Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 199-206
Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan
Laksita Sela Srimaya 1*) , Elsa Amalia 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada *Email korespondensi: laksita.sela.srimaya20@feb.unair.ac.id

## Abstract
This study aims to examine how the application of Islamic governance in Sharia banking, especially in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach by applying library research methods. The data used in this study is secondary data which are books and articles related to the topics discussed taken from accounting journals.  The  development  of  the  Sharia  banking  industry  can  be  seen  from  the  increasing  variety  of  Sharia banking products and the growing network of Sharia banking services. The results of literature study indicate that with the development of Sharia banking, governance in the Sharia banking industry is becoming increasingly important  to  implement.  The  importance  of  Islamic  governance  occurs  through  its  role  in  ensuring  and maintaining the trust of the Sharia banking and finance industry from the perspective of its stakeholders. This study shows that the application of Islamic governance in Indonesia is regulated by Bank Indonesia Regulations. Indonesian Sharia Banking must be guided by various provisions and requirements related to the implementation of governance and must comply with sharia principles. However, in general, Sharia Banking in Indonesia is still unable to implement Islamic governance in its daily operational activities.
Keywords: Perbankan Syariah, Studi Kepustakaan, Tata Kelola Islam.
Saran  sitasi :  Srimaya,  L. S.,  &  Amalia,  E. (2023).  Penerapan  Tata  Kelola  Islam  dalam  Perbankan  Syariah  di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 199-206. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884

## 1. PENDAHULUAN
Bank  syariah  merupakan  bank  yang  beroperasi sesuai  dengan  prinsip  syariah  di  bawah  struktur  tata kelola yang berbeda dari bank konvensional (Mihajat, 2018).  Perbankan  syariah  memiliki  kewajiban  untuk memastikan  kepatuhan  penuh  dengan  aturan  dan prinsip  Syariah  dalam  semua  aspek  bisnis,  produk, operasi,  instrumen,  dan  praktik  mereka  dengan menetapkan  kerangka  tata  kelola  Islam  yang  tepat. Selain itu, otoritas pengatur (seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan) harus memastikan pembentukan  peraturan  yang  tepat  yang  mencakup kerangka  tata  kelola  Islam  yang  baik.  Dalam perbankan  syariah,  keberadaan  Dewan  Pengawas Syariah harus ada untuk mengawasi masalah syariah di bank syariah tertentu yang terdiri dari ulama syariah yang  berspesialisasi  dalam  fiqhmuamalah.  Menurut Mihajat  (2018),  bank  syariah  wajib  membentuk departemen  syariah  yang  terdiri  dari Shari'a  Risk
Control , Internal Syari'a Reviewer , unit audit syariah dan unit kepatuhan syariah yang mengendalikan dan mengelola  kegiatan  usaha  bank  untuk  memastikan kepatuhannya dengan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Struktur ini disebut tata kelola Islam,  yang  penerapannya  akan  membantu  bank Syariah  untuk  membedakan  diri  dari  lembaga perbankan normal.
Perbankan  syariah  telah  menunjukkan  potensi yang  besar  selama  dua  dekade  terakhir  dan  menjadi mitra  yang  tangguh  serta  berkelanjutan  dari  sistem perbankan  konvensional  di  banyak  negara  yang didominasi  oleh  umat  muslim  (Uddin,  2018).  Selain itu,  selama  krisis  keuangan  Asia  pada  tahun  1996- 1998  dan  kemerosotan  ekonomi  pada  tahun  2008- 2009 sebagian besar perusahaan yang terkena dampak yaitu perusahaan dan perbankan konvensional. Meski beberapa  perusahaan  dan  kelompok  perbankan syariah  terkena  dampaknya,  namun  kerusakan  yang
terjadi  tidak  separah  yang  dialami  perusahaan  dan lembaga keuangan konvensional (Hamid et al., 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik membahas lebih lanjut tentang perbankan syariah.
Perbankan syariah telah mengalami perkembangan  dan  pertumbuhan  yang  luar  biasa. Perbankan  syariah  menjadi  salah  satu  industri  yang memiliki  pertumbuhan  tercepat  dan  telah  menyebar dan diterima baik oleh Muslim maupun non-Muslim di dunia (Iqbal and Molyneux, 2016). Pada saat yang sama,  pentingnya  tata  kelola  Islam  telah  muncul selama  beberapa  tahun  terakhir  sehingga  banyak negara  telah  mengembangkan  kerangka  tata  kelola yang  komprehensif  untuk  isu-isu  syariah  dalam menanggapi  kebutuhan  lembaga  keuangan  islam (Islamic Financial Institutions atau IFI) (Uddin, 2018).
Tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi masalah  utama  di  kalangan  praktisi  industri  dan akademisi  sejak  krisis  keuangan  pada  tahun  2008 ketika  terjadi  penipuan  perusahaan,  ketika  memiliki tata kelola yang buruk, dan ketika manipulasi laporan keuangan  terjadi  secara  luas.  Tata  kelola  harus menjaga  kepentingan  para  pemangku  kepentingan melalui  transparansi,  akuntabilitas,  kepercayaan  dan tanggung  jawab  (Hamid  et  al.,  2011).  Akan  tetapi pemegang  saham,  kreditur,  regulator,  dan  akademisi mengusulkan terkait dengan perubahan dalam struktur tata  kelola  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan efisiensi perusahaan. Mereka umumnya menggunakan sejumlah  besar  penelitian  tentang  tata  kelola  di industri  non-keuangan  yang  tidak  diatur.  Menurut Hamid  et  al.  (2011),  lembaga  keuangan  sangat berbeda dari perusahaan di industri yang tidak diatur seperti  perusahaan  manufaktur  sehingga  dewan direksi  perusahaan  perbankan  ditempatkan  dalam peran penting dalam struktur tata kelolanya.
Saat  ini, penelitian tentang  tata kelola berdasarkan  perspektif  Islam  terutama  struktur  tata kelola perbankan syariah masih terbatas (Hamid et al., 2011). Saat ini kerangka kerja yang terkonsep dengan baik juga belum tersedia sehingga dapat menghambat pengembangan  sistem  yang  terpadu,  universal,  dan formal.  Jika  perbankan  syariah  ingin  dapat  diterima, maka  lembaga  tersebut  perlu  memiliki  sistem  yang terpadu,  universal,  dan  formal  untuk  memastikan semua kegiatan mereka sesuai dengan prinsip syariah (Grassa,  2013).  Karena  kelangkaan  literatur  tentang tata  kelola  Islam,  maka  tujuan  dari  penelitian  untuk mengkaji  bagaimana  penerapan  tata  kelola  Islam dalam perbankan syariah, khususnya di Indonesia.
Menurut  standar  10  IFSB,  sistem  tata  kelola Islam  mengacu  pada  aturan  organisasi  dan  lembaga keuangan  syariah  memastikan  bahwa  terdapat pengawasan  independen  yang  efektif  terhadap kepatuhan  syariah  atas  penyebaran  informasi, penerbitan  pernyataan  syariah  yang  relevan,  serta tinjauan  kepatuhan  syariah  tahunan  dan  internal. Definisi tersebut menggambarkan tugas yang luas dari dewan pengawas syariah untuk mengawasi kepatuhan syariah  dari  lembaga  keuangan  Islam,  sehingga kompetensi mereka sangat penting untuk membentuk dewan  syariah  yang  kuat.  Lembaga  dewan  syariah memiliki peran penting untuk sistem tata kelola Islam sebagai  badan  otoritatif  yang  memastikan  kepatuhan syariah (Haqqi, 2014). Selain itu, Bank Sentral Oman telah  mendefinisikan  tata  kelola  Islam  sebagai "sebuah sistem yang mana Lembaga Keuangan Islam berusaha  untuk  mematuhi  syariah  dalam  semua kegiatannya" (Mihajat, 2018).
Dalam  konteks  tata  kelola  Islam,  perusahaan Islam  dapat  mengadopsi  model  tata  kelola  berbeda atau  versi  modifikasi  model  Anglo-Saxon  sebagai alternatif  untuk  kerangka  tata  kelola  perusahaannya (Hamid et al., 2011). Meskipun tata kelola perusahaan adalah  subjek  universal,  tidak  mudah  untuk membandingkan bagaimana tata kelola Anglo-Saxon dan  tata  kelola  perusahaan  Islam  beroperasi.  Secara umum,  terlihat  bahwa  tujuan  utama  perusahaan termasuk perusahaan Islam adalah untuk memaksimalkan  kekayaan  pemegang  saham.  Tata kelola  menurut  Islam  dan  Barat  memainkan  peran yang  sangat  penting  untuk  memenuhi  tujuan perusahaan.  Meskipun  demikian,  konsep  tata  kelola Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional. Hal ini menunjukkan  bahwa  dalam  praktik  sebenarnya banyak  perusahaan  Islam mengadopsi model  Anglo- Saxon (Liew, 2007).
Tata  kelola  perusahaan  berdasarkan  Islam menunjukan  bahwa  perusahaan  dikendalikan  oleh sistem  untuk  memenuhi  tujuan  perusahaan  dengan melindungi hak semua pemangku kepentingan. Akan tetapi,  tata  kelola  Islam  memiliki  ciri  yang  berbeda dibandingkan  dengan  sistem  konvensional  karena didasarkan pada keesaan Allah. Menurut Hamid et al. (2011) tata kelola Islam memiliki dua pendekatan:
a. Pendekatan Berdasarkan Tawhid dan Shura
Dasar  dari  rukun  Islam  adalah  Tauhid  atau keesaan  Allah  (Hamid  et  al.,  2011).  Dasar  ini sesuai  dengan  dasar  kerangka  tata  kelola perusahaan.  Allah  berfirman  dalam  Al-Quran
surah  Ali  ‘Imran  ayat  191  yang  menunjukan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah  dunia  dan  Allah  mempercayakan manusia menjadi seorang khalifah. Allah berperan untuk  mengawasi  dan  ikut  dalam  segala  urusan manusia  sehingga  mengetahui  segala  sesuatu sepanjang waktu. Setiap apa yang dilakukan oleh kita  diawasi  Allah,  maka  kita  harus  bisa mempertanggungjawabkan  segala  hal  yang  telah kita  perbuat  kepada  Allah.  Jadi  prinsip  tauhid dapat  menjadi  landasan  untuk  tata  kelola perusahaan dalam Islam karena pihak-pihak yang terlibat  dalam  perusahaan  bertanggung  jawab kepada  Allah.  Selain  itu  prinsip  ini  merupakan landasan  utama  dari  tata  kelola  Islam  sehingga aturan syariah yang disematkan dalam Al-Qur’an dan  As-Sunnah  mendorong  perbankan  Islam menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan.  Prinsip  dari tauhid  juga  memiliki  konsep  penting  tentang khalifah, dapat dipercaya (amanah) dan keadilan (aladl  wal  ihsan).  Jadi  pemangku  kepentingan sebagai khalifah Allah memiliki kewajiban untuk menegakkan  prinsip  keadilan  melalui  Shura (Hamid  et  al.,  2011)  yang  mana  praktik  Syura bukanlah  suatu  pilihan  tetapi  lebih  merupakan kewajiban bagi setiap orang.
Terdapat dua lembaga utama dalam perbankan  syariah  yang  ikut  dalam  proses  tata kelola yaitu kelompok syura (pemangku kepentingan)  dan  dewan  syariah  (Hamid  et  al., 2011).  Menentukan  ruang  lingkup  syariah, pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat  memiliki  peran  dalam  kerja  sama yang  saling  menguntungkan  sedangkan  lembaga dewan  syariah  bertugas  memastikan  kegiatan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Disimpukan bahwa pendekatan berdasarkan  tauhid  dan  syura  memberikan landasan tata kelola Islam yang baik.
b. Pendekatan
Berdasarkan Pemangku Kepentingan Pendekatan pemangku
kepentingan bertujuan  untuk  melindungi  hak  pemangku kepentingan  secara  adil.  Pandangan  ini  sesuai dengan  model  yang  diajukan  oleh  Iqbal  and Mirakhor (2004) yang mana mereka memandang bahwa model tata kelola perusahaan dalam Islam adalah  model  yang  berpusat  pada  pemangku kepentingan  sehingga  struktur  tata  kelola perusahaan  tidak  hanya  melindungi  kepentingan
pemegang saham saja. Pendekatan ini didasarkan pada  prinsip  hak  milik  dan  komitmen  terhadap perjanjian kontraktual eksplisit dan implisit yang merupakan konsep dasar hukum Islam (Hamid et al.,  2011).  Kedua  prinsip  ini  memberikan pembenaran untuk mengklasifikasikan tata kelola Islam  sebagai  bentuk  yang  berorientasi  pada pemangku  kepentingan.  Selain  itu  tata  kelola Islam  didasarkan  pada  orientasi  nilai  yang mengedepankan  prinsip  kewajaran  dan  keadilan dalam menghormati semua pemangku kepentingan.
Prinsip  hak  milik  dalam  Islam  memberikan kerangka komprehensif dalam melindungi kepentingan dan hak setiap individu (Hamid et al., 2011).  Hak  milik,  perolehan,  penggunaan,  dan pelepasan dari harta itu sendiri dianggap sebagai milik (al-mal) yang bermanfaat. Dalam hak milik, Islam menyatakan bahwa Allah merupakan satu- satunya pemilik harta dan manusia hanya sebagai pemelihara  atau  wali.  Setiap  individu  dapat menggunakan dan mengelola harta sesuai dengan aturan  syariah  tentang  hak  milik.  Konsep  hak milik  dalam  Islam  didasarkan  pada  prinsip  hak atas  properti  menurut  aturan  syariah  yang  mana penikmatan  hak  atas  properti  seimbang  dengan hak  masyarakat  dan  negara.  Selain  itu  setiap individu  adalah  pemangku  kepentingan  dan  hak pemangku  kepentingan  diakui  oleh  Islam, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  hak milik dalam Islam sangat sesuai dengan kosep dari tata kelola perusahaan.
Konsep  hak  milik  juga  tercantum  dalam berbagai  ayat  Al-Qur’an.  Salah  satunya  terdapat dalam  surah  Al-Hadid  ayat  7.  Ayat  ini menunjukan  adanya  prinsip  kepemilikan  yang mana manusia hanya dianggap sebagai wali Allah. Selain  itu,  Islam  mengakui  kepemilikan  pribadi, masyarakat,  dan  negara.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  Islam  mengakui  kepemilikan  individu sebagai  pemegang  saham  dan  aturan  Islam memberikan pedoman kepada individu, perusahaan  dan  negara  tentang  bagaimana menangani kepemilikan tersebut.
Selain konsep hak milik, kerangka kontraktual juga sangat unik dalam Islam (Hamid et  al.,  2011).  Dalam  Al-Qur'an  surah  Al-Maidah ayat  1,  Allah  menjelaskan  tentang  prinsip memenuhi  setiap  kewajiban  kontraktual  mereka. Ayat  ini  menunjukan  landasan  dasar  dari
pengertian  kontrak  yang  mana  setiap  individu terikat pada kontrak mereka dan mengartikan apa saja  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  terkait kontrak.  Berdasarkan  ayat  tersebut,  setiap pemangku  kepentingan  berkewajiban  untuk melaksanakan  kewajiban  kontraktualnya  sesuai waktu  ditetapkan  pada  kontrak  secara  tidak langsung ataupun langsung. Misalnya, pemegang saham  berkewajiban  menyediakan  modal  usaha, manajemen  untuk  mengelola  dan  menjalankan usaha,  karyawan  untuk  menjalankan  tugasnya masing-masing  dan  negara  untuk  menjamin keberlakuan kontrak jika terjadi pelanggaran oleh pihak  manapun.  Oleh  karena  itu,  kewajiban kontraktual  ini  berkaitan  dengan  masalah  tata kelola  perusahaan.  Dapat  disimpulkan  bahwa prinsip  kontrak  dalam  Islam  memberikan arahan dalam mencari pemangku kepentingan yang sah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  menerapkan  metode  penelitian  kepustakaan ( library research ) mengikuti buku metode penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Peneliti  mengacu pada buku Hamzah (2020) karena memiliki materi dan informasi  yang  lengkap  sehingga  mudah  dalam mempelajari dan mempraktikan penelitian kepustakaan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder  berupa  buku  dan  artikel berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas  yang  diambil dari jurnal akuntansi.
Langkah  yang  dilakukan  saat  melakukan pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  mengikuti Hamzah (2020), yaitu pertama dengan mengumpulkan literatur  yang  berhubungan  dengan  kata  kunci  “tata kelola”,  “tata  kelola  Islam”,  “perbankan  syariah”. Kedua, menggolongkan buku dan artikel berdasarkan topik  yang  dibahas  yaitu  tata  kelola  Islam  dan perbankan  syariah.  Selanjutnya,  mengutip  data  yang dibutuhkan  sesuai  topik  yang  dibahas  beserta sumbernya berdasarkan teknik sitasi ilmiah. Keempat, peneliti  melakukan  pengecekan  ulang  data  dengan sumber data yang lain. Terakhir, peneliti mengelompokan  data  sesuai  dengan  sistematika penulisan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kerangka Konseptual Tata kelola Islam
Prinsip 3.1 dalam Prinsip Panduan IFSB tentang Tata Kelola Perusahaan menyatakan bahwa
mekanisme yang tepat harus dibuat untuk memastikan kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  Syariah.  Dimensi dasar  tata  kelola  perusahaan  Islam  berakar  pada prinsip-prinsip  dasar  tauhid  (Keesaan  Allah),  proses syura  (konsultasi),  hak  milik  dan  kewajiban  kontrak (Uddin,  2018).  Selain  itu,  menjelaskan  kerangka konseptual tata kelola dari perspektif Islam. Iqbal and Mirakhor (2004) berpendapat bahwa tata kelola Islam mencakup  masalah  tata  kelola  secara  keseluruhan, perlindungan  hak  pemangku  kepentingan  dan kepatuhan  terhadap  aturan  Allah  yang  dipandu  oleh syariah, yang sebenarnya memperluas wilayah tentang isu  tata  kelola  dari  sekedar  model  pemangku kepentingan. Kerangka kerja yang mencakup struktur dan  proses  internal  dan  eksternal  perbankan  Islam diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  publik tentang persyaratan Syariah (Uddin, 2018).
Para  sarjana  juga  belum  menemukan  landasan logis  untuk  memasukkan  berbagai  kelompok kepentingan dalam model tata kelola perusahaan yang secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh  aktivitas korporasi.  Akan tetapi  tata  kelola  Islam menegaskan penyertaan tidak hanya kesejahteraan manusia, tetapi juga kesejahteraan lingkungan (Uddin, 2018). Selain itu, landasan model pemangku kepentingan ditemukan dalam  prinsip-prinsip  Islam  seperti  hak  milik, komitmen terhadap perjanjian kontrak yang eksplisit dan  implisit,  dan  penerapan  sistem  insentif  yang efektif.
Saat  ini  masih  sedikit  penelitian  yang  telah dilakukan  pada  tata  kelola  dari  perspektif  ekonomi Islam. Hal ini dapat terjadi karena ekonomi Islam telah mengalami  hibernasi  untuk  waktu  yang  sangat  lama dan  baru  empat  dekade  yang  lalu  bangkit  dan mendapatkan  momentum  selama  beberapa  dekade terakhir  (Uddin,  2018).  Oleh  karena  itu  dibutuhkan lebih banyak penelitian masa depan yang menjelaskan tentang tata kelola Islam dan kerangka kerjanya untuk dapat  diterapkan  dan  diadopsi  di  masing-masing negara.

## 3.2. Perbankan Syariah di Indonesia
Dibandingkan  dengan  bank  konvensional  yang mendominasi  industri  perbankan  di  Indonesia  sejak akhir  1980-an,  bank  syariah  merupakan  sistem perbankan  yang  relatif  baru  di  Indonesia,  dengan pangsa pasar kurang dari lima persen pada tahun 2012 (Majid  et  al.,  2014).  Meskipun  Indonesia  adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar, perkembangan sistem  perbankan  syariah  yang  diprakarsai  oleh
Majelis  Ulama  Indonesia  pada  awal  1990-an  relatif lambat  dibandingkan  dengan  negara-negara  muslim lainnya  khususnya  Malaysia,  yang  mencatat  pangsa pasar 20 persen pada tahun 2010.
Sistem  perbankan  dengan  pendekatan  syariah telah diperkenalkan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir.  Sistem  keuangan  syariah  Indonesia  telah merambah ke lembaga simpan pinjam, hipotek, pasar modal,  asuransi  dan  lain-lain  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  sistem  Islami  (Purwanto  and  Juliani, 2017).  Di  Indonesia,  sistem  perbankan  syariah merupakan  bagian  dari  sistem  perbankan  nasional. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  bertujuan  untuk  memberikan  landasan operasional  yang  lebih  jelas  dan  peluang  yang  lebih besar  dalam  pengembangan  perbankan  syariah  di Indonesia. Dengan demikian, akan terjadi pemerataan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional (Purwanto and Juliani, 2017).
Menurut  saya,  dengan  adanya  UU  yang  telah mengatur tentang perbankan syariah dapat membantu perbankan  tersebut  untuk  berkembang  pesat  yang mana  salah  satu  faktor  pendorong  perkembangan tersebut  adalah  mayoritas  masyarakat  Indonesia beragama  Islam.  Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  penduduk  mayoritas  muslim  tertinggi  di dunia  yang  mana  sekitar  87  persen  dari  populasi adalah  muslim.  Masyarakat  Indonesia,  khususnya kaum  muda,  bangga  dan  aktif  sebagai  muslim, misalnya  menggunakan  kosmetik  halal,  menjual makanan halal, dan wisata halal juga sangat populer. Jadi  peluang  bisnis  produk  perbankan  syariah  di Indonesia sangat terbuka lebar.
Pada  awal  tahun  2021,  Lembaga  keuangan syariah  Indonesia  yaitu  BRI  Syariah,  BNI  Syariah, dan  Bank  Syariah  Mandiri,  bergabung  menjadi  PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Bank tunggal hasil  merger  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  dan memfasilitasi  meningkatnya  permintaan  masyarakat Indonesia  akan  produk  perbankan  syariah.  BSI berguna  untuk  mengoptimalkan  dan  meningkatkan pengalaman perbankan syariah. Misalnya, pelanggan dapat  mengklik  suatu  produk  dan  melihat  prinsip- prinsip  syariah  yang  mendasarinya  dan  mempelajari lebih  lanjut  tentangnya  serta  memiliki  terjemahan Bahasa  Indonesia  dan  Bahasa  Arab.  BSI  juga mengajak pelanggan melakukan amal melalui aplikasi dan menjadi bagian dari suatu komunitas.
Menurut  saya,  peluang  bagi  BSI,  nasabah,  dan Indonesia adalah dalam cakupan lokal dan internasional.  Sebagai  bank  syariah  terbesar  di Indonesia, BSI dapat mewujudkan pasar syariah dunia dengan  menumbuhkan  ekonomi  syariah  sehingga Indonesia  dapat  menjadi  pemain  utama  dalam perekonomian syariah global.  Pendapat ini didukung oleh  Bank  Indonesia  yang  telah  memprediksi pertumbuhan bank syariah sekitar 79 persen per tahun dalam beberapa tahun ke depan (Majid et al., 2014). Selama  lima  tahun  terakhir,  industri  perbankan syariah  di  Indonesia mencatat  pertumbuhan  rata-rata 37,9 persen. Selain itu kantor perbankan syariah kini telah  tersedia  di  34  provinsi  di  Indonesia.  Dapat disimpulkan bahwa prospek perbankan syariah saat ini di Indonesia sangat menjanjikan.
3.3. Penerapan Tata kelola Islam dalam

## Perbankan Syariah di Indonesia
Pentingnya  tata  kelola  Islam  telah  ditunjukkan oleh  IFSB  dalam  prinsip  3.1  yang  berjudul  Prinsip Panduan  IFSB  tentang  Tata  Kelola  Perusahaan (Mihajat, 2018). IFSB menyatakan bahwa, “Mekanisme  yang  tepat  harus  diciptakan  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah”. Selain  itu  dalam  prinsip  7.1  yang  berjudul  Prinsip Panduan IFSB tentang Manajemen Risiko menyatakan bahwa “Lembaga keuangan Islam harus memiliki sistem dan kontrol yang memadai, termasuk Dewan  atau  Penasihat  syariah  untuk  memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah”. Perbankan Islam juga harus menyediakan struktur dan sistem  untuk  mengatur  semua  kegiatan  bisnis  dan operasional  sehari-hari  untuk  memastikan  kepatuhan syariah setiap saat dan di semua tingkatan.
Berdasarkan  penelitian  Mihajat  (2018), terdapat elemen kunci dari kerangka tata kelola Islam di Oman termasuk,  Otoritas  Pengawas  Syariah  Tinggi  (dalam CBO),  Dewan  Pengawas  Syariah,  dan  Peninjau Syariah  Internal  (Kepala  Syariah).  Sedangkan  di Indonesia  juga  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah yang  mana  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  mereka  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  termasuk  ketentuan  Bank Indonesia. Di Indonesia, penerapan tentang tata kelola Islam  diatur  oleh  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/  33  /PBI/2009  yang  berjudul  Pelaksanaan Good Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum  Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Pelaksanaan  tata  kelola  pada  perbankan  syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, antara lain transparansi  yang  merupakan  keterbukaan  dalam memberikan  informasi  yang  relevan  dan  material dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Kedua, akuntabilitas yang dapat dilihat bahwa segala aktivitas yang  dilakukan  perbankan  harus  jelas  dan  akuntabel sehingga  tidak  menimbulkan  perspektif  lain.  Ketiga, pertanggungjawaban  yang  dapat  dilihat  bahwa perbankan tunduk pada prinsip dan aturan perundang- undangan sehingga mereka harus mampu mempertanggungjawabkan  segala  aktivitas  yang dilakukan. Selanjutnya, profesional yang dapat dilihat bahwa  perbankan  harus  memiliki  keterampilan, pengetahuan,  objektif,  dan  harus  independen  dalam melaksanakan  tugasnya  sehingga  bebas  dari  tekanan pihak lain. Terakhir, kewajaran yang mana perbankan harus  melayani  pemangku  kepentingan  dengan  adil dan setara sehingga perbankan tidak boleh mendahulukan  kepentingan  satu  pihak  dibandingkan dengan kepentingan pihak lain.
Menurut  saya,  perbankan  syariah  di  Indonesia harus  berpedoman  terhadap  berbagai  aturan  dan persyaratan yang berhubungan dengan penerapan lima prinsip  dasar  tata  kelola  tersebut.  Penerapan  tata kelola dalam perbankan Syariah tidak hanya bertujuan untuk menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan lima  prinsip dasar  tersebut  dan  prinsip  syariah, akan tetapi juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan terhadap  UU  dan  nilai-nilai  etika  yang  berlaku  serta melindungi  kepentingan  pemangku  kepentingan. Selain  itu  perbankan  syariah  juga  harus  memenuhi prinsip syariah ketika menerapkan tata kelola karena jika  tidak  sesuai,  maka  akan  memunculkan  berbagai risiko seperti risiko reputasi yang menjadi buruk.
Prinsip  tata  kelola  Islam  yaitu  aspek  tanggung jawab  yang  bertujuan  untuk  meyakinkan  pemangku kepentingan bahwa kegiatan operasional dilaksanakan secara  transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai  prinsip  syariah  yang  mana  setiap  kegiatan usahanya  tidak  mengandung  unsur  yang  diharamkan seperti  riba  dan  gharar  atau  ketidakpastian.  Akan tetapi,  dalam  perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia, ternyata masih terjadi kasus penyimpangan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan aturan syariah.  Salah  satu  kasus  terjadi  pada  Unit  Usaha Syariah  Bank  Danamon  Tbk  yang  mana  mereka melakukan transaksi derivatif (gharar) yang mengandung  unsur  spekulatif  di  perbankan  syariah. Transaksi  tersebut  merupakan  transaksi  yang
diharamkan dalam prinsip syariah. Selain itu terdapat kredit fiktif yang terjadi di Unit Usaha Syariah Bank Kaltim dan Bank Jateng yang dilakukan oleh Kepala Cabang  dan  staffnya  di  dua  Unit  Usaha  Syariah tersebut.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa secara  umum  perbankan  syariah  di  Indonesia  belum mampu  untuk  menerapkan  tata  kelola  Islam  dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.

## 3.4. Isu  Terkini  dalam  Menerapkan  Tata  kelola Islam
Mohamad et al. (2015) menjelaskan bahwa selain perlindungan  hak  pemegang  saham,  perbankan syariah  juga  harus  melindungi  kepentingan  semua pemangku  kepentingan  dan  menjamin  keadilan. Pelaksanaan  perbankan  syariah  akan  menghadapi tantangan  di  pasar  nyata  yang  dapat  mempengaruhi efektivitasnya  dalam  mengurangi  risiko  syariah  dan mengidentifikasi  isu-isu  seperti  tingkat  independensi komite syariah, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan pengungkapan informasi (Mohamad et al., 2015).
Hasan  (2014)  menemukan  bahwa  terdapat kesenjangan dan kekurangan dalam praktik tata kelola Islam  dalam  perbankan syariah.  Salah  satu kesenjangannya  adalah  dalam  aspek  pendekatan umum  terhadap  tata  kelola  Islam,  kerangka  internal tata  kelola  Islam,  atribut  dewan  Syariah  dalam  hal mekanisme  kompetensi,  independensi,  transparansi dan  kerahasiaan,  prosedur  operasional  dan  penilaian dewan Syariah. Penelitian Hasan (2014) menunjukan bahwa kerangka regulasi berpengaruh positif terhadap pandangan ulama syari'ah terhadap tata kelola Islam. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya tanggung jawab, akuntabilitas  dan  independensi  dalam  pengambilan keputusan  (sebagai  prinsip  tata  kelola)  akan berpengaruh terhadap praktik perbankan syariah yang tidak efektif.
Selain  itu  Grassa  (2013)  berpendapat  bahwa bahkan jika model pengawasan syariah Asia Tenggara tampaknya paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan  yang  sesuai  dengan  syariah,  model  tersebut tidak  dapat  dianggap  sebagai  model  yang  sempurna. Alasannya  adalah  karena  masih  banyak  pekerjaan yang  diperlukan  untuk  memperbaiki  model  tersebut. Hassan et al. (2014) dalam penelitiannya merekomendasikan  mekanisme  untuk  memastikan sistem tata kelola Islam yang baik, antara lain dewan syariah  dengan  anggota  yang  memenuhi  syarat. Kedua,  struktur  organisasi  yang  terdefinisi  dengan baik  dan  berkualifikasi  serta  staf  yang  memadai.
Kemudian,  garis  wewenang  dan  akuntabilitas  yang jelas.  Selanjutnya,  kebijakan  dan  prosedur  yang berkaitan  dengan  persetujuan  produk  dan  kegiatan yang  membutuhkan  kepatuhan  terhadap  aturan  dan prinsip  syariah.  Terakhir,  tinjauan  independen  dan teratur terhadap kepatuhan syariah.
Muneeza and Hassan (2014) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perbankan syariah membutuhkan kode tata kelola Islam yang sehat berdasarkan prinsip hukum Islam di samping aturan tata kelola yang baik seperti perbankan konvensional. Perbankan juga dapat membuat  kontrak  yang  dapat  diperbarui  dengan anggota  dewan  syariah.  Selain  itu  pemerintah  dapat memberikan  kompensasi  anggota  dewan  syariah, tetapi  rekomendasi  ini  tidak  idealis  untuk  semua negara. Berkoordinasi antara AAOIFI, Akademi Fiqih OKI, IFSB juga dapat dilaksanakan.
Perbankan  syariah  juga  dapat  memiliki  bagan organisasi yang jelas, menunjukkan bahwa kewenangan  dan  akuntabilitas  kelompok  pemangku kepentingan yang berbeda akan membantu menjelaskan  peran  dan  cara  kerja  dewan  syariah. Terakhir, para sarjana dari bidang ekonomi, keuangan, hukum  dan  ilmu  politik  harus  dimasukkan  dalam dewan syariah untuk membuat keputusan yang tepat. Perbankan syariah, masyarakat dan pemerintah dapat mencoba  untuk  menerapkan  rekomendasi  tersebut sehingga dapat meningkatkan praktik tata kelola Islam yang  sehat  berdasarkan  prinsip  Hukum  Islam  dan aturan tata kelola yang baik.
Menurut  Mihajat  (2018),  penerapan  sistem  tata kelola  Islam  di  entitas  perbankan  syariah  terlalu menantang.  Terdapat  risiko  unik  yang  tidak  ada  di perbankan konvensional, misalnya risiko ketidakpatuhan  syariah.  Risiko  muncul  ketika perbankan gagal mematuhi prinsip syariah yang telah diberlakukan oleh otoritas syariah. Risiko ketidakpatuhan  syariah  tersebut  dapat  dihindari dengan penerapan sistem tata kelola Islam yang baik dan  benar  sehingga  dapat  menghindari  kerugian  dan reputasi negatif dari perbankan tersebut.
Penerapan tata kelola Islam sangat penting bagi perbankan syariah. Tata kelola Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan tata kelola Islam didorong oleh lembaga  regulator  internasional  seperti Accounting and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Adanya aturan dari Bank Indonesia dan aturan  internasional,  maka  sangat  penting  bagi
perbankan syariah Indonesia untuk mematuhi prinsip syariah sehingga meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan perbankan tersebut.
Kepatuhan perbankan syariah dengan aturan dan prinsip  syariah  dapat  dicapai  dengan  memiliki kerangka tata kelola Islam yang tepat (Mihajat, 2018). Bank  Indonesia  memiliki  kewenangan  penuh  untuk mengawasi,  mengatur  dan  mengawasi  kepatuhan perbankan syariah, sehingga sangat penting bagi Bank Indonesia  untuk  memastikan  bahwa  perbankan syariah telah menerapkan tata kelola Islam yang baik. Bank Indonesia dapat ditempatkan untuk mengidentifikasi  apa  saja  potensi  masalah  dalam menerapkan  tata  kelola  Islam  dan  apa  masalah  yang sedang  dihadapi  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  di bank syariah tersebut.
Selain  itu,  untuk  mengembangkan  sistem  tata kelola yang komprehensif penting untuk memastikan keterlibatan  aktif  ulama  syariah  dan  praktisi  industri serta regulator. Kerangka kerja tata kelola Islam yang berkelanjutan dan layak bertujuan tidak hanya untuk memberikan  kredibilitas  kepada  perbankan  syariah, tetapi  juga  memastikan  transparansi,  kepercayaan, perilaku  etis,  kredibilitas,  keyakinan  dan  keyakinan yang mendasari dan etika serta membantu melindungi hak-hak  pemangku  kepentingan  dan  memenuhi prinsip  yang  lebih  luas  dari  Maqasid  al-Shari'ah (tujuan dasar syari'ah).

## 4. KESIMPULAN
Belakangan ini tata kelola Islam telah mendapat perhatian yang sangat meningkat dari akademisi dan juga  perbankan  syariah.  Berbagai  penelitian  telah dilakukan  di  negara-negara  dimana  keuangan  Islam telah memainkan peran penting dalam perekonomian atau  ketika  keuangan  Islam  baru  mulai  muncul. Perkembangan  industri  perbankan  syariah  dapat dilihat  dari  semakin  beragamnya  produk  perbankan syariah  dan  jaringan  pelayanan  perbankan  syariah yang semakin bertambah. Berkembangnya perbankan syariah menyebabkan semakin pentingnya pelaksanaan  dari  tata  kelola  Islam  dan  perbankan tersebut.
Tata kelola Islam adalah area yang sangat penting dalam  perbankan  syariah.  Tata  kelola  Islam  sama pentingnya  dengan  tata  kelola  perusahaan  bagi institusi manapun. Mekanisme inilah yang menentukan  kesesuaian  kegiatan  usaha,  transaksi, produk dan instrumen dengan prinsip-prinsip syariah. Pentingnya tata kelola Islam terjadi melalui perannya
dalam memastikan dan menjaga kepercayaan industri perbankan dan  keuangan  syariah  dari  sudut  pandang para pemangku kepentingannya.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan tentang  tata  kelola  Islam  di  Indonesia  diatur  oleh Peraturan  Bank  Indonesia.  Perbankan  syariah Indonesia wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang berhubungan dengan pelaksanaan  tata  kelola  dan  harus  memenuhi  prinsip syariah. Akan tetapi ternyata secara umum perbankan syariah  di  Indonesia  masih  belum  mampu  untuk menerapkan  tata  kelola  Islam  dalam  kegiatan operasionalnya sehari-hari. Oleh karena itu diharapkan perbankan syariah dapat untuk menerapkan tata kelola Islam sehingga dapat menjadi perbankan  syariah  yang  semakin  efektif,  efisien  dan akuntabel kedepannya.

## 5. REFERENSI
Choudhury,  M.  A.  and  M.  Z.  Hoque  (2004).  An advanced  exposition  of  Islamic  economics  and finance, Edwin Mellen Press.
Grassa,  R.  (2013).  "Shariah  supervisory  system  in Islamic  financial  institutions:  New  issues  and challenges:  A  comparative  analysis  between Southeast  Asia  models  and  GCC  models." Humanomics.
Hamid, A. A., et al. (2011). "The comparison of the characteristics  of  the  Anglo-Saxon  governance model  and  the  Islamic  governance  of  IFIs." Management  &  Accounting  Review  (MAR)
10 (2): 1-12.
Hamzah, A. (2020). "Metode Penelitian Kepustakaan:
Kajian  Filosofis,  Aplikasi,  Proses,  dan  Hasil Penelitian." Literasi Nusantara.
Haqqi,  A.  R.  A.  (2014).  "Shariah  governance  in Islamic financial institution: An appraisal."  US- China L. Rev. 11 : 112.
Hasan, Z. (2014). "In search of the perceptions of the Shari'ah  scholars  on  Shari'ah  governance system."  International  Journal  of  Islamic  and Middle Eastern Finance and Management.
Hassan, R., et al. (2014). An Empirical Study of the Effectiveness  of  the  Shari’ah  Governance Framework  (SGF  2010).  ISRA  Research  Paper No. 68/2014, Kuala Lumpur: ISRA.
Iqbal,  M.  and  P.  Molyneux  (2016).  Thirty  years  of Islamic  banking:  History,  performance  and prospects, Springer.
Iqbal,  Z.  and  A.  Mirakhor  (2004).  "Stakeholders model  of  governance  in  Islamic  economic system." Islamic Economic Studies 11 (2).
Liew, P. K. (2007). "Corporate governance reforms in Malaysia: The key leading players' perspectives." Corporate Governance: An International Review 15 (5): 724-740.
Majid, M. A., et al. (2014). "A comparative analysis of the quality of Islamic and conventional banks' asset  management  in  Indonesia."  Gadjah  Mada International Journal of Business 16 (2): 185-200. Mihajat,  M.  I.  S.  (2018).  "Shari’a  Governance Framework in Islamic Banking in Oman: Issues and Challenges." The Name of Allah, The Most Beneficent, The Most Merciful 73 .
Mohamad,  S.,  et  al.  (2015).  "Shariah  governance: effectiveness  of  shariah  committees  in  Islamic banks in Malaysia." Available at SSRN 2555373. Muneeza,  A.  and  R.  Hassan  (2014).  "Shari'ah corporate  governance:  the  need  for  a  special governance code." Corporate Governance.
Purwanto, P. and R. T. Juliani (2017). "Comparative analysis  of  financial  performance  between islamic  and  conventional  bank  in  indonesia."
International
Journal of Management,
Accounting and Economics 4 (4): 401-430. Tho’in,  M.,  Hajar,  N.,  &  Musta’an,  T.  P.  (2020).
Analysis  of  the  Effects  of  Inflation,  Exchange Rates, BI Rate, and Liquidity on Non-Performing Islamic Banking in Indonesia. Linguistica Antverpiensia , 236-243.
Uddin,  M.  A.  (2018).  "Can  Shari’ah  Governance Framework  be  the  Way  Forward  for  Islamic Finance?"  In  The  Name  of  Allah,  The  most Beneficent, The most Merciful: 55.
Wilson,  R.  (2009).  Shari'ah  governance  for  Islamic financial institutions, ISRA.