## PROBLEMATIKA PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG DIBUBARKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 141 / Pdt G/ 2010 / PN Ska
Izza Aulia Shahnaz Izzaauliash@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono Pujifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The Purposes of this article are knowing the obstacle of settlement wealth Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation. This research is empirical with descriptive research. The location of the research at the Office of the advocate Heru S. Notonegoro and Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data Collected technique through interview and library research. Analytical technique with qualitative and interactive model. The results of this research, the settlement of wealth’s Yayasan Bhakti Sosial Surakarta is the obstacles the process of Foundation can be classified into three things according the theory of Legal System by Friedman, judging from its legal Structure is Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Specifically less scrupulous and clearly in the verdict, then dropped from the substance of the law is the verdict No. 141/G.Pdt/ 2010/PN Ska defective award,the case Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation reflects that culture law of the organs the Foundation are not obedientproduct law. Sanctions can be applied to the organs of the Foundation are not doing the settlement of wealth Foundation disbanded is article 70 of Act No. 16 Of 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 about the Foundation, in addition to applying criminal sanctions can also apply the tort with petitum UVB and sequestration.
Keywords: The settlement, Wealth, Foundation, Court

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Sanksi yang dapat diterapkan apabila organ yayasan tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Advokat Heru S. Notonegoro dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat digolongkan menjadi tiga hal menurut teori Legal System dari Friedman, Dilihat dari Struktur Hukumnya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus kurang cermat dan jelas dalam menjatuhkan putusan, kemudian dari Substansi Hukumnya yaitu Putusan No. 141/G Pdt. 2010/ PN Ska yang cacat amar putusannya, kasus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta mencerminkan bahwa budaya hukum dari Organ Yayasan tidak taat produk hukum. Sanksi yang dapat diterapkan untuk Organ Yayasan yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar adalah Pasal 70 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain menerapkan sanksi pidana juga dapat menerapkan perbuatan melawan hukum dengan petitum Putusan Serta Merta dan Sita Jaminan.
Kata Kunci : Pemberesan, Harta Kekayaan, Yayasan

## A. Pendahuluan
Yayasan merupakan salah satu badan hukum yang memiliki tujuan khusus yang berbeda dengan jenis badan hukum yang lain. Perbedaan yang mencolok antara Yayasan dengan Badan Hukum yang lain adalah tujuan Yayasan tidak boleh untuk mencari keuntungan. Tujuan pendirian Yayasan adalah bergerak dalam bidang Sosial, Agama, dan Kemanusiaan. Secara sederhana badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dianggap sebagai subyek hukum yang melekat padanya hak dan kewajiban (Pujiyono, 2014 : 40).
Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan- tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh bergagai aktifitas dari Negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya. Dengan banyaknya konflik yang ada di dalam tubuh Yayasan akhirnya para organ yayasan berinisiatif untuk membubarkan yayasan tersebut.
Pengaturan mengenai Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (kemudian disebut UU Yayasan) mengatakan :
“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.
Pasal 2 UU Yayasan menegaskan : “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.
Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan menegaskan : “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri. “
Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai entitas atau lembaga yang mandiri yang segala tindakan
hukumnya direpresentasikan oleh pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing (Adjie dan Hafidh, 2016 : 18 ). Maka dari itu tidak ada istilah yayasan milik perseorangan, bahwa mereka yang mendirikan yayasan hanyalah sebagai perwakilan atau simbol yayasan dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka yayasan tidak dapat dihibahkan atau diturunkan melewati ahli waris.
Dalam (Chatammarasjid Ais, 2002 : 31) yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan telah atau tidak mungkin tercapai lagi, ataupun karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pemberesan harta kekayaan terhadap yayasan yang bubar makan ditunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan. Kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan yang sejenis atau diserahkan kepada Negara dan penggunannya disesuaikan dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.
Pembubaran Yayasan berdasarkan putusan Pengadilan , penunjukkan likuidator ditetapkan oleh Pengadilan, sedangkan penunjukan kurator hanya apabila yayasan dinyatakan pailit (Chatammarasjid Ais, 2002 : 32). Pasal 65 UU Yayasan menjelaskan :“Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan , paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia”.
Penulis menjadikan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) menjadi obyek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. YBSS yang berdiri pada tanggal 18 Juli 1987, di hadapan Notaris MARIA THERESIA BUDI SANTOSO, S.H. / Notaris di Surakarta, dengan Akta Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987 yang berkedudukan pusat di Kota Surakarta. YBSS sendiri didirikan oleh :
1.  Yoe, Kie DJay
2. Tjokrosetio
3.  Kuncoro Arya
4.  Dragon Lie Kusmanto
5.  Handoko Tjokrosaputro
Dan masing-masing dari pendiri YBSS telah menyerahkan uang tunai sebagai modal dasar yayasan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga seluruh modal yayasan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tujuan didirikannya YBSS telah tertuang dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Akta No.55 tanggal 18 Juli 1987 yang tertulis “ikut serta melaksanakan
Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah ...
pembangunan bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam sosial kemasyrakatan , pendidikan , dan kesehatan , kesemuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya”.
Kegiatan YBSS tertuang dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Akta No.55 tanggal 18 Juli 1987, yang mana kegiatan tersebut adalah :
1.  Membantu masyarakat di dalam bidang kematian, antara lain dalam hal penyediaan tanah untuk tempat pemakaman dan sebagainya ;
2.  Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah- sekolah serta kursus-kursus ketrampilan/ kejuruan
3.  Mendirikan dan menyelenggarakan balai- balai pengobatan rumah bersalin serta rumah sakit
4.  Melakukan segala kegiatan /mengadakan usaha-usaha baik dilakukan oleh yayasan sendiri maupun bekerja sama dengan orang-seorang , badang-badan Pemerintah atau swasta yang sah dan halal , serta tidak bertentangan dengan azas dan tujuan yayasan dan yang diperkenankan oleh hukum dan peraturan peraturan pemerintah.
Majelis Hakim menilai AD-ART secara hukum tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (http://www. edisicetak.joglosemar.co/berita/ybss-akhirnya- dibubarkan-43029.html diakses pada tanggal 11 Nopember 2016 Pukul 13:58 WIB). YBSS kemudian dibubarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus berdasarkan putusan No 141/ G Pdt / 2010 / PN Ska yang di bacakan putusannya pada hari Rabu , 4 Mei 2011. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim juga menunjuk Muhammad Lukminto yang mana dalah pengurus YBSS sebagai Likuidator yang harus melakukan pemberesan harta kekayaan YBSS.
Sejak dikeluarkannya putusan No 141/ G Pdt / 2010 / PN Ska proses likuidasi harta kekayaan YBSS mengalami kemacetan dari tahun 2011 hingga tahun 2017, yang artinya sudah hampir 6 tahun proses likuidasi YBSS belum terselesaikan. Proses likuidasi YBSS yang tidak lancar tersebut dikarenakan beberapa hal yang antara lain adalah ada aset YBSS yang berada di pihak ketiga yang mana berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, selain permasalahan utama tersebut masih ada permasalahan lain yang menyebabkan proses pemberesan harta kekayaan YBSS menjadi macet dan belum terselesaikan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas mengenai apakah hambatan proses pemberesan harta kekayaan
YBSS dan sanksi kepada organ yayasan yang tidak melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh Pengadilan.

## B.  Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Sifat Deskriptif terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana gambaran proses pemberesan harta kekayaan YBSS yang telah dibubarkan oleh Pengadilan dan bagaimana gambaran sanksi yang dapat diterapkan bila organ yayasan tersebut tidak melakukan pemberesan harta kekayaannya. Penelitian yang dilakukan ini penulis mengambil lokasi di Kantor Penasehat Hukum Heru S Notonegoro And Partners yang mana adalah Penasehat Hukum salah satu pihak dalam perkara ini untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta kekayaan YBSS dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus untuk mengetahui bagaimana peran Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dalam menyikapi proses pemberesan harta kekayaan YBSS yang tidak lancar dan sebagaimana mestinya. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primernya adalah wawancara dengan Penasehat Hukum salah satu pihak atas perkara serta Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus untuk mengetahui proses pelaksanaan putusan No 141/ G Pdt / 2010 / PN Ska. Data sekunder berupa Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, karya ilmiah dan penelitian hukum lainnya seperti skripsi, tesis, dan jurnal.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta
YBSS dibubarkan karena beberapa faktor. Faktor penyebab YBSS bubar sendiri adanya permasalahan dengan para organ YBSS dan permasalahan pelaporan atas penyesuaian Anggaran Dasar dengan Kementrian Hukum dan HAM. Konflik internal itu sendiri adalah kegiatan rapat yang dilakukan oleh Badan Pembina Yayasan yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Akta No.51
Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah ...
tanggal 27 Agustus 1997. Permasalahan eksternal yang dialami YBSS adalah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh UU Yayasan. Yang mana dalam Pasal 71 UU
Yayasan menyebutkan bahwa :
(1)  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :
a.  Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
b.  Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang- undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
(2)  Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
(3)  Yayasan yang tidak menyesuaikan
Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
Pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa sebuah Yayasan yang telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar harus memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Tetapi YBSS tidak melakukan pemberitahuan atas penyesuaian Anggaran Dasar kepada Menteri, sehingga YBSS dapat dibubarkan.
Apabila terjadi pembubaran yayasan, maka yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi yayasan di maksud. Yayasan yang sedang dalam proses likuidasi, diwajibkan untuk mencantumkan kata-kata “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.

## 2.  Hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta
Hambatan yang terjadi pada proses pemberesan harta kekayaan YBSS adalah cerminan bahwa suatu putusan pengadilan
tidak dapat dieksekusi. Fenomena dalam penegakan hukum di Indonesia menyisakan rasa keprihatinan yang mendalam bagi para pakar dan sebagian besar praktisi hukum, karena putusan hukum dirasa belum memenuhi rasa keadilan.
Friedman mengatakan dalam (Friedman, 1975: 16) A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background amd effect of any part calls into play many elements of system. Let us it depends on rules of law. Divorce is a legal concept, and there are countries that do not allow divorce at all. Some rules about divorce, limiting the grounds, for example, will also act to deter divorce. Next, The use of divorce depends on the court structure. Lack of nearby courts, expensive court cost or expensive jurisdictional complexity will discourage divorce. Structure and substance here are durable features slowly carved out the landscape by long-run social forces. Here are durable features slowly carved out of the landscape by long-run social forces. Legal culture may also affect the rate of use, that is, attitudes toward whether it is right or wrong, useful or useless, to go to court will also enter into a decision to seek formal divorce.
Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Friedmann tentang sistem hukum (legal system) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum, (ii) substansi hukum, dan (iii) budaya hukum. Pandangan Lawrence Friedmann ini sangat populer di kalangan sarjana hukum Indonesia, sehingga hampir tidak ada sarjana hukum yang tidak pernah mengutip dan menjadikannya rujukan utama dalam setiap tulisan yang membahas mengenai sistem hukum (Komisi Yudisial, 2012: 22). Dilihat dari aspek struktur hukumnya, dalam kasus YBSS yang dianggap sebagai struktur hukum adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan pembubaran YBSS, dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta kurang berhati-hati dan teliti, dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim tidak memeriksa secara teliti alamat YBSS yang tertera dalam Akta Anggaran Dasarnya, sehingga dalam putusannya tertulis alamat yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar,
Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah ...
hal ini menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Aspek yang selanjutnya adalah mengenai substansi hukumnya, dalam kasus YBSS ini yang menjadi substansi hukum adalah Putusan No 141/ G Pdt/ 2010/ PN Ska. Friedman mengatakan bahwa Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum (law in books). Namun Putusan No 141/ G Pdt/ 2010/ PN Ska. Namun faktanya, pertimbangan hakim dalam memutus pembubaran YBSS tidak mencakup hukum yang hidup (living law) terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan hakim hanya sebatas pada dasar hukum UU Yayasan saja. Selain karena pertimbangan hakim yang hanya berlandaskan law in books permasalahan lain yang menjadi hambatan dalam proses likuidasi YBSS adalah Amar putusan No 141/ G Pdt / 2010 / PN Ska terdapat beberapa kecacatan yang menyebabkan proses pemberesan harta kekayaan YBSS menjadi macet.
Aspek yang ketiga yaitu mengenai budaya hukum, Dalam konteks budaya, pengertian budaya hukum dimaksud dapat diperhalus menjadi seperangkat nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman berpikir, berucap, berperilaku, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Itu berarti budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai, gagasan, norma yang terbangun oleh budhi dan daya warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturanperaturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku atau tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat.
Kasus YBSS mencerminkan bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia yang tidak taat pada produk hukum yang telah dibuat. Hal tersebut terbukti mengenai penunjukan likuidator, antara organ YBSS mempunyai pendapat tersendiri mengenai Badan Pengurus mana yang berhak menjadi tim likuidator. Muhammad Lukminto sendiri telah melakukan permohonan penetapan terhadap Pengadilan Negeri Surakarta atas status badan hukum YBSS. Dalam Surat Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2010/PN. Ska tersebut tertulis bahwa Muhammad Lukminto
bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus YBSS adalah berdasarkan Akta Notaris No. 58 Tahun 2008, berarti sudah sangat jelas, yang saat ini melakukan proses likuidasi adalah badan pengurus yang tertulis dalam Akta Notaris No. 58 Tahun 2008. Maka seharusnya seluruh Organ YBSS menyetujui bahwa yang dimaksud Badan Pengurus tersebut adalah yang tertulis dalam Akta Notaris No. 58 Tahun 2008.
Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan YBSS mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi dalam YBSS. Struktur organisasi YBSS menjadi badan pengurus sesuai dengan akta yang telah disesuaikan yaitu Akta Notaris No.58 Tahun 2008. Pola pertanggungjawaban yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sebagai pertanggungjawaban yayasan kepada Pembina. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban yayasan kepada masyarakat luas secara umum, dan kepada stakeholder yang dilayaninya. Kedua pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban manejerial merupakan bagian terpenting dari kredibilitas manajemen di yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan implikasi yang serius (Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, dan Windha, 2013: 7).
Budaya Hukum yang tidak taat tersebut juga terlihat dari Tim Likuidator yang tidak mentaati ketentuan UU Yayasan. Badan Pengurus YBSS yang saat ini sedang melakukan proses pemberesan atas harta kekayaan YBSS tidak pernah memberi laporan atas proses pemberesannya kepada Dewan Pembina YBSS. Hal tersebut bertentangan dengan UU Yayasan. Pasal 67 ayat (1) UU Yayasan mengatakan bahwa :
“(1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina”.
Selama ini Dewan Pembina YBSS tidak pernah menerima laporan atas proses likuidasi harta kekayaan YBSS tersebut, maka tim likuidator YBSS telah melanggar
Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah ...
ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) UU Yayasan.
Budaya Hukum yang mencerminkan ketidak taatan atas produk hukum juga dilakukan oleh PMS. Perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 74 Tahun 1995 telah berakhir, karena YBSS telah dibubarkan. Dalam Pasal 8 Akta Nomor 74 Tahun 1995 tersebut tertulis : “Bilamana salah satu dari para pihak dibubarkan dan atau bergabung dengan perkumpulan / organisasi / yayasan lain, maka usaha kerja-sama ini bubar demi hukum dan segala apa yang telah dimasukkan oleh pihak pertama dalam usaha kerja-sama seperti tersebut dalam pasal 1 diatas harus dikembalikan/ diserahkan kepada dan menjadi milik pihak pertama atau yang mendapat hak dari pihak pertama”.
Dalam Akta Nomor 74 Tahun 1995 tersebut yang menjadi pihak pertama adalah YBSS, jadi yang berhak atas Tanah Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang terletak di Delingan Kabupaten Karanganyar adalah YBSS, namun hingga tahun 2017 ini yang mengelola TPBU tersebut adalah PMS.
PMS seharusnya secara sukarela memberikan aset YBSS yang masih ditangannya. Dengan alasan apapun, PMS sudah tidak berhak atas TPBU tersebut karena sesuai dengan perjanjian bahwa TPBU tersebut haruslah kembali ke YBSS apabila YBSS bubar. Budaya Hukum yang terlihat di kasus ini adalah bahwa para pihak tidak mau mentaati dan melaksanakan produk hukum yang telah dikeluarkan oleh penegak hukum, mereka masih mementingkan kepentingan masing-masing daripada kepentingan yayasan, sehingga budaya hukum yang dilakukan oleh mereka mengakibatkan proses likuidasi YBSS menjadi macet dan tidak terselesaikan hingga tahun 2017.
3.  Sanksi terhadap organ yayasan yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan
Proses pemberesan harta kekayaan YBSS yang tidak selesai hingga tahun 2017 menyebabkan beberapa masalah, yang palin utama adalah mengenai TPBU di Kelurahan Delingan. Apabila proses likuidasi tersebut
belum selesai menyebabkan TPBU tersebut menjadi obyek sengketa, sehingga apabila ada jenazah yang akan dimakamkan disana juga menjadi terhambat. Karena hal tersebut perlu diupayakan adanya upaya hukum atau sanksi yang diterapkan khususnya pada organ yayasan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan maupun UU Yayasan.
UU Yayasan hanya menerapkan ketentuan pidana mengenai proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar. Namun diluar ketentuan UU Yayasan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perdata apabila merasa dirugikan perbuatan hukum orang lain, selain dengan ketentuan pidana dan gugatan perdata.
a.  Ketentuan Pidana
Sanksi pidana tercantum dalam
Pasal 70 UU Yayasan yang menjelaskan sebagai berikut :
(1)  Setiap anggota yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2)  Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.
Pasal 5 sendiri menjelaskan sebagai berikut :
“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”
UU Yayasan melarang secara keras untuk mengalihkan atau membagikan secara langsung harta kekayaan yayasan kepada organ yayasan atau pihak lain. Ketentuan pidana ini dapat digunakan menjadi salah satu alternatif sanksi bilamana , pengurus yayasan tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar dengan benar.
Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah ...
Apabila para pengurus atau tim likuidator melakukan pengalihan harta kekayaan yayasan kepada pengurus atau pihak yang lain, karena hal tindak pidana ini bukanlah suatu delik aduan melainkan delik biasa maka Siapapun dapat melaporkan kepada pihak kepolisian lalu Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang melakukan pembagian atau pengalihan harta kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh pengadilan.
b.  Gugatan Perdata
Gugatan adalah suatu instrumen untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain guna melaksanakan tugas/ kewajibannya. Instrumen tersebut digunakan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan (Bambang Setyo Wahyudi, 2016: 144). Secara umum, gugatan perdata terbagi menjadi dua macam, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.
Gugatan perdata yang dapat diajukan terkait kasus YBSS adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat ditujukan kepada organ yayasan yang melakukan pelanggaran atas kewajiban hukumnya, yaitu tidak mentaati Putusan No 141/ G Pdt/
2010/ PN terkait penunjukan likuidator, kemudian tidak mentaati ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus mengenain status Badan Hukum YBSS, disana tertulis bahwa Muhammad Lukminto menjadi Ketua Umum Badan Pengurus berdasarkan Akta No.58 Tahun 2008.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga dapat diajukan terhadap pihak ketiga yaitu PMS. Karena PMS juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku serta bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain. Aset YBSS berupa TPBU yang berada di Kelurahan Delingan,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar masih berada di pihak ketiga yaitu PMS. Hal tersebut tidaklah dibenarkan karena dalam perjanjian kerjasama antara YBSS dengan pihak ketiga yaitu PMS disebutkan bahwa apabila yayasan bubar maka aset
tersebut harus dikembalikan kepada Yayasan. Namun faktanya, PMS tidak melakukan iktikad baik kepada YBSS untuk mengembalikan TPBU tersebut dengan sukarela. Menurut hasil wawancara Penulis dengan salah satu Narasumber yaitu Hakim Parulian Lumbantoruan,S.H., M.H memberikan solusi atau saran mengenai hal tersebut bahwa YBSS dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PMS ke Pengadilan dengan petitum yaitu pengembalian aset berupa TPBU di Delingan, Kabupaten Karanganyar kepada YBSS dan ganti rugi apabila ada kerugian yang diderita YBSS.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat diajukan dengan petitum adanya sita jaminan serta putusan serta merta. Sita jaminan digunakan untuk menjamin PMS supaya mengembalikan TPBU di Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten yang merupakan aset milik YBSS sedangkan putusan serta merta dapat menjadi kekuatan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang lain.

## D. Simpulan
Problematika pemberesan harta kekayaan YBSS dapat dikaitkan dengan Teori Legal System dari Friedman. Teori Legal System menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga bagian yaitu, struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam Kasus YBSS yang menjadi struktur hukum adalah Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang kurang cermat dalam menuliskan amar putusan sehingga Putusan No 141/ G Pdt/ 2010/ PN tidak dapat dilaksanakan. Substansi hukumnya adalah Putusan No 141/ G Pdt/ 2010/ PN yang terdapat kecacatan dalam amar putusannya, yang ketiga adalah Budaya Hukum tidak taat produk yang dilakukan oleh Organ YBSS. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap organ yayasan yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan adalah Ketentuan Pidana dalam Pasal 70 UU Yayasan dan dapat dilakukan upaya perdata yaitu gugatan perbuatan melawan hukum.

## E. Saran
1.  Perlu adanya pengawasan eksternal atau dari pihak Pengadilan dalam mengawasi jalannya proses likuidasi Yayasan yang
dibubarkan oleh Pengadilan, Karena dengan pengawasan proses likuidasi yang dilakukan secara internal yaitu oleh Dewan Pengawas Yayasan rentan akan konflik antar organ
Yayasan.
2.  Yayasan yang berdiri sebelum adanya UU
Yayasan seharusnya segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan dan melaporkan penyesuaiannya tersebut kepada Menteri supaya mendapatkan status Badan Hukum yang jelas apabila tidak melakukan pelaporan atas penyesuaian Anggaran Dasarnya maka tidak boleh lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan nama yayasannya.
3.  Majelis Hakim sebaiknya lebih cermat,lebih jelas dalam menuliskan dictum atau amar putusan supaya eksekusi atas putusan tersebut supaya tidak menimbulkan penafsiran.
4.  Perlu dilakukan judicial review atas Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan karena dalam Pasal 71 ayat (3) tersebut belum mengatur secara jelas pihak mana saja yang boleh mengajukan gugatan pembubaran Yayasan. Pihak yang berkepentingan seharusnya dibatasi, supaya jelas  dan  tidak  terjadi  konflik  antar  organ yayasan.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Adjie dan Muhammad Hafidh . 2016. Yayasan : Memahami Pendirian-Perubahan-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Chatamarrasjid Ais. 2002. Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Friedman, L. M. 1975. The Legal System (A Social Science Perspective) . New York: Russell Sage Foundation.
Komaruddin Sastradipoera. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Komisi Yudisial. 2012. Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Pujiyono. 2014. Hukum Perusahaan. Surakarta: Pustaka Hanif.

## Jurnal:
Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, Windha. 2013. ”Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)”. Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi. Volume I, No.2. Februari-Mei 2013.
Syahrul Sitorus . 2015. “Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Akta Pendirian / Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksana UU Yayasan”. USU Law Journal, Vol.3, No.3, November 2015, Medan: Universitas Sumatera Utara.
Undang-Undang :
Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004.

## Internet :
http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/ybss-akhirnya-dibubarkan-43029.html diakses pada tanggal 11 Nopember 2016 Pukul 13:58 WIB.