## Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)
I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia suka.antarayasa@gmail.com

## Abstrak
Kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perbuatan para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma  masyarakat,  yang  merugikan  orang  lain,  ketentraman  umum  dan  dirinya  sendiri.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tentang kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan, dan bagaimana upaya penanggulangan yang tepat  yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan  teknik  wawancara  dalam  mengumpulkan  data.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kenakalan remaja  merupakan  suatu  hal  yang  mengganggu  keamanan  masyarakat  dilingkungan  mereka  tinggal,  karena kenakalan  remaja  adalah  suatu  tindak  kejahatan  yang  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  norma  hukum, kesusilaan  dan  bahkan  norma  agama.  Selain  itu,  kenakalan  remaja  merupakan  perbuatan  menyimpang  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dapat  merusak  masa  depan  remaja,  maka perlu  dilakukan  upaya  penanggulangan  terhadap  hal  tersebut.  Pemerintah  Desa  Belimbing  Kecamatan  Pupuan Kabupaten Tabanan melakukan terobosan penanggulangan kejahatan kenakalan remaja dengan melakukan upaya penanggulangan preventif dengan pendekatan religious-komunal.
Kata Kunci: Penanggulangan; Kenakalan Remaja; keker asan

## Abstract
Juvenile  delinquency  is  an  act  or  behavior  of  adolescents  that  is  contrary  to  the  law,  religion,  and  norms  of society,  which  harms  others,  public  peace  and  himself.  This  study  aims  to  examine  juridically  about  juvenile delinquency as a crime, and how appropriate countermeasures can be done. This study uses normative juridical method by using interview techniques in collecting data. The results showed that juvenile delinquency is something that disturbs the security of the community in which they live, because juvenile delinquency is a crime that is an act that violates legal norms, decency and even religious norms. In addition, juvenile delinquency is a deviant act that is  contrary  to  the  applicable  laws  and  regulations  and  can  damage  the  future  of  adolescents,  it  is  necessary  to overcome them. Belimbing Village Government, Pupuan Subdistrict, Tabanan Regency has made a breakthrough in  tackling  juvenile  delinquency  crime  by  making  preventive  countermeasures  with  a  religious-communal approach.
Keywords: Countermeasures; Juvenile Delinquency; Violence

## I.  PENDAHULUAN
Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan  meresahkan  masyarakat,  tidak  hanya diperkotaan  kenakalan  remaja  juga  timbul  dan berkembang  di  pedesaan,  hal  ini  dikarenakan perubahan  social  ( social  change )  yang  terjadi demikian  cepat,  perubahan  social  dipengaruhi dengan  terjadinya  globalisasi  secara  massif
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 29
Published: 01/02/2020
How To Cite:
Tjukup, I, K., Putra, I, P, R, A., Yustiawan, D, G, P., Usfunan, J, Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). KERTHA W ICAKSA NA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (1). Pp 29 - 38. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38
dimana  sekat-sekat  pembatas  pembatas  segala lapisan  dunia  sudah  tidak  ada  lagi.  Keberadaan kenakalan  remaja  saat  ini  sudah  menyentuh  segi criminal  yang  secara  yuridis  formal  menyalahi ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  peraturan perundang-undangan  tindak  pidana  yang  diatur diluar  KUHP,  missal  undang-undang  tentang Narkotika.  Kondisi  ini jauh  lebih rumit  daripada
sekedar kondisi destruktif dalam perspektif norma -norma sosial dan susila.
Berada  dalam  kondisi  destruktif  yang  sangat rumit,  para  ilmuwan,  pemuka  agama,  pemuka desa dan pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan  usaha  yang  semaksimal  mungkin dalam  melakukan  langkah  nyata  guna  mencegah dan  menanggulangi  kenakalan  remaja,  termasuk juga  langkah  mempernaiki  kembali  secara meresosialisasi anak-anak yang terlibat kenakalan remaja. Walaupun usaha tersebut telah dilakukan secara  intensif  oleh  pemerintah  bersama masyarakat,  namun  tingkat  keberhasilannya masih tahap analisis (Sudarsono, 1995).
Perubahan setiap jaman dan perjalanan bangsa ini  ada  di  pundak  anak-anak,  seorang  anak  yang dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu lingkungan  yang  baik  dengan  perhatian  dan bimbingan,  kasih  saying  yang  diberikan  oleh orang  tua  akan  melahirkan  suatu  individu  yang memiliki  kualitas.  Menginjaknya  masa  peralihan antara  anak-anak  menjadi  dewasa  dinamakan remaja.  Masa  ini  merupakan  masa  menentukan jati  diri,  masa  ini  timbul  suatu  keraguan  untuk melakukan  peran  yang  akan  dilakukan.  Pastinya remaja  bukan  lagi  anak-anak  dan  bukan  juga seorang  dewasa.  Pada  masa  remaja  ini  mulai mencoba  untuk  bertindak  dan  berprilaku  sebagai orang  yang  dewasa  misalnya  merokok,  minum- minuman  keras,  menggunakan  obat-obatan,  dan terlibat  dalam  perbuatan  seks.  Tindakan  inilah yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku  di  masyarakat.  Apabila  dibiarkan  tanpa suatu pengendalian maka  dapat menjurus kepada tindak  kejahatan.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh remaja atau yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (juvenile delinquency) (Amalia, 2005).
Seperti  yang  kita  ketahui  sekarang  ini, demikian  banyak  berlangsung  kejadian-kejadian tindak  kenakalan  remaja.  Bermacam-macam perbuatan  negatif  atau  yang  menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja, yang kelihatannya  dikira  oleh  mereka  hanya  biasa- biasa  saja,  apalagi  ada  yang  menganggapnya sebagai  sesuatu  kebanggaan.  Mereka  sering menyebutkan  perilaku  tersebut  hanyalah  sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun  perilaku  remaja  yang  negatif  ini,  banyak masyarakat  menganggap  sebagai  suatu  perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan remaja di Indonesia (Unayah & Sabarisman, 2015).
Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak,
disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain adanya  dampak  negatif  dari  perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di bidang  komunikasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  dan  cara hidup.  Sebagai  orang  tua,  telah  membawa perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam kehidupan  masyarakat  yang  sangat  berpengaruh terhadap  nilai  dan  prilaku  anak.  Selain  itu,  anak kurang  atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang, asuhan,  bimbingan  dan  pembinaan  dalam pengembangan  sikap,  prilaku,  penyesuaian  diri, serta pengawasan dari orang tua wali, atau orang tua  asuh  akan  mudah  terseretdalam  arus pergaulan  masyarakat  dan  lingkungan  yang kurang  sehat  dan  merugikan  perkembangan pribadinya (Fatoni, 2013).
Pengaruh  sosial  dan  kultural  memainkan peranan  yang  besar  dalam  pembentukan  atau pengkondisian  tingkah-laku  kriminal  anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan  tanda-tanda  kurang  atau  tidak adanya  konformitas  terhadap  norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia di bawah  21  tahun.  Sementara, (Sartono,  1985) membagi  kenakalan  remaja  menjadi  tiga tingkatan menurut bentuknya yaitu:
Kenakalan  biasa,  seperti  suka  berkelahi,  suka keluyuran,  membolos  sekolah,  pergi  dari  rumah tanpa pamit.
Kenakalan  yang  menjurus  pada  pelanggaran dan  kejahatan  seperti  mengendarai  mobil  tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.
Kenakalan  khusus  seperti  penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pergaulan bebas,  pemerkosaan  dan  lain-lain.  Kategori  ini yang  dijadikan  ukuran  kenakalan  remaja  dalam penelitian.
Dalam  kondisi  tertentu,  gajala  kenakalan remaja  merupakan  gajala  sosial  yang  sebagian dapat diamati  serta  diukur kuantitas  dan  kualitas kedurjanaannya, namun sebagian lagi tidak dapat diamati dan tetap tersembunyi. Sedangkan dalam kondisi  dinamis,  kenakalan  remaja  tersebut merupakan gejala yang terus menerus berkembang, berlangsung secara progresif sejajar dengan  perkembangan  teknologi,  industrialisasi dan  urbanisasi.  Sehingga  perlunya  sebuah  usaha yang  luar  biasa  dalam  menangulangi  kenakalan remaja  dimasyarakat  ini.  Kita  sudah  ketahui pemerintah  sudah  melakukan  upaya  yang  sangat banyak mulai dari usaha pre-emtif, preventif dan
represif sudah dilakukan namun kenakalan remaja masih  menjadi  momok  menakutkan  bagi keamanan masyarakat.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normative  dan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis normative dimaksudkan untuk melakukan pengkajian  secara  yuridis  terhadap  kenakalan remaja  yang  merupakan  suatu  tindak  kejahatan. Pendekatan bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undang  dan  diteliti  dilapangan  untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan  yuridis  normative  ini  merupakan pendekatan  dengan  berdasarkan  norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat  serta  mempunyai  konsekuensi  hukum yang  jelas.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum primer  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Perlindungan Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, sedangkan  bahan  hukum  sekunder  terdiri  atas buku-buku,  jurnal-  jurnal  hukum  mengenai hukum  pidana  dan  website-website  mengenai kenakalan  remaja.  Pengumpulan  bahan  hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dan  analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara sistematis  dengan  menggunakan  argumentasi hukum  secara  deduktif  dan  induktif  yang  hasil analisisnya  dituangkan  secara  deskriptif  dalam artikel  ilmiah.  Selain  itu  juga  menggunakan Pendekatan  yuridis  empiris  dimaksudkan  untuk melakukan penelitian terhadap upaya penanggulangan  kenakalan  remaja  melalui wawancara.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Yuridis  Kenakalan  Remaja  (Juvenile Delinquency) sebagai Suatu Kejahatan
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi telah memunculkan banyak perubahan sosial pada masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  pernah terpikirkan.  Perubahan  perubahan  social  tersebut berupa  nilai-nilai  social,  pola  kehidupan, organisasi,  lembaga  masyarakat  dan  kekuasaan. Secara  definitive  bahwa  perubahan  social  adalah suatu  perubahan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  lembaga- lembaga,  nilai-nilai,  sikap  dan  pola  prilaku  di antara kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi system social yang ada (Soekanto, 1994) ,  sehingga  diperlukan  usaha  adaptasi  atau
penyusuaian  diri  terhadap  masyarakat  yang kompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan dalam beradaptasi dan adjustment menimbulkan kebingungan,  kecemasan  dan  konflik  internal maupun  eksternal.  Mengatasi  masalah  tersebut sebagaian  orang  kemudian  mengembangkan tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  norma umum,  sebagai  akibat  dari  ketidak  seimbangan, kesinambungan,  harmoni  dan  prilaku  yang melanggar norma-norma hukum.
Terjadinya perubahan social yang sedemikian massif memunculkan permasalahan- permasalahan  social  yang  semakin  kompleks kepermukaan.  Permaslahan  social  ini  sudah banyak memakan korban terutama pada kalangan remaja yang masih labil. Sehingga menimbulkan banyak  masalah  di  masyarakat  dengan  apa  yang disebut  dengan  Juvenile  Deliquency  atau kenakalan remaja.
Pada umumnya yang kita ketahui bahwa yang dimaksud  remaja  (juvenile)  adalah  seorang  yang masih  berada  dibawah  umur  tertentu  dan  belum kawin, akan tetapi untuk menentukan batas-batas usia  tersebut  secara  tepat  adalah  sulit,  sebab perkembangan  seseorang  baik,  fisik  maupun psikis  berbeda  satu  sama  lainnya (Ali  &  Asrori, 2010) .  Remaja  merupakan  sebuah  komunitas manusia  yang  mengalami  suatu  proses  transisi dari  masa  kanak-kanak  yang  penuh  dengan ketergantungan  menuju  perubahan-perubahan yang  ditandai  dengan  pengalaman-pengalaman baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  dialamai baik  bidang  fisik  maupun  psikis (Baasri,  1996). Sedangkan  Pieget (Hurlock,  2001) mengatakan secara  psikologis  remaja  adalah  usia  dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia  dimana  anak  tidak  lagi  merasa  dibawah ikatan  orang-orang  yang  lebih  tua  melainkan dalam  tingkatan  yang  sama  sekurang-kurangnya dalam masalah hak.
Kenakalan remaja tersebut merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik berupa norma  hukum,  maupun  norma  social (Dariyo, 2004) .  Kenakalan  remaja  menurut  Kartini Kartono, ialah perilaku jahat atau kenakalan anak -anak  muda  yang  merupakan  gejala  sakit (Patologis)  secara  sosial  pada  anak  remaja  yang disebabkan  oleh  satu  bentuk  pengabaian  sosial, sehingga  mereka  itu  mengembangkan  bentuk tingkah  laku  yang  menyimpang.  Pada  umumnya anak remaja ini mempunyai kebiasaan yang aneh dan  ciri  khas  tertentu,  seperti  cara  berpakaian yang  mencolok,  mengeluarkan  perkataan-
perkataan  yang  buruk  dan  kasar,  kemudian  para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti  trend  remaja  pada  saat  ini (Kartini Kartono, 1986).
Kenakalan  remaja  dalam  studi  masalah  sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang  masalah  sosial  terjadi  karena terdapat  penyimpangan  perilaku  dari  berbagai aturan- aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial  yang  berlaku.  Perilaku  menyimpang  dapat dianggap  sebagai  sumber  masalah  karena  dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur  tesebut  berarti  telah  menyimpang (Sartono, 1985).
Menurut  Fuad  Hasan  kenakalan  remaja  ialah perbuatan  anti  sosial  yang  dilakukan  oleh  anak remaja  yang  bila  dilakukan  oleh  orang  dewasa dikualifikasikan (Gunawan,  2000). Dadang Hawari  mengatakan  bahwa  suatu  perbuatan dikatakan  nakal  apabila  melanggar  atau menyimpang  dari  norna  agama,  sekolah  dan masyarakat.  Standar  moralitas  menurut  ajaran agama sudah jelas dan standar tersebut kemudian diberlakukan  di  lingkungan  sekolah  dan masyarakat,  meskipun  kadang  kala  masyarakat setempat mempunyai standar nilai yang mengacu pada adat istiadat setempat (Ridjaluddin, 2008).
Bahkan  Menurut  Santrock,  kenakalan  remaja merupakan  kumpulan  dari  berbagai  perilaku, mulai  dari  perilaku  yang  tidak  dapat  diterima secara  sosial  sampai  tindakan  kriminal.  Senada dengan  Santrock,  Mussen  juga  mengungkapkan bahwa  kenakalan  remaja  adalah  perilaku  yang melanggar  hukum  atau  kejahatan  yang  biasanya dilakukan  oleh  anak  remaja  yang  berusia  16-18 tahun,  jika  perbuatan  ini  dilakukan  oleh  orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kartini Kartono  bahwa  secara  yuridis  formal,  kejahatan adalah  bentuk  tingkah  laku  yang  bertentangan dengan moral kemanusiaan (immmoril), merugikan  masyarakat,  a-sosial  sifatnya  dan melanggar  hukum  serta  undang-undang  pidana. Ditambahkannya  pula  bahwa,  dalam  perumusan pasal-pasal  KUHP  jelas  tercantum  bahwa “Kejahatan  adalah semua  bentuk  perbuatan  yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP” (K. Kartono, 2000).
Pendapat  lain  oleh (Gunarso,  2010) bahwa dari  segi  hukum  kenakalan  remaja  digolongkan dalam  dua  kelompok  yaitu  kenakalan  yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang  sehingga  tidak  dapat  atau  sulit digolongkan  sebagai  pelanggaran  hukum  dan kenakalan  yang  bersifat  melanggar  hukum dengan  penyelesaian  sesuai  dengan  undang- undang  dan  hukum  yang  berlaku,  sama  dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa..
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  menyatakan  bahwa  sanksi  terhadap anak  ditentukan  berdasarkan  umur  anak,  yaitu bagi  anak  yang  masih  berumur  8  (delapan) samapai  12  (dua  belas)  tahun  hanya  dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social, atau  diserahkan  kepada  Negara,  sedangkan terhadap  anak  yang  telah  mencapai  umur  diatas 12  (dua  belas)  sampai  18  (delapan  belas)  tahun dijatuhkan pidana.
Kenakalan  remaja  merupakan  fenomena pidana  yang  kerap  terjadi  di  masyarakat,  maka oleh karena itu pemerintah mengeluaran beberapa peraturan  bagi  pelanggar  hukum  yang  akan menjerat  pelaku  dalam  hal  ini  remaja  apabila melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan- peraturan berikut ini:
Penyalah gunaan Narkoba, diatur dalam pasal 127  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  ,  bahwa  setiap  penyalah guna:
Narkotika  Gologan  I  bagi  dirinya  sendiri, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun.
Narkotika  Golongan  II  bagi  dirinya  sendiri, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 (dua) tahun.
Narkotika  Golongan  III  bagi  dirinya  sendiri, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu) tahun.
Seks Bebas tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP  tetapi  tindakan  pidana  tersebut  dapat dijerat  dengan  pasal  281  KUHP  yang  mengatur pelanggaran kesusilaan di depan umum,
“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda  paling banyak lima ratus rupiah:
Ke-1.  Barangsiapa  dengan  sengaja  dan
terbuka melanggar kasusilaan;
Ke-2.  Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  di muka  orang  lain  yang  ada  di  situ  bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”
Tindak  Pidana  Perkosaan  diatur  dalam  Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman  memaksa  perempuan  yang  bukan isterinya  bersetubuh  dengan  dia,  karena perkosaan,  dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.
Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Pornografi, dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto, tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  animasi, kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat.
Turut Perkelahian/Penyerbuan Tindak  pidana  turut  perkelahian/penyerbuan diatur dalam  Pasal  358  KUHP,  yang perumusannya yaitu sebagai berikut:
“Mereka  yang  sengaja  turut  serta  dalam penyerangan  atau  perkelahian  dimana  terlibat beberapa  orang,  selain  tanggung  jawab  masing- masing  terhadap  apa  yang  khusus  dilakukan olehnya, diancam:
Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
Ke-2.  Dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati “.
Penganiayaan  Secara  umum,  tindak  pidana terhadap  tubuh  dalam  KUHP  disebut  dengan “penganiayaan”.  Tindak  pidana  penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut terdiri dari 35 :
Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP Penganiayaan ringan, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP.
Penganiayaan  berencana  yang  diatur  oleh Pasal 353 KUHP
Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP
Penganiayaan  berat  dengan  berencana  yang dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP
Kejahatan Pencurian, Mengenai tindak pidana pencurian,  dalam  hal  ini  pencurian  biasa  diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :
“Barangsiapa  mengambil  barang,  yang  sama sekali  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan  hukum,  dipidana  karena  mencuri dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  lima tahun atau denda sebanyak-  banyaknya sembilan ribu rupiah “.
Kejahatan  Melarikan  Perempuaan,  Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 332 KUHP, perumusannya yaitu sebagai berikut :
Bersalah  melarikan  wanita  diancam  dengan pidana penjara:
Paling  lama  tujuh  tahun,  barang  siapa membawa  pergi  seorang  wanita  yang  belum dewasa,  tanpa  dikehendaki  orang  tuanya  atau walinya  tetapi  dengan  persetujuannya.  dengan maksud  untuk  memastikan  penguasaan  terhadap wanita  itu,  baik  di  dalam  maupun  di  luar perkawinan;
Paling  lama  sembilan  tahun,  barang  siapa membawa  pergi  seorang  wanita  dengan  tipu muslihat,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
(2)    Penuntutan  hanya  dilakukan  atas pengaduan.
(3)  Pengaduan dilakukan:
jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh  dia  sendiri  atau  orang  lain  yang  harus memberi izin bila dia kawin;
Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
Jika  yang  membawa  pergi  lalu  kawin  dengan wanita  yang  dibawa  pergi  dan  terhadap perkawinan  itu  berlaku  aturan  Burgerlijk Wetboek,  maka  tak  dapat  dijatuhkan  pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.
Kejahatan  yang  ditimbulkan  oleh  akibat  dari kenakalan  remaja  dapat  dikenakan  hukuman pidana,  namun  berbeda  dengan  hukumna  pidana untuk  orang  dewasa.  Seorang  anak  yang melakukan kejahatan akan mendapat
pelindungankhsusu  yang  tidak  diberikan  kepada pelaku tindak pidana dewasa, hal ini diatur dalam pasal  24  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.    Dalam pasal  71  Undang-undang  No  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan  karena  kenakalan  remaja  akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.
Kenakalan  remaja  atau  anak  lebih  mudah dilakukan  karena  disebabkan  adanya  suatu  tahap perkembangan pikiran atau nalar dari remaja yang masih  belum  cukup  mumpuni.  Dalam  ilmu kriminologi,  tahap  ini  digambarkan  sebagai  teori perkembangan  atau  biasa  disebut  Moral Development Theory (Santoso & Achjani, 2003) . Teori  ini  menjelaskan  tentang  tahap-tahap perkembangan pikiran manusia yakni 1) tahap Pra -konvensional  rengtang  umur  9-11  tahun,  pada tahap ini anak umumnya berpikir  “lakukan” atau “tidak  lakukan”.  2)  Tahap  Konvensional  rentang umur  12-20  tahun,  tahap  ini  umumnya  dikenal sebagai  tahap  remaja  yang  dimana  para  remaja mulai  mencari  jati  diri  dan  mulai  mengadopsi nilai  -  nilai  di  masyarakat.  3)  Tahap  Post- konvensional  kisaran  umur  20  tahun  lebih,  pada tahap  ini  manusia  mulai  memiliki  tingkat kematangan emosi yang stabil dan sudah mampu mengontrol  pikiran  untuk  kritis  terhadapa kebiasaan dan norma-norma di masyarakat.
Upaya Penanggulangan
Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)
Kenakalan  remaja  (juvenile  delinquency) adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  norma, aturan  atau  hukum  dalam  masyarakat  yang dilakukan  pada  usia  remaja  atau  transisi  masa anak-anak  dan  dewasa.  Kenakalan  remaja  dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam prespektif perilaku menyimpang  masalah  sosial  terjadi  karena terdapat  penyimpangan  perilaku  dari  berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku (Kartini Kartono, 2001). Ada beberapa  bentuk  kenakalan  anak  dan  remaja menjadi empat, yaitu:
Kenakalan  Remaja  terisolir  (Delinkuensi Terisorir)
Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari kenakalan  remaja.  Pada  umumnya  mereka  tidak menderita kerusakan psikologi. Kenakalan remaja jenis  ini  disebabkan  karena  faktor  ling-  kungan terutama  tidak  adanya  pendidikan  kepada  anak,
sehingga anak cenderung bebas untuk melakukan sesuatu  sesuai  dengan  kehendaknya  sendiri. Kenakalan jenis ini didasari faktor-faktor sebagai berikut:
keinginan meniru dengan keadaan sekelilingnya  seperti  ini  meniru  ganknya  (gank motor dsb);
kelompok  ini  kebanyakan  berasal  dari  daerah kota  yang  transisional  sifatnya  yang  memiliki subkultur criminal;
Pada  umumnya  remaja  berasal  dari  keluarga berantakan,  tidak  harmonis  dan  mengalami banyak frustasi;
Remaja yang dibesarkan dalam keluarga tanpa atau  sedikit  sekali  mendapatkan  supervise  dan latihan  kedisiplinan  yang  teratur  akibatnya  dia tidak  dapat  menginternalisasikan  norma  hidup normal.
Kenakalan  Remaja  Neurotik  (Delinkuensi Neurotik);
Kenakalan  remaja  jenis  ini  menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius seperi ke- cemasan, selalu merasa tidak aman, selalu merasa bersalah.  Adapun  ciri-ciri  kenakalan  jenis  ini adalah:
Perilaku  kenakalan  bersumber  dari  sebab- sebab psikologis yang sangat dalam, dan bu- kan hanya  berupa  adaptasi  pasif  menerima  norma, dan nilai subcultural gang kriminal itu saja;
Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik bathin yang belum terselesaikan;
Biasanya  mereka  melakukan  kejahatan seorang  diri,  dan  mempraktekan  jenis  kejahatan tertentu;
Remaja  nakal  jenis  ini  banyak  yang  berasaal dari kalangan menengah;
Remaja  memiliki  ego  yang  lemah  dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan;
Motif kejahatan yang dilakukan berbeda-beda; dan
Perilakunya  menunjukkan  kualitas  kompulsif (paksaan).
Kenakalan  Remaja  Psikotik  (Delinkuensi Psikopatik);
Jenis ini jumlahnya lebih sedikit namun dilihat dari  kepentingan  umum  dan  segi  kea-  manan, jenis ini merupakan oknum kriminal yang paling
berbahahaya. Ciri-ciri mereka adalah:
Mereka  berasal  dan  dibesarkan  dalam lingkungan  keluarga  yang  ekstrim,  brutal  dan diliputi banyak pertengkaran keluarga;
Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa  atau  mereka  sedang  melakukan pelanggaran;
Bentuk  kejahatan  majemuk,  tergantung  pada suasana hati yang kacau dan tidak terduga;
Mereka  selalu  gagal  dalam  menyadari  dan menginternalisasikan  norma-norma  sosial  yang umum berlaku, juga tidak perduli terhadap norma subcultural gangnya sendiri;
Kebanyakkan  dari  mereka  juga  menderita gangguan  neurologis,  sehingga  mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.
Psikopat  merupakan  bentuk  kekalutan  mental dengan  karakteristik  seseperti  tidak  memiliki pengorganisasian  dan  integrasi  diri,  dan  tidak dapat  bertanggungjawab  secara  moral,  selalu mempunyai  konflik  dengan  norma  social  dan hukum.  Kenakalan  remaja  pada  tahap  ini  sangat serius  karena  mengarah  ke  kriminal  dan  sadism. Mereka  bersifat  sangat  egoistik,  anti  sosial  dan selalu menentang siapapun yang ada di sekeliling mereka. Faktor pemicu kenakalan remaja jenis ini adalah  perilaku  turunan  atau  tingkah  laku  dari keluarga yang ditiru oleh anak tersebut.
Kenakalan  Remaja  Defek Moral  (Delinkuensi Defek Moral)
Ciri-ciri  kenakalan  ini  adalah  selalu  mela- kukan  tindakan  anti  sosial  walaupun  dalam dirinya  sendiri  tidak  terdapat  penyimpangan namun  terjadi  disfungsi  pada  intelegensinya. Kelemahana  kenakalan  remaja  jenis  ini  adalah mereka  tidak  mampu  mengenal  dan  memahami tingkah  lakunya  yang  jahat,  dan  juga  tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Mereka selalu  ingin  melakukan  perbuatan  keke-  rasan, penyerangan dan kejahatan.
Penanggulangan  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan  pengamanan  penguasaan  dan kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak-hak  asasi manusia  yang  ada (Arief,  2001) .  Menurut (Meliala & Sumaryono, 1985), ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:
Upaya  preventif  penanggulangan  kejahatan secara  preventif  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah  kejahatan  lebih  baik  dari  pada mencoba mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik  kembali.  Upaya  preventif  merupakan  cara- cara  yang  cenderung  menghentikan  kejahatan yang  sudah  dimulai,  kejahatan  yang  sedang berlangsung  tetapi  belum  sepenuhnya  sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri  dari  pemulihan  dan  pemberian  ganti kerugian  bagi  mereka  yang  menderita  akibat kejahatan.  Sedangkan  solusi  pidana  atau hukuman  juga  berguna,  sebab  setelah  kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.
Upaya  Represif  Upaya  represif  merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional  yang  ditempuh  setelah  terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan  untuk  menindak  para  pelaku kejahatan  sesuai  dengan  perbuatannya  serta memperbaikinya  kembali  agar  mereka  sadar bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,  sehingga  tidak  akan  mengulanginya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat  sanksi  yang  akan  ditanggungnya sangat berat.
Menurut (Arief, 2016) , upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara penerapan hukum  pidana  (Criminal  law  application), pencegahan  tanpa  pidana  (Prevention  without punishment)  dan  mempengaruhi  pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (Influencing views of society on crime and punishment/mass media).
Penanggulangan  kenakalan  remaja  (Juvenile Delinquency)  secara  umum  dapat  ditempuh melalui  dua  pendekatan  yaitu  Penal  dan  Non Penal.  Keduanya  pendekatan  tersebut  dalam penerapan  fungsinya  harus  berjalan  beriringan secara  sinergis,  saling  melengkapi.  Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti  bahwa  penanggulangan  suatu  kejahatan dilakukan  dengan  menggunakan  kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy).
Secara  kasar  dapatlah  dibedakan,  bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu  kejahatan  lewat  jalur  “penal”  lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,
sedangkan  jalur  “nonpenal”  lebih  menitik beratkan  pada  sifat  “preventive”  (pencegahan/ penangkalan/pengendalian)  sebelum  kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena  tindakan  represif  pada  hakikatnya  juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Sudarto, 1981).
Banyal  hal  yang  sudah  dilakukan  dalam menanggulangi  kenakalan  remaja  dengan  jalur penal,  namun  angka  kenakalan  remaja  tidak kunjung  berkurang,  bahkan  angkanya  semakin meningkat.  Tentunya  penanggulangan  kejahatan dengan  sara  penal  memiliki  keterbatasan  seperti yang  diungkapkan  oleh  beberapa  ahli  dibawah ini:
Schultz  menyatakan  bahwa  naik  turunnya kejahatan  di  suatu  negara  tidaklah  berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan  pengadilan,  tetapi  berhubungan dengan  bekerjanya  atau  berfungsinya  perubahan perubahan  kultural  yang  besar  dalam  kehidupan masyarakat.
Karl O. Christiansen
pada waktu membicarakan  beberapa  pertimbangan  mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan  antara  lain:  “Pengaruh  pidana terhadap  masyarakat  luas  sangat  sulit  diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi  yang  berbeda  dan  saling  berkaitan  erat, yang  disebut  dengan  berbagai  macam  nama, misalnya  pencegahan  (deterrence),  pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective  solidarity),  menegaskan  kembali/ memperkuat  rasa  aman  dari  masyarakat (reaffirmation  of  the  public  feeling  of  security), mengurangi atau meredakan ketakutan (alleviation  of  fears),  melepaskan  ketagangan- ketegangan  agresif  (release  of  aggressive tensions) dan sebagainya (Arief, 2011).
Menurut (Sudarto, 1981) , terjadinya kejahatan disebabkan  oleh  situasi  kompleks  dan  berada  di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana  mempunyai  keterbatasan  kemampuan untuk  menanggulanginya  dan  menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan  satu  gejala  (kurieren  am symptom)  dan  bukan  penyelesaian  dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum  pidana  selama  ini  juga  disebabkan  oleh sifat/hakikat  dan  fungsi  dari  hukum  pidana  itu
sendiri,  karena  sanksi  hukum  pidana  bukanlah obat  (remedium)  untuk  mengatasi  sebab-sebab (sumber)  penyakit,  melainkan  sekedar  untuk mengatasi  gejala/  akibat  dari  penyakit.  Dengan kata  lain  sanksi  hukum  pidana  bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar  “pengobatan  simptomatik”  dan  dengan pengobatan  simptomatik  berupa  “sanksi  pidana” ini  masih  mengandung  banyak  kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.
Menurut (Arief, 2011) , upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat  preventif,  yakni  tindakan  yang  berupa pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan. Melalui  upaya  nonpenal  ini  sasaran  utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan,  yakni  meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Kebijakan  non-penal  (non-penal  policy) merupakan  kebijakan  penanggulangan  kejahatan dengan  menggunakan  sarana  di  luar  hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat  melalui  pendidikan  moral,  agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan  anak  dan  remaja;  serta  kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan  oleh  polisi  dan  aparat  keamanan lainnya.  Kebijakan  non-penal  ini  dapat  meliputi bidang  yang  sangat  luas  sekali  di  seluruh  sektor kebijakan  sosial,  dimana  tujuan  utamanya memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial  tertentu, namun  secara  tidak  langsung  mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.
Dalam hal penanggulangan kenakalan remaja, Kartini  Kartono  mengemukakan  bahwa  tindakan preventif yang dapat dilakukan antara lain:
Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Perbaikan  lingkungan,  yaitu  daerah  slum, kampung-kampung miskin.
Mendirikan  klinik  bimbingan  psikologis  dan edukatif  untuk  memperbaiki  tingkah-laku  dan
membantu remaja dari kesulitan mereka.
Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.
Membentuk badan kesejahteraan anak. Mengadakan panti asuhan.
Mengadakan  lembaga  reformatif  untuk memberikan  latihan  korektif,  pengoreksian  dan sistensi  untuk  hidup  mandiri  dan  susila  kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
Membuat  badan  supervise  dan  pengontrol terhadapat  kegiatan  anak  delinkuen,  disertai program yang korektif.
Mengadakan pengadilan anak.
Menyusun  undang-undang  khusus  untuk pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak dan remaja.
Mendirikan sekolah bagi anak gembel.
Mengadakan  rumah  tahanan  khusus  untuk pelanggaran  dan  kejahatanyang  dilakukan  oleh anak dan remaja.
Menyelenggarakan  diskusi  kelompok  dan bimbingan  kelompok  untuk  membangun  kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen dengan masyarakat  luar.  Diskusi  tersebut  akan  sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri remaja.
Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas  para  remaja  delinkuen  dan  yang nondelinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional,  latihan  hidup  bermasyarakat,  latihan persiapan  untuk  bertransmigrasi  dan  lain-lain (Kartini Kartono, 2001).
Seperti halnya di desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten
Tabanan melakukan penanggulangan  preventif  terhadap  kenakalan remaja  dengan  menggunakan  penguatan  karakter dengan kosep pendekatan religious-komunal yang dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya
Pembekalan  agama  yang  cukup  dimulai  sejak dini,  mulai  dari  beribadah,  mengunjungi  tempat ibadah,  melakukan  persembahyangan  bersama dan  mengadakan  pesraman  kilat,  yang  dilakukan secara rutin;
Memberikan  pelatihan  keterampilan  seperti mejejaitan dan latihan megambel;
Memberikan  penguatan  karakter  melalui pertemuan  pertemuan  kepemudaan,  melalui
darma  wecana  dan  darma  tula  yang  dilakukan rutin;
Harus  ada  kemauan  yang  tinggi  dari  pihak orang  tua  untuk  memperbaiki  kondisi  keluarga keaarah  keluarga  yang  harmonis,  nyaman,  dan komunikatif.
Pemberdayaan  pecalang  dalam  menjaga remaja,  apabila  ada  yang  mengarah  ke  tindakan kenakalan remaja, seperti minum-minuman keras, kebut-kebutan di jalan raya dan elakukan control terhadap  warung  dan  took  yang  menjual minuman keras;
Demikian upaya yang dilakukan pemerintahan desa  Belimbing,  Kecamatan  Pupuan  Kabupaten Tabanan  dalam  menangkal  kenakalan  remaja dengan  upaya  penanggulangan  preventif,  dan tergolong  efektif  karena  sampai  saat  ini  kasus kenakalan  remaja  di  desa  tersebut  bisa diminimalisir.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu hal yang mengganggu keamanan masyarakat  dilingkungan  mereka  tinggal,  karena kenakalan  remaja  adalah  suatu  tindak  kejahatan yang  merupakan  perbuatan  yang  melanggar norma  hukum,  kesusilaan  dan  bahkan  norma agama.  Selain  itu,  kenakalan  remaja  merupakan perbuatan  menyimpang  yang  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  dapat  merusak  masa  depan  remaja, maka  perlu  dilakukan  upaya  penanggulangan terhadap  hal  tersebut.  Pemerintah  Desa Belimbing  Kecamatan  Pupuan  Kabupaten Tabanan  melakukan  terobosan  penanggulangan kejahatan  kenakalan  remaja  dengan  melakukan upaya penanggulangan preventif dengan pendekatan religious-komunal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.,  &  Asrori,  M.  (2010). Psikologi  Remaja Perkembangan  Peserta  Didik .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Amalia,  F.  (2005). Peran  Polwiltabes  dalam Penanganan  Kenakalan  Remaja  di  Kota Semarang (Doctoral dissertation, ). Universitas Negeri  Semarang.  Retrieved  from  https:// lib.unnes.ac.id/518/
Arief,  B.  N.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)
Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Semarang: Fajar Interpratama. Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana. Baasri,  H.  (1996). Remaja  Berkualitas,  Problematika Remaja  dan  Solusinya .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Dariyo,  A.  (2004). Psikologi  Perkembangan  Remaja . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Fatoni.  (2013). Proses  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana  Anak  di  Polres  Brebes  Pada  Tahun 2011-2012  (Studi  Kasus  Di  Polres  Brebes) . Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga. Retrieved  from  http://digilib.uin-suka.ac.id/id/ eprint/8293 Gunarso,  S.  D.  (2010). Psikologi  perkembangan  anak dan remaja . Jakarta: Gunung Mulia.
Gunawan, A. H. (2000). Sosiologi Pendidikan . Jakarta:
Rineka Cipta. Hurlock.  (2001). Psikologi  Perkembangan:  Suatu Pendekatan  Sepanjang  Rentang  Kehidupan (Edisi 5). Jakarta: Erlangga.
Kartono,  K.  (2000). Hygiene  Mental .  Jakarta:  CV.
Mandar Maju. Kartono,  Kartini.  (1986). Patologi  sosial  2  Kenakalan Remaja . Jakarta: Rajawali. Kartono, Kartini. (2001). Patologi Sosial . Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Meliala, A. Q. S., & Sumaryono, E. (1985). Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum . Yogyakarta: Liberti. Ridjaluddin,  H.  (2008). Psikologi  A gama,  Tinjauan Islam  Terhadap  Kenakalan  Pelajar .  Jakarta:
LKI Nugraha Ciputat. Santoso,  T.,  &  Achjani,  E.  (2003). Kriminologi (Cet. ke 3). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sartono,  S.  (1985). Pengurangan  Sikap  Masyarakat terhadap  Kenakalan  Remaja  di  DKI  Jakarta. Laporan penelitian UI . Jakarta: Persada.
Soekanto,  S.  (1994). Sosiologi  Suatu  Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarsono, R. (1995). Kenakalan remaja . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sudarto.  (1981). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .
Bandung: Alumni.
Unayah,  N.,  &  Sabarisman,  M.  (2015).  Fenomena Kenakalan  Remaja  dan  Kriminalitas. Sosio
Informa , 1 (2).  doi:https://doi.org/10.33007/ inf.v1i2.142
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang Perlindungan Anak.