Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 5, No. 9, September 2020 LANGKAH DIPLOMASI

## INDONESIA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA WILATAH REKLAMASI SINGAPURA

## Aos Yuli Firdaus dan Isma Mutmainah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta, Indonesia Email: aosyulifirdaus@civitas.unas.ac.id dan gallisma07@gmail.com

## Asbtract
The territorial border disputes of Southeast Asian countries often occur because the determination  of  territorial  boundaries  between countries  involved  in the conflict, one  of  which  is  between  Indonesia  and  Singapore,  is  still  involved  in  territorial problems.  However,  Indonesia  and  Singapore  have  undergone  several  dispute resolution efforts from 1973 to 2009. In addition to the border issue, there are also other  crucial  issues,  namely  the  coastal  reclamation  issue  by  Singapore  which requires  diplomatic  settlement  because  coastal  reclamation  poses  a  threat  to Indonesia's restrained sovereignty which can shift the maritime boundary between Indonesia-Singapore. This problem is how the diplomatic efforts of Indonesia and Singapore  in  solving  the  coastal  reclamation  problem  that  threatens  Indonesian territory. The purpose of this research is to find out what are the steps of the two countries  in  resolving  territorial  conflicts  caused  by  the  reclamation  of  the Singapore coast in the Indonesian border area. The research method is carried out by  describing  the  problems  to  be  studied  descriptively  then  analyzing  the  library research data sources. The research results show that the peaceful settlement of the grassroots  maritime  boundary  between  Indonesia  and  Singapore  uses  diplomatic measures.  In  this  territorial  dispute,  the  two  countries  both  ratified  the  1982 UNCLOS in which both countries must comply with legal provisions written in it as a settlement of maritime border disputes.

## Keywords: Territorial disputes; Diplomacy; Reclamation

## Abstrak
Sengketa  perbatasan  di  wilayah  Negara-negara  Asia  Tenggara  sering  terjadi dikarenakan  belum  terselesaikannya  penentuan  garis-garis  batas  wilayah  di  antara negara yang terlibat konflik yang salah satunya antara Indonesia dengan Singapura masih  terlibat  masalah  teritorial.  Walaupun  demikian,  Indonesia  dan  Singapura telah  menjalani  beberapa  upaya  perundingan  penyelesaian  sengketa  sejak  1973 hingga  2009.  Selain  masalah  perbatasa  juga  ada  masalah  lain  yang  cukup  krusial yaitu  masalah  reklamasi  pantai  oleh  Singapura  yang  memerlukan  penyelesaian secara  diplomasi  karena  reklamasi  pantai  memberikan  ancaman  terhadap kedaulatan  Indonesia  dikekhawatiran  dapat  menggeser  batas  maritim  antara Indonesia-Singapura. Masalah penelitian ini bagaimana upaya diplomasi Indonesia dan  Singapura  dalam  menyelesaikan  masalah  reklamasi  pantai  yang  mengancam territorial  Indonesia.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apa  saja langkah  ke  dua  negara  dalam  menyelesaikan  konflik  territorial  yang  disebabkan
reklamasi  pantai  Singapura  di  wilayah  perbatasan  Indonesia.  Adapun  metode penelitian  dilakukan  dengan  menggambarkan  permasalahan  yang  akan  diteliti secara  deskriptif  kemuadian  melakukan  analisis  dengan  sumberdata library research .  Hasil penelitian  bahwa  penyelesaian  batas maritim  antara  Indonesia  dan Singapura  diselesaikan  secara  damai  menggunakan  langkah-langkah  diplomasi. Dalam  penyelesaian  sengketa  wilayah  ini  juga,  kedua  negara  yang  sama-sama meratifikasi  UNCLOS  1982  dimana  ke  dua  negara  harus  mematuhi  ketetapan- ketetapan hukum yang tertulis didalamnya sebagai pedoman penyelesaian sengketa perbatasan laut.
Kata kunci: Sengketa wilayah; Diplomasi; Reklamasi

## Pendahuluan
Sengketa  perbatasan  antar  negara  merupakan  permasalahan  yang  cukup  mudah untuk  dijumpai,  terlebih  dikawasan  Asia  Tenggara.  Garis-garis  batas  penanda kepemilikan  wilayah  merupakan  hal  penting  bagi  suatu  negara  untuk  diakui  sebagai bagian  dari  teritori  kedaulatan  negaranya.  Adapun  latar  belakang  terjadinya  suatu sengketa  wilayah  dapat  dipicu  oleh  berbagai  hal,  salah  satunya  latar  belakang  historis yang  dalam  hal  ini  sering  dibawa-bawa  sebagai  salah  satu  bukti  untuk  menguatkan kedaulatan  negara  akan  suatu  pulau  atau  wilayah  yang  disengketakan  dan  ada  pula pemicu lainnya (Mauna, 2016).
Reklamasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  rangka meningkatkan  manfaat  sumber  daya  lahan  ditinjau  dari  sudut  lingkungan  dan  sosial ekonomi  dengan  cara  pengurugan,  pengeringan  lahan  atau  drainase  (Azizah,  2017); (Soliman  et  al.,  2015).  Namun  sejak  berlakunya  Hukum  Laut,  UNCLOS  1982,  maka telah  muncul  berbagai  ketentuan-ketentuan  baru  mengenai  perairan.  Dimana  bagian Tengah,  membentang  antara  Pulau  Nipah  dan  Tuas.  sebuah  pulau  kecil  di  wilayah perairan  itu.  Sedangkan  bagian  Timur  terdiri  dari  dua  bagian.  Segmen  pertama,  antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua, antara Bintan dengan South Ledge atau Pedra  Branca.  Penetapan  batas  matirim  kedua  negara  dilakukan  pemeritnah  Indonesia dengan base point di Pulau Nipah. sedangkan garis pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar (Defilla et al., 2016).
Terlebih  lagi  mengenai  hal  ini  Singapura  melakukan  reklamasi  pantai  yang menjorok  sejauh  12  mil  ke  wilayah  perairan  Indonesia  yang mengganggu  kesepakatan kedua Negara atas putusan penetapan batas wilayah ini. Dengan reklamasi pantai yang telah  dilakukan,  Singapura  berhasil  memperluas  cakupan  wilayahnya  dengan  cepat. Reklamasi  pantai  oleh  Singapura  sendiri  menjadi  suatu  alarm  yang  patut  Indonesia waspadai untuk mencegah terkikisnya daerah-daerah yang masih berada dalam cakupan Negara maupun daerah sengketanya dengan Singapura.
Adapun  pertanyaan  penelitian  ini  yaitu  “Bagaimana  bentuk  diplomasi  yang dilakukan  Indonesia  dalam  menyelesaikan  masalah  reklamasi  yang  dilakukan Singapura?  Maksud dan Tujuan dari  dibuatnya  penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk diplomasi dan langkah-langkah yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa  batas  maritime  dengan  Singapura,  termasuk  didalamnya  terkait  imbas
reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Penelitian ini bertujuan diharapakan dapat memberikan  pengetahuan  kepada  pembacanya,  juga  dapat  menjadikan  tambahan informasi bagi terkait penyelesaian sengketa maritim antara Indonesia dan Singapura.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat,  memiliki  hak  untuk  mempertahankan setiap  jengkal  tanahnya  terhadap  berbagai  persoalan  yang  menyangkut  keutuhan wilayah  Wawasan  Nusantara  itu  sendiri.  Wilayah  Negara  Kepulauan  Republik Indonesia  (NKRI)  berbatasan  dengan  10  negara,  yaitu  India,  Malaysia,  Singapura, Thailand,  Vietnam,  Philipina,  Palau,  Papua  New  Guinea,  Australia,  dan  Timor  Leste. Wilayah  perairan  laut  Indonesia  yang  sangat  luas  ini  dan  letaknya  berhadapan  dengan beberapa  negara-negara  tetangga  sehingga  mudah  mendatangkan  ancaman  sengketa batas wilayah, begitu pula dengan Singapura. Tahun 1960 luas wilayah Singapura hanya mencapai 581,5 kilometer persegi. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga meningkatkan permintaaan lahan yang lebih luas.  Selain  itu  permintaan  lahan  yang  lebih  luaskarena  pemerintahan  Lee  Kuan  Yew mengedepankan  pembangunan  ekonomi  secara  keseluruhan.  Lee  membuat  berencana menyediakan  infrastruktur  yang  representatif  dengan  cara  meningkatkan  para  investor yang  mau  menanamkan  uangnya  di  Singapura  di  mana  telah  melakukan  reklamasi pantai  sejak  tahun  1966  yang  menyebabkan  luas  wilayah  negara ini  bertambah  hingga mencapai  697,2  km²  dari  luas  wilayahnya  pada  1960,  yaitu  581,5  km².Kebijakan reklamasi  ini  akan  terus  dilakukan  sampai  tahun  2030  mendatang  hingga  luas wilayahnya  mencapai  760  sampai  774  km²  membuat  Singapura  membutuhkan  pasir sebanyak  1,  8  milyar  kubik  pasir  urug.  Perluasan  wilayah  ini  akan  digunakan  untuk perumahan, rekreasi, kebutuhan infrastruktur, keperluan militer dan keperluan komersil (http://www.beritaindonesia.co.id/lingkungan/793-tanah-gersang-demi-singapura/ diakses pada tanggal 29 Mei 2016).
Selat  Singapura  yang  merupakan  pemisah  wilayah  laut  antara  Indonesia  dan Singapura merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut  Tiongkok  Selatan  (Harto  &  Akmaludin,  2016).  Letak  Selat  ini  yang  strategis membuatnya menjadi sumber pemasukan yang cukup signifikan bagi Indonesia maupun Singapura.  Selat  ini  merupakan  jalur  pelayaran  internasional  yang  menghubungkan negara-negara  di  Asia  Tenggara  dengan  negara-negara  Eropa,  Jepang,  Tiongkok maupun  Amerika  Serikatdan  juga  merupakan  jalur  pelayaran  terpendek  bagi perdagangan  tanker-tanker  di antara  negara-negara  Asia Tengah  dan  Asia Timur  Jauh. Hal  ini  mengakibatkan  lalu  lintas  di  area  ini  sangat  padat,  dimana  dilaporkan  sekitar 70.000 kapal melewati jalur laut ini pertahunnya (Arsana, 2013).
Kondisi geografis alamiah kedua selat ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat  kapal-kapal  yang  berlayar  melewati  selat  ini  rentan  terhadap  serangan pembajakan  dan  tindakan  ilegal  lainnya  (Alihar,  2018).  Selain  membuat  kapal  yang berlayar  di  wilayah  ini  rentan  terhadap  serangan,  kondisi  geografis  wilayah  ini  juga membuat  potensi  pencemaran  di  wilayah  ini  tinggi.  Tingginya  lalu  lintas,  pembajakan serta kegiatan ilegal, dan juga pencemaran diatas menyebabkan batas maritim di antara Indonesia  dan  Singapura  menjadi  penting.  Penerapan  batas  maritim  dalam  suatu
wilayah perairan akan memperjelas yurisidiksi negara yang berlaku di wilayah tersebut, dengan kata lain, tercapai suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang ada tentu saja memudahkan  pengawasan,  pengelolaan  serta  penanganan  berbagai  hal  yang  terjadi  di Selat  Singapura  yang  sibuk  ini.  Munculnya  perubahan  penetapan  lebar  laut  teritorial suatu negara yang semula 3 mil menjadi 12 mil membuat klaim lebar laut teritorial yang diajukan  Indonesia  dan  Singapura  di  Deklarasi  Djuanda  dan  di  tetapkan  dalam ketentuan  UNCLOS  1982,  membuat  batas  maritim  antara  Indonesia  dan  Singapura (Harto & Akmaludin, 2016); (Desuari Sela, 2017).
Batas-batas  wilayah  suatu  negara  menempati  posisi  yang  penting  dilihat  dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah  suatu  negara  yang  meliputi  daratan,  lautan  dan  udara  yang  ada  di  atasnya. Secara  hukum,  batas  wilayah  negara  menentukan  ruang  lingkup  berlakunya  hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari  jangkauan  kekuasaan  tertinggi  suatu  negara  atas  wilayah  dan  segala  sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut (Rani & Desriani, 2014). Penetapan perbatasan wilayah tersebut dapat dilakukan sesuai ketetapan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  wilayah  suatu  negara.  Begitu  juga  dengan permasalahan sengketa perbatasan antara Indonesia dan Singapura atas tiga wilayah ini. Kedua  Negara  memiliki  klaim masing-masing  atas  ketetapan  perbatasan  wilayah yang didasarkan  pada  hukum  atau  putusan  masa  lalu,  seperti  halnya  Singapura  dengan mengikuti  penetapan  lebar  laut  teritorialnya  meniru  peraturan  penetapan  lebar  laut teritorial  Inggris  yaitu  berdasarkan  teori  Cornelius.  Teori  Cornelius  menetapkan  lebar laut teritorial suatu negara sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam yaitu 3 mil laut. Singapura  mengeluarkan  penetapan  lebar  laut  teritorialnya  sejauh  3  mil  laut  dari  garis pangkal  sejak  tahun  1957.  Sedangkan  Indonesia  memiliki  ketetapan  penentuan  batas wilayah  sebagai  Negara  kepulauan  dengan  didasarkan  pada  deklarasi  Djuanda  tahun 1957 mengenai penetapan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Hal  ini  diperburuk  dengan  dilakukannya  reklamasi  pantai  oleh  Singapura  yang meresahkan  Pemerintah  Indonesia  terkait  kekhawatiran  akan  bergesernya  batas territorial negara (Modeong, 2020).
Walaupun negara-negara kepulauan seperti Indonesia memiliki kedaulatan penuh pada  perairan  kepulauan,  UNCLOS  1982  mewajibkan  negara  kepulauan  memberikan hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan pada negara lain. Banyak negara-negara yang  berusaha  untuk  memberdayakan  pulau-pulau  kecil  yang  dimiliki  sekaligus penguasaan terhadap wilayah lautyang mengelilingi pulau tersebut demi mensejahterakan masyarakat. Tak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat  ini  menjadi  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  yang  terletak  di  dua  benua  yaitu benua  Asia  dan  benua  Australia,  juga  dua  samudera  yaitu:  Samudra  Hindia  dan Samudera Pasifik dengan konfigurasi lebih dari  Tujuh Belas Ribu Pulau yang tersebar diseluruh perairan Nusantara. Dari berbagai pulau tersebut, Indonesia dikaruniai pulau- pulau  kecil  terluar  yang  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  sangat  berpotensi untuk pebangunan ekonomi (Modeong, 2020).

## Metode Penelitian
Untuk  melakukan  sebuah  penelitian  diperlukan  sebuah  desain  atau  rancangan yang  berisi  rumusan  tentang  objek  yang  diteliti.  Metode  penelitian  yang  diteliti  ini adalah  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  (Sugiyono,  2017).  Mmetode  ini dipilih karena penelitian kualitatif biasa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik.  Merujuk  pada  permasalahan  yang  diangkat  serta  variabel  yang  tersedia  maka peneliti  ini  hanya  melakukan  analisa  data  berdasarkan  data-data  serta  informasi  yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam upaya Indonesia menyelesaikan masalah batas maritim  antara  Indonesia  dan  Singapura  berikut  kendala  yang  dihadapi  Indonesia  dan juga  tanggapan  dari  Singapura  terkait  upaya  Indonesia  dalam  menyelesaikan  masalah tersebut.  Kemudian  diimplementasikan  dengan  teori-teori  dalam  kajian  hubungan internasional.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Dampak Reklamasi Singapura
Mengacu  pada  hukum  internasional,  pergeseran  batas  maritim  Indonesia- Singapura  dapat  terjadi  pada  bagian  Timur  dan  Barat  karena  kedua  negara  belum menetapkan batas maritimnya pada bagian tersebut. Selain itu, pergeseran juga dapat terjadi  karena  Singapura  menggunakan  titik  pangkal  baru  dalam  penentuan  batas maritim tersebut. Reklamasi pantai telah mengakibatkan hilangnya titik pangkal-titik pangkal  awal  Singapura  yang  digunakan  untuk  mengukur  batas  maritimnya, sehingga Singapura dapat menentukan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasi.
Singapura  melakukan  reklamasi  pantai  karena  luas  wilayah  daratannya  yang sempit. untuk mengantisipasi perkembangan penduduk, serta pertimbangan ekonomi dan  bisnis.  Reklamasi  pantai  dilakukan  pada  hampir  seluruh  wilayah  pantainya karena  Singapura  mengharapkan  wilayah  daratannya  dapat  bertambah  kurang  lebih 160  km2.  Bahan  yang  digunakan  untuk  mereklamasi  pantai  Singapura  adalah  pasir laut  yang  diimpor  dari  negara-negara  lain.  Termasuk  dari  Indonesia,  di  Kepulauan Riau. Reklamasi pantai telah berhasi memperluas wilayah daratannya sehingga pada tahun 2000 luas wilayah Singapura telah menjadi 766 km.
Pada  kenyataannya,  pertambahan  luas  daratan  Singapura  tersebut  telah menggeser jalur pelayaran lautnya ke arah selatan, yang juga berarti laut teritorialnya pun bergeser ke arah selatan. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim  Indonesia-  Singapura  ke  arah  selatan  tersebut  akan  menguntungkan  pihak Singapura  karena  wilayah  dan  kedaulatan  teritorialnya  bertambah  luas.  Namun sebaliknya,  reklamasi  pantai  Singapura  akan  sangat  merugikan  pihak  Indonesia. Wilayah  perairan  Indonesia  maupun  ruang  udara  di  atas  kawasan  tersebut  akan berkurang, yang juga berarti Indonesia akan kehilangan kedaulatan teritorialnya atas kawasan  tersebut.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  mendorong  pemerintah  Indonesia untuk  segera  menyelesaikan  batas  wilayah  maritimnya  dengan  Singapura  (Arsana, 2013); (Azizah, 2017).
Pertama,  pemerintah  Indonesia  mengkhawatirkan  reklamasi  pantai  yang dilakukan oleh Singapura. Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut telah berhasil  memperluas  wilayah  daratannya.  Indonesia  mengkhawatirkan  perluasan wilayah  tersebut  akan  mengubah  garis  pantainya  sehingga  wilayah  perairan Singapura  bergeser  ke  arah  selatan.  Pergeseran  wilayah  perairan  Singapura  berarti juga  akan  mengakibatkan  bergesernya  batas  maritim  Indonesia  dengan  Singapura dan wilayah perairan Indonesia di kawasan ini akan berkurang.
Kedua, kegiatan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau untuk diekspor ke Singapura  telah  mengakibatkan  abrasi  pantai  yang  mengancam  hilangnya  titiktitik pangkal Indonesia di wilayah ini. Penambangan pasir memang dianggap memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hampir  84% komoditi yang diekspor oleh Propinsi Riau adalah pasir laut. Kegiatan penambangan itu  dilakukan  secara  besar-besaran  sehingga  hampir  seluruh  wilayah  perairan  di Propinsi  Riau  sudah  dikapling-kapling  oleh  para  pengusaha.  Hingga  Juni  2002 tercatat 67 perusahaan telah yang mengantongi izin melakukan eksploitasi pasir laut, dan 300 perusahaan lainnya sudah memiliki izin eksplorasi.
Ketiga,  adalah  untuk  menjaga  keamanan  wilayah  teritorial  Indonesia.  Secara umum  wilayah  perbatasan  laut  atau  perairan  Indonesia  dengan  negaranegara  lain sering  sekali  menghadapi  ancaman  teritorial  oleh  gerakan  separatisme, penyelundupan,  perompakan  dan  illegal  fishing.  Untuk  menanggulangi  ancaman tersebut, angkatan laut Indonesia mengadakan patroli pengamanan wilayah perairan Indonesia.  Namun  belum  adanya  batas  maritim  yang  jelas  antara  Indonsia  dan Singapura  mengakibatkan  angkatan  laut  kedua  negara  sering  bentrok  ketika melakukan patroli pengamanan di daerah perbatasan. Ini pun akhirnya menjadi salah satu  faktor  yang  mendorong  Pemerintah  Indonesia  untuk  segera  menyelesaikan penetapan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura (Novi Didik, 2014).
Pada tahun 2003 Indonesia mengeluarkan Kepmenperindag No.
117/MPP/Kep/2/2003  yang  berisi  Penghentian  Sementara  Ekspor  Pasir  Laut. Pelarangan  tersebut  berlaku  sejak  tanggal  18  Februari  2003.  Sejak  itu  Indonesia menutup kegiatan ekspor pasir, terutama yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi  pantai  Singapura.  Indonesia  bersedia  membuka  kembali  ekspor  pasir lautnya  ke  Singapura  bila  perjanjian  batas  maritim  kedua  negara  telah  selesai disepakati  (Soliman  et  al.,  2015).  Kondisi  Pulau  Nipa adalah  salah  satu  pulau  yang berbatasan  langsung  dengan  Singapura.  Secara  Administratif  pulau  ini  masuk kedalam  wilayah  Kelurahan  Pemping  Kecamatan  Belakang  Padang  Kota  Batam Propinsi  Kepulauan  Riau.  Pulau  Nipa  ini  tiba  tiba  menjadi  terkenal  karena beredarnya isu mengenai hilangnya/tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit.
Pada  kenyataanya,  Pulau  Nipa  memang  mengalami  abrasi  serius  akibat penambangan  pasir  laut  di  sekitarnya.  Pasir  pasir  ini  kemudian  dijual  untuk reklamasi  pantai  Singapura.  Kondisi  pulau  yang  berada  di  Selat  Philip  serta
berbatasan  langsung  dengan  Singapura  disebelah  utaranya  ini  sangat  rawan  dan memprihatinkan.  Pada  saat  air  pasang  maka  wilayah  Pulau  Nipa  hanya  tediri  dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa  merupakan  batas  laut  antara  Indonesia  dan  Singapura  sejak  1973,  dimana terdapat  Titik  Referensi  (TR  190)  yang  menjadi  dasar  pengukuran  dan  penentuan media line antara Indonesia dan Singapura.
2. Indonesia  Menolak  Reklamasi  Pantai  Singapura  sebagai  Garis  Pangkal Perbatasan Singapura.
Ketegasan  Indonesia  menolak  reklamasi  pantai  Singapura  sebagai  garis pangkal  penarikan  batas  laut  Indonesia  dan  Singapura  di  perlihatkan  dalam pertemuan  diskusi  kedua  negara.  Meskipun  UNCLOS  1982  pasal  11  mengatakan bahwa  untuk  maksud  penetapan  batas  laut  teritorial,  instalasi  pelabuhan  permanen yang  terluar  yang  merupakan  bagian  dari  integral  dari  sistem  pelabuhan  di  anggap sebagai  bagian  dari  pada  pantai.  Instalasi  lepas  pantai  dan  pulau  buatan  tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen. Dari hukum UNCLOS tersebut dapat  menjadi  kekuatan  Singapura  dan  ancaman  bagi  Indonesia.  Apabila  memang benar  reklamasi  pantai  yang  dilakukan  oleh  Singapura  merupakan  sebagai  bagian instalasi  pelabuhan  dan  demi  untuk  menajaga  keselamatan  pelayaran  Internasional. Maka Singapura bisa bersikeras untuk menggunakan garis pangkal reklamasi pantai Singapura  untuk  penetapan  perbatasan  wilayah  teritorial  terhadap  Indonesia. Menyikapi  hal  itu,  Indonesia  berpegang  teguh  terhadap  UNCLOS  Pasal  60  yang secara khusus membahas mengenai pulau buatan, instalansi dan bangunan-bangunan di  zona  ekonomi  eklusif.  Lebih  rincinya  terdapat  pada  Pasal  60  (8)  pulau  buatan, instalansi dan bangunan  tidak mempunyai status pulau, pulau buatan, instalansi dan bangunan  tidak  mempunyai  laut  teritorialnya  sendiri  dan  kehadirannya  tidak mempengaruhi  penetapan  batas  laut  tertorial,  zona  ekonomi  eklusif  atau  landas kontinen.
Perkembangan  hukum  internasional  dapat  memberikan  peluang  terbukanya konflik antar negara yang disebabkan adanya keraguan dan perbedaan implementasi hukum laut pada setiap negara (Susanti & Afrizal, 2018); (Sollitan et al., 2020). Hal di  atas  merupakan  salah  satu  contoh  perkembangan  hukum  laut  internasional membuka peluang konflik perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Singapura mereklamasi  pantai  untuk  menambah  luas  daratanya  dan  juga  untuk    kepentingan ekonominya mendirikan pelabuhan dan bandar Internasional Changi Airport. Setelah melakukan  perundingan  tekhnis  delegasi  yang  difokuskan  terhadap  delimitasi perbatasan  maritime  antara  kedua  negara,  maka  negara  Singapura  sepakat  untuk tidak  menggunakan  reklamasi  pantai  sebagai  garis  pangkal  perbatasannya  pada segmen timur Selat Singapura. Garis pangkal yang digunakan oleh Singapura ditarik dari daratan alamiah Singapura. Dengan kata lain, reklamasi pantai Singapura tidak merubah  garis  pangkal  Singapura  dalam  menyelesaikan  permasalahan  perbatasan dengan  Indoenesia.  Sedangkan  untuk  Indonesia  menggunakan  garis  pangkal  lurus dan  garis  pangkal  kepulauan  dikarenakan  kondisi  sekitar  Pulau  Batam  dan  Pulau
Bintan  yang  terdapat  banyak  pulau-pulau  kecil.  Serta  penggunaan  garis  pangkal kepuluaaun  oleh  Indonesia  sudah  benar  dan  tepat.  Hal  itu  sesuai  dengan  hukum UNCLOS  1982  dalam  pasal  47  mengenai  garis  pangkal  kepulauan.  Suatu  negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik- titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.
3. Upaya penyelesaian sengketa matirim Indonesia dan Singapura
Upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  menyelesaikan  batas  maritimnya  dengan Singapura  telah  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Indonesia  dan  Malaysia  memilih menyelesaikan  sengketa  maritimnya  dengan  jalur  damai,  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Pasal  1  konvensi  mengenai  penyelesaian  Sengketa-Sengketa  Secara  Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907. Deklarasi tersebut meminta agar  semua  negara  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  sedemikian  rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu (Boer Mauna,  2016).  Indonesia  sendiri  mengupayakan  pendekatan  diplomasi  melalui perundingan-perundingan bilateral dalam penyelesaian sengketa ini.
a. Perundingan  Garis  Batas  Laut  Dibagian  Tengah  Selat  Singapura;  Kedua  negara, untuk pertama kalinya melakukan perundingan perjanjian tentang penetapan garis batas  laut  pada  1973.  Dalam  perundingan  ini,  Indonesia  dan  Singapura menetapkan garis batas laut bagian tengah.  Dalam perundingan ini, kedua negara berhasil menentukan batas maritim bagian tengah yang berupa garis lurus ditarik dari  6  titik  (v-lines)  yang  koordinatnya  telah  disepakati  kedua  negara.  Dalam perundingan  ini,  Pulau  Nipa  dijadikan  median  line  Indonesia-Singapura. Perundingan  ini  ditandatangani  oleh  kedu  anegara  pada  25  Mei  1973.  dan diratifikasi oleh Indonesia pada 3 Desember 1973 (Defilla et al., 2016).
b. Perundingan  Garis  Batas  Laut  Dibagian  Barat  Selat  Singapura;  Setelah diselesaikannya  perjanjian  batas  laut  bagian  tengah,  Indonesia  dan  Singapura kembali  mengejar  penyelesaian  wilayah  laut  bagian  barat.  Kebijakan  Singapura terkait reklamasi pantai yang dilakukannya telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah  Indonesia.  Hal  tersebut  dianggap  mengancam  kedaulatan  Indonesia dikarenakan  dapat  berpengaruh  terhadap  pengukuran  garis  batas  kedua  negara. Selain  itu  abrasi  pantai  yang  terjadi  karena  akibat  dari  eksploitasi  pasir dikhawatirkan  dapat  mengikis  wilayah  pulau-pulau  terluar.  dengan  ini  Indoensia mulai  gencar  melakukan  upaya  diplomasinya  agar  pemasalahan  ini  dapat  cepat terselesaikan.  Sehingga,  sebagai  bentuk  diplomasi  yang  dilakukan  pemerintah, pada  26  September  2001  Presiden  Megawati  bersama  dengan  Menko  Polkam, Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Meneg BUMN melakukan kunjungan ke Singapura.  Dalam  pertemuan  bilateral  tersebut,  delegasi  Indonesia  bertemu dengan delegasi Singapura yang terdiri dari PM Goh Chok Tong, Menteri Senior Lee  Kuan  Yew,  Wakil  PM/Menhan  Dr.  Tony  Tan,  Menlu  Jayakumar  serta Menteri  Pendidikan  dan  Menteri  Pertahanan  ke-2  Teo  Chee  Hean.  Pertemuan bilateral tersebut membicarakan upaya-upaya peningkatan dan kerjasama bilateral dan  regional  di  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial  serta  menyepakati  untuk
berupaya menyelesaiakan masalah-masalah ”pending” diantara kedua negara yang selama  ini  dianggap  sebagai  isu-isu  sensitif  melalui  cara-cara  perundingan  yang sifatnya  “quiet  diplomacy”.  Pihak  Indonesia  mendesak  pemerintah  Singapura untuk mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat SOM diantara kedua negara untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  tersebut  (Defilla  et  al.,  2016).  Singapura meminta  keluangan  dalam  melakukan  perundingan  batas  maritim  Indonesia- Singapura  karena  negosiatornya  sedang  melakukan  perundingan  masalah  Pedra Branca. Pada 10 September 2003 dalam kunjungan kerja Menlu Indonesia, Menlu Singapura menyampaikan kesediaannya untuk menugaskan pejabat tingkat teknis untuk melakukan perundingan batas maritim dengan Indonesia. Pada 28 Februari 2005 hingga 10 Maret 2009, perundingan penyelesaian batas maritim bagian barat ini  dilakukan.  Dalam  proses  perundinga,  Singapura  mengajukan  proposal delimitasi  wilayah  laut  teritorial  yang  akan  dirundingkan.  Proposal-proposal tersebut  meletakkan  titik  pangkal  ( basepoint )  diwilayah  pantai  hasil  reklamasi yang  telah mereka  lakukan.  Namun  Indonesia  tetap  mendasarkan  posisinya  pada Pasal 15 UNCLOS 1982 dan menolak menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran. Perjanjian pada 2009 tersebut menyepakati jarak antara garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis batas kesepakatan yakni sepanjang 3950 m dan jarak antara hasil reklamasi (Singapura) dengan batas kesepakatan sepanjang 1900 m.  Terdapat  4  (empat)  titik  yang  disepakati  dalam  perjanjian  ini  dan  titik-titk tersebut  menambah  panjang  perbatasan  laut  territorial  Indonesia  dengan Singapura di bagian barat Selat Singapura.
c. Perundingan  Garis  Batas  Laut  Dibagian  Timur  Selat  Singapura;  Setelah sebelumnya  telah  disepakati  perjanjian  laut  wilayah  Barat  dan  Tengah  antara Indonesia  dan  Malaysia,  wilayah  terakhir  yang  perlu  diselesaikan  merupakan kawasan  dibagian  Timur.  Batas  Laut  Wilayah  di  Bagian  Timur  Selat  Singapura mencakup  area  perairan  antara  Batam  (Indonesia)  dan  Changi  (Singapura).
Penetapan  garis  batas  Laut  Wilayah  dilakukan  dengan  mengacu  pada  Konvensi PBB  tentang  Hukum  Laut  Tahun  1982  dan  dirundingkan  sesuai  kepentingan nasional  kedua  negara.  Pendatanganan  perjanjian  wilayah  Timur  ini  dilakukan pada  2-4  September  2014  oleh  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Menteri  Luar Negeri  Marty  Natalegawa  ke  Singapura  (Novi  Didik,  2014).  Batas  laut  wilayah tersebut  dituangkan  dalam  Perjanjian  antara  Republik  Indonesia  dan  Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur  Selat  Singapura (Treaty  between  the  Republic  of  Indonesia  and  the Republic  of  Singapore  relating  to  the  Delimitation  of  the  Teritorial  Seas  of  the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore).
4. Kerjasama Pengamanan Wilayah Perbatasan.
Kondisi  kekuatan  TNI  dan  Polri  di  daerah  perbatasan  saat  ini  masih  kurang memadai,  mengingat  panjangnya  garis  perbatasan  dan  luasnya  teritorial  dengan beberapa  negara  baik  di  darat  maupun  laut  yang  harus  diamankan.  Belum  lagi keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  TNI  dan  Polri,  seperti
kendaraan  operasional,  pospos  pengamanan  perbatasan  untuk  mendukung  tugas pengamanan  daerah  perbatasan.  Keterbatasan  sarana  jalan  raya  sepanjang  daerah perbatasan  dan  kondisi  medan  semakin  mempersulit  tugas  TNI  dan  Polri  untuk melaksanakan  patroli  perbatasan  (Modeong,  2020).  Padahal  Kawasan  adalah merupakan  kawasan  yang  seharusnya  mendapatkan  perhatian  lebih  dari  negara. Pentingnaya  kawasan  perbatasan  dikarena  setiap  negara akan memiliki  kepentingan nasionalnya tersendiri terhadap kawasan perbatasan.
Mengembangkan strategi keamanan daerah perbatasan untuk mempertahankan tetap  tegaknya  keutuhan  dan  kedaulatan  negara,  melalui  kesamaan  visi  dan  misi bahwa  daerah  perbatasan  merupakan  bagian  integral  dari  NKRI  dengan  melakukan penanganan  yang  komprehensif  dan  terintegrasi  serta  terselenggaranya  stabilitas bidang  pertahanan  dan  keamanan  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Strategi Pengamanan  meliputi:  (a)  Mewujudkan  pengamanan  daerah  perbatasan  negara;  (b) Menjamin  tetap  tegaknya  dan  utuhnya  wilayah  kedaulatan  negara;  dan  (c) Mewujudkan terselenggaranya pertahananan negara di daerah perbatasan.
Kepentingan  nasional  negara  dapat  berupa  kepentingan  keamanan  ataupun kepentingan  ekonomi.  Sehingga  setiap  negara  akan  selalu  berusaha  untuk  dapat mengamankan  kawasan  perbatasan  yang  mereka  miliki.  Kawasan  perbatasan  itu sendiri  akan  selalu  berdampingan  dengan  kawasan  perbatasan  dari  negara  lainnya. sehingga  akan  melahirkan  suatu  kerjasama  pertahanan  antara  negara  yang berbatasan.  Tujuannya  adalah  untuk  lebih  mempermudah  dalam  melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kawasan

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  batas  maritim antara  Indonesia  dan  Singapura  diselesaikan  secara  damai  menggunakan  langkah- langkah  diplomasi.  Dalam  penyelesaian  sengketa  wilayah  ini  juga,  kedua  negara  yang sama-sama  meratifikasi  UNCLOS  1982  harus  mematuhi  ketetapan-ketetapan  hukum yang tertulis didalamnya. Dalam mengatasi reklamasi pantai oleh Singapura, Indonesia tetap berpegang teguh pada pasa 15 UNCLOS yang mengatur penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan.  Hal ini, reklamasi pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya menjadi 766 km2  pada  tahun  2002.  Hal  inilah  yang  menjadi  pemicu  pemerintah  Indonesia  untuk kemudian  menggencarkan  langkah-langkah  diplomasi  dengan  Singapura.  Untuk melaksanakan perundingan tadi, terdapat kendala oleh kedua negara. Seperti Pemerintah Singapura yang pada penyelesaian batas wilayah laut terus menerus menghindar dalam tahapan penyelesaian sehingga mengulur waktu penyelesaian masalah ini semakin lama.

## BIBLIOGRAFI
Alihar,  F.  (2018).  Kebijakan  Pengelolaan  Pulau-Pulau  Terluar  Di  Tinjuau  Dari  Aspek Kependudukan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 8 (1), 39–51.
Arsana,  I.  M.  A.  (2013).  Akankah  Indonesia  Kehilangan  Pulau?  Belajar  dari  Kasus Sipadan-Ligitan, Pulau Berhala, Miangas hingga Semakau. Opinio Juris , 12 .
Azizah, S. (2017). Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis , 3 (2), 49–60.
Boer  Mauna.  (2016). “Hukum  Internasional :  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam Era Dinamika Global”, (Bandung: PT. Alumni, 2016), hlm. 193.
Defilla,  F.,  Haryono,  D.,  &  Edorita,  W.  (2016). Reklamasi  Singapura  Terhadap Kedaulatan  wilayah  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Hukum  Laut  Internasional . Riau University.
Desuari  Sela,  D.  (2017). Kerjasama  Indonesia-Singapura  Dalam  Menyelesaikan Masalah  Batas  Maritim  Antara  Indonesia  Dan  Singapura .  Universitas  Komputer Indonesia.
Harto,  S.,  &  Akmaludin,  A.  (2016). Diplomasi  Indonesia  terhadap  Singapura  dalam Penetapan Garis Batas Laut di Bagian Timur Selat Singapura . Riau University.
Mauna,  B.  (2016). Hukum  Internasional:  pengertian,  peranan,  dan  fungsi  dalam  era dinamika global . Alumni.
Modeong,  I.  (2020).  Pengamanan  Pulau-Pulau  Terluar  Indonesia  Berdasarkan  Hukum Internasional  Dalam  Upaya  Keutuhan  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia. LEX PRIVATUM , 8 (3).
Novi  Didik.  (2014). RI-Singapura  Tandatangani  Perjanjian  Perbatasan .  CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140904165601-114- 2511/ri-singapura-tandatangani-perjanjian-perbatasan
Rani, F., & Desriani, D. (2014). Strategi Pertahanan Wilayah Pulau Terluar Indonesia terhadap Malaysia (Kasus Pulau Jemur di Provinsi Riau) . Riau University.
Soliman,  S.  M.,  Hagar,  M.,  Ibid,  F.,  &  El  Sayed,  H.  (2015).  Experimental  and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism  of  a  new  hybrid  of  1,  3,  4-oxadiazole-thione  with  quinazolin-4-one. Spectrochimica  Acta  Part  A:  Molecular  and  Biomolecular  Spectroscopy , 145 , 270–279.
Sollitan,  R.  W.,  Posumah,  D., &  Rengkung,  F.  (2020).  Potensi  Perubahan  Garis  Batas Indonesia-Singapura  (Studi  Kasus  Reklamasi  Di  Pulau  Nipah). Jurnal  Politico ,
9 (1).
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif (S.  Y.  Suryandari  (ed.);  1st  ed.).  CV Alpabeta.
Susanti,  N.,  &  Afrizal,  A.  (2018). Upaya  Greeanpeace  Menjaga  Kawasan  Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta . Riau University.