## Legalitas

## Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia
(Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)

## *Benito Asdhie Kodiyat MS dan M Ananda Rizki Lubis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: bentioashdie@umsu.ac.id
Abstrak .  Salah  satu  yang  mendasari  dibentuknya  Mahkamah  Konsitusi  adalah  adanya  kenyataan  bahwa  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  dihasilkan  oleh  lembaga-lembaga  politik  meskipun  dibentuk  melalui  prosedur-  prosedur  demokratis, berpotensi menyimpan muatan kepentingan yang tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi. Hal demikian wajar, namun menjadi bermasalah ketika kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang- undangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konsitusi.  Secara  teoritis,  pengujian  formil  adalah  adalah  pengujian  atas  pembentukan  suatu  undang-  undang.  Melalui  Putusan Nomor  91/PUU-XVIII/2020  pada  Kamis,  25  November  2021,  Mahkamah  konsitusi  bersikap  terhadap  permohonan  Judicial Review  terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui tindak lanjut kewenangan legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji secara formil Undang-Undang  No  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Penilitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  yang menggunakan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  pengertian,  perbandingan  dan  menganalisis  yang  berkaitan  dengan Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020).  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  Tindak  lanjut  Kewenangan  Legislasi  pasca  Putusan Mahkamah  Konsitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  yaitu  melaksanakan  perubahan  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan yang sebelumnya tidak memuat mekanisme omnibus law dalam rancangan pembentukan undang-undang, harapannya Kebijakan haluan Negara dimasa yang akan datang lebih dapat menyerap aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.  Bahwa hukum dibentuk harus memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat, bukan kebutuhan sekolompok orang atau golongan elitis tertentu.
Kata Kunci: Kewenangan Legislasi, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Mahkamah Konsitusi .
Abstract .  One  of  the  reasons for  the  establishment  of  the  Constitutional  Court  is  the  fact  that  laws  or  regulations produced  by political institutions, although formed through democratic procedures, have the potential to contain interests that are not in line with the provisions of the constitution. This is natural, but it becomes problematic when the interests in the laws and regulations conflict with the principles in the constitution. Theoretically, formal testing is a test of the formation of a law. Through  Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on Thursday, November 25, 2021, the Constitutional Court took a stand against the Judicial Review application  against  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation.  Number  91/PUU-XVIII/2020  which  formally  examines Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research uses a normative legal approach that uses the main legal material by examining  the  meaning,  comparison  and  analysis  related  to  the  Follow-up  to  the  Legislative  Authority  after  the  Conditional Inconstitutional Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Study of the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020). Based on the results of this study, the follow-up to the Legislative Authority after the Constitutional Court Decision  Number  91/PUU-XVIII/2020,  namely  implementing  changes  to  the  Law  for  the  Establishment  of  Legislation  which previously did not contain an omnibus law mechanism in the draft law formation, the hope is that the State policy In the future, it can better absorb the aspirations needed by the community in order to create certainty, justice and the benefit of the law. That the law is formed must pay attention to the legal needs of the community, not the needs of a group of people or certain elitist groups.
Keywords : Legislative Authority, Conditional Unconstitutional Decisions, Constitutional Court.

## PENDAHULUAN
Ide dasar pembentukan Mahkamah Konsitusi secara teoritis diawali adanya kebutuhan akan pengadilan yang secara  khusus  melakukan  pengujian  produk  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  konsitusi  atau  yang  disebut dengan judicial  review .  Pembentukanya  didasari  pemikiran  Hans  Kalsen,  menurut  Hans  Kalsen,  suatu  undang- undang  hanya  berlaku  dan  dapat  berlaku  apabila  sesuai  dengan  konsitusi,  hanya  konsitusilah  satu-satunya  dasar keabsahan undang-undang. Untuk menjamin kesesuain materi tersebut, maka diperlukan lembaga khusus yang untuk menyatakan menguji apakah undang- undang bertentang dengan konsitusi. 1
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  dalam  Diana  Kuaumasari, judicial  review adalah  pengujian  yang  dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap suatu kebenaran norma. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan
1 Muhammad Ilham Hermawan. 2020. Teori Penafsiran Konsitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konsitusi ,  Jakarta: Kencana,p. 33.
Benito Asdhie Kodiyat MS dan M Ananda Rizki Lubis . Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)
bahwa  dalam  teori  pengujian  ( teotsing) ,  dibedakan  antara materiale  toetsing dan formacle  toetsing. Pembedaan tersebut  biasanya  dikaitkan  dengan  perbedaan  pengertian  antara wet  in  materiele  zin  ( undang-undang  dalma  arti materiel) dan wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang- undang adalah pengujian materil, sedangkan pegujian atas pembentukannya adalah pengujian formal. 2
Pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  merupakan kewenangan  Mahkamah  Konsitusi yang  jumlah  perkaranya  paling  banyak  di  antara  kewenangan  Mahkamah  Konsitusi  yang  lain.  Banyaknya  perkara yang masuk salah satunya disebabkan karena setiap warga negara, badan hukum, dan lemabga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Kewenangan  melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  siatur  lebih  lanjut  dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  jo.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Mahkamah  Konsitusi. Terkait  teknis  pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  6/PMK/2005  tentang  Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. 3
Hubungan  antara  DPR  dan  Mahkamah  Konsitusi  terjadi  pada  tiga  tahap,  yaitu  pertama  adalah  ketika  DPR melakukan proses pemilihan 3 (tiga) hakim konsitusi yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Tahap kedua adalah ketika DPR menjadi pihak yang meberikan keterangan dalam persidangan permohonan pengujian undang-undang dalam persidangan di Mahkamah Konsitusi. Tahap ketiga adalah  ketika  DPR  menindaklanjuti  putusan  Mahkamah  Konsitusi  dengan  melakukan legislatif  review. Dalam prespektif  fungsi  DPR,  proses  pemilihan  hakim  konsitusi  masuk  dalam  wilayah  fungsi  pengawasan  ( controling). Sedangkan kegiatan memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konsitusi dan penyempurnaan undang-undang untuk disesuaikan dengan putusan MK adalah fungsi legislasi.
Penggunaan  konsep  putusan  tersebut  pada  satu  sisi  dapat  di  pandang  sebagai  upaya  MK  untuk  memitigasi dampak  yang  akan  timbul  akibat  inkonstitusionalitas  UU  No.  11/2020  terhadap  UUD  1945.  Hal  itu  merupakan terobosan  hukum  sepertihalnya  model  putusan  konstitusional  bersyarat  maupun  inkonstitusional  bersyarat  yang diadopsi MK dari berbagai Putusan MK Korea Selatan. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara eksplisit karena hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 56 UU MK. Mengingat, penggunaan opsi inkompabilitas dalam putusan MK sebenarnya timbul akibat adanya kebutuhan praktik berhukum suatu negara.
Berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat  ditarik  rumusan  masalah  ataupun  tujuan  penelitian,  yaitu;  Implikasi Terhadap  Putusan  Inkonstitusional  Bersyarat  Mahkamah  Konsitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020,  Tindak  Lanjut Kewenangan  Legislasi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020,  Cara  Pelaksanaan  Perubahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 4 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 5 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 6 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implikasi Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
Kelahiran  Mahkamah  Konsitusi  di  Indonesia  merupakan  perwujudan  dan/atau  realisasi  dianutnya  pahama negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, harus
2 Rio Christiawan. 2021. Omnibus Law Teori Dan Penerapannya . Jakarta : Sinar Grafika. P. 71-72.
3 I Gde Pantja Astawa, dkk. 2021. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konsitusi . Bandung: PT. Refika Aditama. p. 24-25
4 Ismail Koto, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
5 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And  Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
6 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
7 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
Benito Asdhie Kodiyat MS dan M Ananda Rizki Lubis . Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)
senantiasa  memperhatikan,  menghormati,  menjaga  dan  memelihara  UUD  NRI  tahun  1945itu  sebagai  sebuah  negara yang  menganut  paham  konstitusonalitas.  UUD  NRI  tahun  1945  itu  merupakan  puncak  tertinggi  dalam  struktur  dan tata urutan peraturan perundang  – undangan yang ada di  Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan atau undang  – undang  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  berwenang  tidak  boleh ada  yangbertentangan  dengan  Undang  –  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8
Dalam  berbagai  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  terdahulu,  Putusan  Inkonsitusional  Bersyarat  ditujukan terhadap uji materi suatu Undang- Undang. Maka, pada umumnya sifat inkonsitusional bersyarat itu digantung pada syarat  berupa  penafsiran pada isi  Pasal atau  Ayat dari  Undang-Undang  yang  di uji.  Sebaliknya,  Putusan Mahkamah Kosnitusi  No.91/PUU-  XVIII/2020  adalah  putusan  inkonstitusional  bersyarat  terhadap  pembentukan  (formil)  UU No.11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Dikabulkannya  pengujian  formil  suatu  Undang-Undang  oleh  Mahkamah Konsitusi merupakan yang pertama kalinya dalam Putusan ini sejak Mahkamah Konsitusi berdiri. 9
Putusan  Mahkamah  Konsitusi  ini  seharusnya  membatalkan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja,  karena  cara pembuatanya inkonstitusional maka sudah pasti materinya juga inkonstitusional, yakni pasal, ayat dan bagian dari ayat juga  inkonstitusional.  Namun,  melihat  fakta  adanya  4  (empat)  orang  dari  9  (sembilan)  hakim  Mahkama  Konsitusi mengeluarkan  pendapat  berbeda,  maka  putusan  ini  boleh  jadi  merupakan  “jalan  tengah”  yakni  materi  Rancangan Undang-Undang nya cukup baik, namun proses pembuatan yang cacat. Padaha;biasanya Mahkamah Konsitusi dalam amar putusannya menyatakan, jika suatu Undang-Undang diputus cacat formil maka otomatis isi atau marerinya juga cacat  atau  inkonstitusional,  namun  khuss  terkait  dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  putusan  Mahkamah Konsitusi kali ini menyimpang dari kebiasaanya. Sehingga Mahkamah Kositusi membedakan antara proses legeislasi ( legislation process) di satu inkonstitusional, namun norma isinya konstitusional bersyarat, yakni masih dapat berlaku jika  diperbaiki  proses  pembuatannya  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun,  karena  realitasnya  saat  ini  Indonesia memerlukan materi Undang-Undang yang mengatur soal memudahkan investasi dan upaya menederhanakan regulasi terkait perjanjian dan perlindungan pekerja secara layak.
Pilihan Putusan inkonstitusional bersyarat sangat mungkin merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai saat ini, terutama jika dilihat komposisi hakim mayoritas dan disenters yang sangat tipis, dan bisa jadi jika dipaksakan menjadi inkonstitusional jangan-jangan justru berbalik putusannya menjadi konstitusional, oleh karena itu Putusan Mahkamah Konistusi  ini  tidak  hanya  mempertimbangkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang,  namun  Mahkamah  Konsitusi  jug mempertimbangkan hal lain diluar ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya terkesan putusan ini mengambil jalan tengah.
Proses  pembentukan  Undang-Undang  dapat  bersifat Consttitusional  Importance sesuai  maksud  Pasal  22A Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena ada beberapa argumentasi hukum. Pertama , tata cara pembuatan Undang- Undang tak boleh diabaikan keberadaanya dan urut-urutanya tujuan adalah mengkoreksi kekuasaanDPR dan Presiden sebagai  pembentuk  Undang-  Undangagar  tak  menyalahgunakan  kewenangnnya  ( a  buse  of  power) secara  absolut. Kedua ,  prosedur  pembuatan  Undang-Undang  itu  harus  dikuti  secara  utuh  dalam  rangka  untuk  memastikan  agar pembuat  Undang-Undang  dapat  dikontral  apa  motif  dibalik  lahirnya  suatu  Rancangan  Undang-Undang  agar kelahirannya tidak bertentangan dengan norma konstitusi karena acapkali pelanggaran norma konsitusi didasari pada motif  yang  tersenbunyi  dari  pembuat  Undang-Undang. Ketiga, dalam  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan antara proses dan hasilnya merpakan hal yang sama pentingnya, karena hanya dengan proses dan hasilnya merupakan hal  yang  sama  pentingnya,  karena  hanya  dengan  proses  yang  baiklah akan  menghasil  produk  Undang-Undang  yang baik pula. Biasanya hasil Undang-Undang akan dinilai baik terlebih dahulu dinilai proses pembentukannya yang baik pula.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dengan  demikian  terdapat  2  hal  yang  harus  diperhatikan,  pertama,  bahwa  4 peraturan  presiden  dan  45  peraturan  pemerintah  tidak  bisa  dilaksanakan  karena  berimplikasi  ada  peraturan  yang berdampak lebih luas dan yang sifatnya strategis, PP dan Perpres tersebut berkaitan dengan kebijakan strategis yang meliputi: 10 Pertama , Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP, Kedua , Koperasi dan UMKM serta Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes):  4  PP, Ketiga ,  Investasi:  5  PP  dan  1  Perpres, Keempat ,  Ketanagakerjaan:  4  PP, Kelima , Fasilitas  Fisikal:  3  PP, Keenam ,  Penataan  Ruang:  3  PP  dan  1  Perpres, Ketujuh ,  Lahan  dan  Hak  Atas  Tanah:  5  PP, Kedelapan ,  Lingkungan  Hidup:  1  PP, Kesembilan ,  Konstruksi  dan  Perumahan:  5  PP  dan  1  Perpres, Kesepuluh , Kawasan Ekonomi: 2 PP, Kesebelas , Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres
Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
8 Salman Manggalatung. 2015. Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Focus Gramedia, p. 151.
9 Lalu Hedwin Anggara, “Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020”, dalam Al-Qisth Law Review Vol. 5 No.2 2022. p. 15.
10 Atang Irawan, “Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, dalam Jurnal Litigasi Vol. 23 No.1 Apil, 2022. P. 129-130.
Benito Asdhie Kodiyat MS dan M Ananda Rizki Lubis . Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)
Secara normatif, Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menyebut fungsi legislasi tanpa menguraikan apa sesungguhnya dimaksudkan dengan fungsi legislasi. Bahkan, Undang- Undang nomor  17  tahun  2014  tentang  MD3  dan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan undang-undang Nomor 15  tahun 2019 pun tak memberikan definisi mengenai fungsi legislasi. Oleh karena itu guna mendapatkan pemaknaan yang jelas perihal fungsi legislasi. Oleh karena itu guna mendapatkan pemaknaan yang jelas perihal  fungsi  legislasi,  dirujuk  pengertian  dari  dalam  literatur.  Untuk  mendalami  fungsi  Legislasi,  dimulai  dengan perkataan  “legislasi”  berasal  dari  Bahasa  Inggris,  yaitu  “ legislation”, berarti  (1)  Perundang-Undangan  dan  (2) pembuatan  undang-undang.  Sementara  itu,  “ legislation” berasal  dari  kata  kerja  ( Verb) “ to  legilate” yang  berarti mengatur atau membuat undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “legislasi” berarti pembuatan undang-undang legislasi merupakan sebuah proses ( legislation as a process). Woodrow Wilson dalam “Congressional Goverment” menulis legislation is an aggregate, not a simple production. Berhubungan dengan hal itu fungsi legislasi sebagai “ any form of law-making” yang bila diletakkan dalam teori trias politika fungsi legilasi berada dalam wilayah legislatif. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam membuat atau membentuk undang-undang. 11 Dalam bidang legislasi, prinsip check and balaces di transplantasi dengan mengintroduksi suatu badan peradilan konsitusi yang sama sekali baru dalam ketatanegaraan Indonesia yakni Mahkamah Konsitusi. Menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konsitusi memiliki beberapa kewenangan, satu diantaranya adalah kewenangan menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar.  Diberikannya  kewenangan  menguji  Undang-Undang  (UU)  kepada Mahkamah  Konsitusi  berawal  dari  pemikiran  bahwa  Undang-  Undang  adalah  produk  politik  yang  berpotensi digunakan  sebagai  instrumen  politik  yang  berpotensi  digunakan  sebagai  instrumen  politik  untuk  melanggengkan kekuasaaan. Pengalaman masa lalu terutama di era orde baru Soeharto menunjukkan, hukum perundangan digunakan sebagai instrumen politik yang tak saja merugikan namun juga menindas. Ketiadaan lembaga negara yang berwenang melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  menyebabkan  tak  ada  jalan  untuk menghentikan Undang-Undang yang inkonstitusional kecuali atas „kebaikan‟ Presiden dan DPR melalui mekanisme legislative  review .  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  memungkinkan  Mahkamah  Konsitusi  menerima permohonan pengujian produk perundangan buatan kedua lembaga tersebut agar tidak saja terbentuk melalui prosedur dan cara yang demokratis namun juga memuat norma yang nomokratis. 12
Fakta  bahwa  DPR  terburu-buru  dalam  menyetujui  dan  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja menjadi  Undang-Undang  di  atas  fondasi  partisipasi  publik  yang  lemah  dan  tak  terpenuhi  sejumlah  syarat  formil sebagaimana  dalam  terlihat  pada  amar  putusan  Mahkamah  Konsitusi  ini  menunjukan  kualitas  produk  legislasi  dari DPR terhadap Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja sangat buruk. Tampaknya anggota fraksi DPR tidak mendapat informasi  yang  cukup  menegnai  isu  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  tidak  melibatkan  diri  secara mendalam dalam proses legislasi.
Maka sesungguhnya, proses legislasi di Indonesia yang harus melalui pintu “persetujun Bersama” antara DPR dan Presiden ini sesungguhnya tak tepat, karena anomali dengan sistem presidensial yang seharusnya memberi peran yang  berbeda  dalam  pembentukan  legislasi.  Presiden  seharusnya  sebagai  pelaksana  Undang-Undang  sedangkan parlemen seharusnya berfungsi pembuat Undang-Undang. Jika demikian maka sistem pemerintahan Indonesia murni melainkan  sistem  parlementer.  Karena  memerlukan  persetujuan  bersama  secara  seimbang  antara  parlemen  dan eksekutif  itu  merupkan  sistem  parlementer  yang  paling  umum  di  praktekkan  di  dunia.  Oleh  karena  itu  konsep persetujuan  bersama  dalam  proses  legislasi  di  Indonesia  perlu  didesain  ulang  karena  berpotensi  melahirkan “perselingkuhan  politik  legislasi”  antara  DPR  dan  Presiden  dalam  pembahasan  Undang-Undang  yang  dianggap strategis untuk mendukung kebijakan presiden seperti tercermin dalam Undang- Undang Cipta Kerja ini.
Cara  Pelaksanaan  Pengubahan  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Atas  Putusan  Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
DPR-RI  merupakan lembaga legislatif yang tidak lain  merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan  partai  poloitik  yang  diyakini  sebagai  wadah  aspirasi  sekelompok  masyarakat.  Undang-Undang  yang dibentuk  melalui  lembaga  politik  ini  tidak  dapat  dipungkiri  merupakan  hasil  dari  produk  politik.  Pembentukan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh politik hukum ( legal policy) pembentuk undnag-undang. Sebagai legal policy, arti politik hukum  adalah arah atau  keinginan  yang  dimaksud  oleh  pembuat  Undang-Undang  Dasar/Undnag- Undang  ketika  Undang-Undang  Dasar/Undang-Undang  itu  dibuat  melalui  perdebatan di lembaga  yang  membuatnya untuk  kemudian  dirumuskan  dalam  kalimat-kalimat  hukum.  Dengan  kata  lain,  jika  dibalik,  perdebatan  di  parlemen dapat  menunjukkan  politik  hukum  atau  arah  yang  diinginkan  tentang  hukum  yang  kemudian  diundangkan  di  dalam Undang-Undang  Dasar/Undang-Undang  itu.  Dalam  konteks  ini,  politik  hukum  itu  bisa  digali  dengan  penafsiran
11 Saldi Isra. 2020. Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional” . Depok: Rajawali Pers. p. 42-43.
12 Manunggal K. Wardaya, “Perubahan Konsitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 ”, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 7 No.2 April, 2010. p. 24-25.
Benito Asdhie Kodiyat MS dan M Ananda Rizki Lubis . Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)
historis  terhadap  latar  belakang  lahirnya  isi  hukum.  Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  produk  hukum merupakan kristalisasi atau formulisasi dari berbagai kehendak dengan perdebatan politik saling bersaingan.
Tahapan  pembuatan  undang-undang  dimulai  dari  tahapan  perencannan.  Tahap  perencanaan  adalah  tahap dimana  DPR  dan  Presiden  (serta  DPD  terkait  RUU  tertentu)  menyusun  daftar  RUU  yang  akan  disusun  ke  depan. Proses  ini  ummnya  dikenal  dengan  istilah  penyusunan  program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas).  Hasil  pembahasan tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  keputusan  DPR.  Ada  dua  jenis  Prolegnas,  yakni  yang  disusun  untuk  jangka waktu 5 tahun dan tahunan. Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut. Hal tersebut merupakan bagian dari gambaran tahap  perencanaan  pembentukan  undang-undang.  Tahapan  tersebut  melingkupi  tahapan  pembahasan  secara menyeluruh  hingga  tahapan  pengundangan.  Hal  tersebut  memberikan  gambaran  betapa  panjangnya  proses pembentukan suatu undang-undang.
Kedudukan  Presiden  pun  sangat  kuat  mengingat  ketentuan  Pasal  20  ayat  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  jika  sebuah  Rancangan  Undang-Undang  tidak  mendapat persetujuan bersama maka Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Adanya  ketentuan  ini  menjadikan  kedua  lembaga  negara  tersebut  harus  dapat  dan  mau  mencari  titik  temu  dan kesepakatan terhadap sebuah RUU yang dibahas bersama. Ilustrasi ekstrimnya adalah sebagai berikut. Seluruh fraksi dan  anggota  DPR  telah  bersatu  padu  setuju  terhadap  sebuah  RUU,  tetapi  ternyata  dalam  pembahasannya  Presiden menyatakan  tidak  setuju  terhadap  RUU  tersebut.  Akibatnya  RUU  itu  tidak  dapat  menjadi  sebuah  Undang-Undang. Bahkan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan  RUU  tersebut  tidak  boleh  diajukan lagi dalam sidang DPR masa itu. 13
Berbeda halnya apabila sebuah RUU tersebut, setelah melalui perdebatan mendalam dan panjang antara DPR dan  Presiden,  akhirnya  dapat  disetujui  menjadi  Undang-Undang  oleh  kedua  lembaga  tersebut.  Apabila  posisi  sudah demikian maka langkah selanjutnya bagi Undang-Undang tersebut berupa pengundangan oleh presiden tidak menjadi masalah  konstitusional  apabila  ternyata  dalam  perkembangan  pasca  persetujuan  bersama  tersebut,  dengan  Undang- Undang  itu.  Ketidaksetujuannya  ditunjukkan  dalam  wujud  tidak  mengundangkan  undang-undang  yang  telah mendapatkan  persetujuan  bersama  DPR  dan  Presiden.  Dalam  posisi  demikian,  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menentukan  bahwa  Undang-Undang  yang  telah  disetujui  bersama  tadi,  walaupun  tidak diundangkan, akan tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan setelah 30 hari sejak RUU itu disetujui bersama. Ketentuan ini dibuat untuk menghindarkan diri dari terjadinya kebuntuhan dalam hubungan antara Presiden dan DPR terkait pembentukan sebuah Undang-Undang.
Hakim  Konistusi  Maria  Farida  menyatakan  bahwa  pembentukan  Undang-  Undang  haruslah  memenuhi  asas pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  yang  baik,  anatar  lain,  kepatuhan  terhadap  asas  kelembagaan  atau pejabat  pembentuk  yang  tepat  dan  asas  keterbukaan.  Hal  ini  juga  dikemukakan  seorang  filsuf  dan  ahli  hukum terkemuka dari austria, yaitu Hans Kelsen (19881-1973) dalam teorinya, Teori Hukum Murni ( the pure theory of law) . Menurut Kelsen, hukum telah terkontaminasi oleh ideologi politik, moralitas, dan ilmu pengetahuan, sehingga hanya hukum murni yang membuat peraturan perundang-undangan dengan baik. Teori hans kelsen ini tidak berjalan dengan baik,  karena  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  selain  disebabkan  faktor-faktor  hukum,  nyatanya  faktor- faktor non- hukum juga sangat berpengaruh. 14
Perencanaan  Undang-Undang  dilakukan  terlebih  dahulu  dengan  penyusunan  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas) Menurut Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (P3)  serta  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  DPRD  (MD3),  penyusunan prolegnas dilakukan  hanya  antara  Presiden  dan  DPR  tanpa  melibatakan  keberadaan  DPD.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konsitusi tersebut, ditetapkan mekanisme baru menyusun prolegnas yakni anatara DPR, Presiden, dan DPD. 15 Mekanismenya  pertama  kali  diawali  dari  rapat  internal  di  masing-masing  pihak  yakni  DPR  yang dikordinasikan  oleh  badan  legislasi,  DPD  yang  dikordinasikan  oleh  badan  legislasi,  DPD  yang  kordinasikan  oleh panitia penyusun Undang (PPUU) serta presiden yang dikordinasikan oleh Menteri Hukum dan Ham untuk melakukan rapat  kerja  penyususunan  prolegnas.  Dalam  rapat  kerja  tersebut,  akan  diambil  kesepakatan  mengenai  jumlah  RUU yang  akan  ditetapkan  dari  masing-masing  pihak  serta  pembentukan  panitia  kerja.  Panitia  kerja  inilah  yang  akan merumuskan  lebih  lanjut  dan  membahas  daftar  prolegnas  untuk  disampaikan  dalam  rapat  kerja  selanjutnya.  Dalam rapat  kerja  yang  kedua  tersebut  akan  dapat  diambil  keputusan  bersama  anatar  DPR,DPD,  dan  Presiden  mengenai prolegnas yang akan ditetapkan baik prolegnas jangka menengah dan/atau prolegnas prioritas tahunan.
13 Patrialis Akbar. 2013. Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” . Jakarta: Sinar Grafika. p. 222-223.
14 Wilma Silalahi. 2021. Serviam Pengabdian dan Pemikiran Konsutusi Maria Farida Indiriati” . Depok: Raja Grafindo. p. 122-123
15 Ola Anisa Ayutama dkk, “Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU- X/2012 Terhdap Proses Pembentukan Undang- Undang di Indonesia ”, dalam Jurnal Penelitian hukum, Vol. 1 No.3 November, 2014. p. 178
Benito Asdhie Kodiyat MS dan M Ananda Rizki Lubis . Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)
Prolegnas dapat disimpangi dalam pembuatan undang-undang dengan alasan sebagaimana diataur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang P3, yakni untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam serta keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat  kelengkapan  DPR  yang  khusus  menangani  bidang  legislasi  dan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  hukum.  Dengan  demikian,  Prolegnas  merupakan  suatu  instrumen  perencanaan  pembuatan undang-undang yang utama selain bahwa suatu RUU dapat diteruskan untuk dijasikan undang- undang apabila terkait dengan  pengurusan  keadaan  luar  biasa,  keadaan  konflik,  atau  bencana  alam  serta  keadaan  tertentu  lainnya  yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU dan dapat disetujui alat kelengkapan DPR bidang legislasi dan menteri bidang hukum.

## SIMPULAN
Keberadaan  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  menyatakan  bahwa  Undang- Undang  Cipta  Kerja  dalam  proses  pembentuknnya  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  sehingga dinyatakan cacat formil. Mahkamah Konsitusi juga menyatakan bahwa Undang-Undnag Cipta Kerjatidak mempunyau kekuatan hukum secara mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Penerapan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan  dalam  salah  satu  amar  putusannya  bahwa  pembentuk  Undang-Undang  dilarang  untuk  mengeluarkan tindakan  atau  kebijakan  yang  berdampak  luas  dan  strategis,  serta  tidak  diperkenakan  membuat  peraturan  pelaksana dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Namun  pembentuk  Undang-Undang  dalam  hal  ini  Presiden  malah  mengeluarkan Perpres No. 113 tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggara Badan Bank Tanah dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang  tak  sejalan  dengan  sifat  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  yang  berfsifat  final  dan  mengikat.  Hal  ini  lah  yang menjadi  contoh  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  hanya  dimaknai  sebagai  “macan  kertas”  saja,  tetapi  secara implementasi  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  hanya  dijadikan  sekedar  literatur  tak  bermakna.  Tindak  lanjut  dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 harapannya Kebijakan haluan Negara dimasa yang akan datang  lebih  dapat  menyerap  aspirasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  agar  terciptanya  kepastian,  keadilan  dan kemanfaatan hukum. Penerapan nilai-nilai demokrasi menjadi pendekatan utama yang harus dilaksanakan khususnya oleh  lembaga  legislatif  untuk  dapat  disampaikan  kepada  eksekutif.  Karena  landasan  dalam  pembuatan  peraturan perundangundnagan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  landasan  sosiologis,  bahwa  hukum  dibentuk  harus  memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat, bukan kebutuhan sekolompok orang atau golongan elitis tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Atang  Irawan,  “Undang-Undang  Cipta  Kerja  di  Tengah  Himpitan  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020”, dalam Jurnal Litigasi Vol. 23 No.1 Apil, 2022.
I  Gde  Pantja  Astawa.  dkk.  2020. Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  di Mahkamah Konsitusi. Bandung: PT. Refika Aditama.
Ilham Hermawan, Muhammad. 2020. Teori Penafsiran Konsitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konsitusi ,  Jakarta: Kencana.
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
Lalu Hedwin Anggara, “Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU- XVIII/2020”, dalam Al-Qisth Law Review Vol. 5 No.2 2022.
Manunggal K. Wardaya, “Perubahan Konsitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 ”, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 7 No.2 April, 2010.
Ola  Anisa  Ayutama  dkk,  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  92/PUU-  X/2012  Terhdap  Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ”, dalam Jurnal Penelitian hukum Patrialis Akbar. 2013. Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2). Rio Christiawan. 2021. Omnibus Law Teori Dan Penerapannya . Jakarta: Sinar Grafika Saldi Isra. 2022. Lembaga Negara,  Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika. Depok: Rajawali  Pers. Salman Magaantung. 2015. Desain Kelembagaan Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Focus Gramedia. Wilman Silalahi. 2021. Serviam Pengabdian dan Pemikiran Konsitusi Maria Farida Indriati. Depok: Raja Grafindo.