## PENGUATAN INSPEKTORAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI PROVINSI MALUKU UTARA)
1 Slamat * , 2 Nam Rumkel, 3 Tri Syafari 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Khairun slamat@gmail.com, 1 namrumkel@yahoo.com, 2 trisyafari@gmail.com 3
Naskah diterima: 10 November 2019; revisi: 26 November 2019; disetujui: 03 Desember 2019

## Abstract
The  position  of  the  inspectorate  as  a  supervisory  body  in  the  governance  of  regional government must be strengthened by the government making its own law. This is impor- tant in order to realize local governance, one of which is that it can prevent corruption must  be  accompanied  by  the  strengthening  of  the  inspectorate  institution,  through  a separate  Act  with  the  Government's  Internal  Oversight  System  that  can  be  accounted for. In order for authority, duties and functions to function as expected, regulations that must clearly regulate the position of the inspectorate in a regional government structure clearly match their role. Factors that play a role in strengthening the inspectorate as a supervisory  institution  in  regional  governance,  must  be  born  a  separate  law  with  the Government's Internal Monitoring System, which is not only at the center but also in the regions. Thus, the various strength factors become the strengthening of the inspectorate as a supervisory institution that can realize good and correct local governance.
Keywords: inspectorate, position, supervisory body.
* Alamat korespondensi:
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate Telp.: (0921) 326440 E-mail: slamat@gmail.com

## I.  LATAR BELAKANG
Pada  era  otonomi  daerah  pemerintah  daerah  memiliki  fungsi  yang  luas  dalam upaya membentuk pemerintahan Indonesia atas dasar penerapan good governance (Ju- niarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,  2014:1).  Pengawasan  merupakan  salah  satu  unsur penting dalam rangka menjawab penilaian kinerja atas tuntutan pelakasanaan akuntabi- litas organisasi sektor publik terhadap terwujudnya good governance . Pengawasan ber- fungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, serta berperan dalam  mendeteksi  secara  dini  terjadinya  penyimpangan  pelaksanaan,  penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Nur Yanto, 2015:72).
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa perangkat daerah/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekre- tariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Salah satu dari perangkat dae- rah tersebut berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal dalam penyelenggaraan Pe- merintahan Daerah agar terbebas dari segala bentuk penyelewengan. Perangkat daerah tersebut yaitu Inspektorat Daerah.
Menurut  David  Apter  (1977),  pemerintah  adalah  satuan  anggota  yang  paling umum  yang  memiliki  tanggung  jawab  tertentu  untuk  mempertahankan  sistem  yang mecangkupnya  dan  monopoli  praktis  yang  menyangkut  kekuasaan  paksaannya  (Inu Kencana Syafiie, 2010:11). C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.  Pemerintahan  dalam  arti  luas  merupakan  sesatu  yang  lebih  besar  daripada suatu badan atau kelompok (Ni’matul Huda, 2012:28).
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menya- takan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas internal Pemerintah Da- erah. Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) memiliki  peran  dan  posisi  yang  sangat  strategis  dalam  mewujudkan  akuntabi- litas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Kabupaten/Kota menja- di pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan prog- ram yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, adapula  Keputusan  Presiden  RI  No.  74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat  Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Komitmen  pemerintah  untuk  mencegah  korupsi  haruslah  disertai  dengan  pe- nguatan  lembaga  inspektorat.  Penguatan  lembaga  ini  perlu  diprioritaskan  dan  menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Selama ini inspektorat hanya bertanggungjawab kepada menteri/kepala lembaga dan kepala daerah. Kondisi ini membuat inspektorat kerap tidak bisa independen dalam menjalankan tugasnya dan hasil pengawasannya sering diabai- kan. Inspektorat di daerah (bahkan juga mungkin di tingkat kementerian/lembaga) be- lum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Di banyak daerah inspektorat itu bahkan
tidak maksimal. Malah ada yang menjadi pelarian bagi pejabat yang dimutasi dan tetap memerlukan status pejabat eselon.
Bentuk penguatan lembaga inspektorat dapat dilakukan dengan membentuk se- buah regulasi yang dapat memperkuat posisi dan kedudukan inspektorat sebagai lemba- ga pengawas independen dan berintegritas. Regulasi tersebut sebaiknya mengatur berba- gai  hal  yang  dapat  memperkuat  inspektorat  seperti  inspektur  jenderal  di  kementerian/ lembaga ataupun inspektur provinsi dan kabupaten/kota harus bersetifikat auditor. Pim- pinan instansi pemerintah juga diwajibkan menindaklanjuti hasil pengawasan inspekto- rat ( https://nasional.sindonews.com/newsread/1209150/18/penguatan-inspektorat-dae rah ).
Pelaporan hasil pengawasan inspektorat daerah wajib disampaikan kepada Men- teri Dalam Negeri untuk kepentingan supervisi pengawasan, khususnya hasil pengawa- san yang memuat informasi indikasi tindak pidana korupsi. Penguatan peran inspektorat daerah dalam pencegahan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Penambahan unit kerja inspektorat daerah yang akan bertugas melakukan pemeriksaan investigatif.  Pengangkatan  dan  pemberhentian  inspektur  daerah  langsung  oleh  peme- rintah  pusat.  Penyetaraan  kedudukan  inspektur  daerah  menjadi  setara  dengan  kepala daerah,  sehingga  inspektur  daerah  tidak  lagi  bertanggungjawab  kepada  kepala  daerah melainkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri.
Jika posisi inspektorat menjadi kuat maka dapat menjadi sistem pencegah dini, tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga mengingatkan presiden, menteri, kepala lem- baga atau kepala daerah jika programnya tidak berjalan sesuai harapan. Dengan demi- kian,  tidak  ada  lagi  celah  bagi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  untuk  menemukan  mal- administrasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  atau  aparat  penegak  hukum  menemukan korupsi. Dari sisi kelembagaan penguatan ispektorat akan membuat fungsi pengawasan pemerintah menjadi lebih efektif dan efesien. Berdasarkan pemaparan tersebut, perma- salahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah kedudukan inspek- torat  sebagai  lembaga  pengawas  dalam  tata  kelola  pemerintahan  daerah?  dan  Faktor- faktor  apakah  yang  berperan  dalam  penguatan  inspektorat  sebagai  lembaga  pengawas dalam tata kelola pemerintahan daerah?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu bermula dari ketentuan  hukum  positif  tertulis  yang  diberlakukan  pada  peristiwa  hukum in  concreto dalam  masyarakat,  sehingga  dalam  penelitiannya  selalu  terdapat  gabungan  dua  kajian yaitu tahap pertama dalam kajian mengenai hukum normatif yang belaku. Tahap kedua adalah  penerapan  pada  peristiwa in  concreto guna  mencapai  tujuan  yang  telah  diten- tukan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan  secara  konsepsional,  sekaligus  penerapannya  dalam  praktik  hu- kum yang dijalankan secara patut atau tidak (Abdulkadir Muhammad, 2004:52). Karena
penggunaan kedua tahap tersebut maka penelitian normatif-empiris membutuhkan data primer dan sekunder.
Pengumpulan data dengan cara Studi pustaka dan studi dokumen pertauran per- undang-undangan dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hu- kum sebagai sumber data, identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Kemudian  pengumpulan  data  selanjutnya  dilakukan  dengan  cara  wawancara  terhadap responden yang telah ditentukan. Data yang telah terkumpul, kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan ( editing ), penandaan ( coding ), penyusunan ( reconstructing ), dan sis- tematisasi ( systematizing ) berdasarkan urutan pokok bahasan. Data primer dan data se- kunder hasil pengelolaan tersebut, dianalisis secara kualitatif

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Inspektorat Sebagai Lembaga Pengawas Menurut  Harson  (Sarundajang,  1999:77),  pemerintahan  daerah  memiliki  eksis- tensi  sebagai:  (1) Local  Self  Government atau  pemerintah  lokal  daerah  dalam  system pemerintah  daerah  di Indoneisa  adalah  semua  daerah  dengan  berbagai  urusan  otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.  Dalam  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  pemerintah  lokal  mempunyai  hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diserahi urusan-urusan tertentu oleh peme- rintah pusat, dapat juga diserahi tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind ). Tugas ini adalah untuk turut serta ( made ) melaksanakan peraturan perundang-undangan,  bukan  hanya  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  saja, melainkan  juga  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  lokal  yang  mengurus  rumah  tangga sendiri tingkat diatasnya; dan (2) Local State Government atau pemerintah lokal admi- nistratif  dibentuk  karena  penyelenggaraan  seluruh  urusan  pemerintahan  negara  yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan se- macam  ini  disebabkan  karena  sangat  luasnya  wilayah  dan  banyaknya  urusan  peme- rintahan.  Pejabat-pejabat  yang  memimpin  pemerintah  lokal  administtratif  itu  diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wila- yah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawaipegawai yang juga diangkat dan  diberhentikan  oleh  pemerintah  pusat.  Segala  pembiayaan  pemerintah  lokal  admi- nistratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional sesuai de- ngan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 2015 tentang peruba- han kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe- merintahan Daerah, dengan menganut suatu prinsip demokrasi yang bermakna dari rak- yat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam suatu negara yang demokratis rakyat sebagai obyek  yang  paling  utama  untuk  dapat  diperhatikan,  maka  kepentingan  rakyat  selalu bersanding dengan kepentingan negara.
Kehadiran daerah yang menjadi presentasi dari negara, setidaknya dapat mem- berikan harapan dan sekaligus menjawab berbagai problem yang dihadapi, baik dalam konteks  pikiran  atau  gagasan  yang  sekaligus  menjadi  suatu  konsep  yang  tidak  hanya dikonsepkan tetapi harus dapat diimplementasikan dalam kerja-kerja pemerintahan teru- tama dalam konteks pemerintahan daerah. Olehnya itu dalam berbagai upaya untuk me- ningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Dae- rah (APBD), harus senantiasa bisa dapat terukur dengan jelas dalam setiap pembuatan produk hukum daerah, dan senangtiasa berorientasi pada kepentingan rakyat diatas ke- pentingan-kepentingan yang lain.
Hakikat dari negara demokrasi adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan un- tuk rakyatnya, olehnya itu perlu didorong adanya partisipasi masyarakat secara aktif dan dinamis dalam bentuk partisipasi konkret. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar dalam mengelola sumber daya daerah termasuk melakukan pengawasan atas pe- ngelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena sesungguh- nya demokratisasi bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi dae- rah yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Hendra Karianga, 2011:7).
Untuk  mendorong  akselerasi  pembangunan  terkait  pengelolaan  keuangan  dae- rah, perlu dibangun suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, trans- paran,  akuntabel  dan  berkeadilan  sebagai  instrumen  yang  berpihak  pada  kepentingan rakyat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  semangat  desentralisasi  yang  harus  diwujudkan dalam  era  demokratisasi.  Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut,  otonomi  daerah  harus dapat dipandang sebagai suatu proses demokratisasi yang melibatkan partisipasi, karena tanpa hal tersebut akselerasi pembangunan daerah tidak bisa tercapai. Padahal tuntutan publik atas terselenggaranya pemerintahan yang baik ( good governance ), sangat meng- gema sejak transformasi pemerintahan yang bersifat sentralistik ke era otonomi daerah.
Gagasan yang dapat dimaknai sebagai suatu ide dan konsep dalam mewujudkan suatu cita-cita yang dapat menjadikan masyarakat sebagai pemilik daerah harus dilibat- kan dalam pengelolaan Anggaran Pendepatan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasi- kan setiap tahun seharusnya anggaran tersebut dapat berpihak pada kepentingan rakyat (publik).  Fakta  membuktikan  bahwa  di  kebanyakan  daerah  penetapan  anggaran  setiap tahun  yang  sangat  minim  dialokasikan  untuk  kepentingan  publik.  Hal  ini  merupakan salah satu masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah menimbulkan kege- lisahan-kegelisahan dan dirasakan oleh masyarakat, dan setidaknya menjadi suatu feno- mena sosial dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang tidak berpihak kepada masyara- kat.
Otonomi daerah yang dimaknai sebagai pelimpahan sebagian besar kewenangan itu dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka sangat dibutuhkan lembaga pengawa- san  yang  kuat  juga,  agar  kewenangan  yang  diberikan  itu  tetap  dalam  kontrol  maupun pengawasan.  Hal  itu  menjadi  penting  karena  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah ingin  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  berbagai  aspek.Olehnya itu inspektorat sebagai lembaga pengawas yang berada di daerah diharapkan menjalan-
kan  tugas  dan  fungsi  secara  aik  dan  benar,  maka  dapat  dibentuk  Aparat  Pengawasan Internal  Pemerintah  (APIP)  adalah  instansi  pemerintah  yang  dibentuk  dengan  tugas melaksanakan  pengawasan  internal/audit  internal di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan/ atau pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apa- ratur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya). Agar pelaksanaan itu dapat berjalan maka dapat dibentuk APIP seba- gai instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  daerah,  yang  terdiri  dari  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Inspektorat  Jenderal  Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Ins- pektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada  Kesekretariatan  Lembaga  Tinggi  Negara  dan  Lembaga  Negara,  Inspektorat  Pro- vinsi/Kabupaten/Kota,  dan  unit  pengawasan  internal  pada  Badan  Hukum  Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penguatan dari lembaga inspektorat tersebut maka berdasarkan Peraturan Peme- rintah  RI  Nomor  60 Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  ber- dasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega- ra Bab X Pengendalian intern pemerintah, Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: dalam rang- ka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengen- dalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, ayat (2) Sistem pengenda- lian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerin- tah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengen- dalian  Intern  Pemerintah  dalam  Pasal  1  angka  1  mendefinisikan  Sistem  Pengendalian Intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan mema- dai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  kean- dalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan angka 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menye- luruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 50 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ber- dasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega- ra Bab X Pengendalian intern pemerintah).
Pemaknaan  terhadap  pengawasan  internal  itu  harus  jelas  maka  mendefinisikan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review , evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi da- lam  rangka  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan  telah  dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepen- tingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Pasal 1 ayat 3 Pe- raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Peme- rintah).
Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sis- tem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang  selanjutnya  disingkat  BPKP,  adalah  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, angka 5 Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga, angka 6 Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertang- gung  jawab  langsung  kepada  gubernur,  angka  7  Inspektorat  Kabupaten/Kota  adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/ walikota.
Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan pada pasal Pasal 9 ayat (1) Dalam menyelenggarakan  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, ayat (2)  Untuk  keperluan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  laporan  hasil  pemeriksaan intern  pemerintah  wajib  disampaikan  kepada  BPK.  Selanjutnya  pada  penjelasan  Un- dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab  Keuangan  Negara,  yang  tercantum  dalam  ketentuan  umum  kewenangan  BPK untuk  melakukan  3  (tiga)  jenis  pemeriksaan,  yakni:  angka  ke-2  Pemeriksaan  kinerja, adalah  pemeriksaan  atas  aspek  ekonomi  dan  efisiensi,  serta  pemeriksaan  atas  aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
B.  Faktor yang Berperan dalam Penguatan Inspektorat 1.  Penguatan Regulasi
Komitmen  pemerintah  untuk  mencegah  korupsi  haruslah  disertai  dengan  pe- nguatan  lembaga  inspektorat,  melalui  suatu  Undang-Undang  tersendiri  dengan  Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Penguatan lembaga ini perlu diprioritaskan dan men- jadi bagian dari reformasi birokrasi. Dalam Undang-undang tentang Sistem Pengawasan Internal  Pemerintah  (SPIP)  diatur  wewenang,  tugas  dan  peran  inspektorat  di  kemen- terian/lembaga dan pemerintah daerah akan lebih kuat karena bertanggung jawab kepa- da inspektorat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selama ini inspektorat  hanya  bertanggung  jawab  kepada  menteri/kepala  lembaga  dan  kepala  dae- rah. Kondisi ini membuat inspektorat kerap tidak bisa independen dalam menjalankan tugasnya, dan hasil pengawasannya sering diabaikan. Penguatan inspektorat harus mela- lui  regulasi.  Hal  itu  menjadi  penting  karena  Undang-undang  SPIP  itu  sangat  strategis dan perlu diprioritaskan untuk bisa menjadi penguatan dari inspektorat karena landasar hukumnya secara jelas.
Namun harus dapat dimaklumi bersama bahwa proses suatu Undang-undang ti- dak bisa terlepas dari proses politik, maka draf RUU SPIP yang dirumuskan Kemente- rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memang telah masuk ke daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019 usulan pemerin- tah. Namun, bahkan dalam Prolegnas tahun 2020 oleh pemerintah, RUU itu tidak dima-
sukkan dalam prioritas untuk bisa dibahas DPR dan disahkan tahun ini. Padahal, selain mengatur posisi, RUU SPIP juga mengatur inspektur jenderal di kementerian/lembaga ataupun  inspektur  provinsi  dan  kabupaten/kota  harus  bersertifikat  auditor.  Pimpinan instansi pemerintah juga diwajibkan menindaklanjuti hasil pengawasan inspektorat.
Jika RUU SPIP disahkan, maka posisi inspectorat menjadi kuat sehingga dapat menjadi kuat sehingga dapat menjadi sistem pencegah dini, tidak hanya mencegah ko- rupsi, tetapi juga mengingatkan Presiden, menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah jika  programnya  tidak  berjalan  sesuai  harapan.  Jadi,  tidak  ada  lagi  celah  bagi  BPK untuk menemukan malaadministrasi dalam tata kelola pemerintahan, atau aparat pene- gak  hukum  untuk  menemukan  korupsi.  Dari  sisi  kelembagaan,  penguatan  inspektorat akan membuat fungsi pengawasan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Terle- bih,  menurut rencana,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  akan  melebur ke dalam Inspektorat Nasional.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Inspetorat Provinsi Maluku Utara yang mengatakan bahwa inspektorat saat ini perlu dilakukan penguatan agar fungsi pengawa- san  pemerintah  melalui  inpektorat  dapat  lebih  efektif  dan  efesien.  Faktor  yang  paling berperan  dalam  penguatan  inspektorat  adalah  yang  paling  utama  melalui  penguatan regulasi. Hal tersebut menjadi penting karena dengan merevisi regulasi yang sudah ada atau  membuat  suatu regulasi  baru  yang  dapat  memberikan  penguatan  pada  khsusunya pada segi kelembagaan inspektorat. Dalam regulasi yang baru setidaknya perlu menga- tur adanya peningkatan eselonisasi dari kepala inspektorat minimal setingkat sekretaris daerah.  Kemudian  perlu  juga  mengatur  kewenangan  pengangkatan  kepala  inpektorat yang sebelumnya menjadi kewenangan Gubernur menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri berdasarkan atas usulan dari Gubernur. Selanjutnya mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi kepala inpektorat dipertegas minimal adalah orang-orang yang memiliki  integritas  tinggi  dan  berkompeten  dalam  bidang  pengawasan  atau  setidak- tidaknya  telah  menempuh  pendidikan  khusus  untuk  memenuhi  standar  kopetensi sebagai inspektur pengawasan.
Hasil  wawancara  tersebut  menurut  peneliti  dapat  memahami,  bahwa  untuk menjamin independensi inspektorat sebagai bagian dari pengawasan internal pemerintah daerah  maka  hal  pertama  yang  paling  berperan  dalam  penguatan  lembaga  inspektorat adalah  dengan  penguatan  regulasi  yang  menjadi  pijakan  dan  landasan  hukum  dalam penguatan struktur kelembagaan inspektorat.
2.  Penguatan Struktur Kelembagaan
Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki 3 (tiga) peran /tugas pokok dan fungsi (tupoksi) diantaranya: Pertama, Inspektorat sebagai Konsultan ( consulting ). Inspektorat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehema- tan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelengaraan tugas dan fungsi peme- rintah. Kedua, Inspektorat sebagai Pengawas ( watchdog ). Inspektorat memberikan peri- ngatan  dini  dan  meningkatkan  efektivitas  manajemen  resiko  dalam  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  instansi  Pemerintah.  Ketiga,  Inspektorat  sebagai  Penjamin  Kualitas
( quality  assurance ).  Inspektorat  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
Peneliti berpendapat bahwa peran Inspektorat pada pemerintahan daerah ( Con- sulting /konsultan), Pengawasan ( watchdog ) dan Quality Assurance (Penjamin kualitas) harus segera dievaluasi terkait kesesuaian dan persesuaiannya. Selama ini ketika inspek- torat melaksanakan tupoksinya dalam bidang pengawasan, ketika menemukan ketidak- sesuaian  antara  bukti  fisik  (SPJ/Laporan)  dengan  realitas  yang  ada,  Inspektorat  hanya memberikan rekomendasi terkait hasil temuan tersebut, rekomendasi dan tindak lanjut terkait  temuan  tersebut  menjadi  wewenang  Unit  Pelaksana  Tugas  (UPT)  terperiksa tersebut.
Berdasarkan  data  dilapangan  dapat  menunjukan  bahwa  seharusnya  inspektorat juga harus diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penindakan lingkup inter- nal pada pemerintahan daerah terkait hasil temuan, pemberian sanksi disiplin dan men- cabut hak promosi jabatan terhadap ASN korup tersebut, serta membuat laporan penga- duan kepada instansi penegak hukum lain jika Aparatur Sipil Negara (ASN) Terperiksa sudah  pensiun  atau  tidak  bekerja  lagi  pada  pemerintahan  daerah  itu.  Begitu  juga sebaliknya, ketika ada oknum dari inspektorat tersebut yang melakukan perbuatan ter- cela  dalam  melaksanakan  tupoksinya  (seperti  menerima  gratifikasi,  membuat  janji, membocorkan  rencana  dan  hasil  audit,  dan  lain-lain),  sanksi  yang  diterima  oknum inspektorat tersebut harus diperberat. Hal ini dianggap penting selain menjaga integri- tas,  etika,  profesionalisme  dan  kredibelitas  Inspektorat,  serta  memberi  efek  jera  bagi ASN korup.
Inspektorat  sering  tersandera  oleh  tupoksi  dan  hasil  pengawasan  yang  dicapai, hasil  kerja  keras  auditor  inspektorat  kerap  menimbulkan  dilema  dan  konflik  kepenti- ngan ( Conflict of Interest ) antara kepala daerah dengan publik. Umumnya Kepala Dae- rah  tidak  ingin  hasil  temuan  inspektorat  ketika  melakukan  pengawasan  menjadi  kon- sumsi publik. Ketika Auditor Inspektorat menyampaikan hasil temuan ke Publik, maka cepat atau lambat Auditor yang bersangkutan akan dimandulkan/dikerdilkan oleh ling- kungan kerjanya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  maka  menurut  peneliti  berpandangan,  kewe- nangan yang melekat pada setiap Inspektorat pemerintah daerah baik yang berada harus segera ditarik dan dijadikan 1 (satu) Komando Inspektorat. Inspektorat harus dibuat da- lam bentuk Kementerian/Lembaga/Komisi, yang dipimpin oleh Menteri/ Ketua. Untuk membuat  inspektorat  menjadi  1  (satu)  Komando  diperlukan  sebuah  payung  hukum/ regulasi/dasar  hukum  baik  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  maupun  Undang-un- dang, dengan nama Kementerian/Lembaga/Komisi Inspektorat Negara, Inspektorat Na- sional atau dengan sebutan lainnya. Inspektorat yang ada pada pemerintah daerah saat ini dijadikan Pos atau Wilayah Kerja.
Pandangan tersebut menunjukan bahwa ketika kelembagaan inspektorat berdiri sendiri  dengan  penambahan  peran/tupoksinya  sebagai Consulting (konsultan),  Penga- wasan ( watchdog ), Quality Assurance (Penjamin kualitas), Penyidikan dan Penindakan
maka  sindikat  dan  praktik  korupsi  yang  terjadi  pada  Pemerintah  Daerah  akan  bisa teratasi dan memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia.
Pentingnya  peranan  Inspektorat  ini  didukung  dengan  aturan  yang  mengatur pelaksanaan pengawasan di daerah bersifat dinamis. Namun, di antara aturan itu adalah UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan PP RI No 20 Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.  Selain  itu,  ada  pula  Keputusan  Presiden  RI  No.  74  Tahun  2001  tentang Tata Cara  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dan  Keputusan  Menteri  Da- lam Negeri RI No. 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.Dengan demikian maka hakikatnya, inspekto- rat  didaerah  berfungsi  sebagai  auditor  internal  pemerintah  (APIP)  yang  mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.
Betapa penting inspektorat sebagai suatu lembaga pengawas di lingkungan pe- merintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kema- juan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggara- kan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerinta- han, inspektorat mempunyai beberapa fungsi. Pertama, perencanaan program pengawa- san. Kedua, merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan. Ketiga, pemeriksaan, pe- ngusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
Ada  berbagai  tantangan  bagi  inspektorat  yang  merupakan  lembaga  dengan  ke- wenangan melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam arti luas berupa pengawasan ( supervising ), pemeriksaan ( auditing ), dan pengendalian ( controlling ) terhadap pelaksa- naan urusan pemerintahan daerah.
Tantangan pertama, soal independensi. Bagi suatu lembaga pengawas, indepen- densi menjadi rohnya. Ketiadaan independensi bagi lembaga pengawas tersebut menja- dikannya  tidak  dapat  berfungsi  sebagaimana  yang  ditentukan.  Inspektur  daerah  di  se- mua tingkatan ditunjuk dan bertanggung jawab dengan kepala daerah. Permendagri No 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota justru menggambarkan persoalan independensi itu.
Ditegaskan  dalam  Permendagri  tersebut  bahwa  inspektorat  provinsi  adalah aparat  pengawas  fungsional  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada gubernur.  Sedangkan  inspektorat  kabupaten/kota  adalah  aparat  pengawas  fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Memang sikap kepala  daerah  dalam  soal  ini  tidak  dapat  “dipukul  rata”,  pasti  sama-sama  keberatan dengan  independensi  para  inspekturnya.  Namun,  problemnya  di  banyak  daerah,  saat seseorang  menduduki  jabatan itu  erat  kaitannya  dengan  loyalitas  terhadap  kepala  dae- rah. Satu di antara akibatnya pejabat yang ditunjuk seringkali bergantung pada petunjuk dan keputusan kepala daerah.
Memang kini ada lelang jabatan, tapi kepercayaan ( trust ) publik terhadap meka- nisme ini masih banyak yang meragukan. Keluhan terhadap “lelang terbuka” ini banyak
terjadi.  Itu  sebabnya,  cukup  banyak  laporan  ke  Ombudsman  RI  terkait  promosi  dan demosi oleh kepala daerah yang dinilai cacat administrasi.
Kebanyakan  inspektorat  belum  memiliki  kinerja maksimal  guna  menghadirkan pemerintahan dengan prinsip good governance . Rendah pula temuan pelanggaran yang sanggup dituntaskan. Memang tidak ada angka nyata dan rinci yang mampu menggam- barkan lemahnya kinerja semua inspektorat, namun persoalan di daerah yang menyebar ke mana-mana merefleksikan problem itu.

## IV.  PENUTUP
Kedudukan  inspektorat  sebagai  lembaga  pengawas  dalam  tata  kelola  pemerin- tahan  daerah  harus  dapat  diperkuat  dengan  pemerintah  membuat  Undang-undang  ter- sendiri.  Hal  ini  menjadi  penting  agar  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  daerah, yang  salah  salah  satunya  adalah  dapat  mencegah  korupsi  haruslah  disertai  dengan  pe- nguatan  lembaga  inspektorat,  melalui  suatu  Undang-Undang  tersendiri  dengan  Sistem Pengawasan Internal Pemerintah bisa dapat dipertanggung jawab. Agar wewenang,tugas dan  fungsi  dapat  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan  maka  regulasi  yang  harus mengatur secara jelas kedudukan inspektorat dalam suatu struktur pemerintahan daerah secara jelas sesuai perannya. Faktor yang berperan dalam penguatan inspektorat sebagai lembaga  pengawas  dalam  tata  kelola  pemerintahan  daerah,  maka  harus  lahir  Undang- undang tersendiri dengan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah, yang bukan saja di pusat tetapi juga di daerah-daerah. Dengan demikian berbagai factor kekuatan tersebut menjadi penguatan inspektorat sebagai suatu lembaga pengawas yang dapat mewujud- kan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004.
Hendra  Karianga, Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Persfektif Hukum dan Demokrasi , Bandung: PT. Alumni, 2011.
https://nasional.sindonews.com/newsread/1209150/18/penguatan-inspektorat-daerah Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Refika Aditama, 2010. Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Layanan Publik , Bandung: Nuasa Cendikia, 2014.
Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah , Bandung: Nusamedia: 2012.
Nur  Yanto, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia ,  Bogor:  Mitra  Wacana Media, 2015.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/ 7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pe- merintah.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 2, Desember 2019 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah , Cetakan ke 3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara