Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna Magister  Hukum  Universitas Semarang, Semarang lianopiharni94@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktek  eksekusi  harta  pailit  yang  di  dalam  pelaksanaannya terdapat problematika dan juga mekanisme pemberesan harta pailit dalam cross border insolvency. Terkait dengan  adanya  kepailitan  lintas  batas  negara,  Indonesia  belum  mengatur  mengenai  peraturan  yang mengatur  mengenai  hal  tersebut  sehingga  muncul  sebuah  problematika  dalam  eksekusi  kepailitan  lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Cross border insolvency dapat terjadi apabila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Dalam kaitannya dengan kasus kepailitan yang bersifat lintas batas, sering terjadi suatu keadaan dimana terdapat debitor yang akan digugat pailit  berkedudukan  di  suatu  negara,  tetapi  ia  juga  melakukan  kegiatan  usaha  dan  memiliki  aset  di  luar negeri.  Begitupun  sebaliknya,  debitor  asing  yang  akan  digugat  pailit,  tetapi  ia  memiliki  kegiatan  usaha ataupun aset di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan keadaan harta debitur yang melintasi batas negara sering menimbulkan permasalahan mengenai batasan harta debitur yang termasuk ke dalam boedel pailit. Kata kunci : Cross Border Insolvency; Pailit; Problematika

## EXECUTION PROBLEMS IN BANKRUPT ASSETS CROSS BORDER INSOLVENCY

## Abstract
This study aims to determine the practice of executing bankrupt assets in which there are problems and also the mechanism for the settlement of bankrupt assets in cross-border insolvency. Regarding the existence of cross-border  insolvency,  Indonesia  has  not  yet  regulated  the  regulations  governing  this  matter  so  that  a problem  arises  in  the  execution  of  cross-border  insolvency.  The  research  method  used  is  normative juridical. Cross-border insolvency can occur if the assets or debts of the debtor are located in more than one country or if the debtor falls under the jurisdiction of courts in two or more countries. In relation to cross- border insolvency cases, there is often a situation where there is a debtor who will be sued for bankruptcy based in a country, but he also conducts business activities and owns assets abroad. Vice versa, the foreign debtor will be sued for bankruptcy, but he has business activities or assets in Indonesia. This has resulted in the condition of the debtor’s assets crossing national borders, often causing problems regarding the limits of debtor assets which are included in the bankrupt account.
Keyword: Cross Border Insolvency; Bankruptcy; Problem
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  dunia  sedang  mengalami  disrupsi  akibat  adanya  perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Perang dagang yang belum kunjung usai memberikan  efek  domino  ke  berbagai  negara.  Bagi  wilayah  ASEAN,  perang  dagang memberikan  tantangan  dan  peluang.  Tantangan  muncul  karena  ekonomi  dunia  yang melambat,  sementara  peluang  hadir  untuk  meningkatkan  sektor  manufaktur  karena ASEAN dinilai sebagai alternatif bisnis selain China. Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk yang besar banyak. Dari banyak nya pertumbuhan penduduk tersebut, secara  tidak  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  laporan The Economist, pertumbuhan ekonomi di ASEAN melambat tetapi masih dalam taraf baik.
Pertumbuhan Indonesia pun diprediksi tetap berada pada kisaran 5,2 persen tahun ini. 1 Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong masyarakat untuk memasuki  fase  perkembangan  globalisasi.  Globalisasi  mengarah  pada  kondisi  suatu proses  yang  menempatkan  masyarakat  dunia  dapat  menjangkau  satu  dengan  yang  lain atau saling terhubungkan dalam aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. 2
Perkembangan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  akibat  globalisasi  telah mempengaruhi  perkembangan  dalam  tatanan  hukum  nasional  bangsa-bangsa.  Pada akhirnya,  norma-norma  hukum  yang  ada  harus  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan- perubahan akibat globalisasi tersebut. Hal tersebut bukan berarti harus melepaskan diri dari nilai-nilai keberlakuan yang terdapat dalam nilai-nilai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Untuk itu hukum harus mampu memadukan implikasi yang timbul akibat arus globalisasi dan nilai-nilai dasar yang dikandung dalam Pancasila sebab manakala hukumnya berhenti tidak  mampu  mengikuti  akselerasi  perkembangan  maka  hukum  akan  kehilangan fungsinya  di  masyarakat,  hukum  menjadi  tidak  memiliki  jati  diri,  hakikat  dari  sebuah tatanan  hukum  yang  sudah  sepatutnya  mengatur  kehidupan  masyarakat  menuju  tujuan mulia yaitu ketertiban dan keadilan yang tidak ada.
Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek manusia, apalagi di  era  globalisasi  seperti  sekarang.  Hukum  sangat  penting  dalam  menjalankan  dunia bisnis, apalagi ketika bisnis tersebut dikelola di luar negeri atau di luar teritorial Indonesia dan negara-negara lain.  Mengingat di era globalisasi, tiap negara harus memiliki sikap keterbuakaan  akibat  posisi  yang bordeless kedaulatan  teritorial  negara  menjadi  tipis batasnya sehingga perkembangan dunia akan berimbas pada bagian wilayah negara lain. Isu-isu transparansi  global ,  demokaratisasi, civil  society ,  hak  asasi  manusia, akuntabilitas  public ,  non  diskriminasi  telah  dengan  cepat  mempengaruhi  keberlakuan norma hukum. 3
1 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4020268/melihat-pertumbuhan-ekonomi-di-asean-indonesia- peringkat-berapa, diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 15.30 WIB.
2 Budi Winarno, Globalisasi Wujud Imperlism Baru Peran Negara Dalam Perkembangan, (Yogyakarta: Tajidu Press, 2004): 39.
3 Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, (Jakarta: In Media, 2013): 83.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Dunia bisnis pun dilakukan bukan hanya di dalam negaranya sendiri, tetapi dunia bisnis sekarang sudah berkembang menjalin hubungan bisnis dengan negara lain di dunia (transnasional) . Dengan begitu aset yang dimiliki debitur ataupun kreditur tidak berada didalam  negaranya  sendiri  namun  ada  beberapa  di  negara  lain.  Hubungan  bisnis  yang dijalankan antar debitur dan kreditur tidak selamanya berjalan lancar, dalam hubungan bisnis  tersebut  mengalami kegagalan maka akan terjadi baik  aset  debitur maupun para kreditur  berada  di  beberapa  negara  dan  hal  inipun  menjadikan  terjadinya multipe jurisdiction. Selayaknya dalam kegiatan bisnis, perkembangan investasi asing di ASEAN juga  menimbulkan  resiko  yang  tidak  dapat  dihindari.  Sebenarnya,  dibalik  keuntungan yang  menjanjikan  dengan  melakukan  investasi  asing,  perusahaan  multinasional  yang notabene  sebagai  pelaku  dalam  berinvestasi  asing  memiliki  resiko  bangkrut  atau  pailit yang cukup besar. 4
Hukum kepailitan merupakan hukum nasional yang hanya berlaku di wilayah dari negara  hukum  yang  bersangkutan,  sehingga  hukum  kepailitan  suatu  negara  tidak  bisa menjangkau  kepailitan  yang  terjadi  di  negara  lain.  Sedangkan,  kepailitan  itu  sendiri merupakan  putusan  pengadilan  yang  mengakibatkan  sita  umum  atas  seluruh  kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 5 Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts) . Prinsip paritas creditorium berarti semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta  yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang  kemudian  hari  akan  dimiliki  debitur  terikat  kepada  penyelesaian kewajiban  debitur. 6 Sedangkan,  prinsip pari  passu  prorate  parte artinya  bahwa  harta kekayaan tersebut  merupakan jaminan bersama untuk  para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara rata antara mereka, kecuali jika antara para kreditur tersebut ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.
Di Indonesia kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  namun  dalam kaitannya dengan cross border insolvency dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara  jelas  mengenai  kepailitan  lintas  batas  negara.  Oleh  karena  itu,  sampai  saat  ini sering terjadi problematika dalam pelaksanaan mekanisme pemberesan harta pailit dalam cross  border  insolvency .  Meskipun  ada  UNCITRAL Model  Law  on  Cross-Border Insolvency  With  Guide  to  Enactment yang  telah  diadopsi  oleh  beberapa  negara  sejak tahun  1997,  namun  hingga  saat  ini  belum  ada  aturan  hukum  di  Indonesia  yang  secara tegas  dapat  diterapkan  dalam  perkara  kepailitan  lintas  batas  negara.  Undang-Undang Kepailitan  sendiri  belum  memiliki  aturan  hukum  yang  jelas  untuk  menangani  kasus kepailitan lintas negara.  Tidak adanya ketentuan  khusus  mengenai  cara menyelesaikan
4 Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, “Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL  Model  Law  On  Cross-Border  Insolvency di  ASEAN, Belli  ac  Pacis 2,  no.  2  (2016):  7, https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27448/18982
5 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Kepailitan  di  Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 1.
6 Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan, cetakan  ke-6,  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019): 3.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
putusan  pailit  lintas  negara  di  Pengadilan  Niaga  Indonesia  terhadap  aset  debitur  yang berada di luar negeri menimbulkan suatu permasalahan dalam hal eksekusinya.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dikaji oleh Amalia (2015) yang  berjudul  “Urgensi  Implementasi UNCITRAL  Model  Law  On  Cross-Border Insolvency di Indonesia : Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”.  Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan UNCITRAL Model  Law dalam  hukum  kepailitan  Indonesia.  Permasalahan  yang  dibahas  pada penelitian  tersebut  yaitu  bagaimana UNCITRAL  Model  Law memberi  pedoman  terkait hukum  kepailitan  lintas  batas  dan  bagaimana  urgensi  implementasi  dalam  hukum kepailitan lintas batas di  Indonesia dan Singapura. 7 Metode penelitian  yang digunakan yaitu yuridis normatif. Perbedaan terletak pada permasalahan dimana dalam penelitian ini membahas  mengenai  mekanisme  yang  diterapkan  di  Indonesia  apabila  terdapat  kasus kepailitan  lintas  batas  negara,  dimana  pada  dasarnya  Indonesia  belum  mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila menangani kasus cross border insolvency , sehingga dalam  penerapannya  sering  menimbulkan  problematika  karena  tidak  adanya  aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.
Sedangkan penelitian oleh Ganindha (2020) yang berjudul “Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitur Pada Kepailitan Lintas Batas Negara.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel  pailit  yang  berada  diluar  batas  yurisdiksi  Indonesia.  Permasalahan  dalam penelitian tersebut yaitu bagaimanakah kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan  penelitian  saat  ini  ialah  pada  penelitian  ini  tidak  secara  spesifik  menjelaskan mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia, melainkan hanya membahas secara singkat dan termasuk dalam mekanisme pemberesan harta pailit cross border insolvency . Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk  mengeksekusi  boedel  pailit  dapat  melakukan  eksekusi  terhadap  seluruh  harta debitur  yang  berada  di  luar  batas  yurisdiksi  Indonesia.  Namun,  dalam  prinsip universalitas  dalam  undang-undang  tersebut  berbenturan  dengan  prinsip  teritorialitas yang dianut  Indonesia terhadap putusan pailit pengadilan  asing mengenai boedel  pailit yang  berada  di  Indonesia.  Sehingga,  jika  terdapat  debitur  asing  yang  memiliki  aset  di Indonesia  maka  aset  tersebut  tidak  dapat  di  eksekusi  karena  tidak  adanya  pengaturan dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  putusan  pailit pengadilan asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia. 8
Sedangkan  penelitian  oleh  Satrio  (2020)  yang  berjudul  “Eksekusi  Harta  Debitur Pailit  yang  Terdapat  di  luar  Indonesia  Dihubungkan  dengan  Pemenuhan  Hak-Hak Kreditur.” Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa kekuatan eksekutorial putusan
7 Jihan  Amalia,  “Urgensi  Implementasi UNCITRAL  Model  Law  On  Cross-Border  Insolvency di  Indonesia  : Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, no. 2 (2019): 164, https://core.ac.uk/download/pdf/229337923.pdf
8 Ranitya  Ganindha  dan  Nadhira  Putri  Indira,  “Kewenangan  Kurator  Dalam  Eksekusi  Aset  Debitor  Pada Kepailitan Lintas Batas Negara”,
Arena Hukum 13, no. 2 (2020): 337,
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
kepailitan pengadilan niaga di Indonesia terhadap harta debitur pailit yang terdapat di luar Indonesia dan tindakan hukum kurator untuk melakukan eksekusi terhadap harta debitur pailit  yang  terdapat  di  luar  Indonesia.  Perbedaan  yang  terjadi  antara  kedua  penelitian tersebut  ialah  tidak  membahas  mengenai  problematika  dalam  penerapan cross  border insolvency , melainkan terhadap harta debitur pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak dapat dilakukan, karena putusan kepailitan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial  atas  harta  debitur  pailit  yang  terdapat diluar Indonesia, maka segala akibat dari adanya putusan pernyataan pailit tidak mengikat terhadap harta debitur pailit yang berada di luar Indonesia. 9
Kelebihan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu apabila pada penelitian ini  membahas  lebih  lanjut  dan  spesifik  mengenai  problematika  yang  terjadi  dalam kaitannya dengan eksekusi harta pailit dalam kasus cross border insolvency . Perbedaan dengan  penelitian  sebelumnya  belum  membahas  secara  detail  bagaimana  mekanisme yang seharusnya dilakukan dalam mengeksekusi kasus cross border insolvency , karena memang dari segi peraturan hukum Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai hal  tersebut.Tujuan  dari  penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  praktek  eksekusi  harta pailit  dalam cross  border  insolvency serta  mekanisme  pemberesan  harta  pailit  yang dilakukan dan juga problematika selama melaksanakan eksekusi.

## B. PERMASALAHAN
Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang bagaimana praktek eksekusi harta pailit dalam cross border insolvency serta problematika eksekusi harta pailit dalam cross border  insolvency dan  juga  mekanisme  pemberesan  harta  pailit  dalam cross  border insolvency ?

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu metode pendekatan yuridis-normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  (data sekunder) yang mencakup mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisaisi vertikal dan horizontal ,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah  hukum.  Pendekatan  yuridis normatif menitik beratkan pada penelitian menggunakan bahan-bahan hukum.
Penggunaan  teori  penelitian  ini  menggunakan  teori  keadilan  hukum,  kepastian hukum,  dan  perlindungan  hukum  sejauh  mana  ketiga  teori  tersebut  diterapkan  dalam praktek pemberesan harta pailit dalam cross border insolvency .
Analis  data  yang  digunakan  dilakukan  secara  kualitatif  yang  dipadukan  dengan metode kuantitaif. Data penelitian diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang diteliti. Membuat instrument atau skala penelitian. 10
9 Adi Satrio., et.  al, “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur”, Ganesha Law Review 2, no. 1 (2020): 101-106, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/126/89
10 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, (Surakarta: UNS Press, 1998): 37.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktek Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency
Pada umumnya, hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitur yang tidak mampu membayar  atau  dengan  kata  lain  berada  dalam  kondisi  keuangan  yang  tidak  sehat (insolvent) .  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  peraturan  kepailitan  ini  maka  secara das sollen negara  mencoba  memberikan  jalan  keluar  bagi  debitur  yang  sedang  mengalami kesulitan secara keuangan (financial disctress) supaya dapat melakukan pelunasan utang meskipun tidak secara penuh. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya setiap transaksi bisnis  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  lain  yang  berbeda kewarganegaraan  tidak  terlepas  dari  pengaturan  oleh  negara.  Maka  dari  itu,  segala ketentuan  yang  mengatur  mengenai  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha harus  berpedoman  pada  ketentuan  hukum  yang  berada  dalam  negara  yang bersangkutan. 11
Politik hukum selalu terjalin dan menjadi wilayah negara, baik di pusat maupun di wilayah  terkecil  negara  tersebut.  Ekspresi  kemauan  politik  tidak  diukur  dari  "berapa banyak  undang-undang  yang  telah  diundangkan",  tetapi  apakah  sebagian  besar masyarakat Indonesia. 12 Tujuan dari pembangunan hukum nasional adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga  untuk mewujudkan sistem hukum nasional  harus  melalui  pembentukan  undang-undang  baru,  khususnya  hukum.  Produk hukum  tersebut  diperlukan  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  masyarakat. 13 Undang-undang  kepailitan  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  pembangunan  ekonomi skala  besar  masalah  hutang  perusahaan  sangat  berguna  untuk  memenuhi  kebutuhan hukum  para  pelaku  usaha  untuk  mengatasi  masalah  hutang  dan  perkreditan. 14 Kebangkrutan memang tidak menjadi perhatian publik, juga tidak menarik, tetapi tiba- tiba  menjadi  proses  likuidasi  pinjaman  yang  bermasalah,  dan  pelaku  usaha  sangat membutuhkannya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  meningkatnya  jumlah  permohonan  pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Pusat Jakarta menjadi 100 perkara pailit  yang diajukan pada tahun 1999. 15
Kepailitan  lintas  batas  negara (cross  border  insolvency) dapat  terjadi  jika permasalahan  kepaitian  mengandung  unsur-unsur  asing  di  dalamnya.  Pada  umumnya, cross border insolvency dapat terjadi bila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Pengaturan mengenai cross border insolvency terdapat pada beberapa regulasi regional dan internasional yaitu the Europian Community Regulation Insolvency
11 Dicky  Moallavi,  Asnil,  “ UNCITRAL  Model  Law on  Cross  Border  Insolvency Sebagai  Model  Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN”, Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 328, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/22/15
12 Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 149, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915
13 Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” , JHAPER 4, no. 2 (2018): 110.
14 Kheriah, “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2013): 239.
15 Sumurung P. Simaremare, et. al., “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia”, Jurnal Ius Contituendum 6, no.1 (2021): 102, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
Proceedings yang  berlaku  di  Uni  Eropa  serta the  United  Nations  Commission  on International  Trade  Law (UNCITRAL) Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency yang dirancang dengan tujuan untuk membantu negara-negara melengkapi hukum kepailitan di  negara  masing-masing  supaya  lebih  efektif  dalam  menangani  perkara cross  border insolvency . 16
Dalam  rangka  menangani  isu  kepailitan  lintas  batas,  berbagai  negara  memiliki pendekatan  yang  berbeda.  Adapun  negara-negara  yang  akan  dilibatkan  dalam  hal  ini yakni Jepang, dan Korea Selatan sebagai penganut sistem hukum civil law ; Thailand dan Singapura sebagai penganut sistem hukum common law.
Sebelum dilakukan reformasi hukum kepailitan saat krisis tahun 1997, pendekatan prinsip  teritorial  melekat  pada  sistem  hukum  kepailitannya.  Adapun  peraturan  hukum kepailitan Jepang terdahulu  antara lain Bankruptcy Law dan Reorganization Law yang mengatur bahwa prosedur kepailitan asing ataupun putusan kepailitan pengadilan asing tidak  dapat  mencakup  harta  pailit  debitur  yang  terdapat  di  wilayah  Jepang  sehingga putusan  pengadilan  asing  tidak  dapat  berlaku  efektif  di  dalam  wilayah  Jepang.  Begitu juga  dengan  putusan  pailit  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  Jepang,  tidak  mencakup harta pailit debitur yang berada di luar wilayah Jepang.
Proses  reformasi  hukum  kepailitan  Jepang  diawali  dengan  membentuk  sebuah Committee  on  Insolvency  Law  Reform/Tosan  ho  bukai (Komite  Reformasi  Hukum Kepailitan)  yang  selanjutnya  menghasilkan Law  Relating  to  Recognition  and Assistance  for  Foreign  Insolvency  Proceedings No.  129  of  2000  ( Law 129/2000) sebagai perubahan terhadap undang-undang kepailitan sebelumnya dengan mengadopsi Model Law UNCITRAL dan berlaku efektif pada 1 April 2004. 17
Kasus-kasus  kepailitan  yang  bersifat  lintas  batas,  sering  terjadi  suatu  keadaan dimana terdapat debitur yang akan digugat pailit berkedudukan di suatu negara, tetapi ia juga melakukan kegiatan usaha di luar nergeri. Ataupun sebaliknya, debitur asing yang akan  digugat  pailit,  tetapi  ia  memiliki  kegiatan  usaha  ataupun  aset  di  Indonesia.  Hal tersebut  mengakibatkan  keadaan  harta  debitur  yang  melintasi  batas  negara  sering menimbulkan  permasalahan  mengenai  batasan  harta  debitur  yang  termasuk  ke  dalam boedel  pailit. Terhadap  keadaan  yang seperti itu, sebenarnya baik  pihak  kreditur asing maupun  kreditur  lokal  dapat  mengajukan  gugatan  pailit  di  tempat  kedudukan  debitur maupun di tempat perusahaan debitur beroperasi selama memenuhi persyaratan ketentuan hukum kepailitan setempat. 18
Contoh kasus yang pernah terjadi Indonesia akan mengeksekusi harta pailit kapal pesiar seorang debitur di negara Afrika. Ternyata tidak bisa karena Afrika tidak masuk di dalam  organisasi  UNCITRAL  tersebut.  Namun,  jika  Afrika  masuk  kedalam  organisasi
16 https://www.kk-advocates.com/new/read/pelaksanaan-cross-border-insolvency-di-indonesia diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB.
17 Loura, Hardjaloka, “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”, Yuridika 30, no. 3 (2015): 494, https://e- journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1952/3643
18 Tedjasukman, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  dalam  Perkara-Perkara  Kepailitan  dan Pelaksanaannya  dalam  Praktek Berdasarkan  Undang-Undang  No. 4 Tahun 1998  jo  Peraturan  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 1998 : 94.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
UNCITRAL  tersebut  maka  Kapal  pesiar  tersebut  bisa  kita  eksekusi.  Di  karenakan Indonesia sudah masuk dalam organisasi UNCITRAL tersebut pada tahun 2019. Namun, tidak  bisa  mengeksekusi  karna  Afrika  belum  masuk  ke  dalam  organisasi UNCITRAL Model Law .
2. Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency Cross border insolvency tidak lepas dari permasalahan yang timbul dalam berbagai kasus kepailitan yang melintasi yurisdiksi negara. Selain problematika yang disebutkan di  atas,  terdapat  problematika  lain  yang  sering  dihadapi  yaitu  dalam  kaitannya  dengan pengakuan (recognition) dan  pelaksanaan (enforcement) .  Pelaksanaan (enforcement) mengandung  arti  yang  lebih  luas  dan  mendalam  jika  dibandingkan  dengan  pengakuan (recognition). 19 Pelaksanaan  suatu  putusan  memberikan  konsekuensi  yang  lebih  luas seperti  dapat  menimbulkan  tindakan-tindakan  aktif  dari  instansi-instansi  tertentu  yang berkaitan  dengan  peradilan  atau  administratif  dari  suatu  pengakuan  yang  tidak  selalu mengakibatkan adanya tindakan-tindakan yang aktif seperti itu. 20
Di Indonesia sendiri sebagaimana ditentukan dalam Reglement Op De Burgelijke Rechtsvordering pada Pasal 436 Rv yang menyatakan bahwa kecuali dalam hal-hal yang ditentukan  oleh  Pasal  724  KUHDagang  dan  lain-lain  perundangan,  maka  tidak  dapat dilaksanakan  keputusan-keputusan  yang  diucapkan  oleh  hakim  asing  atau  pengadilan asing dalam wilayah Republik Indonesia. 21
Hambatan  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  asing  di  wilayah  Republik Indonesia  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  asas  kedaulatan  negara  Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. 22 Hal tersebut disebabkan berlakunya prinsip  teritorialitas  yang  dianut  di  Indonesia,  dimana  mengharuskan  putusan  yang ditetapkan di luar negeri, tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuatannya sendiri.
Prinsip  teritorialitas  menyatakan  bahwa  akibat  dari  pernyataan  pailit,  proses  dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani kepailitan tersebut berada, sehingga putusan pailit suatu negara hanya dapat berlaku pada negara tempat  dimana putusan pailit tersebut  dikeluarkan. 23 Hal  tersebut  tidak terlepas dari tidak diaturnya dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan  putusan  pengadilan  asing  mengenai cross  border  insolvency .  Dengan demikian,  putusan  pengadilan  asing  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  boedel  pailit yang berada di dalam yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan.
Putusan  pengadilan  asing  masih  dapat  diakui  jika  tidak  meminta  diadakannya eksekusi terhadap harta benda yang terletak dalam yurisdiksi Indonesia oleh pengadilan asing yang memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan
19 Arindra  Maharany, Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penerapan  Instrumen  Hukum  Internasional  Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011): 57.
20 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2008): 182.
21 Hindia Belanda, Reglement Op De Burgelijke Rechtsvorderin staatblaad 1849-63.
22 Tineke Louise Tuegeh Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958 , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998): 187.
23 Arindra Maharany, Op.Cit .
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
tersebut  memang  telah  dibuat  secara  sah  dan  bersifat constitutive dan declarotoir .  Hal tersebut dikarenakan keputusan hanya menciptakan hak dan kewajiban dari orang yang bersangkutan  dalam  hubungan  tertentu,  dan  karenanya  mudah  diakui  oleh  hakim  luar negeri sebab tidak perlu untuk melakukan pelaksanaan.
Terdapat  problematika  yang  lain  yaitu  tempat  terletaknya  boedel  pailit  dimana kasus  yang  sering  terjadi  dalam cross  border  insolvency yaitu  terdapat  debitur  yang dinyatakan  pailit  memiliki  aset  di  luar  yurisdiksi  negaranya.  Maka,  dengan  tidak diakuinya  putusan  pengadilan  asing  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  boedel  pailit diluar batas yurisdiksi negaranya karena asas kedaulatan negara. Oleh karena itu, kurator sebagai lembaga yang berwenang melakukan eksekusi boedel pailit akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut tentu sangat merugikan kreditur sebagai pihak yang membutuhkan pelunasan atas piutangnya dari boedel pailit yang telah dieksekusi kurator.
3. Mekanisme Pemberesan Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency
Dalam kasus kepailitan terhadap benda tidak bergerak yang terletak di luar negeri berdasarkan Hukum Perdata Internasional akan berlaku pilihan hukum dan pilihan forum yang  sebelumnya  telah  ditentukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  utang piutangnya  yang  menentukan  mengenai  pilihan  hukum,  pilihan  forum,  dan  pilihan domisili jika pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa tidak diperjanjikan. 24
Terhadap  kasus  kepailitan  yang  sebelumnya  sudah  dilakukan  perjanjian  tentang penyelesaian sengketa tidak akan sulit, karena para pihak sudah sepakat atas hukum yang mana yang akan berlaku terhadap kasus kepailitan tersebut. Berbeda halnya dengan kasus kepailitan  yang  sebelumnya  tidak  dilakukan  perjanjian  penyelesaian  sengketa,  apabila suatu hari terjadi permasalahan dalam utang piutang tersebut maka akan sulit hukum yang mana yang harus diberlakukan.
Penyelesaian  kasus  kepailitan  lintas  batas  negara (cross  border  insolvency) yang sebelumnya  tidak  dibuatkan  perjanjian  utang  piutang  yang  meliputi  penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengikuti proses pengadilan secara umum,  menggunakan  perjanjian  bilateral,  melalui  hubungan  diplomatik,  atau menggunakan UNCITRAL Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency  with  Guide  to enactment. Apabila  akan  melalui  pengadilan  secara  umum,  maka  suatu  negara  harus mengajukan putusan kepailitan yang diputus oleh negara ke negara dimana boedel pailit berada dan mengikuti segala proses yang terlihat lebih rumit jika dalam kasus kepailitan lintas  batas  negara (cross  border  insolvency) melibatkan  negara  yang  memiliki  sistem hukum yang berbeda.
Terkait  dengan  permohonan  pengakuan  putusan  pailit,  jika  suatu  negara  asing mengeluarkan  putusan  pailit  dan  diketahui  debitur  memiliki  aset  yang  berada  di Indonesia, maka terhadap putusan asing tersebut dapat dimohonkan agar diakui dan dapat digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  aset  tersebut  melalui  pengadilan  negeri.  Hal tersebut  juga  berlaku  di  negara  lain  seperti  di  Inggris,  dimana  terhadap  benda  tidak bergerak berlaku hukum Inggris, maka jika apabila dalam kepailitan terdapat aset yang
24 Fuady,  M. Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Arbitrase,  Jurnal  Hukum  Bisnis, (Jakarta:  Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002): 88.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
berada di negaranya dapat digunakan sebagai boedel pailit asal negara tersebut bersedia mengajukan permohonan pengakuan putusan melalui wakil yang ditunjuk oleh negaranya dan  mengikuti  hukum  serta  prosedur  yang  berlaku  di  Inggris.  Akan  tetapi,  tidak selamanya pengajuan permohonan pengakuan putusan pailit suatu negara asing melalui pengadilan  dapat  dikabulkan  oleh  hakim  pengadilan  di  negara  yang  diajukan permohonan.
Terhadap  kasus  kepailitan  lintas  batas  negara (cross  border  insolvency) yang memiliki  perjanjian  bilateral  khususnya  mengenai  penyelesaian  sengketa  kepailitan, maka  dalam  proses  penyelesaiannya  akan  lebih  mudah  karena  dapat  menggunakan perjanjian  tersebut  sebagai  dasar.  Perjanjian  bilateral  mengenai  kepailitan  lintas  batas negara (cross  border insolvency) yang biasanya  meliputi  prinsip  umum kerjasama dan koordinasi,  mengenai  penanganan  sengketa  tertentu  seperti  penangguhan,  prosedur penyelesaian  kalim,  dan  prosedur  komunikasi  antar  pengadilan.  Dalam UNCITRAL Model  Law  on  Cross  Border  Insolvency  with  Guide  to  Enactment terdapat  ketentuan mengenai  perjanjian  kerjasama  antar  negara  mengenai  kepailitan  lintas  batas  negara. Perjanjian  kepailitan  ini  dimaksudkan  untuk  memiliki  efek    mengikat  bagi  para  pihak ataupun  hanya  untuk  membentuk  kerangka  kerjasama  yang  tidak  dimaksudkan  untuk berkekuatan  hukum  tetap  atau  memaksakan  kewajiban  bagi  para  pihak.  Perjanjian kepailitan juga dapat  memasukkan berbagai  ketentuan diantaranya dapat  menunjukkan maksud untuk memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak dan beberapa yang lain hanya berbentuk pernyataan itikad baik.
Eksekusi  putusan  pailit  terhadap  harta  debitur  yang  berada  diluar  negeri,  berarti eksekusi  yang dilakukan melewati batas suatu  negara ( cross  border bankruptcy )  yakni menjalankan  putusan  pailit  yang  melintasi  batas-batas  suatu  negara,  sehingga  aspek internasional akan muncul/kelihatan karena terdapat harta kekayaan debitur yang berada di  dua negara atau lebih.  Eksekusi putusan pailit yang dimaksudkan disini  tentu mulai dari likuidasi sampai pemberesan kewajiban debitur terhadap kreditur dengan melakukan penjualan  seluruh  harta  pailit  melalui  penjualan  didepan  umum/lelang  (Pasal  185  UU KPKPU) yang dilakukan oleh kurator. Sehubungan dengan eksekusi putusan pailit dari suatu pengadilan luar negeri/asing sebagaimana dimaksud di atas, terdapat 2 (dua) prinsip yang diakui secara universal yaitu sebagai berikut :
1) Prinsip Universalitas yang pada intinya mengakui bahwa suatu putusan pailit yang diucapkan  di  suatu  negara  mempunyai  akibat  hukum  dimana  saja  orang  yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda.
2) Prinsip Teritorialitas yang pada intinya mengakui bahwa suatu putusan pailit hanya mengenai bagian harta benda debitur yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan kepailitan tersebut diucapkan. 25

## E. PENUTUP
Pada umumnya, cross border insolvency dapat terjadi bila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam jurisdiksi
25 Rizka  Rahmawati,  “ Eksekusi  Aset  Debitor  yang  Berada  di  Luar  Negeri  dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepailitan”, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019): 130.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105
pengadilan  pada  dua  atau  lebih  negara.  Pengaturan  mengenai cross  border  insolvency terdapat pada beberapa regulasi regional dan internasional yaitu the Europian Community Regulation Insolvency Proceedings yang berlaku di Uni Eropa serta the United Nations Commission  on  International  Trade  Law (UNCITRAL) Model  Law  on  Cross  Border Insolvency yang  dirancang  dengan  tujuan  untuk  membantu  negara-negara  melengkapi hukum kepailitan di negara masing-masing supaya lebih efektif dalam menangani perkara cross border insolvency . Negara-negara yang bisa mengeksekusi harta pailit di luar negeri tersebut harus menjadi anggota dari UNCITRAL. Jika salah satu negara dimana tempat harta pailit tersebut tidak masuk dalam anggota UNCITRAL maka, eksekusi harta pailit tersebut tidak bisa di eksekusi. Terdapat problematika yang lain yaitu tempat terletaknya boedel  pailit  dimana  kasus  yang  sering  terjadi  dalam cross  border  insolvency yaitu terdapat debitur yang dinyatakan pailit memiliki aset di luar yurisdiksi negaranya. Maka, dengan  tidak  diakuinya  putusan  pengadilan  asing  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap boedel pailit diluar batas yurisdiksi negaranya karena asas kedaulatan negara. Oleh karena itu,  kurator  sebagai  lembaga  yang  berwenang  melakukan  eksekusi  boedel  pailit  akan kesulitan  dalam  menjalankan  tugasnya.  Hal  tersebut  tentu  sangat  merugikan  kreditur sebagai pihak yang membutuhkan pelunasan atas piutangnya dari boedel pailit yang telah dieksekusi  kurator.  Penyelesaian  kasus  kepailitan  lintas  batas  negara (cross  border insolvency) yang  sebelumnya  tidak  dibuatkan  perjanjian  utang  piutang  yang  meliputi penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  yaitu  mengikuti  proses pengadilan  secara  umum,  menggunakan  perjanjian  bilateral,  melalui  hubungan diplomatik, atau menggunakan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment. Apabila akan melalui pengadilan secara umum, maka suatu negara harus mengajukan putusan kepailitan yang diputus oleh negara ke negara dimana boedel pailit  berada  dan  mengikuti  segala  proses  yang  terlihat  lebih  rumit  jika  dalam  kasus kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) melibatkan negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Terkait dengan permohonan pengakuan putusan pailit, jika suatu negara asing mengeluarkan putusan pailit dan diketahui debitur memiliki aset yang berada di Indonesia, maka terhadap putusan asing tersebut dapat dimohonkan agar diakui dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan aset tersebut melalui pengadilan negeri. Hal tersebut juga berlaku di negara lain seperti di Inggris, dimana terhadap benda tidak bergerak berlaku hukum Inggris, maka jika apabila dalam kepailitan terdapat aset yang berada di negaranya dapat digunakan sebagai boedel pailit asal negara tersebut bersedia mengajukan permohonan pengakuan putusan melalui wakil yang ditunjuk oleh negaranya dan  mengikuti  hukum  serta  prosedur  yang  berlaku  di  Inggris.  Akan  tetapi,  tidak selamanya pengajuan permohonan pengakuan putusan pailit suatu negara asing melalui pengadilan  dapat  dikabulkan  oleh  hakim  pengadilan  di  negara  yang  diajukan permohonan.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Satrio., et. al,  “Eksekusi Harta Debitur Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur”, Ganesha Law Review 2, no. 1 (2020): 101-106, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/126/89
Amalia,  Jihan  “Urgensi  Implementasi  UNCITRAL  Model  Law  On  Cross-Border Insolvency  di  Indonesia  :  Studi  Komparasi  Hukum  Kepailitan  Lintas  Batas Indonesia  dan  Singapura”,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune  2,  no.  2 (2019): 164, https://core.ac.uk/download/pdf/229337923.pdf
Budiono,  Doni,  “Analisis  Pengaturan  Hukum  Acara  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” , JHAPER 4, no. 2 (2018): 110.
Dicky Moallavi, Asnil, “ UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai
Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN”, Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 328,
https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/22/15
Dinar  Kirana  Ratri,  Pramesthi  and  Emmy  Latifah,  “Urgensi  Penerapan  Aturan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL Model Law On Cross- Border  Insolvency  di  ASEAN,  Belli  ac  Pacis  2,  no.  2  (2016):  7, https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/27448/18982
Fuady,  M,  2002, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Arbitrase,  Jurnal  Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Gautama,  Sudargo,  2008, Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia ,  PT  Alumni, Bandung.
Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di  Indonesia”,  Jurnal  Ius  Constituendum  4,  no.  2  (2019):  149, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4020268/melihat-pertumbuhan-ekonomi-di- asean-indonesia-peringkat-berapa, diakses pada tanggal 17 Januari 2021 https://www.kk-advocates.com/new/read/pelaksanaan-cross-border-insolvency-di- indonesia diakses pada 22 Agustus 2021.
Kheriah, “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2013): 239.
Longdong, Tineke Louise Tuegeh, 1958, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958 , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Loura,  Hardjaloka,  “Kepailitan  Lintas  Batas  Perspektif  Hukum  Internasional  dan Perbandingannya  Dengan  Instrumen  Nasional  di  Beberapa  Negara”, Yuridika 30, no. 3 (2015): 494, https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1952/3643 Maharany, Arindra, 2011, Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional  Dalam  Pengaturan  Kepailitan  Lintas  Batas  di  Indonesia, Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Korea  Selatan,  dan  Jepang ,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Nugroho,  Susanto  Adi,  2018, Hukum    Kepailitan    di    Indonesia  Dalam  Teori  dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta.
Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna
P.  Simaremare,  Sumurung  et.  al.,  “Politik  Hukum  Jangka  Waktu  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia”, Jurnal Ius Contituendum 6, no.1 (2021): 102. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915
Rahmawati, Rizka, 2019, Eksekusi Aset Debitur yang Berada di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, “Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset  Debitur  Pada  Kepailitan  Lintas  Batas  Negara”, Arena  Hukum 13,  no.  2 (2020): 337, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8 Shubhan, Hadi, 2019, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Prenadamedia Group, Jakarta.
Sutopo, H.B, 1998, Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II , UNS Press, Jakarta. Sutrisno, Endang, 2013, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, In Media, Jakarta. Winarno,  Budi,  2004, Globalisasi  Wujud  Imperlism  Baru  Peran  Negara  Dalam Perkembangan, Tajidu Press, Yogyakarta Tedjasukman, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional  dalam  Perkara-Perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang