## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK)

## Shefa Rindya Yazhalina  Anggalana
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: shefa.20211109@student.ubl.ac.id anggalana@ubl.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  Factors  Causing  the  Occurrence  of  Criminal  Acts  of  Possession  of Explosives Used for Fishing and the Basis for Judges' Considerations in Imposing Criminal Decisions in Cases of Criminal Acts  of Possession of Explosives  Used for Fishing. By using the  normative juridical approach method supported by empirical juridical. The factors causing the criminal offense of possession of explosives based on the cases that occurred were due to several factors. Among them, Large Profits The profit factor is one of the factors for the rise of destructive fishing, Environment A person's behavior can be formed by the environment in which a person lives, Low Legal Compliance, Supervision of fishermen by  authorized  officers  in  using  the  catchment  port  as  an  alternative  infrastructure  in  fishing  activities rather than fishing ports managed directly by the government, Easy to Obtain Explosives Explosives in fishing  usually  come  from  raw  materials  in  the  form  of  Ammonium Nitrate  (NH3NH4).  The  Panel  of Judges decided by considering Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number  12  of  1951  and  Law  Number  8  of  1981  concerning  Criminal  Procedure  Law  as  well  as  other relevant laws and regulations.

## Keywords: Offender Possession; Explosives; Fishing

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan  Peledak  Yang  Digunakan  Untuk  Menangkap  Ikan.  Dengan  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  didukung  yuridis  empiris.  Faktor  Penyebab  terjadinya  tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi  dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, Keuntungan yang Besar  Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive  fishing,  Lingkungan  Perilaku  seseorang  dapat  terbentuk  oleh  lingkungan  dimana seorang tinggal, Rendahnya Kepatuhan Hukum, Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang  dalam  menggunakan  pelabuhan  tangkahan  sebagai  alternatif  prasarana  dalam kegiatan  perikanan  daripada  pelabuhan  perikanan  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah, Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari  bahan  baku  berupa  Amonium  Nitrat  (NH3NH4).  Majelis  Hakim  memutuskan  dengan Memperhatikan,  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12
Tahun  1951  dan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Kata Kunci: Pelaku Kepemilikan; Bahan Peledak; Menangkap Ikan

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan daerah tropis dengan keanekaragaman hayati di darat dan laut,  tingginya  keanekaragaman  hayati  tidaklah  lepas  dari  kondisi  geofisik  dan  letak geografis  perairan  Indonesia.  Sebagai  salah  salah  satu  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  dengan  jumlah  pulau  sebanyak  17.001  yang  terbentang  sepanjang  khatulistiwa dan  1.760  km²  dari  utara  ke  selatan.  Luas  daratan  mencapai  1,9  juta  km²  dan  dengan panjang  garis  pantai  sekitar  81,290  km². 1 Di  ekosistem  perairan  pesisir  laut  tropis, panjang perairan dangkal tumbuh subur dan berbagai jenis makhluk hidup tersebar di semua subsistem.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”  Berdasarkan  Konvensi Hukum  Laut  (UNCLOS)  Tahun  1982,  Indonesia  memiliki  kedaulatan  atas  wilayah perairan  seluas  3,2  juta  km2  yang  terdiri  atas  perairan  kepulauan  seluas  2,9  juta  km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km 2 . 2
Wilayah  perairan  Indonesia  yang  luas  dengan  sumber  daya  kelautan  yang  besar memiliki  arti  penting  bagi  Indonesia  karena  di  dalamnya  terkandung,  antara  lain, sumber  daya  perikanan  yang  memiliki  potensi  besar  sebagai  sumber  pertumbuhan ekonomi  baru  serta  menjadi  salah  satu  penghela  (prime  mover)  pembangunan nasional. 3
Daerah laut yang luas beserta seluruh isinya menjadi tanggung jawab besar bagi negara. Dalam menjaga laut yang luas sangat diperlukan kekuatan optimal, kecakapan dan  juga  keahlian  dalam  bidang  maritim  yang  dapat  berupa teknologi  modern,  suatu alat dan bentuk kecakapan dari manusia itu sendiri dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan makhluk hidup di dalamnya. 4
Mendorong  kekayaan  alam  daerah  laut  yang  tidak  terkendalikan  atau  dalam takaran berlebihan akan membuat kekacauan alam itu sendiri. Segala bentuk perbuatan manusia  dapat  digolongkan  menjadi  berbagai  jenis  yakni  tambak      perikanan, perkebunan  pertanian,  wisata  pariwisata  bawah  laut,  bidang  perindustrian,  tambang dan energi serta pelabuhan atau model transportasi laut.
1 Supriharyono.  (2009).  Konvensi  Ekosistem  Sumberdaya  Hayati,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  hlm. 17.
2 Nunung Mahmudah, (2015), Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1
3 Desi Yunitasari. (2020). “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1, hlm. 2.
4 Effendy.  (2009).  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu,  Jurnal  Kelautan,  Vol.2,  Nomor  1 Januari.  hlm.  82.
Perbuatan-perbuatan  manusia  bisa  saja  dengan  secara  langsung  memungkinkan kehancuran  ekosistem  sumber  daya  kelautan  seperti  halnya  dalam  kegiatan penangkapan  ikan  yang  menggunakan  bahan  peledak  atau  bahan  berbahaya.  Suatu bentuk  usaha  dengan  menggunakan  bahan  peledak  adalah  cara  yang  tidak  sporadis untuk  dipakai  para  nelayan  dalam  meronrong  kekayaan  laut  pada  saat  penangkapan ikan. 5
Faktanya, masih banyak terjadi tindak pidana perikanan di Indonesia, termasuk didalamnya destructive fishing,  yaitu suatu kegiatan penangkapan ikan  yang merusak sumber daya ikan dan juga  ekosistem  laut  lainnya. 6 Penggunaan  suatu  bahan  yang  tergolong  berbahaya  dalam kegiatan penangkapan ikan pada suatu terumbu karang  membuat efek  samping yang begitu luas dan tinggi. Disamping efek dan dampak buruk terumbu karang masih ada di  dalam  daerah  terumbu  karang,  kurang  lebih  lokasi  peledakan  ikan  dapat mengakibatkan  biota  lainnya  musnah  walaupun  tidak  termasuk  dalam  target penangkapan oleh nelayan. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh negara untuk jenis alat tangkap tertentu, termasuk alat tangkap yang dilarang oleh negara.
Larangan  penggunaan  alat  penangkapan  ikan  atau  alat  bantu  penangkapan  ikan sangat  perlu  dalam  rangka  menghindari  adanya  penangkapan  ikan  dengan menggunakan  peralatan  yang  merugikan  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya.  Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  wilayah  pengelolaan  Indonesia sangat  rentan  terhadap  penggunaan  alat  penangkapan  ikan  yang  tidak  sesuai  dengan ciri  khas  alam  serta  kenyataan  terdapatnya  berbagai  jenis  sumber  daya  ikan  di Indonesia yang beragam. 7
Fenomena yang sering menjadi perhatian banyak pihak adalah kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang  umumnya  dilakukan oleh nelayan. Nelayan  sampai sekarang ini  sering  dianggap  sebagai  perusak  lingkungan  khususnya  terumbu  karang  oleh berbagai  pihak.  Mereka  menggunakan  berbagai  peralatan  dalam  penangkapan  ikan yang  dianggap  berbahaya  bagi  lingkungan  atau  tidak  ramah  lingkungan,  termasuk bahan  peledak,  racun,  dan  lainnya.  Mayoritas  masyarakat  nelayan  tidak  menyadari bahwa  menggunakan  bahan  peledak  saat  melaut  pada  akhirnya  akan  merugikan kelompoknya  sendiri  karena  karang  merupakan  termpat  hidup  ikan  dan  merusaknya justru akan menyebabkan ikan musnah. 8
Oknum pengguna bahan peledak hanya memikirkan bahwa dengan cara tersebut akan menghasilkan lebih banyak keuntungan, padahal  metode tersebut telah dilarang dan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
5 Kadek  Intan  Rahayu  dan  Mangku.  (2019).  “Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal”, Jurnal Komunitas Yustisia , Vol. 2, Nomor 2 hlm. 145.
6 Ayu  Izza  Elvany.  (2019).  “Kebijakan  Formulatif  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Destructive Fishing di Indonesia”, Justitia Jurnal Hukum, Volume 3, No. 2, hlm. 212.
7 Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 37.
8 Elisa  Priskilia.  (2018).  “Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan  dengan  Bahan  Peledak  di  Wilayah Laut Indonesia”. Jurnal Lex Crimen VIII , Vol. 1, Nomor 1, hlm. 108.
Penggunaan  bahan  peledak  dapat  membahayakan  dan  merugikan  kelestarian sumber  daya  ikan  di  dalam  lingkungannya  yang  tentunya  tidak  saja  mematikan  ikan secara  langsung  akan  tetapi  juga  membahayakan  kesehatan  manusia.  Apabila  terjadi kerusakan  sebagai  akibat  penggunaan  bahan  peledak  yang  tanpa  hak,  pengambilan keadaan  semula  akan  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  bahkan  bisa  jadi mengakibatkan kepunahan. 9
Zaman semakin berkembang membuat peningkatan kualitas material bom yang diperoleh  dari  jaringan  perdagangan  illegal  dan  tentunya  tidak  dengan  harga terjangkau. Jenis bahan peledak low explosive yang cukup dikenal yakni gun powder atau black powder, bagi sebagian masyarakat Indonesia banyak digunakan untuk pembuatan mercon banting dan juga bom ikan.
Perbuatan  tersebutlah  akan  merugikan  negara  dan  masyarakat  itu  sendiri, penggunaan  bahan  peledak  di  negara  Indonesia  hanyalah  terbagi  dua  macam  yakni bahan  peledak  komersial  dan  militer.  Oleh  karena  itu,  jika  ada  yang  menggunakan bahan  peledak  tersebut  dengan  cara  yang  melawan  hukum,  jelas  mereka  telah melanggar hukum.
Bahan peledak yang telah dijabarkna di atas apabila disalah gunakan oleh oknum tidak  bertanggungjawab  maka  akan  menimbulkan  pelanggaran  atau  kejahatan  yang tentunya akan mengganggu ketenangan masyarakat dan pada akhirnya berujung pada tindakan  kriminal.  Perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  atau  penyelewengan norma  telah  disepakati  menyebabkan  terganggunya  ketertiban  dan  ketentraman kehidupan  manusia. 10 Kepemilikan  bahan  peledak  tanpa  hak  merupakan  suatu pelanggaran dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan illegal karena tanpa izin dari pihak berwenang. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  dengan  judul  yang  diteliti,  penelitian  ini  berawal  dari  terdakwa M.J.S bin A.S umur 21 Tahun bekerja sebagai buruh harian lepas. Bahwa berawal pada hari  Jumat  tanggal  17  Maret  2023  sekira  pukul  07.00  Waktu  Indonesia  Barat  (WIB), terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. S (DPO) di Jalan Sinar Laut, kemudian Sdr. S berkata kepada terdakwa “ada yang mau beli tidak? tolong jualin”, terdakwa menjawab “ada”.  Sdr.  S.  berkata  “serius”  terdakwa  menjawab  “J  yang  mau  beli”,  Sdr.  S  berkata “nanti  anterin  ketempat  J  aja  upah  jalan  20ribu”,  lalu  terdakwa  menjawab  “yasudah, nanti  saya  telfon  Jnya”.  Kemudian  pada  hari  Minggu  19  Maret  2023  terdakwa menghubungi sdr J (DPO) untuk menawarkan bahan peledak dengan berkata “mau beli barang  tidak?”  Sdr.  J  menjawab  “punya  siapa  barangnya?  terdakwa  menjawab “barangnya  punya  S”,  Sdr.  J  berkata  “berapa  kiloo  barangnya”,  terdakwa  menjawab “dua kilo kurang lebihnya”. Sdr. J berkata “ada sumbunya tidak?” terdakwa menjawab ”ada enam buah”, Sdr. J menjawab “bawa saja kerumah”, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dijemput oleh Sdr. S dirumah terdakwa di Jalan Teluk Bone II Gang Tangkur RT/RW 008/Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar
9 Suharto. (2011). Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 61. 10 Nafi Mubarok. (2017). Kriminologi dalam Perspektif Islam, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. hlm. 4.
Lampung, lalu Sdr. S meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Keteguhan kerumah kawan  Sdr.  S  menaiki  sepeda  motor  roda  dua  milik  Sdr.  S  dan  selanjutnya  ke  rumah Sdr,  J.  Kemudian  sesampainya  di  Jembatan  Sungai  Kelurahan  Kota  Karang  Sdr.  S mengambil bahan peledak dari semak-semak;
Dan  selanjutnya  bahan  peledak  tersebut  diberikan  kepada  terdakwa  untuk membawa ke Rumah S (DPO) yang berada di Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur lalu terdakwa membawa plastik hitam yang berisi bahan peledak tersebut dengan cara di jinjing langsung dengan tangan kanan terdakwa, yang  nantinya  akan  terdakwa  antar  ke  rumah  Sdr.  J  yang  memesan  bahan  peledak tersebut di Sinar Laut gang Tangkur I Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, kemudian pada saat terdakwa sedang berjalan menuju rumah  Sdr.  J  tiba-tiba  datang  anggota  Ditpolairud  Polda  Lampung  diantaranya  saksi RMS,  saksi  AC  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  karena  sebelumnya mendapatkan  Informasi  dari  Inter  Air  Dit  Polairud  Polda  Lampung  tentang  adanya peredaran bahan peledak jenis bom ikan.
Alasan  yang  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ini,  karena masih  banyak  warga  penduduk  Indonesia  yang  menggunakan  cara  terlarang  tersebut untuk  menangkap  ikan.  Dikarenakannya  kurang  penekanan  terhadap  “pelaku” pengeboman  ikan  menggunakan  bahan  peledak,  sehingga  membuat  masyarakat  lain maupun  pelaku-pelaku  lain  masih  bisa  bebas  melakukan  aksinya  tersebut.  Didalam kasus  ini  terdakwa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  memiliki  senjata  api  yaitu  bahan peledak  untuk  menangkap  ikan.  Perbuatan  terdakwa  diancam  pidana  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.
Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan  penelitian  dengan  judul  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Kepemilikan Bahan  Peledak  Yang  Digunakan  Untuk  Menangkap  Ikan  (Studi  Putusan  Nomor  : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK).

## B. METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif didukung yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisa secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Terjadinya Tindak Pidana  Pelaku  Kepemilikan  Bahan Peledak  Yang  Digunakan  Untuk  Menangkap  Ikan  (Studi  Putusan  Nomor  :
427/Pid.Sus/2023/PN TJK).
Salah  satu  bentuk  tindakan  eksploitasi  hasil  perikanan  yang  ilegal  yaitu penggunaan  bahan  peledak  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “bom  ikan”  dalam
menangkap. Penggunaan bahan peledak atau Bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang- Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Akibat dari tindakan pemboman ikan juga dapat  merusak  kehidupan  ekosistem  laut  sehingga  menghambat  upaya  konservasi  dan perlindungan  lingkungan  laut  termasuk  perlindungan  perikanan  daerah.  Pencemaran pantai,  sedimen  yang  tebal  akibat  penebangan  hutan  di  hulu,  penangkapan  ikan  dengan racun  dan  bom,  penggalian  batu  karang,  dan  penangkapan  ikan  yang  berlebihan  di beberapa tempat juga mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia
Faktor  kebutuhan  ekonomi  dikalangan  para  nelayan  yang  didukung  oleh kurangnya pengawasan,  menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana penangkapan  ikan  dengan  bahan  peledak.  Peran  tindakan  preventif  sebenarnya  sangat dibutuhkan,  karena  merupakan  solusi  kausatif  terhadap  perilaku  tindakan  penangkapan ikan  yang  hampir  menjadi  budaya  di  kalangan  para  nelayan  khususnya  nelayan  yang berasal  dari  masyarakat  tradisional  di  Kepulauan  Mentawai.  Penangkapan  Ikan  dengan bahan  peledak  sudah  dilakukan  hampir  lebih  dari  dua  generasi.  Hal  ini  selaras  dengan pendapat  Sadjijono  bahwa,  oleh  karena  itu  langkah  preventif,  adalah  usaha  mencegah bertemunya  niat  dan  kesempatan  berbuat  jahat,  sehingga  tidak  terjadi  kejahatan  atau kriminalitas. 11
Praktek penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan umumnya dilakukan oleh kelompok kerja sama. Sebagian besar nelayan pengebom ikan tidak memiliki modal yang  besar  untuk  melaut  seperti,  perahu  dan  alat  penangkapan,  sehingga  mengandalkan pinjaman  dari  Punggawa.  Punggawa  merupakan  istilah  yang  digunakan  pada  nelayan pemilik modal yang memberikan modal kepada nelayan yang tidak memiliki modal untuk melaut.  Nelayan  yang telah mendapatkan hasil lautnya  akan menyetorkan hasil lautknya kepada penggawa sebagai bentuk transaksi tibal balik dengan punggawa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menggunakan  studi  Pustaka  penulis  menyimpulkan beberapa  Faktor  Penyebab  terjadinya  tindak  pidana  kepemilikan  bahan  peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:
11 Sadjijono. (2008). Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm 28.
1. Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing. Salah satu diantaranya adalah penggunaan bahan peledak oleh nelayan dalam  menangkap  ikan.  Berdasarkan  hasil  investigasi  Direktorat  Jenderal  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (Ditjen  PSDKP)  terdapat  pebisnis  besar  ada dibelakang  para  pelaku  pengguna  bahan  peledak  dalam  menangkap  ikan.  Pebisnis  besar tersebut sebagai pemodal  yang menggerakkan nelayan  yang tidak memiliki modal untuk melaut.
2.  Lingkungan  Perilaku  seseorang  dapat  terbentuk  oleh  lingkungan  dimana seorang  tinggal.  Orang  yang  hidup  di  lingkungan  bebas  tanpa  aturan,  cenderung  untuk berperilaku menyimpang dari apa yang seharusnya, dan sebaliknya. Kondisi ini membuat Kota  yang  kaya  akan  sumber  daya  laut  menyebabkan  banyak  nelayan  berlomba-lomba untuk  memperoleh  hasil  tangkapan  ikan  yang  banyak  dengan  cara  menggunakan  bahan peledak.
3.  Rendahnya  Kepatuhan  Hukum,  Kepatuhan  dalam  menaati  hukum  merupakan kewajiban bagi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan untuk menjaga ketetraman termasuk  dalam  kepemilikan  dan  penggunaan  bahan  peledak  secara  illegal  atau  tidak resmi.  Meskipun  para  nelayan  sadar  bahwa  penggunaan  bahan  peledak  mengganggu ekosistem  biota  laut  dan  berpotensi  membahayakan  keselamatan  jiwa  seseorang,  akan tetapi tingkat kepatuhan hukum para nelayan masih tergolong rendah. Penggunaan bahan peledak  yang  praktis  dan  menghasilkan  keuntungan  besar  menjadi  alasan  untuk  tidak mematuhi  aturan  yang  berlaku  serta  mengenyampingkan  akibat  buruk  pengunaan  dari bahan peledak dalam menangkap ikan.
4. Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan  tangkahan  sebagai  alternatif  prasarana  dalam  kegiatan  perikanan  daripada pelabuhan  perikanan  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah.  Pelabuhan  tangkahan adalah  pangkalan  pendaratan  ikan  yang  dikelola  oleh  pihak  non  pemerintah  dimana aktivitasnya  menyerupai  pelabuhan  perikanan.  Tangkahan  yang  dimiliki  oleh  pihak swasta  menyebabkan  tidak  adanya  kontrol  langsung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Pemilik  pelabuhan  tangkahan  tak  jarang  membiarkan  praktek  penanggakapan  ikan  yang merusak dan penyimpanan bahan peledak di pelabuhan tangkahan. Para nelayan biasanya menyewa  gudang  yang  tersedia  di  lokasi  tangkahan  untuk  menyimpan  hasil  tangkapan beserta  alat  penagkapan  ikan.  Akan  tetapi,  beberapa  nelayan  memanfaatkan  gudang
penyimpanan tersebut  sebagai  tempat  untuk  menyimpan bahan peledak untuk menagkap ikan saat berlayar.
5.  Mudahnya  Memperoleh  Bahan  Peledak  Bahan  peledak  dalam  penangkapan ikan  biasanya  berasal  dari  bahan  baku  berupa  Amonium  Nitrat  (NH3NH4).  Bahan  baku tersebut merupakan bahan yang dapat diperoleh dengan mudah karena dijual secara bebas maupun  diperoleh  melalui  praktek  penyelundupan.  Amonium  Nitrat  merupakan  bahan baku yang digunakan untuk aktivitas pertambangan dan pertanian. Dalam pertambangan, Amonium  Nitrat  digunakan  sebagai  bahan  peledak  untuk  kepentingan  komersial, sedangkan  dalam  bidang  pertanian,  Amonium  Nitrat  digunakan  sebagai  bahan  dasar pembuatan pupuk.
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Dalam  Kasus Tindak Pidana  Pelaku  Kepemilikan  Bahan  Peledak  Yang  Digunakan  Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK).
Hal-hal  yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada  terdakwa  dalam  setiap  kasus  adalah  dengan  mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan. 12 Begitu  juga  dalam  kasus  tindak  pidana kepemilikan  bahan  peledak  yang  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang. Majelis  Hakim  yang  terdiri  dari  Hakim  Ketua  dan  dua  Hakim  Anggota  terlebih  dahulu mengadakan  musyawarah,  mempertimbangkan  tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  dan pembelaan terdakwa.
Adapun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam kasus ini adalah:
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan biota laut.
Adapun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam kasus ini adalah:
- Selama  jalannya  persidangan,  Majelis  Hakim  melihat  Terdakwa  masih  dapat diperbaiki  tingkah  lakunya  hal  mana  terbukti  Terdakwa  bersikap  sopan  dan mengakui  terus  terang  perbuatannya  serta  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
Pertimbangan-pertimbangan inilah yang yang menjadikan berbedanya putusan yang diambil  Majelis  Hakim  pada  setiap  persidangan.  Kondisi  terdakwa  sangat  menentukan
12 Nafi’ Mubarok, op.cit hlm. 50.
berat  atau  ringannya  sanksi  yang  diberikan.  Jika  terdakwa  sebuah  kasus  tindak  pidana baru  pertama  kali  melakukan  suatu  perbuatan  pidana,  maka  baginya  hukuman  atau putusan  Majelis  Hakim  akan  lebih  ringan  bila  dibandingkan  dengan  seorang  terdakwa yang telah berulang kali melakukan perkara tindak pidana (reisidivis), baik dalam tindak pidana  yang  berbeda  ataupun  yang  serupa.  Maka  baginya  sanksi  yang  diberikan  akan lebih  berat.  Hal  ini  bertujuan  agar  mereka  jera  melakukan  perbuatan  yang  serupa  atau lebih  dari  yang  sebelumnya.  Sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  vonis  terhadap  para terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal  yang meringankan dan  yang memberatkan, di samping tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak baik terdakwa maupun korban.
Majelis  Hakim  memutuskan  dengan  Memperhatikan,  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- Menyatakan  Terdakwa  Muhammad  Jorgi  Sanjaya  Bin  Ahmad  Syamsuri  (ALM) tersebut  di  atas  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Tanpa  hak  membawa  sesuatu  bahan  peledak”,  sebagaimana  dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan  agar  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan peledak jenis bom ikan seberat + 1,3 kg; - 6 (enam) buah klip/detonator; Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah).

## D. PENUTUP
1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang  terjadi  dikarenakan  beberapa  faktor.  Diantaranya,  Keuntungan  yang  Besar  Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing, Lingkungan Perilaku
seseorang  dapat  terbentuk  oleh  lingkungan  dimana  seorang  tinggal,  Rendahnya Kepatuhan  Hukum,  Pengawasan  kepada  nelayan  oleh  petugas  yang  berwenang  dalam menggunakan  pelabuhan  tangkahan  sebagai  alternatif  prasarana  dalam  kegiatan perikanan  daripada  pelabuhan  perikanan  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah, Mudahnya  Memperoleh  Bahan  Peledak  Bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH3NH4).
2. Majelis  Hakim  memutuskan  dengan  Memperhatikan,  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku:
Kusnadi.  (2009).  Keberdayaan  Nelayan  dan  Dinamika  Ekosistem  Pesisir,  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media.
Nafi  Mubarok.  (2017).  Kriminologi  dalam  Perspektif  Islam,  Sidoarjo:  Dwiputra  Pustaka Jaya.
Nunung  Mahmudah,  (2015), Illegal Fishing:  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Sadjijono.  (2008).  Hukum  Kepolisian:  Polri  dan  Good  Governance,  Yogyakarta:  Laksbang Mediatama.
Suharto. (2011). Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, Yogyakarta: Andi Offset. Supriharyono.  (2009).  Konvensi  Ekosistem  Sumberdaya  Hayati,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Jurnal:
Ayu  Izza  Elvany.  (2019).  “Kebijakan  Formulatif  Penanggulangan  Tindak  Pidana Destructive Fishing di Indonesia”, Justitia Jurnal Hukum, Volume 3, No. 2.
Desi Yunitasari. (2020). “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1.
Effendy. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Jurnal Kelautan, Vol. 2, No. 1.
Elisa  Priskilia.  (2018).  “Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan  dengan  Bahan  Peledak  di Wilayah Laut Indonesia”. Jurnal Lex Crimen VIII , Vol. 1, Nomor 1.
Kadek  Intan  Rahayu  dan  Mangku.  (2019).  “Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap Pelaku  Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal”,  Jurnal  Komunitas  Yustisia  ,  Vol.  2, Nomor 2.