## Urgensi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  Terhadap  Peningkatan  Mutu  Di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
Yofran  Hengki  Ndoluanak 1 ,  Zidni Husnorofik 2 , Riyadi 3 , Ahmad Ridwan 4 1 Universitas Negeri Jakarta, 2 Universitas Negeri Jakarta, 3 Universitas Negeri Jakarta,
4 Universitas Negeri Jakarta
1 hengkyndoluanak31@gmail.com , 2 zidni.husnorofik@mhs.unj.ac.id , 3 riyadi@unj.ac.id , 4 ahmad.ridwan@unj.ac.id

## ABSTRACT
The  Indonesia  National  Police  must  carry  out  reforms  in  an  effort  to  provide  excellent service  to  the  community,  including  with  a  more  humane,  responsible  and  fair  and transparent  approach.  One  way  to  reform  the  police  is  that  it  must  start  from  the education  system  in  the  police,  namely  when  high-ranking  officer  candidates  undertake education at the Police Science College (STIK). This condition underlines the importance of implementing an internal quality assurance system at the Police Science College (STIK). The implementation of an internal quality assurance system is used as the basis for controlling the  quality  management  of  higher  education  with  national  standards. There  are  several important  exigencies  obtained  by  the  Police  Science  College  (STIK)  in  the  evaluation carried out by the internal quality assurance system which includes: (1) SPMI plays a role as a  guarantee  of  educational  quality  standards,  (2)  SPMI  plays  a  role  as  a  guarantee  of research  quality  standards  and  (3)  SPMI  acts  as  a  guarantee  of  quality  standards  for community service.
Keywords: Internal quality assurance system, Urgency, Police Science College

## 1. PENDAHULUAN
Terbitnya  pedoman  penjaminan  mutu  perguruan tinggi menjadi titik awal dimulainya penjaminan mutu perguruan  tinggi  di  Indonesia  secara.  Menurut Olssen  (2004),  faktor  pendorong  gerakan penjaminan  mutu  adalah  adanya  tuntutan  bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan penjaminan mutu, di samping tuntutan akuntabilitas dan  kualifikasi  lulusan.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  di  dalam  Pasal  51  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:
” P endidikan  Tinggi  yang  bermutu  merupakan Pendidikan  Tinggi  yang  menghasilkan  lulusan  yang mampu  secara  aktif  mengembangkan  potensinya  dan menghasilkan  Ilmu  Pengetahuan  dan/atau  Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara”. Oleh  sebab  itu  menjadi  sangat  penting  untuk menjaga  mutu  Perguruan  Tinggi  agar  dapat mengontrol  input  dan  output  yang  dihasilkannya. Penjaminan mutu bagi perguruan tinggi merupakan hal yang penting mengingat mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih kalah dibanding Negara- negara tetangga  kita  di  kawasan  Asia  Tenggara,  sehingga upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  menjadi perhatian  para  pakar  pendidikan  dan  pemerintah untuk  mewujudkannya  Abidin  (2017).  Disisi  lain, desakan  untuk  menerapakan  sistem  penjaminan mutus  bagi  perguruan  tinggi  juga  tidak  lepas  dari adanya  ketidakpuasan  dari  tenaga  kependidikan dan  mahasiswa  serta  desakan  karena  terbatasnya danadan  paling  penting  ialah  tuntutan  untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kelembagaan (Tsui, 2002).
Era  globalisasi  yang  sarat  dengan  adanya persaingan  mutu  memberikan  tantangan  baru  bagi perguruan  tinggu  untuk  terus  meningkatkan  mutu kompetitif  tingkat  daerah,  nasional,  maupun internasional melalui bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan  jasa  pendidikan  maupun  pengembangan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keunggulan. Dalam  lingkup  pendidikan  diperguruan  tinggi,  mutu berkaitan  dengan  fungsi,  tujuan,  serta  standar  yang ditentukan dan dijalankan di lingkup perguruan tinggi telah  sesuai,  memenuhi  syarat,  harapan,  dan kepuasan stakeholder (Khoiri, 2010: 208).
Mutu  lulusan  berkaitan  dengan  ciri  khas  yang ditentukan oleh perguruan tinggi serta menunjukkan kesiapan lulusan untuk terjun dan berkarya langsung di  masyarakat  dan  dunia  kerja  sebagaimana diharapkan  oleh  pelanggan  dan  stakeholders.  Dan mengingat  bahwa  penilaian  stakeholders  atas  mutu lulusan  perguruan  tinggi  senatiasa  berkembang makan  perguruan  tinggi  harus  dapat  memenuhi standar stakeholder secara berkesinambungan. Mutu lulusan  harus  menjadi  fokus  dari  perguruang  tinggi mengingat  masih  banyaknya  keluhan  dari  para stakeholder  atas  mutu  lulusan  yang  tidak  sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya.
Penjaminan  mutu  adalah  proses  sistematis  dan berkelanjutan guna menghasilkan, meningkatkan, dan mempertahankan  mutu  suatu  institusi  sehingga kualitasnya  terjamin  dan  diakui  masyarakat.  Bagi perguruan  tinggi  penjamin  mutu  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  kebijakan  akademik  yang diterapkan telah efektif dan apakah perguruan tinggi dapat  menghasilkan  mutu  lulusan  sebagaimana  yang
diharapakan  oleh  stakeholder.  Untuk  menjaga mutunya,  perguruan  tinggi  dapat  melakukan  upaya peningkatan  mutu  pendidikan  tinggi  diantaranya melalui  implementasi  sistem  penjaminan  mutu internal (Primayana, 2015).
Ketentuan  dalam  pasal  53  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menaytakan:
” Sistem  penjaminan  mutu  Pendidikan  Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas  (a)    sistem  penjaminan  mutu  internal  yang dikembangkan  oleh  Perguruan  Tinggi;  dan  (b)  sistem penjaminan  mutu  eksternal  yang  dilakukan  melalui akreditasi ”.
Sistem  penjaminan  mutu  internal  perguruan tinggi  bertujuan  untuk  menjamin  mutu  pendidikan tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  setiap  perguruan tinggi,  dalam  rangka  mewujudkan  visi  serta memenuhi  kebutuhan  pemangku  kepentingan internal  dan  eksternal  perguruan  tinggi  (Willar, 2015). Menurut Sulaiman & Wibowo (2016) bahwa sistem penjaminan mutu internal di suatu perguruan tinggi  merupakan  kegiatan  mandiri  dari  perguruan tinggi  yang  bersangkutan  sehingga  proses  tersebut dirancang,  dijalankan,  dan  dikendalikan  sendiri  oleh perguruan  tinggi  yang  bersangkutan  tanpa  campur tangan  dari  pemerintah.  Sistem  penjaminan  mutu internal  Perguruan  Tinggi  dijalankan  melalui beberapa  tahapan  yakni  proses  pelaksanaan penjaminan  mutu  internal,  evaluasi  diri,  audit internal,  serta  tindakan  koreksi.  Hal  ini  harus didukung  dengan  komitmen  dan  kinerja  pelaku proses  pendidikan  tinggi,  serta  pengorganisasian lembaga  penjaminan  mutu,  sehingga  proses  kendali mutu  dapat  berjalan  dengan  efektif  disertai  dengan hasil evaluasi mutu yang positif.
Salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia adalah  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (STIK)  yang merupakan suatu institusi pendidikan semi kedinasan ataupun  institusi  pendidikan  akademik  dibawah naungan  kepolisian  Republik  Indonesia  selaku perguruan  tinggi  kedinasan  Kepolisian  Republik Indonesia  yang  bertujuan  menghasilkan  kualitas lulusan perwira POLRI dan dapat menjadi Kepolisian yang  berkualitas,  bertanggung  jawab  dan  humanis dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
Untuk  dapat  melakukan  pembaharuan  dalam upaya  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat antara lain dengan pendekatan yang lebih humanis,  bertanggung  jawab  dan  transparansi berkeadilan, harus dimulai dari sistem pendidikan di kepolisian,  yaitu  pada  saat  calon  perwira  tinggi melaksanakan  Pendidikan  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian  (STIK).  Oleh  karena  itu  Sekolah  Tinggi
Ilmu  Kepolisian  (STIK)  harus  memiliki  penjaminan mutu  yang  berkualitas  tinggi  dan  kompeten  untuk dapat  bersaing  dan  mengikuti  perkembangan teknologi dan mutu pendidikan di era digital.
Sistem penjamin mutu yang berjalan di Sekolah Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (STIK)  saat  ini  masih mengadopsi  sistem  penjaminan  mutu  versi  Sekolah Kedinasan  Indonesia  dan  mengombinasikannya dengan  sistem  penjaminan  mutu  versi  Dirjen  Dikti, dikarenakan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (STIK) memiliki  diferensiasi  yang  khas  dengan  karakter investigatif  dan  solutif  untuk  persoalan  Kepolisian (Sparrow, 2011). Karakteristik khusus yang ada pada Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (STIK)  membuat sistem  penjamin  mutu  perguruan  tinggi  harus mengalami  penyesuaian.  Dalam  beberapa  hal, penyesuaian tersebut jurstu menimbulkan ketidaksesuaian  ataupun  ketidakpastian  kebijakan yang  diputuskan  dalam  pelaksanaan  penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Selain itu  kurangnya  kesadaran  dari  para  stakeholder  juga menjadi  hambatan  pelaksanaan  sistem  penjamin mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Tidak maksimalnya sistem penjamin mutu di Sekolah Tinggi Ilmu  Kepolisian  (STIK)  dapat  dilihat  dari  kualitas lulusan  STIK  yang  telah  melakukan  pengabdian kepada  masyarakat,  dimana  saat  ini  citra  kepolisian di  masyarakat  menurun,  dikarenakan  beberapa oknum  kepolisian  melakukan  Tindakan  tecela  yaitu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Sistem penjamin mutu internal berperan penting untuk menjawab berbagai masalah terkait pendidikan serta  sebagai  alat  untuk  menganalisis  tantangan pendidikan  perguruan  tinggi.  Dan  mengacu  pada konsep  yang  diuraiakan  diatas,  maka  melalui  tulisan ini,  penulis  akan  fokus  pada  pembahasan  urgensi sistem penjamin mutu internal terhadap peningkatan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

## 2. PEMBAHASAN

## a. Mutu Perguruan Tinggi
Menurut  ISO  9000  :  2000,  mutu  adalah derajat/tingkat  karakteristik  yang  melekat  pada produk  yang  mencukupi  persyaratan  atau keinginan.  Karakteristik  disini  berarti  hal-hal yang  dimiliki  produk.  Crosby  (1979) mendefiniskan mutu kualitas adalah conformance torequirement ,  yaitu  sesuai  yang  diisyaratkan atau  distandarkan.  Suatu  produk  memiliki kualitas  apabila  sesuai  dengan  standar  kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produksi jadi. Garvin  (1987)  mendefinisikan  delapan  dimensi yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis
karakteristik  kualitas  produk,  yaitu  sebagai berikut (1) Kinerja atau performa (performance),  (2)  Features,  ciri-ciri  atau keistimewaan  dan  karakteristik  pelengkap,  (3) Keandalan (reability), (4) Konformitas
(conformance),  (5)  Daya  tahan  (durability),  (6) Kemampuan  pelayanan  (sevice  ability)  (7) Estetika  (aesthethic),  (8)  Kualitas  yang dipersepsikan (perceived quality).
Mutu  pertama  kali  muncul  dalam  dunia industri,  namun  dewasa  ini  mutu  juga  menjadi kebutuhan  dalam  dunia  pendidikan.  Dalam dunia  industri,  mutu  adalah  nilai  jual  yang menjadi  prioritas  utama  dan  menjadi  faktor pembeda  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen, sedangkan  dalam  dunia  pendidikan  dapat diartikan  sebagai  derajat  keunggulan  suatu produk  atau  hasil  kerja  baik  yang  dapat  dilihat maupun  yang  tidak  dapat  dilihat  tetapi  dapat dirasakan  yang  menunjukkan  kemampuannya dalam  memuaskan  kebutuhan  yang  diharapkan (Nabila,  2022).  Hal  ini  ditujukan  agar  institusi pendidikan  mampu  bertahan  dalam  dunia persaingan yang sangat kompetitif serta mampu memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Pada  prinsipnya  masyarakat  Amerika menetapkan  mutu  di  pendidikan  tinggi  dengan mengidentifikasi  empat  dimensi  mutu  di  dalam pendidikan yang meliputi akuntabilitas,
kurikulum
penyelarasan, penilaian, dan kepuasan siswa.
Pendekatan kualitas dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pendidikan menyediakan  satu  metoda  yang  efektif  untuk menunjuk  masing-masing  empat  dimensi  ini sebagai berikut ( Christianingsih, 2016): Pertama,  kkuntabilitas  adalah  suatu metoda yang sistemik yang diyakini stakeholders bahwa satu organisasi menghasilkan  hasil-hasil  atau  outcomes  yang diinginkan. Penyelenggaraan
pendidikan, menghasilkan produk-produk para lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua,  kurikulum  penyelarasan  berarti menjamin  bahwa  bahan  yang  diajarkan  di perguruan  tinggi  sesuai  dengan  standar  dan penilaian  yang  ditetapkan  oleh  negara  atau masyarakat  untuk  tingkat  kelas  tertentu. Kurikulum  penyelarasan  juga  merupakan  cara untuk  "pemetaan"  kurikulum  ke  standar  untuk memastikan bahwa perguruan tinggi mengajarkan isi yang diharapkan.
Ketiga,  penilaian  merupakan  identifikasi individu  dan  kebutuhan-kebutuhan  serta  hasil-
hasil  kolektif.  Penilaian  sebaiknya  mencakup sumatif  dan  formatif  dan  perlu  terjadi  secara eksternal  seperti  juga  di  dalam  kelas.  Hal  ini penting sekali bahwa sekolah-sekolah menggunakan  bermacam  ukuran-ukuran  untuk menaksir  hasil-hasil,  dan  umpan  balik berhubungan  dengan  penilaian  aktivitas  yang teratur.
Keempat,  kepuasan  siswa  dengan menyediakan  apa  yang  diperlukan  ketika  itu diperlukan, termasuk ketersediaan belajar/remediation fakultas dan layanan khusus. Siswa  mempunyai  gaya-gaya  belajar  yang  unik oleh  karenanya  memerlukan  cara  mengajar yang  bervariasi  melalui  pendekatan  sumber daya.
Mutu  Perguruan  Tinggi  Menurut Direktorat  Jendral  Perguruan  Tinggi  (Dikti)
(2003) paradigma baru manajemen pendidikan tinggi mempunyai empat komponen  pokok  yang  digambarkan  dalam bentuk  tetrahedron  yang  menunjukkan hubungan  antar  komponen  seperti  gambar berikut ini:
Gambar 1. Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi (Sumber: Dikti, 2003:73). Paradigma  baru  manajemen  pendidikan tinggi  adalah  perangkat  untuk  mewujudkan kualitas  pendidikan  tinggi  yang  berkelanjutan. Pola  manajemen  yang  berazaskan  perpaduan evaluasi  diri,  otonomi,  akuntabilitas  dan akreditasi  diharapkan  dapat  mendorong munculnya kualitas yang berkelanjutan dengan dilandasi  oleh  kreativitas  integritas  dan produktivitas  pribadi  sivitas  akademika. Paradigma  baru  itu  mempunyai  empat komponen pokok yaitu :
a) Hasil dan kinerja perguruan tinggi yang  selalu  mengacu  pada  kualitas yang berkelanjutan.
b)
Pola manajemen yang berdasarkan otonomi untuk mendorong terjadinya kualitas yang berkelanutan yang dilandasi kreativitas,  ingenuitas,
dan  produkrivitas  pribadi  sivitas akademika.  Akuntabilitas  mengenai penyelenggaraan,  kinerja  dan  hasil perguruan  tinggi  yang  sejalan otonomi  manajemen  perguruan tinggi yang bersangkutan. c) Akreditasi yang merupakan akseptabilitas dari pihak yang terkait dengan  perguruan  tinggi  serta pemberian informasi yang handal dan sahih  mengenai  penyelenggaraan, kinerja  dan  hasil  yang  diperoleh perguruan  tinggi  tersebut.  Proses akreditasi  ini  diselenggarakan  oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). d)
Evaluasi  yang  merupakan  proses yang  mendasari  tindakan  manajerial untuk  mengambil  keputusan  dan perencanaan  di  perguruan  tinggi yang bersangkutan.
Menurut  Agus  et  al.,  (2007)  dalam kompleks  mutu  perguruan  tinggi,  mutu  itu sendiri akan di anggap ketika mampu:
a) memenuhi kebutuhan masyarakat;
b) menghadirkan  tokoh  yang  mampu memberikan  konstribusi  positif  bagi perkembangannya;
c) mencetak orang-orang yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
d) melahirkan orang-orang kreatif;
e) produktif  dan  inovasi  tinggi  dalam membuka lahan pekerjaan, dan
f) melahirkan orang-orang yang profesional  dalam  mengembangkan ilmu  pengetahuan  yang  dimilikinya sesuai dengan kualifikasinya Agus  et  al.,  (2007)  juga  menyatakan bahwa terdapat dua hal yang menjadi alat untuk menganalisis  mutu  perguruan  tinggi  yang meliputi:
a) quality  in  fact yaitu  mutu  yang sesungguhnya  sebagai  hasil  proses pembelajaran sesuai dengan kualifikasi tujuan  pendidikan  dan  kompetensi dasar yang dimiliki para lulusan,
b) quality  in  perception ,  yaitu  mutu lulusan yang diukur dengan kepuasaan pelanggan  dan  bertambahnya  minat pelanggan eksternal terhadap lulusan. Untuk  menganalisis  mutu  perguruan  tinggi, maka  perlu  dibentuk  lembaga  internal  didalam perguruan  tinggi  tersebut  untuk  memastikan bahwa  proses  pembelajaran  diperguruan  tinggi
sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan telah sesuai dengan standar yang telah disepakati dan diberlakukan.
Pada prinsipnya konsep penjaminan mutu merupakan  bentuk  pelepasan  tanggung  jawab, desentralisasi tanggung jawab atas pengambilan keputusan  di  tingkat  institusi  pendidikan  (Kis, 2005).  Penjaminan  mutu  juga  dapat  digunakan sebagai bentuk pemenuhan standar manajemen mutu  pendidikan  tinggi  secara  konsisten  dan berkesinambungan  (Amaripuja,  2007)  yang bertujuan  untuk  merencanakan,  mencapai, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan  secara  berkelanjutan  pada  satuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009).
Mutu pendidikan menjadi orientasi dalam penyelenggaraan  Pendidikan  oleh  seluruh pemangku  Pendidikan tidak terkecuali  di  STIK. Hal  ini  menjadi  perhatian  yang  serius  karena pada  kenyataanya  masih  banyak  lulusan  dari sekolah  masih  kurang  bermutu  (Mauly  & Gustini,  2019).  Mutu  pada  dasarnya  menjadi sebuah cara untuk memetakan akan kebutuhan pemenuhan  standar  pengelolaan  Pendidikan yang  dilakukan  dengan  konsisten  serta berkelanjutan,  oleh  karena  itu  lembaga Pendidikan,  penerima  manfaat,  maupun  pihak lain  yang  berkepentingan  memperoleh  hasil yang  memuaskan.  seharusnya  penetapan standar  mutu  yang  dilakukan  lembaga pendidikan  seyogyanya  tidak  hanya  dinyatakan dalam  ketentuan  pengakuan  akreditasi  semata, namun harus melengkapi dalam pedoman suatu mekanisme yang jelas.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tanggung jawab  tentang  mutu  pendidikan  di  Sekolah Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (STIK)  sepenuhnya diserahkan  kepada  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian (STIK), dimana terdapat dua kegiatan kunci  penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi  yaitu penetapan dan pemenuhan standar manajemen mutu  pendidikan  tinggi.  Sistem  penjaminan mutu  pendidikan  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian  (STIK)  harus  direncanakan,  dicapai, dipelihara,  dan  ditingkatkan  secara  konsisten untuk membentuk mutu lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) yang memenuhi harapan seluruh  stakeholders  khususnya  masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan.
b. Urgensi  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal  Terhadap  Peningkatan  Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
Berdasarkan  kepada  hasil  dari  tinjauan penelitian deskriptif yang telah dilakukan, bahwa
secara  umum  penjaminan  mutu  merupakan proses pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi  perguruan  tinggi  yang  dilakukan secara  otonom  oleh  perguruan  tinggi bersangkutan.  Penjaminan  mutu  ini  dilakukan berdasarkan  kepada  undang-undang  nomor  12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengenai sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi (SPMPT)  yang  terdiri  dari  sistem  penjaminan mutu  internal  (SPMI)  dan  sistem  penjaminan mutu  eksternal  (SPME).  Dengan  rincian tugasnya pada sistem penjaminan mutu internal (SPMI)  yang  dikelola  oleh  perguruan  tinggi bersangkutan  dan  sistem  penjaminan  mutu eksternal  (SPME)  yang  dikelola  oleh  badan akreditasi  dari  pemerintah  dalam  hal ini  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN- PT)  atau  lembaga  mandiri  di  luar  perguruan tinggi yang diakui pemerintah.
Sistem  penjaminan  mutu  internal  (SPMI) adalah  kegiatan  sistemik  penjaminan  mutu pendidikan  tinggi  oleh  setiap  perguruan  tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan
meningkatkan penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  secara berencana dan berkelanjutan. Menurut Triyana (2017)  setiap  perguruan  tinggi  dapat mengembangkan  sendiri  SPMI  yang  sesuai dengan  latar  belakang  sejarah,  nilai  dasar  yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program  studi  dan  sumber  daya  manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa  campur  tangan  pihak  lain.  Namun meskipun  setiap  perguruan  tinggi  dapat mengembangkan  SPMI  secara  mandiri,  namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI  setiap  perguruan  tinggi.  Ristekdikti menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip kerja SPMI  mengacu  pada  siklus  penetapan  standar perguruan tinggi, pelaksanaan standar perguruan  tinggi,  evaluasi  standar  perguruan tinggi,  pengendalian  standar  perguruan  tinggi dan  peningkatan  standar  perguruan  tinggi (Wicaksono & Rizki, 2016).
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  adalah lembaga  pendidikan  kedinasan  Polri  yang bertugas  mendidik  para  perwira  Polri  agar mempunyai pengetahuan tentang Ilmu Kepolisian  dengan  kualifikasi  sebagai  sarjana ilmu  Kepolisian,  magister  ilmu  kepolisian  dan doktor  ilmukepolisian.  Sebagai  lembaga pendidikan  STIK  Lemdiklat  Polri  juga mengembangkan  ilmu  pengetahuan  melalui kegiatan  pengajaran,  kegiatan  penelitian  dan
kegiatan pengabdian masyarakat sebagai aplikasi dalam  Tridarma  perguruan  tinggi  sebagaimana diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Oleh karena  itu  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  juga tidak  lepas  dari  ketentuan  didalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Pendidikan  Tinggi  mengenai  sistem  penjaminan mutu  internal.  Dan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian juga mempunyai hak untuk mengatur sendiri  sistem  penjaminan  mutu  internal berdasarkan  pada  visi  dan  misi  Sekolah  Tinggi Ilmu Kepolisian namun tetap harus berpedoman  pada  siklus  penetapan  standar perguruan tinggi, pelaksanaan standar perguruan  tinggi,  evaluasi  standar  perguruan tinggi,  pengendalian  standar  perguruan  tinggi dan peningkatan standar perguruan tinggi. Urgensi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut: a)
SPMI  Berperan  Sebagai  Penjaminan Standar  Mutu  Pendidikan  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian Menurut ketentuan
dalam PERMENRISTEKDIKTI  No.  44  Tahun  2015 terdapat  beberapa  komponen  standar  mutu pendidikan yang meliputi  kompetensi lulusan; isi pembelajaran; proses pembelajaran; penilaian pembelajaran;  dosen  dan  tenaga  kependidikan; sarana  dan  prasarana  pembelajaran;  dan pembiayaan  pembelajaran.  Setiap  perguruan tinggi  harus  berupaya  memnuhi  semua komponen  standar  mutu  pendidikan  sehingga menghasilkan  mutu  lulusan  sebagaimana  yang diharapakan  oleh  stakeholder  internal  maupun eksternal.  Peningkatan  mutu  penyelenggaraan pendidikan  di  perguruan  tinggi  dititik  beratkan pada penciptaan proses pembelajaran yang aktif, efektif,  efisien,  dan  kondusifagar  dapat memberikan  bekal  kemampuan  akademis  dan profesional kepada mahasiswa, sehingga lulusan yang  dihasilkan  siap  bersaing  di  pasar  global (Sastrawan, 2015).
Upaya  pencapaian  mutu  yang  diharapkan pada  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  sangat berkaitan  dengan  kepemimpinan  serta  proses manajerial  yang  baik  untuk  meningkatkan  etos kerja  civitas  akademika  demi  terciptanya lingkungan  akademik  yang  kondusif.  Oleh karena  itu  pemimpin  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian harus menyadari bahwa perkembangan dan peningkatan mutu pengelolaan organisasi menjadi sangat penting.
SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
sebagai  alat  untuk  menjamin  pencapaian  mutu standar pendidikan harus mempunyai indikator- indikator pengevaluasian yang menjadi pedoman untuk  mengukur  efisiensi  mutu  pembelajaran yang  meliputi  relevansi  tujuan  dan  sasaran; efisiensi; produktivitas; efektivitas, dan akuntabilitas.  SPMI  pada  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian  harus  memperhatikan  standar kompetensi  lulusan  yang  meliputi  kompetensi untuk seluruh mata kuliah serta pengelompokan mata kuliah, termasuk didalamnya  adalah  mencakup  unsur  sikap, pengetahuan  dan  keterampilan,sehingga  dalam penerapannya standar kompetensi lulusan tidak terlepas  dari  standar  isi  pembelajaran.  Pada ruang lingkup ini, SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian    harus  dapat  memastikan  bahwa setiap program studi telah merumuskan standar kompetensi  lulusan  berdasarkan  spesifikasi program  studi  melalui  implementasi  kurikulum serta  program  studi  harus  menciptakan atmosfir  akademik  yang  sesuai  dengan  standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan.
Kurikulum  yang  ditetapkan  pada  Sekolah Tinggi  Ilmu  Kepolisian  haruslah  sesuai  dengan visi  dan  misi  program  studi  serta  mendukung visi  dan  misi  perguruan  tinggi.  SPMI  akan mendorong  implementasi  kurikulum  dengan menjabarkannya  melalui  dokumen-dokumen kurikulum  yang  selalu  dimutakhirkan  secara periodik  serta  adanya  kebijakan  untuk meningkatkan  suasana  akademik  yang  baik melalui  penyelenggaraan  seminar,  simposium, lokakarya sesuai dengan rumpun ilmu program studi.
SPMI  melalui  proses  audit  internal  mutu harus  memastikan  bahwa  program  studi memiliki  standar  penilaian,  teknik  dan instrumen  penilaian,  mekanisme  dan  prosedur penilaian  hingga  pelaporan  penilaian  sehingga melalui hasil audit internal mutu, standar proses ini  akan  terus  mengalami  peningkatan.  Pada lingkup  pendidikan  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian,  tenaga  kependidikan  yang  memiliki kualifikasi  sebagai  pendidik  disebut  dengan dosen,  sedangkan  tenaga  kependidikan  lain disebut sebagai tenaga penunjang penyelenggaraan  pendidikan.  Dosen  yang  telah memenuhi kualifikasi akademik dan profesional akan  diajukan  sebagai  dosen  tetap,  sedangkan jika dibutuhkan, program studi akan mendayagunakan  dosen  tidak  tetap  untuk memenuhi  kebutuhan  penjaminan  mutu program  akademik.  Dalam  hal  ini,  SPMI  akan
memastikan  bahwa  program  studi  memiliki sistem  seleksi,  sistem  pengembangan,  sistem retensi serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada Permendikbud  No.  49  Tahun  2014  mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan.
Dalam  rangka  pemenuhan  capaian pembelajaran lulusan, maka standar sarana dan prasarana  memiliki  peran  penting  untuk mendukung kebutuhan proses belajar mengajar. SPMI harus menjamin bahwa standar sarana dan prasarana yang disiapkan oleh perguruan tinggi telah  sesuai  dengan  PERMENDIKBUD  No.  49 Tahun  2014.  Melalui  SPMI,  standar  sarana  dan prasarana pendidikan akan terus dievaluasi agar selalu  memadai,  bermutu  baik,  mudah  diakses dan  digunakan  setiap  saat  serta  selalu mengalami  perkembangan  untuk  memenuhi kebutuhan civitas akademika.
Standar pengelolaan pembelajaran meliputi  proses  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian,  pemantauan  dan  evaluasi  serta pelaporan  kegiatan  belajar  mengajar  dalam program  studi  yang  harus  dievaluasi  secara periodik  melalui  SPMI  untuk  meningkatkan mutu  proses  pembelajaran  dan  menciptakan suasana akademik yang baik. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, maka komponen standar pembiayaan  pembelajaran  harus  memiliki perencanaan  yang  baik  meliputi  biaya  investasi pendidikan  tinggi  serta  biaya  operasional pendidikan  tinggi.  SPMI  pada  Sekolah  Tinggi Ilmu  Kepolisian  harus  menjamin  bahwa  tujuan utama  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanjaialah  untuk  mengembangkan  perguruan tinggi  melalui  implementasi  tri  dharma perguruan tinggi.
b)
SPMI  untuk  Penjaminan  Standar  Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menyelenggarakan  kegiatan  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  persatuan  bangsa sehingga  mampu  menghasilkan  lulusan  yang kompeten  Penelitian  dalam  dunia  pendidikan merupakan  kegiatan  untuk  memperoleh  data untuk  membuktikan  suatu  kebenaran  atau ketidakbenaran  suatu  asumsi  atau  hipotesis menurut  kaidah  dan  metode  ilmiah  yang dilakukan secara sistematis bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada  lingkup  perguruan  tinggi,  kegiatan penelitian  bertujuan  untuk  mengembangkan
teori  dan  ilmu  pengetahuan  sehingga  output dari  produk  penelitian  dapat  berupa  tugas akhir,  skripsi,  tesis  atau  disertasi,  publikasi ilmiah, buku ajar, produk atau paten. Lembaga Penjaminan  Mutu  melalui  SPMI  harus menjamin  bahwa  penelitian  di Sekolah  Tinggi Ilmu  Kepolisian memiliki  standar  hasil penelitian  yang  bermutu  demi  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Penelitian harus  memiliki  standar  isi  penelitian  dengan kedalaman  dan  keluasan  materi  penelitian yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Lembaga  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat  merupakan  lembaga  yang mewadahi  bidang  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat.  SPMI  akan  memonitoring dan  mengevaluasi  kesesuaian  perencanaan terhadap  pelaksanaan  penelitian,  apakah penelitian  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan road  map,  serta  memiliki  kesesuaian  antara pelaksanaan,  isi,  waktu,  serta  anggaran  dana penelitian  dengan  proposal.  Program  studi harus memiliki standar peneliti dengan melihat kualifikasi  akademik  serta  penguasaan  peneliti terhadap metodologi penelitian serta menyediakan  standar  sarana  dan  prasarana penelitian  yang  harus  memenuhi  standar kenyamanan,  kesehatan,  serta  keamanan peneliti  yang  harus  dipastikan  pengemba- ngannya melalui SPMI.
Kegiatan penelitian program studi harus sesuai  dengan  rencana  induk  penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang didukung dengan kelengkapan dokumen untuk mendukung  pelaksanaan  penelitian  serta pengendalian mutu penelitian. Hal ini berguna sebagai indikator standar pengelolaan penelitian  yang  dievaluasi  melalui  SPMI. Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  h endaknya menyediakan  dana  penelitian  internal  bagi setiap  dosen  tetap  untuk  mengembangkan kemampuan dosen di bidang penelitian, selain itu  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  hendaknya memfasilitasi pengembangan penelitian melalui kerjasama  dengan  instansi  di  luar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
c) SPMI  untuk  Penjaminan  Standar  Mutu
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di    Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Menurut  UU  No  12  Tahun  2012  Pasal 47  tentang  Pendidikan  Tinggi,  pengabdian kepada  masyarakat  merupakan  kegiatan
sivitas  akademika  dalam  mengamalkan  ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Di  lingkup  Perguruan tinggi,  standar  mutu  pengabdian  kepada masyarakat meliputi standar hasil, standar isi, standar  proses,  standar  penialaian,  standar pelaksana,  standar  sarana  dan  prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.  Pengabdian  kepada  masayarakat mencakup  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  mencakup  prinsip kemanfaatan,  kemutakhiran  serta  menjawab kebutuhan masyarakat dengan hasil penelitian berupa  publikasi,  buku  ajar  atau  modul pelatihan serta inovasi produk atau ilmu yang tepat guna bagi masyarakat.
Setiap  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  harus  terdiri  atas  perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  yang  harus dimonitoring  dan  dievaluasi  kesesuaiannya melalui  kegiatan  SPMI.  Kegiatan  pengabdian kepada masyarakat harus dinila mengacu pada prinsip  edukatif,  akuntabel,  obyektif,  serta transparan dimana standar penilaian pengabdian  kepada  masyarakat  telah  diatur dalam  PERMENDIKBUD  No  49  Tahun  2014 Pasal 58. LPM melalui SPMI harus memastikan bahwa  melalui  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat, akan terjadi perubahan sikap dan perubahan  keterampilan  dengan  adanya pengetahuan  baru  yang  disampaikan  kepada masyarakat, serta kegiatan ini dapat mengatasi masalah  sosial  dengan  memanfaatkan  ilmu pengetahuan dan teknologi.
SPMI  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian akan  menjamin  bahwa  pihak  yang  terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki  kemampuan  dan  keahlian  sesuai dengan  bidang  kegiatan,  serta  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  memiliki tingkat  kedalaman  sasaran  kegiatan  dengan melibatkan  dosen  dan  mahasiswa.  SPMI  juga akan  menjamin  bahwa  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian  akan  memfasilitasi  sarana  dan prasarana  yang  memadai  terkait  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  dengan mempertimbangkan
standar
mutu keselamatan  kerja,  kenyamanan,  serta keamanan.
Idealnya, seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring  dan  evaluasi,  serta  pelaporan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus selaras  dengan  rencana  strategis  pengabdian kepada  masyarakat  yang  dirancang  oleh Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian,  sehingga proses ini juga tidak terlepas dari mekanisme pendanaan  dan  pembiayaan  internal  untuk kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang diatur  oleh  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian. Melalui  SPMI,  akan  dipastikan  bahwa  telah terjadi  kesesuaian  pengelolaan  pendanaan untuk  proses  seleksi  proposal,  monitoring dan  evaluasi,  pelaporan,  diseminasi  hasil pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualifikasi pengabdi.
Dalam  pengembangan  penjaminan  mutu  di Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian diperlukan  sikap profesional yang berkomitmen secara penuh tanggung jawab pada tugasnya menuju keunggulan mutu (Elton, 1995).  Guna  untuk  menuntaskan  urgensi  SPMI  di Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian ,  maka  tentu  harus diperkuat  dengan  asas  yang  ada  di Sekolah  Tinggi Ilmu Kepolisian , seperti menanamkan bahwa Sekolah Tinggi  Ilmu  Kepolisian itu sebagai penghasil Perwira Polisi  yang  bermutu.  Dalam  pengertian  ini Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian merupakan suatu proses dan mahasiswa  dianggap  sebagai  output  yang  mempunyai nilai dalam menjalankan pekerjaannya sebagai anggota kepolisian  yang  dapat  memberikan  pelayanan  terbaik bagi  masyarakat  dan  menjaga  harkat  dan  martabat institusi Polri.

## 3. KESIMPULAN
Kepuasan  stakeholders  internal  merupakan salah  satu  indikator  keberhasilan  mutu  di  Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Dari uraian di atas menunjukan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal di di Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian sangat  penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan  lulusan  yang  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  stakeholder.  Nilai  penting  dari  sebuah upaya  dari  sitem  penjaminan  mutu  internal  apabila temuan yang diperoleh ditindaklanjuti oleh perencana dan  pelaksana  program  untuk    perbaikan  di  masa – masa  yang  akan  datang.  SPMI  dibuat  sebagai  dasar untuk  mengendalikan  pengelolaan  pendidikan  tinggi bermutu  dengan  standar  Nasional  dan  memenuhi peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia.  Proses SPMI tidak terlepas dari kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan  pendidikan,  serta  seluruh  dokumen mutu yang harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  A.  A.  (2017).  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan Tinggi    Dalam    Upaya Peningkatan Mutu  (Studi  Kasus  Pada  Perguruan  Tinggi Swasta  Menengah  di  Surabaya).  Jurnal Penjaminan Mutu, 3(1), 87-99.
Christianingsih,  Endah.,  2016,  Mengenal  Manajemen Mutu  Perguruan  Tinggi,  Jurnal  Ilmiah  Magister Ilmu Administrasi  Vol. 10 No. 1 Garvin,  D.  A.  (1987).  Managing  Quality.  New  York: The Free Press.
Lewis,  Elton.  (1995).  Quality  Assurance  in Teaching.Baston: Longman.
Mulyono  Agus,  dkk.  (2007).  Implementasi  Sistem Manajemen  Mutu  UIN  Maliki  Malang.  Malang: LPM UIN Malang.
Nabila,  Aisyah.,  2022,  Konsepsi  Manajemen, Manajemen  Mutu,  Dan  Manajemen  Mutu Pendidikan, Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis Volume 3, No 1 Olssen, Mark. (2004). Education Policy: Globalization, Citizenship  and  Democracy.  London:  Sage Publications.
Philip  B.  Crosby,  Quality  is  Free,  (New  York: Mc.Graw Hill Book, Inc, 1979), 58. Lihat: M. N. Nasution,  Manajemen  Mutu  Terpadu  (Total Quality Manajement),
Primayana,  K.  H.  (2016).  Manajemen  Sumber  Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan  Di  Perguruan  Tinggi.  Jurnal Penjaminan Mutu, 1(2), 7-15. Punang  Amaripuja.  (2007).  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Tinggi  di  Indonesia.  Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Rusman.(2009). Manajemen Kurikulum, Seri Manajemen  Sekolah  Bermutu.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sallis  Edward.  (2012).  Total  Quality  Management  In Education:  Manajemen  Mutu  Pendidikan. Yogjakarta: Ircisod.
Tsui, C. Cecelia. (2002). Quality in Higher Education:
Policies  and  Practices.A  Hongkong  Perspective Introduction and research Approach. Dissertation.
Triyana, I. G. N. (2017). Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui  Teknologi  Informasi  Di  Institut  Hindu Dharma  Negeri  Denpasar.  Jurnal  Penjaminan Mutu, 3(1), 119-126.
Wicaksono  Galih  Wasis&  Al-Rizki  Andi.(2016). Peningkatan  Kualitas  Evaluasi  Mutu  Akademik Universitas  Muhammadiyah  Malang  melalui Sistem Informasi Mutu.Kinetik