## PERBANDINGAN PREMI ASURANSI KESEHATAN PESERTA BPJS BADAN USAHA DENGAN ASURANSI KESEHATAN SWASTA
Maya Widyana Dewi STIE AAS Surakarta Email : widyamine77@gmail.com
Devi Sulistyani STIE AAS Surakarta Email : devi_sulistyani46@yahoo.co.id

## ABSTRAK
BPJS adalah badan hukum yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Jaminan  kesehatan  ini  berupa  perlindungan  kesehatan  agar  peserta  memeperoleh  manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelusuran lapangan di BPJS  Kesehatan  cabang  Surakarta  dan  data  sekunder  berupa  pengumpulan  data  yang  berupa  data ataupun  buku  sumber  dari  kantor  BPJS  cabang  Surakarta  maupun  dari  sumber-sumber  terpercaya lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan survey.
Penelitian  ini  lebih  tertuju  pada  penelitian  komparatif  yaitu  penelitian  yang  bersifat membandingkan, dalam hal ini adalah membandingkan hasil perhitungan premi asuransi BPJS badan usaha dengan premi asuransi kesehatan swasta, dimana hasilnya akan diturunkan untuk melihat adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Hasil  perbandingan  perhitungan  premi  asuransi  kesehatan  BPJS  badan  usaha  dan  asuransi kesehatan  swasta  menghasilkan  premi  asuransi  kesehatan  BPJS  badan  usaha  yang  jauh  lebih  murah daripada  premi  asuransi  kesehatan  swasta.  Dengan  adanya  perhitungan  premi  yang  demikian  akan menjelaskan  lebih  lanjut  tentang  kelebihan  dan  kekurangan  diantara  asuransi  kesehatan  BPJS  badan usaha dengan asuransi kesehatan swasta.
Kata kunci : jaminan kesehatan, premi asuransi kesehatan, BPJS, badan usaha, BPJS badan usaha dan asuransi kesehatan swasta

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia hingga kini belum mampu  mewujudkan  tercapainya  cakupan peserta  program  jaminan  sosial  bagi  seluruh penduduk  Indonesia  ( universal  coverage)
(Mukti&Moertjahjo, 2010) . Hal ini
berdasarkan  data  bahwa  sekitar  37%  (87  juta) dari  penduduk  Indonesia  belum  memiliki  atau tercover asuransi/jaminan kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam hal universal coverage di  mana  semua  warga  berhak mendapatkan  jaminan  kesehatan,  pada  tahun 2004  telah  menetapkan  Undang-  Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam undang-undang ini  ditegaskan  bahwa  jaminan  kesehatan merupakan  program  jaminan  sosial  yang menjadi  prioritas  untuk  diimplementasikan. Penetapan undang-undang ini merupakan salah satu  wujud  nyata  komitmen  penyelenggara Negara  untuk  menjalankan  amanat  konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Tindak lanjut dari Undang-Undang No 40 Tahun  2004,  dikeluarkanlah  UU  No  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS),  BPJS  sebagaimana  dimaksud pada  pasal  5  ayat  (1)  adalah  BPJS  Kesehatan dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS  bidang kesehatan sudah mulai berjalan 1 Januari 2014 dan  BPJS  Ketenaga  kerjaan  berjalan  pada  Juli 2015. Dalam melaksanakan UU SJSN dan UU BPJS  perlu    adanya  perangkat  peraturan pendukung.  Namun,  sampai  Januari  2013, Pemerintah  baru  mengeluarkan  satu  peraturan Presiden  yang  mendukung  pelaksanaan  UU SJSN ini yaitu Peraturan Presiden No 12 Tahun
2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan.  Perangkat pendukung tidak mudah disusun oleh
pemerintah dikarenakan perdebatan dari berbagai  pihak  yang  belum  memberikan  hasil kesepakatan  dalam  hal  ini  mengenai  masalah besaran iuran.
Adapun  besarnya  iuran  premi  BPJS Kesehatan  tersebut  tergantung  pada  fasilitas kesehatan  yang  nantinya  hendak  diakses  oleh peserta.  Sebagian  besar  pekerja  buruh  yang masuk  dalam  jaminan  kesehatan  milik  PT Askes  (Persero)  dan  PT  Jamsostek  (Persero) menginginkan  pembayaran  iuran  BPJS  yang serendah-rendahnya (Ariyanti, 2013).
Perhitungan premi program pemeliharaan  kesehatan  pada  pelaksanaan BPJS  Kesehatan  ke  depan  basisnya  mengikuti perhitungan asuransi sosial. Menurut Thabrany (2011),  perhitungan  iuran  asuransi  social  tidak didasarkan  atas  tingkat  angka  kesakitan melainkan atas dasar prosentase upah. Perhitungan  besaran    iuran  premi  berdasarkan prosentase  pendapatan/upah  merupakan  wujud pemerataan  ( equity )  dan  solidaritas  social sekaligus  fungsi    pengaturan  dan  pengayoman pemerintah terhadap penduduk yang pendapatannya rendah (Samba, 2006).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Iwan et  al ,  2008)  mengemukakan  bagaimana pentingnya sebuah premi/iuran dengan memperhitungkan  beberapa aspek  terkait dengan premi rill, premi utilisasi normative dan benefit  paket    dengan  mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat.  Hasil  temuannya  menyatakan bahwa  jika  jumlah  kebutuhan  dana  untuk menanggulangi  klaim  terus  meningkat  dan
tidak diimbangi dengan konsekuensi pembayaran  premi  yang  sesuai  maka  beban badan  penyelenggara/asuradur  akan  semakin besar.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No  12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan menghitung kelebihan dan kekurangan iuran/premi sesuai dengan gaji atau upah peserta. Iuran/premi bagi peserta non PBI atau  peserta  pekerja  penerima  upah  dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.Berbeda dengan perpres  ini,  JPK  PT  Jamsostek  yang  pada  1 Januari  2014  akan  bergabung  dengan  BPJS Kesehatan,  penyelenggaraan  penarikan  iuran sepenuhnya dibayarkan oleh pengusaha/pemberi kerja. Umumnya peserta mengharapkan (menuntut)  pelayanan  yang  lebih  baik  dari suatu system asuransi/jaminan kesehatan.Kalau premi terlalu rendah akibatnya pembayaran  kepada  PPK  (Penyedia  Pelayanan Kesehatan)  juga  rendah  dana  kan  sulit    bagi PPK melakukanpeningkatanmutupelayanan (Gani et  al .,2008).    Pembayaran  kepada  PPK selama  dua  decade  terakhir  dalam  skema asuransi kesehatan di Indonesia telah menggunakan system pembayaran kapitasi(Hendrartini, 2008). Dengan
pembayaran kapitasi yang diberikan secarapraupaya, diharapkan PPK dapat merencanakan  efisiensi  program  dengan  lebih baik  (Hendrartini,2010).Namun  hal  ini  akan berbeda, jika rasio pendapatan dari pembayaran kapitasi  masih    rendah  maka  pembayaran kapitasi  tidak  efektif  untuk  mengubah  kinerja dokter.
Dari  latar  belakang  permasalahan  di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana perhitungan premi asuransi kesehatan  BPJS  badan  usaha  dan  perhitungan
premi asuransi kesehatan swasta. Dari perbedaan  perhitungan  premi  bulanan  akan diturunkan  lagi  tentang  apakah  kelebihan  dan kelemahan  asuransi  BPJS  badan  usaha  dengan asuransi kesehatan swasta

## KAJIAN PUSTAKA

## Jaminan Sosial
Jaminan  Sosial  (social  security)  merupakan bagian  dari  konsep  perlindungan  sosial  (social protection), dimana perlindungan social sifatnya lebih luas. Perbedaan keduanya adalah bahwa jaminan sosial memberikan perlindungan  sosial  bagi  individu  dengan  dana yang  diperoleh  dari  iuran  berkala,  sedangkan perlindungan sosial biasanya melibatkan banyak pihak dalam memberikan perlindungan baik kepada individu, keluaraga atau komunitas dari berbagai risiko kehidupan yang tidak dapat dipredksi  sebelumnya  seperti  krisis  ekonomi, atau bencana alam. Hal tersebut sejalan dengan pendapat  BAPPENAS  yang  telah  mengadakan kajian  awal  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN),  dan  dalam  kajian  tersebut dikemukakan  pendapat  bahwa  jaminan  social mencakup dua hal yaitu :
1. Asuransi Sosial (Social Insurance) Asuransi Sosial mempunyai konsep sebagaimana  asuransi  pada  umumnya,  dimana pembayaran premi menjadi tanggungan bersama antara pemberi kerja (yaitu pemerintah  dan  pengusaha)  dan  pekerja (Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  ABRI/POLRI atau  Pegawai  Swasta)  oleh  karena  adanya hubungan  kerja.  Menurut  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004  tentang  SJSN,  definisi Asuransi  Sosial  adalah  sebagaimana  yang
dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  3  yaitu  suatu mekanisme  pengumpulan  dana  yang  bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan  atas  risiko  sosial  ekonomi  yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
2. Bantuan Sosial
Bantuan  Sosial  berupa  ‘’bantuan’’  dalam berbagai  bentuk,  uang,  jasa  maupun  barang dengan tujuan sosial.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sistem  Jaminan Sosial  Nasional   adalah  sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan sosial,  agar  setiap  penduduk  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak,  menuju terwujudnya  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh penduduk Indonesia. Jaminan social diperlukan  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang,  baik  karena  memasuki   usia  lanjut atau  pensiun,  maupun  karena  gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

## Jaminan Kesehatan Nasional
JKN  merupakan  program  pelayanan  kesehatan terbaru  yang  merupakan  kepanjangan  dari Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga  Indonesia  nantinya  wajib  menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

## BPJS
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) adalah  badan  hukum      yang  berfungsi menyelenggarakan program  jaminan kesehatan
bagi  seluruh  masyarakat  indonesia  termasuk warga  asing  yang  bekerja  paling  singkat  6 bulan  di  indonesia.Peserta  BPJS  terdiri  dari bantuan  iuran  (PBI)  yang  terdiri  dari  fakir miskin  serta  orang  tidak  mampu,dan  golongan non  PBI  /Peserta  dari  peralihan  Askes  (UU BPJS 2011).
UU  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS membentuk  2  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  yaitu  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan.
1. BPJS Kesehatan
BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum  publik yang  bertanggung  jawab  kepada  presiden  dan berfungsi  menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan.
Jaminan  Kesehatan  adalah  jaminan  berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar  oleh  pemerintah.  BPJS  Kesehatan diselenggarakan  pada  tangal  1  Januari  2014 sesuai dengan UU BPJS.
2. BPJS Ketenagakerjaan
BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  badan  hukum publik  yang  bertanggung  jawab  kepada presiden  dan  berfungsi  menyelenggarakan program  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan hari  tua,  jaminan  pensiun  dan  jaminnan kematian.
Pada  tanggal  1  Januari  2014,  pemerintah mengubah  PT.Jamsostek  (Persero)  menjadi BPJS Ketenagakerjaan atas perintah UU BPJS.

## Badan Usaha
Badan  Usaha  adalah  kesatuan  yuridis  dan ekonomis  dari  faktor-faktor  produksi  yang bertujuan  mencari  laba  atau  memberi  layanan
kepada  masyarakat.  Disebut  kesatuan  yuridis karena  badan  usaha  umumnya  berbadan hukum.  Disebut  kesatuan  ekonomis  karena faktor-faktor  produksi  badan  usaha  terdiri  atas sumber  daya  alam,  modal,  dan  tenaga  kerja dikombinasikan  untuk  mendapat  laba  atau member layanan kepada masyarakat.
Pekerja  adalah  setiap  orang  yang  bekerja dengan  menerima  gaji,  upah,atau  imbalan dalam bentuk lain.
Pemberi  Kerja  adalah  orang  perseorangan, pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan  lainnya yang  mempekerjakan  tenaga  kerja,  atau penyelenggaranegara yang  mempekerjakan pegawai  negeri  dengan  membayar  gaji,  upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

## BPJS Badan Usaha
Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaanya sebagai  anggota BPJS. Sedangkan orang  atau  keluarga  yang  tidak  bekerja  pada perusahaan  wajib  mendaftarkan  diri  dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS  akan  ditarik  iuran  yang    besarnya ditentukan  kemudian.  Sedangkan  bagi  warga miskin,  iuran  BPJS  ditanggung    pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.
Menjadi  peserta  BPJS  tidak  hanya  wajib  bagi pekerja  di  sektor  formal,  namun  juga  pekerja informal.  Pekerjaan  informal  juga  wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  membayar iuran  sesuai  dengan  tingkatan  manfaat  yang diinginkan.

## Premi
Dalam  bahasa  Inggris  premi  berarti premium yaitu  uang  angsuran  kepada  perusahaan asuransi,sedangkan  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  premi  adalah  uang  yang
harus  dibayarkan  pada  waktu  tertentu  oleh yang akan memperoleh ganti rugi.
Ada beberapa pengertian premi sebagai berikut: 1. Seperti  yang  dikemukakan  oleh Afzalur
Rahman (1996) , premi adalah suatu harga yang ditetapkan perusahaan asuransi untuk mengambil  alih  risiko  dan  memikul  beban kemungkinan  risiko  kerugian  sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi.
2. Menurut
Muhammad Muslehudin (1999) bahwa  premi  adalah  upah asuransi  atau  harga  yang  dipungut  oleh  pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya.
3. Sedangkan Abdul  Kadir  Muhammad (1999) berpendapat  premi  itu  adalah  sejumlah  uang yang  wajib  dibayar  oleh  tertanggung  kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu,biasanya  setiap  bulan  selama  asuransi berlangsung.

## Fungsi Premi
Adapun fungsi dari premi yaitu:
1. Mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian. 2. Mengembalikan tertanggung
dari kebangkrutan,  hingga  mampu  berdiri  pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi kerugian
3. Harga  pembelian  dari  tanggungan  yang  wajib diberikan  oleh  penanggung  atau  sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan  dibuat,  kecuali  pertanggungan saling menanggung.
Klaim Klaim dalam kamus asuransi adalah permohonan  atau  tuntutan  seorang  pemilik polis  terhadap  perusahaan  asuransi  untuk pembayaran  santunan  sesuai  dengan  pasal- pasal dari sebuah polis.

## Asuransi
Asuransi  pada  dasarnya  adalah  suatu  sistem manajemen  resiko,  dimana  kepada  pesertanya (tertanggung/pemegang polis) ditawarkan kesempatan untuk secara bersama-sama menanggung  kerugian  ekonomi  yang  mungkin timbul,  dengan  cara  membayar  premi  kepada perusahaan asuransi.

## Premi Asuransi Kesehatan
Angsuran  yang  dibayarkan  kepada  perusahaan asuransi  sebagai  konsekuensi  dari  pemakaian sebuah  jenis  produk  asuransi  yang  menjamin biaya  kesehatan  atau  perawatan  para  peserta asuransi  jika  mereka  sakit  atau  mengalami kecelakaan
Asuransi Kesehatan Swasta
Asuransi  Kesehatan  Swasta  adalah  asuransi yang dapat memberikan pertanggungan
terhadap asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kecelakaan. Asuransi Swasta kepesertaanya  bersifat  sukarela  dan  biasanya dikelola  oleh  badan  usaha  swasta  yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kepesertaan BPJS Kesehatan
Peserta  adalah  setiap  orang,  termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)  bulan  di  Indonesia,  yang  telah membayar iuran.
Kepesertaan  BPJS  Kesehatan  adalah sebagai betikut:
1. Jumlah peserta dan anggota keluarga inti yang  ditanggung  oleh  jaminan  kesehatan paling banyak 5(lima) orang, meliputi :
a) Istri  atau  suami  yang  sah  dari  peserta, dan
b) Anak  kandung,  anak  tiri  dan/atau  anak angkat  yang  sah  dari  peserta,  dengan kriteria:
1) Tidak  atau  belum  pernah  menikah  atau tidak  mempunyai  penghasilan  sendiri, dan
2) Belum  berusia  21  tahun  atau  belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
2. Peserta  yang  memiliki  jumlah  keluarga lebih  dari  5  (lima)  orang  termasuk peserta, dapat mengikut sertakan anggota keluarganya  yang lain dengan membayar iuran tambahan.
Anggota keluarga tambahan meliputi:
a) Anak  kandung,  anak  tiri  dan/atau  anak angkat yang sah dari peserta
b) Orang tua
c) Mertua
B. Hak  dan  Kewajiban  Peserta  BPJS Kesehatan
1. Hak Peserta
a) Mendapatkan  kartu peserta sebagai  bukti sah untuk memperoleh pelayanan
kesehatan
b) Memperoleh  manfaat  dan  informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku
c) Mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di fasilitas  kesehatan  yang  bekerja  sama dengan BPJS Kesehatan,dan
d) Menyampaikan keluhan /pengaduan ,kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan.
2. Kewajiban Peserta
a) Mendaftarkan  dirinya  sebagai  peserta serta  membayar  iuran  yang  besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena  pernikahan,  perceraian,  kematian, kelahiran,pindah  alamat  atau  pindah fasilitas kesehatan tingkat I
c) Menjaga  Kartu  Peserta  agar  tidak  rusak, hilang  atau  dimanfaatkan  oleh  orang yang tidak berhak
d) Mentaati  semua  ketentuan  dan  tata  cara pelayanan kesehatan.

## C. Perhitungan Premi BPJS Kesehatan
Premi adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu    tertentu  oleh  yang  akan  memperoleh ganti rugi.
Untuk  mengikuti  BPJS  Kesehatan  maka peserta  diwajibkan  membayar  iuran/premi kepada  BPJS  Kesehatan.  Adapun  besarnya iuran/premi BPJS Kesehatan tersebut tergantung  pada  fasilitas  kesehatan  yang nantinya  hendak  diakses  oleh  peserta.  Adapun besaran  premi  BPJS  Kesehatan  dijelaskan seperti di bawah ini :
1. Bagi  peserta  Penerima  Bantun  Iuran  (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja  pada  Lembaga  Pemerintahan  terdiri dari  Pegawai  Negeri  Sipil,  anggota  TNI, anggota  Polri,  pejabat  negara,  dan  pegawai pemerintah  non  pegawai  negeri  sebesar  5% (lima  persen)  dari  Gaji  atau  Upah  per  bulan dengan  ketentuan  :  3%  (tiga  persen)  dibayar oleh  pemberi  kerja  dan  2%  (dua  persen) dibayar oleh peserta.
3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima  persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen)  dibayar  oleh  Pemberi  Kerja  dan  0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
4. Iuran  untuk  keluarga  tambahan  Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran  bagi  kerabat  lain  dari  pekerja  penerima upah  (seperti  saudara  kandung/ipar,  asisten rumah  tangga,  dll),  peserta  pekerja  bukan penerima  upah  serta  iuran  peserta  bukan pekerja adalah sebesar:
a) Sebesar Rp.25.500,-  (dua puluh  lima ribu lima ratus  rupiah)  per  orang  per  bulan  dengan manfaat  pelayanan  di  ruang  perawatan  Kelas III.
b) Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus  rupiah) per  orang  per  bulan  dengan manfaat  pelayanan  di  ruang perawatan  Kelas II
c) Sebesar Rp.59.500,-  (lima puluh sembilan ribu lima  ratus  rupiah)  per  orang  per  bulan  dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan,  dan  janda,  duda,  atau  anak yatim  piatu  dari  Veteran  atau  Perintis Kemerdekaan,  iurannya  ditetapkan  sebesar  5% (lima  persen)  dari  45%  (empat  puluh  lima persen)  gaji  pokok  Pegawai  Negeri  Sipil golongan  ruang  III/a  dengan  masa  kerja  14 (empat  belas)  tahun  per  bulan,  dibayar  oleh Pemerintah.
7. Pembayaran  iuran  paling  lambat  tanggal  10 (sepuluh) setiap bulan
D. Hak  Kelas  Perawatan  Terhadap  Besaran Iuran
1. Kelas 1 bagi :
Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  dan  Pegawai Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  dengan  gaji atau  upah  diatas  1,5  (satu  koma  lima)  sampai
dengan 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin dengan  1  (satu)  anak,  beserta  anggota keluarganya, dan
2. Kelas 2 bagi :
Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  dan  Pegawai Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  dengan  gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali PTKP dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya.

## E. Pengertian PTKP
PTKP  adalah  pengurangan  penghasilan  neto bagi  Waib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam menentukan  besarnya  penghasilan  kena  pajak (PKP).PTKP  ditentukan  1  Januari  tahun  pajak bersangkutan.  PTKP  sendiri  dibedakan  antara Wajib  Pajak  Kawin  dan  yang  tidak  kawin. Sehingga  secara  rinci  besaran  PTKP  adalah sebagai berikut:
a. Rp.  24.300.000,-  untuk  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
b. Rp.  2.025.000,-  untuk  tambahan  Wajib  Pajak yang Kawin
c. Rp. 24.300.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan  suami  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh.
d. Rp. 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga  sedarah  dan  keluarga  semeda  dalam garis  keturunan  lurus  serta  anak  angkat,  yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
1. PTKP bagi Wajib Tidak Kawin
Bagi  Wajib  Pajak  Tidak  Kawin,  maka  status PTKP  nya  adalah  TK/jumlah  tanggungan  (TK garis  miring  jumlah  tanggungan).  Misalnya Wajib  Pajak  bujangan  yang  tidak  memiliki tanggungan,  dituliskan  sebagai  TK/0  (dibaca Tidak  Kawin  0  tanggungan).  Wajib  Pajak bujangan yang menanggung keluarga sedarah 1
orang  akan  dituliskan  TK/1,  dan  seterusnya. Untuk  menentukan  PTKP  Wajib  Pajak  yang tidak kawin relatif lebih mudah.
2. PTKP Wajib Pajak Kawin
Wajib  Pajak  yang  telah  kawin,  selain mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri, juga mendapatkan PTKP untuk status perkawinannya,  ditambah  anggota  keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Premi Kesehatan karyawan yang ditanggung  atau  dibayarkan  oleh  perusahaan merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga  dikenakan  PPh  Pasal  21.  Namun Premi  Kesehatan  yang  ditanggung  karyawan melalui  pemotogan  gaji  bukan  merupakan pengurang penghasilan karyawan dalam menghitung PPh Pasal 21.
F. Cara  menghitung  premi  BPJS  sebagai berikut:
1. Seorang  tenaga  administrasi  di  PT.  Santosa, memiliki  upah  pokok  sebesar  Rp.  1.500.000,- perbulan.  Maka  besarnya  iuran/premi  BPJS Kesehatan yang harus di bayar adalah : 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2015 : Besar  Iuran  :  4,5  %  x  (Upah  Pokok  + Tunjangan Tetap), 4% dibayarkan PT. Santosa, 0.5%dibayarkan pegawai :
4%  x  Rp.  1.500.000,-  =  Rp.  60.000,-  (dibayar PT Santosa)
0.5% x Rp. 1.500.000,- = Rp. 7.500,-  (dibayar pegawai)
Mulai 1 Juli 2015 :
Besar  Iuran :  5% x (Upah Pokok + Tunjangan Tetap), 4% dibayarkan PT. Santosa,
1%dibayarkan pegawai :
4%  x  Rp.  1.500.000,-  =  Rp.  60.000,-  (dibayar PT Santosa)
1%  x  Rp.  1.500.000,-  =  Rp.  15.000,-  (dibayar pegawai)
Hak Perawatan di Kelas II, karena upah pokok sebesar  Rp.  1.000.000,-  per  bulan  termasuk kelompok  penghasilan  0  s/d  1,5  X  PTKP  K1 (1X PTKP K1 = Rp. 2.362.500,-)

## G. Besaran Iuran Anggota Keluarga Lainnya
Tambahan  Anggota  Keluarga  dari  Pekerja Penerima Upah(PPU):
a. Keluarga  tambahan  dari  PPU  terdiri  dari  anak ke  4  dan  seterusnya,  ayah,  ibu  dan  mertua, besaran  iuran  sebesar  1%  dari  gaji  atau  upah per orang per bulan.
b. Peserta  tambahan  lainya  dari  PPU  seperti keponakan,  kerabat  lain,  asisten  rumah  tangga dan lainnya,
Cara menghitungnya sebagai berikut :
1. Direktur Keuangan Perusahaan Cargo,
memiliki upah pokok sebesar Rp. 15.000.000,- per  bulan  dan  tunjangan  transportasi  Rp. 5.000.000,-  per  bulan  .  Selain  istri  dan  kedua anaknya,  Direktur  Keuangan  ini  juga  ingin memasukkan  kedua  orang  tua  dan  mertua  nya (total  4  anggota  keluarga  tambahan)  sebagai pesertaBPJS  Kesehatan.  Besar  iuran  BPJS Kesehatan yang harus di bayar adalah : 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2015 :
Besar  Iuran  Keluarga  Inti  :  4,5  %  x  (Upah Pokok  +  Tunjangan  Tetap),4%  dibayarkan
Perusahaan Cargo Pasti Sampai, 0.5%
dibayarkan  pegawai  Besar  Iuran  Keluarga Tambahan  :  1%  x  (Upah  Pokok  +  Tunjangan Tetap) per orang 4% x Rp. 4.725.000,- = Rp. 189.000,- (dibayar Perusahaan Cargo Pasti Sampai) 0.5%  x  Rp.  4.725.000,-  =  Rp.  23.625,- (dibayar pegawai)
1%  x  4  orang  x  Rp.  4.725.000,-  =  Rp. 189.000,- (dibayar pegawai)
Mulai 1 Juli 2015 :
Besar  Iuran :  5% x (Upah Pokok + Tunjangan Tetap), 4% dibayarkan Perusahaan Cargo Pasti Sampai, 1%dibayarkan pegawai
Besar Iuran Keluarga Tambahan : 1% x (Upah Pokok + Tunjangan Tetap) per orang 4% x Rp. 4.725.000,- = Rp. 189.000,- (dibayar Perusahaan Cargo Pasti Sampai)
1%  x  Rp.  4.725.000,-  =  Rp.  47.250,-  (dibayar pegawai)
1%  x  4  orang  x  Rp.  4.725.000,-  =  Rp.
189.000,- (dibayar pegawai)

## H.

## I. Perbandingan    BPJS  dengan  Asuransi Swasta
Asuransi  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  tahun  1992  adalah perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  dengan mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri kepada  tertanggung,  dengan  menerima  premi asuransi, untuk memberikan  penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga  yang mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti, atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran yang didasarkan atas meninggal  atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
1. Jenis Pengelolaan Asuransi
Berdasarkan jenis pengelolaannya maka asuransi dibagi menjadi dua kelompok yaitu: a. Asuransi Sosial
Jenis asuransi ini dikelola oleh pemerintah atau BUMN dengan tujuan memberika suatu tingkat jaminan  tertentu  kepada  seseorang  atau kelompok  yang  mampu  maupun  tidak  mampu menjadikan jaminan termaksud bagi dirinya. Menurut  UU  No.2  tahun  1992,  disebutkan bahwa program asuransi sosial adalah program
asuransi  yang  diselenggarakan  secara  wajib berdasrkan suatu UU dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  UU  ini disebutkan  bahwa  program  asuransi  sosial hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)    contohnya  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS).
b. Asuransi Komersial Asuransi
komersial berbasis kepada kepesertaan  sukarela  dan  biasanya  dikelola oleh  badan  usaha  swasta  yang  bertujuan  untuk mencari keuntungan .
Pada  asuransi  Komersial,  pihak  asuransi bertindak  sebagai  pedagang  yang  menawarkan paket  asuransi  kepada  masyarakat  sebagai calon  pembeli.  Jika  paket  yang  ditawarka
sesuai  dengan  apa  yang  diperluka  masyarakat, maka paket tersebut akan dibeli dalam  jumlah besar sehingga pihak pedagang akan memperoleh  laba  yang  besar  pula.  Namun sebaliknya,  jika  paket  tersebut  tidak  diminati masyarakat  maka  akan  sendirinya  tidak  akan laku dan nantinya akan menyebabkan kerugian bagi  pihak  asuransi/pedagang,  contohnya asuransi prudential.
Inilah yang membedakan sistem asuransi sosial dengan  asuransi  komersial.  Asuransi  sosial merespond need (kebutuhan) sedangkan asuransi komersial merespon demand (permintaan).Tujuan  asuransi  komersial  ini adalah untuk memenuhi permintaan peroreangan yang berbeda-beda. Perbedaan prinsip Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial Aspek Asuransi Sosial Asuransi Komersial Kepesertaan Wajib Sukarela Sifat  gotong  royong  antar golongan Muda-Tua Kaya-Miskin Sehat-Sakit Sehat-Sakit Premi Biasanya  proposional terhadap upah Biasanya dalam jumlah harga tertentu Paket jaminan/benefit Sama  untuk  semua peserta Bervariasi sesuai dengan  premi  yang dibayar Keadilan Sosial Individual Respon pelayanan medis Pemenuhan  kebutuhan medis Pemenuhan Permintaan medis Perhitungan asuransi prudential (Human Life Value)
Suatu  keluarga  dengan  ayah  Budi  berusia  35 tahun  memiliki  seorang  isteri  yang  tidak bekerja  dan  seorang  anak  yang  berusia  lima
tahun.  Penghasilan  si  ayah  4  juta  per  bulan. Maka  berdasarkan  metode  human  life  value, uang  pertanggungan  asuransi  yang  diperlukan adalah  sebesar  Rp.  4  juta  x  12  x  20  tahun=Rp 960 juta. Mengapa dikalikan dengan 20 tahun ?
waktu  20  tahun  itulah  merupakan  mas  yang harus  dilindungi.  Mengingat  si  anak  saat  ini berusia  5  tahun,  dalam  waktu  20  tahun mendatang  dia  akan  berusia  25  tahun, diharapkan  sudah  selesai  kuliah  dan  dapat membiayai  dirinya  sendiri  sehingga  tidak tergantung  lagi  dari  uang  pertanggungan asuransi.  Sehingga  keluarga  ini  memerlukan uang  pertanggungan  asuransi  sebesar  Rp.  1,2 milyar  untuk  memproteksi  keperluan  keluarga selama 20 tahun. Semakin tinggi pertanggungan, semakin tinggi pula premi yang harus dibayarkan.

## J. Kelebihan dan Kekurangan BPJS
1. Kelebihan BPJS Kesehatan
a) Premi Murah
Premi BPJS ditentukan berdasarkan kelas yang diambil,  tidak  membedakan  usia  dan  jenis kelamin.  Premi  BPJS  Kesehatan  per  bulan adalah sebagai berikut:
1. Kelas 1:59.500
2. Kelas 2:42.500
3. Kelas 3:25.500
Jika  kita  membandingkan  dengan  asuransi kesehatan  swasta  yang  besarnya  sekitar  300- 500 ribu perbulan, premi BPJS Kesehatan amat sangat murah. Selain itu BPJS Kesehatan tidak membedakan peserta merokok atau tidak.
b) Manfaat kesehatan yang dijamin Selain  murah,  manfaat  yang  diberikan  BPJS Kesehatan  juga  lebih  lengkap  dari  asuransi kesehatan  swasta.  Berikut  manfaat  yang diberikan BPJS:
1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. Kehamilan,  melahirkan  dan  persalinan  dengan operasi caesar
4. Optik/Kacamata.
c) Tidak ada Pre-Existing Condition
BPJS  Kesehatan  tidak  memberlakukan  pre- existing  condition,  yaitu  kondisi  sakit  yang pernah  diderita  peserta.  BPJS  menanggung semua  penyakit  termasuk  penyakit  yang  sudah pernah  ada  sebelum  peserta  bergabuing,  untuk itu  tidak  diperlukan  medical  check  up  apabila ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan.

## d) Full Cashless
Peserta tidak perlu membayar selama mengikuti  kelas  kamar  yang  sesuai  dengan premi  yang  diambil.  Apabila  kelas  kamar penuh  dan  melakukan  upgrade  kelas,  maka kelebihan  biaya  itu  yang  harus  dibayar  peserta BPJS Kesehatan.
e) Tidak ada batasan Plafond
Tiap  produk  asuransi  kesehatan  pasti  memiliki plafond  atau  batasan  pertanggungan,  misalnya biaya  kamar  per  malam  maksimal  500  ribu, biaya  operasi  dan  dokter  10  juta.  Jika  biaya rumah  sakit  melebihi  plafond  yang  sudah ditentukan, maka kelebihan tersebut tidak akan diganti oleh asuransi.
BPJS  Kesehatan  merujuk  pada  buku  panduan, tidak ada plafond atau batasan biaya penggantian.  Selama  mengikuti  prosedur  dan menggunakan  kelas  kamar  yang  ditentukan, semua  biaya  penggobatan  ditanggung  oleh BPJS.
2. Kekurangan BPJS Kesehatan
a) Prosesnya Panjang dan Kurang Fleksibel BPJS Kesehatan memberlakukan sistem rujukan  berjenjang  yaitu  peserta  tidak  bisa langsung  datang  ke  rumah  sakit  tetapi  harus datang  dahulu  ke  fasilitas  kesehatan  (faskes) tingkat  1  yaitu    puskesmas,  klinik  atau  dokter keluarga  yang  sudah  ditunjuk  BPJS.Jika  ada keputusan  dari  faskes  tingkat  1  untuk melakukan  rujukan  di  rumah  sakit,  peserta dibolehkan  langsung  ke  rumah  sakit  namun
tidak  bisa  menentukan  ingin  dirawat  di  rumah sakit mana.
Berbeda  dengan  asuransi  swasta,  proses  ini tidak  akan  ditemui.  Peserta  bisa  langsung  ke rumah  sakit  manapun  dan  tinggal  menunjukan kartu  cashless  atau  reimburse  apabila  rumah sakit bukan rumah sakit rekanan.

## b) Antrian yang Panjang
Karena  premi  yang  murah  dan  dijamin  oleh pemerintah,  peserta  BPJS  Kesehatan  sangatlah banyak  dan  terkadang  fasilitas  kesehatan  dan rumah  sakit  tidak  mampu  melayani  sehingga terjadi antrian. Aakan menjadi masalah apabila keadaan darurat dan harus dirawat saat itu juga.
c) Tidak  Semua  Rumah  Sakit  Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Tidak semua rumah sakit bekerja sama dengan BPJS  Kesehatan  terutama  rumah  sakit  swasta karena  belum  bekerjasama  dengan  BPJS. Apabila  tidak  bekerjasama,  peserta  tidak  bisa menggunakan  manfaat  keanggotaannya  di BPJS  Kesehatan.  Kebanyakan  rumah  sakit swasta yang bekerjasama pun tergolong rumah
sakit  kelas  C  yang  fasilitasnya  kurang memadai.
d) Biaya Rumah Sakit yang tidak diganti Ini  kondisi  yang  banyak  dikeluhkan  peserta BPJS, yaitu penggantian tidak penuh meskipun sudah  mengikuti  ketentuan  kelas  kamar,  atau penggantian  obat  dilakukan  secara  bertahap (tidak sekaligus).
Berbeda dengan asuransi kesehatan, BPJS tidak mengenal  plafond.Jadi,  dengan  pihak  rumah sakit,  BPJS  sudah  sepakat  di  awal  mengenai besaran  tariff  berdasarkan  pada  diagnose penyakit  dan  ketentuan  tindakan  serta  obat yang  mesti  digunakan.  Besaran  tariff  tetap, apapun  dan  berapapun  tindakan  medis  yang dilakukan.Sistem  ini  disebut  dengan  INA CBGs.
Dengan  metode  INA  CBGs,  beban  BPJS menjadi  lebih  predictable.  Namun,  untuk rumah sakit itu bias menjadi boomerang karena mungkin  actual  cost-nya  berbeda  dengan perhitungan INA CBGs.

## Perbandinganantara BPJS denganAsuransi Kesehatan Swasta
BPJS ASURANSI KESEHATAN SWASTA Premi Murah Mahal Manfaat Lengkap (RawatJalan, Inap, Gigi&Optik) Terbatas (RawatInap) Syarat Mudah LebihSulit Plafond Tidakada Ada Proses Rumit Sederhana RumahSakit Terbatas RS Semua RS Double-Claim Tidakada Bisa LuarNegeri Tidakada Bisa
Dengan    perbandingan  di  atas  apakah  asuransi kesehatan  swastaakan  ditinggalkan?  Ternyata tidak,  masing-masing  memiliki  kelebihan sendiri-sendiri.  BPJS  dan  asuransi  kesehatan swasta  akan  berjalan  beriringan  dan  tidak saling  mematikan,  justru  ini  bagus  untuk  kita masyarakat  karena  mempunyai  lebih  banyak pilihan untuk mempercayakan jaminan kesehatannya.
K. Kelebihan dan Kekurangan Asuransi
Kesehatan Swasta
1. Kelebihan Asuransi Kesehatan Swasta
a) Pihak penyelenggara tidak terbatas
b) Memiliki Plafond
c) Prosesnya sangat sederhana
d) Semua rumah sakit melayani
e) Bisa digunakan di luar negeri
2. Kekurangan Asuransi Kesehatan Swasta
a) Besarnya premi tinggi
b) Kepesertaan bersifat sukarela sehingga kepesertaan sangat sedikit
c) Biaya administrasi mahal
d) Memiliki administrasi yang rumit
e) Ruang inap sangat terbatas
f) Syarat  untuk  memiliki  asuransi  kesehatan swasta sangat sulit
Harus  disadari  bahwa  tidak  ada  sistem pembiayaan kesehatan yang sempurna, masing- masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun,  sistem  ekonomi  pasar  yang  bergerak bebas  tanpa  aturan  harus  diatur  dalam  sebuah sistem pembiayaan kesehatan yang komprehensif, yang dapat mengurangi kemungkinan dampak buruk hubungan penyedia  dan  pencari  layanan  kesehatan. Walaupun  berat  dan  kompleks,  sedikit  demi sedikit  hal  ini  harus  dapat  diwujudkan  untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat  Indonesia  secara  efektif  dan efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program  jaminan  sosial  dan  kesehatan  untuk seluruh  masyarakat  Indonesia,  karena  setiap individu  berhak  untuk  hidup,  baik  itu masyarakat  yang  kaya  atau  masyarakat  yang kurang dalam perekonomiannya.
Manfaat  jaminan  Kesehatan  adalah  sebagai berikut :
1) Bersifat  pelayanan  kesehatan  perorangan, mencakup pelayanan promotif, prefentif, kuratif,  rehabilitatif,  pelayanan  obat,  bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.
2) Manfaat  medis  yang  tidak  terikat  dengan besaran  iuran  yang  dibayarkan,  manfaat  non medis  yang  ditentukan  berdasarkan  skala besaran  iuran  yang  dibayarkan,  termasuk didalamnya manfaat akomodasi.
3) Ambulans  diberikan  untuk  pasien  rujukan  dari fasilitas  kesehatan  dengan  kondisi  tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  perbandingan dan pembahasan yang sudah dilakukan adalah : a. Perhitungan  premi  BPJS  Kesehatan  Badan Usaha  dihitung  berdasarkan  proporsi  terhadap upah.
b. Kelebihan dan Kekurangan BPJS Kesehatan
1) Kelebihan BPJS Kesehatan meliputi :
a. Premi Murah
b. Manfaat Kesehatan yang dijamin
c. Tidak ada Pre-Existing Condition
d. Full Cashless
e. Tidak ada Batasan Plafond
2) Kekurangan BPJS Kesehatan sebagai berikut :
a. Prosesnya Panjang dan Kurang Fleksibel
b. Antrian yang panjang
c. Tidak  semua  rumah  sakit  Bekerjasama  dengan BPJS Kesehatan
d. Biaya rumah sakit yang tidak diganti.
c. Kelebihan dan kekurangan Asuransi Kesehatan Swasta
1) Kelebihan Asuransi Kesehatan Swasta
a. Pihak penyelenggara tidak terbatas
b. Memiliki Plafond
c. Prosesnya sangat sederhana
d. Semua rumah sakit melayani
e. Bisa digunakan di luar negeri
2) Kekurangan Asuransi Kesehatan Swasta
a. Besarnya premi tinggi
b. Kepesertaan bersifat sukarela sehingga kepesertaan sangat sedikit
c. Biaya administrasi mahal
d. Memiliki administrasi yang rumit
e. Ruang inap sangat terbatas
f. Syarat  untuk  memiliki  asuransi  kesehatan swasta sangat sulit

## B. SARAN
Saran  yang  ditujukan  untuk  BPJS  Kesehatan,
diantaranya :
1. Memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai sistem  rujukan  berjenjang,supaya  masyarakat bisa  paham  akan  peraturan  BPJS  yang  berlaku melalui  faskes  tingkat  1  setelah  itu  baru  bisa datang ke rumah sakit.
2. Memberikan  penambahan  untuk  sosialisasi mengenai  BPJS  Kesehatan  di  daerah  yang minim  alat  komunikasi  misalnya  di  daerah pedesaan.
3. Sebaiknya  dilakukan  promosi  melalui  media cetak atau media
elktronik untuk
memperkenalkan program BPJS kepada masyarakat, khususnya tentang syarat dan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat.
4. Meningkatkan  pelayanan  yang  terbaik  untuk masyarakat  agar  masyarakat  tetap  akan menggunakan jaminan kesehatan BPJS daripada asuransi kesehatan yang lain,sehingga keberadaan  BPJS  tidak  akan  tergeser  oleh asuransi  kesehatan  swasta  yang  lain,  tetapi akan  berjalan  beriringan  untuk  memberikan jaminan  kesehatan  yang  dapat  dipercaya  oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Hasymi.  dkk.  (2002).  Kamus  Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara. cet ke-2
Ariyanti,  F.  (2013).  Buruh  Minta  Bayar  Iuran
BPJS Paling Rendah..Jakarta Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (BAPPENAS), 2002. Sistim Perlindungan  dan  Jaminan  Sosia l (Suatu Kajian awal) .
Depdikbud.  (1989).    Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Gani,  A.,  Thabrany,  H.,  Pujianto,  Yanuar,  F.,
Tachman,  T.,  Siregar,  A.,  …  Nurbaiti. (2008). Laporan Kajian Sistem
Pembiayaan  Kesehatan  DiBeberapa Kabupaten  dan  Kota  Tahun  2008 (pp. 37–38). Jakarta .
Hendrartini,  J.  (2008).  Determinan  Kinerja
Dokter Keluarga yang Dibayar
Kapitasi. Jurnal Manajemen Pelayanan
Kesehatan , 11 (02), 77–84.
Hendrartini,  J.  (2010).  Model  Kinerja  Dokter Dengan  Pembayaran  Kapitasi  Dalam Program Asuransi Kesehatan. Disertasi.
Universitas Gadjah Mada.
Iwan,  Mukti,  A.  G.,  dan  Riyarto,  S.  (2008). Evaluasi  Besaran  Premi  Terhadap Kesesuaian  Paket  Pelayanan  Kesehatan pada  Jaminan  PemeliharaanKesehatan Daerah. Jurnal  Manajemen  Pelayanan Kesehatan , 11 (02), 49–57.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  (1999).  Hukum Asuransi  Indonesia.  Bandung:  Citra Aditya.
Mukti,  A.G  &  Moertjahjo.  (2010).  Program
Jaminan Sosial bagi penduduk
Indonesia. Yogyakarta: Universitas
Gajah Mada.
Muslehudin,Muhammad.  (1999).  Menggugat Asuransi  Modern:  Mengajukan  Suatu Alternatif baru dalam prespektif hukum
islam.Jakarta: Lentera
Ninth  Collegiete,  Salim’s.English-  Indonesian Dictionary.  Jakartra:  Moder  Engglis Press,t.th., Edisi Ke-1.
Rahman,  Afzalur.  (1996).  Doktrin  Ekonomi Islam.Yogyakarta:  Dama  Bakti  Wakaf,
Jilid 4.
Samba, I. G. S. (2006). Analisis Besaran Premi
Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  di Kabupaten
Jembrana
Propinsi Bali. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
Syahsono,  Ferry  E.  (2010).  Pengenalan Asuransi. Jakarta:Salemba Empat.
Thabrany,  H.2001.  Asuransi  Kesehatan  di Indonesia,Depok Thabrany,  H.  (2011). Asuransi  Kesehatan Nasional . Jakarta: FKM UI.
Undang  Undang    Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS).
Undang  Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).