## Penerapan Kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Fuzi Fauziah 1 ,Maulana Rifai 2 ,Made Panji Teguh Santoso 3 1,2,3 Universitas Singaperbangsa Karawang Email: fuzifauziah2@gmail.com
Abstrak, Lingkungan kerja sudah sepatutnya menjadi tempat yang kondusif, nyaman dan sehat. Penerapan kawasan  tanpa  rokok  menjadi  salah  satu  kebijakan  yang  mendukung  lingkungan  kerja  yang  sehat.  Pada penelitian  ini  peneliti  menganalisis  mengenai  permasalahan  terkait  Penerapan  Kebijakan  Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif  Deskriptif.  Dengan  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif  diharapkan  peneliti  dapat  menggali  serta  mengamati  objek permasalahan  agar  dapat  menghasilkan  pengamatan  yang  dapat  memperkuat  suatu  teori,  serta memperoleh  data  informasi  mengenai  Penerapan  Kebijakan  Larangan  Merokok  di  Tempat  Kerja  bagi Aparatur  Sipil  Negara  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Purwakarta.  Melalui  tahapan  tersebut mengidentifikasikan  bahwa  penerapan  Kebijakan  Larangan  merokok  di  tempat  kerja  bagi  aparatur  sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Purwakarta ini dikategorikan belum berhasil atau belum berjalan dengan baik.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  pegawai  inspektorat  daerah  Kabupaten  Purwakarta  ini  yang masih merokok dilingkungan tempat kerjanya.
Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Penerapan kebijakan, Larangan Merokok.
Abstract ,  The  work  environment  should  be  a  conducive,  comfortable  and  healthy  place.  The implementation of a smoke-free area is one of the policies that supports a healthy work environment. In this study,  the  researcher  analyzed  the  problems  related  to  the  application  of  the  No  Smoking  Policy  in  the Workplace for the State Civil Apparatus at the Regional Inspectorate of Purwakarta Regency. In this study, researchers  used  descriptive  qualitative  research  methods.  By  using  a  descriptive  qualitative  research approach,  it  is  hoped  that  researchers  can  explore  and  observe  the  object  of  the  problem  in  order  to produce  observations  that  can  strengthen  a  theory,  as  well  as  obtain  information  data  regarding  the Implementation  of  the  Policy  on  Smoking  Prohibition  in  the  Workplace  for  State  Civil  Apparatus  at  the Regional  Inspectorate  of  Purwakarta  Regency.  Through  these  stages,  it  was  identified  that  the implementation of the Policy on the Prohibition of Smoking in the Workplace for State Civil Apparatus at the Inspectorate of Purwakarta Regency was categorized as not successful or not running well. This is because there are still many employees of the regional inspectorate of Purwakarta Regency who still smoke in their workplace.
Keywords : No Smoking Area, Policy Implementation, Smoking Ban

## 1. Pendahuluan
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  9 Tahun  2015  menjelaskan  bahwa  salah  satu  wujud  reformasi  otonomi  daerah  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggara  otonomi daerah  tersebut  yang  bertujuan  untuk  memperdayakan  daerah  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Otonomi  daerah  merupakan  pemerintah  pusat  yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan  prakarsa,  potensi,  dan  kemampuan  daerah (2021).  Salah  satu  contoh  kebijakannya  adalah  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten dalam aspek Kesehatan Lingkungan.
Kesehatan  menjadi  hak  asasi  manusia  dan  unsur  kebahagiaan  yang  harus dicapai sesuai dengan cita-cita negara Indonesia. Dalam pancasila dan pasal 28A UUD 1945  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan  berhak  untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian hal tersebut dijelaskan kembali pada Pasal 28H Ayat    bahwa,  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  memiliki  tempat tinggal, dan mendapaatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 99 UU No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga  menjelaskan  tentang  jaminan Negara terhadap hak atas kesehatan warganya. Menurut  Isriawaty dalam Radiansyah, dkk  (2021)  ada  tiga  bentuk  kewajiban  dan  pertanggungjawaban  Negara  untuk memenuhi hak atas kesehatan warga Negara yakni, pertama , menghormati hak katas kesehatan masyarakat, kedua , melindungi hak atas kesehatan masyarakat, dan ketiga , memenuhi hak atas kesehatan masyarakat.
Salah  satu  upaya  pemerintah  kabupaten  Purwakarta  agar  masyarakat mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  adalah  dengan  upaya  membatasi aktivitas  merokok  seseorang  di  lingkungan  tempat  kerja  bagi  aparatur  sipil  Negara. Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  website  resmi  purwakarta.go.id  (2019)  bahwa  Bupati Purwakarta  menetapkan  tujuh  zona  kawasan  tanpa  merokok.  Ketujuh  titik  tersebut adalah  di  kawasan  sekolah  atau  tempat  kegiatan  belajar  mengajar  (KBM),  kawasan bermain  anak,  tempat  ibadah,  angkutan  umum,  arena  olahraga,  tempat  kerja,  dan fasilitas  umum  lainnya.  Agar  kebijakan  ini  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat,  yaitu dengan dilakukannya sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan pemerintah dan kedinasan, ataupun dapat dilakukan dengan cara menyebar stiker dan melalui informasi lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui mana saja kawasan yang termasuk kedalam zona larangan merokok.
Dari ketujuh zona kawasan tanpa merokok tersebut salah satunya merupakan larangan  merokok  di  tempat  kerja  sebagaimana  tertulis  dalam  peraturan  Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat  umum  serta  khususnya  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  agar  ada  kesadaran  dan  kemauan  untuk senantiasa  membiasakan  pola  hidup  sehat  serta  untuk  meningkatkan  kinerja  dan pelayanan Aparatur Sipil Negara dan saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kinerja dalam hal perokok aktif dan  perokok  pasif,  maka  dari  itu  dengan  adanya  ini  diperlukan  pemtabasan  tempat dan  jam  merokok.  Dari  kebijakan  larangan  merokok  bagi  masyarakat  maupun pegawai  ASN,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  kondisi  pegawai  di Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  dalam  menyikapi  peraturan  atau kebijakan  tersebut.  Karena  dapat  dilihat  oleh  peneliti  sendiri  masih  banyak  yang merokok  dillingkungan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  dan  mencari  tau apa penyebabnya. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta itu sendiri adalah salah satu  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  yang
bertugas  membantu  Bupati  Purwakarta  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
Beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mempublikasikan mengenai  bahaya  asap  rokok  bagi  para  perokok  maupun  bagi  orang    non  perokok yang  berada  disekitarnya.    Kebiasaan  merokok    menjadi  suatu    perilaku    yang  sulit untuk diubah karena efek kecanduan  yang  ditimbulkan  dari  nikotin. Namun  dapat dicegah  dengan  mengurangi  dampak    negatifnya    terutama    terhadap    lingkungan, demi    kesehatan    masyarakat.  Dengan  syarat  adanya  kebijakan  efektif  yang  diambil, salah  satunya  dengan  penerapan  kawasan  tanpa  rokok.  Sanksi  yang  dijatuhkan terhadap    pelanggaran    kawasan    tanpa    rokok    yaitu    sanksi    administratif  seperti teguran dan denda administrasi. (Gintulangi, 2021). Berdasarkan penelian terdahulu yang relevan mengenai larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok bahwa penerapan kebijakan  KTR  atau  Kawasan  Dilarang  Merokok    (KDM)  berpengaruh  terhadap penurunan  para  ‘oknum’    perokok  setiap  hari.  Faktor  yang  ikut  berperan  adalah komitmen  pemeritah  daerah  dalam  penegakan    hukum    yang  konsisten  serta pengawasan berkala yang dilakukan. Selain itu kepatuhan stakeholder menjadi kunci berjalannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. (Kharisma et al., 2018).
Selain itu, ada sebuah penelitian sebelumnya yang mengambil fokus penelitian tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta.  Peneliti menyebutkan bahwa harus ada ketegasan untuk pegawai kantor maupun  pengunjung kantor  harus  memberlakukan sanksi tegas, tidak hanya sanksi berupa teguran lisan saja, sehingga supaya peraturan yang diterapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan diberlakukannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat melindungi masyarakat yang tidak merokok dan  mewujudkan  lingkungan  yang  bersih,  sehat  serta  bebas  asap  rokok.  (A’yuni  & Nasrullah, 2021)
Berdasarkan pengamatan peneliti yang telah dilakukan di kawasan Inspektorat Daerah  Kabupaten  Purwakarta  bahwa  masih  banyak  pegawai  yang  merokok dikawasan tempat kerja, bahkan masih ada yang melakukannya di dalam ruang kerja itu sendiri. Selain hal tersebut dapat mengganggu kesehatan dirinya masing-masing, hal tersebut juga dapat mengganggu kesehatan para pegawai lain yang tidak merokok terutama  pegawai  perempuan.  Selain  mengganggu  kesehatan  para  pegawai  lain, merokok  dilingkungan  tempat  kerja  juga  dapat  mengganggu  konsentrasi  para pegawai  saat  bekerja  yaitu  terganggu  dengan  adanya  asap  rokok  yang  bertebaran. Maka dari itu kebijakan penerapan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara ini perlu untuk didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat atau pegawai pada kebijakan tersebut, sehingga kebijakan Peraturan Bupati tentang Larangan  Merokok  Di  Tempat  Kerja  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  ini  nantinya  dapat mampu  menyelamatkan  nasib  perokok  pasif    dari  banyaknya  jumlah  perokok  aktif yang ada.
Dengan  demikian  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan rekomendasi  bagi  pemerintah  atau  instansi  terkait  pentingnya  menjaga  lingkungan yang  sehat  di  lingkungan  tempat  kerja  khususnya  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Purwakarta.  Dengan  itu  peneliti  akan  mengambil  judul  “Implementasi  kebijakan larangan  merokok  ditempat  kerja  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  di  Inspektorat  Daerah Kabupaten Purwakarta”.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah Kualitatif  Deskriptif.  Menurut  Sugiyono  dalam  Arifin  (2005)  menjelaskan  bahwa
terdapat  tiga  metode  penelitian  yaitu  kualitatif,  kuantitatif,  penelitian  dan mengembangan (research  and  development  R&D). Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, studi pustaka dan studi lapangan. Studi  pustaka  adalah  dimana  data  yang  diperoleh  dapat  dari  berbagai  sumber  yaitu seperti  buku,  skripsi,  jurnal,  dan  buku  elektronik,  hingga  dokumen-dokumen pemerintahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Larangan Merokok di Tempat  Kerja  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  di  Inspektorat  daerah  Kabupaten Purwakarta.  Sedangkan  studi  lapangan  adalah  data  yang  diperoleh  atau  didapatkan dari  informan  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian,salah  satu  contohnya  yaitu dengan  metode  wawancara.    (Jamaludin,  2017).  Dengan  menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif deskriptif diharapkan peneliti  dapat menghasilkan pengamatan yang  dapat  memperkuat  suatu  teori,  serta  memperoleh  data  informasi  mengenai Penerapan Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Lingkungan  kerja  sudah  seharusnya  menjadi  tempat  yang  bersih  dan  sehat. Penerapan  kawasan  tanpa  rokok  menjadi  salah  satu  kebijakan  yang  mendukung lingkungan kerja yang sehat. Hak masyarakat untuk memiliki linkungan hidup sehat merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah,  pemerintah  berperan  sebagai stakeholder yang  seharusnya  dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Sebagaimana  diketahui  pemerintah melakukan  berbagai  kebijakan  dengan  bermacam-macam  tujuan,  tujuan  tersebut yang  dirumuskan  harus  berlandaskan  asas-asas  pemerintahan,  termasuk  asas penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan adalah kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok.  Kebijakan  publik  di  bidang  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  ini terkait erat dengan program yang bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat dengan mengarahkan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. (Shirley et al., 2017)
Pada  penelitian  ini  peneliti  menganalisis  mengenai  permasalahan  terkait Penerapan Kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Larangan  Merokok  Di  Tempat  Kerja Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  di  Inspektorat  Daerah  Kabutapten  Purwakarta  tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara ini yang sudah lama diterapkan di seluruh instansi Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta khususnya di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  telah  melaksanakan  sosialisasi  dalam penerapan  kebijakan  ini,  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  kegiatan-kegiatan pemerintah  kedinasan,  serta  dengan  menyebar  stiker  dan  melalui  media  informasi lainnya.  Akan  tetapi  dengan  melihat  kondisi  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Purwakarta  ini  sepertinya  belum  tersampaikan  dengan  baik  karena  masih  banyak yang  merokok  di  lingkungan  kantor.  Seperti  yang  ditulis  dalam  Peraturan  Bupati Nomor  93  Tahun  2019  pada  Pasal  1  bahwa  penanggung  jawab  pada  Larangan Merokok  ini  adalah  pemimpin  karena  jabatannya  memimpin  dan/atau bertanggungjawab  atas  ditetapkan  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Dalam  kasus  ini  dimana komunikasi berperan penting dalam menindaklanjuti pelanggaran di lingkungan kerja daerah.  Komunikasi  memiliki  arti  yang  luas,  komunikasi  merupakan  suatu  proses penyampaian atau menyebarkan informasi. Tujuan dan sasaran informasi harus dapat
ditransmisikan serta di capai dengan baik kepada kelompok sasaran target agar dapat mengurangi distorsi implementasi. Seperti yang sudah ada dalam (Zahara, 2018).
Pemberlakuan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  sebenarnya  mampu mengendalikan  perilaku  merokok    khususnya  di  instansi  yang  memberlakukan kawasan  tanpa  rokok.  Pemberlakuan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  ini  perlu didukung  oleh  komitmen  yang  kuat  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  didalamnya. (Sutrisno  &  Djannah,  2020).  Berdasarkan  pengamatan  langsung  peneliti  bahwa kualitas  para  pegawai  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  ini  sudah  cukup baik, akan tetapi masih ada saja yang tetap melanggar kebijakan ini demi kepentingan masing-masing.  Masih  ada  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  kebijakan  ini dikarenakan  tidak  ada  kesadaran  pada  diri  masing-masing  atau  bisa  saja  informasi atau  sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah  kurang  menyebar  kedalam  instansi tersebut.  Akan  tetapi  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Purwakata    ini  juga  tidak menyediakan tempat khusus bagi para perokok. Ataupun tidak adanya penegasan dari pemimpinnyya  itu  sendiri  sehingga  para  pegawai    masih  banyak  yang  melanggar kebijakan tersebut.
Menurut  (Susan,  2019)  Sumber  Daya  menjadi  faktor  pendukung keberlangsungan suatu kebijakan. Sumber Daya yang ada akan mendukung jalannya kebijakan kawasan tanpa rokok ini menjadi salah satu faktor penting dalam melihat apakah kebijakan ini berjalan degan baik atau tidak. Salah satu faktor dapat berjalan atau tidaknya adalah dengan cara melihat bagaimana kualitas pegawai yang ada pada setiap  tempat  kerja,  Selain  itu  jumlah  pegawai  yang  ada  di  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Purwakarta  ini  berdominan  laki-laki  dari  pada  perempuan.  Seperti  yang kita  ketahui  bahwa  pegawai  yang  merokok  memang  berdominan  pegawai  laki-laki dibandingkan  pegawai  perempuan,  maka  dari  itu  mengapa  masih  banyak  pegawai yang merokok di lingkungan tempat kerja.
Dalam satgas atau pengawasan di dalam kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta  ini  sendiri  belum  terlalu  tegas  karena  mungkin  melihat  situasi  yang terjadi di dalam kantor dengan melihat sarana dan prasarana yang ada dalam kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sendiri yang belum memenuhi kebutuhan, contohnya  seperti  tidak  adanya  tempat  khusus  untuk  merokok.  Soal  insentif  itu sendiri  bahwa  dalam  Peraturan  Bupati  Purwakarta  Nomor  93  Tentang  Larangan Merokok  di  Tempat  Kerja  Bagi  ASN  yang  dimana  setiap    pekerja  memiliki  tanggung jawabnya masing-masing terhadap tugas dan peraturan yang berlaku di dalam kantor.
Penerapan  Kebijakan  Larangan  Merokok  di  lingkungan  Inspektorat  Daerah Kabupaten Purwakarta ini sudah lama berjalan, akan tetapi pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini belum memiliki sistem pengaduan untuk orang-orang yang masih  melakukan  merokok  di  Lingkungan  Kantor.  Karena  tidak  adanya  tim  khusus yang  menangani  larangan  merokok  di  lingkungan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Purwakarta  ini  sehingga  sistem  pengaduan  pun  tidak  memiliki  arah  yang  jelas. Berdasarkan  standar  operasional  prosedurnya  pun  dapat  dilihat  sebagaimana  yang dimiliki  Peraturan  daerah  dalam  hal  keseriusannya  untuk  melaksanakan  kebijakan Larangan  Merokok Di  Lingkungan    Kerja  ASN  ini.  Maka  dari  itu  kebijakan  ini  belum ada  tindak  lanjut  dalam  penanganan  masalah  larangan  merokok  pada  Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  pembahasan  diatas  pada  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  Kebijakan  Larangan  merokok  di  tempat  kerja  bagi aparatur sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Purwakarta ini dikategorikan belum berhasil  atau  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya pegawai  inspektorat  daerah  Kabupaten  Purwakarta  ini  yang  masih  merokok dilingkungan tempat kerjanya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan mengapa masih  banyaknya  pegawai  yang  masih  merokok  dillingkungan  tempat  kerja,  yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai larangan dan bahayanya merokok di tempat  kerja,  masih  banyak  pegawai  yang  masih  belum  punya  kesadaran  masing- masing terhadap kesehatan lingkungan, lebih banyaknya pegawai laki-laki dari pada pegawai  perempuan,  tidak  adanya  sarana  prasarana  yang  mendukung  untuk  para perokok  contohnya  ruangan  khusus  merokok,  kurang  tegasnya  atasan  dalam penerapan kebijakan ini di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, dan tidak ada tindak  lanjut  lanjut  dari  atasan  bagi  pegawai  yang  ketahuan  melanggar  kebijakan tersebut. Maka dari itu implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Perlu adanya  pengawasan  dalam  lingkukan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Purwakarta, Melakukan  sosialisasi  lebih  kepada  seluruh  staff  Inspektorat  Kabupaten  Purwakarta untuk    tidak    merokok    di  dalam  lingkugan  kantor  Inspektorat  serta  Menyediakan ruangan Khusus merokok/smoking area di area instansi.

## DAFTAR PUSTAKA
A’yuni,  R.  A.,  &  Nasrullah,  N.  (2021).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Media of Law and Sharia . https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487
Arifin, Z. (2005). Metodologi penelitian pendidikan. Jurnal Al-Hikmah Way Kanan , 1 , 3. IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KAWASAN  TANPA  ROKOK  DI  KOTA  MANADO.  (2021).
JURNAL POLITICO .
Jamaludin, A. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Kaho  IndahCitra  Garment  Jakarta. JABE  (Journal  of  Applied  Business  and Economic) , 3 (3), 167. https://doi.org/10.30998/jabe.v3i3.1767
Kharisma, N. P. S., Ekawati, N. K., & Duana, I. M. K. (2018). PERILAKU PENGUNJUNG LAPANGAN  PUPUTAN  DALAM  PENERAPAN  PERDA  NOMOR  1  TAHUN  2014 TENTANG  KAWASAN  TANPA  ROKOK  (KTR)  DI  KABUPATEN  KLUNGKUNG TAHUN 2017. ARCHIVE OF COMMUNITY HEALTH . https://doi.org/10.24843/ach.2018.v05.i02.p08
Marit, E. L., Revida, E., Zaman, N., & Nuraya, M. (2021). Pengantar Otonomi Daerah dan Desa (A. Karim & J. Simarmat (Eds.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
Purwakarta, P. K. (2019). Bupati Purwakarta Tetapkan 7 Zona Kawasan Tanpa Rokok. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta .
Radiansyah,  R.  R.,  Hasanah,  D.  I.,  &  Syiddiq,  F.  A.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan  Tugas  (Satgas)  Penegak  Kawasan  Tanpa  Rokok  diLingkungan  Pemda Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL , 5 (1), 84.
Shirley, K. F. L., Wahyati y., E., & Siarif, T. J. (2017). KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN KAWASAN  TANPA  ROKOK  DIKAITKAN  DENGAN  ASAS  MANFAAT. SOEPRA . https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.813
Susan,  E.  (2019).  MANAJEMEN  SUMBER  DAYA  MANUSIA. Jurnal  Manajemen Pendidikan , 9 (2), 954.
Sutrisno,  S.,  &  Djannah,  S.  N.  (2020).  Persepsi  Perokok  Terhadap  Implementasi Kawasan  Tanpa  Rokok  (Tinjauan  Sistematis). ARKESMAS  (Arsip  Kesehatan Masyarakat) . https://doi.org/10.22236/arkesmas.v5i1.4974 Undang-undang  Tahun  1945  pasal  28A  Tentang  Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara Indonesia
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 99 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
Zahara,  E.  (2018).  Peranan  Komunikasi  Organisasi  Pimpinan  Organisasi. Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Pimpinan Organisasi , 1829 – 7463 (April), 8.