## BATAS KEBEBASAN “UNJUK RASA” DI DKI JAKARTA
(Analisa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 232 tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka)
Oleh: Rahmatulloh 

## ABSTRACT
This study is paying attention to the limits of free speech in the Province of DKI Jakarta by analyzing the governor’s regulation number 232 of 2015 on control about free speech in public.by the end of 2015. The method used is literature study and documentary analysis. The results of research indicate that governor regulation number 232 year 2015 formally contrary to applicable law, because freedom of speech is the domain of the law as stated in the 1945 Constitution Article 28 J verse 2 and has been regulated in law number 9 of 1998. Other than that governor’s rule contradicts to democratic and good governance principles, because the drafting does not open and involve society, therefore the governor’s rule should not be effective.
Keywords: Freedom of speech, constitution, democracy.
 Dosen pada Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Email: rahmat.algharamy@gmail.com

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Demokrasi  sebagai  sistem  politik
kenegaraan modern meniscayakan berbagai  indikator  instrumen  kebebasan ruang  berpolitik  yakni  adanya  pembagian kekuasaan (distribution of power), peradilan  yang  independen,  Pemilu  yang bebas dan terbuka, menjamin keikutsertaan partai  politik,  pers  yang  bebas,  hingga kebebasan  sipil  dalam  berserikat  dan berpendapat  di  muka  umum.  Kebebasan menyatakan  pendapat  di  muka  umum sebagai implementasi demokrasi merupakan  hak-hak  konstitusional  warga negara  yang  wajib  diindungi.  Bahkan kebebasan  menyatakan  pendapat  di  muka umum  sudah  menjadi  standar  dalam negara  demokrasi  dan  menjadi  indikator parameter untuk mengukur indeks demokrasi suatu negara. Negara demokrasi wajib melindungi kebebasan warga negara dalam menyatakan pendapat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, kecuali yang diatur oleh  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  untuk  melindungi  penggunaan kebebasan sipil dalam negara tersebut.
Sebagaimana  pada  Pasal  28  UUD 1945, sebelum diamandemen telah memberikan jaminan negara untuk melindungi kebebasan warga negara dalam berserikat  dan  menyampaikan  pendapat, baik lisan maupun tulisan yang selanjutnya diatur dalam perundang-undangan, seperti
UU  Pers,  UU  Keterbukaan  Informasi Publik, UU partai Politik, UU Perkumpulan  (Ormas/LSM/Yayasan  dan sebagainya) hingga UU Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 28 UUD 1945 setelah diamandemen melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun  2000,  kian  mempertegas  kembali jaminan konstitusional dimaksud sebagaimana  dalam  Pasal  28E  ayat  (3) UUD  1945  yang  menyatakan:  “Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Meskipun  demikian,  di  Indonesia kebebasan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum  dibatasi  oleh  UU  Nomor  9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan  harapan  agar  setiap  warga  negara saling  menghormati  hak-hak  orang  lain, menjaga  keamanan  dan  ketertiban  (Pasal 6). Bentuk penyampaian pendapat di muka umum  menurut  UU  tersebut  (Pasal  9) dinyatakan  dalam  kegiatan;  (1)  Unjuk Rasa atau demontrasi, (2) Pawai, (3) Rapat Umum,  dan  (4)  Mimbar  Bebas.  Menurut UU  tersebut  pada  Pasal  9  ayat  (2) dinyatakan bahwa menyampaikan pendapat  di  muka  umum  dilaksanakan  di tempat-tempat  terbuka  untuk  umum, kecuali: (1) Lingkungan istana kepresidenan  dengan  jarak  radius  100 meter  dari  luar  pagar,  (2)  instalasi  militer dengan radius jarak 150 meter dari luar
pagar, (3) tempat ibadah, (4) rumah sakit, (5)  pelabuhan  udara  dan  laut,  (6)  stasiun kereta api, (7) terminal angkutan udara, (8) obyek-obyek  vital  nasional,  dan  tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional.
Namun,  dua  tahun  belakangan  ini, di  tengah  maraknya  aksi  menyampaikan pendapat, warga Jakarta ramai dihadapkan pada permasalahan baru mengenai adanya “pengendalian  pelaksanaan  penyampaian pendapat  di  muka  umum  pada  ruang terbuka”  di  wilayah  Ibukota  Negara  RI melalui  Pergub  DKI  nomor  228  Tahun 2015  yang  menyulut  masyarakat  sipil  di Ibukota bereaksi dan melakukan sejumlah penolakan  dan  menuntut  pencabutan. Dalam  rangka  menyikapi  “pembatasan” kebebasan politik yang sudah menjadi hak warga negara serta menindaklanjuti berbagai aspirasi  dan pengaduan tersebut, Komisi  A  DPRD  DKI  Jakarta  kemudian berinisiatif mengusulkan kepada Pimpinan DPRD  DKI  serta  sejumlah  pimpinan Komisi di DPRD untuk menyelenggarakan Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU) dengan  mengundang  Pihak  Pemerintah Provinsi  dan berbagai  elemen masyarakat sipil tersebut demi tetap tegaknya demokrasi di Ibukota Jakarta.
Sikap  pemerintah  Provinsi  yang masih  mengganggap  Pergub  232/2015 dibutuhkan  menimbulkan  pertanyaan  dan kekecewaan  publik,  diantaranya  bahwa Pergub tersebut belum memiliki logika dan
dasar hukum yang tepat dalam membatasi kebebasan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum.  Bagi  pihak  DPRD  dan kelompok warga sipil tersebut menganggap  bahwa  di  tingkat  nasional pemerintah  telah  mengeluarkan  tentang pedoman yang telah menjamin kebebasan tersebut dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, sehingga  Pemprov  DKI  tidak  perlu “kegenitan” dengan mengeluarkan Peraturan  Gubernur  Nomor  228  Tahun 2015  yang  direvisi  dalam  Pergub  Nomor 232 Tahun 2015. Namun sikap Pemerintah Provinsi  yang  tetap  menganggap  Pergub diperlukan  masih  menyisakan  persoalan, sehingga munculnya sikap dalam masyarakat  yang  tetap  menolak  dan  akan melakukan  pelanggaran  terhadap  Pergub yang dianggap sudah tidak lagi konstitusional.  Dalam  konteks  ini,  maka perlunya  mengkaji  ulang  sejauhmana penting  dan  efektifnya  kehadiran  Pergub 232/2015 tersebut bagi ancaman demokrasi  di  Ibukota.  Perlu  didalami secara  kritis  dari  segi  hukum  terkait kebebasan menyampaikan pendapat.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Pergub DKI Jakarta Nomor  228/2015  yang  direvisi  dalam Pergub Nomor 232/2015 yang membatasi kebebasan  berpendapat  di  DKI  Jakarta oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta, serta memberikan informasi  sejauhmana
Pergub tersebut memiliki kekuatan hukum secara konstitusional. Selain itu, kajian ini bertujuan  untuk  membangun  opini  publik mengenai  pentingnya  keterbukaan  dalam menyampaikan  kebebasan  berpendapat serta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta  lebih  terbuka,  akomodatif  dan memberikan ruang kebebasan.

## B. Metode
Metode
pengumpulan dan pengolahan  data  yang  digunakan  dalam kajian  ini  melalui  studi  Kepustakaan (library  research)  sebagai  bahan  literatur yang  diharapkan  dapat  menyajikan  data yang menjadi referensi penting berkenaan dengan  konsep  dan  ketentuan  aturan perundang-undangan yang berlaku hingga produk hukum daerah di bawahnya, dalam hal  ini  Pergub  DKI  Jakarta  Nomor 228/2015  yang  direvisi  dalam  Pergub Nomor 232/2015 di DKI Jakarta. Selanjutnya  mengkaji  dokumen  untuk menggali  informasi  yang  akurat  sebagai sumber  dan  penguat  data  dalam  tataran implementasi,  berupa  kejadian  faktual yang terdokumentasikan/tercatat, baik dalam arsip atau dokumen penting berupa notulensi, keputusan/rekomendasi organisasi,  hingga  surat  edaran  tentang suatu  kebijakan  atau  himbauan  resmi. Termasuk  pula  sebagai  dokumentasi adalah  pembicaraan  atau  informasi  yang terbuka untuk publik atau terpublis media,
sepeti  petisi  masyarakat  sipil  hingga notulensi  hasil  Rapat  Dengar  Pendapat Umum  (RDPU)  DPRD  Provinsi  DKI Jakarta.

## ACUAN TEORETIK
A. Hakikat  Kebebasan  Berpendapat
Dalam Negara Hukum Yang Demokratis Secara umum, “pendapat” diartikan
sebagai  suatu  gagasan  atau  pikiran.
Adapun “berpendapat” berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Sedangkan
kebebasan  adalah  “hak  bebas”  yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan kodrati atau kehidupan alamiahnya.
Kebebasan  atau  freedom  dalam konteks  Indonesia  kerapkali  diartikan secara  kurang  tepat,  yakni  liar  atau  hal yang  dianggap  buruk.  Menurut  Rizal Malarangeng  (2008;2)  dinyatakan  bahwa kebebasan  merupakan  hal  yang  positif, yakni mengandaikan makhluk yang secara alamiah  untuk  berpikir,  merasa,  dan memilih  bagi  dirinya  sendiri.  Sehingga kebebasan  diterjemahkan  sebagai  sebuah sistem pengaturan masyarakat, sistem yang percaya  bahwa  individu-individu  ada dalam      suatu      masyarakat yang sesungguhnya  menggunakan  kemampuan dan  harkat  mereka  secara  alamiah,  dan mampu memilih bagi diri mereka sendiri.
Terkait dengan pengertian tersebut, Denny JA. (2006;11) mengutarakan bahwa dalam  argumen  intelektual  mengenai kebebasan  di  Barat  yang  mendapatkan justifikasi dalam Declaration of Independen  bahwa  kebebasan  individu untuk memilih sistem nilai dan way of life- nya sendiri. Bahwa setiap orang dilahirkan secara  equal  (sama)  dan  memiliki  hak langsung  dari  penciptanya  yang  tidak dapat  diambil  oleh pihak lain,  seperti  hak hidup,  kebebasan,  dan  kebahagiaan  yang cara mengekspresikannya hak itu diserahkan  pada  individu  masing-masing sejauh ia tidak melanggar kebebasan pihak lainnya.
Dengan  mengutip  pendapat  John Stuart Mill (1806-1873) bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui sarana kebebasan menyatakan  pendapat.  Kebebasan  itu membuat  berbagai  ide,  berkompetisi, saling membuka kelemahan dan kesalahan.
Beralngsungnya  tantangan,  debat,  dan ketidaksepakatan dalam masyarakat menjadi positif. Bahkan seandainya kebenaran  tidak  ditemukan,  kebebasan menyatakan pendapat tetap penting sebab ia  menyeleksi  ide  yang  baik  dari sekumpulan  ide  yang  buruk  (Denny  JA, 2006;31).
Dalam  negara  demokrasi  yang menawarkan
prinsip kebebasan
menyatakan  pendapat  sebagai  salah  satu syaratnya, sebagaimana Komisi  Hukum
Internasional (International Commission of Jurist). Syarat pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum (representative government under the rule of law) selengkapnya adalah:
a. perlindungan  konstitusionil,  dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin  hak-hak  individu,  harus menentukan  pula  cara  prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
b. badan  kehakiman  yang  bebas  dan tidak  memihak  (independent  and impartial tribunals);
c. pemilihan umum yang bebas;
d. kebebasan untuk menyatakan pendapat (free speech);
e. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan
beroposisi;
f. adanya pendidikan civil
B. Hakikat Unjuk Rasa/Demonstrasi
Menurut Merphin Panjaitan
(2011;95) demontrasi adalah suatu bentuk penyampaian  pendapat  di  muka  umum. Sedangkan  menurut  Gabriel  A.  Almond mengkategorikan  demontrasi  atau  unjuk rasa  sebagai  bentuk  partisipasi  non konvensional.  Hal  yang  berbeda  dengan pendapat Michael C. Hudson dan Charles Lewis Taylor mengungkap bahwa “demontrasi-protes”  adalah  suatu  bentuk konflik politik yang paling lunak di antara
semua  konflik  politik  yang  mungkin terjadi (Eep Saefulloh Fatah, 2000;4-5).
Dalam  UU  Nomor  9  Tahun  1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat (3) Unjuk  rasa  atau  Demonstrasi  adalah “kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang atau  lebih  untuk  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan,  tulisan  dan  sebagainya secara  demonstratif  di  muka  umum”. Sedangkan  dalam  ayat  (4)  berikutnya dinyatakan  bahwa  cara  penyampaian pendapat  dengan  arak-arakan  di  jalan umum adalah disebut pawai atau konvoi.
Dalam  Peraturan  Gubernur  DKI Nomor 228 Tahun 2015 sebagaimana yang sudah  direvisi  dalam  Pergub  Nomor  232 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan  Penyampaian  Pendapat  di Muka  Umum  Pada  Ruang Terbuka,  Pasal 11,  Unjuk  rasa  atau  Demonstrasi  juga diartikan  sama  dengan  UU  dimaksud  di atas.
Dengan demikian, Unjuk rasa atau demonstrasi dapat dilakukan secara perorangan  atau  lebih  dalam  rangka menyampaikan pendapatnya secara terbuka  di  muka  umum.  Unjuk  rasa  biasa dilakukan sebagai berikut:
1. wujud reaksi dari ketidakpastian atas
tuntutan perubahan
2. terjadi  kekecewaan  terhadap  suatu aspirasi yang tidak segera
ditindaklanjuti  atau  dipenuhi  oleh pihak atau institusi yang berwenang 3. terjadi kemacetan dialog atau tertutupnya saluran komunikasi antara pihak yang berkepentingan 4. sebagai  bentuk  pernyataan  terbuka dalam  penyampaian  kritik,  koreksi dan desakan suatu tuntutan.
Sedangkan  dalam  M.R.  Khairul Muluk  (2007;133)  dinyatakan  bahwa unjuk  rasa  atau  demonstrasi  merupakan salah satu alternatif dari bentuk partisipasi publik  dari  berbagai  saluran  partisipasi yang ada. Unjuk rasa dilakukan karena dua hal,  yakni  pertama,  dilakukan  karena penyampaian keluhan dan pendapat dianggap  tidak  dapat  dilakukan  secara efektif melalui mekanisme partisipasi yang ada.  Kedua,  unjuk  rasa  dilakukan  karena secara  sengaja  hendak  menarik  perhatian masyarakat luas, bukan sekedar memasukkan  aspirasi  melalui  mekanisme partisipasi  yang  sudah  ada.  Gerakan  aksi dalam  bentuk  unjuk  rasa/demontrasi adalah  salah  satu  kebebasan  berpendapat di  muka  umum  sebagai  bagian  dari tindakan  seseorang  atau  kelompok  yang turut  berpartisipasi  dalam  menyampaikan aspirasi atau tuntutan umum.

## PEMBAHASAN
A. Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945 dan  UU  Nomor  39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diakui  oleh  masyarakat  dunia.  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia (Universal Declaration  of  Human  Rights), yaitu pernyataan  sedunia  tentang  hak-hak  asasi manusia)  pada  10  Desember  1948  adalah suatu  instrumen  internasional  dalam pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia  yang telah  diterima  banyak  negara,  termasuk Indonesia.  HAM  menurut  Piagam  PBB tentang  Deklarasi Universal  of  Human Rights tersebut salah satunya adalah “hak berpikir dan mengeluarkan pendapat”.
Meskipun  demikian,  pengakuan terhadap  hak  asasi  manusia  di  Indonesia telah  tercantum  dalam  UUD  1945  yang sebenarnya  telah  dahulu  ada  dibanding dengan  Deklarasi  Universal  PBB  yang lahir  pada  10  desember  1948.  Pengakuan akan  hak  asasi  manusia  dalam  Undang– Undang Dasar 1945 rumusannya mencakup  hak  dalam  bidang  politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.  Walaupun  rumusan  hak  tersebut dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya,  yakni  dirumuskan  secara singkat  dan  dalam  garis  besarnya  saja, namun hingga  pada  berakhirnya  era  Orde Baru  tahun  1998,  pengakuan  akan  Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia  mengalami perkembangan dalam  amandemen
konstitusi,  yaitu  teruang  pada  Hak  dan Kewajiban Warga Negara.
Khusus dalam Batang Tubuh UUD 1945 perubahan (amandemen) telah dicantumkan  adanya  Bab  khusus Hak Asasi  Manusia  (HAM) yang  merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju  kehidupan  negara  konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai hak asasi  manusia  tertuang  pada Pasal  28  A sampai  J  UUD  1945 .  Selanjutnya hak yang  tertuang dalam UUD 1945
dinamakan  hak  konstitusional. Adanya jaminan
hak-hak konstitusional sebagaimana  yang ada  dalam  UUD  1945, maka warga negara, atau penduduk berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya  membatasi  atas  menghilangkan hak-hak kostitusionalnya.
Meski terjadi perbedaan perspektif mengenai  ketentuan  hak-hak  asasi  dalam konstitusi yang dianggap belum mencerminkan  universalisme  atau  masih menyisakan  partikularisme  HAM  akibat residu kekuasaan dalam Pasal-pasal UUD 1945,  namun  pasca  reformasi  sudah mengakomodasi mengenai pengakuan hak- hak asasi yang dikonvensi secara universal melalui amandemen.
Sebagaimana dapat dilihat mengenai  klausul  kebebasan  berpendapat dalam  Pasal  28  UUD  1945  sebelum reformasi  yang  berbunyi:  “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan sebagainya  ditetapkan  dengan  undang- undang”.  Pasal  ini  sama  sekali  belum merinci  jaminan  konstitusional  secara tegas  dan  langsung,  melainkan  hanya menyatakan  akan  ditetapkan  dengan undang-undang. Namun kemudian, setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud mengenai “kebebasan berpendapat” dinyatakan jelas dan  tegas  ditentukan,  yakni  dalam  Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat”.  Dengan  demikian  UUD  1945 secara  langsung  dan  tegas  memberikan jaminan  kebebasan  untuk  berserikat  atau berorganisasi (freedom  of  association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan  kebebasan  menyatakan pendapat (freedom  of  expression), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi  juga  bagi  setiap  orang  yang  berada di  Indonesia,  dalam  hal  ini  orang  asing sebagai penduduk atau bukan penduduk.
Selanjutnya mengenai  jaminan perlindungan kebebasan sebagai hak asasi juga  diatur  dalam  berbagai  perundang- undangan  yang  berlaku.  Bahkan  secara khusus  telah  diberlakukannya  urusan  hak asasi  manusia  dalam  Undang-Undang  RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Terkait
dengan kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  tercantum  pada  Pasal  24  ayat (1):“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud- maksud  damai”.  Dengan  demikian, menghalangi  adanya  perkumpulan  dan penyampaian  pendapat  bagi  setiap  orang merupakan  kategori  pelanggaran  HAM. Menurut  Pasal  1  angka  6  UU  HAM tersebut,  bahwa  pelanggaran  hak  asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau  kelompok  orang  termasuk  aparat negara  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja  atau  kelalaian  yang  secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak akan  memperoleh  penyelesaian  hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## B. Kebebasan  Berpendapat  Dalam  UU
Nomor  9  Tahun  1998  tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Kemerdekaan menyampaikan
pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas  dan
bertanggung jawab sesuai dengan jaminan dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Hal ini ini sejalan dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam  Pasal  29  Deklarasi  Universal  Hak- hak  Asasi  Manusia  yang  antara  lain menetapkan sebagai berikut:
1. Setiap  orang  memiliki  kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannnya  secara  bebas  dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  harus
tunduk semata-mata pada pembatasan  yang  ditentukan  oleh
undang-undang dengan maksud untuk  menjamin  pengakuan  dan penghargaan  terhadap  hak  serta kebebasan  orang  lain,  dan  untuk memenuhi  syarat-syarat  yang  adil bagi  moralitas,  serta  kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak  dan  kebebasan  ini  sama  sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebebasan  berekspresi  hanya  bisa dibatasi  dengan  kriteria  yang  sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati
dan  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (3)  dari Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan Politik (KIHSP) atau International
Covenant  and  Political  Rights (ICCPR) yang mulai berlaku sejak tahun 1976, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak  Sipil  dan  Politik.  Dalam  kehidupan negara  Indonesia,  setiap  orang  yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan  pikirannya  dijamin  secara konstitusional. Sebagaimana tertera dalam Hasil  Perubahan  UUD  1945  Pasal  28  E ayat  (3)  menyatakan,  bahwa  kebebasan mengeluarkan  pendapat  juga  merupakan bagian hak asasi manusia.
Pada masa awal reformasi, sebelum adanya  perubahan  Pasal  28  UUD  1945 dinyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga  lahirnya  salah  satunya, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum . Sebagai salah satu  hak  warga  negara  dalam  kebebasan dan kemerdekaan menyampaikan pendapat, secara nyata dalam Pasal 1 poin (1)  UU  No.  9  Tahun  1998  tentang kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum  adalah  hak  setiap  warga negara    untuk    menyampaikan    pikiran
dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kebebasan  bagi setiap orang tersebut dalam mengeluarkan pendapat juga perlu pengaturan dalam hal “mengeluarkan pendapat di muka umum” agar  tidak  menimbulkan  gangguan  atau konflik antar anggota masyarakat.
Dalam  Pasal  6  UU  No.  9  Tahun 1998  dinyatakan,  bahwa  warga  negara yang  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk (1) menghormati hak-hak dan kebebasan  orang  lain,  (2)  menghormati aturan-aturan moral yang diakui  umum,
(3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  (4)  menjaga  dan  menghormati keamanan  dan  ketertiban  hukum,  dan  (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Negara,  dalam  hal  ini  aparatur pemerintah  wajib  memberikan  jaminan perlindungan  dan  layanan  akses  bagi terwujudnya  kebebasan  menyampaikan pendapat  di  muka  umum  tersebut  sesuai ketentuan  dalam  prosedur  UU  tersebut. Kewajiban  dan  tanggung  jawab  aparatur pemerintah diatur dalam Pasal 7 UU No. 9 Tahun  1998  untuk  (1)  melindungi  hak asasi  manusia,  (2)  menghargai  asas legalitas,  (3)  menghargai  prinsip  praduga tindakan bersalah, dan (4)
menyelenggarakan pengamanan.
Dinyatakan  dengan  tegas  pada  Pasal  5 bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : (a) mengeluarkan  pikiran  secara  bebas;  (b) memperoleh perlindungan hukum.
Selanjutnya,  Pasal  8  UU  Nomor  9 Tahun 1999 menyuratkan bahwa masyarakat  berhak  berperan  serta  secara bertanggung  jawab  agar  penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung  secara  aman,  tertib,  dan damai.  Bentuk  penyampaian  pendapat  di muka  umum  dapat  dilaksanakan  dengan unjuk  rasa  atau  demonstrasi,  pawai,  rapat umum, atau mimbar bebas.
Penyampaian  pendapat  di  muka umum  sebagaimana  di  atas,  dilaksanakan di  tempat-tempat  terbuka  untuk  umum, kecuali tempat berikut sesuai Pasal 9 ayat (2), yaitu:
a. di  lingkungan  istana  kepresidenan, tempat  ibadah,  instalasi  militer, rumah  sakit,  pelabuhan  udara  atau laut,  stasiun  kereta  api,  terminal angkutan  darat,  dan  obyek-obyek vital nasional;
b. pada hari besar nasional.
C. Kebebasan Berpendapat Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 228/2015 yang  direvisi  dalam  Pergub  Nomor 232/2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat

## VOLUME 17, NOMOR 1, OKTOBER 2017
di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Pergub DKI Jakarta Nomor 228/2015  yang  dikeluarkan  pada  28 Oktober 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama ternyata memberikan  pembatasan  tempat  (dengan bahasa:  “Lokasi  yang  diperbolehkan” dalam  Pasal  4  Pergub  No.228/2015) melakukan  penyampaian  pendapat  di muka umum hanya pada ruang terbuka di tiga tempat, yakni:
a. Parkir Timur Senayan;
b. Alun-alun Demokrasi DPR RI/MPR RI; dan
c. Silang Selatan Monumen Nasional.
Selain  itu,  penyampaian  pendapat di  muka  umum  pada  lokasi  tersebut  juga dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai  dengan  18.00  (Pasal  5). Selanjutnya  tidak  boleh  menggunakan pengeras suara yang kebisingannya melewati batas maksimal baku sebesar 60 dB  (desibel)  serta  larangan  konvoi/pawai maupun  kegiatan  jual  beli  perbekalan (pasal 6).
Dalam kegiatan    penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah daerah dapat melakukan mediasi dengan perwakilan pelaku pengunjuk rasa untuk menampung/menerima/memfasilitasi/men gakomodasi aspirasi dengan di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  (Bakesbangpol)  Pemprov  DKI
Jakarta  bersama  dengan  SKPD/UKPD terkait, dan/atau Kepolisian, dan/atau TNI sesuai  kebutuhan,  materi  aspirasi  dan ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya  berbagai  ketentuan  larangan dan  sanksi  terkait  pengaturan  lokasi penyampaian pendapat yang telah disebutkan di atas.
Dalam mengimplementasikan Pergub  DKI  tersebut,  Pemerintah  Daerah menggunakan  anggaran  daerah  (APBD) melalui Pelaksanaan Anggaran
Bakesbangpol  DKI  Jakarta  dan  Biro  Tata
Pemerintahan DKI Jakarta. Namun keberadaan  Pergub  Nomor  228  sejak dimunculkan  (28  Oktober  2015)  ternyata menimbulkan  gelombang  protes  dari kalangan  masyarakat  sipil  dan  partai politik,  bahkan  tokoh-tokoh  nasional karena terlampau membatasi atau mengekang  kebebasan  berpendapat  dan dinilai  bertentangan  dengan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Pada akhirnya pemberlakuan Pergub tersebut dicabut dan diganti dengan Pergub  yang  sudah  revisi.  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  resmi  menerbitkan Peraturan  Gubernur (Pergub )  Nomor  232 tahun 2015 dengan tema serupa menggantikan Pergub Nomor 228 tentang Pengendalian  Pelaksanaan  Penyampaian Pendapat  di  Muka  Umum  pada  Ruang Terbuka yang resmi  ditandatangani
Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja Purnama, pada Senin 9 November 2015.
Isi  Pergub  232/2015  terdapat perubahan  pada  Pasal  4  yang  mengatur tentang  tempat  pelaksanaan  penyampaian pendapat  di  muka  umum,  bahwa  tiga lokasi  yang  ada  pada  Pergub  sebelumnya (228/2015)  bukan  lagi  lokasi  wajib, melainkan  hanya  lokasi  yang  disediakan oleh  Pemprov  DKI  Jakarta.  Namun,  pada Pergub baru masih mencantumkan ketentuan  menggunakan  pengeras  suara yang kebisingannya melewati batas maksimal  baku  sebesar  60  dB  (desibel) sebagaimana pada Pasal 7 poin d.
Adapun  tujuh  pasal  pada  Pergub 228/2015  yang  dihilangkan  pada  Pergub 232/2015 adalah sebagaimana berikut:
Penghapusan  mengenai  semua Larangan, meliputi:
a. Pasal  9:  Dilarang  menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka  di  luar  lokasi  sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4. b. Pasal  10:  Dilarang  menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di luar kurun waktu
sebagaimana  yang  dimaksud  pada Pasal 5 (pukul 06.00-18.00). c. Pasal  11:  Dilarang  menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka  dengan  cara  melakukan pawai/konvoi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 huruf e
d. Pasal 12: Dilarang melakukan kegiatan  jual  beli  perbekalan  pada saat penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f
Selanjutnya  menghapus  semua Sanksi, sebagaimana berikut: a. Pasal  13:  Pelanggaran  terhadap larangan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  dan  Pasal  10  akan dibubarkan  oleh  anggota  Satpol  PP dan/atau bersama Kepolisian dan/atau TNI.
b. Pasal  14:  Pelanggaran  terhadap larangan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  11  akan  diarahkan menuju lokasi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  oleh anggota Satpol PP dan/atau bersama kepolisian dan/atau TNI.
c. Pasal  15:  Pelanggaran  terhadap larangan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  12  akan  dilaksanakan tindakan  penertiban  oleh  anggota Satpol PP dan atau bersama Kepolisian dan/atau TNI.
Mengenai  Sanksi  dalam  Pergub 232/2015  ini  praktis  hanya  terdapat  pada suatu  pasal  yang  bersifat  umum,  yakni Pasal 8: “setiap orang dalam menyampaikan  pendapat  di  muka  umum pada  ruang  terbuka  yang  melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal  7  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan”. Sedangkan isi pasal lainnya dalam Pergub baru  hanya  mengenai  ketentuan  aturan yang terdapat pada Pergub 228/2015 yang tidak  dihapus/dihilangkan/direvisi,  atau masih  diatur  dan  tetap  berlaku  pada Pergub baru (232/2015).

## D. Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Provinsi DKI Jakarta
Sesuai petunjuk Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1130/-071.78 tanggal  9 Nopember   2015    perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi A DPRD Provinsi  DKI  Jakarta, maka Komisi A DPRD  Provinsi  DKI Jakarta  melaksanakan  Rapat    Dengar Pendapat     Umum   (RDPU)    pada  10 Nopember 2015 antara  DPRD Provinsi DKI Jakarta dan pihak  Pemprov  DKI Jakarta    serta     berbagai perwakilan masyarakat. RDPU  yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi A Lantai  II g Gedung lama DPRD Provinsi DKI Jakarta Jl.Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat, sesuai agenda “Membahas Peraturan Gubernur Nomor   228     Tahun 2015     Tentang pengendalian  pelaksanaan  penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka”.
RDPU dipimpin oleh Syarif M.Si . selaku  Sekretaris  Komisi  A  DPRD  DKI Jakarta yang membuka sekaligus
memberikan  pengantar  rapat  dengan menyatakan bahwa:
(1) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan langkah Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta yang menerbitkan peraturan gubernur  228/2015  yang  baru tentang  Pengendalian  Pelaksanaan Penyampaian  Pendapat  di  Muka Umum pada Ruang Terbuka, dalam hal  ini  meminta  pihak  Pemprov DKI  menjelaskan  latar  belakang, sebab musabab dan urgensi diberlakukan Pergub dimaksud.
(2) Meskipun kini Pergub DKI 228/2015 sudah direvisi kemarin (9 November)  sehari  sebelum  RDPU DPRD  DKI  digelar,  namun  masih banyak  keberatan  dan  protes  dari kalangan masyarakat luas terhadap keberadaan Pergub tersebut. Sebab demikian  pula,  Dewan  menilai, keberadaan Pergub  Nomor 232 itu tidak  jelas.  Atas  dasar  itu,  Dewan memanggil jajaran pejabat Pemprov  DKI  yang terkait dengan masalah  tersebut  dalam  rapat dengar pendapat di Gedung DPRD DKI  Jakarta,  hari  ini,  Selasa, tertanggal 10 November 2015.
Dari  pihak  pejabat  Pemprov  DKI Jakarta  yang  hadir  dalam  rapat  tersebut adalah  Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Dr.
Ratiyono, M.MMSi., Wakil Kepala Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP) Jupan Royter, dan Kepala Bidang Perundang-undangan  dari  Biro  Hukum Wahyono. Pihak Pemprov DKI menyatakan bahwa: (1) Latar  belakang  dibuatnya  Pergub ini adalah untuk Menjaga,
mengendalikan  dan  memelihara keseimbangan  bagi  hak  asasi sekelompok masyarakat yang sedang  menyampaikan  aspirasi dengan  masyarakat  yang  sedang melaksanakan  aktivitasnya  sehari- hari  guna  terpelihara  ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
(2) Maksud  dan  tujuan  dibuatnya Pergub  atas  dasar  Gubernur  pada tahun 2016 mencanakan 5 tertib di Provinsi  DKI  jakarta  yaitu:  Tertib Lalu  lintas,  Tertib  Sampah,  Tertib K5, tertib Hunian dan tertib Demo, maka  hal  itu  berkaitan  dengan upaya  memberikan  kepastian,  dan tertib penyelenggaraan, serta pengendalian
penyampaian
pendapat  di  muka  umum  (unjuk rasa)  sebagai  bagian  dari  hak berdemokrasi pada ruang terbuka. : Kemudian
pihak DPRD
mempertanyakan  pula  mengenai  siapa aktor  yang  berinisiatif  dibalik  pembuatan Pergub tersebut dan meminta  dijelaskan
argumen  sebab  atau  asal-usulnya  dibalik Pergub  tersebut,  apakah  karena  desakan gubernur atau kepentingan pengusaha, atau tekanan  lainnya  serta  mengapa  dengan mudahnya  dilakukan  revisi  di  tengah tuntutan publik yang meminta dicabut.
Namun, dari Biro Hukum Pemprov DKI  yang  diwakili  Wahyono  tidak  dapat menjelaskan  dengan  detail  pernyataan pimpinan  rapat  yang  menanyakan  siapa yang  berinisiatif  mencanangkan  Pergub tersebut. Pertanyaan yang muncul mengapa dengan mudah direvisi sehingga menimbulkan  tertawaan  forum  peserta undangan,  Wahyono  berkelit  saat  itu bahwa  dia  sendiri  tidak  hadir  pada pembahasan   penerbitan   Pergub  Nomor 228 Tahun 2015.  Jawabnya  persisnya adalah: “justru karena itu saya  tidak tahu, karena  saya    tidak   hadir  saat  itu,".
Selanjutnya meski  dihapuskan larangan dan sanksi atas pelanggarannya, namun masih terdapat dalam Pergub 232/2015 ini pada suatu pasal yang bersifat  umum, Pasal 8,    yaitu yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikenakan sanksi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.
Pemprov   DKI   merevisi  Pergub Nomor 228 Tahun 2015 mengganti dengan Pergub Nomor 232 Tahun  2015.  Revisi tersebut dinilai tidak     merubah signifkansinya, sehingga Komisi A DPRD DKI  pun  menilai  revisi  Pergub  tersebut
terlalu  asal-asalan  dibuat  dan  direvisi secara  tidak  jelas  maksud  isi  dari selayaknya  sebagai  aturan  Pergub  yang memuat  pengaturan  yang  dilarang  dan sanksinya serta hanya membebani anggaran  daerah.  Menurut  Syarif,  M.Si.: “mestinya  dicabut  saja,  karena  yang seperti ini cuma himbauan saja.  tapi yang  saya  bingung  pembiayaan  Pergub tetap  tercantum  dan  dibebankan  kepada APBD.  Enggak  ada  isinya  tapi  ada biayanya".
Selanjutnya,  dari  pihak  elemen masyarakat beberapa di antaranya menyampaikan pendapat setelah diberikan kesempatan oleh pimpinan Rapat. Demikian  ini  beberapa  sedikit  petikan yang  dapat  dihimpun  dalam  RDPU  dari semua  pendapat  peserta  undangan  dari kelompok masyarakat:
Dari perwakilan Lembaga Bantuan Hukum  (LBH)  Jakarta,  Maruli  yang menilai,  Gubernur  DKI  Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan sejumlah  pelanggaran  konstitusi.  Hal tersebut  terkait  diterbitkannnya  Peraturan Gubernur “jadi-jadian” tentang Pengendalian  Pelaksanaan  Penyampaian Pendapat  di  Muka  Umum  pada  Ruang Terbuka. Maruli melontarkan enam alasan pihaknya  menolak  pergub  yang  kini telah diganti dengan Pergub 232 itu.
Menurutnya:  "Kenapa  kami  sebut  jadi- jadian? Karena selain tidak  bisa
dipertanggungjawabkan  secara  akademis, ada  enam  poin  yang  menjadi  alasan kenapa  pergub  ini  harus  dicabut  dan ditolak,  bukan  direvisi".  Pertama  adalah tidak  adanya  urgensi  yang  menjadi  dasar penerbitannya.  Kedua,  mereka  menilai peraturan  pengendalian  unjuk  rasa  sudah cukup  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka  Umum.  Sehingga  DKI  Jakarta bukan  negara  sendiri.  Sehingga  harus tunduk pada undang-undang yang ada.
Ketiga,  Unjuk  rasa  merupakan bentuk  kebebasan  berpendapat  yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keempat,  Gubernur  DKI  Jakarta  tidak memiliki  kewenangan  memerintahkan TNI.  TNI  itu  seharusnya  hanya  tunduk kepada  Panglima  TNI  dan  Presiden sebagai Panglima Tertinggi, bukan Gubernur  DKI.  Jadi,  Gubernur  Ahok sudah  melecehkan  TNI.  Kelima,  Maruli menilai  alasan  Gubernur  yang  membatasi lokasi  unjuk  rasa  untuk  menghindari kemacetan dinilai tidak masuk akal. Bukan demontrasi yang menyebabkan kemacetan, melainkan kendaraan pribadi yang semakin  banyak.  Keenam,  penerapan peraturan  batas  maksimal  baku  tingkat kebisingan  hanya  60  desibel  tidak  sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998. Di UU Nomor 9 Tahun 1998 tidak  diatur
mengenai  tingkat  kebisingan.  Sehingga pergub ini harus ditolak.
Berikutnya Ketua Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia DKI Jakarta Rio  Ayudhia  Putra  menilai,  pembatasan tingkat  kebisingan  pengeras  suara  unjuk rasa  sebesar  60  desibel  tidak  masuk  akal. Ia  melontarkan  pernyataan  Peraturan Gubernur  poin  mengenai  pembatasan tingkat  kebisingan  masih  tercantum  di Pasal  7  poin  (d)  yang  telah  membatasi pengeras  suara  unjuk  rasa  maksimal  60 desibel.  Secara  tegas  Rio  Ayudhia  Putra mempertanyakan:  "Apakah  Bapak-bapak tahu  60  desibel  itu  kekuatannya  seperti apa?  Enam  puluh  desibel  itu  sama  saja kayak dua orang ngobrol dalam rumah. Itu bagaimana  mau  berdemo  kalau  suaranya seperti  itu?  Mobil  di  jalan  saja  suaranya bisa 100 desibel"
Dari  perwakilan  Komnas  HAM secara  mengambang  menuturkan  bahwa Pergub ini seharusnya tidak perlu terburu- buru  karena  harus  memperhatikan  aspek kemanusiaan di dalamnya yakni kebebasan berpendapat  dan  berekspresi.  Dari  unsur pekerja/buruh,  yakni  Konfederasi  Serikat Pekerja  Indonesia  (KSPI)  pun  mendesak agar  Pergub  dicabut  karena  membatasi kebebasan  sipil.  Dinilai  Pergub  ini  hanya untuk  melindungi  kepentingan  birokrasi dan  pengusaha  dan  tidak  melindungi  dan melayani  kepentingan  warga  yang  tengah menyatakan pendapatnya, mengingat  aksi
dilakukan  di  luar  tempat  yang  menjadi obyek  tuntutan  semestinya  agar  desakan atau  dorongan  yang  dinyatakan  lebih aspiratif sesuai kebutuhan yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.
Demikian pula dari ketua Asosiasi Pedagang Kaki
Lima (APKLI)
menyampaikan bahwa Pergub ini jauh dari kata  ramah  bagi  masyarakat  yang  ingin menyampaikan  pendapatnya,  dan  bahkan melegitimasi  aparat  birokrasi  pemerintah daerah  memberangus  kebebasan  atau gerakan  protes.  Sedangkan  perwakilan Kampus/Perguruan  Tinggi  diantaranya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas  Negeri  Jakarta  (BEM  UNJ), dan Presiden Mahasiswa BEM Universitas Islam  Negeri  Syarief  Hidayatullah  (UIN) Jakarta juga mendesak Pemprov DKI agar mencabut  Pergub  “asal-asalan”  tersebut karena mencederai kebebasan berpendapat dalam  menuntut  ketidakberesan  dalam memenuhi urusan hajat publik.
Diakhir  RDPU  sebagai  penutup Komisi A DPRD DKI Jakarta berpendapat sekaligus merekomendasikan agar
meninjau  ulang  adanya  Pergub  232 tersebut
berdasarkan masukan masyarakat. Apalagi secara materi, Pergub hasil  revisi  sudah  tidak  urgen  lagi  isinya dibanding  UU  No.9/1998  yang  lebih lengkap.  Pergub  232/2015  ini  dipaksakan ada tapi hanya berisi himbauan sebagai
pemborosan APBD bagi instansi Pemprov yang hanya sekedar untuk mengendalikan kebebasan berpendapat.
E. Analisa Pergub DKI Jakarta Nomor 228/2015  dan  Hasil  Revisi  Dalam Pergub  Nomor  232/2015  Dalam Perundang-Undangan Yang Berlaku
Pemberlakuan Pergub DKI Jakarta Nomor 228/2015 dan Hasil Revisi Dalam Pergub Nomor 232/2015 Tentang Pengendalian  Pelaksanaan  Penyampaian
Pendapat  di  Muka  Umum  Pada  Ruang Terbuka  merupakan  upaya  menggiring pembatasan menyampaikan pendapat melalui area atau tempat, waktu dan suara dalam berunjuk rasa di Ibukota. Meskipun hasil  revisi  Pergub  menyatakan  anjuran dalam menyediakan tempat, secara bahasa hukum  Pergub  tersebut  sudah  bermaksud “melokalisir”  kebebasan  tiap  orang  atau masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau  mendapatkan  keadilan  hak-haknya dengan jalan berdemontrasi.
Meskipun Gubernur DKI Jakarta, Basuki    Thahaja    Purnama     menyatakan bahwa    Pergub   tersebut   bukan  untuk melarang   warga   berunjuk  rasa tetapi berusaha     menyediakan tempat   yang dianggap tidak mengganggu kepentingan umum, sehingga aksi dapat dimediasi dan difasilitasi       oleh    jajaran       perangkat pemerintahan agar lebih terjaga dan tertib, namun diterbitkan Pergub 232/2015 adalah upaya mereduksi kebebasan sebagai jalan pemprov DKI membuat aturan yang anti kritik. Sebab sudah bukan rahasia bagi publik Jakarta, berdasarkan sumber di LBH Jakarta, bahwa Gubernur kerapkali mengeluarkan kebijakan yang melanggar Hak Asasi     Manusia,     antara     lain pembatasan aktivitas kampanye sosial atau penyampaian pendapat di muka umum masyarakat di kegiatan car free day , pelarangan melintasnya sepeda motor di beberapa jalan protokol DKI Jakarta, dan penggusuran paksa yang mengakibatkan 3866 kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta kehilangan    tempat  tinggal     dan   mata pencahariannya
(http://www.republika.co.id/15/11/02). Dari  segi  Hak  asasi  manusia, Pergub tersebut sudah bermaksud
membatasi warga dalam kebebasan berekspresi atas pendapatnya. Semestinya “bukan tempat” menyampaikan kebebasan ekspresi  yang  dibatasi,  tetapi  “apa  yang tidak boleh dilakukan” ketika  melakukan
penyampaian  kebebasan  tersebut  dengan tanpa  harus  membatasi  dan  sebaliknya melindungi kebebasannya dalam menuntut aspirasi.  Sebab  beberapa  tempat  yang sudah dilarang sudah diatur oleh UU yang lebih  tinggi,  yakni  UU  Nomor  9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dalam  sistem  negara  demokrasi yang  berdasarkan  atas  hukum,  maka kehadiran Pergub tersebut dapat
mengancam nilai-nilai
demokrasi.
Mengingat demokrasi memberikan kebebasan  bagi  tiap-tiap  orang  untuk memperoleh  haknya  termasuk  dengan jalan  aksi  unjuk  rasa.  Pergub  Nomor  228 Tahun  2015  yang  direvisi  oleh  Pergub Nomor 232 Tahun 2015 melanggar prinsip demokrasi  dan  hak  atas  kemerdekaan berpendapat  yang  telah  dijamin  di  dalam UUD  1945  Pasal  28E  ayat  (2)  yaitu: “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati nuraninya”. Serta Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. UUD  1945  sebagai  produk  hukum tertinggi sudah jelas memberikan jaminan kebebasan dimaksud tanpa adanya pembatasan  bersuara,  maupun  ruang  dan waktu.
Pergub  juga  selain  bertentangan dengan materi yang diaturnya, secara
formil  juga  melabrak  aturan  hukum perundang-undangan.  Sebab  kebebasan menyampaikan pendapat bukan merupakan  ranah  Pergub  tetapi  ranah Undang-Undang  sebagaimana  keharusan Konstitusi. Secara tegas Pasal 28J ayat (2) UUD  1945  yaitu:  “Dalam  menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam  suatu  masyarakat  demokratis". Dengan  demikian,  mengatur  pembatasan atas  hak  dan  kebebasan  hanya  dapat dilakukan  melalui  instrumen  hukum berbentuk  Undang-Undang  sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) di atas, dan bukan melalui instrumen hukum bernama  Peraturan  Gubernur  yang  isinya juga  bertabrakan  dengan  ketentuan  UU Nomor 9 Tahun 1998.
Pergub  tersebut  baik  sebelum  dan sesudah  revisi  juga  dibuat  tidak  melalui kajian akademis yang cukup dan menabrak berbagai  prinsip-prinsip  demokrasi  dan asas  pemerintahan  yang  baik  (good gorvenance)". Dalam penyusunan peraturan  ini  ternyata  tidak  memenuhi unsur  akuntabilitas  dan  partisipasi
masyarakat, sehingga tidak adanya proses dialog  dan  diskusi  dengan  berbagai kalangan  luas,  khususnya  dari  kelompok masyarakat sipil dan organisasi
kemahasiswaan/perguruan  tinggi  yang kerap menggunakan jalan  unjuk rasa atau melakukan kegiatan pendampingan (advokasi)  masyarakat  yang  menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.
Selain  itu  isi  Pergub  tersebut  juga memberikan  ruang  kepada  militer  untuk mengintervensi  kehidupan  masyarakat sipil.  Meskipun  Pergub  228/2015  tentang Sanksi yang semuanya melibat TNI seperti pembubaran  unjuk  rasa  (Pasal  13), pengarahan untuk menggeser lokasi unjuk rasa (Pasal 14), dan Penindakan/Penertiban Kegiatan  jual  beli  perbekalan  (Pasal  15) sudah  dihapus  dalam  Pergub  232/2015, namun dalam Pergub hasil revisi ini masih menyertakan TNI dalam kegiatan mediasi (Pasal 9 ayat 2), Koordinasi (Pasal 11 ayat 3) dan Pemantauan (Pasal 12 ayat 2), serta Evaluasi  (Pasal  13  ayat  3,dan  Pasal  14 ayat  3).  Dengan  demikian,  Pergub  telah menempatkan  peran  TNI  bukan  hanya  di bidang pertahanan, tetapi juga memberikan ruang  peran  dan  fungsinya  di  bidang keamanan  dalam  ranah  pengendalian kebebasan  berpendapat  pada  unjuk  rasa warga  sipil.  Tidak  heran  jika  kemudian publik Ibukota menilai keberadaan Pergub pengendalian  aksi  unjuk  rasa  tersebut diterbitkan    “asal-asalan”    hanya  untuk
membebani anggaran daerah.
Sebagaimana  pada  Pasal  15  Pergub
232/2015 dinyatakan bahwa biaya pelaksanaan pergub tersebut (dalam pengendalian  aksi  yang  disediakan  di Ibukota)  dibebankan  pada  APBD  melalui dokumen  pelaksanaan  anggaran  di  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Biro Tata Pemerintahan.
Selain itu, adanya tudingan Gubernur  DKI  bahwa  aksi  unjuk  rasa kerapkali  merugikan  kepentingan  umum karena  menimbulkan  kemacetan  dan kebisingan yang mengganggu  konsentrasi dalam pekerjaan di sekitarnya menunjukkan  tidak  sensitifnya  Gubernur dalam  merespon  aksi  unjuk  rasa  yang dilakukan  warga  di  Ibukota  dan  bahkan cenderung mengabaikan adanya kebebasan berekspresi. Dengan mengkambing- hitamkan aksi demontrasi sebagai kemacetan justru menunjukkan ketidakberdayaan
aparatur dalam mengatasi masalah lalu lintas transportasi.

## KESIMPULAN
Kebebasan  menyatakan  pendapat dan  berekspresi  di  muka  umum  telah mendapat jaminan konstitusi sebagaimana tertuang  dalam  hak-hak  konstitusional warga  negara  pada  Pasal  28  UUD  1945 sejak  18  Agustus  1945.  Dalam  kajian  ini penulis berkesimpulan bahwa Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 yang
direvisi  oleh  Pergub  Nomor  232  Tahun 2015 berpotensi meminggirkan kebebasan seseorang atau masyarakat untuk berpendapat  di  muka  umum.  Selain  itu, peraturan  tersebut  dapat  menjadi  alat legitimasi  aparat  menggeser  lokasi  aksi unjuk  rasa,  sehingga  dengan  demikian melanggar prinsip demokrasi dan hak atas kemerdekaan  berpendapat  yang  telah dijamin  di  dalam  UUD  1945  Pasal  28E ayat (2) serta Ayat (3):
Selanjtnya, Pergub ini bertentangan dengan  UU  No  9  Tahun  1998  tentang penyampaian  pendapat  di  depan  umum. Dalam  UU  No.  9  Tahun  1998  tersebut masyarakat diberikan kebebasan
melakukan  demonstrasi  dalam  batasan- batasan  yang  lebih  longgar.  Demonstrasi hanya dilarang dilakukan di tempat-tempat tertentu  yang  dianggap  sangat  vital  dan strategis bagi negara. Berdasarkan pertimbangan  situasai  sekarang  yang sudah  lebih  terbuka,  maka  selayaknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau ulang  kembali  Pergub  tersebut.  Fokus perhatian pemerintah seharusnya dilakukan  pada  upaya  untuk  merepon aspirasi-aspirasi  masyarakat  secara  dini, melalui  pelaksanaan  program-program pembangunan  dan  pelayanan  publik  yang baik.  Dengan  demikian,  kekhawatiran terhadap  aksi-aksi  demonstrasi  dilakukan secara preventif melalui perbaikan kebijakan. .

## DAFTAR PUSTAKA
Bill Moyer. 2004. Merencanakan Gerakan. Yogyakarta: Pustaka Kendi Denny  JA.  2006. Visi  Indonesia  Baru Setelah Reformasi 1998. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
Eep  Saefulloh  Fatah.  2000. Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi  Pasca  Orde  Baru. Bandung: Penerbit Mizan.
Merphin Panjaitan. 2011. Logika Demokrasi;  Rakyat  Mengendalikan
Negara. Jakarta: Permata Aksara.
M.R.  Khairul  Muluk.  2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian  Administrasi  Publik  dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Malang: Bayumedia Publishing
kerjasama  Lembaga  Penerbitan  &
Dokumentasi FIA UNIBRAW
Rizal  Mallarangeng.  2008. Dari  Langit: Kumpulan  Esai  Tentang  Manusia,
Masyarakat, dan Kekuasaan. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Timur Mahardika. 2000. Gerakan Massa,
Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998
tentang Pengesahan Convention Againts  Torture  and  Other  Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  (Konvensi  Menentang Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Penghukuman  Lain  Yang  kejam,
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta
Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta
Nomor  12  Tahun  2014  tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  228  Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan  Penyampaian Pendapat di  Muka  Umum  Pada  Ruang Terbuka Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  232  Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan  Penyampaian Pendapat di  Muka  Umum  Pada  Ruang Terbuka
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  RI Nomor  7  tahun  2012  tentang  Tata Cara  Penyelenggaraan  Pelayanan,
Pengamanan, dan Penanganan
Perkara  Penyampaian  Pendapat  di Muka Umum.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/ jabodetabeknasional/15/11/02/nx66 wu334-lbh-jakarta-desak-mendagri- batalkan-pergub-pembatasan-demo (diunduh pada Jumat, 18 Desember 2015, Pukul 16.00 WIB)
http://www.infogsbi.org/2015/10/pernyata an-sikap-gsbi-atas-di.html  (diunduh
pada Jumat, 18 Desember  2015, Pukul 16.30 WIB)
http://www.satuharapan.com/read- detail/read/hrwg-aturan-pembatasan-
ruang-unjuk-rasa-di-dki-tidak-sah
(diunduh pada Jumat, 18 Desember 2015, Pukul 17.00 WIB) 93