## Populasi

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## Muhamad Saleh
Master and Doctoral Programs in Policy Studies, School of Graduate Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Korespondensi: Muhamad Saleh ( e-mail : muhamadsaleh65@gmail.com)

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan daerah dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Melalui kebijakan ini, diharapkan kepariwisataan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lapangan kerja. Namun sejak keluarnya perda tersebut hingga 2016, pembangunan kepariwisataan tidak mengalami peningkatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive. Informan tersebut adalah para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di sektor pariwisata, Data juga dikumpulkan melalui teknik observasi di obyek pariwisata. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen yang terkait dengan kepariwisataan di Kota Tarakan. Data dianalisis secara kualitatif. Efektivitas implementasi kebijakan dalam studi ini dilihat dari pendekatan sasaran, sumber, dan proses. Studi ini menemukan implementasi kebijakan dari ketiga pendekatan tersebut tidak efektif. Faktor yang memengaruhi (in)efektivitas implementasi (1) Aktor, sebagai pengambil keputusan (2) Dukungan anggaran, untuk membangun dan menambah fasilitas umum, sarana prasarana (3) Komitmen dari para pemangku kepentingan (4) Kreatifitas dan inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (5) Kerjasama Lintas Sektor dalam pembangunan pariwisata di Kota Tarakan. Rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut. (1) Penambahan fasilitas pendukung pariwisata dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. (2) Membangun kemitraan dengan sektor swasta, UKM, asosiasi kepariwisataan. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kepariwisataan.
Katakunci: evaluasi, implementasi kebijakan, efektivitas, kepariwisataan

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Populasi Volume 25 Nomor 1 2017

## Pendahuluan
Latar Belakang
Dengan kondisi alam Sumber daya wisata yang memiliki potensi di Kota Tarakan bisa dilihat dari keanekaragaman hayati, wisata alam pesisir, kekayaan budaya dan adat masyarakat setempat, yakni seni budaya khas Tidung dan Pearl Harbournya Indonesia maka Kota Tarakan menggerakkan sektor pariwisata untuk penguatan dan pengembangan kapasitas ekonomi.
Christie  dan Crompton (2003), me nye but­ kan pariwisata dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, menggerakkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, menciptakan interaksi dengan produksi lainnya dan bidang penyedia jasa.
Dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan pariwisata Kota Tarakan.

## EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS NUMBER 9 YEAR 2011 ABOUT THE CONDUCT OF TOURISM BUSINESS IN THE TARAKAN CITY OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE

## Abstract
This study aims to evaluate the effectiveness of local policy implementation in the implementation of tourism business in Tarakan City. The base of the study is the issuance of Regional Regulation (Perda) Tarakan City No. 9 of 2011 on the Implementation of Tourism Enterprises. Through this policy, tourism is expected to increase regional economic growth and community welfare, as well as open employment. But since the issuance of the regulation until 2016, the development of tourism has not increased. The method used in this study is descriptive qualitative. Primary data were collected through interview technique to informant selected purposively. The informants are policymakers and other stakeholders in the tourism sector. Data are also collected through observation techniques in tourism objects. Secondary data were collected from documents related to tourism in Tarakan City. Data were analyzed qualitatively. The  effectiveness  of  the policy implementation is viewed from the approach of target, source, and process. This study has found that policy implementation of the three approaches is not effective. Factors affecting the (in) effectiveness of implementation are ( 1) Actors, as decision makers; (2) Budget support, to build public facilities, infrastructure facilities; (3) Commitment of the stakeholders (4) Creativity and innovation from the Organization of the Region (5) Cross­ Sectoral Cooperation in tourism development in Tarakan City. (1) The addition of tourism support facilities by involving the private sector and the public. (2) Building partnerships with the private sector, SMEs, tourism associations. (3) Increasing the quality of human resources in the tourism sector.
Keywords : evaluation, policy implementation, effectiveness, tourism

## Muhamad Saleh
Namun, sejak Perda tersebut dijalankan hasil yang di lihat di lapangan berbeda karena kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) sejak perda tersebut diberlakukan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 137.459 orang. Jumlah kunjungan pada tahun 2014 melonjak menjadi 204.145 orang. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 193.538 orang, dan terus menurun menjadi 192.575 orang pada tahun 2016.
Berdasarkan paparan di atas, tampak ada ketidaksingkronan antara trend pariwisata dengan upaya Pemerintah Kota Tarakan mengembangkan pariwisata melalui peraturan daerah, maka penulis tertarik untuk melihat apa yang terjadi ketika kebijakan dibuat tanpa basis data. Apakah kebijakan yang dibuat dalam konteks seperti itu bisa efektif?

## Rumusan Masalah
Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan?
Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau inefektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Tarakan.
Menemukan faktor­faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan inefektivitas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.

## Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

## Tinjauan Pustaka

## 1.  Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah­ masalah publik atau demi kepentingan publik (Dunn, 2003).
2.  Kebijakan Pariwisata
Peran pemerintah dalam bidang pariwisata (Subadra, 2006) antara lain yaitu: a) Perencanaan Pariwisata; b) Pembangunan Pariwisata; c) Kebijakan Pariwisata; dan d) Peraturan Pariwisata Peraturan.
3.  Dampak Pariwisata
Pembangunan pariwisata memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi daerah. Cohen (1984, dalam Pitana dan Gayatri, 2005) mengidentifikasi dampak pariwisata dalam delapan kelompok antara lain: 1) meningkatkan penerimaan devisa; 2) bertambahnya pendapatan masyarakat; 3) terbukanya lapangan kerja; 4) perubahan harga­harga; 5) pembagian manfaat atau keuntungan; 6) kepemilikan dan control; 7) menggerakkan pembangunan pada umumnya; dan  8) menambah pendapatan pemerintah.

## Kerangka Teori
1.  Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan dapat menyangkut

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Populasi Volume 25 Nomor 1 2017
estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi implementasi, substansi dan dampak ( Anderson, 1975 ) .
2.  Efektivitas Kebijakan
Menurut Anthony (2005) Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Selanjutnya, Hendrik (2002) mengatakan ada tiga pendekatan efektivitas dan cara mengukur efektivitas tersebut, yakni pendekatan sasaran, pedekatan sumber, dan pendekatan proses.
3.  Pengukuran Efektivitas
Evaluasi efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan
usaha kepariwisataan di Kota Tarakan, akan dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan sebagaimana yang dikatakan oleh Hendrik (2002) yaitu pendekatan sasaran (apakah sasaran atau capaian tersebut sesuai dengan Perda); pendekatan sumber (apakah peraturan daerah tersebut memunculkan sumber daya finansial); pendekatan proses (apakah proses internal lancar, ada koordinasi yang terbangun dengan baik).

## Kerangka Pemikiran
Evaluasi efektivitas implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan sebagaimana yang telah di bahas di atas dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagaimana berikut ini:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran , Evaluasi Efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Tarakan

## Muhamad Saleh

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Metode ini bertujuan mengangkat sikap, pengaruh, dan persepsi yang tidak dapat diperoleh jika menggunakan metode survei kuantitatif.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Tarakan. Kota ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagai tempat diimplementasikannya Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.

## Proses Penelitian
Teknik Pengumpulan Data meliputi: 1) Observasi; 2) Studi Literatur; 3) Wawancara. Informan. Informan dipilih dengan metode purposive, di mana peneliti menentukan secara sengaja informan yang diyakini mempunyai pengetahuan mengenai materi yang sedang diteliti.

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, dan daftar data sekunder.

## Metode Analisis
Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dan diolah dalam bentuk tabel atau matrik data adalah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Kota Tarakan dan Peluang Pengembangan Pariwisata
Kota Tarakan memiliki luas 657,33 km2, 38,2% diantaranya yaitu 250,8 km2 adalah daratan dan selebihnya sejumlah 61,8% setara dengan 406,53 km2 terdiri dari lautan. Di sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dan di bagian selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Pada bagian Timur dibatasi dengan Kecamatan Pulau Bunyu, dan Laut Sulawesi. Disebelah barat dibatasi oleh pesisir pantai Kecamatan Sesayap, dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung. Berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa (BPS, 2013). Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tarakan dari sumbangan sektor tersier yakni lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan terbesar rata­rata 21,45 % (2000­2011) dan 21,57 % (2012­ 2014).

## Potensi Pariwisata Kota Tarakan
Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tarakan, obyek­obyek wisata Kota Tarakan sebagai berikut: 1) Wisata Alam; 2)Wisata Budaya; 3) Wisata Sejarah; 4) Wisata Pendidikan; 5) Agro Wisata; 6) Wisata Religi; 7) Wisata Bahari; 8) Wisata Kuliner; 9) Wisata Minat Khusus; 10) Wisata Belanja
Deskripsi berbagai obyek wisata yang dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa betapa besarnya potensi pariwisata yang ada di Kota Tarakan, jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Tarakan
Secara operasional Hendrik (2002) mengatakan ada tiga pendekatan yang bisa digunakan mengukur efektivitas implementasi Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Kota Tarakan, yakni: Pendekatan Sasaran, pendekatan Sumber dan Pendekatan Proses.
A.  Pendekatan Sasaran
Pendekan sasaran adalah upaya untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target semula.

## 1. Industri Pariwisata
Wahab (1996) mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu jenis industri yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, taraf hidup serta mendongkrak sektor­sektor ekonomi lainnya.
Pemerintah Kota Tarakan berusaha membangun pariwisata untuk mewujudkan Visi Walikota Tarakan yaitu: ” Mewujudkan Tarakan Sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri, Perikanan dan Pariwisata; Didukung oleh Sumber Daya Manusia serta Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan ”.
a.  Daya Saing Produk Pariwisata
Berdasarkan Marpaung (2001) obyek dan daya tarik wisata merupakan sebuah aktivitas atau bentuk serta fasilitas yang selalu berkaitan sehingga membuat wisatawan tertarik untuk datang ke satu tempat atau wilayah tertentu.
b.  Kemitraan  Usaha Pariwisata
Pembangunan destinasi wisata Kota Tarakan hanya menggunakan Anggaran pemerintah Kota Tarakan (APBD) melalui Anggaran Dinas Pariwisata tanpa keterlibatan sektor swasta dan masyarakat.
2.  Destinasi Pariwisata
Middleton (1988) memberikan rincian ada lima elemen utama dalam pengembangan destinasi pariwisata yaitu daya tarik, fasilitas, jasa dan harga yang dikeluarkan oleh konsumen. Fasilitas destinasi dan jasa kepariwisataan meliputi akomodasi, restoran, bar, kafe, rumah makan, transportasi, sarana olah raga, took cendramata, dan jasa lainnya. Aksebilitas termasuk infrastuktur, peralatan, perlengkapan, faktor operasional, dan kebijakan pemerintah Kota Tarakan.
a.  Pembangunan Prasarana
Suwantoro (2004) menjelaskan kebutuhan wisatawan terhadap fasilitas yang baik atau diperlukan pada umumnya adalah sebagai berikut: 1) Transportasi; 2) penginapan; 3) makanan/minuman; 4) obyek wisata, atraksi wisata; 5) hiburan; 6) oleh­oleh dan cinderamata.
b.  Penyediaan Fasilitas Umum
Sedangkan menurut Marpaung dan Bahar (2002) sebagian infrastruktur yang banyak dipikirkan dan baik adalah sebagai berikut: 1) Air; 2) Komunikasi dan aliran listrik; 3) Pembangunan kotoran dan air limbah; 4) Jalan dan jalan raya; 5) Taman dan rekreasi; 6) Fasilitas kesehatan; 7) Pendidikan; 8) Rumah karyawan; 9) Keamanan.

## Muhamad Saleh
c.  Melibatkan Usaha Kecil Menengah untuk menyediakan produk lokal
Pembangunan pariwisata harusnya bersinergi dengan sektor industri atau Usaha Kecil Mengengah (UKM), agar pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dapat meningkat hal ini terbukti dari penuhnya wisatawan yang datang ke tempat­tempat yang menyediakan produk khas daerah.
3. Pemasaran
Pemasaran adalah sebuah proses perencanaan, penelitian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dalam suatu aktivitas yang dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan, dirancang dalam rangka memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan serta menjadi tujuan organisasi (Morrison, 2002).
a.  Promosi Pariwisata yang Melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga dan dinas terkait.
Promosi idealnya dilaksanakan melalui media yang dipandang efektif dan berkesinambungan untuk dapat menjangkau pasar, media cetak atau elektronik yang disediakan oleh beberapa ahli marketing (Bahar, 2002).
4.  Kelembagaan Kepariwisataan
Dalam Kamus Bahasa Indonesia ditemukan kelembagaan diartikan sebagai satu sistem organisasi atau badan sosial yang melaksanakan suatu aktivitas untuk mennghasilkan tujuan bersama (Pusat Bahasa, 1997).
a.  Pengembangan Organisasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
Dalam pengelolaan obyek wisata Kota Tarakan dibutuhkan kelembagaan yang berfungsi dan berperan aktif.
b.  Pengembangan Sumber Daya Manusia
Umar (2008) berpendapat pengelolaan
Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi dalam aktivitas pengadaan, pemeliharaan, pengembangan dan kompensasi, pengintegrasian, serta memutuskan hubungan kerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan terpadu.
Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat setempat agar memiliki kompetensi profesi dalam menyediakan barang dan jasa serta pelayanan kepariwisataan kepada para wisatawan.
B.  Pendekatan Sumber
Pendekatan Sumber untuk menilai apakah dengan implementasi dapat memunculkan sumber pendapatan. Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang diperlukan.
Pembangunan kepariwisataan Kota Tarakan tidak menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota Tarakan karena. Obyek­obyek wisata yang dikembangkan tidak meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Tarakan pihak swasta atau pengusaha belum ada yang menanamkan investasinya dalam obyek pariwisata.

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Populasi Volume 25 Nomor 1 2017

## C.  Pendekatan Proses
Di lihat dari pendekatan proses, implementasi Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Tarakan belum terkoordinasi. Jika mengacu pada apa yang dikatakan Hendrik (2002), maka kondisi demikian dikatakan tidak sehat. Akibatnya, pelaksanaan Perda menjadi tidak efektif dan efisien.

## D. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi
Efektivitas dan Inefektivitas Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan
1. Aktor.
Walikota sebagai pengambil keputusan masih mengalami kesulitan dalam menggerakkan keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut terlibat dalam mensukseskan Perda No. 9 Tahun 2011.
2. Dukungan anggaran masih rendah.
Pengalokasian dana APBD untuk membangun dan menambah fasilitas umum, sarana prasarana masih minim atau tidak memadai.
3. Komitmen. Komitmen para pemangku kepentingan di daerah masih sangat rendah.
4. Kreatifitas dan inovasi yang rendah dari Organisasi Perangkat Daerah. Pembangunan obyek wisata hanya tertumpu pada Organisasi Perangkat Daerah Pariwisata.
5. Kerjasama Lintas Sektor. OPD belum selaras dalam pembangunan pariwisata di kota Tarakan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan paparan pada BAB­BAB didepan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Tarakan tidak efektif. Alasan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.  Berdasarkan Pendekatan Sasaran Kota Tarakan tidak memiliki Daya saing. Dinas­dinas terkait, swasta dan masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan promosi. Kelembagaan Kepariwisataan, Organisasi masyarakat tidak berfungsi. Sumber Daya Manusia (SDM) kurang berkompeten

## 2.  Berdasarkan Pendekatan Sumber
Pembangunan pariwisata di Kota
Tarakan tidak meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Tarakan
3.  Berdasarkan Pendekatan Proses
Pembangunan obyek wisata tanpa berkolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat dan Usaha Kecil Menengah (UKM. Kelembagaan kepariwisataan, Organisasi, SDM tidak memiliki suatu mekanisme terpadu
4.  Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau inefektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Tarakan adalah:
• Aktor, sebagai pengambil keputusan
• Dukungan anggaran, untuk membangun fasilitas umum, sarana prasarana

## Muhamad Saleh
• Komitmen dari para pemangku kepentingan.
• Kreatifitas dan inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah
• Kerjasama Lintas Sektor dalam pembangunan pariwisata di Kota Tarakan.

## Rekomendasi Kebijakan
1.  Daya saing pariwisata perlu ditingkatkan dengan menambah Fasilitas umum, sarana prasarana pada obyek­obyek wisata dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
2.  Membangun kemitraan dengan sektor swasta, UKM, kelembagaan kepariwisataan dan masyarakat  dan menambah jenis dan jumlah produk barang­barang kerajinan ciri khas Kota Tarakan.
3.  Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesi Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

## Daftar Pustaka
Anderson, James A. 1975. Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences . New York: Praeger University Series.
Anthony, Robert N. Govindarajan, Vijay. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen Jakarta: Salemba Empat, Edisi Sebelas, Bahar, Herman. 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta. Budi, Pakarti, Sadar. (2015). “ Model Struktural Pengembangan Daya Saingdestinasi Wisata Studi Kasus Kota Jakarta .” University Research Colloquium 2015. Issn 2407­9189. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Christie T. Iain and Crompton D. Elizabeth. 2003. “ Republik of Madagascar: Tourism Sektor Study Africa Region ”. Working Paper Series No. 63. Croitoru, Mihai. 2011. “Tourism
Competitiveness Index –An Empirical Analysis Romania vs. Bulgaria”. Journal Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII (2011), No. 9 (562). https://ideas. repec.org /a/agr /journl/v9%28562%29y 2011i9%28562%29p155­172.html. Dessler, Gary. 2011. Human Resource Management Thirteenth Edition. New
Jersey: Pearson Prentice Hall.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hendrik, Kristian. 2002. Evaluasi Sistem Distribusi Air Bersih Pada PDAM Tirta Sakti Cabang Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi . Tesis Magister.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk
Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Leiper, P. 1990 . Tourism Management. RMIT, Collingwood, Victoria. Marpaung, Happy dan Bahar, Herman. 2002. Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta.
Marpaung, Happy. 2001. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung: Alfabeta.
Middleton, V.T.C., 1988. Marketing in Travel
& Tourism, Heinemann Profesison Publishing . Oxford.
Morrison, M. 2002. Hospitality and Travel Marketing. Third Edition. Australia: Delmar Thompson Learning.
Nica, Ana, Maria. Zdaniuk, Aleksander,
Bartłomiej.  Nistoreanu  Puiu.  2013. “Analysis Of Competitiveness In The Tourism sektors Within Central And Eastern Europe: Romania Case Study”. http://www.

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Populasi Volume 25 Nomor 1 2017
academia.edu /3139668/Analysis_Of_ Competitiveness_In _Tourism_Sektors_ Within_ Central_ And_Eastern_Europe_ Romania_ Case_Study.
Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan . Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Pendit, I Nyoman, S. 1999. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana. Cetakan Keenam (Edisi Revisi). Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Tarakan. Tarakan: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Sadono, Sukirno. 1978. Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Kebijaksanaan. Yogyakarta:  Petaling Jaya.
Singka, Kamaruddin.  Alam, Samsu, Andi. Nurlinah. 2011.  “ Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bau-bau .” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 2, Juli 2011 (97­108) ISSN 1979­5645.
Spillane, James. 1994. Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebuadayaan. Yogyakarta: Kanisius. Subadra, I Nengah. 2006. Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. S2 Kajian Pariwisata. Bali: Universitas Udayana . Sumartini, Siti. 2017. Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan public dalam Mewujudkan Pembangunan
kepariwisataan Daerah Dalam Tinjauan Hukum. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper Unisbank ke­3 (Sendi_U 3) 2017. ISBN: 9­789­7936­ 499­93 Suwantoro, Gamal. 1997.Dasar­Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
Swarbrooke, J and Susan Horner. 1999.
Consumer Behaviour in Tourism secondEdition. Published by Elsevier Ltd.
All rights reserved.
Trisnawati, Rina, dkk. 2008. “ Analisis Daya Saing Industri Pariwisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah: (Kajian Perbandingan Daya Saing Pariwisata Antara Surakarta Dengan Yogyakarta) ”. Economic Journal of Emerging Markets, Vol 13 No 2, tahun 2008.  index.php / JEP/ article/view/224.
Tsai, Henry. Song, Haiyan & Wong, Kevin K. F.
2009. “ Tourism and Hotel Competitiveness Research, Journal Of Travel & Tourism Marketing ”. Volume 26. http://www. Tandfonline.Com/Doi/Full/10.1080/ 10548400903163079#.Vei3kfctriu).
Undang­Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan.
UNESCO. 2009. Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata.
Wahab, Salah. 1996. Manajemen Pariwisata.
Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
Wall, G. 1997. Sustainable Tourism­ Unsustainable development. In S. Wahab & JJ. Pigram (eds.), Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainable (pp. 33-49). London: Routledge.