Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105

## Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online
Filep Wamafma 1 , Enni Martha Sasea 2 , Andi Marlina 3
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Manokwari
3 Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare andimarlina@iainpare.ac.id

## Abstrak
Pencucian  uang  menjadi  salah  satu  kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  besar  bagi negara  karena  dapat  mengancam  serta  merugikan  negara  dengan  meningkatnya  berbagai tindakan  ilegal,  dan  juga  sangat  merugikan  masyarakat.  Studi  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam  perbankan online. Studi  hukum  normatif  digunakan  sebagai  metode  dalam studi  ini.  Berdasarkan  studi  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  upaya  Bank  Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana money laundering dalam sistem perbankan online adalah dengan  pembentukan  suatu  Unit  Kerja  Khusus  berdasarkan  “Surat  Edaran  Ekstern  Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009.” Selain itu bank juga harus menerapkan kebijakan  CDD  dan  EDD. Customer  Due  Diligence  (CDD) adalah  proses  dimana  bank  harus mengidentifikasi,  memverifikasi,  dan  memantau  transaksi  untuk  memastikan  kesesuaiannya dengan  profil  nasabah.  Karena  adanya  bahaya  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme  yang cukup  besar  dalam  interaksi  bank  dengan  nasabahnya,  bank  harus  melakukan  metode  CDD intensif yang disebut Enhanced Due Diligence (EDD). Dalam kedudukannya sebagai pelaksana anti tipping  off ,  yang  artinya  dalam  kegiatan  bank  khususnya  dalam  pelaporan  transaksi keuangan mencurigakan, bank wajib merahasiakan keterangan pelaporan terhadap nasabah yang bersangkutan.  Sistem  manajemen  informasi  yang  turut  mendukung  sebagai  upaya penanggulangan  tindak  pidana  pencucian  uang  harus  dimiliki  oleh  perbankan  sebagai  sarana kemudahan dalam memantau dan menganalisis keuangan yang mancurigakan.
Kata kunci: Bank Indonesia; Money Laundering ; Perbankan Online

## Bank Indonesia’s Effort to Prevent Money Laundering in Online Banking

## Abstract
Money laundering is a crime that can result in significant losses for the state since it can impair the  national  economy  or  state  finances  through  a  variety  of  criminal  behaviours,  and  it  is  also very  harmful  to  community  actions.  This  study  intends  to  describe  the  government's  efforts  to combat  money  laundering  in  internet  banking,  specifically  in  the  case  of  Bank  Indonesia.  This study  uses normative legal research as an approach.  The establishment of a Special Work Unit based  on  Bank  Indonesia  External  Circular  No.  11/31/DPNP  of  November  30,  2009,  is  the outcome  of  the  implementation  of  the  Money  Laundering  Law  on  the  prevention  of  money laundering in the online banking system, according to the  findings of  the research. In addition, banks must also implement CDD and EDD policies. Customer Due Diligence (CDD) is a process by which the bank must identify, verify, and monitor transactions to ensure that they are in line with  the  customer's  profile.  Because  there  is  a  substantial  danger  of  money  laundering  and terrorism funding in the bank's interaction with its customers, the bank must conduct an intensive CDD  method  called  Enhanced  Due  Diligence  (EDD).  In  the  position  as  the  executor  of  anti- tipping  off,  which  means  that  in  bank  activities,  especially  in  reporting  suspicious  financial transactions, the bank is obliged to keep the reporting information confidential to the customer concerned.  An  information  management  system  that  supports  an  effort  to  prevent  money laundering crimes must be owned by banks to facilitate monitoring in order to analyze suspicious finances.
Keywords: Bank Indonesia; Money Laundering ; Online Banking
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pencucian  uang  adalah  perilaku  tindak  pidana  guna  menyembunyikan maupun  menemukan  sumber  kekayaan  dengan  menitipkan  harta  tindak  pidana pada  sistem  keuangan  perbankan  yang  bertujuan  menghindari  tindakan  kriminal. Undang-undang  mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan  melarang  aparat penegak  hukum  untuk  menjalankan  aset  yang  diperoleh  dari  kegiatan  ilegal. Komputer  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan  manusia  di  era  teknologi saat  ini.  Kecepatan  pemrosesan  data  banyak  digunakan  di  berbagai  bidang  vital seperti  kesehatan,  pendidikan,  militer,  ekonomi,  dan  keuangan  karena  kecepatan pemrosesan  data,  kemampuan  untuk  menyimpan  data,  keamanan,  dan  sistem cerdas yang dimasukkan ke dalam komputer. 1
Beberapa  orang  memiliki  akses  ke  sistem  informasi  perbankan  di  dunia perbankan,  yang  meliputi  perbankan  online  dan  perbankan  telepon.  Pelanggan mendapatkan keuntungan dari perbankan online karena mereka memiliki akses tak terbatas  waktu  dan  tidak  perlu  pergi  ke  bank  untuk  bertransaksi. 2 Individu  dan pelaku  yang  sebelumnya  melaakukan  penolakan  untuk  menggunakan  perbankan online  tidak  lagi  memiliki  pilihan  karena  transaksi  yang  dilakukan  secara  online akan memiliki kecepatan yang jauh melebihi kecepatan mode manual. 3
Perkembangan    zaman    dan  teknologi  di  dunia  ini,  tidak  diragukan  lagi telah  membawa  dampak  yang  sangat  berarti  terhadap  perkembangan  teknologi dan perekonomian bagi suatu negara. 4 Kemajuan teknologi yang pesat berdampak pada berbagai  sektor khususnya masalah kejahatan, hanya saja perangkat hukum yang bertujuan untuk mencegah maupun memberantas kurang memadai.  Kondisi ini memungkinkan jenis kejahatan individu, kelompok, maupun korporasi dengan lebih  mudah  terjadi. 5 Karena  adanya  sistem  perdagangan  bebas  dan  globalisasi, uang  dapat  berpindah  dengan  cepat  dari  satu  bangsa  ke  negara  lain, memungkinkan dana masuk ke  Indonesia bukan  dari operasi  ekonomi tetapi  dari hasil  tindak  pidana. 6 Penyuapan,  perdagangan  narkoba,  terorisme,  prostitusi, perdagangan  senjata,  penyelundupan  anggur,  tembakau,  dan  pornografi  adalah contoh dari kejahatan ini. Untuk menjaga hasil kejahatan tersembunyi dari pihak
1 Mohammed  Ahmad  Naheem,  “Money  Laundering:  A  Primer  For  Banking  Staff,” International Journal Of Disclosure And Governance , 2016, Https://Doi.Org/10.1057/Jdg.2015.10.
2 Sangmin Lee, “Determining Personal Credit Rating Through Voice Analysis: Case Of P2P Loan
Borrowers,” KSII Transactions On Internet And Information Systems , 2021,
Https://Doi.Org/10.3837/Tiis.2021.10.009.
3 Panicos  Demetriades  And  Radosveta  Vassileva,  “Money  Laundering  And  Central  Bank Governance In The European Union,” Journal Of International Economic Law , 2020, Https://Doi.Org/10.1093/Jiel/Jgaa011.
4 Andi  Nova  Bukit,  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang  Dirugikan  Dalam Pembobolan  Rekening  Nasabah(Studi  Di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot
Subroto),” Jurnal Ius Constituendum 4, No. 2 (2019): 181–94,
Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Jic.V4i2.1656.
5 Sergij  S.  Vitvitskiy  Et  Al.,  “Formation  Of  A  New  Paradigm  Of  Anti-Money  Laundering:  The
Experience Of Ukraine,” Problems And Perspectives In Management , 2021, Https://Doi.Org/10.21511/Ppm.19(1).2021.30.
6 Nella Hendriyetty And Bhajan S. Grewal, “Macroeconomics Of Money Laundering: Effects And Measurements,” In Journal Of Financial Crime , 2017, Https://Doi.Org/10.1108/JFC-01-2016-0004.
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
berwenang,  itu  “dicuci”  melalui  fasilitas  perbankan,  mengubah  dana  yang sebelumnya  ilegal  menjadi  legal.  Pencucian  uang  ialah  proses  yang  melibatkan pengubahan hasil kejahatan. Hal ini bertujuan untuk membuat pendapatan tampak sebagai hasil dari kegiatan yang sah dengan menyembunyikan asal-usulnya. 7
Selain sangat  merugikan masyarakat  setempat  kestabilan ekonomi nasional atau keuangan publik dapat terganggu dengan adanya tindak pencucian uang. Hal ini  dapat  terjadi  karena  adanya  peningkatan  berbagai  kejahatan  yang  tentunya sangat  merugikan.  Upaya  preventif  serta  penghapusan  praktik money  laundering telah menarik perhatian dunia internasional. Guna mencegah dan menghilangkan praktik money  laundering ,  telah  banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  berbagai negara, termasuk menjalin kerjasama internasional melalui organisasi bilateral dan multilateral.
Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini antara  lain  penelitian  dari  Achmad  yang  mengkaji  dampak  kejahatan money laundering pada perekonomian Indonesa serta upaya pemerintah dalam mencegah hal tersebut. 8 Studi yang dilakukan oleh Sukawati mengenai tindak pidana money laundering pada  perbankan  Indonesia,  meneliti  tentang  akibat-akibat  dan problema  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  pencucian  uang  dalam  sistem perbankan. 9 Sedangkan studi yang dilakukan oleh Imaniyati mengenai pencucian yang  dalam  perspektif  hukum  perbankan  dan  hukum  Islam,  meneliti  mengenai upaya-upaya  dan  asas  perbankan  dalam  megantisipasi  kejahatan money laundering serta pandangan Islam mengenai pencucian uang. 10 Sedangkan dalam studi  ini  terfokus  pada  upaya  penanggulangan  atau  pemberantasan money laundering dalam  perbankan  online  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  adalah  Bank Indonesia.
Di  Indonesia  kejahatan  pencucian  uang  ini  erat  dengan  isu  pemberantasan korupsi,  maka  asal  mula  kejahatan  pencucian  uang  ini  justru  erat  dengan  upaya pemberantasan  narkotika.  Undang-Undang  tentang  Pencucian  Uang,  dalam konteks  kepentingan  nasionalnya,  menegaskan  bahwa  “pemerintah  dan  pihak swasta  adalah  bagian  dari  masalah  dan  bagian  dari  solusi,  di  bidang  ekonomi, keuangan,  dan  perbankan”.  Hal  tersebut  telah  dituangkan  dalam  “Penjelasan Umum UU No 7 Tahun 1992 11 tentang Perbankan” sebagaimana diganti oleh “UU Nomor 18 Tahun 1998” (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa pesatnya  perkembangan  perekonomian  negara  maupun  dunia  secara  global
7 Djoko  Pamungkas,  “How  Police  Overcomes  Money  Laundering?  Study  Analysis  Of  Role  Of Central Java Regional Police Department On Money Laundering Case,” Journal Of Law And Legal Reform , 2019, Https://Doi.Org/10.15294/Jllr.V1i1.35416.
8 Zanuar  Achmad  Afandi  And  Z  Achmad,  “Dampak  Money  Laundering  Di  Dunia  Perbankan Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya 1, No. 3 (2013).
9 I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia,” Jurnal Advokasi 5, No. 1 (2015).
10 Neni  Sri  Imaniyati,  “Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dalam  Perspektif  Hukum  Perbankan Dan Hukum Islam,” Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan 21, No. 1 (2005): 93–114.
11 Bank  Indonesia  Undang  -  Undang  RI,  “Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan,” Bank Indonesia , 1992.
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
senantiasa  diikuti  dengan  tantangan-tantangan ” yang ” beragam,  oleh  karenanya perbankan  nasional  perlu  mengiringinya  dengan  melakukan  tanggung  jawab  dan fungsinya kepada ” masyarakat secara cekatan. 12
Bank  adalah  lembaga  yang  menerima  uang  publik  dan  mentransfernya kepada  individu  yang  membutuhkan.  Bank  berfungsi  sebagai  agen,  yang memerlukan  sejumlah  kepercayaan. 13 “Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang” sebagaimana  telah  diubah  dengan  “Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang”, merupakan  langkah  maju  yang  signifikan  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam memerangi  pencucian  uang.  Penerapan  undang-undang  yang  melarang  operasi penjualan uang sangat penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk mencegah aliran dana  ilegal  ke  dalam  negeri,  tetapi  juga  untuk  menjadi  panduan  bagi  industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam membangun kerangka kerja yang efektif. 14 Akan  tetapi  seiring  perkembangan  zaman  saat  ini  terdapat  perbankan online  dimana  tindak  pidana  yang  berada  di  ruang  lingkup  online bersifat  maya dan bisa dikatakan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Bank  Indonesia  menanggulangi money laundering dalam perbankan online.
2. METODE
Studi  hukum  normatif  dengan  berpedoman  pada  norma  serta  asas  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  menjadi  metode  penelitian dalam  studi  ini  adalah.  Sumber  data  yang  dibutuhkan  dalam  studi  ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini “Undang- Undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dan Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/28/PBI/2009  tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Bank  Umum menjadi  bahan  hukum  primer.”  Bahan  hukum  sekunder  dapat  berupa  hasil seminar  atau  pertemuan  ilmiah  lainnya,  catatan  pribadi,  atau  pandangan  ahli hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  studi  ini,  merupakan  isi  yang berfungsi sebagai penjelasan bahan hukum primer. 15 Selain itu juga dapat berupa kamus  umum,  kamus  hukum,  majalah  maupun  jurnal  penelitian,  dan  atau  surat kabar, yang berkaitan dengan bahan studi. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung dapat menjadi penjelasan dan penjabaran terkait bahan hukum
12 Andrew  Shandy  Utama,  “Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” UNES  Law  Review , 2020, Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V2i3.121.
13 Hagi  Hutomo  Mukti,  “Sharia  Banking  Development  Indonesia  With  Malaysia  (Study  Of Comparation  Of  History,  Legal  Products  And  Assets),” Jurnal  USM  Law  Review ,  2020, Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V3i1.1836.
14 Herlina  Hanum  Harahap,  “Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2020, Https://Doi.Org/10.32696/Ajpkm.V4i2.551.
15 Ahmad  Zuhdi,  “Perkembangan  Metodologi Penelitian  Hukum,” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan, 1, No. 2 (2012): 189–206.
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
primer  maupun  sekunder.  Beberapa  contoh  sumber  yang  dapat  menjadi  bahan hukum  ini  diantaranya  adalah  kamus  umum,  kamus  hukum,  majalah,  jurnal penelitian,  atau  surat  kabar  dapat  menjadi  selama  memuat  informasi  yang berkaitan dengan bahan studi. 16
Pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan  mengevaluasi  hukum,  literatur  dan  tulisan  para  ahli  hukum  yang  terkait dengan studi ini. Dengan menganalisis norma hukum, data studi hukum normatif dapat  disusun,  dianalisis  dan  dikonstruksi  kemudian  ditingkatkan  melalui kategorisasi pasal-pasal berdasarkan pengetahuan dasar sistem hukum. Data yang terkumpul  melalui  studi  kepustakaan  dan  hukum  serta  menemukan  data  yang dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  konseptualisasi  yang terkandung dalam bahan hukum yang disertai interpretasi terhadap bahan hukum. Pengelompokan  konsep  atau  aturan  yang  serupa  atau  terkait.  Subjek  dalam penelitian ini adalah teoritis penanggulangan pencucian uang di perbankan online. Temukan  dan  jelaskan  hubungan  antara  kategori  atau  aturan  yang  berbeda.  Ini juga  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  kategori,  undang-undang  dan peraturan dan menganalisisnya secara kualitatif. Kemudian mendapatkan hasil dan kesimpulan yang diharapkan tentang masalah tersebut. 17
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Money Laundering di Indonesia Beberapa ahli hukum telah mendefinisikan money laundering , salah satunya adalah  Welling  yang  mendefinisikan money  laundering sebagai  berikut “Money laundering is the process by which one counceals the existence, illegal source, or illegal  application  of  income,  and  than  disguises  that  income  to  make  it  appear legitimate.” 18 Sedangkan  Fraser  mengungkapkan  bahwa: “Money  laundering  is quite simple the process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains.” 19 Pamela H.Bucy memaparkan pengertian money  laundering sebagai: “Money  Laundering  is  the  concealment  of  the existence, nature of  illegal source of  illicit fund  in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.” 20
“ The United Nation Convention Against Illicit  Traffic in  Narcotics, Drugs and  Psycotropic  Substances  of  1988” yang  kemudian  disahkan  di  Indonesia dengan  Undang-Undang  No.7  Tahun  1997  juga  memuat  pengertian money laundering . ” Secara lengkap pengertian money laundering tersebut adalah:
16 I Wayan Rideng, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” Kertha Widya , 2013.
17 Suteki Dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum,” Metodologi Penelitian Hukum , 2018.
18 Sarah  N  Welling,  “Smurf,  Money  Laundering  And  The  United  States  Criminal  Federal  Law,” Dalam  Brent  Fisse,  David  Fraser  &  Graeme  Coss.  Economis  And  Ideology  On  The  Money  Trail (Confiscation  Of  Proceeds  Of  Crime,  Money  Laundering  And  Cast  Transaction  Responding).  Sydney:  The Law Book Company Limited , 1992.
19 Lisanawati Go, “Learning From The Theory Of" Crying Wolf" To Assess Cash Courier Reporting Activities To Combat Money Laundering,” 2017.
20 Pamela Bucy Pierson, White Collar Crime: Cases And Materials (West Pub. Co, 1992).
e-ISSN : 2621-4105
“The  convertion  of  transfer  of  property,  knowing  that  such  property  is derived  from  any  serious  (indictable)  offence  of  offences,  or  from  act  of participation  in  such  offence  of  offences,  for  the  purpose  of  concealing  or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of his  action;  or  the  concealment  or  disguise  of  the  true  nature,  source,  location, disposition,  movement,  rights  with  respect  to  or ownership  of  property,  knowing that  such  property  is  derived  from  a  serious  (indictable)  offence  of  offences  of from an act participation in such an offence or offences.”
Pencucian  uang  secara  umum  adalah  suatu  cara  menyembunyikan, mentransfer,  dan  mempergunakan  hasil  tindak  pidana,  kegiatan  kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, korupsi, peredaran narkoba, dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan kriminal.  Pencucian uang atau money laundering pada dasarnya  mengacu  pada  penyembunyian  aset  (penghasilan/kekayaan)  sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa mengungkapkan asal-usulnya yang diperoleh dari kegiatan yang sah. Pencucian uang mengubah harta atau aset yang diperoleh secara ilegal menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang legal.
Money  laundering merupakan  rangkaian  perilaku  oleh  individu  atau kelompok terhadap uang yang tidak sah, yaitu uang yang diperoleh secara ilegal, untuk menyembunyikan atau menutupi sumber uang dari pemerintah atau pejabat yang  berwenang.  Secara  khusus,  dengan  menyuntikkan  uang  ke  dalam  sistem keuangan,  dapat  memerangi  aktivitas  kriminal  dan  mengeluarkan  uang  itu  dari sistem keuangan sebagai uang halal.
Tindak  pencucian  uang  pada  umumnya  mencakup  tiga  proses  diantaranya adalah placement,  layering dan integration .  Pertama placement adalah  proses untuk menempatkan atau menyuntikkan dana atau produk keuangan lainnya hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, khususnya bank atau lembaga keuangan lainnya.  Perihal  ini,  adanya  pergerakan  fisik  uang  tunai  atau  surat  berharga, seperti  penyelundupan  uang  tunai  atau  instrumen  keuangan  dari  satu  negara  ke negara  lain,  kombinasi  dana  kegiatan  kriminal  dan  dana  yang  sah,  atau  pecahan kecil uang tunai atau instrumen keuangan, disimpan di bank, kemudian digunakan untuk  membeli  sekuritas  seperti  saham,  dapat  dikonversi  ke  mata  uang  lain  atau ditukar  dengan  mata  uang  asing.  Ini  adalah  fase  proses  pencucian  uang  yang paling rentan karena paling mudah dideteksi.
Kedua layering ,  maksudnya  adalah  pemindahan  hasil  kejahatan  dari  satu tempat  ke  tempat  lain  sambil  menyembunyikan  sumber  dan  pemiliknya.  Perihal ini,  ada  proses  transfer  dana  dari  suatu  rekening  atau  lokasi  lainnya  setelah placement melalui serangkaian operasi kompleks yang bertujuan menyamarkan/menipu  sumber  dana  “ilegal”.  Selain  itu  juga  dapat  dilakukan melalui  pembukaan  rekening  fiktif  perusahaan  sebanyak  mungkin  dengan menggunakan klausul rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak bekerja sama untuk membasmi kegiatan money laundering . Proses layering ini diketahui melalui  adanya  laporan  kecurigaan  ( suspected  report atau  STR)  sesuai  Pasal  13
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
“Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.10  Tahun  2008.”  Laporan  STR  ini  tentunya  lebih  berat  dari  CTR  karena membutuhkan  penilaian  dari  pihak  bank.  Sedangkan  transaksi  keuangan mencurigakan  adalah  transaksi  yang  berbeda  dengan  profil,  karakteristik,  dan kebiasaan  nasabah.  Ini  termasuk  transaksi  di  mana  ada  kecurigaan  yang  wajar bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk menghindari pelaporan transaksi terkait penyedia jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 “Undang-Undang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  No.8  Tahun 2010.”
Ketiga integration, adalah  proses  investasi  dalam  kegiatan  bisnis  yang dilakukan  dengan  hasil  pidana  pencucian  uang  sehingga  tidak  terkait  dengan kegiatan pidana sebelumnya yang menyebabkan terjadinya pencucian uang. Pada tahap ini, uang hasil pencucian dikembalikan untuk didistribusikan sesuai dengan aturan hukum. Proses integrasi ini dikenali oleh CTR atau STR.
3.2 Proses  Money  Laundering  Dengan  Memanfaatkan  Sistem  Perbankan Online
Hingga  batas  negara  dihapuskan  dan  dunia  menjadi  satu  kesatuan pembatas,  internet  di  dunia  maya  jelas  menunjukkan  kemajuan  di  bidang teknologi informasi. Salah satu kelemahannya adalah bahwa kelompok kejahatan terorganisir  memiliki  peluang  yang  luas  dan  mudah  untuk  melakukan  berbagai jenis  kejahatan  lintas  batas,  yang  sekarang  menjadi  kejahatan  lintas  negara. 21 Sekarang  ini  organisasi  kriminal  dapat  memindahkan  sejumlah  besar  uang  (hasil dari  kejahatan)  dari  berbagai  yurisdiksi  dengan  cepat.  Sebagai  contoh,  fasilitas perbankan  seperti  ATM  ( Automated  Teller  Machines ) memudahkan  pelaku mentransfer dana secara  instan (untuk mentransfer dana) dari rekening  di  negara lain  ke  rekening  di  satu  negara,  dana  bias  ditarik  melalui  STM  dimanapun  dan oleh  siapapun  tanpa  mampu  melacak  pelaku.  Setiap  hari,  dua  Sistem  Transfer Dana  Elektronik  Internasional  (IEFTS)  yang  terkenal  memproses  lebih  dari  $6 triliun wire transfers. 22
Pencucian uang melalui jaringan internet kini semakin jelas, seiring dengan semakin populernya e-commerce melalui internet. Kekhawatirannya adalah bahwa pembayaran dapat dikirim oleh pihak ketiga kemudian ditransfer dari kartu satu ke kartu lain, sebuah proses yang dikenal sebagai uang elektronik. 23 Selain itu, karena tuntutan  transaksi  yang  lebih  efisien,  penggunaan  uang  tunai  digital  yang dilakukan  melalui  internet  telah  diterapkan,  namun  tidak  diketahui  nama  pihak yang  bertransaksi.  Transmisi  ini  dapat  terjadi  di  seluruh  jaringan  seperti  internet
21 “Ashwini Kumar Et Al., “Analysis Of Classifier  Algorithms  To Detect Anti-Money Laundering,” In Studies In Computational Intelligence , 2021, Https://Doi.Org/10.1007/978-981-16-0407-2_11".
22 “Chad Albrecht Et Al., “The Use Of Cryptocurrencies In The Money Laundering Process,” Journal Of Money Laundering Control , 2019, Https://Doi.Org/10.1108/JMLC-12-2017-0074".
23 “Septhian Eka Adiyatma And Dhita Fitria Maharani, “Cryptocurrency’s Control In The Misuse Of Money Laundering Acts As An Effort To Maintain The Resilience And Security Of The State,” Lex Scientia Law Review , 2020, Https://Doi.Org/10.15294/Lesrev.V4i1.38257".
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
atau  melalui  “kartu  pintar  tipe  nilai  toko.”  Pencucian  uang  dapat  terjadi  dengan cara yang sama melalui dompet elektronik, yang menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. 24
Kemudahan  dan  nilai  dari  fasilitas e-money ini,  pihak  yang  melakukan transaksi online tidak perlu menggunakan lembaga perantara. Akibatnya, fasilitas e-money diproyeksikan  berfungsi  serupa  dengan  uang  kertas  dalam  jangka panjang,  tanpa  risiko,  kesulitan,  atau  biaya  yang  terkait  dengan  penanganan  dan administrasi.  Pelaku  dapat  menggunakan  enkripsi  dalam  situasi  ini  untuk mempersulit  petugas  penegak  hukum  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang transaksi yang sedang berlangsung. 25
Pencuci  uang  di  industri  perbankan  sering  membuka  rekening  bank  atas nama  orang  atau  bisnis  palsu,  seperti  akuntan,  pengacara,  dan  bisnis  fiktif. 26 Rekening  tersebut  berfungsi  untuk  menawarkan  penyimpanan  atau  transfer  dana yang  tidak  sah  untuk  tujuan  penjualan,  dan  transaksi  yang  dilakukan menggunakan  nama  individu,  bisnis,  maupun  perusahaan  fiktif  sangat  penting dalam  banyak  masalah.  Ciri  khasnya  adalah  bahwa  transaksi  yang  dilakukan melalui rekening bank ini biasanya dalam jumlah yang sangat besar dan terjadi di luar  operasi  normal  perusahaan  pemegang  rekening.  Selain  itu,  dokumen pendukung  transaksi  termasuk  jaminan,  kredit,  jual  beli,  dan letters  of  credit palsu. 27 Jika pemiliknya adalah seorang pebisnis, kemungkinan dia hanya menjadi anggota  kamar  dagang  lokal  dalam  waktu  cepat.  Pada  berbagai  kondisi,  kedua pihak terkait; dalam beberapa kasus, para pihak bahkan merupakan individu yang sama.
Kontak  tatap  muka  antara  bank  dan  pelanggan  mereka  telah  menurun sebagai  akibat  dari  perbankan  online.  Nasabah  Bank  dapat  menggunakan perangkat lunak browser internet untuk mengakses rekening mereka dan penyedia layanan  internet  untuk  mengakses world  wide  web menggunakan  komputer pribadi (PC). Jika nasabah memberikan kode identifikasi pribadi ke server online bank,  kunci  yang  benar  akan  dikirimkan  oleh  perangkat  lunak browser jika perangkat  lunak  enkripsi  digunakan. 28 Lembaga  keuangan  terkait  mengalami kesulitan  melakukan  verifikasi  akibat  akses  yang  tidak  langsung.  Bank  tidak memiliki  cara  untuk  mengetahui  apakah  individu  yang  melakukan  transaksi dengan rekening tersebut adalah pemilik sebenarnya atau bukan. Konsumen juga
24 “Christoph Wronka, “‘Cyber-Laundering’: The Change Of Money Laundering In The Digital Age,” Journal Of Money Laundering Control , 2021, Https://Doi.Org/10.1108/JMLC-04-2021-0035".
25 “Syeda Farjana Shetu Et Al., “Predicting Satisfaction Of Online Banking System In Bangladesh By Machine  Learning,”  In ICAICST 2021 - 2021 International Conference On Artificial Intelligence And
Computer Science Technology , 2021, Https://Doi.Org/10.1109/ICAICST53116.2021.9497796".
26 “Serhiy  Leonov  Et  Al.,  “Information  System  For  Monitoring  Banking  Transactions  Related  To Money Laundering,” In CEUR Workshop Proceedings , 2019".
27 “David Chaikin, “Money Laundering And Tax Evasion – The Assisting Of The Banking Sector,” In The Handbook Of  Business And Corruption ,  2017,  Https://Doi.Org/10.1108/978-1-78635-445- 720161012".
28 “Rana  Alabdan,  “Journal  Of  Internet  Banking  And  Commerce  The  Adoption  Of  Online  Banking With  Saudi  Arabian  Banks:  A  Saudi  Female  Perspective,” Journal Of Internet Banking And Commerce , 2017".
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
dapat  mengakses  akun  mereka  dengan  cepat  dan  nyaman  dari  lokasi  mana  pun karena  mobilitas  internet  yang  meningkat.  Lembaga  tidak  memiliki  cara  untuk memanfaatkan lokasi yang dapat diakses karena akses keuangan diterima melalui ISP.  Siapa  pun  yang  ingin  mengungkapkan  identitas  mereka,  apakah  mereka pencucian uang atau bukan, dapat  memiliki akses online tanpa batas dan  kontrol atas rekening bank mereka dari mana saja di dunia. 29
Sistem  pembayaran  merupakan  kekhawatiran  krusial  dalam  rezim pembangunan  anti  pencucian  uang  karena  itu  berarti  puncak  piramida  pencucian uang menyembunyikan atau menyembunyikan hasil kejahatan dengan mentransfer atau mentransfernya dari penyedia layanan dalam dan luar negeri. Hingga saat ini, sistem  pembayarannya  masih  berbasis  transaksi  tunai  dan  non  tunai. 30 Dengan berkembangnya  suatu  negara,  sistem  pembayaran  nontunai  akan  semakin  besar dan  penting,  apalagi  dengan  semakin  mendominasinya  sistem  pembayaran bernilai tinggi.
Pencuci  uang  lebih  mementingkan  keamanan  transfer  dana  daripada kemungkinan  pihak  berwenang  menyalahgunakan  sistem  atau  jumlah  transfer yang harus dibayar. Akibatnya, pelaku pencucian uang akan tertarik menggunakan sistem Real  Time  Gross  Settlement (RTGS)  untuk  melapisi  atau  memindahkan asetnya  agar  semakin  menjauhkan  diri  dari  pelakunya.  Bank  Indonesia  selaku penyelenggara sistem pembayaran nasional  hanya mampu menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan, tidak lebih dari itu.
Pencuci  uang  dapat  dengan  mudah  ditemukan  oleh  otoritas  bank  bahkan setelah uang tersebut dipindahkan (melalui kliring atau RTGS) asalkan bank telah menerapkan Know  Your  Customer (KYC)  secara  efektif.  Kewajiban  Bank Indonesia  dalam  sistem  pembayaran  nasional  dan  regulasi  perbankan,  terutama prinsip  kehati-hatian  perbankan,  tidak  dapat  dipisahkan  dari  bantuannya  untuk pengembangan anti- money game . 31
3.3 Penerapan  UU  TPPU  Terhadap  Tindak  Pidana  Money  Laundering Dalam Sistem Perbankan
Penal  policy merupakan  suatu  ilmu  dan  seni  dengan  tujuan  akhir memperbaiki  perumusan  hukum  hukum  positif  dan  memberikan  arahan  kepada semua  orang,  tidak  hanya  politisi.  Namun  berlaku  juga  bagi  pengadilan  yang menerapkan  undang-undang,  penyelenggara  dan  pelaksana  putusan  pengadilan. 32 Tindak Pidana Pencucian Uang/ Money Laundering (selanjutnya dikatakan TPPU) merupakan  kejahatan  yang  baru  di  Indonesia.  Karena  Indonesia  baru
29 “Elisabetta  Bjerregaard  And  Tom  Kirchmaier,“The  Danske  Bank  Money  Laundering  Scandal:  A Case Study,” Ssrn Electronic Journal , 2019, Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.3446636.”
30 “Demetriades And Vassileva, “Money Laundering And Central Bank Governance In The European Union".”
31 Bassam Ali Raweh, Cao Erbao, And Fadi Shihadeh, “Review The Literature And Theories On Anti-Money Laundering,” Asian Development Policy Review , 2017, Https://Doi.Org/10.18488/Journal.107.2017.53.140.147. 32 Iskandar  Wibawa,  “Cyber  Money  Laundering  (Salah  Satu  Bentuk  White  Collar  Crime  Abad
21),” Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 2018, Https://Doi.Org/10.21043/Yudisia.V8i2.3238.
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
mengkriminalisasikan  dan  menjadikannya  undang-undang  pertama  kali  pada tahun  2002.  TPPU  sudah  dikenal  lama  di  dunia  sejak  1930.  Di  Indonesia  TPPU baru  dikatakan  suatu  kejahatan  ketika  diundang-undangkannya  UU  TPPU  tahun 2002.
Dikriminalisasikannya suatu perbuatan yang awalnya bukan suatu kejahatan dikarenakan  adanya  perubahan  norma  dan  nilai  dalam  suatu  kelompok masyarakat. Namun berbeda dalam kasus kriminalisasi pencucian uang. Menurut Yenti  Garnasih: “Indonesia  melakukan  kriminalisasi  terhadap  pencucian  uang dikarenakan  adanya  dorongan  dan  ancaman  dari  pihak  internasional  salah satunya  adalah  FATF,  sehingga  Indonesia  meng-kriminalisasikan  TPPU  di Indonesia.” TPPU  dimaksudkan  untuk  memberatas  tindak  pidana  dengan  cara follow the money . Karena dengan cara itu dapat memutus aliran darah dalam suatu organisasi  kriminal  ( organization  crime ).  Para  ahli  juga  menyebutkan  bahwa TPPU  memberantas  tindak  pidana  pada  “hilir”nya.  Paling  sedikit  ada  3  tujuan kriminalisasi pencucian uang. Pertama, pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia international, maka harus dilakukan kriminalisasi. Kedua, aturan anti  pencucian  uang  dipandang  sebagai  cara  yang  paling  efektif  untuk  mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi ( leaders of organize criminal enterprise ). Ketiga,  bahwa  pelaku  pencucian  uang  lebih  mudah  di  tangkap  dari  pada menangkap pelaku kejahatan utamanya ( Predicate Offence ).
a. Bentuk-bentuk TPPU
Menurut ” Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, ” pencucian  uang  terdiri  atas  dua jenis,  yaitu  pencucian  uang  aktif  dan  pencucian  uang  pasif.  Pasal  3  dan  4 dijelaskan  terkait  definisi  pencucian  uang  aktif  yang  secara  singkatnya  adalah “kegiatan aktif yang dilakukan untuk mengungkap asal usul harta kekayaan yang berasal  dari  tindak  pidana”  Pasal.  TPPU  pasif  dapat  diartikan  sebagai  perilaku pasif dalam bentuk penerimaan atau penguasaan pemindahan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 33
b. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pasal  65  ayat  (1)  UU  No  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  menegaskan  bahwa  “Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dapat  meminta  penyedia jasa  keuangan  untuk  menghentikan  sementara  seluruh  atau  sebagian  Transaksi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  huruf  i”.  Pasal  ini  membahas tentang hak-hak hukum para pihak yang melakukan transaksi bisnis. Adanya pasal ini  dapat  dimanfaatkan  secara  tidak  sah  sebagai  alat  tekanan  dari  lembaga sehingga menyebabkan  PPATK  mencari putusan terlebih dahulu  dari  pengadilan
33 Iriansyah, Irfansyah, And Rezmia Febrina, “Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK)  Dalam  Menerobos  Rahasia  Bank  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Hukum Respublica , 2021, Https://Doi.Org/10.31849/Respublica.V20i2.7226.
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
negeri,  setelah  menganalisis  cukup  bukti  untuk  sementara  melakukan  transaksi. Mempertahankan  kepentingan  perbendaharaan  negara  sekaligus  tidak  melanggar kebebasan warga negara untuk berusaha. 34
PPATK  bukan  merupakan  lembaga  eksekutif  yang  bertugas  melaksanakan perintah  pengadilan inkracht. Ketentuan  ini  justru  menimbulkan  ketidakadilan dengan  menempatkan  penyidik,  penuntut,  dan  pengadilan  pada  level  yang  lebih rendah  dari  PPATK.  Karena  ketiga  lembaga  tersebut  merupakan  aparat  penegak hukum, maka PPATK hanya menjadi organisasi  pendukung bagi mereka saat ini (lembaga penunjang).
c. Penerapan  UU  TPPU  Menanggulangi Money  Laundering dalam  Perbankan Online
Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  11/31/DPNP  tanggal  30 November 2009, penerapan Undang-Undang Pencucian Uang tentang pencegahan pencucian  uang  pada  sistem online  banking adalah  dengan  pembentukan  satuan kerja khusus. Bank harus membantu penegak hukum dalam menetapkan prosedur anti  pencucian  uang  dan  mengidentifikasi  sumber  pendanaan  dalam  kasus  ini. Program  pendanaan  anti money  laundering dan  anti  terorisme  dapat  membantu bank  mengelola  risiko  seperti  risiko  hukum,  risiko  reputasi,  dan  risiko operasional.  Bank  harus  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  untuk  membatasi risiko  yang  mungkin  timbul,  dan  salah  satu  caranya  adalah  melalui  penegakan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme.
3.4 Upaya  Bank  Indonesia  Menanggulangi  Money  Laundering  dalam Perbankan Online
a. Know Your Curtomer
Sebagai  upaya  untuk  mencegah  tindakan  pencucian  uang  melalui  transfer dana,  pihak  perbankan  melalui  Bank  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer  Principles ).  Prinsip  mengenal  nasabah  ( Know  Your  Customer Principles )  adalah  prinsip  yang  diterapkan  oleh  bank  untuk  mengetahui  sejauh mungkin  identitas  nasabah  serta  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk kegiatan  pelaporan  terhadap  transaksi  yang  mencurigakan.  Penerapan  prinsip mengenal  nasabah ini meliputi,  baik  nasabah bank biasa ( face to  face customer ), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik ( non face to face customer ), seperti nasabah  yang  melakukan  transaksi  melalui  telepon,  surat-menyurat,  dan elektronik dalam perbankan ( electronic banking ).
Khususnya  terhadap  para  nasabah,  pihak  bank  atau  perusahaan  jasa keuangan  lain  harus  mengenali  para  nasabah,  agar  bank  atau  perusahaan  jasa keuangan  lain  tidak  terjerat  dalam  kejahatan  pencucian  uang.  Prinsip  Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas
34 “Erma  Denniagi,  “Analisis  Ke-Ekonomian  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,” Jurnal Lex Renaissance , 2021, Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol6.Iss2.Art3".
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
dari  dua  puluh  lima  Prinsip  Dasar  Pengawasan  Perbankan  dan  Efektif  Komite Basel ( Core Principles for Effective Banking Supervision ) dan Basel Committee. Pengenalan  terhadap  nasabah  harus  dilakukan  mulai  dari  identitas  nasabah, prosedur  penerimaan  nasabah,  pemantauan  nasabah  secara  berkesinambungan, dan  kemudian  pelaporan  kepada  pihak  yang  yang  berwenang.  Bank  Indonesia selama  ini  telah  mengharuskan  kepada  lembaga  perbankan  untuk  mengenali nasabahnya.  Tujuan  utama  dikeluarkan  PBI  tersebut  adalah  untuk  mencegah lembaga  perbankan  di  Indonesia  menjadi  tempat  pencucian  uang  ( money laundering ).  Sejak  lama  disebut-sebut  bahwa  institusi  perbankan  di  Indonesia menjadi  tempat  yang  nyaman  untuk  melakukan  pencucian  uang.  Hal  ini disebabkan  akibat  ketatnya  ketentuan  rahasia  bank.  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum, karena pada waktu itu  belum  ada  undang-undang  pencucian  uang.  PBI  tersebut  juga  merupakan rekomendasi  dari  Komite  Basel  tentang  Pengawasan  Perbankan  ( The  Basel Committee  on  Banking  Supervision )  dalam  Prinsip  Dasar  Pengawasan  Untuk Perbankan yang Efektif ( Core Principles for Effective Banking ) dan rekomendasi dari  FATF  dalam  Pencucian  Uang  ( Financial  Action  Task  Force  on  Money Laundering ).  Menurut  Munir  Fuady,  Prinsip  mengenal  nasabah  adalah  prinsip yang  diterapkan  bank  untuk  mengetahui  sejauh  mungkin  identitas  nasabah  serta memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  kegiatan  pelaporan  transaksi mencurigakan,  yang  meliputi  nasabah  biasa  ( face  to  face  customer ),  maupun nasabah  bank  tanpa  berhadapan  secara  fisik  ( non  face  to  face  customer ),  seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, dan e lectronic banking . 35
The  Basel  Committee  merupakan  suatu  organisasi  yang  dibentuk  oleh The Central Bank Governors of Ten Countries (G10) di tahun 1975 dan berkedudukan di Basel. The Basel Committee terdiri atas wakil-wakil senior dari pejabat-pejabat pengawas  bank  dan  bank-bank  sentral  dari  Belgia,  Kanada,  Perancis,  Jerman, Italia,  Jepang,  Luxemburg,  Belanda,  Swedia,  Inggris,  dan  Amerika  Serikat.  The Basel  Committee, The  Core  Principles  for  Effective  Banking  Supervision , September  1997.  The  Basel  Committee  merupakan  suatu  forum  diskusi  yang bersifat  rahasia  ( confidential )  yang  berkaitan  dengan  masalah-masalah  khusus, mengkoordinasikan  tanggung  jawab  pengawasan  terhadap  bank-bank.  40  (empat puluh)  rekomendasi  FATF  menetapkan  kerangka  dasar  dalam  upaya  anti pencucian  uang  dan  dirancang  agar  dapat  diterapkan  di  seluruh  dunia. Rekomendasi  itu  mencakup  sistem  hukum  pidana  dan  penegakan  hukum,  sistem keuangan dan peraturannya, serta kerja sama internasional. Rekomendasi tersebut terbagi menjadi: (a) General framework of the recommendation ( Recommendations  1  to  3 );  (b) Role  of  the  national  legal  system  in  combating money laundering (Recommendations 4 to 7); (c) Role of the financial system in
35 Zulkarnain  Sitompul, Perlindungan  Dana  Nasabah  Bank:  Suatu  Gagasan  Tentang  Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia (Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2002).
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
combating money  laundering (Recommendations  8  to  29);  (d) Strengthening  of International  cooperation ( Recommendations  30  to  40 ). FATF, The  Forty Recommendations of the FATF . Dari keempat puluh rekomendasi tersebut, hampir separuhnya berlaku untuk industri keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, 36 yaitu rekomendasi 10 sampai dengan rekomendasi 29 .
Pelaksanaan  penerapan  program  anti  pencucian  uang  diawali  dengan membuat  pedoman  dan  kebijakan  standar  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah sebagai  syarat  bagi  bank  dalam  mendukung  program  tersebut.  Pedoman  standar penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  yang  dibuat  oleh  bank  setidaknya  memuat kebijakan  tentang  penerimaan  dan  identifikasi  nasabah,  kebijakan  tentang pemantauan  rekening  dan  transaksi  nasabah,  dan  kebijakan  manajemen  risiko. Berdasarkan  peraturan  disebutkan  pula  bahwa  setiap  bank  wajib  untuk membentuk  unit  kerja  khusus  yang  melaksanakan  program  anti  pencucian  uang dan  pencegahan  pendanaan  terorisme,  yaitu  Unit  Kerja  Khusus  Anti  Pencucian Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (UKK  APU-PPT).  Unit  ini  dalam menjalankan  tugasnya,  unit  ini  melapor  dan  bertanggungjawab  langsung  kepada direktur  kepatuhan.  Selain  itu,  UKK  mengatur  dan  mengkoordinasikan  satuan kerja  operasional  dibawahnya  yang  meliputi  kantor  cabang  termasuk  kantor- kantor yang berada dibawah supervisinya serta satuan kerja operasional di kantor pusat, dalam menerapkan program tersebut diatas karena satuan kerja operasional itu  merupakan  satuan  kerja  terepan  yang  memagari  bank  dari  upaya  pencucian uang dan pendanaan terorisme. 37
Penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  dapat  digunakan  sebagai  upaya pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  melalui  lembaga perbankan.  Penerapan  prinsip  mengenal  nasabah,  bank  dapat  mengenal  dan memahami sebaik mungkin setiap calon nasabah dan nasabah, termasuk kegiatan yang mereka lakukan  yang berkaitan dengan rekening  yang dimilikinya.  Apabila nasabah  tersebut  melakukan  transaksi  keuangan  mencurigakan,  bank  dapat langsung  melaporkannya  kepada  PPATK  sebagai Financial  Intelligence  Unit . Setelah  dianalisis  dan  diyakini  bahwa  transaksi  tersebut  dikategorikan  sebagai transaksi  keuangan  mencurigakan,  PPATK  harus  melaporkannya  kepada  pihak yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini, diharapkan pihak yang  berwenang  dapat  segera  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk menghentikan  meluasnya  tindak  pidana  pencucian  uang.  Prinsip  mengenal nasabah terkandung lima elemen pokok,  yaitu kebijakan dan prosedur  yang jelas tentang  penerimaan  nasabah,  CDD  dan  EDD,  pengkinian  dan  pemantauan berkelanjutan  terhadap  rekening  dan  transaksi  nasabah,  pelaporan  transaksi keuangan  mencurigakan,  dan  manajemen  risiko.  Kelima  elemen  pokok  tersebut
36 Sutan  Remy  Sjahdeini,  “Peranan  Lembaga  Keuangan  Dalam  Pemberantasan  Pencucian  Uang  Di Masa Mendatang,”,” Jurnalhukum Bisnis 16, No. 7 (N.D.).
37 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/28/PBI/2009  Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian Uang Dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum , N.D.
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
harus  diterapkan  dengan  baik  oleh  bank  agar  lembaga  itu  dapat  melindungi dirinya dari tindak pidana pencucian uang.
b. Pembentukan Unit Kerja Khusus
Lembaga  keuangan  utamanya  perbankan  sangat  rentan  dimanfaatkan sebagai  media  pencucian  uang  dan/atau  pendanaan  terorisme  karena  adanya alternatif transaksi yang berbeda bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme  di  perbankan.  Perbankan  merupakan  pintu  masuk  ke  dalam  sistem keuangan untuk  aset  yang  berasal  dari tindakan ilegal  atau pendanaan terorisme, yang  kemudian  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  penjahat,  berkat  pilihan transaksi  yang  berbeda,  seperti  transaksi  pengiriman  uang. Untuk  tujuan pencucian  uang,  misalnya,  aset  tersebut  dapat  ditarik  sebagai  aset  yang  terlihat legal tetapi tidak dapat ditelusuri kembali ke sumbernya. Aset-aset tersebut dapat digunakan untuk membiayai aksi teroris oleh pelaku pendanaan teroris.
Meluasnya  penggunaan  lembaga  keuangan  untuk  mendeteksi  dan memerangi  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme,  berbagai  pemangku kepentingan  harus  berkolaborasi.  kegiatan  ilegal  tersebut.  Sementara  itu,  dengan semakin  rumitnya  barang,  aktivitas,  dan  teknologi  informasi  perbankan,  para pelaku  kejahatan  akan  semakin  berpeluang  untuk  menggunakan  fasilitas  dan produk  perbankan  untuk  membantu  aktivitas  haramnya. Bank  harus  memainkan peran  kunci  dalam  mendukung  penegakan  hukum  dalam  menerapkan  tindakan anti  pencucian  uang  dan  penanggulangan  pendanaan  teroris.  Bank  diharapkan dapat  menyusun  strategi  pendanaan  anti  pencucian  uang  dan  kontra  terorisme untuk  mengurangi  berbagai  risiko,  antara  lain  risiko  hukum,  risiko  reputasi,  dan risiko  operasional.  Untuk  menanggulangi  peluang  terjadinya  risiko,  bank  harus menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  dan  salah  satu  caranya  adalah  melalui penerapan undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.
Untuk  membantu  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan pendanaan  terorisme,  pembaruan  ketentuan  Bank  Indonesia  untuk  penerapan prinsip mengenal nasabah yang selama ini berlaku diperlukan. Ketentuan tersebut sebaiknya  diperbarui  dengan  berpedoman  pada  standar  internasional  yang  lebih komprehensif.  Perubahan  standar  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara, termasuk:
a. Uji  Tuntas  Pelanggan  adalah  kata  yang  digunakan  untuk  menggambarkan proses mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau pelanggan.
b. Penggunaan strategi berbasis risiko ( Risk-Based Strategy );
c. Pengaturan penanggulangan pendanaan terorisme;
d. Pengaturan perbankan koresponden lintas batas;
e. dan Pengaturan pengiriman uang.
Perbankan  diharapkan  dapat  beroperasi  secara  sehat  karena  inisiatif  anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan “ Program Anti Pencucian Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (APU  dan  PPT) ” bertujuan  sebagai
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
upaya  penanggulangan  bagi  pemanfaatan  industri  keuangan  sebagai  saluran  atau sasaran  kegiatan  yang  melanggar  hukum,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Perlu untuk menetapkan ” pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme di  lingkungan  perbankan,  yang  akan diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dan PPATK.
Pembentukan  satuan  khusus  diperlukan  untuk  menunjang  pelaksanaan Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (APU  dan PPT), ” selain  memerlukan  kesadaran  dari  direksi  dan  dewan  komisaris,  guna mendukung  pelaksanaan  dari ” program  APU  dan  PPT.  Agar  program  ini  dapat berjalan  efektif,  peranan  aktif  dari  direksi  dan  dewan  komisaris  sangat  penting dimana  peran  ini  dapat  berpengaruh  terhadap  capaian  organisasi  dalam menerapkan ” program APU dan PPT.
Adapun  pengorganisasian  mengenai  penetapan  ketentuan,  aturan  dan prosedur  yang  berhubungan  dengan  penerapan  anti  pencucian  uang  dan pencegahan  pendanaan  terorisme  dilaksanakan  oleh  Unit  Kerja  Khusus  (UKK) dengan mempedomani peraturan direksi.
c. Kebijakan Customer  Due  Diligence (CDD)  dan Enhanced  Due  Diligence (EDD)
Customer  Due  Diligence (CDD)  adalah  proses  dimana  bank  harus mengidentifikasi,  memverifikasi,  dan  memantau  transaksi  untuk  memastikan kesesuaiannya  dengan  profil  nasabah.  Jika  bank  berurusan  dengan  nasabah  yang dikategorikan  memiliki  risiko  tinggi money  laundering atau  penyaluran  dana untuk  upaya  terorisme,  bank  wajib  melakukan  pendekatan  CDD  secara menyeluruh  yang  dikenal  dengan Enhanced  Due  Diligence (EDD). Penerapan kebijakan  CDD  dan  EDD  berdampak  signifikan  dalam  menentukan  suatu transaksi termasuk transaksi keuangan mencurigakan atau tidak. Dalam hal diduga terjadi  transaksi  keuangan  mencurigakan,  petugas  bank  dari  unit  kerja  terkait wajib  membuat  laporan  untuk  transaksi  tersebut  dengan  menggunakan  laporan transaksi keuangan mencurigakan atau laporan transaksi tunai.
d. Ketentuan Anti Tipping Off
Pejabat yang ditentukan oleh undang-undang adalah badan, atau badan, atau siapa  pun  yang  diatur  ketentuannya  oleh  undang-undang  tentang  tindak  pidana money  laundering dalam  menjalankan  tugasnya  wajib  menjaga  kerahasiaan dokumen, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Nomor 8 tahun 2010. Dan atau catatan transaksi keuangan  yang  meragukan,  serta  informasi,  sumber  informasi,  dan  sumber informasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 12.
Penjelasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 menyebutkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) sebagai  anti tipping-off . Ayat  ini  mengatur  ketentuan  yang  digunakan  untuk melarang  nasabah  mengalihkan  asetnya,  sehingga  mempersulit  penegak  hukum untuk  melacak  mereka  dan  asetnya.  Ketentuan  anti tipping  off (ayat  2)  juga
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
berlaku bagi pejabat atau PPATK, serta pejabat atau pegawai organisasi pengawas dan  pengatur,  agar  nasabah  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  pribadi  dan pekerja  barang  yang  bersangkutan  tidak  menunda  proses  penyidikan  tindak pidana.
Ketentuan ini menjamin terjaganya kerahasiaan catatan dan/atau keterangan selama pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan lain- lain  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ini.  Pencantuman  ketentuan larangan pembocoran laporan transaksi keuangan mencurigakan (anti tipping off ) bertujuan  untuk  menanggulangi  transaksi  dengan  dana  atau  harta  kekayaan  yang berasal  dari  tindak  pidana  serta  kemungkinan  lepasnya  tersangka  tindak  pidana money  laundering ,  mengurangi  efektivitas  penanggulangan  dan  menekan  kasus tindak pidana money laundering .
Pengertian  aturan  anti tipping  off tidak  dijelaskan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  No.11/28/PBI/2009  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme.  Pasal  29  ayat  (3),  sebaliknya,  mengatur bahwa bank dapat meminta informasi mengenai alasan dan tujuan transaksi yang tidak  sesuai  dengan  profil  nasabah,  sepanjang  aturan  anti tipping-off Undang- Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam  pasal  tersebut  disebutkan,  “...dengan  tetap  memperhatikan  anti tipping  off sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang”,  meskipun  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  ketentuan  Bank Indonesia.  Artinya,  ketentuan  anti tipping  off Bank  Indonesia  mengacu  pada Undang-Undang  Pencucian  Uang  yang  melarang  menghubungi  nasabah  atau pihak  lain,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dalam  bentuk  apapun, tentang  laporan  transaksi  keuangan  yang  dinilai  mencurigakan  sedang dipersiapkan atau telah disampaikan kepada PPATK.
e. Sistem Manajemen Informasi
Dalam melakukan upaya pemantauan terhadap profil serta catatan transaksi yang  dilakukan  oleh  nasabah,  bank  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan pemeliharaan  sistem  informasi  yang  mampu  melakukan  pendeteksian,  analisis, pemantauan, dan mengirimkan hasil laporan ciri transaksi yang dilakukan nasabah bank  secara  efisien.  Bank  harus  dapat  mengikuti  transaksi  individu,  baik  untuk fungsi  internal  dan/atau  Bank  Indonesia,  maupun  yang  berkaitan  dengan  perkara pengadilan,  dengan  menggunakan  sistem  informasi  yang  dimilikinya. Penyesuaian  taraf  kecanggihan  sistem  informasi  dalam  mendeteksi  aktivitas keuangan  mencurigakan  dilakukan  dengan  kompleksitas,  volume  transaksi,  dan risiko  bank.  Bank  perlu  melakukan  pembaruan  standar  guna  mendeteksi  adanya transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan secara berkala.
Bank  harus  memperbarui  standar  yang  dipergunakan  untuk  mendeteksi transaksi  keuangan  yang  mencurigakan,  seperti  tabungan,  deposito,  giro,  dan
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
pinjaman, secara teratur, bahkan jika mereka adalah bagian dari satu CIF. Ada dua pendekatan untuk rekening bersama:
a. Apabila pemilik rekening bersama (rekening C dan D) memiliki rekening lain dengan  nama  yang  sama  (rekening  C  dan  rekening  D),  maka  CIF  dibagi menjadi dua CIF yaitu atas nama C dan atas nama D. Setiap CIF diharuskan memberi tahu C dan D bahwa mereka memiliki rekening bersama.
b. Jika  pemilik  akun  bersama  (akun  A  dan  B)  tidak  memiliki  akun  lain,  CIF menyertakan informasi tentang A dan B.
Untuk  tujuan  mempertahankan  CIF  tunggal,  bank  harus  mengembangkan kebijakan  yang  mengharuskan  bank  untuk  menautkan  setiap  rekening  tambahan yang  dibuka  oleh  klien  yang  ada  dengan  nomor  informasi  pelanggan  dari pelanggan  yang  bersangkutan.  Ketika  seorang  nasabah  terdaftar  sebagai  nasabah di  bank  konvensional  dan  Unit  Usaha  Syariah  dari  bank  yang  sama,  nasabah tersebut memiliki dua CIF yang berbeda. 38

## 4. PENUTUP
Berdasarkan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/28/PBI/2009  tentang Penerapan Program  Anti  Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme  Bagi  Bank Umum untuk pencegahan pencucian uang pada seluruh sistem perbankan dengan menerapkan  strategi Knou  Your  Customer atau  mengenali  nasabah,  selanjutnya Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  11/31/DPNP  tanggal  30  November  2009, penerapan  UU  Pencucian  Uang  untuk  pencegahan  pencucian  uang  pada  sistem online  banking dilakukan  dengan  membentuk  satuan  kerja  khusus.  Selain  itu, bank  harus  menetapkan  kebijakan  CDD  dan  EDD. Customer  Due  Diligence (CDD)  adalah  proses  dimana  bank  harus  mengidentifikasi,  memverifikasi,  dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Jika bank  berurusan  dengan  nasabah  yang  dikategorikan  memiliki  risiko  tinggi pencucian  uang  atau  pendanaan  terorisme,  bank  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  pendekatan  CDD  yang  lebih  menyeluruh  yang  dikenal  dengan Enhanced  Due  Diligence (EDD).  Sebagai  pelaksana  anti tipping  off ,  bank  wajib menjaga  kerahasiaan  informasi  pelaporan  kepada  nasabah  yang  bersangkutan dalam  kegiatan  bank,  terutama  ketika  melaporkan  transaksi  keuangan  yang meragukan.  Bank  harus  memiliki  sistem  manajemen  informasi  yang  membantu menanggulangi  tindak  pidana money  laundering ,  sehingga  memudahkan pemantauan  dan  analisis  keuangan  yang  meragukan.  Penggunaan  sistem internet banking multi  pihak  tentunya  akan  membuat  penegak  hukum  tidak  dapat mengusut asal-usul pencucian uang melalui media perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyatma, Septhian Eka, and Dhita Fitria Maharani. “Cryptocurrency’s Control in the  Misuse  of  Money  Laundering  Acts  as  an  Effort  to  Maintain  the Resilience  and  Security  of  the  State.” Lex  Scientia  Law  Review ,  2020.
38 “Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP Tanggal 30 Nopember 2009”
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38257.
Afandi,  Z  Achmad.  “Dampak Money  Laundering  Di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian Di Indonesia.” Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya 1, no. 3 (2013).
Ahmad  Zuhdi.  “Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum.” Jurnal  Hukum Dan Peradilan, 1, no. 2 (2012): 189–206. Alabdan,  Rana.  “Journal  of  Internet  Banking  and  Commerce  The  Adoption  Of Online Banking  With Saudi  Arabian  Banks:  A Saudi  Female Perspective.” Journal of Internet Banking and Commerce , 2017. Albrecht, Chad, Kristopher Mc Kay Duffin, Steven Hawkins, and Victor Manuel Morales  Rocha.  “The  Use  of  Cryptocurrencies  in  the  Money  Laundering
Process.” Journal of Money Laundering Control , 2019.
https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074.
Bjerregaard,  Elisabetta,  and  Tom  Kirchmaier.  “The  Danske  Bank  Money Laundering  Scandal:  A  Case  Study.” SSRN  Electronic  Journal ,  2019. https://doi.org/10.2139/ssrn.3446636.
Bukit,  Andi  Nova.  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang Dirugikan  Dalam  Pembobolan  Rekening  Nasabah(Studi  Di  PT.  Bank Rakyat  Indonesia Tbk,  Kantor Cabang Medan  Gatot Subroto).” Jurnal  Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 181–94. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656.
Chaikin,  David.  “Money  Laundering  and  Tax  Evasion  –  The  Assisting  of  the Banking  Sector.”  In The  Handbook  of  Business  and  Corruption ,  2017. https://doi.org/10.1108/978-1-78635-445-720161012.
Demetriades, Panicos, and Radosveta Vassileva. “Money Laundering and Central Bank  Governance  in  the  European  Union.” Journal  of  International Economic Law , 2020. https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa011. Denniagi, Erma. “Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jurnal  Lex Renaissance , 2021. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3. Go,  Lisanawati.  “Learning  from  The  Theory  of"  Crying  Wolf"  To  Assess  Cash Courier Reporting Activities to Combat Money Laundering,” 2017.
Hendriyetty,  Nella,  and  Bhajan  S.  Grewal.  “Macroeconomics  of  Money Laundering:  Effects  and  Measurements.”  In Journal  of  Financial  Crime , 2017. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2016-0004.
Herlina  Hanum  Harahap.  “Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.” Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2020. Https://Doi.Org/10.32696/Ajpkm.V4i2.551.
Hutomo  Mukti,  Hagi.  “Sharia  Banking  Development  Indonesia  With  Malaysia (Study  Of  Comparation  Of  History,  Legal  Products  And  Assets).” Jurnal USM Law Review , 2020. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.1836. Imaniyati,  Neni  Sri.  “Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dalam  Perspektif Hukum  Perbankan  Dan  Hukum  Islam.” Mimbar:  Jurnal  Sosial  Dan Pembangunan 21, no. 1 (2005): 93–114.
Iriansyah,  Irfansyah,  and  Rezmia  Febrina.  “Kewenangan  Pusat  Penelitian  Dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  Dalam  Menerobos  Rahasia  Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
Pencucian Uang.” Jurnal Hukum Respublica , 2021. https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226. Kumar,  Ashwini,  Sanjoy  Das,  Vishu  Tyagi,  Rabindra  Nath  Shaw,  and  Ankush Ghosh.  “Analysis  of  Classifier  Algorithms  to  Detect  Anti-Money Laundering.”  In Studies in Computational Intelligence , 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0407-2_11.
Lee,  Sangmin.  “Determining  Personal  Credit  Rating  through  Voice  Analysis: Case  of  P2P  Loan  Borrowers.” KSII  Transactions  on  Internet  and Information Systems , 2021. https://doi.org/10.3837/tiis.2021.10.009. Leonov,  Serhiy,  Hanna  Yarovenko,  Anton  Boiko,  and  Tetiana  Dotsenko. “Information  System  for  Monitoring  Banking  Transactions  Related  to Money Laundering.” In CEUR Workshop Proceedings , 2019.
Naheem, Mohammed Ahmad. “Money Laundering: A Primer for Banking Staff.”
International Journal of Disclosure and Governance , 2016. https://doi.org/10.1057/jdg.2015.10.
No  Title. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/28/PBI/2009  Tentang  Penerapan Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Terorisme  Bagi  Bank Umum , n.d.
Pamungkas, Djoko. “How Police Overcomes Money Laundering? Study Analysis of Role of Central Java Regional Police Department on Money Laundering Case.” Journal of Law and Legal Reform , 2019. https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35416. Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.” Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015). Pierson, Pamela Bucy. White Collar Crime: Cases and Materials . West Pub. Co, 1992.
Raweh, Bassam Ali, Cao Erbao, and Fadi Shihadeh. “Review the Literature and Theories  on  Anti-Money  Laundering.” Asian  Development  Policy  Review , 2017. https://doi.org/10.18488/journal.107.2017.53.140.147.
Rideng, I Wayan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” Kertha Widya , 2013. Shandy Utama, Andrew. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” Unes Law Review , 2020. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V2i3.121. Shetu,  Syeda  Farjana,  Israt  Jahan,  Mohammad  Monirul  Islam,  Refath  Ara Hossain,  Nazmun  Nessa  Moon,  and  Fernaz  Narin  Nur.  “Predicting Satisfaction  of  Online  Banking  System  in  Bangladesh  by  Machine Learning.” In ICAICST  2021  -  2021 International  Conference on Artificial Intelligence and Computer Science Technology , 2021.
https://doi.org/10.1109/ICAICST53116.2021.9497796.
Sitompul,  Zulkarnain. Perlindungan  Dana  Nasabah  Bank:  Suatu  Gagasan Tentang  Pendirian  Lembaga  Penjamin  Simpanan  Di  Indonesia .  Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2002.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  “Peranan  Lembaga  Keuangan  Dalam  Pemberantasan Pencucian  Uang  Di  Masa  Mendatang,”.” JurnalHukum  Bisnis 16,  no.  7 (n.d.).
Suteki  dan  Galang  Taufani.  “Metodologi  Penelitian  Hukum.” Metodologi Penelitian Hukum , 2018.
Undang  -  Undang  RI,  Bank  Indonesia.  “Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan.” Bank Indonesia , 1992.
Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina
e-ISSN : 2621-4105
Vitvitskiy,  Sergij  S.,  Oleksandr  N.  Kurakin,  Pavlo  S.  Pokataev,  Oleksii  M. Skriabin,  and  Dmytro  B.  Sanakoiev.  “Formation  of  a  New  Paradigm  of
Anti-Money  Laundering:  The  Experience  of  Ukraine.” Problems  and Perspectives in Management , 2021. https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30. Welling,  Sarah  N.  “Smurf,  Money  Laundering  and  the  United  States  Criminal Federal Law.” Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. Economis and  Ideology  on  the  Money  Trail  (Confiscation  of  Proceeds  of  Crime, Money  Laundering  and  Cast  Transaction  Responding).  Sydney:  The  Law Book Company Limited , 1992. Wibawa,  Iskandar.  “Cyber  Money  Laundering  (Salah  Satu  Bentuk  White  Collar Crime  Abad  21).” Yudisia :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 2018. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3238.
Wronka,  Christoph.  “‘Cyber-Laundering’:  The  Change  of  Money  Laundering  in the  Digital  Age.” Journal  of  Money  Laundering  Control ,  2021. https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2021-0035.