Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3566-3572 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3836

## Sosialisasi Program Jaminan Kematian: Program Studi Pengabdian Masyarakat di Desa Gianyar
1) Ida Ayu Yogi Naraswari , 2) Komang Widhya Sedana Putra P, 3) Kadek Wulandari Laksmi P
1,2,3) Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia Email Corresponding: idayuyogi@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci:
BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Jaminan Kematian Tenaga Kerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program Jaminan Kematian (JKM) yang disediakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja  di Indonesia  dan  memahami  bagaimana  pengetahuan  serta  kesadaran  masyarakat  memengaruhi pemanfaatan  program  ini.  Metode  penelitian  yang  digunakan  melibatkan  pendekatan  kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui survei kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dan  wawancara  mendalam  dengan  ahli  serta  pengelola  program.  Analisis  dilakukan  untuk menilai  tingkat  pengetahuan  peserta  tentang  manfaat  JKM,  kepuasan  mereka  terhadap perlindungan sosial yang diterima, serta efektivitas upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program JKM telah terbukti efektif dalam memberikan perlindungan finansial dan dukungan emosional kepada ahli waris  peserta  yang  meninggal  dunia,  tingkat  pengetahuan  masyarakat  mengenai  manfaat  dan prosedur program ini masih rendah. Banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami manfaat yang diberikan oleh JKM, yang mengakibatkan pemanfaatan yang kurang optimal. Temuan ini juga  menunjukkan  bahwa  upaya  sosialisasi  yang  dilakukan  BPJS  Ketenagakerjaan  perlu ditingkatkan,  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang  sadar  akan  pentingnya  jaminan sosial  ini.  Simpulannya,  untuk  memastikan  bahwa  program  JKM  memberikan  manfaat  secara maksimal,  BPJS  Ketenagakerjaan  perlu  memperbaiki  proses  klaim  dan  meningkatkan penyampaian informasi. Edukasi publik yang lebih intensif dan kampanye informasi yang lebih efektif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat program ini dan mendorong  partisipasi  yang  lebih  luas.  Dengan  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan kesejahteraan dan stabilitas sosial tenaga kerja di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

## A B S T R A C T
Keywords:
The Social Security Administrative Body for Manpower (BPJS
Ketenagakerjaan) Social security Death insurance Workers
This study aims to evaluate the effectiveness of the Death Benefit Program (JKM) provided by BPJS Ketenagakerjaan in enhancing the welfare of workers in Indonesia and to understand how public  knowledge  and  awareness  affect  the  utilization  of  this  program.  The  research methodology  combines  qualitative  and  quantitative  approaches,  involving  data  collection through surveys of BPJS Ketenagakerjaan participants and in-depth interviews with experts and program administrators. The analysis assesses participants' understanding of JKM benefits, their satisfaction  with  the  social  protection  received,  and  the  effectiveness  of  BPJS Ketenagakerjaan’s outreach and educational efforts. The findings reveal that, although the JKM program  has  proven  effective  in  providing  financial  protection  and  emotional  support  to  the heirs  of  deceased  participants,  public  knowledge  about  the  benefits  and  procedures  of  the program remains low. Many participants do not fully understand the benefits provided by JKM, leading  to  suboptimal  utilization.  The  study  also  highlights  the  need  for  improved  outreach efforts by BPJS Ketenagakerjaan, as many people are still unaware of the  importance of social insurance.  In  conclusion,  to  ensure  that  the  JKM  program  delivers  maximum  benefits,  BPJS Ketenagakerjaan needs to improve the claims process and enhance information dissemination. More  intensive  public  education  and  more  effective  information  campaigns  are  expected  to increase  public  awareness  about  the  program’s  benefits  and  encourage  broader  participation. With  these  measures,  it  is  anticipated  that  the  welfare  and  social  stability  of  Indonesia’s workforce will significantly improve.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3566-3572 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3836

## I. PENDAHULUAN
Tenaga  kerja  di  Indonesia  sangat  memerlukan  jaminan  sosial.  Dengan  jaminan  sosial,  mereka  dapat lebih  fokus  menyelesaikan  tugasnya,  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja  serta berdampak  positif  pada  kelangsungan  hidup  keluarga  mereka.  Apabila  terjadi  kematian  saat  menjalankan tugas,  keluarga  mereka  bisa  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  (Sutrisno,  2020).  Pemerintah  telah mengatur  jaminan  sosial  untuk  tenaga  kerja  dalam  regulasi  yang  berlaku,  dengan  memberikan  dukungan melalui  BPJS  Ketenagakerjaan.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  bertindak sebagai  asuransi  perlindungan  sosial  bagi  seluruh  tenaga kerja  di  Indonesia  dan  menawarkan  lima program utama  (Zakiy  &  Nafi’ah,  2023).  Setiap  program  BPJS Ketenagakerjaan  menawarkan  berbagai  manfaat  dan keuntungan  bagi pesertanya.  Peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  meliputi  pemberi  kerja,  pekerja  yang  memiliki hubungan  kerja,  serta  pekerja  perorangan.  Dengan  demikian,  keanggotaan  BPJS  Ketenagakerjaan  tidak terbatas hanya pada perusahaan dan karyawan saja, tetapi juga terbuka bagi masyarakat perorangan selama mereka mampu membayar iuran (Rahayu & Rahmatika, 2022).
Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BPJSTK)  adalah  program  jaminan  sosial  yang menjadi  tanggung  jawab  dan  kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi  tertentu. Penyelenggaraannya  menggunakan  mekanisme  asuransi  yang  diperuntukkan  bagi  para  (Zakiy  &  Nafi’ah, 2023).  Rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  BPJS  Ketenagakerjaan  disebabkan  oleh  kurangnya informasi  yang  tersedia  mengenai  manfaat  dan  tujuannya.  Akan  lebih  baik  jika  lembaga  jaminan  sosial nasional  terus  meningkatkan  brand  knowledge,  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  masyarakat  untuk mengenali  merek  tersebut.  Hal  ini  akan  membantu  membentuk  persepsi  positif  di  kalangan  masyarakat (Mayhana Dwi Novitasari & Siti Aminah, 2023). Masyarakat harus mengetahui tentang pentingnya jaminan sosial  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat  karena risiko  sosial  dan  ekonomi  dapat  terjadi  kapan  saja  atau  secara  mendadak  dan  mempengaruhi  siapapun  dan dimanapun  (Zakiy  &  Nafi’ah,  2023).  BPJS  Ketenagakerjaan  hadir  untuk  memberikan  perlindungan  dan jaminan  sosial  kepada  tenaga  kerja.  Undang-Undang  Nomor  40  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional Republik  Indonesia  Tahun  2004  mengatur  bahwa  pemberi  kerja  wajib  mendaftarkan  diri  dan  karyawannya sebagai peserta dalam program jaminan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang dalam hal ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pekerja  dan  keluarga  terlindungi  secara  finansial  saat  menghadapi situasi yang tak terduga seperti kecelakaan kerja atau kematian (Sundari et al., 2023). Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan atau tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi  ini  meliputi  teguran  tertulis  dari  BPJS,  denda  yang  ditetapkan  oleh  BPJS,  serta  pembatasan  akses terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah atas permintaan BPJS.
Saat  ini,  BPJS  Ketenagakerjaan  memiliki  beberapa  program  yang  menunjukkan  kinerjanya,  dengan mengutamakan  kepentingan  dan  hak  normatif  tenaga  kerja  Indonesia.  Program-program  tersebut  meliputi lima  perlindungan  utama,  yaitu:  Jaminan  Kematian  (JKM),  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berikut adalah rangkuman salah  satu  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  yaitu  Jaminan  Kematian  (JKM).  JKM  adalah  jaminan  yang diperuntukkan bagi ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja  atau  penyakit  akibat  kerja  (Murniati,  2022).  Jaminan  Kematian  (JKM)  dari  BPJS  Ketenagakerjaan adalah program yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia, bukan  akibat  kecelakaan  kerja  atau  penyakit  akibat  kerja.  Program  ini  bertujuan  untuk  meringankan  beban finansial keluarga yang ditinggalkan (Agus, 2015). Manfaat yang diberikan meliputi biaya pemakaman dan biaya  ngaben  khusus  di  Bali,  serta  santunan  kematian  dan  santunan  berkala.  Selain  itu,  program  ini  juga menyediakan beasiswa untuk dua orang anak peserta yang memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  dengan  persyaratan  telah  memenuhi  masa  iuran  minimal  selama  3  tahun.  Dengan  demikian,  JKM menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang penting bagi tenaga kerja dan keluarganya di Indonesia.
Pekerja  Indonesia  saat  ini  sangat  membutuhkan  jaminan  sosial  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan kelangsungan  hidup  mereka  serta  keluarga  di  masa  depan  (Kirana,  2022).  Dengan  adanya  jaminan  sosial, pekerja  dapat  lebih  fokus  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena  mereka  merasa  lebih  aman  dan  terlindungi (Pambudi,  2019).  Pemberian  jaminan  sosial  juga  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan  pekerja,  karena  mereka  dapat  menghadapi  berbagai  risiko  ekonomi  dan  sosial  dengan  lebih tenang dan percaya diri (Juan Somavia, 2008). Dengan demikian, jaminan sosial bukan hanya memperkuat perlindungan  sosial  bagi  pekerja,  tetapi  juga  berkontribusi  pada  stabilitas  dan  kemajuan  ekonomi  negara
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3566-3572 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3836
secara keseluruhan (Pristanti et al., 2022). Jika suatu saat para pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja saat  menjalankan  tugasnya,  hal  ini  akan  mempengaruhi  apakah  keluarganya  dapat  meminta  bantuan keuangan  dari  negara  melalui  jaminan  sosial.  Tunjangan  karyawan  dilindungi  oleh  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah(Sundari  et  al.,  2023).  Pemerintah  Indonesia  menghargai  tenaga  kerja  dengan menyediakan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting ketika seseorang diterima sebagai pekerja atau pegawai di suatu instansi atau perusahaan. Program ini memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, pensiun, hari tua, dan kehilangan  pekerjaan.  Dengan  demikian,  BPJS  Ketenagakerjaan  tidak  hanya  memberikan  keamanan finansial  bagi  pekerja,  tetapi  juga  mencerminkan  komitmen  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan tenaga  kerja  di  Indonesia.  Penting  bagi  pekerja  untuk  dipekerjakan  oleh  BPJS.  Apabila  masih  ada  pekerja yang tidak dipekerjakan oleh BPJS, maka perusahaan pemberi kerja  akan dikenakan sanksi dan dikenakan sanksi administratif.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  efektivitas  implementasi  program  BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia serta mengidentifikasi faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pemahaman  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  program  tersebut.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  manfaat  dari  lima  program  utama  BPJS  Ketenagakerjaan— Jaminan  Kematian  (JKM),  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Pensiun  (JP),  Jaminan  Hari  Tua (JHT),  dan  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)—telah  dirasakan  oleh  para  pekerja  dan  keluarga  mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai dampak pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap partisipasi mereka  dalam  program  tersebut  serta  memberikan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan kesadaran tentang jaminan sosial di Indonesia.

## II.   METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kematian  di  Desa  Gianyar,  Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 5 Juli 2024. Terdiri dari beberapa tahapan :

## Gambar 1. Flowchart Metode Pelaksanaan Pengabdian
1.  Riset dan Analisis Kebutuhan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Langkah  yang  pertama  adalah  dengan  melakukan  Riset  dan  Analisis  Kebutuhan  Peserta  BPJS Ketenagakerjaan  di  Desa  Gianyar  yang  memerlukan  jaminan  kematian.  Dalam  hal  ini  termasuk  dengan menentukan  jumlah  peserta  yang  berpotensi  menerima  manfaat  dari  program  ini  yaitu  Jaminan  Kematian (JKM) 2.  Perencanaan Program
Setelah langkah pertama sudah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pengembangan rencana program Jaminan  Kematian  yan  bertempat  di  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Gianyar.  Hal  ini  mencangkup perencanaan biaya untuk menentukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3566-3572 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3836

## Gambar 2. Lokasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar

## 3.  Persiapan Pelaksanaan
Dalam  tahap  ini  melibatkan  beberapa  karyawan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dalam  hal  ini  beberapa karyawan sudah menyiapkan materi informasi untuk di sampaikan saat simbolis kepada peserta.
4.  Pelaksanaan Program
Selama  fase  pelaksanaan,  Keluarga  dari  almarhum  mendapatkan  layanan  konsultasi  dan  informasi terkait dengan menfaat dari program Jaminan Kematian (JHT) ini.
5.  Dokumentasi
Langkah akhir adalah dengan melakukan dokumentasi, yang dimana dokumentasi sangat penting untuk masyarakat,  agar  lebih  mengetahui  manfaat  dan  jaminan  yang  akan di  dapatkan bila  menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat juga mengetahui jaminan sosial itu sangat penting.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan di Desa Gianyar telah berhasil memberikan perlindungan sosial kepada peserta yang memerlukannya dengan menerapkannya melalui beberapa tahapan yang terorganisir. Ini adalah hasil akhir dari setiap proses yang telah dilakukan:
1. Riset dan Analisis Kebutuhan Peserta
Langkah  ini  sangat  penting  karena  menganalisis  kebutuhan  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  di Desa  Gianyar  yang  membutuhkan  jaminan  kematian.  Dengan  mengetahui  berapa  banyak  peserta yang  dapat  menerima  manfaat  Jaminan  Kematian  (JKM),  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3566-3572 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3836

## 2. Perencanaan Program
BPJS  Ketenagakerjaan  membuat  rencana  program  Jaminan  Kematian  setelah  melakukan  riset kebutuhan. Perencanaan biaya dan alokasi sumber daya sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien serta memberikan manfaat maksimal kepada peserta.
3. Persian Pelaksanaan
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan informasi yang akan dibagikan kepada peserta selama acara simbolis. Peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat Jaminan Kematian dan prosedur yang terkait dengannya berkat persiapan ini.

## 4. Pelaksanaan Program
Konsultasi dan informasi tentang manfaat program Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada keluarga  peserta  yang  meninggal  dunia  selama  program  berlangsung.  Program  ini  memberikan dukungan emosional dan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan.
Gambar 3. Penyampaian Informasi Terkait Manfaat Dari JKM
5. Dokumentasi:
Langkah  terakhir  adalah  menyediakan  dokumentasi  yang  menyeluruh.  Ini  penting  untuk memberi tahu orang tentang manfaat dan jaminan yang dapat mereka peroleh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial dan perlindungan yang diberikan.
Gambar 4. Penyerahan Santunan Kematian Kepada Ahli Waris
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3566-3572 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3836
Secara  keseluruhan,  program  Jaminan  Kematian  yang  diterapkan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Desa Gianyar  sejalan  dengan  penelitian  dari  (Abdullah,  2018)  yaitu  memiliki  dua  tujuan:  memberikan perlindungan  finansial  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  jaminan  sosial  untuk melindungi mereka dari bahaya sosial dan ekonomi yang tidak terduga. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kesejahteraan dan stabilitas sosial di komunitas akan sangat ditingkatkan oleh tindakan yang telah dilakukan.

## IV. KESIMPULAN
Di Desa Gianyar, Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan hasil yang  baik  dalam  memberikan  perlindungan  sosial  penting  kepada  peserta  yang  memerlukannya. Program ini berhasil mencapai tujuannya berkat tahapan yang terorganisir dengan baik. Ini adalah rangkuman dari setiap langkah yang harus dilakukan:
1. Riset dan Analisis Kebutuhan Peserta:
BPJS  Ketenagakerjaan  menemukan  peserta  yang  membutuhkan  jaminan  kematian  di  Desa Gianyar melalui analisis yang teliti. Ini memungkinkan mereka untuk membuat strategi pelayanan yang tepat untuk masyarakat.
2. Perencanaan Program:
BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa program Jaminan Kematian berjalan dengan efektif dan efisien dengan mengatur secara menyeluruh program, termasuk alokasi sumber daya dan biaya. Selain itu, hal ini membantu memaksimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
3. Persiapan Pelaksanaan:
Peserta  dapat memperoleh  pemahaman  yang  jelas  tentang  manfaat  Jaminan  Kematian  dengan melakukan  persiapan  yang  cermat  sebelum  acara  simbolis.  Hal  ini  penting  untuk  meningkatkan partisipasi dalam program dan penghargaan yang diberikan.
4. Pelaksanaan Program:
BPJS  Ketenagakerjaan  memberikan  konsultasi  dan  informasi  kepada  keluarga  peserta  yang meninggal dunia selama program berlangsung.
5. Dokumentasi:
BPJS Ketenagakerjaan memberikan transparansi dan informasi yang jelas tentang manfaat yang diperoleh peserta program dengan memberikan dukungan finansial dan emosional kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.

## SARAN
Beberapa saran dapat dipertimbangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan program Jaminan Kematian di masa mendatang:
1. Evaluasi Periodik:
Melakukan  evaluasi  rutin  pelaksanaan  program  untuk  mengetahui  seberapa  efektif  itu  dan  untuk menemukan area yang perlu diperbaiki.
2. Penguatan Sosialisasi:
Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  manfaat  jaminan  kematian  dan  keberadaan  BPJS Ketenagakerjaan.
3. Inovasi Teknologi:
Menggunakan teknologi untuk mempermudah administrasi dan layanan peserta, seperti melalui aplikasi telepon untuk informasi dan klaim.
4. Kemitraan Strategis:
Membangun  kolaborasi  yang  lebih  erat  dengan  pemerintah  desa  dan  lembaga  masyarakat  lokal  untuk mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.
Diharapkan  program  Jaminan  Kematian  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Desa  Gianyar  dapat  tetap  menjadi solusi  yang  berkelanjutan  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  yang  penting  bagi  masyarakat  setempat dengan menerapkan rekomendasi ini.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3566-3572 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3836

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  yang  besar  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Gianyar  atas kesempatan  yang  diberikan  untuk  melaksanakan  program  pengabdian  masyarakat  ini.  Dukungan  dan kerjasama dari seluruh staf BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar sangat berarti bagi kesuksesan program ini.  Tanpa  bantuan  dan  fasilitas  yang  mereka  berikan,  program  ini  tidak  akan  bisa  berjalan  dengan  lancar. Kami  berharap  kerjasama  ini  dapat  terus  berlanjut  dan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat Desa Gianyar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  J.  (2018).  Bentuk-Bentuk  Jaminan  Sosial  Dan  Manfaatnya  Bagi  Tenaga  Kerja  Dalam  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia. YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 9 (1),  121. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3676 Agus,  D.  (2015).  Perkembangan  Pengaturan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Dalam  Rangka  Perlindungan  Hukum Buruh/Pekerja. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 53–68. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.286 Juan Somavia. (2008). Jaminan sosial : konsensus baru . Kirana,  Y.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Terhadap  Pekerja. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan , 9 (2), 72–88. https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.249 Mayhana  Dwi  Novitasari,  &  Siti  Aminah.  (2023).  Optimalisasi  Sosialisasi  Manfaat  Program  BPJS  Ketenagakerjaan untuk  Meningkatkan  Brand  Knowledge  kepada  Pelajar  dan  Mahasiswa  Kota  Surabaya. Jurnal  Pengabdian Masyarakat Indonesia , 2 (2), 128–139. https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i2.1919 Murniati,  M.  (2022).  Pengelompokan  Data  Jaminan  Kematian  Berdasarkan  Kecamatan  Dengan  Metode  Clustering.
Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains , 1 (1), 103–113. https://doi.org/10.56248/marostek.v1i1.16 Pambudi, L. S. (2019). Pelaksanaan Program  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi  Pekerja Bukan  Penerima Upah di Wilayah  Kota  Semarang  Ditinjau  Dari  Permenaker  Nomor  1  Tahun  2016. Indonesian  State  Law  Review , 1 (2), 208.
Pristanti,  S.  N.,  Sukidin,  S.,  &  HartantIMPLEMENTASI  PROGRAM  BADAN  PENYELENGGARA  JAMINAN SOSIAL  (BPJS)  KETENAGAKERJAAN  PADA  PEKERJA  INFORMAL  (STUDI  KASUS  DI  DESA DUKUHDEMPOK,  KECAMATAN  WULUHAN,  KABUPATEN  JEMBERo,  W.  (2022).  Implementasi Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Bpjs)  Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja  Informal  (Studi  Kasus  Di Desa  Dukuhdempok,  Kecamatan  Wuluhan,  Kabupaten  Jember). Jurnal  Pendidikan  … , 16 (40),  297–308. https://doi.org/10.19184/jpe.v16i2.25240
Rahayu, S., &  Rahmatika, D. N. (2022). Penyuluhan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Proyek Bangunan. AMMA: Jurnal Pengabdian … , 1 (3), 165–169. https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/150 Sundari,  A.,  .  Y.,  &  .  A.  (2023).  Analisis  Jaminan  Kematian  Terhadap  Ahli  Waris  BPJS  Ketenagakerjaan  Menurut Perspektif Asuransi Syariah (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan). Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) , 3 (3), 476–487. https://doi.org/10.47233/jebs.v3i3.1403 Sutrisno, H. (2020). Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat , 4 (1), 78–84. https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670 Zakiy,  M.  W.,  &  Nafi’ah,  B.  A.  (2023).  Sosialisasi  Program  Jamnian  Sosial  Ketenagakerjaan  Kepada  UMKM  Di Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM) , 1 (2), 1–5.