## PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PENYIDIKAN
Dino Febriansyah Sitorus 1) , Andi Maysarah 2)
1) Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
2) Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
* dinostr21@gmail.com
RINGKASAN - Kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di dalam masyarakat menimbulkan keresahan sendiri sehingga pemerintah mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  regulasi mengenai  hal  tersebut.  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menerangkan  bahwasanya Kepolisian  harus  sesegera  mungkin  memproses  laporan  terkait  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kepolisian  sebagai  Penyidik  pertama  yang mengidentifikasi  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  hal  ini berperan pula sebagai pihak pertama yang memberikan jalan keluar melalui mediasi,  meskipun  didalam  peraturan  perundang-undangan  tidak  dituliskan bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi penal,  namun  saat  ini  mediasi  penal  dengan  pendekatan restorative  justice merupakan hal yang wajib dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/08/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restorative  (Restorative Justice)  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Jenis  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  dengan  sifat  penelitian  deskriptif  analisis.  Penelitian menunjukkan  bahwa  mediasi  penal  dengan  mengedepankan  pendekatan restorative  justice dalam  hal  ini  selalu  ditawarkan  oleh  Penyidik  di  tingkat penyidikan  guna  membantu  menyelesaikan  perkara  tanpa  melalui  proses litigasi dengan tujuan agar terciptanya win-win solution bagi para pihak yang berperkara, mengingat baik pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga merupkana keluarga didalam rumah tangga yang sama.

## Kata Kunci: KDRT, Restorative Justice, Penyidikan

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bermasyarakat haruslah diatur oleh sebuah aturan yang  tegas  demi  terciptanya  ketertiban  dalam  masyarakat.  Hal  tersebutlah yang  menjadi  awal  mula  terbentuknya  hukum  yang  bersifat  mengikat  dan memaksa  bagi  seluruh  masyarakat.  Ketertiban  itu  merupakan  salah  satu fungsi hukum. Karena melalui hukum yang dibentuk, maka diharapkan pula hak asasi manusia setiap masyarakat menjadi terlindungi.
Masyarakat  terdiri  dari  kelompok-kelompok  terpadu  yang  saling berhubungan.  Keluarga  merupakan  kelompok  terkecil  dalam  struktur masyarakat.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) menjelaskan  bahwa  keluarga  adalah  mereka  yang  mempunyai  hubungan darah sampai derajat tertentu yang timbul karena adanya perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menerangkan  bahwa  perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Isi dari pasal tersebut sejalan pula  dengan  Pasal  4  poin  d  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  menyatakan  bahwa salah  satu  tujuan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ialah  untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Namun,  dikehidupan  sehari-hari  banyak  sekali  tindak  kekerasan yang sudah seperti hal umum apabila terjadi, baik itu kekerasan kepada orang lain maupaun kepada orang didalam  rumah tangga  yang sama dan baik  itu berupa  kekerasan  fisik,  psikis,  ataupun  seksual.  Hal  tersebut  pula  yang mendorong  tersusunnya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah  tangga.  Faktor-faktor  tersebut  berasal  dari  faktor  internal  maupun eksternal. Meskipun seringkali terjadi di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga  pada  praktiknya  jarang  sekali  diselesaikan  melalui  proses  litigasi  di pengadilan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  anggapan  bahwa  memenjarakan pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  merupakan  anggota  keluarga bukanlah  hal  yang  benar.  Terlebih,  yang  paling  sering  menjadi  korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan pelakunya tidak lain adalah sang suami. (Ridwan, 2006).
Mayoritas istri yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga merasa bahwa upaya pembalasan melalui penjara bukan hal  yang tepat,  mengingat pelaku  merupakan  suami  yang  menjadi  kepala  rumah  tangga  yang  juga
berperan  untuk  mencari  nafkah.  Sehingga,  banyak  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga yang diselesaikan di  pihak kepolisian oleh pihak korban dan pelaku yang bersepakat untuk berdamai. Dalam beberapa kasus dengan tolak ukur  tertentu,  proses  damai  dalam  penyelesaian  perkara  dikenal  dengan proses mediasi dengan mengedepankan prinsip restorative justice . Prinsip ini, merupakan  hal  yang  wajib  ditawarkan  oleh  penyidik  ketika  melakukan pemeriksaan pada setiap pihak yang berperkara. (Mansyur, 2010).
Restorative  justice adalah  pendekatan  alternatif  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan.  Prinsip  ini  merupakan  usaha  untuk  mengubah pola pikir masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap sebagai sebuah pembalasan menjadi sebuah upaya untuk memberikan efek jera tanpa harus memenjarakan  pelaku  kejahatan.  Penerapan restorative  justice ini  menjadi urgensi tersendiri karena tidak tercantum pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Padahal, penyelesaian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan restorative  justice membantu  perkara  tersebut  selesai  dengan  cara  yang  lebih  humanis  karena memberikan pemulihan keadilan bagi pihak yang terlibat. (Rabbani, 2020).

## KAJIAN TEORI
Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menerangkan  bahwa  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Menurut  Rifka  Annisa,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah bentuk kekerasan yang timbul atas ketidaksetaraan gender yang memberikan berat  kepada  perempuan  berupa  bahaya  ancaman,  baik  yang  terjadi  di lingkungan sekitar maupun secara global. Menurut Soeroso, kekerasan dalam rumah tangga adalah  peristiwa yang terjadi didalam  kelompok sosial,  yang berusaha ditutupi oleh pelaku maupun korban terhadap lingkungan sosial, dan sering  dianggap  sebagai  kejahatan  tersembunyi  ( hidden  crime ).  (Soeroso,
2012).
Ada  empat  (4)  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu kekerasan fisik, kekerasan ekonomi atau penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan  psikis.  Kekerasan  fisik  dapat  berupa  seperti  aksi  memukul, menendang,  melukai,  dan  lain  sebagainya.  Kekerasan  ekonomi  atau  yang lebih  dikenal  sebagai  penelantaran  yaitu  berupa  menelantarkan  seseorang didalam rumah tangga yang sama padahal orang tersebut memiliki hak yang harus  didapatkan.  Kekerasan  seksual  dapat  berupa  memaksakan  kehendak untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  adanya  persetujuan  dari  korban. Sedangkan  kekerasan  psikis  dapat  berupa  tindakan  yang  menyebabkan terganggungnya kesehatan mental korban, seperti kekerasan verbal. (Annisa, 2010).
Restorative  justice dalam  Pasal  6  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diartikan  sebagai  penyelesaian perkara  tindka  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku dan/atau  korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Wibowo & Yuni, 2021).
Tujuan  restorative  justice  adalah  untuk  menata  kembali  atau  memperbarui keadaan  di  masyarakat  demi  memperbaiki  kualitas  sumber  daya  manusia sebagai makhluk sosial di masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi pelaku agar memberikan ganti kerugian pada korban dan menimbulkan efek jera  sehingga  pelaku  memperbaiki  kesalahannya  agar  dapat  kembali bersosialisasi di masyarakat dengan baik tanpa harus melalui proses litigasi. (Liu, 2021).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau yang  disebut  juga  dengan  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen  yang mengacu  pada  peraturan  tertulis  atau  bahan  hukum  lainnya  (Soekanto  & Mamudji,  2004).  Sifat  penenilitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis  dengan  mengolah  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sumber  data
primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini,  sedangkan  sumber  data  sekunder  berupa  buku-buku  yang menjadi referensi dalam penelitian ini (Marzuki, 2011).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Restorative Justice di Indonesia
Restorative justice sejatinya belum memiliki peraturan perundang- undangannya  sendiri  di  Indonesia,  padahal restorative  justice secara  aktif digunakan dalam beberapa perkara tindak pidana di Indonesia. Salah satunya dalam  penyelesaian  perkara  anak. Restorative  justice dalam  bentuk  diversi telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. (Waluyo, 2017).
Sistem  peradilan  pidana  anak  mengenal  istilah  diversi.  Diversi merupakan  bentuk  implementasi  dari restorative  justice. Diversi  adalah alternatif  penyelesian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses diluar peradilan. Dalam penyelesaian perkara anak, diversi harus diupayakan terlebih dahulu. Urgensi diberlakukannya restorative justice bagi anak adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Selain  itu,  pengaturan  mengenai  batas-batas  toleransi  suatu  tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui restorative justice terdapat pada Pasal 1 angka (27) Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.  Pasal  tersebut  menerangkan  bahwa  memenuhi  beberapa  syarat materiil  dan  formil.  Pelaksanaan  implementasi restorative  justice di Indonesia  berpedoman  kepada  Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/08/VII/2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restorative  ( Restorative  Justice )  Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. (Syaufi, 2020).

## 2. Mekanisme  Pelaporan  Perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana  dengan  delik  aduan,  dimana  hanya  bisa  dilakukan  proses  hukum apabila korban yang dirugikan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Berikut  mekanisme  pelaporan  perkara  kekerasan  dlaam  rumah  tangga  ke pihak kepolisian oleh korban: (Putri, 2022).
a. Korban mendatangi Polres terkait locus delicti ;
b. Membuat laporan pengaduan ke Sentra pelayanan Kepolisian (SPK) yang kemudian akan dibuatkan menjadi Laporan Polisi (LP);
c. Laporan Polisi (LP) kmudian dilaporkan kepada pimpinan dan dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres terkait;
d. Setelah laporan diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), anggota  unit  PPA  melakukan  penyelidikan  perkara  dengan  mengundang terlapor dan saksi-saksi terkait demi memberikan keterangan;
e. Setelahnya,  gelar  perkara  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  peristiwa yang terjadi merupakan sebuah tindak pidana atau bukan;
f. Setelah terbukti bahwa suatu peristiwa tersebut  merupakan tindak pidana, maka  laporan  naik  tingkat  ke  penyidikan,  penyidik  dalam  hal  ini  akan melakukan penyidikan secara projustitia;
g. Setelah  berkas  perkara  lengkap,  setelahnya  penyidik  akan  melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
h. Apabila Jaksa Penunut Umum menyatakan berkas telah lengkap, maka akan terbit Surat P-21;
i. Setelahnya, penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Mekanisme  Penyelesaian  Pekara  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) melalui Restorative Justice di Tingkat Penyidikan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  tindak  pidana khusus yang aturan mengenai ketentuan perkara tersebut diluar dari KUHP. Meskipun  proses  penyidikan  perkaranya  mengacu  kepada  KUHP,  namun sanksi  dan  pengaturan  lainnya  mengacu  kepada  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  hakikatnya dianggap  sebagai  ‘aib’,  tentunya  akan  berusaha  untuk  ditutupi  oleh  pihak keluarga yang berperkara agar tidak merendahkan martabat keluarga tersebut.
Sebab  itu,  pemikiran  untuk  memenjarakan  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga sering kali bukan menjadi pilihan korban yang melaporkan kejadian ini. Banyak korban yang membuat laporan ke polisi sebagai sebuah langkah alternative  agar  pelaku  menjadi  takut  untuk  berurusan  dengan  hukum. Lagipula, dewasa ini, memenjarakan pelaku kejahatan dianggap bukan solusi yang tepat. (Meidianto, 2021).
Restorative  justice yang  merupakan  sebuah  mediasi  penal memberikan tawaran jalan keluar berupa win-win solution, dimana dalam hal ini  kedua  pihak  yang  berperkara  tidak  ada  yang  dirugikan.  Sementara penyelesaian perkara dengan jalan pembalasan berupa memenjarakan pelaku, bukanlah  sebuah win-win  solution ,  melainkan win-lose  solution .(Fernando, 2020).
Kepolisian  dalam  hal  sebagai  penegak  hukum  yang  berurusan pertama  kali  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  memiliki  peran  sebagai pihak  yang  berperan  sebagai  mediator  pertama.  Maka,  dalam  menghadapi perkara kekerasan dalam rumah tangga, restorative justice selalu disarankan untuk dilakukan terlebih dahulu.
Restorative justice dikedepankan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga karena dalam prosesnya, baik pelaku dan korban akan dipertemukan dengan penyidik sebagai  pihak mediator, dihadiri pula oleh keluarga pihak pelaku dan korban, serta perwakilan dari pihak desan/kelurahan. Memediasi dengan cara ini dinilai membawa dampak positif, karena tidak adanya sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku dan proses ini juga bentuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. (Khaleed, 2015).
Pihak  kepolisian  dalam  hal  ini  memberikan  penawaran  untuk memediasi  pihak  melalui restorative  justice pada  tingkat  penyidikan,  akan menawarkan  sebanyak  tiga  kali.  Namun  apabila  dalam  penawaran  pertama sudah  disetujui,  maka  tidak  perlu  untuk  diberikan  penawaran  berikutnya. Penawaran yang diberikan juga memiliki batas waktu selama tujuh hari saja.
Perlu  diingat  pula,  dalam  menangani  setiap  perkara,  kepolisian tentunya menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Dalam hal perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  paling  mempengaruhi  terkendalanya
penyelesaian perkara bersumber dari keluarga para pihak. Keluarga biasanya saling  menyalahkan  satu  sama  lain  demi  membela  keluarga  mereka  tanpa mengingat bahwa ada pihak-pihak yang perlu dijaga keutuhan keluarganya.
Untuk  itu,  peranan  penyidik  dalam  membantu  para  pihak  dalam menyelesaikan  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  melalui restorative justice sangatlah  penting.  Penjelasan  yang  lugas  dan  cermat  dari  penyidik tentang hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi apakah diantara pihak pelaku dan korban memungkinkan untuk di mediasi, dengan begitu, penyidik kepolisian haruslah kompatibel untuk hal ini.

## SIMPULAN
Restorative  justice di  Indonesia  saat  ini  belum  memiliki  undang- undangnya  sendiri.  pelaksanaan restorative  justice sebagai  alternative penyelesaian  perkara  hanya  mengacu  pada  Surat  Edaran  Kapolri  No. SE/08/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restorative  ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mengenai batasan-batasan atas tindak  pidana  seperti  apa  saja  yang  dapat  diselesaikan  dengan restorative justice berdasar  kepada  Pasal  1  Angka  (27)  Peraturan  Kapolri  No.  6  tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kepolisian sebagai penyidik dalam hal ini berperan penting dalam membantu para pihak untuk berdamai melalui mediasi  penal  yang  menggunakan  pendekatan restorative  justice .  Penyidik memberikan  penwaran  sebanyak  tiga  kali  dalam  jangka  waktu  tujuh  hari untuk  para  pihak  menyetujui  apakah  akan  menyelesaikan  perkara  melalui restorative justice atau melanjutkan proses hukum litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa,  R.  (2010). Kekerasan  terhadap  Perempuan  Berbasis  Gender . Yogyakarta: Women’s Crisis Center.
Fernando,  Z.  J.  (2020).  Pentingnya  Restorative  Justice  dalam  Konsep  Ius Constituendum, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2. Khaleed,  B.  (2015 ).  Penyelesaian  Hukum  KDRT .  Yogyakarta:  Medpres Digital.
Liu, S. P. E, & Debby. (2021). Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Jurnal  Lex Privatum. Vol. IX, No. 10.
Mansyur,  R.  (2010). Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT .  Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Meidianto, A. D. (2021). Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Mediasi  Penal .  Makassar:  Nas Media Pustaka.
Putri,  F.  W.  K.  (2022).  Kajian  Hukum  atas  Penerapan  Konsep  Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah  Hukum  Polres  Dairi. Skripsi .  Fakultas  Hukum  Universitas Medan Area.
Rabbani,  A.  (2020).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice. Al’ Adl: Jurnal Hukum. Vol. 12, No. 2 . Ridwan.  (2006). Kekerasan  Berbasis  Gender .  Purwokerto:  Pusat  Studi Gender.
Soekanto, S & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soeroso, M. H. (2012). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika. Syaufi,  A.  (2020). Konstruksi  Model  Penyelesaian  Perkara  Pidana  yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif . Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
Waluyo,  B.  (2017). Desain  Fungsi  Kejaksaan  pada  Restorative  Justice . Depok: Rajawali Pers.
Wibowo,  K.  T  &  Yuni,  E.  R.  (2021). Restorative  Justice  dalam  Peradilan Pidana di Indonesia . Makassar: Pena Indis