## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengharmonisasian,  Pembulatan, Dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Muhammad Oki Nugroho 1 , Paisol Burlian 2 , Arne Huzaimah 3
1 Program Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang E-mail : okinugrahamuhammad@gmail.com , paisolburlian_uin@radenfatah.aci.id , arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: Authority, Regional Government,  Regional Regulation This  study  analyzes  the  authority  of  the  local  government  in harmonizing,  unifying,  and  strengthening  the  concept  of  the Provincial  Regional  Regulation  Draft.  15  of  2019  concerning Amendments  to  Law  no.  12  of  2011  and  their  application  in
South  Sumatra  Province.  The  results  of  the  analysis  and discussion show that the regional government is not authorized to  harmonize,  unify,  and  consolidate  the  draft  Provincial Regulation Draft after the issuance of Law No. 15 of 2019. After the  issuance  of  this  Law,  harmonization,  unification,  and strengthening  of  the  draft  Provincial  Regulation  Draft  are carried out by ministries or institutions that run a government in  the  field  of  law  previously  coordinated  by  the  legal  bureau (regional  government  apparatus).  This  activity  is  a  form  of deliberation  in  establishing  law  and  one  of  the  principles  in Islamic  nomocracy  and  democracy  in  Islam.  The implementation of harmonization, unification, and consolidation  of  the  draft  Provincial  Regulations  in  South Sumatra  has  not  been  under  the  provisions  in  Law  No.  15  of 2019. The process of harmonizing, unifying, and strengthening the concept of the Draft Provincial Regulation in South Sumatra is  still  being  implemented  by  the  regional  government  (legal bureau  as  regional  apparatus).  Suggestions  from  researchers, namely  that  the  provisions  in  Law  no.  15  of  2019  and  it  is necessary  to  guide  to  human  resources  in  the  South  Sumatra Province.  This  process  needs  to  be  linked  to  the  concept  of
Maqhasid  Syariah  so  that  the  substance  of  the  Provincial Regulation does not conflict with the public interest (benefit).

## Abstrak
Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah
Corresponding Author: Muhammad Oki Nugroho , Email :
okinugrahamuhammad@gmail.co m
Penelitian ini menganalisis mengenai kewenangan pemerintah  daerah  dalam  pengharmonisasian,  pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi Pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011  dan  penerapannya  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Hasil analisis  dan  pembahasan,  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah  tidak  berwenang  melakukan  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019. Setelah lahirnya UU tersebut, pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda  Provinsi  dilakukan  oleh  kementerian  atau  lembaga yang  menjalankan  pemerintahan  di  bidang  hukum  yang sebelumnya  dikoordinasikan  oleh  biro  hukum  (perangkat pemerintah  daerah).  Kegiatan  tersebut  merupakan  bentuk dari  musyawarah  dalam  penetapan  hukum  serta  salah  satu prinsip  dalam  nomokrasi  Islam  dan  demokrasi  dalam  Islam. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel belum sesuai dengan  ketentuan  dalam  UU  No.  15  Tahun  2019.  Proses pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda  Provinsi  di  Sumsel  masih  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  (biro  hukum  sebagai  perangkat  daerah). Saran dari peneliti, yaitu perlu dirubah ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2019 dan perlu dilakukan pembinaan terhadap SDM  yang  ada  di  Provinsi  Sumsel.  Proses  tersebut  perlu dikaitkan  dengan  konsep  kemaslahatan  ( maqhasid  syariah ) agar  substansi  Perda  Provinsi  tidak  bertentangan  dengan kepentingan umum (kemaslahatan).
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Peraturan Daerah (disingkat Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan  yang  memiliki  kedudukan  paling  rendah  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang Pembentukan  Peratuan  Perundang-Undangan  (disingkat  UU  No.  12  Tahun  2011) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (disingkat UU No. 15 Tahun 2019). Berkaitan dengan pembentuk perda, ada perubahan mengenai kewenangan pemerintah daerah setelah lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 yang merubah UU No. 12 Tahun 2011.
Perubahan tersebut adalah terkait dengan hak pemerintah daerah Provinsi dalam  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (disingkat Raperda). Sebelum perubahan ketentuan tersebut  dicantumkan  dalam  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011  yang menyatakan  bahwa  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konseps Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Setelah UU No. 12 Tahun 2011 diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, maka pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Raperda  Provinsi bukan  menjadi  kewenangan  gubernur  lagi,  namun  menjadi  kewenangan kementerian  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU  No.  15  Tahun  2019.  Dengan  adanya  perubahan  itu,  maka  masalah pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  Raperda  Provinsi  bukan  lagi menjadi  kewenangan  gubernur  yang  dikoordinasikan  oleh  biro  hukum,  namun menjadi kewenangan kementerian di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan.
Di  sini  terlihat  adanya  penarikan  kewenangan  pemerintah  daerah  oleh pemerintah  pusat,  padahal  secara  konstitusional  jelas  dinyatakan  bahwa  Perda merupakan wewenang pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pasal  18  ayat  (6)  UUD  NRI  Tahun  1945  jelas  menyatakan,  “Pemerintah  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan pembantuan”. Ketentuan ini jika dihubungkan dengan Pasal 58 ayat (2)  UU  No.  15  Tahun  2019,  maka  terjadi  disharmonisasi  terkait  dengan  masalah penetapan  peraturan  perda,  berupa  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsep Raperda Provinsi.
Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 meskipun telah menegaskan bahwa pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi  yang  berasal  dari  Gubernur  dilakukan  kementerian  yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan atau  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum, 1 namun pada kenyataannya belum berjalan efektif.  Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksanan pengharmonisaan, pemantapan, dan pembulatan konsep  raperda  yang  belum  pernah  melibatkan  Kantor  Wilayah  (Kanwil) Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham).  Hal  ini  misalnya dapat dilihat pada praktik yang terjadi Pemerinatah Darerah Kabupaten Lombok Tengah, di mana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep raperda masih dilakukan oleh bagian hukum sekretariat daerah. 2
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  mendalam tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengharmonisasian,  pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi sebelum lahirnya UU No. 15 Tahun 2019. Pembahasan  ini  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah  berupa  tesis dengan judul “Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian,
1 Lihat Pasal 99A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2012.
2 Lihat Ahmad Fikry Wilian, Peran Kanwil Kemenkumham dalam Harmonisasi Ranperda  Perspektif Siyasah Dusturiyah, Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 2 Nomor 1, 2020, hal. 7.
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019”.
Penelitian ini sangat penting dilakukan karena ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dalam UU  No.  15  Tahun  2019  merupakan  hal  baru  dan  ada  indikasi  disharmonasisasi dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh  karena  itu,  ketentuan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsep Raperda Provinsi tersebut perlu dikaji dengan prinsip otonomi daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019?
2. Bagaimana  pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin  yang  dianut  sang  pengkonsep  dan/atau  sang  pengembangnnya. 3 Penggunaan jenis penelitian hukum ini karena penilitiannya dilakukan atas hukum sebagai  kaidah  yang  mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Rapreda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari tiga sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jenis data penelitian ini juga ditunjang dengan  data  primer.  Sesuai  dengan  jenis  penelitian  dan  jenis  datanya,  maka penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan konseptual.
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  teknik  studi dokumen dan wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif,  yaitu  menginterpertasikan  secara  kualitas  tentang  pendapat  atau tanggapan responden kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai  beberapa  aspek  berkaitan  dengan  pokok  persoalan. 4 Hasil  analisis tersebut  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan  logika  berfikir deduktif,  yaitu  logika  berfikir  yang  beraawal  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum, kemudian diterapkan kepada hal konkret.

## PEMBAHASAN
A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan  Pemantapan  Konsep  Raperda  Provinsi  Pasca  Lahirnya  UU  No.  15 Tahun 2019
3 Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum  (Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta, hal. 147.
4 Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penemuan Hukum, Ghalia Indonesia , Jakarta, hal.93.
Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  mempunayi  peranan sangat penting dalam proses pembentukan peratuan perundang-undangan. 5 Proses ini termasuk ke dalam penyususanan rancangan peraturan perundangan-undangan yang  dihubungkan  dengan  sila-sila  dalam  Pancasila,  pembukaan  UUDNRI  Tahun 1945, UUDNRI Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau  yang  setingkat. 6 Dalam  praktiknya,  proses  harmonisasi  ini  tidak  selalu dilakukan pada tahap penyusunan. 7
Maksud  dan  tujuan  dilakukannya  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  adalah  agar  ada  kesesuaian  antara  Perda Provinsi  dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  yang  secara  hirarki berkedudukan sejajar atau yang lebih tinggi. 8 Dengan kata lain, agar materi muatan yang  ada  dalam  Raperda  Provinsi  tidak  bertentangan  (disharmonisasi)  dengan peraturan yang berlaku, baik yang kedudukannya sejajar maupun yang lebih tinggi. Selain  itu,  pentingnya  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda  agar  tidak  dibatalkan  ketika  sudah  diberlakukan.    Pembatalan  Perda bermasalah  telah  memperoleh  landasan  hukumnya  di  dalam  Pasal  145  ayat  (2) Undang-Undang  Republik  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (disingkat  UU  No.  23  Tahun  2014  jo.  UU  No.  9  Tahun  2015),  yang  menyatakan “Peraturan  daerah  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau Peraturan  Perundang-Undangan  yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  oleh Pemerintah”.
Kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 di atas sebenarnya kurang tepat karena bermakna pilihan. Artinya,  Perda  masalah  dapat  dibatalkan  atau  tidak  perlu  dibatalkan  terkandung pada  pemilik  kewenangan.  Padahal  ketentuan  tersebut  dengan  jelas  menyatakan bahwa  perda  yang  dapat  dibatalkan  adalah  yang  bertentangang  dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. 9 Jadi,  harmonisasi  merupakan  hal  yang  penting  untuk  mencegah  munculnya peraturan  yang  bermasalah  karena  materi  muatannya  bertentangan  dengan Pancasila,  UUDNRI  Tahun  1945,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi. 10
5 Bandingkan dengan Ditjenpp.kemenkumham.go.id, Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan  Kualitas  Peraturan  Perundang-Undangan ,    http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan- puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang- undangan.html, diakses tanggal 20 Oktober 2020.
6 Penjelasan  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2015  tentang Keikutsertaan  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan dan Pembinaannya.
7 Mia Kusuma Fitriana, Peran Peraturan Daerah dalam Mencapai Tujuan Desentralisasi, Al-Qisth Vol 1 No. 2 (2017), hal. 32.
8 Lihat Ditjenpp.kemenkumham.go.id . Loc.cit 9 Muhammad  Suharjono, Pembentukan  Peaturan  Daerah  yang  Responsif  dalam  Mendukung Otonomi Daerah, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 19 Februari 2014 (Hal. 21-37) , hal. 28.
10 Jimmy  Usfunan  dalam  Khairul  Fahmi, Perda  bukan  sekadar  Peraturan  Delegasi, https://mediaindonesia.com/read/detail/292733-perda-bukan-sekadar-peraturan-delegasi, diakses tanggal 5 Desember 2020.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan UU No. 15  Tahun  2019.  Salah  satu  aturan  yang  diubah  dalam  undang-undang  tersebut adalah  mengenai  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  Konsep Raperda Provinsi. Timbul pertanyaan “Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019?”.
Berkaitan
dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  Konsep  Rapeda  Provinsi, ketentuannya dapat dilihat dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Pasal 58 undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut:
(1) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh  alat  kelengkapan  DPRD  Provinsi  yang  khusus  menangani  bidang legislasi.
(2) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian  atau  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Sebelum diubah, ketentuan Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 berbunyi:
(1) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh  alat  kelengkapan  DPRD  Provinsi  yang  khusus  menangani  bidang legislasi.
(2) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  berasal  dari  Gubernur dikoordinasikan oleh  biro  hukum  dan  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”
Memperhatikan  ketentuan  tersebut,  maka  yang  mengalami  perubahan adalah  aturan  tentang  kewenangan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur. Hal ini berarti berhubungan  dengan  peraturan  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah  sebagai penyelenggara  pemerintahan  daerah,  yaitu  gubernur.  Sebelum  UU  No.  12  Tahun 2011 diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh  biro  hukum  dan  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Pelibatan  instansi  vertikal  dalam  pengarharmonisasin,  pembulatan,  dan pemantapan konsep Raperda Provinsi merupakan bentuk dari musyawarah dalam menetapkan  hukum  (Perda) . Musyawarah  merupakan  salah  satu  prinsip  yang terdapat di dalam konsep nomokrasi Islam. 11 Secara historis, prinsip musyawarah
11 Zuhraini, Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Islan, Al- ‘Adalah Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hal. 175.
ini sudah dikenal pada masa pemerintahan di masa Nabi (negara madinah). Prinsip musyawarah  tersebut  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  terkandung  di  dalam piagam  madinah. 12 Prinsip  musyawarah  dalam  konteks  ke  Indonesiaan  juga terdapat di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dijadikan sebagai salah satu dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 13
Prinsip musyawarah mengandung arti bahwa segala urusan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan. Segala urusan tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat menjurus pada sifat absolutisme, kecuali dalam keadaan yang mendesak, namun itu pun  harus  dilakukan  dengan  sangat  hati-hati  sehingga  kriteria-kriterianya  harus ditetapkan.  Di  dalam  Al-Qur’an  terdapat  dua  ayat  yang  menggariskan  tentang prinsip musyawarah, yaitu surah Ali Imran ayat 159 dan surah al-Syura ayat 38. 14 Arti dari kedua ayar Al-Qur’an tersebut adalah:
Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya:
“Maka  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Muhammad)  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian,  apabila engkau  telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah  kepada  Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” 15
Surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya:
“dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhan  dan melaksanakan  salat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarah antara  mereka;  dan  mereka  menginfakkan  sebagian  dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” 16
Surah  Asy-Syura  ayat  38  di  atas  menggambarkan  bahwa  dalam  setiap persoalan  yang  menyangkut  masyarakat  atau  kepentingan  umum  Nabi  selalu mengambil  keputusan  setelah  melakukan  musyawarah  dengan  para  sahabatnya. Dalam  sebuah  hadis,  nabi  memerintahkan  umat  Islam  supaya  bermusyawarah: “Kumpulkanlah  para  ahli  ibadat  yang  bijaksana  di  antara  umatku  dan musyawarahkanlah  urusanmu  itu  di  antara  kamu  dan  jangan  berbuat  keputusan dengan satu pendapat saja. 17 Prinsip musyawarah di Indonesia dapat dilihat pada pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. 18
12 Lihat J. Suyuthi Pulungan, 2002, Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran), RajaGrafindo Persada, Jakarta , hal. 85. 13 J. Suyuthi Pulungan mengatakan bahwa beberapa prinsip penting ketetapan UUD 1945 yang menjadi  dasar-dasar  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  adalah  prinsip  persamaan,  kebebasan, musyawarah, persatuan, kebebasan beragama, keadilan, perdamaaian dan pertahanan. Ibid, hal. 191.
14 Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratiche Reshtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35. Lihat juga Muhammad Tahir Azhari  dalam Zuhraini, loc.cit .
15 https://quran.kemenag.go.id/sura/3, diakses tanggal 31 Januari 2021.
16 https://quran.kemenag.go.id/sura/42, diakses tanggal 31 Januari 2021. 17 Hasby  Ash-Shiddieqy  dalam  Hariyanto, Prinsip  Keadilan  dan  Musyawah  dalam  Hukum  Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, Justicia Islamica Vol. 11 No. 1, Juni 2014,  hal. 12- 13.
18 Lihat J. Suyuthi Pulungan, op.cit, hal. 192.
Berkaitan dengan bentuk dan cara musyawarah, tidak ditentukan baik dalam Al-Qur’an maupun sunnah (tradisi nabi). Hal ini mengandung suatu hikmah bahwa musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang digariskan dalam Al-Qur’an dan diteladankan  melalui  tradisi  nabi  tidak  perlu  berubah,  namun  pelaksanaannya selalu  dapat  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat. Musyawarah  pada  saat  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  lembaga  pemerintahan (dewan perwakilan) atau istilah lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah dalam nomokrasi Islam dapat mengikuti bentuk dan cara  lembaga-lembaga  politik  dan  negara  yang  berubah  dan  berkembang,  sejauh tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah (tradisi nabi). 19
Musyawarah dalam Islam juga terkait dengan erat dengan demokrasi sebagai salah satu prinsip nomokrasi Islam. Musyawarah (al-shira) merupakan salah satu dari beberapa unsur dasar demokrasi yang dimaksud dalam doktrin Islam. 20 Prinsip musyawarah Islam ini memiliki perbedaan dengan prinsip musyawarah demokrasi liberal yang berpegang pada rumus: setengah plus satu atu suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. 21
Dengan  demikian,  pelibatan  instansi  vertikal  (kementerian)  dalam  peng- harmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi hakikatnya adalah bentuk dari musyawarah yang di dalam Islam disebut dengan syuro’. Tujuan dilakukan  musyawarah  untuk  kemaslahatan  rakyat.  Sehubungan  dengan pembahasan ini, maka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang melibatkan instansi lain (vertikal) bertujuan agar Perda yang akan disahkan nanti membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.
Kemasalahan rakyat ini dalam ajaran agama Islam disebut dengan konsep “maqashid syariah”, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. 22 Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemasalahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. 23 Kajian  terhadap maqashid  syariah sangat  penting  dalam  upaya  ijtihad hukum  karena  dapat  menjadi  landasan  bagi  penetapan  hukum.  Terutama  bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas, pertimbangan ini menjadi suatu keharusan. 24
Para ulama memberikan gambaran tentang konsep maqashid syariah secara garis besarnya, yang mana maqashid syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu: kemaslahatan agama ( hifz al-din ), kemaslahatan
19 Muhammad Tahir Azhari  dalam Zuhraini, op.cit , hal. 176.
20 Bernard  Effendy  mengatakan  bahwa  nilai-nilai  demokrasi  dalam  Islam  ada  kesamaan  unsur- unsur dasar dengan demokrasi. Robert N. Bellah berkesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan sebagai bentuk  negara  negara  modern.  Unsur-unsur  yang  dimaksud  doktrin  Islam  tentagng  keadilan  ( al-‘adl ), egalitarian  ( al-musawah ),  musyawarah  ( al-shira )  yang  teralisasi  dalam  praktik  politik  kenegaraan  awal Islam.  Lihat  dalam  J.  Suyuthi  Pulungan, Relasi  Islam  dan  Negara:  Studi  Pemikiran  Politik  Islam  dalam Perspektif Al-Qur’an , Intizar Volume 24, Nomor 1, 2018, hal. 185-186.
21 Dahlan dalam Sayid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam , Soumatera Law Review Volume 2, Nomor 2, 2019, hal. 241.
22 Asafri  Jaya  Bakri,  1996, Konsep  Maqshid  Syari’ah  Menurut  Al-Syatibi, RajaGrafindo  Persada, Jakarta, hal.5.
23 Ismail Muhammad Syah, dkk., 1999, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 65.
24 Asafri Jaya Bakri, op.cit, hal. 5.
jiwa ( hifz al nafs ), kemaslahatan akal ( hifz al-aql ), kemaslahatan keturunan ( hifz al- nasl ), dan kemaslahatan harta (hifz al-mal ). 25 Kelima pokok kemaslahatan tersebut di  atas  tersusun  secara  bertingkat  dan  setiap  tingkatan  mempuyai  klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok atau primer ( dharuriyyat ), peringkat kebutuhan atau sekunder ( hajiyat ), dan peringkat pelengkap atau tersier ( tahsiniyyat ). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dengan kemaslahatannya. Peringkat dharurriyat menduduki, tempat pertama,  kemudian hajiyat mendahului  peringkat tahsiniyyat .  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  peringkat  ketiga  ( tahsiniyyat )  melengkapi  peringkat  kedua ( hajiyat) dan  peringkat  pertama  ( dharuriyyat )  dilengkapi  oleh  peringkat  kedua ( hajiyat) . 26
Sehubungan dengan pembahasan ini, maka konsep maqashid syariah perlu menjadi  perhatian  bagi  pembentuk  hukum  ketika  menetapkan  hukum,  termasuk dalam  upaya  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  raperda provinsi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tujuan dari upaya tersebut  adalah  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih,  ada  kesesuaian  dengan kepentingan  umum,  dan  agar  tidak  dibatalkan  ketika  sudah  diberlakukan  di kehidupan masyarakat. Dari ketiga tujuan upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  itu,  maka  yang  terkait  dengan  konsep maqashid syariah adalah agar ada kesesuaian dengan kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 (sebelum perubahan) di  atas,  maka  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  melakukan  sendiri  upaya pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Rapeda  Provinsi  yang dikoordikasikan oleh biro hukum. Keterlibatan pemerintah pusat (kementerian di bidang hukum) hanya bersifat relatif, tidak mutlak. Hal ini berarti pemerintah boleh ikut  serta  (terlibat)  dalam  pengharmonisasian,  pemantapan,  dan  pembulatan konsep Raperda Provinsi apabila dikehendaki/ diperlukan oleh pemerintah daerah.
Kata  “dapat”  dalam  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011  (sebelum perubahan)  dapat  diterjemahkan  bahwa  dalam  keikutsertaan  intansi  vertikal (kementerian  yang  menyelenggarakan  pemerintaha  di  bidang  hukum/  Kantor Wilayah  Kemenkumham)  Tidak  bersifat  wajib. 27 Ketentuan  ini  berlaku  secara mutatis  mutandis  untuk  penyusunan  Rancangan  Perda  Kabupaten/Kota.  Dengan kata  lain,  pengharmonisasian  Perda  Provinsi  atau  Perda  Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Hal ini tercermin dalam penggunaan kata “dapat” yang menunjukkan sifatnya yang fakultatif atau pilihan. 28
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2018  tentang  Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan Perundang-Undangan    yang  Dibentuk  Di  Daerah  oleh  Perancang  Peraturan Perundanga-Undangan  (disingkat  Permenkumham  No.  22  Tahun  2018)
25 Fathurrahman Djamil dalam Musolli, Maqaid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer , At-Turas, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 63-64. 26 Ibid.
27 Aditia  Syaprillah, Strategi  Harmonisasi  Penyusunan  Peraturan  Daerah  Melalui  Mekanisme Excecutive Preview, Borneo Law Review Volume 3 No.2, Desember 2019 , hal. 103.
28 Erdin  Tahir, Analisis  Keberlakuan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, HOLREV (Halu Oleo Law Review) Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 157-177 , hal. 169.
menyatakan, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk  di  daerah  dikoordinasikan  oleh  Kemenkumham  melalui  Kanwil Kemenkumham. 29 Dalam hal ini Kakanwil Kemenkumham memiliki peran strategis dalam memimpin rapat pengharmonisasian atau menunjuk pejabat yang memimpin rapat pengharmonisasian serta penunjukan tenaga perancang yang bertugas dalam pengharmonisasian. 30
Di lihat dari asalnya, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (biro hukum  sebagai  perangkatnya)  untuk  mengkoordinasikan  pengharmonisasian, pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  bersifat  atributif.  Hal  ini berarti sumber kewenangan pemerintah daerah tersebut langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 (sebelum perubahan). Kewenangan pemerintah daerah itu bukan diberikan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk dari kewenangan yang bersifat delegasi.
Setelah Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019,  maka  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda Provinsi  bulan  lagi  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah.  Ketentuan  tersebut secara jelas menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep  Raperda  Provinsi  dilaksanakan  oleh  kementerian  atau  lembaga  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Jadi,  pemerintah  daerah  tidak  lagi  berwenang  melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019.
Dengan  lahirnya  UU  No.  15  Tahun  2019  maka  terjadi  suatu  penarikan kewenangan  pemerintah  daerah  oleh  pemerintah  pusat.  Di  sini  terlihat  adanya campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya  untuk  mengatur  dan  mengurus  tinggi  rumah  tanggaya. Penarikan kewenangan ini justru bertentangan dengan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang secara tegas diatur dalam UUDRI Tahun 1945. Ikut campuranya pemerintah  pusat  dalam  urusan  pemerintah  daerah  tersebut,  berkaitan  pada panjangnya rantai proses, mengingat masyarakat kembali harus berurusan dengan provinsi untuk memperoleh persetujuan karena fungsi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan di bawahnya hanya sebatas memberikan rekomendasi 31 . Penarikan kewenangan harmonisasi Rnperda dari daerah ke pusat ini dapat dinilai  sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengendalikan  pembentukan perda  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  namun  tidak  menyalahi Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menghapus  kewenangan  pemerintah  pusat mencabut  perda  bermasalah.  Dengan  adanya  kewenangan  ini,  maka  pemerintah pusat terlalu campur tangan pada daerah. 32
29 Lihat  Pasal  6,  Pasal  7,  dan  Pasal  9  Permenkumham  No.  22  Tahun  2018  tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan  yang Dibentuk Di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundanga-Undangan.
30 Erdin Tahir, loc.cit . 31 Mudiyati Rahmatunnisa, Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia pada Era Reformasi, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3, Tahun 2015, hal. 516.
32 Antoni Putra, Yang Terlupakan dalam Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , https://pshk.or.id/media-rr/yang-terlupakan-dalam-revisi-uu-pembentukan-peraturan-perundang- undangan/, diakses tanggal 5 Desember 2020.
Khairul  Fahmi  menyatakan  bahwa  perubahan  kewenangan  itu  telah mendeligitimasi kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Perda. Padahal UUDNRI  Tahun  1945  telah  menegaskan  bahwa  Perda  merupakan bentuk pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah daerah . Pembentukan perda menjadi hak konstitusional pemerintah daerah, sehingga perda dapat dibuat tanpa harus menunggu delegasi pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam undang-undang baru tersebut, pemerintah pusat  yang  melalui  kementerian  atau  badan  yang  membidangi  peraturan perundang-undangan tentu memiliki beban berat untuk menyelaraskan Perda yang begitu banyaknya. 33
Hal yang aneh dari UU No. 15 Tahun 2019, yaitu pencabutan kewenangan pembentukan  perda  hanya  dilakukan  terhadap  peraturan  yang  berasal  dari gubernur.  Sementara  perda  yang  berasal  dari  DPRD  tidak  wajib  melibatkan  DPR Pusat  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  58  ayat  (1)  UU  No.  15  Tahun  2019. Apabila  maksud  pembentuk  undang-undang  (UU  No.  15  Tahun  2019)  hendak menarik kewenangan pemerintah daerah ke pusat, mestinya Pasal 58 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 juga diubah. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari DPRD mestinya juga dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR pusat yang khusus menangani bidang legislasi.

## B. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian, Pembulatan,  dan  Pemantapan  Konsep  Raperda  Provinsi  Pasca  Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019
Seperti halnya dengan provinsi lainnya, Sumsel juga mempunyai hak untuk membentuk  Perda  yang  dilaksanakan  oleh  DPRD  dengan  persetujuan  gubernur sebagai  kepala  daerah  Provinsi  Sumsel.  Menurut  Andrya  (Kepala  Sub  Bagian Penyusunan Perda Sumsel), 34 jumlah Perda sejak provinsi Sumsel dibentuk (tahun 1959)  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1959  tentang  Pembentukan Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Sumsel  tidak  terakumulasi  secara  akurat,  tetapi  sudah mencapai  ratusan.  Syahrullah 35 (Kabag  Peraturan  Perundang-Undangan) menegaskan bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang (tahun 2020) jumlah perda Sumsel adalah -+ 328.
Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  daerah  Provinsi  Sumsel dalam  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  Konsep Raperda Provinsi adalah sebagai berikut: 36
1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
33 Ibid.
34 Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tangga 8 April 2020.
35 Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020. 36 Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tangga 8 April 2020; Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang- Undangan), tanggal 10 Juni 2020.
2. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor  120  tahun  2018  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.
Menurut  Meta  Suhana  (Plh.  Kasubag  Perda  Provinsi  Sumatera  Selatan), semua perda dalam pembentukannya melibatkan pemerintah pusat pasca lahirnya UU  No.  15  Tahun  2019.  Keemua  Perda  yang  melibatkan  pemerintah  pusat  pada tahun 2019 sampai dengan 2020, diantaranya: 37
1. Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Anggaran  Pendapat  dan Belanja Daerah Tahun 2020.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Rencana  Zonazi  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Rencana  Umum  Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Nomor  9  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Perseroan  Terbatas Perjanjian Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Sumatera Selatan.
Beberapa Perda tersebut di atas melibatkan pemerintah pusat karena pasca lahirnya  UU  No.  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan terbit Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH. 01. PP.04. 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.
Pemerintah  daerah  meskipun  tidak  lagi  berwenang  melakukan pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  yang  berasal dari  Gubernur  setelah  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011  diubah,  namun praktiknya masih dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh biro  hukum  (perangkat  daerah)  Provinsi.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  hasil wawancara dengan Andrya (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel) bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilaksanakan oleh: 1) Biro Hukum dan HAM; 2) Pemrakarsa; 3) Pihak terkait; dan 4) Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumsel. 38
Senada dengan Andyra, Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan) juga  menyatakan  bahwa  pelaksana  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  Konsep  Raperda  Provinsi  Sumsel,  yaitu  1)  Perangkat  daerah pemrakarsa;  2)  Biro  Hukum  dan  HAM  sekretariat  daerah  Provinsi  Sumsel;  3) Perancang  Perundang-Undangan  dari  Kanwil  Kemenkumham;  4)  Instansi  teknis
37 Hasil Wawancara dengan Meta Suhana (Kepala Sub Bagian  Perda Provinsi Sumsel), tangga 29 Januari 2021.
38 Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tangga 8 April 2020.
terkait  lainnya. 39 Biro  hukum  dan  HAM  Provinsi  sebagai  pelaksana pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pembulatan  konsep  Raperda  Provinsi didasarkan  pada  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011  sebelum  perubahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa biro hukum mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Reperda Provinsi yang berasal dari Gubernur.
Ketentuan  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No  12  Tahun  2011  dilaksanakan  oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Sesuai  dengan  Pasal  75  Perpres  tersebut menentukan  bahwa  Sekda  Provinsi  menugaskan  biro  hukum  untuk mengkoordinasikan  Raperda  untuk  dilakukan  pengharmonisasian,  pembulatan, dan  pemantapan.  Dalam  melaksanakan  itu,  Kepala  Biro  Hukum  dapat mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari  kementerian  di  bidang  hukum. Keikutsertaan  Perancang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  7  Beserta penjelasannya  PP  No.  59  Tahun  2015.  Ketentuan    tersebut  menyatakan  bahwa Perancang diikutsertakan dalam setiap pembentukan Perda Provinsi. Keikutsertaan perancang  dalam  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi Rancangan sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan. PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 2011.
Kanwil  Kemenkumhan  (Perancang  Perundang-Undangan)  sebagai pelaksana  pengharmonisasaian,  pembulatan,  dan  pemantapan  Raperda  Provinsi diatur  dalam  Pemenkumham  No.  29  Tahun  2015  yang  telah  diubah  dengan Permenkumham No. 24 Tahun 2018. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 140, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235 ayat (1). Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Kanwil
Kemenkumham)  juga  ditentukan  oleh  Permenkumham  No.  22  Tahun  2018  yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 7.
Terkait pelaksana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda  Provinsi  di  atas  juga  sesuai  dengan  SE  Menkumham  RI  No.  M.HH- 01.PP.04.02  Tahun  2019  huruf  c,  angka  4,  yaitu:  a)  Perangkat  daerah  yang mengajukan  permohonan  pengharmonisasian;  b)  Perangkat  daerah  terkait;  c) Instansi vertikal lain terkait; dan d) Peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.
Melihat  pelaksanaan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsep Raperda Provinsi Sumsel tersebut, maka jelas ada perbedaan antara yang ditentukan  dalam  hukum  positif  (Pasal  58  UU  No.  15  Tahun  2019)  dengan  yang terjadi  dalam  praktik.  Perbedaannya  terletak  pada  pihak  yang  berwenang  dalam melakukan  pengharmonisian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda Provinsi.
Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  15  Tahun  2019  tidak  memberikan  kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan  pemantapan  Raperda  Provinsi  yang  berasal  dari  gubernur,  tetapi  menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kementerian atau lembaga yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum. Sementara dalam praktik, masih dilaksanakan oleh
39 Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.
pemerintah daerah meskipun telah berlaku Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019. Dalam hal ini pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro hukum.
Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  tetap  berwenang  melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal  dari  Gubernur  meskipun  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2011  telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019. Dengan perkataan lain, kewenangan pemerintah daerah  dalam  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsep  Raperda  masih  ada  pasca  lahirnya  UU  No.  15  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Dalam  hal  ini,  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum.
Pendapat penulis tersebut selaras juga dengan pendapat Andrya (Kepala Sub Bagian  Penyusunan  Perda  Provinsi  Sumsel),  bahwa  dalam  rangka  proses pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  tetap berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 karena lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari segi substansinya. 40
Proses  pelaksanaan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan Konsep Raperda Provinsi Sumsel adalah sebagai berikut: 41
1. Perangkat Daerah mengusulkan draft Raperda.
2. Draft Raperda dibahas bersama oleh Tim Penyusun yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
3. Pembahasan melibatkan Pemrakarsa Peraturan Perundang-Undangan, dan instansi terkait lainnya.
4. Penyempurnaan draft Raperda.
5. Draft Raperda yang disempurnakan diajukan ke DPRD dalam Propemperda beserta dokumen pendukungnya untuk ditetapkan.
6. Setelah  Propemperda  ditetapkan  dilakukan  pengharmonisasian  substansi materi Raperda.
7. Sesuai jadwal yang ditetapkan DPRD dilakukan pembahasan dengan tahapan sebagai  berikut:
a) Surat usulan masing-masing Raperda;
b) Naskah akademis/penjelasan masing-masing Raperda;
c) Draft Raperda awal;
d) Pemandangan Umum Fraksi;
e) Draft  Raperda  Akhir  dan  dokumen  kelengkapan  Raperda  yang disampaikan ke DPRD;
f) Jadwal Pembahasan;
g) Surat Pendampingan pembahasan/ studi banding;
h) Draft akhir Raperda;
i) Pendapat akhir Fraksi;
j) Laporan Pansus;
40 Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tangga 8 April 2020.
41 Hasil Wawancara dengan Syahrullah (Kabag Peraturan Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.
k) Pendapat  Akhir  Fraksi  setelah  dicapai  pembulatan/penyempurnaan Raperda; dan
l) Pidato  penjelasan  Gubernur,  tanggapan  Gubernur  atas  pemandangan umum fraksi dan pendapat akhir gubernur.
8. Raperda  yang  telah  dilakukan  pembulatan  dan  persetujuan  bersama dimintakan  fasilitasi/evaluasi  ke  Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri).
9. Kemendagri  melakukan  fasilitasi/  evaluasi  dan  hasilnya  disampaikan  ke Pemprov Sumsel untuk dilakukan penyempurnaan.
10. Setelah  dilakukan  penyempurnaan,  dimintakan  Nomor  Register  ke Kemendagri.
11. Setelah  Nomor  Register  diterima  diajukan  penetapan  dan  pengundangan Perda.
Penjelasan di atas sebenarnya belum menggambarkan secara jelas mengenai proses  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  di Provinsi Sumsel. Oleh karena itu, perlu melihat Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019. Surat edaran  ini  menegaskan  bahwa  Pengharmonisasian  Konsep  Raperda  Provinsi dilakukan terhadap Raperda hasil rapat Panitia Antar Perangkat Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panita Antar Perangkat Daerah.
Pengharmonisasian  Konsep  Raperda  Provinsi  sesuai  dengan  surat  edaran tersebut  (huruf  b  dan  c)  dilakukan  oleh  Kepala  Kanwil  Kemenkumham  melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Permohonan  pengharmonisasian,  diajukan  secara  tertulis  kepada  Kepala Kanwil  Kemenkumham  dengan  melampirkan  kelengkapan  dokumen persyaratan, berup:
a) Naskah akademik;
b) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;
c) Raperda  yang  telah  mendapatkan  paraf  persetujuan  seluruh  anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan
d) Izin pembentukan Raperda dalam hal Raperda tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Perda.
2. Pemeriksaan administrative yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5  (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  permohonan  diterima  secara lengkap  oleh  Divisi  Pelayanan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Kanwil Kemenkumham.
3. Analisis  konsepsi  yang  dilakukan  oleh  Perancang  Peraturan  Perundang- Undangan  Kanwil  Kemenkumham  untuk  melihat  kejelasan  konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunannya.
4. Rapat  pengharmonisasian  yang  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Raperda dengan melibatkan wakil dari:
a) Perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
b) Perangkat daerah terkait;
c) Instansi vertikal lain terkait; dan
d) Peneliti dan/ atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.
5. Paraf persetujuan
Kepala Kanwil Kemenkumham menyampaikan naskah Raperda yang telah diharmonisasikan kepada Kepala Daerah Provinsi yang telah mendapatkan paraf  persetujuan  pada  setiap  lembar  naskah  Raperda  dari  wakil  peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
6. Serat selesai harmonisasi dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan atau Kepala  Kanwil  Kemenkumah  yang  menyatakan  sudah  tidak  ada  masalah substansi,  sudah  sinkron  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan putusan  pengadilan,  serta  dapat  ditindaklanjuti  ke  tahapan  selanjutnya. Surat  selesai  harmonisasi  tersebut  disampaikan  kepada  Menkumham  dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan sebagai tembusan (laporan). Proses  pelaksanaan  upaya  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsep Raperda Provinsi Sumsel tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut yaitu: 42
1. Pihak  Pemrakarsa  memiliki  kekurangan  pengetahuan  terhadap  proses penyusunan  Perda  sehingga  mempengaruhi  proses  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda Provinsi.
2. DPR,  Pemrakarsa,  pihak  terkait,  dan  Stakeholders  kurang  berkoordinasi ketika  melaksanakan  upaya  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi.
3. Regulasi yang cepat berubah.
Dengan  demikian,  hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Daerah  Provinsi  ketika  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsep Raperda Provinsi adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM)  dan  regulasi.  SDM  yang  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  kurang  memiliki  pengetahuan  dan  kurang berkoordinasi  dengan  pihak  lainnya.  Akibatnya,  proses  pengharmonisasian, pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  oleh  Pemerintah  Darah Sumsel  menjadi  terhambat.  Hambatan  yang  menyangkut  regulasi  yang  selalu berubah  membuat  kebingungan  pelaksanaannya,  sehingga  berpengaruh  juga terhadap  proses  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda Provinsi.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah daerah tidak  berwenang  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  UU  No.  12  Tahun  2011.  Setelah  lahirnya  UU  No.  15  Tahun  2019, pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi dilakukan  oleh  kementerian  atau  lembaga  yang  menjalankan  pemerintahan  di bidang hukum. Ketentuan ini berbeda ketika belum lahir UU No. 15 Tahun 2019, dimana  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda Provinsi  dikoordinasikan  oleh  biro  hukum  (perangkat  pemerintah  daerah) sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.
Dengan  lahirnya  UU  No.  15  Tahun  2019,  maka  pemerintah  daerah  tidak berwenang lagi untuk melaksanakan upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi.  Pada  tataran  praktis,  upaya
42 Hasil Wawancara dengan Andrya Candra Puspitasari D.P. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tangga 8 April 2020.
pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  di Sumsel  ternyata  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  No.  15  Tahun  2019. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di  Sumsel  masih  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  (biro  hukum  sebagai perangkat daerah) meskipun telah lahir UU No. 15 Tahun 2019.
Pemerintah  daerah  Provinsi  Sumsel  dalam  melaksanakan  proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi masih berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 (Pasal 58 ayat [2]), Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015, dan aturan terkait  lainnya.  Jadi,  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda  Provinsi  (Sumsel)  pada  pratiknya  masih  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah (biro hukum) dan melibatkan pihak terkait.
Pelaksanaan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda Provinsi Sumsel yang menyimpang dari UU No. 15 Tahun 2019 tidak sesuai dengan konsep negara hukum, yang salah satu unsurnya adalah penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (supremasi hukum/ supremacy of law ). Di lihat dari sudut kewenangan, pemerintah daerah juga sudah  tidak  berwenang  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsep Raperda Provinsi, yang praktiknya dikoordinasikan oleh biro hukum.
UU No. 15 Tahun 2019 telah secara tegas menyatakan bahwa kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi yang berasal dari gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan di  bidang  hukum.  Kewenangan  ini  bersifat  atributif  karena  langsung  diberikan peraturan  perundang-undangan,  yaitu  Pasal  58  ayat  (2)  UU  No.  15  Tahun  2019. Pasca  lahirnya  undang-undang  tersebut,  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  mestinya  dilaksanakan  oleh  kementerian atau lembaga pemerintah bidang hukum.
Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi di Sumsel dilaksanakan dengan beberapa tahap. Dalam proses itu, masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Sumsel, yaitu mengenai SDM dan regulasi. SDM yang ada di provinsi Sumsel masih  ada  yang  kurang  paham  terkait  dengan  proses  pengharmonisasian, pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi,  serta  masih  kurang koordinasi diantara pihak pelaksana dan pihak terkait lainnya.
Regulasi  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  pengharmonisasian, pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  cepat  mengalami perubahan.  Hal  ini  menyebabkan  kebingungan  pemerintah  daerah  provinsi (termasuk  Sumsel)  yang  akan  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  konsep  Raperda  karena  tidak  dibarengi  perubahan  cepat  terhadap peraturan pelaksanaanya. UU No. 15 Tahun 2019 telah mengubah beberapa pasal dalam  UU  No.  12  Tahun  2011,  namun  tidak  dibarengi  perubahan  terhadap peraturan pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  penulis  berikan simpulan sebgai berikut:
1. Pemerintah  daerah  tidak  berwenang  melakukan  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi pasca lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011. Setelah lahirnya  UU  No.  15  Tahun  2019,  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi  dilakukan  oleh  kementerian  atau lembaga  yang  menjalankan  pemerintahan  di  bidang  hukum. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dalam  Islam  adalah  bentuk  dari  upaya  musyawarah  dalam  penetapan hukum. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam dan demokrasi dalam Islam.
2. Pelaksanaan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda Provinsi di Sumsel belum sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun  2019.  Proses  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsep  Raperda  Provinsi  di  Sumsel  masih  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah (biro hukum sebagai perangkat daerah) meskipun telah lahir UU No. 15  Tahun  2019.  Proses  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsep  Raperda  Provinsi  dalam  Islam  perlu  dikaitkan  dengan  konsep kemaslahatan ( maqhasid syariah ), yang meliputi: kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, agar tidak terjadi pertentangan antara substansi hukum (Perda Provinsi) dengan kepentingan umum (kemaslahatan). Proses pengharmonisasian  Raperda  Provinsi  di  Sumsel  masih  terdapat  beberapa hambatan,  yaitu  (1)  SDM  yang  kurang  paham  terkait  dengan  proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi, serta masih kurang koordinasi diantara pihak pelaksana dan pihak terkait lainnya;  (2)  Regulasi  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  cepat  mengalami perubahan.  Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda Provinsi Sumsel yang menyimpang dari UU No. 15 Tahun 2019 tidak sesuai  dengan  konsep  negara  hukum,  khususnya  terkait  dengan  unsur penyelenggaraan  pemerintahan  harus  didasarkan  pada  ketentuan  hukum yang berlaku.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep  Raperda  Provinsi penulis menyarakan hal-hal sebagai berikut:
1. Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat RI) perlu merubah kembali atas  Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  UU  No.  12  Tahun  2011.  Dalam  perubahan  itu,  pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  (dikoordinasikan  oleh  biro  hukum sebagai perangkat daerah) agar sesuai dengan konsep otonomi daerah dan prinsip  desentralisasi.  Hal  ini  juga  selaras  dengan  prinsip  musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam dan demokrasi Islam.
2. Kemenkumham, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Gubernur perlu secara konsisten dalam menerapkan aturan tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda Provinsi.
3. DPRD,  Pemrakarsa,  pihak  terkait,  dan  stakeholders  perlu  meningkatkan koordinasi  ketika  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan Konsep Raperda Provinsi
4. Perlu  dilakukan  pembinaan  terhadap  SDM  di  Provinsi  Sumsel  agar pelaksanaan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsep Raperda Provinsi dapat berjalan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Bakri, Asafri Jaya, 1996, Konsep Maqshid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Pulungan,  J.  Suyuthi,  2002, Fiqh  Siyasah  (Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran),
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Qamar,  Nurul,  2013, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Negara  Hukum  (Human  Rights  in Democratiche Reshtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta .
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1982, Metodologi  Penemuan  Hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Syah, Ismail Muhammad, dkk., 1999, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta. Wignjosoebroto,  Soetandyo,  2002, Hukum  (Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta.
Jurnal:
Anshar, Sayid, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam , Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019. Fitriana,  Mia  Kusuma, Peran  Peraturan  Daerah  dalam  Mencapai  Tujuan Desentralisasi, Al-Qisth Vol 1 No. 2 (2017). Hariyanto, Prinsip  Keadilan  dan  Musyawah  dalam  Hukum  Islam  serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, Justicia Islamica Vol. 11 No. 1, Juni 2014.
Musolli, Maqaid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer , At- Turas, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018. Pulungan, J. Suyuthi, Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an , Intizar , Volume 24, Nomor 1, 2018. Rahmatunnisa, Mudiyati, Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia pada Era Reformasi, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3, Tahun 2015. Suharjono,  Muhammad, Pembentukan  Peaturan  Daerah  yang  Responsif  dalam Mendukung Otonomi Daerah, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 19, Februari 2014 (Hal. 21-37).
Syaprillah,  Aditia, Strategi  Harmonisasi  Penyusunan  Peraturan  Daerah  Melalui Mekanisme  Excecutive  Preview, Borneo  Law  Review  Volume  3  No.2, Desember 2019.
Tahir, Erdin, Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, HOLREV (Halu Oleo Law Review) Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 157-177.
Wilian,  Ahmad  Fikr, Peran  Kanwil  Kemenkumham  dalam  Harmonisasi  Ranperda Perspektif  Siyasah  Dusturiyah, Al-Balad:  Journal  of  Constitutional  Law Volume 2 Nomor 1, 2020.
Zuhraini, Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Islam, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1, Juni 2014.
Hasil Wawancara:
Hasil  Wawancara  dengan  Andrya  Candra  Puspitasari  D.P.  (Kepala  Sub  Bagian Penyusunan Perda Provinsi Sumsel), tangga 8 April 2020.
Hasil  Wawancara  dengan  Syahrullah  (Kabag  Peraturan  Perundang-Undangan), tanggal 10 Juni 2020.
Hasil Wawancara dengan Meta Suhana (Kepala Sub Bagian  Perda Provinsi Sumsel), tangga 29 Januari 2021.
Internet: Antoni Putra, Yang Terlupakan dalam Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan , https://pshk.or.id/media-rr/yang-terlupakan-dalam-revisi-uu- pembentukan-peraturan-perundang-undangan/, diakses tanggal 5 Desember 2020. Ditjenpp.kemenkumham.go.id, Proses  Pengharmonisasian  sebagai  Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan , http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses- pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-
perundang-undangan.html, diakses tanggal 20 Oktober 2020. https://quran.kemenag.go.id/sura/3, diakses tanggal 31 Januari 2021. https://quran.kemenag.go.id/sura/42, diakses tanggal 31 Januari 2021.
Khairul Fahmi, Perda bukan sekadar Peraturan Delegasi, https://mediaindonesia.com/read/detail/292733-perda-bukan-sekadar- peraturan-delegasi,  diakses tanggal 5 Desember 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015  tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- Undangan  yang Dibentuk Di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundanga- Undangan.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.HH.  01. PP.04. 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.