INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5937-5951 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice
Fuad Nur Universitas Halu Oleo Email: fuadnur85@uho.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  penegakan  hukum  sekarang  ini  telah  mengikuti  kebutuhan  hukum  masyarakat, termasuk  dalam  hal  hukum  pidana.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  adanya  pergeseran  paradigma  dari pembalasan  menjadi restorative  justice  (keadilan  restoratif)  yang  berorientasi  pada  pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan  responsivitas  penegak  hukum  dalam  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif telah membuka ruang optimisme terciptanya keadilan dan sesuai dengan kultur bangsa Indonsia dengan cara bersama-sama  pihak  korban,  pelaku  dan  masyarakat  mencari  solusi  terbaik  terhadap  permasalahan hukum  yang  dihadapi.  Adapun  belum  adanya  aturan  mengenai  keadilan  restoratif  yang  seragam digunakan  semua  lembaga  penegak  hukum,  sejatinya  tidak  menghalangi  penegak  hukum  dalam membantu  para  pihak  menyelesaikan  permasalahan  hukum  melalui  keadilan  restoratif  guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Berkeadilan, Restorative Justice

## Abstract
The development of law enforcement nowadays has been in line with the needs of public law, including in the case of criminal law. It can be seen from the paradigm shift from revenge to restorative justice oriented towards recovery. This research uses normative juridic methods using secondary data and data collection techniques through qualitatively analyzed library studies. As for the results of the research, the responsiveness of law enforcement in applying the principle of restorative justice has opened up the space for optimism, created justice, and is in line with the culture of the Indonesian nation in a way in which together the victims, perpetrators, and society seek and strive to find the best solution to the legal problems faced. As for the non-existence of rules on restorative justice that are uniformly used by all law  enforcement  agencies,  it  should  not  hinder  law-enforcement  in  helping  the  parties  solve  legal problems through restorative Justice in order to realize fair justice for all the parties involved and also for the society.
Keywords: Law Enforcement, Principle, Restorative Justice

## PENDAHULUAN
Perkembangan  penegakan  hukum  sekarang  ini  mengikuti  pula  kebutuhan  hukum masyarakat, termasuk dalam hal hukum pidana. Hal itu dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma dari pembalasan menjadi restorasi atau yang lebih dikenal sebagai paradigma restorative justice (keadilan restoratif) pada praktek penegakan hukum di Indonesia.
Penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme peradilan pidana selama ini hanya berorientasi  pada  kepentingan  pemenuhan  hak-hak  pelaku  kejahatan,  dan  tidak berorientasi  pada  kepentingan  korban  tindak  pidana.  Penjatuhan  hukuman  hanya berorientasi,  bagaimana  memberi  pembalasan  kepada  pelaku  kejahatan  dengan  tetap memberi  hak-haknya  tanpa  menjadikan  kepentingan  korban  sebagai  prioritas  seperti bagaimana penderitaan korban, dan sejauhmana kerugian yang dialami korban.
Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru terhadap sistem penanganan perkara pidana yang ada. Pada keadilan restoratif tidak hanya melibatkan hanya korban dan pelaku, tetapi  juga  negara  dan  masyarakat.  Keadilan  restoratif  menjadi  cara  bagi  pelaku  untuk bertanggung  jawab  secara  sukarela,  seperti  pemberian  restitusi  atau  ganti  rugi  kepada korban. Namun ganti rugi tersebut bukanlah semata-mata tujuan akhir dari penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, melainkan adalah untuk dapat memperbaiki keadaan dan  memberikan  solusi  atas  dampak  yang  diberikan  akibat  tindak  pidana  yang  dapat diterima  oleh  semua  pihak.  Prinsip  keadilan  restoratif  ini  pada  prinsipnya  sebagai  suatu metode  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  memberikan  pemahaman  kepada berbagai  pihak  bahwa  perbuatan  pelaku  tidaklah  dibenarkan  secara  hukum  pidana  dan sekaligus berupaya menghormati dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana.
Bahkan saat ini pemerintah menjadikan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu  program  prioritas  nasional  karena  dinilai  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengatasi persoalan over crowded atau kapasitas berlebih yang terjai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan)  yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga  binaan  pemasyarakatan  yang  tidak  sebanding  dengan  sarana  yang  ada  dalam Lapas/Rutan.
Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap baru dalam penyelesaian perkara pidana,  namun  perlu  disadari  bahwa  secara  historis,  sebenarnya  kultur  masyarakat Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi  pendekatan  konsensus  (Mushadi,  2007).  Sehingga tanpa  disadari  masyarakat  Indonesia  telah  mengenal  konsep  keadilan  restoratif  dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya yang banyak menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Masyarakat Indonesia dalam prakteknya sering menggunakan  mekanisme  perdamaian  sebagai  upaya  yang  ideal  dalam  mewujudkan keadilan. Praktek ini tidak hanya dalam perkara perdata, bahkan sekarang dalam perkara pidana sudah sering dijumpai perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat dan terkadang dimediasi oleh penegak hukum.
Pendekatan alternatif yang dikenal sebagai keadilan restoratif ini telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan keadilan dalam penanganan perkara pidana. Iplementasi  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif  dapat  pula  dilihat  dalam  penanganan  perkara  anak  sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Dinata, 2020).
Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara keadilan restoratif telah muncul sebagai paradigma  alternatif  yang  kuat  dalam  sistem  keadilan  pidana.  Beberapa  yurisdiksi  telah menyaksikan  banyaknya  program  dan  kebijakan  yang  dipandu  oleh  prinsip-prinsip restoratif.  Beberapa  negara  telah  mengenalkan  reformasi  perundang-undangan  untuk memajukan  pertimbangan-pertimbangan  restoratif  dalam  penjatuhan  hukuman (Sihombing, L. A., 2024).
Kebijakan penerapan prinsip keadilan restoratif oleh penegak hukum dalam perkara pidana sebagaimana yang diterapkan Kepolisian Daerah (Polda) Kepuluan Riau terhadap seorang  anggota  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Kepulauan  Riau,  yang ditangkap  karena  keterlibatannya  dalam  penyalahgunaan  narkoba  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun setelah dilakukan serangkaian  pemeriksaan,  pihak  kepolisian  memberikan  keputusan  berupa  penerapan keadilan restoratif dan mewajibkan kepada anggota Bawaslu tersebut menjalani rehabilitasi
selama tiga bulan. Keputuasan keadilan restoratif tersebut didasari karena setelah dilakukan assesment  diketahui  bahwa  anggota  Bawaslu  tersebut  tidak  terbukti  sebagai  pengedar narkoba, melainkan hanya sebagai pengguna aktif (https://www.batamnews.co.id).
Begitu  pula  penyelesaian  perkara  pidana  secara  keadilan  restoratif  yang  pernah diterapkan  di  Kejaksaan  Negeri  Takalar,  Sulawesi  Selatan  yang  membebaskan  seorang pelaku tindak pidana pencurian motor (Pasal 362 KUHP) dan kejaksaan mengganti kerugian korban  yang  motornya  dicuri.  Penyelesaian  keadilan  restoratif  diterapkan  dengan pertimbangan  pelaku  melakukan  pencurian  karena  terdesak  biaya  melahirkan  istrinya. Penerapan  keadilan  restoratif  pada  perkara  tersebut  berlangsung  tanpa  kendala  karena pelaku  dan  korban  memutuskan  berdamai  yang  dimediasi  oleh  Jaksa (https://www.detik.com).
Olehnya itu, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dinilai memiliki  implikasi  yang  signifikan  bagi  keadilan,  pemulihan  korban,  akuntabilitas  pelaku, dan  pencegahan  kejahatan.  Namun,  meskipun  telah  ada  peningkatan  minat  penerapan keadilan  restoratif  di  Indonesia,  masih  ada  keharusan  memperjelas  dan  memperkuat pemahaman  tentang  sejauhmanakah  penegakan  hukum  menerapkan  prinsip  keadilan restoratif demi mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegak hukum  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  dalam  penanganan  perkara  pidana  demi mewujudkan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  pun  diharapkan  dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2009). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  studi kepustakaan untuk memperoleh informasi berkaitan objek penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Prinsip Restorative Justice oleh Penegak Hukum
Pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun  pelaku kejahatan, menumbuhkan dialog antara korban dan  pelaku akan  menunjukkan  tingkat  tertinggi  kepuasan  korban  dan  akuntabilitas  pelaku,  artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang diperbuat  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Konsep restorative  justice  ini  pada dasarnya sederhana dimana pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban dalam hal menyelesaikan masalah tidak lagi  berdasarkan pembalasan setimpal  dari korban kepada pelaku  (baik  secara  fisik,  psikis  atau  hukuman),  namun  perbuatan  yang  menyakitkan  itu disembuhkan  dengan  memberikan  dukungan  kepada  korban  dan  mensyaratkan  pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.
Adapun permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip restorative justice dalam sebuah sistem peradilan pidana terletak pada mekanisme  penyelesaian yang ditawarkan oleh  prinsip restorative  justice  dengan  mekanisme  penyelesaian  perkara  dalam  sistem peradilan pidana memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan karena pada prinsip restorative justice  lebih  mengedepankan  konsep  perdamaian  melalui  mediasi  sebagaimana  yang diterapkan  dalam  penyelesaian  perkada  keperdataan  sebagai  bagian  dari  hukum  privat yang  mengatur  hubungan  antar  indiviu.  Sedangkan  hukum  pidana  menjadi  bagian  dari hukum  publik  yang  berfungsi  menjaga  kepentingan-kepentingan  publik  (masyarakat umum) dan pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Berdasarkan prinsip restorative justice, setidaknya terdapat 5 (lima) unsur utama yang harus ada dalam keadilan restoratif, yaitu (Dessi Perdani, P.S., et al, 2022):
a. Keadilan restoratif merupakan salah satu jenis keadilan yang merupakan konsep dalam criminal justice system yang diakui secara universal dan digunakan dalam berbagai kasus pidana di banyak negara.
b. Keadilan  restoratif  memiliki  konsep  yang  memandang  tindak  pidana  itu  bukanlah kejahatan terhadap negara/publik, melainkan kejahatan terhadap korban, baik korban perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
c. Keadilan restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pemidanaan terhadap pelaku.
d. Keadilan restoratif dapat dilakukan dengan dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi.
Pelaksanaan restorative  justice  pada  prinsinya  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk (Sunarso, S., 2014) :
a. Menjadikan  pelaku  tindak  pidana  bertanggung  jawab  memperbaiki  kerugian  yang ditimbulkan korban akibat dari kesalahannya.
b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal menyelesaikan masalah.
d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
e. Menetapkan  hubungan  langung  dan  nyata  antara  perbuatan  yang  dianggap  salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.
Adapun  lembaga  penegak  hukum  yang  menerapkan  prinsip restorative  justice berdasarkan aturan masing-masing lembaga, yaitu:

## 1. Kepolisian
Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Kepolisian memiliki peranan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya, sehingga sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Fungsi  Kepolisian  dapat  dilihat  pada  Pasal  2  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara di bidang :
a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Penegakan hukum; dan
c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, kaitannya dengan restorative justice, kepolisian sebagai penegak hukum dan bagian dari sistem peradilan pidana mengacu pada pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Peraturan  ini  digunakan  sebagai  acuan  dasar  penyelesaian  perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum sehingga dapat melakukan penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.
Pada Pasal 1 angka  (3) Peraturan Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun  2021,  keadilan  restoratif  diartikan  sebagai  penyelesaian  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Partisipasi berbagai pihak dalam penerapan keadilan restoratif yang bertujuan sebagai pemulihan kepada korban yang menderita akibat  kejahatan  dengan memberi  ganti rugi kepada korban dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dinilai adil dan tidak memihak sehingga dapat menciptakan kedamaian bagi para pihak (Nur, F., 2024). Perdamaian yang dimaksud bagi kedua  belah pihak adalah  perdamaian antara pelapor dan terlapor yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Adapun pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, seperti:
a. Mengembalikan barang;
b. Mengganti kerugian;
c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pdiana; dan/atau
d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana”.
Tindak pidana yang dapat diupayakan restorative justice harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Persyaratan materil diatur dalam Pasal 5, yaitu:
1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Adapun syarat formilnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi:
1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
Namun  dalam  prakteknya,  terkadang  tindak  pidana  tetap  diupayakan  menerapkan prinsip restorative justice melalui perdamaian para pihak, meskipun tidak terpenuhi syarat materil  dan  formil  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Penerapan prinsip restorative justice tidak sebatas pada tindak pidana ringan, melainkan juga pada tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pelaku dan  ahli  waris  korban  sepakat  untuk  berdamai  dengan  berbagai  konsekuensi  dan perkaranya pun tidak lagi dilanjutkan ke penyidikan atau penyidikannya dihentikan atau jika
masuk tahap penuntutan, maka penuntutannya dihentikan. Penyelesaian seperti ini kerap dijumpai di masyarakat dan berakhir dengan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban di kepolisian atau di kejaksaan, meskipun secara aturan pemberian bantuan dari pelaku kepada ahli waris korban tidak dapat menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Begitu  pula  pada  tindak  pidana  narkotika,  dimana  penyalahguna  atau  pecandu narkotika  diselesaikan perkaranya melalui prinsip restorative justice. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa penyalahguna atau pecandu narkotika adalah korban, sehingga penjatuhan hukuman berupa pidana penjara dinilai tidak tepat untuk menyembuhkannya, melainkan  korban  harus  direhabilitasi.  Penyalahguna  atau  pecandu  narkotika  yang direhabilitasi akan menjalani proses pengobatan atau pemulihan dan diawasi dengan ketat sehingga ketergantungan terhadap narkoba sedikit demi sedikit akan hilang. Hal ini tentu sangat berbeda dengan lingkungan penjara (Rasdianah & Nur, F., 2018).

## 2. Kejaksaan
Kejaksaan yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman dalam peradilan pidana juga berperan  penting  pada  penerapan  prinsip restorative  justice.  Pasal  139  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  disebutkan,  “Setelah  penuntut  umum  menerima  atau menerima  kembali  hasil  penyidikan  yang  lengkap  dari  penyidik,  ia  segera  menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke  pengadilan’.  Dalam  perkembangannya,  tuntutan  penyelesaian  perkara  pidana  yang sebelumnya mengutamakan penyelesaian melalui peradilan pidana, telah berubah menjadi humanis  yang  mengedepankan  pemulihan  keadaan  seperti  sebelum  tindak  pidana  itu terjadi yaitu dengan menerapkan pendekatan restorative justice.
Penerapan restorative justice dapat dilakukan melalui penghentian penuntutan tindak pidana oleh kejaksaan yang menjadikan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai acuan. Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan kejaksaan tersebut adalah
1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana dendan dan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice di kejaksaan haruslah memenuhi  berbagai  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  di  atas.  Namun dalam penerapan prinsip restorative justice terdapat keadaan yang bersifat kasuistik pada suatu  tindak  pidana  yang  menyebabkan  tidak  adanya  kejelasan  dalam  penerapannya. Ketiadaan kejelasan sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam  hal  terdapat  kriteria/keadaan  yang  bersifat  kasuistik  yang  menurut  pertimbangan Penuntut  Umum  dengan  persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Sedangkan dalam Peraturan Kejaksaan tersebut tidak ada kejelasan parameter yang digunakan  Penuntut  Umum  dalam  menentukan  suatu  perkara  pidana  terdapat  kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif tidaklah jelas. Olehnya itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah permasalahan dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 (Kristanto, A., 2022).
Tidak adanya kejelasan parameter yang digunakan jaksa sehingga terkadang suatu tindak pidana yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya restorative justice namun  kenyataannya  pelaku  dan  korban  sepakat  untuk  melakukan  perdamaian  bahkan dimediasi  oleh  kejaksaan  sendiri,  sehingga  perkaranya  pun  dihentikan  pada  tahap penuntutan seperti pada kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian di Siantang yang berakhir damai dengan restorative justice (https://kumparan.com/).
Jaksa sebagai bagian dari struktur hukum (legal structure) akan diuji kompetensinya dalam hal penuntutan dan responsivitasnya terhadap penerapan prinsip restorative justice. Tahap  penuntutan  dapat  memberi  ruang  optimisme  khususnya  kepada  korban mendapatkan keadilan. Responsivitas jaksa mempertimbangan keadilan bagi korban akan mengoptimalkan pelaksanaan peran kejaksaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan prinsip restorative justice dalam penegakan hukum.

## 3. Pengadilan
Terdapat  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan restorative justice di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun ruang lingkupnya adalah

## a. Tindak pidana ringan
Selain restorative justice dapat diterapkan pada pelanggaran Pasal 310 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, juga dapat diterapkan  pada  pelanggaran  Pasal  364,  373,  379,  384,  407  dan  Pasal  482  KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan.
b. Perkara anak
Adanya  kewajiban  pelaksanaan  diversi  bagi  penegak  hukum  dengan  syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam hal diversi  tidak  berhasil  atau  tidak  memenuhi  syarat  diversi,  Hakim  mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai  dengan  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Perkara yang berkaitan dengan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Dalam  pemeriksaan  perkara,  pada  pokoknya  Hakim  agar  mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-dikriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut: a) Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; b) Ketidaksetaraan  perlindungan  hukum  yang  berdampak  pada  akses  keadilan;  c) Diskriminasi;  d)  Dampak  psikis  yang  dialami  korban;  e)  Ketidakberdayaan  fisik  dan psikis  korban;  f)  Relasi  Kuasa  yang  mengakibatkan  korban/saksi  tidak  berdaya;  g) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
d. Perkara narkotika
Keadilan restoratif dapat diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa arti dari penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun penyalah guna narkotika dibedakan menjadi penyalah  guna  bagi  diri  sendiri,  korban  penyalahgunaan  narkotika,  dan  pecandu narkotika yang tidak lapor.
Penyalah guna bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja  menggunakan  Narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika.
Begitu  pula  kedudukan  pencandu  narkotika  yang  juga  sebagai  korban  dengan berangkat  pada  pendekatan self  victimazing  victm  atau  crime  without  victim  dengan batasan bahwa setiap orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan  diri  sendiri  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  narkotika  baik  secara  fisik maupun  psikis,  serta  terlepas  dari  tindak  pidana  narkotika  lainnya  seperti  tindak  pidana peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  harus  di  pandang  sebagai  korban sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 127 Ayat 3 UU Narkotika (Haris, O. K., et al., 2024). Olehnya itu, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Adapun restorative  justice  dan  rehabilitasi  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk memulihkan  pelaku dan juga korban untuk tidak hanya  sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karena itu, restorative justice bagi pelaku  penyalahgunaan  narkotika  akan  lebih  ditekankan  pada  aspek  filosofisnya  melalui upaya  rehabilitasi  sebagai  kewajiban  negara  untuk  mengembalikan  kondisi  pelaku  yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri yang telah melawan hukum.
Namun  sejak  15  November  2021  Mahkamah  Agung  telah  menangguhkan  Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Penangguhan  Surat  Keputusan  tersebut  didasari  adanya  rencana  penyusunan  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  mengenai  pelaksanaan  keadilan  restoratif  sehingga  surat keputusan  tersebut  ditangguhkan  pelaksanaannya  sampai  diberlakukannya  Peraturan Mahkamah Agung tersebut.
Belum  terbitnya  PERMA  mengenai  pelaksanaan  keadilan  restoratif  yang  dapat berfungsi  mengisi  kekosongan  hukum  acara  pada  badan  peradilan,  sejatinya  tidak menghalangi  penegak  hukum  untuk  membantu  para  pihak  mendapatkan  hak-haknya, termasuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi melalui pendekatan keadilan restoratif. Terlebih lagi telah ada beberapa kebijakan Mahkmah Agung terkait restorative justice, di antaranya:
1. PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Jaksa  Agung  RI,  Menteri Hukum    dan  HAM,  dan  Kepala  Kepolisian  RI  No.  131/KMA/SKB/X/2012  tanggal  17 Oktober  2012  tentang  Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat  Serta  Penerapan  Keadilan Restoratif ( Restorative Justice).
Namun persoalan yang dihadapi penegakan hukum pidana di Indonesia adalah belum adanya  aturan  yang  seragam  mengenai restorative  justice,  sehingga  lembaga  penegak hukum  membuat  aturan  masing-masing. Olehnya  itu,  perlunya  ada  wadah  hukum penyelesaian  perkara  pidana  dengan restorative  justice  yang  mengikat  semua  elemen penegak  hukum,  baik  di  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Terlebih  lagi  lembaga penegak  hukum  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  yang  saling  berkaitan  dalam  suatu sistem peradilan pidana.
Prinsip  utama restorative  justice  adalah  adanya  partisipasi  korban  dan  pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat (Apong Herlina et al, 2004).  Prinsip ini tidak menekankan pada keadilan retributif atau pembalasan, malainkan suatu penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban,  pelaku,  dan  masyarakat.  Partisipasi  berbagai  pihak  dalam  penerapan  keadilan restorasif  bertujuan  untuk  pemulihan  kepada  korban  yang  menderita  akibat  kejahatan dengan memberi ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial dan kesepakatan-kesepakatan  lainnya  yang  dinilai  adil  dan  tidak  memihak  sehingga  dapat menciptakan kedamaian. Pada keadilan restoratif ini, pelaku dan keluarga pelaku anak yang melakukan  tindak  pidana  diberi  kesempatan  untuk  terlibat  langsung  dalam  pemulihan keadaan  korban,  begitu  pula  pihak-pihak  lain  yang  terkait  berperan  melestarikan perdamaian (Nur, F., 2024).
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Muladi, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam  konteks  Pancasila,  yang  pertama-tama  harus  dihayati  adalah  pendekatan multidimensional  yang  bersifat  mendasar  terhadap  dampak  tindak  pidana.  Dengan demikian  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan  baik  yang  bersifat individual, maupun yang bersifat sosial ( individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana (Eko Soponyono, 2012). Sehingga kegagalan prinsip retributive justice (keadilan  retributif)  yang  berorientasi  pada  pembalasan  tidak  lagi  memberi  dampak signifikan pada penurunan kejahatan baik kuantitas dan kualitas. Hal ini pun menjadikan restorative justice (keadilan restoratif) sebagai suau pilihan yang dapat diterapkan. Terlebih lagi  tidak  adanya  pedoman  atau  standar  tentang  bagaimana  cara  menghitung  beban pemidanaan yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum  tidak  terukur  atau  tidak  menentu.  Yang  ada  hanyalah  pedoman  minimal  atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda (Muhaimin, M., 2019). Pada dasarnya restorative justice merupakan tanggapan terhadap adanya retributive justice yang
menekankan pada pembalasan dan teori neo klasik yang terfokus pada persamaan sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan. Restorative  justice  dilaksanakan  dengan  kooperatif  yang menyertakan seluruh pihak (M. Taufik Makaro et al, 2013).
Peran komponen penegak hukum yang berintegritas dan berwibawa yang diharapkan dapat menggerakan perubahan sosial di masyarakat (Zulfadli et al., 2017). Terlebih lagi yang menganggap memberikan hukuman kepada pelaku dinilai sebagai cara yang efektif untuk "menyembuhkan"  luka  atau  penderitaan  korban  serta  mengatasi  kelainan  perilaku  yang dimiliki oleh pelaku kejahatan (Prayitno, 2012). Olehnya itu, perubahan budaya dan mindset penegak  hukum  berkaitan  penerapan restorative  justice  sangat  dibutuhkan  dalam penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, dimana fokus dari hukuman menjadi  pemulihan  dan  rekonsiliasi.  Tantangan  ini  termasuk  mengubah  mindset  para penegak  hukum,  hakim,  dan  masyarakat  umum  yang  mungkin  lebih  terbiasa  dengan keadilan retributif atau pembalasan.
Sumber  daya  yang  cukup,  termasuk  pelatihan  untuk  para  profesional  hukum, mediator,  dan  fasilitator,  serta  infrastruktur  untuk  mendukung  proses  restoratif.  Karena keterbatasan sumber dan profesionalitas penegak hukum tentu akan berdampak pula pada pelaksanaan keadilan restoratif. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana masih menjanjikan banyak manfaat, termasuk pemulihan yang lebih baik bagi korban, pencegahan resividis, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama yang tepat, banyak dari tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan.

## SIMPULAN
Responsivitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip restorative justice telah membuka  ruang  optimisme  terciptanya  keadilan  dan  sesuai  dengan  kultur  bangsa Indonsia dengan cara bersama-sama pihak korban, pelaku dan masyarakat mencari dan berusaha mencapai solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun belum  adanya  aturan  mengenai restorative  justice  yang  seragam  digunakan  semua lembaga penegak hukum, sejatinya tidak menghalangi penegak hukum untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya. Terlebih lagi penyelesaian permasalahan hukum melalui pendekatan restorative justice memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat. Hal ini sesuai kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 88-102.
Dinata, U. (2020). Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Victim Oriented dalam Diversi Guna Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pesisir Selatan). UNES Law Review, 2(4), 444-453.
Dwiono, S., Ananda, A. R., Nurcahyani, S., Mulkan, H., Nur, F., Tanjung, I. U., ... & Suniaprily, F.  G.  A.  (2023). HUKUM  TATA  NEGARA:  Deskripsi  dan  Tinjauan  Kritis.  EDUPEDIA Publisher, 1-151.
Haris, O. K., Rizky, A., Nur, F., & Hermanto, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Restorative Justice  terhadap  Pecandu  Narkotika  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana.  Halu  Oleo Legal Research, 6(1), 47-57.
Herlina,  Apong ,  et  al.  (2004).  Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kristanto,  A.  (2022). Kajian  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lex Renaissance, 7(1), 180 – 193. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14
Makaro,  M.  Taufik  (2013) Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Restorative  Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013).
Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 185-206.
Iswanty,  M.,  &  Nur,  F. A  Review  of  Euthanasia:  Criminal  and  Medical  Law  Aspects  in Indonesia. Journal of Health, Medicine and Nursing, ISSN, 2422-8419.
Mushadi (2007) Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang.
Nur, F., Akub, M. S., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2019). Legal Protection of Victim Rights against
Human Trafficking in the Criminal Justice Process. JL Pol'y & Globalization, 87, 139.
Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7588-7603. Nur,  F.  (2023). Upaya  Pemenuhan  Hak  Restitusi  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 1969- 1980.
Perdani,  Dessi,  Y.P.  S., et  al.  2022,  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  dalam  Sistem
Peradilan  Pidana  di  Indonesia,  Soedirman  Law  Review,  Vol.  4,  No.  2 http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/185.
Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 407- 420.
Rasdianah,  R.,  &  Nur,  F.  (2018). Efektivitas  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medis  Terhadap Pecandu  Dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Provinsi  Gorontalo. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(2), 166-187.
Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. UNES Law Review, 6(3), 8902- 8911.
Soponyono, Eko (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1.
Sunarso, S. (2014). Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Zulfadli,  M.,  Abdullah,  K.,  &  Nur,  F.  (2017). Penegakan  Hukum  Yang  Responsif  Dan Berkeadilan  Sebagai  Instrumen  Perubahan  Sosial  Untuk  Membentuk  Karakter Bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284).
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5947035/jaksa-bebaskan-pria-di- takalar-curi-motor-demi-biaya-istri-melahirkan
https://www.batamnews.co.id/berita-111337-anggota-bawaslu-kepri-terlibat-narkoba- berakhir-restorative-justice-dihukum-rehabilitasi-3-bulan.html
https://kumparan.com/hipontianak/kasus-kecelakaan-maut-di-sintang-berakhir-damai-
dengan-restorative-justice-1xeKdnHmXOS.