Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 6, Number 1, Tahun 2022, pp. 67-73 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.43199

## Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  dalam  Pengatur Penguasaan Hak Atas Tanah
I Gede Surata 1* , Ni Nyoman Mariadi 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Tujuan  penelitian  ini  yakni  menganalisis  kewenangan  pemerintah dalam  mengatur  penguasaan  hak  atas  tanah.  Penelitian  ini  tergolong ke dalam penelitian hukum empiris dengan sifatnya deskriptif analisis. Subjek  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  yakni  pegawai  kantor pemerintah  daerah  kabupaten.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  metode  observasi  dan  wawancara. Data penelitian yang digunakan adalah d аtа primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Dari data tersebut  kemudian  dilakukan  analisis  data  untuk  permasalahan  yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur penguasaan hak  stas  tanah  dalam  bentuk  memberikan  fasilitas  tentang  semua kebutuhan yang berhubungan dengan penguasaan tanah, memberikan pengawasan  terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian,  penentuan  jalur hijau,  dan  menetapkan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  serta pengawasan terhadap developer yang berkaitan dengan pemberian Ijin Membuat Bangunan (IMB) dan pengawasan terhadap fasilitas umum. Bentuk  pemberian  ganti  rugi  hak  atas  tanah  yang  diberikan  oleh pemerintah  jika  hak  atas  tanah  tersebut  diambil  untuk  kepentingan umum  adalah  pemberian  ganti  kerugian  terhadap  lahan-lahan  yang dipergunakan untuk kepentingan umum dapat berupa uang.

## A B S T R A C T
This study aims to analyze the authority of the Government in regulating the Control  of Land Rights. This research is classified as empirical law research with descriptive analysis. The subjects involved in this study were employees of the District Government Office. Data collection in the study was carried out using observation and interview methods. Where the research data used are primary and secondary data. The data obtained were then analyzed by qualitative descriptive analysis, namely the researcher described the data obtained in the field, from the data then analyzed for the problems contained in the problem  formulation.  The  results  showed  that  the  local  government  has  the  authority  to  regulate  the Control  of  Land  Rights  in  the  form  of  providing  facilities  regarding  all  needs  related  to  land  tenure, providing supervision over the conversion of agricultural land functions, determining the green line and establishing Sustainable Food Agricultural Land, as well as Supervision of Developers. relating to the granting of Building Permits (IMB) and Supervision of public facilities. The form of compensation for land rights granted by the government if the land rights are taken for the public interest is the provision of compensation for land used for public interest, which can be in the form of money.

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  ditandai  dengan  pelaksanaan  otonomi  seluas-luasnya  di berbagai daerah (Huda & Heryansyah, 2019; Sufianto, 2020). Daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan  sebesar-besarnya  urusan  yang  selama  ini  ditangani  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  yang  oleh  undang-undang  ditetapkan  sebagai  daerah  otonom  atau  otonomi  daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” yang artinya sendiri dan “nomos ” yang artinya peraturan (Bunga, 2020; Christia & Ispriyarso, 2019; Fauzi, 2019). Otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 05, 2022 Revised January 09, 2022 Accepted April 14, 2022 Available online April 25, 2022
Kata Kunci: Kewenangan, Pelayanan Pertanahan, Ganti Kerugian
Keywords: Authority, Land Service, Compensation
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
sendiri (Kokotiasa,  2021). Otonomi  daerah  merupakan  suatu  wewenang  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  sendiiri (local  self  government) yang  memiliki  dua  unsur  utama,    yaitu  mengatur (rules making, regeling) dan mengurus (rules application , bestuur) (Namlis, 2018) (Sarimole, 2020; Sesung & Hadi, 2021). Pada tingkat makro  (negara) kedua wewenang itu  lazim  disebut  sebagai wewenang  membentuk kebijakan (policy making) dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan (policy executing) (Fitri, 2018; Umar, 2021; Widhiasa et al., 2020) . Oleh karena itu, dengan pembentukan daerah otonom  mengandung makna  penyerahan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  oleh local  government (Kholik,  2020). Dengan  demikian,  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Latjandu, 2019; Ramli, 2020).
Melalui  kebijakan  otonomi  daerah  pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan (Diansyah  et  al.,  2019;  Jabarudin  &  Karmila,  2022). Dengan  demikian,  maka  dekonsentrasi  tidak  diatur dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  karena  sebagai  bagian  penyelenggaraan  pemerintahan pusat melekat kewenangan Pemerintah Pusat (Kontu, 2019; Wibowo & Mariyam, 2020). Gubernur sebagai kepala daerah provinsi yang menjadi wakil pemerintahan pusat di daerah menerima sebagian pelimpahan kewenangan  pemerintahan  pusat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  berdasarkan  asas  dekonsentrasi (Kurnia, 2022). Hal ini berarti bahwa pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat (Jorawati,  2017;  Purnamawati,  2021). Urusan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  dimaksud adalah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pertanahan, moneter, yustisi,  dan agama. Salah satu hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yakni hak atas pengelolaan pertanahan. Negara Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur penguasaan hak atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 angka 4 bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah (Aji et al., 2021; Wibowo & Mariyam, 2020). Artinya, penguasaan tanah yang ada didaerah-daerah dapat dikuasai oleh pemerintah daerah, sebagai amanat dari negara. Hanya saja hak otonomi atas pertanahan menimbulkan ketidak jelasan apabila dikaitkan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan sandaran Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960.  Dalam  undang-undang  ini  tidak  disebutkan  tentang kemungkinan penyerahan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada pemerintah daerah, tetapi justru harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus,  sebagai  urusan  rumah  tangga daerahnya sendiri, termasuk urusan dibidang pertanahan. Urusan di bidang pertanahan merupakan salah satu  urusan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah,  baik  pemerintah  provinsi  maupun pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  skala  setiap  daerah.  Hanya  saja  kenyataan  di  lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah  mampu memahami tugas dan kewajiban atas hak otonomi  pertanahan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  pemerintah  daerah Kabupaten Buleleng. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buleleng belum terlihat kewajiban yang dilakukan, khususnya mengenai pelayanan pertanahan kepada masyarakat, baik mengenai tanah pertanian maupun mengenai tanah-tanah nonpertanian, seperti perumahan, industri dan sebagainya.  Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  instansi pemerintah  yang  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional (Kontu,  2019). Hasil  penelitian  selanjutnya  juga mengungkapkan  bahwa  penyelenggara  fungsi  pemerintahan,  yang  mempunyai  kewenangan  dalam tugasnya  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  di  bidang  pertanahan  harus  berdasar  pada peraturan perundang-undangan dan juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)  sesuai  undang-undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (Yunior,  2019). Penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa prosedur penentuan penetapan tanah hak ulayat dalam peraturan  daerah  tetap  mengacu  pada  pedoman  penyusunan  peraturan  daerah  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hal yang penting bahwa dalam setiap pembuatan produk hukum daerah idealnya melampirkan naskah akademik yang akan mampu menjelaskan mengenai materi muatan  rancangan  peraturan  daerah,  termasuk  kerangka  pikir  serta  tujuan  adanya  peraturan  daerah tersebut (Jabarudin  &  Karmila,  2022). Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dikatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan hak pertanahan, yang harus disesuaikan  dengan  peraturan  yang  telah  disediakan.  Hanya  saja  pada  penelitian  sebelumnya  belum
terdapat  kajian  mengenai  pengatuaran  penguasaan  hak  atas  tanah  (studi  di  kantor  pemerintah  daerah Kabupaten Buleleng). Oelh karean itu,penelitian ini difokuskan pada kajian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan  Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penguasaan hak atas tanah.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris konsep  utamanya  adalah  menggali  data  lapangan  yang  memerlukan  lokasi  penelitian.  Penelitian  ini difokuskan pada  pengujian  kewenangan pemerintah  kabupaten dalam pengaturan  penguasaan hak atas tanah.  Subjek  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  yakni  pegawai  Kantor  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  observasi  dan wawancara. Data penelitian yang digunakan adalah d аtа pr imer dan sekunder. Data primer, yаitu dаtа yаng diperoleh melаlui hаsil wаwаncаrа kepada para responden di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder merupakan dаtа - dаtа yаng diperoleh dаri beberapa literatur yang berkaitan dengan ob jek penelitian ini. Data  tersebut  diperoleh  dari  Perpustаkааn  Fakultas  Hukum  Universitas  Panji  Sakti  dаn  Perpustаkааn Umum.  Hasil  pengumpulan  data  kemudian  dianalisis  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan.  Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat dua temuan utama dalam penelitian. Temuan pertama berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewenangan    pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam mengatur penguasaan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dilakukan dalam  hal  pelayanan  pertanahan,  secara  teknis  menjadi  kewenangan  yang  didelegasikan  kepada  Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  (Perkimta)  Kabupaten  Buleleng.  Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Pertanahan pada kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan I Ketut Suastika bahwa bidang pertanahan mempunyai tugas dan fungsi untuk memfasilitasi dan  melaksanakan  koordinasi  pelaksanaan  sosialisasi  peraturan,dan  pengaturan    bidang  pertanahan, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pertanahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian ijin penggunaan pemanfaatan tanah dalam satu daerah kabupaten, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan  kegiatan survey, pengukuran  dan  pemetaan  pertanahan,  memfasilitasi  dan  melaksanakan  koordinasi  penyelenggaraan kegiatan  administrasi  pertanahan,  memfasilitasi  dan  melaksanakan  koordinasi  penyelesaian  sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, melaksanakan koordinasi da memfasilitasi program tanah obyek reforma agraria dalam daerah kabupaten, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan pemanfaatan  tanah  kosong  dalam  daerah  kabupaten,  memfasilitasi  dan  melaksanakan  koordinasi penetapan tanah ulayat dalam daerah kabupaten, serta bertugas untuk memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
Di  samping  itu  lebih  lanjut  dikemukakan  juga  bahwa  ruang  lingkup  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Buleleng  meliputi:  memfasilitasi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah (P4T), memfasilitasi pemanfaatan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  pertanahan,  serta  memfasilitasi  pendataan  tanah  ulayat.  Sengketa yang sering terjadi bahwa sebidang tanah yang telah ditetapkan sebagai jalur hijau, namun tanah tersebut telah bersertifikat dengan status perumahan, sehingga sering terjadi  konflik antara pemegng sertipikat dan Pemerintah Daerah Buleleng. Untuk itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan I Ketut Suastika menyikapi dengan cara memberikan peringatan tertulis, memberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan  pembangunan,  penghentian  sementara  dan  pembekuan  ijin  membuat  bangunan  (IMB), pencabutan  IMB,  dan  pemberian  perintah  pembongkaran  pemilik  bangunan,  pembongkaran  oleh pemerintah dalam hal pemilik bangunan gedung, serta pemberian sanksi denda dalam hal pembongkaran.
Demikian juga  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyatakan bahwa  jika terjadi  permasalahan  antara  developer  dengan  konsumen,  tentang  fasilitas  umum,  misalnya  setelah pembangunan diserahkan oleh developer kepada konsumen, ternyata fasilitas umum tidak ditindaklanjuti. Dalam  hal  ini,  pihak  Perkimta  belum  memberikan  sanksi  mengingat  belum  ada  undang-undang  yang mengatur untuk  itu.  Jika fasilitas umum  berupa  jalan,  maka  masalah  ini diserahkan  kepada  pemerintah daerah. Apabila fasilitas jalan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, maka fasilitas jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.  Jika belum diserahkan, maka   fasilitas jalan tetap menjadi tanggung jawab developer.
Memerhatikan  keterangan  yang  dikemukakan  oleh  Kepala  Bidang  Pertanahan  tersebut  di  atas, maka kewenangan Pemerintah Daerah Buleleng dalam melaksanakan pelayanan pertanahan hanya sebatas memfasilitasi,  belum kelihatan pelayanannya terkait dengan pertanahan. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pekerjaan  Umum    dan  Tata  Ruang  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  Buleleng  adalah pemberian ijin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek retribusi tanah, serta  ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian ijin membuka tanah, serta perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten kota. Dari kedua  instansi  yang  ditunjuk  untuk  mewakili  pemerintah  daerah  Buleleng,  masing-masing  mempunyai tugas dan wewenang yang saling melengkapi sesuai dengan bidangnya, sehingga kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Buleleng terkait dengan pelayanan pertanahan di samping memfasilitasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, juga mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin dan termasuk memberikan ganti kerugian serta santunan terhadap tanah  yang  dipergunakan  untuk  pembangunan.  Termasuk meretribusi  tanah,  ganti  kerugian  kelebihan tanah maksimum, juga tanah absentee, sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang  Nomor 56 Prp Tahun  1960  tentang  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti  Kerugian.    Ganti  kerugian  yang  dimaksud adalah tanah-tanah yang menjadi obyek landreform sesuai dengan ketentuan Pasal  1 Peraturan Pemerintah Nomor  224  Tahun  1961  yaitu  tanah-tanah  yang  dalam  rangka  pelaksanaan  landreform  akan  dibagikan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Ruang lingkup pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  juga Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta  Bagian  Hukum  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang memiliki tugas dalam pemberian ijin, penerbitan ijin, penyelesaian sengketa tanah, penetapan subjek dan objek retribusi, perencanaan penggunaan tanah. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, juga memberikan  pelayanan  dalam  hal  penerbitan  sertifikat,  pelayanan  informasi  ruang,  dan  pertimbangan teknis  pertanahan  di  Kabupaten  Buleleng.  Dinas  Perumahan,  Kawassan  Permukiman  dan  Pertanahan mengemukankan bahwa pelayanan yang diberikan  berupa memfasilitasi  sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya  Kepala  Bagian  Hukum  mengemukakan  bahwa  Kepala  Bagian  Hukum  Pemerintah  Daerah Buleleng menyikapi hal itu,  yaitu  sifatnya menyerahkan kepada dinas yang membidanginya yaitu  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  Temuan kedua pada penelitian berkaitan dengan bentuk pemberian ganti rugi  hak atas tanah yang yang diberikan oleh  pemerintah  Kabupaten  Buleleng  apabila  hak  atas  tanah  tersebut  dipergunakan  untuk  kepentingan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pemberian  ganti gugi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini berarti bahwa  pemerintah daerah memberikan ganti kerugian atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum berdasar pada konstitusi, bukan berdasarkan kemampuan daerah. Sedangkan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  mengemukakan  bahwa  penentuan  ganti  kerugian bergantung pada penilaian publik (appraisal).

## Pembahasan
Pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur berbagai urusan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah berlaku (Jabarudin & Karmila, 2022; Widhiasa et al., 2020). Salah satu hak otonomi yang dimiliki yakni hak untuk mengelola masalah pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penguasaan hak atas tanah adalah  dalam  bentuk  memberikan  fasilitas  tentang  semua  kebutuhan  yang  berhubungan  dengan penguasaan tanah, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga berwenang untuk memberikan pengawasan terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian,  penentuan  jalur  hijau,  dan  menetapkan  lahan  pertanian  pangan pangan  berkelanjutan,  serta  pengawasan  terhadap  developer  yang  berkaitan  dengan  pemberian  Ijin Membuat Bangunan (IMB)  dan pengawasan terhadap fasilitas umum. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangganya sendiri, termasuk urusan di  bidang  pertanahan,  dan  urusan  dibidang  pertanahan  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh pemerintah daerah (Aji et al., 2021; Dwiyansany & Wardhani, 2019).
Secara yuridis, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur bidang pertanahan di seluruh wilayah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk  dipergunakan  bagi  sebesar-besar
kemakmuran  rakyat (Hasiah,  2020;  Siagian,  2021;  Subekti,  2016). Hal  ini  menandakan  bahwa  setiap masyarakat memiliki hak atas tanah, yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya, seperti mendirikan bangunan, hak atas tanah untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan (Narindra et al., 2020). Penggunaan serta pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintahan yang telah dirancang.
Pemberian ganti rugi atas hak atas tanah yang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng apabila hak atas tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian ganti kerugian  terhadap  lahan-lahan  yang  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum  dapat  berupa  uang,  tanah pengganti dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemegang hak atas tanah  yang  terkena.  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  serta  penentuan  jumlah  pemberian  ganti kerugian terhadap lahan yang dipergunakan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, bergantung pada  penilaian  publik (Appraisal) (Kumalasari & Sudiarta, 2020). Peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang (Prabandari et al., 2021). Pemberian ganti rugi kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lubis, 2019).
Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  juga mengungkapkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional (Kontu,  2019). Hasil  penelitian selanjutnya  juga  mengungkapkan  bahwa  penyelenggara  fungsi  pemerintahan,  yang  mempunyai kewenangan dalam tugasnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan di bidang pertanahan harus berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  juga  harus  memperhatikan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB)  sesuai  undang-undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan (Yunior,  2019). Penelitian  selanjutnya  juga  mengungkapkan  bahwa  prosedur  penentuan penetapan tanah hak ulayat dalam peraturan daerah tetap mengacu pada pedoman penyusunan peraturan daerah  sesuai peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dimana salah  satu  hal yang penting bahwa dalam setiap pembuatan produk hukum daerah idealnya melampirkan naskah akademik yang akan mampu menjelaskan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah, termasuk kerangka pikir serta tujuan adanya peraturan daerah tersebut (Jabarudin & Karmila, 2022). Dengan demikian,  berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan hak pertanahan yang harus disesuaikan dengan peraturan yang telah disediakan.

## 4. SIMPULAN
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penguasaan hak atas tanah adalah  dalam  bentuk  memberikan  fasilitas  tentang  semua  kebutuhan  yang  berhubungan  dengan penguasaan  tanah,  yang  dikoordinir  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  (PUTR)  dan  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga berwenang untuk memberikan pengawasan terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian,  penentuan  jalur  hijau  dan  menetapkan  lahan  pertanian  pangan pangan  berkelanjutan,  serta  pengawasan  terhadap  developer  yang  berkaitan  dengan  pemberian  Ijin Membuat Bangunan (IMB), dan pengawasan terhadap fasilitas umum. Bentuk pemberian ganti rugi hak atas tanah yang diberikan  oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.  Jika hak atas tanah tersebut diambil untuk kepentingan  umum,  maka  pemberian  ganti  kerugian  terhadap  lahan-lahan  yang  dipergunakan  untuk kepentingan umum dapat berupa uang,  tanah pengganti, dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemegang hak atas tanah yang terkena. Pembangunan untuk kepentingan umum. Penentuan  jumlah  pemberian  ganti  kerugian  terhadap  lahan  yang  dipergunakan  sebagai  pembangunan untuk kepentingan umum, bergantung pada penilaian publik (appraisal).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aji, B. S., Ngadino, & Prabandari. (2021). Analisis Yuridis Pemindahtanganan Hak Guna Bangunan (HGB) di Atas  Tanah  Hak  Pengelolaan  (HPL)  Dan  Aplikasinya. Jurnal  Studi  Kenotariatan , 14 (2). https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43726.
Bunga,  M.  (2020).  Model  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Ideal  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 818. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342. Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform ,
15 (1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360.
Diansyah,  T.,  Zuhir,  M.  A.,  &  Rumesten,  I.  (2019).  Implikasi  Hukum  Perubahan  Kewenangan  Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah  di Sektor Pertambangan. Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan , 8 (1). https://doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309.
Dwiyansany,  S.,  &  Wardhani,  L.  T.  A.  L.  (2019).  Sistem  Pertanahan  Keraton  Yogyakarta  sebagai  Daerah Otonomi Khusus. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2), 226 – 236. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.226-236. Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. Spektrum Hukum , 16 (1), 119. https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130. Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang  Pertanahan  Setelah  Otonomi Daerah. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 421 – 438. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380.
Hasiah,  H.  (2020).  Analisis  Yuridis  Wewenang  Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dalam Pengurusan  Tanah  di  Indonesia. Shar- E :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Hukum  Syariah , 6 (2),  91 – 107. https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.186. Huda,  N.,  &  Heryansyah,  D.  (2019).  Kompleksitas  Otonomi  Daerah  dan  Gagasan  Negara  Federal  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 26 (2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2.
Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Penetapan Tanah Ulayat dalam Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (3), 185 – 202. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.25.
Jorawati,  S.  (2017).  Politik  Hukum  Restrukturisasi  Pembentukan  Perangkat  Daerah  Pasca  Reformasi (Sekilas  Tanggapan  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Perangkat Daerah). Jurnal Lesgislasi Indonesia , 13 (4). https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.133. Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 6 (1), 56. https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023. Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa , 2 (1), 11 – 23. https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13.
Kontu,  F.  F.  (2019).  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pendaftaran  Tanah  Berdasarkan  Undang-
Undang No 23 Tahun 2014. Lex Administratum , 1 (69), 5 – 24. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32038.
Kumalasari, P. A., & Sudiarta, I. K. (2020). Pemberian Ganti Rugi kepada Pemilik Tanah atas Penggunaan Tanah Perseorangan Tanpa Pembebasan oleh Pemerintah. Jurnal Kertha Semaya , 8 (3), 301 – 318. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/57415/33612.
Kurnia, T. (2022). Pengaruh Dualisme Kedudukan dan Wewenang Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam Prespektif Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1). https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3338. Latjandu, Lady. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak  dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (Bp2rd)  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (4). https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26520. Lubis, A. S. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta terhadap Bidang Tanah yang Tidak Memiliki Alas Hak. Doktrina: Journal Of Law , 2 (1), 1. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252. Namlis, A. (2018). Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Journal Of Government, Social and Politics , 4 (1). https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2167.
Narindra,  H.,  Permadi,  I.,  &  Sudarsono,  S.  (2020).  Pengaturan  Zona  Nilai  Tanah  sebagai  Dasar  Penilaian Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 5 (1), 66. https://doi.org/10.17977/um019v5i1p66-74. Prabandari, L. N. D. S., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pemberian Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah  oleh  Pemerintah  untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal  Analogi  Hukum , 3 (1),  1 – 5. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5.
Purnamawati,  E.  (2021).  Otonomi  Daerah  Pasca  Amandemen  UUD  1945. Disiplin :  Majalah  Civitas
Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
, 27 (2), 134 – 145. http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/40.
Ramli, R. (2020). Tugas, Wewenang serta Kewajiban kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Administrasi , 2 (1). http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article /view/1676.
Sarimole, B. (2020). Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. (Studi Di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua). Jurnal Ilmu Hukum Konstitusi , 1 (2), 151 – 160. https://core.ac.uk/download/pdf/229023093.pdf.
Sesung, R., & Hadi, S. (2021). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam Perspektif Prinsip Otonomi dan Desentralisasi. Jurnal Ilmu Hukum , 17 (1). https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4146.
Siagian,  L.  (2021).  Analisis  Yuridis  Pemberian  Bagian-Bagian  Tanah  Hak  Pengelolaan  oleh  Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kepada Pihak Ketiga. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , 2 (3),
470 – 484. https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4248.
Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754. Sufianto,  D.  (2020).  Pasang  Surut  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Academia  Praja , 3 (2),  271 – 288. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185.
Umar, J. (2021). Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia , 1 (2), 97 – 102. https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i2.27.
Wibowo,  &  Mariyam.  (2020).  Kontekstualisasi  Hukum  Agraria  di  Bidang  Pertanahan  Setelah  Otonomi
Daerah di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia , 3 (3). https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.396-406.
Widhiasa,  I.  G.  C.  A.,  Arthanaya,  I.  W.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020).  Penentuan  Nilai  Pemungutan  Pajak  Bea Perolehan  Peralihan  Tanah  oleh  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 57 – 61. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2342.57-61. Yunior, L. V. (2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar. Jurist-Diction , 2 (6), 2175. https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15948.