SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1, Juni 2023 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051
Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Nurlaili Janati 1 , Delima Afriyanti 2 , Ficha Melina 3 1,& 2 STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, 3 Universitas Islam Riau e-mail : 1 jannatinurlaili@gmail.com; 2 delima.afriyanti@gmail.com; 3 Fichamelina@fis.uir.ac.id
Abstrak :  Seiring  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  perdagangan  bebas (pasar  bebas)  menuntut  masyarakat  cerdas  dalam  penggunaan,  khususnya platform belanja online dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  perlindungan  konsumen  pada platform belanja online perspektif  hukum  ekonomi Islam,  dimana  penelitian  ini  berfokus  pada  aplikasi  Jombingo.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  yaitu kualitatif dan  pendekatan yuridis  normative dengan  bantuan data  primer  atau empiris sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, legalitas pada seluruh usaha atau  industri,  khususnya  sistem  belanja online memerlukan  legalitas  perundang-undangan perlindungan konsumen dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam operasional usaha. Di Indonesia  perlindungan  konsumen  telah  tertulis  dalam  kebijakan  OJK  dan  undang-undang legalitas  telah  diadopsi  dari  adanya  peran  ekonomi  Islam  dalam  menciptakan  kesejahteraan para  pelaku  ekonomi  yang  berasaskan  pada  Al-Qur’an  dan  Hadist  yang  telah  terimplementasi sejak masa kekhilafahan. Akan tetapi perlindungan hukum tidak akan terimplementasi dengan baik  jika  tidak  didukungnya  dengan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pengetahuan akan  sistem  digitalisasi  dan  izin  legalitas  suatu platform belanja.  Pada platform belanja online aplikasi  Jombingo,  dimana  aplikasi  tersebut  mampu  menarik  minat  pengguna  dan  mengambil hak pengguna hingga ratusan juta membuat masyarakat sadar akan pentingnya lebih waspada jika  ingin  menjalankan  usaha  atau  berbelanja.  Sikap  lebih  berhati  untuk  berbisnis di platform dengan  cara  mengetahui  skema  bisnis  di platform tersebut.  Begitu  juga  dengan investasi yang harus selalu mencari yang aman yakni sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kata Kunci: E-commerce , Perlindungan Konsumen, Aplikasi Jombingo

## PENDAHULUAN
Pembangunan  perekonomian  di Indonesia,
khususnya di bidang perindustrian  dan  perdagangan  telah membawa  manfaat  dan  dampak  yang begitu besar bagi semua pelaku ekonomi, terutama  masyarakat  yang  berperan sebagai konsumen. Seiring perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta perdagangan  bebas  (pasar  bebas),  maka semakin  luas  arus  aktivitas  keluar- masuknya  barang  dan  jasa  yang menembus  ke  suatu  negara,  sehingga masyarakat  dapat  lebih  mudah  dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  baik berupa  barang  maupun  jasa  dengan berbagai  jenis,  tipe,  harga  dan  kualitas yang ditawarkan (Imaniyati, 2002).
Menurut  Khumedi  Ja'far  (2014) Tingginya  permintaan  konsumen  akan barang  maupun  jasa  dan  kemajuan teknologi  menyebabkan  peningkatan terhadap  barang  maupun  jasa  yang dikonsumsi  konsumen.  Sehingga  menjadi peluang  besar  bagi  para  pelaku  ekonomi (bisnismen) yang ingin mencari keuntungan  melalui  penjualan  dan promosi  dengan  memanfaatkan platform belanja online ( E-commerce ).
Berdasarkan  informasi  dari  media sosial  jombingo  official,  banyak  pelaku usaha  menggunakan  transaksi  jual  beli melalui E-commerce , yang dapat memberikan  banyak  kemudahan  bagi konsumen.  Salah  satu  situs  transaksi E- commerce yang  sedang  popular  di Indonesia  yaitu  JOMBINGO.  Aplikasi Jombingo  didirikan  oleh  PT.  Bingoby Digital  Kreasi  yang  telah  terdaftar  dalam Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  atau Online Single  Submission (OSS)  di  laman  oss.go.id  dengan  nomor NIB 1910220089092 serta sudah memiliki  izin  penyelenggaraan  sistem elektronik  (PSE)  oleh  Kominfo  pada Desember  2022  dengan  nomor  tanda daftar
PSE 008714.01/DJAI.PSE/12/2022,  aplikasi
ini  menyediakan  produk  dengan  harga ekonomis  dengan  sistem  belanja  grup. Dalam  kegiatan  transaksi  di  Jombingo konsumen  bisa  membeli  produk  dengan belanja  bersama  ( share  buy )  dan  diundi oleh  sistem,  lalu  sistem  akan  mengundi mana user yang  terpilih  menang  bisa langsung  memilih  antara  konsinyasi (bonus  dari  pembelian)  produk  atau pengiriman produk. Namun pada sisi lain, konsumen  dapat  menjadi  sasaran  atau objek  bagi  para  pelaku  ekonomi (bisnismen)  yang  sengaja  mencari keuntungan  yang  besar,  baik  melalui promosi  maupun  penjualan  yang  sering kali merugikan para konsumen Ditinjau  dari  media  Kompas.com, aplikasi  Jombingo  menjadi  pembicaraan di  media  sosial  dengan  jumlah  pengguna yang mengalami kerugian hingga ratusan juta  rupiah.  Berdasarkan  informasi tersebut,  hal  yang  harus  di  sadari masyarakat dalam penggunaan e- commerce yaitu  lemahnya  kedudukan konsumen.  Hal  ini  disebabkan  karena tingkat kebutuhan yang semakin membuat  konsumen  menjadi  konsumtif, sehingga  tertarik  dengan  penawaran barang  dengan  harga  ekonomis  dan tingkat  kesadaran  konsumen  dalam penggunaan e-commerce .  Dalam  kegiatan transaksi e-commerce ,  konsumen  hanya bisa  melihat  barangnya  hanya  dari kalatog  penjual, platform dikelola  oleh sistem,  keterbatasan  akses  sehingga sering terjadi permasalahan yang menyebabkan  kerugian  pada  konsumen dan perlu adanya perlindungan konsumen  (https://money.kompas.com). Perlindungan  konsumen  sangat berkaitan  dengan  kegiatan  bisnis,  yakni dalam  lingkup  kegiatan  ekonomi  pada perdagangan  barang  dan  jasa.  Namun demikian  tidak  terlepas  dari  berbagai aspek,  baik  hukum,  agama,  pendidikan, sosial  dan  budaya.  Oleh  karena  itu berkaitan dengan perlindungan konsumen,  maka  perlu  ditelaah  dari
berbagai  sudut  pandang  perspektif hukum ekonomi Islam.
TINJAUAN PUSTAKA Berdasarkan pemaparan latar belakang  diatas,  didukung  dengan  hasil penelitian  menurut  Putu  Erick  Sanjaya Putra, dkk, (2019), berjudul “Perlindungan Hukum
terhadap
Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui
E-commerce ”, menunjukkan bahwa pengaturan  hukum  jual-beli  barang secara online telah  diatur  dalam  UU  ITE dan  UUPK.  perlindungan  hukum  bagi konsumen  yang  mengalami  kerugian akibat jual-beli barang electronic commerce ( e-commerce )  dalam  UU  ITE telah  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  1 mengenai  kerugian  konsumen  dalam e- commerce .
Selanjutnya penelitian ini dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Siti  Milatul  Ainiyah (2015),  yang  berjudul  “Perlindungan Hukum  Konsumen  dalam  Transaksi  Jual- Beli Online dalam  Perspektif  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah”,  penelitian  ini memfokuskan  perlindungan  konsumen terdahap  Undang-undang  dan  kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak membahas lebih  dalam  lagi  bahwa  perlindungan tersebut  diterapkan  pada  jual  beli online dalam  situs  apa.  Sedangkan  penelitian yang penulis teliti memfokuskan perlindungan  konsumen  pada platform belanja  Jombingo  Perspektif  Hukum Ekonomi Islam dengan dibuktikan dengan fenomena
dilapangan, sehingga menghasilkan bahwa perlindungan konsumen pada platform belanja sangatlah  penting  serta  kesadaran masyarakat  dalam  penggunaan platform belanja.
Penelitian ini di dukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mai Zarah, dkk,  (2021),  dengan  judul  “Analisis Hukum Islam Terhadap Skema Ponzi Pada
Aplikasi Snapbuy ” yang menunjukan hasil bahwa, aplikasi snapbuy sudah melakukan penipuan  dan  uang  pengguna snapbuy hangus  atau  sudah  dibawa  kabur  oleh pihak  aplikasi snapbuy .  Sedangkan  hasil dari  hukum  Islam  terhadap  aplikasi snapbuy ,  jual  beli  yang  dilakukan pengguna  aplikasi snapbuy dan  pihak aplikasi  adalah  jual  beli  fiktif  dan  tidak memenuhi  syarat  objek  jual  beli  yang dimana tidak terdapat barang dan barang tidak  dapat  dimiliki.  Pengguna  dan  pihak aplikasi memakai akad ijarah . Ujrah yang diberikan  oleh  pihak  aplikasi  telah sempurna. Namun pihak aplikasi membatalkan  kontrak  secara  sepihak kepada  penerima ujrah ,  perihal  dilarang di dalam Islam.
Transaksi Online ( E-commerce ) Electronic commerce merujuk secara umum  kepada  semua  bentuk  transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial,  baik  organisasi  maupun individual yang
berdasarkan pemerosesan  dari  transaksi  data  yang didigitalisasikan,  termasuk  teks,  suara, dan gambar.
Menurut  Aulia  Adnan  (2000), Keunggulan transaksi Online ( E- commerce ) yaitu diantaranya adalah :
a. Jangkauan  atau  cakupan  yang  luas dan basis konsumen yang besar. Para pengecer  yang  menggunakan website akan  menikmati  keuntungan  dari jumlah konsumen yang terus bertambah. Berbagai hambatan geografis yang ada selama ini menjadi hilang  dan  tidak  ada  batasan mengenai jangka waktu kegiatan. Jam beroperasi  hanya  dibatasi  oleh hardware dan software .
b. Pendapatan  yang  terus  bertambah. Website
membuka
berbagai kemungkinan dalam melakukan penjualan  dan  distribusi. Merchants mendapatkan  berbagai  keuntungan dari  besarnya  pasar  yang  ada,  baik
dilihat  secara  geografis  maupun dilihat dari sisi jumlah konsumen.
c. Peghematan biaya. Penggunaan transaksi online ( E-commerce )  akan dapat  secara  drastis  mengurangi biaya  inventaris/persediaan  yang harus  disediakan  oleh  merchants dalam suatu waktu. Terdapat berbagai  perusahaan  yang  tidak mempunyai persediaan, tetapi mereka  dapat  menawarkan  berbagai macam produk kepada pelanggannya.
Mereka hanya menghubungkan antara  berbagai  macam  permintaan yang  ada  ke  dalam  sistem  yang dipergunakan oleh produsen.
d. Hubungan  yang  lebih  baik  dengan konsumen. Perdagangan secara online ( E-commerce ) mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan  konsumen  secara  lebih  dekat dan cepat. Konsep ini dikenal sebagai one  to  one  marketing ,  dimana marchent dapat  secara  langsung beriteraksi dengan konsumen Akan  tetapi  disisi  lain  menurut Purbo  (2020)  &  Hamzah,  et  all  (2019) juga  terdapat  kekurangan  transaksi Online ( E-commerce ) yaitu :
a. Kehilangan  segi  finansial  secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu  yang  berasal  dari  dalam ataupun  dari  luar,  yang  mentransfer sejumlah  uang  dari  rekening  yang satu  ke  rekening  yang  lainnya,  atau dia  telah  menghancurkan/mengganti semua data financial yang ada.
b. Pencurian  informasi  rahasia  yang berharga.  Pada  umumnya  banyak organisasi  atau  lembaga-lembaga yang  menyimpan  data  yang  sangat penting  bagi  kelangsungan  hidup mereka, misalnya kepemilikan teknologi  atau  informasi  pemasaran maupun  informasi  yang  berhubugan dengan kepentingan konsumen/ client mereka.  Gangguan  yang  timbul  bisa menyikap  semua  informasi  rahasia
tersebut  kepada  pihak-pihak  yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan  kerugian  yang  besar bagi si korban.
c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan  pelayanan.  Bergantung pada  pelayanan  elektronik  dapat mengakibatkan  gangguan  selama periode  waktu  yang  tidak  dapat diperkirakan.  Kesalahan  ini  bersifat kesalahan  nonteknis,  seperti  aliran listrik  tiba-tiba  padam,  atau  jenis- jenis  gangguan  yang  tak  terduga lainnya.
d. Penggunaan  akses  ke  sumber  oleh pihak  yang  tidak  berhak.  Pihak  luar mendapatkan  akses  yang  sebenarnya bukan menjadi haknya dan menggunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya, seorang hacker yang berhsil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dengan seenaknya sendiri dia  memindahkan  sejumlah  rekening orang  lain  ke  dalam  rekeningnya sendiri.
e. Kehilangan  kepercayaan  dari  para konsumen.  Kepercayaan  konsumen terhadap sebuah perusahaan/lembaga/institusi tertentu, dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan  reputasi  perusahaan tersebut,  dan  juga  bisa  berupa kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan  oleh  perusahaan  itu,  yang mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang f. Kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan  dari  luar  yang  dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik  bisnis  yang  tidak  benar, kesalahan  faktor  manusia,  kesalahan
sistem  elektronik,  mengakibatkan kerugian.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif, metode  penelitian  yang  berlandasan filsafat positivisme memandang realita/gejala  itu  pada  diklasifikasikan, relatif  tetap,  konkrit,  teramati,  dan hubungan  gejala  bersifat  sebab  akibat (Sugiyono,  2017).  Penelitian  ini  juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif  dengan  bantuan  data  primer atau  empiris  sebagai  data  pendukung. Penelitian hukum normatif adalah hukum yang  berkonsep  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  atau  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma yang  merupakan  patokan  perilaku manusia  yang  dianggap  pantas.  Dengan dukungan  data  riset  kepustakaan  dan data lapangan untuk menemukan kebenaran di Platform Aplikasi Jombingo .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  perlindungan  konsumen  Pada Platform Belanja Online Jombingo Perlindungan  Konsumen  adalah segala  upaya  untuk  menjamin  kepastian hukum  untuk  memberikan  perlindungan kepada  konsumen,  agar  konsumen merasa  lebih  nyaman  terhadap  barang dan atau jasa yang konsumen beli kepada pihak  usaha.  Hukum  perlindungan konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas dan  kaidah  yang  mengantur,  melindungi konsumen  dalam  hubungan,  masalah penyediaan,
penggunaan
produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam masyarakat (Kurniawan, 2022).
Perlindungan  konsumen  menurut Az.  Nasution dijelaskan  bahwa  kedua istilah  itu  berbeda,  yaitu  bahwa  hukum perlindungan  konsumen  adalah  bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah  yang  mengatur  hubungan  dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain  berkaitan  dengan  barang  dan  atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Shdarta, 2000).
Pada  aplikasi e-commerce  platform belanja  Jombingo,  tingkat  kepercayaan konsumen  terletak  pada  kemudahan akses  layanan.  Dimana,  konsumen mempunyai  tingkat  kepercayaan  yang ditunjukan  ketika barang berkualitas dan sesuai  dengan  pesanan  konsumen,  tidak merasa  dirugikan  oleh  pihak  usaha. Tingkat  kepercayaan  konsumen  ada beberapa komponen yang mempengaruhi yaitu  kualiats  produk,  kemudahanan akses layanan, pelayanan seller , memberikan jaminan, upaya menghindari penipuan.  Pada  Kemudahaan  mengakses layanan  adalah  suatu  bentuk  kemudahan konsumen  untuk  membeli  barang  yang diinginkan.  Akan  tetapi  pada  aplikasi jombingo dibawah pengawasan pemerintah  daerah  dan  Kominfo  dengan izin  daftar  pada  Desember  2022  dengan nomor tanda daftar PSE
008714.01/DJAI.PSE/12/2022,  diartikan belum  terpercaya  karena  tidak  adanya perizinan  operasional  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Dalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  (UU  OJK),  wewenang  dan tugas  OJK  adalah  mengawasi  Lembaga Jasa  Keuangan  (LJK)  di  sektor  pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan  pembiyaan,  dll)  dan  mulai tahun  2014  juga  akan  mengawasi  sektor perbankan  (Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan Rakyat).
Di  Indonesia,  melalui  PBI  Nomor 19/12/PBI/2017, Bank Indonesia menjelaskan  bahwa FinTech adalah penggunaan  teknologi  dalam  sektor finansial  yang  menghasilkan  inovasi dalam  bentuk  produk,  jasa  layanan, teknologi, atau inovasi model bisnis yang baru  melalui  perizinan  dan  pengawasan
dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia  (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Belanja Online memudahkan banyak pihak dalam hal bertransaksi. Akan tetapi tetap  saja,  orang  yang  ingin  bertindak jahat  masih  banyak  di  sekitar  kita.
Sehingga hukum Indonesia pun menyiapkan  undang  –  undang  untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli online . Undang – undangn yang membahasnya  adalah  Pasal  28  ayat  (1) UU  ITE  dan  Pasal  378  KUHP.  Pasal  378 KUHP  mengatur  penipuan  (penjelasan mengenai  unsur-unsur  dalam  Pasal  378 KUHP,  dan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE mengatur  mengenai  berita  bohong  yang menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam transaksi elektronik (https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/si stem- e-commerce -dan-perlindungan- konsumen/).
Berdasarkan informasi Satgas
Waspada  Investasi , aplikasi  Jombingo mengandung  unsur  penipuan  dengan banyaknya  laporan  masyarakat  tentang ketidaknyaman  dalam  penggunaannya sehingga berdampak merugikan konsumen.  Informasi  tersebut  diperkuat dengan  adanya  hasil  rapat  koordinasi yang  telah  dilakukan  sehingga  terdapat keputusan  keputusan  penting  yang  telah diputuskan  dalam  rapat  koordinasi pembahasan  kegiatan  PT  Bingoby  Digital Kreasi (Jombingo) pada Selasa 4 Juli 2023 yang  dihadiri  anggota  Satgas  yaitu Otoritas  Jasa  Keuangan,  Kementerian Perdagangan
RI, Bank Indonesia, Kepolisian  Negara  RI,  dan  Pusat Pelaporan  dan  Transaksi  Keuangan (PPATK)  disepakati  untuk  menangani masalah terkait Jombingo dan PT Bingoby Digital
Kreasi sebagai berikut (https://kabarkibar.id, 2023) : a. Penelusuran  dan  Pemblokiran  Situs.
Dalam  rangka  memperluas  kerugian bagi masyarakat, Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  RI  akan melakukan
penelusuran dan
pemblokiran  pada  situs-situs  yang terkait dengan Jombingo berdasarkan rekomendasi  yang  diberikan  oleh Satgas Waspada Investasi.
b. Penghentian  Kegiatan  Sementara. Rekomendasi Satgas Waspada Investasi untuk menghentikan sementara  kegiatan  Jombingo  akan ditindaklanjuti  oleh  Kementerian Perdagangan  RI  setelah  proses pemeriksaan selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Supervisi dan Asistensi dari Bareskrim Polri. Bareskrim Polri akan memberikan  supervisi  dan  asistensi kepada  Penyidik  Kepolisian  Daerah Jawa  Timur  dan  jajarannya  terkait laporan  yang  telah  diterima  dari masyarakat terkait kegiatan Jombingo.
d. Dukungan  dari  PPATK  dan  Bank Indonesia. PPATK dan Bank Indonesia akan  memberikan  dukungan  dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Jombingo. Selain poin-poin yang terurai diatas,
rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi  juga  memberikan  dukungan kepada  Kementerian  Perdagangan  RI untuk  segera  mengambil  tindakan  tegas sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini.
Dalam  informasi  yang  diambil  dari laman Apple  Store ,  Jombingo  diketahui sebagai platform  e-commerce yang digunakan  untuk  belanja online . Platform belanja  inovatif  yang  dapat  mengurangi biaya belanja melalui mekanisme pembelian  kelompok.  PT  Bingoby  Digital Kreasi  atau  Jombingo  telah  memperoleh Tanda  Daftar  Penyelenggara  Sistem Elektronik  (TDPSE)  dari  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  RI  serta Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  dari  Kementerian Perdagangan
RI
(https://www.kompas.com,  2023).  Akan tetapi dengan adanya beberapa informasi yang menegaskan bahwa aplikasi Jombingo  membuat  kerugian  konsumen dan  tidak  adanya  izin  dari  BI  dan  OJK untuk
operasional (https://kumparan.com,  2023),  maka upaya  pemerintah  dan  otoritas  dalam perlindungan  konsumen  pada  aplikasi Jombingo  yaitu  menghimbau  masyarakat untuk  tetap  waspada  dan  melaporkan kegiatan  usaha  yang  mencurigakan kepada  otoritas  yang  berwenang  agar dapat  segera  ditindaklanjuti,  selektif dalam  memilih platform belanja  dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  izin  operasional  pada platform belanja online serta  pentingnya perlindungan  konsumen  pada  jual  beli online .
Dengan  adanya  langkah-langkah penindakan  dan  penanganan  yang
diambil  oleh  pemerintah,  diharapkan dapat  melindungi  masyarakat  dari  risiko penipuan  dan  kerugian  dalam  kegiatan usaha ilegal.
Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam terhadap  perlindungan  konsumen dalam aplikasi Jombingo Aplikasi  belanja online Jombingo menyediakan  produk  dengan  harga ekonomis  dengan  sistem  belanja  grup. Dalam  kegiatan  transaksi  di  Jombingo konsumen  bisa  membeli  produk  dengan belanja  bersama  ( share  buy )  dan  diundi oleh  sistem,  lalu  sistem  akan  mengundi mana user yang  terpilih  menang  bisa langsung  memilih  antara  konsinyasi (bonus  dari  pembelian)  produk  atau pengiriman  produk.    Pada  sistem konsinyasi dijelaskan pada akun Instagram  Jombingo  bahwa  penerapan menggunakan  akad  Mudharabah.  Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Akad Sistem Konsinyasi Undian  dalam  Islam  bisa  dilakukan dalam 2 keadaan (https://instagram.com/jombingo_official /):  Pertama,  ketika  terjadi ibham  al-
huquq (tidak diketahui siapa yang berhak),  maka  untuk  menentukan  siapa yang  berhak,  dilakukanlah  undian. Misalnya  yang  terdapat  pada  aplikasi jombingo, pembelian barang pada aplikasi Jombingo  terdapat  pengundian.  Sistem akan  mengundi  mana user yang  terpilih
menang  bisa  langsung  memilih  antara konsinyasi  (bonus  dari  pembelian) produk atau pengiriman produk.
Kedua,  ketika  terjadi tazahum  al- huquq (benturan  hak  beberapa  orang yang  terlibat)  Semuanya  berhak  dan semua  ingin  mendapatkannya.  Dalam kasus  ini,  digunakan  undian  untuk menentukan  siapa  yang  berhak.  Sebagai contoh,  pada  aplikasi  Jombingo  yang menshare  jumlah  konsiyansi  pada  satu
produk naik dua kali lipat, maka ada user yang  memulai  untuk  membuat  grup belanja  dengan  satu  produk  tersebut. Selanjutnya  user  yang  bisa  bergabung hanya  3  user,  maka  jika  ada  sekitar  20 user  yang  mencoba  terlibat,  otomatis akan  tertolak.  Maka  cara  menentukan siapa  yang  mendapat  produk  tersebut yaitu  dengan  menggunakan  undian  user yang  dilakukan  oleh  sistem  aplikasi Jombingo  secara  otomatis.  Pada  aplikasi Jombingo  disini,  pentingnya  sistem menjaga data dan  kepercayaan  pengguna yang  lebih  dari  3.000rbu  menggunakan aplikasi  Jombing.  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  perlu  adanya  pada  aplikasi Jombingo
Perlindungan Konsumen (https://www.harianhaluan.com/news/1 09266711/aplikasi-jombingo-ternyata- penipuan-korban-capai-3-ribu-orang- total-kerugian-capai-1-triliun). Menurut Wangsi (2018) Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya dalam penerapan pelaksanaan Ekonomi Islam untuk melindungi konsumen dan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para  pelaku  usaha dalam setiap  kegiatan produksi sehingga
tercapailah keadilan ekonomi  dalam setiap  kegiatan pemenuhan kebutuhan (barang dan jasa). Perlindungan konsumen tidak hanya  dibahas  dalam  hukum  positif  saja yang  diatur  peraturan  Undang-undang No.8 Tahun 1999, akan tetapi perlindungan  konsumen  dalam  jual  beli dibahas  juga  dalam  hukum  ekonomi syariah ( muamalah ). Perlindungan konsumen termasuk hukum dalam kajian ekonomi  syariah,  membahas  tentang perlindungan  konsumen  dalam  jual  beli. Dalam  hukum  islam  ada  prinsip  jual  beli yaitu ketika saling merelakan, kemafaatan, keadilan, jujuran dan menerima  dengan  ikhlas  (Musniyarda, 2018). Oleh sebab itu dalam hukum Islam dijelaskan  bahwa  pihak  usaha  harus
mempunya  etika  yang  baik,  jujur  agar tidak merugikan konsumen.
Perlindungan konsumen merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen  bukan  sebagai  hubungan keperdaan semata melainkan menyangkut  kepentingan  kepentingan publik  secara  luas,  bahkan  menyangkut hubungan  antara  manusia  dengan  Allah SWT. Berdasarkan hukum itu, Islam telah memberi  pedoma  dan  aturan  yang  dapat dijadikan  landasan  sistem  kehidupan yang  disebut  syariah  yang  menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus  mengandung  tujuan-tujuan  dan strateginya (Djamil, 2015).
Menurut perspektif hukum ekonomi syariah/muamalah  menjelaskan  tentang jual  beli Online ,  dalam  islam  disebut  jual beli  salam  (pesanan)  bahwa  jual  beli online / salam dibolehkan  dalam  islam, asalkan unsur-unsur akadnya masih tetap sama  denga  rukun  dan  syarat  jual  beli pada  umumnya.  Rukun  jual  beli  menurut islam  ada  tiga:  pihak  yang  berakad (penjual  dan  pembeli), ma’qud  ‘alaihi (barang),  dan shighah .  Sedangkan  syarat jual  beli  yaitu  penjual  dan  pembeli berakal  sehat,  jual  beli  dilakukan  dengan suka  rela  antara  dua  pihak,  tidak  boleh menjual  barang  yang  berbahaya  atau barang  yang  tidak  halal,  objek  transaksi jelas  dan  dapat  diperjualbelikan  serta adanya harga yang jelas saat transaksi.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan  dengan  pengguna  aplikasi Jombingo  (2023)  Jual  beli  salam (pesanan)  adalah  jual  beli  pesanan dengan  harga  tunai  dan  barang  datang dikemudian hari.
Contoh  pertama.  Praktek  jual  beli pada  aplikasi  Jombingo.  Dimana  praktek jual beli online salam (pesanan) pada saat ini  yaitu  penjual  memasarkan  dagangan melalui  aplikasi  belanja online yaitu Aplikasi  Jombingo.  Pembeli/konsumen membeli  barang  pada  Aplikasi  Jombingo,
pembeli  membayar  langsung  melalui akun Dompet, barang yang sudah dipesan dan  sudah  di  bayar  oleh  konsumen, barang  sampai  ke  tangan  konsumen dikemudian  hari.  Jadi  jual  beli  salam  itu pesanan  bayar  terdahulu  barang  sampai dikemudian  hari  itu  di  sebut  jual  beli salam.  Rukun jual beli salam ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan,  dan  ada  ijab  qobul  atau akad.  Akan  tetapi  pada  aplikasi platform belanja online Jombingo, peneliti menemukan  bahwa  Aplikasi  Jombingo belum menerapkan semua prinsip-prinsip jual  beli  Islam,  oleh  sebab  itu  Aplikasi Jombingo  melanggar  aturan  hukum. Terutama  dalam  keadilan  dan  kejujuran, keadilan dalam jual beli online di Aplikasi
Jombingo belum sepenuhnya adil,  karena ada  pihak  usaha  yang  mementingkan dirinya  sendiri  tanpa  melihat  orang  lain, seperti  mendapatkan  keuntungan  sendiri dan  masih  banyak  yang  tidak  jujur tentang  penjualan  seperti  gambar  yang ditampilkan  tidak  real,  kualitas  barang yang  tidak  jelas,  dan  barang  yang  tidak sesuai pesanan. Didukung dengan adanya layanan aplikasi yang merugikan pengguna,  seperti  layanan  tidak  bisa diakses,  saldo  belanja  yang  tersimpan  di fitur  “dompet”  tidak  bisa  ditarik  ke rekening,  serta  tidak  terdapat  layanan pengaduan untuk permasalahan pengguna.  Bukti  tersebut  terekam  pada gambar sebagai berikut :
Gambar 2.

## Bukti Pengguna Tidak Dapat Melakukan Penarikan ke Rekening
Gambar 3.
Bukti Tidak Adanya Respon Pada Aplikasi Pusat dan Tidak Adanya Layanan Untuk Pengaduan Masalah Pengguna Pada Aplikasi
Contoh  kedua.  Hak-hak  konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen  sebagai  berikut (Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999) : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,
dan upaya penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut
f. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam media
online https://www.cnbcindonesia.com/mymon ey/20230703131748-72-450731/awas- ketipu-begini-modus-skema-ponzi- jombingo,  dijelaskan  bahwa  selain penjelasan  diatas,  aplikasi  Jombingo terindikasi
Skema Ponzi. Dimana
Platform e-commerce Jombingo diduga melakukan  skema  ponzi yang  membuat para  penggunanya  mengalami  kerugian ratusan juta rupiah. Dikutip dari berbagai
sumber,  cara  kerja  Jombingo sebagai platform e-commerce berbeda dengan lainnya.  Jika  di e-commerce lain  para pengguna layanan bisa langsung membeli barang, sementara Jombingo para pengguna  harus  mengundang  para pengguna  baru  terlebih  dahulu.  Jika teman  atau  grup  sudah  terkumpul,  maka member baru bisa beli produk yang sama. Dalam  proses  pembelian,  ada  sistem undian  untuk  menentukan  siapa  yang akan mendapatkan barangnya. Sedangkan sisanya  yang  tidak  memiliki  barang  akan mendapatkan  modal  beli  barang  kembali beserta cashback Rp10.000. Berdasarkan informasi dari pengguna  Jombingo,  mengungkapkan bahwa  beberapa  keuntungan  yang didapatkan  dari  Jombingo.  Keuntungan tersebut  antara  lain  bonus  mengundang pengguna  baru,  bonus  undangan  belanja teman,  dan  konsinyasi.  Bisnis  yang banyak  memberikan  keuntungan  dari pendaftaran  member  baru  ini  yang disinyalir sebagai skema Ponzi
(wawancara  dengan  pengguna  aplikasi jombingo, 2023) Skema Ponzi Pada Aplikasi Jombingo Pengamat ekonomi sekaligus Direktur  Eksekutif  Center  of  Economic and  Law  Studies  (CELIOS)  Bhima Yudhistira  menjelaskan,  skema  ponzi merupakan  modus  penipuan  investasi atau  perdagangan  di  mana  para investornya  cenderung  mendapatkan bonus  lewat  penambahan  keanggotaan baru,  atau  menyetorkan  sejumlah  uang secara  terus-menerus.  Dapat  diarti  juga dengan skema piramida atau money game . Anggota  yang  baru  bergabung  harus mencari anggota lainnya. Semakin banyak pengikut,  dia  akan  mendapatkan  bonus, bukan  berdasarkan  banyaknya  produk (https://www.djkn.kemenkeu.go.id. Diakses 2023) Investasi  berskema  ponzi  adalah sebuah  investasi  yang  pernah  dilakukan oleh  seorang  fraudster  atau  penipu  yang bernama  charles  ponzi.  Charles  ponzi
merupakan  seorang  kewarganegaraan Italia yang berimigrasi ke Amerika Serikat pada  26  Desember  1919.  Charles  ponzi merupakan  seorang  pendiri  The  Security Exchange Company dan charles ponzi lah yang  membuat  program  double  your money  in  90  days  (gandakan  uang  anda dalam  90  hari)  dengan  cara  setiap perputaran  uang  investor  sebelumnya. Charles  ponzi  melakukan  penipuan investasi  sejak  Tahun  1920-an.24  Arti skema  ponzi  sendiri  adalah  skema penipuan  investasi  yang  dimana  pelaku tersebut  menjanjikan  untuk  memberikan return  kepada  member  yang  telah bergabung  dengan  menggunakan  uang member  yang  baru  bergabung.  Pada kasus  charles  ponzi  ini  menjanjikan  para investor  dengan  jumlah  $1.000  dengan return  50%  dalam  kurun  waktu  45  hari, sehingga  para  investor  nantinya  akan mendapatkan  $1.500.  dalam  kasus  ini Charles ponzi telah menipu banyak pihak dan  menyebabkan  banyak  kerugian, kerugian  mencapai  $15  juta  dollar Amerika  Serikat.  Selain  dari  kasus penipuan  investasi  yang  dilakukan  oleh Charles  ponzi  masih  banyak  penipuan yang  dilakukan  oleh  oknum  lain diantaranya  investasi  karibia,  diamon ventures LLC (Lorien & Tantimin, 2022). Di  Indonesia,  masyarakat  masih sangat  awam  dan  belum  banyak mengetahui  tentang  penipuan  skema ponzi.  Dengan  demikian,  masyarakat banyak  yang  tergiur  dan  tertipu  dengan janji  keuntungan  yang  tinggi  dari  oknum investasi  Ponzi  seperti  yang  dilakukan pada aplikasi Jombingo.
Skema Ponzi Perspektif Islam Hukum  haramnya  bisnis  Ponzi dalam  aplikasi  Jombingo  yang  bersifat sebagai  penipuan dan  mendzalimi oranglain.  Dapat  dijelaskan  pada  haditst sebagai berikut (Taofik, 2009):
“ Barangsiapa  yang  menipu,  maka  ia tidak  termasuk  golongan  kami.  Orang yang  berbuat  makar  dan  pengelabuan,
tempatnya di neraka ” (HR. Ibnu Hibban 2: 326.  Hadits  ini  shahih  sebagaimana  kata Syaikh  Al  Albani  dalam  Ash  Shahihah  no. 1058)  menzalimi  harta  orang  lain  tidak boleh  karena  hadits  ini,  “ Sesungguhnya darah, harta, kehormatan di antara kalian itu  haram  sebagaimana  haramnya  hari kalian  ini,  bulan  kalian  ini,  dan  negeri kalian  ini. ”  (HR.  Bukhari,  no.  67  dan Muslim, no. 1679)
Perlindungan  hukum  merupakan suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada  subyek  hukum  ke  dalam  bentuk perangkat  baik  yang  bersifat  preventif maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang lisan maupun yang tertulis.
Di  Indonesia  belum  ada  peraturan yang  secara  khusus  mengatur  terkait dengan investasi atau skema ponzi, maka dari  itu  perlu  adanya  penafsiran  hukum terhadap  investasi  ponzi.  Pada  saat  ini ada  beberapa  peraturan  perundangan yang  membahas  tentang  investasi  Ponzi, meliputi;  Undang-Undang  No.7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan,  Undang- Undang  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  Undang-Undang  No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  Peraturan  Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan  pidana  terhadap  kegiatan investasi  Berskema  ponzi/bodong  diatur dalam  Pasal  378  KUHP  dan  kaitannya sangat  erat  dengan  kejahatan  dan  ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya.  Berdasarkan  uraian  diatas, dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  (UU  No. 7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan [JDIH BPK RI, 2022):
a. UU  No.  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan.
1. Pasal  9  “Pelaku  Usaha  Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang”.
2. Pasal 105 “Pelaku Usaha Distribusi yang  menerapkan  sistem  skema piramida  dalam  mendistribusikan Barang  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
b. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik.
c. Pasal  28  ayat  (1)  “Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik”.
d. UU  No  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah
Pasal  59  “Setiap  orang  yang melakukan  kegiatan  Usaha  Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan  dana  dalam  bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip  Syariah  tanpa  izin  usaha  dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal  22  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas) Tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit Rp10.000.000.000,00
(sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp200.000.000.000,00  (dua ratus  miliar  rupiah)  (UU  No.  19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI] e. PP  No.  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. 1. Pasal 59 a) Penyelenggara Sistem Elektronik  untuk  pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik. b) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non pelayanan publik harus memiliki Sertifikat Elektronik. c) Penyelenggara  dan  Pengguna Sistem Elektronik selain sebagaimana  yang  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dapat memiliki Sertifikat Elektronik  yang  diterbitkan oleh  penyelenggara  sertifikasi elektronik  (PP  No.  82  Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi  Elektronik  [JDIH BPK RI]) 2. Pasal 378 “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum  dengan  memakai nama palsu atau martabat ( hoqdrigheid )  palsu  dengan  tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi hutang ataupun menghapuskan  piutang  diancam dengan pidana penjara paling lama empat  Tahun”  (Pasal  378  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana Tentang Pencurian)
Berdasarkan penjelasan diatas, maka  sudah  seharusnya  penegakan hukum terimplementasi dengan baik guna memberikan  keamanan  dan  kenyamanan serrta  ketertiban  dalam  masyarakat. Sehingga  aplikasi  yang  tidak  berizin  dan sengketa  money  game  dengan  berbagai skema  pada  investasi  ilegal  di  Indonesia bisa  masuk  atas  perizinan  pemerintah daerah  dan  jalur  manapun  (Amanda, et.al., 2022).

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  diuraikan bahwa  legalitas  pada  seluruh  usaha  atau industri,  khususnya  sistem  belanja online perlu legalitas perundang-undangan perlindungan  konsumen  dan  ijin  dari Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam operasional usaha. Di Indonesia perlindungan  konsumen  telah  tertulis dalam kebijakan OJK dan undang-undang legalitas telah diadopsi dari adanya peran ekonomi  Islam  dalam  menciptakan kesejahteraan  para  pelaku  ekonomi  yang berasaskan  pada  Al-Qur’an  dan  Hadist yang  telah  terimplementasi  sejak  masa kekhilafahan.  Akan  tetapi  perlindungan hukum  tidak  akan  terimplementasi dengan  baik  jika  tidak  didukungnya dengan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  pengetahuan  akan  sistem digitalisasi  dan  izin  legalitas  suatu platform belanja.  Pada platform belanja online aplikasi Jombingo,  dimana aplikasi tersebut mampu menarik minat pengguna dan  mengambil  hak  pengguna  hingga ratusan  juta  membuat  masyarakat  sadar akan pentingnya lebih waspada jika ingin menjalankan usaha atau berbelanja. Sikap lebih berhati untuk berbisnis
di platform dengan cara mengetahui skema bisnis di platform tersebut. Begitu juga  dengan  investasi  yang  harus  selalu mencari  yang  aman  yakni  sudah mendapatkan  ijin  dari  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK).
Konsumen  harus  lebih  selektif dalam  memilih  aplikasi  yang  digunakan agar  terhindar  dari  perbuatan  yang merugikan,  selain  itu  pemerintah  juga hendaknya  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  agar  tidak  melakukan  perbuatan yang  merugikan  konsumen  seperti  kasus yang  telah  terjadi.  Bagi  penelitian selanjutnya,  penelitian  dengan  metode analisis dan kasus yang berbeda sehingga dapat  dijadikan  karya  tulis  ilmiah  yang lebih sempurna.

## DAFTAR RUJUKAN
Adnan,  M.  A.,  (2000), Aspek  Hukum
Protokol
Pembayaran Visa/mastercard  secure  electronic Transation  net .  Jakarta  :  Fakultas hukum Univesitas Indonesia.  www, geocities.Com Ainiyah,  S.  M.  (2015).  Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli  Online  Dalam  Perspektif Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 Dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
Amanda,  S.,  Noval,  S.  M.  R.,  &  Herlina,  E.
(2022). Penegakan Hukum Terhadap  Praktik  Money  Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia. Res Nullius Law Journal , 4 (1), 57-76.
Djamil. F., (2015), Hukum  Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
https://instagram.com/jombingo_official?
igshid=YmM0MjE2YWMzOA= Hamzah,  Z.,  Arif,  M.,  &  Nisa,  C.  (2019). Analisis Komparasi Strategi Pemasaran  Dalam  Transaksi  Jual Beli  Online  Dan  Offline  Pada  Hijab (STUDI Kasus: Mahasiswa Universitas  Islam  Riau). Syarikat: Jurnal  Rumpun  Ekonomi  Syariah ,
2 (1), 16-26. Imaniyati,  N.  S.,  (2002), Hukum  Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam
Perkembangan ,  Bandung  :  Mandar Maju.
Ja’far,  A.  K.  (2014).  Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam. ASAS , 6 (1). Kurniawan, (2011), Hukum Perlindungan
Konsumen: Problematika Kedudukan  dan  Kekuatan  Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa
Konsumen  (BPSK)”, Skripsi ,  Malang:
Fakultas Hukum dan Bisnis
Universitas Brawijaya Press.
Lorien,  N.,  &  Tantimin,  T.  (2022).
Investasi  Bodong  Dengan  Sistem
Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1), 356-366. Musniyarda M, M. M. (2018). Implementasi  UU  No.  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  (Relasi  Terhadap  Pelaku Usaha  Jual  Beli  Motor  Bekas  di Parepare) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). PP  No.  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI],” accessed August 5, 2022, https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Details/5296/pp-no-82-tahun-2012
Purbo,  O.  W., Pertanyaan  tentang  E- commerce , http.www.lp.itb.ac.id/~ycldav
(Onno@indo.net.id) hal 7-8 Putra,  I.  P.  E.  S.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  & Karma, N. M. S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen  dalam  Jual  Beli  Barang Melalui  E-Commerce. Jurnal  Analogi Hukum , 1 (2), 239-243. Shdarta,  (2000), Hukum  Perlindungan
Konsumen
Indonesia , Jakarta:
Grasindo. Sugiyono,  (2017), Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &D ,
Bandung: Alfabet, Taofik.  H.,  (2009).  “Awas,  Skema  Ponzi Berkedok Bisnis Di Internet.” Majalah Manajemen Risiko STABILITAS .
UU  No.  7  Tahun  2014  Tentang
Perdagangan  [JDIH  BPK  RI],” accessed August 5, 2022, https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/38584/uu-no-7-Tahun2014 Undang-undang  (UU)  No.  8  Tahun  1999. (2018,  Mei  30).  Diambil  kembali dari  Badan  Standarisasi  Nasional  : ttps://jdih.bsn.go.id/produk/detail/ ?id=380&j ns=2 UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik [JDIH  BPK  RI],”  accessed  August  5, 2022, https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/37582/uu-no-19- Tahun- 2016.
UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syari ah.Pdf,”  accessed  August  5,  2022, https://www.ojk.go.id/waspadainve stasi/id/regulasi/Documents/UU_N o_21_Tahun_2 008_Perbankan_Syariah.pdf Wangsi,  M.  M.,  &  Rawi,  R.  D.  P.  (2018). Perlindungan  Konsumen  Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam. Sentralisasi , 7 (1), 1-9. Wawancara  dengan  pengguna  Aplikasi Jombingo, Juni 2023
Zarah,  M.,  Hidayat,  Y.  R.,  &  Hadiyanto,  R. (2021).  Analisis  Hukum  Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi Snapbuy. Prosiding  Hukum  Ekonomi Syariah , 502-504.