## PEMAHAMAN BIDAN TENTANG PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN
Puji Hastuti ¹, Diki Retno Yuliani², Rusmini ² pujih75@gmail.com

## ABSTRAK
Praktik pelayanan bidan merupakan layanan kesehatan yang memiliki kontribusi  cukup  besar  dalam  peningkatan  kesehatan  khususnya  kesehatan ibu  dan  anak.  Untuk  itu  seorang  bidan  harus  dapat  menjaga  kualitas  dan keamanannya  dengan  memberikan  layanan  sesuai  dengan  kewenangannya, dilandasi  dengan  regulasi  pelayanan  praktik  yang  jelas.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  pemahaman  bidan  tentang  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Banyumas.
Jenis  penelitian  deskriptif  dengan  rancangan cross  secsional . Populasinya  seluruh  bidan  yang  bekerja  di  wilayah  Dinas  Kesehatan Banyumas  sebanyak  728  orang  dengan  penghitungan  besar  sampel menggunakan  rumus  slovin  didapatkan  subyek  88  bidan  dan  teknik pengambilan sampel accidental sampling .
Hasil  penelitian  menunjukkan  pemahaman  bidan  tentang  perijinan paling  tinggi  cukup  sebesar  67  %  paling  rendah  kurang  sebesar  5  %. Pemahaman  tentang  penyelenggaraan  praktik  yang  paling  tinggi  baik  49  % dan  paling  rendah  kurang  3  %.  Pemahaman  bidan  tentang  pencatatan  dan pelaporan  paling  tinggi  baik  94  %  dan  paling  rendah    kurang  6  %. Pemahaman  bidan  tentang  pembinaan  dan  pengawasan  yang  paling  tinggi cukup 55 % dan  yang paling rendah kurang  9  %. Pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/-
menkes/per/x/2010  tentang  ijin  dan  penyelenggaraan  praktik  bidan  di kabupaten  Banyumas  kategori  paling  tinggi  cukup  55  %  dan  paling  rendah kurang 3 %.
Saran  ditujukan  kepada  IBI  untuk  lebih  aktif  lagi  dalam  mencari informasi  dan  untuk  melakukan  penelitian  implementasi  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1464/MENKES/PER/X/2010  tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas.
Kata kunci : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/2010, Bidan ¹), ²), ²) = Civitas Akademika Prodi Kebidanan Blora.
Salah  satu  ciri  pemerintahan yang baik adalah terwujudnya pelayanan  publik  yang  berkualitas. Pelayanan  publik  merupakan  kewa-
jiban yang diamanatkan oleh undang- undang  terhadap  pemerintah  untuk memenuhi  hak-hak  warga  negaranya.
Pelayanan  kesehatan  adalah salah  satu  pelayanan  publik  yang seharusnya  diberikan  oleh  peme- rintah,  sebagaimana  disebutkan  da- lam pasal 19 Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan yang  berbunyi  pemerintah  bertang- gung  jawab  atas  ketersediaan  segala bentuk upaya  kesehatan  yang  bermutu, aman, e fisien, dan terjang-kau.
Praktik  pelayanan  bidan  meru- pakan  layanan  kesehatan  yang  me- miliki  kontribusi  cukup  besar  dalam peningkatan  kesehatan  khususnya kesehatan  ibu  dan  anak.  Untuk  itu seorang  bidan  harus  dapat  menjaga kualitas  dan  keamanannya  dengan memberikan  layanan  sesuai  dengan kewena-ngannya,  dilandasi  dengan regulasi pelayanan praktik yang jelas. Regulasi  praktik  bidan  yang  terbaru adalah  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indo-nesia  Nomor  1464/ MENKES/PER/X/  2010  tentang  ijin dan  pe-nyelenggaraan  praktik  bidan yang dikeluarkan dengan pertimbangan antara lain untuk menyelaraskan  ke-wenangan    bidan dengan  tugas  pe-merintah  untuk meningkatkan kua-litas
pelayanan kesehatan yang merata.
Regulasi tersebut tentunya akan berjalan  dengan  baik  apabila  bidan memahami  isi  yang  termaktub  di dalamnya  dan  melaksanakan  dalam pelayanan  kebidanan.  Ber-dasarkan data  profil  kesehatan  Kabupaten Banyumas Tahun 2011 jumlah tenaga bidan  di  kabupaten  Banyumas  adalah 728  orang  dengan  rasio  per  100.000 penduduk  sebesar  47,61  dengan tingkat pendidikan D3 Kebidanan 536 dan  D1  Kebidanan  192.  Survey pendahuluan  yang  penu-lis  lakukan pada  bidan  di  wilayah  Kabupaten Banyumas  dari  10  bidan  yang
diwawancarai  diketahui  bahwa  7 bidan  mengatakan  sudah  tahu  dan pernah  terpapar  informasi  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indo- nesia  Nomor  1464/MENKES/PER/ X/2010  Tentang  Ijin  Dan  Penyeleng- garaan  Praktik  Bidan  Di  Kabupaten Banyumas  dan  3  bidan  mengatakan belum  tahu  secara  detail  peraturan tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  peneliti  merumuskan  masa- lah  penelitian  tentang  bagaimana gambaran  pemahaman  bidan  tentang Peraturan  Menteri  Kesehatan  Repu- blik  Indonesia  Nomor  1464/MEN- KES/PER/X/2010  Tentang  Ijin  Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  Di Kabupaten  Banyumas  dengan  tujuan peneli-tian  adalah  mendeskripsikan pemahaman  bidan  tentang  perijinan, penyelenggaraan  praktik,  pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan  serta  gambaran  pema- haman bidan tentang Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indo- nesia  Nomor  1464/MENKES/PER- /X/2010    tentang  Ijin  dan  Pe- nyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Banyumas.

## METODE PENELITIAN
Variabel  dalam  penelitian  ini adalah variabel tunggal yaitu pemahaman  bidan  tentang  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indo- nesia  Nomor  1464/MENKES  /PER- /X/2010  di  Kabupaten  Banyumas. Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dengan  menggu- nakan  rancangan cross  sectional.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wila- yah  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banyumas  dengan  populasi  seluruh bidan  yang  bekerja  di  wilayah  Dinas Kesehatan  Banyumas  sebanyak  728 orang  dan  88  sampel  bidan.  Teknik
pengambilan  sampel  dalam  peneliti- an ini menggunakan accidental
sampling .  Pengambilan  data  dila- kukan  meng-gunakan  kuesioner  di Rumah Sakit  Prof. Dr.Margono
Soekarjo  dengan  responden  sejumlah 7  orang  bidan,  Puskesmas  di  wilayah Kabupaten  Banyumas  sebanyak  41 orang  bidan,  Bidan  Praktek  Mandiri sejumlah  5  orang,  Prodi  DIII  Kebi- danan  Purwokerto  5  orang  dan  lulu- san baru ( fresh graduate ) 30 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian    gambaran  pema- haman  bidan  tentang  Peraturan  Men- teri  Kesehatan  Republik  Indonesia nomor  1464  /MENKES/PER/X/2010 tentang  ijin  dan  penyelenggaraan praktik  bidan  di  kabupaten  Banyu- mas  dilaksanakan  dengan  populasi bidan  yang  bekerja  di  Wilayah Kabupaten  Banyumas  sebanyak  728 orang.  Pada  penelitian  ini  meng- gunakan  sampel  sebanyak  88  bidan dengan  latar  belakang  pendi-dikan DIII  Kebidanan  84  bidan  dan  DIV kebidanan  4  bidan.  Adapun  usia respondennya  lebih dari 36 tahun ada 46  bidan  dan  antara  20  sampai  35 tahun ada 42 bidan.
Berdasarkan  tempat  bekerja- nya  ada  41  bidan  yang  bekerja  di Puskesmas, 7 bidan bekerja di Rumah Sakit,  5  Bidan  di  Bidan  Praktik Mandiri, 5 orang bekerja di Prodi DIII Kebidanan  Purwokerto  dan  30  bidan belum bekerja ( fresh gra-duate ).

## Pemahaman Tentang Perijinan
Hasil  penelitian  menunjukkan  rata- rata pemahaman bidan tentang perijinan  sesuai  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  n omor 1464  /MENKES/PER/x/2010  tentang
ijin  dan  penyelenggaraan  praktik  bi- dan  di  kabupaten  Banyumas  kategori yang  paling  tinggi  adalah  cukup sebanyak 59 bidan atau sebesar 67 %, kategori  baik  sebanyak  25  bidan dengan prosentase 28 % dan yang pa- ling  rendah  adalah  kurang  dengan jumlah  4  bidan  atau  5  %.  Hasil tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel berikut :

## Tabel 1
pemahaman bidan tentang perijinan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor  1464/menkes/per/x/2010  ten-tang  ijin dan  penyelenggaraan  praktik  bidan  di kabupaten Banyumas. No Pengetahuan Jumlah Frekuensi Prosentase 1. 2. 3. Baik Cukup Kurang 25 59 4 28 67 5 Total 88 100
Sumber : Data primer 2013
Hasil  penelitian  tersebut  me- nunjukan  bahwa  pemahaman  bidan terhadap  perijinan  sudah  cukup  baik walaupun  masih  ada  yang  kurang. Pemahaman  tentang  perijinan  ini  ber- dasarkan  hasil  penelitian    bidan  yang bekerja  di  rumah  sakit  dalam  kategori cukup  dan  ada  juga  yang  kurang  yaitu 2 bidan yang di puskesmas dan 2 bidan baru  lulus.  Untuk  umur  bidan  yang lebih baik pengetahuannya pada kelompok  umur  lebih  36  tahun  dan untuk  tingkat  pendidikan  yang  lebih baik  pemahamannya  adalah  bidan dengan  latar  belakang  D4  kebidanan. Perijinan  itu  memang  penting  karena menurut Budiarti, Susilo Resmi (2006), semua  penyelenggaraan  sarana  kese- hatan  harus  memiliki  ijin.  Tujuan
perijinan  terhadap  sarana  kesehatan pada  dasarnya  adalah  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  dari praktik  pemberian  pelayanan  keseha- tan  yang tidak memenuhi  standar, agar tidak  membahayakan  keselamatan  dan ke-sehatan.
Pemahaman  Tentang  Penyeleng- garaan Praktik
Rata-rata  pemahaman  bidan tentang penyelenggaraan praktik sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan Repu-blik Indonesia nomor 1464/MENKES/  PER/x/2010  tentang ijin  dan  penyelenggaraan  praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori  yang  paling  tinggi  adalah baik  sebanyak  43  bidan  atau  sebesar 49  %,  kategori  cukup  sebanyak  42 bidan  dengan  prosentase  48  %  dan yang  paling  rendah  adalah  kurang dengan jumlah 3 bidan atau 3 %.

## Tabel 2
Pemahaman bidan tentang   penyelenggaraan praktik Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia nomor  1464/menkes/per/x/2010  ten-tang  ijin  dan penyelenggaraan  praktik  bidan  di  kabupaten Banyumas
Sumber : Data primer 2013
Dari  hasil  tersebut  diketahui bahwa  pemahaman  bidan  tentang penyelenggaraan  praktik  di  Kabu- paten  Banyumas  sudah  cukup  baik meskipun  tidak  menjamin  dengan pemahaman  yang  baik,  penyeleng- garaan  praktik  ini   juga  tidak  ada  pe- langgaran.  Pemahaman  tentang  pe- nyelenggaraan praktik ini ber- dasarkan  hasil  penelitian  ternyata hampir  sama  pemahamannya  antara bidan  yang  bekerja  di  rumah  sakit, puskesmas,  BPM,  Prodi  kebidanan Purwokerto  maupun  yang  baru  lulus.
Pada  kategori  umur  bidan  yang berada  pada  kelompok  umur  lebih dari  36  tahun  lebih  baik  pe- mahamannya  dan  untuk  pendidikan baik  antara  D3  kebidanan  dan  D4 kebidanan hampir sama tingkat pemahamannya.  Sebagaimana  pe- nelitian  tentang  pelaksanaan  Pera- turan  menteri  Kesehatan  Nomor 1464/MENKES  /PER/X/2010  ten- tang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan  yang dilakukan oleh Sunarti A, Ismail  dkk  di  Provinsi  Gorontalo menunjukkan  terdapat  pelanggaran terhadap  kewajiban  dan  kewenangan bidan, padahal ber-dasarkan
ketentuan  Pasal  23  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009,  maka diharapkan
penye-lenggaraan pelayanan  kesehatan  dapat  dilaksana- kan  secara  bertanggungjawab,  aman, bermutu,  serta  merata  dan  nondiskri- minatif.  Untuk  itu  bagi  setiap  bidan yang  akan  melaksanakan  praktik pelayanan kesehatan juga harus mematuhi  hal  tersebut  agar  dapat memberikan pelayanan kesehatan yang    bertanggungjawab,  aman,  ber- mutu,  serta  merata  dan  nondiskri- minatif.
Pemahaman Bidan Tentang Pencatatan Dan Pelaporan
Pemahaman bidan tentang pencatatan  dan  pelaporan  sesuai  Pe- raturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  nomor  1464/MENKES  / PER/X/2010  tentang  ijin  dan  pe- nyelenggaraan praktik bidan di No Pengetah uan Jumlah Frekuensi Prosenta se 1. 2. 3. Baik Cukup Kurang 43 42 3 49 48 3 Total 88 100
kabupaten  Banyumas  dengan  kate- gori  yang  paling  tinggi  adalah  baik sebanyak 83 bidan atau sebesar 94 %, kategori  yang  paling  rendah  adalah kurang dengan jumlah  5 bidan atau 6 %.  Hasil  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut :
Tabel 3 Pemahaman bidan tentang pencatatan dan pelaporan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  nomor  1464/MENKES/  PER/X/2010 tentang  ijin  dan  penyelenggaraan  praktik  bidan  di kabupaten Banyumas
Sumber : Data primer2013
Pemahaman  yang  baik  tersebut tidak memandang tempat bekerja, umur maupun  pendidikan,  hanya  ada  yang masih  pengetahuannya  kurang  yaitu bidan  yang  bekerja  di  puskesmas sebanyak  5  orang.  Dengan  pema- haman  yang  baik  tersebut  diharapkan pelaksanaan  pencatatan  dan  pelaporan bidan  di  Kabupaten  Banyumas  baik juga.  Pencatatan  dan  pelaporan  ini merupakan  kewajiban  bidan  setelah melakukan  pelayanan  kesehatan,  di- mana  pelaporan  tersebut  ditujukan  ke Puskesmas  wilayah  tempat  praktek kecuali  bidan  yang  bekerja  di  fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemahaman  Tentang  Pembinaan Dan Pengawasan
Pemahaman bidan tentang pem-binaan  dan  pengawasan  sesuai Pe-raturan  Menteri  Kesehatan  Repu- blik  Indonesia  nomor  1464/MEN-
KES/PER  /X/2010  tentang  ijin  dan penyelenggaraan  praktik  bidan  di kabupaten  Banyumas  dengan  kate- gori  yang  paling  tinggi  adalah  cukup sebanyak 48 bidan atau sebesar 55 %, kategori  baik  sebanyak  32  bidan  atau sebesar  36  %,  dan  kategori  yang paling  rendah  adalah  kurang  dengan jumlah 8 bidan atau 9 %. Tabel 4 pemahaman bidan tentang pembinaan dan pengawasan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang  ijin  dan  penyelenggaraan  praktik  bidan  di kabupaten Banyumas
Sumber : Data primer 2013
Dari  hasil  tersebut  dapat  diketahui
bahwa pemahaman bidan di Banyumas  berkenaan  dengan  pem- binaan dan pengawasan separuh lebih dalam  kategori  cukup.  Pema-haman tentang  pembinaan  dan  pe-ngawasan ini berdasarkan hasil penelitian kategori baik dimiliki oleh bidan yang bekerja  di  rumah  sakit  dan  BPM. Untuk  bidan  dengan  kategori  umur lebih 36 tahun mem-punyai pemahaman  yang  lebih  baik  dari kategori  umur  20-35  tahun  dan kategori  pendi-dikan  baik  yang  D3 maupun  D4  kebidanan  mem-punyai pengetahuan  cukup.  Pembinaan  dan pengawasan  penyelenggaraan  praktik bidan  sesuai  dengan  pasal  21  Pera- turan  Menteri  Kesehatan  Repu-blik Indonesia  nomor  1464-/-menkes/per- /x/2010  tentang  ijin  dan  penyeleng- garaan  praktik  bidan  dilakukan  oleh Menteri,  Pemerintah  Daerah  Pro-
No Pengetahuan Jumlah Frekuen si Prosentase 1. 2. 3. Baik Cukup Kurang 32 48 8 36 55 9 Total 88 100 No Penge- tahuan Jumlah Fre-kuensi Prosen- tase 1. 2. 3. Baik Cukup Kurang 83 0 5 94 0 6 Total 88 100
vinsi,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/ Kota dengan
mengikut-sertakan
Majelis  Tenaga  Kesehatan  Indonesia,
Majelis  Tenaga  Kesehatan  Provinsi, Organisasi profesi dan asosiasi institusi  pendidikan  yang  bersangkut- an.  Tujuan  pembinaan  dan  penga- wasan ini adalah untuk me- ningkatkan  mutu  pelayanan,  ke- selamatan  pasien  dan  melindungi masyarakat  terhadap  segala  kemung- kinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Pemahaman Tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  nomor  1464/MENKES/ PER/  X/2010  tentang  ijin  dan penyelenggaraan praktik bidan
Pemahaman bidan tentang
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Repu- blik  Indonesia  nomor  1464/MEN- KES/  PER/  X/2010  tentang  ijin  dan penye-lenggaraan  praktik  bidan  di kabupaten  Banyumas  dengan  kate- gori  yang  paling  tinggi  adalah  baik sebanyak 48 bidan dengan prosentase 55 %, berikutnya  cukup sebanyak 37 bidan  atau  sebesar  42  %,  dan  yang paling  rendah  adalah  kurang  dengan jumlah 3 bidan  atau 3%. Pemahaman bidan  di  Banyumas  ter-hadap  materi Peraturan  Menteri  Kesehatan  Repu- blik  Indonesia  nomor  1464/MEN- KES/  PER/X/2010  tentang  ijin  dan penyelenggaraan  praktik  bidan  seca- ra keseluruhan menunjukkan hasil de- ngan  kategori  tertinggi  adalah  cukup. Pemahaman  tentang  materi  Peraturan Menteri  Kesehatan  Repu-blik  Indo- nesia  nomor  1464/MEN-KES/PER/ X/2010  tentang  ijin  dan  penyeleng- garaan  praktik  bidan  ini  berdasarkan hasil penelitian bidan yang bekerja di BPM  memiliki  pengetahuan  yang lebih baik   dengan kategori umur le-
bih  36  tahun  dan  untuk  tingkat  pen- didikan  D3  maupun  D4  kebidanan mem-punyai  pengetahuan  yang  cu- kup.  Pemahaman  yang  baik  di- harapkan dalam implementasi Peraturan Men-teri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES-/PER/X/2010 tentang ijin  dan  penyelenggaraan  praktik bidan  di  Banyumas  juga  baik. Realitas  yang  ada implementasi
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1464/MENKES-/PER/X/2010 tentang Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik Bidan  di  Poliklinik  Kese-hatan  Desa (PKD)  dan  Bidan  Praktik  Mandiri (BPM)  Kabupaten  Grobo-gan  dari hasil  penelitian  Rubaidi,  2012  me- nunjukkan  bahwa  terdapat  15  bidan (30%)  telah  melaksanakan  tugas mengelola PKD dan menye- lenggarakan  praktik  sebagai  Bidan Praktik  Mandiri  dalam  kategori  baik, terdapat  21  bidan  (42%)  telah melaksanakan  tugas  mengelola  PKD dan menyelengggarakan praktik sebagai  Bidan  Praktik  Mandiri  dalam kategori cukup, kemudian terdapat 14 bidan  (28%)  telah  melaksanakan tugas  mengelola  PKD  dan  me- nyelenggarakan praktik sebagai Bidan Praktik  Mandiri  dalam  kate-gori kurang.  Sejalan  dengan  hal  tesebut hasil penelitian yang sama di Provinsi Gorontalo  yang  dilaksana-kan  oleh Sunarti  A.Ismail  menunjuk-kan  hasil penyelenggaraan  praktik  bidan  man- diri tidak sesuai
dengan kewenangannya  yaitu  melakukan  pe- ngobatan  sebanyak  100%  dan  pernah melakukan  pelanggaran  terhadap  ke- wajiban.  Demikian  juga  dengan tempat penyelenggaraan praktik bidan tidak  memenuhi  syarat  (  tidak memasang  papan  nama  sebanyak  27 %,  40%  tidak  memenuhi  syarat
pencatatan  dan  pelaporan  dan  40  % juga  tidak  memenuhi  syarat  belum memenuhi  fomulir  permintaan  darah.
Bidan di kabupaten Banyumas sebanyak  728  orang  dengan  rasio  per 100.000  penduduk  sebesar  47,61 dengan  tingkat  pendidikan  D3  Ke- bidanan  536  dan  D1  Kebidanan  192. Masih  adanya  bidan  yang  tingkat pendidikannya  masih  DI  kebidanan dan  pemahaman  yang  kurang  ter- hadap  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  1464/  MENKES  /PER/X- /2010 tentang Izin dan Pe- nyelenggaraan  Praktik  Bidan  sudah semestinya para bidan berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan mencari  informasi  tentang  peraturan tersebut.  Sebagaimana  disampaikan oleh  Rubadi,  2013  bahwa    faktor pendidikan  dan  upaya  pemahaman terhadap  isi  dari  peraturan  tersebut terkait  perlindungan  hukum  yang harus diperoleh oleh bidan merupakan awal dari timbulnya ke-sadaran dalam menjalankan  profesi-nya  sehingga mampu  membedakan  kewenangan sesuai  dengan  tempat  pelayanan maupun ketentuan pe-raturan perundang-undangan yang
menaunginya  serta  memahami  de- ngan  baik  batas-batas  kewenangan- nya.

## SIMPULAN
Pemahaman bidan tentang perijinan  sesuai  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor 1464-/MENKES/PER/X/2010tentang ijin  dan  penyelenggaraan  praktik bidan  di  kabupaten  Banyumas  kate- gori  yang  paling  tinggi  adalah  cukup sebesar  67  %  yang  paling  rendah adalah  kurang  sebesar  5  %.  Pe- mahaman bidan tentang penye- lenggaraan  praktik  sesuai  Peraturan
Menteri  Kesehatan  Republik  Indo- nesia  no-mor  1464/MENKES/  PER /X/2010  tentang  ijin  dan  penye- lenggaraan  praktik  bidan  di  kabu- paten Banyumas  kategori  yang  paling tinggi adalah  baik  sebesar  49  %  dan paling rendah kurang sebesar 3%.
Pemahaman  bidan  tentang  pen- catatan dan pelaporan sesuai Pe-raturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indo- nesia nomor 1464/MENKES-/PER
/X/2010 tentang ijin dan pe- nyelenggaraan  praktik  bidan  di  kabu- paten  Banyumas  dengan  kategori  yang paling tinggi  adalah  baik sebesar 94  % dan kategori yang paling rendah adalah kurang sebesar 6 %.
Pemahaman bidan tentang pembinaan  dan  pengawasan  sesuai Pe-raturan  Menteri  Kesehatan  Repu- blik Indonesia nomor 1464-
/MENKES/ PER /X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten  Banyumas  dengan  kate- gori  yang  paling  tinggi  adalah  cukup sebesar  55  %  dan  kategori  yang paling  rendah  adalah  kurang  sebesar 9%.
Pemahaman  bidan  tentang  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indo- nesia  nomor  1464/MENKES/  PER /X/2010  tentang  ijin  dan  penye- lenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas  dengan  kate-gori  yang paling  tinggi  adalah  cukup  dengan prosentase  55  %  dan  yang  paling rendah adalah kurang dengan prosentase 3 %.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  peneliti  ucapkan  kepa- kda  Direktur  Poltekkes  Kemenkes Semarang  yang  telah  membiayai  pe-
nelitian  ini  melalui  DIPA  Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Azwar,  Saifuddin.  (2007).  Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Damayanti, Fitriani Nur (2012) Perbandingan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan pada Bidan  Praktek  Mandiri  (BPM) Menurut  Kepmmenkes  Nomor
900/MENKES/SK/VII/2002,
Permenkes  Nomor  Hk.02.02 /MENKES/149/2010  dan  Per menkes  Nomor  1464/MEN- KES/PER/X/2010 di Kota Semarang. masters thesis, unika soegijapranata.
Hidayat,  A.  Aziz  Alimul.  (2007). Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik  Analisis  Data.  Jakarta: Salemba Medika.
HR. Ridwan, (2011),   Hukum Administrasi Negara,    Edisi Revisi,    Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
Machfoed,  Irham.  (2008).  Teknik Membuat  Alat  Ukur  Penelitian. Yogyakarta: Fitramaya. Notoatmodjo, Soekidjo. (2002). Metodologi  Penelitian  Kesehatan.
Jakarta: Rineka Cipta. .  (2005). Metodologi  Penelitian
Kesehatan  Cet.  3.  Jakarta:  Rineka Cipta.
. (2007). Promosi  Kesehatan  dan  Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik Bidan.
Ratifah.(2006). analisis faktor – faktor yang berhubungan dengan Pelaksanaan penerapan standar asuhan persalinan Normal (apn) oleh bidan puskesmas rawat inap Di kabupaten banyumas. Thesis. UNDIP Semarang
Setiawan,  Ari  &  Saryono.  (2010).
Metodologi  Penelitian  Kebidanan DIII,  DIV,  S1  dan  S2.  Yogyakarta: Nuha Medika
Sunarti  A.  Ismail,  Achmad  Ruslan, Muh.  Yunus  Wahid,  (2012) Pelaksanaan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  1464/Menkes- /Per/X/2010 Tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  Makassar,Di  Provinsi Gorontalo Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan Handoyo,  Rubadi  (2012) Imple- mentasi Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  :  1464/Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  Di Poliklinik  Kesehatan  Desa  Dan Bidan  Praktik  Mandiri  Kabupaten
Grobogan.  Masters  thesis,  Unika
Soegijapranata
Wawan   dan Dewi.   (2010).  Teori & Pengukuran  Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika
JURNAL KEBIDANAN  Vol.2         No. 5,   OKTOBER 2013                                ISSN.2089-7669