Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp: 13-38
P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.42
Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and The United States
Pragmatisme Smart Contract dalam Perspektif Hukum: Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat
Wahyudi Warianto 1* , Florianus Yudhi Priyo Amboro 2 , Lu Sudirman 3 1-3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
*Corresponding Author: 2252039.wahyudi@uib.edu Article Info

## Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024
Keywords: Pragmatism;
Smart Contract;
Indonesia;
United States. Smart Contracts offer significant potential for contractual processes in Indonesia, much like their utilization in the United States under the prevailing regulations of both countries, including the Electronic Information  and  Transactions  Law  Number  11  of  2008,  the  Civil Code,  the  Uniform  Electronic  Transaction  Act,  the  Electronic Signatures  in  Global  and  National  Commerce  Act,  the  Blockchain Technology  Act,  as  well  as  Arizona  House  Bill  2417  and  Nevada Senate  Bill  No.  398.  This  study  aims  to  pragmatically  analyze  the legal perspective regarding the legal capacity to facilitate the use of Smart Contracts as a form of blockchain technology, using the legal framework of the United States as a comparative basis. The research employs  a  comparative  legal  research  method  with  a  legislative approach.  The  analysis  reveals  the  inadequacy  of  the  legal framework in Indonesia, despite recent revisions, which still exhibit numerous  shortcomings  in  facilitating  the  utilization  of  Smart Contracts.  Suggestions  for  regulatory  aspects  are  proposed  to support comprehensive legal development, as an effort to adapt to the evolving times. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Pragmatisme; Smart Contract; Indonesia;
Amerika Serikat.
Smart  Contract menawarkan  potensi  pemanfaatan  yang  baik  dalam proses  berkontrak  di  Indonesia,  sebagaimana  yang  telah  mulai dimanfaatkan  di  Amerika  Serikat  melalui  peraturan  perundag- undangan yang berlaku di kedua belah negara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Uniform Electronic Transaction Act, Electronic Signatures in Global and National Commerce Act , Blockchain Technology  Act, dan Arizona  House  Bill  2417 , Nevada  Senate  Bill  No. 398 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara pragmatisme dalam  perspektif  hukum  perihal  kecakapan  hukum  untuk memfasilitasi pemanfaatan Smart Contract sebagai bentuk teknologi blockchain, dengan menggunakan kerangka hukum Amerika Serikat sebagai  bahan  komparasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  komparatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.
Analisis  menemukan  adanya  ketidakcakapan  kerangka  hukum  di Indonesia,  meskipun  telah  didukung  dengan  revisi  pengaturan terbaru,  yang  nyatanya  masih  memiliki  banyak  kekurangan  dalam kecakapan untuk memfasilitasi pemanfaatan Smart Contract. Usulan aspek  pengaturan  diusulkan  oleh  pengaturan  ini  untuk mendukung perkembangan  hukum  yang  komprehensif,  sebagai  upaya beradaptasi terhadap perkembangan zaman.
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua diantara negara-negara di dunia yang telah melalui berbagai perkembangan zaman, mulai dari berbagai kegiatan yang dilakukan secara tradisional hingga memanfaatkan perkembangan teknologi digital (Xu et al., 2022). Perkembangan  teknologi  digital  pada  pengaplikasiannya  disertai  dengan  pemanfaatan transformasi  digital,  seperti  penggunaan  komputer  dan  internet  yang  dapat  melakukan berbagai  kegiatan  untuk  mentransmisikan  data,  menyimpan  dan  menyebarkan  berbagai informasi jarak jauh (Zhao et al., 2019). Perkembangan teknologi digital juga diikuti dengan perkembangan  transformasi  digital,  yang  menjadi  pemanfaatan  globalisasi  di  kehidupan sehari-hari dan dapat mendukung berbagai aktivitas (Frimpong et al., 2023). Salah satu arah perkembangan teknologi digital adalah aspek keamanan dan kontrol data, yang ditawarkan oleh  teknologi blockchain, teknologi blockchain merupakan  sebuah  teknologi  yang menawarkan  akses  terhadap  berbagai  bentuk  transaksi  digital  dengan  sistem  yang memberikan  kewenangan  dan  mengonversikan  informasi  ( encryption )  yang  kuat,  untuk meningkatkan keamanan dan privasi pengguna (Tripathi et al., 2023). Selain itu, blockchain juga  bermanfaat  untuk  memberikan  transparansi  yang  lebih  baik  dalam  transaksi  yang digunakan  dengan  memungkinkan  kejelasan  dan  memberikan  ruang  privasi  yang  lebih terpercaya. Teknologi blockchain juga membuka berbagai jalan untuk aplikasi inovatif yang berkembang di berbagai sektor seperti industri makanan ( IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite ),  keamanan  siber  ( Guardtime ),  politik  yang  digunakan  untuk  voting  ( Estonian  Digital Voting System dan Follow My Vote ) dan pendaftaran tanah ( Postchain milik ChromaWay startup Swedia ),  sehingga  menciptakan  solusi  yang  lebih  aman,  efisien  dan  dapat  diandakan  serta dapat  diakses  oleh  siapa  saja  dan  di  mana  saja  (Wagner  Silva  &  Ana  Cristina  Bicharra Garcia, 2021).
Pada  konteks  hukum,  Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi blockchain adalah Smart Contract, yang saat ini popularitasnya semakin meningkat di seluruh dunia (Lin et al., 2022). Smart  Contract merupakan  salah  satu  bentuk  kontrak  elektronik,  yang  memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang sering ditemui dalam transaksi konvensional, seperti keterlambatan  dan  ketidakpastian  (Khan  et  al.,  2021).  Teknologi blockchain yang  menjadi dasar Smart  Contract memungkinkan  pelaksanaan  kontrak  secara  otomatis  ketika  syarat- syarat tertentu telah terpenuhi, tanpa perlu intervensi pihak ketiga (Pranto et al., 2021). Ini menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan, keamanan, dan efisiensi, mengurangi risiko manipulasi atau penipuan, serta meningkatkan transparansi dan keadilan. Keandalan yang ditawarkan oleh Smart Contract menjadikannya solusi inovatif dan efektif dalam mengatasi berbagai  tantangan  dalam  dunia  transaksi  digital  saat  ini  (Macrinici  et  al.,  2018). Smart Contract merupakan  salah  satu  perkembangan  terpenting  di  ranah  hukum  keperdataan, dalam  transformasi  digital,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  sebuah  penelitian. Perubahan yang dibawa oleh perkembangan ini telah mengubah banyak aspek perdagangan global, yang dipermudah dan dipercepat dengan adanya akses terhadap teknologi ini (Kadly et  al.,  2021).  Penelitian  lain  menjelaskan  bahwa  perkembangan  yang  pesat  ini  perlu didukung  oleh  kecakapan  hukum  yang  memadai,  yang  memungkinkan  pemanfaatan teknologi  ini  secara  keseluruhan,  dalam  berbagai  transaksi  elektronik.  Bentuk  kecakapan hukum  ini  pada  akhirnya  dapat  memfasilitasi  perkembangan  ekonomi,  mengingat  terus meningkatnya volume transaksi elektronik di Indonesia.
Amerika  Serikat  merupakan  salah  satu  negara  terdepan  yang  mengutamakan kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (Kadly  et  al.,  2021). Smart  Contract merupakan  teknologi  yang  telah  menarik  perhatian  Amerika  Serikat,  yang  kerap  dikenal sebagai  salah  satu  pemimpin  dalam  hal  pengembangan  dan  kemajuan  teknologi  global sehingga  diatur  melalui Uniform  Electronic  Transaction  Act,  Electronic  Signatures  in  Global  and National Commerce Act , Blockchain Technology Act, dan Arizona House Bill 2417 , Nevada Senate Bill No. 398 (Safira, 2021). Di sisi lain, seiring dengan terus berkembangnya perekonomian Indonesia  sebagai  negara  dengan  pendapatan  menengah  atas  memiliki  potensi  untuk menjadi  salah  satu  negara  dengan  kemajuan  teknologi  terbaik,  meskipun  belum  diatur secara signifikan, pengaturan mengenai Smart Contract di Indonesia diatur melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut  UU  ITE)  (Pratama  &  Kurniadi,  2021).  Dua  negara  dengan  sistem  hukum  yang berbeda  ini  berkewajiban  untuk  memfasilitasi  perkembangan  hukum  agar  tidak  tertinggal
dengan  berbagai  perubahan  yang  muncul  di  era  transformasi  digital.  Untuk mengembangkan  kerangka  hukum  yang  sesuai,  perlu  ditelusuri  berbagai  bentuk  implikasi hukum  yang  dapat  timbul  dari  pemanfaatan Smart  Contract dan  teknologi blockchain pada umumnya  (Dosen,  2012).  Mengenai Smart  Contract lebih  jauh  perlu  dibedakan  dengan implikasi  hukum  kontrak  tradisional  dan  kontrak  elektronik  pada  umumnya.  Analisis  ini sangat  relevan  untuk  menganalisis  kepastian  hukum  dan  legalitas  pemanfaatan Smart Contract yang pada hakikatnya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum melalui pembuatan  kontrak  (Sunarya,  2022).  Perbandingan  dengan  Amerika  Serikat  dapat memberikan wawasan mengenai best practice yang cukup relevan mengingat tingginya tingkat pemanfaatan  dan  inovasi  teknologi  di  Amerika  Serikat,  yang  dalam  penerapannya  tidak lepas  dari  pengaturan  untuk  kepastian  hukum  yang  baik  (Lukita,  2020).  Indonesia  yang masih  berada  di  belakang  Amerika  Serikat  dalam  hal  kemajuan  teknologi  dapat  mengacu kepada  Amerika  Serikat,  termasuk  dalam  pengembangan  hukum  terkait  pemanfaatan teknologi blockchain dalam bentuk Smart Contract (Pratiwi, 2022).
Sebuah  penelitian  menjelaskan  bahwa Smart  Contract muncul  sebagai  salah  satu bentuk kontrak elektronik dengan teknologi terdepan, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa Smart  Contract dapat  meningkatkan  transparansi,  pengurangan  risiko  korupsi,  dan kesuksesan  pada  umumnya  dalam  sebuah  perjanjian  (Hendriyati  Haryani  et  al.,  2023). Penelitian  lain  menekannya  pentingnya  pengembangan  kerangka  hukum  terkait blockchain diperlukan,  khususnya  dalam  pemanfaatan Smart  Contract karena  pada  umumnya Smart Contract tidak  didukung  oleh  kerangka  hukum  yang  dapat  menjamin  kepastian  hukum (Wasriyono et al., 2022). Perkembangan hukum terkait hal tersebut merupakan hal penting dalam  perkembangan  masyarakat  otonom  dan  terdesentralisasi,  untuk  meningkatkan kontrol  terhadap  pemanfaatan  teknologi  digital.  Temuan  mengenai  manfaat  dari Smart Contract juga didukung oleh studi kualitatif yang menemukan koefisien positif dari berbagai bentuk lapisan perlindungan yang diberikan oleh banyak Smart Contract yang telah dilakukan dalam salah satu ekosistem blockchain, dengan tingkat pemanfaatan Smart Contract, yang pada akhirnya meningkatkan persepsi kegunaan dari Smart Contract (Lukita et al., 2022). Data dari penelitian tersebut menunjukkan kuatnya daya tarik yang muncul dari aspek keamanan dan desentralisasi akses, sebagai bagian penting dari unsur ketersediaan informasi blockchain yang menyediakan  informasi  akurat  terhadap  pemangku  kepentingan  sebuah  kontrak (Rakhmansyah et al., 2021).
Terdapat kesenjangan penelitian dalam upaya  pengembangan hukum Smart Contract , hingga saat ini masih belum mendapatkan kepastian hukum yang memadai, khususnya di Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengisi  kesenjangan  penelitian  ini,  dengan menggunakan  perbandingan  dengan  Amerika  Serikat,  sebagai  salah  satu  negara  terdepan yang mengembangkan berbagai bentuk inovasi dan pemanfaatan teknologi digital berbasis blockchain . Mengingat fokus utama penelitian adalah legalitas atau keabsahan hukum, teori hukum  relevan  yang  digunakan  adalah  teori  hukum  progresif,  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum dibentuk untuk manusia dan bukan sebaliknya.  Teori  hukum  lain  yang  digunakan  untuk  mempertajam  analisis  adalah  teori hukum  utilitarianisme,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Jeremy  Bentham.  Analisis normatif didasarkan kepada perspektif filsafat pragmatisme sebagaimana yang dikemukakan oleh  William  James.  Pandangan  pragmatisme  pada  umumnya  digunakan  untuk  menelaah manfaat  dari  sesuatu,  dalam  hal  ini  teknologi Smart  Contract, yang  merupakan  bentuk pemanfaatan teknologi blockchain, serta menelaah apakah hal tersebut perlu didukung secara hukum. Sebaliknya, sudut pandang hukum pragmatis, memandang manfaat dari pengaturan yang sudah ada, dan apakah pengaturan tersebut dapat mendukung pemanfaatan teknologi Smart  Contract, khususnya  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Rumusan  masalah  di  dalam penelitian  ini  diantaranya  adalah  Bagaimana  pragmatisme Smart  Contract dalam  perspektif hukum,  bagaimana  pengaturan Smart  Contract di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  serta bagaimana  pengaturan  yang  ideal  mengenai Smart  Contract di  Indonesia  berdasarkan  pada studi komparatif di Amerika Serikat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  komparatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (Yudhi  Priyo  Amboro  & Puspita,  2021).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dalam bentuk  sumber  hukum  primer  (Suteki  &  Taufani,  2018).  Data  ini  dikumpulkan  dengan teknik  studi  pustaka,  yang  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  analisis  data  deskriptif kualitatif (Putro, 2022). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Uniform Electronic Transaction Act, Electronic Signatures  in  Global  and  National  Commerce  Act , Blockchain  Technology  Act,  Arizona  House  Bill 2417 , Nevada Senate Bill No. 398.

## RESULTS AND DISCUSSION

## Pragmatisme Smart Contract dalam Perspektif Hukum
Kontrak  merupakan  bagian  penting  dari  semua  sistem  hukum  yang  ada.  Kontrak pada  dasarnya  sudah  ada  sejak  4000  tahun  sebelum  Masehi,  dalam  bentuk  kontrak pernikahan  yang  ditemukan  di  Turki.  Sejarah  panjang  kontrak  menunjukkan  pentingnya eksistensi dan pemanfaatan kontrak dalam kehidupan sehari-hari (Indraprakoso & Haripin, 2023).  Kontrak  sebagai  instrumen  hukum,  telah  berevolusi  dari  sekedar  kesepakatan sederhana  menjadi  kompleks,  mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan  kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks (Nida Malik & Khalid Alkhatib, n.d.). Perkembangan ini mencerminkan  bagaimana  kontrak  terus  beradaptasi  dengan  berbagai  konteks  sosial, ekonomi,  dan  teknologi,  memastikan  relevansinya  di  berbagai  era.  Maka  dari  itu, pemanfaatan  kontrak  untuk  berbagai  tujuan  perlu  didukung  oleh  kerangka  hukum  yang memadai, untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut (Nida Malik et al., 2021). Dalam perkembangan digitalisasi yang di era transformasi digital, terdapat tiga bentuk kontrak, yaitu kontrak tradisional, kontrak elektronik, dan Smart Contract (Septianzah et al., 2021). Kontrak tradisional merupakan kontrak sebagaimana yang telah lama dikenal, umumnya terdiri dari dokumen fisik (kertas) dengan isi perjanjian yang ditandatangani  secara  manual  oleh  semua  pihak  yang  terlibat.  Kontrak  tradisional  masih memiliki  relevansi  yang  cukup  tinggi  karena  kejelasan  dan  kepastian  hukum  yang  sangat baik,  yang  memudahkan  penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  (Xu  et  al.,  2022). Namun permasalahan utama dari kontrak tradisional adalah biaya pembuatan kontrak dan pemanfaatan waktu yang tidak seefisien kontrak elektronik (Rahayu et al., 2021). Kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak modern yang menggabungkan kemudahan teknologi dengan formalitas hukum. Karakteristik utama dari kontrak  ini adalah penggunaan media digital untuk penciptaan, penyimpanan, dan penandatanganan dokumen kontrak (Widjaja et al.,  2022).  Kontrak  elektronik  memungkinkan  para  pihak  untuk  melakukan  transaksi  dari lokasi yang berbeda tanpa perlu bertemu langsung. Kelemahan dari kontrak elektronik pada umumnya ada keamanan data, transparansi, dan kepercayaan antara pihak yang berkontrak, yang kerap sulit untuk diperjelas dan hanya bisa diatur melalui klausul kontrak (Hudawanto, 2020).
Smart  Contract sebenarnya  merupakan  bentuk  terbaru  dari  kontrak  elektronik,  yang mengintegrasikan  teknologi blockchain. Keunggulan  paling  utama  sekaligus  aspek  yang membedakan Smart Contract dengan kontrak elektronik pada umumnya adalah otomatisasi
eksekusi  kontrak,  di  mana  ketentuan  kontrak  secara  otomatis  diterapkan  oleh  kode program ketika kondisi tertentu terpenuhi, tanpa perlunya intervensi manusia (Agung et al., n.d.).  Sistem  kontrak  seperti  ini  tidak  hanya  mempercepat  proses  transaksi,  namun  juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia (human error) atau berbagai bentuk penundaan. Selain itu, karena berbasis blockchain , Smart Contract juga menawarkan tingkat keamanan yang lebih  tinggi  dan  ketahanan  terhadap  beberapa  permasalahan  kontrol  data,  yang menjadikannya  ideal  untuk  transaksi  yang  memerlukan  tingkat  kepercayaan  tinggi  antara pihak-pihak yang tidak saling mengenal dan bertatap muka (Chang, 2019). Faktor-faktor ini menjadikan Smart  Contract sebagai  teknologi  dengan  potensi  besar  dalam  dunia  hukum modern,  melalui  tawaran  efisiensi,  keamanan,  dan  transparansi  yang  sebelumnya  belum dapat  secara  serentak  ditawarkan  oleh  bentuk  kontrak  lainnya  (Suryono,  2023).  Berbeda dengan  kontrak  tradisional, Smart  Contract bersifat  lebih  fleksibel  dan  dapat  dalam pelaksanaannya  mempertimbangkan  risiko  dari  komitmen  terhadap  kontrak  (Hapiffah  & Sinaga,  2020). Smart  Contract telah  diaplikasikan  ke  dunia  nyata  secara  berkelanjutan, diantaranya telah diaplikasikan di Indonesia dan Amerika Serikat, diantaranya adalah pada industri  property  digital  yang  diaplikasikan  oleh  PT  Telkom  Indonesia  yang  telah menggunakan Smart  Contract untuk  menyediakan  properti  digital  berbasis blockchain , Smart Contract ini  digunakan  untuk  memfasilitasi  pembelian,  transfer  kepemilikan,  dan pembayaran  sewa  properti  digital  ini  (Hapiffah  &  Sinaga,  2020).  Selanjutnya  adalah Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang bergerak di bidang pertanian, PIR menggunakan Smart Contract untuk  mengatur  pembayaran  antara  petani  dan  pembeli  produk  pertanian. Sedangkan  di  Amerika  Serikat  sendiri, Smart  Contract dimanfaatkan  pada  sektor  asuransi seperti Perusahaan Aetna yang bekerjasama dengan IBM dan Microsoft dimana perusahaan ini  telah  mengembangkan Azure  Blockchain  Service ,  yang  digunakan  untuk  beragam  tujuan, seperti  mengelola  kontrak  bisnis,  mengelola  aset,  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap regulasi. Azure Blockchain Service memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah membuat, mengelola, dan mengeksekusi Smart Contract di atas blockchain (Hapiffah & Sinaga, 2020).
Namun, adaptasi hukum terhadap Smart Contract juga menghadapi tantangan. Aspek hukum  seperti  penafsiran  kontrak,  penyelesaian  sengketa,  dan  keterlibatan  pihak  ketiga dalam  proses  hukum  harus  dipertimbangkan  dengan  hati-hati  (Hapiffah  & Sinaga,  2020). Karena itu, pengintegrasian Smart Contract dalam sistem hukum tidak hanya merupakan soal teknologi, tetapi juga adaptasi dan pemahaman hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa Smart  Contract dapat  dimanfaatkan  dalam  kerangka  hukum  yang  efektif  dan  adil,
sehingga  sesuai  dengan  tujuan  pengembangannya  di  awal  (Nugraheni  et  al.,  2022). Tantangan utama dalam penerapan Smart Contract terletak pada ketidakjelasan dasar hukum yang  spesifik  dan  eksplisit  untuk  mengatur  dan  mengakui  keberlakuannya.  Meskipun teknologi blockchain menawarkan  potensi  besar,  belum  ada  aturan  hukum  khusus  yang secara  jelas  mengatur  penggunaan  dan  standar  pemanfaatan Smart  Contract dan  teknologi blockchain pada umumnya di banyak sistem hukum di seluruh dunia (Chaniago et al., 2021). Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait dengan keabsahan hukum, penegakan hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa yang muncul dari transaksi yang dilakukan  melalui Smart  Contract .  Sehingga,  tanpa  adanya  kerangka  hukum  yang  jelas  dan terdefinisi, penerapan Smart Contract di Indonesia masih menghadapi kendala hukum yang signifikan,  sehingga  memerlukan  (Negara  et  al.,  2021).  Dalam  sudut  pandang  hukum progresif  yang  memandang  eksistensi  hukum  untuk  mendukung  keperluan  manusia  dan tidak  sebaliknya,  terdapat  urgensi  untuk  melakukan  inisiatif  legislatif  untuk  menyesuaikan dan mengintegrasikan teknologi ini dalam sistem hukum yang ada, dan untuk memfasilitasi kebutuhan hukum masyarakat (Sihabudin et al., 2023).
Berdasarkan  pandangan  pragmatisme  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  William James,  esensi  suatu  ide  atau  pernyataan  terletak  pada  efek  praktisnya  (Abidin,  2023). Pragmatisme  menilai  kebenaran  dan  nilai  proposisi  berdasarkan  dampak  nyata  yang dihasilkannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keabsahan  gagasan  pragmatis  tidak  hanya terletak  pada  teori,  melainkan  pada  kemampuan  mereka  untuk  memicu  perubahan  nyata dalam praktik sehari-hari (Putri et al., 2023). Sebagaimana telah diuraikan tentang kegunaan dari Smart  Contract yang  dapat  menjamin  keamanan  berkontrak  dan  mengurangi  risiko sengketa, dapat dikatakan bahwa Smart Contract memiliki nilai manfaat yang jelas, sehingga pantas untuk didukung oleh pengaturan hukum yang memadai (Gabriella et al., 2023). Sifat pragmatis yang telah diidentifikasi dari teknologi Smart Contract ini didukung dengan analisis teori hukum progresif yang menegaskan perlu dikembangkannya pengaturan hukum yang memadai,  untuk  memperkuat  keabsahan  kontrak  berbentuk Smart  Contract (Anke  Iman Bouzenita et al., 2019).

## Pengaturan Smart Contract di Indonesia dan Amerika Serikat
Belum  ada  peraturan  perundang-undangan  level  Federal  Amerika  Serikat  (AS)  atau panduan  yang  secara  eksplisit  mendefinisikan  status Smart  Contract .  Akan  tetapi, Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (selanjutnya disebut sebagai E-Sign Act) yang
disahkan pada tahun 2000 telah memberikan dasar pengaturan hukum yang dapat dijadikan legitimasi keabsahan hukum Smart Contract untuk dimanfaatkan di AS berdasarkan hukum yang  ada  (Hasna  Desiani  et  al.,  2024).  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  mengatur bahwa  tanda  tangan,  kontrak,  dan  catatan  elektronik  memiliki  efek  hukum  yang  sama dengan tanda tangan di atas kertas. Pemanfaatan Smart Contract sebagai salah satu bentuk aplikasi  pemanfaatan  teknologi blockchain dapat  ditarik  ke  dalam  pengaturan E-Sign  Act sebagai  'kontrak  elektronik'  lainnya  (Andini  Eka  Budiyanto,  2023).  Dalam  sistem  hukum AS,  kontrak  adalah  "perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  menciptakan  kewajiban yang dapat ditegakkan atau diakui secara hukum." Agar suatu perjanjian dapat ditegakkan atau  diakui  secara  hukum,  harus  mengandung  tiga  elemen,  antara  lain:  penawaran (kesediaan  untuk  membuat  perjanjian  yang  mengikat  dengan  tunduk  pada  penerimaan pihak  yang  menawarkan  atas  persyaratan  yang  diajukan);  penerimaan  atas  persyaratan tersebut; dan pertukaran nilai timbal balik yang disebut "pertimbangan" (Alfina et al., 2022). Sistem  hukum  menawarkan  solusi  untuk  pelanggaran  perjanjian  yang  mengikat  secara hukum,  seperti  persyaratan  untuk  membayar  ganti  rugi  atau,  dalam  keadaan  tertentu, perintah pengadilan yang memerintahkan pelaksanaan di bawah ancaman hukum (Hukum et al., 2024).
Tabel 1 . Komparasi perbedaan Indonesia dan Amerika Serikat dalam berbagai aspek hukum Smart Contract (sumber: hukum primer Indonesia dan Amerika Serikat).
Aspek Amerika Serikat (US) Indonesia Pengakuan Smart Contract - E-Sign Act (Pasal 101(a))
dan  UETA  tidak  secara eksplisit  menyebut Smart
Contract , tapi memberikan legitimasi  untuk  kontrak elektronik.  Dasar  hukum ini memberikan dukungan normatif dasar, namun penerapan mengenai  legalitas Smart Contract bergantung Indonesia juga memberikan dasar normatif  untuk  Smart  Contract  melalui pengaturan  kontrak  elektronik  dalam Pasal 1 angka 17 dan 18 ayat (1) UU No. 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  serta pengaturan kontrak elektronik
internasional  dalam  Pasal  18  UU  No.  1 Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
kepada  setiap  negara bagian.
- Blockchain  Technology  Act
(BTA  Illinois Pasal 5 ) dan HB2417 (Arizona, Bagian C  44-7061)  memberi pengakuan dan perlindungan khusus untuk Smart Contract.
Elektronik  (Revisi  Kedua  UU  ITE). Namun dasar normatif ini tidak didukung oleh  pengaturan  apa  pun  yang  berkaitan dengan  Smart  Contract  atau  teknologi yang mendasarinya, yaitu Blockchain. Perlindungan Terhadap Teknologi Blockchain - BTA  Illinois (Pasal  5) melindungi  pemanfaatan teknologi  blockchain  dari berbagai upaya pemberatan birokrasi. Arizona  House  Bill  2417 (Bagian  E)  menjamin legalitas  dengan  secara eksplisit menyebutkan Smart  Contract  sebagai salah satu bentuk pemanfaatan blockchain. - Nevada  Senate  Bill  No.
398 memberikan  legalitas
pemanfaatan teknologi blockchain,  memberikan larangan pengenaan pajak atas penggunaan blockchain  oleh  orang atau  entitas  mana  pun (Pasal 4(1)(a)), serta larangan mensyaratkan Revisi  Kedua  UU  ITE  tidak  secara eksplisit maupun implisit melindungi atau mendukung pemanfaatan teknologi blockchain, meskipun membawa pengaturan  tambahan  mengenai  kontrak elektronik.
izin  dan/atau  persyaratan tertentu untuk pemanfaatan  blockchain (Pasal 4(1)). Tanda Tangan Elektronik dan  Kontrak Elektronik E-Sign Act (Pasal 101(d)) dan UETA mengatur tanda tangan elektronik dan kontrak  elektronik,  termasuk ketentuan tentang penyimpanan dan akses informasi. Pasal 13A huruf f Revisi Kedua UU ITE mengatur preservasi tanda tangan elektronik. Penggunaan Terminable Contract Uniform Commercial Code (UCC) berisi mengenai pengaturan  Smart  Contract meskipun tidak secara eksplisit. Aturan  mengenai  penggunaan Smart Contract di  Indonesia  belum  ada,  namun terhadap  blockchain  sebagai  perantaranya sudah  diatur  dalam  Pasal  3  huruf  H Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK Fintech). Keabsahan Smart Contract Diatur melalui  (UETA) yang memberikan  kerangka  kerja untuk  pengakuan  hukum transaksi elektronik, termasuk Smart  Contract. UETA memberikan  dasar yang  kuat  untuk  keabsahan Smart  Contract di  tingkat negara bagian.
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Pasal  1313  disebutkan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  orang  lain  atau  lebih. Pasal  1320  KUHPdt  yakni  adanya  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu, suatu hal  tertentu,  dan  sebab  yang  halal. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  ketentuan yang ada pada smart contract sudah sama
seperti  kententuan  yang  tercantum  dalam hukum perdata di Indonesia namun dalam bentuk yang berbeda.
Persamaan  paling  mendasar  antara  Indonesia  dan  AS  adalah  adanya  pengakuan terhadap  kontrak  elektronik  sebagai  bentuk  kontrak  yang  diakui  dan  memiliki  legalitas dalam sistem hukum kedua negara, yang pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum Smart  Contract (Dwi  &  Wang,  2024).  Namun  Indonesia  tidak  menggunakan  dasar normatif ini untuk mengatur pemanfaatan kontrak elektronik dalam bentuk spesifik seperti Smart  Contract, yang  menggunakan  teknologi Blockchain .  Berbeda  dengan  Indonesia,  AS mengembangkan dasar normatif ini di beberapa negara bagiannya, dengan secara spesifik mengatur mengenai pengakuan hukum terhadap pemanfaatan teknologi blockchain di negara bagian Illinois dan Nevada, serta pengaturan yang secara spesifik mengakui legalitas Smart Contract di  negara  bagian  Arizona  (Indraprakoso,  2023).  Negara  bagian  Arizona mendefinisikan Smart  Contract sebagai  program  yang  digerakkan  oleh  peristiwa,  dengan status,  yang  berjalan  pada ledger (catatan  atau  penyimpanan  data)  yang  terdistribusi, terdesentralisasi,  dibagikan,  dan  digandakan,  yang  dapat  mengambil  alih  kepemilikan  dan menginstruksikan transfer aset pada ledger tersebut (Effrida Ayni Fikri & Teddy Anggoro, 2022).  Perubahan  terbaru  di  Indonesia  yang  dibawa  oleh UU  No. 1  Tahun 2024  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (Revisi  Kedua  UU  ITE),  pada  dasarnya  memiliki  momentum  yang tepat untuk mengatur mengenai Smart Contract karena pengaturan terdahulu telah mengatur mengenai kontrak elektronik (Hardiyanto, 2023). Namun pada kenyataannya Revisi Kedua UU ITE masih tidak mampu menangkap berbagai kebutuhan perkembangan hukum yang dibutuhkan Indonesia, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi blockchain, yang semakin mengalami  peningkatan  popularitas  di  Indonesia.  Dasar  hukum  yang  digunakan  untuk keabsahan  hukum  kontrak  elektronik  di  Indonesia  dapat  juga  digunakan  sebagai  dasar hukum pemanfaatan Smart Contract layaknya di AS (Carona & Novizas Shebubakar, 2023). Dalam  konteks  keamanan,  Indonesia  memiliki  kesamaan  dengan  AS  dalam  penekanan terhadap  pentingnya  preservasi  data  terkait  tanda  tangan  elektronik.  Namun  pengaturan mengenai hal ini juga masih tertinggal dengan AS, yang mencakup pengaturan lebih lanjut mengenai akurasi data beserta lembaga yang berkewajiban untuk menyimpan data tersebut,
yaitu  lembaga  finansial  yang  berkaitan  dengan  kontrak  yang  disepakati  melalui Smart Contract (Wahyuni et al., 2023). AS juga mengatur akses terhadap informasi dan data terkait dari  kontrak  elektronik,  yang  secara  substansial  meningkatkan  lapisan  keamanan  dalam perlindungan  data  sensitif  yang  merupakan  bagian  penting  dari  sebuah Smart  Contracti (Florentino Chirilus Christianto et al., 2024) .
Kurangnya  peraturan  tertentu  di  Indonesia  mengenai Smart  Contract berbanding terbalik  dengan  pendekatan  legislatif  Arizona,  yang  dengan  jelas  mendefinisikan  dan memfasilitasi  penggunaan Smart  Contract melalui  produk  hukum  yang  relevan.  Kerangka hukum  Arizona  memperkuat  legalitas Smart  Contract ,  memastikan  pengakuannya  sebagai dokumen yang sah dan memungkinkan penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak digital ini  dalam  praktik  hukum  (Tanan  &  Horo,  2024).  Di  sisi  lain,  di  Indonesia,  ketiadaan kerangka  hukum  serupa  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  terhadap  keberlakuan Smart Contract , yang mengaburkan status hukum dan mempersulit penyelesaian konflik yang dapat timbul. Selain itu, permasalahan ini juga menimbulkan risiko terhadap keamanan transaksi dan hak-hak pihak yang terlibat (Oktianty & Hastuty, 2024). Meskipun Illinois dan Nevada telah  mengakui  manfaat  teknologi blockchain ,  kedua  negara  bagian  ini  belum  menjangkau kedalaman  regulasi  yang  sama  dengan  Arizona  dalam  menangani  isu-isu  legal  spesifik terkait Smart  Contract .  Pengakuan  terhadap  pemanfaatan  teknologi blockchain ini  sangat penting dan dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat dibanding pengaturan mengenai kontrak  elektronik,  karena  unsur  teknis Smart  Contract yang  unik  (Karin  Nelli  Elisabeth Siahaan, 2024). Keberadaan Smart Contract juga membawa implikasi yang mendalam dalam menguatkan  struktur  hukum,  terutama  dalam  kontrak  elektronik.  Kemunculan Smart Contract ,  yang  merupakan  unsur  teknis  kunci  dalam blockchain ,  memberikan  dimensi  baru dalam  perjanjian  digital.  Kehadiran  bahasa  baku  dan  terstandarisasi  dalam Smart  Contract memudahkan  pemahaman  dan  penerapan  hukum.  Penggunaan blockchain tidak  hanya memberikan transparansi dan keamanan, tetapi juga menciptakan dasar hukum yang lebih kuat dan dapat diandalkan (Indahcantika Mazalio, 2023).
Pengaturan  yang  Ideal  mengenai Smart  Contract  di  Indonesia  berdasarkan  pada Studi Komparatif di Amerika Serikat
Smart  Contract di  Indonesia  dan  AS  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  dalam pengaplikasiannya,  seperti  pengakuan Smart  Contract sebagai  kontrak  yang  diakui  dan memiliki  legalitas,  namun  untuk  AS  sendiri  dikelompokkan  sesuai  negara  bagian  (Hasna
Desiani  et  al.,  2024).  Di  Indonesia  sendiri  Smart  Contract  diatur  melalui  UU  ITE  dan KUHPerdata  sedangkan  di  AS  diatur  melalui  UCC.  Selain  sebagai  kontrak  yang  diakui, Smart Contract juga membahas mengenai keamanan dan privasi dan keabsahan tanda tangan elektronik yang dituangkan pada Smart Contract (Hukum et al., 2024). Keamanan dan privasi merupakan hal yang sangat penting dalam Smart Contract karena menyangkut perlindungan data  pribadi  dan  informasi  sensitif.  Aspek  pengaturan  ini  memastikan  bahwa  semua informasi  yang  terlibat  dalam Smart  Contract aman  dari  akses  ilegal  atau  penyalahgunaan (Hasna Desiani et al., 2024). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat mengikuti model kebijakan AS yang menunjuk institusi finansial yang digunakan dalam sebuah Smart Contract untuk  melakukan  retensi  atau  penyimpanan  data  untuk  jangka  waktu  tertentu,  yang  juga disertai  dengan  pengaturan  mengenai  hak  akses  data  tersebut  (Andini  Eka  Budiyanto, 2023). Perlu digarisbawahi bahwa terdapat batasan mengenai pengaturan terkait mekanisme perlindungan  data  dan  hak  privasi  dalam  pengaturan  yang  dirancang  untuk  mengatur mengenai  pemanfaatan  teknologi Smart  Contract ,  atau  pengaturan  yang  secara  spesifik mengatur  mengenai  teknologi blockchain ,  karena  dapat  menimbulkan  ketidakharmonisan norma  dengan  pengaturan  yang  khusus  mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi (Alfina  et  al.,  2022).  Maka  dari  itu,  sebagian  dari  pengaturan  mengenai  hal  ini  dapat dimanifestasikan  dalam  pengaturan  yang  memang  dirancang  untuk  khusus  mengatur mengenai perlindungan data dan privasi, serta standar keamanan data tertentu (Hukum et al., 2024).
Penekanan  terhadap  aspek  ini  diperlukan  untuk  menghindari  adanya  benturan normatif,  khususnya  dengan  pengaturan  terkait  kontrak  elektronik  dan  tanda  tangan elektronik  yang  baru  saja  diperbarui  dengan  Revisi  Kedua  UU  ITE  (Sari  et  al.,  2020). Menghadapi  tantangan  dan  peluang  yang  disajikan  oleh  teknologi Smart  Contract , pendekatan pragmatis dalam hukum menjadi sangat penting. Filsafat pragmatisme hukum menekankan pada adaptasi dan pengembangan hukum yang sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi, serta pentingnya hasil yang efektif dan praktis dalam penyelesaian masalah hukum (Robiansyah, 2023). Pendekatan ini menuntut kerangka hukum yang fleksibel, yang mampu  menyesuaikan  diri  dengan  dinamika  teknologi  yang  cepat  berubah,  seperti  yang ditemukan  dalam Smart  Contract dan  teknologi blockchain (Sugiarti,  2018).  Tabel  berikut mengusulkan  aspek-aspek  pengaturan  yang  diarahkan  untuk  mengembangkan  kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan praktis dan realitas teknologi Smart Contract ,  mengikuti  prinsip-prinsip  pragmatisme  hukum  yang  mengutamakan  solusi  yang
berorientasi  pada  hasil  dan  kepraktisan  dalam  penerapannya,  serta  didasarkan  kepada permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  sebelumnya  melalui  analisa  yang  telah  dijabarkan melalui  pembahasan  persamaan  dan  perbedaan  pengaturan Smart  Contract di  AS  dan Indonesia (Setiawan, 2024).
Aspek Pengaturan Deskripsi Tujuan Rekomendasi Definisi dan Ruang Lingkup Menyusun  definisi jelas  tentang Smart Contract dan  lingkup aplikasinya. Memastikan pemahaman yang konsisten dan mencegah interpretasi yang salah. Menyusun definisi komprehensif mengenai Smart Contract layaknya yang  terdapat  dalam Arizona  House  Bill 2417 di AS. Legalitas dan Pengakuan Mengatur status hukum Smart Contract, termasuk keabsahan dan pengakuannya sebagai instrumen hukum. Menjamin  kepastian hukum dan kepercayaan pada Smart Contract. Mengadopsi atau mengembangkan peraturan yang secara eksplisit mengakui Smart Contract, beserta semua unsur penyusunnya yang terdapat dalam pemanfaatan teknologi blockchain. Keamanan dan Privasi Menetapkan  standar keamanan dan privasi untuk transaksi Smart Contract. Melindungi data dan transaksi  dari  risiko keamanan. Mengadopsi  model kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif dan berlapis layaknya AS. Integrasi dengan Menyelaraskan Smart Memastikan  bahwa  Melakukan
Sistem Hukum Contract dengan sistem  hukum  yang ada, termasuk peraturan tentang kontrak elektronik. Smart Contract sesuai dan kompatibel  dengan kerangka hukum yang ada. penyesuaian  legislatif untuk mengintegrasikan Smart  Contract ke dalam  sistem  hukum melalui harmonisasi. Pembatasan Wewenang Pemerintahan Membatasi kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan Smart Contract dan teknologi  blockchain pada umumnya. Menjaga  keunggulan Smart  Contract dan teknologi blockchain pada umumnya sebagai teknologi yang tidak dibelenggu oleh berbagai bentuk pajak  dan  perizinan, serta  bentuk  kontrol lain  dari  pemerintah yang tidak bisa dijustifikasi. Mengadopsi pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam Nevada  Senate  Bill No. 398 dan Pasal 20 BTA Illinois, dengan melarang  penerapan pajak  dan  perizinan tertentu oleh perorangan  maupun badan pemerintahan.
Tabel 2 . Model pengembangan hukum di Indonesia terkait Smart Contract .
Pendefinisian  dan  ruang  lingkup Smart  Contract sangat  penting  untuk  memastikan semua  orang  memahami  dengan  jelas  apa  itu Smart  Contract dan  bagaimana  cara  kerjanya (Harirah MS, 2022). Pengaturan yang jelas mengenai hal ini dapat membantu menghindari kesalahpahaman  dan  memastikan  bahwa Smart  Contract digunakan  dengan  benar,  dan merupakan  bentuk  kontrak  yang  berbeda  dengan  kontrak  elektronik  serta  kontrak tradisional  pada  umumnya  (Iwan  Setiawan  et  al.,  2023).  Legalitas  dan  pengakuan Smart Contract merupakan norma dasar tentang memastikan bahwa Smart Contract diakui sebagai kontrak  yang  sah  secara  hukum,  yang  dapat  menjelaskan  bahwa  keabsahan  hukum  dari Smart  Contract adalah  sama  dengan  bentuk  kontrak  lainnya  yang  diakui  oleh  peraturan perundang-undangan  terdahulu  (Hirawati  &  Harsono,  2023).  Pengaturan  ini  didasarkan kepada  identifikasi  permasalahan  dalam  komparasi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  di
mana Indonesia sudah mendukung pemanfaatan kontrak elektronik, namun tidak memiliki kejelasan  normatif  layaknya  beberapa  negara  bagian  di  AS,  yang  sudah  mengakui pemanfaatan teknologi blockchain dan bahkan mengakui legalitas Smart Contract (Yuniati & Sidiq, 2021). Adanya kejelasan mengenai hal ini juga dapat meningkatkan kepastian hukum yang  berdampak  langsung  terhadap  dinamika  penyelesaian  sengketa  (Dahlia  &  Susetio, 2023).
Pemerintah juga harus memperhatikan keunggulan dan daya tarik dari Smart Contract sebagai  bentuk  pemanfaatan  teknologi blockchain ,  yaitu  kontrol  minim  dari  pemerintah, khususnya terkait pajak dan birokrasi dalam hal pemanfaatan teknologi blockchain itu sendiri (Fuadi  et  al.,  2022).  Pengaturan  mengenai  hal  ini  dapat  disusun  dalam  bentuk  insentif seperti  perlindungan  terhadap  birokrasi  yang  tidak  berbasis,  seperti  pengaturan  yang terdapat dalam Nevada Senate Bill No. 398 dan BTA Pasal 20, dengan melarang penerapan pajak dan penerapan keharusan memiliki izin atau sertifikat tertentu dalam memanfaatkan teknologi blockchain (Dendy  Ari  Galuh  Pasiwi,  2021).  Aspek  pengaturan  ini  dapat meningkatkan minat pemanfaatan Smart Contract dan meningkatkan relevansi Smart Contract di  era  transformasi  digital  yang  terus  berkembang, dengan  menjaga  keunggulan  teknologi blockchain sebagai dasar dari Smart Contract sebagai pemanfaatan teknologi yang terdistribusi dan  terbebas  dari  kontrol  pemerintah  (Amer  et  al.,  2024).  Dalam  perspektif  teori  hukum utilitarianisme, kepastian hukum tidak serta-merta dicapai dengan penetapan suatu hukum, namun juga melalui pengukuran daya guna produk hukum yang telah berlaku (Tripalupi et al., 2023). Hal ini terlihat dalam pemanfaatan Smart Contract di level federal AS, yang dapat didasarkan  dengan  pengaturan  mengenai  kontrak  elektronik.  Sekilas,  penerapan  ini  juga dapat  diterapkan  di  Indonesia  dengan  berdasar  kepada  pengaturan  mengenai  kontrak elektronik  (Siti  Nurjanah,  2022).  Namun,  minimnya  pengaturan  yang  terdapat  mengenai kontrak  elektronik  di  Indonesia  membatasi  daya  guna  dari  pengaturan  yang  dapat digunakan untuk menjamin keabsahan kontrak elektronik, terlebih lagi dalam pemanfaatan Smart  Contract yang  memiliki  beberapa  karakteristik  unik  yang  membedakannya  dengan kontrak elektronik pada umumnya (Hannan, 2023). Dengan model konstruksi normatif ini, Indonesia  tidak  hanya  menjamin  kepastian  hukum Smart  Contract melalui  penetapan pengaturan, namun juga memaksimalkan daya guna pengaturan hukum melalui aspek-aspek pengaturan yang dirancang secara pragmatis. Implikasi teoritis dari penerapan hal ini adalah meningkatnya  kepastian  hukum  dari  pemanfaatan Smart  Contract di  Indonesia  dengan
adanya  susunan  norma  hukum  dengan  daya  guna  yang  maksimal,  sesuai  dengan  teori utilitarianisme (Muslim, 2023).

## KESIMPULAN
Analisitis  pragmatisme  hukum  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  ada  manfaat nyata  yang  ditawarkan  oleh  teknologi Smart  Contract .  Analisis  juga  menemukan  beberapa permasalahan  dari  norma  yang  sudah  berlaku,  termasuk  norma  baru  yang  dibawa  oleh Revisi Kedua UU ITE, secara keseluruhan perbedaan dan persamaan peraturan mengenai Smart Contract di Indonesia tidak hanya melalui UU ITE, namun juga tertuang pada Hukum Perdata  melalui  KUHPerdata  terkait  pengaturan  mengenai  tanda  tangan  elektronik  dan keabsahan perjanjian. Norma yang terdapat melalui perkembangan hukum terbaru tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual pengaturan kontrak elektronik memiliki keterkaitan  dengan Smart  Contract yang  juga  merupakan  bentuk  teknologi  digital,  susunan norma justru dapat menunjukkan pengaturan yang jauh berbeda dengan kebutuhan hukum Smart Contract yang sebenarnya, sebagaimana yang diatur dalam BTA. Maka dari itu, usulan aspek  pengaturan  didasarkan  kepada  berbagai  aspek  yang  mungkin  tidak  bisa  dipenuhi melalui satu produk hukum, namun membutuhkan pembenahan komprehensif di beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan.  Batasan  dari  penelitian  ini  adalah  temuan yang sepenuhnya bersifat normatif, yang seterusnya dapat didukung dengan studi empiris untuk  menjelaskan  pemanfaatan  teknologi blockchain dan  bagaimana  hal  tersebut dipengaruhi oleh kepastian hukum terkait blockchain .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Saya  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Internasional  Batam  atas dukungan  dan  kesempatan  yang  luar  biasa  ini.  Tanpa  keramahan  dan  fasilitas  yang disediakan oleh kampus, pencapaian ini tidak akan terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Dr. Lu Sudirman yang telah memberikan  bimbingan,  wawasan,  dan  dorongan  yang  tak  ternilai  dalam  penelitian  ini. Kehadiran mereka sebagai pembimbing dan teman sekaligus memberikan pengalaman yang berharga  dan  inspiratif.  Tak  lupa,  terima  kasih  kepada  semua  teman-teman  di  Magister Hukum  UIB  yang  telah  memberikan  dukungan  moral  dan  kolaborasi  yang  membangun. Kebersamaan  dalam  perjalanan  ini  telah  menjadi  sumber  kekuatan  dan  motivasi.  Semoga hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga menjadi langkah
awal  bagi  perubahan  yang  positif.  Terima  kasih  atas  segalanya,  semoga  kita  semua  selalu sukses dalam setiap langkah yang diambil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M.  I.  (2023).  Legal  Review  of  the  Validity  of  the  Use  of  Smart  Contracts  in Business  Transactions  in  Indonesia  and  Its  Regulation  in  Various  Countries. Unnes Law Journal , 9 (2), 289 – 310. https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.74957
Agung,  A.,  Agung,  G.,  Yuniar,  I.,  &  Hendriyanto,  R.  (n.d.). Smart  Contract  and  IPFS Decentralized Storage for Halal Certification Process . www.joiv.org/index.php/joiv
Alfina,  L.,  Rizqi,  M.,  Dedi,  D.,  &  Prasetya,  F.  (2022).  URGENSI  PENGGUNAAN SMART  CONTRACT  DALAM  TRANSAKSI  JUAL  BELI  DI  E-COMMERCE THE  URGENCY  OF  IMPLEMENTING  SMART  CONTRACT  ON  E- COMMERCE  AND  PURCHASE  TRANSACTION. Jurnal  Hukum  Lex  Generalis ,
3 (4).  https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi- pengguna-internet-di-
Amer, N., Fahmi Lubis, A., Hidayat Muhtar, M., Jillyan Edsti Saija, V., Suciani Putri, V., & Setiawan, B. (2024). IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY  IN  THE  DYNAMICS  OF  LAW  AND  DEMOCRACY . 10 (2). https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19099
Andini  Eka  Budiyanto.  (2023).  ANALISIS  YURIDIS  PENGGUNAAN  SMART CONTRACT  DALAM  PERSPEKTIF  ASAS  KEBEBASAN  BERKONTRAK.
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH , 1 (1), 815 – 827. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.402
Anke Iman Bouzenita, Khairil Izamin Ahmad, & Saodah Wok. (2019). Smart Contract in Blockchain:  An  Exploration  of  Legal  Framework  in  Malaysia. Intellectual  Discourse , 27 (2). http://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam
Carona,  N.,  &  Novizas  Shebubakar,  A.  (2023).  Legal  Status  and  Implications  of  Smart Contracts in Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (2).
Chang, S. E. (2019). Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business  Activities  in  Terms  of  Cryptocurrency. Brawijaya  Law  Journal , 6 (1),  76 – 93. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06
Chaniago,  N.,  Sukarno,  P.,  &  Wardana,  A.  A.  (2021).  Electronic  document  authenticity verification of diploma and transcript using smart contract on ethereum blockchain.
Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi , 7 (2), 149 – 163. https://doi.org/10.26594/REGISTER.V7I2.1959
Dahlia,  M.,  &  Susetio,  W.  (2023).  TINJAUAN  YURIDIS  PENGGUNAAN  TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI. JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia . https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp
Dendy  Ari  Galuh  Pasiwi.  (2021).  Keabsahan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Hukum Pembuktian. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora , 1 (1).
Dosen,  P.  S.  (2012).  Pemanfaatan  teknologi  blockchain  pada  program  sertifikasi  dosen. SENSITIF , 1 (1), 365 – 371.
Dwi,  A.,  &  Wang,  G.  (2024).  PENGEMBANGAN  WARALABA  PERTANIAN BERBASIS  BLOCKCHAIN  DI  KOPERASI  YARUMORI  DEVELOPMENT  OF BLOCKCHAIN-BASED  AGRICULTURAL  FRANCHISE  IN  YARUMORI COOPERATIVE. Journal  of  Information  Technology  and  Computer  Science  (INTECOMS) , 7 (1).
Effrida Ayni Fikri, & Teddy Anggoro. (2022). Penggunaan Smart Contract Pada Teknologi Blockchain  Untuk  Transaksi  Jual  Beli  Benda  Tidak  Bergerak. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan (JISIP) , 6 (3).
https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3301/http://ejournal.mandalanursa.org/index.ph p/JISIP/index
Florentino Chirilus Christianto, Henrikus Herdi, & Yan Yanitsa Salvanos. (2024). Potensi Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Mendukung  Otonomi  Perekonomian  Di  Daerah Kabupaten Sikka. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS) , 3 (2).
Frimpong, S. A., Han, M., Boahen, E. K., Ayitey Sosu, R. N., Hanson, I., Larbi-Siaw, O., & Senkyire, I. B. (2023). RecGuard: An efficient privacy preservation blockchain-based system  for  online  social  network  users. Blockchain:  Research  and  Applications , 4 (1). https://doi.org/10.1016/j.bcra.2022.100111
Fuadi, M. A., Mahbub, Moh., Safitry, M., Usman, U., Rohmatulloh, D. M., & Muzakki, M.
H.  (2022).  Pesantren  Tradition  and  the  Existence of  Tarekat  Syattariyah  in the  Java War of 1825-1830. TSAQAFAH , 18 (1), 165.
https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7666
Gabriella, O. :, Mansula, R., Kenotariatan, M., & Surabaya, U. (2023). Perlindungan Hukum Atas  Penyelesaian  Hukum  Tidak  Berfungsinya  Proses  Transaksi  Melalui  SMART Contract  Pada  Sistem  Blockchain. AL  QODIRI  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan Keagamaan , 21 (2). https://doi.org/10.53515/qodiri
Hannan, A. (2023). The Political Ethics of Kiai. Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir , 5 (2), 236 – 275. https://doi.org/10.20414/sophist.v5i2.94
Hapiffah, S., & Sinaga, A. (2020). Analysis of Blokchain Technology Recommendations to be  Applied  to  Medical  Record  Data  Storage  Applications  in  Indonesia. International Journal  of  Information  Engineering  and  Electronic  Business , 12 (6),  13 – 27. https://doi.org/10.5815/ijieeb.2020.06.02
Hardiyanto,  N.  (2023). Financial  Technology  In  The  New  Era:  Cryptocurrency (Vol.  1). https://www.researchgate.net/publication/377921737
Harirah  MS,  Z.  (2022).  MODALITY  AND  NEW  ARENA:  NU  AND MUHAMMADIYAH  IN  THE  LOCAL  ELECTION  GUNUNG  KIDUL REGENCY. CosmoGov , 7 (1), 69. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i1.26725
Hasna Desiani, R., Ratna Permata, R., & Soerjati Priowirjanto, E. (2024). Studi Komparasi Perlindungan Merek Terkenal dalam Metaverse Berdasarkan Hukum Merek Indonesia dan Amerika Serikat. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 3 (09), 3581 – 3595. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1141
Hendriyati  Haryani,  Wahid,  S.  M.,  Fitriani,  A.,  &  Ariq,  M.  faris.  (2023).  Analisa  Peluang Penerapan Teknologi Blockchain dan Gamifikasi pada Pendidikan. Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi , 1 (2), 163 – 174. https://doi.org/10.34306/mentari.v1i2.250
Hirawati,  H.,  &  Harsono,  M.  (2023).  Islamic  Financial  Technology  dalam  Kajian  Filsafat Ilmu. Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  Dan  Syariah  (EKUITAS) , 4 (3),  850 – 860. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2711
Hudawanto,  P.  (2020).  Eksistensi  Stabilization  Clause  dalam  Kontrak  Karya  Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Universitas Islam Indonesia , 21 (1), 1 – 9.
Hukum,  J.,  Keadilan,  D.,  &  Saputri,  F.  A.  (2024). Regulating  The  Use  of  Smart  Contract  in Indonesia . 1 (2). https://doi.org/10.61942/jhk.v1i2.84
Indahcantika Mazalio, G. (2023). Problematika Penerapan Smart Contract terhadap Peran dan  Fungsi  Notaris  di  Indonesia. Jurnal  Multidisiplin  Indonesia , 2 (3),  632 – 638. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.198
Indraprakoso,  D.  (2023).  Eksplorasi  Potensi  Penggunaan  Blockchain  Dalam  Optimalisasi Manajemen  Pelabuhan  di  Indonesia:  Tinjauan  Literatur. Sanskara  Manajamen  Dan Bisnis , 01 (03), 140 – 160. https://doi.org/10.58812/smb.v1.i03
Indraprakoso,  D.,  &  Haripin.  (2023).  Eksplorasi  Potensi  Penggunaan  Blockchain  Dalam Optimalisasi  Manajemen  Pelabuhan  di  Indonesia:  Tinjauan  Literatur. Sanskara Manajemen Dan Bisnis , 1 (03), 140 – 160. https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.131
Iwan Setiawan, Anis Fauzi, & Moh Suhri Rohmansyah. (2023). Epistemology as a Scientific Methodology  Foundation  for  the  Development  of  New  Theories  in  the  Field  of Islamic  Education  Management. International  Journal  of  Asian  Business  and  Management ,
2 (2), 153 – 166. https://doi.org/10.55927/ijabm.v2i2.3707
Kadly, E. I., Rosadi, S. D., & Gultom, E. (2021). Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam  Transaksi  Elektronik:  Indonesia,  Amerika  Dan  Singapura. Jurnal  Sains  Sosio Humaniora , 5 (1), 199 – 212. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14128
Karin  Nelli  Elisabeth  Siahaan.  (2024).  ANALISIS  PELAKSANAAN  SISTEM PEMUNGUTAN  PAJAK  RESTORAN,  PAJAK  REKLAME,  DAN  PAJAK PARKIR  DIKANTOR  BAPENDA  KOTA  MEDAN. Inovasi  Dan  Kreativitas  Dalam Ekonomi , 7 (3).
Khan,  S.  N.,  Loukil,  F.,  Ghedira-Guegan,  C.,  Benkhelifa,  E.,  &  Bani-Hani,  A.  (2021). Blockchain  smart  contracts:  Applications,  challenges,  and  future  trends. Peer-to-Peer Networking  and  Applications , 14 (5),  2901 – 2925.  https://doi.org/10.1007/s12083-021- 01127-0
Lin,  S.  Y.,  Zhang,  L.,  Li,  J.,  Ji,  L.  li,  &  Sun,  Y.  (2022).  A  survey  of  application  research based  on  blockchain  smart  contract. Wireless  Networks , 28 (2),  635 – 690. https://doi.org/10.1007/s11276-021-02874-x
Lukita,  C.  (2020).  Penerapan  Sistem  Pendataan  Hak  Cipta  Content  Menggunakan Blockchain. ADI  Bisnis  Digital  Interdisiplin  Jurnal , 1 (2  Desember),  40 – 45. https://doi.org/10.34306/abdi.v1i2.120
Lukita, C., Fadli, I. syihabul, & Faturahman, A. (2022). Perkembangan FinTech Terhadap Crowdfunding  dan  Blockchain  di  era  Disrupsi  4.0. Jurnal  MENTARI:  Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi , 1 (1), 9 – 19. https://doi.org/10.33050/mentari.v1i1.135
Macrinici,  D.,  Cartofeanu,  C.,  &  Gao,  S.  (2018).  Smart  contract  applications  within blockchain  technology:  A  systematic  mapping  study. Telematics  and  Informatics , 35 (8),
2337 – 2354. https://doi.org/10.1016/J.TELE.2018.10.004
Muslim, M. (2023). Philosophy and Human Nature. Indonesian Journal for Islamic Studies , 1 (1),
32 – 37. https://doi.org/10.58723/ijfis.v1i1.64
Negara,  E.  S.,  Hidayanto,  A.  N.,  Andryani,  R.,  &  Syaputra,  R.  (2021).  Survey  of  smart contract framework and its application. In Information (Switzerland) (Vol. 12, Issue 7).
MDPI AG. https://doi.org/10.3390/info12070257
Nida  Malik,  &  Khalid  Alkhatib.  (n.d.). A  comprehensive  review  of  blockchain  applications  in industrial Internet of Things and supply chain systems .
Nida  Malik,  Khalid  Alkhatib,  Yufei  Sun,  Elijah  Knight,  &  Yaser  Jararweh.  (2021).  A Comprehensive  Review  of  Blockchain  Applications  in  Industrial  Internet  of  Things and Supply Chain Systems. Stochastic Models in Business and Industry , 2 (1).
Nugraheni, N., Mentari, N., & Shafira, B. (2022). The Study of Smart Contract in the Hara Platform under the Law of Contract in Indonesia. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice , 5 (7), 273 – 285. https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i07.005
Oktianty, I., & Hastuty, W. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan: Study Kasus Kantor Dispenda Medan. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam , 5 (4), 2024.
Pranto, T. H., Noman, A. A., Mahmud, A., & Haque, A. B. (2021). Blockchain and smart contract  for  IoT  enabled  smart  agriculture. PeerJ  Computer  Science , 7 ,  e407. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.407
Pratama, Y. W., & Kurniadi, D. (2021). Implementasi Blockchain dalam Aplikasi Pemilu. INCARE: Internasional Journal of Education Resources , 02 (02).
Pratiwi,  L.  L.  (2022).  Implementasi  Blockchain  Pada  Akuntansi  dan  Audit  di  Indonesia. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan , 4 (6),  2185 – 2203. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i01.873
Putri, U. T., Rizal, M., Universitas, S., Dahlan, A., & Oktasari, S. (2023). Legal Analysis On Smart  Contract  For  Land  Registration  In  Digital  Era  In  Indonesia. FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum , 12 (1). https://doi.org/10.34304
Putro, R. (2022). Studi Deskriptif Dampak Perubahan Fungsi Wilayah Pesisir Pada Tingkat Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pembangunan  Terminal Multipurpose Teluk Lamong). Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume , 4 (April), 1 – 9. https://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-dampak-perubahan-fungsi-wilayah- pesisir-pada-tingkat-kesejahteraan-ekonomi-masyarakat-(studi-kasus-pembangunan- terminal-multipurpose-teluk-lamong)-article-10854-media-138-category-8.html
Rahayu, A. C., Dewantara, R., & Sya fi’i, R. I. R. (2021). Batasan Makna Frasa Kesalahan Teknis  Dalam  Pasal  57  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik (The Meaning Limitation Of The Technical Errors  In  Article  57  Section  (2)  Government  Regulation  Number  80  Of  2019  O.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 6 , 310 – 318. file:///D:/Download/14867-79564-1-PB.pdf
Rakhmansyah,  M.,  Rahardja,  U.,  Santoso,  N.  P.  L.,  Khoirunisa,  A.,  &  Faturahman,  A. (2021).  Smart  Digital  Signature  berbasis  Blockchain  pada  Pendidikan  Tinggi menggunakan Metode SWOT. ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal , 2 (1 Juni), 39 – 47.
https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.325
Robiansyah,  K.  R.  (2023).  The  Epistemology  of  Archipelago  (Nusantara)  Interpretation (Study  of  the  Book  of  al-Tibyan  fi  Tafsir  Ayat  al-Ahkam  min  al- Qur’an). The International Conference on Quranic Studies The International Conference on Quranic Studies .
Safira,  R.  D.  (2021).  Teknologi  Blockchain. IR-Universitas  Airlangga , 41 (1),  1 – 9. https://repository.unair.ac.id/95724/4/4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf
Sari, S. D., Arrizal, N. Z., & Budiono, A. (2020). Honesty as the fundamental basis of legal education:  a study  and  critique  on  “freedom  to  learn”  educational  policy. The  3rd International  Conference  on  Education  and  Social  Science  Research  (ICESRE  2020) . https://ssrn.com/abstract=3865849
Septianzah, K., Fernandes, G. R., & lina, I. M. (2021). Blockchain Techonology for Payless Transactions and Investment Activities in the Digital Era With a SWOT Approach.
Prosiding  SEMNAS  INOTEK  (Seminar  Nasional  Inovasi  Teknologi) , 5 (1),  012 – 017. https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/inotek/article/view/895
Setiawan,  A.  B.  (2024).  The  Study  of  Electronics Certificate  and Certificate  of  Reliability Standarization  in  The  Implementation  of  Electronic  Transaction  System. Puslitbang Aplikasi Informatika Dan Informasi Komunikasi Publik .
Sihabudin, F., Indriyani Achmad, L., Hamdan, M., Midisen, K., & Edy, S. (2023). Analysis of  Blockchain  Technology  and  Security  Principles  in  Cryptocurrency  Transactions according to the perspective of Islamic Economics. (Case study : Smart Contract on the Ethereum Blockchain Network). Ta’amul: Journal of Islamic Economics , 1 (1).
Siti Nurjanah, D. (2022). Sufistic Meditation Therapy in Coping with Stress: A Case Study of Class 11 Online Students MAN 2 Subang. In Sprituality and Local Wisdom (Vol. 1, Issue 1). https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/slw
Sugiarti. (2018). Aesthetic Energies Portrayed in Indonesian Novels in the 2000s. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 231 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018) .
Sunarya,  P.  A.  (2022).  Penerapan  Sertifikat  pada  Sistem  Keamanan  menggunakan Teknologi  Blockchain. Jurnal  MENTARI:  Manajemen,  Pendidikan  Dan  Teknologi Informasi , 1 (1), 58 – 67. https://doi.org/10.34306/mentari.v1i1.139
Suryono, M. V. A. (2023). Legal Reforming of Smart Contract in Supply Chain Demands Process  between  Retailer  and  Consumer. Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum , 3 (1),  91. https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33610
Suteki,  &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filasafat,  Teori  dan  Praktik) .
Rajagrafindo Persada.
Tanan, E. H. P., & Horo, S. A. (2024). Analisis kontribusi penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan  Kabupaten  Kupang. Journal  of  Practical  Mmanagement  Studies , 1 (1). www.https://jurnal.jalaberkat.com
Tripalupi, M. F., Irawan, R. E., Sjuchro, D. W., & Nurfauziah, I. (2023). Community shifts in Segunung Village due to information technology influence. Jurnal Kajian Komunikasi ,
11 (2), 251. https://doi.org/10.24198/jkk.v11i2.48762
Tripathi, G., Ahad, M. A., & Casalino, G. (2023). A comprehensive review of blockchain technology: Underlying principles and historical background with future challenges. In
Decision Analytics Journal (Vol. 9). Elsevier Inc.
https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100344
Wagner Silva, & Ana Cristina Bicharra Garcia. (2021). Where Is Our Data? A Blockchain- Based  Information  Chain  of  Custody  Model  for  Privacy  Improvement. 2021  IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD) ,
1 – 13. https://doi.org/10.1109/CSCWD49262.2021.9437777
Wahyuni,  H.  A.,  Naili,  Y.  T.,  &  Ruhtiani,  M.  (2023).  Penggunaan  Smart  Contract  pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum Iin Concreto , 2 (1), 2023.
Wasriyono,  Apriliasari,  D.,  &  Bayu  Ajie  Putra  Seno.  (2022).  Inovasi  Pemanfaatan Blockchain  dalam  Meningkatkan  Keamanan  Kekayaan  Intelektual  Pendidikan. Jurnal MENTARI:  Manajemen,  Pendidikan  Dan  Teknologi  Informasi , 1 (1),  68 – 76. https://doi.org/10.34306/mentari.v1i1.142
Widjaja, G., Roufal, M., M.Marpaung, M. M., & Suwanda, M. R. (2022). E-Signature dalam E-Kontrak. Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (6), 1369 – 1382.
Xu, F., Bouri, E., & Cepni, O. (2022). Blockchain and crypto-exposed US companies and major cryptocurrencies: The role of jumps and co-jumps. Finance Research Letters , 50 , 103201. https://doi.org/10.1016/J.FRL.2022.103201
Yudhi  Priyo  Amboro,  F.,  &  Puspita,  V.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Atas  Data  Pribadi (Studi  Perbandingan  Hukum  Indonesia  dan  Norwegia). Combines-  Conference  on Management,  Business,  Innovation,  Education  and  Social  Sciences , 1 (1),  415 – 427. https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4466
Yuniati,  T.,  &  Sidiq,  M.  F.  (2021).  Legalisasi  Dokumen  Elektronik  Menggunakan  Tanda Tangan Digital sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandemi. Jurnal Resti:
Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi , 1 (3), 1058 – 1069.
Zhao,  Y.,  Peng,  K.,  Xu,  B.,  Liu,  Y.,  Xiong,  W.,  &  Han,  Y.  (2019).  Applied  engineering programs  of  energy  blockchain  in  US. Energy  Procedia , 158 ,  2787 – 2793. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.02.039