## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.643-654 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE
1 Erni Qomariyah, 2 Ahmad Sultra Rustam
1 Universitas Halu Oleo, 2 Institut Agama Islam Negeri Kendari Correspondet author : erniqomariyah@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This article explores the evolution of Islamic Religious Education (IRE) policy in Indonesia over time  through  the  lens  of  'Dynamic  Governance'.  Utilizing  policy  implementation  theory approaches, this study analyzes how changes in IRE policy have impacted the educational experiences of students and the community at large. By examining various historical periods and their influence on educational policy, this research presents in-depth insights into how IRE has  adapted  to  the  changing  demands  and  expectations  of  society  and  government. Focused on the restructuring and modernization of the Islamic education system, this article aims  to  elucidate  the  importance  of  policy  adaptation  to  reflect  Islamic  values  relevant  to contemporary  developments  as  well  as  the  challenges  and  constraints  encountered  in  its implementation.  The  primary  goal  of  this  writing  is  to  offer  a  new  perspective  on  the implementation of religious education policy that can support efforts to enhance the quality of Indonesian human resources in the context of social diversity and current dynamic needs.

## Keywords: Dynamic Governance; Islamic Education; Policy

## Abstrak
Artikel  ini  mengeksplorasi  evolusi  kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  Indonesia  dari masa  ke  masa  melalui  lensa 'Dynamic  Governance' .  Studi  ini  memanfaatkan  pendekatan teori  implementasi  kebijakan  untuk  menganalisis  bagaimana  perubahan  dalam  kebijakan PAI  telah  mempengaruhi  pengalaman  pendidikan  agama  bagi  siswa  dan  masyarakat secara  lebih  luas.  Dengan  mengkaji berbagai  periode  sejarah  dan  pengaruhnya  terhadap kebijakan  pendidikan,  penelitian  ini  menyajikan  wawasan  mendalam  tentang  bagaimana PAI  telah  beradaptasi  dengan  tuntutan  dan  harapan  yang  berubah  dari  masyarakat  dan pemerintah.  Dengan  fokus  pada  restrukturisasi  dan  modernisasi  sistem  pendidikan  Islam, artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pentingnya  adaptasi  dalam  kebijakan  pendidikan untuk  mencerminkan  nilai-nilai  Islam  yang  relevan  dengan  perkembangan  zaman  serta tantangan  dan  kendala  yang  muncul  dalam  proses  implementasinya.  Tujuan  utama  dari penulisan  ini  adalah  untuk  menawarkan  perspektif  baru  dalam  implementasi  kebijakan pendidikan agama yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam konteks keberagaman sosial dan kebutuhan dinamis masa kini.

## Kata Kunci: Dynamic Governance; Kebijakan; Pendidikan Agama Islam
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.643-654                            Ahmad Sultra Rustam, Erni Qomariyah DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Berbagai  deviasi  dalam  praktik  agama  Islam  sering  terjadi  di  Indonesia.  Perbedaan  dalam interpretasi  ajaran  agama  atau  fleksibilitas  dalam  mencapai  tujuan  tertentu  adalah beberapa  faktor  yang  menyebabkan  konflik  di  antara  anggota  masyarakat.  Hal  ini merupakan realitas yang telah dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia selama ini  (Nadhif  Muhammad  Mumtaz,  2022).  Oleh  karena  itu,  muncul  tuntutan  dari  masyarakat sebagai  pengguna  pendidikan  Islam  agar  dilakukan  upaya  restrukturisasi  dan  modernisasi sistem  serta  proses  pendidikan  Islam  untuk  menjadikannya  lebih  berkualitas,  relevan,  dan mampu mengakomodasi perubahan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia (Asrori & Rusman, 2020). Oleh karena itu, restrukturisasi model, sistem, dan proses pendidikan Islam di Indonesia  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindari.  Ini  bertujuan  untuk  memenuhi tuntutan perkembangan yang pesat dalam setiap era yang tidak bisa lagi diperlambat dan untuk  mengatasi  stigma  tentang  keterbelakangan  dan  kemunduran  yang  kerap  melekat pada pendidikan Islam (Ichsan, 2021).
Pengembangan  strategi  pendidikan  Islam  harus  diarahkan  pada  kegiatan pendidikan  yang  paling  mendesak  dan  berfungsi  sebagai  dasar  bagi  upaya  restrukturisasi dan  pengembangan  lebih  lanjut.  Ini  mencakup  perubahan  paradigma,  visi,  misi,  tujuan, alokasi  dana,  dan  bahkan  program-program  pendidikan  yang  harus  sesuai  dengan perubahan dalam kehidupan di dalam negeri ini (Suhendra, 2020). Ini mencakup perubahan kurikulum  pendidikan  yang  terencana  dan  berkelanjutan  agar  dapat  mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (Anwar,  2020).  Perbedaan  dalam  zaman membawa perubahan dalam tuntutan dan harapan masyarakat serta pejabat pemerintah. Setiap  era  memiliki  program  pendidikan  Islam  yang  unik  dan  sejarahnya  sendiri.  Semua  ini dipengaruhi oleh situasi dan kebutuhan masyarakat serta pemerintahan pada saat itu. Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  memiliki  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  bijak  demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Indrawati, 2022).
Makalah  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  mendalam  tentang perubahan  dalam  implementasi  kebijakan  PAI,  peran  pemangku  kepentingan  dalam mengatur PAI, serta kendala dan tantangan yang memengaruhi implementasi kebijakan PAI di  Indonesia.  Melalui  pendekatan  teori  implementasi  kebijakan,  penelitian  ini  akan membantu  menjelaskan  bagaimana  perubahan  dalam  kebijakan  PAI  dapat  berdampak pada pengalaman pendidikan agama Islam siswa dan masyarakat secara lebih luas. Tujuan penulisan  paper  ini  yaitu  implementasi  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  dari  masa  ke masa di Indonesia dalam perspektif dynamic governance.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.643-654 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426

## Review Konseptual Teori Kebijakan Negara dalam Pendidikan Agama Islam
Dalam  proses  kebijakan,  implementasi  adalah  tahap  di  mana  kebijakan  yang  telah dirumuskan  dijalankan.  Bagaimana  kebijakan  diimplementasikan  memengaruhi  hasil  akhir dan dampaknya pada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana Pendidikan Agama Islam  (PAI)  telah  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  nasional,  implementasi kebijakan  PAI  memegang  peran  penting  dalam  mengatur  bagaimana  agama  Islam diajarkan  di  sekolah-sekolah  (Muhammad,  2021).  Implementasi  kebijakan  PAI  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  guru,  sekolah,  departemen  pendidikan,  dan masyarakat.  Bagaimana  mereka  berinteraksi  dan  melaksanakan  kebijakan  PAI memengaruhi pengalaman pendidikan agama Islam siswa dan dampaknya pada identitas agama dan kultur masyarakat (Ihsan, 2020).

## Governance
Paradigma  "pemerintahan"  sudah  ada  sejalan  dengan  munculnya  peradaban  manusia (Nations, 2000). Pemerintah adalah salah satu aktor dalam organisasi pemerintahan. Kinerja organisasi  yang  baik  berkaitan  dengan  manajemen  organisasi  yang  baik  dan  tidak  lepas dari  intervensi  pimpinan  organisasi  (Sokoy  et  al.,  2023).  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pemerintahan  bervariasi  tergantung  pada  tingkat  pemerintahan  yang  sedang  dibahas. Integrasi dan interdependensi pengelolaan sumber daya alam lintas sektor dan pelaku harus dibarengi  dengan  penguatan  implementasi  regulasi,  peningkatan  kesadaran  publik  dan kemitraan  publik  (He  et  al.,  2023).  Di  daerah  pedesaan,  aktor  yang  terlibat  akan  berbeda dari  daerah  perkotaan.  Situasi  di  daerah  perkotaan  jauh  lebih  kompleks.  Tata  kelola pemerintahan  yang  baik  diperlukan  sebagai  inisiatif  kebijakan  melalui  pendekatan tradisional  dan  kearifan  lokal  (Wangchuk  et  al.,  2023) . Pembuatan  kebijakan  harus  fokus pada  peningkatan  tata  kelola  dengan  cara  yang  sistematis,  inklusif,  representatif,  dan akuntabel  terhadap  berbagai  kepentingan  sosial  dari  populasi  yang  dilayani  (Al  Sabahi  et al., 2023).

## Good Governance
Administrasi  pemerintahan  dalam  penyediaan  pelayanan  publik  disebut  governance, sedangkan best practice disebut good governance (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022).Tata  kelola  yang  baik  membantu  meningkatkan  keterbukaan,  potensi,  dan  efisiensi tata  kelola  (Amali  et  al.,  2023).Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  akan  seperti  yang diharapkan jika ada komitmen dari pemerintah, dan masyarakat. Komitmen beberapa pihak membutuhkan  kerja  sama  dan  niat  baik.  Tata  kelola  yang  baik  akan  berpengaruh  positif terhadap  stabilitas  organisasi  (Ali  et  al.,  2023).Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik merupakan  syarat  untuk  mewujudkan  keinginan  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa.

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.643-654                            Ahmad Sultra Rustam, Erni Qomariyah DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Good governance memiliki delapan karakteristik, yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, daya  tanggap,  efektif  dan  efisien,  berorientasi  pada  konsensus,  kesetaraan  dan  inklusivitas serta hukum yang adil (Nations, 2000).

## Dynamic Governance
Munculnya  konsep  pemerintahan  yang  dinamis  merupakan  hasil  dari  pengembangan manajemen pemerintahan yang dihadapkan pada perubahan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Tata kelola dinamis adalah kombinasi dari istilah dinamisme dan pemerintahan. Dinamisme  adalah  ide  baru  yang  fleksibel,  inovasi,  dan  peningkatan  berkelanjutan.  Kondisi demikian  juga  dialami  dalam  sistem  tata  kelola  untuk  membuat  kebijakan. Kebijakan  yang dibuat harus responsif terhadap dinamika permasalahan yang dihadapi masyarakat (Gafar &  Abdurrab,  2018).  Neo  dan  Chan    (Neo  &  Chen,  2007)  mendeskripsikan  bahwa  konsep dynamic  governance  menggambarkan  tiga  kemampuan  ,  yaitu:  i)  Berpikir  ke  depan, dengan  melihat  peluang,  potensi,  dan  ancaman  yang  ada.  Prinsip  berpikir  ke  depan diperlukan untuk mengambil keputusan jangka panjang, (ii) berpikir ulang, suatu proses untuk menilai  relevansi  kebijakan  jangka  panjang  dengan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga program  yang  dilaksanakan  berjalan  efektif,  (iii)  berpikir  silang,  bahwa  pemerintah  perlu berpikir  lintas  batas  dalam  menemukan  inovasi  yang  dapat  diadopsi  ke  dalam  kebijakan yang dibuat.
Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Dynamic Governance
Dynamic  Governance,  antara  lain:  Think  Ahead,  Think  Again,  Think  Across  yang dikembangkan  oleh  Neo  dan  Chen  adalah  kerangka  kerja  yang  dapat  diterapkan  dalam konteks kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks tersebut:

## 1. Think Ahead (Berpikir ke depan)
Dalam  konteks  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia,  berpikir  ke  depan  berarti merencanakan  kebijakan  pendidikan  dengan  mempertimbangkan  masa  depan  agama Islam dan tuntutan masyarakat. Hal ini mencakup:
• Mengidentifikasi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang mungkin memengaruhi praktik agama Islam dan pendidikan agama Islam di masa depan.
• Merencanakan  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  yang  relevan  dan  sesuai  dengan nilai-nilai  Islam,  sekaligus  mempersiapkan  siswa  dengan  keterampilan  dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
• Memastikan  bahwa  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  mencerminkan  nilai-nilai universal Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.643-654 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426

## 2. Think Again (Berpikir Ulang)
Berpikir ulang dalam konteks pendidikan agama Islam berarti bersedia untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pendidikan saat ada perubahan dalam kondisi sosial, budaya, atau pendidikan. Ini mencakup:
• Mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pelajaran dalam pendidikan agama  Islam,  dan  beradaptasi  dengan  perubahan  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.
• Menerima  umpan  balik  dari  pemangku  kepentingan,  seperti  guru,  orang  tua,  dan komunitas agama, untuk memperbaiki kurikulum dan metode pengajaran.
• Bersedia melakukan perubahan dalam kebijakan pendidikan agama Islam ketika ada bukti bahwa suatu aspek kebijakan tidak berfungsi dengan baik atau perlu diperbarui.

## 3. Think Across (Berpikir Lintas)
Berpikir  lintas  dalam  konteks  pendidikan  agama  Islam  mengacu  pada  pentingnya  kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan agama Islam, termasuk pemerintah, sekolah, komunitas agama, dan lembaga agama. Ini mencakup:
• Membangun  jaringan  kerja  sama  antara  sekolah,  lembaga  pendidikan  Islam,  dan ulama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.
• Menggandeng  komunitas  agama  dalam  pengembangan  kurikulum  dan  materi pelajaran yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan kebutuhan masyarakat.
• Mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama Islam.

## METODE
Metode penelitian adalah mencari akar suatu permasalahan secara sistematis, cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara  sistematis  dan  objektif  untuk memperoleh  suatu  kebenaran  (Suci,  2020). Sedangkan kebenaran itu diperoleh dari proses berfikir dan cara  ilmiah (Prof. Dr. Suryana, 2012).
Penelitian ini menggunakan tite penelitian kajian kepustakaan ( library research ) dan metode yang digunakan adalah metode analisis isi (Darmalaksana, 2020). Adapun analisis data yang dipergunakan  sesuai  dengan  sifat  penelitian library  resarch adalah  analisis  isi  ( content analysis )  terutama  terhadap  makna  dan  substansi  yang  terkandung  dalam  keseluruhan pemikiran tentang analisis kebijakan pendidikan agama islam di lembaga pendidikan formal (sekolah umum).

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.643-654                            Ahmad Sultra Rustam, Erni Qomariyah DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Metamorphosis  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Kebijakan  Negara  Dari  Masa  ke  Masa menurut Perspectif Dynamic Governance
Metamorphosis  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Kebijakan  Negara  Dari  Masa  ke  Masa menurut Dynamic Governance menurut Neo dan Chan, sebagai berikut:

## 1. Think Ahead (Berpikir ke depan)
Pendidikan agama Islam di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini. Dalam  konteks  berpikir  ke  depan,  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  harus  selalu beradaptasi  dengan  perubahan  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai agama Islam. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan  pendidikan  agama  Islam  yang  mencerminkan  berpikir  ke  depan  sejak  masa kolonial Belanda hingga saat ini:
a) Masa Kolonial Belanda (Abd ke-19 sampai awal abad ke-20)
Penyelenggaraan  Pondok  Pesantren  walaupun  di  bawah  kendali  Belanda,  sistem pendidikan  agama  Islam  seperti  pondok  pesantren  tetap  ada.  Ini  adalah  contoh berpikir ke depan untuk menjaga tradisi keagamaan dalam menghadapi kolonialisasi.
b) Era Kemerdekaan (1945 – 1998)
Pengakuan Pendidikan Agama Islam
Konstitusi  Indonesia  mengakui  pentingnya  pendidikan  agama  Islam  sebagai  mata pelajaran  di  sekolah-sekolah  negeri.  Hal  ini  mencerminkan  respons  terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang mayoritas.
c) Reformasi dan Otonomi Daerah (1998 - Sekarang):
• Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Seiring  dengan  reformasi,  Indonesia  mengalami  perubahan  signifikan  dalam pendidikan  agama  Islam  dengan  lebih  mengakomodasi  keberagaman  dan kebutuhan lokal.
• Pembukaan Perguruan Tinggi Islam
Pemerintah  Indonesia  telah  mendukung  pembukaan  universitas  dan  institusi pendidikan tinggi Islam, memungkinkan pendalaman studi agama Islam.
• Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran
Dalam  menghadapi  era  digital,  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia  mulai memanfaatkan  teknologi  seperti  platform  online  dan  media  sosial  untuk mendukung pembelajaran dan diseminasi informasi agama.
• Pendidikan Agama Islam Inklusif
Kebijakan  saat  ini  mencoba  untuk  menjadikan  pendidikan  agama  Islam  lebih inklusif  dan  mempertimbangkan  berbagai  aliran  dan  pandangan  dalam  Islam untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.643-654 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426
• Merencanakan  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  yang  relevan  dan  sesuai dengan  nilai-nilai  Islam,  sekaligus  mempersiapkan  siswa  dengan  keterampilan dan  pemahaman  yang  dibutuhkan  untuk  menghadapi  tantangan  masa depan.
Dalam  semua  periode  ini,  kebijakan  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia mencoba  untuk  mengintegrasikan  nilai-nilai  agama  Islam  dengan  kebutuhan  modern  dan tantangan  masa  depan.  Hal  ini  mencerminkan  upaya  berpikir  ke  depan  dalam merencanakan  pendidikan  agama  Islam  yang  relevan  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam sambil  mempersiapkan  siswa  dengan  keterampilan  dan  pemahaman  yang  dibutuhkan untuk menghadapi masa depan yang dinamis.
Masalah  pendidikan  agama  di  Indonesia  sudah  menjadi  perbincangan  dan  dianggap sebagai  persoalan  yang  cukup  pelik  dalam  urusan  tata  pelayanan  publik  sejak  awal kemerdekaan.  Sekalipun  demikian,  kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  agama Islam,  sejak  awal  kemerdekaan  yang  dikenal  dengan  masa  Orde  Lama  hingga  saat  ini cenderung mengalami pergeseran, antara lain :
1. Usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tertanggal 29 Desember 1945,  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  membentuk  Panitia Penyelidikan  Pendidikan.  Salah  satu  hasil  yang  dicapai  panitia  tersebut  adalah merumuskan sistem pendidikan dan kurikulum SMP.Pendidikan agama juga dimasukkan menjadi  bagian  dalam  kurikulum  SMP  yang  pertama  dalam  sejarah  pasca kemerdekaan RI (Wirokusumo, 1988).
2. Peraturan  bersama  Menteri  PP  dan  K  dan  Menteri  Agama  Nomor  1142/BHG.A (pengajaran)  tanggal  2  Desember  1946  dan  Nomor  1285/KJ  9  (agama)  tanggal  12 Desember  1946  menyatakan  bahwa  pendidikan  agama  di  sekolah-sekolah  rendah diberikan  sejak  kelas  IV  dan  berlaku  mulai  1  Januari  1947.  Peraturan  ini  merupakan landasan  hukum  pertama  penyelenggaraan  pendidikan  agama  di  sekolah-sekolah negeri (Wirokusumo, 1988).
3. Undang-Undang  Pendidikan  dan  Pengajaran  (UUPP)  Nomor  4/1950  tentang  Dasar Dasar  pendidikan  dan  Pengajaran  di  sekolah  pasal  20  ayat  (1)  menyatakan  bahwa Dalam  sekolah-sekolah  negeri  diadakan  pelajaran  agama,  orang  tua  murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Pada pasal 20 ayat (2) dinyatakan cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah  negeri diatur  dalam  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama (Wirokusumo, 1988).
4. TAP  MPRS  No.  II/MPRS/1960  Bab  II  pasal  3  menyatakan:  Pendidikan  agama  menjadi pelajaran  di  sekolah-sekolah  umum  mulai  sekolah  rendah  (dasar)  sampai universitas,

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.643-654                            Ahmad Sultra Rustam, Erni Qomariyah DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta jika wali murid/murid dewasa menyatakan  keberatannya.  Ketentuan  ini  meskipun  belum  kuat,  kian  memperluas wilayah garapan pendidikan agama yakni mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Asegaf, 2003).
5. TAP  MPRS  No.  XXII/MPRS/1966  antara  lain  menyatakan  pendidikan  agama  menjadi pelajaran  di  sekolah-sekolah  mulai  dari  sekolah  dasar  sampai  dengan  universitas- universitas negeri. Ketentuan ini telah memperkuat posisi pendidikan agama di sekolah dan  perguruan  tinggi  umum,  karena  tidak  ada  pilihan  bagi  sekolah  untuk  tidak memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya (Hidayat, 2015).
6. TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  menyebutkan:  Diusahakan  supaya  terus  bertambah  sarana- sarana  yang  diperlukan  bagi  pembangunan  kehidupan  keagamaan  dan  kehidupan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  termasuk  pendidikan  agama  yang dimasukkan  dalam  kurikulum  di  sekolah  umum,  mulai  dari  sekolah  dasar  sampai dengan universitas negeri (Mustafa & Aly, 1998).
7. Undang-Undang  No.  2/1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  khususnya  pasal  39 ayat  2  menyatakan  pendidikan  agama  menjadi  mata  pelajaran  wajib  pada  setiap jenis,  jalur  dan  jenjang  pendidikan.  Inilah  ketentuan  yang  pertama  kali secara  tegas mewajibkan  pendidikan  agama  bukan  hanya  di  lembaga  formal,  namun  juga  di lembaga-lembaga non formal (Asegaf, 2003).
8. Perubahan  kebijakan  tentang  pemakaian  Jilbab  di  sekolah  dari  pelarangannya (berdasarkan  SK  Dirjen  Dikdasmen  No.  052/C/Kep/D/1982  menjadi  dibolehkan (berdasarkan SK Dirjen Dikdesmen No. 100/C/Kep/D/1991) (Asegaf, 2003).
9. Undang-Undang  No.  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  khususnya  pasal  12 ayat  1  (a)  yang  menyatakan  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Makasihu et al., 2021).
10. Peraturan  Pemerintah  No.  19/2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  khususnya pasal 9 ayat 2 (a) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat  mata  kuliah  pendidikan  agama;  pasal  6  ayat  1  (a)  menyatakan  kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia (Suhendra,
2020).
11. PP  No.  55/2007  tentang  Pendidikan  agama  dan  Pendidikan  Keagamaan,  khususnya pasal  4  ayat  2  menyatakan  bahwa  setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  di semua  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan  berhak  mendapat  pendidikan  agama sesuai  agama  yang  dianutnya (Tharaba, 2020).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.643-654 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426

## 2. Think Again (Berpikir Ulang)
Berpikir ulang dalam konteks pendidikan agama Islam berarti bersedia untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pendidikan saat ada perubahan dalam kondisi sosial, budaya, atau  pendidikan.  Berpikir  ulang  (think  again)  adalah  langkah  penting  dalam pengembangan  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia.  Mengevaluasi  efektivitas  metode pengajaran  dan  materi  pelajaran  serta  beradaptasi  dengan  perubahan  kebutuhan  dan harapan masyarakat adalah upaya yang harus terus dilakukan sejak zaman kolonial hingga saat ini:
1. Masa Kolonial Belanda (Abad ke-19 - awal abad ke-20):
Pada masa ini, metode pengajaran agama Islam di pesantren dan madrasah masih sangat  tradisional,  dengan  fokus  pada  pembacaan  dan  hafalan  teks-teks  agama. Evaluasi terbatas dan penyesuaian masih kurang terlihat.
2. Era Kemerdekaan (1945 - 1998):
Pemerintah  mulai  memperkenalkan  metode  pengajaran  yang  lebih  modern  di sekolah-sekolah  agama.  Evaluasi  terhadap  metode  tradisional  dilakukan,  dan langkah-langkah kecil diambil untuk beradaptasi dengan metode pengajaran yang lebih dinamis.
3. Reformasi dan Otonomi Daerah (1998 - Sekarang)
Pemerintah  melakukan  revisi  besar-besaran  terhadap  kurikulum  pendidikan  agama Islam  untuk  mencerminkan  kebutuhan  zaman.  Metode  pengajaran  yang  lebih interaktif, kritis, dan inklusif diperkenalkan. Evaluasi terhadap kurikulum berjalan terus, dengan perubahan yang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya.
4. Teknologi dan Inovasi (Abad ke-21)
Dalam  menghadapi  era  digital,  pendidikan  agama  Islam  mulai  memanfaatkan teknologi dalam metode pengajaran. Materi pelajaran dapat diakses secara online, dan  metode  pembelajaran  menjadi  lebih  interaktif.  Evaluasi  terhadap  efektivitas penggunaan teknologi dilakukan secara teratur.
5. Penyesuaian Terhadap Perubahan Sosial dan Budaya (Saat Ini):
Kurikulum  saat  ini  mencoba  untuk  menjadi  lebih  responsif  terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Metode pengajaran dan materi pelajaran harus  mampu  mengatasi  isu-isu  kontemporer  seperti  radikalisme  dan  intoleransi. Evaluasi  terhadap  efektivitas  metode  ini  sangat  penting  dalam  menjaga  relevansi pendidikan agama Islam.
Dalam semua periode ini, pendidikan agama Islam di Indonesia harus secara terus-menerus  berpikir  ulang  dan  mengevaluasi  efektivitas  metode  pengajaran  dan materi  pelajaran  agar  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  kebutuhan  dan

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.643-654                            Ahmad Sultra Rustam, Erni Qomariyah DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
harapan  masyarakat.  Hal  ini  adalah  bagian  integral  dari  menjaga  relevansi pendidikan  agama  Islam  dan  memastikan  bahwa  siswa  memperoleh  pemahaman yang  mendalam  dan  relevan  tentang  nilai-nilai  agama Islam  dalam  konteks  zaman yang terus berubah.
3. Think Across (Berpikir Lintas)
Berpikir lintas dalam konteks pendidikan agama Islam mengacu pada pentingnya kerja sama  dan  kolaborasi  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  pendidikan  agama Islam,  termasuk  pemerintah,  sekolah,  komunitas  agama,  dan  lembaga  agama. Membangun jaringan kerja sama antara sekolah, lembaga pendidikan Islam, dan ulama merupakan  upaya  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  agama  Islam  di Indonesia. Ini dapat membantu memadukan berbagai sumber daya dan pengetahuan untuk menghasilkan pendidikan agama Islam yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh kolaborasi yang terjadi sejak zaman kolonial hingga saat ini:
1. Masa Kolonial Belanda (Abad ke-19 - awal abad ke-20)
Meskipun  di  bawah  kendali  kolonial  Belanda,  pondok  pesantren  dan  ulama  terus memainkan  peran  penting  dalam  pendidikan  agama  Islam.  Mereka  menyediakan pendidikan agama yang lebih tradisional dan kultural.
2. Era Kemerdekaan (1945 - 1998)
Pemerintah Indonesia mulai bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam seperti pondok  pesantren  untuk  membantu  penyelenggaraan  pendidikan  agama  Islam  di sekolah-sekolah negeri. Ini mencakup pelatihan guru agama  Islam dan penyediaan materi pelajaran.
3. Reformasi dan Otonomi Daerah (1998 - Sekarang):
Beberapa  provinsi  dan  kabupaten  di  Indonesia  telah  mengembangkan  program bersama  antara  sekolah,  lembaga  pendidikan  Islam,  dan  ulama.  Misalnya,  mereka dapat  bersama-sama  merancang  kurikulum  atau  mengadakan  pelatihan  bersama untuk guru agama Islam.
4. Penggunaan Teknologi (Abad ke-21)
Pada  era  digital  ini,  sekolah,  lembaga  pendidikan  Islam,  dan  ulama  dapat memanfaatkan  media  sosial  dan  platform  online  untuk  berbagi  informasi,  sumber daya, dan pengalaman terkait pendidikan agama Islam.
5. Pengembangan Kurikulum Inklusif (Saat Ini):
Dalam  pengembangan  kurikulum  agama  Islam  yang  lebih  inklusif  dan  responsif, pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  dapat  berkonsultasi  dengan  ulama  untuk mendapatkan  pandangan  dan  panduan  yang  lebih  mendalam  tentang  nilai-nilai Islam.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.643-654 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426
Pada  semua  periode  ini,  kolaborasi  antara  sekolah,  lembaga  pendidikan  Islam,  dan  ulama telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Ini mencerminkan upaya untuk  memadukan  berbagai  pendekatan  dan  pengetahuan  dalam  rangka  mencapai tujuan  bersama,  yaitu  memberikan  pendidikan  agama  Islam  yang  berkualitas  dan  relevan dengan  perkembangan  zaman.  Menggandeng  komunitas  agama dalam  pengembangan kurikulum dan materi pelajaran yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan kebutuhan masyarakat  merupakan  pendekatan  yang  penting  dalam  menjaga  relevansi  dan  kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia

## KESIMPULAN
Kerangka  kerja  Dynamic  Governance  yang  mencakup  tiga  konsep  utama,  yaitu  Think Ahead,  Think  Again,  dan  Think  Across,  yang  dikembangkan  oleh  Neo  dan  Chen,  dapat sangat  relevan  dan  berharga  dalam  konteks  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  di Indonesia, antara lain :
1) Think  Ahead  (Berpikir  ke  Depan): Ini  mencakup  perencanaan  jangka  panjang  dan penyesuaian  terhadap  perubahan  sosial,  budaya,  dan  teknologi  yang  mungkin memengaruhi  pendidikan  agama  Islam  di  masa  depan.  Dalam  konteks  Indonesia,  ini berarti  memikirkan  bagaimana  nilai-nilai  Islam  dan  metode  pengajaran  dapat  tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.
2) Think  Again  (Berpikir  Ulang): Penting  untuk  terus  menerus  mengevaluasi  efektivitas kebijakan  pendidikan  agama  Islam  dan  bersedia  melakukan  perubahan  jika  ada  bukti bahwa  aspek  tertentu  tidak  berfungsi  atau  perlu  diperbarui.  Hal  ini  mencerminkan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.
3) Think  Across  (Berpikir  Lintas): Kolaborasi  antara  berbagai  pemangku  kepentingan, termasuk  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  lembaga  pendidikan  Islam,  dan komunitas agama, sangat penting dalam memastikan bahwa pendidikan agama Islam mencerminkan  nilai-nilai  agama  Islam  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Ini mencerminkan semangat inklusi dan kerja sama.
Secara keseluruhan, Dynamic Governance adalah kerangka kerja yang relevan dan sangat berpotensi  untuk  meningkatkan  pengembangan  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  di Indonesia.  Ini  memungkinkan  adanya  perencanaan  jangka  panjang,  evaluasi  yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga relevansi, kualitas, dan inklusivitas dalam pendidikan agama Islam di negara ini.

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DARI MASA KE MASA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.643-654                            Ahmad Sultra Rustam, Erni Qomariyah DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  R.  (2020).  Sejarah  Perjalanan  Kurikulum  Pendidikan  Indonesia – Character  Building. Binus.Ac.Id , 2 – 4. https://binus.ac.id/character-building/2020/12/sejarah-perjalanan- kurikulum-pendidikan-indonesia/
Asrori, & Rusman. (2020). Filasafat Pendidikan Islam (Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik) .
Darmalaksana,  W.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi  Lapangan.
Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 1 – 6.
Dian,  Qomaruzzaman,  B.,  Wulandari,  R.,  Suhendra,  R.,  Sutisna,  &  Sovian.  (2021).  Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia. In Farha Pustaka .
Hasyem,  M.,  Larasati,  E.,  Suwitri,  S.,  &  Warsono,  H.  (2022).  IMPLEMENTATION  OF  DISTRIBUTION AND  DETERMINATION  OF  VILLAGE  FUNDS  (Case  Study  in  Syamtalira  Bayu,  Aceh  Utara Regency). Jurnal Ilmiah Peuradeun , 10 (2), 527 – 544. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i2.738
Ichsan, Y. (2021). Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam , 8 (2), 8 – 15. https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1753 Ihsan. (2020). Sebuah Model Penguatan Pendidikan Agama Islam .
http://repository.iainkudus.ac.id/5154/1/Madrasah berbasis Pesantren.pdf
Indrawati.  (2022).  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia  antara  Keinginan  dan  Realita. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar , 2 (2), 233 – 245.
Muhammad, A. (2021). Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dan Perkembangannya di Sekolah Umum. AI Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam , 1 (2), 27 – 49.
Nadhif Muhammad Mumtaz. (2022). Pendidikan Islam dari Masa ke Masa. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2),  414.  file:///E:/Kebijakan  Pendidikan/kebijakan  pendidikan  menurut  KH. Zenal Arifin.pdf
Prof.  Dr.  Suryana,  Ms.  (2012).  Metodologi  Penelitian :  Metodologi  Penelitian  Model  Prakatis Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Universitas  Pendidikan  Indonesia ,  1 – 243. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Suci, W. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press .
Suhendra,  A.  (2020).  Posisi  Madrasah  dan  Pesantren  dalam  Politik  Pendidikan  di  Indonesia.
Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman , 8 (01), 79 – 94.
https://doi.org/10.24952/di.v8i01.2704