## ABSTRACT
Positive Law of the treasure together for this is still not the Resolute to provide rules on the division of the problem treasure together all still feel ambiguous  are  no  rules  that  specify  the  split  of  the  treasure  together  in KHI  (Compilation  of  Islamic  Law)  by  dividing  equally  that  half  to  his  wife and half for husband , but in a specific case by case if all decisions jointly owned  by  such  disputes  will  be  found,  less  able  to  reflect  the  sense  of justice by a particular party, the Islamic law there is no clear division of the treasure together, both in classical and contemporary jurisprudence, is not even  found  in  Al-Quran  or  Al-Hadith  on  this  issue,  there  are  certain differences  in  solving  problems  of  common  property,  from  differences  in both  the  Positive  Law  and  Islamic  Law  regarding  subdivision  and settlement when there is a dispute about the treasure joint will be obtained comparison,  the  ratio  will  be  understood  as  a  positive  step  in  under- standing and explore how the distribution and completion of this common treasure, so that would be obtained justice for those who want to resolving the problem treasure together.
Legal dispute settlement joint property according to the Law-Marriage Law  No.  1  of  1974  and  the  Compilation  of  Islamic  Law  that  according  to article  37,  that  is:  "If  the  marriage  broke  up  because  of  divorce,  the  joint property set by statute each-each, any property obtained during marriage is  community  property,  where  as  in  the  compilation  of  Islamic  Law,  joint property  due  to  divorce  will  be  split  half  and  half  for  the  husband  to  the wife.
The judge in the consideration of the joint property dispute resolution processes as a result of the divorce, the judge must be able to contribute to  find  a  law  that  make  of  public  order  and  sense  of  justice  among  the parties  in  addition  to  the  meaning  of  legal  certainty  and  legal  protection. The procedure for resolving disputes together limitative property has been set  in  the  civil  procedural  law,  ranging  from  the  laws  it  until  judge  so submission concerning joint property dispute after their divorce.
In the process of dispute resolution does not rule out treasure along with  the  reconciliation  process  or  mediation  outside  the  Judiciary  or  in Non-Litigation  with  principles-principles  and  basic-basic  fairness  among pihak.  In  Islamic  law  principles  for  dispute  resolution  highly  promoted because  it  will  be  much  can  find  a  sense  of  justice  among  between  with attention  to  customary  law  and  without  prejudice  to  the  other  party.  But when disputes the joint property is entered in the Litigation in court Judge precisely  given  the  right  to  according  in  this  settlement  by  way  istimbath law  as  rights  -  the  right  of  a  judge  that  they  have  in  accordance  with  the main points of the power of Justice.
Key words: Positive Law, Islamic Law, Joint Treasure.

## PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

## AKIBAT PERCERAIAN

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling  cinta  dan  kasih  sayang antara  kedua  belah  pihak  suami dan  istri,  akan  senantiasa  dapat berjalan  dengan  baik,  kekal  abadi yang didasarkan kepada ke- Tuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hal  ini sesuai  pula  dengan  tujuan  per- kawinan  itu  sendiri  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  bahwa:  Perkawinan  ada;ah ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  mem- bentuk  keluarga  (Rumah  Tangga) yang  kekal  berdasarkan  Ketuhan- an Yang Maha Esa. 1
Keluarga  yang  baik  bahagia lahir batin, adalah dambaan setiap
1 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Hukum  Perkawinan  Nasional  Berdasar- kan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974, Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Ta hun 1974, Cet.  I (Medan,  Zahir  Tra- ding Co, 1975), hlm.1.
insan.  Namun  demikian  tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga  yang  langgeng,  aman, dan  tentram  sepanjang  hayatnya. Perkawinan  yang  sedemikian  itu tidaklah  mungkin  terwujud  apabila di  antar  pihak  yang  mendukung terlaksananya  perkawinan  tidak saling  menjaga  dan  berusaha bersama-sama  dalam  pembinaan rumah  tangga  yang  kekal  dan abadi.
Setiap  pasangan  suami  istri senantiasa mendambakan tecipta- nya  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah,  dan  waramah.  Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah  tangga  yang  sesuai  de- ngan  konsep  Islam  ini  adalah harta  kekayaan  yang  merupakan zinatu  al-hayat ,  baik  harta  yang bergerak  maupun  tidak,  bahkan termasuk  didalamnya  surat-surat berharga dan hak intelektual.
Tatkala  kondisi  rumah  tangga dalam  keadaan  rukun,  umumnya
harta  kekayaan  bersama  itu  ber- peran sebagai pelengkap kebaha- giaan.  Namun,  apabila  rumah tangga mengalami kondisi Dishar- monis, maka kemungkinan timbul- nya perselisihan dan pertengkaran cukup  besar.  Acapkali  perselisih- an  dimaksud  tidak  dapat  di  atasi ( out  of  control ),  peluang  kondisi rumah  tangga  mencapai  puncak perselisihan  yang  mengarah  pada kondisi bubarnya perkawinan ( bro- ken  marriage )  semakin  besar pula.
Apabila perceraian terjadi, sudah  dapat  dipastikan  akan  me- nimbulkan  akibat-akibat  terhadap orang orang yang berkaitan dalam satu  rumah  tangga,dimana  dalam hal ini akibat hukumnya yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian  ini  tentunya  menyang- kut  pula  terhadap  anak  dan  harta kekayaan  selama  dalam  per- kawinan.
Pada  tatanan  terakhir,  harta bersama  akan  menjadi  ajang  per- sengketaan.  Dan  tidak  dapat  di- nafikan lembaga peradilanpun
akan  cukup  berperan  dalam  pro- ses  penyelesaian  persengketaan dimaksud. Lembaga peradilan akan  menjadi  media  bagi  suami istri yang bersengketa untuk menuangkan  segala  argumentasi mereka,  khususnya  dalam  rangka mewujudkan  keinginan  masing- masing  pihak  menguasai  harta tadi.
Undang-undang Nomor 1
Tahun  1974  tentang  perkawinan telah memuat beberapa pasal ten- tang  harta  bersama,  tepatnya dalam  Bab  VII  pasal  35  sampai dengan pasal 37, Undang-undang Perkawinan  berikut  diungkapkan Pasal  35  Undang-undang  Perka- winan menyatakan bahwa:
1.  Harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi harta bersama.
2.  Harta  bawaan  dari  masing- masing  suami  dan  istri  dan harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang  para  pihak  tiak  me- nentukan lain.
Pasal 36 Undang-undang Per- kawinan menyatakan bahwa: 1.  Mengenai harta bersama,
suami dan istri dapat bertindak atas  persetujuan  kedua  belah pihak.
2.  Mengenai harta bawaan masing-masing  suami  dan  istri mempunyai  hak  sepenuhnya untuk melakkan perbuatan hukum mengenai harta benda- nya.
Pasal 37 Undang-undang Per- kawinan menyatakan bahwa , “Bila perkawinan  putus  karena  perce- raian  harta  bersama  diatur  menu- rut  hukumnya  masing-masing ”. 2
Aturan-aturan pasal tersebut pada dasarnya  telah  memberikan  gam- baran  yang  cukup  jelas.  Namun secara  implisit  apabila  di  analisis lebih  lanjut  ternyata  ungkapan pada  Pasal  37  Undang-undang Perkawinan terungkap bahwa yang  dimaksud  dengan  “Hukum- nya  masing- masing”  Ialah  hukum
2 Ibid ., hlm 259
agama,hukum  adat,  dan  hukum lainnya. 3
Memperhatikan Pasal 37 Undang-undang  Perkawinan  dan penjelasannya,  ternyata  Undang- undang Perkawinan ini tidak memberikan  keseragaman  hukum positif  tentang  bagaiman  penyele- saian  harta  bersama  apabila  ter- jadi  perceraian.  Kalau  dicermati pada penejlasan Pasal 37
Undang-undang  perkawinan,  ma- ka  Undang-undang  memberi-kan jalan pembagian sebagai berikut: 1.  Dilakukan  berdasarkan  hukum agama  jika  hukum  agama  itu merupakan  kesadaran  hukum yang  hidup  dalam  mengatur tata cara perceraian.
2.  Aturan  pembagiannya  akan dilakukan menurut hukum adat,  jika  hukum  tersebut  me- rupakan kesadaran hukum yang  hidup  dalam  lingkungan masyarakat  yang  bersangkut- an  atau  hukum-hukum  lain- nya. 4
3 Ibid , hlm. 125. 4 Ibid. hlm. 125.
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak meng- atur  pembagian  harta  bersama, akibatnya  timbul  kesulitan  bagi pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan  perkara  yang  ber- hubungan  dengan  harta  bersama. Dari  sisi  psikologis,  hal  ini  ber- implikasi  negatif,baik  bagi  pihak pihak  pencari  keadilan  maupun bagi  lingkungan  masyarakat  se- kitarnya,  khususnya  bila  para  pi- hak  yang  berperkara  atau  masya- rakat dimaksud adalah muslim.
Suasana  ketidakpastian  hu- kum  tentang  penyelesaian  per- sengketaan  pembagian  harta  ber- sama ini menempuh perjalan pan- jang  sejak  berlakunya  Undang- undang Perawinan Nomor 1
Tahun  1974  secara  efektif  pada tanggal 1 Oktober 1975 ( Vide Per-
aturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  9  Taun  1975 tentang pelaksanaan Undang-
undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974)  hingga  keluarnya Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  peradilan  Agama
dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991). Meskipun kehadiran Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang peradilan Agama te- lah  mempertegas  kedudukan  dan meperjelas  kewenangan  absolut (Absolute  of  vals  rechte  Compe- tensi ) 5 badan  peradilan  agama sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal 49, 6 Undang-undang Nomor 7  secara  implisit  kewenangan terhadap  penyelesaian  sengketa harta bersama dalam perkawinan, namun  masih  menjadi  ganjalan tentang  hukum  terapan  yang mejadi  rujukan  sebagai  hukum positif tentang harta bersama.

## TINJAUAN PUSTAKA
Secara etimologi, harta bersama  adalah  dua  kosa  kata yang  terdiri  dari  kata  harta  dan kata  bersama.  Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua
5 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama , Cet. 1 (Jakarta, Garuda), hlm.25.
6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hubungan Peratur- an  Perundang-undangan  Dalam  Ling- kungan  Peradilan  Agama ,  (Surabaya, Peradilan Tinggi Agama, 1982), hlm. 318
kata  pengertian  harta. Pertama, harta adalah barang-barang (uang dan  sebagainya)  yang  menjadi kekayaan.  Kedua,  harta  adalah kekayaan  berwujud  dan  tidak berwujud  yang  bernilai  dan  yang menurut  hukum  dimiliki  perusaha- an. Harta bersama adalah harta   yang  diperoleh  secara bersama  di  dalam  perkawinan. 7
Menurut ter-minologi, harta bersama adalah harta yang diperolah  bersama  suami  istri selama  perkawinan.  Di  Jawa, harta  bersama  disebut  de-ngan istilah gono  gini, di Sunda disebut Guna  Kaya.  Di  Bugis  disebut Cakara,  atau  bali  reso,  di  Banjar disebut  harta  berpantang-an,  dan lain-lain. 8
Pada  tiap-tiap  daerah  masya- rakat mengenal harta bersama de- ngan  istilah  yang  berbeda,namun pada  hakikatnya  adalah  sama. Kesamaan  ini  terletak  pada  harta
7 Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Cet. I (Jakarta, Balai Pustaka, 1988),  hlm. 299.
benda  suami  sitri  yang  dinisbah- kan menjadi harta bersama.
Disamping  ketentuan  yang telah  disebutkan  dalam  Undang- undang  Perkawinan  Pasal  35 sampai  dengan  Pasal  37  menge- nai  harta  bersama,maka  pengerti- an  harta  dalam  perkawinan  dapat dikembangkan  menjadi  3  (  tiga  ) macam  harta  dan  dirinci  sebagai berikut :
1)  Harta Bawaan, yang dimaksud harta  bawaan  ialah  harta  yang diperoleh  suami istri pada saat atau sbelum melakukan perka- winan,  dapat  dikatakan  bahwa harta  tersebut  sebagai  pemilik asli  dari  suami  atau  istri. Pemiik  terhadap  harta  bawaan (harta  pribadi)  dijamin  keber- adaannya  secara  yuridis  oleh hukum perkawinan.
2)  Harta Pribadi,  yaitu harta  yang diperoleh  oleh  suami  atau  istri selamaperkawinan berlangsung  sebagai  hadiah, hibah,  wasiat  atau  warisan yang  diperoleh  secara  pribadi terlepas dari soal perkawinan.
3)  Harta  bersama  yaitu  harta yang  diperoleh  dalam  masa perkawinan  dalam  kaitannya degan  hukum  perkawinan,baik diperoleh  lewat  perantaraan istri maupun lewat perantaraan suami.  Harta  ini  diperoleh  se- bagai”  Hasil  karya”  dari  suami istri dalam kaitan perkawinan. Pada  harta  bersama  terdapat pengertian  yang  menonjol  yaitu “bahwa  perolehannya  atas  hasil karya  mereka  dan  dalam  masa perkawinan”.  Dua  syarat  ini  ada- lah  pengertian  secara  kumulatif dalam  harta  bersama.  Berbeda dengan  harta  bawaan,  yaitu  harta tersebut  telah  ada  sebelum  ber- langsungnya perkawinan dan harta  pribadi  diperoleh  secara pribadi  yang  tidak  ada  hubungan- nya dengan perkawinan. Pengerti- an  harta  perkawinan  disebutkan juga  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  pada  Bab  I  ketentuan  Hu- kum  butir  (f),  sebagai  berikut: “Harta  kekeayaan  dalam  perka- winan  atau  sy\irkah  adalah  harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri
atau  bersama  suami  istri  selama dalam  ikatan  perkawinan  berlang- sung  dan  selanjutnya  disebut harta  bersama,  tanpa  memper- soalkan terdafar atas nama siapapun.
Pernyatan  di  atas  memper- tegas  klausaula,  karya  suami  istri dalam  masa  perkawinan  untuk terwujudnya  harta  bersama  tanpa mempersoalkan  atas  nama  siapa harta  (benda)  itu  didaftarkan  da- lam  kata  lain  bukanlah  nama orang  yang  terdaftar  terhadap benda  itu  saja  yang  mempunyai hak,  tetapi  suami  istri  mempunyai hak yang sama.
Berdasarkan  pengertian  yang dikemukakan tersebut diatas, maka  jelas  arti  umum  harta  ber- sama  adalah  barang-barang  yang diperoleh  suami  istri  selama  per- kawinan. Meskipun hingga saat ini penggunaan  berbagai  ragam  isti- lah  harta  bersama  masih  mewar- nai praktek keadilan, namun demi- kian  tidak  menguangi  makna  dan penerapan  hukum  yang  berkena- an  dengan  harta  yang  diperoleh
suami  istri  selama  ikatan  perka- winan  masih  berlangsung  tanpa mempersoalkan  etnis  suku  stelsel budaya kekeluargan suami istri.
Mengenai  terbentuknya  harta bersama  dalam  perkawinan  seba- gaimana  disebutkan  dalam  Pasal 35  Undang-undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  ayat  (1): “harta  yang  diperoleh  dalam  per- kawinan  menjadi  harta  bersama”.
Ketentun  ini  berarti  terbentuknya harta  bersama  dalam  perkawinan ialah  sejak  saat  terjadinya  per- kawinan  sampai  ikatan  perkawin- an  bubar  (putus).  Dengan  demi- kian harta apa saja (berwujud atau tidak  berwujud)  yang  diperoleh trhitung  sejak  saat  berlangsung- nya  (aqad  nikah)  ampai  saat  per- kawinan terputus baik oleh karena salah  satu  pihak  meninggal  dunia maupun perceraian, maka seluruh harta  tersebut  dengan  sendirinya menurut  hukum  menjadi  harta bersama.
Patokan  untuk  menentukan sesuatu  barang  atau  harta  dapat atau  tidak  dapat  dikategorikan  ke
dalam  harta  bersama  suami  sitri ditentukan  oleh  faktor  selama perkawinan  antara  suami  istri berlangsung,  kecuali  jika  harta  itu berasal  dari  warisan  atau  hibah yang  diperoleh  oleh  salah  satu pihak,maka  hal  tersebut  menjadi harta  pribadi  yang  penguasaan- nya  dibawah  masing-masing,  se- panjang  tidak  ditentukan  lain  da- lam perjanjian perkawinan.

## Kerangka Teoretik
Secara  umum  pengertian teori  adalah  suatu  sistem  yang tersusun  oleh  berbagai  abstraksi yang  berinterkoneksi  satu  sama lain  atau  berbagai  ide  yang  me- mandatkan  dan  mengorganisasi pengetahuan  tentang  dunia.  la adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana  bekerja. 9 Kerangka teori  adalah  penentuan  tujan  dan arah  penelitian  dalam  memilih konsepkonsep  yang  tepat  guna pembentukan  hipotesa-hipotesa-
9 HR.  Otje  Salman  S  dan  Anton  F Sutanto, Teori  Hukum ,  (Bandung,  Refika Aditama, 2005), hlm. 22.
nya 10 teori  oleh  kebanyak-an  ahli dianggap  sebagai  sarana  yang memberikan  rangkuman  bagai- mana  memahami  suatu  masalah dalam  setiap  bidang  ilmu  penge- tahuan. 11 Fungsi  teori  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mem- berikan  arahan  atau  petunjuk  dan meramalkan  serta  menjelaskan gejala yang diamati.
Untuk  mendukung  pema- haman  dalam  menjelaskan  per- masalahan  pada  penelitian  ini, maka teori yang digunakan. a.  Teori Kepastian Hukum
Menurut Jhon Austin,
untuk mencapai (kepastian hukum)  hukum  harus  dipisah- kan  dari  moral.  Hans  Kelsen menjelaskan  bahwa  hukum  ti- dak hanya dilepaskan dari per- soalan  moral  melainkan  juga harus  dimurnikan  dari  anasir non  hukum  seperti  filsafat, politik,  psikologi,  ekonomi,  dan
10 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  (Jakarta,  UI  Press, 1986), hlm.129.
11 Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 113.
sosial. 12 Kepastian hukum atau rechtssicherkeit, security, rechtzekerheit ,  adalah  sesuatu yang  baru,  yaitu  sejak  hukum itu  ditulis,  dipositifkan,  dan menjadi  publik.  Kepastian  hu- kum menyangkut masalah “ law Sicherkeit  durch  das  Recht ” seperti  memastikan,  bahwa pencurian,  pembunuhan,  me- nurut  hukum  merupakan  keja- hatan.  Kepastian  hukum  ada- lah “scherkeit  des  rechts selbst ” (kepastian tentang hukum itu sendiri). 13 Menurut
Gustav
Radbruch,  hukum  harus  me- ngandung  tiga  nilai  identitas. (1)  Teori  Kepasti-an  Hukum atau  rechtmatigheid.  Teori  ini meninjau dari sudut yuridis. (2) Teori
Keadilan Hukum
(gerectigheit) ,  asas  ini  menin-
12 Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflekasi,  ( Jakarta,  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 15
13 Ahmad  Ali,  2010, Menguak  Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk
Interpretasi Undang-Undang (Legis- prudence),  ( Jakarta,  Kencana  Prenada
Media Group, 2010), hlm. 292.
jau  dan  sudut  filosofis.  (3)
Teori Kemanfaatan Hukum
(zwechmatigheid) atau doel- matigheid atau utility .  Teori  ini meninjau dari sosiologis. 14
Pada  mulanya,  ajaran  prioritas dari  Gustav  Radbruch  dirasa- kan  jauh  lebih  maju  dan  arif, ketimbang  "ajaran  ekstrem", yaitu  ajaran  etis,  utilistis,  dan dogmatic-legalistik .
Konsep  termutakhir  ini yang oleh dunia praktik hukum dianggap  paling  relevan  untuk menjawab masalah-masalah hukum  dewasa  ini.  Meskipun kita  menganut  teori  ajaran prioritas  yang  kasuistik,  tetapi harus  diupayakan  untuk  mem- prioritaskan  salah  satunya,  mi- salnya keadilannya tetapi tidak mengabaikan kemanfaat-an
dan kepastian hukumnya.
Paradigma triangular  concept dari  Werner  Menski  harus digunakan,  untuk  menghar-
14 Sudarsono, Kamus  Hukum  Edisi Baru,  Penerbit  Rineka  Cipta,  ( Jakarta, Cetakan kelima, 2007), hlm. 37.
moniskan  ketiga  unsur  ter- sebut. 15
Ketiga  unsur  itu  sebisa mungkin  ada  dalam  putusan secara proposioal, yaitu kepas- tian  hukum (rechtssicherheit) , ke-manfaatan (zweckmas- sigheit) ,  dan  keadilan (gerech- tigheit) .  Itu  adalah  idealnya.
Akan  tetapi  di  dalam  prak- teknya  jarang  terdapat  putus- an yang mengadung tiga unsur itu  secara  proporsional. 16 Jadi
Kepastian Hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum. 17
b.  Teori Perlindungan Hukum
Menurut  Fitzgerald,  Teori perlindungan  hukum  Salmond bahwa hukum bertujuan meng- integrasikan  dan  mengkoor- dinasikan  berbagai  kepenting- an  dalam  masyrakat  karena dalam  suatu  lalu  lintas  ke- pentingan,  perlindungan  terha-
15 Ibid ., hlm. 289.
16 Sudikno  Mertokusumo, Pene- muan Hukum sebuah Pengantar , (Yogyakarta,  Penerbit  Liberty,  2009), hlm. 92.
17 Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Loc.cit .
dap kepentingan tertentu dapat dilakukan  dengan  cara  mem- bantu  berbagai  kepentingan  di lain  pihak. 18 Kepentingan  hu- kum  adalah  mengurusi  hak dan  kepentingan  manusia,  se- hingga  hukum  me-miliki  otori- tas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu  diatur  dan  dilindungi. 19
Perlindungan hukum harus melihat  tahapan  yakni  perlin- dungan  hukum  lahir  dari  suatu ketentuan  hukum  dan  segala peraturan  hukum  yang  diberi- kan  oleh  masyarakat  yang pada  dasarnya  merupakan  ke- sepakatan masyarakat ter- sebut untuk mengatur hubung- an perilaku antara angota-ang- gota  masyarakat  dan  antara perseorangan  dengan  peme- rintah  yang  dianggap  mewakili kepen-tingan masyarakat.
Menurut  Satijipto  Rahar- jo, Perlindungan hukum adalah
18 Satijipto  Raharjo, llmu  Hukum , (Bandung,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2000), hlm. 5.
19 Ibid ., hlm. 69.
memberikan  pengayoman  ter- hadap  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  dirugikan  orang lain  dan  perlindungan  itu  di- berikan  kepada  masyarakat agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum 20 Menurut  Phillipus  M. Hadjon  bahwa  per-indungan hukum bagi rakyat sebagai tin- dakan  pemerintah  yang  ber- sifat preventif dan resprensif. 21
Perlindungan Hukum yang preventif  bertujuan  untuk  men- cegah terjadinya sengketa, yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati dalam  pengambilan  keputusan berdasarkan  diskresi  dan  per- lindungan  yang  resprensif  ber- tujuan untuk mencegah terjadi- nya  sengketa,  termasuk  pena- nganannya  di  lembaga  per- adilan. 22
20 Ibid ., hlm. 54.
21 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
22 Maria  Alfons, Implentasi  Perlin- dungan  lndikasi  Geografis  Atas  Produk- Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif  Hak  Kekayaan  Intelektual,
Menurut  Lili  Rasjidi  dan LB  Wysa  Putra  bahwa  hukum dapat  difungsikan  untuk  me- wujudkan  perlindungan  yang sifatnya  tidak  sekedar  adaptif dan  fleksibel,  melaikan  juga predektif  dan  antipatif. 23 Per- lindungan hukum adalah suatu perlindungan  yang  diberikan kepada  subyek  hukum  sesuai dengan  aturan  hukum,  baik  itu yang bersifat preventif maupun dalam  bentuk  yang  bersifat represif,  baik  yang  secara tertulis  maupun  tidak  tertulis dalam  rangka  menegakkan peraturan hukum c.  Teori Keadilan
Keadilan  merupakan  su- atu hasil pengambilan keputus- an  yang  mengandung  kebe- naran,  tidak  memihak,  dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan  setiap  manu- sia  pada  kedudukan  yang  sa-
( Malang,  Universitas  Brawijaya,  2010), hlm. 18.
23 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra,
Hukum
Sebagai Suatu Sistem , (Bandung,  Remaja  Rusdakarya,  1993), hlm. 118.
ma  didepan  hukum.  Perwujud- an  keadilan  dapat  dilaksana- kan  dalam  ruang  lingkup  ke- hidupan masyarakat, ber- negara  dan  kehidupan  masya- rakat internasional, ditunjukkan melalui  sikap  dan  perbuatan yang  tidak  berat  sebelah  dan memberikan  sesuatu  kepada orang lain yang menjadi haknya. 24 Keadilan  dapat  juga diartikan  sebagai  suatu  tin- dakan  yang  didasarkan  pada norma-norma, baik norma aga- ma maupun norma hukum.
Hans Kelsen dalam buku- nya “General theory of law and state ” ,  berpandangan  bahwa hukum  sebagai  tahanan  sosial yang  dapat  dinyatakan  adil apabila  dapat  mengatur  per- buatan  manusia  dengan  cara yang  memuaskan  sehingga dapat  menemukan  kebahagia- an  di  dalamnya. 25 Islam  me-
24 Sudikno  Mertokusumo  dalam  H. Salim  HS. Perkembangan  Teori  Dalam Ilmu  Hukum ,  (Jakarta,  PT  Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 82.
25 Hans  Kelsen, General  Theory  of law  and  state, diterjamahkan  oleh
mandang  keadilan  adalah  hak bagi  setiap  ummat  manusia dan  sekaligus  kewajiban  yang harus  dilakukan  pemerintah. Sementara  hukum  syari‟ah ditegakkan  untuk  menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut. 26

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupa- kan  proses,  prinsip-prinsip  dan tata  cara  memecahkan  suatu  ma- salah, sedangkan penelitian adalah  pemeriksaan  secara  hati-- hati,  tekun  dan  tuntas  terhadap suatu  gejala  untuk  menambah pengetahuan manusia, maka metode  penelitian  dapat  diartikan sebagai  proses,  prinsip-prinsip dan  tata  cara  untuk  memecahkan masalah  yang  di-hadapi  dalam melakukan penelitian. 27

## 1.  Metode Pendekatan
Rasisul Muttaqin, (Bandung, Nusa
Media, 2011), hlm. 7.
26 Ahmad  Dzakirin,  http;//ahmed dzakirin.blogspot.com/2010/09/bab-ii- konsep-negara-dalam-islam.html,  diakses pada tanggal 21 November 2015.
27 Soerjono  Soekanto, Op.Cit. ,  hlm. 6.
Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian  yang  mengacu kepada norma-norma dan asas-asas  hukum  yang  ter- dapat dalam peraturan
perundang-undangan  dan  pu- tusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian  tersebut  juga  seba- gai  penelitian  doctrinal (doc- trinal research) , yaitu suatu pe- nelitian yang menganalisis baik hukum  sebagai “law  as  it written  in  the  book ” ,  maupun hukum  sebagai “law  as  it  is decided  by  the  judge  through judicial process ”. 28
Penelitian  ini  juga  ber- upaya mencari hubungan yang harmonis  dari  konsep-konsep yang  ditemukan  dalam  bahan- bahan  hukum  primer  dan skunder dengan menggunakan teori  atau  doktrin-doktrin  hu-
28 Anselmus  Strauss,  dan  Juliat Corbin, Basic  of  Qualitative  Research, Grounded Theory Procedure and Technique , Newbury, Park London, (New Delhi, Sage Publication, 1979), hlm. 7.
kum.  terkait  dengan  kepastian hukum harta bersama.
2.  Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini adalah penelitian deskriptif analitis,  yaitu  suatu  penelitian yang  berusaha  mengganbar- kan masalah hukum dan mengkajinya  atau  mengana- lisisnya  sesuai  dengan  kebu- tuhan  dari  penelitian  yang bersangkutan.
3.  Sumber dan Jenis Data

## Penelitian
Secara  umum  jenis  data yang  diperlukan  dalam  suatu penelitian  hukum  terarah  pada penelitian  data  sekunder  dan primer.  Penelitian  ini  meng- gunakan  jenis  sumber  data sekunder,  yaitu:  data  yang mendukung  keterangan  atau menunjang  kelengkapan  Data Primer  yang  diperoleh  dari perpustakaan dan koleksi
pustaka  pribadi  penulis  terdiri dari: a.  Bahan hukum primer adalah  bahan  hukum  yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat.  Bahan  hukum sekunder adalah bahan hukum  yang  dapat  meng- informasikan  sumber  hu- kum primer, sedangkan ba- han  hukum  tersier  adalah bahan  yang  memberikan petunjuk  atau  penjelasan mengenai  sumber  hukum primer dan sekunder, 29 yaitu:
1) Al- Qur‟an dan Al-Hadits;
2) Undang-Undang  Nomor 01  Tahun  1974,  tentang Perkawinan;
3) Kompilasi Hukum Islam;
b.  Bahan  hukum  sekunder,
yaitu bahan yang memberi- kan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  se- perti  hasil-hasil  seminar atau  pertemuan  ilmiah  lain- nya,  bahkan  dokumen  pri- badi atau pendapat dari ka-
29 Sri  Mamudji et  al.  Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  2005), hlm. 31.
langan  pakar  hukum  yang relevan  dengan  objek  tela- ah  penelitian  ini 30 yang meliputi:
1) Literatur-literatur yang berkaitan  dengan  ten- tang Harta bersama; dan
2) Makalah dan Artikel, me- liputi  makalah  tentang Harta bersama.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan  hukum  penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  seperti kamus  umum,  majalah  dan jurnal  ilmiah,  surat  kabar, artikel  bebas  dari  internet, dan  majalah  mingguan 31
juga menjadi tambahan bahan  bagi  penulisan  tesis ini sepanjang memuat infor- masi  yang  relevan  dengan penelitian ini.
30 Ronny  H.  Soemitro,  Op. cit. hlm. 45. 31 Soerjono  Soekamto  dan  Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta,
Rajawali Press, 1990), hlm. 14-15.

## Teknik Analisa Data
Data  yang  terkumpul  dan telah  cukup  lengkap,  maka  tahap selanjutnya  adalah  mengolah  dan menganalisis  data.  Metode  ana- lisis  data  yang  dipakai  adalah analisis  kualitatif,  dimana  setelah semua  data  terkumpul,  maka dilakukan  pengolahan,  pengana- lisisan  dan  pengkonstruksian  data secara menyeluruh, sistematis de- ngan  menjelaskan  hubungan  an- tara  berbagai  jenis  data.  Selan- jutnya  semua  data  diselesai  dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif.  Sehingga  selain  meng- gambarkan  dan  mengungkapkan, diharapkan  akan  memberikan  so- lusi  atas  permasalahan  dalam penelitian ini.
Penelitian  yuridis  normatif, pengelolaan  bahan  hukum  pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan  sistematis  terhadap bahan-bahan  hukum  tertulis  yang disesuaikan dengan keadaan yang  sebenarnya.  Sistematis  ber- arti  membuat  klasifikasi  terhadap bahan-bahan tertulis tersebut
untuk  memudahkan  dalam  peneli- tian  kegiatan  tersebut  antara  lain memilih  peraturan  perundang-un- dangan  primer,  sekunder,  tersier yang  berisi  kaidah-kaidah  hukum yang  mengatur  dan  berkaitan  de- ngan  masalah  harta  bersama. Menemukan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum  primer.  Membuat  sistema- tis  dari  bahan-bahan  hukum  se- hingga  menghasilkan  klasifikasi tertentu yang selaras.
Menemukan  dan  mengarah- kan  hubungan  antara  prinsip- prinsip  hukum  dan  klasifikasi  de- ngan  mengunakan  kerangka  teo- retis yang ada sebagai pisau ana- lisis.  Penarikan  kesimpulan  dari hasil  penelitian  yang  diperoleh dengan  mengunakan  logika  ber- pikir deduktif dan induktif.
Pembahasan
Putusnya perkawinan melalui  cerai talak,  cerai  gugat dan  kematian  salah  satu  pihak, maka  salah  satu  akibat  dari putusnya  perkawinan  itu  adalah harta  bersama  suami   istri.  Kewe-
nangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan  harta   bersama dijelaskan  dalam Pasal  88  Kompi- lasi Hukum Islam (KHI)
yang   berbunyi: “Apabila  terjadi perseli-sihan  antara  suami  istri ten-tang harta bersama, maka penye-lesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan.
Ada 2 (dua) alternative penyelesaian  harta  bersama  yang diajukan  pihak  suami  atau  istri, yaitu:
1.  Masalah  atau  sengketa  ber- sama  diselesaikan  setelah  ter- jadi  perceraian  antara  pasang- an suami istri.
2.  Tatkala  proses  penyelesaian perceraian  berjalan  di  Penga- dilan  Agama,  sekaligus  disele- saikan  masalah  harta  ber- sama.
Alternatif  pertama   merupa- kan   penyelesaian   tersendiri  atau terpisah, khusus penyelesaian ter- hadap  harta  bersama.  Alternatif kedua disebut gabungan  atau kumulasi. Penyelesaian harta bersama  dapat  dilaksanakan  ber-
sama  dengan  proses  perceraian baik  cerai  talak  atau  cerai  gugat, dan  dapat juga  dilaksanakan  ber- samaan  gugatan  masalah hadha- nah , waris dan hal-hal lain.
Adapun  yang  dimaksud  ko- mulasi  ialah  gabungan  beberapa gugatan  hak  ( kumulasi obyektif ) atau gabungan  beberapa  pihak ( komulasi  subyektif )  yang  mem- punyai akibat hukum yang  sama, dalam  satu  proses  perkara. 32
Menurut    acara    perdata,  kumu- lasi  obyektif  boleh  asal  berkaitan langsung   yang   merupakan   satu rangkaian kesatuan (biasanya kausaliteit ). Mereka yang mengerti beracara  selalu  akan  mengguna- kan  dimana  mungkin  kumulasi obyektif  itu,  hal  mana  menghemat waktu,  biaya  dan  sekaligus  tuntas semua. 33
Dari  segi  yuridis,  kedua alternatif  tersebut  dapat  ditempuh sesuai  dengan  yang  diatur  dalam
32 A.  Mukti   Arto, Praktek  Perkara Perdata  Pengadilan  Agama ,  Cet.  I
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hlm.43. 33 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama ,  (Jakarta,  Raja Grafindo Persada,  2005), hlm.66.
Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat
1 Undang-Undang
Peradilan Agama  Nomor  7  Tahun  1989, sebagai berikut;
Pasal 66 ayat 5 :
“Permohonan  soal  pengua- saan  anak,  nafkah  anak,  nafkah istri  dan  harta  bersama-sama dengan  permohonan  cerai  talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.
Pasal 86 ayat 1:
“Gugatan  soal  penguasaan anak, nafkah  anak,  nafkah  istri dan harta  bersama  suami  istri  da- pat diajukan bersama-sama deng- an  gugatan  perceraian  ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Dari  segi  filosofinya,  adanya persengketaan harta bersama tatkala  kondisi  rumah  tangga  ter- jadi  perselisihan  atau  percekcok- an  yang mengarah terjadinya per- ceraian.  Apabila  suami  berkehen- dak  untuk  menceraikan  istrinya melalui prosedur cerai talak, maka cenderung  seorang  istri  meng-
ajukan  gugatan  rekonvensi  (gugat balik)  menuntut  pembagian  harta bersama  bahkan  hak-hak  lainnya sesuai  dengan  hukum  begitu  juga sebaliknya  istri  yang  sudah  ber- tekad  untuk  bercerai  dari  suami- nya, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan  gugat  harta  bersama menuntut  pembagian  harta  ber- sama  yang  diperoleh  selama  ikat- an perkawinan yang telah dikuasai oleh  pihak  suami  atau  sebaliknya suami  yang  mengajukan  gugatan rekonvensi  (gugat  balik)  harta bersama yang dikuasai istri.
Dari  uraian  diatas  pada umumnya  dalam  suatu  proses perceraian  timbul  ketegangan-ke- tegangan sebagai  ekses dari kon- flik  rumah  tangga  yang  melatar- belakangi  gugatan  cerai,  maka  k- einginan  sekaligus  tuntas  di- samping  cerainya  juga  tentang pembagian  harta  bersama.  Dari aspek  psikologis,  jika  hanya  per- ceraian  saja  yang  diselesaikan, maka akan    timbul kesulitan yang berkepanjanga karena  pihak yang
menguasai  harta  bersama  akan memanfaatkan  peluang  menurut keinginannya,  mengesampingkan sifat adil dan jujur.
Melalui  proses  yang  demi- kian  lebih  singkat  prosedur  yang ditempuh  dan  lebih  efektif   serta efisien,  daripada  diselesaikan  di kemudian hari  setelah  terjadinya perceraian.  Adapun  munculnya gugatan  harta  bersama  setelah salah  satu  pihak  suami  istri  me- ninggal  dunia.  Ketika  diperseng- ketakan  masalah  harta  warisan yang  berasal  dari  ijbari  maka didalamnya  dipersoalkan  tentang harta peninggalan pewaris.
Pasal  54  Undang-undang Pengadilan  Agama  adalah  hukum acara perdata yang berlaku dalam Peradilan  Agama  Nomor  7  Tahun 1989 berbunyi “Hukum acara yang berlaku  pada  pengadilan  dalam lingkungan-lingkungan peradilan umum,  kecuali  yang  telah  diatur secara  khusus  dalam  Undang- undang ini”.  Sehubungan  dengan hukum  acara  yang  dipergunakan pada Pengadilan Agama ini, maka
tahapan-tahapan  perkara  dalam pemeriksaan sebagaimana hukum acara perdata, yaitu; 1.  Tahap  sidang  pertama,  yang terdiri  dari  pembukaan  sidang pertama,  yakni  hakim  mem- buka  sidang,  menanya  identi- tas  para  pihak,  pembacaan surat  gugatan  atau  permohon- an serta anjuran damai,
2.  Tahap  jawab  menjawab  yaitu replik  dan  deplik  dari  masing- masing pihak,
3.  Tahap pembuktian, dimana dal am hal pembuktian ini semua a lat buktidiperlihatkan atau diaju kan serta disampaikan  kepada Ketua  Majelis Hakim, 4.  Tahap  penyusunan  konklusi yaitu kesimpulan-kesimpulan dari  sidang-sidang  yang  telah berlangsung menurut para
pihak  dan  bersifat  membantu
hakim dalam menentukan keputusannya,
5.  Musyawarah  majelis  hakim,
hal  ini  dilakukan  secara  raha- sia,  tertutup  untuk  umum  dan hasil  musyawarah  ini  ditanda-
tangani  oleh  hakim  tanpa panitera  sidang  dan  dilampir- kan dalam berita acara sidang. 6.  Pengucapan  keputusan,  peng- ucapan  ini  dilakukan  dalam sidang  yang  terbuka  untuk umum,  walaupun  sebelumnya mungkin  sidang-sidang  dilak- sanakan tertutup. 34
Dengan  adanya  tahapan- tahapan  di  atas,  apabila  suatu persoalan  masuk  dan  diajukan pada  Pengadilan  Agama,  maka yang  pertama  dilakukan  di  per- sidangan  setelah  dibacakannya gugatan  atau  permohonan  dari pihak  yang  bersangkutan,  adalah anjuran  untuk  melakukan  perda- maian.  Bila  para  pihak  tetap  pada pendiriannya  untuk  melanjutkan perkara  ini  maka  Pengadilan Agamapun  meneruskan  jalannya persidangan  dengan  tahap-tahap sebagaimana di atas.
Undang-
Undang  Peradilan  Agama  Nomo r 7 Tahun 1989 yang berbunyi; Gugatan soal 34 Ibid , hlm.134 -139.
penguasaan anak, nafkah istri dan harta  bersama  suami  istri  dapat diajukan  bersama-sama  dengan gugatan  perceraian  ataupun  se- sudah  putusan  perceraian  mem- peroleh kekuatan hukum tetap. Kesimpulan 1.  Perbedaan  Pembagian  antara
Hukum  Positif  Dengan  Hukum Islam  mengenai  Pembagian Harta  Bersama  adalah  kalau Hukum Positif, terutama dalam KHI,  tercantum  dalam  pasal: 85  sampai  97,  kalau  menurut Undang- Undang  Perkawinan  Nomor 1 Tahun  1974  dan  menurut Pasal  37,  dinyatakan  bahwa apabila perkawinan putus karena  perceraian  maka  harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing. Dalam Undang-Undang Perka- winan  Nomor  1  Tahun  1974 tidak  diterangkan  secara  pasti Jumlah  Nominalnya,  begitu juga dalam KUHPerdata dalam Pasal  119.  Mengenai  Harta Bersama tidak diterangkan
secara  Detail  mengenai  Jum- lah  Nominalnya.  Dalam  Hukm Islam  juga  tidak  dierangkan secara detail mengenai Jumlah Nominalnya.  Pembagian  ini berdasarkan  hukum  adat  dan saling  Kerelaan  diantara  para pihak.
2.  Bahwa cara penyelesaian sengketa mengenai harta bersama  diantara  para  pihak secara  limitatif  dalam  Undang- Undang  telah  diatur  secara jelas  dalam  Hukum  acara. Proses  penyelesaian  tersebut tidak  menutup  kemungkinan bahwa dalam pandangan hukum  Islam  lebih  menekan- kan  proses Islah ,  dalam  pe- nyelesaian mengenai sengketa harta  bersama  tersebut.  Pem- bagian  harta  bersama  setelah perceraian  dalam  konsep  dan pandangan Hukum Islam ,akan tampak  lebih  Flexibel  dengan cara Ijtihad  Analogis ( Qiyas ) demi  terciptanya  rasa  keadilan diantara  para  pihak  yang  ber- sengketa  sedangkan  Pertim-
bangan  hakim  dalam  menen- tukan  pembagian  harta  ber- sama  akibat  hukum  dari   per- ceraian   adalah   hakim   harus dapat  berperan  untuk  mene- mukan  hukum dalam  bahasa Hukum disebut dengan Recht- vinding atau  dalam  istilah Hukum  Islam  nya  di  kenal dengan Ijtihad, yang  dalam hal  ini  justru  dapat  memberi- kan kepada para Praktisi
Hukum  terutama  Hakim  dalam menyelesaikan  sengketa  harta bersama sesuai
dengan pokok-pokok kekuasaan Keha- kiman, yang mereka miliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Anselmus  Strauss,  dan  Juliat Corbin, Basic  of  Qualitative Research,  Grounded  Theory
Procedure  and  Technique , Newbury, Park London, (New  Delhi,  Sage  Publi- cation, 1979).
Hans  Kelsen, General  Theory  of law and state, diterjamahkan oleh Rasisul Muttaqin,
(Bandung, Nusa Media, 2011).
HR.  Otje  Salman  S  dan  Anton  F Sutanto, Teori Hukum ,
(Bandung,  Refika  Aditama,
2005). Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem ,  (Bandung,  Remaja
Rusdakarya, 1993). M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Hukum  Perkawinan  Nasional Berdasarkan Undang- undang  Nomor  1  Tahun 1974,  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1974, Cet. I (Medan, Zahir Trading Co,1975).
Maria  Alfons, Implentasi  Perlin- dungan  lndikasi  Geografis Atas  Produk-Produk  Masya- rakat Lokal Dalam Prespektif Hak  Kekayaan  Intelektual,
Malang: Universitas Bra- wijaya, 2010).
Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan
Hukum  bagi  Rakyat  Indone- sia ,  (Surabaya,  PT.  Bina Ilmu, 1987).
Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara Peradilan  Agama ,  (Jakarta,
Raja Grafindo
Persada,  2005).
Satjipto  Raharjo, llmu  Hukum ,
(Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2000).
Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, Penelitian  Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta,  Rajawali Press, 1990).
Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  (Jakarta, UI Press, 1986).
Sri Mamudji et al. Metode Penelitian dan Penulisan
Hukum , (Jakarta, Badan Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005).
Sudikno  Mertokusumo  dalam  H. Salim  HS. Perkembangan Teori  Dalam  Ilmu  Hukum , (Jakarta,  PT  Rajagrafindo
Persada, 2010).
Sulistyowati  Irianto  &  Shidarta, Metode  Penelitian  Hukum Konstelasi  dan  Reflekasi, ( Jakarta,  Yayasan  Pustaka
Obor Indonesia, 2013).
Undang-Undang  Nomor 7  Tahun
1989, Hubungan  Peraturan Perundang-undangan  Dalam Lingkungan Peradilan Agama , (Surabaya, Peradilan Tinggi Agama, 1982).
Departemen  Pendidikan  dan  Ke-
budayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I (Ja- karta,  Balai Pustaka, 1988).
Ahmad Dzakirin, http;//ahmed- dzakirin.blogspot.com/2010/0 9/bab-ii-konsep-negara-da- lam-islam.html,  diakses  pada tanggal 21 November 2015.