## WAKALAH WALI NIKAH DI KECAMATAN DUMBO RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Abdur Rahman Adi Saputera 1 , Ahmad Maulana 2
1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2 Kemenag Provinsi Gorontalo Email : adisaputrabd@gmail.com , ahmadnanang718@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  pemahaman  masyarakat  muslim  di  Kec.Dumbo Raya  tentang  wakalah  nikah  dan  bagaimana  tinjuan  hukum  Islam  terhadap  penerapannya  di kecamatan tersebut. Jenis penelitian adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  fenomenologi  dan  yuridis  empiris.  Sumber  data  penelitian  berasal  dari sumber  data  primer  berupa  informan  tertentu  yang  dianggap  kapabel  dengan  term  objek penelitian,  tehnik  pengumpulan  data  berupa  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi, sedangkan  tehnik  pengolahan  dan  analisis  data  melalui  edit,  klasifikasi,  verifikasi,  analisis model  miles  dan  huberman,  penyajian  data,  kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian  bahwa sebagian  besar  pemahaman  masyarakat  setempat  terhadap  persoalan  Wakalah  wali  dalam akad  nikah  ternyata  tidak  didasarkan  atas  pengetahuan  mereka  terhadap  hal  tersebut, melainkan pemahaman tersebut didasarkan pada bagaimana praktek Wakalah wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Pada prinsipnya penerapan praktik Wakalah wali dalam akad  nikah  masyarakat  Islam  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  tidaklah  bertentangan  dengan hukum  Islam  Sekalipun  memang  bukan  menjadi  sebuah  masalah  jika  seorang  wali mewakilkan  hak  perwaliannya  itu  kepada  orang  lain  namun  yang  menjadi  perhatian  peneliti jangan  sampai  ada  wali  dari  sekian  banyaknya  tertib  wali  yang  sebenarnya  mampu  menjadi wali  namun  karena  kebiasaan  yang  diterapkan  masyarakat  lain  sehingga  urgensi  kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan.
Kata Kunci : Wakalah, Wali Nikah, Hukum Islam

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  understanding  of  the  Muslim  community  in  Dumbo  Raya District regarding marriage wakalah and how Islamic law reviews its application in the sub- district.  This  type  of  research  is  qualitative,  while  the  approach  used  is  phenomenological and empirical juridical approaches. Research data sources come from primary data sources in the form of certain informants who are considered capable with the term research object, data  collection  techniques  in  the  form  of  observation,  interviews,  and  documentation,  while data  processing  and  analysis  techniques  through  editing,  classification,  verification,  Miles and Huberman model analysis, presentation data, conclusion / verification. The results of the study show that the majority of the local community's understanding of the wakalah wali issue in marriage contracts is not based on their knowledge of this matter, but this understanding is based  on  how  the  wakalah  wali  practice  has  become  a  habit  in  society.  In  principle,  the
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana
application  of  the  Wakalah  guardian  practice  in  the  marriage  contract  of  the  Islamic community  in  Dumbo  Raya  District  is  not  contrary  to  Islamic  law.  Even  though  it  is  not  a problem if a guardian delegates his guardianship rights to other people, what is of concern to researchers is not to have guardians from so many orderly guardians. who are actually able to  become  guardians  but  because  of  the  habits  adopted  by  other  communities  so  that  the urgency of the position of guardian is not much utilized.
Keywords : Wakalah, Marriage Guardian, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Pengertian wali perkawinan dalam perspektif  hukum  islam  seorang  yang  memiliki pren untuk  bertindak  atas  nama  keluarga  mempelai  perempuan  padasuatu  akad  nikah.  Akad nikah  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pihak  laki-laki  yang  dilakukan  oleh  mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 1 Dalam riwayat dari  Abu  Burdah  ibn  Abu  Musa  dari  bapaknya  mengatakan  bahwa  Rasulullah  Saw. bersabda: 2
لا" :مّلَس َو ِهْيَلَع الله ىّلَص ِ هاللَّ ُلوسر َلاق :َلاق ىسوم يبأ ِنع َةد ْرُب يبَأ  ْنَع َيل َوب لاإ حاكن
Terjemahnya: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)
Eksistensi  dari  wali  nikah  adalah  sebagai  rukun,  oleh  karena  itu  harus  dipenuhi beberapa  syarat,  yaitu  laki-laki,  dewasa,  mempunyai  hak  perwalian  dan  tidak  terdapat halangan perwalian. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
“Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat hukum Islam,  yakni Muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab  dan  qabul,  penyerahannya  dilakukan  oleh  wali  mempelai  perempuan  atau  yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.
Dalam  ketentuan  umum  pasal  1  Kompilasi  huruf  h  dikemukakan,  perwalian  adalah kewenangan  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan hukum  sebagai  wakil  untuk  kepentingan  dan  atas  nama  anak  yang  tidak  mempunyai
1 Nasution,  Agung  Sahbana,  Sutrisna  Sutrisna, and  Syarifah  Gustiawati.  "Kewenangan  Ayah  Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 4.2 (2022): h. 125-137.
2 H.im, Indra, and Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari  6  Bulan  Setelah  Akad  Nikah  Dari  Perkawinan  Hamil  Perspektif  Hukum  Islam." Jurnal  Tana  Mana 1.1 (2020): h. 1-16.
kedua  orang  tua,  atau  kedua  orang  tua  atau  yang  masih  hidup  tidak  cakap  melakukan perbuatan  hukum.  Dengan  demikian  wali  adalah  orang  yang  diberi  kewenangan  untuk melakukan perbuatan  hukum demi kepentingan anak  yang tidak  memiliki kedua orang tua,  atau  karena  kedua  orang  tuanya  tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum.  Wali nikah  dalam  pasal  20  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  tentang  dua  macam  wali nikah, pertama, wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas,  kerabat  laki-laki  ayah,  anak  paman  laki-laki  dari  ayah,  dan  saudara  kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wali hakim yang  dapat  menikahkan  hanya  dalam  beberapa  momen-momen  tertentu,  seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (‘adlal) enggan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi: 3
“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan  jika  suaminya  telah  mencampurinya,  maka  dia  (wanita)  itu  berhak  mendapatkan mahar  karena  dia  sudah  menganggap  halal  farajnya.  Jika  mereka  (para  wali)  itu bertengkar,  maka  sultanlah  yang  menjadi  wali  bagi  orang  yang  tidak  mempunyai  wali baginya”.
Kompilasi Hukum Islam telah  merinci tentang wali  nasab dan wali  hakim dalam pasal 21,  22  dan  23.  Yang  didalamnya  memuat  urutan  wali  nikah  mulai  dari  ayah  sampai garis keturunan ayah yang lain dan menjelaskan pula jika wali- wali tersebut tidak ada, maka perwalian berpindah kepada wali hakim.
Banyak  riwayat  yang  mengabsahkan  perwakilan  wali  ini.  Dalam  satu  riwayat dikisahkan  Abbas  ibn  Abd  al-Muththalib  pernah  menikahkan  saudari  iparnya  dengan Rasulullah. Ceritanya, saudari ipar Abbas tersebut bernama Maimunah binti Harits dan waktu itu sudah hidup menjanda. Nah, karena Maimunah tidak mempunyai wali, maka dia  melimpahkan hak wali kepada Ummu al-Fadhal,  istri Abbas. Kemudian Ummu al- Fadhal  minta  bantuan  suaminya,  Abbas,  untuk  menikahkan  Maimunah  dengan Rasulullah. 4 Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam
3 Nasution,  Agung  Sahbana,  Sutrisna  Sutrisna, and  Syarifah  Gustiawati.  "Kewenangan  Ayah  Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 4.2 (2022): h. 125-137.
4 Yunita,  Masna,  and  Intan  Sahera.  "Wakalah  Wali  Nikah  (Studi  Kantor  Urusan  Agama  Ranah Pesisir)." Jurnal Al-Ahkam 13.1 (2022): h. 91-106.
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  20  mengatur  tentang  kebolehan  wali  nikah  untuk mewakilkan  hak  kepada  orang  lain.  Pasal  29  juga  memberikan  ruang  kepada  calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat  mewakilkan dirinya kepada orang lain  dengan  syarat  adanya  surat  kuasa  dan  pernyataan  bahwa  orang  yang  diberi  kuasa adalah mewakili dirinya. Adapun syarat-syarat sah orang yang ingin menjadi wakil wali menurut  Jumhur  Fuqaha,  yaitu  laki-laki,  baligh,  merdeka,  Islam,  berakal  (tidak  lemah akalnya)  dan  ada Wakalah atau  penyerahan.  Mengenai Wakalah tidak  boleh  dibuat sewaktu membuat orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah.
Orang  yang  menerima  wakil  hendaklah  melaksanakan  wakala  itu  dengan  sendirinya  sesuai dengan  yang ditentukan pada saat  membuat Wakalah itu karena orang yang  menerima wakil tidak  boleh  mewakilkan  lagi  terhadap  orang  lain  kecuali  seizin  wakil  sebelumnya.  Wakil wajib  melaksanakan Wakalah sesuai  dengan  apa  yang  wali  sampaikan,  artinya  wakil  tidak boleh keluar dari apa yang digariskan oleh wali misalnya pihak yang akan dinikahkan sesuai dengan maksud wali karena itu menetukan sahnya perkawinan. Selain perwalian, akad nikah juga  sama  pentinganya  karena  merupakan  rukun  nikah  yang  absolut.  Akad  nikah  adalah perjanjian yang berlangsung dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. 5
Para Ulama sepakat bahwa ijab dan qabul sebagai rukun perkawinan. Begitupun dala hukum Islam  sebagaimana  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh  akad  perkawinan  itu  bukanlah  sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur’an dengan ungkapan mitsaqan ghalizan yang mana perjanjian itu bukan hanya oleh  manusia namun disaksikan oleh  Allah SWT. 6 Ulama  memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk menentukan keabsahan sebuah akad, yaitu:
1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul
2. Materi  dari  ijab  dan  kabul  tidak  boleh  berbeda,  seperti  nama  si  Perempuan  secara lengkap dan mahar yang ditentukan.
3. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.
4. Ijab  dan  kabul  tidak  boleh  membatasi  masa  perkawinan  tersebut,  karena  nikah untuk selamanya.
5 Yusuf,  M.  "Menggugat  Peran  Wali  Nikah:  Potret  Bias  Gender  &  Analisa  Fikih  Egalitas." Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 5.2 (2007): h. 227-257.
6 Dulsukmi  Kasim.  "Analisis  Hadis  Wali  Nikah  dan  Aktualisasi  Hukumnya  dalam  Konteks Gorontalo." Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner 4.2 (2019): h. 379-409.
5. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terang.
Dari  penjelaan  diatas  menunjukkan  bahwa  perkawinan  akan  kehilangan  keabsahannya jika  tidak  diikuti  dengan  shigat  akad  yang  jelas.  Akad  dalam  nikah  pada  hakikatnya adalah  bentuk  perasaan  suka  sama  suka  antara  dua  orang  yang  ingin  melangsungkan pernikahan.  Dan  terlebih  lagi,  Ijab  berarti  menyerahkan  amanah  Allah  kepada  calon suami  dan  kabul  berarti  kerelaan  menerima  amanah  Allah  tersebut. 7 Dengan  melihat uraian diatas dapat dikatakan bahwa wali dan akad dalam perkawinan menjadi hal yang sangat  penting  untuk  diperhatikan  dan  dilaksanakan  semaksimal  mungkin  karena bagaimanapun juga perkawinan merupakan pengalaman yang begitu berharga dan boleh jadi  pengalaman  ini  hanya  satu  kali  dalam  hayat.  Masing-masing  manusia  memang memiliki  penilaian  tersendiri  begitupun  dalam  menilai  wali  nikah,  bisa  jadi  ada  yang begitu  bangga  jika  yang  mengawinkannnya adalah tokoh masyarakat atau seorang kiai yang menjadi idolanya. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang akan merasa bangga  dan  bahagia  jika  yang  mengawinkannya  adalah  ayahanda  tercinta  yang bertindak  sebagai walinya sendiri karena  beliaulah  yang telah  mengantarkannya dalam menikmati kehidupan. 8
Namun realitas yang terjadi pada masyarakat Dumbo Raya Kota Gorontalo, berdasarkan observasi dan hipotesa awal penulis menunjukan praktek yang berbeda, dimana vitalitas jabatan  wali  yang  cukup  signifikan  tidak  dimanfaatkan  secara  maksimal  dalam  akad nikah.  Pada  berbagai  tempat  dan  daerah,  termasuk  di  Kecamatan  Dumbo  raya  Kota Gorontalo  kebiasaan  dalam  perwalian  ialah  hak  perwalian  orang  tua  tak  jarang menyerahkannya ke pihak KUA padahal yang berhak untuk menjadi wali masih ada dan tidak uzur untuk menjadi wali, bahkan berada di tempat akad nikah saat dilangsungkan akad nikah. Artinya dalam konteks syar’i maupun sosial tidak ada kendala apapun yang menghalangi  mereka  untuk  melakukan  ijab  dalam  akad  nikah  tersebut.  Tentu  saja  ini menjadi  sebuah  kegelisahan  akademik  bagi  penulis  dan  sangat  menarik  untuk  dapat dilanjutkan  dalam  bentuk  penelitian  ilmiah,  sehingga  stas  dasar  realitas  yang  terjadi
7 Harun,  Hasyim.  "Anak  Di  Bawah  Umur  Sebagai  Wali  Nikah:  Suatu  Konsekuensi  Hukum  Dan Urgensitas Urutan Perwalian." Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2.2 (2020): h. 140-153.
8 Najib, Agus Moh. "Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah." Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 5.2 (2007): h. 211-225.
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana
dalam  maysrakat  tersebut,  maka  lahirlah  sebuah  terminologi Wakalah ,  wakil,  atau muwakkil  wali  dalam  pernikahan. Wakalah itu  berarti  perlindungan (al  hifzh), pencukupan (al-kifayah), anggungan (al-daman), atau pendelegasian (al tafwidh), yang diartikan  juga  memberikan  kuasa  atau  mewakilkan.  Demikian  pengertian  secara etimologinya.  Namun  banyak  variasi  redaksi  yang  diberikan  para  Ulama  berkaitan dengan Wakalah dalam pandekatan istilahiy atau syar’inya. Salah satu pengertian istilah dari Sayyid Sabiq, menurutnya Wakalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang  lain  dalam  hal-hal  yang  boleh  diwakilkan.  Berdasarkan  paparan  diatas  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai Wakalah wali  nikah  dalam  perspektif sosiologisnya,  peneliti  ingin  mengetahui  persepsi  masyarakat  terkait  perwakilan  atau praktek Wakalah yang dilakukan dalam suatu akad nikah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  termasuk  kategori penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  mendeskripsikan  dengan  sistematis  cermat terhadap  fakta-fakta  aktual  dan  sifat  populasi  tertentu.  Maka  nanti  peneliti  akan mendeskripsikan  data-data  yang  ditemukan  dalam  penelitian. 9 Adapun  lokasi  penelitian ini adalah di  Kecamatan Dumbo Raya  Kota Gorontalo dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat setempat terhadap Wakalah wali pernikahan, sesuai dengan  kegelisahan  akademik  yang  dirasakan  oleh  penulis  dan  data  yang  mudah  untuk diperoleh.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  dua  sumber  data:  1) Sumber  data utama (Data Primer) adalah sumber data yang  langsung  meberikan data kepada peneliti. Adapun  yang tergolong sumber data primer adalah  masyarakat kecamatan Dumbo Raya Kota  Gorontalo,  2)  Sumber  data  pendukung  (Data  Sekunder),  adalah  sumber  data  yang tidak  langsung  memberikan  data  kepada  peneliti.  Sumber  data  ini  meliputi  data  yang diperoleh dari sumber pendukung. Adapun  yang termasuk data pendukung adalah buku- buku, jurnal penelitian, dan segala referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
9 Zaluchu,  Sonny  Eli.  " Metode  Penelitian  Di  Dalam  Manuskrip  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan." Jurnal Teologi Berita Hidup 3.2 (2021), h. 249-266.
1. Pemahaman  masyarakat  Muslim  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo tentang Wakalah wali dalam akad nikah
Persoalan Wakalah menjadi sangat menarik untuk ditelaah kembali terlebih bilamana hal tersebut  berkaitan  langsung  dengan  perkawinan,  demikian  seiring  bergulirnya  waktu tentu saja diperkirakan akan muncul perkembangan-perkembangan tertentu dalam kajian hukum islam, entah dari sisi polemik ataupun dinamikanya. Adapun praktek Wakalah di kecamatan  dumbo  raya  belakangan  ini  menjadi  sebuat  realitas  keniscayaan,  dimana Wakalah wali  dalam  akad  nikah  tampaknya  telah  menjadi  bagian  dari  kebiasaaan  yang selalu  di  praktikkan  oleh  masyarakat  Islam  di  wilayah  tersebut,  sebagaimana  mayoritas penduduk Indonesia yang sudah biasa mewakilkan hak walinya dalam akad nikah, dan di Indonesia  sendiri,  mewakilkan  perwalian  dalam  akad  nikahnya  seorang  perempuan  itu diperbolehkan. Kepala KUA Kecamatan Dumbo Raya menyatakan bahwa:
“Kebanyakan  orang  tua  disini  kalau  mau  menikahkan  anaknya  pasti  selalu diserahkan  kepada  Pihak  KUA  (Pak  Imam),  kalau  mau  diperkirakan  itu  sekitar Sembilan  puluh  sembilan persen  (99%) masyarakat Dumbo Raya  menyerahkan ke Pihak KUA. Sebenarnya ada masyarakat yang bisa tapi mereka tidak mau repot dan selain itu juga karena sudah terbiasa mereka serahkan hak walinya.” 10
Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Islam di  Kecamatan  Dumbo  Raya,  melalui  orang  tua  (Bapak)  lebih  memilih  menyerahkan  ke Pihak KUA atau yang biasa mereka sebut Pak Imam untuk menjadi Wakalah wali dalam akad nikah. Lanjut Tamrin U Hamzah selaku penyuluh di KUA Kecamatan Dumbo Raya menambahkan bahwa: 11
“Saya  telah  lama  menjadi  penyuluh  bahkan  sudah  bertahun-tahun,  dan  selama  ini pula  yang  saya  ketahui  baru  ada  sekitar  tiga  orang  yang  menikahkan  anaknya sendiri,  dan  dua  diantaranya  juga  kebetulan  adalah  sejawat  yang  pernah  juga bertugas menjadi penghulu di daerah kabupaten Gorontalo, sedangkan satunya lagi juga  adalah  kepala  KUA  Gorut  tapi  sekarang  sudah  pindah  tugas  ke  luar  daerah, artinya  hampir  semua  orang  tua  (Bapak)  itu  mewakilkan  hak  walinya  dan  sampai sekarang masih seperti itu karena memang sudah menjadi tradisinya masyarakat”
10 Syamsul  Bahri,  Tokoh  Maysarakat  dan  Kepala  KUA  Dumbo  Raya,  Wawancara  dilakukan  pada tanggal 20 Mei 2023
11 Tamrin U Hamzah, Penghulu di KUA Kec. Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada 17 Mei 2023
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana
Setiap  orang  berhak  untuk  berbuat  dan  melakukan  sesuatu  selama  apa  yang  dilakukan tidak  merugikan  orang  lain,  begitupun  ia  juga  mempunyai  hak  untuk  mempercayakan urusannya  kepada  orang  lain  atau  ia  menunjuk  orang  lain  untuk  mewakilkannya  dalam sebuah  urusan,  dengan  syarat  bahwa  urusan  yang  ingin  ia  serahkan  kepada  wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan, demikian halnya dengan urusan pernikahan. Dalam fikih,  perwakilan  ini  disebut  dengan  Al-Wakalah.  Secara  bahasa  maknanya  adalah  Al- Hifzu  (pemeliharaan)  atau  Al-Tafwid  (pemberian  kekuasaan).  Sedangkan  maknanya secara  istilah  menurut  Hanafiyah  adalah  perkataan  seseorang  kepada  orang  lain  untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang boleh diwakilkan atau pemberian kekuasaan dan  pemeliharaan  kepada  wakil.  Menurut  Syafi’iyah,  maknanya  adalah  pemberian kekuasaan  seseorang  atas  sebuah  pekerjaan  yang  boleh  diwakilkan  yang  ia  tidak laksanakan kepada orang lain dalam hidupnya. 12
Melakukan  Wakalah  hukumnya  adalah  boleh,  karena  hal  tersebut  dibutuhkan  manusia dalam  hubungan  mereka  dengan  sesamanya.  Prinsipnya  dalam  hidup  ini,  setiap  orang saling  membutuhkan  pertolongan  orang  lain.  Di  saat  ia  tidak  mampu  mengerjakan urusannya, ada kemudahan dengan cara memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak  atas  dirinya.  Dengan  demikian,  tercipta  rasa  saling  tolong  menolong  antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Wakalah wali dalam akad nikah dilakukan apabila para wali terhalang atau tidak  memenuhi  syarat  untuk menjadi wali seperti  yang diungkapkan oleh Rustam Yahya: 13
“Wali  nikah  yang  diwakilkan  menurut  saya  itu  langkah  yang  ditempuh  kalau walinya  tidak  mampun  dan  itu  dibolehkan  artinya  kalau  walinya  tidak  mampu untuk menikahkan sendiri anaknya maka langsung saja diwakilkan ke Penghulu.”
Demikian  keterangan  diatas  relevan  dan  senada  dengan  beberapa  keterangan  yang disampaikan  oleh  beberapa  informan  lainnya,  sehingga  secara  umum  masyarakat memahami bahwa apabila seorang wali tidak mampu menikahkan sendiri anaknya maka Ia  boleh  mewakilkannya  ke  Penghulu.  Adapun  Hal  yang  menjadi  catatan  peneliti  dari pemahaman  yang  diungkapkan  oleh  masyarakan  yaitu,  bahwa  masyarakat  dalam memahami  Wakalah  wali  bukan  berdasarkan  pengetahuannya  tentang  itu  melainkan
12 Nelly,  Roos.  "Wakalah,  kafalah  dan  hawalah." Juripol  (Jurnal  Institusi  Politeknik  Ganesha Medan) 4.2 (2021), hlm. 228-233.
13 Rustam Yahya, Tokoh Masyarakat Kecaatan Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada Mei 2023
dipahami melalui kebiasaan yang dilakukan dalam akad nikah, artinya karena terbiasanya masyarakat  melihat  praktik  Wakalah  wali  sehingga  mereka  memahami  bahwa  Wakalah wali  dalam  akad  nikah  itu  adalah  hal  yang  dilakukan  apabila  orang  tuanya  (bapak) mempelai  perempuan  tidak  mampu  untuk  menikahkan  sendiri  anaknya,  sebagaimana yang diungkapkan oleh Sujarno Aimas yang menyatakan bahwa: 14
“Menurut saya wali  yang diwakilkan dalam akad nikah  itu adalah perbuatan  yang boleh  dilakukan  karena  selama  ini  memang  diwakilkan  ke  Pak  Imam  dan  tidak pernah ada yang melarang.”
Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Dumbo Raya dalam memahami Wakalah  wali  dalam  akad  nikah  sudah  jelas  hanya  berdasar  pada  apa  yang  mereka saksikan  selama  ini,  tanpa  pernah  mempertanyakan  alasan  mengapa  wali  nikah  di Wakalahnkan,  sehingga  pemahaman  mereka  juga  sebatas  pada  pemahaman  tersebut, maksudnya  ialah  sebatas  pemahaman  masyarakat  tentang  Wakalah  wali  dalam  akad nikah  ialah  dilakukan  apabila  wali  dalam  hal  ini  Bapak  dari  mempelai  perempuan terhalang  maka  langsung  diserahkan  ke  pihak  KUA  (Pak  Imam),  masyarakat  tidak memahami  akan  adanya  urutan  wali  yang  lebih  berhak  sebelum  diserahkan  ke  pihak KUA. Sebagaimana penjelasan berikut:
Sebelum melakukan praktik Wakalah wali dalam akad nikah sebenarnya ada urutan wali yang semestinya diperhatikan. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Adapun tertib wali tersebut yaitu:
1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
5. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak Bapaknya
8. Hakim (Pemerintah)
Sedangkan mengenai siapa saja yang diprioritaskan menjadi wali, Imam Abu Suja’ dalam Matan  al-Ghâyah  wa  Taqrîb  (Surabaya:  Al-Hidayah,  2000),  hal.  31,  menjelaskannya sebagai berikut:
14 Sujarno  Aimas,  Tokoh  Masyarakat  dan  pelaku  Wakalah  Nikah  di  Kecamatan  Dumbo  Raya, Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2023
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana
“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung),  saudara  lelaki  seayah,  anak  lelaki  saudara  lelaki  seayah  seibu (kandung),  anak  lelaki  saudara  lelaki  seayah,  paman  dari  pihak  ayah,  dan  anak lelaki  paman  dari  pihak  ayah.  Demikianlah  urutannya.  Apabila  tidak  ada  waris ‘ashabah, maka…hakim.”
Apabila wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitu seterusnya mengikuti tertib wali. Dan jika masih ada wali yang terdekat hadir maka tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh  jika  wali  yang  lebih  dekat  mampu  malakukan  akad.  Hal  ini  ditujukan  agar  tidak menyebabkan  terganggunya  perkawinan  tersebut.  Apabila  tertib  wali  tersebut  tidak  ada yang  bersedia,  maka  wali  hakimlah  yang  diangkat  untuk  menikahkan  kedua  mempelai. Mayoritas pemahaman masyarakat tentang urutan wali diatas sangat minim, bahkan tidak mengetahuinya  sama sekali, artinya dalam  melakukan praktik  Wakalah wali  masyarakat tidak pernah memperhatikan akan adanya urutan yang lain sebelum dilimpahkan ke wali hakim.  Sebatas  pemahaman  masyarakat  dalam  melakukan  Wakalah  wali  yaitu  hanya ketika  Bapaknya  mempelai  perempuan  yang  berhalangan.  Masyarakat  tidak  memahami jika ada wali aqrab yang boleh menggantikan Bapaknya yang berhalangan. Seperti yang diungkapkan oleh Mansur Podungge yang menyatakan bahwa: 15
“Kalau  Bapaknya  pengantin  perempuan  ini  tidak  tau  cara  menikahkan  anaknya langsung  saja  diserahkan  ke  Pak  Imam  karena  memang  Pak  Imam  yang  biasa menikahkan orang”
Hal  lain  yang  menarik dimana  faktanya secara umum ternyata masyarakat Dumbo Raya memang  tidak  memahami  akan  adanya  urutan  wali  yang  lain  yang  boleh  jadi  wali, sebelum diserahkan ke Pak Imam sebagai wali hakim. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah  masalah  jika  seorang  wali  mewakilkan  hak  perwaliannya  itu  kepada  orang  lain namun  pemahaman  masyarakat  tersebut  juga  menjadi  perhatian  peneliti  karena  jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun  karena  ketidak  tahuannya  sehingga  urgensi  kedudukan  wali  tidak  banyak dimanfaatkan.  Berdasarkan  realitas  dan  hasil  observasi  serta  keterangan  yang  berhasil didapatkan  penulis  dari  informan,  maka  setidaknya  ada  beberapa  indikator  yang mempengaruhi  pemahaman  masyarakat  Dumbo  Raya  terkait  dengan  Wakalah  nikah
15 Mansur  Podungge,  Tokoh  Masyarakat  sekaligu  pelaku  wakalah  di  kecamatan  Dumbo  Raya, Wawacara dilakukan pada 22 Mei 2023
sehingga tindakan tersebut telah menjadi semacam kebiasaan (dalam tradisi hukum islam disebut  dengan  Al-Adah  Muhakamah  -adat  yang  bertransformasi  menjadi  sebuah ketetapan  yang  memiliki  nilai  hukum-) 16 dimana  situasi  ini  kerap  kali  terjadi  sejak  dulu bahkan  hingga  saat  ini,  diantara  indikator  yang  dimaksudkan  penulis  berdasarkan  hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan kunci, antara lain:
1) Kurangnya Pemahaman Agama
Kurangnya  pemahaman  agama  masyarakat  setempat,  terutama  terkait  dengan persoalan  yang  berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam, tentu saja  menjadi salah  satu  stimulus  atau  pemicu  mengapa  mayoritas  masyarakat  setempat  memilih Wakalah  sebagai  solusi  untuk  mengakad  anaknya  yang  menikah.  Hal  inipun  yang menyebabkan  masyarakat lebih  memilih untuk memberikan perwakilan kepada orang yang jauh lebih berhak seperti Pak Imam pada masa itu untuk menjadi wali nikah bagi anak  perempuan  mereka  yang  akan  melangsungkan  pernikahan.  Kualitas Keberagamaan Wali Nikah.
2) Kualitas Keberagamaan Wali Nikah
Masyarakat  di  sana  pada  masa  itu  masih  banyak  yang  tidak  melaksanakan  ibadah sholat serta ibadah lainnya, hal demikian dikarenakan masyarakat pada masa itu dapat di katakan orang  yang baru  mengenal  ajaran Islam. Dengan begitu seorang ayah atau keluarga tidak dapat menjadi wali dikarenakan kondisi tersebut di kategorikan sebagai orang  yang  fasik.  Sehingga  sejak  itu  merupakan  penyebab  hak  perwalian  dalam pernikahan tersebut di wakilkan kepada para Ustadz yang ada di Kecamatan tersebut.
16 Kaidah-kaidah  fikih  merupakan  kaidah  hukum  yang  berisfat  menyeluruh  yang  mencakup  semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fikih asasi yang disepakati, salah satunya yaitu al-‘adat al-muhakkamah (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  dalam  menetapkan  suatu hukum sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Dengan  menguasai  kaidah-kaidah  fiqh  kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan  lebih  arif  di  dalam  menerapkan  fikih  dalam  waktu  dan  tempat  yang  berbeda  untuk  kasus,  adat  kebiasaan, keadaan  yang  berlainan.  Kaidah  fikih  asasi  kelima  adalah  tentang  adat  atau  kebiasaan,  dalam  bahasa  Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau  mengulanginya.  Sedangkan  ‘Urf  ialah  sesuatu  perbuatan  atau  perkataan  dimana  jiwa  merasakan  suatu ketenangan  dalam  mengerjakannya  karena  sudah  sejalan  dengan  logika  dan  dapat  diterima  oleh  watak kemanusiaannya dalam berbabagi kebiasaan termasuk dalam bermuamalah. Kendati, demikian adat istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang fasid. Lihat Gunardi, Setiyawan,  et  al. "Konsep  Al-'Adah  Muhakkamah  Dalam  Pewarisan  Tanah  Adat  Menurut  Adat  Perpatih  Di Malaysia. " Malaysian Journal of Syariah and Law (2017), hlm. 32.
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana

## 3) Inisiatif untuk mempertahankan tradisi atau kebiasaan
Kebiasaan  dalam  mewakilkan  hak  perwaliannya  kepada  orang  lain  yang  dimana seorang  ayah  atau  wali  mujbir  lebih  memilih  untuk  menyerahkan  hak  perwaliannya kepada orang lain dari pada menikahkan anaknya langsung. Pelaksanaan adat tersebut juga diperkuat bahwa masyarakat setempat dalam jiwanya telah tertanam tentang adat yang  begitu  sangat  kuat.  Keterangan  dari  bebrapa  informan  juga  menegaskan  bahwa mayoritas  masyarakat  tersebut  menerapkan  adat  Wakalah  wali  dikarenakan  ingin mempertahankan  adat.  Adat  tersebut  merupakan  tradisi  yang  telah  mendarah  daging sejak masa lalu, sehingga masyarakat yang sekarang memilih untuk mempertahankan tradisi tersebut.
Sudaryono  tentang  teori  pemahaman  mengatakan:  “Pemahaman  adalah  kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan  menguraikan  isi  pokok  dari  suatu  bacaan  atau  mengubah  data  yang  disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”,  dan jika dianalogikan dengan kondisi yang dihadapi  masyarakat  dumbo  raya  tentang  persoalan  Wakalah  maka  dapat  disimpulalkan berdasarkan  hasil  keterangan  informan  dan  wawancara  bahwa  faktanya  sebagian masyarakat memang pada dasarnya sangat minim pengetahuan  mereka tentang Wakalah nikah,  bahkan  sebagian  besar  lainnya  bersikap  acuh.  Sedangkan  yang  paham  juga menganggap  bahwa  Wakalah  merupakan  salah  satu  bagian  dari  tradisi  yang  perlu dilestarikan  karena  pada  dasarnuya  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  syariat,  penulis sendiri  memandang  bahwa  melaksanakan  akad  tanpa  di-Wakalah-kan  oleh  orang  lain merupakan suatu hal yang positif dan baik.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Jika  merujuk  pada  hukum  Islam  telah  terdapat  elemen-elemen  hukum  yang  berkenaan dengan  adanya  wali  dalam  akad  nikah.  Para  fuqaha  telah  bersepakat  syarat  bagi  sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan  sendiri  maupun  dilakukan  oleh  orang  lain.  Jika  terdapat  perwalian  yang  seperti ini,  maka  sah  dan  terlaksana  akad  perkawinan.  Jika  tidak  ada,  akadnya  batal  menurut pendapat  jumhur,  dan  menurut  mazhab  Hanafi  adalah  mauqud  (terkantung).  Jika  akad berlangsung  dari  seorang  laki-laki  dengan  pelaksanaan  dari  dirinya  sendiri,  maka  sah
akadnya  menurut  kesepakatan  fuqaha.  Jika  berlangsung  dengan  perwakilan  dari seseorang maka sah dengan bentuk perwakilan.
Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah walinya (Bapaknya), apabila wali  yang  bersangkutan  sanggup  bertindak  sebagai  wali.  Namun,  adakalanya  wali  tidak hadir  atau  karena  sesuatu  sebab  ia  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali,  hak  kewaliannya berpindah  keorang  lain.  Wali  ditunjuk  berdasarkan  skala  priorotas  secara  tertib  dimulai dari orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam syafi’i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Adapun tertib wali tersebut yaitu:
1) Bapaknya
2) Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan)
3) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
4) Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
5) Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7) Anak laki-laki pamannya dari pihak Bapaknya
8) Hakim (Pemerintah). 17
Para  ulama  fiqh  mengurutkan  hak  perwalian  sesuai  urutannya,  jika  urutan  tersebut dilanggar tanpa alasan  yang  mendasar  maka  nikahnya tidak sah, dan wali  hakim  berada pada  urutan  sesudah  urutan  wali  nasab.  Mengenai  wewenang  wali  hakim  yang  dapat menikahkan  hanya  dalam  beberapa  meomen-momen  tertentu,  seperti  terjadinya pertentangan  diantara  para  wali,  wali  nasab  tidak  ada,  baik  karena  ghaib  atau  karena walinya  enggan.  Dalam  mengangkat  wali  hakim  mesti  diperhatian  oleh  sebab  itu  tidak boleh  menggunakan  wali  hakim  apabia  masih  dijumpai  wali  nasabnya.  Sultan  atau penguasa hanya bisa bertindak sebagai wali jika urutan wali yang paling berhak tidak ada yang mau bersedia menjadi wali.
Artinya jika wali nasab dari mempelai perempuan masih ada maka terlebih dahulu harus menggunakan  wali  nasab  itu  dan  tidak  boleh  menggunakan  wali  ditingkat  yang dibawahnya,  jika  wali  nasab  yang  ditingkat  atas  masih  ada  dan  bersedia  menajdi  wali, namun  jika  dari  urutan  wali  itu  tidak  ada  yang  bersedia  maka  Sultan  (wali  hakim)  baru bisa  bertindak  sebagai  wali.  Dalam  Islam  wali  yang  tidak  cakap  melakukan  akad  boleh
17 Bakri  A.  Rahman,  Ahmad  Sukardja,  Hukum  Perkawinan  Menurut  Islam,  Undang-Undang  dan Hukum perdata (BW), PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981), hlm. 54.
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana
mewakilkan kepihak lain seperti dalam perkawinan, jika wali tidak mampu atau terhalang maka  Ia  boleh  mewakilkan  hak  walinya,  dengan  memperhatikan  status  wali,  karena dalam Islam ada urutan wali sudah jelas tertibnya. 18 Hal inipun selaras dengan apa yang diteskan  oleh  Jalaluddin  Abdurrahman  As-suyuthi  dalam  kitab  Asybah  wan  nadzair tentang  kaidah  Fiqhiyyah  yang  berbunyi  :  Artinya:  “Perwalian  khusus  lebih  kuat  dari perwalian umum.” (as-Suyuthi, t.t: 104). Dimana seungguhnya atas dasar kaidah di atas, maka:
1) Seorang  wali  hakim  tidak  boleh  menikahkan  seorang  perempuan  yang  masih mempunyai  wali  nasab.  Sebab,  wali  nasab  sifatnya  khusus  sehingga  lebih  kuat sedangkan wali hakim sifatnya umum.
2) Seorang  wali  nasab  yang  statusnya  khusus  dapat  menuntut  qishas  atau  diyat  atau meberikan  pengampunan  terhadap  pembunuh  orang  yang  melakukan  pembunuhan orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya.  Tetapi,  wali  hakim  yang  statusnya  wali umum tidak dapat menuntut hak- hak tersebut.
3) Manakala  seorang  perempuan  dinikahkan  dengan  seorang  laki-laki  oleh  wali  hakim, sementara  wali  atau  melalui  perwakilan  menikahkan  perempuan  itu  dengan  laki-laki yang lain, maka yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali yang sebenarnya, bukan yang dinikahkan oleh wali hakim.
Adapun  Praktik  Wakalah  wali  dalam  akad  nikah  yang  banyak  diimplementasikan  oleh mayoritas  masyarakat  Islam  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  bahkan  pada  umumnya,  dapat dikategorikan  sebagai  bentuk  dari  kebiasaan  yang  agaknya  tidak  salah  jika  menurut penulis telah bertransformasi menjadi tradisi setempat yang dianggap positif dan sah-sah saja.  Dalam  konteks  hukum  islam  tradisi  baik  yang  dipraktekan  disuatu  tempat  disebut dengan  Urf  Shahih,  dan  bilamana  berulangkali  dilakukan  hingga  menjadi  hukum  maka dalam istilah Qawaidh Fiqhiyyah disebut dengan Al-adah Al-Muhakamah yang memiliki kekuatan hukum tidak tertulis atau hukum adat.
Urf’ yang dimaknai dengan ‘adat kebiasaan’. Adapun dalam praktiknya, ‘al Urf’ terbagi menjadi dua yaitu, ucapan dan tindakan. 19 Kedua hal tersebut menurut para pakar hukum Islam  bahwa  ada  Urf  yang  bersifat  umum  dan  ada  Urf  yang  bersifat  khusus  serta  dapat digunakan  menjadi  dalil  dalam  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini  para  ulama  ushul  fiqih
18 Syekh  Hasan  Ayyub,  “Fiqh  Al-Usrah  Al-Muslimah”,  Diterjemahkan  M.  Abdul  Ghafur,  Fiqih Keluarga, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3, hlm. 34.
19 Zakiyuddin Sa’ban berpendapat bahwa ‘al Urf’ adalah Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan  mereka  setujui  baik  itu  dalam  perbuatan  yang  sudah  tersebar  luas  di  kalangan  mereka  ataupun  perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi  mereka  ketika  mendengar  kata  tersebut.  Lihat:  Zakiyuddin  Sa’ban,  Ushul  al  Fiqh  al  Islamiy,  (Kairo: Nahdhoh Arabiyah, 1968), hlm. 192
bersepakat  bahwa  Adat  atau  ‘al  Urf’  yang  sah  ialah  yang  tidak  bertentangan  dengan syari'at.  Yusuf  al-Qardhawi,  misalnya,  mengatakan  bahwa  reaktualisasi  hukum  Islam merupakan  kebutuhan  yang  bersifat  terus  menerus.  Hal  itu  disebabkan  karena  realita kehidupan senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan  dan  perkembangan.  Hukum  Islam  itu  tetap  relevan  bagi  setiap  tempat  dan zaman, serta selama hukum Islam itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan Urf merupakan suatu keharusan. 20
Adapun  menurut  Sofyan  A.P.  Kau,  kata  ‘Urf  seakar  kata  dengan  al  Ma’ruf,  keduanya berasal  dari  kata  kerja  ‘arafa,  ya’rifu,  ‘urfan,  wa  ma’rifah,  yang  berarti  mengetahui, mengenal. Dengan demikian, ‘Urf diartikan sebagai sesuatu yang hidup dan dipraktikkan dalam  masyarakat  tersebut  adalah  hal  yang  sudah  dikenal  sebagai  hal  yang  baik  untuk ditradisikan. 21 Sedangkan menurut penulis, praktik Wakalah wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya, faktanya bukanlah sebuah problem  dalam  perspektif  hukum  Islam,  namun  demikian  perlu  kiranya  di  garis  bawahi sebagai bagian dari catatan khusus penulis bahwa persoalan yang berkaitan dengan tertib wali  sebagaimana  urutan  yang  telah  ditetapkan  dalam  literatur  hukum  islam,  ternyata tidak  diterapkan  oleh  masyarakat  Islam  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  dan  ini  menjadi sebuah  temuan  khusus,  walaupun  penulis  tidak  menafikan  bahwa  dalam  beberapa keterangan  Kepala  KUA  bahkan  para  penghulu,  persoalan  tersebut  bukanlah problematika esensial yang kemudian hanya karena masalah tersebut sebuah perkawinan menjadi tidak terlaksana atau batal.
Terlepas  dari  pendapat  lain  yang  tidak  mensyaratkan  adanya  wali  dalam  akad  nikah, dalam  penelitian  ini  fokus  kepada  pendapat  yang  mesyaratkannya  sebagaimana  Imam Syafi’i  mengatakan bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat dulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka  selanjutnya  bila  wali  jauh  pun  tidak  ada,  maka  hakimlah  yang  bertindak  sebagai wali.  Penerapan  Wakalah  wali  dalam  akad  nikah  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  adalah situasi  yang  seringkali  terjadi  pada  umumnya.  Dalam  literatur  hukum  islam  persoalan perwakilan  yang  tidak  sah  tentu  saja  akan  mengakibatkan  tidak  sahnya  suatu  perwalian
20 Yusuf Qaradawi, Ijtihad Kontemporer , terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 6
21 Sofyan A.P. Kau, Tafsir Islam atas Adat Gorontalo, (Malang: Intelegensia Media, 2019), hlm. 8
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana
yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan, lagi-lagi hal ini terlepas dari pendapat  ulama  yang  tidak  mensyaratkan  adanya  wali  nikah.  Namun,  selama  semua rukun  dan  syarat  akad  Wakalah  terpenuhi,  pewakilan  nikah  semacam  ini  dianggap  sah dan tidak menyalahi ketentuan.
Terus  terang  praktik  Wakalah  yang  selama  ini  dilakukan  bukan  karena  ada  hal yang  menyimpang  dari  segi  substansi  Wakalah  tersebut  melainkan  Wakalah seringkali  terjadi  karena  mungkin  orang  tua  anak  merasa  bahwa  sudah  menjadi tradisi bahwa anak yang menikah akan di akadkan oleh orang yang mewakili atau Wakalah,  sehingga  dari  sudut  pandang  manpun,  Wakalah  yang  dilaksanakan sampai dengan saat ini senantiasa seuasi dengan tuntunan hukum islam dan tidak ada sama sekali yang menyimpang. 22
Dari  beberapa  sumber  refensi  dan  hasil  wawancara  terhadap  masyarakat,  maka  peneliti kembali  menganalisa  dan  mengkaji  apakah  penerapan  Wakalah  wali  dalam  akad  nikah masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya masih dalam koridor yang dianjurkan atau lari dari  hukum Islam. Dari penelitian terungkap  bahwa penerapan  Wakalah wali dalam akad  nikah  masyarakat  Islam  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  masih  sejalan  dengan  hukum Islam.  Masyarakat  sama  sekali  tidak  menghilangkan  ataukah  menghalangi  beberapa syarat  dalam  pernikahan  terkhusus  dibidang  perwalian,  hanya  saja  yang  menjadi perhatian  peneliti  yaitu  masyarakat  dalam  menerapkan  praktiknya,  masyarakat  hanya mengikuti kebiasaan itu tanpa mengetahui dasarnya.
Mengikuti  apa  yang  menjadi  sebuah  tradisi  atau  kebiasaan  yang  baik  dalam  sebuah perkara menurut penulis sendiri bukanlah sebuah pernyimpangan, namun demikian besar kiranya harapan penulis dari pihak KUA untuk selanjutnya mensosialisasikan pentingnya akad  nikah  yang  tanpa  perlu  di-Wakalah-kan.  Sehingga  tidak  lagi  pengabaian  untuk langsung  me-Wakalah-kan  akad  nikah  padahal  orang  tua  wali  ada  beberapa  diantara mereka  yang  mampu  untuk  melaksanakannya  sendiri.  Karena  sesungguhya  tradisi Wakalah di Dumbo Raya ini bukanlah murni tradisi yang hadir ke ranah publik tanpa ada argumentasi  tertentu,  melainkan  tradisi  ini  terbentuk  dari  awal  mulanya  beberapa  wali yang memang tidak mampu melakukan akad sendiri hingga akhirnya di-Wakalah-kan dan terbawa-bawa hingga saat ini.
Lebih dari  itu tegas menurut penulis  jika pelaksanaan  Wakalah dalam perkawinan dapat melahirkan  kemudharatan,  kemafsadatan,  atau  bahkan  berimplikasi  pada  ketidak
22 Bapak Rustam Yahya Kepala KUA Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada tanggal 5 April 2023.
absahnya  sebuah  perkawinan  yang  dilaksanakan,  maka  sistem  Wakalah  tersebut  harus segera dihindarkan atau dihapuskan, namun sebaliknya bilamana tidak membawa dampak negatif  dan  cenderung  membawa  kemaslahatan  maka  pelaksanaan  Wakalah  dalam perkawinan  yang  dimaksud  sah-sah  saja  untuk  tetap  dipertahankan,  sebagaimana  tujuan hukum islam dan prinsipnya :

## جلب المصالح و دفع المفاسد اي مفسده
Artinya: Menolak kemafsadatan dan mengedepankan kemaslahatan

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Sebagian besar mayoritas pemahaman masyarakat Islam Kecamatan Dumbo Raya terhadap persoalan Wakalah wali  dalam  akad  nikah  faktanya  tidak  didasarkan  atas  pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman tersebut didasarkan pada bagaimana praktek Wakalah wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi hanya sebatas pemahaman masyarakat dibolehkannya praktik Wakalah wali dalam akad nikah yaitu jika wali (Bapak) dari mempelai perempuan tidak mampu menikahkan anaknya maka langsung diwakilkan ke pihak KUA. Masyarakat tidak memahami akan adanya tertib wali yang telah ditetapkan  dalam  hukum  Islam.  Adapun  terkait  dengan  pemahaman  masyarakat  yang cukup  menjadi  perhatian  peneliti  yaitu  masyarakat  berasumsi  bahwa  yang  wajib  untuk menikahkan  anaknya  adalah  pihak  KUA  sedangkan  orang  tua  hanya  bertugas  untuk mendampingi saja.
2. Setelah  peneliti  mengkaji  beberapa  referensi  hukum  Islam  tentang Wakalah wali  dalam akad  nikah,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  penerapan praktik Wakalah wali  dalam  akad nikah  masyarakat Islam di  Kecamatan Dumbo Raya tidaklah  bertentangan dengan hukum Islam  hingga  danggap  cukup  relevan  dengan  ketentuan  normatif  yang  termuat  dalam hukum  Islam.  Masyarakat  sama  sekali  tidak  menghilangkan  ataukah  menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus dibidang perwalian. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain namun yang menjadi perhatian peneliti jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun karena kebiasaan yang diterapkan masyarakat lain sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan.
Abdur Rahman Adi Saputera, Ahmad Maulana

## Daftar Pustaka
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Percetakan Mandar Maju, 2008). Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW), PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981)
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007) Dulsukmi Kasim. "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo."
Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner 4.2 (2019)
Gunardi,  Setiyawan,  et  al.  "Konsep  Al-'Adah  Muhakkamah  Dalam  Pewarisan  Tanah  Adat  Menurut Adat Perpatih Di Malaysia." Malaysian Journal of Syariah and Law (2017)
Gunawan, Imam. "Metode penelitian kualitatif." (Jakarta: Percetakan Bumi Aksara 143 (2013), h. 32- 49.  Lihat  juga  Fadli,  Muhammad  Rijal.  "Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif." Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21.1 (2021)
H.im, Indra, and Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari  6  Bulan  Setelah  Akad  Nikah  Dari  Perkawinan  Hamil  Perspektif  Hukum  Islam."  Jurnal Tana Mana 1.1 (2020)
Harun,  Hasyim.  "Anak  Di  Bawah  Umur  Sebagai  Wali  Nikah:  Suatu  Konsekuensi  Hukum  Dan Urgensitas  Urutan  Perwalian."  Al-Syakhshiyyah  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  dan Kemanusiaan 2.2 (2020)
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Percetakan Remaja Rosdakarya, 2006)
M.  Djunaid  Ghony  dan  Fauzan  Almanshur,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  (Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media, 2012)
M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Gh.ia Indonesia, 2003) Masri Singaribun dan Sofyan, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: Percetakan LP3ES, 1987) Mulyadi, Mohammad. "Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya." Jurnal studi komunikasi dan media 15.1 (2011)
Najib,  Agus  Moh.  "Kontroversi  Perempuan  Sebagai  Wali  Nikah."  Musawa  Jurnal  Studi  Gender  dan Islam 5.2 (2007)
Nasution,  Agung  Sahbana,  Sutrisna  Sutrisna,  and  Syarifah  Gustiawati.  "Kewenangan  Ayah  Biologis Menjadi  Wali  Nikah  Bagi  Anak  Hasil  Zina  Menurut  Pandangan  Imam  Syafi’i  dan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  NO.  16/PUU-VIII/2010."  As-Syar'i:  Jurnal  Bimbingan  & Konseling Keluarga 4.2 (2022)
Nelly, Roos. "Wakalah, kafalah dan hawalah." Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 4.2 (2021)
Sofyan A.P. Kau, Tafsir Islam atas Adat Gorontalo, (Malang: Intelegensia Media, 2019)
Sukandarrumidi,  Metodologi  Penelitian  Petunjuk  Praktis  Untuk  Penelitian  Pemula  (Cet.  3;
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Office: 1993) Syekh  Hasan  Ayyub,  “Fiqh  Al-Usrah  Al-Muslimah”,  Diterjemahkan  M.  Abdul  Ghafur,  Fiqih Keluarga, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003)
Yunita, Masna, and Intan Sahera. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." Jurnal Al-Ahkam 13.1 (2022)
Yusuf Qaradawi, Ijtihad Kontemporer, terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
Yusuf,  M.  "Menggugat  Peran  Wali  Nikah:  Potret  Bias  Gender  &  Analisa  Fikih  Egalitas."  Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 5.2 (2007)
Zakiyuddin Sa’ban, Ushul al Fiqh al Islamiy, (Kairo: Nahdhoh Arabiyah, 1968)
Zaluchu,  Sonny  Eli.  "Metode  Penelitian  Di  Dalam  Manuskrip  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan."  Jurnal Teologi Berita Hidup 3.2 (2021)