WACANA APEC:

## LEGITIMASI DAN SIGNIFIKASI PEREKONOMIAN BALI (KAJIAN WACANA KRITIS PARAWISATA)

## Hugo Warami
Universitas Papua warami_hg@yahoo.com

## Putu Chrisma Dewi
Universitas Dhyana Pura chrismadewi@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Makalah ini membahas tentang diplomasi bahasa yang dalam tulisan ini, istilah tersebut merujuk pa- da suatu cara, suatu strategi,  suatu kiat, atau suatu taktik atau suatu kebijkan yang dirancang secara sitematis dan terstruktur untuk mengembangkan dan membina bahasa (Indonesia) baik secara inter- nal maupun eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa diplomasi bahasa mampu dijabarkan dalam tiga poin berikut yang terbukti sangat efektif untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah dalam rangka memperkaya keragaman bahasa nasional. Ketiga hal dimaksud adalah (1) pemodelan solusi  konflik  komunitas  atau  multibahasa,  (2)  penyebaran  bahasa  negara  dan  peningkatan  fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menguatkan identitas ke-Indonesia-an melalui penyebaran bahasa Indonesia dan (3) pening- katan kompetensi berbahasa asing strategis dan penerjemah.
Kata kunci : APEC , Legitimasi, dan Signifikasi

## ABSTRACT
APEC discourse in this study shall be explored through critical paradigm to conduct reflexive con- struction on the experience of tourism discourses that grow and develop in the society of tourism in Bali.  The focus of this study on the APEC discourse includes (1) legitimate and (2) signification of discourse construction which directliy impact on  economy of Bali through critical  discourse analy- sis (CDA).   This perspective provides the emphasis on tourism determination and creative aconomy, that is everything that in progress, will  and later happens  through APEC discourse, and directly impact on the economic power. Legitimate will assist to make objectivation which is formed to be availabled objectively and make sense subjectively. While, signification is one of discourse structure which refer  to a system obliged to the available of relation which can not be separated  between a sign and reality which becomes  its reference  and also has the iconic characteristic. APEC 2013 which is said to be conducted in Bali, will has a big impact on  the development of tourism sector. At least, signification of change and the dynamics  which occur in national, regional,  and international level will be constructed and utilized collectively in solving the same  problems among APEC coun- tires.  For CDA analysis, the language fact is obtained  from the mass media (Bali local newspaper), those are (1) Bali Post and (2) Media Bali Promosi.
Keywords : APEC, Legitimate, and signification

## 1. PENDAHULUAN
Asia Pasifik Economics Coorporation
Copyright © 2015, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
(APEC) merupakan salah satu wacana kon- struksi  bahasa  yang    sedang  dilegitimasi
melalui media-media massa dan elektronik di  Bali  pada  sektor  jasa  pariwisata.  Bagi media, APEC menjadi sebuah realitas yang dikonstruksikan  menjadi  sebuah  wacana. APEC dalam konstruksi wacana pariwisata, kehadirannya  dijadikan  sebagai  media  da- lam mendominasi,
menguasai,
mengarahkan pikiran
publik, merekonnstruksi  realitas  masyarakat  Bali dan  menanamkan  ideologi-ideologi  baru. Realita menunjukkan bahwa saat ini media merupakan saluran pemerintah dalam rang- ka  melegitimasi  dan  mensignifikasikan kepentingan  kekuasaan  yang  bermuara  pa- da kekuasaan politik dan ekonomi.
Dalam  konteks  media  massa,  kon- struksi leksikon APEC dapat dijadikan ba- rang  dagangan  dan  objek  dalam  menya- lurkan informasi massa. Proses penyebaran informasi  APEC  dapat  menjadi  alat  legiti- masi  dan  signifikasi  dalam  upaya  menum- buhkembangkan prekonomian Bali sekaligus  mendorong  terciptanya  prospek pariwisata  yang  menjanjikan.  Selain  itu, dalam  konteks  wacana  pariwisata,  media promosi  APEC  diharapkan  menjembatani dunia  kapitalis  dan  keberpihakan  pada masyarakat serta keberpihakan pada sektor jasa  pariwisata  pada  umumnya.  Konstuksi informasi APEC harus sampai pada khalay- ak  secara  tepat  berdasarkan  tujuan  dan kepentingan  agen  atau  aktor  serta  menem- patkan  diri  bagi  masyarakat  Bali  sebagai
Copyright © 2015, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
pemirsa  atau  pembaca  yang  ikut  merasa- kan,  melihat,  dan  menikmati  signifikasi wacana APEC 2013 tersebut.
APEC sebagai wacana pariwisata da- lam  kajian  ini  akan  dieskplorasi  melalui paradigma  kritis.  Paradigma  kritis  akan digunakan untuk  melakukan konstruksi re- fleksif  terhadap  pengalaman  wacana- wacana  pariwisata  yang  tumbuh  dan berkembang  pada  masyarakat  pelaku  pari- wisata di Bali. Wacana APEC dalam para- digma  kritis  dalam  memahami  teks-teks yang  mengendap  makna  alamiah  maupun makna  non  alamiah  dalam  bidang  pari- wisata.  Kajian  legitimasi  dan  signifikasi konstruksi wacana  APEC  yang berdampak langsung  pada  perekonomian  Bali  khu- susnya  bidang  pariwisata  termasuk  dalam kerangka perspektif critical discourse anal- ysis (CDA).  Perspektif  ini  memberikan penekanan pada determinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, yakni segala sesuatu yang sedang,  akan,  dan  nanti  terjadi  melalui wacana  APEC,  dan  berdampak  langsung pada kekuatan-kekuatan ekonomi.
Selain  itu,  keterlibatan  Indonesia  pa- da  forum-forum  multilateral  menurut  Pet- ranto (2012:17-18), biasanya memiliki sesi khusus  yang  berisi  penyampaian  pan- dangan  negara-negara  dalam  sesi  perde- batan  umum,  atau  lebih  dikenal  dengan istilah General Debate. Dalam ruang terse- but,  Indonesia  menyampaikan statement
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 169
yang pada intinya menekankan tentang tan- tangan  global,  seperti  perubahan  iklim, ketahanan  pangan  dan  energi,  serta  fluk- tuasi  harga  komoditas.  Persoalan  tersebut saling  terkait  satu  sama  lain  dan  harus diselesaikan melalui kemitraan global yang koheren  dan  solid.  Dewasa  ini,  di  mana perkembangan  global  dihadapkan  pada berbagai  tantangan  krusial  di  bidang  keu- angan,  makro-ekonomi  dan  perdagangan, peran  forum  multilateral  menjadi  semakin penting,  guna  menjalankan  program re- search , inter-governmental discussion , dan technical  assistance ,  yang  perlu  terus dikembangkan  dengan  dukungan  dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Mengacu pada pandangan Pilliang
(2004:69),  bahwa    dengan  kuatnya kepentingan  ekonomi  dan  kekuatan politik,  sesungguhnya  media  tidak netral,  jujur,  adil,  dan  terbuka.  Aki- batnya, informasi yang disungguhkan oleh media akan menimbulkan perso- alan  objektivitas  pengetahuan  yang serius pada media itu sendiri. Kepent- ingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan  politik  akan  menentukan apakah  informasi  yang  disampaikan oleh  sebuah  media  mengandung kebenaran (truth) atau  kebenaran palsu (pseudo-truth) ;  menyampaikan objektivitas  atau  subjektivitas;  bersi- fat  netral  atau  berpihak;  merepresen-
Copyright © 2015, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
tasikan  fakta  atau  memelintir  fakta; menggambarkan  realitias  ( reality ) atau menyimulasi realitas ( simulacrum ). Berangkat dari uraian-
uraian  di  atas,  maka  kajian  ini  akan memfokuskan pada upaya
pengungkapan  “Wacana  APEC:  Le- gitimasi  dan  Signifikasi  Perekonomi- an  Bali”  melalui  bedahan Critical Discours Analysis pada wacana pari- wisata. Kajian ini akan memproyeksi- kan  masalah  yang  mencakup:  (i)  le- gitimasi  media  pada  jasa  pariwisata Bali,  dan  (ii)  signifikasi  wacana APEC yang berdampak pada perekonomian  Bali.

## 2. KONSEP DAN KERANGKA TEORI KONSEP

## KONSEP LEGITIMASI
Legitimasi menghasilkan    makna- makna  baru  yang  berfungsi  untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah  diberikan  kepada  proses-proses kelembagaan  yang  berlainan.  Fungsi legitimasi adalah untuk membuat obyektivasi    yang  sudah  dilembagakan menjadi tersedia secara obyektif dan masuk akal  secara  subyektif.    Hal  ini  mengacu kepada  dua  tingkat,  pertama  keseluruhan tatanan kelembagaan harus dapat dimengerti  secara  bersamaan  oleh  para pesertanya dalam proses-proses
kelembagaan yang berbeda. Kedua keseluruhan  individu  (termasuk  di  dalam media ), yang secara berturut-turut melalui berbagai tatanan
dalam tatanan kelembagaan harus diberi makna subyektif. Masalah legitimasi tidak perlu dalam tahap pelembagaan  yang  pertama,  dimana lembaga  itu  sekedar  fakta  yang  tidak memerlukan  dukungan  lebih  lanjut  .  Tapi menjadi  tak  terelakan  apabila  berbagai obyektivasi  tatanan  kelembagaan  akan dialihkan  kepada  generasi  baru  (bd.van Leeuwen,  &  Wodak,  1999).  Di  sini legitimasi tidak hanya sekedar soal “ nilai- nilai”  ia  juga  selalu  mengimplikasikan “pengetahuan”. Sedangkan signifikasi menurut  Giddens  (2010:49)  merupakan salah  satu  struktur  wacana  yang  mengacu pada  sistem,  mengharuskan  adanya  relasi yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  sebuah tanda dan realitas yang menjadi rujukannya serta bersifat ikonis.

## KONSEP ANALISIS WACANA KRITIS
Analisis wacana kritis (AWK) yang diindo-
nesiakan  dari  konsep Critical  Dis- course  Analysis (CDA)  memiliki  be- berapa  konstruksi  konsep,  menurut Fairclough  dan  Wodak  (1997:  271);
Jorgensen  dan  Phillips  (2007:  115- 168)  yang  mencakup:  (1)  bentuk praktik  sosial  yang  menyusun  dunia
Copyright © 2015, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
sosial  dan  disusun  oleh  praktik- praktik sosial  dan wacana berada da- lam  hubungan  dialektik  dengan  di- mensi-dimensi  sosial  yang  lain,  (2) bentuk  analisis  tekstual  linguistik yang konkret atas penggunaan bahasa dalam interaksi sosial, dan (3) bentuk praktik  kewacanaan  memberikan kontribusi  bagi  penciptaan  dan  pere- produksian hubungan kekuasaan yang tak setara antara kelompok-kelompok sosial.  Selain  itu,  analisis  wacana kritis menekankan perlu adanya kerja sama  interdisipliner  dalam  rangka untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang bagaimana bahasa men- jalankan  fungsinya  sebagai  transmisi pengetahuan  dalam  mengorganisasi lembaga  sosial  atau  dalam  menjalan- kan  kekuasaan.  Konsep  analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Fairclough  dan  Wodak  (1997:  271); dan  Jorgensen  dan  Phillips  (2007: 115-168)  sejalan  dan  saling  mengisi sehingga  dapat  dipakai  sebagai  pi- jakan dasar dalam penelitian ini. Ber- dasarkan  pendapat-pendapat  di  atas, maka  konsep  analisis  wacana  kritis dalam

## KERANGKA TEORI
Van Leeuwen (2008:105-119) mengungkapkan  bahwa  konstruksi RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 171
legitimasi  dapat  dipergunakan  untuk memahami  aktor  atau  agen  di  balik wacana-wacana  yang  memarjinalkan kelompok  tertentu.  Konstruksi  teori dalam  kajian  ini  mengadopsi  model cara  kerja  van  Leeuwen  yang  terdiri atas  empat  bagian,  yakni  (1) authorization :  tipe  legitimasi  yang mengacu  kepada  otoritas  tradisi (kebiasaan), hukum, dan orang dalam institusi  yang  menegakkan  otoritas tersebut,  (2) moral  evaluation :  tipe legitimasi  yang  mengacu  kepada sistem nilai-nilai sosial, (3)
rationalization :  tipe  legitimasi  yang mengacu  kepada  tujuan  aksi-aksi terinstitusi, dan (4) mythopoesis : tipe legitimasi  yang  disampaikan  melalui naratif.

## MODEL  ANALISIS  VAN  LEEUWEN DALAM MEMBEDAH KAJIAN WACANA KRITIS
CDA  dapat  digolongkan  ke  dalam praktik-praktik  kewacanaan  seperti  yang dikemukakan  oleh  Fairclough  dan  Wodak (1997: 271); Jorgensen dan Phillips (2007: 115-168) sebagai berikut: (1) sifat struktur, proses kultural dan sosial sebagai linguistik -kewacanaan,  yakni memiliki bentuk prak- tik sosial yang memberikan kontribusi bagi penyusunan  dunia  sosial  yang  mencakup hubungan  hubungan  dan  identitas-identitas
Copyright © 2015, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
sosial dan terbentuk melalui praktik-praktik kewacanaan  dalam  kehidupan  sehari-hari serta terjadi perubahan dan reproduksi kul- tural  dan  sosial.  Ciri  ini  menjelaskan  di- mensi  linguistik-kewacanaan  fenomena sosial,  kultural,  dan  proses  perubahan  da- lam modernitas terkini, (2) sifat konstitutif dan  tersusun  (teratur).  Ciri  ini  tidak  hanya memberikan  kontribusi  pada  pembentukan dan  pembentukan  kembali  struktur  sosial, namun  merefleksikan  pembentukan  dan pembentukan kembali struktur sosial terse- but, (3) sifat empiris dalam konteks sosial. Ciri ini berpandangan jauh berbeda dengan teori  wacana  yang  tidak  melaksanakan kajian  empiris  dan  sistematis  penggunaan bahasa  dan  64  berbeda  dengan  psikologi kewacanaan  dalam  melakukan  kajian  re- toris  yang  bukan  kajian  linguistik penggunaan  bahasa,  (4)  sifat  ideologis  da- lam  fungsi  wacana.  Ciri  ini  mengungkap- kan  wacana  antara  kelas-kelas  sosial,  per- empuan  dan  laki-laki,  kelompok  minoritas dan  mayoritas  etnis.  Efek-efek  tersebut dipahami  sebagai efek  ideologis, dan  (5) sifat  kritis,  yakni  CDA  atas  nama  eman- sipasi,  pendekatan  analisis  wacana  kritis memihak  pada  kelompok-kelompok  yang tertindas.  Hal  inilah  yang  menjadi  konsen Fairclough,  yakni  “kritik  eksplanatoris” dan  “kesadaran  bahasa  kritis”.  Konstruksi kerangka  yang  dikemukakan  oleh  Fair- clough merupakan salah salah bentuk untuk
menganalisis wacana sebagai praktik sosial karena berisi sederet konsep yang berbeda, saling berkaitan satu  sama lain sebagai  di- mensi yang kompleks.
Prinsip dasar CDA telah dikemukakan oleh beberapa  ahli  menurut  cara  pan- dangnya  sendiri-sendiri  (Fairclough dan Wodak, 1997: 258-284, van Dijk, 1997:  1-37,  Wodak  dan  Meyer, 2001).  Beberapa  pandangan  tentang prinsip  dasar  itu  memiliki  kesamaan dalam  pendekatan  CDA,  namun  ada juga  yang  berpandangan  kontrover- sial. Pandangan tentang  prinsip  dasar CDA yang banyak dirujuk ialah yang dikemukakan  oleh  Fairclough  dan
Wodak (1997), yakni dengan
mengemukakan delapan prinsip dasar CDA, yakni (1) berorientasi pada ma- salahmasalah  sosial  dan  tidak  hanya memfokuskan  diri  pada  penggunaan bahasa,  tetapi  juga  pada  karakteristik linguistik dalam proses sosial budaya (CDA  berupaya  mengungkap  hub- ungan  kekuasaan  eksplisit  yang  ser- ing tersembunyi), (2) 65 berhubungan dengan wacana kekuasaan (hubungan sosial  dan  kekuasaan  itu  dilakukan dan  dinegosiasikan  melalui  wacana), (3)  dapat  mengungkap  hubungan masyarakat  dan  budaya  (penggunaan bahasa  dapat  mampu  berkontribusi dalam  memproduksi  dan  mengubah
Copyright © 2015, RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, P-ISSN: 2406-9019, E-ISSN: 2443-0668
pola  pikir  dalam  hubungan  masyara- kat,  budaya,  dan  kekuasaannya),  (4) melakukan  kerja  ideologi  (ideologi diproduksi  melalui  Dimensi  teks, praksis  wacana,  dan  efek  sosial  yang dimiliki),  (5)  berhubungan  dengan wacana  sejarah  (faktor  ekstralinguis- tik: budaya, masyarakat, dan ideologi dalam hal sejarah), (6) dapat memedi- asi  hubungan  antara  teks  dan masyarakat  (koneksi  antara  proses sosial  budaya  masyarakat  dan  sifat dengan  struktur  teks  untuk  melihat “perintah  wacana”),  (7)  menjalankan prinsip  interpretatif  (penjelasan  yang dinamis  dan  terbuka  akan  informasi yang kontekstual), dan (8) merupakan bentuk  aksi  sosial  (model  paradigma ilmiah  sosial  yang  berkomitmen membawa  perubahan  dalam  praktik komunikasi dan sosial politik).

## MEKANISME  KERJA  MODEL  FAIR- CLOUGH
Model  tiga  dimensi  Fairclough  diharapkan dapat  memberikan  kerangka  analitis bagi  analisis  wacana.  Model  ini didasarkan pada prinsip yang berbun- yi  bahwa  teks  hanya  dapat  dipahami atau  dianalisis  secara  terpisah,  hanya dapat  dipahami  dalam  kaitannya dengan  jaring-jaring  teks  lain  dan hubungannya  dengan  konteks  sosial
(Fairclough,  1992:  71,73:  136;  1995:
60).
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 174
Tabel 1. Hubungan Jaring-jaring teks dengan Konteks Sosial
Teori/Model Parameter Tahapan Analisis Ontologis Epistimologis Aksiologis CDA-LF Otorisasi Wacana Bahasa sebagai praksis sosial (hukum dan politik); bahasa kons-truksi sosial; konst-itutif; struktur bahasa; efek wacana Pendekatan Otoritas Pendekatan Normatif Abstraksi Bentuk Sistem Langue CDA-LF Satuan Teks Naratif Bahasa alat produksi wacana; media legiti-masi; politik simbol; alat kohesi tekstual; relasi makna Pendekatan Kritis Pendekatan Normatif Abstraksi Makna Sistem Pa- role CDA-LF Geneologi Sosial Bahasa praktik keku -asaan;
identitas sosial; pe- nata hubungan so-sial; ruang pengala-man; peru- bahan sosial; produksi kekuasaan; subjek sosial; prak- tik kewacanaan; Pendekatan Otoritas Pendekatan Kritis Abstraksi Fungsi Sistem Representasi CDA Ideologi Bahasa permainan simbol; distorsi hubungan sosial; usaha mempertahan- kan kekuasaan; Pendekatan Kritis Abstraksi Nilai Sistem
Semiologi Teks 1: APEC 2013
APEC 2013

## CORPUS DATA
Dalam analisis CDA tentang wacana APEC 2013  yang  akan  mengeksplorasi  legitimasi dan  signifikasi  perekonomian  Bali,  fakta bahasanya  diperoleh  dari  media  massa
(surat kabar lokal Bali), yakni (1) Bali Post, 14 Desember 2012 dan (2) Media Bali Pro- mosi, Edisi Mei 24 Mei – 30 Mei 2013. Ek- splorasi  media  sebagai  corpus  data  dapat disajikan sebagai berikut.

## Denpasar (Bali Post)
Bali  sebagai  tuan  rumah  Asia  Pasific  Economic  Coorporation  (APEC)  2013  diharapkan berdampak signifkan dan luas terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Setidaknya, APEC 2013 akan mendorong pertambahan jumlah kunjungan wisatawan hingga 5 juta orang.
Ketua  umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Badung,  A.A.Ngurah  Alit  Wiraputra,  SH., MH., memprediksi dampak dari APEC 2013 akan mendorong jumlah kunjungan wisatawan hingga 4,5-5 juta orang. Hal ini akan memberikan peluang bagi usaha seperti sewa kendaraan, guide, travel, dan jasa penunjang wisata lainnya.
“Semua  sektor  akan  bergerak.  Apalagi,  Badung  sebagai  tuan  rumah  akan  menikmati  sekali, bahkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga dua digit,” ujar Alit Wiraputra, Kamis (13/12) kemarin.
Selain  itu,  investasi  di  sektor  perhotelan  yang  digarap  tahun  ini  akan  dioperasikan  pula  pada 2013 mendatang. Jika tahun 2010 lalu jumlah hotel berbintang lima di Badung sebesar 41 unit, na- mun kini sudah mencapai 68 unit.
Menurutnya,  produk  makanan  dan  minuman  yang  dimanfaatkan  kalangan  hotel  selama  ini  80 persen dipasok dari luar akibat tidak ada regulasi yang jelas mengatur porsi penyerapan produk lokal ke hotel. “Ini harus kita rebut. Bali mesti mampu meningkatkan pasokan ke hotel maupun restoran yang ada di daerah ini,” serunya.
Selama ini penggunaan produk lokal baru sebatas himbauan saja. Mestinya hal itu sudah ada reg- ulasi  untuk  pembelaan  atau  penggunaan  produk  lokal.  Regulasi  ini  harus  datang  dari  pemerintah tingkat I. “Kami dari Kadin Badung juga ikut mendorong untuk segera dikeluarkan regulasi dalam melindungi produk lokal. Di samping adanya keberpihakan terhadap produk kita,” jelasnya.
Di samping itu peluang yang sudah tampak di tahun 2013 mendatang, Badung juga diharapkan pada berbagai persoalan. Salah satunya dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan faktor penun- jangnya yang terkonsentrasi di Badung Selatan, otomatis membuat akses ke kawasan tersebut makin macet. Persoalan lainnya juga muncul pada volume sampah di Badung Selatan yang makin mening- kat.
“Jumlah  pencari  kerja  juga  kian  bertambah  dan  tingkat  polusi  udara  yang  makin  memprihat- inkan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah energi seperti listrik dan pasokan air bersih. Ini menjadi PR bagi pemerintah Badung,” tandasnya.(kmb27).
Sumber: Surat Kabar Harian Nasional Bali Post, Edisi Jumat, 14 Desember 2012
Teks 2: APEC Berpotensi Dongkrak MICE di Bali
APEC Berpotensi Dongkrak MICE di Bali
Praktisi pariwisata memastikan Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013 di Bali mendongkrak kinerja Meeting, Incentive, Converence, Exhibition (MICE) di tahun mendatang.
Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua Badan Promosi Daerah (BPPD) Bali, mengatakan KTT  APEC  membawa  dampak  bagi  Bali  dengan  didukung  banyak  pembangunan convention  hall dan pembenahan infrastruktur.
“Tidak  hanya convention  hall tetapi  infrastuktur  dan  fasilitas  seperti  jaringan  untuk  mengadakan event besar Bali bisa dikatakan sudah siap, tinggal bagaimana caranya dari sekarang mempromosi- kan MICE pasca APEC 2013,” ungkapnya.
Mantan Bupati Gianyar yang akrab dipanggil Cok Ace ini juga mengatakan pertumbuhan con- vention hall hampir sekitar lima kali lipat jika dibandingkan dengan dua atau tiga tahun lalu yang hanya mencapai 2.000 saja. Saat ini, lanjutnya hampir 10.000 kapasitas guna mendukung MICE di Bali. “Memang semuanya masih terfokus di Bali Selatan yakni Nusa Dua,” paparnya. ”Hal tersebut yang seharusnya dipikirkan oleh industri pariwisata bagaimana Bali harus mempunyai destinasi kon- vensi guna mendukung pengembangan wisata MICE agar setelah KTT APEC sejumlah convenction hall di pulau ini tidak kosong,” jelasnya.
Dikatakanya, dengan adanya destinasi konvensi, lanjutnya convention hall yang sudah ada tidak terabaikan begitu saja. Untuk itu bagaimana caranya kawasan Nusa Dua bisa menjadi suatu karakter- istik tersendiri yaitu dengan mendongkrak wisata MICE. (ami)
Sumber: Surat Kabar Mingguan Bali Promosi, Edisi 24 Mei – 30 Mei Tahun 2013, hlm 7
Teks 3: Bali Segera Bentuk Bali Convention Bureau
Bali Segera Bentuk Bali Convention Bureau

## Bali Promosi
Stakeholder pariwisata Bali merencanakan untuk segera membentuk Bali Convention Bureau guna mendatangkan  dan  mempertahankan  event  berskala internasional  pasca Konferensi Tingkat  Tinggi APEC 2013.
Djinaldi Gosana, Direktur Eksekutif Bali Hotels Association (BHA) mengatakan, para pemangku kepentingan industri pariwisata Bali saat ini tengah menggodok rencana untuk membentuk Bali Con- vention Bureau guna mempertahankan event skala internasional pasca APEC 2013.
“Saat  ini  Bali,  memiliki  kurang  lebih  10.000  yang  sebagian  besar  adalah  anggota  BHA  untuk bisa  mengadakan  event  besar  seperti  APEC,  untuk  itu  harus  ada  badan  atau  asosiasi  yang  bisa mendatangkan convention yakni  kegiatan  yang  mendatangkan  pengusaha  atau  professional  dalam jumlah besar,” ujar Djinaldi.
Menurutnya,  KTT  APEC  2013  merupakan  kesempatan  besar  bagi  para  stakeholder  pariwisata untuk bersama-sama berjuang guna menghimpun semua pengusaha atau profesional agar bisa men- gadakan  agenda  event  internasional  di  Bali.  “Seluruh  stakeholder  harus  ada  kesiapan  untuk  maju melakukan bidding atau  penawaran  untuk  menjadi  tuan  rumah  penyelenggaraan  konvensi  karena
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 177
semua even bisa saja terjadi di Bali. Hanya saja, memang dibutuhkan profesional yang canggih dan kuat untuk melakukan bidding ,” ucapnya.
Ia juga melanjutkan, untuk membentuk sebuah badan diperlukan pendanaan maka pihaknya ber- harap adanya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali yang memiliki payung hukum nantinya Bali  Convention  Bereau akan  berada  di  bawah  BPPD  Bali.  “Konvensi  ini  tidak  hanya menguntungkan  pihak  hotel  saja  atau  tetapi  seluruh  stakeholder  yang  tergabung  dalam  Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali,” paparnya.
Untuk itu, dia berharap Pemilihan Gubernur berlangsung aman sehingga agenda-agenda besar tahun ini tetap bisa berlangsung dan bisa berjalan untuk jangka panjang. (ami)
Sumber: Surat Kabar Mingguan Bali Promosi, Edisi 24 Mei – 30 Mei Tahun 2013, hlm 7

## 3. PEMBAHASAN KONSTRUKSI LEKSIKON “APEC”
Wacana APEC ini digunakan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomi- an  menuju  pasar  bebas.  Perkembangan pasar  bebas  telah  meletakkan  fondasi ikatan-ikatan  ekonomi  dunia  melalui AFTA, APEC dan lain sebagainya. Waca- na  APEC  telah  mendorong  pelaku-pelaku ekonomi dari berbagai negara untuk secara bersama  melaksanakan  kerjasama  dalam rangka  kesejahteraan  warga  negaranya. APEC  merupakan  suatu  forum  kerjasama dalam  rangka  memfasilitasi  pertumbuhan ekonomi,  perdagangan,  dan  investasi  di kawasan Asia Pasifik. APEC berdiri tahun 1989  dan  beranggotakan  21  ekonomi  - Australia,  Brunei  Darussalam,  Canada, Chile,  China,  Indonesia,  Jepang,  Korea, Malaysia,  Mexico,  New  Zealand,  Papua New  Guinea,  Peru,  Philipina,  Russia,  Sin- gapore,  China  Taipei,  Thailand,  dan Amerika serikat.  APEC menjadi  forum  le-
gitimasi kerjasama yang penting dan strate- gis  dalam  perekonomian  dunia  mengingat dengan  keragaman  sistem  politik,  tingkat pembangunan/kemakmuran dan nilai sosial -budaya,  maka  APEC  perlu  mengem- bangkan  suatu  proses  yang  cocok  untuk mencapai tujuannya bagi peningkatan kese- jahteraan  dan  stabilitas  dunia  di  masa mendatang.

## LEGITIMASI LEKSIKON
Sebagai representasi leksikon dalam wacana  APEC  2013,  dapat  diketahui  bah- wa  ada  terdapat  sepuluh  leksikon  yang menjadi  simbol  perekonomian  Bali  dalam ketiga corpus data teks  di  atas terdiri dari: (1) kunjungan wisatawan, (2) pertumbuhan ekonomi,  (3)  tuan  rumah,  (4)  perhotelan, (5) produk lokal, (6) destinasi konvensi, (7) proses  penawaran (bidding  process) ,  dan (8)  agenda  besar.  Kesepuluh  konstruksi representasi leksikon dalam wacana APEC 2013  yang  memberikan  legitimasi  dampak
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 178
pada  perekonomian  Bali,  akan  diuraikan sebagai berikut.
Pertama ,  kunjungan  wisatawan.
Dalam  perspektif  pariwisata,  menurut Narya  (2011:48),  berkembangnya  pari- wisata  Bali  tidak  terlepas  dari  lima  pilar pembangunan pariwisata, yakni (1) masyarakat,  (2)  industri,  (3)  pemerintah, (4)  akademisi,  dan  (5)  pers.  Pariwisata yang  berkualitas  dan  pariwisata  inter- nasional  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut (1) sarana dan prasarana, (2) produksi yang kreatif,  (3)  pelayanan  yang  memenuhi kepuasan  wisatwan,  dan  (4)  wisatawan yang peduli lingkungan dan budaya. Legit- imasi  leksikon  kunjungan  wisatawan  ter- masuk  dalam  kategori  kelompok  verba. Dalam  konteks  APEC  2013,  merupakan arus  masuk  kunjungan  wisatawan  dari berbagai negara anggota APEC diluar kun- jungan  wisatawan  regular  yang  selama  ini berlangsung.  Kunjungan  wisatawan  dalam konteks APEC diprediksi akan mendorong terciptanya  pertumbuhan  perekonomian Bali, karena kegiatan APEC 2013 merupa- kan salah satu forum kerjsama multilateral yang  tidak  mengikat  anggotanya  secara legal (non legally binding) . Selain itu, kun- jungan  wisatawan  dalam  kerangka  APEC 2013 mencerminkan berkembangnya desti- nasi  konvensi, convention  hall , dan wisata MICE  ( Meeting,  Incentive,  Converence,
Exhibition) .
Kedua ,  pertumbuhan  ekonomi.  Da- lam  perspektif  ekonomi,  Narya  (2011:50) mengemukakan  bahwa  sektor  pariwisata selama  ini  menjadi  andalan  perekonomian Bali,  namun  belum  menjadi  primadona (andalan) mengingat sektor ini sangat rent- an  terhadap  kondisi  yang  terjadi  di  seki- tarnya.  Pertumbuhan  ekonomi  berdampak pada program pengembangan pariwisata di Bali,  yakni  harus  mampu  mendorong masyarakat  untuk  menciptakan  produk- produk lokal yang merefleksikan nilai-nilai kearifan  lokal  yang  dimiliki  masyarakat Bali (ecoturism,  marine  tourism, dan spir- itual  tourism). Legitimasi  pertumbuhan ekonomi  dalam  teks  wacana  APEC  2013, dimaknai  sebagai  bagian  dari  kegiatan ekonomi  kapitalisme  yang  bertujuan  me- menuhi  kebutuhan  pasar.  Legitimasi  ini diharapkan menurut Prawironegoro (2012:121;131), mampu mengubah keadaan  alam  menjadi  kondisi  yang    di- harapkan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup  yang  disebut  produksi  kerja,  serta mengubah  keadaan  masyarakat  Bali  dari tidak  ada  menjadi  ada;  atau  menjadi masyarakat modern dan maju yang disebut kehidupan sosial.
Ketiga ,  tuan  rumah.  Dalam  per- spektif  ekonomi  kreatif,  legitimasi  dan penunjukkan  sebuah  negara  atau  wilayah menjadi  tempat  penyelenggaraan  kegiatan- kegiatan  bersakala  nasional,  regional,  dan
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 179
internasional  sudah  merupakan  prosedur yang  telah  melewati  keputusan  bersama. Penunjukan  Bali  –  Indonesia  sebagai  tem- pat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ber- sakala  regional  dan  internasional  seperti APEC 2013 didasarkan pada beberapa fitur semantik  yang  mencirikan  makna  tuan  ru- mah tersebut. Fitur-fitur itu sejalan dengan jasa  pelayanan  yang  disajikan  oleh  tuan rumah  penyelenggara  kegiatan,  yakni  (a) kemampuan. Sebagai  tuan  rumah,    penge- tahuan dan keterampilan tertentu wajib dan mutlak  diperlukan  untuk  menunjang  pro- gram  layanan  prima,  yang  meliputi  ke- mampuan dalam bidang kerja yang diteku- ni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan public  relation sebagai  in- strument dalam membina hubungan ke da- lam dan ke luar organisasi/perusahaan, (b) sikap. Perilaku  atau  perangai  sebagai  tuan rumah  yang  baik  harus  ditonjolkan  ketika menghadapi  pelanggan,  (c)  penampilan. Penampilan  sebagai  tuan  rumah  sangat dibutuhkan  baik  secara  fisik  maupun  non fisik,  yang  mampu  merefleksikan  ke- percayaan  diri  dan  kredibilitas  dari  pihak lain,  (d)  perhatian.  Fokus  perhatian  dan pedulian  penuh  sebagai  tuan  rumah  bagi semua tamu yang datang dengan perhatian akan  kebutuhan  dan  keinginan  tamu,  (e) tindakan. Setiap  tindakan  yang  dilakukan dalam memberikan layanan kepada kepada
tamu,  mencerminkan  jati  diri  bangsa,  dan (f) tanggung jawab. Keyakinan akan sebuat tanggung  jawab  merupakan  ciri  keber- pihakan  kepada  tamu  dan  wujud  kepedu- lian  untuk  meminimalisir  resiko  yang  tim- bul.
Keempat , perhotelan. Leksikon per- hotelan  merupakan  bentuk  legitimasi ketersediaan  sebuah  jenis  akomodasi  yang mempergunakan  sebagian  atau  seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minumam serta jasa  lainnya  bagi  umum  yang  dikelola secara komersial. Penyediaan jenis penginapan  menjadi  bentuk  legitimasi kapitalisme  global  bahwa  event  APEC 2013  akan  memerlukan  akomodasi  yang cukup  banyak  dan  bervariasi.  Untuk  itu, legitimasi  leksikon  perhotelan  dimaknai pada beberapa  fitur semantik sebagai beri- kut (a) transient hotel ,  yaitu hotel yang le- tak  dan  lokasinya  di  tengah  kota  dengan jenis  tamu  yang  menginap  sebagian  besar adalah  untuk  urusan  bisnis  dan  turis,  (b) residential hotel , yaitu hotel yang pada da- sarnya  merupakan  rumah  –  rumah  ber- bentuk  apartemen  dengan  kamar  –  kamar yang  disewakan  secara  bulanan  atau  ta- hunan,  juga  menyediakan  kemudahan  – kemudahan  seperti  layaknya  hotel  seperti restoran,  pelayanan  makanan  yang  diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan kamar, (c) resort hotel , yaitu hotel pada umumnya
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 180
yang  berlokasi  di  tempat  –  tempat  wisata untuk  melayani  konsumen  yang  sedang berekreasi, (d) motel/motor hotel , yaitu ho- tel yang mempunyai lokasi sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota besar dengan  kota  besar  lainnya.  Hotel  jenis  ini menyediakan  parkir  khusus  seatap  dengan kamar hotel.
Kelima ,  produk  lokal.  Dalam  pre- spektif  kritis  pariwisata,  produk  lokal merupakan  produk  pariwisata  yang  ber- bentuk hasil unggulan dari sebuah wilayah atau  area  tertentu  yang  berdampak  pada masyarakatnya. Menurut Pujani (2011:104) dan  (Geriya,  2008),  mengungkapkan  bah- wa keunggulan produk lokal memiliki ciri- ciri  sebagai  berikut  (1)  kreasi  karyanya atau  hasil  kerajinan  budayanya  bermutu dan menjadi kebanggaan, (2) memiliki ga- ya  yang  mencerminkan  identitas  tertentu, (3)  merepresentasikan  nilai-nilai  religious, dan sains  yang mensinergiskan local  geni- us,  (4)  dapat  dan  berpeluang  diterima secara  lokal,  daerah,  nasional,  dan  diapre- siasikan  sebagai  puncak-puncak  ke- budayaan  dan  peradaban,  dan  (5) mengkritalisasikan  etos,  watak/spirit  bu- daya  dan  humanistas  yang  berdimensi  lo- kal, nasional dan global.
Keenam , destinasi konvensi.
Leksikon  destinasi  konvensi  yang  ter- ungkap dalam teks 2, merupakan kelompok kata verba yang bermakna melakukan atau
mendatangi  sebuah  forum  tertentu  yang memiliki  gaung  secara  nasional  maupun internasional. Destinasi  konvensi  dimaknai sebagai  bagian  dari  legitimasi  wacana kapitalisme  global  dalam  kawasan  geo- grafis  yang  berada  pada  satu  wlayah  ad- ministratif  yang  didalamnya  terdapat  daya tarik  wisata,  fasilitas  umum,  fasilitas  pari- wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling  terkait  dan  melengkapi  dalam  ter- wujudnya  cita-cita  bersama.  Palaguna (2011:159)  mengungkapkan  bahwa  desti- nasi  akan  menjadi  kompleks  karena  danya kenyataan  bahwa  suatu  destinasi  yang terkenal minimal melibatkan lebih dari satu pemerintahan daerah, baik kabupaten mau- pun  provinsi  dan  berbagai  satuan pemerintahan lainnya. Dalam konteks pari- wisata,  destinasi  konvensi  di  Bali  wajib menjadi  legitimasi  primadona,  mengingat corak  kepariwisataan  Bali  saat  ini  adalah mengandung  parawisata  budaya  dan  spir- itual.
Ketujuh , proses penawaran (bidding  process) .  Dalam  perspektif  hub- ungan internasional, Bandoro (2011:6) me- nyebutkan  bahwa  Indonesia  ingin  menjadi bagian  penting  dalam  penyelesaian  masa- lah-masalah  internasional.  Indonesia  ingin menunjukkan  keinginannya  untuk  mem- perbesar  peran  internasionalnya  baik  di tingkat  global  maupun  regional.  Slogan “Seribu sahabat tanpa musuh”akan menjadi
produk  legitimasi  politik  luar  negeri  Indo- nesia  ke  depan.  Penawaran (bidding) se- bagai  verba  proses  dimaknai  sebagai  se- buah  keinginan  Indonesia  untuk  menjadi- kan  bagian  dari  kolaborasi  internasional, untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  in- ternasional.  Nilai  penawaran  ini  melegiti- masi pulau Bali sebagai tempat dimana ter- jadinya pertemuan-pertemuan tingkat inter- nasional tersebut. Misalnya, Bali Democra- cy  Forum (BDF)  merupakan  bukti  nyata legitimasi  internasional  atas  bangsa  Indo- nesia  dalam  menjalankan  amanat-amanat negara-negara  multilateral.  Leksikon  pros- es penawaran memiliki fitur semantik yang terdiri  atas:  (1)  menjadi  acuan  utama  hub- ungan  antarnegara  yang  mampu  mem- berikan efek positif bagi kondisi lalu lintas internasional,  (2)  sebagai  manifestasi  dari apresiasi  negara-negara  maju  terhadap peran  internasional  Indonesia  (Bali)  dan kemajuan  pembangunan  ekonomi,  (3)  se- bagai  bukti  komitmen  Indonesia  untuk mendukung  pengembangan  demokrasi  di negara-negara lain, dan (4) sebagai bagaian dari kerjasama regional, perluasan,dan pen- guatan hubungan internasional Indonesia.
Kedelapan ,  agenda  besar.  Leksikon  agen- da  besar  yang  terungkap  dalam  teks  3, merupakan  kelompok  kata  metafora  yang bersinonim  dengan  kata  event  besar,  kes- empatan  besar,  dan  even  berskala  inter- nasional  yang  akan  dilaksanakan  di  pulau
Bali.  Dalam prespektif kerjasama multilat- eral, legitimasi leksikon agenda besar yang dimaksud  adalah  (1)  agenda  besar  level kebijakan (policy  level) yang  mencakup: (a)  pertemuan  pemimpin  ekonomi  atau kepala  negara/pemerintahan  dalam  me- nyusun deklarasi yang akan dijadikan agen- da kebijakan bagi APEC (APEC Economic Leaders’  Meeting) ,  (b)  pertemuan  Menteri Luar  Negeri  dan  Menteri  Ekonomi/ Perdagangan  dalam  membahas  kegiatan- kegiatan yang dilakukan dalam tahun yang bersangkutan  dan  menyusun  rekomendasi bagi  para  pemimpin  untuk  dipertim- bangkan  lebih  lanjut (APEC  Ministerial Meeting) ,  (c)  pertemuan  para  menteri sektoral  pada  bidang:  pendidikan,  energi, lingkungan  dan  pembangunan  berkelanju- tan,  keuangan,  sumber  daya  manusia,  ker- jasama  ilmu  IPTEK,  usaha  kecil  dan menegah,  telekomunikasi  dan  informasi, pariwisata,perdagangan,perhubungan,  dan peranan wanita (Sectoral Ministerial Meet- ing) ,  (d)  pertemuan  tahunan  dalam  mem- berikan  pandangan  dari  sisi  bisnis  kepada para  pemimpin  berkaitan  dengan  isu-isu APEC,  menyampaikan  laporan  dan  rek- omendasi  untuk  meningkatkan  lingkungan bisnis  dan  investasi  dikawasan  APEC (APEC  Business  Advisory  Council-ABAC) dan  (2)  agenda  besar  level  pelaksanaan (working level) .
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 182

## SIGNIFIKASI
Signifikasi  merupakan  prosedur valid  yang  dicanangkan  oleh  Giddens (2010:49)  sebagai  salah  satu  model  dari tiga dimensi struktur wacana dalam sistem sosial,  dan  model  dalam  menganalisis struktur  wacana.  Untuk  itu,  signifikasi dimensi wacana yang akan menjadi bagian dari  analisis  produksi  wacana  APEC  2013 di  bidang  pariwisata  dan  berkorelasi  pada sektor  perekonomian  Bali.  Signifikasi dalam  wacana  APEC  2013  mengacu  pada sistem  yang  mengharuskan  adanya  relasi yang tidak dapat  dipisahkan antara sebuah tanda dan realitas yang menjadi rujukannya serta  bersifat  ikonis.  Signifikasi  wacana APEC  2013  dapat  diuraikan  sebagai berikut.
Pertama ,  Kamar  Dagang  Industri (KADIN)  sebagai  tanda  teks  yang bersignifikasi  dengan  realitas  sektor pariwisata  dan  perekonomian  masyarakat Bali,  yakni  (1)  dapat  diprediksi  bahwa dampak dari APEC 2013 akan mendorong jumlah kunjungan wisatawan hingga 4,5-5 juta  orang,  (2)  memberikan  peluang  bagi usaha  seperti  sewa  kendaraan, guide , travel,  dan  jasa  penunjang  wisata  lainnya, (3) kabupaten  Badung sebagai  tuan rumah dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang sukup tinggi, dan (4) semua bentuk  investasi  di  sektor  perhotelan  yang digarap akan beroperasi menjelang
penyelenggaraan  APEC  2013  dengan jumlah hotel berbintang  lima di  kabupaten Badung mencapai 68 unit.
Kedua ,    Regulasi  sebagai  tanda  teks  yang bersignifikasi  dengan  realitas  sektor pariwisata  dan  perekonomian  masyarakat Bali,  yakni:  (1)    belum  adanya  regulasi yang  jelas  terkait  dengan  produk  makanan dan minuman yang dimanfaatkan kalangan hotel,  (2)  selama  ini  80  persen  produk makanan  dan  minuman  dipasok  dari  luar Bali, (3)  porsi penyerapan produk lokal ke hotel-hotel  di  Bali  belum  menunjukkan keberpihakan    pada  perekonomian  lokal Bali,  (4)  realita  menunjukkan  bahwa pemasokan  dan  penggunaan  produk  lokal Bali  masih  sebatas  himbauan  saja,  dan  (5) perlu  didorong  dan  dilakukan  segera  agar dikeluarkannya  regulasi  yang  jelas  dalam melindungi produk lokal Bali

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, maka wacana APEC 2013:  Legitimasi  dan Signifikasi Perekonomian Bali dapat disim- pulkan  sebagai  berikut:  (1)  APEC  2013 merupakan  suatu  forum  kerjasama  dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan  efesien  bagi  pergerakan  barang,  jasa, dan manusia lintas batas negara di kawasan Asia  Pasifik  melalui  pengaturan  kebijakan dan  kerjasama  ekonomi  dan  teknik,  (2) leksikon  yang  menjadi  bukti  legitimasi
APEC  2013  melalui  peran  media  massa terdiri  atas:  (a)  kunjungan  wisatawan,  (b) pertumbuhan ekonomi, (c) tuan rumah, (d) perhotelan,  (e)  produk  lokal,  (f)  destinasi konvensi,  (g)  proses  penawaran (bidding process) , dan (h) agenda besar, (3) signifi- kasi wacana APEC 3012 dalam sistem so- sial kemasyarakatan yang berdampak pada perekonomian  Bali  terdiri  atas:  (a)  Kamar Dagang Industri (KADIN), (b) regulasi, (c) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), dan (d) Bali Hotels Accosiation (BHA).
Selain  itu,  secara  umum  APEC 2013  yang  diwacanakan  berlangsung  di Bali,  akan  berdampak  besar  pada pembangunan sektor
pariwisata.
Setidaknya,  signifikasi  perubahan  dan dinamika  yang  terjadi  di  tingkat  nasional,
regional dan internasional akan dikonstruksi  dan  didayagunakan  secara bersama  dalam  menyelesaikan  berbagai persoalan  yang  sama  pada  sesama  negara anggota  APEC.  Signifikasi  APEC  2013 pada  sektor  pariwisata  di  Bali  diharapkan menjembatani  dan  menuntaskan  fenomena klasik  yang  sering  dihadapi,  yakni  (1)
dampak ekonomi global yang berkepanjangan mengakibatkan menurunnya  daya  investasi  pada  sektor pariwisata dan menurunnya kinerja investasi  mega  proyek  pembangunan pariwisata;  (2)  keberpihakan  pada  warisan budaya  lokal  belum  secara  optimal
menjanjikan;  (3)  sinergitas dan penguatan kapasitas antarstakeholder yang berkepentingan  belum  signifikan;  dan  (4) otonomi  daerah  yang  dibenturkan  pada peraturan kepariwisataan nasional.

## Rekomendasi
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, maka  saran  yang  dapat  dijadikan  sebagai kontribusi dalam rangka peningkatan pem- bangunan  sektor  pariwisata  pada  masyara- kat Bali adalah: (a) penyelenggaraan event- event  berskala  nasional  dan  internasional diharapkan dapat menyebar atau merata di semua  wilayah  tujuan  wisata  di  Bali,  (b) keikutsertaan  para  pelaku/stakeholder,  ke- lompok  sukarelawan,  asosiasi  wisata,  aso- siasi  bisnis dan pihak-pihak lain  yang ber- pengaruh dan berkepentingan melalui event APEC  2013  dan  sejenisnya  yang  dapat berdampak positif pada pariwisata Bali, (c) Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah Provinsi  Bali  harus  memberi  jaminan  rasa aman  dan  nyaman  bagi  setiap  pengunjung yang  datang  pada  event  APEC  tersebut, serta meminimalisir pelaku pariwisata atau sejenisnya  dari  konflik  politik  yang mengarah  pada  NKRI,  dan  (d)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus terus menerus melakukan upaya pro- mosi  yang  memperkuat  karakter  bangsa dan  identitas  masyarakat  setempat  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  perdamaian yang  dicita-citakan,  pengalaman  berwisata
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No.1 April 2015, 184
yang  berkualitas,  dan  memberikan  kepua- san bagi peserta APEC 2013 tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Mitra  Bestari  yang  memberikan  masukan- masukan  yang  sangat  bermanfaat  untuk perbaikan  artikel  ini.  Atas  masukan- masukan  yang  telah  diberikan  sekali  lagi penulis mengucapkan terima kasih

## DAFTAR PUSTAKA
Bandoro,  B.  2011.  ”Indonesia  ingin  menjadi bagian penting melalui Penyelesaian Ma- salah-Masalah Internasional” dalam Tab- loit  Diplomasi .  Media  Komunikasi  dan Interkasi,  No.40  Tahun  IV.  Tanggal  15
Februari-14 Maret 2001. Jakarta:
Direktorat  Diplomasi  Publik-  KE- MENLU RI.
Geriya,  I.W.  2008.  “Pembangunan  Bali  Ber- budaya  dan  Bervitalisasi  Etos  Keunggu- lan  untuk  Bangkit”  dalam  Prosiding Kongres Kebudayaan Bali I Tahun 2008. Denpasar:  Panitia  Kongres  Kebudayaan Bali 2008.
Narya,  Ketut.  2011.  “Kebijakan  Pemerintah Provinsi Bali mewujudkan Destinasi Bali yang  Sustainable”  dalam Pariwisata Berkelanjutan  pada  Pusaran  Krisis Global (Putu  Anom,  dkk).  Denpasar: Universitas Udayana Press. Pilliang,  Yasraf  Amir.  2005. Transpolitika. Dinamika Politik di dalam Era Virtuali-
tas . Yogyakarta: Jalasutra.
________________.  2010. Post-Realitas.  Re- alitas  Kebudayaan  dalam  Era  Post- Metafisika. Yogyakarta: Jalasutra. Petraton, Ade. 2012. “Kemelut dan Hasil Kon- ferensi  Tingkat  Tinggi  Menteri  ke-13  di Doha”  dalam Diplomasi  Multilateral , Buletin  Kementerian  Luar  Negeri  Re- publik  Indonesia.  Jakarta:  SETJEN  KE-
MENLU RI.
Pujani, L.P.K. 2011. “Pemberdayaan Komuni- tas  Pedagang  Souvenir  Asal  Kintamani di  Kota  Denpasar”  dalam Pariwisata
Berkelanjutan  pada  Pusaran  Krisis Global (Putu  Anom,  dkk).  Denpasar: Universitas Udayana Press. Prawirinegoro,  Darsono.  2013. Karl  Marx: Ekonomi  Politik  dan  Aksi  Revolusi .  Ja- karta: Nusantara Consulting. van Leeuwen, T., & Wodak, R. 1999. Legitimi- zing  Immigration  Control:  A  Discourse- Historical  Perspective. Discourse  Stu- dies , 1: 83–118. van Leeuwen, T. 2008. Discourse and Practice. New  Tools  for  Critical  Discourses  Analysis. Oxford-New York: Oxford University Press.