## PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MAITAN (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)

## Ana Riana
Advokat, Dosen UP 45 & Mahasiswa Doktor Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta anariana261@gmail.com
Abstrak: Tulisan  ini  mengungkapkan  praktek  perkawinan  di  bawah  umur  tanpa melalui  dispensasi  dari  pengadilan  melainkan  melalui  manipulasi/perubahan dokumen yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) yang terjadi di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi  Hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini,  peneulis  menemukan  bahwa  dalam pelaksanaan  perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Maitan  Kecamatan  Tambakromo Kabupaten  Pati  Jawa  Tengah  melalui  dua  cara,  Pertama,  melaui  dispensasi  dari pengadilan yaitu pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan cara meminta izin kepada pengadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berklaku.  Kedua,  tanpa  melalui  dispensasi  dari  pengadilan  yaitu  dengan  cara manipulasi/merubah  dokumen-dokumen  tersebut  tidak  sesuai  dengan  sebenarnya, seperti  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akte  Kelahiran  dengan  tujuan untuk  memperoleh  data  sesuai  yang  diinginkan. Adapun  faktor  penyebab  terjadinya pelaksanaan  perkawinan  di  bawah  umur  melalui  perubahan  data  adalah  Pertama, Jauhnya jarak Desa menuju Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, Kedua, Lemahnya administrasi dan lenturnya pengawasan di Kantor Urusan Agama. Ketiga, adanya praktek manipulasi kewenangan Desa untuk merubah data. Keempat, tidak ada pengawasan yang ketat dari KUA maupun Kantor Kecamatan.
Kata Kunci: perkawinan di bawah umur, dispensasi nikah, perkawinan.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  didalam  pasal  1  menjelaskan  bahwa: “ perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .” 1 Selain memadukan antara ikatan lahir  dan  batin,  juga  diperlukan  catatan  formal  administrativ  yang  memperkuat
1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1.
pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia.  Hal  itu  dituangkan  pada  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  perkawinan  yaitu:  “ perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  perkawinan  masing-masing  agama  dan  kepercayaan . ” 2 Dijelaskan juga dalam  Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku .” 3 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa: ” Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum” 4 .
Peraturan mengenai usia minimum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal  6  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa:  “ Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” 5 Izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan adalah sembilan belas tahun (19) bagi pria dan enam belas tahun (16) bagi wanita 6 (sebelum berlakunya Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019).  Tujuan  pembatasan  usia  tersebut  diharapkan agar  suami  istri  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  dengan  baik. 7 Apabila  ada seorang  pria  dan  wanita  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  akan  tetapi  usianya kurang  dari  yang  ditentukan  dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974,  maka  harus  mendapatkan  dispensasi  kawin  dari  pengadilan.  Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk
2 Ibid , Pasal 2 Ayat 1. 3 Ibid , Pasal 2 Ayat 2.
4 Lihat  Intruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991, terutama Pasal 6 ayat (2).
5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat. 2.
6 Tim  Citra  Umbara, Undang  –Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan & Komplikasi Hukum Islam , cet. Ke-VI, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 5. 7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Mandar maju, 1990), hlm.
6.
dilakukan  atau  dilaksanakan. 8 Jika  kedua  calon  suami  istri  tersebut  sama  beragama islam,  keduanya dapat  mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus dalam satu surat  permohonan,  untuk  mendapatkan  dispensasi  kawin  dari  pengadilan  Agama. Tetapi  jika  kedua  calon  tersebut  beragama  non  islam,  maka  pengajuan  dispensasi kawin tersebut ke Pengadilan Negeri.
Tetapi  kenyataannya,  tidak  semua  wilayah  di  Indonesia  mengikuti  aturan tersebut.  Beberapa  wilayah  yang  melakukan  perkawinan  dibawah  umur  tetapi  tidak melalui  dispensasi  dari  pengadilan.  yaitu  di  Kabupaten  Tangerang  Prifinsi  Banten. 9 pelaksanaan  perkawinan  di  Kabupaten  Tangerang  yaitu  di  Serpong  tidak  melalui dispensasi dari pengadilan akan tetapi melalui pemalsuan KTP oleh seorang perantara di  Kelurahan.  Ada  juga  beberapa  kasus  perkawinan  dibawah  umur  dilaksanakan dengan formal (resmi) dicatat di KUA dan tanpa izin atau dispensasi dari pengadilan agama, yaitu dengan modus, sebelumnya pihak keluarga merubah data identitas calon pengantin yang bersangkutan.
Perkawinan  dibawah  umur  yang  dilakukan  di  kecamatan  Gendong  Legi Kabupaten  Malang-Jawa  Timur. 10 Pelaksanaan  perkawinan  dibawah  umur  di Kecamatan Gendong terutama di Desa  Katawang ini melaui dua jalur,  yaitu melalui dipensasi dari pengadilan yang kedua melalui penuaan umur. Termasuk juga di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan perkawinan di Desa Maitan tidak melalui dispensasi dari pengadilan, tetapi penghulu di  Kecamatan  Tambakromo  tetap  mau  mengawinkan  meskipun  tidak  ada  dispensasi kawin dari pengadilan.
8 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88. 9 Ilyas Muktar dan Jamil Abdul, Menelusuri Makna di Balik Venomena Perkawinan di Bawah Umur  dan  Perkawinan  tidak  Tercatat ,  (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat,  Kementrian  Agama  RI, 2013), hlm. 29.
10 Ibid , hlm. 296.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( field research ) dan penelitian pustaka ( library research ). Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fenomene-fenomena yang terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  berdasarkan  pada  fakta-fakta  yang  ada,  yang kemudian dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Praktik  Perkawinan  di  Bawah  Umur  :  Data  Kasus  Perkawinan  dan  Alasan Perkawinan
A. Data  Perkawinan  yang  Tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Tambakromo:  Sesuai  Aturan  Usia  Minimum  dan  Tidak  Sesuai  Aturan  Usia Minimum
Data  yang  diambil  penyusun  dari  KUA  Kecamatan  Tambakromo sepanjang  tahun  2015  yaitu  terdapat  46  (empat  puluh  enam)  pasangan  yang melangsungkan perkawinan di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. 11
Dari 46 (empat puluh enam) pasangan yang melangsungkan perkawinan terdapat  3  orang  yang  mendapatkan  dispensasi  dari  pengadilan.  Berikut  adalah nama  3  (tiga)  pasangan  yang  mendapatkan  dispensasi  dari  Pengadilan  Agama beserta nomor keputusan dari pengadilan: 12
1. Bambang Suprianto dengan Risa Andriani: Kep. PA. NO. 0118/pdt.p/2015/PA/pt.
2. Selamet Riono dengan Rizki Dewi Riana: Kep. PA. NO. 135/pdt.p/2015/PA/pt.
3. Indra Maya dengan Desi Meli Minasi: Kep. PA. NO. 110/pdt.p/2015/PA/pt.
11 Hasil Risert Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo, Tanggal 20 Juni 2015.
12 Ibid.
Selain 3 (tiga) orang yang mengajukan Dispensasi Pengadilan, ada 10 orang  lagi  yang  secara  administrativ  umurnya  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan tetapi secara faktanya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga dengan bukti administrativnya maka perkawinan tersebut tercatat dalam pencatatan di KUA Kecamatan Tambakromo. 13

## B. Mekanisme Praktek Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur dan Pencatatanya
1. Melalui Dispensasi Dari Pengadilan
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  memberi batasan  umum  yang  ideal  bagi  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan melangsungkan perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  sembilan belas  (19)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  enam  belas  (16) tahun. 14 Selain  hal  itu  juga  dinyatakan  bahwa  untuk  melangsungkan perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  dua  puluh  satu  (21)  tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. 15 bahkan perkawinan di bawah umur  bagi  calon  pengantin  laki-laki  dan  perempuan  harus  mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama (PA) setempat. 16
Bagi  orang  yang  beragama  Islam  apabila  ingin  melangsungkan perkawinan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila belum memenuhi persyaratan umum sebagaimana tertuang di dalam undang- undang  perkawinan,  maka  secara  tegas  pihak  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) tidak  akan  memberi  izin  melangsungkan  perkawinan.  Akan  tetapi  orang tersebut  bisa  saja  melangsungkan  perkawinan  asalkan  bersedia  meminta  izin
13 Wawancara dengan Bapak SDM Pegawai P3N (Kasri. Kesra/Moden dalam setruktur Desa), pada tanggal 19 Juni 2015.
14 UUP No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 (1).
15 Ibid, Pasal 6 (2).
16 Ibid, Pasal 7 (2).
terlebih  dahulu  kepada  Pengadilan  Agama  (PA)  setempat.  Dengan  kata  lain, yang berkewenangan memberikan dispensasi nikah maupun izin nikah adalah pengadilan agama (PA) setempat.
Proses dan prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang resmi dilaksanakan  melalui  prosedur  administrasi  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dengan  melibatkan  para  aparat  institusi  negara  yang berwenang, seperti kantor desa, KUA, dan pengadilan agama. Adapun proses perkawinan di bawah umur yang resmi berdasarkan informasi kepala KUA dan pembantu  pencatatan  nikah  (PPN)  Kecamatan  Tambakromo  adalah  sebagai berikut: a). Kedua mempelai atau yang mewakili datang ke kantor desa untuk mengurus  syarat  administrasi  perkawinan  di  desa,  seperti  surat  keterangan untuk  nikah  (N1)  dan  surat  keterangan  asal-usul  (N2)  serta  surat  keterangan orang tua (N4), b). Calon mempelai yang mewakili atau P3N menyampaikan pendaftaran nikah ke KUA dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dari desa,  c).  Apabila  persyaratan  sudah  terpenuhi  termasuk  dari  sisi  usia,  maka KUA  mengabulkan  dan  menjadwalkan  saat  akad  nikahnya.  Akan  tetapi  jika persyaratanya kurang, misalnya dalam hal ini adalah usia, maka melalui model surat  N8  pihak  KUA  memberitahukan  adanya  halangan  atau  kekurangan persyaratan.  Bila  persyaratan  tersebut  tidak  juga  terpenuhi  maka  pihak  KUA mengeluarkan surat model N9, yaitu surat penolakan perkawinan, d). Atas dasar surat penolakan tersebut (N9) calon mempelai atau yang mewakilinya, biasanya diwakili  P3N,  mengajukan  dispensasi  nikah  ke  pengadilan  agama.  Bila pengadilan  agama  (PA)  mengabulkan/memberikan  izin  untuk  melaksanakan nikah maka KUA akan memproses kembali perkawinan kedua calon mempelai tersebut. Sebaliknya bila ditolak maka perkawinan ditunda hingga persyaratan usia tersebut tercapai. 17
17 Wawancara dengan Bapak AM (kepala KUA), 11 Juli 2015; Wawancara dengan Bapak RN (sebagai PPN KUA), tanggal 18 Juli 2015.
Pelaksanaan  perkawinan  melalui  dispensasi  dari  pengadilan  sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Maitan dengan baik, terbukti dengan adanya data yang di ambil oleh penulis bahwa ada 46 pasangan yang melangsungkan perkawinan dan 3 diantaranya melalui dispensasi dari pengadilan. 3 orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak bisa dilakukan karena umur keduanya atau  salahsasunya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  maka pasangan  tersebut  mengajukan  Dispensasi  melalui  Pengadilan  Agama setempat.  Nama-nama  yang  melangsungkan  perkawinan  melalui  dispensasi dari pengadilan yaitu pertama , pasangan Bambang suprianto menikah dengan Risa andriani, berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Pati yaitu Kep. PA.  NO.  0118/pdt.p/2015/PA/pt. Kedua ,  pasangan  Selamet  Riyono  menikah dengan  Rizki  Dewi  Riana  berdasarkan  Penetapan  Pengadilan  Agama Kabupaten  Pati  yaitu  Kep.  PA.  NO.  135/pdt.p/2015/PA/pt. Ketiga ,  pasangan Indra  Maya  menikah  dengan  Desi  Meli  Minasi,  berdasarkan  penetapan Pengadilan Agama Pati yaitu Kep. PA. NO. 110/pdt.p/2015/PA/pt.
2. Melalui Manipulasi/Perubahan Data
10  (sepuluh)  Pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan  secara  data administrasi sudah sesuai, tetapi secara faktual tidak sesuai. Berdasarkan data yang penulis  dapatkan, seharusnya secara komulatif  pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah berjumplah 14 Pasangan.
Menurut  pengakuan  dari  orang  tua  salah  satu  mempelai  prosedur pelaksanaan perkawinan melalui Manipulasi/Perubahan data yaitu dengan cara menuakan umur biasanya disebut dengan didengkul. 18 Hal itu dilakukan oleh
18 Didengkul adalah sebutan masyarakat Desa Maitan jika melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan cara menuakan umurnya.
PPPN/P3N desa atau pembantu PPN. 19 Data yang dimanipulasi/dirubah adalah kartu  keluarga  (KK). 20 Dalam  proses  Manipulasi/Perubahan  data  tersebut dilakukan dengan kesepakatan bersama antara orang tua pihak yang melakukan perkawinan,  pengurus  desa,  dan  juga  kepala  desa.  Hal  tersebut  dilakukan dengan  tujuan  salah  satunya  yaitu  supaya  tidak  terjadi kumpul  kebo 21 karena kedua  belah  pihak  sudah  saling  suka  dan  cinta. 22 Prosedur  pelaksanaan menuakan umur adalah  dengan cara merubah data kependudukan  yaitu kartu keluarga melalui dua (2) surat dari desa yaitu surat pernyataan perubahan data kependudukan  warga  negara  Indonesia  (F  –  1.05)  dan  surat  keterangan kelahiran  (F  –  2.10).  Akan  tetapi  ketika  melakukan  perubahan  data  penuaan umur,  ijazah  terakhir  yang  dimiliki  tidak  dapat  dicantumkan  di  dalam  kartu keluarga  (KK)  tersebut  karena  didalam  ijazah  tersebut  tanggal  lahir  yang tercantung  sesuai  dengan  tanggal  sebenarnya.  Sedangkan  jika  melakukan perubahan  data  tanggal  lahir,  maka  tanggal  lahir  di  ijazah  berbeda  dengan tanggal  lahir  di  dalam  kartu  keluarga  (KK).  Dengan  kata  lain  orang  yang melakukan  perubahan  data  menuakan  umur  di  dalam  kartu  keluarga  akan  di tulis tidak tamat sekolah dasar (SD)/tidak bersekolah.
Nama dan tanggal lahir dalam data tersebut dapat dirubah sesuai dengan keinginan  yang  berkepentingan. 23 Setelah  mengisi  surat  dari  desa,  kemudian pengurus  desa  mengantarkan  ke  kantor  kecamatan  untuk  dijadikan  sebagai syarat  perubahan  data  yaitu  kartu  keluarga  (KK)  yang  baru.  Dalam  proses
19 Wawancara  dengan  Bapak  Suyono  (orangtua  dari  Sinta  Apriliana  Putri/yang  melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.
20 Ibid . 21 Kumpul kebo adalah melakukan hubungan suami istri tetapi belum menikah.
22 Wawancara dengan Bapak PDH (kepala Desa Maitan), pada tanggal 26 Juli 2015.
23 Wawancara dengan Bapak SDM pegawai P3N (Kasri. Kesra/Moden dalam setruktur Desa) pada tanggal 19 Juni 2015
Manipulasi/Perubahan  data,  pihak  kecamatan  tidak  tahu  menahu  tentang perubahan data tersebut, karena pihak kecamatan hanya melakukan perubahan sesuai  data  yang  ada.  Sebenarnya  tujuan  adanya  surat  tersebut  adalah  untuk membenahi  data  kependudukan  di  masing-masing  desa,  tetapi  dipergunakan tidak  sesuai  kebutuhan  yang  seharusnya  dan  juga  tidak  sesuai  dengan fungsinya.  Dari  10  pasangan,  penyusun  mengambil  satu  contoh  pembahasan yaitu  pasangan  Harto  dengan  Sinta  Aprilia  Putri.    Sinta  Aprilia  Putri  belum cukup umur ketika akan melangsungkan perkawinan, sehingga orang tua Sinta Aprilia  Putri  meminta  bantuan  kepada  pengurus  desa  sekaligus  petugas  dari Kantor Urusan Agama (KUA) bisa juga disebut P3N untuk membantu proses pelaksanaan  perkawinan  tersebut,  agar  supaya  anaknya  bisa  melaksanakan perkawinan  dengan  cepat  dan  tercatat  tanpa  dispensasi  dari  pengadilan, 24
Perasaan yang tidak tega dengan orang tua pasangan membuat petugas P3N di Desa  Maitan  mencari  cara  agar  supaya  memudahkan  kedua  mempelai  untuk segera  melangsungkan  perkawinan,  yaitu  merubah  syarat  adminitrativnya dengan cara  merubah data yang ada di kartu keluarga (KK). Data yang dirubah berkaitan dengan tahun lahir dengan tujuan persyaratan mengenai umur dapat diterima di KUA dan segera untuk dikawinkan. Ketika syarat administrasinya sudah  terpenuhi  maka  penghulu  KUA  langsung  mensegerakan  mencarikan tanggal ijab qobul tanpa harus di periksa ulang persyaratan yang dibawa oleh P3N. Hal tersebut dikarenakan antara penghulu, petugas PPN dan P3N sudah saling percaya, sehingga tidak akan ada rasa kecurigaan diantara mereka.
Penghulu  KUA  mengatakan  tidak  ada  pemalsuan  data  apapun  karena secara  administrasinya  sudah  sesuai. 25 Akan  tetapi  dari  pasangan  yang melangsungkan perkawinan mengatakan bahwa penghulu tahu kalau data umur
24 Wawancara  dengan  Bapak  Suyono  (orangtua  dari  Sinta  Apriliana  Putri/yang  melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.
25 Wawancawa dengan Bapak ULH (penghulu KUA Kecamatan Tambakromo), 12 Juli 2015.
di  dalam  kartu  keluarga  (KK)  dirubah,  karena  penghulu  menyindir  bahwa ”masih  kecil  kok  sudah  menikah.” 26 Di  sini  penghulu  juga  memberi  saran kepada orang tua mempelai untuk melangsungkan ijab qobulnya di rumah saja tidak  usah  di  kantor  KUA,  ditakutkan  dengan  kondisi  badan  dan  muka  yang terlihat  masih  kecil dan ketika terlihat  oleh  staf-staf  yang lain di  KUA akan timbul  kecurigaan,  oleh  karena  itu  mengusulkan  dalam    melaksanakan  ijab qobulnya  dilakukan  di  rumah. 27 Dengan  wawancara  tersebut  penyusun menyimpulkan bahwa secara nalar penghulu harusnya tahu akan penuaan umur dalam perkawinan tersebut karena sebelum ijab qobul akan dimulai penghulu memberikan solusi kepada orang tua maupun pasangan kedua mempelai agar melangsungkan  perkawinan  di  rumah  saja  supaya  lebih  aman  dari  staf  yang lain.
C. Praktek Manipulasi/Perubahan Dokumen Kartu Keluarga (KK)
Data  yang  penulis  dapatkan  ada  10  pasangan  yang  proses  perkawinanya  tanpa melalui  dispensasi  dari  pengadilan,  meskipun  umurnya  belum  sesuai  dengan perundang-undangan,  akan  tetapi  pasangan  tersebut  masih  bisa  melangsungkan perkawinan  dan  dicatat  oleh  KUA.  Hal  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  cara merubah  tanggal  lahir  di  dalam  kartu  keluarga  (KK)  dengan  tujuan  ketika perkawinan  dilaksanakan  umur  kedua  pasangan  secara  administrativnya  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan,  meskipun  secara  faktanya  tidak  sesuai dengan perundang-undangan.
26 Wawancara dengan Sinta Aprilia Putri (pelaku Perkawinan di Bawah Umur), tanggal 14 Juli 2015.
27 Wawancara  dengan  Bapak  Suyono  (orangtua  dari  Sinta  Apriliana  Putri/yang  melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.
Analisis  Praktek  Perkawinan  Dibawah  Umur  Dan  Manipulasi/Perubahan Dokumen (Kajian Sosiologis Di Desa Maitan)
A. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur
1. Dorongan Dari Orang Tua, Pengaruh Adat dan Budaya
Umur  seseorang  bukan  jaminan  untuk  mencapai  kebahagiaan  yang penting anak itu sudah aqil balik. Aqil balik bagi kebanyakan orang tua di desa adalah apabila sudah haid berapapun umurnya bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki  apabila  suaranya  sudah  berubah  dan  sudah  mimpi  basah.  Meskipun orang  tua  tidak  memaksa  anaknya  untuk  menikah  akan  tetapi  tidak  pula melarang anaknya untuk menikah kalau di usia muda, sehingga banyak terjadi anak yang putus sekolah gara-gara nikah duluan. Orang tua tua berfikiran dari pada anak tidak laku lebih baik dinikahkan saja, lagi pula anak tersebut sudah saling suka. 28
Dalam kehidupan masyarakat di desa, perkawinan di bawah umur sudah menjadi tradisi yang turun temurun, sudah menjadi kebanggaan bagi orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh. Kebiasaan yang sudah dipandang kolot  dan  basi  pada  zaman  modern,  masih  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat,  misalnya  anggapan-anggapan  atau  asumsi-asumsi  bahwa  anak yang dianggap sudah baligh ternyata belum mendapatkan joodohnya dianggap tidak laku dan diklaim perawan tua. 29 Sehingga biasanya orang tua senantiasa memotivasi  dan  dorongan-dorongan  yang  sifatnya  menuntut  anaknya  untuk segera menikah. 30
28 Wawancara  dengan  Bapak  SYN  (Orang  tua  dari  Sinta  Apriliana  Putri/yang  melakukan perkawinan, tanggal 25 Juli 2015.
29 Wawancara dengan Ibuk RKY (Ibu rumah tangga didesa Maitan), pada tanggal 23 Juli 2015. 30 Wawancara dengan Ibu TK (Istri petugas Desa/kasie. Pemerintahan), tanggal 24 Juli 2015.
2. Kemauan Anak
Tradisi  perkawinan  di  bawah  umur  di  masyarakat  Desa  Maitan, memang  sangat  popular  dan  kompleks.  Secara  sosiologis,  kebanyakan  anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah kehendak sendiri tanpa ikut  campur  orang  tua.  Kenyataan  ini  disebabkan  pengaruh  lingkungan  yang sangat  rentan  dengan  kejiwaan  anak,  sehingga  anak  tidak  mampu  untuk menghindarinya.  Dengan  lingkungan  yang  kebanyakan  banyak  yang  sudah menikah sehingga membuat anak-anak yang lain ingin seperti teman-temanya. Realita membuktikan bahwa pada umumnya ketika anak sudah terlihat  besar terutama  bagi  perempuan  maka  akan  ada  laki-laki  yang  akan  mendekatinya dengan  tujuan  untuk  menikahi.  Biasanya  anak  perempuan  tersebut  langsung mengiyakan  karena  kalau  tidak  mengiyakan  takutnya  tidak  laku  lagi. 31
Meskipun  si  anak  tersebut  masih  bersekolah,  akan  tetapi  mereka  tidak menghiraukan. Kebanyakan dari anak yang masih bersekolah karena belum ada yang melamar, bukan karena ingin  menuntut  ilmu.  Maka dari itu ketika ada seorang  laki-laki  yang  ingin  melamar  maka  akan  langsung  diiyakan  dan sekolahnya bisa jadi ditinggalkan (bolos sekolah).
3. Faktor Ekonomi
Ekonomi  merupakan  salah  satu  penyebab  kebahagiaan  manusia, walaupun  bukan  jalan  satu-satunya,  tetapi  terkadang  ekonomi  dapat menentukan  kedudukan  dan  kebahagiaan  di  dunia.  Jika  dilihat  dari  segi ekonomi  masyarakat  Desa  Maitan  tergolong  masyarakat  yang  ekonominya merata  artinya  ada  yang  ekonominya  menengah  kebawah  tetapi  banyak  juga yang ekonominya menengah keatas. Mayoritas penduduk Desa Maitan bermata pencaharian  sebagai  petani,  dengan  menggarap  sawah-sawah  warisan  dari leluhurnya  juga  menggarap  tanah  tegalan.  Jika  dilihat  dari  sisi  ekonomi,
31 Hasil  Penyebaran  Angket  Kepada  Pelaku  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di  Desa  Maitan, Tanggal 24 Juli 2015.
masyarakat  desa  mayoritas  sudah  berkecukupan,  tetapi  tidak  terlalu mempedulikan masa depan anak-anaknya atau ada faktor lain.
Adapun kaitanya dengan perkawinan di bawah umur, penyusun melihat bahwa faktor  ekonomi bukan merupakan alasan  pokok bagi  orang tua dalam menikahkan  anaknya.  Akan  tetapi  sebagian  orang  tua  menikahkan  anaknya bertujuan agar anak itu ada tanggung jawab dan tidak seenaknya sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika anak sudah menikah orang tua sudah tidak memiliki beban apapun. 32
4. Faktor Menghindari Zina Sesuai Aturan Agama
Dilihat  dari  situasi  dan  kondisi  keagamaan  Desa  Maitan  yang masyarakatnya  tidak  semua  mementingkan  ilmu  keagamaan,  meskipun  tidak mementingkan  Ilmu  Agama  tetapi  kebanyakan  masyarakat  memperhatikan aturan Agama. Artinya para orang tua hanya mengajarkan norma-norma agama yang  dikombinasikan  dengan  norma  adat  di  masyarakat.  Maka  dari  itu meskipun orang tua banyak yang alumni pondok pesantren akan tetapi mereka tidak memaksa anaknya untuk ke pondok pesantren. Hanya cukup nasehat para orang  tua  dan  dikombinasikan  dengan  adat  yang  berlaku  di  masyarakat. 33
Kebiasaan  para  orang  tua  yang  dulu  di  pondok  pesantren,  mereka  hanya mempelajari pelajaran yang umum saja. Seperti orang dikatakan baligh/dewasa jika sudah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Jadi para orang tua berpendapat bahwa agama Islam tidak melarang menikah meskipun baru  lulus  SMP  atau  bahkan  belum  lulus  SMP,  yang  penting  mereka  sudah balig/dewasa. Sehingga yang mereka tekankan disini adalah mengikuti tradisi yang  dilakukan  nenek  moyangnya  yaitu  menikah  untuk  menjadi  anak  yang mandiri dan mencampurnya dengan aturan agama Islam.
32 Wawancara dengan Bapak SPM (tokoh Agama Desa Maitan), tanggal 16 Juli 2015.
33 Ibid.
Kenyataan ini lebih membawa mereka untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan  aktifitas  kehidupan  di  masyarakat.  Salah  satu  contoh  perbuatan maksiat  yang  sangat  mereka  pantangi  adalah  melakukan  perzinaan,  apalagi hingga  hamil  di  luar  nikah.  Selain  hal  ini  merupakan  perbuatan  yang menjijikkan dan dicela oleh masyarakat juga merupakan larangan dalam agama Islam. 34
Dalam  hal  ini,  salah  satu  jalan  yang  ditempuh  oleh  orang  tua  adalah segera menikahkan anaknya, agar supaya tidak terjerumus ke jurang maksiat, tanpa  mereka  memikirkan  akibat  setelah  perkawinan  tersebut. 35 Faktor  yang paling mendasar terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Maitan adalah dorongan orang tua, pengaruh adat dan budaya. Mayoritas pasangan suami istri di  Desa  Maitan  pelaksanaan  perkawinannya  masih  di  bawah  umur.  Hal  ini mendorong para orang tua  untuk  tidak melarang anaknya menikah meskipun usianya belum cukup umur menurut undang-undang. Yang terpenting mereka sudah saling mengasihi dan menyayangi.
B. Faktor/alasan-alasan  terjadinya  Manipulasi/Perubahan  data  kartu  keluarga  (KK) yang terjadi di Desa Maitan. 36
1. Jauhnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA)
Secara geografis jarak antara desa ke kantor urusan agama (KUA) yaitu 12 km, dengan 10 km melewati hutan dan 2 km desa lain. Apalagi jarak antara pengadilan agama dengan Desa Maitan sangat jauh yaitu berjarak 24 km. Hal itulah yang membuat masyarakat Desa Maitan malas untuk mengurus apa yang dibutuhkan ketika orang tua menginginkan anaknya diberikan dispensasi dari pengadilan.  Mereka  beranggapan  bahwa  terlalu  ribet  untuk  mengurus  surat- surat  yang  dibutuhkan,  lebih  baik  pergi  kesawah  mendapatkan  uang  untuk
34 Ibid.
35 Ibid. 36 Wawancara dengan bapak SWN (putugas desa/kasie. Pemerintahan). Tanggal 17 Juli 2015.
kehidupan. 37 Selain karena jauhnya jarak antara KUA dan PA juga karena biaya yang dikeluarkan cukup banyak.
2. Lemahnya Administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Untuk  memudahkan  tugas  kantor  urusan  agama  (KUA),  disini  KUA menunjuk  P3N  (Petugas  Pembantu  Pelaksanaan  Nikah)  untuk  membantu pendataan di dalam Desa. Petugas P3N diambil dari struktur desa yaitu kasie kesra,  untuk  memudahkan  masyarakat  desa  melangsungkan  perkawinan.  Di sini masyarakat desa tidak usah repot-repot datang ke KUA akan tetapi cukup meminta  bantuan  terhadap  petugas  P3N  yang  ditunjuk/yangdipercaya  KUA tersebut. Setelah data dari desa lengkap barulah data tersebut diberikan kepada KUA. Data dari desa tersebut tidak di periksa dengan detail karena pihak KUA sudah  mempercayai  (saling  kenal)  sehingga  dianggap  data  tersebut  sudah benar. Bagi KUA yang terpenting secara adminitratif sudah sesuai atau sudah terpenuhi  persyaratannya.  Ketika  seseorang  melangsungkan  perkawinan  dari pihak  KUA  mengatakan  tidak  usah  melampirkan  aslinya  hanya  memakai fotokopinya saja, seperti fotokopi KK dan fotokopi KTP. 38
3. Adanya Kewenangan Desa Untuk Merubah Dokumen Kartu Keluarga (KK)
Dalam proses Manipulasi/perubahan data yaitu KK tidak terlepas dari persetujuan  kepala  desa,  meskipun  ada  petugas  desa  tersendiri  yaitu  kasie pemerintahan  yang  bertugas  untuk  mengurus  mengenai  kependudukan. Manipulasi KK yang dilakukan adalah dengan cara melakukan perubahan tahun lahir  sesuai  yang  diinginkan,  sehingga  ketika  melakukan  ijab  khobul persyaratan  administrasi  mengenai  umur  menjadi  sesuai  aturan  perundang- undangan.  Tujuan  kepala  Desa  Maitan  menyetujui  perubahan  data  tersebut
37 Ibid.
38 Wawancara dengan Bapak AM (kepala KUA), 11 Juli 2015, Wawancara dengan Bapak RN (sebagai PPN KUA), tanggal18 Juli 2015.
adalah untuk memudahkan masyarakatnya melangsungkan perkawinan, karena jika tidak dimudahkan nanti akan terjadi perzinahan bahkan hamil diluar nikah, lebih  baik  desa  memudahkan  saja. 39 Dikarenakan  anak  tersebut  sudah  saling suka dan juga mereka sudah ingin menikah maka tidak baik apabila ditunda- tunda  pelaksanaan  pernikahannya,  sehingga  ditakutkan  apabila  tidak  segera dinikahkan mereka akan nekad melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan  perkawinan  terlebih  dahulu. 40 Ketika  pihak desa  memberi  solusi  yaitu dengan  menyuruh  menikah  siri  akan  tetapi  pihak  orang  tua  maupun  kedua pasangan  tidak  bersedia  dikarenakan  takut  anaknya  nanti  tidak  diakui  oleh negara.  Dengan  kata  lain  mereka  tahu  meskipun  sedikit  mengenai  peraturan yang ada. Ketika ditanya mengenai aturan umur perkawinan, kebanyakan dari mereka  tidak  mengetahuinya.  Mereka  mengetahui  hal  tersebut  dari  petugas P3N ketika mau melangsungkan perkawinan. 41
4. Tidak Adanya Pengawasan Dari KUA dan Kantor Kecamatan
Dalam  kepengurusan  kependudukan  yang  bertugas  yaitu  kasie pemerintahan.  Kasie.  pemerintahan  ini  sebagai  perwakilan  dari  petugas kependudukan di kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat Desa Maitan untuk mengurusi masalah kependudukan. Sedangkan yang bertugas mengurus masalah perkawinan adalah kasie kesra. Kasie kesra ini sebagai pembantu dari KUA  kecamatan  bisa  juga  disebut  dengan  P3N,  di  desa  biasanya  disebut moden. Pelaksanaan masing-masing perwakilan ini tidak diawasi secara ketat oleh  masing-masing  yang  bertanggung  jawab,  mereka  hanya  saling mempercayai  satu  sama  lain,  sehingga  kewenangannya  disalah  gunakan. Sebenarnya  niat  dari  semua  pihak  itu  bagus  untuk  masyarakat,  semuanya
39 Wawancara dengan bapak PadmoDwi Handayani (Kepala desa Maitan), tanggal 5 Juli 2015.
40 Ibid . 41 Wawancara  dengan  Sinta  Aprilia  Putri  (Pelaksana  Perkawinan  di  bawah  umur),  tanggal  7 Juli 2015.
bertujuan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  mengurus  berbagai  hal termasuk data kependudukan dan pesyaratan perkawinan.

## PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Praktek perkawinan di bawah umur yang tercatat di Desa Maitan dilakukan dengan dua cara yaitu:
a. Dengan cara dispensasi dari pengadilan
Adalah  dengan  cara  mengikuti  aturan  dari  perundang-undangan  yang berlaku  artinya  jika  ada  seseorang  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  di bawah  umur,  maka  hal  tersebut  diperbolehkan  asalkan  ada  dispensasi  dari pengadilan agama. Ketika sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan yang berupa  penetapan  oleh  hakim,  kemudian  surat  penetapan  tersebut  diserahkan kepada KUA barulah dari pihak KUA mengawinkan.
b. Dengan manipulasi/perubahan data
Adalah dengan cara merubah kartu keluarga, artinya tanggal lahir yag tertulis  di  kartu  keluarga  akan  diganti  dengan  tanggal  lahir  yang  baru, disesuaikan dengan tanggal perkawinan dengan tujuan agar supaya umur ketika dilangsungkannya  perkawinan  menjadi  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Data  tersebut  dapat  diganti  melalui  perubahan  data kependudukan  dari  desa.  akan  tetapi  dalam  perubahan  data  jika  mempunyai ijazah  dan  ingin  merubah  data  tahun  lahir  maka  ijazah  tersebut  tidak dicantumkan,  dianggap  tidak  pernah  bersekolah.  Karena  umur  dalam perubahan data tidak sesuai dengan umur yang ada di ijazah.
2. Ada  beberapa  penyebab  kenapa  masyarakat  Desa  Maitan  melakukan manipulasi/perubahan data perkawinan ketika belum cukup umur, yaitu:
a. Jauhnya kantor urusan agama (KUA) dan pengadilan agama dari Desa Maitan
b. Lemahnya administrasi di kantor urusan agama (KUA)
c. Adanya kewenangan desa untuk merubah data
d. Tidak adanya pengawasan dari KUA dan kantor kecamatan

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998;
Hadikusuma Hilman , Hukum Perkawinan di Indonesia , Bandung: Mandar maju, 1990;
Hasil Risert Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakromo, Tanggal 20 Juni 2015;
Ilyas Muktar dan Jamil Abdul, Menelusuri Makna di Balik Venomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat , Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2013;
Intruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991.
Jhoson, Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern , terj. Robert M. Z, Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2011;
Tim  Citra  Umbara, Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang  Perkawinan  &  Komplikasi  Hukum  Islam ,  cet.  Ke-VI,  Bandung:  Citra Umbara, 2011;
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
Wahyono  Darmabrata, Tinjauan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Berserta  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pelaksanaannya ,  cet.2, CV. Gitamaya Jaya, 2003;