## PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
*Rohaetin 1)
1) Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Palangka Raya, Indonesia
*Email Korespondensi : srirohaetin_fkip_unpar@yahoo.co.id

## Abstrak
Kota  terus  berkembang  seirama  dengan  pertumbuhan  pembangunan,  penduduk  serta pengelolaannya,  sehingga  perlu  didukung  pula  dari  pertumbuhan  regulasi.  Pertumbuhan  kota secara fisik sesuai dengan rencana, tetapi variasinya terkadang lepas dari pengawasan pemangku kebijakan. Namun demikian semua itu bisa diatasi dengan berbagai regulasi yang ada. Berbagai variasi dari pertumbuhan kota tersebut salah satu sebab masalah migran yang membawa dampak sampingan  adalah  aspek  perdagangan,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki  lima. Pemerintah  menghadapi  dilema,  mau  dilarang  mereka  legal  sebagai  penduduk  kota,  dan  hal tersebut  sebagai  mencari  nafkah  untuk  bertahan  hidup,  disisi  lain  mereka  harus  ditata  dan diberdayakan.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  membedah  permasalahan  ini  dan  peneliti sebagai  instrumen  utama.  Teknik  penentuan  informan  dengan  teknik purposive .  Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Setelah data terkumpul  kemudian  divalidasi  dengan  membandingkan  berbagai  data  dan  dianalisis  dengan teknik  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  adalah  mereka  berdagang  pada  malam  hari  sampai tengah malam. Pada bulan puasa mereka berdagang sampai waktu sahur. Mereka difasilitasi lampu listrik dan ditarik pajak retribusi setiap malamnya. Berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan dirazia  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Pemerintah  melakukan  penataan  dan  pemberdayaan pedagang kaki lima melalui berbagai regulasi.
Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima; Penataan; Pemberdayaan

## Abstract
A  developing  city  continues  to  be  in  tune  with  growth,  population  and  management,  so  it  also needs to be supported by regulatory growth. The physical growth of the city is in accordance with the  plan,  but  the  variations  are  sometimes  escaped  from  the  supervision  of  the  stakeholders. However, all of that can be overcome with various existing regulations. The various variations in the growth of the city, one of the reasons for the migrant problem which has side effects, is the trade  aspect,  as  is  done  by  street  vendors.  The  government  faces  a  dilemma,  they  want  to  be prohibited from being legally citizens of the city, and this is to earn a living to survive, on the other hand  they  must  be  organized  and  empowered.  A  qualitative  approach  is  used  to  dissect  this problem and the researcher is the main instrument. The technique of determining informants is using  purposive  technique.  Observation,  interview  and  documentation  are  data  collection techniques used. After the data has been collected, it is validated by comparing various data and analyzed  using interactive  analysis  techniques.  The  result  of  this  research  is that they  trade  at night until midnight. In the fasting month they trade until dawn. They are provided with electric lights and are charged a levy every night. Selling outside the designated location is raided by the
Civil Service Police Unit. The government arranges and empowers street vendors through various regulations.
Keywords : Street Vendors; Arrangement; Empowerment

## PENDAHULUAN
Kota dengan daya tariknya yang berupa fasilitas jalan yang baik, taman-taman kota yang tertata rapi, gedung-gedung bertingkat dengan lampu penerangan yang indah, pasar yang tersedia serta berbagai fasilitas pendidikan, sungguh mempesona masyarakat yang berada  jauh  di  pedesaan.  Kondisi  ini  penyebab    terjadinya  arus  urbanisasi,  dan  tempat orang  beradu  nasib  untuk  mencari  pekerjaan  di  kota.  Fenomena  tersebut  memacu pertumbuhan  penduduk  kota  menjadi  lebih  cepat,  sehingga  memicu  berbagai  persoalan yustisia.  Berbagai  persoalan  tersebut  berdampak  pula  pada  berbagai  persoalan  lain, misalnya masalah kependudukan, masalah pengangguran, masalah pekerjaan, masalahan penataan  kota  yang  pada  akhirnya  juga  menjadi  penyebab  terjadinya  masalah-masalah kriminal.
Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja.  Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja  yang tidak dapat tertampung dan mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Istilah informal sering  diidentikan  dengan  jenis  pekerjaan  yang  dilakukan  pedagang  kaki  lima  sebagai salah satu bentuk perdagangan informal.
Masalah  pedagang kaki  lima  ini  merupakan  masalah  yang tidak  bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan   perkotaan,   karena   sebagian besar    dari   mereka   adalah   tergolong  dalam masyarakat  dari  lapisan  ekonomi  yang rendah,  dalam struktur  ekonomi dan sosial Indonesia. Salah satu ciri khas dari mereka yang  menonjol  adalah  ketidakteraturan  dalam  menjajakan  dagangannya  yang  secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.
Masalah pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat  dalam  pelaksanaannya.  Keberadaan  pedagang  kaki  lima  kerap  dianggap  ilegal karena  menempati  ruang  publik  dan  tidak  sesuai  dengan  visi  kota  yang  sebagian  besar
menekankan  aspek  Kebersihan,  Keindahan  dan  Kerapihan  Kota  atau  kita  kenal  dengan istilah 3K. Oleh karena itu pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.pedagang kaki lima juga memiliki potensi  yang  bisa  diberdayakan, demikian  juga dengan  lokasi  berdagang, dan pemerintah  harus  mengelola  hal  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh (Widjajanti, 2011) dalam jurnalnya Pemberdayaan aspek fisik dari masyarakat harus terus dilakukan khususnya mengenai penataan atau pengaturan lokasi-lokasi bisnis masyarakat serta lokasi kuliner dan penginapan serta infra struktur yang  mendukung harus dikelola dengan baik dalam rangka pencapaian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi.
Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan  kuat  dan  menimbulkan  friksi  diantara  keduanya.  Para  pedagang  kaki  lima yang  umumnya  tidak  memiliki  keahlian  khusus  mengharuskan  mereka  bertahan  dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus dihadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang  tidak menentu kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi  seperti  ini,  maka  seharusnya  semua  tindakan  pemerintah  didasarkan  atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahtraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  aspek  ekonomi  tentunya  jelas  dapat  dilihat  bahwa dengan  adanya  pedagang  kaki  lima  dapat  diserap  tenaga  kerja  yang  dapat  membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan pedagang kaki lima dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, pedagang kaki lima membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.
Sejalan  dengan  urgensi  diatas  dan  perkembangan  di  era  reformasi  Indonesia menuju  pemerintahan  yang  lebih  baik  dengan  mengedepankan  aspek  peradaban  dan kemanusiaan, keberadaan pedagang kaki lima bukan untuk dilarang, bukan untuk diusir. Namun, pedagang kaki lima adalah merupakan aset yang potensial apabila dibina, ditata, dan dikembangkan status usahanya (Wafirotin & Marsiwi, 2016). Lebih khusus lagi dalam
peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  kota  atau  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah.
Melihat arti pentingnya sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya  mengeluarkan  kebijakan  untuk  menata  dan  lebih  memberdayakan  pedagang  kaki lima  dalam  melakukan  suatu  kegiatan  usaha  ekonomi  baik  sektor  formal  maupun nonformal  merupakan  hak  dari  masyarakat  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pokok, disamping juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan  Ibukota  kecamatan yang strategis di wilayah Kota Palangka Raya sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman.
Sinergi dengan dasar pertimbangan tersebut, maka dirasa perlu bahwa keberadaan pedagang  kaki  lima  dalam  melaksanakan  kegiatan  di  sektor  nonformal  tersebut  perlu dilakukan  penataan  dan  pemberdayaan  agar  dapat  menempatkan  kegiatannya  dengan aman selanjutnya bisa berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pedagang  Kaki  Lima  adalah  istilah  untuk  menyebut  penjaja  dagangan  yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya  adalah  tiga  roda  atau  dua  roda  dan  satu  kaki).  Saat  ini  istilah  PKL  juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya (Wafirotin & Marsiwi, 2016).
Berdasarkan karakteristik penampilannya tampak dalam bentuk sarana dagangan yang sederhana yang pada umumnya masih bercirikan tradisional dan sederhana. Terdapat dua faktor yang mendukung kemudahan perkembangan pedagang kaki lima dalam ruang publik, yaitu :
a. Kedekatan  dan  kemudahan  berkomunikasi  dengan  sumber-sumber  aktivitas formal
b. Ada ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  pengertian  pedagang  kaki  lima  ini  menjadi semakin  luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ruang  aktivitas  usaha  pedagang  kaki  lima  yang  semakin
luas, dimana tidak hanya menggunakan hampir semua ruang publik yang ada seperti jalur- jalur pejalan kaki, areal parkir, taman-taman, terminal, perempatan jalan, juga melakukan aktivitasnya, pedagang kaki  lima  bergerak keliling dari rumah ke rumah  melalui  jalan- jalan kecil di perkotaan.
Ditinjau dari sudut pandang ekonomi pedagang kaki lima merupakan bentuk usaha sektor  informal  yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja,  yang  artinya  mengurangi pengangguran disamping juga sebagai tambahan sumber pendapatan daerah sektor pajak dan parkir. Oleh karena itu Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya memandang dari satu sisi saja yaitu sebagai salah satu sector penyebab terjadinya menurunnya kebersihan, keindahan dan kenayamanan fenomena kota namun hendaknya juga dari sudut pandang yang menguntungkan daerah.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  sosiologi,  pedagang  kaki  lima  dapat  menyebabkan keramaian  kota,  menciptakan  suasana  kota  menjadi  semarak,  membangkitkan, mengembangkan, dan memelihara berbagai potensi daerah, baik itu yang bersifat kuliner lokal,  budaya  lokal,  berbagai  obat-obatan  herbal  tradisional  menjadi  lebih  dikenal pengunjung. Kondisi  ini  secara tidak  langsung pedagang  kaki  lima sudah  ikut berperan serta dalam melestarikan budaya lokal. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi sosial tourism dan cultural tourism .
Selama  ini  pedagang  kaki  lima  dipandang  sebelah  mata  oleh  pemerintah, khususnya  pedagang  kaki  lima  yang  tidak  patuh  dalam  hal  penempatan,  sehingga  dia harus  berhadapan  dengan  Polisi  Pamong  Praja,  yang  menganggap  hal  yang  demikian seagai  penyebab  ketidakberaturannya  kota,  mengganggu  keindahan  kota.  Biasanya mereka  diingatkan  satu  kali,  dua  kali  dan  ketikanya  diambil  paksa  sarana  dan  prasara pedagang kaki lima tersebut. Jika demikian maka nasib personilnya tidak lagi bisa bekerja, akibatnya mereka kehilangan pekerjaan, yang berarti kehilangan penghasilan akibat lebih jauh keluarganya tidak bisa  makan dan anak-anak tidak bisa bersekolah. Jadi,  tindakan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut telah  menyebabkan generasi penerus  bangsa tidak bisa bersekolah akibat orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi tindakan tersebut bukanlah sebuah solusi yang bijak.
Kondisi  demikian  jika  dikembangkan  sebenarnya  bisa  dianggap  bertentangan dengan  isi pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Sebab  setiap warga Negara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Merujuk pada pasal 27 UUD 456  tersebut  kemudian  dikeluarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang  berkaitan  erat  dengan  implementasi  Keuangan  Berkelanjutan  di  Indonesia.  Guna melaksanakan  undang-undang  No.  20  Tahun  2008  tersebut  pemerintah  mengeluarkan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2013 usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu  pedagang  kaki  lima  tergolong  pada  usaha  mikro  kecil  dan  menengah.  Menyikapi beberapa ketentuan diatas,pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya.  Oleh  karena  itu  peran  pemerintah  untuk  melakukan  penataan  dan pembinaan  serta  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima,  sehingga  kehadiran  mereka  justru menambah keindahan dan keramaian di kota menjadi lebih lengkap.
Pedagang Kaki Lima sebagai pelaku kegiatan ekonomi mikro mempunyai ciri dan karakteristik tertentu. Setidaknya ada lima (5) ciri, tidak teroganisir, tidak memiliki ijin, terkesan  tidak  teratur.  Pedagang  Kaki  Lima  memiliki  karakteristik  pribadi  wirausaha, antara  lain  mampu  mencari dan  menangkap peluang usaha,  memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. Pedagang Kaki Lima mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan  budaya, bisa dikembangkan  menjadi wisata kuliner,  memiliki  potensi  wisata,  sebagai  indikator  pembentuk  estetika.  Ini  berarti pemerrintah harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pedagang kaki lima, tidak hanya menyoroti aspek negatifnya saja.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  pedagang  kaki  lima  adalah  bagian  dari  sektor informal  yang  banyak  ditemukan  di  perkotaan.  Sebagai  bagian  dari  sektor  informal, pedagang  kaki  lima  mempunyai  karakteristik  yang  mirip  dengan  ciri-ciri  pokok  sektor informal. Berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan ada  beberapa karakteristik PKL, seperti yang diakukan oleh Kartini Kartono (dalam A. Widodo, 2000:29), ditemukan 21
karakteristik PKL, diantaranya makanan yang dijual dimasak sendiri, mereka berdagang di pinggir jalan, kios-kios kecil, sebagai family enterprise dan seterusnya. Kerangka Pikir Penelitian, sebagai berikut.
Kebijakan Pemerintah tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima
Kelembagaan (dasar hukum dankewenangan)
Regulasi (perizinan dan pengaturan)
Ketertiban (penataan lokasi dan pedagang)
Kepatuhan (ketaatan dan kebersihan)
Pendukung          Perwujudan         Penghambat penataan  dan pemberdayaan PKL

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  konteksnya  adalah  cara  pandang  peneliti  dalam memberikan tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berperspektif emik,  yaitu  pendekatan  penelitian  yang  perolehan  datanya  dalam  bentuk  narasi,  cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti (Suwendra, 2018). Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh, karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam  dan  atau  observasi,  bukan  kuesioner.  Dengan  demikian  tingkat  kebebasaqn perspektif  emik  yang  diberikan  kepada  responden  atau  informan  sangat  tinggi (Abdurrachman, 2010)
Perspektif  pendekatan  atau  paradigma  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah kualitatif  yang  memiliki  tahapan  berfikir  kritis-ilmiah,  berfikir  secara  induktif,  yaitu menangkap  berbagai  fakta  atau  fenomena-fenomena  sosial,  melalui  pengamatan  di
lapangan,  kemudian  menganalisisnya  dan  kemudian  berupaya  melakukan  teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu (Bungin, 2019). Paradigma   penelitian    kualitatif    yang peneliti    gunakan   adalah  paradigma rasionalistik ( verstehen ) memandang  dipahami oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang ada dan didialogkan dengan pemahaman subjek yang diteliti atau data empirik. Paradigma   penelitian   ini   banyak   digunakan   antara lain    dalam      penelitian      sosial,  komunikasi,  budaya.  Metode  yang  digunakan  adalah analisis isi ( content analysis ).
Sumber  data  primer  diperoleh  hasil  observasi  partisipatif  pasif  dan  dialog  atau wawancara dengan beberapa petugas Satpol PP yang dapat ditemui baik di kantor maupun di  lapangan  dan  juga  beberapa  pedagang  kaki  lima  dari  berbagai  jenis  dagangan  yang dijual  atau  diperjualbelikan  dan  berada  di  lokasi  yang  dipilih  oleh  peneliti.  Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu,   artinya  dipilih informan yang dianggap tahu tentang apa yang diinginkan oleh peneliti dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Hal ini untuk memudahkan mendapatkan data yang akurat dan mengetahui situasi sosial yang diteliti.
Dalam  penelitian  kualitatif,  tidak  ada  pilihan  lain  daripada  menjadikan  manusia sebagai   instrument penelitian utama. Alasannya  ialah  bahwa, segala sesuatunya  belum mempunyai  bentuk  yang  pasti.  Masalah  fokus  penelitian,  prosedur  penelitian,  bahkan hasil  yang  diharapkan,  itu  semuanya  tidak  dapat ditentukan secara  pasti  dan  jelas sebelumnya.  Segala  sesuatu  masih  serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya (Anggito & Setiawan, 2018).
Instrument  penelitian  utama  adalah  peneliti  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  peneliti perlu divalidasi sejauhmana kesiapannya dalam melakukannya dan selanjutnya terjun ke lapangan.Penelitian   kualitatif    memiliki   sifat   deskriptif  analitik, artinya data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan  lapangan,  disusun  peneliti  di  lokasi  penelitian  tidak  dituangkan  dalam  bentuk angka-angka statistik.
Peneliti melakukan analisis data yang memperkaya informasi mencari relevansi, membandingkan,  menemukan  pola  dasar  sifat  aslinya.  Hasil  analisis  data  berupa
pemaparan  mengenai  situasi  yang  diteliti  dan  disajikan  dalam  bentuk  naratif.  Hakikat pemaparan  data   pada umumnya menjawab pertanyaan  mengapa dan bagaimana suatu fenomena  terjadi.  Karena  itu  peneliti  dituntut  untuk  memahami  dan  menguasai  bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.
Agar bisa didapatkan informasi  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  tata cara dan    prosedur  penciptaan  ketentraman  dan  ketertiban  terutama  terhadap  pedagang  kaki lima  yang adakalanya  bertindak dan  berdagang semuanya asal dapat penghasilan tanpa memperhatikan kenyamanan orang lain dan bahkan keindahan kota. Demikian pula juga melakukan  hal  yang  sama  kepada  para  pedagang  kaki  lima  yang  dipilih  sebagai  objek penelitian ini.
Sampel  yang  dipilih  berfungsi  untuk  mendapatkan  informasi  yang  maksimum bukan  untuk  digeneralisasikan.  Oleh  karena  itu  teknik  penentuan  informannya menggunakan  teknik  purposive.  Adapun  pengumpulan  datanya  dengan  teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperlukan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
a. Wawancara
Wawancara  yang  digunakan  adalah  semi  struktur  dengan  tujuan  untuk  menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara lebih bebas berpendapat. Dalam  kaitan  ini  peneliti  akan  berdialog  langsung  yang  intensif dengan  para  petugas  terkait  dan  masyarakat  yang  dijadikan  informan  dengan menggunakan parameter yang  sudah  ditentukan   dan  disiapkan   dengan   memberi sejumlah  pertanyaan  terbuka  ( open  form )  dan  kuesioner  sehingga  dapat  diperoleh keterangan langsung yang obyektif dan fokus serta permasalahan tidak membisa.
b. Observasi
Observasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  partisipatif  pasif. Dalam observasi ini dilakukan dengan cara mengamati aktivitas yang dilakukan oleh para  petugas  dalam  mengklasifikasi  obyek  pajak.  Objek  penelitian  dalam  penelitian
kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, terdiri atas tiga komponen (Wijaya, 2018) yaitu place, actor, dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku.
c. Dokumentasi atau Pencatatan
Dilakukan  denganmelalui  pencatatan  data    terkait    yang  ditemui  baik  di  institusi maupun  yang  ada  di  lapangan,  apakah  itu  dalam  bentuk  foto  atau  gambar,  tulisan, karya-karya monumental, dan lain-lain.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model Analisa Interaktif terbagi  dalam  tiga  komponen analisis yaitu reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan. Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3.1. Model Interaktif menurut Miles dan Huberman (Saldana, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi pedagang kaki lima di kota Palangka Raya tersebar di sepanjang jalan Yos Sudarso,  sepankjang  jalan  Cilik  Riwut,  sepanjang  jalan  A  Yani,  sepanjang  Kereng Bangkirai, dan sepanjang jalan G.O. Bos. Barang yang diperdagangkan pada umumnya makanan, minuman, seperti kacang hijau, ronde, dan berbagai minuman kemasan ringan. Ada juga yang berjualan berbagai jenis pakaian, mainan anak, berbagai jamu, CD/VCD lagu-lagu  bajakan.  Pada  umumnya  mereka  adalah orang  jawa  yang  merantau.   Mereka berdagang pada malam hari, jika perlu sampai dini hari, namumn rata-rata sampai tengah
malam.  Pada  bulan  puasa  mereka  berdagang  sampai  waktu  sahur.  Mereka  difasilitasi lampu listrik dan ditarik pajak retribusi setiap malamnya.
Namun terkadang terdapat juga pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi yang dilarang oleh pemerintah. Jika ada yang demikian maka mereka akan berhadapan dengan Satuan Pamong Praja. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah pertama  mengingatkan  secara  lisan  bahwa  di  tempat  itu  tidak  diperbolehkan  dijadikan berjualan atau bukan area berjualan. Namun area berjualan di tempat yang telah diijinkan oleh pemerintah, yaitu di sepanjang jalan dan taman yang telah di tentukan, sebagaimana tersebut di atas. Jika diingatkan secara lisa tidak bisa dan masih berjualan di situ, maka diingatkan secara tertulis dengan cara diberi surat peringatan. Namun demikian jika masih bertahan  di  situ,  kemudian  dilakukan  tindakan  tegas  dengan  membongkar  paksa  dan mengambil rombong yang digunakan untuk berdagang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Secara kelembagaan, keberadaan pedagang kaki lima sering dipermasalakan oleh lembaga pemerintah maupun masyatrakat. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima sering  memanfaatkan  ruang  publik,  bertetangan  dengan  keindahan,  dan  sering menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu penataan atau relokasi pedagang kaki  lima  bisaanya  dibarengi  dengan  pembinaan  personilnya  agar  pedagang  kaki  lima nantinya  tetap  bisa  berjualan  namun  tidak  menimbulkan  pencemaran  dan  tetap mendukung kota bersih, nyaman dan sehat.
Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa : Kegiatan  pedagang kaki lima yang dilakukan pada lokasi selain sebagaimana dimasud dalam pasal 2 ayat (3) akan ditertibkan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  bersama  instansi  terkait.  Demikian  pula  pada  Bab  II tentang  Penyelenggaraan  pedagang  kaki  lima  baik  yang  menyangkut  sarana  khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan : Sarana yang boleh dipakai oleh pedagang kaki lima pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat berupa bangunan semi permanen,  tenda,  dan  kendaraan.  Mengacu  dari  dua  bab  dan  pasal-pasal  sebagaimana tersebut di atas, dan dikorelasikan dengan kondisi di lapangan terjawab bahwa penataan pedagang  kaki  lima  di  lokasi  yang  ditentukan  di  wilayah  kota  Palangka  Raya  dapat
dikatakan  tidak  bermasalah,  semua  tertata  dengan  baik  dan  rapi  sesuai  dengan peruntukannya.
Sebagaimana dipahami bahwa komunitas yang berusaha atau bekerja pada sektor informal termasuk pedagang kaki lima, pada umumnya merupakan komunitas marginal yang mempunyai keterbatasan – keterbatasan untuk melakukan usaha antara lain masalah minimnya  modal,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  kurangnya  akses  terhadap  kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi  maupun sosial. Hal  ini dapat melatar belakangi  terjadinya  kekurang  tertibnya  dalam  menata  lapak  -  lapak  tempat  usaha meskipun  pemerintah  sudah  melakukan  penataan  sedemikian  rupa  dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada pada para pedagang kaki lima itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mendata dan memberikan bantuan modal sesuai dengan apa  yang diperdagangkan.  Pada  umumnya  pedagang  kaki  lima  mematuhi  aturan  yang  telah disepakati,  antara  lain  pembayaran  retribusi,  kebersihan  sekitar  lokasi,  dan  menjaga kebersihan paska melakukan aktivitas berjualan dengan membersihkan sampah maupun limbah yang dihasilkan. Dengan demikian nuansa kota yang bersih dan sehat serta tidak mencemari lingkungan.
Bagi  pemerintah  pedagang  kaki  lima  dengan  berbagai  permasalahan  yang ditimbulkan  masih  dianggap  menyulitkan  dan  menghambat  Pemerintah  Daerah  untuk mewujudkan  sebuah  kota  yang  bersih,  tertib,  indah  dan  nyaman.  Hal  ini  karena keberadaan pedagang kaki lima berjualan di tempat-tempat strategis dan fasilitas umum. Tetapi  faktanya  jumlah  pedagang  kaki  lima  malah  semakin  banyak  dan  semakin menjamur yangmemerlukan kebijakan Pemda untuk menangani dan  mengatasinya.
Terhadap permasalahan ini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas terkait  berupaya  untuk  mengakomodir  dan  berupaya  memenuhi  kepentingan  dan keinginan  para  pedagang  kaki  lima  musiman,  tetapi  kebijakan  ini  adakalanya  banyak kontra dari para pedagang kaki lima itu sendiri,  sepertinya kebijakan Pemerintah Daerah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para pedagang kaki lima.
Berbagai persoalan yang terjadi pemerintah Palangka Raya mencoba melakukan pendekatan  dengan  pendekatan  persuasive.  Menghindari  terjadinya  kekerasan  dalam menangani pedagang kaki lima apalagi sampai terjadi bentrok fisik antara petugas`Satpol
PP dan pedagang kaki lima. Sebagai figur seorang Kepala Daerah perempuan sudah pasti dalam  pola-pola  penanganan  terhadap  pedagang  kaki  lima.  Oleh  karena  itu,  benang merahnya  tiada  lain  adalah  bahwa  Pemerintah  Daerah  seharusnya  memiliki  sebuah kebijakan  untuk  menangani  permasalahan  pedagang  kaki  lima,  yaitu  kebijakan  yang menata  dan  memberdayakan  keberadaan  pedagang  kaki  lima  dengan  membuat  dan mengeluarkan Peraturan Daerah dimana isi dari kebijakan itu memuat antara lain .
a. Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dipindah  lokasikan  ke  tempat  yang  telah  disediakan berupa kios-kios
b. Kios kios tersebut disediakan secara gratis,
c. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi,
d. Bagi pedagang  yang tidak pindah dalam  jangka  waktu 90 hari  setelah keputusan  ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah Daerah menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang  terbaik  bagi  pedagang  kaki  lima  dan  juga  memudahkan  kesem;patan  berusaha. Karena  dengan  adanya  kios  –  kios  yang  tertata  rapi  dan  tersentral  yang  disediakan Pemerintah Daerah, pedagang tidak perlu lagi bongkar pasang lapak dagangannya. Selain itu, Pemerintah Daerah  juga  membantu dan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan  pelatihan,  dan  kemudahan  modal  usaha.  Pemerintah  Daerah  merasa  telah melakukan  hal  yang  terbaik  dan  bijaksana  dalam  menangani  keberadaan  dan pemberdayaan  pedagang  kaki  lima.  Berkembangnya  pedagang  kaki  lima  diasumsikan dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang dapat dilihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya    usaha – usaha sektor riel yang pada  akhirnya menyebabkan  meningkatnya jumlah pengangguran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Keberadaan  pedagang  kaki  lima  yang  memanfaatkan  ruang-ruang  publik  telah menimbulkan pengaruh negatif dan positif. Pengaruh negatifnya adalah dimana sebagaian besar berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menikati fasilitas umum khususnya
di  sekitar  jalam  –  jalan  protokol,  namun  hak  pejalan  kaki  yang  semestinya  menikmati trotoar-trotoar  di  bahu-bahu  jalan,  sebagian  besar  dialih  fungsikan  oleh  para  pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas dagangannya. Perilaku aktivitas pedagang kaki lima dan aturan-aturan dalam pengelolaan pedagang kaki lima kiranya belum terlaksana secara optimal.  Sedangkan  pengaruh  positifnya  adalah  terjadi  hubungan  mutualisme  antara pedagang  kaki  lima  dengan  masyarakat.  Indikasinya  adalah  adanya  timbal  balik  yang saling  menguntungkan  antara  pedagang  kaki  lima  dengan  pembeli  terkait  dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

## Saran
a) Keberadaan kebijakan daerah  tentang  pedagang kaki lima  diharapkan  ada  kejelasan dan  ketegasan  institusi  mana  yang  nantinya  memegang  leading  sektor  penataan, pembinaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar lebih baik dan lebih layak.
b) Perlu diperhatikan pengembangan sentra-sentra pedagang kaki lima baru agar semakin menjamurnya pedagang kaki lima dapat terakomodir dan terkoordinir sehingga tidak menggangu masyarakat pengguna fasilitas umum atau ruang-ruang publik.

## REFERENSI
Abdurrachman,  H.  2010. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (3), 475–491. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  2018. Metodologi  penelitian  kualitatif .  CV  Jejak  (Jejak Publisher).
Bungin, B. 2019. Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer .
Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook . UI-Press.
Suwendra,  I.  W.  2018. Metodologi  penelitian  kualitatif  dalam  ilmu  sosial,  pendidikan, kebudayaan dan keagamaan . Nilacakra.
Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. 2016. Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kakilima di Jalan Baru Ponorogo . Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi , 10 (1), 24–36.
Widjajanti, K. 2011. Model pemberdayaan masyarakat .
Wijaya,  H.  2018. Analisis  Data  Kualitatif  Ilmu  Pendidikan  Teologi .  Sekolah  Tinggi Theologia Jaffray.