## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Bantuan Hukum, kode etik sidang komisi, tindak pidana kode etik

## ARTICLE INFO
Keyword : Legal Assistance, code of ethics commission session, criminal conduct code of ethics

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919

## BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SIDANG KOMISI KODE ETIK

## LEGAL ASSISTANCE FOR POLICE MEMBER WHO DO THE CRIMINAL ACT ONCODE COMMISSION OF ETHICS CODE

## Irawan Sukma
Kapolsek Batang Kapas Pesisir Selatan e-mail: i.sukma3225@gmail.com

## Otong Rosadi
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti e-mail: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri diberikan hak  untuk  membela  diri  dan  mendapat  bantuan  serta  didampingi  oleh  pendamping ditunjuk  oleh  Atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum)  yang  berasal  dari  internal Polri  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  7  Tahun  2005  tentang Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  dan  Nasehat  Hukum  di  Lingkungan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.Dalam  Sidang  KKEP  bantuan  hukum  kepada  terduga pelanggar  memang  diberikan,  namun  secara  empiris  terkesan  hanya  formalitas  saja untuk  memenuhi  ketentuan  yang ada, sehingga belum bisa mewujudkan tujuan dan hakekat  diberikannya  bantuan  hukum  bagi  terduga  pelanggar  sebagaimana  dalam perkara pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang terjadi Kepolisian Resor Kota Padang.

## ABSTRACT
A member  of  the  National  Police  who  allegedly  violates  the  code  of  ethics  of  the Police profession is given the right to defend himself and get help and accompanied by  a  companion  appointed  by  the  Supreme  Court  (Ankum)  originating  from  the Internal  Police  as  stipulated  in Chief  of  Police  Regulation  Number.  7/2005  on Procedures  for  Granting  Legal  Assistance  and  Advice  in  the  Police  Force  of  the Republic of Indonesia . In the KKEP Assembly legal aid to the alleged infringer was given, but empirically impressed only the formalities to meet the existing provisions, so  as  not  to  realize  the  objectives  and  the  nature  of  providing legalassistance for alleged  offenders as  in the  case  of the  Commission  Police  Codes  Committee (KKEP) which occurred by the Padang City Police Department.

## A. Pendahuluan
Anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana diterapkan sanksi pidana
melalui  peradilan  umum  dan  sanksi  khusus dengan  menerapkan  kode  etik  profesi  Polri melalui  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Kode etik profesi adalah suatu tuntutan,
bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan  untuk  suatu  profesi  tertentu  atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka  dalam  praktek.  Dengan  demikian maka  kode  etik  profesi  berisi  nilai-nilai  etis yang  ditetapkan  sebagai  sarana  pembimbing dan  pengendali  bagaimana  seharusnya  atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku  atau  berbuat  dalam  menjalankan profesinya. (Pudi Rahardi, 2007 : 146)
Menurut  Pasal  1  angka  5  Peraturan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik Profesi  Anggota  Polri  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  Kode  Etik  Profesi Polri  yang  selanjutnya  disingkat  KEPP adalah:
“Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal- hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  patut, atau  tidak  patut  dilakukan  oleh Anggota  Polri  dalam  melaksanakan tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab jabatan”.
Sedangkan  Komisi  Kode  Etik  Polri yang  selanjutnya  disingkat  KKEP  adalah suatu  wadah  yang  dibentuk  di  lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara  dalam  persidangan  pelanggaran KEPP  sesuai  dengan  jenjang  kepangkatan,
Apabila  ada  anggota  Polri  yang  diduga melanggar kode etik, maka dilakukan Sidang KKEP,  yaitu  sidang  untuk  memeriksa  dan memutus  perkara  pelanggaran  KEPP  yang dilakukan oleh Anggota Polri.
Bagi  anggota  Polri  yang  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, selanjutnya menindaklanjuti
putusan pengadilan tersebut untuk menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011  tentang Kode  Etik  Profesi  Polri,  maka  perlu melakukan  Pembentukan  Komisi  Kode  Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
Pemberian bantuan dan nasehat hukum serta  pendampingan  terhadap  anggota  Polri yang  sedang  dilakukan  pemeriksaan  Sidang Komisi  Kode  Etik  diatur  dalam  Pasal  7  ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2010  tentang  Hak-Hak  Anggota  Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang
menyebutkan bahwa: “Anggota Polri beserta keluarganya  mempunyai  hak  mendapatkan bantuan  hukum  di  luar  dan  di  dalam pengadilan”. Namun tidak dijelaskan bantuan hukum apa dan bagaimana yang diberikan.
Sementara  dalam  Peraturan  Kapolri Nomor  7  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  dan  Nasehat  Hukum  di Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  memberikan  pengertian  tentang Bantuan dan Nasehat Hukum yang
selanjutnya disebut Banhatkum yaitu:
“segala  usaha,  upaya,  kegiatan  dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus  hukum  yang  meliputi kegiatan bantuan, nasehat dan konsultasi hukum baik melalui peradilan maupun di luar peradilan”.
Pada  Sidang  Komisi  Kode  Etik, anggota  Polri  yang  diduga  melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (Terduga Pelanggar) diberikan hak untuk membela diri dan  mendapat  bantuan  serta  nasehat  hukum dan didampingi oleh pendamping.
Pendamping  biasanya  ditunjuk  oleh  Atasan yang  berhak  menghukum  (Ankum)  dari terperiksa yang berasal dari internal
Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun  ekternal  dari  institusi  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran di atas, maka penelitian ini mengkaji :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian
bantuan  hukum  bagi  anggota  Kepolisian
Negara Republik
Indonesia yang
melakukan  tindak  pidana  pada  sidang komisi  kode  etik  di  Kepolisian  Resor  Kota
Padang?
2. Apakah  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  pemberian  bantuan  hukum  bagi anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana pada sidang komisi kode etik di Kepolisian
Resor Kota Padang?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah suatu penelitian yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu
penelitian  yang  menggambarkan  tentang pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian  bantuan  pada  Sidang  Komisi Kode  Etik  bagi  anggota  Polri  yang melakukan  tindak  pidana  di  Kepolisian Resor  Kota  Padang.  Adapun  endekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung dengan  pendekatan yuridis  empiris, yaitu pendekatan  masalah  melalui  penelitian hukum  dengan  melihat  norma  hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan  dengan  permasalahan  yang ditemui  dalam  penelitian.  (Amirudin  dan Zaenal Asikin, 2006 : 133)
C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum  Bagi  Anggota  Kepolisian yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pada Sidang Komisi Kode Etik
Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara  Indonesia  untuk  pertama  kali ditetapkan  oleh  Kapolri  dengan  Surat
Keputusan Kapolri No. Pol :
Skep/213/VII/1985  tanggal  1  Juli  1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal  dengan  Naskah  Ikrar  Kode  Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Indonesia beserta pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  1997  dimana  pada  Pasal  23 mempersyaratkan  adanya  Kode  Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 64-73
Indonesia,  maka  pada  tanggal  7  Maret
2001  diterbitkan  buku  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dengan  Keputusan  Kapolri  No.  Pol.: Kep/05/III/2001  serta  buku  Petunjuk Administrasi  Komisi  Kode  Etik  Profesi
Kepolisian  Negara  Indonesia  dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/04/III/2001.
Implementasi  dari  Undang-undang
Nomor  2  Tahun  2002  tersebut  adalah dikeluarkannya  Peraturan  Kapolri  Nomor 7  Tahun  2006  tentang  Kode  Etik  Profesi Polri.  Pengertian  Kode  etik  profesi  Polri disebutkan  secara  jalas  dalam  Pasal  1 angka  1  Peraturan  Kapolri  Nomor  7
Tahun  2006  tentang  Kode  Etik  Profesi Polri yang menyebutkan bahwa:
“Kode  etik  profesi  Polri  adalah norma-norma atau aturan-aturan yang  merupakan  kesatuan  landasan etik  atau  filosofis  dengan  peraturan perilaku  maupun  ucapan  mengenai hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang atau  tidak  patut  dilakukan  oleh anggota Polri”.
Etika  profesi  kepolisian  merupakan kristalisasi  nilai-nilai  yang  dilandasi  dan dijiwai  oleh  Pancasila  serta  mencerminkan jati  diri  setiap  anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral  yang  meliputi  pada  pengabdian, kelembagaan  dan  kenegaraan,  selanjutnya disusun  kedalam  Kode  Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun  etika  profesi  kepolisian  yang harus  dipedomani  anggota  Polri  dalam
melaksanakan tugasnya, terdiri dari:
1. Etika  pengabdian  merupakan  komitmen moral  setiap  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  terhadap  profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat,  penegak  hukum serta  pelindung,  pengayom  dan  pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terhadap  institusinya  yang  menjadi wadah  pengabdian  yang  patut  dijunjung tinggi  sebagai  ikatan  lahir  batin  dari semua  insan  Bhayangkara  dan  segala martabat dan kehormatannya.
3. Etika  kenegaraan  merupakan  komitmen moral  setiap  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan politik,  golongan  dalam  rangka  menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  berkaitan  pelaksanaan  dan pemberian  bantuan  hukum  pada  Sidang Komisi  Kode  Etik  Profesi  Polri  terhadap Terduga  Pelanggar  Briptu  Dickye  Aljue Rahmad  NRP.86060743  Anggota  Sabhara Kepolisian  Resor  Padang  yang  melakukan
tindak pidana dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik

## Profesi Polri
Pelaksanaan  Sidang  Komisi  Kode  Etik Profesi  Polri,  dilakukan  dengan  2  (dua) tahap, yaitu:
a) Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan  pendahuluan  yang  di maksud adalah melaksanakan pemeriksaan  melalui  tahapan  Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan, yaitu:

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
b) Audit Investigasi
Dilaksanakan  oleh  Akreditor  yang terdiri dari Bidang Propam Polda dan Seksi Propam Polresta Padang berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit investigasi dilaksanakan  berdasarkan  Laporan Polisi  Nomor:  LP/01/I/2015/Propam,
tanggal  29  Januari  2015,  tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi  Polri  yang  dilakukan  oleh terduga  pelanggar  atas  nama  Briptu Dickye Aljue Rahmad, NRP.86060743 Bintara Satuan Sabhara Polresta Padang.

## c) Pemeriksaan
Dilakukan  melalui  tahapan  pemang- gilan  saksi  dan  terduga  pelanggar, kemudian  meminta  keterangan  saksi, ahli, terduga pelanggar dan penangan- an  barang  bukti.  Pemanggilan  Ter- duga  Pelanggar  Briptu  Dickye  Aljue Rahmad  NRP.86060743,  berdasar kan  Surat  Panggilan  Nomor:  S. Pgl/05/XII/2016/Polresta  tanggal  23 Januari2016  dan  Saksi-saksi  yang dihadirkan, yaitu Kompol Eva Darma, AKP  Danris,  Bripka  Eja  Basri,  S.H., Bripka Kusnedi, S.H., Brigadir
Herzumiko,  S.H.,    Brigadir  Simon
Sibuea, S.H.
(1) Pemberkasan
Dalam  perkara  terduga    pelang- gar Briptu Dickye Aljue Rahmad, berkas  Pemeriksaan  Pendahuluan Pelanggran  Kode  Etik  Profesi Polri  Nomor:  BP3KEPP/01/III/ 2015/Propam,  tanggal  13  Maret 2015  dinyatakan  lengkap  dan telah dimintakan saran hukum.
(2) Pelaksanaan Sidang Kode Etik
Profesi Polri (KEPP) Pada sidang KEPP dengan Terduga  Pelanggar  Briptu  Dickye Aljue  Rahmad,  dilak-sanakan  hari Kamis  tanggal  21  Januari  2016 berdasarkan Surat Keputusan
Kepala  Kepolisian  Resor  Kota
Padang  Nomor:  Skep/43/X/2015/ Propam Tanggal 24 Oktober 2015tentang  Pembentukan  Komisi
Kode  Etik  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  Selanjutnya Surat  Persangkaan  Pelanggaran Kode  Etik  Profesi  Polri  dari  Kasi Propam  Polresta  Padang  selaku
Penuntut telah membacakan tuntutan dalam persidangan terhadap Terduga Pelanggar dengan  Surat  Tuntutan  Nomor: SKN-01/I/2016/Propam, tanggal 21 Januari 2016 dengan persangkaan telah melanggar Pasal 12  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003 tentang  Pemberhentian  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam  sidang  tersebut  majelis menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat (PTDH)  dari  Dinas  Kepolisian  Negara Republik
Indonesia berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: Put. Kep/01/I/2016 Tanggal 23 Januari  2016,  karena  telah  terbukti dipidana  penjara  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003 tentang Pemberhentian
Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan Putusan Sidang
Komisi  Kode  Etik  Polri  yang  telah dijatuhkan,  maka  Ketua  Komisi  Kode Etik Polri
mengajukan Saran Pertimbangan  Pemberhentian  Tidak Dengan Hormat Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Nomor: R/01/I/2016/KKEP  tanggal  25  Januari 2016  yang  berisi  saran  agar  terperiksa diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pada Sidang Komisi Kode Etik
Dalam  pelanggaran  terhadap  kode  etik
profesi Polri, anggota yang diduga
melanggar  akan  dimintai  pertanggung- jawaban  secara  internal  melalui  Sidang Komisi  Kode  Etik  Polri,  dimana  sebagai terduga pelanggar berhak untuk didampingi oleh  Pendamping  Terduga  Pelang  gar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 Peraturan  Kapolri  Nomor  7  Tahun  2005 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  dan Nasehat  Hukum  di  Lingkungan  Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
a) Banhatkum  menjadi  tanggung  jawab Kadivbinkum Polri/Kabid Binkum Polda yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh Kabid  Banhatkum/Kasubbid  Banhatkum Polda.
b) Pelaksanaan  Banhatkum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan oleh  anggota  Polri  dan/atau  PNS  Polri yang bertindak sebagai Penasehat
Hukum/Kuasa  Hukum/Pendamping  ber- dasarkan  Surat  Perintah  dari  Pimpinan Polri yang berwenang.
Mengenai pemberian bantuan
hukum terhadap anggota Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Dan  Nasehat Hukum  Di  Lingkungan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. yang mengatur tentang hak  dan  tanggung  jawab,  tata  cara permohonan.  Dengan  adanya  Peraturan Kapolri  Nomor  7  Tahun  2005  tersebut maka  setidaknya  ada  jaminan  bagi  anggota Polri  yang  sedang  menghadapi  per- masalahan hukum untuk mendapatkan hak- haknya  didampingi  Pendamping  Terduga
Pelanggar  (Penasehat  Hukum),  sehingga tidak  perlu  lagi  ada  kekhawatiran  terduga pelanggar  akan  diperlakukan  sewenang- wenang oleh hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis lakukan berkaitan dengan pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum pada  Sidang  Komisi  Kode  Etik  dengan Terduga  Pelanggar  Briptu  Dickye  Aljue Rahmad    NRP.86060743  Anggota  Sabhara Kepolisian Resor Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:
Pada  sidang  komisi  kode  etik  profesi Polri  terhadap  anggota  Polri  yang melakukan  pelanggaran  kode  etik, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan nasehat hukum Sub Bagian Hukum
Seksi Provos dan Pengamanan Kepolisian  Resor  Kota  Padang  tidak berwenang memberikan bantuan nukum, baik berupa memberikan pendapat  dan  saran  hukum  ataupun mendampingi Terduga Pelanggar dalam  Sidang  Komisi  Kode  Etik Profesi  karena  pendampingan  tersebut adalah  wewenang  dari  Bidang  Hukum (Bidkum)  Kepolisian  Daerah  Sumatera Barat”.
Selanjutnya  tentang  pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  bagi  Terduga Pelanggar  Briptu  Dickye  Aljue  Rahmad
NRP.86060743 Anggota Sabhara Kepolisian Resor Padang diperoleh
penjelasan sebagai berikut:
Pada  sidang  komisi  kode  etik  profesi Polri  terhadap  anggota  Polri  yang melakukan  pelanggaran  kode  etik, pendamping  terduga  pelanggar  yang hadir  dalam  sidang  tersebut  pada kenyataannya tidak bisa berbuat banyak,  dimana  terlihat  pendamping terduga pelanggar lebih bersifat simbolik untuk melakukan

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
pendampingan
terhadap terduga pelanggar  dalam  sidang  komisi  kode etik  profesi  Polri.  Pendamping  terduga pelanggar tidak pernah terlihat melakukan  pembelaan  yang  berarti untuk  membela  kepentingan  terduga pelanggar,  sehingga  pada  akhirnya pendamping  terduga  pelanggar  harus menerima secara bulat segala keputusan yang dijatuhkan oleh Komisi
Kode  Etik  Profesi  Polri  tanpa  dapat melakukan upaya hukum lanjutan guna kepentingan hukum terduga
pelanggar”.
Jika  membandingkan  dengan  peran
Advokat, maka Pendamping Terduga
Pelanggar  seharusnya  berperan  secara  aktif mendampingi  terduga  pelanggar  baik  dari tingkat  pemeriksaan  pendahuluan  sampai pada  pelaksanaan  sidang  komisi  kode  etik sampai  pada  pelaksanaan  putusan  sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 14
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2005,
yang  menyebutkan  bahwa:  Pemberian bantuan  dan  nasehat  hukum  dalam  perkara pelanggaran  disiplin  dan  Kode  Etik  antara lain:
a. Mendampingi terperiksa;
b. Membantu  menjelaskan  secara lisan  apa  yang  dimaksud  oleh Terperiksa  terhadap  pertanyaan yang disampaikan oleh  Pimpinan sidang maupun Penuntut;
c. Membantu  menjelaskan  secara lisan  dan/atau  tertulis  apa  yang menjadi  latar  belakang  Ter- periksa melakukan pelanggaran;
d. Membantu  menjelaskan  tentang hak-hak Terperiksa;
e. Membuat  jawaban  atau  tanggap- an; Membantu membuatkan permohonan  keberatan  terhadap putusan  Pimpinan  Sidang/Ketua Komisi kepada atasan
Ankum/Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi.
Pada  kasus  yang  penulis  teliti, pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum oleh  Pendamping  Terduga  Pelanggar kepada  terduga  pelanggar  Briptu  Dickye Aljue  Rahmad,  NRP.86060743  Anggota Sabhara  Kepolisian  Resor  Padang  terlihat bahwa  Pendamping  Terduga  Pelanggar hanya melaksanakan hal-hal  yang bersifat formalitas saja,  yaitu hanya mendampingi terduga  pelanggar  dalam  sidang  dan membantu menjelaskan secara lisan terhadap  pertanyaan  yang  disampaikan oleh  Pimpinan  Sidang  maupun  Penuntut tanpa berusaha untuk memberikan argumentasi  hukum  untuk  mematahkan sangkaan  dari  Penuntut  serta  hanya membuat  nota  pembelaan  yang  sederhana terhadap tuntutan Penuntut. .
D. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Pada  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Di Kepolisian Resor Kota Padang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  berkaitan  dengan  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemberian bantuan  hukum  bagi  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  melakukan tindak pidana pada Sidang Komisi Kode Etik di  Kepolisian  Resor  Kota  Padang,  diperoleh penjelasan sebagai berikut:

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 64-73
1. Kualitas Personil Menyangkut  kualitas  personil,  personil yang  dimiliki  Sub  Bagian  Hukum  Seksi Propam  Kepolisian  Resor  Kota  Padang tidak  ada  yang  berlatar    belakang pendidikan  di  bidang  hukum  sehngga mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  tugas, terutama  pemahaman  tentang  peraturan yang  menyangkut  pemberian  bantuan  dan nasehat hukum bagi anggota di lingkungan Polresta Padang.
2. Kuantitas Personil Menyangkut  kuantitas  personil,  jumlah personil yang dimiliki Sub Bagian Hukum Seksi  Propam  Kepolisian  Resor  Kota Padang  belum  memadai  karena  hanya  3
(tiga) personil, padahal menurur Perkapolri  Nomor  23  Tahun  2010 seharusnya  personil  yang  dimiliki  Sub Bagian  Hukum  Seksi  Propam  Kepolisian Resor  Kota  Padang  minimal  5  (lima) personil.
3. Sarana dan Prasarana Menyangkut  sarana  dan  prasarana,  Sub Bagian  Hukum  Seksi  Propam  Kepolisian Resor  Kota  Padang  mempunyai  sarana dan  prasarana  yang  sangat  terbatas  dan belum memadai untuk mendukung kinerja dan  tugas,  terutama  untuk  pemberian bantuan hukum.
4. Anggaran
Menyangkut anggaran, Sub Bagian Hukum  Seksi  Propam  Kepolisian  Resor Kota Padang belum mempunyai  anggaran sendiri,  kalaupun  ada  hanya  dibantu  dan belum memadai untuk mendukung kinerja dan  tugas,  terutama  untuk  pemberian bantuan hukum.
5. Pengendalian dan pengawasan Banhatkum Menyangkut  pemberian  bantuan  dan nasehat hukum dilakukan secara fungsional  oleh  Bidkum  Polda  khususnya di  tingkat  Satuan  Kewilayahan  belum proporsional  dan  profesional  sehingga menjadi  hambatan  dalam  mendukung pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum bagi terduga pelanggar.
6. Pemahaman  terduga  pelanggar  tentang bantuan hukum
Menyangkut pemahaman
terduga
pelanggar tentang bantuan hukum, hambatannya  adalah  anggota  Polri  yang melakukan  tindak  pidana  yang  kemudian diajukan  ke  Siding  Komisi  Kode  Etik Profesi  merasa  mampu  menyelesaikan masalahnya  sendiri  dan  keraguannya untuk  datang  ke  Pengemban  Fungsi Hukum (Bidkum Polda Sumbar).
7. Tupoksi Pengemban Fungsi Hukum Menyangkut  tupoksi  pengemban  fungsi hukum,  seringkali  tidak  berjalan  karena kurang  memahami  atau  tidak  mengetahui Tupoksi Pengemban  Fungsi Hukum (Bidkum Polda Sumbar) dalam Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum.
8. Pengabaian bukti-bukti Menyangkut pengabaian bukti-bukti,
Komisi Kode Etik Profesi Polri seringkali mengabaikan  bukti-bukti  dan  alasan pemaaf  yang  dapat  dijadikan  sebagai Landasan  bagi  Komisi  Sidang  KEPP dalam memutus perkara Kode Etik Profesi yang  dilaksanakan,  sehingga  merugikan hak-hak hukum terduga pelanggar.
9. Penolakan dari Terduga Pelanggar Menyangkut  hambatan  penolakan  dari Terduga  Pelanggar  untuk  didampingi penasehat hukum, baik di tingkat pemeriksaan sampai pada tingkat persidangan  Kode  Etik  Profesi  Polri  juga menjadi  hambatan  dalam  pemberian bantuan hukum, karena terduga pelanggar akan  menjadi  pihak  yang  tidak  dapat membela diri.
10. Keterangan  Terduga  Pelanggar  berbelit- belit  dan  tidak  jujur  kepada  penasehat hukumnya.
Menyangkut hal tersebut, ini juga menjadi hambatan  karena  dengan  tidak  jujurnya terduga  pelanggar  akan  mengakibatkan tidak optimalnya pembelaan yang diberikan Pendamping Terduga Pelanggar sehingga  merugikan  kepentingan  terduga pelanggar di persidangan. Biasanya kondisi ini terjadi karena terduga pelanggar  menganggap  bahwa  pemberian bantuan  hukum  pada  saat  persidangan Kode  Etik  Profesi  Polri  seakan-akan dianggap  hanya  untuk  pelengkap  syarat formalitas saja,

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
11. Faktor keterangan saksi-saksi
Menyangkut faktor keterangan saksi-saksi juga  bisa  menjadikan  hambatan  dalam pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum bagi  terduga  pelanggar,  dimana  saksi- saksi  yang  memberikan  keterangan  tidak sesuai  dengan  fakta  dan  berbeda  serta cenderung memberatkan Terduga Pelanggar.

## E. Penutup
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam  proses  penyelesaian  pelanggaran disiplin  bagi  anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Padangdengan  mekanisme: pertama, pen- dampingan  pada  pemeriksaan  pendahuluan dan kedua, pendampingan  pada  pemeriksaan
Sidang  Komisi  Kode  Etik  Profesi  Polri dengan membacakan nota pembelaan setelah penuntut  membacakan  tuntutannya  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  pada  Pasal  3 dan  Pasal  14  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2005  namun  pelaksanaannya  belum  optimal, karena Pendamping Terduga Pelanggar lebih bersifat  simbolik  dan  formalitas  untuk melakukan  pendampingan  dan  tidak  terlihat melakukan  pembelaan  yang  berarti  untuk membela kepentingan terduga pelanggar.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  pemberian  bantuan  hukum  bagi anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana pada Sidang Komisi Kode Etik di Kepolisian Resor  Kota  Padang  adalah:  terbatasnya kualitas personil, terbatasnya kuantitas personil,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana, terbatasnya  anggaran,  pengendalian  dan
pengawasan  yang  belum  proporsional  dan profesional,  kurangnya  pemahaman  terduga pelanggar tentang bantuan hukum, kurangnya pemahaman  tentang  Tupoksi  Pengemban Fungsi  Hukum,  Komisi  Kode  Etik  Profesi Polri  seringkali  mengabaikan  bukti-bukti, penolakan  dari  Terduga  Pelanggar  untuk didampingi  penasehat  hukum,  keterangan Terduga  Pelanggar  berbelit-belit  dan  tidak jujur kepada penasehat hukumnya, keterangan saksi-saksi yang terkadang berbeda dan cenderung memberatkan
Terduga Pelanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Adnan  Buyung  Nasution, Bantuan  Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta, 1988
Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto,
Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia , CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
Bertens, Etika ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1994
Irwan  Suwarto, Polri  dalam  Dinamika Ketatanegaraan  Indonesia  Modern , Ekasakti Press, Padang, 2003
Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara  dan  Upaya  Administrasi  di

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 64-73
Indonesia , Liberty, Yogyakarta,
1997
Soerjono  Soekanto, Bantuan  Hukum  Suatu Jaminan  Tinjauan  Sosio  Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum , Norma-
Norma Bagi Penegak Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1995
Untung  S.  Radjab, Kedudukan  dan  Fungsi Polisi  Republik  Indonesia  dalam Sistim  Ketatanegaraan ,  CV.Utomo,
Bandung, 2003

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional  Peradilan  Umum  Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2010  tentang  Hak-Hak  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan  dan  Nasehat  Hukum  di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik
Indonesia  Nomor  8  Tahun  2006 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Pada Tingkat Kepolisian Resor dan
Kepolisian Sektor. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 tentang  Susunan  Organisasi  dan Kinerja Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia