## KEBIJAKAN  PENATAAN  PULAU-PULAU  TERLUAR  DI  PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Dr. Faissal Malik, S.H., M.H. Universitas Khairun, Ternate
Dr. Ridjal J. Kotta, S.H,. M.H. Universitas Khairun, Ternate
Arisa Murni Rada, S.H., M.H. Universitas Khairun, Ternate

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan,  merupakan  negara  kepulauan, yang  mempunyai  kekayaan  sumberdaya  alam  dan  jasa  lingkungan  yang terkandung  di  dalamnya,  dapat  dipahami  sebagai  potensi  nasional  yang harus ditata dan dikelola secara baik. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau  terluar  yang  sekaligus  merupakan  garda  terdepan  dalam keamanan  dan  ketahanan  negara.  Meskipun  demikian  harus  disadari bahwa penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia belum dilakukan secara optimal, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Hal ini terkonfirmmasi  melalui  pulau  sipadan  dan  ligitan  harus  lepas  dari yurisdiksi  Indonesia,  di  Maluku  Utara,  maraknya  pencurian  ikan  di perairan Maluku Utara setidaknya menjelaskan bahwa pengamanan pada pulau-pulau  terluar  melalui  kebijakan  ditingkat  daerah  belum  optimal dilakukan oleh pemeritah Provinsi Maluku Utara.
Oleh  karena  itu  pulau-pulau  terluar  sebagai  fungsi  pertahanan berperan  sebagai  pintu  gerbang  dalam  menjaga  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pengawasan sehingga pulau-pulau terluar terjaga  dan terawasi, sehingga ketahanan nasional terlindungi dari berbagai ancaman.. Selain itu fungsi ekonomi, yang berbasis pada sumber daya  yang  merupakan  ekosistem  penting  bagi  penyediaan  pariwisata maupun sumber daya poerikanan dapat ditata dan dikelola dengan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, ini semua dapat  terwujud  jika  ada  kebijakan  nasional  maupun  lokal  di  tingkat Provinsi.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan melakukan  kajian  pada  prinsip  hukumm  peraturan  perundangan perlindungan  pulau-pulau  terluar  undang-undang  terkait  lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah  dalam  rangkat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  optimal dalam penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar..
Kata Kunci : Kebijakan, Penataan, Pulau-Pulau Terluar, Keutuhan Negara Kesatuan RI, dan Provinsi Maluku Utara

## Abstract
Indonesia  as  a  unitary  state,  an  archipelagic  country,  which  has  a wealth of natural resources and environmental services contained in it, can be understood as a national potential that must be arranged and managed properly. In addition, Indonesia also has outermost islands which are at the forefront of national security and resilience. However, it must be realized that the arrangement and management of the outer islands in Indonesia have not been carried out optimally, not least in North Maluku Province. This  is  confirmed  through  the  islands  of  Sipadan  and  Ligitan  must  be separated from the jurisdiction of Indonesia, in North Maluku, the rampant theft of fish in the waters of North Maluku at least explains that security on the  outer  islands  through  regional  level  policies  has  not  been  optimally carried out by the North Maluku provincial government.
Therefore the outermost islands as a defense function act as a gateway in  maintaining  the  integrity  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of Indonesia, through supervision so that the outer islands are maintained and supervised, so that national security is protected from various threats. In addition, the economic function is based on resources which are important ecosystems for tourism provision and fisheries resources can be arranged and  managed  so  as  to  improve  the  welfare  of  the  people  on  the  outer islands, this can all be realized if there are national or local policies at the provincial level.
The method of approach used in research by conducting a study of the legal principles of the laws and regulations protecting the outer islands of other related laws so that it can be used as a basis in formulating local-level policies in the ranks providing more optimal protection in the structuring and management of the outer islands. .
Keywords: Policy, Arrangement, Outermost Islands, Unity of the Republic of Indonesia, and North Maluku Province

## Pendahuluan
Keamanan  dari  kedaulatan  wilayah  merupakan  salah  satu kepentingan  nasional  yang  selalu  dikejar  oleh  negara.  Setiap  negara  di dunia  ini,  memerlukan  kondisi  aman  untuk  menjalani  kehidupan bernegara  serta  guna  memperolehnya  maka  sistem  pertahanan  akan  selalu dibutuhkan.  Demikian  pula  Indonesia  dengan  sistem  pertahanan  yang dimilkinya pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kondisi aman bagi kepentingan  dan  kedaulatan  nasional,  menyangkut  wilayah,  penduduk, dan  sumber  daya  alam.  Dalam  studi  hubungan  Internasional,  aspek
keamanan  akan  selalu  berbentutan  dengan  anacaman.  Adapun  defenisi dari ancaman itu sendiri adalah suatu hal terkait yang dapat menciptakan kondisi atau ssituasi yang membahayakan eksistensi suatu negara/bangsa dan menggoyahkan kesejahteraan hidup negara bangsa (Muhaimin, 2008). Ancaman  bagi  negara  dapat  datang  baik  dari  luar  negara  maupun  dari dalam. Indonesia sebagai negara yang telah merdeka lebih dari 70 tahun masih  mengalami  berbagai  macam  permasalahan  keamanan. Permasalahan  keamanan  menjadi  lumrah  karena  bentuk  ancaman  juga terus  mengalami  perkembangan.  Hal  ini  memerlukan  bagaimanaa kebijakan pertahanan dari satu negara dalam melihat dan merespon bentuk potensi ancaman yang sedang berkembang dan atau yang akan dihadapi di masa mendatang.
Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia, hal itu  tercermin  atas  penegasan  dalam  UUD  1945,  dimana  ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau dengan jumlah 17.480 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Sembilan puluh dua pulau kecil di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar  (Muhaimin,  2008).  Pulau-pulau  kecil  menyediakan  sumber  daya alam  yang  produktif  untuk  dapat  dikembangkan  misalnya  terumbu karang,  padang  lamun,  hutan  mangrove,  perikanan,  dan  kawasan konservasi serta menjadi faktor penting dalam menggerakkan pariwisata bahari (Ayub Torry Satriyo Kusumo). Akan tetapi melaihat realitas saat ini, kekayaan alam maupun pulau-pulau kecil rentan kerusakan, baik itu dari alam  maupun  akibat  tindakan  manusia  seperti  pencemaran,  perusakan ekosistem, dan penagkapan ikan secara berlebihan.
Dalam United Nations Confention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara kepulauan adalah negara yang diri atas satu atau lebih gugusan pulau, di mana di antaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan  satu  kesatuan  politik  atau  secara  historis  merupakan  satu ikatan  (Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo).  Adapun  yang  dimaksud  dengan pulau  menurut  UNCLOS  adalah  daratan  yang  dibentuk  alami  dan dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas muka air pasang tinggi.
UNCLOS  mengatur  tentang  rezim-rezim  hukum  laut.  Termasuk hukum  negara  kepulauan  yang  mempunyai  arti  dan  perananan  penting untuk  memantapkan  kedudukan  Indonesia  dalam  rangka  menegakkan wawasan nusantara sesuai amanat MPR RI secara menyeluruh (Ayub Torry Satriyo  Kusumo).  Sedangkan  dalam  UURI  Nomor  6  Tahun  1996,  luas Kepulauan  Indonesia  dan  laut  teritorialnya  adalah  3.1  juta  kilometer persegi (diukur 12 mil dari garis pangkal pada surut terendah. Sedangkan luas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang dimilki adalah 2,7 juta kilometer persegi  yang  menyangkut  hak  eksploitasi,  eksploitasi  dan  pengelolaaan sumberdaya hayati dan non hayati. Dengan konsep negara kepulauan ini, Indonesia  memiliki  hak  secara  penuh  atas  perairan  yang  di  sisi  pulau- pulau tersebut. Selain itu Indonesia juga berhak atas ruang angkasa serta
apa-apa yang berada di dasar laut. Oleh karena itu Indonesia memiliki asset kekayaan alam yang luar biasa melimpah, kekayaan tesebut secara cuma- cuma  dberikan  oleh  Tuhan  kepada  Indonesia  baik  hayati  maupun  non hayati. Kekayaan tersebut memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Khususnya yang bersumber dari kekayaan tersebut jika di tata dan  dikelolah  secara  optimal  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah melalui kebijakan politiknya.
Penjelasan  di  atas  setidaknya  menegaskan  bahwa  Indonesia merupakan negara  yang  memiliki kekayaan  yang melimpah, akan  tetapi kekayaan tersebut belum termanfaatkan secara optimal, oleh pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah.  Begitu  juga  dengan  penanganan  pulau- pulau  yang  belum  terurus  bahkan  ada  pulau  yang  belum  diberi  nama. Terdapat 92 pulau terluar tersebut yang berpenghuni. Enam puluh tujuh dari 92 pulau terluar itu berbatasan dengan negara tetangga yaitu India, Thailand,  Malaysia,  Singapura,  Vietnam,  Philipina,  Pulau  Papua  New Guinea,  Australia,  dan  Timur  Leste  (Susanto,  2004).  Dengan  adanya perbatasan langsung antara pulau-pulau terluar Indonesia dengan negara- negara  tetangga  ini  memiliki  potensi  yang  besar  akan  timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak. Adapun salah satu permasalahan adalah  status  pulau-pulau  terluar.  Permasalahan  status  pulau-pulau tersebut harus ada kebijakan strategis dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempertahankan eksistensi pulau terluar sesuai dengan Pasal 46 tentang archipelagic state dan  Pasal 47 tentang archipelagic  base line . Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kurang serius dalam menangani soal pulau terluar, tak terkecuali pemerintah daerah Provinsi Maluku  Utara,  yang  tentunya  akan  mengakibatkan  terkikisnya  rasa nasionalisme  penduduk  yang  menghuni  pulau-pulau  terluar.  Selain  itu tidak  sedikit  pula  kasus  penangkapan  nelayan-nelayan  nakal  dari  luar negeri yang secara sengaja masuk dalam wilayah Provinsi Maluku Utara penangkapan ikan secara ilegal  maupun kekayaan laut lainnya, diperairan Provinsi Maluku Utara.
Secara normatif, pemerintah telah mengatur melalui Pepres Nomor 78 Tahun  2005  dan  UU  Nomor  27  tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Pulau Terluar.  Pemerintah  juga  telah  mempersipakan  22  Departemen  yang memilki 35 program untuk membangun di wilayah perbatasan, sehingga dengan pembentukan organisasi yang tepat dan efektif seluruh program dapat dikordinasikan. Namun demikian program-program tersebut belum maksimal  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu  upaya  pengembangan dan  pemberdayaan  pulau-pulau  terluar  harus  terus  dilakukan  secara  lintas bidang dan  lintas  wilayah  dengan  tujuan  untuk  meneingkatkan  manfaat dan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumusakan dalam perumusan masalah ini, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kebijakan  pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara,  dalam melakukan penataan pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah  yang  menjadi  kendala  pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara dalam melakukan penataan pulau-pulau terluar?

## Tujuan Penelitian
.
Bertitik tolak, dari latar balakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :
1 Untuk  menemukan  pemikiran  dengan  dengan  berorientasi  pada perlindungan  terhadap  masyarakat  dan  pulau-pulau  terluar  dalam perspektif  hukum  dengan  pemberdayaan  sumber  daya  laut  secara maksimal mengingat wilayah RI dan khusus wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah laut yang lebih luas dari pada wilayah darat.
2 Untuk  memberikan  kontribusi  bagi  khasanah  keilmuan  hukum,  dan memberi  kontribusi  bagai  pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  dalam memberikan perlindungan terhadap pulau-pulau terluar.

## Urgensi Penelitian
Penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan,  mengingat  beberapa  alasan, pertama,  kebijakan  pemerintah  Provinsi  dalam  melakukan  penataan pulau-pulau  terluar,  di  Provinsi  Maluku  Utara  penting  dilakukan  agar kekayaan  sumber  daya  alam  terjaga  dan  terkelola  secara  baik;  kedua, Untuk memastikan agar masyarakatt dan sumber daya alam pada pulau- palau terluar terlindung dari ancaman dari laur, sehingga keutuhan negara RI tetap terpelihara dengan baik.

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum dapat dilihat dari sumber data dan tujuannya. Dilihat  dari  sumber  data,  peneltian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi peneltian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum yang dilakukan dengan memilah dan menghimpun bahan hukum pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris. Berkaitan hal tersebut dapat menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan peneltian  lapangan.  Penelitian  hukum  dapat  semata-mata  berdasarkan pada  penelitian  kepustakaan  (peneltian  hukum  normatif).  Penelitian kepustakaan  dapat  dilengkapi  dengan  penelitian  lapangan.  Berdasarkan sumber data, peneltiian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris
yang  pada  pokok  kajiannya  adalah  Kebijakan  Penataan  Pulau-Pulau Terluar  Di  Provinsi  Maluku  Utara  Dalam  Rangka  Mempertahankan Keutuhan  Negara  Kesatuan  RI.  Penelitian  hukum  normatif  empiris bermula  dari  ketentuan  hukum  positif  tertulis  yang  diberlakukan  pada peristiwa hukum in conreto dalam masyarakat sehingga dalam penetlitian ini  akan  menggabungkan  pada  kajian  mengenai  aspek  hukum  normatif dan penerapan pada pada peristiwa conkreto.

## Bahan Hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, noma dasar atau kaidah dasar, dalam hal ini berupa prinsip-prinsip  dasar  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah,  UU  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  UU  Nomor  43  Tahun  2008  Tentang Wilayah  Negara,  dan  Pepres  Nomor  78  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar,
2. Bahan  hukum  sekunder  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  jurnal  nasional,  doktrin  yang  berhubungan  dengan permaasalahan yang diteliti;
3. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberpetunjuk maupun  penjelsasan  terhadap  bahan  hukum  sekunder  dan  primer. Bahan  hukum  tersier  dalam  penelitian  ini  meliputi,  Kamus  Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## Pendekatan
Penelitian  ini  membutuhkan  pendekatan  yang  digunakan  peneliti untuk  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang sedang  di  telaah  untuk  dicari  jawabannya.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendakatan peraturan perundang-undangan , (statute approach) , dan pendekatan konseptual ( conceptual approach).

## Cara Pengumpulan Data
Langkah  pertama  yang  dilakukan  peneliti  untuk  mengumpulkan data adalah melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai norma UU yang terkait dengan penataan dan pengelolaan, serta peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang dipandang kompoten  dalam  menjelaskan  tentang  kebijakan  penataan  pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku Utara.

## Analisis Data
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan
rumuskan hipoteta kerja seperti disarankan oleh data. Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara analisis, dengan kegiatan mengumpulkan data  kemudian  diadakan  pengeditan  terlebih  dahulu,  untuk  selanjutnya dimanfaatkan  sebagai  bahan  analisa  yang  sifatnya  kualitatif.  Permasalahan akan  dianalisis  dengan  asas,  teori,  doktrin  dan  peraturan  perundang- undangan  berkaitan  kebijakan  penataan  pulau-pulau  oleh  pemerintah Provinsi Maluku Utara.

## Penarikan Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data, mengkualifikasi data, menganalisis data, dengan Metode dan alat analisa yang telah dipersiapkan untuk diperoleh kesimpulan yang diteliti.

## Pembahasan

## Pengertian Perbatasan Dalam Hukum Internasional
Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau states  border dibentuk  dengan  negara  lainnya,  sebelumnya  penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan  perbedaan  tersebut bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama (Darmaputera, 2009).  Kata border atau  perbatasan  menurut  Guo  (1996),  mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan, sedangkan wilayah perbatasan mengandung  pengertian sebagai  suatu  area  yang  memegang  peranan  penting  dalam  kompetisi politik antara dua negara yang berbeda, yang merupakan area yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda (Starke, 2007).
Suatu wilayah  negara  idealnya  mempunyai  batas  negara  agar  negara dapat  menerapkan  kedaulatannya  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya sebagai subyek hukum internasional. Kadangkala perbatasan negara yang sudah permanen yang disepakati melalui perjanjian tidaklah  otomatis ditaati,  bahkan  sering  dilanggar.  Hal  yang  demikian  terjadi  akibat  adanya pergeseran dalam struktur dan tata kehidupan politik yang memicu niat untuk berperang dengan menyoal perbatasan negara yang ada, bisa juga akibat perang timbul persetujuan-persetujuan baru untuk berpisah membentuk negara yang baru atau penggabungan wilayah (Dhey Wego Tadeus,  2011).  Sebagai  ruang  geografis  yang  sejak  semula  merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, terutama ditandai  dengan adanya  pertarungan  untuk  memperluas  batas-batas  negara,  sebagai  bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin  dilepaskan  dari  sejarah  kelahiran  dan  berakhinya  negara  (Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik, 2008).
Wilayah  negara  diartikan  sebagai  ruang  dimana  manusia  yang menjadi  warga  negara  atau  penduduk  negara  yang  bersangkutan  hidup serta  menjalankan  segala  aktivitasnya.  Perbatasan  negara  seringkali
didefinisikan  sebagai  garis  imajiner  di  atas  permukaan  bumi  yang memisahkan  wilayah  suatu  negara  dengan  negara  lainnya.  Sejauh perbatasan ini diakui secara tegas dengan traktat dan diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara  terhadap  wilayah.  Atas  dasar  itu  pula,  maka  setiap  negara berwenang  untuk  menetapkan  batas  terluar  wilayahnya  (Yustinus  Un Andi, 2013).
Dengan  demikian  bahwa,  tugas  pengawasan  perbatasan  dan integritas  wilayah  merupakan  tugas  utama  negara  untuk  melindungi warga  negaranya  di  dalam  teritorialnya  yang  sekaligus  melindungi otonomi  masyarakatnya.  Untuk  itu  peran  negara  di  perbatasan  adalah tugas  perlindungan  agar  pihak  luar  yang  akan  masuk  ke  suatu  negara harus dihentikan dan tanah milik yang ada jangan sampai diserobot oleh pihak asing yang tidak berwenang. Perbatasan suatu negara menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya  membelah  entitas  yang  berbeda.  Ia  bahkan  membelah  etnis  yang sama,  karena  adanya  sejarah  kebangsaan  yang  berbeda  oleh  etnis  yang sama (Dhey Wego Tadeus, 2011).
Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu boundaries dan frontier ,  kedua  definisi tersebut  mempunyai  arti  dan  makna  yang  berbeda  meskipun  keduanya saling  melengkapi  dan  mempunyai  nilai  yang  strategis  bagi  kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut frontier karena posisinya yang terletak di depan ( front ) atau di belakang ( hinterland ) dari suatu negara oleh karena itu, frontier dapat juga disebut dengan istilah foreland , borderland , ataupun march ,  sedangkan  istilah boundary digunakan  karena  fungsinya  yang mengikat atau membatasi ( bound or limit ) suatu unit politik, dalam hal ini adalah  negara.  Semua  yang  terdapat  di  dalamnya  terikat  menjadi  satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. Boundary paling  tepat  dipakai  atau  digunakan  apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat (Suryo Sakti Hadiwijoyo).
Batas  menurut  Carlson  didefinisikan  sebagai “an international boundary  marks  the  outer  limit  of  the  area  over  which  government  has sovereignty” , yang dapat dimaknai sebagai tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar dikuasai oleh negara. Dari pengertian ini tampak unsur yang dapat dipetik, yakni (Abdurachmat, 1987) :
a) Adanya tanda;
b) Berfungsi sebagai pembatas wilayah;
c) Dikuasai oleh negara, bukan yang lain; dan
d) Berada di titik yang paling luar.
Dengan kata lain dapat didefinisikan bahwa tanda yang merupakan batas wilayah merupakan ekspresi kedaulatan suatu negara yang berada dimana kedaulatan itu berakhir karena berada di pada bagian yang terluar negara.
Menurut A. E. Moodie menyatakan bahwa perbatasan dalam bahasa Inggris  memiliki  dua  istilah  yaitu boundaries dan frontier ,  dalam  bahasa sehari-hari  kedua  istilah  tersebut  tidak  ada  bedanya  akan  tetapi  dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna. Menurut A. E. Moodie boundaries diartikan sebagai garis-garis yang mendemarkasikan  batas-batas  terluar  dari  wilayah  suatu  negara, sedangkan frontier merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi  sebagai pemisah dua wilayah  yang  berlainan  negaranya  (A. E. Moodie, 1963). Menurut Hans Weiger dalam bukunya yang judul Principles of Political Geography menjelaskan  tentang boundaries dapat  dibedakan menjadi boundaries zone dan boundaries line . Boundaries line adalah  garis  yang mendemarkasikan  batas  terluar,  sedangkan boundaries zone diwujudkan dalam bentuk kenampakan ruang yang terletak antara dua wilayah, ruang tersebut menjadi pemisah kedua wilayah negara dan merupakan wilayah yang bebas. Boundaries line diwujudkan dalam bentuk garis, jalan setapak rumput yang memisahkan dua atau lebih lapangan, jalan setapak di tengah hutan (Hans W. Weiger, 1957).
Marthin  I.  Glassner  memberikan  pengertian  perbatasan  baik boundary maupun frontier . Boundary tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang memadai batas kedaulatan  suatu negara,  sebenarnya boundary bukan  garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari kedua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara yang berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang  udara  mereka.  Sedangakan frontier digambarkan  sebagai  daerah geografi  politik  dan  kedalamanya  perluasan  negara  dapat  dilakukan, frontier merupakan  sebuah  daerah  walau  tidak  selalu  daerah  yang memisahkan dua negara atau lebih (Marthin I. Glassner, 1993).
Dalam  pendapat  Ladis  K.  D.  Kristof  seorang  ahli  geografi  politik membedakan  antara boundaries dan frontiers sebagai  berikut frontiers mempunyai orientasi ke luar, sedangkan boundaries lebih berorientasi ke dalam, frontiers merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan sentrifugal sedangkan boundaries merupakan manifestasi dari kekuatan sentripetal, perbedaan  ini  bersumber  pada  perbedaan  orientasi  antara frontier dan boundaries (Ladis K. D. Kristof). Froniter merupakan suatu faktor integrasi antara  negara-negara  tersebut  di  satu  pihak,  sedangkan boundaries merupakan  suatu  faktor  pemisah  dimana boundaries berupa  suatu  zona transisi antara suasana kehidupan yang berlainan yang juga mencerminkan kekuatan-kekuatan  yang  saling  berlawanan  dari  negara  yang  saling berbatasan,  sedangkan frontier masih  memungkinkan  terjadinya  saling interpenetrasi  pengaruh  antardua  negara  yang  berbatasan  atau bertetangga.

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Noboru  Ishikawa  berpendapat  bahwa  perbatasan  atau borderland yaitu  memberikan  perspektif  yang  bermanfaat  untuk  menguji  atau  meneliti asal mula perbatasan suatu negara, evolusi ruang nasional dan hubungan antar kedua negara tersebut (Naboru Ishikawa, 2008). Sejalan dengan itu maka pemahaman tentang masyarakat perbatasan yang dimaksud adalah masyarakat  yang  bertempat  tinggal  tetap  di  suatu  daerah  yang  secara geografis  dipisahkan  oleh  batas-batas  wilayah  daerah  atau  negara  lain. Disini  tidak  menutup  kemungkinan  masyarakat  di  kedua  wilayah mempunyai  keterikatan  karena  adanya  kedekatan  budaya  dan  interaksi sosial yang terjadi dikedua wilayah tersebut.
Menurut  pendapat  D.  Whittersley, boundary adalah  batas  wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia  yang  telah  ditentukan,  dan  mengikat  secara  bersama-sama  atas rakyatnya  di  bawah  suatu  hukum  dan  pemerintah  yang  berdaulat, sedangkan frontier adalah  daerah  perbatasan  dalam  suatu  negara  yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan  negara  lain,  sehingga  pengaruh  luar  dapat  masuk  ke  negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan  sosial  budaya  setempat  yang  kemudian  berpengaruh  pula  terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara (R. D. Dhiksit, 1982). Menurut  Suryo  Sakti  Hadiwijoyo,  wilayah  perbatasan  adalah  wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang  bermukim  di  wilayah  tersebut  disatukan  melalui  hubungan  sosio- ekonomi  dan  sosio-budaya  setelah  ada  kesepakatan  antarnegara  yang berbatasan (Suryo Sakti Hadiwijoyo).
Walaupun  perbatasan  diartikan  sebagai  garis  yang  tidak  tampak, tetapi dapat diidentifikasi pada bentang alamnya. Tidak semuanya batas negara  memiliki  tanda  atau  ditandai  di  lapangan  akan  tetapi  umumnya diusahakan  agar  lebih  tegas  secara  kasat  mata.  Oleh  karena  itu,  jika terdapat fenomena alam yang relatif stabil maka digunakan fenomena alam seperti  sungai,  puncak  perbukitan  dan  lautan.  Jika  tak  ada  atau  masih menimbulkan konflik yang berkepanjangan maka biasanya dibuat pagar, jalan atau jalur lintasan dengan membangun tembok atau kawat berduri.
Batas sebenarnya ada dua bentuk yaitu garis batas ( linier boundary ) dan batas zonal ( zonal boundary ). Batas garis dilihat dari segi kepentingan administratif  negara  merupakan  batas  yang  paling  baik  karena  secara eksak,  tegas  dan  pasti.  Namun  demikian,  hal  ini  sering  menimbulkan kesukaran dalam penetapan tanda batas di lapangan dan pengaturan lalu lintas  dan  penjagaannya,  sedangkan  batas  zonal  merupakan  batas  yang paling umum dan banyak diterapkan di dunia. Secara sosial ekonomi, batas zonal  ini  menguntungkan  penduduk  yang  ada  di  perbatasan,  sepanjang tidak terjadi konflik antara dua negara yang berbatasan maka zonal akan tetap  dipertahankan.  Batas  zonal  pada  umumnya  merupakan  satu  jalur
daerah  yang  tak  bertuan  yang  memanjang  sepanjang  perbatasan  (Dhey Wego Tadeus, 2011).
Dalam Pasal 1 butir 4  Undang-Undang  No. 43  Tahun 2008 tentang wilayah negara, yang dimaksud dengan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas  hukum  internasional.  Berdasarkan  pasal  tersebut  tampak  bahwa Indonesia  sebagai sebuah  negara  berdaulat tidak  dapat  melepaskan diri dari  sendi-sendi  hukum  internasional,  bahkan  untuk  menentukan  dan menetapkan  sesuatu  yang  merupakan  simbol  dari  kedaulatan  wilayah negara  dan  melalui  pasal  ini  pula  ditunjukkan  bahwa  penentuan kedaulatan  wilayah  suatu  negara  sebaiknya  juga  harus  memperhatikan kedaulatan dan integritas wilayah negara lain atau negara tetanganya.
Secara  definisi  terdapat  perbedaan  antara  wilayah  dan  kawasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “wilayah” sebagai daerah (kekuasaan,  pemerintahan,  pengawasan),  sedangkan “kawasan” didefinisikan sebagai daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat  tinggal,  pertokoan,  industri,  dan  lainnya.  Jika  merujuk  pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dengan jelas dibedakan definisi wilayah (negara) dan kawasan (perbatasan). Wilayah (negara) adalah salah satu  unsur  negara  yang  merupakan  suatu  kesatuan  wilayah  daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber  kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Sedangkan  kawasan (perbatasan)  adalah  bagian  dari  wilayah  negara  yang  terletak  pada  sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Yustinus Un Andi, 2013).
Perbatasan  bukan  hanya  semata-mata  garis  imajiner  yang memisahkan  satu  daerah  dengan  daerah  lain,  tetapi  juga  sebuah  garis dalam daerah perbatasan, terletak batas kedaulatan dengan hak-hak kita sebagai  warga  negara  yang  harus  dilakukan  dengan  undang-undang sebagai  landasan  hukum  tentang  batas  wilayah  NKRI  yang  diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berdasarkan  pada  definisi  di  atas,  pada  hakikatnya  kawasan perbatasan  Republik Indonesia  adalah batas berakhirnya  kedaulatan  penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional  dan  internasional)  kedaulatan  penuh  Pemerintah  Indonesia hanya  sampai  pada  kawasan-kawasan  perbatasan  negara  kedaulatan Indonesia  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dalam  menjalankan kedaulatan ini, pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan negara Indonesia sebagaimana telah digariskan  dalam  rencana-rencana  pembangunan  jangka  pendek  dan jangka panjang.
Di samping itu, dalam melaksanakan kedaulatan penuh di kawasan perbatasan,  pemerintah  Republik  Indonesia  berhak  segala  campur tangan/intervensi dari pihak atau negara lain. Demikian juga sebaliknya, Pemerintah  Republik  Indonesia  tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap kawasan  yang  bukan  di  bawah  jurisdiksi  kedaulatannya.  Intervensi terhadap kawasan perbatasan diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak atau negara lain (Putra Kurnia, 2011).
Dalam  perspektif  geografi  politik,  batas  wilayah  suatu  negara  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  menurut  fungsinya  (klasifikasi fungsional)  dan  menurut  terjadinya  (klasifikasi  morfologis).  Klasifikasi fungsional  adalah  penggolongan  perbatasan  internasional  berdasarkan pada  sifat-sifat  relasi  di  antara  garis-garis  perbatasan  dan  perkembangan bentang  lahan  budaya  ( cultular landscape )  dari  negara-negara  yang  dipisah. Menurut  Harsthorne,  klasifikasi  perbatasan  internasional  secara  fungsional dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu (Harsthorne) :
1) Antesedent Boundaries
Perbatasan  ini  disebut  juga  perbatasan  duluan,  dalam  pengertian perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru saling mendahului memasang  atau  menetapkan  batas  terluarnya,  jadi  terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

## 2) Subsequent Boundaries
Perbatasan  yang  terbentuk  setelah  adanya cultural landscape dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antara dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama, jenis perbatasan seperti ini banyak dijumpai di negara-negara di wilayah Eropa Timur sedangkan di Asia terutama di perbatasan antara India dengan Pakistan atau Bangladesh.
3) Superimposed Boundaries Superimposed boundaries ini  merupakan  jenis  atau  tipe  perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan subsequent boundaries akan tetapi terdapat  perbedaan  pokok,  yaitu superimposed boundaries tidak  konform dengan pembagian sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang  semestinya  mengadakan  perundingan  atau  perjanjian  terdapat kekuatan-kekuatan  lain  dari  luar  yang  ikut  berkepentingan,  kekuatan- kekuatan ini terutama yang menyangkut kekuatan dan kepentingan politik suatu negara.
4) Relic Boundaries
Perbatasan ini berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama  di  bentang  budayanya.  Tipe  perbatasan  seperti  ini  biasanya terjadi pada suatu negara yang masuk ke dalam wilayah negara lain, baik secara  sukarela  maupun  melalui  proses  imperialisme,  sebagai  contoh  batas yang  dulu  pernah  ada  antara  Jerman  Timur  dan  Rusia;  batas  antara Polandia dengan Jerman (semasa Pemerintahan Hitler); dan batas antara
Meksiko dengan Amerika Serikat (semasa penjajahan Spanyol di Meksiko) (Hans W. Weiger).

## Konsepsi Wilayah Perbatasan Negara
Perbatasan  sebuah  negara, atau  state’s  border,  dikenal  bersamaan dengan  lahirnya  negara.  Negara  dalam  pengertian  modern  sudah  mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang  geografis  yang  sejak  semula  merupakan  wilayah  perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Sebagai bagian dari sejarah dan  eksistensi  negara,  riwayat  daerah  perbatasan  tidak  mungkin dilepaskan  dari  sejarah  kelahiran  dan  berakhirnya  berbagai  negara. Kawasan  perbatasan  negara  merupakan  manifestasi  utama  kedaulatan wilayah  suatu  negara.  Kawasan  perbatasan  suatu  negara  mempunyai peranan  penting  dalam  penentuan  batas  wilayah  kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor  krusial  yang  terkait  di  dalamnya    seperti    yurisdiksi    dan kedaulatan negara, politik,  sosial  ekonomi,  dan  pertahanan keamanan.
Dalam  kacamata  para  ahli  geografi  politik,  pengertian  perbatasan dapat  dibedakan  menjadi  boundary  dan  frontier.Boundary  digunakan karena fungsinyayang mengikat atau membatasi (bound or limit) negara sebagai  suatu  unit  spasial  politik  yang  berdaulat,  sedangkan  frontier digunakan untuk menyebut perbatasan karena  posisinya  yang  terletak di  depan  (front)  atau  di  belakang  (hinterland)  dari  suatu  negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanyasaling melengkapi  dan    mempunyai    nilaiyang    strategis    bagi    kedaulatan wilayah  negara.  Selanjutnya  dalam  perspektif  geografi  politik,  batas wilayah  suatu  negara  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  menurut fungsinya  (klasifikasi  fungsional)  dan  menurut  terjadinya  (klasifikasi morfologis).
Klasifikasi  fungsional  adalah  penggolongan  perbatasan  negara berdasarkan  sifat-sifat  relasi  di  antara  garis-garis  perbatasan  dan perkembangan  bentang  lahan  budaya  (cultural  landscape)  dari  negara- negara  yang  dipisah.  Menurut  Harst-horne,  klasifikasi  secara  fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu:
1. Antesedent  boundaries,  yaitu  perbatasan  yang  terbentuk  karena negara-negara  baru  yang  saling  mendahului  memasang  atau menetapkan  batas  terluarnya.  Jadi  terbentuknya  perbatasan  ini sebelum terjadinya bentang lahanbudaya.
2. Subsequent  boundaries,  yaitu  perbatasan  yang  terbentuk  setelah adanya  cultural  landscape  dan  pembuatannya  setelah  ada perundingan dan persetujuan  bersama  antar  dua  negara.
Perbatasan  ini  mengikuti  perbedaan  etnik  kultural  khusunya dalam hal bahasa dan agama.
3. Superimposed  boundaries,  yaitu  jenis  atau  tipe  perbatasan  yang proses  terbentuknya  sama  dengan  subsequent  boundaries  namun tidak  berkaitandengan  pembagian  secara  sosio  kultural.  Hal  ini disebabkan  karena  di  luar  pihak  yang  semestinya  mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan.
4. Relic boundaries, yaitu garis perbatasan yang telah kehilangan fungsi  politisnya  terutama  di  bentang  budayanya.  Tipe ini biasanya terjadi pada suatu negara yang  secara  sukarela  maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalamwilayah negara lain. Klasifikasi morfologis adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan proses  terbentuknya. Berdasarkan morfologinya perbatasan dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:
1. Artificial  boundaries,  yaitu  perbatasan  yang  tanda  batasnya merupakanbuatan manusia.
2. Natural  boundaries,  yaitu  perbatasan  yang  terbentuk  karena proses alamiah.
Beberapa ahli Hukum Internasional  (seperti Green  Maryan,  Shaw Malcolm,J.G.  Starke  dan  Burhan  Tsani  berpendapat  bahwa  wilayah perbatasan  adalah  batasterluar  wilayah  suatu  negara  berupa  suatu  garis imajiner yang memisahkanwilayah suatu negara dengan wilayah  negara lain  di  darat,  laut  maupun  udara  yang  dapat  dikualifikasi  dalam terminologi “border zone” (zona perbatasan) maupun “customs free zone” (zona  bebaskepabeanan).  Wilayah  perbatasan  dalamdua  terminologi  di atas dapat diatursecara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang  bersifat  “treaty  contract”untuk menyelesaikan  permasalahan  di perbatasan  secara  insidentil  maupunyang  bersifat  “law  making  treaty” untuk pengaturan  masalah  perbatasan  secarapermanen berkelanjutan.
Dalam  hukum  internasional,    perbatasan    wilayah    antar    dua negara  harus  berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat  antara  keduanya. Perbatasan  negara  pada  hakekatnya  dapat  terjadi  di  wilayah  darat  dan wilayah  perairan.  Khususnyaperbatasan  di  wilayah  darat  dapat  berupa perbatasan  yang  ditentukan  oleh  kondisi-kondisi  alami    (misalnya gunung,  sungai  atau  laut)  dan  yang  ditentukan  oleh  kondisi-kondisi buatan (misalnya tonggak atau patok, pagar, atau garis imajiner).
Oscar  J.  Martinez,  mengkategorikan  perbatasan  ke  dalam  empat tipe, yaitu:
1. Alienated borderland :  suatu  wilayah perbatasan  yang  tidak  terjadi aktifitas  lintas  batas,  sebagai  akibat  berkecamuknya  perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.

## Volume 1 Issue 2, November 2019
2. Coexistent borderland :  suatu  wilayah  perbatasan  di  mana  konflik lintas  batas  bisa  ditekan  sampai  ke    tingkat    yang    bisa dikendalikan  meskipun  masih  muncul  persoalan  yang terselesaikan  misalnya  yang  berkaitan  dengan  masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.
3. Interdependent  borderland :   suatu  wilayah   perbatasan    yang    di kedua  sisinya  secara  simbolik  dihubungkan  oleh  hubungan internasional  yang  relatif  stabil.  Penduduk    di    kedua  bagian daerah  perbatasan, juga di kedua  negara  terlibat  dalam  berbagai kegiatan  perekonomian  yang  saling  menguntungkan  dan  kurang lebih  dalam  tingkat  yang  setara,  misalnya  salah  satu  pihak mempunyai fasilitasproduksi sementara yang lain memilikitenaga kerja yang murah.
Integrated  borderland:  suatu  wilayah  perbatasan  yang  kegiatan ekonominya  merupakan  sebuah  kesatuan,  nasionalisme  jauh menyurut  pada  kedua  negara  dan  keduanya  tergabung  dalam sebuah persekutuan yang erat.

## Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan Negara
Menurut  Ganewati  Wuryandari,  dalam  melaksanakan  pengelolaan wilayah perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan  kekuatan  pasar  dalam  perdagangan.  Stephen    B.    Jones  dalam bukunya  yang  berjudul  A  Handbookfor  Statesmen,  Treaty  Editors  and Boundary  Commisioners,  merumuskan  teori  tentang  pengelolaan perbatasan  negara.  Jones  (2010),  membagi  ruang  lingkup  pengelolaan perbatasan  dalam  empat  bagian,  yaitu:  allocation,  delimitation, demarcation  dan  administration/management.  Keempat  ruang  lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan  bahwa  keempatnya  merupakan  satu    rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaannya.
Allocation  berkaitan  dengan    ruang    lingkup    cakupan    wilayah negara  dan  sangat  berkaitan  dengan  keputusan  politik,  dan  ditetapkan oleh  hukum,  baik  hukum  internasional  maupun  hukum  nasional.  Dalam konsepsi hukum internasional, telah diatur perihal ruang lingkup cakupan wilayah  yaitu  berhubungan  dengan  cara-cara  bagaimana  sebuah  negara memperoleh  atau  kehilangan  wilayahnya  (D.J.  Harris,  1998).  Terkait dengan  Republik  Indonesia  (RI),  ruang  lingkup  cakupan  wilayah  adalah seluruh  wilayah  yang  diwariskan  dari  penjajah  Belanda  dan    sesuai dengan  prinsip  hukum  internasional “uti possidetis juris”, yaitu  suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya.
Dalam  konsepsi  hukum  nasional,  ruang  lingkup  cakupan  wilayah negara  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  negara yang bersangkutan. Dalam hal cakupan wilayah RI,  berbagai  peraturan
perundang-undangan  telah  mengatur  mengenai  hal  tersebut.  Rujukan tertinggi  adalah  dalam  Pasal  25  A  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  yang menyatakan:  “Negara Kesatuan  Republik    Indonesia adalah  sebuah  negara  kepulauan    yang    berciri    Nusantara    dengan wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan  Undang- Undang.” Menurut  Sobar  Sutrisna,  dkk.,  dengan  rumusan  seperti  ini, Indonesia  memilih  untuk  menjelaskan  kondisi  kewilayahan  di  dalam merumuskan  wilayahnya  ketimbang  menyebutkan  garis  lintang  dan  bujur dan  atau  menyebutkan  pulau-pulau  mana    saja    yang    menjadi cakupannya,  ataupun  penyebutan  daerah  yang  menjadi  wilayahnya. Rumusan  pasal  seperti  ini  memang  dapat  menimbulkan  banyak interpretasi,  namun  untuk  wilayah  seperti  Indonesia  yang  wilayahnya sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau-pulau serta memiliki kesulitan geografis  yang  komplek,  rumusan  seperti  itu  lebih  baik  dan memerintahkannya kepada perumusan dalam suatu undang-undang.
Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal ini adalah UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU No. 6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia dan khususnya adalah  UU  No. 43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara.  Berbagai  peraturan  perundang- undangan  tersebut  merupakanr  ujukan  hukum  bagi  ruang  lingkup cakupan wilayah negara RI. Meskipun bersifat mengikat ke dalam namun hingga saat ini ketiadaan protes dari negara lain terhadap cakupan wilayah sebagaimana  diaturdalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut menunjukkan  adanya  pengakuandari  dunia  internasional  terhadap wilayah  Republik  Indonesia.Setelah  ruang  lingkup  cakupan  wilayah diketahui  langkah  berikutnyayang  harus  dilakukan  adalah  menetapkan batas  (delimitation)  dengan  negara  tetangga.  Dalam  hal  penetapan batasdi  wilayah  laut  yang  terdapat  tumpang  tindih  (overlapping)  klaim antar  negara,  Pasal  15 United  Nations  Convention  on  The  Law  of  The  Sea (UNCLOS)  1982  mengatur  bahwa  negara  yang    pantainya  berhadapan atau  berdampingan  harusmenegosiasikan  batas  wilayah  lautteritorial antar  negaranya.  Untuk  batasyurisdiksi  di  laut,  Pasal  74  dan  Pasal  76 UNCLOS 1982 mengatur pula pentingnya negosiasi penetapan batas Zona Ekonomi  Ekslusif  dan  Landas  Kontinen  antar  negara  yang  memiliki overlapping claims.
Berkaitan  dengan penetapan batas  di  wilayah darat, negosiasi juga merupakan  cara  yang  harus  ditempuh  oleh  negara  yang  berbatasan. Negosiasi  ini  tidak  boleh  bersifat  ambigu  untuk  menghindari  potensi ketidaksepakatan  terkait  dengan  letak  batas  negara  (Jerome  Bouyjou  (ed), 2011).  Khusus  bagi  negara-negara  yang  mewarisi  bekas  wilayah penjajahnya  sesuai  prinsip  uti  possidetis  juris,  dapat  dikatakan  bahwa proses  delimitation  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  sehingga negara pewaris wilayah (suksesor) dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu penegasan batas (demarcation).
Setelah  negosiasi  berlangsung  dengan  lancar  para  negara    pihak akan  menyepakati  garis  batas  wilayah  ataupun  garis  batas  yurisdiksi  di antara  mereka.  Kesepakatan  tersebut  selanjutnya  dituangkan  dalam sebuah  perjanjian  (agreement)  yang  biasanya  berisikan  koordinat  batas atau  deskripsi  garis  batas    yang  diperjanjikan  serta  dilengkapi  dengan peta  ilustrasi  umum.  Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  sesuai  dengan ketentuan  Pasal10  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional,  syarat  berlakunya  perjanjian  tentang  batas negara  adalah  setelah  dilakukan  pengesahan  melalui  undang-undang. Dalam  hal  proses  negosiasi  dalam  delimitasi  batas  antar  negara  tidak menemui kesepakatan maka negara pihak dapat memilih untuk mencari penyelesaian  dengan  bantuan  pihak  ketiga  sesuai  dengan  mekanisme penyelesaiansengketa  internasional.  Pihak  ketiga  yang  dimaksud  dapat berupa  arbitrase,  Mahkamah  Internasional,  panel  para  ahli,  negaralain maupun pihak-pihak lain sejauh yang disepakati oleh negara pihak.
Setelah  garis  batas  disepakati  dan  ditetapkan,  untuk  memastikan letakpenanda  batas  wilayah  negara  di  lapangan  maka  perlu  dilakukan penegasan  batas(demarcation)      yaitu      dengan      memasang  tanda-tanda batas  di  sepanjang  garis  batas  yang  diperjanjikan.  Hal  ini  sangat  mungkin dilakukan  pada  wilayah  perbatasandarat  namun  merupakan  hal      yang sulit  dan  tidak  lazim  dilakukan  pada  wilayah  perbatasan  laut.  Dalam kondisi  yangsangat  diperlukan,  peletakan  suar  apung(buoy)  dapat dilakukan  sebagai  penandabatas wilayah laut antar negara.
Tampak  sepintas  bahwa  pekerjaan untuk  meletakkan  tanda-tanda di atasgaris batas yang sudah disepakati dan ditetapkan adalah hal yang cukup mudah,namun dalam kenyataannya di lapangan seringkali timbul kendala-kendala  berupaperubahan  kondisi  alam  dan  perbedaan interpretasi  terhadap  perjanjian.  Dalam  konteks  perbatasan  antara Indonesia  dengan  Malaysia  di  Kalimantan  kendala-kendala  ini menyebabkan  timbulnya  10  outstanding  border  problems  (OBP),yaitu lima  di  sektor  barat  (KalimantanBarat-Sarawak),    masing-masing: Tanjung  Datu,  Batu    Aum,    Sungai    Buan,    GunungRaya  dan  D400  serta lima  di  sektor  timur  (Kalimantan  Timur-Sabah),  masing-masing:  Pulau Sebatik,  Sungai  Sinapad,  Sungai  Semantipal,  B2700-B3100  dan  C500- C600.
Setiap hasil yang telah disepakati atau dikerjakan dalam penegasan batas akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dapat berupa Memorandum  of  Understanding,  Deklarasi,    Agreement  atau  bentuk lainya yang disepakatinegara  pihak.  Peta  batas  yang     lebih detaildibandingkan dari ilustrasi umum yang dihasilkan dari delimitasi batas juga akan menjadi dokumen dan hasil dari sebuah demarkasi batas. Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut  Jones, kegiatan    administration/management  dapat   dilaksanakan    secara overlapping dengan demarkasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa  dalam  kenyataannyaseringkali  dihadapi  kendala  dan  dinamika yang terjadi di  lapangan   menyangkut    aspek    ekonomi,    sosial,   budaya dan  politik  yang  kerap  memerlukan  adanya  kerjasama  bilateral  antar kedua negara yang berbatasan di berbagai sektor tersebut.
Dapat  dikatakan  bahwa  dalam  ruang  lingkup  administrasi  dan manajemen inivolume pekerjaan terbesar dalam pengelolaan perbatasan karena  melibatkan  multisektor  dan  diperlukan  perencanaan  yang terintegrasi. Dalam lingkup pemerintahan dalam negeri pekerjaan besar ini  memerlukan  keterlibatan  secara  aktif  pemerintahdaerah  dalam pengelolaan  perbatasan.Berbeda  dengan  wilayah  perbatasan  laut  yang masih  banyak  menyisakan  persoalan  geografis  teritorial,  khusus  untuk wilayah  perbatasan  darat  Indonesia  dengan  negara-negara  lain,  praktis persoalan  allocation  dan  delimitation  relatif  telah  selesai  sehingga pengelolaan  perbatasan  bisadifokuskan  pada  tahap  demarcation  dan administration/management,  namun  bukan  berarti  bahwa  pengelolaan perbatasan  darat  menjadi  lebih  mudah.  Pengelolaan  perbatasan  darat harus  menggabungkan  dan  menyeimbangkan  dua  persoalan,  yaitu persoalan  penegakan  kedaulatan  negara  dan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan.
Dalam  penanganan  perbatasan  negara  dengan  negara  tetangga, wilayah  perbatasan  darat  menjadi  prioritas  penanganan  karena  kejelasan batas  fisik  di  darat  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  pembangunan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  perbatasan  Kalimantan  Barat  dengan Sarawak,  Malaysia  Timur  telah  ditetapkan  menjadi  pilot  project  untuk pengelolaan  perbatasan.  Merujuk  pada  teori  yang  dikemukakan  Jones  di atas,  secara  garis  besar  terdapat  tiga  isu  utama  dalam  pengelolaan kawasan  perbatasan  antarnegara,  yaitu:  (i)  penetapan  garis  batas  baik darat  maupun  laut;  (ii)  pengamanan  kawasan  perbatasan;  dan  (iii) pengembangan  kawasan  perbatasan.  Dalam  konteks  pengelolaan perbatasan  negara  Indonesia  masih  terdapat  persoalan-persoalan  dalam ketigaisu utama tersebut.
Persoalan  yang  bersangkutan  dengan  penetapan  garis  batas  yaitu belum  dicapainya  kesepakatan  tentang  penentuan  tapal  batas  antara Indonesia denganbeberapa negara tetangga hingga saat ini, misalnya soal perairan  Ambalat  denganMalaysia  dan  penetapan  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  di  Laut  Andaman  denganThailand.  Selain  itu  menurut laporan  Dinas  Hidografi  dan  Oseanografi  (Dihidros)  TNIAL  pada  tahun 2003,  terdapat  12  pulau-pulau  kecil  terluar  yang  dikhawatirkan  hilang akibat  belum  disepakatinya  batas  laut  teritorial  dan  ZEE  dengan  beberapa negara tetangga.
Persoalan  yang  berkaitan  dengan  pengamanan  kawasan perbatasanmisalnya  adalah  masih  terjadinya  kejahatan-kejahatan transnasional  yang  memanfaatkan  wilayah  perbatasan  seperti penyelundupan (smuggling) barang-barang komoditas, obat-obat
terlarang  dan  bahkan  manusia  (human  trafficiking),illegal  logging,  serta ancaman  terorisme.  Wilayah  perbatasan  seperti  perairan  Riau,perairan Nunukan  dan  perairan  di  Sulawesi  Utara  seringkali  dimanfaatkan sebagairute utama untuk mengirimkan senjata dan bahan-bahan peledak yang dibutuhkanoleh kelompok teroris.
Persoalan  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  kawasan perbatasan  adalah  minimnya  pembangunan  sosio-ekonomi  di  kawasan perbatasan.  Kemiskinan  dan  keterbelakangan  ekonomi,  minimnya infrastruktur  dan  kurangnya  pelayanan  yang  berkaitan  dengan pemenuhan hak dasar merupakan fenomena yangsecara umum  ditemui di  wilayah-wilayah  perbatasan  Indonesia.Akibatnya  timbul  kesenjangan taraf kehidupan penduduk yang tinggal di sisi wilayah Indonesia dengan yang  tinggal  disisi  wilayah    negara    tetangga.    Khususnya    dengan Malaysia,  kesenjangan  itu  dapatbegitu  tingginya  sehingga  dapat menimbulkan  persoalan-persoalan  keamanan  dan  ketergantungan penduduk  di  wilayah  Indonesia  terhadap  layanan  dan  fasilitasyang disediakan oleh Malaysia.
Persoalan-persoalan  dalam  isu  utama  pengelolaan  wilayah perbatasantersebut  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat mengancam  eksistensi  kedaulatan  negara  Indonesia  atas  wilayahnya. Faktanya,  faktor-faktor  seperti:dominasi  pengaruh  ekonomi  suatu  negara atas  wilayah  perbatasan  negara  tetangganya,  ketiadaan  pengelolaan wilayah  yang  berkelanjutan  serta  administrasi  pemerintahan  yang  efektif telah  menyebabkan  negara  kehilangan  wilayahnya.  Sebaliknya,  negara yang  dapat  menunjukkan  penguasaannya  secara  efektif  (effective occupation)  dapat  memperoleh  suatuwilayah  secara  legal      dan      diakui oleh  hukum  internasional.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  putusan peradilan  di  tingkat  internasional,  seperti:  keputusan  ArbitrasePermanen pada  kasus ”The Island  of Palmas” (1928),  keputusan  Mahkamah Internasional  (International  Court  of      Justice/ICJ)  atas  kasus  Pulau Sipadan  dan  PulauLigitan  (2002)  dan  keputusan  ICJ  atas  kasus  Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge (2008).
Kasus “The Island  of Palmas” adalah  sengketa  antara  Amerika Serikat  danBelanda  berkaitan  dengan  kepemilikan  atas  Palmas  Island (Pulau Miangas),yaitu sebuah pulau yang terletak antara Pulau Sulawesi sebelah  Utara  dan  Pulau  Mindanao  sebelah  selatan.  Pada  tahun  1571,
Spanyol menaklukan Filipinasebagai wilayah jajahannya, namunkemudian Spanyol tidak menampakkan tanda-tanda
melaksanakan  administrasipemerintahan  di  Miangas.  Kemudian,pada tahun 1596 VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) mulai menguasai wilayah Indonesia dan menjadikannya sebagai daerah jajahan, termasuk juga Pulau Miangas.
Berbeda  dengan  Spanyol  VOC  yang  kemudian  diteruskan  oleh Belanda menyelenggarakan  administrasi pemerintahan di pulau ini
hingga  datangnya  Amerika  Serikat  sebagai  pengganti  Spanyol  selaku penguasa  Filipina  pada  tahun  1898.  Amerika  Serikat  merasa berkepentingan  untuk  menuntut “pengembalian” Miangas  dari kekuasaanBelanda.Kasus  ini  kemudian  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak kepada  Arbitrase  Permanen  (Permanent  Court  of  Arbitration)  di  Den Haag,  Belanda.  Max  Huber,  seorang  ahli  hukum  asal  Swiss,  ditunjuk sebagai  arbitrator  tunggal.  Dalam  keputusan  yang  ditandatanganinya tertanggal 4 April 1928, Huber menyampaikan kesimpulan: “TheIsland of Palmas (or Miangas) forms in its entirety a part of Netherlands territory”. Keputusan  tersebut  pada  dasarnya  didasari  atas  alasan  bahwa  Belanda telah  menjalankan  kekuasaan  yang  efektif  secara  damai  di  wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama (continuous and peaceful display of  territorial  soveriegnty)  dan  selama  itu  tidak  ada    gugatan    daripihak lain (dalam hal ini adalah Spanyol).
Pentingnya  menunjukkan  penguasaan  yang  efektif  juga  terlihat dalam  putusan  ICJ  atas  kasus  sengketa  Pulau  Sipadan  dan  Pulau  Ligitan antara  Indonesia  dan  Malaysia.  dalam  Keputusan  No.  102  tanggal  17 Desember  2001,  ICJ  menyerahkan  kepemilikan  kedua  pulau  tersebut kepada  Malaysia.  Alasan  keputusan  tersebutdidasari  oleh  kesimpulan  ICJ yang  melihat  bahwa  Inggris  sebagai  penjajah  Malaysialebih  menunjukkan effectivities  ketimbang  Belanda  yang  menjajah  Indonesia.  Prinsip effectivities  sebagaimana  disampaikan  oleh  ICJ  tersebut  didasari  oleh KeputusanICJ  dalam  Case  of  Legal  Status  of  Eastern  Greenland  antara Denmark  dan  Norwegiayang  menetapkan  tiga  kriteria  penting  untuk menunjukkan adanya effectivities, yaitu:
1. Adanya  maksud  kehendak  dan  kemauan  (the  intention  and  will) untukbertindak  sebagai  negara  berdaulat  pada  wilayah  yang disengketakan;
2. Adanya  tindakan  nyata  kewenangan  negara  (actual  exercise  or display ofsuch authority); dan
3. Ada  tidaknya  klaim  yang  lebih  tinggi  dari  pihak  lawan    dalam kasus yangbersangkutan.
Dalam  kasus  sengketa  Pedra  Branca/Pulau  Batu  Puteh,    Middle Rocks  dan  South  Ledge  antara  Malaysia  dan  Singapura,  sekali  lagi  ICJ menempatkan  penguasaan  secara  efektif  sebagai  alasan  untuk memutuskan  kepemilikan  Pulau  Batu  Puteh  kepada  Singapura.  Selama proses  dengar  pendapat  (hearing)  di  ICJ,  sebenarnya  kedua  negara  telah menegaskan  klaim  kepemilikan atas  obyek sengketa  berdasarkan  rantai kepemilikan(chain  of  title)  dan  penguasaan  efektif  (effective  occupation). Menurut  Singapura,keberadaan  mercusuar ”Horsburgh” yang  dikelola oleh  Singapura  sejak  tahun  1851  di  atas  Pulau  Batu  Puteh  merupakan indikasi  adanya  penguasaan    efektif    ataspulau    tersebut.Menurut Malaysia  keberadaan  mercusuar  tersebut  tidak  berkaitan  dengan kedaulatan sebuah negara melainkan hanya untuk keperluan navigasi.
Pihak  Malaysia  juga  berpendapat  bahwapendirian  mercusuar  di  pulau tersebut  adalah  atas  izin  dari  Sultan  Johor  sebagai  pemilik  pulau  yang berarti  Malaysia  menganggap  bahwa  kepemilikan  pulautersebut  telah jelas sebelum berdirinya mercusuar ”Horsburgh”.
ICJ  dalam  keputusannya  mengakui bahwa  pada  awalnya   pulau itu  milikKesultanan  Johor, tapi pihaknya  juga  mencatat  klaim  Singapura atas  pulau  itu  kuat  karena  bersandar  pada  sepucuk  surat  yang  dikirim Pejabat  Sekretaris  NegaraJohor  tertanggal  23  September  1953  yang isinya: “The Johore  Government  [did]  not  claim  ownership  of  Pedra Branca.” Dengan  demikian,  meskipunmemenangkan  kepemilikan MiddleRocks  dan  South  Ledge,  Malaysia  harus  menerima  keputusan  16 hakim  di  ICJ  yang  menyerahkan  kedaulatan  Pulau  Batu  Puteh  (Pedra Branca) kepada Singapura.

## Arti Penting Pulau-Pulau Kecil
Definisi  pulau  kecil  memberikan  batasan  dan  karakteristik  pulau- pulau kecil sebagai berikut:
a) Pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km ² , dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 jiwa;
b) Secara  ekologis   terpisah   dari   pulau   induk (mainland   island), memiliki  batas  fisik  yang  jelas  dan  terpencil  dari  habitat  pulau induk sehingga bersifat insular;
c) Memiliki sejumlah biota endemik dan keanekaragaman biota yang tipikal dan bernilai ekonomis tinggi;
d) Daerah tangkapan (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran permukaan dan sedimen akan langsung masuk ke laut.
Sebagaimana  yang  disyaratkan  dalam  Pasal  46  Konvesni  Hukum aluat PBB 1982, tiap semua negara yang wilayahya terdiri dari kumpulan pulau-pulau  dapat  di  anggap  sebagai  negara  kepulauan.  Dari  peraturan peundang-undangan  nasional  yang  dikumpulkan  oleh  UN-DOALOS  ada 19  negara  yang  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan negara kepulauan, yaitu; Antigua dan Barbuda, Bahama, Komoro, Cape Verde, Fiji, Filipina, Indonesia, Jamaika, Kiribati, Maldives, Kepulauan  Marshall,  PNG,  Kepulauan  Solomon,  Saint  Vincent  dan Grenadines,  Sao  Tome  dan  Principe,  Seychelles,  Trinidad  dan  Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu (Agoes 2004).
Selanjutnya  dalam  peraturan  pelaksanannya,  pemerintah  RI mengeluarkan PP No 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia.  Pada  pasal  2  ayat  (1) disebutkan  bahwa  pemerintah  menarik  garis  pangkal  kepulauan  untuk menetapkan  lebar  laut  teritorial.  Sedangkan  penarikan  garis  pangkal kepulauan  dilakukan  dengan  menggunakan;  garis  pangkal  lurus kepulauan,  garis  pangkal  biasa  garis  pangkal  lurus,  garis  penutup  teluk,
garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, serta garis penutup pada pelabuhan.  Namun  kepemilikan  Indonesia  terhadap  pulau-pulau  kecil, khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, masih menyisakan permasalahan. Kalahnya pulau Sipadan dan Ligitan  oleh  Malaysia  telah  memberikan  pelajaran  kepada  Indonesia dihadapan Internasional.
Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah RI hanya sekedar memilki tanpa       mempunyai
kemampuan untuk menguasai
dan memberdayakannya.  Berkaca  dari  maraknya  potensi  konflik  dipulau- pulau  kecil  terluar,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Perpres  No  78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Perpres tersebut bertujuan untuk:
1) Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
2) Memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
3) Memberdayakan masyarakat  dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
Pengelolaan  pulau-pulau  kecil  terluar  juga  diharapkan  dapat mengatasi  ancaman  keamanan  yang  meliputi  kejahatan  transnasional penangkapan ikan ilegal, penebangan kayu ilegal, perdagangan anak-anak dan  perempuan  (trafficking),  imigran  gelap,  penyelundupan  manusia, penyelendupan  senjata  dan  bahan  peledak,  peredaran  narkotika,  pintu masuk terrorisme, serta potensi konflik sosial dan politik. Hal ini penting agar kesaradaran untuk menjaga pulau-pulau kecil diperbatasan tetap ada, dan  pualu-pulau  kecil  diperbatasan  tidak  dianggap  sekedar  halaman belakang.  Selanjutnya  pulau-pulau  di  Indnesia  mempunyai  arti  yang sangat penting antara lain :
1. Fungsi Pertahanan Keamanan
Dari sudut pertahanan dan Keamanan, pulau-pulau kecil terutama di perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang.
2. Fungsi  Ekonomi.  Wilayah  pulau-pulau  kecil  memiliki  peluang yang  besar  untuk  dikembangkan  sebagai  wilayah  bisnis-bisnis potensial yang berbasis sumber daya (resource based industry).
3. Fungsi Ekologi
Secara  ekologis,  ekosistem  pesisir  dan  laut  pulau-pulau  kecil berfungsi  sebagai  pengatur  iklim  global  situs  hidrologi  dan  bio- geokimia, penyerap limbah, sumber plasma nulfah, sumber energy alternative, dan sistem penunjang lainnya.
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  (Provinsi  Maluku  Utara)  Dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar.
Era  pemerintahan  Orde  Baru  yang  sentralisitik,  sarat  kolusi  korupsi dan nepotisme (KKN) senantiasa meminggirkan peran masyarakat lokal, dengan  pemberlakukan  UU  Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian diperbaharui  dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  diupayakan  untuk diakhiri  dan  selanjutnya  ditansformasikan  ke  era  pemerintahan  yang desentralistik, sebagaimana lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Diawal  pemberlakukan  otonomi  daerah  ini,  telah  tampak  bahwa  proses transformasi  itu  senantiasa  dihadapkan  dengan  berbagai  dilema,  yang bukan  saja  menyangkut  masalah  nilai  dan  norma,  tetapi  juga  masalah kesiapan masyarakat dan birokrasi.
Dalam  masalah  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  wilayah  laut misalnya, Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewenangan daerah di wilayah laut meliputi: (a) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
(b) Pengaturan kepentingan administratif; (c) Pengaturan tata ruang; (d) Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (e) Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
Pemberian  kewenangan  yang  sedemikian  luas  kepada  daerah  itu, sudah  tentu  merupakan  hal  penting  bagi  daerah  dalam  rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian perlu disadari,  bahwa  dibalik  kewenangan  yang  luas  itu,  terkandung  potensi konflik  antar  sesama daerah  yang  berbatasan.  Konflik  ini sangat mudah muncul apabila pada batas wilayah laut itu kaya akan sumber daya alam yang sangat potensial untuk peningkatan PAD. Sementara batas wilayah dan  penataan  pulau-pulau  terluar  di  daerah  belum  ditetapkan  dalam regulasi ditingkat daerah sehingga sering memunculkan permasalahan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau terluar selama ini adalah bahwa pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta laut disekitarnya berikut sumber daya yang ada, berjalan secara sektoral dengan kecenderungan meningkatnya konflik pengelolaan ruang  di  laut  sebagai  akibat  adanya  dominasi  kepentingan  sektoral. Menyadari  bahwa  wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau  kecil  terluar merupakan  daerah  rawan  konflik  antar  Negara  maupun  dunia internasional,  maka  kebijakan  pembangunan  wilayah  perbatasan  serta pulau-pulau  kecil  terluar  perlu  direncanakan  secara  konsepsional  serta terpadu  antara  kepentingan  kesejahteraan  dan  kepentingan  pertahanan keamanan  dengan  tidak  meninggalkan  kepentingan  kelestarian lingkungan hidup.
Arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar telah berubah dari arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung
berorientasi kedalam menjadi
keluar. Paradigma pengembangan  secara “outward looking” tersebut  diarahkan  pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Negara yang
berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga. Pengelolaan sebagai sebuah proses, melibatkan  banyak  sektor  dan  kepentingan,  oleh  karena  itu  didalam pengelolaan  wilayah  perbatasan  dengan  Negara-Negara  tetangga  dan PPKT (Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar) mensyaratkan adanya sinergitas  kebijakan  dalam  setiap  pelaksanaannya.  Mendukung terwujudnya  wilayah  perbatasan  sebagai  subyek  pengamanan  yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap setiap bentuk dan jenis ancaman. Mendukung  pembangunan  dan  peningkatan  infrastruktur  dasar  dan penunjang  di  wilayah  perbatasan  antara  lain  sarana  dan  prasarana transportasi, pelayanan kesehatan,  pendidikan, pasar, air bersih, listrik, pos pamtas,  dan  pos  lintas  batas.  Mendukung  kelanjutan  pengelolaan  di  12 pulau  kecil  terluar  yang  berbatasan  langsung  dengan  Negara  tetangga untuk  menjaga  keutuhan  wilayah  NKRI.  Menyelesaikan  Rencana  Umum Tata Ruang pertahanan khususnya untuk wilayah perbatasan.
Wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  Maluku  Utara  meliputi  8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan jumlah pulau sebanyak 805, memiliki  luas  wilayah  145.801,1  km 2 .Maluku  Utara  memiliki  potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Potensi perikanan tangkap  Maluku  Utara  sebesar  1.035.230  ton  per  tahun  dengan  potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan sebesar 29% atau sekitar 150.232 ton per tahun. Potensi lainnya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terumbu karang ( coral reefs ), padang lamun ( seagrass beds ), mangrove, sumberdaya ikan dan biota laut lainnya, perikanan  budidaya,  pariwisata,  pertambangan/mineral  dasar  laut,  dan pelabuhan.
Disamping  potensi  yang  dimiliki,  sering  pula  timbul  berbagai permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti minimnya sarana  dan  prasarana  perikanan  tangkap  (alat  tangkap  dan  armada tangkap),  sarana  dan  prasarana  perikanan  budidaya,  pengelolaan pariwisata, pertambangan/mineral dasar laut, dan pelabuhan yang belum optimal. Selain itu juga sering munculnya ancaman di wilayah peisir dan pulau-pulau kecil  seperti  degradasi  ekosistem  pesisir,  rawan  bencana  alam, konflik  pemanfaatan  ruang,  dan  rendahnya  sumberdaya  manusia..  Oleh karena  itu,  diperlukan  perencanaan pengelolaan  wilayah  pesisir dan  pulau- pulau kecil secara berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.
Untuk mengelolah dan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau  kecil  tersebut,  serta  meminimalkan  dan  mengatasi permasalahan dan ancaman yang ada, maka diperlukan kerjasama antar stakeholder secara  terpadu,  berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  secara terintegrasi  dan  berkelanjutan.  Salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  adalah perencanaan yang matang melalui penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan
sumberdaya  tiap-tiap  satuan  perencanaan  disertai  dengan  penetapan struktur  ruang  dan  pola  ruang  pada  kawasan  perencanaan  yang  boleh dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan.  Dokumen  ini  juga  diharapkan sebagai  suatu  pedoman  atau  panduan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau  terluar  sehingga akan jelas tergambar tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur  ruang,  rencana  pola  ruang,  penetapan  kawasan  strategis,  arah pemanfaatan  ruang  dan  ketentuan  pengendalian  pemanfaatan  ruang Provinsi Maluku Utara, sehingga akan memberikan dampak dan manfaat dari berbagai segi, baik dari segi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya bagi keberlangsungan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara.
Penyusunan  Dokumen  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara ini disusun sesuai dengan amanat  aturan  hukum  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2014 tentang Kelautan. Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Sofifi terletak di antara 3º Lintang utara - 3º Lintang selatan dan 124º-129º Bujur Timur. Karakteristik wilayah ini merupakan kesatuan dari gugusan pulau besar dan kecil yang dibatasi oleh laut, dan berbatasan dengan Samudera Pasifik disebelah  utara,  Laut  Seram  di  sebelah  selatan,  Laut  Maluku  disebelah barat, dan laut Halmahera disebelah timur.
Provinsi  Maluku  Utara  merupakan  salah  satu  Provinsi  Kepulauan  di Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki 805 buah pulau dengan 723 buah pulau berpenghuni dan 82 buah pulau tidak berpenghuni.  Pulau-pulau  yang  tergolong  besar  antara  lain  Pulau Halmahera  (18.000  Km ² )  dan  pulau-pulau  yang  ukurannya  relatif  sedang yaitu  Pulau  Obi  (3.900  Km ² )  dan  Pulau  Taliabu  (3.195  Km ² ),  Pulau  Bacan (2.878 Km ² ) dan Pulau Morotai (2.325 Km ² ). Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan lain-lain.
Wilayah  pesisir  dan  laut  Provinsi  Maluku  Utara  memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati yang tinggi, meliputi terumbu karang ( coral reefs ), padang lamun ( seagrass beds ), alga laut, mangrove , ikan, crustasea , molluska dan berbagai potensi tambang dan mineral lainnya yang belum banyak  dimanfaatkan.  Kegiatan  utama  di  kawasan  ini  adalah  perikanan tangkap dan budidaya laut (rumput laut, ikan kerapu dan udang), kegiatan industri, perdagangan (dermaga dan fasilitasnya), ekowisata bahari serta pengembangan  wilayah  pemukiman.  Menyadari  tingginya  potensi sumberdaya  wilayah  pesisir  dan  laut  yang  dimiliki,  maka  pemerintah daerah  Maluku  Utara  mencanangkan  pembangunan  wilayah,  yang meliputi pengembangan sektor perikanan dan sumberdaya kelautan, agro-
industri, pariwisata, pertambangan dan energi serta peningkatan kualitas sumberdaya manusianya yang saling terintegrasi.
Pengembangan  kawasan  pesisir  dan  laut  serta  pulau-pulau  kecil Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh pesatnya aktivitas pembangunan di darat dan  laut.  Akibat  dari aktivitas  tersebut  telah berdampak  terhadap kerusakan  fisik  ekosistem  wilayah  pesisir,  pencemaran  di  beberapa kawasan  pesisir  dan  lautan,  dan  konflik  penggunaan  ruang  di  kawasan pesisir.  Selain  itu,  masalah  kurangnya  koordinasi  antar  instansi  terkait, minimnya  perhatian  pembangunan  di  kawasan  pulau-pulau  kecil, rendahnya  kemampuan  penanganan  dan  pengolahan  hasil  perikanan, lemahnya  pemasaran  produk  perikanan,  tidak  stabilnya  harga  faktor produksi, rendahnya pengembangan teknologi, tidak tersedianya data dan informasi  yang  memadai,  ekonomi  makro  yang  belum  kondusif  bagi kemajuan  perikanan  serta  sistem  hukum  dan  kelembagaan  di  sektor kelautan  dan  perikanan  yang  masih  lemah,  maka  pembangunan  tanpa pengelolaan  yang  memadai  dan  integratif  menyebabkan  terjadinya degradasi wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang dikandungnya. Namun demikian, dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam tersebut  masih  belum  optimal  dan  kurang  tepat  sasaran.  Disamping wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  rentan  terhadap  perubahan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim, juga banyaknya konflik pemanfaatan ruang dan kerusakan habitat yang diakibatkan oleh aktivitas antropogenik. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola  secara  terpadu  dalam  rangka  mewujudkan  tata  ruang  wilayah yang aman, nyaman dan produktif, agar diperoleh manfaat baik dari segi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.
Kebijakan politik pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara yang di normakan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP-3-K)  Provinsi  Maluku  Utara  ini  disusun dengan mengacu pada aturan hukum sebagai berikut: Undang-Undang
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria .
2. Undang-Undang  No.1  Tahun  1973  tentang  Landas  Kontinen Indonesia.
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
4. Undang-Undang  No.17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan United Nations Convention On The Law Of  The Sea.
5. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya .
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati.
8. Undang-Undang No.  6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
9. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
10. Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  1999  Tentang  Pembentukan Provinsi  Maluku  Utara,  Kabupaten  Buru,  dan  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat.
11. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
12. Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. No. 45 Tahun 2009.
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. ahun 2009.
15. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
16. Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 2014.
17. Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana.
18. Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.
19. Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan Batu Bara.
20. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
21. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
24. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
25. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
28. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
29. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

## Peraturan Pemerintah (PP)
1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.  5 Tahun  1992 tentang  Benda  Cagar Budaya.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
3. Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian dan/atau Pencemaran Laut.
4. Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional.
9. Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2002  tentang  Daftar  Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
10. Peraturan  Pemerintah  No.  15 Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Peraturan  Pemerintah  No.  62  Tahun  2010  tentang  Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar.
12. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Ketelitian  Peta Rencana Tata Ruang.
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2014  tentang  Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Pulau Morotai.

## Peraturan Presiden (Perpres)
1. Peraturan  Presiden  No.  67  Tahun  2005  tentang  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
2. Peraturan Presiden No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar.
3. Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## Keputusan Presiden
1. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolan Kawasan Lindung.
2. Keputusan  Presidem  No.  62  Tahun  2000  tentang  Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen)
1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 67 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (RKL)  Dan  Rencana  Pemantauan  Lingkungan Hidup (RPL).
3.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  8  Tahun  2006  tentang Pedoman  Penyusunan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis  Rencana  Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Yang  Wajib  Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut.
6. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  6  Tahun  2007  tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen  Pengelolaan  Dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  Bagi Usaha  Dan/Atau  Kegiatan  Yang  Tidak  Memiliki  Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  40  Tahun  2007  tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
9. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  41/PRT/M  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Kriteria  Teknis  Kawasan  Budidaya.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  18  Tahun  2007  tentang  Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut.
11. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  PER.17/MEN/ Tahun  2008  tentang  Kawasan  Konservasi  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman  Penentuan  Daya  Dukung  Lingkungan  Hidup  Dalam Penataan Ruang Wilayah.
13. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  1  Tahun  2010  tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  30  Tahun  2010  tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.
15. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  8  Tahun  2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013 Jalur Penangkapan  Ikan  dan  Penempatan  Alat  Penangkapan  Ikan  dan Alat  Bantu  Penangkapan  Ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara Republik Indonesia.
17. Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  41  Tahun  2000 tentang  Pedoman  Umum  Pengelolaan  Pulau-Pulau  Kecil  Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat.
18. Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  39/Men/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
19. Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  45  Tahun  2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

## Peraturan Daerah (PERDA)
1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Provinsi  Maluku Utara Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara  No.  2  Tahun  2013  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Maluku  Utara  Tahun  2013 – 2033.
Kebijakan Penataan Pulau besar dan kecil, di Provinsi Maluku Utara memiliki sebaran pulau besar dan kecil berjumlah 805 dengan jumlah pulau berpenghuni sekitar 723 dan tidak berpenghuni sebesar 82. Pulau-pulau yang  besar  antara  lain  Pulau  Halmahera  (18.000  Km 2 ),  dan  pulau  yang berukuran  sedang  adalah  Pulau  Obi  (3.900  Km 2 ),  Pulau  Taliabu  (3.195 Km 2 ),  Pulau  Bacan  (2.878  Km 2 ),  dan  Pulau  Morotai  (2.325  Km 2 ).  Pulau- pulau yang relatif kecil ukurannya antara lain: Pulau Ternate, Pulau Tidore, Makian, Kayoa dan Gebe. Terdapat dua pulau terluar yaitu pulau Jiew di Kabupaten  Halmahera  Tengah  dan  Pulau  Morotai.  Jumlah  pulau  yang terdapat di Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel berikut. Tabel : Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara
Kabupaten/Kota Kecamatan NAMA PULAU KOORDINAT KET LINTANG BUJUR Ternate Pulau Ternate 1 TERNATE 0° 48' 34'' N 127° 20' 29'' E BP Moti 2 MOTI 0° 27' 25'' N 127° 24' 39'' E BP Pulau Hiri 3 HIRI 0° 54' 46'' N 127° 18' 36'' E BP Pulau Hiri 4 Maka 0° 53' 42'' N 127° 19' 02'' E TBP Pulau Hiri 5 Mano 0° 54' 41'' N 127° 10' 57'' E TBP Pulau Hiri 6 Guramangofa 0° 54' 41'' N 127° 10' 58'' E TBP Batang Dua 7 Mayau 1° 19' 13'' N 126° 23' 14'' E BP Batang Dua 8 Tifure 0° 58' 01'' N 126° 08' 41'' E BP Batang Dua 9 Gurida 0° 59' 11'' N 126° 08' 45'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Tidore Kepulauan Tidore 10 TIDORE 00° 41' 11'' N 127° 24' 39'' E BP Tidore 11 Filonga 00° 42' 47'' N 127° 28' 47'' E TBP Tidore Selatan 12 Mare 00° 34' 30'' N 127° 23' 43'' E BP Tidore utara 13 Maitara 00° 43' 56'' N 127° 22' 16'' E BP Oba 14 Raja 00° 23' 23'' N 127° 35' 13'' E BP Oba 15 Joji 00° 21' 19'' N 127° 37' 19'' E TBP Oba 16 Tamen 00° 21' 20'' N 127° 38' 31'' E TBP Oba 17 Woda 00° 21' 20'' N 127° 38' 31'' E TBP Oba 18 Guratu 00° 23' 11'' N 127° 36' 19'' E TBP Oba 19 Tawang 00° 21' 20'' N 127° 38' 31'' E TBP Oba Utara 20 Sibu 00° 46' 22'' N 127° 35' 46'' E TBP Halmahera  Barat Jailolo 21 Babua 01° 00' 46'' N 127° 27' 59'' E TBP Jailolo 22 Damar 1° 05' 00'' N 127° 23' 55'' E TBP Jailolo Selatan 23 Pasitofiri 0° 57' 16'' N 127° 28' 15'' E TBP Jailolo Selatan 24 Gurangofabajo 0° 52' 50'' N 127° 30' 29'' E TBP Jailolo Selatan 25 Tarnana 0° 52' 58'' N 127° 30' 38'' E TBP Jailolo Selatan 26 Gurangofaici 0° 53' 08'' N 127° 30' 33'' E TBP Jailolo Selatan 27 Gurangofadero 0° 52' 47'' N 127° 30' 51'' E TBP Jailolo Selatan 28 Joholemo 0° 53' 08'' N 127° 30' 53'' E TBP Jailolo Selatan 29 Gurangofangoom 0° 53' 08'' N 127° 31' 11'' E TBP Jailolo Selatan 30 Gurangofaou 0° 53' 01'' N 127° 31' 08'' E TBP Jailolo Selatan 31 Gurangofalamo 0° 52' 47'' N 127° 31' 17'' E TBP Jailolo Selatan 32 Ngaimadodera 0° 52' 20'' N 127° 30' 51'' E TBP Jailolo Selatan 33 Gumiwele 0° 52' 22'' N 127° 31' 16'' E TBP Jailolo Selatan 34 Madula 0° 52' 27'' N 127° 31' 34'' E TBP Jailolo Selatan 35 Korukorutidore 0° 52' 39'' N 127° 31' 45'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Jailolo  Selatan
Jailolo  Selatan
Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Jailolo  Selatan Ibu 36 Aketidoremagorangofa 37 Lakoraha 38 Gurangofamarimari 39 Gurangofanio 40 Peteworo 41 Miskin 42 Manomadehe 43 Tuduku 44 Dowongirotu 45 Bololo 46 Guraboso
47 Guruahiku
48 Tabo Selatan
49 Lobimagololi 50 Jere 51 Buleugaku 52 Tabo  Utara
53 Siokona 54 Gurangofaselebe
55 Gurangofasosoro
56 Akejailolomagorangofa
57 Gurangofamuhia
58 Fatohoiici
59 Fatohoilamo
60 Nyaregilamagorangofa 61 Guraici 0° 53' 01'' N 0° 52' 17'' N 0° 52' 52'' N 0° 52' 50'' N 0° 52' 54'' N 0° 51' 52'' N 0° 52' 31'' N 0° 51' 55'' N 0° 51' 39'' N 0° 51' 48'' N 0° 52' 11'' N 0° 52' 08'' N 0° 51' 53'' N 0° 51' 38'' N 0° 50' 24'' N 0° 52' 35'' N 0° 52' 15'' N 0° 52' 56'' N 0° 52' 17'' N 0° 52' 12'' N 0° 52' 47'' N 0° 51' 54'' N 0° 52' 31'' N 0° 52' 28'' N 0° 51' 35'' N 1° 30' 31'' N 127° 31' 26'' E 127° 31' 55'' E 127° 32' 17'' E 127° 32' 25'' E 127° 32' 36'' E 127° 31' 56'' E 127° 30' 07'' E 127° 30' 30'' E 127° 30' 41'' E 127° 30' 53'' E 127° 32' 30'' E 127° 32' 53'' E 127° 33' 37'' E 127° 36' 00'' E 127° 37' 57'' E 127° 29' 45'' E 127° 33' 50'' E 127° 30' 47'' E 127° 33' 23'' E 127° 33' 35'' E 127° 32' 05'' E 127° 32' 04'' E 127° 31' 55'' E 127° 31' 48'' E 127° 31' 05'' E 127° 31' 58'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Ibu Utara Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda 62 Linggua 63 Diti 64 Loro 65 Togorebongo
66 Sisir Lamo
67 Sisir Ici 68 Barataku 69 Komo 70 Madulaka Ilalamoko
71 Lolule
72 Ratomagogule
73 Sabitua 74 Tamodo 75 Bulana
76 Bobosongo
77 Tungusumu
78 Sogilaga 79 Guralamo
80 Bokodara 81 Tira 82 Duaseta 83 Nanas 84 Giring 85 Giringgiring
86 Akesone 87 Kelapa 1° 33' 09'' N 1° 57' 21'' N 1° 57' 27'' N 1° 56' 20'' N 1° 55' 32'' N 1° 55' 29'' N 1° 55' 06'' N 1° 54' 14'' N 1° 52' 18'' N 1° 52' 30'' N 1° 52' 23'' N 1° 51' 02'' N 1° 50' 22'' N 1° 49' 22'' N 1° 49' 12'' N 1° 48' 07'' N 1° 48' 18'' N 1° 48' 40'' N 1° 46' 15'' N 1° 42' 56'' N 1° 42' 26'' N 1° 40' 39'' N 1° 41' 06'' N 1° 41' 18'' N 1° 41' 34'' N 1° 41' 52'' N 127° 30' 58'' E 127° 43' 13'' E 127° 43' 18'' E 127° 42' 08'' E 127° 41' 37'' E 127° 41' 38'' E 127° 41' 24'' E 127° 40' 42'' E 127° 39' 28'' E 127° 39' 20'' E 127° 39' 23'' E 127° 39' 05'' E 127° 38' 42'' E 127° 38' 41'' E 127° 36' 49'' E 127° 36' 19'' E 127° 36' 14'' E 127° 34' 51'' E 127° 35' 08'' E 127° 33' 22'' E 127° 32' 51'' E 127° 34' 47'' E 127° 34' 52'' E 127° 34' 55'' E 127° 34' 32'' E 127° 34' 14'' E TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Salaka Lako Salabete Guramangofa Idiidimadodenga Pondakmadehe Kahatola Tautauwisahe Kahiamasolo Wadui Tangaloli Panamalesi Lelei Tagetage Jere Sidua Barat Sidua Timur Siduakakus Tamo Bisiamadoto Leges Sabol Larim Musaleile Salahummaide Tingmadoto 1° 42' 05'' N 1° 42' 06'' N 1° 42' 22'' N 1° 42' 35'' N 1° 40' 33'' N 1° 41' 52'' N 1° 41' 44'' N 1° 41' 05'' N 1° 41' 05'' N 1° 40' 38'' N 1° 40' 38'' N 1° 40' 20'' N 1° 41' 17'' N 1° 41' 02'' N 1° 40' 33'' N 1° 39' 04'' N 1° 39' 11'' N 1° 39' 37'' N 1° 39' 36'' N 1° 39' 55'' N 1° 39' 53'' N 1° 39' 49'' N 1° 39' 20'' N 1° 38' 38'' N 1° 38' 51'' N 1° 56' 58'' N 127° 33' 57'' E 127° 34' 03'' E 127° 33' 54'' E 127° 33' 27'' E 127° 30' 26'' E 127° 32' 15'' E 127° 31' 30'' E 127° 31' 55'' E 127° 31' 25'' E 127° 32' 25'' E 127° 30' 49'' E 127° 30' 27'' E 127° 32' 29'' E 127° 32' 46'' E 127° 32' 54'' E 127° 30' 34'' E 127° 31' 09'' E 127° 31' 51'' E 127° 32' 21'' E 127° 33' 00'' E 127° 33' 36'' E 127° 34' 19'' E 127° 33' 30'' E 127° 33' 26'' E 127° 33' 27'' E 127° 43' 04'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda Loloda 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Garatomali Tanutanu Barumadoto Suwedi Gangsolori Tutubuli Kubur Kaledumaaru Kaledumarupulo Cauragamagolo Ligaliga Lilawisahe Muturlamoko Marisole Nyaolako Mariporoco Tutu Jelajela Sidanga Batanga Kalibobengo Koumasone Tito Pici Sosota Dengamajiko 1° 56' 53'' N 1° 57' 48'' N 1° 55' 46'' N 1° 57' 05'' N 1° 39' 48'' N 1° 40' 52'' N 1° 41' 26'' N 1° 40' 03'' N 1° 40' 02'' N 1° 41' 04'' N 1° 42' 41'' N 1° 44' 02'' N 1° 43' 46'' N 1° 43' 38'' N 1° 39' 09'' N 1° 43' 21'' N 1° 43' 24'' N 1° 39' 52'' N 1° 40' 49'' N 1° 39' 44'' N 1° 39' 46'' N 1° 39' 18'' N 1° 39' 37'' N 1° 40' 31'' N 1° 40' 05'' N 1° 39' 51'' N 127° 43' 02'' E 127° 44' 12'' E 127° 41' 43'' E 127° 43' 13'' E 127° 34' 46'' E 127° 32' 00'' E 127° 32' 12'' E 127° 33' 07'' E 127° 33' 24'' E 127° 34' 04'' E 127° 32' 06'' E 127° 34' 13'' E 127° 34' 16'' E 127° 34' 33'' E 127° 28' 58'' E 127° 31' 27'' E 127° 31' 27'' E 127° 29' 24'' E 127° 28' 39'' E 127° 29' 07'' E 127° 34' 43'' E 127° 29' 23'' E 127° 28' 20'' E 127° 29' 17'' E 127° 29' 51'' E 127° 29'49'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Loloda 140 Gereba 1° 38' 37'' N 127° 32' 28'' E TBP Loloda 141 Sele 1° 37' 52'' N 127° 32' 50'' E TBP Loloda 142 Jerebusua 1° 37' 14'' N 127° 32' 25'' E TBP Loloda 143 Butu 1° 37' 30'' N 127° 32' 79'' E TBP Halmahera Utara Tobelo 144 Rarangane 01° 45' 22'' N 128° 01' 31'' E TBP Tobelo 145 Kakara Lamo 01° 45' 02'' N 128° 02' 49'' E BP Tobelo 146 Kakara Ici 01° 43' 53'' N 128° 03' 05'' E TBP Tobelo 147 Kumo 01° 43' 45'' N 128° 01' 34'' E BP Tobelo 148 Tulang 01° 43' 42'' N 128° 04' 13'' E TBP Tobelo 149 Tagalaya 01° 43' 47'' N 128° 04' 10'' E BP Tobelo 150 Pawole 01° 45' 31'' N 128° 03' 17'' E TBP Tobelo Utara 151 Mede 01° 46' 29'' N 127° 58' 24'' E TBP Tobelo Utara 152 Popilo 1° 46' 23'' N 127° 58' 55'' E TBP Tobelo Utara 153 Tolonuo 1° 46' 46'' N 128° 00' 34'' E BP Tobelo  Tengah 154 Tuputupu 1° 41' 56'' N 128° 04' 09'' E TBP Tobelo  Tengah 155 Raha 1° 41' 04'' N 128° 02' 05'' E TBP Tobelo  Tengah 156 Bobi 1° 39' 56'' N 128° 01' 18'' E TBP Tobelo  Tengah 157 Koyobata 1° 39' 56'' N 128° 00' 53'' E TBP Tobelo  Tengah 158 Kolorai Besar 1° 40' 20'' N 128° 03' 15'' E TBP Tobelo  Tengah 159 Kolorai Kecil 1° 39' 28'' N 128° 02' 57'' E TBP Tobelo Timur 160 Meti 1° 34' 04'' N 128° 03' 21'' E BP Tobelo Timur 161 Takou 1° 35' 49'' N 128° 01' 10'' E TBP Tobelo Timur 162 Rangaranga 1° 35' 27'' N 128° 01' 26'' E TBP Tobelo Timur 163 Magaliho 1° 33' 34'' N 128° 02' 34'' E TBP Tobelo Timur 164 Gumilamo 1° 33' 09'' N 128° 03' 10'' E TBP Tobelo Timur 165 Pashilamo 1° 35' 33'' N 128° 03' 33'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Kao  Utara Kao Teluk Kao Teluk Kao Teluk Loloda Utara Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 Bobale Tamotamo Anyuranyur Rica Kakapal Sedeng Sedengmagura Pombo Lebeno Dua Takurumagura Ogono Doi Botolino Deherete Tabatukunu Zadrak Sarang Maogu Padosa Laba Kabingitutuere Fofoya Dagasuli Tomakomafatu Hamadi 1° 17' 18'' N 0° 52' 51'' N 0° 53' 13'' N 0° 52' 46'' N 2° 09' 33'' N 2° 17' 58'' N 2° 17' 46'' N 2° 16' 20'' N 2° 16' 22'' N 2° 16' 15'' N 2° 16' 44'' N 2° 17' 10'' N 2° 15' 07'' N 2° 15' 53'' N 2° 16' 23'' N 2° 16' 24'' N 2° 16' 19'' N 2° 16' 14'' N 2° 16' 04'' N 2° 12' 13'' N 2° 11' 39'' N 2° 12' 18'' N 2° 12' 03'' N 2° 10' 42'' N 2° 08' 15'' N 2° 10' 00'' N 128° 01' 02'' E 127° 41' 27'' E 127° 39' 59'' E 127° 39' 46'' E 127° 54' 32'' E 127° 46' 43'' E 127° 46' 29'' E 127° 48' 21'' E 127° 49' 15'' E 127° 49' 29'' E 127° 47' 24'' E 127° 46' 56'' E 127° 47' 42'' E 127° 45' 24'' E 127° 44' 30'' E 127° 44' 37'' E 127° 44' 37'' E 127° 44' 45'' E 127° 45' 01'' E 127° 42' 45'' E 127° 43' 23'' E 127° 45' 16'' E 127° 46' 31'' E 127° 44' 56'' E 127° 47' 05''
E
127° 46' 35'' E BP
TBP
TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan Loloda Kepulauan 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 Akep Goha Kaharoriha Salangadeke Gaheru Ici Lamasi Ladansa Kabingmasaeke Rasni Raja Tobotobo Kecil Totolaka Kecil Totolaka Besar Pontiana Tamotamo Amat Sulu Burung Binongko Kecil Binongko  Besar Seleoibabaoro Bosowele Garande Dokunonoa Mangale 2° 10' 01'' N 2° 09' 59'' N 2° 07' 16'' N 2° 07' 10'' N 2° 07' 22'' N 2° 07' 27'' N 2° 07' 08'' N 2° 07' 28'' N 2° 07' 31'' N 2° 06' 20'' N 2° 06' 28'' N 2° 06' 30'' N 2° 06' 37'' N 2° 06' 35'' N 2° 06' 33'' N 2° 06' 37'' N 2° 06' 32'' N 2° 06' 27'' N 2° 06' 26'' N 2° 06' 25'' N 2° 06' 12'' N 2° 06' 24'' N 2° 06' 20'' N 2° 06' 07'' N 2° 06' 23'' N 2° 06' 36'' N 127° 46' 36'' E 127° 46' 34'' E 127° 47' 20'' E 127° 46' 41'' E 127° 47' 07'' E 127° 47' 22'' E 127° 47' 19'' E 127° 47' 10'' E 127° 47' 20'' E 127° 46' 53'' E 127° 46' 28'' E 127° 46' 43'' E 127° 46' 27'' E 127° 46' 28'' E 127° 46' 29'' E 127° 46' 36'' E 127° 46' 33'' E 127° 46' 39'' E 127° 46' 37'' E 127° 46' 39'' E 127° 46' 33'' E 127° 46' 40'' E 127° 46' 32'' E 127° 46' 30'' E 127° 47' 22'' E 127° 47' 13'' E TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Loloda Kepulauan 218 Funaililiar 2° 06' 50'' N 127° 45' 57'' E TBP Loloda Kepulauan 219 Suwengko 2° 06' 49'' N 127° 46' 10'' E TBP Loloda Kepulauan 220 Idismadedeju 2° 07' 13'' N 127° 45' 53'' E TBP Loloda Kepulauan 221 Tuotuo 2° 05' 16'' N 127° 46' 34'' E TBP Loloda Kepulauan 222 Kusain 2° 05' 22'' N 127° 46' 38'' E TBP Loloda Kepulauan 223 Abana 2° 05' 34'' N 127° 46' 45'' E TBP Loloda Kepulauan 224 Kokota 2° 11' 26'' N 127° 44' 00'' E TBP Loloda Kepulauan 225 Tatamo 2° 11' 25'' N 127° 44' 15'' E TBP Loloda Kepulauan 226 Dama 2° 13' 03'' N 127° 47' 41'' E TBP Loloda Kepulauan 227 Idis 2° 13' 51'' N 127° 49' 03'' E TBP Loloda Kepulauan 228 Tuanane 2° 13' 55'' N 127° 49' 02'' E TBP Loloda Kepulauan 229 Tuakara 2° 12' 16'' N 127° 46' 03'' E BP Halmahera Tengah Weda 230 Kuleyevo 0° 19' 53'' N 127° 53' 12'' E TBP Weda 231 Yefi 0° 20' 41'' N 127° 53' 51'' E TBP Weda 232 Mdili 0° 20' 42'' N 127° 53' 22'' E TBP Weda 233 Tilang Mdi 0° 20' 22'' N 127° 54' 032'' E TBP Weda 234 Saridaun 0° 21' 37'' N 127° 54' 07'' E TBP Weda 235 Bajo 0° 21' 32'' N 127° 54' 14'' E TBP Weda 236 Fanaf Leyap 0° 21' 29'' N 127° 54' 22'' E TBP Weda 237 Anjing 0° 18' 13'' N 127° 52' 30'' E TBP Weda 238 Gengon 0° 18' 11'' N 127° 52' 29'' E TBP Weda 239 Tengtong 0° 21' 07'' N 127° 54' 16'' E TBP Weda 240 Belilsili 0° 21' 00'' N 127° 54' 09'' E TBP Weda 241 Leksileng 0° 23' 47'' N 127° 54' 20'' E TBP Weda 242 Geksilimya 0° 23' 13'' N 127° 54' 20'' E TBP Weda 243 Someng Sili 0° 23' 09'' N 127° 54' 32'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Weda Weda Weda Weda Weda Weda Weda Weda Weda Weda Utara Weda Utara Weda Tengah Weda Tengah Weda Selatan Patani Patani Patani Patani Utara Patani Utara Patani Utara Patani Utara Patani Utara Gebe Gebe Gebe Gebe 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Pieng Ustel Batu Kapal Loisebyat Sabubu Yagi Gengsili Mutyel Selweme Mintu Tete Nenas Sang Mofi Witimdi Moor Weilon Sayafi Liwo Togoplun Yiew Besar Yiew  Kecil GEBE Yoi Fau Uta 0° 22' 58'' N 0° 22' 42'' N 0° 20' 42'' N 0° 22' 51'' N 0° 20' 55'' N 0° 18' 16'' N 0° 21' 48'' N 0° 23' 11'' N 0° 21' 17'' N 0° 23' 39'' N 0° 26' 37'' N 0° 23' 52'' N 0° 23' 47'' N 0° 10' 32'' N 0° 11' 52'' N 0° 10' 47'' N 0° 09' 55'' N 0° 31' 52'' N 0° 28' 09'' N 0° 39' 40'' N 0° 43' 34'' N 0° 43' 34'' N 0° 03' 39'' S 0° 02' 08'' S 0° 06' 19'' S 0° 00' 53'' N 127° 54' 16'' E 127° 54' 09'' E 127° 54' 02'' E 127° 54' 17'' E 127° 53' 01'' E 127° 52' 28'' E 127° 53' 59'' E 127° 54' 19'' E 127° 53' 39'' E 128° 17' 43'' E 128° 10' 09'' E 127° 54' 44'' E 127° 54' 46'' E 127° 55' 20'' E 128° 55' 12'' E 128° 57' 35'' E 128° 58' 59'' E 128° 49' 49'' E 128° 52' 05'' E 129° 02' 03'' E 129° 08' 14'' E 129° 08' 29'' E 129° 25' 37'' E 129° 36' 36'' E 129° 25' 23'' E 129° 37' 52'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP BP
BP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Gebe Gebe Gebe Gebe Gebe Halmahera Timur Kota Maba Kota Maba Kota Maba Kota Maba Kota Maba Kota Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Maba Selatan Kiyas 0° 17' 15'' N 129° 52' 21'' E TBP Piyai 0° 20' 39'' N 129° 51' 59'' E TBP Sain 0° 18' 06'' N 129° 53' 35'' E TBP Tapau Pial 0° 04' 25'' S 129° 37' 57'' E TBP Tapau Kali 0° 04' 30'' S 129° 38' 01'' E TBP Mabuli 0° 48' 04'' N 128° 15' 04'' E TBP Mobon 0° 42' 23'' N 128° 18' 07'' E TBP Mow 0° 47' 33'' N 128° 12' 35'' E TBP Sai 0° 45' 28'' N 128° 29' 49'' E PM Sloton 0° 47' 58'' N 128° 30' 36'' E PM Parapara 0° 48' 03'' N 128° 30' 28'' E TBP Gee 0° 49' 59'' N 128° 19' 32'' E BP So 0° 49' 21'' N 128° 19' 12'' E TBP Batuso 0° 49' 21'' N 128° 19' 14'' E TBP Baiboko 0° 46' 53'' N 128° 21' 00'' E TBP Bangul Besar 0° 46' 53'' N 128° 17' 38'' E TBP Bangul Kecil 0° 47' 32'' N 128° 17' 36'' E TBP Belingsili Besar 0° 47' 59'' N 128° 17' 44'' E PM Belingsili Kecil 0° 48' 38'' N 128° 17' 49'' E PM Gifow 0° 47' 21'' N 128° 19' 12'' E TBP To 0° 45' 41'' N 128° 19' 39'' E PM Misluwi Besar 0° 48' 20'' N 128° 16' 29'' E TBP Misluwi Kecil 0° 48' 37'' N 128° 16' 17'' E TBP Mlowos 0° 46' 40'' N 128° 17' 54'' E TBP Pakal 0° 47' 15'' N 128° 20' 09'' E PM Bonnyos 0° 35' 31'' N 128° 31' 22'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Maba Selatan 296 England 0° 34' 07'' N 128° 39' 11'' E PM Maba Selatan 297 Lewi 0° 43' 55'' N 128° 33' 03'' E TBP Maba Selatan 298 Cef 0° 33' 49'' N 128° 37' 32'' E PM Maba Selatan 299 Mia 0° 39' 57'' N 128° 28' 30'' E TBP Maba Selatan 300 Plum 0° 42' 39'' N 128° 31' 18'' E TBP Maba Selatan 301 Plan 0° 34' 07'' N 128° 40' 08'' E TBP Maba Selatan 302 Seal 0° 33' 23'' N 128° 39' 15'' E PM Maba Selatan 303 Wor 0° 37' 59'' N 128° 31' 50'' E PM Maba Selatan 304 Oto 0° 37' 42'' N 128° 38' 25'' E TBP Wasile Selatan 305 HALMAHERA 0° 41' 23'' N 127° 47' 58'' E BP Wasile Selatan 306 Akesalaka 1° 01' 30'' N 127° 57' 08'' E TBP Wasile Selatan 307 Lambie 0° 52' 49'' N 127° 41' 43'' E TBP Wasile Selatan 308 Burung 1° 00' 25'' N 127° 56' 07'' E TBP Wasile Selatan 309 Lambu 0° 52' 46'' N 127° 41' 43'' E TBP Wasile Selatan 310 Kuso 0° 52' 29'' N 127° 42' 04'' E TBP Wasile Selatan 311 Roni 0° 59' 33'' N 127° 55' 45'' E PM Wasile Selatan 312 Tanjopende 0° 52' 29'' N 127° 42' 09'' E TBP Wasile Selatan 313 Timlonga 1° 00' 18'' N 127° 55' 56'' E TBP Wasile Selatan 314 Bayoni 0° 48' 27'' N 127° 46' 54'' E TBP Wasile Selatan 315 Bokinibob 0° 48' 27'' N 127° 46' 48'' E TBP Wasile Selatan 316 Tamotamo 0° 52' 51'' N 127° 41' 27'' E TBP Halmahera Selatan Bacan 317 BACAN 0° 35' 53'' S 127° 31' 49'' E BP Bacan 318 Nusara 0° 37' 57'' S 127° 25' 45'' E TBP Bacan 319 Nenek 0° 35' 38'' S 127° 22' 49'' E TBP Bacan Timur 320 Kaireu 0° 29' 24'' S 127° 40' 48'' E TBP Bacan Timur 321 Bori Besar 0° 34' 49'' S 127° 36' 33'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Bacan  Timur
Bacan  Timur
Bacan  Timur Bacan  Timur Bacan  Timur Bacan Timur Bacan Timur Bacan Timur Tengah Bacan Timur Tengah Bacan Timur Selatan Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 Bori Kecil Kusu Pokal Sabatang Sali Kecil Bandera Proco Gamjaha Wayatim Pigaraja Palele Pogopogo Jere Salipogot Guramangofa Guramanjanga Tambeluk Tuada Sakitang Nanoang Halberek  Besar Halberek Kecil Nanas Guramangofa Ici Guramangofa Lamo Tawabi 0° 34' 19'' S 0° 27' 13'' S 0° 26' 23'' S 0° 25' 26'' S 0° 25' 20'' S 0° 25' 16'' S 0° 24' 10'' S 0° 40' 24'' S 0° 43' 58'' S 0° 49' 34'' S 0° 19' 46'' S 0° 20' 32'' S 0° 19' 46'' S 0° 20' 28'' S 0° 20' 45'' S 0° 20' 40'' S 0° 30' 21'' S 0° 28' 56'' S 0° 29' 39'' S 0° 29' 49'' S 0° 29' 58'' S 0° 30' 16'' S 0° 30' 10'' S 0° 25' 41'' S 0° 25' 43'' S 0° 32' 39'' S 127° 37' 07'' E 127° 42' 21'' E 127° 43' 20'' E 127° 39' 23'' E 127° 44' 02'' E 127° 43' 33'' E 127° 43' 31'' E 127° 39' 50'' E 127° 52' 49'' E 127° 52' 32'' E 127° 07' 35'' E 127° 18' 33'' E 127° 19' 16'' E 127° 18' 52'' E 127° 18' 52'' E 127° 19' 13'' E 127° 17' 03'' E 127° 16' 08'' E 127° 15' 52'' E 127° 15' 22'' E 127° 18' 07'' E 127° 18' 11'' E 127° 17' 38'' E 127° 18' 29'' E 127° 18' 38'' E 127° 14' 14'' E TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
BP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Bacan Barat Utara Bacan Barat Utara Bacan Barat Utara Bacan Barat Utara Bacan Barat Utara Makian Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 Tawabi Ici Jere Batubulat Nenas Batuampat Salintang Mamalayu Tudu Nusauwa Behemobakul Nusasaga Birabira Nanas Nusadeket Loid Gilalang Nusababula

## MAKIAN
Tameti Lemo Talimau Igo Kelo Salo Somamaho Sapang 0° 33' 04'' S 0° 33' 02'' S 0° 32' 07'' S 0° 32' 12'' S 0° 30' 49'' S 0° 32' 15'' S 0° 33' 10'' S 0° 32' 42'' S 0° 32' 09'' S 0° 31' 43'' S 0° 31' 46'' S 0° 31' 49'' S 0° 24' 14'' S 0° 20' 37'' S 0° 19' 44'' S 0° 18' 26'' S 0° 21' 19'' S 0° 19' 19'' N 0° 06' 28'' S 0° 08' 15'' S 0° 00' 56'' S 0° 02' 27'' S 0° 02' 34'' S 0° 01' 44'' S 0° 01' 39'' S 0° 01' 22'' S 127° 15' 01'' E 127° 15' 10'' E 127° 14' 18'' E 127° 14' 50'' E 127° 15' 52'' E 127° 15' 29'' E 127° 16' 03'' E 127° 16' 46'' E 127° 16' 52'' E 127° 17' 52'' E 127° 17' 35'' E 127° 17' 36'' E 127° 27' 10'' E 127° 24' 36'' E 127° 24' 13'' E 127° 33' 19'' E 127° 25' 33'' E 127° 23' 35'' E 127° 14' 39'' E 127° 13' 59'' E 127° 10' 51'' E 127° 12' 02'' E 127° 12' 20'' E 127° 12' 51'' E 127° 11' 57'' E 127° 13' 23'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP BP TBP BP BP BP TBP BP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 Kapaya Joronga Popaco Gura  Ici Temo Temomadofa Temomadofa Kecil Sonyiha Uboubo Uboubo Besar Uboubo Kecil Doro Lamo Lelei Gasing Kucing Daiwo Poroco Nanas Flay Bajo Salimongo Paniki Nikiwaha Bulu Air Liang Makoropo Tawabi 0° 02' 02'' S 0° 01' 20'' S 0° 01' 51'' S 0° 01' 47'' S 0° 01' 58'' S 0° 01' 29'' S 0° 02' 33'' S 0° 01' 32'' S 0° 02' 11'' S 0° 02' 02'' S 0° 01' 39'' S 0° 01' 47'' N 0° 01' 47'' S 0° 01' 29'' N 0° 01' 20'' N 0° 01' 20'' N 0° 01' 21'' N 0° 01' 09'' N 0° 06' 46'' S 0° 06' 52'' S 0° 06' 39'' S 0° 06' 48'' S 0° 06' 52'' S 0° 06' 51'' S 0° 06' 36'' S 0° 00' 03'' N 127° 13' 18'' E 127° 13' 29'' E 127° 13' 50'' E 127° 13' 36'' E 127° 11' 46'' E 127° 10' 44'' E 127° 10' 49'' E 127° 11' 43'' E 127° 12' 13'' E 127° 12' 16'' E 127° 11' 51'' E 127° 13' 26'' E 127° 14' 48'' E 127° 25' 36'' E 127° 25' 40'' E 127° 25' 25'' E 127° 25' 46'' E 127° 25' 54'' E 127° 12' 22'' E 127° 12' 22'' E 127° 12' 55'' E 127° 12' 30'' E 127° 12' 37'' E 127° 12' 45'' E 127° 13' 08'' E 127° 25' 19'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Kayoa Kayoa Kayoa Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Utara Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan Kayoa Selatan 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 Towabi Kecil Gak Kutu Gak Lol

## KAYOA
Miskin Tamako Siko Sebawaho Goheba Laigoma Adu Kecil Adu Besar Tamotamo Gafi Kutim Batukaramat Tuada Waidoba Aru Jasia Laguliang Haihai Wailoro Besar Wailoro Kecil Irimatiti Miskin 0° 00' 48'' N 0° 00' 34'' S 0° 00' 57'' S 0° 03' 08'' N 0° 08' 55'' N 0° 06' 18'' N 0° 08' 13'' N 0° 08' 35'' N 0° 08' 26'' N 0° 08' 20'' N 0° 09' 36'' N 0° 09' 30'' N 0° 08' 12'' N 0° 09' 27'' N 0° 06' 02'' N 0° 08' 00'' N 0° 03' 59'' S 0° 02' 57'' S 0° 05' 31'' S 0° 04' 37'' S 0° 04' 56'' S 0° 05' 18'' S 0° 02' 58'' S 0° 03' 53'' S 0° 04' 51'' S 0° 08' 54'' S 127° 25' 49'' E 127° 25' 48'' E 127° 25' 37'' E 127° 26' 07'' E 127° 25' 50'' E 127° 09' 06'' E 127° 07' 26'' E 127° 06' 07'' E 127° 05' 58'' E 127° 12' 56'' E 127° 10' 24'' E 127° 10' 20'' E 127° 11' 28'' E 127° 09' 06'' E 127° 24' 27'' E 127° 27' 28'' E 127° 25' 45'' E 127° 24' 53'' E 127° 25' 05'' E 127° 26' 15'' E 127° 24' 54'' E 127° 26' 30'' E 127° 28' 01'' E 127° 28' 07'' E 127° 25' 25'' E 127° 25' 52'' E TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP BP TBP TBP BP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Kayoa Barat Kayoa Barat Kayoa Barat Kayoa Barat Kayoa Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 Guaigo Guaigo  Kecil Tamotamo Intan Muari

## KASIRUTA
Jojo Swedi Swedi Tengah Swedi Kecil Tapaya Lamo Tapaya  Ici Aru Gura Ici Lolutu Kakupang Marikapal Ngaimadodera  Besar Ngaimadodera  Kecil Bisori Besar Bisori Kecil Tanjungbinara Pao Besar Batuputih Sedeng Pao Kecil 0° 10' 37'' S 0° 10' 44'' S 0° 10' 47'' S 0° 10' 39'' S 0° 12' 48'' S 0° 23' 20'' S 0° 18' 55'' S 0° 18' 58'' S 0° 19' 00'' S 0° 19' 02'' S 0° 18' 12'' S 0° 18' 29'' S 0° 19' 22'' S 0° 22' 52'' S 0° 22' 49'' S 0° 31' 39'' S 0° 28' 35'' S 0° 29' 25'' S 0° 29' 26'' S 0° 26' 03'' S 0° 25' 44'' S 0° 26' 24'' S 0° 17' 22'' S 0° 15' 20'' S 0° 16' 26'' S 0° 18' 25'' S 127° 08' 27'' E 127° 08' 22'' E 127° 08' 41'' E 127° 08' 18'' E 127° 07' 12'' E 127° 11' 40'' E 127° 07' 12'' E 127° 08' 08'' E 127° 08' 00'' E 127° 07' 54'' E 127° 06' 38'' E 127° 06' 34'' E 127° 07' 58'' E 127° 06' 59'' E 127° 06' 51'' E 127° 08' 57'' E 127° 06' 58'' E 127° 06' 37'' E 127° 06' 28'' E 127° 07' 04'' E 127° 06' 34'' E 127° 07' 23'' E 127° 03' 35'' E 127° 05' 32'' E 127° 04' 00'' E 127° 04' 06'' E TBP TBP TBP TBP BP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Kasiruta Barat
Kasiruta Barat
Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Barat Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Kasiruta Timur Mandioli Utara Mandioli Utara Mandioli Utara Mandioli Utara 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 Sarangburung Kare Idis Tuapen Tuapen Selatan Tuapen Utara Latalata Tawale Besar Tawale Kecil Sepatu Kay Lou Marituso Toduku Akerica Besar Akerica Kecil Ngaimadodera Batuake Ici Barat Batuake Ici Tengah Batuake Ici Timur Batuake Ici Selatan Tamotamo Ambatu Dowara Dayoang Sarawaki 0° 15' 36'' S 0° 13' 43'' S 0° 13' 43'' S 0° 11' 47'' S 0° 11' 51'' S 0° 11' 43'' S 0° 18' 38'' S 0° 16' 48'' S 0° 13' 58'' S 0° 16' 42'' S 0° 15' 18'' S 0° 16' 13'' S 0° 15' 38'' S 0° 20' 30'' S 0° 18' 24'' S 0° 18' 20'' S 0° 17' 39'' S 0° 17' 32'' S 0° 17' 36'' S 0° 17' 38'' S 0° 17' 43'' S 0° 16' 50'' S 0° 38' 59'' S 0° 37' 33'' S 0° 38' 05'' S 0° 37' 07'' S 127° 01' 12'' E 127° 03' 31'' E 127° 03' 59'' E 127° 01' 50'' E 127° 01' 44'' E 127° 01' 57'' E 127° 34' 10 '' E 127° 17' 44'' E 127° 18' 27'' E 127° 16' 27'' E 127° 14' 51'' E 127° 15' 37'' E 127° 15' 07'' E 127° 17' 24'' E 127° 15' 41'' E 127° 15' 52'' E 127° 16' 15'' E 127° 16' 26'' E 127° 16' 34'' E 127° 16' 42'' E 127° 16' 58'' E 127° 18' 19'' E 127° 16' 41'' E 127° 17' 45'' E 127° 16' 46'' E 127° 11' 31'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Mandioli  Utara
Mandioli  Utara
Mandioli  Utara Mandioli  Utara Mandioli  Utara Mandioli  Utara Mandioli  Utara Mandioli Seltan Mandioli Seltan Mandioli Seltan Mandioli Seltan Gane Timur Gane Timur Gane Timur Tengah Gane Timur
Tengah
Gane Barat Utara Gane Barat Utara Gane Barat Utara Gane Barat Utara
Gane Barat Utara
Gane  Barat  Utara Gane Barat Selatan Gane Barat Selatan Gane Barat Selatan Gane Barat Selatan Gane Barat Selatan 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 Sarawaki Tengah Sarawaki Kecil Sarawaki Selatan Kosah Kosah Ici Ambatin Samo MANDIOLI Ligua Gegoru Yoyok Dua Jabu Joji Sunam Sali Besar Timlis Daiwo Jabu Jikolamo Nanas Dowora Lamo Dowora Ici Waringin Koru Koru Kecil 0° 37' 21'' S 0° 37' 27'' S 0° 37' 27'' S 0° 39' 38'' S 0° 39' 39'' S 0° 35' 14'' S 0° 34' 55'' S 0° 43' 01'' S 0° 42' 18'' S 0° 45' 39'' S 0° 41' 21'' S 0° 10' 28'' S 0° 01' 26'' N 0° 27' 55'' S 0° 26' 13'' S 0° 21' 36'' S 0° 24' 56'' S 0° 22' 28'' S 0° 19' 59'' S 0° 21' 56'' S 0° 23' 56'' S 0° 50' 59'' S 0° 50' 55'' S 0° 47' 47'' S 0° 47' 47'' S 0° 49' 39'' S 127° 11' 39'' E 127° 11' 45'' E 127° 11' 52'' E 127° 12' 04'' E 127° 11' 55'' E 127° 10' 08'' E 127° 08' 46'' E 127° 14' 30'' E 127° 09' 58'' E 127° 10' 21'' E 127° 10' 31'' E 127° 55' 18'' E 127° 53' 31'' E 128° 05' 22'' E 128° 07' 33'' E 127° 44' 30'' E 127° 45' 16'' E 127° 45' 40'' E 127° 45' 49'' E 127° 45' 17'' E 127° 44' 07'' E 128° 05' 41'' E 128° 07' 03'' E 128° 09' 24'' E 128° 08' 14'' E 128° 07' 57'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Gane Barat Selatan Gane Barat Selatan Gane Barat Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 Mamo Masori Timur Masori Rangaranga Daga Kecil Daga Besar Wagali Talam Besar Talam Kecil Burung Damaha Matengo Capatu Karatib Doro Panjang Doro  Ici Doro Lamo Tawabi Kecil Tawabi Besar Pippoda Dodaweweda Dodawegane Morota Bendera Lakoromobidi Fitfodang 0° 48' 27'' S 0° 48' 58'' S 0° 48' 55'' S 0° 39' 16'' S 0° 35' 58'' S 0° 34' 51'' S 0° 35' 09'' S 0° 34' 56'' S 0° 34' 56'' S 0° 34' 21'' S 0° 34' 13'' S 0° 34' 07'' S 0° 33' 47'' S 0° 33' 38'' S 0° 33' 37'' S 0° 33' 28'' S 0° 33' 23'' S 0° 33' 14'' S 0° 33' 25'' S 0° 33' 08'' S 0° 33' 06'' S 0° 34' 42'' S 0° 32' 10'' S 0° 33' 47'' S 0° 33' 55'' S 0° 34' 14'' S 128° 08' 30'' E 128° 08' 42'' E 128° 08' 28'' E 128° 11' 43'' E 128° 24' 55'' E 128° 26' 04'' E 128° 24' 43'' E 128° 24' 35'' E 128° 24' 33'' E 128° 24' 23'' E 128° 24' 12'' E 128° 24' 22'' E 128° 23' 46'' E 128° 23' 39'' E 128° 23' 31'' E 128° 23' 22'' E 128° 23' 10'' E 128° 22' 01'' E 128° 22' 27'' E 128° 21' 51'' E 128° 19' 37'' E 128° 20' 44'' E 128° 22' 15'' E 128° 24' 28'' E 128° 24' 38'' E 128° 25' 08'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 Guci Ici Eki Sapi Boribori Sosara Sosara Kecil Umbur Umbur  Kecil Dorosolome  Kecil Dorosolome  Besar Kokotta Lolanga Kecil Sosepe Sosepe Kecil Kasuari Lolanga Besar Bintangor Singgah Agas Agas Kecil Teripang Jojaga Luar Jojaga Dalam Sayang Tofuwidi Kasuari Dalam 0° 34' 20'' S 0° 34' 22'' S 0° 34' 28'' S 0° 33' 07'' S 0° 39' 20'' S 0° 39' 22'' S 0° 39' 14'' S 0° 38' 58'' S 0° 38' 47'' S 0° 38' 34'' S 0° 38' 17'' S 0° 37' 48'' S 0° 36' 54'' S 0° 36' 50'' S 0° 36' 30'' S 0° 35' 49'' S 0° 36' 00'' S 0° 35' 33'' S 0° 35' 36'' S 0° 35' 42'' S 0° 35' 31'' S 0° 36' 02'' S 0° 36' 16'' S 0° 36' 10'' S 0° 37' 32'' S 0° 37' 19'' S 128° 24' 46'' E 128° 25' 21'' E 128° 25' 33'' E 128° 20' 37'' E 128° 34' 33'' E 128° 34' 18'' E 128° 33' 59'' E 128° 33' 25'' E 128° 32' 31'' E 128° 31' 57'' E 128° 30' 59'' E 128° 30' 54'' E 128° 30' 48'' E 128° 30' 24'' E 128° 30' 27'' E 128° 29' 39'' E 128° 30' 04'' E 128° 29' 40'' E 128° 29' 25'' E 128° 29' 33'' E 128° 29' 33'' E 128° 30' 53'' E 128° 31' 03'' E 128° 31' 00'' E 128° 31' 43'' E 128° 31' 59'' E TBP
TBP
TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 Buaya Hatebesi Kecil Hatebesi Besar Karangluar Karangtengah Karangdalam Manjariti Todoku Ori Bati Kuburan Kuburan Timur Kuburan Barat Betbet Betbetbuaya Mangemange Bokuboku Kecil Bokuboku Bokuboku So Bokuboku Plu Bokuboku Ptol Bokuboku Pefot Bokuboku Plim Kapuraca Ngaimadodera Penghela 0° 37' 27'' S 0° 37' 26'' S 0° 37' 33'' S 0° 36' 57'' S 0° 37' 01'' S 0° 37' 11'' S 0° 37' 20'' S 0° 37' 14'' S 0° 37' 20'' S 0° 37' 31'' S 0° 37' 58'' S 0° 38' 09'' S 0° 37' 51'' S 0° 37' 49'' S 0° 37' 32'' S 0° 37' 37'' S 0° 38' 16'' S 0° 38' 19'' S 0° 37' 38'' S 0° 37' 38'' S 0° 37' 40'' S 0° 37' 42'' S 0° 37' 44'' S 0° 35' 15'' S 0° 41' 47'' S 0° 36' 21'' S 128° 32' 26'' E 128° 32' 56'' E 128° 33' 02'' E 128° 32' 33'' E 128° 32' 37'' E 128° 32' 44'' E 128° 33' 07'' E 128° 32' 54'' E 128° 33' 29'' E 128° 33' 56'' E 128° 34' 03'' E 128° 34' 16'' E 128° 33' 45'' E 128° 33' 21'' E 128° 32' 37'' E 128° 36' 07'' E 128° 34' 30'' E 128° 36' 02'' E 128° 35' 04'' E 128° 35' 09'' E 128° 35' 12'' E 128° 35' 19'' E 128° 35' 28'' E 128° 28' 48'' E 128° 33' 03'' E 128° 31' 10'' E TBP
TBP
TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Gane Timur Selatan Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kep. Batang Loman Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 Bisa Bia Kapiskapis Lembal Pagar Penghalang Dodera Buleu Besar Buleu Kecil Mayat Batanglomang Nusadeket Parapotang Parapotang Kecil Pasitaka Dehemobakul Waindi Besar Waindi Kecil Mambuat Lolo Mambuat Kutu Batura Kotamangara Pinangkara Loleojaha Utara Loleojaha Kecil Barat Loleojaha  Kecil  Barat Laut 0° 36' 25'' S 0° 36' 25'' S 0° 36' 31'' S 0° 36' 33'' S 0° 36' 35'' S 0° 36' 41'' S 0° 37' 17'' S 0° 38' 49'' S 0° 38' 48'' S 0° 38' 48'' S 0° 38' 05'' S 0° 38' 40'' S 0° 38' 44'' S 0° 39' 15'' S 0° 37' 58'' S 0° 39' 04'' S 0° 39' 50'' S 0° 40' 06'' S 0° 35' 59'' S 0° 36' 29'' S 0° 36' 21'' S 0° 38' 58'' S 0° 36' 42'' S 0° 59' 58'' S 1° 00' 10'' S 1° 00' 21'' S 128° 31' 10'' E 128° 31' 15'' E 128° 31' 20'' E 128° 31' 27'' E 128° 31' 33'' E 128° 31' 47'' E 128° 33' 18'' E 128° 32' 51'' E 128° 33' 01'' E 128° 24' 28'' E 127° 22' 13'' E 127° 25' 20'' E 127° 18' 37'' E 127° 18' 30'' E 127° 19' 19'' E 127° 18' 10'' E 127° 18' 37'' E 127° 18' 50'' E 127° 23' 17'' E 127° 23' 36'' E 127° 19' 58'' E 127° 20' 22'' E 127° 18' 48'' E 128° 10' 20'' E 128° 09' 21'' E 128° 09' 33'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 Loleojaha  Kecil  Selatan Loleojaha Kecil Timur Loleojaha Kecil Tenggara Loleojaha Timur Loleojaha Besar Batu Loleojaha Utara Batu  Loleojaha  Tengah Batu Loleojaha Selatan Katinai Kecil Katinai Damar Kaba Kebunkampung Farabeha Gufela Solobe Bangko Ake Ici Soki Sipongo Tapa Tapa Ici Nanas Todoku Joronga Jikula 1° 00' 37'' S 1° 00' 31'' S 1° 00' 49'' S 1° 02' 08'' S 1° 01' 39'' S 1° 01' 39'' S 1° 25' 02'' S 1° 02' 56'' S 0° 57' 46'' S 0° 57' 06'' S 1° 00' 49'' S 0° 57' 15'' S 0° 58' 36'' S 0° 58' 27'' S 0° 59' 08'' S 0° 59' 36'' S 0° 59' 43'' S 0° 59' 23'' S 0° 59' 06'' S 0° 59' 09'' S 1° 02' 42'' S 1° 01' 19'' S 1° 08' 41'' S 1° 08' 41'' S 1° 05' 31'' S 1° 09' 15'' S 128° 10' 16'' E 128° 09' 42'' E 128° 10' 40'' E 128° 10' 36'' E 128° 08' 12'' E 128° 09' 21'' E 128° 09' 20'' E 128° 09' 23'' E 128° 21' 19'' E 128° 21' 25'' E 128° 21' 46'' E 128° 20' 45'' E 128° 21' 37'' E 128° 22' 01'' E 128° 22' 54'' E 128° 22' 48'' E 128° 22' 49'' E 128° 22' 25'' E 128° 22' 03'' E 128° 22' 38'' E 128° 20' 51'' E 128° 20' 04'' E 128° 24' 17'' E 128° 27' 05'' E 128° 23' 53'' E 128° 25' 19'' E TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
BP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Kepulauan Joronga Obi Obi Obi Obi Obi Obi Obi 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 Orangkaya Kubi Telor Telor Kecil Nanas Besar Nanas Kecil Rangaranga Rangaranga Kecil Woka Tawabi Gonone Babi Siloyang Pisang Pisang Kecil Waitenger Tapiola Liliola Siloyang Kecil OBI Gatagata Besar Morasa Morasa Sambiki Kadera Laparbae 1° 08' 27'' S 1° 07' 47'' S 1° 09' 15'' S 1° 09' 29'' S 1° 08' 41'' S 1° 08' 56'' S 1° 08' 14'' S 1° 08' 17'' S 1° 03' 00'' S 1° 06' 48'' S 1° 05' 19'' S 0° 55' 01'' S 1° 30' 18'' S 1° 23' 16'' S 1° 23' 37'' S 1° 30' 44'' S 1° 30' 47'' S 1° 31' 17'' S 1° 28' 29'' S 1° 32' 02'' S 1° 21' 49'' S 1° 32' 15'' S 1° 25' 50'' S 1° 19' 59'' S 1° 23' 43'' S 1° 25' 46'' S 128° 23' 04'' E 128° 23' 38'' E 128° 26' 23'' E 128° 26' 42'' E 128° 24' 17'' E 128° 24' 10'' E 128° 24' 24'' E 128° 24' 20'' E 128° 13' 55'' E 128° 25' 27'' E 128° 18' 53'' E 128° 27' 39'' E 128° 38' 17'' E 128° 55' 13'' E 128° 56' 11'' E 128° 42' 37'' E 128° 43' 48'' E 128° 45' 02'' E 128° 39' 45'' E 127° 46' 45'' E 127° 50' 02'' E 128° 05' 09'' E 127° 50' 39'' E 127° 42' 33'' E 127° 31' 25'' E 127° 25' 26'' E TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Obi Obi Obi Obi Utara Obi Utara Obi Utara Obi Utara Obi Utara Obi Utara Obi Utara Obi Selatan Obi Selatan Obi Selatan Obi Selatan Obi Timur Obi Timur Obi Timur Obi Timur Obi Timur Obi Timur Obi Timur Obi Timur Obi Barat Obi Barat Obi Barat Obi Barat 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 Kanekane Malamala Garaga

## BISA
Sentari Besar Sentari Kecil Dua Agaragar Taher Sandiri Gamumu Paniki Dobodobo Kapakapa Batatas Gatagata Kecil Woka Tobalai Tawa Besar Tawa Kecil Songara Kelo Tapa Obilatu Belangbelang Telor 1° 28' 52'' S 1° 30' 12'' S 1° 25' 59'' S 1° 13' 33'' S 1° 16' 32'' S 1° 17' 11'' S 1° 16' 13'' S 1° 16' 05'' S 1° 16' 37'' S 1° 13' 39'' S 1° 50' 00'' S 1° 49' 43'' S 1° 50' 42'' S 1° 51' 00'' S 1° 34' 11'' S 1° 23' 07'' S 1° 25' 26'' S 1° 37' 56'' S 1° 31' 55'' S 1° 32' 24'' S 1° 29' 43'' S 1° 28' 12'' S 1° 10' 44'' S 1° 10' 44'' S 1° 19' 03'' S 1° 19' 58'' S 127° 24' 55'' E 127° 23' 38'' E 127° 27' 55'' E 127° 34' 52'' E 127° 42' 01'' E 127° 42' 13'' E 127° 42' 26'' E 127° 42' 02'' E 127° 41' 41'' E 127° 41' 57'' E 127° 36' 30'' E 127° 38' 50'' E 127° 38' 29'' E 127° 38' 11'' E 128° 05' 37'' E 127° 52' 09'' E 127° 52' 16'' E 128° 19' 49'' E 128° 02' 21'' E 128° 03' 47'' E 127° 59' 31'' E 127° 57' 46'' E 127° 25' 12'' E 127° 20' 24'' E 127° 24' 20'' E 127° 22' 41'' E TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP BP BP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 Obi Barat Obi Barat Kepulauan Sula Sanana Sanana Utara Sanana Utara Sanana Utara Sanana  Utara Mangoli Tumur Mangoli Timur Mangoli Timur Mangoli Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara Timur Mangoli Utara
Timur Mangoli Utara
Timur Mangoli Barat Mangoli Barat Tusa Uboubo 1° 22' 39'' S 1° 25' 14'' S 127° 23' 38'' E 127° 16' 52'' E TBP TBP SULABESI 2° 17' 08'' S 125° 57' 59'' E BP Lal, Pas 1° 58' 16'' S 125° 56' 34'' E TBP Tui, Pas 1° 58' 41'' S 125° 55' 37'' E TBP Gabohi, Pas 1° 58' 41'' S 125° 55' 44'' E TBP Nau, Pas 1° 58' 29'' S 125° 55' 44'' E TBP MANGOLI 1° 51' 30'' S 125° 46' 00'' E TBP Taliabu 1° 56' 33'' S 125° 47' 02'' E TBP Nuvanini 1° 55' 06'' S 125° 48' 04'' E TBP Bibi, Pas 1° 54' 22'' S 125° 51' 31'' E TBP Lifmatola 1° 49' 00'' S 126° 25' 30'' E BP Limo 1° 50' 08'' S 126° 28' 44'' E TBP Pagama 1° 49' 58'' S 126° 20' 14'' E TBP Pandara 1° 49' 39'' S 126° 21' 11'' E TBP Fatbelanda 1° 49' 18'' S 126° 21' 12'' E TBP Fattabob 1° 49' 15'' S 126° 20' 57'' E TBP Fattabob 1° 49' 18'' S 126° 20' 15'' E TBP Nini 1° 49' 19'' S 126° 20' 40'' E TBP Fatsahat 1° 48' 56'' S 126° 16' 03'' E TBP Tobabi 1° 48' 28'' S 126° 12' 12'' E TBP Manbega,Pas 1° 50' 03'' S 126° 20' 13'' E TBP Banua 1° 50' 05'' S 126° 20' 18'' E TBP Fatdaduba, Pas 1° 50' 06'' S 126° 20' 20'' E TBP Ipa, Pas 1° 53' 14'' S 125° 22' 46'' E BP Kena, Pas 1° 53' 26'' S 125° 24' 58'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Mangoli Barat 712 Nui, Pas 1° 47' 47'' S 125° 25' 01'' E TBP Mangoli Barat 713 Lek, Pas 1° 46' 15'' S 125° 25' 14'' E TBP Mangoli Utara 714 Mancarii 1° 48' 31'' S 125° 37' 20'' E TBP Mangoli Utara 715 Koro, Pas 1° 45' 30'' S 125° 41' 43'' E TBP Mangoli Utara 716 Puyu, Pas 1° 48' 05'' S 125° 44' 51'' E TBP Mangoli Utara 717 Tabulu, Pas 1° 46' 12'' S 125° 31' 47'' E BP Mangoli Utara 718 Dodoku 1° 48' 09'' S 125° 47' 50'' E TBP Pulau Morotai Morotai  Selatan 719 MOROTAI 2° 19' 10'' N 128° 28' 00'' E BP Morotai  Utara 720 Tabailenge, Gura 2° 22' 53'' N 128° 40' 58'' E TBP Morotai  Selatan Barat 721 Tuanane 2° 24' 50'' N 128° 10' 01'' E TBP Morotai  Selatan Barat 722 Capali 2° 21' 52'' N 128° 11' 10'' E TBP Morotai  Selatan Barat 723 Rao 2° 20' 50'' N 128° 09' 33'' E BP Morotai  Selatan Barat 724 Saminyamau 2° 09' 22'' N 128° 09' 40'' E BP Morotai  Selatan Barat 725 Tuma 2° 12' 51'' N 128° 12' 33'' E TBP Morotai  Selatan Barat 726 Kacuwawa 2° 14' 08'' N 128° 13' 56'' E TBP Morotai  Selatan Barat 727 Ngelengele  Besar 2° 11' 58'' N 128° 12' 36'' E BP Morotai  Selatan Barat 728 Ngelengele Kecil 2° 10' 19'' N 128° 13' 08'' E TBP Morotai  Selatan Barat 729 Kapakapa 2° 21' 51'' N 128° 11' 13'' E TBP Morotai  Selatan Barat 730  Tanjunggaram  Besar 2° 24' 54'' N 128° 10' 07'' E TBP Morotai  Selatan Barat 731  Tanjunggaram Kecil 2° 24' 54'' N 128° 09' 52'' E TBP Morotai  Selatan 732 Loleba Besar 2° 07' 58'' N 128° 13' 36'' E TBP Morotai  Selatan 733 Loleba Kecil 2° 07' 12'' N 128° 13' 30'' E TBP Morotai  Selatan 734 Pelo 2° 07' 36'' N 128° 11' 04'' E TBP Morotai  Selatan 735 Galogalo Besar 2° 07' 28'' N 128° 11' 31'' E BP Morotai  Selatan 736 Galogalo Kecil 2° 07' 18'' N 128° 12' 35'' E TBP Morotai  Selatan 737 Dodola Besar 2° 05' 24'' N 128° 11' 23'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Morotai  Selatan 738 Dodola Kecil 2° 04' 37'' N 128° 11' 40'' E TBP Morotai  Selatan 739 Tabisasu 2° 04' 51'' N 128° 16' 49'' E TBP Morotai  Selatan 740 Bobongone 2° 04' 35'' N 128° 16' 20'' E TBP Morotai  Selatan 741 Rukiruki 2° 03' 52'' N 128° 16' 14'' E TBP Morotai  Selatan 742 Ruberube 2° 03' 24'' N 128° 16' 39'' E TBP Morotai  Selatan 743 Sumsum 2° 03' 31'' N 128° 14' 52'' E TBP Morotai  Selatan 744 Lungulungu 2° 02' 57'' N 128° 16' 16'' E TBP Morotai  Selatan 745 Koloray 2° 03' 19'' N 128° 12' 40'' E BP Morotai  Selatan 746 Jojaru 2° 02' 43'' N 128° 15' 26'' E TBP Morotai  Selatan 747 Batukapal 2° 02' 31'' N 128° 15' 21'' E TBP Morotai  Selatan 748 Kokoya 2° 01' 05'' N 128° 13' 24'' E TBP Morotai  Selatan 749 Matita 1° 57' 55'' N 128° 13' 52'' E TBP Morotai  Selatan 750 Dowongidaare 1° 59' 58'' N 128° 12' 53'' E TBP Pulau Taliabu Taliabu Barat 751 TALIABU 1° 50' 00'' S 124° 50' 00'' E BP Taliabu Barat 752 Nahia, Nusa 1° 58' 05'' S 124° 18' 45'' E TBP Taliabu Barat 753 Nahangoho,  Nusa 1° 58' 14'' S 124° 18' 38'' E TBP Taliabu Barat 754 Natolu, Nusa 1° 58' 22'' S 124° 18' 40'' E TBP Taliabu Barat 755 Ngahangaha,  Nusa 1° 58' 14'' S 124° 19' 03'' E TBP Taliabu Barat 756 Keramat Besar 1° 54' 01'' S 124° 20' 08'' E TBP Taliabu Barat 757 Keramat Kecil 1° 54' 36'' S 124° 20' 39'' E TBP Taliabu Barat 758 Keramat Laut 1° 54' 18'' S 124° 20' 18'' E TBP Taliabu Barat 759 Keramat  Tengah 1° 54' 24'' S 124° 20' 22'' E TBP Taliabu Barat 760 Kano 2° 02' 54'' S 124° 23' 08'' E BP Taliabu Barat 761 Limbo 1° 47' 48'' S 124° 18' 37'' E TBP Taliabu Barat 762 Limbong 1° 45' 59'' S 124° 17' 45'' E BP Taliabu Barat 763 Limbo Haya 1° 46' 55'' S 124° 17' 53'' E TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Taliabu  Barat
Taliabu  Barat
Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Taliabu Barat Taliabu  Barat Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut Taliabu  Barat Laut 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 Limbo Katana Limbo Mei Sehu Bangolo Hiya Bangolo Hiya Bangolo Hiya Bangolo Ha Turi, Pas Teripang, Pas Matatujuh, Pas Wakamangkuni Utara Wakamangkuni Selatan Jaha, Nusa Dada, Nusa Tabanusang Kadipo Kayudabung Kayudabun Gaya Kayudabung Mei Kayudabungbata'a Magoa Meung Nangbehang Nangbehang Mahelo Bose 1° 46' 51'' S 1° 46' 50'' S 1° 59' 56'' S 2° 02' 09'' S 2° 02' 14'' S 2° 02' 24'' S 2° 02' 24'' S 1° 46' 02'' S 1° 46' 10'' S 1° 46' 18'' S 1° 45' 02'' S 1° 45' 21'' S 1° 59' 46'' S 1° 59' 56'' S 1° 59' 20'' S 1° 43' 41'' S 1° 44' 37'' S 1° 44' 25'' S 1° 44' 47'' S 1° 44' 26'' S 1° 45' 55'' S 1° 44' 02'' S 1° 44' 30'' S 1° 44' 50'' S 1° 42' 53'' S 1° 43' 30'' S 124° 17' 50'' E 124° 17' 47'' E 124° 20' 23'' E 124° 26' 55'' E 124° 26' 56'' E 124° 26' 53'' E 124° 26' 53'' E 124° 18' 53'' E 124° 18' 51'' E 124° 18' 48'' E 124° 18' 46'' E 124° 18' 45'' E 124° 31' 59'' E 124° 32' 01'' E 124° 31' 28' 'E 124° 18' 15'' E 124° 21' 33'' E 124° 21' 31'' E 124° 21' 10'' E 124° 21' 13'' E 124° 20' 50'' E 124° 21' 31'' E 124° 19' 09'' E 124° 20' 30'' E 124° 20' 08'' E 124° 20' 29'' E TBP
TBP
BP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP
TBP
TBP

## Volume 1 Issue 2, November 2019
Taliabu Barat 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 124° 19' 59'' TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP TBP Laut Matoya 1° 43' 35'' S E Taliabu Barat 124° 20' 44'' Laut Ketofu 1° 43' 22'' S E Taliabu Barat 124° 18' 57'' Laut Botolimbo 1° 43' 36'' S E Taliabu Barat 124° 21' 57'' Laut Nanasi 1° 44' 20'' S E Taliabu Barat 124° 20' 22'' Laut Ndaluma 1° 49' 28'' S E 124° 20' 46'' Lede Tabalang 1° 42' 00'' S E 124° 20' 35'' Lede Tabila 1° 42' 03'' S E 124° 28' 38'' Lede Mbono 1° 35' 08'' S E 124° 29' 20'' Lede Samadang Kecil 1° 37' 58'' S E 124° 41' 54'' Taliabu Selatan Woyo 1° 58' 23'' S E 124° 58' 00'' Taliabu Utara Gogo 1° 41' 18'' S E 124° 57' 51'' Taliabu Utara Mbono 1° 41' 51'' S E 124° 53' 27'' Taliabu Utara Tonghaya 1° 39' 42'' S E 124° 52' 47'' Taliabu Utara Selong 1° 39' 35'' S E 124° 57' 36'' Taliabu Utara Selong 1° 39' 59'' S E 125° 00' 25'' Taliabu Utara Kabihu 1° 39' 50'' S E JUMLAH : 805
Sumber:  Dikutip  dari Lampiran  Peraturan daerah  Nomor  2 Tahun 2018 Tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil Provinsi Maluku Utara.
Keterangan : BP = Berpenghuni; PM= Penghuni musiman (Berkebun), TBP = Tidak berpenghuni; PT = Pulau Terluar
Dari  data  tabel  di  atas,  setidaknya  menjelaskan  bahwa  komitmen Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara  dalam  melakukan  penataan pulau-pulau  kecil  dan  pulau  terluar  dimaknai  sebagai  kebijakan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  daerah berdasarkan  asas  dekonsentrasi  yang  merupakan  bagian  dari  otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (5) mendefenisikan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan perundangan-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya  Pasal  1  Ayat  (6)
mengatur bahwa daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya kebijakan  pengeloaan  pulau-pulau  kecil  dan  pulau  terluar,  Pemerintah Provinsi Maluku Utara bermaksud melakukan secara integral dan terpadu, sehingga  potensi  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau  terluar  dapat dimaksimalkan  dan  jabarkan  menjadi  tiga  fungsi  utama  yaitu  fungsi pertahanan, fungsi ekonomi dan fungsi konservasi.
Pertama,  pulau-pulau  terluar  sebagai  fungsi  pertahanan  bahwa pulau-pulau  kecil  terluar  berperan  sebagai  gerbang  terdepan  dalam menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  melalui pengawasan dan perlindungan pulau-pulau terluar, sekaligus batas-batas wilayah sehingga wilayah NKRI senantiasa terjaga dari berbagai ancaman. Kedua,  sebagai  fungsi  ekonomi  yaitu  terdapat  wilayah  bisnis  potensial yang merupakan habitat dan ekosistem penting bagi penyediaan barang dan  jasa,  termasuk  jasa  pelayanan  pariwisata  maupun  situs  penelitian kelautan yang memiliki potensi yang luas bila dikelola dan dikembangkan secara  optimal,  karena  potensi  kelautan  memiliki  nilai  ekonomi  yang sangat  besar  apabila  dikembangkan  secara  profesional.  Ketiga,  sebagai fungsi  konservasi  mengatur  iklim  global,  siklus  hidrologi  dan  biokimia, sumber energi  alternatif, dan  sistem penunjang  kehidupan lainnya  yang merupakan penjabaran dari sistem ekologi.
Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  dalam  penataan pulau-pulau  kecil dan  pulau-pulau  terluar  sebagaimana dikemukakan di atas,  dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  masyarakat/para  pihak berkontribusi secara nyata untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui  perlindungan  atas  ekosistem  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau terluar, sehingga diharapkan akan terjalin adanya hubungan yang sinergis antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  (baik  provinsi  maupun kabupaten/kota)  dalam  mengelolah  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau terluar  untuk  meningkatkan  ketahanan  nasional,  perlindungan  wilayah NKRI,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kaitannya  dengan  langkah-langka dimaksud, Aldy ,  (Kabag  Perbatasan  Biro  Pemerintahn  Provinsi  Maluku Utara,  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara,  terus melakukan  langkah-langka  strategis  dalam  pengeloaan  dan  penataan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, karena kebijakan yang diambil oleh  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  dengan  memberdayakan masyarakat  sesuai  dengan  potensi  dan  karakteristik  pulau-pulau dimaksud.  Selain  itu  juga  memberikan  pengertian  dan  pemahaman  tentang pentingnya  peran  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau  terluar  bagi ketahanan  nasional  terhadap  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di wilayah  yang  bersangkutan  sehingga masyarakat mengerti  apa  yang
seharusnya dilakukan demi kesejahteraan dan keamanan daerahnya. Oleh karena  itu  kebijakan  awal  dalam  rangka  melakukan  penataan  terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, dengan melakukan identifikasi penamaan nama, dan luas pulau, identifikasi potensi masing-masing pulau dan pualau-pulau terluar, sehingga pulau-pulau tersebut dapat terkelola secara  baik  dari  aspek  keamanan,  ekonomi  maupun  ekologinya.  Oleh karena  itu,  upaya  penataan  terhadap  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau terluar  kedepan  secara  tersitem  dengan  baik  jika  kelembagaan Dinas/Badan  harus  dibentuk  melalui  PERDA  sehingga  dari  aspek penganggaran  dan  koordinasi  antar  intstansi  dan  kelembagaan  vertikal dapat  terbangun  secara  sinergi  sehingga pengelolaan  pulau-pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar tertata secara baik dan berkesinambungan.

## Hambatan  Dan  Kendala  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  Dalam Melakukan Penataan Pulau-Pulau Terluar
Kawasan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar memiliki potensi alam  dan  jasa  lingkungan  yang  tinggi  dan  dapat  dijadikan  modal  dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa  yang akan datang. Kawasan ini  menyediakan  sumber  daya  alam  yang  produktif  seperti  terumbuh karang,  padang  lamun  hutan  mangrove,  perikanan  dan  kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena  keindahan  alam  yang  dimilikinya  yang  dapat  menggerakkan industri pariwisata bahari. Dilain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil  masih  belum  optmal  akibat  perhatian  perhatian  dan  kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang lebih berpihak pada daratan. Pengembangan  kawasan  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau  terluar merupakan  suatu  proses  yang  akan  membawa  suatu  perubahan  pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada  lingkungan.  Semakin  tinggi  intensitas  pengelolaan  sumberdaya, maka  semakin  tinggi  pula  perubahan-perubahan  lingkungan  yang  akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.
Disadari,  kegiatan  pengelolaan  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau terluar  menghadapi  berbagai  ancaman  baik  dari  aspek  ekologi  yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran, perusakan ekosistem  dan  penangkapan  ikan  yang  berlebihan  maupun  dari  aspek sosial  yaitu  rendahnya  aksesibilitas  dan  kurangnya  penerimaan masyarakat  lokal.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  mengantisipasi  perubahan- perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil dan  pulau-pulau  terluar  harus  dilakukan  secara  komprehensif  dan terpadu.  Kebijakan  dan  strategi  nasional  pengeloaan  pulau-pulau  kecil diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan lintas sektor baik  pusat  maupun  daerah  dalam  mengembangkan  dan  memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.
Meningkatnya  jumlah  penduduk  di  wilayah  pesisir  menjadikan permintaan  atas  sumber  daya  pesisir  meningkat  serta  mendorong peningkatan konflik penggunaan dan kewenangan di wilayah pesisir. Saat ini  ada  suatu  kebutuhan  terhadap  kebijakan  penataan  dan  pengelolaan untuk menentukan arah praktik-praktik pengeloaan yang baik di wilayah pesisir, sehingga ekosistem pesisir Indonesia terjaga aspek lingkungannya. Pemanfaatan  sumberdaya  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di Provinsi  Maluku  Utara  semakin  beragam  seiring  dengan  semakin meningkatnya  berbagai  kegiatan  pembangunan,  yang  diikuti  dengan semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  bermukim  di  wilayah pesisir.  Dengan  semakin  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  dan pesatnya  kegiatan  pembangunan  di  wilayah  pesisir,  disertai  dengan berbagai  peruntukannya  seperti  permukiman,  perikanan,  pertanian, pariwisata,  perhubungan,  maka  semakin  meningkat  pula  tekanan  terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir (PERDA Nomor 2 Tahun 2018).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  termasuk Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan  tersebut,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  pesisir  termasuk  para  nelayan.  Meskpun  demnikian,  secara garis besar, kebijakan penataan terhadap pulau-pulau kecil dan terluar di Provinsi  Maluku  Utara,  terkendala  atas  beberapa  permasalahan  sebagai berikut:
1. Kurangnya  Data  dan  Informasi  Tentang  Pulau-Pulau  Terluar  dan Pesisir
Data  dan  informasi  tentang  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau terluar  dan  pesisir  di  Indonesia  masih  sangat  terbatas.  Sebagai  contoh, pulau-pulau  kecil  dan  pesisir  di  Indonesia  masih  banyak  yang  belum bernama,  hal  ini menjadi masalah  tersendiri dalam  kegiatan  identifikasi dan inventarisasi pulau-pulau kecil. Lebih jauh dari itu akan mengganggu pada proses perencanaan dan pembangunan pulau-pulau kecil dan pesisir di  Indonesia.  Permasalahan  lain  dalam  pembangunan  kelautan  adalah belum  jelasnya  jumlah  pulau  dan  panjang  garis  pantai,  yang  sangat berpengaruh  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan sector kelautan dan perikanan.
2. Pertahanan dan Keamanan
Pulau terluar dan pesisir di perbatasan, misalnya Pulau Morotsai, dan Pulau  Zhiu  di  Kabupaten  Halmahera  Tengah,  masih  menyisahkan permasalahan  dibidang  pertahanan  dan  keamanan.  Hal  ini  disebabkan antara  lain  oleh  belum  terselesaikannya  permasalahan  penetapan perbatasan  maritim  dengan  negara  tetangga,  banyaknya  pulau-pulau perbatasan  yang  tidak  berpenghuni,  sangat  terbatasnya  sarana  dan prasarana  fisi.  Kondisi  ini,  menimbulkan  dan  memicu  berkembangnya permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja berkaitan dengan
bagaimana  upaya  memeratakan  hasil  pembangunan,  tetapi  juga  aspek pertahanan keamanan dari ancaman terhadap keutuhan NKRI.
3. Disparitas Perkembangan Sosial Ekonomi.
Letak  dan  posisi  geografis pulau-pulau  kecil  yang  sedemikian  rupa menyebabkan  timbulnya  disparitas  perkembangan  sosial  ekonomi  dan persebaran  penduduk  antara  pulau-pulau  terluar  yang  menjadi  pusat pertumbuhan dengan pulau-pulau kecil disekitarnya.
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Dasar
Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar sulit dijangkau oleh akses perhubungan  karena  letaknya  yang  terisolir  dan  jauh  dari  pulau  induk. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, sehingga sulit untuk dijangkau.
5. Konflik Kepentingan
Pengelolaan  pulau-pulau  kecil  akan  berdampak  pada  lingkungan, baik  positif  maupun  negatif  sehingga  diupayakan  agar  dampak  negatif dapat diminimalkan dengan mengikuti pedoman-pedoman dan peraturan- peraturan  yang  dibuat.  Disamping  itu,  pengelolaan  pulau-pulau  kecil dapat menimbulkan konflik budaya lokal, dan menyebabkan terbatasnya atau  tidak  adanya  akses  pulau-pulau  kecil  yang  telah  dikelolah  oleh investor.
6. Degradasi Lingkungan Hidup
Pemanfaatan  sumberdaya  yang  berlebih  disebabkan  tidak  ramah lingkungan  yang  diebabkan  oleh  lemahnya  penegakan  hukum,  belum adanya kebijakan yang terintegrasi lintas sector di pusat dan daerah serta rendahnya  kesejahteraan  masyarakat  telah  berdampak  pada  meningkatnya kerusakan lingkungan hidup.
7. Belum  Adanya  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Yang
Menangani Khusus Pulau-Pulau Terluar
Belum  adanya  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang menangani khusus pulau-pulau kecil dan pulau-pulau di Provinsi Maluku Utara,  turut  berpengaruh  besar,  tidak  efektifnya  dalam  penataan  pulau- pulau kecil dan pulau-pulau terluar, dalam hal menjaga pulau-pulau kecil dan  terluar  dan  bagaimana  memberdayakan  masyakarat  lokal  serta menjaga  keutuhan  dan  keamanan  pulau-pulau  tersebut  V  Hasil Wawancara dengan Aldy Kabag Perbatasan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, Juli 15 September 2019).
Oleh  karea  itu,  pengelolaan  pulau-pulau  kecil  dan  pulau-pulau terluar harus dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  Pengelolaan  dimaksud  meliputi;  (i)  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup;  (ii)  infrastruktur  dan  perhubungan;  (iii)  pembinaan wilayah;  (iv)  pertahanan  dan  kemanan;  dan  (v)  ekonomi,  sosial  dan budaya.
Hal  yang  berkenaan  pengelolaan  pulau-pulau  terluar,  maka pendekatan  pembangunan  dalam  hal  menjaga  keutuhan  wilayah
Indonesia, juga perlu pengamanan dan peningkatan kehadiran Pemerintah RI sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-pulau kecil dan  pulau-pulau  terluar  diperbatasan  antar negara  guna  mewujudkan itikad  baik  sebagai  pemilik  kedaulatan  yang  sah  dan  meningkatkan pembangunan  sosial  ekonomi  penduduk  di  daerah  perbatasan.  Hal  ini dilakukan agar tidak terjadi dalam hal okupasi (pendudukan efektif) kedaulatan  Indonesia  menjadi  lemah,  seperti  yang  terjadai  pada  pulau Sipadan dan Ligitan. Karena lemahnya posisi Indonesia dalam hal okupasi.
Oleh  karena  itu  secara  prinsip,  kebijakan  penataan  merupakan langkah konkrit perlindungan hukum terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga sebagai simpul akses wilayah perbatasan  laut  sebagai  pintu  gerbang  internasional,  serta  menyatukan program ekonomi, lingkungan dan pertahanan keamanan pulau-pulau perbatasan.   Intinya   bahwa  penataan  pulau-pulau  terluar  melalalui kebijakan  Pusat   maupun      daerah    juga dimaksudkan untuk memberdayakan  masyarakat   dan  lingkungan   sehingga  diharapkan keutuhan teritorial Indonesia tetap terjaga dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

## Kesimpulan
1. Indonesia  sebagai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar didunia dan memiliki kekayaan yang melimpah, tak terkuali yang terkandung dalam pulau- pulau  kecil  dan  pulau-pulau  terluar.  Provinsi  Maluku  Utara  memiliki sebaran  pulau  besar  dan  kecil  berjumlah  805  dengan  jumlah  pulau berpenghuni sekitar 723 dan tidak berpenghuni sebesar 82, dan 2 (dua) Pulau-Pulau  terluar  yakni  Pulau  Morotai  dan  Pulai  Zhiu  di  Kab. Halmahera  Tengah,  dimana  pulau-pulau  tersebut  merupakan  sumber kekayaan  dan  merupakan  garda  terdepan  ketahanan  dan  keamanan negara.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  telah menetapkan kebijakan melalui PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038, yang telah telah menetapkan nama pulau, luas pulau, dan kebijakan untuk pemanfaatan dan pemberdayaan  ruang  dan masyarakat  sesuai  dengan  karakteristik  pulau-pulau  kecil  dan  pulau- pulau terluar.
2. Untuk  meningkatkan  efektifitas  pengelolaan  pulau-pulau-kecil  dan pulau-pulau  terluar,  maka  pengutan  kelembagaan  di  tingkat  daerah dalam  pembentukan  kelembagaan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi menjadi keharusan agar terbangun kerjasama sama  antara  pusat  dan  daerah,  sehingga  diharapkan  mampu memberikan  perhatian  dalam  penataan  dan  pengelolaan  terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar, dan sertai dengan penguatan sumberdaya manusia guna melakukan percepatan dalam
pemberdayaan  masyarakat  sesuai  dengan  potensi  pada  pulau-palau kecil  dan  terluar,  sehingga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia senantiasa terjaga dari ancaman-ancaman dari negara-negara lain.

## Saran
1. Kepala Daerah  Provinsi (Gubernur), meningkatkan  kerjasama dengan aparat terkait, ( TNI-AL, POL AIRUD) agar tetap mematau batas-batas wilayah, dan menetapkan program untuk memberdayakan masyarakat pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar sehingga keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku Utara selalu terjaga dengan baik.
2. Mengefektifkan sosialisasi secara kontinyu oleh Pemerintah Daerah dan Aparat terkait lain, tentang pentingnya menjaga pulau-palau kecil dan pulau-pulau terluar, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan keamanan nasional, ekonomi sosial budaya dan ekologi.

## Daftar Pustaka
A.E. Moodie, 1963, Geography Behind Politics , Chinsoun University Library,
London.
Abdulkadir Muhammad,2004, Hukum dan  Penelitian Hukum,  Cet  I  Citra
Adiya Bakti, Bandung.
Abdurachmat,  1987, Pengantar  Geografi  Politik ,  Jurusan  Pendidikan Geografi, IKIP Bandung.
Aldy  Kabag  Perbatasan  Biro  Hukum  Provinsi  Maluku  Utara,  Juli  15 September 2019.
Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo,  2010,  Optimalisasi  Pengelolaan  dan
Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka
Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
“Jurnal Dinamika Hukum”,
Bambang  Susanto,  2004,  Kajian  Yuridis,  Permasalahan  Batas  Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengawasan Batas Wilayah Laut.
Daldjoeni, 1991, Dasar-Dasar Geografi Politik , Citra Aditya Bakti, Bandung. Dhey  Wego  Tadeus, Prinsip  Hubungan  Bertetangga  Baik  Antara  Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara  Indonesia ,  Disertasi,  Program  Doktor  Fakultas  Hukum, Universitas Padjadjaran, 2011, Bandung. FX.  Adji  Samekto,  2009,  Negara  Dalam  Dimensi  Hukum  Internasional, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
Hans W. Weiger, 1957, Principles of Political Geography , Appleton-Century, New York.
Harsthorne, Sugestion of The Terminology of Political Boundaries ,  Annals  of the Association of American Geographers, Vol. 26, 1936.
J.  G.  Starke,  2007, Pengantar Hukum Indonesia (edisi  kesepuluh,  Buku  I), Penerjemah  Bambang  Iriana  Djajaatmadja,  PT.  Sinar  Grafika, Jakarta.
Jerome Bouyjou (ed), 2011, Applied Issues in International Land Boundary Delimitation/Demarcation  Process,  Austria,  Organization  for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
John Bernando Seran, 2012, Perbatasan Wilayah Menurut Hukum
Internasional. Diakses di http://kupang.tribun- news.com/m/index.php/2012/03/07/perbatasan-wilayah- menurut-hukum-internasional
Ladis  K.  D.  Kristof, The  Nature  of  Frontier  and  Boundaries ,  Annals  of  the Association of American Geographers, Vol. 49, No. 3, (Part 1) (Sep., 1959), Taylor & Francis, Ltd.
Mahendra  Putra  Kurnia,  2011, Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum  Pengembangan  Kawasan  Perbatasan  NKRI  Berbasis  Teknologi Geospasial , Graha Ilmu, Yogyakarta. Marthin I. Glassner, 1993, Political Geography , Jhon Wiley & Sons inc., New York.
Mochtar  Kusumaatmadja,  1996,  Pengantar  Hukum  Internasional,  Bandung,
Binacipta
Naboru  Ishikawa,  2008, Between Frontiers : Nation and Identity in a Southeast Asian Borderland , NUS Press, Singapura.
O.C. Kaligis, et.al., 2003, Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah?,
Jakarta, O.C. Kaligis & Associates.
PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara.
Pusat  Pengelolaan  Pendapat  Umum  Badan  Informasi  Publik,  2008,
Menelusuri Batas Nusantara, Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
R.  D.  Dhiksit,  1982, Political Geography : a Contemporary Perspective ,  Tata-Mc. Graw-Hill, New Delhi.
Riwanto Tirtosudarmo, 2002, Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan:
Suatu Pengantar, Jurnal Antropologi Indonesia Rizal  Darmaputera,  2009, Manajemen  Perbatasan  dan  Repormasi  Sektor Keamanan, Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil : Sebuah Toolkit ,  Institute  for  Defende, Security and Peace Studies (IDSPS) – Geneva Centre for Democratic Control of Armend Forces (DCAF), IDSPS Press, Jakarta.
Rongxing Guo, 1996, Border – Regional Economics , PhysicaVerl Heidelberg, German.  Lihat  juga  dalam  Victor  Presscott  and  Gillian  D.  Triggs, 2008, International  Frontiers  and  Boudaries, Martinus  Nijhoff Publisher, Leiden and Boston.
Saafroedin  Bahar.  et.  al.,  1998,  Risalah  Sidang  BPUPKI – PPKI,  Edisi  IV, Jakarta, Sekretarian Negara Republik Indonesia Sobar Sutisna, et. al., Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia, dalam Ludiro Madu et. al., 2010, Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Yogyakarta, Graha Ilmu
Syamsul Ma’arif, 2009  Makalah  Pengelolaan  Pulau  Terluar  Dalam Managemen Pulau Terluar, Fakultas Geografi UGM, 23 Januari.
Syamsul Ma’arif, 2009, Makalah Pulau Terluar Dalam Managemen Pulau
Terluar, Fak. Geografi UGM
Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  177,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).
Yahya  A.  Muhaimin,  2008,  Bambu  Runcing  dan  Mesiu,    Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia, Tiara Wacara, Yogyakarta.
Yustinus  Un  Andi,  2013, Ancaman Keamanan Perbatasan Republik Indonesia – Timor  Leste  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Belu,  Nusa  Tenggara  Timur), Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.