HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## UKURAN PEMIDANAAN TERHADAP KORUPSI PENEGAK HUKUM
Abd. Rahman Saleh 1 , Asrawi 2
1,2 Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: 1 ars201171@gmail.com, 2 awinkasrawi@gmail.com

## Abstraks
Penegakan  hukum  kembali  menjadi  sorotan  publik  yang  tiada  henti.  Adanya berbagai macam temuan kasus para penegak hukum yang terlibat dalam tindakan- indakan  yang  tidak  semestinya  dilakukan  oleh  seorang  penegak  hukum. Bagaimana bagi penegak hukum yang telah memainkan hukum  dalam penegakan hukumnya, tentu ini adalah merupakan tindakan tidak baik yang merusak tatanan irama  penegakan  hukum.  Penegak  hukum  yang  dibuat  tidak  bernyali  oleh  ulah pihak  yang  sengaja  mempermainkan  hukum  dengan  godaan  dan  bumbu-bumbu pemberian sejumlah uang tentu ini adalah merupakan sifat tercela, dan juga bisa dikualifisiasikan  sebagai  tindakan  kruptif.  Kenapa  dikatakan  sebagai  tindakan koruftif, tidak lain karena dia telah menerima gratifikasi dan atau telah menerima sejumlah  pemberian,  baik  berupa  pemberian  uang  dan  atau  juga  pemberian fasilitas lainnya. Bahwa penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Hakim.  Keempatnya  merupakan  catur  wangsa  penegak  hukum  yang  mempunyai tugas  penegakan  hukum.  Tugas  penegak  hukum  adalah  menegakkan  hukum dengan rel hukum yang telah ada sebagaimana tugas yang melekat bagi penegak hukum dengan standar penegak hukum yang bermartabat hukum. Dalam artikel ini, kami akan membahas ukuran pemidanaan terhadap korupsi penegak hukum.
Kata Kunci : Ukuran Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Penegak Hukum.

## Abstract
Law enforcement is again in the public spotlight without stopping. There are various findings  of  cases  of  law  enforcers  who  are  involved  in  actions  that  should  not  be carried out by a law enforcer. How about  law enforcers who have played the law in law  enforcement,  of  course  this  is  a  bad  act  that  destroys  the  rhythm  of  law enforcement. Law enforcers who are made without the guts by those who deliberately play with the law with temptations and spices to give a certain amount of money, of course, this is a disgraceful trait, and can also be qualified as a corrupt act. Why is it said to be a corrupt act, none other than because he has received gratification and or
has received a number of gifts, either in the form of giving money and or also providing other  facilities.  That  the  law  enforcers  are  the  Police,  Prosecutors,  Advocates  and Judges. The four of them are chess of law enforcement agencies who have the task of law enforcement. The task of law enforcement is to enforce the law with the existing legal  rails  as an  inherent  task  for  law enforcement  with  law  enforcement  standards with the dignity of the law. In this article, we will discuss the sentencing measure of law enforcement corruption.
Keywords : Size of Sentencing, Corruption, Law Enforcement.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Penegakan  hukum  kembali  menjadi  sorotan  publik  yang  tiada  henti.  Drama Djoko  Tjandra  mejadi  titik  pukul  yang  sangat  memukul  dunia  penegakan  hukum. Dengan  begitu  lihai  dan  begitu  cerdiknya  Djoko  Tjandra  mempermainkan  penegak hukum  tidak  bernyali  dibuatnya.  Dari  pendaftaran  PK  yang  diajukannya  ke  MA membuat  publik  tercengang,  juga  begitu  heran  kok  bisa-bisanya  Djoko  Djantra  hilir mudik bisa mendaftarkan upaya hukum Peninjuan Kembali dengan hadir di Pengadilan meskipun ketiga sidang PK akan digelar sudah tidak pernah hadir lagi di muka publik, dengan alasan yang klise yakni sakit dengan berobat ke negara tetangga Malaysia.
Kejaksaan Agung ikut terpukul dengan ulah Jaksanya yakni Jaksa Pinangki yang bermain-main  dengan  penegakan  hukum.  Padahal  Jaksa  adalah  merupakan  penegak hukum  terdepan  dalam  menegakkan  hukum.  Bertemu  dengan  Djoko  Djantra  dengan difasilitasi  oleh  Pengacaranya,  mengatur  irama  penegakan  hukum  yang  menimpanya membuat  Jaksa  Pinagki  menjadi  sorotan  publik  yang  luar  biasa.  Meskipun  akhirnya telah ditetapkan sebagai Tersangka atas permaian akrobat penegakan hukumnya.
Begitu  juga  dengan  pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  dibuat  tidak  bernyali akibat ulah nakal anggotanya yakni Brigjen Prasetio Utomo yang diduga juga bermain- main  dengan  penegakan  hukumnya  yakni  membuat  surat  jalan  palsu  dan  menemani Djoko Djandra dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak.  Juga ulah nakal Tommy Sumardi  yang  berulah  yakni  diduga  memberikan  suap  untuk  pencabutan  red  notice Djoko  Djandra  begitu  juga  Irjen  Napoleon.  Tak  Luput  juga  si  advokat  dan  atau Pengacara  Djoko  Djandra  Anita  Kolopaking  juga  bermain  main  dalam  membela hukumnya  dalam  penegakan  hukum,  yakni  diduga  bersama  dengan  Djoko  Djandra
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
bertemu Brigjen Prasetio Utomo dalam mengurus berbagai dokumen dalam meloloskan Djoko Djandra.
Melihat  arobat  para  penegak  hukum  dalam  kasus  Djoko  Djandra,  kita  dibuat merana dan miskin penegakan hukum. Kenapa miskin penegakan hukum, ternyata para penegak hukum bisa dimainkan, kata kasarnya bisa dibeli dengan sejumlah uang yang sangat  mengiurkan  dan  sangat  fantastis.  Bahwa  Djoko  Djandra  telah  mengakui  bagi- bagi duit bagi penegak hukum.
Bagaimana  bagi  penegak  hukum  yang  telah  memainkan  hukum  dalam penegakan  hukumnya,  tentu  ini  adalah  merupakan  tindakan  biadab  yang  merusak tatanan irama penegakan hukum. Penegak hukum yang dibuat tidak bernyali oleh ulah pihak  yang  sengaja  mempermainkan  hukum  dengan  godaan  dan  bumbu-bumbu pemberian  sejumlah  uang  tentu  ini  adalah  merupakan  sifat  tercela,  dan  juga  bisa dikualifisiasikan sebagai tindakan kruptif. Kenapa dikatakan sebagai tindakan koruftif, tidak  lain  karena  dia  telah  menerima  gratifikasi  dan  atau  telah  menerima  sejumlah pemberian, baik berupa pemberian uang dan atau juga pemberian fasilitas lainnya.
Tindakan  para  penegak  hukum  yang  telah  menerima  sejumlah  uang  dan  atau pemberian  lainnya  dan  atau  mempermuda  dan  atau  memberikan  ruang  bagi  pelaku kejahatan  untuk  lolos  dari  kejahatannya  jelas  bisa  dipidana  dengan  klasifikasi pemidanan yang terukur sesuai dengan tingkat peran yang dilakukannya. Lebih tepanya adalah  hal  tersebut  merupakan  kejahatan  korupsi  bagi  penegak  hukum.  Kenapa dikatakan  kejahatan  korupsi  bagi  penegak  hukum  dikarenakan  mereka  dalam  hal  ini penegak  hukum  adalah  penjaga  gawang  hukum  agar  hukum  benar-benar  ditegakkan sebagai mandat negara yang di embannya.
Korupsi  penegak  hukum  yang  bermain-main  dengan  hukum,  yang  memutar balikkan  hukum  dengan  adanya  serong  hukum,  yang  biasanya  tidak  boleh  dilakukan menjadi  boleh  dilakukan  hal  ini  jelas  merupakan  tindakan  korupsi  luar  biasa  yang dilakukan  oleh  penegah  hukum.  Kejahatan  korupsi  bukan  Cuma  mengembat  uang negara akan tetapi menerima gratifikasi dengan membelokkan arah penegakan hukum bisa dikatakan kejahatan korupsi.
Kenapa dikatakan kejahatan korupsi, karena prilaku jeleknya dan niat jahatnya adalah  mempengaruhi  standar  penegakan  hukum  yang  akibatnya  hukum  tidak  tegak
yang  akhirnya  mandul  hukum.  Hal  ini  sangat  bahaya  apabila  ada  penegak  hukum korupsi  dalam  penegakan  hukum.  Dampaknya  atau  akibatnya  menjadi  penegakan hukum menjadi kabur.
Korupsi  penegak  hukum  tentu  adalah  berlapis  tergantung  tingkat  peran  yang dimiliki  oleh  penegak  hukum,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  maupun  advokat mempunyai peran masing masing dalam penegakan hukumnya. Apabila ada salah satu penegak  hukum  yang  sudah  liar  membelokkan  penegakan  hukum  maka  hal  tersebut menjalar kepada penegak hukum lainnya yang berpotensi besar untuk melakukan hal yang bertentangan dengan tugas yang di embannya.
Kejahatan korupsi penegak hukum semakin marak manakala ada godaan iming- iming  bagaimana  hukum  bisa  dimainnkan.  Bermain  dengan  hukum  yang  hukum dimainkan  sesuai  dengan  permainan  hukum  yang  memainkan  maka  secara  otomatis semua akan tergerus kepada korupsi penegakan hukum yang berjamaah. Kasus Djoko Djantra adalah salah satu bukti kongkrit bagaimana penegak hukum melakukan korupsi hukum  dalam  penegakan  hukum.  Itu  yang  terungkap,  lalu  masih  banyak  yang  tidak terungkap  karena  memang  tidak  diungkap.  Kalau  diungkap  publik  tentu  akan  kaget akan korupsi yang dilakukan penegak hukum dalam penegakan hukumnya.
Melihat  latar  belang  kenapa  sampai  terjadi  korupsi  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Kurang  apa  sih  penegak  hukum.  Padahal  jabatan penegak hukum adalah jabatan terhormat dan mulia dinegara kita. Karena negara kita telah  terikrar  adalah  negara  hukum  bukan  negara  kekuasaan.  Tentu  jabatan-jabatan hukum dalam hal ini tentu sangat terhormat dan sangat mulia.
Paradigma  penegakan  hukum  sebenarnya  sudah  semakin  baik  dan  semakin terbuka.  Akan  tetapi  terjadinya  korupsi  penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum didasari  oleh  fakto  mental  penegak  hukumnya.  Kalau  dari  sisi  ilmu  hukumnya  sudah baik dan rata-rata sudah sudah terdidik dengan bekal ilmu hukum. Lagi-lagi mental dan sifat  dan  tabiat  penegak  hukum  yang  tidak  baik.  Sebagai  manusia  adalah  sangat manusia  ada  kecenderungan  untuk  bermental  korup.  Setidaknya  pagar  ilmu  hukum yang  dipunyainya  menjadi  bekal  yang  amanah  dalam  melakukan  penegakan  hukum yang baik dan benar dengan tidak melakukan korupsi dalam penegakan hukum.
Kembali  kepada  bobroknya  mental  penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum yang  berakibat  terjadinya  korupsi  dalam  penegakan  hukum  sebenarnya  sangat
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sederhana.  Yakni  kuatkan  mental  bagi  penegak  hukum  serta  harus  berpegang  pada kode  etik  profesi  bagi  penegak  hukum.  Para  penegak  hukum  telah  terikat  pada  kode etik profesi sebagai atikata moral dalam menjujung tinggi tegaknya hukum. Bagi Hakim ada  kode  etik  hakim  yang  mengikat  secara  mutlah  agar  hakim  dalam  menegakkan hukum  berpegang  pada  prinsip  keadilan  dan  atika  moral  yang  melatar  belakanginya. Begitu  juga  jaksa  dan  advokat  serta  kepolisian  juga  terikat  secara  mutlak  pada  etika profesi yang ada.
Apabila  penegakan  hukum  selalu  berstandar  pada  etika  profesi  serta mengedepankan tegaknya hukum dan keadilan maka nantinya keadilan akan sempurna yang  akan  didapat  oleh  negara  dan  masyarakat  yang  mengitarinya.  Jangan  jadi pecundang  dalam  menegakkan  hukum.  Jadilah  panglima  hukum  dalam  mengawal keadilan hukum. Hukum akan sempurna hukum mana kala tidak ada krupsi hukum bagi penegak hukum dalam mengakkan hukum.
Mandat reformasi hukum yang telah dibangun jangan sampai hancur akibat ulah penegak  hukum  yang  korupsi  hukum  dalam  menegakkan  hukum.  Idaman  keadilan hukum adalah idaman semua elemen  bangsa. Maka taatlah pada hukum bagi penegak hukum  agar  tidak  ada  ketidak  adilan  yang  adalah  keadilan  hukum  sempurna  dan bermartabat.  Penegak  hukum  yang  sakit  hukum  karena  korupsi  dalam  penegakan hukum akan menghancurkan marwah negara yang bersibol negara hukum. Semoga ada keadilan  hukum  kedepannya  agar  hukum  benar  benar  ditegakkan  dengan  sempurna hukum  yakni  tidak  korupsinya  para  penegak  hukum.  Tindakan  dan  sikap  penegak hukum  yang  melakukan  tindakan  korupsi  dalam  penegakan  hukum  ini  menimbulkan masalah hukum korupsi dengan tipikal tingkah laku dan sikap korupsi.
Pengertian  korupsi  sudah  banyak  tafsir  hukum  tentang  korupsi,  semisal  kata korupsi dari ungkapan bahasa latin. 1
a. Corruptio  bermkana  merusak,  perbuatan  busuk,  pembusukan,  praktik  suap,  dan kemorosotan.
b. Corrumpere  berarti  menghancurkan,  merusak,  memutarbalikkan,  memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, memperdayakan.
1 K. Prent,J. Adisubrata, dan W. J. S. Poerwadarminta (Penysun), Kamus Latin Indonesia, hlm.503
c. Corruptus-a-um berati Rusak, hancur, tidak murni, busuk, tidak utuh, palsu.
d. Korupsi  menurut  Arnold  H  dan  Michel  Johnston  meliputi  dua  pengertian  dasar yaitu fisik, moral, 2
UU No. 31/1999 Ps 2 dan 3 Juncto UU No. 20/2001, mendifinisikan korupsi :
a. “Berbuat  untuk  menumpuk  kekayaan  pribadi,  orang  lain,  korporasi  yang berpotensi merugikan  stabilitas keuangan atau prekonomian  negara dengan  cara melawan hukum”. 3
b. “menyalahgunakan  wewenang  dengan  melakukan  suatu  dengan  maksud menguntungkan diri orang lain dan korporasi dengan memanfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya sendiri.
Beberapa  contoh  kasus  yang  masuk  dalam  klasifikasi  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia adalah:
a. Suap:  seorang  kontraktor  suatu  bangunan  memberikan  suap  kepada  seseorang dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  untuk  agar  memperoleh  suatu  projek  di pemerintahan.
b. Nepotisme:  Pejabat  yang  menjadikan  keluarganya  menjadi  bagian  dari  pekerjaan tanpa pertimbangan kemampuan dan kapasitas yang bersangkutan
c. Kolusi:  persekongkolan  untuk  kepentingan  pribadi,  kelompok  dan  golongan dengan didalamnya ada kesepakatan dan kontrak politik.
d. State  Capture:  membayar  pejabat  publik  dalam  mempengaruhi  kebijakan  yang dapat menguntungkan dirinya.
e. Patronasi:  istilah  ini  digunakan  untuk  membersihkan  orang-orang  yang  tidak berada dalam gerbong yang sama atau tidak dalam ide yang seirama.
f. Konflik  Kepentingan:  pejabat  negara  yang  mengatur  sedemikian  rupa  bentuk regulasi dan keuangan negara untuk kepentingan perusahaan milik pribadi.
g. Politik  Uang:  Partai  Politk  menggalang  perolehan  suara  dengan  membeli  atau memberi sejumlah uang dan fasilitas lain kepada para pemilih. 4
2 Arnold J Heidenheimer & Michel Johnston (eds). (2007). Political Corruption:Concepts and Contexts (New Brunswick: Transaction Publishers) hlm. 6-7
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , Bab II, Pasal 2 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4 Dairani,  D.,  2021.  Sanksi  Tegas  Serta  Upaya  Hukum  Guna  Mencegah  Terjadinya  Money  Politic  Pemilu Legislatif. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(2), pp.167-182, hlm. 5
h. Plagiarisme:  Seorang  dosen  melakukan  penipuan  makalah  /artikel/buku  dengan sebagian  atau  keseluruhan  isi  diambil  dari  orang  lian  tanpa  pengakuan  dan rujukan sumber.
Dari  dasar  dan  difinisi  korupsi  sangat  banyak  kategori  yang  bisa  dikatakan sebagai tindakan korupsi. Sikap dan prilaku koruptif banyak klasifikasi dan difinisi yang bisa dikategorikan sebagai sikap dan tindakan korupsi. Penegak hukum juga tidak lepas dari sikap dan  tindakan korupsi. Penegak hukum yang ada dinegara Indonesia adalah terkait dengan fungsi-fungsi penegakan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan menetapan diskresi dalam suatu membuat keputusan yang tidak maksimal di atur oleh regulasi, sehingga timbul unsur penilaian yang bersifat pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum berada pada  konsep  menyelaraskan  relasi  antar  nilai-nilai  dalam  kaidah  hukum  yang  tepat sebagai  rangkaian  dari  nilai  tahap  akhir,  dalam  hal  menciptakan,  memelihara  serta adanya  kedaiman  dalam  kehidupan.  Namun  demikian,  Konsep  tersebut  harus  di jelaskan lebih detail secara filosofis sehingga tampak jelas dan. 5
Penegak hukum saat ini dikenal dengan catur wangsa sebagai penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat. Banyak fakta kasus yang menunjukkan melakukan tindakan tidak terpuji yakni melakukan tindakan dan sikap yang dapat dan atau bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi dalam penegakan hukumnya. Dengan sikap dan tabiat memainkan hukum dan memperjual belikan hukum. Yakni memainkan peran-peran penegak hukum akan tetapi melakukan penegakan hukum dengan korupsi penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

## B. Pembatasan Masalah
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menelaah  ukuran  pemidanaan  terhadap korupsi penegak hukum dengan menggunakan peraturan per-uu yaitu KUHP dan UU Tindak Pidana Tipikor. Atas dasar tersebut, disusunlah sebuah rumusan masalah Apa Ukuran Pemidanaan Terhadap Korupsi Penegak Hukum.
5 Soerjono Soekanto. (1983). Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 7

## C. Motode Penelitian
Jenis  penelitian  yuridis  normative  digunakan  sebagai  pisau  analisis dalam  menjawab  persoalan  yang  sedang  dikaji  dalam  artikel  ini. 6 Dengan menggunakan  pendekatan konsep, UU dan kepustakaan  diharapkan  mampu menelusuri dan memecahkan permasalahan yang sedang dikaji yaitu terkait kuran pemidanaan terhadap korupsi penegak hukum.

## PEMBAHASAN

## Ukuran Pemidanaan Terhadap Korupsi Penegak Hukum
Korupsi penegak hukum, sebagaimana paparan di atas merupakan korupsi yang hanya  dilakukan  oleh  penegak  hukum  pada  saat  menjalankan  fungsi  penegakan. Penegakan  hukum  dimulai  dari  adanya  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  bahkan dimualai  dengan  diikutinya  dengan  proses  upaya  paksa  yang  berupa  penangkapan melalui OTT atau operasi tangkap tangan.
Korupsi  penegak  hukum  hal  ini  merupakan  barang  langkah  dan  merupakan kejahatan yang spesifik hanya dilakukan oleh penegak hukum. Dimana penegak hukum tersebut adalah merupakan orang yang berilmu hukum dan atau mempunyai keahlian dibidang  hukum  yang  mana  tentu  ukurannya  adalah  ilmu  pengetahuan  dalam  bidang hukum  yang  dapat  membedakan  mana  yang  sah  dilakukan  secara  hukum  juga sebaliknya.
Kelebihan ilmu menjadikan nilai yang urgen sekali ketika korupsinya dilakukan ketika  menjalan  tugas  penegakan  hukum.  Sehingga  apa  yang  menjadi  penyebab,  apa yang  menjadi  ukuran  korupsinya  perlu  diketahui  yang  melatar  belakanginya.  Begitu juga  fungsi  kelembagaan  dalam  penegaan  hukum  seberapa  jauh  kontrolnya  terhadap prilaku korupsinya, hal ini berkorelasi dan berbanding lurus dengan tata aturan hukum yang harus ditaati oleh  aparat penegak itu sendiri yaitu Hakim, Kejaksaan,  Kepolisian dan advokat.
Banyak fakta kasus yang menunjukkan melakukan tindakan tidak terpuji yakni melakukan tindakan dan sikap yang dapat dan atau bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi dalam penegakan hukumnya. Dengan sikap dan tabiat memainkan hukum dan
6 Ronny Hanitjo Soemitro. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 35
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
memperjual belikan hukum. Yakni memainkan peran-peran penegak hukum akan tetapi melakukan  penegakan  hukum  dengan  korupsi  penegak  hukum  dalam  menjalankan tugas profesinya. semisal :
1. Mantan  Ketua  MK  M.  Akil  Mochtar  melakukan  Pratik  suap  dalam  menjalankan tugasnya terkait sengketa Pilkada Banten.
2. Hakim  Ad  Hoc  Pengadilan  Tipikor,  Asmadinata,  dan  hakim  pengadilan  Tipikor Semarang Pragsono juga telah menerima suap terkait dengan penanganan perkara korupsi  pemeliharaan  mobil  dinas  DPRD  Grobogan.  Hakim  PN  Bandung  yakni Waket.  PN  Bandung  Setyabudi  Tejocahyono  melakukan  praktik  dugaan  suap kepengurusan perkara korupsi bansos di Bandung.
3. Jaksa, Kajari Praya, Lombok tengah, NTB Subri yang telah menerima suap sejumlah Rp.  213.000.000  terkait  dengan  penanganan  perkara  pemalsuan  sertifikat  tanah dikawasan  obyek  wisata  Selong  Blanak,  Lombok  Tengah.  Jaksa  Tri  Urip  Gunawan yang  telah  di  vonis  20  tahun  bui  dalam  perkara  penerimaan  suap  dari  Artalyta Suryani. Juga yang terakhir terseretnya Jaksa Pinangky dalam skandal Djoko Jandra.
4. Polisi  Joko  Susilo  korupsi  proyek  pengadaan  simulayor  alat  uji  surat  izin mengemudi senilai 196 milyar rupiah.
5. Polisi Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo pada perkara penghapusan red notice di Interpol atas nama Djoko Tjandra.
6. Tahun  2013  ada  dua  advokat  yaitu  Mario  Cornelio  Bernardo  dan  Susi  Tur Handayani yaitu terseret kasus suap penanganan kasasi perkara penipuan di MA dia telah  divonis  4  Tahun  karena  terbukti  bersalah  menyuap  Hakim  Agung  Andi  Abu Ayyub,  terdapat  juga  OC  Kaligis  yang  terbukti  melakukan  penyuapan  pada  Ketua Majlis hakim di PTUN Medan. OC. Kaligis yang terbukti dalam perkara suap di PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura.
Serentetan  kasus  tersebut  menjadi  masalah  besar  yang  dihadapi  bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi karena bagaimanapun korupsi merupakan hal yang mengganggu untuk menuju  kemajuan dan  kemakmuran bangsa  Indonesia untuk maju dan beradab.
UU  30/2002  menyebut  Korupsi  sebagai  extra  ordinary  crimes  serta  dapat menghambat pada suatu pembangunan bangsa dari sektor politik, ekonomi dan sosial.
sebab korupsi  di negara ini sudah seolah menjadi budaya yang terus menerus terjadi dari  era  sebelumnya  ke  era  selanjutnya.  Sehingga  diperlukan  upaya  maksimal  dalam membumihanguskan korupsi di Indonesia. 7
Dalam  melakukan  korupsi,  penegak  hukum  menggunakan  jabatan  atau kekuasaannya  untuk  melakukan  tindakan  dan  sikap  korupsi  tidak  lepas  dari  adanya penerimaan  sesuatu  dan  atau  gratifikasi.  Terkait  dengan  gratifiaksi  ini  djiartikan sebagai hadiah kepada pejabat diluar atau selain gaji yang telah ditentukan. 8
Gratifikasi  jika  diartikan  lebih  luas  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  pengertian  tersebut  selaras  dengan  bunyi  peraturan  per-uu  khususnya UU  No.  20/2001  yang  mengatur  tata  cara  memberantas  korupsi  khsuusnya  yang terdapat  Ps.  12B  UU  No.31/1999  Jo  UU  No.  20/2001  menurut  UU  di  atas  gratifikasi meliputi  uang,  barang,  rabat,  komisi,  pinjaman  non  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas penginapan, perjalanan wisata dsj.
Prilaku  penegakan  hukum  tidak  lepas  dan  atau  terjerat  dengan  pasal-pasal hukum  korupsi  yakni  terkait  dengan  adanya  gartifikasi  dimaksud  dalam  melakukan korupsi  penegak  hukum.  Pasal  hukum  yang  demikian  menjadi  perangkat  hukum sebagai  ranjau  hukum  dalam  menjerat  pelaku  korupsi  bagi  penegak  hukum.  Dalam artian gartifikasi menjadi ukuran pemidanaan dalam menjerat penegak hukum dalam melakukan  korupsi  penegak  hukum. 9 Dalam  kehidupan  masyarakat  awam  Korupsi dipahami sebaga perbuatan jahat, busuk, atau kecurangan. 10
Dalam  konsep  hukum  definisi  Korupsi  secara  gamblang  dijelaskan  dalam  UU tentang  Tipikor  tersebut  terdapat  13  Pasal.  Berdasarkan  pasal  tersebut  korupsi diklasifikasikan  30  bentuk  tindak  pidana  korupsi.  Pasal  tersebut  menjelaskan  dengan detail  terkait  perbuatan  yang dapat dikenakan pidana, karena  tergolong  korupsi. Dari 30  bentuk  di  atas,  di  kelompokkan  lagi  seperti  berikut:  Kerugian  keuangan  dan
7 Artidjo  Alkostar.  (2013).  Permasalahan  gratifikasi  dan  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  Undang- undang korupsi, Majalah Varia Peradilan, Terbitan MA RI No.330, Hlm 41
8 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.371.
9 Andi  Hamzah.  (1985).  Delik-delik  yang tersebar  di  luar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm .145
10 Jhon  M  Eccholas,  dan  Hassan  Shadily,  Kamus  Inggris Indonesia,  Cetakan  XXIII,  Penerbit  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.149
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
perekonomian negara; Praktik Suap; Pengelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan yang curang; Benturan kepentingan pribadi dalam pengadaan; Gratifikasi. 11
Selain  di  atas  terdapat  juga  bentuk  perbuatan  yang  tergolong  korupsi  yaitu: pertama,  Menghalangi  proses  pemeriksaan,  memberi  keterangan  yang  salah,  Bank menutupi rekening milik tersangka, Ahli yang memberi keterangan bohong; seseorang yang mengetahui rahasia tersangka dan tidak memberikan informasi pada petugas. 12
Jadi  dengan  demikian  prilaku  korupsi  penegak  hukum  harus  dipidan  dengan standar  pemidanaan.  Walaupun  saat  ini  belum  ada  regulasi  yang  secara  khusus  dan detail mengatur tentang pemidaan korupsi penegak hukum tapi tidak keliru ketika para pelaku korupsi dari penegak hukum di itu diberi hukuman lebih dari pelaku yang bukan penegak hukum. Karena seharusnya mereka memberi contoh yang baik dan bijak bukan justeru sebaliknya.
Patut  dikemukakan,  pribadi  kami  membedakan  pengertian  pola  pemidanaan”. Istilah  “pola”  menunjuk  pada  sesuatu  yang  dapat  digunakan  sebagai  model,  acuan, pegangan  atau  pedoman  dalam  menyusun  suatu  aturan,  jadi  yang  dimaksud  dengan “pola  pemidanaan”  ialah  acuan,  pegangan  atau  pedoman  untuk  MEMBUAT  atau MENYUSUN  regulasi  yang  mengandung  sistem  sanksi  pidana  yang  lebih  berat. Penekanan  pada  istilah  “membuat  dan  menyusun”  sistem  sanksi  pidana  disini dimaksudkan  utnuk  memebedakan  dengan  pedomana  “pemidanaan”  yang  lebih mrupakan:  pedoman  bagi  hakim  untuk  MENJATUHKAN  atau  MENERAPKAN pemidanaan”. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa “pola pemidanaan” merupakan “pedoman pembuatan/penyusunan pidana untuk membuat Undang-undang (pedoman legislatif/formulatif)  sedangkan”  pedoman  pemidanaan:  lebih  merupakan  pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim yudikatif/aplikatif” 13 .
Dengan  belum  adanya  pola  pemidanaan  yang  terukur  dan  terintegrasi  dalam bentuk  undang-undang,  maka  pola  pemidanaan  atau  ukuran  pemidanaan  dalam
11 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia  (2006)  Memahami  untuk  membasmi,Penerbit  Uni Eropa Kemitraan/Patnership dan KPK, Jakarta, hln 15-17
12 Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik Indonesia  (2006)  Memahami  untuk  membasmi,Penerbit  Uni Eropa Kemitraan/Patnership dan KPK, Jakarta, hln 15-17
13 Barda Nawawi Arief. (2015). Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (menyonsong generasi baru  hukum  pidana  Indonesia)  Pidato  pengukuhan  guru  besar  ilmu  hukum  pidana  fakultas  hukum Universitas Diponegoro, Penerbit Pustaka Magister Semarang, halaman 40-42
korupsi penegak hukum adalah hanya bersumbu pada karakter prilaku penegak hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu menggunakan implementasi pasal-pasal yang ada di dalam UU No. 20/2001 yaitu Ps. 11 “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat  1  tahun  dan  paling  lama  5  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikijt  Rp. 50.000.000  dan  paling  banyak  Rp.  250.000.000,00  bilamana  seorang  pegawai menerima atau melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan UU.
Pasal  12  “Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 4  tahun dan  paling lama 20  tahun dan  pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  .  Hal  ini  berlaku  bagi  PNS  atau seorang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  menggerakkan  agar berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya; 14
Dengan  skema  ketentuan  pasal  delik  korupsi  yang  bisa  dijeratkan  kepada penegak  hukum  yang  melakukan  korupsi  penegakan  hukum  ketentuan  hukum  yang demikian  dijadikan  acuan  standar  pemidaan.  Ukuran  pemidanaannya  bersumbu  dari adanya  penerimaan  dan  atau  suap  penyuap  yang  dilakukan  penegak  hukum.  Jaksa, Polisi,  Hakim  ,  pengacara  dan  atau  advokat  bisa  terseret  kasus  hukum  dengan pemidanaan  yang  terukur  sebagai  ketentuan  pasal  hukum  diatas.  Menjadikan  pelaku korupsi  penegak  hukum  dalam  penegakan  hukumnya  bisa  diklasifikasikan  sebagai perbuatan  atau  masuk  kategori  delik  korupsi.  Sehingga  ukuran  hukum  pemidanaan selalu  menggunakan  pasal-pasal  hukum  yang  ada  di  UU  Tipikor.  Ukuran  hukumnya adalah sangat jelas bahwa korupsi penegak hukum diklasifikasikan sebagai sikap atau perbuatan  korupsi  yang  bisa  dijerat  dengan  UU  No.  20/2001  perubahan  dari  UU  No. 31/1999.
Ukuran  pemidanaan  atau  pola  pemidaan  juga  bisa  diterapkan  beberapa  pasal lain selain gratifikasi dan suap bisa juga diterapkan Ps. 15 dan Jo Ps 13 UU Tipikor yakni terkait  dengan  permufakatan  jahat  didalam  melakukan  kejahatan  korupsi  penegak hukum.  Juga  pidana  juga  diterapkan  ketentuan  yang  ada  di  UU  No  8/2010  Tentang Money Laundering Ps 3.
14 Selanjutnya  Lihat  ketentuan  Undang-undang  Nomor  20/2001  Tentang  Tipikor  Ps.  11.  Pasal  12  pada huruf a sampai huruf i
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Ukuran  pemidanan  dalam  korupsi  penegak  hukum  yakni  bagaimana  prilaku korupsi penegak hukum itu dilakukan dengan pola sikap korupsinya. Sikap perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi korupsi. Jadi korupsi bukan saja dilakukan oleh orang lain  yang  tidak  menyandang  status  sebagai  penegak  hukum.  Akan  tetapi  penegak hukum  bisa  dikatakan  melakukan  korupsi  ketika  menjalankan  fungsi  penegakan hukumnya.  Yang  apabila  didalamnya  melakukan  dan  tindakan  sikap  yang  tidak profesional  dan  tidak  bermartabat  dengan  mengebiri  fungsi  penegak  hukum  dengan cara melakukan korupsi penegakan hukum. Pola pemidanaanya adalah sangat jelas dan terukur semuanya tercakaup dalam rumusan delik hukum yang ada diketentuan hukum UU Tipikor No. 20/2001 perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 Tipikor Juga bisa dijerat dengan  ketentuan  Ps.  55  KUHP  terkait  dengan  penyertaan  ketika  melakukan  suatu tindak pidana korupsi penegak hukum.
Ps.  55  KUHP  memberikan  ruang  kepada  penegak  hukum  dalam  melakukan korupsi penegak hukum,  yakni mereka  yang berbuat, menyuruh  yang melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan pidana. Atau mereka yang memeberi atau menjanjikan sesuatu,  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan,  dengan  kekersan,  ancaman  kekerasan atau menyesatkan.
Pola  pemidanaannya  bagi  korupsi  penegak  hukum  adalah  sangat  jelas  terukur bisa dijerat dengan ketentuan hukum pidana  yang mengaturnya bila  korupsi penegak hukum  dilakukan  oleh  PH  itu  sendiri.  Kualifikasi  dan  tanggungjawab  pidana  bagi  PH yang  melakukan  korupsi  penegak  hukum  bersifat  mutlak  (strick  liability)  dalam  arti segala  kejahatan  korupsi  penegak  hukum  ada  ruang  hukum  pidana  untuk  memidana pelakunya  dengan  pasal-pasal  hukum  yang  ada  di  dalam  UU  Tipikor  dan  UU  lainnya yang menjadi dasar seseorang berlaku korup.
Juga  melekat  asas  tiada  pidana  tanpa  adanya  kesalahan,  asas  ini  geen  straf zonder  schud  juga  melekat  pada  praktik  pemidanaan  bagi  penegak  hukum  yang melakukan  korupsi  penegak  hukum,  asa  tersebut  tetap  merupakan  asas  utama  dalam ilmu hukum pidana. Namun hal demikian hal-hal tertentu dikecualikan penerapan :
1. Asas“strict liability” pelaku hanya dapat dipidana bila unsur-unsurnya terpenuhi.
2. Asas“vicarious liability” hukuman pidana dapat diperluas kepada orang-orang yang terlibat atau membantu dalam melakukan perbuatan pidana.
Itulah  ukuran  pemidanan  yang  sangat  melekat  bagi  penegak  hukum  yang melakukan  korupsi  penegak  hukum  dengan  jerat  hukum  pidana  atau  klasifikasi  dan kategori  pidana  masuk  delik  pidana  korupsi.  Pertanggung  jawaban  pidana  adalah sangat  melekat  yang  harus  dipertanggugjawabkan  secara  hukum.  Ukurannya hukumnya  adalah  dimana  ada  tindakan  dan  sikap  korupsi  penegakan  hukum  maka wajib  mempertanggugjawabkan  secara  hukum  pidana  yakni  masuk  dalam  tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN
Bahwa  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  adalah merupakan tugas pokok dari penegak hukum. Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim adalah merupakan  penegak  hukum.  Keempatnya  adalah  merupakan  catur  wangsa  penegak hukum  yang  mempunyai  tugas  penegakan  hukum.  Tugas  penegak  hukum  adalah menegakkan hukum dengan rel hukum yang telah ada sebagaimana tugas yang melekat bagi penegak hukum dengan standar penegak hukum yang bermartabat hukum. Apabila ada  penegak  hukum  yang  melakukan  tindakan  penegakan  hukum  yang  tidak  sesuai dengan  pola  penegakan  hukum  yang  sebenarnya  dalam  hal  ini  telah  melakukan  culas hukum  dalam  penegakan  hukumnya.  Yakni  melakukan  gratifikasi  dan  atau  telah melakukan  tindakan  menerima  suap  atau  melakukan  penegakan  hukum  yang  tidak benar hukum maka sikap yang demikian masuk dalam jerat hukum pidana korupsi.
Klasifikasi  hukumnya  adalah  merupakan  sikap  korupstif  yang  bisa  dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-undang Nomor 20 tahun 2001  Tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  31  tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Juga  diterapkan  Pasal  15  dan  Jo  Pasal  13  UU Pemberantasan  Tipikor  yakni  terkait  dengan  permufakatan  jahat  didalam  melakukan kejahatan  korupsi  penegak  hukum.  Pidana  juga  diterapkan  ketentuan  yang  ada  di Undang-undang 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Uang khususnya diketentuan pasal 3. Juga bisa dijerat dengan ketentuan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  terkait  dengan  penyertaan  ketika  melakukan  suatu  tindak  pidana korupsi penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkostar  Artidjo,  2013,  Permasalahan  Gratifikasi  Dan  Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi. Majalah Varia Peradilan, Terbitan MA RI No.330.
Arnold  J.  Heidenheimer  &  Michel  Johnston  (eds),  2007,  Political  Corruption:Concepts and Contexts (New Brunswick: Transaction Publishers).
Barda  A.  N,  2015,  Beberapa  aspek  pengembangan  ilmu  hukum  pidana  (menyonsong generasi  baru  hukum  pidana  Indonesia)  Pidato  pengukuhan  guru  besar  ilmu hukum pidana fakultas hukum Universitas Diponegoro. Penerbit Pustaka Magister Semarang.
Dairani,  D.,  2021.  Sanksi  Tegas  Serta  Upaya  Hukum  Guna  Mencegah  Terjadinya  Money Politic Pemilu Legislatif. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(2), pp.167-182.
Eccholas  J.  M.  dan  Shadily.  H,  Kamus  Inggris  Indonesia,  Cetakan  XXIII,  Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hamzah A, 1985, Delik-delik yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
Hanitjo  Ronny  Soemitro.  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri.  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990).
K. Prent,J. Adisubrata, dan WJS. Poerwadarminta (Penysun), Kamus Latin Indonesia.
Komisi  Pemberanbtasan  Korupsi  Republik  Indonesia,  2006,  Memahami  untuk membasmi. Penerbit Uni Eropa Kemitraan/Patnership dan KPK, Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2006, Mengenali dan Memberantas Korupsi.
Mahmud  Peter  Marzuki,  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Kencana  Predana  Media  Group, 2005).
Soekanto S. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja (1983 Grafindo, Jakarta).
Susanto  Mei  &  Ramdan  Ajie,  Kebijakan  Moderasi  Pidana  Mati  (Kajian  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007). (Jurnal Yudisial, 2017).
Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan.