## TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA
Yusdiyanto
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : yusdiyanto@gmail.com

## Abstrak
Penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara  penuh.  Secara  akademis  partisipasi  rakyat  dalam  pemerintahan  harus dimaknai  sebagai  bentuk  pemerintahan  yang  dijalankan  atas  kehedak  rakyat melalui  melalui  model  keterwakilan  yang  ditunjuk  dan  bertanggung  jawab terhadapnya.  Disinilah  urgensi  hadirnya  Partai  Politik  dalam  negara  yang berdaulat. Peran partai politik sangatlah besar, melalui saluran pemilu diharapkan sebagai pintu masuk keterlibatan rakyat dalam pengelolaan negara.  Sebagaimana Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keberadaan  rezim  partai  politik  lahir  dan mewarnai  dinamika  ketatanegaraan  Indonesia.  Sejarah  ketatanegaraan  talah mencatat  rezim  partai  politik  Indonesia  adalah  Rezim  Ode  Lama,  Rezim  Orde Baru  dan  Rezim  Reformasi.  Ketiga  rezim  partai  politik  tersebut  secara  langsung telah memberikan sumbangsih akan pasang-surut negara sekaligus mempengaruhi kedudukan,  peran  dan  fungsi  partai  poltik  dalam  dinamika  ketatanegaraan Indonesia.
Kata Kunci: Peraturan, Parpol, Rezim

## I. Pendahuluan
Sistem penyelenggaraan negara yang  demokratis  itu  harus  dijamin bahwa  rakyat  terlibat  penuh  dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. 1 Penyelenggaraan kekuasaan tersebut  mengharuskan  keterlibatan rakyat  secara  penuh,  tidak  bisa diartikan sebagai bentuk pemerintahan  yang  di  dalamnya  hak untuk melakukan pengambilan keputusan politik dijalankan langsung  oleh  seluruh  warga  negara. Secara  akademis  keterlibatan  rakyat harus  dimaknai sebagai bentuk
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta,
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  MK RI, 2006, hlm. 115.
pemerintahan  yang  di  dalamnya warga  masyarakat  diberikan  ruang menjalankan  pengambilan  keputusan politik  melalui  model  keterwakilan yang  ditunjuk  dan  bertanggung jawab terhadapnya. Untuk
selanjutnya  rakyat  berperan  sebagai sebagai  pemberi  dorongan,  koreksi, dan pengimbangan kekuasaan. 2
Demokrasi  perwakilan  dapat berjalan  secara  tertib  bila  memenuhi substansi dan disertai dengan institusi dan mekanisme yang
menjamin  partisipasi  dari  rakyat.
Tanpa  hal  tersebut,  kedaulatan  dapat dikebiri dan terjebak dalam kedaulatan  yang  totaliter.  Tanpa mekanisme tersebut sistem perwakilan  dapat  bergeser  menjadi manipulasi dan paksaan oleh
2 Suyatno, Menjelajahi Demokrasi ,
Bandung, Humaniora, 2008, hlm. 67.
pemegang  kekuasaan.  Institusi  dan mekanisme tersebut menuntut hadirnya partai politik dan pemilihan umum secara berkala. Carl J. Fredrich 3 mendefinisikan partai  politik sebagai sebuah  kelompok  manusia  yang terorganisir  secara  stabil  dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan  partainya,  dan  berdasarkan penguasaan  ini  memberikan  kepada anggota  partainya  kemanfaatan  yang bersifat idiil serta materiil.
Negara  demokrasi  biasanya dibangun  melalui  sistem  kepartaian. 4
Pembuatan  keputusan  negara  hanya mungkin  dilakukan  secara  teratur melalui pengorganisasian secara melembaga berdasarkan tujuan- tujuan  kenegaraan,  yaitu  oleh  partai politik.  Tugas  partai  politik  adalah menghimpun, menyalurkan, dan menata aspirasi rakyat untuk kemudian dijadikan kebijakan publik ( public  policy )  yang  lebih  sistematis dan terstruktur. Partai politik berfungsi  sebagai  struktur  antara rakyat  ( civil  society )  dengan  negara ( state ). Oleh karenanya, dapat dikatakan  bahwa  demokrasi  tidak dapat  berjalan  tanpa  adanya  partai politik. 5 Partai politik menjalankan peran  penghubung  yang  strategis antara  proses  kenegaraan  dengan warga negara. Bahkan
3 Dalam  Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu  Politik ,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka Utama, 2008, hlm. 404.
4 Harold  J.  Laski,  dalam  Muchammad  Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik , Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 3.
5 Jimly  Asshiddiqie,  dalam  Muchamad  Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik , Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. ix.
Schattscheider, 6 mengatakan  bahwa political  parties  created  democracy (partai  politik  yang  membentuk demokrasi), dan bukan sebaliknya.
Selaras  dengan  Locke  dan Rousseau, menyampaikan kecenderungan berorganisasi (berserikat) ini timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan  yang  sama dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan  persamaan  pikiran  dan hati nurani. 7 Kemerdekaan berserikat semakin penting karena terkait dengan  diakuinya  hak-hak  politik seperti  hak  memilih  ( the  right  to vote ),  hak  berorganisasi  ( the  right  of association ),  hak  atas  kebebasan berbicara  ( the  right  of  free  speech ), dan  hak  persamaan  politik  ( the  right to political equality ). 8
Indonesia  sebagai  negara  yang lahir  dari  penjajahan  yang  telah berlangsung berabad-abad menjadikan  demokrasi  sebagai  salah satu prinsip ketatanegaraannya.
Karakteristik dari demokrasi tersebut dapat  kita  lihat  secara  terbuka melalui  pembukaan  UUD  1945 9 dan beberapa pasal UUD 1945 10 . Pristiwa
6 Dalam  Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi ,  Jakarta,  Bhuana  Ilmu  Populer,
2008, hlm. 710. 7 Dalam Muchamad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktik  Pembubaran  Partai  Politik  Dalam Pergulatan  Republik ,  Jakarta,  Rajagrafindo
Persada, 2011, hlm. 14. 8 Muchammad  Ali  Safa’at, Pembubaran
Partai Politik …, hlm. 5.
9 …  maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat…,
10 Pasal  1  ayat  (2),  Pasal  2  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Pasal  4  Tentang Kekuasaan  Pemerintahan  Negara,  Pasal  19
amandemen konstitusi atau pertukaran  rezim  dan  pemimpin nasional  tidak  pernah  menggeser prinsip  demokrasi  yang  dibuat  para founding father . Perjalanan  partai  politik  dalam ketatanegaraan Indonesia telah menempuh jalan yang panjang terutamanya terkait hubungan negara dengan  rakyat.  Realitas  perpolitikan menunjukan  terjadi  tarik  menarik terutama terkait pemenuhan, perlindungan  dan  pembatasan  hak dasar warganegara oleh negara.
Maka  tidak  salah  bila  setiap rezim  kekuasaan  baik  orde  lama, orde  baru  dan  orde  reformasi keberadaan  partai  politik  selalu memberikan  warna  dalam  dinamika ketatanegaraan Indonesia.

## II. Pembahasan
Demokrasi  mempunyai  arti
penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi  hak  masyarakat  untuk menentukan sendiri jalannya organisasi  negara  dijamin.  Oleh karenanya,  hampir  semua  pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi  selalu  memberikan  posisi penting bagi rakyat. Menurut Deliar Noer, 11 demokrasi adalah dasar hidup bernegara,  dimana  pada  tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan  dalam  masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan  negara,  oleh  karena kebijaksanaan  tersebut  menentukan kehidupan rakyat.
Tentang  Dewan  Perwakilan  Rakyat,    Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
11 Deliar  Noer, Pengantar  ke  Pemikiran Politik , Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 207.
Perkembangan demokrasi disetiap negara mengalami peningkatan,  disebabkan  oleh  dua hal: 12 Pertama , semua negara menjadikan demokrasi sebagai asasnya  yang  fundamental  meskipun peranan kepada negara dan masyarakat  hidup  dalam  porsi  yang berbeda-beda. Kedua , demokrasi sebagai  asas  kenegaraan  secara esensial  telah  memberikan  arah  bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan  negara  sebagai organisasi tertinggi.
Pandangan  ini  selaras  dengan argumen  bahwa  ada  kontrak  sosial antara negara dengan rakyat. Kontrak sosial merupakan dunia dikuasai oleh hukum  yang  timbul  dari  alam ( nature )  yang  mengandung  prinsip- prinsip  keadilan  yang  universal, dalam  arti  berlaku  untuk  semua golongan.  Hukum  ini  dinamakan hukum alam. 13 Sebagaimana
diungkapkan Hans  Kelsen  bahwa  rakyat  akan menaati pemerintah raja asal hak-hak alam itu terjamin. 14

## Orde Lama
Pasal  1  ayat  (2)  yang  berbunyi “ Kedaulatan berada di tangan rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ”. Diawal kemerdekaan kekuasaan mutlat ada ditangan Presiden,  pada  tanggal  16  Oktober 1945,  KNIP  mengusulkan  agar
12 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 18.
13 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan Teori  Peradilan ,  Jakarta,  Prenada  Media Group, 2010, hlm. 145.
14 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara ,  Bandung,  Nusa  Media, 2011, hlm. 10.
komite  tersebut  diserahi  kekuasaan legislatif  dan  menetapkan  garis-garis besar  haluan  negara  dan  mendesak pemerintah supaya menyetujui usulan tersebut. Kemudian Wakil Presiden, Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat  Nomor  X  tahun  1945. 15
Konsekuensinya  kekuasaan  Presiden berkurang, karena maklumat tersebut memuat sistem pertanggung jawaban dalam  pemerintahan  dari  dewan menteri kepada parlemen yang dalam hal  ini  adalah  KNPI.  Presiden berkedudukan sebagai kepala
pemerintahan,  namun  hanya  sebagai kepala negara. 16
Selain itu ada Maklumat Wakil Presiden  tanggal  3  November  1945 yang  berisi  pemberian  kesempatan kepada  rakyat  seluas-luasnya  untuk mendirikan  partai  politik  dalam sistem multipartai. Maklumat tersebut menghendaki 2 hal. 17
Pertama , Pemerintah menyukai timbulnya  partai politik  karena dengan  partai-partai  politik  itulah dapat  dipimpin  ke  jalan  yang  teratur segala  aliran  yang  ada  dalam masyarakat. Kedua , pemerintah berharap  supaya  partai-partai  politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota 15 Maklumat  ini  memuat  diktum  sebagai berikut  “Bahwa  Komite  Nasional  Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan  Rakyat  diserahi  kekuasaan legislatif  dan  menetapkan  garis-garis  besar haluan  negara,  serta  menyetujui  bahwa pekerjaan  Komite  Nasional  Pusat  sehari- hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan  oleh  sebuah  badan  pekerja  yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.
16 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi…, hlm. 47.
17 Ibid , hlm. 48.
badan-badan  perwakilan  rakyat  pada bulan Januari 1946.
Atas maklumat tersebut, secara bergilir berdirilah partai-partai politik yang berjumlah sepuluh, yaitu Majelis  Syuro  Muslimin  (Masyumi), Partai  Komunis  Indonesia  (PKI), Partai  Buruh  Indonesia  (PBI),  Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia,  Partai  Sosialis  Indonesia (PSI),  Partai  Rakyat  Sosialis  (PRS), Partai  Katolik  Republik  Indonesia (PKRI),  Persatuan  Rakyat  Marhaen Indonesia (Permai), dan Partai Nasional Indonesia. 18 Kemudian pemerintah mengeluarkan  Maklumat  Pemerintah tanggal  14  November  1945  berisi tentang  rencana  pemilihan  umum untuk  memberikan  porsi  yang  besar kepada rakyat melalui wakil- wakilnya  dalam  menjalankan  politik pemerintah  dan  menentukan  haluan negara  serta  berisi  anjuran  untuk membentuk  partai-partai  politik  oleh rakyat. Bagian dari Maklumat tersebut berisi sebagai berikut:
“Tindakan-tindakan demokratis yang lain  segera  harus  dijalankan  ialah mengadakan pemilihan umum,
supaya  wakil-wakil  rakyat  yang terpilih dengan  merdeka  dapat mengambil  bagian  yang  tepat  dalam menjalankan  politik  pemerintah  dan menentukan  hukum  negara.  Dengan kesempatan  pemilihan  umum  ini, maka  habislah  dengan  sendirinya pekerjaan  Badan  Pekerja  sekarang, yang  baru-baru  ini  disusun,  yang buat  sementara  waktu  menjalankan pekerjaan  permusyawaratan  rakyat dan  dewan  pembentuk  undang- undang.  Untuk  mendorong  dan memajukan tumbuhnya pikiran- pikiran  politik,  maka  pemerintah
18 Republika Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka ,  dalam  Mahfud  MD, Politik Hukum…, hlm. 51.
Republik  Indonesia  menganjurkan kepada  rakyat  untuk  mendirikan partai-partai  guna  mewakili  segala pikiran politik negara”. 19 Sehingga dari awal kemerdekaan  sampai  dengan  tahun 1959  Indonesia  pada  odrde  liberal dimana partai-partai melalui parlemen  benar-benar  menguasai kedudukan pemerintah. Dengan keadaan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa pada waktu itu pola hubungan antara  parlemen  dengan  pemerintah merupakan bureau-nomia 20 atau dalam istilah lain zaman pemerintahan partai-partai.
Arbi  Sanit, 21 mengungkpakan selama  Indonesia  merdeka  (tepatnya pada  masa  demokrasi  liberal)  tak kurang  dari  25  kabinet  yang  telah memerintah  Indonesia.  Dari  angka tersebut  hanya  7  kabinet  yang berhasil  memerintah  selama  12-23 bulan,  12  kabinet  berumur  antara  6 sampai  11  bulan,  dan  6  kabinet hanya  mampu  bertahan  1  sampai  4 bulan.  Keadaan  seperti  inilah  yang menjadi  faktor  terbesar  dari  ketidak stabilan politik.
Faham  demokrasi  liberal  yang dianut samapai tahun 1959, dianggap menjadi  penyebab  instabilitas  politik yang  disertai  dengan  melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Keadaan  seperti  inilah  yang mendorong Soekarno untuk melakukan restrukturisasi politik melalui demokrasi terpimpin. Ketidakmampuan  partai  politik  yang berjumlah banyak untuk membendung percecokan antar 19 Dalam  Mahfud  MD, Konstitusi  dan Demokrasi…, hlm. 47.
20 Artinya  kekuatan  non  birokrasi  lebih determinan dari pada kekuatan birokrasi.
21 Dalam  Rusli  Karim, Perjalanan  Partai Politik  di  Indonesia ,  Jakarta,  Rajagrafindo Persada, 1993, hlm. 113.
sesama  mereka  yang  pada  akhirnya menimbulkan instabilitas politik, serta  keinginan  Soekarno  untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik.
Demokrasi  terpimpin  ditandai dengan  lahirnya  Dekrit  Presiden  5 Juli  1959  yang  mengatur  tentang pembubaran konstituante,
pemberlakuan  kembali  UUD  1945 dan  tidak  berlakunya  lagi  UUDS, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota  DPR  ditambah  dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
serta
pembentukan  DPAS  yang  akan diselenggarakan  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya. 22 Dampak keluarnya dekrit Presiden  adalah  berakhirnya  sistem parlementarian kepada presidensialisme,  serta  berakhirnya liberalisme politik kepada otoritarian. Peraturan  Presiden  No.7/1959,
diarahkan pada penyederhanaan sistem  partai  dengan  mengurangi jumlah  partai  politik  yang  ada.  Pada fase  ini  terjadi  hegemoni  kekuasaan (melalui  partai  politik)  karena  hanya partai-partai  yang  dekat  dengan Soekarno saja yang dapat terus eksis.
Partai-partai  yang  tidak  memiliki kedekatan dengan Soekarno
dibubarkan  dengan  Dekrit  Presiden dan  peraturan  perundang-undangan lain sebagai landasannya.

## Orde Baru
Tampilnya  orde  baru  telah menggeser  sistem  politik  Indonesia dari  titik  ekstrem  otoriter  ke  sistem demokrasi  liberal.  Pada  mulanya orde  baru  tampil  ke  pentas  politik
22 Ridwan Saidi, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan  Sirkulasi  Power  di  Indonesia ,  Jakarta, Badan Pemberdayaan Budaya Betawi, 2009, hlm. 34.
dengan  demokrasi  yang  berlanggam libertarian  dibidang  politik  dan berusaha memberikan kepuasan ekonomi  masyarakat  dimana  ketika itu terjadi inflasi perekonomian yang luar  biasa  salah  satunya  mata  uang yang beredar banyak namun ketersedian barang sedikit. Rezim  orde  baru  menjadikan masalah mengatasi disintegrasi sebagai  sasaran  pertama  dan  utama agar  dapat  menata  dengan  baik perekonomian  yang  buruk.  Deliar Noer mengatakan program pembangunan itu adalah juga merupakan  program  yang  bersifat politik. 23
Strategi  kedua  adalah  penataan organisasi  politik  dengan  alasan selama  orde  lama  gangguan  pada integrasi  nasional  banyak  dilatar belakangi  oleh  terlalu  bervariasinya organisasi politik yang pada umumnya  mewadahi  kepentingan- kepentingan  atau  latar  belakang primordial  yang  berbeda  dan  saling memperebutkan dominasi dalam melaksanakan kepentingan bersama. Keberadaan Sekretariat bersama Golkar yang dulunya pernah dipakai untuk mengimbangi kekuatan PKI dan kemudian berubah menjadi  Golkar  sebagai  partainya pemerintah. Melalui Peraturan Menteri No.12  Tahun  1969,  semua  pegawai negeri  sipil,  dan  penugasan  perwira militer  sebagai  pengelola  cabang- cabang lokal Sekber Golkar diseluruh  negeri  dan  menjadikan pengaruh  organisasi  tersebar  secara efektif  ke  dalam  masyarakat  dan pelosok  negeri.  Langkah  politik seperti  ini  dikenal  dengan  politik
23 Deliar  Noer, Perkembangan  Demokrasi Kita , Jakarta, LP3ES, 1986, hlm. 86.
monoloyalitas, 24 dan terbukti berhasil membawa Golkar memenangi pemilu 1971. Faktanya Golkar berhasil sebagai peraih kursi
terbanyak,  yakni  dengan  236  kursi dari  360  kursi  yang  diperebutkan dalam pemilu.
Sebelum  pemilu  tahun  1971, rezim  orde  baru  melalui  Presiden
Suharto mengumumkan agar dilakukan  pengelompokan  partai- partai  sehingga  organisasi  politik yang  ada  dapat  diciutkan  menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok nasionalis, kelompok  spiritual, dan golongan  karya. Kebijakan  tersebut mendapat  dukungan  partai  politik, dengan  bergabungnya  NU,  Parmusi, PSII,  dan  Perti  kedalam Golongan Spiritual. Partai  PNI,  IPKI,  Murba, Parkindo, dan Partai Katolik kedalam Golongan  Nasionalis. Dan  Golkar tetap  menjadi  golongan  tersendiri.
Pengelompokan ini
kemudian berlanjut  pada  pembentukan  fraksi- fraksi  di  DPR  hasil  pemilu  1971 yang kemudian yaitu fraksi golongan spiritual,  fraksi  golongan  nasional, fraksi  golongan  karya,  dan  fraksi ABRI.
Dua  tahun  kemudian,  lahir Undang-Undang  No.  3  Tahun  1975 tentang  Partai  Politik  dan  Golongan Karya  yang  akan  berlaga  dalam pemilu  1977.  Semenjak  lahirnya undang-undang tersebut sampai runtuhnya  rezim  orde  baru  tepatnya tanggal  21  Mei  1998,  keberadaan undang-undang  tersebut  dijadikan landasan  pelaksanaan  pemilu  di Indonesia.
24 Sigit  Pamungkas, Partai  Politik;  Teori dan  Praktik  di  Indonesia ,  Yogyakarta, Institute  for  Democracy  and  Welfarism, 2011 , hlm. 154.

## Orde Reformasi
Pada  masa  ini  partai  politik muncul  sebagai  ekspresi  kebebasan dan protes sekaligus kehendak rakyat untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam  kehidupan  politik  sebagai akibat  dari  pengekangan  kehidupan politik selama orde baru.
Terdapat dua hal penting dalam era  ini. Pertama ,  diterbitkannya Undang-Undang  No.  2  Tahun  1999
Tentang  Partai  Politik,  dan kedua adanya amandemen UUD 1945 yang paling  berkontribusi  dalam  menata dan mengarahkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Undang-Undang  No.2  Tahun 1999  tentang  Partai  Politik  yang telah  memberikan  ruang  yang  begitu luas,  karena  para  elit  politik  pada waktu  itu  berpendapat  bahwa  partai politik merupakan sarana yang sangat  penting,  sebagai  perwujudan sarana  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan  rakyat  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 25 Keberadaan undang-undang tersebut mendorong munculnya partai  politik,  baik  dari  segi  jumlah maupun warna politik. Pasca dikeluarkannya  regulasi  ini,  terdapat 141  Partai  Politik  yang  terdaftar  di Departemen Kehakiman, dan sebanyak 48 partai politik yang layak untuk mengikuti pemilu. 26
Pada rezim orde reformasi kini, partai  politik seperti  jamur di  musim hujan. Jika pada periode sebelumnya
25 Hal  ini  secara  jelas  dapat  dilihat  dalam dasar  pertimbangan  Undang-Undang  No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
26 Suryakusuma  dkk, Almanak  Parpol Indonesia  Pemilu  1999 ,  Jakarta,  1999,  hlm. 156.
partai  politik  hanya  menjadi  alat pembenar pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan penting negara,  maka  pada  periode  ini  partai politik  dapat  berperan  langsung dalam  pembuatan  kebijakan  penting negara  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja disebabkan oleh arus demokrasi yang besar  dari  seluruh  elemen  rakyat Indonesia,  dalam  hal  perbaikan sistem  politik  dan  ketatanegaraan Indonesia.
Kedudukan  partai  politik  yang besar  pasca  reformasi,  ternyata  tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas  dari  partai  politik  tersebut. Berdasarkan hasil survey 27 , kepercayaan  publik  terhadap  partai politik  sangatlah  rendah.  Publik banyak  yang  sudah  kecewa  dengan kinerja  partai  saat  ini,  karena  yang lebih nampak kepermukaan hanyalah sisi  buruk  partai  saja,  yakni  hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan  dan  kemudian  menguasai sumber  daya  alam  serta  melakukan korupsi terhadap keuangan negara.
Dari  beberapa  rezim  partai politik justru elah memberikan warna,  corak  dan  karakter  hubungan partai  politik  dengan  rakyat  dan negara  yang  pada  akhirnya  akan menemukan model yang pas terhadap  penyelenggaraan  Negara
27 Peneliti Centre  for  Strategic  and Internasional Studies (CSIS) Sunny Tanuwidjaja,  pada  hari  Jum’at  tanggal  16 Februari 2012 mengatakan bahwa kepercayaan  masyarakat  terhadap  partai politik  saat  ini  sangatlah  rendah.  Sunny menyatakan hanya 22,4% responden menilai partai  politik  memiliki  kinerja  yang  baik. Sisanya  menilai  sebaliknya.  Dukungan terhadap partai politik menurun
dibandingkan  dengan  pemilu  2009.  Orang- orang  yang  di  tahun  2009  lalu  memilih partai  politik  tertentu,  kini  berbalik  untuk tidak  mendukungnya,  dan  praktis  mereke tidak  mendukung  terhadap  salah  satu  partai yang ada.
Kesatuan  Republik  Indonesia  yang disebut dengan Demokrasi Pancasila.
III. Penutup Perkembangan  partai  politik didalam sebuah rezim selalu mengkuti  dinamika  ketatanegaraan yang  nantinya  akan  menunjukkan kehendak  demokrasi  yang  dianut. Pada  saat  orde  lama,  perkembangan partai  politik  hampir  didominasi kepada  hal  negatif,  karena  dinamika demokrasi  yang  terjadi  pada  waktu itu mengarah kepada langgam otoritarian.  Sama  seperti  orde  lama, pada  masa  orde  baru  dinamika ketatanegaraan  yang  terjadi  juga dikonsepkan untuk berwatak otoriter, sehingga hak-hak politik masyarakat, termasuk  di  dalamnya  kedudukan partai  politik  diperlemah  sedemikian rupa, bahkan cenderung hanya menjadi  legitimasi  bagi  kebijakan pemerintah. Barulah setelah reformasi,  yang  ditandai  dengan perbaikan sistem demokrasi, perkembangan partai politik mengarah  kepada  hal  yang  positif, yakni  kedudukannya  yang  begitu besar dalam pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia , Jakarta,  Sekretariat  Jenderal dan  Kepaniteraan  MK  RI,
2006, Suyatno, Menjelajahi  Demokrasi , Bandung, Humaniora, 2008.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar
Ilmu Politik , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008. Muchammad Ali Safa’at, Pembubaran  Partai  Politik ,
Jakarta,  Rajagrafindo  Persada, 2011. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata  Negara Indonesia Pasca Reformasi , Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008. Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik , Jakarta, Rajawali, 1983 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, 2000. Achmad Ali, Menguak Teori  Hukum dan  Teori  Peradilan ,  Jakarta,
Prenada Media Group, 2010.
Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara ,  Bandung, Nusa Media, 2011.
Rusli  Karim, Perjalanan  Partai Politik  di  Indonesia ,  Jakarta,
Rajagrafindo Persada, 1993.
Ridwan Saidi, Dekrit Presiden 5 Juli
1959  dan  Sirkulasi  Power  di Indonesia , Jakarta, Badan Pemberdayaan Budaya  Betawi, 2009. Deliar Noer, Perkembangan Demokrasi Kita , Jakarta, LP3ES, 1986.
Sigit  Pamungkas, Partai  Politik; Teori dan Praktik di Indonesia , Yogyakarta, Institute for Democracy  and  Welfarism, 2011 . Suryakusuma  dkk, Almanak  Parpol Indonesia Pemilu 1999 , Jakarta, 1999.