## KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Oleh : Gede Agus Sudarmawan 1 , I Gede Surata 2
(gd.surata@Unipas.ac,id)
Abstrak: Tanah  sangat  dibutuhkan  pada  kehidupan  mahluk  hidup  khususnya manusia  dalam  melangsungkan  hidupnya.  Pemerintah  menyarankan  agar  setiap tanah  yang  dimiliki  diharapkan  sudah  bersertipikat  supaya  tanah  tersebut memiliki  kepastian  hukum.Sehubungan  dengan  sertipikat  dimana  terkadang pemegang sertipikat lalai dalam penyimpanan sertipikat, misalnya sertipikat yang dimiliki  itu  hilang,  maka  pemerintah  memberikan  jalan  keluar  dengan permohonan  sertipikat  pengganti  karena  hilang.Pentingnya  sertipikat  maka  dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten  Buleleng  apabila  terjadi  kendala  dalam  proses  penerbitan  sertipikat pengganti  karena  hilang  dan  bagaimana  kekuatan  hukum  terhadap  sertipikat pengganti  karena  hilang  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng.  Kesimpulan dari  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  upaya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng  dengan  mencari  data  melalui  beberapa  referensi  yang  dilakukan  agar sertipikat pengganti karena hilang dimana sertipikat tersebut  yang terbit dibawah Tahun  2000  ke  beberapa  Kantor  Notaris/PPAT,  bersurat  kepada  Kanwil  untuk meminta  petunjuk  agar  didapat  nomor  sertipikat  yang  hilang  tersebut,  mencari sertipikat  penyandingnya  lewat  pemohon  dan  dilakukan  pengukuran  ulang  ke lapangan  untuk  memperoleh  data  fisik.  Kekuatan  hukum  sertpikat  pengganti karena hilang berlakunya sama.
Kata Kunci : Tanah, Sertipikat, Kantor Pertanahan, Kekuatan Hukum Sertipikat

## PENDAHULUAN
Tanah  sama  dengan  permukaan  bumi  yang  memiliki  arti  adalah  karunia Tuhan Yang Maha Esa ( Pasal 1 ayat 2 Jo Pasal 4 ayat 1 ) Undang-Undang Pokok Agraria,  diartikan  sama  dengan  ruang  pada  saat  menggunakannya  karena termasuk  juga  tubuh  bumi  dan  air  dibawahnya  dan  ruang  angkasa  diatasnya sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  ini  dan  peraturan- peraturan  lain  yang  lebih  tinggi.  Tanah  mempunyai  sifat  magis,  mengandung
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
semua  unsur  alam  semesta,  merupakan  komponen  tubuh  fisik  mahluk  hidup, miniatur dari alam semesta (mikro kosmos), ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harus dipelihara  atau  diusahakan  dengan  ketekunan,  saling  menghargai,  ketulusan, kejujuran dan keharmonisan supaya tanah, alam semesta dan manusia bersahabat dengan  rukun,  harmonis  dan  saling  menguntungkan  dalam  satu  kesatuan ekosistem bukan saling merugikan. Mereka bertiga dalam satu kesatuan ekosistem tidak luput dari evolusi waktu dengan segala perubahan- perubahan yang bersifat alamiah  dan  gejolak  atau  revolusioner.  Perubahan-perubahan  dapat  terjadi membuat diantara mereka “tersiksa” karena proses perubahan revolusioner, yang membuat  kaget  satu  sama  lain,  sebagai  proses  kalibrasi  pada  saat ketidakharmonisan  terjadi.  Menurut  hukum  agraria,  tanah  adalah  bumi,  air  dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Tanah sangat dibutuhkan pada kehidupan mahluk hidup khususnya manusia dalam  melangsungkan  hidupnya.  Mengingat  begitu  pentingnya  tanah  tersebut pemerintah  menyarankan  agar  setiap  tanah  yang  dimiliki  diharapkan  sudah bersertipikat supaya tanah tersebut  memiliki kepastian hukum, baik kepastian hak maupun  kewajiban  potensial  yang  menyertainya  demi  kepastian  kelompok  yang lebih  luas  (  Pasal  14  dan  18  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Jo  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ) maka hubungan hukum  dan  perbuatan  hukum  atas  tanah  harus  didaftarkan  secara  tertulis  baik posisinya, subyek yang menguasai atau yang berhak, maupun jenis
penggunaan  tanah  yang  diijinkan  termasuk  kewajiban  atau  batasan-batasan yang dikenakannya serta perbuatan hukum yang dialami oleh tanah tersebut (Pasal 19  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
Berkaitan  dengan  pemberian  jaminan  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  dinyatakan  bahwa  yang  menjadi  salah satu  tujuan  diundangkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dapat  terwujud  melalui dua upaya, yaitu (Urip Santoso, 2011: 2):
1. Tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
2. Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  yang  memungkinkan  bagi  pemegang hak  atas  tanah  dengan  mudah  membuktikan  hak  atas  tanah  yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon  kreditor,  untuk  memperoleh  keterangan  yang  diperlukan  mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.
Pendaftaran  tanah  yang  bertujuan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum dikenal  dengan  sebutan  Rechts  Cadaster.Jaminan  kepastian  hukum  yang  hendak diwujudkan  dalam  pendaftaran  tanah  ini  meliputi  kepastian  status  hak  yang didaftar,  kepastian  subjek  hak,  dan  kepastian  objek  hak  Pendaftaran  tanah  ini menghasilkan  Sertifikat  sebagai  tanda  bukti  haknya.Kebalikan  dari  pendaftaran tanah yang Rechts Cadasteradalah Fiscaal Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan  untuk  menetapkan  siapa  yang  wajib  membayar  pajak  atas  tanah. Pendaftaran  tanah  ini  menghasilkan  surat  tanda  bukti  pembayaran  pajak  atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ).
Ketentuan  tentang  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  menyelenggarakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :
(1) Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomi  serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4) Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  mengatur  kewajiban  bagi  pemegang  Hak Milik,  pemegang  Hak  Guna  Usaha,  dan  pemegang  Hak  Guna  Bangunan  untuk
mendaftarkan hak atas tanahnya. Kewajiban bagi pemegang Hak Milik atas tanah untuk  mendaftarkan  tanahnya  diatur  dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Pokok Agraria, yaitu:
(1) Hak  Milik,  demikian  pula  setiap  peralihan,  hapusnya  dan  pembebanannya dengan  hak-hak  lain  harus  didaftarkan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian  yang kuat mengenai  hapusnya  hak  milik  serta  sahnya  peralihan  dan  pembebanan  hak tersebut.
Kewajiban  bagi  pemegang  Hak  Guna  Usaha  untuk  mendaftarkan  tanahnya diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :
(1) Hak  Guna  Usaha,  termasuk  syarat-syarat  pemberiannya,  demikian  juga setiap  peralihan  dan  penghapusan  tersebut,  harus  didaftarkan  menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian  yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya Hak Guna Usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
Kewajiban  bagi  pemegang  Hak  Guna  Bangunan  untuk  mendaftarkan tanahnya diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :
(1) Hak  Guna  Bangunan,  termasuk  syarat-syarat  pemberiannya,  demikian  juga setiap  peralihan  dan  hapusnya  hak  tersebut  harus  didaftarkan  menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian  yang kuat mengenai  hapusnya  Hak  Guna  Bangunan  serta  sahnya  peralihan  hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
Pasal 11 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang pendaftaran Hak Pakai atas tanah menyatakan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau  memungut  hasil  dari  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  atau  tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang  memberikannya  atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau  perjanjian  pengolahan  tanah,  segala  sesuatu  asal  tidak  bertentangan  dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
Sertipikat  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Sedangkan pejabat yang menandatangani sertifikat, adalah :
a. Dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik,  sertipikat  ditandatangani oleh  Ketua  Panitia  Ajudikasi  atas  nama  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota.
b. Dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  yang  bersifat  individual (perseorangan),  sertipikat  ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
c. Dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  yang  bersifat  masal, sertipikat  ditandatangani  oleh  Kepala  Seksi  Pengukuran  dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Sertipikat  adalah surat  tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 19  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  Pokok  Agraria  untuk  hak  atas  tanah,  hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Ada 2 ( dua ) macam sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak, yaitu :
a. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat.
b. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak.
Berkaitan  dengan  sifat  pembuktian  sertipikat  sebagai  tanda  bukti  hak sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  32  ayat  (  2  )  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun 1997, Maria S.W, Sumardjono menyatakan bahwa apabila selama 5 (lima) tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, serta membiarkan hak atas tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad baik dan dia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk menggugat. Konsep ini didasarkan pada lembaga rechtsverwerkingyang  dikenal  dalam  Hukum  Adat  (Maria  S.W,  Sumardjono, 1997: 203).
Arie  S.  Hutagalung  memberikan  pengertian  tentang  reachtsverwerking, yaitu : “ Didalam Hukum Adat ada lembaga yang namanya “kehilangan hak untuk menuntut”  atau rechtsverwerking ,  yang  intinya  adalah  apabila  seseorang
mempunyai  tanah,  tetapi  selama  jangka  waktu  tertentu  membiarkan  tanahnya tidak  terurus,  dan  tanah  itu  digunakan  oleh  orang  lain  dengan  iktikad  baik,  dia tidak  dapat  lagi  menuntut  pengembalian  tanah  tersebut  dari  orang  lain  tadi. Lembaga  tersebut  adalah  sesuai  dengan  prinsip  yang  dianut  oleh  Hukum  Adat bahwa  tanah  merupakan  milik  bersama  masyarakat  atau  anggotanya,  dan  tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi tidak digunakan , sama halnya dengan larangan menelantarkan tanah dalam  Hukum Tanah Nasional” (Arie S Hutagalung, 2005: 89).
Lembaga rechtsverwerking telah  mendapatkan  pengukuhan  dalam yurisprudensi, yaitu :
1. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 Januari 1957 Nomor 210/K/Sip/1995 (  Kasus  di  Kabupaten  Pandeglang,  Jawa  Barat  ):  “Gugatan  tidak  dapat diterima,  oleh  karena  para  pengggugat  dengan  mendiamkan  selama  25 Tahun dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking).”
2. Putusan  Mahkamah  Agung  Tanggal  24  Mei  1958  Nomor  329/K/Sip/1957 (Kasus di Tapanuli Selatan): “Pelepasan hak (rechtsverwerking): di Tapanuli Selatan  apabila  sebidang  tanah  yang  diperoleh  secara  marimba  selama  5 tahun  berturut-turut  dibiarkan  saja  oleh  yang  bersangkutan,  maka  hak  atas tanah itu dianggap telah dilepaskan.”
3. Putusan  Mahmakah  Agung  Tanggal  7  Maret  1959  Nomor  70/K/Sip/1955 (Kasus  di  kota  Paja  Malang):  “Hak  kedaluwarsa:  Suatu  tangkisan kedaluwarsa  dalam  perkara  perdata  tentang  tanah,  ditolak  dengan  alasan bahwa  penggugat  telah  berulang-ulang  minta  dari  tergugat  untuk menyerahkan tanah itu kepada penggugat.”
Menurut  Sudirman  Saad,  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas tanah  dalam  pendaftaran  tanah  dapat  terwujud  apabila  dipenuhi  3  (  tiga  )  syarat secara kumulatif, yaitu (Sudirman Saad, 1997: 2):
1. Penerbitan sertipikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih.
2. Proses penerbitan sertipikat tersebut didasarkan pada iktikad baik.
3. Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kuasaannya.
Dengan  demikian,  maka  makna  sertipikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang kuat,  dalam  arti  bahwa  selama  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya  data  fisik  dan data  yuridisnya  yang  tercantum  didalamnya  harus  diterima  sebagai  data  yang benar. Penerbitan sertipikat  hak atas tanah merupakan implementasi pelaksanaan pendaftaran  tanah  di  Indonesia  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 tahun 1997, Tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut adalah guna  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dibidang pertanahan.
Terjadi suatu musibah di Kantor Pertanahan  yang berwenang di Kabupaten Buleleng, yaitu ketika Kantor Pertanahan dibakar oleh masa pada Bulan Oktober Tahun  1999,  yang  mengakibatkan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng kehilangan  semua  dokumen-dokumen  atas  semua  sertipikat  yang  telah diterbitkan.Jadi  semua  buku  tanah  atas  sertipikat  yang  telah  dikeluarkan  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  sebelum  terjadinya  amuk  masa,  semua hangus  terbakar.Dengan  terbakarnya  semua  buku  tanah  tesebut  tentunya pencocokan atau pemeriksaan sertipikat tidak bisa dilakukan.
Ketika  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  terbakar,  sehingga mengakibatkan pencocokan buku tanah tidak bisa dilakukan, karena seluruh buku tanah  hangus  terbakar.Buku  tanah  adalah  dokumen  dalam  bentuk  daftar  yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.  Kejadian  terbakarnya  kantor  pertanahan  tidak  hanya  menghanguskan buku  tanah  termasuk  juga  dokumen-dokumen  lainnya  seperti  daftar  nama,  surat ukur, daftar tanah, peta dasar pendaftaran dan dokumen lainnya.
Semua dari dokumen-dokumen tersebut diatas sangat penting didalam suatu perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tanah.Perbuatan  hukum  yang  berkaitan dengan  tanah  maksudnya  perbuatan  hukum  yang  seharusnya  dilakukan pendaftaran  di  Kantor  Pertanahan  dan  dilakukan  pengecekan  baik  data  yuridis maupun  data  fisik  dari  obyek  perbuatan  hukum  tersebut.  Perbuatan  hukum tersebut  dapat  berupa  pendaftaran  peralihan  dan  pembebanan  hak  serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk  selanjutnya cukup disebut PP 24 Tahun 1997).
Setiap  perbuatan  hukum  yang  tertera  dalam  pencatatan  sertipikat  sangat memerlukan  berupa  arsip  yaitu  buku  tanah,  surat  ukur  dan  arsip  lainnya.  Dalam hal  ini  buku  tanah  sangatlah  penting  dalam  menunjang  semua  kegiatan  yang terjadi di Kantor Pertanahan, baik itu proses peralihan hak, pengecekan sertipikat, dan lain-lain.
Kejadian  kebakaran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  yang mengakibatkan hangusnya dokumen-dokumen penting termasuk buku tanah, akan menghambat  semua  kegiatan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  tersebut, dikarenakan  buku  tanah  sangatlah  penting  seperti  penjelasan  diatas.  Hal  itu menggambarkan  kekosongan  norma  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  24  Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun  1997.Karena  tidak  adanya  buku  tanah  sehingga  tidak  bisa  dilakukan pencocokan buku tanah maka PPAT dan Kantor Pertanahan serta seluruh Kepala Desa  dan  Lurah  di  Kabupaten  Buleleng,  mengadakan  pertemuan  (rapat)  untuk membahas  hal  tersebut.  Dalam  rapat  tersebut  disepakati  bahwa  untuk  menjamin kepastian  hukum  bahwa  sertipikat  tersebut  adalah  memang  benar  asli  dan dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Buleleng, maka disepakati bahwa setiap  terjadi  peralihan  hak,  pemilik  sertipikat  wajib  menandatangani  Surat Pernyataan  Pemilikan  Bidang  Tanah  yang  disaksikan  oleh  2  (  dua  )  orang  saksi dan disahkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sesuai dengan letak tanah, yang  diputuskan  dalam  bentuk  Surat  dari  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional tertanggal  4  November  1999  Nomor  :  610.4433,  Perihal  Petunjuk  Penangan Akibat Terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Terjadinya  kebakaran  tersebut  menimbulkan  berbagai  permasalahan  salah satunya  rusaknya  sertipikat  hak  atas  yang  disebabkan  karena  kerusakan  tidak disengaja  akibat  bencana  alam  ataupun  kerusakan  karena  kertas  yang  termakan usia  maupun  tersobeknya  sertipikat  karena  kecerobohan  pemegangnya,  yang menyebabkan tidak bisa terpakainya sertipikat tersebut. Selain rusaknya sertipikat, masalah  lain  yang  dihadapi  pemegang  sertipikat  adalah  hilang  yang  tidak
diketahui keberadaannya, sehingga hal tersebut sangat merugikan pemilik hak atas tanah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  maka  dalam  hal  ini  Pemerintah memberikan  jalan  keluar  bagi  masyarakat  yang  mengalami  kerusakan  ataupun kehilangan  sertipikat  hak atas tanah,  yaitu dengan adanya permohonan sertipikat pengganti.  Sebagaimana  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.24 Tahun  1997  dinyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab diterbitkannya sertipikat baru sebagai sertipikat pengganti, adalah :
a. Sertipikat rusak.
b. Sertipikat hilang.
c. Sertipikatnya  menggunakan  blanko  sertipikat  yang  tidak  digunakan lagi.
d. Sertipikat  tidak  diserahkan  kepada  pembeli  lelang  dalam  suatu  lelang eksekusi.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  upaya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  apabila  terjadi kendala dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang?
2. Bagaimana  kekuatan  hukum  terhadap  sertipikat  pengganti  karena  hilang  di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Peneliti  dalam  hal  ini  menggunakan  jenis  penelitian  ilmu  hukum  empiris. Pendekatan  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis  yaitu pendekatan  yang beranjak dari  norma hukum  atau aturan hukum  yang kemudian dihubungkan  dengan  kenyataan  yang  ada  dilapangan.  Pendekatan  yuridis sosiologis  ini  merupakan  suatu  usaha  guna  memperoleh  fakta  yang  nyata dilapangan tentang kekuatan hukum sertipikat pengganti karena hilang di  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  yang pada  umumnya  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  sudah  ada,  karya  tulis atau penelitian tentang hal tersebut sudah mulai ada, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak  sekedar  menunjukkan  distribusinya,  akan  tetapi  termasuk  usaha mengemukakan hubungan satu dengan lain dalam aspek-aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data, kemudahan tersebut diantaranya  karena  adanya  suatu  permasalahan  mengenai  sertipikat  pengganti karena  hilang  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng.  Selain  itu  peneliti berdomisili di Singaraja dan bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Sumber  data  merupakan  sumber  yang  didapatkan  dari  mencari  sesuatu penjelasan  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi,  sehingga  bisa  menemukan suatu jawaban.Adapun sumber yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data  primer  dan  sekunder.  Data  dari  penelitian  lapangan  akan  diperoleh  data primer,  yaitu  suatu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  di lapangan,  baik  dari  responden  maupun  informan.  Responden  adalah  orang  yang dijadikan  objek  penelitian,  sedangkan  informan  adalah  orang  yang  dapat memberikan  informasi  berkenaan  dengan  objek  penelitian,  yang  sering  disebut subjek penelitian.
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  langsung  yaitu pengumpulan  data  langsung  dilapangan  atau  lokasi  penelitian  terhadap obyek  penelitian.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara wawancara maupun dengan menggunakan kuisioner  yang ditujukan kepada responden.
2. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  catatan-catatan,  laporan- laporan,  dan  tulisan-tulisan  serta  kepustakaan  dari  buku-buku  dan  berbagai literartur yang dapat menunjang penelitian ini.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruhnya elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain  :
1. Teknik  Studi  Dokumentasi  atau  Studi  Kepustakaan,  adalah  serangkaian usaha  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah, mengklasifikasikan,  mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan dan  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini.  Studi  Dokumentasi  merupakan  teknik  awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya  berbeda  namun  keduanya  adalah  penelitian  ilmu  hukum  yang selalu  bertolak  dari  premis  normatif.  Studi  dokumentasi  dilakukan  atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Ada tiga jenis teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : wawancara  bebas,  wawancara  terpimpin  dan  wawancara  bebas  terpimpin. Wawancara  bebas  adalah  proses  wawancara  dimana  pewawancara  tidak  secara sengaja  mengarahkan  tanya  jawab  pada  pokok-pokok  persoalan  dari  fokus penelitiannya. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yang menggunakan panduan  pokok-pokok  masalah  yang  diteliti.  Sedangkan  wawancara  bebas terpimpin  merupakan  kombinasi  antara  wawancara  bebas  dan  terpimpin,  yaitu suatu  wawancara  yang  menggunakan  pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang akan  dipertanyakan  kepada  responden  secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya jawab  terjadi  pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada kaitannya dengan permasalahan yang teliti.
Penelitian hukum empiris, dikenal model-model analisis data, yaitu: Analisis Data  Kualitatif  dan  Analisis  Data  Kuantitatif.  Pengolahan  Data  adalah  bentuk
pengolahan  terhadap  data  untuk  membuat  data  itu  berguna  sesuai  dengan  hasil yang diinginkan  agar dapat  digunakan.Sistematika pengolahan data bermula dari pengumpulan  data  yang  disusun  secara  sistematis,  kemudian  direduksi (diringkas), dipaparkan secara sistematis, dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi  serta  meringkas  data  sehingga  mudah  untuk  dibaca.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  analisa  data  kualitatif,  maka  keseluruhan  data  yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan  dilakukan  penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah  memahami  keseluruhan kualitas data.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Menurut  informan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  secara prinsip  sebenarnya  tidak  ada  kendala  yang  muncul  dalam  proses  penerbitan sertipikat  pengganti  karena  hilang.    Namun  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng mengupayakan apabila terjadi kendala dalam proses sertipikat pengganti karena  hilang  terhadap  sertipikat  yang  hilang  dibawah  Tahun  2000,  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  mencari  referensi-referensi  dimana  sertipikat yang  terbit  dibawah  Tahun  2000  dalam  hal  ini  arsip  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buleleng  hangus  terbakar  akibat  amuk  masa  pada  zaman  itu.  Akibat hal itu Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng memerlukan waktu untuk mencari agar nomor hak sertipikat yang hilang dapat diketahui lewat beberapa cara antara lain :
1. Dengan  mencari  data  pada  sertipikat  penyadingnya  lewat  pemohon  untuk diperlihatkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
2. Dengan  mencari  referensi  pada  Kantor  Notaris/PPAT  dan  atau  Bank setempat  apabila  sertipikat  yang  hilang  pernah  terjadi  peralihan  hak  atau pernah dibebani Hak Tanggungan.
3. Mengecek  kelapangan  untuk  memperoleh  data  fisik  apabila  sertipikat  yang hilang dibawah Tahun 2000.
Selain  itu  upaya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  secara  formal bersurat  kepada  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bali,  mohon petunjuk  terhadap  sertipikat  yang  hilang  yang  diterbitkan  dibawah  Tahun  2000, dimana  masyarakat  tidak  menyimpan  foto  copy  sertipikatnya.  Sertipikat  yang hilang kebanyakan karena kelalaian dari pemilik sertipikat dalam penyimpanannya.
Berdasarkan  keterangan  yang  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  bahwa  kekuatan  hukum  sertipikat  pengganti karena hilang sama dengan sertipikat yang terbit sebelumnya, tidak ada perbedaan terhadap sertipikat pengganti karena hilang karena penerbitan sertipikat pengganti karena  hilang  ada  dasar  hukumnya  juga  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  selanjutnya  Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 137-139.
Data Permohonan Sertipikat Pengganti Karena Hilang Tahun 2016 No. Data Tiap Bulan Jumlah Masuk Jumlah keluar 1 Bulan Januari 3 0 2 Bulan Februari 3 5 3 Bulan Maret 2 2 4 Bulan April 2 1 5 Bulan Mei 2 0 6 Bulan Juni 1 3 7 Bulan Juli 1 0 8 Bulan Agustus 1 1 9 Bulan September 0 0 10  Bulan Oktober 0 0 11  Bulan November 0 0 12  Bulan Desember 0 0 Total 15 12 Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas,  peneliti  dapat  menarik simpulan, yaitu :
1. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng apabila terjadi kendala dalam proses  penerbitan  sertipikat  pengganti  karena  hilang  adalah  Pertama, memerintahkan  kepada  pemohon  agar  mencari  sertipikat  penyanding  untuk diperlihatkan  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,  Kedua,  mencari referensi  dari  Kantor  Notaris/PPAT  dan  atau  Bank  berdasarkan  informasi dari pemohon apabila sertipikat yang hilang tersebut pernah terjadi peralihan hak atau pembebanan hak tanggungan, Ketiga, mengecek kelapangan untuk memperoleh  data  fisik  apabila  sertipikatnya  yang  hilang  dibawah  Tahun 2000.
2. Kekuatan  hukum  terhadap  sertipikat  pengganti  karena  hilang  sama  dengan kekuatan hukum sertipikat sebelumnya.
Berdasarkan  uraian-uraian  dalam  bab-bab  sebelumnya,  maka  peneliti  dapat mengemukakan saran sebagai berikut :
1. Bagi  Pemerintah  atau  Badan  Pertanahan  Nasional  khususnya  Kantor Pertanahan,  hendaknya  memberikan  sosialisasi  pada  masyarakat  yang mengajukan  permohonan  sertipikat  pengganti  karena  hilang  untuk menyertakan  sertipikat  penyanding  agar  dapat  dipermudah  pencarian gambar  dalam  buku  tanah  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng. Selain itu, dalam rangka menerbitkan sertipikat pengganti karena hilang  harus  melakukan  penelitian  data  yang  valid  sebagai  bahan pengumuman  untuk  legalitas  publik  sehingga  dapat  diberikan  pengakuan terhadap legalitas tersebut.
2. Bagi  masyarakat  hendaknya  agar  masyarakat  mendapatkan  informasi  yang pasti mengenai proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang. Selain itu, masyarakat hendaknya berhati-hati dalam penyimpanan karena sertipikat merupakan  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  apabila  ada  kepentingan  lain terhadap  sertipikat  yang  dimiliki,  harus  dibuatkan  perjanjian  atau  perikatan dengan pejabat yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie S Hutagalung, 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta. hlm. 89.
Sudirman Saad, 1997.“Memahami Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Majalah ERA HUKUM, No, 14 Tahun IV, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Jakarta.
Urip Santoso, 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah , Jakarta. Kencana.
Maria S.w, Sumardjono, 1997. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah”, Makalah, “Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak Yang Terkait; Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya,” Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta.