## Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Fury Ayunindya Fajar Arofah 

## Abstrak
Tulisan  mengelaborasi  perselisihan  antara  KPU  dan  Bawaslu  dalam  pemilihan  umum 2014.  KPU  dan  Bawaslu  adalah  aktor  yang  diamanatkan  oleh  UU  sebagai penyelenggara  pemilu.  Karena  itu  kedua  lembaga  ini  memiliki  peran  yang  berbeda dalam  menyelenggarakan  dan  mengawal  prsoses  pemilu.  Sekalipun  demikian,  dalam praktekknya  kedua  lembaga  ini  tidak  selalu  berjalan  beriringan.  Terkadang  diantara keduanya saling berselisih paham dalam menentukan partai politik mana saja yang lolos mengikuti  pemilu.  Misalnya,  dalam  menentukan  lolosnya  PKPI  pada  pemilu  2014 ternyata terjadi perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu. Perselisihan pandangan ini nampak dari sikap egoisme masing-masing lembaga penyelenggara. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Sebab kedua lembaga ini sebenarnya didisain untuk saling bermitra dan bekerjasama dalam mengawal proses pemilu di Indonesia.
Kata Kunci: KPU, Bawaslu, pemilu, dan konflik

## Abstract
This Study elaborates on the dispute between the General Election Commission (KPU) and  General  Supervisory  Body  (Bawaslu)  in  the  general  election  of  2014.  Both  are bodies  mandated  by  the  constitution  as  the  election  organizer.  These  institutions  have different  roles  in  organizing  and  escorting  the  electoral  process.  Nevertheless,  in practice both  bodies do not  always go hand in  hand. Sometimes the two bodies are at odds  in  determining  which  political  parties  who  qualify  to  contest  in  election.  For example,  in  determining  the  success  of  PKPI  as  a  political  party  officially  in  2014 election,  there  was  a  difference  of  views  between  the  KPU  and  Bawaslu.  Disputes  of these  bodies  appears  on  the  attitude  of  selfishness  respectively  on  bodies.  This  is certainly  very  unfortunate.  It  is  because  these  institutions  actually  are  designed  for mutual partnership and cooperation in safeguarding the electoral process in Indonesia.

## Keyword; Parliament, Constitution, Election System

## Korespondensi:
Aktivis Non Government Organization Sitobondo

## Pendahuluan
Keberhasilan  penyelenggaraan  Pemilu  tidak  terlepas  dari  peran  aktor-aktornya. Aktor-aktor  penyelenggara  Pemilu  yang  dimaksud  adalah  KPU/KPUD  Provinsi Kabupaten/Kota,  Bawaslu/Panwaslu,  serta  lembaga  penyelenggara  Pemilu  lainnya. Keberhasilan  Pemilu  ini  akan  tercapai  sesuai  harapan  apabila  terjadi  komunikasi  yang baik antar aktor-aktor tersebut. Namun, jika komunikasi antar aktor-aktor tersebut tidak terjalin  dengan  baik,  maka  akan  menimbulkan  konflik.  Dampaknya  adalah  proses demokrasi yang berwujud pada Pemilu ini akan terhambat.
Menjelang Pemilu 2014 nanti, terdapat sebuah konflik antar lembaga penyelengga Pemilu yang akhir-akhir ini banyak diberitakan media. Konflik tersebut  adalah konflik antara  KPU  dan  Bawaslu  terkait  penetapan  PKPI  (Partai  Keadilan  dan  Persatuan Indonesia) sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Kedua lembaga penyelengga pemilu ini sama-sama menunjukkan perilaku yang egois. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu tidak meloloskan  PKPI  sebagai  peserta  Pemilu  2014,  sedangkan  Bawaslu  sebagai  mitra sejajar  KPU  meloloskan  PKPI  menjadi  parpol  peserta  Pemilu  2014.  Mereka menganggap  pihak  mereka  masing-masing  yang  paling  benar.  Akibatnya  terjadi hubungan yang tidak harmonis antar kedua lembaga penyelenggara Pemilu ini.
Dalam  makalah  ini  penulis  menganalisis  konflik  antar  KPU  dan  Bawaslu  terkait penetapan  PKPI  sebagai  parpol  peserta  Pemilu  2014  di  luar  persoalan  kalah  atau  pun menang.  Penulis  disini  mencoba  mengkaji  permasalahan  tersebut  lebih  kepada bagaimana hal ini terjadi sehingga menimbulkan konflik. Untuk menganalisis persoalan yang sangat memprihatinkan ini, penulis menggunakan Teori Konflik sebagai kerangka acuannya. Analisis ini diawali dengan menjelaskan tugas dan wewenang kedua lembaga penyelenggara  pemilu  tersebut.  Kemudian  mengupas  tuntas  konflik  antara  KPU  dan Bawaslu dengan mengidentifikasi obyek permasalahan dan faktor-faktor yang membuat keduanya  berseteru.  Terakhir,  akan  dibahas  mengenai  penyelesaian  atas  konflik  ini. Penulis  berharap  dari  tulisan  yang  sederhana  ini,  pembaca  dapat  mengetahui  mengapa konflik antar lembaga penyelenggara ini terjadi.

## Konflik Sebagai kerangka Penjelas
Ada banyak pendapat yang memaknai kata “konflik”. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia  konflik  adalah  sebuah  kata  benda  ( noun )  yang  berarti  percekcokan, pertentangan, perselisihan. Kemudian, dalam Ilmu Sosial Pendekatan Konflik berasumsi bahwa  masyarakat  mencakup  pelbagai  bagian  yang  memiliki  kepentingan  yang bertentangan.  Sesuai  dengan  maknanya  yang  negatif,  konflik  ini  selalu  diidentikkan dengan  adanya  kekerasan  dan  segala  sikap  negatif  dan  anarkis  lainnya.  Namun, sebenarnya  tidak  seperti  demikian.  Konflik  sesuai  dengan  asumsi  dalam  Ilmu  Sosial hanya  menyebutkan  “pertentangan”.  “Pertentangan”  in  bukan  selalu  identik  dengan kekerasaan  utamanya  secara  fisik.  Pertentangan  ini  dapat  juga  diasumsikan  sebagai pertentangan  pemikiran  antara  pihak  satu  dan  pihak  lainnya,  baik  individu  dengan individu, kelompok dengan kelompok Dan seterusnya.
Konflik  berdasarkan  wujudnya  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  konflik  yang berwujud  kekerasan  dan  konflik  yang  tidak  berwujud  kekerasan.  Konflik  yang
menggunakan  kekerasan  pada  umumnya  terjadi  dalam  masyarakat-negara  yang  belum memiliki  konsensus  dasar  mengenai  dasar  tujuan  negara,  dan  mengenai  mekanisme pengaturan  dan  penyelesaian  konflik  yang  melembaga.  Sedangkan  konflik  yang  tidak berwujud  kekerasan  pada  umumnya  dapat  ditemui  dalam  masyarakat  negara  yang memilki  konsensus  mengenai  dasar  dan  tujuan  negara,  dan  mengenai  mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.
Kemudian,  berdasarkan  tipe,  konflik  dibagi  menjadi  konflik  positif  dan  negatif. Konflik  positi  ialah  konflik  yang  tak  mengancam  eksistensi  sistem  politik,  yang biasanya  disalurkan  lewat  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  disepakati  bersama dalam  konstitusi.  Mekanisme  yang  dimaksud  adalah  lembaga-lembaga  demokrasi seperti  partai  politik,  badan-badan  perwailan  rakyat,  pengadilan,  pemerintahan,  pers, dan  forum-forum  terbuka  lainnya.  Sebaliknya,  konflik  negatif  ialah  konflik  yang mengancam  eksistensi  system  politik  yang  biasanya  disalurkan  melalui  cara-cara  non- konstitusional seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi.
Konflik yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok, pada dasarnya terjadi apabila salah satu pihak ada yang bersikap memicu rasa marah pihak lain. Rasa marah ini biasanya akan muncul apabila ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan secara  sepihak.  Selain  itu,  rasa  marah  bisa  muncul  apabila  pihak  yang  satu  tidak menghargai  pendapat  pihak  yang  lainya.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  dapat timbul  apabila  terdapat  sesuatu  yang  bertentangan  seperti  perbedaan  pemikiran, kepentingan,  dan  perbedaan  kebutuhan  lainnya.  Tujuannya  adalah  untuk  saling mempertahankan segala hal yang menjadi kepentingannya.

## Tugas dan Wewenang

## ❖ Komisi Pemilihan Umum
KPU  merupakan  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  ruang  lingkupnya  luas, yaitu  di  seluruh  wilayah  NKRI.  Tugas  dan  wewenangnya  sangat  besar  dalam pelaksanaan  Pemilu.  Mulai  dari  tahap  persiapan  hingga  penghitungan  suara dilaksanakan  secara  mandiri  oleh  KPU.  Mengenai  tugas  penyelenggara  pemilu  secara rinci  telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.15  tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilu.  Salah  satunya  adalah  yang  tercantum  pada  Pasal  8  huruf  d  yang  berbunyi: mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu.
Pada  dasarnya  tugas  penyelenggara  pemilu  memiliki  tujuan  yang  hendak dicapai.  Tujuan  tersebut  adalah  keterjaminan  proses  pemilu  berjalan  dengan  baik, sehingga hasil pemilu  dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu  ada beberapa syarat yang  penting  utuk  diperhatikan  agar  suatu  penyelenggaraan  mendekati  syarat-syarat Pemilu Demokratis salah satunya adalah sebagai berikut:
“Recruitmen  election  volunteers,  penyelenggara  pemilu  yang  masal  dan serentak di seantero negeri membutuhkan petugas-petugas yang cukup banyak, terlebih  di  negara-negara  berkembang,  dimana  fasilitas  teknologi  belum memadai  sehingga  proses  pemungutan,  perhitungan  suara  masih  dengan  cara- cara  manual-tradisional.  Keperluan  petugas  (volunteer)  misal  tersebut  tetap
harus berpijak pada asas-asas rekruitmen tenaga yang professional, cakap, dan nonpartisan sebagai prinsip utama. (Hendry, 2012:144-145)

## ❖ Badan Pengawas Pemilu
Dalam  Pasal  22  E  ayat  (5)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Pemilu diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri. “Komisi pemilihan umum” tersebut bukan merujuk pada satu lembaga khusus. Berdasarkan  putusan  MK  Nomor  11/PUU-VIII/2010  yang  menguji  UU  No.  22  Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945  tidak  merujuk  kepada  sebuah  nama  institusi,  melainkan  merujuk  kepada  fungsi penyelnggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kesatuan sistem, penyelenggara Pemilu  tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) yang  di  dalamnya  terdapat  KPU  Provinsi  dan  KPU  kabupaten/kota,  melainkan  juga termasuk  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  yang  di  dalamnya  terdapat Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Provinsi  dan  kabupaten/kota.  Keduanya  merupakan kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.
Sesuai  dengan Pasal  73  UU No. 15 Tahun 2011  tentang Penyelenggara Pemilu tugas  Bawaslu  salah  satunya  adalah  sebagai  berikut: ”Bawaslu  bertugas  mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.”
Bawaslu sebagai lembaga mandiri, memiliki jaringan kerja luas di seluruh mulai tingkat  pusat  hingga  tingkat  desa.  Jaringan  kerja  ini  merupakan  sebuah  bentuk penguatan  lembaga  pengawas  pemilu.  Penguatan  lembaga  ini  juga  dittandai  dengan penambahan fungsi namun pada undang-undang Pemilu lain, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada undang- undang ini fungsi Bawaslu ditambah dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilu.

## Obyek Permasalahan dan Faktor-Faktor Pemicunya
Sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu,  KPU  memiliki  tugas  dan  kewenangan yang  cukup  banyak  dalam  dunia  kepemiluan.  Lembaga  ini  dalam  menyelenggarakan tugasnya  diawasi  oleh  sebuah  Badan  Pengawas  Pemilu,  Bawaslu.  Sejatinya  kedua lembaga  ini  dalam  menyelenggarakan  pemilu  bermitra,  namun  akhir-akhir  ini  kedua lembaga  ini  saling  berkonflik.  KPU  dan  Bawaslu  sama-sama  memiliki  pemikiran masing-masing tentang kebenaran dalam penyelenggaraan Pemilu.

## Tabel 3.1. Organisasi Penyelenggara/Pelaksana dan Pengawas Pemilu
Secara  hirarki,  posisi  keduanya  adalah  dalam  posisi  sejajar.  Meskipun  posisi keduanya  sejajar  dan  saling  mandiri,  masing-masing  memiliki  fungsi  yang  berbeda. KPU  sebagai  penyelenggara  Pemilu,  sedangkan  Bawaslu  sebagai  pengawas  Pemilu. Mengenai tugas & wewenang KPU dan Bawaslu sudah tercantum jelas pada UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Istilah  konflik  dalam  Ilmu  Politik  acap  kali  dikaitkan  dengan  kekerasan,  seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik persaingan, dan pertentangan antara individu  dan  individu,  kelompok  dan  kelompok  dengan  pemerintah.  Namun,  untuk kasus  ini  konflik  yang  terjadi  tidak  menggunakan  kekerasan  apalagi  kekerasan  secara fisik.  Konflik  ini  berwujud  pada  pertarungan  pemikiran  antara  KPU  dan  Bawaslu. Pemicunya  adalah  ketika  KPU  tidak  meloloskan  PKPI  (Partai  Keadilan  dan  Persatuan Indonesia)  untuk  ikut  dalam  Pemilu  2014  namun  Bawaslu  meloloskannya.  Hal  ini  lah yang memicu kedua lembaga penyelenggara Pemilu ini berkonflik. Berdasarkan gambar di  atas  PKPI  dikategorikan  sebagai  salah  satu  dari  24  parpol  peserta  Pemilu  yang dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat.  Hal  ini  yang  memicu  kedua  penyelenggara  Pemilu tersebut berkonflik.
KPU-Bawaslu  yang  merupakan  mitra  sejajar  yang  dalam  menjalankan  tugasnya harus dalam keterpaduan. Namun, pada praktiknya mereka layaknya 2 (dua) organisasi formal yang saling bermusuhan. Memang, dalam organisasi konflik merupakan hal yang lazim.  Ada  beberapa  2  (dua)  faktor  yang  dapat  menyebabkan  organisasi  berkonflik, antara lain adalah :
1. Faktor manusia
a. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya.
b. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku.
c. Timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis,
temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter.

## 2. Faktor Organisasi
a. Persaingan dalam menggunakan sumberdaya.
b. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi.
c. Interdependensi tugas.
d. Perbedaan nilai dan persepsi.
e. Kekaburan yurisdiksional.
f. Masalah “status”.
g. Hambatan komunikasi.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  konflik  antar  kedua  organisasi  formal  ini  dipicu oleh  faktor  organisasi  pada  poin  d  yaitu  perbedaan  nilai  dan  persepsi.  Perbedaan persepsi  tersebut  dalam  konteks  ini  adalah  KPU  dan  Bawaslu  sama-sama  memiliki persepsi  masing-masing  dalam  menentukan  PKPI  sebagai  parpol  peserta  Pemilu  2014. Keduanya  memiliki  tafsir  masing-masing  mengenai  hukum  dan  aturan  yang  berlaku.
Atas  nama  hukum  dan  aturan  kedua  lembaga  penyelenggara  pemilu  tersebut  tak sungkan  berlawanan.  Akibatnya  nasib  PKPI  sebagai  parpol  peserta  Pemilu  2014  yang juga merupakan obyek permasalahan menjadi taruhannya.
Untuk  mengetahui  kronologis  dari  konflik  antara  KPU  dan  Bawaslu  dapat  dilihat pada tabel 3.1.

## Tabel 3.1. Kronologi Seteru KPU dan Bawaslu
No.  Uraian
1. PKPI sebagai partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu pada Pemilu 2014, mendaftarkan diri ke KPU.

## 2. KPU menolak PKPI
3. Sebagai ketua umum partai ini Sutiyoso meminta hasil verifikasi ke KPU tetapi tidak diberi karena sifatnya rahasia
4. Bawaslu turun tangan dalam masalah ini. Pertama, melakukan mediasi/ musyawarah tapi buntu. Kemudian lanjut ke ajudikasi.
5. Selama  3  hari  antara  KPU  dan  PKPI  adu  argumen  di  pengadilan. Kemudian,  pada  akhirnya  Bawaslu  meloloskannya  karena  dalil-dalil hukum meyakinkan
6. Sutiyoso  merasa  PKPI  sebagai  korban.  Sebagai  upaya  hukum,  Sutiyoso melapor  ke  PTTUN.  Namun,  ditolak  karena  dianggap  sudah  diselesaikan Bawaslu.
7. Akhirnya, Sutiyoso berkonsultasi ke MA & MK terkait salah tafsir antara 2 (dua) lembaga dalam 1 (satu) rumah
8. Nelson  S  sebagai  pihak  dari  Bawaslu  mengatakan  bahwa  dalam  undang- undang  keputusan  Bawaslu  tentang  sengketa  Pemilu  bersifat  final  dan mengikat, kecuali tentang parpol
8. KPU  mengapresiasi  putusan  Bawaslu,  menurut  Sigit  Pamungkas (komisioer  KPU)  KPU  tidak  langsung  menolak,  KPU  melakukan penelaahan  dan  pendalaman  atas  argumen-argumen  mereka.  Sigit  juga menyimpulkan bahwa argument Bawaslu kurang kuat sehingga KPU tidak dapat melaksanakannya.
9. Respon dari Bawaslu adalah seharusnya jika keputusan mereka tidak dapat dilaksanakan, mestinya KPU melakukan upaya hukum.
10.  Saran dari DKPP yang diketuai oleh Jimly Assidiqie adalah meminta fatwa MA. Meskipun fatwa MA tidak mengikat.
11.  Refly Harun (Pakar Hukum Pemilu) mengatakan jalan keluar dari maslah ini adalah KPU mematuhi putusan Bawaslu.
Sumber: diolah dari tayangan Mata Najwa Metro TV ”Seteru Menuju Pemilu”
Dari tabel di  atas KPU dianggap telah dianggap melanggar kode etik karena tidak patuh terhadap putusan Bawaslu. Padahal, berdasarkan aturan kedua lembaga ini harus selalu  bersama-sama  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  agar  setiap  tahapan  Pemilu berjalan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa:
“DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas,  dan  kredibilitas  anggota  KPU,  anggota  KPU  Provinsi,  anggota  KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS,  PPLN,  dan  KPPSLN  serta  Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.”
Bunyi  pasal  di  atas  telah  jelas  bahwa  kode  etik  merupakan  alat  untuk mengintegrasikan antar KPU dan Bawaslu. Kalimat mengatakan “menjaga kemandirian,
integritas,  dan  kredibilitas”  ini  merupakan  bentuk  upaya  untuk  mengharmonisasikan kedua  lembaga  ini .  Pertama, menjaga  kemandirian.  Maksudnya  adalah  kemandirian yang  berarti  independensi  lembaga  maupun  fungsi  yang  dijalankan  oleh  lembaga. Kemandirian  penyelenggara  Pemilu  harus  tercermin  dalam  setiap  tugasnya  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian,  untuk  menjamin  kemandirian lembaga  pengawasan,  harus  diwujudkan  dalam  independensi  anggota  lembaga  itu. Kedua , integritas. Maksudnya lembaga ini dalam melakukan tugas kepemiluannya harus dalam  satu  kesatuan  yang  utuh. Ketiga ,  kredibilitas.  Maksudnya  harus  ada  rasa  saling percaya  antar  kedua  pihak  ini.  Ketiga  poin  tersebut  sudah  jelas  dalam  mengatur hubungan antar penyelenggara ini. Namun, jika salah satu pihak melanggar maka akan timbul konflik seperti yang telah terjadi ini.
Penyelenggara  Pemilu  memiliki  perbedaan  tafsiran  dalam  memahami  aturan yang  ada.  KPU  dan  Bawaslu  memiliki  alasan  masing-masing  untuk  mempertanyakan kewenangan. KPU dan Bawaslu memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama berupaya agar salah satunya tunduk atas keputusan masing-masing. Namun, di satu sisi keduanya saling mempertahankan argumennya masing-masing.
Indonesia  sebagai  negara  yang  menerapkan  Sistem  Pemilu  telah  mengatur berbagai  bentuk  penyelenggaraan  pemilu,  termasuk  di  dalamnya  telah  mengatur  juga tentang  sengketa  Pemilu.  Adapun  yang  dikategorikan  sebagai  Sengketa  Pemilu  di Indonesia meliputi:
Pertama , pelanggaran administrasi. Dalam hal ini belum ditentukan mekanisme peradilan  sebagai  forum  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Penyelesaian  pelanggaran administratif  diserahkan  kepada  penyelenggara  Pemilu  tanpa  disediakan  upaya  hukum lebih  lanjut  di  pengadilan.  Padahal,  kenyataannya  banyak  pelanggaran  administratif yang  tidak  terselesaikan,  sehingga  menjadi  sumber  karut  marut  pelaksanaan  tahapan Pemilu.
Kedua, pelanggaran  pidana  pemilu . Masalah  pelanggaran  pidana  pemilu ditentukan secara limitatif dan memiliki masa daluarsa. Akibatnya, sangat jarang sekali ditemukan pelanggaran pidana Pemilu yang diadili dan dihukum karena waktunya tidak memadai.  Dengan  sendirinya  banyak  pelanggaran  pemilu  yang  menciderai  pemilu terbiarkan  tanpa  sanksi.  Bahkan,  tidak  jarang  pelakunya  memenangi  pemilu  walaupun diperoleh secara curang.
Ketiga, penanganan  ketiga  jenis  sengketa  ini  belum  menunjukkan  saling keterkaitan,  dan  cenderung  berujung  pada  sengketa  hasil  pemilu.  akhirnya  titik  berat perhatian  sengketa  pemilu  tertuju  pada  peradilan  MK  untuk  memutus  sengketa  hasil Pemilu.  padahal,  apa  yang  diputuskan  dalam  sengketa  hasil,  dipengaruhi  oleh mekanisme penyelesaian kedua jenis sengketa sebelumnya.
Hal-hal  di  atas  lebih  kepada  kategori  sengketa  berdasarkan  obyeknya.  Sumber lain  menyebutkan  bahwa  hal-hal  yang  termasuk  dalam  kategori  sengketa  masih  belum jelas. Seharusnya subyek yang bersengketa juga harus diatur secara jelas secara hukum. Selama ini subyek sengketa masih belum jelas, seperti belum menyatakan secara tegas bahwa  apakah  penyelenggara  Pemilu  baik  KPU  sebagai  penyelenggara  Pemilu  maupu
Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu masuk dalam kategori subyek yang bersengketa.
Meskipun  secara  hukum  posisi  KPU  dan  Bawaslu  belum  dapat  dikatakan  sebagai pihak yang bersengketa, dalam kasus ini terdapat sebuah sengketa Pemilu. yaitu, ketika PKPI  oleh  KPU  ditolak  dengan  alasan  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  parpol peserta Pemilu 2014. Banyak pihak yang menduga bahwa KPU telah diintervensi oleh parpol di parlemen (9 partai yang memiliki parliamentary treshold ). Namun hal tersebut dibantah oleh pihak KPU.
“Tudingan semacam  itu  tidak berdasar sama sekali. Dalam proses verifikasi, baik administrasi  maupun  faktual,  kami  berpedoman  pada  aturan  main  yang  ada. Silahkan saja kalau ada yang tidak percaya untuk membuktikan hal itu.” (Majalah KPU, 2013:05)
Ketidaklolosan  PKPI  dan  23  parpol  lain  sebagai  peserta  Pemilu  2014  otomatis melakukan gugatan. Hampir seluruh pengurus partai termasuk para petingginya seperti Sutiyoso  (PKPI)  dan  Yusril  Ihza  Mahendra  (PBB)  melakukan  interupsi.  Bahkan, sejumlah parpol seperti Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia  Baru  (PKBIB),  Partai  Kongres  dan  Partai  Pengusaha  dan  Pekerja  Indonesia (PPPI) melakukan aksi demo.
Sesuai  dengan  tugas  dan  kewenagan  KPU  dan  Bawaslu  sudah  seharusnya  mereka tidak berkonflik. Dalam  kasus ini objek sengketa pemilu yang berupa keputusan KPU, hal  ini  membuat  KPU  dipersalahkan.  Sedangkan,  Bawaslu  seakan-akan  tidak  bisa melakukan  apa-apa  karena  sikap  KPU  yang  menolak  putusan  Bawaslu.  Sedangkan PKPI berada di posisi sebagai korban. Karena itu akhirnya Bawaslu melaporkan Ketua dan anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait belum ditindaklanjutinya  Keputusan  Bawaslu  Nomor  012/SP-2/  Set  Bawaslu/2013  tanggal  5 Februari 2013 yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.

## Penyelesaian Konflik
Dalam  UU  No.  15  tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu  terdapat  fungsi baru  Bawaslu  untuk  menyelesaikan  sengketa  Pemilu.  Awalnya  bisa  dilakukan  dengan mediasi  dengan  mempertemukan  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Jika  tercapai kesepakatan,  maka  dibuat  akata  perdamaian.  Namun  sebaliknya,  jika  tidak  ada perdamaian  maka  masuk  ke  tahap  ajudikasi.  Yaitu  dengan  melakukan  proses persidangan  yang  menghadirkan  saksi  ahli.  Keputusan  Bawaslu  ada  3  (tiga)  yaitu: mengabulkan,  menolak,  &  tidak  dapat  diterima.  Semua  keputusa  tersebut  final  dan mengikat, kecuali 2 (dua) hal yaitu: verifikasi parpol dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)  kedua  hal  tersebut  mengikat  karena  ada  upaya  lanjutan  yang  bisa  digunakan pihak yang merasa dirugikan KPU, yakni Parpol.
“Dalam  perkembangannya  KPU  justru  menolak  keputusan  Bawaslu  tersebut dengan alasan keputusan Bawaslu bukanlah keputusan yang final dan mengikat. Atas kejadian tersebut begitu banyak masukan masyarakat agar seketika itu juga Bawaslu  segera  men-DKPP-kan  KPU.  Namun  dengan  berbagai  perkembangan, Bawaslu mencoba menempuh jalan yang lebih smooth atau elegan yakni dengan
cara minta fatwa ke MA.,” (Nasrullah, pimpinan Bawaslu) 50
Ada banyak variasi penyelesaian sengketa Pemilu khususnya di negara kawasan Asia. Ada negara yang memberikan wewenag memutus seluruh sengketa Pemilu kepada MK  atau  lembaga  sejenis.  Ada  pula  yang  hanya  memberikan  wewenang  kepada  MK dan selebihnya menjadi wewenang pengadilan biasa. Sebaliknya, ada pula negara yang sengketa pemilunya sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan dan MA. Bahkan, ada negara  yang  membentuk  peradilan  sengketa  sendiri.Untuk  Penyelesaian  sengketa Pemilu  di  Indonesia,  penyelesaian  konflik  diselesaikan  oleh  lembaga-lembaga  yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa seperti tergambar tabel  keputusan KPU dan KPUD
Terkait  konflik  KPU  dan  Bawaslu  untuk  mengetahui  siapa  yang  benar  dalam konflik  ini,  Bawaslu  meminta  Fatwa  ke  MA. Fatwa  MA  menguatkan  Keputusan Bawaslu  Nomor  012/SP-2/  Set  Bawaslu/2013,  namun  KPU  tetap  belum  melaksanakan keputusan  tersebut.  Dengan  demikian  Bawaslu  menilai  KPU  telah  melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan keputusan Bawaslu tersebut. Disisi lain KPU melaksanakan keputusan PTTUN terkait gugatan Partai Bulan Bintang dengan nomor perkara 12/G/2013/PT.TUN.JKT dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU nomor 142 tahun 2013 tentang penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014.
Berdasarkan  tipe  konfliknya,  konflik  antara  KPU  dan  Bawaslu  ini  merupakan konflik  positif.  Karena  konflik  ini  menggunakan  cara-cara  konstitusional  dalam penyelesaiannya. Yaitu, menggunakan lembaga-lembaga demokrasi yang dalam konteks ini  adalah  PTTUN,  MA/MK,  dan  DKPP.  Dari  pihak  DPR  sendiri  telah  melakukan mediasi untuk kasus ini dengan mempertemukan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemudian pada akhirnya DPR meminta keputusan DKPP.
Tabel 3. 2. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang Menjadi Sumber Sengketa Pemilu
Konflik antara penyelenggara Pemilu seperti yang telah dijelaskan di atas ternyata tidak  hanya  terjadi  sebatas  di  tingkat  pusat  saja.  Di  tingkat  lokal  pun  konflik  antar penyelenggara  Pemilu  banyak  terjadi.  Berikut  ini  adalah  data  konflik  antar penyelenggara Pemilu yang berhasil dihimpun oleh penulis, diantaranya adalah:
Tabel 3.3. Konflik antar Penyelenggara Pemilu No.  Kota Permasalahan
1. Jakarta KPU menolak PKPI menjadi partai peserta Pemilu 2014, namun Bawaslu meloloskannya Penolakan KPU terhadap keputusan Bawaslu KPU Pusat dituduh tidak mematuhi kode etik
2. Jawa Timur KPU Jawa Timur (Jatim) tiba-tiba melakukan verifikasi faktual tanpa mengajak Bawaslu Jatim Dokumen verifikasi faktual parpol pun tak kunjung diterima Bawaslu Jatim Kata KPU Jatim, dokumen baru diperiksa saat proses verifikasi selesai sesuai petunjuk teknis (juknis) KPU pusat 3. Maluku Bawaslu Maluku Utara (Malut) merekomendasi KPU pusat
52 Ibid., hlm 5.
Utara untuk memecat Ketua KPUD Malut (Azis Khamza) Azis tersangkut kasus pemalsuan dokumen pemilukada
Pulau Morotai (2011)
Azis terancam hukuman 8 (delapan) tahun penjara & divonis bulan oleh pengadilan tinggi Ternate Sesuai  UU  No.  15  Tahun  2011,  “anggota  KPU  yang diancam pidana di atas 5 (lima) tahun wajib diberhentikan oleh KPU” 4. Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Panwaslu Sinjai Menyalahkan KPU Sinjai yang berperkara dengan Amsun Mappasara, calon independen Bupati Sinjai Amsun tidak terima ditolak KPU lantaran tidak hadir saat menyerahkan berkas dukungan
Kasus ini sedang dibahas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
5.
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Panwaslu Bone melaporkan KPU Bone atas tuduhan pelanggaran kode etik Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah dinilai menggagalkan penandatanganan kesepakatan “Pemilukada Damai”
DKPP menilai laporan Panwaslu Bone tidak memenuhi standart format laporan
Sumber: diolah dari tayangan Mata Najwa Metro TV ”Seteru Menuju Pemilu”
Banyaknya kasus konflik antara kedua lembaga ini baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah sudah pasti akan menghambat kelancaran proses Pemilu. Pemilu sendiri memilki  makna  berupa  mekanisme  transfer  kedaulatan  rakyat  kepada  para  wakilnya untuk  menjalankan  roda  pemerintahan.  Namun,  apabila  proses  pencarian  para  wakil rakyat  terhambat  oleh  konflik  penyelenggara  Pemilu  sendiri,  maka  hal  ini  akan menghambat dan bahkan menghancurkan harapan semua pihak dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 nanti agar lancar dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## Penutup dan rekomendasi
Konflik  antara  KPU  dan  Bawaslu  yang  sejatinya  sebagai  mitra  sejajar  telah merugikan PKPI sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Obyek permasalahannya terletak pada undang-undang yang menjadi acuan kedua lembaga ini untuk bertindak. Sehingga menyebabkan  di  satu  pihak  PKPI  tidak  diloloskan  oleh  KPU,  di  sisi  lain,  PKPI diloloskan  oleh  Bawaslu.  Kedua  lembaga  ini  saling  menutup  diri  dan  saling mempertahankan  argumennya  masing-masing.  KPU  sebagai  penyelenggara  Pemilu dianggap  tidak  menghargai  putusan  Bawaslu,  sedangkan  Bawaslu  sebagai  pengawas Pemilu bertindak bertentangan dengan KPU.
Mengenai  posisi  KPU  dan  Bawaslu,  secara  hukum  keduanya  dalam  sengketa pemilu  masih  belum  jelas  posisinya.  Selama  ini  subyek  sengketa  masih  belum  jelas, seperti belum menetapkan secara tegas bahwa apakah penyelenggara Pemilu baik KPU sebagai penyelenggara Pemilu maupu Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu masuk dalam kategori subyek yang bersengketa.
Harapan semua pihak pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 nanti adalah Pemilu ini berjalan dengan lancar dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, jika komunikasi antar lembaga penyelenggara  pemilu  ini  tidak  segera  dibenahi  maka  harapan  tersebut  tidak  akan menjadi kenyataan.
Sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  baik  KPU  dan  Bawaslu  harus  saling menghormati putusan perundang-undangan satu sama lain. Selain itu untuk menghindari hal-hal  yang  seperti  demikian  butuh  dirancang  mengenai  hukum  yang  bersifat  benar- benar rinci, jelas, dan mengikat.

## Daftar Pustaka
Gaffar, Janedjri. 2012. Politik Hukum Pemilu . Jakarta: Konstitusi Press.
Hendry. 2012. Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh . Malang: Bayu Media Publishing.
KPU. 2013. Majalah “Suara KPU Edisi Januari 2013”. KPU: Jakarta.
Supriyanto, Didik,dkk. 2012. Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014 . Jakarta: Perludem.
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Tayangan Mata Najwa “ Seteru Menuju Pemilu ” Jakarta: Metro TV diakses tanggal 27 Februari 2013 pukul 22.00 WIB.
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
http://www.bawaslu.go.id/berita/39/tahun/2013/bulan/03/tanggal/19/id/4259/ diakses pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 12.00 WIB.