## Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan )
Herma Diana 1 , Mastriati  Hini Hermala Dewi 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Lembah Dempo Email: herma.diana.hd@gmail.com, mastriatidewidewi@gmail.com.

## Abstract
The territorial sea, coastal waters and inland waters constitute Indonesia's territorial waters. This research aims to find out how to resolve disputes over territorial waters. Water territorial disputes are  usually  motivated  by  territorial  waters  boundaries  with  a  country  so  that  they  become problems that sometimes cannot be avoided. The method used is a qualitative method with a normative juridical approach. The results of this research are to provide alternative resolution of water  area  disputes  in  various  ways,  namely;  arbitration,  mediation,  consultation,  judicial settlement and so on. Exploration and exploitation of natural resources, including the high seas, is what drives territorial disputes, including the territorial waters of the Natuna Islands between Indonesia and China, seen from the exclusive economic zone (EEZ) of 12 nautical miles measured from  the  baseline  of  the  Indonesian  archipelago.  Indonesia's  position  is  more  advantageous compared to China and its archipelagic waters and the dispute over the territorial waters of the Sipadan and Ligitan Islands on the border of East Kalimantan, precisely the Makassar Strait, which in 1967 was won by Malaysia through the international court.
Keywords: Natuna, Sipadan and Ligitan, Zee, Dispute.

## Abstrak
Laut  territorial,  perairan  kepilauan  dan  perairan  pedalaman  merupakan  wilayah perairan  Indonesia.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  cara  penyelesaian sengketa wilyah perairan. Sengkerta wilayah  perairan biasanya dilatarbelakangi oleh batas-batas  wilayah  perairan  dengan  suatu  negara  sehingga  menjadi  masalah  yang kadang  tidak  dapat  di hindarkan . Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah memberikan alternatif penyelesaian sengketa  wilaya perairan dengan berbagai cara yaitu; arbitrase, mediasi, konsiliasi,  penyelesian  yudicial  dan  lain  sebagainya.  Ekplorasi  dan  ekspoitasi  atas sumber  daya    alam    termasuk  laut  lepas  merupakan  pemacu  terjadinya  sengketa wilayah perairan diantaranya wilayah perairan kepulauan Natuna antara Indonesia dan China  dilihat dari Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE) 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan  Indonesia.  Posisi  Indonesia  lebih  menguntungkan  di  banding  China  dan wilayah  perairan kepulauan dan sengketa wilayah perairan Kepulauan Sipadan dan
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi
Ligitan di perbatasan Kalimantan Timur tepatnya selat makasar yang pada tahun 1967 melalui Mahkamah Internasional sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia.
Kata kunci: Natuna, Sipadan dan Ligitan, ZEE,Sengketa.

## Pendahuluan
Indonesia  yang  terletak  di  antara  dua  samudera,      Samudera  Hindia  dan Samudra  Fasifik  dan  dua  benua,  Benua  Asia  dan  Australia    menyebabkan indosesia  berada  pada  posisi  silang  dunia  yang  berdampak  pada  wilayah perairan  Indonesia  sebagai  lalu  lintas  perdagangan  bebas  sehingga    mudah sekalia dimasuki oleh pihak lain, dalam Deklarasi Djuanda Tanggal 13 November 1957  tentang  wilayah  perairan  Indosnesia  yang  mengatur  tentang  lautan nusantara  dan  memandang  wilayah  Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dengan lebar laut 12 mil diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari Kepulauan Indonesia yang terluar.
Batas  dan  sumber  daya  alam    serta  status  kepemilikan  pulau  seringkali menjadi  pemacu  sengketa dengan negara tetangga, di antaranya  sengketa yang terjadi anatar Negara Indonesia dengan Negara China, dimana China mengklaim kepulauan  Natuna  adalah  milik  China,  selain  itu  juga  sengekta  yang  terjadi antara  Negara  Indonesia  dengan  Negara  Malaysia  sumber  sengektanya Kepulauan Sipadan dan Ligitan tepatnya diperbatasan Selat Makasar.
Masalah  sengketa  terjadi  karena;  Perbedaan  pandangan  terhadap  batas territorial, perbedaan beberapa perjanjian  serta ketidak jelasan perbatasan yang dibuat  oleh  Belanda  dan  Inggris    sering  menimbulkan  sengekta dengan negara tetangga.  Menurut Takdir Rahmadi (2011:1) Konflik atau sengketa adalah situasi dan  kondisi  dimana  orang-orang  saling  mengalami  perselisihan  yang  bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada presepsi mereka saja. Sengketa  dapat  terjadi  terhadap  siapapun,  individu,  kelompok  bahkan negara  dengan negara sehingga sengketa dapat bersifat publik maupun perdata yang dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa suatu  wilayah  diatandai  dengan  adanya  penyebab  seperti  hak  kepemilikan terhadap  keseluruhan  atau  sebagian  wilayah  dari  bagian  negara  dan    dalam bentuk  desakan  kepemilikan  keseluruhan    bagian  dari  negara yang berdekatan maupun  bebatasan  (Mochtar,2003:164)  yang  dikutif  2019:167  mengatakan keunikan dalam wilayah tertentu atau kawasan sering terjadi dijalani oleh suatu negara dengan negara lain.

## Kajian Teori
Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur damai dan  paksa atau kekerasan, penyelesaian secara damai dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa menemukan  kesepakatan  mengenai  solusi  penyelesaian  sengketa  secara bersahabat.  Menurut    J.G  Starke  (2007).  Metode  penyelesaian  sengketa internasional secara damai dan bersahabat  diklasifikasikan sebagai berikut  646);
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi
Arbitrase,  penyelesaian  Yudisial,  Negosiasi,  Mediasi  dan  Jasa  - Jasa Baik ( good offeces) serta Konsiliasi, penyelidikan dibawah naungan PBB.
1) Arbitrase;
Menurut  Subekti  dalam  Kartika  Sari  E,  dkk  (  2007:202)  ;  Arbitrase merupakan suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para  wasit  berdasarkan  persetujuan  bahwa  mereka  akan  tunduk  atau  mentaati keputusan  yang  akan  diberikan  wasit  atau  para  wasit  yang  mereka  pilih  atau yang  ditunjuk.  Menurut  F.  Sugen  Istanto  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian sengketa  dengan  mengajukan  kepada  orang-orang  tertentu  yang  dipilih  secara bebas  untuk  pihak  yang  bersengketa  untuk  memutuskan  sengketa  itu  tanpa memperhatikan  ketentuan  hukum  secara  ketat.  Sedangkan  menurut  konvensi Den  Haag  Pasal  37  Tahun  1907    Arbitrase  Internasional  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa-sengketa  internasional  oleh  hakim-  hakim  pilihan mereka atas dasar ketentuan – ketentuan Hukum Internasional.

## 2) Penyelesaian Yudisial
Penyelesaian  yang  memungkinkan  untuk  menyelesaikan  sengketa  selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui Pengadilan Nasional dan Internasional. Penyelesaian sengketa  melalui jalur pengadilan ditempuh apabila secara damai tidak    berhasil.  Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  biasanya dituangkan  dalam    klausul  kontrak  jika  usaha  perdamaian  tidak  berhasil  di dapatkan.
Peran  Hukum  Internasional  dalam  penyelesaian  sengekta  antar  negara adalah upaya  dunia untuk menjaga perdamaian dan mengabaikan segala bentuk peraturan  yang  tidak  diperlukan  dalam  berbagai  peraturan  yang  berkaitan dengan  kebijakan  tinggi,  seperti  berkaitan  dengan  masalah  perdamaian  atau perang.
Negara  yang  bersengketa  tidak  secara  otomatis  dapat  menyelesaikan sengketa  berdasarkan pilihan hukum ( choice of law, proper law atau applicable law ) , artiya  suatu  Hukum  Nasional    dari  suatu  negara  tidak  berarti  bahwa  badan Peradilan  Negara  tersebut  secara  otomatis    yang  berwenang  menyelesaikan sengketanya.  Peran Choice  Of  Law di  gunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa melalui jalur Peradilan dan Arbitrase.
Penyelesaian Yudisial adalah suatu penyelesaian yang dihasilkan meelalui pengadilan Yudisial Internasional, yang dibentuk sebagai mana mestinya dengan memperlakukan  kaidah-kaidah  hukum.  Peradilan  Yudisial  ini  menurut  F. Sugeng  Istanto  juga  dapat  disamakan  dengan  suatu  Peradilan  Internasional, Peradilan  Internasional  menyelesaikan  masalah dengan menerapkan  ketentuan hukum  yang  dibentuk  secara  teratur,  peradilah  ini  dibagi  mejadi  dua  yaitu; Peradilan Permanen contohnya Mahkamah Internasional ( ICJ) dan Peradilan Ad Hoc atau Peradilan Khusus.
Pada  prinsipnya  Mahkamah  Internasional  dapat  dimasuki  oleh  semua
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi
negara  untuk  proses  penyelesaian  Yudisial segala kasus dapat diserahkan oleh negara-negara  kepada  Mahkamah  Internasional  dan  semua  masalah khususnya yang  diatur  dalam  Traktat  dan  Kovensi  yang  berlaku;  Pasal  38  Statuta Mahkamah secara khusus menetapkan  bentuk hukum yang berbeda-beda yang harus  diberlakukan  mahkamah  di  dalam  perkara-perkara  yang    telah  diajukan dihadapannya  dalam  arti  sengketa  diputuskan  berdasarkan    prinsip-prinsip yang berlaku pada ketentuan hukum.

## 3) Negosiasi ( Negotiation)
(Kartika  Sari  E  dkk,  2007;199)  Negosiasi      adalah  proses  tawar  -  menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak  ( kelompok atau organisasi) dan pihak ( kelompok atau organisasi) lain. Negosiasi juga  diartikan  suatu  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  melalui perundingan  antara  pihak  yang  berperkara.  Negosiasi  merupakan  komunikasi dua  arah  yang  dirancang  untuk  mencapai  kesepakatan  pada  saat  kedua  belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.
Tujuan utama  dari proses perundingan juga untuk menghindari timbulnya konflik.  Konflik  atau  masalah  sering  terjadi  karena  beberapa  sebab  akan  tetapi dengan  adanya  proses  Negosiasi    Konflik  dalam  perpecahan  akan  dapat dihindari.  Selain  itu  tujuan  Negosiasi adalah agar hasil perundaingan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak ada pihak-pihak yang berkelit atau ingkar. Ada  beberapa  hal  penting  dalam  negosiasi  antara  lain  sebagai  berikut;  1) Melakukan  risit  mengenai  pihak  lawan.  2)  Tentukan tujuan utama negosiasi. 3) Mengambil  alternatif  yang  saling  menguntungkan.  4)  menyelesaikan  negosiasi dengan cepat.
Adapun  menfaat  Negosiasi  adalah;  1)  Menyatukan  pendapat.    2)  Sebagai media  untuk  mencapai  kesepatan  bersama.  3)  Menyelesaikan  masalah.  4) Memperoleh kerjasama.

## 4) Mediasi dan Jasa-jasa baik.
Mediasi   adalah mekanisme Ad Hoc yang melibatkan intervensi dari pihak ketiga  dalam  upaya    mempertemukan  klaim  para  pihak  dengan  mengajukan sebuah  rekomendasi  penyelesaian.  Mediasi  kurang  tepat  untuk  menyelesaikan sengeketa  terkait  interprestasi  maupun  aplikasi  dari  Perjanjian  Internasional karena proses mediasi lebih bersifat politis.
Selain  Mediasi penyelesaian sengketa damai  dapat juga melalui Jasa-Jasa Baik  ( Good  Offices )  adalah  mekanisme  yang  mirip  dengan  mediasi,  yaitu melibatkan pihak ketiga biasanya Sekretaris Jenderal PBB atau wakil khususnya yang memberi asistensi berimbang dalam upaya penyelesaian sengketa.
Mediasi  dan  jasa  jasa  baik  pada  dasarnya  adalah  Negosiasi antara kedua belah  pihak  yang  bersengketa  dengan  mediator  sebagai  pihak  nyang  aktif, berwenang  bahkan  diharapkan    mengajukan  proposal  yang fresh yang  tidak
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi
terpikirkan  oleh  kedua  belah  pihak  serta  untuk  menginterprestasikan  dan mempertemukan  proposal  para  pihak  yang  bersengketa.  Berbeda  dengan Konsiliasi,  Konsiliasi  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  menggunakan  jasa investigasi tersendiri meskipun dalam kenyataannya perbedaannya nyaris tidak terlihat.  sedangkan  Mediasi  mengajukan  rekomendasi  penyelesaian  secara formal berdasarkan informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak.

## 5) Konsiliasi
Konsiliasi  adalah  usaha  mempertemukan  keinginan  pihak yang berselisih untuk  mencapai  persetujuan  dan  penyelesaian,  tidak  memberikan  rumusan yang  eksplisit  tidak  ditemukan  dalam   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Abitrase  dan  Alternatif  Penyekesaian  Sengketa,  akan  tetapi  dijelaskan dalam  Pasal  1  Angka  10  dan  Alinea  9  Penjelasan  Umum,  yakni  konsiliasi merupakan  salah  satu  lembaga  alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Konsiliasi  merupakan  proses penyelesaian  sengketa  alternatif  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam buku black’s law dictionary menjelaskan Konsiliasi  pada prinsipnya konsiliasi adalah perdamaian sebelum sidang  peradilan  ( Litigasi). Dalam  Konsiliasi  ada  yang  dikenal  dengan Konsiliator,  dalam  penyelesaian  perselisihan  Konsiliator  memiliki  hak  dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada  yang  bersengketa.  Selain  itu  Konsiliator  tidak  berhak  untuk membuat putusan  dalam  sengeta  untuk  dan  atas  nama  para  pihak  sehingga  keputusan terakhir merupakan konsiliasi yang dambil sepenuhnya oleh para pihak, dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk keepakatan di antara mereka.

## Metode  Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengunakan  metode  kualitatif (descitive resarch) diskusi keritis serta dukungan pencarian literatur, kutupan para ahli dan temuan  pada  subyek  (  sugiono,  2016)    dengan  pendekatan  Yuridis  Normatif yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  dengan  cara menelaah teori, konsep-konsep serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh dari penelitian sebelumnya dalam artikel  ilmiah  juga  teori  yang  berhubungan  dengan  konfliks  atau  sengketa. metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini adalah library research adalah teknik  dokumenter,  yaitu  dikumpulkan  dan  diarsipkan  atau  studi  pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, pendapat para pakar setelah semua bahan  hukum  terkumpul    maka  bahan  hukum  dianalisis  untuk  mendapatkan simpulan (konklusi).
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi

## Pembahasan

## 1) Perbedaan Pandangan terhadap Batas Territorial
Persengketaan  antara  Indonesia  dan  China    di  Kpulauan  Natuna  timbul dikarenakan  perbedaan  penerapan  prinsip  tentang  penetapan  dari  batas-batas Landas  Kontingen  dengan  negara  tetangga.  Awal  mula  sengketa  Kepulauan Natuna  berlangsung dari Tahun 2018  yang dilatarbelakangi dengan masuknya kapal  asing  di Wilayah Perairan Indonesia  dari China tanpa seizin Pemerintah Indonesia  dan  adanya  perubahan  nama  Laut  China  Selatan  menjadi      laut Natuna  Utara  (Kepulauan  Natuna)    pada  Tahun  2017.  Selain  itu    Adanya Kepentingan  Negara    China  akan  Sumber  Daya  Alam  yang  berlimpah  di Kawasan Kepulauan Natuna. China mengklaim secara sepihak  mengenai Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)    Indonesia    yang  merupakan  pelanggaran  mengenai Hukum  Laut  Internasional.    Berbagai  strategi  dilakukan  oleh  China  untuk menguasi  Kepulauan  Natuna    berdasarkan  Sembilan  Garis Putus-Putus ( Nine Dash Line)  yang dibuat oleh China sendiri. Dalam sengketa Kepulauan Natuna Indonesia  berada  pada  posisi  yang  lebih  kuat.  Karena  klaim ini  berdasarkan pada  alasan  historis  secara  Hukum  Internasional,  terutama  di  United  Nations Convention  On  The  Law  Of  The  Sea    (UNCLOS)    atau Konvensi Internasional tentang  Batas  Laut    Tidak  Memiliki  Dasar.  Respon  Indonesia  terhadap  klaim China mengenai Kepulauan Natuna   dengan melakukan diplomasi pertahanan dengan  Australia,  Jepang  dan  Amerika  Serikat,  melakukan  peningkatan kekuatan  dan  memperkuat  postur  TNI  AL  dan  TNI  AU  serta  mendirikan pangkalan militer  di Kepulauan Natuna.

## 2) Perbedaan Beberapa Perjanjian
Sebelum  Indonesia  dan  Malaysia  merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat membuat suatu produk Hukum Internasional dalam bentuk Traktrat, yang  dikenal  dengan  Traktat  London.  Traktat  London  hingga  saat  ini  masih digunakan  oleh  Indonesia  dan  Malaysia  sebagai  orientasi  dasar  hukum penentuan  batas  wilayah  di  Sembilan  (9)  Pulau  Kalimantan.    Fadlia  Dhia dkk, Jurnal  Ilmu  Hukum  (2020:9)  Penentuan  batas  wilaya  antara  Indonesia  dan Malaysia dimuat dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua negara hal itu  dibuktikan  dengan  adanya  MoU,  yang  menggunakan  kesepakatan  antara Belanda  dengan  Inggris  sebagai  orientasinya,  namun  pada  tahap  demarkasi ditunjukkan  melalui  beberapa  kegiatan  seperti  survei  dan  pemetaan  masih menunjukkan  adanya  masalah  yang  menyebabkan  perbedaan  pandangan perjanjian.  Perbedaan  presepsi  atau  perbedaan  pandangan  perjanjian    terkait beberapa  paejanjian  merupakan  penyebab  lain  terjadinya  sengketa    batas wilayah  antara    Indonesia  dan  Malaysia    diantaranya  adalah  perjanjian  Tahun 1991    di  sektor  timur  mengenai  MOU  Belanda-Inggris  tahun  1891  yang ditandatangani  pada  Tanggal  20  Juni 1891 di London. Dalam konversi tersebut diatur    berbagai  hal  yang  menyangkut  penentuan  secara  umum  seperti penentuan Watershed  ( Punggung  Gunung) maupun    hal-hal  khusus  yang
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi
menyangkut  kasus-kasus  pada  wilayah  tertentu.  Pada  Tahun  1915    Indonesia dan  Malaysia  juga  melaksanakan  MoU.  Pada  Tahun  1915    Indonesia  dan Malaysia mengadakann MoU persetujuan laporan bersama mengenai penegasan antara  Belanda  dan  Inggris    di  Kalimantan  pada  Tanggal  28  September  1915. Persetujuan  ini  di  tandatangani    di  Tawao  pada  Tanggal  17  Februari  1915. Penegasan  bersama  tersebut  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  diwakili oleh  ahli  pemetaan    IR.I.H.G.Schepers    dan  Letnan  Laut  E.A  Vreede  (Wakil Pemerintah  Belanda)  sedangkan  Inggris  di  wakili  oleh  H.W.I  Bunburi  dan G.ST.V.  Keddel.  Hasil  persetujuan  tersebut  dikukuhkan  oleh  wakil  kedua pemerintahan di London pada Tanggal 23 September 1915, akan tetapi  Malaysia mengingkari  MoU  ini  sehingga  terjadi  sengketa  pada  Tahun  2002  antara Indosesia  dan  Malaysia    mengenai  kepemilikan  Pulau  Sipadan  dan  Pulau Ligitan  yang  akhirnya  kasus  ini  di  menangkan  oleh  Malaysia  karena  secara historis  Malaysia  telah  melakukan  penguasaan  terhadap  kedua pulau tersebut dengan  dasar bahwa pada masa Malaysia dikuasi Inggris, Inggris penah kedua pulau tersebut dengan membangun Mercecuar dan Konversi Penyu.

## 3) Ketidakjelasan Perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris
Ketidakjelasan pembatasan menyebabkan terjadinya sengketa, contoh kasus yang  terjadi  antara  Indosensia  dengan  Malaysia  atas  kepemilikan  atau kedaulatan  Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak tepatnya  di Selat Makasar yang  terjadi  pada  Tahun  1967  hingga  Tahun  2002.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut  tetapi  tidak  menemukan kesepakatan  karena  kedua Negara mengklaim kepulauan Sipadan  dan Ligitan milik  mereka.  Sehingga  baik  Indonesia  maupun  Malaysia  memilih  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  cara  penyelesaian Yudicia .  Mahkamah Internsional    memutuskan  bahwa  pulau    Sipadan  dan  Ligitan    secara  historis jatuh  kepada  Malaysia  dengan  pertimbangan  bahwa  Malaysia  mampu membuktikan dengan dokumen ketika Malaysia menjadi jajahan Inggris, Inggris pernah  memasuki  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  dengan  membangun  Mercusuar dan  Konversi  Penyu.  Sedangkan  Belanda  yang  menjajah  Indonesia  selama  3.5 Abad  hanya terbukti penah singgah ke Pulau Sipadan dan Ligitan namun tidak meninggalkan jejak atau bukti akurat berupa prasasti atau sejenisnya. Selain itu Malaysia  juga  terbukti  telah  melakukan  berbagai  penguasaan  efektif  terhadap kedua  pulau  diantaranya  adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang perlindungan satwa burung, pemungutan pajak atas pengumpulan Telor Penyu dan  Opreasi  Mercusuar.  Sengketa  Kepulauan  Sipadan  dan  Ligitan  ini  terlepas dari  bagian  Kepulauan  Indonesia  pada  masa    permerintahan Megawati Soekarno Putri pada Tahun 2002.
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi

## Simpulan
Sengketa  dapat  disebabkan  karena  perbedaan  pandangan  terhadap  batas territorial,  pengingkaran    perjanjian  serta  ketidak  jelasan  perbatasan    ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur damai  dan    paksa  atau kekerasan, metode penyelesaian sengketa secara damai dengan  atbitrase.  Yudisial,  jasa-jasa  baik,  negosiasi  dan  konsiliasi.  Sengeketa wilayah  perairan  seperti    kepulauan Natuna, secara hukum kepulauan Natuna berada    dalam    wilayan  ZEE    Indonesia  sehingga  diklaim  milik  Indonesia berdasarkan  berdasarkan  Hukum  Kelautan    dibawah  PBB/    UNCLOS  dengan alasan  UNCLOS  tidak  mengenal Traditional  Fishing  Grounds ,  China mengklaim Nine Dash Line ) yang tidak diakui oleh Dunia Internasional. Sedangkan sengketa Negara Indonesia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim milik Malaysia oleh    Mahkamah  Internasional.  Mahkamanh  Internasional    memutuskan Malaysia  sebagai  pemilik  kepulauan  hal  itu  dapat  dilihat  dari  bukti  historis pembangunan Mercusuar dan Konservasi Penyu oleh Inggris.

## Saran
Hendaknya  pemerintah  Indonesia  lebih  memperkuat  keamanan  wilayah khususnya  di  wilayah  perbatasan  baik  wilayah  perairan  maupun  wilayah daratan  (pulau)    dan  tidak  menelantarkan  pulau-pulau  yang  ada  di  wilayah perbatasan  agar  tidak  memberikan  peluang  bagi  negara  tetangga  untuk mengklaim  apa  yang  seharusnya  menjadi  milik  Indonesia,  karena bagaimanapun  juga  wilaya  perbatasan  tetap  menjadi  ancaman  bangi  bangsa Indonesia jika sistem pertahanan dan keamanan  lemah.

## Daftar Pustaka
Boer.  (2001). Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan,  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika  Global . Jakarta: PT Alumni
Fadhila  D  dkk, quwanin jurnal ilmu hukum, kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan batas wilayah dalam perspektif hukum internasional
http://www.academia.edu/25542895/penyelesaian_sengketa_internasional,  diakses  pada tanggal 28 Juli 2017
https://  penyelesaian  sengketa  dalam  perdagangan  internasional  oleh  Batara  Muli Hasibuan  diakses  27 Apr 2017
https://sejarah-sengketa-pulau-sipadan-ligitan-antara-ri-dan-malaysia,  diakses  24  Jun 2022
htts:/mengapa-terjadi-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia-  di  akses  24 Jun 2022
Huala,  Adolf.  (2004). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional. Bandung:  Sinar
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi

## Grafika Mauna,
Sari EK dkk, (2008), Hukum dalam Ekonomi, Jakarta Grasindo
Setiawati,  N.,  Mangku,  D.,  &  Yuliartini,  N.  P.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa Kepulauan  dalam  Perspektif  Hukun  International  (Studi  Kasus  Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang-Korea  Selatan ).  e-Journal  Komunitas Yustisia Universitas  Pendidikan Ganesha , 168-179
Starke, JG. (2008). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika
Yanti,  Dkk.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Sui  Generis,  Upaya  Penyelesaian  Konflik Kepulauan Natuna  dalam Tinjauan Hukum Internasional
Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan ) Herma Diana, Mastriati Hini Hermala Dewi