## PENCEGAHAN SENGKETA WAKAF MELALUI PROFESIONALITAS NAZHIR

## PERWAKAFAN

## Ariesthina Laelah
Universitas Muslim Indonesia
Email : ariesthinalaelah.umi@gmail.com
Sengketa  wakaf  merupakan  pemandangan  yang  lazim  ditemukan  sebagai  fakta sosiologis masyarakat muslim Indonesia. Kasus sengketa wakaf yang terjadi berkaitan dengan  administrasi  wakaf,  motif  ekonomi  dan  keterputusan  informasi  wakaf  kepada ahli  waris  wakif  sehingga  beberapa  kasus  diselesaikan  di  pengadilan.  Kajian  ini mengulas  permasalahan  sengketa  wakaf  tersebut  dengan  suatu  pandangan  bahwa masalah sengketa wakaf secara hukum dapat diantisipasi dengan profesionalitas nazhir ketika  menerima  dan  mengelola  wakaf.  Profesionalitas  nazhir  harus  memenuhi karakteristik  profesional  yakni equality (persamaan) ,  equity (keadilan) ,  loyality (loyalitas) , dan accountability (akuntabilitas) . Selain  itu,  profesionalitas  nazhir  harus dikembangkan  melalui  penguatan literasi  wakaf,  pengayaan  keterampilan  teknologis, mengasah skill kreatif inovatif, koneksi secara kelembagaan, dan pendampingan hukum dalam  penuntasan  sengketa  wakaf.  Semua  komponen  ini  jika  tuntas  dipadukan  dapat menjadi  solusi  preventif  pencegahan  sengketa  wakaf  melalui  kinerja  nazhir  secara profesional.
Kata Kunci: Sengketa Wakaf, Profesionalitas Nazhir

## A. Pendahuluan
Wakaf  dalam  Islam  memiliki  keududukan  sebagai  salah  satu  sarana ibadah  mulia sebagai bentuk manifestasi amal kebaikan jariyah yang dapat memnjadi bekal ke akhirat. Berdasarkan jenisnya, wakaf merupakan sedekah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan  tujuan  utama  mendekatkan  diri  kepada  Allah  Swt.  Dengan  demikian,  wakaf menjadi  salah  satu  dari  ibadah  yang  sangat  dianjurkan  di  dalam  syariat  Islam  untuk memperoleh pahala.
Seorang muslim yang memberikan wakaf haruslah senantiasa memiliki niat ikhlas karena  Allah,  karena  hanya  dari-Nya  sumber  setiap  amal  kebaikan.  Harta  yang diwakafkan  selanjutnya  milik  Allah  atas  nama  umat  Islam  sehingga  tidak  bisa diperjualbelikan atau diwariskan serta tidak bisa dituntunt kembali dengan berbagai dalih kepentingan. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan harus sesuai dengan cara yang benar sesuai  tuntunan  syariat  Islam  maupun  mekanisme  hukum  yang  berlaku  untuk menghindari permasalahan atau sengketa dikemudian hari.
Sengketa wakaf menjadi salah satu pemandangan sosiologis di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.  Banyak faktor yang mendasari terjadinya sengketa atas wakaf di antaranya,  keterputusan  informasi  wakaf  kepada  ahli  waris  yang  terkadang  tidak didukung  dengan  dokumentasi  wakaf  yang  lengkap  terkadang  menjadi  pemicu  harta yang  diwakafkan  dituntut  oleh  ahli  waris.  Hal  ini  juga  didorong  oleh  motif  ekonomi karena harga tanah yang semakin tinggi di pasaran. Disinilah letak posisi strategis nadhir
sebagai  pihak  penerima  wakaf  oleh  wakif  untuk  dikelolah  dan  diperuntukkan  sesuai syariat dan kententuan lain yang berlaku.
Posisi  nazhir  dalam  wakaf  tergolong  penting  meskipun  para  mujtahid  tidak memasukkannya  sebagai  salah  satu  rukun  wakaf.  Peranan  nazhir  sangat  menentukan berfungsinya aset harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu,  fungsi  sosial  maupun  ekonomis  dari  harta  yang  diwakafkan  sangat  tergantung kemampuan nazhir mengelolanya. Tentunya kewenangan pengelolaan ini tidak bersifat mutlak karena harus dijalankan sesuai tuntunan syariah yang sangat ketat berlandaskan pada Al- Qur’an dan Sunnah .
Beberapa  sumber  menunjukkan  bahwa  para  ulama  sefaham  bahwa  nazhir  wakaf memiliki  kekuasaan  terbatas  pada  pengelolaan  wakaf  saja.  Tugas  pengelolaan  ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan sesuai tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Badan  Wakaf  Indonesia  Perwakilan  Kota  Malang  (2014)  mengutip  pendapat  Fyzee bahwa  nazhir  berkewajiban mengerjakan  segala  upaya  untuk menjaga  dan  mengelola harta.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  nazhir  berhak  bertindak  atas  harta  wakaf  yakni untuk  mengurus,  melakukan  pemeliharaan,  serta  mendistribusikan  hasil  pengelolaan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya.
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  nazhir  haruslah  dari  orang-orang  yang memiliki pemahaman terntang perwakafan. Selain itu, orang-orang yang menjalankan tugas  nazhir  harus  memiliki  keterampilan  tertentu  dalam  pengelolaan  harta  wakaf tersebut.  Apalagi  bagi  nazhir  berbentuk  lembaga  berbadan  hukum,  manajemen  dan profesionalitas sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja-kinerja nazhir. Hal mendasar yang  sangat  dibutuhkan  ialah  jiwa  amanah  dan  tanggung  jawab  dari  seorang  yang bertindak  sebagai  nazhir  yang  menjadi  kunci  kelestarian  harta  wakaf  maupun  hasil bermaslahat dari harta wakaf  yang dikelola. Selain itu, kinerja nazhir sangat menjamin keamanan harta wakaf terbebas dari segala kemungkinan sengketa di masa depan. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap posisi nazhir dalam wakaf. Berdasarkan berbagai tuntunan yang diajarkan menunjukkan bahwa nazhir secara tidak langsung terlibat pada proses awal wakaf dilakukan oleh wakif. Sehingga, dapat diasumsikan  bahwa proses penerimaan wakaf sangat menentukan kelangsungan wakaf tersebut di masa datang, termasuk terbebas dari sengketa. Dengan demikian, maka nazhir  menjadi  aktor  kunci  yang  harus  disiapkan  secara  profesional  sebagai  solusi antisipatif sengketa wakaf ke meja pengadilan. Dengan kata lain, nazhir yang profesional dapat meminimalisir kemungkinan sengketa wakaf yang diterima.
Profesionalitas  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  kemampuan  seseorang bertindak secara profesional yang menunjukkan kecocokan kemampuan yang dimiliki seseorang  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan. P rofesionalitas tidak bisa dipisahkan dari akar kata “profesi”. Dalam KBBI (2005: 897) dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan dilandasi pendidikan keahlian tertentu berupa  keterampilan  atau  kejuruan  dan  lain  sebagainya.  Sedangkangkan  profesional diartikan  bersangkutan  dengan  profesi  yang  memerlukan  kepandaian  khsusus menjalankannya.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  nazhir  yang  memiliki profesionalitas  ialah  nazhir  yang  bekerja  sesuai  tugas  dan  fungsi  pokonya  dengan didukung dengan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan yang dijalankannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik melakukan kajian berkaitan dengan nazhir dalam perwakaf an dengan judul, “Konsep Pencegahan Sengketa W akaf Melalui Profesionalitas  Nazh ir  Perwakafan” Berdasarkan  pendahuluan  di  atas,  maka  rumusan masalah  penulisan  ini yaitu;  “Bagaimanakah  Konsep  Pencegahan  Sengketa  Wakaf Melalui Profesionalitas Nazh ir Perwakafan?”

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Dasar Wakaf
Wakaf  merupakan  salah  satu  ibadah  jariyah  dalam  Islam  yang  dapat  menjadi investasi  sosial  di  dunia  dan  akhirat.  Wakaf  sangat  memberikan  kontribusi  bagi perbaikan  ekonomi  ummat  Islam  jika  dimaksimalkan  pengelolaannya.  Untuk  itu, penjelasan berkaitan dengan konsep dasar wakaf perlu diuraikan terlebih dahulu untuk memberikan pijakan paradigma tentang wakaf sebagai berikut.
a. Pengertian Wakaf
Dilihat dari segi bahasanya, Askar (2009) mengemukakan bahwa wakaf berbentuk masdar  dari wafu  al- syai’ yang  berarti  menahan  sesuatu.  Selanjutnya,  Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2007: 1) menjelaskan bahwa kata wakaf berasal dari bahasa Arab Waafa. Asal kata ini berarti menahan atau berhenti. Dengan kata lain diam di tempat atau tetap  berdiri.  Ditinjau  dari  segi  istilahnya,  setiap  ahli  fiqih  memiliki  pendapat  yang berbeda dalam mendefenisikan wakaf.
Pertama, m azhab  Syafi’i  memandang  wakaf  sebagai  menahan  harta  yang  dapat diambil manfaat. Proses menahan harta ini disertai kekekalan benda dan harta itu lepas dari  kuasa  wakif.  Harta  yang  diwakafkan  kemudian  dimanfaatkan  pada  suatu  yang dibolehkan agama (Haq, 1993: 3). Definisi wakaf juga dikemukakan oleh Al-Haitami dan  Umairah  (Mardani,  2011:  63)  yaitu  menahan  harta  untuk  dimanfaatkan  serta menjaga harta tersebut tetap utuh. Kepemilikan harta yang ditahan terputus dari pemilik untuk segala keperluan yang diperbolehkan. Dengan demikian, wakaf dalam pandangan Mazhab Syafi’i yaitu menahan harta yang diwakafkan untuk dapat diambil manfaat dari harta  tersebut  untuk  keperluan  yang  diperbolehkan  agama.  Wakif  yang  mewakafkan hartanya terputus dari hak kepemilikan, selanjutnya  harta yang terwakafkan dikelolah dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut.
Kedua, mazhab  Hanafi  (Alkabisi,  2003:  44-45)  berpendapat  bahwa  wakaf  ialah menahan  benda  menurut  hukum  tetap  milik  wakif.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa manfaat dari benda wakaf yang ditahan kemudian digunakan untuk kebajikan. Pengikut mazhab  ini  berpandangan  bahwa  wakaf  tidak  melepas  kepemilikan  harta  yang terwakafkan dari hak wakif untuk mencegah kepemilikan harta tersebut jatuh ke orang lain,  wakif  kemudian  wajib  menyedekahkan  manfaat  harta  wakafnya  dan  tidak  boleh menarik harta yang terwakafkan.
Ketiga, mazhab  Maliki  memandang  wakaf  sebagai  menjadikan  manfaat  benda, berupa sewa atau hasilnya diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan yang dilakukan menggunakan jangka waktu sesuai kehendak wakif (Haq, 1993: 2) Dengan demikian, harta yang diwakafkan tidak terputus dari hak dan wewenang orang yang memberikan wakaf (wakif).
Keempat, mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat tiga mazhab  di  atas.  Sebagaimana  dijelaskan  (Al-Hadi,  2005:  12)  bahwa  wakaf  dalam pandangan mazhab ini yaitu menahan secara  mutlak pemilikan harta. Semua hak dan wewenang wakif terputus dari harta yang telah diwakafkan, dan manfaat wakaf tersebut diperuntukkan pada kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Definisi wakaf juga dirumuskan dalam UU Nomor 41 Tentang Wakaf  Pasal 1 ayat 1. Sebagaimana dapat dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dari wakif. Perbuatan hukum ini mencakup pemisahan atau penyerahan sebagian harta benda untuk dapat dimanfaatkan selamanya atau berdasarkan jangka waktu sesuai kepentingan dan keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan demikian, defenisi
ini mengakomodasi inti pendapat mazhab yang telah diuraikan di atas. Esensi definisi- definisi tersebut ialah terciptanya ruang dan tanggung jawab besar terhadap penerima wakaf untuk mengelolanya dengan penuh aman dan profesional untuk mencapai hasil yang  maksimal  yang  dapat  berkontribusi  pada  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  umat Islam.
Berdasarkan beberapa pandangan berkaitan dengan definisi wakaf tersebut di atas dapat  disimpulkan  bahwa  padangan-pandangan  mazhab  berbeda  dari  segi  hak kepemilikan harta atau benda yang telah diwakafkan. Tiga mazhab memiliki pandangan yang longgar berkaitan dengan pemilikan dan wewenang wakif, sedangkan pandangan Mazhab Hanbali sangat ketat yakni menahan harta secara mutlak yang berarti hak dan wewenang wakif terputus, sehingga segala kewenangan hak menjadi otoritas nazhir yang menerima  wakaf.  Meskipun  demikian,  titik  temu  pandangan  empat  mazhab  tersebut terletak pada aspek penggunaan manfaat pengelolaan wakaf sepenuh diberikan kepada orang yang berhak demi kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
b. Rukun dan Syarat Wakaf
Proses wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah menjadi  ketentuan.  Nawawi  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  2006:  21) mengemukakan empat rukun wakaf yaitu; (1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta;
(2) Mauquf bih yaitu barang atau benda yang diwakafkan; (3) Mauquf ‘Alaih yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf; dan (4) Shighat yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dinyatakan dalam pasal 6 (BWI, 2018: 6) bahwa pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur wakaf yaitu; (1) Wakif; (2) Nazhir; (3) Harta Benda Wakaf; (4) Ikrar Wakaf; (5) Peruntukan harta  benda  wakaf;  dan  (6)  Jangka  waktu  wakaf.  Selain  rukun  wakaf  tersebut,  suatu proses wakaf harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana dijelaskan berikut. Syarat berkaitan dengan wakif dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  Tentang Wakaf  diuraikan  pada  pasal  7  (BWI,  2018:  6-7)  wakif meliputi;  wakif perseorangan, wakif organisasi dan wakif berbadan hukum. Lebih lanjut diuraikan pada pasal 8 bahwa wakif perseorangan bisa melakukan wakaf bila menenuhi empat syarat yaitu; dewasa, berakal sehat, tidak terhalang perbuatan hukum dan sebagai pemilik sah harta benda.
Wakif  organisasi  dapat  melakukan  wakaf  dengan  memenuhi  ketentuan  organisasi mewakafkan harta benda yang menjadi aset organisasi. Pemenuhan ketentuan ini harus singkron dengan anggaran dasar oraganisasi agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Sedangkan wakif badan hukum bisa melakukan wakaf dengan syarat wakaf pewakafan aset yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran dasar badan hukum sebagai wakif. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses perwakafan sangat penting dilakukan verifikasi awal memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat wakaf tersebut di atas. Adapaun syarat yang paling utama ditinjau ialah syarat kepemilikan harta yang akan diwakafkan, karena banyak kasus sengketa wakaf terjadi berkaitan dengan gugatan kepemilikan harta yang diwakafkan.

## 2. Syarat dan Tugas Nazhir Wakaf
Nazhir dalam penanganan wakaf di Indonesia meliputi; nazhir perseorangan, nazhir organisasi  dan  nazhir  badan  hukum.  Untuk  menjadi  nazhir  harus memenuhi  berbagai persyaratan  sebagaimana  diraikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf (BWI, 2018: 7-8) sebagai berikut.
Pertama; Perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan yaitu, (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) dewasa; (4) amanah; (5) mampu secara jasmani dan rohani; dan (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Kedua; Organisasi dapan menjadi nazhir apabila memenuhi dua syarat penting yaitu, (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana telah diuraikan di atas; dan (2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Dengan demikian, organisasi politik dan organisasi yang tidak berorientasi sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keislaman tidak bisa menjadi nazhir.
Ketiga; Badan hukum dapat menjadi nazhir jika memenuhi tiga persyaratan yaitu,
(1) pengurus dari badan memenuhi syarat nazhir perseorangan, (2) badan hukum tersebut merupakan  badan  hukum  Indonesia  yang  terbentuk  sesuai  Peraturan  Perundang- undangan, dan (3) Orientasi badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.
Selanjutnya, proses penerimaan dan verifikasi rukun dan syarat wakaf dilakukan oleh nazhir mencakup beberapa tugas sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu; (1)  nazhir  melakukan  tahapan  pengadministrasian  harta  benda  wakaf;  (2)  melakukan pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  sesuai  tujuan,  fungsi  dan  peruntukan  hasil pengelolaannya; dan (3) melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut,  nazhir  mendapatkan  imbaan  dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarannya tidak melebihi sepuluh persen.

## 3. Tinjauan Kasus Sengketa Wakaf
Kasus  sengketa  wakaf  merupakan  fakta  sosial  yang  dapat  diamati  di  lingkungan masyarakat  muslim  Indonesia.  Wirawan  (Maulud,  2019)  menjelaskan  bahwa  sebaran sengketa wakaf di Indonesia 40 persen berada di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan di Jawa  Barat  terdapat  30  persen  kasus.  Sisanya  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  kasus  sengketa  wakaf  tersebut  disebabkan  oleh  tidak tercatatnya proses wakaf oleh wakif (pemberi wakaf) kepada nazhir (pengelola wakaf). Oleh  karena itu,  SDM  nazhir  perlu  ditingkatkan  untuk  dapat mengelola  benda  wakaf tanpa melanggar hukum yang dapat menciptakan konflik-konflik.
Selain  masalah  SDM  tersebut,  kasus  sengketa  wakaf  juga  muncul  dari  ahli  waris yang  berupaya  membatalkan  ikrar  wakaf  yang  telah  diikrarkan.  Yasin  (2020) menjelaskan  bahwa  berdasarkan  Pasal  3  UU  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf menegaskan  bahwa  wakaf  yang  telah  diikrarkan  tidak  dapat  dibatalkan.  Lebih  lanjut motif  utama  gugatan  ini  ialah  permintaan  meminta  akta  ikrar  wakaf  dan  penunjukan nazhir dibatalkan karena status kepemilikan tanah belum jelas. Majelis kasasi mentakan pengakuan Tergugat II dan Tergugat III tidak cukup menjadi dasar gugagatan penggugat terbukti, sebab bisa jadi Tergugat II dan III memberikan pengakuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembatalan ikrar wakaf.
Motif  ekonomi  juga  dapat  ditunjukkan  pada  kasus  penjualan  tanah  wakaf  secara diam-diam oleh ahli waris wakif yang berdomisili Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Gulak Galik, Telukbetung Utara, Bandar Lampung. Orang tua pelaku telah mewakafkan tanah di Kelurahan Pesawahan seluas 5.115 meter persegi kepada HM Aceng Satibi, Ketua Yayasan Masjid Al Anwar. Pada 1987 pengurus masjid kemudian meminta BPN Bandar Lampung mengukur tanah kemudian tersertifikat hak milik atas nama Yayasan Masjid Al Anwar sebagai penerima dan pemilik tanah wakaf tersebut (Anonim, 2015)
Kasus  wakaf  ini  juga  dapat  diamati  di  Sulawesi  Selatan,  seperti  halnya  terjadi sengketa tanah wakaf yang berlokasi di sekitar Masjid Agung Palopo. Awalnya pemilik tanah  telah  menghibahkan  tanah  tersebut  kepada  Pemerintah  Kota  Palopo,  namun menjadi  sengketa  karena  pemilik  kemudian  mewakafkan  tanah  tersebut  kemudian menunjuk  nazhir  yang  turut  menyaksikan  penyerahan  tanah  tersebut  sebagai  hibah kepada Pemerintah Kota Palopo (Sigit, 2016)
Berdasarkan  penjelasan  beberapa  kasus  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa masalah  sengketa  wakaf  berkaitan  dengan  tugas  utama  nazhir  yaitu;  1) pengadministrasian  harta  atau  benda  yang  diwakafkan,  pencatatan  yang  tidak terdokumentasi  secara  baik  membuka  peluang  gugatan  ahli  waris  ke  pengadilan;  2) berkaitan  dengan  pengelolaan  dan  pengembangan  sesuai  fungsi  harta  benda  yang diwakafkan; 3) berkaitan dengan pengawasan serta perlindungan harta benda wakaf, hal ini  dapat  dilakukan  dengan  legalisasi  harta  benda  wakaf  melalui  akta  wakaf;  dan  4) pelaporan pelaksanaan tugas kepada institusi berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia sebagai  bentuk  kontrol  bersama.  Dengan  demikian,  nazhir  merupakan  ujung  tombak pengelolaan wakaf yang dituntut bekerja secara profesional.

## 4. Penguatan Karakteristik Profesionalitas Nazhir
Kasus  sengketa  wakaf  yang  terjadi  di  tengah  ummat  harus  mendorong  upaya preventif  pencegahan  proses  hukum  ke  pengadilan  sejak  dini,  sehingga  nazhir  lebih fokus  pada  pengelolaan  wakaf  secara  produktif  untuk  mencapai  hasil  yang  dapat diperuntukkan bagi ummat yang berhak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah menyiapkan SDM nazhir yang memiliki kapasitas profesional bidang kerja wakaf. Profesionalitas merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki setiap orang yang menjadi nazhir perseorangan maupun tergabung dalam nazhir organisasi maupun nazhir badan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  posisi  nazhir  merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam  perwakafan  sesuai  uraian  Undang-Undangan  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf bahwa unsur wakaf meliputi; Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dari keseluruhan unsur wakaf tersebut,  nazhir  berperan  sangat  strategis  memastikan  seluruh  proses  wakaf  berjalan sesuai syariat dan regulasi yang berlaku.
Tugas nazhir membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga orang yang bekerja  sebagai  nazhir  harus  benar-benar  amanah  sesuai  tuntunan  syariat  Islam. Hilangnya jiwa amanah tentunya sangat berbahaya bagi penanganan wakaf, karena dapat terjadi  penyelewengan,  pembatalan  ikrar  wakaf  diam-diam,  pengalihan  status  wakaf menjadi milik pribadi, atau penyimpangan hasil pengelolaan wakaf produktif sehingga tidak disalurkan kepada yang berhak menerima dapat menjadi tantangan tersendiri ke depannya.  Oleh  karena  itu,  nazhir  harus  memahami  tugas  dan  fungsinya  serta  harus mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkannya melalui pembinaan.
Pembinaan  profesionalitas  nazhir  tidak  hanya  dipandang  sebagai  suatu  proses pencegahan  sengketa  wakaf,  namun  juga  dapat  memberikan  dampak  internal  yakni terbentuknya  kesadaran  dan  tanggungjawab  penanganan  wakaf.  Pembinaan  dapat difokuskan  pada  aspek  penguatan  karakteristik  profesionalitas  nazhir.  Ada  beberapa aspek dalam karakteristik profesionalitas yang harus dibentuk, sebagaimana dijelaskan oleh  Kurniawan  (2005:  74)  bahwa  karakteristik  profesional  mencakup; equality (persamaan) , equity (keadilan) , loyality (loyalitas) , dan accountability (akuntabilitas) . Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  aspek equality berkaitan dengan sikap perlakuan selama nazhir memberikan pelayanan kepada setiap wakif yang mewakafkan  hartanya  di  jalan  Allah.  Sedangkan  aspek equity berkaitan  dengan
keseimbangan  perlakuan  yang  diberikan  secara  adil  dengan  dasar  kesetaraan. Karakteristik  ini  sangat  penting  dikedepankan  pada  saat  distribusi  hasil  pengelolaan wakaf kepada masyarakat muslim yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang sosiokultur penerima.
Aspek loyality umumnya berkaitan dengan integritas dalam bentuk kesetiaan kepada kelembagaan  nazhir.  Nazhir  haruslah  berpegang  pada  syariat  Islam  dan  berbagai peraturan lain yang menunjang kinerja serta menjamin profesionalitasnya sebagai nazhir yang loyal dalam bidang perwakafan. Seorang nazhir dalam konteks loyalitas pula harus mempu menjalin relasi internal dan menjaga marwah lembaga wakaf.
Aspek accountability merupakan  kesiapan  menerima  tanggung  jawab  secara personal,  institusi  dan  agama  dalam  hal  pengelolaan  wakaf.  Tanggung  jawab  nazhir bukan  tugas  mudah  sehingga  membutuhkan  kesiapan  mentalitas  karena  selalu berhadapan  dengan  berbagai  resiko  sosial,  hukum  dan  pertanggujawaban  secara administratif,  terutama  pertanggungjawaban  di  hadapan  Allah  Swt.  Akuntabilitas  ini sepenuhnya menjadi jaminan kredibilitas nazhir pengelola wakaf di mata ummat.

## 5. Pengembangan Profesionalitas Nazhir
Selain  pengenguatan  karakter  nazhir  tersebut  di  atas,  profesionalitas  nazhir  juga harus  dikembangkan.  Pengembangan  ini  berkaitan  dengan  aspek  pengelolaan  wakaf yang  telah  diterima.  Harta  benda  wakaf  tidak  hanya  dipandang  sebagai  aset  tidak bergerak yang tahan lama, namun memiliki nilai guna secara ekonomi.
Harta  benda  wakaf  tersebut  mencakup  benda  tidak  bergerak  dan  benda  bergerak. Dalam Undang-Undang Wakaf (BWI, 2018: 9-10) dijelaskan bahwa harta benda tidak bergerak  yaitu;  tanah,  bangunan  atau  bagian  dari  bangunan  di  atas  tanah,  tanaman, rumah, dan benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan benda bergerak yaitu dalam bentuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan  benda  bergerak  lainnya  yang  sesuai  ketentuan  syariah  dan  perundang-undangan yang berlaku.
Sasaran  utama  harta  benda  wakaf  tersebut  sepenuhnya  diperuntukkan  untuk menunjang  sarana  dan  kegiatan  ibadah,  kegiatan  pendidikan  dan  kesehatan,  bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Digunakan pula untuk pemajuan ekonomi umat serta kesejahteraan umum. Untuk dapat mencapai pengelolaan yang baik setiap  harta  benda  wakaf  dan  sasaran  peruntukannya  tersebut  diperlukan  upaya pengembangan profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf sebagai berikut.
a. Literasi Wakaf
Literasi wakaf bagi nazhir perlu dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembinaan secara  berkesinambungan.  Pengembangan  melalui  literasi  wakaf  ini  untuk  menjadi sarana  diseminasi  berbagai  perkembangan  mekanisme  terbaru  tata  kelola  wakaf  juga menambah pengetahuan nazhir dalam hal teknis manajerial pengadministrasian wakaf. Literasi  wakaf  juga  dapat  membentuk  upaya  mandiri  seorang  nazhir  mengeksplorasi berbagai literatur wakaf untuk mencapai mutu pemahaman yang baik. Dengan demikian, nazhir yang memiliki kapasitas literasi yang baik akan mampu memaksimalkan upaya literasi  wakaf  ke  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  nazhir  secara  individual  maupun kelembagaan harus mampu memberikan akses informasi wakaf kepada masyarakat serta mampu menumbuhkan minat masyarakat berwakaf.
b. Pengayaan Keterampilan Teknologis
Nazhir tidak hanya dituntut memiliki jiwa amanah dan berpengetahuan di bidangnya. Kemajuan  teknologi  memberikan  dampak  pada  setiap  pelayanan  yang  diberikan perseorangan  maupun  secara  kelembagaan.  Untuk  itu,  nazhir  perseorangan  harus memiliki  keterampilan  teknologis  untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas-tugas  di lapangan.  Selain  itu,  nazhir  organisasi  dan  berbadan  hukum  juga  harus  mampu menyediakan  saran  teknologi  informasi  untuk  mempermudah  masyarakat  mengikuti perkembangan  wakaf  dan  mudah  melakukan  wakaf.  Kecanggihan  teknologi  saat  ini sudah dapat memberikan kemudahan pelaksanaan wakaf bisa saja dilakukan dari rumah dengan menggunakan sistem aplikasi khusus wakaf yang disediakan.
c. Skil Kreatif Inovatif
Pembinaan  yang  dilakukan  dalam  pengembangan  profesionalitas  nazhir  harus menyentuh  kreatifitas  dan  inovasi.  Baik  kreatifitas  dan  inovasi  sangat  mendorong pengelolaan wakaf dengan baik sehingga mampu tercipta terobosan pengelolaan wakaf yang  dapat  memberikan  implikasi  ekonomi  yang  besar.  Sebagai  contoh  misalnya terobosan  inovasi  wakaf  pohon  di  Indonesia  selain  memberikan  dampak  ekonomi kesejahteraan  petani  juga  memberikan  kontribusi  kelestarian  lingkungan  untuk mengatasi problem ekologi lingkungan yang saat ini mengemuka.

## d. Koneksi Kelembagaan
Pengembangan semaksimal mungkin harus mengoneksikan seluruh lembaga wakaf di  Indonesia.  Saat  ini  lembaga  yang  memiliki  ototritas  memayungi  seluruh  lembaga wakaf  ialah  Badan  Wakaf  Indonesia  sebagai  lembaga  independen  yang  terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Data nazhir organisasi tahun 2019 sebagai penerima wakaf uang yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia sebanyak 224 lembaga. Di Sulawesi Selatan baru Yayasan Badan Wakaf UMI yang terdaftar sebagai penerima wakaf uang secara resmi tanggal 25 Juni 2013.
Lembaga-lembaga wakaf lainnya harus terkoneksi melalui Badan Wakaf Indonesia untuk  terciptanya  kerjasama,  sinergitas  informasi,  dan  pemetaan  sebaran  harta  wakaf secara profesional. Koneksi ini akan dapat membentuk bank data wakaf bersama melalui Badan Wakaf Indonesia sehingga dapat mencegah kemungkinan sengketa wakaf.
e. Pendampingan Hukum
Pedampingan hukum diberikan dalam bentuk bantuan hukum kepada nazhir. Hal ini merupakan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  tugas  dan  tanggung  jawab  nazhir. Saat ini regulasi payung hukum telah dibuat untuk menjadi payung perlindungan hukum perwakafan di Indonesia, lebih lanjut berbagai peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum ini dapat dilihat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf (BWI, 2018).
Hal lain yang harus pula menjadi prioritas ialah pendampingan hukum jika terjadi sengketa  wakaf  yang  harus  diselesaikan  ke  pengadilan.  Perlindungan  hukum  ini berkaitan dengan perlakukan sama di mata hukum, sehingga lembaga pengadilan agama harus  memberikan  jaminan  penanganan  kasus  sengketa  wakaf  sehingga  nazhir  tidak menghabiskan waktunya di pengadilan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan profesionalisme  nazhir  wakaf  dapat  memaksimalkan  pelayana  wakaf  termasuk pengelolaannya. Nazhir yang memiliki karakteristik profesional tentunya amanah, loyal, adil,  dan  mengedepankan  akuntabilitas  dalam  kinerjanya  sebagai  jaminan  transpransi kepada ummat. Hal ini harus ditopang dengan pengembangan lainnya seperti penguatan literasi  wakaf  bagi  nazhir,  pengayaan  keterampilan  teknologis,  mengasah  skill  kreatif
inovatif,  saling  terkoneksi  secara  kelembagaan,  dan  mendapatkan  jaminan pendampingan  hukum  dalam  penuntasan  sengketa  wakaf.  Semua  komponen  ini  jika tuntas dipadukan dapat menjadi solusi preventif pencegahan sengketa wakaf sejak dini.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum orang yang memberikan wakaf (wakif) dengan menyerahkan atau memisahkan sebagian harta benda miliknya yang sah untuk dimanfaatkan  demi  kepentingan  ibadah  dan  kesejahteraan  mereka  yang  berhak menerimanya hasil pengelolaan wakaf tersebut seuai syariah.
Pengelolaan wakaf dapat diperhadapkan dengan resiko masalah hukum apabila tidak terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara mufakat. Kasus-kasus sengketa wakaf  menunjukkan  bahwa  setiap  kasus  secara  umum  berkaitan  dengan  administrasi proses  wakaf  yang  tidak  terdokumentasikan.  Faktor  lainnya  disebabkan  oleh  motif ekonomi sehingga terjadi penjualan harta benda wakaf diam-diam. Kasus lainnya juga dapat disebabkan oleh keterputusan informasi status harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif sehingga terjadi klaim harta benda tersebut belum dibagi oleh ahli waris. Tidak  semua  kasus  sengketa  wakaf  harus  diselesaikan  di  pengadilan.  Salah  satu tindakan  preventifnya  terletak  pada  profesionalitas  nazhir  menjalankan  tugas  dan fungsinya  dalam  penanganan  wakaf.  Nazhir  yang  profesional  dapat  meminimalisir kemungkinan  terjadinya  kasus  sengketa  melalui  kinerja  pendokumentasian  yang  baik ditunjang dengan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf.
Sejalan dengan tantangan penanganan wakaf yang kompleks, profesionalitas nazhir harus dikembangkan melalui pembinaan dan pelatihan meliputi penguatan literasi wakaf, pengayaan  keterampilan  teknologis,  mengasah  skill  kreatif  inovatif,  koneksi  secara kelembagaan,  dan  pendampingan  hukum  dalam  penuntasan  sengketa  wakaf.  Semua komponen ini jika tuntas dipadukan dapat menjadi solusi preventif pencegahan sengketa wakaf melalui kinerja nazhir secara profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Hadi, Abu Azam. 2015. Hukum Perwakafan Islam dan di Indonesia . Surabaya: Pena Salsabila.
AlKabisi , Muhammad Abid Abdullah. 2003. Hukum Wakaf . Jakarta: IIMan.
Anonim. 2015. “Tanah Wakaf, Jangan Tunggu Sampai Bermasalah”. Berita (Senin, 28 September 2015, 15:00 WIB), diakses dari https://republika.co.id pada tanggal 26 Mei 2020.
Askar, S. 2009. Al-Azhar Kamus Arab-Indonesi. Jakarta: Senayan Pelising.
Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. 2014. “ Pengertian Nadzir ” . Artikel . Diakses di http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir  diakses  pada  tanggal  25 Mei 2020.
Badan  Wakaf  Indonesia.  2018. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Fiqih Wakaf . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
Haq,  Faisal.  1993. Hukum  Perwakafan  di  Indonesia .  Pasuruan:  PT  Garoeda  Buana Indah.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pembaharuan.
Maulud, Mochammad Ibal. 2019. “ Jawa Barat Jadi Provinsi ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf  se- Indonesia.” Berita  (22  Agustus  2019,  20:59  WIB). Diakses  di https://www.pikiran-rakyat.com pada tanggal 25 Mei 2020.
Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama.
Sigit.  2016.  “Bahas  Sengketa  Wakaf  dan  Pengurus  Masjid  Agung,  Walikota  Palopo
Temui Sesditjen Bimas Islam”. Berita. Diakses dari https://bimasislam.kemenag.go.id pada tanggal 26 Mei 2020.
Yasin, Muhammad. 2020. “5 Masalah Hukum dalam Putusan -Putusan Sengketa Wakaf. Artikel (Senin, 25 Mei 2020), Diakses dari  https://www.hukumonline.com pada tanggal 26 Mei 2020.