## STRATEGI PIHAK PESANTREN DALAM MENGATASI SANTRI YANG MELAKUKAN PERILAKU MENYIMPANG
Elsa Hoerunnisa, Wilodati, Aceng Kosasih Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr.Setiabudi 229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia E-mail: elsa.hoerunnisa@yahoo.co.id
Abstrak Penelitian  ini  membahas  upaya  pondok  pesantren  dalam  mengatasi  perilaku  menyimpang  pada  santri  di pondok  pesantren  Miftahul  Huda  III  Kelurahan  Margabakti  Kecamatan  Cibeureum  Kota  Tasikmalaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan perilaku menyimpang  yang dilakukan oleh santri di  pondok  pesantren.  perilaku  menyimpang  tersebut  berkaitan  dengan  pelanggaran-pelanggaran  peraturan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pesantren. Pesantren sebagai bengkel moral tentunya memiliki peranan penting  dalam  upaya  mengatasi  segala  bentuk  perilaku  menyimpang  yang  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui strategi pondok pesantren dalam mengatasi perilaku menyimpang pada santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus pondok pesantren, santri laki-laki dan santri perempuan, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam mengatasi santri yang berperilaku menyimpang yaitu  dengan  memberikan  teguran,  memberikan  sanksi  dan  denda,  serta  melakukan  kerja  sama  dengan masyarakat.  Diharapkan  dengan  upaya  tersebut,  santri  mampu  berperilaku  sesuai  dengan  nilai  dan  norma yang berlaku agar tercipta kembali kondisi sosial yang tertib.
Kata kunci: perilaku menyimpang, pondok pesantren, santri

## 1  PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya,  setiap  individu  memiliki kecenderungan  untuk  berperilaku  menyimpang.  Hal tersebut karena tidak ada  manusia  yang sepenuhnya patuh pada norma yang berlaku. Seperti halnya yang terjadi  pada  santri  di  pondok  pesantren.  Perilaku menyimpang yang terjadi pada santri merupakan hal yang  ironis.  Hal  tersebut  dikarenakan  meskipun santri  dalam  kesehariannya  berada  di  lingkungan pesantren yang mampu memelihara dan melaksanakan  norma  agama  semaksimal  mungkin, hidup berdampingan dengan kyai, dididik oleh  kyai, dan  menekankan  pentingnya  moral  keagamaan, namun  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  tidak  sedikit santri yang melakukan perilaku menyimpang seperti santri  yang  melanggar  peraturan  atau  tata  tertib pesantren.
Adapun  pelanggaran  yang  terjadi  pada  santri  di pondok  pesantren  Miftahul  Huda  III  yaitu  tidak shalat  berjamaah,  tidak  ikut  pengajian/bolos,  keluar pesantren tanpa izin dari pihak pesantren, berpacaran,  meminjam  barang  tanpa  sepengetahuan pemiliknya, mencuri, dan sebagainya.
Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan  Islam  yang  berupaya  untuk  membina moral  santri  agar  memiliki  akhlak  yang  mulia  dan mengamalkan  ilmu  agama  sebagai  pedoman  hidup sehari-hari.  Menurut  Mulyani  (2012,  hlm.  10) menyebutkan,  “Pondok  pesantren  adalah  lembaga pendidikan  non-formal  yang  bergerak  di  bidang keagamaan  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan kemampuan  masyarakat  dalam  memahami  dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam”.
Pondok  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan Islam  tentunya  memiliki  upaya  dalam  membina santri  yang  sering  melanggar  tata  tertib  pesantren agar  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama Islam  dan  mentaati  kembali  norma  yang  berlaku  di pondok  pesantren  tersebut.  Selain  itu  kehidupan  di pesantren  juga  diharapkan  dapat  membantu  santri dalam pembentukan pribadi yang lebih baik.
Strategi  yang  diberikan  merupakan  upaya  pihak pondok  pesantren  dalam  mengatasi  santri  yang melakukan  perilaku  menyimpang.  Sehingga  dengan adanya  upaya  tersebut,  santri  dapat  mengontrol perilakunya dan tidak melakukan perilaku menyimpang lagi. Petter L. Berger (dalam Narwoko dan  Suyanto,  2007,  hlm.132)  menyatakan  bahwa, ‘Berbagai  cara  yang  digunakan  masyarakat  untuk
menertibkan anggota masyarakat yang membangkang’.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut, pesantren melakukan berbagai upaya untuk mengatasi  santri  yang  menyimpang  agar  kembali berperilaku  sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang berlaku di pesantren.

## 2  STUDI LITERATUR

## 2. 1 Konsep Perilaku Menyimpang
Perilaku menyimpang menurut Setiadi dan Kolip (2011,  hlm.  187)  yaitu,  “Semua  perilaku  manusia yang  dilakukan  baik  secara  individual  maupun secara  kelompok  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan norma  yang  berlaku  di  dalam  kelompok  tersebut”. Pendapat  tersebut  diperkuat  oleh  Saparinah  Sadli (dalam  Willis,  2014,  hlm.  5)  yang  menyatakan, ‘Mengistilahkan  kelainan  tingkah  laku  itu  dengan perilaku menyimpang. Menurutnya, perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial’.
Zanden  (dalam  Sunarto,  2004,  hlm.  176) menjelaskan  bahwa,  ‘Penyimpangan  merupakan perilaku  yang  oleh  sejumlah  besar  orang  dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi’. Artinya bahwa perilaku yang dikategorikan menyimpang  adalah  perilaku  tercela  yang  tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga anggota masyarakat  yang  melakukan  perilaku  menyimpang tersebut  tidak  akan  mendapatkan  toleransi  karena tindakan  perilakunya  yang  sudah  di  luar  batas kewajaran.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  perilaku  menyimpang  adalah perilaku  atau  tindakan  di  luar  kebiasaan,  perilaku yang  berbeda  dari  perilaku  anggota  masyarakat  lain pada  umumnya,  dimana  anggota  masyarakat berperilaku  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai,  aturan, atau norma sosial yang berlaku.

## 2.2 Konsep Pengendalian Sosial
Menurut  Horton  dan  Hunt  (1984,  hlm.176) menyatakan  bahwa,  “Pengendalian  sosial  adalah sebagai cara mengarahkan rakyat untuk memerankan perannya  sebagaimana  yang  diharapkan”.  Hal  ini berkaitan  dengan  suatu  cara  untuk  mengarahkan warganya  agar  dapat  memerankan  perannya  dalam bermasyarakat untuk mencapai ketertiban sosial.
Lebih  lanjut,  Setiadi  dan  Kolip  (2011,  hlm.253) mengungkapkan bahwa, “Pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak  yang  bertujuan  untuk  mengajak,  mendidik,
bahkan  memaksa  warga  masyarakat  agar  mematuhi norma  dan  nilai  sosial  yang  berlaku  di  dalam kelompoknya”.  Dari  pendapat  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  pengendalian  sosial  merupakan sebuah  cara  yang  dilakukan  untuk  mengawasi  yang direncanakan  maupun  yang  tidak  direncanakan untuk  mengajak,  mendidik,  hingga  mendorong masyarakat  agar  mematuhi  nilai  dan  norma  yang berlaku di dalam masyarakatnya.
Sementara  itu,  menurut  Karel  J.  Veeger  (dalam Setiadi  dan  Kolip,  2011,  hlm.  252)  menyatakan bahwa:  Pengendalian  sosial  sebagai  titik  kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan  metode  yang  digunakan  untuk  mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok  atau  masyarakat  yang  jika  dijalankan secara  efektif,  perilaku  individu  akan  konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  pengendalian sosial  adalah  kelanjutan  dari  sosialisasi  yang digunakan untuk mendorong individu agar berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapakan  di masyarakat.  Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah suatu cara  atau  proses  yang  dilakukan  untuk  mengawasi, mengajak  hingga  mendorong  seseorang  agar berperilaku selaras dengan nilai dan norma yang ada di  dalam  masyarakat  agar  tercipta  suatu  ketertiban sosial.
Setiadi  dan  Kolip  (2011,  hlm.255)  menyatakan bahwa, “Pengendalian sosial preventif adalah segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas  perilaku  menyimpang  (deviation)  agar  dalam kehidupan  sosial  tetap  kondusif  (konformis)”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa pengendalian sosial  yang  bersifat  preventif  merupakan  tindakan pencegahan  untuk  meminimalisir  terjadinya  suatu perilaku yang tidak diharapkan di dalam masyarakat agar tetap berlangsung kehidupan sosial yang tertib.
Narwoko  dan  Suyanto  (2004,  hlm.  134) menyatakan  bahwa,  “Kontrol sosial  yang dilakukan setelah  terjadi  pelanggaran  dengan  maksud  hendak memulihkan  keadaan  agar  bisa  berjalan  seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat represif”. Dari uraian tersebut bahwa pengendalian sosial yang bersifat  represif  akan  memberikan  sanksi  atau  efek jera  kepada  individu  yang  melanggar  norma  sosial agar  kembali  berperilaku  sesuai  dengan  harapan masyarakat.

## 2.3 Konsep Pondok Pesantren
Mastuhu  (1994,  hlm.  55)  menyatakan,    “Secara istilah  pesantren  adalah lembaga  pendidikan tradisional  Islam  untuk  mempelajari,  memahami,
mendalami,  menghayati,  dan  mengamalkan  ajaran Islam  dengan  menekankan  pentingnya  moral keagamaan  sebagai  pedoman  perilaku  sehari-hari”. Berdasarkan  pendapat  tersebut,  dapat  dijelaskan bahwa  pondok  pesantren merupakan sebuah lembaga  pendidikan  Islam  untuk  mendalami  ajaran Islam  dan  mengamalkannya  dalam  kehidupan sehari-hari  sekaligus  menjadi  tempat  tinggal  bagi santri yang menimba ilmu disana.
Seperti halnya lembaga pendidikan lain, pesantren  pun  tidak  pernah  terlepas  dari  beberapa elemen  pembangun  lainnya  dalam  mempertahankan perkembangannya.  Adapun  elemen-elemen  tersebut sebagaimana  dikemukakan  Dhofier  (1982,  hlm.  44) yaitu,  “Pondok,  masjid,  santri,  pengajaran  kitab Islam  klasik,  dan  kyai”.  Kelima  elemen  tersebut merupakan  unsur  penting  dalam  mendirikan  sebuah lembaga pendidikan Islam yaitu pesantren.
Sebuah  pesantren  sangat  erat  kaitannya  dengan pondok,  karena  pondok  merupakan  tempat  tinggal bagi santri. Selain itu, kyai pun hidup berdampingan bersama  santri  di  pondok  pesantren.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Hasbullah (1999, hlm. 142) bahwa, “Definisi  singkat  istilah  pondok  adalah  tempat sederhana  yang  merupakan  tempat  tinggal  Kyai bersama para santrinya”.
Elemen  selanjutnya yaitu masjid.  Masjid merupakan  elemen  penting  dalam  pembangunan pondok  pesantren  karena  masjid  merupakan  tempat untuk  melaksanakan  ibadah  lima  waktu  sekaligus menjadi tempat dalam proses pengajaran kitab-kitab Islam klasik.
Santri merupakan unsur penting dalam mengembangkan keberhasilan pembangunan pondok pesantren.  Menurut  Mahardika  (2012,  hlm.  30) menyatakan  bahwa,  “Santri  merupakan  unsur  yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun  pesantren  adalah  bahwa  harus  ada murid yang datang untuk belajar dari seorang Alim”.
Setelah  santri,  elemen  inti  dalam  pembangunan pondok  pesantren  yaitu  adanya  kyai.  Menurut Mahardika  (2012,  hlm.  28)  bahwa,  “Kyai  atau ustadz  merupakan  komponen  penting  yang  amat menetukan  keberhasilan  pendidikan  di  pesantren. Selain  itu,  tidak  jarang  kyai  atau  ustadz  adalah pendiri  dan  pemilik  pesantren  itu  atau  keluarga keturunannya”.  Oleh  karena  itu,  Perkembangan pondok  pesantren  akan  bergantung  kepada  figur kyai.
Elemen  terakhir  dalam  pembangunan  sebuah pondok  pesantren  yaitu  adanya  pengajaran  kitab klasik.  Menurut  Febriansyah  (2015,  hlm.  42) menyatakan  bahwa,  “Kitab  klasik  merupakan
sumber  ajar  di  pondok  pesantren  tradisional  yang berpaham  pada  madzhab  syafi’iyyah”.  Kitab  klasik atau  kita  kenal  dengan  sebutan  kitab  kuning merupakan  sumber  pengajaran  yang  terdapat  di pondok  pesantren  mengenai  agama  Islam  dalam berbagai  bidang  seperti  fiqih,  tauhid,  dan  tasawuf yang  menggunakan  huruf  Arab  gundul  atau  huruf Arab tanpa tanda baca dan ditulis oleh para ulama.

## 3  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Miftahul Huda III yang  beralamt  di  jl.  Margabakti  Babakan  Kertasari RT  03  RW  03  Kelurahan  Margabakti  Kecamatan Margabakti  Kota  Tasikmalaya.  Alasan  memilih pondok  pesantren  Miftahul  Huda  III  karena  di pesantren  tersebut  terdapat  santri-santri  yang melakukan  berbagai  bentuk  perilaku  menyimpang. hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  peneliti  untuk mengetahui  bagaimana  upaya  pondok  pesantren dalam mengatasi santri yang berperilaku menyimpang.
Sedangkan  subjek  yang  akan  diambil  dalam penelitian  ini  adalah  pengurus  pondok  pesantren yang  melaksanakan  upaya  dalam  mengatasi  santri yang  berperilaku  menyimpang,  santri  laki-laki  dan santri  perempuan,  serta  masyarakat  di  sekitar lingkungan  pesantren.  Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik  purposive  sampling  dalam menentukan  partisipan  penelitian.  Adapun  teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  wawancara  mendalam,  observasi,  dan studi dokumentasi.

## 4  HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  yang  diberikan  merupakan  upaya  pihak pondok  pesantren  dalam  mengatasi  santri  yang melakukan  perilaku  menyimpang.  Sehingga  dengan adanya  upaya  tersebut,  santri  dapat  mengontrol perilakunya dan tidak melakukan perilaku menyimpang  lagi. Berdasarkan data yang diperoleh, pihak  yang  menangani  perilaku  menyimpang  santri dilakukan oleh pengurus pondok pesantren. Adapun jika  bentuk  pelanggaran  dilakukan  secara  berulang- ulang oleh santri, maka pengurus akan bekerja sama dengan  dewan  guru  untuk  menanganinya.  Begitu halnya  pada  pelanggaran  dengan  kategori  berat, pengurus  akan  melibatkan  dewan  guru  dalam menangani  santri  dan  memberi  keputusan  terkait hukuman  yang  diterima  santri.  Penanganan  bagi
santri  laki-laki  yang  menyimpang  dilakukan  oleh pengurus  santri  laki-laki,  adapun  penanganan  santri perempuan dilakukan oleh pengurus santri perempuan  juga.  Namun  hal  tersebut  hanya  berlaku bagi  santri  yang  melakukan  perilaku  menyimpang pada kategori ringan. Sementara bagi santri laki-laki dan  santri  perempuan  yang  melakukan  perilaku menyimpang  pada  kategori  sedang  dan  berat,  maka penanganannya  dilakukan  dengan  kerjasama  antara pengurus  santri  laki-laki  dan  pengurus  santri perempuan.
Pihak  pondok  pesantren  terutama  pengurus selalu melakukan upaya untuk mengatasi santri yang berperilaku  menyimpang.  Upaya  pertama  yang dilakukan    pesantren  adalah  pemberian  tindakan langsung  berupa  teguran.  Jika  pengurus  melihat santri  yang  berperilaku  menyimpang,  maka  santri yang  bersangkutan akan  langsung diberikan teguran dan ancaman sanksi jika tetap melakukan penyimpangan. Teguran tersebut berlaku bagi semua santri  yang  melanggar,  baik  pelanggaran  ringan, sedang, maupun berat.
Upaya  selanjutnya  yaitu  dengan  memberikan sanksi  terhadap  santri  yang  melanggar.  Sanksi tersebut  ditetapkan  oleh  pengurus  dari  hasil musyawarah  dengan  persetujuan  dewan  guru  dan pimpinan pesantren. Sanksi berlaku bagi santri yang sekurang-kurangnya dua kali melakukan pelanggaras,  kecuali  bagi  santri  yang  melakukan perilaku  menyimpang  pada  kategori  berat,  setelah diberi  teguran,  santri  yang  bersangkutan  langsung diberikan sanksi oleh pengurus. Adapun sanksi yang telah  ditetapkan  terdiri  atas  tiga  tingkatan.  Pertama, sanksi  ringan  diberikan  kepada  santri  yang melakukan  pelanggaran  ringan.  Sanksi  tersebut berupa  pemanggilan  santri  ke  ruang  pengurus, kemudian  santri  diberikan  nasihat-nasihat  dan motivasi mengenai pentingnya memiliki akhlak yang mulia.  Adapun  bagi  santri  yang  keluar  pesantren tanpa  seizin  pengurus  dan  santri  yang  pulang  ke rumah  lebih  dari  batas  waktu  yang  ditetapkan  akan diberikan hukuman lain seperti membersihkan toilet, membersihkan  halaman  komplek  pesantren,  dan membersihkan  asrama.  Dengan  adanya  hukuman tersebut,  diharapakan  dapat  menumbuhkan  sikap rajin dalam diri santri.
Berbeda  halnya  dengan  santri  laki-laki  yang melakukan  pelanggaran  ringan  seperti  tidak  shalat berjamaah  dan  tidak  mengikuti  pengajian,  santri tersebut  akan  diberikan  hukuman  langsung  dengan cara dicambuk oleh dewan guru di depan kelas. Hal itu  terjadi  karena  santri  tersebut  tidak  menunjukkan perubahan  perilaku  setelah  diberikan  sanksi  oleh pengurus dan karena intensitas perilaku menyimpang yang dilakukannya.
Kedua,  sanksi  sedang  diberikan  kepada  santri yang  melakukan  pelanggaran  pada  kategori  sedang.
Santri  yang  melakukan  pelanggaran  sedang  akan diberikan sanksi  berupa pemberian  nasihat di depan semua santri dan membacakan kesalahan yang telah dilakukannya.  Sebelum  membacakan  kesalahannya, santri  tersebut  disuruh  menulis  terlebih  dahulu mengenai  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  telah dilakukannya.  Tujuan  pemberian  sanksi  tersebut agar  santri  merasa  malu  atas  kesalahan  yang  telah dilakukan  dan  menyadarkan  santri  bahwa  perilaku yang  ia  lakukan  telah  melanggar  aturan  nilai  dan norma yang berlaku di pesantren.
Ketiga, sanksi berat akan diberikan kepada santri yang  melakukan  pelanggaran  pada  kategori  berat. Sanksi tersebut yaitu dengan membacakan kesalahannya di depan semua santri, pengurus, serta dewan  guru  kemudian  santri  tersebut  langsung dikeluarkan  secara  tidak  terhormat  dan  tidak diperbolehkan  lagi  kembali  ke  pesantren.  Hukuman tersebut berlaku bagi santri yang telah merusak citra dan  nama  baik  pesantren.  Adapun  bagi  santri  yang berkhalwat  atau  berduaan  dengan  lawan  jenis  yang bukan  muhrim,  maka  santri  yang  bersangkutan masih  akan diberikan kesempatan untuk  menetap di pesantren  dengan  syarat  melakukan  perjanjian bahwa  ia  tidak  akan  mengulangi  perilaku  yang melanggar  nilai  dan  norma  tersebut.  Perjanjian dibacakan  di  depan  semua  santri,  pengurus,  dan dewan  guru.  Namun,  jika  mengingkari  perjanjian tersebut,  maka  santri  tetap  akan  dikeluarkan  dan tidak  diperbolehkan  lagi  kembali  ke  pesantren Miftahul Huda III.
Adapun  selain  sanksi  yang  telah  dijelaskan, santri  yang  melanggar  peraturan  akan  dikenakan denda.  Namun,  denda  tersebut  hanya  berlaku  untuk pelanggaran-pelanggaran  tertentu.  Pihak  pesantren juga  melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat dalam mengatasi santri yang berperilaku menyimpang. Pihak pesantren terutama dewan guru selalu berpesan kepada masyarakat untuk memberikan  teguran  dan  nasihat  secara  langsung jika  terdapat  santri  yang  melakukan  perilaku menyimpang  di  lingkungan  masyarakat  kemudian melaporkan  perilaku  santri  yang  bersangkutan  ke pihak pesantren untuk ditindaklanjuti.
Petter  L.  Berger  (dalam  Narwoko  dan  Suyanto, 2007,  hlm.132)  menyatakan  bahwa,  ‘Berbagai  cara yang  digunakan  masyarakat  untuk  menertibkan anggota masyarakat yang membangkang’. Berdasarkan pernyataan tersebut, pesantren melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasi  santri yang  menyimpang  agar  kembali  berperilaku  sesuai dengan  nilai  dan  norma  yang  berlaku  di  pesantren. Dalam  hal  ini,  peneliti  lebih  memfokuskan  kepada upaya  yang  bersifat  represif.  Narwoko  dan  Suyanto (2004, hlm. 134) menyatakan bahwa, “Kontrol sosial yang  dilakukan  setelah  terjadi  pelanggaran  dengan maksud  hendak  memulihkan  keadaan  agar  bisa
berjalan  seperti  semula  disebut  kontrol  sosial  yang bersifat represif”.
Upaya pertama yang dilakukan  pesantren adalah pemberian  tindakan  langsung  berupa  teguran.  Jika pengurus melihat santri yang berperilaku menyimpang,  maka  santri  yang  bersangkutan  akan langsung diberikan teguran dan ancaman sanksi jika tetap  melakukan  penyimpangan.  Teguran  tersebut berlaku  bagi  semua  santri  yang  melanggar,  baik pelanggaran ringan, sedang, maupun berat.
Upaya  selanjutnya  adalah  dengan  memberikan sanksi  terhadap  santri  yang  melanggar.  Menurut Setiadi  dan  Kolip  (2011,  hlm.  257)  menyatakan, “Sanksi  merupakan  bentuk  penderitaan,  kerugian, beban  berat  yang  sengaja  diciptakan  oleh  lembaga sosial untuk  memaksa anggota masyarakat agar taat pada  norma  yang  ada”.  Berdasarkan  pernyataan tersebut,  bahwa  sanksi  diciptakan  untuk  memaksa pelanggar  agar  kembali  mematuhi  norma  yang berlaku.
Adapun  sanksi  yang telah ditetapkan terdiri atas tiga  tingkatan.  Pertama,  sanksi  ringan  diberikan kepada  santri  yang  melakukan  pelanggaran  ringan. Sanksi  tersebut  berupa  pemanggilan  santri  oleh pengurus  untuk  kemudian  diberikan  nasihat  dan motivasi-motivasi  mengenai  pentingnya  memiliki akhlak  yang  mulia.  Adapun  bagi  santri  yang  keluar pesantren  tanpa  seizin  pengurus  dan  santri  yang pulang  ke  rumah  lebih  dari  batas  waktu  yang ditetapkan  akan  diberikan  hukuman  lain  seperti membersihkan toilet, membersihkan halaman komplek  pesantren,  dan  membersihkan  asrama. Hukuman  yang  diberikan  pun  tetap  mendidik. Dengan  adanya  hukuman  tersebut,  diharapakan dapat  menumbuhkan  sikap  rajin  dalam  diri  santri. Berbeda  halnya  dengan  santri  laki-laki  yang melakukan  pelanggaran  ringan  seperti  tidak  shalat berjamaah  dan  tidak  mengikuti  pengajian,  santri tersebut  akan  diberikan  hukuman  langsung  dengan cara  dicambuk  oleh  dewan  guru  di  depan  kelas ketika  kegiatan  belajar  mengajar.  Muhammad (dalam  Mugiono,  2016,  hlm.  112)  menyatakan, ‘Hukuman bertingkat-tingkat, mulai dari pandangan yang  mempunyai  arti  hingga  hukuman  berupa pukulan’.  Perilaku  dewan  guru  yang  memberikan hukuman  fisik  kepada  santri  tersebut  dilakukan karena  tidak  ada  cara  lain  dalam  menangani  santri yang  menyimpang  dan  tidak  jera  dengan  hukuman yang diberikan.
Kedua,  sanksi  sedang  diberikan  kepada  santri yang  melakukan  pelnggaran  pada  kategori  sedang. Santri  yang  melakukan  pelanggaran  sedang  akan diberikan sanksi  berupa pemberian  nasihat di depan semua santri dan membacakan kesalahan yang telah dilakukannya. Dari data tersebut, bahwa sanksi pada kategori  sedang  lebih  menitikberatkan  pada  sanksi psikologis.  Narwoko  dan  Suyanto  (2004,  hlm.  136)
menyatakan  bahwa,  “Sanksi  psikologis  merupakan beban  penderitaan  yang  dikenakan  pada  pihak  yang terbebani  sanksi  dengan  beban  kejiwaan,  seperti dipermalukan  di  muka  umum”.  Dengan  adanya sanksi  tersebut,  santri  akan  menanggung  malu  dan menanggung  aib  karena  telah  melanggar  peraturan tata  tertib  pesantren.  Ketiga,  sanksi  berat  akan diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran  pada  kategori  berat.  Sanksi  tersebut yaitu  dengan  membacakan  kesalahannya  di  depan semua santri, pengurus, serta dewan guru kemudian santri  tersebut  dikeluarkan  secara  tidak  terhormat dari pesantren. Sama  hal  nya dengan  sanksi sedang, sanksi  yang  berat  pun  lebih  menggunakan  sanksi psikologis  didalam  usaha  untuk  menciptakan keteraturan sosial. Hal tersebut senada dengan jurnal dari Rahmawati (2013, hlm. 312) yang menyatakan, “Jika  ada  yang  melanggar  maka  akan  dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya berat, sedang atau ringan”.
Upaya  selanjutnya  yaitu  dikenakan  denda  bagi santri  yang  melanggar  baik  santri  yang  melanggar pada kategori ringan, sedang,  maupun  berat. Setiadi dan  Kolip  (2011,  hlm.  257)  menyatakan  bahwa, “Sanksi  ekonomik  merupakan  beban  penderitaan yang  dikenakan  kepada  pelanggar  norma  berupa pengurangan  benda  dalam  bentuk  penyitaan  dan denda,  membayar  ganti  rugi,  dan  sebagainya”. Berdasarkan  pendapat  tersebut,  bahwa  denda  yang diberlakukan  oleh  pihak  pesantren  termasuk kedalam sanksi ekonomik.
Pihak  pesantren  juga  melakukan  kerja  sama dengan  masyarakat  dalam  mengatasi  santri  yang berperilaku  menyimpang.  Pihak  pesantren  terutama dewan  guru  selalu  berpesan  kepada  masyarakat untuk  memberikan  teguran  dan  nasihat  secara langsung  jika  terdapat  santri  yang  melakukan perilaku  menyimpang  di  lingkungan  masyarakat kemudian melaporkan perilaku santri yang bersangkutan ke pihak pesantren untuk ditindaklanjuti.
Merujuk pada  jurnal dari Siti Muhibah  Zainatun tahun  2016  dengan  Judul  “Upaya  Pengendalian Santri di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah” bahwa pengendalian  yang  dilakukan  pondok  pesantren  Al Luqmaniyyah  ada  empat  yaitu:  (1)  pengendalian sosial preventif, (2) pengendalian sosial represif, (3) pengendalian  sosial  persuasif,  (4)  pengendalian sosial  koersif. Bentuk  pengendalian  tersebut dilakukan  oleh  tokoh  pengendali  sosial  atau pengamat  bertingkat  yaitu  pengasuh,  ustadz  dan kamtib.  Pada  jurnal  tersebut,  terdapat  perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dalam  bentuk  upaya  pengendalian  yang  dilakukan. Upaya  yang  dilakukan  pihak  pesantren  Miftahul Huda III hanya pengendalian yang bersifat preventif dan represif saja. Adapun persamaannya yaitu pihak
yang  melakukan  upaya  dalam  mengatasi  santri berperilaku menyimpang.

## 5  KESIMPULAN
Strategi yang diberikan merupakan upaya pihak pondok  pesantren  dalam  mengatasi  santri  yang melakukan  perilaku  menyimpang.  Sehingga  dengan adanya  upaya  tersebut,  diharapkan  santri  dapat mengontrol  perilakunya  dan  tidak  melakukan perilaku  menyimpang  lagi.  Upaya  pertama  yang dilakukan    pesantren  adalah  pemberian  tindakan langsung  berupa  teguran.  Jika  pengurus  melihat santri  yang  berperilaku  menyimpang,  maka  santri yang  bersangkutan akan  langsung diberikan teguran dan ancaman sanksi jika tetap melakukan penyimpangan. Upaya selanjutnya adalah memberikan hukuman sanksi sesuai dengan perilaku melanggar  yang  telah  dilakukannya.  Sanksi  yang ditetapkan  terdiri  dari  sanksi  ringan,  sanksi  sedang, dan  sanksi  berat.  Selain  sanksi,  pesantren  juga mengenakan  denda  bagi  santri  yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran  tertentu.  Pihak  pesantren juga  melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat dalam mengatasi santri yang berperilaku menyimpang. Pihak pesantren terutama dewan guru selalu berpesan kepada masyarakat untuk memberikan  teguran  dan  nasihat  secara  langsung jika  terdapat  santri  yang  melakukan  perilaku menyimpang  di  lingkungan  masyarakat  kemudian melaporkan  perilaku  santri  yang  bersangkutan  ke pihak pesantren untuk ditindaklanjuti .

## REFERENSI
Febriansyah,  Yogi  S.  (2015).  Pola  Adaptasi  Sosial Budaya  Kehidupan  Santri  Pondok  Pesantren Nurul  Barokah.  Skripsi.  Bandung:  Universitas Pendidikan Indonesia Hasbullah. (1999). Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Mahardika,  Sandika.  (2012).  Penerapan  Metode Sorogan  dalam  Memahami  Kitab  Kuning  di Pesantren Salafiyyah. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Tidak diterbitkan
Mastuhu.  (1994).  Dinamika  Sistem  Pendidikan
Islam. Jakarta: Inis
Narwoko, J dan Suyanto, B. (2004). Sosiologi Teks Pengantar  dan  Terapan.  Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group
Rahmawati,  Ida.  (2013).  Pola  Pembinaan  Santri dalam  Mengendalikan  Perilaku  Menyimpang  di Pondok  Pesantren  Sabilul  Muttaqin  Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Mojokerto. Dalam Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol. 1, No. 1
Setiadi,  E  dan  Kolip,  U.  (2011).  Pengantar Sosiologi.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Sunarto,  Kamanto.  (2004).  Pengantar  Sosiologi (Edisi Revisi). Lembaga Penerbit FE UI
Willis,  S.S.  (2014).  Remaja  dan  Masalahnya;
Mengupas  Berbagai  Bentuk  Kenakalan  Remaja, Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya. Bandung: Alfabeta
Zainatun,  S.  (2016).  Upaya  Pengendalian  Santri  di Pondok  Pesantren  Al  Luqmaniyyah.  Dalam Jurnal Vol 5 No 1