## EVALUASI KEAMANAN INFORMASI
MENGGUNAKAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

## Taufiq Effendy Wijatmoko
Jurusan Magister Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: taufiq.ew@gmail.ac.id

## Abstrak
Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY  merupakan  instansi  vertikal  Kementerian  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia  yang  berkedudukan  di  provinsi  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dalam  hal layanan  Hukum  dan  HAM,  Kemigrasian,  Pemasyarakatan  dan  Administrasi.  Dalam  pelaksanaannya  dibantu dengan Teknologi Informasi dalam bingkai e-government berdasarkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik ( Good  Corporate  Governance ).  Pengelolaan  informasi  merupakan  salah  satu  aspek  dalam Good  Corporate Governance ,  termasuk  kualitas  dan  keamanan  pengelolaan  informasi.  Penggunaan  Indeks  KAMI  untuk mengukur  tingkat  kematangan  dan  kelengkapan dalam  keamanan  informasi  dan  diikuti dengan  penerapan  ISO 27001  sebagai  standar  keamanan  internasional  yang  dapat  membantu  sebuah  organisasi  memastikan  bahwa keamanan  informasi  yang  diterapkan  sudah  efektif.  Hasil  dari  penggunaan  Indeks  KAMI  versi  4.1  di  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY  ini  adalah  tingkat  ketergantungan  penggunaan  sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  ( e-government )  sebesar  32  dari  total  skor  50  dan  masuk  kedalam  kategori Tinggi  dimana  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  ( e-government )  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari proses kerja yang berjalan. Hasil penilaian kelima area yang telah dilakukan adalah sebesar 314 dari 645 dan berada pada kategori pemenuhan kerangka kerja dasar. Rekomendasi dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi instansi dalam melakukan perbaikan yang berkaitan dengan mitigasi atau pencegahan kerentanan keamanan informasi, serta memastikan regulasi dapat dicapai dengan baik dan kebijakan keamanan institusi di masa yang akan datang.
Kata kunci : Indeks KAMI, ISO 27001:2013, Keamanan Informasi, e-government.

## INFORMATION SECURITY EVALUATION USING INFORMATION SECURITY INDEX (KAMI) IN THE MINISTRY OF LAW AND HAM DIY

## Abstract
Ministry of Law and Human Rights DIY is a vertical agency of the Ministry of Law and Human Rights  Republic of Indonesia domiciled in the provinces carry out their duties and functions in terms of Law and Human Rights, Migration,  Correctional  and  Administration  services.  In  its  implementation,  it  is  assisted  by  Information Technology in the e-government framework based on a good corporate governance. Information management is one aspect of Good Corporate Governance, including the quality and security of information management. The use of the KAMI Index to measure the level of maturity and completeness in information security is followed by the adoption of ISO 27001 as an international security standard that can help an organization ensure that the security of information applied is effective. The results of the use of the KAMI 4.1 index in the Ministry of Law and Human Rights DIY is the level of dependence of the use of electronic systems by 32 of the total score of 50 and into the High category where the electronic system is an inseparable part of the running work process. The results  of  the  assessment  of  the  five  areas  that  have  been  carried  out  amounted  to  314  of  645  and  are  in  the category  of  meeting  the  basic  framework.  Recommendations  from  this  research  can  be  used  as  material  for consideration  and  evaluation  for  the  institution  to  make  improvements  relating  to  mitigation  or  prevention  of information security vulnerabilities, as well as ensuring regulations can be achieved properly and institutional security policies in the future.
Keywords : KAMI Index, ISO 27001: 2013, Information Security, e-government.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia    yang    tergolong  sebagai  negara berkembang    satu    dasawarsa    ini    menunjukkan peningkatan  pesat  dalam      penggunaan      internet. Walaupun  belum    menyamai    negara-negara    maju lainnya,  tetapi      hal      ini      sudah      dapat menggambarkan  bahwa      Indonesia      sudah      siap untuk      beralih  menuju    pada    penerapan e-government . Implementasi e-government merupakan    suatu    bentuk  perubahan  baru  yang diharapkan  dari  sebuah  negara    yang    berkembang. Karena    semakin    berkembangnya    informasi    dan semakin    pesatnya  kemajuan    TIK,    perubahan untuk  menjadi good government sangat  diharapkan masyarakat.  Masyarakat   sangat   optimis   dengan adanya e-government yang    nantinya    diharapkan menimbulkan    dampak    perubahan    ke    arah    yang lebih  baik  bagi  pelayanan  dalam  pemerintahan (Heeks, 2006).
Internet  merupakan  sebuah  media  pertukaran informasi  dan  data  yang  terbuka,  artinya  internet dapat  diakses  oleh  siapa  saja,  kapan  saja  dan darimana saja. Dengan berbagai kecanggihan sarana komunikasi  modern  tersebut,  internet  sangat  rentan terhadap  serangan  sistem  informasi.  Tanpa  adanya sistem  keamanan  terhadap  informasi  membuat sistem  informasi  yang  dimiliki  individu,organisasi bahkan instansi pemerintahan menjadi sangat rentan terhadap  adanya  upaya-upaya  penyerangan  sistem informasi  (Al-jaghoub,  Al-yaseen  and  Al-hourani, 2010).
Saat  ini,  penggunaan  TIK  di  lingkungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus  mengalami  pertumbuhan,  sejalan  dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal  dan  aman.  Penggunaan  TIK  yang  makin kompleks  dapat  menyebabkan  kerawanan  dan ancaman  Keamanan  Informasi,yang  meliputi  aspek kerahasiaan,  keutuhan,  dan  ketersediaan  layanan, sehingga  dapat  mengganggu  kinerja  penyelenggara pelayanan publik. Peran sumber daya informasi dan TIK  semakin  penting  bagi  upaya  peningkatan kualitas  layanan  sebagai  salah  satu  realisasi  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Corporate Governence ) (Carbonel, 2008).
Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan  informasi  merupakan  aspek  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan  mengingat  kinerja  tata kelola  TIK  akan  terganggu  jika  informasi  sebagai salah  satu  objek  utama  tata  kelola  TIK  mengalami masalah  berupa  gangguan  dan  ancaman  yang menyangkut  aspek  kerahasiaan  ( confidentiality ), keutuhan ( integrity ) dan ketersediaan ( availability ). Adanya  ancaman  terhadap  sumber  daya informasi tersebut membutuhkan adanya sebuah tata kelola  keamanan  informasi  di  setiap  organisasi/ instansi  tidak  terkecuali  instansi  penyelenggara pelayanan publik milik pemerintah. Dengan demikian perlu ditingkatkan kesiapan dan
kewaspadaan terhadap ancaman serangan keamanan informasi  pada  instansi  pemerintah  terutama  pada infrastrutur kritis milik pemerintah.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh kementrian  Kominfo  untuk  meningkatkan  kualitas keamanan  informasi  pada  suatu  instansi  adalah dengan  membuat  salah  satu  alat  bantu  untuk mengukur  tingkat  kematangan  dan  kelengkapan dalam  keamanan  informasi  yang  disebut  dengan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks KAMI mengacu  pada  ISO  27001  yang  berisi  tentang keamanan  informasi.  ISO  27001  menyediakan kerangka kerja dalam lingkup penggunaan teknologi informasi  dan  pengelolaan  aset  yang  dapat membantu  sebuah  organisasi  memastikan  bahwa keamanan informasi yang diterapkan sudah efektif.
Dalam  menerapkan  tata  kelola  keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah dibutuhkan  kesiapan  baik  yang  mencakup  beberapa aspek,  di  antaranya:  infrastruktur,  perencanaan, dana/finansial  dan  kesiapan  sumber  daya  manusia. Dengan  demikian,  kajian  ini  ditujukan  untuk menggali  dan  mengevaluasi  sejauh  mana  kesiapan instansi  pemerintah  dalam  hal  ini  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Daerah  Istimewa Yogyakarta untuk menerapkan tata kelola keamanan informasi.    Beberapa  sistem  informasi  utama  yang diterapkan,  diantaranya  adalah  website  yang mencakup  layanan  hukum  dan  HAM,  layanan Keimigrasian,  dan  layanan  Pemasyarakatan  secara online,  Sistem  Informasi  Surat  Masuk  dan  Keluar (SISUMAKER),  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian  (SIMPEG),  serta  Sistem  Informasi Kehadiran Apel (SIKAP).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.A. Keamanan Informasi
Keamanan  informasi  merupakan  suatu  upaya untuk  mengamankan  aset  informasi  terhadap ancaman  yang  mungkin  akan  timbul.  Sehingga keamanan  informasi  secara  tidak  langsung  dapat menjamin  kontinuitas  bisnis,  mengurangi  resiko- resiko yang terjadi, dan mengoptimalkan pengembalian  investasi.  Semakin  banyak  informasi perusahaan  yang  disimpan,  dikelola  dan  di- sharingkan  maka  semakin  besar  pula  resiko  terjadi kerusakan,  kehilangan  atau  tereksposnya  data  ke pihak  eksternal  yang  tidak  diinginkan  (Sarno  & Iffano, 2009).
Keamanan informasi merupakan aspek penting dalam  usaha  melindungi  aset  informasi  dalam sebuah  organisasi.  Jenis  keamanan  informasi  dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut (Whitman & Mattord, 2013) :
‐ Physical security
‐ Personal security
‐ Operational security
‐ Communications security
Taufiq Effendy Wijatmoko, Evaluasi Keamanan Informasi … 3
‐ Network security

## 2.B. Aspek Keamanan Informasi
Informasi  merupakan  salah  satu  aset  penting dari  perusahaan.  Perusahaan  melakukan  pengolahan terhadap informasi, kemudian hasilnya disimpan dan dibagikan.  Keamanan  sistem  informasi  terdiri  dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut ini: a) Confidentiality (Kerahasiaan) Aspek yang menjamin  kerahasian  data  atau  informasi, memastikan  bahwa  informasi  hanya  dapat diakses  oleh  orang  yang  berwenang  dan menjamin kerahasian data yang dikirim, diterima dan disimpan.
b) Integrity (Integritas)  Aspek  yang  menjamin bahwa  data  tidak  diubah  tanpa  ada  ijin  pihak yang berwenang (authorized), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini.
c) Availability (Ketersediaan) Aspek yang menjamin  bahwa  data  akan  tersedia  saat dibutuhkan,  memastikan  user  yang  berhak  dapat menggunakan  informasi  dan  perangkat  terkait (Harliana, Perdana, & Prasetyo, 2015).
Sumber  lain  menyebutkan  bahwa  aspek keamanan  sistem  informasi  melingkupi  4  aspek. Grafinkel mengemukakan bahwa keamanan komputer  melingkupi  4  aspek,  yaitu privacy , integrity , authentication dan availability .  Selain keempat  hal  di  atas,  masih  ada  dua  aspek  lain  yang juga  sering  dibahas  dalam  kaitannya  dengan electronic  commerce ,  yaitu access  control dan non- repudiation (Juliharta, 2015). Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2016  Tentang  Sistem  Manajemen  Pengamanan Informasi,  Pasal  1  Butir  6  berbunyi,  “Keamanan
Informasi
adalah terjaganya kerahasiaan ( confidentiality ), keutuhan ( integrity ), dan ketersediaan ( availability ) informasi.”
Prinsip  keamanan  sistem  informasi  dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Gambar 1. CIA Triangle
Ketiga  parameter  ini  adalah  sebuah  parameter umum  yang  digunakan  untuk  menilai  baik  atau buruknya  sebuah  keamanan  pada  suatu  jaringan,
yang  ditinjau  dari  tiga  aspek,  yaitu  : confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas)  dan availability (ketersediaan) suatu informasi. Parameter ini sering dikenal dengan istilah CIA.

## 2.C. Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Sebuah  organisasi  harus  menerapkan  Sistem Manajemen  Keamanan  Informasi  untuk  menjamin keamanan  aset  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK).  Sistem  Manajemen  Keamanan  Informasi adalah kumpulan dari kebijakan dan prosedur untuk mengatur  data  sensitif  milik  organisasi  secara sistematis.  Tujuan  dari  SMKI  sendiri  adalah  untuk meminimalisir  risiko  dan  menjamin  kelangsungan bisnis secara proaktif untuk membatasi dampak dari pelanggaran keamanan.
Sistem  Manajemen  Keamanan  Informasi  juga harus  mengacu  pada  standar  nasional  atau internasional  yang  ada  agar  kualitas  pengamanan yang  diberikan  tinggi  dan  mampu  menanggulangi adanya  masalah.  Standar  internasional  yang  telah direkomendasikan  untuk  penerapan  SMKI  adalah ISO/IEC  27001.  Standar  ini  telah  berjalan  berbasis risiko  sehingga  mampu  mengurangi  ancaman  dan menanggulangi masalah dengan cepat dan tepat.

## 2.D. ISO 27001 sebagai Standar SMKI
ISO 27001:2013 ini merupakan sebuah standar yang  dikeluarkan  oleh International  Organization for  Standardization .  ISO  27001  ini  merupakan standar  yang  ditujukan  dapat  membantu  perusahaan dalam  melindungi  keamanan  aset  perusahaan  dan untuk  melindungi  sistem  manajemen  keamanan informasi (SMKI).
SMKI  merupakan  sebuah  pendekatan  yang bersifat  sistematis  yang  bertujuan  untuk  mengelola informasi  penting  maupun  informasi  perusahaan yang bersifat sensitif agar tetap aman. SMKI ini juga memberikan  panduan  untuk  mengelola  unsur  yang termasuk  dalam  melakukan  pengelolaan  informasi penting  seperti  manusia,  proses  dan  sistem Teknologi  Informasi  dengan  menerapkan  proses manajemen risiko yang telah sesuai standar.
2.E. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi
4.1 sebagai Tools SMKI
Indeks  KAMI  versi  4.1  adalah  sebuah  tools yang  digunakan  untuk  mengevaluasi tingkat kematangan,  tingkat  kelengkapan  penerapan  ISO 27001:2013  dan  gambaran  tata  kelola  keamanan informasi  di  sebuah  organisasi.  Indeks  KAMI  ini dibuat  oleh  pihak  Kementrian  Kominfo.  Alat evaluasi  ini  tidak  digunakan  untuk  menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada,  melainkan  sebagai  perangkat  yang  untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan  dan  kematangan)  kerangka  kerja keamanan informasi kepada pemimpin instansi.
Alat  evaluasi  Indeks  KAMI  dianjurkan  untuk dilakukan  oleh  pejabat  yang  secara  langsung bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya. Evaluasi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan indeks KAMI ini  mencakup 5 target area, yaitu tata kelola  keamanan  informasi,  pengelolaan  risiko keamanan  informasi,  kerangka  kerja  keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, dan teknologi & keamanan informasi.
Sebelum  dilakukan  proses  penilaian  secara kuantitatif,  maka  dilakukan  proses  klasifikasi terlebih dahulu terhadap kategori sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  ( e-government ). Responden  diminta  untuk  mendeskripsikan  Sistem Elektronik  yang  ada  dalam  satuan  kerjanya  secara singkat.  Tujuan  dari  penilaian  kategori  Sistem Elektronik  ini  adalah  untuk  mengelompokkan instansi  kedalam  ukuran  tertentu  yang  akan ditampilkan dalam gambar berikut :

## Gambar 2. Nilai Kategori Sistem Elektronik
Setelah menklasifikasikan Peran SE di instansi terkait,  maka  akan  dilakukan  penilaian  terhadap kelima  area  yang  ada  di  Indeks  KAMI  versi  4.1. Hasil  penilaian  menggunakan  Indeks  KAMI  versi 4.1  akan  digambarkan  kedalam  diagram  yang berbentuk  jaring  laba-laba  ( spider  chart )  dengan  5 area  utama.  Dalam  jaring  laba-laba  tersebut  juga akan  dilihat  tentang  nilai  Indeks  KAMI  dengan kepatuhan  terhadap  ISO/IEC  27001:2013  [8].  Hasil evaluasi menggunakan indeks KAMI versi 4.1 dapat dilihat melalui gambar berikut :

## Gambar 3. Dashboard Penilaian Indeks KAMI 4.1
Semakin  tinggi  ketergantungan  sebuah  instansi terhadap  Peran  SE,  maka  semakin  banyak  bentuk pengamanan  yang  diperlukan  dan  harus  diterapkan sampai  tahap  tertinggi.  Pada  Gambar  4  dibawah  ini akan menunjukkan skor akhir yang akan disesuaikan dengan  status  kesiapan  instansi  terkait  mengenai keamanan informasinya
Gambar 4. Matriks Kategori SE dan Status Kesiapan Indeks KAMI 4.1

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  evaluatif mengenai  kesiapan  penerapan  tata  kelola  keamanan informasi  dengan  metode  penelitian  kualitatif. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menghasilkan sebuah  rekomendasi  terkait  dengan  keamanan informasi pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DIY.
Adapun  penjelasan  masing-masing  tahapan penelitian secara sistematis dijelaskan pada penjelasan berikut:
• Tahap  1,  pendefinisian  masalah  dan  tinjauan literatur.  Pada  tahap  ini  dilakukan  untuk mempelajari berbagai teori yang relevan mencakup  teori  untuk  mengkaji  kesiapan keamanan  informasi  instansi  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.
• Tahap 2, pengumpulan dan analisis data. Setelah diperoleh model  pengkajian yang cocok, dilakukan pengumpulan data berikut analisis data untuk  mengetahui  kondisi  kesiapan  keamanan informasi pada instansi pemerintah.
• Tahap  3,  rekomendasi  strategi  peningkatan kesiapan  keamanan  informasi  pada  instansi pemerintah.  Berdasarkan  data  kondisi  tersebut dilakukan gap  analysis dengan  kondisi  ideal, selanjutnya  akan  disusun  strategi  dan  alternatif kebijakan peningkatan kesiapan keamanan informasi pemerintah. Dalam melakukan penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara:
• Studi Literatur. Studi  literatur  dilakukan  untuk  mempelajari
berbagai dokumen/ referensi yang terkait dengan tema penelitian untuk dijadikan acuan.
• Wawancara  pejabat  pengelola  dan  document review. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini/kondisi mengenai objek
penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  proses  ini dilakukan  juga  untuk  mengetahui  visimisi, strategi  serta  tujuan  jangka  panjang  keamanan informasi pemerintah.
• Wawancara mendalam dengan pakar.
Wawancara  dengan  pakar  bertujuan  untuk mendapatkan pandangan dari pakar secara teknis mengenai kondisi kesiapan keamanan informasi.
Analisis  dan  interpretasi  data  menggunakan metode  analisis  kualitatif.  Teknik  analisis  ini dilakukan menggunakan pendekatan logika induktif, di mana penarikan kesimpulan dibangun berdasarkan  pada  hal-hal  khusus  atau  data  di lapangan yang bermuara pada kesimpulan- kesimpulan  umum.  Analisis  data  kualitatif  adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan  data  dengan  memilah-milahnya menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola  kemudian mensintesanya (Bogdan & Biklen, 1982). Kemudian berdasarkan  proses  tersebut,  ditemukan  apa  yang penting  dan  apa  yang  dapat  dipelajari  untuk menunjang  keputusan.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.A. Analisis Hasil Penilaian Indeks KAMI
Berikut  ini  adalah  tampilan  dari  dashboard penilaian  menggunakan  indeks  KAMI  pada  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY:
Gambar 5. Hasil dashboard Indeks KAMI 4.1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Dashboard  diatas  merupakan  gambaran  secara keseluruhan  dari  penilaian  yang  telah  dilakukan dengan  menggunakan  indeks  KAMI  versi  4.1.  Dari dashboard  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat kematangan keamanan informasi di Kantor Wilayah kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY  masih  berada pada  tingkat  II  dengan  nilai  sebesar  314.  Dapat dilihat  pada  radar  chart  dashboard  tersebut  bahwa hampir  seluruh  area  yang  dinilai  dalam  indeks KAMI  belum  terpenuhi  dan  sesuai  dengan  ISO 27001.  Jika  dilihat  dibagian  radar  chart  dashboard,
hasil yang didapat sampai kategori proses penerapan.

## Gambar 6. Hasil Indeks KAMI 4.1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Untuk  tingkat  kematangan  setiap  area  yang telah  dinilai  dalam  indeks  KAMI  versi  4.1  masih masih  berada  pada  kategori  I+  dan  II.  Berikut  ini adalah  uraian  dari  tingkat  kematangan  kelima  area yang telah dinilai sebelumnya:
Tabel 1. Tingkat Kematangan Kelima Area Tata kelola
Pengelola -an resiko Kerangka kerja Pengelola -an aset Tekno -logi Tingkat Kematangan II Status II I+ I+ II II Tingkat Kematangan III Status No No No No No Validitas No No No No No Tingkat Kematangan IV Status No No No No No Validitas No No No No No Tingkat Kematangan V Status No No No No No Validitas No No No No No Status Akhir II I+ I+ II II
Urutan  tingkat  kematangan  dari  yang  terendah hingga yang tertinggi adalah I – V. Batasan minimal yang  harus  dicapai  agar  dapat  melakukan  sertifikasi ISO  adalah  III+,  sedangkan  untuk  saat  ini  tingkat kematangan  dari  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  DIY  berada  pada  tingkat  I  -  II. Tingkat kematangan  ini  menunjukkan  posisi  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY sebagai berikut ini:
Tabel 2. Tingkatan kondisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tingkatan Kondisi I Kondisi Awal
II Penerapan Kerangka Kerja Dasar III Terdefinisi dan Konsisten IV Terkelola dan Terukur V Optimal

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terkait penilaian manajemen keamanan
informasi  di  Kantor  Wilayah  kementerian  Hukum dan  HAM  DIY  dengan  menggunakan  Indeks Keamanan  Informasi  (KAMI)  adalah  sebagai berikut:
a) Hasil  dari  penilaian  tingkat  penggunaan  Sistem Elektronik  adalah  sebesar  32  dari  jumlah  total keseluruhan  sebesar  50.  Hal  ini  menunjukkan bahwa Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM  DIY  sudah  tinggi  dalam  kebutuhan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik  ( e-government ).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam bentuk  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik (website, Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian, Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar, dll) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja yang berjalan.
b) Hasil  keseluruhan  dari  penilaian  kelima  area dalam  Indeks  KAMI  adalah  sebesar  314  dari jumlah total keseluruhan sebesar 645 dan berada pada  level  I-II  dimana  level  ini  berada  pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi.
c) Tingkat  kematangan  per-area  akan  dijabarkan sebagai  berikut:  Area  Tata  Kelola  Keamanan Informasi berada pada tingkat II, area Pengelolaan  Risiko  Keamanan  Informasi  pada tingkat  I+,  area  Kerangka  kerja  Pengelolaan Keamanan  Informasi  pada  tingkat  I+,  area Pengelolaan  Aset  Informasi  pada  tingkat  II,  dan area  Teknologi  &  Keamanan  Informasi  pada tingkat II.
d) Hasil  penilaian  kelima  area  yang  menunjukkan nilai  sebesar  314,  dengan  hasil  nilai  tingkat penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik  ( e-government )  sebesar  32  maka Kantor  Wilayah  kementerian  Hukum  dan  HAM DIY  belum  dapat  dikatakan  matang  dan  sesuai dengan  standar  ISO  27001:2013  karena  belum mencapai level III+ dimana penerapan keamanan informasi telah terdefinisi dan konsisten.

## 5.B. Saran Perbaikan Keamanan Informasi
Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  sudah  menerapkan  Tata  Kelola  TIK,  dengan kapasitas  sesuai  dengan  kondisi  SDM,  dukungan pimpinan,  dan  pendanaan.  Untuk  mengoptimalkan peningkatan  keamanan  informasi  perlu  didukung dengan  peningkatan  kapasitas  SDM,  penguatan komitmen pimpinan serta dukungan pendanaan.
Peran  IT  harus  ditingkatkan  baik  secara struktur  maupun  kebijakan.  Hal  ini  diperlukan  agar kebijakan  yang  dikeluarkan  dalam  bidang  TIK khususnya  keamanan  informasi  dapat  dijadikan landasan  hukum  yang  kuat  bagi  instansi  dalam menerapkan tata kelola TI dan tata kelola keamanan informasi.
Hal terpenting dalam kaitan penerapan kemanan  informasi  adalah  membangun  kesadaran
akan  keamanan  informasi.  Selanjutnya  adalah membuat  prosedur  dan  kebijakan  yang  terkait dengan pengelolaan keamanan informasi. Setelah itu membuat  kelembagaan  keamanan  informasi  untuk dapat menerapkan tata kelola keamanan informasi.
Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY perlu dibentuk  penanggung jawab dalam hal  tata  kelola  TIK,  seperti  CIO  ( Chief  Information Officer ) dan juga penanggung jawab yang khusus di bidang  keamanan  informasi,  seperti  CISO  ( Chief Information  Security  Officer ).  Instansi  juga  perlu membentuk struktur kelembagaan tim respon insiden seperti  CERT (Computer  Emergency  Response Team) khusus  untuk  menangani  adanya  insiden keamanan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
AL-JAGHOUB,  S.,  AL-YASEEN,  H.  AND  AL- HOURANI,  M.  (2010)  ‘Evaluation  of Awareness  and  Acceptability  of  Using  e- Government Services in Developing
Countries :  the  Case  of  Jordan’,  13(1),  pp. 1–8.
BOGDAN, R.C. & BIKLEN K.S., 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory  and  Methods.  Allyn  and  Bacon, Inc.: Boston London
CARBONEL,  J.-C.,  2008.  Assessing  IT  security governance  through  a  maturity  model  and the definition of a governance profile.Information System Control Journal,
Vol.2, ISACA , 4. HARLIANA  P.,  PERDANA  A.,  PRASETYO R.M.K.,  2015.  Sniffing  dan  Spoofing  Pada Aspek Keamanan Komputer. https://www.academia.edu/5088063/Jurnal Keamanan-Komputer,
HEEKS, R. 2006.   Implementing   and   Managing e-Government : An International Text. Lon- don: SAGE Publications Ltd.
JULIHARTA, I. G. P. K. (2015) ‘Bussiness Impact Analysis  Aplikasi  Jaringan  Komputer Dengan  Teknik  Packet  Sniffing’, Jurnal Sistem  Dan  Informatika ,  10(1),  pp.  149– 158.
SARNO, R,. & IFFANO, I., 2009. Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Surabaya: ITS Press. WITMAN, M.E., MATTORD, H.J, 2014. Principles of  Information  Security  Fifth  Edition, Boston: Cengage Learning.