E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 1, Januari 2022

## PENGATURAN TENGGAT WAKTU PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

## Dimas Pranowo
Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Indonesia Email: dimas.pranowo@gmail.com

## Abstrak
Dalam  praktik  penerapan  eksekusi  pidana  mati  seringkali  para  terpidana  hukuman mati  harus  menunggu  hingga  bertahun  tahun  sampai  pada  hari  pelaksanaan eksekusi  mati.  Ketidak  jelasan  mengenai  waktu  pelaksanaan  pidana  mati  tersebut menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  bagi  para  terpidana.  Penelitian  ini  hendak membahas  penerapan  pidana  mati  dan  masa  tunggu  bagi  terpidana  dalam menjalankan  hukuman  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Penelitian disusun  dengan  metode  yuridis  normative  dengan  menganalisis  peraturan perundang  undangan  terkait  hukuman  mati.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Hukum Pidana  Indonesia  dalam  UU  Nomor  2/PNPS/1964    tidak  mengatur  secara  pasti tentang  waktu  pelaksanaan  eksekusi  bagi  terpidana  hukuman  mati  sehingga penelitian  ini  menyimpulkan  perlu  adanya  pengaturan  yang  tegas  batas  tenggat waktu untuk pelaksanaan eksekusi mati.
Kata Kunci: masa tunggu; pidana mati; kepastian hukum

## Abstract
Indonesian  Criminal  Law  does  not  specify  the  timing  of  execution  for  death  row convicts.  In  the  practice  of  the  execution  of  the  death  penalty,  the  death  penalty convicts often have to wait for years until the day of execution. The lack of clarity regarding the timing of the execution of the death penalty creates legal uncertainty for  the  convicts.  This  research  intends  to  discuss  the  application  of  the  death penalty and the waiting period for convicts in carrying out the death penalty in the criminal  law  system  in  Indonesia.  Research  is  structured  by  normative  juridical methods by analyzing laws and regulations related to the death penalty. The results showed  that  the  Indonesian  Criminal  Law  in  Law  No.  2/PNPS/1964  does  not regulate  definitively  the  timing  of  executions  for  death  row  inmates  so  this  study concluded  that  there  needs  to  be  a  firm  setting  of  deadlines  for  the  execution  of executions.
Keywords: waiting time; dead penalty; law certainty
Received: 2021-12-20; Accepted: 2022-01-05; Published: 2022-01-15

## Pendahuluan
Hukum  pidana  secara  garis  besar  dapat  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu  hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formil,dan  juga  hukum  pelaksanaan  pidana (Marbun, 2014) .  Masing  masing  dari  ketiga  jenis  pidana  ini  memiliki  fungsi  dan  perannya  yang berbeda beda. Apabila hukum pidana materiil menentukan perbuatan perbuatan apa saja yang  dilarang  dan  diancam  dengan  sanksi  pidana,  maka  hukum  pidana  formil  adalah isntrumen  hukum  pidana  yang  melaksanakan  ketentuan  dalam  pidana  formil  sekaligus mengatur  panduan  dalam  beracara  di  dalam  persidangan.  Berbeda  dengan  hukum pidana  formil,  menurut (Lamintang,  2017) ,  hukum  eksekusi  pidana  merupakan instrument  hukum  pidana  yang  berfungsi  untuk  mengatur  masalah  pidana  dan pemidanaan  beserta  lembaga  pidana  atau  pemidanaan (Lamintang,  2017) .  Ketiga  jenis pidana ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan ketiadaan salah satu dari pidana tersebut akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya tujuan pemidanaan.
Berbicara  pidana,  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ketentuan  sanksi  pidana. Sanksi  pidana  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  yang  ada  di dalam  ketentuan  pidana  materiil  (KUHP).  Menurut (Sudarto,  2013) ,  pidana  pada dasarnya  adalah  nestapa/  penderitaan  yang  dikenakan  kepada  setiap  orang  yang memenuhi  unsur  unsur  tertentu (Sudarto,  2013) .  Dalam  diskursus  ilmu  hukum  pidana, jenis jenis sanksi tersebut dikenal sebagai stelsel pidana. Stelsel  pidana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang  mengatur bahwa sanksi pidana adalah:
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
Selain  pidana  pokok  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  10A  KUHP, ketentuan  Pasal  10  B  KUHP  juga  mengatur  tentang  pidana  tambahan  yang  masing masing adalah:
1. Pencabutan hak hak tertentu
2. Perampasan barang barang tetentu
3. Pengumuman putusan hakim
Dalam studi kejahatan, korupsi sangatlah luas dan meliputi beberapa tipe. Paling tidak ada sembilan tipe korupsi dalam studi kejahatan menurut (Hiariej & Uno, 2020) . Pertama, political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk  undang-undang.  Secara  politis  badan  tersebut  dikendalikan  oleh  suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan  aktivitas  perusahaan  tertentu.  Para  pengusaha  berharap anggota  yang  duduk  di parlemen  dapat  membuat  aturan  yang  menguntungkan  mereka. Kedua,  political kickbacks ,  yaitu  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  sistem  kontrak  pekerjaan borongan  antara  pejabat  pelaksana  dan  pengusaha  yang  memberi  peluang  untuk mendatangkan banyak uang bagi pihakpihak yang bersangkutan. Ketiga, election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Keempat,
corrupt  campaign  practice adalah  praktek  kampanye  dengan  menggunakan  fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara.
Kelima,  discretionery corruption yaitu  korupsi  yang  dilakukan  karena  ada kebebasan  dalam  menentukan  kebijakan. Keenam,  illegal  corruption yakni  korupsi yang  dilakukan  dengan  mengacaukan  bahasa  hukum  atau  interpretasi  hukum.  Tipe korupsi  ini  rentan  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  baik  itu  polisi,  jaksa, pengacara,  maupun  hakim. Ketujuh,  ideological  corruption ialah  perpaduan  antara discretionery corruption . dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Kedelapan,  political  corruption adalah  penyelewengan  kekuasaan  atau  kewenangan yang  dipercayakan  kepadanya  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  kelompok yang  berkaitan  dengan  kekuasaan. Kesembilan,  mercenary  corruption yaitu menyalahgunakan  kekuasaan  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadi.Masalah  pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut  hukum  penitensier  (penitensier  recht).  Oleh  karena  persoalan  hukum  pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (strafstelsel).
Sedangkan  dalam  arti  luas,  hukum  penitensier  dapat  diartikan  sebagai  bagian hukum  pidana  yang  menentukan  dan  memberi  aturan  tentang  sanksi  (sistem  sanksi) dalam  hukum  pidana,  yang  meliputi  baik  strafstelsel  maupun  maatregelstelsel  (sistem tindakan)  serta  kebijaksanaan.  Jadi  dalam  usaha  untuk  mempertahankan  dan menyelenggarakan  ketertiban,  serta  melindunginya  dari  perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran)  terhadap  berbagai  kepentingan  hukum,  maka  negara  diberi hak  dan  kekuasaan  untuk  menjatuhkan  pidana  serta  hak  dan  kekuasaan  untuk. menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.
Pembaruan  hukum  pidana  dalam  rangka  penyempurnaan  sistem  pemidanaan masih  terus  dilakukan.  Dari  sekian  banyak  hal  yang  akan  diperbarui,  satu  hal  penting dalamsistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia  adalah  sistem  pemidanaan  struktural.  Ini  merupakan  hal  yang  sebetulnya patut  dimasukkan  dalam  konsep  pembaruan  hukum  pidana.  Menurut (Barda  Nawawi Arief,  2018) seharusnya  tidak  hanya  berfungsi  fragmenter,  tapi  harus  totalitas  dan struktural.  Selama ini  hukum  pidana  Indonesia  yang  merupakan  turunan  langsung  dari Weetboek  van  Straftrecht (WvS)  Belanda  masih  memberlakukan  hukum  pidana  secara individual, padahal model ini sudah mulai dianggap tidak proporsional lagi.
Ternyata  dalam  logika  dan  fakta  hukum,  sering  tindak  pidana  tidak  hanya  bisa dilakukan individual sehingga pertanggungjawaban pidananya pun tidak bisa individual. Dalam  berbagai  bentuk  tindak  pidana  (baik  WvS  maupun  konsep  baru  KUHP)  juga diatur  tentang  adanya  "pelaku",  "yang  menyuruh  melakukan",  dan  "turut  serta melakukan"  tindak  pidana.  Logika  pertanggungjawaban  struktural  merupakan  kaitan yang  boleh  jadi  menginspirasi  atau  lalai  baik  terhadap  pengawasan  maupun  tanggung jawab sehingga terjadinya tindak pidana. Artinya bahwa jelas dalam tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini  tidak  bisa  dilihat  hanya  dalam  pelaksanaan tindak  pidana,  tetapi  uga  memperhatikan  hubungan-hubungan  psikologis  dan  historis pelaku  tindak  pidana,  yang  tetap  harus  dalam  bingkai  rasionalitas. (Barda  Nawawi Arief, 2016) mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangankejahatan untuk  menyebut  pentingnya  sistem  pemidanaan  struktural,  yang mengandung arti  pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan.
Secara  sederhana  bisa  digambarkan,  selama  ini  dalam  sistem  pemidanaan  di Indonesia  fokus  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  adapada  individu- individu  langsung  yang  terlibat  dalam  proses  tindak  pidana.  Padahal  sering  ada keterlibatan  pihak  lain  selain  individu  bersangkutan  yang  juga  dapat  dimintai pertanggungjawaban  sebagai  dampak  dari  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Contoh konkret,  bila  seorang  anak  melakukan  tindak  pidana,  "pidana"-nya  tidak  hanya diberikan  pada  anak  tersebut,  tetapi  pada  orang  tuanya  meskipun  pidana  yang dijatuhkan misalnya berupa pidana denda. Ini karena menggunakan logika bahwa anak masih  merupakan  tanggung  jawab  orang  tua,  sehingga  orang  tua  juga  bertanggung jawab  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  anaknya.  Model  ini  tampaknya  lebih memberikan efek jera baik bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun orang tua yang selama ini lalai memberikan pengawasan pada anaknya.
Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  penjatuhan  pidana  dan  alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (incrachtvangewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana  dan  alasan  pembenar  penjatuhan  pidana  serta  pelaksanaannya  tersebut  berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh (Barda  Nawawi  Arief,  2018) :  bahwa  tujuan  dari  kebijakan  pemidanaan  yaitu menetapkan  suatu  pidana  tidak  terlepas  dari  tujuan  politik  kriminal.  Dalam  arti keseluruhannya  yaitu  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.
Dari  penjabaran  stelsel  pidana  di  atas,  masing  masing  ketentuan  sanksi  pidana tersebut  semuanya  masih  berlaku  dan  masih  diterapkan  hingga  saat  ini  termasuk ketentuan  stelsel  pidana  yang  paling  berat  sebagaiman  yang  diatur  di  Pasal  10  yaitu Pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi yang paling berat di KUHP sebab melalui ketentuan  pasal  tersebut,  hakim  dapat  merampas  nyawa  terpidana  apabila  ia  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati. Mengenai  pelaksanaan  pidana  mati  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  pelaksanaan pidana mati mengami migrasi dasar hukum yang cukup berpengaruh. Dari yang semula pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung oleh Algojo sampai mati sebagaimana yang  diatur  di  dalam  Pasal  11  KUHP,  kini  ketentuan  hukum  tersebut  tidak  lagi digunakan  seiring  dengan  terbitnya  UU  Nomor  2  /PNPS/1964  yang  mengatur  bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak tepat di jantung.
Dalam praktik penegakan hukum pidana Indonesia, begitu terdakwa dijatuhi vonis hukuman  mati  oleh  majelis  hakim,  ia  menunggu  masa  eksekusi  mati  di  dalam  sel tahanan sampai hari pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan. Menjadi persoalan adalah bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pidana mati di Indonesia tidak  mengatur  secara  pasti  kapan  tenggat  waktu  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati sejak  terpidana  divonis  hukuman  mati  oleh  majelis  hakim.  Ketidakpastian  ini menimbulkan  masalah  sebab  ketidakpastian  tersebut  membawa  dampak  bagi terlanggarnya hak asasi terpidana dalam hak memperoleh kepastian hukum.
Di  dalam  KUHP  bila  sudah  diketahui  bahwa  pentingnya  pemidanaan  struktural, patut dipikirkan rumusannya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum positif. Kita dapat  beranjak  dari  perbandingan  pemidanaan  struktural  yang  diberlakukan  di  negara lain,  terkait  dasar  atau  landasan  filosofis pengaturan, aturan  hukum  positif,  dan  model pertanggungjawaban  pidananya.  Landasan  filosofis  bagi  KUHP  untuk  penerapan pemidanaan  struktural  adalah  berpegang  pada  bahwa  pertanggungjawaban  pidana terkadang  melibatkan  pihak  lain  selain  pelaku,  tindak  pidana,  atau  adanya  kelalaian dalam  menjalankan  kebijakan  sehingga  terjadi  tindak  pidana  yang  tidak  dinginkan (Alin, 2017) . Dalam konsep pembaruan KUHP di Indonesia, ide ini dicerminkan dalam "ide keseimbangan/monodualistik".
Selama ini kita hanya berpegang pada adanya kesalahan dalam tindak pidana, atau sering  disebut  "tiada  pidana  tanpa  kesalahan"  (asas  culpabilitas),  meskipun  dalam KUHP  lama  (WvS)  hal  ini  juga  belum  diatur.  Namun  dalam  perkembangan  saat  ini, asas  itu  tidak  cukup.  Saat  ini  hukum  pidana  lebih  menuntut  adanya  keseimbangan karena  melihat  tujuan  adanya  hukum  adalah  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum.  Bila  selama  ini  kita  hanya  melihat  hukum  sebagai  sesuatu  untuk  mencapai kepastian  hukum,  hal  inilah  yang  perlu  dibenahi.  mua  aturan  perundang-undangan mengenai  hukum  pidana  subtantif,  hukum  pidana  formal  dan  hukum  pelaksanaan pidana  dapat  dilihat  sebagai  satu  kesatuan  sistem  pemidanaan.  Dengan  demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur  dalam  hukum  positif  suatu  negara.  Pemidanaan  yang  dilakukan  oleh  suatu masyarakat yang teraturterhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan  para  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  pelaku  tersebut  tidak  lagi mengganggu di masa yang akan datang.

## Metode Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang dikutip oleh (Nugraha, 2017) dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis (metode) pendekatan,  yang setidaknya akan  menggunakan  satu,  dalam  usaha  mengumpulkan  dan  mendaatkan  informasi  dari berbagai  aspek  untuk  menjawab  sebuah  permasalahan  hukum (Marzuki,  2014) .  Jenis penelitian  yang  digunakan    dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif.  Menurut (Muchtar,  2015) ,  penelitian  Yuridis  Normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka (Muchtar, 2015) .  Menurut (Soerjono  Soekanto,  2019) sebagaimana  yang  dikutip  oleh (Suteki,
2018) ,  penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  pengetahuan maupun  teknologi.  Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Melalui proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah dikumpulkan dan diolah (Suteki, 2018) .
Metode  penelitian  ditujukan  untuk  mengtahui  serangkaian  metode  yang digunakan  dalam  penulisan  hukum  dan  diharapkan  dapat  diperoleh  sebuah  penelitian yang  sistematis  dan  juga  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  diharapkan  dapat menjadi  penelitian  yang  sistematis  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah. Penelitian Yuridis Normatif ini, yakni penelitian berdasarkan aturan aturan yang diatur dalam peraturan perundang undangan kemudian mendeskripsikan secara faktual tentang pengaturan  tenggat  waktu  bagi  terpidana  dalam  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati (Anjarsari,  2021) .  atut  diketahui,  bahwa  tidaklah  semua  filsuf  ataupun  pakar  hukum pidana  sepakat  bahwa  negaralah  yang  mempunyai  hak  untuk  melakukan  pemidanaan (subjectief  strafrech) .  Hal  ini  dapat  terlihat  jelas  pada  pendapat  Hezewinkel-Suringa yang  mengingkari  sama  sekali  hak  mempidana  ini  dengan  mengutarakan  keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.
Konsep  KUHP  baru  yang  idenya  adalah  keseimbangan,  maka  upaya  untuk mencapai  tujuan  yang  lain  yakni  keadilan  dan  kemanfaatan  juga  akan  diakomodasi, yang  salah  satunya  sebenarnya  bisa  dalam  bentuk  pengaturan  pemidanaan  struktural. Apalagi  bila  mengingat  salah  satu  ide  dasar  sistem  pemidanaan  dalam  konsep  KUHP baru  adalah  ide  mendahulukan  keadilan  dari  kepastian  hukum.  Bila  ternyata  dalam konsep KUHP baru belum tercermin tentang pemidanaan struktural.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia
Sanksi  Pidana  diatur  di  dalam  sejumlah  undang  undang.  Meskipun  tersebar, namun ketentuan pidana mati merujuk pada stelsel pidana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 10 A Ayat 1 KUHP. Pasal 10 A Ayat 1 KUHP mengatur bahwa  sanksi  pidana  terberat  adalah  pidana  mati (Kansil,  2014) .  Indonesia  dengan KUHP  yang  pada  waktu  itu  bernama Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch Indie dengan pemberlakuan asas konkordansi sebagaimana yang diberlakukan oleh Belanda  sebagai  negara  penjajah  saat  itu.  Berbeda  dengan  Belanda  yang  pada  saat ini tidak lagi memberlakukan pidana mati karena lembaga pidana mati telah dihapus sejak KUHP Belanda tahun 1881, Indonesia  hingga saat ini masih memberlakukan pidana mati sebagai ancaman pidana terberat.
KUHP Indonesia mengatur beberapa pasal yang diancam dengan pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 110 Ayat 1, Pasal 110 Ayat 2, Pasal 111 Ayat 2, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 123,  Pasal 124 Ayat 1,  Pasal 124 bis,  Pasal 125, pasal 127, Pasal 129, Pasal 140 Ayat 3, Pasal 185, Pasal 340, Pasal 444, Pasal 479 ayat 2. Ketentuan pidana  juga  diatur  di  dalam  undang  undang  diluar  KUHP  diantaranya  di  dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer di dalam ketentuan Pasal 64 angka 1
dan 2, Pasal 65 Angka 2 dan 3, Pasal 66, 67, dan Pasal 68. Ketentuan pidana juga diatur di dalam Pasal 81 Ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pelaksanaan pidana mati pada awalnya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 11 KUHP  dilakukan  oleh  seorang  algojo  dengan  cara  menggantung  terpidana  di  atas tiang  gantungan  sampai  mati,  namun  ketentuan  pada  pasal  tersebut  sudah  tidak berlaku  lagi  sejak  adanya  UU  Nomor  2  /PNPS/Tahun  1964  dimana  pelaksanaan pidana  mati  adalah  dengan  ditembak  sampai  mati.  Di  dalam  ketentuan  undang undang  a  quo  pelaksanaan  pidana mati  diatur  di  dalam  Pasal  2-16  UU  diantaranya adalah:
a. Dalam  jangka  waktu  tiga  kali  dua  puluh  empat  jam  sebelum  saat  pelaksanaan pidana  mati  itu  dilaksanakan,  jaksa  tinggi  atau  jaksa  yang  bersangkutan  harus memberitahukan  kepada  terpidana  mati  tentang  akan  dilaksanakannya  pidana mati  tersebut.  Apabila  terpidana  berkeinginan  untuk  mengemukakan  sesuatu, maka  keterngan  atau  pesannya  itu  diterima  oleh  jaksa  tinggi  atau  oleh  jaksa tersebut.
b. Apabila  terpidana  merupakan  seorang  wanita  yang  sedang  hamil,  maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir.
c. Tempat  pelaksanan  pidana  mati  ditentukan  oleh  Menteri  Kehakiman  yakni  di daerah  hukum  dari  pengadilan  tingkat  pertama  yang  telah  memutuskan  pidana mati yang bersangkutan.
d. Kepala  Polisi  dari  daerah  yang  bersangkutan  bertanggung  jawab  mengenai pelaksanaan  dari  pidana  mati  tersebut  setelah  mendengar  nasihat  dari  jaksa tinggi  atau  dari  jaksa  yang  telah  melakukan  penuntutan  pidana  mati  pada peradilan tingkat pertama.
e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
f. Kepala  Polisi  dari  daerah  yang  bersangkutan  atau  perwira  yang  ditunjuk  harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
g. Pelaksaaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum.
h. Penguburan  jenazah  terpidana  diserahkan  kepada  keluarga  atau  kepada  sahabat sahabat  terpidana,  dan  harus  dicegah  pelaksanaan  dari  penguburan  yang  sidat demonstrative,  kecuali  demi  kepentingan  umum  maka  jaksa  tinggi  atau  jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.
i. Setelah  pelaksanaan  dari  pidana  mati  itu  selesai  dikerjakan,  jaksa  tinggi  atau jaska yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.
2. Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia
Apabila  kita  mencermati  dari  rangkaian  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang eksekusi pidana
mati, dapat diketahui bahwa dalam UU a quo belum mengatur tenggat waktu kapan pelaksanaan pidana mati harus dilakukan. UU Nomor 2/PNPS/1964 hanya mengatur pemberitahuan kepada terpidana bahwa ia akan dieksekusi paling lama dalam waktu 3 x 24 jam. Namun itu baru sebatas pada pemberitahuan menjelang eksekusi mati. UU Nomor 2/PNPS/1964  tidak mengatur secara pasti  interval waktu pelaksanaan pidana mati dari sejak penjatuhan vonis hukuman mati oleh hakim sampai pada hari pelaksanaan eksekusi mati dilakukan.
Ketidak  pastian  pengaturan  tenggat  waktu  ini  menurut  argumentasi  penulis menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan akan  berdampak  pada  keadaan  psikologis terpidana.  Hal  demikian  sebab  ia  sudah  tau  bahwa  ia  akan  mati  ditembak  pada akhirnya,  namun  tidak  tahu  kapan  ia  akan  ditembak.  Dalam  praktik  pelaksanan pidana  mati  di  Indonesia,  rentang  waktu  antara  vonis  majelis  hakim  hingga  hari pelaksanaan  hukuman  mati  dilakukan  kepada  terpidana  pada  realitanya  memakan waktu  yang  sangat  lama,  bertahun  tahun  bahkan  lebih  dari  satu  decade,  terpidana mati belum juga dieksekusi.Dalam hal ini, penulis paparkan beberapa contoh kasus konkret tentang pelaksanaa  pidana mati yang berlarut larut :
Pertama ,  kasus  pembunuhan  berantai  yang  menggegerkan  publik  Tanah  Air pada  2008.  Very  Idam  Henyansyah  alias  Ryan,  pria  dari  Jombang,  Jawa  Timur membunuh  11  orang.  Dari  informasi  yang  dihimpun Sejarah  Hari  Ini ,  terkuaknya pembunuhan yang dilakukan Ryan dimulai dari ditemukannya tujuh potongan tubuh manusia dalam dua buah tas di belakang Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, pada  Sabtu  pagi  12  Juli  2008.  Polisi  kemudian  membawa  jenazah  korban  mutilasi itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Identitas jenazah terungkap.  Dia  adalah  Heri  Santoso  (40),  seorang  manager  penjualan  sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang menghilang selama dua hari. Pada Selasa 15 Juli 2008,  polisi  menangkap  Very  Idam  Henyansyah  alias  Ryan.  Dia  ditangkap  setelah menggunakan  uang  sebesar  Rp  3.040.000,  kartu  kredit  dan  ATM  milik  Heri  untuk berfoya-foya  dengan  kekasih  sesama  jenisnya,  Noval  Andrias.  Saat  itu,  dia ditangkap  di  kosnya  di  Pesona  Kayangan,  Depok.  Polisi  juga  menangkap  kekasih Ryan, Noval. Penyidik kemudian menggiring Ryan dan Noval ke Polda Metro Jaya pada hari itu juga untuk diperiksa.
Pada  pemeriksaan  tersebut,  penyidik  menghubungkan  kasus  mutilasi  ini dengan  hilangnya  Aril  Somba  Sitanggang  alias  Aril.  Ryan  pernah  dilaporkan keluarganya pada Mei 2008 karena menghilang. Pada saat itu, polisi melepaskannya karena  tidak  cukup  bukti.  Ryan  pun  mengaku  telah  memakamkan  jenazah  Aril  di dekat  rumah  orangtuanya  di  Desa  Jatiwates  Kecamatan  Tembelang,  Kabupaten Jombang,  Jawa  Timur.  Senin,  21  Juli  2008,  polisi  menggiring  Ryan  untuk menunjukkan  lokasi  penguburan  Aril.  Saat  itu,  polisi  menemukan  empat  mayat dalam dua lubang. Salah satunya diyakini sebagai jasad Aril. Satu lubang berisi tiga jenazah.  Satu  korban  berjenis  kelamin  wanita.  Jenazah  perempuan  itu  ditemukan dalam satu liang lahat bersama dua jenazah laki-laki lainnya di belakang pintu dapur rumah keluarga Ryan. Lubang yang lain berisi satu jasad berjenis kelamin laki-laki
ditemukan petugas dalam sebuah liang di bawah pohon bambu yang berjarak sekitar lima meter dari liang pertama. Ryan mengaku melakukan pembunuhan itu sendirian di  belakang  rumahnya  di  Jalan  Melati,  Desa  Jatiwates.  Rentang  pembunuhan dilakukan  dari  2007,  hingga  akhirnya  terungkap  ada  11  korban  jiwa.  Pada  6  April 2009,  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Depok  menjatuhi  vonis  hukuman  mati terhadap Ryan, dan hingga saat ini Ryan belum dieksekusi.
Kedua , kasus Bom Bali 1 dengan terpidana mati Amrozi dan Imam Samudera. Pengeboman  di  sejumlah  tempat  di  Bali--atau  dikenal  dengan  sebutan  peristiwa Bom Bali I--berawal ketika Umar Patek memutuskan tinggal di Sukoharjo, yaitu di rumah  kontrakan  Dulmatin.  Hal  ini  dilakukan  Umar  Patek  agar  memudahkan komunikasi  dengan  Dulmatin,  terkait  rencana  perlawanan  mereka  terhadap  tentara Amerika  Serikat  dan  sekutunya.  Rencana  ini  disepakati  saat  mereka  mengikuti pelatihan  di  Afganistan  pada  bulan  September  2002.  Pada  saat  Umar  berada  di rumah Dulmatin itulah, Umar ditemui oleh Imam Samudra dan mengajaknya untuk membunuh orang-orang asing yang berada di Bali, menggunakan bom. Selanjutnya, Dulmatin  menemui  Umar  untuk  memintanya  segera  ke  Denpasar,  Bali  dan memberikan  informasi  bahwa  Imam  Samudra  sudah  berada  di  Bali.  Umar  pun berangkat  melalui  terminal  Tirtonadi  Solo  diantar  Dulmatin  dengan  menggunakan sepeda motor. Sesampainya di terminal Ubung Denpasar Bali, Umar dijemput oleh Imam Samudra dan Idris dengan menggunakan mobil Feroza. Lalu mereka menuju rumah  kontrakan  yang  telah  disediakan  Imam  Samudra  yang  beralamat  di  Jalan Pulau Menjangan, Denpasar.
Setelah  berada  di  kontrakan  tersebut,  Umar  bertemu  dengan  Sarjiyo  dan Sawad  yang  tengah  meracik  dan  mencampur  bahan  peledak  jenis  potasium  klorat, sulfur  dan  bubuk  alumunium.  Umar  dan  kedua  orang  tersebut  kenal  sejak  sama- sama  sekolah  di  Akademi  Militer  milik  Mujahidin  Afganistan  di  Saddah,  Pakistan pada tahun 1991 sampai 1993. Imam Samudra lalu meminta Umar untuk membuat bahan  peledak  bersama  Sarjono  alias  Sawad.  Proses  pembuatan  bubuk  hitam  itu dilakukan selama tiga minggu. Setelah itu, Ali Imron datang ke rumah itu bersama dengan  Dr.  Azhari,  Dulmatin,  Muklas,  Amrozi  dan  Abdul  Ghoni.  Mereka  datang menggunakan  mobil  L  300  berwarna  putih  dengan  membawa  empat  set filing cabinet sebagai  wadah  bom.  Setelah  bahan  peledak  selesai  dibuat  oleh  Umar, kemudian  bersama  Dr.  Azhari  dan  Sawad,  Umar  memasukkan  bubuk  hitam  ke dalam  empat filing  cabinet tersebut.  Sementara  itu,  Dulmatin  membuat  rangkaian elektronik  bom.  Kemudian,  Umar  dan  Dr.  Azhari  merangkai detonating  cord dari satu filing  cabinet ke filing  cabinet lain.  Selanjutnya filling  cabinet tersebut diletakkan  di  mobil  L  300.  Setelah  itu,  Dulmatin  melanjutkan  pemasangan rangkaian  elektronik  bom  di  mobil  L  300  antara filing  cabinet satu  dan  yang  lain. Umar  dan  Dr.  Azhari  juga  membuat  bom  rompi  dengan  menggunakan  sepuluh potong pipa paralon yang diisi dengan bahan peledak. Selain itu juga membuat bom kotak.  Pada  Kamis,  tanggal  10  Oktober  2002  bom  mobil  Mitsubishi  L  300,  bom rompi dan bom kotak selesai dibuat dan siap diledakkan.
Pada  hari  yang  sama,  sekitar  pukul  16.00  WITA,  Dulmatin  dan  Dr.  Azhari mengajari Ali Imron untuk menyalakan switch bom yang terpasang di mobil, rompi dam  kotak.  Cara  menyalakan switch inilah,  yang  diajarkan  Ali  Imron  kepada  Jimi alias  Arnasal  Iqbal  alias  Isa  yang telah  dipersiapkan  sebagai  eksekutor  bom  bunuh diri.  Sementara  pada  malam  harinya,  Ali  Imron  dan  Idris  menguji  kesiapan  Jimi dalam hal mengendarai mobil. Setelah itu, Dulmatin dan Dr. Azhari meninggalkan Denpasar. Sementara Umar dan Abdul Ghoni tetap di Denpasar.
Kemudian,  pada  Jumat  11  Oktober  2002,  sekitar  pukul  08.00  WITA,  Umar meninggalkan  rumah  itu  menuju  Surabaya  dengan  menggunakan  bus.  Pada  Sabtu pagi,  12  Oktober  2002  Ali  Imron  memasang  tiga switch bom  di  sebelah  kiri  jok sepeda  motor  Yamaha  FIZR  warna  merah.  Masing-masing  satu switch untuk mematikan mesin motor, satu switch untuk mematikan lampu rem belakang dan satu switch untuk  mematikan  lampu  belakang.  Ali  Imron  kemudian  menentukan  lokasi sasaran peledakan bom, yaitu di Konsulat Amerika Serikat di Renon, Sari Club dan Paddy's  Pub  di  Legian,  Kuta,  Bali.  "Karena  di  tempat  tersebut  banyak  berkumpul orang asing," kata dia.
Pada  12  Oktober  2002,  Ali  Imron  pada  pukul  20.45  WITA,  dengan menggunakan  sepeda  motor  Yamaha  dengan  membawa  satu  bom  kotak  yang beratnya  sekitar  6  kilogram  dengan  sistem remote  handphone .  Bom  tersebut, kemudian diletakkan di trotoar di samping kanan kantor Konsulat Amerika Serikat. Ali Imron lalu pergi ke Sari Club dan Paddy's  Pub untuk melihat situasi serta arus lalu lintas.  Setelah  itu,  Ali  Imron  kembali  ke  rumah  kontrakan tersebut.  Kemudian sekitar pukul 22.30 WITA, Ali Imron bersama dengan Jimi menuju Legian dengan menggunakan mobil L 300. Sementara Idris mengikuti dengan menggunakan motor Yamaha.  Setibanya  di  lokasi,  Ali  Imron  menyuruh  Iqbal  untuk  mengenakan  bom rompi  dan  menyuruh  jimi  untuk  menggabungkan  kabel-kabel  dari  detonator  ke kotak switch bom  mobil  L  300.  Selanjutnya,  ketika  mendekati  pertigaan  Jalan Legian,  Iqbal  dan  Jimi  telah  siap  untuk  melakukan  aksi  bom.  Pada  saat  itu,  Ali Imron  turun  dari  mobil  L  300  yang  telah  diparkir  sekitar  50  meter  dari  pertigaan. Selanjutnya, Jimi mengambil alih kemudi untuk melaksanakan tugasnya melakukan bom bunuh diri di depan Sari Club. Sementara Iqbal melaksanakan tugasnya untuk meledakkan bom rompi di Paddy's Pub.
Di  lokasi  tersebut,  Idris  menjemput  Ali  Imron  dengan  sepeda  motor  Yamaha menuju jalan Imam Bonjol. Dari tempat inilah, Ali Imron menggunakan handphone sebagai remote  control dan  menekan  nomor handphone yang  terpasang  pada  bom yang telah diletakkan di depan Konsulat Amerika. Sekitar satu menit kemudian, Ali Imron  telah mendengar  suara  ledakan  dahsyat  dari  arah  Kuta  yang  diyakini  bahwa ledakan  itu  berasal  dari  bom  mobil  L  300  yang  telah  diledakkan  oleh  Jimi.  Satu minggu setelah peledakan bom itu, Umar hadir dalam pertemuan dengan Dulmatin di Surakarta. Pertemuan tersebut dipimpin Muklas, dan dihadiri oleh Amrozi, Imam Samudra, Dulmatin, Ali Imron, Sawad, Abdul Ghoni, dan Idris. Pertemuan tersebut membahas keberhasilan pengeboman di Bali. Sementara pengeboman di tiga tempat
tersebut  mengakibatkan  192  orang  meninggal.  Sebanyak  187  orang  telah teridentifikasi,  5  jenazah  belum  teridentifikasi  dan  197  potongan  tubuh  belum teridentifikasi.  Ledakan  juga  mengakibatkan  422  unit  fasilitas  publik  rusak,  di antaranya  jaringan  telepon,  listrik  dan  saluran  PDAM.  Pada  Tahun  2003,  Amrozi dan  Imam  Samudera  divonis  hukuman  mati  dan  baru  dieksekusi  pada  tahun  2008 setelah lima tahun vonis majelis hakim.
Dari  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sejatinya  hukum  pelaksanaan pidana  Indonesia  in  casu  hukum  pidana  mati  tidak  mengatur  secara  pasti  tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati terhitung dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim  hingga  hari  pelaksanaan.  Mengenai  kapan  terpidana  akan  dieksekusi sepenuhnya  bergantung  dari  kebijakan  jaksa  selaku  pelaksana  putusan  hakim.  Hal itu  tidak  seharusnya  tidak  dikonstruksikan  demikian  karena  dalam  diskursus  ilmu hukum pada umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak  hanya  dari  segi  hukum  materiil,  namun  juga  formil  hingga  pelaksanaannya. Hal itu juga diperkuat bahwa meskipun pada dasarnya hukum pidana adalah hukum yang  memberikan  nestapa  dan  melanggar  hak  asasi  manusia,  namun  bukan  berarti bahwa hukum pidana lepas dari tiga dasar nilai hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian.

## Kesimpulan
Pidana  mati  merupakan  sanksi  yang  paling  berat  di  KUHP  sebab  melalui ketentuan  pasal  tersebut,  hakim  dapat  merampas  nyawa  terpidana  apabila  ia  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati. Mengenai  pelaksanaan  pidana  mati  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  pelaksanaan pidana mati mengami migrasi dasar hukum yang cukup berpengaruh. Dari yang semula pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung oleh Algojo sampai mati sebagaimana yang  diatur  di  dalam  Pasal  11  KUHP,  kini  ketentuan  hukum  tersebut  tidak  lagi digunakan  seiring  dengan  terbitnya  UU  Nomor  2  /PNPS/1964  yang  mengatur  bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak tepat di jantung.
UU  Nomor  2/PNPS/1964  tentang  eksekusi  pidana  mati,  dapat  diketahui  bahwa dalam UU a quo belum mengatur tenggat waktu kapan pelaksanaan pidana mati harus dilakukan.  UU  Nomor  2/PNPS/1964  hanya  mengatur  pemberitahuan  kepada  terpidana bahwa ia akan dieksekusi paling lama dalam waktu 3 x 24 jam. Namun itu baru sebatas pada  pemberitahuan  menjelang  eksekusi  mati.  UU  Nomor  2/PNPS/1964    tidak mengatur  secara  pasti    interval  waktu  pelaksanaan  pidana  mati  dari  sejak  penjatuhan vonis hukuman mati oleh hakim sampai pada hari pelaksanaan eksekusi mati dilakukan. Ketidak pastian pengaturan tenggat waktu ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan  berdampak  pada  keadaan  psikologis  terpidana.  Hal  demikian  sebab  ia  sudah  tau bahwa ia akan mati ditembak pada akhirnya, namun tidak tahu kapan ia akan ditembak. Dalam praktik pelaksanan pidana mati di Indonesia, rentang waktu antara vonis majelis hakim  hingga  hari  pelaksanaan  hukuman  mati  dilakukan  kepada  terpidana  pada realitanya  memakan  waktu  yang  sangat  lama,  bertahun  tahun  bahkan  lebih  dari  satu
decade, terpidana mati belum juga dieksekusi. hukum pelaksanaan pidana Indonesia in casu  hukum  pidana  mati  tidak  mengatur  secara  pasti  tentang  waktu  pelaksanaan eksekusi  mati  terhitung  dari  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  hingga  hari pelaksanaan.  Mengenai  kapan  terpidana  akan  dieksekusi  sepenuhnya  bergantung  dari kebijakan  jaksa  selaku  pelaksana  putusan  hakim.  Hal  itu  tidak  seharusnya  tidak dikonstruksikan  demikian  karena  dalam  diskursus  ilmu  hukum  pada  umumnya, seharusnya hukum mengatur memberikan kepastian hukum tidak hanya dari segi hukum materiil, namun juga formil hingga pelaksanaannya.

## BIBLIOGRAFI
Alin,  Failin.  (2017).  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 3 (1), 14–31. Google Scholar
Anjarsari,  Wulan  Puji.  (2021).  Pengaturan  Tenggat  Waktu  Pelaksanaan  Pidana  Mati dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi , 2 (3),  485– 494. Google Scholar
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2016). Bunga  rampai  kebijakan  hukum  pidana .  Prenada Media. Google Scholar
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2018). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media. Google Scholar
Hiariej, Eddy O. S., & Uno, Sandiaga S. (2020). Korupsi mengorupsi Indonesia . Google Scholar
Kansil,  Fernando  I.  (2014).  Sanksi  Pidana  dalam  Sistem  Pemidanaan  Menurut  KUHP dan di Luar KUHP. Lex Crimen , 3 (3). Google Scholar
Lamintang,  PA.  ..  (2017). Hukum  Penitensier  Indonesia (Cet  3  Edis).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Marbun, Rocky. (2014). Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  A  .  Pendahuluan  Sejak  era  tahun  tujuh  puluhan  ,  masyarakat hukum  Indonesia  sangat  mengenal  ungkapan  “  hukum  seb. Padjadjaran  Jurnal Ilmu Hukum , 1 (3), 558–577. Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7095 Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2014). Pеnеlitian  Hukum .  Jakarta:  Kеncana  Prеnada  Mеdia Group. Google Scholar
Muchtar,  Henni.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah dengan Hak Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91. Google Scholar
Nugraha,  Dwi  Putra  et  al.  (2017). Mengamandemen  Ketentuan  yang  Tidak  Dapat Diamandemen  dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Cet  1 .  Yogyakarta:  Thafa Media.
Soerjono  Soekanto.  (2019). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Press. Google Scholar
Sudarto.  (2013). Hukum  Pidana  1  .  Cet  4 .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Suteki, Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada .

## Google Scholar
Copyright holder: Dimas Pranowo (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: