## EVALUASI  PELAKSANAAN  PROGRAM  BANTUAN  OPERASIONAL  SEKOLAH (BOS)  DALAM  UPAYA MENGURANGI  ANGKA PUTUS  SEKOLAH
Muh. Turizal Husein
(Dosen  Fakultas Agama Islam dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Muhammadiyah  Tangerang)
Abstrak:
Wajib  Belajar sembilan  tahun  yang dicanangkan  oleh  Pemerintah  sejak 2 Mei 1994 belum memenuhi  target  sehingga  Pemerintah  perlu  mengeluarkan  kebijakan  Inpres  Nomor  5  Tahun 2006  tentang  Gerakan  Nasional  Percepatan  Penuntasan  Wajib  Belajar  9  Tahun  dan Pemberantasan  Buta  Aksara.  Program  BOS  dilatarbelakangi  oleh  kenaikan  harga  BBM  yang mengakibatkan    turunnya   dayabeli    masyarakat    yang   berdampak    negatif    terhadap    akses masyarakat  miskin  terhadap  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun.  Sesuai  UU  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  mengamanatkan  bahwa  “Setiap  warga  negara  mempunyai hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  dan  Pemerintah  wajib  memberikan layanan  dan  kemudahan  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap warga negara tanpa diskriminasi.”
Kata Kunci: Bantuan Operasional  Sekolah,  Angka Putus Sekolah.

## A.  Pendahuluan
Undang-undang   Nomor   20   Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  Negara yang  berusia  7-15  tahun  wajib  mengikuti pendidikan  dasar 1 .  Konsekuensi  dari  amanat undang-undang  tersebut  maka  pemerintah wajib  memberikan  layanan  pendidikan  bagi seluruh    peserta    didik    pada    tingkat pendidikan   dasar   (SD/MI   dan   SMP/MTs serta satuan pendidikan  yang sederajat).
Salah    satu    indikator    penuntasan program    Wajib   Belajar   9   Tahun   diukur dengan   Angka   Partisipasi   Kasar   (APK). Pada  tahun  2005,  APK  tingkat  SMP  secara nasional   sebesar   85,  22%  dan  pada   akhir 2009    telah    mencapai    98,    11%.    Angka tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan   Pemerintah   yaitu   pada   tahun 2008/2009  harus  mencapai  APK  minimum 95%.  Dengan  demikian,  konsekuensi  dari keberhasilan    program    Wajib    Belajar    9 Tahun  tersebut  adalah meningkatnya  jumlah
1 Depdiknas, Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Jakarta:  Balitbang Pusat  Data  dan  Informasi,  2004), hlm. 10.
siswa   lulusan  SMP  yang  harus  ditampung oleh  pendidikan  menengah 2 .  Program  BOS dilatarbelakangi   oleh  adanya   kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat,  juga  akan  berdampak  negatif terhadap  akses  masyarakat  miskin  untuk mendapat  Pendidikan  Dasar  (Wajardikdas) sembilan Tahun.
Ketertarikan        untuk        melakukan evaluasi  pelaksanaan  BOS  adalah  dana  BOS tersebut  tidak  diberikan  langsung  kepada siswa  akan  tetapi  diterima  dan  dikelola  oleh sekolah  dan  program  BOS  belum  pernah dievaluasi,    baik    oleh    lembaga    sekolah maupun  lembaga  lain  sehingga  sampai  saat ini  belum  mengatahui  seberapa  manfaat  dan dampak   dalam   upaya   mengurangi    angka putus  sekolah  bagi  siswa/siswi  miskin  atau kurang  mampu.  Oleh  karena  itu  untuk mengetahui    tingkat    efektivitas    capaian sasaran  program  BOS  sekiranya  perlu dilakukan kajian melalui evaluasi pelaksanaan   program   Bantuan  Operasional
2 Depdiknas,    Depag, Grand    Design Penuntasan  Wajardikdas  9  Tahun  Bab  III  ( Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP, 2006), hlm. 26.
Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Mengurangi Angka Putus Sekolah
Sekolah   dalam   upaya   mengurangi   angka putus    sekolah    di    Sekolah    Menengah Pertama.

## B.   Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) 1.   Pelaksanaan  Program BOS
Program  Bantuan Operasional  Sekolah (BOS)  memiliki  banyak  kekuatan  atau berpengaruh    positif    dan    juga    memiliki banyak    dampak    atau    kelemahan    dalam proses  membebaskan  biaya  pendidikan  bagi siswa  tidak  mampu  dan  meringankan  bagi siswa  yang  lain,  agar  mereka  memperoleh layanan    pendidikan    dasar    yang    lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan    Wajib    Belajar    9    Tahun. Pengaruh       positif       Program       Bantuan Operasional  Sekolah adalah: 3
a.    BOS  harus menjadi  sarana  penting  untuk mempercepat  penuntasan  Wajar  Dikdas 9 Tahun.
b.   Melalui   BOS   tidak   boleh   ada   siswa miskin    putus    sekolah    karena    tidak mampu  membayar  iuran/pungutan  yang dilakukan    oleh    sekolah/madrasah/ ponpes.
c.   Anak    lulusan    sekolah    setingkat    SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya    ke    sekolah    setingkat SMP.  Tidak  boleh  ada  tamatan  SD/MI/ setara tidak  dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahalnya  biaya masuk sekolah.
d.    Kepala  Sekolah  mencari  dan  mengajak siswa  SD/MI/SDLB  yang  akan  lulus  dan berpotensi  tidak  melanjutkan  sekolah, untuk  ditampung  di  SMP/MTs/SMPLB. Demikian  juga  bila  terindentifikasi  anak putus  sekolah  yang  masih  berminat melanjutkan  agar  diajak  kembali  ke bangku  sekolah
Namun  dibalik  semua  pengaruh  positif di  atas  ada  beberapa  kelemahan  mendasar yang    terkadang    menjadi    kendala    di lapangan,  terutama  dalam  proses  pencairan
dan  pelaporan.  Kelemahan   yang  dimaksud diantaranya  yaitu:
a.    Adanya ketentuan bagi sekolah/ madrasah/ponpes        penerima        BOS tersebut    terdapat    siswa    miskin diwajibkan  membebaskan  segala  jenis pungutan,  namun  tidak  dijelaskan  jenis pungutan apa saja yang dilarang.
Sedangkan Dana yang  dialokasikan pemerintah    belum    cukup    menutupi segala bentuk biaya operasional  sekolah.
b.  Adanya        ketentuan        bagi      sekolah/ madrasah/ponpes        penerima        BOS tersebut    yang    tidak    terdapat    siswa miskin,    maka    dana    BOS    digunakan untuk  subsidi  seluruh  siswa,  sehingga dapat mengurangi pungutan yang dibebankan  kepada  orang  tua  siswa. Padahal  fakta  di  lapangan  subsidi  yang diberikan  kepada  orang  tua  yang  mampu terkesan  dipaksakan  dan  tidak  tepat sasaran.
c.    Argumentasi  bila  dana  dana  BOS  cukup membiayai  seluruh  kebutuhan  sekolah, berdampak    sekolah    merasa    khawatir untuk    memungut    biaya    dari    siswa, padahal  di  sisi  lain  sekolah  memang sangat  memerlukan  biaya  yang  besar dalam mengelola suatu lembaga pendidikan.
d.  Dengan  slogan  sekolah  gratis,  secara otomatis  semakin  tertutup  pintu  sekolah- sekolah  swasta  yang  kekurangan  siswa dan    memiliki    banyak    anak    kurang mampu.  Ini  didasari  oleh  bahwa  sekolah Negeri  lebih  refresentatif  ketimbang sekolah swasta.

## 2.   Sasaran Program  dan Besar Bantuan
Mulai  Tahun  Pelajaran  2007-2008, SMP  Terbuka  (reguler  dan  mandiri)  dan Madrasah  Diniyah  Formal  yang  menyeleng- garakan  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun termasuk    dalam    sasaran    program    BOS. Besar  dana  BOS  yang  diterima  oleh  sekolah/ madrasah/ponpes    dihitung    berdasarkan jumlah siswa dengan  ketentuan:
3 Ibid., hlm. 11
a.  SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah  Agama non       Islam       setara       SD       sebesar Rp. 254.000,-/siswa/  tahun.
b.   SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah
Agama   non  Islam  setara   SMP   sebesar Rp. 354.000,-/siswa/  tahun.

## 3.   Landasan  Hukum
Landasan   hukum   dalam   pelaksanaan Program   BOS   meliputi   semua   peraturan perundang-undangan  yang berlaku,  yaitu  :
a.    Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar
1945
b.  Undang-Undang  No.  17  Tahun  1965 tentang  Pembentukan  Badan  Pemeriksa
Keuangan. c.    Undang-Undang    No.    8    Tahun    1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana    telah diubah dengan
Undang-Undang  No. 43 Tahun 1999.
d.  Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,   Kolusi dan Nepotisme
e.    Undang-Undang    No.   17   Tahun   2000 tentang Bendaharawan  Wajib Memungut Pajak Penghasilan.
f.    Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003 tentang Keuangan  Negara.
g.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional
h.    Undang-Undang    No.    1    Tahun    2004 tentang Pembendaharaan  Negara.
i.    Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan tanggungjawab  Keuangan  Negara.
j.    Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah  Daerah
k.  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat dan Daerah.
l.   Peraturan    Pemerintah    No.   28   Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan    Pemerintah    No.   56   Tahun 1998.
m.  Peraturan    Pemerintah    No.   29   Tahun 1990    tentang    Pendidikan    Menengah
sebagaimana      telah     diubah     dengan Peraturan    Pemerintah    No.   55   Tahun 1998. n.   Peraturan   Pemerintah   No.   106   Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan  dalam pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan.
o.   Peraturan    Pemerintah    No.   25   Tahun 2000   tentang   Kewenangan   Pemerintah dan    Kewenangan    Propinsi    sebagai daerah Otonom.
p.   Peraturan    Pemerintah    No.   24   Tahun 2000    tentang    Perubahan    tariff    Bea Materai  dan  Besarnya  batas  Pengenaan Harga  Nominal  yang  dikenakan  Bea Materai.
q.   Peraturan    Pemerintah    No.   19   Tahun 2005    tentang    Standar    Nasional pendidikan.
r.    Instruksi  Presiden  No.  5  Tahun  2006 tentang  Gerakan  Nasional  Percepatan Penuntasan  Wajib  Belajar  Pendidikan dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan  Buta Aksara.
s.    Surat  Keputusan  Bersama  antara  Menteri Pendidikan      Nasional    dan    Menteri Agama  No.  1/U/KB/2000  dan  No. MA/86/2000  tentang  Pondok  Pesantren Salafiyah  sebagai  Pola  Wajib  Belajar Pendidikan  Dasar 9 Tahun.
t.  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No.  036/U/1995  tentang
Pelaksanaan  Wajib  Belajar  Pendidikan
Dasar.
u.    Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan  dan Komite Sekolah.
v.    Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian  Sekolah.
w.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional No.  11  Tahun  2005  tentang  Buku  Teks Pelajaran.
x.   Surat  Edaran  Dirjen  pajak  Departemen Keuangan  Republik  Indonesia  No.  SE- 02/PJ/2006,           tentang           Pedoman Pelaksanaan      Pemenuhan      Kewajiban
Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Mengurangi Angka Putus Sekolah
Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan    Dana    BOS    di    Masing- masing  Unit Penerima  BOS.

## 4.   Waktu dan Sekolah Penerima
Pada   Tahun   Anggaran    2014,   dana
BOS  akan  diberikan  selama  12  Bulan  untuk Periode   Januari   sampai   Desember    2014, yaitu   untuk   semester   2   Tahun   Pelajaran 2013/2014  dan  Semester  1  Tahun  Pelajaran 2014/2015.  Sekolah  penerima  BOS  yang diprogramkan  pemerintah  adalah  semua sekolah  yang  menyelenggarakan  Program Wajar  Dikdas  9  tahun  selain  non  formal, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    Semua  sekolah  negeri  dan  swasta  yang telah  memiliki  ijin  operasional  dan  siap menandatangani
Surat Perjanjian Pemberian  Bantuan  (SPPB)  dan  bersedia mengikuti ketentuan  yang berlaku. b.  Sekolah        kaya/mapan        yang      telah memiliki  ijin  operasional  berhak  juga menerima  dana  BOS.  Apabila  menolak harus  melalui  persetujuan  dengan  orang tua siswa dan komite sekolah bersangkutan. c.    Apabila  sekolah  terdapat  siswa  kurang mampu, maka sekolah diwajibkan membebaskan    segala    jenis  pungutan. Sisa dana BOS digunakan untuk mensubsidi  siswa  lain.
d.    Apabila  sekolah  tidak  mempunyai  siswa kurang mampu, maka dana BOS
digunakan  untuk  mensubsidi  seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan  yang  dibebankan  kepada  orang tua siswa.
5.    Tugas    dan    Kewajiban    Pemerintah Propinsi  dan Kabupaten/Kota Sebagaimana  diketahui  bahwa  dana BOS    tidak    dapat    memenuhi    seluruh kebutuhan  biaya  operasional  Sekolah.  Oleh karena     itu     Pemerintah     Propinsi     dan
Kabupaten/Kota  harus  melakukan  tugas  dan kewajibannya  sebagai berikut  :
a.    Harus      tetap      menyediakan       Biaya Operasional   Pendidikan   (BOP)  sebagai sumber pembiayaan  sekolah.
b.  Pemerintah  Daerah  yang  menerapkan kebijakan  Sekolah  Gratis  diwajibkan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional dari sumber  APBD.
c.    Menambah   dana   safeguarduing    untuk Tim  Managemen  BOS  di  Propinsi/ Kabupaten/Kota.
d.   Memastikan  BOS berjalan sesuai dengan Panduan  yang telah ditetapkan.
e.    Melakukan     pengawasan     penggunaan dana  BOS  di  tingkat  sekolah  dan menindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan.

## 6.   Organisasi  Pelaksana
Mulai    tahun    2007    pengelolaan program  BOS  dipisah  antara  Departemen Pendidikan    Nasional    dan    Departemen Agama.

## 7.   Penggunaan  Dana BOS
Penggunaan   dana   BOS   di   sekolah/ madrasah/ponpes    harus    didasarkan    pada hasil  musyawarah  bersama  antara  Kepala Sekolah,  Dewan  Guru  dan  Komite  dengan memperhatikan  hal-hal sebagai berikut  :
a.  Dana BOS Digunakan:
1)  Pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam rangka    penerimaan    siswa    baru/ PPDB.
2)   Pembelian     Buku     Teks     Pelajaran diluar BOS Buku.
3)  Pembiayaan    kegiatan  pembelajaran seperti  ulangan harian, semester, remedial,  pengayaan  dan sejenisnya.
4)  Pembiayaan    kegiatan    Mulok    dan Ekskul  seperti  kesenian,  karya  ilmiah, pramuka,   palang   merah,   olah   raga dan sejenisnya.
5)   Pembelian  barang-barang  habis  pakai untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
6)   Pembiayaan  langganan  daya dan jasa
7)   Pembiayaan  perawatan  dan  perbaikan fasilitas sekolah.
8)   Pembayaran   honorium   guru   dan tenaga  kependidikan  honorer.
9)   profesi guru dan tenaga Pengembangan  kependidikan. 10) Pembiayaan   pembuatan   pelaporan
BOS.
b.  Dana BOS Tidak Boleh Digunakan:
1)  Disimpan  dalam  jangka  waktu  lama (investasi)  dan  dipinjamkan  kepada fihak lain.
2)   Biaya   non   prioritas   sekolah   seperti studi  tour,  membayar  bonus  dan sejenisnya.
3)  Biaya        rehabilitasi        baik        ringah maupun  berat  dan  juga  biaya  untuk membangun  gedung / ruang baru.
4)   Membiayai     segala     jenis     kegiatan yang  telah  dibiayai  dari  sumber  dana Pemerintah  Pusat/  Daerah,  seperti membayar  honor  guru  kontrak/  bantu dan kelebihan jam mengajar.

## C.  Angka Partisipasi  Kasar

## 1.   Angka Partisipasi  Kasar
Salah   satu   indikator   pemerataan   dan perluasan    akses    pelayanan    pendidikan adalah  Angka    Partisipasi    Kasar    (APK). Angka  Partisipasi  Kasar  adalah  angka  yang menunjukkan    secara    langsung    hasil perluasan akses  dan gebrakan-gebrakan kesadaran  pendidikan.  Angka  ini  merupakan persentasi  rasio  antara  jumlah  siswa  dengan total  penduduk  usia  sekolah.  Berdasarkan hasil    pengembangan    konsep    ketuntasan wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  yang dilakukan    pada    tahap    Perintisan    Wajar Dikdas    9    Tahun    (1989-1994),      telah ditetapkan   4   (empat)   tingkat    ketuntasan, yaitu :
a.   Tuntas Pratama, bila APK telah mencapai antara 80% s.d 84%
b.   Tuntas  Madya,  bila APK  telah mencapai antara 85% s.d 89%
c.   Tuntas  Utma  bila  APK  mencapai  90% s.d 94
d.   Tuntas   Paripurna,   bila   APK   mencapai 95% ke atas
Jumlah peserta didik SMP/MTs/Sederajat X 100 %

## Jumlah anak usia 13 Th − 15 Th
APK  diperoleh  dengan  menggunakan patokan  rumus,  misalnya  untuk  SMP/MTs/ Sederajat:
Dalam   upaya   mencapai   penuntasan paripurna   yaitu   minimal   APK   95%   dapat dilakukan dengan secara berjenjang  yaitu  :
a.    Tingkat  ketuntasan  yang  paling  rendah adalah   tuntas   pratama,   dimana   APK yang  dicapai  baru  biisa  sekitar  80%  s.d 84%.
b.    Bila  ketuntasan  pratama  telah  terlewati, baru  berusaha  menigkatkan  ke  tuntas madya,    dimana    APK    harus    telah mencapai antara 85% s.d 89%.
c.    Selanjutnya  bila  ketuntasan  madya  telah tercapai  secara  optimal,  maka  langkah berikutnya  adalah  mencapai  ke  tingkat ketuntasan  utama,  dimana  APK  harus mencapai antara 90% s.d 94%.
d.    Tingkatan  tertinggi  yang  harus  dicapai setelah  tuntas  utama  adalah  tuntas parpurna  di  mana  APK  minimal  harus sudah mencapa 95%.
Konsep  itu  tercetus  setelah  disadari bahwa  Indonesia  yang  sangat  luas  dan beranega  ragam  kondisinya,  sulit  untuk mencapai  tujuan  nasional  secara  seragam apalagi  bila  dituntut  bersamaan  waktu tercapainya.  Atas  dasar  konsepsi  tersebut, dalam  mencapai  ketuntasan  paripurna,  ke depan,  tiap  daerah  perlu  mengambil  langkah secara  cermat  sesuai  kondisi  daerah  masing- masing,  yaitu :
a.    Daerah   tertentu   yang   APK   nya   masih jauh  dibawah  80%,  sasaran  utamanya adalah  bagaimana  mampu  mencapai ketuntasan  pertama.
b.  Daerah    yang    yang    saat    ini    telah mencapai  ketntasan  pratama  kegiatannya mengarah  pada  pencapaian  ketuntasan madya.
c.    Daerah  yang  telah  mencapai  ketuntasan madya  menuju  ke  utama  dan  dari  yang telah tuntas utama  ke paripurna.
Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Mengurangi Angka Putus Sekolah
d.    Bila  diinginkan  bisa  saja  karena  kondisi daerahnya  sangat  kondusif,  langsung menuju  sampai dua tingkat atau lebih.
Bila  hal  ini  bisa  dilaksanakan  dengan baik  berarti  akan  terjadi  peningkatan  jumlah siswa,    yang    berarti    terjadi    peningkatan APK,  dan  akhirnya  secara  nasional  akan menunjang  pencapaian  tuntas  paripurna. Marilah  kita  lihat  bagaimana  kondisi  APK untuk tingkat Provinsi dan tingkat ketuntasannya. Tabel 1 Pencapaian  APK Provinsi Tahun 2007/2008
Skema  di  atas  adalah  tingkatan  dalam ketuntasan wajar dikdas yang  dicapai berjenjang
Tabel 2 Pencapaian  APK Provinsi Tahun 2007/2008 4

## Tabel 3
Angka Partisipasi  Sekolah (APS) Menurut Kelompok  Umur 5 No Kab/Kota Usia 13-15 Jml Siswa Belum Tertampung APK Sasaran Pening- katan 01 Kota Tangerang 66.881  77.499 -10.688 116 Paripurna Mutu 02 Kabupaten Pandeglang 87.290  63.238 24.052 72.45 Pratama (81 %) 03 Kabupaten Lebak 83.753  67.470 16.283 80.56 Madya (86 %) 04 Kabupaten Serang 121.585 110.977 10.608 91.28 Paripurna (95 %) 05 Kota Cilegon 20.883  24.256 -3.373 116.15 Paripurna Mutu 06 Kabupaten Tangerang 203.463 174.829 28..634 85.93 Uta ma (91 %) Banten 583.785 518.269 65.516 88.78 Utama
Berbagai   faktor  yang  mempengaruhi   APK ini, antara lain 6 a.  Keberadaan  sekolah; b.  Kesadaran  masyarakat; c.  Kondisi ekonomi.
APK  ini  juga  dapat  dipengaruhi  oleh siswa  putus  sekolah  karena  pola  pikir  dan kondisi  ekonomi  orang  tua 7 .  Selama  ini banyak    orang    tua    yang    menginginkan anaknya  bekerja  daripada  harus  melanjutkan sekolah.    Dengan    demikian,    mereka membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.   Pada   Renstra   Depdiknas   Tahun 2005-2009    disebutkan    pula    bahwa pemerataan dan perluasan pendidikan terkendala    pada    persoalan    keterbatasan sosial,  ekonomi,  waktu,  kesempatan  serta faktor  geografis.
Disamping  faktor-faktor  tersebut,  bila keberadaan  sekolah  dianalogikan  dengan lokasi  industri,  ternyata  ada  faktor  lain  yang tidak  boleh  terabaikan  yang  memegang peranan penting, yaitu tingkah laku ( behavioural    factors ).    Perusahaan    tentu dapat  memilih  lokasi  kedalam  batas-batas yang  cukup  luas  tanpa  terlalu  banyak perhitungan.  Di  dalam  batas-batas  tersebut, faktor-faktor lain  terutama  faktor-faktor tingkah laku dapat memainkan peranan  yang
4 Depdiknas,   Dirjen   Manajemen   Pendidikan Dasar  dan  Menengah,  Direktorat  Pembinaan  SMP, 2008, hlm,
5 Ibid . hlm, 15 6 Info Mandikdasmen, edisi November 2006
7 Kompas, edisi 11 Juli 2007
relatif  lebih  penting.  Industri  dan  perusahaan tidak  hanya  mencari  lokasi  optimum  tetapi dapat  juga  memilih  lokasi  yang  memuaskan. Dalam  konteks  pendidikan,  pendidikan  itu sendiri   bagian   dari   pengembangan    SDM yang  pada  hakekatnya  adalah  perubahan perilaku  dari  suatu  keadaan  ke  keadaan  yang lebih  baik.  Oleh  karenanya,  faktor  tingkah laku    sangat    berperan    juga    dalam pengambilan    keputusan    diluar    faktor geografi  (lokasi),  keterbatasan  ekonomi  dan kesadaran  masyarakat.

## 2.   Kondisi         Yang         Mempengaruhi
Perluasan  Akses Pendidikan
a.   Faktor Geografi  (Lokasi) Sekolah
Untuk  mengetahui    lokasi    suatu sekolah,  dapat  dianalogkan  dengan  lokasi industry,    maka    setidaknya    mengetahui tentang  struktur  ruang.  Menurut Glasson setidaknya   terdapat   3   unsur   pokok  dalam struktur ruang,  yaitu: 8
1)  Kelompok    lokasi    industri    jasa    atau tersier,  termasuk  pelayanan  administrasi keuangan,    perdagangan    eceran    dan besar,  dan  pelayanan  jasa-jasa  lainnya, yang  cenderung  mengelompok  menjadi sistem    tempat    sentral    yang    tersebar secara  seragam  pada  hamparan  daerah yang  mempunyai  hubungan  yang  mudah dengan pasar-pasar  terbesar;
2)   Lokasi-lokasi    yang   memencar   dengan spesialisasi  industri  seperti  manufaktur, pertambangan dan rekreasi yang cenderung  untuk  mengelompok  menjadi “ cluster ”  atau aglomerasi menurut lokalisasi  sumber  daya  fisik  seperti batubara,  dan  sifat-sifat  fisik  seperti lembah sungai dan pantai;
3)   Pola            jaringan            pengangkutan,
dikenal  dengan  teori  keseimbangan  spasial 9 . Keseimbangan  spasial  adalah  melalui  jauh dekat   jaraknya,   Makin   jauh   jarak   makin tinggi  pula  harganya  dan  makin  tinggi  harga makin sedikit permintaannya. Dalam penelitian  ini  yang  digunakan  keseimbangan spasial  (penduduk  ambang)  adalah  SNI (Standar Nasional
Indonesia) yang dikeluarkan  tentang  Tata  Cara  Perencanaan Lingkungan  Perumahan  Sederhana  tidak
Bersusun    di    Daerah    Perkotaan    bahwa jumlah  minimum  penghuni  yang  dilayani untuk   Sekolah   Lanjutan   Tingkat   Pertama adalah 4.800  jiwa. 10

## b.   Faktor Kesadaran  Masyarakat
Pendidikan      merupakan      tanggung jawab    bersama    antara    pemerintah, masyarakat      dan      keluarga, 11 sehingga kesadaran    semua    komponen    tersebut terhadap  pendidikan  mutlak  diperlukan. Rukmana,  berpendapat  bahwa  pendidikan berlangsung melalui kesatuan-kesatuan tempat  dan  kesatuan-kesatuan  hubungan seperti  keluarga,  sekolah,  masjid,  pondok pesantren,  gereja,  masyarakat,  dan  lain-lain. Oleh    karena      itu,    perlu    menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan    merupakan    tanggung    jawab semua komponen masyarakat.
Menurut    Kamus    Besar    Bahasa
Indonesia    (2001:975),    pengertian    sadar adalah  tahu  dan  mengerti.  Jadi  kesadaran masyarakat terhadap pendidikan adalah kesadaran  untuk  mengarahkan  sikap  dan pengertian  masyarakat  terhadap  pentingnya pendidikan 12 .  Bila  ditinjau  dari  pentingnya partisipasi  masyarakat,  menurut  Conyers (1994;154-156) partisipasi masyarakat mempunyai  sifat penting,  karena:
umpamanya  jalan  raya  dan  kereta  api,
yang dapat menimbulkan pola pemukiman  yang linear Losch mengembangkan   pendapatnya 142
9 Djojodipuro,  (Jakarta:  LPFE  UI,  1992),  hlm
10 Badan   Standarisasi   Nasional   Nomor:   03- tentang   teori   lokasi   dan   segi   permintaan sebagai    variabel    utama    yang    kemudian
6981-2004
11 Depdiknas,    Undang-Undang    Nomor    20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, (Jakarta: Depdiknas RI, 2006), hlm. 11
12 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , op.cit hlm,
8 Sitohang, (Jakarta: LPFE UI. 1990), hlm 132
975
1)  Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu alat    guna    memperoleh    informasi mengenai  kondisi,  kebutuhan  dan  sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya    program    pembangunan serta proyek-proyek  akan gagal.
2)   Masyarakat    akan    lebih    mempercayai proyek  atau  program  pembangunan  jika dilibatkan  dalam  proses  persiapan  dan perencanaan.
3)  Merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan    masyarakat    mereka sendiri.  Variabel  kesadaran  masyarakat dalam    hal   ini   partisipasi    masyarakat yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah: Pemekaan (membuat peka) masyarakat menerima kebijakan pembangunan, proses aktif dan keterlibatan    sukarela    masyarakat terhadap pembangunan diri dan lingkungannya. c.   Faktor Kondisi Ekonomi (Kemiskinan) Secara  umum  di  Indonesia  standar pengukuran    kemiskinan    menggunakan standar  Bank  Dunia.  Namun  beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuaian dilakukan  oleh  Biro  Pusat  Statistik  (BPS) dalam    menghitung    batas    miskin.Kajian utama  didasarkan  pada  ukuran  pendapatan (ukuran  finansial),  dimana  batas  kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per  kapita  sebulan  untuk memenuhi   kebutuhan   minimum   makanan dan  bukan  makanan.  Untuk  kebutuhan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan,  sandang,  serta  aneka  barang  dan jasa.Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan  antara perkotaan dan pedesaan. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan kemiskinan    sebagai    kelaparan,    ketiadaan
dalam  hitungan  harian,  ketidakmampuan mendapatkan  air  bersih,  ketidakberdayaan, tidak    ada    keterwakilan    dan    kebebasan. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (2001:749)  bahwa  kemiskinan  adalah  situasi penduduk   atau   sebagian   penduduk    yang hanya   dapat  memenuhi   makanan,   pakaian, dan    perumahan    yang    sangat    diperlukan untuk   mempertahankan   tingkat   kehidupan yang minimum. 13

## d.   Faktor          Motivasi          Masyarakat Terhadap Pendidikan
Motif    pada  hakekatnya    merupakan daya  dorong  diri  utama  yang  menyebabkan seseorang         berbuat         sesuatu         atau berperilaku. 14 Motif sama dengan  kebutuhan dan  dapat  diketahui karena  kebutuhan seseorang  tersebut  sehingga  tercapai  pula tujuannya.  Karena  pada  suatu  saat  seseorang memiliki  motif  yang  berbeda  dengan  kadar yang  berbeda-beda  pula  yaitu  ada  yang  kuat, ada  pula  yang  lemah,  serta  ada  yang  paling kuat.  Yang  paling  kuat  pada  saat  itu  akan menimbulkan    perilaku    karena    begitu kuatnya barangkali semangatnya dan berperilaku  untuk  mencapai  tujuan  sehingga dapat  dikatakan  timbul  motivasinya  .  Perihal definisi  masyarakat,  dalam  Kamus  Bahasa Inggris  masyarakat  disebut society dengan asal    kata socius yang    berarti    kawan. Menurut J.L.Gillin bahwa    masyarakat adalah    kumpulan    individu    yang    saling bergaul,    berinteraksi    karena    mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur    yang  merupakan    kebutuhan bersama    berbagai    sistem    adat    istiadat tertentu   yang  bersifat   kontinyu   dan  terikat oleh suatu  identitas bersama. 15
Pengertian  pendidikan  berasal  dari “didik”,  lalu  kata  ini  mendapat  awalan  me, sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara  dan  memberi  latihan.  Dalam bahasa    inggris    pendidikan    sama   dengan
tempat berlindung, ketidakmampuan berobat
ke  dokter  jika  sakit,  tidak  mempunyai  akses ke  sekolah  dan  buta  huruf,  tidak  mempunyai pekerjaan,   takut   akan   masa   depan,   hidup
749
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia , op.cit , hlm
14 Mintorogo, 1997, hlm, 50
15 Mussadun, 2000 , hlm. 23
education .    Menurut Mcleod pendidikan adalah   perbuatan   atau   proses   perbuatan untuk          memperoleh          pengetahuan. 16
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sisdiknas,  pendidikan  adalah usaha    sadar    dan    terencana    untuk mewujudkan  suasanya  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  kekuatan  spiritual,  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia  serta keterampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara. 17
Pendidikan  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  pendidikan  adalah  proses pengubahan   sikap  dan  tata  laku   seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 18 Kemudian, definisi    menurut    Perpustakaan    Nasional Republik    Indonesia,    bahwa    pendidikan adalah  segala  sesuatu untuk  membina kepribadian,  mengembangkan  kemampuan jasmaniah     dan     rohaniah     agar     mampu melaksanakan tugas. 19
Jadi motivasi masyarakat    terhadap    pendidikan    adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang/kelompok  orang  tertentu  saling berinteraksi  untuk  membina  kepribadian, mengembangkan     kemampuan     jasmaniah dan  rohaniah  agar  mampu  melaksanakan tugas.

## D.  Evaluasi  Pelaksanaan  Program BOS
Hasil  kajian  memperlihatkan  bahwa dalam pelaksanaanya BOS cenderung diperlakukan  sebagai  subsidi  umum  untuk membiayai  kegiatan  operasional  sekolah  dan semua   murid   menerima   manfaat   program
16 Syah , 1995, hlm. 10
17 Depdiknas, Undang-Undang    Nomor    20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Bab   I   Pasal   1no.   1 (Jakarta:   Pusat   Data   dan Informasi, Balitbang, 2004, hlm. 5.
18 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, op.cit hlm 204
19 Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia,
BOS.  Secara  konseptual,  sekolah  memegang kunci  dalam  penentuan  penggunaan  BOS termasuk    dalam    kebijakan    pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin.
Berdasarkan ketentuan (panduan BOS)  dana  BOS  di  kelola  oleh  Kepala Sekolah,  Guru/tenaga  administrasi.  Uang dikirim  langsung  ke  nomor  rekening  sekolah oleh  Bank  sebagai  lembaga  penyalur  yang ditentukan    Tim    Manajemen    Provinsi. Sekolah  boleh  menggunakan  BOS  tersebut dengan  berbagai  jenis  kegiatan  berdasarkan RAPBS    yang   disusun   oleh   sekolah   dan komite  sekolah,  RAPBS  sebagai  persyaratan untuk  menerima  BOS  harus  mendapat persetujuan  Ketua  Komite  Sekolah.  Namun, hasil  kajian  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti memperlihatkan    betapa    besar    dominasi Kepala  Sekolah  dalam  penyusunan  RAPBS maupun  dalam  pengelolaan  dana  BOS  hal ini terjadi hampir  seluruh sekolah.
Dari  komponen  tersebut  pos  yang paling    besar    adalah    (30%)    untuk pembayaran  tenaga  honorer  /GTT/  PTT, Tenaga  Harian  Lepas,  (25%)  untuk  belanja barang   jasa   dan   (20%).   untuk   kegiatan belajar  mengajar,  (15%).  kegiatan  kesiswaan dan  (10%) dan  pemeliharaan gedung. Berdasarkan  presentase  diatas,  memperlihat- kan  bahwa  pemanfaatan  dana  BOS  oleh sebagian  sekolah  ternyata  sebagian  besar bantuan  digunakan  untuk  membayar  tenaga honorer    guru/GTT/PTT/Harian    lapangan lepas  dan  urutan  kedua  adalah  untuk pembelian  barang  dan  jasa,  sedangkan  yang ketiga  adalah  kegiatan  belajar  mengajar.  Ini menunjukkan  Sekolah  belum  sepenuhnya menggunakan    dana  BOS  sesuai  dengan juklak   karena   secara   riil  dilapangan,   dana BOS  yang  digunakan  seperti  Pemberian transportasi    siswa    miskin    belum dilaksanakan, Penerimaan Murid masih dikenakan    berbagai pungutan dengan berbagai  alasan,  Rehab  gedung,  Pembelian peralatan  pendidikan  komputer,  Perbaikan pagar  atau  gerbang  sekolah  yang  seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.
Adapun  dampak  pelaksanaan  BOS ternyata  bagi  sekolah  sangat  positif,  untuk mengetahui  dampak  program  BOS  peneliti melakukan  pengumpulan  data  kuantitatif hasilnya  secara  umum  bahwa  BOS  dapat memperkuat  kemampuan  sekolah  dalam memberikan    materi    pembelajaran    dan kegiatan  tambahan    kepada  siswa  dalam rangka    peningkatan    kualitas    pendidikan. Dari  beberapa  sekolah  yang  menjadi  sampel menyatakan bahwa, dana BOS
meningkatkan jumlah penerimaan dana sekolah,  bagi  yang  muridnya  banyak  jumlah penerimaan  sangat  signifikan,  meskipun penambahan    penerimaan    tiap    sekolah berbeda.
Dalam  banyak  hal  BOS  mengurangi keterbatasan  anggaran  sekolah  dan  dengan demikian  dapat  meningkatkan kapasitas sekolah  untuk  memenuhi  biaya  operasional sekolah.    Oleh    karena    itu    beberapa komponen   yang   semula   dibebankan   orang tua  siswa  melalui  SPP  menjadi  berkurang, dengan    demikian    dapat    kita    simpulkan bahwa  dampak  program  ternyata  dapat mengurangi  beban  biaya  bagi  orang  tua/wali murid.  Sedangkan  dampak  yang  dirasakan oleh  sekolah  dengan  adanya  program  BOS antara   lain;   adanya   peningkatan   kuantitas dan  kwalitas  sarana  pendidikan  hal  ini  akan dapat  meningkatkan  kualitas  proses  belajar mengajar    siswa,   dampak   yang   dirasakan oleh  siswa    adalah  adanya    beban  biaya sekolah  menjadi  lebih  berkurang,  seperti  di Kota  Tangerang  secara  umum  untuk  biaya SPP  tiap   anak  sebelum   ada  program   BOS rata-rata    berkisar    Rp.    90.000,-    setelah adanya     BOS     berkurang     menjadi     Rp. 55.000,-  sehingga  mengurangi  beban  biaya tiap  siswa  Rp.  35.000,-  atau  berkisar  30%- 35%.  Sedangkan  dampak  lain  adalah  dengan adanya  program  BOS,  alokasi  sekolah  untuk bantuan  khusus  bagi  siswa  miskin  atau  tidak mampu  cukup  besar  yakni  berkisar  rata-rata 15 %-20 % dari jumlah siswa  keseluruhan.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  laporan pertangungjawaban  pelaksanaan  BOS  dari sekolah   yang   menjadi   sampel   dan   hasil
wawancara  dengan  5  (lima)  Kepala  Sekolah menyatakan   bahwa   mulai   tahun   pelajaran 2008/2009  Sekolah mengalokasikan  bantuan khusus  bagi  siswa  kurang  mampu  berkisar 20%  dari  jumlah  total  siswa  yaitu  sebanyak antara  150  sampai  dengan  200  anak  kurang mampu  yang  diberikan  dalam  bentuk  bea siswa    bebas    dari  segala    biaya    sekolah (gratis,    kecuali   biaya   tour/wisata    siswa). Dari  jumlah  tersebut  tiap  tahun  akan mengalami  kenaikan  hal  ini  dapat  terealisasi karena  adanya  program  BOS  disisi  lain sekolah  menerapkan  manajemen  Subsidi silang  bagi  orang  tua  murid  yang  mampu untuk  membantu  mengangkat  bagi  siswa kurang  mampu/miskin.  Dengan  demikian diharapkan  program  BOS  akan  benar-benar dapat  memberikan  akses  yang  luas  bagi keluarga  kurang  mampu  sehingga  dapat menyelesaikan  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar sembilan Tahun secara berkualitas.
Dalam  laporan  pertanggung  jawaban BOS  ternyata  dana  BOS  telah  memberikan dampak  yang  besar  terhadap  pendidikan  di daerah,    hasil    kajian   menyatakan    dari   5 (lima)  sekolah  sampel,  ternyata  dana  BOS menopang  RAPBS  rata-rata  25%-30%  dari jumlah  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja  yang  telah  ditetapkan  oleh  sekolah. Karena  untuk  RAPBS  SMP.  Negeri  Kota Tangerang   rata-rata   sekitar   1,   5   s/d   1,   8 milyar.  Biaya  pendidikan  per-siswa  idealnya berkisar  Rp. 90.000 - Rp. 100.000/ bulan.
Selain  itu  juga  program  BOS  ternyata sangat membantu dalam peningkatan intensitas  kegiatan  siswa  di  sekolah,  hal  ini dapat    dilihat    dari    partisipasi    tiap-tiap sekolah  dalam  mengikuti  berbagai  kegiatan atau  lomba  yang  diadakan  Dinas  Pendidikan maupun  pihak  swasta  dalam  pengembangan bakat  dan  potensi  siswa.  Dari  penelusuran diatas,  diketahui  bahwa  dari  sekian  sekolah yang   menjadi   responden   dalam   penelitian ini, yaitu 10 responden atau (40%) memberikan  jawaban  sangat  menunjang, artinya  program  BOS  selama  ini  dapat meningkatkan  intensitas  kegiatan  belajar mengajar,   kemudian  9  responden  atau  (36
%)  menyatakan  menunjang  dan  sisanya  6 responden  atau  (24  %)  menyatakan  cukup menunjang.  Dengan  demikian  dapat  ditarik kesimpulan  dari  beragam  responden  bahwa program  BOS  dapat  meningkatkan  intensitas kegiatan    belajar    mengajar,    ekskul    dan muatan lokal sekolah.
Adapun,    faktor    yang    menjadi penyebab  Penduduk  Usia  Sekolah  (13-15 tahun)  tidak  melanjutkan  pendidikannya Sekolah  Menengah  Pertama  dan  sederajat dapat    digolongkan    menjadi    beberapa kategori yaitu:
1.  Ekonomi  keluarga  (seragam  sekolah,
transportasi, keperluan sehari-hari, membantu  ekonomi  keluarga  dan  lain sebaginya)
2.    Motivasi  (sulit,  lelah,  pelajaran banyak) 3.    Budaya  (masi  suka  main,  malu  tidak mampu dan malu tertinggal)
4.    Lingkungan  (teman  tidak  sekolah,  tidak ada teman sekolah)
5.    Geografi  (perjalanan  jauh,  sekolah  yang paling dekat mahal) Dilihat  dari  beberapa  kategori  diatas, faktor  ekonomi  merupakan  permasalahan yang  sangat  mendasar  dan  amat  penting,  ini didasari  karena  dalam  memenuhi  kebutuhan fisiologis    tersebut,    tentunya    diperlukan modal/  uang  yang  diperoleh  dengan  bekerja atau berusaha.
Bagi
penduduk miskin/kurang  mampu  dengan  pengahasilan yang  minim,  sangat  berat  rasanya  untuk membiayai  keperluan  sekolah,  walaupun hanya    untuk  memenuhi    biaya    personal, karena  biaya  lainnya  telah  di  gratiskan pemerintah  melalui  program  BOS.  Biaya- biaya  personal  inilah  (seragam,  buku-buku pelajaran,  transportasi,  keperluan  membeli perangkat  sekolah  dan  lain-lain)yang  telah memberatkan masyarakat miskin/kurang mampu  tersebut.
E.   Penutup Dalam   pelaksanaan analisis data kualitatif  bertujuan  pada  penggalian  makna, penggambaran,  penjelasan  dan  penempatan data pada konteksnya  masing-masing.  Lebih
lanjut  hasil  penelitian  pelaksanaan  program BOS  dalam  upaya  mengurangi  angka  putus sekolah dapat disimpulkan  sebagai berikut:
1.   Pada    dasarnya    pelaksanaan    program BOS  tahun  2009  oleh  sekolah  telah dilaksanakan  dengan  baik  artinya  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan yang  tercantum  Buku  Panduan  BOS. Meskipun    demikian    hasil    penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa  kelemahan  yang  kiranya  perlu mendapatkan perhatian  bagi  Kepala Sekolah  sebagai  penerima sekaligus pengelola  dana BOS.
2.   Cakupan dana BOS bagi Siswa Keluarga Miskin:
3.  Berdasarkan    kajian  data  siswa    yang disusun  oleh  sekolah,  RAPBS  dan Laporan Pertanggungjawaban pelak- sanaan  BOS  seluruh  SMP  Negeri  Kota Tangerang telah  terungkap terdapat jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar  20  %-33%  dari  total  siswa.  Dari totalitas   siswa   keluaraga   miskin   baru dapat  terlayani  sekitar  20%-25%  hal  ini disebabkan  dana  BOS  belum  dapat menjangkau  bagi seluruh siswa miskin.
4.   Cakupan  dana  BOS  bagi Siswa Keluarga Tidak    Mampu    tidak    jauh    berbeda dengan    siswa    miskin.    Berdasarkan kajian  data  siswa  yang  disusun  oleh sekolah  telah  terungkap  masih  adanya siswa/siswi  dari  keluaraga  tidak  mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan   dasar   secara   memadai.   Hal ini  disebabkan  dana  BOS  yang  diterima oleh  sekolah  belum  mampu  menjangkau untuk  memberikan  layanan  siswa  tidak mampu  secara  keseluruhan.
5.   Untuk    mengetahui    dampak    program BOS  peneliti  melakukan  pengumpulan data  kualitatif  hasilnya  secara  umum bahwa BOS dapat memperkuat kemampuan  sekolah  dalam  memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan  kepada  siswa  dalam  rangka peningkatan  kualitas pendidikan.
6.  Potensi  BOS  dalam  Perluasan  Akses Pendidikan.    Meskipun    belum    semua siswa  miskin/tidak  mampu  memperoleh layanan    pendidikan    secara    memadai yang  berasal  dari  dana  BOS,  akan  tetapi dapat  dikatakan  bahwa  semua  siswa, termasuk  siswa  miskin/tidak  mampu mendapat  manfaat  dari dana BOS.
7.   Hambatan pelaksanaan  BOS:
8.  Kendala          atau          hambatan          dalam pelaksanaan  BOS antara lain ;
9.   Pencairan   dana   BOS   sering   terlambat atau  tidak  tepat  waktu.  Sesuai  dengan ketentuan  pencairan  dana  BOS  tiap triwulan  dan  pencairan  dapat  dicairkan pada   awal   bulan   triwulan,   tapi   yang terjadi  untuk  dana  BOS.  Pencairan dilakukan  2  tahap  yaitu  tahap  pertama bulan  Januari-Juni  dan  tahap  kedua  Juli- Desember   .   Hal   ini   menjadi   masalah bagi  sekolah  karena  akan  mengganggu pelaksana  kegiatan  belajar  mengajar, padahal  kegiatan  belajar  dituntut  harus berjalan   akan   tetapi   disisi   lain   dana untuk operasional belum tersedia.
Persoalan  ini  yang  sering  menjadikan pihak  sekolah  menjadi  pusing  karena harus  mencarikan  dana  dengan  berbagai upaya  agar  proses  belajar  mengajar  tetap berjalan lancar.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul  Kahar,  Badjuridan  Yuwono,  Teguh, Kebijakan    Publik:    Konsep    dan
Strategi , Semarang: Universitas Diponegoro,  2002. Abdul  Wahab,  Solichin, Analisis  Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara , Jakarta: Bumi Aksara,  1997, Cet-Ke 1 Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif, Komunikasi,    Ekonomi,    Kebijakan Publik    dan    Ilmu    Sosial    Lainnya ,
Jakarta:    Kencana    Prenada    Media Group, 2007
Depdiknas, Grand   Design,   Penuntasan Wajar   Dikdas   9   Tahun   2006-2009 , 2006 Edisi I
Depdiknas, Undang-Undang   Nomor   20 Tahun    2003    Tentang    Sistem Pendidikan  Nasional  Bab  II  Pasal  3 , Jakarta:  Pusat  Data  dan  Informasi, Balitbang,  2004
Departemen  Agama  RI,  Al-Quran  dan Terjemahannya,        Bandung:        CV Penerbit  Diponegoro,  2007,  Cet.  Ke- 10
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus    Besar    Bahasa    Indonesia, Jakarta:  Balai  Pustaka,  1990,  Cet.  Ke-
4
Guba  E  Dan  Lincoln, Efectiffe  Evaluation ,
San  Fransisco:  Jossey  Bass  Publisher. 1981
Gutama, Kebijakan dan Implementasi Program  Pendidikan  Anak  Usia  Dini Non Formal Dalam Peningkatan Kecerdasan  Anak Usia Dini , Makalah.
2006
HR.  Ibnu  Majah,  no:224,  dishahihkan  oleh Syeikh   Al-Albani   di   dalam   Shahih Ibni Majah
Insyah,  Fisip  UI  , Studi  Persepsi ,  2010,
Makalah  Biro  Pusat  Statistik, Kota
Tangerang  Dalam Angka , 2011 Islamy,  M.  Irfan,  Prinsip-Prinsip  Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara,  1994, Cet-Ke 7 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Jakarta:
Gramedia 1991, Cet Ke-11
Matthew  B Miles  dan  A Michael  Huberman, Tjetjep  Rohendi  Rohidi, Analisis  Data Kualitatif  (Qualitative  Data  Anallysis- Sage Publications, Inc) , Jakarta:
Universitas      Indonesia      (UI-Press), 1992.
Moleong.Lexy.  J.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,  2001.
Moleong,   Lexy.   J. Metode   Penelitian Kualitatif, Bandung:   Rosda   karya 1995, Cet. Ke-8
Riant  Nugroho,  Dwidjowijoto, Kebijakan Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi ,  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo,  Gramedia,  2006.
Suara   Pembaruan, Menggugat   Pencapaian
MDGs , Jumat, 24 September 2010
Sudjana, Djudju, Evaluasi Program Pendidikan   Luar   Sekolah ,   Bandung: PT. Rosdakarya.  2006 Suharsimi    Arikunto    dan    Cepi    Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan,  Pedoman  Teoritis  bagi Praktisi    Pendidikan,    Bumi    Aksara, 2004
Sunggono,  Bambang,  Hukum dan Kebijakan Publik,   Jakarta:   PT.   Sinar   Grafika,
1994
Tangkllisan  Hessel  Nogi  S, Implementasi Kebijakan    Publik ,    Yogyakarta: Lukman Offset, 2003
UNESCO , Human    Development    Index, Indek Pembangunan  Manusia .  2002
Utomo,  Warsito,  Administrasi  Publik  Baru Indonesia,  Perubahan  Paradigma  dari Administrasi  Negara  ke  Administrasi Publik,   Jogjakarta:   Pustaka    Pelajar,
2006.  Cet Ke-1
Wibowo  Samudra,  Cs,  Evaluasi  Kebijakan Publik,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1994.
William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan PublikJogjakarta: Gajah Mada   University   Press,   2003.   Edisi Ke-2
Wirawan, Profesi  dan  Standar  Evaluasi , Jakarta: Uhamka  Press, 2002  Cet Ke-1
Yahya , Imam    Abu    Zakaria ,    Tarjamah Riadhus  Shalihin  Bandung :  PT Alma’arif, 1997, Cet. Ke- 20
Zein,    Harry  Mulya,    HM, Gerakan Reformaasi  Birokrasi  dari  Dalam , Tangerang:  Green Komunika,  2012