Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-Issn: 2407-1587 Vol. 17, No. 2, 2018, Hal. 133-150

## PERKARA MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
Sofia Hardani, Asmiwati UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia sofia.hardani@uin-suska.ac.id , asmiwati@gmail.com

## Dewi Nofrita
IAIN Fattahul Muluk Jayapura, Indonesia dewinofritasjafri@gmail.com

## ABSTRACT
This paper aims to reveal how mafqud cases submitted to the Court in Riau Province, how the process of settlement of the matter, and how gender analysis against both these problems. The religious court in Riau Province, the events are referred to as occult husband mafqud, namely the departure of her husband in a long time  with  no  known  keberdaannya.  Cases  mafqud  happens  very  related  to  personal  condition  and  the condition of the couple's household. This includes educational level, tradition, the age of marriage, work, and relationships within the household. The process of things unseen longer on stage calling compared the matter to sue for divorce, but the hearing process is quite short due to the absence of a defendant, and terminated with verstek. In the perspective of gender, the missing husband is one form of deed tyrant and irresponsible. But  it  is  inseparable  from  the  personal  background  conditions  with  low  levels  of  education,  lack  of knowledge of the laws of the religion, does not have a regular job, and low income. Therefore, they need to get awareness will preclude responsibility, get coaching mental and religious and decent jobs. Women who left the occult needs to get perlindungam, good social, psychic, as well as the economy.
Keywords : Divorce; Mafqud; The occult; Gender Justice

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kasus-kasus mafqud yang diajukan ke  Pengadilan  Agama  di  Provinsi  Riau,  bagaimana  proses  penyelesaian  perkaranya,  dan bagaimana analisis gender terhadap kedua permasalahan tersebut . Di Pengadilan Agama di provinsi Riau, peristiwa mafqud disebut dengan suami ghaib, yaitu kepergian suami dalam waktu  yang  lama  tanpa  diketahui  keberdaannya.  Kasus-kasus  mafqud  yang  terjadi  sangat terkait  dengan  kondisi  personal  dan  kondisi  rumah  tangga  pasangan.  Hal  ini  meliputi tingkat pendidikan, tradisi, usia perkawinan, pekerjaan, dan hubungan dalam rumah tangga. Proses  perkara  ghaib  lebih  lama  pada  tahap  pemanggilan  dibanding  perkara  cerai  gugat, akan tetapi proses sidangnya cukup singkat karena tidak adanya pihak tergugat, dan diputus dengan  verstek.  Dalam  perspektif  gender,  ghaibnya  suami  adalah  salah  satu  bentuk perbuatan yang zalim dan tidak bertanggung jawab.Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari  kondisi  latar  belakang  personal  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  kurangnya pengetahuan  akan  hukum-hukum  agama,  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap,  dan  rendahnya
penghasilan.Oleh karenanya, mereka perlu mendapatkan penyadaran akan tanggung jawab berumah  tangga,  mendapatkan  pembinaan  mental  dan  keagamaan  serta  pekerjaan  yang layak. Perempuan yang ditinggal ghaib perlu mendapatkan perlindungam, baik sosial, psikis, maupun ekonomi .
Kata Kunci : Perceraian; Mafqud; Ghaib; Keadilan Gender

## PENDAHULUAN
Dalam  Alquran  Surat  An-Nisa‟  ayat  21  Allah  swt  menyebutkan  bahwa  ikatan pernikahan  adalah  ikatan  yang  amat  kuat  ( mitsaqan  ghalizhan )dan  karenanya  setiap  upaya untuk meremehkan ikatan suci ataupun memperlemahnya, apalagi memutuskannya adalah sangat dibenci oleh agama. Ibn Umar r.a meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda ( Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002) :
“ Dari  Ibnu  Umar  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.).
Dalam  perjalanan  sebuah  perkawinan,  adakalanya  perceraian  merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia ( Mustofa  Hasan,  2011) . Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak  hal yang  dapat  meruntuhkan  mahligai  rumah  tangga  sehingga  sia-sia  untuk  untuk dipertahankan. Hal ini dapat dapat disebabkan kerena adanya ketidakseimbangan mengenai porsi  pelaksanaan  kewajiban  dan  penerimaan  hak,  atau  adanya  perbedaan  watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing masing suami isteri.
Salah  satu  permasalahan  rumah  tangga  adalah  kepergian  suami  meninggalkan keluarganya  untuk  sekian  lama,  menghilang  tanpa  diketahui  beritanya  dan  meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi isteri  dan  anak  yang  ditinggalkan.  Dalam  istilah  fikih,  kepergian  suami  tanpa  diketahui keberadaannya tersebut disebut mafqud .
Permasalahan yang dihadapi  perempuan karena mafqud nya suami dapat berbentuk tekanan psikologis karena ketiadaan suami yang mendampingi, timbulnya fitnah, apalagi jika perempuan tersebut masih muda, masalah anak-anak, dan lain sebagainya. Persoalan nafkah juga  akan  menimbulkan  masalah  tersendiri  bagi  perempuan  yang  ditinggalkan  suaminya, baik  nafkah  lahir,  maupun  nafkah  batin,  apalagi  jika  istri  tidak  memiliki  kemandirian ekonomi dan menggantungkan hidupnya kepada suami.
Dalam  kondisi  suami  yang mafqud tersebut,  Islam  memberikan  jalan  keluar  bagi perempuan,  yaitu  membolehkan  bercerai  dari  suaminya  yang  tidak  jelas  keberadaannya tersebut.  Alasan  kebolehan  menceraikan  didasarkan  kepada  menolak  kemudaratan  atau kerugian bagi istri. Pemisahan ini di qiyas kan pada kerugian yang ditimbulkan oleh ila‟ dan impotensi  yang  dialami  suami.  Dengan  demikian,  istri  jugamempunyai  hak khiyar untuk meminta cerai seperti pada kedua peristiwa tersebut.
Dalam aturan perkawinan di Indonesia, peristiwa mafqud nya suami dapat dijadikan salah  satu  alasan  bagi  istri  untuk  mengajukan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama  demi kejelasan statusnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam  pasal  116  KHI  huruf  b  disebutkan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan, ”Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” .
Berdasarkan  hal  di  atas,  menarik  untuk  dikaji  selanjutnya,  apabila  pertimbangan untuk  penetapan  mafqudnya  seorang  suami  beserta  akibatnya  dikaitkan  dengan  prinsip keadilan gender. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti zaman sekarang, dimana keberadaan seseorang tidaklah membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, pokok masalah dalam penelitian ini diarahkan kepada  bagaimana  kasus-kasus  mafqud  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  bagaimana proses penyelesaian perkara mafqud di Pengadilan Agama, dan bagaimana analisis gender terhadap kedua permasalahan tersebut .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  yang  ada  di  Provinsi  Riau.  Karena luasnya wilayah Riau yang terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, dan masing-masingnya memiliki Pengadilan Agama kecuali Siak Sri Indrapura, maka penulis mengambil sampel sebnayak 3 Pengadilan Agama saja, yaitu Pekanbaru, Bangkinang, dan Pelalawan, dengan pertimbangan kemudahan pengumpulan data. Data primer diperoleh langsung dari berkas-berkas perkara mafqud  serta  proses  penyelesaian  perkara  mafqud  yang  ada  di  PA,  dan  data  sekunder diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  yang  meliputi  buku-buku,  jurnal,  artikel,  hasil-hasil penelitian yang  berkaitan dengan  obyek  penelitian.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara yang dilakukan terhadap para hakim dan para panitera yang melakukan persidangan perkara mafqud  di  Pengadilan  Agama.  Dari  mereka  diperoleh  informasi-informasi  tentang
pertimbangan-pertimbangan mereka dalam menetapkan mafqud dan akibat-akibat hukum yang  akan  dihadapi  oleh  pasangan  yang  ditinggalkan.    Data  yang  diperoleh  dianalisa menggunakan pendekatan gender dengan teknik deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Mafqud
Menurut  istilah  Ibnu  Humam  al-Hanafi  dalam  kitab Fath  al-Qadir (Juz  6), mafqūd diartikan  oleh  ulama  Hanafiah  sebagai  “orang  yang  tidak  diketahui  hidup  dan  matinya. Ulama  Malikiyah Abu  Bakar  bin  Hasan  al-Kasynawi  dalam  kitab Ashāl  al-Madārik (Juz  1) menjelaskan  bahwa  mafqud  ialah  orang  yang  hilang  dari  keluarganya  dan  mereka  merasa kehilangan  orang  tersebut  hingga  terputus  kabar  mengenai  orang  yang  hilang  tersebut”. Menurut  Wahbah  az-Zuhaili  dalam Al-Fikih  al-Islāmiy  wa  „Adillatuhu ,  (Juz  9) mafqūd  ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah  sudah  mati  berada  dalam  kubur.  Dari  beberapa  definisi  terebut  dapat  dipahami bahwa mafqūd adalah  hilangnya  seseorang  dari  suatu  tempat,  tidak  diketahui  kabar  dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.  Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  status  istri  yang  suaminya  mafqud  .Ulama Hanafiyah  dan  Syafi‟iyah  mengatakan  bahwa  seorang  istri  yang  ditinggal  lama  oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai, karena pada asalnya pernikahan antara  keduanya  masih  berlangsung  sehingga  terdapat  keterangan  yang  jelas  bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya. Kelompok ini cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup sampai dapat dibuktikan  jika  ia  telah  wafat.  Pendapat  ini  berdasarkan  kaidah istishab ,  yaitu  menetapkan hukum  yang  berlaku  sejak  semula  sampai ada  dalil  yang  menunjukan  hukum  lain.  Alasan lain  pendapat  ini  adalah  hadis  yang  diriwayatkanoleh  Suwar  ibn  Mas‟ab  dari  Muhammad bin  Syurahbil  al-Hamdani,  dari  Mughirah  bin  Syu‟bah  berkata,  Rasulullah  saw. bersabda,”istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya) .” (HR. ad-Dār Quthnī) .

## 2. Mafqūd dalam Hukum Positif di Indonesia
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia  disebutkan  bahwa  seorang  istri  akan  tetap menjadi  istri  dari  suami  yang  menikahinya  secara  sah  sampai  suaminya  menceraikannya, atau  dia  sendiri  yang  mengajukan  cerai  dan  pengajuannya  itu  diterima  oleh  pihak
berwenang,  yakni  Pengadilan  Agama.  Istri  berhakmengajukan  cerai  yang  disebut khulu‟ , tetapi itu terlebih dahulu harus diputuskan olehPengadilan Agama. Bila tidak mengajukan khulu‟ atau  tuntutan  apapun,  maka  istri  yang  ditinggal mafqūd suaminya  dianggap  ridha terhadap perlakuan suami yang menghilang. Apabila sejak awal akad nikah sudah ada sighat thalaq ta‟liq dimana salah satu poinnya adalah, “jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama) , atau tidak memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak” , barulah si istri yang ditinggal ( mafqūd ) bisa dikatakan bercerai secara otomatis.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  telah  tercantum ketentuan mengenai mafqud (orang hilang). KUHPer tidakmenggunakan istilah mafqud , akan tetapi  menggunakan  istilah “orang  yangdiperkirakan  telah  meninggal  dunia” .Dalam  Pasal  467, KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telahpergi meninggalkan tempat kediamannya dalam  jangka  waktu  5  tahun,  atautelah  lewat  waktu  5  tahun  sejak  terakhir  didapat  berita kejelasan  tentangkeadaan  orang  tersebut,  tanpa  memberi  kuasa  untuk  mewakili  urusan- urusandan  kepentingan-kepentingannya,  dapat  dimohonkan  oleh  pihak  yangmemiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untukdipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.* 1

## 3. Gender

## a. Pengertian Gender
Untuk  memahami  konsep  gender,  maka  harus  dapat  dibedakan  antara  kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian  dua  jenis  kelamin  (penyifatan)  manusia  yang  ditentukan  secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dan tidak dapat berubah dan merupakan  ketentuan  biologis  atau  sering  dikatakan  sebagai  kodrat  (kehendak Tuhan).  Istilah  gender  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Robert  Stoler  (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat  sosial  budaya  dengan  pendefinisian  yang  berasal  dari  ciri-ciri  fisik biologis.  Selain  Stoller,  Oakley  dalam Kementerian  Negara  Pemberdayaan Perempuan  RI  dan  Women  Support  Project  II/CIDA (2001)  mengartikan  gender
*Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan. Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga dengan jangka waktu panggilan selama 3 bulan. Panggilan tersebut  diumumkan  di  surat-suratkabar,  papan  pengumuman  di  pengadilan,  dan  papan  pengumuman  di alamatterakhir  orang  tersebut  diketahui.R.  Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata , (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hal. 144.
sebagai  konstruksi  sosial  atau  atribut  yang  dikenakan  pada  manusia  yang dibangun oleh kebudayaan manusia.
b. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam
Alquran memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan.  Semua  ayat  yang  membicarakan  tentang  Adam  dan  pasangannya, sampai  keluar  ke  bumi,  selalu  menekankan  kedua  belah  pihak  dengan menggunakan  kata  ganti  untuk  dua  orang  ( dlamir  mutsanna ),  seperti  kata huma , misalnya  keduanya  memanfaatkan  fasilitas  sorga.  Dalam  surat  Al-Baqarah  ayat 35 Allah SWT berfirman:
“  dan  Kami  berfirman:  "Hai  Adam,  diamilah  oleh  kamu  dan  isterimu  surga  ini,  dan makanlah  makanan-makanannya  yang  banyak  lagi  baik  dimana  saja  yang  kamu  sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.” (Q.S, 2:35)

## 4. Kasus Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau
Istilah mafqud, ditemukan di dalam pasal 71 (b) Kompilasi Hukum Islam. Di dalam ketentuan fikih, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, peristiwa ini dapat dijadikan alasan  bagi  istri  untuk  melakukan  gugat  cerai  ke  Pengadilan  Agama.  Akan  tetapi,  setelah melakukan penelitian, peristiwa menghilangnya suami yang tidak diketahui lagi beradaannya dikategorikan  kepada  peristiwa  “ghaib”  oleh  Pengadilan  Agama,  bukan  mafqud.  Artinya, konsep  mafqud  sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  tidak  ditemukan pada  perkara-perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  meskipun  peristiwa  tersebut berkemungkinan  terjadi  pada  zaman  sekarang,  umpamanya  suami  mengalami  kecelakaan akan  tetapi  tidak  diketahui  apakah  dia  masih  hidup  atau  sudah  meninggal  (wawancara  : Usman  KPA  Dumai,  2017).  Kasus  yang  ada  hanyalah  seumpama:  suami  pergi  mencari pekerjaan ke luar kota dan tidak ada kabar berita setelah kepergiannya dan tidak diketahui keberadaannya.  Atau  bisa  juga  terjadi  pihak  istrilah  yang  pergi  meninggalkan  rumah  dan tidak  diketahui  keberadaannya  setelah  sekian  lama.  Ghaibnya  suami,  ataupun  istri  bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian dan jumlah kasus ghaib ini cukup banyak di Pengadilan  Agama  Pekanbaru  dan  Pengadilan  Agama  Dumai.  Di  Pengadilan  Agama Pekanbaru,  dari  100  %  kasus  Cerai  Gugat  yang  masuk  setiap  bulannya,  sekitar  20%  nya merupakan  Cerai  Gugat  karena  ghaibnya  suami  (wawancara  :  Nursyamsiah  Hakim  PA Pekanbaru,  2017).  Demikian  juga  di  Pengadilan  Agama  Dumai,  sebanyak  rata-rata  60 perkara  yang  masuk  setiap  bulannya,  15  perkara  merupakan  perkara  ghaibnya  pasangan (wawancara : Hasan Nulhakim Hakim PA Dumai, 2017).
Untuk  mengidentifikasi  kasus  “ghaib”  di  Pengadilan  Agama  perlu  mempelajari semua  dokumen  gugatan  perceraian  yang  diputuskan  oleh  Pengadilan  Agama,  karena Pengadilan Agama tidak memilah kasus mafqud/ghaib menjadi satu jenis perkara tersendiri. Kategori penyelesaian keluarga bermasalah di Pengadilan Agama hanyalah Cerai Talak (CT) dan Cerai Gugat (CG). Kasus „ghaib” termasuk kepada bagian dari kasus Cerai Gugat yang disampaikan oleh pihak isteri terhadap suaminya, dan kasus ghaib yang dimaksudkan dalam penelitian  ini  diarahkan  kepada  perkara  Cerai  Gugat  yang  diajukan  perempuan  yang ditinggalkan oleh suaminya lebih dari dua tahun bertutut-turut tanpa ada kabar berita yang diterima.
Oleh  karena  banyaknya  kasus  Cerai  Gugat  yang  diajukan  ke  pengadilan  Agama, sejak Januari sampai bulan Oktober 2017 tercatat sebanyak 1.462 kasus yang terdiri dari 983 perkara  Cerai  Gugat  dan  348  kasus  cerai  talak,  sedangkan  kasus  ghaib  tidak  diketahui jumlahnya  secara  pasti,  maka  penulis  mengambil  sampel  secara  purposive  sebanyak  20 kasus.
Dari 20 kasus yang diteliti, dapat diketahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan  perkara  ghaib  tersebut,  khususnya  yang  terkait  dengan  pokok  masalah,  yaitu penyelesaian perkara mafqud di Pengadilan Agama dan kondisi keluarga yang ditinggalkan oleh suami yang ghaib.
Mengamati  berkas  perkara  CG  yang  diajukan  ke  PA,  dapat  diketahui  kondisi personal maupun kondisi rumah tangga pasangan yang dijadikan sampel tersebut sebelum suami meninggalkan rumah, baik itu pendidikan, usia perkawinan, pekerjaan, dan hubungan dalam rumah tangga. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

## Tabel 1 Pendidikan pasangan dalam kasus ghaib
No Pendidikan Suami Jumlah % Pendidikan Istri Jumlah % 1 SD 2 10 SD 2 10 2 SLTP 1 5 SLTP 1 0 3 SLTA 15 75 SLTA 14 70 4 S1 2 10 S1 3 15 Jumlah 20 100 Jumlah 20 100
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  pasangan  pada  kasus  mafqud berimbang.  Tidak  ada  perbedaan  yang  mencolok  antara  pendidikan  istri  dan  pendidikan suami. Mayoritas pendidikan suami adalah SLTA (75 %), demikian juga istri.  Akan tetapi di antara  pasangan  tersebut  ada  rumah  tangga  yang    pendidikan  istri  lebih  tinggi  dari pendidikan suami.
Tabel 2 Pekerjaan suami yang ghaib No. Pekerjaan Jumlah % 1 Sopir 5 25 2 Karyawan swasta 3 15 3 Wiraswasta 12 60 4 Tani 1 5 Jumlah = 20 100 %
Dari  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  pekerjaan  suami  yang  ghaib  mayoritas  adalah wiraswasta (60 %), kemudian sopir (25 %), karyawan swasta (15 %) dan tani (5 %). Dengan demikian dapat dipahami bahwa suami tidak terlalu terikat dengan pekerjaannya, sehingga mereka bisa pergi mencari pekerjaan yang lain jika mereka mau.
Lamanya  suami  ghaib  cukup  bervariasi,  ada  yang  enam  bulan  tanpa  kabar  berita, tetapi  ada  yang  lebih  sepuluh  tahun  (wawancara  :  Nursyamsiah  Hakim  PA  Pekanbaru, 2017). Dari 20 kasus yang dijadikan sampel pada penelitian ini,  lamanya suami ghaib dapat dilihat pada table 3:

## Tabel 3 Lamanya suami ghaib
No. Lamanya ghaib jumlah Persentase 1 2 s/d 4 tahun 7 35 % 2 4 s/d 8 tahun 8 40 % 3 8 tahun lebih 5 25 % Jumlah 20 100
Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan yang mengajukan gugat cerai ke PA paling banyak sudah ditinggalkan suami selama 4 s/d 8 tahun, yaitu 40 %,  sementara 35 % dari  kasus  adalah  ghaibnya  suami  selama  2  s/d  4  tahun,  dan    25  %  kasus  yang  dijadikan sampel merupakan kasus ghaib selama 8 tahun lebih.
Sebelum  suami  pergi  meninggalkan  rumah,  berdasarkan  alasan  gugatan  yang diajukan oleh istri ke PA, kondisi rumah tangga mereka dapat di lihat pada table berikut:
Tabel 4 Kondisi rumah tangga sebelum suami ghaib No Kondisi hubungan Jumlah % 1 Bertengkar 13 65 2 Tidak bertengkar 7 35 Jumlah 20 100 %
Dari  tabel  4  diketahui  bahwa  pada  umumnya,  suami  pergi  dari  rumah  dan menghilang (ghaib) karena sebelumnya rumah tangga mereka tidak harmonis karena adanya pertengkaran (65 %). Sebagian menyatakan bahwa tidak ada pertengkaran sebelum suami meninggalkan rumah (35 %). Meskipun demikian, menurut Pengadilan Agama Pekanbaru
ada  pertengkaran  atau  tidak,  ditinggalkan  dalam  waktu  yang  lama  tanpa  kabar  berita  dan nafkah sudah membuat mereka menderita.
Demikian  gambaran  rumah  tangga  pada  kasus-kasus  cerai  gugat  disebabkan ghaibnya  suami.  Yang  pasti  adalah  bahwa  menghilangnya  suami  tidak  bisa  diketahui penyebab  yang  sesungguhnya,  sebagaimana  juga  tidak  diketahui  keberadaannya,  apakah masih hidup ataukah sudah meninggal.

## 5. Penyelesaian Perkara Mafqud/Ghaib di Pengadilan Agama
Sebelum  mengajukan  perkara  “ghaib”  ke  Pengadilan  Agama,  pemohon  terlebih dahulu  harus  meminta  surat  keterangan  kepada  pejabat  yang  berwenang  di  daerah domisilinya,  yaitu  Ketua  RT,  RW,  dan  Lurah,  tentang  ghaibnya  si  termohon.  Surat keterangan itulah yang dijadikan alasan oleh Pengadilan Agama untuk menyatakan perkara tersebut sebagai perkara gugatan dengan alasan ghaib (wawancara : Hasan Nulhakim Hakim PA Dumai, 2017).
Di  dalam  pasal  66  Undang-Undang  No.7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama dijelaskan  tentang  tempat  pengajuan  gugatan  perceraian.  Untuk  perkara Cerai  Talak  (CT) gugatan diajukan di tempat berdomisilinya tergugat. Oleh karena yang mengajukan gugatan talak  adalah  pihak  laki-laki,  maka  berarti  gugatan  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  tempat berdomisilinya  pihak  perempuan  jika  mereka  sudah  berpisah  tempat  tinggal.  Jika  pihak perempuan bedomisili di Luar Negeri, maka gugatan CT diajukan di tempat berdomisilinya si penggugat (pihak laki-laki), dan jika kedua belah pihak berdomisili di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum perkawinan dilangsungkan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Berbeda dengan perkara Cerai Gugat (CG) menurut pasal 73  UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengajuannya dilakukan oleh istri sebagai penggugat di wilayah hukum  tempat  berdomisilinya,  bukan  tempat  berdomisilinya  suami.  Oleh  karena  ghaib termasuk  kedalam  kategori  cerai  ini,  maka  gugatan  cerai  karena  hilangnya  suami  tersebut diajukan di wilayah hukum pengadilan Agama tempat tinggal istri. Jika istri berdomisili di luar negeri, maka gugatan diajukan di daerah hukum peradilan tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Pada  umumnya,  dalam  menyelesaikan  perkara  Cerai  Gugat  (CG)  di  Pengadilan Agama,  pihak  pengadilan  tidak  mengambil  waktu  yang  lama  untuk  memutuskannya, berbeda dengan penyelesaian kasus Cerai Talak (CT). Perkara CG bisa diputuskan dalam
waktu satu bulan, sementara perkara CT bisa lebih lama (wawancara : Mursyidah Panitera Hukum Muda PA Pekanbaru, 2017 ) .
Cepatnya proses penyelesaian CG di Pengadilan Agama biasanya adalah disebabkan perkara  tersebut  diputuskan  secara  verstek,  yaitu  suatu  putusan  yang  ditetapkan  tanpa kehadiran pihak tergugat. Dalam hukum beracara mengenai verstek telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149- 153 RBg. Dalam peraturan putusan verstek diartikan putusan yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  tanpa  hadirnya  tergugat,  ketidakhadirannya  itu  tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut/ default without reason (Abdul Manan, 2006).
Dalam prosesnya, setelah CG diajukan oleh penggugat, pihak pengadilan melakukan pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut  dengan membuat pengumuman di papan pengumuman  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  dan  melalui  media  masa,  baik  surat  kabar maupun radio (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1995). Pengumuman dilakukan selama empat bulan  untuk  menerima  informasi-informasi  baru  terkait  dengan  gugatan  tersebut.  Di samping itu, pengumuman juga dimaksudkan agar orang-orang yang mengetahui informasi tentang gugatan tersebut menyampaikan informasi tersebut kepada pihak tergugat, apakah melalui saudara, keluarga, maupun orang-orang yang mengenalnya.
Setelah  pengumuman  dilakukan  selama  empat  bulan,  maka  dilakukan  proses persidangan. Apabila dalam sidang pertama Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir, maka Hakim dapat:  (a) Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi; atau (b) Menjatuhkan putusan verstek, karena dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan verstek (H. A. Mukti Arto, 1996). Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:  (a) Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi; (b) Tergugat  tidak  hadir  dalam  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai wakilnya  serta  tidak  ternyata  bahwa  ketidak  hadirannya  itu  disebabkan  oleh  sesuatu halangan/alasan yang sah; (c) Penggugat hadir dalam sidang dan mohon putusan.
Dari  keterangan  di  atas  jelas  bahwa  persidangan  yang  tidak  dihadiri  oleh  tergugat diputuskan  secara  verstek.  Keputusan  inilah  yang  berlaku  dan  biasanya  digunakan  untuk penyelesaian kasus mafqud di Pengadilan Agama.
Dalam  proses  perkara  ghaib,  atau  menghilangnya  suami  dalam  waktu  yang  lama, biasanya  hakim  terlebih  dahulu  memeriksa  dokumen  yang  membuktikan  ke”ghaib”an suami yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, di dalam persidangan, hakim menyarankan kepada pihak istri untuk bersabar dan menunggu kepulangan suaminya
(salinan  putusan  perkara  nomor  Nomor  0932/Pdt.G/2013/PA.Pbr).  Apabila  istri  sudah bertekad untuk menuntut haknya, karena sudah ditinggalkan sekian lama tanpa ada kabar berita,  maka  hakim  melanjutkan  proses  perkara  dengan  mendengarkan  keterangan  para saksi. Jika bukti-bukti keghaiban suami sudah diyakini oleh hakim, dan setelah memberikan nasihat-nasihat yang diperlukan, melakukan pertimbangan baik hukum positif yang berlaku di  Indonesia  maupun  dalil-dalil  syar‟I,  maka  hakim  akan  memutuskan  perkara  tersebut secara verstek. Dengan demikian, proses perkara ghaib cukup singkat waktunya, akan tetapi proses pengumumannya memakan waktu yang panjang.
Pada kasus CT, proses yang sama juga dilakukan. Akan tetapi waktu yang digunakan untuk  pengumuman  gelar  perkara  cukup  singkat,  yaitu  paling  lama  satu  bulan.  Dalam proses  berperkara,  hakim  biasanya  melakukan  proses  mediasi  terlebih  dahulu  pada  setiap perkara,  baik  perkara  CT  maupun  perkara  CG.  Pada  kasus  CT,  pengadilan  biasanya memberikan waktu kepada pihak suami untuk berpikir kembali, setelah inkrah (penetapan) talak selama waktu enam bulan, apakah dalam waktu enam bulan tersebut suaminya tetap mentalak istrinya atau tidak. Menurut Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 tentang UUPA,  PP No. 9 tahun tahun 1975 tentang Kekuasaan Peradilan Agama jika sudah lewat waktu enam bulan  suami  tidak  datang  maka  suami  tidak  bisa  menceraikan  istrinya,  kecuali  dengan pengajuan baru dan alasan perceraian yang baru.
Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam perspektif gender, penanganan kasus  ghaib  di  Pengadilan  agama  menganut  prinsip  perlindungan  terhadap  perempuan. Dengan kata lain, aturan peradilan untuk penanganan kasus ghaib cukup melindungi hak- hak  perempuan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  dua  aspek;  yaitu  aspek  wilayah  hukum diajukannya  perkara,  dan kedua  adalah  proses  keputusan  yang  dilakukan  pengadilan  yang cukup cepat dibandingkan dengan proses putusan dalam perkara Gugat Cerai karena alasan lain, ataupun proses putusan Cerai Talak.

## 6. Analisis Gender terhadap Kasus Ghaib
Untuk menganalisis kasus cerai gugat karena suami ghaib dalam perspektif gender, perlu  disimak  kembali  tentang  situasi,  kondisi,  maupun  alasan-alasan  untuk  menetapkan ghaibnya suami, agar analisis yang dilakukan tidak bias gender
Dari  kasus-kasus  yang  sudah  dikemukan  di  atas,  dapat  diketahui  kondisi  rumah tangga  dan  kondisi  personal  pasangan  suami-istri  yang  mengalami  masalah  dalam perkawinan mereka sehingga menyebabkan suami pergi meninggalkan istrinya tanpa kabar
berita, sehingga dinyatakan ghaib oleh Pengadilan Agama.Kondisi personal yang dominan yang  dapat  menjadi  pemicu  cerai  gugat  karena  ghaibnya  suami  pada  kasus-kasus  yang dijadikan  sampel  adalah  tingkat  pendidikan  pasangan.  Mayoritas  mereka  berpendidikan setingkat SLTA, bahkan terdapat sebagian suami hanya berpendidikan SD. Hal ini sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada pola pikir mereka dan cara pandang mereka terhadap sebuah hubungan perkawinan.Apalagi dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, yang dapat membuat mereka “silau”  dengan dunia maya. Ditambah lagi dengan kurangnya pendidikan agama yang diperoleh.  Rendahnya tingkat pendidikan, apalagi tanpa dibarengi dengan  suatu  keahlian  tertentu,  jika  dihadapkan  pada  kehidupan  sosial  yang  begitu kompleks  pada  masa  sekarang  ini,  terutama  di  bidang  ekonomi,  tentulah  akan  membuat mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi  dan  mempunyai skill atau  kemampuan  tertentu  pada  bidangnya.  Demikian  pula dengan  kondisi  pekerjaansuami  yang  kurang  menguntungkan,  mengharuskan  mereka berjuang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, bahkan harus meninggalkan keluarga.
Lebih  jauh  lagi,  jika  dilakukan  analisis  gender  terhadap  kasus-kasus  di  atas,  yang menyorot sisi keadilan bagi kedua belah pihak, dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## a. Pada Pihak Istri
Seorang  suami  yang  menyadari  fungsinya  sebagai qawwam tidak  akan  menghilang dan  melepas  tanggung  jawabnya  tanpa  ada  penyelesaian  perkara  rumah  tangganya secara  jelas.  Seandainya  yang  bersangkutan  meninggal  dunia,  tentulah  diketahui, paling tidak oleh sanak saudaranya. Oleh karena itu, ghaibnya suami dapat dikatakan sebagai  prilaku  tidak  bertanggung  jawab  dan  melakukan  kezaliman  terhadap perempuan  dan  anak-anak  yang  ditinggalkan.  Prilaku  tersebut  juga  mengingkari tanggung  jawab  yang  dipikulkan  Allah  SWT  kepada  para  suami  tersebut,  sesuai dengan firman-Nya:
ٍضْعَب  ىَلَع  ْمُهَضْعَب  ُ َّاللَّ  َلَّضَف  اَمِب  ِءاَسِّىلا  ىَلَع  َنىُماَّىَق  ُلاَجِّرلا ْهِم  اىُقَفْوَأ  اَمِبَو
ْمِهِلاَىْمَأ
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..” (QS. An-Nisa‟:34 ) Berdasarkan  ayat  Alquran  di  atas,  seandainya  sebelum  ghaibnya  suami,  terjadi permasalahan di dalam keluarga disebabkan prilaku istri yang tidak baik, mestinya suamipun dapat mengatasi masalah tersebut secara bertanggung jawab dengan cara mendidik dan mengajari istri dengan berbagai cara yang dibenarkan.
Seandainya  suami  kecewa  dengan  prilaku  istri,  atau  merasa  ditipu  di  dalam perkawinan mereka, jalan keluar yang baik tetaplah melalui penyelesaian yang jelas. Kasus-kasus  ghaibnya  suami  sebagaimana  yang  dikemukakan,  jelas  membuat  istri yang  ditinggalkannya  mengalami  penderitaan,  baik  secara  ekonomi  maupun batiniah.* 2 Oleh karena itu, tidaklah salah jika istri mengajukan gugatan perceraian untuk  menjelaskan  status  perkawinannya.  Karena  kehidupan  akan  terus  berjalan sementara  kebutuhan  fisik  dan  psikhis,  serta  ekonomi  perempuan  juga  perlu dipenuhi.
Pada zaman sekarang, ghaibnya suami tanpa diketahui keberadaannya adalah suatu hal yang mustahil jika para suami tersebut masih mengakui statusnya sebagai suami dan kepala keluarga, mengingat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju dan canggih dan dapat menjangkau berbagai pelosok negeri. Oleh karena itu, perbuatan  menghilang  dari  keluarga  dapat  dikategorikan  kepada  perbuatan  zalim dan tidak bertanggung jawab.

## b. Pada Pihak Suami
Kasus  menghilangnya  suami  tanpa  diketahui  keberadaannya,  yang  bisa  saja ditetapkan  oleh  Pengadilan  sebagai  “mati  hukmiy”  (yang  bersangkutan  dianggap mati  secara  hukum)  sehingga  dengan  demikian  status  perkawinannya  bisa diceraikan, jika dilihat dari sisi suami ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: (a) Suami  boleh  jadi  menghadapi  hal  yang  sulit  untuk  diselesaikan  di  dalam  rumah tangganya yang menyebabkan dia sulit untuk mencari jalan keluarnya. Keadaan ini mungkin terjadi karena perselingkuhan istri yang  sangat menyakitkan hatinya, atau karena prilaku istri yang tidak menghormatinya atau tidak bisa diatasinya, dan lain sebagainya.  (b)  Sikap  mental  suami  yang  kurang  baik.  Hal  ini  dapat  disebabkan karena kurang baiknya pendidikan dari orang tua sejak masa kanak-kanak. Selain itu, rendahnya pendidikan yang dilaluinya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non  formal,  baik  pendidikan  umum  maupun  pendidikan  keagamaan,  juga  akan mempengaruhi sikap mental mereka. Sikap mental ini juga bisa diakibatkan karena factor  pekerjaan  yang  ditekuninya  yang  bisa  jadi  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan keluarga,sementara istri menuntut belanja yang lebih dari kemampuannya,  dan hal ini  menjadi  beban  yang  berat  bagi  suami.  Atau,  boleh  jadi  malahan  sebaliknya,
* Hal  ini  tertuang  pada  alasan  pengajuan  cerai  gugat  pada  setiap  berkas  perkara  cerai  gugat  karena suami ghaib di Pengadilan Agama.
suami  memperoleh  rezeki  yang  berlebih  sehingga  dengan  mudahnya  ia  bisa  pergi mencari  kehidupan  yang  lain.  (c)  Suami  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  tetap, sehingga  dia  tidak  terikat  pada  disiplin  dan  aturan-aturan  kepegawaian.  Hal  ini membuat mereka bisa berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dari satu kota ke kota lainnya, sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang menurut mereka layak.
Terhadap  kondisi-kondisi  tersebut,  maka  pihak  laki-laki  perlu  mendapatkan pendampingan  secara  tepat  agar  mereka  bisa  menyelesaikan  masalahnya  sesuai dengan rasa keadilan, dan tentunya sesuai pula dengan tuntunan agama.
Sebagai  upaya  preventif, anak  laki-laki  perlu  mendapatkan  pendidikan  dan  asuhan yang dapat mengasah rasa tanggung jawab yang memang seharusnya mereka pikul. Kaum laki-laki perlu mendapatkan pendidikan dan pengasahan potensi untuk dapat melakukan  pekerjaan  yang  bisa  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Mereka perlu  mendapatkan  advokasi  untuk  meningkatkan  kualitas qawwam mereka sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 34.
Yang  melakukan  pendidikan  dan  advokasi  tersebut  tidak  hanya  tanggung  jawab orang  tua  dan  keluarga,  tetapi  juga  tanggung  jawab  para  pendidik  di  lembaga pendidikan  formal  maupun  para  ulama  ataupun  pendidik  keagamaan/rohani masyarakat.

## 7. Proses Penanganan Kasus
Memperhatikan  proses  penanganan  perkara  ghaib  yang  dilakukan  di  Pengadilan Agama, sebagaimana sudah dikemukakan, dapat dipahami bahwa dalam perspektif gender penanganan  kasus  ghaib  di  Pengadilan  Agama  menganut  prinsip  perlindungan  terhadap perempuan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  dua  aspek;  (a)  Aspek  wilayah  hukum  diajukannya perkara, dimana pihak perempuan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama di wilayah  hukum  tempat  dia  berdomisili.(b)  Proses  keputusan  yang  dilakukan  Pengadilan Agama yang cukup cepat dibandingkan dengan proses putusan dalam perkara Gugat Cerai karena alasan lain, ataupun proses putusan Cerai Talak.
Hanya  saja,  waktu  dilakukannya  pengumuman  atau  pemanggilan  melalui  radio ataupun  media  cetak  tentang  akan  digelarnya  perkara  pada  kasus  ghaib  ini,  lebih  lama waktunya  dibanding  waktu  yang  disediakan  untuk pengumuman/pemanggilan  pada  kasus cerai  gugat  biasa  dan  kasus  cerai  talak,  karena  surat  pemanggilan  tidak  bisa  diantarkan
langsung ke alamat yang dituju.
Dalam  hal  pemanggilan  ini,  ketentuan  dan  aturan  perkara  pengadilan  cukup memperhatikan  kepentingan  pihak  laki-laki,  karena  memberikan  waktu  yang  lama  untuk menjawab panggilan pengadilan. Setelah waktu empat bulan tersebut, seandainya pihak laki- laki mengetahui adanya perkara gugatan, maka gugur haknya untuk mengajukan keberatan.
Dalam  aspek  lain,  setelah  perkara  diputus,  pihak  istri  akan  menjalani  masa  idah sesuai dengan kondisinya; tiga kali quru‟ bagi perempuan yang haidnya teratur, 90 hari bagi perempuan  yang  menopause,  atau  bahkan  satu  tahun  bagi  perempuan  yang  tidak haid.* 3 Selama  menjalani  masa  idah,  perempuan  tidak  boleh  melangsungkan  pernikahan dengan  laki-laki  lain,  bahkan  tidak  boleh  dipinang.  Kondisi  ini  tentunya  menambah panjangnya waktu penderitaan yang dialami oleh perempuan dikarenakan suami yang ghaib.

## KESIMPULAN
Di  Pengadilan  Agama  di  provinsi  Riau,  kasus  menghilangnya  suami  dari  keluarga disebut dengan ghaib.  Faktor penyebab menghilangnya suami tidak bisa digali dari kedua belah  pihak,  hanya  saja  menurut  pihak  istri,  sebelum  suami  menghilang  adakalanya hubungan  suami  dan  istri  kurang  harmonis  dengan  adanya  pertengkaran-pertengkaran. Akan  tetapi  sebagian  istri  yang  ditinggalkan  mengaku  kondisi  rumah  tangganya  baik-baik saja, tidak ada perselisihan sebelumnya. Pada kondisi terakhir ini, faktor penyebab tentunya ada pada pihak suami, dan ini tentu tidak bisa diidentifikasi.
Perkara  cerai  gugat  karena  suami  ghaib  memakan  waktu  yang  agak  lama  dalam tahap  pemanggilan  dibanding  cerai  gugat  biasa,  karena  pihak  tergugat  tidak  diketahui alamatnya.  Setelah  dua  kali  pemanggilan  (2  x  2  bulan),  dilakukan  pemeriksaan  perkara. Proses  pemeriksaan  perkara  cukup  singkat  karena  tidak  adanya  pihak  tergugat,  dan perceraian ditetapkan dengan verstek.
Dalam perspektif gender, ghaibnya suami adalah salah satu bentuk perbuatan yang zalim  dan  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  istri.  Hal  tersebut  semestinya  tidak  terjadi meskipun penyebab ghaibnya suami adalah kesalahan atau prilaku istri yang tidak baik. Istri dan  anak  yang  ditinggalkan  berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  kepastian  hukum terhadap statusnya, antara lain dengan mengajukan gugatan cerai.
* Ketentuan tentang lamanya masa idah menurut hukum positif di Indonesia dapat dilihat  selengkapnya pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.
Ghaibnya suami selama bertahun-tahun tanpa meninggalkan nafkah dan kepastian status, tentunya membuat perempuan menderita, baik secara lahir maupun batin. Ditambah lagi  dengan  lamanya  masa  idah  yang  harus  mereka  jalani  setelah  keputusan  pengadilan, dimana  mereka  tidak  boleh  melangsungkan  pernikahan,  bahkan  menerima  pinangan  dari laki-laki lain pada masa idah tersebut.
Suami yang ghaib mengindikasikan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab yang bisa disebabkan karena rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan akan hukum-hukum agama. Faktor kecilnya penghasilan dari pekerjaan yang tidak menetap juga menjadi bagian pemicu  permasalahan  rumah  tangga,  termasuk  rendahnya  kemampuan  untuk  bersaing  di dunia kerja.
Para  istri  yang  mengajukan  gugatan  cerai  karena  suaminya  ghaib  mestinya  tidak dianggap  negative  oleh  masyarakat  sekitarnya.  Mereka  perlu  mendapatkan  perhatian, terutama di bidang ekonomi untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka. Para suami yang menghilang  pun  demikian,  perlu  mendapatkan  penyadaran-penyadaran  akan  tanggung jawab  berumah  tangga,  mendapatkan  pembinaan  mental  dan  keagamaan,  serta mendapatkan pekerjaan yang layak yang bisa menghidupi keluarganya.
Yang  paling  penting  dari  semuanya  adalah  tindakan  preventif  dari  berbagai  pihak agar  paling  tidak  meminimalisir  kasus-kasus  gugatan  cerai  karena  ghaibnya  suami.Hal  ini bisa dilakukan melalui pendidikan mental dan spiritual sejak kecil sampai mereka dewasa, terutama oleh kedua orang tua di rumah serta guru-guru dan masyarakat lingkungan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama  (Cet.1;
Jakarta:  Kencana,  2006),  h.  212Abu  Bakar  bin  Hasan  al-Kasynawi,  Ashāl  al- Madārik, Juz 1, (Bairūt: Dār al-Kutūb al-„Ilmiyah, t.th), hal. 407.
Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Bandung
Amiruddin & Zainal Askin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada
Azzam, Abdul Aziz Muhammad,& Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2009, Fikih Munakahat ( khitbah, Nikah dan Talak ), Jakarta: Amzah
Damartoto.  Argyo,  2005. Kebutuhan  Praktis  dan  Strategis  Gender ,  (Surakarta:  Sebelas  Maret University Press
Departemen  Agama  RI.  1991/1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Dirjen Binbaga Islam
Drake, Nicholas, dan Elizabeth Davis (ed.). 1989. The Concise Encyclopaedia of Islam, London:
Stacey International
Dudung Abdurrahman. 1998. Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah, Yogyakarta: IKFA
H.  A.  Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama,  (Pustaka  Pelajar,
1996), hal. 85.
Ibnu  Humam  al-Hanafi,  Fathal-Qadīr,Juz  6,  (Bairūt:  Dār  al-Kutūb  al-„Ilmiyah,t.th),  hal. 133.
Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, hal. 514.
Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI  dan  Women  Support  Project II/CIDA.2001. Gender  dan  Pembangunan ,  Jakarta:  Kementerian  Negera Pemberdayaan Perempuan
Maleong, Lexy. J. 2002. Metodologi penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Muhammad  Bagir  Al-Habsyi,  2002,  Fiqih  Praktis  Menurut  Al-quran,  As-Sunnah  dan Pendapat para Ulama, Bandung, Mizan, hal.181.
Mustofa Hasan, 2011, Pengantar Hukum Keluarga , Bandung, CV Pustaka Setia
Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974,(Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hal. 60.
R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata , (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hal. 144
Sayid Sabiq. tth. Fikih Sunnah. juz 1. Bairut: Dar al-Fikr
Schacht, Joseph. 1964. An Introduction to Islamic Law. Oxford: Oxford University Press
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung:Alfabeta
Umar, Nasaruddin. 1999. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, Jakarta: Paramadina
Wahbah az-Zuhaili, Al-Fikih al-Islāmiy wa „Adillatuhu , Juz. 9,  hal. 7187
Wantjik Saleh. 1982. Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
Wasman & Wadah Nuromiyah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fikih dan Hukum Positif) , Yogyakarta: Teras
Yahya  Harahap.  1990. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Pengadilan  Agama  (Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), Jakarta: PT Metropolitan Press,
Zuhdi Muhdlor, 1995, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), Bandung: Al Bayan