Kajian Asia Tenggara: Antara Narasi, Teori dan Emansipasi

## Kajian Asia Tenggara: Antara Narasi, Teori, dan Emansipasi

## Achmad Firas Khudi dan Iqra Anugrah

## Abstrak
As  an  academic  discipline,  modern  Southeast  Asian  Studies  (SEA Studies) faces three main challenges. First of all, there is still a huge gap  in  scholarship  and  publication  between  the  West-based  and Southeast Asia-based SEA Studies. Secondly, SEA Studies is often in a dilemmatic position between the push for generalization of mainstream social  sciences  and  the  anti-causality  stance  of  various  strands  of Postmodernism. Thirdly, in general there is a decline of SEA Studies in the West especially in North America. However, recent developments in SEA Studies, namely a possibility for an emancipatory SEA Studies, the shifting center of gravity for SEA Studies from North America to Asia- Pacific and the expanding higher education sector in Indonesia might present some opportunities for the development of a Southeast Asia- based SEA Studies in the future.

## Pendahuluan

## Apa kabar Kajian Asia Tenggara (KAT)? Setidaknya semenjak naik daunnya
KAT terutama di Amerika Serikat (AS) setelah Perang Dunia ke-II (PD II), KAT  telah  mengalami  transformasi  dalam  arah  keilmuan.  KAT  modern, sebagaimana  kajian  kawasan  yang  lain,  berawal  dari  kepentingan  kolonial dan  geopolitik  negara-negara  Barat  untuk  memahami  perubahan  sosial  di berbagai  negara  Asia  Tenggara  terutama  dalam  konteks  poskolonial,  yang kemudian  dalam  perkembangannya  berupaya  untuk  memberikan  ruang yang  lebih  besar  bagi  narasi  yang  berasal  dari  Asia  Tenggara  itu  sendiri. Namun masih terdapat tiga tantangan besar KAT dewasa ini.
Pertama,  meskipun  mulai  berkurang,  masih  terdapat  ketimpangan ekonomi-politik  dalam  hal  produksi  atau  pembentukan  pengetahuan mengenai Asia Tenggara antara berbagai pusat KAT di negara-negara maju (AS, Eropa Barat, Australia, Inggris, Jepang, dan Singapura) dan pusat KAT di daerah berkembang di Asia Tenggara. Dengan kata lain, komunitas epistemik KAT masih belum bisa keluar dari medan problematika yang secara gemilang dikemukakan  oleh    Ariel  Heryanto  (2007),  yaitu  “Mungkinkah  ada  orang Asia Tenggara dalam KAT?”. Kedua, sebagai sebuah kajian keilmuan, KAT seringkali berada dalam posisi yang dilematis dalam menghadapi berbagai
perubahan  tren  dalam  diskursus  keilmuan,  mulai  dari  kritik  terhadap behavioralisme  dan  empirisme-positivisme  yang  dominan  dalam  beberapa segmen  ilmu  sosial  (McVey,  1995),  kritik  terhadap  badai  posmodernisme yang  terlampau  asik  dengan  perdebatan  semantik  serta  cenderung  skeptis terhadap  segala  kemungkinan  untuk  melakukan  analisa  kausalitas  dan kritik sosial (Budiman, 2013) hingga kemungkinan upaya untuk melakukan teoretisasi dan generalisasi berdasarkan pengetahuan atau narasi atas suatu kawasan yang juga memperhatikan keberagaman intra-kawasan dan antar kawasan  (Chibber,  2013;  Kuhonta,  et  al.,  2008).  Ketiga,  pergeseran  “pusat gravitasi”  KAT  dari  AS  ke  Australia  dan  beberapa  tempat  lainnya  di  Asia (Pepinsky, 2011) serta perkembangan dunia pendidikan tinggi dan akademik di  Indonesia  terutama  dengan  meningkatnya  berbagai  skema  beasiswa untuk  studi  pascasarjana  bagi  staf  pengajar  di  perguruan  tinggi  juga  akan mempengaruhi arah KAT ke depan, terutama di Asia Tenggara sendiri.
Berdasarkan  tiga  tantangan  di  atas,  pembahasan  kami  tentang  KAT terbagi  menjadi  empat  bagian.  Pertama,  sejarah  awal  perkembangan  KAT terutama  yang  dikembangkan  oleh  sejumlah  negara-negara  Barat.  Kedua, tentang  medan  problematika  KAT.  Problematika  tersebut,  diantaranya:  (a) ketimpangan  ekonomi-politik  produksi  pengetahuan;  (b)  aspek  sosiologi pengetahuan; (c) pengaruh  historis KAT terhadap ilmu sosial dan humaniora di  Indonesia  dewasa  ini;  (d)  dan  posisi  KAT  yang  ambivalen  dalam hubungannya dengan beberapa paradigma ilmu sosial. Ketiga, refleksi atas perkembangan  KAT  secara  teoritis  dan  filosofis.  Keempat,  pembahasan perkembangan masa depan KAT di Indonesia.

## Sejarah Singkat Kajian Asia Tenggara
Sebagaimana dikemukakan oleh Thum (2012: 12), KAT awalnya merupakan proyek kolonialisme untuk menaklukkan masyarakat yang dijajahnya. KAT awalnya berkembang di Ecole des Langues Orientales Vivantes yang didirikan di Paris pada tahun 1795, pusat KAT di Leiden University, Belanda didirikan pada  tahun  1864  dan  School  of  Oriental  and  African  Studies didirikan  di London  pada  tahun  1917.  Baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, KAT  yang  masih  beraroma  orientalis  ini  memberikan  masukan  penting bagi  keberlangsungan  kolonialisme  di  Asia  Tenggara  termasuk  penjajahan Belanda di Indonesia.
Pasca PD II, KAT semakin berkembang pesat. Negara-negara Eropa Barat seperti  Belanda,  Perancis,  dan  Inggris  merupakan  kekuatan  kolonial  yang menjajah Asia Tenggara dan memiliki tradisi keilmuan KAT yang panjang. AS berusaha mengambil peranan yang lebih aktif dalam politik global dalam konteks Perang Dingin ( Cold War ) untuk melawan pengaruh Uni Soviet dan Komunisme dan karenanya terlibat dalam berbagai operasi militer di Asia
Tenggara termasuk Vietnam tentu memiliki kepentingan untuk memahami Asia Tenggara. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa negara-negara lain seperti Australia, Jepang, Singapura, beberapa negara Eropa dan bahkan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina juga turut mengembangkan pusat KAT mereka masing-masing, tidak terlepas dari kepentingan geopolitik, ekonomi, dan  hubungan  internasional  mendorong  negara-negara  tersebut  untuk membentuk pusat KAT 1 .
Bahkan,  beberapa  pusat  KAT  yang  berada  di  Asia  Tenggara  sendiri, seperti Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS) di Singapura yang didirikan pada tahun 1971, program interdisipliner KAT di Malaysia yang didirikan pada tahun 1976 dan lembaga KAT yang berafiliasi dengan Akademi Ilmu- Ilmu Sosial Vietnam yang didirikan pada tahun 1973, meskipun didirikan oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, merupakan respon terhadap perubahan dari  luar — terutama  penarikan  pasukan  AS  dari  Vietnam  pada  tahun  1973 dan kemenangan kubu Komunis di Indocina pada tahun 1975 (Thum, 2012: 12). Sejarah perkembangan KAT semenjak masa kolonialisme hingga masa modern yaitu pasca-1945 dengan begitu menyiratkan satu pertanyaan besar: apakah KAT modern selalu “didefinisikan” oleh pihak luar?
Namun,  melihat  dan  menilai  KAT  hanya  sebagai  manifestasi  dan proyeksi hegemoni Barat dalam segala bidang merupakan pandangan yang setidaknya terlampau monolitik, jika bukan salah kaprah. KAT, sebagaimana disebutkan  oleh  McVey  (1995:  1)  juga  menjadi  “rumah  akademik”  bagi berbagai  tendensi  intelektual  kritis  dan  radikal  yang  kemudian  turut mengritik berbagai agenda politik luar negeri AS di Asia Tenggara, termasuk Perang Vietnam. Kecenderungan yang sama juga terjadi di kajian kawasan lain, seperti Kajian Timur Tengah, Kajian Amerika Latin, dan Kajian Afrika, yang meskipun disponsori dan didanai oleh pemerintah AS namun menjadi ladang bagi bersemainya para intelektual yang kritis, baik dari Barat maupun dari  kawasan-kawasan  tersebut  sendiri,  dengan  berbagai  kepentingan  dan relasi kuasa yang tercermin dalam diskursus kajian kawasan (Kendhammer, 2012). 2 Asia  Tenggara  sendiri,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  berbagai sejarawan  pengkaji  Asia  Tenggara,  secara  historis  telah  memiliki  interaksi
1 Tentu terdapat perbedaan antara KAT di negara-negara Barat dengan KAT di Uni Soviet dan Cina. Secara umum, perkembangan KAT modern di Asia Tenggara lebih dibentuk oleh KAT di negara-negara Barat. Namun, bukan berarti tidak ada pengembangan KAT sama sekali di  Uni  Soviet,  Cina  dan  negara-negara  blok  Komunis  lainnya,  meskipun  pengembangan
KAT  di  sana  cenderung  tidak  semasif  KAT  di  negara-negara  Barat.  Berkurangnya kepentingan strategis Uni Soviet dan Cina di Asia Tenggara dimulai pasca peristiwa 1965 di  Indonesia.  Lihat  Hewitt  (1982),  Horn  (1975)  dan  Mediansky  (1984)  untuk  referensi mengenai  perkembangan  KAT  di  Cina  dan  Uni  Soviet  dan  berkurangnya  kepentingan stategis kedua negara tersebut. Komunisme berpengaruh terhadap perkembangan KAT di dua negara tersebut. Kemudian, perlu diingat bahwa para pengkaji KAT di Cina dan Uni Soviet cenderung menulis dalam bahasa sendiri dibandingkan bahasa Inggris, yang tentu berpengaruh terhadap diseminasi KAT dari Uni Soviet dan Cina di Asia Tenggara. Dalam tulisan ini, kami hanya fokus kepada perkembangan KAT di negara-negara Barat.
2 Ini merupakan pemaparan dari seorang ilmuwan politik pengkaji Afrika dalam kuliahnya dapat ditonton di http://vimeo.com/36505367
intra-kawasan  dan  antar  kawasan  yang  cukup  lama  sebelum  kedatangan kolonialisme (Abinales & Amoroso, 2005; Christie, 1995). 3 Tetapi, terlepas dari dimensi kritis sekaligus emansipatoris KAT yang berdasarkan narasi lokal, perkembangan KAT masih belum bisa menjawab satu persoalan utama yang dikemukakan oleh Ariel Heryanto secara gemilang: bisakah dan mungkinkah orang-orang Asia Tenggara sendiri melakukan KAT?

## Medan Persoalan KAT
Pertanyaan di atas setidaknya menyentuh empat persolan utama dalam KAT: pertama, ketimpangan  ekonomi-politik  produksi  pengetahuan  KAT  antara negara-negara maju dan berkembang; kedua, aspek sosiologi pengetahuan dari perkembangan KAT terkait dengan posisi pengkaji KAT lokal dengan KAT; ketiga, persoalan bagaimana konteks historis kelahiran KAT mempengaruhi perkembangan KAT hingga sekarang, terutama di Indonesia; keempat, posisi KAT yang ambivalen dan dilematis dalam hubungannya dengan arus utama beberapa  segmen  ilmu  sosial  yang  mengutamakan  teoretisasi  berdasarkan generalisasi atas parkularitas empirik maupun tren  Posmodernisme dalam berbagai variannya (belokan kesejarahan, kebahasaan, maupun kebudayaan) 4 yang  tidak  selalu  selaras  dengan  penekanan  pada  narasi  yang  bersifat lokal merupakan salah satu kecenderungan KAT dan kajian kawasan pada umumnya. Bagian ini akan menguraikan pokok-pokok permasalahan tersebut satu persatu.
Persoalan pertama adalah kesenjangan atau ketimpangan “basis ekonomi- politik” dari proses produksi pengetahuan KAT antara negara-negara maju dan berkembang. Ketimpangan ini, telah berlangsung sejak masa kolonial, masih belum sepenuhnya dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Kesenjangan ini  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  proses pembentukan  pengetahuan  dalam  KAT  itu  sendiri.  Karena,  sebagaimana halnya  berbagai  disiplin  akademik  yang  lain,  keberlangsungan  KAT  tidak lepas dari ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung, mulai seperti koleksi  buku,  jurnal,  dan  literatur  yang  mumpuni  dan  terus  diperbaharui, relasi yang baik dan berkesinambungan dengan komunitas epistemik yang menaungi  KAT—Asosiasi  Studi  Asia  misalnya,  dukungan  kelembagaan atas  aktivitas  keilmuan  yang  berkaitan  dengan  KAT,  seperti  penyediaan cuti  akademik  dan  pembebasan  dari  kewajiban  mengajar  ( sabbatical )  yang memungkinkan pengkaji KAT untuk menulis artikel ilmiah dan buku yang komprehensif,  dan  lain  sebagainya.  Apabila  sumber  “basis  material”  yang
3 Dalam  KAT,  berbagai  literatur  sejarah  terutama  yang  membahas  mengenai  sejarah hubungan  antar  berbagai  entitas  politik  dan  pembentukan  negara  di  Asia  Tenggara  dan Asia Timur telah menunjukkan interaksi yang panjang antara berbagai entitas politik pra- negara-bangsa modern di dua kawasan tersebut sebelum kedatangan kolonialisme.
4 Terjemahan  dari  istilah historical,  linguistic  and  cultural  turns. Salah  satu  pemaparan terlengkap mengenai tren belokan kesejarahan, kebahasaan dan kebudayaan dalam ilmu- ilmu sosial dapat dilihat di Sewell (2005).
memungkinkan  tersedianya  berbagai  sarana  dan  infrastruktur  pendukung KAT adalah pendanaan, maka salah satu sumber permasalahan yang dapat kita identifikasi adalah penurunan dana bagi KAT itu sendiri. Penurunan terutama di AS, Inggris dan Australia terutama semenjak pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara mulai menurun semenjak paruh akhir dekade 1990an (Thum, 2012). Penurunan dana untuk KAT di negara-negara tersebut kemudian berimbas tidak hanya pada keberlangsungan KAT di negara-negara tersebut namun juga pada pengembangan KAT di Asia Tenggara sendiri.
Persoalan kedua adalah aspek sosiologis dari perkembangan KAT terkait dengan posisi pengkaji KAT lokal dalam KAT. Uraian Heryanto (2007) dan Lowe (2007) secara bernas menjelaskan berbagai problematika yang berkaitan dengan  hubungan  tersebut  dan  dampak  terhadap  prospek  pengembangan KAT  di  Asia  Tenggara  sendiri.  Dalam  konteks  perkembangan  KAT  secara umum, Heryanto menunjukkan berbagai masalah yang dihadapi oleh para pengkaji KAT yang berasal dari Asia Tenggara sendiri.
Pertama, status para pengkaji KAT lokal sebagai “orang dalam” ( insider ) dalam masyarakat Asia Tenggara sendiri menjadikan mereka terlampau dan kurang  berkualifikasi  di  saat  yang  bersamaan—terlampau  berkualifikasi dalam  hal  bahasa,  pengalaman  tinggal  di  masyarakat  dan  pengetahuan atas  masyarakat  mereka  sendiri,  namun  kurang  berkualifikasi  dalam  hal kemampuan  berpikir  analitis  dan  teoretisasi  secara  akademik  (hlm.  79). Karenanya,  seorang  Thailand  atau  Indonesia  tidak  dapat  menjadi  “ahli Asia  Tenggara”,  melainkan  hanya  “ahli  Thailand”  atau  “ahli  Indonesia”. Sebaliknya,  pengkaji  berkebangsaan  asing,  meskipun  hanya  mengetahui hal-hal tertentu secara mendalam tentang Asia Tenggara, misalnya industri lukisan  di  Bali  atau  pusat-pusat  hiburan  di  Bangkok,  dapat  menjadi  “ahli Asia Tenggara” (hlm. 80).
Kedua , dominasi  bahasa  Inggris  sebagai  bahasa  pengantar  KAT  dan kurangnya pemakaian bahasa-bahasa Asia Tenggara sendiri dalam KAT juga menghambat  perkembangan  KAT  untuk  menjadi  sebuah  bidang  keilmuan yang lebih “pluralis, inklusif, dan partisipatoris” (hlm. 88). Kritik ini bukan berarti menolak penggunaan bahasa Inggris dalam KAT, melainkan sekedar mengingatkan  bahwa  berbagai  paradigma  epistemologis  dalam  KAT  dan ilmu  sosial  humaniora  pada  umumnya  yang  berakar  pada  bahasa  Inggris berresiko “menormalisasi” kesalahpahaman dan misrepresentasi intelektual Asia  Tenggara  sebagai  objek  studi  (hlm.  89).  Oleh  karena  itu,  penguasaan akan bahasa-bahasa Asia Tenggara dan penggunaan serta pemanfaatannya dalam KAT menjadi penting – suatu hal yang diakui oleh Heryanto sendiri menjadi semakin susah belakangan ini (hlm. 90).
Ketiga , dominasi 5 formalitas  kelembagaan  dan  intelektual  KAT  di negara-negara  maju  seperti  pertanyaan  apa  yang  harus  dijawab,  data  apa yang  harus  dicari  dan  metode  apa  yang  harus  diikuti,  dengan  kata  lain proses pembentukan diskursus KAT di negara-negara maju, bisa jadi berjarak dengan masyarakat yang dipelajari, jikalau bukan tidak relevan sama sekali. Keempat , masih terdapat beberapa kasus hubungan yang bersifat patronistik antara pengkaji KAT senior terhadap anak didiknya dan pengkaji KAT junior yang  lain—misalnya,  tekanan  dari  pengkaji  KAT  senior  untuk  mengutip karya-karyanya terhadap pengkaji KAT junior terlepas dari proses blind peer- review dan  kemungkinan  kurang  relevannya  karya  tersebut  untuk  dikutip (hlm.  94).  Senada  dengan  refleksi  Heryanto,  analisa  Lowe  (2007)  atas  pola kolaborasi antara peneliti asing dan peneliti lokal di Indonesia, Vietnam dan Thailand menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dan perbedaan persepsi mengenai apa yang menjadi prioritas dalam sebuah proyek penelitian, dalam disiplin sejarah, studi lingkungan dan ekologi, konservasi dan bahkan ilmu- ilmu alam. Dalam sebuah proyek penelitian mengenai konservasi di Pulau Togean  misalnya,  peneliti  Indonesia  diharapkan  untuk  memasok  data  dan menguasai paradigma, teori dan istilah-istilah dari berbagai literatur Euro- Amerika, sedangkan hal yang sebaliknya seringkali tidak dilakukan oleh rekan peneliti  asing  mereka  (hlm.  113).  Berdasarkan  narasi  Heryanto  dan  Lowe, secara umum tidaklah berlebihan untuk menyimpulkan bahwa posisi peneliti KAT lokal dalam KAT sendiri, terutama peneliti KAT lokal yang mengkaji negaranya sendiri, sesungguhnya sangat problematis. Tentu saja, persoalan ini  bukan  hanya  dihadapi  oleh  KAT,  tetapi  juga  berbagai  disiplin  lainnya dalam ilmu sosial dan humaniora terutama dalam tradisi kajian kawasan, di mana selalu ada ketimpangan struktural dan relasi kuasa antara peneliti dan masyarakat yang dipelajari, terutama dalam konteks poskolonial.
Persoalan ketiga adalah  konteks  kelahiran  KAT,  dan  kajian  kawasan secara umum, yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan KAT pasca kelahirannya.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Edward  Said  (1979),  pada awalnya  pengetahuan  dan  gambaran  tentang  “Timur”  dan  “yang  Liyan” ( the Other ) merupakan proyeksi kekuasaan Barat. Dengan kata lain, sejarah awal KAT tidak lepas dari sejarah upaya kolonialisme Barat di Asia Tenggara melalui  diskursus  dan  pengetahuan  tentang  masyarakat  yang  dijajahnya. Namun,  sebagaimana  disebut  di  atas  oleh  McVey  (1995),  menganggap KAT  secara  inheren  adalah  disiplin  ilmu  yang  berorientasi  orientalis  dan konservatif bisa jadi terlampau simplistik karena para pengkaji KAT sendiri
5 Kami  menggunakan  istilah  “dominasi”  dan  bukan  “hegemoni”  untuk  menunjukkan bahwa dominannya formalitas kelembagaan dalam KAT, terutama masih bergantungnya KAT terhadap universitas dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya tidak serta merta menghambat pertumbuhan KAT di luar universitas. Heryanto (2007) sendiri memberikan contoh  yang  baik  dalam  tulisan  mengenai  bagaimana  berbagai  jurnal  akademik/ilmiah tentang  Kajian  Asia  seperti Inter-Asia  Cultural  Studies dan Traces berusaha  mengundang dan mempromosikan kontribusi tulisan dan karya-karya lainnya dari pengkaji Asia yang berbasis di Asia dan/atau berbasis di luar institusi universitas.
justru melawan dua tendensi tersebut. Para pengkaji KAT sendiri, setidaknya generasi awal seperti Georger McTurnan Kahin, Benedict Anderson, dan Ruth McVey, bisa dibilang merupakan bagian dari generasi intelektual Kiri Baru ( New Left ) yang juga menjadi bagian dari gerakan hak-hak sipil dan oposisi terhadap Perang Vietnam di AS di tahun 1960-an.
Tetapi,  upaya  dari  para  pengkaji  KAT  ini  justru  menjadi  semacam persoalan  baru:  KAT  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  akhirnya  didefinisikan dari luar. KAT menjadi semacam diskursus perlawanan atau negasi terhadap penggunaannya untuk kepentingan kolonialisme dan kebijakan luar negeri Barat yang dianggap oleh para pengkaji KAT sebagai imperialistis misalnya Perang  Vietnam,  namun  perumusan  KAT  sebagai  diskursus  perlawanan tersebut hanya dapat dimungkinkan dengan adanya eksistensi kemungkinan penggunaan  pengetahuan  yang  bersumber  dari  KAT  untuk  kepentingan politik  luar  negeri  yang  ekspansionis dari  luar. Bahkan,  upaya  beberapa karya historiografi alternatif tentang sejarah Asia Tenggara yang mengupas relasi kuasa (Anderson, 1978; Winichakul, 1994) atau membawa pendekatan “sejarah dari bawah” 6 ( history from below ) (Larkin, 1982; McCoy, 1982) dari beberapa pengkaji KAT juga sedikit banyak terdefinisikan dalam hal kritik dan oposisi mereka terhadap historiografi nasionalis yang elitis .
Tentu persoalan ini bukan saja dihadapi oleh KAT Kajian Asia Selatan dan  studi subaltern misalnya  (Guha  &  Spivak,  1988),  yang  menginspirasi studi  poskolonial,  juga  menghadapi  persoalan  serupa  –  eksistensinya terdefinisikan  oleh  kritik  mereka  atas  historiografi  nasionalis-elitis.  Tanpa bermaksud mengurangi potensi emansipatoris dari KAT dan kajian kawasan pada umumnya terutama dalam hal memberi suara kepada masyarakat yang dipelajarinya, mungkin diperlukan orientasi baru dalam KAT yang mampu melampaui karakter KAT sekedar sebagai kritik dan oposisi terhadap proyek orientalisme dan kolonialisme menuju perumusan solusi atas ekses dari dua proyek tersebut.
Persoalan keempat ,  yang  terakhir  namun  tidak  kalah  penting,  adalah posisi KAT yang ambivalen dan dilematis dalam berbagai tren dalam ilmu sosial humaniora. Terutama antara dorongan generalisasi yang menjadi ciri khas  dalam  beberapa  segmen  dalam  ilmu  sosial  dan  Posmodernisme  dan berbagai  variannya.  Masa  awal  perkembangan  KAT  modern  dan  kajian kawasan pada umumnya ditandai dengan posisi yang ambivalen terhadap paradigma  arus  utama  beberapa  segmen  ilmu  sosial  di  AS,  terutama
6 Pendekatan  “Sejarah  Dari  Bawah”  atau History  from  Below merupakan  pendekatan historiografi  yang  mengalihkan  perhatian  dari  penulisan  sejarah  yang  berpusat  pada “orang-orang  besar”  seperti  pemimpin  politik  dan  elit  pada  umumnya  ke  “orang-orang biasa”  seperti  buruh,  petani,  perempuan  dan  segenap  kelompok subaltern lainnya.  Salah satu  contoh  representasi  terbaik  dari  pendekatan  ini  adalah  karya  klasik  E.P.  Thompson (1964), The Making of the English Working Class.
behavioralisme 7 dan  empirisisme-positivisme 8 .  KAT,  yang  mementingkan narasi dan pemahaman sejarah, dianggap hanya sebagai pelengkap bagi para ilmuwan dengan paradigma arus utama behavioralisme yang mementingkan generalisasi atas berbagai partikularitas empirik yang tercerabut dari konteks dan kesejarahannya. Paradigma seperti ini seringkali bertabrakan atau tidak serta merta sejalan dengan sensitivitas akan bagaimana kontijensi sejarah dan spesifitas lokal berimplikasi pada kondisi terkini suatu masyarakat.
Di sisi lain, KAT juga mengalami ketegangan dalam hubungan dengan apa yang bisa disebut secara generik sebagai ‘badai posmodernisme’. Paradigma posmodernisme,  yang  sedikit  banyak  berimplikasi  kepada  penolakan  atas upaya-upaya membuat hubungan kausalitas yang dibawa ke titik ekstrim atas nama resistensi terhadap paradigma apapun yang menawarkan suatu bentuk ‘totalitas’ gagasan dengan dalih pembelaan terhadap ‘yang Liyan’ juga tidak serta merta disambut oleh para pengkaji KAT yang mempromosikan kajian konektif atau komparatif dengan kawasan lain, pengkaji KAT yang berlatar belakang ilmu sosial yang meskipun tidak selalu Behavioralis namun masih berpegang pada asumsi bahwa hubungan kausalitas dapat dirumuskan dan para  pengkaji  KAT  yang  berargumen  bahwa  dalam  dalih  pembelaannya atas  ‘yang  Liyan’,  Posmodernisme  sesungguhnya  sangatlah  esensialis  dan karenanya  mengaburkan  berbagai  keragaman  dan  spesifitas  kultural  dan geografis dari apa-apa yang dikategorikan sebagai ‘yang Liyan’.

## Refleksi Teoretik Perkembangan KAT
Menanggapi  empat  masalah  utama  yang  KAT,  kami  berargumen  bahwa terdapat  empat  jawaban  terhadap  permasalahan  tersebut. Pertama, menurunnya  pendanaan  untuk  KAT  di  Amerika  Utara  dan  Eropa  bisa dibilang  memberi  kesempatan  bagi  pengembangan  KAT  di  luar  Amerika Utara dan Eropa. Kedua, berdasarkan pengalaman para pelaku dan pengkaji KAT,  perkembangan  KAT  ke  depan  dapat  lebih  sensitif  terhadap  aspek sosiologis  yang  menyangkut  hubungan  antara  KAT  dengan  masyarakat yang  dipelajarinya. Ketiga, KAT,  seperti  kajian  kawasan  yang  lain,  dapat bergerak  lebih  jauh  dan  melampaui  konteks  kelahiran  yang  membentuk
7 Behavioralisme,  secara  garis  besar  dapat  dipahami  sebagai  upaya  memahami  politik dengan fokus utama kepada perilaku aktor-aktor sosial-politik merupakan reaksi terhadap dominannya institusi kelembagaan yang dianggap abai pada kenyataan empirik di lapangan. Dalam konteks yang lebih besar, kita dapat menempatkan Behavioralisme sebagai bagian dari tren empirisisme-positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Untuk penjelasan yang cukup singkat, baik dan jelas tentang behavioralisme dapat dilihat di Farr (1995).
8 Kami menggunakan istilah ‘empirisisme-positivisme’ untuk menunjukkan kesinambungan antara  empirisisme  dan  positivisme  secara  umum.  Empirisisme-positivisme  dapat dipahami  sebagai  sebuah  paradigma  ilmu  sosial  yang  mengutamakan  generalisasi  atas berbagai  partikularitas  empirik  yang  cenderung  abai  pada  dimensi  kesejarahan,  konteks dan relasi kuasa dari suatu fenomena sosial. Dari segi filsafat ilmu, empirisisme-positivisme merupakan pengaruh fisika Newtonian dalam variannya yang mekanistis dan menekankan pada prediktabilitas dalam ilmu-ilmu sosial, contohnya model kausalitas suksesi Humean. Untuk referensi lihat Farr (1988).
hingga kini menuju kajian kawasan yang ilmiah namun emansipatoris di saat bersamaan. Keempat, KAT secara teoretik dapat memposisikan diri sebagai kajian kawasan yang peka terhadap keragaman kawasan sekaligus mampu membuat generalisasi tanpa harus jatuh kepada generalisasi ala arus utama behavioralisme dan empirisisme-positivisme dalam ilmu sosial maupun anti- kausalitas ala posmodernisme dan beberapa tradisi dalam kajian humaniora.
Pertama, menurunnya  pendanaan  dan  berbagai  jenis  sumber  daya lainnya untuk studi KAT di berbagai pusat-pusat tradisional KAT terutama di Amerika Utara di satu sisi memang menjadi tantangan bagi pengembangan KAT  di  pusat-pusat  tradisional  tersebut.  Namun,  di  sisi  lain,  ini  menjadi semacam  berkah  atau  kesempatan  bagi  berbagai  pusat  KAT  di  tempat lain termasuk di Asia sendiri. Berbagai data di lapangan sekaligus refleksi pengalaman penulis sendiri mengonfirmasi pengamatan tersebut. Di Amerika Utara, khususnya AS, kebijakan ekonomi-politik neoliberal yang berorientasi kepada  penyelerasan  dunia  pendidikan  tinggi  dan  prinsip-prinsip  pasar yang dicanangkan selama tiga dekade terakhir semenjak masa kepresidenan Ronald  Reagan  telah  mengakibatkan  penurunan  dana  untuk  pendidikan tinggi terutama untuk jurusan-jurusan ilmu sosial dan humaniora (Giroux, 2002).
Ini juga berimplikasi kepada penurunan dana untuk berbagai jenis kajian kawasan termasuk KAT yang mencapai puncak pada tahun 2011. Pendanaan pemerintah federal untuk kajian kawasan yang berada dalam payung Title VI Programs 9 (selanjutnya Title VI ) yang dikelola oleh Departemen Pendidikan AS (US Department of Education, 2011), mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2011, pendanaan Title VI dipangkas sebesar US$ 50 juta atau sekitar 40% disusul dengan pemangkasan dana sebesar 2% di tahun 2012 (National Humanities Alliance, 2013).
Pemangkasan  pendanaan Title  VI tentunya  memiliki  implikasi yang  sangat  besar  dalam  berbagai  dimensi  KAT,  terutama  pada  aspek keberlangsungan kelembagaan dan kesehatan finansial berbagai pusat KAT di  AS.  Karenanya,  Asosiasi  Kajian  Asia  ( Association  for  Asian  Studies )  telah menggalang berbagai upaya untuk menekan Kongres AS untuk meningkatkan kembali pendanaan untuk Kajian Asia termasuk KAT (Association for Asian Studies, n.d.). Tantangan ini sesungguhnya tidak hanya dihadapi oleh Kajian Asia dan KAT saja, melainkan oleh berbagai kajian kawasan yang lain, seperti Kajian  Afrika  (African  Studies  Association,  2013)  dan  Kajian  Slavik,  Eropa Timur dan Eurasia (Adams, 2013).
Pemangkasan  dana  ini  bahkan  sangat  mempengaruhi  berbagai  pusat kajian kawasan yang memiliki tradisi panjang. Berbagai pusat kajian kawasan di Harvard University misalnya terpaksa harus mencari sumber pendanaan
9 Title VI Programs adalah pendanaan pemerintah federal untuk berbagai studi kajian kawasan di Amerika Serikat.
alternatif  selain  pendanaan  dari  pemerintah  federal  seperti  sumbangan pribadi  dan  pendanaan  tambahan  dari  administrasi  Harvard  University sendiri  (Jain  &  Wu,  2012).  Contoh  lain,  pusat  Kajian  Asia  terkemuka  East- West Center (EWC) yang bermarkas di University of Hawaii at Manoa dan didirikan  dengan  mandat  pemerintah  federal  misalnya  juga  mengalami pemangkasan dana – meskipun baru-baru ini permohonan EWC untuk dana tambahan  telah  disetujui  oleh  sebuah  komite  di  Senat  AS  (Honolulu  Star Advertiser, 2013).
Pengalaman pribadi penulis dalam menempuh studi di dua universitas di AS dengan tradisi KAT yang cukup panjang juga menunjukkan pentingnya pendanaan Title  VI bagi  keberlangsungan  pusat  KAT.  Di  Ohio  University misalnya, selama beberapa tahun terakhir pusat KAT Ohio University tidak lagi mendapat jatah pendanaan Title VI, yang menyebabkan pusat KAT-nya terpaksa harus dilebur ke dalam pusat Kajian Asia meskipun tetap memiliki otonominya  sendiri  (Ohio  University,  n.d.).  Di  sisi  lain,  pusat  KAT  di Northern Illinois University, tempat penulis belajar sekarang, cukup aktif dan hidup karena mendapat sokongan pendanaan Title VI. Meskipun perlahan- lahan  terdapat  upaya  untuk  menaikkan  anggaran Title  VI, secara  umum dapat dikatakan bahwa tren KAT di Amerika Utara termasuk pendanaannya menurun dibandingkan beberapa dekade yang lalu.
Tetapi, sebagaimana disebutkan di atas, fenomena ini menjadi semacam peluang  bagi  pusat-pusat  KAT  di  luar  Amerika  Utara, 10 seperti  Australia, Jepang  dan  Singapura,  yang  kemudian  dimanfaatkan  baik  oleh  mereka untuk mengembangkan KAT secara pesat. Di Australia misalnya, meskipun terjadi  tren  penurunan  minat  untuk  studi-studi  Indonesia  (Hyland,  2012), secara garis besar dapat dikatakan bahwa Australia mungkin telah menyalip Amerika  Serikat  (AS)  sebagai  pusat  kajian  Indonesia  dalam  tradisi  kajian kawasan. Menurut Pepinsky (2011), mengutip pernyataan Edward Aspinall, salah  satu  Indonesianis  terkemuka,  pusat  produksi  pengetahuan  kajian tentang Indonesia khususnya politik Indonesia telah berpindah dari AS ke Australia  (hlm.  2).  Kemudian,  baru-baru  ini  pemerintah  federal  Australia kembali  mengucurkan  dana  sebesar  $AUS  15  juta  untuk  membangun pusat kajian Indonesia baru yang bernama the Australian Centre for Indonesia Studies yang  berpusat  di  Monash  University  dengan  cabang  di  University of  Melbourne,  Australian  National  University  dan  CSIRO  ( Commonwealth Scientific  and  Industrial  Research  Organisation ),  akademi  sains  nasional-nya Australia  (ABC  Radio  Australia,  2013).  Di  Singapura,  berbagai  pusat  studi yang  fokus  kepada  kajian  Asia  termasuk  KAT  seperti  ISEAS  ( Institute for  Southeast  Asian  Studies ,  n.d.)  ARI  ( Asia  Research  Institute ,  n.d.) 11 di  NUS
10  Perkembangan  KAT  di  Benua  Eropa,  terutama  Eropa  Barat,  bisa  dikatakan  mengikuti kecenderungan  perkembangan  KAT  di  Amerika  Utara.  Lihat  laporan  majalah  tempo mengenai perkembangan KAT di Eropa Barat di Tempo (2011).
11  Lihat http://www.ari.nus.edu.sg/
( National University of Singapore ) dan RSIS ( Rajaratnam School of International Studies , n.d.) 12 di NTU ( Nanyang Technological University ) berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir dalam berbagai lini—mulai dari publikasi, skema, pelatihan penelitian, pengembangan berbagai skema penelitian dan fasilitas periset tamu, hingga pengembangan program pascasarjana. Bahkan, berbagai kelompok kerja riset yang khusus mengkaji Indonesia (Asia Research Institute, n.d.; Indonesia Programme, n.d.) 13 juga berkembang di pusat-pusat studi tersebut. Di Jepang, selain ekspansi dari berbagai pusat KAT yang sudah mapan  seperti  pusat  KAT  di  Kyoto  University,  proses  internasionalisasi pendidikan tinggi di Jepang yang berlangsung cukup pesat selama beberapa tahun  terakhir  ini  (ICEF  Monitor,  2013;  Yonezawa,  2009)  juga  berimbas  ke internasionalisasi berbagai program studi di universitas-universitas Jepang, termasuk  program  studi  KAT  dan  publikasi  tentang  KAT  dalam  bahasa Inggris  (Center  for  Southeast  Asian  Studies  Kyoto  University,  2012;  2013; Network for Southeast Asian Studies, n.d.) 14 . Pesatnya perkembangan KAT di negara-negara tersebut juga didukung oleh proses regenerasi sarjana dan pengkaji KAT, yang sepertinya berlangsung agak lambat di kampus-kampus Amerika Utara. 15 Berbagai penjelasan di atas secara garis besar menunjukkan bahwa seiring dengan penurunan studi KAT di Amerika Utara, studi KAT di negara-negara lain yang terletak di kawasan Asia-Pasifik berkembang cukup pesat.
Kedua, berbagai  permasalahan  sosiologis  yang  terkait  dengan  KAT sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  sesungguhnya  menjadi  sebuah  pesan  bagi KAT  untuk  lebih  sensitif  terhadap  permasalahan  tersebut  terutama  dalam konteks  hubungan  KAT  dengan  masyarakat  yang  dipelajarinya.  Beberapa pesan yang dapat diambil dari pemaparan Heryanto dan Lowe antara lain adalah pertama, pentingnya memungkinkan dan membina hubungan yang lebih egaliter antara pengkaji KAT senior dan junior maupun pengkaji KAT Barat dan lokal. Kedua , tantangan yang lebih berat adalah bagaimana membawa potensi hubungan yang egaliter tersebut tidak hanya di level personal namun juga kelembagaan—terutama dalam hal mempromosikan riset tentang KAT di  lembaga-lembaga  yang  berasal  dan  berbasis  di  Asia  Tenggara  sendiri.
12  Lihat http://www.rsis.edu.sg/
13  Lihat http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=33 6 dan http://www.rsis.edu.sg/ Indonesia_Prog/index.asp
14  Contohnya adalah dua terbitan berbahasa Inggris dari Center for Southeast Asian Studies di Kyoto University yaitu Jurnal Southeast Asian Studies ( http://englishkyoto-seas.org/) dan website Kyoto Review of Southeast Asia ( http://kyotoreview.org/ ).
15  Hal ini lebih merupakan observasi pribadi penulis dibandingkan analisa yang mendalam mengenai  proses  regenerasi  dan  rekrutmen  pengkaji  KAT  baru  di  berbagai  departemen ilmu  sosial  dan  humaniora  di  kampus-kampus  Amerika  Utara  terutama  AS.  Namun, bukan  berarti  tidak  terdapat  generasi  baru  pengkaji  KAT  di  kampus-kampus  tersebut. Northern Illinois University, Ohio University, Cornell University, Arizona State University, University  of  Chicago,  University  of  Oregon  dan  University  of  British  Columbia  adalah beberapa contoh kampus-kampus di Amerika Utara yang melakukan regenerasi dalam KAT dengan merekrut para pengkaji KAT muda di berbagai program ilmu sosial dan humaniora mereka.
Dalam kaitannya dengan poin pertama dan kedua, perkembangan di KAT sendiri menunjukkan kemungkinan untuk mempromosikan pola hubungan yang  lebih  egaliter  tersebut,  terutama  dengan  meningkatnya  profil  dan produktivitas  beberapa  pengkaji  KAT  yang  berasal  dari  Asia  Tenggara sendiri. 16
Tantangan ketiga dan dapat dibilang paling berat adalah bagaimana agar KAT bisa lebih relevan bagi masyarakat yang dipelajarinya secara langsung dan  memungkinkan  masyarakat  yang  dipelajari  juga  menjadi  subyek  dan bukan  sekedar  obyek  dalam  proses  pembelajaran  tersebut. 17 Persoalan ini  tentu  bukan  saja  dihadapi  oleh  KAT  –  berbagai  kajian  kawasan  dan disiplin  ilmu  sosial  humaniora  yang  lain  juga  mengalami  permasalahan serupa. Pembahasan ini juga berkaitan dengan jawaban yang ketiga tentang pentingnya  KAT  untuk  dapat  bergerak  melampaui  konteks  kelahirannya sebagai  sebuah  diskursus  konter-hegemonik  atas  diskursus  lama  kajian kawasan yang bernuansa orientalis menjadi sebuah diskursus kawasan yang ilmiah namun emansipatoris di saat yang bersamaan.
Keempat dan  yang  terakhir  adalah  kemungkinan  bagi  KAT  untuk merumuskan  posisi  teoretik  yang  dapat  peka  terhadap  konteks  historis dari Asia Tenggara serta keberagaman dan spesifitas kultural dan geografis yang  bersifat  intra-kawasan  maupun  antar  kawasan  tanpa  terjebak  oleh generalisasi empiris yang ahistoris maupun posisi anti-kausalitas dan anti- generalisasi yang ekstrim. Posisi KAT yang ambivalen dan dilematis terhadap dua tren besar dalam ilmu sosial-humaniora ini telah diprediksi dan dianalisa dengan sangat baik oleh Curaming (2006), Jackson (2003a; 2003b) dan McVey (1995). McVey (1995), seorang veteran dalam KAT, mencoba membahas KAT dalam hubungannya dengan arus utama ilmu sosial di AS, dan berpendapat bahwa kedepannya kajian-kajian yang menarik tentang Asia Tenggara akan muncul  dari  kajian  ilmu  sosial  dan  humaniora  yang  memakai  pendekatan historis dan antropologis, kajian humaniora terutama kajian gender dan studi ekologi  atau  lingkungan,  dan  pendekatan  ekonomi-politik  dalam  melihat dampak kapitalisme di Asia. Dalam kaitannya dengan tren Posmodernisme, Jackson  (2003a;  2003b)  menganjurkan  sekaligus  mengritik  pendekatan Posstrukturalis 18 dalam KAT.
16  Studi Indonesia dalam KAT, kita mengenal Ariel Heryanto (profesor di Australian National University)  dan  Vedi  Hadiz  (profesor  di  Murdoch  University),  sedangkan  untuk  studi Thailand  dalam  KAT  kita  mengenal  Thongchai  Winichakul  (profesor  di  University  of Wisconsin-Madison) yang sekarang menjadi Presiden Asosiasi Kajian Asia ( Association for Asian Studies ).
17  Pelan-pelan ini sudah dilakukan misalnya oleh beberapa lembaga dan pengkaji KAT di Asia Tenggara. Lihat catatan kaki nomor 6 mengenai hal ini. Promosi riset dengan pendekatan aksi dan partisipatoris (PAR, Participatory Action Research ) juga mungkin dapat membantu mempromosikan KAT yang ilmiah namun juga emansipatoris.
18  Jackson menggunakan istilah ‘posstrukturalis’ dalam artikelnya. Dalam konteks ini, kami menggunakan  istilah  posstrukturalis  dan  posmodernis  secara  bergantian  untuk  merujuk kepada  hal  yang  sama.  Meskipun  kami  sadar  akan  perbedaan  di  antara  kedua  istilah tersebut, pembahasan tersebut berada di luar jangkauan artikel ini.
Menurut Jackson, pendekatan posmodernisme atau pos-strukturalisme memiliki potensi yang amat besar dalam melakukan kritik atas pendekatan atau  kerangka  keilmuan  yang  sudah  mapan  sekaligus  sebagai  paradigma riset.  Namun,  Jackson  tetap  mengritik  kecenderungan  posstrukturalisme yang  melihat  ‘yang  Liyan’  secara  esensialis.  Bagi  Jackson,  pendekatan posstrukturalis harus peka terhadap realitas empirik di lapangan terutama perbedaan spasial-kultural antara Barat (Eropa dan AS) dengan Timur (Asia Tenggara),  antara  negara-negara  dalam  Asia  Tenggara  sendiri  dan  bahkan antara tempat dan entitas kultural di dalam satu negara atau lokalitas tertentu. Menanggapi Jackson, Curaming (2006) berpendapat bahwa posstrukturalisme dan  kajian  kawasan  justru  susah  dipadukan  karena  perbedaan  dua  posisi epistemologis dua pendekatan tersebut akan menegasikan atau menihilkan satu sama lain. Menurut Curaming, posstrukturalisme baru bermanfaat dalam hal  ‘dekonstruksi’  perspektif-perspektif  yang  sudah  mapan  dalam  kajian kawasan,  namun  ia  tidak  atau  belum  bermanfaat  dalam  hal  ‘rekonstruksi’ pasca pengkajian ulang berbagai perspektif yang sudah mapan tersebut.
Menanggapi berbagai perdebatan tersebut, kami mencoba menawarkan suatu  posisi  teoretik  alternatif:  KAT  secara  teoretik  dapat  memposisikan dirinya  sebagai  kajian  kawasan  yang  peka  terhadap  keragaman  kawasan sekaligus  mampu  membuat  generalisasi  tanpa  harus  terjebak  dalam tendensi  empirisisme-positivisme  maupun  posmodernisme. 19 Pertama- tama, untuk lebih memahami ambivalensi KAT dalam menghadapi berbagai tren  keilmuan  ini,  kita  perlu  menempatkannya  dalam  kerangka  Kuhnian (Kuhn, 1970) terutama dalam analisanya atas perkembangan ‘sains normal’. Kuhn berpendapat bahwa sains normal merujuk kepada suatu pemahaman akan  sains  sebagai  bangunan  dan  susunan-susunan  pengetahuan  yang berdasarkan kepada konvensi-konvensi (intersubyektif) dalam suatu disiplin pengetahuan. Beberapa contoh sains normal adalah berbagai cabang dalam ilmu  alam  (biologi,  kimia,  dan  fisika).  Dalam  kaitan  dengan  ilmu  sosial, terdapat suatu masa di mana ilmu sosial, terutama beberapa tendensi dalam ilmu politik, ekonomi dan sosiologi, memiliki “kecemburuan” untuk menjadi sains normal seperti ilmu alam terutama dalam versi newtonian-mekanistis (Farr, 1988). Hal ini juga yang menjelaskan kecenderungan empiris-positivis dalam  ilmu-ilmu  sosial.  Dengan  demikian  Kuhn  berupaya  menunjukkan ‘sisi sosial’ dari apa-apa yang disebut sebagai sains normal. Menurut Kuhn, pergeseran  paradigma  juga  memiliki  kecenderungan  intersubyektif,  dan karena perubahan praktek dan konvensi dalam sains normal bisa jadi lebih dipengaruhi  oleh  suatu  perubahan  kultur  keilmuan  (dari  empirisisme- positivisme ke posmodernisme) dari para ilmuwan itu sendiri atau perubahan
19  Kritik kami atas empirisisme-positivisme sekaligus posmodernisme dan rumusan teoretik alternatif yang kami tawarkan ada baiknya dibaca sebagai kritik dan rumusan teoretik dari perspektif pengkaji ilmu sosial. Kritik dan rumusan teoretik yang bersifat filosofis dan yang lainnya berada di luar jangkauan tulisan ini.
sosial-politik  dari  luar  yang  nyata  (dari  kolonialisme  ke  kepentingan geopolitik  Barat  pasca-PD  II)  alih-alih  oleh  suatu  lompatan  atau  terobosan keilmuan yang nyata dalam sains normal. Pergeseran tema dan kajian riset terjadi terkadang bukan karena berbagai pertanyaan dalam tema dan kajian sebelumnya terjawab, melainkan karena terdapat suatu dorongan lain.
Argumen  yang  senada  juga  diungkapkan  oleh  Berger  dan  Luckmann (1979)  yang  membahas  proses-proses  sosial  yang  melibatkan  produksi pengetahuan  di  dalam  masyarakat  dan  karenanya  pengetahuan,  terutama ilmu-ilmu  sosial,  tidak  selalu  bebas  dari  unsur-unsur  subyektivitas  nilai, kepentingan,  dan  relasi  kuasa.  Analisa  dan  posisi  teoretik  mengenai  relasi kuasa  dalam  pembentukan  diskursus  yang  lebih  eksplisit  diutarakan oleh  Foucault  (1995).  Foucault  menggambarkan  kekuasaan  dan  kekuatan untuk  menghukum  bergantung  kepada  pengetahuan.  Dengan  kata  lain, pengetahuan  sesungguhnya  merupakan  turunan  atau  derivasi  dari  kuasa. Kritik  yang  ekstensif  atas  relasi  kuasa  tersebut  juga  yang  memungkinkan “pemberontakan  oleh  pengetahuan  yang  ditaklukkan”  ( insurrection  of subjugated knowledges ) (Foucault, 2003, hlm. 6-7) yang juga dirumuskan oleh Spivak (1988) dengan pertanyaan “bisakah Subaltern berbicara? (bagi dirinya sendiri?) ( can the Subaltern speak? ).
Berangkat dari berbagai kritik tersebut, perlu dicatat bahwa analisa kami bukan berarti melegitimasi posisi ‘anti-sains’, namun sekedar menggambarkan bagaimana  aktivitas-aktivitas  ilmiah  tidak  lepas  dari  dimensi  sosial  yang inheren didalamnya. Pada titik ini, posisi kritik kami lebih dekat dengan tradisi Kuhnian  dan  Bergerian  dan  bersimpang  jalan  dengan  posisi  Foucaultian. Dalam  pandangan  kami,  perlu  dibedakan  antara  penggunaan  sains  untuk kepentingan  orientalisme,  kolonialisme  dan  imperialisme  dengan  posisi anti-sains. Setidaknya  ada  tiga  alasan  melegitimasi  tawaran  posisi  teoretik kami untuk KAT. Pertama, mengutip Wood (2002), perlu dibedakan antara sisi  positif  modernitas  dan  sisi  eksploitatifnya  yang  terwujudkan  dalam kapitalisme (hlm. 182-183).
Banyak  proyek-proyek  modernitas  pencerahan  yang  bersifat  non- absolutis dan non-kapitalis (hlm. 183) dan karenanya non-eksploitatif. Hal- hal seperti universalitas yang anti-privilese, nilai-nilai emansipasi universal yang tidak hanya eksklusif untuk kelas borjuis yang juga sudah diutarakan oleh  figur-figur  awal  pencerahan  seperti  Condorcet  adalah  contoh  potensi universalis  emansipatoris  yang  masih  relevan  dari  proyek  pencerahan (hlm  185-186).  Kesalahan  utama  posmodernisme,  menurut  Wood,  adalah kecenderungannya  untuk  menyamakan  modernitas  dengan  masyarakat borjuis dengan kapitalisme (hlm. 190). Karenanya posmodernisme abai bahwa aspek-aspek destruktif dari ‘proyek pencerahan’ sesungguhnya berasal dari kapitalisme yang merupakan produk dari epos sejarah tertentu dan bukan seluruh aspek dari Pencerahan dan modernitas (hlm. 190-192).
Kedua, senada  dengan  Budiman  (2013),  beberapa  fitur  dari posmodernisme  seperti  tendensi  anti-sains,  perhatian  dan  keasyikan  yang terlampau  berlebihan  dengan  perdebatan  semantik  dan  kemungkinannya memicu sikap asosial di kalangan ilmu sosial humaniora adalah alasan lain bagi kita untuk mengembangkan KAT yang bersifat kritis namun tidak anti- sains,  emansipatoris  namun  juga  tidak  takut  untuk  mencoba  melakukan analisa  seobyektif  mungkin  dan  berani  mengeneralisir  tanpa  abai  atas partikularitas empiris, historis, kultural dan geografis.
Ketiga, posisi teoretik yang kami tawarkan juga dimungkinkan dengan berbagai kritik terhadap tendensi anti-sains dan obskurantis dari pendekatan posmodernis dan berbagai turunannya seperti yang dipaparkan oleh Chibber (2013). Secara ringkas, tesis utama dalam kritik karya Chibber terhadap arah perkembangan  studi  poskolonial  dan  subaltern  dalam  kajian  Asia  Selatan adalah  alih-alih  memahami  “sejarah  dari  bawah”  seperti  pemberontakan petani  dan  kelompok subaltern dan  dampak  modernitas  dan  kapitalisme dalam  partikularitas  kulturalnya  masing-masing,  dua  hal  tersebut  perlu dipahami dalam upaya generalisasi.
Dengan  kata  lain,  kita  perlu  melihat  berbagai  fragmen  “sejarah  dari bawah”  seperti  studi-studi  tentang  petani  sebagai  bagian  dari  gugusan peristiwa perlawanan dan aspirasi yang universal yang juga berkaitan dengan berbagai upaya perlawanan kaum buruh dan petani di Barat misalnya dan dampak kapitalisme di berbagai belahan dunia sebagai tendensi universalisasi dari  kapital  ( universalizing  tendency  of  capital )  meskipun  tendensi  tersebut dapat  mengakibatkan  dampak-dampak  yang  berbeda  di  berbagai  tempat, tentunya tanpa harus dalam bias eurosentris dan orientalis.
Pada  akhirnya,  tawaran  teoretik  kami  untuk  KAT  menjadi  suatu alternatif yang dapat dipertimbangkan jika dibandingan dengan dua pilihan sebelumnya: antara abai dengan konteks historis dan relasi kuasa yang terdapat dalam disiplin pengetahuan termasuk KAT atau meneruskan kecenderungan anti-kausalitas  dan  anti-sains  yang  ekstrim—keduanya  berujung  kepada kesia-siaan dari seluruh upaya ilmu sosial humaniora termasuk KAT yang telah  dibangun  selama  ini.  Lagipula,  tawaran  teoretik  kami  bukanlah sekedar wacana: sekelompok ilmuwan politik muda pengkaji KAT misalnya (Kuhonta, et al., 2008), telah menghasilkan satu volume bunga rampai tulisan yang  menunjukkan  bahwa  upaya  teoretisasi  dan  generalisasi  dalam  ilmu politik yang diilhami oleh pengetahuan dan sensivitas tentang Asia Tenggara sebagai suatu kawasan adalah hal yang mungkin. Dalam konteks paradigma ilmu  sosial,  posisi  teoretik  ini  juga  dilegitimasi  oleh  Flyvbjerg  (2001)  yang memberikan  landasan  epistemologis  untuk  dalil  keilmiahan  ilmu  sosial yang tidak kurang daya emansipatorisnya yang dia sebut sebagai paradigma phronetik. 20
20  Istilah paradigma phronetik yang dipakai oleh Flyvbjerg berasal dari istilah phronesis yang

## Masa Depan KAT di Indonesia
Namun demikian, satu pertanyaan besar belum terjawab: bagaimana dengan nasib dan masa depan KAT di Asia Tenggara itu sendiri, terutama di negara- negara berkembang di Asia Tenggara khususnya Indonesia? Secara historis, Belanda  dapat  dibilang  sebagai  salah  satu  penjajah  yang  paling  enggan memperkenalkan  modernitas  ke  tanah  jajahannya  terutama  dalam  hal pendidikan tinggi khususnya ilmu-ilmu sosial (Cribb, 1999; Heryanto, 2012). Di  Filipina,  ketika  University  of  the  Philippines  didirikan  tahun  1908,  dua dari  tiga  fakultas  yang  paling  awal  dibentuk  adalah  Fakultas  Kebudayaan dan  Fakultas  Kesenian,  sedangkan  di  Thailand,  fakultas  kebudayaan  dan ilmu-ilmu sosial termasuk fakultas tertua di Chulalongkorn University yang didirikan tahun 1917 dan Thammasat University yang didirikan tahun 1934, mendahului Indonesia yang baru membuat fakultas serupa di tahun 1949 di Universitas Gadjah Mada.
Perkembangan  ilmu-ilmu  sosial  humaniora  di  masa  Orde  Baru  yang cenderung  anti  atas  segala  sesuatu  yang  dianggap  bertentangan  dengan pemerintah dan diskursus pembangunannya, seperti teori-teori kritis, analisa kelas dan Marxisme juga turut menghambat pengembangan ilmu sosial dan humaniora  (Hadiz  &  Dhakidae,  2005),  termasuk  yang  berkaitan  dengan KAT.
Selain  preseden  historis  ini,  ironisnya  lagi,  Indonesia,  sebagai  negara terbesar di Asia Tenggara yang menjadi salah satu objek kajian utama dalam KAT dan sedang giat-giatnya mengembangkan pendidikan tingginya justru agak ketinggalan dalam pengembangan KAT. Setidaknya ada beberapa alasan tambahan  yang  dapat  menjelaskan  ironi  ini,  yaitu  kesenjangan  ekonomi- politik  dalam  proses  produksi  pengetahuan  tentang  Asia  Tenggara  antara Indonesia dan pusat-pusat KAT di negara maju. Selain itu, naiknya anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi yang tidak disertai dengan naiknya kemampuan  pengelolaan  dana,  administrasi  dan  sumber  daya  manusia, pengembangan  KAT  yang  masih  terhambat  di  berbagai  perguruan  tinggi Indonesia baik dalam dimensi teoretik maupun administrasi.
Pertama-tama,  kesenjangan  ekonomi-politik  dalam  proses  produksi pengetahuan antara pusat-pusat KAT di negara maju dan di Indonesia belum bisa  diminimalisir  sepenuhnya.  Memang  dalam  beberapa  tahun  terakhir sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas  terdapat  pergeseran  kekuatan  KAT dari Amerika Utara ke Asia-Pasifik. Namun, pergeseran ini masih terbatas pada kawasan-kawasan maju di Asia-Pasifik, yaitu Australia, Singapura, dan Jepang. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa basis ‘ekonomi-politik’ dari pengembangan KAT di Indonesia masih terbatas. Berbagai persoalan klasik, mulai dari kurangnya pendanaan, kondisi administrasi dan iklim akademik
berasal dari Aristoteles, yang secara singkat dapat diterjemahkan sebagai sebuah bangunan ilmu yang mencoba ‘mendekati’ kebenaran atau obyektivitas sebagai pedoman yang dapat dipakai untuk aktivitas praksis.
yang  kurang  mendukung  di  universitas-universitas  di  Indonesia  untuk melakukan riset terutama yang berkaitan dengan kajian kawasan dan studi- studi humaniora, beban mengajar yang terlalu banyak, akses yang terbatas ke  berbagai  jurnal  dan  literatur  akademik  serta  diskursus  keilmuan  dan komunitas  epistemik  yang  masih  berpusat  di  negara-negara  maju.  Hingga kurangnya  perhatian  untuk  pengembangan  SDM  tenaga  pengajar  dan pengkaji di berbagai universitas dan lembaga riset, adalah sejumlah masalah yang  turut  berkontribusi  terhadap  kesenjangan  ekonomi-politik  aspek produksi pengetahuan tentang KAT di Indonesia.
Kedua,  meskipun  beberapa  tahun  terakhir  ini  telah  terjadi  kenaikan anggaran  untuk  pengembangan  pendidikan  tinggi  di  Indonesia,  kenaikan anggaran  ini  tidak  disertai  dengan  peningkatan  kemampuan  pengelolaan dana yang memadai. Sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar  1945  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  n.d.),  Undang Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  (UU Sisdiknas) (Universitas Padjadjaran, 2003) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2008) yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Direktorat Jenderal  Anggaran,  n.d.)  dalam  beberapa  tahun  terakhir  pemerintah khususnya  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi  (Dikti)  dan  beberapa  instansi  lainnya  seperti Kementerian  Keuangan  dan  Kementerian  Agama  menggenjot  pendanaan untuk berbagai skema pengembangan pendidikan tinggi, misalnya melalui pemberian beasiswa bagi tenaga pengajar di universitas (Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi,  n.d.;  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan,  2012). 21 Masalahnya, kenaikan anggaran dan pemberian beasiswa saja tidak cukup. Dalam konteks produksi pengetahuan KAT, tantangan utama dari kenaikan anggaran dan pengembangan SDM tenaga pengajar dan peneliti ini adalah bagaimana  dua  hal  tersebut  tidak  hanya  dapat  meningkatkan  mutu  dan jumlah publikasi ilmiah tentang Asia Tenggara dari Indonesia tetapi juga dapat mengembangkan iklim riset dan publikasi yang kondusif bagi para pengkaji KAT dan ilmu sosial humaniora pada umumnya di Indonesia. Sebagai contoh, dalam  jangka  waktu  dekat,  kita  sudah  harus  memikirkan  bagaimana  agar berbagai  disertasi  dan  karya  tulis  yang  dihasilkan  oleh  ribuan  pelajar  dan sarjana Indonesia yang belajar di luar negeri khususnya yang didanai oleh
21  Untuk  referensi  lihat http://beasiswa.dikti.go.id/index.php dan http://www.dikti. go.id/?page_id=2062&lang=i d untuk beasiswa yang baik secara langsung maupun tidak langsung  dikelola  oleh  Dikti  dan http://www.lpdp.depkeu.go.id/ dan http://www. beasiswalpdp.org/ untuk  beasiswa  yang  dikelola  secara  bersama  oleh  Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Ini adalah beberapa contoh dari  berbagai  skema  beasiswa  yang  didanai  dan/atau  dikelola  oleh  berbagai  institusi pemerintahan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan undang-undang tersebut di atas.
Dikti tidak hanya disimpan dan berdebu dalam laci atau sekedar memenuhi rak-rak  buku  perpustakaan  di  kampus-kampus  luar  negeri.  Jawaban  atas persoalan  ini  bukan  sekedar  kenaikan  anggaran,  melainkan  penggunaan anggaran secara tepat.
Ketiga,  pengembangan  KAT  di  Indonesia  juga  masih  terbatasi  oleh persoalan  administrasi  dan  bias  teoretik  dalam  pengembangan  keilmuan. Dari segi administrasi, pengembangan KAT secara serius sebagai satu sub- disiplin atau kajian keilmuan bisa dibilang terlambat, bahkan dibandingkan dengan  negara-negara  berkembang  lain  di  Asia  Tenggara  seperti  Filipina dan Thailand. Di Filipina misalnya, ada jurnal Kasarinlan yang fokus kepada kajian Dunia Ketiga, pembangunan dan ekonomi-politik dan memilki tradisi yang cukup panjang (Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, n.d.), 22 sedangkan di Thailand 23 beberapa universitas seperti Ramkhamhaeng University (Ramkhamhaeng University, 2002) 24 dan Chulalongkorn University (Thai Studies Center, n.d.) 25 juga memiliki tradisi Kajian Thailand dan KAT yang cukup panjang. Tentu saja kami tidak menolak fakta bahwa berbagai fakultas ilmu sosial dan humaniora di seluruh Indonesia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang sedikit banyak berhubungan dengan Indonesia dan negara- negara  lain  di  Asia  Tenggara.    Namun,  pertanyaannya  adalah,  sejauh  apa karya-karya ilmiah tersebut menyentuh aspek-aspek teoretik dan perdebatan dalam KAT, sejauh apa iklim akademik di universitas-universitas di Indonesia memungkinkan upaya tersebut dan sejauh apa berbagai karya tersebut dapat berkontribusi bagi praksis sosial yang bersifat emansipatoris? Tak hanya itu, arah pengembangan KAT di Indonesia sepertinya juga dihinggapi oleh bias teoretik yang bersifat elitis, yang berfokus kepada isu-isu yang bersifat praktis, dianggap  bermanfaat  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  terutama  bagi pemerintah, namun bisa jadi berjarak atau bahkan kurang bermanfaat baik bagi pengembangan  teoretis  KAT maupun bagi  masyarakat  yang  dipelajarinya. Ini dapat kita lihat misalnya dari penekanan pada Kajian ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations ) di beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada,  Universitas  Indonesia,  Universitas  Andalas,  Universitas  Airlangga, Universitas Hasanuddin dan Universitas Bina Nusantara alih-alih pada KAT yang  berpusat  pada  kawasan  Asia  Tenggara  dan  bersifat  interdisipliner (Journal  of  ASEAN  Studies,  n.d.;  Muryanto,  2013).  Beberapa  universitas seperti Universitas Gadjah Mada (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, n.d.) dan Universitas Indonesia (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2013) misalnya belakangan  ini  mencoba  mengembangankan  program  KAT  secara  lebih
22  Lihat http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan
23  Untuk kasus Thailand tentu kita juga harus jeli dengan fakta bahwa pihak kerajaan atau monarki di Thailand memiliki kepentingan untuk mengembangkan ‘Kajian Thailand’ atau KAT untuk mempromosikan paradigma pro-monarki terutama dalam kajian sejarah untuk melanggengkan  kekuasaan  dan  pengaruh  politik  pihak  kerajaan.  Untuk  referensi  lihat Anderson (1978) dan Winichakul (1994).
24  Lihat http://www.ru.ac.th/thaistudies8th/
25  Lihat http://www.arts.chula.ac.th/international/thai/index.htm
serius, namun perkembangannya dapat dibilang lebih lambat dibandingkan dengan berbagai universitas di beberapa negara Asia Tenggara lain.

## Penutup
KAT  yang  awalnya  berkembang  sebagai  proyek  pengetahuan  untuk kepentingan kolonialisme kemudian berkembang menjadi wadah akademik bagi karya-karya ilmiah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang dikajinya. Namun ini bukan berarti tanpa masalah. Dari segi internal KAT  dihadapkan  oleh  berbagai  masalah  sosiologis  dari  proses  produksi pengetahuan  terutama  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antara  KAT  dan masyarakat yang dikajinya dan posisi KAT yang ambivalen dalam menghadapi berbagai  paradigma  dalam  ilmu  sosial-humaniora  terutama  empirisisme- positivisme dan posmodernisme. Dari segi eksternal KAT dihadapkan oleh masalah  minat  dan  pendanaan  yang  terus  menurun  terutama  bagi  pusat- pusat KAT di Amerika Utara.
Namun,  selain  tantangan,  perkembangan  KAT  akhir-akhir  ini  juga memberi kesempatan bagi pengembangan KAT kedepannya. Berbagai kritik kontemporer atas empirisisme-positivisme dan posmodernisme memberikan peluang bagi berbagai kajian kawasan termasuk KAT untuk meredefinisikan diri sebagai kajian yang sensitif terhadap konteks, sejarah dan partikularitas lokal  namun  tidak  alergi  terhadap  upaya  generalisasi  dan  tetap  memiliki daya emansipatoris.
Kemudian,  penurunan  KAT  di  Amerika  Utara  berimplikasi  kepada berkembangnya pusat-pusat KAT di negara-negara lain, terutama di Asia- Pasifik.  Hal  ini  juga  terjadi  bersamaan  dengan  meningkatnya  pendanaan dan  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk  pendidikan  tinggi  di  Indonesia, termasuk untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Terdapat dua pilihan bagi para pengkaji KAT, baik yang asing maupun yang lokal, dalam menghadapi perubahan  ini:  apakah  KAT  mau  tetap  bertahan  dengan  praktek-praktek keilmuan  yang  lama  dengan  segala  macam  dilema  dan  keterbatasannya, sebagaimana diungkapkan oleh McVey (1995) atau KAT mencoba melakukan terobosan  dengan  mempromosikan  hubungan  yang  lebih  egaliter  antara KAT dan masyarakat yang dikajinya maupun pengkaji KAT asing dan lokal, pengembangan  pusat-pusat  KAT  di  luar  Amerika  Utara  terutama  pusat- pusat  KAT  di  Asia  Tenggara  sendiri,  pemanfaatan  anggaran  pendidikan tinggi  yang  lebih  strategis  dan  “membumikan”  KAT  dengan  memosisikan masyarakat Asia Tenggara sebagai subyek dan bukannya sekedar obyek dari KAT – dengan kata lain bergerak dari narasi menuju teori untuk mewujudkan emansipasi.  Apabila  KAT  sebagai  sebuah  disiplin  akademik  dan  para pelakunya memilih pilihan kedua, maka bukan hanya KAT perlahan dapat memberikan  jawaban  bagi  pertanyaan  yang  dirumuskan  Heryanto  (2007),
“ bisakah  dan  mungkinkah  orang-orang  Asia  Tenggara  sendiri  melakukan KAT?”  tapi  juga  memberikan  jawaban  bagi  pertanyaan  tentang  relevansi KAT bagi masyarakat Asia Tenggara itu sendiri. l

## Referensi
ABC  Radio  Australia.  2013. Australia  to  Establish  New  Indonesia  Studies Centre. (Online)  Available  at:  http://www.radioaustralia.net.au/ international/2013-10-01/australia-to-establish-new-indonesia- studies-centre/1198544. (Accessed 16 December 2013).
Abinales,  P.  N.  &  Amoroso,  D.  J.  2005. State  and  Society  in  the  Philippines. Lanham: Rowan and Littlefield Press .
Adams,  L.  L.  2013.  The  Crisis  of  US  Funding  for  Area  Studies. NewsNet , March. African  Studies  Association.  2013. Coalition  for  International  Education Announces that Further Cuts to Title VI and Fulbright Hays Program Funding are  Imminent. (Online)  Available  at:  http://www.africanstudies.org/ news/83-title-vi-fulbright. (Accessed 14 September 2013).
Anderson, B. 1978. Studies of the Thai State: The State of Thai Studies. In: E.
Ayal, ed. The Study of Thailand: Analyses of Knowledge, Approaches, and Prospects  in  Anthropology,  Art,  History,  Economics,  History  and  Political Science. Athens: Ohio University Press, pp. 193-247. Asia  Research  Institute,  n.d.. Study  Group  on  Indonesia. (Online)
Available  at: http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=336 (Accessed 21 September 2013).
Asia  Research  Institute,  n.d.. Vision  and  Mission. (Online).  Available a t : h t t p : / / w w w . a r i . n u s . e d u . s g / a r t i c l e _ v i e w . a s p ? i d = 1 2 (Accessed 21 September 2013).
Association for Asian Studies, n.d.. Threats to Title VI Programs:  Information  and  How  You  Can  Help. (Online) Available at: http://www.asian-studies.org/News/Title-VI.htm
(Accessed 14 September 2013). Berger, P. L. & Luckmann, T. 1979. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. 2nd ed. Middlesex: Penguin Books.
Budiman,  M.  2013. Perjalanan  Para  Intelektual  dan  Pencarian Kembali Kemanusiaan. (Online) Available at: http://cdn. s a l i h a r a . o r g / m e d i a / d o c u m e n t s / 2 0 1 3 / 0 7 / 1 8 / m / a / makalah_launching_kalam_online_-_manneke_budiman.pdf (Accessed 19 September 2013).
Center  for  Southeast  Asian  Studies  Kyoto  University.  2012. About  SEAS. (Online)    Available  at:  http://englishkyoto-seas.org/about-sea/ (Accessed 21 September 2013).
Center  for  Southeast  Asian  Studies  Kyoto  University.  2013. About
Us. (Online)  Available  at:  http://kyotoreview.org/about-us/ (Accessed 21 September 2013). Chibber,  V.  2013. Postcolonial  Theory  and  the  Specter  of  Capital. London  and
New York: Verso.
Christie,  J.  W.  1995.  State  Formation  in  Early  Maritime  Southeast  Asia:  A Consideration of the Theories and the Data. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 151(2).
Cribb,  R..  1999.  Nation:  Making  Indonesia.  In:  D.  Emmerson,  ed. Indonesia Beyond Suharto. Armonk: Asia Society.
Curaming, R. A. 2006. Towards a Poststructuralist Southeast Asian Studies?.
Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 21(1). Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  n.d..
Undang-
undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. (Online) Available at: http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45 (Accessed 21 September 2013).
Direktorat Jenderal Anggaran, n.d.. Anggaran Pendidikan Dalam APBN 2009. (Online)  Available  at:  http://www.anggaran.depkeu.go.id/web- content-list.asp?ContentId=565 . (Accessed 21 September 2013).
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  n.d.. Announcement. (Online) Available  at:  http://beasiswa.dikti.go.id/index.php  (Accessed  21 September 2013).
Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi.  2008. PUTUSAN  Nomor  13/
PUU-VI/2008. (Online)  Available  at:  http://hukum.unsrat.ac.id/mk/ mk_13_2008.pdf (Accessed 21 September 2013).
Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya.  2013. Seminar  Dinamika  Sosial  Budaya Pada  Masyarakat  di  Asia  Tenggara. (Online)  Available  at:  http:// www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article &id=1026:seminar-dinamika-sosial-budaya-pada-masyarakat-di- asia-tenggara&catid=1:latest-news&Itemid=28&lang= (Accessed  21
September 2013).
Farr, J. 1988. Political Science and the Enlightenment of Enthusiasm. American Political Science Review, 82(1).
Farr,  J.,  1995.  Remembering  the  Revolution:  Behavioralism  in  American Political Science. In: J. Farr, J. S. Dryzek & S. T. Leonard, eds. Political Science in History: Research Programs and Political Traditions. New York:
Cambridge University Press. Flyvbjerg, B. 2001. Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again. Cambridge: Cambridge University Press. Foucault,  M.  1995. Discipline  and  Punish:  The  Birth  of  the  Prison. New  York:
Vintage Books.
Foucault, M. 2003. Society Must be Defended: Lectures at the Collège de France,
1975-1976. New York: Macmillan.
Giroux,  H.  A.  2002.  Neoliberalism,  Corporate  Culture,  and  the  Promise  of Higher  Education:  The  University  as  a  Democratic  Public  Sphere. Harvard Educational Review, 72(4). Guha, R. & Spivak, G. C. 1988. Selected Subaltern Studies. New York: Oxford
University Press.
Hadiz, V. R. & Dhakidae, D. 2005. Social Science and Power in Indonesia. Jakarta and Singapore: Equinox Publishing and ISEAS .
Heryanto,  A.  2007.  Can  There  Be  Southeast  Asians  in  Southeast  Asian Studies?. In: L. J. Sears, ed. Knowing Southeast Asian Subjects. Seattle and
Singapore: University of Washington Press and NUS Press.
Heryanto,  A.  2012.  Kata  Pengantar:  Pendidikan  Untuk  Perubahan.
IndoPROGRESS , January.
Hewitt,  P.  1982.  Southeast  Asian  Studies  in  Cina. The  Australian  Journal  of Chinese Affairs, Volume 7, pp. 151-162.
Honolulu Star Advertiser. 2013. Senate Committee Approves East-West Center Funding Restoration. (Online) Available at: http://www.staradvertiser. com/news/breaking/216959701.html?id=216959701 (Accessed  14 September 2013).
Horn, R. C. 1975. Moscow’s Southeast Asian Offensive. Asian Affairs, 2(4). Hyland,  T.  2012. Australia  Abandond  Knowledge  of  the  Neighbours. (Online) Available at: http://www.theage.com.au/national/australia-abandons- knowledge-of-the-neighbours-20120505-1y62u.html#ixzz1uCL2AIWV (Accessed 21 September 2013).
ICEF  Monitor.  2013. Japan’s  Ambitious  Proposals  for  Higher  Education and  Language  Sectors. (Online)    Available  at:  http://monitor.icef. com/2013/05/japans-ambitious-proposals-for-higher-education-and- language-sectors/(Accessed 21 September 2013). Indonesia  Programme.  n.d.. About  the  Indonesia  Programme. (Online) Available  at:  http://www.rsis.edu.sg/Indonesia_Prog/about.asp (Accessed 21 September 2013).
Institute  for  Southeast  Asian  Studies,  n.d.. Mission. (Online)  Available  at: http://www.iseas.edu.sg/mission.cfm (Accessed 21 September 2013).
Jackson,  P.  A.  2003.  Mapping  Poststructuralism’s  Borders:  The  Case  for Poststructuralist Area Studies. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 18(1).
Jackson, P. A. 2003. Space, Theory, and Hegemony: The Dual Crises of Asian Area  Studies  and  Cultural  Studies. Sojourn:  Journal  of  Social  Issues  in Southeast Asia, 18(1).
Jain,  R.  &  Wu,  K.  J.  2012. Federal  Funding  for  Harvard  Declines. (Online) Available  at:  http://www.thecrimson.com/article/2012/4/4/centers- decrease-federal-funding/?page=single# .  (Accessed  14  September 2013).
Journal of ASEAN Studies, n.d.. Background. (Online)  Available at: http:// ir.binus.ac.id/jas/(Accessed 21 September 2013).
Kasarinlan:  Philippine  Journal  of  Third  World  Studies,  n.d.. Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies. (Online) Available at: http:// journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan.  (Accessed  21  September 2013).
Kendhammer,  B.  2012. The  Area  Studies  Debate  in  Political  Science:  Learning How (and How not) to Generalize. (Online)  Available at:  http://vimeo. com/36505367 (Accessed 21 September 2013).
Kuhn, T. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.
Kuhonta,  E.  M.,  Slater,  D.  &  Vu,  T.  2008. Southeast  Asia  in  Political  Science: Theory,  Region,  and  Qualitative  Analysis. Stanford:  Stanford  University Press.
Larkin,  J.  A.  1982.  Philippine  History  Reconsidered:  A  Socioeconomic Perspective. American Historical Review, 87(3).
Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan.  2012. Sejarah. (Online)
Available  at: http://www.lpdp.depkeu.go.id/index.php?page=profil- sejarah (Accessed 21 September 2013).
Lowe, C. 2007. Recognizing Scholarly Subjects: Collaboration, Area Studies, and the Politics of Nature. In: L. J. Sears, ed. Knowing Southeast Asian Subjects. Seattle  and  Singapore:  University  of  Washington  Press  and NUS Press.
McCoy, A. W. 1982. Introduction: The Social History of an Archipelago. In:
A. W. McCoy & E. C. De Jesus, eds. Philippine Social History: Global Trade and Local Transformations. Honolulu: University of Hawaii Press.
McVey, R. 1995. Change in Continuity in Southeast Asian Studies. Journal of Southeast Asian Studies, 26(1).
Mediansky, F. A. 1984. Soviet Strategic Interests in Southeast Asia. Southeast Asian Affairs.
Muryanto,  B.  2013. UGM  Establishes  ASEAN  Study  Center. (Online) Available  at:  http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/30/ ugm-establishes-asean-study-center.html  (Accessed  21  September 2013).
National  Humanities  Alliance.  2013. International  Education  Programs. (Online)  Available  at:  http://www.nhalliance.org/advocacy/ funding-priorities/international-education-programs-fy2013.shtml (Accessed 14 September 2013).
Network  for  Southeast  Asian  Studies,  n.d.. Network  for  Southeast  Asian Studies. (Online) Available at: http://cseas.net/en/index.html#About (Accessed 16 December 2013).
Ohio  University,  n.d.. Welcome  to  the  Asian  Studies  Program  at  Ohio University. (Online)  Available  at:  http://www.asianstudies.ohio.edu/
(Accessed 14 September 2013). Pepinsky, T. B. 2011. An Introduction to the State of Indonesian Political Studies. (Online)  Available  at:  https://courses.cit.cornell.edu/tp253/docs/ politics_introduction.pdf (Accessed 21 September 2013).
Pusat  Studi  Sosial  Asia  Tenggara,  n.d.. Profil  dan  Kontak. (Online) Available  at:  http://www.pssat.ugm.ac.id/index.php/id/tentang- pssat/profil-dan-kontak (Accessed 21 September 2013). Ramkhamhaeng  University.  2002. Call  for  Papers  Thai  Studies  VIII. (Online) Available  at:  http://www.ru.ac.th/thaistudies8th/  (Accessed  21 September 2013).
S.  Rajaratnam  School  of  International  Studies,  n.d.. Introduction. (Online) Available  at:  http://www.rsis.edu.sg/about_rsis/rsis_objective.html (Accessed 21 September 2013).
Said, E. 1979. Orientalism. New York, NY: Vintage Books. Sewell, J. W. H., 2005. Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago: University of Chicago Press.
Spivak, G. C., 1988. Can the Subaltern Speak?. In: C. Nelson & L. Grossberg, eds. Marxism  and  the  Interpretation  of  Culture. Basingstoke:  Macmillan Education, pp. 66-111.
Tempo. 2011. Angin Muram dari Eropa. Tempo , 20 November, pp. 97-115. Thai Studies Center, n.d.. Overview. (Online) Available at: http://www.arts. chula.ac.th/international/thai/index.htm  (Accessed  21  September 2013).
Thompson,  E.  P.  1964. The  Making  of  the  English  Working  Class. New  York:
Pantheon Books.
Thum, P. 2012. Southeast Asian Studies as a Form of Power. The Newsletter . Universitas  Padjadjaran.  2003. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. (Online)  Available  at: http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003- Sisdiknas.pdf (Accessed 21 September 2013).
US  Department  of  Education.  2011. Title  VI  Programs:  Building  a  U.S.
International  Education  Infrastructure. (Online)  Available  at:  http:// www2.ed.gov/about/offices/list/ope/iegps/title-six.html (Accessed 14 September 2013).
Winichakul,  T.  1994. Siam  Mapped:  A  History  of  the  Geo-body  of  a  Nation.
Honolulu: University of Hawaii Press.
Winichakul,  T.  1994. Siam  Mapped:  A  History  of  the  Geo-Body  of  a  Nation.
Honolulu: University of Hawaii Press.
Wood, E. M. 2002. The Origin of Capitalism: A Longer View. London & New
York: Verso.
Yonezawa, A. 2009. The Internationalization of Japanese Higher Education:
Policy Debates and Realities. Nagoya Journal of Higher Education, 9(13).