Tanjung, Yushar. (2020). Aktivitas Orang Tionghoa di Kesultanan Panai Labuhan Bilik: Sebuah Kajian Historik. MUKADIMAH:  Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 4(2), 69-77.
DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2605 *Correspondance Author: tanjungyushar@gmail.com

## AKTIVITAS ORANG TIONGHOA DI KESULTANAN PANAI, LABUHAN BILIK: SEBUAH KAJIAN HISTORIK

## Yushar Tanjung*
Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
This paper traces the presence and activities of the Chinese community in Labuhan Bilik, which was the center of the Panai  Sultanate  government  which  developed  into  a trading  port  after  the  Dutch  colonial  government developed economic activities in East Sumatra through the opening  of  plantations.  Labuhan  Bilik  has  developed  so that  it  attracts  the  outside  community  to  participate  in trade  activities,  especially  the  Chinese  community.  They have  been  in  Labuhan  Bilik  since  1875  and  are  active traders conducting trade transactions with traders in the Malay Peninsula and Singapore. Their presence received a welcome  from  the  Panai  Sultanate  government  and received protection in the intention of providing a place to live.  The  Dutch  colonial  government  facilitated  it  by appointing their group members to become Kapitan who functioned  as  coordinators  and  liaisons  with  the government.  Meanwhile,  the  Sultan  approved  the appointment  of  the  citizens  of  the  Sultanate  to  become Kerani for the Chinese community to connect them with the  Sultanate.  They  successfully  traded  until  Indonesia became independent during the Old Order. After that their activities  faded  along  with  the  changing  political  and economic order in Indonesia so that they now do not play a  role  anymore  because  many  have  moved  to  other regions.
Tulisan ini menelusuri kehadiran  dan aktivitas masyarakat Tionghoa  di  Labuhan  Bilik  yang  merupakan  pusat pemerintahan  Kesultanan  Panai  yang  berkembang menjadi  bandar  perdagangan  setelah  pemerintah Kolonial
Belanda
mengembangkan kegiatan perekonomian  di  Sumatera  Timur  melalui  pembukaan perkebunan.  Labuhan  Bilik  mengalami  perkembangan sehingga  menarik  masyarakat  luar  untuk  berpartisipasi dalam  kegiatan  perdagangan  terutama  masyarakat Tionghoa. Mereka sudah ada di Labuhan Bilik sejak 1875 dan  menjadi  pedagang  yang  aktif  melakukan  tansaksi perdagangan dengan pedagang di Semenanjung Malaya dan Singapura. Kehadiran mereka dapat sambutan dari pemerintahan  Kesultanan  Panai  dan  mendapat perlindungan  dalam  ujud  memberi  tempat  bermukim. Pemerintah  Kolonial  Belanda  memfasilitasi  dengan mengangkat anggota kelompok mereka menjadi Kapitan yang  berfungsi  sebagai  kordinator  dan  penghubung dengan  pemerintah.  Sedangkan  Sultan  merestui pengangkatan  warga  Kesultanan  menjadi  Kerani  bagi masyarakat  Tionghoa  untuk  menghubungkan  mereka dengan  pihak  Kesultanan.  Mereka  sukses  berdagang sampai Indonesia merdeka masa Orde Lama. Setelah itu kegiatan  mereka  pudar  seiring  berubahnya  tatanan politik  dan  ekonomi  di  Indonesia  sehingga  mereka sekarang tidak berperan lagi karena banyak yang pindah ke daerah lain.
Keywords:  Chinese  community;  trade;  political-economy policy. Kata  Kunci:  Masyarakat  Tionghoa;  perdagangan;
kebijakan politik-ekonomi.

## PENDAHULUAN
Perkembangan yang terjadi di Sumatera Timur merupakan gejala historik yang dapat ditelisik secara historik.  Dialektika  yang  terjadi  di  sini  berkaitan  dengan  pembukaan  kawasan  perkebunan  oleh bangsa Asing/Belanda dalam upaya meluaskan jaringan sumber daya ekonomi berbasis penyediaan barang  untuk  pasar  internasional  yang  ditandai  dengan  pembukaan  kebun  tembakau  di  wilayah kekuasaan Kesultanan Deli. Pembukaan perkebunan ini menjadi daya tarik para pemodal dan pencari kerja dari daerah lain di sekitar Kesultanan Deli, sehingga jadilah daerah ini menjadi primadona bagi
pendatang  yang  hendak  meningkatkan  tarap  hidup  dan  pengembangan  kewirausahannya.  Secara empirik  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pembukaan  lahan  perkebunan  mempunyai  hubungan  yang sangat signifikan dengan perkembangan kawasan ini sebagai sentra ekonomi.
Pembukaan kawasan Deli yang terletak di daerah Medan sekarang menjadi sumber ekonomi dan  perdagangan  telah  menarik  minat  masyarakat  luar  secara  luas  untuk  berperan  serta  sehingga menimbulkan terbentuknya kawasan  baru sebagai tempat interaksi dan  integrasi masyarakat yang multietnis. Perkembangan yang pesat di tanah Deli membawa berkah bagi masyarakat dari kawasan lain sebagai tujuan migrasi sehingga mendorong terbentuknya bandar-bandar baru menjadi tujuan untuk  meningkatkan  kwalitas  penghidupan.  Tumbuhnya  bandar-bandar  baru  dapat  ditemukan  di pesisir  timur  Sumatera  Utara  dari  utara  ke  selatan  yang  berperan  juga  dalam  perdagangan internasional dengan pemanfaatan jalur komunikasi laut yang mampu mengalirkan sejumlah besar produk  perdagangan  dengan  menggunakan  kapal  dan  perahu  dalam  jaringan  perdagangan internasional.
Melalui jasa pelabuhan mendorong  munculnya bandar baru sebagai pemukiman yang dapat menjamin  hajat  hidup  bagi  yang  mencoba  melibatkan  diri  dalam  sektor  penghidupan  baru  yakni perdagangan dan jasa. Daya tarik sektor ini menjadi magnet sehingga mampu menggerakkan berbagai elemen masyarakat lintas etnik dan bangsa dalam membentuk satu wadah interaksi permanen dalam ujud  pemukiman.  Banyaknya  pemukiman  baru  yang  tumbuh  dengan  ciri  yang  hampir  serupa  di sepanjang garis Pantai Timur Sumatera Utara, di utara ada Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, ke Timur ada Pantai Cermin Cermin, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah Batubara dan tentu saja Tanjung Balai.
Atmosfer kota-kota di wilayah pantai lebih kosmopolitan di mana pedagang-pedagang asing dan perajin ahli merupakan proporsi penduduk yang besar dan mempunyai kontak dengan negara luar (Wertheim, 1999, p. 134). Selain kota-kota di atas ada satu kawasan yang tumbuh dengan pesat yakni Pelabuhan Labuhan Bilik yang terletak paling Selatan dari Sumatera Utara. Kota ini sejatinya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Panai yang telah terikat dengan pemerintah Belanda. Semula Pemerintahan  Kesultanan  Panai  bertuan  atau  vassal  dari  Kesultanan  Siak  setelah  Kesultanan  ini menyepakati kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 1 Pebruari 1858 bahwa Sultan dan orang- orang Siak dan turunannya serta Kerajaan Siak dan Rantau jajahan takluknya merupakan bahagian dari  Hindia  Belanda  dan  berada  di  bawah  kedaulatan  agung  Belanda  termasuk  Kerajaan-kerajaan Melayu  di  Sumatera  Timur  (Sinar,  2006,  p.  184)  isin  kontrak  ini  pengakuan  terhadap  Pemerintah Belanda. Sebagai kawasan yang berada dalam lingkup politik Hindia Belanda yang telah masuk jauh ke  wilayah  politik  dan  administrasi  pemerintahan,  maka  Kesultanan  Panai  menerima  imbas perkembangan  di  wilayah  ini,  Labuhan  Bilik  menjadi  pelabuhan  yang  berperan  dalam  lintas perdagangan di Selatan Sumatera Utara.
Letak Labuhan Bilik yang strategis berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional merupakan  pilihan  yang  menguntungkan  dalam  pengembangan  perdagangan  karena  relatif komunitas  pedagang  masih  kurang  ramai  jika  dibandingkan  di  utara  Sumatera  Timur  yang  telah berkembang  dengan  pesat  terutama  di  Belawan  Medan  misalnya  atau  di  Teluk  Nibung  Asahan. Wilayah  Panai  ini  sejatinya  relatif  dekat  dengan  Malaysia  dan  Singapura  karena  berada  di  jalur perdagangan antar pulau bahkan antarnegara. Menjadikan kawasan ini sebagai alternatif  kegiatan perekonomian  telah  menarik  para  perantau  memasuki  kawasan  ini  untuk  aktif  dalam  kegiatan perdagangan di Kesultanan Melayu Panai.
Dari uaraian di atas dirumuskanlah beberapa pertanyaan agar dapat menjadi saluran untuk menemukan beberapa jawaban yang berkenaan dengan tampilnya kawasan ini sebagai bagian dari kegiatan perekonomian yang mendorong masyarakat lain khususnya Tionghoa untuk berimigrasi dari tempat  sebelumnya.  Bagaimana  proses  kedatangan  mereka  serta  apa  saja  yang  menjadi  fokus
aktivitasnya  dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat  setempat.  Persoalan  ini  ditelisik  dengan menggunakan metode historik melalui tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah seperti yang  dikutip  dari  Wood  Gray  (Sjamsudin,  2007,  p.  89)  memilih  topik,  mengusut  semua  evidensi (bukti),  membuat  catatan,  kritik  sumber,  sistematika  fakta,  menyajikannya  dalam  satu  cara  yang dapat  menarik  perhatian  dan  mengomunikasikannya  kepada  para  pembaca  sehingga  dapat dimengerti sejelas mungkin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika diukur dari ramainya para pedagang yang melintasi kawasan ini  sejak  zaman  sebelum  kedatangan bangsa  Eropa.  Selat  Malaka  merupakan  pintu  gerbang  dunia Timur melalui jalur pelayaran setelah jalur darat mengalami masa jenuh karena gangguan keamanan akibat  silih  bergantinya  penguasa  di  jalur  darat  yang  dikenal  dengan  Jalur  Sutera  yang menghubungkan  Timur  dengan  Barat yang  pusat  aktivitasnya  di  Laut  Tengah.  Pertumbuhan  Selat Malaka  sebagai  pintu  gerbang  perdagangan  tidak  dapat  dipungkiri  sebagai  dampak  meluasnya kekuasaan  Khilafah  Islamiyah  yang  melakukan  perdagangan  ke  wilayah  Timur  sembari mengembangkan Agama Islam. Wilayah Sumatera dalam sumber Cina telah dikenal dalam diplomasi perdagangan dan politik Cina. Dalam catatan T’ang yang berjudul Xin T’ang Shu , tercatat suatu negeri di Sumatera yang dipimpin seorang ratu bernama Sima ( Xi-Mo ), negeri ini sangat kuat dan di sini bermukim  orang  Orang  Arab  dan  Persia,  mereka  disebut  orang Ta-Shih atau Da-Shi yang  biasa digunakan di Cina abad ke-7 dan 8  mengacu kepada orang Arab dan Persia di Pantai Barat Sumatera, seperti yang dikutip dari Wade, Tjandrasasmita, Groeneveldt (Burhanuddin, 2002, p. 2).
Ramainya perdagangan di kawasan ini dapat  diketahui dari asal usul daerah para pedagang yang melakukan transaksi perdagangan sejak abad ke-15, bahkan akhir abad 15, ratusan pedagang dari Arabia, Persia, India, Cina, Jawa dari Tuban, Jepara, Gresik  (Rulofsz, p. 2017). Sejalan dengan ramainya para pedagang tentu mendorong tumbuhnya bandar-bandar baru yang semakin menambah ramainya kegiatan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, munculnya kota-kota kecil adalah merupakan keniscayaan  seperti  Pangkalan  Susu,  Pangkalan  Brandan,  Pantai  Cermin,  Bandar  Khalifah, Pagurawan,  Tanjung  Tiram  serta  Tanjung  Balai  (Reid,  2005).  Di  antara  bandar  tersebut  yang menambah ramainya pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka adalah Labuhan Bilik. Labuhan Bilik dalam catatan Husni (Husni, 1961, p.  78) merupakan  salah satu pusat pemerintahan Onderafdeling dari Afdeling Labuhan Batu yang berpusat di sebuah desa bernama Labuhan Batu yang terletak di hulu Sei  Barumun di  utara Labuhan Bilik. Daerah ini sejatinya adalah bagian dari kawasan yang berada dalam  kendali  pemerintah  kolonial  Belanda,  karena  aktivitas  pelayaran  dan  perdagangan  yang semakin  ramai  sejak  1862-1920  yang  semula  merupakan  satu  desa  ditetapkan  menjadi  pusat administrasi pemerintahan.
Labuhan Bilik menjadi tempat Controleur Labuhan Batu sejak 1895 (Sinar, 1971, p. 165), sejak masa itu Pelabuhan Labuhan Bilik difungsikan menjadi pelabuhan ekspor inpor. Pada masa ini paspor bea cukai telah ditarik, dewasa ini semua ekspor dan impor bergerak dari tiga pelabuhan: Belawan, Teluk  Nibung,  Labuhan  Bilik  (Pelzer,  1985,  p.  89).    Sebagai  pusat  pemerintahan  sebuah  kerajaan, jumlah  penduduknya    tahun  1933  adalah  12.975  orang  (Sinar,  2006,  p.  408),  bandingkan  dengan Medan, yang dikutip Pelly dari Siregar bahwa pada tahun 1823 berjumlah 200, tahun 1905 menjadi 14.000, kemudian menjadi 75.000 tahun 1930 dan menjelang pendudukan Jepang menjadi 85.000 jiwa (Siregar, 1980, p. 114). Sedangkan pada sensus penduduk penduduk 1980, jumlahnya sudah mencapai 1.373.747 (Pelly, 1994, p. 79).
Menampilkan jumlah penduduk dan membandingkannya dengan kota Medan adalah untuk menggambarkan bahwa sebagai pusat pemerintahan sebuah Kerajaan pada satu abad yang lalu dapat memberi informasi bahwa dinamika perekonomian dan sosial sangat berpengaruh atas tumbuh dan
kembangnya  satu  kota.  Oleh  karena    Labuhan  Bilik  merupakan  pusat  kegiatan  administrasi pemerintahan  kolonial  Belanda  maka  harus  dilengkapi  dengan  berbagai  institusi/lembaga  yang mendukung  terselenggaranya  kegiatan  pemerintahan  tersebut.  Pemerintah  membangun  di  pusat kota saluran air agar tidak banjir yang sampai sekarang masih ada, pelabuhan yang berfungsi sampai 1970-an yang sisanya masih ada berupa kantor Pelni setelah Indonesia Merdeka. Di Labuhan Bilik juga sudah dipersiapkan pelabuhan yang merupakan satu-satunya pelabuhan di Selatan Sumatera Utara. Di kota ini terdapat bioskop,kantor pos dan telegraf, perusahaan listrik, rumah sakit umum rawat inap, pasar, jejeran pertokoan, kantor pemerintah, kantor pegadaian, tangsi polisi, penjara, sumber air  panas/sumur  bor,  pajak  gadai  dan  pusat  grosir  yang  dikelola  orang  Jerman,  satu  di  antaranya berada persis di pinggir Sei Barumun di Pasar 1 (sekarang bangunannya sudah tidak ada lagi; diruntuh sekitar  tahun  1980-an)  yang  dekat  dengan  pelabuhan,  sedangkan  yang  satu  lagi  sekarang  menjadi kilang padi berseberangan dengan istana Kerajaan sebelum dipindahkan ke Pasar 2. Istana ini sejajar dengan kantor Jawatan Pegadaian, Kantor Pos dan Telegraf dan sebuah hotel/penginapan yang kini menjadi pemukiman (Yushar, 2007, p. 46).
Gambaran  umum  tentang  kemegahan  Labuhan  Bilik  sebagai  pusat  kegiatan  perekonomian dengan menampilkan beberapa unit bangunan di atas dapat menjadi indikator betapa berperannya kawasan  ini  sebagai  areal  perniagaan di  selatan  Sumatera  Utara,  sehingga  menjadi  daya  tarik  bagi masyarakat lain untuk mengadu nasib. Salah satu kelompok sosial yang berusaha mengadu untung di pelabuhan  paling  selatan  dari  Sumatera  Utara  ini  adalah  orang  Tionghoa.  Kelompok  sosial  ini memulai langkahnya dari Semenanjung Malaya melalui kegiatan perdagangan yang mereka lakukan secara individual maupun kelompok dalam jumlah kecil (kurang lebih lima orang). Suasana politik di daratan  Cina  sesungguhnya  memengaruhi  migrannya  masyarakat  Tionghoa  ke  Asia  Tenggara. Penghujung abad ke-19, Dinasti Manchu masih berkuasa, sedang berhadapan dengan meningkatnya kegiatan bangsa Eropa di Timur; Inggris setelah Perang Candu terus mendesak pemerintahan Qing memenuhi tuntutan agar mereka  boleh ambil bagian dalam perdagangan internasional, juga minta wilayah ekstrateritorial di Tiongkok, Cina di bawah Dinasti Qing makin lemah, bahkan Jepang juga minta bagian dalam perdagangan Internasional (Gondomono, 2013, p. 59).
Kondisi  objektif  di  daratan  Cina  berdampak  semakin  banyaknya  warga  yang  mencari penghidupan di perantauan negeri yang aman. Asia Tenggara merupakan kawasan yang relatif dekat dengan daratan Cina dan lebih menjanjikan karena tidak berada dalam konflik perang terbuka. Para perantau Cina di Asia Tenggara bermukim di Malaysia, mereka bekerja di tambang timah dan sebagai pedagang  apalagi  kurun  tahun  1855  jung-jung  yang  datang  dari  Macau  berhenti  mengunjungi Makassar, dikarenakan persaingan ketat oleh kapal-kapal Tionghoa dan Inggris dari Singapura yang semakin banyak jumlahnya. Perdagangan antara Jawa dan kepulauan di wilayah timur Nusantara juga meningkat,  perusahaan  Wee  Bin  &  Co.,  dari  Singapura  memiliki  duapuluhan  kapal  untuk perdagangan  di  Hindia  Belanda  (Wirawan,  2013,  p.  97).  Uraian  ini  untuk  mendeskripsikan  bahwa keterlibatan  orang  Tionghoa  di  Nusantara  ini  sangat  berpengaruh  dalam  sektor  perdagangan  dan transportasi.  Sehingga  tidak  berbeda  dengan  pernyataan  narasumber  dalam  kajian  ini  bahwa “kedatangan  orang  Tionghoa  ke  Sumatera  Timur  didorong  oleh  dua  aktivitas  perekonomian  yang berkembang pesat pada penghujung abad 19 dan awal abad 20”.
Kehadiran  mereka  didorong  oleh  kegiatan  perkebunan  tembakau  yang  sedang  digalakkan pemerintah kolonial, selain itu ada juga yang terdorong oleh kegiatan perdagangan yang tumbuh dan berkembang  di  kota-kota  pelabuhan  yang  dibangun  pemerintah  kolonial.  Salah  satu  di  antaranya adalah  Labuhan  Bilik  yang  diprogram  untuk  mendukung  tumbuh  dan  berkembangnya  kegiatan perekonomian di Selat Malaka. Dari pelabuhan inilah masyarakat Tionghoa masuk ke Labuhan Bilik dari Pulau Pinang Malaysia sekarang dan Singapura.
Secara umum orang Tionghoa masuk ke daerah ini secara individu dan kelompok kecil yang berjumlah  kurang  lebih  lima  orang  dan  mereka  menekuni  penghidupan  di  Labuhan  Bilik  dalam berbagai  bidang  sesuai  dengan  keahliannya  masing-masing.  Secara  historik  kita  menemukan  jejak mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dalam  ujud  lapangan  keterampilan  seperti  pandai emas,  tukang  jahit,  tukang  bangunan,  pembuat  perahu,  nelayan,  pedagang  dan  ada  juga  jadi kelompok intelektual yang menjadi pengajar di sekolah yang didirikan masyarakat Tionghoa serta ada juga kelompok keagamaan yang membina dua Vihara di sana.
Vihara  itu  tentunya  menjadi  penunjuk  tentang  eksistensi  dari  keberadaan  masyarakat Tionghoa  dan  menjadi  jejak  yang  tidak  dapat  dipungkiri.  Narasumber  kami  menyatakan  bahwa Vihara yang terdapat di sana sudah ada sejak 1885 (Indah, 2015). Pembangunan dan keberadaan Vihara ini serta merta memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat Tionghoa di sini menunjukkan dinamika  yang  tinggi.  Vihara  sebagai  penanda  keberadaan  masyarakat  Tionghoa  tidak  dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari mereka yang penghidupannya tidak lepas dari pasar. Pasar adalah institusi  penghidupan  yang  dominan  pada  masyarakat  pelabuhan  yang  menggantungkan penghidupannya  pada perdagangan  mengingat  munculnya  pelabuhan  Labuhan  Bilik  adalah  untuk meningkatkan kegiatan perekonomian yang semakin berkembang di Sumatera Timur.
Jadi adalah sebuah keniscayaan bahwa kehadiran masyarakat Tionghoa seudah menjadi bagian dari perkembangan kegiatan perekonomian di kawasan ini. Sebagai bandar perdagangan, Labuhan Bilik sejatinya terletak pada satu kawasan yang relatif strategis karena teletak pada jalur internasional di Selat Malaka dan tersembunyi karena masuk kurang lebih 12 km ke hulu Sei Barumun dalam satu garis lurus dari bibir Selat Malaka; persis di muara Sei Bilah yang berakhir di Sei Barumun.
Oleh karena itu, Labuhan Bilik sebagai pelabuhan merupakan penghubung antara pedalaman dua  sungai  besar  dengan  kegiatan  pelayaran  dan  perdagangan  di  Selat  Malaka.  Labuhan  Bilik  jadi pelabuhan pengumpul hasil bumi dari pedalaman untuk di pasarkan di pasar lokal dan Interasional. Hasil  bumi seperti padi, kopra, pinang, karet, damar, semambu, kayu gaharu, jernang, kayu celup, kayu  laka  yang  dikumpulkan  di  Labuhan  Bilik  kemudian  diekspor  ke  Pulau  Pinang/Malaysia  dan Singapura.  Dari  kegiatan  inilah  mendorong  orang  Tionghoa  yang  ada  di  lokasi  di  atas  mencoba berpartisipasi sehingga menghantarkan mereka ke Labuhan Bilik. Ternyata keberadaan masyarakat Tionghoa di Labuhan Bilik tidak terlepas dari perkembangan perdagangan di Sumatera Timur, sejak 1875 orang Tionghoa sudah bermukim di Labuhan Bilik  dan berhubungan dengan para pengusaha di Semenanjung.
Demikian jugalah bahwa keberadaan masyarakat Tionghoa di Labuhan Bilik tentunya tidak terlepas dari kondisi objektif yang digambarkan di atas  sehingga mampu memberikan validasi yang kuat tentang aktivitas orang Tionghoa di Sumatera Timur umumnya bahkan Labuhan Bilik khususnya seperti yang dicatat oleh Reid (Reid, 2011, p. 194). Perdagangan di Keresidenan ini sepenuhnya berada dalam tangan orang Cina yang sebagaian besar mempunyai hubungan dengan perusahan-perusahaan di Singapura atau Penang. Pemukiman permanen orang Cina dalam jumlah besar mulai ada tidak lama  setelah  Belanda  menanamkan  kekuasaan.  Pada  tahun  1875  sudah  ada  komunitas  Cina  yang cukup besar di Bengkalis, dengan sumber daya ikan dan kayu yang penting, yang tidak lama kemudian didominasi  oleh  orang  Cina;  di  Tanjung  Balai  (Asahan)  dan  Labuhan  Bilik  (Panai),  di  pusat-pusat perniagaan dengan wilayah pedalaman Batak; terutama di perusahaan-perusahaan pertanian Deli.
Di pusat-pusat perniagaan ini pedagang di kawasan ini sebagian besar berhubungan dengan perusahaan di Penang dan Singapura yang umumnya  didominasi oleh orang Cina di Tanjung Balai (Asahan), dan Labuhan Bilik (Panai) sebagai penghubung perniagaan dengan pedalaman Batak.
Kegiatan  perdagangan  di  perairan  Selat  Malaka  sejatinya  dikendalikan  oleh  Inggris  yang pelaksaannya  di  lapangan  dijalankan  oleh  orang  Tionghoa.  Orientasi  ekonomi  Kerajaan-kerajaan
Melayu  di  kawasan  ini  adalah  perdagangan  yang  cenderung  ke  Semenanjung.  Pada  tataran  inilah orang Tionghoa memainkan peran sebagai mitra perniagaan para Sultan. Di Kesultanan Panai yang pusat  pemerintahannya  adalah  Labuhan  Bilik,  kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan  masyarakat Tionghoa tidak lepas dari pengawasan Kesultanan. Mereka bebas berdagang dengan Semenanjung dan diberi ijin untuk tinggal di Labuhan Bilik agar memudahkan komunikasi perdagangannya serta pemerintah memperoleh keuntungan dari kegiatan itu dalam ujud belasting (pajak) dan tentu saja cinderamata sebagai imbal jasa.
Untuk pengawasan ini di Kesultanan Panai yang mengurus bagian keuangan para pedagang Tionghoa  adalah  seorang  kerani  yang  juga  berfungsi  sebagai  penghubung  antara  para  pedagang Tionghoa dengan Kesultanan. Di antara Kerani tersebut adalah Wan Kaharuddin yang mempunyai hubungan sosial yang dekat dengan Sultan Kelana Putra Raja Kesultanan Panai (wawancara dengan Usman).  Segala  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  adminitrasi  dengan  Kesultanan  diurus  oleh “Kerani”, termasuk legalitas tempat tinggal mereka. Rumah yang mereka tempati tidak boleh dimiliki secara pribadi dan permanen, oleh karena itu rumah mereka dicatat atas nama Wan Kaharuddin yang bangunannya  terdiri  dari  bangunan  permanen  yang  kokoh  sebagai  bukti  suksesnya  mereka  dalam perdagangan.  Bangunan  ini  sekarang  masih  dapat  dilihat  di  sepanjang  Jalan  Jenderal  Sudirman walaupun  sebagian  berubah  fungsi  menjadi  sarang  burung  walet  dan  status  kepemilikannya  juga sudah  berubah  sejalan  dengan  perubahan  status  kewarganegaraan  masyarakat  Tionghoa.  Pelzer mencatat dalam satu hipotesisnya bahwa bertambahnya unsur Cina berarti meluasnya kemakmuran menjadi alasan mengapa para Sultan bersahabat dengan pedagang Cina (Pelzer, 1985, p. 29). Hipotesis ini  terjawab  di  Kesultanan  Panai  yang  berpusat  di  Labuhan  Bilik,  bahwa  orang  Tionghoa  diberi kesempatan untuk tinggal di Kesultanan Panai untuk mengurus perdagangan ekspor  dan impor ke Pulau Pinang Malaysia dan Singapura. Untuk keperluan ini pemerintah Kolonial membangun fasilitas pelabuhan  dalam  kegiatan  pedagangan  barter.  Dari  Labuhan  Bilik  dibawa  komoditi  perdagangan berupa kopra, kelapa sawit, kayu yang ditukar dengan bahan-bahan sandang.
Berdasarkan  uraian  narasumber  diperoleh  keterangan  bahwa  Labuhan  Bilik  pada  masa  ini sangat ramai dan kaya, menurut Teng Ha  “sebelum bermukim  di Labuhan  Bilik mereka tinggal  di Singapura, karena kurang mencukupi dari segi ekonomi mereka berpindah ke Labuhan Bilik dengan menumpang kapal SS Ayutia dari Singapura. Di sini kami berkegiatan perdagangan dengan dispensasi dari Sultan Panai”(Indah, 2018, p. 46). Kegiatan perdagangan di sini didukung oleh transportasi yang lancar karena ada kapal yang keluar masuk dari sini ke Pinang dan Singapura dilayani oleh SS Ayutia secara rutin. Hal ini mendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian di Labuhan Bilik yang mampu mengundang para imigran Tionghoa dari Semenanjung.
Menyikapi  jumlah  mereka  yang  semakin  banyak  maka  pemerintah  memutuskan    untuk mengangkat pemimpin mereka setingkat Kapitan. Terminologi kapitan di sini digunakan dalam arti “pemimpin masyarakat” dalam bahasa Mandarin dialek Hokkian tertulis “kap-pi-tan”. Kapitan tidak memiliki kewajiban militer, namun memiliki fungsi sebagai hakim yang memutuskan persengketaan dalam perdagangan dan dalam  masyarakat Tionghoa (Wirawan, 2013, p. 18), Demikian juga untuk mengurus para migran ini di Labuhan Bilik. Hal ini terkait dengan kebijakan  pemerintah Kolonial yang  sudah  sepakat  dengan  Kesultanan  Panai  untuk  memberdayakan  mereka  dalam  sektor perdagangan/perekonomian dan sekaligus untuk mengawasi mereka secara detail.
Pengawasan secara detail ini juga ditindaklanjuti melalui pemberian izin  kawasan pemukiman khusus yang terdapat di kota di pusat kegiatan perekomian dan perdagangan. Pemukiman mereka terkait  dengan  pasilitas  kegiatan  sehari-hari  mereka  dengan  tersedianya  elemen  pasar,  akses  lalu lintas/jalan  protokol,  kegiatan  pemerintahan/pusat  pemerintahan  dan  tentu  saja  tersedia  rumah ibadah/vihara  sebagai  wadah  sosial  keagamaan  sesama  masyarakat  Tionghoa.  Kehadiran  orang Tionghoa di Kesultanan ini adalah merupakan keniscayaan sehingga mampu mendongkrak kegiatan
perekonomian  di  selatan  Sumatera  Utara  sehingga  tidak  mengherankan  kurun  waktu  1882-1945 adalah masa keemasan kawasan ini dalam perdagangan dan mencapai puncaknya di tahun 1930-an. Orang Tionghoa mempunyai sekolah sendiri sebagai inisiatip dari tokoh-tokoh masyarakat. Teng Ha menyatakan “bahwa tahun 1932 dibangun sekolah dengan  mengajarkan bahasa Mandarin dan tulis baca  sampai  Jepang  masuk  setelah  itu  kegiatan  pendidikan  dihentikan  oleh  Jepang”  (wawancara dengan Teng Ha).
Masyarakat  Tionghoa  tidak  hanya  beraktivitas  dalam  perekonomian  semata,  mereka  juga berinteraksi  dan  bersosialisasi  dengan  mempergunakan  bahasa  setempat/Melayu  Panai  sehingga memudahkan  mereka berintegrasi secara budaya. Kita tidak pernah menemukan gesekan  sosial  di daerah ini sejak zaman kolonial  Belanda sampai sekarang. Menurut narasumber kami Aleng “sejak dulu  orang  Tionghoa  yang  datang  ke  Labuhan  Bilik  dan  bermukim  di  sini  tidak  pernah  ada perselisihan, orang Tionghoa merasa terteram tinggal. Kami merasa satu keluarga di sini, saya merasa nyaman tinggal di sini. Sekarang banyak keluarga saya yang sudah merantau ke Medan, ke Jakarta untuk meningkatkan penghidupan yang lebih baik seperti yang dilakukan mayarakat Panai lainnya” (wawancara dengan Aleng).
Masyarakat Tionghoa yang ada di Panai sejatinya berasal dari Fu Kien dan Kwan Tung  di pantai Selatan dan Tenggara Cina. Mereka sesungguhnya terdiri dari  beberapa suku yakni Hokkian; mereka dikenal juga sebagai orang Minnan atau orang Hok-lo, jumlah mereka sekarang di daerah ini tinggal lima belas KK sebagian pindah ke Medan, Binjai, Rantau Prapat. Mereka yang masih menetap menjadi pedagang/jualan  dan  nelayan.  Hakka  adalah  bagian  dari  orang  Han  yang  dikenal  dengan dialek/bahasa  Khek,  mereka  umumnya  berasal  dari  pegunungan  di  Provinsi  Guandong,  profesi mereka  umumnya  adalah  pandai  emas  jumlah  mereka  sangat  sedikit  kurang  dari  lima  KK  dan sekarang sudah tidak ada lagi di daerah ini pindah ke Rantau Prapat dan Medan. Orang Theo Chiu mereka adalah kelompok petani yang jumlah mereka sangat sedikit, sekarang mereka tidak ada lagi di  daerah  ini.  Profesi  mereka  adalah  petani  yang  sejatinya  tidak  cocok  di  daerah  ini  sehingga keberadaan mereka tidak terlalu berkesan di daerah ini (wawancara dengan Beng Hok).
Dari komunitas sosial di atas dapatlah dipahami bahwa kehadiran mereka di Labuhan Bilik berkelindan dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan di Selat Malaka yang menjadi sentra kegiatan transaksinya di Semananjung Malaya. Mereka tinggal di rumah bangunan batubata dan kayu sebagai tempat tinggal dan tempat berdagang untuk kebutuhan sehari-hari seperti daging, ikan,  sayur-mayur  dan  peralatan  rumah  tangga.  Tipe  bangunan  Tionghoa  ini  masih  dapat  kita temukan sepanjang perjalanan dari Medan di utara ke selatan sampai Labuhan Bilik yang melintasi kota-kota lama seperti Lubuk Pakam, Perbaungan, Rampah, Tebing Tinggi,  Kisaran, Aek Kanopan, Rantau Prapat, Labuhan Bilik. Walaupun mereka tinggal di barisan ruko, di Labuhan Bilik mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat berjalan dengan harmonis. Percakapan mempergunakan bahasa Melayu Panai sebagai bahasa pengantar sehingga mereka tidak canggung berkomunikasi dan bercengkerama dengan masyarakat sehari.
Pada  masa  kebijakan  pemerintah  untuk  melepas  identitas  Tionghoa  diberlakukan  seperti penggunaan  bahasa,  perayaan  agama,  pemakaian  nama,  tujuannya  adalah  untuk  memutus  mata rantai etnosentris yang berkaitan dengan perubahan politik di Indonesia. Hal ini tentu terkait dengan Presiden  Soeharto  mengeluarkan  Instruksi  No.14/1967  pada  6  Desember  1967  tentang  Agama, Kepercayaan,  dan  Adat  Istiadat  Cina  (Setiono,  2008).  Adapun  isi  dari  instruksi  tersebut  tentu berimbas  bagi  masyarakat  Tionghoa  di  Labuhan  Bilik.  Kita  dapat  melihat  di  pintu  rumah  warga Tionghoa  ada  ditempel/ditulis  RRT  yang  berarti  pemilik  rumah  adalah  warga  negara  Cina  (WNA) yang  harus  dikembalikan  ke  RRT.  Manakala  pintu  rumahnya  tidak  terdapat  tulisan  itu  berarti penghuninya adalah WNI. Hal ini mencemaskan mereka yang bukan warga Indonesia, sehingga sejak itu  satu  per  satu  orang  Tionghoa  berpindah  dari  Labuhan  Bilik.  Terakhir  masyarakat  Tionghoa
membuat keramaian tahun 1969 dalam satu kegiatan pertadingan olahraga basket yang sangat meriah dan ramai, sejak itu satu persatu keluarga Tionghoa berpindah. Saat ini warga Tionghoa tinggal 2 KK saja (wawancara dengan A. Yushir) sebagian besar rumah mereka telah berubah menjadi penangkaran burung walet.
Perpindahan ini berawal tahun enam puluhan ketika menurunnya kegiatan perekonomian di Labuhan Bilik terkait dengan perubahan yang terjadi pada sumber daya ekonomi dengan menurunnya komoditi pertanian. Berkurangnya hasil pertanian dan jalur pelayaran yang hampir tidak berfungsi karena perkembangan jalur transportasi darat. Pertanian yang ditanam pada masa kolonial Belanda tidak pernah mengalami peremajaan sehingga produktivitasnya pun menurun secara drastis. Oleh karena  itu  para  migran  Tionghoa  yang  menggantungkan  hidupnya  dari  perdagangan  mencari alternatif  di  daerah  lain  atau  pindah  ke  kota-kota  yang  disebut  di  atas.  Selain  itu  kebijakan mengembalikan warga Tionghoa yang diidentifikasi sebagai warga RRC yang harus dikembalikan ke negara asalnya mengakibatkan pemukim Tionghoa memilih migrasi ke daerah lain.
Awal tahun 1960-an mereka secara keluarga meninggalkan Labuhan Bilik menuju ke kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara seperti Medan, Binjai, Tanjung Balai, Rantau Prapat, Tebing Tinggi, Kisaran bahkan ke Jakarta sehingga hanya beberapa keluarga saja yang masih menetap di Labuhan Bilik  karena  sudah  menganggap  Labuhan  Bilik  sebagai  kampung  halaman  di  mana  pemakaman keluarga ada di sini. Hal ini dibuktikan manakala ada kegiatan ziarah leluhur/Cengbeng mereka akan kembali untuk berziarah, apalagi transportasi darat dapat ditempuh dengan roda empat sampai ke Labuhan Bilik dan bahkan melintasi jalan ke pemakaman keluarga mereka.

## SIMPULAN
Kehadiran  masyarakat  Tionghoa  pada  asasnya  mampu  menumbuhkembangkan  kegiatan perekonomian kawasan yang menjadi pemukiman mereka kerena kehadiran mereka dilandasi oleh kepentingan  ekonomi.  Dengan  membina  semangat  persaudaraan  dan  interaksi  yang  lebih  terbuka mereka  mampu  menepis  perbedan  sosial  budaya  sehingga  terjalin  hubungan  yang  harmonis. Kehadiran  mereka  sejalan  tentunya  dengan  perkembangan  pelayaran  sebagai  media  transportasi. Sektor perdagangan nelayan menjadi altertif pekerjaan mereka selain bidang jasa. Manakala terjadi perubahan kebijakan politik yang mengkategorikan warga Tionghoa WNI dan warga Tionghoa WNA berdampak bagi kehidupan mereka di Labuhan Bilik. Dalam perubahan jalur transportasi di kawasan ini berdampak pada kegiatan perekonomian secara drastis sehingga menjadikan kawasan ini sebagai daerah  yang  mati  sebagai  sentra  ekonomi.  Komunikasi  jalur  air  sudah  ditinggalkan  sementara pembangunan komunikasi jalur darat tidak mengalami perbaikan, hal ini megakibatkan wilayah ini jadi  terpencil  terutama  dari  geliat  ekonomi  perdagangan  yang  mengandalkan  transportasi  darat. Sekarang hampir dapat dikatakan bahwa masyarakat Tionghoa di daerah ini hampir tidak berperan dalam sektor perekonomian seiring matinya pelabuhan Labuhan Bilik, yang tersisa adalah jejak masa lalu berupa fasilitas yang menunjukkan aktivitas masa lalu yang kini membisu.

## REFERENSI
Burhanuddin, Jajat. (2017). Islam dalam Arus Sejarah Indonesia . Jakarta: Kencana. Husni, T.M. Lah. (1961). Masjarakat Melaju Sumatera Timur . Medan: BP Husni.
Pelly, Usman. (1994). Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing . Jakarta: LP3ES. Pelzer, Karl J. (1985). Toean Keboen dan Petani Politik: Kolonial dan Perjuangan Agraria . Jakarta: Sinar Harapan. Reid, Anthony. (2005). Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Reid, Anthony. (2011). Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional . Jakarta: Komunitas Bambu.
Rulofsz, M. (2016). Persaingan Eropa & Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan, 1500 -1630 . Jakarta: Komunitas Bambu.
Sari, Sri Dewi Indah Permata. (2018). “Sejarah Etnis Tionghoa di Labuhan Bilik, 1900-1969.” Skripsi . Medan: Jurusan Pendidika Sejarah Unimed. Setiono, Benny G. (2008). Tionghoa dalam Pusaran Politik: Mengupas Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia . Jakarta: Trans Media. Sinar, T. Luckman. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur . Medan: Yayasan Kesultanan Serdang. Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak Wertheim, W.F. (1999). Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana. Wirawan, Yerry. (2013). Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari abad ke-17 hingga ke-20 . Jakarta: Gramedia.