## POLITIK KETAHANAN NASIONAL: KOMPARASI DALAM REFERENDUM BREXIT 2016 DAN PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2019

## Muhammad Angga Ramdhan

## Abstract
The  rise  of  nationalism values among  democratic  election in  Western  Europe had brought  back  the  trend  of  classical  realism  in  current  international relations. Brexit phenomena, in which Great Britain choose to withdraw from European Union membership, is not separated from the trend . The phenomena become  interesting  case  studies  when compared  to  Indonesian  election  in 2019  where  national  resilience becomes the political  focus.  Using  classical realism,  this  article  aimed  to  understand  why  populism  movement  based  on national resilience values was accepted in Brexit referendum but insignificant in Indonesian election. From the inquiries, this article concludes that populism movement  emphasizing  threats  and  nationalistic  approach  works  in  Great Britain due to instability caused by migrant, while Indonesia was much stable due to stronger national resilience against threats.
Key Words: Brexit, pemilu, demokrasi, Referendum, ketahanan nasional.

## PENDAHULUAN
Menguatnya nilai nasionalisme dalam pemilu negara-negara demokrasi  di  Eropa  Barat mengembalikan nuansa  realisme  klasik  dalam hubungan antar negara saat ini. Paradigma populis di Eropa Barat, seperti kebijakan  anti-migran  atau  proteksionisme  terhadap  pasar  domestik menjadi  landasan  masyarakat  menentukan  pilihan  politik  terhadap pemerintahan  yang ultra-nasionalis.  Fenomena  Inggris  yang  menarik  diri dari keanggotaan Uni Eropa, atau Brexit , tak terlepas dari  tren pergeseran tersebut. Secara spesifik, dinamika Brexit ini menjadi studi kasus menarik bila kita membandingkan dengan wacana Pilpres 2019 Indonesia yang juga memberikan penegasan kembali untuk memperhatikan ketahanan nasional.
Prabowo  Subianto,  calon  presiden  RI  2019, menegaskan  bila pertahanan  negara  harus  ditingkatkan  untuk  menjaga  kekayaan  nasional (Al-Machmudi, 2019). Indikasi realisme klasik terlihat kembali saat Prabowo mengemukakan masalah “antek asing”, dimana Ia menekankan bila TNI dan Polisi  haruslah  membela  kepentingan  negara,  bukan  kepentingan  asing. (CNN Indonesia, 2019). Joko Widodo, selaku Presiden RI, juga menegaskan ketahanan  nasional  menjadi  elemen  penting  dalam kebijakan  politik  luar negeri.  Indonesia  haruslah memperjuangkan  kepentingan  nasional;  berdiri tegak bermartabat dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif (Utomo,  2019). Statemen-statemen  politik oleh  kontestan Pilpres Indonesia bila dikomparasikan dengan elite politik yang mendukung Brexit di Inggris, mempunyai intensitas serta tujuan sama, yakni mempertahankan integritas negara  dengan  memperkuat  kapabilitas  domestik  serta  mengurangi pengaruh  asing.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  hendak  mengeksplorasi bagaimana dua negara, yakni Indonesia dan Inggris, yang meski mempunyai perbedaan lingkup geo-politik dan ancaman domestik namun sesungguhnya mengadopsi kerangka ketahanan nasional negara yang identik.
Tulisan  ini  terbagi  dalam  beberapa  bagian  untuk  mengekplorasi konsep ketahanan nasional dalam Brexit dan Pilpres 2019. Pertama, tulisan ini  akan  mengidentifikasi  melalui  landasan  realisme  klasik  apa  substansi dari ketahanan nasional. Atas dasar landasan teoritis tersebut, penulis akan mengurai  Brexit  dan  kemudian  menjadi  bahan  komparatif  terhadap perkembangan Pilpres Indonesia  2019. Dari  hasil  analisis  komparatif tersebut,  penulis  menyimpulkan  ketahanan  nasional  Indonesia  lebih  baik dalam  menghadapi  ancaman  negara  daripada  Inggris,  sehingga  teknik propaganda  populis  yang  mendiskreditkan  pengaruh  asing  tidak  terlalu efektif dalam Pilpres 2019 dibandingkan referendum Brexit pada 2016.

## KETAHANAN NASIONAL: TAMENG DARI ANCAMAN ASING
Ketahanan nasional adalah instrumen penting dalam menjaga negara agar tetap bertahan dari segala ancaman dalam lingkup anarkis. Ancaman ini  terderivasi  dari  pengalaman-pengalaman  sejarah  terdahulu,  dimana entitas  kerajaan  sebelum  perjanjian  Westphalia  selalu  berkonflik  demi meraih  supremasi  atas lawannya. Anarki sendiri  adalah  sebuah  kondisi tanpa supremasi tunggal dalam konstelasi kekuatan ( power) sehingga setiap entitas  harus  siap  menghadapi  berbagai dilema  antara  keamanan  dan ancaman (Lebow, 2013; Marsheimer, 1994). Persepsi ancaman ini pula yang melandasi terjadinya peperangan. Oleh karena itu, pemikir realisme klasik seperti Thucydides mengatakan bila persaingan mendapatkan power selalu menyertai politik; umumnya bersifat konfliktual dan juga penuh kekerasan. Pesimisme terhadap sifat manusia juga menyakinkan Thucydides bila sifat politik  tidak  akan  berubah  sehingga  para  pemimpin politik  harus mengedepankan  asas  rasionalitas  ketimbang  moralitas (Thucydides,  1972: 78). Pemikiran Niccolo Machiavelli juga turut memperkuat argumen tentang ketahanan  nasional;  bahwa  kebijakan  harus  mengutamakan  kepentingan nasional ketimbang kode etik (Machiavelli, 2009: 68). Atas asas rasionalitas pula, Machiavelli menekankan bahwa lebih baik menjadi adikuasa daripada dicintai  musuh  (Lawson,  2015:  62).  Bila  disimpulkan,  dua  pemikiran realisme  klasik  ini  menegaskan  bila hubungan antara ancaman  dan ketahanan nasional tak akan lekang oleh sejarah dan akan selalu menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan negara.
Dasar  dari  realisme  kemudian menjadikan  negara  sebagai obyek pengamanan  terpenting. Ketahanan  nasional  sebuah  negara  kemudian bergantung terhadap dua  faktor:  kemampuan  pertahanan  dan  besarnya ancaman  yang  dihadapi. Dari  uraian  ini,  ketahanan  nasional  diartikan sebagai  kapabilitas  negara  dalam  menghadapi  ancaman. Maka,  yang menjadi  isu keamanan  adalah  segala sumber  yang  mengancam  ketahanan nasional dan juga kemampuan negara untuk meraih tujuan nasionalnya.
Realisme  klasik  menekankan  kekuatan  militer  lawan  sebagai ancaman  terbesar  bagi  ketahanan  nasional;  hal  ini  jelas  terlihat  ketika
dinamika  global masih berkutat  di  arena  perang  dingin. Namun,  seiring berkembangnya  zaman,  ancaman  bagi  negara  perlahan-lahan  mulai berevolusi.  Menurut temuan  ilmiah  dari panel  Sekretariat  Jendral  PBB dalam  tantangan,  ancaman,  dan  perubahan  yang  berjudul A  More  Secure World, ada  6  kluster  ancaman  yang  menjadi tantangan  pemerintahan negara  dalam  dinamika  global  sekarang.  Ancaman  tersebut  berupa permasalahan  sosial  dan  ekonomi  seperti  kemiskinan,  epidemi  penyakit, dan kemerosotan kualitas lingkungan; konflik antar-negara; konflik internal seperti perang sipil, genosida, dan kejahatan kemanusiaan lainnya; weapon mass  destruction (WMD)  dalam  bentuk  senjata  nuklir,  radiologi,  biologis, ataupun  kimiawi;  dan  terakhir  terorisme  dan  kejahatan  trans-nasional (Panel  PBB,  2004;  Williams,  2013:  9).  Perkembangan  ini  menjadi  rumit karena tiap negara mempunyai tantangan dan ancaman yang berbeda dari negara lainnya.
Bagaimana  menentukan  kapabilitas  negara  dalam  menghadapi ancaman  tersebut?  Kenneth  Waltz  (1979:  153)  menegaskan  komponen ketahanan  nasional  bersifat  materiil,  yakni  kekuatan  ekonomi  dan  militer. Dua kekuatan ini berguna untuk mempertahankan negara, mengamankan kepentingan nasional, dan juga mengonsolidasikan kekuatan negara dalam mengatur  stabilitas  politik  domestik; umumnya  untuk menghindarkan perpecahan negara dari dalam. Dengan demikian, ketahanan nasional tidak bisa  dipisahkan  dari  kekuatan  negara;  bahwa  kekuatan  tersebut seharusnya  digunakan  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  penyelenggaraan negara  baik  menghadapi  ancaman  luar  maupun  domestik. Kindermann (1963:  27)  Secara  spesifik  menegaskan  bahwa  tujuan  objektif  dari ketahanan  nasional  adalah  menjaga  elemen  penunjang  eksistensi  negara seperti keamanan, kekuatan, dan kesejahteraan rakyat.
Dari  uraian  teoritis  antara  realisme  klasik  dan  ketahanan  nasional, penulis memahami  bahwa  indikasi  awal  dari  fenomena Brexit dan  topik ketahanan  nasional  di Pilpres 2019  menjelaskan  keinginan  masyarakat untuk  mengembalikan  negara  ke  fungsi  primalnya;  yakni  menjamin
keamanan  dan  kesejahteraan  warga  negaranya  sendiri.  Tekanan masyarakat  domestik ini meningkatkan  sentimen  nasionalisme  dan ketahanan  nasional,  dan  proyeksi  keinginan  rakyat  menjadikan  dinamika global  menuju  suasana  realisme  klasik,  dimana  negara  akan memperjuangkan  kepentingan  nasional  ketimbang  menjaga  harmonisasi ataupun  kooperasi  dengan  negara  lain. Dengan  kata  lain,  ketahananan nasional  sebagai  tameng  ancaman  asing  menjadi  komoditas  politik  yang dimanfaatkan politisi lokal baik di Inggris ataupun Indonesia. Hipotesis ini kemudian akan menjadi  petunjuk  dalam  mengurai  Brexit pada  2016 dan Pilpres di Indonesia pada tahun 2019.

## BREXIT DAN KETAHANAN NASIONAL INGGRIS
Brexit  adalah  fenomena keluarnya  Inggris dari keanggotaan  Uni- Eropa.  Fenomena ini  menimbulkan  efek  kejut di  kalangan ilmuwan  sosial, terutama  dalam  lingkaran  akademisi  hubungan  internasional.  Pilihan masyarakat untuk Inggris keluar dari Uni-Eropa menjadi pemenang dalam referendum bersejarah yang dicanangkan David Cameron, Perdana Menteri Inggris,  pada  23  Juni  2016. Hasil  referendum  menyatakan 51.9  persen memilih keluar ketimbang 48.1 persen memilih tinggal (Wheeler et al, 2019). Kenyataan politik tersebut memaksa Cameron untuk mundur dari jabatan perdana menteri Inggris pada 24 Juni 2016, sehari setelah hasil referendum terlihat.
Beberapa  akademisi  mengidentifikasi  propaganda  populis  yang dilakukan oleh politisi lokal menjadi penyebab masyarakat Inggris memilih keluar  dari  Uni  Eropa  (Clarke  et  al,  2017; Daigle  et  al,  2017; Buckledee, 2018; Noris  et  al,  2019). Populis sendiri  diartikan  sebagai  retorika  politik tentang  prinsip  pertama  politik  bahwa  kekuasaan  negara  seharusnya berada  di  tangan  rakyat  (prinsip  letak  kekuasaan).  Namun,  di  saat bersamaan,  retorika  ini  tidak  menyentuh  prinsip  kedua  dalam  berpolitik, yakni  tentang  apa  yang  harus  dilakukan,  kebijakan  apa  yang  harus
diimplementasikan, ataupun keputusan yang harus diambil (prinsip tujuan kekuasaan) (Noris  et  al,  2019:  5). Propaganda  populis  ini  menjadi  strategi efektif  untuk  kelompok  penentang  Uni-Eropa,  umumnya  dikenal  sebagai Euroscepticism ,  dalam  menghimpun  dukungan  dari  masyarakat  Inggris. Beberapa politisi Inggris, seperti Theresa May dan Boris Johnson dari partai konservatif,  dan  juga  Nigel  Farage  dari  partai  kemerdekaan  Britania  Raya, mendapatkan  momentum politik  karena  pandangan  mereka  yang menentang intervensi Uni Eropa (Lynch et al, 2018).
Masyarakat yang mendukung Brexit menilai jika relasi Inggris dengan Uni Eropa telah menggerus ketahanan nasional negara. Persepsi politik ini mengalami  momentum  setelah  Inggris  merasakan  dampak  dari  krisis ekonomi regional pada  tahun  2010  dan  kedatangan arus  pengungsi  dari konflik  timur-tengah. Studi  Daigle  et  al  (2017)  menekankan  bahwa kooperasi dengan Uni Eropa telah menimbulkan sentimen anti-migran dan deprivasi  relatif  di  bidang  ekonomi,  terutama  dari  kelompok  masyarakat dengan  pendidikan  rendah  ataupun  kaum  buruh.    Dalam  literatur  lain, Noris et al (2019: 8) mengidentifikasi tiga komponen utama otoritarianisme dalam  propaganda  Brexit:  (1)  pentingnya  keamanan  (dalam  bentuk ketahanan  nasional)  dalam  menghadapi  resiko  dan  ketidakpastian,  (2) pentingnya  mempertahankan konformitas,  atau  asas  kesesuaian,  dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme dan tradisi konvensional, dan (3) perlunya loyalitas  dan  ketaatan  terhadap  pemimpin  kuat  yang  bisa  menjaga kelompok  masyarakat  beserta  nilai  dan  adat  istiadatnya.  Dari  sini, teridentifikasi  beberapa  isu  yang  mengancam  ketahanan  nasional  Inggris; potensi  konflik  internal  karena  migran  merebut  porsi  ekonomi  masyarakat ‘asli’, lemahnya pemerintahan  Inggris  dalam  menghadapi masalah terorisme, ataupun keengganan mengintegrasikan nilai dan kultur Britania Raya  dengan  nilai-nilai  komunitas  Eropa. Menangnya  opsi Brexit juga menandakan  adanya  polarisasi  masyarakat  antara  generasi  pasca-perang dunia II dan generasi milenial yang memilih tetap bersama Uni Eropa.
Ancaman  terorisme  menjadi  pemantik  utama  sentimen  anti-migran dan juga Euroscepticism di Inggris . Dimulai dari rangkaian serangan teroris di  Prancis  pada  tahun  2015  dan  2016,  Inggris  mendapatkan efeknya saat serangan teroris menewaskan 4 orang dan melukai 40 orang setelah seorang pengemudi menghantamkan mobilnya di Westminster Bridge (Bennhold dan Castle,  2018).  Selanjutnya  ada  serangan  teror  di  kota  Manchester,  ketika satu  orang melakukan  bom  bunuh  diri  di  tengah-tengah konser Ariana Grande (Smith dan Chan, 2017). Rangkaian serangan terorisme Inggris pada 2017  ditutup  oleh  serangan  tiga  ekstrimis  Islam  di  jembatan  London sehingga  menewaskan  8  orang  dan  melukai  48  orang  (Daigle  et  al,  2017: 52);  membuat  Theresa  May  membuat  statemen  politik  tentang  ketahanan nasional  menghadapi  ‘ideologi  biadab  dari  kelompok  ekstremisme  Islam’ (Ibid). Pidato politik Theresa May tersebut menaikkan sentimen anti-migran dan  anti-Muslim  di  seluruh  Britania  Raya,  juga  menimbulkan antipati terhadap  Uni  Eropa  yang  membiarkan  arus  pengungsi  masuk  ke  Eropa Barat.
Realita  dalam  faktor  ekonomi  juga  mendorong  kembalinya  rasa nasionalisme  Inggris.  Pada  Juli  2016,  performa  ekonomi  Inggris  berada dalam  level  terendah  setelah  resesi  pada  tahun  2009.  Kenyataan  ini membuat  serikat  pekerja Southern  Rail mengadakan  mogok  kerja  selama lima hari berturut-turut, yang terpanjang setelah tahun 1968 (Daigle et al; 51). Arus pekerja dari negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur turut meramaikan  persaingan  kerja  di  Inggris  (Clarke  et  al,  2017:  12). Situasi yang  tidak  menentu  dalam  pasar  kerja  menimbulkan  persepsi  bahwa pemerintahan  Inggris  di  bawah  David  Cameron  tidak  berjalan  dengan semestinya.  Persepsi  ini  menjadi  dominan  ketika berita  ketidakmampuan Inggris  untuk  menopang  program  kesejahteraan  rakyat, seperti  akses pendidikan  dan  kesehatan  ( National  Health  Services;  NHS), menjadi  topik nasional. Rakyat mulai menyalahkan obligasi-obligasi Inggris ke Uni Eropa. Kemarahan  rakyat  Inggris  meningkat  setelah  Palang  Merah  Inggris menyatakan  kondisi  rumah  sakit  dibawah  naungan  NHS  ‘seperti  dalam
krisis  kemanusiaan’  (Daigle  et  al,  2017; Campbell et  al,  2017).  Meskipun beberapa elite politik dan cendekiawan ekonomi, seperti David Cameron dan analis  dari International  Monetary  Fund (IMF) menyatakan  konsekuensi Brexit lebih  merugikan ekonomi  Inggris  daripada  tetap  menjalankan kerjasama  bersama  Uni  Eropa,  Masyarakat  Inggris  tidak  bergeming dan tetap memilih untuk keluar.
Elemen politik pendukung Uni Eropa dan anti-Brexit, terutama dalam level  elit,  tidak  memahami  realita  lapangan  dalam  masyarakat  Inggris. Mereka  tidak  memahami  bahwa  rangkaian  serangan  terorisme,  performa ekonomi  yang  rendah,  serta  persaingan  pasar  kerja  pasca  integrasi  Eropa dan  krisis  ekonomi  telah  memarjinalisasi  sebagian  rakyatnya.  Boleh  saja beberapa akademisi menjustifikasi propaganda populis sebagai pemuas ego politik dan  oportunisme;  bahwa  hal  itu mengancam  keutuhan  demokrasi liberal  di  Inggris (Clarke  et  al,  2017; Daigle  et  al,  2017;  Seidler,  2018; Buckledee,  2018;  Noris  et  al,  2019).  Namun,  sejatinya  propaganda  populis tersebut sebagai kritik terhadap elit liberal yang menafikan ketakutan dan frustrasi  mendalam  yang  dirasakan  kelompok  masyarakat  tertinggal. Polarisasi  dan  tereduksinya  kapabilitas  negara  dalam  kooperasi  Uni  Eropa menyebabkan  instabilitas  domestik,  sehingga  ketahanan  nasional  Inggris tergerus.
Realisme klasik menjelaskan dasar kestabilan domestik berada dalam kapabilitas  negara menjalankan  fungsinya untuk  memberi  rasa  aman  bagi rakyat.  Dalam  Brexit,  terlihat  jika  ketidakmampuan  pemerintah  Inggris menjalankan  fungsi  negara,  seperti  menyediakan  rasa  aman  dan  sejahtera bagi  rakyatnya,  menjadi  impetus  ketidakpercayaan  masyarakat  Inggris terhadap  kebijakan  luar  negerinya.  Di  sini,  kelompok  pro-Brexit  berhasil menggunakan propaganda populis untuk menyakinkan rakyat bila integrasi ke  Uni  Eropa  telah  mengikis  kedaulatan  Inggris, dengan  memperlihatkan realita keamanan dan ekonominya. Dengan kata lain, katalis nasionalisme muncul  ketika  negara  tidak  bisa  menjalankan  fungsi  dasarnya untuk rakyat, terutama menjaga stabilitas negara dari pengaruh asing.

## PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2019 DAN KETAHANAN NASIONAL
Indonesia  mempunyai  ketahanan  nasional  dan  stabilitas domestik yang  lebih  baik  dibandingkan  Inggris  pasca  Brexit.  Meski  begitu, propaganda populis mewarnai iklim Pilpres 2019. Statemen antek asing dan rumor  masuknya  pekerja asing menjadi  perdebatan  nasional,  terutama menyangkut ketahanan  nasional menghadapi  ancaman  asing;  yang  secara substansial  sama  dalam  dinamika  Brexit. Dalam  segmen  ini,  penulis  ini akan  mengurai  isu  pekerja  asing  dan  isu  dalam  debat  calon  presiden  ke- empat dalam segmen pertahanan, keamanan dan hubungan internasional; terutama untuk menjawab mengapa pendekatan populis dan realisme klasik Prabowo tidak membawa arus nasionalisme seperti yang terjadi di Inggris.
Sejatinya  isu  pekerja  asing  menjadi  topik  perdebatan  di  politik Indonesia.  Pada  tahun  2018, Jokowi  menerbitkan  peraturan  presiden tentang  tenaga  kerja  asing  yang  tertuai  dalam  Perpres  no  20  tahun  2018. Dalam  perpres  tersebut,  ada  beberapa  kemudahan  prosedural  dalam perizinan  pengunaan  tenaga  kerja  asing (Humas  Sekretariat  Kabinet Republik Indonesia, 2018). Prabowo mengkritik penerbitan perpres tersebut dan  mengatakan  kemudahan  arus  pekerja  asing  akan  merebut  lapangan pekerjaan  di  Indonesia  (Ihsanudin,  2018).  Menanggapi  kritikan  Prabowo, Presiden Jokowi melakukan pembelaan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia  tidak  mencapai  1  persen;  dengan  spesifik  jumlah  TKA  di Indonesia berjumlah 23.000 orang (Aditya, 2018). Menurut Presiden, Pekerja asal Cina datang untuk memasang smelter dan turbin; sebuah spesialisasi yang tidak dimiliki oleh pekerja lokal.
Statemen  presiden  Jokowi  diperkuat  oleh Asiati (2018) dalam publikasi  LIPI.  Dalam  artikel  tersebut,  disebutkan  bahwa  estimasi  tenaga kerja  China  di  Indonesia  berjumlah  21.300  orang,  disusul  oleh  Jepang dengan  12.500  orang,  dan Singapura  1.700  orang.  Menurut  Asiati,  tenaga kerja Cina mengalami lonjakan sejalan dengan meningkatnya investasi Cina
di  Indonesia.  Tercatat, Cina telah  duduk  di  posisi  ke-3  sebagai  investor terbesar  dengan  nilai  investasi USD  2,665  juta  atau  9  persen  dari  total investasi di Indonesia. Naik dari 2015 sebesar USD 628 juta atau 2 persen dari total investasi asing di Indonesia pada 2016 (Ibid). Lonjakan TKA Cina adalah harga yang harus dipenuhi Indonesia mengingat kebijakan investasi Cina harus  menyertai  tenaga  kerjanya  karena adanya masalah  over- populasi di  lingkup  domestiknya.  Dalam  kesempatan  yang  sama, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa investasi asing bertujuan untuk membuka lapangan  kerja  dan  menaikkan  performa  ekonomi  Indonesia.  Membuka beberapa ruang  untuk  TKA  hanyalah  bayaran  kecil  dibanding  keuntungan yang  didapat  Indonesia  dari  investasi  asing  (Aditya,  2018). Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri turut mendukung statemen Jokowi, dan mengatakan tidak  perlu  mengkhawatirkan  Perpres  no  20  tahun 2018 karena  inti  aturan  itu  hanya mempercepat  proses  izin  penggunaan  TKA menjadi lebih cepat dan efisien, bukan menambah kuota TKA di Indonesia (Asiati, 2018).
Isu lain yang menjadi ancaman ketahanan nasional adalah pengadaan alutsista  dan  anggaran  militer.  Prabowo  dalam  debat  capres  ke-4 menyatakan  bahwa  pertahanan  Indonesia  masih  lemah.  Dia  menekankan kelemahan  ini  akibat  kurangnya  anggaran  pertahanan  dalam  mereformasi persenjataan  negara.  Kekhawatiran  Prabowo  dilandasi  oleh  pemikiran realisme klasik Thucydides bahwa yang kuat bisa berlaku sekehendaknya, yang  lemah  harus  menderita  ( the  strong  do  what  they  want,  the  weak  do what  they  must) (CNN,  2019). Lemahnya  pertahanan  Indonesia,  menurut Prabowo,  menjelaskan  mengapa  harta  kekayaan  Indonesia  lari  ke luar negeri, sehingga Indonesia rentan dipengaruhi asing.
Pendekatan  Presiden  Jokowi  berbeda  dengan  Prabowo;  dimana  Ia menggelar  pasukan  terintegrasi ke  seluruh  Indonesia  dan  menghindari pemusatan  kekuatan  di  Jawa  (Jawasentris) dalam  menjaga keamanan nasional Indonesia. Presiden Joko  Widodo juga telah  melakukan pemasangan  radar  di  19  titik  vital  dan  mecakup  100  persen  teritori
Indonesia. Dengan strategi ini, Pemerintahan Jokowi telah menganggarkan 107 triliun demi tercapainya kedaulatan Indonesia. Menurut hemat penulis, pandangan  Presiden  menekankan  konsep  realisme defensif  dalam pertahanan  Indonesia;  dimana  letak  geografis  dan  teknologi  senjata  lebih cocok  untuk  bertahan  dari  ancaman  musuh  ketimbang  mengeliminasi ancaman  seperti  yang  dilakukan  oleh  Amerika Serikat  dalam  perang melawan  terorisme  global  (Elman  dan  Jensen  dalam  Williams,  2013:  21). Strategi  pertahanan Presiden Joko  Widodo  sejalan  dengan  visi  menjadikan maritim  Indonesia  sebagai  pusat  ketahanan  nasional;  juga  menjaga kekayaan Indonesia di laut. Deployment pasukan integrasi ke titik vital luar jawa  juga  menegaskan  visi  Presiden  untuk  menjaga  keamanan  nasional secara  menyeluruh.  Terutama  menghadapi ancaman sel-sel  teroris di seantero Indonesia. Menanggapi  statemen  Presiden,  Prabowo  mengkritisi bahwa anggaran pertahanan Indonesia masihlah rendah, hanya 0.8 persen dari GDP Indonesia.
Dalam  perdebatan  tentang  hubungan  internasional,  Presiden  Joko Widodo lebih menekankan soft-power dan multilateralisme dalam diplomasi Indonesia,  sedangkan  Prabowo  konsisten  dengan  pendekatan  realisme klasik. Multilateralisme menjadi pilihan Presiden Joko Widodo sebagai dalih pembangunan. Investasi asing dan kooperasi perdagangan dianggap bagian penggerak roda kesejahteraan. Prabowo, di lain pihak, menekankan bahwa diplomasi  harus  diimbangi  kemampuan  domestik  dan  kapabilitas  negara supaya  diplomasi  tersebut  bisa  menjaga  inti  kepentingan  nasional Indonesia.
Terlihat  bahwa  Prabowo  menampilkan  propaganda populis  dengan mempertanyakan  kebijakan  multilateralisme  presiden  Joko  Widodo menghadapi  ancaman  pengaruh  asing.  Selain  itu,  Prabowo  juga mempertanyakan  kapabilitas  negara  dengan  mengklaim  lemahnya pertahanan  negara.  Namun,  topik  populis  dengan  narasi  realisme  klasik tidak  menimbulkan  gejolak  nasionalisme  melawan  pengaruh  asing.
Kalahnya Prabowo dalam Pilpres 2019 menjadi bukti ketidakefektifan teknik propaganda Brexit di Indonesia.
Penulis  mengemukakan  setidaknya  ada  beberapa  faktor  penjelasan. Yang  pertama,  ancaman  asing  di Indonesia  tidak  mempunyai  wujud  nyata di  masyarakat  Indonesia.  Persaingan  antara  TKA  dan  pekerja  lokal  di kancah domestik tidak pernah terlihat. Yang kedua, pengaruh ASEAN dan Cina  dalam  perpolitikan  domestik  pun  tidak  menganggu ketahanan nasional.  Karena  pada  dasarnya,  negara-negara  di  ASEAN  dan  sekitarnya menghargai  prinsip  kedaulatan  negara  dan  enggan  untuk  mengintervensi negara  lain,  apalagi  mitra  strategis  seperti  Indonesia  (Hadiwinata dalam Neuhauser, 2017: 137). Kenyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi di Inggris;  di  mana  ancaman  migran  dan  obligasi  Uni  Eropa  menimbulkan ketakutan nyata serta instabilitas di masyarakatnya.
Dalam  mengidentifikasi  ancaman  Indonesia,  penulis  berpendapat bahwa ancaman nyata yang meresahkan rasa aman masyarakat Indonesia datang  dari  dalam  ketimbang  dari  luar;  seperti  ancaman  radikalisme  dan separatis  yang  mengancam  keutuhan  negara.  Dari  uraian  ini,  ketahanan nasional  Indonesia  harus  difokuskan  ke  dalam,  terutama  dalam membendung  pengaruh  sel-sel  ISIS,  menjaga  kedaulatan  laut  negara  dari nelayan-nelayan ilegal, dan juga kelompok separatis di provinsi Papua dan Papua  Barat.  Ancaman  luar  yang  meresahkan  sebetulnya  berada  di  PBB, dimana  kelompok  diaspora  Papua,  atau  lebih  dikenal United  Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mulai berhasil menginternasionalisasikan  isu-isu social  di Papua  dan  menarik  perhatian negara  Melanesia  seperti  Vanuatu  dan  Kepulauan  Solomon  (Rumkabu, 2017).  Namun  ancaman ULMWP masih  terbendung  karena  kedaulatan Indonesia di Papua sudah diakui oleh dunia internasional. (Saltford, 2003) .
Ketahanan  nasional  Indonesia  pun  sudah  teruji  dalam  menghadapi ancaman dari dalam. Tito Karnavian (2017) menjelaskan bahwa detasemen 88  dibawah  kepolisian  RI mempunyai  teknik  modern  dalam  menghadapi serangan  terorisme,  yakni  dalam  bentuk  sistem  deteksi  dini  dan
penyelidikan  berbasis  saintifik.  Selain  itu,  anggota  detasemen  88  juga mendapatkan pelatihan ekstensif. Karnavian menegaskan bahwa semenjak 2002, detasemen 88 sudah menangkap dan menghukum pelaku teror dalam pengadilan  hukum.  Menghadapi  insurgensi  di  Papua,  Karnavian menggunakan  inovasi  gabungan  penegakan  hukum  keras  ( hard  law- enforcement )  dengan  memperhatikan  batas-batas  hukum  nasional,  asas- asas  hak  asasi  manusia,  dan  hukum  adat  ( soft  law-enforcement )  dengan hasil yang memuaskan (Ibid: 12) Menghadapi ancaman luar, seperti illegal fishing ,  Indonesia  di  bawah  arahan  menteri  Susi  Pudjiastuti telah menenggelamkan 516 kapal illegal, sebagian dari negara asing (Muthiariny, 2019). Kebijakan tersebut telah meningkatkan ekspor sebesar 45.9 persen, dengan  rincian  dari  659,950  ton  atau  setara  58.9  trilliun  pada  2015, menjadi  955,880  ton  atau  setara  72  triliun  pada  2018.  (Ibid).  Pengaruh ULMWP  di  kawasan  Pasifik  dan arena PBB  dalam  internasionalisasi  isu Papua Barat pun masih bisa dibendung oleh korps diplomatik Indonesia di bawah  pimpinan  Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi  (Rumkabu,  2017). Dengan  demikian,  propaganda  populis Prabowo bernuansa  realisme  klasik tidak  efektif  dalam  memenangkan  pilpres  2019  karena  Indonesia mempunyai ketahanan nasional yang lebih baik dibandingkan Inggris.

## KESIMPULAN
Penemuan  dari  tulisan  ini  menegaskan  bahwa  strategi populis mengenai  ketahanan  nasional  untuk  menaikkan  nilai  nasionalisme  tidak efektif  bila  ancaman  tersebut  masih  teratasi  oleh  kapabilitas  negara. Penemuan  ini  kemudian  menegaskan  mengapa  politisi  pro-Brexit mendapatkan  simpati  rakyat  sedangkan  Prabowo  Subianto  tidak mendapatkan hasil  yang sama di Pilpres Indonesia 2019. Untuk mencapai penemuan  tersebut,  tulisan  ini  telah  mengurai  berbagai  aspek  ketahanan nasional  dari  sudut  pandang  realisme  klasik,  lalu  menjelaskan  mengapa sudut  pandang  tersebut  relevan  dalam  memahami  strategi  populis  dalam referendum  Brexit  dan  Pilpres  2019,  namun  konklusi  politiknya  berbeda.
Penulis berpendapat bahwa posisi ancaman yang berbeda di kedua negara berkorelasi  dengan  perbedaan  hasil  tersebut.  Ancaman  asing  terasa  nyata bagi  rakyat  Inggris,  berbanding  terbalik  dengan Indonesia  yang  justru terancam dari dalam oleh perpecahan internal.
Meski begitu, Indonesia perlu merespon lebih baik menghadapi resiko interdependensi  dengan Cina.  Hal  ini  karena  dinamika  global  selalu menghasilkan  ketidakpastian  dalam  perpolitikan  internasional.  Ketahanan nasional  haruslah  dipikirkan  baik-baik  karena  kemungkinan  Indonesia mengalami  instabilitas  karena  pengaruh  asing  selalu  terbuka.  Fenomena Brexit  haruslah  dijadikan  tolak  ukur  kebijaksanaan  politik  luar  negeri Indonesia  dalam  menghadapi  multilateralisme  dan  interdepensi  dengan Cina ataupun investasi asing lainnya.

## REFERENSI
Aditya,  Arya,  2018. Pembelaan  Jokowi  Soal  Tuduhan  Antek  Asing  dan Pekerja China. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20180808105322-4- 27514/pembelaan-jokowi-soal-tuduhan-antek-asing-dan-pekerja- china
Al-Machmudi, Muhammad Iqbal. 2019.
Pertahanan Nasional Menjadi Skala Prioritas Prabowo . Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/read/detail/226588-pertahanan- nasional-menjadi-skala-prioritas-prabowo
Asiati,  Devi.  2018. Terbongkar,  Alasan  Indonesia  Dibanjiri  Tenaga  Kerja Asing Terutama Asal Cina. Publikasi LIPI. http://lipi.go.id/lipimedia/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri- tenaga-kerja-asing-terutama-asal-china/20546
Bennhold, Katrin. Stephen Castle. 2017. Deadly Attack Near U.K Parliament; Car  Plows  Victim  in  Westminster  Bridge. New  York  Times. https://www.nytimes.com/2017/03/22/world/europe/uk- westminster-parliament-shooting.html
Buckledee, Steve. 2018. The Language of Brexit: How Britain talked its way out of The European Union . London: Bloomsbury Press
Campbell,  Denis.  Steven  Morris,  Sarah  Marsh.  2017. NHS  Faces Humanitarian  Crisis  as  Demand  Rises,  British  Red  Cross  Warns. The Guardian. https://www.theguardian.com/society/2017/jan/06/nhs- faces-humanitarian-crisis-rising-demand-british-red-cross
Clarke,  Harold  D.  Matthew  Goodwin,  Paul  Whiteley.  2017. Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union. New York, NY: Cambridge University Press.
CNN Indonesia. 2019. Aksi Gebrak Podium Prabowo Saat Bicara Antek Asing di Yogya . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190409064003-32- 384455/aksi-gebrak-podium-prabowo-saat-bicara-antek-asing-di- yogya
CNN  Indonesia.  2019. Debat  Capres  Jokowi-Prabowo  Soal  Pertahanan, Keamanan & Hubungan Internasional. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=-guyUY0NVzI
Daigle,  Delton  T.  Josephine  Neulen,  Austin  Hofeman.  2017. Populism, Nativism,  and  Economic  Uncertainty:  Playing  the  Blame  Game  in  the

## 2017  British,  French,  and  German  Election.
London:  Palgrave Macmillan.
Dunne, Tim. Milja Kurki, Steve Smith. 2013. International Relations Theories. London: Routledge.
Elman,  Colin.  Michael  A.  Jensen. Realisms, dalam  Williams,  Paul  D  (ed). 2013. Security  Studies:  An  Introduction .  London:  Routledge.  Hal.  15- 30.
Hadiwinata,  Bob  S. Humanitarian  Intervention:  Conceptual  Debates  in  the West  and  in  Southeast  Asia, dalam  Neuhaseur,  Christian  dan Christoph Suck. 2017. Military Intervention. Baden-Baden: Nomos. Hal 129-148.
Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. Inilah Perpres Nomor 20  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing. https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-20-tahun-2018-tentang- penggunaan-tenaga-kerja-asing/
Ihsanudin. Prabowo: Kalau Buka Pintu untuk TKA, Rakyat Kita Kerja Apa?. Kompas
Nasional. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/01/17535971/prabowo -kalau-buka-pintu-untuk-tka-rakyat-kita-kerja-apa
Karnavian,  Muhammad  Tito.  2017. The  Role  of  the  National  Police  in Countering  Insurgencies  in  Indonesia. Counter  Terrorist  Trends  and Analyses. Vol 9 no 9. Hal 8-13.
Kindermann,  Gottfried-Karl.  1986. Internationale  Politik  in  Theorie,  Analyse und Praxis , dalam Kindermann, Gottfried-Karl (ed.) Grundelemente der Weltpolitik – Eine Einführung , 3rd expanded edn. Munich: Piper. pp. 59 – 105
Lawson,  Stephanie.  2015. Contending Approaches  to  World  Politics.
Cambridge: Polity Press.
Lebow, Richard Ned. Classical Realism, dalam Dunne, Tim. Milja Kurki, dan Steve  Smith. International  Relations  Theories. 2013.  London: Routledge.
Lynch,  Phillip.  Richard  Whitaker.  2018. All  Brexiteers  now?  Brexit,  the Conservatives  and  party  change. British  Politics,  vol  13,  issue  1, 31– 47. https://doi.org/10.1057/s41293-017-0064-6.
Machiavelli, Niccolo. 2009. The Prince, trans. W.K Marriot, ed. Randy Dillion. Plano, TX: Veroglyphic
Mearsheimer,  John  J.  1994. The  False  Promise  of  International  Institutions . International Security, vol. 19 no. 3: 5–49
Muthiariny, Dewi E. Markus Wisnu Murti (ed). 2019. Susi Pudjiastuti: Illegal Fishing Eradication Boost Fishing Stock. Tempo. https://en.tempo.co/read/1226420/susi-pudjiastuti-illegal-fishing- eradication-boosts-fish-stock
Noris,  Pippa.  Ronald  Inglehart.  2019. Cultural  Backlash:  Trump,  Brexit  and Authoritarian Populism. New York, NY: Cambridge University Press.
Rumkabu,  Elvira. ULMWP:  Self-Determination,  Diplomasi  Pasifik  dan Dinamika  Internasional, dalam Oase  Gagasan  Papua. 2017.  Jakarta: Imparsial. Hal 51-127.
Saltford,  John.  2003. The  United  Nations  and  the  Indonesian  Takeover  of West Papua: Anatomy of Betrayal. London: RoutledgeCourzon.
Seidler,  Victory  J.  2018. Making  Sense  of  Brexit: Democracy,  Europe,  and Uncertain Futures. Bristol: Policy Press.
Smith, Rory. Sawell Chan. 2017. Ariana Grande Manchester Concert Ends in Explosion, Panic and Death. New York Times. https://www.nytimes.com/2017/05/22/world/europe/ariana- grande-manchester-police.html
Thucydides.  1972. History  of  the  Peloponnesian  War, Trans.  Rex  Warner. London: Penguin.
UN  Secretary-General’s  High-Level  Panel  on  Threats,  Challenges,  and Change.  2004. A  More  Secure  World:  Our  Shared  Responsibility .  New York: UN
Utomo,  Ardi  Priyatno.  2019. Dalam  Hubungan  Internasional,  Jokowi  Sebut Indonesia  Harus  Tegak  Bermartabat ,  Kompas  Internasional. https://internasional.kompas.com/read/2019/03/30/20590861/dal am-hubungan-internasional-jokowi-sebut-indonesia-harus-tegak.
Waltz, Kenneth N. 1979. Theory of International Politics . New York: Random House.
Wheeler, Brian, Paul Seddon, Richard Morris. 2019. Brexit: All you need  to know about the
UK
leaving the EU . BBC . https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
Williams,  Paul  D  (ed).  2013. Security  Studies:  An  Introduction .  London: Routledge