## ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA Volume 6 Issue 1, JUNE 2021
P-ISSN: 2527-9319, E-ISSN: 2548-9747 National Accredited SINTA 2. No. 10/E/KPT/2019

## Building mutual motivation and collaborating to overcome the water crisis

## Membangun motivasi bersama dan berkolaborasi mengatasi krisis air
Muhammad Nurjaya 1 *, Anwar 1
1 Universitas Muslim Maros, Indonesia.
* Correspondence author: nurjaya@umma.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: mutual motivation; collaboration; water crisis; commitment; villages.
How to cite: Nurjaya, M., Anwar. (2021). Building mutual motivation and collaborating to overcome the water crisis. Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, 6(1), 97 – 115.
DOI:
10.31947/etnosia.v6i1.13584
Clean water is one of Indonesia's main problems, particularly at the village  level.  The  Pansimas  program,  facilitated  by  the  central government, has become the primary plan to solve the problem. The central government targets 100% complete filled to the need for clean water throughout the territories. This article deals with the dynamic of the Pamsimas program's process to overcome such a problem from the grassroots level. This study was conducted at Borikamase Village, Maros  Regency.  Data  was  collected  using  in-depth  interviews  with twelve  informants  from  various  backgrounds  (village  head, government  officials,  partnership  community,  facilitators,  non- governmental  organization,  public  figure,  religious  leader,  and targetted community). The study indicates that it is very difficult to get clean water to be used for their daily consumption in Borikamase— a village which is located in the coastal area of Maros Regency. The limitation of clean water in the village resulted in highly community protection  of  their  village’s  source  of  water  from  outsiders.  Water sources,  therefore,  locally  termed  as bulaeng  je'ne  ( golden  water ) which means that the source of clean water is considered as something that is highly value. However, it is difficult to overcome the crisis of clean  water  in  the  village  because  of  the  lack  of  mutual  motivation among the targetter community and between the targetted community and the government. This mutual motivation consists of mutual trust, mutual  understanding,  mutual  recognition  and  commitment. Therefore,  in  order  to  solve  the  crisis  of  clean  water,  the  existing collaboration needs to be strengthened among the people involved in the program.

## 1. Pendahuluan
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 meluncurkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang di singkat dengan Pamsimas. Program
ini  merupakan  bagian  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia berkomitmen pada tahun 2019 target capaian akses air minum dan sanitasi bagi seluruh  penduduk Indnoesia.
Program Pamsimas menjadi program penyediaan air minum dan sanitasi yang dapat digunakan  oleh  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  menjadi  program    bersama dalam  rangka  pencapaian  akses  universial  air  minum  dan  sanitasi  di  perdesaan. Pamsimas telah menjadi salah satu program andalan nasional (pemerintah pusat dan daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan  sanitasi  yang  layak  dengan  pendekatan  berbasis  masyaraat.  Keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dll.) dalam proses kolaborasi lebih memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan publik (Putnam 1993:15). Pendekatan tersebut  dilakukan  melalui  proses  pemberdayaan  masyarakat  untuk  menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan,  melaksanakan,  mengoperasikan  dan  memelihara  sarana  yang  telah dibangun (Nurjaya, 2020:157).
Praktek manajemen kolaborasi sektor publik yang terjadi secara konseptual biasanya dimulai karena tuntutan rencana strategik sebuah daerah (Bachtiar 2016:232). Aktifitas pemerintahan  dalam  persfektif governance, cenderung  mengedepankan  kesinergian kepentingan antar domain, yakni pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengukur urusan sosial, ekonomi dan politik suatu negara, melalui struktur dan nilai-nilai yang mencerminkan  kepentingan  ketiga  entitas  (Donahue  dan  Zeckhauser  2011:156). Hubungan sinergis antar pemerintah, masyarakat dan sektor privat dalam penyelesaian masalah publik seperti halnya pemenuhan kebutuhan air minum di Borikamase  adalah strategi  yang  sangat  efektif.  Seyogyanya,  entitas  dan  kewenangan  terdistribusi  pada sektor  publik,  sektor  privat  dan  masyarakat  sipil.  Ketiga  entitas  tersebut  kemudian secara bersama-sama menjadi subyek dan terlibat langsung merespon masalah-masalah yang akan menjadi kepentingan publik (Emerson dkk.  2012:17). Kolaborasi merupakan proses  kolektif  dalam  pembentukan  sebuah  kesatuan  yang  didasari  oleh  hubungan saling menguntungkan (Islamy, 2017:195).
Keberhasilan pelaksanaan program Pamsimas dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  terbangunnya  motivasi  bersama  antara  seluruh pihak baik unsur pemerintah, masyarakat mapun pihak swasta (Emerson dkk. 2012:12). Air Minum adalah kebutuhan publik dan sifatnya sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Menyelesaikan masalah publik harus dengan pendekatan kolaborasi antara seluruh aktor terkait (Ansell dan Gash 2007:8).
Membangun  motivasi  bersama  dalam  proses  kolaborasi  antar  aktor  memberikan kekuatan serta mampu mengakumulasi potensi yang dimiliki seluruh aktor terhadap penyelesaian agenda publik (Emerson dkk.  2012:15). Dinamika kolaborasi seyogyanya menjadi pembelajaran untuk melahirkan pemahaman yang terintegrasi dalam proses musyawarah (Agranoff dan McGuire 2007:6).
Program Pamsimas di Desa Borikamase memiliki tantangan tersendiri. Pada tahapan ini peran pemimpin lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam membangun proses kolaborasi antar aktor (baca, misalnya, Agranoff dan McGuire 2007:8). Eksistensi
pemimpin lokal, seperti Kepala Desa, memberikan pengaruh besar terhadap dinamika masyarakat.  Kepala  desa  bukan  hanya  tokoh  masyarakat  karena  dipilih  berdasarkan dukungan  politik  masyarakat,  namun  berdasarkan  aturan  dalam  program  Pamsimas Kepala  Desa  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis  sebagai  pembina  pelaku  program Pamsimas  seperti  yang  tetapkan  dalam  juknis  Program  Pamsimas,  yakni  pembinaan dan  pemantauan  kinerja  kelompok  keswadayaan  masyarakat  (KKM)  yang  direkrut berasarkan hasil musyawarah di tingkat desa, juga berkaitan dengan dana sharing 10% yang  bersumber  dari  dana  desa  (Juknis  Pamsimas  2018:23).  Oleh  karena  itu,  peran strategis Kepala Desa dan tokoh-tokoh lain di tingkat desa sangat berpengaruh besar terhadap  lahirnya  motivasi  bersama.  Dengan  adanya  motivasi  bersama,  maka  akan terbangun  solidaritas,  mereka  saling  berbagi  pengalaman  untuk  saling  memperkuat identitas dan dedikasi mereka dalam kolaborasi (baca, misalnya, Coleman 1988:20).
Motivasi  bersama  dapat  menjadi  indikator  awal  bekerjanya  proses  kolaborasi  antar aktor dalam pemenuhan kebutuhan air minum di desa Borikamase. Sekiranya di dalam proses kolaborasi masih ada ketidakpuasan yang dirasakan, maka mereka harus tetap membangun  kerjasama  secara  berkelanjutan  hingga  akhirnya  akan  menemukan  apa yang menjadi harapan mereka (Emerson dan Nabachi 2015:60).
Membangun  motivasi  bersama  sangat  penting  untuk  mendorong  munculnya  rasa tanggung  jawab  bersama,  akuntabilitas,  partisipasi,  baik  formal  maupun  informal. Kondisi  ini  menyebabkan  motivasi  bersama  dapat  menjadi  energi  positif  terhadap individu maupun organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum, termasuk di Desa Borikamase.
Sejauh ini sudah cukup banyak literatur yang membahas tentang program Pamsimas dari sisi yang berbeda. Kebanyakan penelitian terkait melihat dari segi evaluasi program itu  sendiri  (baca,  misalnya, Nengsi  2018 ;  Insani  dan  Satlita  2016 ;  Fitriyani  dan Rahdriawan  2015; Kholiq  2014;  Astuti  dan  Rahdriawan  2013).  Umumnya  temuan- temuan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam program  tersebut  sejak  awal.  Artikel  ini  lebih  menitikberatkan  pada  segi  bagaimana proses membangun motivasi bersama untuk terciptanya kolaborasi antar aktor di dalam mengatasi masalah bersama (krisis air) di Desa Borikamase.
Pembahasan dalam artikel ini dimulai dengan mendiskusikan tentang krisis air dalam kaitan  dengan  Program  Pamsimas  di  Desa  Borikamase.  Ini  dilanjutkan  dengan mendiskusikan tentang bagaimana membangun motivasi bersama untuk berkolaborasi dalam  mengatasi  krisis  air.  Bagian  akhir  mengeksplorasi  tentang  motivasi  bersama untuk penguatan dalam pelaksanaan program Pamsimas demi mengatasi krisis air di Desa Borikamase.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Borikamase Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Desa Borikamase  merupakan  desa  yang  terbentuk  setelah  Kecamatan  Maros  mengalami pemekaran yang terdiri dari lima dusun. Dalam penilaian Badan Pusat Statistik Desa Borikamase merupakan daerah yang termasuk dalam kategori desa swasembada yakni desa  yang  dianggap  mampu  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  dan  produksi
masyarakat sudah ada yang dapat diperdagangkan/atau diperjualbelikan sebagai mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat di Desa Borikamase.
Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  12  orang,  yang  terdiri  atas  masing-masing seorang  kepala  desa,  staf  Dinas  Pekerjaan  Umum,  panitia  kemitraan,  kelompok swadaya masyarakat, dua orang fasilitator (di tingkat kabupaten dan kecamatan); tiga orang  tokoh  (pemuda,  masyarakat,  agama),  dan  tiga  orang  anggota  masayarakat sasaran/pemanfaat  program  Pamsimas  di  tingkat  kabupaten,  kecamatan  dan  desa) sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Informan Penelitian No Nama Umur Jenis kelamin Posisi 1. Aswing 40 tahun  Laki-laki Kepala Desa 2. Hj. Fitriani 45 tahun  Perempuan Dinas Pekerjaan Umum 3. Andi Nurimran 44 tahun  Laki-laki Panitia Kemitraan 4. Abd. Rajab 48 tahun  Laki-laki Fasilitator Kabupaten 5. Jamaluddin 42 tahun  Laki-laki Fasilitator Kecamatan 6. Ashadi 37 tahun  Laki-laki Kelompok Keswadyaan Masyarakat (KKM) 7. Bohari 32 tahun  Laki-laki Tokoh pemuda 8. H. Ruslan 65 tahun  Laki-laki Tokoh masyarakat 9. H. Ahmad 67 tahun  Laki-laki Tokoh agama 10.  Dg. Sangkala 54 tahun  Laki-laki Kelompok sasaran/ pemanfaat program 11.  Dg. Syamsiah 46 tahun  Perempuan Kelompok sasaran/ pemanfaat program 12.  Dg. Aminah 42 tahun  Perempuan Kelompok sasaran/ pemanfaat program
Observasi dan wawancara merupakan teknik kombinasi dalam pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  topik-topik  wawancara  mencakup  persepsi tentang program Pamsimas, keterlibatan dalam program, harapan terhadap program, masalah  yang  muncul  dalam  pelaksanaan,  cara  mengatasinya,  dan  komitmen masyarakat  dan  pelaku  program  Pamsimas  mulai  dari  tingkat  kabupaten  sampai  di tingkat desa dalam membangun kolaborasi pada program Pamsimas.
Proses  analisa  berlangsung  sejak  penelitian  berlangsung.  Namun,  setelah  proses pengumpulan  data  selesai,  maka  semua  data  yang  diperoleh  dari  wawancara ditranskripkan  dan  ditelaah  bersama  dengan  catatan  hasil  observasi.  Dari  hasil penelaahan diperoleh tema-tema yang meliputi:
Izin  penelitian  diperoleh  dari  Pemerintah  Provinsi,  yang  diturunkan  ke  Pemerintah Kabupaten Maros, dan selanjutnya di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat desa untuk melakukan  penelitian  dalam  wilayah  administratif  Desa  Borikamase.  Perekrutan informan  diawali  dengan  mendiskusikannya  dengan  fasilitator  Pamsimas  di  tingkat kabupaten  dan  tingkat  kecamatan.  Melalui  mereka,  saya  memeroleh  beberapa  nama untuk dijadikan sebagai informan untuk diwawancarai. Sebelum wawancara dilakukan,
prospektif  informan  dijelaskan  tentang  topik,  tujuan,  manfaat  dari  penelitian  yang dilakukan. Jika mereka memberikan persetujuan untuk diwawancarai, maka masing- masing  dimintai  kesediaan  untuk  direkam  selama  wawancara  berlangsung.  Semua nama  informan  yang  ada  dalam  artikel  ini  adalah  nama  asli  dan  digunakan  atas persetujuan dari informan ( informant consent ).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
• Krisis Air Bersih & Bulaeng Je’ne
Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) adalah program  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  pusat  yang  bertujuan  untuk  mempercepat pemenuhan  kebutuhan  air  minum  dan  sanitasi  yang  layak  bagi  masyarakat  di Indonesia.  Program  ini  merupakan  program  yang  dilaksanakan  dengan  pendekatan kolaborasi  baik  dengan  pemerintah,  masyarakat,  pelaku  usaha  maupun  dengan fasilitator yang ada pada program Pamsimas.
Desa  Borikamase  merupakan  bagian  dari  Kecamatan  Maros  Baru,  Kabupaten  Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis berada di wlayah pesisir dan sebagian besar berbentuk daratan dengan topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 5.24 km2.
Sebagai wilayah yang berada di pesisir, Desa Borikamase memiliki permasalahan yang sangat mendasar, yakni penyediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pada aspek ekonomi aktifitas masyarakat pada umumnya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan pertanian dengan sebagaian besar irigasi teknis. Artinya, air diperlukan  bukan  hanya  untuk  kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  (seperti  untuk diminum,  untuk  memasak,  mandi,  mencuci,  dll.),  tapi  juga  digunakan  dalam  kaitan dengan  mata  pencaharian  mereka.  Ironisnya,  antara  tahun 1960  dan  2012,  Desa Borikamase—yang  penamaannya  didasarkan  pada  berbagai  kebaikan  yang  menjadi karakter  dari  lima  dusun  yang  tercakup  di  dalamnya,  sehingga  desa  ini  diibaratkan “kampung  yang  penuh  dengan  kasih”—merupakan  langganan  banjir  terbesar  di Kabupaten Maros, 1 kini mengalami krisis air.
Untuk  mendapatkan  air  bersih  masyarakat  mengawalinya  dengan  melakukan penelusuran  wilayah  yang  berpotensi  memiliki  sumber/mata  air,  sebelum  akhirnya melakukan pengeboran. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan sumber air dilakukan secara swadaya, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk  menggali  sumur,  meskipun  pemerintah  desa  terkadang  juga  terlibat  terutama dalam  kaitan  dengan  penentuan  titik-titik  potensil  sumber/mata  air.  Meskipun  ada sumber/mata air yang telah ditemukan, namun ini masih sangat terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh di Desa Borikamase. Penggalian sumur  air  permukaan—yang  merupakan  sumber  air  yang  bisa  diperoleh  melalui penggalian  sumur  yang  dilakukan  di  areal  persawahan  atau  daratan  yang  dianggap berpotensi memiliki sumber air—jikapun ditemukan mata air, airnya asin atau payau yang tidak sehat dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hingga saat ini program Pamsimas
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Borikamase,_Maros_Baru,_Maros , diakses tanggal 16 Juni 2021.
terus melakukan survei lapangan di berbagai tempat yang ada di desa Borikamase dan sekitarnya untuk mendapatkan sumber air yang baru.
Oleh  karenanya,  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  air  bersih,  terutama  di  musim kemarau, masyarakat harus membeli air dan ini menjadi pengeluaran tambahan dengan membeli di pedagang air atau membeli melalui mobil tangki dari PDAM Maros dengan harga Rp270.000,- tiap mobil tangki PDAM dan rata-rata masyarakat menggunakan 3-4 tangki dalam sebulan. Ini sangat memberatkan karena mereka rata-rata masuk dalam kategori  penduduk  pra-sejahtera  dengan  pendapatan  yang  tidak  menentu,  sehingga mereka “dimiskinkan” oleh krisis air di Desa Borikamase.
Sulitnya  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di  Desa  Borikamase  diekspresikan  oleh masyarakat dengan kalimat: “lebih baik menyerahkan ikan bandeng satu ekor dari pada memberi air satu timba”. Bandeng adalah ikan andalan masyarakat dan dari berbagai jenis ikan yang dikonsumsi sehari-hari, bandeng adalah jenis ikan yang paling common dikonsumsi.  Oleh  karenanya,  meskipun  bandeng  bukan  merupakan  ikan  khas  orang Bugis-Makassar,  masakan  ikan  paling  sering  ditemui  dalam  menu  orang  Bugis- Makassar,  termasuk  masyarakat  di  Desa  Borikamase.  Oleh  karenanya,  seandalan bagaimanapun seekor bandeng, air tetap menjadi prioritas.
Saat ini, Desa Borikamase memiliki sumber mata air satu-satunya (lihat Gambar 1 ) yang dipergunakan  oleh  masyarakat  meskipun  belum  seluruhnya  masyarakat  di  desa tersebut memeroleh pelayanan air yang disebabkan oleh debit air yang terbatas, apatah lagi  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dari  desa  lain  yang  berbatasan  dengan wilayah Desa Borikamase.
Begitu  pentingnya  sumber  air  satu-satunya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Desa Borikamase, mereka memperlakukan air sebagai emas dan menyebutnya dengan istilah ” bulaeng je’ne ” (air emas). Sebagaimana emas yang bernilai ekonomi tinggi dan nilainya selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga senantiasa dijaga keberadaannya, air juga diperlakukan demikian. Mereka menjaga efisiensi penggunaannya, agar senantiasa ada untuk digunakan oleh masyarakat.
Gambar 1. Sumber/mata air dan penampungannya
Dalam konteks ini, ada kesepakatan di masyarakat bahwa karena air ini sangat penting dan  terbatas,  sehingga  masyarakat  bersama-sama  memroteksinya  dari  masyarakat  di luar Desa Borikamase yang mau mengambilnya. Hal ini dilakukan agar air dari sumber air tersebut akan selalu ada untuk kebutuhan mereka. Untuk mengefektifkan kebutuhan air, maka untuk mandi mereka sangat membatasi penggunaannya agar air yang mereka miliki  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  lain,  misalnya  untuk  memasak,  minum, mencuci,  dll.  Bahkan  setelah  buang  air  besar  pun  mereka  menjadikan  air empang/tambak sebagai alternatif untuk menyebok. Meskipun tidak ada kesepakatan bersama secara spesifik tentang berapa banyak air  yang bisa digunakan untuk mandi bagi  setiap  orang,  mereka  melakukan  perkiraan  sendiri  seberapa  banyak  yang  dapat digunakan  untuk  tujuan  tersebut,  semakin  tidak  efektif  penggunaannya,  semakin berpotensi  untuk  membeli  air  jika  persediaan  telah  habis.  Menampung  air  di  musim hujan adalah alternatif untuk mendapatkan air yang digunakan untuk berbagai tujuan.
Di tingkat individu dan keluarga, ini menunjukkan bahwa kesadaran individu sangat memengaruhi  berapa  banyak  air  yang  dihabiskan  dalam  suatu  keluarga  dan  berapa besar  tambahan  pengeluaran  yang  mereka  harus  keluarkan  untuk  membeli  jika persediaan air telah habis. Di tingkat komunal, sumber air yang ada dijaga sedemikian rupa  agar  air  digunakan  seefektif  mungkin.  Sumber  air  juga  dipagari  dari  gangguan ternak  dan  dari  orang  luar  yang  berpotensi  mengambil  air  dari  sumber  air  tersebut. Sumber air dijaga seperti emas yang berharga, sebagai bulaeng je’ne ’ (air emas).
• Bersama & Kolaborasi
Jika merujuk pada teori Emerson dan Nabachi (2015:63), maka motivasi bersama akan membangun solidaritas, mereka saling berbagi pengalaman untuk saling memperkuat dalam  proses  kolaborasi.  Upaya  pemenuhan  air  minum  yang  layak    merupakan program pemerintah melalui Program Pamsimas dengan target bahwa pada tahun 2019 semua kebutuhan air di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi. Namun, hingga saat ini target pemerintah pusat sesuai dengan RPJMN 2015-2019 tidak mampu direalisasikan, termasuk  di  Desa  Borikamase.  Oleh  karenanya,  masyarakat  tidak  dapat  bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk mewujudkannya.
Membangun  motivasi  bersama  dalam  aktifitas  kolaborasi  antar  aktor  pada  program Pamsimas di Desa Borikamase merupakan aspek yang sangat penting karena ini akan memberikan  dampak  positif  terhadap  pencapaian  tujuan  program  Pamsimas  secara berkelanjutan. Dalam membangun motivasi bersama diantara aktor pada pelaksanaan program  Pamsimas  di  Desa  Borikamase,  ada  beberapa  pertanyaan  mendasar  yang muncul dari masyarakat, yaitu: apa alasan terlibat dalam proses kolaborasi, apa harapan masyarakat  dalam  proses  kolaborasi,  bagaimana  masyarakat  dapat  mempertahankan motivasi  dalam  proses  kolaborasi?  Dalam  kaitan  dengan  ini,  Pak  Jamaluddin  yang seorang fasilitator kecamatan, misalnya, mengemukakan sebagai berikut:
Masyarakat pada prinsipnya belum memahami secara mendalam mengapa mereka harus terlibat dalam program Pamsimas mereka menganggap bahwa pelaku yang telah diangkat oleh kepala desa lewat musyawarah desa sudah cukup mewakili kepentingan mereka pada pelaksanaan  program  Pamsimas  di  desa  mereka.  (Jamaluddin,  42  tahun  fasilitator kecamatan).
Ini merefleksikan bahwa kepesimisan masyarakat dan merasa keberadaan dan peran mereka dalam kegiatan pembangunan di desa tidak begitu penting. Ini karena, selama ini  semua  kegiatan  di  desa  bisa  berjalan  meskipun  tidak  banyak  masyarakat  yang terlibat dalam kegiatan musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa.
Padahal untuk membangun motivasi bersama pada pelaksanaan program Pamsimas di Desa  Borikamase,  ini  pada  prinsipnya  harus  dilakukan  secara  bersama  dan berkesinambungan oleh seluruh aktor yang terlibat. Keterlibatan mereka penting untuk mendapatkan manfaat dari keputusan bersama yang diambil.
Dengan  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  Program  Pamsimas,  proses transformasi pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan program Pamsimas menjadi terhambat. Meskipun perbedaan terkadang ditemukan dalam proses kolaborasi namun dengan  adanya  motivasi  bersama,  maka  akan  terbangun  solidaritas,  mereka  saling berbagi  pengalaman  untuk  saling  memperkuat  identitas  dan  dedikasi  mereka  dalam
apa yang diistilahkan oleh Emerson dkk. (2012:15) sebagai an integrative framework for collaborative governance (kerangka integratif untuk tata kelola kolaboratif).
Dalam  kaitan  dengan  ini,  Dg.  Syamsiah  (46  tahun),  salah  seorang  sasaran/penerima manfaat  program,  menyarankan  agar  dalam  upaya  untuk  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  hendaknya  tidak  dilakukan  dalam  forum-forum  resmi,  tapi dilakukan  ketika  mereka  sedang  beraktivitas  sehari-hari  karena  mereka  merasa  lebih rileks. Umumnya, jika mereka diundang pada forum-forum resmi, maka mereka datang hanya  karena  dipanggil  pak  desa,  bukan  karena  mereka  memang  berminat  untuk mengetahui apa yang akan disampaikan. Jika mereka tidak datang, maka hal tersebut memiliki konsekuensi dalam kaitan dengan apapun urusan dengan kantor desa, seperti untuk urusan kartu identitas (KTP), kartu keluarga (KK), izin menikah, dll.
Lalu,  apa  harapan  masyarakat  dalam  proses  kolaborasi  terkait  Program  Pamsimas? Bohari, yang merupakan Tokoh Pemuda Desa Borikamase, menyatakan sebagai berikut:
Harapan  besar  masyarakat  terutama  yang  berada  di  wilayah  pesisir  agar  pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dapat diselesaikan melalui program Pamsimas. Masalah air  bersih  dan  sanitasi  merupakan  masalah  yang  sangat  krusial  ini  sudah  merupakan masalah  klasik  yang  terjadi  setiap  tahun.  Dengan  pendekatan  kolaborasi  maka  besar harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat (Bohari, 32 tahun, Tokoh Pemuda Desa Borikamase).

## Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Desa Borikamase yang menjelaskan, bahwa:
Pendekatan  kolaborasi  lebih  memberikan  harapan  terhadap  penyelesaian  masalah  yang dihadapi oleh masyarakat sebab kegiatan ini akan melibatkan banyak kekuatan, baik yang berasal  dari  pemerintah  maupun  dari  unsur  masyarakat.  Ini  sangat  berbeda  dengan kegiatan  yang  bersifat  “keproyekan”  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  dikerjakan atau melibatkan pemerintah dan kontraktor dimana orientasi kontraktor selaku pelaksana kegiatan di lapangan lebih mengutamakan keuntungan secara sepihak dan mengabaikan asas manfaat untuk masyarakat secara berkelanjutan (Aswing, 40 tahun, Kepala Desa).

## Seorang tokoh masyarakat, Pak Haji Ruslan, mengungkapkan bahwa:
Proses kolaborasi antar pelaku dalam program Pamsimas memberikan harapan yang lebih besar  namun  ini  harus  tetap  dikawal  dengan  baik  terutama  pembinaan  oleh  pihak pemerintah terutama pemerintah desa dan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator. Pada prinsipnya komposisi pelaku dalam program yang merupakan gabungan antara unsur pemerintah dan masyarakat merupakan strategi yang tepat agar masyarakat juga mendapat kesempatan untuk mengetahui apa dan bagaimana menyelesaikan masalah terutama yang berkaitan dengan penyediaan air minum dan sanitasi yang sehat (Haji Ruslan, 65 tahun, tokoh masyarakat).
Kutipan-kutipan di atas menunjukkan harapan besar masyarakat melalui pendekatan kolaborasi dalam mengatasi krisis air di desa mereka. Harapan tersebut menjadi sumber lahirnya  motivasi  bersama  untuk  melakukan  aktifitas  dalam  pelaksanaan  program Pamsimas. Namun terkadang motivasi bersama sangat labil.
Bagaimana  masyarakat  dapat  mempertahankan  motivasi  dalam  proses  kolaborasi? Membangun  motivasi  bersama  pada  pelaksanaan  program  Pamsimas  di  Desa Borikamase pada prinsipnya harus dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi sebagai penerima manfaat dalam program tersebut. Meskipun, menurut Emerson dkk. (2012:18), perbedaan terkadang ditemukan
dalam proses kolaborasi. Namun demikian, motivasi bersama membangun solidaritas, saling  berbagi  pengalaman  untuk  saling  memperkuat  identitas  dan  dedikasi  mereka dalam  kerangka  rezim  tata  kelola  kolaboratif  ( collaborative  governance  regime, CGR). Dalam kaitan dengan ini, Pak Andi Nur Imran menyatakan, bahwa:
Motivasi bersama untuk berkolaborasi dalam program Pamsimas sangat dipengaruhi oleh konsistensi seluruh pelaku terhadap tujuan awal mereka dilibatkan dalam kegiatan program Pamsimas. Ini karena di awal mereka terkadang sangat termotivasi, tapi dalam perjalanannya masyarakat dan pelaku program Pamsimas lainnya menurun motivasinya yang disebabkan adanya  kepentingan  lain  atau  kepentingan  pribadi  yang  ingin  dicapai  oleh  oknum  yang terlibat dalam program Pamsimas (Andi Nur Imran, 44 tahun, panitia kemitraan).
Jika  merujuk  pada  kutipan  di  atas,  maka  kepentingan  pribadi  menjadi  penyebab labilnya motivasi bersama yang telah terbangun dan mengganggu keharmonisan antar aktor  yang  terlibat.  Padahal  untuk  menjaga  konsistensi  motivasi  bersama,  maka harmonisasi menjadi aspek yang sangat signifikan dalam berkolaborasi, sebagaimana yang ditekankan oleh Pak Rajab berikut ini:
Bahwa  menjaga  konsistensi  motivasi  bersama  dalam  aktifitas  kolaborasi  pada  program Pamsimas  adalah  bagaimana  membangun  harmonisasi  hubungan  antar  pelaku  program Pamsimas,  baik  yang  berasal  dari  unsur  pemerintah  maupun  dari  unsur  masyarakat, sehingga  bisa  saling    memotivasi  antara  satu  dengan  yang  lain  (Abd.  Rajab,48  tahun fasilitator Pamsimas Kabupaten Maros).

## Ini dipertegas oleh Pak Jamaluddin yang menyatakan, bahwa:
Kualitas  interaksi  antar  pelaku  adalah  kunci  untuk  menjaga  motivasi  bersama  dalam pelaksanaan  kegiatan  program  Pamsimas.  Keaktifan  masyarakat  dan  pelaku  lain  yang berasal  dari  unsur  pemerintah  sangat  dipengaruhi  oleh  sejauh  mana  mereka  menjaga kualitas interaksi mereka (Jamaluddin,42 tahun, fasilitator kecamatan).
Ini menunjukkan bahwa proses membangun motivasi bersama terhadap seluruh aktor terutama masyarakat dalam suatu daerah membutuhkan konsistensi dan pendekatan yang  lebih  humanis  terutama  dari  pemimpin  lokal  seperti  kepala  desa,  tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur pemerintah yang ada di tingkat kecamatan dan kabupaten, demikian juga di desa Borikamase.
• Motivasi Bersama dan Penguatan Diri
Berkaitan  dengan  proses  kolaborasi  dalam  membangun  motivasi  bersama,  Emerson dkk. (2012:13) menekankan pentingnya motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen yang saling terkait satu sama lain, yakni: kepercayaan bersama ( mutual trust ), pemahaman bersama ( mutual understanding ), pengakuan internal ( internal  legitimation ),  dan  komitmen  ( commitment ),  sebagaimana  yang  akan  dibahas berikut ini:

## Kepercayaan bersama
Kepercayaan  bersama  adalah  elemen  pertama  dalam  melahirkan  motivasi  bersama dalam proses kolaborasi. Program Pamsimas di Desa Borikamase adalah pogram yang dikolaborasikan di antara berbagai unsur dalam suatu wilayah, yakni masyarakat dan pemerintah.  Unsur  masyarakat  terdiri  dari  mereka  yang  berasal  dari  latar  belakang organisasi  yang  berbeda.  Misalnya,  organisasi  keagamaan  (Majelis  Taklim,  Pengurus Mesjid,dll.),  organisasi  kepemudaan  (KNPI,  Karang  Taruna),  organisasi  profesi
(Kelompok Petani, Nelayan dll), dan unsur pemerintah yang mencakup mereka yang berasal  dari  tingkat  pusat,  propinsi,  kabupaten  sampai  tingkat  desa,  serta  berbagai organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten.
Berkaitan dengan proses membangun kepercayaan bersama, maka ada sejumlah hal yang harus dijawab, utamanya pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menjadi inisiator  membangun  kepercayaan  bersama  di  antara  para  aktor  dalam  pelaksanaan program Pamsimas di Desa Borikamase, bagaimana melahirkan dan mempertahankan kepercayaan bersama, apa manfaat membangun kepercayaan bersama dalam kegiatan tersebut. Dalam kaitan dengan ini, Dg. Sangkala, sebagai bagian dari kelompok sasaran, mengungkapkan sebagai berikut:
Membangun kepercayaan seharusnya diinisiasi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa.  Namun,  yang  terkadang  terjadi  saat  ini  adalah  orang  yang  dulu  ditokohkan  oleh masyarakat  mulai  kehilangan  pengaruh  dan  kepercayaan  dari  masyarakat.  Hal  ini disebabkan oleh kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tercederai oleh pemimpin lokal dengan  kepentingan  pribadi  dan  sangat  pragmatis  (Dg.  Sangkala,  54  tahun,  kelompok sasaran/pemanfaat).
Ini  mengindikasikan  bahwa  wibawa  pemimpin  lokal  sangat  terpengaruh  oleh  siapa pemimpin yang sedang berkuasa dan masyarakat cenderung untuk “menjadi follower ” dari  siapa  yang  sedang  berkuasa.  Dalam  banyak  kasus,  jika  tidak  menjadi follower penguasa, maka urusan administratif biasanya akan dipersulit oleh pemerintah desa, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Namun, membangun kepercayaan tak semudah membalikkan telapak tangan, terutama jika seseorang pernah menyalahgunakan kepercayaan, sehingga ia (tokoh masyarakat) kehilangan kepercayaan, misalnya, disebabkan oleh kepentingan politik (Pileg, Pilkada dll.) praktek politik pragmatis dengan politik uang ( money politic ) yang terkadang proses distribusinya  tidak  adil  menurut  anggapan  masyarakat  atau  biasa  juga  disebabkan karena  adanya  pembagiaan  bantuan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  tokoh- tokoh  lokal  baik  yang  bersumber  dari  pemerintah  maupun  dari  pihak  lain  yang diskriminatif.  Perlakuan  seperti  ini  biasanya  melekat  di  hati  masyarakat  dan  sulit dilupakan  dalam  waktu  singkat,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Pak  Rajab, seorang fasilitator Pamsimas Kabupaten Maros, yang menyatakan bahwa:
Membangun  kepercayaan  bersama  dalam  aktifitas  kolaborasi  membutuhkan  waktu  yang lama apalagi jika sebelumnya telah terjadi hal yang menyebabkan kehilangan kepercayaan, terutama pada pemimpin lokal di beberapa wilayah desa yang menjadi sasaran program Pamsimas. Di tingkat desa ditemukan adanya krisis kepercayaan terhadap pelaku-pelaku program Pamsimas (Abd.  Rajab, 48 tahun, fasilitator kabupaten).
Krisis  kepercayaan  pada  pelaku  program  Pamsimas  di  tingkat  desa  sering  terjadi disebabkan  karena  proses  pemilihan  pelaku  program  terkadang  lebih  banyak dintervensi  oleh  Kepala  Desa  tanpa  melihat  kelayakan  atau  kemampuan  kerja  orang yang diusulkan. Jika kepercayaan bersama tidak tumbuh dan tertanam dalam aktifitas kolaborasi,  ini  menyebabkan  para  pelaku  kehilangan  energi  positif  dan  saling  curiga mencurigai pada setiap aktifitas. Ashadi, anggota kelompok keswadayaan masyarakat (KKM), menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa:
Membangun  kepercayaan  bersama  dalam  kegiatan  kolaborasi  dalam  program  Pamsimas masih  sangat  sulit  diwujudkan  secara  maksimal.  Ini  dikarenakan  keaktifan/partisipasi masyarakat dalam kegiatan masih terbatas, pada hal keaktifan para pelaku program tidak hanya  akan  melahirkan  kepercayaan  bersama,  tapi  juga  melahirkan  pemahaman  dan komitmen  terhadap  kegiatan  yang  dikolaborasikan  (Ashadi,  37  tahun,  kelompok keswadayaan masyarakat).
Kepercayaan bersama bukan hanya diupayakan dalam proses kolaborasi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mempertahankan kepercayaan bersama agar kolaborasi dapat berkelanjutan, upaya tersebut telah dilakukan oleh fasilitator program Pamsimas  mulai  dari  tingkat  kabupaten  sampai  fasilitator  di  tingkat  desa.  Ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh H. Fitriani (45 tahun), pegawai Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Maros,  bahwa  mempertahankan  kepercayaan  bersama adalah  kunci  keberhasilan  dalam  melakukan  aktifitas  kolaborasi  pada  program Pamsimas serta intensitas dalam mengikuti seluruh agenda program agar pemahaman terhadap subtansi masalah yang dihadapi dapat dimengerti dan disadari secara baik oleh masyarakat.

## Pemahaman bersama
Pemahaman  bersama  dimaksudkan  untuk  membuat  sesama  pemangku  kepentingan saling  mengerti  dan  menghargai  posisi  dan  kepentingan  pemangku  kepentingan lainnya,  bahkan  ketika  pemangku  kepentingan  tersebut  tidak  sependapat. Pembentukan pemahaman bersama seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.
Pemahaman bersama dapat diwujudkan jika masyarakat sebagai pelaku aktif mengikuti segala  aktifitas  kolaborasi  dalam  pelaksanaan  agenda  program  Pamsimas,  sehingga mereka  memahami  aturan  yang  ada  pada  program  Pamsimas  serta  etika  dalam membangun  kolaborasi.  Pertemuan  yang  dilakukan  bukan  hanya  melahirkan pengertian  terhadap  agenda  dan  masalah  yang  dibahas,  tetapi  juga  menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif.
Distribusi  informasi  berkaitan  dengan  mekanisme,  aturan,  nilai  dan  berbagai  hal tentang program Pamsimas di Desa Borikamase belum berjalan dengan baik. Hal ini sangat  dipengaruhi  oleh  keaktifan  masyarakat  dalam  agenda  kegiatan  yang  relatif masih  rendah  apalagi  di  daerah  pesisir  seperti  Desa  Borikamase  yang  telah terkontaminasi  dengan  gaya  hidup  orang  kota,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Pak Ashadi,  ketua  kelompok  keswadayaan  masyarakat    (KKM)  Desa  Borikamase, Kecamatan Maros Baru, berikut ini:
Masyarakat sulit diberikan pemahaman secara luas karena mereka kurang aktif mengikuti pertemuan  yang  diselenggarakan  oleh  pelaku  program  Pamsimas.  Padahal  program Pamsimas  adalah  program  pemberdayaan  yang  menuntut  partispasi  masyarakat  agar mereka  bukan  hanya  mendapatkan  manfaat  dari  kegiatan  teknis  yang  dilakukan  oleh program. Akan tetapi bagaimana keterlibatan dalam proses kegiatan masyarakat mendapat pemahaman  tentang  apa  masalah  yang  subtantif  yang  mereka  hadapi,  bagamana menyelesaikan dan pihak-pihak mana saja yang harus terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah air minum dan sanitasi di lingkungan mereka (Ashadi, 37 tahun, KKM).
Kekurangpercayaan  ( lack  of  trust )  masyarakat  terhadap  pelaku  program  yang direkomendasikan  di  desa  yang  terkadang  tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat menyebabkan  sulitnya  membangun  pemahaman  bersama.  Apalagi  jika  desa  tersebut baru  saja  melakukan  pemilihan  Kepala  Desa.  Pak  Jamaluddin  menanggapi  hal  ini dengan menyatakan, bahwa:
Efek pemilihan kepala desa sangat berpengaruh terhadap komposisi pelaku program di desa meskipun terkadang sudah ada yang disetujui oleh masyarakat. Tapi setelah Kepala Desa baru  terpilih,  maka  pelaku  program  Pamsimas  di  tingkat  desa  cendrung  mengalami pergantian apalagi jika pelaku sebelumnya bukan tim atau pendukung pak desa terpilih, hal ini juga sangat mempengaruhi kepercayaan dan motivasi untuk membangun pemahaman bersama  dalam  pelaksanaan  program  Pamsimas.  (Jamaluddin,  42  tahun,  fasilitator kecamatan).
Masalah lainnya adalah kepala desa memiliki kecendrungan untuk menempatkan dan melibatkan  warga  dalam  kegiatan  program  pada  orang-orang  yang  memberikan dukungan  pada  saat  pemilihan  Kepala  Desa  sebelumnya  tanpa  melihat  aspek kompetensi  dalam  melaksanakan  agenda  kegiatan,  implikasi  politik  lokal/desa memberi pengaruh terhadap dinamika masyarakat untuk terlibat pada setiap kegiatan yang dilakukan.
Ini  menunjukkan  signifikannya  aspek  politik  (baca:  Pilkada)  dalam  pelaksanaan Program Pamsimas. Ini karena keberlangsungan program sangat bergantung pada siapa pemimpinnya,  sehingga  “ganti  pemimpin,  ganti  kebijakan”  yang  sekaligus menunjukkan bahwa sistem dalam pelaksanaan Program Pamsimas belum terbangun secara baik.

## Pengakuan Internal
Pengakuan  internal  merupakan  pengakuan  yang  berasal  dari  internal  yang  terlibat dalam  kolaborasi.  Adanya  rasa  saling  percaya  dapat  melahirkan  pengakuan  secara internal di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Setiap peserta memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga menjadi alasan bagi mereka kenapa mereka harus berkolaborasi (Bryson dkk. 2006). Mereka yang berkolaborasi harus menyadari bahwa ada  rasa  ketergantungan  antar  aktor  yang  akan  menciptakan  kolaborasi  yang berkelanjutan.
Pengakuan secara internal dalam proses kolaborasi pada Program Pamsimas di Desa Borikamse ditanggapi oleh Pak Andi Nur Imran, yang merupakan bagian dari Panitia Kemitraan Program Pamsimas Kabupaten Maros, bahwa:
Pendekatan  yang  paling  efektif  dilakukan  untuk  membangun  motivasi  bersama, kepercayaan,  pemahaman  dan  pengakuan  secara  internal  adalah  dengan  pendekatan interpersonal. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih leluasa untuk mengungkapkan segala keluhan, masukan, harapan dan juga kepentingan mereka yang terkadang berbeda dengan  pihak  lain.  Dalam  upaya  menumbuhkan  pengakuan  secara  internal,  ini  harus dilakukan secara berkelanjutan dan harus memperlihatkan progres, yakni dari hari ke hari semakin meningkat (Andi Nur Imran, 44 tahun Panitia Kemitraan Pamsimas Kabupaten Maros)
Apa  yang  diungkapkan  oleh  Pak  Andi  Nur  Imran  di  atas  dibenarkan  oleh  H.Fitri, pegawai  Dinas  Pekerjaan  Umum  yang  membidangi  tentang  air  bersih  di  Kabupaten Maros, bahwa:
Pengakuan  secara  internal  pada  seluruh  pelaku  program  dan  masyarakat  butuh  proses. Mereka harus saling mengerti bagaimana kondisi mereka tentang potensi dan masalah mereka masing-masing di dalam aktifitas program Pamsimas di lapangan yang nampaknya belum terwujud secara maksimal (H. Fitri, 45 tahun, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Maros).
Ini menunjukkan bahwa pengakuan secara internal dalam kelompok masyarakat yang berkolaborasi  dalam  pelaksanaan  Program  Pamsimas  di  Desa  Borikamase  belum terwujud  secara  maksimal.  Ini  karena  kuantitas  dan  kualitas  partisipasi  masyarakat masih rendah. Padahal proses yang dilakukan secara bersama dalam seluruh tahapan program  menjadi  media  untuk  melahirkan  pengakuan  secara  internal.  Mereka  akan saling  memperlihatkan  apa  yang  menjadi  kelebihan  dan  kekurangan  mereka  dalam melakukan pekerjaan, dan kolaborasi ini menutupi kekurangan di antara mereka dan kelebihan masing-masing menjadi penguat dalam berkolaborasi.
Potensi dan masalah dalam uraian di atas berkaitan dengan kondisi internal masyarakat yakni  kekurangan  dan  kelebihan  yang  ada  pada  mereka  berkaitan  dengan  tingkat pendapatan yang relatif masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat pendidikan mereka. Namun, hal tersebut dapat diperbaiki dengan meningkatkan motivasi untuk terlibat, bekerja keras, dan lebih membuka diri untuk mendapatkan pemahaman yang baik  dan  benar  tentang  bagaimana  menyelesaikan  berbagai  masalah  mereka,  yang dalam konteks ini berkaitan dengan bagaimana mengatasi keterbatasan air bersih dan sanitasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Namun, semua itu menjadi sulit untuk diwujudkan jika tidak ada komitmen bersama di antara mereka.

## Komitmen bersama
Dengan  pengembangan  dan  konfirmasi  tentang  pengakuan,  maka  ini  melahirkan komitmen  pada  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  kolaboarsi.  Komitmen  ini merupakan  elemen  keempat  dari  motivasi  bersama,  dimana  masyarakat memungkinkan  melewati  batas  organisasi,  peraturan  dan  batas-batas  sektoral  yang sebelumnya  memisahkan  hubungan  dan  interaksi  mereka  dan  sekarang  telah melahirkan komitmen bersama (Ansell dan Gash 2007: 10).
Berkaitan dengan komitmen, seluruh aktor dalam proses kolaborasi pada pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Maros masih menjadi tantangan untuk mendukung ketercapaian  tujuan  program  Pamsimas.  Misalnya,  masyarakat  diminta  untuk berkomitmen  dalam  berkontribusi  minimal  20%  dari  total  biaya  rencana  kegiatan masyarakat  (RKM).  Ini  terdiri  atas 4%    dalam  bentuk  tunai  ( in cash ),  yakni  swadaya masyarakat  dalam  bentuk  uang  yang  akan  digunakan  untuk  operasional  kelompok masyarakat dan 16% dalam bentuk natura ( in kind ), yakni swadaya masyarakat dalam bentuk  materi,  tenaga,  dan  gotong  royong.  Ini  merupakan  dana  pendukung  bagi pembiayaan  kegiatan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  direncanakan  oleh masyarakat, dan dituangkan dalam RKM sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Juknis Pamsimas sebagai syarat untuk mendapatkan dana program  Pamsimas.  Dalam  kaitan  dengan  ini,  komitmen  pemerintah  terutama pemerintah  desa  dan  komitmen  fasilitator  selaku  pendamping  masyarakat  berperan memberikan pembimbingan dan motivasi terhadap masyarakat serta mengawal agenda program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemeliharaan
Komitmen masyarakat terhadap syarat in-kind dan in-cash belum berjalan sesuai dengan juknis program Pamsimas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ashadi berikut ini:
Masyarakat telah ingkar janji terhadap program sebagaimana yang telah disampaikan pada saat sosialisasi sebelum mendapatkan alokasi dana dari program Pamsimas bahwa mereka bersedia  bergotong  royong  untuk  memenuhi  syarat  untuk  mendapat  alokasi  dana  dari program Pamsimas. Tapi, pada kenyataannya mereka menghindar dengan alasan jadwal gotong  royong  bersamaan  dengan  jadwal  bekerja  mereka,  sehingga  terkadang  pelaku program  Pamsimas  yang  ada  di  tingkat  desa  yang  harus  mengerjakan  pekerjaan  di lapangan, juga termasuk dana tunai sebesar 4% yang diistilahkan di program Pamsimas dengan in-cash. Untuk menutupi itu, maka pemerintah desa biasanya berinisiatif sementara menggunakan  dana  desa  agar  dana  yang  bersumber  dari  Pemerintah  Pusat  yang dialokasikan melalui APBN dapat dicairkan (Ashadi, 37 tahun, KKM).

## Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh  Bohari,  tokoh  pemuda  Desa  Borikamase  sebagai berikut:
Terkadang kepala desa memberikan dana talangan untuk memenuhi syarat dana In-cash sebesar 4% agar tahapan kegiatan program Pamsimas dapat berjalan proses penggantian dana talangan tersebut biasanya diusahakan oleh warga setelah kegiatan program sudah dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat,  misalnya  air  minum  sudah  bisa  dinikmati  oleh warga atau sudah ada perbaikan sanitasi oleh program Pamsimas. (Bohari, 32 tahun, Tokoh Pemuda).
Hasil  pengamatan  mendukung  pernyataan  di  atas,  bahwa  masyarakat  tidak berkomitmen  terhadap  syarat in-cash, meskipun  hal  tersebut  merupakan  hasil kesepakatan  yang  telah  dituangkan  dalam  bentuk  Momerandum  of  Understanding (MOU) antara Pemerintah desa dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum tingkat Kabupaten. Dana tunai ini ( in cash ) sengaja dibebankan kepada masyarakat yang mendapat alokasi anggaran Program Pamsimas agar kegiatan yang dilaksanakan  dan  hasilnya  dapat  menumbuhkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab bersama terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut.
Dukungan  komitmen  bukan  hanya  dibutuhkan  dari  unsur  masyarakat,  tapi  seluruh pihak yang terkait dengan program Pamsimas. Namun, menurut Pak Rajab:
Tantangan yang dihadapi oleh progam Pamsimas tentang komitmen pemerintah terutama pemerintah desa berkaitan dengan rekruitmen pelaku program Pamsimas di tingkat desa yang cenderung melihat pada aspek kedekatan dengan kepala desa, sehingga ini cenderung mengabaikan sumber daya manusia yang lain yang memiliki kualitas yang lebih baik. Ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tahapan program Pamsimas di desa (Abd. Rajab, 48 tahun,fasilitator Pamsimas Kabupaten).
Intervesni  pemerintah  desa  terhadap  pelaksanaan  program  Pamsimas  di  desa  sangat memberi  pengaruh  yang  sangat  kuat,  karena  Kepala  Desa  sebagai  pembina  pada program Pamsimas juga sangat menentukan kelancaran pencairan dana sharing sebesar 10% dari total alokasi dana program Pamsimas yang masuk ke desa, sehingga komposisi pelaku program Pamsimas di desa sangat ditentukan rekomendasi Kepala Desa.
Hal  lain  yang  berkaitan  dengan  komitmen  pelaku  dalam  pelaksanaan  Program Pamsimas, yakni eksistensi fasilitator yang direkrut oleh program Pamsimas yang tidak berkomitmen penuh, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program Pamsimas  masih  sulit  diwujudkan  secara  maksimal.  Untuk  memastikan  pelaksanaan Program Pamsimas dapat berjalan secara efesien dan efektif, maka pemerintah melalui
kementrian terkait melakukan perekrutan fasilitator mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat  desa  guna  memberikan  pendampingan  kepada  masyarakat  agar  transfer pengetahuan  dan  membangun  serta  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  dapat diwujudkan.
Namun faktanya peran fasilitator, khusus fasilitator di tingkat desa, belum melakukan pendampingan secara maksimal terhadap pelaksanaan agenda Program Pamsimas di Desa  Borikamase.  Ini  dikeluhkan  oleh  berbagai  pihak.  Misalnya,  Pak  Ashadi mengungkapkan kekesalannya berikut ini:
Keberadaan fasilitator sangat menentukan keberhasilan agenda program Pamsimas namun terkadang ditemukan adanya fasilitator yang tidak total memberikan pendampingan kepada masyarakat  sehingga  terkadang  dijumpai  beberapa  kendala  di  lapangan  misalnya pembinaan  kelembagaan  KPSPAM  penentuan  titik  sumber  air  yang  layak  atau  bisa berkelanjutan,  memfasilitasi  pertemuan/musyawarah  di  desa  agar  masyarakat mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  kongkrit  tentang  program  Pamsimas  (Ashadi,  37 tahun, kelompok keswadayaan masyarakat)
Kutipan  di  atas  mengindikasikan  bagaimana  masyarakat  menaruh  harapan  besar terhadap  komitmen  fasilitator  untuk  memfasilitasi  masyarakat,  terutama  jika  ada kendala yang dihadapi dalam kaitan dengan pelaksanaan Program Pamsimas.
Komitmen  juga  harus  terdistribusi  pada  seluruh  unsur  pelaku  dan  masyarakat  yang terlibat dalam kegiatan program Pamsimas karena komitmen merupakan modal sosial dalam  membangun  motivasi  bersama.  Membangun  komitmen  dalam  program Pamsimas  merupakan  upaya  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  memiliki  rentetan kegiatan  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  membangun  kepercayaan,  pemahaman bersama,  dan  pengakuan  internal  dalam  proses  kolaborasi  antar  aktor  dalam pelaksanaan  program  Pamsimas  di  Kabupaten  Maros  khususnya  di  Desa  Brikamase. Keempat elemen ini (kepercayaan bersama, pemahaman bersama, pengakuan internal, dan komitmen) ini belum berjalan dengan baik karena masyarakat dan pelaku lain yang terkait  dengan  pelaksanaan  agenda  program  belum  menjalakan  perannya  secara maksimal.

## 4. Penutup
Membangun motivasi bersama dalam proses banyak tantangan. Pada tahapan ini peran pemimpin lokal di tingkat desa  menjadi motor penggerak dalam membangun motivasi warga.  Berkaitan  dengan  proses  kolaborasi  antar  aktor  dalam  membangun  motivasi bersama pada program Pamsimas di Desa Borikamse yang meliputi 4 (empat) unsur, yakni:  (1)  Kepercayaan  bersama,  bahwa    kepercayaan  bersama  belum  tumbuh  dan tertanam secara baik dalam aktifitas kolaborasi antar aktor pada Program Pamsimas di Desa  Borikamase,  hal  ini  menyebabkan  para  pelaku  kehilangan  energi  positif  dan cenderung  saling  curiga  mencurigai  dalam  menjalankan  aktifitas  program  (2) Pemahaman bersama pada Program Pamsimas masih sulit diwujudkan sesuai dengan harapan program. Distribusi informasi berkaitan dengan mekanisme, aturan, nilai dan berbagai  hal  tentang  Program  Pamsimas  di  Desa  Borikamase  belum  berjalan  dengan baik. Ini karena keaktifan masyarakat dalam agenda kegiatan relatif masih rendah; (3) Pengakuan secara internal dalam proses kolaborasi antar aktor pada program Pamsimas di  Desa  Borikamase  masih  belum  maksimal  dan  memerlukan  pendekatan  secara
interpersonal  pada  seluruh  unsur  baik  pemerintah,  fasilitator  maupun  masyarakat secara  umum;  dan  (4)  Komitmen  masih  menjadi  tantangan  atau  belum  mendapat dukungan  secara  maksimal  dalam  mencapai  tujuan  Program  Pamsimas  di  Desa Borikamase Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Masyarakat dan unsur pemerintah di tingkat desa Borikamse harus menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan air minum hanya dapat diwujudkan dengan proses kolaborasi antara  seluruh  pihak  yang  ada  baik  dari  unsur  pemerintah  desa,  masyarakat  desa Borikamse dan fasilitator Pamsimas dengan cara membangun motivasi bersama yang diawali dengan membangun kepercayaan bersama, pemahaman bersama, pengakuan internal dan komitmen bersama.
Terbangunnya motivasi bersama di antara seluruh pihak akan menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan segala potensi yang dimiliki yang dapat diarahkan pada proses kolaborasi.  Seyogyanya  pemerintah  memberikan  contoh  bagaimana  menciptakan kerjasama dan sinergitas pada seluruh pihak yang terkait dengan pemenuhan air bersih di  Desa  Borikamase.  Namun  demikian,  masyarakat  juga  harus  menyadari  bahwa persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lokal, baik di tingkat  masyarakat,  maupun  di  tingkat  pemerintah.  Di  satu  sisi  masyarakat mengharapkan  bahwa:  (1)  proses  penyampaian  informasi  terkait  kepentingan pelaksanaan program Pamsimas tidak harus dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang  bersifat  formal  yang  terkadang  membuat  masyarakat  menjadi  segan  dan takut/malu menyampaikan pendapat mereka;(2) pelaksanaan rapat pada waktu kerja dihindari karena masyarakat beranggapan “tidak ada uang kalau tidak kerja” dan ini menyebabkan peserta rapat yang hadir hanya dari unsur pemerintah desa; (3) dalam rapat-rapat juga diharapkan menggunakan bahasa bahasa lokal agar masyarakat mudah mengerti  apa  yang  disampaikan  dan  juga  memudahkan  untuk  menyampaikan pendapat; (4) pendampingan fasilitator harus lebih intens agar terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka tidak hanya datang pada saat ada rapat terkait agenda program;  (5)  politik  lokal  sebaiknya  tidak  memberikan  dampak  yang  bisa  merusak kepercayaan dan hubungan sosial antar anggota masyarakat serta antar masyarakat dan pemerintah;  (6)  mengedukasi  masyarakat  secara  berkelanjutan  yang  terkait  dengan kebutuhan air bersih, baik secara subtantif, maupun secara teknis. Misalnya, manfaat biopori dan  pembuatan biopori pada setiap titik yang berpotensi terjadi genangan air pada  saat  musim  hujan.  Di  samping  itu,  memperbaiki  kualitas  lingkungan  sekitar tempat tinggal masyarakat dengan melakukan penanaman pohon yang dapat menyerap dan  menampung  air  bawah  tanah  pada  saat  musim  hujan,  seperti  menanam  pohon sukun;  (7)  pemerintah  perlu  meninjau  ulang  definisi  swadaya  masyarakat  kelompok sasaran  program  karena  mereka  rata-rata  orang  miskin,  namun  mereka  diwajibkan untuk berswadaya baik dalam bentuk uang tunai ( in-cash ) maupun dalam bentuk tenaga ( in-kind );  (8)  pemerintah  desa  Borikamase  perlu  memprakarsai  lahirnya  aturan  yang memberikan sanksi terhadap masyarakat yang boros menggunakan air, apakah dengan sanksi  denda  dalam  bentuk  materi  atau  non-materi  atau  sanksi  sosial  lainnya  sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah desa dan masyarakat.

## Acknowledgments
Terima  kasih  kepada  masyarakat  Desa  Borikamase,  para  tokoh  masyarakat,  aparatur pemerintah  desa  dan  kepala  desa,  seluruh  stakeholders  yang  telah  memberikan informasi data penelitian.

## Conflicts of interest
Peneliti menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

## Daftar pustaka
Agranoff, R. dan Mc.Guire, M. (2007). “Inside the Matrix: IntegratingtheParadigmsofInter-governmentaland Network Management , ” International Journal of Public Administrtation , 26(12):1401-1422, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1081/PAD-120024403 , diakses tanggal 11 Desember 2020.
Ansell,  C.  and  Gash,  A.  (2007).  “Collaborative  Governance  in  TheoryandPractice”,
JournalofPublicAdministrationResearch&Theory ”,
18(4):543-571, https://www.semanticscholar.org/paper/Collaborative-Governance-in-Theory- and-Practice-Ansell-Gash/4b69c75f85cc6a2ba7bf4e1e819e17cfaf4a288f , diakses tanggal 1 Desember 2020.
Astuti, M. T. dan Rahdriawan, M. (2013). “Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Di Lingkungan  Permukiman  Kecamatan  Mijen,  Semarang”, Jurnal  Teknik Pembangunan dan Kota , 2(4):938-947, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/3544 , diakses
tanggal 3 Desember 2020.
Bachtiar.  (2016). Manajemen  Kolaborasi  Sektor  Publik:  Studi  Dukungan  Dalam  Pencapaian Overstock  Beras  Dua  Juta  Ton  Antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan Kodam  VII/Wirabuana. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Hasanuddin Makassar.
Bryson,  J.  M.;  Crosby,  Barbara.  C.;dan  Stone, M.M.  ( 2006). “The  Design  and Implementation  of  Cross-Sector  Collaborations,” Public  Administration  Review, 66(1):44-55,
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPap ers.aspx?ReferenceID=1282968 , diakses tanggal 24 November 2020. Coleman, J. S. (1988). “ Social Capital in theCreationof Human Capital ,” American Journal of Sosiology,94:95-120,
https://www.socialcapitalgateway.org/content/paper/coleman-j-s-1988-social- capital-creation-human-capital-american-journal-sociology-94-s ,  diakses  tanggal 19 Agustus 2020.
Donahue J. D dan Zeckhauser, R. J. (2011). Collaborative Governance Private Roles for Public Goals in Turbulent Times. New York: PrincentonUniversityPress. Emerson,  K.;  Nabachi,  T.;  dan  Balogh,  S.  (2012).“An  Integrative  Framework  for Collaborative Governance” , Journal of Public Administration Research and Theory” , 22(1):1–29 , https://academic.oup.com/jpart/article/22/1/1/944908 ,  diakses tanggal 03 Juli 2020. Emerson,  K.  Dan  Nabachi,  T.  (2015). Collaborative  Governance  Regime .  George  Town: University Press of USA.
Fitriyani, N.  dan Rahdriawan, M. (2015). “ Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas  di  Kecamatan  Tembalang”, Jurnal  Pengembangan  Kota, 3(2),
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/90/920 , diakses
tanggal 20 Januari 2021.
Insani,  S.  dan  Satlita,  L.  (2016). Efektifitas  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Temanggung . Yogyakarta: AN FIS UNY. Islamy  L.O.S.  (2017). Model  Collaborative  Governance  dalam  Pengembangan  Pariwisata  di Kabupaten Buton, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Kholiq, A. (2014). “Evaluasi Keberhasilan Program Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas)
di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes”, Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Tehnik Sipil , 20(2):125-133, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/9254 , diakses
tanggal 15 Oktober 2020.
Nengsi,  S.  (2018).  “  Analisis  Keberlangsungan  Program  Penyediaan  Air  Minum  Dan Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (Pasca  Pamsimas)  di  Desa  Lilli  Kecamatan Matangnga  Kabupaten  Polewali  Mandar”, Jurnal  Kesehatan  Masyarakat ,  Mei, 4(1):33-42,
https://media.neliti.com/media/publications/283710-analisis- keberlangsung-program-penyediaa-95378cb4.pdf ,  diakses  tanggal  15  November 2020.
Nurjaya,  M.  (2020). Colaborative  Governance  pada  Program  Penyediaan  Air  Minum  dan Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (Pamsimas)  di  Kabupaten  Maros .  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Juknis Pamsimas (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). (2018). Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum. Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic. Mradition in modern Italy . Princeton: Princeton UniversityPress.