Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## KEDUDUKAN BARANG VIRTUAL MENURUT HUKUM BENDA INDONESIA YANG DIATUR DALAM KUHPERDATA BUKU KEDUA TENTANG BARANG
Yafet Febrian Valentino Tololiu 1 , Muh Jufri Ahmad 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: Yfvt0702@gmail.com 1 , djufriahmad@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kedudukan barang virtual dalam  hukum benda Indonesia  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  buku  kedua  tentang  benda.  Hal  ini  dikarenakan  keberadaan dari barang virtual sendiri yang hanya berada  pada  dunia  virtual  atau  dunia  siber  saja,  namun  barang virtual  juga  diperlakukan  sama  selayaknya  benda  pada  umumnya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  yaitu  pendekatan  dari  sudut  pandang  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Data  dari  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menelaah  berbagai macam  kaidah  hukum  formal  seperti  undang-undang,  kepustakaan  yang  merupakan  konsep-konsep teoritis  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan.  Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa barang virtual merupakan benda tidak berwujud yang diatur dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  karena  telah  memenuhi  seluruh  unsur  benda  tidak  berwujud, yaitu:  merupakan  suatu  objek,  bagian  daripada  harta  kekayaan,  dapat  dimiliki,  tidak  memiliki  tubuh, berupa hak. Namun barang virtual bukanlah berupa hak tetapi menyerupai benda berwujud yang tidak memiliki  fisik/  tubuh.  Oleh  karenanya  dalam  unsur  terakhir  benda  tidak  berwujud  dilakukan penerjemahan secara ekstensif yaitu dengan perluasan makna bahwa pengertian benda tidak berwujud tidak sebatas hak, tetapi memungkinkan bentuk lain selama memenuhi unsur-unsur benda. Berdasarkan pembahasan  tersebut,  penelitian  ini  merekomendasikan  perlunya  pengkajian  yang  lebih  mendalam mengenai barang virtual berdasarkan hukum di Indonesia, sehingga terciptanya pengaturan yang secara eksplisit  mengatur  barang  virtual  dalam  hukum  kebendaan  di  Indonesia,  dengan  adanya  pengaturan tersebut diharapkan hukun di Indonesia dapat mencakup permasalahan-permasalahan yang sudah ada, maupun yang aka nada.
Kata Kunci: Barang Virtual, Benda Tidak Berwujud, Hukum Benda

## Abstract
This research  aims to find out about  the  position  of  virtual  Property  in  Indonesian  object  law  which  is regulated in the second book of the Civil Code concerning objects. This is due to the existence of virtual Property  themselves  which  only  exist  in  the  virtual  world  or  cyber  world,  but  virtual  Property  are  also treated  the  same  as  objects  in  general.  This  research  was  conducted  using  the  Normative  Juridical method,  namely  an  approach  from  the  point  of  view  of  law  or  applicable  laws  and  regulations.  Data from  this  study  were  collected  by  examining  various  kinds  of  formal  legal  principles  such  as  laws, literature  which  are  theoretical  concepts  which  are  then  linked  to  the  issues  that  are  the  subject  of discussion. The analysis was carried out  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach  which were  then  processed  and  arranged  systematically  and  the  results  were  presented  in  a  qualitative descriptive way. The results of this study indicate that virtual Property are intangible objects regulated in the Civil Code (KUHPerdata) because they fulfill all the elements of intangible objects, namely: an object, part of property, can be owned, has no body, in the form of rights. However, virtual Property are not in the form of rights but resemble tangible objects that do not have a physical body.  Therefore, in the last
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
element of intangible objects extensive translation is carried out, namely by expanding the meaning that the meaning of intangible objects is not limited to rights, but allows other forms as long as they fulfill the elements of objects. Based on this discussion, this study recommends the need for a more in-depth study of  virtual  Property  based  on  Indonesian  law,  so  that  regulations  are  created  that  explicitly  regulate virtual Property in Indonesian material law. there is, or there will be.
Keywords: Intangible Objects, Law of Things, Virtual Goods

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang semakin  cepat berimplikasi  pada aktivitas  manusia  sehari-hari,  misalnya  seperti  aktivitas-aktivitas  pokok,  kegiatan  belajar mengajar yang saat ini dapat dilakukan secara daring, beberapa pekerjaan dapat pula dilakukan secara  daring,  sampai  pada  aktivitas-aktivitas  yang  bersifat  hiburan  seperti  mendengarkan musik, menonton film dan bermain game. Salah satu perkembangan teknologi adalah internet yang kini sudah mencapai kecepatan 4,5G di Indonesia dan bahkan beberapa negara lain sudah mendukung  kecepatan  internet  5G.  Dengan  berkembangannya  kecepatan  internet  tersebut tentunya memberikan dampak positif maupun negatif bagi para pengguna. Dampak positif dari berkembangannya kecepatan internet tersebut adalah semakin cepat dalam mengakses suatu informasi.  Selain  itu,  dengan  adanya  perkembangan  dalam  kecepatan  internet  juga memberikan dampak negatif yaitu semakin maraknya situs-situs pornografi, situs- situs aplikasi bajakan, dan situs-situs jual beli ilegal.
Indonesia  mempunyai  penduduk  kurang  lebih  262  juta  orang.  Sebanyak  143,26  juta masyarakat Indonesia adalah pengguna internet yang aktif. Rata-rata penggunaan internet oleh masyarakat  Indonesia  sebanyak  43,89%  yaitu  antara  1  sampai  3  jam  per  hari.  Selanjutnya penggunaan  internet  selama  4  sampai  7  jam  per  hari  dilakukan  oleh  29,63%  masyarakat Indonesia.  Penggunaan  internet  selama  7  jam  per  hari  dilakukan  oleh  26,48%  masyarakat Indonesia. Selain penggunaan internet per harinya, terdapat data terkait dengan jenis layanan yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia yaitu pada aplikasi chatting sebanyak 89,35%, media sosial sebanyak 87,13% dan memainkan game online sebanyak 57,13%.
Pada game online di dalamnya terdapat barang-barang virtual yang dapat dibeli dengan menggunakan  mata  uang  pada  game  tersebut.  Misalnya  mata  uang  pada  game  online  pada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Mobile  Legends  yaitu  Diamonds,  PUBG  (Player  Unknown  Battle  Ground)  yaitu  UC  (Unknown Cash),  dan  lain  sebagainya.  Mata  uang  pada  game  tersebut  dibeli  dengan  cara  menukarkan sejumlah  uang  rupiah  yang  kemudian  ditukarkan  ke  dalam  mata  uang  pada  game  tersebut. Banyak  pemain  game  online  melakukan pembelian barang-barang  virtual  pada  game  tersebut karena diberbagai skenario yang mengharuskan untuk membeli barang virtual tersebut.
Barang  virtual  bagi  para  pengguna  internet  dianggap  memiliki  fungsi  dan  kegunaan selayaknya benda-benda pada dunia nyata, namun tentunya fungsi dan kegunaanya itu hanya berlaku pada dunia siber. Para pengguna internet seperti para gamers atau pemain game online bahkan menggunakan situs jual-beli yang telah digunakan pada dunia nyata seperti eBay untuk melakukan  transaksi  atas  barang  virtual  ini.  Barang  virtual  merupakan  kode-kode  pada teknologi komputer yang dibuat berdasarkan rumus algoritma yang sedemikian rupa dan dibuat dengan  meniru  objek-objek  yang  ada  pada  dunia  nyata.  Dibuat  dengan  meniru  objek-objek yang  ada  pada  dunia  nyata  dikarenakan  barang  virtual  ini  hanya  muncul  pada  sebuah  dunia yang  juga  diciptakan  melalui  teknologi  komputer  yaitu  dunia  siber.  Dunia  siber  ini  pun merupakan dunia yang tidak nyata atau virtual.
Barang  virtual  tidak  memiliki  wujud  yang  dapat  dirasakan  oleh  panca  indra  manusia. Barang virtual tidak dapat dilihat oleh indra penglihatan manusia secara nyata dan tidak dapat pula  dirasakan  bentuknya  dengan  menggunakan  indra  perasa  manusia.  Meskipun  tidak memiliki wujud nyata, pada kenyataannya barang virtual ini banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya dan diperlakukan layaknya benda-benda berwujud yang ada di dunia nyata,  bahkan  memiliki  nilai  ekonomis.  Penggunaan  barang  virtual  ini  terbatas  hanya  pada dunia virtual juga yaitu dunia siber. Barang virtual ini hanya berfungsi dan berguna dalam dunia siber karena barang virtual merupakan objek-objek yang ada pada dunia siber, namun barang virtual  ini  dapat  memberikan  dampak  pada  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  terlepas  dari eksistensinya  yang  tidak  nyata.  Dampak-dampak  tersebut  menyentuh  pada  aspek  sosial, ekonomi, dan bahkan budaya.
Masalah  yang  sering  muncul  dalam  dunia  game  online  adalah  terkait  dengan  barang virtual  dalam  game  online  yang  dimiliki  oleh  pemainnya.  Barang  virtual  dalam  game  online
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mempunyai  suatu  nilai  karena  didapatkan dengan  cara  membeli  menggunakan  uang  asli  yang kemudian  ditukarkan  dalam  bentuk  uang  digital.  Fenomena  barang  virtual  ini  kemudian menimbulkan  tanda  tanya  tentang  apa  itu  sebenarnya  barang  virtual  dan  bagaimana kedudukannya  dalam  konsep  hukum  benda  di  Indonesia.  Selain  itu,  dengan  segala  kegiatan yang  dilakukan  terhadap  objek  virtual  ini  juga  menimbulkan  permasalahan  -  permasalahan hukum  yang  baru  seperti  penentuan  hak-hak  atas  barang  virtual,  tata  cara  peralihannya,  dan munculnya  perselisihan-perselisihan  lain  yang  terjadi  atas  barang  virtual.  Ini  semua  akan menuntut  sistem  hukum  di  Indonesia  untuk  dapat  merespon  permasalahan-permasalahan terhadap  barang  virtual  mengingat  barang  virtual  ini  merupakan  hal  yang  baru  didalam kehidupan manusia.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di  atas,  kemudian  muncul  suatu  gejala  hukum mengenai  konsep  benda  dalam  hukum  keperdataan  Indonesia  dengan  barang  virtual  ini. Adapun  gejala  hukumnya  yaitu  media  pada  benda  dalam  hukum  perdata  Indonesia  adalah dunia  nyata  sedangkan  barang  virtual  berada  pada  media  dunia  tidak  nyata  atau  virtual  yang dalam  hal  ini  adalah  dunia  cyber.  Sehingga  muncul  pertanyaan  apakah  barang  virtual  dapat dipersamakan  sebagai  suatu  benda  berdasarkan  hukum  benda  Indonesia  atau  tidak.  Gejala hukum ini juga berkaitan mengenai belum luasnya definisi atau pengertian tentang benda dalam  isistem  ihukum  idi  iIndonesia  idan  ipengaturannya  isedangkan  ipada  inegara- negara  ilain  iseperti  iAmerika  iSerikat,  iCina,  idan  iKorea  iSelatan  isudah  ilebih  idulu  imemiliki ikonsep ipengaturan imengenai ibarang ivirtual iini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian i ini i menggunakan i penelitian i yuridis i normatif, i artinya i permasalahan i yang i diangkat, i dibahas i dan i diuraikan i dalam i penelitian i ini i difokuskan i pada i penerapan i kaidah i atau i norma i hukum i positif. ii Tipe i penelitian i yuridis i normatif i ini i dilakukan i dengan i menelaah i berbagai i macam i kaidah i hukum i formal i seperti i undang-undang, i kepustakaan i yang i merupakan i konsep-konsep i teoritis i yang i kemudian i dikaitkan i dengan i permasalahan i yang i menjadi i pokok i pembahasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada i penlitian i ini i penulis i dalam i menganalisis i merujuk i pada i konsep i benda i yang i diatur i dalam i KUHPerdata, i karena i penelitian i ini i merupakan i penelitian i yang i membandingkan i barang i virtual i terhadap i ketentuan i norma-norma i hukum i benda i di i Indonesia. i Namun i sebelumnya i perlu i diketahui i mengenai i maksud i dari i kata i kedudukan i dalam i penelitian i ini.
Menurut i arti i kedudukan i pada i KBBI, i yang i dimaksud i dengan i kedudukan i dalam i pembahasan i ini i adalah i letak i atau i tempat i suatu i benda i pada i barang i virtual . i Apakah i barang i virtual i dapat i diatur i sebagaimana i benda i tidak i berwujud i yang i diatur i dalam i KUHPerdata i atau i tidak.
Sebelum i memulai i pembahasan i yang i lebih i dalam, i sekiranya i perlu i diketahui i terlebih i dahulu i mengenai i arti i kata i benda. i Menurut i hukum, i benda i didefinisikan i sesuai i ketentuan i pada i Pasal i 499 i KUHPerdata, i dalam i paham i undang-undang i yang i dinamakan i kebendaan i ialah, i tiap-tiap i barang, i dan i tiap-tiap i hak, i yang i dapat i dikuasai i oleh i hak i milik. i Benda i dibedakan i menjadi i 6 i yaitu i :
1. Benda i Berwujud i Dan i Tidak i Berwujud
2. Benda i Bergerak i Dan i Benda i Tidak i Bergerak
3. Benda i Yang i Dapat i Diperdagangkan i Dan i Yang i Tidak i Dapat i Diperdagangkan i Atau i Diluar i Perdagangan
4. Benda i Yang i Dapat i Dipakai i Habis i ( Verbruikbaar ) i Dan i Benda i Yang i Tidak i Dapat i Dipakai i Habis i ( Onverbruikbaar )
5. Benda i Yang i Sudah i Ada ( Tegenwoordige i Zaken ) i Dan i Benda i Yang i Masih i Akan i Ada ( Toekomstige i Zaken )
6. Barang-Barang i Yang i Dapat i Dibagi i Dan i Barang-Barang i Yang i Tidak i Dapat i Dibagi
Pengaturan i mengenai i benda i tidak i berwujud i dalam i hukum i kebendaan i di i Indonesia i diatur i dalam i Pasal i 503 i KUHPerdata i yaitu i tiap-tiap i kebendaan i adalah i bertubuh i atau i tak i bertubuh. i Dimana i dalam i pengaturan i tersebut, i kebendaan i yang i tak i bertubuh i secara i luas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i diartikan i sebagai i benda i tidak i berwujud. i Sedangkan i penjelasan i mengenai i benda i tidak i berwujud i dalam i beberapa i literatur i yakni, i benda i tidak i berwujud/tidak i bertubuh i adalah i segala i benda i yang i tidak i ada i fisiknya, i yaitu i fisiknya i tidak i terlihat i atau i teraba, i yang i terdiri i dari i hak-hak i atau i tagihan.
Pada i ketentuan i hukum i kebendaan i Indonesia i yaitu i pada i Pasal i 499 i dan i 503 i KUHPerdata, i benda i tidak i berwujud i diakui i sebagai i benda. i Meskipun i di i dalam i KUHPerdata i menyebutkan i contoh i dari i benda i yang i tidak i berwujud i adalah i hak-hak i tertentu i seperti i hak i tagih i utang i dan i sebagainya, i KUHPerdata i tidak i serta i merta i menutup i bentuk i lain i dari i benda i tidak i berwujud i atau i hanya i terbatas i pada i bentuk i hak i saja i melainkan i dapat i berupa i bentuk i lain i yang i memang i tidak i memiliki i wujud i nyata.
Berdasarkan i unsur-unsur i tersebut i dikarenakan i benda i tidak i berwujud i juga i merupakan i benda i sebagaimana i diatur i dalam i KUHPerdata, i maka i dalam i unsur i benda i tidak i berwujud i tersebut i terdapat i pula i unsur i benda i secara i umum, i yakni i Merupakan i objek i hukum; i Bagian i daripada i harta i kekayaan; i dapat i dimiliki.
Dalam i hukum i benda i diatur i mengenai i beberapa i asas i yang i berlaku i bagi i hak-hak i kebendaan. i Adapun i beberapa i asas i dalam i hukum i kebendaan i sebagai i berikut: i
1) Asas i hukum i memaksa i ( dwingend i recht )
Asas i pemaksa, i berarti i berlakunya i ketentuan i Hukum i Benda i merupakan i hukum i pemaksa i ( dwingend i recht ). i Jadi, i tidak i dapat i disimpangi, i ditentukan, i dihitung, i atau i ditakar i berdasarkan i berat, i jumlah, i atau i ukuran, i atau i ditentukan i menurut i tumpukan. i Aturan i yang i berlaku i menurut i undang-undang i wajib i dipatuhi i atau i tidak i boleh i disimpangi i oleh i para i pihak.
2) Asas i dapat i dipindahtangankan
Menurut i hukum i perdata i Barat, i tidak i semua i hak i kebendaan i dapat i dipindahkan, i kecuali i hak i pakai i dan i hak i mendiami. i Akan i tetapi, i setelah i berlakunya i UUHT, i semua i benda i dapat i dipindahtangankan. i Berbeda i dengan i tagihan, i disini i para i pihak i menentukan i bahwa i tidak i dapat i dipindahtangankan, i tetapi i berhak i juga i menyanggupi i akan i tidak i memperlainkan i ( vervreemden ) i barangnya, i dan i berlakunya i dibatasi i oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i etische i causaliteitsregel i (Pasal i 1337 i KUHPerdata): i tidak i berlaku i jika i tujuannya i bertentangan i dengan i kesusilaan. i Hak i milik i kebendaan i dapat i dialihkan i dari i pemiliknya i semula i kepada i pihak i lain i dengan i segala i akibat i hukumnya.
3) Asas i individualitas i ( individualiteit )
Asas i ini i berarti i sesuatu i yang i dapat i diberikan i menjadi i kebendaan i menurut i hukum i dapat i ditentukan i terpisah. i Artinya i bahwa i sesuatu i yang i dapat i dikatakan i sebagai i benda i atau i diberikan i sebagai i benda i adalah i segala i sesuatu i yang i dapat i ditentukan i sebagai i suatu i kesatuan i atau i sebagai i jumlah i atau i ukuran i tertentu. i Hal i ini i dapat i dilihat i dalam i ketentuan i Pasal i 1333 i KUHPerdata, i “Suatu i perjanjian i harus i mempunyai i pokok i berupa i suatu i barang i yang i sekurang-kurangnya i ditentukan i jenisnya. i Jumlah i barang i itu i idak i perlu i pasti, i asal i saja i jumlah i itu i kemudian i dapat i ditentukan i atau i dihitung”.
4) Asas i totalitas i ( totaliteit )
Asas i totalitas i ( totaliteit ) i berarti i kepemilikan i suatu i kebendaan i adalah i kepemilikan i menyeluruh i atas i setiap i bagian i kebendaan. i Misalnya, i seseorang i tidak i mungkin i memiliki i bagian i dari i suatu i kebendaan i jika i ia i tidak i memiliki i titel i hak i milik i atas i kebendaan i tersebut i secara i utuh. i Artinya i bahwa i sesuai i dengan i sifat i individualitas i dari i suatu i kebendaan, i tiap-tiap i benda i yang i menurut i sifatnya i atau i menurut i undang- undang i tidak i dapat i dibagi i maka i penyerahan i kepemilikan i atas i benda i tersebut i harus i dilakukan i secara i keseluruhan i benda i itu. i Dalam i asas i totalitas i ini i tercakup i asas i perlekatan i ( accesie ) i karena i perlekatan i terjadi i dalam i hal i benda i pokok i ( hoofdzaak ) i berkaitan i erat i dengan i benda-benda i pelengkapnya, i yaitu i benda i tambahan i ( bijzaak ) i dan i benda i pembantu i ( hulpzaak ). i Oleh i karena i itu, i seorang i pemilik i benda i pokok i adalah i pemilik i benda i pelengkapnya.
5) Asas i tidak i dapat i dipisahkan i ( onsplitsbaarheid )
Asas i ini i merupakan i konsekuensi i dari i asas i totalitas i ( totaliteit ) i bahwa i seseorang i tidak i mungkin i melepaskan i hanya i sebagian i hak i miliknya i atas i suatu i kebendaan i yang i utuh. i Meskipun i seorang i pemilik i diberi i kewenangan i untuk i membebani i hak i miliknya i dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i hak i kebendaan i lainnya i yang i bersifat i terbatas i ( jura i in i re i alieno ), i beban i yang i dilakukan i hanya i terhadap i keseluruhan i benda i yang i yang i menjadi i miliknya. i Dengan i demikian, i jura i in i re i aliena i tidak i mungkin i dapat i diberikan i untuk i sebagian i benda, i tetapi i harus i untuk i seluruh i benda i sebagai i suatu i kesatuan.
6) Asas i prioritas i ( prioriteit )
Asas i ini i berarti i antara i hak i kebendaan i yang i satu i dan i hak i kebendaan i yang i lain i di i atas i suatu i kebendaan i yang i sama i memiliki i tingkatan i atau i kedudukan i yang i berjenjang-jenjang i ( hierarkis ). i Jika i dilihat i dari i sisi i penuh i atau i tidaknya i suatu i hak i kebendaan, i hak i yang i memiliki i kedudukan i yang i paling i tinggi i adalah i hak i milik i kemudian i diikuti i oleh i hak i bezit , i dan i hak i atas i kebendaan i milik i orang i lain i ( jura i in i re i aliena ). i Jika i terjadi i perselisihan i mengenai i hak-hak i kebendaan i tersebut, i hak i yang i kedudukan i hierarkinya i lebih i tinggi i akan i diprioritaskan i dari i hak i yang i kedudukan i prioritasnya i lebih i rendah. i Apabila i di i antara i hak-hak i kebendaan i yang i kedudukan i hierarkinya i sama, i diberikan i prioritas i kepada i hak i yang i muncul i lebih i awal, i kecuali i untuk i hak i bezit . i Hak i bezit i hadir i karena i penguasaan i atas i suatu i benda i tertentu i dan i akan i lepas i jika i penguasaan i itu i lepas. i
7) Asas i percampuran i ( vermenging )
Asas i percampuran i ini i terjadi i apabila i dua i lebih i hak i melebur i menjadi i satu. i Hal i ini i berarti i adanya i suatu i percampuran, i yaitu i peleburan i dua i hak i apabila i dua i hak i itu i dimiliki i oleh i orang i yang i sama i dan i atas i kebendaan i yang i sama. i Misalnya, i jika i A i menyewa i sebuah i rumah i milik i B, i kemudian i A i membeli i rumah i tersebut, i hak i sewa i tersebut i menjadi i lenyap.
8) Asas i publisitas i ( Publiciteit )
Asas i publisitas i berkaitan i dengan i pengumuman i status i kepemilikan i suatu i benda i tidak i bergerak i kepada i masyarakat. i Hak i milik, i penyerahan, i dan i pembebanan i hak i atas i tanah i misalnya, i wajib i didaftarkan i pada i Kantor i Pendaftaran i Tanah i dan i ditulis i dalam i Buku i Tanah i ( register ) i agar i diketahui i oleh i umum. i Untuk i benda i bergerak, i tidak i perlu i didaftarkan, i artinya i cukup i melalui i penguasaan i dan i penyerahan i nyata. i
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
9) Asas i perlakuan i yang i berbeda i antara i benda i bergerak i dengan i benda i tidak i bergerak Pengaturan i dan i perlakuan i dapat i disimpulka i dari i cara i membedakan i antara i benda i bergerak i dan i benda i tidak i bergerak i serta i manfaat i atau i pentingnya i pembedaan i antara i kedua i benda i tersebut. i Cara i atau i kriteria i pembedaannya i ditentukan i oleh i undang-undang. i Adapun, i manfaat i pembedaanya i dapat i ditinjau i dari i sudut i penyerahannya, i penguasaanya, i kadaluwarsa, i dan i pembebananya.
10) Adanya i sifat i perjanjian i dalam i setiap i pengadaan i atau i pembentukan i hak  Pada i dasarnya i dalam i setiap i hukum i perjanjian i terkandung i asas i kebendaan i dan i dalam i setiap i hak i kebendaan i melekat i pula i setiap i hukum i perjanjian i di i dalamnya. i Sifat i perjanjian i ini i menjadi i semakin i penting i karena i adanya i dalam i pemberian i hak i kebendaan i yang i terbatas i ( jura i in i re i aliena ), i sebagaimana i disebutkan i dalam i undang-undang.
Dari i penjelasan i asas-asas i hukum i benda i di i atas i bahwa i mengenai i cara i peralihan i atas i benda i tidak i berwujud i adalah i terdapat i pada i salah i satu i asas i hak i kebendaan i yaitu i asas i dapat i dipindahtangankan, i yang i semuanya i telah i diatur i dalam i KUHPerdata. i Dari i penjelasan i diatas, i diperoleh i beberapa i unsur i dari i benda i tidak i berwujud, i yakni i :
1) Merupakan i objek i hukum
2) Bagian i daripada i harta i kekayaan
3) Dapat i dimiliki
4) Tidak i memiliki i tubuh
5) Berupa i hak
Setelah i didapatkan i unsur-unsur i benda i tidak i berwujud, i maka i pembahasan i selanjutnya i beralih i pada i barang i virtual i untuk i mengetahui i unsur-unsur i dari i barang i virtual i itu i sendiri. i Namun i sebelum i membahas i mengenai i barang i virtual , i penting i diketahui i mengenai i arti i kata i dari i barang i virtual , i yaitu i sebagai i berikut:
“ Virtual i berasal i dari i kata i visual , i yang i artinya i adalah i proses i pengubahan i suatu i konsep i dan i pengungkapan i suatu i gagasan i atau i perasaan i dengan i menggunakan i bentuk i gambar, i tulisan, i drafik i dan i lain-lain i agar i dapat i dilihat i dengan i indra i penglihatan i (mata)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i untuk i disajikan. i Dalam i beberapa i referensi i virtual i kurang i lebih i berarti, i secara i umum, i memiliki i sifat i dari i suatu i hal i tapi i mendekati i hal i itu; i secara i komputerisasi, i operasi i atau i fitur i yang i tampil i nyata i tapi i tidak i nyata; i merupakan i kata i sifat i yang i digunakan i untuk i menggambarkan i pengalaman i atau i wujud i yang i merupakan i simulasi i dari i sesuatu i yang i nyata: i misalnya, i komunitas i virtual i dan i perusahaan i virtual ; i sangat i mendekati i sebagai i suatu i hal i tanpa i benar-benar i menjadi i suatu i hal i tersebut; i ada i atau i terdapat i pada i komputer i atau i di i Internet. ”
Secara i yuridis i definisi i mengenai i barang i virtual i sendiri i memang i belum i ada, i namun i beberapa i ahli i hukum i mendefinisikan i barang i virtual i sebagai i berikut: i
“ Barang i Virtual i sering i disebut i juga i sebagai i virtual i goods i atau i virtual i objects . i Barang i virtual i atau i virtual i goods i ini i dapat i didefinisikan i sebagai i suatu i objek i atau i gambar i dari i suatu i benda i yang i bersifat i tidak i berwujud i yang i diperjual i belikan i untuk i digunakan i dalam i permainan i online i atau i komunitas i online. ”
Fairfield i menjelaskan, i bahwa i barang i virtual i merupakan i sebuah i code i yang i dibuat i menggunakan i sistem i komputer i dan i internet i yang i berada i di i dunia i cyber , i dibentuk i sedemikian i rupa i dan i diperlakukan i sama i dengan i benda-benda i yang i ada i di i dunia i nyata. i Macam-macamnya i seperti i akun i e-mail , i website , i Uniform i Resource i Locator i (URL), i Chat i Room i atau i ruang i obrolan i virtual , i akun i bank, i akun i media i online . i Menurutnya i macam- macam i lain i dari i barang i virtual i adalah i seperti i item-item i dalam i permainan i online , i dan i sebagainya. i Lebih i lanjut, i Fairfield i mengatakan i bahwa i barang i virtual i memiliki i 3 i (tiga) i sifat, i yaitu i Rivalrousness , i Persistence , i dan i Interconnectivity
Rivalrousness i maksudnya i adalah i eksklusif i yaitu i tidak i dapat i digunakan i oleh i orang i lain i selain i si i pemilik i barang i virtual . i Pada i sebuah i akun i e-mail , i hanya i si i pemilik i akun i yang i memiliki i password i akun i e-mail i tersebut i lah i yang i dapat i menggunakan i akun i e-mail i tersebut. i Orang i lain i yang i tidak i memiliki i password i dari i akun i e-mail i tersebut i tidak i dapat i menggunakan i akun i e-mail i itu.
Persistence i artinya i adalah i tetap, i yaitu i barang i virtual i tetap i akan i ada i dan i tidak i akan i berubah. i Contohnya i pada i akun i e-mail , i meskipun i pemilik i akun i e-mail i tersebut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i mematikan i komputernya, i semua i info i dan i hal-hal i yang i ada i di i akun i e-mail i tersebut i tidak i akan i hilang i dan i bahkan i akun i e-mail i tersebut i dapat i diakses i menggunakan i perangkat i lainnya i dan i tidak i terbatas i hanya i pada i satu i perangkat i saja i dan i tidak i merubah i isi i dari i akun i e-mail i tersebut. i Barang i virtual i seperti i sebuah i patung i di i dunia i nyata, i hanya i cukup i sekali i dibuat i dan i tidak i akan i hilang i meskipun i dibiarkan i begitu i saja.
Terakhir i adalah i Interconnectivity i yang i artinya i adalah i saling i terhubung. i Didalam i dunia i nyata, i segala i objek i yang i ada i di i dunia i nyata i secara i alami i saling i terhubung. i Objek i yang i ada i di i dunia i nyata i dapat i saling i memberikan i pengaruh i satu i sama i lain. i Sama i halnya i dengan i objek-objek i yang i ada i di i dunia i virtual i atau i dunia i siber i juga i dapat i memberikan i pengaruh i satu i sama i lain i yang i dengan i kata i lain i saling i terhubung.
Menurut i Peter i Brown i & i Richard i Raysman, i Barang i Virtual i merupakan i aset i atau i barang-barang i kepemilikan i yang i bernilai. i Bernilai i disini i maksudnya i memiliki i nilai i ekonomi, i dapat i ditukarkan i dengan i uang i nyata i dengan i cara i jual- i beli, i atau i melalui i perjanjian i tukar-menukar i antar i sesama i objek i virtual . i Barang i virtual i hanya i ada i pada i dunia i yang i virtual i juga i yaitu i dunia i siber. i Barang i virtual i ini i bagi i para i pengguna i internet i dianggap i memiliki i fungsi i dan i kegunaan i selayaknya i benda-benda i pada i dunia i nyata, i namun i tentunya i fungsi i dan i kegunaanya i itu i hanya i berlaku i pada i dunia i siber. i Para i pengguna i internet i seperti i para i gamers i bahkan i menggunakan i situs i jual-beli i yang i telah i digunakan i pada i dunia i nyata i seperti i eBay i untuk i melakukan i transaksi i atas i objek-objek i virtual i ini.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur  virtual  property sebaga berikut:
1) Merupakan i objek
2) Bagian i daripada i harta i kekayaan
3) Dapat i dimiliki
4) Tidak i memiliki i tubuh
5) Berada i dalam i sistem i komputer i dan i internet
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dalam i penelitian i ini i peneliti i tidak i membahas i mengenai i benda i berwujud i dan i fokus i pada i benda i tidak i berwujud, i dikarenakan i karakteristik i barang i virtual i lebih i mendekati i karakteristik i benda i tidak i berwujud. i Jika i dibandingkan i dengan i benda i berwujud, i tentu i barang i virtual i bukanlah i objek i yang i memiliki i wujud i nyata i yang i dapat i disentuh i sebagaimana i benda i berwujud.
Untuk  menentukan  apakah  barang  virtual  termasuk  kedalam  benda  tidak  berwujud berdasarkan  KUHP  perdata  atau  tidak,  maka  perlu  membandingkan  antara  unsur-unsur  dari keduanya.  Berikut  ini  tabel  perbandingan  antara  unsur-unsur  benda  tidak  berwujud  menurut KUHPerdata dan unsur-unsur barang virtual:
Tabel 1. Perbandingan i unsur-unsur i benda i tidak i berwujud i berdasarkan i KUHPerdata i dan i barang i virtual.
No Benda i Tidak i Berwujud
Barang i Virtual 1
Merupakan i objek i hukum
Merupakan i objek
2 Bagian i daripada i harta i kekayaan Bagian i daripada i harta i kekayaan
3 Dapat i dimiliki Dapat i dimiliki 4 Tidak i memiliki i tubuh
Tidak i memiliki i tubuh
5 Berupa i hak Berada i dalam i sistem i komputer i dan i internet
Berikut i penjelasan i mengenai i tabel i diatas. i Sebagaimana i telah i disebutkan i bahwa i unsur i benda i tidak i berwujud i yang i pertama i adalah i merupakan i objek i hukum. i Berdasarkan i penjelasan i sebelumnya i disebutkan i bahwa i unsur i benda i secara i umum i yaitu i segala i sesuatu i yang i dapat i menjadi i obyek i hukum, i bagian i daripada i harta i kekayaan i dan i dapat i dimiliki. i Begitu i juga i benda i tidak i berwujud i pun i merupakan i suatu i objek i hukum, i bagian i daripada i harta i kekayaan, i dan i dapat i dimiliki, i terlebih i dalam i Pasal i 499 i KUHPerdata i benda
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i tidak i berwujud i diklasifikasikan i sebagai i hak, i dan i pada i Pasal i 503 i KUHPerdata, i benda i tidak i berwujud i didefinisikan i sebagai i benda i yang i tidak i memiliki i tubuh.
Pada i email i misalnya, i surat i dalam i suatu i email i memiliki i fungsi i tersendiri i bagi i pemiliknya, i baik i dari i pengirim i maupun i penerima i surat i layaknya i keberadaan i surat i secara i nyata. i Surat i tersebut i dikuasai i menggunakan i akun i email , i dan i hanya i pemilik i akun i saja i yang i dapat i mengakses i surat i miliknya. i Demikian i halnya i dalam i permainan i online , i item i atau i Barang i virtual i memiliki i kegunaan i tersendiri i bagi i pengguna i dalam i suatu i komunitasnya. i Berkaitan i dengan i adanya i praktik i jual-beli i terhadap i barang i virtual , i dapat i diartikan i bahwa i barang i virtual i dapat i ditukarkan i dengan i sejumlah i uang i yang i berarti i barang i virtual i tersebut i memiliki i nilai i ekonomi, i juga i merupakan i pokok i dalam i hubungan i hukum. i Sebagaimana i menurut i subekti, i jika i yang i dimaksud i adalah i kekayaan i seseorang, i dapat i juga i diartikan i sebagai i barang i yang i dapat i dipakai, i meliputi i juga i barang-barang i yang i tidak i terlihat, i yaitu i hak-hak i seseorang. i Adanya i praktek i jual-beli i tersebut i menandakan i bahwa i barang i virtual i dapat i di i kuasai i oleh i subjek i hukum i dan i dapat i dialihkan i dengan i cara i jual-beli. i Dengan i demikan, i barang i virtual i memiliki i nilai i ekonomi i dikarenakan i barang i virtual i memiliki i manfaat i atau i setidak-tidaknya i dapat i digunakan/ i memiliki i fungsi i bagi i subjek i hukum. i Sehingga i berdasarkan i penjelasan i tersebut, i barang i virtual i merupakan i bagian i dari i harta i kekayaan, i karena i berharga i dan i memiliki i nilai i ekonomi.
Berkaitan i dengan i penguasaanya, i barang i virtual i bersifat i eksklusif i sebagaimana i yang i dimaksud i oleh i Fairfield i sebagai i Rivalrousness , i yaitu i barang i virtual i tidak i dapat i digunakan i oleh i orang i lain i selain i si i pemilik i barang i virtual . i Hampir i seluruh i barang i virtual i memerlukan i akun i untuk i mengaksesnya, i dan i akun i tersebutlah i yang i menjadi i perwakilan i juga i sebagai i identitas i penggunanya i dalam i dunia i siber. i Akun i hanya i dapat i diakses i dengan i menggunakan i password i atau i kata i sandi, i misalnya i pada i sebuah i akun i email i atau i akun i dalam i permainan i online , i hanya i pengguna i akun i yang i memiliki i password i saja i yang i dapat i menggunakan i akun i tersebut. i Orang i lain i yang i tidak i memiliki i password i dari i akun i tersebut i tidak i dapat i menggunakan i akun i itu. i Sama i halnya i pada i sebuah i website , i hanya i pengelola
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i website i yang i memiliki i password i atas i website i tersebut i yang i dapat i menyebarkan i info i apapun i didalam i website i tersebut.
Jika i melihat i pada i unsur i dapat i dimiliki i pada i benda i tidak i berwujud. i Benda i tidak i berwujud i juga i merupakan i benda i yang i diatur i pada i Buku i II i KUHPerdata, i benda i sendiri i dalam i KUHPerdata i diartikan i sebagai i objek i hukum i yang i dapat i dikuasai i oleh i hak i milik, i yang i dalam i hal i ini i benda i merupakan i objek i hak i milik. i Objek i hak i milik i berarti i objek i yang i dapat i dimiliki, i sehingga i secara i implisit i benda i tidak i berwujud i merupakan i objek i yang i dapat i dimiliki. i Karena i dapat i dimiliki i maka i terdapat i hak i pada i benda i tersebut, i hak i ini i dikenal i dengan i hak i kebendaan. i Hak i kebendaan i ialah i hak i mutlak i atas i sesuatu i benda i dimana i hak i itu i memberikan i kekuasaan i langsung i atas i sesuatu i benda i dan i dapat i dipertahankan i terhadap i siapapun i juga.
Berdasarkan i definisi i para i ahli, i barang i virtual i merupakan i sebuah i kode-kode i yang i dibuat i menggunakan i komputer i dan i internet, i begitu i juga i akun i email i ataupun i akun i permainan i online i yang i diciptakan i oleh i penggunanya i dalam i dunia i siber. i Dimana i berdasarkan i penjelasan i tersebut i menjelaskan i bahwa i barang i virtual i merupakan i sebuah i ciptaan i yang i mana i menurut i Abdulkadir i Muhammad i orang i yang i menciptakan i benda i baru i dapat i memperoleh i hak i milik i atas i benda i ciptaannya i itu.
Penjelasan i diatas i membuktikan i bahwa i barang i virtual i telah i memenuhi i unsur i Merupakan i suatu i objek i hukum i sekaligus i unsur i Bagian i dari i harta i kekayaan, i dan i unsur i Dapat i dimiliki. i Ketiga i unsur i tersebut i merupakan i unsur i benda i pada i umumnya i sebagaimana i diatur i pada i Buku i II i KUHPerdata. i Sehingga i barang i virtual i telah i memenuhi i unsur i sebagai i benda i pada i umumnya. i Namun i belum i dapat i menjawab, i apakah i barang i virtual i merupakan i benda i tidak i berwujud i sebagaimana i diatur i oleh i KUHPerdata. i
Unsur i selanjutnya i pada i benda i tidak i berwujud i adalah i tidak i memiliki i tubuh. i sebagaimana i dijelaskan i dalam i Pasal i 503 i KUHPerdata, i benda i tidak i berwujud i dijelaskan i sebagai i benda i yang i tidak i memiliki i tubuh. i Dalam i bukunya, i Munir i Fuady i menjelaskan i bahwa i tidak i berwujud i yang i dimaksud i adalah i segala i benda i yang i tidak i ada i fisiknya, i yakni i fisiknya i tidak i terlihat i atau i teraba. i  i Sedangkan i unsur i bersifat i tidak i berwujud i dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i barang i virtual i menurut i Peter i Brown i dijelaskan i bahwa i barang i virtual i hanya i ada i pada i dunia i yang i virtual i juga i yaitu i dunia i siber. i Menurut i Michael i Meehan, i barang i virtual i dibuat i dalam i dunia i virtual i dan i tidak i memiliki i eksistensi i diluar i dunia i virtual. i Menurut i David i Nelmark, i barang i Virtual i didefinisikan i sebagai i suatu i barang i yang i bersifat i tidak i berwujud i dan i eksklusif. i Juga i menurut i Pengfei i Ji, i barang i virtual i merupakan i semua i jenis i sumber i informasi i yang i ada i pada i dunia i siber i tetapi i didominasi i oleh i manusia i dengan i cara i yang i relatif i independen. i Barang i virtual i memiliki i nilai i kebendaan i meskipun i wujudnya i tidak i nyata. i  i Berdasarkan i penjelasan i tersebut, i barang i virtual i didefinisikan i sebagai i benda i yang i tidak i memiliki i wujud i nyata i atau i tidak i memiliki i fisik i sehingga i tidak i dapat i disentuh i menggunakan i indera i perasa i manusia, i karena i barang i virtual i hanya i berada i pada i dunia i siber i saja, i oleh i karenannya i barang i virtual i memenuhi i unsur i tidak i memiliki i tubuh i atau i fisik i secara i nyata i yang i dapat i diraba. i
Unsur i yang i terakhir i pada i benda i tidak i berwujud i adalah i berupa i hak. i Hal i ini i jelas i disebutkan i dalam i Pasal i 499 i KUHPerdata. i Sedangkan i pada i berang i virtual , i menurut i pengertianya i sendiri i merupakan i sebuah i code i pada i teknologi i komputer i yang i dibuat i berdasarkan i rumus i algoritma i yang i sedemikian i rupa i dan i dibuat i dengan i meniru i objek- objek i yang i ada i pada i dunia i nyata, i keberadaanya i hanya i berada i di i dunia i siber. i Dalam i beberapa i penjelasan i tersebut, i disebutkan i bahwa i barang i virtual i merupakan i objek i virtual i yang i menyerupai i benda i nyata i atau i benda i berwujud, i sehingga i barang i virtual i bukan i berupa i hak, i melainkan i memiliki i bentuk i tersendiri i yang i hanya i berada i pada i sistem i komputer i dan i internet i (dunia i siber) i saja. i Sehingga i barang i virtual i tidak i dapat i memenuhi i unsur i berupa i hak, i tetapi i memiliki i bentuk i tersendiri i dalam i dunia i siber.
Namun i pengertian i mengenai i unsur i berupa i hak i ini i jika i diterjemahkan i secara i ekstensif, i meskipun i di i dalam i KUHPerdata i menyebutkan i contoh i dari i benda i yang i tidak i berwujud i berupa i hak-hak i tertentu i seperti i hak i tagih i utang i dan i sebagainya, i KUHPerdata i tidak i serta i merta i menutup i bentuk i lain i dari i benda i tidak i berwujud i atau i hanya i terbatas i pada i bentuk i hak i saja i melainkan i dapat i berupa i bentuk i lain i yang i memang i tidak i memiliki i wujud i nyata.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pernyataan i ini i juga i dikuatkan i oleh i Sujitno, i S.H., i M.Hum. i yang i menyatakan i bahwa i benda i tidak i berwujud i tidak i semata-mata i merupakan i suatu i hak i saja i melainkan i juga i bisa i berupa i lain i selama i telah i memenuhi i unsur-unsur i benda. i Demikian i pula i hukum i benda i tidak i berlaku i secara i kumulatif, i melainkan i secara i alternatif. i Sehingga i meskipun i barang i virtual i bukanlah i berupa i hak i dan i memiliki i bentuk i tersendiri, i namun i barang i virtual i dapat i disimpulkan i sebagai i benda i tidak i berwujud i sebagaimana i diatur i dalam i KUHPerdata. i Hal i ini i dikarenakan i barang i virtual i telah i memenuhi i unsur-unsur i benda i pada i umumnya, i yakni i merupakan i objek i hukum, i merupakan i bagian i daripada i harta i kekayaan, i dan i dapat i dimiliki, i juga i memenuhi i unsur i tidak i memiliki i tubuh i sebagaimana i benda i tidak i berwujud i yang i dijelaskan i dalam i Pasal i 503 i KUHPerdata. i Sehingga i dapat i ditarik i kesimpulan i bahwa i benda i tidak i berwujud i yang i dicontohkan i dalam i KUHPerdata i memang i berupa i hak-hak, i namun i ketentuan i tersebut i tidak i berarti i bahwa i selain i hak i tidak i dapat i diklasifikasikan i sebagai i benda i tidak i berwujud i sebagaimana i diatur i dalam i KUHPerdata. i Berdasarkan i analisa i tersebut i dapat i disimpulkan i bahwa i barang i virtual i merupakan i benda i tidak i berwujud i berdasarkan i KUHPerdata.

## KESIMPULAN
Berdasarkan i pembahasan i di i atas, i Barang i virtual i dapat i disimpulkan i sebagai i benda i tidak i berwujud i sebagaimana i diatur i dalam i KUHPerdata, i hal i ini i dikarenakan i barang i virtual i telah i memenuhi i unsur-unsur i benda i tidak i berwujud i yaitu i merupakan i objek i hukum, i merupakan i bagian i daripada i harta i kekayaan, i dapat i dimiliki, i tidak i memiliki i tubuh, i namun i bukan i merupakan i hak. i Meskipun i begitu i ketentuan i dalam i hukum i benda i tidak i berlaku i secara i kumulatif, i melainkan i secara i alternatif i selama i telah i memenuhi i unsur-unsur i benda i secara i umum. i Dengan i demikian i barang i virtual i memiliki i kedudukan i sebagai i benda i tidak i berwujud i sebagaimana i diatur i dalam i KUHPerdata.
Pemain i game i online i sebagai i suatu i konsumen i akhir i karena i menggunakan i jasa i dari i layanan i game i online i tersebut i dengan i tujuan i untuk i hiburan i atau i untuk i tujuan i kompetitif. i Barang i virtual i yang i dibeli i oleh i pemain i game i online i jenis i freemium i tergolong
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i suatu i benda i non-fisik i yang i dapat i dibeli i dalam i game i online i tersebut. i Barang i virtual i tersebut i dapat i diperoleh i dengan i cara i menukarkan i mata i uang i asli i ke i dalam i suatu i mata i uang i yang i berlaku i dalam i game i online i tersebut. i Barang i virtual i dalam i game i online i mempunyai i konsep i yang i sama i dengan i barang i pada i umumnya. i Barang i virtual i tersebut i dapat i disamakan i dengan i penguasaan i benda i yang i pada i umumnya. i Barang i virtual i dalam i game i online i yang i didapatkan i oleh i pemainnya i merupakan i suatu i barang i atau i benda i yang i terdapat i hak i penguasaan i (bezit) i akan i tetapi i bukan i kepemilikan i (eigendom).

## DAFTAR PUSTAKA
Andri Arif Kustiawan, S.Pd., M. Or. , Andy Widhiya Bayu Utomo, S.Pd., M. Or. 2019. JANGAN SUKA GAME ONLINE: PENGARUH GAME ONLINE DAN TINDAKAN PENCEGAHAN . Ke-1. Jl.
Raya Solo Maospati, Magetan, Jawa Timur 63392: Cv. Ae Media Grafika. https://books.google.co.id/books?id=2H-
WDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.
Angga Ardiansyah, Dany Pratmanto, Aep Saprul Muja hid. 2018. “Issn : 2461 - 0690 Issn : 2461- 0690.” IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering Implementasi 4(2): 6 – 13.
https://ijse.web.id/jurnal/index.php/ijse/article/view/77/77.
Bartle, Richard A. “Pitfalls of Virtual Property.”
https://www.academia.edu/13016129/Pitfalls_of_Virtual_Property (September 15, 2022).
Meliala, Dajaja S. 2019. “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan.”
53(9): 75.
Robby, R, and Desya Caesaryo. 2021. “Perlin dungan Hukum Terhadap Pemain Game Online Di Indon esia.” Jurnal Kertha Semaya 9(5): 848 – 63. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p10.
Saputro, Muhammad Prayogi Eko, Nova Adhitya Ananda, and Reza Muhammad Rizqi. 2019.
“PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN P EMBELIAN ITEM PADA GAME ONLINE PUBG
MOBILE.” Jurnal Manajemen dan Bisnis .
Yulius, Rina. 2017. “Analisis Perilaku Pengguna Dalam Pembelian Item Virtual Pada Game Online. ” Journal of Animation & Games Studies 3(1): 1.
Zen Abdullah, M. 2009. Intisari Hukum Perdata Materil . Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri. https://scholar.googleusercontent.com/scholar.bib?q=info:SvJiNC5hw4kJ:scholar.google.com/ &output=citation&scisdr=CgXz8zGjEKmT5yiC_o8:AAGBfm0AAAAAY7CE5o82NdFVbgZEApTdw5Z qGT0kzIhN&scisig=AAGBfm0AAAAAY7CE5v10S6_S1HlvpeNxqHonTRZnNx2D&scisf=4&ct=citatio n&cd=-1