Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Kualifikasi Komoditi Dalam Penerapan Tarif Pada Barang Export Import ( Studi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan ) Maysarah
Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Jl. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan Email: maysarah@dharmawangsa.ac.id
Naskah Diterima: 19-09-2019  Direvisi: 01-07-2019 Disetujui: 06-07-2019 Diterbitkan: 07-07-2019 DOI: : https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3497

## Abstrak
Dalam  Pasal  12  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  dinyatakan  bahwa  “ Barang import dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40%  (empat puluh persen) dari  nilai  pabean  untuk  perhitungan  Bea  Masuk ”.  Penerapan  ketentuan  bea  masuk  sebesar empat puluh persen mengacu kepada UU No.7 Tahun 1994 tentang pengesahaan persetujuan pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  UU No.  10  Tahun  1995  Pasal  12  ayat  1  “ Dengan  memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement  tarif-tarif  maksimum  dalam ayat  ini  adalah  ditetapkan  setinggi-tingginya  empat puluh  persen  bea  masuk  imbalan  (BMI)  dan  pada  waktu  diundangkannya  tertentu .”  Dalam ayat  ini  hingga  Pasal  17A.  Untuk  mengkaji  hal  tersebut  perlu  dilakukan  penelitian  yang bersifat deskreptif analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Tarif Pada Export import Barang sangat vital dan berkompeten. Di dalam Pasal 12 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dinyatakan bahwa “ Barang import dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (Empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk ”, tapi karena banyaknya jenis dan kualifikasi dari suatu jenis komoditi membuat UU No.10  Tahun  1995  tidak  dapat  diterapkan  sebagaimana  mestinya  karena  pemerintah  tidak dapat  memberikan  subsidi  terhadap dumping,  anti  dumping dan safeguard .  Sehingga, perlunya  hukum  nasional  maupun  internasional  menyeimbangkan  kebutuhan-kebutuhan antara Negara agar terciptanya stabilitas ekonomi.
Kata Kunci: Penerapan, Tarif, Expor, Impor.

## Abstract
Article 12 paragraph 1 of Law No.10 Year 1995, it is stated that "Imported goods are subject to import duty based on the maximum tariff of 40% (forty percent) of the customs value for the calculation  of  import  duty".  The  application  of  the  import  duty  provision  of  forty  percent refers to Law No.7 of 1994 concerning the approval of the approval for the establishment of the World Trade Organization, as explained in the explanation of Law No. 10 of 1995 Article 12  paragraph  (1):  "With  regard  to  Law  No.7  of  1994  concerning  the  ratification  of  the Agreement  on  the  Establishment  of  the  World  Trade  Organization  (Agreement  maximum tariffs  in this  paragraph  are  set  as  high as  forty  percent  of the  import  duty  of  return  (BMI) and  at  the  time  of  promulgation.  "In  this  paragraph  to  Article  17A.  To  examine  this  it  is necessary  to conduct  a  descriptive  study of  juridical  analysis.  The  results  of  the  study  show

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
that  the  application  of  tariffs  on  the  export  of  imported  goods  is  vital  and  competent.  In Article  12  paragraph  (1)  of  the  Law  No.10  of  1995,  it  is  stated  that  "Imported  goods  are levied with import duties based on tariffs as high as 40% (forty percent) of customs value for the calculation of import duties, but because of the many types and qualifications of a type of commodity  make  a  Law  No.10  1995  could  not  be  implemented  as  it  should  because  the government could not provide subsidies for dumping, anti-dumping and safeguards thus, the need  for  national  and  international  law to  balance  the  needs  of  the  State  in  order  to  create economic stability.
Keywords: Application, Rate, Export, Import.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahaan  Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  disebut  bahwa  tarif-tarif  maksimum  ditetapkan  setinggi- tingginya  empat  puluh  persen  bea  masuk  imbalan  (BMI)  dan  pada  waktu  diundangkannya tertentu. Dipertegas lagi dengan Pasal 12 ayat 1 Unadng-Undang Nomor 10 Tahun 1995  yang berbunyi  “ Barang  impor  dipungut  Bea  Masuk  berdasarkan  tarif  setinggi-tingginya  empat puluh  persen  dari  nilai  pabean  untuk  perhitungan  Bea  Masuk ”.  Tetapi  ketidakseimbangan jenis  dan  komoditi  yang  masuk,  dengan  ketetentuan  40%  maksimum  bea  masuk,  menjadi salah  satu  penghambat  kelancaran  aktvitas  impor.  Beranjak  pada  kasus,  masalah  penerapan tarif pada export import barang bukan saja terjadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  Cukai  Tipe  Madya  Belawan  akan  tetapi  merupakan  masalah  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan Bea dan Cukaididunia dan bukan saja menjadi masalah Negara Republik Indonesia tetapi  merupakan  masalah  dunia  bukan  saja  Negara-negara  anggota  GATT-WTO  ( General Agreement on Tarif and Trade-World Trade Organization ).
Para pelaku usaha di bidang export import juga dibuat bingung mengenai penerapan tarif dengan  bermacam-macam  jenis tarif berdasarkan  komoditi/jenis  barang,  dengan  1  (satu) komoditi/jenis  barang  mempuyai  harga  yang  berbeda-beda  berdasarkan  kualiltas  suatu barang,  akan  tetapi  disatu  sisi  para  pelaku  usaha  di  bidang export  import tersebut  juga diuntungkan  dengan  bermacam-macam  harga  berdasarkan  kwalitas  suatu  barang,  sehingga pada  saat  melakukan  transaksi  perdagangan  dibidang export  import barang  terkadang  harga pembelian  dari  suatu  barang  yang  berkualitas  tinggi  akan  tetapi  pada  saat  akan  melakukan perdagangan dibidang export import pada invoice/faktur pembelian barang dilampirkan harga dengan  kwalitas  barang  yang  paling  rendah,  sehingga  pelaku  usaha export  import tersebut sangatlah merugikan pendapatan Negara di bidang export import ini.
Di  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  dibidang  kepabeanan,  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  harus  memberikan  pelayanan  terbaik,  serta  melaksanakan  fungsi pemungutan pajak negara berupa bea masuk dan pengawasan atas import barang serta sistem administrasi  yang  diterapkan  berupa  dokumen  yang  berintegritas,  misalnya  melampirkan dokumen  PEB  (Pemberitahuan  Export  Barang)  dam  dokumen  PIB  (Pemberitahuan Import Barang) berupa invoice/faktur pembelian dengan harga sebenarnya, yang disesuaikan dengan komoditi tedapat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
Pada  komoditi    beras  saja  dengan  kode harmonized  system (HS)  1006.10.00.00  berupa beras  untuk  jenis  berkulit  basah  ( rice  in the  busk )  dengan  harga  Rp.450,-  (empat  ratus  lima puluh rupiah) per kgnya, beras dengan kulit kering dengan hargaRp. 1.800,- (seribu delapan
ratus  rupiah)  berbeda  lagi  dengan  beras  tanpa  kulit  kering  Rp.  5.000,-  (Lima  ribu  rupiah), akan  tetapi  yang  dicantumkan  di  invoice/faktur  pembelian  dengan  harga  no.3  yaitu  beras berkulit  basah,  pada  kenyataan  beras  tersebut  jenis  komoditi  no.1  dengan  harga  Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kgnya, jika beras itu  masuk ke medan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Belawan  sebanyak  10  ton  perhari,  berapa  banyak kerugian NKRI, untuk satu jenis komoditi.  Jika  komoditi  beras  menjadi  0%  pada  tahun 2009,  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementrian  Keuangan  Agung  Kuswandono mengatakan jika pembebasan bea masuk tersebut diberlakukan, maka pendapatan negara Rp. 300.000.000.000.000,-  (tiga  ratus  milyar  rupiah)  per  hari  akan  hilang.    Kemudian  tarif  bea masuk  terhadap  beberapa  komoditi  salah  satu  beras  itu,  dalam  proses  impor  sering  terjadi diferensiasi dengan faktur sehingga menimbulkan kerugian dan menghambat para pengimpor barang  untuk  mengirimkan  beras  ke  Indonesia,  terlebih  lagi  harga  yang  akan  dipasok  juga akan otomatis menjadi mahal saat di pasarkan.
Serta  banyak  komoditi  lainnya  seperti  kedelai,  kopi,  beras,  minyak  goreng,  jagung, bawang merah, bawang putih, kelapa, gula pasir,  dllnya yang mengalami hal serupa, hal ini sangat  bertentangan  dengan  penerapan  dumping, antidumping dan safeguard yang  telah disepakati  oleh  anggota  Negara-negara  anggota  GATT-WTO  ( General  Agreement  on  Tarif and  Trade-World  Trade  Organization ),  bahwa  harga  komoditi  didalan  NKRI  tidak  boleh dibawah dari pada harga export komoditi  didalam NKRI, akan mematikan perekonomian dari para  petani  komoditi  tersebut  di  NKRI,  ini  merupakan  kejahatan  dalam  dunia  perdagangan “ white collar crime” menurut akademis kriminologi dan ahli hokum pidana, kalangan praktisi hukum,  dan  penerapan  MPR  RI,  hal  ini  bertentangan  dengan  dumping, anti-dumping dan safeguard sesuai  dengan  kesepakatan  para  anggota-anggota  GATT-WTO  ( General Agreement  on  Tarif  and  Trade-World  Trade  Organization ),  yang  merupakan  suatu  sistem perdagangan  Internasional  yang  aman  dan  jelas  bagi  masyarakat  bisnis,  serta  untuk menciptakan  liberalism  perdagangan  yang  berkelanjutan,  lapangan  pekerjaan  dan  iklim perdagangan  yang  sehat, serta suatu sistem  yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  seluruh  dunia  khususnya  anggota  GATT-WTO  ( General  Agreement  on Tarif and Trade-World Trade Organization ).
Meskipun  para  pejabat  Negara  mempuyai  tugas  dan  wewenang dibidang  dumping,  anti dumping dan safeguard ,  seperti  Menteri  Peindustrian  dan  Perdagangan,  Menteri    Keuangan dan  Direktur  Bea  dan  Cukai  selaku  instansi  yang  memungut  bea  masuk dumping,  anti dumping dan safeguard , menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk dumping, anti dumping dan safeguard ,  tetap  saja  penerapan  tidak  seperti  diharapkan,  padahal  jelas pemerintah  tidak  dapat  memberikan  subsidi  pada  barang dumping,  antidumping dan safeguard .
Berikut lampiran data export komoditi kopi dan komoditi lainnya dari tahun 2009-2011, yaitu:
Tabel 1. Export Tahun/Year Nilai/value (US$) Berat/weight (KG) 2009 116.510.026.081 378.999.100.814 2010 157.779.103.470 478.846.797.632 2011 203.496.620.060 582.219.779.283
(Sumber: https://id.scribd.com, analisis data export oleh Nurul Rahmawati)
Tabel 2. Export
(Sumber:https://id.scribd.com, analisis data import oleh Nurul Rahmawati)
Fokus  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah: Pertama, Bagaimana  penerapan  tarif pada barang export import dapat menunjang pendapatan NKRI? Kedua, Bagaimana Regulasi Dumping , Anti  dumping dan Safeguard pada  penerarapan  tarif  pada  barang export  import dapat  menunjang  pendapatan  NKRI, Ketiga, Bagaimana  hambatan  dan  penyelesaian  dalam penerarapan  tarif  pada  barang export  import dapat  menunjang  pendapatan  NKRI?  Harapan tulisan  ini  akan  bermanfaat  baik  secara  terori  maupun  praktis  dalam  penerarapan  tarif  pada barang export  import dapat  menunjang  pendapatan  NKRI  terhadap  barang-barang  hasil. Agrobisnis dan  Agroindustri sehingga berdaya saing kuat di Negara pelaku industri lainnya, yang  tidak  terlepas  dari  dukungan  makro  ekonomi  yang  kondusif  dan  dukungan  kebijakan pemerintah,  untuk  menerapkan  pajak  yang  dikenakan  terhadap  barang export  import yang sesuai dan menguntungkan serta menuju kepada kesejahteraan perekonomian NKRI.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  mengunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normative research ).  Sesuai  jenis  dan  sifat  penelitiannya,  maka  sumber  data  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  data  yang  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa; peraturan perundang-undangan  yang berhubungan dengan tema pembahasan. Bahan  hokum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat member penjelasan tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hokum tersier berupa Kamus Besar Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang penerarapan tarif pada barang export import .
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  berupa dokumentasi berupa catatan atau kutipan, penelusuran literature hukum, buku-buku dan lainya yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam  penelitian  dimaksud  dengan  cara offline maupun online. Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  yaitu  perundang-undangan.  Maka analisa  bahan  hokum  dilakukan  dengan  menguraikan  materi  peristiwa  hokum  atau  produk hukum atau produk hokum secara rinci guna memudahkan interprestasi dalam pembahasan.

## PEMBAHASAN
Penerarapan  Tarif  Pada Export  import Barang  (Studi  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan)
Tarif  dalam  ketentuan  GATT-WTO  di  istilahkan  dengan customs,  duties,  and  charges , dalam  kegiatan eksport  import .  Menurut  John  J.  Harter,  bahwa  yang  dimaksud  dengan tarif
Tahun/Year nilai/value (US$) berat/weight (KG) 2009 96.829.244.981 91.354.405.895 2010 177.435.555.736 128.221.634.466 2011 135.663.284.048 110.710.002.318
adalah  “Pajak  yang  dikenakan  atas  barang  yang  dianut  dengan  sebuah  kekuasaan  politik kesuatu  wilayah  lain.  Pajak  ini  khusus  atas  barang  yang  di import dari  wilayah  kekuasaan politik yang satu wilayah yang lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut.
Sebagai  Negara  maritim  dengan  kekayaan  laut  yang  melimpah  terutama  kekayaan sumber  hayati  laut  lainnya.  Maka  wilayah  perairan  laut  Indonesia  sangat  rawan  terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya. Dengan demikian perlu dilakukannya upaya penegakan hukum yang konkrit terhadap setiap tindak pidana yang terjadi  diwilayah  perairan  laut  Indonesia.  Penegakan  hukum  tindak  pidana  perikanan  adalah suatu  tindakan  yang  akan  memberikan  sanksi  kepada  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Benua Asia  dan  Benua  Australia,  serta  dua  Samudera  yakni.  Samudera  Atlantik  dan  Samudera Hindia yang sangat luas. Dengan demikian. adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera  tersebut  maka  secara  otomatis  Indonesia  memiliki  pula  laut  yang  dalam  dan  laut yang  berada  diantara  pulau  yang  lazim  disebut  „selat‟.  Indonesia  yang  berada  pada  posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut menyebabkan daerah lautan dan perairan diIndonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah (Nainggolan, 2018, h. 69).
Pada konteks efektivitas hukum Humaniter internasional dalam melindungi cagar budaya di  negara  konflik,  sehingga  yang  menjadi  fokus  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah Bagaimana  efektivitas  hukum Humaniter internasional  dalam  melindungi  cagar  budaya  di negara konflik? Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis bagi  khalayak  luas  dalam  rangka  efektivitas  hukum Humaniter internasional  dalam melindungi cagar budaya di negara konflik (Astuti, 2018, h. 97).
Teori kekuatan hukum yang pasti, yaitu suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti  atau  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  apabila  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  biasa  tersedia. Dengan  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti,  putusan  itu  tidak  lagi  dapat  diubah, sekalipun  oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi,  kecuali  dengan  upaya  hukum  luar  biasa.  Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari motivasi putusan atau pertimbangan hukum dan diktum atau amar, tetapi merupakan kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari pada putusan itu pada umumnya  tidak  terbatas  pada  diktum  saja,  tetapi  meliputi  juga  bagian  putusan  yang merupakan dasar dari putusan, tetapi tidak meliputi penetapan mengenai peristiwa meskipun telah dikonstatir berdasarkan alat-alat bukti tertentu, dalam perkara terpisah peristiwa tersebut masih dapat disengketakan (Zainuddin, 2019, h. 280-281).
Adapun  ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  tarif  diatur  dalam  Pasal  12 hingga Pasal 17A. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dinyatakan bahwa “Barang import dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh  persen)  dari  nilai  pabean  untuk  perhitungan  bea  masuk”.  Penerapan  ketentuan  bea masuk sebesar empat puluh persen mengacu kepada Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukkan Organisasi Perdagangan Dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 12 ayat.
Dasar  hukum  pemberlakuan  tarif  diakomodir  melalui  UU  No.10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan,  UU  No.  17  Tahaun  2006  Tentang  Perubahaan  Atas  Dasar  pembentukkan  dan pemberlakuan tarif pada export import barang berdasarkan Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2007  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  dan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  213/PMK.oII/2011,  tentang penetapan  sistem  klarifikasi  barang  dan  pembebanan tarif bea  masuk  atas export  import barang.
Berbagai  macam-macam  penentuan  tarif  yaitu  bea  Ekspor (export  duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (di luar costum area ),  Bea Transito (transit duties ) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. Dan Bea  Impor (import  duties) adalah  pajak/bea  yang  dikenakan  terhadap  barang-barang  yang masuk dalam suatu negara (tom area).
Selain itu, terdapat beberapa jenis tariff seperti Ad valorem duties , yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut. Specific duties , yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang. S pecific  ad  valorem atau compound  duties ,  yakni  bea  yang  merupakan  kombinasi  antara specific dan ad  valorem .  Misalnya  suatu  barang  tertentu  dikenakan  10%  tarif ad  valorem ditambah Rp 20,00 untuk setiap unit. Berikutnya, mengenai sistem tarif  yaitu Single-column tarifs :  sistem  di  mana  untuk  masing-masing  barang  hanya  mempunyai  satu  macam  tarif. Biasanya  sifatnya autonomous  tarifs (tarif  yang  tingginya  ditentukan  sendiri  oleh  sesuatu negara  tanpa  persetujuan  dengan  negara  lain).  Kalau  tingginya tarif ditentukan  dengan perjanjian  dengan  negara  lain  disebut conventional  tarifs . Double-column  tarifs :  sistem  di mana  untuk  setiap  barang  mempunyai  2  (dua)  tarif.  Apabila  kedua tarif tersebut  ditentukan sendiri  dengan  undang-undang,  maka  namanya:  “bentuk  maksimum  dan  minimum”. Triple- column  tarifs :  biasanya  system  ini  digunakan  oleh  negara  penjajah.  Sebenarnya  sistem  ini hanya  perluasan  daripada double  column  tarifs ,  yakni  dengan  menambah  satu  macam tarif preference untuk  negara-negara  bekas  jajahan  atau  afiliasi  politiknya.  Sistem  ini  sering disebut  dengan  nama  “ preferential  system ”.  Terdapat  juga  beberapa  efek  tarif  seperti  Efek terhadap  harga  ( price  effect ),  Efek  terhadap  konsumsi  ( consumption  effect ),  Efek  terhadap produk  ( protective/import  substitution  effect ),  Efek  terhadap  redistribusi  pendapatan ( redistribution effect ).
Alasan  pembebanan  tarif  yaitu  untuk  memperbaiki  dasar  tukar, infant-industry (Pembebanan  tarif  terhadap  barang  dari  luar  negeri  dapat  member  perlindungan  terhadap industri  dalam  negeri  yang  sedang  tumbuh  ini),   Diversifikasi, Employment (Pembebanan tarif mengakibatkan  turunnya  impor  dan  menaikkan  produksi  dalam  negeri.  Dan   Anti dumping.  Mengenai  hambatan  non-tarif  ( non-tarif  barrier ) yaitu  dengan  berbagai  kebijakan perdagangan  selain  bea  masuk  yang  dapat  menimbulkan  distorsi,  sehingga  mengurangi potensi manfaat
perdagangan internasional. A.M.
Rugman dan R.M.
Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif ( non-tarif barrier ) yaitu;  pembatasan spesifik ( specific  limitation ),  peraturan  bea  cukai  ( customs  administration  rules ),  partisipasi pemerintah ( government participation ), import charges.
Regulasi  Dumping,Anti  Dumping  dan  Safeguard  Pada  Penerapan  Tarif  Pada  Barang Export import DikantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Belawan Regulasi Dumping pada penerapan Tarif pada Export import Brang Dumping adalah perdagangan yang diakukan oleh pengeksport dengan menjual komoditi di  pasar  Internasional  dengan  harga  yang  kurang  dari  nilai  wajar  atau  rendah  dari  harga
barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, hal ini akan merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara peng import . Adapun suatu  barang/produk  yang  masuk  secara  dumping  disebut  „barang  dumping‟,  hal  ini  diatur Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  1994  tentang  Bea  Masuk  Anti Dumping  dan  Bea  Masuk  Imbalan,  bahwa  barang  dumping  adalah  barang  yang  di import denngan tingkat harga Eksport yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengeksport.
Penentuan  Dumping  ( The  Determination  Of  Dumping )  diatur  dalam  Bab  I menyatakanbahwa, suatu produk dianggap sebagai dumping apabila dalam perdagangan antar negara,  produk  tersebut  dijual  di  bawah  nilai  normal,  yaitu  harga  dari  produk  serupa  ( like product )  di  pasar  dalam  negara  peng-eksport.  Dalam  hal  ini  harga  perhitungan ex  factory price (harga di luar pabrik) dari penjualan dalam negeri dengan perhitungan ex factory price dari  penjualan  eksport.  Bila  mana  tidak  ada  harga  dalam  negeri  peng import yang  dapat dibandingkan  dengan  negara  pengeksport,  maka  harga  normal  adalah ex  factory  price yang berasal  dari  perhitungan  harga  produk  sejenis  di  negara  tersebut  yang  diekseport  ke  negara ketiga. Ongkos produksi di negara asal di tambah biaya administrasi, biaya pemasaran, namun bilamana  penjualan  dalam  negeri  di  negara  pengeksport  sangat  kecil  (jarang)  atau  harga negeri tidak relevan produk tersebut dijual oleh perusahaan negara di negara  yang menganut non  market  economy dapat  menggunakan  definisi  1b  atau  1.  Dampak Import itu  terhadap produsen  dalam  negeri  yang  menghasilkan  produk  sejenis,  berupa  adanya  hubungan  kausal ( causal  link ),  yaitu  hubungan  kausal  antara  praktik  dumping  dilakukan  dengan  akibat kerugian  ( injury )  yang  terjadi,  yang  disebabkan  oleh import  dumping dengan  kerugian industri  dalam  negeri  peng import harus  didasarkan  pada  kerugian  industri  dalam  negeri peng import harus  didasarkan  pada  pengujian  semua  bukti  adanya  indikasi  dumping  yang mencakup  penilaian  potensi  aktual  dan  potensial,  laba,  output,  pangsa  pasar  produktivitas, pengembangan  investasi  atau  pemakaian  kapasitas  faktor  yang  mempengarui    harga  dalam negeri,  besarnya  selisih  dumping,  pengaruh  negatif  pada cash  flow potensial  dan  aktual persediaan tenaga kerja, upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal atau investasi.
Regulasi  Antidumping  pada  Penerapan  Tarif  Pada Export  import Barang  sebagai  suatu tindakan  balasan  yang  diberikan  oleh  negara  peng import terhadap  barang  dari  Negara pengekspor  yang melakukan dumping. Pengenaan bea masuk anti dumping adalah pungutan yang  dikenakan  terhadap  barang  dumping  menyebabkan  kerugian  terhadap  negara.  Peranan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) yang mengatur tentang anti dumping dan bea masuk imbalan,  dan  dibentuknya  KADI  setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah    Nomor  34 Tahun  1996,  yang  merupakan  tujuan  umum  dari  Lembaga  tersebut  adalah  untuk  turut  serta berperan  aktif  dalam  mewujudkan  tatanan  perdagangan  dunia  yang  adil  serta  saling menguntungkan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk melindungi para produsen Indonesia terhadap import barang-barang  yang  didumping  atau  disubsidi  berasal  dari  negara-negara pengeksport,  yaitu  terhadap  prakrik-praktik  perdagangaan  yang  tidak  jujur,  bilamana import tersebut dapat merugikan industri dalam negeri pengimpor.
Regulasi  Safeguard  pada  penerapantarif  pada Export  import Barang Safeguard adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah Negara peng import untuk memulihkan kerugian  serius  atau  mencegah  ancaman  kerugian  serius  terhadap  industri  dalam  negeri sebagai  akibat  lonjakan import barang  sejenis  atau  barang  yang  secara  langsung  bersaing. Dasar Hukum Pengaturan Safeguard Berdasarkan persetujuan tentang Tindakan Pengamanan
( Agreement on Safeguard) Article XIX of GATT 1947 disempurnakan dengan Agreementon Safeguard 1994,  juga  mengacu  pada  Peraturan  Nasional  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1994  tentang  Pengesahaan Agreement  on  Establishing  the  world  trade  organization  (WTO), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995  tentang  Kepabeanan  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.37/M-Dag/Per/9/2008 tentang  Surat  Keterangan  Asal  ( Certifikat  of  Orgin) terhadap  barang import yang  dikenakan pengamanan (s afeguard ), yang bertujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.
Pengaturan safeguard oleh  negara-negara  anggota  WTO  adalah  untuk  melindungi industri  dalam  negeri  dan  bersifat  non  diskriminatif,  maka  dilakukanlah  pembatasan import yang  disebabkan  oleh  meningkatnya  barang import ,  sehingga  merugikan  negeri  (negara peng import ),  serta  negara  pengexportharusdibatasiaksesnya  di  pasar  negara  peng import , sesuaidenganketentuan GATT tertanggal 15 April 1994 di Marrakech (Marocco).

## Instansi  Pemerintah  yang  Berwenang  dalam  Penerapan  Dumping,  Antidumping  dan Safeguard.
a. Direktur  Jenderal  dan  Cukai    Bea  dan  Cukai  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan No.74/PMK.01/2009  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penjelasan Pasal 50, Pasal 52, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 256.
b. Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  membentuk  Komite dumping,  antidumping dan safeguard Indonesia  berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1),  Menteri  Peindustrian  dan Perdagangan No.427/MPR/Kkep/10/2000 Pasal 2 tanggal 10 Oktober tentang komitmen dumping,  antidumping dan safeguard ,  agar  tidak  memproduksi  barang  sejenis  yang mengandung  subsidi,    lihat  juga  PP  No.34  Tahun  1996  Pasal  7  dan  Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang Kepabenan dan Cukai.
c. Menteri  Keuangan,  selaku  penyelenggara  otoritas  moneter,  Menteri  Keuangan  dalam pengadministrasian  peratutan dumping,  antidumping dan safeguard mempuyai wewenang,sebagaiberikut:
1) Pembayaran bea masuk dumping, antidumping dan safeguard sementara
2) Penyerahan tindakan sementara yang dapat berupa:
a) Pengenaan beamasuk antidumping atau
b) Pencabutan  tindakan  sementara  dan  pengembalian  pembayaran  bea  masuk dumping, antidumping dan safeguard sementara atau pengembalian jaminan
c) Menetapkan besarnya bea masuk dumping, antidumping dan safeguard .
d. Pegadaian  Pajak,  yang  mengurus  mengenai  keberatan  terhadap  penetapan  bea  masuk antidumping dapat diajukan kepada Lembaga banding sebagimana yang dimaksud dalam Pasal  97  Undang-Undang  No.10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan.  Lembaga  yang dimaksud  adalah  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  yang  bertugas  memeriksa  dan memutuskan  banding  terhadap  keputusan  penerapan  bea  masuk dumping,  antidumping dan safeguard oleh pejabat yang berwenang.
e. Direktorat  Pengamanan  Perdagangan  (DPP),  yang  mempuyai  tugas  menyelesaikan masalah dumping maupun  tuduhan dumping terhadap  produk  Indonesia  di  luar  negeri adalah sebagaiberikut:
1) Memberitahukan adanya inisiasi tuduhan dumping, antidumping dan safeguard kepada pihak yang diduga melakukan dumping, antidumping dan safeguard
2) Memonitoring dumping, antidumping dan safeguard;
f. Berkordinasi  dengan  produsen  atau  pengeksport  yang  dituduh,  asosiasi,  unit  Pembina, KBRI/atas perdagangnan dan instansi terkait lainnya
g. Mengagendakan permasalahan subsidi, dalam forum bilateral
h. Bersama dengan pengeksport/produsen tertuduh menghadiri hearin
i. Menyusun asumsi (sanggahan) sesuai dengan versi pemerintah
j. Bersama  pengeksport  mengidentifikasi  dan  membobilisasi pressure  group dari  Negara penuduh (asosiasi pengeksport dan end user )
k. Melakukan  kegiatan  ke  otoritas  anti  subsidi  Negara  penuduh  dan  mengarahkan  pada upaya win-win solution ;
l. Membawa kasus ke WTO apabila tindakan unfair dalam pelaksanaan proceeding .
Berdasarkan uraian diatas pejabat negara yang bertugas dan yang berwenang melakukan pengawasan,  pelaksanaan,  penyusunan,  pembahasan  dan  bertanggungjawab  dan  berfungsi, wewenang,  tugas  pada  perdagangan  Internasional,  ditiap  daerah  diseluruh  Indonesia. Penyelesaian  penerapan  tarif  pada export  import barang  suatu  negara  dalam  menyikapi perdagangan-perdagangan  Internasional  para  praktisi  ekonomi  dunia  mengetengahkan  dua versi  yaitu  Proteksionisme  dan  Perdagangan  Bebas.  Proteksionisme  adalah  upaya  suatu negara  untuk  merumuskan  kebijakan  ekonomi  sedemikian  rupa  dalam  rangka  melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing, yang tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, mereka beranggapan bahwa ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan kekuatan  negara,  sehingga    kebijakan  proteksionisme  biasanya  diinginkan  oleh  kelompok- kelompok  yang  diuntungkan  seperti  produsen  barang-barang  konsumsi  yang  mendapatkan saingan  dari  produsen  serupa  di  negara  lain  seperti  pangan,  tekstil,  pakaian,  dllnya. Penyelesaian  sistem  Proteksionisme  dalam  perang  harga import dengan  harga export ,  yaitu jika  barang  dalam  negeri  mempuyai  nilai  jual  sama  dengan  barang export ,  maka  produsen dalam  negeri  harus  mampu  bersaing  mutu  barang  dan  harga  dengan  barang import yang memiliki banyak permintaan di dalam negeri.
Perdagangan  bebas  adalah membuka  pasar  di  dalam  negeri  seluas-luasnya  bagi  produk- produk  asing.  Bagi  kaum  liberal,  ekspansi  perekonomian  dunia  tidak  akan  pernah  terjadi apabila  kepentingan  polites  terus-menerus  berada  diatas  mekanisme  pasar.  Perdagangnan bebas  akan  dengan  sendirinya  menciptakan  pembagian  kerja  Internasional  ( Internasional  of Labour )  yang  saling  mengutungkan  karena  setiap  negara  akanberkonsentrasi  pada  sektor- sektor yang dianggapnya saling mengutungkan.
Pada  dasarnya  penerapan  tarif export  import barang  dapat  diselesaikan  guna memaksimalkan  output  dunia  dan  keuntungan  bagi  setiap  negara  yang  terlibat  didalamnya. Namun  pada  praktiknya  masih  banyak  negara  yang  menerapkan  hambatan  dalam perdagangan  Internasional. Bentuk hambatan yang paling menonjol adalahtarif, meskipun di era  modern  sekarang  ini  perang tarif tidak  terlalu  besar  karena  negara-negara  lebih  suka memproteksi  produsen  mereka  dengan  hambatan  nontarif,  jika  produsen  didalam  negeri mampu  bersaing tarif dengan  produsen  luar  negeri  dengan  sistem import barang,  dan sebaliknya jika produsen dalam negeri mampu bersaing harga export dengan harga produsen di  Negara  tujuan  maka  pihak  produsen  akan  dapat  bersaing  dan  tidak  mengalami  kerugian,
maka sistem Proteksionisme dapat diatasi dan sistem perdagangan bebas dapat menyelesaikan perang  tarif  dalam  perdagangan  Internasional,  misalnya  dalam  Negara  Indonesia  beras  1 (satu)  Kg  harga  Rp.8.000,-  (delapan  ribu  rupiah),  maka  jika  pemerintah  ingin  mengisi persediaan beras dalam negeri Indonesia haruslah sama harganya dengan beras yang berada di dalam negeri Indonesia, begitu juga jika produsen di Indonesia ingin melakukan Export beras ke Malaysia, maka harga Export beras dari Indonesia yang masuk ke Malaysia haruslah sama harganya,  khusunya  harga  sembako  yang  merupakan  kebutuhan  sekunder  manusia,  maka antara  negara  yang  satu  dengan  negara  yang  lainnya  dapat  melakukan  perdagangan  bebas yang  saling  menguntungkan,  dan  saling  membutuhkan  mengisi  kekosongan  sembako dimasing-masing negara Indonesia dan Malaysia.

## KESIMPULAN
Penerapan  prinsip fairness dalam  penyelesaian  tarif  pada export  import barang  dalam perdagangan  internasional  bertujuan  untuk  menghilangkan  praktek-praktek  ekonomi  yang disebut  dengan  praktek  subsidi  dan  dumping.  Oleh  karena  subsidi  dan  dumping  dinilai sebagai  praktek  ekonomi  yang  tidak  adil  atau  curang,  maka  WTO  mengaturnya  dengan menyatakan  bahwa,  apabila  suatu  negara  terbukti  melakukan  praktek  tersebut,  maka  negara peng import yang dirugikan oleh praktek itu mempuyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan, sanksi  balasan  itu  adalah  berupa  pengenaan  bea  masuk  tambahan  yang  disebut  dengan  “bea masuk  anti  dumping”  yang  dijatuhkan  terhadap  produk-produk  yang  dieksport  secara dumping  dan countervailing  duties atau  bea  masuk  untuk  barang-barang  yang  terbukti  telah dieksport  dengan  fasilitas  subsidi.  Banyaknya  kualifikasi  dan jenis  komoditi  dalam  kegiatan ekspor  impor,  belum  memiliki  ketentuan  baku  mengenai  tarif  maksimum  yang  dikenakan sehingga menjadi penghambat berlangsungnya aktivitas itu.

## SARAN
Agar Direktorat Bea dan Cukai sebagai instansi yang berwenang untuk menerapkan tarif pada export  import barang  haruslah  mempuyai  draf/daftar  harga  satuan  dari  tiap komoditi/jenis barang tersebut agar pada pengusaha tidak bisa sesuka hatinya mencantumkan harga  yang  dibawa  dari  harga  domestik,  sehingga  akibat  spekulasi  harga  tersebut  akan merugikan  pendapatan  Negara  kita.  Regulasi dumping,  antidumping dan safeguard tidaklah dapat  berjalan  sebagaimana  yang  dikehendaki  Negara-negara  peserta  GATT/WTO  ( General Agreement on Tarif and Trade-World Trade Organization ), sehingga terkadang negara-negara peserta  GATT/WTO  tersebut  mempuyai  hak  untuk  menjatuhkan  sanksi  balasan  terhadap negara-negara  merusak  pasar  dan  merugikan  produsen  pasaran  dan  merugikan  produsen pesaing  di  Negara  peng import /Negara  asal  barang,  maka  lebih  baik  dibatasi  jumlah/kuota barang export dan  barang import di  dalam  suatu  Negara.  Perlunya  ada  aturan  mengenai pengenaan  tarif  sesuai  jenis  komoditi  untuk  memperlancar  kegiatan  ekspor  maupun  impor antar Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed  M.  (2006). Market  Acces  and  Trade  Liberlalisation.  International  Centre  for  Trade and Sustainable Develompment (ITCD) . Geneva: ITCD.
Anwar  N.  (2009). Analisis  Respon  Produksi,  Permintaan  Domestik  dan  Penawaran  Ekspor Udang Indonesia . Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Badan  Karantina  Ikan  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan.  (2011). Kasus Penolakan Produk Perikanan Indonesia di Negara Mitra . Jakarta: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Badan  Karantina  Ikan  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan.  (2012). Kasus Penolakan Produk Perikanan Indonesia di Negara Mitra . Jakarta: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Badan Pusat Statistik. (2012). Statistik Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Tahun 2001-2011 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bardawi,  Nawawi  Arief.  (2007).  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
Bungin B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Chazawi, Adami. (2008). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi . Jakarta. Alumni.
Departemen  Kehakiman  Republik  Indonesia.  1982. Pedoman  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana . Jakarta: Yayasan Pengayom.
Departemen Kelautan dan Perikanan. (2009). EkonomiUdang Indonesia: Model, Analisis, dan Simulasi Kebijakan . Jakarta: Badan RisetKelautan dan Perikanan.
Directorates General of Health and Consumers. Database of European-RASFF Notifications. https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal.
Directorates-General  of  Taxation  and  Customs  Union.  2012.  Database  of  European
Commission Online Customs Tarif. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/home.htm.
European  Commission.  (2010). Summaries  of  Contributions  to  the  Public  Consultation.  The revision  and  updating  of  the  European  Union’s  Scheme  66of  Generalised  System  of Preferences (the GSP scheme) . Bruxelles: European Commission.
EuropeanUnion. The Commission Union.  http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm.
Hamzah, Andi. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  Yahya.  (2008). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika.
Hartono  TT,  Koeshendrajana  S,  Aisya  LK.  (2005).  Analisis  Hambatan  Perdagangan Internasional Ekspor Udang Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia . 11:1-14.
Japan  Customs  Ministry  of  Finance.  (2012). Japan's  Tarif  Schedule  as  of  January  2011 . Diakses melalui http://www.customs.go.jp/index_e.htm.
Julia  Ningsih  S.  2003. Inventarisasi  Kebijakan  Nasional  dan  Internasional  Perikanan Tangkap  untuk  Penangkapan  Tuna . skripsi .  Bogor:  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu Kelautan, InstitutPertanian Bogor.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2012). Alur  Prosedur  Ekspor  Hasil  Perikanan . Jakarta: Direktorat Pemasaran Luar Negeri.
Lambaga  A.  (2009).  Akselerasi  Ekspor  Produk  Perikanan  Indonesia  Melalui  Penerapan Standar. Di dalam Prosiding Produk Perikanan Indonesia (PPI) Standardisasi; Makasar, 3 Juni 2009.
Lamintang, P.A.F,   Lamintang, T. (2010). Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi , Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, Leden. (2005). Asas Teori Praktik Hukum Pidana . Jakarta:  Sinar Grafika.
MurtyKH. (1991). Perdagangan Udang Internasional . Jakarta: Penebar Swadaya.
Nazaruddin.  (1993). Seri  Komoditas  Ekspor  Pertanian:  Perikanan  dan  Peternakan .  Jakarta: Penebar Swadaya.
Nazir M. (1988). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Oemar, Seno Adji. (1980). Hukum-Hukum Pidana . Jakarta: Erlangga, Jakarta.
Painthe  RE.  (2008).  Analisis  Pengaruh  Hambatan  Tarif  dan  Nontarif  di  Pasar  Uni  Eropa Terhadap  Ekspor  Komoditas  Udang  Indonesia. skripsi. Bogor:  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Salman, H.R.Otje. (2007). Teori Hukum . Bandung: RefikaAdimita.
Sood,  Muhammad.  (2011). Hukum  Perdagangan  Nasional  dan  Internasional .  Jakarta:  PT RajagrafindoPersada.
Statistik Ekspor Perikanan Dunia Tahun 2007-2010. Jakarta: Kementerian Perdagangan. Sunggono, Bambang. (2009). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan atas  Undang-undang  Nomor:  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 1995 Tentang Kepabeanan dan Cukai.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor:4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Nainggolan,  Ibrahim.  (2018).  Analisis  Yuridis  Pengembalian  Barang  Bukti  Dalam  Tindak Pidana Perikanan. 2 (1). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 68-80. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3144.
Astuti, Mirsa. (2018).  Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (1). 96-107. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143.
Zainuddin.  (2019).  Eksekusi  Terhadap  Pembatalan  Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada Perkara Tata Usaha Negara. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 4 (2). 271-288. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198.