## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  1  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i1.10527 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW pada Peristiwa Fathu Mekkah

## Yakub Amin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
myakub@uinjkt.ac.id

## Abstrac t
Fathu Mecca is a historical record of the glory of the Prophet Muhammad, which proves his bloodless conquest. Fathu Mecca is an authentic proof that general pardons or amnesty can be given to the community no matter how wrong they were in the past. This study refers to the political history theory carried out by the Prophet Muhammad when he granted general amnesty to Fathu Mecca. The methodology used in this study is in accordance with the historical research methodology by: Heuristics (Source Collection), Verification (Source Criticism), Interpretation (Interpretation) and Historiography (Writing). At the level of historical writing, there are several discussions as a result of this research, which can be divided into several points, namely: First, peace diplomacy before the Fathu Mecca incident. Second, unconditional forgiveness. Third, the fathu mecca amnesty is better than the international amnesty that has ever existed. Fourth, the humanistic attitude of the Prophet in the amnesty of Fathu Mecca.
Keywords: Prophet Muhammad SAW, Fathu Mecca, General Amnesty

## Abstrak
Fathu Mekkah menjadi catatan sejarah kegemilangan Nabi Muhammad Saw yang membuktikan penaklukan tanpa darah.  Fathu  Mekkah  menjadi  bukti  otentik  bahwa  pengampunan  atau  amnesti  umum  bisa  diberikan  kepada masyarakat  walaupun  seberapa  zalimnya  mereka  di  masa  lalu.  Penelitian  ini  mengacu  pada  teori  sejarah perpolitikan  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw  ketika  memberikan  amnesti  umum  pada  Fathu  Mekkah. Metodologi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  sesuai  dengan  metodologi  penelitian  sejarah  dengan  cara  : Heuristik (Pengumpulan  Sumber),  Verifikasi  (Kritik  Sumber),  Interpretasi  (Penafsiran)  dan  Historiografi (Penulisan). Pada tataran penulisan sejarah di dapatlah beberapa pembahasan sebagai hasil dari penelitian ini, yang bisa  dibagi  dalam  beberapa  point  yaitu  : Pertama ,  diplomasi  perdamaian  sebelum  peristiwa  Fathu  Mekkah. Kedua , pengampunan tanpa syarat. Ketiga , amnesti fathu mekkah lebih baik daripada amnesti internasional yang pernah ada. Keempat , sikap humanisme rasulullah dalam amnesti Fathu Mekkah
Kata Kunci : Nabi Muhammad Saw, Fathu Mekkah, Amnesti Umum

## Pendahuluan
Fathu  Mekkah  adalah  penaklukan  tanpa  darah  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad  Saw.  Sejarah  mencatat  bagaimana  sosok  Nabi  Muhammad  melakukan penaklukkan  tanpa  melukai  ataupun  niat  untuk  membalaskan  dendam  kepada  para pembenci  ajarannya  ketika  di  Mekkah.  Tinta  emas  sejarah  begitu  gemilang menggambarkan  bagaimana  mulianya  sang  Nabi  dalam  memimpin  penaklukan  tersebut
tanpa  menakut-nakuti,  merusak,  merampok  ataupun  membunuh  orang  yang  pernah membangkang pada apa yang disampaikannya. Pada catatan sejarah Islam begitu muram juga  mengabarkan  bagaimana  sosok  Nabi  Muhammad  Saw  yang  dihinakan,  difitnah, dicaci, diboikot keluarganya, bahkan hendak dibunuh ketika beliau berdakwah di Mekkah. Ajaran  beliau  yang  meniadakan  berhala  serta  menyuburkan  sikap-sikap  egalitarianisme membuat kaum kafir Quraisy kala itu di Mekkah begitu membenci Nabi Muhammad Saw Fathu  Mekkah  juga  bermula  dari  pengkhinatan  atas  perjanjian  yang  dibuat  oleh Rasulullah  kepada  kaum  Kafir  Mekkah.  Perjanjian  yang  dilanggar  ialah  perjanjian Hudaibiyah  yang  terjadi  pada  tahun  8  Hijriyah.  Perjanjian  tersebut  bisa  dikatakan  atas inisiatif  kaum  kafir  quraisy,  bahkan  isi  perjanjian  tersebut  secara  kasat  mata  lebih menguntungkan  kaum  kafir  Quraisy  daripada  umat  Muslim,  tetapi  Rasulullah  dengan pandangan tajam kedepan menerima perjanjian tersebut dan tetap mengikuti aturan yang dibuat  oleh  kaum  kafir  Quraisy.  Perjanjian  yang  dibuat  oleh  kaum  kafir  quraisy  lalu merekalah yang melanggarnya (Shihab, 2011).
Pengkhianatan  tersebut  tidak  bisa  ditoleransi  oleh  Nabi  Muhammad  Saw,  karena sudah  sangat  melukai  umat  Islam.  Maka  Rasulullah  Saw  melakukan  invasi  akhir  ( final Invasion )  ke  Mekkah  agar  tidak  terulang  lagi  pembangkangan-pembangkangan  yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy.
Fathu  Mekkah  ini  terbukti  membuat  efek  jera  bagi  kaum  kafir  Quraisy.  Dengan kemuliaannya,    Nabi  Muhammad  Saw  mengampuni  dan  memaafkan  semua  kaum  kafir Quraisy  yang  pernah  melakukan  penindasan  dan  pengkhianatan  kepada  beliau.  Inilah bentuk amnesti yang agung dalam sejarah manusia. Belum pernah dalam catatan sejarah ada  seorang  pemimpin  semulia  Nabi  Muhammad  dalam  mengampuni.  Raja-raja  Eropa ketika menginvasi di daerah musuh pasti memakan korban ratusan, ribuan bahkan jutaan manusia.  Sejarah  kelam  dunia  juga  tercatat  bagaimana  invasi  Mongol  ke  Baghdad  Irak, lalu  lihatlah  bagaimana  Eropa  membantai  umat  Islam  di  Andalusia,  ada  Napolean Bonaparte yang tentunya dalam sejarahnya melakukan pembantaian pada setiap negara yang  diinvasi.  Masih  banyak  contoh-contoh  lain  lagi  ketika  seorang  panglima  atau pemimpin  negara  dalam  menginvasi,  tidak  luput  dari  kotornya  tangan  mereka  terhadap darah manusia.
Amnesti  international yang  digaungkan  pada  era modern  saat  ini sudah  dilakukan jauh 1400 tahun yang lalu oleh pemimpin agung yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sikap  keadilan  dan  keluhurannya  dalam  mencintai  semua  manusia  membuatnya  tak sedikitpun  memiliki  dendam  politik  kepada  orang-orang  yang  pernah  berusaha  melukai ataupun  menghinakan  atau  memadamkan  ajarannya.  Inilah  salah  satu  bukti  keagungan kepemimpinannya.  Tidak  ada  satupun  yang  mampu  meragukan  sejarah  tersebut.  Dan tidak ada yang mampu memadamkan sejarah indah pergerakan politik dan kepemimpinan sang Nabi tersebut.
Maka sangat penting kiranya melihat bagaimana amnesti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad  Saw  ketika  penaklukan  kota  Mekkah,  yang  sejatinya  amnesti  ini  baru digaungkan  di  Eropa  jauh  berababd-abad  setelah  Rasulullah  wafat.  Dan  tulisan  ini  ingin membuktikan bahwa Islam dengan tauladan Nabinya telah menjalankan amnesti yang tak pernah  dilakukan  oleh  siapapun  dimasanya  dan  dimasa  mendatang.  Dalam  tulisan  ini akan  mengungkap  beberapa  hal  antara  lain  yaitu  mengenai    Diplomasi  yang  dilakukan
oleh  Rasulullah  Saw  sebelum  terjadinya  Fathu  Mekkah  hingga  pengampunan  (amnesti umum)  Rasulullah  Saw  pada  saat  terjadinya  Fathu  Mekkah,  kemudian  Bagaimana amnesti  umum  Rasulullah  Saw  pada  Fathu  Mekkah  dalam  perbandingannya  terhadap amnesti  internasional  yang  muncul  jauh  setelah  Rasulullah  saw  wafat  serta  Bagaimana sikap humanisme Rasulullah Saw dalam amnesti umum pada saat Fathu Mekkah.
Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertumpu pada telaah pustaka, baik berupa buku- buku,  ensiklopedi,  jurnal,  maupun  internet.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sejarah  dan metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan menguji dan menganalisis secara kritis rekaman  dan  peninggalan  masa  lampau  berdasarkan  data  yang  diperoleh  (Gottschalk,  1985). Metode sejarah ini bertumpu pada empat langkah kegiatan, yaitu pengumpulan data (heuristik), kritik  sumber  (verifikasi),  penafsiran  (interpretasi),  dan  penulisan  (historiografi).  Sebelum melakukan langkah tersebut, penulis terlebih dahulu menentukan topik penelitian.
Langkah  awal  adalah Heuristik (Pengumpulan  Sumber),  dimana Sumber-sumber yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  sumber- sumber  tertulis  berupa  buku,  ensiklopedi, jurnal,  koran.  Pengumpulan  sumber  dilakukan  dengan  melacak  buku-buku  di  perpustakaan. Juga  menggunakan  perpustakaan  online  di  internet,  ataupun  jurnal-jurnal  terkait.  Sumber penelitian  menggunakan  sumber  sekunder  dikarenakan  menggunakan  berbagai  literatur  untuk mendukung hasil penelitian ini.
Selanjutnya dilakukan Verifikasi  (Kritik  Sumber), Setelah sumber  yang  terkait dengan penelitian  ini  terkumpul,  langkah  berikutnya  ialah  melakukan  kritik.  Kritik  dilakukan  dengan membandingkan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya dengan melihat isi buku itu  sendiri  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat. Di  samping  itu,  juga  dengan  cara  melihat tulisan  ditulis  oleh  siapa  dan  sumber  apa  yang  digunakan.  Sumber  yang  berasal  dari  internet digunakan menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian  dilakukan Interpretasi (Penafsiran),  dimana  p ada  langkah  ini,  digunakan dua  metode,  yaitu  analisis  dan  sintesis.  Analisis  dilakukan  terhadap  sumber-sumber  yang berhubungan  dengan  Fathu  Mekkah,  kemudian  diuraikan  dan  dilakukan  sintesis  terhadap sumber-sumber  tersebut.  Selanjutnya  bersama-sama  dengan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi menyeluruh.
Pada langkah terakhir ini Historiografi (Penulisan  Sejarah) penulis memaparkan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan.  Pemaparan  hasil  penelitian  dilakukan  dengan  cara menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya yang berhubungan dengan penaklukan  Konstantinopel  oleh  umat  Islam.  Pemaparan  tersebut  dalam  bentuk  bab-bab  dan sub  bab  yang  saling berkaitan  sehingga  penelitian  ini  menghasilkan  rangkaian  tulisan  sejarah yang kronologis.

## Pembahasan

## Konsep Diplomasi
Menurut  Roy  S.L,  diplomasi  diartikan  sebagai  suatu  relasi  atau  hubungan, komunikasi  dan  keterkaitan.  Selain  itu  diplomasi  juga  dikatakan  sebagai  proses  interaktif dua  arah  antara  dua  negara  yang  dilakukan  untuk  mencapai  poltik  luar  negeri  masing- masing  Negara  (Roy  S.L,  1995). Diplomasi  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  untuk dijadikan  salah  satu  solusi  atau  jalan  keluar  untuk  mengupayakan  penyelesaian  secara damai.  Diplomasi  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  kepentingan  nasional  suatu  negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi
di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan  persuasi  yang  terus  menerus  di  tengah-tengah  perubahan  yang  tengah berlangsung (Adam, 1984).
Dapat  dikatakan  bahwa  diplomasi  adalah  perpaduan  antara  ilmu  dan  seni perundingan  atau  metode  untuk  menyampaikan  pesan  melalui  perundingan  guna mencapai  tujuan  dan  kepentingan  negara  yang  menyangkut  bidang  politik,  ekonomi, perdagangan,  social,  budaya,  pertahanan,  militer,  dan  berbagai  kepentingan  lain  dalam bingkai hubungan internasional.
Diplomasi  dalam  Islam  dapat  dikatakan  “diplomasi  bersih”.  Teori  diplomasi  bersih pernah diulas dan ditulis oleh dua orang dosen Universitas Muhammadiyah, yaitu Prof. Dr. Tulus  Warsito  dan  Dr.  Surwandono  dengan  judul  “Diplomasi  Bersih”  Dalam  Perspektif Islam.  Dalam  tulisan  tersebut,  diplomasi  bersih  merujuk  pada  diplomasi  yang pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  yang  diidealkan.  Diplomasi  bersih  terkait  dengan konsistensi  tanggungjawab  kepada  umat,  sesuai  tuntutan  Al- Qur‟an  dan  Hadist. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  diplomasi  tidak  hanya  mengutamakan kepentingan  elite,  tetapi  lebih  mengutamakan  kepentingan  umat  dan  dapat  bermanfaat bagi  semua  pihak  atau rahmatan  lil  „alamin yaitu  bagi  diri  sendiri,  musuh,  maupun  bagi alam semesta (Pratiwi, 2017).
Dalam hukum Islam, ketika kita melakukan negosiasi dan diplomasi dalam keadaan perang  ataupun  damai,  hak-hak  musuh  tetap  diperhatikan  dan  dipenuhi  sesuai  dengan ajaran Al- Qur‟an dan Sunnah. Dalam hukum internasional Islam, segala peraturan dibuat dengan  seadil-adilnya.  Regulasi  atau  aturan  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi  negara-negara Islam, tetapi juga bagi negara non-Islam. Dalam tulisan ini, juga diulas mengenai konsep negosiasi  Fisher-Ury  yang  adil  dan  efektif.  Intisari  dari  konsep  tersebut  adalah  sangat penting bagi dua pihak yang bersengketa memahami perspektif masing-masing mengenai apa  yang  mereka  sengketakan.  Apabila  ada  salah  satu  pihak  yang  memaksakan kehendaknya,  maka  pihak  ini  tidak  melakukan  perundingan,  melainkan  pemaksaan. Dalam  mengkonstruksi  solusi,  peran  atau  partisipasi  kedua  belah  pihak  harus  sangat diperhatikan. Semakin besar partisipasi suatu pihak dalam kontribusi usulan kesepakatan, maka semakin besar pula tanggungjawabnya untuk melaksanakan dan menjalankan hasil kesepakatan tersebut (Pratiwi, 2017).
Kajian  teori  dalam  penelitian  ini  melihat  teori-teori  sejarah  dan  juga  politik. Dikarenakan  penelitian  ini  berdasarkan  masa  lalu  yaitu  sejarah  Fathu  Mekkah.  Pada aspek sejarah tentunya diperlukan mengetahui konsep dasar dari sejarah secara ringkas, juga  kombinasi  ilmu  sejarah  dengan  politik,  juga  dalam  perspektif  sejarah  dapat  juga dilihat interpretasi yang mendasari dari penelitian ini yang bisa menjadi acuan dalam hasil penelitian.

## Sejarah Fathu Mekkah
Sejarah  Fathu  Mekkah  adalah  sejarah  paling  gemilang  yang  dilakukan  oleh Rasulullah  Saw  dalam  melakukan  penaklukan.  Penaklukan  yang  begitu  sempurna  ini harusnya menjadi role model dalam setiap penaklukan. Tetapi dikarenakan sempurnanya keadilan  yang  dilakukan  oleh  sang  Nabi,  sampai  saat  ini  belum  ada  yang  bisa  meniru
kegemilangan tersebut.  Sejarah Islam mencatat  juga bagaimana para sahabat  Nabi juga menjadikan sikap Nabi dalam penaklukan tersebut sebagai acuan, seperti sikap keadilan, kemanusiaan,  menjunjung  tinggi  etika  berperang  dan  sebagainya.  Islam  benar-benar mengajarkan dengan utuh bagaimana seni berperang yang mumpuni.
Penaklukkan  Kota  Mekkah  ataupun  Fathu  Mekkah  dimulai  dari  dilanggarnya perjanjian  Hudaibiyah  yang  disepakati  oleh  kaum  Quraisy  Mekkah  dan  kaum  Muslimin. Pada Tahun 8 H Rasulullah Saw berangkat bersama 10.000 sahabatnya ke Mekkah untuk menunaikan  ibadah  umrah  dan  haji.  Tanpa  senjata  dan  memakai  pakaian  ihram  mereka berangkat  menuju  Mekkah,  tetapi  kaum  Quraisy  tidak  menghendaki  kaum  muslim  untuk hadir  di  Mekkah  pada  tahun  itu,  lalu  diutuslah  pasukan  Khalid  bin  Walid  untuk menghadang  kaum  muslimin.  Kaum  muslimin  dapat  menghindari  pertemuan  dengan pasukan  Khalid  dengaan  menempuh  jalan  lain,  sehingga  ketika  masuk  bulan  haram mereka  sudah  sampai  di  Hudaibiyah.  Di  Hudaibiyah  Rasulullah  berunding  dengan  para sahabatnya,  dan  memutuskan  untuk  mengutus  Utsman  bin  Affan  untuk  menemui  kaum Quraisy di Mekkah. Namun Ustman tidak kunjung kembali, karena ditahan oleh kaum kafir Quraisy, lalu muncul desas desus bahwa Utsman di bunuh, maka Rasulullah mengadakan sumpah setia untuk berperang sampai tercapai kemenangan sumpah ini disebut baiah al- ridwan .  Sumpah  ini  menggetarkan  kafir  Quraisy.  Sehigga  kaum  kafir  Quraisy membebaskan  Utsman  dan  mengutus  Suhail  bin  Amr  al-Amiri  untuk  mengadakan perjanjian  damai  dengan  kaum  muslimin.  Perjanjian  inilah  yang  disebut  perjanjian Hudaibiyah  yang  pokok-pokok  isinya  adalah:  pertama  Segala  permusuhan  antar  kedua belah pihak dihentikan selama 10 tahun, kedua Setiap orang Quraisy yang datang kepada kaum  muslimin  tanpa seizin  walinya  harus  ditolak  dan dikembalikan,  ketiga  Setiap orang Islam  yang  menyerahkan  diri  kepada  pihak  kaum  Quraisy  tidak  akan  dikembalikan, keempat  Setiap  kabilah  yang  ingin  bersekutu  dengan  kaum  Quraisy  maupun  dengan kaum  muslimin  tidak  boleh  dihalang-halangi  oleh  salah  satu  pihak  yang  membuat perjanjian ini, kelima Kaum muslimin tidak boleh memasuki Mekkah pada tahun ini, namun diberi kesempatan pada tahun berikutnya dengan syarat tidak membawa senjata, kecuali pedang dalam sarungnya dan tidak tinggal di Mekkah lebih dari tiga hari (Maryam & Dkk, 2004).
Salah satu pasal pada perjanjian Hudaibiyah seperti yang dijelaskan diatas adalah menetapkan  bahwa  suku-suku  Arabia  bebas  berpihak  ataupun  bersekutu,  kepada  kaum Quraisy ataupun kepada kaum Muslimin, menurut  kebijaksanaan mereka masing-masing (Mahmudunnasir,  1988) .  Tidak  lama  setelah  perjanjian  Hudaibiyah,  suku  Khuza‟ah memproklamirkan persekutuannya kepada kekuatan Nabi Muhammad di Madinah, sedang suku  Bani  Bakar  tetap  bersekutu  dengan  kaum  Quraisy.  Berselang  dua  tahun  dari perjanjian Hudaibiyah, suku bani Bakar bersama kaum kafir Quraisy menyerbu suku Bani Khuza‟ah  dan  membantai  mereka.  40  perwakilan  dari  para  korban  menghadap  Nabi Muhammad Saw di Madinah meminta bantuan pasukan. Nabi menyarankan agar mereka menahan keinginannya hingga tiba kesempatan yang tepat.
Ketika  waktu  yang  ditunggu-tunggu  tiba,  Nabi  mengirimkan  duta  kepada  pemuka kaum  Quuraisy  dengan  membawa  misi  perdamaian,  dengan  mengajukan  sejumlah usulan,  antara  lain:  pertama  Orang  Quraisy  harus  membayar  ganti  rugi  terhadap  para korb an  suku  Khuza‟ah,  atau  kedua  Orang  Quraisy  Mekkah  harus  menghentikan
persekutuan  mereka  dengan  suku  Bani  Bakar,  atau  ketiga  Orang  Quraisy  harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah (Ali, 2003).
Karena  kafir  Quraisy  memilih  alternatif  ketiga,  yaitu  pembatalan  perjanjian Hudaibiyah,  maka  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  Nabi  dan  pasukan  Islam  kecuali  harus bersiap siaga untuk berangkat berperang menghadapi kaum kafir Quraisy. Untuk itu Nabi mengumpulkan  pasukan  terbesar  sepanjang  sejarah  Nabi  untuk  mengadakan penyerangan  ke  kota  Mekkah  (Ali,  2003).  Nabi  membuat  persiapan-persiapan  untuk berangkat ke Mekkah, dan mengerahkan suatu kekuatan yang berjumlah 10.000 pasukan dari  Madinah.  Selama  mengadakan  persiapan-persiapan  tersebut,  Nabi  mengambil tindakan-tindakan  pencegahan  untuk  menjamin  kerahasiaannya.  Pada  saat  itu  keadaan sudah  berbalik,  orang-orang  Mekkah  sudah  tidak  cukup  kuat  untuk  bertempur  melawan suatu  pasukan  seperti  yang  dipimpin  oleh  seorang  jendral  seperti  Nabi,  dan  mereka meletakkan senjata (Mahmudunnasir, 1988).
Abu Sufyan pemimpin kaum Quraisy yang paling membenci umat muslim dalam hal ini  menyesal  telah  menolak  misi  perdamaian  yang  ditawarkan  oleh  Nabi.  Merasa  dirinya tidak berdaya menandingi kaum muslimin, Abu Sufyan pun lalu memeluk Islam. Sebelum Abu  Sufyan,  Abbas  bin  Abd  Muthallib  menyatakan  keislamannya  ketika  Umat  Islam berkemah di dekat Kota Mekkah.
Abu Sufyan seorang pemimpin besar Quraisy yang sudah kandas memperjuangkan  cita-citanya.  Tidak  ada  lagi  yang  diharapkan  Abu  Sufyan  pada  saat  itu kecuali  keselamatan  dirinya  dan  keselamatan  keluarganya.  Setelah  Abu  Sufyan menyerah,  Rasulullah  memerintahkan  pasukannya  memasuki  Mekkah  dari  berbagai penjuru. Beliau menjamin keamanan setiap orang yang masuk rumah Abu Sufyan, masuk rumahnya  sendiri  dan  menutup  pintu,  atau  masuk  ke  dalam  masjid.  Dengan  demikian Mekkah  jatuh  ke  tangan  kaum  Muslimin  tanpa  setetes  darah darah  pun  yang  tertumpah. Para  penakluk  kemudian  berthawaf  mengelilingi  Ka‟bah  dan  menghancurkan  patung- patung  yang  ada  di  rumah  suci  itu.  Peristiwa  itu  terjadi  pada  20  Ramadhan  tahun  8  H (Maryam & Dkk, 2004).
Demikianlah  Nabi  memasuki  kota  yang  pernah  begitu  kejam  menganiaya  dirinya. Sekarang  Mekkah  benar-benar  berada  dalam  kekuasaannya.  Akan  tetapi,  pada  saat kemenangan  itu  setiap  kejahatan  yang  diderita  dilupakan,  setiap  luka  yang  ditimpakan diampuni, dan pengampunan umum (amnesti umum) diberikan kepada setiap penduduk, tetapi  hal  yang  pertama  dilakukan  sang  Nabi  di  Ka‟bah  adalah  shalat.  Kemudian,  kunci Ka‟bah dikembalikan kepada Utsman dengan kata-kata bahwa tugas penjagaan Ka‟bah itu tetap padanya dan anak-cucunya (Mahmudunnasir, 1988).
Menurut  Syed  Mahmudunnasir,  Penaklukkan  Mekkah  hampir  menentukan perjuangan  untuk  menjadi  pemegang  kekuasaan  di  Arabia.  Hal  itu  mengangkat  Nabi Muhammad ke kedudukan yang sewajarnya dapat menuntut  kekuasaan yang tertinggi di seluruh Jazirah. Penaklukkan tanpa pertumpahan darah seperti itu sangat jarang di dalam sejarah  umat  manusia,  dan  diseluruh  sejarah  penaklukkan,  belum  ada  pasukan  yang masuk  dengan  kemenangan  seperti  yang  terjadi  pada  peristiwa  Fathu  Mekkah  tersebut. Tidak sedikit  jasa pihak Nabi Muhammad dalam menciptakan keadaan sehingga musuh- musuhnya  yang  paling  kejam  bertekuk  lutut  kepadanya  tanpa  perlawanan  sama  sekali. Yang  terpenting  di  antara  alasan-alasan  keberhasilan  Nabi  Muhammad  ini  ialah menariknya  Islam  dan  pertaliannya  sebagai  suatu  sistem  agama  dan  sosial  dengan
kebutuhan-kebutuhan agama dan sosial bangsa Arab. Lagipula, kebijaksanaan, diplomasi, dan keterampilan pemerintahan Nabi Muhammad sangat menyokong. Takluknya Mekkah juga berarti kemenangan Islam atas penyembahan berhala. Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah hilang.
Prof. K. Ali dalam bukunya Sejarah Islam, Tarikh Pramodern mengatakan bahwa para ahli  sejarawan  Eropa  menyatakan, “sepanjang  sejarah  peradaban  dunia  tidak  pernah terjadi  penaklukkan  yang  penuh  dengan  kemenangan  seperti  yang  diperankan  oleh Muhammad. Tidak pernah terjadi penaklukkan tanpa pertumpahan darah setetespun, dan tidak  pernah  terjadi  pengampunan  politik  seperti  yang  ditempuh  oleh  pemimpin  Islam  ini terhadap  musuh- musuhnya  yang  bengis.”  Masih  menurut  Prof.  K.  Ali,  dia  mengatakan, selama  tiga  belas  tahun  di  Mekkah,  Nabi  beserta  pengikutnya  dimusuhi  dan  dianiaya, hingga Nabi dan pengikutnya terpaksa harus hijrah, mengungsi, ke beberapa tempat, dan akhirnya  mereka  menetap  di  Madinah.  Ketika  Nabi  dan  pasukan  Islam  berhasil menaklukkan  Mekkah,  Nabi  memaafkan  musuh-musuhnya  yang  telah  sekian  lama menganiaya  mereka  dan  Nabi  juga  memberikan  ampunan  massal  (amnesti)  terhadap seluruh  masyarakat  Mekkah  atas  kejahatan  dan  kezaliman  mereka  di  masa-masa  silam. Pemuka-pemuka  musuu  Islam  yang  paling  kejam  sekalipun  turut  diampuni  oleh  Nabi. Mereka  diperlakukan  secara  sopan.  Selanjutnya  Nabi  menempuh  kebijaksanaan  yang mengutamakan  perdamaian  daripada  melampiaskan  marah  dan  dendam.  Demikianlah teladan kebesaran Nabi Islam yang tidak mudah ditemukan bandingannya dalam catatan sejarah peradaban dunia (Ali, 2003) .

## Pengertian dan Sejarah Amnesti Umum di Dunia Internasional
Kata  amnesti  merupakan  adopsi  dari  Bahasa  Yunani amnestia yang  artinya melupakan,  yaitu  suatu  pernyataan  terhadap  orang  banyak  yang  terlibat  dalam  suatu tindak  pidana  untuk  meniadakan  suatu  akibat  hukum  pidana  yang  timbul  dari  tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi  hukuman,  yang  sudah  ataupun  yang  belum  diadakan  pengusutan  atau pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana  tersebut.  Secara  umum  amnesti  adalah  sebuah tindakan  hukum  yang  mengembalikan  status  tak  bersalah  kepada  orang  yang  sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amnesti memiliki arti pengampunan atau  penghapusan  hukuman  yang  diberikan  kepala  negara  kepada  seseorang  atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti ditujukan kepada orang  banyak.  Pemberian  amnesti  yang  pernah  diberikan  oleh  suatu  negara  diberikan terhadap  delik  yang  bersifat  politik  seperti  pemberontakan  atau  suatu  pemogokan  kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Amnesti merupakan hak prerogatif  Presiden  dalam  tatanan  yudikatif.  Dalam  kata  lain  amnesti  merupakan  suatu pernyataan  terhadap  orang  banyak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.
Secara  umum  amnesti  memiliki  pengertian  sebagai  suatu  ekspresi  yudisial  dari suatu  keputusan  politik  (biasanya  lewat  keputusan  eksekutif  dan/atau  legislatif)  yang memberikan  suatu  imunitas  bagi  seseorang  untuk  tidak  dituntut,  bila  belum  diadili,  atau membebaskan  seseorang  (terpidana)  dari  penghukuman  yang  sedang  dijalaninya (Kontras.org,  2018).  Amnesti,  meski  berbeda  penerapannya  dalam  satu  sistem
pemerintahan  dengan  yang  lainnya,  dianggap  merupakan  privilese  politik  dari  pihak penguasa  atau  pimpinan  pemerintahan.  Amnesti  menjadi  insentif  untuk  meredam pemberontakan,  kerusuhan,  dan konflik internal. Pengertian amnesti sering disandingkan dengan  model  pengampunan  legal  lainnya  seperti  pardon,  grasi,  dan  sebagainya.  Meski terdapat  perbedaan  dalam  pengertian  teknis  legal,  semuanya  memiliki  efek  hukum  yang sama,  yaitu  melepaskan  pertanggungjawaban  pidana  seseorang  (baik  sebelum  diadili atau pada saat menjalani pemidanaan) (OHCHR, 2009).
Amnesti  sering  digunakan  dalam  masyarakat  transisional  yang  berangkat  dari rezim  yang  opresif  menuju  yang  lebih  demokratis,  dalam  upaya  menyelesaikan  konflik bersenjata  internal,  upaya  memelihara  perdamaian,  atau  dalam  upaya  melakukan rekonsiliasi  nasional.  Penggunaan  amnesti  sudah  dikenal  bahkan  pada  abad  ke-12  SM ketika ditemukan suatu prasasti kuno di Mesir di mana Pharaoh Rameses II mengampuni musuhnya  dalam  perang  untuk  menciptakan  perdamaian  di  negerinya (O‟Shea,  2002). Amnesti  yang  berasal  dari  bahasa  Yunani  “amnestia  (melupakan)”  mulai  dikenal  luas setelah  pemerintah  Athena  me mberikan  pengampunan  bagi  „Tiga  Puluh  Tiran‟,  yang merupakan  oligarki  politik  opresif  yang  berkuasa  sebelumnya.  Amnesti  semakin  populer digunakan dalam  konteks  konflik  antar-negara  di  Eropa  hingga  sebelum  Perang  Dunia  II berlangsung.  Amnesti  juga  dilakukan  dalam  konteks  konflik-konflik  lainnya  di  benua Amerika,  Asia,  dan  digunakan  baik  untuk  menyelesaikan  konflik  antar-negara  maupun konflik nasional (Kontras.org, 2018).
Justifikasi prinsipil dari pemberian amnesti pada umumnya adalah menjaga transisi demokrasi, memelihara perdamaian, rekonsiliasi, pengampunan, dan kebenaran (O‟Shea, 2002). Amnesti dalam konteks ini diakui sebagai sebuah ekspresi kemanusiaan dari pihak penguasa di mana pilihan dari suatu penyelesaian masalah (politik) adalah keadilan yang bersifat restoratif ketimbang keadilan berdasarkan penghukuman melalui suatu pengadilan hukum.  Pemberian  amnesti  akan  memulihkan  suatu  kepercayaan  publik,  khususnya bagian dari masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan terhadap pihak penguasa/pemerintah.  Pemberian  amnesti  juga  bisa  memfasilitasi  kerja  sama  berbagai pihak  (termasuk  pihak  yang  berkonflik  dan  yang  memiliki  ketidakpercayaan  terhadap penguasa)  untuk  proyek  reintegrasi  sosial,  memelihara  perdamaian,  transisi  demokrasi, dan  pembangunan  berkelanjutan.  Amnesti  juga  bisa  menjadi  insentif  bagi  suatu  otoritas nasional  untuk  menegaskan  kedaulatannya  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik  domestik yang mendapat sorotan komunitas internasional.

## Sejarah Amnesti di Dunia Internasional
Sejarah  amnesti  pertama  dikenal  dalam  tradisi common  law ,  yakni  ketika  Inggris membentuk  suatu  mekanisme  pengampunan  bagi  pelaku  kejahatan  yang  berperan sebagai  ”informan”  untuk  kepentingan  pemerintah.  Pengampunan  dapat  dibatalkan kemudian apabila terbukti terdapat pemalsuan informasi, tidak dibukanya semua informasi yang  diperlukan,  atau  kegagalan  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  diberikan  oleh pemerintah  (Robertson,  2006). Dalam  praktek  awal  ini,  amnesti  dimaksudkan  untuk membersihkan  seseorang  dari  catatan  kejahatan.  Amnesti  membuat  seseorang  seolah- oleh  menjadi  ”orang  baru,”  meskipun  tidak  menghapuskan  status  bahwa  orang  tersebut pernah melakukan kejahatan.
Legislasi amnesti sejak awal sejarahnya selalu identik dengan situasi masa konflik. Salah satu legislasi amnesti terpenting adalah pada tahun 1660 dalam masa perang sipil di  Inggris,  ketika  parlemen  Inggris  dan  Raja  Charles  II  mengeluarkan  legislasi  untuk mengampuni pendukungnya,  sementara pihak oposisi yang kalah dalam perang saudara tersebut  diadili  dan  dihukum  (Suleiman,  2008).  Dalam  tradisi common  law pula,  Presiden Abraham  Lincoln  pada  masa  perang  saudara  di  Amerika  Serikat  (AS)  mengeluarkan legislasi  amnesti,  yang  kemudian  didukung  oleh  Mahkamah  Agung  AS,  untuk  menarik kaum konfederasi membelot ke sisinya (Suleiman, 2008).
Sejarah  pemberian  amnesti  juga  kerap  diasosiasikan  dengan  intervensi  politik terhadap  proses  hukum  untuk  kepentingan  golongan  tertentu  saja.  Atas  nama kepentingan publik, amnesti dapat disalahgunakan misalnya untuk digunakan sendiri oleh pelaku  kejahatan  itu  sendiri  dalam  membebaskan  dirinya.  Menurut  Robertson,  putusan Privy  Council dalam  kasus Attorney-General  of  Trinidad  and  Tobago  v.  Lennox  Phillips memberikan  dasar  pemahaman  mengenai  amnesti  di  masa  modern  terutama  dalam kaitannya dengan penyalahgunaannya. Berdasarkan putusan ini, amnesti dapat diberikan terhadap kejahatan masa lalu, namun tidak dapat digunakan untuk terbebas dari hukuman atas kejahatan yang belum dilakukan di masa mendatang (Suleiman, 2008). Hal ini untuk menghindari  pemberian  atas  amnesti  untuk  menyingkirkan  aturan  hukum  yang  berlaku sehingga menciptakan impunitas. Dalam putusan ini, dikatakan pula bahwa amnesti harus dibatalkan apabila diberikan dalam keadaan tertekan ( duress ). Namun demikian, keadaan tertekan ini tidak tercipta apabila pemberi amnesti (kepala negara) masih memiliki pilihan dalam  mempertimbangkan  baik-buruknya  amnesti  yang  akan  ia  berikan  (Robertson, 2006).
Selain  itu,  pemberian  amnesti  terhadap  pelaku  kejahatan  baru  berlaku  apabila pelaku  segera  menyerah  segera  setelah  amnesti  diberikan  (“ either  promptly  or  as  soon  as practicable ”). Pertimbangan-pertimbangan  yang  diberikan  dalam  putusan  ini  dikatakan sebagai  dasar  konsep  amnesti  modern  dalam  tradisi common  law :  bahwa  amnesti mengandung  unsur  kompromistis  untuk  mengatasi  keterbatasan  dalam  proses  hukum yang normal, misalnya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan nyawa yang banyak apabila amnesti diberikan.
Konsep  pemberian  amnesti  dalam  kasus  di  atas  memang  disusun  berdasarkan atas latar belakang terjadinya penyanderaan terhadap petinggi negara dan amnesti yang diberikan  merupakan  suatu  wujud  tekanan  dari  penyandera.  Namun  logika  hukum  yang digunakan dalam pertimbangannya dapat pula digunakan untuk menganalisis mekanisme pemberian amnesti yang terjadi pada masa transisi politik (Suleiman, 2008).

## Keadilan dan Etika Penaklukan dalam Islam
Keadilan  dalam  Islam  bersifat  komprehensif  yang  merangkumi  keadilan  ekonomi, sosial,  dan  politik.  Asas  keadilan  dalam  Islam  merupakan  pola  kehidupan  yang memperlihatkan  kasih  sayang,  tolong  menolong  dan  rasa  tanggungjawab,  bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia  senantiasa  mempunyai  kecenderungan  untuk  mementingkan  diri  sendiri  akibat dipengaruhi  oleh  hawa  nafsu  sehingga  tidak  berlaku  adil  kepada  orang  lain.  Oleh  itu, usaha  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  Islam  bukan  hanya  dengan menumpukkan  perhatian  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  saja,  tetapi  harus
melalui  proses  pendisiplinan  nafsu  diri  (Ahmad  Shukri  Mohd.  Nain  Rosman  MD  Yusoff, 2003).
Menurut Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, mengatakan perintah berlaku  adil  ditujukan  kepada  setiap  orang,  tanpa  pandang  bulu.  Kemestian  berlaku  adil mesti  ditegakkan  di  dalam  keluarga  dan  masyarakat  Muslim,  bahkan  kepada  orang  kafir pun  umat  Islam  diperintahkan  berlaku  adil  (Praja,  2009).  Sedangkan  menurut  Nuim Hidayat  dalam  bukunya Sayyid  Quthb:  Biografi  dan  Kejernihan  Pemikirannya ,  bahwa  asas- asas menegakkan keadilan dalam Islam, yaitu:
Kebebasan jiwa  yang  mutlak.  Islam menjamin  kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh,  yang  tidak  hanya  pada  segi  maknawi  atau  segi  ekonominya  semata  melainkan ditujukan  pada  dua  segi  itu  secara  keseluruhan.  Islam  membebaskan  jiwa  dari  bentuk perbudakan,  berupa  kultus  individu  dan  ketakutan  terhadap  kehidupan,  rezeki  dan kedudukan.  Orang  yang  dihormati  adalah  orang  yang  bertakwa,  orang-orang  yang “beriman dan beramal saleh”
Persamaan  kemanusiaan  yang  sempurna.  Dalam  Islam  tidak  ada  kemuliaan  bagi orang  yang  berasal  dari  kaum  bangsawan  berdarah  biru  dibanding  dengan  orang  biasa. Islam  datang  untuk  menyatakan  kesatuan  jenis  manusia,  baik  asal  maupun  tempat berpulangnya,  hak  dan  kewajibannya  di  hadapan  undang-undang  dan  di  hadapan  Allah (Hidayat, 2005).
Didin  Hafidhuddin  dalam  bukunya Dakwah  Aktual mengatakan  bahwa  pada dasarnya,  semua  bidang  kehidupan  harus  terjangkau  oleh  keadilan,  mulai  dari  keadilan terhadap  diri  sendiri  dan  keluarga  terdekat,  mulai  dari  keadilan  terhadap  diri  sendiri  dan keluarga  terdekat,  keadilan  dalam  bidang  hukum  dan  peradilan,  keadilan  dalam  bidang ekonomi,  bahkan  keadilan  dalam  bersikap  terhadap  musuh.  Hukum-hukum  yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai- nilai keadilan tersebut (Hafidhuddin, 1998).
Pada  tulisan  ini  tentunya  yang  harus  dikaji  adalah  bagaimana  bisa  tetap  berlaku adil  ketika  menaklukkan  wilayah.  Seperti  amnesti  yang  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad Saw pada penaklukkan Mekkah, keadilan yang ditularkan Rasulullah kepada mereka yang pernah menghina dan  yang  berbuat  zalim  kepada  Rasulullah  tentunya  tidak  banyak  bisa dilakukan seorang pemimpin.
Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berbicara pada tatanan sosial,  ekonomi ataupun  politik.  Tetapi  ketika  dalam  ranah  perang  ataupun  penaklukkan.  Islam mengajarkan  jangan  membunuh  orang  tua,  anak-anak,  perempuan  dan  mereka  yang sudah menyerah. Bahkan di dalam Islam ketika berperang tidak boleh merusak tumbuhan ataupun  tanaman.  Begitu  sempurnanya  ajaran  dalam  Islam.  Kajian  mengenai  amnesti atau  pengampunan  kepada  manusia  baru  dikaji  abad  modern,  tetapi  Rasulullah  sudah mengajarkan etika tersebut bahkan sebelum ada aturan-aturang tertulis.
Penaklukkan  identik  dengan  peperangan.  Negeri  yang  akan  ditaklukkan  tentunya akan disiapkan untuk dikalahkan. Dalam just war theory dikenal apa yang disebut sebagai jus ad bellum (aturan untuk perang), jus in bello (aturan dalam perang) (Basyar, 2020). Ada tujuh  prinsip  dalam  jus  ad  bellum,    yaitu:    pertama Just  cause ,  yang  menjelaskan  alasan adanya  suatu  peperangan.  Perang  bukan  untuk  menghukum  kelompok  orang;  intervensi yang  dilakukan  harus  untuk  melindungi  kehidupan;  kedua Comparative  justice ,  walaupun
pihak  yang  bertikai  mungkin  ada  yang  salah  atau  benar,  tetapi  mereka  semestinya mengesampingkan  adanya  penggunaan  kekuatan.  Ketidakadilan  dalam  penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak,  akan dibalas  oleh kelompok lain dengan lebih keras; ketiga Legitimate authority , peperangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai  otoritas;  keempat Right  intention ,  kekuatan  hanya  boleh  digunakan  untuk maksud  tertentu  dan  kadar  tertentu;  kelima Probability  of  success ,  senjata  tidak  boleh digunakan dalam sembarangan dan tidak proporsional, sehingga tidak menghasilkan apa- apa;  keenam Last  resort ,  kekuatan  hanya  boleh  digunakan,  setelah  semua  usaha perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  lagi;  ketujuh Proportionality ,  pengerahan  perang  harus proporsional hanya untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai kejahatan.
Sementara itu,  dalam jus  in  bello ada tiga prinsip, yaitu: pertama, Distinction ,  perlu ada  pembedaan  antara  kombatan  dan  non-kombatan.  Perang  hanya  boleh  dilakukan terhadap  sasaran  kombatan,  bukan  non-kombatan.  Oleh  karena  itu,  dilarang  melakukan pemboman  terhadap  daerah  hunian  masyarakat  sipil;  kedua Proportionality ,  kekuatan digunakan  secara  proporsional  untuk  menghindari  salah  sasaran.  Pengerahan  kekuatan yang  tidak  proporsional  dapat  menyebabkan  korban  sipil;  ketiga Military  necessity ,  prinsip just  war  adalah  penggunaan  kekuatan  yang  minimal.  Suatu  serangan  hanya  boleh ditujukan  untuk  mengalahkan  sasaran  militer  yang  dimiliki  pihak musuh.  Prinsip  ini  untuk membatasi tindakan berlebihan yang dapat  menyebabkan kematian dan kerusakan yang tidak perlu  (Basyar, 2020).
Etika  perang  di  era  modern  diatas  mengatur  mengenai  seharusnya  berperang secara  manusiawi  ataupun  etika  menjadi  manusia  ketika  berperang.  Bagaimana seminimalnya  menjaga  tidak  adanya  pertumpahan  darah  yang  sia-sia  ketika  berperang ataupun  penaklukkan.  Aturan-aturan  tersebut  diatur  agar  adanya  konsep  keadilan  dalam berperang,  tidak  melakukan  pembunuhan  secara  brutal.  Karena  sejatinya  peperangan bertujuan  untuk  invasi  secara  politik  ataupun  ekonomi,  sedangkan  invasi  seharusnya bertujuan untuk menyelamatkan suatu daerah tersebut.
Jika  diatas telah mengatur mengenai etika berperang secara konvensional,  maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sudah mengatur etika perang bahkan 1400 tahun lalu. Menurut Ameur Zemmali, dalam Islam dan Hukum Humaniter Internasional mengatakan bahwa  ada  kaidah-kaidah  syariat  yang  paling  penting  dalam  mengatur  tentang  perang yaitu  (Zemmali,  2012): pertama pembatasan  perang  hanya  pada  para  komandan  musuh dan  para  kombatan  saja, kedua Terjun  ke  medan  perang  dengan  jiwa  humanis, ketiga Mencegah  perampasan  yang  biasa  berlaku  dalam  perang  jahiliyah, keempat Dilarang berkhianat, kelima Dilarang  menghancurkan  dan  merusak  harta  benda, keenam Memberikan  rasa  aman  kepada  pihak  yang  meminta, ketujuh Menghentikan  peperangan jika  pihak  musuh  menghentikannnya, kedelapan Menguburkan  korban  perang  yang meninggal.
Di  dalam  Islam  perang  juga  disebut  Jihad.  Konsep  jihad  bertujuan  untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia kepada kelapangan dunia maupun akhirat. Jihad adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi:
ِرَكْنُمْلا ِهَع َن ْىَهْنَت َو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَت  ِساَّنلِل  ْتَج ِرْخُأ ٍةَّمُأ َرْيَخ ْمُتْنُك ِمْؤُمْلا ُمُهْنِم ْمُهَل اًرْيَخ َناَكَل ِباَتِكْلا ُلْهَأ َهَمآ  ْىَل َو ِ َّللَّاِب َنىُنِمْؤُت َو َنىُن

## َنىُقِساَفْلا ُمُهُرَثْكَأ َو
Artinya  :  “kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia,  menyuruh kepada  yang  ma'ruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah. Sekiranya  ahli  kitab  beriman,  tentulah  itu  lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara  mereka  ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”
Umat  Islam  diperintahkan  Allah  Swt  untuk  mencegah  perbuatan  munkar, kezaliman.  Dari  perintah  ini  maka  konsep  jihad  menjadi  solusi  dalam  Islam.  Dalam peperangan, Islam bertujuan untuk menghapuskan kezaliman, kesyirikan dan kebodohan. Islam dalam sejarahnya melakukan invasi demi tujuan untuk menyampaikan pesan damai, bahkan  bukan untuk memaksa  manusia  untuk  memeluk  Islam.  Setiap  penaklukkan  yang dilakukan  Islam  selalu  bertujuan  untuk  ajaran  kedamaian.  Ratusan  tahun  kejayaan  Islam selalu memunculkan kegemilangan dan toleransi yang luar biasa ketika menaklukan suatu wilayah. Masih menurut Ameur Zemmali, bahwa ada 3 motif dalam penaklukkan atau jihad dalam dakwah yaitu (Zemmali,  2012) : Pertama, melindungi kebebasan dalam beragama. Kedua, bertahan melawan musuh. Ketiga , berperang untuk mencegah kezaliman.
Amnesti  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  saw  ketika  Fathu  Mekkah  sudah mencakup  seluruh  etika  berperang  baik  secara  konvensional  ataupun  secara  Islam. Tindakan  humanis  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  menunjukkan  keagungan  akhlak  dan taktik  perang  yang  mumpuni.  Belum  ada  dalam  sejarah  dunia  penaklukan  yang  paling agung selain penaklukan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

## Konsep Sejarah
Kata  sejarah  berasal  dari  bahasa  Arab  ( sajaratun )  yang  artinya  pohon.  Dalam bahasa  Arab,  kata  sejarah  disebut tarikh .    Adapun  kata tarikh dalam  bahasa  Indonesia artinya  waktu.  Kata  Sejarah  lebih  dekat  pada  bahasa  Yunani  yaitu  historia  yang  berarti ilmu.  Dalam  bahasa  Inggris  berasal  dari  history,  yakni  masa  lalu.  Dalam  bahasa  Prancis historie ,  bahasa  Italia storia ,  bahasa  Jerman geschichte ,  yang  berarti  yang  terjadi,  dan bahasa Belanda dikenal gescheiedenis .
J.  Bank  berpendapat  bahwa  Sejarah  merupakan  semua  kejadian  atau  peristiwa masa lalu. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan  datang.  Robin  Winks  berpendapat  bahwa  Sejarah  adalah  studi  tentang  manusia dalam  kehidupan  masyarakat.  Leopold  von  Ranke  berpendapat  bahwa  Sejarah  adalah peristiwa  yang  terjadi  (T.  Abdullah  &  Surjomihardjo,  1985).  Sartono  Kartodirdjo  yang dikutip  Haryono  berpendapat  bahwa  Sejarah  menceritakan  kejadian  dengan  membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal (Hariyono, 1995). Sedangkan Daniel dan Banks berpendapat  bahwa  sejarah  adalah  kenangan  pengalaman  manusia.  Sedangkan  Banks berpendapat  bahwa  kejadian  di  masa  lalu  adalah  sejarah  dan  sejarah  adalah  aktualitas (Garraghan,  1996).  Henri  Pirenne I  mengartikan  sejarah  sebagai  cerita  tentang  peristiwa
dan tindakan manusia. Sartono Kartodirdjo mendefinisikan sebagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif dan pengungkapan verbal (Kartodirdjo, 1992).

## Ilmu Sejarah dan Politik
Pada  mulanya  politik  adalah  tulang  punggung  sejarah  ( politics  is  the  backbone  of history ).  Oleh  karenanya,  buku-buku  teks  sejarah  berisi  rentetan  kejadian-kejadian mengenai  raja,  negara,  bangsa,  pemerintahan,  parlemen,  pemberontakan,  kelompok- kelompok  kepentingan  (militer,  partai,  ulama,  bangsawan,  petani),  dan  interaksi  antara kekuata- kekuatan  itu  dalam  memperebutkan  kekuasaan.  Ada  ungkapan  “ history  is  past politics, politics is present history ” (ucapan Sir John Robert Seeley, sejarawan Inggris, 1834- 1895)  yang  dengan  pasti  menunjukkan  keterkaitan  antara  politik  dan  sejarah.  Dominasi politik  dalam  penulisan  sejarah  itu  menjadi  kewajaran  untuk  waktu  yang  lama (Kuntowijoyo, 2003).
Perbedaan pokok dari ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial (termasuk ilmu politik) ialah  bahwa  sejarah  itu  memanjang  dalam  waktu,  sedangkan  ilmu-ilmu  sosial  meluas dalam  ruang.  Ibarat  pohon,  sejarah  meneliti  pertumbuhan  dan  perkembangannya, sedangkan  ilmu  sosial  menggarap  penampangnya  (tentu  saja  selalu  ada  duplikasi, misalnya ilmu politik yang memakai metode historis pasti mirip dengan cara kerja sejarah). Sejarah politik dapat menggunakan berbagai pendekatan, sesuai dengan topik yang akan dikerjakan. Setidaknya ada delapan macam pendekatan. Berikut pendekatan-pendekatan tersebut,  yaitu  :  Sejarah  Intelektual,  sejarah  konstitusional,  sejarah  institusional,  sejarah behavioral, sejarah komparatif, sejarah sosial, studi kasus, dan biografis. Selain itu untuk ilmu  sejarah  dalam  mengkaji  politik  membutuhkan  ilmu-ilmu  bantu  seperti  Sosiologi, Antropologi, Ekonomi dan Psikologi.

## Pendalaman Konsep Teori
Penelitian  berkaitan  dengan  penaklukan  Fathu  Mekkah  yang  dilakukan  oleh Rasulullah  bersama  umat  Muslim.  Untuk  menganalisis  penaklukan  yang  disebut  Fathu Mekkah oleh Rasulullah dan pengikutnya, peneliti menggunakan pendekatan politik. Politik yang  dimaksudkan  disini  ialah  siyasah  ataupun  siasat  untuk  mencapai  tujuan  dari  suatu kelompok  atau  golongan.  Disini  peneliti  melihat  siasat  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekkah.
Selain  ini penelitian  ini  juga  melihat  sebab-sebab  penaklukan  tersebut,  dan  aspek yang  melatabelakangi  dari  penaklukan  tersebut  juga  aspek  akibat  yang  ditimbulkan  dari penaklukan tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi, sosiologi adalah  kajian  ilmiah  tentang  kehidupan  sosial  manusia  (Sanderson,  2011).  Pendekatan  ini mengungkap  proses-proses  sosial  yang  erat  hubungannya  dengan  upaya  pemahaman kausalitas antara pergerakan sosial dan perubahan sosial. Pergerakan sosial dapat ditempatkan dalam  kerangka  perubahan  sosial  yang  keberlangsungannya  mempunyai  efek  cukup  luas terhadap  kehidupan  masyarakat.  Menurut  Malvin  E.  Olsen,  di  dalam  perubahan  sosial  sering kali disertai suasana kegelisahan sosial, disintegrasi, dan konflik sosial (Abdurrahman, 2007).
Pada penelitian ini juga menggunakan teori konflik. Konflik merupakan kenyataan yang tidak terhindarkan dan selalu ada. Kehadirannya bisa saja dibutuhkan karena dapat mendorong ke  arah  perubahan  yang  diperlukan  bagi  perkembangan  individu,  kelompok,  maupun
masyarakat  secara  keseluruhan  (Taufik  Abdullah,  2006).  Konflik  senantiasa  berpusat  pada beberapa penyebab  utama,  yakni  tujuan  yang  ingin  dicapai,  keputusan  yang  dambil,  maupun perilaku  setiap  pihak  yang  terlibat.  Menurut  Lewis  Coser  (1913-  2003),  konflik  dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur  sosial.  Konflik  dapat  menetapkan  dan  menjaga  garis  batas  antara  dua  atau  lebih kelompok. Konflik dengan  kelompok  lain  dapat  memperkuat  kembali  identitas  kelompok  dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya (Poloma, 2010).
Puncak  prestasi  Nabi  dalam  bidang  politik  adalah  keberhasilan  beliau  merebut kembali kota Mekah secara militer dan moral. Secara militer, Nabi berhasil merebut Mekah tanpa  ada  perlawanan  berarti.  Penduduk  Mekah  yang  menjadi  musuh  utama  Nabi sebelum  beliau  hijrah  ke  Madinah,  benar-benar  telah  kehilangan  daya  juang  di  hadapan bala  tentara  umat  Islam.  Namun,  di  tengah  puncak  kekuatan  tersebut,  Nabi  dan  kaum beriman tidak ada upaya untuk melampiaskan dendam masa lalu kepada mereka. Bahkan Nabi  memberi  amnesti  umum  kepada  penduduk  Mekah,  terkecuali  kepada  beberapa orang,  dan  menampung  mereka  sebagai  anggota-anggota  baru  persaudaraan  muslim (Kosim, 2015).

## Diplomasi Perdamaian Sebelum Peristiwa Fathu Mekkah
Peristiwa  Fathu  Mekkah  diawali  pengkhianatan  dari  kaum  kafir  Quraisy  terhadap perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah sendiri adalah perjanjian yang diusulkan oleh kaum kafir Quraisy, bahkan perjanjian ini secara kasat mata seperti menguntungkan kaum kafir Quraisy. Umat Islam mematuhi setiap poin per poin dari perjanjian tersebut. Berbeda cerita  dari  kubu  kaum  kafir  Quraisy,  berselang  hanya  2  tahun  perjanjian  tersebut  di sepakati  kaum  kafir  Quraisy  melanggar  atau  berkhianat  terhadap  perjanjian  tersebut dengan  ikut  bersekutu  kepada  Bani  Bakar  untuk  membantai  Bani  Khuza‟ah  yang notabenenya sekutu kaum muslim. Perjanjian yang disepakati selama 10 tahun dilanggar hanya dalam jangka 2 tahun.
Ketika Bani Khuza‟ah mengadu kepada Rasulullah saw, Rasulullah tidak langsung melakukan  penyerangan,  bahkan  meminta  Bani  Khuza‟ah  bersabar  menunggu  waktu yang  tepat,  padahal  Rasulullah  memiliki  hak  penuh  untuk  langsung  melakukan penyerangan,  karena  pelanggaran  yang  sangat  fatal,  tetapi  Rasulullah  masih  bersikap humanis  untuk  meminta  bersabar.  Ketika  waktu  yang  tepat  telah  tiba,  Nabi  Muhammad saw  malah  masih  melakukan  diplomasi  agar  tidak  ada  pertumpahan  darah.  Rasulullah memberikan  tiga  opsi  untuk  kaum  Quraisy  agar  masih  tercipta  perdamaian  antara  kaum kafir  Quraisy  dengan  kaum muslimin,  adapun  tiga  poin  tersebut  adalah  : Pertama ,  Orang Quraisy  harus  membayar  ganti  rugi  terhadap  para  korban  suku  Khuza‟ah. Kedua ,  orang Quraisy  Mekkah  harus  menghentikan  persekutuan  mereka  dengan  suku  Bani  Bakar. Ketiga ,  Orang  Quraisy  harus  menyatakan  pembatalan  terhadap  perjanjian  Hudaibiyah. Sayangnya kaum kafir Quraisy dengan arogansi jahiliyahnya memilih  opsi ketiga dengan pembatalan perjanjian, yang berarti mengajak umat Islam bersiap-siap berperang.
Diplomasi  yang  dilakukan  Rasulullah  semata-mata  bertujuan  untuk  terciptanya perdamaian  kepada  kaum  kafir  Quraisy,  Rasulullah  dengan  kebijaksanaannya  masih mengajak  musyawarah.  Pada  etikanya,  seharusnya  kaum  kafir  Quraisy  lah  yang mendatangi  Rasulullah  untuk  menyatakan  sikap  penyesalan  atau  meminta  maaf  kepada kaum  muslimin  karena  sudah  sangat  terang-terangan  melanggar  perjanjian.  Tetapi
perjanjian yang mereka buat sendiri dan disepakati oleh kedua belah pihak atas kemauan mereka sendiri, akan tetapi mereka juga yang melanggarnya. Sikap ini tentu menunjukkan kebodohan diplomasi kaum kafir Quraisy dan kecerdasan Rasulullah dalam memutuskan keputusan  politisnya.  Hingga  akhirnya  penyesalanlah  yang  muncul  di  benak  kaum  kafir Quraisy ketika sadar mereka tidak sanggup menandingi pasukan kaum muslimin.

## Pengampunan Tanpa Syarat
Tidak ada penaklukkan wilayah yang paling mengagumkan selain penaklukan kota Mekkah.  Nabi  Muhammad  Saw  adalah  seorang  yang  lahir  di  Kota  Mekkah,  hidup  di Mekkah, bekerja di Mekkah, memiliki keluarga di Mekkah, bahkan menikah pertama kali di Mekkah. Tentu saja beliau adalah putra daerah asli kota Mekkah, hanya ketika sang Nabi menyampaikan kebenaran mengenai ketuhanan dan menolak segala sistem jahiliyah yang merusak,  beliau  dimusuhi,  dihina,  difitnah,  dilukai,  dianggap  orang  gila,  penyihir,  bahkan tak  sekali  caci  maki  yang  di  di  dapatkan  dari  kaum  sekampungnya.  Bahkan  orang  yang membencinya  meletakkan  kotoran  ketika  beliau  beribadah,  dan  juga  pernah  meludahi beliau.  Puncaknya  beliau  akan  dibunuh  oleh  kaum  kafir  quraisy,  yang  juga  keluarganya. Bukan  hanya  beliau,  siapapun  yang  mengikuti  ajarannya,  akan  disiksa,  bahkan  dibunuh. Rasulullah  dan  pengikutnya  juga  pernah  di  boikot  selama  tiga  tahun  lamanya,  hingga pengikutnya  merasakan  kelaparan  dan  penyiksaan  yang  sangat  pedih  karena  boikot tersebut
Karena  begitu  kejam  dan  bengis  perlakuan  kaum  kafir  Quraisy  hingga  Rasulullah harus  meninggalkan  kampung  halamannya  dan  memilih  Madinah  sebagai  tempat bernaung  bersama  para  pengikutnya.  Di  Madinah,  Rasulullah  dimuliakan  dan  diterima. Dengan  adanya  Rasulullah,  masyarakat  Madinah  memiliki  tujuan  dalam  bersosial. Rasulullah  juga  menjadi  pemimpin  yang  adil  bagi  kaum  muslim,  Nasrani  dan  Yahudi. Hingga  puncaknya  tibalah  penaklukan  Mekkah.  Rasulullah  sebagai  manusia  biasa  yang saat  ini  sudah  memiliki  legitimasi  kepemimpinan  dan  memiliki  ribuan  pasukan  yang loyalitas  juga  perlengkapan  militer  yang  mumpuni,  seharusnya  bisa  melakukan  apapun kepada  mereka  yang  sudah  dengan  kejam  di  masa  lalu  memperlakukannya,  bahkan perlakuan kaum kafir Quraisy di masa lalu sudah dalam batas manusiawi.
Tetapi,  sejarah  mencatat,  bagaimana  amnesti  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah. Rasulullah mengampuni seluruh masyarakat Mekkah tanpa terkecuali. Bahkan pemimpin- pemimpin  kejam  yang  menyiksa  dan  menghina  Rasulullah  pun  diampuni  tanpa  syarat, termasuk Abu Sufyan. Amnesti yang diberikan Rasulullah tidak memandang siapa dia dan apa kesalahannya di masa lalu. Rasulullah benar-benar melupakan apapun yang pernah dilakukan  masyarakat  Mekkah  dan  para  pemimpinnya.  Dalam  catatan  sejarah  setiap seorang jendral menaklukkan suatu wilayah, pasti ada pembantaian dikarenakan dendam politik atapun karena kebencian rasialis. Tetapi Rasulullah bahkan tidak membenci kaum kafir  Quraisy  yang  tidak  memeluk  Islam  tersebut.  Tidak  ada  yang  dipaksa  memasuki Islam.  Hanya  saja  Rasulullah  membersihkan  tanah  suci  tersebut  dari  patung-patung berhala. Dan terbukti masyarakat Mekkah memilih Islam karena melihat keagungan akhlak Nabi daripada karena takut atas intervensi penaklukkan Nabi.

## Amnesti Fathu Mekkah Lebih Baik daripada Amnesti Internasional yang Pernah Ada.
Amnesti yang dipahami oleh dunia internasional saat ini adalah pengampunan dari penguasa  bagi  mereka  yang  memenuhi  syarat-syarat  untuk  diampuni,  yang  tentunya sudah  diatur  oleh  Undang-Undang  suatu  negara.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  amnesti yang  saat  ini  dilakukan  tidak  lebih  bersifat  politis  daripada  bersifat  humanis.  Pengertian mendasar  amnesti  sendiri  lebih  kepada  pengampunan  penguasa  untuk  menjaga  transisi demokrasi,  memelihara  perdamaian,  rekonsiliasi,  pengampunan,  dan  kebenaran.  Juga berfungsi  untuk  meredam  konflik  ataupun  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  atas pemerintahan.  Keputusan-keputusan  dunia  internasional  dalam  memutuskan  amnesti dibatasi oleh peraturan legislasi, hal ini tentu saja bersikap politis ketimbang kemanusiaan.
Seperti  kasus  ketika  parlemen  Inggris  dan  Raja  Charles  II  mengeluarkan  legislasi untuk  mengampuni  pendukungnya,  sementara  pihak  oposisi  yang  kalah  dalam  perang saudara  tersebut  diadili  dan dihukum.  Atau  kasus  Presiden  Abraham  Lincoln  pada masa perang saudara di Amerika Serikat  (AS) mengeluarkan legislasi amnesti,  yang kemudian didukung  oleh  Mahkamah  Agung  AS,  untuk  menarik  kaum  konfederasi  membelot  ke sisinya.
Kelemahan  amnesti  yang  dilakukan  oleh  beberapa  pemimpin  adalah  terlalu bersikap  politis,  sehingga  keputusan  amnesti  hanya  untuk  melanggengkan  kekuasaan atau hanya sekedar untuk merangkul kawan atau lawan, bahkan hanya sekedar meredam konflik.  Legislasi  amnesti  yang  diberikan  terbatas  pada  batasan-batasan  politis,  selama dia  menguntungkan  bagi  pertahanan  negara  atau  menguntungkan  dalam  sikap  politik negara maka dia akan diampuni walaupun itu juga disebut atas nama kemanusiaan.
Jika  dibandingkan  dengan  amnesti  Rasulullah  Saw,  pada  saat  Fathu  Mekkah, dengan  amnesti  yang  ada  saat  ini.  Maka  bisa  dikatakan  amnesti  yang  dilakukan Rasulullah melampaui zamannya bahkan melampaui zaman sekarang. Karena keputusan Rasulullah bukanlah keputusan politis ataupun keputusan yang menuntut seseorang yang diampuni  dengan  syarat.  Bahkan  Rasulullah  tidak  memaksa  memeluk  Islam  yang dibawanya.  Tidak ada  dendam politik,  atau hanya  sekedar  merangkul  kawan  atau  lawan secara politis. Keputusan Rasulullah murni karena kemanusiaan dan untuk membebaskan Mekkah  dari  penyembahan  yang  salah.  Tidak  ada  syarat  sama  sekali,  syaratnya  hanya barang  siapa  yang  memasuki  rumah  Abu  Sufyan,  masuk  kerumahnya  masing-masing, ataupun  masuk  ke  dalam  masjid  maka  akan  diampuni.  Sungguh  syarat  yang  sangat mudah  dilakukan,  bahkan  ini  bukan  sebuah  syarat  politis,  tetapi  syarat  demi  melindungi kaum  kafir  Quraisy  dari  arogansinya  dan  ego  mereka  sendiri.  Rasulullah  tidak  mengatur Legislasi  Undang-Undang  mengenai  amnesti,  tetapi  sejarah  dengan  tinta  emas menuliskan  legislasi  tersebut  tertulis  semprna  di  pikiran  dan  hati  Rasulullah  dengan keputusan yang melampaui Undang-Undang manapun di dunia ini.

## Sikap Humanisme Rasulullah dalam Amnesti Fathu Mekkah
Adakah manusia yang lebih  humanis  daripada Rasulullah ketika menaklukan atau berperang? Sejarah mencatat, Rasulullah adalah manusia yang paling humanis dan paling mencintai  manusia  lainnya  bahkan  melebihi  dirinya  sendiri.  Dalam  perang  Rasulullah mengajarkan  jangan  membunuh  orang  tua,  anak-anak,  perempuan,  jangan  merusak tanaman dan merusak rumah ibadah, juga mengampuni yang sudah menyerah atau kabur
dari  peperangan.  Bayangkan  ketika  dalam  perang  tentunya  emosi  bergejolak,  nafsu membunuh  sampai  pada  puncaknya,  bahkan  mungkin  dengan  dendam.  Secara  logika mungkinkah  syarat-syarat  yang  dikatakan  sang  Nabi terpenuhi?  Secara  logika  tentu  saja tidak, tetapi sikap humanisme Rasulullah dibuktikan dengan sikap peperangannya, semua yang dikatakannya adalah aplikasi dalam tindak tanduknya dalam perang yang diikuti oleh umatnya hingga saat ini.
Fathu  Mekkah  membuktikan  sikap  humanisme  Nabi,  dengan  kezaliman  yang berlebihan yang sudah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Nabi malah menunjukkan sikap humanismenya dengan mengampuni semua manusia di Mekkah tanpa syarat, hingga tak ada pertumpahan darah. Rasulullah tidak pada ranah logika pada saat Fathu Mekkah, tapi Rasulullah  dengan  akhlaknya  menggunakan  hati  untuk  menyelamatkan  manusia  yang harusnya  bisa  saja  dihabisi  ketika  itu.  Inilah  akhlak  sang  Nabi  dan  sikap  humanis  sang Nabi,  yang  tercatat  dalam  sejarah  dunia  dengan  gemilang  menciptakan  perdamaian  di masanya dan menjadi pelajaran hingga sekarang.

## Simpulan
Fathu Mekkah adalah penaklukan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw pada tahun ke  8  H.  Dengan  membawa  pasukan  muslimin  berjumlah  10.000  pasukan  untuk menaklukkan  kota  Mekkah.  Fathu  Mekkah  bermula  dari  pelanggaran  perjanjian Hudaibiyah oleh kaum kafir Quraisy bersama sekutunya Bani Bakar yang membunuh atau membantai  sekutu  kaum  muslimin  Bani  Khuza‟ah  di  tahun  kedua  perjanjian  Hudaibiyah. Pelanggaran  ini  membuat  Rasulullah  terpaksa  menaklukan  Kota  Mekkah.  Dan  akhirnya kaum  kafir  Mekkah  menyerah  dengan  para  pemimpinnya  masuk  Islam  termasuk  Abu Sufyan.  Rasulullah  yang  pernah  di  zalimi,  disakiti,  dihina  bahkan  pernah  akan  dibunuh ketika  di  Kota  Mekkah  karena  mengajarkan  ajaran  Islam  kepada  penduduk  Mekkah, memberikan  amnesti  ketika  Fathu  Mekkah  kepada  mereka  yang  pernah  menzalimi tersebut.
Amnesti  adalah  pengampunan  yang  diberikan  oleh  seorang  pemimpin  kepada khalayak  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  tujuan  memperoleh  perdamaian, menghentikan  konflik,  merangkul  kawan  ataupun  lawan,  dan  atas  nama  kemanusiaan untuk  memperoleh  kepercayan  masyarakat.  Amnesti  sejarahnya  dilakukan  oleh  para pemimpin  Eropa  dan  Amerika  dengan  mengampuni  untuk  memperoleh  justifikasi  secara politis.
Perbedaan  amnesti  Rasulullah  ketika  Fathu  Mekkah  dengan  amnesti  yang dilakukan  para  pemimpin  saat  ini  adalah,  sikap  Rasulullah  memberikan  pengampunan (amnesti) dikarenakan sikap kemanusiaan yang tinggi demi menjaga tidak adanya tumpah darah  manusia,  sedangkan  amnesti  yang  terjadi  saat  ini  lebih  kepada  keputusan- keputusan  politis  yang  berdasarkan  legislasi  Undang-Undang.  Rasulullah  tidak  menuntut apapun  bagi  yang  beliau  ampuni.  Bahkan  melupakan  kezaliman  yang  pernah  dilakukan. Sedangkan amnesti internasional lebih kepada sikap pertahanan negara secara politis dan terbatas pada tuntutan-tuntutan legislasi perundang-undangan.
Sejarah  dunia  mencatat,  belum  ada  amnesti  yang  lebih  hebat  dibandingkan amnesti  yang  dilakukan  Rasulullah.  Setiap  para  pemimpin  menaklukkan  suatu  wilayah pasti ada darah yang tertumpah, sedangkan Fathu Mekkah membuktikan tidak ada darah
yang  tumpah,  walaupun  Rasulullah  sebagai  pemimpin  bisa  saja  melakukan  hal  tersebut dengan leluasa.

## Daftar Pustaka
Abdullah, T. (2006). Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman . Raja Grafindo Persada.
Abdullah, T., & Surjomihardjo, A. (1985). Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif . Gramedia.
Abdurrahman, D. (2007). Metode Penelitian Sejarah . Ar Ruzz Media.
Adam, W. (1984). The Dialogues Between States . Methuem.
Ahmad Shukri Mohd. Nain Rosman MD Yusoff. (2003). Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan . Univesiti Teknologi Malaysia.
Ali, K. (2003). Sejarah Islam, Tarikh Pramodern (cetakan IV). Raja Grafindo Persada.
Basyar, M. H. (2020). Etika Perang Dalam Islam Dan Teori Just War War Ethics In Islam And Just
War Theory. Jurnal Penelitian Politik , 17 (1).
Garraghan, G. J. (1996). Pendekatan A Guide to Historical Method East Fordham Road . Fordham University Press.
Gottschalk, L. (1985). Mengerti Sejarah . UII Press.
Hafidhuddin, D. (1998). Dakwah Aktual . Gema Insani Press.
Hariyono. (1995). Mempelajari Sejarah Secara Efektif . Pustaka Jaya.
Hidayat, N. (2005). Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya (Cetakan I). Gema Insani Press.
Kartodirdjo, S. (1992). Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah . Gramedia Pustaka Utama.
Kontras.org. (2018). Mempertimbangkan Amnesti Bagi Tahanan Politik Papua .
https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Amnesti-Tapol- Papua.pdf
Kosim, M. (2015). Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad Saw. Islamuna , 2 (1).
Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah (Edisi kedu). Tiara Wacana.
Mahmudunnasir, S. (1988). Islam Konsepsi dan Sejarahnya . Rosdakarya.
Maryam, S., & Dkk. (2004). Sejarah Peradaban Islam, Dari Masa Klasik Hingga Modern (cetakan II). LESFI.
O’Shea, A. (2002). Amnesty for Crime in International Law and Practice . Kluwer Law International.
OHCHR. (2009). Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties .
Poloma, M. M. (2010). Sosiologi Kontemporer . Rajawali.
Praja, J. S. (2009). Filsafat Hukum Islam . Lathifah Press.
Pratiwi, T. D. (2017). Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam,. Jurnal Islamic World and Politics , 1 (1).
Robertson, G. (2006). Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice . Penguin Group. Roy S.L. (1995). Diplomasi . Raja Grafindo Persada.
Sanderson, S. K. (2011). Makrososiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial . Raja
Grafindo Persada.
Shihab, M. Q. (2011). Membaca Sirah Nabi Muhammad s.a.w. Dalam Sorotan al-Qur‟an dan Hadits-Hadits Shahih . Lentera Hati.
Suleiman, M. A. (2008). Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, .
Zemmali, A. (2012). Islam dan Hukum Humaniter Internasional . Mizan.