## Wajah Hukum

## Urgensi Adanya Aturan Khusus Terkait Hukum Transportasi Online Pada PT. Gojek

## Fiorella Angella Dameria, Gunardi Lie, Moody R. Syailendra
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Corespondence: fiorella.205200124@stu.untar.ac.id; gunardi@fh.untar.ac.id; moodys@fh.untar.ac.id
Abstrak .  Indonesia  adalah  rumah  bagi  300  juta  orang  dan  memiliki  salah  satu  kota  terpadat  di  dunia. Sayangnya,  Indonesia  masih  terdaftar  sebagai  salah  satu  negara  berkembang.  Menyikapi  ketiadaan  sistem transportasi  umum  yang  berkualitas,  sektor  swasta  dan  informal  untuk  transportasi  telah  mengembangkan solusinya.  Mereka  mengisi  kekosongan  sistem  transportasi  yang  kurang  berkualitas  di  Indonesia  dengan menyediakan  sarana  transportasi  yang  efektif  bagi  masyarakat  di  tengah  keterpurukan  ekonomi.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normative.  Tujuan  penelitian  ini  adaalah  untuk  mengetahui  aturan  yuridis  yang mengatur PT. GOJEK sebagai badan hukum dan urgensi hukum transportasi online PT. GOJEK memiliki aturan tersendiri.  Seharusnya  pemerintah  dapat  segera  mengeluarkan  aturan  khusus  PT.  GOJEK  demi  kepentingan Negara, PT GOJEK, Driver dan Pengemudi.
Kata Kunci : Transportasi, PT.GOJEK, Aturan, Urgensi.
Abstract. Indonesia is home to 300 million people and has one of the most densely populated cities in the world. Unfortunately, Indonesia  is  still  listed  as  a  developing  country. Responding  to  the  absence  of  a  quality  public transport system, the private and informal sector for transportation has developed a solution. They fill the gaps in  Indonesia's  inadequate  transportation  system  by  providing  effective  means  of  transportation  for  people amidst an economic downturn. This research is normative juridical research. The purpose of this study is to find out the juridical rules governing PT. GOJEK as a legal entity and the legal urgency of online transportation for PT.  GOJEK  to  have  its  own  rules.  The  government  should  be  able  to  immediately  issue  special  rules  for  PT. GOJEK in the interest of the State, PT GOJEK, Drivers and Drivers.
Keywords: Transportation, PT. GOJEK, Rules, Urgency.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  masyarakat  disuguhkan  dengan  munculnya  transportasi  online.  Layanan  transportasi GOJEK  menjadi  terobosan  baru  di  dunia  angkutan.  Layanan  transportasi  online  sangat  membantu masyarakat sebagai sarana transportasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha memanfaatkan  media  online  yang  cakupan  aksesnya  sangat  luas  dan  merata  di  seluruh  dunia  untuk promosi dan penjualan barang-barang dan/atau jasa 1 .
Rekrutmen  driver  yang  ketat  dilakukan  dengan  sangat  selektif  dan  menyeluruh  oleh  PT. GOJEK  Indonesia  karena  mereka  ingin  mempekerjakan  pengemudi  yang  mampu  memberikan pelayanan terbaik  untuk  konsumen. Sebelum  menjadi bagian dari PT. GOJEK Indonesia, para driver lebih  dulu  diminta  menyiapkan  jaminan  di  dalam  pendaftarannnya,  mulai  dari  syarat  pendidikan diploma  dan  lainnya,  identifikasi  sertifikat  seperti  surat  pernikahan  untuk  yang  sudah  menikah, fotokopi  kartu  keluarga,  agar  jika  ada  sesuatu  tidak  diinginkan  akibat  kesalahan  driver,  PT.  GOJEK Indonesia dapat mengidentifikasi driver yang mana harus bertanggungjawab 2 .
GOJEK  adalah  salah  satu  aplikasi  yang  digunakan  untuk  transaksi  online.  Kontraktual hubungan  antara  bisnis  dan  konsumen  didasarkan  pada  transaksi  elektronik  yang  diatur  di  dalam Undang-undang  No.11  dari  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Sebelum  itu pemberlakuan  dari  itu  ITE  terkait  semua  formulir  dan  kontrak  dulu  diatur  oleh  secara  sipil  atau tertulis 3 .
1 Fajrina,  H.  N.  (2015)  Gojek  Menanti  Kepastian  Hukum  Sistem  Berbagi  Perjalanan www.cnnindonesia.com
2 Biografi.com  (2015)  Biografi  Nadiem  Makarim-  CEO  dan  Pendiri  PT.  GO-JEK  Indonesia. www.biografi.com
3 Marzuki, P. M. (2005) 'Penelitian hukum'. Kencana, Bandung. Hal 23
Namun  saat  ini  ada  beberapa  keluhan  yang  diterima  oleh  GOJEK  melalui  akun  sosial  media mereka. Salah satunya adalah dari driver yang mempermasalahkan adanya tanda dan rambu lalu lintas yang  kurang  tepat,  banyak  orang  yang  menunggu  pesanan  secara  tidak  tertib  di  sembarang  tempat yang  sering  menyebabkan  kemacetan  lalu  lintas.  Hal-hal  ini,  tentunya  sangat  berbahaya  bagi konsumen dan pengemudi. Keluhan lainnya terkait keterlambatan kedatangan driver. Maka walaupun bermacam  upaya  mati-matian  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  perspektif  ini  bukan  hanya  soal hukum  melindungi  para  konsumen  dan  keberlanjutan  kesejahteraan  driver  tetapi  juga  menganalisis peran  dan  fungsi  dari  ekonomi  digital  dan  masyarakat 4 .  Masalah  yang  paling  sulit  adalah memperkenalkan sistem perundang-undangan dan yurisdiksi terapan yang efektif kepada masyarakat agar taat hukum) 5 .
Pengaturan  transportasi  GOJEK  dianggap  perlu,  belum  jelas  apakah  itu  jenis  dari  angkutan umum  biasa  atau  termasuk  pada  sepeda  motor  yang  digunakan  sebagai  kendaraan  pribadi.  Jadi masalah  timbul  saat  terjadi  kehilangan  barang  yang  menimpa  konsumen  maka  siapa  yang  akan bertanggungjawab.
GO-JEK  adalah  Aplikasi  berbasis  teknologi  perusahaan  jasa  angkutan  yang  bertujuan  pada kebaika  dan  kesejahteraan  karyawan  di  berbagai  sektor  informal  di  Indonesia 6 .  PT.  GO-JEK Indonesia  yang  berdiri  pada  tahun  2010  merupakan  sebuah  perusahaan  transportasi  terlibat  dalam menjemput  atau  mengangkut  jasa  dan  orangg  dengan  kendaraan  beroda  dua,  atau  disebut  sebagai ojek,  yang  penggunaannya  difokuskan  pada  telepon  aplikasi 7 .  Kehadiran  perusahaan  menyediakan kenyamanan  kepada  publik  dalam  transportasi  sehari-hari,  dalam  hal  ini  pengguna  terhindar  dari kebutuhan  untuk  mencari  ojek  di  pusat-pusat  ojek  informal  atau  di  jalan-jalan.  Sementara  itu,  fakta bahwa aplikasi dapat dioperasikan melalui ponsel memungkinkan penggunanya untuk mengaksesnya waktu kaanpun dan dimanapun tempat dengan mudah.
Dari penelusuran  yang mendalam diketahui bahwa PT. GO-JEK Indonesia tidak berlaku dasar sistem  gaji.  Perusahaan  menggunakan  system  bagi  hasil  yang  didapat  melalui  alokasi  sejumlah pendapatan  tertentu  kepada  karyawan  dari  laba  yang  diperoleh.  Dari  seluruh  keuntungan  yang diperoleh,  80  persen  masuk  ke  dompet  pengendara  GO-JEK,  sedangkan  sisanya  milik  perusahaan. Dalam  praktiknya,  tidak  ada  aturan  perlindungan  khusus  yang  dimiliki  diberlakukan  oleh  penyedia jasa  angkutan  bagi  penumpangnya.  Ini  seperti  yang  dibuktikan  di  dalam  beberapa  kasus  pengendara yang  merugi,  misalnya  terjadi  kecurangan  pesanan  barang  dagang,  kecelakaan,  dan  pesanan  palsu yang menghasilkan kerugian yang cukup besar,
Di sisi lain, dilihat dari aspek legalitas, GO-JEK belum terhitung termasuk ke massa angkutan umum.  Ini  adalah penolakan GO-JEK oleh beberapa orang  komunitas, khususnya  konvensional ojek pengendara.  Hal  ini  diperparah  dengan  kasus  kecelakaan  yang  dialami  para  pengendara  GO-JEK terlibat, beberapa di antaranya bahkan merenggut nyawa para pengendara. Berkaitan dengan masalah ini,  PT.  GO-JEK  Indonesia  dinilai  meninggalkan  tanggung  jawab,  dengan  demikian  melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja 8 .

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  suatu  pendekatan  penelitian  dengan  maksud  untuk mempermudah  pelaksanaan  penelitian.  Pendekatan  penelitian  adalah  suatu  metode  atau  cara  dalam
4 Mathios,  A.,  Micklitz,  H.,  Reisch,  L.  et  Al.  (2020)  Jurnal  dari  Konsumen  kebijakan https://doi.org/10.1007/s10603-019-09446-9 p 345 5 Elena Anatolyevna  Kirillova,  Nikolai  Nikolaevich  Nadezhin3  ,  Lyubov  Borisovna  Sitdikova.  (2016). Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hak  Konsumen  Elektronik  Perdagangan:  Analisis  Hukum  Komparatif.  Jurnal Ekonomi Internasional Dan Keuangan Isu 6(S2) p 117-122.
6 Agustinus, A.  (2017)  'Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Penggunaan  Transportasi  On  line  (GO-JEK)  Di Surabaya'. STIESIA SURABAYA.. Hal 79
7 Esfandari,  DA  (2015)  'Gojek  Dalam  Konflik:  Perspektif  Budaya',  dalam  Internasional  Konferensi tentang Transformasi dalam Komunikasi (ICOTIC), Hal 86.
8 Azzuhri,  AA  dkk.  (2018)  'Transportasi  yang  Kreatif,  Inovatif,  dan  Solutif  untuk  Indonesia  dengan Kemundurannya  dan  Cara  Mengatasinya:  Studi  Kasus  the  Phenomenal  GOJEK',  Kajian  Integratif  Bisnis  dan Ekonomi Penelitian. Masyarakat dari Interdisipliner Riset Bisnis, 7, p 59–67.
melaksanakan  penelitian 9 .    Sesuai  dengan  jenis  penelitian  yang  dilakukan,  yaitu  penelitian  hukum normatif  (Yuridis-Normatif),  dapat  digunakan  lebih  dari  satu  pendekatan.  Dalam  konteks  penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach). Penggunaan pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji keberadaan peraturan khusus yang terkait dengan hukum transportasi online di PT. Gojek.

## Rancangan Kegiatan
Dalam  suatu  penelitian,  langkah-langkah  yang  telah  dirancang  bertujuan  untuk  memastikan hasil  yang  optimal  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  rencana kegiatan  melibatkan  analisis  penting  mengenai  kebutuhan  regulasi  khusus  dalam  transportasi  online yang berkaitan dengan perusahaan PT. Gojek, dengan merujuk pada peraturan hukum Indonesia, yaitu UU PK. Peneliti telah mengalokasikan waktu selama satu bulan, mulai dari Maret hingga April 2023, untuk menjalankan penelitian ini.

## Ruang Lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  serta  objek  dalam  suatu  penelitian  harus  ada  sebagai  alat  untuk  mengarahkan fokus penelitian terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang sedang diselidiki oleh peneliti. Dalam konteks  ini,  ruang  lingkup  mencakup  isu  yang  sedang  diteliti,  yaitu  permasalahan  seputar  regulasi khusus  terkait  transportasi  online  di  PT.  Gojek  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkumpulan Kerjasama (UU PK) dan sanksi yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang tersebut.
Objek penelitian memiliki peran penting karena objek tersebut menjadi subjek utama yang akan diselidiki oleh peneliti dengan metode ilmiah. Dalam konteks ilmu hukum, objek penelitian merujuk pada  hukum  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  objek  penelitian  ini  adalah  pentingnya  adanya  regulasi khusus terkait transportasi online di PT. Gojek, baik dari perspektif hukum Indonesia maupun hukum internasional.

## Bahan dan Alat Utama
Dalam  konteks  penelitian  hukum,  tidak  ada  penggunaan  data,  karena  penelitian  hukum, terutama Yuridis Normatif, mengandalkan sumber dari literatur daripada pengamatan lapangan. Oleh karena  itu,  istilah  yang  umum  digunakan  adalah  "bahan"  dan  "alat  hukum".  Bahan  dan  alat  hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  memiliki  otoritas  yang  tinggi.  Dalam  penelitian ini, contoh bahan hukum primer adalah UU PK.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi pandangan atau pemikiran para ahli hukum.  Fungsi  utama  bahan  hukum  sekunder  adalah  memberikan  dukungan  dan  penjelasan tambahan  terhadap  bahan  hukum  primer,  yang  akan  memperkuat  pemahaman  terhadapnya 10 . Contoh-contoh  bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  termasuk  buku,  tesis,  disertasi, undang-undang, jurnal, dan dokumen-dokumen yang membahas hukum transportasi online di PT. Gojek.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan atau penjelasan tambahan mengenai bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Ini  bisa  berupa  kamus  hukum,  ensiklopedia,  majalah,  artikel, jurnal,  undang-undang,  koran,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  penelitian  mengenai  urgensi  aturan khusus terkait hukum transportasi online di PT. Gojek, bahan hukum tersier yang digunakan adalah situs-situs  internet  yang  berhubungan  dengan  hukum  transportasi  online  dan  perlindungan konsumen. Dalam penelitian hukum normatif seperti ini, dokumen-dokumen yang relevan dengan urgensi  aturan  khusus  terkait  hukum  transportasi  online  di  PT.  Gojek  adalah  alat  utama  yang digunakan.
9 Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, hal 23.
10 I  Made  Pasek  Diantha,  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum , Jakarta: Kencana, halaman 144.

## Tempat
Dalam  rangka  mengidentifikasi  masalah  tertentu  dalam  penelitian,  lokasi  merupakan  faktor kunci  yang  harus  dipertimbangkan.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  lokasi  yang  menjadi  fokus  adalah Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pentingnya  memiliki  peraturan  khusus  mengenai  transportasi online  untuk  perusahaan  seperti  PT.  Gojek  yang  beroperasi  di  Indonesia,  serta  keberlakuan  Undang- Undang Perlindungan Konsumen di negara ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen.  Studi dokumen  adalah  pendekatan  yang  melibatkan  pemeriksaan  berbagai  jenis  dokumen,  termasuk dokumen  yang  terkait  dengan  hukum  dan  regulasi,  serta  dokumen  yang  telah  ada  sebelumnya.  Oleh karena itu, dalam analisis hukum normatif ini, peneliti melakukan peninjauan dokumen dengan fokus pada  UU  PK  yang  akan  dihubungkan  dengan  sumber-sumber  lain  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  dan situs web yang berkaitan dengan peraturan khusus dalam hukum transportasi online.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merujuk  pada  karakteristik,  atribut,  atau  nilai  tertentu yang  dimiliki  oleh  objek  atau  kegiatan  yang  sedang  diselidiki.  Peneliti  telah  menetapkan  berbagai variasi yang akan diamati pada variabel ini, dan berdasarkan pengamatan tersebut, peneliti akan dapat membuat  kesimpulan. 11 Definisi  variabel  penelitian  harus  dirumuskan  secara  cermat  agar  dapat menghindari  kesalahan  dalam  proses  pengumpulan  data.Pada  penelitian  ini,  definisi  operasional variabelnya adalah sebagai berikut:
1. Definisi Transportasi
Secara  umum Transportasi  merupakan  pemindahan  orang  atau  barang  dari  satu  tempat  ke  tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Tujuan adanya transportasi  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitasnya  sehari-hari. Transportasi  terbagi  menjadi  3  yaitu:  transportasi  darat,  udara,  dan  laut.  Transportasi  udara merupakan  transportasi  yang  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk  menggunakannya. Selain  memiliki  teknologi  yang  lebih  maju,  dan  tentunya  transportasi  udara  merupakan  alat transportasi  yang  paling  cepat  dibandingkan  dengan  alat  transportasi  lainnya.  Sumber  UU Perhubungan: A).  KUHD  &  BW;  B).  UU No.  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. 12 2. Transportasi Online
Transportasi  yang  menggunakan  suatu  aplikasi  sebagai  penghubung  antara  pengguna  dengan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu tarif perjalanan juga sudah langsung bisa  dilihat  pada  aplikasi  tersebut. 13 Transportasi  online  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam  Trayek  pada  sekitar  bulan  November  2017,  dan  diberlakukan  efektif  sejak  tanggal  1 Februari 2018. 14
3. Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online
Konsumen alias pengguna jasa transportasi online berhak mendapatkan pelayanan dari pengendara (driver)  yang  baik.  Maka  dari  itu,  hal  yang  pemerintah  lakukan  adalah  membuat  mekanisme kepemilikan  SIM A  Umum  bagi  para  pengendara. Yang  terpenting  bagi  konsumen  adalah  semua peraturan  itu  diwujudkan  sehingga  ada  kepastian  terhadap  layanan  yang  baik  dan  layak.  Oleh karena itu, konsumen yang menggunakan  jasa moda transportasi  terutama pada taksi online yang berbasis  aplikasi  dan  taksi  meter  atau  taksi  reguler,  berhak  menanyakan  apakah  sudah  terpenuhi
11 Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods ). Bandung: Alfabeta, halaman 38.
12 Hirzan  Rafdi,  2016,  “Hukum  Transportasi”, https://hirzanrafdi96.blogspot.com/2016/02/hukum- transportasi.html , diakses pada 5 Mei 2023
13 Ruangguruku,  2023,  “Pengertian  Transportasi  Online”, https://ruangguruku.com/pengertian- transportasi-online/ , diakses pada 5 Mei 2023 14 Ranto
Sibarani, 2018, “Apa Dasar Hukum Transportasi
Online?”, https://www.kompasiana.com/rantosibarani/5a92e4b116835f480e4fb1a2/apa-dasar-hukum-transportasi-online , diakses pada 5 Mei 2023
persyaratan  tersebut.  Setelah  itu,  pengendara  tentunya  wajib  menjawab  pertanyaan  yang dilontarkan konsumen dengan memperlihatkan kepemilikan atas persyaratan yang dimaksud yakni bukti Kir dan SIM A Umum. 15

## Teknik Analisis
Dalam  penelitian  normatif  ini,  mengingat  bahwa  penelitian  ini  berfokus  pada  aspek  normatif, maka  analisis  data  terkait  urgensi  aturan  khusus  mengenai  hukum  transportasi  online  di  PT.  Gojek dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan secara  rinci  dan  menyeluruh  data  yang  ada  dalam  format  kalimat  yang  terstruktur,  logis,  tanpa tumpang tindih, serta efisien agar mempermudah pemahaman dan penafsiran data. Dengan demikian, penelitian normatif ini akan menjelaskan isu-isu yang relevan sesuai dengan data yang tersedia, yang memiliki  kualitas  yang  baik.  Hasil  penelitian  ini  akan  disajikan  dalam  bentuk  kalimat-kalimat  yang sistematis, yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam pembahasan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PT. Gojek Sebagai Badan Hukum
Menurut  pasal  1  ayat  (1)  UUPT  menegaskan  bahwa  perseroan  terbatas  berbentuk  perusahaan adalah  sebagai  satu  kesatuan  badan  hukum  kesatuan  yang  berciri  sebagai  berikut:  A).  Kekayaan terpisah;  B).  Pemegang  saham;  Dan  C).  Pengelolaan 16 .  PT.  GOJEK  Indonesia  dapat  dikatakan sebagai badan hukum (PT di Indonesia), karena dia memenuhi itu ciri dari sebuah badan hukum yang menjelaskan  dan  menegaskan  status  badan  hukum  tersebut  sebagai  PT  atau  Perseroan  Terbatas Perusahaan  dengan  itu  nama  PT.  GOJEK  Indonesia.  Kemudian  definisi  dari  konsumen  menurut  UU 8/1999  UUPK  pasal  1  ayat  2  adalah  "setiap  orang  yang  menggunakan  barang-barang  dan/atau  jasa tersedia di dalam itu masyarakat keduanya untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya tanpa memperdagangkannya”. konsumen adalah pengguna dari jasa transportasi GOJEK.
Menurut  struktur  PT.  GOJEK,  driver  adalah  pekerja  dari  sistem  yang  dijalankan  oleh  PT. GOJEK  Indonesia  yang  menyediakan  angkutan  jasa  ke  konsumen.  PT.  GOJEK  Indonesia  hanya sebagai aplikasi sistem yang membantu mempertemukan driver dan konsumen. Perjanjian dibuat oleh konsumen  Dan  driver  dan  Bisa  dikatakan  sebagai  perjanjian  elektronik  karena  ruang  lingkup perjanjian  yang  menggunakan  jaringan  internet.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  proses tersebut termasuk dalam transaksi elektronik.
Transaksi  secara  elektronik  atau  online  adalah  transaksi  yang  pada  dasarnya  terjadi perdagangan  kontrak  antara  penjual  dan  pembeli  dengan  menggunakan  media  internet.  Dengan demikian,  proses  dari  pemesanan  barang  dan/atau  jasa,  transaksi  pembayaran,  dan  penyerahan dikomunikasikan melalui Internet. 17
UU  Perlindungan  Konsumen  mengatur  hubungan  antar  pelaku  usaha  Dan  konsumen  dalam membawa perdagangan keluar, menukarkan barang dan/atau jasa. Sebagai diatur di dalam pasal 1 ayat (1)  itu  UUPK  negara  bagian  itu  “Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  upaya  itu  jaminan  hukum kepastian ke menyediakan perlindungan ke konsumen". Karena itu Berbicara perlindungan konsumen berarti mempertanyakan jaminan atau kepastian tentang pemenuhan dari hak konsumen.
Penataan  GOJEK  mirip  dengan  ojek,  namun  medianya  yang  berbeda,  GOJEK  menggunakan aplikasi  online.  GOJEK  juga  lebih  terorganisir,  menyebabkan  konsumen  merasa  lebih  nyaman  dan efisien  di  dalam  mendapatkan  layanan  jasa.  Namun,  di  dalam  itu  peristiwa  yang  menyebabkan kerugian  kepada  konsumen  atau pelanggaran hak  konsumen akan  sulit diselesaikan karena tidak  ada peraturan  yang  mengatur  dan  tidak  ada  aturan  khusus  terkait  GOJEK  sendiri  yang  belum  dianggap
15 Josephus  Primus,  2018,  “Penting,  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  Pengguna  Jasa  Transportasi Online, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/12/173206526/penting-perlindungan-bagi-konsumen- pengguna-jasa-transportasi-online , diakses pada 5 Mei 2023 16 Berlianto,  M.  P.  (2017)  'Pengaruh  Kualitas  Layanan-E,  Kepuasan-E,  Dan  Kepercayaan-E  Terhadap Keseti aan-E Pada Gojek', Bisnis Pengelolaan Jurnal , 13(1). P 99
17 Abdul  Khakim,  2007,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Berdasarkan  Undang- UndangNomor 13 Tahun 2003, Penerbit: PT. Citra AdityaBakti, Bandung.' Hal 76
sebagai jasa angkutan umum, hal ini sebenarnya sangat berisiko untuk konsumen yang menggunakan jasa GOJEK. 18
Hubungan  di  antara  PT.  GOJEK  Indonesia  dan  pengemudi,  itu  ada  dalam  bentuk  kemitraan, harus  didalami  lagi  ini  mengenai  apa  itu  pola  kemitraan  diatur  dalam  perjanjian  kemitraan,  seperti apakah mengikuti proses kerja aturan perjanjian  kerja atau  tidak. Mengingat Kemitraan  adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang Bisa didirikan dengan modal, keahlian dan kemampuan ke beroperasi.
Bukti bahwa hubungan hukum antara driver GOJEK dengan PT. GOJEK Kemitraan Indonesia adalah kesepakatan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Driver GOJEK. Kontrak harus dalam bentuk tertulis  dan  disepakati  oleh  kedua  pihak  sebagai  perjanjian  kerjasama.  Kesepakatan  tersebut  dibuat oleh  PT.  GOJEK  Indonesia  yang  memuat  kewajiban  para  pihak  dan  peraturan-peraturan  sepanjang pengemudi  menjadi  mitra  PT.  GOJEK  Indonesia  yang  kemudian  disepakati  menjadi  sebuah persendian perjanjian.
PT. GOJEK Indonesia memiliki kendali penuh atas sistem yang ada di GOJEK dan drivernya, dan  GOJEK  adalah  bentuk  perseroan  terbatas  jadi  semua  bentuk  tanggung  jawab  adalah  pada  PT. GOJEK  dan  itu  adalah  system  yang  berlaku.  Jika  seorang  konsumen  menderita  kerugian  dari kewajiban PT. GOJEK itu adalah tidak terpenuhinya tujuan dari PT. GOJEK dan PT. GOJEK haruslah mengganti  kerugian  yang  diterima  konsumen.  Badan  usaha  harus  diselenggarakan  secara  transparan dengan  menyediakan  kompensasi  untuk  kerusakan,  polusi  dan/atau  kehilangan  dari  konsumen  untuk memanfaatkan  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (2) UUPK.
Dalam  pasal  45  angka  (2)  UUPK  dijelaskan  bentuk  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Sehingga  apabila  konsumen mengalami  kerugian  penyelesaian  sengketa  upaya  menurut  pasal  45  UUPK  adalah  melalui penyelesaian  sengketa  secara  damai,  non-litigasi,  Dan  proses  pengadilan.  Sengketa  dari  perselisihan diatur  di  dalam  UUPK  ada  Juga  yang  diatur  dalam  UU  ITE  yaitu  individu  atau  masyarakat  sebagai perwakilan  yang  dapat  mengajukan  tuntutan  hukum  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  mereka  yang beroperasi menggunakan system elektronik, yang ada didalam ini kasus ini dimana aplikasi melayani penyedia,  dan/atau  siapa  yang  menggunakan  sistem  teknologi  informasi  dalam  hal  ini  adalah konsumen yang dijelaskan dalam pasal 38 UU ITE.
PT. GOJEK Indonesia memiliki sebuah tim khusus atau pelanggan jasa itu pegangan pengaduan dari  masyarakat  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  GOJEK,  jika  konsumen  mengalami  suatu peristiwa yang dirasa merugikan konsumen, maka Konsumen dapat melaporkan keluhan berupa kritik atau  saran  atau  event  yang  dialami  konsumen  apabila  kejadian  tersebut  merugikan  konsumen  akibat pemakaian Layanan transportasi GOJEK. Demi keselamatan konsumen, PT. GOJEK Indonesia sudah berkolaborasi dengan sebuah Pertanggungan perusahaan Allianz yang bersedia menyediakan santunan kecelakaan  bagi  seluruh  pelanggan  GOJEK.  Konsumen  akan  menerima  penggantian  hingga  Rp. 10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  biaya  rumah  sakit  sampai  dengan  Rp5.000.000  (lima  juta rupiah). Jika sesuatu tidak terduga terjadi karna kelalaian dari PT. GOJEK Indonesia atau pengemudi, Dan tidak bisa terselesaikan oleh kompensasi maka pengemudi akan kehilangan sangat besar, yang itu konsumen  terasa  belum  terselesaikan  memberikan  keluhan  ke  PT.  GOJEK.  Namun  jika  ini  terjadi konsumen  dapat  menuntut  PT.  GOJEK  Indonesia  baik  melalui  litigasi  atau  non-litigasi  sengketa resolusi.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  39/1999  tentang  hak  asasi  manusia, perlindungan  adalah  pembelaan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Setiap  manusia  makhluk  memiliki  itu sama hak Dan kewajiban, di dalam yang setiap orangnya memiliki perlindungan yang sama (Prakoso dan Setyaningati, 2018). Oleh karena itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan sebagai upaya hukum untuk  berbagai  pihak.  Dalam  ruang  lingkup  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  terdapat  5 (lima) lembaga yang  berwenang di penyelesaian  sengketa, yaitu: 1). peradilan  umum, ruang lingkup penyelesaian sengketa di kasus yang menangani sengketa perdata dan pidana; 2). pengadilan agama, ruang  lingkup sengketa penyelesaian tentang  warisan dan  hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum Islam;  3).  militer  keadilan,  yang  cakupan  dari  sengketa  resolusi  terkait  ke  militer  keanggotaan  Dan
18 Dumauli, MT (2019) 'Waktu persalinan dan  hukuman upah anak di  Jepang', Internasional Jurnal  dari Sosial ekonomi, 46(12), p 1369– 1386. doi: 10.1108/IJSE-12-2018-0629.
perselisihan;  4).  pengadilan  tata  usaha  negara  tentang  penyelesaian  sengketa  atas  sengketa  berkaitan dengan  pejabat  publik.  Sedangkan  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  jika  pihak  arbitrasi  dari  itu kompeten  agen  adalah  itu  Nasional  Arbitrasi,  jika  Mengenai  sengketa  perlindungan  konsumen menggunakan Penyelesaian ADR.
Menghindari  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  UUPK  memberikan  solusi  alternatif  untuk menyelesaikan  perselisihan  di  luar  itu  pengadilan  dengan  sebuah  resmi  lembaga,  yaitu  ADR  yang terbentuk  oleh  pemerintah  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Pasal  49  ayat (1)  UUPK  menjelaskan  bahwa  pembentukan  ADR  hanya  di  Daerah  Tingkat  II  (kabupaten), menunjukkan  niat  pembuat  undang-undang  bahwa  keputusan  ADR  sebagai  sengketa  konsumen resolusi tubuh di luar itu pengadilan adalah bukan pengadilan umum. 19
Sengketa resolusi melalui non-Proses pengadilan di dalam ADR diatur di dalam pasal 52 bagian (A) UUPK tentang tugas Dan otoritas dari ADR, di sana terrdapat 3 (tiga) jenis prosedur penyelesaian sengketa,  yaitu Mediasi, Arbitrase dan Konsiliasi.  Ini bukan tahap penyelesaian sengketa,  melainkan opsi  yang  mungkin  ada  diinginkan  dan  disepakati  oleh  para  pihak  dan  dapat  dibawa  ke  ADR  jika klaim untuk ganti rugi tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), Pasal 60 ayat (2) menjelaskan itu ADR adalah terbentuk karna menyelesaikan sengketa konsumen yang mudah, murah, dan cepat. Keanggotaan ADR adalah diatur dalam pasal 49 UUPK yang terdiri dari unsur pemerintah, konsumen elemen, dan Badan usaha.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  atau  litigasi  merupakan  pilihan  lain  jika penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  menyelesaikan  apapun.  Pada  prinsipnya,  itu  semua bergantung pada Para Pihak yang menginginkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui keduanya proses  pengadilan  Dan  non-litigasi,  di  mana  masing-masing  memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya sendiri.  Alasan  lainnya  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum  karena  para  pihak belum  terpilih  upaya  penyelesaian  perselisihan  di  luar  pengadilan.  Pasal  45  Gugus  ayat  (1)  UUPK menjelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

## Urgensi Hukum Transportasi Online PT. Gojek
Gojek  Indonesia adalah  startup asli dari  Indonesia  yang didirikan oleh Nadiem Makarim  pada tahun  2010.  Gojek  pada  awalnya  hanya  menyediakan  layanan  antar  jemput  melalui  ojek  dengan pemesanan panggilan telepon saja dan hingga saat ini gojek terus berkembang dan telah memiliki 15 jenis fitur dan layanan yang telah beroperasi. di 50 kota di Indonesia. Sebelum adanya gojek, layanan antar  jemput  di  Indonesia  sudah  menggunakan  sepeda  motor  yang  dikenal  dengan  nama  Ojek  yang merupakan  angkutan  konvensional  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat.  Penyebaran  Gojek berdasarkan  3  nilai  dasar:  kecepatan,  inovasi,  dan  dampak  sosial  menjadi  solusi  bagi  negara berkembang  seperti  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  ke-4  dunia.  dari  hukum  itu  sendiri. Peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  tergantung  pada  pola  pembangunan  ekonomi  yang dianut oleh negara. Dalam perkembangan negara, hukum berfungsi sebagai orientasi ekonomi. Dalam pembangunan  ekonomi,  hukum  berfungsi  sebagai  lembaga  pendukung  atau  jaminan  dari  setiap kegiatan Gojek sebagai perusahaan penyedia layanan berbasis aplikasi on-demand menempati urutan ke-17 dari 56 perusahaan yang dinobatkan sebagai perusahaan “perubahan dunia” yang dirilis Fortune pada  September  2017.  Menjadi  satu-satunya  perusahaan  Asia  Tenggara  yang  masuk  dalam  daftar tersebut,  dalam  situs  resmi  Fortune  disebutkan  daftar  perusahaan  “mengubah  dunia”  berdasarkan prioritas kepada perusahaan dengan pendapatan tahunan di atas USD 1 miliar dan dampak sosial yang positif  bagi  masyarakat  melalui  strategi  bisnis  intinya.  Disebutkan  juga  bahwa  Mocking  Services dapat  mengguncang  perekonomian  perkotaan  dimana  bisnis  UMKM  terbantu  dengan  lonjakan pendapatan  melalui  mitra  pengemudi  lebih  dari  300.000  dan  mitra  pengemudi  dapat  menikmati pembagian  manfaat  kesehatan,  asuransi,  pelatihan  keselamatan,  hingga  layanan  microfinance.  Selain dalam  daftar  perusahaan  “mengubah  dunia”,  Gojek  juga  mendapatkan  penghargaan  sebagai  Fintech Perusahaan Teraktif Pendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Inklusi dan Edukasi Keuangan
19 Iqbal, M. Dan Rahmah, SAYA. (2018) 'KONSEP PERLINDUNGAN TENAGA  KERJA  KONTRAK DALAM  UNDANG-UNDANG  NOMOR    13 TAHUN  2003',  Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  hukum,  Perundang- undangan dan Pranata Sosial , 2(2), p 154–171.
serta Pemberdayaan UMKM, dan TOP 10 Most Powerful Brand  Indonesia, TOP 3 Brand Performer, TOP 3 Merek Transportasi / Logistik Terkuat. 20
Salah  satu  angkutan  umum  swasta  yang  berkembang  pesat  adalah  PT  Gojek  Indonesia  atau GOJEK. Gojek adalah perusahaan kurir online yang menggunakan armada sepeda motor yang kreatif dan inovatif karena tidak hanya bisnis transportasi, tetapi juga mencakup hampir semua ruang lingkup kebutuhan  masyarakat.  Jelas,  pengguna  menganggap  layanan  ini  bermanfaat.  Namun,  ia  datang dengan kemunduran tertentu
Gojek  adalah  aplikasi  Indonesia  yang  membantu  pelanggannya  untuk  memesan  ojek  dengan sopirnya  untuk  berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  tarif  yang  cukup  murah dibandingkan  dengan  ojek  konvensional.  Sebagai  startup  lokal  pertama  yang  berbasis  di  Indonesia yang  menawarkan  layanan  tersebut,  ia  memiliki  pengenalan  merek  yang  tinggi  dan  jaringan pengemudi  yang  luas  di  sebagian  besar  kota  besar  di  Indonesia.  Gojek  sendiri  secara  bertahap berkembang  menjadi  jaringan  bisnis  raksasa,  awalnya  hanya  menawarkan  tumpangan  sepeda  motor, dan  sekarang  merambah  ke  kebutuhan  sehari-hari  lainnya  seperti  pengiriman  makanan,  kurir,  taksi. wahana, beli tiket online, jasa bersih-bersih rumah, beli obat, dan jasa lainnya.
Aplikasi  Gojek  yang  tersedia  di  play  store  telah  diunduh  oleh  10  juta  pengguna.  Banyaknya fitur  layanan  yang  ditawarkan  oleh  Gojek  dapat  menciptakan  “multiplier  effect”  bagi  industri  dan perekonomian  lainnya.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  yang  dikenal  dengan nama  BPS  (Badan  Pusat  Statistik),  dilaporkan  bahwa  jumlah  angkatan  kerja  di  Februari  2017 sebanyak  131,55  juta  orang,  naik  6,11  juta  orang  dibanding Agustus  2016  dan  naik  3,88  juta  orang dibanding  Februari  2016.  Jumlah  penduduk  yang  bekerja  di  Indonesia  pada  Februari  2017  sebanyak 124,54 juta orang, naik 6,13 juta orang dibanding keadaan di Agustus 2016 dan meningkat 3,89 juta orang  dibanding  Februari  2016.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Februari  2017  sebesar  5,33 persen, turun 0,28 poin persentase dibanding Agustus 2016 dan turun 0,17 poin persentase dibanding Februari  2016.  Pada  Februari  2017,  58,35  persen  penduduk  bekerja  pada  kegiatan  informal,  dan persentase  pekerja  informal  naik  0,07  poin  persentase  dibandingkan  Februari  2016.  Selama  setahun terakhir,  kita  mengalami  peningkatan  persentase  penduduk  bekerja  adalah  Sektor  Pengabdian Masyarakat  (0,42  poin  persentase)  ,  Transportasi,  Pergudangan  dan  Komunikasi  (0,27  poin persentase),  Sektor  Pertanian  (0,12  poin  persentase);  dan  Sektor  Industri  (0,07  poin  persentase). Dengan  demikian,  fenomena  aplikasi  berbasis  aplikasi  seperti  Gojek  dan  lainnya  telah  membantu meningkatkan lapangan kerja di sektor transportasi. 21
Demi kemajuan PT. GOJEK haruslah melakukan pembaruan yang kreatif, solutif, dan Inovatif. Oleh  kamus  Oxford  sebagai  "Berkaitan  dengan  atau  melibatkan  penggunaan  imajinasi  atau  ide orisinal  untuk  menciptakan  sesuatu."  Menurut  James  R.  Evans,  kreativitas  adalah  suatu  kemampuan untuk menentukan hubunganhubungan baru, dalam memandang subjek dari sudut pandang yang baru, sehingga akan menentukan kombinasikombinasi suatu konsep yang telah tertanam dalam pikiran.
Sedangkan  pengertian  kreatif  menurut  Havvel  adalah  kemampuan  seseorang  untuk menciptakan  suatu  sistem  atau  suatu  Kerangka  hukum  ke  dalam  menelaah  beberapa  undang-undang yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  rangka  mengatur  penyelenggaraan  bisnis  Gojek.  produksi kombinasi yang masih baru. Dalam Ekonomi, ada istilah yang disebut ekonomi kreatif. Menurut Paul Romer,  seorang  ekonom,  ide  adalah  barang  ekonomi  yang  sangat  penting  dan  ide  merupakan  faktor utama  terciptanya  ekonomi  kreatif,  yang  membuat  ekonomi  terus  berkembang.  Dalam  buku  John Howkins,  “How  People  Make  Money  from  Ideas,”  disebutkan  bahwa  ekonomi  kreatif  adalah penciptaan  nilai  sebagai  hasil  dari  ide,  jadi  Howkins  menekankan  ekonomi  pada  ide  yang  bijaksana yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dunia telah memasuki babak baru dimana persaingan ekonomi  sangat  ketat,  sehingga  ekonomi  kreatif  yang  didukung  oleh  perkembangan  teknologi berpotensi  untuk  membangun  perekonomian  suatu  negara  yang  lebih  baik  serta  mendorong pembangunan negara tersebut.
Solutif  dalam  konteks  ini,  adalah  menghasilkan  solusi.  Solusi  adalah  cara  untuk  memecahkan masalah.  Itu dapat menciptakan ide-ide yang  memecahkan masalah yang ada dan bahwa masalah ini
20 Septiani, R., Handayani, PW dan Azzahro, F. (2017) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi niat perilaku dalam layanan transportasi online: Studi kasus GO- JEK', Procedia Ilmu Komputer . Elsevier, 124, p 504–512.
21 Silalahi,  SLB,  Handayani,  PW  dan  Munajat,  Q.  (2017)  'kualitas  layanan  analisis  untuk  on  line angkutan jasa: Kasus belajar dari GO-JEK', Proses Ilmu Komputer . Elsevier, 124, p 487–495.
dapat  diselesaikan.  Sedangkan  Inovasi  menurut  Everett  M.  Rogers  adalah  ide,  gagasan,  praktek  atau objek/obyek  yang  disadari  dan  diterima  sebagai  kebaruan  oleh  seseorang  atau  kelompok  untuk diadopsi. Sedangkan Stephen Robbins mendefinisikan inovasi sebagai ide baru yang diterapkan untuk memulai atau meningkatkan suatu produk, proses dan  layanan. Menurut Van de Ven dan Andrew H, Inovasi  adalah  pengembangan  dan  penerapan  ide-ide  baru  oleh  orang-orang  yang  selama  jangka waktu tertentu melakukan transaksi dengan orang lain dalam suatu pengaturan organisasi. Sedangkan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga telah mendefinisikan  Inovasi  sebagai  kegiatan  penelitian,  pengembangan,  dan/atau  perekayasaan  yang bertujuan  mengembangkan  penerapan  praktis  nilainilai  baru  dan  konteks  keilmuan,  atau  cara penerapan baru. produk sains dan teknologi yang ada. 22
Inovasi  memiliki  arti  yang  lebih  luas  daripada  penemuan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi adalah pengenalan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan- penemuan  baru  yang  berbeda  dengan  yang  telah  ada  atau  yang  telah  dikenal  sebelumnya.  Dari berbagai  definisi  inovasi  dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi  adalah  proses  kreatif  dalam  melakukan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada sedangkan kemampuan inovatif seorang wirausaha adalah proses mengubah peluang menjadi ide atau gagasan yang dapat dijual.
Mendirikan bisnis jaringan yang begitu besar, Gojek telah mengalami pertumbuhan yang masif sejak pertama kali didirikan. Ini telah berhasil menarik sejumlah besar dana investasi. Saat ini bernilai $3  miliar,  Gojek  adalah  perusahaan  unicorn  pertama  dan  satu-satunya  di  Indonesia.  Cara  Gojek beroperasi  membantu  orang-orang  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Itu  mengubah  cara  orang  bepergian di  sekitar  kota  mereka  di  Indonesia.  Keberhasilan  Gojek  bisa  dibilang  karena  kemampuannya memecahkan salah satu masalah utama di sebagian besar kota besar di Indonesia, tidak adanya sistem transportasi  publik  yang  berkualitas  di  kota-kota  padat  penduduk  tersebut,  yang  tidak  bisa diselesaikan  oleh  ojek  konvensional  yang  tidak  praktis.  Selain  itu,  kemacetan  kronis  di  kota-kota besar di Indonesia juga menjadi salah satu faktor konsumen memilih transportasi sepeda motor. Gojek juga menyediakan tumpangan yang bebas tawar-menawar dan lebih murah dibandingkan dengan ojek konvensional.  Selanjutnya,  Gojek  yang  baru  muncul  ini  juga  berkontribusi  positif  terhadap  tingkat lapangan  kerja  di  Indonesia  dengan  menyediakan  ribuan  lapangan  kerja  sebagai  Gojek.  Hal  ini menyebabkan  tidak  adanya  regulasi  khusus  untuk  mengatur  bisnis  raksasa  ini.  Minimnya  regulasi berarti  tidak  ada  perlindungan  yang  ditawarkan  negara  terhadap  operasional  bisnis  Gojek  itu  sendiri karena  merupakan  yang  pertama  di  Indonesia.  Selanjutnya,  legalitas  bisnis  tersebut  dipertanyakan sementara bisnis itu sendiri membuat kemajuan besar dalam menciptakan dan mendominasinya pasar sendiri. pengemudi di seluruh Indonesia. 23
Sayangnya,  meski  jaringan  bisnis  Gojek  berkembang  pesat  dan  berdampak  positif  bagi kehidupan  banyak  orang,  beberapa  isu  juga  memicu  pertumbuhan  Gojek.  Ia  melewati  beberapa demonstrasi  besar  yang  dilakukan  oleh  banyak  pihak,  seperti  para  ojek  konvensional  yang pendapatannya  sangat  terganggu  dengan  lahirnya  Gojek,  maupun  oleh  para  driver  Gojek  itu  sendiri, mencari kepastian statusnya sebagai driver Gojek, baik sebagai karyawan maupun mitra. dan asuransi mereka  juga.  Selanjutnya,  beberapa  otoritas  lokal  di  kota-kota  seperti  Padang  telah  melarang  Gojek beroperasi  di  kota  dengan  alasan  ilegal  dan  tidak  diatur.  Isu  juga  dipicu  oleh  dugaan  bahwa  Gojek memenangkan  persaingan  tidak  sepenuhnya  karena  teknologi  barunya,  tetapi  juga  karena  kurangnya pembatasan  dan  pengawasan  oleh  pemerintah  karena  tidak  ada  undang-undang  yang  secara  khusus mengatur  bisnis  Gojek,  terutama  dalam  hal  persaingan  harga  antara  ojek  konvensional  dan  Gojek, serta masalah perizinan dan pembayaran pajak.
Semua masalah ini sampai pada masalah bahwa kerangka hukum khusus yang ada saat ini yang mengatur  bisnis  Gojek  belum  ditetapkan  di  Indonesia.  Pembuat  undang-undang  saat  ini  di  negara bagian  telah  mencoba  beberapa  kali  untuk  mengesahkan  undang-undang  tentang  bisnis  khusus  ini. wahana,  beli  tiket  online,  jasa  bersih-bersih  rumah,  beli  obat,  dan  jasa  lainnya  seperti  Namun,  tidak
22 Sri, N. L. M. M. S. Dan Parwata, A. A. G. HAI. (TIDAK tanggal) 'HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN  PENYEDIA  JASA  DENGAN  PERUSAHAAN  PENERIMA  JASA',  Kertha  Semaya:  Jurnal Ilmu hukum p 67-90.
23 Suyanto, B. et Al. (2019) 'Tawar-menawar  itu Masa depan: A Deskriptif Studi tentang  itu Hidup dari itu  bahasa  Indonesia  Liar  Migran  pekerja,  Jurnal  dari  Internasional  Migrasi  dan  Integrasi  .  p  97-102    doi: 10.1007/s12134-019-00710-y.
satupun dari mereka yang berhasil dalam usahanya. Selain itu, kemacetan kronis di kota-kota besar di Indonesia  juga  menjadi  salah  satu  faktor  konsumen  memilih  transportasi  sepeda  motor.  Gojek  juga menyediakan  tumpangan  yang  bebas  tawar-menawar  dan  lebih  murah  dibandingkan  dengan  ojek konvensional.  Selanjutnya,  Gojek  yang  baru  muncul  ini  juga  berkontribusi  positif  terhadap  tingkat lapangan kerja di Indonesia dengan menyediakan ribuan lapangan kerja sebagai Gojek Sehat. Hal ini menyebabkan  tidak  adanya  regulasi  khusus  untuk  mengatur  bisnis  raksasa  ini.  Minimnya  regulasi berarti  tidak  ada  perlindungan  yang  ditawarkan  negara  terhadap  operasional  bisnis  Gojek  itu  sendiri karena  merupakan  yang  pertama  di  Indonesia.  Selanjutnya,  legalitas  bisnis  tersebut  dipertanyakan sementara bisnis itu sendiri membuat kemajuan besar dalam menciptakan dan mendominasinya pasar sendiri.
Dalam  kerangka  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  terdapat  3  kerangka  yang  berkaitan  langsung dengan  pengoperasian  Gojek,  yaitu  ketentuan  tentang  Ekonomi  Berbagi,  Peraturan  tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut “UU UMKM”), dan Peraturan pada Transportasi.
Pertama,  konstitusi  Indonesia  tidak  secara  eksplisit  menyatakan  sharing  economy  sebagai prinsip  ekonomi  yang  diakui,  namun  ketentuan  dalam  konstitusi  memuat  derajat  pengakuan  tertentu atas  sharing  economy.  Konstitusi  Indonesia  menetapkan  bahwa  perekonomian  diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (UUD RI, Perubahan Keempat, 1945) Lebih lanjut  ditegaskan  bahwa  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  diselenggarakan  atas  dasar demokrasi  ekonomi  dengan  menjunjung  tinggi  prinsip  kebersamaan,  swadaya,  dan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  persatuan  bangsa.  ekonomi.  (UUD  RI,  Amandemen  Keempat,  1945) Prinsip  ekonomi  ini  mirip  dengan  ekonomi  berbagi.  Dalam  karya  Shor  dan  rekan  ekonomi  berbagi didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang terhubung secara digital termasuk kemungkinan berikut ini  kategori  (contoh  dalam  tanda  kurung  adalah  yang  dibuat  oleh  Cristiano  Codagnone  dan  Bertin Martens sebagai penulis JRC Tehcnical Reports “Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact, and Regulatory Issues): resirkulasi barang.
Kedua, UU UMKM merupakan peraturan mendasar tentang  usaha  yang bersangkutan. Hal itu tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009.  Undang-undang  tersebut  disahkan  untuk mendorong dan memupuk eksistensi usaha pemula dalam rangka membangun perekonomian nasional. (Pasal  3,  UU  UMKM,  20/2008)  Pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  juga  ditujukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan  (Pasal  5,  UU  UMKM,  20/2008).  Peraturan  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  usaha  yang didirikan  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional  harus  memiliki  kepastian  hukum  yang jelas.  Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan  usahanya  akan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Lalu lintas dan angkutan jalan adalah keseluruhan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan penyelenggara. Dalam hal penyelenggaraan, penyelenggara angkutan jalan  tidak  dapat  secara  sepihak  menentukan  besaran  tarif.  Untuk  tarif  taksi  harus  mendapat persetujuan  dari  pemerintah  (Pasal  183 Ayat  1  UU  Lalu  Lintas  22/2009),  sedangkan  untuk  angkutan non  trayek  perorangan  harus  berdasarkan  kesepakatan  antara  pengguna  jasa  dan  masyarakat. perusahaan transportasi (Pasal 183 Ayat 2, UU Lalu Lintas, 22/2009).
Hubungan  antara  ekonomi  dan  hukum  saling  mendukung.  Perekonomian  tidak  akan  berjalan dengan  baik  jika  tidak  ada  kerangka  hukum  yang  melindungi  pelaku  ekonomi  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya.  Tidak  heran  jika  kebijakan  ekonomi  suatu  negara  akan  sangat  berpengaruh terhadap  kehidupan  perekonomian  di  negara  tersebut.  Hukum  adalah  seluruh  rezim  pemaksa  yang menghidupkan  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  di  dalam  masyarakat.  Sedangkan  menurut Utrecht hukum adalah seperangkat aturan, baik berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib  dalam  suatu  masyarakat  dan  harus  dipatuhi  oleh  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan. Dengan  demikian,  bila  kita  menarik  kesimpulan,  maka  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem buatan  manusia  untuk  membatasi  tingkah  laku  manusia  agar  dapat  dikendalikan  karena  hukum merupakan  instrumen  terpenting  dalam  pelaksanaan  rangkaian  kepastian  tugas  kekuasaan kelembagaan masyarakat. 24
24 Utami,  T.  K.  (2015)  'Peran  Serikat  Pekerja  Dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Pemutusan  Hubungan Kerja', Jurnal Wawasan Yuridika , 28(1), p 675– 686.
Menurut  Samuelson  (Paul  A.  Ekonomi,  1991)  ekonomi  adalah  cara  yang  dilakukan  manusia dan  kelompok  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  yang  terbatas  untuk  memperoleh  berbagai komoditas dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pentingnya hubungan antara kedua faktor tersebut dapat dilihat  karena  hukum secara langsung menentukan dalam perkembangan suatu usaha (Neltje F. Katuuk, Legal Aspects of Business.1994), misalnya legitimasi suatu perusahaan untuk  menjalankan  usahanya  diatur  oleh  hukum.  Banyak  yang  mengalami  hambatan  dalam menjalankan  dan  mengembangkan  usahanya,  baik  karena  belum  adanya  undang-undang  maupun peraturan  yang  belum  mendukung.  Dalam  perkembangan  suatu  bisnis,  hubungan  kedua  faktor tersebut  memegang  peranan  penting.  Saat  ini,  tidak  ada  lagi  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  terkait dengan hukum. Di sisi lain, tidak ada lagi kegiatan hukum yang tidak terkait dengan aspek ekonomi. Dengan  demikian  pemahaman  kedua  ilmu  tersebut  secara  keseluruhan  sudah  menjadi  kebutuhan bersama.  Di  sisi  lain,  ekonomi  memiliki  pengaruhnya  sendiri  terhadap  hukum.  Pengaruh  ini  berupa pertimbangan untung-rugi yang mempengaruhi kerja perusahaan.
Ada  dua  model  dalam  strategi  pembangunan  ekonomi,  yaitu:  a.  rencana  model  ekonomi,  b. model  ekonomi  pasar  (Didik  J  Rachbini  Politik  Ekonomi:  Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan, 2004).  Pertama,  model  perencanaan  ekonomi  yang  menekankan  tujuan  dan  bersandar  pada  hukum akan dilihat sebagai transformasi kegiatan ekonomi. Negara adalah pendukung utama dalam rencana tersebut.  Hukum  berfungsi  sebagai  penerjemah  tujuan  ke  dalam  bentuk  norma  dan  sebagai  acuan dalam  cita-cita.  Sementara  ekonomi  pasar  tidak  digerakkan  dari  pusat  kekuasaan,  ia  tidak  akan menjadi  mekanisme  pasar,  seperti  permintaan  dan  penawaran.  Dalam  model  ini,  hukum  dipandang sebagai  ramalan,  pandangan,  dan  jaminan  kepastian  hukum  demi  kelancaran  suatu  usaha.  Dan  juga sebagai  media  kreatif  bagi  pelaku  usaha  atau  sebagai  jaminan  pelindung  rasa  aman  dalam bertransaksi.
Dari  semua  itu  dapat  diyakini  bahwa  hubungan  antara  hukum  dan  ekonomi  sangat  erat  dan timbal balik. Keduanya saling mempengaruhi dan bekerja sama. Hukum berfungsi sebagai pengontrol pembangunan ekonomi dengan pengaturannya. Sedangkan ekonomi sebagai pekerjaan dari hukum itu sendiri.  Peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  tergantung  pada  pola  pembangunan  ekonomi yang  dianut  oleh  negara.  Dalam  perkembangan  negara,  hukum  berfungsi  sebagai  orientasi  ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, hukum berfungsi sebagai lembaga pendukung atau jaminan dari setiap kegiatan. 25
Pertama-tama penulis akan memaparkan peraturan-peraturan yang ada terkait penyelenggaraan angkutan  orang  kemudian  penulis  akan  menjelaskan  reaksi  pemerintah  terhadap  fenomena  Gojek Indonesia. Pemerintah oleh Kementerian Perhubungan pertama kali mengatur angkutan orang dengan kendaraan  melalui  UU  Menhub  84  tahun  2009,  hingga  kemudian  direvisi  oleh  Kementerian Perhubungan melalui UU 31 tahun 2003. Selanjutnya peraturan itu dicabut pada 20 Agustus 2013 dan diperbarui dengan UU Kemenhub 35 tahun 2013 tentang angkutan orang dengan kendaraan.
Selanjutnya,  Permenhub  Republik  Indonesia  mencabut  peraturan  terakhir  dengan  UU Kemenhub 32/3016 pada 1 April 2016. Peraturan tersebut akan diberlakukan setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal disahkan. Namun peraturan tersebut kembali ditunda pemberlakuannya selama 6 bulan, sehingga peraturan tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 April 2016.
Sebelum  peraturan  tersebut  berlaku  efektif,  pemerintah  menetapkan  peraturan  baru Kementerian  Perhubungan  (UU  Kemenhub,  26/2017)  tentang  Sistem  Angkutan  Orang  dengan Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak  Dalam  Lintas  yang  mencabut  peraturan  yang  terakhir.  Jadi,  hal tersebut  berdampak  pada  dua  peraturan  yang  tidak  benar  dicabut  karena  tidak  secara  eksplisit menyatakan  pencabutannya  dan  tidak  dapat  dilaksanakan.  4.2.  Reaksi  Pemerintah  Februari  2017 sebanyak  131,55  juta  orang,  naik  6,11  juta  orang  dibanding Agustus  2016  dan  naik  3,88  juta  orang dibanding  Februari  2016.  Jumlah  penduduk  yang  bekerja  di  Indonesia  pada  Februari  2017  sebanyak 124,54 juta orang, naik 6,13 juta orang dibanding keadaan di Agustus 2016 dan meningkat 3,89 juta orang  dibanding  Februari  2016.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Februari  2017  sebesar  5,33 persen, turun 0,28 poin persentase dibanding Agustus 2016 dan turun 0,17 poin persentase dibanding Februari  2016.  Pada  Februari  2017,  58,35  persen  penduduk  bekerja  pada  kegiatan  informal,  dan persentase  pekerja  informal  naik  0,07  poin  persentase  dibandingkan  Februari  2016.  Selama  setahun
25 Utari,  NL  dan  Sharif,  OO  (2016)  'Analisis  Kualitas  Layanan  Go-Jek  Indonesia  di  Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Makassar 2015', Jurnal Bisnis dan Manajemen , 18(4), p  93–98
terakhir,  kita  mengalami  peningkatan  persentase  penduduk  bekerja  adalah  Sektor  Pengabdian Masyarakat  (0,42  poin  persentase)  ,  Transportasi,  Pergudangan  dan  Komunikasi  (0,27  poin persentase),  Sektor  Pertanian  (0,12  poin  persentase);  dan  Sektor  Industri  (0,07  poin  persentase). Dengan  demikian,  fenomena  aplikasi  berbasis  aplikasi  seperti  Gojek  dan  lainnya  telah  membantu meningkatkan  lapangan  kerja  di  sektor  transportasi.  Hambatan  peraturan  tentang  pelaksanaan angkutan  orang  dengan  kendaraan  tidak  berhenti  sampai  di  situ.  Setelah  UU  Perhubungan  26/2017 berlaku  efektif,  ada  beberapa  driver  transportasi  online  merasa  dirugikan  dengan  aturan  tersebut. Pengemudi transportasi online merasa regulasinya berpihak pada pengusaha kendaraan konvensional. Mereka  mengajukan  uji  materi  tersebut  ke  Mahkamah  Agung  RI.  Terakhir,  Mahkamah  Agung mengabulkan  permohonan  6  sopir  dan  membatalkan  14  pasal  Perda  tersebut.  PENGAKUAN Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  menganggap  bahwa  Manisnya  Undang-Undang  Transportasi  ini bertentangan dengan aturan lain. Setidaknya ada empat alasan Mahkamah Agung mencabut peraturan tersebut.  Pertama,  transportasi  berbasis  online  merupakan  kebutuhan  logis  dari  perkembangan teknologi  informasi  di  bidang  transportasi;  kedua,  fakta  menunjukkan  hadirnya  transportasi  online mampu mengubah pasar monopoli menjadi persaingan pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan  teknologi  untuk  bermitra  dengan  masyarakat  kelas  bawah  dengan  konsep  ekonomi berbagi yang saling menguntungkan (Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945). Indonesia 1945); ketiga, Peraturan dimaksud  bertentangan  dengan  UU  UMKM  karena  peraturan  tersebut  tidak  mengembangkan  usaha dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  ekonomi  kerakyatan  yang  penuh keadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan juga bertentangan dengan Pasal  183(2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Jalan  Raya,  karena penetapan  tarif  dilakukan  berdasarkan  tarif  batas  atas  dan  tarif  batas  bawah  yang  diusulkan  oleh Gubernur/Kepala  badan  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  dan  tidak berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan angkutan umum.

## SIMPULAN
Perlindungan  PT.  GOJEK  Indonesia  dianggap  sebagai  pelaku  bisnis  menurut  Konsumen Perlindungan Hukum. Itu hukum hubungan di antara PT. GOJEK Indonesia dengan konsumen adalah perjanjian dimana pelaku usaha dalam hal ini PT. GOJEK Indonesia, menyediakan  jasa di dalam itu membentuk  dari  angkutan  di  dala  m  itu  GOJEK  aplikasi  yang  digunakan  oleh  konsumen  dan dilakukan oleh pelaksana yang tergabung dalam GOJEK, yaitu driver GOJEK. Hubungan yang terjadi antara driver dengan PT. GOJEK Indonesia sudah sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang telah dibuat  sepakat  pada,  yaitu  itu  kemitraan  perjanjian.  Itu  beban  berbohong  dengan  PT.  GOJEK Indonesia sebagai sebuah aplikasi melayani pemberi. Merujuk ke itu Perusahaan Hukum Di mana PT. GOJEK Indonesia adalah terbatas perseroan tanggung  jawab dengan status  hukum, yaitu perusahaan adalah  Karena  itu  bertanggung  jawab  untuk  -nya  bisnis  bidang,  meskipun  PT.  GOJEK  Indonesia klaimnya perusahaan sebagai teknologi perusahaan Dan itu perjanjian adalah di dalam itu membentuk dari  kemitraan  perjanjian,  PT.GOJEK  Indonesia  memiliki  penuh  mengeklaim  untuk  semua  kerugian diderita  oleh  konsumen  karena  konsumen  juga  merupakan  bagian  dari  sistem  yang  dijalankan  oleh konsumen perusahaan.
Bahwa  ada  beberapa  gejolak  ketika  mengesahkan  undang-undang  khusus  yang  mengatur Gojek.  Pemerintah  berada  dalam  posisi  dilematis  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atas transportasi  seperti  Gojek,  sambil  berusaha  untuk  dapat  mengcover  kepentingan  negara  dan  juga Gojek itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Felix  Cohen,  Omong  Kosong Transendental  dan  Pendekatan  Fungsional,  35  KOLUM  L.REV  . 809,
821 (1935).
Fajrina, H. N. (2015) Gojek Menanti Kepastian Hukum Sistem Berbagi Perjalanan . Agustinus, A. (2017) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi On line (GO-JEK) Di Surabaya'. STIESIA SURABAYA.
Esfandari,  DA  (2015)  'Gojek  Dalam  Konflik:  Perspektif  Budaya',  dalam  Internasional  Konferensi tentang Transformasi dalam Komunikasi (ICOTIC) .
Hukumnya,  P.  (2012)  'Abdul  Khakim,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Edisi  Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abdul  Khakim,  2007,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Berdasarkan  Undang- UndangNomor 13 Tahun 2003, Penerbit: PT. Citra AdityaBakti, Bandung.'

## Jurnal
Elena Anatolyevna  Kirillova,  Nikolai  Nikolaevich  Nadezhin3,  Lyubov  Borisovna  Sitdikova.  (2016).
Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hak  Konsumen  Elektronik  Perdagangan:  Analisis  Hukum Komparatif. Jurnal Ekonomi Internasional Dan Keuangan Isu 6(S2) 117-122.
Azzuhri,  AA  dkk.  (2018)  'Transportasi  yang  Kreatif,  Inovatif,  dan  Solutif  untuk  Indonesia  dengan Kemundurannya  dan  Cara  Mengatasinya:  Studi  Kasus  the  Phenomenal  GOJEK',  Kajian Integratif  Bisnis  dan  Ekonomi  Penelitian.  Masyarakat  dari  Interdisipliner  Riset  Bisnis,  7,  hal. 59–67.
Berlianto,  M.  P.  (2017)  'Pengaruh  Kualitas  Layanan-E,  Kepuasan-E,  Dan  Kepercayaan-E  Terhadap Kesetiaan-E Pada Gojek', Bisnis Pengelolaan Jurnal , 13(1).
Dumauli, MT (2019) 'Waktu persalinan dan hukuman upah anak di Jepang', Internasional Jurnal dari Sosial ekonomi, 46(12), hal. 1369– 1386. doi: 10.1108/IJSE-12-2018-0629.
Iqbal, M. Dan Rahmah, SAYA. (2018) 'KONSEP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA KONTRAK DALAMUNDANG-UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2003',  Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu hukum, Perundang- undangan dan Pranata Sosial, 2(2), hlm. 154–171.
Septiani, R., Handayani, PW dan Azzahro, F. (2017) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi niat perilaku dalam  layanan  transportasi  online:  Studi  kasus  GO-  JEK',  Procedia  Ilmu  Komputer.  Elsevier, 124, hlm.504–512.
Silalahi,  SLB,  Handayani,  PW  dan  Munajat,  Q.  (2017)  'kualitas  layanan  analisis  untuk  on  line angkutan  jasa:  Kasus  belajar  dari  GO-JEK',  Proses  Ilmu  Komputer.  Elsevier,  124,  hlm.  487– 495.
Sri, N. L. M. M. S. Dan Parwata, A. A. G. HAI. (TIDAK tanggal) 'HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN  PENYEDIA  JASA  DENGAN  PERUSAHAAN  PENERIMA  JASA',  Kertha Semaya: Jurnal Ilmu hukum.
Suyanto, B. et Al. (2019) 'Tawar-menawar itu Masa depan: A Deskriptif Studi tentang itu Hidup dari itu bahasa  Indonesia  Liar Migran pekerja, Jurnal dari  Internasional Migrasi dan  Integrasi. doi: 10.1007/s12134-019-00710-y.
Utami,  T.  K.  (2015)  'Peran  Serikat  Pekerja  Dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Pemutusan  Hubungan Kerja', Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), hlm. 675– 686.
Utari,  NL  dan  Sharif,  OO  (2016)  'Analisis  Kualitas  Layanan  Go-Jek  Indonesia  di  Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Makassar 2015', Jurnal Bisnis dan Manajemen, 18(4), hlm. 93–98

## Website
Biografi.com  (2015)  Biografi  Nadiem  Makarim-  CEO  dan  Pendiri  PT.GO-JEK  Indonesia  .  Tersedia di: www.biografi.com
Primus,  J.  (2018,  February  14).  kompas.com.  Retrieved  from Penting,  Perlindungan  bagi  Konsumen
Pengguna Jasa Transportasi Online:
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/12/173206526/penting-perlindungan-bagi- konsumen-pengguna-jasa-transportasi-online
Rafdi,  H.  (2016,  February  25).  hirzanrafdi96.blogspot.com.  Retrieved  from  Hukum  Transportasi: https://hirzanrafdi96.blogspot.com/2016/02/hukum-transportasi.html
ruangguruku.  (2023,  March  2).  ruangguruku.com.  Retrieved  from  Pengertian  Transportasi  Online: https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online/
Sibarani,  R.  (2018,  February  26).  kompasiana.com.  Retrieved  from Apa  Dasar  Hukum  Transportasi Online?: https://www.kompasiana.com/rantosibarani/5a92e4b116835f480e4fb1a2/apa-dasar- hukum-transportasi-online