## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 2 Februari 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## ANALISIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung dan Melisa Safitri Universitas Bandar Lampung, Indonesia Email: agil.17211201@student.ubl.ac.id, lintje@ubl.ac.id, melisa.safitri@ubl.ac.id
Artikel info Artikel history: Diterima 04 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 05 Februari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 17 Februari 2021
Keywords: immoral crime; distribution; electronic media.
Abstrack: Technology is currently changing rapidly which can use properly or even abuse things that are not appropriate and can  even  damage  regeneration  such  as  examples  are  many people  distribute  videos  that  are  not  nasty.  Undang  undang nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik. As for  the problem in  this research is  how to  apply the  law  to  criminal  acts  of  decency  through  electronic  media. What is the application of judges to crimes of decency through electronic  media.The  research  method  used  in  This  journal research  is  Normative  and  empirical  juridical  approaches. Based  on  the  research  results  obtained,  it  is  concluded  that, criminal  acts  of  decency  through  electronic  media  are  carried out by the court negeri tanjung karang kelas 1 a In accordance with the contents of the decision with undang undang nomor 11 tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elekteonik.  The application  of  the  law  to  the  crime  of  decency  through electronic  media  is  not  yet  in  accordance  undang  undang Which has been determined by being sentenced to imprisonment for 8 (eight) Month and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah).
Abstrak: Teknologi  saat  ini  sudah  sangat  berubah  pesat  yang dapat menggunakan dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dengan  hal-hal  yang  tidak  patut  dan  bahkan  dapat  merusak regenerasi  seperti  contohnya  banyak  orang  menyebar  luaskan video  yang  tidak  seronok.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana penerapan  Hukum  terhadap  tindak  pidana  kesusilaan  melalui media  elektronik.  Apa  pertimbangan  hakim  terhadap  tindak pidana  kesusilaan  melalui  media  elektronik.  Metode  penelitian yang  di  gunakan  dalam  penelitian  jurnal  ini  ialah  pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas  1  A  sesuai  dengan  isi  putusan  dengan  Undang-Undang
Kata Kunci: tindak pidana asusila; pendistribusian; media elektronik. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Penerapan  Hukum  terhadap  tindak pidana kesusilaan  melalui  media  elektronik  belum  sesuai  dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Dengan dijatuhi pidana penjara  selama  8  (delapan)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Coresponden author: Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung Email: agil.17211201@student.ubl.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Media  sosial  merupakan  media  online  yang  mendukung  interaksi  sosial  itu  sendiri. Media  sosial  menggunakan  teknologi  berbasis  web  untuk  mengubah  komunikasi  menjadi percakapan  interaktif.Beberapa  situs  media  sosial  populer  saat  ini  termasuk  Blog,  Twitter, Facebook,  dan  Wikipedia.  Media  sosial  adalah  jenis  media  yang  dapat  dengan  mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat pesan, termasuk blog, jejaring sosial, Wiki, ensiklopedia online, dan forum virtual (termasuk dunia maya). Perkembangan di bidang teknologi saat ini mampu  merubah  hubungan  dunia  seolah  menjadi  tanpa  batasan-batasan  ( borderless )  yang berhubungan  dengan  budaya,  sosial  dan  ekonomi  yang  dinamis  berlangsung  dengan  begitu cepat,  selain  itu  juga  teknologi  informasi  tidak  hanya  dapat  mendorong  perkembangan, kesejahteraan  dan  kemajuan  peradaban,  Namun  dapat  juga  menimbulkan  perubahan  negatif yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Maskun et al., 2013).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi  Elektronik. Dalam  Pasal  27 (1) UU Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  unsur-unsurnya  antara  lain  informasi  dan  dokumen elektronik yang melanggar tata krama.
Kejahatan  yang  pantas  dalam  teori  hukum  pidana  mencakup  kejahatan  terhadap kemanusiaan atau kejahatan subyektif, sehingga kejahatan seperti pembunuhan dan pelecehan tidak  dapat  diukur  secara  obyektif.  Kejahatan  pantas  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan budaya  yang  artinya  merupakan  kejahatan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  lokal,  oleh karena itu dalam praktik penegakan hukum masalah definisi yang tepat menjadi isu tersendiri. Definisi  yang  layak  dapat  ditemukan  dalam  konstruksi  hukum  pidana.  Menurut  R.  Soesilo, kesusilaan merupakan stigma yang terkait dengan hasrat seksual (Athiyyah et al., 2019). Pada saat  yang  sama,  menurut  Tuan  Profesor.  Roeslan  secara  religius  meyakini  bahwa  konsep kesusilaan tidak terbatas pada konsep moralitas seksual,  tetapi  harus juga  memasukkan hal- hal lain yang termasuk dalam kode etik sosial (Syamsu & SH, 2015).
Perubahan adalah salah satu hal yang tak terhindarkan saat ini. Disadari atau tidak, era yang  selalu  berubah  telah  mengubah  banyak  aspek  kehidupan.  Entah  itu  lambat  atau  terjadi
Lintje Anna Marpaung, Melisa Safitri, Agil Saputri
terlalu  cepat.  Sebagai  peran  utama  dalam  kehidupan,  manusia  adalah  subjek  yang  paling mungkin mengalami perubahan tersebut. Perubahan ini akan mempengaruhi masyarakat
dalam bentuk keberagaman individu. Perkembangan yang terjadi telah memberikan kemajuan dalam segala bidang masyarakat, budaya, ekonomi, dan teknologi. Praktik penegakan hukum terhadap  pelanggar  hukum  menghadapi  masalah  yang  kompleks,  termasuk  kejahatan  di bidang pidana yang sesuai, yang biasanya diklasifikasikan sebagai pengaduan pidana. Biarkan aparat  penegak  hukum  menegakkan  hukum  terhadap  pelaku  yang  mengajukan  gugatan. Pengadu  dan  pengadu  biasanya  adalah  korban  dari  kejahatan  yang  sebenarnya  (Mushafi  & Marzuki, 2018).
Menurut  (Barda  Nawawi  Arief,  2018)  Disebutkan  bahwa  tindak  pidana  adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  tidak  melakukan  sesuatu, dan  harus  dihukum  dan  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana,  selain  itu  peraturan  perundang- undangan  dilarang  dan  dihukum,  juga  harus  melanggar  hukum.  atau  melanggar  masyarakat. Kesadaran  Hukum.  Kecuali  ada  alasan  yang  sah,  setiap  kejahatan  selalu  dianggap  illegal (Barda Nawawi Arief, 2016). Menurut P.A.F.  Lamintang dan C. Djisman Samosir, biasanya terdapat dua unsur  yaitu unsur subyektif  yang merupakan unsur melekat dari para pelaku itu sendiri, dan unsur obyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan lingkungan (Mamahit, 2017).
Mengeluh  tindak  pidana  layak  yang  dialami  oleh  penyidik  sama  saja  dengan mempromosikan  diri  sebagai  penyandang  disabilitas  asusila,  Bahkan  jika  dia  adalah korbannya.  Secara  umum,  dalam  suatu  tindak  pidana,  pelaku  dan  korban  memiliki  kerabat atau  sudah  akrab  satu  sama  lain  sehingga  korban  enggan  untuk  melaporkan  tindak  pidana tersebut.  Ini  berbeda  dengan  kejahatan  lain  yang  bukan  merupakan  kejahatan  yang  pantas. Selain  keengganan  korban  untuk  melaporkan  kejahatan,  proses  untuk  menghasilkan  bukti terkadang  sulit,  sehingga  lebih  sedikit  kasus  yang  dilaporkan  ke  aparat  penegak  hukum, dengan hanya sejumlah kecil kasus yang dituntut dan dipidana.
Sangat  sulit  untuk  mengungkapkan  hukum  pidana  dengan  rangkaian  kata-kata  untuk memahami sepenuhnya arti hukum pidana. Tetapi setidaknya mengungkapkan hukum pidana sebagai  pemahaman  dapat  membantu  memberikan  gambaran  awal  /  deskripsi  hukum  pidana (Akhmaddhian,  2019).  Banyak  definisi  hukum  pidana  oleh  para  ahli  hukum  pidana  antara lain: Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat persyaratan dan larangan, norma dan  persyaratan  ini  (dibuat  oleh  pembuat  undang-undang)  terkait  dengan  kejahatan  dan memiliki bentuk kejahatan tertentu (yaitu rasa sakit).
Oleh  karena  itu,  dapat  pula  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah  suatu  sistem normatif  yang  menentukan  perilaku  seperti  apa  (melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu,  berkewajiban  untuk  melakukan  sesuatu)  dan  dalam  keadaan  bagaimana  hukum tersebut  dihukum.  Pada  abad  ke-16  dan  ke-18,  hukum  pidana  menggunakan  hukuman  yang sangat  berat  untuk  menakut-nakuti  orang  yang  tepat.  Hukuman  mati  dilakukan  dengan berbagai  cara,  biasanya  dengan  cara  yang  menyeramkan.  Hukuman  badan  adalah  hal  biasa. Itu terjadi di masyarakat, dan tujuan saat itu adalah bagaimana melindungi seluruh masyarakat dari  kejahatan.  Dalam  buku  tersebut,  kedelapan  prinsip  tersebut  diuraikan  sebagai  dasar pelaksanaan  hukum  pidana,  hukum  acara  pidana  dan  acara  pidana,  yaitu  kewajiban membentuk  masyarakat  berdasarkan  prinsip  kontrak  sosial.  Sumber  hukum  adalah  hukum, bukan hakim, dan keputusan hakim harus berdasarkan hukum semata.
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh negara hukum yang disertai dengan ancaman  atau  sanksi  dalam  bentuk  pidana  tertentu.  Perilaku  mengacu  pada  perilaku  dan kejadian yang disebabkan oleh perilaku kriminal, dan hanya mengacu pada sifat perilaku. Andi
Hamzah menyampaikan bahwa hukum pidana adalah banyak peraturan perundang-undangan yang  memuat  larangan  dan  perintah  atau  kewajiban  yang  merupakan  delik  pidana  (sanksi hukum) bagi pelanggarnya. Alga Jassen percaya bahwa hukuman atau pemukulan adalah alat yang  digunakan  oleh  aparat  (hakim)  untuk  memperingatkan  orang-orang  yang  telah  berbuat salah. Tanggapan pihak berwenang mengambil nyawa, kebebasan atau properti terpidana, yang merupakan  bagian  dari  perlindungan  yang  harus  dinikmati  oleh  tindakan  non-kriminal (Marlina, 2011).
Menurut (Handoyo Prasetyo, 2019)  Hukum pidana dapat dibagi berdasarkan sifatnya yaitu :
1) Peraturan  undang-undang  pidana  dalam  arti  sesungguhnya  yaitu  undang-undang yang  menurut  tujuannya  bermaksud  mengatur  hak  memberi  pidana  dari  Negara  sebagai jaminan dari ketertiban Hukum.
2) Peraturan-peraturan  Hukum  pidana  dalam  suatu  undang-undang  tersendiri  yaitu peraturan-peraturan  yang  hanya  dimaksudkan  untuk  memberikan  sanksi  pidana  terhadap aturan-aturan salah satu bidang yang terletak diluar Hukum pidana.
Hukum  pidana  adalah  semua  prinsip  dan  peraturan  yang  dianut  oleh  negara  atau masyarakat; hukum umum lainnya adalah penjaga ketertiban dan merupakan bentuk hukuman khusus untuk penderitaan.
Moeljatno percaya bahwa setelah memilih "perilaku kriminal" sebagai terjemahan dari "strafbaar  feit",  ia  memberikan  ungkapan  ini  (pembatasan),  sebagai  perilaku,  perilaku  itu dilarang,  dan  terlepas  dari  apakah  larangan  itu  dilanggar,  itu  harus  tunduk  pada  pidana. hukuman.  Dan  perilaku  seperti  itu  harus  diperhatikan  perilaku  masyarakat,  dan  tidak  boleh atau menghalangi pergaulan masyarakat yang ingin dibentuk masyarakat.
Menurut (EY & Sianturi,  2012) Meskipun hukum  pidana adat  tidak dirumuskan oleh negara  atau  otoritas  politik,  ia  tetap  mendapat  tempat  dalam  definisi  hukum  pidana.  Hukum adat  terus  berkembang  dan  berakar  pada  kesadaran  dan  interaksi  kehidupan  masyarakat. Selama  ini  fakta  bahwa  hukum  adat  masih  berlaku  di  Indonesia  tidak  dapat  disangkal,  oleh karena  itu  mengingat  waktu,  tempat  dan  bagian  dari  penduduk,  pembentukan  hukum  pidana merupakan  bagian  dari  hukum  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Termasuk  dasar  untuk tindakan wajib, larangan atau regulasi, dan hukuman bagi pelanggar.
Van Hamel berpendapat bahwa menurut hukum positif, kejahatan atau pengembaraan adalah  penderitaan  yang  istimewa.  Pihak  berwenang  memiliki  kekuatan  untuk  mengenakan denda  kepada  mereka  yang  bertanggung  jawab  atas  keputusan  publik  pelanggar  atas  nama negara.  Hanya  karena  orang  melanggar  hukum  dan  peraturan  (Setiady,  2010).  Oleh  karena itu,  dapat  pula  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah  suatu  sistem  normatif  yang menentukan  perilaku  seperti  apa  (melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu, berkewajiban  untuk  melakukan  sesuatu)  dan  dalam  keadaan  apa  hukum  tersebut  dihukum. Hukum pidana hanya  membuat takut  mereka  dengan menjatuhkan hukuman berat  di  abad 16  dan  18.  Cara  pelaksanaan  hukuman  mati  bermacam-macam,  dan  biasanya mengerikan.Hukum  fisik  merupakan  fenomena  umum  kejahatan  sosial,  Tujuannya  saat  itu adalah bagaimana melindungi seluruh masyarakat dari kejahatan.
Pasal  10  KUHP  mengatur  bahwa  kejahatan  diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  besar dan kejahatan lainnya. Hukuman utama termasuk hukuman mati, penjara, denda dan penjara.
Sedangkan sanksi lainnya antara lain pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Menurut  ketentuan  umum  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  mengubah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  pada  Pasal  1  ayat  1,  informasi  elektronik  mengacu pada  satu  atau  sekelompok  data  elektronik,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  teks  dan suara. Dan gambar. , Foto, pertukaran data elektronik (EDI), email (email), telegram, teleks, teleks,  dll.  Memahami  arti  dari  huruf,  simbol,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  atribut  yang diproses  (Tobing  &  Tobing,  2012).  Informasi  elektronik  yang  dilarang  oleh  undang-undang adalah  menyebarkan  atau  membuat  informasi  elektronik  yang  melanggar  etiket,  perilaku, konten perjudian, penghinaan atau fitnah, memeras atau mengancam informasi elektronik (Al- Azhar, 2012).
Menurut (Soemarno Partodiharjo, 2013) penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti  dalam  persidangan  di  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan:
(1) Informasi  elektronik  dan  /  atau  dokumen  elektronik  dan  /  atau  hasil  cetakan  merupakan bukti yang sah;
(2) Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan perpanjangan dari alat bukti  yang sah sesuai  dengan "Hukum  Acara"  yang  berlaku  di  Indonesia,  apabila  sistem  elektronik  digunakan  sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dinyatakan sah;
(3) Ketentuan  mengenai  informasi  elektronik  dan  /  atau  dokumen  elektronik  pada  ayat  (1) tidak berlaku:
a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk  tertulis;
b. Surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.
Perkembangan  teknologi  saat  ini  memberikan  nuansa  baru  di  bidang  pembuktian forensik.  Saat  ini  alat  bukti  yang  diberikan  pengadilan  tidak  terbatas  pada  alat  bukti  tertulis dan saksi saja, tetapi juga termasuk penggunaan file digital (CD, CD, VCD, DVD atau bentuk lainnya).  Media  dan  bentuk  lainnya.  Menulis  di  perangkat  elektronik.  Departemen Komunikasi dan Informatika sendiri telah mengklasifikasikan alat bukti digital yang mengacu pada Kelompok Kerja Ilmu Bukti Digital (Sekti Eka Guntoro, 2014), Tahun 1999 yaitu antara lain:
a. E-mail , alamat E-mail (surat elektronik) ;
b. File word processor / Spreedsheet ;
c. Source code perangkat lunak ;
d. File berbentuk i mage (jpeg, tip, dll) ;
e. Web browser bookmarks , cookies ;
F. kalender, to do list .
Kemudian,  dalam  “UU  No.  19  Tahun  2016”,  “UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik”  diubah  menjadi  UU  No.  11  Tahun  2008,  yang  ditemukan  pada  pasal  5  (4) spesifikasi “UU Informasi dan Transaksi Elektronik”.  Persyaratan,  yaitu dokumen atau area
yang  tidak  diwajibkan  secara  hukum  untuk  diajukan  secara  tertulis.  Pasal  6,  Pasal  15,  dan Pasal 16 “UU Informasi dan Transaksi Elektronik” mengatur persyaratan material, dan pada dasarnya  harus  menjamin  keaslian,  kelengkapan,  dan  ketersediaan  informasi  dan  dokumen elektronik.  Untuk  memastikan  bahwa  persyaratan  material  yang  disebutkan  dalam  banyak kasus terpenuhi, forensik digital (Sitompul, 2012).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  mengkaji  penerapan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  melalui  media  elektronik,  serta  mengidentifikasi  dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana melalui media elektronik.

## Metode Penelitian
Dalam  membahas  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  penelitian  ini  melakukan  dua macam  metode,  yaitu  melalui  metode  yuridis  normatif  hukum  dan  metode  yuridis  empiris, sehingga diperoleh hasil penelitian yang benar dan obyektif sebagai berikut:
a. Pendekatan Yuridis Normatif
Melalui  kajian  terhadap  berbagai  aturan  hukum  formal  (seperti  peraturan perundang-undangan) untuk menerapkan metode peradilan normatif ini.
b. Pendekatan Empiris
Metode  ini  dilakukan  melalui  penelitian  langsung  terhadap  objek  penelitian, melalui observasi dan wawancara.

## Hasil dan Pembahasan
a. Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik 1. Duduk Perkara
Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor. 450/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, sebagai berikut :
Pada  hari  Senin,  13  Januari  2020,  di  rumah  terdakwa  di  Jalan  Yos  Sudarso  Gg Karawang  Lk  I  Rt  /  Rw  001/000  Kel.  Garuntang  Kec.  Bumi  Waras  Kota  Bangda Lampung menggunakan HP Oppo A83 berwarna merah (nomor IMI 186960031973610 dan  Imei  2869600031973602).  Terdakwa  menggunakan  nomor  teleponnya  untuk mengunjungi 0882-869-2578 dan membuat Facebook dengan nama Akun Mirela Mirela dan menggunakan password di Facebook akun media sosial “alumni SMKN 4 bdl” dan “mycubby agunginwandi”. Kemudian, tergugat juga menggunakan nomor telepon untuk mengunjungi  0882-869-2578  untuk  membuat  akun  Instagram  bernama  “Mirela.2702” dan  menuliskan  kalimat  berupa  "chnyaa.tya"  di  akun  media  sosial  Instagram, Kemudian,  "Suamiku  Agunginwandi"  mengunggah  atau  mengunggah  video  berdurasi 30 detik persetubuhan antara saksi korban Chintya Binti Amdo Acok dan saksi Agung Irwandi  Pranata  Bin  Herwansyah,  1  (satu)  dalam  dua  akun,  namun  terdakwa mengunggah video Saat itu Facebook dan Instagram dihapus karena melanggar konten etiket, kemudian terdakwa mengunggah atau mengunggah rekaman  video saksi korban Chintya Binti  Amdo Acok dan saksi  Agung  Irwandi  Pranata  Bin  Herwansyah, mereka melakukan  hubungan  seksual  di  foto  profil.  Akun  Facebook  mereka.  Akun  Instagram Mirela  Mirela  dan  akun  Instagram  Mirela  .2702.  Terdakwa  mengunggah  foto  pribadi saksi korban Chintya Binti Amdo Acok, dan terdakwa menyalin foto dari Facebook asli
saksi Chintya Binti Amdo Acok, Setelah itu terdakwa menghapus foto dari kedua akun tersebut,  namun  foto  dan  video  korban  sksi  Chintya  Binti  Amdo  Acok  sudah  beredar dan  diketahui  oleh  teman-teman  korban,  termasuk  saksi  Enjelina  Monica  Binti  Kodir Banyak  orang  yang  bisa  melihat  dan  berkunjung.  saksi  Sutan  Kharisma  Gagili,  saksi Euro Anan Riyan Putra dll.
2. Dakwaan Penuntut Umum
Jaksa mengadili terdakwa atas tindak pidana lainnya.Menurut Pasal 15 ayat 1 dan 35  Undang-Undang  Republik  Indonesia  (Tentang  Perubahan  Nomor  19  Tahun  2016), penuntutan pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  2008.  Dakwaan  kedua  terkait  dengan  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  (No.  19  tahun  2016),  yang  terkait  dengan  Pasal  27  (1)  dan amandemen UU No. 11 tahun 2008, menyangkut informasi dan transaksi elektronik.
3. Tuntutan Penuntut Umum
Penuntut  umum  dalam  perkara  ini  menuntut  supaya  Ketua  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Kelas  1A  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara ini memutuskan :
1) Menyatakan  terdakwa  Anggi  Zavelda  Cahya  Zuina  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang memiliki muatan  yang melanggar kesusilaan” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggi Zavelda Cahya Zuina oleh karena itu dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3) Menyatakan barang bukti berupa :
a. 9 (sembilan) lembar screenshoot/capture akun facebook dengan username mirela mirela.
b. 1  (satu)  lembar  screenshoot/capture  akun  instagram  dengan  username mirela.2702 dari pelapor.
c. 3  (tiga)  lembar  screenshoot/capture  akun  instagram  dengan  username “dnaliyansyah” dari saksi Enjelina.
d. 1 (satu) lembar screenshot/percakapan akun whatsapp dari saksi Rizqi Ramadan.
e. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895-6098-22751.
-  1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0858-0911-6127.
f. 1 (satu) buah akun facebook dengan username “mirela mirela” yang telh diganti password.
g. 1 (satu) buah akun email tetap terlampir dalam berkas.
h. 1 (satu) buah simcard provider smartfreen dengan nomor 0882-8693-2578.
i. 1  (satu)  buah  handphone  merk  oppo  A38  berwarna  merah  dengan  imei 1869600031973610, imei 2869600031973602 dirampas untuk dimusnakan.
4) Membebankan  biaya  perkara  kepada  terdakwa  sebesar  Rp.  2.000,-  (Dua  ribu rupiah)
b. Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik
1. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim dalam kasus pidana "dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan / atau mengirimkan dan / atau memberikan informasi elektronik dan  /  atau  dokumen  elektronik  dengan  konten  ilegal"  didasarkan  pada  berbagai pertimbangan, termasuk bobot dan alasan untuk mengurangi dampaknya. Penulis akan memberikan  pengantar  komprehensif  tentang  pertimbangan  hukum  hakim.  Sebelum memutus  perkara,  hakim  harus  memperhatikan  syarat-syarat  jaksa,  keterangan  saksi yang hadir di  persidangan, keterangan terdakwa,  alat bukti, serta syarat  subjektif dan obyektif  terpidana.  Dan  mengurangi  dan  memperburuk  masalah.  Hakim  menyatakan dan menjatuhkan sanksi berupa:
a. Menyatakan  terdakwa  Anggi  Zavelda  Cahya  Zuina  Binti  Marzulis  dalam  surat dakwaan  alternatif  kedua,  "hak  untuk  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  untuk mendistribusikan  dan  /  atau  mentransmisikan  dan  /  atau  memperoleh  informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan konten ilegal", dan bukti bersalah yang meyakinkan secara hukum;
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8  (delapan)  bulan,  dan  denda  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
e. Identifikasi bentuk bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) screenshot / tangkapan akun Facebook  dengan  username  Mirela  dan  tangkapan  akun  Instagram  dengan username  Mirela.  2702  dari  pelapor,  1  (satu)  screenshot  akun  Instagram  dengan username mirela, 2702 dari saksi Enjelina, 3 (tiga) screenshot akun instgarm / tabel tangkap  dengan  username  "dnaliyansyah"  dan  1  dari  akun  WhatsApp  (A) Screenshot / sesi dari saksi Rizqi Ramadhan, 1 (satu) akun whatsapp, nomor 0895- 6098-22751,  1  (satu)  akun  whatsapp,  nomor  0858-0911-6127,  1  (satu)  akun facebook,  Nama  pengguna  "mirela  mirela",  password  memiliki  telah  diubah,  1 (satu)  akun  Instagram  telah  dibuat  dengan  nama  pengguna  mirela.2702  "(Tidak dapat menemukan perangkat)", file masih dilampirkan dengan 1 (satu) akun email, "1"  (1)  Tiga  penyedia  kartu,  nomor  0895-6098-22751,  1  (satu)  provider  simcard smartfreen,  nomor  0882-8693-2578,  1  (Satu)  buah  handphone  merk  oppo  A38 berwarna  merah  dengan  imei  1869600031973610,  imei  2869600031973602 dirampas untuk dimusnahkan;
f. Membebankan  kepada  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  2.000,00 (dua ribu rupiah);
Untuk menghukum tergugat, pertama-tama perlu dipertimbangkan kondisi yang memberatkan dan mengurangi beban tergugat:
Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  saksi  korban  merasa  sangat  terhina,  malu dan merusak nama baik saksi korban.
Hal-hal yang meringankan:
Terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan mengakui perbuatannnya. Terdakwa menyesali  perbuatannya.  Terdakwa  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum.
a. Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  dipandang  bukan  hanya  sebagai  suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan public  sirene,  penanda  bagi  masyarakat  lainnya  agar  mengetahui  perbuatan  pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakkan Hukum dan keadailan;
b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan  kepada  terdakwa  sebagaimana  tercantum  dalam  amar  putusan  ini  dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa;
c. Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;
d. Menimbang,  bahwa  untuk  lengkapnya  putusan  ini  maka  segala  sesuatu  yang  termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

## Kesimpulan
Cara penerapan hukum terhadap tindak pidana melalui media elektronik tidak sejalan dengan  interpretasi  Pasal  45  ayat  (1)  dan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  (Nomor  19  Tahun  2016).  Dalam  "Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11",  setiap orang  yang  mencapai  poin-poin  yang  ditentukan  dalam  Pasal  27  ayat  1  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6 tahun (enam tahun) dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Mengingat  sepuluh  (sepuluh)  bulan  setelah  permintaan  jaksa,  hakim  memutuskan menetapkan delapan bulan, penulis  yakin bahwa putusan hakim tidak memenuhi persyaratan Pasal  45  ayat  1  dan  Pasal  27  ayat  1),  dan  penghinaan  Dibandingkan  dengan  menghina  dan merusak reputasi korban, keputusan ini tidak adil bagi korban. Dari hakim hingga terdakwa, ruang lingkup undang-undang saat ini sedang ditentukan, terutama dalam kasus tindak pidana yang  dilakukan  melalui  media  elektronik.  .  Hal  ini  tidak  membuat  terdakwa  jera,  juga  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  situasinya  mungkin  sama  di  masa  depan,  yang  akan  sangat menyakitkan. Orang-orang dan menghancurkan regenerasi masa depan.
Pertimbangan  hakim  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik berbeda  dengan  penafsiran  kemungkinan  pidana  penjara  6  (enam)  tahun  sebagaimana diuraikan  pada  butir  pertama,  sedangkan  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  terdakwa adalah delapan (delapan) tahun dari tahun tersebut. Bulan. . Sampai satu bulan. Jarak ke bulan tidak  relevan,  bisa  dikatakan  tidak  adil  bagi  korban  dan  tidak  merugikan  kepentingan terdakwa.  Hal  ini  akan  merugikan  banyak  orang,  dan  keadaan  ini  sangat  mungkin  terjadi  di kemudian hari, karena dari kasus-kasus yang ada, contoh-contoh yang dibahas dalam pasal ini menunjukkan tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini.  Pasal 45 ayat (1) terkait dengan Pasal 27  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  yang  mengatur tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.

## Bibliografi
Akhmaddhian, S. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana Di Desa Sangiang, Majalengka. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (02).
Al-Azhar,  M.  N.  (2012).  Digital  Forensic:  Panduan  Praktis  Investigasi  Komputer. Jakarta: Salemba Infotek .
Athiyyah,  N.,  Nasse,  S.  P.,  &  Nashriana,  N.  (2019). Perbandingan  Penjatuhan  Pidana Terhadap  Pelaku  Percobaan  Penganiyayaan  dan  Percobaan  Pembunuhan .  Sriwijaya University.
Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana . Prenada Media.
Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media.
EY, K., &  Sianturi, S. R. (2012). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia  dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika .
Handoyo Prasetyo. (2019). Tindak Pidana Khusus . Veteran.
Mamahit,  C.  (2017).  Aspek  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Penadahan  Dan  Upaya Penanggulangannya Di Indonesia. Jurnal Hukum UNSRAT , 23 (8).
Marlina. (2011). Hukum Penintensier . Refika Aditama.
Maskun, M.,  Manuputty, A., Noor, S. M.,  & Sumardi,  J. (2013). Kedudukan Hukum Cyber Crime  Dalam  Perkembangan  Hukum  Internasional  Kontemporer. Masalah-Masalah Hukum , 42 (4), 511–519.
Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jurnal Cakrawala Hukum , 9 (1), 50–58.
Sekti Eka Guntoro. (2014). Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana . Salemba Infotek.
Setiady, T. (2010). Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia . Alfabeta.
Sitompul. (2012). Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik . Salemba Infotek.
Soemarno Partodiharjo. (2013). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Gramedia Pustaka Utama.
Syamsu,  M.  A.,  &  SH,  M.  H.  (2015). Pergeseran  turut  serta  melakukan  dalam  ajaran penyertaan:  Telaah  kritis  berdasarkan  teori  pemisahan  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban pidana . Kencana.à
Tobing, R. L., & Tobing, R. L. (2012). Penelitian hukum tentang efektivitas Undang-Undang nomor  11  tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik .  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.