## STUDI KUALITATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU  DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

## (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce)
R . Ayu Ida Aryani Universitas Bumigora Mataram ayu.aryani@universitasbumigora.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pengetahuan pelaku social commerce sebagai wajib  pajak  pengusaha  tertentu  dalam  membayar  pajak  penghasilan  atas  usahanya.    Penentuan perilaku agen social commerce ketika dihadapkan pada tantangan membayar pajak penghasilan, dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas pajak atas transaksi social commerce pengumpulan pajak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  mewawancarai  para pelaku  perdagangan  social.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  faktor  utama  pelaku  social commerce  tidak  membayar  pajak  penghasilan  adalah kurangnya  informasi  jika  mereka  wajib  pajak dan  diharuskan  membayar  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima.  Mereka  perlu  memiliki  kriteria yang jelas tentang perpajakan perdagangan social, jangka waktu pembayaran, dan kepastian bahwa mereka  tidak  dirugikan.  Berbagai  kendala  yang  dihadapi  KPP  untuk  keperluan  perpajakan  juga terjadi  transaksi  social  commerce,  seperti  kesulitan  melacak  siapa  yang  bertransaksi  social commerce,  kesulitan  menentukan  objek  pajak  (hingga  formal  digital),  transaksi  tidak  hanya  di wilayah pabean Indonesia.

## Kata Kunci: Social Commerce, PPh, Wajib Pajak, WP OP Pengusaha Tertentu

## Abstract
The  purpose  of this  study  was  to  determine  the  condition  of  knowledge  of  the  perpetrators  of  social commerce as taxpayers specific employers to pay income tax on their business. The determination of the behavior of agents of social commerce when faced with the challenges to pay income tax, and how the constraints faced by the tax officer over tax collection social commerce transactions. This study is a qualitative study conducted by interviewing the perpetrators of social commerc. Interviews showed that the main factor of social commerce offender does not pay income tax is the lack of information if they  are  taxpayers  and  are  required  to  pay  taxes  on  the  received  income.  They  need  have  a  clear criteria  of  social  commerce  taxation,  payment  term,  and  the  certainty  that  they  are  not  harmed. Various constraints faced by the tax office for tax purposes social commerce transactions also occur, such as the difficulty to track who transactors social commerce, difficulty to determine the tax object (to the digital format), transactions not only in the customs territory of Indonesia.
Keywords: Social Commerce, PPh, Wajib Pajak, WP OP Pengusaha Tertentu

## PENDAHULUAN
Perkembangan  tekhnologi  telah  mengubah  cara  pengguna  dan  organisasi  saling berinteraksi  dan  berkolaborasi.  Meningkatnya  penggunaan  internet  dan  media  sosial  di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi dunia bisnis. Meningkatnya popularitas situs jejaring  sosial,  seperti  Instagram,  Facebook,    dan  Twitter  telah  membuka  peluang  atau kesempatan  untuk  membuka  model  bisnis  baru  dalam  perdagangan  elektronik,  yang  biasa disebut dengan social commerce (Liang dan Turban, 2011; Hajli, 2013; Jiang, et., al., 2014). Social  commerce dapat  dijadikan  sasaran  untuk  mendapatkan  wajib  pajak  potensial demi  meningkatkan  penerimaan  pajak  nasional.  Tetapi,  jumlah  pelaku  social  commerce belum  dapat  dipastikan.  Transaksi  social  commerce  tidak  jauh  berbeda  dengan  transaksi konvensional,  hanya  saja  platform  yang  digunakan  adalah  media  sosial  dengan  fasilitas internet.  Persentase  aktivitas  jejaring  sosial  Indonesia  mencapai  79,72  persen  yang merupakan tertinggi di Asia, mengalahkan Filipina (78 persen), Malaysia (72 persen), China (67 persen).  Bahkan  negara Asia dengan teknologi Internet  maju, seperti  Korea Selatan dan Jepang pemanfaatan media sosialnya rendah, yaitu sebesar 30% - 45% (merdeka.com, 2014).
Menurut Surat  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per  –  32/  PJ/  2010,  pelaku social  commerce  dikenakan  pajak  penghasilan  pasal  25.  Pelaku  social  commerce  lebih dominan  adalah  individu,  karena  dikategorikan  sebagai  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pengusaha  Tertentu.  Belum  ada  sosialisasi  untuk  pelaku  social  commerce  mengenai pengenaan pajak penghasilan. Berbeda dengan transaksi electronic commerce telah diberikan Surat  Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/  PJ/  2013 tentang Penegasan  Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
Sejak tahun 1983,  sistem  perpajakan di Indonesia menganut Self  Assesment System. Penerapan  sistem  ini  akan  lebih  efektif  apabila  kondisi  kepatuhan  sukarela  (voluntary complience)  pada  masyarakat  telah  terbentuk  (Mustikasari,  2007).  Perubahan  sistem pemungutan  pajak  menjadi  Self  Assesment  System  mengakibatkan  wajib  pajak  diberikan kepercayaan  atau  wewenang  sepenuhnya  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar, dan  melaporkan sendiri  besarnya pajak yang  harus dibayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku,  sedangkan  fiskus  berkewajiban  melakukan pembinaan,  pengawasan,  dan  pelayanan  terhadap  pemenuhan  kewajiban  perpajakan. Kelemahan  self  assessment  system  yang  memberikan  kepercayaan  pada  wajib  pajak  untuk menghitung,  menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutang,  dalam  praktiknya  sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).  Hal  ini  dapat  didasari  karena  wajib  pajak  sengaja  tidak  patuh,  rendahnya  kesadaran untuk membayar pajak, atau kombinasi dari keduanya.
Belum diketahui apakah pelaku social commerce telah melakukan pembayaran pajak atas  penghasilan  yang  diterima.  Direktorat  Jenderal  Pajak  belum  dapat  mengawasi pelaksanaan  pembayaran  pajak  pelaku  social  commerce,  karena  jumlah  pelaku  yang  belum dapat  dipastikan.  Untuk  pelaku  social  commerce  kategori  remaja,  biasanya  pengetahuan pajaknya  lebih  rendah,  sehingga  mereka  kurang  memperhatikan  aspek  perpajakan  dari transaksi  online.  Bagi  mereka,  menjual  barang  melalui  social  commerce  hanya  pekerjaan sampingan yang tidak perlu dikenakan pajak. Untuk pelaku social commerce kategori dewasa seharusnya memiliki pengetahuan pajak yang lebih memadai, sehingga diharapakn kesadaran untuk membayar pajak lebih tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  penelitian  ini  akan mengangkat beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kondisi  pengetahuan  pelaku  social  commerce  wajib  pajak  orang  pribadi pengusaha tertentu untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan atas usahanya ?
2. Bagaimana  pelaku  social  commerce  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu akan  menentukan  perilakunya  jika  dihadapkan  pada  kondisi  harus  membayar  pajak penghasilan ?
3. Bagaimana  kendala  yang  dihadapi  kantor  pajak  atas  pemungutan  pajak  transaksi social commerce?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Theory of Reasoned Action (TRA)
Theory  of  Reasoned  Action (TRA)  menawarkan  penjelasan  mengenai  suatu  perilaku atau tindakan (Ajzen and Fishbein, 1980; Fishbein and Ajzen, 1975). TRA dijelaskan dengan adanya  sikap  dan  norma  subyektif  yang  dapat  membentuk  niat  seseorang.  Niat  adalah kecenderungan  seseorang  untuk  menggunakan  sikap  secara  spesifik.  Semakin  kuat  niat tersebut,  maka  semakin  tinggi  kemungkinan  untuk  melakukan  suatu  perilaku.  Niat  diyakini sebagai  indikator  yang  baik  untuk  bertindak,  tetapi  tidak  langsung  mengarahkan  pada tindakan nyata (Du, 2011).
Niat  untuk  berperilaku  merupakan  dipengaruhi  oleh  dua  hal,  yaitu  sikap  dan  norma subjektif.  Menurut  Peslak,  et.al.  (2010),  norma  subjektif  didefinisikan  sebagai  bagaimana sebuah  perilaku  dilihat  dari  lingkungan  sosial  seseorang,  sehingga  dapat  mempengaruhi keputusannya.  Sedangkan,  sikap  didefinisikan  sebagai  bagaimana  perasaan  seseorang mengenai  perilakunya  dan  biasanya  diukur  berdasarkan  mindset  menyenangkan  atau  tidak menyenangkan (Peslak, et.al., 2010). Sehingga, niat dan norma subjektif akan mempengaruhi niat  penjual  melalui  s-commerce  untuk  membayar  pajak  penghasilan,  kemudian  ia  akan menentukan perilaku untuk membayar atau tidak membayar pajak penghasilan.

## Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu (WP OP Pengusaha Tertentu)
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  4  PMK  Nomor  215/PMK.03/2018,  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ( WP OPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak.
Pedagang  pengecer  yang  dimaksud  dijelaskan  pada  Pasal  2,  yaitu  orang  yang melakukan  penjualan  barang  baik  secara  grosir/  maupun  eceran  dan/  atau  penyerahan  jasa melalui  suatu  tempat  usaha.  Beberapa  contoh  yang  termasuk  wajib  pajak  orang  pribadi pengusaha  tertentu  adalah  pemilik  salon,  warnet,  sewa  kendaraan,  kantor  akuntan,  praktik dokter, notaris, dan pengusaha online.

## Dasar Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (7)
2. PMK  Nomor  255/PMK.03/2008 tentang  Penghitungan  Besarnya  Angsuran  Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru,  Bank,  Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan Usaha  Milik  Daerah,  Wajib  Pajak  Masuk  Bursa  dan  Wajib  Pajak  Lainnya  yang berdasarkan  Ketentuan  Diharuskan  Membuat  Laporan  Keuangan  Berkala  Termasuk
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009
3. Perdirjend  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2010  tentang  Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

## Pajak Penghasilan (PPh 25) Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT)
Pasal  2  ayat  1  Surat  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per  –  32/  PJ/  2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu mewajibkan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu mendaftarkan diri  untuk  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  bagi  setiap  tempat  usaha  di  Kantor Pelayanan  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  usaha  tersebut  dan  di  Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.   Sesuai dengan pasal  7  PMK  Nomor  215/PMK.03/2018  ayat  1  dan  ayat  2  sehubungan  dengan  pembayaran PPh  pasal  25  dari  masing-masing  tempat  usaha  merupakan  kredit  pajak  atas  PPh  yang terutang  untuk  tahun  pajak  bersangkutan,  telah  ditentukan  besarnya  angsuran  pajak  yang dikenakan  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu  adalah  0,75%  dari  peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

## Social Commerce
Perkembangan  situs  jejaring  sosial  telah  menciptakan  paradigma  perdagangan elektronik  yang  baru,  yaitu  social  commerce  (s-commerce).  Marsden  (2010)  menjelaskan bahwa s-commerce merupakan kombinasi perdagangan elektronik dengan situs jejaring sosial untuk  memfasilitasi  pembelian  dan  penjualan  produk  dan  jasa  dengan  menggunakan teknologi  internet.  S-commerce  mengacu  pada  pengiriman  aktivitas  dan  transaksi perdagangan elektronik melalui lingkungan media sosial, terutama dalam jejaring sosial yang menggunakan  perangkat  lunak  Web  2.0  (Liang  dan  Turban,  2011).  Shen  dan  Eder  (2011) mendefinisikan  s-commerce  sebagai  bentuk  baru  dari  perdagangan  elektronik  dengan menggunakan  media  sosial,  seperti  media  online  yang  mendukung  interaksi  dan  kontribusi sosial untuk membantu pembelian dan penjualan produk dan jasa secara online.
Terdapat  dua  bentuk  utama  dari  s-commerce.  Pertama,  jejaring  sosial  dapat menambahkan  fitur  yang  memperbolehkan  adanya  iklan  dan  transaksi  (Liang  dan  Turban, 2011).  Kedua,  perdagangan  elektronik  tradisional  dapat  menambah  kemampuan  mereka untuk  membuat  akun  dalam  jejaring  sosial  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  kekuatan media sosial (Liang dan Turban, 2011).

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: 1) Wawancara
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari  responden  yang  lebih  mendalam  dan  jumlah respondennya  sedikit/  kecil  (Sugiyono,  2013).  Wawancara  dilakukan  pada  beberapa  pelaku social  commerce  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  pengetahuan  mereka  terhadap keharusan  untuk  membayar  pajak  penghasilan  dan  pendapat  mereka  jika  harus  membayar pajak penghasilan. Pelaku social commerce yang dimaksud adalah pemilik dari @rahmihdy, @sweaterrajut_shop, @rosmi.os, @depirt_shop, dan @tasrajutda-lova.

## 2) Teknik Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2013), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang.  Studi dokumen  merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode  wawancara  dalam  paper  ini. Dokumen  yang  digunakan  adalah  jurnal  ilmiah,  tulisan  atau  opini  yang  bersumber  dari www.pajak.go.id, dan berita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Sistem  berbelanja  online  di  Indonesia  terbagi  melalui  tiga  saluran.  Pertama,  lewat toko  online,  seperti  lazada.com  dan  zalora.co.id.  Kedua,  melalui  platform  yang mempertemukan  penjual  dengan  pembeli,  sekaligus  menjadi  forum  bagi  keduanya, contohnya  kaskus.co.id  dan  tokobagus.com.  Ketiga,  melalui  jejaring  sosial  atau  social commerce  (Arianto,  2014).  Pelaku  social  commerce  merupakan  subjek  pajak  Undang- Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Kewajiban  untuk  melakukan pembayaran  pajak  penghasilan  ini  timbul  sejak  saat  wajib  pajak  orang  pribadi  atau  wajib pajak  badan  tersebut  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  sehingga  memperoleh penghasilan  (Gade  dan  Gade,  1995).  Pengenaan  pajak  jual  beli  untuk  toko  online  pada dasarnya  dipersamakan  dengan  toko  konvensional  sehingga  ketentuan  pajak  yang  berlaku bagi usaha online tidak  berbeda dengan toko konvensional pada umumnya. Perbedaan  yang mendasar hanya usaha online dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet.
Sesuai  dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2010  tentang pelaksanaan  pengenaan  PPh  pasal  25  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu, pengusaha  social  commerce  dikenakan  PPh  sebesar  0,75%  dari  omzet  setiap  bulannya. Dengan  berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013, maka perlakuan pajak pengusaha ecommerce (termasuk social commerce) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omzet (Arianto, 2014).

## Pembahasan Masalah

## Kondisi Pengetahuan Pelaku Social Commerce Untuk Membayar Pajak
Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang responden untuk mencari tahu apakah pelaku social commerce mengetahui kondisi bahwa penghasilan yang mereka dapatkan harus dikenakan pajak. Beberapa hasil wawancara oleh para pelaku sosial commerce adalah sebagai berikut:
“Tidak tahu, karena saya tidak tahu  informasi  bahwa  harus  membayar pajak.” (Narasumber 1) “Tidak, karena  menurut saya  bisnis online tidak perlu  dikenakan pajak.” (Narasumber 2) “Belum tahu, karena belum ada informasinya untuk membayar pajak.” (Narasumber 4).
Pelaku  social  commerce  biasanya  berumur  remaja  hingga  dewasa.  Tempat  usaha social  commerce  adalah  media  sosial,  bukan  seperti  toko  konvensional,  sehingga  terdapat anggapan bahwa bisnis online tidak perlu  membayar pajak. Faktor utama  bagi  pelaku social commerce  sehingga  tidak  membayar  pajak  penghasilan  adalah  kurangnya  informasi  jika mereka  merupakan  wajib  pajak  dan  diharuskan  membayar  pajak  atas  penghasilan  yang diterima. Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya penghindaran pajak (Palil, 2005). Cristensen, et al. (1994) bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan  yang  baik,  akan  memiliki  persepsi  keadilan  yang  positif  terhadap  sistem  pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi terhadap  pemungutan  pajak  atas  wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha  tertentu,  khususnya pengguna social commerce atau pebisnis online.
Perilaku  Pelaku  Social  Commerce  jika  dihadapkan  pada  Kondisi  Harus  Membayar Pajak.  Wawancara  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaku  social  commerce  akan menentukan  perilakunya  jika  dihadapkan  pada  kondisi  mereka  telah  mengetahui  informasi pengenaan pajak penghasilan social commerce. Hasil wawancara dari beberapa pelaku adalah sebagai berikut:
“Lihat  kondisi  penjual  lain  dan  penghasilan  yang  saya  dapatkan.  Kalo  sedikit penghasilan  sih,  saya  lebih  tidak  peduli.”  (Narasumber  1)  “Tidak  bayar.”  (Narasumber  2) “Ikut  aturan  yang  berlaku  aja.”  (Narasumber  3)  “Mengikuti  aturan  dan  membayar  pajak.” (Narasumber 4) “Kalo misalnya dikenakan pajak bolehboleh saja, asal online shop kita diakui sebagai online shop yang trusted dan bukan penipuan.” (Narasumber 5)
Satu  dari  lima  responden  lebih  memilih  tidak  bayar  karena  ia  berpendapat  bahwa bisnis online tidak perlu dikenakan pajak. Responden yang lain lebih melihat tergantung pada omset yang didapat. Tiga dari lima responden lebih memilih perilaku untuk membayar pajak dan  mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan,  tetapi  dengan  syarat  bahwa  kredibilitas  online shop-nya  terjamin.  Peningkatan  kredibilitas  online  shop  dapat  meningkatkan  penghasilan pelaku social commerce.
Beberapa  responden  juga  menanggapi  bahwa  mereka  perlu  membayar  pajak,  yaitu sebagai  berikut:  “Biaya  pengiriman  barang  dan  pulsa  sudah  menambah  beban  modal  atau usaha, sehingga saya tidak  mau  membayar pajak lagi.  Apalagi  biaya pengiriman barang kan sudah  dikenakan  pajak.”  (Narasumber  1)  “Boleh  aja  dikenakan  pajak,  asal  pajak  itu  tidak disalahgunakan  dan  jelas  penggunaannya.”  (Narasumber  3)  “Gak  papa  sih  bisnis  online dikenakan  pajak,  tapi  harusnya  ada  feedback  yang  kita  dapatkan  dari  pemerintah  atas pembayaran  pajak  itu  dan  metode,  serta  tata  cara  pembayaran  yang  jelas,  sehingga  tidak merugikan para pelaku social commerce.” (Narasumber 4).
Pelaku  social  commerce  perlu  kejelasan  kriteria  pengenaan  pajak,  tata  cara pembayaran, dan kepastian agar mereka tidak dirugikan. Salah satu responden menunjukkan keraguan  penggunaan  dana  pajak  oleh  instansi  pemerintah,  sehingga  mempengaruhi  pola pikir  serta  perilakunya.  Menurut  Menurut  Franzoni  (1999),  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  kecenderungan  mereka  terhadap  institusi publik.  Pemerintah  dan  instansi  pemungutan  pajak  harus  menunjukkan  sikap  tidak memberatkan  pelaku  social  commerce,  sehingga  terjalin  kepercayaan  antara  pelaku  dan aparat pajak.

## Kendala  yang  dihadapi  Instansi  Pajak  atas  Pemungutan  Pajak  Transaksi  Social Commerce
Menurut  Arikunto (2014)  ada  banyak  kendala  yang  dihadapi  untuk  pengenaan  pajak atas transaksi online, yaitu :
1. Transaksi e-commerce terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksi.
2. Jika  bentuk  barang/jasa  yang  diperdagangkan  berformat  digital  (nonfisik)  seperti  ; software,  video,  music,  e-magazine,  sehingga  cukup  menyulitkan  dalam  penentuan obyek pajaknya.
3. Bukti  transaksinya  adalah  bukti  elektronis  sehingga  dalam  membuat  transaksi  e- commerce (termasuk social commerce) semakin susah untuk dideteksi.
4. Transaksi  online  tidak  hanya  terjadi  di  dalam  wilayah  pabean  Indonesia  saja, melainkan menembus batas geografis Negara lain.
Terdapat  beberapa  kendala  lain  untuk  pengenaan  pajak  sehubungan  dengan  transaksi  social commerce, yaitu:
1. Tidak ada jumlah yang pasti pelaku social commerce (penjual) pada berbagai macam media  social,  seperti  :  instagram,  facebook,  twitter,  sehingga  pihak  Direktorat Jenderal Pajak belum dapat mengetahui jumlah wajib pajak potensial.
2. Adanya  sistem  reseller  dan  dropship,  sehingga  transaksi  yang  terjadi  lebih  sulit dideteksi.  Sistem  reseller  berarti  penjual  membeli  barang  dari  penjual  lain  dengan harga  yang  lebih  murah,  kemudian  menjualnya  kembali  barang  tersebut  baik  secara online  ataupun  offline.  Sistem  dropship  dapat  diilustrasikan,  penjual  1  di  kota Bandung memiliki barang dagangan sweater, dan penjual 2 di kota Yogyakarta ingin menjual  kembali  sweater  tersebut  dengan  margin  yang  lebih  tinggi,  tetapi  penjual  2 tidak ingin memiliki persediaan barang sweater karena jika dikirimkan ke Yogyakarta akan  dikenakan  biaya  kirim  yang  berakibat  akan  menaikkan  biaya  modal  penjual  2. Penjual 2 dapat menjual barang seolah-olah ia memiliki persediaan barang dagangan. Jika ada pembeli yang membeli di penjual 2, maka penjual 2 akan menginformasikan penjual  1,  kemudian  penjual  1  akan  mengirimkan  langsung  barang  dagangan  ke pembeli atau konsumen.
3. Adanya  sistem  pembayaran  cash  on  delivery  (COD)  yang  transaksi  uangnya  susah ditelusuri.  Untuk  pembelian  yang  terjadi  dalam  satu  kota,  biasanya  pembeli menggunakan  sistem  pembayaran  COD  dibandingkan  transfer  ATM  karena  pembeli dapat  langsung  melihat  barang  asli  yang    dibeli,  kemudian  pembeli  akan  langsung membayarnya.  Salah  satu  langkah  awal  sebagai  solusi  yang  dapat  dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan TI dan perbankan untuk dapat mendeteksi transaksi online yang selama ini susah dilacak, dan mensosialisasikan  pelaku  sosial  commerce  bahwa  terdapat  kewajiban  untuk membayar  pajak  dan  melaporkan  kewajiban  pajaknya.  Sarana  teknologi  informasi seperti  software  maupun  hardware  yang  kurang  memadai  yang  dimiliki  pemerintah, menjadi  salah  satu  penghambat  pemungutan  pajak  transaksi  elektronik  (Arianto, 2014).

## KESIMPULAN
Belum  dapat  diketahui  apakah  pelaku  social  commerce  telah  melakukan  pembayaran pajak  atas  penghasilan  yang  diterima.  Direktorat  Jenderal  Pajak  belum  dapat  mengawasi pelaksanaan  pembayaran  pajak  sebagai  pelaku  social  commerce  disebabkan  karena  jumlah pelaku  dari  social  commerce  yang  belum  dapat  dipastikan.  Hasil  dari  wawancara menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dari  pelaku  social  commerce  terhadap  kewajibannya membayar  pajak  dan  melaporkan  kewajiban  kewajiban  pajaknya  masih  rendah,  disebabkan karena masih kurangnya informasi yang dapat diterima oleh pelaku social commerce. Wajib Pajak harus diperlakukan sebagai subyek pajak yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ( Sofyan, 2003 ).
Jika  pelaku  social  commerce  dikondisikan    mereka  sudah  mengetahui  kewajiban pembayaran  pajak,  mereka  akan  mengikuti  aturan  yang  berlaku.  Tetapi,  ada  pelaku  yang beranggapan  ia  tidak  ingin  bayar  dan  melihat  besarnya  omset  karena  pembayaran  pajak menjadi  hal  yang  memberatkan  usaha  mereka.  Pelaku  social  commerce  menginginkan kejelasan metode dan tata cara yang jelas jika mereka diharuskan untuk membayar pajak.
Berbagai kendala yang dihadapi kantor pajak untuk pemungutan pajak transaksi social commerce  juga  terjadi,  diantaranya  sulitnya  melacak  siapa  saja  pelaku  transaksi  social commerce,  sulit  menentukan  obyek  pajaknya  (untuk  yang  berformat  digital),  transaksinya tidak  hanya  dilakukan  dalam  wilayah  pabean  Indonesia  saja.  Dalam  cakupan  yang  lebih
sempit,  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pemungutan  pajak  transaksi  social  commerce adalah  tidak  ada  jumlah  yang  pasti  pelaku  social  commerce,  adanya  sistem  reseller  dan dropship, dan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD).

## DAFTAR PUSTAKA
Du,  Y.  2011. A  Measurement  Model  of  Students'  Behavioral  Intentions  to  Use  Second  Life Virtual  Environments .  Journal  of  Education  for  Library  and  Information  Science, Vol. 52, No.1, pp. 41- 53
Franzoni, A. Luigi. 1999. Tax Evasion and Tax Compliance . Italy: University of Bologna Gade, Muhammad dan Djamaludin Gade. 1995. Hukum Pajak . Jakarta: LPFE-UI.
Hajli,  M.  N.  2013. A  Research  Framework  for  Social  Commerce  Adoption .  Information Management and Compututer Security, Vol. 21, No. 3, pp. 144-154
Jiang,  G.,  F.  Ma,  J.  Shang,  dan  P.  Y.  K.  Chau.  2014. Evolution  of  Knowledge  Sharing Behavior  in  Social  Commerce:  An  Agent-Based  Computational  Approach . Information Science, Vol. 278, pp. 250-266
Liang,  T.  P.  dan  W.  Turban.  2011. Introduction  to  the  Special  Issue  Social  Commerce:  A Research  Framework  for  Social  Commerce .  International  Journal  of  Electronic Commerce, Vol. 16, No. 2, pp. 5–13.
Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di
Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya . Simposium Nasional Akuntansi X.
Peslak, A., W. Cecucci, dan P. Sendall. 2010. An Empirical Study of Instant Messaging (IM) Behavior  Using  Theory  of  Reasoned  Action .  Institute  of  Behavioral  and  Applied Management, pp. 263-278.
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Bagi  Wajib  Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu . Jakara: Direktorat Jenderal Pajak.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D :  Cetakan  Ke-19. Alfabeta-Bandung