## ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PERSFEKTIF PERILAKU MASYARAKAT
Azmi Siradjuddin IAIN METRO E-mail : azmisiradjuddin1965@gmail.com

## Abstract
Implementation of law is the most useful for a nation and a state in a country thas has powerfull of protecting its people to do better and the best in their attitudes and behaviors when they live and do everything in order to have good connection among society in the social climate. Having understood in law is one thing to do every action based on the law either God’s law or state’s law.  The  functions  of  law  are  to  control  the  human’action,  to  change  the  situation  to  better situation  and  to give  justice  and  prosperious  for  people  in  a  country.  No  one  to  disturb  and make  noisy  till  one  has  good  condition  by  obeying  law  that  is  created  by  God  and  Human (Indonesian Legislative Assembly in Indonesian Contects).
By  knowing  and  obeying  law,  person  will  get  safety  when  they  go  and  live.  Law  means regulations  that  manage human  to surrender  to that  law  that  is  created  by  God  and  Human (state). In Islamic law, law is consist of five principles, wajib (compulsory), not allowed (haram), allowed  (sunnah),  hate  (makruh),  and  mubah.  All  those  fungtions  of  the  law  always  protect us/human from demage, poverty, and crime. Law is as a soul for every human and too law is as a foundation for a country to protect its people from demage, povery, and crime. Law gives freedom to do by the condition obey to the law. Who breaks the law must be funished either by low funishment or hard funishment till go to a jail to be responsible what they have done.
Key word: Implementation, law, persfektive, human’s behaviors in society

## A. Pendahuluan
Arti implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan 1 . Pelaksanaan atau penerapan  hokum  merupakan  suatu  keniscahayaan  di  manapun  dan  kapanpun.  Sifat  yang paling mendasar dalam konteks hukum adalah memaksa (compulsory) 2 , dan  di dalam istilah hokum Islam adalah wajib dan ditambah dengan istilah mengikat (incompulsary) atau sunnah dalam istilah hukum Islam 3 . Arti hukum itu sendiri adalah berpariasi dan definisi hukum itu sendiri belum ada kesepakatan oleh para ahli hukum atau pemerhati di bidang hukum, karena hukum itu berkembang dan menyelimuti di dalam setiap bidang kehidupan 4 . Kalau seseorang bertanya kapan/sejak kapan  hukum itu ada? Berdasarkan sejarah Islam dan  literatur hukum Islam bahwa hukum itu sudah  ada sejak tragedi di surga, yaitu tragedi pertama ketika Allah berfirman  kepada  malaikat,  “Aku  (Allah)  hendak  menciptakan  di  muka  bumi  seorang kholifah 5 . Kholifah di sini adalah manusia, yaitu Adam a.s. Maka apa yang terjadi? Di dalam al- Qur’an, Allah memerintahkan Malaikat dan Iblis untuk sujud (hormat) kepada Adam a.s. Maka apa yang terjadi? Para malaikat sujud dan Iblis mengingkari perintah Allah untuk tidak sujud 6 . Tragedi kedua, Allah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati buah kuldi. Maka keduanya melanggar dengan mendekati dan memakan buah kuldi tersebut. Maka apa yang terjadi? Allah murka  kepada  Adam  dan  Hawa.  Tragedi  pertama,  Allah  murka  terhadap  Iblis.  Lalu,  Allah memerintahkan kepada Adam/Hawa dan Iblis untuk meninggalkan surga dan turun ke muka bumi. Sejak itulah menurut penulis jurnal ini, mulai adanya hokum terhadap penduduk surga.
Berdasarkan phenomena dua tragedi tersebut di atas, maka mulailah ruang kehidupan di muka bumi antara dua mahkluk, yaitu manusia dan Iblis. Sejak itulah hokum mulai berlaku di muka  bumi.  Iblis  berjanji  kepada  Allah  bahwa  Iblis  akan  mengggoda  keturunan  Adam  dan Hawa. Ucapan Iblis/dendam Iblis dibuktikan dengan tergodanya anak Adam dan Hawa, yaitu, terbunuhnya Habil oleh Qobil. Allah memerintahkan Adam untuk kedua putranya, yaitu Qobil dan Habil untuk melakukan perbuatan hokum. Apa itu? Agar kedua nya mensodaqohkan hasil pekerjaannya,  Qobil  adalah  seorang  petani  yang  berhasil  dengan  hasil  panennya  berupa
1 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 125. 2 Bagir Manan, “Penelitian di Bidang Hukum”, Jurnal Hukum Puslitbangkum, edisi Perdana, Pusat Penelitian dan Perkembangan Ilmu HukumLembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung, 1999.
3 Wael b Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam , (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 267.
4 Soerjono Soekanto dan Purnadi P, Perihal Kaidah Hukum , (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993), h. 88.
5 Departemen Agama RI, Quran dan Terjemahannya , (Bandung: 2002), h. 67-68. Lihat al-Baqorah: 30.
6 Ibid., h. 135.
tanaman/sayuran,  dan  Habil  adalah  seorang  peternak  yang  berhasil  dalam  peternakannya. Maka  keduanya  diperintahkan  untuk  mengeluarkan  sebagian  rezeki  yang  Allah  telah menganugrahkan  kepada  keduanya.  Namun,  apa  yang  terjadi?  Habil  memberikan  ternak dombanya yang paling bagus dari semua dombanya dan Qobil memberikan hasil pertaniannya berupa sayuran-sayuran yang paling jelek. Maka Allah menerima sedekah Habil dan menolak sedekah Qobil. Juga, Allah memerintahkan Adam untuk menikahkan kedua putranya dengan kedua  putrinya  dengan  cara  kawin  silang.  Qobil  menikah  dengan  adik  Habil  yang  memiliki wajah tidak menarik dan Habil menikah dengan adik Qobil yang cantik dan menarik. Namun, Qobil  tidak  menerima  seruan  ayahnya.  Singkat  cerita;  Qobil  membunuh  Habil.  Sejak  tragedi itulah  merupakan pembunuhan  pertama  sesama  manusia.  Akhirnya  Iblis  memenangkan  dan menepati janjinya untuk menggoda anak keturunan Adam dan Hawa sampai datangnya hari kiamat.  Di  sinilah,  kita  berbicara  hokum.  Berarti  hokum  itu  apa?  Menurut  penulis  sebagai dosen  di  mata  kuliah  sosiologi  hokum,  hokum  berarti  seperangkat  aturan-aturan  baik  yang dibuat oleh Tuhan (agama) maupun oleh manusia (Negara) yang mengatur perilaku-perilaku manusia  sejak  balig  hingga  kematiannya,  agar  manusia  dapat  berjalan  sesuai  aturan-aturan hokum  tersebut,  di  mana  hokum  yang  sifatnya  memaksa  dan  mengikat.  Sementara  hokum dalam  konteks  Islam,  yaitu  seperangkat  aturan-aturan  yang  berupa  al-ahkam  al-khomsah (hokum yang lima), yaitu, wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.
Hukum  mengatur  perilaku  manusia  sejak  balig  sampai  kematiannya.  Secara  naluri manusia satu sisi senang diatur oleh suatu aturan dan satu sisa tidak senang diatur oleh suatu aturan, khususnya ketika terjadinya interaksi yang terjadi bila seorang individu berhubungan dengan orang lain. Di dalam ilmu psikologi sosial bahwa fokus utama psikologi sosial adalah pada  pemahaman  mengenai  bagaimana  dan  mengapa  individu  berperilaku,  berpikir  dan memiliki  perasaan  tertentu  di  dalam  konteks  situasi  sosial 7 ,  artinya  ketika  terjadi  interaksi sosial, baik individu maupun kelompok saling memikirkan apa yang akan terjadi dan siapkah saya menghadapinya termasuk di dalam konteks hukum sekalipun.
Berbicara  konteks  huokum,  maka  menurut  penulis,  kita  harus  berbicara  tentang pemberdayaan  hukum.  Hukum selain  diterapkan,  juga  hukum  harus  diberdayakan  terhadap masyarakat  luas.  Pemberdayaan  adalah  upaya  peningkatan  kemampuan  di  dalam  mencapai penguatan  diri  untuk  meraih  sesuatu  yang  lebih  baik  khususnya  di  bidang  hukum.
7 Yeni Widyastuti, Psikilogi Sosial,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet I, h. 2.
Pemberdayaan  akan  melahirkan  kemandirian,  baik  kemandirian  berpikir,  bersikap,  dan bertindak  yang  bermuara  kepada pencapaian  harapan  hidup yang  lebih  baik.  Pemberdayaan menekankan  bahwa seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan yang cukup  untuk  mempengaruhi  kehidupannya  dan  kehidupan  orang  lain  yang  menjadi perhatiannya 8 .
Menurut teori Stufenbau oleh Hans Kelsen 9 , bahwa hukum itu seperti anak tangga, dari bawah ke atas. Menurut Hans Kelsen bahwa hokum yang di bawah/paling bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Demikian pula, hukum di dalam konteks hukum Islam, hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih di atasnya 10 . Hadis nabi tidak boleh bertentang dengan al-Quran, Namun, Hadis nabi yang berupa perkataan,  perbuatan  dan  pernyataan  nabi  adalah  wahyu  Allah. Wa  ma  yantiqu  anil  hawa  In huwa Illa wahyun yuha.
Di  dalam kajian  sosiologi  hukum  ada  istilah  “grundnorm”.  Grundnorm  artinya norma- norma  dasar.  Definisinya  adalah  dasar-dasar  sosial  daripada  hukum.  Tujuan  dan  maksud grundnorm adalah bahwa dasar perilaku-perilaku manusia baik individu maupun kelompok di manapun  dan  kapanpun  mereka  (individu/kelompok)  berada,  maka  dasar  perilaku-perilaku mereka  harus  didasari  oleh  dua  aturan  hukum, yaitu  hukum  Tuhan/Allah  (agama)  maupun hukum  Negara  (hukup  positif  berupa  undang-undang) 11 .  Oleh  karena  itu,  perilaku-perilaku manusia tadi harus dikontrol/dikendalikan oleh aturan hukum yang baku/berlaku.
Manusia sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan satu sama lainnya. Interaksi sosial  terebut  harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Ketika  seorang  muslim mendengar azan, maka dia seharusnya memenuhi panggilan tersebut untuk segera bergegas ke masjid/musholla.  Saling  tegur  sapa  dengan  mengucapkan  ‘assalamu’alaikum’.  Ketika seseorang mengendarai kendaraan, maka dia harus membawa STNK dan SIM serta mengikuti aturan lalulintas untuk tidak melanggar aturan lalu lintas berupa traffic light , kebut-kebutan, dan  sebagainya.  Inilah  bentuk  implementasi  hukum  terhadap  perilaku-perilaku  masyarakat baik  individu  maupun  kelompok  di  dalam  kondisi  apapun.  Sejauh  mana  efektifitas  perilaku hukum  masyarakat  di  dalam  sebuah  Negara  berdaulat  dan  di  dalam  kancah  pergaulan manusia itu sendiri baik secara lokal, nasional, dan internasional?.
8 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memperdayakan Masyarakat , h. 58-59. 9 Azmi Siradjuddin, Sosiologi Hukum , (Metro: Marboro Printing, 2016), h. 25.
10 Abu Yasid, Nalar dan Wahyu , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 130. 11 Azmi Siradjuddin, Sosiologi …, h. 27.
Hukum adalah panglima dan sekaligus sebagai soko guru bagi manusia yang memiliki peradaban  yang  tinggi  dan  harmonisasi  antara  hukum  dan  manusia  harus  dilestarikan  dan dijaga terus menerus demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan lima sila  khususnya  sila  kedua  dan  kelima  dari  Pancasila  (five  principles)  dan  Pancasila  adalah ideologi  bangsa  Indonesia  yang  eksistensinya  harus  dipertahankan  dan  dijaga serta  lima  sila tersebut  merupakan  pengayom  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  multi  etnis,  multi bahasa, agama, dan multi perilaku. Dengan Pancasila sebagai (grundnorm) teratas, dan diikuti Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  45)  keduanya  merupakan  dasar-dasar  perilaku  bangsa Indonesia secara menyeluruh di wilayah NKRI. Mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, tentu masyarakat muslim Indonesia wajib menjunjung tinggi ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 45, namun, khususnya umat Islam selain menjunjung tinggi Pancasila dan  UUD 45 sebagai perilaku horizontal di dalam sebuah Negara yang berdaulat, juga umat Islam wajib tunduk kepada kedua sumber agama Islam/ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Hadis nabi  yang  berupa  perkataan,  perbuatan  dan  pernyataan  dan  sekaligus  ketiganya  sebagai sunnah-sunnah  nabi  Muhammad  SAW  yang  harus  (sunnah)  dipatuhi  oleh  umat  Islam  jika mereka ingin selamat dari ancaman siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak.  “Jika kalian  berselisih  di  dalam  satu  hal perkara,  maka  kembalikan perkara  tersebut kepada Allah dan  RasulNya, serta  ulil  amri  (pihak  ekskutif/umara  dan  ulama”) 12 .  Jadi,  Pancasila,  UUD  45 dan  al-Quran  serta  Sunnah-sunnah  nabi  adalah  grundnorm  bagi  bangsa  Indonesia  yang beragama Islam.

## B. Pembahasan.
Untuk  memahami  dan  mengetahui  secara  komprihensif  tentang  implementasi  hukum terhadap  perilaku-perilaku    hukum  masyarakat,  mau  tidak  mau  kita  harus  mempelajari sosiologi  hukum.  Dengan  memahami  tujuan  sosiologi  hukum,  maka  seseorang  yang  ingin mengetahui  bagaimana  implementasi  hukum  di  dalam  persfektif  perilaku  masyarakat,  maka dia  harus  mengetahui  apa  tujuan  sosiologi  hukum.  Di  dalam  kajian  Sosiologi Hukum, diketahui bahwa Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris-analitis.
Berdasarkan definisi tersebut di atas, hukum atau aturan-aturan baik yang dibuat oleh Tuhan  maupun  Negara  memberikan  dampak  berupa  kebaikan  atau  kejenuhan.  Jika  hukum selalu  dipublikasikan  ke  dalam  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat  dengan  melalui penyuluhan-penyuluhan,  seminar-seminar,  kajian-kajian,  ceramah-ceramah,  nasehat-nasehat, dan  sebagainya,  maka  hukum  akan  memberikan  ma’na  dan  proses  pembelajaran  yang signifikan  dan  tentunya  penerapan  hukum  baik  hukum  Tuhan  (hukum  agama)  maupun hukum Negara (hukum positif) akan memberikan p ositive impact (dampak positif) bagi gejala- gejala  sosial  atau  perilaku-perilaku masyarakat 13 .  Oleh  karena  itu, para  stakerholders  baik  di pemerintahan,  lembaga-lembaga  sosial  non  pemerintah,  maupun  organisasi-organisasi masyarakat (ormas) harus bekerjasama dengan pihak-pihak otoritas hukum seperti, lembaga- lembaga  hukum,  MUI,  tokoh-tokoh  agama,  Ulama,  ustad-ustad,  cendikiawan  muslim  untuk terus menerus mensyiarkan materi-materi hukum kepada masyarakat luas.

## Menurut Brade Meyer
 Sociology af the law  – Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni  sama  halnya  bagaimana  sosiologi  meneliti  suatu  kelompok  kecil  lainnya.  Tujuan penelitian  adalah  selain  untuk  menggambarkan  betapa  penting  arti  hukum  bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum 14 .
Pemahaman  tersebut  di  atas  adalah  bahwa  hukum  harus  selalu  dikaji  dan  diteliti secara  seksama  dan  komprehensif,  apakah  hukum  membawa  kemaslahatan  atau kejenuhan. Jika hukum membawa kemasalahatan bagi masyarakat secara luas, maka hukum  memiliki  daya  tarik  dan  hukum  seperti  ini  harus  dijaga  dan  dilestarikan sebagai  paradigma  yang  memiliki  efek-efek  hukum  yang  baik,  karenanya  hukum seperti  ini  harus  menjadi  pedoman  bagi  kehidupan  baik  bermasyarakat  maupun berbangsa  dan  bernegara.  Juga  ,  penelitian  secara  sosiologis  harus  digalakkan  dan dilestarikan agar mendapat sesuatu yang membawa kemantapan dan kematangan di dalam berhukum.
 Sociology in the law – Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.
13 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban , (Jakarta: Uki Press), h. 45.
14 Ibid., h. 50.
Pernyataan tersebut di atas adalah bahwa hukum akan berfungsi di masyarakat jika sarana-sarananya  terpenuhi  seperti,  adanya  aturan-aturan  hukum  yang  jelas  dan komprehensif  (tidak  memihak),  adanya  fasilitas  hokum  berupa,  gedung,  alat-alat peraga  hokum,  seperti  alat  tes  kebenaran/kebohongan  seseorang  yang  dianggap bersalah atau benar, adanya penegak hukum yang saling bersinergi, mereka adalah polisi,  jaksa,  pengacara,  dan  hakim,  dan  adanya  masyarakat  yang  siap  menerima aturan-aturan hukum 15 .
 Gejala sosial lainnya  – Sosiologi bukan hanya mempersoalkan penelitian secara normatif ( dassollen ) tetapi juga mempersoalkan analisis-analisis normatif di dalam rangka efektifitas hukum agar tujan kepastian hukum dapat tercapai.
Pernyataan  tersebut  di  atas  adalah  bahwa  ilmu  sosiologi  tidak  hanya  meneilti masalah-masalah  normative,  seperti  bab-bab  hukum,  pasal-pasal  hukum,  dan  ayat- ayat/butir-butir hukum saja (dassolen), tetapi juga ilmu sosiologi meneliti bagaimana proses-proses analisis terhadap gejala normative di atas, dengan harapan tercapainya efektifitas hukum dan kepastian hukum yang akhirnya terwujudnya perubahan sosial baik secara mendasar maupun utuh/holistik.
Konsep pembinaan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja di antaranya yaitu :
1. Hukum  tidak  meliputi  asas  dan  kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia  di masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan kaedah itu di dalam kenyataan.
2. Hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di masyarakat,  termasuk  lembaga  dan  proses  di  dalam  mewujudkan  berlakunya hukum.

## Penjelasan :
 Pada  pengertian  yang  pertama  kata  kaedah  mengandung  makna  yaitu  Undang- undang          Normatif           Positivisme.
 Kata asas dan kaedah menggambarkan hukum sebagai gejala normative (hukum alam).
 Kata  lembaga  dan  proses  menggambarkan  hukum  sebagai  gejala  sosial  (sociological yurispudence).
15 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005), h. 98.
 Gejala  sosial  adalah  gejala-gejala  yang  terdapat  di  masyarakat  yang  berkaitan  dengan kebutuhan  pokok  manusia  (kemakmuran,  kekuasaan,  kedudukan,  keadilan,  kepastian, kerukunan, keserasian, kehormatan,  kegunaan dan kebahagiaan, dan sebagainya).
“Menurut  penulis  bahwa  pernyataan  Mochtar  Kusumaatmadja  tersebut  di  atas, bahwa hukum akan berjalan dengan baik dan benar, jika adanya kaidah hukum yang meliputi 3 unsur, yaitu unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis”.
Ketiga  unsur  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain,  karena  jika  salah  satunya pincang, maka pincanglah implementasi hukum , dan sebaliknya jika ketiga unsur tersebut ada  pada  kaidah  hukum  yang  dibuat,  dan  berjalan  dengan  baik  dan  benar  secara berkeinambungan, maka implementasi hukum terhadapa perilaku-perilaku masyarakat akan terwujud secara baik dan benar pula.
Unsur yuridis memiliki arti yang sangat mendalam. Bahwa hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Baik hukum Tuhan maupun hukum manusia. Menurut  teori stufenbau oleh  Hans  Kelsen  bahwa  hukum  di  bawahnya  tidak  boleh bertentangan dengan hukum di atas. Contoh, yurisprudensi (putusan-putusan hakim di badan peradilan)  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  kedudukan  undang- undang lebih tinggi daripada yurusprudensi . Juga undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (undang-undang  dasar).  Juga  undang-undang  dasar  tidak  boleh bertentangan  dengan  di  atasnya,  yaitu  Pancasila.  Pancasila  adalah  sebuah  ideologi  bagi sebuah  Negara  yang  berdaulat,  yaitu  Indonesia.  Menurut  penulis  sebagai  dosen  di  mata kuliah  sosiologi  hokum,  maka  penulis  berani  berpendapat,  bahwa  Pancasila  benar-benar tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis nabi.
Pancasila dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semua lima sila di Pancasila adalah cocok dengan tradisi nabi  dan  sahabat  serta  para  ulama  yang  menjunjung  tinggi  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang Maha  Esa, juga  keadilan  sosial  bagi  semua  unsur,  juga  persatuan  dan  kesatuan  bagi semua  unsur,  juga  musyawarah  ( wa  amruhum  syuro  bainahum ) 16 .  Jadi,  Pancasila  sebagai ideologi bagi masyarakat Indonesia yang majemuk adalah sebuah keputusan bersama para pemimpin Indonesia yang dipelopori oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta serta dibantu oleh  para  pemimpin  lainya  di  jaman  sebelum  diproklamirkannya  kemerdekaan  Negara
16 Zainuddin Ali, Ilmu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia , (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), h. 52.
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 di gedung Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta pada hari Jumat pkl.  16.00  WIB,  maka  disahkanlah  Undang-Undang  Dasar  1945  oleh  Ir.  Soekarno.  Oleh karena  itu,  undang-undang  dasar  republik  Indonesia  disebut  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD 45).
Allah  tidak  memaksa  suatu  kaum  untuk  beriman  kepada-Nya,  namun  Allah menyuruh  manusia  secara  utuh  untuk  berbuat  adil  terhadap  siapapun 17 .  Ini  adalah  inti ajaran Islam secara universal. Lakum dinukum waliyadin 18 (bagimu agamamu). Laa ikroha fid din (tidak ada paksaan dalam Beragama). Ini adalah firman Allah yang jelas dan universal. Jadi, manusia  baik  pemimpin  maupun  yang  dipimpin  harus  saling  memberikan  yang  terbaik terhadap satu sama lainnya. Hukum harus dipublikasikan dan diterapkan di dalam situasai apapun dan kapanpun, dan semua orang sama di depan hukum ( equality before the law ).
Indonesia  adalah  Negara  yang  berdaulat  sejak  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Di dalam GBHN 1973 : Hukum tidak boleh menghambat proses pembangunan yang merupakan suatu proses yang menyangkut seluruh aspek-aspek kehidupan manusia dan di dalam   GBHN 1978 : Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan 19 .
“Hukum  dibuat  untuk  merubah  masyarakat  dari  kebodohan  menuju  kecerdasan, kemiskinan  menuju  kejayaan,  pertengkaran  menuju  perdamaian,  dan  seterusnya.  Demikian hukum dibuat”.
GBHN 1983 : Hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (social engineering).
Contoh:  Di  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta,  di  mana  hal  tersebut  merubah  pemikiran masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.
Filsafat  dan  hukum  merupakan  dua  materi  yang  harus  diketahui  oleh pemerhati  di bidang  hukum,  juga  mahasiswa  hukum  yang  mempelajari  sosiologi  hukum  harus memahami kedua materi tersebut.
1. Filsafat Hukum
17 QS. Al-Ahzab: 70.
18 QS, Al-Kafirun: 6.
19 Zainuddin Ali, Ilmu Hukum …, h. 78.
Di  dalam  filsafat  hukum  terdapat  beberapa  aliran  yang  mendorong  tumbuh  dan berkembangnya sosilogi hukum 20 , di antaranya yaitu
1. Mazhab  sejarah,  tokohnya  Carl  Von  Savigny  (hukum  itu  tidak  dibuat,  akan  tetapi tumbuh  dan  berkembang  bersama-sama  masyarakat).  Hal  tersebut  merupakan perwujudan  dari  kesadaran  hukum  masyarakat,  perkembangan  hukum  sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern.
2. Mazhab  utility,  tokohnya  Jeremy  Bentham  (hukum  itu  harus  bermanfaat  bagi masyarakat  guna  mencapai  hidup  bahagia).  Di  mana  manusia  bertindak  untuk memperbanyak  kebahagiaan  dan  mengurangi  penderitaan  dan  pembentuk  hukum harus  membentuk  hukum  yang  adil  bagi  segenap  warga-warga  masyarakat  secara individual). Rudolph von Ihering ( social utilitarianism yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan)
3. Aliran sociological jurisprudence, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law ).
4. Aliran  pragmatical  legal  realism,  tokohnya  Roscoe  Pound  (law  as  a  tool  of  social engineering), Karl Lewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya menemukan huhum akan tetapi bahkan membentuk hukum).

## 2. Ilmu hukum
Yang mendukung ilmu soiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial.

## 3. Sosiologi yang berorientasi di bidang hukum
Menurut  Emile  Durkhaim  mengungkapkan  bahwa  di  dalam  masyarakat  selalu  ada solidaritas sosial yang meliputi :
-           Solidaritas  sosial  mekanis  yaitu  terdapat  di  masyarakat  sederhana  di  mana  kaidah hukumnya bersifat represif (yang diasosiasikan ke dalam hukum pidana).
-           Solidaritas  sosial  organis  yaitu  terdapat  di  masyarakat  modern  di  mana  kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang diasosiasikan ke dalam hukum perdata).
20 Azmi Siradjuddin, Sosiologi …, h. 39.
Solidaritas  mekanis  merupakan  sebuah  keseragaman  bagi  masyarakat  sederhana  di mana  pun  mereka  berada,  terutama  masyarakat  suku  pedalaman.  Hukum  berjalan  dengan hukuman langsung bagi pelanggarnya. Contoh, suku Amazon di Amerika Selatan, jika seorang wanita melakukan perbuatan cabul dengan orang asing, maka kepala suku akan memberikan hukum langsung tanpa proses pertanyaan (pengadilan) dengan cara membunuh wanita terebut sesuai dosanya. Namun, solidaritas organis di masyarakat modern sudah terjadi proses berpikir secara keilmuan, di mana pelanggar hukum ( law breakers ) diperoses dengan mekanisme badan peradilan.

## Kedudukan dan Letak Sosiologi Hukum di bidang Ilmu Pengetahuan
Sosiologi adalah merupakan cabang dari ilmu hukum
Menurut  Soerjono  Soekanto 21 sosiologi  hukum  adalah  cabang  ilmu  hukum  yaitu  ilmu hukum  tentang  kenyataan.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  pengertian  tentang  disiplin,  yaitu suatu ajaran tentang kenyataan yang meliputi :
-   Disiplin analitis : sosiologi, psikologi.
-   Disiplin hukum (perspektif): ilmu hukum normative dan kenyataan (ilmu hukum kenyataan, sosiologi hukum, antropologi hokum.
Hukum  secara  sosiologi   merupakan  suatu  lembaga  kemasyarakatan  yang  diartikan sebagai suatu himpunan nilai nilai, kaidah kaidah dari pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi. Sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran-pemikiran tersebut.
 Aliran hukum alam (Aristoteles, Aquinas, Grotius)
−  Hukum dan moral
−  Keepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan dari sistem hukum
 Madzhab formalisme (austin, kelsen)
−   Logika hukum
21 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial , (Bandung: Alumni, 1982), h. 58.

## −   Fungsi keajegan dari pada hukum

## −   Peranan formal dari petugas hukum
 Mazhab kebudayaan dan sejarah (Carl von savigny, Maine)
−   Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai nilai
−   Hukum dan perubahan perubahan social
 Aliran utilitarianisme dan sociological jurisprudence (J. Bentham, Jhering, Eurlich, Pound)
−    Konsekuensi konsekuensi sosial dari hukum ( w. Friedman )
−    Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang undang
−    Klasifikasi tujuan tujuan mahluk hidup dan tujuan tujuan  social
 Aliran  sociological  jurisprudence  (Eurlich,  Pound)  dan  legal  realism  (holmes,  llewellyn, frank)
−    Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial
−    Faktor faktor politis dan kepentingan dalam hukum, termasuk hukum dan stratifikasi sosial −    Hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis
−    Hukum dan kebijaksanaan kebijaksanaan hukum

## −    Segi perikemanusiaan dari hukum

## −    Studi tentang keputusan keputusan pengadilan dan pola pola perikelakuannya

## Sosiologi Hukum Adalah Merupakan Cabang Sosiologi

## 3.Sosiologi Oreintasi Hukum
Menurut  Satjipto  Rahardjo 22 mengungkapkan  bahwa  sosiologi  hukum  adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hokum/sosiologi orentasi hukum.
Sosiologi  Orentasi  Hukum,  di  mana  perilaku  masyarakat  harus  sesuai  dengan perilaku/aturan  hokum.  Contoh,  seorang  pengendara  kendaraan  harus  membawa  lengkap
22 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam …, h. 78.
surat-surat kendaraan. Seorang muslim harus puasa ramadhon dan tidak makan di depan yang terbuka.
Ilmu  yang  mempelajari  fenomena  hukum,  dari  sisinya  tersebut  di  bawah  ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis:
 Memberikan penjelasan mengenai praktik praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun  masyarakat.  Apabila  praktik  praktik  tersebut  dibedakan  ke  dalam  pembuatan peraturan perundang undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari,  bagaimana  praktik  yang  terjadi  pada  masing  masing  kegiatan  hukum tersebut.
 Senantiasa  menguji  keabsahan  empiris  dari  suatu  peraturan  atau  pernyataan  hukum, apabila  hal  itu  dirumuskan  dalam  suatu  pertanyaan,  pertanyaan  itu  adalah  : bagaimanakah  dengan  kenyataannya  peraturan  tersebut?,  apakah  kenyataan  memang seperti  tertera  pada  bunyi  peraturan?  Terdapat  suatu  perbedaan  yang  besar  antara pendekatan  tradisional  yang  normative  dan  pendekatan  sosiologis  yaitu  bahwa  yang pertama  menerima  saja  apa  yang  tertera  pada  aturan  hukum,  sedang  yang  kedua senantiasa menguji dengan data empiris.
 Berbeda  dengan  ilmu  hukum,  sosiologi  hukum  tidak  melakukan  penilaian  terhadap hukum.  Perilaku  yang  mentaati  hukum  dan  yang  menyimpang  dari  hukum  sama  sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari  yang  lain.  Perhatian  yang  utama  hanyalah  pada  memberikan  penjelasan  terhadap penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan  mendekati  hukum  dari  segi  objektivitas  semata  dan  bertujuan  untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.
Pernyataan  tersebut  di  atas  memberikan  isarat  kepada  komponen-komponen masyarakat  bahwa  perilaku  hokum  manusia  baik  individu  maupun  kelompok merupakan  refleksi  pemaham  mereka  di  bidang  hokum  sendiri  dan  pengalaman mereka di dalam pergaulan baik pergaulan akademis maupun pergaulan masyarakat.

## Konsep-Konsep Sosiologi Hukum

## 1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial)
Hukum  sebagai  sosiol  control  :  kepastian  hukum,  artinya  Undang-Undang    yang dilakukan  benar-benar  terlaksana  oleh  penguasa,  penegak  hukum.  Fungsinya  masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut di  atas,  hukum  harus  menjalankan  usahanya  sedemikian  rupa  sehingga  konflik-konflik  serta kepincangan-  kepincangan  yang  mungkin  timbul  tidak  mengganggu  ketertiban  serta produktivitas masyarakat 23 .
Pengendalian  sosial  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  kondisi  seimbang  di  dalam masyarakat,  yang  bertujuan  terciptanya  suatu  keadaan  yang  serasi  antara  stabilitas  dan perubahan di dalam masyarakat.
Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan  sosial.  Hukum  merupakan  sarana  pemaksa  yang  melindungi  warga  masyarakat  dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

## 2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering
Manusia adalah makhluk sosial. Di mana ada manusia di situ ada hukum ( ubi societas ubi ius ). Hukum yang berarti aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan  untuk  mengatur  hubungan-hubungan  manusia  baik bubungan  antara  individu  dan  individu  dan  antara  individu  dengan  kelompok  baik dalam bentuk stratifikasi-stratifikasi  maupun lembaga-lembaga sosial lainnya 24 .
Hukum dapat bersifat sosial engineering : merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang  sedang  mengalami  pergolakan  dan  pembangunan.  Mencakup  semua  kekuatan  yang menciptakan  serta  memelihara  ikatan  sosial  yang  menganut  teori  imperative  tentang  fungsi hukum 25 .
Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk  mengubah  alam  pikiran  masyarakat  yang  selama  ini  tidak  mengenalnya,  sebagai
23 Soerjono Seokanto, Suatu Tinjauan , …, h. 62.
24 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat , h. 13.
25 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , (Bandung: Alumni, 1979), h. 81-82.
konsekuensi  Negara  sedang  membangun,  yang  kaitannya  menuju  modernisasi  dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Maksudnya  adalah  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  dalam  masyarakat.  Hukum dapat  berperan  dalam  mengubah  pola  pemikiran  masyarakat  dari  pola  pemikiran  yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.

## 3. Wibawa Hukum
Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo, di antaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma- norma  hukum  belum  sesuai  dengan  norma-norma  sosial  yang  bukan  hukum,  tidak  ada kesadaran hukum dan  kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar  akan  kewajibannya  untuk  memelihara  hukum  Negara,  adanya  kekuasaan  dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum 26 . Dalam artian sebagai berikut :
 Hukum  tidak  memperoleh  dukungan  yang  semestinya  dari  norma  norma  sosial  bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi.
 Norma norma hukum tidak batau belum sesuai dengan norma norma sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma asing bagi rakyat.
 Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya.
 Pejabat  pejabat  hukum  tidak  sadar  akan  kewajibannya  yang  mulia  untuk  memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu.
 Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk madsud maksud  tertentu. Dapat  terjadi  bahwa pemerintah  yang seharusnya  mendukung  hukum sebagai kewajibannya, malah menghianati hukum yang berlaku.

## 4. Ciri-ciri Sistem Hukum Modern
26 Satjipto Rahardjo, Ibid. h.34.
Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum tersebut.  Hukum  tersebut  harus  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  yang  diaturnya.  Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan  prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya 27 .
Ciri ciri hukum modern :
−   Terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam
−    Sistem  hukum  yang  transaksional  dimana  hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian  tidak memandang usia, kelas, agama dan jenis kelamin
−   Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum
−   Adanya hirarkis yang tegas
−   Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur
−   Rasional
−   Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman
−   Spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian bagian
−   Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat
−   Penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum adalah lembaga kenegaraan, artinya negara memonopoli kekuasaan
−   Perbedaan yang tegas diantara 3 lembaga negara (eksekutif – legislative – yudicatif)
Ciri manusia modern :
-    Rasional
-    Jujur
-    Tepat waktu
27 Soerjono Soekanto, beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia , (Jakarta: UI Press, 1983), h. 12.

## -    Efisien
-    rientasi ke masa depan
-    Tidak status symbol (gengsi)

## 5. Fenomena Hukum Yang Tumpul keatas dan Tajam Kebawah.
Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih  (White  Colour  Crime)  yang  dihukum sangat  ringan  bahkan  tidak  sedikit  yang  divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya  hukum  hanya  dipergunakan  untuk  mereka  yang  berstrata  rendah.  Contoh,  kasus Budi  Gunawan  yang  menjadi  tersangka  oleh  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi),  namun Budi  Gunawan  lolos  oleh  jeratan  hukum  setelah  mengajukan  pra  peradilan  di  pengadilan. Kasus yang sedang bergulir di bulan Oktober 2017, yaitu Setya Novanto Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar setelah mengajukan pra peradilan di pengadilan, Setya Novanto memenangkan perkara  dan  beliau  bebas  dari  jeratan  hukum  oleh  KPK.  Bulan  November    2017,  KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya, dan melalui pengacaranya mengajukan  praperadilan  kedua  yang  akan  disidangkan  di  pengadilan  Jakarta  Selatan  pada tanggal  30  November  2017.  Banyak  cerita kasus-kasus  hukum yang  pelakunya  dari  kalangan kerah putih terbebas dari jeratan hukum. Inilah perlunya penerapan hukum dan pemberdayaan hukum  terhadap  perilaku  masyarakat  khususnya  perilaku  hukum  oleh  kalangan  pejabat, pengusaha besar, dan anak pejabat.

## 6. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi
Merupakan  naskah  yang  berisikan  sorotan  sosial  hukum  terhadap  peranan  sanksi dalam proses efektivikasi hukum. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Suryono efektifitas dari hukum di antaranya :
a. Hukum itu harus baik:
-    Secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat);
-   Secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang bidang hukum tertentu harus sinkron);
-   Secara filosofis;
b.  Penegak  hukumnya  harus  baik,  dalam  artian  betul  betul  telah  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
c. Fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya.
d. Kesadaran hukum masyarakat.
Masyarakat  yang  baik  adalah  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  akan  hukum,  namu ada  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  hukum  itu  dapat  berjalan  dengan  baik.  Adapun  syarat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum antara lain :
 Tahu hukum (law awareness);
 Rasa hormat terhadap hukum (legal attitude);
 Paham akan isinya (law acqium tance);
 Taat tanpa dipaksa (legal behaviore).
e. Budaya hukum masyarakat
Perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum hukum yang berlaku 28
Cara mengatasinya :
1. Eksekutif harus banyak membentuk hukum dan selalu mengupdate;
2. Para  penegak  hukumnya  harus  betul  betul  menjalankan  tugas  kewajiban  sesuai dengan hukum hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu;
3. Lembaga  mpr  sesuai  dengan  ketentuan  uud  1945  melakukan  pengawan  terhadap kerja lembaga lembaga negara.

## 7. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

## Sadar : dari hati nurani
28 Soerjono Soekanto, Ibid . h. 67-69.

## Patuh : Takut sanksi yang negatif
Kesadaran  hukum  merupakan  konsepsi  abstrak  didalam  diri  manusia,  tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum  sering  dikaitkan  dengan  pentaatan  hukum,  pembentukan  hukum,  dan  efektivitas hukum.  Kesadaran  hukum  merupakan  kesadaran/nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan 29 .
Kesadaran  hukum  berkaitan  dengan  kepatuhan  hukum,  hal  yang  membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.
 kesadaran  :  tidak  ada  sanksi,  merupakan  perumusan  dari  kalangan  hukum  mengenai penilaian  tersebut,  yang  telah  dilakukan  secara  ilmiah,  nilai  nilai  yang  terdapat  dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
Indicator kesadaran hukum :
1. pengetahuan hukum
2. pemahaman hukum
3. sikap hukum
4. pola perilaku hukum
 kepatuhan  :  ada  sanksi  positif  dan  negative,  ketaatan  merupakan  variable  tergantung, ketaatan  hukum  tersebut  didasarkan  kepada  kepuasan  diperoleh  dengannn  dukungan sosial
Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum :
 Compliance,  yaitu  kepatuhan  yang  didasarkan  pada  harapan  akan  suatu  imbalan  dan usaha  untuk  menghidarkan  diri  dari  hukuman  yang  mungkin  dikenakan  apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
 Identification,  terjadi  bila  kepatuhan  terhadap  kaidah  hukum  ada  bukan  karena  nilai intrinsiknya,  akan  tetapi  agar  ke  anggotaan  kelompok  tetap  terjaga  serta  ada  hubungan
29 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan, … , (Bandung: Alumni, 1979). h. 29.
baik  dengn  mereka  yang  diberi  wewenang  untuk  menerapkan  kaidah  kaidah  hukum tersebut
 Internalization,  seseroang  mematuhi  kaidah  kaidah  hukum  dikarenakan  secara  intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
 Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada

## Faktor Penghambat Perkembangan Sosiologi Hukum
Adapun  yang  menjadi  penghambat  dari  berkembangnya  ilmu  sosiologi  hukum,  adalah sebagai berikut :
 Tidak samanya bahasa kerangka pemikiran yang digunakan antara ahli sosiologi dengan ahli hukum
 Sulitnya bagi para sosiologi hukum untuk menempatkan dirinya dialam yang normatif
 Pada  umumnya  para  sosiolog  dengan  begitu  saja  menerima  pendapat  bahwa  hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis.
 Kadangkala  seorang  sosiolog  merasakan  adanya  kesulitan-kesulitan  untuk  menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum
 Para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian konkret sedangkan para  sosiolog  menganggap  kejadian  konkret  tersebut  sebagai  refleksi  dari  gejala-gajala atau kecenderungan-kecenderungan umum

## Cabang Sosiologi Hukum (Soeryono)
1. Paradigma ( the genetic sociology of law )
−        Sampai sejauh mana hukum dapat mempengaruhi tingkah laku manusia.
−         Bagaimanakah  cara  yang  paling  efektif  dari  hukum  dalam  pembentukan  perilaku masyarakat.
−        Apakah hukum yang membentuk perilaku atau sebaliknya.
Contoh  :  UU  Nomor  1  tahun  1974  (kawin  muda),  UU  Narkotika  (orang  tua  diajak  berpikir rational, petani diajak berpikir rational)
1. Soiologi Teoritis dan Praktis

## Sosiologi praktis
−        Sosiologi teoritis yaitu meneliti dasar sosial dari hukum positif tertulis
−        Mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya hukum positif tertulis
−         Lebih  ditekankan  pada  penelitian  bertujuan  untuk  mneghasilkan  generalisasi  atau hipotesa
Contoh : UU bagi hasil
Sosiologi praktis
−        Sosiologi praktis yaitu meneliti efektifitas dari hukum dalam masyarakat
−        Dapat menganalisa konstruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat
Contoh : Kasus pungutan liar, UU tentang pungutan tidak jalan
Hukum-gejala social yaitu UU Penanaman Modal
Hukum-politik yaitu UU Pemilu
Hukum-budaya yaitu UU Peerguruan Tinggi
2. Soiologis Empiris
Yaitu  hipotesis  dicocokan  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  atau  melihat  hukum  yang  erat kaitannya dengan gejala sosial lainnya.
Contoh : Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 2
UU Narkotika
UU Lingkunga hidup
Perihal  perspektif  dari  pada  sosiologi  hukum,  maka  secara  umum  ada  dua  pendapat utama, yaitu sebagai berikut :
1. Pendapat-pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kepada  sosiologi  hukum  harus diberikan  suatu  fungsi  yang  global,  artinya  sosiologi  hukum  harus  menghasilkan suatu  sintesa  antara  hukum  sebagai  sarana  organisasi  sosial  dan  hukum  sebagai
sarana  dari  keadilan.  Didalam  fungsi  tersebut  maka  hukum  dapat  memperoleh bantuan  yang  tidak  kecil  dari  sosiologi  hukum  didalam  mengidentifikasi  konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam  bidang  penerangan  dan  pengkaidahan,  dimana  sosiologi  hukum  dapat mengungkapkan  data  tentang  keajegan-keajegan  mana  didalam  masyarakat  yang menuju  pada  pembentukan  hukum  (baik  melalui  keputusan  penguasa  maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum fakultatif).
Menurut  perspektif  sosiologi  hukum  tersebut  maka  dapatlah  dikatakan  bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut :
 Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
 Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan kemampuan untuk  mengadakan  analisis  terhadap  efektivitas  hukum  dalam  masyarakat  baik  sebagai sarana untuk mengubah masyarakat maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
 Sosiologi  hukum  memberikan  kemungkinan-kemungkinan  serta  kemampuan  untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

## C. Simpulan
Hukum  harus  diterapkan  kepada  setiap  manusia  atau  kelompok  di  mana  pun  dan kapan pun mereka berada. Hukum ada yang wajib dipatuhi (compulsory/memaksa) dan ada yang  bersifat  mengikat  (sunnah).  Hukum  adalah  sebagai  pedoman  bagi  manusia  di  sebuah Negara  berdaulat.  Hukum memberikan  sanksi  (sanction)  kepada  mereka  yang melanggarnya baik  berupa  perbuatan  perdata  maupun  pidana.  Mereka  yang  menaati  hukum  baik  hukum Tuhan maupun hukum Negara berupa undang-undang, maka mereka akan mendapat reward (penghargaan).  Oleh  karena  itu,  hukum  harus  dilestarikan  terus  menerus,  hukum  harus diingatkan  terus  kepada  lapisan  masyarakat,  dengan  harapan  hukum  dapat  memberikan kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, kepastian, kemajuan dan kemakmuran/kesejahteraan.
Sesuai  tujuan  hukum  adalah, sebagai social  control,  social  engineering,  social  dispute. Fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai instrument ketertiban, keadilan dan perubahan sosial. Dengan  hukum  manusia  akan  mendapatkan  kebahagian  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Ingat di mana ada manusia di situ ada hokum ( ubi society ubi ius ). Hukum selalu berdampingan kepada  setiap  individu  dan  kelompok  di  mana  pun  dan  kapan  pun  mereka  hidup  sampai datangnya kematian/ajal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, S.M., Pembaharuan Hukum di Indonesia , In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, UI Press, Cet. I, Jakarta, 1976.
A.Harjono, dkk, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , In Memorian Prof. Mr. Dr. Hazairin, Jakarta: UI Press, 1976.
Ali,  Zainudin. Ilmu  Hukum:  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  di  Indonesia. Palu  :  Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
. Ilmu  Hukum  dalam  Masyarakat  Indonesia. Palu  :  Yayasan  Masyarakat  Indonesia Baru, 2001.
Atep Adya Brata. Dasar-dasar Pelayanan Prima . Jakarta: Gramedia, 2003.
A.W. Khallaf, Sumber-suber Hukum Islam , Bandung: Risalah, 1984.
Biro Pusat Statistik, Penduduk Indonesia Menurut Propinsi , Seri L No. 3, Tabel 6. Cf. Tabel 9.
Brugman,  J.  “Snouck  Hurgronje’s  Study  Of  Islamic  Law.” In  Leiden  Orintal  Connections 1850- 1940, ed. Willem Ottorspeer, 82-93. Leiden: E.J. Brill, 1969.
Bustanul Arifin, “Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”, Al-Mizan, Nomor 3    Tahun1983.
Joseph S. Roucek & Roland L. Warren. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
Kusumadi Pudjosewojo. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta : P.D. Aksara, 1971.
Mariun. Asas-asas Ilmu Pemerintahan. Seksi Penerbitan Litbang Fakultas Sosial dan Politik UGM. Yogyakarta, 1979.
Masjfuk  Zuhdi, Ijtihad  dan  Problematikanya  dalam  Memasuki  Abad  XV  Hijriyah ,  Surabaya,  Bina Ilmu, 1981.
M.A.  Mudzhar ,  Social  History  Approach  To  Islamic  Law ,  Jurnal  IAIN  al-Jamiah  No.  61. Yogyakarta.
M.B. Hooker, Islamic Law in South-East Asia , Singapore: Oxpord University Press, 1984.
M. Hasbi Ash-Shiddieqy , Falsafah Hukum Islam , Jakarta, Bulan Bintang, 1975 .
Moch.  Koesnoe, Perbandingan  antara  Hukum  Islam,  Hukum  Eropa  dan  Hukum  Adat .  Seminar Pembinaan  Kurikulum  Hukum  Islam  di  Perguruan  Tinggi,  Badan  Kerjasama  PTIS,  Kaliurang, 1980 .
Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia , Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, 1979.
-------, Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum , dala Amrah Muslimin, dkk., Beberapa Guru Besar Berbicara  tentang  Hukum  dan  Pendidikan  Hukum  (Kumpulan  Pidato-Pidato Pengukuhan), Bandung: Alumni, 1981.
Soekanto,  Soerjono, Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  terhadap  Masalah-Masalah  Sosial ,  Bandung: Alumni, 1982.
Soekanto.  Soerjono  &  Mustafa  Abdullah. Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat. Jakarta:  Rajawali Press, 1982.
Soerjono Soekanto, beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1983 .