## OTONOMI DAERAH  DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK
Oleh Achmad Fauzi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## ABSTRACT
Providing  the  widest  possible  autonomy  to  regions  in  the  implementation  of  local government  is  directed  to  accelerate  the  realization  of  the  welfare  of  the  community through  improving  services,  empowerment,  and  community  participation.  In  addition, through broad autonomy, the region  is  expected to improve competitiveness  by taking into  account  the  principles  of  democracy,  equity,  justice,  privilege  and  specificity  and potential and regional diversity within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
The  granting  of  authority  (devolution  of  authority)  to  local  government,  is  an absolute  and  inevitable  requirement.  Positive  aspect  of  giving  authority  to  the  local government  is  the  tasks  of  the  government  will  be  run  better,  because  people  in  the region  have  a  very  understanding  of  the  social,  economic,  and  political  context surrounding the environment. The local government understands the needs of its people and how to mobilize its resources and resources.
Decentralization  is  a  symbol  of  trust  (trust)  from  the  central  government  to  the region.  This  is  in  accordance  with  the  mission  of  regional  autonomy  as  stipulated  in Law  Number  23  Year  2014  on  Regional  Government  that  accommodates  the involvement  of  the  community  in  the  framework  of  improving  development.  A  good Regional Government means an orderly, undefiled Regional government. Parameters of good  local  government  in  the  form  of  services  to  the  community,  community empowerment and community involvement in development,
Keywords :  Regional Autonomy, Good Local Government.

## ABSTRAK
Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  dalam  penelenggaraan pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk    mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di  samping  itu  melalui  otonomi  yang  luas  diharapkan  daerah  mampu  meningkatkan daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian  kewenangan  ( devolution of authority )  kepada  pemerintahan  daerah, merupakan  suatu  kebutuhan  yang  mutlak  dan  tidak  dapat  dihindari.  Segi  positif pemberian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  adalah  tugas-tugas  pemerintahan akan  dijalankan  dengan  lebih  baik,  karena  masyarakat  di  daerah  sudah  sangat memahami  konteks  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  disekitar lingkungannya.  Pemerintah  daerah  memahami  betul  kebutuhan  masyarakatnya  serta bagaimana memobilisasi sumber daya dan sumber biaya yang dimilikinya.
Desentralisasi  merupakan  simbol  adanya  kepercayaan  ( trust )  dari  pemerintah  pusat kepada  daerah.  Hal  itu  sesuai  dengan  misi  otonomi  daerah  yang  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang mengakomodasi  keterlibatan  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan  pembangunan. Pemerintahan  Daerah  yang  baik  berarti  suatu  pemerintahan  Daerah  yang  teratur,  tiada celanya.  Parameter  pemerintahan  Daerah  yang  baik  berupa  pelayanan  kepada masyarakat,  pemberdayaan  warga  masyarakat  dan  keterlibatan  masyarakat    dalam pembangunan,
Kata Kunci  : Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah Yang Baik.

## A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan daerah  mengalami  perubahan  sangat mendasar  semenjak  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang  sekarang  telah  diganti    dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Prinsip  yang digunakan  dalam  undang-undang  ini adalah  prinsip  otonomi  yang  seluas- luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan kewenangan  mengurus  dan  mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat .
Pemberian  otonomi  yang  seluas- luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu  melalui  otonomi  luas,  dalam lingkungan  strategis  globalisasi,  daerah
diharapkan  mampu  meningkatkan  daya saing  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta potensi  dan  keanekaragaman  daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  (penjelasan  angka 1 UU No.23 Tahun 2014). Sejak  diberlakukannya  kebijakan otonomi  yang  seluas-luasnya  melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah  banyak  mengundang  berbagai perdebatan  dan  bahkan  memasuki tataran  yang  kontroversial.  Hal  ini menurut  Syaukani  disebabkan pada dua hal. Pertama, perubahan yang dibawakan  oleh  UU  ini  begitu  besar. Mission yang  sangat  kental  dari otonomi  daerah  yang  dicanangkan melalui  UU  No.  22  Tahun  1999  adalah pengaturan  masyarakat  lokal  dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik  ditingkat  lokal  ataupun  nasional, pengembalian  martabat  dan  harga  diri
masyarakat  daerah  yang  sudah  sekian lama  dimarginalkan,  bahkan  dinafikan oleh  pemerintah  dan  masyarakat  di pusat  menjadi  terganggu.  Kekuasaan dengan  segala  atributnya  kemudian harus dibagi dengan  pemerintah daerah dan  masyarakat    di  daerah.  Tentu  saja tidak  mudah  bagi  pemerintah  untuk merelakan  kekuasaan  tersebut  untuk dibagi  bagi,  sementara  itu  kata  kunci dari  desentralisasi  dan  otonomi  daerah adalah  “ devolusi” kekuasaan  kepada daerah. Kedua, begitu  kebijakan  ini dicanangkan  tiba-tiba  banyak  orang yang memperdebatkannya.
Bermunculan  sejumlah  ahli  atau  pakar pemerintahan daerah atau pakar desentralisasi  yang  sebelumnya  belum
atau tidak dikenal. Ketika
memperdebatkan masalah otonomi daerah semua berbicara tentang kesiapan  pemerintah  dan  masyarakat  di daerah.  “Daerah  belum  siap  untuk berotonomi, karena sumber daya manusia  dan  lebih-lebih  sumber  daya keuangan sama sekali tidak mendukung”. 1
Otonomi sering dan selalu dikaitkan dengan  berapa  besar  uang  yang  dapat
1 . Syaukani dkk, 2004, Otonomi Daerah  Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, hlm, viii
dimobilisasi oleh daerah guna membiayai  kegiatannya.  Sering  tidak memahami bahwa dalam penyelenggaraan  pemerintahan  tidak ada satu  pemerintahanpun  yang mampu dengan sendirinya mencukupi kebutuhannya  sendiri.  Kata  kunci  dari otonomi  daerah  adalah  “kewenangan”, seberapa  besarkah  kewenangan  yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikannya, dan
memobilasasi  dukungan  sumber  daya untuk kepentingan implementasi.
Dengan kewenangan, maka daerah akan menjadi  kreatif  untuk  menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah. 2
Oleh  karena  itu  adalah  suatu  hal yang  tidak  masuk  akal  kalau  ada  yang menyatakan otonomi merupakan ancaman  terhadap  integrasi  nasional. Justru  sebaliknya  jika  kebijaksanaan otonomi  daerah  gagal  dihantarkan kepada masyarakat, dan bahkan kecenderungan sentralisasi yang
muncul,  maka  tidak  mustahil  akan menimbulkan  kekecewaan  masyarakat di  daerah  dan  tidak  mustahil  akan mengarah pada disintegrasi.
2 .  Syaukani, ibid , hlm,. 10.
Stigmatisasi  terhadap  otonomi  daerah tidak  hanya  muncul  dari  kalangan pejabat  eksekutif,  akan  tetapi  juga  dari pihak  legislatif.  Hal  ini  semakin menjadikan  otonomi  daerah  tidak  dapat berkembang dengan baik dalam bingkai negara kesatuan.

## B. Permasalahan
Dari latar belakang masalah tersebut,  maka  permasalahan  yang dangkat  dalam  tulisan  ini  adalah  : Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang baik?

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Di  dalam  pasal  18  ayat  1  Undang- Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah  yang  diatur  dengan  undang- undang.  Selanjutnya  dalam  ayat  2-nya dinyatakan  bahwa  pemerintahan  daerah provinsi  daerah  kabupaten  dan  kota mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan
pemerintahan  menurut  azas  otonomi dan tugas pembantuan.
Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan  pemerintahan  daerah  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut azas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945.  Selanjutnya  yang dimaksud  dengan  pemerintah  daerah adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3 . Pasal  1  ayat  12  UU  No.  23  Tahun  2014, Daerah  Otonom  yang  selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Diundangkannya  UU  Nomor  22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  yang  dicabut  dengan  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor 12  tahun  2008  dan  terakhir  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  telah  terjadi  perubahan mendasar dalam
pengaturan pemerintahan  daerah  di  Indonesia. Sebagai konsekuensi logis adalah perlunya  dilakukan  penataan  terhadap berbagai  elemen  yang berkaitan dengan pemerintah  daerah  sebagai  manifestasi dari  otonomi  daerah.  Menurut  Marsono pemerintahan daerah ada kalanya berarti penyelenggaraan  urusan  pemerintah daerah  dan  DPRD  menurut  azas desentralisasi  dan  dekonsentrasi.  Istilah pemerintahan  daerah  di  atas  berarti proses atau kegiatan. 4
Dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  kepala  daerah mempunyai  kedudukan  yang  penting dan  menonjol  pada  suatu  struktur pemerintahan  daerah.  Kepala  daerah adalah  orang  pertama  dan  paling  utama dalam mengkoordinasikan
aspek
Kesatuan  Republik  Indonesia.(  Pasal  1 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2014),
4 . Marsono,, 2005, Kepala Daerah Pilihan Rakyat, CV.Eka Jaya, Jakarta,  hlm, 85
perwakilan  pada  proses  pemerintahan daerah. 5 Kepala  daerah  adalah  jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi, dan menggerakkan jalannya  roda  pemerintahan.  Fungsi- fungsi pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan,  pelayanan  publik  dan pemabangunan.
Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan  tersebut.  Dalam  konteks struktur  kekuasaan, kepala  daerah adalah  kepala  eksekutif  di  daerah. 6
Sedangkan  menurut  Hanif  Nurcholis, kepala daerah adalah pemimpin lembaga  yang  melaksanakan  peraturan perundangan.  Dalam  wujud  konkritnya, lembaga  pelaksana  kebijakan  daerah adalah  organisasi  pemerintahan  di daerahnya.  Kepala  daerah  provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten  disebut  bupati,  dan  kepala daerah kota disebut walikota. 7
Dalam konteks pelaksanaan otonomi  daerah,  seorang  kepala  daerah
5 . Sarundajang,  2002, Pemerintahan  Daerah Di  Berbagai    Negara, Pustaka  Sinar
Harapan, Jakarta, hlm, 126.
6 . Joko Prihatmoko,  2005, Pemilihan   Kepala Daerah  Langsung, Filosofi,  Sistem,  dan Prolema Penerapan Di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarata, hlm, .203.
7 . Hanif  Nurcholis, 2005, Teori  Dan  Praktek Pemerintahan  Dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo, Jakarta,  hlm,  118.
dalam mengimplementasikan pola kepimpinannya seharusnya tidak berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan  yang sebesar- besarnya,  tanpa  menghiraukan  makna otonomi  daerah  itu  sendiri  yang  lahir dari  suatu  kebutuhan  akan  efisiensi  dan efektifitas  manajemen  penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada
masyarakat. 8
Oleh  karena  itu  pemimpin  daerah yang  baik  dan  cerdas  pasti  memiliki kemampuan  manajerial  yang  baik  di dalam  mengelola  pemerintahannnya secara  optimal  efektif  dan  efisien dengan  tidak  harus  menuntut  terlalu besar kewenangan-kewenangannya.
Sebab  dengan  pemberian  otonomi  yang seluas-luasnya  ini,  pemerintah  daerah seharusnya sudah mampu untuk mengoptimalkan  potenasi  daerah  yang dimilikinya.

## 2. Desentralisasi
Pada dasarnya desentralisasi adalah penyerahan  urusan      pemerintahan  oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
8 . J.Kaloh,  2003, Kepala  Daerah,  Pola Kegiatan, Kekuasaan Dan Perilaku
Kepala  Daerah  Dalam  Pelaksanaan Otonomi  Daerah, Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta,  hlm, 15.
berdasarkan  Asas  Otonomi.  (Pasal  1 angka  8  Undang-Undang  Namor  23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).
Tujuan  utama  kebijakan  desentralisasi
adalah:
 Membebaskan pemerintahan pusat  dari  beban-beban  yang tidak  perlu  dalam  menangani urusan domestik, sehingga
berkesempatan mempelajari, memahami,  merespon  berbagai kecenderungan glokal dan mengambil manfaat daripadanya.  Pemerintah  Pusat diharapkan lebih
mampu berkonsentrasi  pada  perumusan kebijakna  makro  nasional  yang bersifat strategi.
 Daerah  akan  mengalami  proses pemberdayaan  yang  signifikan. Kemampuan  prakarsa  mereka akan terpacu, sehingga
kepabilitasnya  dalam  mengatasi berbagai masalah domestika akan semakin kuat.
Desentralisasi  merupakan  simbol adanya kepercayaan ( trust) dari Pemerintah Pusat kepada daerah. Hal itu sesuai  dengan  misi  otonomi  daerah yang  dicanangkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah,  yakni  penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan  demokrasi,  baik  di  tingkat lokal  ataupun  nasional.  Pengembalian martabat  dan  harga  diri  masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarginalkan, bahkan dinafikan pemerintah  pusat,  telah  menghancurkan landasan hegomonistik pemerintah pusat dibagi-bagi dengan daerah.
Adanya  pembagian  kewenangan  serta tersedianya  ruang  gerak  yang  memadai untuk  memaknai  kewenangan  yang diberikan  kepada  unit  pemerintahan yang  lebih  rendah  (pemerintah  lokal) meraupakan perbedaan terpenting antara konsep  desentralisasi  dan  sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya. 9 Menurut Henry Maddick, desentralisasi mencakup
proses
dekonsentrasi  dan  devolusi,  merupakan
9 .  Riswanda  Imawan,  2004, Desentralisasi,
Demokratisasi,    dan  Pembentukan Good    Governance , dalam  Syamsuddin Haris  (  Editor  ), Desentralisasi  dan Otonomi Daerah Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI , Pusat Penelitian Politik
LIPI 2003, bekerjasama dengan Partnership  for  Governance  Reform  in Indonesia (PGRI), Cetakan Press, Jakarta,
hlm, 40.
pengalihan  kekuasaan  secara  hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik  maupun  residual  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah. 10 Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemaharmadja, secara harfiah desentralisasi berasal dari dua penggalan  kata  bahasa  Latin  yakni  : de = berarti lepas, centrum = berarti pusat. makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan  diri  dari  pusat.  dalam makna  ketatanegaraan,  desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah- daerah. Desentralisasi merupakan staatkundige decentralisatie (desentralisasi  ketatanegaraan),  atau lebih sering disebut dengan desentralisasi  politik,  bukan ambtelijke decentralisatie ,  seperti  halnya  dengan dekonsentrasi. 11
10 . Henry Muddick, 1966, Democracy, Decentralzation    an  Development, Reprinted    London,    Asia  Publishing House , hlm  23.  Diterjemahkan  bebas dengan  judul, Desentralisasi  dalam Praktek, Cetakan  I,  Pustaka  Kendi, Yogyakarta, 2004, hlm, 34.
11 . RDH. Koesoemahatmadja,  1979, Pengantar Kearah   Sistem   Pemerintahan   Daerah di Indonesia , Binacipta, Bandung.
Dikutip  oleh  M.  Laica  Marzuki  dalam
Amrah Muslimin membedakan desentralisasi  menjadi  desentralisasi politik,  desentralisasi  fungsional,  dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik adalah
pelimpahan  kewenangan  pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus ketentingan  rumah  tangga  sendiri  bagi badan-badan  politik  di  daerah-daerah yang  dipilih  oleh  rakyat  dalam  daerah- daerah tertentu. Desentralisasi fungsional  adalah  pemberian  hak  dan kewenangan  pada  golongan-golongan mengurus  suatu  macam  atau  golongan kepentingan  dalam  masyarakat,  baik terikat  ataupun  tidak  pada  suatu  daerah tertentu,  seperti  pengurus  kepentingan irigasi bagi golongan petani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu
(waterschap ; subak Bali). Desentralisasi kebudayaan ( culturele deconsentralisatie )  memberikan  hak kepada  golongan-golongan  kecil  dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya
Berjalan-jalan  di  Ranah  Hukum , Buku Kesatu,  Edisi  Revisi  Ccetakan  Kedua,
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta,  2006, hlm, 151
sendiri  (mengatur  pendidikan,  agama dll). 12 Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi  sistem  politik  dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan  isu  yang  selalu  ada  dalam ptraktek administrasi publik.
Berlawanan dengan sentralisasi di mana kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan berkonsentrasi  pada  pusat  atau  eselon atas,  desentralisasi  memperkenankan level  kekuasaan  pemerintahan  yang lebih  rendah  atau  di  bawah  dalam menentukan  sejumlah  persoalan  yang langsung  mereka  perhatikan.  Dalam pandangan Rondinelli, sebuah pemerintahan  yang sersentralisasi  tetapi pejabatnya  dipilih  secara  teratur  jelas lebih demokratis daripada sebuah pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi  terkontrol  secara  ketat  oleh sebuah  partai  politik  yang  otoriter. Pandangan  seperti  ini  tdak  lepas  dari pokok  perhatian  Rondinelli  yang  lebih terfokus pada desentralisasi
12 .    Amrah  Muslimin,  1986, Aspek-Aspek Hukum  Otonomi  Daerah, Alumni,  Bandung, hlm, 5
administratif  daripada  desentralisasi politik. 13
Pemberian  kewenangan  ( devolution of  authority )  kepada  unit-unit  atau satuan  pemerintahan  yang  lebih  rendah dan  lebih  kecil,  merupakan  suatu kebutuhan  yang  mutlak  dan  tidak  dapat dihindari. Segi positif pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah  tugas-tugas  pemerintahan  akan dijalankan  dengan  lebih  baik,  karena masyarakat  di  daerah  sudah  sangat memahami  konteks  kehidupan  sosial, ekonomi,  dan  politik  yang  disekitar lingkungannya. Demikian pula Pemerintah  Daerah  memahami  betul kebutuhan masyarakatnya serta
bagaimana  memobilisasi  sumber  daya dan  sumber  biaya  dalam  rangka mendukung fungsi dan tugas pemerintahan. Dukungan terhadap
Pemerintah  Daerah  akan  menjadi  besar dan kuat, karena rekuitmen politik lokal memberikan peluang kepada masyarakat  mempunyai  pemerintahan yang  memiliki  ikatan  pesikologis  dan emosional dengan mereka.
13 .  Kacung  Marijan,  2006, Demokratisasi  Di Daerah  :  Pelajaran  dari  Pilkada  Secara Langsung, diterbitkan  bersama  Pustaka Eureka  dan  Studi  Demokrasi  dan  HAM (PusDeHAM), Surabaya, hlm 26.
Sistem  desentralisasi  mensahkan pelimpahan wewenang dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sedangkan sentralisasi hanya memperkenankan satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah.
Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan ( trust ) dari pemerintahan  pusat  kepada  daerah.  Hal itu  sesuai  dengan  misi  otonomi  daerah yang  dicanangkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  yakni  penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan  demokrasi,  baik  di  tingkat lokal ataupun nasional.

## 3. Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  merupakan  esensi pemerintahan desentralisasi, istilah otonomi berasal dari penggelan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan monos yang berarti undang- undang.  Otonomi  bermakna  membuat perundang-undangan sendiri ( zelfwetgeving ), namun
dalam perkembangannya,  konsepsi  otonomi daerah selain mengandung arti
zelfwetgeving (membuat  perda-perda), juga  utamanya  mencakup zelfbestuur (pemerintahan  sendiri).Van  Der  Pot memahami  konsep  otonomi  daerah
sebagai eigen
huishouding
(menjalankan rumah tangga sendiri). 14
Di  dalam  otonomi,    hubungan kewenangan  antara  pusat  dan  daerah, antara  lain  bertalian  dengan  cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan  atau  cara  menetukan urusan  rumah  tangga  daerah.  Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk  otonomi  terbatas  atau  otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi  terbatas  apabila:  Pertama, urusan-urusan  rumah  tangga  daerah ditentukan secara katagoris dan pengembangannya  diatur  dengan  cara- cara  tertentu  pula.  Kedua,  apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga daerah  kehilangan  kemandirian  untuk menentukan  secara  bebas  cara-cara mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerahnya.  Ketiga,  sistem  hubungan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan  kemampuan  keuangan  asli daerah  yang  akan  membatasi  ruang
14 .  M.  Laica  Marzuki, 2006, Berjalan-jalan  di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan  Kedua,  Sekretaris  Jenderal  dan Kepanitraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta, hlm, 161.
gerak  otonomi  daerah. 15 Otonomi  luas biasa  bertolak  dari  prinsip:  Semua urusan  pemerintahan  pada  dasarnya menjadi  urusan  rumah  tangga  daerah, kecuali  yang  ditentukan  sebagai  urusan pusat. dalam negara modern, lebih-lebih apabila  dikaitkan  dengan  paham  negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dikenali jumlahnya. 16
Otonomi  daerah  jika  dilihat  dari sudut
wilayahnya, maka penyelenggaraannya  ditentukan  dalam batas-batas  wilayah  yang  ditentukan pemerintah  pusat.  dilahat  dari  substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah,  hal  dimaksud  ditentukan  oleh sistem  rumah  tangga  (huishouding) otonomi daerah yang diadopsi. Dikalangan  para  sarjana,  istilah  yang diberikan  terhadap  pembagian  urusana antara  pusat  dan  daerah  dalam  konteks otonomi  ternyata  tidak  sama.  R.  Trena menyebut  dengan  istilah  “kewenangan mengatur  rumah  tangga”.  Bagir  Manan menyebut dengan istilah  “sistem rumah tangga  daerah”.  Josep  Riwu  Kaho memberi istilah “sistem”. Moh. Mahfud
15 . Ni’matul Huda, 2010 , Hukum Pemerintahan    Daerah, Cetakan  Ke  II, Nusa   Media,  Bandung, hlm, 83.
16 .  Bagir    Manan,    2001, Menyongsong    Fajar Otonomi   Daerah, Pusat  Studi  Hukum FH  UII, Yogyakarta,   hlm. 37.
MD  memakai  istilah    “asas  otonomi”. Meskipun  yang  dipergunakan  berbeda- beda,  mereka  berpijak  pada  pengertian yang  sama  bahwa  ajaran-ajaran  (forma, material,  dan  riil)  menyangkut  tatanan yang  berkaitan  dengan  cara  pembagian wewenang,  tugas,  dan  tanggung  jawab untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. 17
Desentralisasi sebagai suatu kebijakan penyelenggara sistem pemerintahan  berhubungan erat dengan
otonomi  daerah.  Politik  otonomi  di Indonesia mengalami perubahan mendasar  dengan  adanya  amandemen UUD 1945. Khususnya terhadap redaksi Pasal  18  UUD  1945,  yang  kini  secara substansif  dan  struktural  menjadi  Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Melalui perubahan tersebut politik otonomi yang bersifat  sentralistik  menjadi  politik otonomi  yang  bersifat  desentralisasi. Itulah  dasar  konstitusional  dari  politik otonomi  yang  selanjutnya  dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun1999  yang  telah  diganti  dengan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 dan  terakhir  diganti  dengan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah. Kalau
17 .  Ni’matul Huda, Ibid , hlm, 84-85.
desentralisasi merupakan tindakan pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah,  maka otonomi  daerah  menurut  Pasal  1  ayat  6 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah: “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.
Pelimpahan  wewenang  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan  dengan  mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Pelimpahan wewenang  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dilakukan  dengan cara  mempertimbangkan  kapasitas  dan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengurusan  kepentingan  masyarakat setempat.
Peran  pemerintah  pusat  dalam konteks
desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau,
mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan  otonomi  daerah.  Peran  ini tidak ringan, tapi juga tidak membebani
daerah  secara  berlebihan.  Karena  itu,
dalam rangka otonomi daerah
diperlukan  kombinasi  yang  efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah  pusat,  dengan  keluasaan berprakarsa dan berkreasi dari
pemerintah daerah. 18 Selanjutnya Syaukani dkk, 19
menyatakan bahwa visi otonomi  daerah itu  dapat  dirumuskan  dalam  tiga  ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik,  Ekonomi,  serta  Sosial  dan Budaya. Dibidang politik, karena otonomi  buah  dari  desentralisasi  dan dekonsentrasi,  maka  ia  harus  dipahami sebagai  sebuah  proses  untuk  membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan
pemerintahan  yang  responsif  terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan  keputusan  yang  taat  pada asas pertanggungjawaban publik. Dalam konteks  ini,  otonomi  daerah  akan memungkinkan lahirnya berbagai
18 .  Syaukani,  HR  dkk,2004, Otonomi  Daerah Dalam  Negara  Kesatuan, Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta,  hlm. 173.
19 .  Syaukani, HR dkk, Ibid ,  hlm.173-175
prakarsa  pemerintah  daerah  untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahakan  proses  perizinan  usaha, dan membangun berbagai infra sturruktur  yang  menunjang  perputaran ekonomi didaerahnya.
Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan  yang  lebih  tinggi  dari waktu  ke  waktu.  Dibidang  sosial  dan budaya.  Otonomi  daerah  harus  dikelola sebaik  mungkin  demi  menciptakan  dan memelihara  harmoni  sosial,  dan  pada saat  yang  sama,  memelihara  nilai-nilai lokal  yang  dipandang  bersifat  kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya dengan kearifan lokal.
Kearifan lokal adalah sikap, pandangan,  dan  kemampuan  suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan  dan  daya  tumbuh  di  dalam wilayah  di  mana  komunitas  itu  berada. Dengan  kata  lain,  kearifan  lokal  adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. 20
20 . Saini  dalam  R.  Cecep  Eka  Permana,  2010, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Baduy
Otonomi Daerah harus didefinisikan
sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan
bukan otonomi “daerah” dalam pengertian  suatu  wilayah/  teritorial tertentu  di  tingkat  lokal.  Kalaupun implementasi otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah,  maka  kewenangan  itu  harus dikelola secara adil, jujur, dan demokratis. Dalam hubungan itu kepala daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif  dan  efisien  demi  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  daerah. Cara  pandang  yang  demikian  inilah yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara  kepala  daerah  dan  otonomi daerah. 21 Namun  pelaksanaan  otonomi daerah  masih  mempersoalkan  dua  hal:
Pertama,  tentang  pengadaan  sumber dana  yang  dirasa  diluar  kemampuan daerah  untuk  melaksanakannya.  Kedua, tentang  kesiapan  aparatur  daerah  dalam
Dalam  Mitigasi  Bencana, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm 1
21 .  J.  Kaloh,  2009, Kepemimpinan    Kepala Daerah,      Pola    Kegiatan,    Kekuasaan, dan      Perilaku  Kepala  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 15.
penyelenggaraan  otonomi  yang  dirasa belum ada. 22
Pengadaan dana dan kesiapan aparatur  daerah  inilah  yang  menjadi persoalan tersendiri di dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Banyak  daerah  yang  memiki  potensi sumber daya alam yang kaya, tapi tidak mampu  mengelolanya  dengan  baik dikarenakan  tidak  memiliki  sumber daya  manusia  yang  handal.  Demikian sebaliknya banyak daerah yang memiliki  sumber  daya  manusia  yang handal,  tapi  sumber  daya  alamnya kurang mendukung untuk dikembangkan sebagai sumber
pendapatan daerah.

## 4. Prinsip

## Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik
Istilah  pemerintahan  yang  baik ( good  government )  mulai  dikenal  luas setelah era reformasi berlangsung. Good government adalah  merupakan  praktek terbaik  dalam  proses  penyelenggaraan kekuasaan  Negara.  Agar  pemerintahan yang  baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagai mana mestinya
22 . Afan Gafar, 2002, Otonomi  Daerah  Dalam Negara  Kesatuan, Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta,  hlm.27.
memerlukan komitmen  dan keterlibatan semua  pihak,  yaitu  pemerintah  dan masyarakat. Good government yang efektif  menunutut  adanya  aligment (koordinasi)  yang  baik  dan  integritas, professional  serta  etos  kerja  dan  moral yang  tinggi.  Prinsip  pemerintahan  yang baik  meliputi  :  azas  kepastian  hukum, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Terselenggaranya Good  government merupakan  prasyarat  utama  untuk mewujudkan aspirasi  masyarakat  dalam mencapai  tujuan  dan  cita-cita  bangsa serta negara. Pengembangan dan penerapan  sistem  pertanggungjawaban yang  tepat,  jelas  dan  nyata  sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggung jawab serta bebas KKN. Untuk itu harus ada  keterkaitannya  pada  mekanisme regulasi  akkuntabilitas  pada  setiap instansi pemerintah dan upaya memperkuat peran dan kapasitas parlemen,  serta  tersedeiannya  akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
Akuntabilitas  didifinisikan  sebagai suatu  pihak  perwujudan  kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai tujuan dan sasaran  yang telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara periodik.
Asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik  atau algemene  benisselen  van behorlijk  bestuur atau the  general  of good  administration merupakan  usulan dari  Panitia  de  Monchy.  Dalam  kamus bahasa Indonesia,  pengertian  baik identik  dengan  patut  atau  layak.  Baik berarti  tidak  ada  celanya.  Pemerintahan yang  baik  berarti  suatu  pemerintahan yang  teratur,  tiada  celanya.  Asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  itu merupakan  asas-asas  hukum  kebiasaan yang  secara  umum  dapat  diterima menurut  rasa  keadilan  kita  yang  tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan-peraturan maupun yang
berlaku  dari  yurisprudensi  maupun literatur hukum. Sedangkan Asas-asas
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 pasal 58  yang terdiri atas :
a. Asas kepastian hukum
b. Asas tertib penyelenggaraan negara
c. Asas kepentingan umum
d. Asas keterbukaan
e. Asas proporsionalitas
f. Asas profesionalitas
g. Asas akuntabilitas
h. Asas efisiensi,
i. Asas efektivitas, dan
j. Asas keadilan.
Parameter  pemerintahan  Daerah yang  baik  ( good Local government ) adalah berupa pelayanan kepada masyarakat  dan  pemberdayaan  warga masyarakat  dalam  setiap  pembangunan. Agar  pemerintahan  daerah  yang    baik dapat  menjadi  kenyataan  dan  berjalan sebagai  mana  mestinya  diperlukan komitmen dan keterlibatan pihak pemerintah  daerah  dan  masyarakat secara  aktif.    Oleh  karena  itu,  maka  di dalam  menyelenggaraan  pemerintahan daerah diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang memiliki kemampuan,  kreatif,  responsif,  jujur, amanah, demokratis,  dan taat  azas serta memiliki  wawasan  kepemimpinan  yang berkarakter  kearifan  lokal.  Dengan demikian,  maka  roda  pemerintahan daerah  yang  dijalankan  dengan  prinsip otonomi  yang  seluas-luanya  itu  mampu menciptakan  pemerintahan  daerah  yang baik dan akuntabel.

## D. Penutup
Diberlakukannya kebijakan otonomi yang seluas-luasnya pada tahun 1999  kepada  pemerintah  daerah,  dalam rangka  agar  pemerintahan  daerah  dapat berkembang dan mandiri dalam menjalankan dan mengatur
pemerintahannya. Namun demikian masih     sering otonomi selalu dikaitkan dengan  berapa  besar  uang  yang  dapat dimobilisasi oleh daerah guna membiayai  kegiatannya.  Sebetulnya kata  kunci  dari  otonomi  daerah  adalah
“kewenangan”, seberapa besar kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikannya, dan
memobilasasi  dukungan  sumber  daya untuk kepentingan pelaksanaannya. Dengan kewenangan, maka daerah akan menjadi  kreatif  untuk  menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.
Dengan  diberikannya  otonomi  yang seluas-luasnya  kepada  daerah,  hal  ini memberikan
peluang
kepada pemerintah daerah untuk dapat
memanfaatkan  dan  mengembangkan potensi  sumberdaya  manusia  (SDM) dan  potensi  sumberdaya  alam  yang dimiliki  untuk  dapat  dikelola  secara
maksimal guna kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik,
diperlukan  adanya  pengawasan  internal (Inspektorat) yang independen.
Diperlukan  pula  kiprah  pengawasan fungsional  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  setempat  yang  baik  dan transparan,  serta  pengawasan  eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia  yang  akuntabel. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  baik    dalam kerangka  otonomi  daerah  dapat  segera terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Afan  Gaffar,  2002, Otonomi  Daerah
Dalam Negara Kesatuanal ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Amrah  Muslimin,  1986, Aspek-Aspek
Hukum Otonomi
Daerah ,
Bandung, Alumni.
Bagir  Manan,  2001, Menyongsong Fajar  Otonomi  Daerah ,  Pusat Studi Hukum UII,  Yogyakarta.
Hanif    Nurcholis,  2005, Teori    Dan Praktek    Pemerintahan    Dan Otonomi  Daerah, PT.  Grasindo,
Jakarta.
Henry  Muddick,  1966, Democracy, Decentralzation an Development, Reprinted
London,  Asia Publishing House , hlm  23.  Diterjemahkan  bebas dengan judul, Desentralisasi dalam Praktek, Cetakan I,
Pustaka Kendi, Yogyakarta, 2004.
J.  Kaloh,  2003, Kepala  Daerah,  Pola Kegiatan, Kekuasaan Dan Perilaku  Kepala  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah ,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
J.  Kaloh,  2009, Kepemimpinan
Kepala  Daerah,   Pola  Kegiatan, Kekuasaan,      dan      Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.
Sinar Grafika. Jakarta.
Joko  Prihatmoko,  2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi,  Sistem,  dan  Problema Penerapan di IndonesiaI ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kacung  Marijan,  2006, Demokratisasi
Di  Daerah  :  Pelajaran  dari Pilkada Secara Langsung, diterbitkan bersama Pustaka
Eureka  dan  Studi  Demokrasi  dan
HAM (PusDeHAM), Surabaya.
M.  Laica  Marzuki, 2006, Berjalan- jalan  di  Ranah  Hukum, Buku Kesatu,  Edisi  Revisi  Cetakan Kedua,  Sekretaris  Jenderal  dan
Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Marsono, 2005, Kepala Daerah
Pilihan Rakyat , CV. Eka Jaya, Jakarta.
Ni’matul  Huda,    2010 , Hukum Pemerintahan    Daerah, Cetakan Ke II,   Nusa   Media,  Bandung.

## RDH. Koesoemahatmadja,
1979,
Pengantar    Kearah    Sistem Pemerintahan    Daerah    di Indonesia , Binacipta,  Bandung. Dikutip  oleh  M.  Laica  Marzuki dalam Berjalan-jalan  di  Ranah Hukum , Buku  Kesatu,  Edisi Revisi Ccetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Riswanda Imawan, 2004, Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan
Good Governance , dalam  Syamsuddin Haris  (  Editor  ), Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah  Naskah Akademik  dan  RUU  Usulan LIPI , Pusat  Penelitian  Politik LIPI  2003,  bekerjasama  dengan Partnership for Governance
Reform  in  Indonesia  (PGRI), Cetakan Press, Jakarta.
R. Cecep Eka Permana, 2010, Kearifan Lokal Masyarakat Baduy  Dalam Mitigasi  Bencana, Wedatama Widya Sastra, Jakarta.
Sarundajang,  2002, Pemerintahan Daerah  di  Berbagai  Negara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Syaukani  H,  2004, Otonomi  Daerah Dalam Negara Kesatuan ,
Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
Yosanna H. Laoly, Melangkah Melanpaui Demokrasi procedural, Makalah disampaikan  pada  Acara  Seminar Nasional  “Peran  Negara  dan Masyarakat  Dalam  Pembangunan
Demokrasi  di  Indonesia,  pada
tanggal 26 Mei 2011 di
Universitas  17  Agustus  1945
Semarang.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945.
Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  RI  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.