ISSN: 1829-7935

## PERKEMBANGAN GERAKAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

## Audra Jovani
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia audra.jovani@yahoo.com

## Abstrak
Makalah  ini  membahas  gerakan  perempuan  di  Indonesia,  selama  pendudukan  Jepang,  masa  setelah Proklamasi Kemerdekaan, masa Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Baru dan Periode Reformasi. Sebagai sebuah gerakan sosial yang didukung oleh banyak orang dengan tujuan yang jelas untuk memperbaiki posisi dan peran perempuan memperjuangkan hak-haknya dan membela hak-hak politik, ekonomi dan sosial yang sama bagi perempuan.
Kata Kunci: Gerakan perempuan, Politik, Sejarah Indonesia.

## Abstract
This paper examines the women's movement in Indonesia, during the Japanese occupation, the period after the Proclamation of Independence, a period of Guided Democracy, the New Order Period and the Reform Period.  As  a  social  movement  that  is  supported  by  many  people  with  a  clear  objective  to  improve  the position and role of women asserting their rights and equal political, economic and social rights defending for women.
Keywords : Women Movement, Politics, History of Indonesia.

## PENDAHULUAN
Gerakan  perempuan  baru  timbul  dalam  abad  ke-18  yaitu  di  Perancis.  Gerakan  tersebut  didorong  oleh ideologi  Pencerahan  (Aufklarung)  yang  menyatakan  bahwa  manusia  diberi  kemampuan  untuk  mencari kebenaran dengan menggunakan rasio (akal). Semua manusia, laki-laki dan wanita, pada dasarnya adalah makhluk  rasional,  maka  penting  adalah  pendidikan  untuk  meningkatkan  kecerdasannya.  Kecerdasan dianggap syarat mutlak untuk membangun masyarakat yang sejahtera.
Dalam  Revolusi  Perancis  (1789-1793)  para  pemimpin  mengaskan  hak-hak  warga  negara  terhadap kekuasaan raja. Ada kelompok-kelompok perempuan  yang beranggapan bahwa kepentingan perempuan diabaikan,  padahal  dalam  Revolusi  Perancis  banyak  perempuan  memegang  peranan.  Mereka  menuntut hak perempuan sejajar dengan laki-laki (equality) di bidang politik, kesempatan memperoleh pendidikan, perbaikan dalam hukum perkawinan dan lain sebagainya.
Revolusi  tahun  1789  tidak  banyak  memberikan  keuntungan  bagi  perempuan,  bahkan  perkumpulan - perkumpulan  perempuan  dilarang  dan  dalam  hukum  perdata  yang  disusun  oleh  pemimpin-pemimpin Revolusi  dan  disahkan  oleh  Napoleon  I  menunjukkan  rendahnya  kedudukan  perempuan.  Menurut hukum,  suami  mempuanyai  kekuasaan  penuh  terhadap  istrinya,  terhadap  harta  istrinya  dan  terhadap anak-anaknya.  Istri  harus  tunduk  kepada  suaminya,  tidak  diperbolehkan  mengadakan  transaksi  secara hukum  tanpa  izin  suaminya.  Istri  yang  berzinah  dapat  dihukum  penjara  2  tahun,  dan  kalau  tertangkap basah, suaminya boleh membunuhnya tanpa mendapat hukuman. Sebaliknya, suami yang berzinah bebas hukuman.  Perempuan  juga  dilarang  menghadiri  rapat-rapat  politik  atau  berpakaian  celana  panjang,  dan bila berjalan tanpa pengantar ia bisa ditangkap oleh polisi karena dianggap pelacur (Evans, 1979: 125).
Setelah mengalami berbagai hambatan yang berkaitan dengan kejadian- kejadian di bidang politik, maka baru  tahun  1870-an  gerakan  perempuan  di  Perancis  merupakan  organisasi  yang  kuat.  Hal  ini dimungkinkan karena Perancis menjadi republik yang lebih demokratis.

## Gerakan Perempuan di Inggris dan di Amerika Serikat
Tokoh  utama  yang  memperjuangkan  keadilan  bagi  perempuan  adalah  Mary  Wollstonecarf.  Bukunya yang sangat berpengaruh adalah A Vindication of  the Rights of Women yang terbit tahun 1792. Dalam buku  ini  ditegaskan  pentingnya  pendidikan  bagi  perempuan  karena  pada  waktu  itu  perempuan  tidak mendapatkan  pendidikan  formal.  Dengan  pendidikan  bagi  perempuan  maka  mereka  dapat mengembangkan rasionya. Mereka akan menjadi warga negara yang berguna dan seluruh umat manusia akan maju.
Tokoh lain yang memperjuangkan hak-hak bagi perempuan adalah John Stuart Mill yang dalam bukunya berjudul The Subjection of Women, terbit tahun 1869, dianggap Kitab Suci bagi pergerakan perempuan di  Eropa.  Buku  ini  sangat  berpengaruh,  karena  Mill  menghubungkan  gerakan  perempuan  (yang kemudian  disebut  dengan  gerakan  feminisme)  dengan  pemikiran  liberalisme.  Liberalisme  memandang bahwa  dunia  terdiri  dari  sekian  banyak  atom,  individu-individu  yang  bersama-sama  bersaing  untuk meraih  keuntungan  bagi  masing-masing.  Persaingan  yang  bebas  ini  akan  bermanfaat  pula  bagi masyarakat, karena yang paling bijaksana akan mencapai tempat di atas dan yang j ahat serta malas akan tinggal di bawah. Pendidikan harus menjunjung tinggi moral maupun akal, pikiran  yang  rasional harus bedasarkan  disiplin  diri dan ajaran  agama.  Mill  berpendapat bahwa  persamaan  dalam  hukum  bagi  laki - laki  dan  perempuan  adalah  syarat  utama  untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil,  yang  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  semua  (Evans,  1979).  Gerakan  perempuan  di  Inggris  pada  waktu  itu mengutamakan  perjuangan  memperoleh  hak  pilih  yang  mengalami  tantangan  keras,  sehingga  menuntut banyak pengorbanan.
Setelah  Revolusi  Amerika  berakhir  (1861-1863)  kaum  perempuan  mulai  ikut  bergerak  dalam  rangka pembaharuan  kehidupan  agama.  Terbentuknya  banyak  organisasi  sukarela  yang  bertujuan  untuk mengadakan  perbaikan  di  bidang  moral,  sosial,  pendidikan  dan  perikemanusiaan  pada  umumnya. Begitupula kaum perempuan berperan dalam gerakan anti perbudakan yang dimulai tahun  1830. Tetapi disayangkan  bahwa  mereka  akhirnya  tidak  boleh  menjadi  peserta  dalam  Konvensi  Anti  Perbudakan Sedunia  yang  diselnggarakan  di  London  tahun  1840.  Kejadian  yang  mengecewakan  ini  mendorong perempuan  mengadakan  kegiatan-  kegiatan  yang  langsung  mengenai  kepentingan  perempuan,  misalnya di bidang hukum agar istri berhak atas miliknya sendiri setelah menikah. Kegiatannya memuncak tahun 1848  ketika  diadakan  Konvensi  Hak-hak  Perempuan  di  kota  Senaca  Falls.  Banyak  tuntutan  dikemukan mengenai persamaan hak di semua bidang kehidupan. Perhatian dipusatkan pada 3 hal, agar memperoleh hak  memiliki  pendapatan  hasil  pekerjaan  sendiri,  hak  atas  anak-anak  setelah  perceraian  dan  hal  pilih
(hak  pilih  baru  diberikan  pada  perempuan  pada  tahun  1920  untuk  seluruh  Amerika  Serikat,  yaitu  70 tahun setelah diperjuangkan).
Setelah memiliki hak pilih, maka kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi perempuan terutama dilakukan d  bidang  kesejahteraan  sosial.  Sementara  itu  makin  banyak  perempuan  memasuki  lembaga -lembaga pendidikan,  juga  di  perguruan  tinggi.  Dalam  tahun  1950-an  lebih  dari  sepertiga  jumlah  perempuan bekerja  di  luar  rumah  secara  penuh,  tapi  banyak  mengalami  diskriminasi  dalam  pekerjaan:  pria  lebih cepat  diberikan  kesempatan  maju  dan  menerima  upah  lebih  besar  untuk  pekerjaan  yang  sama  (Yates, 1977: 3). Kecemasan perempuan makin memuncak dalam tahun 1960-an karena pengalaman pahit yang diderita  oleh  perempuan  muda  yang  aktif  dalam  gerakan  hak  sipil  dan  dalam  New  Left  yang  radikal. Maka  timbullah  “Women  Liberation  Movement”  yang  radikal.  Gerakan  ini  mencakup  berbagai kelompok-kelompok  yang  berbeda-beda,  tetapi  yang  paling  radikal  adalah  yang  ingin  mengubah masyarakat  dimana  perempuan  memisahkan  diri  dari  laki-  laki,  yang  dianggap  penindas  perempuan dalam  keluarga  maupun  dalam  masyarakat.  “Women’s  Lib”  sangat  vokal  sehingga  sering  disamakan dengan gerekan perempuan di dunia Barat pada umumnya.
Terdapat  beberapa  gerakan  feminisme  yang  masing-masing  mempunyai  ciri-cirinya  sendiri,  misalnya feminisme  radikal,  feminisme  marxis,  feminisme  sosialis,  feminisme  psikoanalitik,  feminisme eksistensial, feminisme pasca-modern.

## Pergerakan Perempuan di Indonesia
Sejarah gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan kemiripan dengan gerakan perempuan di negara - negara yang pernah mengalami penjajahan oleh negara-negara Barat.
Pada umumnya gerakan perempuan sebagai gerakan sosial tidak muncul tiba-tiba melainkan merupakan perkembangan  dalam  masyarakat  di  mana  ada  perasaan  cemas  dan  ada  keinginan-keinginan  individu- individu yang menghendaki perubahan dan yang kemudian bergabung dalam suatu tindakan bersama. Di Indonesia,  proses  itu  sudah  menjelma  pada  abad  ke-19  dalam  bentuk  peperangan  di  banyak  daerah  di bawah pimpinan para raja atau tokoh-tokoh lain melawan masuknya dan meluasnya penjajahan Belanda, misalnya di Banten, Yogyakarta, Rembang, Maluku, Palembang, Minangkabau, Banyumas, Kalimantan Barat, Bali, Lombok, Aceh (Sukanti Suryochondro, 1984: 68-69).
Dalam  peperangan  tersebut  dikenal  beberapa  tokoh  perempuan,  antara  lain  Martha  Christina  Tiahahu (wafat 1818), Cut Nyak Dien (wafat 1928), Cut Meutia (wafat 1910), Nyai Ageng Serang (wafat 1928). Perlawanan terhadap Belanda gagal karena kalah persenjataan dan alat komunikasi.
Pada permulaan abad ke-20 terjadi perubahan dalam politik penjajahan Belanda yang dinamakan Politik Etis sebagai pengaruh pikiran beberapa tokoh Belanda yang progresif, yang menyatakan bahwa Belanda berhutang  budi  pada  tanah  jajahannya  yang  disebut  Hindia  Belanda,  karena  sekian  lama  sudah mendapatkan  kekayaan  yang  berlimpah  dari  jajahannya,  sedangkan  rakyat  pribumi  hidup  dalam kesengsaraan.  Maka  menjadi  kewajiban  Belanda  agar  mensejahterakan  rakyat  jajahannya.  Belanda memberikan  pendidikan,  tetapi  kesempatan  memperoleh  pendidikan  hanya  terbatas  pada  golongan tertentu  saja,  tidak  untuk  seluruh  rakyat  (Tweede  School,  Hollands  Inlandse  School).  Pendidikan  yang diberikan  Belanda  tidak  dimaksudkan  untuk  mencerdaskan  seluruh  rakyat,  melainkan  untuk mendapatkan cukup tenaga terdidik untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan Hindia Belanda.
Politik  Etis  hanya  didukung  oleh  sejumlah  kecil  bangsa  Belanda,  sebagian  besar  mementingkan kedudukan  Belanda  sebagau  penjajah.  Terdapat  di  antara  golongan  kecil  orang  Indonesia  yang berpendidikan Barat berkeinginan untuk meneruskan  cita-cita  untuk  memajukan  dan  memerdekakan bangsa,    diantaranya  adalah  Kartini,  ia  prihatin  melihat  rakyat  sengsara  di  bawah  sistem  kolonialisme, karena  miskin  dan  kurang  pengetahuan.  Dan  yang  paling  menderita  adalah  kaum  perempuan,  karena selain  mengalami  penjajahan  juga  adat-istiadat  yang  mengekang  dan  tidak  adil  bagi  perempuan  dalam keluarga  maupun  masyarakat.  Kartini  mengalami  sendiri  ketidakadilan  dalam  keluarga  dengan  sistem poligami,  dimana  cenderung  timbul  pertentangan.  Dia  berkali-kali  mendengarkan  cerita  yang menyedihkan  mengenai  nasib  istri  yang  dimadu,  mengenai  perempuan  yang  dipaksa  kawin  dengan seseorang yang tidak dikenal.
Kartini  yakin  bahwa  pendidikan  yang  dapat  memberikan  jalan  keluar.  Pendidikan  akan  memberi kemampuan  pada  rakyat  untuk  meningkatkan  kehidupan  ekonominya,  dan  pendidikan  akan meningkatkan  kedudukan  perempuan.  Semangat  nasionalisme  ini  mendorong  terbentuknya perkumpulan-perkumpulan.  Tiga  Saudari  Kartini  menyerukan  dalam  surat  kabar  De  Locomotief  di Semarang  pada  tanggal  2  Juli  1908,  agar  kaum  muda  membentuk  oraganisasi  supaya  dengan
berkomunikasi  dan  kerjasama  maka  cita-cita  akan  terlaksana.  Pada  tahun  1908  mahasiswa  sekolah kedokteran  di  Jakarta  STOVIA  mendirikan  Boedi  Oetomo.  Atas  prakarsa  dan  bantuan  organisasi  ini dibentuklah  organisasi  perempuan  Poetri  Mardika  (1912).  Organisasi  ini  didirikan  karena  adanya keyakinan bahwa kaum perempuan perlu digerakkan agar pemikiran-pemikiran tentang kemajuan bangsa lebih muda disebarluaskan. Menurut laporan dalam majalah Poetri Mardika No. 5, Agustus 1915, jumlah anggota adalah 132, diantaranya adalah perempuan. Masa dasawarsa pertama abad ke -20 dikenal sebagai masa  Kebangkitan  Nasional.  Perempuan  dianggap  mempunyai  potensi  besar  sebagai  pendidik  untuk kemajuan  bangsa,  maka  perlu  diberi  kesempatan  menempuh  pendidikan  di  sekolah  maupun  di  luar sekolah.  Organisasi  perempuan  adalah  wadah  agar  perempuan  belajar  memperluas  wawasan,  tampil  di muka umum, memikirkan masalah masyarakat di luar lingkungan domestik.
Semangat  persatuan  melawan  kolonialisme  makin  kuat,  organisasi-  organisasi  politik  bekerjasama  dan menunjukkan  tuntutan  agar  pada  golongan  pribumi  diberikan  kedudukan  politik  yang  lebih  baik, demikian  pula  kelompok-  kelompok  pemuda  menunjukkan  persatuan  dengan  Sumpah  Pemuda  yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta diadakan pada 22 Desember 1928 dengan semangat persatuan nasional.
Kongres  tersebut  membentuk  federasi  antara  organisasi  perempuan  yang  bernama  Perikatan Perkumpulan  Perempuan  Indonesia  (PPPI)  dan  pada  tahun  1929  berganti  menjadi  Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).
Dalam Kongres PPII tahun 1935, kewajiban utama wanita Indonesia adalah sebagai “Ibu Bangsa” yang menunjukkan wawasan perempuan yang lebih luas daripada sebelumnya. Menurut anggapan tradisional, ibu  (istri)  berkewajiban  menjada  kelestarian  keluarga,  secara  mental  menjaga  kehidupan  kebudayaan dalam  keluarga,  menumbuhkan  kasing  sayang,  tolong  menolong  kerukunan,  sopan-santun,  spiritual; sedangkan laki-laki (suami) berkewajiban ke luar untuk mencari penghasilan guna menghidupi keluarga dan  mencari  kedudukan  dalam  masyarakat.  Istilah  perempuan  sebagai  Ibu  Bangsa  memberi tanggungjawab  yang  lebih  besar,  tidak  terbatas  kepada  keluarga.  Perempuan  harus  menjaga  kelestarian masyarakat  bangsa,  kesejahteraan,  kebudayaan,  kehidupan  spiritual,  rasa  kemanusiaan.  Pernyataan  ini dikemukakan  dalam  tahun  1930-an,  perempuan  berkewajiban  melestarikan  masyarakat  duni  sehingga lebih manusiawi dan damai.
Pada kongres tahun 1938 diputuskan agar tanggal 22 Desember, hari pertama kongres dijadikan Hari Ibu dengan lambang “Merdeka Melaksanakan Dharma”. Hari Ibu dimaksudkan untuk menyadarkan kembali tanggungjawab  perempuan  terhadap  masyarakat  termasuk  keluarga,  bukan  untuk  mengagungkan  ibu seperti Mother’s Day di Barat, sedangkan semboyan “Merdeka Melaksanakan Dharma” mempunyai arti bahwa  kemerdekaan  bagi  perempuan  memungkinkan  melaksanakan  misinya  dalam  hidup  yaitu melestarikan kehidupan.
Tujuan  PPIP  untuk  meningktkan  kedudukan  peremupaun  mempunyai  dasar  yang  luas  yaitu  persatuan antara  organisasi  perempuan,  kebangsaan  dalam  arti  cinta  pada  tanah  air  dan  bangsa  dan  kenetralan terhadap semua agama sehingga mencakup organisasi perempuan dari berbagai agama. Pada tahun 1945 Wanita Indonesia (WAN) dan Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) bersatu dalam Persatuan Wanita Republik  Indonesia  (PERWARI)  yang  bertujuan  menuntut  dan  mempertahankan  keadilan  sosia l,  agar keselamatan  perikemanusian  dalam  masyarakat  Indonesia  terjamin.  Pada  tahun  1946  federasi  diberi nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), nama yang tetap hingga saat ini.

## Masa Pendudukan Jepang
Selama  pendudukan  Jepang  (1942-1945),  kelompok  perempuan  Indonesia  digerakkan  oleh  penguasa balatentara  Nippon  untuk  melakukan  kegiatan  membantu  memenangkan  peperangan.  Kegiatan  tersebut terdiri dari usaha mengatasi kesulitan penduduk di masa perang dengan memanfaatkan pekarangan yang ditanami  tanaman  yang  dapat  menghasilkan  bahan  makanan,  kerajinan  tangan  untuk  memenuhi kebutuhan  akan  pakaian,  juga  menanam  kapas  yang  dapat  menghasilkan  bahan  untuk  dibuat  kaos  kaki bagi tentara, menanam jarak yang menghasilkan minyak pelumas untuk angkatan perang. Juga dibentuk kelompok  pemudi  yang  diberi  latihan  militer  yng  disipkan  untuk  menjadi  pasukan  tempur  apabila diperlukan.  Perempuan  saat  itu  hanya  dijadikan  sebagai  alat  propaganda  Jepang.  Motivasi  perempuan yang  ikut  dalam  kegiatan  Fujinkai  (perkumpulan  perempuan)  dan  seksi-seksinya  adalah  bervariasi:  ada yang terpaksa sebagai istri pejabat, istri pegawai pamong praja; ada yang berambisi mendapat pengakuan dan  penghargaan  dari  penguasa  dan  ada  pula  yang  hanya  ingin  tahu  kegiatan  apa  yang  dilakukan. Meskipun  demikian,  ternyata  bahwa  pengalaman  melakukan  berbagai  kegiatan  tersebut  bermanfaat dalam perjuangan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Beberapa  pemimpin  pergerakan  perempuan  nasional  ikut  dalam  Fujinkai  dngan  pertimbangan  bahwa pengalaman  yang  diperoleh  dalam  perkumpulan  tersebut  akan  bermanfaat  dalam  perseiapan  untuk kemerdekaan  bagsa,  karena  Fujinkai  merupakan  satu-satunya  organisasi  yang  diizinkan  oeh  penguasa Jepang. Sebagain pemimpin dan anggota organisasi-organisasi perempuan nasional tidak ikut serta dalam perkumpulan-perkumpulan perempuan yang dibentuk  oleh penguasa Jepang karena tidak sesuai dengan cita-cita  perjuangan  perempuan  dan  kemerdekaan  bangsa  tetapi  tetao  mengadakan  hubungan  secara informal  dan  secara  diam-diam  mencari  jalan  untuk  mempertahankan  cita-cita  nasional.  Setelah pembentukan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) pada bulan Maret 1943 di Jakarta mendapat kepercayaan oleh rakyat karena lebih bersifat nasional dibawah pimpinan Empat Serangkai: Bung Karno, Bung hatta, Kyai  Haji  Mas  Mansur  dan  Ki  Hajar  Dewantara.  Secara  struktural  PUTERA  mempunyai  bagaian perempuan yang bertugas memperhatikan kepentingan perempuan dan tugas -tugas yang dapat diberikan kepada perempuan. Disamping itu terbentuk secara sukarela kelompok perempuan membantu p ekerjaan di lapangan yang menamakan diri Barisan Pekerja Perempuan PUTERA. Hal ini tidak dikehendaki oleh penguasa Jepang, sehingga pada tanggal 1 Maret 1944, PUTERA dibubarkan dan dibentuk lembaga baru Jawa Hokokai (Himpunan Kabaktian Rakyat Jawa) dengan pengawasan yang lebih ketat, meskipun Bung Karno dan Bung Hatta tetap memegang pimpinan.

## Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945  disambut  dengan    semangat  yang  meluap -luap  oleh  rakyat, setelah  mengalami  penderitaan  selama  pendudukan  Jepang.  Pada  bulan  Oktober  1945  tentara  Sekutu mendarat  di  pelabuhan  kota-kota  besar  di  Nusantara,  yang  akan  melucuti  senjata  tentara  Jepang  yang sementara  bertugas  “menjaga  status  quo”.  Dalam  tentara  Sekutu  termasuk  tentara  Jepang  ingin mengembalikan  kekuasaan  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Pertempuran  meletus  antara  tentara  Sekutu dengan  kelompk  gerilyawan  yang  hendak  mempertahankan  kemerdekaan  Republik  yang  telah diproklamasikan. Dibentuklah WANI (Wanita Republik Indonesia) yang menyelanggarakan da pur umum untuk tentara gerilyawan dan penjahitan untuk  membantu  gerilyawan dengan pakaian seragam, korban - korban kebakaran dan menyediakan bendera-bendera merah putih. Dalam suasana tegang tersebut, kaum perempuan  mengumpulkan  uang  sumbangan  untuk  dapat  mendirikan  Tugu  Kemerdekaan  di  halaman Pegangsaan  Timur  56,  merayakan  ulang  tahun  Proklamasi  Republik  meskipun  dihalang-halangi  oleh tentara Sekutu.
Saat  itu  terbentuklah  laskar-laskar  wanita  atas  prakarsa  sendiri  yang  memperoleh  latihan  dari  lembaga militer  mengenai  keterampilan  dalam  menembak,  penyusupan  ke  wilayah  musuh,  pekerjaan  Palang Merah.  Nama-nama  lascar  terkenal  adalah  misalnya  Barisan  Putri  (sebagian  lanjutan  dari  zaman pendudukan  Jepang),  Laskar  Wanita  Indoneia  (LASWI)  yang  dimulai  di  Bandung,  Laskar  Putri Indonesia (WPP) di Yogyakarta, Laskar Muslimat berpusat di Bukit Tinggi, Sabil Muslihat berpusat di Padang Panjang, Juga terbentuk lascar wanita di Magelang, Madiun, Padang, Solok, Sawahlunto. Pelajar perempuan menggabungkan diri pada Tentara Pelajar dan Corps Mahasiswa.
Beberapa  aspek  menarik  mengenai  laskar  wanita.  Pertama,  terbentuknya  laskar  yang  terdiri  dari perempuan yang bertugas di belakang maupun di depan garis peperangan berarti perempuang memasuki ibidang  yang  biasanya  merupakan  bidang  laki-laki.  Bekerja  di  dapur  umum  atau  merawat  orang-orang luka  dapat  dikatakan  pekerjaan  tradisional  bagi  perempuan,  tetapi  berjuang  di  lapangan  dengan menggunakan  senapan,  menyusup  ke  daerah  musuh  dan  lain-lain  tindakan  yang  diperlukan  dalam peperanan dianggap bukan sewajrnya tugas perempuan. Tidak mengherankan bahwa sementara orangtua dengan berat hati melepaskan putrinya yang berumur 15 dan 18 tahun masuk laskar wanita, seperti yang terjadi  di  Bandung  (Totok  Sapto  Gondo,  1981:  32).  Masyarakat  umumnya  menganggap  perempuan tentara  tidak  wajar.  Tetapi  pada  dalam  sejarah  terdapat  tokoh-tokoh  perempuan  yang  ikut  berperang membela  tanah  air  seperti  Cut  Nyak  Dien,  Cut  Meutia,  Nyai  Ageng  Serang  dalam  abad  ke -19. Bahkan menurut  catatan  sejarah,  dalam  abad  ke-  18  dan  ke-19  pasukan  perempuanlah  yang  menjaga  dan membela keraton di Jawa Tengah sehingga Belanda terheran-heran melihat keberanian dan keperkasaan “prajurit-prajurit estri” (Peter Carey dan Vincent  Houben, 1987: 19). Kedua, pejuang  perempuan tidak dicemoohkan  atau  diremehkan  prestasinya  oleh  pejuang  laki-laki,  hal  ini  sama  halnya  dengan  pejaung perempuan untuk hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang mengakibatkan timbulnya Women’s  Lib  sebagai  reaksi  terhadap  perlakukan  yang  tidak  adil.  Bahkan  pejuang  perempuan  diberi bantuan dan bimbingan dari pejuang TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Hal menarik lain yang menarik perhatian  adalah  mengapa  dibentuk  laskar  perempuan  khusus  padahal  sudah  ada,  misalnya  kelompok gerilyawan  Tentara  Pelajar    dan  Corps  Mahasiswa?.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  aspek  feminisme dalam  laskar  perempuan  yaitu  meningkatkan  kedudukan  dan  peran  perempuan,  nasionalisme  dan persatuan. Di kalangan istri anggota Angkatan Bersenjata, terbentuklah PERSIT (Persatuan Istri Tentara)
Chandra  Kirana  tahun  1946.  Terdapat  juga  istri  Angkatan  laut  menjadi  fusi  dengan  nama  Jalasenastri pada tahun 1957.
Di  bidang  politik,  kaum  perempuan  pertama  kali  ikut  pemilihan  umum  pada  tahun  1955  dengan  hasil anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  berjumlah  17  orang  yang  berarti 0,7%  dari  anggota  seluruhnya  255 orang.  Organisasi  perempuan  yang  paling  terlibat  dalam  pemilihan  umum  tersebut  tentunya  organisasi perempuan yangmerupakan bagian dari atau berafiliasi dengan partai politik. Organisasi perempuan yang merupakan bagian dari partai politik, misalnya Parkiwa dari Partai Kebangkitan Bangsa (1950), Gerakan Wanita  Indonesia  (GERWANI)  dari  Partai  Komunis  Indonesia  (1950),  Persatuan  Wanita  Murba (Perwamu) dari Partai Murba (1950), Wanita Demokrat Indonesia dari Partai Nasional Indonesia (1951), Wanita  Nasional  dai  Partai  Indonesia  Raya  (1953)  dan  Gerakan  Wanita  Sosialis  (GWS  dari  Partai Sosialis Indonesia.
Partai  politik  dibentuk  karena  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul  dijamin  dalam  UUD  1945  padal 28,  juga  timbul  organisasi-organisasi  perempuan  baru  di  berbagai  bidang,  misalnya  menurut  profesi: Ikatan  Guru  Taman  Kanak  (1950),  Ikatan  Bidan  Indonesia  (1951),  Ikatan  Sarjana  Wanita  Indonesia (1956),  Ikatan  Ahli  Kecantikan  Wijaya  Kusuma  (1958).  Hal  ini  menunjukkan  makin  banyaknya perempuan berkarir. Juga di lembaga pemerintahan, umumnya didirikan atas inisiatif secara spontan dan demokratis mengikuti pola pengorganisasian perkumpulan.
Hal tersebut adalah pola pembentukan organisasi perempuan dalam periode pertama dengak p engakuan kedaulatan  Republik  Indonesia  sampai  dengan  tahun  1958  yang  dinamakan  masa  Demokrasi  Liberal, yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

## Masa Demokrasi Terpimpin
Pada  periode  ini  ada  beberapa  organisasi  dalam  lingkungan  lembaga  pemerintahan  yang  semula merupajan  organisasi  seetempat  kemudian  dikoordinasikan  dan  disatukan  dengan  petunjuk  atau bimbingan  dari  atasan.  Contohnya  adalah  ADHATA  (Ikatan  Dharma  Wanita)  tahun  1965,  dalam Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Proses  persatuan  menjadi  fusi  atau  federasi  ini  sudah berlangsung  dalam  periode  sebelumnya  dan  menjadi  lebih  besar  dan  kuat  dan  pengorganisasinya  lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh faktor kekuasaan agar organisasi lebih mudah diarahkan.
Peranan  pergerakan  perempuan  dalam  periode  ini  “ambigous”  (tidak  menentu).  Dalam  periode  ini “perjuangan pergerakan perempuan Indonesia untuk mempertinggi derajad wanita justru menjadi kabur karena  merosotnya  penghargaan  terhdap  perempuan  yang  dilakukan  pemimpin  negara”.  Tetapi sebaliknya organisasi-organisasi perempuan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan  untuk  keperntingan negara, misalnya dalam pembebasan Irian Barat. Terbentuklah Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) (22  Desember  1961),  Korps  Wanita  Angkatan  Laut  (KOWAL)  (5  Januari  1963)  dan  Korps  Wanita Angkatan  Udara  (KOWARA)  (12    Agustus    1963)    dan    Polisi    Wanita    (POLWAN)    tahun    1948. Semua  itu merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa “tiap warga negara (laki - laki dan perempuan) berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
Dalam  periode  ini  juga  terbentuk  federasi  antara  organisasi  pegawai  wanita  di  lembaga  pemerintahan pada tanggal 25 Mei 1961 dengan nama Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen (IKWANDEP) yang bertujuan  memperjuangkan  perbaikan  nasib  kaum  perempuan  Indonesia  pada  umumnya  dan  para karyawati  khususunya  dan  memperjuangkan  penghargaan  serta  pengembangan  karir  pada  karyawati dalam  bidang  tugasnya  masing-masing.  PERSATWI  pada  tahun  1964  termasuk  Kosi  Wanita  Sekber Golkar (Koordinasi Wanita Sekretariat Bersama Golongan Karya) dan kemudian menjadi Korpri (Korps Pegawai  Negeri)  bagian  wanita.  Sekber  Golkar  terdiri  dari  golongan  fungsional  dan  profesi  yang  tidak tergabung  dalam  partai  politik,  antara  lain  ABRI,  serikat  pekerja,  organisasi  pemuda  dan  organ isasi perempuan,  dengan  tujuan  menanggulangi  pertentangan-  pertentangan  sosial  dalam  masa  Demokrasi Terpimpin.
Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia terlibat, menimbulkan kegoncangan yang  besar  di  Indonesia.  Dalam  usaha  memulihkan  ketertiban  dan  keamanan  kaum  perempuan  juga mengambil  peranan.  GERWANI  yang  merupakan  bagian  dari  PKI  dihentikan  keanggotaannya  dalam KOWANI.  Sejumlah  organisasi  KOWANI  membentuk  Kesatuan  Aksi  Wanita  Indonesia  (KAWI)  yang bersama  dengan  Kesatuan  Aksi  Mahsiswa  Indonesia  (KAMI)  melakukan  demonstrasi  dan  pernyataan agar PKI dan ormasnya dibubarkan.

## Orde Baru
Permulaan  Orde  Baru  ditandai  dengan  Surat  Perintah  11  Maret  1966  (Supersemar)  yang  diberikan Presiden  Soekarno  kepada  Jenderal  Soeharto  untuk  mengembalikan  keamanan  dan  ketertiban. Pemerintah Orde Baru  mengutamakan pembagunan ekonomi  mengingat rakyat telah  sekian lama hidup dalam  kekurangan.  Keanggotaan  dalam  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  yang  diputuskan  pada  1  Januari 1965, dipulihkan  kembali.  Hubungan  dengan  luar  negeri  diperluas,  khususnya  dibidang  ekonomi  untuk menambah  investasi  dari  luar,  hal  ini  berdampak  juga  pada  pergerakan  perempuan.  Setelah  tahun  1966 makin  banyak  oraganisasi  perempuan  didirikan    di    lembaga-lembaga    pemerintahan    maupun    swasta. Muncul    organisasi  perempuan  berdasarkan  profesi,  seperti  Persatuan  Wanita  Olahraga  Seluruh Indonesia (PERWOSI) (1967), Ikatan Wanita Penguasa Indonesia (IWAPI) dan Indonesia Business and Professional Women Association (1975) dan Ikatan Sarjana Farmasi Ind onesia (1971). Ini menunjukkan makin  banyaknya  perempuan  yang  mendapatkan  kesempatan  berkarir,  juga  makan  banykanya perempuan  yang  dapat  mengikuti  pendidikan.  Dengan  masuknya  Indonesia  kembali  sebagai  anggota PBB, maka atas dibentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesi (KNKWI) (1968) dengan tujuan untuk  ikut  meningkatkan  kedudukan  perempuan  dengan  berusaha  mendapatkan  informasi  sebanyak - banyaknya  berdasarkan  penelitian  ilmiah  dan  membuat  rekomendasi  tentang  cara-cara  meningkatkan peranan  perempuan.  KNKWI  adalah  badan  semi  pemerintah  yang  anggotanya  terdiri  dari  unsur pemerintah, pergerakan perempuan dan ahli-ahli perorangan.
Hubungan luar negeri yang dilakukan organisasi perempuan lebih banyak dengan organisasi perempuan di  negara  Barat  dan  ASEAN,  tidak  lagi  dengan  organisasi  perempuan  di  negara  sosialis  dan  komunis seperti pada zaman Orde Lama. Ikut dalam penentuan tahun 1975 sebagau Tahun Wanita Internasional dengan  tujuan  agar  pemerintah  masing-masing  negara  anggota  PBB  dan  masyarakat  secara  khusus memperhatikan  keadaan  penduduk  perempuan.  Demikian  pula  dengan  penentuan  Dasa  Warsa Perempuan Internasional tahun 1976-1985. Hal ini berhubungan dengan Konferensi Internasional tahun 1975  di  Mexico  City,  tahun  1980  di  Kopenhagen,  dan  tahun  1985  di  Nairobi  ya ng  dihadiri  oleh  wakil pemerintah negara anggota PBB untuk menyusun Rencana Kegiatan Sedunia. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan segala macam masalah yang dihadapi perempuan di semua bidang kehidupan, juga bertukar pikiran dan pengalaman sehingga menambah wawasan mengenai perjuangan perempuan di seluruh duna, kemajuan apa yang telah tercapai dan hambatan yang dialami.
Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  dari  PNN  yang diterima  oleh  Sidang  Majelis  Umum  tanggal  18  Desember  1979  dan  oleh  pemerintah  Indonesia  telah diratifikasi  sehingga  menjadi  undang-undang  No.  7  tahun  1984.  Dalam  Konvensi  tersebut  ditegaskan pentingnya persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan, dalam masyarakat maupun keluarga demi tercapainya kesejahteraan dalam negara dan perdamian di dunia.

## Reformasi
Gerakan  perempuan  terlihat  dalam  Undang-undang  mengenai  pemilihan  umum,  partai  poltik berkewajiban  mencalonkan  perempuan  sebagai  calon  anggota  ekskutif  sebanyak  30%,  namun  pad a pemilihan umum tahun 2004 baru mampu mengakomodasi kursi perempuan sebanyak 10 atau 7%, hanya 28 orang dari jumlah total anggota parlemen (sebanyak 550) untuk periode 2004 -2009. Angka ini belum bisa mewakili aspirasi perempuan dalam politik sebagai wakil rakyat.
UU  No.  12  tahun  2003  tentang  partai  politik,  dalam  pasal  65  ayat  (1),  partai  politik  dianjurkan  untuk mencalonkan 30% kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif sebagai manifestasi peran perempuan dalam  politik  praktis.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pemilu  2009  memberikan  kenaikan perwakilan/representasi  perempuan  di  DPR.  Dilihat  dari  pencalonan  perempuan,  rekapitulasi  KPU menunjukkan jumlah keseluruhan caleg perempuan mencapai 34,6% atau setara 3.910 caleg perempuan dari total 11.130 caleg untuk DPR RI. Dari 38 partai politik peserta pemilu, PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) merupakan partai dengan pencalonan perempuan terbanyak (45%). Sedangkan yang paling  rendah  adalah  Partai Patriot  yaitu  19,66%.  Sebanyak  8  partai  menawarkan  lebih   dari  40%  calon perempuan,  24  partai  lainnya  mencapai  30%,  sedang  6  partai  yang  gagal  mencalonkan  minimal  30% perempuan.
Terdapat 5  partai  yang  menempatkan  caleg  perempuan  pada  nomor  urut  1  (satu)  terbanyak  yaitu  PBUI (38,4%),  PPPI  (32,5%),  Partai  Pelopor  (30,4%),  PIB  (28,9%)  dan  Partai  Buruh  (28,9%).  Partai  yang lolos  parliamentary  threshold  adalah  Partai  Demokrat  yang  tertinggi  menempatkan  caleg  perempuan pada  urutan  nomor  1  (satu)  (18,2%),  sedangkan  partai  yang  paling  sedikit  menempatkan  caleg
perempuan pada urutan teratas adalah PKS (2,6%), PDIP (2,6%), PKNU (7,8%), Patriot (8,1%) dan PDS (9,1%).
Sejalan  dengan  DPR  RI,  jumlah  perempuan  di  DPD  RI  (Dewan  Perwakilan  Daerah)  juga  mengalami peningkatan  pada  hasil  Pemilu  2009.  Pada  pencalonan  anggota  DPD,  calo n  perempuan  mengalami peningkatan  dari  sebelumnya  8,8%,  pada  Pemilu  2009  meningkat  jumlahnya  menjadi  11,3%.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 27% atau 36 calon perempuan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI. Pada situasi   Pemilu   2004,   calon   perempuan   relatif   lebih   kondusif   untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan umum anggota DPD karena pencalonan mereka tidak melalui partai politik.
Kenaikan cukup signifikan juga terjadi di parlemen tingkat lokal. Hanya beberapa provinsi seperti NAD, Jambi  dan  Bali  yang  jumlah  anggota  perempuan  DPRD  konstan  dari  Pemilu  2004  dan  Pemilu  2009. Sementara data representasi politik perempuan di tingkat kabupaten/kota juga meningkat. Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki keterwakilan anggota perempuan. Hal ini berbeda dengan Pemilu 1999.
Keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  masih  sekedar  jumlah.  Hal  ini  merupakan  tantangan  bagi gerakan  perempuan  dan  partai  politik  untuk  memperbaiki  kualitas  representasi  politik.  Gerakan perempuan  harus  benar-benar  merefleksikan  ideologi  dan  kepentingan  perempuan.  Di  sisi  lain  partai politik  juga  harus  memperhatikan  mekanisme  internal  dalam  hal  rekrutmen,  promosi  dan  pengkaderan sehingga dapat menghasilkan calon-calon yang siap dan mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Carey,  Peter  dab  Vincent  Houben.  1987.  Sprited  Srikandhis  and  Sly  Sumbadras:  the  social,  political  and economic role of women at the central Javanese court in the 18th and early 19th centuries dalam Locher-Scholthen,  Elsbeth  Anke  Niehof  (ed)  Indonesian  Women  in  Focus.  Dordrecht,  Holland: Foris Publication.
Evans, Richard J. 1977. The Feminists. London: Croom Helm Ltd.
Ihromi, T.O. 1995. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Murniati, A. Nunuk Prasetyo. 2004. Getar Gender (Buku Pertama) Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM. Yogyakarta: Indonesiatera.
Suryochondro, Sukanti. 1984. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: C.V. Rajawali.
Totok  Sapto  Gondo.  1981.  Laskar  Wanita  Indonesia  (LASWI.  Skripsi  Sarjana Sastra, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta
.