Wacana Hukum:

## MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SKEMA KEBIJAKAN KRIMINAL
( CRIMINAL POLICY) DI BIDANG PERUSAKAN HUTAN
Rizka Fakhry Alfiananda ** ** Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  E-mail: rizkafakhry@yahoo.co.id
Info Artikel Abstract Masuk: 15/11/2018. Revisi: 25/11/2018.
Diterima: 29/11/2018. Terbit: 15/12/2018.

## Keywords:
Customary  Law  Society,  Criminal Policy and the Principle of Legality .
Act No. 18 year 2013 on the Prevention and Eradication of forest Destruction was  legitimated  on  August  6  2013  as  a  governmental  effort  to  cover  of  the weakness  of  the  regulation,  particularly  related  to  the  prevention  and  overcome organized  forest  destruction.  Nevertheless,  the  regulation  that  combines  both  of penal policy and non-penal policy within the framework of the criminal policy is apparently  getting  some  record  even  when  the  Act  was  still  as  a  draft.  besides assessed cannot resolve the core of the problem of crime. The Act became a new threat to the existence of indigenous peoples who live inside and around forests.
The principle of legality as representation of positivistic paradigm transformed in the formulation of clauses in the Act, lead into the excesses of the existence of indigenous peoples who live in the forest. Abstrak Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Criminal Policy dan Asas Legalitas .
P-ISSN: 1412-310x E-ISSN: xxxxxxx Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  pada  tanggal  6  Agustus  2013 merupakan  sebuah  bentuk  usaha  dari  pemerintah  untuk  menutup  beberapa kelemahan  aturan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  upaya  untuk  mencegah dan  menanggulangi  perusakan  hutan  terorganisasi.  Meskipun  demikian, undang-undang  yang  mengkombinasikan  antara  sarana  kebijakan  hukum pidana (penal policy) dan sarana kebijakan di luar hukum pidana (non penal policy)  dalam  sebuah  kerangka  kebijakan  kriminal  (criminal  policy)  tersebut ternyata  mendapatkan  beberapa  catatan  bahkan  saat  undang-undang  tersebut masih  berbentuk  rancangan.  Selain  dinilai  tidak  menyasar  jantung  masalah kejahatan,  undang-undang  tersebut  justru  menjadi  sebuah  ancaman  baru  bagi keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Asas  legalitas  yang  merupakan  representasi  dari  paradigma  positivistik  dan terjelma  di  dalam  rumusan  pasal  dalam  undang-undang  tersebut  membawa ekses  bagi  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  yang  selama  ini  hidup  di sekitar kawasan hutan.

## PENDAHULUAN
Sektor  kehutanan  merupakan  salah  satu  sektor  penting  yang  menjadi  modal  dasar pembangunan nasional Indonesia. 1 Hal ini mengingat keseluruhan kawasan hutan Indonesia yang seluas 133.694.685 hektar atau sekitar 60% dari total keseluruhan kawasan hutan dunia. 2 Dengan luas  kawasan  tersebut,  menjadi  sebuah  keniscayaan  bahwa  hutan  Indonesia  mempunyai  peran penting baik dari secara ekologis, sosial budaya, dan ekonomis. Kesemuanya itu diarahkan pada pembangunan  nasional  untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  amanat  konstitusi
1 Lihat  bagian  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2 Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan oleh Ari Wibowo dan A. Ngakolen Gintings dalam Kedi Suradisastra, Et. al. , 2010, Membalik Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air , Bogor: PT. IPB Press, p. 68.
Wacana Hukum:
yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”  dimana  pelaksanaannya  harus  selalu berpedoman  pada  Sila  Kelima  Pancasila  yang  berbunyi  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”.
Begitu  pentingnya  peran  sektor  kehutanan  dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional Indonesia membawa konsekuensi terhadap perlu adanya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial budaya, dan  ekonomis.  Untuk  mengawal  pemanfaatan  dan  pengelolaan  kawasan  hutan  tersebut, pemerintah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  dengan  bentuk  peraturan  perundang-undangan dimana salah satunya berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun tujuan dari adanya undang- undang tersebut adalah untuk memastikan agar pemanfaatan dan pengelolaan hutan dilaksanakan dengan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3
Namun bagai jauh panggang dari api, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan Indonesia masih  jauh  dari  kata  berhasil  dan  mencerminkan  semangat  kerakyatan,  berkeadilan,  dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  yang  diharapkan  akan  memberikan  payung  hukum  yang  komprehensif  terhadap pemanfaatan dan pengelolaan hutan pada kenyataannya juga belum mampu memenuhi harapan mengingat kompleksitas permasalahan yang ada di sektor kehutanan. Di satu sisi undang-undang tersebut justru menciderai hak-hak konstitusional warga negara melalui konsep teritorialisasi atau zonasi  penguasaan  Negara  terhadap  hutan  yang  juga  merupakan  warisan  kolonial.  Sebagai buktinya  sudah  sebanyak  8  kali  undang-undang  tersebut  diuji  materiilkan  kepada  Mahkamah Konstitusi. 4 Di  sisi  yang  lain,  masalah  mendasar  mengenai  penanggulangan kejahatan  di  bidang kehutanan belum benar-benar menjadi perhatian dari undang-undang tersebut. 5 Padahal kejahatan di  bidang  kehutanan  khususnya  berkaitan  dengan  perusakan  hutan  terorganisasi  menimbulkan dampak  yang  signifikan  pada  kerugian  Negara  dan  kerusakan  kehidupan  sosial  budaya  dan lingkungan hidup. 6
Kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  terhadap  penanggulangan  kejahatan  di  bidang  kehutanan kemudian  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  Indonesia.  Keseriusan  pemerintah  tersebut
3 Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4 Adapun 8 permohonan uji materiil tersebut adalah sebagai berikut : Perkara No. 003/PUU-III/2005 (Ditolak), Perkara  No.  013/PUU-III/2005  (Tidak  Dapat  Diterima),  Perkara  No.  021/PUU-III/2005  (Ditolak),  Perkara  No. 54/PUU-VIII/2010 (Ditarik Kembali), Perkara No. 72/PUU-VIII/2010 (Ditolak), Perkara No. 34/PUU-IX/2011 (Dikabulkan Sebagian), Perkara No. 45/PUU-IX/2011 (Dikabulkan Seluruhnya), dan Perkara No. 35/PUU-X/2012 (Dikabulkan Sebagian)
5 Bahkan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang dikeluarkan untuk mendukung upaya pemberantasan kejahatan perusakan hutan juga dinilai tidak berhasil dalam implementasinya.
6 Bagian  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
Wacana Hukum:
diwujudkan  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada 6 Agustus 2013 yang sekaligus menjadi lex specialis dari Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo.  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut mengkombinasikan antara sarana kebijakan hukum pidana ( penal policy ) dan sarana kebijakan di luar hukum pidana ( non penal policy ) dalam sebuah kerangka kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  sebagai  upaya  menanggulangi  kejahatan  perusakan  hutan. Dengan mengkombinasikan antara kedua sarana tersebut diharapkan penanggulangan kejahatan perusakan hutan dapat berjalan dengan baik dan efektif mengingat gradasi, modus, dan kekuatan dari pelaku perusakan hutan semakin berkembang.
Meskipun demikian, sebenarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut sudah mendapatkan catatan sampai penolakan dari berbagai  pihak  bahkan  semenjak  undang-undang  tersebut  masih  berupa  rancangan  undang- undang. Penolakan tersebut dilandasi oleh argumen bahwa adanya undang-undang tersebut tidak akan  menyelesaikan  permasalahan  penanggulangan  kejahatan  hutan  karena  yang  disasar  oleh undang-undang  tersebut  sebenarnya  bukan  jantung  masalahnya,  yaitu  soal  manajemen pengelolaan hutan yang sampai hari ini masih sangat buruk sehingga memunculkan peluang untuk melakukan  kejahatan  perusakan  hutan.  Adapun  hal  yang  paling  ditakutkan  dari  adanya  sarana kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  dalam  undang-undang  tersebut  adalah  adanya  penegasian hak-hak  “masyarakat  hukum  adat” 7 yang  selama  ini  hidup  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan. Hal yang paling potensial terjadi adalah adanya “kriminalisasi” 8 terhadap masyarakat hukum adat. Ketakutan  tersebut  sangat  beralasan  mengingat  selama  ini  konflik  “tenurial  kehutanan” 9 khususnya terkait dengan akses masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya  hutan selalu diwarnai dengan “kriminalisasi”.
Jika hal semacam itu masih saja terjadi maka sarana kebijakan hukum pidana ( penal policy ) yang sebenarnya  ditujukan  untuk  menanggulangi  kejahatan  perusakan  hutan  dapat  menyasar  hal  lain yang sebenarnya sama sekali tidak dikehendaki oleh sarana kebijakan hukum pidana ( penal policy ) tersebut  dan  justru  menciderai  hak-hak  dari  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  menjadi  sebuah
7 Masyarakat  Hukum  Adat  merupakan  terjemahan  kata  “ indigenous  people ”  yang  terdapat  di  dalam  sejumlah perjanjian internasional dimana salah satunya adalah ILO Nomor 169. Namun istilah tersebut mengundang banyak perdebatan dan juga inkonsitensi istilah di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, dalam makalah  ini  pemaknaan  mengenai  masyarakat  hukum  adat  merujuk  pada  pemaknaan  yang  dikemukakan  oleh Moniaga  yang  menyebutkan  bahwa  komunitas  suku-suku  atau  orang  asli  di  Indonesia  yang  masih  menjalankan kehidupan  turun  temurunnya  hingga  sekarang.  Lihat  Agustinus  Agus  dan  Sentot  Setyasiswanto,  2010, Setelah  Kami Dilarang Masuk Hutan - Studi Dampak Pembatasan dan Pelarangan Aktivitas Tradisonal Turun Temurun di Taman Nasional Bukit Baka dan Raya Terhadap Penikmatan Hak-Hak dan Kebebasan Dasar Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai Kabupaten Melawi Kalimantan Barat , Jakarta: Perkumpulan HuMa, p. 13.
8 Dalam  makalah  ini  dibedakan  antara  “kriminalisasi”  dengan  kriminalisasi.  “Kriminalisasi”  merupakan  istilah populer  yang  dipakai  oleh  masyarakat  yang  merujuk  pada  penegakan  hukum  yang  dilakukan  bukan  untuk  tujuan penegakan hukum itu sendiri tetapi dengan tujuan untuk merugikan tersangka atau orang yang dikehendaki menjadi tersangka. Karena adanya itikad buruk tersebut, masyarakat melancarkan kecaman dan perlawanan terhadap tindakan tersebut. Lihat KontraS, Et. al. , 2016, Kriminalisasi (Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia) , Jakarta: KontraS, p. 5 - 6. Sedangkan  kriminalisasi  merupakan  istilah  di  dalam  studi  kebijakan  hukum  pidana  yang  merujuk  pada  proses penetapan  suatu  perbuatan  yang  semula  bukan  tindak  pidana  atau  tidak  ada  diatur  dalam  hukum  pidana,  karena perkembangan  masyarakat  kemudian  menjadi  tindak  pidana  atau  dimuat  ke  dalam  hukum  pidana.  Lihat  Teguh Prasetyo, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusamedia, p. 32.
9 Secara sederhana tenurial kehutanan berkaitan dengan kepemilikan lahan hutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan perihal  sumber  daya  hutan.  Disimpulkan  dari  Anne  M.  Larson,  2013, Hak  Tenurial  dan  Akses  Ke  Hutan  :  Manual Pelatihan Untuk Penelitian , Bogor: CIFOR, p. 8.
Wacana Hukum:
anomali  ketika  dihadapkan  pada  fakta  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  hukum  adat mempunyai  keterikatan  sosio-kultural  dengan  kawasan  hutan  sehingga  demikian  mempunyai peran  yang  sangat  luar  biasa  penting  terhadap  upaya  perlindungan  kawasan  hutan.  Bahkan sebenarnya  masyarakat  hukum  adat  juga  berperan  serta  dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan perusakan hutan tentunya di luar sarana kebijakan hukum pidana ( non penal policy ). Namun sampai hari ini pemerintah terkesan abai terhadap fakta tersebut  sehingga membawa konsekuensi pada karakter  hukum  sekaligus  penegakannya  yang  sama  sekali  tidak  responsif  dalam  menghargai keberadaan  dari  masyarakat  hukum  adat,  termasuk  dalam  konteks  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Oleh  karena  itu diperlukan  sebuah  kajian  yang  bersifat  sosiologis  terhadap  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  di bidang perusakan hutan sebagaimana diatur khusus di dalam undang-undang tersebut agar dalam pelaksanaannya  dapat  diselaraskan  dengan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di Indonesia

## PEMBAHASAN
Keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Skema  Kebijakan  Kriminal  di  Bidang Perusakan Hutan
Kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  merupakan  sebuah  upaya  rasional  dari  masyarakat  dalam menanggulangi kejahatan. 10 Kebijakan kriminal ( criminal policy ) sendiri pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial ( social policy ) yang menyeimbangkan antara upaya perlindungan masyarakat  ( social  defense )  dan  upaya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  ( social  walfare ). 11 Lebih lanjut dalam upaya perlindungan masyarakat ( social defense ), kebijakan kriminal ( criminal policy ) harus memadukan antara sarana kebijakan hukum pidana ( penal policy ) 12 dan  sarana kebijakan di luar  hukum  pidana  ( non  penal  policy ).  Adanya  keterpaduan  di  dalam  sebuah  skema  kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan tentunya dalam bingkai pembangunan nasional.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  merupakan  salah  satu  instrumen  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  yang  ditujukan  untuk mendukung upaya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan agar tercapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kebijakan kriminal ( criminal policy ) ini hadir sebagai sebuah upaya rasional untuk menanggulangi  kejahatan  perusakan  hutan  yang  terorganisasi  seperti  pembalakan  liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin yang dilakukan secara rapi dan terorganisasi serta  melibatkan  banyak  aktor  baik  nasional  maupun  internasional. 13 Para  aktor  tersebut mempunyai kekuatan modal dan kekuatan politik yang sangat besar sehingga dalam menjalankan kejahatan  sangat  susah  untuk  terjerat  proses  hukum. 14 Sebagai  akibatnya,  kerusakan  hutan  dari
10 Lihat Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, p. 30.
11 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan KUHP Baru , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 4 - 5. Di dalam aspek social defense dan social walfare yang sangat  penting adalah aspek  perlindungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  bersifat  immateriil  terutama  nilai  kepercayaan,  kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Lihat Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 78.
12 Dalam fungsionalisasi atau operasionalisasinya, kebijakan hukum pidana ( criminal policy ) melalui beberapa tahap yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Lihat Ibid ., p. 79.
13 Bagian  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
14 Koalisi  Masyarakat  Sipil  Untuk  Kelesatrian  Hutan, Public  Review  Terhadap  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pemberantasan Perusakan Hutan , 2013, Jakarta: Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan HuMa, p. 11.
Wacana Hukum:
hari ke hari semakin meluas, kompleks, dan mengkhawatirkan serta tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. 15 Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa undang-undang tersebut mengkombinasikan  antara  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  dan  kebijakan  di  luar  hukum pidana  ( non  penal  policy )  dalam  sebuah  skema  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  sebagai  upaya menanggulangi kejahatan perusakan hutan. Hal ini merupakan hal yang baik dan sejalan dengan skema kebijakan kriminal ( criminal policy ) yang mengharuskan adanya keterpaduan di antara kedua sarana  tersebut.  Namun  demikian,  setelah  dicermati  dengan  seksama  dari  proporsi  pengaturan antara  keduanya  ternyata  mempunyai  kecenderungan  yang  lebih  pada  penggunaan  sarana kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ). 16 Padahal  kecenderungan  terhadap  penggunaan  sarana kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  akan  banyak  menimbulkan  ketidakadilan  di  dalam praktiknya. 17 Begitu pula dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  yang  ada  di  dalam undang-undang tersebut di satu sisi memang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan perusakan hutan,  namun  di  sisi  lain  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  berkaitan  dengan  eksesnya  bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan termasuk bagi masyarakat hukum adat khususnya  yang  berada  di  luar  Pulau  Jawa. 18 Hal  ini  bisa  dilihat  dari  kebijakan  formulasi (kriminalisasi)  dalam  skema  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  tersebut  dimana  beberapa diantaranya  sangat  berpotensi  digunakan  untuk  melakukan  tindakan  “kriminalisasi”  terhadap anggota masyarakat hukum adat khususnya yang berkaitan dengan kegiatan tanpa izin.
Instrumen Izin Sebagai Masalah Bagi Masyarakat Hukum Adat Izin  menjadi  sebuah  instrumen  yang  sangat  penting  dan  dijadikan  sebagai  sebuah  dasar dalam  merumuskan  kebijakan  formulasi  (kriminalisasi)  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setiap tindakan yang dilakukan  di  kawasan  hutan  dimana  tindakan  tersebut  tanpa  disertai  dengan  izin,  maka tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Secara singkat, tolak ukur kejahatan yang dilakukan  oleh  seseorang  maupun  badan  hukum  di  dalam  kawasan  hutan  hanya  dengan melihat ada atau tidaknya izin. Paradigma semacam ini kemudian mengkonstruksikan bahwa seseorang  atau  badan  hukum  yang  telah  memiliki  izin  maka  tidak  melakukan  perusakan hutan. 19 Jika konstruksi delik formil semacam ini dikedepankan, maka masyarakat hukum adat yang  hampir  bisa  dipastikan  tidak  memiliki  izin  akan  banyak  terkena  dampak  dari  adanya kebijakan formulasi (kriminalisasi) tersebut. Padahal jika hendak konsisten dengan tujuan dari kebijakan hukum pidana ( penal policy ) yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan di bidang
15 Ibid . 16 Kecenderungan  terhadap  penggunaan  sarana  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  sudah  menjadi kecenderungan global dimana Indonesia merupakan salah satunya. Hal ini bisa dilihat dari tren pengaturan ketentuan pidana dalam undang-undang yang disahkan pada tahun 1998 - 2009 dimana dalam kurun waktu tersebut, terdapat 563 undang-undang yang disahkan oleh DPR dan 154 diantaranya memiliki ketentuan pidana. Lebih lanjut dari 154 undang-undang  yang  memiliki  ketentuan  pidana,  terdapat  total  1.601  tindak  pidana  dimana  885  diantaranya merupakan tindak pidana yang telah ada sebelumnya dan 716 sisanya merupakan tindak pidana baru yang ditemukan dalam  112  undang-undang.  Lihat  Anugerah  Rizki  Akbari,  2015, Potret  Kriminalisasi  Pasca  Reformasi  dan  Urgensi Reklasifikasi  Tindak  Pidana  di  Indonesia ,  Jakarta: Institute  for  Criminal  Justice  Reform dan  Aliansi  Nasional  Reformasi KUHP, Jakp. 10 - 14.
17 Douglas Husak, 2008, Overcriminalization - The Limits of the Criminal Law , New York: Oxford University Press, p. 3.
18 “Kriminalisasi” yang terjadi di Pulau Jawa mayoritas dilakukan oleh Perhutani kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
19 Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelesatrian Hutan, Op. cit ., p. 19.
Wacana Hukum:
perusakan hutan yang teroganisasi, maka tolak ukur yang dipakai seharusnya adalah ada atau tidaknya kerusakan hutan yang ditimbulkan bukan pada ada atau tidaknya izin. Jika paradigma seperti  ini  yang  dipakai,  maka  seseorang  atau  badan  hukum  yang  sudah  memiliki  izin  pun dapat dipidanakan selama yang bersangkutan melakukan perusakan hutan.
Sebenarnya  instrumen  izin  tersebut  jika  ditarik  lebih  jauh  tidak  hanya  berkaitan  dengan permasalahan kejahatan di bidang perusakan hutan namun lebih merupakan bagian dari upaya pemerintah  untuk  mengukuhkan  teritorialisasi  atau  zonasi  penguasaan  Negara  terhadap hutan. 20 Setiap orang yang masuk ke dalam hutan negara dan melakukan kegiatan disana tanpa seizin dari pemerintah harus ditindak tegas. Padahal di dalam proses penetapan hutan negara banyak  sekali  kecenderungan  untuk  dilakukan  secara  sewenang-wenang.  Ini  yang  kemudian membuat ada semacam penegasian terhadap pengakuan hutan adat, hutan ulayat, dan hak dari masyarakat hukum adat. 21
“Kriminalisasi” terhadap akses masyarakat hukum adat atas hutan merupakan konsekuensi dari  adanya  pembentukan  kawasan  hutan  oleh  Negara. 22 Ada  hubungan  kausalitas  diantara keduanya dimana dalam rangka melakukan pengukuhan terhadap kawasan hutan negara maka instrumen “kriminalisasi” itu dipakai. Karakter represif ini sebenarnya sudah menjadi karakter pemerintah  semenjak  masa  kolonial  Hindia  Belanda.  Bahkan  karakter  semacam  ini  yang sampai  hari  ini  masih  berlangsung  dan  mewarnai  rezim  penegakan  hukum  kehutanan  di Indonesia  pasca  kolonial  meskipun  di  dalam  beberapa  kebijakan  legislatif  yang  dikeluarkan sudah mengakui dan mengakomodasi hak-hak dari masyarakat hukum adat.
Upaya  teritorialisasi  atau  zonasi  penguasaan  Negara  terhadap  hutan  yang  bermuara  pada penyangkalan  terhadap  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-haknya  termasuk hutan adat pada akhirnya memunculkan konflik yang berkepanjangan. 23 Konflik yang berkaitan dengan  perebutan  penguasaan  sumber  daya  alam  di  kawasan  hutan  tersebut  senantiasa diwarnai  oleh  keterlibatan  aktor  Negara,  korporasi,  dan  masyarakat  hukum  adat. 24 Dalam skema konflik itulah kemudian sarana kebijakan hukum pidana ( penal policy ) dilibatkan untuk meredakan  konflik.  Meredakan  konflik  tersebut  bukan  dalam  arti  positif,  namun  dalam  arti negatif  untuk  memperlemah  upaya  dari  masyarakat  hukum  adat  dalam  memperjuangkan penguasaan kawasan hutan dengan menggunakan tindakan “kriminalisasi”. 25
20 Skema  tersebut  sudah  terjadi  semenjak  zaman  pendudukan  Pemerintah  Hindia  Belanda  berada  di  Indonesia. Pemerintah  Hindia  Belanda  memberlakukan  Undang-Undang  Agraria  ( Agrarische  Wet )  pada  tahun  1870  yang didasarkan pada prinsip “ domeinverklaring ” yang menetapkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta merta menjadi domein Negara. Sebagian masyarakat pribumi, termasuk masyarakat hukum adat saat itu tidak memiliki bukti tertulis atas tanah-tanah mereka sehingga sebagian besar tanah mereka beralih kepemilikannya. Lihat Komnas  HAM,  2016, Inkuiri  Nasional  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  -  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan , Jakarta: Komnas HAM, p. 34.
21 Tindakan  tersebut  sangat  berkaitan  dengan  pengadopsian  pendekatan  kontrol  terhadap  segala  perbuatan masyarakat  oleh  Negara  terhadap  tanah,  hutan,  dan  sumber  daya  alam  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda pada tahun 1965. Lihat Ibid .
22 Noer Fauzi Rachman, “Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya”, Wacana , Volume XVI, Nomor 33, Tahun 2014, p. 33.
23 Pengakuan negara atas kawasan hutan adat yang baru 9.
24 Di  negara  dunia  ketiga  seperti  Indonesia,  korporasi  hampir  selalu  menjadi  salah  satu  aktor  di  dalam  konflik perebutan sumber daya alam dimana salah satunya di bidang kehutanan. Korporasi merupakan salah satu pihak yang selama  ini  diberikan  izin  pemanfaatan  hutan  oleh  negara.  Dalam  pemberian  izin  pemanfaatan  tersebut,  sering  kali tidak memperhatikan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Oleh karena itu konflik tidak dapat terelakkan.
25 Tren  “kriminalisasi”  dalam  skema  konflik  kehutanan  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia,  namun  juga  terjadi  di beberapa negara di dunia seperti Kamerun, Peru, dan beberapa negara dunia ketiga lain dengan luasan kawasan hutan cukup  luas.  Lihat Forest  Peoples  Programme ,  Pusaka,  dan  Pokker  SHK,  2014, Mengamankan  Hutan  Mengamankan  Hak
Wacana Hukum:
Mengingat  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  di  bidang  perusakan  hutan  yang menekankan pada aspek ada atau tidaknya izin dalam melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan,  maka  potensi  “kriminalisasi”  terhadap  masyarakat  hukum  adat  akan  semakin bertambah.  Meskipun  tren  “kriminalisasi”  dengan  menggunakan  kebijakan  hukum  pidana ( penal  policy )  di  bidang  perusakan  hutan  belum  terlihat  signifikan,  sebenarnya  tren  tersebut dapat  diprediksi  dengan  melihat  tren  “kriminalisasi”  sebagaimana  disampaikan  oleh  Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) yang terjadi pada kurun waktu Oktober 2012 - Maret 2013 dimana masih  menggunakan  rezim  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 26 Pada kurun waktu tersebut terdapat 224 anggota masyarakat hukum adat yang mengalami “kriminalisasi”.
Dengan  melihat  tren  tersebut  maka  hampir  dapat  dipastikan  bahwa  tren  tersebut  akan berlanjut  bahkan  bertambah  mengingat  beberapa  kebijakan  formulasi  (kriminalisasi)  dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  merupakan  hasil  dari  rekrimininalisasi  beberapa  kebijakan  formulasi  (kriminalisasi) dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan. Hal ini harus menjadi catatan penting mengingat tindakan “kriminalisasi” khususnya  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  merupakan  bagian  dari  hal-hal yang dapat melestarikan konflik itu sendiri. 27
Ekses Paradigma Positivistik Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Terlepas  dari  adanya  “kriminalisasi”  yang  mewarnai  konflik  dalam  perebutan  penguasaan kawasan  hutan,  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  di  bidang  perusakan  hutan  sudah selayaknya digarisbawahi dalam kaitannya dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Di satu sisi, pengenaan instrumen izin terhadap semua orang termasuk kepada masyarakat hukum adat sebenarnya  untuk  mengantisipasi  modus  perusakan  hutan  yang  melibatkan  masyarakat  yang tinggal di sekitar kawasan hutan termasuk anggota masyarakat hukum adat. Namun di satu sisi instrumen izin yang menjadi dasar formulasi kebijakan hukum pidana ( penal policy ) secara tidak langsung menegasikan keberadaan masyarakat hukum adat yang selama turun temurun hidup di  sekitar  kawasan  hutan.  Antinomi  semacam  ini  sebenarnya  diakibatkan  oleh  adanya pandangan  yang  parsial  dari  pembentuk  dan  pelaksana  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ) dalam memandang permasalahan perusakan hutan dan keberadaan masyarakat hukum adat. Adanya pandangan yang parsial tersebut muncul karena baik pembentuk maupun pelaksana kebijakan hukum pidana ( penal policy ) di bidang perusakan hutan belum sepenuhnya memahami bahwa  di  dalam  merumuskan  dan  menjalankan  kebijakan  tersebut  harus  senantiasa memperhatikan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya dari masyarakat sebuah Negara. 28
(Laporan  Lokakarya  Internasional  tentang  Deforestasi  dan  Hak-Hak  Masyarakat  Hutan) , Forest  Peoples  Programme , Palangkaraya: Pusaka, dan Pokker SHK.
26 Yance Arizona, Et. al. , 2014, Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan , Jakarta:  Perkumpulan HuMa, p. 57.
27 Lihat  Noer  Fauzi  Rahman,  “Kriminalisasi  Para  Pejuang  Agraria  Membuat  Konflik  Agraria  Menjadi  Semakin Kronis  dan  Berdampak  Luas”,  Makalah  disampaikan  sebagai Pendapat  Ahli  dalam  Perkara  Pidana  Nomor  : 250/Pid.B/2013/PN/PLG , Palembang, 29 April 2013.
28 Lihat Deklarasi Nomor 2 dan 3 dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980.
Wacana Hukum:
Selain  itu  juga  harus  memperhatikan  keragaman  dalam  masing-masing  kondisi  tersebut. 29 Pandangan  yang  parsial  berdampak  pada  karakter  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  baik dalam tahapan formulasi, aplikasi, maupun eksekusi yang sama sekali tidak responsif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan justru memunculkan karakter represifnya.
Dalam tahap formulasi, pembentuk kebijakan hukum pidana ( penal policy ) sama sekali tidak memperhatikan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  sebuah  entitas  yang  secara konstitusional  diakui  dan  dilindungi  hak-haknya.  Munculnya  instrumen  izin  sebagai  sebuah dasar dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kawasan hutan jelas  menegasikan  itu  semua.  Hal  ini  menjadi  masalah  karena  sangat  tidak  mungkin  bagi masyarakat  hukum  adat  memperoleh  izin  untuk  melakukan  kegiatan  di  kawasan  hutan mengingat untuk mendapatkan izin pengakuan terhadap keberadaan masyarakat  hukum adat juga  susah  dan  sampai  hari  ini  penetapan  mekanisme  pengakuan  itu  juga  belum  selesai dirumuskan. 30 Hal  ini  yang  kemudian  membuat  kesan  bahwa  adanya  kriminalisasi  terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan izin sangat dipaksakan perumusannya.
Masalah dalam tahap formulasi tersebut kemudian berlanjut menjadi masalah dalam tahap aplikasi. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum akan menindak dan memproses anggota masyarakat  hukum  adat  yang  nyata-nyata  telah  memenuhi  rumusan  delik  yang  dirumuskan. Aparat penegak hukum tidak akan memperdulikan apakah itu anggota masyarakat hukum adat ataukah tidak. Apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini bisa dipahami karena aparat penegak  hukum  mempunyai  pemahaman systemic  legal  reasoning yang  sangat  positivistik  dan didasarkan  atas  asas  legalitas  dalam  hukum  pidana.  Padahal  asas  legalitas  sendiri  digagas dengan  asumsi  bahwa  undang-undang  pidana  yang  dibuat  adalah  undang-undang  yang  baik karena  merupakan  perwujudan  rasio  manusia,  rasa  keadilan,  kehendak  umum,  kepentingan umum,  serta  kedaulatan  rakyat. 31 Lantas  bagaimana  jika  suatu  aturan  tersebut  dibuat  dengan dipengaruhi oleh anasir-anasir politis yang kemudian berakibat tidak matangnya pertimbangan di  dalam  merumuskan  sebuah  aturan.  Jika  demikian,  maka  orientasi  terhadap  positivisme semacam itu hanya akan memunculkan ketidakadilan di dalam penegakan hukum yang dalam konteks ini ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat.
Pandangan yang parsial terhadap keberadaan masyarakat hukum adat ternyata tidak hanya tercermin pada kebijakan hukum pidana ( penal policy ), namun juga di dalam kebijakan di luar hukum  pidana  ( non  penal  policy )  yang  ditujukan  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap kejahatan  di  bidang  perusakan  hutan  yang  terorganisasi  dimana  juga  dirumuskan  di  dalam sebuah skema kebijakan kriminal ( criminal policy ) di bidang perusakan hutan. Hal ini bisa dilihat dari  konstruksinya  yang  mengharuskan  adanya  pelibatan  masyarakat  dalam  melakukan pencegahan  perusakan  hutan  yang  sekali  lagi  dibingkai  dengan  instrumen  izin. 32 Dengan adanya  instrumen  izin  tersebut  membawa  konsekuensi  langsung  pada  tidak  dilibatkannya masyarakat  hukum  adat  di  dalam  usaha  pencegahan  perusakan  hutan  utamanya  di  dalam kawasan hutan yang tidak dikelola oleh badan hukum atau korporasi.
Tidak  dilibatkannya  masyarakat  hukum  adat  di  dalam  melakukan  pencegahan  perusakan hutan hanya karena persoalan ada atau tidaknya izin ini merupakan hal yang aneh mengingat
29 Lihat pertimbangan nomor 4 dalam Milan Plan of Action yang dihasilkan okeh Kongres PBB ke-7 Tahun 1985.
30 Lihat  Nurul  Firmansyah,  “Pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat  :  Kemana  Harus  Melangkah?”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507fb134859a9/pengakuan-masyarakat-hukum-adat--kemana-mau- melangkah-broleh--nurul-firmansyah-, Hukumonline , diakses tanggal 5 Oktober 2016.
31 Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana - Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana , Malang: Setara Press, p. 84.
32 Lihat  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan.
Wacana Hukum:
dalam  skema  upaya  pencegahan  harusnya  melibatkan  banyak stakeholder termasuk  peran masyarakat hukum adat yang hidup secara turun temurun di dalam maupun sekitar kawasan hutan.  Pelibatan  masyarakat  hukum  adat  dalam  pencegahan  perusakan  hutan  justru  akan semakin mengefektifkan skema pencegahan tersebut. Dalam banyak kasus, yang terjadi adalah masyarakat hukum adat yang bertemu langsung dengan para pelaku perusakan hutan. Atas hal tersebut  kemudian  masyarakat  hukum  adat  menggunakan  mekanisme  penegakan  hukum mereka sendiri dengan menerapkan sanksi adat mereka kepada para pelaku perusakan hutan. 33 Berdasarkan  penjabaran  mengenai  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  di  dalam  sebuah skema  kebijakan  kriminal  ( ciminal  policy )  di  bidang  perusakan  hutan,  baik  dalam  kebijakan hukum  pidana  ( penal  policy )  maupun  kebijakan  di  luar  hukum  pidana  ( non  penal  policy )  maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak benar-benar diperhatikan  di  dalam  perumusannya.  Kebijakan  tersebut  justru  semakin  menempatkan keberadaan  masyarakat  hukum  adat  pada  posisi  yang  terpinggirkan  ( marginalized  society )  serta tidak menguntungkan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan juga hukum. Dengan demikian maka tujuan akhir dari kebijakan kriminal ( criminal policy ) untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tidak terwujud, setidaknya bagi masyarakat hukum adat.
Menempatkan  Kembali  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Skema  Kebijakan  Kriminal  di Bidang Perusakan Hutan
Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang fundamental di dalam penyelenggaraan sebuah negara hukum. Hal ini juga yang kemudian diakomodasi oleh Indonesia sebagai  sebuah  negara  hukum  ( rechtsstaat )  dimana  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  secara khusus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan secara  konstitusinal  tersebut  membawa  konsekuensi  pada  adanya  kewajiban  Negara  untuk melakukan penghormatan ( to respect ), pemenuhan ( to fullfill ), dan perlindungan ( to protect ) atas hak asasi manusia itu sendiri. Pengakuan tersebut juga membawa konsekuensi pada penyelenggaraan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  harus  bertitik  tolak  pada  hak  asasi manusia. 34
Selain  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  bersifat  universal,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui hak-hak tradisional dari masyarakat hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Rumusan Pasal 18 B ayat (2) tersebut menjadi dasar pengakuan secara konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu entitas yang hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih  khusus  pengakuan  atas  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  diakomodasi  di  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyebutkan  bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah” dan “identitas budaya  masyarakat  hukum  adat,  termasuk  hak  atas  tanah  ulayat  dilindungi,  selaras  dengan perkembangan  zaman”.  Kedua  rumusan  pasal  tersebut  membawa  konsekuensi  pada  adanya keharusan bagi Negara untuk melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak adat yang
33 Lihat  Mongabay,  “Masyarakat  Gohong  Terapkan  Sanksi  Adat  Untuk  Lindungi  Hutan”, http://www.mongabay.co.id/2014/03/25/masyarakat-gohong-terapkan-sanksi-adat-untuk-lindungi-hutan/,
Mongabay ,  diakses  tanggal  6  Oktober  2016.  Lihat  Antaranews,  “Perusak  Hutan  Kena  Hukuman  Adat  di  Poso”, http://www.antaranews.com/berita/410539/perusak-hutan-kena-hukuman-adat-di-poso, Antaranews , diakses tanggal 6 Oktober 2016. Lihat Harian Haluan, “Rusak Hutan, Sanksi Adat Menanti”, http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/50271/rusak-hutan-sanksi-adat-menanti, Harian  Haluan ,  diakses tanggal 6 Oktober 2016.
34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Wacana Hukum:
secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi oleh skema hukum adat dari masyarakat hukum adat tersebut.

## Pluralisme Hukum Menjadi Sebuah Keniscayaan
Pengakuan  terhadap  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-haknya  membawa konsekuensi pada diakuinya sebuah kemajemukan atau pluralisme di dalam hukum dimana di satu sisi ada hukum negara di satu sisi ada hukum adat yang masing-masing masyarakat hukum adat  mempunyai  sistem  hukum  yang  berbeda.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pandangan Marcus  Tullius  Cicero  yang  hidup  pada  kurun  waktu  106  -  43  sebelum  masehi  yang menyebutkan ubi societas ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum masih sangat  relevan  sampai  hari  ini.  Hukum  menjadi  sebuah  cerminan  dari  sebuah  masyarakat betapapun  primitif,  sederhana,  dan  kecilnya  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  setiap masyarakat  mempunyai  kebudayaan  tersendiri  dengan  corak  dan  sifatnya  sendiri  serta mempunyai struktur alam pikiran sendiri. 35
Masyarakat  hukum  adat  merupakan  masyarakat  yang  mempunyai  kekhususan  di  dalam sistem  nilai  yang  menentukan  pranata  ekonomi,  politik,  sosial  dan  hukum  yang  berbeda. Kekhususan  tersebut  juga  terlihat  di  dalam  skema  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan hutan. Mereka mempunyai pola tersendiri di dalam tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan dimana  hal  tersebut  diwariskan  secara  turun  temurun  baik  dalam  tradisi  dan  praktik  budaya maupun  dalam  bentuk  tulis  yang  terus  mengalami  adaptasi,  inovasi,  dan  dinamika  selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta lingkungannya. 36 Adanya  sebuah  sistem  nilai  yang  menjadi guidance di  dalam  tata  kelola  dan  pemanfaatan kawasan  hutan  dilatarbelakangi  oleh  adanya  hubungan  multidimensi  antara  kawasan  hutan dengan  masyarakat  hukum  adat.  Bagi  masyarakat  hukum  adat,  kawasan  hutan  tidak  hanya bermanfaat  dari  segi  ekonomi.  Lebih  dari  itu,  kawasan  hutan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat hukum adat dikarenakan adanya relasi spiritual antara mereka  dengan  alam.  Atas  relasi  tersebut,  masyarakat  hukum  adat  menyelenggarakan  ritual, upacara, kesenian, seluruh praktik  kebudayaan yang terlembagakan baik secara formal maupun nonformal. 37 Kegiatan-kegiatan  tersebut  dilaksanakan  sebagai  bentuk  syukur  atas  anugerah yang diberikan yaitu berupa kawasan hutan.
Pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan  kehutanan  menjadi  sebuah  panggilan  moral  bagi masyarakat hukum adat mengingat adanya relasi spiritual yang dibangun antara mereka dengan kawasan hutan. Oleh karena adanya relasi tersebut, sistem nilai yang dibangun oleh masyarakat hukum adat dalam rangka tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan sangat selaras dengan prinsip-prinsip  keberlanjutan.  Dalam  beberapa  kasus,  di  model  tata  kelola  dan  pemanfaatan kawasan hutan yang dipraktekkan masyarakat hukum adat justru lebih baik daripada model tata kelola  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan  yang  dibuat  oleh  Negara  maupun  swasta.  Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu tendensipun bagi masyarakat hukum adat  untuk  melakukan  ekploitasi  besar-besaran  di  kawasan  hutan  yang  berujung  pada kerusakan hutan.
Adanya  sebuah  sistem  nilai  di  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan sebagaimana dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut harus menjadi perhatian bagi Negara di  dalam  pelaksanaan  setiap  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kawasan  hutan.  Sistem  nilai tersebut  harus  dipandang  sebagai  sebuah  realitas  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  suatu negara dimana terdapat masyarakat hukum adat di dalamnya. Dengan demikian, Negara harus
35 Iman Sudiyat, 1981, Asas - Asas Hukum Adat  (Bekal Pengantar) , Yogyakarta: Liberty, p. 33 - 34.
36 Komnas HAM, Op. cit ., p. 27.
37 Ibid ., p. 28.
Wacana Hukum:
benar-benar  memahami  adanya  sebuah  pluralisme  hukum  yang  melingkupi  pengelolaan  dan pemanfaatan  sebuah  kawasan  hutan.  Dalam  konteks  tersebut,  pluralisme  adanya  sebuah keniscayaan. 38
Pluralisme  hukum  ini  selalu  menjadi  perdebatan  karena  sangat  berpotensi  menimbulkan konflik akibat dari adanya relasi asimetris antar sistem, yaitu hukum negara dan hukum adat. Ketidakpastian  hukum  yang  merupakan  ciri  khas  dari  paradigma  positivistik  merupakan  hal yang  paling  diperdebatkan  dalam  pewacanaan  pluralisme  hukum.  Padahal  konsep  pluralisme hukum  utamanya  dalam  skema  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan  lahir  untuk memberikan  pemahaman  bagi  pembentuk  undang-undang  maupun  aparat  penegak  hukum agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tidak hanya mengedepankan aspek yuridis formal  saja.  Pengintrodusiran  konsep  pluralisme  hukum  dalam  skema  pengelolaan  dan pemanfaatan  hutan  oleh  pembentuk  undang-undang  maupun  aparat  penegak  hukum  akan berimplikasi  pada  aspek  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-haknya. Inilah  yang  harus  dikedepankan  mengingat  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-haknya  sudah  dijamin  secara  konstitusional  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Secara Holistik
Pengintrodusiran  pemahaman  mengenai  pluralisme  hukum  menjadi  sebuah  keharusan  di dalam sebuah skema kebijakan kriminal ( criminal policy ) baik itu dalam skema kebijakan hukum pidana ( penal policy ) maupun kebijakan di luar hukum pidana ( non penal policy ). Hal ini mengingat kebijakan kriminal ( criminal policy ) merupakan bagian dari skema penegakan hukum sedangkan penegakan  hukum  bukanlah  suatu  kegiatan  yang  berdiri  sendiri,  melainkan  mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. 39 Sedangkan masyarakat mempunyai karakteristrik  yang  sangat  plural,  termasuk  masyarakat  hukum  adat.  Dengan  demikian, pemahaman  secara  holistik  harus  menjadi  dasar  di  dalam  perumusan  kebijakan  kriminal ( criminal policy ) sebagai manifestasi dari pengintrodusiran pemahaman pluralisme hukum.
Pemahaman  secara  holistik  akan  mendobrak  paradigma  positivistik  yang  selama  ini menghinggapi  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  dengan  asas  legalitasnya.  Paradigma positivistik yang digunakan oleh kebijakan hukum pidana ( penal policy ) dalam implementasinya membalik kredo hukum adalah untuk manusia menjadi manusia untuk hukum. Hal ini terlihat jelas pada pemaksaan ketertundukan manusia terhadap rumusan tindak pidana yang ada. Atas adanya  realitas  sosial  seperti  ini  maka  bisa  dikatakan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  ( penal policy ) memposisikan manusia lebih rendah daripada hukum. Pemahaman demikian juga relevan digunakan untuk melihat keberadaan masyarakat hukum adat dalam skema kebijakan hukum pidana ( penal policy ) di bidang perusakan hutan utamanya yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  dengan  dasar  izin.  Sebagaimana  sudah  dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam skema kebijakan hukum pidana ( penal  policy )  sangat  tidak  diperhatikan  akibat  adanya  pandangan  yang  parsial  dalam  melihat keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Dikarenakan  tidak  adanya  izin,  masyarakat  hukum  adat dapat dipidanakan hanya karena melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kebutuhan
38 Hal ini senada dengan pendapat dari B. Z. Tamanaha yang menyebutkan bahwa legal pluralism is everywhere . Lihat Marcus  Colchester  dan  Sophie  Chao, Et.  al .,  2012, Beragam  Jalur  Menuju  Keadilan:  Pluralisme  Hukum  dan  Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Asia Tenggara , Jakarta: Epistema Institute, p. xi. Pendapat tersebut menegaskan bahwa di area  sosial  keragaman  sistem  normatif  adalah  sebuah  keniscayaan.  Lihat  Della  Sri  Wahyuni,  “Pluralisme  Hukum dalam  Pembangunan  Hukum  Indonesia  :  Masalah  dan  Tantangan  Ke  Depan”,  Makalah  ini  disampaikan  pada Sesi Panel dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27 - 28 Agustus 2013.
39 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Yogyakarta: Genta Publishing, p. 31.
Wacana Hukum:
hidup mereka seperti mengambil kayu, berkebun, dan lain-lain. Perbuatan mereka tidak salah menurut  hukum  adat  mereka  apalagi  ketika  hukum  adat  mereka  mengatakan  bahwa  hutan tersebut  merupakan  hutan  adat  mereka.  Hal  tersebut  menjadi  salah  ketika  menurut  hukum negara hutan tersebut merupakan hutan negara.
Dengan  adanya  realitas  semacam  itu,  para  stakeholder  yang  terlibat  di  dalam  kebijakan hukum pidana ( penal policy ) di bidang perusakan hutan utamanya aparat penegak hukum tidak boleh  berparadigma  positivistik an  sich .  Jangan  hanya  karena  masyarakat  hukum  adat memenuhi  perbuatan  yang  sesuai  dengan  rumusan  tindak  pidana  kemudian  mereka dipidanakan.  Aparat  penegak  hukum  harus  melihat  latar  belakang  sosio-kultural  mereka sebagai  bagian  dari  usaha  menegakkan  hukum  secara  holistik.  Pemakaian  paradigma positivistik dalam konteks tersebut hanya akan semakin menyudutkan keberadaan masyarakat hukum adat dan menjauhkan mereka dari keadilan substansial sebagaimana yang ingin dicapai dalam sebuah penegakan hukum.
Menyimpangi asas legalitas dalam hukum pidana sebagai sebuah manifestasi dari paradigma positivistik bisa jadi dibernarkan. Pembenaran tersebut didasarkan bahwa adanya keterbatasan- keterbatasan yang dimiliki oleh asas legalitas. Salah satu keterbatasan tersebut berkaitan dengan ketiadaan nilai manfaat bagi kepentingan-kepentingan warga negara yang mengakibatkan asas legalitas kehilangan landasan aksiologis. 40 Ini yang kemudian dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk mengesampingkan asas legalitas dalam melihat masyarakat hukum adat dalam skema kebijakan hukum pidana ( penal policy ) di bidang perusakan hutan karena jelas bagi masyarakat hukum adat, asas legalitas tersebut tidak membawa manfaat bagi mereka. Dengan demikian,  sudah  seharusnya  paradigma  positivistik  yang  selama  ini  menghinggapi  kebijakan hukum  pidana  ( penal  policy )  harus  sedikit  dikesampingkan  untuk  memberikan  penghargaan masyarakat hukum adat sebagai manusia yang mempunyai hak-hak. Memahami mereka sebagai manusia berarti mehami mereka dalam bingkai keanekaragaman baik dari segi budaya, sosial, ekonomi, politik, etnik, dan lain-lain termasuk hukum dan itu harus diterima sebagai realitas. 41 Pertimbangan  yang  seirama  menjadi  bahan  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam memberikan putusan terhadap perkara Nomor 95/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  konstitusional  bersyarat  atas  Pasal  50  ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana pasal  tersebut  menyatakan  konstitusional  sepanjang  dimaknai  “Setiap  orang  dilarang:  e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak  atau  izin  dari  pejabat  yang  berwenang, kecuali  terhadap  masyarakat  yang  hidup  secara  turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial ; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan  untuk  kepentingan  komersial .”  Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  hanya  mengabulkan rumusan  pasal  tersebut,  menolak  beberapa  rumusan  pasal  lain  dalam  undang-undang tersebut, 42 dan  menyatakan  tidak  dapat  diterima  permohonan  pasal-pasal  yang  ada  di  dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 43 Mahkamah  Konstitusi  telah  melakukan  sebuah  upaya  afirmasi  atas  keberadaan
40 Lihat Deni Setyo Bagus Yuherawan, Op. cit. , p. 83.
41 Lihat Sudjito, 2012, Memahami Manusia Indonesia Secara Holistik (Pokok-Pokok Pikiran dalam Perspektif Ilmu Hukum , Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, p. 17.
42 Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k, Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, dan Pasal 81 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
43 Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c , Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf
Wacana Hukum:
masyarakat hukum adat yang berada di sekitar kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi melihat bahwa  masyarakat  yang  mempunyai  relasi  kehidupan  yang  sangat  kuat  dengan  hutan  harus dikecualikan dari ketentuan pidana.
Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, baik pembentuk maupun pelaksana kebijakan hukum pidana ( penal policy ) harus menjadikannya sebagai panduan. Meskipun pengecualian itu hanya terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun pembentuk dan terutama pelaksana kebijakan hukum pidana ( penal  policy )  harus  mempertimbangkan  pelaksanaannya  di  dalam  ketentuan  lain  yang bersinggungan langsung dengan masyarakat hukum adat utamanya pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jika ini dapat dilakukan dengan baik, maka rezim “kriminalisasi” terhadap masyarakat hukum  adat  yang  terjadi  secara  turun  temurun  akan  berakhir.  Kemudian  dalam  skema kebijakan di luar hukum pidana ( non penal policy ) yang diarahkan untuk melakukan pencegahan terhadap perusakan hutan juga harus didasarkan pada pemahaman secara holistik. Pemahaman yang  holistik  ini  akan  mendorong  keterlibatan  masyarakat  hukum  adat  di  dalam  skema pencegahan perusakan hutan. Jangan hanya karena masyarakat hukum adat tidak memiliki izin di dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kemudian tidak dilibatkan dalam skema tersebut.
Para  perumus  kebijakan  harus  memahami  adanya  keterikatan  yang  luar  biasa  antara masyarakat hukum adat dengan kawasan hutan. Mereka akan mempunyai tatanan sosial sendiri di  dalam  perlindungan  kawasan  hutan.  Mereka  mempunyai  sistem  sanksi  tersendiri  sebagai wujud  kontrol  terhadap  kawasan  hutan  dan  hal  itu  dipatuhi  oleh  seluruh  anggota  dari masyarakat  hukum  adat  tersebut.  Ketika  negara  memaksakan  konsep  perlindungan  kawasan hutan yang didasarkan pada hukum negara dan itu tidak selaras dengan hukum adat mereka maka justru akan membuka peluang yang lebih besar terhadap kerusakan hutan. Baik dalam skema  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  dan  kebijakan  di  luar  hukum  pidana  ( non  penal policy )  yang  memandang  izin  sebagai  instrumen  penting  justru  akan  menghambat  di  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  karena  sangat  mengesampingkan  tatanan sosial yang ada. Dalam konteks tersebut, hukum tidak dipandang sebagai hukum yang utuh. Padahal hukum yang utuh adalah sebuah tatanan, sedangkan hukum positif hanya menempati satu  sudut  kecil  saja  dalam  peta  tatanan  yang  utuh  dan  besar  itu. 44 Oleh  karena  itu,  sudah sepatutnya  tatanan  sosial  yang  ada  dan  melingkupi  kawasan  hutan  harus  benar-benar diperhatikan  termasuk  tatanan  sosial  yang  menjadi  dasar  dalam  masyarakat  hukum  adat bertingkah laku. Hal ini merupakan bentuk dari pemahaman secara holistik. Jika hal tersebut benar-benar  diperhatikan  maka  dalam  sebuah  skema  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ), keberadaan masyarakat hukum adat akan sangat dihargai dan dijunjung tinggi.
PENUTUP
Keberadaan masyarakat hukum adat dalam sebuah skema kebijakan kriminal ( criminal policy ) di bidang  perusakan  hutan  tidak  diperhatikan  dan  justru  cenderung  dikesampingkan.  Hal  ini didasarkan pada pemaknaan instrumen izin yang wajib ada bagi masyarakat hukum adat. Ini yang
m; Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 huraf a dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, dan ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94  ayat  (1),  Pasal  98  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  110  huruf  b  UU  No.  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
44 Sudjito, Reintepretasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Hukum , (Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2012), p. 9.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
kemudian membuat dalam sebuah skema kebijakan hukum pidana ( penal policy ) yang merujuk pada upaya  pemberantasan  perusakan  hutan,  masyarakat  hukum  adat  menjadi  obyek  yang  sangat mudah  untuk  dipidanakan  karena  masyarakat  hukum  adat  tidak  memiliki  izin  di  dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Begitu pula dalam skema kebijakan di luar hukum pidana  ( non  penal  policy )  yang  merujuk  pada  upaya  pencegahan,  masyarakat  hukum  adat  tidak dilibatkan dalam upaya tersebut hanya karena tidak mempunyai izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan  hutan.  Realitas  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  paradigma  positivistik  yang  menjadi dasar di dalam pembuatan kebijakan kriminal ( criminal policy ). Semua stakeholder yang terlibat di dalam sebuah skema kebijakan kriminal ( criminal policy ) di bidang  perusakan  hutan baik  itu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  pembentuk  undang-undang maupun  aparat  penegak  hukum  yang  meliputi  polisi,  jaksa,  advokat,  dan  hakim  harus menyamakan persepsi terkait keberadaan masyarakat hukum adat. Penyamaan persepsi ini terkait keberadaan  masyarakat  hukum  adat  yang  merupakan  sebuah  entitas  khusus  di  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  mempunyai  kekhususan  dalam  tatanan  sosialnya khususnya  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan.  Pemahaman secara holistik harus dikedepankan guna melihat realitas tersebut.
REFERENCES Agus,  Agustinus  dan  Sentot  Setyasiswanto,  2010, Setelah  Kami  Dilarang  Masuk  Hutan  -  Studi Dampak  Pembatasan  dan  Pelarangan  Aktivitas  Tradisonal  Turun  Temurun  di  Taman  Nasional  Bukit Baka  dan  Raya  Terhadap  Penikmatan  Hak-Hak  dan  Kebebasan  Dasar  Masyarakat  Hukum  Adat Ketemenggungan Siyai Kabupaten Melawi Kalimantan Barat , Jakarta: Perkumpulan HuMa.
Akbari,  Anugerah  Rizki,  2015, Potret  Kriminalisasi  Pasca  Reformasi  dan  Urgensi  Reklasifikasi  Tindak Pidana  di  Indonesia ,  Jakarta: Institute  for  Criminal  Justice  Reform dan  Aliansi  Nasional  Reformasi KUHP.
Arizona,  Yance, Et.  al. ,  2014, Kembalikan  Hutan  Adat  Kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  :  Anotasi Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  No.  35/PUU-X/2012  mengenai  Pengujian  Undang-Undang Kehutanan , Jakarta: Perkumpulan HuMa.
Barda,  Nawawi  Arief,  2007, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Barda, Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan KUHP Baru , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Colchester,  Marcus  dan  Sophie  Chao, Et.  al .,  2012, Beragam  Jalur  Menuju  Keadilan  :  Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Asia Tenggara , Jakarta: Epistema Institute. Della  Sri  Wahyuni,  “Pluralisme  Hukum  dalam  Pembangunan  Hukum  Indonesia  :  Masalah  dan Tantangan Ke Depan”, Makalah ini disampaikan pada Sesi Panel dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27 - 28 Agustus 2013. Firmansyah,  Nurul,  “Pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat  :  Kemana  Harus  Melangkah?”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507fb134859a9/pengakuan-masyarakat-hukum- adat--kemana-mau-melangkah-broleh--nurul-firmansyah-, Hukumonline ,  diakses  tanggal  5 Oktober 2016.
Forest Peoples Programme , Pusaka, dan Pokker SHK, 2014, Mengamankan Hutan Mengamankan Hak (Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan) , Forest Peoples Programme , Palangkaraya: Pusaka dan Pokker SHK.
Husak,  Douglas,  2008, Overcriminalization  -  The  Limits  of  the  Criminal  Law ,  New  York:  Oxford University Press.
Wacana Hukum:
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelesatrian Hutan, Public Review Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang  Pemberantasan  Perusakan  Hutan ,  2013,  Jakarta: Indonesia  Corruption  Watch dan Perkumpulan HuMa.
Komnas HAM, 2016, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan , Jakarta: Komnas HAM. KontraS, Et. al. , 2016, Kriminalisasi (Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia) , Jakarta: KontraS. Larson, Anne M., 2013, Hak Tenurial dan Akses Ke Hutan: Manual Pelatihan Untuk Penelitian , Bogor: CIFOR.
Mongabay,  “Masyarakat  Gohong  Terapkan  Sanksi  Adat  Untuk  Lindungi  Hutan”, http://www.mongabay.co.id/2014/03/25/masyarakat-gohong-terapkan-sanksi-adat-untuk- lindungi-hutan/, Mongabay ,  diakses  tanggal  6  Oktober  2016.  Lihat  Antaranews,  “Perusak Hutan Kena Hukuman Adat di Poso”, http://www.antaranews.com/berita/410539/perusak- hutan-kena-hukuman-adat-di-poso, Antaranews , diakses tanggal 6 Oktober 2016. Lihat Harian Haluan,
“Rusak Hutan, Sanksi Adat Menanti”, http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/50271/rusak-hutan-sanksi-adat-menanti, Harian
Haluan , diakses tanggal 6 Oktober 2016.
Prasetyo, Teguh, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusamedia.
Rachman,  Noer  Fauzi,  “Kriminalisasi  Para  Pejuang  Agraria  Membuat  Konflik  Agraria  Menjadi Semakin  Kronis  dan  Berdampak  Luas”,  Makalah  disampaikan  sebagai Pendapat  Ahli  dalam Perkara Pidana Nomor : 250/Pid.B/2013/PN/PLG , Palembang, 29 April 2013. ________________, “Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum,  dan  Bukan  Pemilik  Wilayah  Adatnya”, Wacana ,  Volume  XVI,  Nomor  33,  Tahun 2014.
Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Yogyakarta: Genta Publishing. Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana ,  Alumni, Bandung. Sudiyat, Iman, 1981, Asas - Asas Hukum Adat  (Bekal Pengantar) , Yogyakarta: Liberty. Sudjito, 2012, Memahami Manusia Indonesia Secara Holistik (Pokok-Pokok Pikiran dalam Perspektif Ilmu Hukum , Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. _____  2014, Reintepretasi  dan  Sosialisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Perspektif  Hukum ,  Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Wibowo,  Ari  dan  A.  Ngakolen  Gintings  dalam  Kedi  Suradisastra, Et.  al. ,  2010, Membalik Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air , Bogor: PT. IPB Press. Yuherawan,  Deni  Setyo  Bagus,  2014, Dekonstruksi  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  -  Sejarah Asas  Legalitas  dan  Gagasan  Pembaharuan  Filosofis  Hukum  Pidana ,  Malang:  Setara  Press.