Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani

## ANALISIS  TERHADAP PENANGANAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN  TINDAK PIDANA KORUPSI  JAMBI
Oleh : Ruslan Abdul Gani 

## ABSTRAK
Adanya    pembentukan    Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi   penanganan perkara  yang harus  diselesaikan oleh pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  semangkin    banyak  dan terjadinya  penumpukan  perkara,  sehingga  penyelesaian perkara  korupsi    yang  dilakukan    menjadi  lamban  hal  ini tentunya    tidak  sesuai  dengan    azas    peradilan  cepat, sederhana    dan  biaya    ringan. Permasalahan  yang    ditemui dalam  penanganan  perkara  korupsi  di  Pengadilan    Tipikor Jambi  dimana    masih  minimnya    Hakim  Tipikor  yang  ada tidak  sesuai  dengan  banyaknya    perkara    yang  harus    di selesaikan  menyebabkan penanganan  perkara  korupsi menjadi  lambat.
Kata Kunci: Penanganan Perkara, Korupsi

## A. Latar Belakang
Lembaga    peradilan  adalah    merupakan  pelaksana penerapan    hukum  terhadap    suatu    perkara,  tujuan      untuk membuktikan  salah    tidaknya    seseorang    yang    dituduh melakukan  tindak pidana  berdasarkan  bukti-bukti yang ada serta berdasarkan keyakinan  hakim bahwa  benar  terdakwa terbukti  bersalah    melakukan    tindak  pidana      dengan    suatu putusan hakim.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Lembaga  peradilan  sangat  penting  untuk  dipahami karena    pada    hakekatnya  pengadilan    merupakan    tempat pencari  keadilan dan  sebagai  perwujudan  negara  hukum, merupakan    baro  meter  dari    pada    kemampuan    bangsa melaksanakan  norma-norma hukum dalam negara, sehingga tanpa    pandang    bulu  siapa  yang    melanggar    hukum    akan menerima    hukuman  yang    setimpal    dengan    perbuatannya, dan    semua  kewajiban    yang    berdasarkan    hukum    akan terpenuhi.  Untuk    memperoleh  kepastian    dan  keadilan    di dalam  Negara  hukum,  maka    lembaga  peradilan    memegang peranan yang sangat penting. Lembaga  peradilan  yang  ada di Indonesia  saat  di bawah  naungan  lembaga kehakiman.
Pasal    2  Undang-Undang    Nomor    4    Tahun    2004 yang    berbunyi:  “penyelenggaraan    kekuasaan    Kehakiman sebagaimana    dimaksud    dalam  Pasal  1  dilalukan    oleh sebuah    Mahkamah  Agung  dan  Peradilan    yang    berada    di bawahnya  dalam  lingkungan    Peradilan    Umum,  Militer, lingkungan    Peradilan    Tata    Usaha    dan    oleh  sebuah Mahkamah  Konstitusi.”
Kemudian    Pasal  4  Undang – Undang    Nomor    4 Tahun 2004  menegaskan pula :
(1)  Peradilan    dilakukan      ”DEMI    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  YANG MAHA ESA.
(2)    Peradilan    dilakukan    dengan    sederhana,  cepat dan  biaya  ringan.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
(3)    Segala    campur  tangan    dalam  urusan    peradilan oleh  pihak  lain  di luar  kekuasaan  kehakiman dilarang,  kecuali    dalam    hal-hal  sebagaimana disebut  dalam Undang-Undang    Dasar    Republik Indonesia.
Untuk    melaksanakan    tugas  kekuasaan  kehakiman tersebut,  maka  diserahkanlah    kepada    hakim.  Jadi    tugas hakim    adalah    menegakkan  hukum    dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  melalui    perkara-perkara  yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya
mencerminkan  perasaan  keadilan    bangsa  dan  rakyat Indonesia.  Dalam    menjatuhkan  putusan,  seorang  hakim dijamin kebebasannya, kecuali dalam hal-hal  yang  diizinkan oleh undang-undang.
Terobosan   baru  yang  dilakukan  di dalam peradilan di  Indonesai    adalah    dengan  lahirnya    Peradilan    Tindak Pidana    Korupsi    sebagaimana    di  atur      dalam  Undang – Undang    Republik    Indonesia    Nomor    46    Tahun    2009. Lahirnya      Peradilan    Tindak  Pidana    Korupsi    tersebut,
karena korupsi    di  Indonesia    sudah    sampai    pada    titik nadir,    Menurut  Akil      Mochtar,  titik    nadir    adalah      titik yang    tidak    dapat    lagi    di  tolerir 2 .  Sedangkan      Menurut Prof.  H.  Mardjono    Reksodiputro,  SH.MA.,    Korupsi
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
merupakan  kejahatan    ” extra  ordinary ”  yakni    kejahatan yang  luar  biasa. 1
Kendala    utama    yang    dihadapi    selama    penerapan Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah kurangnya  dukungan anggaran, sumber    daya    manusia  yang    belum    memadai, hambatan- hambatan    dalam  penyidikan    terhadap    pejabat-pejabat negara,  sulitnya    menembus    rahasia  bank,    hukum  acara pidana    yang    tidak  efektif  dan  efisien,  serta    rendahnya dukungan    semua    pihak    baik  pemerintah    maupun masyarakat. 2
Dalam  rangka  menangani  dan memberantas  korupsi yang    sudah  membudaya    dan  sistematis,  serta    untuk    lebih menjamin  kepastian    hukum,  menghindari    keragaman penafsiran  hukum  dan  memberikan    perlindungan    terhadap hak-hak    sosial  ekonomi  masyarakat  serta    perlakuan  yang adil  dalam  memberantas    korupsi  maka    pemerintah memandang    perlu    membentuk  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)    dan  Peradilan    Tindak  Pidana  Korupsi (TIPIKOR). Karena  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana  korupsi tindak hanya  cukup  dengan  Undang- Undang    Nomor  31  Tahun    1999    juncto  Undang – Undang Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang –
1 M.  Akil    Mochtar, Memberantas    Korupsi ,  Penerbit    Q- Communication, Jakarta : 2006,  hal, 3.
2 M. Akil  Mochtar Op. Cit., hal  5.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Undang    Nomor    31  Tahun  1999  tentang    Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.
Tindak  pidana  korupsi    yang    saat  ini    telah menimbulkan  kerusakan  dalam  berbagai  sendi  kehidupan masyarakat, bangsa  dan negara sehingga  upaya  pencegahan dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  perlu  dilakukan secara    terus    menerus    dan  berkesinambungan    yang tentunya  menuntut    peningkatan kapasitas    sumber    daya, baik    kelembagaan,    sumber      daya    manusia,  maupun sumber   daya  lain,  serta   mengembankan  kesadaran,  sikap dan perilaku  masyarakat  antikorupsi agar terlembaga  dalam system  hukum nasional.
Dilihat    dari  latar  belakang lahirnya    Undang –
Undang    Republik Indonesia    Nomor    46  Tahun    2009
tentang    Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR)  di dalam konsideran undang-undang tersebut  dijelaskan:
- Bahwa  tindak     pidana     korupsi  telah  menimbulkan kerusakan    dalam    berbagai    sendiri    kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan    negara    sehingga    upaya pencegahan  dan  pemberantasan    tindak  pidana    korupsi perlu    dilakukan    secara    terus    menerus  dan berkesinambungan yang menuntut   peningkatan  kapasitas sumber  daya, baik  kelembagaan, sumber  daya  manusia, maupun  sumber    daya    lain,    serta    mengembangkan
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
kesadaran,  sikap  dan  perilaku    masyarakat    anti  korupsi agar  terlembaga  dalam sistem hukum nasional.
- Pengadilan     Tindak    Pidana    Korupsi      yang      dasar pembentukannya    ditentukan    dalam  Pasal    53    Undang- Undang    Nomor    30    Tahun  2002  tentang    Komisi Pemberantasan      Tindak  Pidana  Korupsi,  berdasarkan putusan Mahkamah  Konstitusi  dinyatakan   bertentangan dengan  Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik Indonesia  Tahun  1945, sehingga  perlu  diatur   kembali Pengadilan    Tindak  Pidana    Korupsi    dengan    undang- undang yang baru.
Berdasarkan    pertimbangan    tersebut    di  atas,  maka pada  tanggal  29 Oktober  2009 lahirlah  Undang – Undang Republik  Indonesia    Nomor    46    Tahun    2009  tentang Pengadilan    Tindak  Pidana    Korupsi  (TIPIKOR). Lahirnya Nomor    46  Tahun    2009  tentang    Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  selain  karena pasal 53  Undang - Undang Nomor 30  Tahun  2002 – Undang    Nomor    30  Tahun    2002,    faktor lain    adalah    dikarenakan      tindak  pidana    korupsi    telah menimbulkan      kerusakan    dalam    berbagai    sendiri kehidupan    masyarakat,  bangsa,    dan  Negara  sehingga memerlukan  penanganan  yang  luas biasa. Oleh karena  itu penangan      korupsi    sudah bertambah  lagi    satu    lembaga peradilan yang  bernama  Peradilan  Tindak Pidana  Korupsi (TIPIKOR).    Pada    prinsipnya    tujuan    dari      dibentuknya
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
peradilan      Tipikor  ini      untuk  mempercepat    dan mempermudah  dalam  penanganan korupsi  yang  terjadi  di Indonesia,    namun    dalam  kenyataannya    menurut    hemat penulis    justru    dengan      serahkannya    penangan    kasus korupsi  oleh  Peradilan Tipikor  justru  penyelesaian  kasus korupsi  menjadi  lambat dan memakan biaya yang besar.
Pengadilan    Tindak  Pidana  Korupsi    yang    dibentuk berdasarkan  ketentuan  Pasal  53  Undang – Undang  Nomor 30    Tahun    2002    tentang    Komisi  Pemberantasan    Tindak Pidana    Korupsi  berdasarkan      putusan      Mahkamah Konstitusi    Nomor  :  012 – 016- 019/PUU-IV/2006  tanggal
19  Desember  2006  dinyatakan    bertentangan      dengan Undang - Undang  Dasar    Negara    Republik    Indonesia Tahun  1945. Putusan Mahmakah  Konstitusi  tersebut   pada dasarnya    sejalan    dengan      Undang – Undang    Nomor    4 Tahun    2004  tentang      Kekuasaan    Kehakiman,  yang menentukan  bahwa  peradilan khusus  hanya  dapat  dibentuk dalam    salah    satu    lingkungan    peradilan  umum  yang dibentuk dengan  undang- undang  tersendiri.
Berdasarkan  ketentuan    tersebut    tentunya    perlu diadakan  pengaturan      mengenai    Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  dalam    suatu    undang – undang  tersendiri. Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  merupakan  pengadilan khusus  yang  berada    di  lingkungan    Peradilan  Umum  dan pengadilan  satu-satunya    yang  memiliki    kewenangan
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
mengadili    perkara    tindak  pidana    korupsi  yang penuntutannya  dilakukan  oleh  penuntut  umum.
Selanjutnya   bila  dilihat   ketentuan Pasal  2  Undang – Undang    Republik  Indonesia    Nomor    46  Tahun    2009 berbunyi:  Pengadilan  Tindak Pidana   Korupsi  merupakan pengadilan  khusus  yang    berada    di  lingkungan    Peradilan Umum”.
Kemudian    Pasal  3  Undang – Undang    Nomor      46
Tahun  2009  berbunyi: “Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi berkedudukan      di  setiap    ibu  kota    kabupaten/kota    yang daerah      hukumnya    meliputi    daerah    hukum    pengadilan negeri  yang  bersangkutan”.
Bertitik  tolak   dari  ketentuan  Pasal  2 dan Pasal  3 Undang – Undang    Republik    Indonesia    Nomor    46  Tahun 2009,    di  Propinsi    Jambi  berdasarkan    Keputusan Mahkamah  Agung    Republik    Indonesia    Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tentang :
Pengoperasian  Pengadilan    Tindak  Pidana    Korupsi pada    Pengadilan  Negeri    Banda  Aceh,  Pengadilan    Negeri Tanjung    Pinang,  Pengadilan    Negeri    Jambi,  Pengadilan Negeri    Pangkal  Pinang,  Pengadilan    Negeri  Bengkulu, Pengadilan    Negeri    Palangkaraya,  Pengadilan  Negeri Mamuju,  Pengadilan    Negeri    Palu,  Pengadilan    Negeri Kendari,  Pengadilan    Negeri    Manado,  Pengadilan  Negeri Gorontalo, Pengadilan  Negeri Denpasar, Pengadilan  Negeri
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Ambon,  Pengadilan    Negeri    Denpasar,  pengadilan    Negeri Ambon,  pengadilan    Negeri    Ternate  dan  Pengadilan  Negeri Manokwari. Maka        pada  tanggal    11  Oktober    2011    telah dibentuk    Pengadilan      Tindak  Pidana    Korupsi  di  Propinsi Jambi  yang  pengoperasionalannya    dimulai      tahun    2012. Dengan   berlakunya  ketentuan Undang-Undang  Nomor  46 Tahun    2009  tentang    Peradilan    Tindak  Pidana  Korupsi dikaitkan  dengan    Pasal  4  angka  (2)    Undang – Undang Nomor    4    Tahun  2004  Tentang    Kekuasaan    Kehakiman menegaskan  pula  :  (2)    Peradilan    dilakukan    dengan sederhana, cepat dan  biaya  ringan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  kemukakan di atas sehingga  penulis  tertarik  untuk  menulis  Penelitian Mandiri    ini    dengan  judul: ” Analisis    Terhadap  Penangan Perkara  Korupsi  Di  Pengadilan    Tindak  Pidana  Korupsi Jambi”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasar  latar  belakang    yang    telah  penulis kemukakan di atas, adapun  yang  menjadi rumusan  masalah dalam penelitian  ini  adalah:
1. Bagaimana  Penanganan  Terhadap  Perkara  Korupsi  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi  ?
2. Permasalahan  Apa  Saja    Yang    Ditemui  Dalam Penanganan Perkara Korupsi ?
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
3. Upaya Apa Saja  Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala yang  Ditemui.
C. Penanganan  Terhadap  Perkara  Korupsi  di  Pengadilan

## Tindak Pidana Korupsi Jambi
Sehubungan    dengan    lahirnya      Undang – Undang Republik    Indonesia    Nomor    46  Tahun    2009    tentang Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (TIPIKOR), tugas  jaksa penuntunt  umum  menjadi    berat,    dikatakan  berat    dimana sebelum keluarga Undang – Undang  Republik  Indonesia Nomor  46 Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi,  dalam  penyelesaian    terhadap    kasus  korupsi    yang ditangani  oleh  kejaksaan  yang  ada    di  kabupaten  masing- masing  seperti:  Kabupaten    Kerinci,  Muara  Bungo, Kabupaten  Muara  Tebo,  Kaputen    Merangin,  Kabupaten Sarolangun,  Kabupaten    Tanjung    Jabung  Barat,  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur,  Kabupaten    Batang  Hari    dan Kabupaten    Muaro  Jambi,  penyelesaikan    kasus  korupsi tersebut  cukup    diperiksa  dan  diadili  di  wilayah  hukum masing-masing    pengadilan negeri  setempat.  Akan  tetapi dengan    lahirnya  Undang – Undang    Republik    Indonesia Nomor  46 Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi,  semua      kasus    korupsi  yang  terjadi    di  daerah dimana  penyeleseaiannya    di  Pengadilan    Tindak  Pidana Korupsi (TIPIKOR)  yang  ada  di Jambi.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Dari    wawancara    penulis    dengan    beberapa  Kepala Kejaksaan Negeri  yang   ada  di  lima (5)  Kabupaten dalam propinsi Jambi,  antara  lain:
Bapak  Darwin  Noor,  SH    selaku    Kepala  Kejaksaan Negeri Muara Bungo menjelaskan:
Bahwa  dampak   yang  kita  rasakan  dengan adanya Pengadilan    Tindak  Pidana    Korupsi    (TIPIKOR) tersebut,    tentu  banyak    sekali  salah  satunya    dengan adanya    dilaksanakannya  persidangan      terhadap tindak padana korupsi yang kita tangani,  biaya  yang dikeluarkan  dalam  penangan    terhadap  kasus  korupsi yang  kita  tangani  bertambah  pula,  antara  lain    biaya Jaksa  Penuntut    Umum  yang  menangani  perkara,
biaya    saksi-saksi.  Sedangkan  kost  yang    diberikan untuk  penanganan    kasus  korupsi  relatif    minim sekali. Kalau kasus korupsi yang kita  tangani   lebih dari satu tentulah kita   kewalahan. 3
Selanjutnya  dari  wawancara  penulis  dengan Bapak Rahman Dwi Saputra, SH.   selaku Kepala  Kejaksaan Negeri Muara  Tebo menerangkan: Peradilan  tindak  pidana korupsi, merupukan  pekerjaan  berat bagi  kita, khususnya  bagi Jaksa Penunntut    Umum,  karena    dengan  dilimpahkannya  perkara korupsi    ke  Pengadilan    Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR), Jaksa    Penuntut    Umum  yang  menangani  perkara    korupsi harus  mondar mandar    setiap  minggu  keJambi  untuk
3 Darwin    Noor, Kepala  Kejaksaan  Negeri    Muara  Bungo,
Wawancara Penulis  Tanggal  5 Januari  2013.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
mengikuti    persidangan  yang  kita    rasa    cuku  melelahkan, memakan waktu  dan biaya  yang  besar. 4
Kemudian    Menurut    Bapak  Darmawel  Aswar,  SH. selaku  Kepala  Kejaksaan  Negeri    Bangko,  menjelaskan: Peradilan  Tindak  Pidana Korupsi  (TIPIKOR)  untuk  kita yang    berada    di  daerah,  dampaknya    terasa  sekali,  dimana para    Jaksa  Penuntut    Umum  yang  mendapat  tugas menangani  perkara  korupsi    tidak    bisa  lagi  menangani perkara  yang lain karena waktunya   tentu  habiskan    untuk mengikuti    persidangan    setiap  1  Minggu  sekali,  di  samping itu    biaya    yang  harus    kita    keluarkan    mengalami peningkatan yang cukup  besar tentunya. 5
Selanjutnya    Bapak  Agustinus,  SH,  selaku  Kepala Kejaksaan  Negeri   Sarolangun menjelaskan  dengan  adanya Pengadilan   Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) maka  mau tidak  mau  semua    perkara  korupsi  yang    baru  dalam  hal  ini perkara    korupsi    yang  masuk    setelah      berdirinya Pengadilan  Tindak  Pidana    Korupsi  (TIPIKOR)    perkaranya kita    limpahkan    ke  Pengadilan  TIPIKOR,  dengan  adanya pelimpahan    perkara  ke  pengadilan  TIPIKOR    semula
4 Rahman Dwi Sapurta, Kepala  Kejaksaan Negeri  Muara Tebo, Wawancara  Penulis Tanggal  8 Januari 2013.
5 Darmawel  Aswar,
Kepala    Kejaksaan  Negeri    Bangko,
Wawancara  Penulis  Tanggal, 26  7 Januari  2013.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
persidangannya  dekat  sekarang  menjadi  jauh    dan  biaya menjadi  tinggi. 6
D. Permasalahan  Dalam  Penanganan  Perkara  Korupsi

## Di Pengadilan Korupsi  Jambi
Dari  wawancara    penulis    dengan  Bapak    Supra Bowo,SH.  menjelaskan:  Bahwa    dengan    terbentuknya Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR)  yang berkedudukan    di  Wilayah    Hukum  Pengadilan  Negeri Jambi,  yang  menjadi  kendala  adalah  dimana  untuk  saat  ini masih  dirasakan  kekurangan    hakim majelis    dan  hakim anggota. Untuk hakim Ketua  majelis  TIPIKOR baru ada dua (2) orang  sedangkan  untuk hakim anggotanya  sebanyak  6 orang. 7
Dilihat  dari  jumlah  perkara  Tindak Pidana Korupsi yang  sudah  terdaptar    di  pengadilan    TIPIKOR  sejak beroperasinya    pengadilan    TIPIKOR  Jambi  bulan    Oktober 2011,  kasus yang  sudah masuk berjumlah 14  kasus. Dari 14 kasus  yang masuk,   baru  diputus perkaranya   sebanyak  4 kasus.  Belum lagi kasus korupsi  yang  masuk  di  Kabupaten dan  kota  yang    ada  di  Propinsi  Jambi  yang  masih  dalam
6 Agustinus, Kepala    Kejaksaan  Negeri    Sarolangun, Wawancara  Penulis  Tanggal,  8  Januari  2013
7 Supra  Bowo., Hakim    TIPIKOR    Jambi,  Wawancara    Penulis Tanggal  2 Februari 2013.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
proses,    tentunya    akan  menjadi  menjadi  kendala  dalam penyelesaiannya.
Menurut  Mas    Roby,SH.    untuk    tahun  2011  kasus korupsi  yang  sudah dinyatakan lengkap untuk  dilimpahkan ke  pengadilan  TIPIKOR  dari    kejaksaan  yang    berada  di lingkungan  Kejakaan    Tinggi    Jambi  cukup  tinggi. 8 Untuk lebih  jelasnya      mengenai    jumlah  perkara    tindak  pidana korupsi  yang    sudah    dilaporkan    kekejaksaan  Tinggi  Jambi oleh  kejaksaan  negeri  yang    berada  di  lingkungan  kejaksaan Tinggi  Jambi  dapat dilihat    pada    Tabel  I  Berikut  di  bawah ini.

## Tabel  I
Perkara  Korupsi Yang Telah  di Sidangkan  di Masing-
Masing  Pengadilan Di Wilayah Kabupaten/Kota  Tahun 2012 Sebelum Lahirnya  Pengadilan TIPIKOR  Jambi
No Nama  Kejaksaan Jumlah
8 Mas  Roby, Asisten  Tindak Pidana Kh usus  Kejaksaan Tinggi Jambi, Wawancara  Penulis  Tanggal   5 Februari  2013.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. Kejaksaan Negeri  Sungai Penuh Kejaksaan Negeri Muara Bungo Kejaksaan Negeri Muara Tebo Kejaksaan Negeri   Bangko
Kejaksaan Negeri  Sarolangun Kejaksaan Negeri Muara  Bulian
Kejaksaan Negeri  Kuala Tungkal Kejaksaan Negeri Muara  Sabak Kejaksaan Negeri  Muara Jambi Kejaksaan Negeri  Jambi 3
3 3
5 4 4 8
15 5 2 Jumlah  Perkara  Keseluruhan 52
Sumber  Data : Kejaksaan Tinggi  Jambi  2013.
Dari    Tebel  I    tersebut      di  atas,  dapat    diketahui Perkara Korupsi   yang telah  disidangkan  di masing-masing kabupaten/kota  di  Propinsi  Jambi    sebelum    lahirnya pengadilan TIPIKOR sebanyak  52  kasus.
Selanjutnya    untuk    kasus    korupsi  terhitung  bulan April    2013  yang    masuk    dan  masih    dalam  proses penyidikan  dan  penyelidikan    dari  kejaksaan  negeri di lingkungan  Kejaksaan  Tinggi  Jambi    untuk    lebih  jelasnya dapat  dilihat  pada  tabel  II  berikut   di bawah  ini:

## Tabel  II
Perkara    Korupsi   yang  Masuk DiKejaksaan Negeri Dalam Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Terhitung
Bulan April Tahun 2013 No Nama  Kejaksaan Jumlah
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. Kejaksaan Negeri  Sungai Penuh Kejaksaan Negeri Muara Bungo Kejaksaan Negeri Muara Tebo Kejaksaan Negeri   Bangko
Kejaksaan Negeri  Sarolangun Kejaksaan Negeri Muara  Bulian
Kejaksaan Negeri  Kuala Tungkal Kejaksaan Negeri Muara  Sabak Kejaksaan Negeri  Muara Jambi Kejaksaan Negeri  Jambi. 3
5 2 3 3 5
3 6 4 3 Jumlah  Perkara  Keseluruhan 37
Sumber  Data  : Kejaksaan Tinggi Jambi  2013
Dari  Tabel  II    tersebut      di  atas      dapat    diketahui kasus    korupsi    disetiap  kabupaten/kota      yang    ada      di Propinsi    Jambii  terhitung  bulan  April    tahun  2013  yang masuk  di  Kejaksaan  Tinggi  Jambi  sebanyak    37  kasus. Sedangkan  sisa  perkara  Korupsi  yang  masih    dalam  proses persidangan  sebanyak  14 Kasus. Bila 37 kasus yang  ada  di Kejaksaan  Tinggi  Jambi  dilimpahkan  semua  maka    total keseluruhan perkara  yang akan  di sidangkan  di pengadilan TIPIKOR  Jambi    sebanyak    51  kasus  korupsi.  Dilihat    dari jumlah    Hakim  TIPIKOR    yang  ada      total  keseluruhan adalah  8 orang. Dengan    jumlah  tersebut   tentunya    menjadi kendala  bagi    Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (TIPIKOR)  dalam    penyelesaian  perkara    korupsi    yang dihadapi.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Dari    data    yang    penulis  peroleh    di  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  (TIPIKOR)  jumlah  Hakim Ad hoc dan    Hakim  Karir    yang  telah  memperoleh  izin    dari Mahkamah  Agung    untuk  menjadi  Hakim  Tipikor  dapat dilihat   Tabel  III  berikut   di bawah  ini:
Tabel III
Nama – Nama  Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) No Nama  Hakim Status Hakim Ad hoc Hakim Karir
1. 2
3 4 5 6 7 8.
AMIR ASWAN, SH EDI ISTANTO, SH
ELISYA FLORENCE, SH ADLI, SH. MH HARYONO, SH SULTHONI, SH NELSON SITANGGANG, SH ELY WATI, SH.MH.
Hakim Ad hoc
Hakim Ad hoc Hakim Ad hoc Hakim Ad hoc
Hakim Karir
Hakim Karir Hakim Karir Hakim Karir J u m l a h 4 orang 4 orang
Sumber  Data : Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi (TIPIKOR)  2013
Berdasarkan    uraian  tersebut      di  atas    dapat disimpulkan    adapun    kendala    yang    dihadapi    oleh    Jaksa Penuntut  Umum  dalam hal    pelimpahan  perkara    ke pengadilan  tindak pidana  korupsi (TIPIKOR) adalah dimana jaksa  penuntut    umum    tidak  bisa    lagi    meminta      perkara korupsi    yang  dilimpahkan    tersebut    segera    diproses  untuk di  sidangkan  akan    tetapi    menunggu  sesuai    dengan  urutan perkara  yang  masuk  di pengadilan   tindak pidana  korupsi.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Karena   seluruh  perkara  korupsi si yang  terjadi  di daerah kabupaten  tentunya    tidak  lagi    di  sidangkan    di    wilayah kejaksaan  masing-masing  melainkan    di  pengadilan  Tindak Pidana    Korupsi,    hal  itu  tentunya      menyebabkan    perkara korupsi    semakin  menumpuk  sedangkan  majelis    hakim pengadilan  tindak pidana korupsi untuk saat  ini baru hanya ada   satu (1)  majelis.
E. Upaya  Yang   dilakukan  Dalam Mengatasi    Kendala

## yang  Terjadi
Upaya    yang    dilakukan    dalam  mengatasi permasalahan    yang    dihadapi  dari    wawancara      dengan Kepala    Kejaksaan  Negeri  Muara  Bungo  dimana    beliau menjelaskan:  Untuk    perkara    korupsi    yang    terjadi dilingkungan  pemerintahan/kabupaten  yang    diduga  terjadi penyimpangan  terhadap    keuangan    negara/pemerintah sebesar  Rp.  20.000.000,- (Dua  puluh  juta)  rupiah    ke  bawah penanganannya  terlebih  dahulu  kita  sarankan  dilakukan dalam lingkungan internal  terlebih dahulu artinya  sepanjang Pegawai  Negeri    Sipil    yang  diduga  melakukan
penyimpangan bertanggungjawab atau sanggup
mengembalikan/mengantikan  uang  yang    disalah  gunakan berarti tidak ada permasalahan. 9
9 Darwin    Noor, Kepala  Kejaksaan  Negeri    Muara  Bungo, Wawancara Penulis  Tanggal  3 Januari  2013.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Selanjutnya  dari wawancara  penulis  dengan Kepala Kejaksaan  Negeri  Sungai  Penuh  menjelaskan:  Upaya    yang dikata lakukan dalam mengantisifasi membengkaknya  biaya dalam penanganan  terhadap  kasus korupsi   yang terjadi  di lingkungan  Kejaksaan  Negeri    Sungai    penuh  adalah:  Kita terpaksa  memilah-milah  mana    perkara  korupsi    yang  akan kita  tindak  lanjuti,  dan  mana    perkara  yang  sipatnya    kita berikan  saran  agar  diselesaikan    dalam  lingkungan  internal pemerintahan yang terjadi. Untuk kerugian  negara yang tidak terlalu besar seperti  nilai korupsinya hanya Rp. 10.000.000.,- (sepuluh   juta) Rupiah s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta )  rupiah  penyelesaiannya    diberikan    kepada  lingkungan intansi yang bersangkutan  kecuali mengalami hambatan. 10
Berdasarkan    penjelasan    tersebut    di  atas,  dapatlah dipahami  bahwa    dengan  adanya  keringan/toleransi  dalam pengembalian uang negara/pemerintah ke kas
negara/pemerintah  bila  terjadi  penyalahgunaan    keuangan negara/pemerintah di bawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh  juta) rupiah    s./d    Rp.  15.000.000,- (lima  belas    juta)  rupiah  di dalam lingkungan pemerintahan, penanganannya  diserahkan kepada    instansi  pemerintahan  yang  terkait.  Bila    tidak  juga bisa    diselesaikan  barulah  perkara    tersebut    dilimpahkan kekejaksaan  untuk  ditindak lanjuti.
10 Darmawel  Aswar, Kepala    Kejaksaan  Negeri    Bangko, Wawancara  Penulis  Tanggal, 26  7 Januari  2013.
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
Siapa  memberikan  kesempatan    bagi  mereka    yang diduga      melakukan  penyimpangan  keuangan  negara,  pada dasarnya  merupakan    salah  satu  hal  yang  bertentangan dengan  semangat  undang-undang  dalam  rangka  penegakan hukum    terhadap    perkara  korupsi,  namun    disisi  lain    dari segi efektifitas  itu merupakan hal  yang sangat  tepat  dalam upaya mengatasi  kendala  yang  dihadapi.
Adanya    penyimpangan    terhadap    keuangan pemerintahan      di    lingkungan  pemerintahan  daerah, kejaksaan  negeri    setempat    dapat    bertindak    sebagai penegak    hukum,  agar    para    Pegawai    Negeri    Sipil    yang malakukan    penyimpangan    keuangan  pemerintahan    dapat ditindak    menurut    hukum    yang    berlaku.    Namun  lembaga kejaksaan  juga  diberi  kewenangan    pula    untuk  memberikan saran  tindak kepada  pejabat atau pimpinan  kepala  daerah untuk    menyelesaikan    permasalahan tersebut    di  dalam lingkungan  intansi  yang    bersangkutan    kecuali  dalam penyelesaiannya  ditemui  hambatan.

## F. Penutup
1. Kesimpulan
a.  Bahwa dampak    dari  adanya    pembentukan    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi   penanganan perkara   yang harus diselesaikan  oleh  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi semangkin    banyak  dan  terjadinya  penumpukan  perkara,
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
sehingga  penyelesaian    perkara  korupsi    yang  dilakukan menjadi lamban hal ini tentunya  tidak sesuai dengan  azas peradilan cepat, sederhana  dan biaya  ringan.
b. Permasalahan  yang    ditemui  dalam  penanganan  perkara korupsi  di  Pengadilan    Tipikor    Jambi  dimana    masih minimnya    Hakim  Tipikor  yang  ada  tidak  sesuai  dengan banyaknya    perkara    yang  harus    di  selesaikan menyebabkan penanganan  perkara  korupsi  menjadi lambat. Begitu juga di dalam persidangan  yang dilakukan di  pengadilan  TIPIKOR,  dimana  Jaksa  Penuntut    Umum menunggu urutan  perkara    yang  masuk lebih dahulu  di pengadilan      tindak  pidana    korupsi.  Karena      seluruh perkara  korupsi yang  terjadi  di daerah  kabupaten  tidak lagi    di  sidangkan    di    wilayah  kejaksaan  masing-masing melainkan    di  pengadilan  Tindak    Pidana    Korupsi  yang ada  di Pengadilan Tipikor  Jambi.
c. Upaya  yang    dilakukan    dalam  mengatasi  kendala  yang terjadi,    untuk  perkara  korupsi  yang  nilainya    dibawah Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah hendaknya  dapat diselesaikan  di  tingkat  internal    lembaga    yang bersangkutan.  Bila  tidak juga  bisa menyelesaikan secara internal,   barulah perkara  tersebut  akan  ditindak lanjuti sesuai    dengan  peraturan    perundang-undangan    yang berlaku.  Walaupun  sipat  memberikan  kesempatan    bagi mereka    yang    diduga      melakukan  penyimpangan
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
keuangan  negara/pemerintah,  pada  dasarnya  merupakan salah  satu  hal  yang  bertentangan    dengan  semangat undang-undang dalam rangka penegakan hukum  terhadap perkara  korupsi,  namun    disisi  lain    dari    segi  efektifitas merupakan hal  yang sangat  tepat  dalam upaya mengatasi kendala  yang  dihadapi.
2. Rekomendasi a. Perlu adanya  memorendum  dimana   untuk  tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian
negara/pemerintah    Rp.  15.000.000.- (lima    belas    juta) rupiah    kebawah  sebaiknya    diselesaikan    di  wilayah hukum  masing-masing    sehingga    penanganannya    lebih mudah  dan  tidak  memakan  waktu  yang  lama    dan  biaya yang  tinggi.
b. Agar  majelis  hakim   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang  ada  saat  ini      ditambah  sehingga  tidak  menghambat dalam proses peradilan  yang  dilakukan.
c. Mengingat    jumlah    perkara    korupsi    masing-masing daerah  cenderung  meningkat dari  tahun  ketahun, untuk memudahkan  pelaksanaan  penuntutan perkara  TIPIKOR yang    diselaraskan      dengan  azas    peradilan    cepat, sederhana    dan  biaya    ringan,  serta      untuk  memenuhi maksud  dari  pasal  3 UU Nomor 46 Tahun   2009, maka pemerintah  melalui Mahkamah Agung sesegera  mungkin
Analisis Terhadap  Penangananan Perkara Korupsi ... – Ruslan Abdul Gani
membentuk    pengadilan    TIPIKOR    di  masing-masing daerah  kabupaten/kota.

## G. Daftar Pustaka
Andi    Hamzah, Pemberantasan    Korupsi  Melalui    Hukum Pidana    Nasional  dan  Internationl,    Jakarta:  Raja Grafinso Persada:  2006.
Baharuddin  Lopa, Kejahatan  Korupsi    dan  Penegakan Hukum, Penerbit  Buku Kompas Jakarta, 2001
Beny  K.Harman, Konfigurasi    Politik  dan  Kekuasaan Kehakiman,  Cet.  1  Lembaga    Studi    dan  Advokasi Masyarakat -ELSAM, Jakarta, 1997
Evi    Hartini, Tindak  Pidana Korupsi,    Edisi  Kedua,    Sinar Grafika,  2007.
Hatta,  Moch. Menyonsong      Penegakan    Hukum  Responsif
Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu (dalam  Konsepsi dan    Implementasi    Kapita    Selekta),  Yogyakarta: Galang Press, 2008.M. Akil  Mochtar, Memberantas
Korupsi ,  Penerbit    Q- Communication,  Jakarta :
2006.
Wijoyowasito, Kamus  Umum  Belanda  Indonesia, Jakarta, Ikhtiar  Baru : 1999.
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus    Umum  Bahasa    Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1976.