentang  pengelolaan  sampah  yang  minim.  Berbagai  usulan  untuk  menghadapi kendala  tersebut  agar  berjalan  sesuai  tujuan  harus  melalui  komitmen  politik  yang tulus  dan  berkelanjutan  serta  koordinasi  yang  jelas  di  semua  tingkat  pemerintahan dalam rangka persiapan implementasi kebijakan (Ahmed & Dantata, 2016:60).
Dari  penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pentingnya  proses perumusan  karena  dapat  mempengaruhi  implementasinya.  Maka  dari  itu,  adanya hubungan  timbal  balik  antara  perumusan  kebijakan  dengan  implementasinya. Apabila  sebuah  kebijakan  dirumuskan  dengan  baik,  maka  implementasinya  dapat berjalan  lancar  jika  proses  menuju  implementasinya  dapat  dipahami  dan dinterpretasikan  dengan  benar  (Aripin  &  Daud,  2014:1168).  Oleh  karena  itu, berdasarkan semua uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perumusan Kebijakan dan Persiapan Implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Surakarta.

## Kajian Literatur
Pada  dasarnya  kebijakan  publik  dibuat  untuk  pemecahan  sebuah  masalah publik.  Dalam  bukunya,  Dunn  (2003:2)  juga  menjelaskan  bahwa  umumnya pemecahan  masalah  diidentifikasi  dari  masalah  (definisi),  peramalan  (prediksi), rekomendasi  (preskripsi),  pemantauan  (deskripsi),  dan  evaluasi.  Secara  umum juga  kebijakan  publik  terdiri  dari  tahap  perumusan  (formulasi)  kebijakan, implementasi dan evaluasi. Oleh karena itu, perumusan menjadi tahap awal yang sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Arah  pembangunan  harus mempertimbangkan  dampak  setelahnya  seperti  dampak  terhadap  lingkungan, masyarakat  dan  kesehatan  masyarakat  sebelum  keputusan  dibuat  untuk meneruskan kebijakan (Nak-ai et al., 2018:59). Maka dari itu, formulator kebijakan perlu  memperhatikan  beberapa  faktor  yang  akan  mempengaruhi  peluang keberhasilan kebijakan yang dirumuskan (Anderson, 2013:108).
Adapun  komponen  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  perumusan kebijakan  ialah  aspek  penilaian  masalah,  dialog/diskusi,  perumusan  penawaran alternatif,  konsolidasi  (Howlett  &  Mukherjee,  2017:7).  Secara  umum  konsep perumusan  kebijakan  dikemukkan  oleh  Budi  Winarno  (2014:123-125)  meliputi empat  tahap  yaitu:  1)  perumusan  masalah,  hal  ini  berkaitan  memahami  dan mendefinisikan  masalah  publik;  2)  agenda  kebijakan,  hal  ini  berkaitan  dengan seleksi dari masalah publik yang diprioritaskan masuk ke dalam agenda kebijakan untuk  segera  diatasi;  3)  pemilihan  alternatif  kebijakan,  hal  ini  berkaitan  dengan pengusulan  beberapa  pilihan  kebijakan  sebagai  alternatif  solusi  pemecahan masalah  yang  dipilih  sebelumnya;  dan  4)  penetapan  kebijakan,  hal  ini  berkaitan dengan  tahap  akhir  dari  proses  perumusan  (formulasi)  kebijakan  yang  memilih alternatif kebijakan untuk disahkan sebagai sebuah kebijakan.
Setalah  disahkannya  kebijakan  maka  kebijakan  akan  diimplmentasikan. Untuk bisa diimplementasikan, perlu dilakukan langkah langkah persiapan agar bisa  terimplementasi  dengan  baik.  Persiapan  implementasi  adalah  hal  penting yang  mendukung  keberhasilan  sebuah  kebijakan  yang  ditentukan  oleh
7(1), 14-29: Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City
pelaksananya  dalam  bertindak  melakukan  kegiatan  (Riyanto,  2010:88).  Pada intinya,  sebuah  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  program  yang  telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan mencapai target (Kusnandar, 2018:130). Untuk  mencapainya,  setidaknya  perlu  mempersiapkan  beberapa  hal  menjelang implementasinya  seperti  sumber  daya,  interpretasi,  dan  manajemen  program (Darwin,  dalam  Widodo,  2009:89).  Charles  O.  Jones  (1984)  dalam  Raharjo (2015:119)  mengemukakan  bahwa  untuk  mengimplementasi  sebuah  kebijakan dinilai  sebagai  kegiatan  yang  mengoperasikan  sebuah  program  dengan memperhatikan  tiga  aktivitas  implementasi  kebijakan,  yakni  organisasi, interpretasi dan aplikasi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  juga  berfokus  pada  persiapan menjelang  implementasi  yang  dikaji  dari  aktivitas  organisasi  dan  interpretasi. Sedangkan  aplikasi  tidak  dipilih  untuk  mengkaji  persiapan  implementasi  pada penelitian  ini  karena  aplikasi  berkenaan  dengan  aktivitas  saat  sebuah  kebijakan sedang  diimplementasikan  atau  berlangsung.  Adapun  sub  kriteria  dari  aktivitas organisasi  pada  penelitian  ini  berkenaan  dengan  pelaksana  kebijakan,  Standar Operasional  Procedur  (SOP),  sumber  daya,  penetapan  manajemen  pelaksanaan, dan  penetapan  jadwal  kebijakan,  sedangkan  untuk  aktivitas  interpretasi berkenaan  dengan  penyaluran  komunikasi  dan  sosialisasi  (Widodo,  2009:91). Beberapa sub kriteria tersebut juga selaras dengan model implementasi George C. Edward III yang memperhatikan empat faktor agar implementasi dapat  berjalan efektif yang dilihat dari kondisi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi  (Nugroho,  2012:693).  Menurutnya  dalam  mengkaji  implementasi dimulai  dari  prakondisi  yang  diperlukan  agar  implementasi  berhasil  dan menganalisis  kendala  utama  yang  mengakibatkan  sebuah  implementasi  gagal (Kusnandar, 2018:130).
Dengan demikian penelitian ini mengkaji proses perumusan atau formulasi kebijakan  publik,  sebagaimana  perumusan  merupakan  pengembangan  alternatif kebijakan  untuk  menangani  masalah  dalam  agenda  publik  (Dunn,  2018;  Dye, 2013), yang dalam penelitian berkenaan dengan masalah sampah. Selain itu, turut menganalisis  persiapan  implementasi  kebijakan  tersebut  yang  dalam persiapannya  para  formulator  dan  implementor  perlu  memperhatikan  faktor- faktor yang akan mempengaruhinya (Bempah dan Kanmiki, 2017:3).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  dilaksanakan di  Kota  Surakarta,  khususnya  di  TPA  Putri  Cempo  mengenai  perumusan kebijakan  dan  persiapan  impelementasi  Kebijakan  Pembangunan  PLTSa.  Data diperoleh melalui wawanacara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data primer  serta  melalui  observasi  sebagai  sumber  data  sekunder.  Teknik  pemilihan informan non-probability dengan teknik purposive yang berorientasi pada tujuan.
Adapun  informan  yang  dipilih  ialah  Bappeda  Kota  Surakarta  (1  orang), Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta  (3  orang),  DPRD  Kota  Surakarta  (1 orang),  Warga  Keluarahan  Mojosongo  yang  bertempat  tinggal  disekitar  lokasi
pembangunan  PLTSa  (3  orang  termasuk  Ketua  RW).  Selain  itu,  perwakilan  PT SCMPP  (swasta)  namun  tidak  memberikan  informasi  secara  mendalam  terkait kebutuhan pertanyaan penelitian.
Validitas data menggunakan triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara  dari  setiap  informan  dan  triangulasi  metode  yang  membandingkan antara  metode  wawancara,  dokumentasi  hingga  observasi.  Hasil  data  kemudian dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  data  model  interaktif  Miles  dan Huberman  yang  dimulai  dari  tahap  reduksi,  display  data,  dan  penarikan simpulan atau verifikasi

## Hasil dan Pembahasan
1. Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta
Penelitian _ ini  menguraikan  tahap-tahap  proses  perumusan  Kebijakan Pembangunan  PLTSa  di  Kota  Surakarta  menggunakan  empat  tahap  yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya berjudul “Kebijakan Publik”. Berikut tahap-tahap yang secara lebih rinci dikaji:
a. Perumusan Masalah
Konsep waste  to  energy secara  global  maupun  nasional  digagas  untuk menyelesaikan  persoalan  sampah.  Begitupun  peningkatan  volume  sampah yang  dialami  Kota  Surakarta  sebesar  5  persen  setiap  tahunnya  dan diperkirakan  meningkat  pada  tahun  2040  mencapai  500  ton  per  harinya (Data diolah dari Booklet Power Purchase Agreement ). Hal ini dikarenakan Kota Surakarta  merupakan  wilayah  yang  strategis  merujuk  pada  Kota  MICE ( Meeting,  Incentive,  Convention,  and  Exhibition ),  sehingga  pertumbuhan penduduk ini otomatis akan meningkatkan daya konsumtif masyarakat. Maka  dari  itu,  beberapa  stakeholder  yang  berkaitan  dengan  masalah sampah  di  Kota  Surakarta  sepakat  bahwa  masalah  sampah  harus  segera diatasi  karena  tidak  hanya  persoalan  peningkatan  volume  sampah, melainkan lahan yang  berkurang, keterbatasan biaya pengolahan, ancaman lingkungan  dan  kesehatan  serta  merusak keindahan  kota  (Data  diolah  dari PPT  Kerja  Sama  PLTSa  Kota  Surakarta).  Sebagaimana  berdasarkan  hasil wawancara dengan Kepala Sie Limbah B3 DLH Kota Surakarta bahwa TPA Putri  Cempo  telah  dinyatakan  overload  sejak  Tahun  2007.  Selain  itu, menurut  keterangan  Ketua  Komisi  II  DPRD  Kota  Surakarta  yang  turut terlibat  dalam  proses  perumusan  ini  sebagai  instansi  mitra  dengan  Dinas Lingkungan  Hidup  yang  sebelumnya  bernama  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Surakarta  juga  menyatakan  bahwa  mendukung penyelesaian  masalah  sampah  berupa  dukungan  anggaran  terkait persetujuan pengalokasian anggaran.
Dengan  demikian,  Kota  Surakarta  memutuskan  untuk  mendukung kebijakan  strategis  nasional  tentang  pengelolaan  sampah  yang  dapat menghasilkan  energi  listrik.  Maka,  permasalahan  sampah  ini  pun  telah berhasil  dirumuskan  dan  menjadi  prioritas  dalam  agenda  kebijakan pemerintah Kota Surakarta untuk segera diatasi.
7(1), 14-29: Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City

## b. Agenda Kebijakan
Pada  tahap  ini  persoalan  sampah  di  Surakarta  diupayakan  untuk menjadi agenda kebijakan untuk dicarikan solusi zero waste (bebas sampah) dan  ramah  lingkungan.  Hal  ini  selaras  dengan  kebijakan  pusat  terkait gagasan waste  to  energy melalui  PLTSa  yang  dituangkan  ke  dalam  Perpres Nomor  18  Tahun  2016,  namun  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  karena tidak sesuai prosedur dan tidak ramah lingkungan, hingga muncul Perpres Nomor  35  Tahun  2018  yang  mengamanatkan  12  daerah  termasuk  Kota Surakarta seperti pada regulasi sebelumnya yang juga mengamanatkan Kota Surakarta.
Perjalanan  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Surakarta  berupa gagasan waste  to  energy telah  menjadi  wacana  sejak  tahun  2010  dengan dibentuknya Tim KPS (Kerja Sama Pemerintah dan Swasta), dibuatkan grand desain pada  tahun  2012,  hingga  menjadi  program  sejak  ditetapkan  dalam Renstra  DLH  Kota  Surakarta  beserta  anggarannya  pada  tahun  2013.  Maka, disusun  Dokumen  Strategi  Pengelolaan  Sampah  dan  dilakukan  proses pelelangan  untuk  KPS  yang  seiring  berjalannya  diperkuat  dengan kemunculan Perpres Nomor 18 Tahun 2016 pada 13 Februari 2016. Hingga Tim  KPS  berubah  menjadi  Tim  KPBU  (Kerja  Sama  Pemerintah  dan  Badan Usaha)  dan  ditemukan  pemenang  lelang  yaitu  PT  SCMPP  yang  dilakukan penandatanganan  MoU  pada  16  Agustus  2016.  Selama  proses  agenda kebijakan  ini,  telah  dilakukan  konsultasi  publik,  market  sounding  kerja sama, hingga pengumuman lelang untuk pihak pengembang.

## c. Pengembangan dan pemilihan alternatif Kebijakan
Dalam  mengatasi  persoalan  sampah  di  Surakarta,  ditemui  beberapa pilihan alternatif, antara lain ialah:
1) Reduce,  Reuse,  Recycle  (3R):  Pembangunan  bank  sampah  di  604  RW  se- Kota  Surakarta  namun  baru  mencapai  125  RW.  Kendalanya  kesulitan dalam  pemasaran  hasil  produk  karena  tidak  semuanya  dapat  bersaing secara kualitas.
2) Sanitary  Landfill:  Metode  menimbun  sampah  di  TPA  dan memadatkannya  dengan  tanah,  namun  terkendala  dengan  keterbatasan kondisi  lapangan,  SDM,  dan  anggaran.  Sebelumnya  juga  menggunakan metode open  dumping yang  hampir  serupa  tetapi  hanya  ditimbun  tanpa dipadatkan.  Penumpukan  ini  menyebabkan overload dan  dinilai  kurang ramah  lingkungan,  serta  metode  ini  kurang  sesuai  dengan  kondisi  Kota Surakarta.
3) Bio-digester:  Upaya  dengan  teknologi  penguraian  sampah  organik melalui fermentasi anaerob atau tanpa oksigen/kedap udara. Kendalanya ialah keterbatasan pengendalian gas metan yang dihasilkan, sehingga air limbah  yang  mengalir  mencemari  lingkungan,  serta  keterbatasan anggaran, SDM dan kondisi lapangan.
4) Thermochemical  Conversion:  Upaya  dengan  teknologi  mengubah biomassa menjadi bahan bakar alternatif atau energi terbaharukan dengan incinerator  dan  gasifikasi.  Incinerator  masih  dianggap  kurang  ramah lingkungan  karena  menghasilkan  gas  emisi,  sedangkan  gasifikasi  jenis plasma  yang  dipilih  oleh  pihak  pengembang  (PT  SCMPP)  karena  dinilai ramah lingkungan, efisiensi tinggi yang menghasilkan energi 3 kali lebih besar  dibandingkan  incinerator,  dan  dapat  memberikan  manfaat  lain berupa biochar sejenis bahan bakar yang dapat dijual kembali.
Berdasarkan beberapa alternatif tersebut, maka dipilihlah Thermochemical Conversion yang diwujudkan ke dalam Pembangunan PLTSa di  TPA  Putri  Cempo  sebagai  alternatif  yang  mendukung  konsep waste  to energy secara  nasional  maupun  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di  Kota Surakarta.  Dalam  kesepakatan  tersebut  juga  dinyatakan  bahwa  Raperda akan  diupayakan  untuk  disahkan  tahun  2020  dan  segera  menjadi  Perda untuk  diimplementasikan  pada  tahun  berikutnya.  Namun  dalam perkembangannya  agak  terkendala  akibat  adanya  perubahan  regulasi  dari pusat, terkait Tipping Fee yang sebelumnya tidak diatur menjadi diwajibkan dan perubahan harga beli listrik listrik yang sebelumnya sebesar USD 18,77 cent/kWh  turun  menjadi  USD  13,35  cent/kWh.  Sehingga  untuk menghindari  kerugian  oleh  pihak  pengembang,  maka  PT  SCMPP berimprovisasi pada penggunaan teknologinya.
.
d. Penetapan Kebijakan
Berdasarkan  hasil  lapangan,  pada  tahap  terakhir  dari  proses perumusan  Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  di  Kota  Surakarta  ini  belum disahkan karena masih dalam penyusunan  naskah akademik pra kebijakan berupa draft atau Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang disusun oleh eksekutif. Padahal sebelumnya telah direncanakan penyusunan Perda yang memuat perihal pemberian Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) atau Tipping Fee sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018 setelah adanya  perubahan  dari  regulasi  sebelumnya  pada  Tahun  2016.  Dalam rencananya Raperda tentang hal ini akan selesai pada tahun 2020 dan segera menjadi  Perda  untuk  diimplementasikan  pada  Tahun  2021.  Namun ditemuinya  sejumlah  kendala  terkait  perubahan  Perpres  pada  persoalan tipping  fee tersebut  karena  kerja  sama  proyek  telah  disepakati  sejak  Tahun 2016  sebelum  adanya  perubahan  regulasi  bahwa  pembiayaan  sepenuhnya ditanggung  oleh  PT  SCMPP  dan  tanpa tipping  fee .  Selain  itu,  adanya kemungkinan  Pemerintah  Kota  Surakarta  khawatir  terhadap  potensi kerugian  negara  sebagaimana  atas  temuan  KPK  dalam  proyek  PLTSa  di beberapa daerah lain yang menggunakan tipping fee . Namun, pada akhirnya penyusunan  Raperda  yang  saat  ini  pada  Tahun  2020  masih  dirancang  dan diharapkan  pada  Tahun  2021  dapat  disahkan  menjadi  Perda  setelah operasional  PLTSa  terwujud,  terkendala  adanya  Pandemi  Covid-19  yang melanda  Negara  Indonesia  terutama  Kota  Surakarta  hingga  berstatus  KLB (Kejadian  Luar  Biasa).  Hal  ini  menyebabkan  beberapa  anggaran  proyek  di
7(1), 14-29: Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City
Kota  Surakarta  dialihkan  untuk  penanganan  wabah  tersebut  termasuk anggaran untuk penyelesaian Perda tersebut.
2. Persiapan Implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta
Persiapan  Kota  Surakarta  menjelang  Implementasi  Kebijakan Pembangunan  PLTSa  dianalisis  dengan  konsep  yang  dikembangkan  oleh Charles O. Jones. Berikut aktivitas-aktivitas persiapan yang telah dilakukan Kota Surakarta secara lebih rinci:
a. Organisasi:
Dari  perspektif  organisasi  beberapa  hal  yang  telah  dilakukan  oleh Kota  Surakata  dalam  mempersiapkan  implementasi  kebijakan Pembangunan PLTSa adalah:

## 1) Pelaksana Kebijakan:
Hal  ini  berkaitan  dengan  peran  masing-masing  pelaku,  seperti tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab. Para pelaksana Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  di  Kota  Surakarta  terbentuk  dari beberapa  gabungan  stakeholder  antar  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  dengan  dibentuknya  Tim  Kerja  Sama  Pemerintah  dan  Swasta (KPS)  pada  Tahun  2010,  hingga  berubah  menjadi  Tim  Simpul  KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Tim Simpul KPBU di Kota Surakarta sendiri dibentuk berdasarkan  Keputusan  Walikota  Surakarta  dan  dibentuk  Tim  Satuan Tugasnya  melalui  Keputusan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Surakarta. Secara umum terdiri dari:
(1) Walikota sebagai penanggung jawab proyek;
(2) Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
(3) Bappeda  sebagai  ketua  tim  yang  memonitoring  perancana  dan evaluasi KPBU;
(4) DLH sebagai pelaksana harian dan teknis lapangan;
(5) Bagian  Hukum,  yang  mengawal  koridor  pelaksanaan  sesuai ketentuan yang berlaku;
(6) Bagian  Kerja  sama  sebagai  pemantau  prosedur  dalam pelaksanaan kerja sama;
(7) PT PLN sebagai pembeli listrik PLTSa;
(8) PT SCMPP sebagai pemegang hak pengelolaan;
(9) DPRD tidak berperan secara langsung, hanya sebagai pengawas;
(DLH; Bappeda; DPRD, Hasil wawancara, diolah 2020) Dengan  demikian,  pelaksana  Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  di Kota  Surakarta  telah  dipilih  baik  secara  kelembagaan  maupun personal. Terpilihnya kelembagaan maupun personal tersebut dibentuk ke  dalam  tim  yang  disebut  Tim  Simpul  KPBU.  Sebagaimana  dapat ditegaskan  bahwa  secara  garis  besar  tim  tersebut  melibatkan  pihak pemerintah  (gabungan  personil  dari  beberapa  OPD),  swasta  (PT SCMPP), dan BUMN (PT PLN).
2) Standar Operasional Prosedur (SOP):
Hal  ini  berkaitan  dengan  panduan  atau  alur  pelaksanaan kebijakan.  Mekanisme  pelaksanaan  operasional  PLTSa  menjadi tanggung  jawab  PT  SCMPP  sedangkan  SOP  dalam  menjalankan Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  masih  dalam  tahap  direncanakan penyusunannya.  Meskipun  demikian,  terdapat  petunjuk  pelaksana untuk  persiapan  implementasi  kebijakan  yang  dijadikan  acuan  oleh Tim Simpul KPBU ialah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala  Bappenas  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Kerja  Sama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam Penyediaan Infrastruktur.
Adapun  tahap/alur  dalam  proses  persiapan  implementasi kebijakan ini yang harus dilalui ialah:
(1) Kontrak Perjanjian, dilakukan saat awal antara pihak Pemerintah Kota Surakarta dengan PT SCMPP saat resmi menjadi pemenang;
(2) Pelaksanaan Studi-Studi, terdapat Studi Komposisi Sampah, Studi Geologi, UKL/UP (Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), Amdal (Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan),  studi  kelayakan,  dan  studi penyambungan;
(3) Pengurusan  Perizinan,  terdapat  Izin  Prinsip,  Izin  Pemanfaatan Ruang  (IPR),  Izin  Lingkungan,  Izin  Usaha  Penyediaan  Tenaga Listrik  Sementara  (IUPTLS),  Power  Purchase  Agreement (PPA)/Perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik  (PJBL),  dan  Izin  Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
(4) Front  End  Engineering  Design  (FEED),  sebuah  perencanaan  pra proyek  untuk  mencari  tahu  masalah  teknis  dan  perkiraan  kasar biaya investasi yang ditujukan untuk budgetary client (penawaran klien/open tender);
(5) Persetujuan Pembiayaan (Financial Close) Financial Close, sebuah persetujuan pembiayaan dari bank;
(6) Detail  Engineering  Design  (DED),  sebuah  perencanaan  detail konstruksi/bangunan  (gambar  detail  bangunan,  RAB  atau Rencana  Anggaran  Biaya,  RKS  atau  Rencana  Kerja  dan  Syarat- syarat);
(7) Pengujian  dan  Operasi,  sebuah  pengujian  terhadap  alat  atau mesin  yang  akan  digunakan  untuk  operasi  hingga  dinyatakan aman dan layak operasi. (Sumber: Data diolah, 2020)
Berdasarkan  alur  tersebut,  terdapat  beberapa  perizinan  yang belum  selesai  sehingga  belum  mencapai  tahap  pengujian  dan  operasi. Hal  ini  sebagaimana  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  progres pembangunan masih sekitar 3 sampai 6 persen (Bappeda & DLH, Hasil wawancara,  diolah  2020).  Dengan  demikian,  kendala  yang  ditemui ialah belum disusunnya SOP terkait persiapan Implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta.
3) Sumber Daya:
7(1), 14-29: Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City
a) Sumber  Daya  Manusia: Tim  Simpul  KPBU  dipilih  berdasarkan kompetensi dan sesuai kewenangannya. Kendalanya ialah:
(1) tugas  proyek  PLTSa  yang  dijalankan  Tim  Simpul  KPBU  ini merupakan tugas tambahan diluar dari tupoksi utamanya;
(2) tim  satgas  Simpul  KPBU  cenderung  keberatan  karena  belum ada  SDM  yang  dapat  menguasai  urusan  teknis  di  bidang teknologi;
(3) SDM dari staff PT SCMPP mengalami beberapa kali pergantian personil;
(4) SDM dari masyarakat terkait janji perekrutan tenaga kerja pada operasional  proyek  PLTSa  tidak  berupa  perjanjian  legal, melainkan hanya secara lisan.
b) Sumber  Daya  Finansial: Pembiayaan  proyek  PLTSa  Tahap  I  sesuai kontrak  sepenuhnya  ditanggung  oleh  PT  SCMPP  sebesar  USD  23 Juta  atau  sekitar  322  Miliar  Rupiah  dan  pihak  Pemkot  Surakarta tidak  menyediakan Tipping  Fee karena  keterbatasan  anggaran. Namun,  anggaran  untuk  Tim  Simpul  KPBU  sudah  tidak dianggarkan  sejak  terakhir  dianggarkan  pada  Tahun  2018  sebesar 100  Juta  Rupiah  untuk  kebutuhan  koordinasi  seperti  honor  tim, biaya rapat, konsumsi hingga studi banding ke kota lain.
(DLH 1 dan Bappeda, Hasil Wawancara, diolah 2020)
c) Sumber  Daya  Fasilitas: Teknologi  untuk  mengolah  sampah, persediaan  sampah,  lahan  untuk  pembangunan  PLTSa,  fasilitas penunjang yakni Gerobak, TPS Mobile, Container, dan Dump Truk. Namun,  untuk  kondisi  fasilitas  umum  seperti  kondisi  jalanan  dan penerangan  jalan  disekitar  pembangunan  PLTSa  di  TPA  Putri Cempo  masih  kurang  memadai,  yaitu  penerangan  jalan  pada malam  hari  yang  kurang  (remang-remang)  dan  kondisi  jalan  yang dinilai kurang lebar/luas karena terjadi macet pada jam operasional mobil pengangkut sampah berdatangan. (Data diolah, 2020)
Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa aktivitas sumber daya pada  penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  baik  secara  sumber daya  manusia,  finansial  dan  fasilitas.  Terutama  keterbatasan  dari implementor  terkait  sumber  daya  manusia  yang  belum  memiliki personil  tambahan  di  bidang  teknis  teknologi  PLTSa.  Sehingga sementara  ini  personil  tidak  ada  yang  memiliki  kapasitas  untuk memahami teknologi yang digunakan oleh pihak pengembang. Hal ini dianggap  penting  agar  dapat  mengawasi  pihak  pengembang  dalam progress  pembangunan  PLTSa  pada  penggunaan  teknologi pengolahannya.
4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan:
Hal  ini  berkaitan  dengan  pola  kepemimpinan  dan  koordinasi antar stakeholder. Adapun pola kepemimpinan pada para pelaksana di Kota Surakarta bersifat leading sector yakni ditunjuk Bappeda sebagai Koordinator Tim dengan pola kolegial melalui Tim Simpul KPBU yang
terdiri  atas  personil  dari  beberapa  OPD  berkaitan  sesuai  pada kemampuan personil. Koordinasi dilakukan Tim Simpul KPBU melalui rapat  atau  diskusi  secara  langsung  atau  online,  dengan  saling melaporkan  perkembangan  keseluruhan.  Dengan  demikian,  dapat dipertegas bahwa koordinasi yang terjalin dilakukan sesuai kebutuhan dengan  penyebaran  kewenangan  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing lembaga.
(DLH dan Bappeda, Hasil wawancara, diolah 2020)
5) Penetapan Jadwal Kebijakan :
Hal  ini  berkaitan  dengan  jadwal  kegiatan  agar  pelaksanaan menjadi  terarah  dan  jelas  antara  target  dan  pencapaiannya.  Adapun jadwal terkait persiapan implementasi kebijakan ini terdiri dari:
(1) Tahap  Perencanaan-Transaksi:  Sejak  tahun  2013-2016  terkait pembentukan tim hingga pelaksanaan lelang untuk mendapatkan investor atau pemegang hak pengelolaan PLTSa (swasta).
(2) Tahap  Pelaksanaan:  Dimulai  sejak  2016  setelah  resmi  kontrak kerja  sama  dengan  PT  SCMPP  selama  20  Tahun  masa  kontrak. Adapun  pada  tahap  ini,  terdiri  dari:  (1)  Tahap  Pra  konstruksi (sosialisasi kegiatan dan rekruitmen tenaga kerja konstruksi yang telah dilakukaan saat awal pembangunan); (2) Tahap Konstruksi, target  konstruksi  April  2020  namun  baru  mencapai  5% pembangunan (sudah selesai mini plant); dan (3) Tahap Operasi, target  operasi  September  2021  namun  pembangunannya  belum selesai  dan  masih  jauh  dari  target  operasional.  Bahkan  sejak Pandemi Covid-19 melanda pada Maret 2021, target diperpanjang selama 1,5 Tahun.
(3) Evaluasi: Dilakukan setelah PLTSa beroperasi minimal 4 Tahun (Data diolah, 2020)
Dengan  demikian,  melihat  jadwal  yang  ada  berdasarkan  target masa  konstruksi  berakhir  dan  operasional,  masih  belum  jatuh  tempo. Namun,  berdasarkan  progress  sekarang  masih  jauh  dari  target  dan hampir  mendekati  masa  jatuh  tempo.  Sebagaimana  konstruksi Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta ini masih berkisar lima persen, sedangkan  masa  konstruksi  pada  perjanjian  ditargetkan  selesai  pada September 2020 untuk dapat beroperasional.
b. Interpretasi:
Sementara itu pada aktivitas interpretasi, hal yang dilakukan dalam proses  persiapan  implementasi  Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  di Surakarta adalah:

## 1) Aktivitas Komunikasi
Hal  ini  berkaitan  dengan  kondisi  transmisi  (penyaluran komunikasi), kejelasan dan konsistensi, sebagaimana berdasarkan hasil penelitian berikut ini:
a) Transmisi: Kondisi  penyaluran  komunikasi  baik  bersifat  vertikal maupun horizontal disesuaikan dengan kebutuhan dan substansinya melalui  pertemuan  langsung  atau  online  via  grup  chat
7(1), 14-29: Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City
whatsapp/videocall grup googlemeet. Meskipun kondisi penyaluran komunikasi  Pemerintah  Pusat  dengan  Daerah  Kota  Surakarta melalui regulasi tidak selaras antara kebijakan pusat dengan kondisi dan  implementasi  yang  ada  di  Kota  Surakarta  terkait  Kebijakan Pembangunan PLTSa.
b) Kejelasan: Kejelasan  pelaksanaan  kebijakan  telah  mengacu  pada Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Kerja  Sama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
c) Konsistensi: Mengalami beberapa kali perubahan terkait:
(1) Perpres Nomor 18 Tahun 2016 menjadi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 yang dalam perubahannya mewajibkan adanya Tipping Fee yang  disediakan  pemerintah  daerah  untuk  pihak  pengelola. Sedangkan  kontrak  perjanjian  kerja  sama  PLTSa  di  Kota Surakarta  sejak  awal  sebelum  ada  perubahan  regulasi  telah disepakati tanpa Tipping Fee .
(2) Perubahan  tarif  harga  beli  listrik  dari  PLN  yang  sebelumnya senilai USD 18,77 cent/kWh menjadi USD 13,35 cent/kWh
(3) Perubahan  teknologi  yang  saat  lelang  disepakati  menggunakan Gasifikasi Plasma Wet kemudian sejak perubahan regulasi yang berpengaruh  pada  turunnya  harga  beli  listrik  oleh  PLN,  maka diubah menjadi teknologi dry dengan output yang sama namun berbeda jenis.
(4) Perubahan  tonase  sampah  yang  sejak  awal  telah  disepakati untuk  pengolahan  sampah  PLTSa  sebesar  450  Ton/hari  (250 sampah lama dan 200 sampah baru) kemudian baru diubah pada Februari  2020  yang  diajukan  oleh  Direktur  PT  SCMPP  dengan alasan efisiensi produksi dan ketersediaan mesin. Namun, masih perlu  perubahan  dokumen  kontrak  atau  addendum,  yang selama ini sejak tahun 2016 hingga 2019 telah melakukan 5 kali addendum.
Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa komunikasi  dari  pihak  PT  SCMPP  belum  diketahui  secara  jelas dikarenakan  PT  SCMPP  menutup  diri  untuk  memberikan  informasi apapun  mengenai  PLTSa.  Namun,  berdasarkan  hasil  penelitian  saat sebelum  pandemi  Covid-19  melanda  Surakarta  hingga  telah  menjadi wabah  nasional,  pembangunan  PLTSa  sempat  terhenti  (tidak  ada pembangunan) dan tidak diketahui kendala teknisnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  warga  sekitar pembangunan  proyek  PLTSa  menunjukkan  komunikasi  antara  pihak pelaksana  dengan  masyarakat  cenderung  pasif  karena  kurangnya komunikasi  dan  pendekatan  ke  masyarakat  terkait  pemberitahuan mengenai  progress  PLTSa  sehingga  membuat  masyarakat  tidak
mengetahui  perkembangan  PLTSa  dan  hanya  mengetahui  bahwa sedang tidak ada pembangunan yang didapat dari info pekerja buruh disana. (Data diolah, 2020)
Dengan  demikian,  pada  aktivitas  komunikasi  dalam  rangka menuju  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  PLTSa  di  Kota Surakarta  belum  sepenuhnya  dilakukan  persiapan.  Hal  ini  terlihat berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  komunikasi  dari pemerintah dan terutama dari pihak PT SCMPP kepada warga sekitar cenderung  kurang.  Padahal  lokasi  pembangunan  proyek  beserta kantornya berada disekitar TPA serta berdekatan dengan rumah warga.
Padahal komunikasi terhadap masyarakat sekitar dapat menjadi salah satu  poin  untuk  mendukung  tindakan  implementor,  sebagaimana masyarakat merupakan sasaran kebijakan.
2) Sosialisasi:
Hal  ini  berkaitan  dengan  proses  sosialisasi  pembuat  kebijakan kepada  para  pelaksana  dan  para  pelaksana  kepada  sasaran  kebijakan (masyarakat).  Sosialisasi  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  yang diterima  Kota  Surakarta  dituangkan  dalam  Perpres  Nomor  35  Tahun 2018  secara  prinsip  dapat  diterima  dan  dijalankan,  namun  terdapat beberapa  perbedaan  dari  yang  dikhendaki  oleh  pusat  karena menyesuaikan kondisi daerah.
Sosialisasi  dari  para  pelaksana  di  Kota  Surakarta  yakni  Tim Simpul KPBU bersama pihak Swasta yakni PT SCMPP kepada sasaran kebijakan  yakni  masyarakat/warga  sekitar  juga  dilakukan  beberapa kali.  Namun,  pelaksanaan  sosialisasi  yang  dilakukan  sudah berlangsung  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  yakni  pada  saat  awal proses  rencana  Pembangunan  PLTSa.  Adapun  agenda  sosialisasi tersebut  berisi  mengenalkan  PLTSa  dan  menerima  masukan  serta kekhawatiran  masyarakat  sekitar  yang  terdampak  langsung.  Dengan demikian, sosialisasi yang berlangsung selama ini hanya dilakukan saat awal  terkait  pengenalan,  sehingga  masyarakat  tidak  update  terhadap informasi baru. Selain itu, dari hasil temuan diketahui bahwa sosialisasi dilakukan hanya sebanyak 2 kali yang dinilai kurang bagi masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  proses  perumusan  Kebijakan Pembangunan  PLTSa  di  Kota  Surakarta  telah  melalui  berapa  tahap  dalam Formulasi  Kebijakan,  mulai  dari  tahap  perumusan  masalah,  agenda  kebijakan hingga  pemilihan  alternatif.  Sampai  saat  ini  masih  berupa  Raperda  yang rencananya akan disahkan pada tahun 2020.  Perubahan regulasi dari pusat terkait tipping  fee dan  kekhawatiran  terhadap  potensi  kerugian  negara  sempat menghambat  proses  penyusunan  raperda.  Namun  pada  akhirnya,  rencana penyusunan perda yang direncanakan akan selesai dan diimplementasikan pada tahun  2021  belum  dapat  dilanjutkan  karena  terhambat  pada  masalah  anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
7(1), 14-29: Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City
Meskipun demikian, political will Pemerintah Kota Surakarta tentang hal ini sangatlah  serius.  Ini  diwujudkan  dengan  dilakukannya  langkah-langkah persiapan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  secara  beriringan dengan  proses  perumusan  kebijakannya.  Dalam  proses  mempersiapkan implementasi,  Pemerintah  Kota  Surakarta  sudah  melakukan  persiapan  pada aktivitas  organisasi  dan  interpretasi.  Pada  aktivitas  organisasi,  telah  dilakukan penunjukan implementor baik secara kelembagaan maupun personal, penetapan manajemen  pelaksanaan  yang  bersifat leading  sector dengan  pola  kolegial,  dan penetapan  jadwal  kebijakan  yang  sekarang  sudah  berada  di  tahap  konstruksi. Sedangkan aktivitas organisasi yang sedang dipersiapkan ialah pembuatan SOP, ini  agak  terhambat  karena  ada  keterbatasan  sumber  daya.  Pada  aktivitas interpretasi, Pemerintah Kota Surakarta belum sepenuhnya melakukan persiapan komunikasi  dan  sosialisasi  secara  resmi  pada  masyarakat  mengingat pelaksanaannya yang belum jelas dan cenderung dinilai pasif kepada masyarakat sekitar pembangunan PLTSa.

## Referensi
Ahmed,  I.  K.,  &  Dantata,  B.  S.  (2016).  Problems  and  Challenges  of  Policy Implementation  for  National  Development. Research  on  Humanities  and Social Sciences , 6(15), 60-65.
Ajulor,  O.  V.  (2018).  The  Challenges  of  Policy  Implementation  in  Africa  and Sustainable  Development  Goals. PEOPLE:  International  Journal  of  Social Sciences , 3(3), 1497-1518.
Amir,  M.,  &  Anto,  R.  P.  (2018).  A  Study  Policy  Implementation  of  Waste Management  in  Konawe  Regency-Indonesia. Journal  of  Sustainable Development, 11 (1), 90-100.
Anderson, J. E. (2011). Public Policymaking: An Introduction (7th ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
Aripin, S., & Daud, M. (2014). Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi  Kebijakan  (Analisis  Kurikulum  2013). Jurnal  Academica  Fisip Untad, 6 (1), 1158-1169. Bempah,  B.  O.,  &  Kanmiki,  E.  W.  (2017,  May). "Drivers"  of  Sound  Policy Implementation: An Overview From a Theoretical Perspective. Dipetik Oktober 27, 2019, dari Research Gate: https://www.researchgate.net/ publication/316940979
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy (14th ed.). United States of America: Pearson Education, Inc.
DLH.  (t.thn.). Data  Lingkungan  Hidup .  Diakses  tanggal  23  April  2019  dari www.dlh.surakarta.go.id: http://dlh.surakarta.go.id/new/?p=as&id=24 Dunn,  W.  N.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik (2nd  ed.).  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
__________(2018). Public  Policy  Analysis:  An  Integrated  Approach (6th  ed.).  New York: Routledge.
Volume 7 No. 1, Juni 2021 pISSN: 2460-6162. eISSN: 2527-6476
Howlett, M., &  Mukherjee,  I. (2017). Handbook of  Policy  Formulation. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing, Inc.
Kusnandar,  I.  (2018).  Analysis  of  Certification  Policy  Implementation. Journal  of Education, Teaching and Learning, 3 (1), 129-134.
Minelgaite, A., & Liobikiene, G. (2019). Waste problem in European Union and its influence  on  waste  management  behaviours. Science  of  the  Total Environment , 86-93.
Nak-ai,  W.,  Jiawiwatkul,  U.,  Temsirikulchia,  L.,  &  Nontapattamadul,  K.  (2018). Community  public  policy  process  for  solving  cadmium  contamination problems  in  the  environment:  A  case  study  of  Mae  Sod  district,  Tak province. Kasetart Journal of Social Sciences, 39 (1), 59-66. Nugroho, R. (2012). Public Policy (4th ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Berbasis  Sampah  di  Provinsi  DKI Jakarta,  Kota  Tangerang,  Kota  Bandung,  Kota  Semarang,  Kota  Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan  Instalasi  Pengolah  Sampah  Menjadi  Energi  Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Raharjo, P. (2015). The Effects of Implementation of The Family of Hope Program Policy on The Quality of Education and Health Service for Poor Family in East Jakarta. International Journal of Education, 8 (2), 114-128. Riyanto, E. S. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran  Informasi  Publik  Melalui  Forum  Tatap  Muka  Di  Badan Informasi Publik Kemkominfo. Tesis . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia: Jakarta.
Widodo,  J.  (2009). Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasi  Analsis  Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
Wijayanti,  D.  R.,  &  Suryani,  S.  (2015).  Waste  Bank  as  Community-based Environmental  Governance:  A  Lesson  Learned  from  Surabaya. 5th  Arte Polis  International  Conference  and  Workshop (hal.  171-179).  Bandung, Indonesia: Procedia Social and Behavioral Sciences.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Yahya, E. R., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2018). Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Transportasi Online dengan  Transportasi  Konvensional  Studi  Kasus  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4 (65), 1-13. Yandip. (2019, Februari 15). Peninjauan PLTSA 5MW Surakarta . Diakses tanggal 23 April  2019  dari  www.jatengprov.go.id:  https://jatengprov.go.id/berita daerah/peninjauan-pltsa-5mw-surakarta/