Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 42-47| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4622.42-47

## FLASH SALE SEBAGAI INDIKASI PREDATORY PRICING PADA APLIKASI E- COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Komang Kory Jayani, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia koryjayani11@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Layanan E-commerce saat  ini  menerapkan  promo flash  sale yang  merupakan  salah  satu  strategi  pemasaran dengan menerbitkan diskon atau potongan pada waktu-waktu tertentu bahkan sampai menyentuh harga sembilan ratus  sembilan  puluh  sembilan  rupiah.  Hal  ini  menjadikan  adanya  indikasi  tindakan Predatory  Pricing yang dilarang  dalam  hukum  persaingan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan flash  sale pada aplikasi E-commerce yang  di  indikasikan  sebagai Predatory  Pricing ,  dan  mengungkapkan  penegakan  hukum pada  pelaku Predatory  Pricing yang  melakukan flash  sale pada  aplikasi E-commerce .  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan.  Bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  kepustakaan  atau library research yang  berkaitan  dengan  praktek flash  sale sebagai  indikasi Predatory  Pricing pada  aplikasi E- commerce .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  Pasal  20  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999, bahwa Predatory  Pricing tidak  serta  merta  dilarang,  akan  tetapi  harus  dibuktikan  bahwa predatory  pricing tersebut  akan  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat,  dari  hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa tidak semua kegiatan jual rugi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Promo flash sale yang di lakukan oleh  salah  satu E-commerce ini  tidak  tergolong  kedalam  tindakan Predatory  Pricing ,  dikarenakan  tidak memenuhi  syarat  dan  unsur-unsur  perbuatan  yang  di  jelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999 mengenai persaingan usaha tidak sehat.
Kata Kunci: Flash Sale, Hukum Persaingan Usaha, Predatory Pricing

## Abstract
E-commerce services are currently implementing flash sale promos which are one of the marketing strategies by issuing discounts or discounts at certain times even reaching the price of nine hundred and ninety-nine rupiahs. This is an indication of  Predatory Pricing  which is prohibited in business competition law. This study aims to examine the setting  of flash sales on E-commerce applications  which are indicated as Predatory Pricing, and reveal law enforcement on Predatory Pricing actors who carry out flash sales on E-commerce applications. In this study using a normative research method with a Legislative approach. The legal materials used are primary and  secondary  legal  materials.  Library  data  collection  techniques  or  library  research  related  to  flash  sales practices  as  an  indication  of  Predatory  Pricing  in  E-commerce  applications.  The  results  of  the  study  indicate that the provisions of Article 20 of Law Number 5 of 1999, that Predatory Pricing is not necessarily prohibited, but it must be proven that predatory pricing will result in unfair business competition, from this it can be seen that not all selling and loss activities is an unlawful act. The flash sale promo that is carried out by one of these E-commerce is not classified as Predatory Pricing, because it does not meet the requirements and elements of the act described in Law Number 5 of 1999 concerning unfair business competition.
Keywords: Flash Sale, Business Competition Law, Predatory Pricing

## I. PENDAHULUAN
Hukum  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  melalui  lembaga  negara. Perkembangan ekonomi yang dikarenakan timbulnya globalisasi perekonomian dunia, mengakibatkan banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku dunia usaha, diantaranya perlakuan persaingan usaha  yang  merujuk  pada  persaingan  produk  itu  sendiri,  pada  masa  ini  perekonomian  itu  sendiri adalah perdagangan globalisasi  antar  negara (Sari, 2016) . Adanya permasalahan hukum pada negara merupakan  salah  satu  hambatan  yang  bersifat  perdapa  selagi  masih  adanya  pihak  yang  lemah  dan masih  perlu  dilindungi  supaya  terhindar  dari  suatu  Tindakan  eksploitasi  dari  pihak-pihak  lain  yang memiliki  kekuatan  yang  lebih  kuat (Dhaniswara,  2006) .  Oleh  karenanya  hukum  dibutuhkan  untuk digunakan  sebagai  tindakan  preventif  dalam  menghindari  permasalahan-permasalahan  perbuatan
memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  sangat  terbatas,  yang  dikarenakan  banyaknya  permintaan kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya (Fadri, 2010) .
Adanya  peraturan  hukum  yang  dibuat  sebagaimana  dimaksud  untuk  menimbulkan  persaingan usaha  yang  bersih  dan  sehat.  Dalam  membuat  suatu  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  bersih  serta menciptakan persaingan usaha yang efensiensi serta juga yang demokrasi penulis menyarankan dalam menerbitkan  persaingan  efisiensi  dan  juga  demokrasi  pada  suatu  bidang  ekonomi  agar  bisa  dipantau secara  teratur  dan  dilakukan  dengan  perhitungan  yang  sangat  sistematis  agar  tetap  berpacu  pada peraturan yang terkait (Sukarmini & Idrus, 2020) .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  20  UU  Praktik  larangan  monopoli  dan  persaingan  tidak  sehat selanjutnya  disebut  UU  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  Anti  Monopoli),  bahwa Predatory Pricing tidak  selalu  dilarang,  akan  tetapi  harus  dibuktikan  bahwa Predatory  Pricing itu  bisa menyebabkan  suatu  persaingan  usaha  yang  sangat  tidak  sehat.  Dalam  hal  permasalahan  yang dirumuskan  dalam  Pasal  20  bahwa  UU  ini  menjelaskan  bahwa  UU  ini  berlaku  jika  penetapan  suatu harga  barang  di  bawah  rata-rata  harga  pasar  sebagaimana  bisa  menimbulkan  pelaku  usaha  yang lainnya akan mati serta mengakibatkan  suatu persaingan atau  kegiatan usaha yang tidak sehat, maka dari  itu  larangan  ini  akan  bersifat  mendukung  maupun  menghambat  persaingan,  hal  ini  yang mengakibatkan  kekaburan  norma,  dikarena  kejelasan  mengenai  kualifikasi  kegiatan Predatory Pricing ini masih samar-samar yang menjadikan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Efisiensi  transaksi  bisnis  yang  sebagaimana  sering  diberikan  dari  layanan E-commerce menjadikan  permasalahan  persaingan  usaha  tidak  sehat (Putra,  2014) .  Dikarenakan  banyaknya layanan E-commerce untuk  menawarkan  produknya  dengan  melalui  berbagai  cara  diantaranya menawarkan  promo-promo  yang  semenarik  mungkin  sehingga  mengakibatkan  konsumen  atau masyarakat  meningkatkan  kemampuannya  untuk  berbelanja  dengan  layanan E-commerce mereka masing-masing,  promo  yang  dimaksud  tersebut  berupa  diskon-diskon  yang  menarik  dengan  jangka waktu  cepat  dan  tertentu  saja,  promo  tersebut  sering  disebut  sebagai flash  sale . E-commerce dalam melakukan diskon atau flash sale biasanya menawarkan diskon yang sangat besar pada produk yang ditawarkan, harga tersebut bisa mencapai Rp. 999.- yang dimana harga tersebut berbeda jauh dengan harga  di  pasaran  yang  seharusnya  di  pasarkan.  Para  pelaku  usaha  sering  melakukan  hal  ini dikarenakan mempunyai modal yang kecil sehingga menyusahkan mereka untuk bisa masuk ke pasar- pasar  dunia  yang  sama,  ini  bisa  memberikan  indikasi  terhadap  pelaku  usaha  untuk  adanya  jual  rugi atau juga Predatory Pricing dimana bisa menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Akibat  dari  suatu  perbuatan predatory  pricing atau  penetapan  harga  yang  sangat  rendah  di pasaran akan sangat menguntungkan konsumen dikarenakan konsumen bisa membeli barang atau jasa dengan  menekan  harga  sehingga  dapat  mendapatkan  harga  minimum  dalam  waktu  yang  sangat singkat,  akan  tetapi  pelaku  usaha  yang  berhasil  melakukan predatory  pricing dalam  jangka  waktu yang  lama  makan  pelaku  usaha  berhasil  mengendalikan  pasar  maka  harga  suatu  barang  atau  jasa cenderung  naik  melebihi  harga  normal,  namun  lain  dari  hal  itu predatory  pricing bisa  membuat pelaku  usaha  itu  sendiri  rugi  dikarenakan  persaingan  yang  sangat  ketat  dalam  menentukan  harga sehingga pelaku usaha tersebut tidak dapat bersaing (Lubis, 2017) . Dari permasalahan yang telah diuraikan di, penelitian ini fokus pada kajian pengaturan flash sale pada  aplikasi E-commerce yang  di  indikasikan  sebagai Predatory  Pricing dan  bagaimanakah penegakan  hukum  pada  pelaku predatory  pricing yang  melakukan flash  sale pada  aplikasi E- Commerce .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka, bahan hukum sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 2007) . Dalam metode penelitian ini peneliti mengkaji dari aspek kekaburan norma mengenai predatory pricing dalam Undang-undang persaingan usaha  tidak  sehat  yang  mana  objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum  dan  asas-asas  hukum. Bahan hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya penulisan karya  ilmiah  ini.  Bahan  hukum  dalam  penelitian  memiliki  dua  jenis  yaitu  bahan  hukum  primer,  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer,  seperti:  UUD  NRI  1945,  KUHP  ,  UU  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  UU Perdagangan, Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pasal  20  tentang  jual  rugi  atau Predatory  Pricing .  Bahan  hukum  sekunder
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang  ditulis  oleh  para  ahli  hukum  yang  di  dalamnya  memuat  prinsip-prinsip  dasar  ilmu  hukum  dan pandangan-pandangan para sarjana hukum. Selain buku-buku bahan hukum lainnya juga dapat berupa tulisan-tulisan atau jurnal. Bahan hukum sekunder seperti: buku dan jurnal terkait indikasi Predatory Pricing perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini dalam pengumpulan bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder, dilakukan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan atau library research yang  berkaitan  dengan  dengan  praktek flash  sale sebagai  indikasi Predatory  Pricing pada aplikasi E-commerce .  Pada  penelitian  ini  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengkritik, mendukung,  atau  memberi  pendapat,  kemudian  membuat  kesimpulan  terhadap  penelitian  dengan bantuan  dari  kajian  pustaka.  Metode  dari  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang beracuan pada metode perspektif yaitu analisis yang memberikan penilaian tentang objek yang diteliti apakah objek tersebut benar atau salah atau apa yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Flash Sale pada Aplikasi E-commerce yang di Indikasikan Sebagai Predatory Pricing
Berddasarkan  teori  hukum  murni  Hans  Kelsen  menyatakan  kepastian  hukum  berdasarkan  hirarki sistem  norma.  Pada  dasarnya  badan  peradilan  menetapkan  norma  hukum  individual,  dan  badan  atau pejabat  administrasi,  kepastiannya  berdasar  pada  norma-norma  umum,  yakni  hukum  kebiasaan  atau customary  law ,  dan  undang-undang  merupakan  norma  yang  lebih  tinggi,  kedua  norma  tersebut merupakan  norma  yang  mengacu  pada  hukum  positif  teratas  didalam  suatu  sistem  hukum  yang  ada pada  negara,  yang  kepastiannya  berdasar  pada  norma  dasar  ( grundnorm ) (Atmadja  &  Budiartha, 2018) .
Mekanisme  pemberlakuan  harga  dalam  fenomena  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  di Indonesia  dapat  dilihat  di  berbagai  kegiatan  ekonomi  industri,  adapun  dampak  persaingan  atau terbukanya  pasar  yang  kompetitif  dengan  membiarkan  pelaku  usaha  menawarkan  harga  terendah tanpa  mempertimbangkan  kemampuan  perusahaan,  hal  ini  akan  berakibat  pada  matinya  usaha  itu sendiri.  Untuk  menghindari  hal  tersebut  pelaku  usaha  di  Indonesia  dalam  bersaing  haruslah memperhatikan  asas-asas  demokrasi  ekonomi  yang  mana  telah  tercantum  pada  Pasal  33  UUD  NRI 1945  dengan  menjamin  keseimbangan  antara  kepentingan  praktisi  ekonomi  dengan  kepentingan publik.  Oleh  karena  itu,  pada  pasal  tersebut  sebagai  dasar  dari  pelaku  usaha  dalam  melaksanakan kegiatan  usaha  jasa  maupun  barang  dengan  mengacu  pada  syarat  asas  demokrasi  ekonomi  sebagai dasarnya.. Bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan memasok barang atau  jasa  dengan  cara  jual  rugi  serta  memberikan  harga  yang  tidak  sesuai  di  pasaran  hingga  dapat merusak harga pasar serta bermaksud untuk saling menjatuhkan usaha pesaing dalam pasar sehingga mengakibatkan  adanya  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  maka  KPPU memberlakukan  pasal  larangan  jual  rugi  yang  tercantum  pada  Pasal  20  UU  persaingan  usaha  tidak sehat,  yang  ditujukan  pada  pelaku  usaha  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  Pasal  47  UU  Persaingan Usaha Tidak Sehat, di dalam pasal tersebut KPPU juga berhak dalam menetapkan sanksi administratif kepada  pengusaha  atau  pedagang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  20.  Dalam  menetapkan  sanksi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 20 ini secara umum berpegang pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena setiap penetapan sanksi pada Undang-undang mana pun tidak boleh bertentangan dengan pasal tersebut.
Sebenarnya pedagang  melakukan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  secara  implisit  sudah diatur dalam KUHP pada Pasal 382 bis, tapi nampaknya pengaturan sanksi dalam KUHP bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang sehingga dapat merugikan pelaku usaha pesaing belum tegas dan  masih  ringan,  oleh  karenanya  untuk  memberikan  sanksi  yang  lebih  tegas  dan  berat  bagi  pelaku usaha  yang  melakukan  perbuatan  curang  ini  secara  tersendiri  di  luar  KUHP  diatur  dalam  UU Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pasal  20  berlaku  pada  saat  kondisi penetapan  harga  barang  atau  jasa  yang  sangat  rendah  dari  rata-rata  di  pasaran  tidak  dilakukan berdasarkan  perjanjian  antara  dua  belah  pihak.  Akan  tetapi  akan  dilakukan  secara  otonom  atau inisiatif sendiri oleh satu pedagang . Penetapan harga yang lebih murah dari rata-rata pasaran atau jual rugi dilarang keras yang dimana telah tercantum pada Pasal 20. Ketatnya persaingan usaha di pasaran membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuat ide-ide atau variasi pada produk barang atau jasa  yang  dipasarkan.  Persaingan  usaha  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  bersaing  atau
memperebutkan pangsa pasar ( market share ) antara pengusaha dan pengusaha  lainnya dalam rangka menyediakan  barang  dan  jasa  dalam  berbagai  strategi  pemasaran  untuk  ditujukan  kepada  konsumen (Kasmir, 2007) .
Untuk kelancaran jalannya persaingan usaha memerlukan peraturan perundang-undangan yang membantu  untuk  mengatur  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  persaingan  usaha  sebagai  upaya bentuk  upaya  perlindungan  hukum  pemerintah  menerbitkan  UU  larangan  praktik  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Pada  prinsipnya  Undang-undang  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  ini memiliki dua tujuan, yang pertama bertujuan untuk sektor ekonomi dan yang  kedua bertujuan  untuk sektor non-ekonomi. Jika tujuan ekonomi, peningkatan perekonomian nasional tercapai, maka tujuan non ekonomi, peningkatan kemakmuran rakyat, juga akan tercapai (Bukido & Bamatraf, 2017) .

## 2. Penegakan Hukum Pelaku Predatory Pricing yang Melakukan Flash Sale
Dalam melakukan transaksi elektronik haruslah berasaskan itikad baik hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  penyalahgunaan  transaksi  elektronik  sehingga adanya  norma konflik  antara  UU  Informasi  serta  Transaksi  Elektronik  dengan  KUHP, maka  untuk  memecahkan masalah tersebut terdapat konflik norma yang berlaku atas asas preferensi Lex Specialis Derogat Legi Generalis , ketentuan umum dikesampingkan untuk kepentingan peraturan yang khusus. Jika  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  20  UU  Nomor  5  Tahun  1999,  dapat  diketahui  bahwa  suatu kegiatan  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terbukti  melakukan  tindakan predatory pricing .  Ada  tiga  syarat  agar  suatu  pelaku  usaha  dapat  diindikasikan  melangsungkan  perbuatan predatory pricing , syarat-syarat tersebut antara lain harus membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut memasarkan  produknya  dengan  harga  rugi  (memasarkan  di  bawah average  variable  cost ).  Jika terbukti adanya pelaku usaha yang memasarkan barangnya atau jasanya dengan harga yang dianggap merugi,  maka  berikutnya  perlu  dibuktikan  mengenai  mengapa  dilakukannya  perbuatan  jual  rugi tersebut.  Pelaku  usaha  hanya  bisa  dikategorikan  menerapkan  tindakan predatory  pricing yang dilarang  jika  jual  rugi  tersebut  dilangsungkan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  kemudian  ia meningkatkan harga secara signifikan pada periode waktu berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila  pelaku  usaha  hanya  melakukan  jual  rugi  pada  periode  waktu  pertama,  kemudian  tidak menaikkan  harga  di  atas  biaya  produksi  pada  periode  waktu  berikutnya,  maka  tindakan  tersebut bukanlah  perbuatan predatory  pricing ,  melainkan  hanya  sekadar  “cuci  gudang”  atas  produk  yang bersangkutan.
Dalam  skala  produksi  pelaku  usaha  di  pasar  dala,  memasok  barang  dengan  penetapan  harga rendah tidak dapat dikatakan sebagai penghancur atau mematikan usaha lainnya dengan syarat penjual melakukan kegiatan produksi yang besar. Hal ini disebabkan oleh semakin besar skala produksi maka biaya yang digunakan dalam berproduksi akan semakin rendah sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih rendah daripada skala produksi yang lebih kecil.
Mengacu pada Undang-undang Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai sanksi pidana berkaitan dengan  tindakan Predatory  Pricing ini  diatur  dalam  Pasal  48  Ayat  (2)  yang  mengatakan  : “Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  8,  Pasal  15,  Pasal  20  sampai  dengan Pasal  24,  dan  Pasal  26  Undang-undang  ini  diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp  25.000.000.000,00  (dua puluh  lima miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan  pengganti  denda  selama-lamanya  5  (lima)  bulan.”  Mengenai sanksi  pidana  tambahan  dengan  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  10  Huruf  (b)  KUHP,  terhadap pidana  tambahan  yang  berkaitan  dengan  Pasal  48  diatas  dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan  dimana ketentuan ini telah diatur pada Pasal 49 Undang-undang Pesaingan.
Undang-undang  pidana  berdasarkan  sifatnya  menjadi  dua  yaitu  pertama  peraturan  hukum pidana dalam UU sendiri dan yang kedua UU pidana “dalam arti sesungguhnya” yaitu UU bertujuan dimaksud  sebagai  pengaturan  hak  dalam  memberikan  sanksi  pidana.  Dalam  hukum  pidana  menurut UU  merupakan  peraturan  yang  dimaksud  dengan  tujuan  untuk  memberi  sanksi  pidana  terhadap peraturan mengenai  salah  satu  diabatar  bidang  yang  terletak  di  luar  hukum  pidana.  Tindakan Predatory  Pricing ini  mengenai  sanksi  pidana  nya  diatur  secara  umum  pada  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  karena  peraturan  hukum  pidana  ini  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri, namun  tetap  KUHP  dijadikan  dasar  pedoman  penentuan  sanksinya,  dimana  ketentuan  saksi  pidana tersebut  diatur  dalam  Pasal  103  KUHP  Buku  I,  karena  kewajiban  dalam  undang-undang  yang
mengatur mengenai sanksi pidana itu harus mengacu pada ketentuan Pasal 103 KUHP, dimana setiap sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  tidak  boleh  menyimpang  dengan  pasal  tersebut. Setelah  di  cermati  di  dalam  Buku  III  KUHP  tidak  mengatur  mengenai  pelanggaran  tindakan Predatory  Pricing oleh  karena  itu  tindak  pidana  ini  dengan  sendirinya  berlaku  ketentuan  dalam  UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Adapun syarat harga dan diskon bagi penjual yang ingin mengikuti program flash sale di salah satu E-commerce yaitu  harga  promo  produk  saat flash  sale minimal  harus  satu  persen  dari  harga produk biasanya, harga produk untuk Flash Sale ditetapkan lebih rendah dari akumulasi harga produk saat tiga puluh hari terakhir ditawarkan, harga promo produk untuk flash sale harus lebih rendah dari harga  di platform online  yang  dimiliki  penjual,  harga  promo  produk  untuk Flash  Sale harus  lebih rendah  dari  harga  promosi  lain  yang  berlangsung  bersamaan,  lalu  aturan  untuk  penjual  dalam flash sale seperti  penjual  tidak  diijinkan  merubah  harga  asli  produk  saat flash  sale berlangsung,  yang terakhir  tidak  diizinkan  mengubah  harga  dan  foto  maupun  jenis  produk  dalam  promo flash  sale dimulai hingga berakhir.
Berdasarkan  syarat-syarat  dan  ketentuan  di  atas  dapat  dilihat  ciri-ciri  dari  penerapan  program flash sale yang dapat diuraikan sebagai berikut, Program flash sale yang berlaku umumnya dilakukan dalam  jangka  waktu  yang  relatif  singkat,  yakni  antara  1  (satu)  hingga  3  (tiga)  jam  yang  dibagi  atas beberapa  sesi  dalam  kurun  waktu  1  (satu)  hari.  Pada  umumnya,  waktu  yang  lazim  digunakan  dalam menjalankan  praktik flash  sale adalah  pada  angka  tanggal  dan  angka  bulan  yang  sama,  misalnya tanggal  4  bulan  April,  tanggal  5  bulan  Mei,  tanggal  6  bulan  Juni,  dan  seterusnya.  Praktik flash  sale tidaklah  dilakukan  secara  berkesinambungan  dalam  jangka  waktu  yang  lama,  namun  praktik flash sale tersebut  hanya  dilakukan  pada  waktu-waktu  tertentu.  Sedangkan  untuk  dapat  dikategorikan sebagai  perbuatan  Predatory  Pricing,  maka  program  flash  sale  tidak  dibatasi  oleh  waktu,  sepanjang pelaku usaha pesaing belum berhasil disingkirkan dari pasar bersangkutan.
Kedua,  jumlah  atau  kuantitas  dari  produk  yang  masuk  ke  dalam  program flash  sale umumnya sangat dibatasi, begitu pula dengan jumlah pembelian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang turut pula  dibatasi.  Pada  perbuatan Predatory  Pricing ,  lazimnya  jumlah  produk  yang  dijual  adalah  tidak terbatas  serta  konsumen  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  kuantitas  pembelian.  Ketiga, program flash sale yang berlaku lazimnya hanya diterapkan sebagai media untuk melakukan promosi atas  lapak  milik  pelaku  usaha.  Program flash  sale tersebut  bukanlah  ditujukan  untuk  melancarkan pemusatan  kekuatan  ekonomi,  melainkan  sekadar  untuk  media  promosi  guna  melakukan  ekspansi pemasaran  produk;  keempat,  pelaku  usaha  yang  terlibat  pada  program flash  sale lazimnya  adalah berbeda-beda  dan  selalu  berubah-ubah.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pihak  yang  menjalankan program flash  sale tidak  melulu  hanya  dilakukan  oleh  satu  pelaku  usaha  yang  sama  secara  terus- menerus; kelima jenis produk yang masuk ke dalam program flash sale lazimnya selalu berubah-ubah guna  menghindari  potensi  timbulnya  kerusakan  harga  terhadap  suatu  jenis  produk;  keenam  tidak seluruh produk yang masuk ke dalam program flash sale adalah dijual dengan harga di bawah biaya produksi; ketujuh E-commerce sebagai wadah bagi terlaksananya program flash sale merupakan suatu platform jual beli yang dapat diumpamakan sebagai suatu pasar. E-commerce merupakan suatu pasar yang bersifat sempurna, sebab setiap pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk masuk atau keluar dari platform tersebut. E-commerce sebagai pasar yang bersifat sempurna mampu menciptakan persaingan usaha yang kompetitif sebab melibatkan banyak penjual, banyak pembeli, serta tidak ada pembatasan mengenai  penjualan  produk  sejenis.  Dengan  sifat  “pasar  sempurna”  yang  dimiliki  oleh platform  E- commerce ,  maka  perbuatan Predatory  Pricing tersebut  tentu  tidak  dimungkinkan  untuk dilangsungkan.
Apabila  mengacu  pada  unsur  dari  perbuatan Predatory  Pricing ,  maka  terdapat  beberapa  unsur yang  tidak  terpenuhi,  diantaranya  berupa  unsur  dengan  maksud,  menyingkirkan  atau  mematikan, praktik monopoli, serta persaingan usaha tidak sehat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sesuai  dalam  pembahasan  pada  pokok permasalahan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  dari  dapat disimpulkan  bahwa  pengaturan flash  sale pada  aplikasi E-commerce yang  di  indikasikan  sebagai Predatory Pricing diatur dalam Pasal 20 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Mengenai  unsur-unsur  dari  pada Predatory  Pricing diatur  dalam  PERKOM  KPPU  No.  6
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 UU Persaingan Usaha  Tidak Sehat tentang Jual Rugi  ( Predatory  Pricing ).  Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  pada  pelaku  usaha  yaitu  ada  3  sanksi administratif  (Pasal  47),  pidana  pokok  (Pasal  48),  pidana  tambahan  (Pasal  49).  Jika  ketentuan  dan unsur-unsur  dari  tindakan Predatory  Pricing yang  dikaitkan  dengan  program flash  sale pada E- commerce di  Indonesia,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  promo flash  sale tersebut  tidak  dapat dikategorikan  ke  dalam  perbuatan Predatory  Pricing ,  hal  tersebut  terkait  dengan  7  ciri  yang  terlihat dalam 2. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat diambil saran sebagai berikut, bagi masyarakat agar tidak mudah tertarik dengan promo-promo yang ditawarkan pada E-commerce yang bisa memberi dampak buruk untuk waktu kedepannya, serta utamanya bagi para pelaku usaha agar memperhatikan kode etik bersaing  dan  periklanan  untuk  cermat  lagi  memahami  pangsa  pasar  dan  strategi  promosi  yang  tepat untuk bisa bersaing secara sehat dalam suatu pasar yang sama agar tidak merugikan usaha sendiri dan usaha  pesaing  di  kemudian  hari.  Bagi  pemerintah  mengingat  kriteria  pelaku Predatory  Pricing ini belum  diatur  dan  dijelaskan  secara  tegas  dan  jelas  serta  tersirat  dalam  undang-undang  perlunya dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat terkait dengan Predatory Pricing agar tidak ada kekaburan norma dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Malang. Setara Press .
Bukido,  R.,  &  Bamatraf,  L.  F.  (2017).  Undang-Undang  Anti  Monopoli  Indonesia:  Peranan  dan Fungsinya di dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syrah , 15 (1). Dhaniswara, H. (2006). Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha . RajaGrafindo Persada: Jakarta. Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. Jurnal Hukum , 3 (17), 430–455.
Kasmir. (2007). Dasar-dasar Perbankan . PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Lubis, A. F. (2017). Hukum Persaingan Usaha . Creative Media: Jakarta .
Putra,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  Transaksi  Jual-Beli  Melalui  E- Commerce. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 287–309 . Sari, S. W. (2016). Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa. Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (1), 39–58.
Soekanto,  S.  (2007). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sukarmini,  W.,  &  Idrus,  N.  S.  (2020).  Perkara  Persaingan  Usaha  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha ( KPPU ). Jurnal Yuridis , 7 (1), 47–81.