INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11904-11917 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Dunia Maya
Wahyu Edy Amrulloh 1 ✉
Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia Email: wahyu.edy@umk.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kasus  ujaran kebencian memang sangat sulit untuk  diatasi dan ditiadakan atas penyebarannya, tapi harus  selalu  diupayakan  untuk  diredam  agar  tidak  menimbulkan  dampak  yang  lebih  luas  dan membahayakan  keutuhan  masyarakat.  Bisa  kita  rasakan  sendiri  bagaimana  ujaran-ujaran  kebencian selalu ada di kehidupan dunia maya. Pribadi manusia tidak jarang yang dihujat atau dihewan-hewankan (dengan  kata-kata  umpatan)  hanya  karena  suatu  pernyataan  tertentu.  Hal  itu  bisa  membuat  rasa kemanusiaan kita menurun dan bisa menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan cara penelusuran data kepustakaan sebagai data utama ditambah observasi maya sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan ujaran kebencian antara lain minimnya pengetahuan,  pengawasan  orang  tua  dan  guru  yang  kurang  optimal,  kepentingan  politik  dan kekuasaan, lingkungan/tekanan sosial yang memprovokasi, kondisi kejiwaan/stres dan jauh dari agama, kurangnya keteladanan, mudah dan murahnya akses internet, serta lemahnya penegakan hukum. Dan upaya penegakan hukum dengan cara pencegahan dalam mengatasi kasus ujaran kebencian di dunia maya antara lain yaitu meningkatkan literasi publik dan konten positif, klarifikasi kebenaran atas berita yang diduga bohong (hoaks) secara cepat dan sinergis, meningkatkan kemampuan polisi siber, serta melakukan pendekatan persuasif dengan para akademisi dan tokoh-tokoh agama.
Kata Kunci : Dunia Maya, Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian

## Abstract
Cases of hate speech are indeed very difficult to overcome and eliminate their spread, but efforts must always be made to suppress them so that they do not have a wider impact and endanger the integrity of  society.  We  can  feel  for  ourselves  how  hate  speech  is  always  present  in  cyberspace.  It  is  not uncommon for human individuals to be blasphemed or animalized (with curse words) just because of a certain statement. This can reduce our sense of humanity and cause losses. This research aims to find out the factors that cause hate speech to occur and how to enforce the law. The research method used is normative juridical, by searching library data as the main data plus virtual observation as supporting data. The results of the research show that several things that can influence someone to commit hate speech include a lack of knowledge, less than optimal supervision from parents and teachers, political interests and power, environmental/social pressure that provokes them, mental conditions/stress and distance from religion, lack of role models, easy and cheap internet access, and weak law enforcement. And law enforcement efforts by means of prevention in dealing with cases of hate speech in cyberspace include increasing public literacy and positive content, clarifying the truth of news that is suspected to be fake (hoax) quickly and synergistically, increasing the capabilities of the cyber police, and taking a persuasive approach by academics and religious figures.
Keyword: Cyberspace, Law Enforcement, Hate Speech

## PENDAHULUAN
Setiap ada informasi atau konten yang diunggah di dunia maya baik melalui media pemberitaan,  media  sosial,  maupun  segala  jenis  media  online  lainnya,  seringkali memunculkan berbagai komentar, baik komentar yang pro konten maupun komentar yang kontra  terhadap  isi  konten  atau  informasi.  Apalagi  isi  konten  atau  informasinya  bersifat sensitif yang menyudutkan dan merugikan pihak-pihak atau kelompok tertentu, pasti akan memunculkan  komentar  yang  negatif  bahkan  saling  serang.  Perbuatan  saling  serang tersebut tidak hanya berakhir di dunia maya namun bisa berlanjut pada kehidupan dunia nyata  seperti  pertikaian  dan  akhirnya  sampai  ke  meja  hijau  (pengadilan).  Praktik  ujaran kebencian pada umumnya menyasar secara spesifik kelompok-kelompok minoritas tertentu yang lemah secara politik dan sosial. Karenanya, menerapkan prinsip menjaga kebebasan berpendapat  tidak  dapat  secara  serta  merta  diterapkan  untuk  praktik  ujaran  kebencian, terutama  pada  masa  dimana  ujaran  kebencian  dapat  dengan  mudah  diproduksi  dan disebarluaskan secara masif dengan bantuan teknologi informasi (Para et al., 2018).
Ujaran  kebencian  yang  dilakukan  seseorang  atau  kelompok  orang  di  dunia  maya sangat  beragam  bentuk  dan  media  onlinenya.  Bisa  melalui  tulisan  di  blog  pribadi, mengunggah  postingan  di  media  sosial,  mengunggah  video  di  youtube,  dan  lain sebagainya. Kemudahan akses dan penggunaan media online kalau tidak digunakan secara
baik dan bijak bisa menjadi bumerang bagi kita. Mereka yang memosting konten di dunia maya pasti mempunyai alasan dan tujuan tertentu, mulai alasan ekonomi, politik, hukum yang dianggap lemah, masalah pribadi, rasa benci terhadap orang lain, atau bahkan hanya sekedar iseng. Termasuk motif politik atau kekuasaan yang disinyalir juga menjadi salah satu faktor penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu,  pemerintah  juga  perlu  memperluas  sarana  pendidikan  terkait  dengan  manfaat  dan bahaya  berteknologi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  sebagai konsumen  menjadi  lebih  sadar  tentang  penggunaan  media  sosial  yang  baik  dan  benar (Abdul  Aziz  H,  2015).  Namun  dengan  alasan  apapun,  hal  tersebut  sama  sekali  tidak dibenarkan dan bisa berakibat hukum.
mengangkat permasalahan ini dengan tujuan untuk menelaah dan berpikir bersama- sama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ujaran  kebencian dan bagaimana upaya penegakan hukum dalam mengatasi hal tersebut pada kehidupan dunia maya.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif, dengan cara penelusuran data kepustakaan sebagai data utama dan dikaji berdasar hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan sebuah objek penelitian dan kasus-kasus ujaran kebencian yang dianalisa secara kualitatif. Ditambah dengan  observasi  maya  pada  beberapa  platform  digital  yang  ada  muatan  ujaran kebenciannya sebagai data pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dunia Maya
Kemajuan teknologi merupakan anugerah dan menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam  kehidupan  ini,  karena  kemajuan  teknologi  akan  selalu  berjalan  sesuai  dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara  baru  dalam  melakukan  aktivitas  manusia.  Manusia  juga  sudah  menikmati  banyak manfaat yang dibawa oleh  inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini (Ngafifi, 2014). Teknologi merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam mempengaruhi perubahan sosial budaya di masyarakat. Bahkan teknologi hampir selalu menjadi ciri modernitas. Seorang individu seakan-akan belum layak dikatakan sebagai manusia modern jika ia tidak bersentuhan dengan teknologi. Perubahan yang terjadi dari penemuan  pada  teknologi  maupun  inovasi  internet  menyebabkan  tidak  hanya
memunculkan  media  baru.  Aktivitas  orang  lain  dapat  diketahui  melalui  media  sosial, sementara mereka tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya (Sarkawi, 2016).
Perkembangan  teknologi  informasi  di  Indonesia  sendiri  ikut  berkembang  pesat dimana pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2016 berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3  jam  per  hari  untuk  mengonsumsi  internet  (dunia  maya)  melalui  telepon  selular.  Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas tentang perkembangan media  sosial  ( www.setkab.go.id ).  Menurut  data  riset  kerjasama  antara  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan Polling Indonesia, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2018 sudah mencapai 171,17 juta orang, dengan usia pengguna internet paling banyak yaitu usia 15-19 tahun, yang berarti masih usia remaja (Katadata.co.id). Sedangkan menurut data riset We Are Social mengungkapkan bahwa sampai Februari 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta  orang,  dan  pengguna  media  sosial  mencapai  160  juta  orang  (Detik.com).  Yang menjadikan riskan yaitu usia remaja menjadi pengguna paling banyak di dunia maya karena pada usia remaja pada umumnya sikap dan pemikirannya masih labil.
Beberapa dampak negatif akan kemajuan teknologi antara lain kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak  menyimpang  di  kalangan  remaja  semakin  meningkat  karena  semakin  lemahnya kewibawaan  tradisi-tradisi  yang  ada  di  masyarakat,  seperti  gotong  royong  dan  tolong- menolong sehingga telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan  kesatuan  sosial.  Selain  itu  kemajuan  kehidupan  ekonomi  yang  terlalu menekankan  pada  upaya  pemenuhan  berbagai  keinginan  material,  telah  menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Serta pola interaksi antar manusia yang berubah dengan adanya kemajuan teknologi (Siti Irene, 2012).

## Ujaran Kebencian pada Dunia Maya
Segala macam bentuk umpatan dan ujaran kebencian bukanlah sesuatu yang sepele. Ia tercipta atau diciptakan bisa hanya sekedar spontanitas, respect (upaya membela diri) atau bisa dengan sengaja dan terarah mempunyai tujuan tertentu. Sekalipun hanya sekedar respect, namun tetap saja bisa memungkinkan aksi saling balas. Apalagi ujaran kebencian yang  sengaja  diciptakan  mempunyai  maksud  dan  tujuan  tertentu,  pasti  jauh  lebih  besar
risikonya. Bahkan mirisnya ada figur yang dikenal sebagai Ustadz, menggunakan kata-kata umpatan (kata-kata kotor) dalam sebuah konten videonya untuk menanggapi kritikan (aksi balasan) dari pernyataan orang lain. Ujaran kebencian baik yang berwujud balasan maupun yang sengaja didesain sedemikian rupa dengan tujuan tertentu, menunjukkan moral kita sebagai manusia patut diduga sedang mengalami degradasi (penurunan/kemerosotan).
Mundurnya  moral  kemanusiaan  pada  kehidupan  dunia  maya  sangat  terasa  kita rasakan dan bisa kita amati sendiri. Semua bisa merasakan bagaimana kehidupan  dunia maya  bisa  menjadi  ruang  berpendapat  yang  seakan-akan  tidak  ada  batasnya.  Terutama anak remaja yang mana jiwa dan pemikirannya masih labil, ditambah lagi pengetahuannya yang  masih  minim.  Unggahan  ujaran  kebencian  dan  kemarahan  terus  meningkat  setiap tahun dan sulit dikendalikan. Anissa Permatadietha, Marketing Manager RTE & Beverages, Kraft  Heinz  ABC  Indonesia  menyebut,  berdasarkan  data  dari  Crimson  Hexagon menunjukkan, sebanyak 70.000 unggahan kemarahan dan ujaran kebencian terjadi setiap hari di media sosial (medsos). Data itu didapat melalui survei yang menghitung kata-kata negatif yang muncul dari bulan Januari hingga Juni 2019 di media sosial Twitter. Hasilnya, sebanyak  15,2  juta  kemarahan  muncul  di  media  sosial.  Bila  dirata-rata  maka  setiap  hari jumlahnya sekitar 70.000 ungkapan kemarahan dan ujaran kebencian. Itu hanya dari satu platform, belum media sosial lainnya (Suara.com). Bisa kita bayangkan pesan, pikiran negatif, ungkapan  kemarahan  dengan  jumlah  sebanyak  itu  tidak  mungkin  bisa  ditangani sepenuhnya  dengan  tangan  manusia,  harus  dengan  bantuan  teknologi  pula  untuk mencegahnya.
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  secara  fitrahnya  pasti  ingin  hidup  bersosial  dan berinteraksi  dengan  yang  lainnya,  termasuk  ingin  mengutarakan  segala  pikiran  dan pendapatnya. Kebebasan berpendapat dan mengungkapkan pikiran memang telah diatur dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945)  dan  beberapa  Undang-undang.  Namun  pengertian  bebas  tidak  bisa  dimaknai sembarangan,  apalagi  dimaknai  bebas  sebebas-bebasnya  tanpa  batasan  yang  jelas  dan tidak  mengindahkan  norma-norma  atau  peraturan  perudang-undangan  yang  berlaku. Beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat, berkomunikasi, memperoleh dan menyebarkan informasi antara lain :
Pasal 28E ayat (3)
“Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan pendapat.”
Pasal 28F
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Selain  UUD  NRI  1945,  dalam  UU  No.  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  juga  mengatur  mengenai  kebebasan berpendapat :
Pasal 1 angka (1)
“K emerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .”
Pada pasal tersebut disebutkan kata bebas dan bertanggung jawab, artinya seseorang bebas mengeluarkan  pendapat  mereka  apapun,  namun  tetap  ada  batasan  dan pertanggungjawabannya  terhadap  apa  yang  mereka  sampaikan.  Mengenai  batasan- batasan dalam penyampaian pendapat dipertegas dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 yaitu :

## Pasal 6
Warga  negara  yang  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  berkewajiban  dan bertanggungjawab untuk; (a) menghormati hak-hak orang lain; (b) menghormati aturan- aturan moral yang diakui umum; (c) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (d) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan (e) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Mengenai  pengaturan  dan  batasan-batasan  pertanggungjawaban  dalam penyampaian pendapat di muka umum di atas, diatur pula lebih lanjut khusus di dunia maya (elektronik/digital) mengenai larangan-larangan atau batasan bersuara/berpendapat yang tidak boleh dilakukan tentang penyampaian informasi pada media elektronik/dunia maya yaitu oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (revisi UU ITE), yang lengkap mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi orang-orang yang suka melakukan ujaran kebencian di  dunia  maya.  Serta  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Tidak ada kata/istilah pasti mengenai istilah ujaran kebencian baik di KUHP maupun di UU ITE, tapi terdapat istilah penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan. Namun dalam pengertian yang lebih luas oleh para
ahli,  istilah  itu  semua  tercakup  dalam  ujaran  kebencian.  Menurut  Surat  Edaran  Kapolri Nomor:  SE/6/X/2015  Tahun  2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech) diterangkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk; penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuataan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial.

## Penegakan Hukum Kasus Ujaran Kebencian
Sepanjang  tahun  2017  ada  5.061  kasus cyber  crime  atau  kejahatan  siber  yang ditangani Polri. Angka itu naik 3% dibanding pada tahun 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. Kasus cyber crime yang dapat diselesaikan Polri tahun 2017 sebanyak 1.368 kasus. Kasus yang bisa diselesaikan itu meningkat dari tahun 2016, yang berjumlah 1.119 kasus. Sementara itu, Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus. Selama 2017,  Polri  telah  menyelesaikan  kasus  kejahatan ujaran  kebecian  sebanyak  2.018  kasus. Adapun tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657  kasus,  atau  naik  73,14%  dibanding  pada  tahun  2016.  Kemudian,  ujaran  kebencian dengan  kasus  perbuatan  tidak  menyenangkan  sebanyak  1.224  kasus.  Sedangkan  ujaran kebencian dengan  kasus  pencemaran  nama  baik  sebanyak  444  kasus  (Polri,  dalam Detik.com).
Tabel 1. Kasus cyber crime dan ujaran kebencian tahun 2016-2017 Tindak Pidana Tahun 2016 Tahun 2017 Cyber Crime 4931 kasus 5061 kasus Ujaran Kebencian :
- Penghinaan
- Perbuatan Tidak Menyenangkan
- Pencemaran Nama Baik 1829 kasus 3325 kasus : 1657 kasus 1224 kasus 444 kasus
Melihat tabel 1., kasus ujaran kebencian meningkat sangat pesat dari tahun 2016 ke tahun  2017.  Apalagi  angkanya  naik  hampir  separuhnya  (naik  44,99%).  Semakin  ditindak kasusnya  bukannya  semakin  berkurang,  namun  malah  sebaliknya,  meningkat.  Mantan Menteri  Komunikasi  Teknologi  dan  Informatika  (Menkominfo)  Rudiantara  mengatakan media sosial Instagram dan Facebook menjadi ladang ujaran kebencian seperti radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme. Ada sekitar 4.000 akun yang di- take down oleh Kominfo sejak akhir  bulan  Mei  2018,  hampir  setengah  diantaranya  (48%)  berada  di  Instagram  dan
Facebook. Pada pertengahan bulan Juni 2018, tren ujaran kebencian yang dipantau oleh Kominfo  masih  sekitar  20.000  akun,  sama  seperti  pada  akhir  bulan  Mei  2018 (Cnnindonesia.com).  Memasuki  tahun  2019  yang  merupakan  tahun  politik,  kasus  ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) banyak yang mengarah ke isu-isu politik bahkan lebih sensitif dan panas.
Sejak tanggal 21 April 2008, ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun Pasal tersebut telah diubah menjadi Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan  atau  kelompok  masyarakat tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  (SARA)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Pemidanaan  atas  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  ujaran  kebencian  juga  diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur mengenai tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa ujaran kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis  yang  berupa  perbuatan  membuat  tulisan  atau  gambar  untuk  ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau  dibaca  oleh  orang  lain.  Perbuatan  tersebut  bisa  dikenai  dengan  ancaman  pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian pada Dunia Maya

## 1) Minimnya Pengetahuan
Semakin tinggi pendidikan seseorang, pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Namun tidak bisa dimaknai kalau orang yang berpendidikan rendah dianggap memiliki pengetahuan yang sedikit. Bahkan bisa terjadi sebaliknya, orang yang berpendidikan  rendah  namun  mempunyai  budi  pekerti  yang  luhur.  Namun  dalam konteks ini, yang dimaksud minimnya pengetahuan yaitu pengetahuan atau wawasan di bidang hukum, khususnya hukum yang mengatur perihal ujaran kebencian, yakni tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  (UU  ITE).  Kaum  remaja  masih  banyak  yang  berkata seenaknya  sendiri  di  dunia  maya,  saling  berujar  kata-kata  umpatan  dan  membully
temannya tanpa peduli atau mengetahui dampaknya pada kemudian hari.

## 2) Pengawasan Orang Tua dan Guru yang Kurang Optimal
Masih banyak anak-anak remaja yang suka keluar malam hanya untuk nongkrong- nongkrong bersama teman-temannya dengan tujuan yang tidak jelas. Pergaulan yang kurang terkontrol seperti ini, pengawasan orang tua harus lebih ketat. Karena lingkungan yang  negatif  akan  cepat  menular  pada  diri  seorang  anak.  Orang  tua  juga  harus membatasi  waktu  bermain  atau  bergaul  anak  dan  dengan  siapa  saja  mereka  harus berteman. Termasuk penggunaan HP juga harus dibatasi dan dikontrol oleh orang tua setiap saat. Di lingkungan sekolah, pihak guru juga bisa melakukan sidak rutin pada anak- anak sekolah tentang apa saja yang mereka bawa, kerapian berpakaian, isi HP, dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa sekolah sudah ada larangan untuk membawa HP yang berkamera dan berjaringan internet.

## 3) Politik dan Kekuasaan
Politik  dan  kekuasaan  merupakan  dua  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  karena kekuasaan berawal dari sistem politik. Banyak politikus saling melontarkan kritik, sindiran, dan  bahkan  tidak  jarang  yang  merendahkan  atau  mencoba  membuka  aib  lawan politiknya.  Hal  ini  dengan  tujuan  mencari  dukungan  dan  suara  masyarakat  agar masyarakat  tidak  memilih  ke  lawan  politiknya.  Bahkan  ada  pengungkapan  dari  pihak kempolisian yang menyatakan ada kelompok atau usaha yang khusus membuat berita palsu  atau  ujaran  kebencian  sesuai  pesanan/permintaan  yang  ditujukan  ke  kelompok tertentu, misalnya kasus Saracen.
4) Lingkungan / Tekanan Sosial yang Memprovokasi
Pengaruh lingkungan yang kurang kondusif memang menjadi permasalahan klasik. Kita sebagai manusia yang  berwatak  sosial, tentunya akrab dengan lingkungan sosial. Namun  sosial  yang  mana  yang  mempengaruhi  kita?  Bermacam-macam  bentuknya. Pengaruh lingkungan atau tekanan  sosial  yang memprovokasi sekaligus mengandung muatan politik. Pengaruh tekanan sosial seperti itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, di dunia maya (medsos) juga sering terjadi. Bahkan pernah ada cerita seorang artis yang mengaku stres berat setelah dia memposting sesuatu di media sosialnya dan dibanjiri komentar  negatif  yang  bermuatan  kebencian.  Sehingga  dia  secara  spontanitas melakukan aksi balasan (saling serang). Namun karena dirasa semakin tidak berujung, cara terbaiknya yaitu dengan diam (mengalah).
5) Kondisi Kejiwaan (Stres) dan Jauh dari Agama
Anissa  Permatadietha  pernah  mengungkapakan,  berdasarkan  data  dari  Crimson Hexagon menunjukkan ada sekitar 70.000 unggahan kemarahan dan ujaran kebencian
terjadi setiap hari di Twitter, dan angkanya naik/paling tinggi yaitu berada pada jam-jam di luar jam sarapan, makan siang dan makan malam (Suara.com). Selain itu, para pakar kesehatan  juga  menyebut  bahwa  kondisi  kejiwaan  seseorang  yang  terganggu  atau sedang stress, memiliki risiko ketersinggungan yang tinggi.
6) Kurangnya Keteladanan
Dalam konteks ini, keteladanan yang dirasa kurang yaitu keteladanan dari kaum elit (kelas atas), misalnya dari para politikus atau wakil rakyat dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kelas bawah. Kata-kata mereka di dunia digital atau di berbagai media  hanya  terkesan  pencitraan  belaka.  Tidak  banyak  yang  benar-benar  bertindak berdasarkan  dari  hati  nurani.  Bahkan  ada  yang  memberikan  contoh  yang  tidak  baik, misalnya saling sindir dan saling serang dengan lawan politiknya melalui dunia maya.
7) Murah dan Mudahnya Akses Internet
Harga paketan quota yang terjangkau dan kemudahan dalam mengakses internet juga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  meningkatnya  kasus  ujaran  kebencian. Termasuk  harga  telepon  seluler  /  smartphone  yang  tergolong  cukup  murah,  terbukti setiap orang banyak yang meliliki ponsel lebih dari satu, bahkan anak-anak dan remaja yang belum selayaknya menggunakan ponsel sudah familiar dengan ponsel. Anak-anak saja sudah mahir dan terbiasa membeli paketan quota. Akses informasi dengan berbagai layanan aplikasi yang cukup melalui  layar  ponsel, membuat seseorang  sangat  mudah dalam menelusuri berbagai konten dan informasi di dunia maya.
8) Lemahnya Penegakan Hukum
Dari tahun ke tahun jumlah ujaran kebencian selalu mengalami peningkatan, baik kasus fitnah, hoaks, pencemaran nama baik, penistaan, dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum masih ada celah dan kekurangan yang harus  segera  dibenahi,  atau  ditingkatkan.  Kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum garda  terdepan  dalam  mengatasi  tindak  pidana,  memiliki  3  jenis  upaya  penegakan hukum, yaitu upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dan preventif yaitu upaya kepolisian sebelum terjadinya tindak pidana, sedangkan represif yaitu suatu upaya penindakan  setelah  terjadinya  tindak  pidana.  Upaya  pre-emtif  dan  upaya  preventif (pencegahan)  harus  ditingkatkan.  Karena  melihat  jumlah  data/angka  kasus  ujaran kebencian yang sangat tinggi, sepertinya sangat sulit untuk dilakukan upaya penindakan semua. Upaya pre-emtif dan preventif harus dibenahi dan dimaksimalkan.

## Upaya Penegakan Hukum dengan Cara Pencegahan
Upaya  penegak  hukum  kepolisian,  yang  merupakan  garda  terdepan  penegakan hukum yang bersentuhan langsung dari awal suatu kasus, dan harus menjadi peran sentral dalam  hal  mengupayakan  penegakan  hukum  yang  melibatkan  semua  pihak.  Peran  dan tugas  kepolisian  sangat  vital  terhadap  kasus  ujaran  kebencian.  Polisi  merupakan  garda terdepan  dalam  penegakan  hukum  pidana,  sehingga  tidaklah  berlebihan  jika  polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan law in the book menjadi law in action. Polisi dikatakan sebagai garda terdepan karena bisa terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir di kepolisian dengan berdasar pada kewenangan diskresinya (Satjipto Rahardjo, 2002). Untuk itu peran kepolisian harus bersinergi dan didukung penuh oleh semua pihak. Menurut Lawrence M. Friedmen, bekerjanya  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  3  (tiga)  hal  yaitu  struktur  hukum/aparatur penegak hukum, substansi hukum dan kultur hukum (sosial masyarakat). Jadi kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja tidak cukup.
Upaya penegakan hukum dibedakan antara upaya pre-emtif dan upaya preventif. Pre-emtif  yaitu  suatu  upaya  aparat  penegak  hukum  yang  sifatnya  lebih  awal/lebih  jauh sebelum terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan preventif yaitu suatu upaya penegak hukum  yang  sifatnya  lebih  dekat  atau  bisa  berhubungan  langsung  dengan  suatu  tindak pidana. Atau dengan kata lain yaitu upaya pre-emtif dimaksudkan untuk menghilangkan adanya niat jahat  dari seseorang/pelaku, sedangkan upaya preventif dimaksudkan untuk menghilangkan adanya kesempatan pelaku dalam hal akan melakukan suatu tindak pidana. Namun  dalam hal ini menggunakan istilah pencegahan untuk kedua istilah tersebut. Karena pada dasarnya kedua istilah tersebut sama-sama upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum terjadinya suatu perbuatan atau tindak pidana.
Beberapa  upaya  penegakan  hukum  dengan  cara  pencegahan  yang  harus ditingkatkan dan/atau bisa dilaksanakan terhadap kasus ujaran kebencian yang semakin sulit dikendalikan pada dunia maya yaitu antara lain:

## 1) Meningkatkan Literasi Publik dan Konten Positif
Konten negatif sifatnya sangat sensitif dan mudah menular. Untuk itu literasi publik dan  konten  positif  harus  ditingkatkan.  Masyarakat  harus  teredukasi  dengan  berbagai informasi-informasi yang positif, termasuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya bertutur  kata  yang  sopan  serta  bahaya  ujaran  kebencian,  bukan  menakut-nakuti. Kepolisian  yang  sudah  ada  kerjasama  dengan  Kemenkominfo  harus  memaksimalkan ruang publik dunia maya demi meredam konten/isu-isu negatif. Karena kecenderungan konten negatif meskipun tidak terorganisir, tetapi memiliki daya yang sangat besar untuk
bisa  memengaruhi  pemikiran  serta  memicu  tindakan  reaktif  dari  masyarakat (Kominfo.go.id).  Selain  itu  peran  masyarakat,  khususnya  kaum  muda  harus  dirangkul dengan pendekatan persuasif sehingga bisa lebih aktif membanjiri media digital terutama media sosial dengan konten positif.
2) Klarifikasi Berita Bohong (Hoaks) secara Cepat dan Bersinergi
Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/6/X/2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian memang  menyebutkan  penyebaran  berita  bohong  termasuk  jenis  ujaran  kebencian, namun dengan adanya berita bohong (hoaks) akan semakin memicu seseorang untuk berkata-kata kotor / aksi saling balas, karena berita bohong biasanya ada maksud dan tujuan  tertentu.  Semakin  meningkatnya  berita  bohong  (hoaks)  dengan  berbagai isi/konten di dunia maya yang sangat cepat menyebarnya, pihak pemerintah dalam hal ini Kepolisian atau Kemenkominfo, serta institusi berwenang yang terkait, harus segera dengan cepat menelusuri sumber-sumber kebenaran berita tersebut dan memberikan pemberitaan klarifikasi atau meluruskan atas berita tersebut serta menindak pelakunya kalau memang ada unsur pidananya. Sinergitas diantara pihak-pihak yang berwenang harus  ditingkatkan  dalam  hal  klarifikasi  tersebut,  jangan  sampai  ada  tumpang  tindih klarifikasi informasi, apalagi klarifikasinya berbeda. Kita mungkin bisa belajar dari Taiwan yang hanya butuh waktu maksimal 24 jam untuk klarifikasi kebenaran atas dugaan berita bohong  sejak  diduga  atau  ada  laporan  yang  meresahkan  (ada  pro  dan  kontra)  dari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat pencerahan terhadap kebenaran suatu berita secepat mungkin dan tidak termakan fitnah atau aksi provokasi.
3) Menambah Kemampuan dan Peran Polisi Siber ( Cyber)
Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah memiliki kesatuan polisi siber, yaitu Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber)  yang  merupakan  satuan  kerja  berada  di bawah  Bareskrim  Polri  dan  bertugas  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap kejahatan siber. Dittipidsiber juga sudah meluncurkan Patroli Siber untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan mengenai kejahatan siber. Namun diakui oleh mantan Kapolri Tito Karnavian bahwa pihak kepolisian dalam menghadapi tindak pidana cyber masih kewalahan. Karena jumlah pelaku yang sangat banyak dan sering melakukan hit and  run,  yang  artinya  pelaku  mengunggah  postingan  yang  memprovokasi  dan  lain sebagainya,  dan  setelah  itu  menghapusnya.  Kemampuan  para  polisi  siber  harus ditingkatkan dan benar-benar kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Karena selama ini masyarakat hanya mengetahui tentang syarat perekrutan menjadi polisi  sebatas  dari  penampilan  dan  kekuatan  fisiknya,  tidak  secara  luas  yang  ahli  di bidang-bidang tertentu misalnya IT.
4) Meningkatkan Pendekatan Persuasif dengan Akademisi dan Tokoh-Tokoh Agama Selama  ini  penegak  hukum  khususnya  kepolisian,  terkesan  masih  sibuk  dengan urusannya sendiri, belum optimal menjalin hubungan dengan semua pihak, khususnya masyarakat termasuk para akademisi dan tokoh-tokoh agama. Padahal para akademisi dan tokoh-tokoh agama memiliki hubungan sosial dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama, aparat penegak hukum kepolisian harus dengan senang hati mengajak dan merangkulnya. Apalagi para tokoh Agama Islam yang notabene sebagai agama terbesar di Indonesia, mempunyai tokoh agama (Ulama) yang jumlahnya cukup banyak. Penegak hukum kepolisian mungkin bisa melakukan pendekatan secara prioritas, yang sekiranya mempunyai pengaruh sosial yang sangat luas. Sebaiknya ulama-ulama besar dirangkul secara persuasif untuk menyuarakan pentingnya bertutur kata yang baik dan bijak sebagaimana dalam UU ITE di kehidupan dunia maya (media sosial), untuk menjadi akan menjadi pesan dan kesan tersendiri bagi para santri/pengikut atau masyarakat luas yang mengikuti pengajiannya. Karena pada dasarnya ujaran kebencian juga dilarang dalam ajaran Agama Islam (misal fitnah, gibah dan lainnya), termasuk juga dalam agama-agama lain.

## SIMPULAN
Kasus  ujaran  kebencian  memang  sangat  sulit  untuk  diatasi  dan  ditiadakan  atas penyebarannya,  tapi  harus  selalu  diupayakan  untuk  diredam  agar  tidak  menimbulkan dampak yang lebih luas dan membahayakan keutuhan masyarakat. Bisa kita rasakan sendiri bagaimana ujaran-ujaran kebencian selalu ada di kehidupan dunia maya. Pribadi manusia tidak jarang yang dihujat atau dihewan-hewankan (dengan kata-kata umpatan). Hal itu bisa membuat rasa kemanusiaan kita menurun (mengalami degradasi) dan bisa menimbulkan kerugian. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan ujaran kebencian antara lain minimnya pengetahuan, pengawasan orang tua dan guru yang kurang optimal, kepentingan politik dan kekuasaan, lingkungan/tekanan sosial yang memprovokasi, kondisi kejiwaan/stres dan jauh dari agama, kurangnya keteladanan, mudah dan murahnya akses internet,  serta  lemahnya  penegakan  hukum.  Dan  upaya  penegakan  hukum  dengan  cara pencegahan  dalam  mengatasi  kasus  ujaran  kebencian  di  dunia  maya  antara  lain meningkatkan literasi publik dan konten positif, klarifikasi kebenaran atas berita yang diduga bohong  (hoaks)  secara  cepat  dan  sinergis,  meningkatkan  kemampuan  polisi  siber,  serta melakukan pendekatan persuasif dengan para akademisi dan tokoh-tokoh agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Aziz. (2015). Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th. 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). H, T. R. S. H. M. (2015). Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2,
Juli-Desember 2015 e-ISSN. 1(2), 61 – 112.
Martono,  Nanang.  (2012).  Sosiologi  Perubahan  Sosial:  Perspektif  Klasik,  Modern, Postmodern, dan Postkolonial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal  Pembangunan  Pendidikan:  Fondasi  Dan  Aplikasi,  2(1),  33 – 47. https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616
Para,  K.,  Di,  D.  A.  I.,  Timur,  K.,  &  Samarinda,  I.  (2018).  Miftahur  Ridho  Ujaran  Kebencian dalam…. Lentera,  11(Ujaran  Kebencian  dalam  Dakwah:  Analisis  tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma’ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da’i di Kalimantan Timur), 27 – 48.
Rahardjo, Satjipto. (2002). Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Sarkawi, D. (2016). Perubahan Sosial dan Budaya Akibat Media Sosial. In Jurnal Administrasi Kantor (Vol. 4, Issue 2). http://ejournal-
binainsani.ac.id/index.php/JAKBI/article/view/183/283
Septanto, H. (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran  Kebencian Sebuah Cyber Crime  dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(2), 157 – 162.
http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/LCSCVZI11HG7VORWMAFRW7GH3.p
df