## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah
¹Jonathan Santoso, Sintong Arion Hutapea², Lezi Fitri ³, Suwanto Kahir ¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ²Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ³Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Email: jonathansantoso707070@gmail.com , sintong-arion@ubb.ac.id , lezifitri70@gmail.com , suwantokahir7@gmail.com
Abstract
Both the State Expenditure Budget (APBN) and the Regional Expenditure Budget (APBD) have crucial  issues.  This  article  was  created  to  examine  the  oversight  of  APBN  and  APBD Management  and  Expenditures  as  well  as  obstacles  in  APBD  and  APBN  Supervision.  This article  was  prepared  using  a  normative  approach.  Oversight  of  the  management  and expenditure  of  the  APBN  and  APBD  so  that  no  party  takes  advantage  of,  misuses  the management  and  expenditure  of  the  state  or  regional  financial  budgets  for  personal  gain. Supervision is more in the nature of preventing the occurrence of violations in the management and expenditure of the state and regional financial budgets, even if there is a violation it can be immediately discovered through supervision and immediate correction of losses is also carried out.  Obstacles  encountered  in  the  management  of  APBN  and  APBD  include:  efficiency  and effectiveness of management and expenditures that are not in accordance with what has been planned and determined.
Keywords:  Regional Revenue and Expenditure Budget, State Finances, State Revenue and expenditure Budget

## Abstrak
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD),  keduanya  memiliki  persoalan  yang  krusial.  Artikel  ini  dibuat  untuk  mengkaji pengawasan  terhadap  Pengelolaan  dan  Pengeluaran  APBN  dan  APBD  serta  kendala  dalam Pengawasan APBD dan APBN. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan normative. Pengawasan  pengelolaan  dan  pengeluaran  APBN  dan  APBD  supaya  tidak  ada  pihak  yang memanfaatkan,  menyalahgunakan  pengelolaan  dan  pengeluaran  anggaran  keuangan  negara  atau daerah  untuk  kepentingan  pribadi.  Pengawasan  lebih  bersifat  mencegah  terjadinya  pelanggaran pengelolaan  dan  pengeluaran  anggaran  keuangan  negara  dan  daerah,  kalaupun  terdapat pelanggaran  maka  dapat  segera  ditemukan  melalui  pengawasan  dan  segera  pula  dilakukan koreksi atas kerugian. Kendala  yang didapatkan dalam pengelolaan APBN dan APBD  meliputi: efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  dan  pengeluaran  tidak  sesuai  yang  telah  direncana  dan ditetapkan.

## Kata  Kunci:  Pengawasan,  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah,  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam dengan  segala  jenis  perbedaan  adat  istiadat,  keyakinan  dan  kebiasaan  disetiap daerahnya. 1 Segala  tindakan  negara  diarahkan  untuk  menjamin  terpenuhinya kesejahteraan  masyarakat.  Pemberian  jaminan  itu  dibuat  dengan  melakukan pengelolaan keuangan negara.
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan  Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan  memegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan. Kekuasaan Presiden negara dibidang pengelolaan keuangan negara tersebut selanjutnya  :  a.  dikuasakan  kepada  Menteri  Keuangan,  selaku  pengelola  fiskal  dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada  menteri/pimpinan  lembaga  selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota  selaku  kepala  pemerintahan  daerah  untuk  mengelola keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan. 2 Asas-asas  pengelolaan  keuangan  negara  yang  juga dinormakan  dalam  undang-undang  keuangan  yaitu:  asas  kesatuan,  asas  universalitas, asas  tahunan,  asas  spesialitas,  asas  akuntabilitas,  asas  profesionalitas,  asas proprosionalitas,  asas  keterbukaan  dan  pengelolaan  keuangan  negara  dan  asas pemeriksaan  keuangan  negara  oleh  badan  pemeriksaan  keuangan  yang  bebas  dan mandiri. 3
1 Faisal,  Derita  Prapti  Rahayu,  Anri  Darmawan,  Muhamad  Irfani,  dan  Ahda  Muttaqin.  (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 220-232.
2 Hendar  Ristriawan  dan  Dewi  Kania  Sugiharti.  (2017).  Penguatan  Pengelolaan  Keuangan  Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System.  Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 3, hlm. 601-619.
3 Yeni  Sucipto,  Dani  Setiawan,  Abdul  Waidl  dan  Ah  Maftuchan.  (2014).  Anggaran  Pendapatan Belanja Negara, Konstitusional, Prinsip dan Pilihan Kebijakan. Yogyakarta: Galang Pustaka, hlm. 99.
Anggaran  pemerintah  merupakan  sesuatu  metode  pengelolaan  keuangan  yang diatur  dalam  undang-undang. 4 Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  keduanya  memiliki  persoalan  yang krusial.  Permasalahan  yang  terjadi  meliputi  efisiensi  dan  efektivitas  belanja  negara, korupsi  pada  anggaran  belanja,  dan  dampak  belanja  negara  terhadap  pengurangan kemiskinan  dan  peningkatan  kemakmuran  rakyat,  serta  penyerapan  anggaran  dalam belanja negara menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.
Pengawasan  terhadap  pengelolaan  dan  pengeluaran  APBD  dan  APBN penggunaan  tepat  sasaran  bagi  kebutuhan  sesuai  yang  dialokasikan  oleh  negara  atau pemerintah  dan  mencegah  terjadinya  kerugian  negara.  Untuk  mencari  solusi  dari pelaksanaan  pengelolaan  dan  pengeluaran  APBN  dan  APBD  agar  tidak  ada  kerugian anggaran  yang  dikelola  maka  perlu  adanya  pengawasan  melekat  yang  merupakan instrumen  utama  dan  bagian  dari  upaya  penegakan  hukum  preventif  dalam  hukum administrasi.    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  menyebutkan  APBD  yang  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  daerah  yang ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Pemberian  otonomi  daerah  diikuti  oleh pemberian  kewenangan  dalam  hal  keuangan  atau  otonomi.  Hal  ini  menyebabkan Pemerintah  Daerah  dituntut  untuk  memaksimalkan  potensi  sumber  daya  keuangan yang  dimiliki  daerah  untuk  mendukung  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, seperti halnya pemerintah Pusat harus membuat rancangan anggaran keuangan untuk memetakan penerimaan daerah serta kebutuhan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.  Pemerintah  Daerah  diharapkan  lebih  mampu  menggali sumber-sumber  keuangan  khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). 5 Adapun  fokus  tulisan  ini  mengenai  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap pengelolaan  dan  pengeluaran  APBN  dan  APBD  dan  alasan-alasan  pengelolaan  dan pengeluaran APBN dan APBD, dan kendala dalam pengawasan.
4 Tiyas  Asri  Putri  dan  Tundjung  Herning  Sitabuana.  (2020).    Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). SIBATIK JOURNAL. Volume 1 No.7 (2022). hlm. 1003- 1018
5 Machfud  Sidik.  Optimalisasi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangkameningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.  Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, hlm. 1-14.

## B. METODE PENELITIAN
Legal issue merupakan permasalahan penelitian yang akan diungkap dengan menggunakan metode penelitian tertentu. 6 Artikel ilmiah ini ditulis dengan cara studi dokumen dengan menitikberatkan kepada asas-asas hukum atau lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif  (normative  legal  research).  Studi  dokumen  yang  dimaksudkan  yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. 7 Fokus  penelitian  ini  adalah  penelitian  terhadap  azas-azas  hukum 8 .  Penelitian  hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma. 9

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran APBN
Stephen  Robin  menyatakan  bahwa  pengawasan  adalah  “the  process  of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant  devising”.  Pengawasan  adalah  suatu  proses  pengamatan  (monitoring) terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan  direncanakan  dan  pengkoreksian  beberapa  pemikiran  yang  penting. 10 Dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pengeluaran anggaran APBN dan APBD ini, pengawasan melekat harus tetap dilakukan yang mana pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus  menerus  dilakukan  oleh  atasan  langsung  terhadap  bawahannya  secara preventif  dan  represif,  agar  pelaksanaan  tugas  bawahan  tersebut  berjalan  secara efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  rencana  kegiatan  dan  peraturan  perundang-
6 Jeanne  Darc  Noviayanti  Manik,  Rahmat  Robuwan,  dan  Wirazilmustaan.  (2022).  Pelaksanaan Pemberian  Perlindungan  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme.  PROGRESIF:  Jurnal  Hukum.  XVI/No. 2/Desember 2022, hlm. 167-189.
7 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, hlm. 45. 8 Ibid., hlm. 49.
9 Metode  penelitian  hukum  normatif  relevan  diterapkan  pada  pengkajian  hukum  yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12. 10 Riawan Tjandra. (2009). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo. hlm. 131.
undangan  yang  berlaku.  Pada  anggaran  tolak  ukurnya  pada  pengawasan  yang mana sebagai suatu cara terpisah dari proses pengelolaan keuangan negara.
Pengawasan berguna untuk menjamin pelaksanaan agar tidak menyimpang dari  rencana  yang  sudah  ditetapkan.  Pengawasan  sangat  diperlukan  dalam pengelolaan dan pengeluaran anggran keuangan negara dan daerah agar tidak ada pihak  yang  memanfaatkan,  menyalahgunakan  pengelolaan  dan  pengeluaran anggaran  keuangan  negara  atau  daerah  untuk  kepentingan  pribadi.  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  secara  eksplisit menjelaskan  sistem  pengawasan  internal  dan  eksternal  dalam  pengelolaan keuangan  negara.  Kewenangan  pengawasan  internal  berada  pada  bendaharawan negara yang memegang kuasa anggaran yaitu Menteri Keuangan selaku pemegang kuasa anggaran pemerintah pusat, Menteri atau pimpinan lembaga.
Pada  dasarnya  pengawasan  ini  tidak  bertujuan  mencari  kesalahan,  tetapi mengarahkan  pelaksanaan  aktivitas  agar  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan menjadi  pedoman  pengelolaan  dan  pengeluaran  digunakan  dapat  tepat  sasaran demi  kemajuan  dan  perkembangan  negara  dan  daerah.  Pengawasan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  wilayah  berperan  buat  memberi  pengaruh  dalam membangun  buat  membentuk  masyarakat  yang  hendak  dicapai  cocok  dengan tujuan  bernegara  (direktif),  membina  kearah  kesatuan  bangsa  (integratif), pemeliharaan  dan  penjaga  keselarasan,  keserasian  serta  penyeimbang  dalam kehidupan  berbangsa  serta  bernegara  (stabilitatif)  serta  penyempurnaan  terhadap tindakan-  tindakan  administrasi  negeri  ataupun  menjaga  aksi  masyarakat  dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat (perspektif), upaya yang dilakukan buat memperoleh keadilan (korektif). 11
Pengawasan lebih bersifat mencegah terjadinya pelanggaran pengelolaan dan pengeluaran  anggaran  keuangan  negara  dan  daerah,  kalaupun  terdapat pelanggaran  maka  dapat  segera  ditemukan  melalui  pengawasan  dan  segera  pula dilakukan koreksi atas kerugian tersebut. APBN terdiri  atas anggaran  pendapatan
11 Isnawati.  (2013).  Perspektif  Hukum  Dalam  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Jurnal  Ilmu Hukum. Vol 1, No 2, hlm. 96-108.
negara,  anggaran  belanja  negara,  dan  pembiayaan  anggaran.  Pendapatan  Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri  atas  penerimaan  perpajakan,  penerimaan  negara  bukan  pajak,  dan penerimaan hibah.
Anggaran  negara  memiliki  3  fungsi  yaitu:  pertama,  fungsi  Hukum  Tata Negara  (de  staatsrechtelijike  funcitie).  alat  otoritas  dan  alat  memilih  (kuezefunctie) sejumlah  alternatif  (kepentingan  dan  anggaran  kegiatan).  Kedua,  fungsi  teknis pengurusan (de beheerstechnische functie). Dasar pengurusan secara tertib dan serasi (doelmatig)  serta  dasar  pertanggungjawaban  bagi  pelaksana.  Ketiga,  fungsi  makro ekonomis (de macro-economische functie). Alat kebijaksanaan (beleid) dalam penentuan tingkat  belanja  nasional  (nationale  bestidigingen). 12 Bahwa  siklus  APBN  adalah seluruh  tahapan  penganggaran  dimulai  dari  tahapan  penyusunan  sampai  kepada pertanggungjawaban  dan  akan  terus  berputar/berulang  setiap  tahunnya.  Ide keseimbangan  yang  ingin  diwujudkan  lebih  berlandaskan  pada  nilai  keadilan ketimbang  kepastian  hukum.  Karena  kepastian  hukum  merupakan  sicherkeit  des rechts selbst, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri. 13
Dalam prakteknya pengawasan pengelolaan keuangan negara secara internal pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP),  sedangkan  pengawasan  eksternal  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksaan  Keuangan  (BPK).  Kedudukan  BPK  sesuai  dengan  mandat  konstitusi sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara. 14 Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sesuai  dengan kewenangan masing-masing.
DPR  sebagai  Lembaga  perwakilan  bukan  berarti  dapat  semaunya memutuskan  seluruh  kebijakan  universal  mengatasnamakan  rakyat  tanpa
12 Beni Kurnia Illahi dan Haykal. (2020). Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kergian Negara, Simposium Nasional Keuangan Negara, hlm. 756-1115.
13 Faisal, Anri Darmawan, Muh. Rustamaji, M. Witsa Firdaus, Rahmaddi. (2022). Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 11 No. 4 Desember 2022, hlm, 928-942.
14 Beni  Kurnia  Illahi  dan  Muhammad  Ikhsan  Alia.  (2017),  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Keuangan  Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK, INTEGRITAS.  Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017. hlm. 37-78.
terdapatnya  kontrol  dari  rakyat  yang  diwakilinya,  karena  sesuatu  sistem pemerintahan  yang  tidak  mempunyai  kontrol  akhir  atas  jadwal  pemerintahan universal  dapat  dikira  selaku  sistem  tidak  demokratis. 15 Terpenting  untuk  digaris bawahi  bahwa  tugas  DPR  bukan  hanya  untuk  mengusulkan  Rancangan  APBN tetapi  juga  untuk  memberikan  pengawasan  dan  kontrol  dalam  perananya  untuk menjamin checks and balances principle. 16
Setiap  pengelolaan  keuangan  haruslah  dilakukan  sesuai  dengan  norma- norma  aturan  yang  berlaku  (rule  of  the  game),  dan  untuk  menjamin  hal  tersebut diperlukan  mekanisme  pemeriksaan  yang  disebut  financial  audit.  Dalam  rangka pengelolaan keuangan negara, untuk pemeriksaan semacam itu, maka dibentuklah lembaga, badan, organ negara yang tersendiri, yang dalam bekerja bersifat otonom atau  independen  yang  kewenangan  lembaganya  diberikan  oleh  konstitusi. 17 Kehadiran  lembaga  ini  dalam  memberikan  pengawasan  untuk  memberikan penjaminan tercapainya tujuan hukum. Demi terciptanya tatanan masyarakat yang tertib. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam  masyarakat  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terpenuhi  dan terlindungi. 18 Untuk mencapai fungsi yang optimal, sangat penting bahwa berbagai peraturan dilembagakan untuk mendukung semua tindakan yang diperlukan. 19

## 2. Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran APBD
15 Julpikar. 2016. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam
Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia.  DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum,  Vol 1, No 1 (2016), hlm. 162-183.
16 Yutirsa  Yunus    Reza  Faraby,  (2014),  Reduksi  Fungsi  Anggaran  DPR  dalam  Kerangka  Checks  and Balances Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013. Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2 Agustus 2014, hlm. 197 - 212
17 Tubagus  Muhammad  Nasarudin.  (2020).  Kedudukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 01 Juni 2020. hlm. 88-108.
18 Elmina A Herysta, Faisal, Toni dan Ibrohim (2023). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/PID.B/2020/PN MII. Jurnal Ius Civile. Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023. hlm. 53- 66.
19 Budi  A.  Safari,  Fauzan  Hakim  Jurnal  Ilmu  Hukum  Prima,  Hak  Restitusi  Sebagai  Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 6 No. 1 (2023). hlm. 120-129.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang  mana meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan dasar bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah. Pengelolaan  dan  pengeluaran  Anggaran  Pendapatan  Daerah  ini  dilakukan  secara, tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggungjawab  dengan  tetap memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatutan,  manfaat  untuk  masyarakat,  serta  taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  pengelolaan  dan  pengeluaran  APBD  pelaksanaannya  harus  tertib penggunaan keuangan dan keperluan daerah efisien hal-hal apa saja yang dikelola dan pengeluaran sesuai apa yang diperlukan dan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, agar tercapai pengelolaan keuangan daerah, terwujudnya asas umum pengelolaan keuangan daerah. APBD ada diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan APBD  merupakan  satu  kesatuan  yang  terdiri  atas  pendapatan  daerah,  belanja daerah  dan  pembiayaan  daerah.    Fungsi  pengawasan  terhadap  APBD  dilakukan apabila  terjadi  pelanggaran  atau  penyimpangan  dalam  proses  tata  kelola  wilayah pengelolaan, maka tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 20
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Anggaran  menjelaskan  bahwa:  1) Pengawasan  atas  anggaran  dilakukan  oleh  dewan,  2)  Anggota  dewan  berwenang memerintahkan  pemeriksa  eksternal  di  daerah  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  pengelolaan  anggaran.  Pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan daerah  oleh  lembaga  legislatif  (DPRD)  terhadap  lembaga  eksekutif  (pemerintah daerah)  sangat  penting  dilakukan,  karena  pengawasan  merupakan  suatu  usaha untuk  menjamin  adanya  keserasian  antara  penyelenggaraan  tugas  pemerintah  di daerah  (pusat)  dan  menjamin  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah  secara
20 Kadek Frediandrika Adnantara. 2023. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume. 05, Nomor 01, hlm. 339-352.
berdaya  guna.    Pengawasan  bila  dikaitkan  dengan  anggaran  pemerintahan,  maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. 21

## 3. Kendala dalam Pengawasan APBD dan APBN
Selama ini kendala dalam pengawasan mengenai APBN dan APBD, memiliki permasalahan  yang  sangat  kursial,  yang  terjadi  meliputi:  pertama,  efisiensi  dan efektivitas  pengelolaan  dan  pengeluaran  tidak  sesuai  yang  telah  direncana  dan ditetapkan.  Kedua,  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Ketiga,  tidak transparan terhadap pengelolaan pengeluaran anggaran belanja negara dan daerah. Keempat,  pengawasan  melekat  belum  tepat  sasaran  sehingga  masih  ada  peluang korupsi.  Kelima,  fenomena  rendahnya  daya  serap  Pemerintah  Daerah  terhadap APBD  akibat  ketakutan  berlebihan  aparat  daerah  berurusan  dengan  hukum. Keenam, kendala-kendala ini yang membuat pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran  anggaran  pendapatan  belanja  negara  dan  anggaran  pendapatan belanja  daerah  kurang  maksimal  pelaksanaannya.  Hal  ini  membutuhkan  kesiapan bagi pemerintahan negara dan daerah dalam mengawal penyelenggaraan utamanya dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengeluaran keuangan yang bersih.
Proses penegakan hukum, dibutuhkan organisasi yang bisa menerapkan atau mengkonkretkan  hukum  ke  dalam  masyarakat, 22 Karena  sanksi  dibuat  untuk pencegahan  bukan  unutk  penindakan. 23 Untuk  menghindari  ataupun meminimalisir  perselisihan  ataupun  sengketa,  perlu  adanya  keterbukaan  seluruh pihak. 24 Meskipun  dapat  dipahami,  seketat  apapun  pengawasan  yang  telah
21 Christien  Linda  Afrilianti.  (2016). Analisis  Hukum  Terhadap  Pengawasan  Anggaran  Berbasis  Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. J urnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 32-40. 22 Mulya  Nopriansyah  dan  Derita  Prapti  Rahayu,  Kontribusi  Hukum  Progresif  Dalam  Perubahan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan.  Keadilan  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Tulang Bawang. Volume 21 /No.1/Februari/2023. hlm. 50.
23 Faisal,  Derita  Prapti  Rahayu  dan  Yokotani.  (2022).  Criminal  Sanctions’  Reformulation  in  the Reclamation  of  the  Mining  Community.  Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Volume  16  Number  1,  January- March 2022.  hlm 11-30.
24 Wiragiantimabad,  Derita  Prapti  Rahayu,  Fauzan  Hakim,  Ita  Rosdiana.  (2023).  Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi.  Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1 Tahun 2023, hlm. 157 – 176.
dilakukan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran negara apabila budaya keterbukaan tidak dijamin, maka akan memberi celah terciptanya perbuatan korup. Secara  hukum,  probabilitas  tanggung  jawab  atas  ketercelaan  tersebut  dapat dijelaskan  dengan  asas  geen  straf  zonder  schuld  (tiada  pidana  tanpa  kesalahan). 25
Kadar  kesalahan  akan  menentukan  ketercelaan  suatu  perbuatan  untuk  dimintai pertanggungjawaban.

## C. PENUTUP
Pengawasan  pengelolaan  dan  pengeluaran  anggaraan  keuangan  negara  dan daerah agar tidak  ada pihak yang  memanfaatkan, menyalahgunakan pengelolaan dan pengeluaran  anggaran  keuangan  negara  atau  daerah  untuk  kepentingan  pribadi. Pengawasan  lebih  bersifat  mencegah  terjadinya  pelanggaran  pengelolaan  dan pengeluaran  anggaran  keuangan  negara  dan  daerah,  kalaupun  terdapat  pelanggaran maka dapat segera ditemukan melalui pengawasan dan segera pula dilakukan koreksi atas  kerugian  tersebut.    Konsep  hukum  Pengawasan  pengelolaan  dan  pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah tidak lain tujuannya pada upaya kepatuhan para pengelolaan  dan  pengeluaran  keuangan  negara  dan  daerah,  baik  norma  kewenangan dan prosedur yang telah ditetapkan secara terinci maupun prinsip -prinsip dasar dalam pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara dan daerah.
Kendala  ini  menjadi  permasalahan  yang  sangat  kursial,  yang  terjadi  meliputi: efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengeluaran tidak sesuai yang telah direncana dan ditetapkan, SDM atau akuntan pemerintah secara keseluruhan jauh lebih memadai tidak  dapat  bertanggungjawab  dan  tidak  cakap  dalam  bekerja  terhadap  pengelolaan pengeluaran  anggaran  sehingga  timbul  ke  ingin  untuk  korupsi,  tidak  transfaransi terhadap pengelolaan pengeluaran anggaran belanja negara dan daerah.
25 Ahda  Mutaqqin  dkk.  (2023),  Telaah  Asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld  terhadap  Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. University of Bengkulu Law Journal Vol 8 No.1 Tahun 2023, hlm 44.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum , Mataram, Mataram University Press.
Riawan Tjandra. (2009). Hukum Keuangan Negara , Jakarta, Grasindo.
Yeni  Sucipto,  Dani  Setiawan,  Abdul  Waidl  dan  Ah  Maftuchan.  (2014). Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara,  Konstitusional,  Prinsip  dan  Pilihan  Kebijakan .  Yogyakarta,  Galang Pustaka.

## Jurnal:
Ahda  Mutaqqin  dkk.  (2023), Telaah  Asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld  terhadap Pertanggungjawaban  Pidana  Penipuan  melalui  Modus  Ritual  Mistis .  University  of Bengkulu Law Journal Vol 8 No.1 Tahun 2023.
Beni  Kurnia  Illahi  dan  Haykal.  (2020). Penguatan  Kebijakan  Pengawasan  Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kergian Negara , Simposium Nasional Keuangan Negara.
_______________dan  Muhammad  Ikhsan  Alia.  (2017), Pertanggungjawaban  Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK , INTEGRITAS.  Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017.
Budi  A.  Safari,  Fauzan  Hakim  Jurnal  Ilmu  Hukum  Prima, Hak  Restitusi  Sebagai  Perlindungan Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Pada  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban .  Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 6 No. 1 (2023).
Christien  Linda  Afrilianti.  (2016). Analisis  Hukum  Terhadap  Pengawasan  Anggaran  Berbasis Kinerja  Pada  Kantor  Bappeda  Provinsi  Sulawesi  Tengah .  Jurnal  Katalogis,  Volume  4 Nomor 4, April 2016.
Elmina  A  Herysta,  Faisal,  Toni  dan  Ibrohim  (2023). Pembelaan  Terpaksa  Melampaui  Batas (Noodweer  Exces)  dalam  Perkara  Pidana  Putusan  Nomor  34/PID.B/2020/PN  MII .  Jurnal Ius Civile. Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023. hlm. 53- 66.
Faisal,  Anri  Darmawan,  Muh.  Rustamaji,  M.  Witsa  Firdaus,  Rahmaddi.  (2022). Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 11 No. 4 Desember 2022.
Faisal,  Derita  Prapti  Rahayu,  Anri  Darmawan,  Muhamad  Irfani,  dan  Ahda  Muttaqin.  (2023). Pemaknaan  Kebijakan  Kriminal  Perbuatan  Santet  dalam  RUU  KUHP ,  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023.
________, Derita Prapti Rahayu dan Yokotani. (2022). Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation  of  the  Mining  Community .  Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Volume  16 Number 1, January-March 2022.
Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti. (2017). Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System .  Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 3.
Isnawati. (2013). Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah , Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1, No 2.
Jeanne  Darc  Noviayanti  Manik,  Rahmat  Robuwan,  dan  Wirazilmustaan.  (2022). Pelaksanaan Pemberian  Perlindungan  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme .  PROGRESIF:  Jurnal Hukum. XVI/No. 2/Desember 2022.
Julpikar. 2016. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam
Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia .  DE LEGA LATA: Jurnal  Ilmu Hukum, Vol 1, No 1 (2016).
Kadek  Frediandrika  Adnantara.  2023. Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kota Denpasar Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume. 05, Nomor 01.
Machfud Sidik. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangkameningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah .  Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. Mulya  Nopriansyah  dan  Derita  Prapti  Rahayu, Kontribusi  Hukum  Progresif  Dalam  Perubahan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan .  Keadilan  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Volume 21 /No.1/Februari/2023..
Tiyas Asri Putri dan Tundjung Herning Sitabuana. (2020). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara  Terhadap  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .  SIBATIK JOURNAL. Volume 1 No.7 (2022).
Tubagus Muhammad Nasarudin. (2020). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga  Negara  Di  Bidang  Pengawasan  Keuangan  Negara .  Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 01 Juni 2020.
Yutirsa Yunus  Reza Faraby, (2014), Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and  Balances  Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU-XI/2013 .  Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2 Agustus 2014.
Wiragiantimabad,  Derita  Prapti  Rahayu,  Fauzan  Hakim,  Ita  Rosdiana.  (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi .  Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1 Tahun 2023.