Jurnal Islamika, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014

## ISTILAH-ISTILAH DALAM PERADILAN ISLAM

## Eka Putra Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Kerinci
ekaputra@yahoo.co.id

## Abstract
Islamic  Courts  indeed  have  some  sense  of the terminology in the law. The terminology  can  be  called  by  al-Qada  'al- adl  /  al-qist,  al-hukm,  al-iffa',  and  al- ijtihad.  In  this  case,  there  are  differences in  the  terms  used  in  discussing  and establishing  a  law.  Because  of  differences all  settings  are  based  on  existing  ahwal and  when  it  happens.  The  scope  of  the  al- Qada  'is  related  to  the  implementation  of syariah  law  in  a  particular  case,  which  is intended  for  the  realization  of  peace  and well-being  of  the  flesh.  Formally,  it  was done  by  someone  who  is  authorized  to carry  out  these  tasks  in  a  particular  area. The decision authorized person is obligated, with the meaning of words must be  followed  by  those  who  stuck  with  what was  decided  that.  The  objective  here  is opposed  to  the  wicked.  People  who transgress  his  testimony  can  not  be accepted.  Al-Hukm  (plural  al-Ahkam)  is etymologically synonymous with al- Bukhari,  al-fiqh,  al-Qada  'bi  al-'adl.  Al- Hukm  also  means  arrested.  Ijtihad  is  an ability  to  exert  maximum  effort  to  achieve something.
Key  words:  Terminology,  Law,  Justice Islam

## Abstrak
Peradilan  Islam  sesungguhnya  memiliki beberapa peristilahan dalam  mengertikan hukum.  Peristilahan  itu  bisa  disebut dengan  al-qada',  al-adl/al-qist,  al-hukm, al-iffa',  dan  al-ijtihad.  Dalam  hal  ini ternyata  terdapat  perbedaan  istilah  yang dipakai dalam membahas dan menetapkan sesuatu hukum. Karena adanya perbedaan kasus-kasus  itu.  Semua  penetapan  itu didasarkan  kepada    ahwal  yang  ada    dan terjadi  ketika  itu.Ruang  lingkup  al-qada' adalah  menyangkut  pelaksanaan  hukum syara'  dalam  suatu  kasus  tertentu,  yang bertujuan  agar  terwujudnya  ketentraman dan  kemaslahatan  hidup  duniawi.  Secara formal  hal  itu  dilakukan  oleh  seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut dalam wilayah  tertentu.  Keputusan  orang  yang berwenang  tersebut  sifatnya  mengikat, dengan arti kata wajib dipatuhi oleh orang yang  tersangkut  dengan  perkara  yang diputuskan itu.  Adil  di  sini  merupakan lawan  dari  fasiq.  Orang  yang  fasiq  tidak dapat  diterima  kesaksiannya.  Al-Hukm (jamaknya  al-ahkam)  secara  etimologi sinonim dengan al-'ilm, al-fiqh, al-qada' bi al-'adl.  Al-Hukm  juga  bearti  menahan. Ijtihad adalah mengerahkan suatu kemampuan secara maksimal untuk mencapai sesuatu.
Kata  kunci:  Istilah,  Hukum,  Peradilan Islam

## Pendahuluan
Setelah  membicarakan  usul  fiqh,  yang  secara  teiritis  merupakan  sarana  utama  dan pedoman dalam mengistimbatkan dan men- tatbiq -kan hukum, maka sekarang sampailah kita pada  kajian  menyangkut  penerapan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat.Kajian  dimaksud secara  umum  terlihat  pada al-siyasat  al-syar'iyyah dan  khusunya  berkenan  dengan  kajian tentang al-qada'.
Seperti diketahui, bahwa setiap cabang ilmu terdapat istilah-istilah teknis yang sering dipakai  untuk  menuturkan  suatu  hal  atau  peristiwa,  maka  di  dalam  kajian al-qada terdapat pula  beberapa  istilah  teknis  yang  sering  muncul  dan  biasa  dipakai  dalam  menamai  suatu kasus,  hal,  atau  peristiwa  yang  dihadapi.  Untuk  menghindari  kesalahpahaman  dalam mengartikan istilah-istilah tersebut maka lebih dahulu akan ditelusuri pengertian istilah-istilah dimaksud. Di antara isilah-istilah  tersebut  ilah: al-qada', al-adl/al-qist, al-hukm, al-iffa', dan al-ijtihad.
Seterusnya,  sebagai  pendahuluan  kajian  tentang al-qada' penting  untuk  diketahui tentang hukum mendirikan lembaga al-qada tersebut dan bagaimana peranan lembaga tersebut dalam al-siyasat al-syar'yyah dan dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

## Pengenalan Istilah
1. Al-Qada'
Lafal  al-qada'  (jamaknya: aqdiyah )  secara  etimologi  berarti    غارفلا  (selesai,  putus, habis, kosong), ءاسلاا (tunai atau membayar), dan juga berarti عًُنا atau ىكحنا (mencegah atau  melarang) 1 . i Ibn  Manzur  menukilkan  dari  al-Zuhri,  bahwa  lafal  al-qada'  mempunyai banyak arti, tetapi semuanya itu mengacu kepada terputusnya sesuatu dan sempurna/selesainya  sesuatu  itu 2 . ii Dari  beberapa  pengertian  itu  Su'ud  Ali  Duraib menyimpulkan,  bahwa al-qada' bisa  berarti  sifat  hukum  yang  harus  dilaksanakan  dalam batas-batas tertentu dan bisa pula bearti nama bagi suatu hukum dalam suatu peristiwa 3 . iii
Di  dalam  Al-qur'an  banyak  pula  lafal  al-qada'  (dan  musytaqnya)  dalam  arti  yang berbeda-beda, antara lain pengertiannya ialah :
1. نكحلا (hukum atau putusan), seperti terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 65:
                                                                                          
                                         

2. موزللاو نتحلا (mewajibkan dan memastikan), seperti pada surat saba' ayat 14:
                                 ...
3. رهلاا  (perintah), seperti pada firman Allah SWT seperti dalam surat al-Isra' ayat 23 :
                                          ....
4. غلاسلااو ءاهتً لاا ( menyampaikan), seperti pada surat al-Isra' ayat 4:
                                                ....
5. ىايبلا (penjelasan), seperti pada firman Allah SWT  dalam surat Thaha ayat 114:
 ...
                                                      ....        
6. ريرقتلاو عٌصلاو قلخلا (menciptakan dan menentukan), pada surat fusilat ayat 12 :
                                      .... 
7. هٌهءاهتًلااو ءىش يه غارفلا  (selesai  dari  melakukan  sesuatu)  seperti  termaktub  dalam  surat Yusuf ayat 41 :
                                         
8. لوعلا  (amal,  perbuatan),seperti  pada  firman  Allah  seperti  yang  termaktub  pada  surat thahaa ayat 72:
                                                                 
9. كلاهلاو لتقلا (pembunuhan dan pembinasaan), pada surat al-qashash ayat : 15
           …                         ....
10. هليًو ءشلا غىلب (mencapai sesuatu), seperti pada surat al-Ahzab ayat
 ...   
 
   
 
   
                              .... 37
11. ضولا(berlalu), seperti pada surat Yunus ayat 71:
Jurnal Islamika, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014
    …                              
Pengertian-pengertian  di  atas  menurut  Su'ud  Ali  Duraib  mengacu  kepada penyempurnaan sesuatu dan menyelesaikannya, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan 4 .
Adapun  pengertian  al-qada'  dalam  peristilahan  fikih,  terdapat  beberapa  definisi  yang dikemukakan oleh para ulama, antara alain adalah :
1. Keputusan menyangkut hukum syara' yang sifatnya memaksa 5 . iv
2. Penyelesaian suatu persengketaan dan pemutusan  suatu perkara dalam bentuk tertentu 6 . v 3. Perealisasian hukum syara' dalam bentuk tertentu oleh orang yang mempunyai wewenang, menyangkut  suatu  kasus,  demi  tercapainya  kemaslahatan  hidup  di  dunia,  dan  realisasi hukum tersebut bersifat memaksa 7 . vi
Dari  batasan-batasan  di  atas  kelihatan  bahwa  ruang  lingkup  al-qada'  adalah menyangkut  pelaksanaan  hukum  syara'  dalam  suatu  kasus  tertentu,  yang  bertujuan  agar terwujudnya  ketentraman  dan  kemaslahatan  hidup  duniawi.Secara  formal  hal  itu  dilakukan oleh  seseorang  yang  diberi  wewenang  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  dalam  wilayah tertentu.Keputusan orang yang berwenang tersebut  sifatnya mengikat, dengan arti kata wajib dipatuhi oleh orang yang tersangkut dengan perkara yang diputuskan itu.

## 2. Al-'Adl / Qist
Al-'Adl dalam  pengertian  kebahasaan  berarti  pertengahan,  lurus,  menyamakan  antara dua  hal,  dan  insaf 8 . vii Al-Qurtubi  menyamakan  antara  arti al-'adl dan al-qist baik  dari  segi etimologi  maupun  dari  sudut  istilah.Demikian  pula  pendapat  Muhammad  Abduh  di  dalam tafsir  al-Manar.  Hanya  al-Qurtubi  mengatakan,  bila al-qist diambil  dari  akar  kata aqsata, yuqsitu ,  dengan  isim  fa'il muqsit ,  maka  artinya  sama  dengan al-'adl ,  tetapi  jika  diambil  dari kata qasata dengan isim fa'il, qasit, rtinya jair (aniaya), atau kebalikan dari adil 9 . viii
Al-'Adl dalam  istilah  mempunyai  arti  yang  amat  luas  dan  bermacam-macam  sesuai dengan  lapangan  penggunaannya.  Al-Qurtubi  mengutip  pendapat  Ibn  al-'Arabi  menjelaskan, bahwa  adil  mencakup  beberapa  objek,  yang  masing-masingnya  menpunyai  arti  lain.  Adil antara hamba dengan Tuhannya bearti mengutamakan hak Tuhan dari dirinya.Adil seseorang terhadp  dirinya  sendiri  berarti  kemampuannya  dalam  mengendalikan  dirinya  dari  terjerumus kepada  kebinasaan.  Adil  seseorang  terhadap  orang  lain  ialah  kemampuannya  berbuat  baik terhadap orang tersebut serta tidak mengkhianatinya dan sanggup bersabar dalam menghadapi sesuatu yang ditimpakan orang itu kepada dirinya 10 . ix
Dalam  taSawuf  adil  diartikan  sebagai  kemampuan  seseorang  dalam  menaham  gelora nafsunya,  sehingga  ia  dapat  mengendalikan  kemarahan  dan  syahwatnya  dengan  akal  dan tuntunan  syara' 11 . x Sejalan  dengan  definisi  di  atas  di  dalam  periwayatan  nas-nas  syara' ditetapkan bahwa salah satu syarat kesahihan riwayat adilnya perawi.Yang dimaksud dengan adil di sini ialah keterpujian sifat rawi tersebut. Tegasnya yang dikatakan adil dalam riwayat ialah :
آيف شثتعئ ّقذصت سفُنا حقث مصحتف ىح جءٔشًنأ ٖٕقتنا حيصلاي ٗهعآثحاص مًحت سفُنا ٗف حخساس حفص سءاثكنا باُتجا . 12 xi
Karena  masalah  riwayat  menyangkut  kepribadian  rawi,  maka  oleh  para  ulama  hadis dan  usl  fikih  ditekankan  sifat  keberagaman  seseorang  untuk  dapat  diterima  riwayatnya. Penekanan ini didasarkan atas peringatan Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi :
                                                                      .... 
Tidak  berbeda  dengan  definisi  yang  dikemukakan  ulama  hadis  dan  usul  di  atas,  para fukaha  juga  menetapkan  factor  kebersihan  pribadi  seseorang  dalam  masalah syahadah (kesaksian). Mereka menetapkan bahwa orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam suatu perkara atau perikatan dan transaksi ialah orang tersenbut harus adil. Yang dimaksud dengan adil di sini ialah :
13 xii سءاغصنا ٗهع ساشصلاا وذعٔ سءاثكنا باُتجا
Adil  di  sini  merupakan  lawan  dari  fasiq.  Orang  yang  fasiq  tidak  dapat  diterima kesaksiannya, seperti firman Allah SWT pada surat an-Nur ayat 4 :
                                                                    
Selain definisi di atas para fukaha juga mengartikan adil dengan :
ّقعتسي ٗنا قح مك لاصيا
Adil  dalam  arti  terakhir  ini  kelihatannya  lebih  luas  dan  dapat  diterapkan    dalam berbagai  lapangan  dan  pengertian  inilah  yang  banyak  diterapkan  dalam  masalah  peradilan, terutama sekali menyangkut masalah hak.

## 3. Al-Hukm
Al-Hukm (jamaknya al-ahkam )  secara  etimologi  sinonim  dengan  al-'ilm,  al-fiqh,  al- qada'  bi  al-'adl 14 . xiii Al-Hukm  juga  bearti  menahan;  kalau  dikatakan:  Anda  menghukumnya
Jurnal Islamika, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014
dengan demikian, artinya ialah anda menahannya 15 . xiv Hakim disebut dengan 'hakim' karena ia mencegah (menahan) si zalim dari berbuat aniaya 16 . xv
Di dalam Al-qur'an terdapat banyak lafal al-hukm (dan musytaq -nya). Di antara arti yang ditujukkannya ialah :
1. Ilmu  dan  hikmat,  seperti  pada  firman  Allah  SWT  seperti  dalam  surat  al-Syuara'  ayat  21 yang berbunyi :
                                       
            
                            
2. Kokoh dan rapi, seperti pada firman Allah seperti dalam surat Hud ayat 1 yang berbunyi :
                                            
                     
3. Mengacu kepada pengertian  al-qada', seperti pada  seperti dalam surat  Shad ayat  26  yang berbunyi :
                                                                                                                          ....  
Dalam istilah ilmiah lafal al-hukm juga mempunyai banyak arti. Para ulama usul fikih mengatakan, bahwa yang dikatakan al-hukm ialah :
17 xvi عضٕنا ٔشييختنأ ءاضتتلاات ٍيفهكًنا لاعفأت قهعتًنا عساشنا باطخ
Di  sini  kelihatan,  bahwa  hukum  merupakan  suatu khitab (firman)  Tuhan  terhadap mukallaf  menyangkut  perbuatannya. Khitab itu  boleh  jadi  berupa  tuntutan  berbuat,  memilih, atau  membuat  sesuatu  menjadi  berkait  dengan  adanya  yang  lain  (al-wad').  Dari  tuntutan berbuat  dan  memilih  muncul  lima  bentuk  hukum  tersebut  disebut  hukum taklifi .  Sedangkan dari al-wad; muncul pula tiga hukum, yaitu: al-Sabah, al-syart, dan al-mani'.
Dalam istilah fikih yang dikatakan al-hukm ialah :
عساشنا خاطخ ّيضتقي ٖزنا شتلاا
xvii
18
Al-Hukm di  sini  bukanlah  khitab  itu  sendiri,  tetapi  hasil  yang  timbul  dari  kehendak khitab tersebut, yang terjelma dalam tindakan mukallaf.
19 xviii عاشتنا عٕضٕي ٗق ضاقنا ٍي سذصي صُنا سفَ ْٕ
Dari  defenisi  tersebut  di  atas  kelihatan  bahwa  yang  dikatakan  hukum  dalam  peradilan ialah  keputusan  hakim  dalam  suatu  perkara  yang  dihadapinya.Keputusan  itu  boleh  berupa ucapan lisan dan boleh pula berupa teks tulisan. Sifat keputusan itu adalah mengikat, dengan
arti kata ia tidak dapat dilanggar, kalua dilanggar akan mengakibatkann si penlanggar dikenai sanksi penlanggaran.
Hukum  Islam  sendiri  secara  umum  dapat  dibagi  dua:  Pertama,  hukum  yang  mengikat bila  diundangkan,  tetapi  bila  tidak  diundangkan  ia  tidak  mengikat,  seperti  hukum  minum khmar,  judi,  dan  sebagainya.  Kedua,  hukum  yang  senantiasa  mengikat  dimanapun  mukallaf berada, seperti asalat, puasa, haji dan sebagainya.

## 4. Al-Ifta'
Al-Fatwa atau al-Futya artinya ialah jawaban terhadap sesuatu problem yang musikil dalam bidang  hukum 20 . xix Di dalam Al-Qur'an terdapat lafal yastaftun (kata dari al-istifta ) dan lafal yufti pada dua tempat, yaitu pada surat anisa' ayat 127 dan 176 :
                                                    ....                                                ....
Ayat  yang  pertama  berbicara  tentang  hubungan  suami  isteri  dan  pemeliharaan  anak yatim,  sedangkan  ayat  kedua  berbicara  mengenai  warisan kalalah .Mahmud  Syaltut menyebutkan,  dikhususkan  Tuhan  kata istifta' dalam  dua  tema  pada  ayat  di  atas  bukan  kata sual menunjukkan  betapa  pentingnya  kesungguhan  dalam  menghadapi  dua  pokoh permasalahan  tersebut,  yaitu  masalah  keluarga  dan  harta  benda.Dan  sekaligus  hal  demikian menunjukkan bahwa istifta' berbeda dengan sual.Istifta' menghendaki keseriusan nalar untuk memikirkan jawabannya, sedangkan sual tidak demikian 21 . xx Dari itu seseorang mufti haruslah orang  yang  mempunyai  kemampuan  ilmiah  dan  berwibawa,  seperti  disebutkan  oleh  Ahmad ibn  Hanbal,  bahwa  seyogyanya  seseorang  yang  menyediakan  didi  untuk  memberi  fatwa memiliki lima karakter, yaitu :
1. Ia harus mempunyai niat yang tulus.
2. Ia harus berilmu, penyantun, terhormat, dan tenang.
3. Ia  harus  mempunyai  kemampuan  fisik  dan  mengenal  permasalahan  yang  dihadapinya dengan baik.
4. Tidak cacad dan harus cerdas
5. Mengenal tipe manusia yang dihadapinya 22 . xxi
Dari  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  Ahmad  ibn  Hanbal  di  atas  kelihatan  bahwa seseorang  mufti  adalah  seorang  ulama  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul dalam masyarakat  dengan penuh  ketulusan dan mempunyai  ilmu  yang luas, di  samping  juga mempunyai wibawa di tengah-tengah mayrakat tersebut.
Dalam  kehidupan  masyarakat,  masalah-masalah  hukum  senantiasa  muncul.Hal  ini sebabkan  adanya  perubahan-perubahan  dalam  berbagai  lapangan  kehidupan.Perubahan- perubahan tersebut memerlukan suatu ketentuan huum.Salah satu jawaban terhadap masalah- masalah  yang  muncul  itu  adalah  berupa  fatwa.Fatwa  sifatnya  adalah  kasuistik  karena merupakan respon atau jawaban terhadap daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus  mengikuti  isi/hukum  fatwa  yang  diberikan  kepadanya,  tetapi  fatwa  senderung  bersifat dinamis  karena  merupakan  respon  terhadap  perkembangan  baru  yang  sedang  dihadapi  oleh masyarakat  si  peminta  fatwa.Isi  fatwa  itu  sendiri  belum  tentu  dinamis,  tetapi  sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis 23 . xxii
Berbeda  dengan  qada'  fatwa  keliahtannya  lebih  luas  dan  produknya  labih  longgar. Secara rinci antara fatwa dan qada' dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Qada' merupakan  produk  qadi  yang  bertitik  tolak  dari  sebab-sebab  dan  alas  an-alasan dalam  suatu  perselisihan.  Sedangkan  fatwa  adalah  jawaban  mufti  yang  bersumber  dari hukum Allah terhadap suatu permasalahan yang dihadapinya.
2. Qada' khususnya  menyangkut  perselisihan  antar  manusia  dan  bertujuan  untuk kemaslahatan  dunia.  Sedangkan  fatwa  menyangkut  segenap  permasalahan  hukum termasuk ibadah, dan tujuannya menyangkut kemaslahatan dunia dan akhirat.
3. Qada' bertitik  tolak  dari  alasa-alasan  dan  suatu  perselisihan  yang  disorot  dengan  dalill- dalil. Sedangkan fatwa bertitik tolak dari dalil-dalil saja.
4. Keputusan  qadi  mengacu  kepada  menghilangkan  perselisihan.  Sedangkan  fatwa  bersifat lebih umum dari itu
5. Setiap qadi adalah mufti, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini disebabkan karena fatwa bersifat umu. Sedangkan hukum (peradilan) khusus menyangkut peristiwa tertentu.
6. Fatwa  adalah syari'ah  ammah ,  menyangkut  semua  permasalahan,  tetapi qada' tidak demikian 24 . xxiii
Karena fatwa lebih umum dan luas, maka dalam perjalana sejarah keliahtan bahwa mufti dapat muncul dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat.Seseorang yang dipandang alim dalam  suatu  masyarakat  dengan  sendirinya  orang  seperti  ini  terlihat  pada  ibn  Taimiyah,  al- Nawawi,  ibn  Hajar  al-Haitami,  dan  lain-lain.Di  samping  itu  terdapat  pula  mufti  yang  secara formal  diangkat  oleh  penguasa  karena  kealimannya,  hal  ini  terlihat  pada  Imam  Malik, Muhammad Adbuh, dan lain-lain.
5. Al-Ijtihad
Ijtihad adalah  mengerahkan  suatu  kemampuan  secara  maksimal  untuk  mencapai sesuatu. Dalam istilah usul fikih disebutkan bahwa ijtihad adalah :
25 xxiv حيهيصفتنا آتندا ٍي حيهًعنا واكحلأا طاثُتسلاا ٗف ّعسٔ ّيقفنا لذت
Dari batasan di atas kelihatan, bahwa ijtihad adalah suatu proses kerja intelektual dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya, yang dilakukan dengan penuh kesungguhan.
Ulama lain mengemukakan definisi ijtihad sebagai berikut:
عسٕنا حياغ لزت ٔذٓجنا غاشفتسا , ّيثطت ٗف ايأ حيعششنا واكحلاا طاثُتسا ٗفايا
.ا 26 xxv
Bertitik  tolak  dari  definisi  kedua  di  atas,  maka  ijtihad  dapat  dibedakan  menjadi  dua bentuk,  yaitu ijtihad  istimbat dan ijtihad  tatbiqi .Ijtihad  istimbat  mengacu  kepada  penalaran hukum  dari  sumber-sumbernya  sedangkan ijtihad  tatbiqi mengacu  pada  penerapan  hukum yang telah diistimbatkan. Untuk lebih jelasnya tentang kedua bentuk ijtihad tersebut, di bawah ini akan di jelaskan satu persatu.

## 1. Ijtihad Istimbath
Jumlah  ayat-ayat  Al-Qur'an  dan  hadis-hadis  Nabi  SAW  tentang  hukum  relative sedikit,  di  samping  pada  umumnya  hanya  memuat  norma-norma  dasar  yang  bersifat  umum dan  global.  Dari  6000  lebih  ayat  Al-Qur'an,  hanya  sekitar  3,5  –  17,18  %  saja  yang  memuat aturan-aturan  hukum  ( al-ayat  al-ahkam ).  Demikian  pula  dengan  hadis  juga  relative  tidak begitu  banyak  yang  berbicara  tentang    hukum  ( al-ahadis  al-ahkam ).  Namun,  keterbatasan jumlah ayat dan hadis ahkam itu tidak berarti hukum Islam bersifat jumud (beku), tetapi justru memberikan  kelenturan  yang  meyebabkan  fikih  Islam  mampu  mengeimbangi  dinamika masyarakat dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dengan prinsip tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis para ulama bekerja keras melakukan penalaran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak tegas  ditentukan  oleh  nas-nas  Al-Qur'an  dan  hadis.  Kesungguhan  usaha  semacam  ini  dalam usul fikih lazim disebut ijtihad, dan ijtihad yang lebih banyak bertumpu pada proses penalaran terhadap kandungan nas disebut ijtihad istimbat .
Untuk  tercapainya  hasil  yang  diharapkan  dalam  mengistimbatkan  hukum  itu diperlukan  persyaratan  bagi  mujtahid.  Syarat-syarat  menjadi  mujtahid  yang  hamper  disebut- sebut oleh umumnya ulama usul fikih ialah :
a) Menguasai bahasa Arab
b) Berpengetahuan cukup tentang Al-Qur'an
c) Berpengetahuan cukup tentang al-sunnah
Selain  ketiga  syarat  di  atas  masih  ada  lagi  syarat-syarat  lain  yang  disebut-sebut sebagai  syarat  berijtihad.  Namun,  untuk  lebih  lengkap  dan  sistimatik  ada  baiknya  dikutip syarat-syarat  ijtihad  yang  dikemukakan  oleh  Sayyid  Muhammad  Musa  dengan pengelompokkan dan rinciannnya sebagai berikut :
Pertama, persyaratan  umum  ( al-syurut  al-ammah ),  yang  meliputi  :1)  baligh,  2) berakal sehat, 3) kuat nalarnya, 4) beriman.
Kedua, persyaratan  pokok  ( al-Syurut al-asasiyah ),  yaitu  1) mengetahui  Al-Qur'an,  2) mengetahui  al-sunnah,  3)  memahami  maksud-maksud  syari'at,4)  mengethaui  kaidah-kaidah hukum Islam.
Ketuga, persyaratan penting ( al-Syurut al-hammah ), yaitu 1) mengetahui bahasa Arab, 2) mengethaui usul fikih, 3)  mengetahui ilmu mantiq, 4) mengetahui hukum  asal ( al-baraah al-asliyah ).
Keempat, persyaratan  pelengkap  ( al-syurut  al-takmiliyah )  yang  terdiri  dari  :  1)  tidak ada  dalil  qat'i  bagi  masalah  yang  diijtihad,  2)  mengetahui  tempat-tempat  khilafiyah,  3) memelihara kesalehan dan ketakwaan diri 27 . xxvi
2. Ijtihad Tatbiqt
dimaksud dengan ijtihad tatbiqi ialah suatu penelitian terhadap suatu masalah  di mana hukum  akan diterapkan, guna mengetahui kecocokannya dengan apa yang dimaksud oleh Al- Qur'an  atau  hadis.  Dengan  demikian,  kelihatan  bahwa  sasaran  utama  ijtihad  tatbiqi  ialah bagaimana supaya suatu produk hukum dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembangk dalam masyarakat tersebut.
Kalau ijtihad istimbat yang menjadi objek mujtahid adalah Al-Qur'an dan hadis, maka pada ijtihad tatbiqi yang menjadi objek mujtahid adalah masyarakat dengan segala situasi dan kondisinya senantiasa berubah.Di  sini mujtahid berusaha  bagaimana seharusnya  menerapkan ide-ide  abstrak  kepada  permasalahan  konkrit.Permasalahan  tidaklah  statis,  tetapi  selalu berkembang dan berubah. Dengan adanya perkembangan dan perubahan tersebut hal-hal yang tadinya  dianggap  sama  dengan  yang  dimaksud  oleh  Al-Qur'an  dan  hukum  dapat  diterapkan langsung  kepadanya,  tetapi  dengan  adanya  perkembangan  dan  perubahan  bisa  jadi  satu  kali permasalahan akan bergeser dan dengan sendirinya hukumpun akan berbeda. Sebagai contoh, Abu Ishaq al-Syatibi mengemukakan penerapannya dengan menrujuk firman Allah SWT pada surat thalaq ayat  2:
...                                ....
Ayat tersebut memberi petunjuk, bahwa orang yang akan dijadikan saksi harus bersifat adil.  Seseorang  mujtahid  harus  lebih  dahulu  mengetahui  dengan  teliti  sifat  adil  yang  di maksud  oleh  Al-Qur'an  di  atas.  Kemudian  lalu  ia  meneliti  pada  diri  siapa  didapati  sifat  adil yang  dimaksud  oleh  Al-Qur'an  terebut.  Karena  objek  penelitian  dan  penerapan  adalah manusia  yang  senantiasa  berkembang  dan  berubah,  maka  boleh  jadi  seseorang  yang  pada suatu  waktu  dinilai  bersifat  adil  di  waktu  yang  lain  dianggap  tidak  adil  lagi,  sehingga  tidak layak lagi menjadi saksi. Dalam hal ini ajaran Al-Qur'an yang mengharuskan bersifat adil bagi saksi  tetap  stabil  dan  mencari  yang  terdapat  pada  diri  seseorang  yang  akan  dijadikan  saksi perlu  secara  teliti  diketahui,  sehingga  dengan  demikian  secara  benar  Al-Qur'an  dapat diterapkan 28 . xxvii
Kelembagaan Al-Qur'an
a. Hukum Mendirikan Al-Qada'
Kehidupan  bermasyarakat  merupakan  kebutuhan  asasi  manusia.  Orang  tidak  dapat hidup  tanpa  bantuan  orang  lain.  Seseorang  tidak  mampu  untuk  menghasilkan  kebutuhannya dalam mempertahankan hidup tanpa uluran tangan orang lain. Akan tetapi uniknya di samping kehebdak  di  atas  justeru  di  dalam  diri  manusia  terdapat  pula  watak  individualis  dan  suka menang  sendiri.Oleh  sebab  itu  agama-agama  samawi  diturunkan  Tuhan  sebagai  peraturan yang  membatasi  watak-watak  tersebut,  sehingga  manusia  dapat  hidup  dengan  tenteram  dan damai.Aturan  agama  tersebut  tidak  dapat  mencapai  sasarannya  kalau  tidak  direalisasikan dalam  kehidupan  konkret.Untuk  merealisasikan  aturan  agama  (syari'at)  dalam  kehidupan nyata  diperlukan  adanya  suatu  kekuasaan  berupa  pemerintah.Dengan  demikian,  mendirikan pemerintahan  untuk  tereialisasinya  aturan  agama  merupakan  suatu  yang  wajib.  Sabda  Nabi SAW :
ىْذحا أشيْٕيهف شفس ٗف حثلاث جشخ ارا ( دٔادٕتا ِأس )
ىْذحا ىٓيهع أشيالاا ضسلأا ٍي جلافت ٌَٕٕكي حثلاثن محي لا ( ذًحا ِأس )
Dari  dua  hadis  di  atas  kelihatan  bahwa  pemimpin  itu  perlu  ada,  meskipum  dalam lingkungan  masyarakat  paling  kecil.Hal    demikian  memberi  gambaran  betapa  pula  dengan masyarakat  yang  besar.  Oleh  itu  ibn  Taimiyah  dalam  mengomentari  dua  hadis  di  atas mengatakan,  bahwa  masalah  mengangkat  pemimpin  merupakan  kewajiban  dalam  kelompok kecil  maupun  masyarakat  luas.Hal  ini  mesti,  karena  Tuhan  telah  memerintahkan melaksanakan  amar  makruh  dan  nahi  munkar.Keduanya  ,  tidak  bisa  sempurna pelaksanaannya  kecuali  dengan  adanya  kekuasaan  dan  pimpinan.  Demikian  pula  halnya
Jurnal Islamika, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014
dengan  segala  perintah  wajib  seperti  jihad,  menegakkan  keadilan,  menjalankan  ibadah haji,….Tidak bisa dijalankan dengan adanya kekuasaan dan pimpinan 29 . xxviii
Dalam suatu masyarakat kecil dan sederhana segala kegiatan pemerintahan, termasuk di  dalamnya  peradilan,  dapat  terlaksana  di  tangan  satu  orang,  hal  ini  tentu  berlainan  dengan masyarakat yang lebih luas.Oleh sebab itu pada awal periode pemerintahan Islam di Madinah Nabi  SAW  langsung  bertindak  sebagai  qadi.Akan  tetapi  ketika  wilayah  pemerintahan  Islam bertambah luas, maka Nabi SWA mengangkat para wali untuk beberapa wilayah dan kepada sebagain  mereka  diserahi  pula  tugas  sebagai  qadi.  Dari  itu,  tugas  qadi  merupakan penyempurnaan  dari  tugas  imam  (pemimpin),  yang  kalau  tanpa  dia  tugas  itu  tidak  akan terselesaikan.  Denagan  demikian  pengangkatan  qadi  merupakan  suatu  kewajiban  pula  bagi seseorang  imam  yang  mempunyai  wilayah  kekuasaan  yang  luas,  sebab  disebutkan  dalam kaedah fikih :
ةجأ ٕٓف لاا ةجإنا ىتي لااي
Demikian  pendapat  jumhur  ulama,  kecuali  sebagian  firqah  Khawarij  yang  tidak mewajibkan adanya imam ataupun qadi 30 . xxix
Selain  itu,  banyak  ayat  Al-Quran  dan  hadis  Nabi  SAW  yang  dapat  dijadikan  Negara wajibnya mendirikan lembaga peradilan dalam suatu Negara. Diantaranya firman Allah SWT
                                                                     
       
                                                      Sabda Nabi Saw:
شجأ ّهف أطخأ ذٓتجا ارأ ٌاشجأ  ّهف باصاف ىكاحنا ذٓتجا ارا ( ىهسئ ٖساخثنا ِأس )
Berdasarkan  ayat-ayat  dan  hadist-hadis  yang  menyangkut  penegakkan  hukum  itu, maka jumhur ulama sepakat, bahwa mendirikan al-qada' hukumnya wajib, yang sifatnya fardu kifayah 31 . xxx
b. Peranannya dalam Al-Siyasat al-Syar'yyah
Seperti  disebutkan  di  atas,  bahwa  dlam  suati  wilayah  kekuasaan  yang  luas  tugas kepemimpinan tidak mungkin  dipegang oleh hanya seorang pemimpin. Oleh sebab itu ketika wilayah  pemerintahan  Islam  telah  bertambah  luas,Rasulullah  mengangkat  beberapa  orang wali untuk diletakkan di beberapa daerah, yang sebagiannya sekaligus bertugas sebagai qadi. Selain  itu  untuk  selesainya  segala  masalah  yang  di  hadapi  di  dalam  masyarakat  Rasulullah Saw  juga  membawa  pasa  sahabatnya  bermusyawarah  dan  beliau  mendengarkan  pendapat- pendapat mereka untuk dapat diterapkan  dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi
oleh umat pada waktu  itu. Salah satu contoh,  misalnya ketika menjelang terjadinya serangan tentang  Ahzab  dari  Makkah  Rasulullah  mengudang  para  sahabat  bermusyawarah  untuk menyelesaikan  problem  tersebut.  Ketika  itu  diputuskan  bahwa  pendapat  Salman  al-Farisi dijadikan  sebagai  putusan  musyawarah,  di  mana  kaum  muslimin  harus  mengggali  parit  di sekeliling  kota  Madinah  dalam  rangka  mengantisipasi  serangan  tentara  Ahzab.  Perbuatan- perbuatan  Rasulullah  Saw  tersebut  ternyata  menjadi  kecambah  untuk  tumbuhnya  pembagian kekuasaan  dalam  suatu  pemerintahan,  yang  kemudian  dikenal  dengan  adanya  tiga  bentuk kekuasaan  ( trias  political ),  yaitu:  kekuasaan  legislative (al-sultah  al-tasyri'iyah ),  kekuasaan eksekutif ( al-sultah al tanfi iyah ), dan kekuasaan yudikatif ( al-sultah al-qada'iyah).
Ketiga bentuk kekuasaan tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena  antara  ketiganya  saling  membutuhkan  dan  saling  melengkapi.  Kekuasaan  legislative berperan  dalam  memutuskan  suatu  hukum,  eksekutif  melaksanakannya,  dan  peradilan yudikatif  yang  meyelesaikan  tindakan-tindakan  penyelewengan  terhadap  hukum  atau perundangan tersebut.Hal ini kelihatan bahwa peran lembaga peradilan sangat besar dan amat vitas.  Kalau  tanpa  lembaga  peradilan  suatu  hukum  atau  perundangan  akan  jadi  sia-sia pelaksanaannya,  karena  dapat  membuat  orang  semena-mena  untuk  melanggarnya,  sehingga hukum atau perundangan tersebut menjadi tak berarti sama sekali.
c. Peranannya dalam Menengakkan Keadilan
Selain  berperan  dalam  mengawasi  undang-undang,  lembaga  perdilan  berperan  pula dalam  menegakkan  keadilan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sebagai  dasar  tugas  ini  ialah firman Allah  dalam surat an-Nisaa' ayat 58 :
       … 
                                              ....
Realisasi  ari  ayat  ini  menurut  Taimiyaqh  terletak  pada  penegakkan al-hudud dan al- huquq .    Al-  Hudud  dan  al-Huquq  dapat  dibagi  dua;  pertama  yang  menyangkut  kepentingan umum,  yang  disebut hudud/huquq Allah,  seperti  menghukum hadd perampok,  pencuri, pezina,  dan  lain-lain,  kedua  menyangkut  hak  pribadi  tertentu  dari  bani  Adam,  seperti penghilangan  jiwa  dengan  pembunuhan,  pelukaan,  dan  lain-lain  yang  mewajibkan  adanya hukum qiyas, diyat, dan sebaginya.
Untuk merealisasikan tugas di atas lembaga al-qada' mempunyai peranan yang sangat besar. Bagi lembaga ini kedudukan semua orang adalah sama, tidak ada beda antara kaya dan miskin,  antara  rakyat  jelata  dn  penguasa,  antara  yang  kulit  hitam  dan  kulit  putih,  bahkan seorang  yang  lemah  akan  menjadi  kuat  bila  ia  berada  padapihak  yang  benar  di  depan
pengadilan sebaliknya yang dipandang kuat bisa lemah bila ternyata ia berada di pihak yang salah.
Lembaga  peradilan  satu-satunya  yang  secara  formal  memegang  wewenang  khusus dalam bidang penegakkan keadilan ini, justeru itu ia harus ada dalam setiap Negara.

## Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan :
1. Al-Qada' adalah  perealisasian  hukum  syara'  dalam  kasus  tertentu  oleh  yang  berwenang, guna terwujudnya kemaslahatan hidup duniawi.
2. Adil ialah meletakkan sesuatu pada  proporsinya dengan jalan memberikan sesuatu kepada yang berhak.
3. Hukum  ialah  keputusan  qadi  terhadap  suatu  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan,  baik secara lisan atau tulisan.
4. Fatwa ialah jawaban terhadap sesuatu yang musykil, yang sifatnya tidak mengikat.
5. Ijtihad  ialah  mengerahkan  segala  daya  secara  maksimal  untuk  mengistimbatkan  hukum syari'at dari dalil-dalilnya atau untuk menerapkannya di tengah-tengah masyarakat.
6.  Lembaga al-qada ' sangat diperlukan dalam suatu masyarakat oleh itu wajib kifayah mendirikannya. Peranannya terutama sekali ialah untuk mengawsi perundangan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat
Jurnal Islamika, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014

## Endnote
1 Muhammad Salam Madkur, al-Qada' fi al-Islam, ,(Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1964), hal. 11
2 Ibn Manzur, lisan al-Arab, XX, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hal.47
3 Su'ud Ali Duraib, al-Tanzim al-qada' fi al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah, (Riyad: Hanafiyah Offset, 1983), hal. 35
5 Ali al-Tarabulusi, Mu'in al-Ahkam, Mustafa al-Babi al-Halabi, (Mesir: t.tp,  1937), hal.7
6 Muhammad Salam Madkur, op.cit., hal.12
7 Su'ud Ali Duraib, op.cit., hal.61
8 Ibrahim Anis, dkk.,
9 Al-Qurtubi , al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, XX, , (Bairut; Dar al-Fikr t.t.), hal. 17 dan lihat al-Manar, III, hal. 39 10 Ibid.
11 Al-Gazali , Ihya 'Ulum al-Din, III, (Mesir:  Mustafa al-Babi al-Halabi,  1939), hal. 53
12 Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis , (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hal.232
13 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , VI (Bairut: Dar al-Fikr , 1985), hal. 565
14 Ibn Manzur, op.cit., XV, hal. 30
15 Al-Fayumi, al- Misbah al-Munir , I, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, , t.t.), hal. 157
16 Ibn Manzur, loc.cit .
17 Muhammad Abu Zahrah, usul al-Fiqh , (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,  1958), hal. 21
18 Su'ud Ali Duraib, op.cit ., hal. 65 19 Ibid.
20 Muhammad Salam Madkul, op.,cit, hal. 135
21 Mahmud Syaltut, al-Fatawa, (Kairo: Dar al-Qalam , t.t.), hal. 11
22 Muhammad Abu Zahrah, op.cit ., hal. 319
23 M. Atho Mudzhar, Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Paramadina,  1991), hal.1-2
24 Diringkaskan dari Su'ud Ali Duraib, op.cit ., hal.69
25 Muhammad Abu Zahrah, op.cit ., hal.301 26 Ibid.
27 Sayyid  Muhammad  Musa ,  al-Ijtihad  wa  Mada  Hajatina  ilaih  fi  Haza  al-'Asr ,  (Mesir:  Dar  al-Kutub  al- madisah, , t.t.), hal. 160-202
28 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam , IV, (Bairut: Dar al-Fikr, , t.t.), hal.47
29 Ibn Taimiyah, al-Siyasat al-Syar'iyyah , (Mesir:  Dar al-kitab al-Arabi,  1969), hal.61
30 Su'ud Ali Duraib, op.cit., hal.81 31 Lebih jauh lihat Ibn Taimiyah, op.cit ., hal.63-168

## Referensi
Al-Gazali, (1939), Ihya 'Ulum al-Din, III, Mesir:  Mustafa al-Babi al-Halabi,
Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, (1989), Usul al-Hadis , Bairut: Dar al-Fikr
Ali al-Tarabulusi, (1937), Mu'in al-Ahkam, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir: t.tp,
Al-Qurtubi , (t.t), al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, XX, Bairut; Dar al-Fikr
Al-Syatibi, (t.t), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam , IV, Bairut: Dar al-Fikr
Ibn Manzur, (t.t), Lisan al-Arab, XX, Bairut: Dar al-Fikr
Ibn Taimiyah, (1969), al-Siyasat al-Syar'iyyah , Mesir : Dar al-kitab al-Arabi M. Atho Mudzhar, (1991), Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam , Jakarta:Paramadina Mahmud Syaltut, (t.t), al-Fatawa, Kairo: Dar al-Qalam
Muhammad Abu Zahrah, (1958), Usul al-Fiqh , Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi
Muhammad Salam Madkur, (1964), al-Qada' fi al-Islam, ,Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah Sayyid Muhammad Musa , (t.t), al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi Haza al-'Asr , Mesir:  Dar al-Kutub al-madisah
Su'ud  Ali  Duraib,(1983), al-Tanzim  al-qada'  fi  al-Mamlakat  al-'Arabiyyah  al-Su'udiyyah,
Riyad: Hanafiyah Offset
Wahbah al-Zuhaili, (1985), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , VI Bairut: Dar al-Fikr