## ARTIKEL ILMIAH
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
OLEH :

## SUTARTO
NIM. B2041161023
PROGRAM  STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

## PONTIANAK
2018

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Sutarto
Program  Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
DOSEN PEMBIMBING I Dr. M. Rustam, S.E, M.E
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
DOSEN PEMBIMBING 2 Rudi Mardiansyah, S.E., M.M
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

## ABSTRAK
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam   sistem   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia,   maka   pemerintah   daerah   melakukan suatu pengeluaran yang disebut dengan Belanja Modal. Belanja Modal merupakan  belanja daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah”   (Kuncoro, 2004).
Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   apakah  Pendapatan  Asli   Daerah,   Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh  terhadap Alokasi Belanja. Penelitian ini menggunakan   14 sampel   Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan   Barat   tahun   2012-2017.   Pengujian   dengan   analisis   regresi   berganda.   Hasil menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh signifikan dan positif terhadap Alokasi Belanja Modal, variabel  Dana Alokasi Umum  berpengaruh signifikan dan positif terhadap Alokasi Belanja Modal, variabel  Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh dan negatif terhadap alokasi Belanja Modal .
Kata Kunci : Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Alokasi Belanja Modal.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian
Manajemen   pemerintah   daerah   di   Indonesia   memasuki   era   baru   seiring   dengan diberlakukan   otonomi   daerah.   Adanya   Undang-Undang   Nomor   22   Tahun   1999   tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan revisi menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Dalam Undang-Undang terebut   proses penyusunan anggaran   melibatkan   dua   pihak:   yaitu   Eksekutif   (Pemerintahaan   Daerah)   dan   Legislatif (DPRD),   di   mana   masing-masing   melalui   sebuah   tim   atau   panitia   anggaran.   Eksekutif berperan   sebagai   pelaksana   operasionalisasi   daerah   yang   wajib   membuat   draf/rancangan APBD, sedangkan Legislatif bertugas mengesahkan rencangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.
Dalam   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintah   Daerah, dinyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai  dengan  perundang-undangan”.  “Daerah  otonomi  selanjutnya  disebut  daerah  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pembangunan provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan visi Kalimantan Barat   “Mewujudkan   masyarakat   Kalimantan   Barat   yang  beriman,   sehat,   cerdas,   aman, berbudaya dan sejahtera”. Tujuan ini dapat dicapai  melalui perencanaan yang dilaksanakan secara terukur, spesifik, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dan sasaran di dalam   pelaksnaannya.  Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   (RPJMD)   yang dijabarkan   ke   dalam  Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   (RKPD)   merupakan   dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD  tersebut mengacu kepada   Rencana   Kerja   Pemerintah   (RKP)   dan   menjadi   pedoman  penyusunan   Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari suatu Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 maupun visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat yang mana tujuan tersebut haruslah dicapai. Kesejahteraan mayarakat tersebut dapat lihat pada tingkat kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan serta pelayanan publik yang pemerintah berikan. Pelayanan publik yang dimaksud disini adalah dapat   berupa   seperti   pelayanan   kesehatan,   pendidikan,   keamanan,   perumahan   rakyat, penataan ruang, perlindungan lingkungan hidup dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk   mencapai tujuan organisasi bukan tanpa masalah, salah satunya adalah masalah keuangan (Abdul Halim, 2013:45).
Dalam rangka menyediakan pelayanan publik ini, maka pemerintah daerah melakukan suatu   pengeluaran   yang   mana   pengeluaran   ini   biasanya   disebut   dengan   Belanja   Daerah. Belanja Daerah yaitu jumlah anggaran pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang   terhubungan   dengan   program   atau   kegiatan,   yang   kemudian   Pemerintah   Daerah masukan dalam APBD ( Mahsun et al, 2011:83). Belanja tersebut  dikrafikasikan menjadi 2 macam jenisnya,  seperti belanja langsung dan belanja tidak  langsung. “Belanja langsung yaitu   belanja   yang   dipengaruhi   secara   langsung   oleh   suatu   program   atau   kegiatan   yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan. Belanja langsung  diklarifikasikan seperti Belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung yaitu seperti belanja pegawai, belanja   bunga,   belanja   subsidi,   belanja   hibah,   belanja   bantuan   sosial,   dan   belanja   tidak terduga” (Rifky Hasan, 2015:213).
Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak maupun pendidikan, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kemampuan suatu   daerah   untuk   membiayai   kegiatan   operasional   berbeda-beda,   sehingga   untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk dana perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah   dan   pemerintah   daerah   adalah   suatu   sistem   pembagian   keuangan   yang   adil, proporsional,   demokratis,   transparan   dan   bertanggung   jawab   dalam   rangka   pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Perbandingan rata-rata pendapatan daerah yang dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan   Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum  (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil dengan alokasi Belanja Modal
69.30 30.70 Belanja Operasi Belanja Modal
Gambar 1.1

## Perbandingan Rata-Rata Belanja Daerah (Dalam persentase).
Alokasi Belanja daerah khususnya Belanja Modal sebesar 30,70 persen dari total Belanja Daerah dan Belanja Operasi sebesar 69,30. Meskipun realisasi  pendapatan daerah meningkat setiap   tahunnya,   namun   pemerintah   hanya   mengalokasikan   sebesar   30,70   persen   untuk Belanja Modal, selebihnya pendapatan daerah tersebut di alokasikan belanja lainnya.
Pemerintah   daerah   Kalbar   harusnya   meningkatkan   Belanja   Modal   dalam   upaya meningkatkan pelayanan dasar publik   seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.   Masih banyak   daerah   Kalbar   yang   terisolir,   pemerintah   daerah   harus   meningkatkan   perbaikan infrastruktur, irigasi maupun jaringan di provinsi Kalimantan Barat.  Berdasarkan uraian latar belakang   penelitian   yang   dikemukakan,   maka   penulis   melakukan   penelitian   lebih   lanjut dengan judul, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)  Dana Alokasi   Khusus   (DAK)     dan   Dana   Bagi   Hasil     Terhadap  Alokasi   Belanja   Modal   Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2017.

## 1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana   perkembangan   Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD),   Dana   Alokasi   Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan alokasi Belanja Modal (BM) ?.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) dalam APBD ?.
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal   (BM) dalam APBD ?.
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap   Belanja Modal (BM) dalam APBD ?.
5. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap  Belanja Modal  (BM) dalam APBD ?.
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk   menjelaskan   perkembangan   Pendapatan  Asli   Daerah   (PAD),   Dana  Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan alokasi Belanja Modal (BM).
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)  dalam APBD.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM) dalam APBD.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap  Belanja Modal (BM) dalam APBD.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM) dalam APBD.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah
Dapat   digunakan   sebagai   bahan   pertimbangan   PEMDA dalam   membuat   anggaran belanja daerah, khususnya dikaitkan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Bagi Masyarakat Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang memberikan kejahteraan masyarakat.
3. Penelitian Selanjutnya Hasil   penelitian   ini   dapat   digunakan   sebagai   bahan   referensi   untuk   penelitian berikutnya terutama penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi anggaran Belanja Modal (BM) dalam APBD.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan   UU   No   23   Tahun   2014   Pasal   285   “Pendapatan   Daerah   terdiri   atas: Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan   daerah   yang   dipisahkan;   dan   4.   lain-lain   pendapatan   asli   daerah   yang   sah;   b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah”. Dalam UU No. UU No 23 tahun 2014  tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa, “Pendapatan   Asli   Daerah,   adalah   pendapatan   yang   diperoleh   daerah   yang   dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.1.2. Dana Alokasi Umum
Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan   Dana   Alokasi   Khusus   (DAK)   (UU   23/2014).   Salah   satu   dana   perimbangan   dari pemerintah   ini   adalah   Dana  Alokasi   Umum   (DAU)   yang   pengalokasiannya   menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan   tujuan   pemerataan   kemampuan   keuangan   antar-daerah   dalam   rangka   pelaksanaan Desentralisasi.   Dana   Alokasi   Umum   (DAU)   merupakan   dana   hibah   ( grants )   yang kewenangan   pengguna   diserahkan   penuh   kepada   Pemda   penerima.   Dana  Alokasi   Umum (DAU)   merupakan   dana   transfer   antar   tingkat   pemerintahan   yang   tidak   terkait   dengan program pengeluaran tertentu (Ahmad Yani, 2008:142).

## 2.1.3. Dana Alokasi Khusus
Dalam   Undang   Undang   No.   23/2014   Pasal   292   dinyatakan   bahwa   besaran   DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN, dinyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD dinyatakan   bahwa   penggunaan   dana   perimbangan   untuk   DAK   agar   dialokasikan   kepada daerah   tertentu   untuk   mendanai   kebutuhan   fisik,   yaitu   sarana   dan   prasarana   dasar   yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai  dengan   petunjuk  teknis   yang   ditetapkan   oleh  menteri   teknis  terkait   sesuai   dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.1.4. Dana Bagi Hasil
Menurut Halim dan Mujib (2009), untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) antara   pemerintah   dengan   pemerintah   daerah   dilakukan   sistem   bagi   hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian Dana Bagi Hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota diatur berdasarkan Permedagri. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertical antara pemerintah pusat dan daerah dalam UU No 23 tahun 2014  Pasal 289, Dana Bagi Hasil bersumber dari:
1.  Pajak, yang bersumber dari  terdiri atas:
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
2. DBH yang bersumber dari cukai yaitu,
seperti cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3.   DBH yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari, penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya   Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

## 2.1.5. Belanja Modal
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008:PSAP 02-7) tentang Belanja Modal yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan 18 aset tetap dan aset lainnya yang memberi   manfaat   lebih   dari   satu   periode   akuntansi.   Menurut   Abdul   Halim   (2007:101) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin,3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan ,4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan,5) Belanja Modal Fisik Lainnya.”

## 2.1.6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.
Dalm   UU   No.   23  Tahun   2014,   menyatakan   bahwa  APBD   disusun   sesuai   dengan kebutuhan   penyelenggaraan   pemerintah   dan   kemampuan   daerah   dalam   menghasilkan pendapatan.   Setiap   penyusunan  APBD,   alokasi   Belanja   Modal   harus   disesuaikan   dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.
Dalam Agency   Theory Jensen   dan   Meckling   (1976),   hubungan   kontraktual   antara Agent (pemerintah) dan Principal (masyarakat) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat
dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik   yang   baik   serta   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat   melalui   alokasi   Belanja Modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari Belanja   Modal   yang   dianggarkan   setiap   tahunnya,   sedangkan   Belanja   Modal   itu   sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak   yang   baik   terhadap   kenaikan   Pendapatan  Asli   Daerah   (PAD),   dengan   kata   lain, pembangunan berbagai sarana   fasilitas ini dapat meningkatkan kemandirian daerah (Wong John D, 2004).

## 2.1.7. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal.
Dalm  UU No. 23 pasal 290 Tahun 2014  tentang dana perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka   pelaksanaan   Desentralisasi.  melalui   penerapan   formula   yang   mempertimbangkan kebutuhan   belanja   pegawai,   kebutuhan   fiskal,   dan   potensi   daerah.   Kebutuhan   daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.   Dalam teori Fiscal Federalism menjelaskan bahwa melalui desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat   sehingga   diperlukan   pentingnya revenue dan expenditure antar pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori Fiscal   Federalism merupakan   teori   tentang   bagaimana   hubungan   antara   Desentralisasi dengan   perekonomian,   pelayanan   publik,   serta   kesejahteraan   masyarakat.   Dalam   teori tersebut, terdapat  dua perspektif  teori  tentang  dampak  ekonomi dari Desentralisasi, yaitu traditional   theories   (fisrt   generation   theories) dan new   perspective   theories   (second generation theories) . Dalam pandangan New Perspective , teori tersebut diharapkan menjadi sebuah   proses   desentralisasi   fiskal   yang   pada   akhirnya   mengantarkan   masyarakat   lokal menjadi sejahtera (Musgrave, 1980:77).

## 2.1.8. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 292 tentang Perimbangan Keuangan antara  Keuangan   Pusat   dan  Keuangan  Daerah,   yang  menyebutkan   bahwa   “Dana  Alokasi Khusus   (DAK),   adalah   dana   yang   bersumber   dari   pendapatan  APBN   yang   dialokasikan kepada   daerah   tertentu   dengan   tujuan   untuk   membantu   mendanai   kegiatan   khusus   yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.   Menurut Ahmad Subekan (2012:88),  Dana   Alokasi   Khusus  (DAK)  sebagai   salah   satu   bentuk   dana   perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal.

## 2.1.9. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal.
Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk   mendanai   kebutuhan   daerah   dalam   rangka   pelaksanaan   Desentralisasi.     Menurut Peacock   dan   Wiseman   (1961)   teori Displacement   Effect ,   memandang   bahwa   pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin   besar   untuk   membiayai   pengeluaran   pemerintah   yang   semakin   besar   tersebut. Menurut Peacock dan Wiseman (1961) “Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak   yang   semakin   meningkat   walaupun   tarif   pajak   tidak   berubah   dan   meningkatnya penerimaan   pajak   menyebabkan   pengeluaran   pemerintah   juga   semakin   meningkat.   Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang   semakin   besar,  begitu   juga   dengan   pengeluaran   pemerintah   menjadi   semakin   besar (Mangkoesoebroto, 1993:173).

## 2.2. Kerangka Pemikiran

## Variabel
Independen (X)

## Veriabel Dependen (Y)
Sumber : Konseptual yang dikembangkan dalam penelitian

## 2.3. Hipotesis
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
H4 :  Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

## Penelitian Terdahulu
No
Nama (Tahun) Populasi dan Sampel Variabel penelitian Analisis Hasil Analisis
Pendapatan Asli Daerah (X1) + + Belanja Modal  (Y) Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Khusus (X3) + Dana Alokasi Umum (X2) +
Dana Bagi Hasil  (X4)
1 Deva Yoga Permana,   Shiddiq Nur   Rahardjo (2013) 35   Pemerintah Kabupaten/Kot a   di   Provinsi Jawa   Tengah dalam   kurun waktu   tahun 2009-2011 Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli   Daerah, Dana  Alokasi Umum,   Dan Dana  Alokasi Khusus Analisis deskriptif statistik,   uji asumsi klasik   dan regresi linier berganda
Pertumbuhan   Ekonomi   tidak   berpengaruh terhadap   Belanja   Modal.   PAD   tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Variabel   DAU   berpengaruh   positif   signifikan terhadap   anggaran   Belanja   Modal.   Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. 2 Firnandi Heliyanto (2016) 38 Kabupaten/kota di   Jawa   Timur tahun   2012   – 2014. PAD,   DAU, DAK,   dan DBH Analisis deskriptif statistik,   uji asumsi klasik   dan regresi linier.
Variabel   PAD   memiliki   pengaruh   signifikan terhadap alokasi belanja modal. Variabel DAU memiliki pengaruh signifikan  terhadap alokasi belanja   modal.   variabel     DAK   tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap   anggaran   belanja   modal.   Variabel DBH   memiliki   pengaruh   signifikan  terhadap alokasi belanja modal. 3 Riko   Novianto (2015) 14 Kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat   tahun 2009 -2013. Pendapatan Asli   Daerah, Dana Perimbangan dan   Kinerja Keuangan Analisis deskriptif statistik,   uji asumsi klasik   dan regresi linier berganda
(PAD)   berpengaruh   positif   dan   signifikan terhadap alokasi belanja modal. Variabel DAU berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap alokasi   belanja   modal.  Variabel  DAK berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap alokasi   belanja   modal.  Variabel  Dana   Bagi Hasil   berpengaruh   positif   dan   signifikan terhadap   alokasi   belanja   modal.   Tingkat Kemandirian Keuangan   Daerah   Tahun Sebelumnya   tidak   berpengaruh   terhadap alokasi   belanja   modal.   variabel  Tingkat Efektivitas   Keuangan   Daerah   Tahun
Sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2012 – 2017 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan  Pemerintah Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id.

## 3.2. Populasi dan Sampel

## 3.2.1. Populasi
Adapun   populasi   dalam   penelitian   ini   adalah   teknik   penelitian   ini   menggunakan metode   sensus   yang   merupakan   metode   dengan   mengambil   populasi.   Populasi   yang digunakan adalah sebanyak 14 Kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat.

## 3.2.2. Sampel
Sampel   adalah   bagian   dari   jumlah   dan   karakteristik   yang   dimiliki   oleh   populasi (Sugiyono, 2007:79). Pemilihan sampel dilakukan secara Purposive Sampling , yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria dengan pertimbangan Judgment Sampling , (Jogianto,  2004:79).  Berdasarkan  kriteria  ini  jumlah  Kabupaten/kota  provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 12 kabupaten dan 2   kota provinsi Kalimantan Barat, jadi jumlah sampel 14 x 6 = 84 sampel.
3.3.2. Definisi Operasional
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Undang-Undang     No   23/2014   pengertian   Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD)   yaitu: Pendapatan  Asli   Daerah   merupakan   semua   penerimaan   daerah   yang   berasal   dari   sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan   milik   daerah   yang   dipisahkan,   lain-lain   pendapatan   asli   dearah   yang   sah”. Pendapatan  Asli   Daerah   terdiri   atas   Hasil   Pajak   Daerah   (HPD),   Retribusi   Daerah   (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LPS) (Haryu, 2014:10).

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pengertian Dana Alokasi Umum yaitu: “Dana Alokasi   Umum   adalah   dana   yang   bersumber   dari   pendapatan   APBN   yang   dialokasikan dengan   tujuan   untuk   pemerataan   kemampuan   keuangan   antar   daerah,   untuk   mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Adapun indikatornya menurut Yovita (2011): DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Dimana, Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengertian   DAK  diatur   dalam   Undang-Undang   Nomor   23   Pasal   292 Tahun  2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Dana Alokasi Khusus   merupakan   dana   yang   bersumber   dari   APBN   yang   dialokasikan   kepada   daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah   dan   sesuai   dengan   prioritas   nasional.   Pemerintah   menetapkan   kriteria   DAK   yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS LI.
DAK =  kriteria umum+kriteria khusus+kriteria teknis.

## 4. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan poptensi daerah penghasil berdasarkan angka   persentase   tertentu   untuk   mendanai   kebutuhan   daerah   dalam   rangka   pelaksanaan desentralisasi
Dana Bagi Hasil = DBH Pajak +DBH Sumber Daya Alam (SDA). 5. Alokasi Belanja Modal
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah   dan   selanjutnya   akan   menambah   belanja   yang   bersifat   rutin   seperti   biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Halim (2007:101)
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

## 3.4. Teknik Analisis Data

## 3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif
Tujuan dari uji statistik deskripsi ini adalah untuk menggunakan dan memberikan penjelasan-penjelasan   sederhana   mengenai   variabel-variabel   penelitian,   seperti   jumlah variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang akan diteliti (Ghozali, 2006:19).

## 3.4.2. Uji Asumsi Klasik
Uji   asumsi   klasik   digunakan   untuk   menjaga   hasil   akurasi   model   regresi   yang diperoleh. Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu model regresi yang akan dipakai sebagai model penjelas bagi pengaruh antar variabel. Syarat-syarat yang   dikehendaki   dalam   analisis   regresi   adalah,   Uji   Normalitas,   Uji   Linieritas,   Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas.

## 3.4.3. Uji Regresi Linier Berganda
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ε
Y=   Variabel   Terikat   Alokasi  Belanja Modal
a  = Konstanta
b1…b3 = Koefisien Regresi
X1   =   Variabel   Pendapatan   Asli   Daerah (PAD)
X = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)
X3   =   Variabel   Dana   Alokasi   Khusus (DAK)
X4  = Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)
ε = Variabel Pengganggu

## 3.4.5. Uji Parsial (Uji t)
Uji t (nilai T regresi) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel   independen   berpengaruh   secara   signifikan   terhadap   variebel   dependen   (Ghozali, 2012:98).

## 3.4.4. Uji Pengaruh atau Simultan (Uji F)
Uji   F   digunakan   untuk   mengetahui   apakah   semua   variabel   independen   yang dimasukan   dalam   model   memiliki   pengaruh   secara   bersama-sama   atau   tidak   terhadap variabel dependen dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (Ghozali, 2012:98).
3.4.6. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien Determinasi digunakan untuk menguji besarnya persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai R 2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R 2 ≤ 1). Nilai Adjusted R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel   independen   dalam   menjelaskan   variasi   variabel   dependen   memberikan   hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen ( Ghozali, 2006:124).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.1. Analisis  Deskriptif
Tabel 4.1 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Ln PAD 84 9.29 13.67 11.0189 .82067 Ln DAU 84 12.62 14.01 13.3305 .30761 Ln DAK 84 8.97 12.79 11.6207 .71018 Ln DBH 84 9.65 12.07 10.6116 .52327 Ln  BM 84 11.60 13.16 12.4968 .35658 Valid N (listwise) 84
Tabel  di atas menunjukkan Mean atau rata-rata PAD sebesar 11,01%  dengan standar deviasi sekitar 0,82%. Mean atau rata-rata   DAU s ebesar 13,33% dengan standar deviasi 0,30%. Mean atau rata-rata DAK sebesar 11,62% dengan standar deviasi sebesar 0,71%. Mean atau rata-rata DBH sebesar 10,61% dengan standar deviasi sebesar 0,52%. Mean atau rata-rata   BM sebesar   12,49%   dengan   standar   deviasi   sebesar   0,35%.   PAD terendah ( Minimum ) sebesar 9,29%, ini terjadi pada Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2016, dan PAD tertinggi ( Maksimum ) sebesar 13,67%, ini terjadi pada Kota Pontianak tahun 2017.
Selain PAD teredah dan tertinggi, dari Tabel 4.3 di atas juga dapat di lihat bahwa DAU terendah sebesar 12,62%, ini terjadi pada kabupaten Kayong Utara tahun 2012, dan DAU tertinggi sebesar 14,01%, ini terjadi pada Kabupaten Ketapang tahun 2017. Selain itu DAK terendah sebesar 8,97%, ini terjadi pada kota Pontianak tahun 2015, dan DAK tertinggi sebesar 12,79%, ini terjadi pada kabupaten Sintang tahun 2017. Selain itu DBH terendah sebesar 9,65%, ini terjadi pada kota Singkawang tahun 2015, DBH tertinggi sebesar 12,07%, ini terjadi pada kabupaten Ketapang tahun 2014. Belanja modal terendah sebesar 11,60%, ini terjadi pada kabupaten Bengkayang tahun 2012, Belanja Modal tertinggi sebesar 13,16%, ini terjadi pada kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016.

## 4.1.2. Uji Regresi Berganda
Tabel 4.8 Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.187 1.341 2.377 .020 Ln PAD .136 .044 .313 3.063 .003 Ln DAU .523 .174 .451 3.011 .003 Ln DAK .085 .051 .170 1.677 .098 Ln DBH -.014 .068 -.021 -.208 .836
a. Dependent Variable: Ln BM BM = 3,187 + 0,136 (PAD) + 0,523 (DAU ) + 0,085 (DAK) - 0,014 (DBH )
Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Koefisien regresi  PAD   sebesar 0,136 menyatakan bahwa setiap penambahan  PAD sebesar 1 Rupiah,  maka akan meningkatkan BM sebesar 0,136 Rupiah.
2. Koefisien regresi DAU sebesar 0,523 menyatakan bahwa setiap penambahan DAU sebesar 1 Rupiah, maka akan meningkatkan BM sebesar 0,523 Rupiah.
3. Koefisien regresi DAK sebesar 0,085 menyatakan bahwa setiap penambahan DAK sebesar 1 Rupiah, maka akan meningkatkan BM sebesar 0,085 Rupiah.
4. Koefisien regresi DBH sebesar - 0,014 menyatakan bahwa setiap penambahan DBH sebesar 1 Rupiah, maka akan menurunkan BM sebesar -0,014 Rupiah.

## 4.3.  Pembahasan Hasil Penelitian

## 4.2.1. Pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan dari hasil uji statistik t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,063, koefisien regresi sebesar 0,136 dan nilai probabilitas PAD sebesar 0,003, karena nilai probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal . Dengan   demikian   hipotesis yang menyatakan variabel PAD berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal diterima, H1 diterima. Hasil ini sesuai dengan Agency Theory Jensen dan Meckling (1976), hubungan kontraktual antara agent (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat)   dalam  konteks  pendapatan  asli   daerah  dapat   dilihat   dari   kemampuan   dan   tanggung jawab   pemerintah   daerah   untuk   memberikan   pelayanan   publik   yang   baik   serta   meningkatkan kesejahteraan   masyarakat   melalui   alokasi   Belanja   Modal,   yaitu   dengan   menyediakan   sarana   dan prasarana   yang   memadai   yang   dibiayai   dari   Belanja   Modal   yang   dianggarkan   setiap   tahunnya, sedangkan Belanja Modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sesuai   dengan   penelitian   terdahulu  Novianto   (2015)  yang  menyatakan   Pendapatan   Asli   Daerah berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap   alokasi   Belanja   Modal,   “Penerimaan   Asli   Daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat yang berasal dari sumber PAD telah digunakan secara tepat   untuk   membiayai   pembangunan   daerah   maupun   peningkatan   sarana   dan   prasarana   dengan meningkatkan alokasi Belanja Modal dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik”.

## 4.2.2. Pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan dari hasil uji statistik t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,011, koefisien regresi sebesar 0,174 dan nilai probabilitas DAU sebesar 0,003, karena nilai probabilitas < 0,05   maka   dapat   disimpulkan   bahwa   DAU berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap alokasi   Belanja   Modal , dengan     demikian     hipotesis   yang   menyatakan   variabel   DAU berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal diterima, H2 diterima. Hasil ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antar-Daerah dimana Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (UU No. 23/2014, Pasal 288). Temuan ini mendukung  Dalam teori Fiscal Federalism (Musgrave, 1980) tentang bahwa desentralisasi fiskal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat   sehingga   diperlukan   pentingnya revenue dan expenditure antar   pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Zulkifli (2013)  yang  menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

## 4.2.3. Pengaruh DAK terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan dari hasil uji statistik t menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,677, koefisien regresi sebesar 0,051 dan nilai probabilitas DAK sebesar 0,098 karena nilai probabilitas > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap alokasi   Belanja   Modal . Dengan     demikian     hipotesis   yang   menyatakan   variabel   DAK berpengaruh   positif   terhadap   alokasi   Belanja   Modal   Ditolak,   H3   ditolak.   DAK     tidak signifikan namun koefisien variabel memiliki arah yang positif menunjukkan bahwa alokasi DAK sejalan dengan tujuan pengalokasian DAK, yaitu untuk mendanai kepentingan khusus
untuk program pemerintahan daerah yang sesuai dengan program prioritas nasional, khusus untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, tidak signifikan variabel DAK karena rata-rata kontribusi DAK terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sangat kecil. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu Permana (2013).

## 4.2.3. Pengaruh DBH terhadap Alokasi Belanja Modal
Berdasarkan dari hasil uji statistik t menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,208, koefisien regresi sebesar -0,014 dan nilai probabilitas DBH sebesar 0,836 karena nilai probabilitas >0,05   maka   dapat   disimpulkan   bahwa   DBH   berpengaruh   negatif   dan   tidak   signifikan terhadap alokasi Belanja Modal . Dengan   demikian   hipotesis yang menyatakan variabel DBH berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal ditolak, H4 ditolak. Hasil ini tidak sesuai   dengan   Peacock   dan   Wiseman   (1961)   yang   mengatakan   bahwa   meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Temuan ini juga bertentangan dengan azaz desentralisasi dimana dalam UU No. 23 Tahun 2014 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah kota/provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu penelitian tahun 2012-2017 ini masih kecil  jumlahnya sebesar 5,15%  dari total penerimaan daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
1. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap  alokasi Belanja Modal.  Hasil ini sesuai dengan Agency   Theory Jensen   dan   Mekling   (1976),   hubungan   kontraktual   antara agent (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat   dilihat   dari   kemampuan   dan   tanggung   jawab   pemerintah   daerah   untuk memberikan   pelayanan   publik   yang   baik   serta   meningkatkan   kesejahteraan masyarakat melalui alokasi Belanja Modal,
2. Variabel DAU berpengaruh positif terhadap  alokasi Belanja Modal.  Hasil ini sesuai dengan   UU   No.   23   Tahun   2014   Tentang   Perimbangan   Keuangan   Antar-Daerah dimana Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3. Variabel DAK  tidak signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK)   yang   diterima   daerah   kota/provinsi   Kalimantan   Barat   dalam   kurun   waktu penelitian tahun 2012-2017 ini masih sedikit jumlahnya dibandingkan Dana Alokasi Umum. Pemerintah kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat masih menggantugkan pendapatan   lain   seperti   PAD,   dan   DAU   dalam   rangka   membiayai   pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana daerahnya.
4. Variabel DBH   tidak  berpengaruh  terhadap  alokasi  Belanja  Modal.  Hasil  ini  tidak sesuai   dengan   penelitian   terdahulu  Novianto   (2015),   dan    Heliyanto   (2016)  yang menyatakan   Dana   Bagi   Hasil   berpengaruh   terhadap   alokasi   Belanja   Moda l. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah kota/provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu penelitian tahun 2012-2017 ini masih sedikit jumlahnya sebanyak 5,15% saja dari   total   penerimaan   daerah.   Penerimaan   yang   bersumber   dari   Dana   Bagi   Hasil tersebut lebih alokasikan untuk belanja lainnya, seperti belanja operasional.
5.2. Saran
1. Penelitian  ini  hanya   terbatas pada  unsur  alokasi  Belanja  Modal,  dimana     Belanja Modal merupakan belanja   langsung pemerintah   seperti Belanja pegawai, Belanja Barang   dan   Jasa   dan   Belanja   Modal.   Oleh   karena   itu,   disarankan   agar   penelitian selanjutnya juga menggunakan sampel dengan karakteristik yang beragam dan jumlah sampel yang lebih banyak, periode pengamatan yang lebih lama, serta menambah variabel-variabel independen lain yang dapat memengaruhi alokasi Belanja Modal .

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali.   2006. Aplikasi  Analisis   Multivariate   dengan   Program   SPSS. Cetakan   Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas di Ponegoro.
Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometric ( ed.). New York: Mc Graw-Hill
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi Revisi. Jakarta:
Salemba Empat.
Heliyanto, Firnandi. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada  Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. STIESIA Surabaya.
Halim, Abdul dan Kusufi, M. Syam. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Jensen,   Michael   C.   dan   William   H.   Meckling.   1976.   Theory   of   the   firm:   Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3(4): 305-360.
Jogiyanto. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi . (Edisi Ke-3).Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
Kuncoro,   Mudrajad.   2004. Otonomi   Daerah   &   Pembangunan   Daerah   (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang). Penerbit Erlangga. Jakarta
Komite   Standar   Akuntansi   Pemerintahan.   2008. Buletin   Teknis   Standar   Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran. Jakarta: Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Mangkusubroto, Guritno. 1996. Ekonomi Publik . Yogyakarta: BFPE
Musgrave, Ricard.A. & Musgrave, Peggy.B. 1980. Public Finance In Theory and Practice, (3rded). LondoN, Mcgrw – Hill Book Company .
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , Penerbit Andi Yogjakarta
Novianto, Riko 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan  Terhadap Alokasi  Belanja Modal Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peacock, Alan T. & Wiseman, Jack. 1961. The growth of publicc expenditure   volatility in Indonesia post-reformation era.
Subekan, Achmat. 2012. Keuangan Daerah . Malang: Dioma.
Sugiyono. 2007. Statistik Untuk Penelitian . Edisi Kesepuluh. Bandung: CV. Alfabeta.
Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS . Edisi
Kesatu. Yogyakarta: ANDI.
Shiddiq   Nur   Rahardjo,   Deva   Yoga   Permana.   2013. Pengaruh   Pertumbuhan   Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian   Anggaran   Belanja   Modal   Pada  Pemerintah   Kabupaten/Kota   di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Of Accounting. Universitas Diponegoro.
Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah   Kabupaten/Kota   Di   Indonesia .  Jurnal  Akuntansi   Universitas   Jember. UNS Surakarta.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. www.djpk.depkeu.go.id.