INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6564-6574 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020
Miftahul Huda 1 🖂 , Mifta Zulfalah Azzahro 2
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: miftahulkampar@gmail.com 1 🖂

## Abstract
The existence of Posbakum (Legal Aid Post) as one of the legal aid services at the Bantul Religious Court has helped the community, especially the underprivileged, in the trial process by referring to PERMA No.1 of 2014 concerning "Guidelines for Provision of Legal Services for Underprivileged Communities". However, whether Posbakum services really have implemented PERMA in accordance with its validity, such as providing services for making legal documents, legal advice, consultation, and information as well as providing outreach related to law firms is still questionable. This research is a field research with an empirical juridical study approach. Based on the research results it is known that the position of Posbakum in PERMA No. 1 of 2014 went well. Religious Court Bantul legal aid post as a provider of free legal services, such as providing information, consulting or legal advice, assisting in the preparation of the necessary legal documents. The reason is, people who come to Posbakum get free legal services, both  from  consultations  to  the  preparation  of  the  required  legal  documents.  During  the  Covid-19 pandemic,  Posbakum  continued  to  provide  services  online  and  offline  by  implementing  health protocols, namely: Implementing physical distancing, Obligation to wear a mask, Recommending hand washing, Installing a transparent hijab, Limiting service hours. So that the judicial process and services to justice seekers can still run according to procedures.
Keywords: Effectiveness, Legal Aid, Posbakum, Religious Courts.

## Abstrak
Keberadaan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebagai salah satu layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama  Bantul  telah  membantu  masyarakat  khususnya  masyarakat  kurang  mampu  dalam  proses persidangan dengan mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian pelayanan hukum  bagi  masyarakat  kurang  mampu”.  Namun,  apakah  pelayanan  Posbakum  benar-benar  telah menerapkan  PERMA  sesuai  dengan  keberlakuannya  seperti  memberikan  pelayanan  pembuatan dokumen hukum, nasihat hukum, konsultasi, dan informasi serta pemberian sosialisasi terkait law firm masih dipertanyakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan studi yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Posbakum dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 berjalan dengan baik. Pos bantuan hukum bantul Pengadilan Agama sebagai penyedia layanan hukum  gratis,  seperti  memberikan  informasi,  konsultasi  atau  nasihat  hukum,  membantu  dalam penyusunan  dokumen  hukum  yang  diperlukan.  Pasalnya,  masyarakat  yang  datang  ke  Posbakum mendapatkan pelayanan hukum gratis, baik dari konsultasi hingga pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Selama masa pandemi Covid-19, Posbakum tetap memberikan pelayanan secara online maupun offline dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu: Menerapkan physical distancing, Wajib memakai  masker,  Anjuran  cuci  tangan,  Memasang  hijab  transparan,  Membatasi  jam  pelayanan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan kepada pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur. Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Hukum, Posbakum, Peradilan Agama

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap  orang  termasuk  hak  atas  bantuan  hukum.  Pemberian  bantuan  hukum  kepada  warga  negara merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan dan sebagai penerapan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara terhadap kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum (Saefudin, 2015).
Pembahasan seputar bantuan hukum menjadi isu penting hingga satu dekade terakhir. Apalagi sejak  tahun  70-an,  bantuan  hukum  telah  ditetapkan  sebagai  program  utama  melalui  kebijakan pemerintah. Diawali dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang diprakarsai oleh Adnan  Buyung  Nasution,  dijadikan  tonggak  dalam  melembagakan  bantuan  hukum  yang  dikatakan paling  berhasil  pada  masa  itu  (Nasution,  1981).  Dengan  mengusung  konsep  baru  dalam penyelenggaraan  bantuan  hukum  di  Indonesia.  LBH  Jakarta  juga  menjadi  momentum  tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Pos bantuan hukum yang selanjutnya disebut Posbakum bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan yang buta hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan tingkat pertama, baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas Posbakum terdiri dari Advokat,
Sarjana  Hukum,  dan  Sarjana  Syari'ah  yang  berasal  dari  penyedia  layanan  bantuan  hukum  (Salma, November 2022).
Masyarakat  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  terkadang  mengalami  kesulitan  dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Dalam mengajukan gugatan di pengadilan tidak semudah membalikkan  telapak  tangan.  Karena  mereka  sering  dihadapkan  pada  ketentuan  dan  diksi  yang terkadang terkesan prosedural dan menakutkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan keabsahan keputusan hukum (non litigasi atau litigasi). Di sinilah peran bantuan hukum karena biasanya sulit untuk memecahkan masalah bagi individu yang tidak memiliki pendidikan hukum yang cukup (Zen, 2008).
Bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, bantuan hukum dapat menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Karena bantuan hukum itu sendiri diberikan khusus kepada mereka yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di pengadilan, pidana, perdata dan konstitusional, dari seseorang yang memahami seluk beluk pembelaan, asas, supremasi hukum dan hak asasi manusia (Winarta, 2000). ). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma- cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
Pembahasan tentang pemberian bantuan hukum telah banyak dibahas oleh banyak pemerhati, praktisi  dan  akademi  hukum  di  berbagai  artikel,  surat  kabar,  penelitian  dan  buku.  Namun  dalam pengamatan  penulis  bahasan  tersebut  secara  keseluruhan  belum  masuk  pada  pembahasan  tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara implementasi di Pos PA Bantul. Dengan menggunakan pendekatan quuuujuuuuualitative, peneliti langsung memperoleh data dari Pos Bantuan Hukum  (Posbakum)  Pengadilan  Agama  Bantul  dan  para  pencari  keadilan.  Sehingga  tujuan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang berperkara benar-benar dirasakan dengan menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  dikategorikan  sebagai penelitian  yuridis  empiris.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengkaji praktik hukum dari perspektif normatif/yuridis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara  praktik  di  lapangan  dengan  norma  yang  ada  yaitu  mengkaji  praktik  Pos  Bantuan  Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis  mendeskripsikan,  menjelaskan  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  analisis  dan wawancara  dengan  Posbakum  di  Pengadilan  Agama  Bantul.  Sumber  data  primer  adalah  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan dan sumber data sekunder adalah wawancara dengan pihak Posbakum, buku, tesis, jurnal hukum yang berkaitan dengan Posbakum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Bantuan Hukum
Dalam  hal bantuan  hukum  merupakan  terminologi  umum  dalam  ilmu  hukum  untuk  menyebut bantuan  hukum  (Ranuhandoko,  2006).  Dalam  pengertian  tersendiri,  bantuan  diartikan  sebagai pertolongan,  dukungan,  sumbangan,  subsidi,  sedekah,  santunan,  hadiah,  inayat  (Arab),  sumbangan, sumbangan,  atau  dana  (Munawir,  Surabaya).  Sementara  itu,  hukum  dipahami  sebagai  kesepakatan penerapan aturan (tertulis atau tidak) yang memikat perilaku khalayak pada ukuran tertentu.
Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang  kurang  mampu,  karena  hukum  dekat  dengan  masyarakat  yang  mampu,  seringkali  tidak membutuhkan bantuan hukum (Lubis, 1986). Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa “ bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum  secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum ” . Dan pemberian bantuan hukum ditawarkan kepada khalayak yang kurang mampu dengan kebutuhan akan pembelaan bebas di pengadilan, baik dalam perkara tata usaha negara, perdata maupun pidana, yang diberikan oleh mereka yang memahami betul masalah hak asasi manusia, asas dan asas hukum, serta dinamika hukum. pertahanan (Winarta, 2000). Berikut adalah berbagai unsur penjelas tentang bantuan hukum, yaitu:
(1) Orang dengan keterbatasan ekonomi dan miskin adalah kategori penerima bantuan;
(2) Di dalam maupun di luar pengadilan, bantuan hukum selalu diberikan;
(3) Ruang lingkup administrasi negara, perdata, dan pidana adalah batas pemberian bantuan hukum;
(4) Pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum tidak dipungut biaya (Winarta, 2000).
(5) Kemudian berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang “ Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ” di Pengadilan berdasarkan asas:
a. Keadilan
Merupakan kondisi kebenaran ideal moral tentang sesuatu, baik yang menyangkut benda maupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban (Suheri, 2018).
b. Sederhana
Yang  dimaksud  dengan “ sederhana ” adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukan  secara  efisien  dan  efektif.  Kemudian “ biaya  rendah ” berarti  keterjangkauan pembiayaan yang dapat dicari oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum (Made Witama Mahardipa, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat adalah dalam waktu singkat dapat menempuh jarak yang cukup jauh, atau dapat diartikan bepergian dalam waktu singkat.  Namun  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  murah  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan ketelitian dalam
mencari kebenaran dan keadilan. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan  dalam  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  warga  negara  atas  dasar  suku,  ras, agama, golongan, jenis kelamin dan jenis kelamin.
c. Transparansi
Transparansi  adalah  keterbukaan,  kejelasan  dan  kenyataan  yang  keberadaannya  dapat dipertanggungjawabkan, adanya konsep pelaksanaan kegiatan yang transparan merupakan suatu  keharusan  dalam  suatu  lembaga  atau  lembaga  publik  dengan  pengelolaan kepentingan masyarakat luas, hal ini sebagai perwujudan dari kontrol atas setiap tindakan yang akan atau telah diputuskan pada setiap lembaga tanpa terkecuali (Safriani, 2020).
d. Akuntabilitas
Yang  dimaksud  dengan “ asas  akuntabilitas ” adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan  Penyelenggara  Negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan negara  tertinggi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. peraturan perundang-undangan (Prabowo, 2017).
e. Efektivitas
Efektivitas  menurut  Sedarmayati  merupakan  gambaran  tingkat  keberhasilan  atau keunggulan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan hubungan antara berbagai nilai (Sedarmayanti, 2012). Maka asas ini, jika dikaitkan dengan bantuan hukum, adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat dan akurat.
f. Efisiensi
Efisiensi  berarti  melakukan  sesuatu  dengan  benar.  Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan baik  dan  tidak  ada  pemborosan  (Amirullah,  2011).  Atau  lebih  tepatnya,  mengoptimalkan penggunaan sumber pembiayaan yang tersedia dalam pemberian bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.
g. Tanggung jawab
Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu yang merugikan, seseorang dapat dituntut, dituntut, dan sebagainya. Sedangkan tanggung jawab adalah  suatu  keadaan  dimana  Anda  memiliki  kewajiban  untuk  memikul  atau  memikul tanggung jawab yang telah dipercayakan (Sihombing, Juni 2019). Jadi jika Posbakum telah menerima kasus dari masyarakat yang mengajukan kasus tersebut, maka Posbakum sendiri memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan  dan  menyelesaikannya.  Profesional  adalah mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Akhmaddhian, 2018). Dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan pelayanan hukum bagi khalayak yang membutuhkan di lembaga peradilan sebagai:
(1) Bentuk keringanan bagi tanggungan keuangan yang tidak mampu secara ekonomi untuk dipenuhi oleh beberapa kelompok masyarakat penerima bantuan pengadilan;
(2) Meningkatkan keterjangkauan keadilan bagi mereka yang memiliki kondisi geografis, fisik dan ekonomi atau mereka yang sulit mencapai pengadilan;
(3)   Pemberian  kesempatan  kepada  masyarakat  yang  memiliki  akses  terbatas  terhadap bantuan hukum untuk membantu penyiapan dokumen hukum, nasihat, konsultasi dan informasi terkait dengan proses peradilan;
(4)  Meningkatkan  kesadaran  dan  wawasan  masyarakat  tentang  konsep  hukum  melalui perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap kewajiban dan haknya; Dan
(5)  Memberikan pelayanan yang maksimal bagi individu yang membutuhkan keadilan.
Dalam Pasal 4 terdapat keterangan tentang Ruang Lingkup Pelayanan Hukum bagi orang yang tidak mampu di pengadilan yang terdiri dari:
(1)  Layanan Pembebasan Biaya Kasus;
(2) Mengadakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; Dan
(3)  Ketentuan Posbakum Pengadilan.
Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Peradilan Pasal 1 bahwa pada tingkat peninjauan  kembali,  kasasi,  banding,  dan  tingkat  pertama  merupakan  ruang  lingkup  pelayanan pembebasan  pembiayaan  perkara,  sedangkan  keberlakuannya  hanya  pada  tingkat  pertama  untuk pelayanan  Posbakum  pengadilan  dan  di  luar  persidangan.  Kemudian,  negara  adalah  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pembebasan  biaya  yang  dimaksudkan  untuk  meringankan  beban  setiap kelompok  individu  yang  membutuhkan  keadilan  agar  segala  keperluan  perkara  peradilannya  dapat diproses secara cuma-cuma (Hairi, Juni, 2011). .

## Pengertian Posbakum
Pos  Bantuan  Hukum  yang  kemudian  dikenal  dengan  (Posbakum)  merupakan  lembaga  yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih  lanjut  dengan  Surat  Edaran  MA  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan Hukum.  Namun  Surat  Edaran  MA  ini  dinyatakan  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  karena  telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang “ Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Peradilan yang berfungsi memberikan pelayanan hukum cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum pada saat beracara di pengadilan secara cuma-cuma ” (Nyimas Lidya Putri Pertiwi, 2021).
Menurut Pasal 1 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Peradilan, “ Posbakum Pengadilan adalah pelayanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi,  dan  nasihat  hukum,  serta  penyiapan  dokumen-dokumen  hukum  yang  diperlukan  sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dengan adanya Posbakum ini merupakan salah satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam memberikan nasehat hukum, penyuluhan dan membuat tuntutan hukum bagi mereka yang belum mengetahui tentang masalah hukum, dengan adanya undang- undang ini semakin menjamin masyarakat untuk mendapatkan hukum. dan layanan bantuan masyarakat Mereka yang selama ini kesulitan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mudah datang ke Posbakum di Pengadilan Agama (Zulkifli1, Agustus 2022).

## Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama BantuI
Kasus  yang  ditangani  Posbakum  adalah  penanganan  kasus  hukum  perkawinan,  hukum  waris, hukum ekonomi syariah dan hukum Islam lainnya. Hakikat adanya Posbakum di Peradilan Agama adalah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada mereka yang hendak beracara di Peradilan Agama tetapi tidak  memahami  hukum,  tidak  dapat  mengajukan  gugatan,  apalagi  tidak  memahami  hukum  yang ditetapkan. aturan beracara di Pengadilan Agama dan ini juga berlaku. di Pengadilan Agama Bantul (Saefi Fatikhu Surur, 2021).

## Pemberian Informasi, Konsultasi, Atau Nasehat Hukum
Pelayanan yang diberikan oleh Posbakum berupa informasi, artinya apabila pencari keadilan ingin mengetahui tentang tata cara berperkara di Peradilan Agama maka Posbakum dapat menjelaskan secara detail agar pemohon memahaminya. Pemohon layanan posbakum yang datang ke Pengadilan Agama Bantul  pada  umumnya  ingin  mencari  keadilan,  namun  tidak  memahami  syarat  dan  langkah-langkah pendaftaran perkara serta tata cara beracara di Pengadilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang hukum. Petugas disini hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada para pencari keadilan antara lain :
(1) Pertama,  Petugas  Posbakum  menjelaskan  terlebih  dahulu  apa  fungsi  dan  peran  Posbakum  di lingkungan Pengadilan Agama Bantul.
(2) Setelah petugas menjelaskan peran Posbakum di lingkungan Peradilan Agama, selanjutnya akan ditanyakan bantuan apa yang diinginkan pemohon.
(3) Jika pemohon hanya menginginkan informasi, petugas dapat menjelaskan tata cara pengajuan gugatan atau permohonan serta syarat dan tata cara yang akan dihadapi.
(4) Petugas di sini menjelaskan bahwa Posbakum tidak bisa bertindak sebagai co-advokat, tapi hanya bisa membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti tuntutan hukum. Dalam kasus perceraian, petugas posbakum juga menganjurkan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum  mengambil  tindakan  lebih  lanjut.  Jika  pihak  ingin  mengajukan  gugatan,  petugas Posbakum akan membantu melakukan gugatan.
(5) Jika  pemohon  adalah  warga  masyarakat  kurang  mampu  yang  tidak  mampu  membayar  biaya perkara, maka petugas Posbakum menganjurkan untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mencantumkan syarat-syarat yang diperlukan (Saefi Fatikhu Surur, 2021).
Pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas posbakum Pengadilan Agama Bantul terkait kasus yang  sedang  dialami.  Dimana  petugas posbakum  memberikan  konsultasi  hukum  kepada para pihak guna mengetahui kasus tersebut. Jika ada kasus mengenai hak asuh anak, perceraian, wasiat, hibah dan lain-lain, petugas dapat memberikan solusi atas kasus tersebut dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemohon (Solechan, 2021).
Pemberian  nasihat  hukum  adalah  pemberian  nasihat  hukum  dari  petugas  posbakum  kepada pemohon jasa. Nasihat ini merupakan gambaran keadaan apa saja yang harus dilakukan oleh Pemohon selama  persidangan  nanti.  Di  sini  petugas  hanya  membantu  untuk  memudahkan  para  pihak  dalam menghadapi  persidangan  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  tata  cara  di  pengadilan  agama. Posbakum di sini juga tidak bisa berperan sebagai pengacara di pengadilan (Solechan, 2021).

## Membuat Dokumen Hukum
Petugas dapat menjadikan penerima jasa hukum di Pengadilan Agama Kategori Bantul dokumen hukum yang diperlukan seperti gugatan. Pemohon di sini memaparkan terlebih dahulu kronologis kasus yang dialami hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila perkara yang telah diuraikan oleh pemohon dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, maka petugas dapat membantu untuk melakukan gugatan tersebut. Tak hanya gugatan, petugas Posbakum juga bisa membantu membuat replika atau duplikat. Hal ini disebabkan masih banyak warga yang tidak berpengetahuan dan cuek ketika berbicara bahasa hukum yang cukup resmi di Pengadilan Agama Bantul (Imamul Muttaqin, 2021).

## Penyediaan informasi tentang Daftar Lembaga Bantuan Hukum
Jika penerima layanan Posbakum membutuhkan pengacara atau advokat untuk mendampinginya, petugas Posbakum hanya dapat memberikan informasi mengenai Lembaga Bantuan Hukum yang telah diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di sini, petugas posbakum tidak bisa menjadi pendamping para pihak yang berperkara di pengadilan karena alasan tertentu (Imamul Muttaqin, 2021).
Peran Posbakum dalam Masa New Normal di Pengadilan Agama Bantul
Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan kehidupan sosial dan penurunan kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia sekitar Maret 2020 telah sangat mempengaruhi kebiasaan  hidup  beberapa  orang.  Kehadiran  Covid-19  membuat  masyarakat  yang  sebelumnya  tidak memiliki keterbatasan dalam melakukan segala aktivitas kini mengalami keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seluruh ruang lingkup kegiatan swasta maupun kantor pemerintahan terkadang
dilakukan dengan bekerja di rumah (WFH) karena tidak  sepenuhnya dapat bekerja di kantor (WFO). Kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring antara guru dan siswa, beberapa rumah ibadah dan pabrik ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam konteks yudisial, wabah Covid-19 juga berdampak serius. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya juga menyesuaikan dengan protokol  kesehatan  yang  telah  dikeluarkan  Pemerintah  untuk  mencegah  atau  mengurangi  dampak penyebaran Covid-19. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) (Syarifuddin, 2020).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyebutkan bahwa PSBB dilakukan antara lain dengan menutup tempat kerja, sekolah, tempat wisata, dan objek umum lainnya. . Namun, pembatasan tidak mungkin dilakukan selamanya, roda perekonomian harus tetap berjalan, libur dalam jangka waktu yang lama dianggap dapat menyebabkan roda perekonomian terhenti.
Penerapan  New  Normal  di  Indonesia  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran  Pemerintah  dan  Swasta  dalam  upaya  mendukung  keberlanjutan  dalam  situasi  pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia. New Normal adalah cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup di tengah pandemi covid-19 yang belum selesai. Imbauan dari pemerintah ini merekomendasikan agar kita bisa hidup "berdampingan" dengan virus.
Situasi Indonesia saat ini memprihatinkan akibat pandemi Covid-19 yang serba tidak  menentu, selain mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, juga mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah Peradilan Agama yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tertundanya persidangan dan menerima layanan pendaftaran secara online. e-court.
Berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dalam  Jangka  Waktu  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, PA mengambil langkah antisipatif untuk mencegah penularan virus Covid-19. Salah satunya Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) di lingkungan Peradilan Agama juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu:
(1) Menerapkan jarak fisik Bagi seluruh pegawai dan pencari keadilan, salah satu yang dilakukan adalah  merekayasa  tempat  duduk  agar  tidak  terlalu  berdekatan  dengan  jarak  minimal  1 meter.
(2) Mewajibkan seluruh pegawai dan pencari keadilan untuk selalu menggunakan masker di area kantor Pengadilan Agama dan dihimbau untuk menggunakan sarung tangan
(3) Selalu menghimbau untuk rajin cuci tangan dan Pengadilan Agama khususnya Kantor Pos LBH  telah  menyediakan  fasilitas  tersebut  antara  lain  dengan  menyediakan  tempat  cuci tangan dan menyediakan Pensanitasi tangan
Demikian langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul untuk  mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan dan masyarakat. Serta kegiatan memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dapat terus berjalan dengan sebaik-baiknya di lingkungan Peradilan Agama.

## SIMPULAN
Posisi Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik. Pos bantuan hukum Pengadilan Agama Bantul memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma, seperti memberikan informasi, konsultasi atau nasihat hukum, membantu menyiapkan  dokumen-dokumen  hukum  yang  dibutuhkan.  Pasalnya,  masyarakat  yang  datang  ke Posbakum mendapatkan layanan hukum gratis, baik dari konsultasi hingga pembuatan dokumen hukum yang  dibutuhkan.  Posbakum  membantu  masyarakat  kurang  mampu,  mulai  dari  pembuatan  surat gugatan hingga pendampingan hukum selama persidangan. Posbakum dalam masa new normal akan tetap menjalankan aktivitasnya berdasarkan peraturan yang tertuang dalam SEMA RI Nomor 2 Tahun 2020  tentang  Perubahan  atas  SEMA  RI  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Dalam  Masa  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19.  19  Di  lingkungan  Mahkamah  Agung  dan  Badan Kehakiman  di  bawahnya  .  Dengan  memberikan  pelayanan  yang optimal  baik  secara  online  maupun offline dengan menerapkan protokol kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan, dengan menjaga jarak, selalu menggunakan masker, memasang pembatas hijab, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, agar pencari keadilan merasa nyaman dan mendapatkan hak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmaddhian, S. (2018). Dasar-Dasar Dalam Menjaga Tata Kelola Yang Baik Untuk Menciptakan Tata Kelola Yang Baik. Jurnal Studi Multidisiplin, Vol. 09 Nomor, 30-38.
Amirullah. ( 2011). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Cetakan Kedua: Graha Ilmu.
Hairi, P. J. (Juni, 2011). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi . NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 1, 151-178.
Lubis, T.M. (1986). Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural. Jakarta: LP3ES, .
Made Witama Mahardipa, N. P. (2019). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada  Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B. E-Journal  Komunitas  Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No. 3, 181-191.
Munawir, A. W. (Surabaya). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Pustaka Progressif: 1997.
Nasution, A.B. (1981). Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Nyimas Lidya Putri Pertiwi, F. (2021). Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal.
As-Salam I Vol. X No.1, 31-46.
Prabowo, A. (2017). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agamabengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamahagung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Qiyas Vol. 2, No.2, 197-08.
Ranuhandoko, I. (2006). Terminologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Saefudin,  Y.  (2015). “ Implementasi  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Rakyat  Miskin  Di  Jawa  Tengah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum. Jurnal  Idea Hukum, 65-76.
Safriani, A. (2020). Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Ilmu Hukum, Jilid 7 Nomor, 63.
Salma, A. J. (November 2022). Implementasi Pasal 56 Ayat (1) Kuhap Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Makale Kelas 1b. Jurnal Pembangunan Hukum Alauddin (Aldev) │ Volume 4 Nomor 3 , 727-746.
Sedarmayanti. ( 2012). Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung: Kota Maju.
Sihombing, E. N. (Juni 2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, , 70-77.
Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, , 60-68.
Syarifuddin, M. (2020). Transformasi Gigital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: IMAJI CIPTA KARYA.
Winarta, F. H. (2000). Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Zen, A.E. (2008). Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI.
Zulkifli1, L. O. (Agustus 2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Journal Of Lex Generalis (JLS), Volume 3, Nomor 8, 1424-1436.