## SISTEM   RESI  GUDANG   SEBAGAI   ALTERNATIP  SUMBER  PEMBIAYAAN UNTUK  KOMODITAS  PERTANIAN

## Anggo  Doyoharjo, SH MH

## Fakultas Hukum Unisri Surakarta
ABSTRACT:      The  price  of  farming  commodity  is  always  low  during  the  harvest  season  Iit  is resulted  in  the  income  of  the  farmers.  The  issue  of  warehouse  financing  will postpone the selling. In fact, warehouse financing can be purchased and even can be used as a credit guarantee.  Using this warehouse financing, farmers will have access  in  getting  loans  from  banks  with  warehouse  finance  guarantee.  If  the credit  is  paid,  the  guarantee  can  be  returned    and  the  owner  has  the  right  to regret  the  goods.  In  the  other  hand,  if  the  owner  cant  pay  the  bill,  the  goods  is cold in auction or through  direct by the bank to pay the owner’s credit.
KEYWORDS: Warehouse system financing.

## PENDAHULUAN
Sejak  pemerintahan  orde  baru  keanekargaman    makanan  pokok  rakyat  Indonesia  mulai diseragamkan  menjadi beras, sehingga beras menjadi komoditas nasional. Kebijakan pemerintah mengarahkan  petani  untuk    menjadi  petani  padi,  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan nasional  yang  selalu  meningkat,    dan  agar  komoditas  padi  harganya  murah  terjangkau  oleh rakyat dalam rangka mewujudkan beras sebagai makanan pokok
Saat  panen  raya  produktivitas  hasil  pertanian  sangat  tinggi  dengan  harga  jual      yang rendah,  tetapi  pada  saat  tidak    panen  raya  atau  musim  gadu  harga  jual  hasil  pertanian  akan mengalami  kenaikan  harga.  Selain  itu  adanya  impor  beras  yang  dilakukan  oleh  Bulog mempunyai pengaruh yang besar terhadap tenekanan kenaikan harga gabah oleh petani. Keadaan demikian merupakan ironi, yang mana kebijakan beras sebagai makanan pokok nasional ternyata tidak berpihak kepada petani tetapi berpihak kepada  konsumen untuk mendapatkan harga beras yang murah. Selain itu selama ini yang memperoleh keuntungan besar bukan pada pihak petani, tetapi  para  tengkulak yang bermodal.
Pada  masa  pemerintahan  sekarang  mulai  timbul  kesadaran  untuk  mengangkat  harkat  para petani, atau setidak-tidaknya mencegah kemerosotan harga jual komoditas pertanian. Kesadaran tersebut  bukan  semata-mata  untuk  menaikkan  harga  jual  hasil  pertanian,    melainkan  untuk menunda penjualan hasil panen sehingga diharapkan harga tidak  merosot.
Dukungan  pemerintah  untuk  mengendalikan  kemerosotan  harga  jual  hasil  pertanian mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan petani, tetapi dengan adanya Undang Undang No.9  Tahun  2006  tentang    Sistem  Resi  Gudang  sebenarnya  pemerintah  telah  membuka  akses baru bagi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan hasil pertanian yang disimpan di dalam gudang. Dengan demikian perlindungan bagi kepentingan petani tidak semata-mata harus melalui  campur  tangan  dalam  mekanisme  pasar  hasil  pertanian,  tetapi  dapat  dilakukan  dengan pembentukan lembaga jaminan dengan sistem resi gudang.
Setelah adanya landasan hukum berupa Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya, kemudian telah terbentuknya kelembagaan yang berwenang  dalam  sistem  resi  gudang,  maka  telah  siap  untuk  dilaksanakan  bagi  kepentingan pemilik  barang  termasuk  petani  dan  juga  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  dana  untuk pemberian kredit.
Sistem Resi Gudang  pertama kali diresmikan oleh Kepala  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) di Banyumas Jawa Tengah pada hari Kamis, 30 Agustus 2007 dan  ditandai  dengan  peresmian  gudang  berkapasitas  3.000  ton  yang  dikelola  oleh  PT.  Petindo Jaya  Mandiri    hasil  kerja  sama  dengan  UD  Sekar  Kencana.    Selanjutnya  di    Karawang  Jawa Barat  pada  hari  Selasa,  tanggal  11  September  2007    Sistem  Resi  Gudang  diresmikan  oleh Menteri Usaha Kecil Menengah

## DASAR   HUKUM
Pada  kegiatan  perdagangan  selalu  membutuhkan  pembiayaan,  sistem  resi  gudang merupakan  salah  satu  cara    yang  efektif  dalam  sistem  pembiayaan  perdagangan.  Sebab  sistem resi gudang  dapat memfasilitasi dalam pemberian kredit dengan agunan  barang  yang disimpan di  gudang.  Selain  itu  sistem  resi  gudang  juga  bermanfaat  dalam    melakukan  stabilisasi  harga dengan cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Pada dasarnya sistem resi gudang merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.
Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang sebagai alas hak atau document title atas barang yang disimpan di gudang atau sebagai bukti kepemilikan atas barang yang ada di gudang, setelah melalui  proses  sertifikasi  maka    resi  gudang  tersebut  menjadi  surat  berharga  sehingga  dapat diperdagangkan dan dapat pula dijadikan sebagai agunan kredit.
Dibuatnya Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang  dimaksudkan untuk  memberikan  kepastian  hukum,    menjamin  dan  melindungi    kepentingan  masyarakat, kelancaran  arus  barang,    efisiensi    biaya  distribusi  barang,  serta    mampu  menciptakan  iklim usaha yang  lebih mendorong laju pembangunan nasional.
Dalam penjelasan umum Undang Undang No. 6 Tahun 2006 tidak secara khusus mengatur penggunaan  resi  gudang  untuk  komoditas  pertanian,  sehingga  sebenarnya  sistem  resi  gudang tersebut dapat digunakan untuk semua jenis barang dagangan yang disimpan di gudang. Bahkan dalam  Peraturan  Pemerintah  No.36  Tahun  2007  tentang    Pelaksanaan  UU  No.  6  Tahun  2006 tentang  Sistem  Resi  Gudang,    sama  sekali    tidak  mengatur  pula  mengenai  komoditas  pertanian sebagai obyek sistem resi  gudang.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007  mengatur mengenaia  persyaratan dan tata cara mulai  dari  proses  penerbitan  resi  gudang  yang  meliputi  pihak  yang  dapat  menerbitkan  resi gudang, bentuk resi gudang  yang dapat  diterbitkan, pendaftaran resi gudang ke pusat registrasi untuk mendpatkan kode   pengaman, penerbitan  resi  gudang pengganti, penerbitan derivatif  resi gudang serta  pendaftaran ke pusat registrasi.
Pengaturan  secara  khusus  bahwa  komoditas  pertanian  dapat  dijadikan  obyek  sistem  resi gudang adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan  R.I. Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang  Barang  Yang  Disimpan  Di  Gudang  Dalam  Penyelengaaraan  Sistem  Resi  Gudang. Berdasarkan Pasal 4   Peraturan Menteri Perdagangan R.I. tersebut, barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka sistem resi gudang  yaitu: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan  rumput  laut.  Selanjutnya  mengenai  penetapan  komoditas  yang  dapat  dijadikan  agunan dalam sistem resi gudang akan dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan pemerintah daerah, instansi  terkait  atau  asosiasi  terkait  dengan  komoditas  tertentu,    dengan  memperhatikan persyaratannya.
Persyaratan  yang dimaksud agar barang dapat disimpan di gudang untuk dapat diterbitkan resi  gudang,  paling  sedikit    harus  memenui  syarat:  memiliki  daya  simpan  sekurang-kurangnya tiga  bulan;  memenuhi  standart  mutu  tertentu;  dan  jumlah  minimum  barang    yang  disimpan. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  R.I.    Nomor  26/M-DAG/PER/6/2007,  maka komoditas  tertentu  tersebut  yang  telah  memenuhi  persyaratan  akan  diterbitkan  resi  gudang setelah  adanya  penyerahan  barang  yang  dimaksud  kepada      pengelola  gudang.  Adapun  barang- barang sebagai komoditas tersebut  diutamakan untuk barang dagangan tujuan eksport dan atau untuk ketahanan pangan.
Selain peraturan perundang-undangan di atas, dasar hukum lainnya yang menjadi landasan hukum  dalam  penyelenggaraan  Sistem  Resi  Gudang  adalah  KUH  Perdata  dan  KUHD  serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam KUHPerdata dilakukan pengaturan mengenai hak kebendaan,  perjanjian  dan  hukum  jaminan,  sedangkan  pada  KUHD  mengatur  mengenai  surat- surat berharga termasuk Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.

## KELEMBAGAAN
Kelembagaan  yang  dimaksud  adalah  instansi,  badan-badan,  perusahaan  atau  pihak-pihak yang terlibat dalam sistem resi gudang, sehingga sebagai satu kesatuan yang dapat menimbulkan adanya    resi  gudang  sebagai  alat  pembayaran  atau  benda  jaminan  yang  berguna  untuk meningkatkan kegiatan eksport komoditas atau sebagai sarana untuk menjaga ketahanan pangan. Berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang  dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007, kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang yaitu :

## 1. Badan Pengawas
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  merupakan  pemegang otoritas  dalam  sistem  resi  gudang  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Perdagangan,    yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan  Sistem  Resi  Gudang.    Badan  Pengawas  juga    berwenang  memberikan  persetujuan sebagai  Pengelola  Gudang,  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian,  Pusat  Registrasi,  Bank  atau Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank,  serta  Pedagang  Berjangka  sebagai  penerbit  Derivatif  Resi Gudang.
Badan Pengawas berwenang memeriksa atau memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap  semua  pihak  yang  berkaitan  dengan  sistem  resi  gudang,  serta    dapat  melakukan
tindakan seperlunya untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat  pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai sistem rwei gudang.

## 2. Pengelola Gudang
Pengelola  Gudang  adalah  badan  hukum  yang  telah  memperoleh    persetujuan  Badan Pengawas,    yang  membuat  perjanjian  secara  tertulis  dengan  pemilik  barang  dengan    sekurang- kurangnya memuat: identitas; hak dan kewajiban; jangka waktu penyimpanan; deskripsi barang; dan asuransi. Berdasarkan perjanjian pengelolaan barang tersebut diterbitkan Resi Gudang,  dan pengelola  gudang  dilarang  menerbitkan  lebih  dari  satu    Resi  Gudang    untuk  barang  yang  sama yang disimpan di gudang.
Supaya mendapatkan persetujuan sebagai Pengelola Gudang oleh Badan Pengawas selaku pemegang  otoritas  dalam  sistem  resi  gudang,  maka  dapat  diajukan  permohonan.  Persyaratan untuk  mengajukan  permohonan    diatur  dalam  Bagian  Ketiga    Pasal  39  –  Pasal  43  Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007.  Contoh Pengelola Gudang yang telah memperoleh parsetujuan Bappebti  adalah  PT  Bhanda  Ghara  Reksa  (Persero),  serta  di  Jawa  Tengah  ada  PT  Petindo Jaya Mandiri yang mengelola gudang di  Rawalo wilayah Banyumas.
Pengelola  Gudang    yang  menerbitkan  Resi  Gudang  berhak  untuk  melakukan  lelang  atau penjualan secara umum terhadap barang yang ada di gudang, yaitu apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya engelolaan barang di gudang, atau apabila telah jatuh tempo waktu penyimpanan barang sebagaimana diperjanjikan tidak diambil oleh pemilik barang.

## 3. Lembaga Penilaian Kesesuaian
Kegiatan  penilaian  dilakukan  oleh  suatu  badan  yang  telah  memperoleh  persetujuan  dari Bappebti,  untuk  menerbitkan  sertifikat  atas  barang  yang  disimpan  di  gudang  yang  sekurang- kurangnya  memuat:  nomor  dan  tanggal  penerbitan;  identitas  pemilik  barang;  jenis  dan  jumlah
barang;  sifat  barang;  metode  pengujian  mutu  barang;  tingkat  mutu  dan  kelas  barang;  jangka waktu  mutu    barang;  dan  tanda  tangan.  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian  bertanggung  jawab  atas segala  keterangan  yang  tercantum  dalam  sertifikat  untuk  barang  berdasarkan  pengalaman  dan keahlian  yang  dimilikinya  dalam  bidang  sertifikasi,    tetapi  tidak  bertanggung  jawab  apabila terjadi perubahan kualitas barang yang diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang.
Sebagai  contoh  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian  yang  telah  mendapatkan    persetujuan Bappebti  adalah  PT.  Sucofindo  (Persero).  Kegiatan  penilaian  kesesuaian  juga  mencakup: lembaga  inspeksi  yang  menerbitkan  sertifikat  nuntuk  gudang;  laboratorium  penguji  yang menerbitkan hasil uji berupa sertifikat untuk barang; dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan  Sertifikat  Manajemen  Mutu.  Persyaratan  lainnya  untuk  memperoleh  persetujuan dari Bappebti, maka suatu perusahaan penilai dan kesesuaian harus telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
Hasil  penilaian  atau  sertifikasi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian,  yang berupa Sertifikat Penilaian Kesesuaian  inilah yang menjadi dasar bagi Pengelola Gudang untuk dapat menerbitkan Resi Gudang.

## 4. Pusat Registrasi
Persyaratan  utama  untuk  menjadi  Pusat  Registrasi  yaitu  suatu  badan  hukum  yang berkedudukan  di  Jakarta  sebagai  ibukota  negara,  yang    memperoleh  persetujuan  dari  Bappebti. Adapun persyaratan untuk memperoleh persetujuan Bappebti yaitu:
a. Mempunyai  pengalaman  peling  sedikit  tiga  tahun  dalam  kegiatan  pencatatan  transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring;
b. Memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang bersifat akurat, aktual (online dan real time), aman, terpercaya, dan dapat diandalkan (realiable); dan
c. Memenuhi persyaratan keuangan yang  ditetapkan oleh Badan Pengawas atau Bappebti.
Pusat  Registrasi  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  sebagai  bagian  dari  sistem  resi gudang,  dan    saat  ini  hanya  ada  satu  badan  tunggal  yaitu  PT.  Kliring  Berjangka    Indonesia (Persero).    Tugas  Pusat  Registrasi  yang  dilakukan  oleh    PT.  Kliring  Berjangka    Indonesia (Persero)  yaitu  sebagai  pusat  registrasi  Resi  Gudang  yang  meliputi:    pencatatan,  penyimpanan, pemindahbukuan  kepemilikan  Resi  Gudang,  dan  pencatatan  pembebanan  hak  jaminan  atas barang yang diagunkan, serta menyediakan sistem dan jaringan informasi.
Selain empat kelembagaan tersebut di  atas, masih ada pihak-pihak  yang  berkaitan dengan sistem resi gudang  yaitu :
a. Pemilik Barang
Pemilik  barang    adalah  badan  atau  perorangan  yang  menyimpan  barangnya  di  gudang, namun  dapat  pula  suatu  kelompok  yang  merupakan  gabungan  dari  berbagai  pemilik  barang yang dijadikan satu kesatuan barang. Dalam Keputusan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai  komoditas  yang  dapat  dijadikan  obyek  dalam  sistem  resi  gudang,  pemilik  barang dapat  berupa  kelompok  tani.  Hal  ini  mengingat  bahwa  tidak  semua  petani  dapat menggunakan sistem resi gudang karena kapasitas produksinya  rendah, sehingga diperlukan kolektifitas dan persatuan dalam bentuk  gabungan/kelompok tani atau melalui Koperasi.
b. Lembaga Keuangan
Lembaga Keuangan  yang dimaksud dapat berupa  Bank  ataupun  Lembaga Keuangan Bukan Bank,  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  sebagai  penyandang  dana  dari  sistem  resi gudang.  Lembaga  Keuangan  sebagai  pihak  yang  menyediakan  dana,  akan  memberikan pinjaman  berdasarkan  agunan  yang  berupa  Resi  Gudang.  Dasar  hukum  bagi  bank  untuk dapat  memberikan  pinjaman  atas  Resi  Gudang  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia
No.9/6/PBI/2007  tentang  Perubahan  Kadua  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/2/2005 tentang  Penilai  Kualitas  Aktiva  Umum.  Dengan  adanya  Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut maka  dapat  menjadi  dasar  bagi  bank  untuk  mengakui  Resi  Gudang  sebagai  jaminan  kredit yang bisa dijadikan  agunan kepada bank.
Bank  yang sudah teken kontrak  untuk membiayai atau menyalurkan kredit dalam sistem resi gudang,  yaitu:  Bank  Mandiri,  Bank  BRI,    Bank  Ekspor  Indonesia,    dan  Bank  Bukopin. Beberapa  bank  yang  telah  menunjukkan  minat  untuk  turut  serta  membiayai  sistem  resi gudang yaiatu: Bank HSBC, Rabobank, Bank Niaga, Bank BNI,  Bank Mega, Bank Ja-Tim, dan Bank Ja-Bar (Femi Adi Soempena dan Dian Prasomya  Ratri, 2007).
c. Perusahaan Asuransi
Perusahaan Asuransi yang dimaksud adalah perusahaan asuransi  kerugian, yang mempunyai jasa pemberian proteksi  atas risiko kerugian  yang timbul dari barang-barang  yang disimpan di  gudang.  Adanya  proteksi  bertujuan  untuk  menanggung  segala  risiko  atas  barang  yang disimpan  di  gudang,  sehingga  pemilik  barang  maupun  pemegang  Resi  Gudang  ataupun pemegang  Derivatif  Resi  Gudang  menjadi  aman.  Bahkan  bagi  Lembaga  Keuangan memperoleh  kepastian  atas  Resi  Gudang  yang    menjadi  agunan  kredit  atau  pinjaman  yang diberikannya.

## KONSTRUKSI   HUKUM
Setelah mengetahui manfaat Sistem Resi Gudang dan kelembagaan yang ada dalam sistem resi  gudang  tersebut,  maka  berikut  ini  diuraikan  mengenai  konstruksi  hukumnya  yang  nampak dalam  bagan di bawah ini. Dengan berdasarkan bagan tersebut maka akan diketahui konstruksi
hubungan hukumnya diantara lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Resi Gudanag.
Inisiatip pertama diawali oleh pemilik barang yaitu petani, kelompok tani ataupun koperasi yang  tidak  menginginkan  hasil  pertaniannya  langsung  dijual,  tetapi  ditunda    penjualannya  agar memperoleh harga yang baik. Kelompok Tani tersebut menjalin perjanjian  penyimpanan barang dengan  Pengelola  Gudang,  untuk  disimpan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Sebelum  perjanjian tersebut  ditandatangani,  pengelola  gudang  melibatkan  Lembaga  Penilai    untuk  meneliti mengenai  jenis  barang,  banyaknya,  kualitasnya  serta  nilai  atau  harganya.  Hasil  penilaian  yang berupa  sertifikasi  oleh  Lembaga  Penilai  inilah    yang  nantinya  akan  dijadikan  dasar  untuk menerbitkan dokumen yang berupa Resi Gudang oleh Pengelola Gudang.
Dalam  masa  penyimpanan  tersebut  Pengelola  Gudang  sejak  awal  harus  melibatkan Perusahaan  Asuransi  untuk  menjamin    atau  melindungi  barang  yang  disimpan  di  gudang  dari risiko  kerugian,  misalnya  risiko  kebakaran  ataupun  pencurian.  Dengan  adanya  jaminan  dari asuransi, maka Pengelola Gudang merasa aman serta nilai barang yang disimpan oleh Pengelola Gudang  tidak  menurun.  Sehingga  Resi  Gudang  sebagai  surat  berharga  tetap  terjamin  penuh selama barang tersebut disimpan di gudang.
Dokumen  penyimpanan  barang  (yang  nantinya  akan  dijadikan  Resi  Gudang)  yang  dibuat oleh  Pengelola  Gudang  harus  didaftarkan  pada  Pusat  Registrasi,  yaitu  PT.  Kliring  Berjangka Indonesia    (Persero).  Pendaftaran  tersebut  mempunyai  maksud  agar  tercatat,  sehingga  dapat: dijual  belikan,  dialihkan,  dijadikan  agunan  untuk  kredit,  serta  terwujudnya  ketertiban penatausahaan Resi Gudang.
Oleh Pusat Registasi  yaitu PT. Kliring Berjangka  Indonesia  (Persero) dilaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai pemegang otoritas dalam Sistem Resi Gudang. Laporan tersebut sebagai bentuk pengawasan dari semua mekanisme yang ada dalam Sistem Resi Gudang.
Setelah  laporan  kepada  Bappebti,  yang  sebelumnya  PT.  Kliring  Berjangka    Indonesia (Persero)  menerima  dan  menyetujui  adanya  registrasi  yang  diajukan  oleh  Pengelola  Gudang, maka secara resmi Pengelola Gudang telah menerbitkan dokumen yang berupa  Resi Gudang dan diserahkan  kepada  Pemilik  Barang.  Resi  Gudang  sebagai  surat  berharga  dapat  diperdagangkan, dialihkan  dan  dijadikan  agunan  untuk  kredit,  tetapi  jika  Resi  Gudang  tidak  diperdagangkan, dialihkan  atau  diagunkan  sebagai  jaminan  kredit  maka  fungsinya  hanyalah  sekedar  bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang sampai dengan jangka waktu tertentu.
Jika  Resi  Gudang  dijadikan  jaminan  atau  agunan  kredit,  maka  lembaran  atau  sertifikat Resi  Gudang  diserahkan  kepada  Bank/LKBB  untuk  dijadikan  agunan  dan  pemilik  barang memperoleh kredit. Penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan atau agunan kredit tersebut  harus dilakukan  dengan  perjanjian  pengikatan  Resi  Gudang  sebagai  Hak  Jaminan,  dan  Bank/LKBB harus berinisiatif untuk melakukan registrasi atas kredit yang diberikannya tersebut kepada  PT. Kliring Berjangka  Indonesia  (Persero) dengan maksud dilakukan penatausahaan atas terjadinya peralihan  Resi  Gudang  dan  adanya  pembebanan  untuk  agunan  kredit  tersebut.  Kemudian  oleh PT.  Kliring  Berjangka    Indonesia    (Persero)  dilakukan  laporan  lepada  Bappebti,  yaitu  tentang adanya perjanjian  penggunaan Resi Gudang dijadikan agunan kredit.

## HAK  JAMINAN
Keuntungan  menggunakan  Resi  Gudang  sebagai  jaminan  adalah  menunda  penjualan komoditas pertanian, sehingga tidak berharga murah saat panen. Jika membutuhkan uang maka cukup  mengajuklan  pinjaman  ke  bank/LKBB,  dengan  menggunakan    Resi  Gudang  sebagai jaminannya.
Pembebanan  Hak  Jaminan  terhadap  Resi  Gudang  dibuat  dengan  Akta  Perjanjian  Hak Jaminan. Perjanjian Hak Jaminan tersebut sekurang-kurangnya berisi:
1. Identitas  pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan;
3. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
4. Nilai jaminan utang; dan
5. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.
Perjanjian  Hak  Jaminan  merupakan  perjanjian  tambahan  dari  perjanjian  pokoknya,  yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian Hak Jaminan mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan atau agunan atas pinjaman yang diberikan oleh Bank/LKBB sehingga kreditur merasa aman, jika debitar  wanprestasi  maka  Bank/LKBB  dapat  mengambil  alih  kepemilikan  Resi  Gudang  atas barang yang disimpan di gudang untuk digunakan sebagai pelunasan kredit.
Resi  Gudang  sebagai  jaminan  kredit  hanya  dapat  dibebani  satu  jaminan  utang,  dan menurut  teori  hukum  jaminan  termasuk  dalam  jaminan  kebendaan  sehingga  mempunyai  hak untuk  didahulukan.  Artinya  bahwa    kreditur  sebagai    pemegang  Resi  Gudang  mempunyai  hak untuk didahulukan dalam  pelunasan utangnya atas hasil penjualan barang  yang ada di  gudang. Penjualan  barang  di  gudang  dapat  dilakukan  dengan  lelang  umum  atau  penjualan  langsung, sesuai  dengan  kebutuhannya.  Tentu  saja  penjualan  barang  di  gudang  tersebut  harus sepengetahuan  pemilik  barang  sebagai  debitur  yaitu  pemberi  Hak  Jaminan,  dan  hasil  penjualan untuk  pelunasan  tersebut  harus  dikurangi  biaya  penjualan  dan  biaya  pengelolaan  barang  di gudang.
Apabila  atas  perjanjian  pokok  berupa  utang  piutang  telah  dilunasi  oleh  debitur,  maka dengan  sendirinya  perjanjian  tambahannya  yaitu  Perjanjian  Hak  Jaminan  dengan  Resi  Gudang sebagai  agunannya  telah  berakhir.  Kreditur  harus  mengembalikan  Resi  Gudang-nya  kepada debitur, dan tentu saja barang  yang disimpan dalam gudang oleh pengelola harus dikembalikan kepada  pemiliknya  dengan  cara  ditebus.  Dengan  demikian  berakhirnya  kegiatan  sistem  resi gudang  setelah  adanya  penyerahan    barang  baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian,  karena dikurangi  untuk  biaya  penyimpanan  atau  barangnya  rusak.  Dapat  pula  terjadi  penjualan  barang dalam  gudang  oleh  kreditur,  karena  adanya  cedera  janji  dalam  perjanjian  utang  piutang  dengan jaminan Resi Gudang.
Dengan adanya Undang Undang No. 9 Tahun 2006 dapat dijadikan  dasar dalam pemberian kredit,  maka  terbuka  kesempatan  bagi  siapapun  untuk  memanfaatkan  Resi  Gudang  sebagai jaminan kebendaan. Menurut Hasan Zein Mahmud (2006), mekanisme sistem resi gudang  yang sederhana tersebut mempunyai manfaat yang banyak, yaitu :
1. Para petani memperoleh akses  yang lebih mudah ke sektor keuangan, baik bank maupun pasar  sekunder, untuk  membiayai kegiatannya. Bank akan lebih mudah dan aman dalam mengucurkan kreditnya.
2. Petani akan memiliki strategi  pemasaran  yang  yang lebih fleksibel. Mereka tidak harus menyediakan  fasilitas  penyimpanan,  bisa  menahan  produknya  lebih  lama  untuk  dijual ketika harga pasar  lebih bersahabat.
3. Para petani akan terpacu  untuk meningkatkan kualitas produknya karena hanya produk yang memenuhi standar kualitas yang bisa dikonversikan menjadi Resi Gudang.
4. Akan  terjadi  optimalisasi  pemanfaatan  kapasitas  gudang.  Karena  perdagangan  bisa dilakukan  dengan  penyerahan    Resi  Gudang,  mobilitas  produk  fisik  yang    yang  tidak diperlukan bisa ditiadakan.
5. Para  pengolah  tidak  lagi  harus    menimbun  persediaan  secara  fisik  dalam  jumlah  yang besar sehingga ongkos simpan dan ongkos angkut bisa dihemat.
6. Transaksi  ekspor  impor  bisa  dilakukan  dengan  lebih  mudah  dan  lancar.  Selain  kualitas yang lebih terpercaya, Resi Gudang akan muncul sebagai proxy produk fisik dalam setiap penyelesaian dokumen impor-ekspor.
7. Mekanisme  sistem  resi  gudang    memberi  akses  kepada  para  peteni  produsen  pemegang Resi  Gudang,  sekaligus  memperpendek  rantai  tata  niaga  dari  petani  langsung  kepada pemakai.

## KESIMPULAN
Undang  Undang    No.  9  Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi  Gudang  beserta  peraturan pelaksanaannya  menjadi  dasar  hukum  bagi  pemilik  barang  atau  petani  pemilik  komoditas pertanian  untuk  mendapatkan  akses  kredit.  Resi  Gudang  pada  dasarnya  merupakan  surat berharga, yang dapat diperdagangkan dan  bahkan dapat dijadikan jaminan kredit.
Petani akan menunda penjualan komoditas pertanian untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan,  sedangkan  kebutuhan  dana  dapat  dipenuhi  dengan  cara  mengajukan  kredit  ke bank/LKBB.  Utang  atau  kredit  tersebut  akan  dijamin  dengan  menggunakan  Resi  Gudang sebagai  agunannya,  sehingga  kreditur  merasa  aman  dan  terjamin  atas  kredit  yang dikeluarkannya.
Sistem Resi Gudang akan berakhir jika kredit dengan jaminan Resi Gudang telah dilunasi yang ditindak lanjuti dengan penyerahan kembali Resi Gudang kepada debitur, atau jika terjadi wanprestasi  maka  barang  yang  ada  di  gudang    akan  dijual  secara  lelang  atau  secara  langsung untuk melunasi utangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amarudin, Bandelan, 2009. Program Resi Gudang Macet. Jakarta: KORAN TEMPO, Sabtu 28

## Februari.
Mahmud,  Hasan  Zein,  2006.  Perdagangan  Berjangka.  Alternatif  Pembiayaan  Resi  Gudang.
Jakarta: KOMPAS, Sabtu 27 Mei 2006.
Mardiyanto,2007.  Resi  Gudang.  Sambung  Rasa  Dialog  Dengan  Gubernur  Mardiyanto. Semarang: Suara Merdeka, Selasa 28 Agustus 2007.
Prabowo  Hermas  E,  ,  2007.  Stabilisasi  Harga,  Mengapa  Gabah    Turun?.  Jakarta:  KOMPAS Rabu, 21 November 2007.
Ratri,  Dian  Prasomya,  Femi  Adi  Soempeno,  2007.  Bankir  Senang,  Para  Petani  Tenang.

## Jakarta: KONTAN Minggu III, September.
Triyatna, Stefanus Osa, 2008. Resi Gudang Adu Kuat Menghadapi Sepak Terjang Tengkulak. Jakarta: KOMPAS, Kamis 21 Februari 2008.

## Media Massa
KOMPAS,  Kamis  15  Juni  2006.  Upaya  Menstabilkan  Harga  Komoditas,  Terutama  Pertanian,
2006.
KOMPAS  Jateng,  Jumat  24  Agustus  2007.Perdagangan  Resi  Gudang  Akan  Dimulai  di Banyumas.
Media  Indonesia   September 2007.  Alternatif Pendanaan Bagi Petani, Jurnal KUKM Suplemen Khusus
Media  Indonesia.  September  2007.  Resi  Gudang  Beri  Keuntungan  Bagi  Petani,  Jurnal  KUKM Suplemen Khusus.
KOMPAS, Rabu, 12 Agustus 2007.Resi Gudang Perdana Diresmikan. KOMPAS Jateng Jumat, 31 Agustus 2007. Resi Gudang Diresmikan.