## Research Article

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan
Alvika Fatmawati Dwi Putri 1* , Mujiono Hafidh Prasetyo 2 1 Program  Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* alvikafdp20@yahoo.com

## ABSTRACT
The “ current economic development is accompanied by the development of increasingly advanced technology in Indonesia as a result of development which has various legal consequences, one of which is in the mining sector. The rise of mining crime in Indonesia at this time, this article aims to identify and analyze law enforcement against criminal acts in the mining sector based on current positive law and how ideal criminal law policies are in tackling mining crimes in the future. The research method used is normative juridical, namely by analyzing the problems based  on  the  prevailing  laws  and  regulations.  Based  on  the  results  and  discussion,  law  enforcement  against mining crimes is based on the Minerba Law which is a form of the implementation of the criminal formulation / determination stage by the legislators. The ideal criminal law policy in tackling mining criminal acts in the future must see the importance of confirming juridical qualifications, provisions regarding recurring or recidive crimes, corporate  responsibility,  types  of  criminal  sanctions  in  the  form  of  criminal  sanctions  and  actions  so  that  the criminal provisions in the Minerba Law it deserves to be stated as a complete set of tools. ”
Keywords: Criminal Law Policy; Criminal act; Mining.

## ABSTRAK
Perkembangan ekonomi saat ini di barengi dengan “ perkembangan teknologi yang semakin maju di Indonesia sebagai dampak dari pembangunan menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya di bidang pertambangan. Maraknya tindak pidana pertambangan di Indonesia saat ini, maka artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertambangan berdasarkan hukum positif saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil dan pembahasan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yaitu berdasarkan UU Minerba yang merupakan wujud pelaksanaan tahap fomulasi/penetapan pidana oleh pembentuk Undang-Undang. Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang harus melihat pentingnya pengaturan  penegasan  mengenai  kualifikasi  yuridis,  ketentuan  mengenai  pengulangan  tindak  pidana  atau recidive, pertanggung jawaban korporasi, jenis sanksi pidana berupa sanksi pidana dan tindakan agar ketentuan pidana dalam UU Minerba ini layaklah di nyatakan sebagai seperangkat sarana yang utuh. ”
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana; Pertambangan.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  mengatasi  maraknya  tindak pidana “ di bidang pertambangan mineral dan batu bara termasuk  di dalamnya  pertambangan  tanpa  izin dilakukan melalui berbagai sarana, salah satunya yaitu sarana  hukum  pidana  atau  yang  dikenal  dengan kebijakan  hukum  pidana  atau  politik  hukum  pidana (penal policy)  dan  sarana di luar  sanksi pidana  (non- penal  policy). Kedua jenis  sarana  tersebut  harus diintegrasikan  satu  sama  lain  sehingga  kebijakan kriminal  untuk  mencegah  dan  menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal atau diandalkan (Pratama, & Ismunarno, 2019). ”
Penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana “ pada  hakikatnya  juga  merupakan bagian dari usaha  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian  pula  dari  kebijakan  penegakan  hukum (law enforcement policy). Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana  dapat  mencakup  ruang  lingkup  kebijakan  di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena  itu  upaya penanggulangan  kejahatan  dapat di tempuh melalui  pendekatan  kebijakan,  dalam  arti: pertama,  ada  keterpaduan  (integralitas)  antara  politik kriminal dan politik sosial; dan kedua, ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal (Arief, 2014). ”
Menurut  Marc  Ansel,  Kebijakan  hukum  pidana merupakan ilmu untuk menyusun atau memformulasikan hukum positif menjadi lebih baik dari yang sebelumnya (Arief, 2014). ”
Mengatasi “ permasalahan  lingkungan  yang terjadi,  perlu  penegakan  hukum  lingkungan  yang handal, konsisten dan tegas yang diharapkan mampu untuk  mencegah  dan  mengatasi  berbagai permasalahan  lingkungan.    Sehingga  pemerintah mengatur sedemikian rupa agar kerusakan lingkungan tidak terjadi, maka dari itu pemerintah turut serta dalam usaha pertambangan dengan mengeluarkan surat izin. ” Pengaturan  kewenangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  pertambangan rakyat “ berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara mensyaratkan adanya peraturan daerah kabupaten/kota  sebagai  ketentuan  lebih  lanjut, sekaligus  sebagai  syarat  dan  dasar  hukum kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan terhadap pertambangan rakyat (Darongke, 2017). ”
Dampak  yang “ ditimbulkan  dari  kegiatan pertambangan  yang  tidak  berwawasan  lingkungan sangat banyak dan yang merasakan dampak tersebut bukan  penambang  tetapi  warga  masyarakat  sekitar lokasi  pertambangan  yang  merasakannya.  Dari beberapa  jenis  bahan  galian  golongan  C  yang  paling banyak dilakukan penambangannya  adalah  pasir, kerikil,  batu  kali  dan  tanah  timbun.  Usaha
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 312-324
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
penambangan pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun tersebut  harus  mendapat  perhatian  serius,  karena seringkali  usaha  pertambangan  tersebut  dilakukan dengan  kurang  memperhatikan  akibatnya  terhadap lingkungan hidup (Andhika dkk, 2018). ”
Pada “ umumnya  pengusaha  penambangan bahan  galian  golongan  C  melakukan  kegiatan penambangan  baik  di  darat  mupun  di  sungai keseluruhannya memakai alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai 3 sampai 4 meter, dan apabila bekas bahan galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha maka dapat mengakibatkan  lingkungan  sekitarnya  menjadi  rusak (Harahap dkk, 2017). ”
Rona “ awal lahan yang sebelumnya merupakan kebun  tanaman  budidaya  seperti:  jagung,  pisang, bambu  dan  tumbuhan-tumbuhan  lain  atau  di  sekitar lokasi  pertambangan  merupakan  pemukiman  warga, akibat  dilakukan  penambangan  maka  apabila  terjadi hujan  lebat  bisa  terjadi  banjir,  tanah  longsor,  atau bekas galian yang tidak direklamasi akan menimbulkan kubangan air yang kedalamannya mencapai 3 sampai 4  meter  yang  berbahaya  bagi  warga  sekitar  yang melintas  di pinggir  kubangan  tersebut  dan  juga mengakibatkan  tanaman-tanaman  budidaya  tersebut tenggelam akibat banjir dan tanah longsor. ”
Hukum “ pidana  tidak  boleh  hanya  berorientasi pada perbuatan manusia saja (daad strafrecht) sebab dengan  demikian  hukum  pidana  menjadi  tidak
manusiawi  dan  mengutamakan  pembalasan.  Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga  keseimbangan  pelbagai  kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Terjadi perluasan optik perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain  pembuat  yaitu,  korban,  orang-orang  yang menyaksikan,  anggota  masyarakat  lainnya  (Marcus, 2009). ”
Berdasarkan “ hal  tersebut, “ maka  timbul berbagai  permasalahan  antara  lain:  bagaimana penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  di  bidang pertambangan berdasarkan hukum positif saat ini, dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak  pidana  pertambangan  di  masa yang akan datang? ”
Beberapa  penelitian  sebelumnya  ada  yang membahas  mengenai  penerapan  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  pertambangan  seperti  yang ditulis  oleh I  Made  Bayu  Sucantra,  I  Nyoman  Sujana dan Luh Putu Suryani dalam artikelnya yang berjudul “Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut UU Minerba)” (Sucantra, Sujana, & Suryani, 2019).  Selanjutnya,  ada  penelitian  yang  membahas mengenai  konsekuensi  adanya  pertambangan  ilegal yang  ditulis  oleh  Muchammad  Ichsan  Ali  dalam artikelnya yang berjudul “The Consequences of Illegal Mining  in  the  Environment:  Perspective  Behavioral,
Knowledge and Attitude” (Ali, 2019). Mengarah kepada kebijakan  pemerintah  terhadap  tindak  pidana pertambangan,  ada  beberapa  penelitian  sebelumnya yang  telah  mengkaji  dan  membahasnya,  antara  lain seperti  yang  ditulis  oleh  Ukar  W.  Soelistijo  dalam artikelnya yang berjudul “Control of Illegal Mining (Peti) in  Indonesia:  Policy  and  Program” (Soelistijo,  2010).
Selanjutnya artikel  yang  ditulis  oleh  Muslihudin  dkk yang berjudul “Local Government’s Role and Policy on Illegal Mining (Case Study of Gold Mining in Banyumas Indonesia)”  (Muslihudin  dkk,  2020). Terakhir, mengarah  kepada  kebijakan  hukum  pidana  terhadap tindak pidana pertambangan sebelumnya pernah ditulis oleh  Ade  Adhari  dkk  dalam  artikel  yang  berjudul “Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  dalam  UU Minerba” ( Adhari, Sularto, & Gutami, 2013)
Artikel-artikel “ tersebut  hanya  membahas mengenai “ penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak pidana  di bidang  pertambangan  berdasarkan  hukum positif  yang  berlaku, namun tidak  membahas  lebih spesifik bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak  pidana  di  bidang  pertambangan  yang  ideal  di masa  yang  akan  datang. Sedangkan  artikel  ini  akan mengkaji dan membahas kedua hal tersebut. ”

## B. METODE PENELITIAN
Secara “ garis  besar  artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum  doktrinal.  Metode  ini  lebih  menekankan  pada
konsepsi  bahwa  hukum  dapat  dipandang  sebagai seperangkat  peraturan perundang-undangan  yang tersusun  secara  sistematis  berdasarkan  pada  tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi, baik sinkronisasi  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal (Suteki, & Taufani, 2018). ”
Jenis “ dan sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  sekunder.  Sumber data  sekunder  adalah  data  yang  telah  dikumpulkan untuk  maksud  selain  menyelesaikan  masalah  yang sedang  dihadapi.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi sumber  data  sekunder  adalah  literatur,  artikel,  jurnal serta  situs  di  internet  yang  berkenaan  dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono,2013). ”
Pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian ini “ dilakukan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang  dalam  menganalisis  datanya  menggunakan metode  analisis  kualitatif,  data-data  yang  digunakan dalam penelitian ini bukanlah data berupa angka-angka melainkan  kata-kata  verbal  hasil  dari  penelitian kepustakaan (Suteki, & Taufani, 2018). ”

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum terhadap  Tindak  Pidana  di Bidang  Pertambangan  berdasarkan  Hukum Positif Saat Ini
Hukuman “ atau sanksi pidana ialah merupakan penderitaan seseorang  yang  melakukan  kesalahan
karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang  pidana yang  merupakan  suatu sanksi dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Termasuk ke  dalam  kepentingan  umum  yaitu:  a.  Kepentingan instansi  pemerintahan  serta  perundangan  pengaturan negara  seperti:  Negara,  lembaga-lembaga  Negara, pejabat  Negara,  pegawai  negeri,  undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, b. Kepentingan tiap  orang  seperti:  jiwa,  tubuh,  kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda (Chandra, 2020). ” Pengaturan “ hukum  yang  melakukan  suatu penambangan  ilegal  adalah  yang  telah  disebutkan dalam  aturan  undang-undang  bahwa  negara  memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  termasuk  tambang, maka aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara atau pemerintah. ”
Perbuatan “ yang melanggar pertambangan yang sanksinya  sudah  diatur  dalam  Pasal  263  KUHP tentang  Pemalsuan  Surat,  yaitu dengan memberikan data atau laporan yang palsu atau tidak benar dengan keadaannya.  Karena  halnya  sudah  diatur  secara khusus dengan  pemalsuan  suratnya  di bidang pertambangan,  pelaku dapat  dipidana berdasarkan Pasal  159 UU  Minerba dengan  pidana  penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda yang telah ditentukan. Kasus pidana yang dengan sengaja dalam
kegiatan  penambangan melakukan  eksplorasi  tidak pada  ketentuan  yang  telah  diatur  untuk  melakukan keigatan  usaha  pertambangan  wajib mengantongi perijinan  pertambangan.  Kegiatan  eksplorasi  ialah merupakan suatu  studi  kelayakan,  eksplorasi,  dan penyelidikan umum. Pengertian dalam eksplorasi dapat diartikan  sebagai  berikut  yaitu  kegiatan  usaha pertambangan yang  dimana  tahapannya  untuk memperoleh maupun mendapatkan berita secara teliti dan terperinci tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas,  dan  sumber  daya  terukur  dari  informasi mengenai  bahan  galian  serta  lingkungan  sosial  dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15). ”
Dalam  suatu  kegiatan  eksplorasi  karena melakukan “ pertambangan harus berdasarkan atas izin yang  telah  dikeluarkan  oleh  instansi  terkait  yaitu izin Usaha  Pertambangan  (IUP) atau Izin  Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan begitu kegiatan eksplorasi tanpa adanya surat-surat izin resmi tersebut merupakan  perbuatan  pidana  yang  dapat dihukum berdasarkan  Pasal  160  Ayat  1 UU  Minerba dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-. ”
Apabila “ terjadi  suatu  kegiatan  penambangan pelakunya  tidak  memiliki  izin  maka  perbuatanya merupa.kan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU  Minerba yang  berbunyi: “Suatu  perusahaan pertambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK  dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak  Rp  10.000.000.000,- (sepuluh  milyiar
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
rupiah)  sebagaimana  yang  telah  tertulis  dalam  Pasal 37,  Pasal  40  ayat  (3),  Pasal  48,  Pasal  67  ayat  (1),
Pasal  74  ayat  (1)  atau  (5)”.  Keseluruhan  sistem pemidanaan  diwujudkan  menjadi  nyata  melalui penegakan hukum. Pada proses penegakan hukum ini aparat  penegak  hukum  didukung  dengan  aturan pemidanaan (Ali, 2019). ”
Peraturan pemidanaan sangat membantu hakim dalam “ mempertimbangkan  berat  ringan  pidana  yang akan  dijatuhkan,  karena  dapat  memudahkan  hakim menetapkan sanksinya. Sanksi pidana yang tercantum dalam  bentuk  pasal-pasal  tersebut  ibarat  daftar  yang harus  diteliti  terlebih  dahulu  sebelum  hakim menjatuhkan  pidana.  Sanksi  pidana  merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  atas seseorang  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Untuk memberikan  gambaran  yang  lebih  luas  mengenai sanksi pidana. Dalam penegakan hukum pidana dapat dikenal  adanya  hukuman  wajib  dan  hukuman  yang bersifat pemberatan. ”
Seorang “ pelaku tindak pidana pertambangan di atas dapat diberikan atau dikenakan hukuman penjara dan  sanksi  uang  merupakan  hukuman  wajib. Penerapan sanksi pidana di atas oleh pelaku yang juga bisa  dikenakan  pidanan  tambahan  berupa:  a. Digunakan  dalam  penambangan  harus  disita  oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan pidana, b.  Pengambilan  keuntungan  yang didapat  dari  hasil
kejahatan dan  juga  harus dikenakan  sanksi pembayaran  biaya  yang  timbul  diakibat  tindak  pidana (Darongke, 2017). ”
Setelah “ itu  hakim  bisa  memberikan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Bahwa  penerapan  sanksi  pidana  merupakan  bukan hanya semata-mata perbuatan balas dendam, Sistem pengaturan penghukuman pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan  semata-mata  bertujuan  untuk pembalasan,  tetapi  dalam  pemidanaan  harus  bersifat profesional yaitu harus mengndung prinsip dan tujuan pemidanan  antara  lain: pencegahan  pembetulan, pendidikan, dan pemberantasan bahwa karena dengan memperlihatkan  tujuan dan  prinsip-prinsip  pemidanan khususnya  Pasal  158 UU  Minerba maka dengan  itu pemidanaan  akan  dapat  diberikan, harus  dapat memberikan  rasa  keadilan  serta  penyesalan  dan manfaat bagi yang dihukum. ”
2. Kebijakan Hukum Pidana  yang Ideal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan di Masa yang Akan Datang
a. Kualifikasi Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Formulasi “ perumusan tindak pidana yang telah diuraikan dalam pembahasan pertama memang sudah memenuhi 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana. Untuk  perumusan  ketentuan  pidana  yang  ideal  selain berdasarkan permasalahan pokok hukum pidana akan tetapi  juga  kualifikasi  delik.  Hal  ini  dikarenakan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
peraturan  hukum  pidana  yang  masih  berlaku  pada masa  sekarang  mengkualifikasikan  tindak  pidana menjadi 2 (dua) yiatu kejahatan dan pelanggaran. ”
Sebagian “ besar  perundang-undangan  khusus tidak  menyebutkan/menentukan  kualifikasi  tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran, sehingga secara  yuridis  dapat  menimbulkan  masalah  untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus  diatur  dalam  undang-undang  khusus  di  luar KUHP. ”
UU  Minerba merupakan  contoh  nyata  dari undang-undang di luar KUHP yang tidak menentukan kualifikasi delik apakah termasuk dalam delik kejahatan atau delik pelanggaran. Kualifikasi delik penting untuk diatur  karena  berkaitan  dengan  Hukum  Acara  Pidana di masa yang akan datang, apakah memenuhi kriteria kesalahan  dengan  perbuatan  yang  berupa kesengajaan  atau  kealpaan  si  pembuat,  baik  pada tindak  pidana  kejahatan  maupun  yang  berupa pelanggaran. ”
Hal ini “ merupakan kelemahan dari UU Minerba yang akan berdampak pada penegakan hukumnya. ” b. Ketentuan  mengenai Pengulangan Tindak

## Pidana atau Residiv
Sistem “ peradilan  pidana,  sebagai  bagian  dari kekuasaan kehakiman  di  Indonesia,  memiliki  fungsi untuk  menegakkan  aturan-aturan  hukum  materil. Sehingga, dalam  menjalankan  fungsinya,  pedoman- pedoman dalam ketentuan hukum pidana materil harus
diterapkan  adalah  berkaitan  dengan  pengulangan tindak pidana (recidive). ”
Pengulangan “ tindak  pidana  (recidive)  terjadi dalam  hal  seseorang  yang  melakukan  sesuatu  indak pidana dan telah di jatuhi pidana dengan suatu putusan hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap  kemudian melakukan  suatu  tindak  pidana  lagi recidive merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan. ” Dengan  tidak  diaturnya  pengulangan  tindak pidana “ di bidang pertambangan mineral dan batubara maka  akibat  hukumnya  adalah  tidak  ada  landasan hukum  terutama  bagi  penegak  hukum  (hakim)  untuk memperberat  pidana  yang  dijatuhkan.  Hal  ini dikarenakan, apabila diperhatikan pengulangan tindak pidana atau recidive dalam  KUHP  tidak  diatur  dalam Buku  I  KUHP  mengenai  Aturan  Umum,  akan  tetapi diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maka terdapat istilah recidive kejahatan  dan recidive pelanggaran. Oleh  karena  itu  konsekuensi  dari  tidak  diaturnya pengulangan  tindak  pidana  di  dalam  Buku  I  adalah ketentuan  pidana  di  luar  KUHP  harus  membuat pengaturan  masing  masing,  agar  tidak  menimbulkan masalah yuridis (Arief, 2014). ”
c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ketentuan  pidana  pertambangan  selain menyebutkan “ manusia  sebagai  subyek  hukum  ada pula  menyebutkan  korporasi  sebagai  subyek  hukum. Kejahatan  korporasi  merupakan  dimensi  kejahatan baru, sangat berbahaya dan menimbulkan korban yang jauh  lebih  besar  dan  meluas.  Seperti  kejahatan  yang
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 312-324
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
mengancam  kelestarian  lingkungan  hidup,  sumber energi. ”
Pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban korporasi “ dalam  pidana  pertambangan  harus dirumuskan secara lebih baik lagi agar di masa yang akan  datang  dapat  menjadi  pedoman  bagi penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim untuk memberikan putusan yang ideal dalam tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi. ”
Berkaitan “ dengan  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  korporasi,  ada  kondisi  dilematis  antara kepentingan pemidanaan dengan menjaga kelangsungan  hidup  korporasi.  Pemidanaan  terhadap korporasi  tidak  semata-mata  persoalan  hukum,  tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. ”
Pemidanaan “ yang  lebih  mengutamakan pendekatan retributive (pembalasan) akan menghadirkan  dampak negative lebih banyak, terutama  terhadap  orang-orang  yang  tidak  berdosa yang  bergantung  hidupnya  kepada  korporasi.  Oleh karena itu pemidanaan terhadap korporasi khususnya sanksi  penutupan  korporasi  hendaknya  dilakukan secara  hati-hati  cermat  dan  bijaksana  karena dampaknya  sangat  luas,  jangan  sampai  orang-orang yang  tidak  berdosa  seperti  buruh,  pemegang  saham, konsumen  dan  pihak-pihak  yang  bergantung  kepada korporasi  termasuk  pemerintah  menjadi  korban sebagai pihak yang dirugikan (Arief, 2014). ”
Berkaitan “ penerapan  pendekatan  restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi. Alangkah
lebih  baik  jika  penyelesaian  tindak  pidana  korporasi penggunaan model dual track system selektif, dengan pertimbangan    jalur  penyelesaian  melalui  pendekatan restoratif berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana.  Jalur  pendekatan  restoratif  ditempatkan sebagai sarana utama (primer) secara selektif. Artinya tidak  semua  kasus  tindak  pidana  korporasi  harus masuk  jalur  pendekatan  restoratif,  dilakukan  secara selektif menggunakan parameter yang  jelas, sehingga untuk kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus tidak dimasukkan  dalam  jalur  pendekatan  restoratif  akan tetapi  masuk  jalur  sistem  peradilan  pidana. Penyelesain  tindak  pidana korporasi  dengan    model dual  track  system,  dari sudut  kebijakan  formulasi  di Indonesia  adalah  merupakan  hal  baru, meskipun bukan  merupakan  kebijakan  yang  baru  sama  sekali. Kebijakan serupa telah dikenal di Indonesia khususnya dalam  penyelesaian  tindak  pidana  anak,  di mana penyelesaian dengan pendekatan restoratif diutamakan (primer). ”

## d. Jenis Sanksi Pidana Berupa Sanksi Pidana dan Tindakan
Sanksi  pidana  dalam  tindak  pidana pertambangan “ mineral  dan  batubara  meliputi  sanksi pidana  pokok  dan  sanksi  pidana  tambahan,  kedua jenis sanksi tersebut dapat dikenakan kepada subyek hukum  yang  melanggar  ketentuan  pidana pertambangan dalam UU Minerba. ”
Pidana “ pokok  dalam UU  Minerba meliputi pidana  penjara,  pidana  kurungan,  dan  pidana  denda.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Dalam  pidana  pokok  hanya  di  tentukan  pidana maksimal khusus dan tidak disertai dengan aturan atau pedoman  penerapanya,  untuk  menjadi  pengaturan tindak pidana pertambangan yang di masa yang akan datang  sebaiknya  diatur  mengenai  pedoman penerapannya.  Sedangkan  pidana  tambahan  dalam UU  Minerba meliputi: perampasan  barang  yang digunakan dalam  melakukan  tindak  pidana; perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak pidana;  dan/atau kewajiban  membayar  biaya  yang timbul akibat tindak pidana. ”
Purnomo  &  Wahyuningsih dalam artikelnya menjelaksan  jika  kejahatan  pertambangan  tanpa izin/illegal  mining merupakan kejahatan  dalam  usaha pertambangan  yang  dilakukan  oleh  perseorangan, sekelompok  orang,  atau  perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin  dari  instansi  pemerintah  sesuai  peraturan  yang berlaku,  yang  ancaman  sanksi  pidana  bagi barangsiapa  yang  karena  kesalahannya  melanggar larangan  tersebut (Purnomo,  &  Wahyuningsih,  2017). Pura  mengungkapkan  jika kebijakan    hukum    pidana dalam    menanggulangi    tindak    pidana    di  bidang pertambangan  tentang  mendulang  emas  secara tradisional  yang  mengakibatkan    pencemaran    dan menelan  korban  jiwa (Pura, 2016)
Sarasvati  &  Sutama menjelaskan jika bentuk- bentuk  pengaturan  izin  usaha  pertambangan  diatur dalam UU Minerba serta jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat
berupa  syarat  administratif,  syarat  teknis,  syarat lingkungan dan syarat finansial (Sarasvati, & Sutama, 2020). Kemudian dijelaskan oleh Amrullah mengatakan bahwa Aturan  pidana  diterapkan dalam  Undang- Undang  No.  4 Tahun  2009  pada Pasal  153  hingga Pasal  162,  di mana  aturan  pidana  tersebut  banyak meliputi  getiatan  yang  berdasarkan  pada  izin pertambangan.  Aturan  dibuat  tidak  hanya  untuk perseorangan  (natuurlijk  person)  tapi  juga  badan hukum  (rechts  persoon).  Korporasi  merupakan  badan hukum  yang  memiliki  entitas  hukum  yang berbeda dalam  bentuk  pertangungjawabannya,  namun  sudah banyak teori yang mendukung bahwa pertangungjawaban  korporasi  dapat  dibebankan kepada  korporasi,  bahkan  sudah  ada  aturan  yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam  praktiknya  jarang  korporasi  ditetapkan  sebagai tersangka atau terdakwa (Amrullah, 2019).
Selain “ menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan  dalam  memberikan  sanksi  pidana  bagi subyek  hukum  yang  melanggar  ketentuan  pidana dalam  bidang  pertambangan,  untuk  menjadi pengaturan  tindak  pidana  pertambangan  yang  ideal dimasa  yang  akan  datang  sebaiknya  diatur juga mengenai  tindakan  tata  tertib  yang  bertujuan  untuk mempertahankan normanya, sanksi tindakan tata tertib ini  hanya  dapat  dijatuhkan  bagi  korporasi  yang melanggar  ketentuan  pidana  pertambangan.  Dengan demikian,  di  samping  dapat  dikenakan  pidana  pokok dan  pidana  tambahan,  korporasi  yang  melanggar
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
ketentuan  pidana  pertambangan  dapat  dikenakan tindakan  tata  tertib.  Misalnya  tindakan  tata  tertib berupa: penutupan  sebagian  atau  seluruhnya perusahaan  pertambangan; pencabutan  izin  usaha pertambangan; dan perbaikan akibat tindak pidana. ” Pengaturan “ pidana pertambangan menentukan apabila  tindak  pidana  pertambangan  dilakukan  oleh suatu  korporasi,  selain  pidana  penjara  dan  denda terhadap  pengurusnya,  pidana  yang  dapat  dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan  pemberatan  ditambah  1/3  (satu  per  tiga)  kali dari  ketentuan  maksimum  pidana  denda  yang dijatuhkan.”  Jika  penambangan  tanpa  mengindahkan reklamasi  dapat  dicegah  jika  aparat  penegak  hukum, pemerintah,  dan  masyarakat  bekerja  sama menegakkan  hukum  terhadap  penambang  yang merusak  lingkungan.  Sementara  itu,  hakim  harus komitmen  dan  berani  melakukan  terobosan  hukum dalam  menangani  berbagai  perkara  pertambangan (Syawal, Azed, Purnomo, & Suzanalisa, 2017).
Bagi  korporasi, penerapan  sanksi pidana  yang diancam  memang  cukup  tinggi,  akan  tetapi  tidak diaturnya  tentang  pidana  penggantinya.  Untuk menjadikan  pengaturan  tindak  pidana  pertambangan yang ideal di masa yang akan datang sebaiknya diatur juga  mengenai  pidana  pengganti  apabila  korporasi atau  badan  hukum    tidak  mampu  membayar  pidana denda  yang  dijatuhkan. ” Sembiring,  Rusmiati  & Imamulhadi dalam  artikelnya menjelaskan jika diperlukan  peningkatan  kesadaran  hukum  bagi
masyarakat  dalam  rangka  penegakan  hukum  melalui sarana  non-penal  untuk  mendukung  upaya penanggulangan  kejahatan (Sembiring,  Rusmiati,  & Imamulhadi, 2020).  Selanjutnya,  penegakan  hukum pidana  terhadap  pertambangan  batubara  tanpa  izin belum  disesuaikan  dengan  tujuan  pemidanaan  yang seharusnya. Tujuan pemidanaan yang tepat digunakan adalah  tujuan  pemidanaan  dengan  teori  relatif  yang diterapkan  melalui  penjatuhan  pidana  denda  dan sanksi  tindakan.  Hal  tersebut  merupakan  perwujudan konservasi lingkungan hidup dalam UU Minerba.

## D. SIMPULAN
Penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  di bidang  pertambangan  saat  ini yaitu  berdasarkan ketentuan “ dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  UU Minerba  merupakan  wujud  pelaksanaan  tahap fomulasi/penetapan  pidana  oleh  pembentuk undang- undang. Tahap  formulasi  ini  dipandang  sebagai tahapan  yang  sangat  penting  dalam  proses penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  penal. Dikatakan  demikian  karena  tahap  ini  akan  memberi arah  bagi  tahap  pemberian  pidana  dan  tahap pelaksanaan pidana. Dengan perkataan lain tahap ini sangat  menentukan ” keberhasilan  tahap  pemberian pidana dan pelaksanaan pidana.
Kebijakan  hukum  pidana  yang  ideal dalam menanggulangi “ tindak pidana pertambangan di masa yang  akan  datang harus  melihat  pentingnya
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pengaturan  penegasan  mengenai  kualifikasi  yuridis, ketentuan  mengenai  pengulangan  tindak  pidana  atau recidive,  pertanggung  jawaban  korporasi,  jenis  sanksi pidana  berupa  sanksi  pidana  dan  tindakan  agar ketentuan  pidana  dalam UU  Minerba ini  layaklah dinyatakan sebagai seperangkat sarana yang utuh. Ide formulasi  pembaharuan  tindak  pidana  pencemaran baik  di  masa  yang  akan  datang,  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  diharapkan  dapat memberikan  landasan  bagi  penegak ” hukum  dalam memberikan putusan yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Adhari,  Ade.,  Sularto,  R.  B.,  &  Gutami,  Budi.  (2013).
Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak Pidana  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara. Diponegoro Law Review, Vol.1, (No.2), pp.1-20. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/ view/3878
Ali, Muhammad I. (2019). The Consequences of Illegal Mining  in  the  Environment:  Perspekctive
Behavioral, Knowledge and Attitude. International Journal of Environment, Engoneering and Education, Vol.1,(No.1), pp.25- 33.https://doi.org/10.5281/zenodo.2633654
Amrullah,  Gilang I. (2019).  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  dalam  Tindak Pidana
Pertambangan.Jurist-Diction,Vol.2,(No.4), pp.1275–1286.http://dx.doi.org/10.20473/jd. v2i4.14491
Andhika, Dany.,  Gita,  Karya.,  Purnawan,  Amin.,  &
Djauhari. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  (Studi di  Kepolisian  Negara Indonesia). Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, (No.1), p.4. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2561 Darongke, B. (2017). Penegakan  Hukum  Terhadap Pertambangan  Tanpa  Izin  Menurut  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jurnal Lex
Et Societas, Vol.5, (No.10), p.3.
https://doi.org/10.35796/les.v5i10.18491
Harahap, Zulham  Effendy., Ediwarman., Ablisar,
Madiasa., &  Sikumbang., (2017). Analisis Hukum  Mengenai  Penjatuhan  Sanksi  Pidana Terhadap  Pelaku  Usaha  Pertambangan  Tanah Tanpa  Izin  Usaha  Pertambangan  di  Kabupaten Deli  Serdang. USU  Law  Journal,  Vol.5, (No.2), p.8.https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/v iew/17416
Pratama,  Nicodemus  Wisnu.,  & Ismunarno.  (2019).
Pertanggungjawaban
Pidana
Pelaku
Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu  Bara  (Studi  Kasus  Penambangan  Ilegal
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Bahan  Batu  Akik  di  Kabupaten  Kebumen). Jurnal  Recidive,  Vol.8,  (No.1),  p.15. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/4061 2/26770
Marcus.  (2009). Sikap  Memidana  yang  Berorientasi pada  Tujuan  Pemidanaan. Jurnal  Mimbar Hukum,Vol.21,(No.1),p.8. https://doi.org/10.22
146/jmh.16248 Pura,  Margo H.  (2016). Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pertambangan  Tentang  Mendulang  Emas Secara Tradisional  Yang  Mengakibatkan Pencemaran  Dan  Menelan  Korban  Jiwa Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Jurnal  Ilmiah  Hukum;  De’Jure:  Kajian ilmiah  Hukum, Vol.26,(No.4), pp.551–556. https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.430
Muslihudin.,  Santosa,  Imam.,  Setyoko,  Paulus Israwan.,  & Bahtiar,  Rais  Agil.  (2010).  Local Government’s Role and Policy on Illegal Mining (Case  Study  of  Gold  Mining  in  Banyumas Indonesia). American Journal of Humanities and
Social  Science  Research,  Vol.4,  (Issue.2), pp.275-282.https://www.ajhssr.com/local- governmentsrole-and-policy-on-illegal-mining- case-study-of-gold-mining-in-banyumas- indonesia/
Sembiring, Shafira Nadira Rahmayani., Rusmiati, Elis.,
&  Imamulhadi. (2020).  Penegakan  Hukum
Pidana  Terhadap  Pertambangan  Batubara Tanpa  Izin  Di  Kalimantan  Timur  Dikaitkan Dengan  Tujuan  Pemidanaan. Jurnal  Kertha Semaya,Vol.8,(No.4),pp.541–570. https://ojs. unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/ 58460
Purnomo,  Dwi Edy.,  &  Wahyuningsih,  Sri Endah.
(2017).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Mineral  Dan Batubara  (Studi  Kasus  Polda  Jateng). Jurnal Hukum  Khaira  Ummah, Vol.12,(No.2,Juni), pp.127–138. http://jurnal.unissula.ac.id/index. php/jhku/article/view/1845
Sarasvati,  Audia Priti.,  Sepud,  I Made.,  &  Sutama, I Nyoman.  (2020).  Sanksi  Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Penambangan  Batu Padas  Atau  Paras  Secara  Ilegal  Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras  Stone). Jurnal  Analogi  Hukum, Vol.2, (No.1),pp.7–11. https://doi.org/10.22225/ah.2.1. 1605.7-11
Soelistijo,  Ukar W.  (2010).  Control  of  Illegal  Mining (Peti)  in  Indonesia:  Policy  and  Program. Indonesian  Mining  Journal,  Vol.4,  (No.1),  pp.1- 16. https://doi.org/10.30556/imj.Vol14.No1.2011
.504
Sucantra, I Made Bayu., Sujana, I Nyoman., & Suryani,
Luh  Putu.  (2019).  Sanksi  Pidana  terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang- Undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang  Minerba).
Jurnal  Analogi  Hukum,  Vol.1,  (No.3),  pp.366- 371. https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1772.366- 371
Syawal,  Fauzi.,  Azed,  Abdul Bari.,  &  Suzanalisa.
(2017).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Dampak  Lingkungan  Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara Di
Kabupaten  Sarolangun. Legalitas:  Jurnal
Hukum,Vol.IX,(No.1),pp.17–45. http://dx.doi.org/ 10.33087/legalitas.v9i1.141

## BUKU
Arief,  Barda  N.(2014). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan
Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Suteki.,  &  Taufani, Galang.  (2018) Metodologi Penelitian  Hukum:Filsafat,Teori  dan  Praktik.
Depok: Rajawali Pers.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:
Alfabeta.

## TESIS
Chandra,  Jerico  L.  (2020). Tindak  Pidana  Illegal
Mining  bagi Perusahaan  yang  Melakukan
Pertambangan  Tanpa  Izin.  Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.