Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah
Nur Aisyah 1 , Nurwahidah 2 , Dewi Anggraeni 3 , Nurwana 4 1,2,3 STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 4 Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia nuraisyah.se.mak@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kesesuaian  penerapan akuntansi  syariah  pada  pembiayaan  murabahah  pada  PT.  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  dengan  penerapan  akuntansi  syariah murabahah  menurut  PSAK  102  (Revisi  2019).  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif.  Sumber  data  yang digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  penerapan  akuntansi  syariah  dalam  pembiayaan  murabahah  yang berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019) pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar  Syariah  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  102.  Dimana  PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  tidak  menerapkan  aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar, diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  tidak  mengenakan  denda dalam bentuk  apapun  berdasarkan  keputusan  dewan  pengurus  syariah  PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

## ABSTRACT
The aim of this research is to determine the suitability of implementing sharia accounting in murabahah financing at PT. Madani Mekaar Syariah National Capital with the implementation of murabahah sharia accounting according to  PSAK  102  (Revised  2019).  The  type  of  research  used  is  quantitative  data and qualitative data. The data sources used are primary data and secondary data.  The  analytical  method  used  is  descriptive  analysis.  The results  of  this research  indicate  that  the  application  of  sharia  accounting  in  murabahah financing based on PSAK 102 (Revised 2019) at PT. Madani Mekaar Syariah National  Capital  is  not  yet  fully  in  accordance  with  PSAK  102.  Where  PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  does  not  apply  rules  in accordance with PSAK 102 which states that fines for customers who pay late are accepted and recognized as benevolent funds. PT. Permodalan Nasional Madani  Mekaar  Syariah  does  not  impose  fines  in  any  form  based  on  the decision of PT's sharia management board. Madani Mekaar Syariah National Capital.
Volume 9 Nomor 1 Halaman 147-162 Makassar, Juni 2024 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505 Tanggal masuk 21 Mei 2024
Tanggal Revisi 25 Mei 2024
Tanggal diterima 25 Mei 2024
Kata kunci :
Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 102,  Pembiayaan Murabahah
Keywords :
Shariah Accounting, Murabahah,  PSAK 102, Financing Murabahah
Mengutip artikel ini sebagai : Aisyah Nur, Nurwahidah, Anggraeni Dewi dan Nurwana. 2024. Penerapan  Akuntansi  Syariah  pada  Pembiayaan  Murabahah  berdasarkan  PSAK  102  pada  PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Tangible Jurnal, 9, No. 1, Juni 2024, Hal. 147-162. https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.473.

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  pertama  kali  di  Indonesia  adalah  Bank  Muamalat  Indonesia kemudian  diikuti  Bank  Syariah  lainnya.  Di  Indonesia  perbankan  syariah  berdiri  pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan pada tahun 1992. Pada dasarnya kegiatan bank syariah  yaitu  menghimpun,  menyalurkan  dana  dan  melakukan  transaksi  lainnya. Kemudian,  dibentuklah  undang-undang  tentang  perbankan  syariah  yaitu,  undang- undang Nomor 21 tahun 2008 sebagai bentuk legitimasi (sah) hukumnya. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks sudah pasti membutuhkan peranan  dari  lembaga  keuangan.  Lembaga  keuangan  memiliki  peranan  yang  sangat penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana  bagi  pihak  defisit  dan  dana  dalam  rangka untuk  mengembangkan  dan  memperluas  suatu  usaha.  Lembaga  keuangan  sebagai lembaga intermediasi berfungsi untuk memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus ke pihak defisit.
Sekarang ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan  lembaga  keuangan  non-bank.  Lembaga  keuangan  perbankan  adalah  badan  usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya sebagai  kredit  atau  lainnya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  secara umum, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat dengan menjual surat berharga. Bentuk lembaga keuangan bukan bank  tersebut  adalah:  modal  ventura,  anjak  piutang,  dana  pensiun  dan  pegadaian. Adapun lembaga non-bank yang ada di indonesia salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  yang  sahamnya  100%  milik  pemerintah  yang  tugas utamanya memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi (UMKMK)  dengan  kemampuan  yang  ada  berdasarkan  kelayakan  usaha  serta  prinsip ekonomi pasar. Sebagaimana pada umumnya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menjadi  sebuah  lembaga yang memberikan dana kepada masyarakat  guna  bias membantu pengembangan usaha yang ada di setiap daerah.
Seiring  dengan  perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  maka berkembangan  pula  wacana  mengenai  akuntansi  syariah.  Wacana  mengenai  akuntansi syariah  muncul  karena  kebutuhan  akan  pondasi  transaksi  keuangan  yang  kokoh  dan mapan,  sehingga  dapat  mengawal  segala  transaksi-transaksi  keuangan  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Akuntansi  syariah  juga  berfokus  pada  pelaporan  yang  jujur  tentang posisi keuangan dan kinerja bisnis suatu entitas sehingga transaksi halal dan haram dapat terungkap.  Peraturan  yang  berlaku  juga  dapat melindungi  hak  dan  kewajiban  individu serta memastikan pengungkapan yang memadai.
Pembiayaan  murabahah  adalah  jual  beli  barang  dimana  penjual  suatu  lembaga keuangan  dan  pembeli  serta  penjual  seorang  nasabah  harus  mentransfer  harga  beli ditambah  keuntungan  yang  disepakati  kepada  pembeli  yang  hendak  menggunakan lembaga  keuangan  syariah  yang  menggunakan  akad  murabahah.  Perlakuan  akuntansi pembiayaan  jual  beli  murabahah diatur dalam  PSAK  102.  PSAK 102 merupakan  aturan akuntansi  yang  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  untuk  mencatat  produk keuangan dengan akad jual beli murabahah.
Pembayaran  dimungkinkan  untuk  dapat  mencicil  atau  menundanya  dengan kesepakatan  bersama.  Pembiayaan  murabahah  membutuhkan  kerangka  kerja  akuntansi yang  komprehensif  yang  dapat  menghasilkan  pengukuran  akuntansi  yang  akurat  dan bermakna  untuk  memberikan  informasi  akuntansi  yang  berkualitas  tepat  waktu  dan dapat diandalkan serta mengurangi perbedaan akuntansi antar lembaga syariah. Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang menjadi standar operasional  lembaga  syariah  di  Indonesia,  PSAK  59  dan  PSAK  101-106,  direvisi  sejak tahun 2007, yang mengatur  lebih  tepatnya  akad  syariah  (PSAK  102  berlaku  untuk  akad murabahah),  dan  PAPSI  2003  sebagai  standar  ukuran.  Menerapkan  standar-standar  ini dapat  menjaga  konsistensi  baik  secara  internal  maupun  eksternal  dan  memastikan
kepatuhan terhadap hukum Islam.
Menurut  Indah  Sagita  (2015)  dalam  penelitiannya,  “Pengaruh  Manajemen Keuangan  Terhadap  Jumlah  Emas  Tertekan  Pada  Murabahah  BNI  Bank  Cabang Dharmawangsa  Surabaya”. Hasil  penelitiannya  bahwa  manajemen  pembiayaan murabahah emas  pada BNI syariah terdiri  atas beberapa tahap yaitu sistem pemasaran, inisiasi ketika bank mendapatkan permohonan nasabah, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan,  realisasi  pembiayaan,  monitoring  pembiayaan,  dan  penyelesaian  apabila pembiayaan  bermasalah . Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  jumlah  murabahah  emas yaitu  faktor  internal  adalah  perbedaan  manajemen  pembiayaan  dalam  aspek  sistem pembiayaan dan faktor internal berupa trend harga emas menurun. Dampak pengelolaan keuangan  terhadap  jumlah  nasabah  murabahah  emas  sangat  kecil  dibandingkan  tren penurunan harga emas.
Menurut  Agus  Taufik  Hidayat  (2018)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Tinja uan  PSAK  102  Penerapan  akuntansi  Murabahah  dalam  pembiayaan  kredit kepemilikan  rumah  di  BRIS  Cabang  Jombang”.  Berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa, bank BRI syariah Cabang Jombang sudah menerapkan pembiayaan operasionalnya  berdasarkan  PSAK  No.  102  tentang  akuntansi  murabahah.  Pada pengakuan  dan  pengukuran  secara  umum  sepenuhnya  belum  menerapkan  PSAK  No. 102, tetapi ketika angsuran keterlambatan atau denda  yang jurnalnya tidak berdasarkan PSAK  No.  102  karena  diakui  sebagai  pendapatan.  Sedangkan  pada  penyajian  piutang murabahah  telah  menerapkan  PSAK  No.  102  serta  pengungkapan  piutang  murabahah disajikan pada neraca di sisi aset sebesar dengan tagihan bank kepada nasabah.
Alifia  Putri  Kurnia  (2019)  “Analisis  Manajemen  Pembiayaan Produk  Warung Mikro  Menurut  Teori  Ikatan  Bankir  Indonesia  (IBI)  Dan  PSAK  No.  102  Revisi  Tahun 2019”. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  manajemen  pembiayaan  warung  mikro berdasarkan  ikatan  bankir  Indonesia  (IBI)  telah  sesuai  dengan  teori  manajemen pembiayaan  Ikatan  Bankir  Indonesia  (IBI)  dimana  pada  budaya  pengelolaan, perencanaan, proses pemberian, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan manajemen portofolio. Dalam pencatatannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  Nomor 102 Revisi Tahun 2019 pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan warung mikro tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan PSAK No. 102 Revisi Tahun 2019. Menurut  Mardiana  Pungki  (2022)  dalam  penelitiannya  yang  berj udul  “Analisis penerapan  Akuntansi  Syariah  Pada  Pembiayaan  Murabahah  Berdasarkan  PSAK  102 (studi  Kasus  Pada  BMT  Artha  Bu ana  Metro)”.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa kebijakan  yang  diberikan  oleh  BMT  Artha  Buana  Metro  mampu  meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha di tingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syariah. Operasional dan sistem BMT Artha Buana Metro juga sesuai dengan aturan kerjasama Al- Quran,  Hadits  dan  Syariah. Hal  ini  didukung  dengan  adanya  pengawas  syariah  yang menjadi  pengawas  di  tengah  kegiatan  BMT  Artha  Buana  Metro  dalam  melakukan pelayanan,  pembiayaan,  dan  sistem  bagi  hasil  dengan  nasabah.  Berdasarkan  informasi pemaparan  dari  data-data,  BMT  Artha  Buana  Metro  mengikuti  PSAK  102  dalam penerapan akuntansi keuangan murabahah.
Menurut  Haryanto  (2016)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  “  Perlakuan Akuntansi  Syariah  PSAK  102  pada  BMT  Ummah  Banjarmasin”.  Hasil  penelitian  ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi syariah PSAK 102 tentang perlakuan akuntansi murabahah  sebagian  besar  telah  sesuai,  tetapi  belum  memenuhi  PSAK  102.  Hal  ini tercermin  dari  beberapa  hal  yang  masih  perlu  diperbaiki,  seperti  tidak  adanya pemotongan untuk pelunasan lebih awal dan perlakuan akuntansi murabahah perkotaan serta tidak adanya pinalti apabila anggota nasabah tidak dapat membayar cicilan. Secara  umum  akuntansi  seringkali  dikenal  dengan  kegiatan  mencatat  yang
berkaitan  dengan  administrasi  data  keuangan,  namun  untuk  saat  ini  definisi  akuntansi sendiri  sudah  mulai  banyak  berkembang.  Banyak  para  ahli  dan  pengemuka  yang mendefinisikan pengertian dari akuntansi sendiri. Menurut Warren, dkk (2005) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki sebuah aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan.
Perkembangan  akuntansi  tidak  berhenti  pada  masa  khalifah,  tetapi  juga dikembangkan  oleh  para  filosof  Islam  salah  satunya  yaitu  Imam  Syafi'i  (768-820M), menjelaskan fungsi akuntansi sebagai Review Book atau Auditing. Menurut Imam Syafi’I, seorang  auditor  harus  memiliki  kualifikasi  tertentu  yaitu  orang  yang  intelektual,  dapat dipercaya,  bijaksana,  dan  kualitas  manusia  yang  baik  lainnya.  Seperti  yang  telah dijelaskan,  akuntansi  adalah  sistem  yang  memproses  transaksi  menjadi  informasi keuangan. Selain itu, transaksi syariah adalah transaksi yang sesuai syariat Islam. Dengan demikian,  akuntansi  syariah  berurusan dengan  transaksi  syariah yang  dilakukan  sesuai dengan  hukum  syariah,  yang  didasarkan  pada  hukum  Islam,  yaitu  Al-Quran  dan  Al- Sunnah.
Menurut  Omar  Abdullah  Zaid  (2004)  mendefinisikan  akuntansi  sebagai  berikut:
“ Muhasabah ,  yaitu  suatu  aktivitas  yang  teratur  berkaitan  dengan  pencatatan  transaksi- transaksi,  tindakan-tindakan,  keputusan-keputusan  yang  sesuai  dengan  syariat  dan jumlah-jumlahnya,  di  dalam  catatan-catatan  yang  representatif,  serta  berkaitan  dengan pengukuran  dengan  hasil-hasil  keuangan  yang  berimplikasi  pada  transaksi-transaksi, tindakan-tindakan,  dan  keputusan-keputusan  tersebut  untuk  membentuk  pengambilan keputusan yang tepat.
Lebih  lanjut  menurut  Muamar  (2017)  bahwa  akuntansi  syariah  adalah  suatu kegiatan  identifikasi,  klasifikasi,  dan  pelaporan  melalui  dalam  mengambil  keputusan ekonomi  berdasarkan  prinsip  akad-akad  syariah,  yaitu  tidak  mengandung zhulum (kezaliman),  riba  , masyir (judi), gharar ,  (penipuan),  barang  yang  haram,  dan membahayakan.
Akuntansi  syariah  adalah  akuntansi  yang  berorientasi  sosial.  Artinya,  akuntansi bukan  hanya  sarana  menerjemahkan  fenomena  ekonomi  dalam  bentuk  dimensi keuangan,  tetapi  juga  metode  yang  menjelaskan  bagaimana  fenomena  ekonomi  bekerja dalam  masyarakat  Islam.  Akuntansi  syariah  mencakup  isu-isu  yang  biasanya  tidak ditangani  dalam  akuntansi  tradisional.  Perilaku  orang  akan  dinilai  pada  hari penghakiman. Akuntansi harus dianggap sebagai manajemen/akuntansi, yaitu berbicara baik dan menyangkal baik.
Menurut  Harahap,  akuntansi  Syariah  adalah  bidang  penelitian  akuntansi  baru yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam, etika dan Syariah, karena juga dikenal sebagai  akuntansi  Islam. Konsep  yang  mendasari  penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan syariah bagi para penggunaannya, yaitu:
1. Untuk menyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, digunakan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor  mengeluarkan  pernyataan  apakah  laporan  keuangan  telah  disusun  sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah yang berlaku umum.
4. Para  pemakai  laporan  keuangan,  di  dalam  menyatakan  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  yang  telah  disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi keuangan syariah.
Prinsip  akuntansi  syariah,  yaitu  prinsip  yang  dirumuskan  oleh  syariah  Allah. Menurut  Harahap,  prinsip  akuntansi  syariah  meliputi  pengakuan  hak-hak  Allah,  yang berarti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, baik berupa langit, bumi, dan kekayaan alam,  bahkan  semua  kekayaan  manusia adalah  miliknya.  Kepada  Tuhan,  karena  dialah yang  menciptakan  segalanya. Tugas  manusia  hanya  mengelola,  mengatur  dan memanfaatkan  alam  semesta  ini  beserta  isinya  untuk  kelangsungan  dan  kesejahteraan
makhluk  hidup,  menjaga  prinsip  keadilan  artinya  penerapan  akuntansi  syariah  harus memastikan bahwa keadilan dan kebenaran diamati dalam semua aspek organisasi atau operasi bisnis.
Pembiayaan  merupakan  penyediaan  uang  maupun  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  dan  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  maupun  tagihan tersebut  setelah  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil (UU  perbankan  No.  10 Tahun  1998).  Pendanaan  atau  financing  adalah  pendanaan  yang  diberikan  kepada  satu pihak  untuk  mendukung  investasi  yang  direncanakan  oleh  pihak  lain,  baik  sendiri maupun  bersama  lembaga.  Dengan  kata  lain  pembiayaan  adalah  pembiayaan  yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Arif, 2017: 146).
Menurut  Kasmir  (2008)  Pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau tagihan  setelah  waktu  tertentu  dengan  komisi  atau  bagi  hasil.  Pembiayaan  merupakan kegiatan yang sangat penting, karena pembiayaan adalah sumber pendapatan utama dan menunjang kelangsungan operasional bank.
Berdasarkan  persetujuan  maupun  kesepakatan  antara  Bank  Syariah  atau  Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang diwajibkan pihak-pihak yang membiayai dan memberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah waktu tertentu tanpa imbalan  atau  bagi  hasil.  Setiap  kegiatan  pemberian  pembiayaan  menurut  Muhammad (2011) memiliki tujuan yang tentunya memiliki tujuan yang berbeda setiap pihak. Tujuan pendanaan juga terkait dengan visi dan misi masing-masing pihak.
Menurut  PSAK  No.  102  tentang  Akuntansi  Murabahah,  pada  Paragraf  05, dikatakan    bahwa:  Murabahah  akad  jual  beli  barang  dengan  harga  jual  sebesar  biaya perolehan  ditambah  keuntungan  yang  telah  disepakati  dan  penjual  wajib mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
Penetapan harga pokok pembiayaan murabahah yang selanjutnya mempengaruhi penetapan  harga  pokok  dan  harga  jual  barang. Seperti  yang dikutip  oleh  Karim  (2015), ulama  madzhab  berbeda  pendapat  mengenai  biaya  yang dapat dikurangkan  dari  harga jual  barang  tersebut.  Ulama  Mazhab  Maliki,  misalnya  membolehkan  biaya-biaya  yang langsung  terkait  dengan  transaksi  jual  beli  itu  dan  biaya-biaya  yang  tidak  langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang ini. Ulama  mazhab  Syafi'i  membolehkan  biaya  yang  biasa  timbul  dari  transaksi  jual beli, selain biaya pekerjaannya sendiri, karena komponen itu termasuk dalam laba. Juga biaya  yang  tidak  menambah  nilai  barang  tidak  dapat  dimasukkan  dalam  komponen biaya.  Ulama  generasi  sebelumnya  seperti  Imam  Maliki  dan  Syafi'i  secara  khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah diperbolehkan.
Jual beli murabahah adalah jual beli atas dasar saling ridho, saling suka, sehingga termasuk dalam pengertian umum jual beli yang dibolehkan oleh Allah swt. Dalam akad Murabahah,  harga  barang  yang  dijual  sudah  diketahui  dua  belah  pihak,  begitu  juga dengan  keuntungan  yang  ditambahkan  pada  harga  tersebut.  Sehingga  dengan terpenuhinya  syarat  dan  rukun  akad,  jual  beli  murabahah  juga  akad  sah  dan diperbolehkan.
Fatwa  MUI  tentang  pembiayaan  Murabahah  yang  meliputi  enam  ketentuan diantaranya yaitu:
a. Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah yaitu:
1) Bank dan nasabah melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
3) Bank bisa membiayai sebagian maupun seluruh harga pembelian barang yang sudah disepakati oleh kualifikasinya.
4) Bank membeli  barang-barang yang  dibutuhkan  nasabah  atas  nama  bank,  dan
pembelian tersebut harus sah dan bebas bunga.
5) Bank harus mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian sudah jatuh tempo.
6) Bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah (nasabah) dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam hal ini, bank harus  secara  jujur  menginformasikan  kepada  nasabah  tentang  harga  pokok barang dan biaya terkait.
7) Nasabah membayar harga barang yang sudah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati.
8) Untuk  dapat  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  maupun  kerusakan  akad tersebut, pihak bank bisa mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah.
9) Jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  sesudah  barang  secara prinsip menjadi milik bank.
b. Ketentuan murabahah kepada nasabah.
1) Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  janji  dengan  pembelian  suatu  barang ataupun aset kepada bank.
2) Jika  bank  menerima  permohonan  dari  nasabah,  ia  harus  membeli  barang terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan kembali aset tersebut untuk nasabah dan nasabah harus  membelinya  sesuai  atas  janji  yang  sudah  disepakatinya,  karena  secara hukum  janji  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus  membuat kontrak jual beli.
4) Dalam hal pembelian ini, bank berhak meminta nasabah untuk membayar uang muka pada saat penandatanganan perjanjian pemesanan awal.
5) Apabila  kemudian  nasabah  menolak  untuk  membeli  barang  tersebut,  maka biaya  yang  sebenarnya  diberikan  oleh  bank  harus  dibayar  dari  uang  jaminan tersebut.
6) Apabila  uang  jaminan  kurang  dari  kerugian  yang  harus  dibayar  bank,  maka bank dapat menuntut sisa kerugian dari nasabah.
7) Jaminan dalam murabahah.
8) Jaminan  murabahah  dibolehkan  agar  nasabah  bersungguh-sungguh  dengan pesanannya.
9) Bank  dapat  meminta  jaminan  dari  nasabah  yang  dapat  dipertahankan. Ketentuan  tentang  jaminan  dalam  transaksi  murabahah,  maka  jaminan diperbolehkan  didalam  transaksi  dan  bank  bisa  meminta  kepada  nasabah untuk menyediakannya.
c. Hutang dalam murabahah.
1) Secara  prinsip,  penyelesaian  utang  nasabah  dalam  dimana  transaksi murabahah  tidak  ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dapat  dilakukan nasabah  dengan  pihak  ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah  menjual kembali  produk  tersebut  dengan  untung  atau  rugi,  nasabah  tetap  memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada bank.
2) Jika pelanggan menjual produk sebelum akhir periode pembayaran, pelanggan tidak perlu membayar semua pembayaran sekaligus.
3) Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  maka  nasabah  tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan  di awal. Pelanggan tidak  dapat  menunda  pembayaran  cicilan  atau  menuntut  pertimbangan  ganti rugi.
d. Penundaan pembayaran dan murabahah.
1) Nasabah  yang  telah  mempunyai  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda
penyelesaian utangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maupun jika  salah satu  pihak  tidak  dapat  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  badan  arbitrase  syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan melalui musyawarah.
e. Kepailitan  Dalam  Murabahah,  jika  nasabah  dinyatakan  pailit  dan  tidak  mampu membayar hutangnya, maka bank harus menunda penyerahan tagihan utang tersebut sampai  nasabah  dapat  mengembalikan  atau  sesuai  akad. Ketentuan  bangkrut  jika nasabah  mengalami  kegagalan  dalam  menyelesaikan  utangnya,  maka  bank  harus menunda  pembayaran  nasabah  sampai  nasabah  tersebut  kembali  sanggup  maupun berdasarkan kesepakatan.

## Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102
Penggunaan  standar  akuntansi  murabahah  didasarkan  pada  metode  pencatatan pendapatan  murabahah.  Menurut  PAPSI  2013,  pengakuan  murabahah  yang  memakai anuitas  disesuaikan  pada  asumsi  pembiayaan,  apabila  bank  memakai  metode proporsional  sehingga  pencatatan  transaksi  murabahah  menggunakan  PSAK  No  102 tentang akuntansi murabahah yang berlaku sejak tanggal 1 januari 2008.
Pernyataan  standar  akuntansi  keuangan  (PSAK)  No.  102  tentang  Akuntansi Murabahah  terdiri  atas  paragraf  01  sampai  40  yang  bertujuan  untuk  mengatur pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi  murabahah.  Selain istilah-istilah  yang  ada  pada  peraturan  SAK  No  102  revisi  tahun  2019,  terdapat  10 (sepuluh)  karakteristik  yang  ada  pada  Peraturan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Nomor 102 revisi Tahun 2019 yaitu:
a. Murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah, penjual membeli barang sesuai pesanan setelah mendapatkan pesanan dari pembeli.
b. Murabahah  sesuai  pesanan  bisa  bersifat  terikat  atau  tidak  untuk  membeli  barang. pada Murabahah, pesanan bersifat terikat, pembeli tidak bisa membatalkan pesanan.
c. Pembayaran  murabahah  dapat  dilakukan  secara  cash  atau  tunai.  Pembayaran tertunda  adalah  pembayaran  yang  tidak  dilakukan  pada  saat  penyerahan  barang kepada  pembeli,  melainkan  pembayaran  yang  dilakukan  secara  mencicil  atau sekaligus pada waktu tertentu.
d. Akad  murabahah  memperkenalkan  penawaran  harga  yang  beda  pada  cara pembayaran  yang  dilakukan  sebelum  akad  murabahah,  tetapi  setelah  kontrak disepakati,  hanya ada  satu  harga  yang dipakai, yaitu  hanya  harga yang  ada dalam kontrak.
e. Harga  yang  disepakati  pada  murabahah  merupakan  harga  jual.  Penjual  wajib menginformasikan kepada  pembeli  harga  pembelian  persediaan murabahah. Harga saham  murabahah  merupakan  uang  bersih  yang  dibayarkan  oleh  penjual  sampai akad murabahah, dan juga potongan yang didapatkan penjual dari pembelian saham murabahah sampai berlakunya akad murabahah.
f. Potongan atas pembelian barang yang didapatkan penjual sesudah berakhirnya akad murabahah diperlakukan sebagaimana disepakati dalam akad. Jika tidak disebutkan dalam akad, diskon menjadi hak pembeli.
g. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, yaitu dalam bentuk barang yang sudah dibeli dari penjual atau aset lainnya.
h. Penjual bisa meminta uang jaminan dari pembeli sebagai bukti kewajiban pembelian sebelum  membuat  kontrak.  Setelah  pemutusan  akad  Murabahah,  deposit dikembalikan  pada  pembeli  setelah  dikurangi  dengan  biaya  aktual  penjual. Kemudian penjual dapat menuntut ganti rugi dari pembeli.
i. Jika  pembeli  tidak  mampu  melunasi  tunggakan  murabahah  yang  telah  disepakati,
penjual bisa mengenakan denda kecuali terbukti pembeli tidak membayar atau tidak dapat  membayar  karena  force  majeure.  Denda  didasarkan  pada  pendekatan  ta'zir, yang  berarti  pembeli  akan  disiplin  dalam  kewajibannya.  Jumlah  denda  yang disepakati  pada akad  dan  denda yang  didapatkan  penjual ditetapkan  sebagai  dana amal.
j. Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi. PSAK 102 juga  berlaku  bagi  lembaga  keuangan  syariah  seperti  bank,  perusahaan  asuransi, lembaga pengantar, dana pensiun, koperasi dan transaksi murabahah lainnya, tetapi standar ini tidak memuat obligasi syariah yang memakai akad murabahah.

## Pengakuan dan Pengukuran PSAK 102 (2019)
a. Akuntansi untuk penjual
1) Saham murabahah dinilai sebesar harga perolehan pada saat perolehan.
2) Setelah  pengakuan  awal,  persediaan  murabahah  diukur  berdasarkan  biaya perolehan  atau  nilai  realisasi  neto  mana  yang  lebih  rendah.  Jika  nilai  realisasi bersih  aset  murabahah  lebih  kecil  dari  harga  perolehannya,  oleh  karena  itu perbedaannya  diakui  sebagai  kerugian.  Dalam  pengaturan  wajib,  harga  jual murabahah adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan dari saham murabahah setelah dikurangi estimasi biaya penjualan.
3) Diskon  pembelian  persediaan  murabahah  yang  terjadi  setelah  akad  murabahah diakui  sebagai:  Liabilitas  kepada  pembeli , apabila  potongan  tersebut  adalah  hak pembeli  berdasarkan  pada  apa  yang  diperjanjikan  dalam  akad  murabahah  atau apabila  tidak  djanjikan  pada  akad  murabahah.  Dan  pendapatan  pada  periode yang sedang berjalan, apabila potongan adalah hak penjual yang disepakati dalam kontrak.
4) Ketika akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan pada pembeli.  Penurunan  nilai  atas  piutang  murabahah  diatur  pada  ISAK  No  102 tentang Penurunan Nilai Piutang Murabahah.
5) Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lainnya yang termuat dalam  akad.  Margin  murabahah  adalah  perbedaan  antara  harga  jual  dan  beli saham  murabahah.  Uang  muka  pembeli  dapat  dilihat  sebagai  pengurang  pada biaya perolehan persediaan murabaha dan piutang pembeli.
6) Pendapatan murabahah diakui: pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang  tidak  mengandung  unsur  pembiayaan  signifikan  dan  proporsional  selama periode  akad  jika  murabahah  dilaksanakan  secara  ketat,  yang  mencakup  unsur keuangan yang signifikan dan penjual mempunyai risiko yang signifikan tentang kepemilikan persediaan.
7) Pendapatan  murabahah  dari  murabahah  tangguh  yang  mengandung  unsur pembiayaan signifikan dari penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan  persediaan  diatur  dalam  ISAK  101:  pengakuan  pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan tentang kepemilikan persediaan.
8) Biaya  transaksi  yang  terkait  dengan  akad  murabahah  dicatat  sesuai  dengan pencatatan pendapatan murabahah sesuai dengan ayat 20 dan 21.
9) Diskon  piutang  murabahah  dicatat  sebagai  pengurang  pendapatan  murabahah pada periode yang sedang berjalan.
10) Pengurangan  persyaratan  murabahah  yang  belum  dibayar  mengganti  besaran pengakuan  pendapatan murabaha  sebagaimana dimaksud dalam  pasal  20  b  dan 21.
11) Hubungan  antara  pengaturan  pengakuan  pendapatan  yang  diatur  dalam pernyataan  ini  dan  ISAK  No.  101  yaitu  pengakuan  pendapatan  murabahah
tangguh  tanpa  risiko  yang  signifikan  tentang  kepemilikan  persediaan  dan pengaturan  penurunan  nilai  atas  piutang  murabahah  diatur  dalam  PSAK  yang diterbitkan kemudian.
12) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.
b. Akuntansi untuk pembeli akhir
1) Utang  yang  timbul  dari  transaksi  murabahah  keras  dicatat  sebagai  utang murabahah sebesar jumlah yang terutang.
2) Biaya  perolehan  dari  aset  yang  diperoleh  melalui  transaksi  murabahah  diukur pada harga beli ditambah biaya transaksi (jika murabahah secara tunai) dan biaya perolehan tunai (jika melalui murabahah tangguh).
3) Biaya murabahah rekening dihapuskan secara proporsional selama jangka waktu akad.
4) Potongan  pembelian,  diskon  pelunasan  dan  diskon  utang  murabaha  yang diterima  berdasarkan  akad  murabahah  dicatat  sebagai  pengurang  biaya murabahah yang ditangguhkan.
5) Denda yang dibayarkan diakui sebagai beban.
6) Diskon uang muka karena pembelian barang yang dibatalkan oleh pembeli dicatat sebagai beban.

## Penyajian PSAK 102
a. Piutang murabahah disajikan sebesar dengan nilai neto yang dapat terealisasi, seperti saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
b. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah.

## Pengungkapan PSAK 102
a. Penjual mengungkapkan hal yang berkaitan pada transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: Harga perolehan aset murabaha, janji pemesan murabahah yang sesuai pesanan  sebagai  kewajiban  atau  bukan,  serta  pengungkapan  yang  dibutuhkan berdasarkan PSAK Nomor 101 tentang Penyajian laporan keuangan syariah.
b. Pembeli mengungkapkan hal yang berkaitan pada transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas  pada:  nilai  tunai  aset,  jangka  waktu  murabaha,  dan  pengungkapan  yang diperlukan  berdasarkan  PSAK  Nomor  101tentang  Penyajian  laporan  keuangan syariah.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis deskriptif. Metode tersebut yaitu disusun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis sehingga diperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai  kesesuaian  penerapan  akuntansi  syariah murabahah  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  dengan  penerapan akuntansi syariah murabahah menurut PSAK 102 (Revisi 2019). Adapun indikator yang digunakan  sesuai  dengan  PSAK  102  (Revisi  2019)  yaitu  karakteristik,  pengakuan  dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  adalah  pembiayaan  yang menggunakan  akad  murabahah  berdasarkan  pesanan  yang  sifatnya  mengikat  dan diangsur.  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  tidak  menerapkan pembiayaan  murabahah  tanpa  pesanan  mengingat  bahwa  PT.  Permodalan  Nasional Madani  Mekaar  Syariah  sebagai  lembaga  pembiayaan  bukan  sebagai  lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan dijual. PT. Permodalan Nasional
Madani  Mekaar  Syariah  melaksanakan  praktik  murabahah  dengan  sistem  murabahah murni  dan  wakalah  murabahah.  Wakalah  murabahah  yang  dimaksud  adalah  dimana pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  mewakili  nasabah  ketika membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga prinsip yang terdapat pada barang  tersebut  adalah  milik  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah. Pemberian modal usaha pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah minimal Rp.2.000.000 hingga Rp.9.000.000.
Kepemilikan barang secara prinsip dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak  dilarang  mengingat  bahwa  rukun  dalam  jual  beli  diantaranya  ada  kedua  belah pihak, ada barang dan harga yang yang disepakati  dan  ijab  qabul  tanpa  harus  ada  bukti  transaksi  administrasi.  Setelah  barang diserahkan kepada pelanggan, kontrak murabahah disimpulkan. Pengajuan pembiayaan murabahah  pada    PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah,  barang  yang diajukan  harus  jelas  dan  halal,  dan  pemohon  harus  terdaftar  sebagai  nasabah  di  PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon pembiayaan murabahah yaitu:
1. Harus perempuan.
2. Usia  minimal  17  tahun  dan  maksimal  62  tahun.  Usianya  dibatasi  karena  PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  syariah  bekerja  sama  dengan  Pihak  Jasa raharja yang membatasi usia untuk mengklaim nasabah yang meninggal.
3. Harus ada izin dari suami.
4. Harus memiliki E-KTP
5. Rumah nasabah harus berdekatan dengan rumah kumpulan.
6. Harus berkelompok minimal 7 nasabah hingga 30 nasabah.
7. Wajib membayar angsuran setiap minggu yang telah ditentukan
8. Siap  dan  mau  melakukan  tanggung  renteng  untuk  nasabah  lainnya  yang  belum mempunyai pembayaran.
9. Harus mempunyai buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Setelah  syarat-syarat  tersebut  terpenuhi  maka  pemohon  akan  dilakukan  uji kelayakan    untuk  melihat  kemampuan  nasabah.  Verifikasi  usaha  dengan  kunjungan  ke tempat  usaha  nasabah/tempat  yang akan  dibuat  usaha dan  pencairan dilakukan  secara cashless  (transfer  Bank  BRI)  di  hari  Pertemuan  Mingguan  Kelompok  (PKM).  PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menggunakan sistem kelompok tanggung renteng  yang  dirancang  untuk  menjembatani  kesenjangan  akses  keuangan, memungkinkan  nasabah  mencapai  tujuan  mereka  dan  membangun  bisnis  yang meningkatkan kesejahteraan keluarga.
PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengakui piutang murabahah sejumlah harga pada saat perolehan barang murabahah serta ditambah margin yang telah disepakati  pada  akhir  periode,  piutang  murabahah  tercermin  dalam  nilai  bersih  yang dapat  direalisasikan,  yaitu  piutang murabahah  dikurangi  kerugian  piutang  murabahah. Margin  murabahah  yang  dihitung  disajikan  sebagai  catatan  penerimaan  murabahah. Diskon  yang  didapatkan  pada  saat  pembelian  barang  murabahah  langsung  menjadi pengurangan harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. Klaim murabahah dibayar  secara  angsuran  dengan  angsuran  tetap  selama  jangka  waktu  yang  telah disepakati. Namun  pembayaran  angsuran  dapat  dilakukan  pelunasan  lebih  awal  dan pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  akan  memberikan  potongan kepada  nasabah  sebagai  bentuk  apresiasi  walaupun  tidak  dicantumkan  dalam  akad perjanjian.
Terkait  dengan  denda  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah merupakan  pembiayaan  yang  tidak  mengenakan  denda,  hal  ini  berdasarkan  keputusan dewan  pengawas  syariah  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  yang berasumsi  bahwa  denda  merupakan  tambahan  yang  dikhawatirkan  menimbulkan  riba.
Adapun  cara  untuk  menghindari  keterlambatan  pembayaran  angsuran  adalah menggunakan  sistem kelompok  tanggung  renteng yang  dirancang  untuk menjembatani kesenjangan  akses  keuangan,  memungkinkan  nasabah  mencapai  tujuan  mereka  dan membangun bisnis yang meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Untuk  mencapai  hal  tersebut  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah memiliki  program  untuk  pembinaan  Ekonomi  Keluarga  Sejahtera atau  Mekaar  syariah. Program ini merupakan layanan peminjaman modal bagi perempuan pra-sejahtera yang menjalankan  usaha  mikro,  hal  ini  dilakukan  guna  menarik  minat  para  nasabah  serta membantu  para  pelaku  usaha  khususnya  ibu-ibu  pra  sejahtera  untuk  memulai  atau mengembangkan usahanya. Adapun produk yang dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah, antara lain:
1. Produk Pembiayaan
Pembiayaan  merupakan  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi hasil.  Produk  pembiayaan  dikemas  dalam  bentuk  Pembiayaan  dengan  akad murabahah.  Murabahah  adalah  akad  jual  beli,  dimana  penjual  harus  menunjukkan harga  produk  yang  dibeli  dan  juga  menentukan  tingkat  keuntungan  sesuai  akad. Dalam  hal  ini  PT.  Permodalan  Nasional Madani  Mekaar  syariah dalam  penyediaan pembiayaan akad murabahah dapat mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah  berdasarkan  prinsip  wakalah  yaitu  perjanjian  (akad)  dimana  pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberian kuasa.
2. Produk Tabungan
Tabungan  adalah  jenis  simpanan  yang  sangat  dikenal  oleh  masyarakat  umum. Menurut  Undang-Undang  perbankan  No.  10  Tahun  1998  adalah  simpanan  yang penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat-syarat  tertentu  yang  telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan giro, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang  dipersamakan  dengan  itu.  Syarat-syarat  yang  dimaksudkan  adalah  sesuai dengan  perjanjian  dan  kesepakatan  yang  telah  dibuat  antara  PT.  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  dengan  si  penabung.  Adapun  bentuk  tabungan yang ditawarkan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yaitu:
a) Uang titipan
b) Setoran  uang  adalah  bentuk  simpanan  sukarela  yang  sederhana  dan  aman  bagi nasabah, dimana penyetoran dan penarikan hanya dapat dilakukan oleh nasabah pada saat pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
c) Uang solidaritas
d) Uang  solidaritas  adalah  uang  nasabah  yang  dikumpulkan  per  sub  kelompok sebanyak  Rp.25.000  dan  dimasukkan  ke  dalam  amplop  yang  disimpan  oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat ada nasabah dalam keadaan darurat (banjir,gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya).
e) Uang pertanggungjawaban (UP)
f) Uang pertanggungjawaban adalah uang milik nasabah yang dititipkan kepada PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  dan  dicatatkan  pada  buku tabungan  atau  titipan  dengan  nominal  uang  pertanggungjawaban  pada pembiayaan  tahap  pertama  adalah  5%  dan  untuk  tahap  kedua  dan  tahap seterusnya  adalah  10%  dari  plafond  pembiayaan.  Uang  pasif  hanya  dapat diambil ketika kewajiban nasabah terpenuhi atau pinjaman lunas.
Peran  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  suatu  peristiwa. Sedangkan  peranan  dalam  penelitian  ini  merupakan  apa  yang  dilakukan  oleh  PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  dalam  mengembangkan  usaha  dan
mensejahterakan masyarakat kecil  atau keluarga  prasejahtera.  PT.  Permodalan Nasional Madani  Mekaar  syariah  berperan  bagi  nasabah  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  omset  penjualan.  Hal  ini  terlihat  pada  produk-produk  yang  ditawarkan oleh PT. Nasional Madani Mekaar Syariah sangat difasilitasi dalam hal pinjaman ekuitas dan manajemen keuangan yang baik untuk mendukung bisnis yang dipimpin pelanggan.
Dalam menjalankan perannya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan cara sebagai berikut:
1) Pelatihan
Pada  tahapan  pelatihan  disini,  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah menekankan  pada  proses  edukasi  yang  dilakukan  oleh  manajer  terhadap account officer .  Karena Account  officer yang  akan menjelaskan dan  melakukan  kegiatan  yang berhubungan  dengan  nasabah  di  lapangan.  Dalam  membantu  masyarakat  untuk mengembangkan ataupun  membuka  usaha  baru.  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar  Syariah  memberikan  pelatihan  dalam  upaya  membantu  nasabah  dalam mengembangkan usaha yang akan mereka jalani.
2) Pemberian Modal
Fase akuisisi modal merupakan inti dari pengembangan bisnis nasabah, karena pada tahapan  ini  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  membantu  nasabah untuk memiliki atau menambah modal usaha mereka. Untuk ini pada tahapan ini PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  kembali  menanyakan  kesungguhan nasaba dan dipergunakan untuk apa modal yang telah diberikan.
3) Pengawasan Usaha
Pada tahap ini pengawasan berfungsi untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan oleh para nasabah telah berjalan baik atau belum dalam kegiatan pemberian modal usaha.  Pengawasan  dilakukan  oleh Account  officer kepada  nasabah  dan  dari  kepala unit kepada Account officer .
Dari transaksi syariah yang terjadi pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah maka pencatatan yang dilakukan terkait pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
1. Pada  saat  pencairan  murabahah.  Transaksi  murabahah  diawali  ketika  PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  menyetujui  permohonan pembiayaan  murabahah  oleh  nasabah  kepada  pihak  PT.  Permodalan  Nasional Madani  Mekaar  Syariah.  Maka  pada  saat  itu  dilakukan  pencairan  dana  untuk membeli  barang  murabahah  dari  pemasok  kemudian  menyerahkan  kepada nasabah.
2. Pada  saat  pembayaran  atas  pembelian  aktiva  murabahah.  Transaksi  murabahah hanya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  wakalah  murabahah  atau murabahah. Tetapi  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  lebih sering menggunakan wakalah murabahah.
3. Pada  saat  pembayaran  uang  muka.  Apabila  nasabah  memberikan  uang  kepada pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  sebagai  tanda  jadi pembiayaan murabahah.
4. Pembayaran angsuran. Nasabah harus membayar pembayaran tepat waktu.
5. Jika  terjadi  tunggakan.  Jika  pelanggan  terlambat  membayar  pembayaran  atau dalam  hal  ini  terjadi  keterlambatan. Pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar Syariah tidak memberikan denda pada nasabah seperti yang berlaku pada umumnya.
6. Penyajian  dan  pengungkapan.  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah yang dihitung ditampilkan sebagai catatan penerimaan murabahah.
PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  mengungkapkan  hal  yang
terkait dengan transaksi murabahah sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan  Syariah,  namun  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  tidak mengungkapkan  secara  terperinci  harga  perolehan  persediaan  murabahah . Untuk memudahkan  pemahaman  informasi  akuntansi  murabahah,  berikut  adalah  contoh transaksi  murabahah  yang  dilakukan  oleh  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Syariah.
Tabel 1. Contoh Transaksi Murabahah Nama Nasabah : Sahriana  Dg  Tarring Fasilitas : Murabahah dan Wakalah Harga Modal Usaha : Rp. 5.000.000 Margin : Rp.      1.250.000 Harga Jual : Rp. 6.250.000 Jangka waktu : 50 Minggu Angsuran/minggu : Rp. 125.000 Tanggal Pencairan : 22 Mei 2023

## Sumber: Data Primer (2023)
1. Konsep  pengakuan  dan  pengukuran  transaksi  pembiayaan  murabahah  pada  PT.
Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menurut PSAK 102 (Revisi 2019).
a. Pengakuan Persediaan.
Dalam  menjalankan  murabahahnya,  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Syariah  menggunakan  akad  wakalah  murabahah.  Wakalah  murabahah  yang  dimaksud adalah dimana pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah  kebebasan pada nasabah  untuk  dapat  beli  barang yang  diinginkan  dari  pihak  ketiga  dan  setelah melakukan  pembelian  barang,  nasabah  wajib  memberikan  rincian  nota  belanja  sesuai dengan  pinjaman yang  diajukan. Dalam  hal  ini  Jurnal yang  digunakan  PT.  Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk mencatat persediaan menurut PSAK 102 (Revisi 2019) adalah:
(D) Persediaan Rp. 5.000.000 (K) Kas Rp. 5.000.000

## b. Pengakuan Piutang Murabahah.
Dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2019), piutang murabahah akan diakui dan dicatat oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah pada saat terjadinya  akad  murabahah  dan  piutang  murabahah  dicatat  sebesar  biaya  perolehan ditambah  dengan  margin  yang  disepakati.  Jurnal  pengakuan  piutang  murabahah  yang dicatat adalah:
(D) Piutang Murabahah Rp. 6.250.000 (K) Persediaan Rp. 5.000.000 (K) Margin Murabahah Rp. 1.250.000
Perhitungan yang digunakan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk menghitung besarnya jumlah piutang murabahah adalah sebagai berikut: Piutang Murabahah   = Harga Pokok + Margin/Minggu = 5.000.000+1.250.000/50 minggu
= Rp. 125.000

## c. Pengakuan Keuntungan Murabahah
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  praktek  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar  Syariah.  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  akan  mengakui keuntungannya dengan cara mencatat besarnya jumlah angsuran nasabah yang dibayar setiap minggunya. Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan dapat mengakui  keuntungan  nasabah  ketika  nasabah melakukan  pembayaran  angsuran
margin murabahah setiap minggunya.
d. Pengakuan Potongan Pelunasan Murabahah.
Dalam  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  praktik  yang  ada  pada  PT.  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Syariah,  pihak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Syariah akan memberikan potongan kepada nasabah apabila melakukan pelunasan lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. Potongan pelunasan yang diberikan PT. Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  sebesar  jumlah  sisa  margin  yang  akan  dilunasi. Potongan yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan menjadi pengurang  pendapatan  margin  murabahah  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar Syariah.

## e. Pengakuan Denda Murabahah.
Dalam  hal  ini  belum  sesuai  dengan  praktik  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar  Syariah,  karena  tidak  memberikan  denda  kepada  nasabah  yang  lalai    dalam memenuhi kewajibannya. Apabila ada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajibannya, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah akan memberikan  dispensasi  dan  perpanjangan  waktu  sampai  nasabah  dapat  membayar kewajibannya.  Menurut  PSAK  102  (Revisi  2019),  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar  Syariah  tidak  dikenakan  memberikan  denda  kepada  nasabah  yang  lalai  dalam memenuhi kewajibannya. Jurnal yang seharusnya dicatat oleh PT. Permodalan Nasional Madani  Mekaar  Syariah  sesuai  dengan  PSAK  102  (Revisi  2019)  pada  saat  pemberian denda adalah :
(D) Kas xxx (K) Dana Kebajikan/Denda xxx

## f. Pengakuan Dan Pengukuran Uang Muka Murabahah.
Dalam  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  praktek  pada  PT.  Permodalan  Nasional Madani  Mekaar  Syariah.  Uang  muka  yang  diterima  oleh  PT.  Permodalan  Nasional Madani  Mekaar  Syariah  diakui  sebesar  uang  muka  pembelian  barang.  Uang  muka murabahah yang diterima diakui sebagai hutang uang muka murabahah apabila belum digunakan  untuk  pembelian  barang.  Pencatatan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah pada saat penerimaan uang muka adalah:
(D) Kas Rp. 250.000 (K) Hutang Uang Muka Murabahah Rp. 250.000
Perhitungan  yang  digunakan  oleh  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah untuk menghitung besarnya uang muka adalah menghitung 5% dari harga modal usaha. Konsep  penyajian  transaksi  murabahah  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar Syariah dengan PSAK No. 102 (Revisi Tahun 2019).
Penyajian  piutang  murabaha  diterapkan  berdasarkan  praktik  PT.  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Syariah.  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah menyajikan  piutang  murabahah  sebesar  nilai  bersih  dan  piutang  murabaha  yang ditangguhkan dijadikan pengurang dari piutang murabahah.
Konsep  pengungkapan  transaksi  murabahah  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar Syariah dengan PSAK No. 102 (Revisi Tahun 2019).
Penjual akan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabaha, yaitu pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.  Dalam  praktiknya,  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah mengungkapkan  segala  hal  terkait  transaksi  murabahahnya  dalam  laporan  keuangan yang sesuai dengan PSAk 101 dalam bentuk catatan atas laporan keuangan (CALK). Pada  praktik  murabahah  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menambah keuntungan
yang disepakati hal ini sesuai dengan PSAK 102. Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar  Syariah  akad  murabahah dapat dilakukan dengan  pesanan  menggunakan  akad murabahah  dan  akad  wakalah  murabahah  dimana  PT.  Permodalan  Nasional  Madani Mekaar  Syariah  mewakilkan  pembelian  barang  dengan  wakalah,  PT.  Permodalan Nasional  Madani  Mekaar  Syariah akan memutuskan akad  wakalah dengan  menghapus hutang syariah lainnya  dan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah, pada saat akad  murabahah  yaitu  penyerahan  barang  kepada  nasabah.  Berdasarkan  transaksi tersebut  pencatatan  yang  dilakukan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah secara substansi tidak melanggar PSAK 102 karena adanya pemisah antara akad wakalah dengan akad murabahah namun belum sesuai dalam penamaan akun.

## S IMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  Perlakuan  akuntansi  syariah  pembiayaan  murabahah  pada  PT. Permodalan  Nasional  Madani  Mekaar  Syariah  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK 102, karena PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun ketika ada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Penyajian dan  pengungkapan  terkait  pengakuan  persediaan,  keuntungan  murabahah,  potongan murabahah, telah sesuai dengan aturan PSAK 102.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina  Liza,  Suazhari.  2020. Penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  keuangan  (PSAK) Nomor 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat tamwil . Jurnal Aisyah Nur, 2020. Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Sipakalebbi Makassar . Makassar Antonio. 1999. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Jakarta.
Astika,  Sri.  2018. Analisis  Penerapan  Akuntansi  Syariah  Berdasarkan  PSAK  102  pada pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar .
Febrian, R., Sepky, M. 2017. Penerapan PSAK No. 102 atas Transaksi Murabahah: Studi pada Baitul Maal wa Tamwil di Depok , Jawa Barat. Jurnal
Habibah, Muzayyidatul. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah se kabupaten pati . Skripsi
Hery.  2017. Analisis  Laporan  Keuangan .  Edisi  1.  Yogyakarta:  Centre  For  Academic Publishing Services
Hery Alexander. 2021. Buku Akuntansi Syariah. Bandung
Hizazi,  Achmad.,  dkk.  2010. Analisis  penerapan  Akuntansi  Syariah  Di  BMT  Al  Ishlah  Kota Jamb i.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2007. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Akuntansi Murabahah . Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
Pambudi,  Kahar  Asro.  2020. Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Murabahah  Berdasarkan  PSAK Nomor 102. (studi kasus BMT Insan Mandiri Makassar). Skripsi
Purnomo  Bayu.  2019. Analisis  penerapan  PSAK  102  Revisi  2013  Tentang  Akuntansi
Murabahah Pada Produk pembiayaan Murabahah di BMT la Tahzan Indonesia . Skripsi Pungki,  Mardiana.  2022. Analisis  penerapan  akuntansi  syariah  pada  pembiayaan  murabahah berdasarkan PSAK 102 . Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Rudianto.  2019. Pengantar  Akuntansi,  Konsep  &  Teknik  Penyusunan  Laporan  Keuangan . Erlangga, Jakarta.
Susilawati,  T.  2021. Analisis  Sistem  Pengendalian  Internal  Pada  Pemberian  Kredit  Pada  PT. PNM Mekaar Cabang Tegal Timur . Tegal
Wardi  Jeni  dan  Eka  Putri  Gusmarila.  2011. Analisis  perlakuan  Akuntansi  Syariah  untuk pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta  kesesuaiannya dengan PSAK NO.102 dan 105 .
Wulandari Ayu Kharisma. 2021. Mekanisme Pemberian Kredit pada PT. PNM Mekaar Cabang Brondong Lamongan . KKM. Jombang