## Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang  dalam Perspektif HAM
State Responsibility for the Rights of Indigenous Peoples  on Rempang Island from a Human Rights Perspective
Felishella Earlene, 1 Tundjung Herning Sitabuana 1*
1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia *Corresponding author: tundjung@fh.untar.ac.id
Submitted: January 18, 2024 Accepted: March 12, 2024  Publish: May 2, 2024
Abstract The  Indonesian constitution and international instruments mandate the recognition and protection of customary law communities. The plan to build the Rempang Eco -City on Rempang Island triggered an agrarian conflict, which resulted in violations of the traditional rights of the Rempang Island customary community, especially land rights. This research is intended to determine the state's responsibility for  the  rights  of  the  Rempang Island customary community by  examining it  from a Human  Rights  (HAM)  perspective.  This  research  uses  a  type  of  normative  legal  research  with descriptive research characteristics through data collection techniques, a literature study of secondary data  through a  statutory regulations approach, and is  analyzed qualitatively.  This  legal  research provides results that implementing development must be based on the human rights of local customary law communities in order to reduce the potential for conflict, considering that human rights are very closely  related  to  development, and there  is  a  contradiction between fulfilling  rights  through the implementation of National Strategic  Projects (PSN) in  order to  improve the  quality of  life  of  the community. Local  communities'  traditional  rights  serve  as  a  foundation for  state  accountability, ensuring the  fulfillment  of their  human rights  through relocation efforts, all  while  respecting and safeguarding their right to remain free from forced relocation.
Keywords: Human Rights, The Indigenous, Rempang Island
Abstrak :  Masyarakat  hukum  adat  telah  diakui  dan  dilindungi  sebagaimana  diamanatkan  dalam konstitusi Indonesia maupun melalui instrumen internasional. Rencana pembangunan Rempang Eco- City di Pulau Rempang memicu konflik agraria yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat  hukum adat  Pulau  Rempang khususnya hak  atas  tanah.  Penelitian ini  ditujukan guna mengetahui  tanggung  jawab  negara  atas  hak  masyarakat  hukum  adat  Pulau  Re mpang  dengan mengkaji  dari  perspektif Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian hukum  normatif  dengan  sifat  penelitian  deskriptif  melalui  teknik  pengumpulan  data  studi kepustakaan  terhadap  data  sekunder  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  dan dianalisis  secara  kualitatif.  Penelitian  hukum  ini  memberikan  hasil  bahwa  dalam  melaksanakan pembangunan harus berlandaskan pada HAM  masyarakat hukum adat  setempat agar  mengurangi potensi terjadinya konflik mengingat HAM memiliki  kaitan  sangat erat  dengan pembangunan, dan terdapat kontradiksi  antara  pemenuhan hak  melalui  pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional  (PSN) guna meningkatkan kualitas  hidup masyarakat dengan hak  tradisional  masyarakat setempat, serta bentuk pertanggungjawaban negara dalam  pemenuhan HAM masyarakat  setempat ialah  melalui upaya relokasi dengan tetap menghormati dan melindungi hak untuk tidak direlokasi secara paksa.
Kata Kunci : HAM, Masyarakat Hukum Adat, Pulau Rempang
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 145

## Pendahuluan
Keberadaan  hukum  atas  hak-hak  masyarakat  adat  di  Indonesia  telah  diakui  dan dihormati sebagaimana dimuat dalam konstitusi  negara Indonesia yaitu pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945), akan  tetapi  belum dibentuknya  undang-undang  khusus  yang mengatur  berkenaan  dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum  adat. Berdasarkan isi ketentuan  pasal  di  atas  memuat  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  eksistensi masyarakat hukum  adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, di mana eksistensi tersebut memuat beberapa  syarat yaitu  sepanjang hukum  adat setempat  masih  hidup,  keberadaan hukum  adat  setempat  sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat,  adanya  kebiasaan tradisional  yang  berlangsung  turun-temurun,  dan  dimuat  dalam  peraturan  perundang- undangan  (Badu,  Kaluku,  &  Kaluku,  2021).  Hak  masyarakat  hukum  adat  termasuk  juga kebudayaan  adatnya telah dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya pengakuan atas hak masyarakat hukum adat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, negara mengemban tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan,  pemenuhan,  dan  penghormatan  atas  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia.
Secara aktual,  terdapat  banyak  konflik  agraria di  Indonesia  bahkan  terdapat  konflik agraria  yang  berpotensi  melanggar  HAM  khususnya  masyarakat  hukum  adat,  di  mana berdasarkan  data  Laporan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  sepanjang  tahun  2023 terdapat 241 konflik yang mencakup 638.2 ribu hektar dan berakibat hingga 135.6 ribu kepala keluarga, di mana hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022  (Ahdiat, 2024).  Konflik  agraria tidak  semata-mata  terkait  persoalan  agraria melainkan  berpotensi terjadinya  pelanggaran  HAM  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Saurlin  P.  Siagian  selaku Komisioner KOMNAS HAM RI, bahwa pada tahun 2023 pengaduan konflik agraria bertambah secara signifikan yakni mencapai hingga 692 kasus,  sehingga jika dihitung  secara kumulatif dari  bulan  Januari  tahun  2021  hingga  Bulan  Agustus  tahun  2023  terdapat  jumlah  aduan konflik agraria sebanyak 1.532 kasus (Noviantika, 2023).
Pada penelitian hukum ini akan mengkaji mengenai konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang melalui perspektif HAM dikarenakan dalam konflik ini berkaitan erat mengenai hak atas tanah masyarakat hukum  adat dan berkenaan dengan upaya penggusuran dan relokasi secara paksa,  di  mana masyarakat hukum  adat  memiliki hak-hak  atas tanah  adatnya  yang sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  upaya  tersebut bertentangan  dengan  hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat.  Adapun  konflik  ini terjadi antara Perusahaan Swasta dan Pemerintah yang berkonflik dengan masyarakat hukum adat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Masyarakat hukum adat yang menempati wilayah Pulau Rempang ialah masyarakat hukum adat Suku Melayu, Suku Laut, dan terdapat pula  berbagai suku  lainnya,  dan  Pulau  Rempang  sudah  dihuni  dan  ditempati  secara  turun temurun  lebih dari 200 tahun  lamanya. Konflik  agraria ini diawali dengan kewenangan Hak Guna  Usaha  (HGU) yang diberikan  oleh Pemerintah  pada tahun  2001  hingga 2002  mela lui
Badan  Pengusahaan  Batam (BP Batam) kepada  PT.  Makmur Elok  Graha (MEG) atas  tanah Batam yaitu wilayah di Pulau Rempang, kemudian pada tahun 2004 PT MEG mulai memasuki wilayah Pulau Rempang dengan adanya rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota  Batam  guna  melakukan  pengembangan  wilayah-wilayah  di  Batam  termasuk Pulau  Rempang  (Tasya,  2023).  Pada  tahun  2023  terjadinya  kericuhan  antara  masyarakat hukum adat setempat dengan aparat penegak hukum dikarenakan diterbitkannya Keputusan Pemerintah  mengenai  rencana  pembangunan  Proyek  Rempang Eco-City dalam  Proyek Strategis Nasional  (PSN)  tahun  2023.  Luluk  Nur  Hamidah selaku  Anggota Komisi  VI DPR RI berpandangan  bahwa  BP  Batam  memiliki  waktu  yang  cukup  singkat  untuk  melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat yaitu hanya dalam beberapa bulan, sehingga konflik agraria tersebut  diduga  terjadi  karena  kurangnya  pembicaraan  atau  musyawarah  antara masyarakat dan BP Batam (Komisi VI DPR RI, 2023).
Konflik  agraria yang berlangsung  di wilayah  tersebut  turut  berimbas pada  timbulnya pelanggaran HAM masyarakat hukum adat setempat, di mana ketika bulan Juli hingga Agustus 2023 terdapat ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat di Pulau Rempang, seperti Surat Pemanggilan yang dikeluarkan oleh  Polres Barelang, Polda Kepri, dan dari Kejaksaan Agung berkenaan  tindakan  perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  yang  mengakibatkan  adanya hambatan dalam pembangunan dan investasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara. Pada tanggal 7 September 2023, konflik tersebut memuncak dengan adanya bentrok  antara masyarakat dengan aparat gabungan dikarenakan proses negosiasi tidak tercapai, sehingga masyarakat melemparkan  gelas plastik  yang  kemudian  disertai  lemparan batu,  dan  piha k aparat gabungan menembakkan gas air mata dan water cannon pada masyarakat yang berada tidak jauh dari SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang, yang mengakibatkan para guru dan para murid  sekolah  dasar  (SD)  histeris  ketakutan  bahkan  berlarian  untuk  mengevakuasi  diri (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023).
Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan konflik agraria yang berlangsung di Pulau Rempang membahas mengenai hak-hak penguasaan atas tanah masyarakat adat setempat beserta dengan dampak yang muncul dari proyek pembangunan di Pulau Rempang tersebut (Triani, Nasution,  & Magello, 2023). Penelitian lain terkait dengan konflik di Pulau Rempang memfokuskan  pada kedudukan  status  desentralisasi kebijakan pertanahan yang ada dalam Pulau Rempang beserta dengan pertanggungjawaban negara terhadap persoalan yang timbul berkenaan  dengan  masyarakat terdampak  relokasi  (Saly &  Ekalia, 2023).  Penelitian terkait dengan  konflik  Pulau  Rempang  lainnya  yaitu  dengan  fokus  pembahasan  mengenai perlindungan  hukum  atas  hak  tinggal  masyarakat  Pulau  Rempang  yang  terdampak penggusuran (Chaerudin, 2023). Adapun penelitian lainnya yang membahas mengenai konflik Pulau  Rempang  dengan  memfokuskan  pada  faktor-faktor  dan  motif  yang  membuat masyarakat  tidak  ingin  dibangunnya  Rempang Eco-City dan  membahas  terkait  dengan resistensi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan (Ayuningmas, Alfian, & Ramadani, 2023).
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 147
Berkenaan  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  konflik agraria di  Pulau  Rempang  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  penelitian  hukum  ini  berbeda dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  dikarenakan penelitian  ini melihat  pada  persoalan yang  terjadi  di  Pulau  Rempang  yaitu  kontradiksi  dari  adanya  PSN  Tahun  2023  untuk pembangunan Rempang Eco-City dengan hak masyarakat hukum adat yang sudah menempati lahan tersebut, dan mengenai tanggung jawab negara atas konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang dengan meninjau dari perspektif  HAM. Dalam penelitian hukum  ini menganalisis berdasarkan perspektif HAM berarti bahwa konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang ini akan dikaitkan dengan hak-hak masyarakat hukum  adat setempat dikarenakan pada konflik agraria ini terdapat  beberapa hak-hak masyarakat hukum  adat yang dilanggar dikarenakan pelaksanaan PSN tahun 2023 terkait pembangunan Rempang Eco-City . Hal ini mengingat HAM sebagai hak alamiah (natural rights) yang ada dalam diri tiap-tiap orang tanpa bisa dicabut atau  direnggut oleh  siapapun  juga termasuk negara, sehingga negara diberikan  kewajiban untuk  menjunjung  tinggi,  melindungi,  menghormati,  dan  memenuhi  HAM  yang  dalam konteks  ini ialah hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  diteliti  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang berarti  bahwa  penelitian  hukum  dilaksanakan  melalui penelitian  dan  menganalisis  hanya melalui  bahan-bahan  kepustakaan  yang  diperoleh  (Soekanto  &  Mamudji,  2019).  Bahan kepustakaan  yang  digunakan  pada  penelitian  hukum  ini  meliputi  regulasi  baik  nasional maupun internasional, jurnal ilmiah, buku-buku  hukum, dan lainnya yang sehubungan dengan isu  hukum  mengenai  konflik  agraria  yang  terjadi  di  Pulau  Rempang  dengan  meninjau berdasarkan  perspektif  HAM.  Penelitian  hukum  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan subjek dan objek penelitian secara objektif dan rinci atas konflik  agraria  yang  terjadi  di  Pulau  Rempang  dengan  mengkaji  dari  perspektif  HAM (Muhaimin, 2020).
Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder  yang meliputi bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  (Soekanto  &  Mamudji,  2019).  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  pada  penelitian  ini  ialah peraturan  perundang-undangan  antara  lain  UUD  NRI Tahun 1945, UU HAM, UUPA, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun  2023  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Daftar Proyek  Strategis  Nasional (Permenko Perekonomian 7/2023) jo. Peraturan Menteri Koordinator  Bidang Perekonomian Nomor  9  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Daftar Proyek  Strategis  Nasional (Permenko Perekonomian 9/2022) jo. Peraturan Menteri Koordinator  Bidang Perekonomian Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Daftar  Proyek  Strategis  Nasional  (Permenko Perekonomian 7/2021), Konvensi ILO 169 dan UNDRIP. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan  hukum  sekunder  yang  mencakup  buku-buku  hukum,  artikel  hukum,  jurnal  ilmiah
hukum,  dan  bahan  hukum  sekunder  lainnya yang terkait  isu hukum  yang  diangkat. Bahan hukum  tersier pada penelitian  hukum  ini dengan  menggunakan  kamus  hukum  dan  kamus terjemahan  Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.  Seluruh  data  sekunder  di  atas  dikumpulkan melalui  teknik  pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan  yang  diperoleh  dari perpustakaan, perpustakaan digital, dan media digital.
Pendekatan  dalam  penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ),  di  mana  pendekatan  dilangsungkan  dengan melakukan telaah atas berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  sehubungan  dengan isu yang diangkat (Bachtiar, 2018). Pendekatan ini dilakukan terhadap peraturan perundang- undangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas. Penelitian hukum  ini dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif yang berarti bahwa penelitian ini dilangsungkan dengan cara menelaah data yang diperoleh dengan mengaitkan dan mempertimbangkan teori-teori hukum  yang digunakan untuk  menganalisis, kemudian kesimpulan dari hasil penelitian akan diuraikan  secara  sistematis,  sehingga  penelitian  hukum  ini  akan  menghasilkan  data  yang berbentuk  deskriptif  analitis dengan  data  hasil penelitian  diuraikan  dalam bentuk  kalimat (Muhaimin, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Tahun 2023: Pembangunan Rempang Eco-City Pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  dalam  suatu  negara  memiliki  peran  yang sangat  penting  mengingat  pembangunan  infrastruktur  berperan  dalam  menggerakkan perekonomian  dan  pembangunan  suatu  negara (Ilyasa, 2020).  Dalam rangka peningkatan perekonomian  masyarakat yang secara khusus  masyarakat asli pada suatu wilayah tertentu dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan  industri, akan tetapi pada kenyataannya banyak  ditemukan  proyek  pembangunan  yang  mengesampingkan  atau  menyingkirkan masyarakat asli setempat dikarenakan masih kurangnya persiapan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)  setempat  dalam hal persiapan  Sumber  Daya Manusia (SDM)  (Teja, 2015).  Dalam melaksanakan suatu pembangunan seharusnya memperhatikan kepentingan dan partisipasi masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  guna  tercapai  kesejahteraan masyarakat setempat  (Teja, 2015). Berdasarkan tujuan negara Indonesia  yang sebagaimana diamanatkan  dalam  Pembukaan  Alinea  keempat  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi  “… untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  …”  dapat dikatakan  bahwa  pelaksanaan  pembangunan  nasional  secara  umum  ditujukan  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan  negara  Indonesia sebagaimana diuraikan di atas (Kurtubi, 2023).
PSN telah dilangsungkan sejak tahun 2016 sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk  menanggulangi penurunan  atau defisit  infrastruktur dan  investasi  setelah terjadinya krisis global sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Siaran
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 149
Pers  Nomor  HM.4.6/380/SET.M.EKON.3/10/2023  oleh  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian  Republik Indonesia dengan topik  “Libatkan Seluruh  Pemangku Kepentingan, Pemerintah wujudkan  Proyek  Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan  Berdampak Luas”  tertanggal 3  Oktober  2023 (Limanseto,  2023).  Berpandangan  dari  aspek  kebijakan negara PSN  ialah metode listing dalam rangka memajukan  pembangunan  ekonomi  negara guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana hal ini dilandasi oleh Pasal 1 angka (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2021  tentang  Kemudahan  Proyek  Strategis Nasional  (Wardana,  2022).  Salah  satu  pelaksanaan  PSN  Tahun  2023  ialah  pembangunan program pengembangan  kawasan  Rempang Eco-City yang  sebagaimana tercantum  dalam Bagian II Nomor 13 Lampiran Permenko Perekonomian 7/2023.
Pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  di  Pulau  Rempang  telah  direncanakan  sejak pertengahan  tahun  2004  dengan  adanya  Surat  Rekomendasi  dari DPRD Kota  Batam pada tanggal 17 Mei 2004, kemudian ada persetujuan bahwa Pulau Rempang dapat dikembangkan menjadi  kawasan  perdagangan,  industri,  jasa,  hotel,  permukiman,  perkantoran  dan pariwisata yang mencakup  Kawasan  Wisata Terpadu  Eksklusif  (KWTE). Selain  itu,  terdapat investor  dari Negara China dengan perkiraan investasi hingga mencapai 381  triliun rupiah, dan menggunakan tenaga kerja yaitu masyarakat hukum  adat setempat mencapai 306 ribu orang, di mana dalam menjamin keberlangsungan investasi tersebut, Muhammad Rudi selaku Kepala  BP  Batam  memiliki  komitmen  untuk  melindungi  hak  kultural  dan  segala  hak masyarakat  hukum  adat  setempat,  serta  pembangunan  ini  ditujukan  guna  meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (BP Batam, 2023).
Dalam konteks  HAM,  terdapat  salah satu  asas HAM  yaitu  asas  hak  alamiah (natural rights) dan inherent yang berarti bahwa HAM ialah melekat secara kodrati dalam diri tiap-tiap orang, dan bukan merupakan pemberian dari negara (Nurdin I. , Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan, 2017). Apabila melihat pada asas rule of  law secara  luas,  HAM  sebagai  suatu  unsur  fundamental  dikarenakan  HAM  memberi batasan  bagi  negara  dengan  warga  negaranya  baik  dalam  hal  kekuasaan  legislatif (rule making), eksekutif (rule executing), ataupun  yudikatif (rule adjudicating) , sehingga tindakan pemerintah  dalam mengambil suatu  keputusan  tidak  diperbolehkan  melanggar HAM yang dimiliki warga negara (Nurdin I. , 2017). Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tiap-tiap  manusia  memiliki hak  yang  melekat  secara  kodrati  tanpa  dapat  direnggut  oleh siapapun  juga termasuk  negara, dan  negara dibatasi  oleh  HAM  dalam menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangannya dalam menyusun ataupun mengambil suatu keputusan  yaitu wajib untuk memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM.
Berkenaan  dengan  pembangunan  terdapat  kaitan  yang  erat  antara  pembangunan dengan HAM, di mana pembangunan dalam masyarakat sebagai hak yang tidak dapat dicabut (an inalienable rights) , sehingga jika meninjau dari konteks  pemenuhan hak wajib menjamin bahwa pembangunan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dikarenakan hal ini berkenaan dengan hubungan pemenuhan  hak lainnya antara lain hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak untuk berpartisipasi politik, dan hak-hak lainnya (Komnas HAM, 2021). Jika meninjau dari
sisi  relasi negara,  bisnis,  dan  HAM,  adanya  kewajiban  bagi  negara  untuk  mengedepankan pembangunan yang sejalan dengan HAM seperti pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat,  di  mana berdasarkan  data  aduan  masyarakat yang  diperoleh  Komnas  HAM bahwa dalam 5 (lima) tahun  terakhir terdapat 30 persen  konflik agraria akibat pembangunan yang mengakibatkan kehilangan atas lahan komunal atau lahan pribadi, terputus akses ekonomi, kekerasan, degradasi lingkungan hidup, dan lain sebagainya (Komnas HAM, 2021).
Pelaksanaan pembangunan  harus  memiliki fokus  utama bagi kepentingan  rakyat dan memberikan kesempatan rakyat untuk  berpartisipasi, yang mana pembangunan  tidak boleh semata-mata  mengutamakan  peningkatan  ekonomi,  melainkan  diimbangi  dengan perimbangan  adil  dalam  hal  distribusi,  dan  memberikan  opsi  dan  kesempatan  bagi masyarakat (Firdaus, et al., 2013). Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik, apabila pembangunan  berlandaskan  pada  hubungan  erat  antara  rencana  proses  pembangunan dengan  upaya-upaya  pemajuan  dan  penghormatan  HAM  (Firdaus,  et  al.,  2013). Pembangunan  yang  dilandasi oleh  HAM  mengarahkan pada  satu  tujuan  utama yaitu  guna memberikan  akuntabilitas  dan  keseimbangan  antara  hak-hak  yang  dimiliki  masyarakat dengan  tanggung  jawab  negara  dalam  pemenuhan  HAM  masyarakatnya  (Firdaus,  et  al., 2013).
Apabila  pembangunan  berlandaskan  HAM  sebagaimana  diuraikan  di  atas  dikaitkan dengan  rencana pembangunan  Rempang Eco-City di  Pulau  Rempang, maka  pembangunan Rempang Eco-City yang merupakan pelaksanaan PSN Tahun 2023 harus memperhatikan hak- hak  masyarakat hukum  adat  setempat  yang terdampak  proyek  tersebut  seperti,  hak  atas tanah (hak ulayat), hak untuk  tidak dipindah  secara paksa, hak atas kesejahteraan, dan hak- hak  lainnya yang dimiliki masyarakat hukum  adat Pulau  Rempang. Hal ini  mengingat HAM sebagai hak alamiah yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dirampas oleh siapapun juga termasuk negara, serta negara dalam memutuskan suatu  keputusan  tidak boleh melanggar HAM mengingat asas rule of law sebagai unsur penting dalam HAM yang memberikan batasan bagi  negara  dalam  mengambil  keputusan.  Karenanya  dalam  menyusun  PSN  Tahun  2023 khususnya  dalam hal ini mengenai pembangunan  Rempang Eco-City yang ditujukan  untuk meningkatkan  perekonomian  negara  dan  meningkatkan  kehidupan  masyarakat  setempat sebagaimana  dimuat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  negara  seharusnya  tetap memperhatikan  dan  mengedepankan  hak-hak  yang  dimiliki  masyarakat  hukum  adat setempat, mengingat keterikatan yang erat antara pembangunan Rempang Eco-City dengan masyarakat Pulau Rempang dikarenakan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan pada wilayah Pulau Rempang yang telah dihuni masyarakat hukum adat sejak lama.
Mengacu pada konteks  pemenuhan  HAM bahwa setiap masyarakat memiliki hak atas pembangunan,  dan  dalam  melaksanakan  suatu  pembangunan  tersebut  negara  wajib menjamin bahwa setiap masyarakat dapat menerimanya dikarenakan akan berdampak pada pemenuhan hak lainnya. Hal ini jika dikaitkan dengan pembangunan Rempang Eco-City ialah bahwa harus terlebih dahulu  disosialisasikan dan dibicarakan dengan masyarakat setempat berkenaan dengan rencana pelaksanaan proyek tersebut  guna mencegah timbulnya konflik
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 151
bahkan pelanggaran HAM. Selain itu, jika pelaksanaan pembangunan proyek  Rempang Eco- City berlandaskan pada HAM maka akan terciptanya keseimbangan antara hak masyarakat hukum adat setempat dengan pemenuhan HAM yang merupakan salah satu tanggung jawab negara.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan PSN Tahun 2023 berupa pengembangan  proyek  Rempang Eco-City harus  berlandaskan  pada  HAM  guna  mencegah timbulnya  konflik-konflik  antara masyarakat dengan  negara seperti yang  sedang  terjadi di Pulau  Rempang. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  dari Wakil  Ketua  Internal  Komnas  HAM, Pramono  Ubaid Tanthowi  yang pada intinya  menyatakan bahwa  dalam merencanakan dan melaksanakan PSN harus memastikan HAM masyarakat terlindungi, dan dapat memberikan manfaat dari dilaksanakannya PSN tersebut bagi masyarakat (Komnas HAM, 2023).

## Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang
Dalam  suatu  wilayah  tertentu  di  Indonesia  terdapat  masyarakat  asli  yang  telah menempati suatu wilayah tersebut  secara turun temurun dikenal dengan istilah masyarakat hukum  adat (Salamat, 2016).  Masyarakat hukum  adat  dalam  melaksanakan  kehidupannya berlandaskan  pada  hukum  adat  yang  berbeda-beda  tergantung  pada  wilayahnya,  dan pandangan  masyarakat  terhadap  adat  ialah  beragam  atau  berbeda-beda,  sehingga mempengaruhi terbentuknya suatu hukum adat (Warjiyati, 2020). Masyarakat yang termasuk dalam masyarakat hukum  adat  ialah masyarakat yang dalam  melaksanakan  kehidupannya dilandasi oleh budaya dan tradisi yang berkembang dalam wilayahnya (Yurista, 2016). Istilah “masyarakat tradisional” sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan istilah lain  dari  “masyarakat hukum  adat”.  Masyarakat tradisional  ialah masyarakat  yang  masih terikat  dengan  kebiasaan  atau  adat  istiadatnya  secara  turun  temurun,  dan  menjadikan masyarakat patuh atas adat istiadat pada wilayahnya. Menurut kutipan  Rentelu, Schaw, dan Pollis pada P. J. Bouman, masyarakat tradisional sebagai masyarakat yang statis yaitu tidak berubah-ubah pada dinamika yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat (Warjiyati, 2020). Dalam wilayah  Pulau  Rempang  terdapat  masyarakat hukum  adat  yang  sudah  menempati wilayah tersebut secara turun temurun sejak awal memasuki abad ke-18, hal ini sebagaimana dikemukakan  oleh  Erasmus  Cahyadi  selaku  Deputi  II  Sekjen  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara Bidang Politik dan Hukum (Apriadi, 2023).
Dengan menghubungkan  masyarakat hukum  adat Pulau Rempang dengan pengertian masyarakat tradisional  di atas, dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat yang menempati  Pulau Rempang merupakan masyarakat hukum  adat, mengingat masyarakat Pulau Rempang telah menempati wilayah Pulau Rempang secara turun temurun sejak lebih dari 200 tahun lamanya atau sejak awal abad ke-18. Selain itu, masyarakat hukum adat di Pulau Rempang terdiri dari berbagai  suku  seperti  Suku  Melayu,  Suku  Laut,  dan  suku  lainnya,  yang  dalam  hal  ini menggambarkan  bahwa  suku-suku  tersebut  memiliki  hukum  adat  nya  masing-masing, sehingga terikat pada adat istiadatnya. Menurut Ibnu Sina Chandranegara selaku Guru Besar Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  penduduk  yang  menempati  wilayah
Pulau Rempang dalam kasus  rempang ini terdapat 16 kampung tua  dengan asal mula yang dapat  dibuktikan  sebagai masyarakat hukum  adat,  di  mana masyarakat  hukum  adat  pada Pulau  Rempang meliputi  Suku  Melayu, Suku  Laut,  dan  suku  lainnya  yang sudah  sejak  200 tahun  lamanya menempati wilayah Pulau Rempang, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat Pulau Rempang sebagai warga liar hanya karena tidak beralaskan hak sertipikat atas tanah (Maulana, 2023).
Perlindungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum  adat telah dimuat baik dalam  peraturan  nasional  maupun  internasional.  Dalam  hukum  nasional  di  Indonesia, perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dimuat dalam landasan konstitusional  Negara Indonesia yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan -kesatuan  masyarakat hukum adat serta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”.  Pasal tersebut mencerminkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak yang dimilikinya. Pada amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan  mengenai  penghormatan  terhadap  identitas  budaya  dan  hak  tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang  menjelaskan  bahwa  identitas  budaya  dan  hak  tradisional  dihormati  sejalan  dengan berkembangnya  zaman.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  diuraikan  di  atas,  dapat  diartikan bahwa  masyarakat  hukum  adat  memiliki  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  dan penghormatan oleh negara atas eksistensinya beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Dalam hal ini,  hak-hak  tradisional tersebut  mencakup  hak  atas tanah,  daratan,  perairan, budaya, benda  pusaka,  wilayah  perkebunan,  pertanian,  dan  wilayah  lainnya  yang  terdapat  dalam wilayah yang ditempati oleh masyarakat hukum adat setempat (Yurista, 2016).
Ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  mengamanatkan  bahwa  negara menjamin kemakmuran rakyat melalui segala hal yang berada di bumi dan sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam bunyi ketentuan  ini mencakup hak bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat hukum adat untuk memperoleh kemakmuran atas tanah, air, dan  kekayaan alam yang ada di dalamnya, sekaligus membebankan negara untuk  menjalankan  kewajibannya  guna  terciptanya  kemakmuran  rakyat  yang  sebesar - besarnya.  Meski  demikian,  pelaksanaan  pasal  ini  belum  diimplementasikan  dengan  baik mengingat  semakin  banyak  kepemilikan  atau  penguasaan  tanah  oleh  pengusaha  yang memasuki  wilayah  tanah  masyarakat  adat,  sehingga  menimbulkan  konflik  agraria (Krismantoro,  2022).  Salah  satu  konflik  agraria  yang  terjadi  dan  melanggar  hak-hak masyarakat  hukum  adat  ialah  konflik  yang  terjadi  di  Pulau  Rempang  sebagaimana  telah diuraikan sebelumnya.
Penegakan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan  (2) UU  HAM yang menjelaskan bahwa hukum,  masyarakat, dan  pemerintah berkewajiban untuk  melindungi, menghormati, dan memperhatikan segala hak masyarakat hukum  adat,  serta  melindungi  identitas  budaya  masyarakat  hukum  adat  yang  mencakup
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 153
segala hak yang melekat dan dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat secara nyata, dan hak atas tanah ulayat. Meninjau dari hukum  nasional yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan hak tradisional masyarakat hukum  adat di atas, dalam hal ini masya rakat hukum adat di Pulau Rempang berhak untuk diakui keberadaannya dalam hukum oleh negara mengingat  masyarakat  di  Pulau  Rempang  termasuk  sebagai  masyarakat  hukum  adat. Berkaitan  dengan  hak  tradisionalnya  yang  dalam  konflik  ini  berupa  hak  atas  tanah, masyarakat hukum adat Pulau Rempang memiliki hak atas tanah yang berada pada wilayah yang ditempatinya, sehingga negara harus menghormati dan memberikan perlindungan atas tanah yang ditempati masyarakat hukum adat tersebut selama turun-temurun.
Berpandangan dari instrumen hukum internasional, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak-hak  masyarakat hukum  adat yang tertuang  dalam UNDRIP dan Konvensi  ILO 169.  Pasal  8  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  UNDRIP  yang  telah  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Indones ia  menyatakan bahwa  “negara -negara harus menyediakan  mekanisme yang efektif untuk  mencegah dan memperbaiki: … (b) tindakan apapun  yang bertujuan atau berdampak pada perampasan tanah, wilayah, atau sumber daya mereka; (c) segala bentuk  perpindahan penduduk  secara paksa yang mempunyai tujuan atau akibat melanggar atau merugikan hak- hak  mereka;  …”.  Sesuai  dengan  bunyi  ketentuan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  negara diberikan kewajiban untuk mencegah atau memperbaiki segala tindakan yang menyebabkan perampasan terhadap hak masyarakat hukum adat khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tanah  dan  melindungi  masyarakat hukum  adat  dari  adanya  tindakan  yang  menyebabkan masyarakat tersebut  harus pindah  dari wilayah adatnya  yang telah ditempati  secara turun temurun. Mengacu pada bunyi ketentuan di atas, negara didorong untuk menyelesaikan atau memperbaiki konflik agraria di Pulau Rempang yang disebabkan  dari pelaksanaan kebijakan PSN  Tahun  2023  yaitu  pembangunan  Rempang Eco-City ,  di mana masyarakat  hukum  adat setempat  diminta  untuk  melakukan  pengosongan  dan  relokasi  secara  paksa  dengan melibatkan aparatur penegak  hukum  dalam jumlah yang banyak, sehingga melanggar hak- hak masyarakat hukum adat setempat.
Selain itu,  dalam Pasal 10 UNDRIP  juga menegaskan  bahwa  masyarakat hukum  adat berhak untuk  tidak direlokasi atau diusir secara paksa dari wilayah adatnya, dengan catatan bahwa  relokasi dapat  dilakukan apabila telah adanya persetujuan  bebas,  didahulukan,  da n diberitahukan  kepada  masyarakat hukum  adat  setempat,  serta  telah  adanya  kesepakatan dengan  masyarakat  setempat  mengenai  kompensasi  dengan  adil,  dan  masyarakat  dapat kembali ke wilayahnya  apabila keadaan  memungkinkan.  Berpandangan pada  isi  ketentuan Pasal 10  UNDRIP, maka dalam konflik  ini masyarakat hukum  adat Pulau Rempang memiliki hak  untuk  tidak  dipindahkan  secara paksa  dari wilayah  Pulau  Rempang yang  telah  dihuni secara turun-temurun, melainkan pemerintah dapat melakukan negosiasi dengan masyarakat hukum adat setempat guna memperoleh kesepakatan yang dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Mengenai hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 26 UNDRIP yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap masyarakat hukum adat berhak ata s tanah  dan/atau  berhak  untuk  memiliki  tanah  yang  ditempatinya,  diperoleh  dan/atau
dipergunakan  secara tradisional,  dan  negara berkewajiban  untuk  memberikan pengakuan dan  perlindungan  hukum  atas  hak masyarakat hukum  adat tersebut  dengan menghormati adat  istiadatnya.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  Pulau Rempang berhak atas tanah  beserta sumber  daya alam yang terkandung  didalamnya yang ditempati  dan  dipergunakan  secara  tradisional,  sehingga  negara  wajib  memberikan perlindungan hukum,  pengakuan, dan penghormatan terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat.
Dalam Konvensi  ILO 169 terdapat satu  pasal yang mengatur terkait isu agraria secara khusus yaitu dalam ketentuan Pasal 14 yang berbunyi “The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognized. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities.” . Sesuai dengan bunyi ketentuan di atas, dapat diartikan bahwa negara diberikan kewajiban untuk mengakui hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah masyarakat hukum adat, jika negara tidak mengakui hak masyarakat hukum  adat  tersebut  berarti  negara  akan  melanggar  hak  masyarakat  hukum  adat. Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  Pulau Rempang  berhak  untuk  memperoleh  pengakuan  atas  hak  penguasaan  dan  kepemilikan tanahnya,  dan  negara wajib  untuk  mengakui hak  tersebut  guna  tidak  terjadi  pelanggaran HAM  khususnya  hak  masyarakat  hukum  adat.  Akan  tetapi,  dikarenakan  Indonesia  belum meratifikasi kedua  instrumen  internasional  di  atas,  maka belum  adanya  kepastian  hukum yang mengikat baik UNDRIP maupun Konvensi  ILO 169, meskipun  secara internasional telah diatur perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat khususnya  dalam aspek pertanahan.

## Tanggung Jawab Negara Terhadap Konflik di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif HAM
Tanggung jawab negara (state responsibility) dalam ranah hukum internasional berarti negara menopang tanggung jawab jika adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang berkaitan dengan negara yang dapat menimbulkan suatu pelanggaran atas kewajiban internasional baik berupa  kewajiban  negara yang lahir dari  perjanjian internasional  maupun  sumber  hukum internasional lainnya (Suparno,  2018). Terkait kewajiban negara dalam konteks  HAM, Victor Conde  berpandangan bahwa “ A human  rights norm creates an  ‘obligation’ or ‘duty’  on the state  to  respect  that  right.  Violation  or  breach  of  obligation  entails  recourse  to implementation measures,  depending  upon  the  institutional  context,  such  as  individual or interstate complaints seeking reparations or other redress, or possibly criminal prosecution, or the imposition of economic sanctions .” (Sujatmoko, 2005), yang berarti bahwa norma HAM menciptakan  kewajiban  negara  dalam  menghormati  segala  HAM  tersebut,  di  mana diperlukan adanya implementasi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dengan  bergantung  pada  kelembagaan seperti  adanya  pengaduan  oleh  individu  maupun antar  negara yang  menginginkan  ganti  kerugian,  penuntutan  khusus,  ataupun  penerapan sanksi ekonomi. Dalam konteks HAM, pendefinisian tanggung jawab negara dimaknai sebagai
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 155
tanggung  jawab  yang  timbul  dari  adanya  pelanggaran terhadap  kewajiban  negara  untuk melindungi dan menghormati HAM dalam suatu negara (Nurdin & Athahira, 2022).
Negara  diberikan  kewajiban  yang  terbagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  kewajiban  untuk menghormati (obligation to respect) , kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) , dan kewajiban  untuk  memenuhi (obligation  to  fulfill) .  Kewajiban  untuk  menghormati  berarti bahwa negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam konteks penikmatan hak- hak individu  dan  kelompok,  sehingga negara dilarang untuk  mengurangi atau menghalang - halangi  setiap  orang  dalam  menikmati  haknya.  Kewajiban  untuk  melindungi  ialah bahwa negara berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  individu  dari tindakan- tindakan yang menyebabkan pelanggaran baik oleh aktor negara, negara asing, atau pejabat negara yang bertindak  diluar dari  kapasitas  kewenangannya,  yang  mana kewajiban  untuk melindungi tidak hanya dari sisi pencegahan pelanggaran saja melainkan perbaikannya.
Kewajiban untuk  memenuhi diartikan sebagai negara berkewajiban untuk memastikan terwujudnya  HAM  dengan  mengambil  tindakan  positif  yaitu  dengan  negara  menciptakan suatu  kondisi  hukum,  institusional,  dan  secara  prosedural  yang  dibutuhkan  oleh  para pemegang hak dalam mencapai dan menikmati haknya secara penuh (United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2016). Kewajiban untuk  memenuhi terbagi dalam 2 (dua)  bentuk  kewajiban  hukum (legal obligation) yaitu  yang  pertama,  guna  tercapai  dan terpenuhinya  hak-hak  dilakukan  kewajiban  dalam  peningkatan  pemenuhan  hak  melalui pembentukan  kebijakan  atau institusi  publik,  dan  yang kedua  ialah adanya kewajiban  oleh negara menyediakan  atas hak-hak  yang dimiliki seperti  negara menyediakan  Sumber  Daya Alam (SDA) yang dapat diperoleh tiap-tiap orang (Philip, 2016).
Tanggung  jawab  negara  dalam  melindungi,  menghormati,  dan  memenuhi  HAM khususnya  masyarakat hukum  adat  telah diatur dalam UUD NRI  Tahun  1945, yaitu  dimuat dalam Pasal 28I ayat (3), (4), dan (5) yang berbunyi “(3)Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4)Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan  hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama  pemerintah.  (5)untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. Hal ini jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, maka masyarakat hukum adat Pulau Rempang berhak untuk  memperoleh perlindungan  dari negara atas  hak-hak  tradisionalnya  yaitu  berkenaan dengan hak atas tanah. Selain itu, negara melalui pemerintah dibebankan  kewajiban untuk melindungi,  menghormati,  dan  memenuhi  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat hukum adat setempat.
Melihat pada  konflik  yang terjadi di  Pulau  Rempang akibat  dari adanya pelaksanaan pembangunan  PSN  Tahun  2023  yaitu  Rempang Eco-City ,  terdapat  pelanggaran HAM  yang secara  khusus  ialah  pelanggaran  terhadap  hak  masyarakat  hukum  adat  setempat  yang terdampak. Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban negara dalam konteks HAM sebagaimana diuraikan  di  atas,  negara bertanggung  jawab  dalam konflik  ini  dikarenakan
adanya  pelanggaran  terhadap  ketiga  kewajiban  negara  tersebut.  Pada  konflik  ini,  tidak terpenuhinya  kewajiban negara untuk  menghormati (obligation to respect) hak masyarakat hukum adat setempat, di mana masyarakat setempat akan direlokasi dari wilayah yang telah ditempatinya  selama  bertahun-tahun  secara  turun-temurun.  Hal  ini  tentu  bersinggungan dengan  Pasal  10  UNDRIP  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  masyarakat hukum  adat berhak  untuk  tidak  dipindah  secara  paksa  dari  tanah  adatnya  atau  berhak  untuk  tidak direlokasi, sehingga dalam hal ini tidak mencerminkan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati  HAM  masyarakat  setempat  yaitu  dengan  adanya  penghalangan  atau pembatasan masyarakat untuk menikmati haknya.
Berkenaan dengan kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect) , melihat pada puncak dari konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini yaitu adanya tindakan kriminalisasi kepada masyarakat oleh aparatur penegak hukum pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2023 seperti Surat Pemanggilan dari Polres Barelang, Polda Kepri, dan dari Kejaksaan Agung terkait PMH  yang menimbulkan  hambatan  dalam pembangunan  dan  investasi  oleh  negara, serta terjadi  kericuhan  antara  aparat  gabungan  dengan  masyarakat  setempat  hingga  aparat gabungan melontarkan gas air mata dan water cannon tidak jauh dari sekolah SDN dan SMPN. Hal ini berarti kewajiban negara untuk melindungi terabaikan, dan terdapat pelanggaran HAM khususnya  hak  atas rasa aman dan tenteram sebagaimana diatur dalam Pasal 30  UU HAM yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak atas  rasa  aman  dan  tenteram  serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Selain itu,  masyarakat hukum  adat  Pulau  Rempang memiliki hak tradisional  yaitu hak  atas  tanah yang harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, di  mana  dalam  konflik  ini  terdapat  pelanggaran  hak  atas  tanah  masyarakat  hukum  adat dikarenakan tanah yang ditempati selama turun-temurun akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur  yaitu  Rempang Eco-City ,  dan  merelokasi  masyarakat  adat  setempat  secara paksa.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  adanya  pelanggaran atas  kewajiban  untuk melindungi hak tradisional masyarakat hukum adat oleh negara.
Adapun  ketidakseimbangan  antara  kewajiban  negara  dalam  pemenuhan  HAM (obligation  to fulfill) dengan  hak-hak yang dimiliki masyarakat setempat.  Dalam konflik ini, negara  bertanggung  jawab  dengan  melaksanakan  kewajibannya  untuk  pemenuhan  HAM yaitu  dengan  melaksanakan  pembangunan  Rempang Eco-City yang  ditujukan  guna meningkatkan kualitas hidup  masyarakat setempat.  Hal ini mengakibatkan kontradiksi  atas HAM  masyarakat  setempat  khususnya  hak  atas  tanah  masyarakat  hukum  adat  Pulau Rempang. Mengacu pada keterkaitan pembangunan dengan HAM dalam konsep pemenuhan HAM bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan harus dapat diterima oleh masyarakat hukum  adat setempat,  mengingat hal ini mempengaruhi pemenuhan  hak lainnya. Mengacu berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan mengenai hak  setiap  orang  untuk  memperoleh  hidup  sejahtera,  memiliki  tempat  tinggal,  dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila dikaitkan dengan kasus yang di angkat, maka negara dalam memenuhi hak masyarakat hukum adat Pulau Rempang melalui
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 157
pembangunan Rempang Eco-City harus memperhatikan pemenuhan hak lainnya yaitu terkait dengan hak atas kesejateraan dan memperoleh tempat tinggal sebagaimana diuraikan pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di atas agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh  karena  itu,  seyogyanya  dalam  melaksanakan  pembangunan  Rempang Eco-City yang ditujukan  guna peningkatan kualitas hidup  masyarakat hukum adat Pulau Rempang terlebih dahulu  harus  diterima oleh  masyarakat hukum  adat  setempat,  sehingga tidak  berdampak pada  pelanggaran  hak  untuk  memperoleh  kesejahteraan  dan  hak  atas  tempat  tinggal masyarakat hukum adat setempat.
Berpandangan dari upaya negara dalam memajukan dan memenuhi HAM masyarakat dengan melaksanakan PSN Tahun 2023 yang dalam hal ini Pembangunan Rempang Eco-City ditujukan guna meningkatkan perekonomian dan menciptakan kesejahteraan dengan adanya peningkatan  kualitas hidup  bagi masyarakat setempat,  akan tetapi  kurang memperhatikan dari  sudut  pandang  HAM  masyarakat  setempat,  sehingga  hal  tersebut  mengakibatkan timbulnya konflik antara masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dengan pemerintah dan korporasi.  Negara  telah  berupaya  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  dalam pemenuhan  HAM  bagi masyarakat Pulau  Rempang  yang  terdampak  dengan  menyediakan wilayah relokasi sebagai tempat tinggal baru bagi masyarakat setempat dengan memberikan rumah dengan tipe seluas 45 m 2 senilai 120 juta rupiah, dan bagi masyarakat yang memiliki rumah dengan nilai yang lebih besar berdasarkan perhitungan dan penilaian dari Kantor Jasa Penilai  Publik  (KJPP)  akan  diberikan  tambahan  yang  sesuai  dengan  harga  selisih  rumah (Kominfo, 2023). Tanggung jawab negara dalam hal ini berupa upaya relokasi tersebut tetapi harus tetap mengedepankan hak masyarakat hukum adat untuk  tidak dipindah secara paksa dan/atau  direlokasi  secara  paksa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  UNDRIP  dan memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

## Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan hukum sebagaimana telah diuraikan di  atas yaitu  masyarakat hukum  adat Pulau  Rempang berhak untuk  diakui  dan  dilindungi  budaya  dan  hak-hak  tradisionalnya  oleh  negara  terutama pemerintah,  sehingga masyarakat hukum  adat  Pulau  Rempang berhak  atas  tanah  wilayah adat  yang  ditempatinya  secara  turun  menurun  sebagaimana  telah  diatur  baik  dalam peraturan nasional maupun peraturan internasional. Dalam melaksanakan PSN Rempang Eco- City harus  berlandaskan  dan  memperhatikan  aspek  HAM  khususnya  hak  tradisional masyarakat hukum adat mengingat HAM dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat. Adapun pembangunan Rempang Eco-City sebagai upaya pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhan  hak  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat hukum  adat setempat  bertolak belakang dengan perlindungan  hak-hak tradisionalnya yaitu hak  atas  tanah,  dimana  di  satu  sisi  pembangunan  Rempang Eco-City ditujukan  untuk pemenuhan  hak masyarakat hukum  adat Pulau Rempang dalam aspek peningkatan kualitas hidup  dan  kesejahteraan,  namun  di sisi  lain dengan  melakukan  pengosongan  dan  relokasi
158   Tunas Agraria, 7 (2), 144-161, May 2024
secara  paksa  atas  tanah  di  wilayah  yang  ditempati  selama  bertahun-tahun  secara  turun temurun  oleh masyarakat hukum  adat Pulau Rempang untuk  pembangunan  Rempang Eco- City melanggar hak tradisional yaitu hak atas tanah masyarakat hukum adat, dan melanggar hak untuk tidak dipindahkan atau direlokasi secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UNDRIP.
Konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini berdampak pada timbulnya pelanggaran HAM yaitu  hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat  setempat  khususnya  hak  atas  tanah,  dan melanggar  hak  atas  rasa  aman  dikarenakan  adanya  perlakuan  kriminalisasi  terhadap masyarakat hukum adat setempat oleh aparat penegak hukum, serta hak masyarakat hukum adat  untuk  tidak  dipindahkan  atau  direlokasi  secara  paksa  dari  tanah  yang  ditempatinya selama bertahun-tahun secara turun temurun. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) yang menegaskan bahwa  negara mengemban  tanggung jawab dalam memberikan perlindungan,  penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM, akan tetapi pada kenyataannya dalam konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat adat setempat, dan justru menimbulkan pelanggaran HAM. Selain itu, negara melalui pemerintah kini telah berupaya melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan  hak  masyarakat  hukum  adat  setempat  dengan  memenuhi  hak  atas  tempat tinggal melalui penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat hukum adat setelah dilakukannya relokasi, akan tetapi pemerintah diharapkan dapat tetap memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Pulau Rempang.

## Daftar  Pustaka
Ahdiat, A. (2024, Januari). Databoks  Katadata . Diambil kembali dari databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/jumlah-kasus-konflik- agraria- meningkat-pada-2023
Apriadi, G. (2023, September). Aman Desak Pemerintah dan  Investor Hentikan Perampasan Wilayah  Adat  di  Pulau  Rempang .  Diambil  kembali  dari  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara: https://www.aman.or.id/news/read/aman-desak-pemerintah-dan- investor-hentikan-  perampasan-wilayah-adat-di-pulau-rempang
Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat  Pulau  Rempang,  Kota  Batam,  Kepulauan  Riau,  Terhadap  Rencana Pembangunan Rempang Eco-City. Jurnal Inovasi Penelitian , 1035-1042. https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2838
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
Badu,  L.  W.,  Kaluku,  J.  A.,  &  Kaluku,  A.  (2021).  Perlindungan  Hak-Hak  Konstitusional Masyarakat  Adat  Di  Kabupaten  Boalemo  Dalam  Penerapan  Sanksi  Adat. Jurnal Konstitusi, 18 (1), 219-239. https://doi.org/10.31078/jk18110
BP Batam. (2023, Oktober). Pengembangan Rempang Eco-City dan Berbagai Keuntungannya . Diambil kembali dari bpbatam.go.id: https://bpbatam.go.id/pengembangan- rempang- eco-city-dan-berbagai-keuntungannya/
Chaerudin, M. A. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran  Proyek  Strategis  Negara. Jurnal  Socio  Logica,  3 (3),  385-395. https://doi.org/10.572349/socialogica.v3i3.1299
Firdaus, M. S., Nuraini, A., Dewi, K. N., Aswidah, R., Amisani, S., Dahana, E., & Widianti, J. N. (2013). Pembangunan  Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan. Jakarta: Komnas HAM.
Ilyasa, R. M. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap  Eksistensi  Masyarakat Hukum  Adat  di  Indonesia. Jurnal  SASI,  26 (3),  380- 391. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.296
Kominfo. (2023, Oktober). Hoaks Warga Pulau Rempang Terdampak Relokasi Diminta Bayar
Selisih Harga Rumah . Diambil
kembali dari Kominfo RI:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/52086/hoaks-warga-pulau-rempang- terdampak-relokasi-diminta-bayar-selisih-harga-rumah/0/laporan_isu_hoaks Komisi  VI  DPR  RI.  (2023,  September). entrokan  di  Pulau  Rempang,  Luluk  Ingatkan  Proyek
Investasi Jangan Rugikan Rakyat . Diambil kembali dari dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46663/t/Bentrokan+di+Pulau+Rempang%2C+L ul uk+Ingatkan+Proyek+Investasi+Jangan+Rugikan+Rakyat
Komnas HAM. (2021, Februari). Menyoroti Hubungan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia . Diambil kembali dari Komnas HAM RI:
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/22/1684/menyoroti- hubungan- pembangunan-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia.html
Komnas  HAM.  (2023,  Oktober). Belajar  dari  Kasus  Rempang,  Komnas  HAM:  PSN  Harus Bermanfaat  Bagi  Masyarakat . Diambil  kembali  dari  Komnas  HAM  RI: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/9/2425/belajar-dari-kasus- rempang-komnas-ham-psn-harus-bermanfaat-bagi-masyarakat.html
Krismantoro,  D.  (2022).  Pengakuan  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Ulayat:  Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum Adat. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional,
4 (2), 22-32. https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553
Kurtubi,  D.  A.  (2023,  Juni). Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat . Diambil
kembali
dari dinsos.riau.go.id:
https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=794:
pe mbangunan-kesejahteraan-sosial-dan-pemberdayaan-
masyarakat&catid=17&Itemid=117
Limanseto,  H.  (2023,  Oktober). Limanseto,  Haryo.  (2023,  Oktober).  Libatkan  Seluruh Pemangku  Kepentingan,  Pemerintah Wujudkan  Proyek Strategis  Nasional  yang  Miliki Manfaat  Besar  dan  Berdampak  Luas .  Diambil  kembali  dari  ekon.go.id: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-
kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat- besar-dan-berdampak-luas
Maulana,  F.  (2023,  Oktober). Konflik  Rempang:  Benarkah  Mereka  Warga  Liar? Diambil kembali  dari  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta:  https://umj.ac.id/opini-1/konflik- rempang-benarkah-mereka- warga-liar/
Muhaimin.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum. Nusa  Tenggara Barat:  Mataram University Press.
Noviantika,  T.  (2023,  September). Hak  Atas  Pembangunan:  Refleksi  dari  Konflik  Agraria Rempang  dan  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN) .  Diambil kembali  dari  law.ugm.ac.id: https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang- dan-proyek-strategis-nasional-psn/
Nurdin,  I.  (2017). Etika  Pemerintahan,  Norma,  Konsep,  dan  Praktek  Bagi  Penyelenggara Pemerintahan. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Nurdin,  N.,  &  Athahira,  A.  U.  (2022). Hak  Asasi  Manusia  Gender dan  Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis). Prubalingga: CV. Sketsa Media.
Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex Administratum, 4 (2), 33-39.
Salamat, Y. (2016).  Pengaturan  Mengenai Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Studi Kasus  Pengakuan  Terhadap  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  di Kalimantan Tengah). Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (4), 411-420.
Saly,  J.  N.,  &  Ekalia, E.  (2023).  Status  Perlindungan  Hukum  Kepada  Masyarakat Setempat Terkait  Relokasi  Pulau  Rempang. Jurnal  Kewarganegaraan,  7 (2),  1668-1676. https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5408
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2019). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Depok: Rajawali Pers.
Solidaritas  Nasional  Untuk  Rempang.  (2023,  September). Keadilan  Timpang  di  Pulau Rempang, Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM  7  September  2023,  Pulau  Rempang .  Diambil  kembali  dari  walhi.or.id: https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiw a_Kekerasan_dan_Pelanggaran.pdf
Sujatmoko,  A.  (2005). Tanggung  Jawab  Negara  Atas  Pelanggaran  Berat  HAM:  Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya. Jakarta: Grasindo.
Suparno, B. (2018). Ilmu Hukum Tata Negara. Surabaya: UBHARA Press.
Tasya. (2023, September). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat . Diambil kembali dari ugm.ac.id: https://ugm.ac.id/id/berita/menilik- konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas- hak-hak-masyarakat-adat/
Teja, M. (2015). Pembangunan  Untuk  Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 6 (1), 63-76. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.463
Earlene & Sitabuana, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat … 161
Triani, E., Nasution,  N. F.,  & Magello, A. N. (2023).  Kedudukan  Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 2 (2), 20-26. https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048
United  Nations  Human  Rights  Office  of  The  High  Commissioner.  (2016). Human  Rights: Handbook for Parlementarians No. 26. Switzerland: Inter-Parliamentary Union.
Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Undang: Jurnal Hukum, 5 (1), 1-41. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41
Warjiyati, S. (2020). Ilmu Hukum Adat. DI Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Yurista,  A.  P.  (2016).  Pengejawantahan  Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengaturan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Jurnal  Legislasi Indonesia, 13 (2), 203-212.