## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3125-3132 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4568

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin
Yusdiana, Ririn Noviyanti Putri*, Rina SE Sitindaon
Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Kader Bangsa Palembang Program Studi D-4 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Kader Bangsa Palembang *Correspondence: ririnnoviyanti95@gmail.com
Abstrak. Masalah stunting di Indonesia adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan intelektual, produktivitas dan peningkatan risiko penyakit  degeneratif  dimasa  mendatang.  Salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota  Palembang terkait  penanggulangan  kejadian  stunting,  yaitu  melalui  Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  49  Tahun  2018 tentang percepatan pencegahan stunting, pengendalian dan penurunan stunting terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait penanggulangan stunting di Kota Palembang. Hasil penelitian yaitu  implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  Peraturan  Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018 dan Program Rembuk Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bekerjasama  dengan  seluruh  Puskesmas  Kabupaten  Banyuasin  guna  untuk  Percepatan  Penurunan  Angka Stunting di Kabupaten Banyuasin, kejelasan kebijakan penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai telah  disosialisasi  kepada  petugas  kesehatan,  staf  dalam  mendungkung  program  penanggulangan  stunting  di Puskesmas  Pangkalan  Balai  sudah  cukup,  fasilitas  yang  tersedia  untuk  menjalankan  program  penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai sudah layak dan sesuai, koordinasi pembentukan komitmen Puskesmas Pangkalan  Balai  melalui  lintas  sektor,  SOP  dalam  implementasi  kebijakan  stunting  sudah  tersedia.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  gambaran  bagi  pihak  puskesmas  untuk  dapat  lebih  meningkatkan pelayanan stunting.

## Kata kunci : implementasi, kebijakan, stunting
Abstract. The problem of stunting in Indonesia is a serious threat that requires proper handling. Toddlers who are stunted have a risk of intellectual decline, productivity and an increased risk of degenerative diseases in the future.  One  of  the  policies  made  by  the  Palembang  City  Government  related  to  tackling  stunting  incidents, namely through Banyuasin Regent Regulation Number 49 of 2018 concerning accelerating stunting prevention, controlling  and  reducing  integrated  stunting.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  government  policies related to stunting prevention in the city of Palembang. The results of the study are that the implementation of the  stunting  reduction  policy has  been  carried  out  properly  in  accordance  with  Banyuasin  Regent  Regulation Number 49 of 2018 and the Rembuk Stunting Program by the Banyuasin District Health Office in collaboration with all Banyuasin District Health Centers in order to Accelerate Stunting Reduction in Banyuasin District, the clarity  of  the  stunting  prevention  policy  at  the  Pangkalan  Balai  Health  Center  has  been  socialized  to  health workers,  the  staff  in  supporting  the  stunting  prevention  program  at  the  Pangkalan  Balai  Health  Center  is sufficient, the facilities available to run the stunting prevention program at the Pangkalan Balai Health Center is appropriate and appropriate, coordination for the formation of Pangkalan Balai Health Center commitments through cross-sectors, SOPs for the implementation of the stunting policy are available. The results of this study are expected to be an illustration for the puskesmas to be able to further improve stunting services.
Keywords: implementation, policy, stunting

## PENDAHULUAN
Saat  ini  stunting  telah  menjadi  masalah prioritas  global  yang  harus  diatasi  (Onis  & Branca,  2018).  Berbagai  penelitian  menemukan bahwa  stunting  berhubungan  dengan  penurunan konsentrasi, kerusakan memori, penurunan daya belajar,  menurunkan  prestasi  sekolah  dan penurunan  fungsi  kognitif,  serta  gangguan perkembangan motorik pada anak (Jesmin et al ., 2018). The  Global  Nutrition  Report (2020)
melaporkan  bahwa  prevalensi stunting pada anak  di  bawah  usia  5  tahun  di  Indonesia  masih tinggi  dari  rata-rata  kawasan  Asia  Tenggara meskipun  terjadi  kemajuan  dalam  mencapai target  penurunan stunting .  Indonesia  berada pada peringkat keempat dengan prevalensi tinggi stunting pada  anak  di  bawah  usia  5  tahun dikawasan  Asia  Tenggara  setelah  Timor  Leste (51,7%),  Laos  (33,1%),  dan  Kamboja  (32,4%). Menurut data Riset Kesehatan Dasar, prevalensi
stunting dari  tahun  ke  tahun  berturut  turut  dari tahun 2007, 2010, 2013 dan 2018 adalah 36,8%; 34,6%; 37,2%; dan 30,8% (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan  data  hasil  integrasi  antara  SSGBI 2019  dan  SUSENAS  menunjukkan  bahwa prevalensi nasional underweight , stunting , wasting berturut-turut adalah 7,4 %; 27,7%; dan 16,3%.  Lebih  dari  50%  provinsi  di  Indonesia mempunyai  prevalensi stunting melebihi  dari angka nasional.
Salah  satu  kabupaten  yang  menjadi lokus stunting pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Banyuasin.  Penurunan  pada  Tahun  2021,  angka prevalensi  stunting  di  Kabupaten  Banyuasin sebesar  22  %,  masih  terdapat  3.510  Balita  atau 6,31  %  dari  total  populasi  Balita  di  Kabupaten Banyuasin  mengalami  stunting.  Angka  tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target  nasional  sebesar  14%  pada  tahun  2024. Berdasarkan  rembuk  stunting  yang  dilakukan pada  tanggal  4  agustus  2022,  disepakati  bahwa terdapat kecamatan yang menjadi lokus stunting yaitu kecamatan Banyuasin I, Banyuasin III, dan Air  kumbang.  Dari  3  kecamatan  tersebut,  yang paling  banyak  kasus  stunting  yaitu  kecamatan Banyuasin  III.  Puskesmas  Pangkalan  Balai termasuk  dalam  kecamatan  Banyuasin  III. Penetapan  locus  stunting  tahun  2022  ada  tiga desa  dalam  wilayah  kerja  UPT  Puskesmas Pangkalan  Balai  yang  termasuk  locus  stunting, yaitu  Desa  Regan  Agung,  Kelurahan  Kayuara Kuning  dan  Desa  Rimba  Balai  (Data  Sekunder Puskesmas Pangkalan Balai, 2022).
Stunting  merupakan  konsekuensi  dari beberapa  faktor  yang  sering  dikaitkan  dengan kemiskinan,  termasuk  gizi,  kesehatan,  sanitasi dan  lingkungan.  Menurut  UNICEF  dalam United  Nation  Administrative  Committee  on Coordination/Sub-Commitee on Nutrition (ACC/SCN ),  faktor  yang  menyebabkan  stunting sangat  beragam  dan  kompleks,  secara  umum dikategorikan  menjadi  tiga,  yaitu  akar  masalah ( basic  causes ),  penyebab  tidak  langsung ( underlying  causes ),  dan  penyebab  langsung ( immediate  causes ).  Faktor  sosial,  ekonomi, politik merupakan basic causes ; faktor ketersediaan  pangan,  pola  asuh,  dan  pelayanan kesehatan merupakan underlying causes , sedangkan  faktor  asupan  zat  gizi  dan  penyakit merupakan immediate  causes. Selain  itu,  faktor ekonomi  yang  mempengaruhi  kejadian  stunting adalah  pendapatan  dan  pengeluaran  untuk pangan (Aridiyah et al. , 2018).
Salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin terkait
penanggulangan kejadian stunting, yaitu melalui Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  49  Tahun 2018 tentang penurunan masalah gizi stunting di Kabupaten  Banyuasin.  Pada  kebijakan  tersebut berisi  mengenai  asas,  prinsip  dan  pilar  dalam pencegahan, pengendalian dan penurunan angka stuntimg di Kabupaten Banyuasin yakni dengan melalui  tenaga  gizi  yang  terlatih,  komunikasi, kerja  sama  dan  koordinasi  lintas  sektor, transparan  dan  akuntabel  dengan  sasaran  ibu hamil,  ibu  menyusui  dan  anak  dibawah  usia  6 bulan serta ibu menyusui dan anak diatas usia 6 bulan.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dengan strategi  edukasi  Kesehatan  dan  gizi  melalui kemandirian  keluarga,  Gerakan  masyarakat hidup  sehat,  dan  Gerakan  seribu  hari  pertama kehidupan. Diperlukannya sosialisai dan bimbingan  teknis  yang  harus  dilakukan  oleh Dinas Kesehatan kepada semua petugas kesehatan,  mengoptimalkan  fungsi  koordinasi dalam  implementasi  kebijakan  penanggulangan stunting tersebut. Komunikasi sangat menentukan  dari  pencapaian  tujuan  sebuah implementasi kebijakan
penanggulangan stunting (Ulfani et al , 2018).
Selain  itu,  kejalsan,  fasilitas  dan  SOP juga  dapat  mempengaruhi  implementasi  sebuah kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus jelas, fasilitas  harus  memadai  dan  SOP  sebagai pedoman  harus  memiliki  kejelasan  yang  dapat dimergeri  oleh  sasaran  sehingga  implementasi dari  suatu  kebijakan  akan  berhasil.  Hasil penelitian  Purlimaningsih  (2017)  menjelaskan sudah  ada  kewenangan  dan  legitimasi  kepala puskesmas,  komitmen,  motivasi  serta  dukungan dari  lintas  sektor  untuk  mendukung  pencapaian pelaksanaan  penanggulangan  kejadian  stunting di  Kabupaten  Banyuasin.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan stunting di
Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan pedoman wawancara  mendalam  ( indepth  interview ). Dalam  hal  ini  fokus  penelitian  bertujuan  untuk mengetahui  tentang  implementasi  kebijakan penanggulangan kejadian stunting di Puskesmas Pangkalan  Balai  Kabupaten  Banyuasin.  Pada penelitian  ini  informan  ditentukan  dengan  cara Purposive  Sampling yaitu  pengambilan  sumber informan  didasarkan  pada  maksud  yang  telah
ditetapkan  sebelumnya  misalnya  orang  tersebut yang  dianggap  paling  mengetahui  tentang  apa yang  peneliti  harapkan  atau  sebagai  penguasa sehingga  memudahkan  peneliti  mengetahui situasi  sosial  yang  diteliti  (Sugiyono,  2016). Informan  kunci  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Program  Stunting  Puskesmas  Pangkalan Balai.  Sementara  dari  kriteria  informan  lainnya yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini adalah  Kepala  Puskesmas  Pangkalan  Balai
Kabupaten  Banyuasin,  dokter,  Kepala  TU, Petugas  Gizi,  Petugas  Promkes  di  Puskesmas
Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.
Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber,  triangulasi  metode  dan  triangulasi  data sendangkan  analisis  data  pada  penelitian kualitatif  ini  adalah  analisis  isi  ( content analysis ).

## HASIL
Tabel 1 Analisis Tema Kebijakan Program Stunting Kutipan Wawancara Koding Kategori Tema “Kebijakan stunting di Puskesmas sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018” (P1) Kebijakan Sudah Terlaksana Implementasi Kebijakan Stunting di Puskesmas Pelaksanaan Kebijakan Stunting “Implementasinya sudah diterapkan mulai dari kelurahan….” (P2) Implementasi di semua level “Sudah dilakuakn semua kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah melakukan juga intervensi gizi spesifik yang telah berkontribusi sebesar 70%” (P1)
Diterapkan sesuai aturan “...tentunya setiap kebijakan akan kita sosialisasikanya...” (P1) Dilakukan Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan “kebijakan tersebut disosialisasikan ke semua pegawai puskesmas, ke pemegang program yang ada dipuskesmas, kader- kader serta bidan”(P2) Desiminasi ke semua pihak terkait dengan komunikasi “kebijakan ini tentunya sasaran kitake masyarakat ya, terumatama untuk ibu yang mempunyai balita.”(P1) Masyarakat Sasaran dan Jangkauan Dalam rangka penurunan angka stunting ini adanya kader diposyandu serta bidan yang harus diberi pelatihan…”(P5) Kader posyandu dan bidan “...Kabupaten Banyuasin memiliki daerah yang luas yang menyebabkan kesulitan dalam menjangkau daerah pedalaman”(P6) Jangkauan yang luas Salah satu kendalanya pada implementasi program kegiatannya,salah satunya masih adanya kepercayaan kebudayaan serta masih banyaknya ibu hamil yang tidak mau minum tablet tambah darah…(P1)
Penolakan mengikuti kegiatan Hambatan

## Sumber: Data olahan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kebijakan  stunting  di  Puskesmas  Pangkalan Balai  untuk  penurunan  kasus  stunting  salah satunya  yaitu  melalui  Pemerintah  Kabupaten Banyuasin  terkait  penanggulangan  kejadian stunting, yaitu melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018. Implementasi kebijakan  telah  dilakukan  di  Dinas  Kesehatan maupun  di  Puskesmas  sebagai  ujung  tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Bentuk implementasi  dari  kebijakan  tersebut  melalui berbagai  macam  bentuk  kegiatan  salah  satunya melalui  gizi  spesifik  yang  berkontribusi  sebesar
70%.  Namun,  terlepas  dari  berbagai  macam bentuk  program  kegiatan  dalam  kebijakan tersebut,  tentunya  ada  hambatan  ataupun kendala  dalam  implementasinya.  Dalam  hal  ini upaya peran tenaga Kesehatan sangatlah penting dalam  penurunan  stunting,  selain  itu  agar kebijakan  tersebut  dapat  diimplementasikan dengan  baik  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan maka  diperlukannya  monitoring  dan  evaluasi setiap  tahun  dari  kebijakan  tersebut,  seperti pemantauan status gizi balita maupun ibu hamil.
Tabel 2 Analisis Tema Kejelasan Kutipan Wawancara Koding Kategori Tema “kita tentunya ada SOP di dalam kebijakan tersebut, selain itu juga ya bukan hanya kebijakan SOP stunting saja, karna stunting ini berhubungan dengan gizi maka ada juga SOP ASI Eksklusif, SOP PMT,SOP Pengukuran Status Gizi”(P1) Ketersediaan SOP Petunjuk Program Kejelasan Informasi Kegiatan Program Stunting “Sebelum pelaksanaan, tentunya kita melakukan sosialisasi agar tenaga kesehatan tersebut mengerti bagaimana SOP dalam pelaksanaan kebijakan tersebut… (P2) Diseminasi Upaya pemahaman terhadap kegiatan program
Sumber: Data olahan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam menjalankan  suatu  kebijakan  atau  program kesehatan  tentunya  harus  mempunyai  pedoman seperti  SOP,  juklak,  juknis  bagaimana  program tersebut  akan  dilaksanakan  dan  apa  tujuan  serta sasarannya.  Untuk  mencapai  tujuan  dari  suatu
program  tersebut  tentunya  program  itu  harus disosialisasi  kepada  petugas  kesehatan  yang nantinya  informasi  tesebut  bisa  dimengerti  dan dapat  diterima  oleh  sasaran/masyarakat,  dengan begitu  semua  program  yang  telah  ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
Tabel 3

## Analisis Tema Staf
Kutipan Wawancara Koding Kategori Tema “ya yang terlibat tentunya pemegang program, kepala puskesmas, petugas gizi, petugas promkes, bidan, dokter, serta kader posyandu”(P1) Tenaga Kesehatan Staf yang terlibat Kecukupan dan kemampuan Staf yang optimal “untuk saat ini stafnya sudah cukup… (P2) Telah sesuai standar Jumlah staf
“kalau jobdesk tergantung surat tugas, misalnya dokter melakukan pemeriksaan, bidan memantau BB dan TB bersama kader, lalu dilakukan penyuluhan oleh petugas promkes, setiap orang berbeda jobdesknya”(P5) Sesuai SK Kesesuaian dengan jobdesk “Kalo pelatihan kita ikut tentang stunting, dinas yang ngasih pelatihan dan biasanya materinya tentang pengisian form serta bagaimana penurunan angka stunting”.(P1) Pelatihan Peningkatan Kemampuan Staf Sumber: Data olahan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  staf  yang  diperlukan  dalam  menjalankan program stunting  di  Puskesmas  Pangkalan  telah sesuai  atau  cukup.  Selain  itu,  untuk  menunjang
kegiatan  program  penurunan  stunting,  maka diperlukan kemampuan staff yang optimal, staff telah  mendapatkan  pelatihan  untuk  peningkatan kemampuan.

## Tabel 4 Analisis Tema Fasilitas
Kutipan Wawancara Koding Kategori Tema
“Fasilitas kita lengkap,ada timbangan dan alat ukur tinggi badan, kemudian juga PMT dan juga tablet tambah darah kita selalu distribusikan, kemudian ada anggaran sendiri untuk puskemas mengenai alat tulis dan lain lain, kecukupan faslitas yang tersedia juga sudah cukup dan memadai”(P5)
Fasilitas tersedia dan mendukung Ketersediaan Fasilitas Kesesuaian Penyediaan Fasilitas

## Sumber: Data olahan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa fasilitas dalam menjalankan program penurunan stunting  di  Puskesmas  Pangkalan  Balai  telah tersedia  dan  cukup  memadai,  fasilitas  yang diperlukan dalam menjalankan program
penurunan  stunting  di  Puskesmas  Pangkalan Balai  antara  lain  timbangan  berat  badan,  alat ukur  tinggi  badan,  tablet  tambah  darah,  PMT dan  alat  tulis  lainnya  guna  mendukung terlaksanya program stunting.
Tabel 5

## Analisis Tema SOP
Kutipan Wawancara Koding Kategori Tema “ Ada,  SOP  kita  tentang  stunting,  sangat  jelas  isinya,  Juklak, juknis  ada  seperti  asi  eksklusif,  sop  pemantauan  berat  badan, sop pemantauan gizi buruk, sop pemberian tablet fe dan PMT, semua ada sop”(P1) SOP Macam-macam SOP program stunting Ketersediaan SOP

## Sumber: Data olahan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
SOP  dalam  implementasi  kebijakan  stunting sudah tersedia berupa Petunjuk Teknis
Penanggulangan Stunting, Petunjuk Tata Laksana Penanggulangan Stunting,
SOP Penanganan  Stunting,  Tata  Laksana  Pemberian Makanan  Tambahan,  Tata  Laksana  Pemberian Tablet  Tambah  Darah,  Pedoman  Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dan semua SOP yang  berhubungan  dengan  Penurunan  Stunting di  gunakan  sebagai  pedoman  pelaksanaan implementasi kebijakan stunting.
Kebijakan
Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai kebijakan  penanggulangan  program  stunting  di Puskesmas  Pangkalan  Balai  mendapatkan  hasil bahwa  implementasi  kebijakan  stunting  di Puskesmas  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  49  Tahun 2018 tentang Percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan stunting terintegrasi,  SK  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banyuasin dan Puskesmas Pangkalan Balai telah melaksanakan Program Kebijakan Stunting guna merunkan  prevalensi  stunting  di  Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan  hasil  bahwa  implementasi  kebijakan stunting  di  Puskesmas  Pangkalan  Balai  telah terlaksana, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin  telah  mensosialisasikan  kebijakan penanggulangan  stunting  kepada  Puskesmas. Program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan balaiterdiri dari penyuluhan, kunjungan rumah, pengukuran BB dan TB bayi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa bentuk  dari  implementasi  kebijakan  penurunan angka  stunting  telah  dilakukan  baik  kepada sasaran  seperti  memberikan  makanan  tambahan pada  ibu  hamil  yang  mengalami  kekurangan energi  dan  protein  kronis,  pemberian  TTD sebanyak 90 butir, memberikan kelambu sebagai pencegahan  dari  penyakit  malaria.  Sedangkan pasca  kehamilan,  upaya  yang  dilakukan  oleh
tenaga  kesehatan  yaitu  melakukan  IMD, menganjurkan  ibu  untuk  memberikan  ASI Eksklusif,  serta  menganjurkan  untuk  dapat imunisasi  lengkap  pada bayi, menyediakan  obat cacing  dan  oralit  untuk  pencegahan  maupun pengobatan diare.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Priyanti  (2018)  bahwa  upaya  yang telah ditetapkan dalam penurunan angka stunting yakni  menurunnya  angka  kejadian  stunting, kejadian  wasting  dan  mencegah  kejadian overweight  pada  balita,  menurunkan  angka kejadian anemia pada WUS, menurunkan angka kejadian  BBLR,  meningkatkan  angka  cakupan pemberian ASI eksklusif. Upaya yang ditetapkan tersebut, dilakukan dengan pemberian TTD  pada  ibu  hamil,  menganjurkan  untuk  ASI Eksklusif,  memberikan  makanan  pendamping ASI, menganjurkan imunisai dasar lengkap serta memberikan vitamin A (Priyanti, 2018).
Upaya-upaya  penanggulangan  program stunting  yang  telah  dilakukan  antara  lain pemberian  TTD  pada  ibu  hami  yang  diberikan oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuasin. Faktor  penyebab  terjadinya  stunting  salah satunya  yaitu  anemia  pada  ibu  hamil  maka  dari itu pemberian TTD pada ibu hamil sangat efektif dalam  penanggulangan  kejadian  stunting.  TTD tersebut  harus  dikonsumsi  sama  ibu  hamil sebanyak  90  tablet  selama  mengandung.  TTD tersebut  telah  terdistribu  secara  baik  pada sasaran  yakni  ibu  hamil,  hanya  saja  dalam pemanfaatannya belum bisa diukur karena tidak adanya pengawasan mengenai kepatuhan minum obat yang telah diberikan kepada ibu hamil.
Ibu  hamil  dengan  status  gizi  yang kurang  baik  atau  mengalami  KEK  dapat beresiko  untu  dapat  melahirkan  anak  yang stunting. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan  permasalahan  tersebut  dengan cara pemberian PMT pada ibu hamil, menganjurkan ibu untuk imunisasi dasar lengkap pada  bayi  yang  dapat  meminimalisir  terjadinya penyakit  infeksi  pada  bayi.  Bayi  yang  pernah mengalami  penyakit  infeksi  akibat  tidak
mendapatkannya  imunisasi  dasar  yang  lengkap yang  dapat  menggung  proses  tumbuh  kembang dan beresiko untuk mengalami stunting (Wahdah, 2018).
Pemberian  vitamin  A  pada  bayi  dan balita juga dapat dinilai efektif dalam mencegah infeksi  pada  bayi  maupun  balita  karena bermanfaat  sebagai  anti  oksidan  yang  mampu mencegah  infeksi  pada  bayi  dan  balita, sedangkan PTM pada balita yang sudah terlanjur stunting dianggap kurang efektif dalam mengintervensi  kejadian  stunting.  Adapun manfaat PMT tersebut dapat memperbaiki status gizi,  namun  tidak  dapat  mengintervensi  atau mengurangi  angka  kejadian  stunting  (Ulfani, 2018).  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam percepatan penurunan angka stunting di Banyuasin yakni melalui intervensi gizi spesifik pada 1000 HPK anak yang akan dilakukan oleh sektor  kesehatan,  sasaran  dari  kebijakan  ini tentunya  adalah  masyarakat.  Kebijakan  ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk meningkat status gizi masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas  SDM dengan  melakukan  edukasi  kesehatan,  pelatihan maupun  penyuluhan  mengenai  gizi  melalui kemandirian  keluarga,  gerakan  masyarakat hidup  sehat,  dan  memperkuat  gerakan  1000 HPK (Aridiyah, 2018).
Adapun  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin  tersebut tentunya berpacu pada Peraturan Presiden No 42 Tahun  2013  mengenai  Gerakan  Nasional Perbaikan Gizi yang bertujuan untuk mempercepat  perbaikan  gizi  dalam  1000  HPK. Instrumen  yang  ada  dalam  kebijakan  tersebut sudah  dapat  dikategorikan  lengkap,  dan  dalam saat  ini  implementasinya  membutuhkan  upaya- upaya  yang  terorganisir  dan  memerlukan kerjasama  stakeholder  yang  terkait.  Untuk mendukung  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini, dibutuhkan  upaya-upaya  yang  konkrit  yang berfokus  pada  1000  HPK  serta  integrasinya secara  lintas  program  maupun  lintas  sektoral serta didukung dengan semua stake holder yang terkait.
Kejalasan  Kebijakan  Penanggulangan  Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam menjalankan  suatu  kebijakan  atau  program kesehatan  tentunya  harus  mempunyai  pedoman seperti  SOP,  juklak,  juknis  bagaimana  program
tersebut  akan  dilaksanakan  dan  apa  tujuan  serta sasarannya.  Untuk  mencapai  tujuan  dari  suatu program  tersebut  tentunya  program  itu  harus disosialisasi  kepada  petugas  kesehatan  yang nantinya  informasi  tesebut  bisa  dimengerti  dan dapat diterima oleh sasaran/masyarakat sehingga program  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan yang telah ditetapakan. Kejelasan yang dimaksud  yakni  kejelasan  dalam  berkomunikasi harus  jelas  dan  dimengerti.  Komunikasi  yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan harus bisa dimengerti  oleh  khalayak  sehingga  tidak terjadinya  salah  penafsiran.  Komunikasi  yang disampaikan harus bisa dimengerti oleh masyarakat makna pesan yang sesungguhnya.
Upaya dalam penurunan angka stunting ini  memerlukan  kerja  sama  yang  baik  antar lintas  sektor  seperti  sektor  kesehatan  maupun sektor  non  kesehatan  dalam  rangka  upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Penurunan  angka  stunting  yang  didukung  oleh intervensi  gizi  sensitif  telah  berkontribusi sebanyak 70 persen dengan kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya yakni masyarakat seperti PPKB dan PPA  Kabupaten  Banyuasin  yang  bekerjasama dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuasin dengan  cara  melakukan  penyuluhan  ke  desa. Kegiatan  yang  dilakuak  seperti  melakuakn penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan stunting (Agustian et al , 2018).

## Staf  Kebijakan  Penanggulangan  Stunting  di Puskesmas Pangkalan Balai
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  staf  yang  diperlukan  dalam  menjalankan program stunting  di  Puskesmas  Pangkalan  telah sesuai  atau  cukup.  Selain  itu,  untuk  menunjang kegiatan  program  penurunan  stunting,  maka diperlukan  kemampuan  staff  yang  optimal,  staf telah  mendapatkan  pelatihan  untuk  peningkatan kemampuan.  Pada  implementasi  kebijakan  hal utama  yang  harus  diperhatikan  salah  satunya yakni  staf.  Permasalahan  yang  sering  terjadi dalam  implementasi  kebijakan  sepeti  tidak terpenuhinya  SDM  yang  memadai,  serta  SDM yang ada tidak kompeten. Dalam menyelesaikan permasalahan  SDM  yang  sering  terjadi  dalam implementasi  kebijakan  tidaklah  cukup  dengan hanya penambahan SDM saja, namun diperlukannya penambahan SDM dengan kemampuan  yang  kompeten  pada  bidang  yang ditentukan (Purlimaningsih et al , 2017).
Staff  yang  terlibat  dalam  kebijakan stunting  adalah  semua  staf  terkhusus  kepala
program  stunting,  namun  karena  kebijkan stunting  merupakan  kebijakan  lintas  sektor  oleh karena  itu  yang  terlibat  dalam  kebijakan  ini adalah pemegang program gizi, kepala Puskesmas,  bidan,  dokter,  petugas  promosi kesehatan  serta  kader  posyandu. Jobdesk bagi setiap  staf  yang  terlibat  dalam  program kebijakan  penanggulangan  stunting  tersebut berbeda.  Dokter  melakukan  pemeriksaan  dan diagnosa  awal,  kemudian  pemegang  program memantau  angka  kejadian  stunting,  kader posyandu melakukan pemantauan dan pemegang program  promkes  melaksanakan  penyuluhan, jadi  setiap  staff  berbeda  jobdesk  tergantung dengan  surat  tugas  yang  diberikan.  Peran petugas  kesehatan  merupakan  faktor  pendorong untuk  penemuan  kasus  stunting.  Pencapaian target tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan  kegiatan  di Puskesmas  saja,  akan tetapi diperlukan strategi inovatif lainya terutama pada sumber daya manusia. Salah satu unsur pokok yang dibutuhkan dalam keberhasilan pengontrolan program penanggulangan stunting adalah staf yang cukup untuk  mengatur  orang-orang  dalam  penemuan kasus  serta  mempunyai  peran  penting  dalam proses  pelaksanaan  program  penanggulangan stunting (Purlimaningsih et al, 2017).

## Fasilitas Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa fasilitas dalam menjalankan program penurunan stunting  di  Puskesmas  Pangkalan  Balai  telah tersedia  dan  cukup  memadai,  fasilitas  yang diperlukan dalam menjalankan program penurunan  stunting  di  Puskesmas  Pangkalan Balai  antara  lain  timbangan  berat  badan,  alat ukur  tinggi  badan,  tablet  tambah  darah,  PMT dan  alat  tulis  lainnya  guna  mendukung terlaksanya program stunting. Menurut Kemenkes  RI  (2018)  fasilitas  kesehatan  adalah fasilitas  umum  yang  merujuk  pada  sarana  atau prasarana  atau  perlengkapan  yang  diwujudkan dalam  bentuk  pelayanan  yang  diselenggarakan oleh  pemerintahpemerintah  daerah,  dan  swasta dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Peralatan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan  yang  merupakan  salah  satu  faktor penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan.  Salah  satu  indikator  yang  dapat digunakan  untuk  mengetahui  suatu  puskesmas berkembang  atau  tidak  adalah  keadaan  jumlah pasien  pemanfaatan  pelayanan  yang  ada  di puskesmas  tersebut  serta  sarana  pelengkap  bagi
puskesmas  dalam  menjalankan  suatu  program. Faktor yang tak kalah penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting  yaitu  Fasilitas  pendukung,  karena dengan  adanya  fasilitas  yang  memadai  maka implementasi kebijakan penanggulangan stunting akan berhasil (Agustian et al , 2018).

## SOP  Kebijakan  Penanggulangan  Stunting  di Puskesmas Pangkalan Balai
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Pedoman  dalam  melakukan  kebijakan  program penanggulangan stunting di Puskesmas Pangkalan Balai didapatkan hasil bahwa terdapat Petunjuk  Teknis  Penanggulangan  Stunting,
Petunjuk Tata Laksana Penanggulangan Stunting,  SOP  Penanganan  Stunting,  Tata Laksana  Pemberian  Makanan  Tambahan,  Tata Laksana  Pemberian  Tablet  Tambah  Darah,
Pedoman Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi  dan  semua  SOP  yang  berhubungan dengan  Penurunan  Stunting  di  gunakan  sebagai pedoman  pelaksanaan  implementasi  kebijakan stunting.  Dalam  melakukan  kebijakan  program penanggulangan stunting di puskesmas diperlukannya  SOP  yang  mengatur  pelaksanaan kebijakan  stunting  ini  yang  didistribusikan  oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
Implementasi  suatu  kebijaka  bersifat kompleks  sehingga  memerlukan  kerja  sama berbagai  stake  holder.  Struktur  birokrasi  harus kondusif  dalam  sebuah  implementasi  kebijakan agar  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  secara efektif  dalam  mencapai  tujuan  serta  dapat menjalin  koordinasi  yang  baik  dengan  berbagai pihak.  SOP  merupakan  salah  satu  dari  2 karakteristik  utama  dari  birokrasi  (Beal et  al , 2018)  Standar  Operasional  Prosedur  merupakan pedoman  bagi  para  pekerja  dalam  melakukan setiap kegiatan rutin yang akan dijalankan setiap harinya. SOP juga dapat membuat para pegawai memanage  waktu  dengan  baik  serta  dapat menyeragamkan tindakan dalam organisasi yang kompleks tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan  fleksibilitas  yang  besar  dalam penerapan  peraturan.  Prosedur  atau  peraturan perencanaan  yang  terorganisir  atas  program- program yang fleksibel dapat membuat tanggung jawab yang baik dibandingkan dengan birokrasi yang  tidak  mempunyai  ciri-ciri  khusus  (Fikadu et al , 2018).

## SIMPULAN
1. Implementasi  kebijakan  penurunan  stunting di  Puskesmas  Pangkalan  Balai  sudah
dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  Peraturan Bupati  Banyuasin  Nomor  49  Tahun  2018 tentang Percepatan
pencegahan,
pengendalian dan penurunan stunting terintegrasi,  dan  Program  Rembuk  Stunting oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuasin bekerjasama  dengan  seluruh  Puskesmas Kabupaten Banyuasin guna untuk Percepatan Penurunan  Angka  Stunting  di  Kabupayen Banyuasin.
2. Kejelasan kebijakan penanggulangan
stunting  di  Puskesmas  Pangkalan  Balai  telah disosialisasi  kepada  petugas  kesehatan  yang nantinya  informasi  tesebut  bisa  dimengerti dan  dapat  diterima  oleh  sasaran  atau masyarakat.
3. Staf dalam mendukung program penanggulangan  stunting  di  Puskesmas Pangkalan  Balai  sudah  cukup.  Petugas  juga telah  diberi  pelatihan  untuk  menunjang kemampuan staf yang optimal.
4. Fasilitas  yang  tersedia  untuk  menjalankan program penanggulangan stunting di Puskesmas  Pangkalan  Balai  sudah  layak  dan sesuai.
5. SOP  dalam  implementasi  kebijakan  stunting sudah  tersedia  berupa  Petunjuk  Teknis
Penanggulangan  Stunting,  Petunjuk  Tata Laksana  Penanggulangan  Stunting,  SOP Penanganan Stunting, Tata Laksana Pemberian Makanan Tambahan, Tata Laksana  PemberianTablet  Tambah  Darah, Pedoman  Intervensi  Penurunan  Stunting
Terintegrasi dan semua SOP yang berhubungan  dengan  Penurunan  Stunting  di gunakan  sebagai  pedoman  pelaksanaan implementasi kebijakan stunting.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian  Y,  Rusmil  K,  Solek  P.  2018. Hubungan  faktor  sosio  ekonomi  dengan perawakan  pendek  anak  usia  24-60 bulan. Sari Pediatri . 20(2), 106–114.
Aridiyah  FO,  Rohmawati  N,  Ririanty  M.  2018.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kejadian  stunting  pada  anak  balita  di wilayah pedesaan dan perkotaan.
Pustaka Kesehatan . 3(1), 163–170.
Beal  T,  Tumilowicz  A,  Sutrisna  A,  Izwardy  D, Neufeld  LM.  2018.  A  review  of  child stunting  determinants  in  Indonesia. Matern Child Nutr . 14(4), e12617. de Onis M, Branca F. 2018. Childhood stunting:
a global perspective. Matern Child Nutr.
12(1), 12–26
Fikadu  T,  Assegid  S,  Dube  L.  2018.  Factors associated with stunting among children of  age  24  to  59  months  in  Meskan District, Gurage Zone, South Ethiopia: a case-control  study. BMC  Public  Health . 14(800).
Jesmin A, Yamamoto SS, Malik AA HA. 2018.
Prevalence  and  determinants  of  chronic malnutrition  among  preschool  children: a  cross-sectional  study  in  Dhaka  City, Bangladesh. J  Heal  Popul  Nutr .  29(5),
494–499.
Kemenkes RI. 2018, Laporan nasional riskesdas 2018 . Jakarta Kemenkes  RI.  2018, Buku  saku  pemantauan status gizi tahun 2018 . Jakarta.
Priyanti  S,  Syalfina  AD.  2018.  Determinan sosial  terhadap  kejadian  stunting  pada anak  usia  di  bawah  lima  tahun. Jurnal Kebidanan . 7(2), 95–102.
Purlimaningsih,  N.P.,  Suarjana,  K.,  Januraga, P.P.  2017.  The  Role  of  Communication Contact in Capitation Implementation at Public  Health  Centres  in  Denpasar. Public  Health  and  Preventive  Medicine Archive , 5(2), 197-204.
Puskesmas  Pangakalan  Balai.  2022. Data Sekunder Kejadian Stunting . Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  Dan  R  &B. Bandung  :  Alfa Beta.
Ulfani  DH,  Martianto  D,  Baliwati  YF.  2018. Faktor-faktor sosial ekonomi dan kesehatan  masyarakat  kaitannya  dengan masalah  underweight,  stunted,  dan wasted di Indonesia: pendekatan ekologi gizi.  Jurnal  Gizi  dan  Pangan,  6(1),  59– 65.
Wahdah  S,  Juffrie  M,  Huriyati  E.  2018.  Faktor risiko kejadian stunting pada anak umur 6-36  bulan  di  wilayah  pedalaman Kecamatan  Silat  Hulu,  Kalimantan Barat. Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia . 3(2), 119–130