Personal Safety Skill pada Murid Sekolah Dasar

## PENCEGAHAN PERMAINAN “ STARTER ” MELALUI PENDEKATAN PERSONAL SAFETY SKILL PADA MURID SEKOLAH DASAR
Trini Handayani
Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum
Universitas Suryakancana E-mail : trinihandayani2012@gmail.com Masuk : Maret 2017 Penerimaan : Maret 2017 Publikasi : Juni 2017

## ABSTRAK
Starter adalah permainan yang cenderung dilakukan oleh anak laki-laki, terutama pada anak di tingkat Sekolah Dasar. Anak yang menjadi korban maupun pelaku tidak menyadari bahaya permainan ini, yaitu, infeksi pada testis, kerusakan organ testis, bahkan kemandulan. Permainan starter dapat dikategorikan sebagai salah satu  bentuk  kekerasan  seksual,  karena  permainan  ini  berhubungan  langsung dengan  organ  reproduksi  utama.  Salah  satu  dari  upaya  pencegahan  yang dilakukan  adalah  dengan  mengajarkan  keterampilan  keselamatan  pribadi  untuk anak, metode ini dipopulerkan oleh Bagley dan King pada tahun 2004. Personal Safety Skills (keterampilan keselamatan pribadi) adalah keterampilan yang wajib dipahami oleh anak, sehingga mereka dapat menghindar dari kekerasan seksual dan situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual.
Kata Kunci: Permainan Starter, Kekerasan Seksual, Personal Safety Skill .

## ABSTRACT
Starter  is a  game  made  by  boys,  especially  in  children at  the  elementary  level. This game  often  effects  on  victim.  The  victims  and  perpetrators  are  not  aware  of  the occurrences  impact  of  this  game,  that  are,  the  infection  of  the  testicles,  testicular organ  damage,  and even infertility. Game  starter  can  be  categorized  as  a  form  of sexual violence, because it is directly related to the primary reproductive organs. One of the preventive efforts undertaken is to teach personal safety skills to children. This method is popularized by Bagley and King in 2004. Personal Safety Skills is a skill that must be understood by children, so that they can avoid violent offenders sexual and situations that allow sexual violence.
Keywords: Game Starter, Sexual Violence, Personal Safety Skills.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Beberapa waktu lalu, di media sosial beredar  tentang  permainan  starter yang  dilakukan  pada  anak  tingkat Sekolah  Dasar.  Permainan  starter terutama  dilakukan  pada  anak  laki- laki  kepada  anak  laki-laki  lain, meskipun  ada  yang  dilakukan terhadap perempuan, tetapi kasusnya jarang sekali. Permainan ini dilakukan  dengan  cara,  anak  laki- laki sebagai korban disuruh membuka lebar  pahanya dan  teman laki-laki sebagai pelaku di depannya  meletakkan  telapak  kaki di  selangkangan  anak  laki-laki yang menjadi  korban.  Permainan  starter dilakukan  seperti menginjak  gas  dan membuat  bunyi  seperti  sedang
menstarter  motor  atau  mobil  dan memainkan  kakinya  mundur  maju. Bagi  korban  yang  kemaluannya distarter  dalam  waktu  paling  lama, korban  tersebut  menjadi  juara. Permainan ini kadang-kadang ditonton oleh temannya dan menyemangati serta menikmati permainan starter ini. Permainan ini sebagian besar dilakukan  di  sekolah,  dan  dilakukan pada  waktu  jam  istirahat  atau  jam pulang  sekolah.  Dari  wawancara awal Penulis kepada orang tua anak korban  permainan  starter,  sekolah merupakan  tempat  berlangsungnya permainan starter (100%).
Meskipun  testis  relatif  ditutupi  oleh skrotum,  refleks  kontraksi  otot  yang cukup  baik  dan  liat,  cedera  tumpul (termasuk  permainan  starter)  dapat mengakibatkan  pecahnya  tunika
albuginea , memar, hematoma (perdarahan), dislokasi (testis berpindah  tempat),  atau  torsi  testis (testis  berputar  sehingga  aliran darah  terhambat).  Cedera  testis akibat trauma tumpul sebanyak 75% kasus. 1
Kekerasan  seksual  menurut Mark Yantzi adalah suatu bentuk kekerasan  yang  terjadi  karena persoalan seksualitas. Sorenson mendefinisikan  kekerasan  seksual sebagai  perilaku  yang  dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk  melakukan  hubungan  seks,  dan perilaku  lainnya  yang  secara  verbal ataupun  fisik  merujuk  pada  aktivitas seksual. 2
1 McAninch  et  al,  1984;  Cass  dan  Luxenberg Trauma Testis dan Kulit Genital, about.me/becks.urolog,  diakses  tgl  25 Februari 2017.
2 Rina  Astuti,  (2011),  Hubungan  Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada  Perempuan  Pekerja  Malam  di  Tempat
Merujuk  pendapat Mark  Yantzi ,
permainan starter yang berhubungan dengan  organ  reproduksi  secara langsung, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, meskipun hal  ini  tidak  disadari  baik  oleh pelaku maupun oleh korban.
Pengajaran Personal Safety  Skills merupakan salah satu metode dalam mencegah  permainan  starter  di kemudian  hari.  Penjelasan  yang lengkap  dan  terus  terang  akan membuat  anak  tidak  penasaran  dan tidak  mencari  informasi  dari  luar yang belum tentu kebenarannya. Orang tua belum memahami pentingnya  pendidikan  seks  sejak dini,  sehingga  anak  melakukan permainan  starter  di  sekolah  tanpa menyadari dampak negatifnya. Menurut Bagley dan King , Personal
Safety  Skills atau  keterampilan keselamatan  pribadi  merupakan seperangkat keterampilan yang perlu dikuasai oleh anak agar dapat menjaga  keselamatan  dirinya  dan terhindar  dari  tindakan  kekerasan seksual. 3 Menurut beberapa penelitian, hasil pengajaran menggunakan metode Personal Safety  Skills cenderung  bertahan lama.

## 2. Lokasi Pengabdian
Pada Sekolah Dasar Islam Kreatif di Kabupaten  Cianjur,  di  mana  murid sekolah  tersebut  sebagian  besar (sekitar  90%)  dari  mulai  kelas  III sampai  kelas  VI  sudah  mengenal permainan  starter,  baik  sebagai korban  maupun  sebagai  pelaku.
Hiburan  Karaoke  Wilayah  Jakarta  Barat, Jurnal  Kriminologi  Indonesia  Vol.  7  No.  II Oktober , hlm. 194.
3 Esya  Anesty  Mashudi,  Nur’aini,  (2015), Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak Melalui  Pengajaran Personal  Safety  Skills , Metodik  Didaktik Vol.  9,  No.  2,  Januari, hlm.
66.
Sebagian  pelaku  ada  yang  sudah duduk  di  bangku  Sekolah  Menengah Pertama (SMP).

## 3. Peserta
Kelas I sampai kelas VI, sejumlah 418 (empat  ratus  delapan  belas)  murid. Apabila ada murid yang berhalangan  hadir,  diikutkan  pada kelas  berikutnya,  begitu  seterusnya, sehingga  semua  murid  mendapatkan pembelajaran tentang Personal Safety  Skills. Waktu  pembelajaran dibagi  menjadi  6  (enam)  hari  sesuai dengan jumlah kelas.

## B. METODE
Berawal dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai permainan starter  di  Sekolah  Dasar,  orang  tua murid  SD  kelas  5  menyampaikan bahwa  dari  32  (tiga  puluh  dua) orang tua, 30 (tiga puluh) orang tua menyampaikan bahwa anaknya pernah melakukan permainan starter, baik sebagai pelaku, korban maupun sebagai  pelaku  dan  korban.  Pelaku permainan  starter  biasanya  anak yang  dulu  pernah  menjadi  korban kakak  kelasnya  dan  kemudian mempraktikkan  kepada  teman  atau adik kelas.
Selain  itu,  Penulis  juga  melakukan wawancara  dengan  karyawan  yang berada di lingkungan Penulis bekerja.  Hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  10  (sepuluh) responden,  9  orang  mengaku  sudah pernah  melakukan  permainan  starter (mereka menjawab dengan setengah malu, karena saya sebagai pewawancara berjenis kelamin perempuan)  dan  hanya  1  orang yang mengatakan belum tahu permainan tersebut dan tidak pernah merasakan permainan tersebut pada waktu kecil. Sebagian besar mengaku, permainan tersebut dilakukan pada waktu menjadi murid
di Sekolah Dasar dan sebagian kecil ada  yang  berlanjut  sampai  Sekolah
Menengah Pertama.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Anak
Hak  asasi  anak  merupakan  bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945)  dan  ketentuan  Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the  Child )  yang  diratifikasi  oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun 1990 (Keppres 36/ 1990), kemudian juga  dituangkan  dalam  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 (UU 4/
1979)  tentang  Kesejahteraan  Anak dan  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2002  (UU  23/  2002)  jo Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2014  (UU  35/  2014)  tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan  prinsip-prinsip  umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi,  kepentingan  terbaik bagi  anak,  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang,  dan  menghargai partisipasi anak. 4 Mengacu  pada  peraturan  tersebut, Beijing  Rules memberikan  rambu- rambu tentang batas usia anak tidak ditetapkan  dalam  usia  yang  terlalu rendah.  Seseorang  belum  dapat dipertanggungjawabkan  perbuatan- nya  secara  pidana  apabila  belum dewasa  secara  emosional,  dewasa secara  mental  dan  dewasa  secara intelektual. 5 Menurut Beijing  Rules, tujuan peradilan bagi remaja adalah,  pertama,  kasus  kejahatan remaja agar ditangani oleh
4 Nur  Hidayati,  (2014),  Perlindungan  Anak terhadap  Kejahatan  Kekerasan  Seksual (Pedofilia), Ragam Jurnal  Pengembangan Humaniora Vol. 14 No. 1, April, hlm. 69.
5 Waluyadi  (2009), Hukum  Perlindungan  Anak , Bandung, Mandar Maju, hlm. 41-42.
peradilan keluarga, apabila
terpaksa harus ditangani oleh peradilan kriminal, faktor kesejahteraan  anak  harus  mendapat perhatian.  Kedua  adalah  prinsip kesepadanan,  visi  yang  hendak dicapai  dalam  peradilan  anak menurut Beijing Rules adalah (1) untuk mencapai  kesejahteraan  anak;  (2) Penjatuhan pidana pada anak, tidak harus bersifat menghukum; (3) dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak harus  berdasarkan  prinsip-prinsip:  a.
Tidak  berdasarkan  pada  kejahatan yang  telah  dilakukan,  b.  Penjatuhan pidana  hendaknya  memperhatikan kondisi  yang  menyebabkan  seorang anak melakukan kejahatan, c. Dimungkinkan  pemberian  ganti  rugi sebagai  pengganti  hukuman,  dan  d. Rasa penyesalan anak yang diwujudkan  dalam  bentuk  kesedia- annya  untuk  kembali  ke  jalan  yang benar dapat menjadi alasan pemaaf untuk tidak dijatuhinya hukuman. 6 Peningkatan  kasus  kekerasan  anak yang  terjadi  di  Indonesia  dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan  anak  yang  belum mampu  untuk  hidup  mandiri  tentunya sangat  membutuhkan  orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya  kualitas  perlindungan anak  di  Indonesia  banyak  menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan  adalah  sejauh  mana pemerintah telah berupaya memberikan  perlindungan  (hukum) pada  anak  sehingga  anak  dapat memperoleh  jaminan  atas  kelang- sungan  hidup  dan  penghidupannya sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia. Padahal, berdasarkan
Pasal  20  UU  23/2002  jo  UU
35/2014,  yang  berkewajiban  dan
6 Waluyadi (2009), Hukum ,… Ibid , hlm 45-46
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah,
masyarakat,  keluarga,  dan  orang tua. 7
Mendidik  anak  pada  hakekatnya merupakan  usaha  nyata  dari  pihak orang  tua  untuk  mengembangkan totalitas potensi yang ada pada diri anak. Masa depan anak di kemudian hari  akan  sangat  tergantung  dari pengalaman  yang  didapatkan  anak termasuk faktor pendidikan dan pola asuh  orang tua.  Di  saat  sekarang ini tidak  sedikit  orang  tua  yang mengejar kepentingan sendiri dengan  dalih  untuk  kesejahteraan anak,  sehingga  terkadang  peran mereka  sebagai  orangtua  yaitu mendidik dan mengasuh anak terabaikan. 8
Peran  orang  tua  sangat  besar  untuk memberikan penjelasan kepada anak,  sehingga  perlu  dibentuk  sikap yang positif dari orang tua terutama ibu  tentang  pentingnya  pendidikan seksual  untuk  anak.  Sikap  yang positif  akan  membantu  ibu  dalam mendampingi anak memberikan penjelasan  tentang  seksualitas  yang benar  sesuai  dengan  tahapan perkembangan  anak.  Pendidikan seksual  perlu  diberikan  sejak  anak usia  dini  apalagi  pada  saat  ini banyak  sekali  anak  di  bawah  umur yang  menjadi  korban  eksploitasi seksual.  Untuk  anak  usia  3-5  tahun pendidikan  seksual  yang  sesuai
7 Vina  Kartikasari,  (2013), Tinjauan  Yuridis Tentang  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan, Skripsi, Universitas Brawijaya, hlm. 8.
8 Joko Tri Suharsono, Aris Fitriyan, Arif Setyo Upoyo,  (2009),  Hubungan  Pola Asuh  Orang Tua  terhadap  Kemampuan  Sosialisasi  Pada Anak  Prasekolah  di  TK  Pertiwi  Purwokerto Utara ,  Jurnal  Keperawatan  Soedirman ( The Soedirman  Journal  of  Nursing ),  Vol.  4,  No.  3, November, hlm. 1.
adalah dengan mengenalkan bagian anggota tubuh anak beserta dengan fungsinya  masing-masing,  menjelas- kan perbedaan antara anak laki-laki dan  perempuan  serta  menjelaskan sensasi  yang  dirasakan  pada  alat kelaminnya. 9 Menurut Ricard  J.  Gelles ,  kekerasan terhadap  anak  merupakan  per- buatan  disengaja yang  menimbulkan kerugian  atau  bahaya  terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap  anak  dapat  diklasifi- kasikan  menjadi  kekerasan  secara fisik,  kekerasan  secara  psikologi, kekerasan  secara  seksual  dan kekerasan  secara  sosial.  Kekerasan seksual  terhadap  anak  menurut End
Child  Prostitution  in  Asia  Tourism
(ECPAT)  Internasional  merupakan hubungan  atau  interaksi  antara seorang  anak  dengan  seorang  yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang  asing,  saudara  sekandung atau  orang  tua  di  mana  anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan  seksual  pelaku. Perbuatan ini  dilakukan  dengan  menggunakan paksaan,  ancaman,  suap,  tipuan bahkan  tekanan.  Kegiatan-kegiatan kekerasan  seksual  terhadap  anak tersebut  tidak  harus  melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak  sebagai  korban.  Bentuk-bentuk kekerasan  seksual  itu  sendiri  bisa dalam  tindakan  perkosaan  ataupun pencabulan. 10 Permainan starter termasuk  ke  dalam  pencabulan,
9 Inhastuti  Sugiasih,  (2011), Need  Assessment “ Mengenai  Pemberian  Pendidikan  Seksual Yang  Dilakukan  Ibu  Untuk  Anak  Usia  3-5 Tahun”, Jurnal Psikologi Proyeksi Vol. 6, No. 1 April, hlm. 71.
10 Ivo  Noviana,  (2015),  Kekerasan  Seksual terhadap  Anak:  Dampak  dan  Penangannya, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April, hlm.
15.
meskipun  tidak  disadari  oleh  pelaku maupun korban.
Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi  warga  negaranya  dari korban  kekerasan  seksual.  Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah  ada  jaminan  peraturan  yang mampu  melindungi  anak,  namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut  belum  dapat  melindungi anak  dari  tindakan  kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus  menjadi  prioritas  utama  ( high priority )  untuk  melindungi  anak  dari tindakan  kekerasan  seksual  adalah melalui  reformasi  hukum.  Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali  adalah  dengan  cara  mentrans- formasi  paradigma  hukum.  Spirit untuk  melakukan  reformasi  hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( a child-centered  approach )  berbasis pendekatan hak. Para praktisi hukum maupun  pemerintah  setiap  negara selalu  melakukan  berbagai  usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan  menindak  pelaku  kejahatan yang  telah  melakukan  perbuatan atau  pelanggaran  atau  melawan hukum.  Usaha-usaha  yang  rasional untuk  mengendalikan  atau  menang- gulangi  kejahatan  sudah  barang tentu tidak hanya dengan mengguna- kan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan  sarana  non  hukum pidana.  Penanggulangan  secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah  terjadinya  kejahatan  atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan  tujuan  agar  kejahatan  itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana  dalam  suatu  kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya
sehingga menjadi contoh agar orang lain  tidak  melakukan  kejahatan. Berlakunya  sanksi  hukum  pada pelaku,  secara  tidak  langsung memberikan  perlindungan  kepada korban  perkosaan  anak  di  bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman  yang  setimpal  dengan kesalahannya atau dengan kata lain para  pelaku  diminta  pertanggung- jawabannya. Upaya penang- gulangan kejahatan dengan menggunakan  sanksi  hukum  pidana merupakan  cara  yang  paling  tua, setua peradaban manusia itu sendiri.
Sampai  saat  inipun,  hukum  pidana masih  digunakan  dan  diandalkan sebagai  salah  satu  sarana  politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan  dalam  produk  legislatif untuk  menakuti  dan  mengamankan bermacam-macam  kejahatan  yang mungkin terjadi. 11 Upaya  penanggulangan  kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ).  Kebijakan  sosial  ( social policy )  dapat  diartikan  sebagai usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  sekaligus mencakup  perlindungan  masyarakat, jadi  di  dalam  pengertian social politic ,  di  dalamnya  mencakup social welfare  politic ,  jadi  tujuan  akhir  dari politik  kriminal  adalah  perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. 12 Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan
penanggulangan
11 Ivo  Noviana,  Kekerasan  Seksual,… Ibid ,  hlm.
23.
12 Barda  Nawawi  Arief,  (1996), Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, hlm. 5.
kejahatan  dengan  menggunakan sarana  di  luar  hukum  pidana
( nonpenal policy ) merupakan kebijakan  yang  paling  strategis.  Hal ini  disebabkan  karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya  kejahatan,  di  mana sasaran utamanya adalah menangani dan menghapuskan factor-faktor  kondusif  penyebab terjadinya kejahatan. 13 Kebijakan penanggulangan kejahatan  atau politic  criminal dapat meliputi  ruang  lingkup  yang  cukup luas. G.  Peter  Hoefnagels berpen- dapat  bahwa  kebijakan  kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan  menjadi  2  (dua), yaitu:  1.  Kebijakan  kriminal  dengan menggunakan  sarana  hukum  pidana ( penal  policy )  melalui criminal  law application dan 2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum  pidana  ( nonpenal  policy ) melalui influencing views of society on crime  and  punishment ( mass  media ) dan prevention  without  punishment . Kedua  sarana  ini  (penal  dan nonpenal) merupakan  pasangan satu sama  lain  yang  tidak  dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan, keduanya  saling  melengkapi  dalam usaha  penanggulangan  kejahatan  di masyarakat. 14
Salah  satu  upaya  pencegahan permainan  starter  dapat  dilakukan adalah  melalui  pengajaran personal safety  skills atau  keterampilan keselamatan  pribadi  pada  anak. Hasil  dari  studi  meta  analisis  yang
13 Supriyadi, Beberapa Catatan  terhadap  Kebijakan Legislatif  dalam  Perundang-undangan  Pidana  di Indonesia ” , Mimbar Hukum no 40/ 11/ 2002,
Majalah berkala Fakultas Hukum UGM, hlm. 20.
14 Hoefnagels  GP  (1973), The  Other  Side  of Criminology ,  Holland,  Kluwer  B.  V, Deventer, hlm 56.
dilakukan Berrick and Barth (1992), diketahui  bahwa  pengetahuan  yang diperoleh  dari  kelas personal  safety skills ini cenderung bertahan lama. 15 Orang  tua  merupakan  ujung  tombak perlindungan  anak  sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat  (2)  yang  berbunyi  orang  tua mempunyai  hak  pertama  untuk memilih  jenis  pendidikan  yang  akan diberikan  pada  anaknya,  artinya bahwa  orang  tua  yang  memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang  terbaik  bagi  anak-anaknya, hal ini sejalan dengan UU 23/ 2002 jo  UU  35/2014  Pasal  10  yang menyatakan  bahwa  setiap  anak berhak  menyatakan  dan  didengar pendapatnya,  menerima,  mencari, dan  memberikan  informasi  sesuai dengan  tingkat  kecerdasan  dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan dan kepatutan.

## 2. Personal Safety Skills
Masa  usia  dini  sering  dikatakan sebagai  masa  keemasan  atau The
Golden  Age  Moment .  Usia  0  sampai dengan  8  tahun  adalah  masa  di mana  anak  memiliki  kemampuan penyerapan  informasi  yang  sangat pesat.  Kepesatan  kemampuan  otak anak  dalam  menyerap  berbagai informasi  di  sekitarnya  juga  diiringi dengan  rasa  ingin  tahu  yang  sangat tinggi.  Rasa  ingin  tahu  yang  sangat tinggi ditunjukkan  anak  dengan  aktif bertanya tentang berbagai hal yang mereka  temui,  serta  mencari  tahu berbagai  jawaban  yang  mereka inginkan dengan bereksplorasi. Salah
15 Esya  Anesty  Mashudi  dan  Nur’aini,  (2015), Pengajaran  personal  safety  skills  dalam pencegahan  kekerasan  seksual  pada  anak, Metodik  Didaktik  Vol.  9,  No.  2,  Januari ,  hlm.
60-61.
satu  rasa  ingin  tahu  yang  sangat tinggi  pada  anak  usia  dini  adalah berkaitan  dengan  seks.  Seks  sendiri menurut Santrock (2005) berhubungan  dengan  jenis  kelamin laki-laki  dan  perempuan,  jenis kelamin  yang  ditentukan  secara biologis  yang  melekat  pada  jenis kelamin  tertentu  yang  tidak  dapat diubah  karena  perbedaan  tersebut berlaku sepanjang zaman. Pada usia 4-6 tahun di mana kemampuan anak menyerap  informasi  yang  luar  biasa dan  rasa  ingin  tahu  anak  yang sangat tinggi tersebut seiring dengan perkembangan  peran  seks  yang berkembang  pesat.  Menurut Freud perkembangan  seksual  di  masa kanak-kanak,  terjadi  pada  usia  0-5 tahun.  Rasa  ingin  tahu  anak  ini seharusnya  mendapatkan  penjelasan yang  benar  mengenai  pengetahuan seksual.  Pengetahuan  seks  yang keliru pada anak, akan menimbulkan persepsi  yang  keliru  tentang  alat kelamin,  proses  reproduksi,  dan seksualitas. Hal ini dapat berdampak pada penyimpangan perlakuan seksual. Pada  perkembangan  seksualitas anak  kecil,  antara  lain  ada  2  (dua) hal yang penting. Pertama, berdasarkan  perkembangan  yang dialami  tentang  seksualitas  anak, tampaklah  bahwa  manusia  bersifat biseksual artinya adanya perbedaan psikoseksual antara pria dan perempuan  merupakan  hasil  dari perkembangan.  Perbedaan  tersebut sudah lengkap terjadi sejak permulaan pertama kehidupan manusia.  Pada  awalnya,  anak  kecil dapat  mengenal  2  (dua)  jenis kelamin, kemudian pada perkembangannya,  terdapat  ciri khas antara laki-laki dan perempuan, perbedaan  jenis  kelamin  tersebut ditunjukkan  oleh  embriologi  dan anatomi.  Hal  kedua  yang  nampak
adalah  fase  perkembangan  dengan zona  erogen  yang  berbeda  dalam tubuh  manusia.  Berturut-turut  adalah mulut,  anus,  penis  atau  klitoris (kelentit)  dan  paling  akhir  vagina. Mula-mula  seksualitas  anak  kecil bertumpu pada fungsi fisiologis yang paling elementer, seperti makan, dan buang  air.  Pada  periode  ini, seksualitas  genital  belum  memainkan perannya. Pada awalnya, perkembangan  tersebut  dimulai  dari fase  oral,  fase  anal,  fase  falik  dan akhirnya  dengan  melalui  suatu perkembangan  yang  panjang  dan berbelit, berakhir pada fase genital.
16
Personal  safety  skills atau keterampilan  keselamatan  pribadi merupakan  seperangkat  keteram- pilan  yang  perlu  dikuasai  oleh  anak agar  dapat  menjaga  keselamatan dirinya  dan  terhindar  dari  tindakan kekerasan  seksual. Personal  safety skills terdiri  atas  3  (tiga)  komponen keterampilan  yang  dikenal  dengan slogan  3  R  yakni: Recognize , Resist , dan Report ,. 17 Anak  seharusnya  mengetahui  bahwa tubuhnya  merupakan  miliknya  dan tidak  ada  seseorang  pun  dapat menyentuhnya tanpa ijin dari dirinya sendiri. Mulainya membuka pembicaraan  sejak  dini  tentang seksualitas  dan  “bagian  tubuh  yang privasi”, dengan menggunakan nama yang  sesuai  dengan  bagian  tubuh genital  dan  bagian  tubuh  lainnya akan membantu anak untuk mengerti. Anak seharusnya dapat menolak dan berkata “TIDAK”  dengan  berani dan lantang pada kontak fisik yang tidak
16 Sigmund  Freud,  Ed.  K.  Bertens,  (2005),
Psikoanalisis , Jakarta, Pustaka Utama, hlm. 19-
20.
17 Esya  Anesty  Mashudi,  Nur’aini,  (2015), Pencegahan  Kekerasan  Seksual,… Op  Cit, hlm. 66-67.
sesuai,  menghindar  dari  situasi  yang tidak  aman  dan  dapat  mengadu pada orang dewasa. 18
Peran masyarakat oleh media massa harus  dilakukan  dengan  bijaksana demi  perlindungan  anak  karena dalam  UU  23/2002  ditegaskan dalam  Pasal  64,  “perlindungan  dari pemberitaan  identitas  melalui  media massa dan untuk menghindari labelisasi”.  Artinya  dalam  hal  ini seharusnya  masyarakat  ikut  mem- bantu  memulihkan  kondisi  kejiwaan korban.  Masyarakat  diharapkan  ikut mengayomi  dan  melindungi  korban dengan  tidak  mengucilkan  korban, tidak  memberi  penilaian  buruk kepada  korban.  Perlakuan  semacam ini  juga  dirasa  sebagai  salah  satu perwujudan  perlindungan  kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa  minder  dan  takut  dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan  atas  beberapa  teori  di atas,  merupakan  salah  satu  bekal untuk melakukan pendidikan seks dan pengajaran Personal  Safety  Skills pada  murid  Sekolah  Dasar  dalam rangka pencegahan terhadap permainan  starter  yang  dilakukan oleh murid Sekolah Dasar. Kepala  Sekolah  pada  salah  satu
Sekolah  Dasar  swasta  di  Kabupaten Cianjur,  mendapat  laporan  dari murid  tentang  perlakuan  temannya terhadap  dirinya.  Ada  4  (empat) murid  yang  melakukan  permainan starter  kepada  temannya  (korban).
Korban  dipanggil  untuk  klarifikasi mengenai  hal  tersebut,  korban mengakui  telah  menjadi  objek permainan  starter  oleh  temannya
18 Dini  Risty  Justicia, (2016), Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Usia Dini Vol. 9 Edisi. 2, November , hlm. 224- 225.
sendiri.  Pelaku  mengaku,  pernah menjadi  korban dari kakak kelasnya yang  sekarang  sudah  menginjak Sekolah  Menengah  Pertama.  Pada waktu  ditanya  akibat  permainan tersebut,  pelaku  maupun  korban menjawab tidak tahu sama sekali. Berdasarkan  fakta  tersebut,  Kepala Sekolah  mengajukan  permohonan untuk  diadakan  pengajaran  seks  di Sekolah  Dasar  tersebut  dalam rangka  antisipasi  permainan  starter. Pada  waktu  yang  disepakati,  para murid  dikumpulkan  di  aula  sesuai dengan tingkatan kelas untuk mendapat penjelasan tentang pengajaran seks dan Personal Safety Skills. Tabel. 1.1 Data Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang Mendapat Materi Personal Safety Skill NO KELAS JUMLAH MURID 1 I A, I B DAN I C 30, 28, 29 = 87 2 II A, II B DAN II C 31, 31, 32 = 94 3 III A DAN III B 31, 31 = 62 4 IV A DAN IV B 31, 31 = 62 5 V A DAN V B 30, 30 = 60 6 VI A DAN VI B 27, 26 = 53 J U M L A H 418 Kegiatan  dilaksanakan  selama  6 (enam) hari sesuai dengan tingkatan. Ada beberapa murid yang berhalangan  hadir,  tetapi  besoknya diikutkan kepada kelas yang lain. Pada  waktu  pengajaran,  selain didampingi  oleh  guru  sekolah, kadang-kadang oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah juga mendampingi  pengajaran  tersebut dan membantu membagikan kuesioner atau soal yang disampaikan buat murid. Adapun  hal  yang  disampaikan adalah sebagai berikut: a. Adanya perbedaan jenis kelamin,  berikut  organ  tubuh reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan; b. Adanya persamaan dan perbedaan  organ  tubuh  antara anak laki-laki dan perempuan; c. Terjadinya menstruasi pada wanita  yang  sudah  baligh  dan mimpi  basah  pada  laki-laki yang  sudah  baligh,  pada  situasi ini, sudah mulai dicatat amalnya; d. Adanya  4  (empat)  organ  tubuh (mulut,  dada,  organ  sekitar selangkangan-alat  kelamin  dan pantat) yang tidak boleh disentuh  oleh  siapapun,  kecuali orang  tua,  dokter  apabila sedang sakit; e. Berteriak  “TIDAK”  apabila  ada orang  yang  mau  menyentuh organ tubuh tersebut. Metode  pengajaran  disampaikan sesuai  dengan  tingkatan  kelas  dan diselingi  dengan  menonton  video, permainan serta gambar orang laki- laki  maupun  perempuan  dan  organ tubuh  yang  sama  maupun  berbeda antara laki-laki dan perempuan serta
4  (empat)  organ  tubuh  mana  yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Bagi  kelompok  atau  murid  yang dapat menjawab pertanyaan narasumber  dengan  benar,  diberi reward yang  berkaitan  dengan pembelajaran,  seperti  alat  tulis, pensil  warna,  buku,  buku  cerita,  dan sebagainya. Pada  waktu  dilakukan  evaluasi, semua  murid  menjawab  dengan benar  pertanyaan  yang  berkaitan dengan  materi.  Hasil  pengajaran tersebut dilakukan evaluasi selama 1 (satu) bulan, permainan starter sudah tidak  ditemukan  lagi  di  Sekolah Dasar tersebut.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Permainan  starter  sudah  merupakan permainan  yang  dilakukan  sejak lama,  terutama  pada  anak  laki-laki yang  sedang  menuntut  ilmu  di
Sekolah  Dasar.  Pelaku  maupun korban  tidak  menyadari  bahaya yang  ditimbulkan  akibat  permainan tersebut.  Permainan  ini  disebut  juga sebagai  kekerasan  seksual  karena menyangkut organ reproduksi. Salah satu upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pengajaran personal safety skills atau keterampilan  keselamatan  pribadi pada  anak.  Evaluasi  terhadap program  pencegahan  kekerasan seksual  yang  berbasis  pengajaran personal  safety  skills menunjukkan bahwa  baik  anak  usia  sekolah maupun  pra-sekolah  mendemons- trasikan  peningkatan  pengetahuan dan  keterampilan  dalam  menjaga keselamatan  diri  dari  tindakan kekerasan seksual. Metode penyampaian  pengajaran  dengan video,  gambar  dan  permainan ternyata  merupakan  media  yang cukup berhasil dalam pengajaran ini.

## 2. Saran
Pendidikan personal safety skills pada anak balita dilaksanakan di posyandu  dalam  kegiatan  Bina Keluarga  Balita.  Pendidikan  ini dapat dijadikan program pemerintah,  selain  untuk  mencegah terjadinya permainan starter sebagai  kekerasan  seksual  atau pencabulan  tanpa  disadari  oleh pelaku  maupun  korban,  dapat  juga dipakai untuk mencegah jenis kekerasan  seksual  lainnya  pada anak, seperti pedofilia. Pendidikan  pencegahan  kekerasan seksual  pada  anak  di  sekolah merupakan  kewajiban  pihak  sekolah untuk  menyelenggarakan  kegiatan tersebut,  mengingat  anak  sangat menghormati,  menyayangi  dan  lebih menurut kepada guru
yang
mendidiknya.
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis  ucapkan  banyak  terima  kasih kepada Rektor Universitas Suryakancana  atas  segala  support yang  diberikan,  dan  kepada  semua pihak  yang  terlibat  di  dalamnya dalam  perlindungan  terhadap  anak di sekolah dasar.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Barda  Nawawi  Arief,  (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  Bandung,  Citra  Aditya
Bakti.
Hoefnagels  GP  (1973), The  Other Side  of  Criminology ,  Holland, Kluwer B. V, Deventer.
Sigmund  Freud,  Ed.  K.  Bertens, (2005), Psikoanalisis ,  Jakarta,
Pustaka Utama. Waluyadi (2009), Hukum Perlindungan  Anak ,  Bandung, Mandar Maju.
B. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979  tentang  Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  39  tahun
1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun
2002  tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  No  23  tahun
2002.
C. Jurnal Dini  Risty  Justicia,  (2016), Program Underwear Rules untuk Mencegah  Kekerasan  Seksual Pada  Anak  Usia  Dini, Jurnal Pendidikan Usia Dini Vol. 9 Edisi
2, November.
Esya  Anesty  Mashudi,  Nur’aini, (2015), Pencegahan Kekerasan Seksual  Pada  Anak  Melalui Pengajaran Personal  Safety
Skills , Metodik  Didaktik Vol.  9,
No. 2, Januari.
_____,  (2015),  Pengajaran  personal safety skills dalam pencegahan kekerasan  seksual  pada  anak, Metodik Didaktik Vol. 9, No. 2, Januari . Inhastuti  Sugiasih,  (2011), Need Assessment Mengenai Pemberian  Pendidikan  Seksual Yang Dilakukan Ibu Untuk Anak Usia 3-5 Tahun, Jurnal Psikologi Proyeksi, Vol. 6, No.1, April. Ivo  Noviana,  (2015),  Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak  dan  Penanganannya, Sosio  Informa  Vol.  01,  No.1, Januari-April. Joko Tri Suharsono, Aris Fitriyan, Arif Setyo Upoyo, (2009), Hubungan  Pola  Asuh  Orang Tua  terhadap  Kemampuan Sosialisasi Pada Anak Prasekolah  di  TK  Pertiwi Purwokerto Utara , Jurnal Keperawatan  Soedirman  (The
Soedirman  Journal  of  Nursing),
Vol. 4, No. 3, November. Lukman  Hakim  Nainggolan,  (2009), Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak  Di Bawah  Umur, Jurnal  Equality, Volume 13 Nomor 1 Februari. M.  Anwar  Fuadi,  (2011),  Dinamika Psikologi  Kekerasan  Seksual: studi fenomenologi, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi  Islam  (JPI)  Copyright ©  2011  Lembaga  Penelitian Pengembangan  Psikologi  dan Keislaman  (LP3K).  Volume  8
Nomor 2, Januari . Nur  Hidayati,  (2014),  Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan  Seksual  (Pedofilia), Ragam Jurnal  Pengembangan Humaniora  Vol.  14,  No.  1, April. Rina Astuti, (2011), Hubungan Kesadaran  Akan  Kerentanan Diri  dan  Mekanisme  Coping pada Perempuan Pekerja Malam  di  Tempat  Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober . D. Makalah,  Skripsi,  Tesis,  atau Disertasi Vina  Kartikasari,  (2013), Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana Perkosaan, Skripsi Universitas Brawijaya.
E. Karya Pengabdian Lepas ( Website )
McAninch  et  al,  1984; Cass  dan Luxenberg  Trauma  Testis  dan Kulit Genital , about.me/becks.urolog, diakses Tanggal 25 Februari 2017. F. Koran,  Majalah,  atau  Media Massa Lain Supriyadi, Beberapa Catatan terhadap  Kebijakan  Legislatif dalam Perundang-undangan Pidana  di  Indonesia ” ,  Mimbar Hukum  no  40/  11/  2002, Majalah berkala Fakultas Hukum UGM.