## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4ix.497 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Sikap Moderat Dalam Beragama: Studi Kasus Masyarakat Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Abdul Qoyum 1 , Misbahul Munir 2 , Uum Munawaroh 3 , Fahmy Akbar Idries 4
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: abdul.qoyum@uin-suka.ac.id
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung, email: misbahul@ubb.ac.id
3 STIM YKPN Yogyakarta, email: uum.e.munawaroh@gmail.com 4 UNU, Yogyakarta
Abstrak: Kemiskinan dan pendidikan  merupakan dua hal penting yang dianggap memiliki pengaruh terhadap cara pandang  dan  sikap  seseorang  dalam  hubungan  sosial  keagamaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  tingkat  kemiskinan  dan  Pendidikan  terhadap  sikap  moderat  dalam  beragama  seseorang. Penelitian  menggunakan  sampel  390  responden  yang  berasal  dari  114  kelurahan  di  Kabupaten  Gunung  Kidul, dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan pada pengujian statistic, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara faktor kemiskinan dengan sikap moderat seseorang dalam beragama. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka akan semakin rendah sikap moderasi beragama seseorang. Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan bahwa faktor Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap moderat. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan faktor kemiskinan untuk memperbaiki sikap moderat dalam beragama suatu masyarakat.
Kata Kunci: Kemiskinan; Pendidikan; Moderat dalam Beragama; Moderasi Beragama.
Abstract:  Poverty  and  education are  two  important  things  that  are  considered  to  have  an  influence on a  person's perspective and attitude in social relations. This study aims to find out how the effect of poverty and education on moderate attitudes in a person's religion. The study used a sample of 390 respondents from 114 villages in Gunung Kidul  Regency,  using  a  questionnaire.  Based  on  statistical  testing,  this  research  proves  that  there  is  a  negative relationship between poverty and a moderate attitude of a person in religion. It means that, the higher the level of poverty,  the  lower  the  attitude  of  one's  religious  moderation.  Furthermore,  this  research  also  proves  that  the education factor does not significantly affect moderate attitudes. Therefore, this study suggests for the government to improve the economic condition, if they want to improve the moderate attitude of the society.
Keywords: Poverty; Education; Moderate in religion; religious moderation.

## 1. Latar Belakang
Kemiskinan  merupakan  masalah  kronis  yang  diderita  oleh  hampir  semua  negara berkembang  (Mandey  et  al.,  2023;  Saragih  et  al.,  2022).  Masalah  kemiskinan  bersifat multidimensi  yang  imbasnya  tidak  hanya  pada  aspek  ekonomi  semata,  akan  tetapi  juga berdampak  pada  pendidikan,  kesehatan,  sosial,  budaya  yang  ada  pada  masyarakat  (Aprianto, 2018; Rahman & Firman, 2019). Dalam konteks Indonesia, meskipun dalam beberapa dekade terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan lambat laun
mengalami penurunan, namun pada kenyataannya masih ada jutaan rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Terlebih,  kemiskinan  yang  ada  di  Indonesia  bersifat  struktural  (Ardiansyah  et  al.,  2019; Pratiwi et al., 2022). Artinya, kemiskinan tidak hanya berkutat pada masalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Lebih dari itu, masalah kemiskinan juga berasal dari ketidakmerataan dalam  mendapatkan  akses  sumberdaya,  timpangnya  akses  pendidikan  dan  kesehatan  antar penduduk,  sulitnya  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  kelas  bawah  dan  juga  terkadang dipengaruhi oleh faktor budaya. Faktor budaya yang lebih menerima apa adanya tanpa ada usaha untuk memperbaiki kondisi hidup.
Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah timpangnya infrastruktur antar wilayah (Sabar et al., 2022; Septiadi & Nursan, 2020). Salah satu yang paling mencolok adalah perbedaan antara wilayah kota dan desa. Di kota, segala  sesuatu  ada  dengan  infrastruktur  yang  baik.  Sebaliknya,  di  desa  masih  banyak  ditemui kurangnya infrastruktur yang memadai sebagaimana di kota (Khusaini et al., 2020; Panggarti et al., 2022). Inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa kantung-kantung kemiskinan banyak berada di desa. Belum lagi bicara antar daerah, misal daerah Jawa dan luar Jawa. Pasti sangat berbeda jauh ketimpangan infrastrukturnya.
Wilayah  yang  pembangunan  infrastruktur  tidak  memadai  pada  umumnya  juga  memiliki tingkat  kemiskinan  yang  relatif  tinggi.  Hal  ini  menjadikan  sumberdaya  manusia  di  wilayah tersebut menjadi rendah. Dengan kata lain, tingkat pendidikannya juga pasti rendah. Padahal, salah  satu  senjata  ampuh  dalam  memutus  lingkaran  setan  kemiskinan  adalah  dari  aspek pendidikan (Direja & Paramitasari, 2022; Khusaini et al., 2020; Setiani et al., 2023).
Pendidikan  adalah  harapan  bagi  para  penduduk  miskin.  Dengan  tingkat  pendidikan  yang semakin  tinggi,  semakin  besar  pula  harapan  untuk  mendapatkan  akses  pekerjaan  yang  layak, terhormat  dan  pendapatan  tinggi.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  memberikan  harapan  bagi mereka untuk memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik (Rizal, 2015). Masyarakat  kelas  menengah  bawah  sering  kali  mengalami  hambatan  dalam  mengejar pendidikan.  Hal  ini  karena  adanya  keterbatasan  biaya.  Terkadang  biaya  sudah  habis  untuk mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  sehingga  untuk  pendidikan  anak  terabaikan.  Faktor ekonomi  merupakan  faktor  yang  sering  menghambat  pendidikan  anak  dari  kelompok  rentan dan miskin. Belum lagi, dalam kasus tertentu, di wilayah pinggiran misalnya, adanya keterbatasan fasilitas  pendidikan  juga  menjadi  masalah  tersendiri  dalam  mengakses  pendidikan  bagi masyarakat  miskin.  Kondisi  miskin  dan  berpendidikan  rendah,  cenderung  rawan  terhadap berbagai ajaran dan faham tertentu. Terkadang kondisi demikian dimanfaatkan oleh kelompok penyebar  faham-faham  ekstrim  keagamaan  tertentu.  Dengan  demikian,  perlu  adanya  sikap moderasi dalam beragama (Sihidi, 2020).
Sikap  moderasi  dalam  beragama  merupakan  sikap  yang  mengedepankan  toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan menolak paham atau ajaran-ajaran yang bersifat ekstrem. Sebagai negara dengan penduduk muslim, Indonesia tentu mempunyai adat ketimuran di mana lebih mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, memupuk keharmonisan sosial
dan kerukunan antar umat beragama. Namun di sisi yang lain, juga harus berhati-hati dengan berbagai ajaran ekstrim yang mengatasnamakan agama.
Kelompok  rentan  miskin  dan  berpendidikan  rendah  merupakan  sasaran  atau  target  bagi kelompok  ekstrem.  Hal  ini  didasari  oleh  kondisi  kehidupan  baik  kehidupan  secara  pribadi maupun  keluarga  yang  tidak  stabil,  mudah  dipengaruhi  oleh  orang  lain  atau  bahkan  sudah terlanjur kecewa dengan nasib hidup. Perlu ada penguatan sikap dalam moderasi beragama bagi kelompok  rentan  miskin  dan  berpendidikan  rendah.  Dalam  konteks  Indonesia,  ideologi Pancasila menjadi way of life dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia (Billyam et al., 2018; Hutabarat et al., 2022; Lumintang et al., 2023; Nafisah, 2023; Yanto, 2016). Cara  hidup  pancasila  bisa  direalisasikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Termasuk  di dalamnya dalam aspek ekonomi, yang kemudian disebut dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila,  dengan  berbagai  gagasan  tentang  keadilan  sosial,  kesejahteraan  sosial  dan  juga pemerataan distribusi sumber daya (Pattipeilohy et al., 2023; Suhardin, 2023), bisa menjadi oase bagi permasalahan yang ada, terutama ihwal kelompok rentan miskin, pendidikan rendah dan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan.
Studi ini secara empirik mengkaji mengenai peranan ekonomi Pancasila dalam mengatasi masalah  kemiskinan,  pendidikan  dan  moderasi  kehidupan  beragama.  Studi  ini  dilakukan  di Kabupaten  Gunung  Kidul  Yogyakarta.  Lokus  tersebut  dipilih  dengan  pertimbangan  sebagai wilayah  yang  di  dalamnya  terdapat  kelompok  rentan  miskin  yang  tinggi,  pendidikan  rendah sehingga  perlu  adanya  penguatan  moderasi  beragama  serta  bagaimana  gagasan  ekonomi Pancasila ditawarkan.

## 2. Literatur Review
Kemiskinan dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mempunyai akses terhadap sumber daya untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan secara layak (Aprianto, 2018; Rahman & Firman, 2019; Zahara et al., 2023). Dalam sudut pandang yang lebih luas lagi, kemiskinan dipandang sebagai masalah multidimensi (Fitriani et al., 2022; Maisaroh & Rohman, 2022; Mardikanto, 2019; Septiadi & Nursan,  2020).  Artinya  kemiskinan  tidak  hanya  sebatas  pada  masalah  kurangnya  terhadap kebutuhan  ekonomi,  tetapi  bahkan  merasa  tidak  aman  atau  rentan  akan  suatu  kondisi,  bisa dikategorikan sebagai kemiskinan.
Jika ditinjau dalam pembahasan yang lebih sempit lagi, terkadang kemiskinan diukur semata pada  sektor  moneter  saja.  Artinya,  kemiskinan  dimaknai  sebagai  kurangnya  seseorang  dalam mengakses  sumber  daya  secara  ekonomi  saja.  Bank  Dunia  ( world  bank)  misalnya, mendefinisikan  kemiskinan  jika  seseorang  hidup  dengan  pendapatan  di  bawah  1,9  dollar  per hari. Sedangkan dalam konteks Indonesia, BPS mendifinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidup baik yang sifatnya makanan maupun  non  makanan.  Dalam  ukuran  moneter,  masyarakat  Indonesia  dikategorikan  sebagai miskin jika tidak mampu mencukupi kebutuhan 2100 kalori dalam kebutuhan minuman dan makanan  per  kapita.  Dalam  kacamata  ekonomi  pembangunan,  kemiskinan  dipengaruhi  oleh banyak faktor seperti tingkap pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan atau tidak
keterbatasan akses dalam pekerjaan, dan juga ketidakmerataan pada sektor pembangunan antar wilayah.
Dalam  teori  kemiskinan  struktural,  kemiskinan  terjadi  disebabkan  oleh  kondisi  struktur sosial  dan  ekonomi  yang  penuh  dengan  ketidak-adilan.  Sumberdaya  dalam  ekonomi  hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok elite. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan akses sumberdaya menjadi sangat terbatas. Dengan kondisi yang sangat tidak menguntungkan tersebut,  sampai  muncul  istilah  “budaya  miskin”  (Fadilla,  2018;  Iqbal,  2023).  Istilah  tersebut mengacu pada kondisi kemiskinan yang diteruskan antargenerasi secara berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi norma-norma atau nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok atau komunitas miskin tersebut.
Dalam  tulisan  Mardiansah  (2023)  menyebutkan  salah  satu  faktor  dominan  yang mempengaruhi tingkat seseorang atau kelompok adalah rendahnya pendidikan. Dalam kondisi normal, pada umumnya, wilayah dengan pendidikan rendah maka angka kemiskinannya tinggi. Pendidikan diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk memperoleh  pengetahuan,  skill,  keterampilan,  nilai,  norma,  sikap  yang  mengarah  pada pengembangan  individu  ke  arah  yang  lebih  baik  secara  optimal.  Pemenuhan  terhadap pendidikan  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam  mencapai  pembangunan  berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan UNESCO (2005) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental bagi semua individu yang hidup di bumi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan empiris kuantitatif.  Penelitian  ini  mengambil  kasus  masyarakat  di  Kabupaten  Gunung  Kidul,  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul dan dengan IPM yang di sisi lain tergolong cukup baik. Sampel penelitian ini berjumlah 390 dari 114 Desa di Kabupaten Gunung Kidul, dimana 276 warga diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 114 warga lainnya adalah Perempuan. Data penelitian  ini  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dengan  menyebarkan  kuesioner  ke lapangan  secara  langsung.  Data  yang  diperoleh  kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan logistic regression, dengan alat bantu perangkat lunak STATA.
4. Temuan dan Analisis

## 4.1. Statistik Deskriptif
Tabel  1  menjelaskan  tentang  statistika  deskriptif  dari  sampel  penelitian  ini.  Dari  tabel tersebut  dapat  dilihat  bahwa  variabel  moderasi  1  yang  menjelaskan  sikap  masyarakat  terkait dengan keberadaan masyarakat yang berbeda agama, memiliki rata-rata skor 0.656. Artinya dari aspek ini masyarakat menyatakan tidak ada masalah andai ada masyarakat yang berbeda agama. Namun demikian jika kita lihat di skor moderasi 2 (sikap terkait pendirian rumah ibadah beda agama), rata-ratanya adalah 2,336. Skor ini menunjukan bahwa rata-rata masyarakat menyatakan tidak setuju terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tersebut.
Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Sikap Moderat dalam Beragama: Studi Kasus Masyarakat Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
5 | Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 04 edisi khusus 1 Juni 2024, halaman 1-12

## Tabel 1. Statistik Diskriptif
count mean sd min max sum Moderasi1 390 0,656 0,476 0,000 1,000 256,000 Moderasi2 390 2,336 0,726 1,000 4,000 911,000 Kemiskinan1 390 0,103 0,304 0,000 1,000 40,000 Kemiskinan2 390 0,387 0,488 0,000 1,000 151,000 Tingkat Pendidikan 390 3,428 1,122 1,000 6,000 1337,000 GKMakanan 390 1.099.715,38 5 696.320,224 40.000,000 5.600.000,000 4.289e+08 GKnMakanan 390 2.640.725,63 6 2.562,963,27 9 288.000,000  24,427,000,000  1.030e+09 GK 390 3.740.441,02 1 2.829.437,79 0 605.000,000 28.427.000,00 0 1.459e+09 Pendapatan 390 2,233 1,302 1,000 9,000 871,000 Pria 390 0,708 0,455 0,000 1,000 276,000
Catatan: variabel Moderasi1 = 1 jika setuju di lingkungan sekitar ada warga non-muslim, dan bernilai 0 jika sebaliknya. Variabel Moderasi 2 mengukur setuju atau tidaknya jika di lingkungan sekitar dibangun tempat ibadah non-muslim (1=sangat tidak setuju; 2=tidak setuju; 3=setuju; 4=sangat setuju). Variabel Kemiskinan = 1 jika GKMakanan <Rp408.522,-/kapita/bulan, dan 0 untuk sebaliknya; variabel Kemiskinan2 = 1 jika GK <Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan, dan 0 jika sebaliknya. Variabel GKMakanan mengukur jumlah pengeluaran  atau  pembelian  pangan/rumah  tangga/bulan.  Variabel  GKnMakanan  mengukur  jumlah pengeluaran  atau  pembelian  bukan  makanan/rumah  tangga/bulan.  Variabel  GK  mengukur  jumlah pengeluaran  atau  pembelian  makanan  dan  bukan  makanan/rumah  tangga/bulan.  Tingkat  pendidikan menunjukkan status pendidikan responden dengan kategori 1=TS; 2 =SD; 3=SMP; 4=SMA; 5=DIPLOMA; dan 6=S1/DIV. Variabel Pendapatan mengukur tingkat pendapatan responden/bulan dengan kategori 1 jika pendapatan <=1 juta; 2 jika pendapatan Rp1.001.000-2.500.000; 3 jika pendapatan Rp2..501.000-5.000.000; 4  jika  pendapatan  Rp5.001.000-7.500.000;  5  jika  pendapatan  Rp7.501-10.000.000;  6  jika  pendapatan Rp10.001.000-12.501.000;  7  jika  pendapatan  Rp12.501.000-15.000.000;  8  jika  pendapatan  Rp17.501.000-
Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Sikap Moderat dalam Beragama: Studi Kasus Masyarakat Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
20.000.000; dan 9 jika pendapatan >Rp20.000.000. Terakhir variabel Pria menunjukkan nilai 1 jika responden berjenis kelamin laki-laki dan 0 jika responden Perempuan.
Sementara  untuk  variabel  kemiskinan  yang  ditunjukan  dengan  Kemiskinan1  dan  Kemiskinan2 menunjukan bahwa secara umum masyarakat di Kawasan Kabupaten Gunung Kidul masih berada di bawah garis kemiskinan (0,103 dan 0,387). Untuk variabel Pendidikan, tabel 1 juga menunjukan bahwa mayoritas warga Gunung Kidul telah lulus SMA. Tabel 2 menggambarkan hubungan korelasi antar variabel.
Tabel 2. Koefisien Korelasi Moderas i1 Moderas i2 Kemiskina n1 Kemiskina n2 Tingkat Pendidikan Pendapat an Pria Moderasi1 1 Moderasi2 0.276 *** 1 Kemiskinan1 0.0666 0.00658 1 Kemiskinan2 -0.0789 0.0311 0.217 *** 1 Tingkat Pendidikan 0.0163 -0.0508 -0.0764 -0.200 *** 1 Pendapatan -0.0321 0.0338 -0.0996 * -0.288 *** 0.144 ** 1 Pria 0.0811 0.0178 0.0686 0.0595 0.0142 0.0329 1 Catatan: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Dalam  pandangan  teori  fungsionalisme,  pendidikan  dipandang  sebagai  cara  terbaik  untuk menjaga kestabilan sosial dalam kelangsungan hidup. Institusi pendidikan dianggap sebagai institusi terhormat  karena  mengajarkan  norma  atau  nilai-nilai  hidup  yang  mempunyai  peran  dalam membangun sistem tatanan sosial di masyarakat. Lebih dari itu, institusi pendidikan juga dianggap sebagai tempat penggemblengan individu yang mampu mengasah keterampilan dan skill seseorang. Bahkan  Emile  Durkheim  dalam  pandangannya  secara  jelas  menyatakan  bahwa  pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan individu dalam masyarakat luas (Febriani & Fauzi, 2021; Nurus & Harianto, 2023).
Dalam  konteks  Indonesia,  pendidikan  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 mengenai  sistem  pendidikan  Nasional.  Dalam  pembahasan  yang  lebih  dalam,  pendidikan merupakan instrumen vital dalam membangun bangsa atau negara, termasuk di dalamnya adalah sebagai pilar penting pengentasan kemiskinan.  Dengan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan keterampilan yang dapat memperbaiki kualitas hidup dan dapat berkontribusi pada pembangunan sosial.  Lebih  jauh  lagi,  pendidikan  juga  bisa  menjadi  penangkal  terhadap  ajaran-ajaran  ekstrem. Ajaran  ekstrim  tersebut  yang  pada  umumnya  menargetkan  kelompok  rentan  miskin  dan berpendidikan rendah.
Tabel 3. Regresi Logistik (Logit)
Moderasi1 (1) (2) Kemiskinan1 0.401 (1.03) Kemiskinan2 -0.425 (-1.87)* Pendidikan - SD 0.274 (0.34) 0.278 (0.35) Pendidikan - SMP 0.144 (0.18) 0.031 (0.04) Pendidikan - SMA 0.558 (0.71) 0.443 (0.56) Pendidikan – S1/DIV -0.102 (-0.12) -0.325 (-0.38) Pria 0.356 (1.52) 0.403 (1.71) Constanta 0.032 (0.04) 0.304 (0.39) N-Obs. 384 384 Pseudo R2 0.0162 0.0209
Catatan: Nilai di dalam kurung adalah nilai statistik z. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Dengan pendidikan, penguatan akan moderasi beragama bisa dipupuk secara maksimal. Sikap moderat  merujuk  pada  sikap  atau  pandangan  seseorang  yang  bisa  menghargai  perbedaan  dalam berbagai  hal,  termasuk  di  dalamnya  adalah  perbedaan  dalam  urusan  agama.  Hal  yang  perlu ditonjolkan  dalam  moderasi  bukanlah  membesar-besarkan  perbedaan,  melainkan  sikap  saling
menghargai, toleransi, keseimbangan dan kebersamaan. Bahkan dalam konteks ajaran Islam, sikap moderat  ( wasatiyyah)  merupakan  ajaran  yang  dianjurkan  dalam  Alquran  dan  Hadist.  Dengan demikian, jika benar-benar mengerti akan esensi beragama, pasti akan menolak tindakan-tindakan kekerasan,  ekstremisme,  radikalisme  dan  fanatisme  akan  kelompok  atau  golongan  secara berlebihan.
Dalam teori identitas sosial, (Nugraha et al., 2020; Saloom, 2012; Saputra, 2021) sikap setiap individu terhadap individu atau kelompok lain, dipengaruhi oleh identitas sosial yang melekat pada individu tersebut. Dengan kata lain, jika individu tersebut hidup pada komunitas atau kelompok sosial yang moderat, maka ia juga akan mempunyai sikap atau pandangan yang moderat. Begitu sebaliknya,  jika  individu  tersebut  hidup  dalam  lingkungan  yang  intoleran,  besar  kemungkinan  ia juga akan mempunyai pandangan intoleran terhadap perbedaan yang ada di sekelilingnya. Individu cenderung mengikuti norma yang berkembang di sekitarnya.
Sikap  moderat  dalam  beragama  sangat  dianjurkan  dalam  konteks  kehidupan  kebangsaan. Terlebih  menjaga  keamanan  dan  keharmonisan  juga  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  individu yang hidup di suatu negara. Dengan bersikap moderat, setidaknya mampu mengurangi konflik dan perpecahan  yang  terjadi.  Dialog  antar  umat  beragama  perlu  digalakkan  untuk  mencapai keharmonisan dan keserasian hidup beragama. Dalam konteks Indonesia, sebagai salah satu negara dengan  penduduk  mayoritas  beragama  Islam,  jangan  sampai  terjebak  pada  permasalahan intoleransi  beragama.  Apalagi,  mempertentangkan  antara  konsep  negara  dan  agama,  atau  juga konsep budaya dan agama. Sikap moderat dalam beragama perlu dikuatkan secara berkelanjutan agar keserasian antara agama dan budaya di Indonesia tetap terjaga.
Tabel 3. di atas menjelaskan hasil uji statistic dari penelitin ini. Berdasarkan pengujian empiris, dengan  menggunakan  STATA,  dari  2  faktor  utama  yang  kami  ajukan  yaitu  Pendidikan  dan Kemiskinan,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  sikap  moderat  dalam  beragama  seseorang dipengaruhi  oleh  Faktor  Kemiskinan.  Dalam  pengujian  yang  kami  lakukan,  faktor  kemiskinan secara signifikan mempengaruhi sikap moderasi beragama seseorang. Hal ini terlihat dari koefisien -0.425  (-1.87)*.    Ini  bermakna  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kemiskinan  seseorang  maka  sikap moderat akan semakin berkurang.
Hal ini bermakna bahwa negara perlu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, jika ingin menaikan level sikap moderat dari masyarakat. Tentu saja ini dalam konteks ini, sistem ekonomi Pancasila bisa mengambil peran dalam permasalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta memoderasi  dalam  kehidupan  beragama.  Ekonomi  Pancasila  merupakan  konsep  sistem perekonomian yang didasari oleh ideologi Pancasila (Agussalim et al., 2023;  Septiani, 2022). Dalam sistem ekonomi Pancasila, lebih menekankan pada ranah keadilan sosial, kesejahteraan bersama dan  pemerataan  pembangunan  dan  sumberdaya.  Konsep  ini  dalam  tataran  teoritis  dinilai  yang paling cocok dalam konteks Indonesia, di mana di dalamnya berusaha membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
Dalam pandangan Emil Salim, Ekonomi Pancasila bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: 1) koperasi  sebagai  soko  guru  ekonomi,  2)  adanya  peran  negara  yang  dominan  dalam  mengatur jalannya perekonomian,  serta 3) masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam pengaturan masalah ekonomi  (Nugroho,  2011;  Rahardjo,  2014;  Rahardjo,  2016).  Dengan  demikian,  dalam  tataran
teoritis,  sistem  ini  dipandang  ideal  dalam  mengatasi  masalah  yang  ada  seperti  kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan dan distribusi sumberdaya serta rendahnya tingkat pendidikan.
Dengan konsep koperasi misalnya, sebagai salah satu tawaran dari sistem ekonomi Pancasila, di mana sumberdaya dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Sehingga bisa dinikmati secara bersama dan tidak ada yang diuntungkan secara berlebihan. Dengan menguatkan sumberdaya lokal akan  mampu  menciptakan  pekerjaan  yang  lebih  banyak  yang  pada  akhirnya  akan  turut  serta mengurangi angka kemiskinan.
Secara  keseluruhan,  prinsip-prinsip  yang  ada  pada  sistem  ekonomi  Pancasila  seperti  konsep kesejahteraan bersama, keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dan sumberdaya bisa dijadikan sebagai  solusi  dalam  mengatasi  berbagai  masalah  bangsa  seperti  kemiskinan,  ketimpangan pembangunan  serta  ketidak-adilan  sosial.  Implementasi  dari  prinsip-prinsip  ekonomi  Pancasila dapat  menjadi  kebijakan  utama  dalam  pengentasan  kemiskinan,  peningkatan  tingkat  pendidikan serta turut serta dalam menyebarluaskan ajaran moderasi dalam kehidupan beragama.

## 5. Kesimpulan
Studi ini mengkaji mengenai tinjauan empirik pengaruh kemiskinan dan tingkat pendidikan terhadap sikap moderat dalam beragama. Secara umum, kesimpulan yang didapatkan dari studi ini adalah  faktor  kemiskinan  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  sikap  moderasi  beragama seseorang,  dan  hubungannya  negatif.  Dengan  kata  lain,  semakin  tinggi  tingkat  kemiskinan seseorang, maka sikap moderatnya semakin berkurang. Sedangkan untuk faktor pendidikan, hasil studi  ini  menunjukan  bahwa  pendidikan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  sikap moderat seseorang dalam beragama. Rekomendasi kebijakan yang peneliti usulkan dalam studi ini adalah, negara perlu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, jika ingin menaikan level sikap moderat  dari  masyarakat.  Tentu  saja  ini  dalam  konteks  ini,  sistem  ekonomi  Pancasila  bisa mengambil peran dalam permasalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta memoderasi dalam kehidupan beragama.

## Referensi
Agussalim*, A., Yani, A., Suryanti, N., & Suaeb, S. (2023). History and Implementation of Pancasila in Economic Education in Indonesia. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities,
6(1). https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.29078
APRIANTO, N. E. K. (2018). KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK
ISLAM. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2).
https://doi.org/10.32678/ijei.v8i2.60
Ardiansyah, Surya, I., & Budiman. (2019). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Provinsi Kalimantan Timur. EJournal Ilmu Pemerintahan, 7(2).
Billyam, L., Arta, N., Ayu, S., Cindy, P., Friska, S., & Krista, S. (2018). Kajian Mengenai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Pancasila, 1(1).
Direja,  S.,  &  Paramitasari,  N.  (2022).  PENGARUH  KETIDAKSETARAAN  GENDER  PADA PENDIDIKAN  TERHADAP  KEMISKINAN  DI  PROVINSI  BANTEN. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Bisnis, 27(1). https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i1.5063
Elvina Septiani, Y. P. S. (2022). Penerapan Sistem Ekonomi di Indonesia. Pusdansi, 2(1).
Fadilla,  A.  (2018).  ANALISIS  KEBIJAKAN  DAN  STRATEGI  PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN. Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4(2). https://doi.org/10.34308/eqien.v4i2.46
Febriani, A., & M Fauzi, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Daring Bagi Pendidikan Konseling Dalam Meningkatkan  Mutu  Peserta  Didik  Di  SMAN  1  Mejayan. Suluh:  Jurnal  Bimbingan  Dan Konseling, 6(2). https://doi.org/10.33084/suluh.v6i2.2461
Fitriani, F., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2022). Karakteristik Kemiskinan pada Keluarga Orang Tua Tunggal di Kabupaten Jember. SEIKO: Journal of Management & Business, 4(3).
Hutabarat, D. T. H., Sutta, R. R. A., Wardana, W. H., Fadila, Z. N., Sapahira, P., & Tanjung, R. (2022).  MEMAHAMI  FILSAFAT  PANCASILA  SEBAGAI  PANDANGAN  HIDUP IDEOLOGI & DASAR NEGARA. JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB), 1(2). https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.72
Khusaini,  K.,  Hactuconsina,  H.,  &  Sabur,  A.  (2020).  INCOME  AND  EDUCATION INEQUALITY IN BANTEN. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Dan  Bisnis,  17(2). https://doi.org/10.31849/jieb.v17i2.3861
Lumintang, G. S., Nuraini, R. P., & Ana, S. M. (2023). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Indigenous Knowledge, 2(3).
Maisaroh, S., & Rohman, A. (2022). Analisis Dampak Pendapatan Pasca Pembangunan Suramadu Dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Pedagang  Sekitar  Pelabuhan  Kamal). Kaffa: Journal of Sharia Economic & … , 1(1).
Mandey, D. R., Engka, D. S. M., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional  Bruto,  Rata-Rata  Lama  Sekolah,  Dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(1).
Mardiansah,  M.  (2023).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  Rumah  Tangga  di Kecamatan  Pasaman  Kabupaten  Pasaman  Barat. Jurnal  Siber  Multi  Disiplin,  1(1). https://doi.org/10.38035/jsmd.v1i1.20
Mardikanto.  (2019).  Panduan  pelaksanaan  gerakan  satu  perangkat  daerah  satu  desa  dampingan menuju desa lebih sejahtera -. Jurnal Ekonomi.
Mohammad Maulana Iqbal. (2023). Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 12(2).
https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.49795
Nafisah,  S.  (2023). Makna  pancasila  sebagai  pandangan  hidup,  ketahui  isi  dari  kelima  butirnya. Bpip.Go.Id.
Nugraha, Y. A., Samian, S., & Riantoputra, C. D. (2020). Anteseden leader endorsement: Perspektif teori identitas sosial. Jurnal Psikologi Sosial, 18(3). https://doi.org/10.7454/jps.2020.22
Nugroho, T. (2011). Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade. Paper. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, November 1965.
Nurus, R., & Harianto, S. (2023). UPACARA ADAT GREBEG PANCASILA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN  BUDAYA  DAN  NILAI  PANCASILA. Nazharat:  Jurnal  Kebudayaan, 29(2). https://doi.org/10.30631/nazharat.v29i2.101
Panggarti,  U.,  Zumaeroh,  Z.,  Dwi  Purnomo,  S.,  Retnowati,  D.,  &  Adhitya,  B.  (2022).  Studi komparatif  ketimpangan  antar  pulau  di  Indonesia. FORUM  EKONOMI,  24(2). https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988
Pattipeilohy, L., Saingo, Y. A., Kristen, A., & Kupang, N. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisipline, 1(10).
Pratiwi,  S.  A.,  Noorsyarifa,  G.  C.,  &  Apsari,  N.  C.  (2022).  Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 5(1). https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965
Putri Anita Rahman, Firman, R. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab, 3(6).
Rahardjo, D. (2014). Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu. Pustek UGM.
Rahardjo, M. D. (2016). Demokrasi ekonomi dalam alam liberalisasi ekonomi. Economic Journal of Emerging Markets. https://doi.org/10.20885/ejem.v8i2.6760
Rizal, R. N. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan  di  Indonesia? Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia,  16(1). https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.596
Sabar,  W.,  Iwang,  B.,  &  Maisar,  M.  (2022).  Revealing  poverty  in  South  Sulawesi  with  several interrelated development indicators. SOROT, 17(3). https://doi.org/10.31258/sorot.17.3.129- 137
Saloom, G. (2012). Meninggalkan Jalan Teror: Perspektif Teori Identitas Sosial. In Isu-Isu Mutakhir Peneltiaan Psikologi Sosial.
Saputra, B. E. (2021). Konflik jemaat dan identitas sosial Shema dalam 1 Korintus 12. KURIOS, 7(2). https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.272
Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat  Pengangguran Terbuka  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia  Tahun  2007 –
2021. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial
Dan Humaniora, 1(2). https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.36
Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). PENGENTASAN KEMISKINAN INDONESIA: ANALISIS INDIKATOR  MAKROEKONOMI  DAN  KEBIJAKAN  PERTANIAN. Jurnal  Hexagro, 4(1). https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371
Setiani,  N.,  Wawan  Hermawan,  &  Ahmad  Komarulzaman.  (2023).  Pengujian  Peran  Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis. https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2470
Sihidi, I. T. (2020). Negara dan Paradigma Intoleransi di Indonesia. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik, 0(0).
Suhardin,  Y.  (2023).  KONSEP  KEADILAN  DARI  JOHN  RAWLS  DENGAN  KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF). Fiat Iustitia : Jurnal Hukum. https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535
Yanto,  D.  (2016).  PENGAMALAN  NILAI-NILAI  PANCASILA  SEBAGAI  PANDANGAN
HIDUP DALAM KEHIDUPAN
SEHARI-HARI.
ITTIHAD, 14(25). https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.860
Zahara, S., Baihaqi, & Paisal, J. (2023). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Al-Ukhwah Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2(1).