## KEDUDUKAN HUKUM PANCASILA DAN KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

## Mohamad Roky Huzaeni
Fakultas Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan Tegalboto No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Jawa Timur, Kode Pos 68121 Email: rockyhuzaen1309@gmail.com

## Abstract
The absence of Pancasila in the Articles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a matter of debate. Its existence as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is considered merely to be symbolic without having binding legal force. In addition, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the highest hierarchical type of legislation. So it becomes a question about how the position of Pancasila and the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Indonesian  constitutional system if Pancasila is interpreted as the source of all sources of state law. The purpose of this study is to describe the absence of Pancasila in  the article and find conclusions  on the debate about  the position of  Pancasila and the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Indonesian constitutional system. Using the type of theoretical research and conceptual approach resulted in two discussions. First, the absence of Pancasila  in  the  Articles  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  for  historical reasons to maintain a “one process” event, namely the process of the formation of the Indonesian State. This process is a historical event, it only happens once and cannot be repeated. If this is changed or abolished, then what is changed and abolished is the State of Indonesia, which means disbandment.  Second,  the  position  of  Pancasila  as  enshrined  in  the  preamble  to  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia makes it permanent and eternal as long as the state of Indonesia is established, because the object of changes in the provisions of Article 37 is only those related to the articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This conclusion shows that the position of Pancasila higher than the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it will not be possible to abolish a regulation which has a higher legal standing with a lower legal basis than the one that was amended.
Keywords: Position; Pancasila; Constitution.

## Abstrak
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dinilai  hanya  menjadi  simbolis  semata  tanpa  memiliki kekuatan  hukum  mengikat.  Di  samping  itu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 merupakan  jenis peraturan perundang-undangan yang paling tinggi secara hierarki. Sehingga menjadi pertanyaan tentang bagaimana kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  jika  Pancasila dimaknai  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menguraikan  ketiadaannya  Pancasila  dalam  pasal  dan  menemukan  konklusi  atas  perdebatan tentang kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Menggunakan  tipe  penelitian  teoritis  dan  pendekatan
konseptual  menghasilkan  dua  bahasan.  Pertama,  tidak  dicantumkannya  Pancasila  dalam  pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena alasan historis untuk tetap menjaga  suatu  peristiwa  “satu  proses”  yaitu  proses  terbentuknya  Negara  Indonesia.  proses  ini adalah peristiwa sejarah, hanya terjadi satu kali dan tidak bisa diulang. Apabila hal tersebut diubah atau  ditiadakan,  maka  yang  berubah  dan  ditiadakan  adalah  Negara  Indonesia  yang  artinya pembubaran.  Kedua,  kedudukan  Pancasila  yang  termaktub  dalam  pembukaan  Undang-Undang 1945  menjadikannya  kekal  dan  abadi  sepanjang  negara  Indonesia  berdiri,  sebab  yang  menjadi objek  perubahan  dalam  ketentuan  pasal  37  hanyalah  yang  terkait  dengan  Pasal-pasal  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kesimpulan  ini  menunjukkan bahwa  kedudukan  Pancasila  lebih  tinggi  dari  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  maka  tidak  akan  mungkin  meniadakan  suatu  peraturan  yang  memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dengan landasan hukum yang lebih rendah dari pada yang diubah.
Kata Kunci : Kedudukan; Pancasila; Undang-Undang Dasar.

## A. Pendahuluan
Pancasila  merupakan  “ Philosophische grondslag” yang juga dimaknai sebagai dasar negara,(Widisuseno,  2014,  pp.  62–66)  di dalamnya terkandung nilai-nilai dan  cita-cita bangsa  Indonesia  (Wahana,  1993,  p.  75). Penamaan  Pancasila  yang  dipelopori  oleh Sukarno tidak bisa lepas dari sejarah lahirnya pada  1  Juni  1945  yang  dalam  pidatonya berjudul Lahirnja Pantja Sila di depan forum BPUPKI  (Kusumohamidjojo,  2020,  p.  194) dalam  konteks  sejarah  intelektual  Pancasila ( The intellectual history of Pancasila) disebut olehnya sebagai dasar falsafah ( Philosofische grondslag )  atau Weltanschauung tidak  dapat diubah (Jimly, 2014).
Pidato yang disampaikan oleh Sukarno pada  sidang  tersebut  adalah  pemicu    untuk merumuskan  kembali  dasar  negara  yang kemudian di respon baik oleh founding fathers dan  dianggap  perlu  hingga  terbentuklah panitia  9  yang  diketuai  Sukarno.  Panitia  ini berhasil merumuskan suatu kesepakatan yang disebut  dengan  “Piagam  Jakarta”  (Jakarta Charter  22  Juni  1945).  Pada  dasarnya  dalam keseluruhan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bersumber  dari  naskah  awal  piagam  Jakarta sebagai  kenyataan  politik  Pancasila    ( the political  history  of  Pancasila ) . 18  Agustus 1945  merupakan  momentum  penting  hasil dari    kesepakatan  untuk  menjaga  kesatuan,
maka Pancasila lahir sebagai Philosophische grondslag yang  diakui  konstitusi  ( the Konstitusional of Pancasila ) dengan lima sila yang terkandung di dalamnya.
Nilai-nilai kelima sila yang terkandung dalam  Pancasila  adalah  dasar  negara  yang mencerminkan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, sehingga keberadaannya  menjadi  penting  sebagai norma dasar ( Grundnorm/ Staatsfundamentalnorm )  (Dyah  Ochtorina Susanti  &  A’an  Efendi,  2021,  p.  523). Sukarno  dalam  pidatonya  menyebutkan bahwa Pancasila merupakan “ Philosophische grondslag (Fundamental  Filsafat) pikiran, jiwa  dan  hasrat  yang  sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka  yang  ‘kekal  dan  abadi,” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017, p. 29) dalam pidatonya menjelaskan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar negara  tidak  diharapkan  untuk  berubah  atau diubah,  sehingga  keberadaan  Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm bersifat abadi. selain itu Notonagoro juga menegaskan bahwa kelima unsur Pancasila sudah ada sejak lama  dan  bukan  hal  baru  bagi  berdirinya bangsa  Indonesia,  lima  unsur  tersebut sebelum  dan  selama-lamanya  telah  dimiliki oleh rakyat Indonesia.
Namun  dalam  kenyataannya  Pancasila yang  disebut  sebagai  dasar  negara    tidak mendapatkan posisi khusus dalam Konstitusi.
Hal  ini  tercermin  dalam    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dalam satu pasalpun menyebutkan Pancasila  secara  lengkap  dengan  bunyinya, hanya  saja  secara  implisit  menyebutkan Pancasila  dalam  pasal  36A  tentang  lambang negara.  Sedangkan  lambang  itu,  dapat  di interpretasikan    ganda  atau  lebih  dari  pada satu  makna  ( muli-interpretable )  dan  dengan sendirinya memiliki pemaknaan ganda (multi- representation ), baik dalam lingkungan yang sama  maupun  berbeda  (Turiman,  2013,  p. 323).
Secara filosofis  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm . Jika Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  merupakan  aturan  dasar  negara ( taatsgrundgezet) maka Pancasila merupakan kaidah  pokok  negara  fundamental.  Secara hierarki Undang-undang 12 tahun 2011 pasal 7 menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 berada  di  hierarki  paling  tinggi  dari  jenis peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Maka  dengan  keberadaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hierarki paling tinggi dapat dimaknai dengan kekuatan hukum yang lebih tinggi dari pada  peraturan-peraturan  lainnya  sehingga dapat  membatalkan  peraturan  di  bawahnya sesuai  dengan  Asas Lex  Superiori  Derogat Legi  Inferiori. Asas  yang  memiliki  makna bahwa  Undang-Undang  yang  lebih  tinggi akan meniadakan Undang-Undang yang lebih rendah  (Irfani,  2020,  p.  311).  Artinya  suatu ketentuan  peraturan  perundang-undangan tidak  boleh  bertentangan  dengan  suatu undang-undang  yang  memiliki  hierarki  lebih tinggi (Dijan Widijowati, 2018).
Selain itu dalam pasal 2 Undang-undang 12  tahun  2011  menyebutkan  bahwa  sumber dari  segala  sumber  hukum  negara  adalah Pancasila,    hal  ini  menegaskan  bahwa Pancasila  adalah  sumber  hukum  yang  digali untuk membuat hukum berdasarkan penafsiran  nilai  terhadap  dasar  utamanya yaitu  Pancasila.  maka  secara  konseptual
menjadikan  Pancasila  memiliki  kedudukan diatas lebih tinggi dari pada Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Kemudian  timbul  permasalahan  akibat ketiadaannya  Pancasila  dalam  Pasal-pasal Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, ketiadaannya tersebut seolah menjadi celah untuk memperdebatkan kembali dasar negara yang telah dipakai sejak Indonesia  merdeka  dengan  dalil  bahwa ideologi  Pancasila  dapat  di  rubah,  sebab Undang-Undang  Dasar  Pasal  37  tentang Perubahan  Undang-Undang  Dasar  tidak mematenkan  Pancasila  sebagai  bagian  dari yang tidak dapat di rubah. Kedudukan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjadi rancu  karena  jika  dalam  hierarki  tertinggi perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  lalu  apa  makna  Pancasila    sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara. Sehingga    berdasarkan  persoalan  di  atas peneliti bermaksud untuk mengkaji bagaimana  kedudukan  hukum  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Pengkajian ini dilakukan menggunakan tipe penelitian teoritis  ( theoretical  research ). Penelitian teoritis merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum  (Ishaq, 2017, p. 66) yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis guna  memberikan  perspektif  kritis  terhadap hukum.  Di  samping  itu  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  konseptual ( conceptual approach) yang merupakan jenis pendekatan  dalam  penelitian  hukum  dengan tujuan  memberikan  sudut  pandang  analisa penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian hukum  dilihat  dari  aspek  konsep-konsep hukum  yang  melatarbelakanginya,  atau bahkan  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  penormaannya  (Marzuki, 2009,  pp.  93–95).    Pada  dasarnya  metode penelitian  ini  dalam  rangka  menemukan
gagasan  konseptual  tentang  kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## C. Pembahasan

## 1. Pancasila Dalam Konstitusi
Menurut Notonagoro (Wahana, 1993, p. 35), Pancasila merupakan suatu istilah untuk memberi  nama  kepada  suatu  dasar  filsafat negara, dan tidak bermaksud untuk menyatakan  bahwa  dasar  filsafat  negara Indonesia  itu  ada  lima  (panca).  Sunarjo (Wreksosuhardjo,  2001,  p.  4)  menyebutkan bahwa Pancasila memiliki dua sudut pandang dalam  pengertiannya,  yang  dibagi  dalam bentuk  material  dan  formal.  Secara  material merupakan  isi  dari  pada  pengertian  terhadap kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, terlepas  dari  bagaimana  bunyi  rumusan kelima silanya. Nilai kelima sila tersebut telah ada  lama  sebelum  terbentuknya  negara Indonesia. Pancasila secara material ini telah ada  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia sepanjang  masa,  yaitu  terletak  dalam  angan- angan.  Hal  serupa  juga  di  sampaikan  oleh Natonagoro bahwa negara Indonesia sebelum merdeka  telah  ber-Pancasila  dalam  arti Dwi Prakara, yaitu  di  dalam  kehidupan  adat kebudayaan    dan    agama  yang  dipeluknya (Christanto & Sarmini, 2015, p. 56).
Secara  formal  Pancasila  memiliki  arti bahwa nilai-nilai pokok yang telah dirumuskan dalam bentuk kata yang memiliki kedudukan  hukum  sebagai  dasar  filsafat negara.  Pengertian  Pancasila  secara  formal terlihat  sejak    satu  hari    pasca    proklamasi kemerdekaan  dengan  pengesahan  Undang- Undang  Dasar  yang  dituangkannya  bunyi Pancasila  ke  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sehingga  dari  situ  Pancasila memiliki  kekuatan  mengikat  sebagai  dasar filsafat  negara.  Dirumuskannya  Pancasila  ke dalam konstitusi maka bangsa Indonesia telah ber-Pancasila dalam Tri prakara , yaitu dalam beradat-kebudayaan, Beragama dan Bernegara.  Sehingga,  terdapatnya  Pancasila
secara  material  ialah  di  dalam  kehidupan bangsa  Indonesia  yaitu  dalam  angan- angannya  (santoso  &  Hermanto,  2020,  p. 126), sedangkan terdapatnya Pancasila secara formal  ialah  ketika  dituangkan  dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Meskipun istilah ‘Pancasila’ dalam pembukaan  tidak  ditemukan,  namun  yang dimaksud  dengan  Pancasila  sebagai  dasar filsafat  negara  adalah  rumusan  kelima  sila dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wahana, 1993, p. 32).
Kedudukan  Pancasila  dalam  konstitusi tidak lepas dari historis pembentukannya yang tertuang  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Pembukaan  tersebut  merupakan  satu bagian  utuh  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia 1945.  Kesalahpahaman  sering  kali  terjadi yang menyatakan bahwa Pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 bukanlah merupakan bagian dari konstitusi, karena sebagian kalangan memahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan konstitusi  hanyalah  yang  tertuang  dalam bentuk Pasal-pasal saja. Keberadaan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  sering kali  dimaknai  hanya  sebagai  simbol  bagi konstitusi  Indonesia  tanpa  memberikan kedudukan  dan  fungsi  yang  signifikan. Sehingga apabila pemahaman tersebut berlanjut,  maka  akan  berimplikasi  besar terhadap keberadaan Pancasila.
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, bukan hanya terdapat bunyi kelima sila dari  Pancasila,  melainkan  didamnya  juga termuat
Narasi sejarah ( Historical Narratives), Pernyataan Kedaulatan Nasional (National  Sovereignty), Hak  menentukan Nasib sendiri (Self Determination), Deklarasi kemerdekaan  Indonesia  ( Declaration  Of Independence), Ketuhanan (God or Religion), Tujuan tertinggi negara ( Supreme Goals) dan Pancasila  ( Philosophische  grondslag) (Mei Susanto,  2021,  pp.  194–196) . Apabila
pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  disebut sebagai  simbolis  dalam  konstitusi  maka pemahaman  tersebut  kurang  tepat,  sebab dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar terkandung  banyak  nilai  yang  bahkan menciptakan  Pasal-pasal  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Maria Farida Indrati Mengatakan bahwa “ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung Pokok-Pokok  pikiran  yang  tidak  lain  adalah Pancasila” . Secara substansial pokok pikiran yang  terkandung  di  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945    sejatinya  adalah percikan  dari  pada  isi  dan  nilai  Pancasila, yang  kemudian  dari  pokok-pokok  tersebut terciptalah  Pasal-pasal  dalam  batang  tubuh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Dengan  demikian Pancasila merupakan Norma Dasar ( Staatsfundamentalnorm ) yang menjadi dasar bagi  aturan  dasar  negara  ( Staatsgrundgezet ) (Indrati, 2020, p. 58). Dari konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hal utama, bukan pembukaan itu sendiri, sehingga konteks tersebut yang mengakibatkan pembukaan sebagai simbol semata.
Berbeda  dengan  Jimly    Asshiddiqie yang mengatakan ( Philosophische grondslag) adalah dasar negara yang terdapat pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  di  dalamnya termuat  sejarah,  tujuan  negara,  pandangan hidup  dan  dasar  negara.  Karenanya  kurang tepat  apabila  hanya  Pancasila  dikatakan sebagai  cita  hukum,  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  secara  keseluruhan    merupakan cita  hukum  bangsa  Indonesia  (Mei  Susanto, 2021,  p.  198).  pendapat  ini  menyatakan bahwa pembukaan itu bukan hanya terdiri dari Pancasila sebagai ideologi, namun keseluruhan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 adalah ideologi bangsa.
Sejatinya  seluruh  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  adalah  ideologi  negara,  namun perlu  diketahui  yang  menjadi  cikal  bakal terumusnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah  Pancasila  itu  sendiri.  Hal  ini  telah dijelaskan  diatas  terkait  dengan  historis Pancasila  secara  material  dan  formal. Pancasila  menjadi  Semangat  kemerdekaan dan  jiwa  proklamasi  bangsa  Indonesia  yang kemudian  dituangkan  ke  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaruh Pancasila ini memberikan  isi  kepada  pembukaan  Undang- Undang  Dasar 1945. Sehingga yang menjadi tujuan  dan  cita  hukum  bangsa  Indonesia adalah  keseluruhan  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalamnya Pancasila. Selain itu pembukaan tidak dapat dipisahkan dengan  Pasal-pasal  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  karena  pembukaan  menjadi  sumber dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran  hukum.    Ini  yang  menjadikan pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  memiliki fungsi    hukum  yang  tidak  sedikit,  salah satunya adalah dalam rangka fungsi, menafsirkan atau interpretative (Mei Susanto, 2021, pp. 186–193) . Kedudukan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm
disampaikan pertama  kali  oleh  Notonagoro  (Kurnisar, 2020,  p.  246).  Sejalan  dengan  itu  Hamid  S. Attamimi  mengatakan  Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm tidak lain adalah cita hukum  (Rechsidee)  merupakan  bintang pemandu  yang  memberikan  pedoman  dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada  tiap  peraturan  perundang-undangan. karena  itu,  pembentukan  hukum,  penerapan dan  pelaksanaannya  tidak  dapat  dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. bahkan dalam TAP MPR  Nomor  XX/MPRS/1966  meletakan Pancasila  sebagai  norma  dasar,  sumber  dari segala sumber hukum negara yang kemudian Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Jo
Undang-Undang  15  Tahun  2019  perubahan kedua tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan hal serupa. Pancasila  memiliki  pengaruh  sangat kuat terhadap adanya  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri  3  bagian  penting  di  antaranya Pembukaan,  Batang  Tubuh,  Penjelasan.  Dari ketiga  bagian  penting  tersebut  Pancasila merupakan hal utama dan paling utama yang mendasari  ketiganya,  jika  di  telaah  secara lebih  dalam  ketiga  bagian  itu  maka  akan kembali  ke  dasar  utamanya  yaitu  Pancasila. Secara  teoritis  Pembukaan  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  memiliki  hakikat  yang  berbeda dalam konteks hierarki. Kedudukan Pembukaan  UUD  1945  memuat  4  pokok pikiran yang kemudian di tuangkan ke dalam Pasal-pasal  Batang  Tubuh  Undang-Undang Dasar.  Sedangkan  Batang  Tubuh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun
1945
merupakan tempat tertuangkannya  4  pokok  pikiran  Pembukaan. Oleh karenanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai  kedudukan  hukum  yang lebih tinggi dari  pada  batang  tubuh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (Wreksosuhardjo,  2001,  p.  7). Pengaruh  kedudukan  ini  dikarenakan  faktor historis  yang  terlebih  dahulu  dibentuk  atau dalam istilah Maria Farida  Indrati Soeprapto adalah pre-supposed (Wiguna, 2021, p. 142) . Dengan  demikian  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 merupakan  manifestasi  dari  Pancasila  yang menentukan validitas, isi dan pengujiannya.
Dalam  teori  jenjang  norma  hukum, Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara  merupakan norma tertinggi dan karena itu tidak lagi dibentuk oleh norma di atasnya. Pancasila  yang  hadir pre-supposed atau  di tetapkan  terlebih  dahulu  yang  fungsinya sebagai  tempat  bergantung  norma-norma hukum  yang  berada  di  bawahnya.  Sehingga segala jenis  peraturan yang berada di bawah harus dibentuk berdasarkan norma fundamentalnya dan suatu norma akan hilang
maknanya  sebagai  norma  paling  tinggi  jika norma itu masih dibentuk berdasarkan norma yang  berada  di  atasnya.  Norma  tertinggi memiliki sifat pre-supposed yang keberlakuannya tidak dapat dilacak lagi, tetapi harus  diterima  tanpa  diperdebatkan,  yakni sebagai  hipotesis,  fiktif,  dan  suatu  aksioma (Anggono et al., 2021, p. 31).
Keberadaan Pancasila menjadi pertanyaan  tentang  tidak  tertuliskannya secara  utuh  dengan  bunyi  silanya  dalam bentuk Pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Ketiadaannya Pancasila dalam Pasal Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  bukan  berati  Pancasila  tidak memiliki  kedudukan  hukum,  justru  tidak beradanya  Pancasila  dalam  Pasal  membuat nilai  dan  posisi  Pancasila  lebih  tinggi kedudukannya  dari  pada  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Dalam  199  butir  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  telah  mengalami  4  kali perubahan,  tidak  ada  satupun  ketentuan  baik bab  atau  Pasal  yang  menyebutkan  Pancasila beserta  dengan  kelima  silanya  secara  utuh. Namun Pancasila secara eksplisit dapat dilihat dalam  Pasal  36A  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila....” Sedangkan  dalam  ketentuan Pasal  37  ayat  5  menyatakan  terkait  hal-hal yang  tidak  dapat  di  rubah  dengan  alasan apapun “Khusus  Mengenai  bentuk  negara Kesatuan  republik  Indonesia  tidak  dapat dilakukan perubahan”.
Jika  memahami Undang-Undang Dasar hanya sebatas pemaknaan teks tanpa membaca secara komprehensif Pasal 37, maka akan  menimbulkan  permasalahan  terkait dengan keberadaan Pancasila. Pasal 37 ayat 5 ini  sering  kali  digunakan  sebagai  alat  untuk mendebatkan  Pancasila  dan  menyatakan bahwa  Pancasila  merupakan  kesepakatan ideologi  yang  masih  dapat  di  rubah.  Jika  di uraikan secara lengkap dalam Pasal 37  ayat 1 – 5 Bab Tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar,  maka  setidaknya  terdapat  3  pokok- pokok pikiran yang perlu diperhatikan
Pertama  adalah  terkait  dengan  materi perubahan,  dalam  Pasal  1  berbunyi  bahwa “ Usul  Perubahan  Pasal-pasal  Undang- Undang  Dasar.......” yang  menjadi  materi pokok  dalam  perubahan  adalah  Pasal-pasal begitu  juga  dengan  ayat  2-4  membahas tentang perubahan Pasal. Kedua, dari ayat 1-4 menjelaskan  terkait  dengan  mekanisme perubahan  yang  hendak  dilakukan di antaranya  mengatur  tentang  batas  minimal anggota  MPR  dalam  pengusulan  perubahan, adanya  pengajuan  usulan  yang  jelas  beserta alasan  secara  tertulis,  adanya  batas  minimal anggota  MPR  yang  menghadiri  sidang,  dan sekurang-kurangnya harus lima puluh persen di  tambah  satu  untuk  mendapat  persetujuan perubahan  .  Ketiga,  dalam  ayat  5  tentang materi-materi  yang  tidak  dapat  diubah  di antaranya Mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari  BAB  XVI  tentang  Perubahan Undang-Undang  Dasar  ini  jika  memahami Pasal  37  secara  komprehensif  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  yang  menjadi  objek perubahan  dalam  Undang-Undang  Dasar adalah  yang  terkait  dengan  Pasal-pasal, kecuali  yang  telah    disebutkan  dalam  ayat  5 dengan  rincian  yaitu 1)  Negara  Kesatuan  2) Berbentuk  Republik  dan  3)  Nama  Negara Indonesia. maka pertanyaannya adalah apakah Pancasila menjadi objek perubahan?.
Jelas dari di sini bahwa Pancasila bukan merupakan objek perubahan, bukan hanya itu seluruh  isi  dari  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat di rubah atau di tiadakan. Kelima sila  tersebut  merupakan  kesepakatan  para pendiri bangsa yang di sahkan pada tanggal 18 Agustus  1945,  sedangkan  nama  Pancasila adalah yang pertama kali di perkenalkan oleh Sukarno  dalam  pidato  1  Juni  1945  yang sampai  sekarang    masih  dipakai.  Selain  itu kedudukan  Pancasila  yang  tidak  tertuang dalam  Pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, menjadikan Pancasila  lebih  tinggi  derajatnya dari  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab yang menjadi  objek  perubahan  dalam  ketentuan Pasal  37  adalah  Pasal-pasal  yang  termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sedangkan kedudukan  Pancasila  berada  di  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  hal  ini pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  di dalamnya  terdapat  bunyi  kelima  sila  tidak dapat diubah  dan memiliki kedudukan hukum yang kokoh, kuat dan abadi (Wreksosuhardjo, 2001, p. 4).
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan dasar hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan lain yang diakui Negara Republik  Indonesia.  jadi  Pasal-pasal  yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar mempunyai  kedudukan  hukum  tertinggi dalam
hierarki perundang-undangan Indonesia,  tetapi lebih  rendah kedudukan hukumnya  dari  pada  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Dalam keadaannya  yang  demikian,  tidak  ada landasan  hukum  yang  dapat  dipergunakan untuk mengubah atau meniadakan/menghilangkan Pembukaan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (segala    bentuk peraturan).  Tidak  akan  mungkin meniadakan suatu  peraturan  yang  memiliki  kedudukan hukum lebih tinggi (Pembukaan dan Pancasila) dengan landasan hukum yang lebih rendah  (Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lain) dari pada yang diubah. Setiap usaha atau perbuatan mengubah atau meniadakan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pastilah bertentangan  dengan  hukum,  apa  bila  ada pertentangan  dengan  hukum  pasti  dikenai sanksi  hukum.  Dengan  kata  lain  kedudukan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  segi hukum memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada segala peraturan yang ada.  Kedudukan
pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat kuat, kokoh dan abadi ini mempengaruhi kedudukan hukum Pancasila, sehingga Pancasila juga mempunyai kedudukan hukum yang abadi.
Soal tidak dapat ditiadakannya Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  termasuk Pancasila  merupakan  sejarah  historis  dari pendiri bangsa. Keseluruhan proses terbentuknya  Negara  Kesatuan  Indonesia sejak  17  Agustus  1945  dan  pengesahan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan  suatu  peristiwa  dalam  “Satu Proses”  yaitu  proses  terbentuknya  Negara Indonesia. proses ini adalah peristiwa sejarah, hanya  terjadi  satu  kali  tidak  bisa  diulang. Apabila  hal  tersebut  diubah  atau  ditiadakan, maka  yang  berubah  dan  ditiadakan  adalah Negara  Indonesia  dengan  Proklamasi  17 Agustus  1945,  yang  berati  pembubaran
Negara Kesatuan Republik
Indonesia(Wreksosuhardjo, 2001, p. 11). Dari sini  dapat  dipahami  bahwa  Pancasila  adalah final dan bersifat mengikat bagi warga negara Indonesia (Kusumohamidjojo, 2020, p. 195). kedudukan Pancasila  dalam  konstitusi  bukan hanya  sekedar  simbol  namun  keberadaannya abadi sepanjang negara Indonesia berdiri.
Keberadaan Pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 selain memiliki sifat yang abadi juga  berfungsi  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  memutus  perkara.  Dalam  hal  in Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai  bahan  pertimbangan  hukum  dan dibuktikan dengan putusan perkara
Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU- VII/2009  tentang  pengujian  Pencegahan Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama.
Bahwa  dalam  pertimbangannya  Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Alinea ke-3  dan  alinea  ke-4  (bunyi  Pancasila)  “... Berdasar  Kepada  Ketuhanan  Yang  Maha Esa....” sebagai baku uji dalam pertimbangan
putusan  hakim.  Selain  itu  Putusan  No. 100/PUU-XI/2013  tentang  Undang-undang Nomor  2  tahun  2011 tentang  partai  politik, alasan  pemohon  karena  adanya  pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  isi putusannya  Hakim  Mahkamah  konstitusi mengabulkan  permohonan  pemohon  dengan alinea  Ke-4  sebagai  bahan  batu  uji  dan pertimbangan hukum.
Dalam  perkara  di  Mahkamah  Agung putusan No.42 P/HUM/2012 uji materiil atas Keppres  Nomor  3  Tahun  1997  terhadap Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009, Undang-undang    Nomor  8  Tahun  1999  dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.  Dalam  permohonan  yang  di  ajukan oleh  FPI  (Front  Pembela  Islam)    salah  satu dalil  yang  di  gunakan  batu  uji  adalah Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila khususnya  alinea  ke-4,  walaupun  dalam putusan  tersebut  Mahkamah  Agung  tidak mengelaborasikan secara lebih terkait Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, namun permohonan tersebut dikabulkan. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan
Mahkamah Agung dalam praktiknya menjadikan  indikator  bahwa  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  memiliki  fungsi sebagai  bahan  pertimbangan  hukum.  Maka dari itu pengujian Yudisial Review Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya  dimaknai dengan  pengujian  Undang-undang  dengan Pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  melainkan juga  terhadap  pembukaan  UUD  1945. Begitupun dengan putusan Mahkamah Agung walau  yang  di  lakukan  pengujian  adalah peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang,  tidak  pula  meniadakan pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai perspektif konstitusional yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara
Contoh  lain  dalam  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Ormas, mengatur bahwa setiap ormas tidak boleh atau menyebarkan  paham  yang  bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menguatkan bahwa Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  termasuk Pancasila  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat  dan  dapat  dilakukan  penegakan hukum  apa  bila  dilanggar.  Dengan  demikian kedudukan Pancasila dalam konstitusi adalah ( Staatsfundamentalnorm )  sumber  dari  segala sumber  hukum  yang  mana  dalam  setiap peraturan  yang  ada  di  Indonesia  tidak  boleh bertentangan dengan Pancasila.

## 2. Kedudukan  UUD  1945  Terhadap Pancasila
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah kesepakatan  umum  (Konsensus)  (Zulfan, 2018,  pp.  30–35).  Kesepakatan  ini  berkaitan dengan tujuan dan cita bersama, Pasal 1 ayat 3    Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Rule  Of  law  sebagai landasan penyelenggaraan negara serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Indonesia ialah  negara  yang  berdasarkan  hukum (rechsstaat)(Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017, p. 4). Sehingga segala kegiatan yang  dilakukan  oleh  negara  dan  masyarakat harus berlandaskan pada hukum.
Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  terdapat  banyak  sekali  peraturan hukum  atau  peraturan  Perundang-Undangan, yang  berbeda  jenis  hierarkinya.  Dalam ketentuan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan Perundang- Undangan  diatur  dalam  Pasal  7,  yang  mana jenis  dan  hierarki  paling  tinggi  adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga kedudukannya berimplikasi pada peraturan di bawahnya  sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas.
Pada  dasarnya  setiap  konstitusi  atau undang-undang  dasar  senantiasa  mempunyai dua  tujuan(Eka  NAM  Sihombing,  2021,  p.
90). Pertama, untuk memberikan pembatasan dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan  politik. Kedua,  untuk  membebaskan  kekuasaan  dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan  bagi  para  penguasa  tersebut batas-batas kekuasaan mereka.
Keberadaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam  hierarki  tertinggi  bukan  berati  dapat merendahkan  Pancasila  sebagai  dasar negara karena  tidak  tercantum  dalam  jenis  dan hierarki  Perundang-Undangan,  justru  dengan tidak adanya Pancasila dalam norma hierarki memberikan makna bahwa seluruh penjabaran  dalam  hierarki  tersebut  adalah wujud dari pada nilai-nilai Pancasila, Pasal 2 Undang-undang  12  Tahun  2011  menyatakan Pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara.  Sehingga  sebagai  mana  telah di  jelaskan  diatas  bahwa  Pancasila  memiliki kekuatan abadi  yang tidak dapat  diubah atau ditiadakan.
Nawiasky  mengatakan  bahwa dalam suatu  negara  yang  merupakan  kesatuan tatanan  hukum,  terdapat  suatu  kaidah tertinggi,  yang  kedudukannya  lebih  tinggi dari  undang-undang  dasar .  adanya  kaidah tertinggi inilah Undang-Undang Dasar terbentuk, kaidah tertinggi itu oleh nawiasky disebut Staatsfundamentalnorm yang  bagi bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila.  hakikat hukum suatu kaidah tertinggi ialah syarat bagi berlakunya  suatu  Undang-Undang  Dasar karena  lahir  terlebih  dahulu  dan  merupakan akar  langsung  pada  kehendak  sejarah  suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh  bangsa  (Majelis  Permusyawaratan Rakyat, 2017, p. 94).
Dalam ilmu perundang-undangan dikenal  adanya  landasan  yang  mendasari keberlakuan  suatu  peraturan  perundang- undangan.  Beberapa  ahli  hukum  tata  negara mendasari  keberlakuan  suatu  peraturan perundang-undangan dengan landasan filosofisnya  adalah  Pancasila.  Seperti  Bagir Manan yang menyebutkan bahwa pandangan hidup  bangsa  (rechsidee)  dalam  hal  ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam  peraturan  perundang-undangan  (Eka
NAM  Sihombing,  2021,  p.  64).  Sejalan dengan  hal  tersebut  Hamzah  Halim  dan Kemal  mengatakan  bahwa  landasan  filosofis adalah uraian yang memuat tentang pemikiran terdalam  yang  harus  terkandung  di  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan  dan pandangan hidup yang mengarahkan pembuat peraturan  perundang-undangan.  pemikiran terdalam  dan  pandangan  hidup  yang  harus tercermin  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  adalah  nilai-nilai  Proklamasi  dan Pancasila (Hamzah Halim, 2013, pp. 89–92).
Keberadaan Pancasila sebagai Philosofische  grondslag ini  kemudian  di pertegas dalam lampiran I Undang-undang 12 Tahun  2011  yang  menyatakan  bahwa landasan  filosofis  merupakan  pertimbangan atau  landasan  yang  menggambarkan  bahwa peraturan  yang  dibentuk  mempertimbangkan pandangan  hidup,  kesadaran  dan  cita  hukum yang meliputi kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber  dari Pancasila dan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian, Kedudukan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dalam  hierarki  perundang- undangan  adalah  sebagai  peraturan  tertinggi, namun pada hakikatnya ada yang lebih tinggi lagi  yaitu  Pancasila.  Jika  mengacu  pada pendapat  Nawiasky  yang  menjadi  puncak dasar hukum adalah Staatsfundamentalnorm, maka  jelaslah  Pancasila  sebagai  sumber hukum  yang  kemudian  sumber  hukum  itu menjelma  peraturan  perundang-undangan, dan  secara  yuridis  penjelmaan  tersebut haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila (Sunoto, 2000, p. 104).

## D. Simpulan
Kedudukan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  adalah  satu  kesatuan  yang  tidak terpisah. Penempatan Pancasila dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikan Pancasila  bersifat  abadi  dan  tidak  dapat  di rubah  sepanjang  negara  Indonesia  berdiri, karena  Pasal  37  tentang  perubahan  hanya
memandatkan  perubahan  mengenai  Pasal- pasal  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pancasila yang  merupakan Staatsfundamentalnorm menjadikan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah penjelmaan  isi  dari  Pancasila.  sehingga ketentuan  peraturan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan  dengan  nilai  dari  Pancasila. Walaupun  dalam  jenis  dan  hierarki  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menduduki  hierarki  tertinggi, bukan berati kedudukannya melebihi Pancasila,  justru  Pancasilalah  yang  menjadi sumber  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2011  Pasal  2  tentang  pembentukan peraturan  perundang-undangan  “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”. Dengan demikian ketiadaan Pancasila dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah  sebagai  fakta  sejarah  tentang  satu proses  terbentuknya  negara  Indonesia  yang hanya akan terjadi sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono, B. D., Damiantun, E. Raja, Susanti, D. O., Efendi, A., Dairani, & Riza, A. A.  (2021). Pancasila  Menuju  Satu Abad Kemerdekaan . Upt Percetakan & Penerbit Universitas Jember.
Christanto,  Y.  A.,  &  Sarmini.  (2015).
Konstruksi Masyarakat Samin Tentang Nilai-Nilai Pancasila Di Dusun Jepang Kecamatan  Margomulyo  Bojonegoro. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan. ,
1 (3).
Dijan Widijowati, D. (2018). Pengantar Ilmu Hukum . Yogyakarta: Andi.
Dyah  Ochtorina  Susanti  &  A’an  Efendi.
(2021). Pancasila Dalam Teori Jenjang
Norma Hukum Hans Kelsen. Legislasi Indoneisa , 18 (4), 514–525.
Eka Nam Sihombing, A. M. H. (2021). Ilmu Perundang-Undangan . Malang: Setara Press.
Hamzah  Halim,  K.  R.  S.  P.  (2013). Cara Praktis  Menyusun  &  Merancang Peraturan  Daerah;  Suatu  Kajian Teoritis  &  Praktis  Disertai  Manual . Jakarta: Kencana.
Indrati,  M.  F.  (2020). Ilmu  Perundang-
Undangan,  Jenis,  Fungsi  Dan  Materi
Muatan (Revisi).
Yogyakarta: Kanisius.
Irfani,  N.  (2020).  Asas  Lex  Superior,  Lex
Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan Argumentasi Hukum. Legislasi Indonesia , 16 (3), 305–325.
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Kurnisar.  (2020).  Pancasila  Sumber  Dari Segala  Sumber  Hukum  Di  Indonesia. Media  Komunikasi  Fpips , 10 (2),  243– 253.
Kusumohamidjojo, B. (2020). Filsafat Politik Dan  Kotak  Pandoro  Abad  Ke-21 . Bandung: Yrama Widya.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  (2017). Materi Sosialisasi Empat Pilar Mpr Ri . Jakarta: Sekretariat Jendral Mpr Ri.
Marzuki, M. Peter. (2009). Penelitian Hukum (Cetakan Ke-5). Jakarta: Kencana.
Mei Susanto. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pembelajaran Dari Tren Global.
Legislasi Indonesia , 18 (2), 184–203.
Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). Analisis Yuridis  Politik  Hukum  Tata  Negara (Suatu  Kajian  Tentang  Pancasila  Dan
Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia) Rudi Santoso. Nizham , 8 (1), 125–135.
Sunoto. (2000). Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Metafisika, Logika Dan  Etika (Cetakan-12).  Yogyakarta:
Hanindita.
Turiman.  (2013).  Analisis  Semiotika  Hukum
Terhadap  Lambang  Negara  Republik Indonesia. Jurnal Hukum Dan
Pembangunan , 43 (3).
Wahana,  P.  (1993). Filsafat  Pancasila .
Yogyakarta: Kanisius.
Widisuseno,  I.  (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara . 20 (2), 62–66.
Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip
Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila   Dalam  Kehidupan  Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The
Importance Wisdom Principle Based On
Pancasila   In  Indonesian  Law  And Democracy). Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 15 (1).
Wreksosuhardjo,  S.  (2001). Ilmu  Pancasila Yuridis  Kenegaraan  Dan  Ilmu  Filsafat Pancasila . Yogyakarta: Andi.
Zulfan.  (2018).  Pemikiran  Politik  Thomas Hobbes,  John  Locke  Dan  Jj  Rousseau Tentang  Perjanjian  Sosial. Serambi Academica , 6 (2), 30–35.
Asshiddiqie,  Jimly,  “Pancasila  Konsensus Kehidupan  Berbangsa”  (DKPP  6
Desember 2014) https://dkpp.go.id/prof-jimly-Pancasila- konsensus-kehidupan-berbangsa/ di Akses 20 September 2021.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 19 April  2010.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  100/PUU-XI/2013,
Mahkamah  Konstitusi,  10  Desember 2013. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor    42  P/HUM/2012, Mahkamah Agung, 13 Juni 2013.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945
Undang-Undang  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017  Tentang Organisasi Masyarakat
TAP  MPR  Nomor  XX/MPRS/1966  Tentang Larangan Ajaran komunisme