R.  Soerjatno  (2022)  Perbandingan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  atas  Penghasilan  dari  Usaha  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , (7) 10. E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PERBANDINGAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

## R. Soerjatno
Politeknik Ubaya Surabaya, Indonesia Email: soerjatno.rd@gmail.com

## Abstrak
Penulis  memilih  melakukan  penelitian  dengan  membandingkan  penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh orang pribadi,  dengan  maksud  agar  para  pelaku  usaha  orang  pribadi  memperoleh gambaran tentang penghitungan pajak penghasilan baik sebelum maupun setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  yang  juga  disebut  Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 Oktober 2021. Pengertian orang pribadi yang  mempunyai  usaha  berdasarkan  UU  Pajak  Penghasilan  adalah  mereka  yang mempunyai usaha dan kegiatan seperti toko, rumah makan dan sejenisnya. Selain penghasilan yang berasal dari usaha juga terdapat penghasilan dari pekerjaan dan dari pekerjaan bebas yang tidak di bahas dalam penelitian ini. Metode penelitian ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu  dengan menggunakan  aturan  perpajakan  seperti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak yang masih berlaku sebagai dasar untuk melakukan analisis permasalahan yang dibahas, sehingga kesimpulan dari  penelitian  ini  dapat  langsung  diimplementasikan  dalam  kehidupan masyarakat.  Hasil  dari  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  nominal  pajak penghasilan  terutang  dengan  asumsi  Dasar  Pengenaan  Pajak  yang  sama  setelah Undang-Undang  No.7  tahun  2021  diberlakukan  adalah  lebih  kecil  dibanding dengan  nilai  nominal  pajak  penghasilan  terutang  sebelum  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  khususnya  kluster  Pajak  Penghasilan memberikan  keringanan  dalam  menghitung  pajak  Penghasilan  bagi  Wajib  Pajak Orang Pribadi.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Orang Pribadi, UU Nomor 7 tahun2021

## Abstract
The author chooses to conduct research by comparing the calculation of income tax  on  income  from  businesses  received  or  obtained  by  individuals,  with  the intention that individual business actors obtain an overview of the calculation of income tax both before and after the enactment of Law Number 7 of 2021 which is
also called Law No. -The Law on Harmonization of Tax Regulations which was ratified  by  the  President  of  the  Republic  of  Indonesia  on  October  29,  2021  and promulgated by the Minister of Law and Human Rights on October 29, 2021. The definition of an individual who has a business under the Income Tax Law is those who  have  businesses  and  activities  such  as  shops  restaurants  and  the  like.  In addition  to  income  from  business,  there  is  also  income  from  work  and  from independent  work  which  are  not  discussed  in  this  study.  This  research  method uses  library  research,  namely  by  using  tax  rules  such  as  Laws,  Government Regulations, Regulations of the Minister of Finance, Regulations of the Director General  of  Taxes  which  are  still  valid  as  a  basis  for  analyzing  the  problems discussed, so that the conclusions of this research can be directly implemented. in community life. The results of the study in this study are the nominal income tax payable with the assumption that the same Tax Imposition Base after Law No. 7 of 2021 is enacted is smaller than the nominal value of income tax payable before the enactment of Law Number 7 of 2021. So it can be concluded it is concluded that Law Number 7 of 2021, especially the Income Tax cluster, provides relief in calculating income tax for individual taxpayers.
Keywords: Income Tax, Individual, Law Number 7 of. 2021

## Pendahuluan
Reformasi Perpajakan telah dimulai pada tahun 1983 dengan melahirkan Undang- Undang  Pajak  sebagai  hasil  karya  anak  bangsa  Indonesia (Ramli,  2021), dimana sebelum  tahun  1983  Undang-Undang  Pajak  masih  menggunakan  aturan  peninggalan Belanda  seperti  Ordonansi  Pajak  Penghasilan,  Ordonansi  Pajak  Perseroan,  Ordonansi Pajak Penjualan dan sebagainya.
Perkembangan  Zaman  terus  bergulir,  pertumbuhan  ekonomi  terus  berjalan, pembangunan  terus  berkembang  menuju  social  masyarakat  Indonesia  yang  lebih  baik, maka  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  perlu  adanya  pendanaan  yang  lebih  besar. Penggalian  dana  yang  diperlukan  tersebut  antara  lain  berasal  dari  penggalian  sumber daya alam dan pemungutan pajak (Zakariya, Istiqomah, & Aji, 2022) .
Tentang  pengertian  pajak  itu  sendiri  telah  di  muat  dalam  Undang-Undang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada  pasal  1  angka  1  yang  pada  intinya menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang berasal dari warga  negara  Indonesia,  baik  Orang  pribadi  maupun  Badan  dimana  hasil  dari pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, jadi pajak tersebut  adalah  berasal  dari  dari  warga  negara  untuk  warga  negara  juga,  artinya walaupun  kita  mengeluarkan  uang  untuk  membayar  pajak  namun  uang  pajak  yang dikumpulkan  oleh  negara  tersebut  akan  dikembalikan  kepda  kita  semua  secara  merata dengan bentuk perbaikan infra struktur (jalan, jembatan, keamanan dsb), juga fasilitas- fasilitas  seperti  fasilitas  penerbangan,  angkutan  kapal  laut,  pelabuhan  dan  sebagainya sehingga  diharapkan  berguna  untuk  memperlancar  usaha  para  wajib  pajak  yang  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  usaha  bagi  semua  wajib  pajak  menjadi  lebih  maju. Khusus mengenai penggalian dana dari sumber pajak sudah barang tentu harus didasari
oleh aturan yang adil dan merata dan system pemungutan yang berkembang pula seiring dengan  perkembangan  ekonomi,  teknologi  informasi  dan  kondisi  social  masyarakat. Sebagai  contoh  perkembangan  ekonomi  yang  dibarengi  dengan  teknologi  informasi yang  maju  pesat  telah  terjadi  di  negara  kita  yang  kita  semua  telah  tahu  dan  rasakan adalah  adanya  penggunaan  sistem  informasi  digital  yang  dipakai  dalam  dunia  bisnis seperti  adanya  market  place,  transaksi  elektronik.…dan  sebagainya  yang  dimasa  lalu tidak kita temukan (Adelina, 2022) .
Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan secara berkesinambungan terhadap aturan perpajakan  yang  merupakan  dasar  pelaksanaan  pemungutan  pajak  yang  selama  ini berlaku  dan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  social masyarakat  dan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  cepat.  Hal  ini  harus diusahakan  agar  aturan  perpajakan  dapat  menjadi  landasan  yang  kuat  dalam pemungutan pajak secara adil dan merata serta dapat menjamin tersedianya dana yang berasal  dari  pajak  sebagai  wujud  kegotongroyongan  seluruh  bangsa  dan  kegunaannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga harapannya lambat laun dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber pendapatan negara yang berasal dari luar  negeri.  Dalam  konsiderannya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  menyatakan bahwa asas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  adalah  keadilan,  kesederhanaan,  efisiensi,  kepastian  hukum, kemanfaatan  dan  kepentingan  nasional.  Sedangkan  tujuan  diterbitkannya  Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan  pemulihan  ekonomi,  mendorong  penerimaan  negara  agar  optimal, mewujudkan  system  perpajakan  yang  berkeadilan  dan  mempunyai  kepastian  hukum serta  agar  kepatuhan  wajib  pajak  secara  sukarela  menjadi  meningkat (Triwinarso, Susianti, & Leda, 2022) .
Undang  Undang  pajak  terdiri  atas  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (KUP),  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (PPh),  dan  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  kesemuanya  secara  berkala  akan dilakukan  evaluasi  terhadap  pasal-pasal  yang  ada,  melakukan  penyesuaian  kembali sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi, dan jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi serta perkembangan social masyarakat, maka terhadap Undang  Undang  tersebut  akan  dilakukan  perubahan  yang  biasanya  tidak  semua  pasal dalam Undang Undang yang lama dihapus, namun hanya beberapa pasal dalam Undang Undang  tersebut  yang  diubah,  dan  selanjutnya  diikuti  dengan  aturan  pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak  maupun  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  yang  kesemuanya  itu  berguna  untuk menjabarkan  apa  yang  dimaksud  dalam  Undang  Undang  Perpajakan  tersebut  dan bagaimana  menerapkannya  secara  detil  sehingga  pelaksanaan  Undang  Undang Perpajakan  menjadi  lebih  mudah  dan  jelas  untuk  dapat  dimengerti  dan  dilaksanakan oleh  aparatur  pajak  maupun  oleh  masyarakat  wajib  pajak  pada  umumnya (Tapada, 2022) .
Dalam  praktek  dilapangan  diketahui  bahwa  cukup  banyak  wajib  pajak  orang pribadi yang belum mengetahui tentang penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan  dari  usahanya  terutama  setelah  berlakunya  Undang  Undang  Pajak  yang baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan, apakah setelah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tersebut diberlakukan pajaknya  akan  menjadi  lebih  besar,  sama  atau  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang Undang yang lama (Pratama, 2022.) . Tulisan  ini  kami  batasi  hanya  membahas  penghitungan  Pajak  Penghasilan Terutang  atas  penghasilan  dari  usaha  Wajib  Pajak  Orang  pribadi.  Dalam  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  pada  penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  tepatnya  pada  Undang- Undang  Nomor  36  tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  disebutkan  bahwa penghasilan  dapat  dikelompokkan  menjadi:  1.  penghasilan  dari  pekerjaan  dalam hubungan kerja (karyawan), 2. pekerjaan bebas seperti praktik dokter, aktuaris, akuntan, pengacara  dan  sebagainya  yang  intinya  mempunyai  keahlian,  dan  3.  penghasilan  dari usaha dan kegiatan (toko, home industri, bengkel dsb) (Nurholisa, 2022) .
Dalam  pembahasan  selanjutnya  akan  penulis  bedakan  antara  Pajak  Penghasilan terhadap  Wajib  Pajak  Orang  pribadi  yang  mempunyai  peredaran  bruto  usaha  (Omzet) tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun dan Wajib  Pajak  Orang  pribadi  yang  mempunyai  peredaran  bruto  usaha  melebihi Rp.4.800.000.000,-  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  setahun.  Pembahasan terhadap  penghitungan  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  Wajib  Pajak  Orang  pribadi dengan  batasan  Omzet  tersebut  kami  bedakan  karena  bagi  Wajib  Pajak  yang mempunyai Omzet sampai dengan Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)  setahun  dapat  menggunakan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan tariff 0,5% dari Omzet yang  dinilai  lebih  sederhana  penghitungannya  dan  lebih  kecil  nilai  pajak  terutangnya dibanding  jika  menggunakan  Tarif  PPh  umum  sesuai  pasal  17  Undang  Undang  Pajak Penghasilan.  Sedangkan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  untuk  Wajib  Pajak  Orang pribadi  yang  mempunyai  peredaran  bruto  usaha  (Omzet)  diatas  Rp.4.800.000.000,- (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  tidak  diperkenankan  menggunakan  Peraturan Pemerintah Nomor 23 th.2018 (0,5% dari Omzet) tetapi harus menggunakan tariff PPh umum,  tepatnya  tariff  Pajak  Penghasilan  sesuai  Tarif  pasal  17  Undang-Undang  Pajak Penghasilan (Amelia Putri & Aslami, 2022) .
Sehingga  penghitungan  pajak  terutang  atas  penghasilan  dari  Wajib  Pajak  Orang pribadi untuk masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (memakai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun 2018),  berbeda  dengan  penghitungan  Pajak  Penghasilan  terutang  untuk  masa  setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan.  Jika  penghitungan  Pajak  Penghasilan  pada  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  didasarkan pada  Peredaran  Bruto  Usaha  (0,5%  x  Omzet),  namun  untuk  penghitungan  Pajak Penghasilan  setelah  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi
Peraturan  perpajakan,  Pajak  Penghasilan  terutang  dihitung  dengan  dasar  pengenaan pajak  adalah  Penghasilan  Kena  Pajak  (tarif  psl.17  x  Penghasilan  Kena  Pajak)  Dengan demikian  para  wajib  pajak  dapat  menghitung  sendiri  Pajak  Penghasilan  atas penghasilannya  sendiri  sehingga  dapat  mengetahui  apakah  Pajak  Penghasilan  setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan  Pajak  Penghasilan  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021 (Wahyudi & Wijaya, 2022) .
Penulis  berharap  bahwa  tulisan  ini  akan  sangat  berguna  bagi  masyarakat  luas, karena  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  mulai  diberlakukan  pada  tahun  pajak  2022.  Artinya  untuk penghasilan  tahun  pajak  2022  dari  Wajib  Pajak  baik  yang  semula  menghitung  Pajak Penghasilannya  memakai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018  maupun  yang memakai PPh Umum diwajibkan menghitung pajak terutang sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 (Wafikhoh, 2022) .

## Metode Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  kepustakaan ( library  research). Library  research adalah  penelitian  yang  obyek  kajiannya menggunakan  data  pustaka  berupa  buku-buku  sebagai  sumber  datanya (Nelliraharti  & Nurmalina,  2022) .  Sedangkan  dalam https://e-journal.usd.ac.id tentang  studi kepustakaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah usaha menghimpun  informasi  yang  relevan  dengan  topik  yang  akan  diteliti.  Informasi  itu dapat  diperoleh  dari  buku-buku  ilmiah,  laporan  penelitian,  karangan-karangan  ilmiah, tesis  dan  disertasi,  peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku  tahunan, ensiklopedia,  dan  sumber-sumber  tertulis  baik  tercetak  maupun  elektronik  lain. Penelitian  library  research  ini  termasuk  dalam  metode  penelitian  kualitatif.  “Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  obyek  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  trianggulasi (gabungan)”.
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data yang termasuk dalam jenis data sekunder dimana data diambil dari peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia  dalam  bentuk:  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri Keuangan,  Peraturan  Dirjen  Pajak,  dan  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  serta  sumber informasi yang didapat dari internet yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.
Terhadap  data  yang  telah  didapat  dari  peraturan-peraturan  dan  informasi  yang relevan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas,  yang  didapat  dari  buku  maupun  dari internet,  dilakukan  analisis  dengan  cara  mencari  korelasi  antar  data  tersebut  sehingga bisa  memperoleh  kesimpulan  akhir  atas  permasalahan  yang  ada (Pia  Permata  Putri, Sumardi, & Mulyadi, 2020) .

## Hasil dan Pembahasan Sebelum berlakunya UU No.7 tahun 2021
Penghitungan  Pajak  Penghasilan  terhadap  penghasilan  dari  usaha  wajib  pajak orang  pribadi  yang  dihitung  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  th.2018 dengan syarat Omzet tidak melebihi Rp.4,8 Miliar pada sebelum berlakunya UU HPP (misal peredaran bruto rp.200.000.000 per bulan) adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Contoh penghitungan PPh Terutang berdasar PP23 (sebelum UU HPP) No  Bulan Peredaran Bruto (Rp)  Tarif Pajak Terutang final (Rp) 1 Januari 200.000.000 0,5% 1.000.000 2 Februari 200.000.000 0,5% 1.000.000 3 Maret 200.000.000 0,5% 1.000.000 4 April 200.000.000 0,5% 1.000.000 5 Mei 200.000.000 0,5% 1.000.000 6 Juni 200.000.000 0,5% 1.000.000 7 Juli 200.000.000 0,5% 1.000.000 8 Agustus 200.000.000 0,5% 1.000.000 9 September 200.000.000 0,5% 1.000.000 10 Oktober 200.000.000 0,5% 1.000.000 11 November 200.000.000 0,5% 1.000.000 12 Desember 200.000.000 0,5% 1.000.000 jumlah 2.400.000.000 12.000.000
Tabel  5  diatas  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  dengan  Peredaran  Bruto  usaha sebesar  Rp.2.400.000.000,-  (dua  miliar  empat  ratus  juta  rupiah)  setahun  berdasarkan PP23 akan dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp.12.000.000,-.
Penghitungan  Pajak  Penghasilan  terhadap  penghasilan  dari  usaha  wajib  pajak orang  pribadi  yang  dihitung  berdasarkan  Tarif  Umum  PPh  (psl.17  UU  PPh),  karena Peredaran  Bruto  usaha  telah  melebihi  Rp.4,8  Miliar  (sebelum  berlakunya  UU  HPP). Sebagai ilustrasi dimisalkan Tn. A adalah Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha, peredaran bruto usaha dalam tahun 2019 adalah Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah),  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara  penghasilan  tersebut adalah  Rp.5.400.000.000,-  (lima  miliar  empat  ratus  juta  rupiah),  dengan  status  K/2 (kawin dengan tanggungan 2 anak kandung), maka penghitungan sbb:
Peredaran Bruto Usaha (Omzet) = Rp.6.000.000.000,- Biaya usaha = Rp.5.400.000.000,- (-) Penghasilan neto = Rp. 600.000.000,- Penghasilan Kena Pajak = Rp. 600.000.000,- Penghasilan Tdk Kena Pajak (K/2): Utk WP sendiri : Rp.54.000.000,- Status kawin : Rp. 4.500.000,- Tanggungan : Rp. 9.000.000,- (2xRp.4,5 jt) = Rp. 67.500.000,- (-)

## R. Soerjatno
Penghasilan Kena Pajak = Rp. 532.500.000,- Pajak Terutang:
5% x Rp.50.000.000,- = Rp. 2.500.000,- 15% x Rp.200.000.000,- = Rp. 30.000.000,- 25% x Rp.250.000.000,- = Rp. 62.500.000,- 30% x Rp.32.500.000,- = Rp. 9.750.000,- (+) Rp.104.750.000,-
Artinya untuk wajib pajak orang pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak setahun sebesar  Rp.600.000.000,-  (enam  ratus  juta  rupiah)  akan  dikenakan  pajak  sebesar Rp.104.750.000,-

## Setelah berlakunya Undang-Undang No.7 tahun 2021
Setelah  berlakunya  Undang-undang  nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan,  maka  baik  penghitungan  pajak  terutang  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018  maupun  berdasarkan  PPh  Umum  menjadi  berubah sebagai berikut (dimisalkan peredaran bruto setahun Rp.2.400.000.000,-), penghitungan adalah sbb (Djufri, 2022) :

## Tabel 2
PPh Terutang untuk peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar (sebelum UU HPP) No  Bulan Peredaran Bruto (Rp)  Tarif Pajak Terutang final (Rp) 1 Januari 200.000.000 - 0 2 Februari 200.000.000 - 0 3 Maret 100.000.000 - 0 100.000.000 0,5% 500.000 4 April 200.000.000 0,5% 1.000.000 5 Mei 200.000.000 0,5% 1.000.000 6 Juni 200.000.000 0,5% 1.000.000 7 Juli 200.000.000 0,5% 1.000.000 8 Agustus 200.000.000 0,5% 1.000.000 9 September 200.000.000 0,5% 1.000.000 10 Oktober 200.000.000 05% 1.000.000 11 November 200.000.000 0,5% 1.000.000 12 Desember 200.000.000 0,5% 1.000.000 Jumlah 2.400.000.000 9.500.000
Setelah  berlakunya  UU  nomor  7  tahun  2021,  maka  pajak  penghasilan  dengan penghitungan  berdasarkan  PP23  th.2018  menjadi  berubah  karena  UU  No.7  th.2021 pasal  7  ayat  (2a)  mengatur  bahwa  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
Untuk penghitungan pajak penghasilan bagi penghasilan dari usaha Wajib Pajak Orang pribadi dengan peredaran bruto diatas Rp.4,8 Miliar diilustrasikan sama dengan
contoh  diatas  (Peredaran  bruto  Rp.6  Miliar  dan  biaya  usaha  Rp.5,4  Miliar)  sebagai berikut:
Peredaran Bruto Usaha (Omzet) = Rp.6.000.000.000,- Biaya usaha = Rp.5.400.000.000,- (-) Penghasilan neto = Rp. 600.000.000,- Penghasilan Kena Pajak = Rp. 600.000.000,- Penghasilan Tdk Kena Pajak (K/2): Utk WP sendiri : Rp.54.000.000,- Status kawin : Rp. 4.500.000,- Tanggungan : Rp. 9.000.000,- (2xRp.4,5 jt) = Rp. 67.500.000,- (-) Penghasilan Kena Pajak = Rp. 532.500.000,- Pajak Terutang: 5% x Rp.60.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
15% x Rp.190.000.000,-= Rp. 28.500.000,- 25% x Rp.250.000.000,-= Rp. 62.500.000,- 30% x Rp.32.500.000,- = Rp. 9.750.000,- (+) = Rp.103.750.000,-
Dari penghitungan diatas dapat kita bandingkan penghitungan Pajak Penghasilan sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  dan  Pajak  Penghasilan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 3

## Peredaran Bruto tidak melebihi Rp.4,8 Miliar (setelah UU HPP)
No Tahun Peredaran Bruto PPh Terutang (final) 1 Sebelum UU No.7 th.2021 Rp.2.400.000.000 Rp.12.000.000 2 Setelah UU No.7 th.2021 Rp.2.400.000.000 Rp.9.500.000 Tabel 4 Peredaran Bruto melebihi Rp.4,8 Miliar No  Tahun Penghasilan Kena Pajak Pajak Terutang (tidak final) 1 Sebelum UU No.7 th.2021 Rp.532.500.000 Rp.104.750.000 2 Setelah UU No.7 th.2021 Rp.532.500.000 Rp.103.750.000
Dari  Rekapitulasi  pada  Tabel  7  diatas  didapat  bahwa  Pajak  Penghasilan  setahun yang  penghitungannya  menggunakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018 sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  sebesar  Rp.  12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 turun  menjadi  hanya  Rp.9.500.000,-  (ada  penurunan  Rp.2.500.000).  Sedangkan  pada Tabel  8.  dapat  dilihat  bahwa  pajak  penghasilan  setahun  yang  penghitungannya menggunakan  PPh  Umum  (Peredaran  bruto  diatas  Rp.4,8  Miliar)  sebelum  berlakunya
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 adalah sebesar Rp.104.750.000,-, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 turun menjadi Rp.103.750.000,- (ada penurunan Rp. 1 juta). Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha baik yang mempunyai  peredaran  bruto  usaha  tidak  melebihi  Rp.4,8  Miliar  (penghitungan menggunakan  PP23),  maupun  yang  melebihi  Rp.4,8  Miliar  saat  sesudah diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  selalu  lebih  kecil  dibanding sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.

## Kesimpulan
Pajak merupakan kontribusi wajib dari semua warga negara kepada negara yang nantinya akan dikembalikan juga kepada warga negara dalam bentuk pembiayaan atas infra  struktur  seperti  pembangunan  jalan,  pembangunan  jembatan,  pelaksanaan keamanan,  pembangunan  fasilitas  penerbangan,  pelabuhan  laut  dan  lain-lain  yang bertujuan  untuk  keperluan  masyarakat  pada  umumnya  sehingga  fasilitas  untuk  sarana pengembangan  usaha  dapat  terpenuhi  dan  diharapkan  agar  usaha  dapat  berkembang dengan  baik.  Jadi  pajak  dapat  kita  katakan  sebagai  iuran  wajib  dari  kita  untuk  kita. Maka dari itu setelah kita mengetahui bahwa pajak adalah dari kita untuk kita, semoga para  wajib  pajak  akan  berkenan  untuk  terus  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  dalam membayar  pajak,  baik  mengenai  jumlah  pembayaran  pajak  maupun  ketepatan  waktu penyetoran dan pelaporan pajak.
Bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,-  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  setahun  dan  menghitung pajak  penghasilan  menggunakan  Peraturan  Pemerintah  nomor  23  tahun  2018,  setelah berlakunya  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan, pajak  penghasilan terutang menjadi lebih kecil dibanding sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 7 tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Dalam  menghitung  pajak terutang  setelah  berlakunya  UU  HPP,  peredaran  bruto  setahun  dikurangi Rp.500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  lebih  dahulu  baru  sisanya  yang  dikenakan pajak  penghasilan.  Dengan  demikian  terlihat  bahwa  pemerintah  memperhatikan keadaan  para  pengusaha  yang  masih  kecil  (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  yang perlu  didukung  perkembangannya  agar  UMKM  tersebut  tidak  terlalu  dibebani  pajak sehingga  dapat  mengembangkan  usahanya.  Dengan  telah  diberinya  keringanan  pajak tersebut, adalah merupakan kesempatan bagi pengusaha untuk berkontribusi membayar pajak kepada negara dengan mendapaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Untuk semua wajib pajak orang pribadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  maka  Tarif  Pajak  Penghasilan  diturunkan  dengan cara  menaikkan  batas  Penghasilan  Kena  Pajak  pada  lapisan  I  (tariff  5%)  dari Rp.50.000.000,-  menjadi  Rp.60.000.000,-  dan  menurunkan  Nilai  Penghasilan  Kena Pajak  pada  lapisan  ke  II  (15%)  yang  dikenakan  pajak  yang  semula  Rp.200.000.000,- menjadi  Rp.190.000.000,-  sehingga  Penghasilan  Kena  Pajak  yang  dikenakan  tarif  5% meningkat, namun yang dikenakan tarif 15% menurun, akibatnya jumlah pajak terutang
akan  menurun.  Upaya  Pemerintah  menurunkan  tarif  pajak  penghasilan  orang  pribadi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini perlu diapresiasi dengan meningkatkan  kepatuhan  sukarela  dalam  membayar  pajak  antara  lain  dengan  cara melakukan pelaporan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## BIBLIOGRAFI
Adelina,  Andi  Aliya.  (2022).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  15/PUU- XV/2017  Tentang  Pengujian  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pasal  1  Ayat  (3),  27  Ayat  (1),  Dan  28d Ayat  (1)  UUD  1945. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 6 (1),  157–170. Google Scholar
Djufri,  Djufri.  (2022).  Dampak  Pengenaan  PPN  11%  terhadap  Pelaku  Dunia  Usaha Sesuai  UU  No.  7  thn  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Di Indonesia. Journal Of Social Research , 1 (5), 391–404. Google Scholar
Nelliraharti,  Nelliraharti,  &  Nurmalina,  Nurmalina.  (2022).  Manajemen  Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Revolusi Industri 4.0. Journal of education science , 8 (1), 62–69. Google Scholar
Nurholisa, Siti. (2022). Analisis Penerapan PSAK 46 Amandemen 2016 Tentang Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan) Tahun 2019 dan 2020 . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan . Google Scholar
Pratama,  Bayu  Rizki.  (n.d.). Prosedur  Penghitungan,  Pembayaran  Dan  Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan . Google Scholar
Putri,  Amelia,  &  Aslami,  Nuri.  (2022).  The  Effect  of  Policy  on  Changes  in  Final Income  Tax  Rates  on  MSME  Taxpayer  Compliance  in  Binjai  City. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital , 1 (2), 347–352. Google Scholar
Putri, Pia Permata, Sumardi, Sumardi, & Mulyadi, Sima. (2020). Pengaruh Permainan Treasure  Hunt  Terhadap  Kecerdasan  Interpersonal  Anak  Usia  5-6  Tahun. Jurnal Paud Agapedia , 4 (1), 118–130. Google Scholar
Ramli,  Muhammad.  (2021). Politik  hukum  pengelolaan  zakat  di  indonesia  (studi tentang zakat untuk mengentaskan kemiskinan) .
Tapada,  Risenly.  (2022).  Akibat  Hukum  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun 2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  terhadap  Peningkatan  Nilai  Tambah Pertambangan. Lex privatum , 10 (4). Google Scholar
Triwinarso, Arif, Susianti, Susianti, & Leda, Maria Giovani Putri. (2022). Pajak hotel di Kabupaten  Ende:  trend,  efektivitas  dan  kontribusi  terhadap  pajak  asli  daerah. E- Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Daerah , 11 (2),  83–94. Google Scholar
Wafikhoh,  Inas  Syadza.  (2022).  Pengecualian  Objek  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak Badan Atas Dividen. Jurist-Diction , 5 (2), 537–550. Google Scholar
Wahyudi,  Wahyudi,  &  Wijaya,  Suparna.  (2022).  Isu  Keadilan  Dalam  Batasan  Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 6 (1), 122–129. Google Scholar
Zakariya,  A.Fahmi,  Istiqomah,  Nur  Hidayatul,  &  Aji,  Bayu.  (2022).  Potensi  Wakaf Uang  Digital  (Financial  Technologi  Syariah)  Dalam  Membangun  Kesejahteraan Ekonomi  Masyarakat. Al-Musthofa:  Journal  of  Sharia  Economics , 5 (1),  1–9. Google Scholar
Copyright holder: R. Soerjatno (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: