## Hak-Hak Pemain Sepak Bola Dalam Penundaan Liga Pada Masa Pandemi Covid-19
Danial Akta Futaki danialafutaki@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
COVID-19 pandemic brought many impacts to every sector around the world, football is one of them. As a modern industry, the relation between professional football players and professional football clubs is a working relation that produces rights and responsibility for both parties that already agree on the contract. Problems occur when COVID-19 pandemic forces Indonesian football competition to be postponed. The government and federation already made several regulations to solve the problems around postponement. As a space for professional football players and as an organization that is equivalent to worker/labor union, APPI actively advocates on matters such as the club's responsibility towards players. Legal protection for professional football players is differentiated  into  two  sectors,  preventive  and  repressive.  Preventive protection is a protection to prevent the dispute that could occur in the later day. Meanwhile, repressive protection in the football world is solved by non-litigation processes such as arbitration under NDRC Indonesia as an arbitrase committee under PSSI. Keywords: Legal Protection; COVID-19 Pandemic; Football Players and Football Clubs Protection; Working Relation; Lex Sportiva.

## Abstrak
Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada banyak sektor di berbagai belahan dunia, tak terkecuali cabang olahraga sepak bola. Sebagai industri modern, hubungan antara pemain profesional dan klub profesional berupa hubungan kerja yang menghasilkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang disepakati dalam kontrak kerja. Masalah timbul tatkala pandemi COVID-19 memaksa kompetisi sepak bola Indonesia untuk dihentikan. Pemerintah dan federasi sepak bola mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatasi hal ini. APPI sebagai wadah pemain sepak bola profesional yang serupa dengan SP/SB secara aktif mengadvokasi kewajiban klub kepada pemain. Perlindungan hukum bagi pemain sepak bola profesional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan guna menanggulangi sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari. Sementara perlindungan represif dalam olahraga diselesaikan dengan jalur non-litigasi berupa arbitrase yang diwadahi oleh NDRC Indonesia sebagai badan arbitrase di bawah PSSI.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pandemi COVID-19; Perlindungan Pemain Sepak Bola dan Klub; Hubungan Kerja; Lex Sportiva.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 3, Mei 2021
How to cite: Danial Akta Futaki ‘Hak-Hak Pemain Sepak Bola Dalam Penundaan Liga Pada Masa Pandemi Covid-19’ (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 11 Maret 2021; Diterima 20 April 2021; Diterbitkan 1 Mei 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i3.26975 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 906 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...

## Pendahuluan
Sejak pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, penyakit COVID-19 telah memberikan  dampak  signifikan  dalam  berbagai  sektor  lintas  negara.  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah mengumumkan penularan COVID-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020 yang secara efektif meningkatkan perlindungan negara-negara dunia. Negara-negara berlomba melakukan upaya preventif serta represif terhadap penyebaran virus yang terus meningkat dari hari ke hari serta menimbulkan efek yang meluas di berbagai sektor, sepak bola termasuk di dalamnya.
Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini juga tak terelakkan di Indonesia. Tak lama sejak diklasifikasikan sebagai pandemi, pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana non-alam melalui keluarnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 guna menghadapi penyebaran pandemi ini. Namun nyatanya, COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di Indonesia medio Maret 2020 selanjutnya menyebar secara nasional yang semakin menjadi tiap harinya.
Dunia olahraga di Indonesia juga menerima konsekuensi dari peraturan- peraturan pemerintah guna menyikapi pandemi COVID-19. Khususnya atlet sepak bola profesional yang merumput di Indonesia. Pandemi juga berimbas pada kontrak kerja yang disusun antara pemain sepak bola profesional dengan klub yang menaunginya sebelum adanya pandemi ini. Sehingga aspek hukum hingga perlindungan kepada pemain sepak bola menjadi fokus yang perlu untuk diperbincangkan.
Sebagai industri terkini dalam dunia modern, kontrak juga terdapat dalam dunia olahraga. Kontrak sebagai persetujuan tertulis antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban yang dapat dilakukan atau dikenali 1 menjadi dasar hubungan antara pemain dan klub. Sejatinya, kontrak dalam dunia olahraga tidaklah berbeda dengan kontrak perdata pada umumnya, keduanya terikat pada hubungan kontraktual serta harus mengacu pada
1 Bryan Gammer, Black’s Law Dictionary 8th Edition 2004 (Thomson Reuters 2009).[970].
standar/syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. 2 Standar kontrak khususnya dalam sepak bola umumnya diatur oleh liga yang membawahi pemain dan klub sepak bola profesional.
Dunia olahraga memiliki rumusan hukum sendiri yang dibentuk oleh institusi olahraga itu sendiri dan ditegakkan oleh komunitas olahraga yang bersangkutan, rumusan tersebut dinamakan Lex Sportiva atau hukum olahraga dalam bahasa Indonesia. Dalam praktiknya Lex Sportiva ada sebagai entitas yang tidak dipengaruhi oleh hukum positif suatu negara maupun hukum internasional. 3 Lex Sportiva didefinisikan sebagai hukum transnasional yang diatur dan dilaksanakan oleh institusi-institusi privat global (dalam hal ini adalah FIFA sebagai induk federasi sepak bola dunia dan PSSI secara nasional) untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat. 4
Sehingga dengan kata lain Lex Sportiva adalah peraturan yang dibuat oleh induk federasi olahraga dan menundukkan seluruh anggotanya pada aturan organisasi serta memiliki kekuatan mengikat seluruh anggota organisasi tanpa perlu campur tangan negara. 5
Adanya lex sportiva sebagai hukum transnasional yang berdaulat yang menjadi landasan PSSI tidak semerta-merta membuatnya bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pembatasan kewenangan negara dalam olahraga, kedudukan lex sportiva lebih tinggi dari hukum positif Indonesia.
Namun keadaan dapat berbalik ketika menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan intervensi negara dalam bidang seperti kesehatan, pajak dan ketenagakerjaan dan hal-hal lainnya yang tidak diatur dalam lex ludica seperti penyelenggaraan sepak
2 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
3 Slamet Riyanto, “Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah- Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional)” (2019) 5 Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah .1. [40].
4 Eko Noer Kristiyanto, “Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia” (2016) 3 Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional 5.[445].
5 Marios Papaloukas, “Lex Sportiva and Lex Mercatoria”(2013) 10 International Sports Law Review Pandektis ISLR/Pandektis 1-2.[200].
908

## Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
bola secara teknis. 6
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai organisasi turunan FIFA merencanakan untuk menggulirkan kembali kompetisi pada Oktober 2020 melalui Surat Keputusan PSSI Nomor SKEP/53/VI/2020. Keputusan untuk melanjutkan liga ini dibarengi dengan beberapa aturan salah satunya soal kontrak gaji pemain. Dengan aturan seperti renegosiasi gaji untuk pemain Liga 1 dan Liga 2. Namun, POLRI tidak memberikan izin keramaian untuk menggulirkan kembali liga di tengah pandemi.
Ketidak jelasan kelanjutan liga tentu saja menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak yang menggantungkan hidupnya dalam sepak bola. Dampak juga terjadi kepada kontrak antara pemain, klub dan ofisial sebagai imbas ketidak jelasan liga. Dalam keadaan demikian, APPI sebagai asosisasi pemain profesional di Indonesia sejatinya memiliki domain dan aturan untuk mengadvokasi segala hal yang berhubugan dengan kesejahteraan pemain, khususnya pasca pandemi.
Dalam ketentuan yang mengikat pemain yang terikat secara mendalam oleh organisasi internal yang membatasi intervensi negara pada hajatnya, pertanyaan mencuat ihwal sejauh mana lex sportia akan berkesinambunan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemain di tengah pandemi. Pembahasan mengenai hal di atas akan menekankan penggunaan metode Doctrinal Research. Hingga tulisan ini disusun, keberlanjutan liga di Indonesia masih abu-abu.

## Metode Penelitian
Penulisan jurnal ini merupakan penelitian hukum dengan tipologi penelitian Doctrinal Research . Tipe Doctrinal Research merupakan suatu penelitian yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan, dan menjelaskan permasalahan yang sulit dipahami, serta
6 Jultri Fernando, ‘Kedudukan Lex Sportiva Terhadap Hukum Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Pemerintah Mengatur Olahraga Sepak Bola’ (2008) Skripsi pada Program Sarjana Universitas Gadjah Mada.[ix].
menganalisis hubungan hukum antar peraturan perundang-undangan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk perkembangan hukum di masa selanjutnya. Tipe penelitian ini sejenis dengan tipe penelitian yuridis normatif. 7

## Hubungan Hukum yang Terjadi Antara Klub Sepak bola Profesional dan Pemain Sepak bola Profesional
Setidaknya  terdapat  dua  penggolongan  untuk  mengklasifikasikan  pemain sepak bola, yaitu professional dan amatir. Sebagai salah satu bagian dari pengertian ‘olahragawan’, pemain sepak bola tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sisitem Keolahragaan Nasional (UU SKN) sebagaimana seluruh olahragawan. UU SKN pun mengatur mengenai pengelompokan olahragawan amatir dan professional, tepatnya di pasal 54 tentang olahragawan amatir dan pasal 55 yang mengatur tentang olahragawan professional.
Perbedaan paling menonjol dari olahragawan professional dan amatir terdapat pada keprofesian dengan keahlian yang dilakukan oleh seorang olahragawan serta pada beberapa bidang lain. Salah satu pembeda yang membedakan spectrum amatir dan professional dalam olahraga adalah menyoal hak.
Dalam Pasal 54 Ayat (2) UU SKN dijelaskan bahwa hak pemain amatir sebatas peningkatan prestasi klub serta mendapat pembinaan dan pengembangan hingga perubahan status menjadi olahragawan professional sesuai dengan olahraga yang digeluti.
Sementara hak dari olahragawan diatur dalam Pasal 55 ayat (3) UU SKN yang menyangkup hak atas pendampingan dari manajer, pelatih hingga alih hukum dan yang paling kontras adalah hak atas upah yang layak. Cukup kontras dengan hak yang didapatkan oleh olahragawan amatir.
Setelah kita melihat peraturan perundang-undangan nasional mengenai pengklasifikasian professional dan amatir, mari kita melihat dari sisi lex sportiva. Dalam kompetisi nasional sebagaimana diatur di Regulasi PSSI Tentang Status
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2010).[133].

## 910 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
dan Transfer Pemain tahun 2014 Edisi 1 serta dengan mengacu pada RSTP FIFA edisi Juni 2010 dijelaskan bahwa pemain yang dapat berkompetisi pada sepak bola terorganisir adalah pemain amatir atau professional. 8 Tak jauh berbeda dengan UU SKN, perbedaan antara pemain professional dan amatir dalam aturan dunia sepak bola adalah menyoal upah dengan penjelasan lebih lanjut.
Dalam Artikel 2 angka 2 RSTP FIFA dijelaskan bahwa pemain professional adalah pemain yang memiliki kontrak tertulis dengan klub professional dan dibayar lebih banyak dibanding dengan pengeuarannya di dunia sepak bola. Di luar kedua hal tersebut maka pemain dianggap sebagai pemain amatir (non-profesional). 9 Hal tersebut diikuti dengan peraturan PT LIB sebagai operator Liga Indonesia yang mengharuskan hanya pemain profesional saja yang dapat ikut berkompetisi dalam turnamen yang diselenggarakan oleh PT LIB dan PSSI sebagai mitra federasi. 10
Sehingga dengan demikian, dapat diambil sebuah kesepahaman bahwa pemain profesional adalah pemain yang memiliki kontrak tertulis dengan klub profesional dan menerima bayaran yang lebih tinggi daripada pengeluarannya di dunia sepak bola. Selain profesionalitasan pemain, klub profesional juga diatur dalam beberapa peraturan untuk memastikan berjalannya kegiatan sepak bola yang terorganisir.
Dalam Artikel 4 CLR FIFA tahun 2007 yang disadur dalam Pasal 14 ayat
(2)  Statuta PSSI tahun 2019 disebutkan bahwa sebuah klub profesional haruslah berbadan hukum. Dengan catatan bahwa badan hukum klub anggota PSSI dapat berbentuk Yayasan, Pereseroan Terbatas Tertutup (privat) ataupun Perseroan Terbatas Terbuka (publik). 11
Kedudukan antara hukum nasional dan regulasi yang berhubungan dengan sepak bola akan selalu bersifat sinergis. Sehingga bilamana ada aturan yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, intervensi akan bersifat sinergis dengan kompetisinya untuk memastikan kompetisi olahraga sepak bola yang
8 Pasal 2 Regulasi Status dan Transfer Pemain PSSI tahun 2014 Edisi 1.
9 RSTP FIFA Art. 2 angka 2.
10 Regulasi Liga 1 2020.
11 Pasal 21 ayat (4) Statuta PSSI Tahun 2014.
independen. Sehingga, dengan demikian klub sepak bola profesional di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sementara hubungan antara pemain profesional dan klub profesional tunduk pada peraturan-peraturan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2003 (yang beberapa aturan dalam undang-undang tersebut diubah dalam UU Cipta Kerja).
Sebagaimana telah disebutkan, bahwa untuk mendapatkan status klub profesional, sebuah klub yang berada di bawa naungan PSSI haruslah berbadan hukum terlebih dahulu dan rata-rata berbentuk perseroan terbatas, hal tersebut tentulah menimbulkan sebuah hubungan. Paling sederhana, hubungan yang tercipta menitik beratkan pada pemenuhan hak dan keajiban semua pihak. Oleh karenanya timbul hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja.
Selain berbentuk badan hukum, klub sepak bola profesional yang bernaung di bawah FIFA juga musti mendapatkan lisensi setiap tahunnya oleh AFC guna berlaga di kompetisi nasional maupun internasional. Pemberian lisensi ini diberikan oleh AFC sebagai induk federasi sepak bola Asia yang berada di bawah naungan FIFA dengan memberikan 5 standar kepada klub sepak bola profesional yaitu sporting infrastructure, personnel & administration, legal dan finance . Beberapa klub profesional ditolak dan beberapa yang lainnya dikabulkan dengan syarat. Di Indonesia sendiri setidaknya terdapat tujuh klub yang dikabulkan dan mendapatkan lisensi dari AFC.
Keharusan untuk membuat klub profesional menjadi berbadan hukum dirasa sudah tepat. Lantaran banyaknya aspek yang harus dipenuhi, disamping profesionalitas suatu liga atau kompetisi yang digeluti, terlebih untuk memberikan kepastian hukum bagi subyek-subyek hukum yang terikat.

## Hubungan Hukum antara Klub Sepak Bola Profesional dan Pemain menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Olahraga (Lex Sportiva)
Adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah klub sepak bola profesional dan pemain profesional memberikan konsekuensi bahwa

## 912 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak selayaknya undang-undang. 12
Akhirnya, hubungan hukum antara klub dan pemain dalam sepak bola profesional Indonesia ada selayaknya hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja.
Sebelumnya, terdapat perbedaan antara pekerja dan tenaga kerja. Perbedaan keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam undang- undang tersebut pekerja didefinisikan sebagai setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13 Sementara tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. 14
Pemain sepak bola sendiri haruslah diposisikan sebagai pekerja/buruh dalam hubungan hubungan kerja. Lantaran ia bekerja menawarkan jasanya dan menerima timbal balik berupa upah atau bentuk lain. Pengklasifikasian pesepak bola sebagai pekerja jugalah telah sesuai dengan unsur hubungan kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Unsur tersebut yaitu pekerjaan, upah dan perintah. 15 Hal ini dikarenakan pemain sepak bola melakukan pekerjaan dengan melakukan kegiatan persepak bolaan, mendapat perintah dari manajemen klub untuk menunjukkan kualitas sehingga mendapatkan upah yang telah disepakati.
Dalam BW, perjanjian kerja atau perburuhan (perjanjian yang mengikat pemain dengan klub) mengatur tentang persetujuan pihak kesatu yaitu buruh/ pekerja, mengikatkan diri atau menyerahkan tenaga kepada majikan dengan upay selama waktu tertentu. 16
Sejatinya, jenis perjanjian kerja bermacam-macam dan tidak dikhususkan dalam suatu bentuk tertentu. Bahkan sesuai dengan amanat undang-undang,
12 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
13 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  39).
14 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
15 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
16 Pasal 1061a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jenis-jenis perjanjian kerja antara lain aadalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT).
Pekerjaan dalam bidang sepak bola khususnya sebagai pemain dapat diklasifikasikan  kedapam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT).  PKWT didasarkan pada suatu jangka waktu lamanya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah dalam Bab Ketenagakerjaan Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa ketentuan tersebut akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah. 17
Dalam penjelasan di UU Ciptaker, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. Pekerjaan-pekerjaan tersebut yakni a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, c. pekerjaan yang bersifat musiman, d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan, e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Sehingga dalam jangka waktu yang kurang lebih selama sepuluh bulan atau satu musim kompetisi, pemain sepak bola dapat diklasifikasikan sebagai pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.
Sebagai pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, pemain sepak bola menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja bagi klub sepak bola profesional yang menaunginya. Hak dan kewajiban tersebut tersebar di banyak peraturan, baik peraturan yang berada di bawah lex sportiva maupun hukum nasional dalam kaitan hubungan kerja di antara keduanya. Di antara keduanya terdapat saling kesinambungan, baik aturan dalam lex sportiva maupun peraturan perundang-undangan nasional.
Meski demikian, tidak semua peraturan dalam lex sportiva sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional (utamanya ketenagakerjaan). Seperti
17 Pasal 56 ayat (4) Bab Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

## 914 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
penyelesaian sengketa oleh pemain atau klub, sepak bola memiliki aturan tersendiri untuk menyelesaikan sengketa demikian.

## Perlindungan Hukum Pada Pemain Sepak Bola yang Tidak Dipekerjakan di Masa Pandemi COVID-19
Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi kerja/pengusaha/majikan kepada penerima kerja/ pekerja/buruh dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Hal ini menimbulkan banyak problem ketika kepentingan para pihak tidak dapat diselesaikan, lebih-lebih kepentingan pekerja dalam relasi kuasa ketenagakerjaan membuat hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Sebabnya perlindungan hukum menjadi hal yang tak terelakkan.
Mengenai perlindungan hukum, Philipus Hadjon menjelaskan hal ini dengan gamblang. Menurutnya perlindungan hukum adalah proses terjamin dan dilindunginya oleh hukum untuk memperoleh sumber daya guna yang diperoleh dari subjek hukum agar terorganisirnya kekuatan dalam proses pengambilan keputusan (politik atau ekonomi pada khususnya) baik pada perangkat individu atau structural. Atau dalam kepustakaan bahasa Inggris yang berbunyi “ legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities ”. 18
Dalam pandangan Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.  Dengan kekuasaan pemerintah, hubungannya tidak jauh-jauh dari pemerintah (pemegang kekuasaan) kepada rakyat (yang diperintah) yang membutuhkan perlindungan hukum. Namun, dalam kekuasaan ekonomi, konsep ketenagakerjaan antara pengusaha (pemberi kerja) kepada buruh (pekerja) dengan menitikberatkan perlindungan hukum pada pekerja terhadap pengusaha. 19
18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Peradaban 2007).
[1-2].
19 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila (Armico 2003).[42].
Terdapat dua pembagian perlindungan hukum, pertama ialah perlindungan hukum preventif dan kedua ialah perlindungan hukum represif. Preventif dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang dapat berakibat pada persengketaan. Sehingga dengan demikian individu dapat menuntut hak untuk didengar/ mewujudkan keadilan dan berhak memenuhi haknya untuk pemenuhan dalam akses informasi. Sementara perlindungan represif memiliki sifat menyelsaikan sengketa baik melalui pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untuk memutus dan mengadili dengan menghasilkan sebuah sanksi. 20
Perlindungan hukum ada untuk melindungi pihak yang mengalami ketimpangan kekuasaan seperti pekerja. Dengan demikian, perlindungan hukum semestinya juga harus melindungi hak-hak pemain sepak bola sebagai pekerja yang tidak dipekerjakan karena pandemi COVID-19 serta masuk ke lingkup SP/SB untuk melindungi hak-haknya.
Perlindungan hukum bagi pekerja terkhusus pemain sepak bola akan dijelaskan dalam pemaparan di bawah ini yang akan terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif:
A.  Perlindungan Hukum Preventif Bagi Pemain Sepak Bola yang Tidak Dipekerjakan Selama Pandemi COVID-19
1.  Pemenuhan hak pemain harus mengacu pada kontrak kerja olahraga yang sudah diatur oleh otoritas olahraga tertinggi
Sejatinya kontrak kerja antara pemain dan klub telah dirancang sedemikian rupa oleh otoritas tertinggi olahraga dunia (dalam hal ini adalah sepak bola). Hal demikian ialah untuk melindungi hak pemain sebagai pekerja. Setidaknya terdapat tiga belas sayarat minimum yang harus terdapat dalam kontrak olahraga khususnya sepak bola, yaitu: 21
1.  Perjanjian dan Para Pihak (Agreements and Parties);
2. Definisi (Definitions);
3.  Hubungan (Relationship);
20 Philipus M. Hadjon , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Peradaban 2007).[2-4].
21 Circular Letter No. 1171 FIFA tentang Professional Football Players Contract Minimum Requirements.

## Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
4.  Kewajiban Klub (Club’s Obligations);
5.  Kewajiban Pemain (Player’s Obligations);
6.  Hak Gambar (Image Rights);
7.  Pinjaman (Loan);
8.  Disiplin dan Keluhan Pemain (Discipline and Player Grievance);
9.  Anti-Doping (Anti-Doping);
10. Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution); 11.  Peraturan Sepak Bola (Football Regulations); 12. Perjanjian Perundingan Bersama (Collective Bargaining Agreement); 13. Ketentuan Penutup (Final Provisions).
Terkadang, keberadaan kontrak biasa tidak bisa mengakomodir hak- hak pemain sepak bola sebagai pekerja, terutama di tengah penundaan kompetisi sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Selain diikat oleh eraturan keolahragaan, pemain sepak bola juga diikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di di Indonesia yang saling beririsan.
Namun, adanya peraturan baru seperti UU Ciptaker membuat posisi pemain sepak bola menjadi rentan meski telah diikat oleh peraturan olahraga maupun perundang-undangan nasional. Dijelaskan bahwa upah yang diatur jelas dalam UU SKN dan RSTP PSSI maupun FIFA bisa diturunkan dengan penyesuaian satuan waktu dan/atau satuan hasil membuat nominal gaji menurun dari jumlah gaji bulanan atau kontrak yang biasa didapatkan dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut. 22
2.  Pemenuhan hak medis/kesehatan, remunerasi/upah dan asuransi terhadap pemain yang tidak dipekerjakan selama pandemi COVID-19
Hak pemain atas kesehatan sudah semestinya menjadi fokus bersama semua pihak dalam kondisi pandemi ini bahkan haruslah menjadi sebuah kewajiban. Berbagai peraturan internal olahraga telah mengatur perlindungan terhadap pemain, terutama dalam kondisi tidak biasa. Hak- hak tersebut meliputi hak atas medis/kesehatan, renumerasi/upah hingga asuransi yang diatur dalam peraturan-peraturan berikut:
Circular Letter No. 1714 FIFA tentang COVID-19 FOOTBALL
22 Pasal 88 B ayat (1) Bagian Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
REGULATORY ISSUES – V 1.0, April 2020 (dengan terjemahan bebas Bahasa Indonesia oleh penulis)
a.  Setiap klub wajib mematuhi keputusan yang harus dibuat dalam penentuan mulainya sepak bola kembali oleh setiap asosiasi anggota (federasi) atas saran dari otoritas kesehatan nasional yang berwenang (cetak tebal oleh penulis); 23
b.  Klub dan karyawan (pemain dan pelatih) sangat didorong untuk bekerja sama untuk menemukan kesepakatan bersama yang sesuai di klub atau liga, terkait ketentuan kerja untuk periode kompetisi ditangguhkan karena wabah COVID-19 . Perjanjian semacam itu harus membahas , tanpa batasan: remunerasi (jika ada penangguhan dan / atau batasan gaji yang berlaku, mekanisme perlindungan, dsb.) dan tunjangan lainnya, seperti program bantuan pemerintah, kondisi selama perpanjangan kontrak, dsb (cetak tebal oleh penulis); 24
RSTP FIFA 2020 COVID-19 edisi Juni 2020 (dengan terjemahan bebas Bahasa Indonesia oleh penulis)
a.  Klub tempat pemain yang bersangkutan terdaftar bertanggung jawab atas perlindungan asuransinya terhadap penyakit dan kecelakaan selama periode pembebasannya . Perlindungan ini juga harus mencakup setiap cedera yang diderita oleh pemain selama pertandingan internasional dimana dia dibebaskan (cetak tebal oleh penulis); 25
b.  Klub diharuskan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka terhadap pemain dan klub lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak yang ditandatangani dengan pemain profesional dalam perjanjian transfer (cetak tebal oleh penulis); 26
c.  Klub berkewajiban untuk melepaskan pemain terdaftar mereka ke tim perwakilan negara di mana pemain tersebut memenuhi syarat untuk
23 Bagian Introduction Par. 4 pada Circular Letter No. 1714 FIFA.
24 Bab Proposed Guiding Principles angka romawi (i) pada Circular Letter No. 1714 FIFA.
25 Annex 1 Art. 2 angka 3 RSTP FIFA COVID-19 Edisi Juni 2020.
26 Pasal 12bis angka 1 RSTP FIFA COVID-19 Edisi Juni 2020.

## 918 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
bermain berdasarkan kewarganegaraannya jika mereka dipanggil oleh asosiasi terkait. Setiap kesepakatan yang bertentangan antara pemain dan klub akan dilarang; 27
Bila kita menilik pada Article 5 pasal 5.1 huruf h Circular Letter No. 1171 FIFA, penanganan medis dan hak kesehatan hingga asuransi pemain sejatinya masih menjadi tanggung jawab klub sekalipun telah terjadi pembebasan, meski dengan beberapa catatan yang dijelaskan dalam article tersebut.
PSSI sebagai induk olahraga sepak bola di Indonesia sejatinya telah menelurkan aturan untuk memastikan hak kesehatan pemain terpenuhi, utamanya dengan protokol kesehatan dengan terbitnya Surat bernomor 2248/AGB/417/X-2020. PT LIB sebagai operator liga juga telah mengeluarkan aturan mengenai protokol dengan keluarnya Surat PT LIB 394/LIB-KOM/XI/202 yang mengatur mengenai aturan bagi pemain dan ofisial tim dalam hal protokol kesehatan bilamana liga berjalan. Namun hingg jurnal ini dibuat, POLRI belum mengeluarkan izin keramaian untuk melanjutkan liga.
Remunerasi/upah selain dijelaskan dalam Circular Letter No. 1714 FIFA tentang COVID-19 FOOTBALL REGULATORY ISSUES – V 1.0 pada bulan April 2020, selaras dengan anjuran pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja Nomor M/3/
HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, menjelaskan bahwa perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. 28
27 Annex 1 Art. 1 angka 1 RSTP FIFA COVID-19 edisi Juni 2020.
28 Butir II.4 Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggu- langan COVID-19.
Dengan demikian sejatinya ada keselarasan hubungan antara aturan tentang perlindungan pekerja yang tidak dipekerjakan karena pandemi. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan, begitu pula aturan- aturan dalam olahraga yang juga berusaha memberikan perlindungan.
3.  Pemenuhan hak pemain dalam masa pandemi COVID-19 pada bulan Maret, April, Mei dan Juni 2020 sebagai force majeure oleh PSSI serta konsekuensi dab aturan lanjutan PSSI dan peran hukum nasional dalam pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa pandemi
Terjadiya ketidakseimbangan kontrak lantaran kondisi force majuere oleh PSSI dinilai sebagai langkah yang mengganggu keseimbangan kontrak. Menurut Agus Yudha Hermoko setelah menyimpulkan pasal 1244, 1444 dan 1445 BW, force majuere adalah peristiwa tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitor setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya. Untuk itu sebagai upaya debitor untuk melepaskan diri, force majuere harus memenuhi syarat bahwa: 29
1.  Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
2.  Terhalangnya pemenuhan prestasi di luar kesalahan debitor;
3.  Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitor.
Force majuere adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan debitor, kondisi darurat dan terdapat kondisi tidak wajar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaannya dapat berupa peperangan, kerusuhan massa dan epidemi sebagai alasan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
Dalam dunia sepak bola, sejatinya PSSI melalui SKEP/48/III/2020 telah menetapkan keadaan pandemi COVID-19 pada bulan Maret, April, Mei Juni 2020 yang berimbas pada Liga 1 dan Liga 2 sebagai keadaan kahar atau force majeure . 30 Dalam keputusan lain di surat yang sama,
29 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsonalitas dalam Kontrak Komersial (LaksBang Mediatama 2008).[241-243].
30 Putusan Pertama Surat Keputusan PSSI nomor SKEP/48/III/2020.

## 920 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
diatur bahwa klub Liga 1 dan Liga 2 dapat melakukan perubahan kontrak kerja yang ditandatangani oleh para pihak atas kewajiban pembayaran gaji di bulan Maret, April, Mei, Juni dibayarkan sebesar 25% dari kontrak kerja.
Surat keputusan tersebut tidaklah mendapatkan sambutan baik dari pemain  dan  asosiasi  pemain  sepak  bola.  Para  pemain  dan  ofisial  merasa SKEP/48/III/2020 dirasa diambil secara sepihak lantaran tidak melibatkan para pihak. Karena tekanan yang terjadi, PSSI mengeluarkan SK PSSI Nomor SKEP/53/VI/2020 tertanggal 27 Juni 2020.
Keputusan tersebut menimbulkan 3 (tiga) keputusan, salah satunya perubahan kewajiban pembayaran nilai kontrak oleh klub kepada pemain dan pelatih dengan rincian Liga 1 maksimal sebesar 50% dari nilai kontrak tertera; Liga 2 maksimal sebesar 60% dari nilai kontrak tertera; dan maksimal pembayaran tersebut harus di atas UMR di daerah masing-masing. 31
Walau dengan berbagai pertentangan dan penyesuaian yang ada, Surat Keputusan PSSI terakhir mengenai masalah upah pada bulan Maret,
April,  Mei  dan  Juni  2020  baiknya  diselesaikan  menurut  klausul  definitf dalam kontrak secara tersurat tentang penyertaan force majeure ; 32 atau dilaksanakan  tanpa  merugikan  pemain/pekerja/ofisial  dan  klub  secara radikal dengan muysawarah dan mufakat dalam internal klub.
Dampak yang terjadi dalam penetapan force majeure oleh PSSI menimbulkan sebuah PHK. Hal tersebut sudah dicegah lewat Bab III angka 6 huruf (i) RSTP COVID-19 FIFA Edisi Juni 2020 yang menegaskan lewat periode pendaftaran serta Bab IV angka 16 RSTP COVID-19 FIFA Edisi Juni 2020 yang mengatur bahwa tidak boleh ada pemutusan kontrak selama musim kontrak tidak dapat diakhiri secara sepihak selama 1 musim.
31 Poin Ketiga Surat Keputusan PSSI nomor SKEP/53/VI/2020.
32 FIFPro kepada APPI, Note on The Potential Effects of The Coronavirus Outbreak on Play - er Contracts, Surat yang bersifat Private and Confidental dalam Memorandum Matter No: FIF1/4, Hoofddorp, Netherlands, 5 Maret 2020.[2].
Dalam peraturan nasional, pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat dari force majeure oleh PSSI dalam kaitannya pemenuhan hak pemain yang tidak dipekerjakan, diatu dalam UU Ciptaker yang menyatakan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja beserta alasan dan maskud yang diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Setelah pekerja/buruh diberitahu maka yang wajib bekerja adalah sistem mekanisme bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. 33
4.  Peran SP/SB dan Federasi Sepak Bola sebagai wadah perjuangan dan perlindungan pemain sepak bola
Menurut Pasal 104 UU Ketenagakerjaan, para pekerja memiliki hak untuk menjadi anggota atau membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Serikat Pekerja/Serikat Buruh diartikan sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh.
Dalam dunia sepak bola, fungsi dari SP/SB ada pada organisasi bernama APPI. Dalam visi-misinya, APPI ada sebagai organisasi yang memberikan proteksi dan edukasi kepada pemain sepak bola profesional Indonesia serta menjalin solidaritas antara pemain sepak bola.
Perbedaan antara APPI dan SP/SB adalah APPI dibentuk sebagai perkumpulan dan bukan serikat yang harus dicatatkan di instansi ketenagakerjaan di kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menakertrans Nomor Kep.16/Men/2001. Namun, sekalipun belum diakui sebagai serikat pekerja, APPI telah menjadi anggota FIFPro dan diakui sebagai representasi dari pemain sepak bola Indonesia.
33 Bab Ketenagakerjaan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

## 922 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
Sekalipun tidak terdaftar sebagai serikat pekerja resmi di bawah instansi ketenagakerjaan, namun APPI aktif dalam advokasi antara pemain dengan klub atau klub dengan klub yang menjadi domain APPI.
PSSI sebagai federasi juga ada sebagai pelindung kepentingan Anggota PSSI yang terdiri dari banyak sektor. Hanya saja, sebagai upaya penyelesaian sengketa, PSSI lebih condong diatur ke jalur nonlitigasi. Sengketa dalam tubuh anggota PSSI dilakukan dengan perdamaian internal hingga upaya arbitrase sebagai langkah terakhir dan mengesampingkan lembaga negara atau peradilan umum. 34
Terdapat perbedaan antara APPI dan PSSI sebagai lembaga yang mengakomodir perlindungan pemain selama pandemi. APPI lebih condong kepada advokasi sebagai bentuk perjuangan pemain. Sementara PSSI menyediakan mekanisme internal untuk penyelesaian sengketa.
B.  Perlindungan Hukum Represif Bagi Pemain Sepak Bola yang Tidak Dipekerjakan Selama Pandemi COVID-19
Upaya non-litigasi (arbitrase) sebagai jalur terakhir memperoleh pemenuhan dan perlindungan hak pemain yang tidak dipekerjakan. Sengketa arbitrase yang terjadi dalam dunia keolahragaan atau lebih khususnya dalam persepak bolaan profesional melewati berbagai layer . Pada umumnya, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase (kesepakatan pencantuman klausula arbitrase dalam sebuah perjanjian) yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 35
Pembatasan obyek sengketa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang dapat diselesaikan lewat lembaga ini, hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang diatur hukum. 36 Perluasan makna yang diatur dalam aturan tersebut hanya mengakomodir tentang bidang perdagangan,
34 Pasal 70 Statuta PSSI 2019.
35 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).
36 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).
dengan kegiatan di bidang: 1. Perniagaan; 2. Perbankan; 3. Keuangan; 4. Penanaman Modal; 5. Industri dan 6. Hak Kekayaan Intelektual. 37
Ketentuan yang mengatur tentang bidang perdagangan memiliki irisan di dunia persepak bolaan. Sengketa yang timbul dari kontrak pekerja dapat dikategorikan sebagai perdagangan, karena memasuki unsur yang diamanatkan undang-undang dalam perluasan makna yang sudah dijelaskan kedalam bidang Industri. Pembuktiannya, ada pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memutus salah satu sengketa keolahragaan di Indonesia. 38
Lembaga arbitrase internal dalam sengketa keolahragaan, memiliki tingkatan berlapis dari banyak layer . Dilalui secara berjenjang melewati NDRC sebagai sengketa badan Arbitrase Internal PSSI yang memiliki 2 (dua) layer (tingkat satu dan tingkat banding), kedua di level FIFA atau AFC bernama DRC, sudah ada dari 2002. 39
Terakhir ada CAS ( Court of Arbitration for Sport ) di Swiss 40 yang menjadi badan penyelesaian sengketa keolahragaan terakhir (setelah NDRC dan DRC gagal ditempuh) yang juga kepanjangan tangan dari BAKI berdasarkan hasil KOI pada tanggal 26 Mei 2010 yang putusannya juga diakui oleh FIFA. 41
Sengketa keolahragaan lain di Indonesia, terdapat pilihan mekanisme melalui BAORI yang merupakan bentukan KONI yang dibentuk sesuai Pasal 38 Anggaran Dasar KONI, atau BAKI yang sudah disebutkan tadi. 42
37 Penjelasan pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) 38 Lihat putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk
39 Frengky Aruan, ‘Wawancara Chairman First Stage NDRC Indonesia, Amir Burhannudin: Penyelesai Sengketa Sepak Bola Indonesia’ (BolaSkor, 2019) <https://bolaskor.com/post/read/ wawancara-chairman-first-stage-ndrc-indonesia-amir-burhannudin-penyelesai-sengketa-sepak- bola-indonesia> diakses pada 10 Desember 2020.
40 Pasal 72 Statuta PSSI 2019.
41 Rahmat Sulistiyo, ‘Berkenalan dengan NDRC, Calon Lembaga Arbitrase PSSI’ (Pandit Football, 2017)<https://www.panditfootball.com/pandit-sharing/210079/PSH/170929/berkenalan- dengan-ndrc-calon-lembaga-arbitrase-pssi>diakses pada 10 Desember 2020 jo. Pasal 57 Statuta FIFA 2018.
42 Mochammad Januar Rizki, ‘Ada Badan Arbitrase Olahraga BAKI, BAORI dan NDRC, Apa Bedanya? (Hukum Online, 2020) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all> diakses pada 10 De- sember 2020.

## 924 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
Khusus untuk sengketa keolahragaan, lebih-lebih diarahkan kepada NDRC sebagai badan bentukan PSSI yang baru ada tahun 2019. BAKI dan BAORI yang berafiliasi dengan KOI dan KONI bisa menjadi pilihan dalam penyelesaian, namun keberlakuan asas hukum lex specialis derogate legi generali terhadap kesengketaan olahraga sepak bola profesional sebaiknya diarahkan ke NDRC terlebih dahulu agar tak ada tumpang tindih.
Selanjutnya, penyelesaian sengketa yang dilakukan lewat arbitrase dan penyelesaian alternatif apabila tidak tercapai, dapat diteruskan lewat pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. 43 Sekalipun bertentangan dengan prinsip lex sportiva dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI 44 yang melarang menggunakan jalan lain ke pengadilan/badan peradilan umum, negara menawarkan pilihan lain yang bukan menjadi suatu kewajiban. Sebagai induk federasi sepak bola di Indonesia, PSSI memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Nasional atau NDRC Indonesia.
Badan penyelesaian sengketa internal milik PSSI mempunyai sifat nonlitigasi atau diselesaikan diluar pengadilan umum, atau biasa disebut arbitrase. Pengertian arbitrase menurut Badan Penyelesaian Sengketa Nasional yang dikomandoi oleh PSSI dalam regulasinya mengartikan bahwa, “Sistem penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang diterapkan oleh NDRC Indonesia, yang dapat dilaksanakan apabila terdapat klausul arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa mereka di NDRC Indonesia”. 45
Pengertian sengketa menurut badan arbitrase internal PSSI atau kemudian yang disebut NDRC Indonesia mencakup 3 (tiga) perselisihan, antara lain: 46 1.
Perselisihan yang timbul berdasarkan Kontrak antara Pemain dengan Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola ; atau 2. Perselisihan antara sesama Klub
43 Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89)
44 Lihat Pasal 59 Statuta FIFA 2018 jo. Pasal 70 ayat (1) Statuta PSSI 2019.
45 Pasal 1 ayat (12) Regulasi NDRC Indonesia.
46 Pasal 1 ayat (8) Regulasi NDRC Indonesia.
Sepak Bola ; atau 3. Perselisihan antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola (cetak tebal oleh penulis). Sedangkan merujuk pada sumber yang sama, NDRC ( National Dispute Resolution Chamber ) Indonesia diartikan sebagai badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa. 47
Ada sejak tahun 2019, NDRC Indonesia memiliki yurisdiksi atau kewenangan hukum untuk menangani para pihak yang bersengketa antara klub sepak bola dengan pemain, sesama klub sepak bola maupun klub sepak bola dengan sekolah sepak bola. 48 Dalam sengketa antara pemain dan klub, harus memiliki ikatan hubungan kerja dan kontrak yang seimbang sebagaimana diatur dalam peraturan PSSI dan FIFA, serta sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas ( solidarity mechanism ) yang berasal dari asosiasi yang sama. 49
Ketentuan penggunaan arbitrase NDRC Indonesia, diatur secara spesifik dengan menyebutkan penyelesaian perselisihan dalam kontrak kerja. 50 Di dalamnya, terdapat klausul yang mewajibkan para pihak untuk menundukkan diri kepada NDRC Indonesia apabila mekanisme musyawarah mufakat yang tercantum dalam UU SKN tidak dapat terselesaikan. Para pihak mengikatkan diri untuk diperiksa, dan diputus yang keputusannya final pada aturan NDRC Indonesia.
Selama perselisihan sengketa terhadap hal yang masuk dalam kewenangan NDRC Indonesia melewati 2 (dua) tahapan, yakni:
1.  Arbitrase Tingkat Pertama pada NDRC Indonesia
Pada tingkat arbitrase ini, memiliki 12 (dua belas) arbiter yang bekerja selama 4 (empat) tahun yang dapat diperbaharui.
2.  Arbitrase Tingkat Banding pada NDRC Indonesia
47 Pasal 1 ayat (7) Regulasi NDRC Indonesia.
48 Pasal 14 Regulasi NDRC Indonesia.
49 Pasal 2 Regulasi NDRC Indonesia jo. Art. 1 NDRC Standard Regulations FIFA.
50 Pasal 3 Regulasi NDRC Indonesia.

## 926 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
Pada arbitrase tingkat ini, terdiri dari 6 (enam) arbiter anggota yang akan bekerja selama 4 (empat) tahun yang dapat diperbaharui. Putusan yang dihasilkan oleh NDRC Indonesia merupakan putusan mayoritas para anggota majelis Arbitrase. Hal ini menjadikan putusan arbitrase berjenis pactum de compromittendo yang mengikat para pihak dan dihasilkan atas dasar keinginan sebelum terjadinya sengketa.

## Kesimpulan
Dalam status hubungan hukum yang terjadi antara pemain sepak bola profesional dan klub sepak bola profesional adalah hubungan kerja. Hal ini dibuktikan dengan pencocokan unsur-unsur hubungan kerja baik dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan yang diatur pada lex sportiva . Selain itu pemain sepak bola termasuk ke dalam klasifikasi PKWT dengan jangka waktu kontrak maksimal tiga tahun dengan opsi perpanjangan.
Hak dan kewajiban klub kepada pemain dan sebaliknya diatur secara sinergi antara peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan-peraturan dalam lex sportiva baik internasional maupun nasional. Para pemain yang tidak dipekerjakan karena pandemi COVID-19 masih memiliki hak atas renumerasi/upah, kesehatan, pencegahan PHK massal saat force majuere dan bergabung dengan SP/SB. Dalam langkah advokasi atas pemenuhan hak-hak tersebut, peran APPI sangat besar meskipun  bukan  termasuk  klasifikasi  SP/SB  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan. Selain upaya preventif dalam perlindungan hukum pemain, upaya represif juga dapat digunakan yang salah satunya melalui jalur arbitrase.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Sinar Grafika 2009).
Agus Yudha Hermoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsonalitas dalam Kontrak Komersial (LaksBang Mediatama 2008).
Bryan Gamer, Black’s Law Dictionary 8th Edition 2004 (Thomson Reuters 2009).
Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus (Elmatera 2011).
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (Raja Grafindo Persada 2006).
Hinca Pandjaitan, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum (Gramedia Pustaka Utama 2011).
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Peradaban 2007).
R. Subekti and R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Balai Pustaka).
Rahmat S. S. Soemadipradja Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa; Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/ Force Majeure (2010).

## Jurnal
Eko Noer Kristiyanto, ‘Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia’ (2016) 3 Jurnal Rechtsvinding 5.
Ken Foster ‘Is There a Global Sport Law’ (2003) 2 Entertainment and Sports Law Journal 1-2.
Papaloukas, Marios, ‘Lex Sportiva and Lex Mercatoria’ (2013) 10 International Sports Law Review Pandektis ISLR/Pandektis 1-2.
Endik, Sabeni ‘Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)’ (2004) 3 Informasi Hukum, lnfo Hukum IV.
Riyanto, Slamet, ‘Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional)’ (2019) 5Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah 1.

## Laman
Club Licensing Department PSSI, ‘PSSI Tetapkan Hasil Club Licensing 2020’ (PSSI, 2020)<https://www.pssi.org/news/pssi-tetapkan-hasil-club-licensing-2020> diakses pada 23 November 2020.

## 928 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
Frenky Aruan, ‘Wawancara Chairman First Stage NDRC Indonesia, Amir Burhannudin: Penyelesai Sengketa Sepak Bola Indonesia’ (BolaSkor, 2019)<, https://bolaskor.com/post/read/wawancara-chairman-first-stage-ndrc- indonesia-amir-burhannudin-penyelesai-sengketa-sepak-bola-indonesia> diakses pada 10 Desember 2020.
Gilang Ramadhan, ‘Polri Tak Beri Izin Pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 2020’ (Tirto. id, 2020) <https://tirto.id/polri-tak-beri-izin-pelaksanaan-liga-1-dan-liga-2- 2020-f5ka> diakses pada 9 Oktober 2020.
FIFPro, ‘Indonesia; Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional Indonesia’ (FIFPro, 2020)<,https://www.fifpro.org/en/members/asosiasi-pemain-sepakbola- profesional-indonesia> diakses pada 9 Desember 2020.
Hadi Febriansyah, ‘Mengenal 9 Aturan dan Regulasi Baru pada Lanjutan Liga 1 2020’ (BolaSkor, 2020)<https://bolaskor.com/post/read/mengenal-9-aturan- dan-regulasi-baru-pada-lanjutan-liga-1-2020>  diakses pada 7 Desember 2020.
Rizki, Mochammad Januar, ‘Ada Badan Arbitrase Olahraga BAKI, BAORI dan NDRC, Apa Bedanya?’ (Hukum Online, 2019)<https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori- dan-ndrc--apa-bedanya?page=all> diakses pada 10 Desember 2020.
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, ‘NDRC Indonesia Terbentuk’ (PSSI, 2019)<https://www.pssi.org/news/agenda-hari-pertama-seminar-ndrc> diakses pada 11 Desember 2020.
Ratna Nuraini, ‘Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik’ (Indonesia. go.id, 2020)<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/ kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> diakses pada 9 Oktober 2020.
World Health Organization, ‘WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020’ (WHO, 2020)< https://www. who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening- remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 > diakses pada 9 Oktober 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 ).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 106).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 89).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 131).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 138).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BBurgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 39).
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 165).
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19.
Circular Letter No. 1171 Fédération Internationale de Football Association.
Regulations on the Status and Transfer of Players Fédération Internationale de Football Association Edisi Juni 2020.
Brazil Law N. 9.615/98.
Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 2019.
Surat Keputusan PSSI SKEP/48/III/2020 Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Musim 2020 dalam Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Virus Corona (COVID-19).
Surat Keputusan PSSI SKEP/53/VI/2020 tentang Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020.
Regulasi Status dan Transfer Pemain Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2014 Edisi I.

## 930 Danial Akta: Hak-Hak Pemain...
Regulasi Liga 1 2020.
Putusan National Dispute Resolution Chamber 056/NDRC/VII/2020.
Putusan National Dispute Resolution Chamber 061/NDRC/XI.