## PERPAJAKAN TERHADAP INSENTIF PPH FINAL ATAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BADUNG

## N.K.Sukasih
Accounting Department, Politeknik Negeri Bali Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali – 80364 E-mail to: ketutsukasih@pnb.ac.id
DiPublikasi: 01/01/2023 https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.327-333

## Abstrak
Masa COVID-19 di tahun 2020-2021 ini s ektor  UMKM yang berpotensi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia.  Penurunan  kesetabilan  perekonomian  akibat  wabah Covid-19 pemerintah  mengupayakan  peningkatan  stabilitas perekonomian dan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu pemberian insentif  PPh final. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perpajakan terhadap Insentif  PPh final atas kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Badung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  adalah  metode penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  .  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  UMKM  di Kabupaten Badung. Metode penarikan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 95  orang  responden.  Data  kemudian  dianalisis  dengan  beberapa  analisis  meliputi  uji  statistik  deskriptif,  uji  validitas,  uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R 2 ), uji regresi linier berganda, uji t dan uji F dengan penyajian data dibantu program SPSS 26.0. Hasil penelitian ini menyatakan pemahaman perpajakan dan insentif PPh final memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Keywords: Pnerapan Perpajakan, Insentif PPh Final, Kepatuhan Wajib Pajak

## I. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) merupakan  salah  satu  sektor  yang  berpotensi memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia  [1].  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah menetapkan  tarif  pajak  final  UMKM sebesar 1% yang sering disebut dengan PP Nomor  46/2013.  Penetapan  PP  Nomor  46 dianggap  tidak  sesuai  dengan  harapan pemerintah,  Wajib  pajak  UMKM  yang masih tergolong rendah terhadap kepatuhan Perpajakan  sehingga  pemerintah  merasa perlu untuk merevisi PP No. 46 tahun 2013 dengan Peraturan yang baru di tahun 2018. Harapan  pemerintah  dengan  diberikan penurunan  tarif  final  di  tahun  2018  dapat meningkatkan  target  penerimaan  pajak  di sector  UMKM  juga  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  negara.  Penetapan peraturan terbaru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% yang  tertuang  dalam  PP  Nomor  23  Tahun 2018.  Tentunya  dengan  adanya  penurunan tarif PPh Final UMKM dapat memberikan keadilan  dan  tidak  memberikan  kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang
rendah (Cahyani & Noviari, 2019). Selama pandemi Covid-19 pemerintah tidak hanya menetapkan  kebijakan  tentang  insentif pajak dalam peraturan pemerintah melainkan  pemerintah  juga  menetapkan insentif pajak khusus pada kondisi tertentu yang tertuang dalam PMK yang berlaku di masa  pandemi Covid-19 .  Pemberian  ini diberikan  di  tengah  wabah Covid-19 yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian,  dan  sangat  penting  bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya untuk memulihkan  penerimaan  pajak  sehingga seluruh  wajib  pajak  tidak  menunggak atau menghindari  pajak.  Pemberian  insentif pajak  dalam  PMK  jumlahnya  dikenakan atas  dasar  perhitungan  PP  23  tahun  2018 yang  ditanggung  pemerintah.  Wajib  pajak yang dapat memanfaatkan insentif pajak ini adalah  wajib  pajak  dengan  KLU  tertentu dan/atau  wajib  pajak  perusahaan  KITE, dan/atau wajib pajak kawasan berikat [2]. Pemerintah memprioritaskan sektor UMKM mengingat tenaga kerja UMKM yang nantinya akan  di  PHK  akibat  penurunan  kesetabilan
perekonomian  mampu  bertahan  ditengah pandemi Covid-19 .  Pemerintah  menyarankan bagi  wajib  pajak  UMKM  agar  memanfaatkan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan  (PMK)  tentang  pemberian  insentif PPh  final  untuk  wajib  pajak  UMKM  yang terdampak wabah pandemi Covid-19 . Peraturan tersebut  diatur  dalam  PMK-23/PMK.03/2020,
PMK-44/PMK.03/2020, PMK- 86/PMK.03/2020,
dan
PMK-
110/PMK.03/2020. Pemberian insentif tersebut terdiri  dari  insentif  PPh  Pasal  21,  PPh  Final, PPh  Pasal  22  Impor,  PPh  Pasal  25,  dan  PPN. Wajib  Pajak  UMKM  yang  memanfaatkan insentif  pajak  diharapkan  dapat  menjalankan kewajiban perpajakan dengan tertib [3]. Wajib pajak UMKM yang akan memperoleh insentif PPh final DTP merupakan wajib pajak UMKM  yang  memiliki  peredaran  bruto  di bawah  Rp4,8  miliar  pertahun.  Berdasarkan rekapitulasi  data  keragaman  UMKM  di Kabupaten Badung pada tahun 2021 mengalami peningkatan  sebesar  22.647  wajib  pajak UMKM,  namun  tidak  semua  wajib  pajak UMKM patuh terhadap kewajiban perpajakan. Faktor  lainnya  yang  dapat  mengindikasi kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  khususnya  di Kabupaten Badung adalah kurangnya pemahaman  mengenai  perpajakan.  Kelemahan inilah  yang  bisa  memengaruhi  wajib  pajak UMKM  di  Kabupaten  Badung  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa perubahan terkait peraturan-peraturan terbaru mengenai perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya wajib pajak UMKM harus  memiliki  pemahaman  yang  baik  terkait dengan peraturan tersebut.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  merupakan suatu unit kerja dari Direktorat  Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar  maupun  belum  terdaftar  di  dalam lingkup  wilayah  kerja  DJP.  Salah  satu  KPP yang  berada  di  bawah  naungan  DJP  Kantor Wilayah  Provinsi  Bali  adalah  KPP  Pratama Badung  Selatan  yang  beralamat  di  Jalan Tantular  No.4,  Dangin  Puri  Klod,  Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan KPP Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kecamatan  Denpasar  Utara,  Kota  Denpasar, Provinsi Bali.
Permasalahan saat ini, setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah
mengenai  pemberian  insentif  pajak  PPh  final bagi  wajib  pajak  UMKM  yang  terdampak Covid-19 kemungkinan mengakibatkan tingkat kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten Badung,  serta  pemahaman  wajib  pajak mengenai perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak  UMKM  menjadi  tantangan  besar  bagi pendapatan negara. Kesadaran serta pemahaman  menjadi  hal  utama  dalam  upaya peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak UMKM pada  tahun  2021  diharapkan  mengalami peningkatan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah  penetapan  perpajakan  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di  Kabupaten  Badung  tahun 2021?
2. Apakah  insentif  PPh  final  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung tahun 2021?
3. Bagaimana  pengaruh  dari    penetapan perpajakan dan insentif PPh final secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  di  Kabupaten  Badung  tahun 2021?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Theory Planned of Behavior (TPB)
TPB  merupakan  teori  yang  dapat  menjelaskan bagaimana  manusia  berprilaku  dan  bertindak, serta menjelaskan mengenai perubahan perilaku manusia  yang  muncul  dari  niat,  norma-norma sosial,  dan  perilaku  manusia.  Berhubung dengan  pajak  wajib,  teori  ini  mampu  memberi pengaruh terhadap pajak UMKM badan dalam menjalankan kewajiban baik dalam melaporkan maupun  membayar  pajak  pada  saat  pandemi Covid-19 yang dinilai dari sisi psikologis [3].

## 2.2 Attribution Theory
Teori Atribusi (Attribution Theory) merupakan teori yang mampu memberi gambaran mengenai  setiap  orang  akan  memberikan tafsiran  pada  kejadian-kejadian  tertentu,  serta prilaku dan pikiran setiap orang memiliki kaitan erat.  Teori  atribusi  juga  mampu  menentukan apa  yang  wajib  pajak  lakukan,  serta  memberi
gambaran  mengenai  bagaimana  DJP  mampu memberi kesan kepada wajib pajak UMKM dari faktor-faktor  personal  maupun  situasional ditengah pandemi Covid-19 [3].

## 2.3 Pengertian Pajak
Pajak  adalah  kontribusi  yang  diwajibkan kepada  negara  yang  terutang  baik  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  memiliki  sifat memaksa  berdasarkan  undang-undang  yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan negara dengan  tidak  mendapat  timbal  balik  secara langsung  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat [4].

## 2.4 Fungsi Pajak
Pajak  berfungsi  untuk  menentukan  politik perekonomian  bagi  negara  serta  memiliki manfaat pokok dalam peningkatan kesejahteran umum.  Suatu  negara  tidak  akan  membiarkan adanya  penurunan  perekonomian  maupun dalam  sektor  lainnya  yang  menguasai  hajat hidup  masyarakat  luas.  Sehingga  penerimaan pajak  yang  diterima  dapat  digunakan  dan dikelola dengan bijak oleh negara [5].

## 2.5 Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  adalah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah yang  digunakan  sebagai  penanggulangan perekonomian negara yang disebabkan adanya pandemi  Covid-19.  PMK  diterbitkan  untuk mengatur  insentif  pajak  berupa  pengurangan pajak,  penangguhan  pajak,  dan  pembebasan penyetoran pajak. Insentif pajak yang dimaksud yaitu insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Final, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif PPN. Berikut adalah PMK yang berlaku pada tahun 2020 ditujukan untuk  UMKM  yaitu  PMK-23/PMK.03/2020,
PMK-44/PMK.03/2020, PMK- 86/PMK.03/2020,
PMK-110/PMK.03/2020 [6].

## 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu  tindakan yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  terhadap kesadaran  dan  kepatuhan  untuk  pemenuhan kewajiban  dan  ketertiban  pembayaran  pajak agar  mampu  mencapai  tingkat  realisasi penerimaan  pajak  berdasarkan  target  yang sudah  ditentukan  dalam  APBN.  Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  diharapkan  meningkat
dengan  adanya  pemenuhan  perpajakan  yang baik dan tepat waktu [7].

## 2.7 Pemahaman Perpajakan
Pemahaman  perpajakan  merupakan  dimana wajib  pajak  memiliki  cara  untuk  memahami peraturan  perpajakan  yang  sudah  ditetapkan. Pemahaman  perpajakan  adalah  penalaran  dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.  Wajib  pajak  yang  tidak  paham terhadap  peraturan  perpajakan  mengakibatkan adanya  wajib  pajak  yang  tidak  taat  akan kewajiban  perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak juga  disebabkan  oleh  tingkat  pemahaman perpaajakan [8].

## 2.8 Insentif Pajak
Pengertian dari Insentif pajak adalah salah satu upaya  yang  dilakukan  pemerintah  yang memiliki  tujuan  untuk  menambah  minat investor dalam berinvestasi. Pemberian insentif pajak diharapkan mampu memberikan dampak positif  terhadap  tingkat  investasi,  sehingga pendapatan  negara  yang  bersumber  dari  pajak memiliki peningkatan [9].

## 2.8 Insentif PPh Final
Insentif PPh final merupakan penghasilan yang diterima  dan  akan  dikenakan  sesuai  tarif  yang berlaku.  Maksud  dari  PPh  yang  dikenakan adalah  PPh  yang  dipotong  pihak  lain  maupun yang  sudah  disetor  secara  pribadi  dan  bukan merupakan  pembayaran  di  muka  atas  PPh terutang [10].

## 2.9  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)
Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan  dan  badan  usaha  perorangan  yang memperoleh  hasil  penjualan  tahunan  kurang dari  Rp300.000.000,00  dan  memenuhi  kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri  dan  dilakukan oleh  perorangan  atau  badan  usaha  yang memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00  dan  memenuhi  kriteria usaha  kecil.  Usaha  menengah  dengan  jumlah hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00  dan  memenuhi  kriteria usaha menengah [6].
2.10 Hipotesis Penelitian Hypothesis 1 . Pemahaman perpajakan bepengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM.
Pemahaman  perpajakan  adalah  suatu  hal  yang dipahami  dan  dimengerti  dengan  benar,  serta dimana  seseorang  mampu  mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperingatkan terkait  perpajakan.  Penelitian  yang  dilakukan oleh Cahyani & Noviari [2] menyatakan bahwa pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mudiarti & Mulyani [8] menyatakan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK-86/PMK.03/2020 berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa Covid-19.
Hypothesis  2.  Insentif  PPh  Final  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Insentif PPh final merupakan penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dan akan dikenakan sesuai tarif yang berlaku. Maksud dari PPh yang dikenakan adalah PPh yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor secara pribadi dan bukan  merupakan  pembayaran  di  muka  atas PPh  terutang.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rachmawati  &  Ramayanti  [9]  menyatakan bahwa insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP  46  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penyetoran PPh terutang  sebagaimana  diatur  dalam  PP  46 berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak UMKM. Pada  penelitian  ini  juga  diketahui  bahwa insentif  pajak  berupa  kemudahan  pelaporan PPh  terutang  sebagaimana  diatur  dalam  PP 46 memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Hypothesis  3.  Pemahaman  perpajakan  dan insentif PPh final berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Ramayanti  [9]  menyatakan  bahwa  insentif pajak  sebagaimana  diatur  dalam  PP  46 berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.      Dalam penelitian  ini  ditemukan  bahwa  insentif  pajak yang  berupa  kemudahan  penyetoran  PPh terutang  sebagaimana  diatur  dalam  PP  46 berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak UMKM. Pada  penelitian  ini  juga  diketahui  bahwa insentif  pajak  yang  berupa  kemudahan pelaporan  PPh  terutang  sebagaimana  diatur dalam  PP  46  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mudiarti  &  Mulyani  [8]  menyatakan  bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK.86/PMK.03/2020 tahun 2020
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa  Covid-19.  Berdasarkan  uraian  di  atas, dengan  adanya  insentif  PPh  final  dan pemahaman  terkait  PMK.86/PMK.03/2020 semakin banyak wajib pajak UMKM menjalankan kewajiban perpajakannya.

## III. METODE PENELITIAN
Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, model penelitian digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1: Model Penelitian

## 3.1 Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib pajak  UMKM  badan  yang  memanfaat  insentif pph final.

## 3.2 Sampel
Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  purposive  sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai  dengan  kriteria  yang  digunakan  wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final pada tahun 2021

## 3.3 Independent Variable
1. Pemahaman Perpajakan (X1) Pemahaman  tentang  suatu  hal  yang  dipahami dan  di  mana  seseorang  mampu  mengetahui, mengetahui, menjelaskan, menyimpulkan, memilih, dan terkait dengan hal tersebut benar.
2. Insentif PPh Final (X2) Insentif PPh final merupakan penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dan akan dikenakan sesuai  tarif  yang  berlaku.  Maksud  dari  PPh yang  dikenakan  adalah  PPh  yang  dipotong pihak  lain  maupun  yang  sudah  disetor  secara pribadi  dan  bukan  merupakan  pembayaran  di muka atas PPh terutang.

## 3.4 Dependent Variable
Kepatuhan  Wajib  Pajk  (Y),  Kepatuhan  wajib pajak  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  terhadap  kesadaran  dan kepatuhan  untuk  pemenuhan  kewajiban  dan ketertiban  pembayaran  pajak  agar  mampu mencapai  tingkat  realisasi  penerimaan  pajak berdasarkan  target  yang  sudah  ditentukan dalam  APBN.  Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak diharapkan meningkat dengan adanya pemenuhan  perpajakan  yang  baik  dan  tepat waktu.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil
1. Uji Signifikansi Persial (Uji Statistik t) Uji-t  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  yaitu  pemahaman perpajakan  dan  insentif  pajak  penghasilan final  secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib  pajak  UMKM,  dimana  derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari 0,05  maka  terdapat  pengaruh  antara variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  dan jika  nilai  signifikan  lebih  besar  dari  0,05 maka  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  variabel  bebas  dan variabel terikat. Dilihat dari hasil pengolahan  data  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Table 1. Uji statistik t
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  kesimpulan  hipotesis adalah sebagai berikut:
a. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Berdasarkan hasil uji hipotesis signifikan secara parsial (uji t) pada tahun , uji variabel pemahaman perpajakan memiliki  tingkat  signifikansi  0,000  <  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.
Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini (H1) diterima.
b.  Pengaruh  Insentif  PPh  Final  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) dalam pengujian uji  t  variabel  insentif  final  PPh  memiliki tingkat  signifikansi  0,000  <  0,05  maka dapat  disimpulkan  bahwa  insentif  pajak penghasilan  final  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Sehingga hipotesis  kedua  yang  diajukan  dalam penelitian ini (H2) diterima.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3,017 1,468 2,055  ,043 Pemahaman Perpajakan ,459 ,094 ,460  4,895  ,000 Insentif PPh Final ,380 ,091 ,390  4,156  ,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik) Hasil uji signifikansi simultan dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini:
Tabel 2. Uji Statistik F
ANOVA a Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1  Regression  296,735  2  148,367  77,305  ,000 b Residual 176,571  92 1,919 Total 473,305  94
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM
b. Predictors: (Constant), Insentif PPh Final,

## Pemahaman Perpajakan
Berdasarkan  tabel  4.16  diperoleh  nilai  f hitung  sebesar  77,305  sedangkan  tingkat signifikansi sebesar 0,000 sehingga pemahaman  perpajakan  dan  insentif  pajak penghasilan  final  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara.
4.2 Diskusi
1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam uji t, diperoleh variabel pemahaman perpajakan  menunjukkan  nilai  signifikan 0,000  <  0,05  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  H1  diterima.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  variabel  pemahaman  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  UMKM  pada  KPP  Pratama  Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Cahyani  &  Noviari  [2]  juga  menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Penelitian  lain  yang  dilakukan oleh  Mudiarti  &  Mulyani  [8]  menyatakan bahwa pemahaman PMK-86/PMK.03/2020
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban menjalankan kewajiban perpajakan di masa Covid-19.
2.  Pengaruh  Insentif  PPh  Final  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Hipotesis  kedua  (H2)  menyatakan  bahwa insentif  PPh  final  berpengaruh  pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada hasil pengujian statistik yang diolah dalam uji t, didapatkan variabel insentif PPh final yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H2 diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa insentif  PPh  final  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  pada  KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara.
Berdasarkan  pengujian  tersebut  bahwa insentif  PPh  final  memiliki  pengaruh  pada kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dalam melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Bila wajib pajak UMKM paham akan pemberian insentif  PPh  final  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  untuk  wajib  pajak  yang terdampak Covid-19 maka hal tersebut akan menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  itu sendiri.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penelitian yang  dilakukan  oleh  Rachmawati  & Ramayanti  [9]  menyatakan  bahwa  insentif pajak  sebagaimana  diatur  dalam  PP  46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3.  Pengaruh  Simultan  Pemahaman  Pajak dan  Insentif  Pajak  Penghasilan  Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Hasil uji signifikansi (Uji F) pada tabel 4.16 di  atas  diperoleh  nilai  f  hitung  sebesar 77,305  sedangkan  taraf  signifikansi  0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, sehingga pemahaman  perpajakan  dan  insentif  pajak penghasilan  final  secara  bersama-sama
berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara. Berdasarkan nilai adjusted R square  sebesar  0,619  atau  61,9%,  hal  ini berarti  66,8%  tingkat  kepatuhan  wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh model yang dibentuk  oleh  pemahaman  perpajakan  dan insentif pajak penghasilan final.
Berdasarkan  teori-teori  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  pemahaman perpajakan  dan  insentif  pajak  penghasilan final  secara  bersama-sama  (simultan) memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.

## V. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil Berdasarkan uji hipotesis pertama  (H1)  dalam  penelitian  ini, variabel pemahaman perpajakan
menunjukkan  nilai  signifikan  lebih kecil  dari  0,05  yaitu  0,000.  Artinya
variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dan dapat  diketahui  bahwa  yang  pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.
2. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  kedua (H2)  dalam  penelitian  ini,  variabel insentif pajak penghasilan final menunjukkan  nilai  yang  signifikan lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  0,000. Artinya variabel insentif pajak penghasilan  final  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  sehingga  dapat  disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima.
3.  Berdasarkan  hasil  uji  simultan  (Uji  F) dalam penelitian ini terdapat nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 hal ini berarti pemahaman perpajakan dan insentif pajak penghasilan final secara simultan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga maka dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  (H3) dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
L. P. G. Cahyani and N. Noviari, “Pengaruh Tarif Pajak,
Pemahaman  Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,” E- Jurnal Akunt. , 2019, doi:
10.24843/eja.2019.v26.i03.p08.
R. Andrew and D. P. Sari, “Insentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ?,” J. Akunt. dan Pajak , vol. 21, no. 2, pp. 349–366, 2021, doi: doi:http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597. Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Jakarta, 2009.
Mardiasmo, Perpajakan  Edisi  2019 .  Yogyakarta:  Andi,
2019.
Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Jakarta, 2008.
R.  P.  Windiarni,  “Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pengetahuan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  dan Pemeriksaan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020),” e-Proceeding Manag. , vol. 7, no. 2, 2020.
H.-  Mudiarti  and  U.  R.  Mulyani,  “Pengaruh  Sosialisasi Dan  Pemahaman  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor  86  Tahun  2020  Terhadap  Kemauan Menjalankan  Kewajiban  Perpajakan  Pada  Masa Covid-19  (Pada  Umkm  Orang  Pribadi  Sektor
Perdagangan Di Kudus),” Account. Glob. J. , vol. 4, no. 2, pp. 167–182, 2020, doi: 10.24176/agj.v4i2.5217.
N.  A.  Rachmawati  and  R.  Ramayanti,  “Manfaat Pemberian  Insentif  Pajak  Penghasilan  dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” J.  Akuntansi, Ekon. dan Manaj. Bisnis , vol. 4, no. 2, 2016, doi: https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75.
T.  S.  M.  Suci,  H.  Karamoy,  and  S.  Rondonuwu, “Efektivitas  Penerapan  Peraturan  Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan  Wajib  Pajak  dan  Penerimaan  PPh Final  Pada  KPP  Pratama  Manado,” Going Concern  J. Ris. Akunt. , vol. 14, no. 4, 2019, doi: 10.32400/gc.14.4.26289.2019.