## LABEL HALAL DAN KONSUMEN CERDAS DALAM PERDAGANGAN PASAR BEBAS
Oleh: Ahmad Yani *)

## Abstrak
Dunia  pasar  bebas  tidak  dapat  kita  tolak.  Suatu  saat  akan  melimpah barang-barang  produk  luar  negeri  yang  lebih  baik,  murah  dan berkualitas  tinggi.  Sesaat  setelah  itu  akan  kita  dengar  banyak  pabrik nasional  yang  bangkrut,  pengusaha  kecil  akan  menutup  usahanya,  dan pengangguran  akan  terjadi  di  mana-mana.  Di  pasar  bebas,  para pengusaha  multinasional  memainkan  arena  WTO  dengan  instrumen jaminan  mutu  priduk  dan  ramah  lingkungan.  Bangsa  Indonesia  dari kalangan pengusaha kecil tentu saja akan kalah bersaing. Satu hal yang dapat  memainkan  peranan  lesensi  halal.  Jika  label  itu  dapat  kita mainkan  diduga  akan  membantu  perekonomian  dalam  negeri.  Langkah konkrit untuk kearah itu adalah dibangun fondasi masyarakat konsumen agar  peduli  terhadap  barang  yang  halal.  Cara  membangunnya  adalah dengan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  dapat  memilih  barang  yang halal dan baik, serta yang mendukung ekonomi kerakyatan.
Kata Kunci: halal, pasar bebas, konsumen cerdas.
*) Drs. Ahmad Yani, M.Si adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan
Konsep halal dalam kehidupan  masyarakat Indonesia telah  banyak dikenal.  Istilah  halal  hanya  ada  dalam  komunitas  muslim  dan rasanya tidak diatur pada komunitas agama lain. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali  yang  telah  diharamkan.  Lawan  konsep  halal  adalah  haram  yang artinya  “tidak  dibenarkan”  atau  “dilarang”.  Sejumlah  makanan  yang diharamkan  dalam  Al  Quran  antara  lain  babi,  bangkai,  darah,  minuman alkohol,  binatang  buas  (yang  memakan  daging),  burung  pemangsa, binatang  yang  hidup  di  dua  alam  (di  darat  dan  di  air).  Di  antara keduanya, terdapat makanan yang diragukan yang dikenal dengan istilah subhat .    Barang subhat adalah  barang  yang  tidak  diketahui  status  halal dan  haramnya.  Bagi  umat  Islam,  sangat  dianjurkan  untuk  menjauhi makanan subhat .
Di Indonesia penggunaan  label  halal pada  makanan produk olahan sangat  mudah.  Suatu  produk  yang  tidak  jelas  bahan  baku  dan  cara pengolahannya dapat saja “ditempeli” tulisan halal (dengan tulisan arab), maka  seolah-olah  barang  tersebut  telah  halal  dikonsumsi.  Konsumen Indononsia  juga  tidak  pernah  merasa  ragu  jika  memakan  barang  yang telah  dilabeli  kata halal ,  padahal  jika  dicermati  lebih  lauh  tidak  sedikit yang  mengandung  unsur  yang  dilarang  agama  (tidak  halal).  Hal  ini karena lembaga penjamin kehalalan di Indonesia tidak memiliki institusi yang kuat. Berbeda dengan  label  halal  yang berlaku di Malaysia, semua barang  yang  dinyatakan  halal  dijamin  oleh  lembaga  penjaminnya  dan biasanya  tertera  dalam  logo.  Perhatikan  logo-logo  halal  dan  lembaga penjaminnya di Malaysia.
Gambar: Logo Halal yang dijamin oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan (Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 2006)
Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten  untuk  melakukan  penjaminan  kehalalan  produk,  tetapi nampaknya    mereka  hanya  bekerja  jika  ada  yang  meminta  dari  pihak produsen.  Jika  tidak  ada  yang  memintanya,  MUI  tidak  akan mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk bersangkutan. MUI juga tidak dapat  mengambil  tindakan  secara  langsung  jika  ada  barang  di  pasaran yang  dicurigai  mengandung  unsur  haram.  Ada  kesan,  label  halal  hanya digunakan  untuk  meningkatkan  omset  penjualan  barang  dari  segemen pasar  kaum  muslim,  dan  bukan  sebagai  kewajiban syariah atas  suatu produk.
Berdasarkan  uraian  di  atas  tersirat  adanya  suatu  tantangan  dan peluang  dari  adanya  hukum  halal  dan  haram.  Suatu  tantangan  karena kuatnya  kepentingan  pengusaha  dan  lemahnya  kepedulian  masyarakat terhadap urusan hukum halal. Sedangkan jika dilihat dari aspek peluang, masih  ada  jalan  yang  dapat  ditempuh  oleh  masyarakat  Indonesia  (jika mau!) yaitu membentuk suatu lembaga penjamin kehalalan produk yang tangguh dengan segala kewenangan.
Logo halal Indonesia yang tidak ada nama lembaga yang menjaminnya

## 2. Perdagangan Bebas dan Isu label Halal
Perdagangan  bebas  memiliki  aturan  yang  bebas,  siapa  yang  kuat dialah yang dapat. Untuk mengatur kebebasan itu, dibentuk WTO ( Word Trade  Organization ).  Lembaga  ini  walaupun  masih  diperdebatkan  oleh berbagai  pihak  tetapi  tetap  berjalan  dan  masih  dianggap  efektif  untuk membatasi kapitalisme pasar  bebas. WTO adalah arena permainan  yang didalamnya disepakati adanya wasit atau juri dalam mengatur permainan.
Pemain dalam arena WTO dibekali oleh suatu standar-standar mutu produk.  Bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  sertifikasi  jaminan  mutu produk  tidak  diperkenankan  bermain  di  arena  WTO.  Jika  WTO  adalah permainan  kartu,  produsen  yang  memiliki  lesensi  jaminan  mutu  produk boleh  menjual  barangnya  ke  berbagai  negara,  dan  negara  tujuan  tidak boleh  menolaknya  (dipaksa  menerima).  Sedangkan  produsen  yang  tidak memiliki  jaminan  mutu  produk  tidak  diperkenankan  menjual  barang  ke luar  negeri  (ekspor)  bahkan  negara  tujuan  berhak  menolaknya. Permainan  ini  sangat  menguntungkan  bagi  negara-negara  maju  yang dapat  menjamin  mutu  produknya  sedangkan  negara-negara  berkembang akan mengalami kesulitan untuk menyainginya.
Adanya  aturan  permainan  tersebut,  sejumlah  lembaga  penjamin mutu produk tumbuh bagai jamur di musim hujan. Nama-nama lembaga penjamin  mutu  produk  antara  lain  adalah    ISO  ( International Standardization  Organization )  2000  untuk  penjaminan  mutu  produksi, ISO  14000  yang  menjamin  mutu  produk  ramah  lingungan,  ekolabel, Superbrand dan  lain-lain.  Lembaga-lembaga  tersebut  asal  hukumnya tumbuh  dari  lembaga  non-pemerintah,  tetapi  telah  berkembang  menjadi suatu lesensi yang diakui dalam permainan di arena WTO.
Sebagaimana telah disinggung di atas, negara  maju  yang  memiliki modal  yang  besar  dan  mampu  memenuhi  standar-standar  mutu  produk adalah peluang yang sangat besar. Mereka dengan sejumlah lesensi mutu akan  mampu  melebarkan  sayap  wilayah  pemasaran  global.  Barang- barang  mereka  akan  menembus  ke  berbagai  pelosok  dunia  tanpa hambatan  karena  secara  kualitas  dapat  memenuhi  standar  yang
ditetapkan  oleh  lembaga  penjaminnya.  Sebaliknya  bagi  negara  miskin, akan  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  standar  mutu  internasional. Karena itu, jika kondisi ini terus menerus dibiarkan akan banyak barang- barang produksi dari negara berkembang yang tertahan di pelabuhan dan bandar-bandar udara Internasional.
Dengan melimpahnya barang-barang produksi industri maju masuk ke  negara  berkembang,  barang  sejenis  yang  diproduksi  di  dalam  negeri (di  negara  berkemang)  akan  kalah  bersaing.  Akibatnya  barang  produksi dalam  negeri  tidak  laku  dijual,  yang  pada  akhirnya  banyak  pabrik  yang bangkrut.  Dampak  dari  itu  semua  dapat  dipastikan  yaitu  akan  banyak karyawan  yang  di-PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja),  perekonomian nasional  akan  hancur,  dan  semakin  surut  sebagai  negara  yang  sangat miskin.
Selain  standar  mutu  produk,  akhir-akhir  ini  para  kapitalis  di  arena WTO  sudah  mencoba  membeli  atribut  standar  lingkungan  dan  nilai kehalalan  barang.  Mekanisme  ”penjegalan”  barang  dari  sentra-sentra pertanian  negara  berkembang  sama  dengan  penjegalan  standar  mutu. Negara  berkembang  yang  telah  lama  menggunakan  pupuk  kimia  dalam usaha pertanian (seperti Indonesia), secara otomatis akan ditolak di pasar internasional  karena  tidak  bebas  dari  bahan  kimia.  Barang-barang pertanian dari Indonesia akan terjegal karena tidak ramah lingkungan.
Untuk  mengimbangi  ketatnya  persaingan  pasar  global,  sejumlah negara  termasuk  Indonesia  membuat  institusi  standar  mutu  produk sendiri (seperti SNI = Standar Nasional Indonesia) dan kode etik ramah lingkungan  atau ekolable. Cara  ini  adalah  untuk  merebut  pasar  dalam negeri sendiri dan menyaingi keunggulan produk barang luar negeri yang melimpah.  Lembaga  penjamin  produk  ramah  lingkungan  Indonesia adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan logo sebagai berikut:
Gambar: Tanda Ekolabel Indonesia (Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup, 2004)
Baik  lesensi ISO, ekolable, atau  lainnya  sebenarnya  bebas diambil atau tidak diambil oleh setiap perusahaan. Pemilikan sertifikat ISO 14000 atau  ekolable  bukanlah  suatu  keharusan,  tetapi  jika  sebuah  perusahaan ingin  memilikinya  maka  dijamin  akan  dapat  lolos  di  pasar  dunia. Kepemilikan  sertifikat  ISO  dan  sertifikasi  ekolable  lainnya  mempunyai nilai besar dalam persaingan dagang, karena itu banyak perusahaan yang ingin memilikinya.
Dengan analogi sertifikasi ISO dan label ramah lingkungan, apakah mungkin label halal dijadikan instrumen pasar bebas dunia?. Masyarakat muslim Malaysia telah dapat diajak untuk hidup dalam konstelasi global. Mereka  tidak  akan  membeli  barang  yang  tidak  berlogo  jaminan  halal. Dengan  demikian,  muslim  taat  di  Malaysia  akan  membeli  barang  yang halal  saja.  Karena  lembaga  penjamin  produk  halal  sangat  ketat  maka kasus manipulasi barang halal dapat ditekan.
Berbeda  dengan  di  Indonesia,  sering  kali  kita  mendengar  adanya kasus  barang  yang  mengandung  unsur  babi  (barang  haram)  padahal barang  tersebut  berlogo halal .  Kita  juga  tidak  tahu  persis  barang manakah yang mengandung lemak babi di sejumlah permen, susu, coklat, margarin,  dan  lain-lain  karena  kita  tidak  memiliki  lembaga  penjamin kehalalan.  Selain  itu,  kesadaran  masyarakat  Indonesia  kurang  peduli terhadap label halal sehingga terasa ”aman-aman” saja.
Sebenarnya  terlepas  dari  besar-kecilnya  ketaatan  kita  terhadap hukum  halal  dan  haram,  Indonesia  jika  mau  dapat  memanfaatkan  isu
kehalalan produk. Produk barang yang berasal dari luar negeri dapat kita batasi  oleh  lesensi  produk halal .  Walaupun  permainan  WTO  (standar mutu  dan  ramah  lingkungan)  bangsa  Indonesia  kalah  telak  dari  negara maju,  tetapi  jika  label  halal  dapat  dimainkan  maka rasanya kita  dapat menjadi  pemenang,  setidaknya  untuk  pasar  negara  muslim.  Jika masyarakat  Indonesia  juga  peduli  terhadap  logo  halal  maka  serbuan produk luar negeri (yang tidak halal) tidak akan laku di Indonesia.

## 3. Konsumen cerdas modal hidup di dunia pasar bebas
Pasar  bebas  tidak  dapat  dibendung  lagi.  Untuk  menghadapi  pasar bebas,  pemerintah  memacu  dan  membina  produk  dalam  negeri  agar mampu  bersaing  di  pasar  bebas.  Satu  hal  yang  belum  terlihat  adalah keinginan  pemerintah  untuk  mendidik  masyarakat  dalam  memilih barang.  Sampai  saat  ini  penulis  belum  mengetahui  apakah  pemerintah telah  mendidik  masyarakat  untuk  cerdas  memilih  barang-barang konsumsinya?. Barangkali baru iklan layanan masyarakat untuk memilih produk nasional yang berlogo SNI. Namun untuk membina sikap mental yang berfihak terhadap produk dalam negeri belum terlihat dengan jelas. Pendidikan  masyarakat  untuk  memilih  barang  ramah  lingkungan  dan dijamin halal belum dilakukan oleh pemerintah dan atau pihak lainnya.
Dalam  dunia  pasar  bebas,  konsumen  harus  cerdas  memilih.  Ada tiga  komitmen  kecerdasan  konsumen  yang  perlu  diperhatikan  dalam pasar bebas yaitu:
a. Cerdas memilih produk yang halal
Memilih  produk  yang  halal  adalah  mutlak  bagi  komunitas  muslim.
Indonesia  yang  mayoritas  muslim  seharusnya  menyadari  bahwa kehalalan  produk  menyangkut  urusan  dunia  dan  akhirat.  Ketaatan seorang muslim diukur salah satunya dari cara ia berdisiplin memilih produk  yang  halal.  Sekecil  apapun  barang  yang  telah  tercampur dengan barang yang haram tidak boleh dimakan atau dipakai.
Untuk  mencapai  kecerdasan,  konsumen  harus  mengetahui  unsur- unsur  yang  terkadung  dalam  makanan.  Saat  ini,  dengan  teknologi
yang  sangat  canggih  sangat  sulit  membedakan  barang  yang  haram dan  halal.  Dari  barang  yang  kita  makan  seperti  permen,  kue,  dan penyedap  rasa  sangat  sulit  dibedakan.  Selain  itu  barang-barang konsumsi  lainnya  seperti  sabun  mandi, kosmetik, pewangi, dan  lain- lain  bisa  jadi  terkandung  barang  haram  yang  kita  sendiri  tidak menyadarinya. Berikut adalah unsur (komposisi)  barang  haram  yang digunakan dalam makanan seperti diglisarida, gelatin, gliserin, lesitin, dan  renet.  Selain  makanan  olahan,  barang  haram  bisa  juga  masuk dalam  tanaman  yang  diciptakan  melalui  penambahan  plasma  darah dan bioteknologi.
Penjelasan  di  atas  adalah  sekelumit  dari  unsur-unsur  yang  dapat ”mencemari”  makanan  kita  sehari-hari.  Intinya  adalah  bahwa masyarakat  Indonesia  yang  masih  peduli  terhadap syariat halal, hendaknya hati-hati. Di sinilah kita perlu pemberdayaan masyaarakat agar  mereka  mampu  memilih  barang  yang  dapat  dikonsumsinya dengan aman.
Tulisan ini tidak menekankan meminta pemerintah untuk mendirikan lembaga  jaminan  halal,  tetapi  meminta  semua  pihak  agar  peduli terhadap  kehalalalan  produk.  Adanya  lembaga  penjamin  kehalalan produk  belum  tentu  efektif  karena  dapat  ditipu  dan dibohongi oleh pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Tetapi  melalui pemberdayaan konsumen, semua pihak dapat mengawasinya. Dengan cara  ini,  konsumen  akan  lebih  berhati-hati  dan  tidak  asal  percaya terhadap iklan-iklan produk berlogo halal di pasaran.
Dalam konteks pasar  bebas, pemberdayaan  mayarakat peduli  barang halal  adalah  modal  utama  untuk  melindungi  negaranya  dari  serbuan barang-barang  luar  negeri.  Selain  itu,  para  pengusaha  dalam  negeri didorong  untuk  menciptakan  produk-produk  yang  100%  halal. Dampaknya  sudah  dapat  diduga  yaitu  walaupun  di  tanah  air  telah melimpah  barang-barang  dari  luar  negeri  tetapi  karena  status kehalalannya diragukan maka tidak akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
b. Cerdas memilih produk yang baik
Dalam tulisan  ini produk yang  baik adalah produk  yang aman untuk kesehatan  tubuh,  mendukung  kehidupan  sosial  yang  harmonis,  dan membangun budaya yang beradab. Produk yang baik untuk kesehatan biasanya  berdampingan  dengan  unsur  kehalalan  produk  (ada  istilah halalan thayiban ). Akhir-akhir ini banyak sekali makanan yang diberi bahan  pengawet,  zat  pewarna,  mengandung  pestisida,  dan  lain-lain. Produk  ini  jelas  sangat  tidak  baik  untuk  kesehatan  tubuh.  Jenis makanan yang tidak baik umumnya terdapat pada jajanan anak-anak. Dengan  warna  yang  menarik  dan  kadungan  MSG  yang  tinggi,  atau minuman yang berkarbonasi sangat laku di pasaran.
Tidak  hanya  dari  jenis  makanan,  alat  rumah  tangga,  meubeler, bahkan  kloset  harus  mencari  produk  yang  baik.  Contoh  sederhana masalah kloset buang air kecil yang berdiri dan kloset buang air yang duduk.  Di  rumah-rumah  orang  muslim  masih  ada  yang  merasa bangga  (merasa  kaya  dan  merasa  telah gaul )  jika  di  rumahnya  telah mampu  membeli  kloset  berdiri  dan  kloset  duduk.  Padahal  keduanya sangat tidak baik bahkan dilarang hukum agama. Kencing tidak boleh berdiri  dan  jika  buang  air  besar  hendaknya  jongkok  (bukan  duduk). Pandangan  ahli  kesehatan  dari  timur  mengajarkan,  jika  kencing sambil  berdiri dan buang air besar sambil duduk  maka kotoran  yang dibuang tidak seluruhnya keluar, masih ada yang tersisa. Pengetahuan semacam  ini  jarang  sekali  dipublikasikan  karena  akan  mengundang wacana  kontroversi,  tetapi  jika  produk  ini  dianggap  baik  menurut syariah  maupun  kesehatan  seharusnya  dipilih  oleh  konsumen Indonesia.
Produk  yang  baik  lainnya  adalah  yang  mendukung  kehidupan  sosial yang  harmonis.  Aspek  ini  dari  unsur fashion atau  gaya  hidup berpakaian.  Di  Argentina,  konon  telah  dilarang  mode  pakaian  yang ketat.  Alasannya  model  tersebut  telah  mendorong  anak  muda  untuk menurunkan  berat  badannya  agar  terlihat  ramping  dan  serba  bisa menggunakan berbagai pakaian ketat. Efek sampingnya, para remaja
Argentina  banyak  yang  diet  berlebihan  sehingga  banyak  yang  sakit. Kebijakan pemerintah sangat tepat dalam konteks pasar bebas, karena dapat  memilih  pakaian  yang  sesuai  kehendaknya.  Di  Indonesia, semua  mode  pakaian  dibebaskan  tanpa  ada  kajian  yang  mendalam untuk kesehatan rakyatnya sendiri.
Produk  baik  lainnya  adalah  yang  dapat  membangun  budaya  yang beradab.  Langkah  para  pengusaha  dalam  memasarkan  produk biasanya  melalui  dunia  hiburan  ( fun ).  Dalam  dunia  hiburan,
Indonesia  kalah  tertinggal  sehingga  isme  dari  luar  negeri  lebih dominan  merasuki  generasi  muda  daripada isme yang  membina budaya luhur bangsa Indonesia.
Contoh  konkrit  kekalahan  isme  budaya  pop  di  Indonesia  adalah dalam kasus Inul Daratista. Terlepas pro-kontra terhadap cara ngebor Inul, yang jelas pihak Rhoma Irama yang menjunjung asas kepatutan berkesenian  kalah  pamor  oleh  sosok  Inul.  Dunia entertaimnent mengusung Inul pulang kampung sebagai pahlawan yang di- dholimi , diarak,  dielu-elukan  dan  dibela  oleh  para  pengacara  yang  handal. Perlawanan  yang  dilakukan  oleh  Rhoma  Irama  dilecehkan  tanpa diberi  ruang  publik  dalam info-tainment ,  sehingga  dengan  sendirnya keburukan berkesenian tertutupi oleh publikasi gencar pembelanya. Kembali  ke  pembicaraan  awal,  jika  masyarakat  Indonesia  memiliki kemampuan  untuk  memilih  barang  yang  baik  dari  unsur food , fashion ,  maupun fun maka  bangsa  kita  memiliki  modal  untuk menerima atau menolak barang yang datang dari luar. Sampai saat ini gagasan  tersebut  masih  utopia  karena  ketiga  unsur  kesenangan  itu masih  dikendalikan  oleh  orang  lain.  Melalui  pemberdayaan masyarakat  yang  rasional,  dibarengi  dengan  pengembangan  produk dalam negeri yang baik maka tidak mustahil kita dapat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.
c. cerdas memilih produk yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan
Gagasan  ini  didasarkan  pada  semangat  nasionalisme.  Setelah mayarakat  mampu  memilih  barang  yang  halal  dan  baik,  kriteria
ketiga  lainnya  adalah  bersedia  dan komitmen untuk  setia  terhadap produk  dalam  negeri  terutama  yang  dihasilkan  oleh  para  pengusaha kecil. Gerakan  ini secara pribadi kurang berarti tetapi  jika dilakukan secara bersama-sama maka hasilnya akan cukup signifikan.
Dalam  konteks  perdagangan  global,  sektor  usaha  kecil  dapat mempertahankan  perekonomian  dalam  negeri.  Walaupun  modalnya kecil tetapi dapat berputar di dalam negeri. Sebaliknya jika membeli barang  produk  luar  negeri  (sekecil  apapun)  maka  keuntungannya akan  mengalir  ke  luar  negeri.  Walaupun  tidak  mungkin  seluruh produk  kebutuhan  hidup  dihasilkan  dari  pengusaha  kecil,  tetapi minimal  barang  yang  kita  pilih  adalah  barang  yang  memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.
Apakah  kita  perlu  gerakan  anti  barang  luar  negeri?.  Dalam  konteks ini  belum dianjurkan. Sebagai  ilustrasi,  jika ada dua pedagang ayam goreng dengan rasa yang sama, tetapi yang satu lebih menguntungkan bagi rakyat Indonesia maka pilihlah ayam goreng tersebut (tentu saja telah lolos dari kriteria pertama dan kedua yaitu halal dan baik).
Dalam  kasus  lain  konsumen  Indonesia  juga  jangan  mudah  tertipu oleh karena pengusaha ayam goreng itu warga dan bangsa Indonesia. Seandainya  Sang  Pengusaha  ayam  goreng  sering  berbelanja  ke  luar negeri  (artinya  hasil  keuntungan  dari  berdagang  ayam  goreng-nya dibelanjakan ke luar negeri, pen ) maka ayam goreng Si pengusaha itu tidak  baik  untuk  dibeli  lagi.  Itulah  makna  komitmen  yang  berfihak pada ekonomi kerakyatan, yang panjang cerita urusannya dan rumit.
Ketiga  kecerdasan  di  atas  nampaknya  belum  disampaikan  kepada khalayak umum. Pemerintah belum melakukan  pemberdayaan masyarakat  Indonesia  (sebagai  konsumen)  dalam  menghadapi  pasar bebas. Bangsa Indonesia tidak dapatr menolak kesepakatan WTO (karena jika  menolak  kita  akan  dikucilkan  dunia),  tetapi  yang  paling  penting adalah bagaimana rakyat Indonesia mampu dan berdaya memilih barang konsumsinya sesuai kriteria-kriteria di atas.
Sebagai konsumen, bangsa Indonesia  berhak  memilih  barang  yang akan  dibelinya.  Konsekwensinya,  mereka  yang  berdagang  di  tanah  air janganlah  marah  jika  barang  dagangan  Anda  tidak  laku  di  sini,  karena bangsa Indonesia memiliki hak pilih yang merdeka. Jika ingin laku maka ”langkahi” dulu lembaga penjamin kehalalan produk, penjamin kebaikan produk,  penjamin  ramah  lingkungan,  dan  penjamin  ramah  ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh rakyat Indonesia.

## 4. Penutup
Bagi pengusaha  kapitalis  pasar  bebas,  Indonesia  adalah  pasar potensial. Nusantara dengan jumlah penduduk lebih dari 210 juta adalah daerah  “koloni”  yang  menghasilkan  uang  bagi  kaum  imperialis.  Karena itu  satu  kata  yang  dikemukakan  oleh  para  kapitalis  adalah  bagaimana cara memilihara bangsa Indonesia agar tetap tergantung terhadap produk- produknya.
Pola  pikir  semacam  ini  sangat  wajar  dan  rasional.  Karena  itu disadari  atau  tidak  mereka  telah  mengeluarkan  biaya  yang  besar  untuk tujuan  itu.  Dari  satu  sisi  saja,  seperti  dari  produksi  bahan  pangan pertanian; kita telah terjebak dalam lingkaran setan. Awalnya kita diberi rasa bangga dapat melipatgandakan hasil pertanian dengan pupuk kimia, tetapi kurang dari 50 tahun kita menjadi sengsara. Lahan-lahan pertanian sangat  rendah  produktivitasnya  yaitu  hanya  rata-rata  3,5  -  4  ton/hektar. Sementara  itu  kebutuhan  pangan  semakin  tinggi  karena  pertambahan jumlah  penduduk,  akhirnya  kita  mengekspor  beras  (dan  bahan  pangan lainnya seperti jagung dan kedelai).
Tahun  pertama  mengimpor  bahan  pangan  adalah  awal  dari ketergantungan  bangsa  Indonesia  terhadap  bangsa  lain.  Selanjutnya merembet ke berbagai jenis kebutuhan hidup lainnya seperti bahan bakar, teknologi  kendaraan  bermotor,  pakan  ternak,  obat-obatan,  bahkan teknologi  perang.  Semuanya  adalah  kebutuhan  pokok  bangsa  Indonesia yang diperoleh dari luar negeri.
Untuk  mengurangi  ketergantungan  yang  semakin  kuat,  penulis berkeyakinan  bahwa  pemberdayaan  konsumen  yang  cerdas  adalah langkah  awal  untuk  bangkit  dan  melepas  diri  dari  belenggu  pihak  lain. Salah  satu  harapan  untuk  dapat  “bermain”  dalam  perdagangan  pasar bebas  adalah  bermain  dengan  produk  halal.  Biarkan  orang  lain  bermain dengan kartu As mutu produk dan ramah lingkungan, tapi ambillah kartu As label  halal  yang  dapat  kita  mainkan  untuk  ketahanan  ekonomi nasional bangsa Indonesia.
Penulis  telah  menyampaikan,  setidaknya  telah  gugur  kewajiban. Jika ada respon yang positif semua pihak sebaiknya dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri  sendiri, dan dimulai dari sekarang. Sejak adanya kesadaran  produk  halal,  kami  sekeluarga  menjadi  bingung  memilih barang  di  supermarket.  Namun  kami  tetap  bersyukur  karena  masih banyak  makanan  yang  halal  walaupun  harus  lebih  hati-hati.  Kami  terus berdiskusi  dan  memacu  diri  mencari  wawasan  tentang  produk  alternatif yang  terjaga  kesuciannya,  yaitu  halal,  baik,  dan  mengembangkan ekonomi kerakyatan.

## Daftar Pustaka
Norris,  Robert  &  Haring  Liyod.  1980. Political  Geography. Charles  E. Merrill  Publishing  Company  A  Bell  &  Howell  Company. Colombus, Toronto, London, Sydney.
Perdagangan  internasional  -  Wikipedia  Indonesia,  ensiklopedia  bebas berbahasa Indonesia_files
Mittelman,  J.H.  2000. Gloibalization,  Peace  and  Conflict .  Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi-Malaysia.
Gunadi, J. 2001. Propaganda Kolonialisme . Tersedia di
http://www.rnw.nl/ranesi/html/ globalisasi.html. Yudho  H.S.  2002. Membangun  Kemandirian  di  Bidang  Pangan:  Suatu Kebutuhan Bagi Indonesia. [online]. Tersedia
http://www.ekonomirakyat
Gray, J.D. 2005. Bayang Gurita. Iqra insan press. Jakarta.
Shoelhi,  M.  2007.  Diambang  Keruntuhan  Amerika.  Grafindo  Khasanah Ilmu. Jakarta.