## KOMPATIBILITAS AJARAN ISLAM DENGAN HAM
Abdul Latief*

## ABSTRACT
This  research  discussed  the  compatibility  of  Islamic  teaching  with  Human Rights.  The  issue  was  how  the  suitablity  between  the  Islamic  Shar’i  and  Human Rights. In analyzing the problem, the author used Shar’i and anthropological approach to the deductive and inductive method.  Basically this study was an elaboration of one of the  central  themes  in  Islamic  Shar'i  namely  Human  Rights,  which  currently marginalized  from  current  Islamic  thinking  developing  in  society.  "  Islam  "  and  " Human  Rights  "  are  two  themes  are  always  controversial,  but  very  rarely  have  the initiative  –  creative  to  explore  its  suitability  .  In  fact,  between  Islam  and  Human Rights, there is a certain point that can connect or reconcile both of them. To determine the suitable point had to start from the history that Islam was derived into the earth as a response to social, economic, political, cultural chaos, and human godless traditions of Ignorance at that time. constructed society into tribes often killed each other, massacred, cheated each other, and so on.  In shortly,  Islam was revealed to arrange conditions by calling  on  all  people  to  maintain  in  each  person's  social,  economic,  political  ,  and cultural  rights.  On  the  other  hand,  Human  Rights  also  upheld  the  right  of  a  person  . This is the basic why the author says Islam becomes compatible with human rights. In addition,  to  find  the  correspondence  point  between  Islam  and  Human  Rights  was  a constancy of commitment that  Islam is a blessing religion . religion is to educate good thing for human to create peace in this world . This case was relevant between  Islamic teaching  and  Human  Rights  to  correspond  as  ideas  that  support  human  values  ,  in order to realize a fair, prosperous, and peaceful society.

## Kata Kunci: Kompatibiltas, Islam, HAM

## PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  pembawa  keselamatan  bagi  manusia  di  bumi (rahmatan  lil-alamin).  Islam  mencakup  hal-hal  yang  diproses  manusia  di  bumi, baik  berupa  aturan  (ahkam)  yang  mengatur  hubungan  antar  manusia,  maupun pemikiran-pemikiran/ilmu  pengetahuan  yang  dikembangkan  manusia.  Oleh karena itu Islam dimaknai sebagai agama yang sempurna, memuat dan mengatur seluruh masalah kehidupan.
Hal  itu  disebabkan  oleh  karena  diturunkannya  Islam  ke  bumi  adalah untuk membangun fakta kemaslahatan. Membangun fakta kemaslahatan di bumi adalah peran yang dilakonkan oleh Islam dalam konteks apapun. Hal inilah yang
*) Staf Pengajar FKIP Universitas Al Asyariah Mandar
menjadikan  Islam  sebagai  Agama  kemanusiaan    karena  keberadaannya  memang hendak  membangun  fakta  kemaslahatan  untuk  manusia.  Tentang  hal  ini, Muhammad  Saw  telah  mengapresiasikannya  dengan  efektif,  sekaligus  sempurna karena  memang  Muhammad  Saw  diutus  oleh  Allah  Swt  sebagai  delegasi penyempurna ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya.
Kendati Islam diyakini memuat nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi umat Islam  sejatinya  tidak  sekedar  yakin.  Keyakinan  itu  harus  difaktualkan  lewat gerakan  konkrit,  inilah  yang  disebut  amaliyah.  Karena  ukuran  kemanusiawian Islam  tidak  berarti  ketika  hanya  terepresentasi  dalam  dukumen-dokumen  Islam (Kitab  suci,  hadist,  fatwa  ulama).  Nilai    kemanusiawian  ajaran  Islam  harus terepresentasi  dalam  kehidupan  manusia.  Namun  sebelum  memfaktualisasikan nilai-nilai itu, umat Islam mesti kreatif melakukan eksplorasi dan identifikasi atas nilai-nilai  itu  dalam  dokumen-dokumen  tadi.  Disinilah  kata  interpretasi menemukan tempatnya.  Umat Islam harus kreatif mencari relevansi keduniawian antara  dokumen  ajaran  Islam  diatas  dengan  fakta  kehidupan  yang  saban  hari berputar bagai roda.
Di  sini  harus  diingat  bahwa  ajaran  Islam  yang  bersumber  dari  langit harus  dibumikan.  Di  bumi,  ia  harus  dicari  relevansi  keduniaannya  agar  bisa memberi warna dalam tatanan hidup sosio-kultural-politik dan ekonomi. Jika hal ini tidak dilakukan, maka secara tidak sadar kita hanya menempatkan Islam pada posisi  ideologisnya  sebagai  ajaran  semata.  Islam  yang  diyakini  dibumi dikembalikan  ke  langit,  Islam  kita  kembalikan  kepangkuan  Allah  Swt.  Agama Islam  dikembalikan  pada  Sang  pencipta  agama  Islam.  Padahal,  Islam  sebagai agama,  Allah  memproyeksikannya  untuk  manusia.  Fungsi  Islam  sebagai pembawa  keselamatan  bagi  seluruh  manusia  pada  tanah  ini  akan  kehilangan makna. (Sobary, 1998:. 25)
HAM  merupakan  pemberian  Tuhan  yang  melekat  pada  semua  manusia yang  hidup  tanpa  ada  perbedaan  yang  wajib  untuk  diperjuangkan  bagi  semua manusia.  Memperjuangkan  HAM  orang  lain  berarti  memperjuangkan  HAM masyarakat, dan begitu seterusnya bergulir sampai kepada muara penghormatan HAM  universal.  Perjuangan  terhadap  HAM  adalah  perjuangan  untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.  Demokrasi adalah sistem kehidupan politik  yang  memiliki  perlindungan  tinggi  bagi  terlaksananya  HAM.  Secara obyektif kalau dibaca literatur-literatur Islam baik klasik maupun modern, maka disana  ditemukan  prinsip-prinsip  Islam  yang  mendukung  Hak  Asasi  Manusia. (Hasim, 2002: 2-3)
Tuntutan atas hak-hak asasi manusia itu terus berlangsung. Sebagaimana jerit tangis untuk mencari keadilan dalam makna apapun, tuntutan-tuntutan itu bermuara  pada  adanya  rasa  tertekan  dan  ketidakpuasan  yang  turut  mendorong keputusan bahwa segala sesuatu bisa, dan memang seharusnya, menjadi lebih baik dari keadaan kini. Semakin luasnya tuntutan itu kelihatannya bukan dipengaruhi oleh  kesulitan-kesulitan  dalam  analisis  matematika.  Realisasinya  tidak
bergantung  pada  kesulitan-kesulitan  semacam  itu  tetapi  agaknya  bergantung pada  kekuasaan  yang  relatif  dari  orang-orang  yang  mendukung  atau  yang menentang  tuntutan-tuntutan  ini.  Terjadinya  kekacauan  dan  ketidakjelasan penafsiran terhadap makna hak-hak asasi manusia didalam diskusi-diskusi politik dan  hukum  mempengaruhi  pengakuan  terhadap  dasar-dasar  diterima  atau ditolaknya hak asasi manusia. (Hook, 1987:1-2)
Dalam Islam manusia senantiasa diperintahkan selain memperbaiki relasi dengan  Allah  Swt,  juga  dianjurkan  memperbaiki  garis  relasional  dengan sesamanya  manusia.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Allah  Swt  dalam  Q.S.  Ali-Imran; 112Terjemahnya:  Mereka  diliputi  kehinaan  dimana  saja  mereka  berada,  kecuali jika  mereka  berpegang  kepada  tali  (agama)  Allah  dan  tali  (hubungan)  dengan manusia…(Q.S. Ali-Imran:112) (Departemen Agama RI. 1971: 94)
Usaha  untuk  mendapatkan  titik  temu  antara  prinsip  dasar  ajaran  Islam dan  nilai-nilai  HAM  haruslah  berangkat  dari  komitmen  Allah  SWT  dalam  Al- qur'an  sebagai  berikut:  Terjemahnya:  Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiyaa’:107) Ini bermakna  bahwa  hukum  Islam  yang  diproduksi  harus  berorientasi  pada bagaimana hukum itu mampu menciptakan (atau paling tidak dapat merangsang) terciptanya realitas rahmatan lil-alamien di muka bumi ini.
Untuk  melakukan  eksplorasi  lebih  lanjut  terhadap  judul  pembahasan maka  penulis  mengangkat  pokok  permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana kesesuaian antara  syariat Islam dengan HAM. Untuk mendapatkan pembahasan secara  terperinci,  pokok  masalah  di  atas  dikembangkan  ke  dalam  dua  sub masalah,  yaitu  :  1)    Bagaimana  perspektif  syariat  Islam  terhadap  HAM?,  2) Bagaimana bentuk kesesuaian antara ajaran Islam dengan HAM?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  dan  penulisan  peneletian  ini,  digunakan  beberapa metode  sebagai  berikut:  Pendekatan  syar’iy,  yaitu  menganalisa  masalah-masalah yang  akan        dibahas  dengan  melihatnya  lewat  tinjauan  syariat  Islam.  Metode yang  dipergunakan  dalam  pengumpulan  data  untuk  kajian  skripsi  ini  adalah library research, yaitu penelitian melalui kepustakaan dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi ini. Dalam hal ini dipergunakan dua teknik, yaitu : (a) Kutipan langsung, kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai literatur tanpa ada  perubahan  sedikit  pun,  baik  redaksi  maupun  maknanya.  (b)  Kutipan  tidak langsung, yaitu kutipan pendapat atau ulasan dari berbagai sumber bacaan yang redaksinya sedikit berbeda dari sumber, namun tidak mengurangi maknanya.
Metode  Pengolahan  dan  Analisis  Data:  a)  Metode  induktif,  yaitu  suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan melihat hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan. b) Metode deduktif, yaitu penulis mengola  data  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  kemudian  menarik  kesimpulan yang  bersifat  khusus.  c)  Metode  komparatif,  yaitu  penulis  membandingkan
beberapa  pendapat    yang  ada  kaitannya  dengan  pembahasan  ini,  kemudian mengambil  suatu  kesimpulan  untuk  memperkuat  dan  menjelaskan  suatu pendapat. (Suryabrata, 1998: 16-26)

## PEMBAHASAN

## Sejarah HAM
Untuk  memahami  hakikat  Hak  Asasi  Manusia,  terlebih  dahulu  akan dijelaskan  pengertian  dasar  tentang  hak.  Secara  definitif  hak  merupakan  unsur normatif  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  berprilaku,  melindungi  kebebasan, kekebalan  serta  menjamin  adanya  peluang  bagi  manusia  dalam  menjaga  harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : a) pemilik hak; b) ruang lingkup penerapan hak; dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak James  W.  Nickel,  1996).  Ketiga  unsur  tersebut  menyatu  dalam  pengertian  dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri  setiap  manusia  yang  dalam  penerapannya  berada  pada  ruang  lingkup  hak peraamaan  dan  hak  kebebasan  yang  hak  terkait  dengan  interaksinya  antara individu atau dengan instansi. (Rosyada, 2003: 199).
Pada  umumnya  para  pakar  HAM  berpendapat  bahwa  lahirnya  HAM dimulai  dengan  lahirnya  Magna  Charta.  Piagam  ini  antara  lain  mencanangkan bahwa  raja  yang  semula  memiliki  kekuasaan  absolut  (raja  yang  menciptakan hukum,  tetapi  ia  sendiri  tidak  terikat  dengan  hukum),  menjadi  dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari  piagam  inilah  kemudian  lahir  doktrin  bahwa  raja  yang  tidak  kebal  hukum lagi serta bertanggung jawab kepada hukum.
Sejak lahirnya piagam ini maka dimulailah babak baru bagi pelaksanaan HAM yaitu jika raja melanggar hukum ia harus diadili dan mempertanggungjawabkan  kebijakannya  kepada  parlemen.  Artinya  sejak  itu, sudah  mulai  dinyatakan  bahwa  raja  terikat  dengan  hukum  dan  bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu  lebih  banyak  berada  di  tangannya.  Dengan  demikian,  kekuasaan  raja  mulai dibatasi  sebagai  embrio  lahirnya  monarki  konstitusional  yang  berintikan kekuasaan  raja  sebagai  symbol  belaka.  Pasal  21  dari  piagam  Magna  Charta menggariskan;  Para  Pangeran  dan  Baron  akan  dihukum  (didenda)  berdasarkan atas  kesamaan,  dan  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukannya.(Ubaidillah: 208) Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkrit, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689.
Perkembangan  HAM  selanjutnya  ditandai  dengan  kemunculan  The American Declaration of Indefendence di Amerika Serikat yang lahir dari semangat paham  Rousseau  dan  Monesquieu.  Jadi  sekalipun  di  negara  tokoh  kedua  tokoh HAM  itu  yakin  Inggris  dan  Francis  belum  lahir  rincian  HAM,  namun  telah
muncul  Amerika.  Sejak  inilah  mulai  dipertegas  bahwa  manusia  adalah  merdeka sejak  di  dalam  perut  ibunya,  sehingga  tidaklah  masuk  akal  bila  sesudah  lahir  ia harus dibelenggu.
Dalam  sejarah  umat  manusia  telah  tercatat  banyak  kejadian, sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  dimana  seseorang  atau  golongan manusia  mengadakan  perlawanan  terhadap  penguasa  atau  golongan  lain  untuk memperjuangkan  apa  yang  dianggap  haknya.  Sering  perjuangan  ini  menuntut pengorbanan  jiwa  dan  raga.  Juga  didunia  Barat  telah  berulang  kali  ada  usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus  dijamin.  Keinginan  ini  timbul  setiap  kali  terjadi  hal-hal  yang  dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia.  Dalam  proses  ini  telah  lahir  beberapa  naskah  yang  secara  berangsur- angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan  karena  itu  bersifat  universal  dan  asasi.  Naskah  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Magna  Charta  (Piagam  Agung,  1215),  suatu  dokumen  yang  mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan  bawahannya  atas  tuntutan  mereka.  Naskah  ini  sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.
2. Bill  of  Rights  (Undang-Undang  Hak,  1689),  suatu  undang-undang  yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan  perlawanan  terhadap  Raja  James  II,  dalam  suatu  revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688).
3. Declaration  des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen  (Pernyataan  hak-hak manusia  dan  warga  negara,  1789),  suatu  naskah  yang  disetuskan  pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
4. Bill of Rights (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang di susun rakyat Amerika  dalam  tahun  1789  (jadi  sama  tahunnya  dengan  Declaration Perancis), dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.
Pada  abad  ke  20  hak-hak  politik  ini  dianggap  kurang  sempurna,  dan mulailah  dicetuskan  beberapa  hak  lain  lebih  luas  lingkupnya.  Yang  sangat terkenal  ialah  empat  hak  yang  dirumuskan  oleh  oleh  Presiden  Amerika  Serikat, Franklin D. Rosevelt pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi  Nazi-Jerman  yang  menginjak-injak  hak-hak  manusia.  Hak-hak  yang disebut  oleh  Presiden  Roosevelt  terkenal  dengan  istilah  The  Four  Freedoms (Empat Kebebasan), yaitu:
1. Kebebasan  untuk  berbicara  dan  menyatakan  pendapat  (freedom  of speech)
2. Kebebasan beragama (freedom of religion)
3. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)
Hak  yang  keempat,  yaitu  kebebasan  dari  kemelaratan,  khususnya mencerminkan  perubahan  yang  dalam  alam  pikiran  umat  manusia  yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidka cukup untuk menyatakan pendapat  atau  hak  memilih  dalam  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  sekali dalam  empat  atau  lima  tahun,  tidak  ada  artinya  jika  kebutuhan  manusia  yang paling  pokok,  yaitu  kebutuhan  akan  sandang,  pangan  dan  perumahan,  tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Untuk  latar  belakang  sejarah  cukuplah  dengan  memperhatikan  hal-hal berikut  ini.  Dalam  beberapa  hal,  undang-undang  terdahulu  mengenai  hak-hak asasi  manusia  dalam  peperangan  merupakan  avant-garde  (perintis).  Ini  adalah undang-undang  internasional  umum,  kira-kira  delapan  puluh  tahun  sebelum undang-undang  umum  hak-hak  asasi  manusia  dalam  situasi-situasi  yang dinamakan  damai.  Undang-undang  ini  menyatakan  suatu  batas  tujuan-tujuan nasional, bahkan sekalipun jika negara bangsa ini berpendapat bahwa tujuannya sedemikian  pentingnya  sehingga  kekerasan  adalah  sesuatu  yang  sudah sepantasnya:  ada  batas-batas  kemanusiaan  yang  diluarnya  individu  tak  dapat secara  sah  memerintahkan  untuk  membunuh  dan  dibunuh  untuk  negaranya. Dalam  hal-hal  lain  hukum  hak-hak  asasi  manusia  dalam  pertikaian  bersenjata tidaklah  begitu  progresif.  Jika  kita  meninjau  undang-undang  terdahulu,  sebelum undang-undang tahun 1949, kita akan mendapatkan bahwa tak adalah cara-cara dramatis  untuk  melaksanakan  hak-hak  prajurit  tempur  yang  sakit  dan  terluka dan  tawanan  perang.  (Forsythe,  1993:  10)  Negara-negara  yang  berperang mempunyai  tanggung  jawab  pertama  untuk  menginterpretasikan  dan melaksanakan undang-undang.

## Dialektika HAM dengan Ajaran Islam
Pengertian  HAM yang  dimaksudkan  disini  lepas  dari  aspek-aspek  politis, dalam  arti  lain  netral,  semata-mata  melihat  HAM sebagai  sesuatu  yang  kodrati, mendasar  dan  universal  yang  dimiliki  setiap  individu  dan  harus  dijamin perlindungannya  oleh  Negara.  Hanya  dengan  pendekatan  begitulah  kita  dapat memotret dialektika HAM dengan ajaran Islam.
Banyak pakar Islam yang telah menggeluti isu HAM dalam mengapresiasi Islam. Antara lain Al-Ghazali mendaftar lima prinsip kemasalahatan yang dalam perspektif  modern  bisa  dianggap  sebagai  dasar  HAM.  Lima  hal  itu  adalah;  1) penjagaan  agama  (al-din),  2)  penjagaan  jiwa/hidup,  3)  penjagaan  akal,  4) penjagaan keturunan, 5) penjagaan harta benda. (Hasim, 2002:3) Namun disini al- ghazali masih menggunakan istilah hifdz, bukan haq atau huquq.
Selanjutnya Menurut Riffat Hasan al-qur’an memberikan garis-garis dasar akan  hak-hak  asasi  manusia  dalam  banyak  ayat.  Ia  mendaftar  hak-hak  umum manusia  yang  dilindungi  oleh  al-qur’an  yang  antara  lain  adalah  sebagai  berikut:
hak  untuk  hidup,  hak  atas  kehormatan,  hak  atas  keadilan,  hak  atas  kebebasan, hak atas perolehan ilmu pengetahuan, hak atas makanan, hak atas pekerjaan, hak atas  privasi,  hak  atas  perlindungan  dari  penghinaan,  perlakukan  buruk,  (Hasim, 2002:3) dan masih banyak lagi.
Begitupun  dengan  Abul  A’la  Al-Maududi  dalam  bukunya  “The  Islamic Law and Constitution” yang diterjemahkan oleh Asep Hikmat menjelaskan bahwa Undang-undang dasar Negara Islam harus menjamin hak-hak asasi semua warga negaranya.  Semua  warga  Negara  harus  dijamin,  tentunya  dalam  batas-batas hukum hak asasi manusianya sebagai berikut:
a. Perlindungan nyawa, kehormatan dan harta benda
b. Kebebasan  mengeluarkan  pokok  pikiran,  pendapat,  keyakinan,  dan peribadatan.
c. Kebebasan bergerak di seluruh wilayah Negara
d. Kebebasan berserikat dan berkumpul
e. Kebebasan  menganut  suatu  profesi  atau  pekerjaan,  dan  hak  untuk memiliki, memperoleh atau memindahtangankan harta kekayaan.
f. Kesamaan kesempatan di semua lapangan kehidupan dan hak yang sama untuk  menikmati  mamfaat  dari  semua  fasilitas  umum.  (Maududi,
1990:339)
Kemudian  ditambahkan  bahwa  sepanjang  kesalahan  seseorang  belum dibuktikan  dalam  suatu  pengadilan  terbuka  sesuai  dengan  perundang-undangan negara,  tidak  ada  seorang  warga  negara  pun  yang  boleh  dirampas  hak-haknya. Tanpa  terjaminnya  hak-hak  diatas,  maka  tidak  akan  ada  seorang  pun  yang merasa  aman  dari  kekerasan  tangan  pihak  eksekutif,  dan  rasa  ketidaknyamanan yang  terus  menerus  hanya  akan  melahirkan  ketidakpuasan  dan  kebencian terhadap pemerintah itu sendiri.
Bassan  Tibi,  menurut  dia  HAM  merupakan  kristalisasi  dari  kebudayaan Barat  (pengalaman  negara-negara)  Eropa  dan  Amerika)  yang  bersumber  pada hak-hak individual di Eropa tentang hukum alam. Melalui perjalanan waktu dan supremasi  peradaban  Barat,  kemudian  hak-hak  ini  berhasil  dikukuhkan  sebagai deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia.  Mulai  Saat  itulah  kemudian  HAM menjadi  hukum  internasional  yang  mengikat  seluruh  masyarakat  dunia.  Dalam konteks  historis  yang  demikian  inilah,  maka  ketika  kita  mencoba  mengaitkan HAM  dengan  Islam  mungkin  agak  sedikit  mengalami  persoalan.  (Maududi, 1990:1)
Mungkin istilah yang tepat bukan Islam tetapi syari’ah karena ia menjadi bagian  dari  Islam  dan  Islam  sendiri  bisa  ditafsirkan  secara  jauh  berbeda  dengan aspirasi  syari’ah.  Menurut  pendapat  sebagian  ulama,  syari’ah  adalah  sebuah hukum Allah yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap sumber-sumber penting Islam seperti Al-qur’an dan Sunnah Nabi.
Namun Pengertian Syariah yang demikian ini oleh kalangan ulama Islam konservatif  ditransendensikan  sebagai  hal  yang  given  dan  tidak  bisa
direinterpretasi.  Kalau  kita  lihat  definisi-definisi  yang  dikembangkan  oleh sebahagian  ulama-ulama  Islam  syaria’h  adalah  fenomena  abadi  dan  sama  sekali terlepas dari unsur manusiawi. Jamal Banna menyatakan syariah adalah “system yang  digariskan  oleh  Allah  atau  prinsip-prinsipnya  agar  manusia  mengambilnya untuk  dirinya  dan  kaitannya  dengan  Tuhannya,  dengan  suadaranya  sesama muslim, dengan alam dan kehidupan”. (Al-Banna, 1995: 29)
Definisi  yang  serupa  diberikan  oleh  pendahulu  Jamal  AL  Banna  yaitu Mahmud  Syaltut.  Menurutnya,  ada  dua  bidang  penting  dalam  syariah  yaitu  1) Bidang  perbuatan  (amal)  yang  bisa  mendekatkan  orang  Islam  kepada  Tuhan mereka, menghadirkan keagunganNya, dan menjadi penopang bagi iman mereka, dan menghadap kepadanya, bidang ini disebut ibadah, 2) bidang perbuatan yang diambil oleh kaum muslimin sebagai jalan untuk menjaga kemaslahatan mereka, menolak kemudaratan, yang ini disebut dengan istilah muamalah. (Syaltut, 1996: 77)  Definisi  yang  diberikan  diatas  adalah  adalah  adanya  peran  serta  manusia dalam  memformulasikan  syari’ah.  Namun  peran  serta  manusia  dalam pembentukan syari’ah tersebut selalu berusaha untuk dihindari oleh kelompok ini hanya  untuk  menyelamatkan  syari’ah  agar  tidak  ditafsirkan  kembali  oleh  umat manusia.  Pengakuan  bahwa  manusia  memiliki  andil  besar  dalam  pembentukan dan  penetuan  kembali  wilayah-wilayah  akan  menghantarkan  pada  pengertian bahwa  syari’ah  adalah  hukum  Tuhan  yang  tidak  bisa  diubah  kembali.  Namun bagi  mereka  yang  menolak  bahwa  syariah  adalah  hukum  Tuhan  yang  tidak  bisa diubah pada dasarnya kini sudah tidak memiliki argumen yang kuat.
Pengertian  syari’ah  sebagaimana  yang  di  definisikan  ulama-ulama  Islam diatas,  apabila  meminjam  analisis  Abdullahi  al-Naim,  keberlakukannya  adalah merupakan  bagian  dari  sejarah  Islam  pada  masa  lampau  dan  sangat  sulit  untuk diterapkan  dalam  situasi  modern  seperti  sekarang.  Dengan  kepercayaannya,  al- Naim  memandang  bahwa  syari’ah  yang  penerapannya  dalam  konteks  modern sekarang  sedang  diperdebatkan  oleh  banyak  kalangan  Islam  adalah  suatu  yang tidak  mungkin  diterapkan  dalam  konteks  negara  modern.  Dia  sadar  bahwa  di dalam  syariah  termuat  aturan-aturan  kehidupan  yang  boleh  jadi  bertentangan dengan  HAM.  Inilah  yang  oleh  al-Naim  sebagai  hubungan  yang  problematik antara syari’ah dan HAM Internasional. (An-Ni’im, 1994:27)
Menurut al-Naim, hubungan problematik ini bisa diselesaikan dengan cara melakukan revisi terhadap syari’ah untuk melanggengkan keberlakukan hak asasi manusia universal. (An-Ni’im, 1994:329)
Pendapat  al-Naim  ini  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru  dalam  melihat syari’ah.  Ratusan  tahun  lalu  Ibnu  al-Qayyim  menyatakan:  “syariah  adalah bangunan  dan  prinsipnya  itu  berdasarkan  hukum  dan  kemaslahatan  hamba dalam  kehidupan  duniawi  dan  ukhrawi,  semuanya  itu  adil,  rahamat,  dan mashlahah,  dan  hikmah.  Segala  hal  yang  keluar  dari  keadilan  menuju  kepada kedaliman,  dari  rahmat  kepada  yang  sebaliknya,  dari  mashlahah  kepada mafsadah,  dan  dari  hikmah  kepada  kesia-siaan,  maka  itu  tidka  bisa  dinamakan
dengan  syari’ah,  walaupun  diupayakan  dengan  pentakwilan.  Maka  syari’ah adalah  keadilan  Allah  atas  hambaNya  dan  rahmat  atas  ciptaanNya.  (Al-Banna, 1995: 35)
Pendapat  Ibnu  Qayyim  diatas  membanggakan  karena  memberikan peluang  yang  besar  terhadap  inovasi  manusia  dalam  mengembangkan  syariah, bukan  hanya  untuk  kepentingan  syari’ah  itu  sendiri  namun  jugaa  untuk kepentingan  umat  Islam.  Memang  harus  kita  akui  bahwa  respon  masyarakat Islam  terhadap  hak  asasi  manusia  universal  memang  sangat  beragam.  Terlepas dari  pembicaraan  al-Naim  diatas,  secara  obyektif  kalau  kita  baca  literatur- literatur Islam klasik maupun modern maka disana terdapat prinsip-prinsip Islam yang  mendukung  hak  asasi  manusia.  Ulama  Islam  klasik  memilih  istilah  hifdz atau  muhafadzah  yang  berarti  penjagaan,  penghormatan,  atau  perlindungan. Sedangkan ulama modern selain menggunakan istilah tersebut mereka juga mulai memperkenalkan istilah HAM dengan bahasa yang kurang lebih memiliki makna yang  hampir  mirip  (resemblance)  dengan  istilah  hak  asasi  manusia  (HAM)  yaitu huquq al-insan.
Namun  perbedaan  semantik  ini  tidak  mencerminkan  perbedaan maknanya.  Baik  istilah  hifdz  atau  muhafdzah  atau  huquq  al-insan  adalah bermakna  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Namun  adanya  perbedaan penggunaan  isitlah  ini  tidak  mutlak  sebab  ada  juga  ulama  Islam  modern  yang memilih menggunakan istilah hifdz. Dr. Yusuf Hamid al-Alim daam bukunya al- Maqasid  al-Ammah  li  Syari’ah  al-Islamiyyah  membahas  secara  panjang  lebar tentang prinsip-prinsip yang memiliki kedekatan dengan HAM. Melalui bukunya itu  dia  membicarakan  mengenai  lima  hal  yang  prinsip  yang  wajib  mendapat perlindungan dan penjagaan dalam Islam. (Hasim, 2002: 4)
Kalau  kita  melihat  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  ulama-ulama  Islam diatas  memiliki  kompatibilitas  dengan  deklarasi  universal  HAM  PBB.  Tanpa meminggirkan  pendapat  al-Naim  diatas,  kita  melihat  bahwa  mereka  telah berusaha  untuk  melakukan  proses  penyerapan  dan  bahkan  penerimaan  atas konsep  HAM  internasional.  Bahkan  al-Naim  sendiri  masih  menyimpan  harapan untuk memerankan syari’ah sebagai dasar pendukung bagi HAM universal diatas. Dalam hal ini ia mengusulkan ayat-ayat Makkiyah yang menurutnya lebih sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan modern direvitalisasi sebagai prinsip syari’ah. Syari’ah  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Makkiyah  inilah  yang  bisa mendukung HAM universal.

## Kemanusiaan dalam Rumusan Ajaran Islam dan HAM
Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah la ilaha illa Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Pencipta selain Allah. Seluruh alam dan semua yang diatas, di permukaan  dan  di  dalam  bumi  adalah  ciptaan  Yang  Maha  Esa.  Semuanya, manusia,  hewan,  tumbuh-tumbuhan  dan  benda  tak  bernyawa  berasal  dari  Yang Maha Esa.
Dalam  tauhid,  dengan  demikian  terkandung  ide  persamaan  dan persaudaraan  seluruh  manusia.  Bahkan  bukan  itu  saja.  Tauhid  mencakup  ide persamaan  dan  persatuan  semua  makhluk,  benda  tak  bernyawa,  tumbuh- tumbuhan, hewan, dan manusia. Tegasnya dalam agama tauhid terdapat pula ide perikemakhlukan, yang mempunyai jangkauan luas, mencakup ide perikemanusiaan.  (Nasution, 1987: VI-VII) Ide itu dikandung oleh ajaran-ajaran Islam  yang  mendorong  manusia  supaya  tidak  bersikap  sewenang-wenang,  tetapi bersikap baik terhadap makhluk lain.
Jelas  bahwa  didalam  Islam  terdapat  bukan  hanya  ide  perikemanusiaan. Ide perikemunusiaan dengan lain kata adalah bahagian dari ide peri kemakhlukan yang  dibawa  tauhid  sebagai  diajarkan  Nabi  Muhammad.  Ide  peri  kemanusiaan sebagaimana  ditegaskan  oleh  Al-qur’an  dalam  surah  al  Hujarat;  13 berbunyi:Terjemahnya: Hai Manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku  supaya  saling  kenal  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling mulia  di  antara  kamu  di  sis  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertaqwa  diantara kamu.  Sesungguhnya  Allah  maha  mengetahui  Maha  mengenal”.  (Q.S.  al- Hujarat:13)
Karena  manusia  adalah  bersaudara  yang  saling  mengasihi  dan  sama derajatnya,  manusia  tidak  boleh  diperbudak  oleh  sesamanya  manusia.  Manusia dalam Islam adalah manusia bebas, bebas dalam kemauan dan perbuatan, bebas dari tekanan serta paksaan orang lain, bebas dari eksploitasi orang lain, dan bebas dari pemilikan orang lain. (Nasution, 1987: X)
Manusia  oleh  Islam  dipandang  sebagai  makhluk  yang  theomorphis  yang dianugerahi akal oleh akal, sehingga dapat meyakini akan keEsaan Tuhan. Meski demikian,  manusia  butuh  petunjuk  karena  pada  dasarnya  manusia  juga  lemah, pelupa,  punya  rasa  acuh  tak  acuh.  Manusia  harus  diberi  peringatan.  Manusia harus dibangunkan dari mimpinya yang buruk, oleh mereka yang telah memiliki kesadaran. Karena itu ia harus mengikuti petunjuk Tuhan agar bisa menggunakan potensi akalnya, mengatasi rintangan kehidupan.
Penampilan  ajaran  Islam  sebagai  penggugah  mimpi  buruk  manusia, merupakan  upaya  pengembalian  keasadaran  yang  terlelap  itu,  bahwa  manusia punya  kemerdekaan  dan  kebebasan  fitrah,  sekaligus  punya  hak  asasi  dan tanggung jawab hakiki. (Hakiem, 1993:10)
HAM  dalam  salah  satu  pengertiannya  adalah  merupakan  hak  azasi manusia  yang  dibawah  sejak  manusia  dilahirkan  ke  bumi.  Ungkapan  deklarasi HAM dalam pemikiran Erofa modern dan kontemporer diiringi dengan kata sifat “universal”  (yakni  deklarasi  universal  HAM).  Yang  dimaksud  disini  dengan universalitas  dalam  ungkapan  ini  adalah  menyuluruh.  Hak-hak  yang dimaksudkan  itu  “universal”  dalam  arti  bahwa  ia  merupakan  hak-hak  bagi seluruh umat manusia, tak ada perbedaan antara wanita, hitam dan putih, kaya
dana miskin. Itu adalah hak-hak bagi manusia karena dia seorang manusia tanpa melihat, tanpa melihat segi-segi lainnya.
Para  filsuf  Erofa  abad  ke-18  telah  membangun  HAM  itu  diatas  dua  hak yang  menjadi  pokok  dari  hak-hak  yang  lain,  yaitu  hak  kebebasan  dan  hak persamaan. (Al-Jabiri, 2003: 102) Filsuf-filsuf ini menghipotisiskan adanya kondisi alamiah  bagi  manusia.  Sebagian  mereka  menganggapnya  lebih  dahulu  dari  pada system  kemasyarakatan  dan  kekuasaan  politik,  sedangkan  yang  lain  hanya menginginkan  sebagai  ungkapan  apa  yang  mungkin  bagi  manusia  jika  ia  tidak tunduk  pada  pengaruh  pendidikan  dan  kekuasaan  hukum  negara.  Jika  semua filsuf  pemikiran  politik  modern  di  Erofa  memfungsionalisasikan  hipotesis  ini “kondisi  alamiah”  ini  dengan  cara  tertentu  maka  filsuf  inggri,  John  Locke merupakan  orang  yang  paling  banyak  melakukan  upaya  untuk  menjadikan hipotesis ini sebagai otoritas yang mendasari universalisme HAM.

## Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Syariat Islam dan HAM
Secara  umum  bahwa  maksud  dari  pembentukan  hukum  syariat  adalah untuk  merealisasikan  kemaslahatan  umat  manusia.  Dalam  buku  Ushul  fiqh karangan    Abdul  Wahab  al-Khallaf  dijelaskan  bahwa  :  Bahwasanya  maksud umum  syara  menetapkan  hukum-hukum  ialah  menegakkan  kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari  urusan  dharuriyat,  hajiyat  dan  tahsiniyat.  Apabila  urusan-urusan  tersebut telah terpenuhi dan terangkat maka tegaklah kemaslahatan mereka. Syariat Islam menetapkan  hukum-hukum dalam bermacam-macam aspek amal manusia adalah untuk  menegakkan  ketiga  urusan  (dlaruri,  hajiyat  dan  tahsiniyat)  baik  bagi perorangan maupun masyarakat. (Khallaf, 1978: 198)
Dengan  demikian  bahwa  syariat  akan  selalu  bersinggungan  dengan kehidupan  riil  manusia.  Bahwa  syariat  harus  berpihak  dan  disesuaikan  dengan hajat  dan  kebutuhan  manusia  adalah  landasan  utama.  Atau  bisa  dikatakan bahwa syariat harus ‘historis’ bukan ‘ahistoris’.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan  memaparkan  pernyataan  pakar  ushul fiqh, Imam Abu Zahrah: Bahwa ada tiga tujuan pembentukan hukum islam, yaitu :  1)  Upaya  pembentukan  personal  sebagai  sumber  kebaikan  bagi  masyarakat. Sehingga  ibadah  yang  mereka  lakukan  bersekuensi  pada  lahirnnya  individu- individu    yang  punya  komitmen    kemaslahatan  orang  banyak.  2)  Menegakkan keadilan dalam komunitas umat Islam, baik keadilan antar mereka atau  keadilan bagi selainnya. Dan yang 3) Tujuan inti dari semua tujuan pembentukan syariat Islam adalah  kemaslahatan.  Kemaslahatan  yang  dimaksud  adalah  kemaslahatan yang sebenarnya bukan kemaslahatan subyektif. (Zahrah, 1958: 364)
Dari  paparan  Abu  Zahrah  di  atas,  nampak  bahwa  kemaslahatan  yang dimaksudkan  dari  syariat  adalah  kemaslahatan  yang  diupayakan  oleh  pribadi- pribadi muslim melalui penghayatan terhadap nilai yang terkandung dari amalan
syariatnya.  Sehingga  nampak  bahwa  pengalaman  serta  penghayatan  syariat seseoranglah  yang  akan  melahirkan  sebuah  tatanan  kemaslahatan,  bukan sebaliknya bahwa wacana kemaslahatan itu yang akan melahirkan individu yang berbuat  kemaslahatan.  Karenanya  bahwa  pembentukan  syariat  Islam  pada intinya  berdialog  pada  individu-individu  umat  Islam  bukan  kepada  masyarakat Islam.
Konsepsi  kemaslahatan  yang  terbangun  dari  pribadi-pribadi  muslim  dari pemahaman  yang  dalam  terhadap  nilai  syariat  Islam  yang  disebut  sebagai kemaslahatan  hakiki  sesungguhnya  diarahkan  pada  penegakan/  pemeliharaan lima hak dasar manusia (al-Dharuriyah al-Khamsa) yakni:
1. Memelihara  agama  (al-Muhafadzatu  ala  al-din).  Oleh  karena  itu  Islam memberikan  jaminan  kebebesan  kepada  manusia  untuk  mengekspresikan keyakinannya  masing-masing  berdasarkan  agamanya,  kalau  dalam  visi Islam tentunya adalah Al-diinul Islam.
2. Memelihara  jiwa  (al-Muhafadzatu  ala  al-nafs).  Karena  itu  didalam  Islam tidak  diperkenankan  membunuh  atau  menghilangkan  nyawa  seseorang dengan  dalil  apapun  kecuali  dengan  alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh syara’.
3. Memelihara akal (al-Muhafadzatu ala al-aql), artinya bahwa syari'at Islam itu  memelihara  akal  seseorang.  Oleh  karena  itu  Islam  menganjurkan pertama  kali  turun  adalah  iqraa’  bismirabbika  bersikap  cerdaslah  kamu dan ini berarti kesejahteraan kehidupan manusia itu hanya bisa diperoleh kalau  orang  itu  cerdas  dan  adanya  jaminan  untuk  mengekspresikan  dan mengelauarkan  pendapatnya  berdasarkan  kecerdasan  akalnya  masing- masing.
4. Memelihara  keturunan  (al-Muhafadzatu  ala  al-Nasl),  oleh  karena  itu didalam  Islam  tidak  dibenarkan  orang  itu  melakukan  Zina,  Mendekati zina atau hal-hal yang dapat merusak keturunan.
5. Memelihara  harta  (al-Muhafadzatu  ala  al-Mal).  oleh  karena  itu  didalam Islam  tidak  diperkanankan  seseorang  itu  mengambil  hak  orang  lain dengan  cara  paksa,  kecuali  cara-cara  yang  dibenarkan  oleh  agama. (Zahrah, 1958: 367)
Rumusan  penegakan  terhadap  lima  hak  dasar  manusia  ini  menunjukkan perhatian  syariat  Islam  terhadap  kebebasan  dan  kemerdekaan  terhadap  setiap individu.  Secara  umum  ia  bermakna  bahwa  setiap  manusia  berhak  untuk  hidup mulia,  terhormat  dan  sejahtera.  Bahwa  tak  seorang  pun  dibenarkan  untuk melakukan  proses  alienasi,  marginalsiasi,  perampasan  hak-hak  dan  penindasan hanya  karena  berbeda  ideologi,  paham  dan  kelompok  bahkan  status  sosial. Konsep  ini  juga  bermakna  bahwa  Islam  menjunjung  tinggi  kemerdekaan seseorang untuk beraktivitas, berpikir, berpendapat dan melakukan kreativitas di muka  bumi ini untuk  memenuhi  hajat  mereka  dalam  batas  tidak  melanggar  hak orang lain. Dengan demikian bahwa eksploitasi dan monopoli ekonomi dalam tata
kemasyarakatan  baik  itu  dilakukan  oleh  seseorang  maupun  negara  adalah melanggar syariat Islam.
Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  ketika  berbicara  tentang  kemaslahatan yang  menjadi  tujuan  syariat  Islam  maka  patokannya  adalah  untuk  kepentingan umat  manusia  secara  mutlak  dan  menyeluruh  tanpa  membedakan  perkara perbedaan agama, ideologi, suku, ras dan kelompok.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  mengungkapkan  beberapa  nilai-nilai kemanusiaan dalam HAM yang juga terdapat dalam ajaran / syariat Islam;
1. Kemerdekaan agama/Kebebasan Beragama
Kalau  pasal  18  Universal  Declaration  of  Human  Rights  itu  mengakui  setipa orang  mempunyai  kebebasan  memeluk  agama  yang  dipercayainya.  Maka  hal itu  juga  terdapat  dalam  ajaran  Islam  Q.S.  al-Baqarah;  256:  yang artinya:Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam);  sesungguhnya telah  jelas  jalan  yang  benar  dari  padaj  alan  yang  salah.  Karena  itu barangsiapa  yang  ingkar  kepada  Thaghut  dan  beriman  kepada  Allah,  maka sesungguhnya  ia  telah  berpegang  kepada  buhul  tali  yang  amat  kuat  yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2. Kemerdekaan Jiwa (Duham 1-7)
Menurut ajaran Islam, jiwa manusia adalah karunia Tuhan yang paling mulia dan  terhormat.  Menganai  jaminan  atau  perlindungan  terhadap  jiwa  orang lain,  digariskan  dalam  firman  Allah,  yang  artinya:  Dan  janganlah  kamu membunuh  jiwa  yang  diharamkan Allah (membunuhnya),  melainkan  dengan suatu (alasan) yang benar…(Q.S. al-Isra’:33)
Adapun jaminan terhadap jiwa sendiri, seperti tidak boleh mebunuh diri, ditegaskan  dalam  al-Qur’an:  terjemahannya:  …Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29)
3. Kemerdekaan menyatakan pikiran/Kebebasan menyampaikan pendapat.
Kemerdekaan berpikir dan kebebasan mengemukakan pendapat adalah salah satu unsur yang esensial tentang hak-hak asasi itu. Ajaran Islam menghormati hak-hak  itu,  daam  Q.S.  al-Ghasyiyah;  17-20  Terjemahnya:  Maka  apakah mereka  tidak  memperhatikan  unta  bagaimana  dia  ciptakan.  Dan  langit, bagaimana  bumi  ia  ditinggikan.  Dan  gunung-gunung  bagaimana  ia ditegakkan. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan (Q.S. al-Ghasiyah:17-20) Selanjutnya dalam ayat lain dijelaskan Q.S Asy-Syura; 38, yang artinya: Dan (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah antara mereka…(Q.S. Asy-Syura:38)
4. Kemerdekaan Tempat Tinggal
Menurut ajaran Islam, untuk memasuki sesuatu rumah harus ada lebih dahulu persetujuan  dari  pemiliknya,  seperti  digariskan  dalam  al-Qur’an  Surah  An Nur,  yang  artinya  …Janganlah  kamu  masuk  kedalam  rumah  orang  lain
sebelum memberi zin dan memberi salam kepada orang yang didalamnya…(Q.S. an-Nur:27)
5. Kemerdekaan / Perlindungan Harta Benda
DUHAM  pasal  17  menyatakan:  1).  Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak milik,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain.  2)  Tidak  boleh seorangpun boleh dicabut hak miliknya sewenang-wenang.
Islam  melindungi  harta  benda  atau  milik  seseorang.  Tidak  boleh  diambil, dirampas,  dicuri  dan  seterusnya.  Dilarang  dan  haram  hukumnya  makan  harta benda  orang  lain  dengan  pakasaan  atau  dalam  bentuk  manipulasi  dan  yang seumpamanya.(Nasution,  1998:108)  Dalam  surah  al-Baqarah;188  berbunyi  : Terjemahnya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta benda sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu mebawa (urusan)  harta itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  dari pada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu mengetahui.(Q.S. al-Baqarah:188)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  HAM  merupakan pemberian  Tuhan  yang  melekat  pada  semua  manusia  yang  hidup  tanpa  ada perbedaan yang wajib untuk diperjuangkan bagi semua manusia. Memperjuangkan  HAM  orang  lain  berarti  memperjuangkan  HAM  masyarakat, dan  begitu  seterusnya  bergulir  sampai  kepada  muara  penghormatan  HAM universal.
Perspektif syariat Islam terhadap HAM menurut para ulama-ulama Islam memiliki  kompatibilitas  dengan  deklarasi  universal  HAM  PBB.  Tanpa meminggirkan  pendapat  al-Naim  diatas,  kita  melihat  bahwa  para  ulama  telah berusaha  untuk  melakukan  proses  penyerapan  dan  bahkan  penerimaan  atas konsep  HAM  internasional.  Bahkan  al-Naim  sendiri  masih  menyimpan  harapan untuk  memerankan  syari’ah  sebagai  dasar  pendukung  bagi  HAM  universal. Dalam hal ini ia mengusulkan ayat-ayat Makkiyah yang menurutnya lebih sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan modern direvitalisasi sebagai prinsip syari’ah. Syari’ah  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Makkiyah  inilah  yang  bisa mendukung HAM universal.
Adapun  bentuk  kesesuaian antara ajaran  Islam  dengan  HAM dapat  dilihat pada beberapa  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  HAM  yang  juga  terdapat  dalam ajaran  /  syariat  Islam; 1). Kemerdekaan  agama/Kebebasan  Beragama ,  2).
Kemerdekaan Jiwa , 3) Kemerdekaan menyatakan pikiran/Kebebasan menyampaikan pendapat. 4). Kemerdekaan Tempat Tinggal serta,  5. Kemerdekaan / Perlindungan Harta Benda .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-quran al-karim Abdurrahman, Aisyah. Manusia, Maqal fi al Ihsan Diterjemahkan oleh M. Adib al Arief  Manusia, Sensitivitas Hermeneutika Al Qur’an. Cet. I; Yogyakarta, LKPSM, 1997 Abduh,  Muhammad.  Risalatut  Tauhid,  diterjemahkan  oleh  Firdaus  An  dengan judul Risalah Tauhid. Cet. IX; Jakarta, Bulan Bintang, 1992 Anshari,  Endang  Saifuddin.  Kuliah  AL-Islam,  Pendidikan  Agama  Islam  di Perguruan Tinggi Agama Islam. Cet. I; Bandung, CV. Rajawali, 1986 Al-Asy’ats al-Sajastaniy al-Azdiy, Sulaiman Abi Daud. Sunan Abi Daud. Hisymi- Suryah: Daar Al-Hadist, t.th. Al-Banna, Jamal. Nahwa Fiqhin Jadidin (I) Kairo; Dar al-Fikr al-Islami, 1995 Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cet. I; Jakarta, PT.Gramedia, 1977 Depag  RI.  Al-Quran  dan  Terjemahannya.  Jakarta:  Yayasan  Penyeleggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, 1971 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Cet. VII; Jakarta, Balai Pustaka, 1995 Forsythe, P. David. Human Rights & World Politics diterjemahkan oleh Hak-hak Manusia & Politik Dunia. Cet. I; Bandung, Angkasa, 1993 Hakiem, Luqmanul at al. Deklarasi Islam tentang HAM. Cet. I; Surabaya, Risalah Gusti, 1993
Hasim,  Syafiq.  HAM,  Demokrasi  Dan  Keadilan  Sosial,  Bagaimana  Islam

## Membicarakan. Makalah; Makassar, Desember 2002
Haque, Ziaul. Wahyu dan Revolusi. Cet. I; Yogyakarta, LKiS, 2000 Hook,  Sidney.  et.al.  Hak  Azasi  Manusia  Dalam  Islam.  Cet.  I;  Yayasan  Obor Indonesia, 1987
Hendardi.  Memahami  dan  Mempromosikan  Hak  Asasi  Manusia,  Sebuah  Catatan Pengantar  Diskusi.  Paper  pada  Seminar  dan  Lokarya  “Peran  Legislatif Daerah  Serta  Membangun  Kemitraan  Antara  Eksekutif  dalam Menyongsong Otonomi Daerah”, Makassar, 7-11 Maret 2000 Hermawan, Eman. Politik Membela yang Benar; Teori, Kritik dan Nalar. Cet. II; Yogyakarta, KLIK, 2001 Ibnu Malik, Anas. Muwattha Malik. Jilid II; Bairut Lebanon: Daarul Kutub, t.th Al-Jabiri, Muhammad Abed. Ad-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan
Diterjemahkan  oleh  Mujiburrahman  Syura;  Tradisi-Partikulturasi- Universalitas. Cet. I; Yogyakarta, LkiS, 2003 Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Cet. XII; Mathba’ al-Nasyr, Kairo, 1978 LBH Ujung pandang; Divisi Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik. Bahan Training
HAM  dan  Monitoring  Pelanggaran  HAM.  Hotel  Delia,  Makassar,  April 2000
Lembaga  Kajian  Islam  dan  Sosial  (LkiS).  Bahan  Pelatihan  Islam  Wa  Taqim  Al- Dharuriyat Al-Khamsah. Yogyakarta, 2001
Levy,  Reuben.  The  Social  Structure  of  Islam  Diterjemahkan  oleh  H.A  Ludjito
Susunan Masyarakat Islam. Cet. I; Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986 Madjid, Nurcholish at al. Fiqih Lintas Agama. Cet. I; Jakarta, Paramadina, 2003 Maududi, Sayyid Abul A’la. The Islamic Law and Constitusion Diterjemahkan oleh Asep  Hikmat  Hukum  dan  Konstitusi;  Sistem  Politik  Islam.  Cet.  I; Bandung, Mizan, 1990
Muhaimin,  Abdul.  Islam,  Pluralitas  dan  Pencerahan  Nilai-Nilai  Kemanusiaan. Hasil  Editing  Gagasan  yang  disampaikan  Dalam  Seminar  Tantangan Pluralisme dan Demokrasi. Makassar, LAPAR, 27 Juli 2003
An-Naim,  Abdullahi  Ahmed.  Toward  an  Islamic  Reformation  Civil  Liberties,
Human  Rights  and  International  Law  diterjemahan  oleh  Ahmad  Suaedy dan  Amiruddin  ar-Rany  dengan  judul  Dekonstruksi  Syari’ah;  Wacana Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi Manusia  dan  Hubungan  Internasional  Dalam Islam. Cet. III; Yogyakarta, LKiS, 2001
Nasution, Harun. Islam ditinjau dari berbagai Aspek I & II. Cet.V; Jakarta, 1985 Nasution, Yunan. Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan.  Cet. I; Jakarta,
PT Bulan Bintang, 1988 Rahman, Fazlur. Islam. Cet. I; Jakarta, PT Bumi Aksara, 1987 Ridwan,  Machmud.  Kemanusiaan  dan  Misi  Keagamaan.  RENAI;  Jurnal  Politik Lokal & Sosial – Humaniora, Tahun II, No. 3-4; Edisi Musim Kemarau – Labuh, 2002
Rosyada,  Dede et.  al.  Pendidikan  Kewargaan (Civic  Education);  Demokrasi,  Hak Asasi Manusia  & Masyarakat Madani. Edisi Revisi; Jakarta, ICCE UIN, 2003
Sobary,  Muhammad.  Diskursus  Islam  Sosial;  Memahami  Zaman  Mencari  Solusi. Cet.I; Bandung, Mizan, 1998 Suryabrata,  Sumadi.  Metodologi  Peneletian.  Cet.11;  Jakarta,  PT  RajaGrafindo Persada, 1998 Syaltut, Mahmud. Islam, Aqida wa Syari’ah. Dar al-Qalm, 1996 Ubaidillah, A dan Salim, M. Arskal. Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM &
Masyarakat Madani. Cet. I; Jakarta, IAIN Press, 2000 Wignjosoebroto,  Soetandyo.  Pemenuhan  Hak  Asasi  Rakyat  di  Bidang  Kehidupan
Ekonomi, Sosial dan Budaya di Negeri-Negeri Berkembang.   Makalah pada Dialog  Nasional  “Menyoal  Paradigma  Penanggulangan  Kemiskinan- Pemiskinan;  Dalam  Rangka  Peluncuran  Gerakan  Anti  Pemiskinan”, Jakarta, 27 Oktober 2002 Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Cet.I; Jakarta, Hidakarya Agung, 1989 Zahrah, Abu Imam Muhammad. Ushul Fiqh. Kairo: Darl fikrh al-Araby, 1958