## PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dispute Resolutions Sea Border Between The Province of Bangka Belitung Islands in Riau Islands Province

## Djoko Sulistyono
Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta E-mail: djoksul2013@gmail.com, Tlp. 0852 1601 9444 Dikirim: 13 Maret 2014; direvisi: 6 April 2014; disetujui: 12 Mei 2014

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dan  didasari  atas  adanya “kengototan” klaim  dari  provinsi  Bangka  Belitung  dan provinsi  Kepulauan  Riau  bahwa Gugus  Pulau  Tujuh,  yaitu  wilayah  yang  disengketakan  tersebut  merupakan wilayahnya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  kiranya  dapat  memberikan  suatu  solusi  dalam  penyelesaian sengketa  batas  laut  di  antara  ke dua  provinsi  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini digunakan, karena fenomena konstelasi sengketa batas antar daerah (termasuk  batas  laut)  dipandang  bersifat  multidimensional.  Data-data  yang  diambil  dari  penelitian  lapangan baik  itu  data  primer  maupun  sekunder,  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  kunci terpilih  dan  observasi  lapangan  serta  dikombinasikan  dengan  studi  kepustakaan,  melalui  penelusuran  bukti- bukti  otentik  sengketa  pada  masa  lalu  yang  relevan.  Pemerintah  (pihak  Kementerian  Dalam  Negeri)  harus segera  menyelesaikan  masalah  sengketa  segmen  batas  laut  di  gugusan  Pulau  Tujuh  yang  melibatkan  pihak Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan mengacu  pada  empat  pendekatan,  yaitu  a)  Sisi  Historis;  b)  Yuridis;  c)  Pemerintahan;  dan  d)  Sisi  Sosial Budaya.  Dan  ditambah  dengan  tidak  menafikan  keinginan  masyarakat  yang  tinggal  di  pulau  tersebut, diharapkan dapat diapresiasi oleh Pemerintah dengan baik. Kata kunci: penyelesaian sengketa, segmen batas laut

## Abstract
This research was conducted and based on the existence of “persistence” claims of the province of Bangka Belitung  islands  and  Riau  islands  province  that  seven  islands  groups,  which  is  disputes  region  territory. Therefore, this study would be likely to provide a solution in resolving the dispute between the two provinces. This  study  uses  qualitative  methods  with  descriptive  analytical  approach.  This  method  is  used,  because  the phenomenon  of inter-regional  constellation  boundary  disputes  (including  sea  boundary)  is  considered  to  be multidimensional.  The  data  were  taken  from  both  the  research  field  of  primary  data  and  secondary  data, conducted through in-depth interviews with selected key informants and field observations, and combined with the study of literature through a search of the authentic evidence disputes the relevant past. Government (the Ministry  of  Home  Affairs)  should  immediately  resolves  disputes  in  the  sea  boundary  segment  cluster  seven islands involving the provincial government Bangka Belitung islands and Riau islands provincial government with reference to the four approaches, namely: a) the historical side; b) juridical side; c) side of the rule; d) the social side of the culture. And coupled with the desire not to deny the people who live on the islands so expect to be appreciated by the government well.
Keywords: dispute resolution, marine boundary segment

## PENDAHULUAN
Persoalan  batas  memang  multi-dimensi  yang melibatkan  aspek  legal,  teknis,  dan  sosial  ekonomi. Sengketa  batas  bisa  menimbulkan  berbagai  persoalan yang  terkait  setidaknya  dengan  ketiga  aspek  tersebut. Peralihan  sistem  pemerintahan  sentralisasi  kepada desentralisasi  merupakan  titik  awal  dilaksanakannya konsep otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang (UU)  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah, telah mengatur penentuan dan penegasan batas wilayah  baik  di  darat  maupun  di  laut.  Untuk mendukung  hal tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
(Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan  Batas  Daerah.  Perlu  diperhatikan  bahwa istilah “penentuan” dan “penegasan” memiliki pengertian yang berbeda 1 .
1 Penentuan mengacu kepada penetapan batas di atas peta. Sedangkan  penegasan  adalah  penetapan  titik-titik  batas di lapangan. Dengan kata lain, penegasan adalah tindak lanjut  dari  penentuan  batas.  Hal  ini  ditegaskan  dalam Permendagri  yang  menyebutkan  bahwa  “penegasan batas  daerah  dititik  beratkan  pada  upaya  fisik  di lapangan.(Pasal  2  ayat  1).  Penegasan  batas  darat meliputi  beberapa  langkah.  Antara  lain,  melalui:  1) penelitian dokumen, 2) pelacakan batas, 3) pemasangan pilar  batas,  4)  pengukuran  dan  penentuan  posisi  pilar
Terkait  kewenangan  daerah  di  wilayah  laut, alasan perlunya batas laut adalah untuk menyelesaikan tumpang  tindih  klaim (overlapping  claim )  daerah  di wilayah  laut.  Klaim  daerah  di  dalam  tataran  NKRI yang merupakan suatu Negara kepulauan, sebenarnya wilayah  laut  yang  berada  di  antara  pulau-pulau  di nusantara ini merupakan satu kesatuan yang utuh dari NKRI. Jadi pada prinsipnya, Pemerintah Daerah tidak berhak  atas  kewenangan  laut,  dan  yang  paling  tepat dalam mengurusi kewenangan laut adalah Pemerintah Pusat.  Hanya  saja,  dijelaskan  dalam  UU  Nomor  32 Tahun  2004,  sebuah  provinsi  yang  memiliki  laut berhak  atas  kewenangan  laut  sejauh  12  mil  laut  dari garis dasar (biasanya garis pantai). Hal ini tentu dapat dipahami, bahwa kewenangan atas laut tersebut harus dilakukan  sepengetahuan  Pemerintah  Pusat.  Hanya saja  untuk  menghindari  sengketa  yang  berada diperairan,  maka  perlu  pihak-pihak  yang  bersengketa atau  berkepentingan,  haruslah  berkoordinasi  dengan Pemerintah Pusat.
Permendagri  tersebut  juga  menegaskan  bahwa ada enam langkah utama yang harus dilakukan dalam penentuan  batas  wilayah  laut,  yaitu:  penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar dan titik acuan,  penentuan  titik  awal  dan  garis  dasar, pengukuran dan penentuan batas, dan pembuatan peta batas.  Berbeda  dengan  batas  darat,  pemasangan  pilar tidak dilakukan di titik batas, yang notabene di tengah laut,  tetapi  di  darat  (pantai)  yang  dijadikan  referensi dalam  menentukan  posisi  titik  batas  maritime  antar provinsi.
Secara  teknis,  aspek  yang  sangat  penting  dalam penegasan  batas  daerah  adalah  geodasi  atau  survey pemetaan.  Hal  yang  harus  diperhatikan  dalam penentuan  dan  penegasan  batas  adalah  adalah  yang akan digunakan, teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil  yang  diharapkan,  serta  partisipasi  masyarakat yang  secara  langsung  akan  terkena  dampak  akibat adanya penegasan batas tersebut.
Untuk  darat,  misalnya,  batas  bisa  ditentukan dengan unsur alam (seperti: sungai, watershed , danau, dan  lain-lain),  dan  unsur  buatan  (seperti:  jalan,  rel kereta,  saluran  irigasi,  pilar  batas,  dan  lain-lain). Penggunaan  unsur-unsur  alam  akan  mengakibatkan batas menjadi dinamis akibat perubahan bentang alam. Hal  inilah  yang  mengakibatkan  bergesernya  batas antara antar daerah.
Untuk  batas  dari  unsur  buatan,  seperti  pilar batas,  penentuan  posisi  yang  akurat  merupakan  hal penting. Dalam kaidah geodasi, penentuan posisi pilar batas harus dinyatakan dalam koordinat dengan datum dan  system  proyeksi  yang  jelas.  Angka  koordinat tanpa spesifikasi datum yang pasti sesungguhnya tidak menjelaskan  apa-apa.  Koordinat  yang  sama  jika
batas,  dan  5)  pembuatan  peta  batas.  Dalam  penegasan batas ini, seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam Permendagri  Nomor  1  Tahun  2006,  Pasal  4  ayat  2, menyebutkan  wajib  diterapkan  prinsip  geodasi.  Hal  ini jelas  terlihat  ketika  kita  tahu  bahwa  peran  surveyor geodasi sangat penting dalam penegasan batas daerah
datumnya  berbeda  akan  mengacu  pada  posisi  yang berbeda di lapangan. Sebaliknya, suatu posisi tertentu di  lapangan  bisa  dinyatakan  dengan  koordinat  yang berbeda jika datum dan sistem proyeksinya berbeda.
Terkait  dengan  ketelitian  posisi/  koordinat  titik batas,  Permendagri  yang  ada  sudah  memberikan spesifikasi  yang  rinci.  Ketelitian  ini  tentunya  terkait dengan  teknologi  dan  metode  penentuan  posisi  yang digunakan. Penentuan posisi dengan Global Positioning  System (GPS),  yaitu:  penentuan  posisi dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan.  Namun  demikian,  penggunaan GPS  sendiri  harus  memperhatikan  jenis  dan  metode pengukurannya  untuk  mendapatkan  posisi  dengan ketelitian  yang  disyaratkan.  Pengukuran  dengan  GPS navigasi (handheld) seperti  yang  sekarang  popular  di masyarakat  berupa  piranti  seukuran handphon e  tentu saja  menghasilkan  ketelitian  posisi  yang  lebih  rendah dibandingkan  penggunaan  GPS  jenis geodetic yang dilakukan secara relative (deferential) . Tim Penegasan Batas  di  tingkat  provinsi  maupun  pusat  harus memahami hal ini.
Penentuan  dan  penegasan  batas  merupakan agenda penting dalam  melaksanakan otonomi daerah. Dengan  diraihnya  otonomi  daerah,  baik  berdasarkan UU  no.  22  Tahun  1999  dan  UU  no.32  Tahun  2004, maka  Pemerintah  Daerah  menerima  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Untuk menerima DAU tersebut, salah satu indikatornya adalah dengan melihat luas wilayah suatu daerah.  Untuk  itu,  maka  luas  wilayah  suatu  daerah menjadi  sangat  penting  dihitung  berdasarkan  batas- batas  daerah  yang  jelas.  Dengan  begitu,  bahwa perhitungan DAU, berdasarkan atas luas wilayah yang jelas  dan  pasti.  DAU  yang  diterima  suatu  daerah seharusnya  bukan  menciptakan  keadilan  bagi  daerah yang  berbentuk  kepulauan  di  mana  luas  daratannya lebih  sempit  daripada  luas  wilayah  laut  yang menghubungkan pulau-pulau dalam provinsi tersebut. Meskipun  sinyalemen  itu  masih  merupakan  wacana, akan  tetapi  hal  ini  harus  menjadi  kajian  serius  dari berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  dapat mengindikasikan  bahwa  penentuan (delimitasi) batas maritim antar daerah menjadi penting artinya.
Prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  yang  berbentuk  kepulauan,  haruslah  menjadi acuan  kita  semua  agar  kita  tidak  dipecah  belah  oleh berbagai kepentingan. Sebagai suatu Negara kepulauan/  maritim,  bahwa  penentuan  batas  maritim ini adalah hanya sebatas penegasan batas suatu daerah. Kewenangan  penuh  untuk  mengelola  perairan  di nusantara ini berada pada Pemerintah Pusat, dan tidak ada  asumsi  untuk  memberikan  kewenangan  penuh kepada  daerah  untuk  menguasai  laut.  Hal  seperti  ini harus  benar-benar  dicamkan  oleh  Pemerintaha Daerah.
Sengketa  batas  antar  daerah  telah  menimbulkan hubungan  antar  daerah  itu  kurang  harmonis. Hubungan  yang  buruk  kian  terasa  tatkala  di  kawasan batas yang disengketakan itu terkandung sumber daya
alam.  Karenanya,  diperlukan  kerja  sama  antar  daerah yang antara lain untuk menyelesaikan sengketa batas. Terjadinya  konflik  batas  antar  daerah,  baik  antar provinsi,  kabupaten/  kota  maupun  antar  desa/ kelurahan, akan berdampak pada kurang harmonisnya hubungan antar pemerintah daerah.
Adanya  kejadian  rebutan  sumber  daya  alam, yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah, juga berimbas  pada  aspek  perizinan,  di  mana  terjadi tumpang tindih penerbitan surat perizinan pengelolaan sumber  daya  alam  tersebut.  Persoalan  lain  yang muncul,  terkait penerbitan  surat  keterangan dan bukti atas  tanah  yang  terdapat  di  wilayah  perbatasan  antar daerah tersebut.
Tulisan  ini  didasarkan  atas  sengketa  batas  laut antar  dua  provinsi  di  Sumatra,  yaitu  antara  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan  Riau,  yang  berlarut-larut  dan  belum terselesaikan  secara  tuntas.  Penelitian  ini  akan berusaha mengelaborasi lebih dalam sengketa segmen batas laut yang diklaim oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sampai dengan  penelitian  ini  dilakukan,  ke  dua  provinsi tersebut “sama-sama  ngotot ”  bahwa  Gugus  Pulau Tujuh,  yaitu  wilayah  yang  disengketakan  tersebut merupakan  wilayahnya.  Hal  ini  tentu  tidak  dapat dibiarkan  berlarut-larut,  karena  itu  diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu alternatif solusi di dalam penyelesaian sengketa batas laut bermasalah antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  (Babel) dengan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dengan  adanya alternatif solusi tersebut maka diharapkan penyelesaian  sengketa  batas  antar  daerah  tersebut dapat  diselesaikan  secara  proporsional,  dan  dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pemerintah  Pusat  (Kementerian  Dalam  Negeri) dengan  begitu  dapat  menyelesaikan  permasalahan sengketa  batas  laut  ke  dua  provinsi  tersebut,  dengan mempertimbangkan  adanya  masukan-masukan  yang diberikan  lembaga-lembaga  penelitian,  termasuk masukan  dari  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Pemerintahan  Umum  dan  Kependudukan  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Dalam Negeri (Puslitbang Pumduk Badan Litbang Kemendagri)  di  mana  penelitian  ini  diberikan  dana penelitian.
Salah  satu  hal  yang  penting  bagi  pemerintah daerah  adalah  bahwa  penentuan  dan  penegasan  batas merupakan  agenda  yang  harus  dijadikan  suatu prioritas.  Dalam  konteks  ini,  pertanyaan  penelitian yang  diketengahkan  adalah:  Bagamana  memberikan suatu  alternatif  solusi  penyelesaian  segmen  batas  laut bermasalah  antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau yang dapat ditawarkan,  sehingga  pihak-pihak  yang  bersengketa tersebut dapat menerima penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri)?
Tulisan  ini  didasarkan  atas  penelitian  yang dilakukan  pada  tahun  2011,  dan  diharapkan  berusaha memberikan  suatu  rekomendasi  kebijakan  bagi
Pemerintah  untuk  digunakan  sebagai  suatu  alternatif solusi  penyelesaian  segmen  batas  laut  bermasalah antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan Provinsi Kepulauan Riau.

## METODE PENELITIAN
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  pendekatan  kualitatif  dan  deskriptif analitis.  Metode  ini  diarahkan  kepada  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dianggap  merupakan pendekatan  yang  relatif  tepat,  karena  fenomena konstelasi  sengketa  batas  antar  daerah  dipandang bersifat  multidimensional.  Penelitian  ini  berupa penelitian  lapangan (field  research) dengan  metode pengambilan  data  primer  maupun  sekunder,  yang berupa  wawancara  mendalam  dan  pengamatan  yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan.

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  untuk  mencari  suatu  alternatif solusi  penyelesaian  segmen  batas  laut  bermasalah antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan Provinsi  Kepulauan  Riau.  Oleh  karena  itu,  pada Penelitian  ini,  akan  melihat  pada  saat  ini (existing condition) maupun  pada  keadaan  yang  diharapkan (expected  condition) ,  dalam  rangka  mengurangi konflik  antar  daerah.  Penelitian  ini  didasarkan  pada suatu  kerangka  berfikir  logis  yang  mempunyai argumentasi  ilmiah.  Kerangka  pikir  yang  melandasi penelitian ini disajikan pada gambar 1.
Disain penelitian ini digunakan untuk mendapatkan  data  (baik  primer  maupun  sekunder) mengenai  penyelesaian  sengketa  batas  antar  daerah yang seharusnya (expected condition) dengan penyelesaian  sengeketa  batas  daerah  yang  selama  ini dimiliki  terkait  dengan  adanya  penyelesaian  dalam birokrasi  pemerintah  daerah (existing  condition) dikaitkan dengan situasi dan kondisi di daerah/ lokasi penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini adalah data primer dan data sekunder.
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  responden  terpilih,  di  mana  data tersebut  belum  diolah.  Data  primer  dikumpulkan dengan  suatu  wawancara  yang  mendalam (in- depth  interview) ,  dan  observasi  ke  lapangan (lokus penelitian).
2. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari kedua  pihak  yang  bersengketa.  Data  tersebut berupa  tulisan-tulisan  baik  berupa  laporan penelitian  sebelumnya,  peraturan  perundang- undangan  dan  dokumen-dokumen  pendukung terkait  lainnya,  seperti  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  dan  realisasinya, Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Dalam  Angka, Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  Data Statistik  yang  menjadi  objek  penelitian,  kliping-
kliping  koran  lokal  dan  nasional  serta  sumber- sumber lain yang relevan.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus ( case  study) yang  terkait  dengan  sengketa  segmen batas laut antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dua  Provinsi  ini diambil sebagai studi kasus karena memang pada saat dilakukan  penelitian  masih  bersengketa  menyangkut segmen  batas  laut  tersebut.  Pada  penelitian  yang dilakukan  pada  tahun  2011  ini,  fokus  dan  lokus penelitian  diambil  sengketa  segmen  batas  laut  yang antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  memperebutkan kawasan gugus Pulau Tujuh. Oleh karena itu, provinsi yang  kemudian  ditetapkan  sebagai  daerah  atau  lokus penelitian ini adalah:
1. Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. Kepulauan Riau.
Nara Sumber (Key resources persons ) 1. Tingkat Pusat
Nara  sumbernya  berasal  dari:  Direktorat  Jendral Kementerian Dalam Negeri, PUM), Perguruan Tinggi (Pakar  Sosial  Politik,  Hukum,  Sumber  Daya  Alam, dan  disiplin  ilmu  lainnya  yang  terkait),  Pusat Penelitian  Politik  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia,  Bakorkamla,  Bakosurtanal  dan  pihak lainnya yang mengetahui sengketa segmen batas laut

## 2. Tingkat Provinsi
Nara sumbernya berasal dari: Biro Pemerintahan Pemerintah  Provinsi  Kepri  dan  Babel,  Perguruan Tinggi  (Pakar  Sosial  Politik,  Hukum,  Sumber  Daya Alam  dan  disiplin  ilmu  lainnya),  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM),  DPRD  Provinsi  Kepri  dan  Babel (terutama  Komisi  yang  membidangi  dan  ikut
menangani  permasalahan  sengketa  batas),  Pers  lokal, Bakorkamla Daerah, Bakosurtanal Daerah dan Tokoh Masyarakat,  serta  pihak  lainnya  yang  peduli  dan terkait  dengan  sengketa  segmen  batas  laut  di  lokasi penelitian.

## Tinjauan Pustaka
Secara  teoretis,  Lawrence  Pratchett  mengatakan dalam  tulisannya Local  Autonomy,  Local  Democracy and  the  `New  Localism (2004) 2 .  Kedaulatan  negara dan  kebutuhan  menjaga  keutuhan  wilayah  negara tentu mengharuskan campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat pasti tidak menghendaki ada daerah yang  bebas  sama  sekali  dari  campur  tangannya. Karena  itu,  dimensi  ini  tidak  dipahami  sebagai kewenangan  penuh  atas  suatu  wilayah,  melainkan kewenangan  (penuh)  dalam  urusan-urusan  tertentu  di wilayah yang bersangkutan. Ini pun masih memancing perdebatan.
Sebagaimana  diketahui,  pemerintah  daerah (local government) merupakan suatu entitas di tengah- tengah  entitas-entitas  atau  pribadi-pribadi  lainnya
2 Otonomi daerah dapat diinterpretasi dalam tiga dimensi: freedom from, freedom to , dan perefleksian (kebangkitan)  identitas  lokal.  Interpretasi  pertama menekankan  pentingnya  dimensi  kewenangan  yang dimiliki  daerah  atau  diskresi,  yang  dimaknai  bebas  dari campur tangan pemerintah pusat. Kewenangan ini harus dijamin  melalui  penetapan  ketentuan  formal.  Semakin besar kewenangan yang dimiliki daerah, berarti semakin besar  pula  otonominya.  Tentu  interpretasi  ini  bisa menjadi sensitif, terutama bila dikaitkan dengan konsep kedaulatan  negara  dan  kebutuhan  menjaga  keutuhan wilayah,  karena  dengan  penekanan  pada freedom  from seakan-akan  setiap  daerah  ingin  berdaulat  sendiri- sendiri.
Gambar 1: Kerangka Pikir
Penyel segmen bts laut berma- salah ant Babel&KpRiau saat ini
pada saat Ini ( Existing Condition) Gap Analysis Evaluasi dan Analisis Camat di Wilayah Perbatasan Rekomendasi Kebijakan yg diusulkan Solusi Penyel. segmen batas laut yg diharapkan Karakteristik sengketa/ konflik batas wilayah laut Ketentuan UU & PP & Permen- dagri yg terkait dg Batas Antar
Daerah Isu-isu Strategis mengenai sengketa batas antar daerah
yang ada di dalam suatu negara. Dari sisi/ segi hukum, pemerintah  daerah  (pemda)  adalah  badan  hukum publik,  yaitu  suatu  pribadi  hasil  rekayasa  hukum (persoonrecht). Sebagai  suatu  pribadi,  maka  dalam menjalankan  kehidupannya pemda  memiliki  sebagian dari  kemampuan  yang  dipunyai  pribadi  alamiah (manusia- natuurlijk  persoon ),  yang  terpenting  adalah kemampuan  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum, seperti  membuat  perjanjian-perjanjian  dengan  sesame badan  hukum  publik  atau  badan  hukum  perdata. Dilihat  dari  segi  entitas  pemda  ini,  maka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  suatu masyarakat  yang anggotanya terdiri individu-individu yang bernama pemda.
Pemda  selaku  individu  mempunyai  dimensi- dimensi  yang  kental  mewarnai  kepribadiannya (Nitibaskara,  TRR.,  2002).  Menurut  Aries  Djaenuri (1999), Local Government secara konseptual memiliki berbagai dimensi: 3
3 Dimensi Sosial ; Konsep Pemda dipandang sebagai suatu kelompok  orang  yang  terorganisir,  yang  diam  dalam suatu  wilayah  dengan  batasan  geografis  tertentu,  serta memiliki  ciri-ciri  tertentu  pula.  Pemerintahan  lokal tersebut  selanjutnya  dipengaruhi  oleh  sosial  budaya masyarakat setempat.
Dimensi  Ekonomi ,  Pemda  dipahami  sebagai  organisasi tertentu  yang  memiliki  ciri  tertentu  yang  terkait  erat dengan  kondisi  potensi  dari  daerah  tertentu.  Umumnya dalam pembangunan Pemda justru potensi ini yang perlu mendapat  perhatian,  sebagai  contoh  setiap  penyerahan urusan  harus  senantiasa  disesuaikan  dengan  kondisi potensi daerah yang bersangkutan.
Dimensi  Geografi; Pemda sebagai  suatu  unit  organisasi yang  memiliki  ciri-ciri  geografi  tertentu,  mempunyai keadaan  fisik,  demografi,  dan  potensi  ekonomi tertentuyang  dalam  operasional  ciri-ciri  tersebut  punya pengaruh terhadap pembangunan, kebijaksanaan, pelaksanaan  administrasi,  dan  penetapan  hak-hak  dari Pemda yang bersangkutan.
Dimensi  Hukum; Pemda  sebagai  unit  badan  hukum publik.  Dalam  kedudukan  ini,  Pemda  di  samping sebagai agen dari Pemerintah juga mewakili pelaksanaan  kepentingan  masyarakat.  Artinya,  dalam batas-batas  tertentu  Pemda  diberi  dan  diserahi  urusan- urusan  dari  pemerintahan  Negara  untuk  mengatur  dan mengelolanya.
Sebagai  badan  hukum  publik,  Pemda  diberi  wewenang mengurus  rumah  tanggganya  sendiri  sekaligus  untuk memiliki  asset  atau  kekayaan  sendiri  serta  mewakili organisasinya di dalam dan di luar pengadilan.
Dari dimensi hukum ini memiliki tiga ciri, yaitu:
 Keberadaan Pemda itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki otonomi;
 Memiliki  Pemda  sendiri  itu  dicerminkan  dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat;
 Memiliki  hak  untuk  melakukan  perjanjian  dengan pihak ketiga atau pihak luar.
Dimensi Politik ; Pemda mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari Sistem Politik  Negara  yang  bersangkutan.  Dalam  pelaksanaan fungsinya,  Pemda  merupakan  agen  dari  pemerintahan Negara.  Dengan  kata  lain,  Pemda  merupakan  suatu
Dengan  berlakunya  UU  Nomor  22  Tahun  1999 dan  kemudian  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  jati  diri kepribadian  Pemda  dengan  segala  dimensinya semakin  dipertegas,  utamanya  bagi  kabupaten/  kota. Demikian  tegasnya,  sehingga  setiap  kabupaten/  kota menjadi  figur  seolah-olah  berdiri  sendiri  sebagai “miniatur” negara.  Penegasan  oleh  UU  ini,  akan memperlihatkan  potret  yang  sesungguhnya  keadaan jati  diri  setiap  Pemda.  Di  sini  yang  lemah,  akan tampak  kelemahannya,  sedangkan  yang  kuat  akan semakin  terlihat  kekuatannya.  Begitu  pun,  dengan yang miskin, dan yang kaya akan semakin terlihat.
Di  dalam  pergaulan  antar  Pemda,  keadaan  ini tentunya  akan  memicu  persaingan  persaingan.  Sudah barang  tentu,  persaingan  yang  diharapkan  adalah persaingan  yang  sehat,  sehingga  setiap  daerah  dapat berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik  dari  pada sekarang.  Akan  tetapi  sebagaimana  umumnya persaingan,  bisa  juga  terjadi  penyimpangan  yang kemudian  mendatangkan  konflik  antara  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  kompetisi.  Bila  nilai-nilai  yang dibawa  oleh  UU  Nomor  22  Tahun  1999  dan  UU Nomor 32 Tahun 2004 disikapi secara keliru, bisa jadi justru akan mendatangkan konflik antar Pemda.
Sumber  ketegangan  antar  Pemda,  barangkali yang  terbanyak  akan  muncul  dari  penerapan  pasal mengenai  wilayah,  dan  pasal  mengenai  kewenangan daerah.  Kedua  pasal  ini  antara  lain:  memberikan  hak menguasai  atau  mengelola  lautan  kepada  daerah Provinsi  berhak  berkuasa  sejauh  12,3  mil  laut, sedangkan Kabupaten 4,3 mil laut (Nitibaskara, TRR., 2002: 82).
Tri Ratnawati (peneliti LIPI) mengatakan bahwa wacana  yang  berkembang  di  Pemerintah  Provinsi Babel  pada  tahun  2005  menunjukkan  adanya  reaksi yang  mendua  mengenai  wewenang  Pemda  di  bidang kelautan.  Sebagian  pejabat  setuju  dan  sebagian lainnya tidak setuju dengan “pengkavlingan” wilayah laut  (2006:  316-319).  Selain  itu  juga  dikatakan olehnya, bahwa di tingkat pemerintah pusat, salah satu pandangan  yang  menghendaki  wilayah  laut  sebagai wilayah  nasional  yang tidak boleh dibagi-bagi  adalah pendapat  Dewan  Maritim  Nasional  Departemen Kelautan  dan  Perikanan  (DMI  DKP)  di  Jakarta sebagai berikut: 4
mekanisme  yang  terintegrasi  untuk  pemerintahan  suatu Negara dan juga terbentuk sebagai badan hukum publik. Dimensi Administrasi ; Pemda merupakan suatu organisasi  pemerintahan  sendiri (self  government), artinya:  mempunyai  hak  untuk  mengatur,  hak  untuk menyelenggarakan, dan hak untuk mengurus.
4 “Memberikan  wewenang  kepada  daerah  untuk  mengatur di  wilayah  laut  menyebabkan  terpisah-pisahnya  aturan yang  berlaku  di  laut.  Di  lain  pihak  berbagai  fungsi  di laut  tidak  dapat  di  pilah-pilah  antara  daerah-daerah. Begitu  pula  kekayaan  laut  tertentu  tidak  dapat diidentifikasikan  dengan  wilayah  tertentu.  Dapat  pula ditambahkan,  wilayah  laut  mudah  sekali  terkait  dengan kegiatan  internasional  seperti  pelayaran.  Karena  itu, semestinya  wewenang  di  wilayah  laut  tidak  dipilah-
Selanjutnya,  peneliti  LIPI  tersebut  mengatakan, bahwa  DMI  memberikan  semacam  jalan  keluar dengan  mengatakan:  “Apakah  tidak  seyogyanya daerah otonom hanya diberi hak menikmati kekayaan laut tanpa harus memiliki kekuasaan atas laut sebagai teritorialnya ?” (Dokumen DMI DKP, Jakarta, 2004). Hal  ini  memang  sebagai  Negara  kepulauan,  tentunya yang memiliki kekuasaan atas laut adalah Negara.
Sebaliknya, pendapat yang mendukung pembagian  kewenangan  wilayah  laut  berpendapat demikian: 5
Tri  Ratnawati  mensinyalir,  guna  melindungi wilayah  laut  dari  penyelundupan  (terutama  pasir timah)  dan  pencurian  ikan  oleh  pihak-pihak  dari dalam  dan  luar  negeri  yang  merugikan  negara milyaran  rupiah,  Pemda  Provinsi  Kepulauan  Babel (bekerja  sama  dengan  TNI-AL  dan  pihak  swasta) melakukan  kesepakatan  membangun  kapal pengaman wilayah laut. Pembuatan KAL-35 meter yang dibiayai oleh  Pemda  Provinsi  Kepulauan  Babel  senilai  sekitar 12  milyar  rupiah  (Tahun  anggaran  2003  dan  2004), saat  ini  hampir  selesai  dilakukan  dengan  PT Marinamata  Gemanusa  sebagai  pelaksana  proyek (Laporan  Pertanggungjawaban  Gubernur  Kepulauan Babel  Tahun  2003).  Pekerjaan  ini  berdasarkan  surat
pilah,  melainkan  satu  kesatuan  pengaturan  secara nasional.  Dalam  kerangka  Nomor  22  Tahun  1999  dan Nomor  32  Tahun  2004,  wewenang  di  wilayah  laut paling  tidak  hampir  semuanya  bersifat  lintas  kabupaten dan  atau  kota.  Karena  itu,  kalaupun  ada  wewenang otonom di laut, maka  wewenang otonomi laut mestinya di  tingkat  provinsi,  bukan  di  kabupaten  dan  atau  kota. Dengan  demikian,  hanya  akan  ada  dua  wewenang  di laut,  yaitu:  Pusat  dan  Provinsi.  Apabila  pesisir dipandang  sebagai  bagian  dari  wilayah  laut,  maka wewenang  daerah  pesisir  dengan  sendirinya  masuk otonomi provinsi. Tetapi, kalau daerah pesisir dipandang sebagai  wilayah  darat,  ada  kemungkinan  menjadi otonomi  kabupaten  dan  atau  kota,  kecuali  yang  bersifat lintas  kabupaten  dan  atau  kota  (Dokumen  DMI  DKP, Jakarta, 2004).
5 “Pada  saat  desentralisasi  dihujat  habis-habisan  di Indonesia,  di  jurnal-jurnal  dan  forum  internasional, konsep desentralisasi kelautan justru disanjung-sanjung. Umumnya mereka berangkat dari fakta rusaknya sumber daya  akibat  sentralisasi  manajemen  sumber  daya kelautan.  Sentralisasi  telah  mengurangi “sense  of stewardship” para  nelayan  dan  pemerintah  daerah terhadap  laut.  Di  sisi  lain, “enforcement  cost” pengelolaan  oleh  negara  sangatlah  tinggi,  dan  ternyata negara  pun  tak  mampu  menanggung  beban  itu. Sementara  itu  desentralisasi  dianggap  memberikan ruang  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan  sumber  daya. Sehingga mendorong masyarakat  untuk  turut  bertanggung  jawab  terhadap keberlanjutan  sumber  daya  kelautan.  Jelaslah  bahwa desentralisasi  kelautan  secara  secara  teoritik  memang merupakan  suatu  tuntutan,  baik  dalam  kerangka peningkatan kesejahteraan maupun keberlanjutan sumber  daya  (Indra  J.Piliang,  Dendi  Ramdani,  dan Agung Pribadi, 2003: 304, 310).
KASAL  RI  No.B/468/X/2002  tanggal  1  Oktober 2002, perihal kerja sama dan partisipasi daerah dengan Angkatan  Laut  RI, juncto Surat  Menhankam  RI No.B/64/M/I/  2003,  tanggal  31  Januari  2003,  perihal Rekomendasi  Dukungan  Pembangunan  Kapal  Patroli TNI-AL  (KAL)  yang  disampaikan  kepada  para Gubernur  Seluruh  Indonesia  yang  antara  lain berbunyi:  “…mengingat  terbatasnya  kemampuan pengamanan  dan  penegakan  hukum  di  wilayah  laut yuridiksi  nasional  yang  diakibatkan  oleh  terbatasnya kemampuan  Negara  dan  penyediaan  anggaran  bagi sektor  pertahanan,  maka  diperlukan  partisipasi  dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Di samping itu Rakorgub se-Wilayah Sumatra juga merekomendasikan  pengamanan  pantai  dan  pesisir Laut Sumatra diserahkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Harian Kompas, 25 Juli 2003).
Bila  dilihat  dari  maksud  baik  pembangunan kapal  tersebut  untuk  menambah  armada  guna keamanan  wilayah  laut  maka  pantaslah  semua  pihak memberikan  apresiasi  terhadap  Pemprov.  Kepulauan Babel.  Namun  bila  ditinjau  dari  siapa  yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah laut, maka jelaslah  kewenangan  keamanan  itu  menurut  UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, masih termasuk  dalam  wilayah  kewenangan  Pemerintah Pusat. Dalam UU tersebut disebutkan adanya 5 (lima) kewenangan Pusat yang disentralisasi yang mencakup bidang-bidang: 1) Pertahanan dan Keamanan (Hankam); 2) moneter dan keuangan; 3) peradilan; 4) hubungan  luar  negeri;  dan  5)  agama  (UU  Nomor  22 Tahun 1999).
Berkaitan  dengan  apa-apa  yang  telah  dijelaskan di bagian muka, maka bila terjadi sengketa batas antar daerah  di  wilayah  perairan  dalam  NKRI,  maka penyelesaian  sengketanya  harus  memperhatikan koridor  tersebut.  Dalam  arti,  Kepulauan  Nusantara yang  bernama  Indonesia,  yang  membentang  dari Sabang  sampai  Meurauke  dan  dari  Pulau  Miangas sampai Pulau Rote merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan  satu  sama  lain.  Di  sini,  berarti  Wawasan Nusantara  yang  juga  menjadi  Pedoman  bagi  Negara kepulauan  harus  dipahami  secara  benar  baik, pemerintah  daerah,  pemerintah  Pusat,  serta  berbagai kalangan  masyarakat  lainnya.  Wilayah  perairan tentunya  tidak  dimaksudkan  untuk  memisahkan  satu daratan  dengan  daratan  lainnya,  akan  tetapi  sebagai suatu  penyambung  daratan  satu  dengan  daratan lainnya.
Keluarnya  UU  no.  17  Tahun  1985,  yang mengatur ketentuan-ketentuan Perairan Nusantara dan Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE),  maka  luas wilayah  laut  Indonesia  adalah  75%  dari  seluruh wilayah  Republik  Indonesia.  Wilayah  laut  ini  jadi penentu  integritas  nasional  juga  sebagai  sarana perhubungan  antar  pulau  serta  merupakan  kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam  kegiatan  seperti:  perikanan,  pertambangan lepas  pantai,  pariwisata  dan  sebagainya.  Namun demikian, laut menjadi tidak ada artinya apabila tidak
dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  arif  oleh  manusia. Oleh  karena  itu,  penyelesaian  masalah  sengketa segmen batas laut antara Kepulauan Bangka Belitung dengan  Kepulauan  Riau  harus  dapat  diselesaikan dengan  melihat  berbagai  macam  faktor  yang melingkupinya  dan  memperhatikan  keutuhan  NKRI. Hal  ini  diartikan  bahwa  kedua  provinsi  kepulauan tersebut  merupakan  bagian  dari  Negara  Indonesia yang “berbhineka tunggal ika”. Jadi ditekankan betul, bahwa kedua kepentingan provinsi kepulauan tersebut harus  diletakkan  di  bawah  kepentingan  yang  lebih besar  lagi,  yaitu  kepentingan  nasional  bangsa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Provinsi Bangka Belitung
a. Dari Sisi Historis
Secara tradisional Perairan Gugusan
Kepulauan  Tujuh  secara  tradisional  merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan warga Provinsi Bangka  Belitung,  dan  secara  ekonomi  penduduk Desa  Pekajang  lebih  banyak  berhubungan  dengan warga  Kecamatan  Belinyu,  Kabupaten  Bangka, yang  berjarak  kurang  lebih  30  mil  laut,  bila dibandingkan  dari  Kecamatan  Lingga  Kabupaten Lingga  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  berjarak kurang  lebih  60  mil  laut  ke  Desa  Pekajang.  Dari faktor  jarak,  maka  Gugusan  Pulau  Tujuh  yang diperebutkan  dua  provinsi  itu,  lebih  dekat  ke Kepulauan  Bangka  Belitung  dari  pada  ke Kepulauan Riau.
Pulau  Tujuh  berdasarkan  Surat  perjanjian antara  Kesultanan  Riau  dengan  Pemerintahan VOC/Hindia  Belanda  sejak  tahun  1748-1909 bernama  Pulau  Kudjangan.  Bila  dilihat  dari  atlas “Beschrigving  van  de  straat  Banca  en  Driven” tahun 1753 halaman 59 6
6 Namanya  adalah Plo  Taja yang  letaknya  berdekatan dengan plo  Toupar .  Gugusan  pulau  tersebut  terletak  di sebelah  timur Varella (Pulau  Berhala)  dan  berada  pada koordinat  ini  dengan  Bujur  Timur  serta  1 ⁰ LS  dan berada  pada  koordinat  105 ⁰ -106 ⁰ Bujur  timur  serta  1 ⁰ LS  (Tiderman,  J.,  1938:147).  Letak  koordinat  ini  sama dengan  tata  letak  Karesidenan  Palembang  yaitu:  pada 104 ⁰ 20’10’’-106 ⁰ 35’  Bujur  Timur  (Wella,  1932, 1932:4).  Pada  saat  itu  belum  di  bentuk  Karesidenan Bangka  Belitung.  Peta  Karesidenan  Palembang  terletak pada Staatsblad no  244  Tahun  1916.  Peta  lain  yang berkaitan  dengan  kawasan  ini  berasal  dari  Tahun  1819- 1845,  1852,  1854,  1866  dan  1867  (Wellan,  1932:  6-7). Selain  itu,  Dokumen  Pemerintahan  Hindia  Belanda Tahun  1941  tentang  Residen  Bangka  Belitung  tidak mencantumkan  keberadaan  gugusan  Pulau  Tujuh  di dalam  dokumennya.  Nama-nama  pulau  dalam  gugusan Pulau Tujuh yang tidak dicantumkannya itu kemungkinan  karena  tetap  masuk  dalam  Karesidenan Palembang.  Meskipun  secara  geografis  letaknya  lebih dekat dengan Pulau Bangka, 30 mil laut dari Belinyu.
Menurut  Piere  Yves  Manguin  (1884:20-21), peta  Portugis  yang  dibuat  pada  Tahun  1513  (Peta 3). Pada peta ini, secara cermat menempatkan tiga lokasi  jalur  pintu  masuk  ke  Palembang  yang digambarkan sesuai benar dengan kondisi sekarang, misalnya untuk letaknya Tanjung Tapah (Diantapam) ,  Air  Banyuasin  dan  Sugihan.  Dalam peta  ini,  nama-nama  pulau  dalam  gugusan  Pulau Tujuh  tidak  disebutkan,  tetapi  Pulau  Berhala disebutkan  dengan  amat  jelas  lengkap  dengan namanya,  yaitu Pullo  Bralla .  Berdasarkan  letak astronomis  antara  Pulau  Berhala  dengan  Gugusan Pulau Tujuh  hampir sejajar dan berada pada  garis lintang  yang  sama,  maka  dapat  diperkirakan bahwa  pulau-pulau  yang  terletak  di  sebelah  barat Pulau  Bangka  tersebut  adalah  gugusan  Pulau Tujuh.  Dalam  peta  Portugis  lainnya,  yang  dibuat pada  masa  sesudahnya,  gugusan  pulau  tujuh  ini namanya Ilo Iotoau yang terletak di sebelah timur Ilo  Tangor dan Ilo  Varella ,  di  sebelah  Pulau Bangka.
Gugusan Pulau Tujuh, sebelum terbentuknya Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk pada wilayah Sumatera Selatan yang  beribukota  di  Palembang.  Peta  tersebut  di buat dan mengacu pada Peta Bangka Tahun 1955, skala  1:50,  buatan  the  Army  Map  Service,  Corps Of  Engineers,  US  Army,  Washingthon  DC  dan Netherland Hydrograpic Chart: 61 Tahun 1911. Dalam  Peta  Kecamatan  Belinyu,  gugusan Pulau  Tujuh  secara  kuantitatif  jumlahnya  lebih dari tujuh. Hal ini dikarenakan ada beberapa pulau yang  ukurannya  relatif  besar  dikelilingi  oleh pulau-pulau  kecil.  Adapun  nama  pulau-pulau dalam  Peta  Kecamatan  Belinyu,  adalah  sebagai berikut: Pulau Tokong Kembang, Pulau Kachangan,  Pulau  Chebia,  Pulau  Satu,  Pulau Meranti, Pulau Lalang, Pulau Ju.

## b. Dari Sisi Yuridis
Secara yuridis formal (dilihat dari hukum dan undang-undang  yang  ada),  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  No.  27  Tahun  2000  tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Baik  secara  defakto  maupun  de  jure, gugusan  Pulau  tujuh  dan  Pulau  Dua  merupakan bagian  dari  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung yang di perkuat dengan:
1) Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  5 Tahun 2000, tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pemberian  dan  Inventarisasi nama-nama Geografis  dan  hasil  Rakornas  Wilayah Administrasi  dan  Perbatasan,  agar  setiap Kabupaten  mendata  ulang  pulau-pulau  yang berada  di  wilayah  masing-masing  yang disesuaikan  dengan  wilayah  administrasi setelah hasil pemekaran;
2) Surat  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia  Nomor:  125.1/531/SJ  pada  Maret
2006,  tentang  Percepatan  Pendataan  dan Penamaan Pulau di Indonesia;
3) Surat  Keputusan  Bupati  Bangka  Nomor: 188/45/281/1/2006  tentang  Penetapan  Daftar Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Bangka;
4) Data  pulau  yang  ada  di  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Hasil  Dinas Hydro Oceanografi TNI AL Tahun 1987;
5) Surat Bupati Bangka Nomor: 180/1080/II/2002 tertanggal  24  mei  2002,  tentang  Pemberian Nama-Nama Geografi Pulau;
6) Hasil  pendataan  dan  inventarisir  Pulau-Pulau di  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  oleh  Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1994/1955;
7) Daftar  nama-nama  penamaan  unsur  Geografis (Toponimi)  Pulau  hasil  Pendataan  dan  Survey Departemen  Kelautan  dan  Perikanan.  Nama- nama  Pulau  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  termasuk  Pulau  Tujuh  telah di kirim ke Menteri Dalam Negeri;
8) Rapat Koordinasi menyeluruh dari unsur-unsur Muspida Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas dan Badan atau Kantor terkait;
9) Peta Wilayah  Nomor: 60 dan  Peta 360 (Dinas Hydro  Oceanografi)  dan  Peta  Lampiran Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor: 27  Tahun  2000,  mengenai  Batas  Wilayah  dan Titik Koordinat Wilayah Keberadaan Gugusan Pulau Tujuh;
10) Dalam  Peta  yang  dikeluarkan  Pemerintah Kolonial  Belanda,  Staadblad  1412  dan  1434 tahun 1922, yang menunjukan bahwa Gugusan Pulau  Tujuh  berada  di  perairan  Laut  Muntok dan Perairan Laut Belinyu, Kepulauan Bangka Belitung;
11) Peta  Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2000 tentang  Pembentukan  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung.
c. Dari Sisi Pemerintahan Dari sisi pengelolaan administrasi pemerintahan daerah setempat, Kabupaten  Lingga telah  melakukan  upaya  lebih  dahulu  seperti keberadaan  sarana  pendukung  bidang  pendidikan, kesehatan,  transportasi  dan  pemerintahan.  Namun dari  sisi  geografis  dan  hubungan  ekonomi penduduk  kepulauan  tersebut,  Gugusan  Pulau Tujuh  dengan  Pulau  Pekajang  Cibia  di  dalamnya lebih  dekat  ke  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.  Adanya  keinginan  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memiliki Pulau Tujuh  sebagai  batas  luar  wilayah,  dapat  dan menjadi  bahan  pertimbangan.  Namun,  lebih penting  lagi  adalah  mempertimbangkan  untuk mengembangkan  daerah  ini  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Hal  ini  memang  diakui  oleh  informan  kunci yang  ada  di  lapangan.  Walaupun  secara  yuridis,
jika  dilihat  dari  Undang-undang  Pemekaran Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  yaitu:  UU Nomor  27  Tahun  2000,  wilayah/  kawasan Gugusan  Pulau  Tujuh  memang  dimasukkan  di dalam  UU  ini,  tapi  pada  kenyataannya,  Desa Pekajang  yang  merupakan  satu-satunya  Desa  di situ  tetapi  tidak  diperhatikan  oleh  Provinsi  ini. Informan  kunci  yang  ada  di  Pangkal  Pinang menyatakan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  baru  ini sibuk  dengan  penataan-penataan  di  ibukota provinsi,  dan  agak  cenderung  mengabaikan  apa yang  telah  diperolehnya  melalui  pemekaran wilayahnya,  yaitu:  mengurusi  wilayahnya  yang  di pinggiran,  termasuk  kawasan  Gugusan  Pulau Tujuh.  Dan  ketika,  terjadi  pemekaran  Kabupaten Lingga  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  mencakup juga  gugusan  Pulau  Tujuh,  mereka  yang  Bangka Belitung  mulai “tersentak” .  Apalagi  ketika pembangunan  terus  dilakukan  di  Desa  Pekajang oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau,  maka pihak  Pemerintah  Kepulauan  Bangka  Belitung mulai “gerah” dan pada akhirnya membentuk Tim Pengembalian  Pulau  Pekajang  di  Gugusan  Pulau Tujuh.

## d. Dari Sisi Sosial Budaya
Dari  informasi  kesejarahan  lain,  ditemukan juga oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  yaitu:  adanya  dokumen  Pemerintahan Belanda  Tahun  1941  tentang  Residen  Bangka Belitung  yang  tidak  mencantumkan  keberadaan Gugusan Pulau Tujuh di dalam dokumennya. Ada kemungkinan  tidak  dicantumkannya  nama-nama pulau  dalam  Gugusan  Pulau  Tujuh,  dikarenakan tetap  masuk  dalam  Karesidenan  Palembang. Meskipun  secara  geografis  letaknya  lebih  dekat dengan Pulau Bangka, yaitu berjarak kurang lebih 30  mil  laut  dari  Kecamatan  Belinyu.  Faktor geografis  ini  juga  yang  menjadi  alassan  bagi masyarakat  nelayan  di  Pulau  Bangka,  terutama dari  Kecamatan  Belinyu,  Sungailiat,  Jebus  dan Kecamatan  Tobali  yang  secara  historis  pada musim-musim  tertentu  mencari  ikan  di  Gugusan Pulau Tujuh. Dengan demikian tidak mengherankan  jika  masyarakat  Bangka  merasa bahwa  Gugusan  Pulau  Tujuh  merupakan  hak tradisionalnya  dan  secara  ekonomis  menjadi bagian  dari  daerah  tangkapan (cathment  area) mereka.
Selain  itu,  berdasarkan  sumber-sumber sejarah  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Gugusan  Pulau  Tujuh  sudah tercantum  dalam  Peta  Portugis  Tahun  1513. Sementara  dalam  Peta  Hindia  Belanda  telah dimuat pada Tahun 1753. Hal ini berbeda dengan Pulau  Berhala  yang  ada  didekatnya,  nama  Pulau Tujuh  jarang  dicantumkan  dalam  peta  pelayaran internasional,  nama-nama  pulau  dalam  Gugusan Pulau  Tujuh  juga  tidak  pernah  disinggung  atau dicatat  dalam  laporan  perjalanan.  Hal  ini
kemungkinan  karena  peran  pulau-pulau  tersebut kurang  menonjol  secara  ekonomis,  yang  ditandai dengan  masih  tiadanya  penghuni  sampai  saat  ini (kecuali Pulau  Ciba). Dalam  lalu lintas pelayaran, Gugusan  Pulau  Tujuh  kurang  berperan,  terbukti dengan  belum  ditemukannya  adanya  bangkai karam  di  sekitar  Gugusan  Pulau  Tujuh.  Padahal jika  diperhatikan,  di  sekitar  Kepulauan  Bangka Belitung telah ditemukan tidak kurang dari 18 titik bangkai kapal tenggelam.
Saat  ini,  di  Gugusan  Pulau  Tujuh  (selain Pulau  Cibia)  merupakan  lokasi  mencari  ikan  bagi masyarakat Bangka sehingga kawasan ini berperan sebagai  penyangga  ekonomi.  Meski  penangkapan ikan  di  wilayah  ini  dilakukan  pada  musim-musim tertentu  saja.  Oleh  karena  itu,  perlu  diupayakan untuk mengembangkan daerah ini, terutama secara ekonomis.  Pengembangan  daerah  ini  sebagai pengembangan  sarang  wallet  atau  daerah  tujuan wisata bisa dikaji secara komperensif.
Karena  jaraknya  yang  cukup  dekat  dengan Kecamatan  Belinyu  Kabupaten  Bangka  Induk, maka  nelayan-nelayan  dari  Gugusan  Pulau  Tujuh setelah mencari ikan di kawasannya lebih memilih memasarkannya  ke  Belinyu  yang  jaraknya  lebih dekat  daripada  memasarkannya  di  Kabupaten Lingga.  Faktor  jarak  inilah,  yang  kemudian dimanfaatkan warga Desa Pekajang yang berada di kawasan  Gugusan  Pulau  Tujuh  untuk  sarana  jual beli, berobat, dan lain-lain menyangkut kebutuhan sehari-hari.  Warga  dan  pihak  Kecamatan  Belinyu pun  tidak  memasalahkannya,  yang  penting  saling menguntungkan ke dua belah pihak.
2. Provinsi Kepulauan Riau
a. Dari Sisi Historis Dari sejarah cerita dan kepercayaan masyarakat  secara  turun  temurun  asal  mula  nama Pulau  Pekajang  sebetulnya  bermuara  dari  sebuah ‘’kajang’’ (sejenis  tikar  dari  daun  nipah  yang dianyam sedemikian rupa untuk sebagai atap bagi perahu  atau  sampan)  yang  pada  ketika  itu  jaman dahulu  ketika  orang  hendak  pulang  pergi  dari Pekajang  atau  Daik  hanya  dengan  menggunakan perahu  atau  sampan  hanya  dengan  menggunakan perahu  atau  sampan,  karena  perjalanannya menghabiskan  waktu  berhari-hari  baru  sampai maka  mereka  memasang  kajang  sebagai  atapnya, yang  lama  kelamaan  timbullah  istilah  apabila hendak  ke  pulau  tersebut  haruslah  berkajang (sampan atau perahu yang menggunakan atap dari kajang)  yang  lama-kelamaan  istilah  tersebut  dari berkajang menjadi pekajang).
Nama  lain  Pulau  Pekajang  adalah  Pulau Cebia  atau Pulau Tujuh.  Nama Cebia berasal dari terdamparnya  sebuah  Kapal  Belanda  bernama Cebia  di  atas  karang  depan  Pulau  Pekajang  dan oleh  Belanda  untuk  menginggat  pulau  tersebut  di beri  nama  Pulau  Cebia (Cebia  island) ,  dan  ketika Belanda  membuat  Peta  mereka  menyebut  nama
pulau  tersebut  dengan  pulau-pulau  tujuh  karena pulau  tersebut  merupakan  pulau-pulau  yang berkelompok tujuh buah pulau.
Dari aspek historis kepemilikan Gugus Pulau Tujuh dapat dilihat sebagai berikut:
1) Cerita  rakyat  jaman  kerajaan  Melayu  Riouw Lingga  yg  berpusat  Daik;  daerah  Pulau pekajang dan pulau-pulau disekelilingnya telah menjadi  daerah  taklukan  kerajaan  Melayu Lingga Riau dan pembinaan serta pengamanan penduduk  menjadi  tanggung  jawab  kerajaan Lingga.
2) Surat  Perjanjian  antara  Kesultanan  Riau dengan  Pemerintahan  VOC  dan  Hindia Belanda  sejak  tahun  1748-1909 ; terdapat nama Pulau Kudjangan, yang diidentifikasikan sebagai  Pulau  tujuh  dalam  wilayah  Kerajaan Lingga Riau.
3) Perjanjian  Kesultanan  Riouw  Lingga  Lingga dengan  Pemerintahan  VOC  (1787-1904), yg diterbitkan  oleh  Arsip  Nasional  RI  1970  hal. 118;
4) Pulau-pulau  sebelah  barat  selat  Sebojo  yg belum  di  ketahui  namanya  &  tempatnya  satu persatu  adalah  Pulau  Saja  (tiga  Pulau), sekarang  dikenal  dengan  nama  pulau  Sayak dan  pulau  kujangan  (Tujuh  Pulau)  oleh pemerintah Belanda dimasukkan dalam wilayah  kekuasaan  Kerajaan  Lingga  Riau  dan dipertegas  oleh  Peta  Riouw-(Rijau)  en  Lingga Archipel  dan  peta  Residentie  Riouw  En Onderhoorighedden  Blad:  1  tahun  1922;
Afedelling Toedjoh.

## b. Dari Sisi Yuridis
Secara  yuridis  Pembentukan  Kabupaten Lingga  merupakan  hasil  pemekaran  dari  Provinsi Kepulauan  Riau.  Pembentukan  ini  secara “de jure” pada  tanggal  18  Desember  2003  yang didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003, yang tercantum dalam Pasal 2,3,4 dan 5 (ayat 1 sampai dengan 3) dengan penjelasan sebagai berikut:
Pasal 2: “ Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lingga  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Pasal 3 :
“Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kepulauan Riau yang terdiri atas:
1) Kecamatan Senayang;
2) Kecamatan Lingga;
3) Kecamatan Lingga Utara;
4) Kecamatan Singkep;
5) Kecamatan Singkep Barat.
Pasal 4: Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  2  (dua), wilayah  Kabupaten  Riau  dikurangi  dengan
wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 (tiga).

## Pasal 5 ayat 1 (satu):
Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah:
a. Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina Selatan;
b. Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Laut  Cina Selatan;
c. Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Laut Bangka dan Selat Berhala;
d. Sebelah barat berbatasan dengan laut Indragiri
Pasal 5 ayat 2 (dua) :
Batas wilayah sebagaimana dimaksud dengan ayat 1  (satu)  digambarkan  dalam  Peta  Wilayah Administrasi  yang  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari undang-undang ini.

## Pasal 5 ayat 3 (tiga):
Penentuan batas wilayah Kabupaten Lingga secara pasti  di  lapangan  sebagaimana  dimaksud  dengan ayat 1 (satu) ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
Jika  kita  melihat  Surat  Keputusan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Riau  Nomor 336/DPRD/2003 tanggal 5 Maret 2003
menyatakan bahwa:
1. Desa  Pekajang  berada  di  wilayah  hukum Pemerintahan  Kabupaten  Riau  dan  tidak pernah  menyerahkan  Desa  Pekajang  kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Lampiran  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  2003,  tentang  Pembentukan Kabupaten  Lingga,  dinyatakan  bahwa  Pulau Cibia  masuk  pula  dalam  wilayah  Kabupaten Lingga.
Selain  itu  dari  dokumen  masa  Pemerintahan Kolonial  Belanda  dapat  di  temukan  yaitu: Staatblad  Van  Nederlandsch-Indie  1922  No.66, Binnelandsch  Bestuur  Benkolen,  djambi,  Banka
En
Onderhoorrigheden
Riuow En Onderhoorigheden  Bali  En  Lombok .  Omvorming van eenige zelfstandigo afdeeling in de Buitengewesten  tot  onderafdeelingen  met  nieuwe vastelling  der  administratieve  indeeling  van genomde gewesten. Besluit van den Gouverneur – General  van  nederlandsch-Indie  van  2  Pebruari 1922 No. 34.
Staatblad  Van  Nederlandsch-Indie  1924 No.201,  Binnelandsch  Bestuur  gezaghebbeers Schrijvers Huishuurvergoedingen Beloonigen Toelangen  Eed  Kleeding  Reis  En  Verblijfkosten. Riau  en  Onderhoorigheden. Wijziging  van  de inrichting  en  van  bestuurmiddelen  in  genoemd gewest.  .  Besluit  van  den  Gouverneur  –  General van nederlandsch-Indie van 29 April 1924 No. 51.

## c. Dari Sisi Pemerintahan
Batas wilayah Desa Pekajang meliputi:
1. Sebelah Utara : Tanjung Nyang Desa Teluk
2. Sebelah  Timur  :  Kalimantan  Selatan  /  Selat Karimata
3. Sebelah  Selatan:  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung
4. Sebelah Barat : Provinsi Jambi Desa  Pekajang  terdiri  dari  7  (tujuh)  buah  pulau yaitu:
1. Pulau Pekajang Kecil/Cebia (dihuni)
2. Pulau Pekajang Besar (tidak dihuni)
3. Pulau Penyaman (tidak dihuni)
4. Pulau Pasir Keliling (tidak dihuni)
5. Pulau Tokong Kembung (tidak dihuni)
6. Pulau Tokong Kembung (tidak dihuni)
7. Pulau Lalang (tidak dihuni)
Dari  7  (tujuh)  pulau  tersebut  hanya  1  (satu) buah  pulau  yang  dihuni  yaitu  Pulau  Pekajang Kecil  (Cebia)  dengan  luas  keseluruhan  kurang lebih 1756 km².
Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia,
Desa  Pekajang  merupakan  desa  definitif  yang berada  dalam  Kecamatan  Lingga  dikenal  dengan ‘Kebatenan’ dipimpin  oleh  seorang Kebatenan antara lain : Kepala Kampung:
1. Baten  Encik  Idris’  (1945  sampai  dengan  1 Desember 1953) Pekajang;
2. Dul  Ali  (1  Desember  1953  sampai  dengan  1 November 1964)
3. Dul Said (1 November sampai dengan 16 Juni 1975)
Kepala Desa (mulai tahun 1975):
1. Bujang  Ayub  (16  Juni  1975  –  25  Februari 1999)
2. Pjs Amin Komeng (25 Februari 1999 - 11 juli 2003)
3. Kamis  (11  juli  2003  s/d  1  Desember  2003  -  1 Desember 2005)
4. Pjs Siman (1 Desember 2003 - sekarang) Kegiatan  Pemerintahan  dilaksanakan  sejak awal  kemerdekaan  dalam  bentuk  pelayanan administrasi  pemerintahan  yg  dilayani  oleh  aparat Pemerintahan  Kecamatan  Lingga  Kabupaten Kepulauan Riau/ Kabupaten Lingga, seperti:
1. KK,  KTP  &  Akta  kelahiran  penduduk  warga Desa Pekajang
2. Kartu  Perorangan  masyarakat  Desa  Pekajang No.1/XII/1982
3. SK  Camat  Lingga  No.  003/KTPS/IX/1979 tanggal  6  September  tentang  Pengangkatan Juru  Tulis  dan  Tiga  Pamong  Desa  lainnya  di setiap kepenghuluan dalam wilayah Kecamatan Lingga.
4. Surat  Keputusan  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kec.  Lingga  Kab.  Riau  No.  K.10/D- 6/1.C/475/1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Data  Masjid  di  Desa/Kelurahan  dalam  Kec. Lingga, salah satunya Desa Pekajang
5. Daftar  tanda  terima  biaya  Pemilu  tahun  1987 untuk  Panitia  Pendaftaran  Pemilih  (Pantarlih) Desa Pekajang
6. Daftar  Usulan  Rencana  Proyek  Desa  Program Bantuan  Pembangunan  Desa  tahun  1989/1990 untuk  Desa  Pekajang  Kec.  Lingga  Kab.  Kep. Riau
7. SK  Camat  Lingga  No.  08/KTPS/V/1990 Tanggal  01  Mei  1990  tentang  Pemberhentian dan  Penganggkatan  Kepala  Satgas  Hansip Desa/Kelurahan Desa Pekajang
8. SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kep. Riau No. KPTS. 115/VII/1991 tanggal 17 Juli 1991 tentang  Penunjukan  Petugas/Pungut  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Bidang  Perkotaan  dan Pedesaan  Dalam  Wilayah  Kab.  Daerah  Tk.  II Kep. Riau, termasuk dalamnya Desa Pekajang.
9. SK  Desa  Pekajang  Kec.  Lingga  Kab.  Daerah Tk.II  Kep.  Riau  No.  KPTS.03/VII/1998 tanggal  13  Juli  1998  tentang  Anggaran Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Keuangan  Desa (APPKD) Desa Pekajang.
10. Surat  Pernyataan  No.  001/PKJ/25-2-2003 Tentang  Pernyataan  warga  Desa  Pekajang bahwa  tidak  mau  bergabung  dengan  Bangka Belitung
11. Surat  Pernyataan  Kolektif  masyarakat  Desa Pekajang  tanggal  2  Mei  2006  tentang  status keberadaaan  Desa  Pekajang  sejak  jaman Kerajaan  Kesultanan  Riouw  Lingga  sampai saat  ini  merupakan  bagian  dari  kecamatan Lingga Kab. Kep. Riau/Kab. Lingga
12. Surat  pernyataan  dari  Said  Ahmad  pensiunan Guru  SD  Kec.  Lingga  umur  89  tahun  dan Abdul  Gani  pensiunan  Kantor  Camat  Lingga Umur 80 tahun yang menyatakan bahwa “kami mengetahui benar tentang keberadaan Pulau/Desa  Pekajang  dari  jaman  Sultan Lingga,  jaman  Belanda,  jaman  Jepang,  dan jaman  setelah  Indonesia  Merdeka  sampai dengan  saat  ini  berada  diwilayah  Kecamatan Lingga Kab. Kep. Riau/Kab. Lingga.
13. Surat Keputusan Dewan Pemerintahan  Daerah Sementara  Kab.  Kep.  Riau  No.  90/3/Dprsk Tanggal 07 Desember 1953 tentang pengangkatan Dul Ali menjadi Wakil Penghulu Pekajang Kec. Lingga di Pekajang.
14. Surat  keputusan  Wedana  Lingga  No.  5/B- 27/1964;  tanggal  11  November  1964  tentang pengangkatan  Dol  Sjaid  sebagai  Kepala Kampung Pekajang.
15. Surat  Keputusan  Camat  Lingga  No,  1054/B- 35/75 tanggal 16 Juni 1975 tentang Penunjukan  sementara  untuk  menjalankan tugas Pekerjaan Kepala Kampung di Pekajang.
16. Surat  Keputusan  Bupati  Kepala  Daerah Tingkat II Kep. Riua, No. SK..31/II/99; tanggal 25  Pebruari  1999  tentang  Pemberhentian  dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Pekajang Kec. Lingga.
17. Surat  Keputusan  Bupati  Kep.  Riau  No. 267/VII/20003;  tanggal  11  Juli  2003  tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Pekajang,  Kerandin,  kelombok,  Keton  dan Bukit Harapan, Kec. Lingga Kab. Kep. Riau.
18. Surat  keputusan  Bupati  kep.  Riau  No. 171/KTPS/XII/2005;  tanggal  01  Desember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Pekajang Kec. Lingga Kab. Lingga.
Salah  satu  desa  yang  masuk  dalam  wilayah Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga adalah Desa Pekajang  yang  terdiri  dari  1  (satu)  dusun  1  (satu) Rukun Warga (RW) dan 2 (dua) Rukun Tetangga (RT)  dengan  populasi  jumlah  penduduk  sampai dengan bulan Maret 2006 sebanyak 339 jiwa dari 89 Kepala Keluarga (KK).

## d. Dari Sisi Sosial Budaya
Pulau  Pekajang/Kujangan/  di  jaman  Sultan dipimpin  oleh  kepala  Suku  yang  bernama  Encek Diah  yang  mendapat  anugerah  Sultan  berupa sebilah  Pedang  berkepala  Naga  dan  sepasang Tombak  Berambu  yang  saat  ini  masih  dipegang oleh  keturunan  Encek  daerah  tersebut.  Secara geografis  Desa  Pekajang  sangat  strategis  dan potensial  menjadi  tempat  wisata  bahari  karena memiliki  pulau-pulau  yang  sangat  indah  dan  laut yang  dalam  sehingga  sangat  kaya  dengan  sumber daya  alamnya  seperti  bahan  tambang  antara  lain batu granit, pasir kuarsa, bijih timah dan perikanan laut  serta  pantai  menawan  tempat  penyu  bertelur dan  terdapat  gua  batu  di  Pulau  Kembung  tempat menghasil  sarang  burung  walet  yang  dikelola Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  setempat secara  tradisonil.  Mata  pencarian  penduduk  Desa Pekajang adalah nelayan yang hasil tangkapannya di jual ke wilayah ibukota Kabupaten Lingga. Jarak  Desa  Pekajang  dengan  ibu  Kota Kecamatan  Lingga  dan  Ibu  Kota  Kabupaten Lingga ±70  mil dengan  melalui dermaga Tanjung Buton  Kecamatan  Lingga  dengan  menggunakan speedboat lama perjalanan selama 2,5 jam.
3. Analisa
a. Gugusan  Pulau  Tujuh  yang  Dipandang Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung Pulau Tujuh merupakan gugusan pulau yang terletak  di  sebelah  barat  Pulau  Bangka  dan berjarak  30  mil  laut  dari  Belinyu,  tempat masyarakat  Pulau  Pekajang  Cibia  memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, secara administratif dan yuridis masuk wilayah Kabupaten  Lingga  Provinsi  Kepulauan  Riau, seperti tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Lingga  Provinsi Kepulauan  Riau.  Padahal,  dalam  Peta  Lampiran UU Nomor 27 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Pulau
Pekajang  Cibia  termasuk  dalam  wilayahnya. Dengan  terbitnya  dua  UU  yang  dikeluarkan Pemerintah Pusat tersebut berakibat pada munculnya  masalah  perbatasan  di  antara  Provinsi Kepulauan  Riau  (Pemkab.  Lingga)  dengan Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  (Pemkab. Bangka Induk).
Dalam  kasus  dan  permasalahan  kepemilikan Gugusan  Pulau  Tujuh  yang  diperebutkan  antara Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan Provinsi  Kepulauan  Riau  (yang  masuk  dalam wilayah  Kabupaten  Lingga)  diawali  dari  adanya Lampiran  UU  Nomor  27  Tahun  2000  tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Belitung, bahwa Gugusan  Pulau  Tujuh  (termasuk  Pulau  Pekajang Cibia)  termasuk  dalam  provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung.  Sementara  itu,  dalam  Lampiran UU  Nomor  31  tahun  2003  tentang  Pembentukan Kabupaten  Lingga  Provinsi  Kepulauan  Riau, Pulau  Cibia  (Pekajang  Cibia)  yang  menjadi  salah satu  dari  Gugusan  Pulau  Tujuh  dimasukan  ke dalam  wilayah  Kabupaten  Lingga.  Kabupaten Lingga  ini  sebelumnya  merupakan  Kecamatan, dan  masuk  ke  dalam  wilayah  hukum  Pemerintah Kabupaten  Kepulauan Riau  Provinsi Riau (sebelum terjadinya pemekaran). Terlepas  dari  permasalahan  tentang  batas wilayah  antara  kedua  provinsi,  yang  jelas  dalam Peta  Belinyu  (skala  1:  250.000),  gugusan  Pulau Tujuh  sebelum  terbentuknya  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung, masuk wilayah Sumatra Selatan. Peta  ini  dibuat  dengan  mengacu  dari  beberapa Peta, antara lain: a) Peta Bangka tahun 1955 (skala 1: 50.000), buatan The Army Map Service, Corps of  Engineers,  U.S.  Army,  Washington  D.C;  Peta Sumatra  (skala  1:  250.000),  buatan  Directorate  of
Military tahun 1945, dan Netherlands
Hydrographic Chart 61 tahun 1911.
Dalam Peta Belinyu  tersebut,  gugusan Pulau Tujuh  secara  kuantitatif  jumlahnya  lebih  dari tujuh,  karena  beberapa  pulau  yang  ukurannya relative besar dikelilingi oleh beberapa pulau kecil. Adapun  nama  pulau  dalam  Peta  Belinyu  adalah: Pulau  Tokongkembang,  Kachangang,  Chebia, Satu,  Meranti,  Lalang,  dan  Pulau  Ju.  Sementara menurut  Pemprov.  Kepulauan  Bangka  Belitung, ketujuh  pulau  tersebut  adalah  Pulau  Pekajang Cibia,  Pekajang  Besar,  Pasirkeling,  Palang, Penyaman, Tokong Yu, dan Pulau Tekongkembang.  Pulau-pulau  tersebut  mayoritas tanpa  penghuni,  kecuali  Pulau  Pekajang  Cibia.
Pulau Tekongkembang telah dimanfaatkan sebagai lokasi sarang burung wallet.
Secara historis  sejak  jaman  Belanda, dikatakan  bahwa  Pulau  Tujuh  masuk  wilayah Riau.  Pernyataan  ini  dilengkapi  dengan  informasi tentang adanya Surat Perjanjian antara Kesultanan Riau  dengan  Pemerintahan  VOC  dan  Hindia Belanda  sejak  tahun  1748-1909,  terdapat  nama Pulau Kudjangan, yang kemudian
diidentifikasikan  sebagai  Pulau  Tujuh  dalam wilayah Kerajaan Lingga Riau. Pada Peta Sumatra tahun 1892, gugusan pulau di antara Pulau Lingga dan  Pulau  Bangka  tidak  tergambarkan.  Namun demikian,  sampai  tahun  1910,  Pemerintahan Hindia  Belanda  masih  mengakui  kedaulatan Kerajaan  Lingga  dan  menganggapnya  sebagai “negara  asing” (Resink,  1987:28).  Oleh  karena itu, Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan hukum  internasional  yang  menyangkut  urusan pidana  maupun  perdata,  termasuk  di  dalamnya kontrak  perdagangan  (Resink,  1987:  28).  Bahkan Pemerintahan Hindia Belanda waktu itu menganggap bahwa sejumlah kerajaan yang ada di Indonesia  (termasuk  Siak,  Riau,  Lingga)  sebagai Etats  patrimonies (Negara  warisan  leluhur)  tulen, meskipun  mereka  hidup  di  dalam  suasana pengaruh budaya Belanda (Resink, 1987:29).
Pulau  tujuh  berdasarkan  Surat  Perjanjian antara  Kesultanan  Riau  dengan  Pemerintahan VOC  dan  Hindia  Belanda  sejak  tahun  1748-1909 bernama  Pulau  Kudjangan,  maka  berdasarkan Atlas  “Besschrijving  van  de  straat  Banca  en Driven”  tahun1753  halaman  59  namannya  adalah Plo  Taja yang  letaknya  berdekatan  dengan Plo Toupar (?).  Gugusan  pulau  tersebut  terletak  di sebelah  timur Varella (Pulau  Berhala)  dan  berada pada  koordinat  105’-106’  Bujur  Timur  serta  1’ Lintang  Selatan  (Tideman,  J.,  1938:147).  Letak koordinat ini sama dengan terletaknya Karesidenan  Palembang  yang  berada  pada 104*20’10’’-106*35’  Bujur  Timur  (Wellan, 1932:4). Pada saat itu belum terbentuk Karesidenan  Bangka  Belitung.  Peta  Karesidenan Palembang  terdapat  dalam staatsblad Nomor  244 tahun  1916.  Peta  lain  yang  berkaitan  dengan kawasan  ini  berasal  dari  tahun  1819-1845,  1852, 1854,  1866,  dan  1867  (Wellan,  1932:6-7). Koordinat  Karesidenan  Palembang  di  atas  tidak jauh  berbeda  dengan  letak  koordinat  Pulau Pekajang  (Gugusan  Pulau  Tujuh)  pada  lampiran Peta Bangka Belitung berdasarkan  UU  Nomor 27 Tahun 2000, yaitu: 105*-106* Bujur Timur. Informasi historis lainnya, dikemukakan oleh Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung, yaitu: dokumen Pemerintahan Belanda tahun 1941 tentang  Residen  Bangka  Belitung  yang  tidak mencantumkan  keberadaan  gugusan  Pulau  Tujuh di  dalam  dokumennya.  Tidak  dicantumkannya nama-nama  pulau  dalam  gugusan  Pulau  Tujuh kemungkinan  karena  tetap  masuk wilayah Karesidenan Palembang. Meskipun secara geografis  letaknya  lebih  dekat  dengan  Pulau Bangka, 30 mil laut dari Belinyu. Faktor geografis inilah  yang  kemungkinan  menjadi  alasan  bagi masyarakat  nelayan  di  Pulau  Bangka,  terutama dari  Kecamatan  Belinyu,  Kecamatan  Sungailiat, Kecamatan  Jebus,  dan  Kecamatan  Toboali  secara historis pada musim tertentu mencari ikan di Pulau Tujuh. Dengan demikian tidak mengherankan jika
masyarakat  Bangka  merasa  bahwa  gugusan  Pulau Tujuh  merupakan  hak  tradisionalnya  dan  secara ekonomis  menjadi  bagian  dari  daerah  tangkapan (cathment area) mereka.
Menurut Piere Yves Manguin (1984: 20-21), Peta  Portugis  yang  dibuat  pada  tahun  1513, merupakan  peta  dengan  kecermatan  yang  luar biasa  tinggi  untuk  ukuran  waktu  itu,  yang  tidak dapat  diimbangi  oleh  Peta  Portugis  abad  ke  enam belas  lainnya.  Dalam  peta  ini  secara  cermat menempatkan  tiga  lokasi  jalur  pintu  masuk  ke Palembang  yang  digambarkan  sesuai  dengan kondisi  sekarang.  Misalnya,  untuk  melihat  letak Tanjung  Tapah  (Diantapam),  Air  Banyuasin,  dan Sugihan. Dalam peta ini, nama-nama pulau dalam gugusan  Pulau  Tujuh  tidak  disebutkan,  tetapi Pulau  Berhala  disebutkan  dengan  amat  jelas lengkap dengan namanya, yaitu: Pulau Bralla.
Berdasarkan  letak  astronomi,  antara  Pulau Berhala  dengan  gugusan  Pulau  tujuh  hampir sejajar  dan  berada  pada  garis  lintang  yang  sama, maka dapat diperkirakan bahwa pulau-pulau  yang terletak  di  sebelah  barat  Pulau  Bangka  tersebut adalah gugusan Pulau Tujuh. Dalam Peta Portugis lainnya  yang  dibuat  pada  waktu  kemudian, gugusan  Pulau  Tujuh  ini  namanya Ilo  Ioutoau yang terletak di sebelah timur Ilo Tangpor dan Ilo Varella , di sebelah barat Pulau Bangka. Berdasarkan  sumber-sumber  sejarah  yang telah  disebutkan,  dapat  diketahui  bahwa  gugusan Pulau Tujuh sudah tercantum dalam Peta Portugis tahun  1513.  Sementara  dalam  Peta  Belanda  baru dimuat  pada  tahun  1753.  Berbeda  dengan  Pulau Berhala  yang  ada  di  dekatnya,  nama  Pulau  Tujuh jarang dicantumkan dalam peta pelayaran internasional.  Begitupun  dalam  sumber-sumber berita  asing,  baik  Arab,  Cina,  maupun  Portugis, nama-nama  pulau  dalam  gugusan  Pulau  Tujuh juga  tidak  pernah  disinggung  atau  dicatat  dalam laporan  perjalanan.  Hal  ini  kemungkinan  karena memang  peran  pulau-pulau  ini  kurang  menonjol secara  ekonomis,  yang  ditandai  dengan  masih tiadanya  penghuni  sampai  saat  ini  (kecuali  Pulau Cibia).  Dalam  lalu  lintas  pelayaran  pun  gugusan Pulau  Tujuh  kurang  berperan,  terbukti  dengan belum ditemukannya adanya bangkai kapal karam di sekitar gugusan Pulau Tujuh.
Jika  dilihat  dari  sisi  geografis  dan  hubungan ekonomi  penduduk  kepulauan  tersebut,  gugusan Pulau  Tujuh  dengan  Pulau  Pekajang  Cibia  di dalamnya  lebih  dekat  ke  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  (30  mil  laut  dari  Kecamatan Belinyu  Kabupaten  Bangka).  Sementara  jika ditarik  ke  arah  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau berjarak  kurang  lebih  60  mil  laut  dari  Kecamatan Lingga  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Namun  secara de facto , adanya perkampungan penduduk dengan sebuah  desa  di  Pulau  Pekajang  Cibia  secara administrasi  telah  menginduk  kepada  Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
Secara  historis  perairan  Gugusan  Pulau Tujuh  secara  tradisional  merupakan  wilayah penangkapan  ikan  nelayan  provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung,  dan  penduduk  desa  Pekajang Cibia  secara  ekonomi  lebih  banyak  berhubungan dengan  Kecamatan  Belinyu  Kabupaten  Bangka yang  hanya  berjarak  kurang  lebih  30  mil  laut daripada  jarak  Kecamatan  Lingga  Kabupaten Lingga  yang  berjarak  lebih  kurang  60  mil  laut. Namun  dari  sisi  pengelolaan  daerah  setempat Kabupaten  Lingga  telah  melakukan  upaya  lebih dahulu  seperti  keberadaan  beberapa  sarana pendukung bidang pendidikan, kesehatan, transportasi  dan  pemerintahan.  Dari  walaupun tempuh/kedekatan  wilayah  lebih  dekat  dengan Kabupaten  Bangka  Provinsi  Bangka  Belitung, namun  pada  kenyataan  penduduk  Pulau  Pekajang Cibia adalah warga Kabupaten Lingga.
Dari  apa  yang  yang  diupayakan  oleh
Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung sebagaimana  dalam  Nota  Dinas  tanggal  14  April 2005  perihal  Laporan  Hasil  Rapat  Koordinasi mengenai status Pulau Tujuh, perlu ditindaklanjuti secara sistematis dan terencana antara lain:
1. Secara  sistematis  mengingat  Kementerian Dalam Negeri telah menargetkan penyelesaian penegasan  dan  penetapan  batas  daerah  paling lambat  diselesaikan  2014.  Untik  itu  perlu upaya-upaya  pendekatan-pendekatan  formal maupun secara informal kepada tim penyelesaian Kementerian Dalam Negeri.
2. Secara  terencana  upaya  pemulihan  Gugusan Pulau tujuh sesuai dengan Lampiran Peta pada UU Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan  Provinsi  kepulauan  Bangka Belitung  yang  3  tahun  lebih  awal  bila dibandingkan  dengan  lampiran  UU  Nomor  31 tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten Lingga.
3. Upaya sistematis dan terencana dalam penyelesaian  Gugusan  Pulau  Tujuh  harus dilakukan secara maksimal karena target waktu penyelesaian  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri kurang dari 4 tahun. Untuk itu perlu kerjasama di semua tingkatan masyarakat dan pemerintahan  Provinsi  kepulauan  Bangka Belitung  guna  penyelesaian  masalah  tersebut dengan  hasil  yaitu Gugusan Pulau Tujuh tetap sesuai  dengan  Peta  Lampiran  UU  Nomor  27 tahun  2000.  Namun  jika  tidak,  sebagian Gugusan  pulau  Tujuh  tetap  menjadi  wilayah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Dengan demikian  titik  terluar  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dapat ditentukan.
Saat  ini,  kepemilikan  Gugusan  Pulau  Tujuh dipertanyakan secara serius oleh pihak Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  pada  saat kunjungan  anggota  Komisi  II  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  di  Bangka  Belitung tanggal  10  Maret  2011.  Gubernur  pada  saat  itu,
menyampaikan  permasalahan  sengketa  batas antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dengan  Provinsi  Kepulauan  Riau  mengenai gugusan  Pulau  Tujuh  belum  tuntas.  Pulau  Tujuh menurut  UU  Nomor  27  Tahun  2000  masuk wilayah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Sementara itu menurut UU Nomor 25 Tahun 2002 Tentang  pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Riau dan  UU  Nomor  5  Tahun  2003  tentang pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi
Kepuluan Riau, Pulau Tujuh dimasukkan ke dalam wilayah tersebut sehingga UU tersebut overlap .

## b. Gugusan Pulau Tujuh yang Dipandang Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Kepulauan Riau
Dari  sumber-sumber  yang  diperoleh  oleh penulis  pada  waktu  penelitian  ke  lapangan  yaitu adanya  pertemuan  dengan  Ketua  dan  anggota Komisi I DPRD Kepulauan Riau di Ruang Sidang DPRD  (Tanjung  Pinang,  bulan  Mei  2011), terekam antara lain:
1. Nasution  (anggota  Komisi  I)  menyatakan bahwa: “…..tidak berdasar Pekajang dimasukkan kedalam wilayah Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  jika  hanya  faktor kedekatan wilayah, bukan fakta-fakta...”
2. Sukri  Fahrial  (Ketua  Komisi  I)  menyatakan bahwa: “…sebelum pemekaran kedua wilayah, Pulau Pekajang masuk Provinsi Riau dan tidak pernah bersengketa dengan Provinsi Sumatera Selatan  yang  waktu  itu  wilayahnya  sampai Bangka  Belitung…..dan  “berharap  Menteri Dalam Negeri menyelesaikan secara arif tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari”….”jangan  sampai  memutuskan  sesuatu yang menjadi masalah lebih besar”..
3. Iskandarsyah  (Wakil  Ketua  Komisi  I); “…Dalam  UU  pembentukan  Kabupaten Lingga  juga  sudah  jelas  Pulau  Pekajang masuk Kecamatan Lingga Kabupaten
Lingga…dan…”kebijakan  pusat  hendaknya berdasarkan fakta bukan atas dasar kepentingan”dan
“menyarankan agar pemerintah  pusat  segera  menyelesaikan  statu Pulau  Berhala  di  Lingga  yang  kini  masih dipersengketakan Pemerintah Provinsi Kepulauan  Riau  dan  Pemerintah  Provinsi Jambi…”
4. Misbardi (Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau) menyatakan  bahwa: “…Pulau  Pekajang  jelas masuk  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau seperti tercatat di “Staatblad van Nedherlandsch-Indie”  atau  Lembaran  Negara
Hindia Belanda tahun 1924 Nomor 201”….”sejak tahun 1954 Desa Pekajang juga tercatat di Departemen Dalam Negeri sebagai Desa  Definitif  yang  masuk  dalam  Kabupaten
Kepulauan  Riau,  Provinsi  Riau  sebelum pemekaran…”
5. Lis  Darmansyah  (anggota  Komisi  I  yang merangkap  sebagai  Wakil  Ketua  DPRD Provinsi  Kepulauan  Riau)  menyatakan bahwa: “…Pemerintah  Pusat  tidak  harus  membahas masalah  kepemilikan  Pulau  Pekajang  karena sudah jelas….”
c. Jalan Keluar Penyelesaian Masalah Sengketa Gugus Pulau Tujuh
Sengketa kepemilikan Pulau Pekajang antara Provinsi Kepulauan Riau  dengan  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  sebaiknya  secara bijak  dapat  diselesaikan  oleh  Pemerintah  Pusat dengan  segera  dan  tidak  menafikan  keinginan masyarakat  yang  tinggal  di  pulau  tersebut. Keinginan  masyarakat  di  Pulau  Pekajang  tersebut harus  digali  sebenar-benarnya,  apakah  mereka ingin bergabung dengan warga Kepri atau menjadi warga Babel.
Penyelesaian  sengketa  Pulau  Pekajang  yang segera  dilakukan  sesuai  keinginan  masyarakat setempat,  sesuai  dengan  pakar  politik  dari  Kepri. Penyelesaian  harus  tidak  perlu  berlarut-larut. Pemerintah perlu mengutamakan keinginan masyarakat, kata pakar politik, Zamzami A Karim, yang  juga  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
"Pertimbangan  yang  paling  utama  adalah aspirasi  atau  keinginan  masyarakat  di  pulau  itu, apakah  ingin  menjadi  warga  Kepulauan  Riau, ataupun  menjadi  warga  Bangka  Belitung.  Karena Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  terhadap masyarakat,  terutama  dalam  memberikan  rasa aman  dan  mensejahterakan  kehidupan  mereka," ungkapnya.
Walaupun aspirasi masyarakat warga setempat  yaitu  warga  Desa  Pekajang  pada  tahun 2003  yang  tidak  ingin  bergabung  dengan  Bangka Belitung. Akan tetapi dengan kurun waktu hampir 10  (sepuluh)  tahun  perlu  ditanyakan  kembali kepada  mereka.  Apakah  mereka  ingin  tetap  di bawah  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau, ataukah mereka ingin bergabung dengan Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Cara seperti ini barangkali merupakan solusi yang cukup  tepat  untuk  dilakukan.  Hanya  saja pelaksanaannya tentu pihak Pemerintah yang akan menentukan  yang  mana,  tanpa  harus  didikte  oleh Daerah-daerah yang bersengketa.
Perebutan  suatu  pulau  yang  diperebutkan kepemilikannya oleh daerah, bukan saja menghabiskan anggaran daerah yang cukup besar, dan juga  menguras  tenaga dan  waktu Pemerintah. Pemerintah  Provinsi  yang  memperebutkannya guna  kepentingan  batas  wilayah  kekuasaan  dan adanya sinyalemen potensi yang cukup besar yang terkandung di dalam pulau itu. Akan tetapi, hal ini perlu  dikaji  lebih  mendalam  lagi.  Adanya
perebutan  Pulau  Pekajang  oleh  ke  dua  provinsi tersebut,  sebenarnya  tidak  perlu  harus  berlarut- larut.  Hal  ini  dikarenakan  ke  dua  pulau  itu  masih berada  di  wilayah  Indonesia.  Hal  yang  penting harus dijaga adalah Pemerintah baik Pusat maupun Daerah  harus  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  yang  tinggal  di  pulau  terpencil  itu. Klaim  terhadap  suatu  pulau  sudah  seharusnya dalam bentuk perhatian  yang lebih besar  terhadap masyarakatnya  yang selama ini tidak diperhatikan dan diabaikan oleh Pemerintah.
Sengketa  Pulau  Pekajang  harus  dapat diselesaikan oleh Pemerintah secepatnya. Pemerintah harus mengetahui keinginan masyarakat  Pulau  Pekajang  tersebut.  Kajian sejarah,  kependudukan,  kebudayaan,  hukum  dan bidang  lainnya  paling  tidak  digunakan  untuk mendukung  penetapan  status  pulau  tersebut.  Hal ini dikarenakan selama ini masing-masing provinsi yang  memperebutkan  pulau  tersebut  memiliki dasar  dan  alasan  yang  kuat.  Dan  yang  paling penting,  aspirasi  masyarakat  adalah  faktor  utama dalam  menentukan  status  keberadaan  pulau tersebut.
Keinginan  masyarakat  Pulau  Pekajang  akan merasa  nyaman  menjadi  warga  Kepulauan  Riau, maka  Pemerintah  harus  dapat  merealisasikannya. Begitupun  sebaliknya,  Pemerintah  juga  harus mengikuti  keinginan  masyarakat  dari  Pulau Pekajang, apabila mereka ingin bergabung dengan warga  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Harapan  dan keinginan  dari  warga  masyarakat  Pulau  Pekajang sebenarnya ke arah kesejahteraan masyarakat yang tinggal  di  Pulau  itu  agar  lebih  diperhatikan  oleh Pemerintah,  karena  mereka  di  mana  pun bergabung masih di wilayah naungan NKRI.

## SIMPULAN
Sengketa kepemilikan Pulau Pekajang atau nama lain  Gugus  Pulau  Tujuh  antara  Provinsi  Kepulauan Riau  dengan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung yang  sudah  cukup  berlarut-larut  harus  segera  dapat diselesaikan  oleh  Pemerintah  dengan  bijak.  Dengan bijak juga diartikan dengan tidak menafikan keinginan masyarakat  yang tinggal di pulau  tersebut. Keinginan dari  masyarakat  di  kawasan  tersebut  harus  digali sebenar-benarnya,  agar  keinginan  mereka  ingin bergabung  dengan  salah  satu  pihak,  memang  betul- betul dapat diapresiasi oleh Pemerintah.

## Rekomendasi
Sebaiknya pihak Pemerintah (dalam hal ini pihak Kementerian Dalam Negeri) untuk segera menyelesaikan  masalah  sengketa  segmen  batas  laut pada  gugusan  Pulau  Tujuh  yang  melibatkan  pihak Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dengan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang mengacu pada empat pendekatan, yaitu:
1. Sisi Historis;
2. Sisi Yuridis;
3. Sisi Pemerintahan; dan
4. Sisi Sosial Budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Kenny,  Anthony  (ed).  1984. History  of  Western Philosophy ,  Oxford:  Oxford  University  Press. Manguin, Piere Yves
Piliang,  Indra  J,  dkk.  2003. Otonomi  Daerah  Evaluasi dan Proyeksi . Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa Pratchett,  Lawrence.  2004. Local  Authonomy,  Local Democracy, and the New Localism Pye, Lucien W.
&  Sydney.  1972. Political  Culture  and  Political Development
Randall, John Herman, Jr, 1976, The Making of Modern Mind , New York: Colombia University Press Ratnawati,  Tri.  2006. Potret  Pemerintahan  Lokal  di Indonesia  di  Masa  Perubahan:  Otonomi  Daerah 2000-2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Peraturan Perundang-Undangan: Atlas “Beschrigiving  van  de  straat  Banca  en  Driven”, Tahun 1753.
Dokumen  Maritim  Nasional  Departemen  Kelautan  dan Perikanan, Tahun 2004
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2000 Tentang  Pemberian  dan  Inventarisasi  Nama-nama Geografis
Laporan  Pertanggungan  Jawab  Gubernur  Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
Tentang  Pedoman  Penelitian  Dan  Pengembangan Di  Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  Dan Pemerintah Daerah
Peta Hindia Belanda, Tahun 1753. Peta Portugis, Tahun 1513. Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2006 Sensus Penduduk Tahun 2002.
Staadblad  1412  dan  1434  Pemerintah  Kolonial  Hindia
Belanda Tahun 1922 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  Tentang Perairan Nusantara dan Wilayah ZEE
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2002  Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan  Peta  Lampiran  Tentang  Batas  Wilayah  dan Titik  Koordinat  Wilayah  Keberadaan  Gugusan Pulau Tujuh
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2003  Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Kepri
Media Massa: Harian Kompas , terbit 25 Juli 2003
Http://adisanjaya24blogspot.com/2010/09/geopolitik- indonesia-wawasan-nusantara.html Majalah Berita Mingguan Tempo 18 April 2001

## Biodata Penulis

## Abdul Halik
Lahir di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan,tanggal 5 Desember  1966.  Lulus  D  III  APDN  di  Ujung  Pandang tahun  1988,  S1  IIP  Jurusan  Politik  Jakarta  1994,  S2 Kebijakan Publik MAP UGM Yogyakarta 1997, S3 Jurusan Penelitian  dan  Evaluasi  Pendidikan  UNJ  Jakarta  tahun 2008.  Dosen  luar  biasa  dibeberapa  Perguruan  Tinggi Swasta  di  Jakarta  tahun  1999  sampai  dengan  sekarang. Pangkat  Pembina  (IV/a),  staf  pada  Puslitbang  Pemdes  & Pemnas  BPP  Kemendagri,  Calon  Pejabat  Fungsional Peneliti.

## Asrori
Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 7 Juni 1963. Saat iini bekerja sebagai Fungsional Peneliti dengan jabatan Peneliti Utama  golongan  IV/d  pada  Badan  Penelitian  dan P e n g e m b a n g a n   K e m e n t e r i a n   D a l a m   N e g e r i . Menyelesaikan pendidikan di APMD di Yogyakarta pada 1987 dan pendidikan di STPMD Yogyakarta pada 1990.

## Hayat Abdullah
Lahir  di  Kabupaten  Sampang  pada  tanggal  15  Agustus 1982. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi  Ilmu  Adminisrtrasi  Negara  Fakultas  Ilmu Administrasi  (FIA)  Universitas  Islam  Malang  (Unisma) dan  Peneliti  di  Research  Center  for  Local  Government (RECELGO) FIA Unisma. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas  Islam  Malang  pada  Fakultas  Ilmu Administrasi  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara tahun  2007  dan  S2  diselesaikan  pada  tahun  2012  di Universitas Merdeka Malang pada Program Pascasarjana Magister  Administrasi  Publik  dengan  Konsentrasi Kebijakan Publik.

## Mohammad Zainul Abidin
Lahir di Malang pada 8 November 1978. Saat ini bekerja pada Kementerian Keuangan sebagai Fungsional Peneliti bidang  kepakaran  Ekonomi  Terapan.  Menyelesaikan pendidikan  D4  Akuntansi  di  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara  dan  pendidikan  Magister  Hukum  Bisnis  di Universitas Gajah Mada pada tahun 2009.

## Teguh Narutomo
Lahir  di  Pontianak,  17  Juli  1968,  Pangkat  Penata  Tk.  I (III/d). Jabatan sekarang sejak tahun 2010: Peneliti Madya Golongan IV/a Bidang Kebijakan Publik yang merupakan impassing  dari  fungsional  Dosen  STPDN  tahun  2004 dengan  pangkat  Fungsional  Asisten  Ahli  dan  kemudian tahun  2006  menjadi  Fungsional  Lektor. Terhitung  mulai tahun 1997 sudah mengikuti penelitian kebijakan publik yang  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah,  seperti:
Rencana  Strategis  Kabupaten  Bekasi,  Penataan  Daerah Kabupaten  Tangerang,  Penataan  Daerah  Kabupaten Bandung,  Tipologi  Kecamatan  dan  Kelurahan  Kota Tangerang, Penataan Daerah Provinsi Jawa Barat, Wacana Calon  Kabupaten  Malingping  di  Kabupaten  Lebak, Pemekaran  Wilayah  Kabupaten  Pandeglang,  Wacana Pemekaran  Wilayah  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Kajian Pemekaran Wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan lain-lain.

## Imam Radianto Anwar Setia Putra
Lahir  di  Sei  Geringging,  11  Februari  1983.  Pendidikan terakhir  Magister  Manajemen  pada  Universitas  Negeri Padang  (UNP)  pada  tahun  2007.  Sejak  tahun  2008 mengikuti kegiatan penelitian pada BPP kemendagri dan pada tahun 2011 menjadi peneliti bidang kebijakan publik pada  Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kesatuan Bangsa Politik Dan Otonomi Daerah.

## Djoko Sulistyono
Lahir  di  Jakarta  pada  1  Oktober  1961.  Saat  ini  bekerja sebagai  Fungsional  Peneliti  di  Pusat  Penelitian Pemerintahan  Umum  dan  Kependudukan  pada  Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sejak  1999  sampai  dengan  sekarang.  Menyelesaikan pendidikan sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung pada  tahun  2988  dan  pendidikan  magister  Ilmu  Politik Universitas Indonesia Jakarta pada 2002.
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
VOL. 6 NO. 2 JUNI 2014
ISSN: 2085-4323
TERAKREDITASI NO. 337/E/2013 TANGGAL 16 APRIL 2013

## Pedoman Penulisan
1. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang  kajian pemerintahan dalam negeri/pemerintahan daerah.
2. Substansi  artikel  diharapkan  sejalan  dengan  Panduan  Akreditasi  Berkala  Ilmiah,  yang  diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. http://www.bpp.depdagri.go.id/....
3. Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar.
4. Sistematika Penulisan
Sistematika  penjenjangan  atau  peringkat  judul  artikel  dan  bagian-bagiannya  dilakukan  dengan  cara berikut:
(1) Judul ditulis dengan huruf besar semua, di bagian tengah atas pada halaman pertama;
(2) Sub Bab Peringkat 1 ditulis dengan huruf pertama besar semua rata tepi kiri;
(3) Sub Bab Peringkat 2 ditulis dengan huruf besar-kecil rata tepi kiri.
 Sistematika  artikel  hasil  penelitian  adalah:  judul;  nama  penulis  (tanpa  gelar  akademik);  nama  dan alamat institusi, alamat e-mail penulis , abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 250 kata dalam bahasa Indonesia) yang berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian; kata kunci (4-5 kata kunci) ; pendahuluan (tanpa ada subjudul)  yang berisi latar belakang,  sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan  penelitian; metode ; hasil  penelitian  dan pembahasan ; simpulan ; daftar  rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
JUDUL (ringkas dan lugas; maksimal 14 kata, hindari kata “analisis”, “studi”, “pengaruh”)
Penulis 1 1 dan Penulis 2 2 1 Nama instansi/lembaga Penulis 1 Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis 2 Nama instansi/lembaga Penulis 2 Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis (jika nama instansi penulis 1 dan 2 sama, cukup ditulis satu saja) E-mail penulis 1 dan 2:
Abstract: Abstract in english (max. 150 words) Keywords: 4 – 5 words/ phrase (separated with ;)
Abstrak: Abstrak dalam bahasa Indonesia (maks. 250 kata) Kata kunci: 4 – 5 kata/ frasa (dipisahkan dengan ;)

## PENDAHULUAN
( berisi  latar  belakang,  sekilas  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian,  yang  dimasukkan  dalam paragraf-paragraf bukan dalam bentuk subbab )
METODE PENELITIAN Subbab …
HASIL DAN PEMBAHASAN (Hasil adalah gambaran lokus. Pembahasan adalah analisa dan interpretasi penulis) Subbab …
SIMPULAN (Simpulan adalah hasil dari pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian)
DAFTAR PUSTAKA
 Sistematika  artikel  hasil  pemikiran/reviu/telaahan  adalah: judul;  nama  penulis (tanpa  gelar akademik); nama dan alamat institusi, alamat e-mail penulis, abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata-kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan (tanpa  ada  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup tulisan;  bahasan utama  (dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa  sub-judul); simpulan ;  daftar  rujukan (hanya  memuat sumber-sumber yang dirujuk).

## JUDUL

## Penulis
Nama instansi/lembaga Penulis Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis E-mail penulis
Abstract: Abstract in English (max. 150 words) Keywords: 4 – 5 words/ phrase
Abstrak: Abstrak dalam bahasa Indonesia (maks. 250 kata) Kata kunci: 4 – 5 kata/ frasa
PENDAHULUAN PEMBAHASAN PENUTUP DAFTAR PUSTAKA
5. Artikel  diketik  pada  kertas  ukuran  A4  berkualitas  baik.  Dibuat  sesingkat  mungkin  sesuai  dengan subyek  dan  metode  penelitian  (bila  naskah  tersebut  ringkasan  penelitian),  biasanya  20-25  halaman dengan spasi satu, untuk kutipan paragraf langsung diindent (tidak termasuk daftar pustaka).
6. Abstrak , ditulis satu paragraf sebelum isi naskah. Abstrak dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian.
7. a.   Penulisan numbering kalimat pendek diintegrasikan dalam paragraf, contohnya:
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mengetahui  apakah  CSR  berpengaruh positif  terhadap  nilai  perusahaan;  (2)  Untuk  mengetahui  apakah  persentase  kepemilikan manajemen  berperan  sebagai  variabel  moderating  dalam  hubungan  antara  CSR  dengan  nilai perusahaan;  dan  (3)  Untuk  mengetahui  apakah  tipe  industri  berperan  sebagai  variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan?
b. Penulisan bullet juga  diintegrasikan  dalam  paragraf  dengan  menggunakan  tanda  titik  koma  pada antarkata/kalimat tanpa bullet .
8. Tabel dan gambar, untuk  tabel  dan  gambar  (grafik)  sebagai  lampiran  dicantumkan  pada  halaman sesudah  teks.  Sedangkan  tabel  atau  gambar  baik  di  dalam  naskah  maupun  bukan  harus  diberi  nomor urut.
a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
c. Garis  tabel  yang  dimunculkan  hanya  pada  bagian header dan  garis  bagian  paling  bawah  tabel sedangkan untuk garis-garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
d. Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
e. Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.
Contoh Penyajian Tabel:
Tabel 1. Bentuk-Bentuk Mobilitas Penduduk No. Bentuk Mobilitas Batas Wilayah Batas Waktu 1. Ulang-alik ( commuting ) Dukuh 6 jam atau lebih, kembali pada hari yang sama 2. Mondok di daerah tujuan Dukuh Lebih dari satu hari tetapi kurang dari 6 bulan 3. Menetap di daerah tujuan Dukuh 6 bulan atau lebih menetap di daerah tujuan
Sumber: Ida Bagoes, 2000
Sumber: Bank Indonesia, 2009
Gambar 1. Utang Indonesia (dalam triliun Rupiah)
9. Cara  penulisan  rumus.  Persamaan-persamaan  yang  digunakan  disusun  pada  baris  terpisah  dan  diberi nomor  secara  berurutan  dalam  parentheses  ( justify )  dan  diletakkan  pada  margin  kanan  sejajar  dengan baris tersebut. Contoh:
wt = f (yt, kt , wt-1)
10. Keterangan  rumus  ditulis  dalam  satu  paragraf  tanpa  menggunakan  simbol  sama  dengan  (=),  masing- masing keterangan notasi rumus dipisahkan dengan koma. Contoh: dimana w adalah upah nominal, yt adalah produktivitas pekerja, kt adalah intensitas modal, wt-1 adalah tingkat upah periode sebelumnya
11. Perujukan  sumber  acuan  di  dalam  teks  ( body  text )  dengan  menggunakan  nama  akhir  dan  tahun. Kemudian bila merujuk pada halaman tertentu, penyebutan halaman setelah penyebutan tahun dengan dipisah  titik  dua.  Untuk  karya  terjemahan  dilakukan  dengan  cara  menyebutkan  nama  pengarang aslinya.
Contoh:
 Buiter (2007:459) berpendapat bahwa...
 Fatimah dan Daryono (1997) menunjukkan adanya...
 Didit dkk (2007) berkesimpulan bahwa...
 Untuk meningkatkan perekonomian daerah... (Yuni, Triyono, dan Agung Riyardi, 2009)
 Maya (2009) berpendapat bahwa...
12. Setiap  kutipan  harus  diikuti  sumbernya  (lihat  poin  no.11)  dan  dicantumkan  juga  dalam  daftar pustaka. Contoh:
Di dalam paragraf isi ( Body Text ) ada kutipan: Buiter (2007:459) berpendapat bahwa... Maka sumber kutipan tersebut wajib dicantumkan/disebutkan di dalam daftar pustaka:
Buiter,  W.H.  2007.  The  Fiscal  Theory  of  the  Price  Level:  A  Critique, Economic  Journal . 112(127):459
13. Sedapat  mungkin pustaka-pustaka yang dijadikan rujukan adalah pustaka yang diterbitkan 10 tahun terakhir dan diutamakan lebih banyak dari Jurnal Ilmiah (50 persen). Penulis disarankan untuk merujuk artikel-artikel pada Jurnal Bina Praja dari edisi sebelumnya.
14. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi: (1) nama akhir pengarang, nama awal,  nama  tengah, tanpa  gelar  akademik; (2)  tahun  penerbitan;  (3)  judul  termasuk  subjudul;  (4) tempat penerbitan; dan (5) nama penerbit.
Contoh cara penulisan: a. Format  rujukan  dari  buku:  Nama  pengarang.  (tahun).  Judul  Buku.  Edisi.  Kota  penerbit:  Nama penerbit.
Jika penulis sebagai editor tunggal, ditulis (Ed.) di belakang namanya. Ditulis (Eds.) jika editornya lebih  dari  satu  orang.  Kemudian  bila  pengarang  lebih  dari  tiga  orang,  dituliskan  nama  pengarang pertama dan yang lain disingkat ‘ dkk ’ (pengarang domestik) atau ‘ et.al ’ (pengarang asing) Enders,  W.  2004. Applied  Econometric  Time  Series .  Second  edition.  New  York:  John  Wiley  & Son.
Purnomo, Didit (Ed.). 2005. The Role of Macroeconomic Factors in Growth . Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press
b. Format rujukan dari artikel dalam buku ditulis: Nama editor (Ed.). (tahun). Judul tulisan/karangan. Judul buku. hlm atau pp. kota penerbit: nama penerbit. Daryono (Ed.). 2005. Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview (hlm. 12-25). Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press.
c. Format  rujukan  dari  artikel  dalam  jurnal/majalah/koran:  Nama  pengarang  (tahun).  judul tulisan/karangan. Nama jurnal/majalah/koran.  volume (nomor): halaman. Jika rujukan  koran tanpa penulis, nama koran ditulis diawal Rodden, J. 2002. The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around  the World. American  Economic  Journal .  46  (3):  670.  Nashville:  American  Economic Association.
Triyono.  2008.  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Sebagai  Pelaksanaan  Desentralisasi Fiskal Efek. Warta Ekonomi . Vol. 4. Agustus: 46-48 Haryanto,  S.  2007,  13  November.  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pembangunan  Ekonomi. Harian Jakarta . hlm.4. Harian Jogjakarta. 2007, 1 April. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia. hlm.4.
d. Format rujukan dari internet, tanggal akses dicantumkan. Setyowati,  E. Keuangan  Publik  dan  Sistem  Harga .  http://www.ekonomipublik.com/akt/pdf/ akt452.pdf. Diakses tanggal 27 Mei 2009.
15. Referensi Online yang dianjurkan dalam penggunaan bahasa Indonesia:
a. Glosarium  kata  baku  dari  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia: http://pusatbahasa.diknas.go.id/glosarium/
b. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dari  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia: http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/
c. Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan (EYD): http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/lamanv4/sites/default/files/EJD-KKP-PBN-
BID.PENGEMBANGAN.pdf

## Pengiriman Artikel
1. Artikel dikirimkan sebanyak 2 eksemplar hardcopy , dan softcopy berupa file. File bisa dikirim melalui e- mail jurnalbinapraja@yahoo.com atau dalam media cd.
2. Artikel  yang  dikirim wajib dilampiri  biodata  ringkas  pendidikan  termasuk  catatan  riwayat  karya-karya ilmiah  sebelumnya  yang  pernah  dipublikasikan,  insitusi  dan  alamatnya,  nomor  telpon  kontak  atau  e-mail penulis.
3. Penulis  yang  menyerahkan  artikelnya  harus  menjamin  bahwa  naskah  yang  diajukan  tidak  melanggar  hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
4. Kepastian  naskah  dimuat  atau  tidak,  akan  diberitahukan  secara  tertulis.  Artikel  yang  tidak  dimuat  tidak akan dikembalikan.
Alamat Jurnal Bina Praja: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132, Senen - Jakarta 10420 Telepon/Fax: +62 21 310 1953 / +62 21 392 4451 e-mail: jurnalbinapraja@yahoo.com