JEQ U
Vol. 8, No. 2 Okt 2018
e-ISSN: 2541-1314
OPTIMALISASI FUNGSI BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN (BKSP)

## DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH KAWASAN JABODETABEKJUR
Silfiana 1
1 Analis Kebijakan, Bappeda Provinsi Banten e-mail: silfiana@yahoo.com

## ABSTRAK/ABSTRACT
Kerjasama antar pemerintah daerah dalam wilayah yang saling berbatasan merupakan kerjasama wajib yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Salah satu kerjasama daerah yang berada dalam satu wilayah yang saling berbatasan adalah kawasan Jabodetabekjur dimana ada 3 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota (DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat,  Kabupaten  Bogor,  Kota  Bogor,  Kota  Depok,  Kota  Tangerang  Selatan,  Kota Tangerang,  Kabupaten  Tanggerang,  Kabupaten  Bekasi,  Kota  Bekasi  dan  Kabupaten Cianjur) yang tergabung dan berada dibawah organisasi BKSP Jabodetabekjur. Dengan dibentuknya  organisasi  BKSP  Jabodetabekjur,  Pemerintah  Daerah  berharap  mampu menyelesaikan  5  masalah  utama  yaitu  banjir,  kemacetan,  penyediaan  air  bersih, ketahanan  pangan,  sampah    dapat  diselesaikan  secara  bersama-sama.  Melalui pendekatan kualitatif deksriptif dapat dijelaskan bahwa perlu penyelesaian kendala dalam operasional BKSP, penguatan peran organisasi BKSP dan partisipasi aktif para perwakilan ASN  daerah  dalam  lembaga  tersebut,  agar  semakin  banyak  kerjasama  yang  dilakukan sebagai upaya optimalisasi pembangunan di kawasan Jabodetabekjur.
Joint actions among state governments within adjoining regions have turned obligatory as  regulated  by  the constitutions.  As  such,  regional  cooperation  the  region  of Jabodetabekjur in which lies three provinces and nine districts/cities (DKI Jakarta; Banten Province, West Java Province, District of Bogor, City of Bogor, City of Depok, City of South Tangerang, City of Tangerang, District of Tanggerang, District of Bekasi and District of Cianjur) get together under the organization of BKSP Jabodetabekjur. State government aims to simultaneously resolve five main problems; flood, traffic, clean water provisions, food  security  and  waste  flow  management.  Through  qualitative  descriptive  approach towards  clear  explanations  that  these  problems  shall  go  for  accelerated  resolution  by overcoming operational hiccups within BKSP, strengthening the role of BKSP and active participation of ASN delegates from the respective states and organizations so that many more joint actions carried out in the future to optimize development in Jabodetabekjur.
Kata  kunci: Kerjasama  Daerah,  BKSP  Jabodetabekjur,  Optimalisasi  Pembangunan Keywords: Regional cooperation, BKSP Jabodetabekjur, Optimize development

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  telah  menjadi  momentum  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengoptimalkan  pengelolaan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan karakteristik  daerah  masing-masing.  Namun,  dengan  adanya  pembangunan  yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya hal ini tidak dapat dipisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Antar daerah terdapat kesinambungan  dan  kepentingan  yang  sama  dalam  pembangunan  yaitu  untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, kerjasama antar daerah merupakan  isu  strategis  yang  harus  dilihat  secara  komperehensif.  Keinginan  untuk mengatur secara spesifik kepentingan suatu daerah seringkali mengaburkan konteks dan kepentingan daerah lain yang berdekatan.
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan daerah, pada pasal 363 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  daerah  dapat  mengadakan  kerja  sama  yang  didasarkan  pada pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik  serta  saling  menguntungkan. Disamping  itu  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  mengakibatkan  dampak  lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama  dengan  daerah  sekitarnya  untuk  kepentingan  masyarakat.  Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan kemampuan institusi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah secara sinergi dan terperinci.
Kerja  sama  daerah  merupakan  usaha  untuk  lebih  memantapkan  hubungan  dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  menyerasikan  pembangunan  daerah,  mensinergikan  potensi  antar daerah  dan/atau  dengan  pihak  ketiga  serta  meningkatkan  pertukaran  pengetahuan, teknologi  dan  kapasitas  fiscal.  Melalui  kerja  sama  daerah  juga  diharapkan  dapat mengurangi  kesenjangan  daerah  dalam  penyediaan  pelayanan  umum  khususnya  yang ada  di  wilayah  terpencil,  perbatasan  antar  daerah  dan  daerah  tertinggal  sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Tujuan kerjasama Daerah sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan  keterikatan daerah  yang  satu dengan  yang  lain  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kerjasama daerah terdiri dari dua jenis, yaitu kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama wajib adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerjasama pemerintah yang wajib antara lain meliputi penyediaan air bersih, transportasi, tata ruang, infrastruktur, daerah aliran sungai,  dan  pariwisata.cakupan  kerjasama  wajib  adalah  kerjasama  antar  daerah, kerjasama  antar  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten  atau  kota  dalam  wilayahnya, kerjasama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dari provinsi berbeda, kerjasama  antar  daerah  kabupaten/kota  dari  daerah  provinsi  yang  berbeda,  dan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Adapun kerjasama sukarela  merupakan  kerjasama  dilaksanakan  oleh  daerah  yang  berbatasan  atau  tidak
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
berbatasan  untuk  penyelenggaraan  urusan    pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah namun  dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan  bekerjasama.
Terkait  batas  wilayah  dapat  dibagi  menjadi  dua  hal  yaitu  batas  wilayah  secara administratif yaitu sesuai peraturan perundangan, dan batas wilayah secara fungsional yaitu sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif. Setiap daerah memiliki batas  wilayah  administratif  yang  ditentukan  secara  formal  melalui  peraturan perundangan,  akan  tetapi  dalam  kenyataan  berbagai  masalah  dan  kepentingan  sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama  antara  pemerintah  daerah  adalah  agar  berbagai  masalah  lintas  wilayah administratif  dapat  diselesaikan  bersama  dan  sebaliknya  agar  banyak  potensi  yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif  inovasi  atau  konsep  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  efisiensi  dan efektivitas,  sinergis  dan  saling  menguntungkan  terutama  dalam  bidang-bidang  yang menyangkut  kepentingan  lintas  wilayah.  Kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong  kerjasama antar daerah.  Kerjasama  diharapkan  menjadi  satu  jembatan  yang  dapat  mengubah  potensi konflik  kepentingan  antardaerah  menjadi  sebuah  potensi  pembangunan  yang  saling menguntungkan.
Kerjasama  antar  daerah  hanya  dapat  terbentuk  dan  berjalan  apabila  didasarkan  pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi  kerjasama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif  apabila  telah  ditemukan  kesamaan  isu,  kesamaan  kebutuhan  atau  kesamaan permasalahan.  Kesamaan  inilah  yang  dijadikan  dasar  dalam  mempertemukan  daerah- daerah  yang  akan  dijadikan  mitra.  Selain  itu,  yang  juga  perlu  dipikirkan  adalah masalah kelayakan kerjasama, baik secara ekonomi maupun  politis. Secara politis karena walau bagaimanapun,  keputusan akhir  mengenai  komitmen untuk bekerjasama  adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan,  sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerjasama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerjasama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip “saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerjasama.
Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  ibukota  negara  mempunyai  permasalahan  pembangunan yang sangat kompleks, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yaitu dengan wilayah provinsi maupun kabupaten/kota disekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta. DKI  Jakarta  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dalam  melakukan  pembangunan,  hal  ini dikarenakan DKI Jakarta sangat bergantung pada daerah penyanggah di sekitarnya. DKI Jakarta  sebagai  ibukota  negara  menjadi  pusat  perdagangan,  pusat  perekonomian  dan pusat pemerintahan dan politk di Indonesia. Hal ini merupakan daya tarik DKI Jakarta bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  menyebabkan  tingginya  urbanisasi  ke  Jakarta  dari berbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan ini berdampak Jakarta tidak lagi layak untuk
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pemukiman penduduk. Kabupaten/Kota  penyanggah  Jakarta  yang  akan  mengakomodir kebutuhan  pemukiman  bagi  para  urban.  Permasalahan  pembangunan  dalam  kawasan Jabodetabekjur  adalah  transportasi  dan  jalan,  pemukiman  dan  lingkungan,  banjir, urbanisasi, ketimpangan sumber daya manusia, kependudukan dan lainnya.
Regulasi pembangunan Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dari tahun ke tahun terkesan statis, hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan sehingga akan semakin terlihat  disparitas  pembangunan  antara  perkotaan  dan  perdesaan.  Hal  ini  perlu diformulasikan kembali secara komperehensif terkait regulasi pembangunan di Kawasan Jabodeatabekjur, sehingga dapat menemukan solusi dari hambatan pembangunan yang ada.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam pembangunan kota Jakarta dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri mengatur kerjasama di sekitar wilayah DKI Jakarta dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Badan  Kerjasama  Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). Organisasi ini  dibentuk  dalam  rangka  menyiapkan  secara  optimal  bahan  koordinasi  penyusunan kebijakan  perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  kerjasama  pembangunan  di  wilayah Jabodetabekjur.
Terbentuknya  BKSP  Jabodetabekjur  diharapkan dapat  menjadi  wadah  kerjsama dalam rangka pembangunan antar daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di sekitar DKI  Jakarta.  Pembangunan  daerah  penyangga  Jakarta  harus  bersinergi  dengan pembangunan  di  Jakarta,  hal  ini  untuk  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  daerah penyangga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  Tahun  2018  sejumlah  Rp  77.177  Triliun.  Dengan  APBD  yang  dimilik Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  daerah  penyangga  dalam pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.
Kerjasama antar daerah di kawasan Jabodetabekjur inilah yang harus dikaji dan di analisa sehingga menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi semua daerah di kawasan Jabodetabekjur. Fungsi ini yang harus dapat dioptimalkan oleh BKSP sebagai lembaga bersama yang berperan penting dalam pembangunan kawasan Jabodetabekjur. Perencanaan yang terintegrasi di daerah perbatasan akan memudahkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masing-masing daerah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu mengkaji optimalisasi fungsi BKSP dalam kerjasama pembangunan antar daerah di kawasan Jabodetabekjur.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Moleong  (2007:6)  metode  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Dalam makalah ini, penulis memperoleh informasi dengan melakukan studi pustaka dan wawancara  langsung  dengan stakeholder  yang  terkait,  diantaranya  Sekretaris  BKSP, Kepala  Bidang  di  BKSP,  Biro  Pemerintahan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Biro Pemerintahan Provinsi  Banten,  dan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Banten.  Selain  wawancara,  penulis  juga  memperoleh  data  sekunder  dari  Badan  Pusat Statistik, Dokumen Peraturan Gubernur Banten, dan Perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama daerah.

## 3. SEJARAH BKSP JABODETABEKJUR
Terbentuknya  organisasi  BKSP  merupakan  sebuah  gagasan  untuk  melakukan Pengembangan  Wilayah  DKI  Jakarta,  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Provinsi  Banten  untuk menyelesaikan permasalahan pada batas-batas wilayah. Lahirlah kemudian Permendagri No.  6  Tahun  2006  Tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  BKSP Jabodetabekjur.  Saat  ini  Pemerintah  Daerah  yang  masuk  dalam  Anggota  BKSP  adalah Provins DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor,  Kota Bogor, Kota  Depok,  Kota  Tangerang  Selatan,  Kota  Tangerang,  Kabupaten  Tanggerang, Kabupaten  Bekasi,  Kota  Bekasi  dan  Kabupaten  Cianjur.berikut  peta  wilayah Jabodetabekjur.
Tugas pokok BKSP Jabodetabekjur adalah menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi, penyusunan program dan laporan, serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur. Adapun fungsi  BKSP  adalah  penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan kebijakan  perencanaan kerjasama  pembangunan,  penyiapan  bahan  koordinasi  pelaksanaan  kerjasama pembangunan,  penyiapan  bahan  evaluasi  kerjasama  pembangunan  dan  pelaksanaan urusan  keuangan,  kepegawaian,  perlengkapan,  tata  usaha  dan  perlengkapan.  Secara regulasi BKSP ini sudah cukup kuat untuk menunjukan kinerjanya karena termaktub dalam Permendagri Nomor 6 tahun 2006, sehingga secara organisasi dan kelembagaan hasilnya penting bagi pembangunan dan kemajuan daerah.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Gambar 2. Terkait gagasan pembentukan BKSP Jabodetabekjur

## 4. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Secara lebih spesifik tugas dan fungsi Sekretariat BSKP Jabodetabekjur sebagai berikut;
a. Bagian Pembangunan mempunyai fungsi
1. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,pelakanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama di bidang pembangunan dan mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan,pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penataan ruang dan pertanaha.
2. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,pelakanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama di bidang pembangunan dan mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan  koordinasi  penyusunan,pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan  kerjasama pembangunan di bidang permukiman, sarana dan prasarana
3. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,pelakanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama di bidang pembangunan dan mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan  koordinasi  penyusunan,pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan  kerjasama pembangunan di bidang  sumber daya air,kebersihan dan lingkungan hidup
b. Bagian Perekonomian mempunyai fungsi
1. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama di bidang transportasi dan perhubungan;
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
2. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama  pengembangan  di  bidang  agribisnis,  koperasi,  usaha  kecil  dan menengah;
3. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama  pengembangan  di  bidang  industri,  perdagangan,  pertambangan  dan investasi
c. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi
1. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan, administrasi kependudukan, pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban ;
2. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan;
3. Penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan kerjasama pengelolaan di bidang sosial, dan tenaga kerja.
d. Bagian umum mempunyai fungsi
1. Penyusunan program kegiatan dan pegelolaan keuangan;
2. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian

## 5. PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN DI KAWASAN JABODETABEKJUR
Kerjasama  antar  daerah  menjadi  salah  satu  pendekatan  utama  dalam  menyelesaikan masalah yang bersifat regional terutama perkotaan. Upaya meningkatkan keseimbangan dan  keserasian  perkembangan  antar  wilayah  dan  sector,  serta  berperan  dalam mewujudkan  efisiensi  pemanfaatan  ruang  sebagai  tempat  berlangsungnya  kegiatan- kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta pelestarian lingkungan hidup menjadi agenda bagi  daerah  yang  memiliki  penduduk  dalam  jumlah  banyak  yang  punya  keterbatasan wilayah.
Bisa kila lihat manfaat Kerjasama yang diperoleh dari Kerjasama Pembangunan Daerah antara lain:
1. Manajemen konflik antar daerah. Kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar actor utama daerah.  Dengan  adanya  forum  seperti  ini  maka  dapat  memberikan  pemahaman terhadap permasalahan  dan  meningkatkan  toleransi antar  daerah  sehingga  konflik antar daerah dapat diantisipasi.
2. Efisiensi dan standarisasi pelayanan. Kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama.  Dalam  konteks  pelayanan  public,  kerjasama  antar  daerah  sangat mendukung  daerah  dalam  menerapkan  efisiensi  dan  standarisasi  pelayanan  antar daerah. Hal ini tentu mendukung pelayanan public yang optimal di daerah.
3. Pengembangan Ekonomi. Kerjasama  antar  daerah  akan  mendorong  terjadinya  pengembangan  ekonomi  di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
sama  dengan  logika  penguasaan  wilayah  administrasi.  Seringkali  terjadi pengembangan  ekonomi  suatu  wilayah  tidak  bisa  maksimal  karena  wilayah  yang mencakupi beberapa teritori daerah.Apabila tidak ada kerjasama antar daerah, maka perkembangan  wilayah  tidak  maksimal.  Dengan  demikian  kerjasama  antar  daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah.
4. Pengelolaan Lingkungan Kerjasama antar daerah mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama.  Sama  seperti  poin sebelumnya  wilayah pelestarian  juga tidak selamanya dengan teritori administrasi. Tanpa kerjasama antar daerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut tetapi juga bagi daerah tetangga lainnya, seperti: kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor.(Pratikno et.all. 2004:134-135).
Melihat  manfaat  dari  kerjasama  daerah  yng  dihasilkan  apalagi  di  wilayah  perkotaan terutama  pulau  Jawa  perlu  ada  upaya  untuk  meningkatkan  daya  dukung  dan  daya tampung  dalam  mengelola  pembangunan  secara  lebih  baik  dan  terintegrasi,  karena perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  di  satu  wilayah  jelas  berpengaruh  dan dipengaruhi oleh wilayah lain sebagai satu kesatuan ekosistem. Melihat kondisi ini maka diperlukan  pengelolaan  yang  integrative  antar  wilayah  tersebut.  Lewat  Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 disebutkan kawasan Jabodetabekjur  merupakan suatu kawasan strategis nasional, yang selanjutnya penataan ruangnya secara spesifik diatur dalam  peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun  2008  tentang  penataan  ruang  kawasan Jakarta,  Bogor,  Depok, Tanggerang,  Bekasi,  Puncak  ,  Cianjur.  Wilayah Jabodetabekjur merupakan kawasan perkotaan dengan dinamika dan muatan persoalan serta kegiatan tertinggi  di  Indonesia,  Terdiri  dari  11  wilayah  administrasi  otonom  yang  terdiri  dari  3 Provinsi  serta  9  Kabupaten/Kota  dengan  rentang  variable  fisik  dari  topografi  rendah (pesisir) sampai dataran tinggi (perbukitan) yang terhampar dalam satu region.
Prioritas Masalah daerah Perkotaan Jabodetabekjur adalah Masalah ketahanan pangan, penyediaan  air  bersih,  banjir,  persampahan  dan  kemacetan  Lalulintas,  berikut penjelasannya;

## 1. Banjir
Salah satu momok paling besar dari masalah perkotaan adalah banjir, tak bisa di pungkiri jika  musim  hujan  datang  banyak  daerah  langsung  terdampak  banjir,  tercatat  35 kecamatan kawasan Jabodetabekjur memiliki maslaah banjir, dengan jumlah penduduk terdampak sekitar 2.000.0000 jiwa dan yang mengungsi sebesar 760.000 orang setiap tahunnya.  Bagaimana  dengan  dampak  ekonomi?  BKSP  mencatat  5-7,5  Triliun  rupiah dengan kerusakan infrastruktur public mencapai 500miliar.

## 2. Kemacetan
Permasalahan yang sangat terasa bagi warga Jabodetabekjur adalah bertarung dengan kemacetan, tercatat 66 lokasi di Jabodetabek memiliki kemacetan parah, dimana jumlah
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
penduduk terdampak sekitar 5.000.000 jiwa dengan rentang waktu kemacetan setiap hari dari pukul 06.00-19.00. Jika dilihat penyebab utama kemacetan adalah ruas jalan yang terbatas sedangkan volume jumlah kendaraan tinggi.
3. Sampah
Jumlah volume sampah Provinsi DKI Jakarta mencapai 6500-7000 ton perhari dimana Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Bantar  Gebang  yang  sekarang  ada  hanya  bisa  di gunakan hingga 2027, masalah lainnya adalah banyaknya ribuan ton sampah di daerah pesisir  dimana  dengan  kondisi  saat  ini  pemerintah  harus  segera  menyelesaikan  dan mencari solusi .

## 4. Air bersih
Air bersih masih merupakan problem warga perkotaan dimana pasokan air hanya dapat memenuhi  64,2%  dari  total  kebutuhan.  Jumlah  kebutuhan  air  bersih  penduduk Jabodetabek adalah 28m/detik. Ancaman terhadap pasokan air bersih adalah banjir dan rob,  pencemaran  sungai  dan  teluk  serta  keterbatasan  lahan  untuk  penampungan  air bersih, jika dilihat DKI Jakarta sangat bergantung pada pasokan air bersih dari wilayah Bogor, Depok dan Tanggerang.

## 5. Ketahanan Pangan
Dampak semakin banyaknya penduduk menjadikan lahan pertanian menjadi semakin menyusut karena alih fungsi lahan, sementara jumlah penduduk Jabodetabekjur terus meningkat. Lahan pertanian hanya mencukupi kebutuhan pangan sebesar 10% warga Jabodetabek, akibatnya stabilitas  harga  pangan  sulit  terkendali  menjelang  hari  raya keagamaan. Kondisi yang demikian ini menjadikan pentingnya  kerjasama yang erat dengan wilayah penghasil pangan agar kestabilan ketahanan pangan terjamin.
Selain  lima  (5)  prioritas  penanganan  masalah  di  kawasan  Jabodetabekjur,  BKSP  pada tahun  2018 timbul  kesepakatan bersama  tentang  pembangunan  sarana dan  prasarana bidang  transportasi  dan  perhubungan,  sumber  daya  air,  lingkungan  hidup,  energy, pariwisata, ketahanan pangan, investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro  kecil  serta  penataan  ruang.  Kesepakatan  bersama  ini  bertujuan  untuk melaksanakan kerjasama dalam upaya pembangunan dengan bidang dimaksud dimana pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan proses kerjasama antar anggota BKSP Jabodetabekjur dibawah koordinasi sekretariat BKSP.

## 6. POINT- POINT KERJASAMA BKSP JABODETABEKJUR
Dalam rangka melaksanakan kerjasama ada beberapa point yang harus menjadi perhatian bagi sembilan (9) Pemerintah daerah anggota BKSP;
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
1. Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat dan aman dalam jumlah yang cukup  serta  harga  yang  terjangkau  bagi  konsumen.  Meningkatkan  pasokan  dan distribusi  komoditas  hasil  pertanian  serta  di  butuhkan  system  logistic  yang  tertata untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan yang cukup dan bermutu, beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Menyediakan  kebutuhan  air  bersih,  dengan  memastikan  kecukupan  air  baku  yang baik sebagai bahan dasar, melalui  revitalisasi situ–situ atau pembangunan waduk, pembuatan  saluran,  pemanfaatan  air  permukaan/sungai,  serta  perlu  dilakukan penanganan bersama terkait dengan penghijauan daerah hulu, mengoptimalkan air hujan  masuk  kedalam  tanah  dengan  pembuatan  sumur-sumur  resapan  dan pengendalian terhadap pencemaran air.
3. Penanganan banjir dengan memfasilitasi pembangunan waduk Sukamahi dan Ciawi, naturalisasi  dan  normalisasi  sungai–sungai,  revitalisasi  situ-situ  dan  pembuatan sumur–sumur  resapan  dan    penghijauan  daerah  hulu  serta  memperbaiki  saluran– saluran air di perkotaan.
4. Pembenahan Transportasi melalui pembangunan angkutan massal seperti MRT, LRT, BRT  dan  membangun  angkutan  pengumpan  (feeder  service),  Park  end  Ride, penyempurnaan infrastruktur jalan yang menyempit (bottleneck), tiket terusan yang terpadu,  pembangunan  pelabuhan  untuk  menunjang  transportasi  kawasan  pulau seribu  dan  memfasilitasi  program  Pemerintah  Pusat  melalui  Badan  Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
5. Penanganan sampah melalui pemilahan sampah organic dan non-organic sejak dari rumah  tangga,  menerapkan  3  R  (Reduce,Reuse,Recycle),  pembuatan  pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi melalui sistem intermediate Treatment Facility (ITF) dalam  kota  dengan  sistem  pembakaran  temperature  bersuhu  tinggi  yang  ramah lingkungan sehingga sampah  yang  sampai pada Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) hanya 20 %.
6. Penataan  Pemukiman  kumuh  melalui  penataan  kawasan  dengan  tingkat  populasi yang tinggi diantaranya, dengan pembangunan hunian vertical dan harga terjangkau yang  lokasinya    dekat  dengan  tempat  tinggal  mereka  sebelumnya,  penataan pemukiman dengan karakteristik klasik seperti kampung warna warni sehingga dapat menjadi daya tarik wisata.

## 7. POTENSI BKSP DALAM PEMBANGUNAN
Pemetaan  permasalahan  utama  perkotaan  telah  mengerucut  pada  solusi penyelesaianya.  Dimana  setelah  dilakukan  pertemuan  untuk  membahas permasalahan perkotaan  kawasan  Jabodetabekjur  dikemukakan  solusi  atas  permasalahan  ini,  yaitu normalisasi daerah aliran sungai untuk menangani banjir, peningkatan jalan lintas batas untuk menangani kemacetan, dan pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST)  untuk  menangani  sampah.Selain  itu  BKSP  akan  merencanakan  pembangunan waduk  untuk  penyediaan  air  bersih,  tiket  terusan  yang  terpadu  untuk  pembenahan transportasi,  dan  pembangunan  sistem  distribusi  pangan  untuk  ketahanan pangan.Langkah lanjutan dari penyelesaian problem adalah dengan tiap-tiap perwakilan daerah ini  membentuk tim khusus untuk mengawal dari hasil rapat kerja tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara setiap daerah dengan program utama yang sedang dibangun.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Langkah awal dalam proses kerjasama ini diawali dengan rapat teknis dihadiri oleh perwakilan  tim  dari  9  kab/kota  dan  3  Provinsi  yang  di  fasilitasi  BKSP,  dimana  rapat selanjutnya perwakilan tim datang dengan membawa proposal berisi problem apa yang akan dipecahkan bersama-sama terutama 5 problem utama di daerah perbatasan yang akan di biayai oleh Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya proposal yang masuk akan dibahas oleh BKSP dalam rapat pleno sebagai bagian dari rekomendasi untuk Kepala BKSP mana wilayah anggota dari BKSP yang akan dibantu lewat kerjasama daerah dengan DKI Jakarta yang  wajib  dihadiri  oleh  Pejabat  Esselon  1  dan  setingkat  Esselon  II  sebagai  decision maker, dimana nantinya pembicaraan mengenai anggaran akan diputuskan. Selanjutnya dibawalah ke Rapat Paripurna, untuk ditandatangani oleh 3 Gubernur dan 9 Kepala Daerah Kabupaten/Kota.  Proses  pentingnya  sebenarnya  dari  penyediaan  proposal  oleh Kabupaten/kota dimana menyediakan dokumen dan perencanaan mulai dari DED ( detail engineering  design),  proses  atau  kepastian  penyediaan  lahan  bila  pembangunan  fisik, Rencana  anggaran  biaya  (RAB)  dan  anggaran  pemeliharaan.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan  pada rapat  antara BKSP dengan  Bappeda Provinsi Banten, bahwa  anggaran APBD Pemda DKI Jakarta itu banyak, namun DKI memerlukan proposal dari anggota BKSP 9 kab/kota yang lengkap dan jelas. Bisa dilihat bahwa ini adalah potensi bagi Kab/Kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta untuk dapat mengambil peluang tersebut, dimana jika permasalahan perbatasan anggaran kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut dapat di bagi/sharing dengan DKI Jakarta yang memiliki banyak dana.
Identifikasi  dan  perencanaan  mengenai  bidang-bidang  yang  dikerjasamakan jarang dilakukan, kecuali ada masalah gawat yang menuntut penanganan segera. Harus diakui selama ini bahwa kerjasama antar daerah (kabupaten-kota, kota-kota, kabupaten- kabupaten, Kabupaten/Kota-provinsi) belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga tidak  diperhitungkan  dalam  proses  perencanaan.Kesempatan  ini  yang  belum  banyak ditangkap  oleh  anggota  BKSP  terutama  wilayah  Provinsi  Banten,  bagaimana menyelesaikan persoalan pembangunan perbatasan dengan anggaran bersama. Hal yang belum  nampak  juga  adalah  kerjasama  antara  Provinsi  Banten  dengan  Provinsi  DKI Jakarta, hal ini dikarenakan penggalian potensi permasalahan yang bisa di kerjasamakan dengan  DKI  Jakarta  yang  menjadi  urusan  kewenangan  Provinsi  Banten  belum  secara signifikan kita gali.
Tahapan kegiatan dari setiap Program dan Kegiatan :
1. Tahapan  Rapat  Teknis,  yang  diikuti  OPD  teknis  terkait  membahas  secara mendalam program dan  kegiatan yang akan dikerjasamakan.
2. Draft  Hasil  dari  Rapat  Teknis  selanjutnya  dibawa  dan  dikaji  dalam  Rapat  Pleno yang menghasilkan pembahasan secara matang dari Program dan Kegiatan yang akan  di  Kerjasamakan  dihadiri  oleh  Pejabat  Esselon  1  dan  setingkat  Esselon  II yang mempunyai kapasitas mengambil keputusan.
3. Hasil pembahasan  Program  dan kegiatan Rapat  Pleno tersebut  adalah  program dan kegiatan yang telah disepakati dan dibawa kedalam Rapat Paripurna, untuk ditandatangani oleh 3 Gubernur dan 9 Kepala Daerah Kabupaten/Kota,
Adapun Hasil Kesepakatan Kerjasama Program dan Kegiatan yang telah dicapai adalah sebagai berikut :
1. Tahun 2015
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Penandatanganan naskah-naskah ;
a. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Pilar Batas Wilayah Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
b. Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Pusat Agribisnis Jabodetabekjur;
c. Kesepakatan Besama Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kota Tangerang;
d. Addendum Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Jabodetabekjur;
e. Perjanjian Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Jabodetabekjur;
f. Keputusan Bersama tentang Grand Design Kerjasama Pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur;
2. Tahun 2016 Penandatanganan naskah-naskah
a. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Bara.
b. Amandemen/Addendum Kesepakatan bersama Pembanngunan Perluasan JaringanJalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi.
c. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Pembangunan sarana dan prasarana
d. Daerah antara Provinsi DKIJakarta – Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten.
3. Tahun 2017 Kesepakatan Bersama :
a. Sinkronisasi dan Revisi penataan ruang kawasan Jabodetabekjur
b. Pembangunan sarana dan prasarana bidang transoprtasi dan perhubungan
c. Pembangunan sarana dan prasarana Bidang Sumber Daya Airdi wilayah Jabodetabekjur
d. Pembangunan sarana dan prasarana bidang lingkungan Hidup di wilayah Jabodetabekjur
e. Pembangunan sarana dan prasarana bidang energy di wilayah Jabodetabekjur
f. Pembangunan sarana dan prasarana bidang Pariwisata di wilayah Jabodetabekjur
g. Pembangunan sarana dan prasarana bidang ketahanan pangan di wilayah Jabodetabekjur
h. Pembangunan sarana dan prasarana bidang investasi penanaman modal di wilayah   Jabodetabekjur
i. Pembangunan sarana dan prasarana bidang perindustrian dan perdagangan di wilayah  Jabodetabekjur
j. Pembangunan sarana dan prasarana bidang koperasi dan usaha mikro kecil di wilayah  Jabodetabekjur
Berikut  tabel  hasil  pembangunan  yang  mengatasi  5  persoalan  mendasar  (Banjir, penyediaan  air,  sampah,  kemacetan,ketahanan  pangan)  yang  dikerjasamakan  lewat BKSPJabodetabekjur
Tabel 2.Hasil Kerjasama BKSP Jabodetabekjur Tahun Anggaran 2015-2018
di Wilayah Provinsi Banten TAHUN KABUPATEN/KOTA KERJASAMA 2015 Kabupaten Tanggerang Pembangunan Jalan Sepanjang  Kali  Perancis (bagian Timur) Penyediaan Dumb Truck, wheek Loader dan excavator Kota Tanggerang Pembangunan  Elevated Busway Pembangunan jalan koridor STA 11-semanan Pembangunan  jalan  sisi Selatan Mokevart Pelebaran  Jalan  Husein
Sastranegara
Normalisasi Situ Cipondoh Pembangunan Trash Rake di Kali Mookervart Kota Tanggerang Selatan Pembangunan  Tandon Ciater Hulu Pembangunan  terminal Pondok  cabe  (Park  n Ride) 2016 Kota Tanggerang Dump Truck 10 unit Amphibious Excavator Mini 2 unit Amphibious excavator standar 2 unit excavator standar arm 3
unit
excavator long arm 2 unit
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
2017 Kota Tanggerang Pembangunan trash rake dan  penataan  bantaran kali mookervart Kota Tanggerang Selatan Pembanguann sarana dan prasaranan pendukung terminal BSD untuk  mendukung  akses Bus  PPD  Rute  Ciputat- BSD-Kota  Tanggerang- DKI  Jakarta.  Lokasi  BSD kecamatan Serpong 2018 Kota Tanggerang Normalisasi dan penataan  bantaran  Situ Cipondoh
Sumber data : BKSP, 2018

## 8. KENDALA OPERASIONAL SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Berbicara anggaran operasional sekretariat BKSP Jabodetabekjur dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 berasal dari 3 Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dengan mekanisme melalui bantuan Hibah, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bersama Gubenur dan Bupati/Walikota Nomor 170 Tahun 2013 Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), sebagai berikut:
a. Anggaran  Sekretaris  dibebankan  pada  Angaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten serta anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
b. Angaran  Sekretariat  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  disusun  oleh  sekretariat  dan diusulkan oleh sekretaris.
c. Proporsi pembiayaan untuk Sekretaris BKSP Jabodetabekjur yg bersumber dari APBD Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Provinsi  Banten  digunakan  untuk program  kegiatan  Sekretariat  BKSP  Jabodetabekjur  yang  telah  disepakati  dan disetujui  bersama  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari  masing-masing  Provinsi. Persoalan anggaran dalam mekanisme hibah ini adalah penyusunan anggaran hibah belum berdasarkan kebutuhan organisasi. Perlu ada komunikasi dan kesepahaman antar anggota BKSP terkait dana hibah yang dipakai untuk proses pelaksanaan tugas dan fungsi BKSP, dimana fungsi utamanya adalah fasilitasi dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan dalam 5 bidang utama (banjir, sampah, ketahanan pangan, kemacetan, air bersih).

## Tabel 3.Jumlah Penganggaran Hibah BKSP tahun 2018 pada 3 Provinsi
DKI Jakarta Jawa Barat Banten
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
4.5M 1M 500 juta
Walaupun  dalam  penggabungan  anggaran  hibah  ini  tidak  bisa  dipastikan  angka  tiap tahunnya provinsi mana yang menyumbang dana hibah operasional BKSP paling banyak atau yang paling sedikit, namun dalam penggunaan anggaran seharusnya dikelola secara bersama  dan  tidak  melihat  daerah  mana  yang  paling  banyak  berkontribusi  secara anggaran. Hal penting yang menjadi persoalan adalah bagaimana dana hibah tersebut di kelola  untuk  menghasilkan  output  kinerja  yang  bisa  dipakai  oleh  pengambil  kebijakan dalam rangka kerjasama pembangunan daerah Jabodetabekjur. Rencana penganggaran Hibah  BKSP  milik  Pemerintah  Provinsi  Banten  misalnya  masih  terdapat  usul  anggaran untuk kesejahteraan pegawai BKSP dimana hal ini bisa sebaiknya di masukkan ke dalam belanja langsung pegawai.
Kendala  lainnya  adalah  kinerja  ASN  yang  harus  bisa  diukur,  walaupun  anggota  BKSP berasal  dari  3  Provinsi  namun  kinerja  yang  dihasilkan  organisasi  BKSP  adalah  kinerja bersama  bukan  kinerja  ASN  per  tiap  Provinsi  yang  diwakili.  Begitupun  dengan  agenda kerja yang dihasilkan, bantuan keuangan dari DKI Jakarta untuk mengatasi 5 persoalan utama merupakan  kewenangan  tim  anggaran Provinsi DKI Jakarta  bukan  kewenangan ASN di BKSP, BKSP hanya memberikan rekomendasi proposal yang masuk ke dalam BKSP terkait  pendanaan  kerjasama  pembangunan,  BKSP  tidak  punya  kewenangan  dalam mengeksekusi/melaksanakan  rekomendasi  hibah  anggaran  mana  yang  di  eksekusi  dan mana yang di pending atau tidak disetujui.
Kedepan Pemerintah Provinsi Banten untuk mengukur kinerja personal pegawai BKSP ini perlu  di  bicarakan  lagi  dengan  Biro  pemerintahan,  Biro  Organisasi  dan  Badan Kepegawaian daerah agar setiap kinerja dari anggota BKSP akan meningkatkan kinerja dari Biro  Pemerintahan  karena  memiliki  indikator  kinerja yang sama  yaitu  Peningkatan Kerjasama Daerah, sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut output kinerja dari pegawai BKSP.

## 9. SIMPULAN DAN SARAN
Lima (5) permasalahan mendasar dan menjadi prioritas program BKSP Jabodetabekjur, adalah masalah Ketahanan Pangan, Air Bersih, Banjir Persampahan dan Kemacetan Lalu lintas.Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  tersebut  diperlukan  koordinasi  dan kerjasama  yang  erat  diantara  pemerintah  3  Provinsi  dan  9  Kabupaten/Kota  sebagai anggota  BKSP  Jabodetabekjur.  Selain  itu  komunikasi  efektif  antar  pemerintah  daerah perlu lebih dioptimalkan untuk menyamakan persepsi terkait solusi program kinerja BKSP Jabodetabekjur.  Kerangka  dalam  penguatan  Kelembagaan  BKSP  untuk  menghasilkan kinerja yang optimal juga penting dipikirkan agar wadah kerjasama ini bisa bertahan dan menghasilkan perjanjian kerjasama yang lebih banyak untuk dapat mengatasi persoalan- persoalan publik di wilayah Jabodetabekjur.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## 10. REFERENSI
Moleong,  J  Lexy.  2007.Metodelogi  Penelitian  Kualitatif.  PT.Remaja  Rosda  Karya Offset.Bandung
Pratikno.2007.Kerjasama  Antar  Daerah:  Kompleksitas  dan  Tawaran.  PLOD  UGM:
Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Banten.Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 tahun 2014 Tentang Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Provinsi  Banten.Biro Hukum.Serang.
Peraturan Bersama Gubenur dan Bupati Walikota No 170 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  Peraturan  Bersama  Gubernur  Provinsi  daerah  Khusus  Ibukota  Jakrta, Gubernur  Jawa  Barat,  Gubernur  Banten,  Bupati  Bogor,  Walikota  Bogor, Walikota  Depok,  Bupati  Tanggerang,  Walikota  Tanggerang,  Wali  kota Tanggerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang Badan  Kerjasama  Pembangunan  Jakarta,  Bogor,Depok,  Tanggerang,  Bekasi dan Cianjur.
Republik  Indonesia.2014.  Undang-Undang  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.Lembaran  Negara  RI  Tahun  1992,  Nomor  5603.Sekretariat Negara.Jakarta
Republik Indonesia.2016.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi dan Cianjur.Sekretariat Negara.Jakarta
Republik Indonesia.2008.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48  Sekretariat Negara. Jakarta
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerimah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219.Sekretariat Negara.Jakarta.
Regi Yanuar Widhia Dinnata, BKSP Jabodetabekjur Fokus Selesaikan Berbagai Masalah di 3 Provinsi, April 2018, http://jakarta.bisnis.com/read/20180403/383/779541/bksp-jabodetabekjur- fokus-selesaikan-berbagai-masalah-di-3-provinsi.  diakses  tanggal  27  Agustus 2018
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
.