Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal 95-119 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

## Sudjana Somantri
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung sdjana@yahoo.com

## ABSTRAK
Kajian  ini  membahas  Jaminan  Perlindungan  Hukum  sebagai  Prinsip  Profesionalitas  Dosen  dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Metode  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian    bersifat  deskriptif analisis,  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  dokumen,    tahap  penelitian  dilakukan  dengan  studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta metode  analisis  data  dilakukan  secara  normatif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Jaminan Perlindungan Hukum  sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  (IPTEK)  meliputi:  (1)  Perlindungan  terhadap  kedudukan  dosen    sebagai  tenaga  profesional berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan  inovasi  yang  dihasilkan  dosen  berdasarkan  Undang-undang  tentang  Kekayaan  Intelektual;    dan  (3) Perlindungan  atas  kompetensi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  bidang  tugas  dalam  pelaksanaan  Tridharma Perguruan Tinggi  berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi  tenaga pendidik (dosen). Jaminan Perlindungan Hukum    tersebut    dapat    meningkatkan  kinerja  Dosen  yang  bersangkutan,  sehingga  mendorong perkembangan  IPTEK.
Kata kunci: perlindunganh hukum, prinsip profesionalitas, dosen, IPTEK

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  Legal  Protection  Guarantee  as  Professionalism  Principle  Lecturer  in  the Development of Science and Technology (Science and Technology) related to the three responsibilities of Higher Education. Method approach taken is normative, specification research is descriptive analysis, data collection techniques through the study documents, the research phase conducted by the study of literature consisting  of  primary  legal  materials,  secondary  law,  and  tertiary  legal  materials,  and  methods  of  data analysis conducted normatively qualitative. The results showed that guarantee legal protection as a principle of professionalism Lecturer in the Development of Science and Technology (Science and Technology) include (1)  Protection  of  the  position  of  the  lecturers  as  professionals  based  on  Law  Number  14  Year  2005  on Teachers and Lecturers; (2) Protection of the creations and innovations produced lecturers based on the Law on Intellectual Property; and (3) Protection of the necessary competence in accordance with the task in the implementation of the three responsibilities of Higher Education based on the provisions concerning the certification of teachers (lecturers). Legal Protection Guarantees can improve the performance of lecturers in question, thus encouraging the development of science and technology.
Keywords: protection law, principles of professionalism, lecturer, science and technology

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  dalam  bidang  pendidikan  adalah  upaya  mencerdaskan kehidupan bangsa dan  meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,  bertakwa, dan  berakhlak  mulia  serta  menguasai  ilmu    pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  dalam mewujudkan  masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab  berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk    memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan    ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.
Selanjutnya,  Pasal  31  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia    Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap  warga negara berhak  mendapat  pendidikan;  (2) Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib membiayainya;  (3)  Pemerintah    mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional,    yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang; (4) Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-  kurangnya  20%  (dua  puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja  negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan  menjunjung tinggi nilai- nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk    kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia. 1
Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  negara Indonesia  berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif
1 Penjelasan Umum Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang  semakin  ketat  dengan  bangsa  lain  di  dunia.  Kualitas  manusia  Indonesia  tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.
Kedudukan  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  mempunyai  visi  terwujudnya penyelenggaraan  pembelajaran  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  profesionalitas  untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu  untuk  menjamin  perluasan  dan  pemerataan  akses,    peningkatan  mutu  dan relevansi,  serta tata pemerintahan  yang baik  dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan  kehidupan lokal, nasional, dan global  perlu  dilakukan    pemberdayaan  dan  peningkatan  mutu  dosen  secara    terencana, terarah,  dan  berkesinambungan  melalui    jaminan  perlindungan  hukum    terhadap kedudukannya  sebagai  tenaga  profesional,    kreasi  dan  inovasi  yang  dihasilkan,  dan pelaksanaan  tugas  “Tridharma”  Perguruan  Tinggi,  yaitu  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan  hal itu, maka identifikasi masalah dalam kajian ini  adalah  bagaimana  Jaminan    Perlindungan  Hukum    sebagai  Prinsip  Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normative  dan  spesifikasi penelitian  bersifat deskriptif  analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen  dengan  tahap  penelitian  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  serta    metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Profesionalitas, dan IPTEK
Perlindungan  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  dari    landasan  hukum  yang mengaturnya,  subyek  yang  dilindungi,  lingkup  obyek  perlindungan,  serta  hak  dan kewajiban. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan. 2 Dalam kamus bahasa Indonesia kata ”pengembangan” secara etimologi yaitu berarti proses/cara, perbuatan mengembangkan. 3 Secara istilah, kata pengembagan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan  suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian  dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. 4
Menurut kamus bahasa Indonesia, Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar  orang  berfikir,  bertindak,  dan  sebagainya.  Wikipedia    menjelaskan  bahwa  Prinsip adalah  suatu  pernyataan  fundamental  atau  kebenaran  umum  maupun  individual  yang dijadikan  oleh  seseorang/  kelompok  sebagai  sebuah  pedoman  untuk  berpikir  atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan  merupakan  akumulasi  dari  pengalaman  ataupun  pemaknaan  oleh  sebuah  objek  atau subjek tertentu. 5
Profesionalitas  asal  kata profesi atau  profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber  penghasilan  kehidupan  yang memerlukan  keahlian,  kemahiran,  atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  atau norma  tertentu  serta  memerlukan  pendidikan  profesi. 6 Sedangkan  profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan  sebagai  profesi.  Profesionalisme  juga  mengacu  kepada  sikap  dan  komitmen anggota  profesi  untuk  bekerja  berdasarkan  standar  yang  tinggi  dan  kode  etik  profesi. Dengan demikian profesionalisme merupakan performance quality dan sekaligus sebagai
2 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Beberapa Catatan dari Editor (Bandung: Alumni,  2002), hlm. vi
3 http://digilib.uinsby.ac.id/9585/4/Bab%202.pdf . Diakses 3 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.
4 Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 45
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip. Diakses 5 Agustus 2016 , pukul 19.00 WIB
6 Pasal 1 Angka 4 UU No 14 Tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen
tuntutan  perilaku  profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga  dosen  sebagai profesional dituntut untuk dapat bekerja dalam koridor profesionalisme. 7
Pengembangan  adalah  suatu  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis, teoritis, konseptual, dan moral pekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan  dan  latihan. 8 Sedangkan  Andrew  F.  Sikula  mendefinisikan  sebagai  berikut: “Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka  panjang  menggunakan  suatu  prosedur  yang  sistematis  dan  terorganisasi  dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.”
Dosen  adalah  pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama mentransformasikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 9 Ilmu,  sains,  atau  ilmu  pengetahuan  adalah  seluruh  usaha  sadar  untuk  menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. 10 Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. 11
llmu  bukan  sekadar  pengetahuan  ( knowledge ),  tetapi  merangkum  sekumpulan pengetahuan  berdasarkan  teori-teori  yang  disepakati  dan  dapat  secara  sistematik  diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. 12 Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno informacion (tahun  1387)  yang  diambil  dari  bahasa  Latin informationem yang  berarti  “garis  besar, konsep, ide”. Informasi merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan.” 13
7 Bandingkan  Dedi  Supriadi,  1999. Mengangkat  Citra  Guru  dan  Martabat  Guru ,    Adicita  Karya  Nusa, Yoyakarta. dalam https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan- permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/ . Diakses 7 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.
8 http://developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html.  Diakses  8  Agustus  2016, pukul 21.00 WIB.
9 Op.cit , Pasal 1 Angka 2 UU No 14 Tahun 2005
10 C.A.  van  Peursen:  Filsafat  Sebagai  Seni  untuk  Bertanya,  dikutip  dari  buku  B.  Arief  Sidharta, Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu ? (Bandung: Pustaka  Sutra, 2008),  hlm. 7-11
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Online Etymology Dictionary: Information dikutip  dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip , loc.cit .
Teknologi  menurut  Kamus  Merriam-Webster  " technology "  sebagai the  practical application  of  knowledge  especially  in  a  particular  area (terapan  praktis  pengetahuan, khususnya  dalam  ruang  lingkup  tertentu)  dan a  capability  given  by  the  practical application of knowledge (kemampuan yang diberikan oleh terapan praktis pengetahuan).

## 2. Perlindungan Hukum  terhadap Kedudukan Dosen sebagai Tenaga Profesional
Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai  agen  pembelajaran,  pengembang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,  serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
a. memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan  jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan  promosi  dan  penghargaan  sesuai  dengan  tugas  dan  prestasi kerja;
c. memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh  kesempatan  untuk  meningkatkan  kompetensi,  akses  sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
f. memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan  menentukan kelulusan peserta didik; dan
g. memiliki  kebebasan  untuk  berserikat  dalam  organisasi  profesi/organisasi profesi keilmuan.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. merencanakan,  melaksanakan  proses  pembelajaran,  serta  menilai  dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. bertindak  objektif  dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar  pertimbangan  jenis kelamin,  agama,  suku,  ras,  kondisi  fisik  tertentu,  atau  latar  belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  keprofesionalan  secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h. memiliki  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas keprofesionalan;
Pemberdayaan  profesi  dosen  diselenggarakan  melalui  pengembangan  diri  yang dilakukan  secara  demokratis,  berkeadilan,  tidak  diskriminatif,  dan  berkelanjutan  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  kemajemukan bangsa,  dan  kode  etik  profesi.  Prinsip  memperoleh  penghasilan  yang  ditentukan  sesuai dengan prestasi kerja merupakan pinsip profesionalitas induk dan bersifat  umum karena seluruh prinsip   akhirnya akan bermuara pada   tingkat penghasilan. Perlindungan  hukum terhadap  dosen  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan  diatur  dalam  Pasal  75  UU Tentang Guru dan Dosen.
(1) Pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  organisasi  profesi,  dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perlindungan hukum,  perlindungan  profesi,  serta  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2)  mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik,  orang  tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
(4) Perlindungan  profesi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang  meliputi  pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak  wajar,
pembatasan  kebebasan  akademik,  mimbar  akademik,  dan  otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan  kerja,  kebakaran  pada  waktu  kerja,  bencana  alam,  kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
(6) Dalam  rangka  kegiatan  akademik,  dosen  mendapat  perlindungan  untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila  dikaji  secara  cermat  ketentuan  Pasal  75,  sebenarnya  perlindungan  yang tercantum dalam Ayat (1), (2), (3), dan (5) bersifat umum karena harus diberikan terhadap semua profesi  sesuai bidangnya bukan hanya dosen. Namun kekhasannya perlindungan bagi dosen tersurat dalam Ayat (4), dan (6), yaitu: “…..pembatasan kebebasan akademik, mimbar  akademik,  dan  otonomi  keilmuan,  serta  pembatasan/pelarangan  lain  yang  dapat menghambat  dosen  dalam  pelaksanaan  tugas”  (Ayat  4),  dan  “Dalam  rangka  kegiatan akademik,  dosen  mendapat  perlindungan  untuk  menggunakan  data  dan  sumber  yang dikategorikan  terlarang  oleh  peraturan  perundang-undangan.”  Ketentuan  tersebut  wajar karena  seorang  dosen  harus  mempunyai    kejujuran  dan    bersikap  kritis  sehingga    perlu diberikan kebebasan akademik  dan otonomi keilmuan.  Selanjutnya dalam rangka kegiatan akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan demi kepentingan  umum, maka  dosen dapat menggunakan data atau sumber yang dilarang oleh undang-undang.

## 3. Perlindungan Hukum atas Kreasi dan Inovasi yang Dihasilkan Dosen
Kreasi dan inovasi mendapat perlindungan melalui Hukum Kekayaan Intelektual, yaitu  hukum  yang  berkaitan  dengan  hasil  pemikiran  manusia  dengan  menggunakan intelektualnya  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra,  teknologi,  bisnis,  dan  industri. Secara konvensional  Kekayaan Intelektual dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 14 (a) Hak Cipta dan Hak terkait;
(b) Hak  Perindustrian,  yang  mencakup:  Paten,  Merek,  Rahasia  Dagang,  Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.
14 Bandingkan dengan H.OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights ) (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2004),  hlm. 13-16
Dalam kaitan dengan profesi dosen, maka  potensi jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan adalah hak cipta (berkaitan dengan karya tulis, seperti buku, jurnal dsb), paten (jika kreasi  memenuhi syarat untuk diberikan paten, yaitu invensi,  mempunyai langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri)
(1) Hak Cipta dan Hak terkait:
a. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
b. Pengertian
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  deklaratif    setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Subyek
Pencipta  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau bersama-sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi. Pemegang  Hak  Cipta  adalah  Pencipta  sebagai  pemilik  Hak  Cipta,  pihak  yang menerima hak tersebut   secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
d. Obyek
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  keceka  tan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
e. Cara Perlindungan
Tidak wajib didaftarkan (stelsel deklaratif), tetapi dapat didaftarkan.
f. Jangka waktu Perlindungan
Tergantung obyek yang dilindungi, untuk hak ekonomi berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun -
berikutnya 15 , 50 tahun 16 , 25 tahun 17 , dan tanpa batas. 18
(2) Paten
a. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
b. Pengertian
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri  Invensinya  tersebut  atau  memberikan  persetujuannya  kepada  pihak  lain untuk melaksanakannya.
c. Subyek
Inventor  adalah  seorang  yang  secara  sendiri  atau  beberapa  orang  yang  secara bersama-sama  melaksanakan  ide  yang  dituangkan  ke  dalam  kegiatan  yang menghasilkan Invensi.
d. Obyek
Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi mengandung langkah Inventif jika Invensi tersebut  bagi  seseorang  yang  mempunyai  keahlian  tertentu  di  bidang  teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya  harus  dilakukan  dengan
15 a.  buku,  pamflet,  dan  semua  hasil  karya  tulis  lainnya;  b.  ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  Ciptaan  sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi,  pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan 1. karya seni batik atau seni motif lain.
16 a. karya fotografi; b. Potret;c. karya sinematografi;d. permainan video;e. Program Komputer;
f.perwajahan  karya  tulis;g.  terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi,  aransemen, modifikasi  dan  karya  lain  dari  hasil  transformasi;h.  terjemahan,  adaptasi,  aransemen,  transformasi  atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; 1. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan  Program  Komputer  atau  media  lainnya;  dan  j·  kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
17 Ciptaan berupa karya seni terapan.
18 Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara.
memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.
e. Cara Perlindungan
Harus  didaftarkan  melalui  permohonan  (stelsel  konstitutif).  Setiap  Permohonan hanya  dapat  diajukan  untuk  satu  Invensi  atau  beberapa  Invensi  yang  merupakan satu kesatuan Invensi.
f. Jangka waktu Perlindungan
Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu hak Paten dicatat dan diumumkan.
(3) Merek
a. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor  20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografi.
b. Pengertian
Merek  adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,  angka-angka, susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
c. Subyek
Pemilik  Merek  yang  terdaftar  atau    pihak  lain  yang  mendapat  izin  untuk menggunakannya.
d. Obyek
Merek Dagang dan Merek Jasa.
e. Cara Perlindungan
Harus didaftarkan (stelsel konstitutif).
f. Jangka waktu Perlindungan
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  sejak  Tanggal  Penerimaan  dan  jangka  waktu  perlindungan  itu  dapat diperpanjang.
(4) Rahasia Dagang
a. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
b. Pengertian
Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang  tidak  diketahui  oleh  umum  di  bidang teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
c. Subyek
Pemilik Rahasia Dagang atau pihak lain yang mendapatkan pengalihan hak  atau lisensi.
d. Obyek
Lingkup  perlindungan  Rahasia  Dagang  meliputi  metode  produksi,  metode pengolahan,  metode  penjualan,  atau  informasi  lain  di  bidang  teknologi  dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
e. Cara Perlindungan
Tidak  deklaratif dan  tidak  konstitutitf  (Otomatis dilindungi).
f. Jangka waktu Perlindungan
Tidak terbatas selama kerahasiaannya  terjaga atau tidak terungkap.
(5) Desain Industri
a. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor  31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
b. Pengertian
Desain  Industri  adalah  suatu  kreasi  tentang  bentuk,  konfigurasi,  atau  komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  yang  memberikan  kesan  estetis  dan  dapat diwujudkan  dalam  pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
c. Subyek
Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
d. Obyek
Hak  Desain  Industri  diberikan  untuk  Desain  Industri  yang  baru.  Desain  Industri dianggap  baru  apabila  pada  Tanggal  Penerimaan,  Desain  Industri  tersebut  tidak sama  dengan  pengungkapan  yang  telah  ada  sebelumnya.  Pengungkapan
sebelumnya,  sebagaimana  dimaksud  adalah  pengungkapan  Desain  Industri  yang sebelum:  a.   tanggal  penerimaan;  atau  b.  tanggal  prioritas  apabila  Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
e. Cara Perlindungan
Harus didaftarkan (stelsel konstitutif).
f. Jangka waktu Perlindungan
Perlindungan  terhadap  Hak  Desain  Industri  diberikan  untuk  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak  Tanggal  Penerimaan.Tanggal  mulai  berlakunya jangka  waktu  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dicatat  dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. (6) Perlindungan Varietas Tanaman
a. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor  29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
b. Pengertian
Perlindungan  Varietas  Tanaman  yang  selanjutnya  disingkat  PVT,  adalah perlindungan  khusus  yang  diberikan  negara,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kantor  Perlindungan  Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
c. Subyek
Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
d. Obyek
Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang  baru,  unik,  seragam,  stabil,  dan  diberi  nama.  Suatu  varietas  dianggap  baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman  tahunan.  Suatu  varietas  dianggap  unik  apabila  varietas  tersebut  dapat
dibedakan secara jelas  dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.Suatu varietas dianggap seragam  apabila  sifat-sifat  utama  atau  penting  pada  varietas  tersebut  terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam  berulang-ulang, atau  untuk  yang diperbanyak  melalui siklus  perbanyakan  khusus,  tidak  mengalami  perubahan  pada  setiap  akhir  siklus tersebut.
e. Cara Perlindungan
Harus didaftarkan (stelsel konstitutif)
f. Jangka waktu Perlindungan
Dua  puluh  tahun  untuk  tanaman  semusim;  dan  25  (dua  puluh  lima)  tahun  untuk tanaman tahunan.
(7) Desain Tata letak Sirkuit Terpadu
a. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
b. Pengertian
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya  terdapat  berbagai  elemen  dan  sekurang-kurangnya  satu  dari  elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Desain  Tata  Letak  adalah  kreasi  berupa  rancangan  peletakan  tiga  dimensi  dari berbagai  elemen,  sekurang-kurangnya  satu  dari  elemen  tersebut  adalah  elemen aktif,  serta  sebagian  atau  semua  interkoneksi  dalam  suatu  Sirkuit  Terpadu  dan peletakan  tiga  dimensi  tersebut  dimaksudkan  untuk  persiapan  pembuatan  Sirkuit Terpadu.
c. Subyek
Pendesain  atau penerima hak dari pendesain.
d. Obyek
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  yang  orisinal.  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  dinyatakan  orisinal apabila  desain  tersebut  merupakan  hasil  karya  mandiri  Pendesain,  dan  pada  saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.
e. Cara Perlindungan
Harus didaftarkan melalui permohonan (stelsel konstitutif).
f. Jangka waktu Perlindungan
Perlindungan terhadap Hak Desain  Tata Letak Sirkuit  Terpadu diberikan  kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  telah  dieksploitasi  secara  komersial,  Permohonan  harus  diajukan  paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
Dosen    yang  dapat  menghasilkan    kreasi  dan  inovasi  dapat  memperoleh  jenis Kekayaan Intelektual tertentu berdasarkan persyaratan perundang-undangan mendapatkan perlindungan  hukum  berupa    hak  moral  yang  melakat  pada  dirinya,  misalnya  namanya dicantumkan dalam ciptaannya, dan hak ekonomi, yaitu hak untuk menikmati keuntungan secara  ekonomi  atas  penggunaan  sendiri  atau    oleh  pihak  lain  melalui  perjanjian  lisensi berupa royalti.  Di lain pihak, perolehan jenis Kekayaan Intelektual tertentu  dapat menjadi unsur  tambahan  tunjangan  kinerja  bagi  dosen  yang  bersangkutan,  sehingga    tingkat kesejahteraan lebih  meningkat karena penghasilan bertambah.
Untuk  jenis  Kekayaan  Intelektual  yang  memerlukan  pendaftaran  sebagai persyaratan    perlindungan  hukum    seyogianya  pihak    perguruan  tinggi  tempat  dosen tersebut  mengabdi  dapat  memberikan  dukungan  finansial    berupa  bantuan  biaya pendaftaran bagi dosen yang bersangkutan. Kebijakan untuk memberikan bantuan biaya
pendaftaran  Kekayaan Intelektual bagi dosen yang bersangkutan akan mendorong kreasi dan inovasi, sehingga  ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat berkembang.

## 4.  Perlindungan  Hukum  atas  Kinerja  Pelaksanaaan  Tugas  Tridharma  Perguruan Tinggi
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. melaksanakan pendidikan,    penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat;  b.  merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningkatkan  dan  mengembangkan  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  secara berkelanjutan  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni;  d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,  ras,  kondisi  fisik  tertentu,  atau  latar  belakang  sosioekonomi  peserta  didik  dalam pembelajaran; e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Tugas  utama  dosen  adalah  pendidikan,    penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat  atau “tridharma perguruan tinggi’ dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan  12  (dua  belas)  sks  dan  paling  banyak  16  (enam  belas)  sks  pada  setiap  semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
(2) tugas  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  dapat  dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan  tinggi  yang  bersangkutan  atau  melalui  lembaga  lain  sesuai dengan Peraturan perundang undangan;
(3) tugas  penunjang  tridarma  perguruan  tinggi  dapat  diperhitungkan  sks  nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
(4) tugas  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  dan  tugas  penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
(5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang ‐ kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.
Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan  perguruan  tinggi  sampai  dengan  tingkat  jurusan  diwajibkan  melaksanakan
dharma  pendidikan  paling  sedikit  sepadan  dengan  3  (tiga)  SKS.  Tugas  melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:
(1) melaksanakan  perkuliahan/  tutorial  dan  menguji  serta  menyelenggarakan Kegiatan  pendidikan  di  laboratorium,  praktik  keguruan,  praktik  bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
(2) membimbing seminar Mahasiswa;
(3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
(4) membimbing  tugas  akhir  penelitian  mahasiswa  termasuk  membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
(5) penguji pada ujian akhir;
(6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
(7) mengembangkan programperkuliahan;
(8) mengembangkan bahan pengajaran;
(9) menyampaikan orasi ilmiah;
(10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
(11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
(12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.
Tugas  melakukan  penelitian  merupakan  tugas  di  bidang  penelitian  dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:
(1) menghasilkan karya penelitian;
(2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
(3) mengedit/menyunting karya imiah;
(4) membuat rancangan dan karya teknologi;
(5) membuat rancangan karya seni.
Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
(1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/ pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
(2) melaksanakan  pengembangan  hasilpendidikan  dan  penelitian  yang  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
(3) memberi latihan/penyuluhan/penataranpadamasyarakat;
(4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
(5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat berupa:
(1) menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi;
(2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
(3) menjadi anggota organisasi profesi;
(4) mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
(5) menjadi anggota delegasi nasional kepertemuan internasional;
(6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
(7) mendapat tandajasa/penghargaan;
(8) )menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
(9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.
Kegiatan  Evaluasi  Pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dimulai  oleh  dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan  baik pada bidang (1)  Pendidikan  dan  pengajaran;  (2)  Penelitian  dan  Pengembangan  karya  ilmiah;  (3) Pengabdian  kepada  masyarakat;  dan  (4)  Kegiatan  penunjang  lainnya.  Evaluasi  ini diwujudkan  dalam  Laporan  Kinerja  didukung  oleh  semua  bukti  pendukung  dan  laporan tahun  sebelumnya.  Kemudian  diserahkan  kepada  asesor  untuk  dinilai  dan  mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangundangan  dapat  tercapai  tanpamengurangi kaidah akademik yangmenjadi amanah undang ‐ undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu dapat  mendorong  peningkatan  profesionalisme  dosen  pada  perguruan  tinggi  yang bersangkutan.
Apabila  kegiatan  evaluasi  kinerja  ini  diterapkan  untuk  semua  dosen  maka  akan berimplikasi  kepada  peningkatan  atmosfer  akademik  ang  berkelanjutan  sehingga  dapat mendorong  terciptanya  kemandirian  perguruan  tinggi  dalam  meningkatkan  daya  saing bangsa. 19 Evaluasi  dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan  pada  setiap kurun  waktu  yang  tetap.  Hal  ini  untuk  menjaga  akuntabilitas  kepada  pemangku kepentingan  terkait  dengan  kinerja  perguruan  tinggi.  Masing ‐ masing  perguruan  tinggi dapat  menentukan  sendiri  periode  evaluasi  beban  kerja  dosen,  perguruan  tinggi    dapat melakukan dalam semesteran dan atau tahunan. Bahkan pada keadaan khusus pemimpin perguruan  tinggi  dapat  melakukan  evaluasi  beban  kerja  dosen  setiap  saat  diperlukan. Namun  demikian  aporan  kepada  Direktur  Jenderal    Pendidikan  Tinggi  harus  dilakukan setiap tahun.
Pelaksanaan  tugas  dosen  dibidang  pendidikan,  yaitu    memiliki  bakat,  minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;  memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang
19 http://sipma.ui.ac.id/  files/dokumen/U_DOSEN/  pedoman%20beban%20kerja%20dosen%  20&% 20evaluasi%20 tridharma.pdf. Dikutip 8 Agustus2016, pukul 22.05 WIB.
pendidikan  sesuai  dengan  bidang  tugas;    memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  sesuai dengan bidang tugas;  memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
Profesi dosen merupakan profesi mulia karena  menciptakan  Sumber daya Manusia (SDM)  yang  handal    dan  berkarakter  baik  sebagai  modal  pembangunan  bangsa  terletak pada dirinya. Negara  maju tidak terletak hanya pada penguasaa Sumber daya Alam yang berlimpah tetapi lebih  ditentukan  oleh kualitas SDM yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), karena   karena itu seorang dosen  sebagai “ujung tombak” dalam profesinya perlu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Berkaitan  dengan  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi,  Dosen  wajib  memiliki kualifikasi  akademik,  kompetensi,  sertifikat  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Kualifikasi akademik  dosen  diperoleh  melalui  pendidikan  tinggi  program  pascasarjana  yang terakreditasi  sesuai  dengan  bidang  keahlian.  Dosen  memiliki  kualifikasi  akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b.  lulusan  program  doktor  untuk  program  pascasarjana.  Setiap  orang  yang  memiliki keahlian  dengan  prestasi  luar  biasa  dapat  diangkat  menjadi  dosen.    Ketentuan  lain mengenai  kualifikasi  akademik  dan  keahlian  dengan  prestasi  luar  biasa  ditentukan  oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.
Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi  yang  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan  program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 20
Sertifikasi  pendidik  untuk  dosen  dilaksanakan  melalui  uji  kompetensi  untuk memperoleh  sertifikat    pendidik,  yang      dilakukan  dalam  bentuk  penilaian  portofolio. Penilaian portofolio  merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan
20 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sertifikasi
menggunakan portofolio dosen.  Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen  yang  mendeskripsikan:  a.  kualifikasi  akademik  dan  unjuk  kerja  tridharma perguruan  tinggi;  b.  persepsi  dari  atasan,  sejawat,  mahasiswa  dandiri  sendiri  tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan c. pernyataan diri  tentang  kontribusi  dosen  yang  bersangkutan  dalam  pelaksanaan  dan  pengembangan tridharma  perguruan  tinggi. 21 Dosen  yang  lulus  penilaian  portofolio  mendapat  sertifikat pendidik.  Dosen  yang  tidak  lulus  penilaian  portofolio  melakukan  kegiatan-kegiatan pengembangan  profesionalisme  guna  memenuhi  kelengkapan  dokumen  portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.
Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel,  berlaku  selama  yang  bersangkutan  melaksanakan  tugas  sebagai  dosen    serta diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  terakreditasi  yang  menyelenggarakan  program pengadaan  tenaga  kependidikan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen  ditetapkan berdasarkan pada kriteria memiliki program studi    yang  relevan  dan/atau  satuan  pendidikan  tinggi  yang  terakreditasi  A.  Dalam  hal kriteria belum terpenuhi, Menteri dapat  menentukan kriteria lain yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen.
Dosen  yang  memiliki  sertifikat  pendidik  dan  persyaratan  lainnya,  berhak  atas tunjangan  profesi,  maslahat  tambahan,  promosi,  dan  penghargaan.  Tunjangan  profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  yang  sama  diberikan  kepada  dosen  yang  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiknya  dengan ketentuan:
1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan)  SKS  yang  dilaksanakan  di  perguruan  tinggi  yang bersangkutan; dan
21 Ibid ., Pasal 4
2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh perguruan inggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
c. tidak  terikat  sebagai  tenaga  tetap  pada  lembaga  lain  di  luar  satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
e. berusia paling tinggi:
1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
2) 70  (tujuh  puluh)  tahun  bagi  dosen  dengan  jabatan  profesor  yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dosen  tetap  yang  mendapat  penugasan  sebagai  pimpinan  perguruan  tinggi  yang bersangkutan    sampai  dengan  tingkat  jurusan  tetap  memperolah  tunjangan  profesi sepanjang  yang  bersangkutan    melaksanakan  darma  pendidikan  paling  sedikit    sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi  yang bersangkutan.
Pemerintah  menjamin  terwujudnya  maslahat    tambahan  kepada  dosen  yang diangkat oleh  Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau  satuan pendidikan tinggi yang  diselenggarakan    masyarakat.    Maslahat  tambahan  diberikan  dengan  prinsip penghargaan  atas  dasar  prestasi.  Prestasi  sebagaimana  dimaksud  meliputi  keunggulan dalam:
a. menghasilkan  mahasiswa  berprestasi  akademik  atau  nonakademik  di tingkat nasional dan/atau internasional;
b. mengarang  atau  menyusun  naskah  buku  yang  diterbitkan  oleh  lembaga resmi;
c. menghasilkan  karya  kreatif  atau  inovatif  yang  diakui  baik  pada  tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
e. memperoleh  penghargaan  di  bidang  ilmupengetahuan,  teknologi,  seni, budaya dan/atau olahraga;
f. menghasilkan  karya  tulis  yang  diterbitkan  di  jurnal  nasional  yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
h. menghasilkan  capaian  kinerja  melampaui  target  yang  ditetapkan  Satuan Pendidikan Tinggi.
Pemberian  setiap  bentuk  maslahat  tambahan  diprioritaskan  kepada  dosen  yang belum    memperoleh maslahat  tambahan dan maslahat  tambahan dapat  diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi  nomor registrasi dosen oleh Departemen;
b. melaksanakan  tridharma  perguruan  tinggi    dengan  beban  kerja  paling sedikit sepadan  dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak  16 (enam belas)  SKS  pada  setiap  semester    sesuai  dengan  kualifikasi  akademiknya dengan  ketentuan.
Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:
a. tunjangan  pendidikan,  asuransi  pendidikan,  beasiswa,  dan  penghargaan bagi dosen;
b. kemudahan  untuk  memperoleh  pendidikan  bagi    putra-putri  dosen, pelayanan kesehatan, atau  bentuk kesejahteraan lain.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen  berhak mendapatkan promosi sesuai dengan  prestasi kerja, yang  meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan  jenjang jabatan  akademik  Dosen  yang  melaksanakan  tugas  keprofesionalannya  berhak mendapatkan  penghargaan,  yaitu  dosen  berprestasi,  berdedikasi  luar  biasa,  dan/atau bertugas di daerah khusus. Dosen berprestasi merupakan dosen yang:
a. menghasilkan  mahasiswa  berprestasi  akademik  atau  non-akademik  di tingkat nasional dan/atau internasional;
b. mengarang  atau  menyusun  naskah  buku  yang  diterbitkan  oleh  lembaga resmi;
c. menghasilkan  karya  kreatif  atau  inovatif  yang  diakui  baik  pada  tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
e. memperoleh  penghargaan  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni, budaya dan/atau olahraga;
f. menghasilkan  karya  tulis  yang  diterbitkan  di  jurnal  nasional  yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
h. menghasilkan  capaian  kinerja  melampaui  target  yang  ditetapkan  satuan pendidikan tinggi.
Penghargaan  kepada  dosen  dapat  diberikan  dalam  bentuk  tanda  jasa,  kenaikan pangkat  istimewa,  finansial,  piagam,  dan/atau  bentuk  penghargaan  lain.    Penghargaan tanda jasa dapat diberikan kepada dosen yang memiliki pengabdian dan kesetiaan terhadap Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  dosen  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan.    Penghargaan  kenaikan  pangkat  istimewa  dapat  diberikan  kepada dosen yang memiliki prestasi  dan dedikasi luar biasa paling banyak 2 (dua) kali selama
masa kariernya sebagai dosen.  Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  1  (satu)  kali  selama  masa  kariernya sebagai dosen.
Penghargaan  dalam  bentuk  finansial,  piagam,  dan/atau  bentuk  penghargaan  lain dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang diakui oleh satuan pendidikan tinggi, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, dan Presiden.  Penghargaan dalam bentuk tanda  jasa,  kenaikan  pangkat  istimewa,  finansial,  piagam,  dan/atau  bentuk  penghargaan lain  dapat  diberikan  oleh  pemimpin  satuan  pendidikan  tinggi,  bupati  atau  walikota, gubernur,  Menteri,  dan  Presiden.      Pemerintah  memberi  penghargaan  purnabakti  bagi dosen  yang  menjelang  pensiun  berupa  tunjangan  purnabakti  sebesar  5  (lima)  kali  gaji pokok.  Penghargaan  kepada  dosen  dapat  diberikan  dalam  rangka  memperingati  ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
Pemerintah  melalui  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  pendidiknya,  khususnya    Dosen.  Namun  apabila penghasilan  dinaikkan  tanpa  ada  syarat  apapun,  maka  kemungkinan  akan  memicu  akan reaksi dari pegawai negeri yang lain. Untuk itu, istilah “kenaikan gaji” diperhalus dengan istilah “tunjangan profesi” . 22 Seandainya keinginan pemerintah hanya fokus pada upaya untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  dosen,  tentu  saja  pemerintah  lebih  serius membuat kriteria penilaian terhadap profesionalitas seorang dosen.
Profesi dosen yang “mulia” masih menyisakan kontroversi untuk disebut  sebagai “profesi”  atau  “pekerja  profesional”,  karena    untuk  mendapatkan  tunjangan  profesi tersebut, profesionalisasi dosen dalam jabatan wajib memenuhi atau kriteria yang kadang- kadang  susah  untuk  dipenuhi. 23 Bagaimana  profesionalisme  dosen  hanya  diukur  dengan perangkat portofolio yang dapat saja tingkat keakuratannya dipertanyakan. Padahal tidak
22 Bandingkan dengan Muhammad Fathurrohman, MERETAS PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN Kajian  Kritis  Terhadap  Undang-Undang  RI  Nomor  14 Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen  (UUGD) dalam https://muhfathurrohman.wordpress.com/tag/undang-undang-guru-dan-dosen/.Diakses 10  Agustus 2016, pukul 19.00 WIB.
23 Ibid.
sedikit dosen yang loyalitas terhadap profesinya tidak perlu diragukan lagi  tetapi  ternyata beberapa  kali  tidak  lulus  sertifikasi,  apa  kriteria  kelulusan?  Upaya  apa  yang  dapat dilakukan oleh dosen yang  tidak lulus sertifikasi tersebut?  Pertanyaan-pertanyaan seperti itu  merupakan  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan  bersama  antara  pemerintah (Kementrian  Riset  Teknologi  dan  Perguruan  Tinggi),  Perguruan  Tinggi  yang bersangkutan, dan tentunya dosen itu sendiri.

## C. PENUTUP
Jaminan  Perlindungan  Hukum    sebagai  Prinsip  Profesionalitas  Dosen  Dalam Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  meliputi:  (1)    Perlindungan terhadap  kedudukan  dosen    sebagai  tenaga  profesional  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual;  dan (3) Perlindungan  atas  kompetensi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  bidang  tugas  dalam pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi    berdasarkan  Ketentuan  tentang  sertifikasi tenaga  pendidik  (dosen).  Jaminan  Perlindungan  Hukum    tersebut    dapat    meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Dosen profesional adalah dosen yang mendapat sertifikat profesi dari  pemerintah dan    berhak  mendapat    tunjangan  profesi,  tetapi  dalam  praktek  pemenuhan  administrasi untuk persyaratan tersebut  dianggap formalistik  karena hanya didasarkan atas portofolio yang dibuat  oleh dosen  itu sendiri. Untuk itu, perlu dibuat kriteria yang jelas dan penilaian yang obyektif terhadap proses pensertifikasian profesi dosen.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
B. Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu ?  Bandung: Pustaka  Sutra. 2008
Dedi Supriadi. Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 1999
Hendayat Sutopo, Westy Soemanto. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara. 1993
H.OK  Saidin. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ( Intellectual  Property  Rights ). Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada. 2004
Mochtar  Kusumaatmadja. Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional, Beberapa Catatan dari Editor . Bandung: Alumni, 2002

## 2. Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945 Amandemen  ke-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru  dan  Dosen Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sertifikasi

## 3. Sumber Lain
Online  Etymology  Dictionary : Information dikutip    dalam https://id.  ikipedia.org/ wiki/Prinsip .
http://digilib.uinsby.ac.id/9585/4/Bab%202.pdf .Diakses  3  Agustus  2016,  pukul  21.00 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip. Diakses 5 Agustus 2016 . Pukul 19.00 WIB. https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan- permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/ .Diakses 7 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.
http://developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html.  Diakses 8 Agustus 2016 . Pukul 21.00 WIB. http://sipma.ui.ac.id/
files/dokumen/U_DOSEN/
pedoman%20beban%20kerja%20dosen%  20&%20evaluasi%20  tridharma.pdf. Dikutip 8 Agustus2016, pukul 22.05 WIB.
Kamus Bahasa Indonesia.
Muhammad  Fathurrohman.  Meretas  Profesionalisme  Guru  dan  Dosen Kajian  Kritis Terhadap  Undang-Undang  RI  Nomor  14 Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen (UUGD) dalam https://muhfathurrohman.wordpress.com/tag/undang-undang- guru-dan-dosen/.Diakses 10 Agustus 2016. Pukul 19.00 WIB.