## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Jonathan Surya Wijaya joenathanwijaya143@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Perkembangan teknologi berdampak positif bagi sebagian orang yang memanfaatkannya untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Begitu pula dengan dampak negatif dari segi perkembangan teknologi, salah satunya adalah pelayanan prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kegiatan prostitusi hanya diatur dalam KUHP yang hanya dapat dikenakan pada mucikari saja. Sementara pihak lain seperti penyedia jasa dan pengguna jasa yang juga terlibat dalam kegiatan prostitusi, masih belum ada regulasi yang dapat menjerat keduanya. Hasil penelitian menemukan bahwa pengguna jasa prostitusi online masih belum dapat bertanggung jawab secara pidana karena belum adanya undang-undang yang dapat menjangkau pengguna jasa prostitusi online. Untuk itu perlu adanya reformasi kebijakan hukum pidana agar pencegahan kegiatan prostitusi online dapat dimaksimalkan.
Kata Kunci: Prostitusi Online; Pekerja Seks Komersial; Tanggung Jawab Pidana.

## Pendahuluan
Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai suatu media teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat dan pesat. Perkembangan teknologi sendiri memiliki dampak yang positif bagi sebagian masyarakat yang menggunakannya demi untuk memperoleh pekerjaan dengan mudah . Begitu juga memiliki dampak yang negatif dalam hal perkembangan teknologi, salah satu dari hal tersebut adalah pelayanan jasa prostitusi muncikari.
Muncikari berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Masyarakat rela menukarkan uang dan barangnya demi dapat melakukan hubungan seksual yang telah ada selama ribuan tahun yang lalu. Dalam hal itu, terdapat adanya konsep pertukaran atau penjual jasa orang dengan memperjual belikan badan untuk dinikmati kepada para muncikari, pada masa itu

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 6, November 2020
How to cite: Jonathan Surya Wijaya ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana’ (2020) Vol. 3 No. 6 November Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 13 Agustus 2020; Diterima 22 September 2020; Diterbitkan 1 November 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i6.22970

## Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
prostitusi mulai muncul dan perlahan menyebar secara merata. 1
Saat ini, secara berkembangnya masa, prostitusi di Indonesia mulai banyak dilakukan sebagai ajang pertukaran uang atau barang demi memuaskan hawa nafsu muncikari tersebut. Di Indonesia, prostitusi sekarang ini dianggap sebagai sebuah kejahatan yang berdampak atas suatu bentuk pelanggaran norma kesusilaan maupun bentuk norma yang dilakukan secara melawan bentuk hukum.  Pengguna jasa dalam prostitusi ini merupakan suatu tindakan penyimpangan dalam arti sosial hingga ekonomi yang telah terjadi saat zaman terdahulu hingga saat ini. Prostitusi ialah suatu bentuk jasa penjualan diri dengan menjual belikan badan untuk dinikmati secara berskala kepada pihak muncikari, hingga berdampak pada kehormatan, dan kepribadian orang banyak yang melakukannya demi untuk memuaskan hawa nafsu seks yang dilakukan demi mendapatkan suatu imbalan uang atau barang. 2
Prostitusi merupakan masalah yang sulit diselesaikan, oleh karena itu masalah ini sangat berdampak pada masyarakat sekitar yang dimana butuh adanya perhatiaan khusus untuk penangganannya. Prostitusi merupakan suatu penjualan jasa dalam bidang bisnis yang merupakan salah satu bentuk penjualan yang dengan mudah menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Tidak membutuhkan modal penjualan jasa secara besar, hanya saja dengan adanya orang yang bersedia melakukan persetubuhan untuk dibisnikan.
Prostitusi online memiliki dampak negatif bagi pihak pelaku, pengguna jasa ataupun masyarakat sekitar. Dalam masyarakat terdapat berbagai kondisi yang dapat membahayakan kehidupan orang, yang telah berkeluarga sehingga berdampak adanya tindakan pidana, kejahatan, dan hal lain yang dilakukan secara melanggar hukum. Begitu pula, dalam hal agama yang diyakini sebagai suatu kehormatan yang tidak dianggap secara social oleh pihak yang bersangkutan dalam bentuk praktik prostitusi, yang dimana dilarang oleh agama sebelum mereka terikat oleh adanya ikatan suami istri. Gejala ini merupakan gejala dari individu pengguna jasa dan gejala sosial atas adanya penyimpangan seksualitas dalam kehidupan normal
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Rajawali Pers 1981).[6].
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Rajawali Pers 1981).[200-201].
ataupun beragama. 3
Praktik Prostitusi saat ini tengah ramai menjadi perbincangan banyak masyarakat yang telah dilakukan melalu berbagai media elektronik atau prostitusi online yang diantaranya berupa media seperti, website, Twitter, WhatsApp, Line,
MiChat, dll. Prostitusi online merupakan suatu bisnis yang mudah sekali digunakan dan praktis penggunaannya, dan aman bagi para pelaku dan obyek menghindari razia pengamanan. Saat ini banyak sekali berita yang terlihat di televisi atas tindakan praktik prostitusi online yang digunakan sebagai bisnis cepat dapat uang.
Maka tindakan ini dilakukan sebagian besar karna kurangnya kebutuhan ekonomi hidup yang berdampak sulit untuk dipenuhi, sehingga bisnis ini menjadi jalan keluar yang mudah bagi para pelakunya. Berbeda dengan pekerjaan bisnis yang mudah dilakukan, prostitusi online ini memiliki sanksi dan hukuman bagi pihak pengguna dan pelayanan jasa prostitusi online yang mengakibatkan suatu masalah yang berdampak terjadinya pemidanaan oleh hukum dalam pembatasan hak hak manusia yang salah, diartikan sebagai pekerjaan pelanggaran norma asusila didalamnya.

## Pengaturan Prostitusi dalam Undang – Undang
Prostitusi adalah pekerjaan menjual diri berupa jasa seksual kepada pengguna jasa atau masyarakat umum yang bersedia dan mendapatkan imbalan uang sesuai dengan nominal yang diperjanjikan. Pekerja prostitusi tersebut disebut Pekerja Seks Komersial (PSK). 4 Menurut pandangan dari Yesil anwar dan Adang penjelasan prostitusi dapat diartikan sebagai bentuk kata pelacuran atau dapat dikatakan sebagai PSK. Dalam bentuk Bahasa, prostitusi dalam Bahasa latin diatikan menjadi (protituo) yang sikap yang menyatakan bahwa dia secara sengaja menyerahkan diri untuk melakukan Tindakan perzinahan.
3 Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, Pelacuran di Indonesia (Pustaka Sinar Harapan 1997).[3].
4 Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berba- sis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu (Perdana Mitra Handalan 2015).[9].

## 2248 Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Di Indonesia, masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai kegiatan prostitusi. Namun dalam KUHP, terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi, diantaranya:
Pasal 296 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.
Pasal 506 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Melihat rumusan pasal-pasal tersebut di atas, aturan kita hanya terfokus pada kegiatan atau perbuatan seorang germo/mucikari saja. Larangan yang dituliskan hanya sekadar larangan untuk membantu perbuatan cabul orang lain kepada orang lain. Sedangkan kesalahan dari pihak lain yang membuat tindak pidana prostitusi ada menjadi tidak terjangkau oleh hukum, seperti pelaku dan pengguna jasanya.
Saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai prostitusi, namun aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prostitusi dapat ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO),  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  (UU  Pornografi),  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berkembangnya prostitusi menjadi prostitusi online mengakibatkan dapat dipidananya seseorang apabila  menyebarkan konten asusila dalam hal ini diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknologi tersebut dijadikan sarana untuk menyebarluaskan layanan seksual yang berisikan konten asusila.
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak secara tegas menyebutkan larangan perihal praktik prostitusi online . Namun
disana terdapat sebuah pasal yang mengatur tentang norma kesusilaan yang dapat digunakan ketika mucikari atau penyedia jasa mengunggah suatu konten bermuatan asusila dengan niat untuk menawarkan jasa prostitusi. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:
(1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informai Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melangga kesusilaan”.
Dan dalam Pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimna adimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda palin banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Adapun dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, di sana juga tidak menjelaskan secara tegas larangan-larangan untuk melakukan praktik prostitusi. Prostitusi mempunyai makna yang berbeda dengan pornografi, tidak semua prostitusi merupakan pornografi jika kegiatan prostitusi tidak diiklankan atau tidak dipertunjukan di muka umum, dan tidak semua pornografi merupakan prostitusi.
Prostitusi merupakan kegiatan memperdagangkan dirinya sebagai pelayan seksual, sedangkan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartu, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Prostitusi yang dijalankan dengan tidak diiklankan maka tidak dapat dijerat pidana karena tidak termasuk dalam pornografi, sedangkan prostitusi yang diiklankan termasuk dalam pornografi karena bermuatan asusila, hal tersebutlah yang dilarang dalam undang-undang.
Namun dalam UU tersebut dirumuskan perihal larangan bagi seseorang untuk menyediakan jasa pornografi, yang mana hal tersebut merupakan tugas dari seorang mucikari atau bahkan penyedia jasanya sendiri. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

## 2250 Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. Mengeksploitasi atau memamerkan akitivitas seksual, atau
4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
Setelahnya, terdapat Peraturan Perundang-undangan lain yang secara tidak langsung mengatur perihal kegiatan praktek prostitusi. Diantaranya adalah Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sama seperti peraturan yang tersebut di atas, dalam kedua peraturan ini tidak merincikan secara jelas perihal larangan praktik prostitusi, tetapi keduanya mengatur perihal eksploitasi seksual yang merupakan bagian dari prostitusi.
Dalam Pasal 1 angka 8 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat sebuah larangan untuk memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan, yang mana dalam hal ini status penyedia jasa bukan lagi sebagai pelaku melainkan sebagai korban prostitusi.
Perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa:
“merekrut orang dengan melakukan ancaman, pemalsuan, penipuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan,penculikan, hingga jeratan utang, memberi bayaran agar memperoleh persetujuan untuk tujuan eksploitasi”. Prostitusi dapat dikaitkan sebagai tindak pidana perdagangan orang harus yang memenuhi unsur pekerja seks komersial merupakan pekerja yang dipaksa oleh pihak lain untuk melakukan pekerjaan khususnya dalam hal ini yaitu pelacuran/prostitusi. Pekerja seks komersial yang melakukan prostitusi karena diperdagangkan maka ia merupakan korban dan tidak dapat dipidana justru harus dilindungi. Pekerja seks yang bekerja dengan sukarela atau atas kehendaknya sendiri tidak dapat dikatakan sebagai korban perdagangan orang karena tidak adanya unsur pemaksaan”.
Pasal 12 UU Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak, dijelaskan larangan untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, yang dapat diartikan sebagai segala pemanfaatan organ tubuh seksual dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu cara untuk mendapat keuntungan tersebut adalah dengan cara melakukan pelacuran. Anak dalam hal ini berposisi sebagai korban dan bukan sebagai pelaku. Pasal 76I UU Perlindungan Anak menyebutkan:
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.
Dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak menyebutkan:
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

## Pengaturan Prostitusi di Luar Undang - Undang
Dalam arti lain undang-undang, prostitusi juga diatur dalam peraturan daerah namun peraturan daerah hanya berlaku di daerah yang diatur saja tidak secara umum berlaku di Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu konflik norma karena di dalam aturan yang lebih tinggi (undang-undang) tidak mengatur mengenai prostitusi sedangkan aturan di bawahnya (perda) mengatur hal tersebut.
Beberapa perda yang mengatur mengenai prostitusi yakni Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999, Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, dan masih banyak lainnya.

## 2252 Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
PERATURAN DAERAH PASAL YANG MENGATUR Kabupaten Indramayu No.7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi Pasal 2 Melarang setiap orang untuk mendirikan dan/atau membangun usaha praktik prostitusi. Pasal 3 Berhubungan dengan pasal 2, maka dalam ini dijelaskan melarang setiap orang untuk membantu melakukan usaha praktik prostitusi baik secara individu ataupun sebuah kelompok Pasal 4 Berhubungan dengan pasal 3, maka melarang setiap orang yang perbuatannya membantu atau dianggap melakukan prostitusi. Pasal 7 Setiap orang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya  ( pasal 9) Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Suatu Pelanggaran Pelacuran Pasal 2 (1) Menjelaskan larangan untuk mendirikan praktek prostitusi didaerah setempat (2) Menjelaskan bahwa melarang Tindakan pelacuran baik sendiri ataupun berkelompok didaerah sekitar. (3) Menjelaskan aturan unsur ayat (1) dan (2) untuk tidak melakukan perbuatan prostitusi ditempat suatu penginapan daerah setempat. Pasal 3 Menjelaskan larangan untuk tidak memaksa melakukan perbuatan pelacuran. DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 42 (2) menyatakan larangan terhadap setiap orang: a.  Menjual jasa prostitusi; b.  Menyediakan tempat prostitusi c.  Menggunakan layanan  prostitusi. Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 37 (2) menyatakan larangan terhadap setiap orang: a. Bekerja menjadi PSK;
b. Menyediakan tempat prostitusi;
c. Menggunakan layanan prostitusi. Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi Pasal 4 Menjelaskan larangan untuk tidak menawarkan diri prostitusi  kedalam media social untuk dipublikasikan.
Pasal 5 Menjelaskan larangan untuk tidak melakukan pemesanan prostitusi.
Pasal 6
Menjelaskan larangan untuk bekerjasama melakukan Tindakan pelacuran. Pasal 7
Menjelaskan larangan kepada setiap orang untuk tidak saling membantu dalam perbuatan pelacuran baik individu ataupun kelompok.
Menjelaskan maksud dari peraturan daerah diatas, maka bisa dikatakan bahwa secara jelas peraturan pada tingkat daerah telah mencapai aturan yang memadai untuk menjelaskan bagaimana larangan atas perbuatan dan pertanggungjawaban atas setiap pihak yang terlibat dalam Tindakan prostitusi/ pelacuran tersebut.
Dengan ini, dapat dikatakan bahwa aturan di tingkat daerah sudah selangkah lebih maju dari pada aturan hukum dasar nasional. Di beberapa bagian daerah, telah terdapat ketentuan yang dapat mempidanakan seluruh pelaku prostitusi termasuk mucikari, pengguna jasa, serta penyedia jasanya. Sedangkan dalam hukum nasional hanya berlaku sanksi untuk mucikari saja.
Sedangkan dalam RUU KUHP Tahun 2019 aturan mengenai prostitusi tetap tidak banyak berubah dari apa yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. RUU KUHP tetap hanya mengatur perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain. Sedangkan perbuatan pihak lain yang terlibat dalam praktik prostitusi seperti penyedia jasa dan pengguna jasa masih belum ada aturan yang dapat menjerat mereka. Aturan yang mengatur kegiatan prostitusi dirumuskan dalam Bagian Kelima tentang Perbuatan Cabul dan dalam Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdapat dalam Pasal 426 hingga Pasal 429.
Meski begitu, dalam RUU KUHP, aturan mengenai prostitusi sedikit mengalami perluasan, dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok. Pasal 426 RUU KUHP mengatur bagi seorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak. Dalam ayat (2) dipersempit lagi dimana ketika perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan terhadap anak kandung,

## 2254 Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya. Pasal 427 mengatur larangan seseorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh pejabat pada bawahannya dan dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Pasal 428 merupakan larangan ketika perbuatan pada Pasal 426 atau Pasal 427 dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan untuk mencari keuntungan. Dan dalam Pasal 429 mengatur larangan untuk menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan.

## Aspek Pertanggungjawaban Para Pihak
Seseorang dapat dijatuhi pidana tergantung apakah seseorang tersebut memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan perbuatan pidana seseorang, sebab harus ada perbuatan pidana baru dapat dimintai pertanggungjawaban. 5 Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana hanya jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan sebagai pertanggungjawaban bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. 6
Dalam hal bertanggungjawab secara pidana harus melihat apakah mampu bertanggungjawab atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 40 KUHP bahwa sesorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa tetapi dapat dikenakan tindakan.
Menurut ketentuan Pasal 44 KUHP Ayat (1) bahwa seseorang yang pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak yang terlibat prostitusi online , bahwa pihak yang terlibat dalam prostitusi ini terdiri dari pekerja
5 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika 2015).[155].
6 ibid. [156].
seks komersial, muncikari, dan pengguna jasa. Pertanggungjawaban masing-masing pihak tersebut dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Muncikari
Muncikari adalah pemilik dari pekerja seks komersial, dapat juga berperan sebagai pengasuh dan perantara dari pekerja ke pengguna jasa. PSK dapat tidak tinggal dengan muncikari namun apabila diperlukan akan dihubungkan. Muncikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa yang merugikan. Muncikari merupakan pekerjaan yang menyediakan jasa layanan seksual dan pekerja seks kepada pengguna jasa. Muncikari yang menyediakan jasa layanan seksual dari anak yang belum dewasa, berdasarkan ketentuan dalam KUHP muncikari dapat dijerat Pasal 295 dan 297 KUHP, sedangkan dalam kategori umum (dewasa) muncikari dapat dijerat Pasal 296 juncto Pasal 506 KUHP.
Muncikari yang melakukan kegiatan pengiklanan prostitusi dengan sarana teknologi yaitu mendistribusikan konten kesusilaan melalui teknologi informasi maka ia telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo . Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling   lama   6 (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar . Sedangkan dalam beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi yang telah tersebut di atas, hanya ada satu Peraturan Daerah yang menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Mucikari.
Pada Pasal 1 angka 8 PERDA Kendari No. 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi menjelaskan Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan prostitusi atau perbuatan cabul.

## 2. Pekerja Seks Komersial (PSK)
Pekerja seks komersial merupakan pelaku utama dalam terjadinya prostitusi online karena tanpa adanya pekerja maka tidak ada prostitusi, namun dapat dipidana atau tidaknya seorang PSK tidak serta merta karena perbuatannya yang meyimpang, harus ada ketentuan hukum yang dapat menjeratnya. PSK terlebih dahulu harus dilihat apakah merupakan korban atau tidak karena apabila PSK tersebut merupakan korban atau diperdagangkan oleh muncikari atas dasar

## 2256 Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
paksaan maka PSK tersebut tidak dapat dipidana, justru sebaliknya PSK tersebut akan dilindungi.
Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mendefinisikan trafficking  (perdagangan orang) sebagai perektrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau sebagai bentuk penerimaan seseorang dengan atas dasar ancaman, dengan bentuk kekerasan, atau pemaksaan lain, penipuan, kecurangan, penculikan untuk menyalahgunakan kekuasaan agar mendapat manfaat untuk dari orang yang berwenang atas orang tersebut, untuk tujuan eksploitasi. 7 PSK yang merupakan korban dari perdagangan orang harus dilindungi dan tidak dapat dipidana, namun PSK tetap memiliki peran serta dalam pemeriksaan kasus prostitusi online yaitu dengan berperan sebagai saksi korban.
PSK yang bekerja atas kehendaknya sendiri menjajakan atau menawarkan dirinya dapat apabila melakukan pengiklanan layanan seksual baik melalui langsung maupun melalui sarana teknologi informasi misalnya melalui website , chatting , dan sejenisnya dengan tujuan untuk mencari pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pornografi dan Pasal 27 Ayat(1) jo. Pasal 45 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
PSK dalam hal melakukan prostitusi tidak dapat dipidana apabila tidak ada layanan seksual yang diiklankan dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai prostitusi, namun apabila suatu daerah memiliki peraturan daerah mengenai larangan prostitusi maka segala kegiatan prostitusi dapat dijerat pidana sesuai ketentuan perda tersebut.

## 3. Pengguna Jasa
Pengguna jasa dalam arti disini merupakan orang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial. Dimana dalam KUHP tidak diatur secara jelas dalam pertanggungjawabannya. Namun, jika Pengguna jasa yang merupakan seseorang yang sudah berumah tangga atau terikat perkawinan, dapat dipidana karena telah
7 Andi Rahmah dan Amirudin Prabbu, Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2 (Mitra Wacana Media 2015).[121].
melakukan perzinahan dengan PSK. Suami atau istri yang dirugikan dari pengguna jasa tersebut dapat mengadukan perbuatan pasangannya karena telah melakukan zinah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP. Perzinah ini haruslah terdapat hubungan badan antara pengguna jasa dengan pekerja seks komersial dan dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi maupun visum. Pasal 284 KUHP dapat terbukti harus dengan adanya bukti melakukan persetubuhan dan dengan rasa suka sama suka, serta tidak ada pemaksaan. Namun dalam kegiatan prostitusi, yang melakukan perbuatan tidak hanya mucikari saja, tetapi ada beberapa pihak yang juga terlibat di antaranya adalah pengguna jasa prostitusi. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka hal tersebut dinamakan penyertaan yang mana diatur dalam Pasal 55 KUHP.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyebutkan bahwa:
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Merujuk pada Pasal tersebut di atas, Pengguna jasa dapat dikatakan sebagai pelaku yang turut melakukan sebab pengguna jasa juga turut serta dalam melakukan kegiatan prostitusi. Dikatakan turut serta, sebab pengguna jasa turut andil dalam melakukan negosiasi, baik melalui mucikari maupun dengan penyedia jasa secara langsung. Keduanya membuat suatu kesepakatan dengan tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Dimana tugas dan peran mucikari adalah sebagai perantara antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk mempermudah dilakukannya hubungan seksual. Sedangkan pengguna jasa bersama dengan penyedia jasa sama- sama berperan sebagai pelaksana dalam melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut, pengguna jasa juga berperan untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan karena dia dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, yang mana pembayaran tersebut merupakan suatu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana prostitusi.

## 2258 Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

## Kesimpulan
Secara berkembang pesatnya kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses media elektornik untuk membuat kegiatan prostitusi online . Namun, secara berkembangannya keadaan, penulis menilai bahwa aturan hukum yang ada, belum dapat diatur secara maksimal untuk melakukan pemberantasan pelayanan prostitusi. Dalam undang-undang hukum yang ada hanya mengatur  terkait muncikari/ germo saja, sedangkan dalam prosesnya terdapat berbagai pihak yang memiliki unsur penting, diantaranya psk, dan pengguna jasa. Atas persoalan diatas seharusnya para pihak dapat dikenakan pertanggungjawaban jika telah memenuhi unsur - unsur kesalahan, namun belum ada aturan umum nasional yang dapat memberikan sanski atas Tindakan para pihak diatas selain dari PERDA di beberapa daerah – daerah yang mengaturnya saja.
Di Indonesia, belum ada aturan hukum yang mengatur secara jelas dan rinci terhadap para pihak yang melakukan pelayanan jasa prostitusi online . Namun, hanya terdapat pihak muncikari/ germo saja yang dapat dikenakan unsur pidana, sehingga para pihak lainnya hanya dapat dikenakan pasal 55 terkait penyertaan dalam pertanggungjawaban pidananya. Karena prostitusi online merupakan suatu pelayanan jasa seksual yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan satu dengan lainnya saling berkaitan dan memiliki hubungan atas tindak prostitusi dengan tugas dan bagiannya sendiri.. Para pihak dapat dikenakan pertanggungjawaban  melalui Peraturan Daerah masing-masing saja. Beberapa daerah yang telah mengatur ncaman pidana bagi para pihak di antaranya adalah Peraturan Daerah Indramayu,
Kota Tangerang, DKI Jakarta, Surabaya, dan Kendari

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Rahmah dan Amirudin Prabbu, Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2 (Mitra Wacana Media 2015). Kartini Kartono, Patologi Sosial (Rajawali Pers 1981).
Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu (Perdana Mitra Handalan 2015).
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika 2015).
Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones: Pelacuran di Indonesia, (Pustaka Sinar Harapan 1997).

## Jurnal
Kalo, Khorrul Imam Syafrudin, dkk, ‘Pertanggungjawaban Pelaku Tinda Pidana Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 267/ Pid.B/2015/PN. Pgp)’ (2018) 6 USU Law Journal.
Kristiyanto, Eko Noer, ‘Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (States Law Coverage on Online Prostitution)’ (2019) 19 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
Rumadi, ‘Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online’ (2017) 11 Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

## 2260 Jonathan Surya: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).