## PEMENUHAN  HAK  PENDIDIKAN  BAGI  NARAPIDANA  ANAK PENYANDANG  DISABILITAS  DI  LEMBGA  PEMBINAAN  KHUSUS ANAK

## Muhammad Hisyam Fahressy, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: hisyam898945@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data atas pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan khusunya anak disabilitas  di  lembaga  pembinaan  khusus  anak.  Dalam  pengertiannya pendidikan yaitu usaha yang dilakukan seseorang demi mewujudkan proses pembelajaran yang aktif untuk memunculkan potensi bakat didirinya untuk dikembangkan agar tumbuhnya sikap kekuatan spiritual agama, kecerdasan, akhlak  budi  pekerti,  serta  keterampilan  dalam  mengelola  diri.  Sedangkan makna  disabilitas  bisa  diartikan  yaitu  seseorang  yang  mempunyai keterbatasan dalam fisiknya dan mentalnya dalam berinteraksi mengalami hambatan  dalam  berpartisipasi  dengan  masyarakat  pada  umumnya berdasarkan haknya. Anak yang memiliki keterbatasan dalam segi fisik dan mentalnya  juga  memiliki  haknya  untuk  mendapatkan  pendidikan  baik  itu formal  maupun  non-formal,  terlebih  anak  ini  bermasalah  dengan  hukum harus  lebih  diperhatikan  haknya  terutama  di  bidang  pendidikan  karena pendidikan adalah pondasi penting bagi kehidupan masa depan anak. Dilihat dari keterbatasannya di lembaga pembinaan khusus anak dalam memenuhi hak  pendidikan  terkhusus  anak  disabilitas  menjadikannya  semakin  sulit dikarenakan  prosesnya  akan  pembelajaranya  akan  berbeda  dengan  anak pada  umumnya,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  belum  maksimalnya pemenuhan  hak  pendidikan  pada  narapidana  anak  disabilitas  dikarenakan beberapa faktor permasalahan yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak  tersebut.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  pendekatan kualitatif  dan  tujuan  penelitaian  ini  guna  mengetahui  pemenuhan  hak pendidikan bagi narapidana anak penyadang disabilitas
Kata Kunci : Pendidikan, Anak, Disabilitas.

## ABSTRACT
This research aims in order to know and obtain data on the fulfillment of educational  rights  for  correctional  students,  especially  children  with disabilities  in  special  children's  training  institutions. In  the  sense  of education is an effort made by someone to realize an active learning process to  bring  out  the  potential  of  talent  to  be  developed  in  order  to  grow  the attitude of spiritual strength of religion, intelligence, moral ethics, and skills in managing themselves. While the meaning of disability can be interpreted as someone who has limitations in his physical and mental in interacting experiencing obstacles in participating with society in general based on his
rights. Children who have limitations in terms of physical and mental also have the right to get education both formal and non-formal, especially this child  has  problems  with  the  law  must  be  more  considered  his  rights, especially  in  the  field  of  education  because  education  is  an  important foundation  for  the  future  life  of  children. Judging  from  its  limitations  in children's special development institutions in fulfilling educational rights, especially  children  with  disabilities,  making  it  more  difficult  because  the process of learning will be different from children in general, it shows that the maximum fulfillment of educational rights in disabled child inmates due to several problems in the special child development institution. This type of  research  is  conducted  by  means  of  qualitative  approaches  and  the purpose  of  this  study  to  find  out  the  fulfillment  of  educational  rights  for inmates of children with disabilities
Keywords : Education, Children, Disability

## PENDAHULUAN
Sejak  lahir  manusia  mempunyai  hak-hak  yang  melekat  pada  dirinya  dan memiliki  hak  yang  sudah  ada  sejak  manusia  itu  di  dalam  kandungan  yaitu  hak hidup.  Dalam  hal  ini  anak  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan  bermasyarakat  setiap  harinya.  Seperti  yang  sudah  diamanatkan  dalam pembukaan  UUD  1945  dalam  melindungi  segenap  bangsa  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa  Indonesia  adalah  cita-cita  bangsa  Indonesia,  dalam  Undang- undang  Dasar  1945  setelah  amandemen  pasal  28C  ayat  (1)  setiap  orang  berhak untuk mengembangkan bakatnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan manfaat  dari ilmu  penegetahuan  dan teknologi,  budaya dan seni, agar bisa meningkatkan kualitasn kehidupan dan kesejahteraannya. Dan di dalam pasal 28B Ayat (2) menjamin anak atas kelangsungan kehidupannya, tumbuh dan berkembang  serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Demi terciptanya sumber daya manusia yang berkuliatas perlu adanya pembinaan terus  menerus  untuk  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  fisik,  mental,  serta perlindungan dari ancaman yang mengancam mereka.
Pendidikan memiliki makna yaitu mengembangkan kemampuan dan keahlian di  dalam  diri  yang  terus  meningkat  secara  sistematis,  dalam  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan, pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara  sadar  dan  terarah  demi  terwujudnya  proses  pembelajaran  agar  pesertanya secara aktif meningkatkan potensinya dalam keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia,  kecerdasan,  dan  keterampilan  yang  diperlukannya.  Melalui  pendidikan tersebut  dimaksud  agar  anak  bisa  menjadi  penerus  bangsa,  pendidikan  bisa diperoleh  dari  pendidikan  formal  maupun  informal.  Pendidikan  pertama  yang didapatkan oleh anak  adalah pendidikan yang didapat dari keluarganya, keluarga memainkan peranan penting sebagai awal pembentukan perilaku dan watak anak seorang anak akan lebih mudah diatur atau patuh terhadap orang tuanya tergantung bagaimana orang tua itu mendidik anak tersebut. Hal ini juga bisa menjadi faktor seorang  anak  melakukan  tindak  pidana,  faktor  keluarga  memainkan  perananan
penting dalam proses pembentukan sikap dan perilaku anak menjadi baik. Seorang anak bisa melakukan tindak pidana bisa karena faktor latarbelakang kehidupannya dengan orang tuanya yang tidak mengajarkan tentang perilaku yang baik dan benar dan  tidak  mendapatkan  kasih  saying  dari  orang  tuanya.  Sehingga  anak  tersebut merasa  stress  dan  terbebani  dengan  pikirannya  sehingga  timbullah  pikiran  untuk menyalurkan rasa kesalnya kepada suatu tindakan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  anak,  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  ialah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban tindak pidana dan  menjadi saksi.
Penyadang  disabilitas  ialah  seseorang  yang  mengalami  atau  memiliki keterbatasan  pada  fisik,  mental,  intelektual,  dan  mentalnya  dalam  jangka  waktu yang tidak menentu dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat yang menghambat dan membuat seseorang ini kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang anak yang melanggar hukum atau yang terlibat dalam tindak pidana pasti akan diberikan penghukuman berupa di penjara, dimana ia akan di tempatkan ke dalam lembaga pembinaan khusus anak untuk diberikan pembinaan yang sudah disesuaikan untuk kategorinya sebagai anak-anak dimana ia akan  diberikan  pembinaan  seperti  pendidikan,  karena  pendidikan  pada  dasarnya sangatlah penting untuk masa depan anak tersebut. Pendidikan adalah modal dasar atau pegangan yang harus sangat diperhatikan untuk anak karena seorang anak akan belajar  banyak  hal  dari  apa  yang  ia  telah  pelajari  selama  ia  terus  mendapatkan pendidikan terlepas dari seorang anak ini sedang dijatuhi pidana seorang anak harus tetap  mendapatkan  pendidikan  formal  layaknya  anak  pada  umunya,  terlebih seorang  anak  ini  juga  menyandang  disabilitas  maka  program  pembinaan  seperti perndidikan  serta  sarana  yang  menunjangnya  harus  khusus,  karena  demi mempermudah  berjalannya  proses  pembinaan  terutama  dalam  bidang pendidikannya.
Pendidikan  yang  diberikan  kepada  narapidana  anak  penyadang  disabilitas  ini harus tetap sesuai dengan pendidikan pada dasarnya tetapi cara penyampaian atau melakukan pembelajaranya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya, agar materi  yang  diberikan    tetap  tersampaikan  pada  narapidana  anak  penyandang disabilitas  ini dengan begitu diharapkan anak penyandang disabilitastas ini  dapat mengembangkan potensinya di bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan yang  ia  punya,  dan  juga  dapat  bersaing  dengan  anak  pada  umumnya,  dan  juga menjadi bekal yang bermanfaat untuk kedepannya di masyarakat dan berguna bagi dirinya  sendiri  dan  lingkungannya,  sehingga  saat  narapidana  anak  disabilitas  ini sudah  selesai  mejalani  hukuman  atas  tindak  pidananya  ia  akan  terus mengembangkan pengetahuannya atau melanjutka pendidikannya ke jenjang yang lebih  tinggi  sehingga  tidak  berhenti  saat  ia  berada  di  dalam  lapas.  Berdasarkan bentuk uraian dari latar belakang tersebut maka penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berupa:
- Bagaiamana pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak penyandang disabilitas di LPKA?
- Apa faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan terhadap narapidana anak disabilitas di LPKA?

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penulisan jurnal ini metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan  data  yang  mana  pengumpulan  data  ini  bersifat  kualitatif  dengan mengambil  sudut  pandang  dari  fenomena-fenomena  tertentu  yang  dilakukan dengan  cara  obsevarsi  melalui  permasalahan  serta  cara  menyelesaikannya, obsevarsi  ini  tidak  dilakukan  secara  langsung.  Tetapi  melalui  pengamatan  serta analisas suatu kasus yang ada di dalam internet sehingga kasus itu bisa disimpulkan dan dijadikan referensi dalam menulis jurnal ini serta dijadikan pembanding dalam membuat  kesimpulan  serta  pembahasan  yang  dituangkan  dalam  jurnal  ini  serta informasi-informasi tambahan yang didapatkan dari buku.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## Pelaksnaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Penyandang Disabilitas di LPKA
Sistem pemenjaraan yang sebelumnya dianut oleh Indonesia yang kemudian berubah  menjadi  sitem  pemasyarakatan  yang  dimana  sistem  pemenjaraan  yang dinilai  tidak  sejalan  dengan  konsep  reintegrasi  sosial  dan  rehabilitasi  tujuannya dimana agar narapidana tidak melakukan perbuatannya kembali dan menyadarkan narapidana  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana,  diubahnya  sistem  penjaraan  ke pemasyarakatan dinilai sangat cocok dan memberikan sisi positif bagi narapidana termasuk narapidan anak yang ada di dalam lapas agar tidak mengalami tindakan kekerasan oleh narapidana dewasa. Lapas anak dimana adalah tempat pelaksanaan pembinaan dan pendidikan kepada anak bukan sebagai penghukuman atas tindak pidananya,  pembinaan  terhadapa  narapidana  bisa  dilakukan  dengan  dua  metode yaitu di dalam atau di luar lapas, pembinaan di luar sebagai contoh ialah asimilasi dimana narapida yang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan dengan dibaurkan kepada  lingkungan  masyarakat  sedangakn  pembinaan  di  dalam  lapas  ialah pembinaan  kemandirian  dan  kepribadian  dimana  narapidana  akan  diberikan berbagai  macam  kegiatan  di  dalam  berupa  kegiatan-kegiatan  yang  mana  tujuan kegiatan  pembinaan  tersebut  agar  menjadi  skil  dan  meningkatkan  pengetahuan narapidana  agar  ketika  bebas  nanti  bisa  mejadi  bekal  atau  pegangan  untuk melanutkan kehidupannya di masyarakat .
Lapas  anak  atau  disebut  dengan  LPKA  dimana  tempat  pembinaan  khusus untuk  membina  anak-anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dimana  anak  tersebut harus diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya seperti yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak, narapidana anak harus mendapatkan pendidikan,  pelatihan,  pembinaan  keterampilan  dan  hak-hak  lainnya  yang  harus dipenuhi di  dalam  LPKA, dalam penyelenggaraan pendidikan  LPKA tidak dapat menyelenggarakannya  sendiri,  oleh  sebab  itu  LPKA  bekerja  sama  dengan  dinas pendidikan  setempat  untuk  memberikan  pendidikan  kepada  narapidana  agar narapidana anak ini tetap bisa melanjutkan pendidikan formalnya meskipun sedang menjalani  hukuman  di  dalam  lapas  dan  memperoleh  pendidikan  layaknya  anak- anak yang ada diluar lapas. Karena setiap anak yang sedang menjalani tindak pidana harus  tetap  memperoleh  pendidikan,  terlepas  itu  kewajiban  seorang  anak medapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah atau bekera sama dengan swasta seperti yang sudah diatur dalam undang-undang
SPPA.  Terkait  dengan  pendidikan  bagi  narapidan  anak  atau  anak  berhadapan dengan hukum kementrian pendidikan memiliki tugas memberikan dan menjamin pendidikan  kepada  narapidana  anak  seperti  memfasilitasi  kebijakan  tentang pemberian  pendidikan  formal  dan  non  formal,  bekerja  sama  dengan  kementrain hukum  dan  ham  dalam  menyediakan  serta  terslenggarakannya  pendidkan  bagi narapidana  anak,  memberikan  panduan  dalam  pemberian  pendidikan  kepada narapidana  anak,  memberikan  biaya  operasioanal  untuk  pendidikannya  di  dalam lapas, memberikan fasilitas sarana penunjang kebutuhan pendidikan di dalam lapas. Di  dalam  itu  dinas  pendidikan  selaku  pemegang  otoritas  pendidikan  yang  ada dilingkungan wilayah yang terdekat dengan lapas anak tersebut wajib berperan aktif atau membantu dalam penyelenggaran pendidikan di dalam lapas tersebut meliputi, pemberian sarana pendidikan yang dibutuhkan lpka, menyediakan tenaga pengajar sesuai  dengan  kebutuhan  belajar  di  dalam  lpka,  memberikan  bahan-bahan  untuk belajar  bagi  narapidana  anak  di  dalam  lpka,  memberikan  atau  fasilitas  saat  anak tersebut sudah bebas dalam pendidikan di luar lapas, memberikan fasilitas dalam pemberian  pendampingan  psikolong  selama  di  dalam  lpka,  dan  memberikan pendampingan kepada orang tua dalam proses pengembaliaan setelah keluar dari lapas.
Pendidikan  yang  diberikan  kepada  anak  dengan  kebutuhan  khusus  atau disabilitas melibatkan banyak pihak agar dapat terselenggarakannya karena dalam pemberiannya harus mendaptkan perhatian khusus dari lapas agar bisa disesuaikan dengan  kemampuan  anak  tersebut  dalam  melakukan  pembelajarannya,  proses pendidikan  dibedakan  menjadi  beberapa  golongan  sesuai  dengan  kebutuhan  atau dipaketkan menjadi beberapa kelompok belajar, memberikan kegiatan pendidikan dengan  bekerjasama  oleh  lembaga  atau  yayasan  sekolah  luar  biasa  atau  sanggar dalam  memberikan pendidikan pembelajaran kepada narapidana anak disabilitas, menggunakan  sarana  atau  alat-alat  bantu  seperti  menyediakan  fasilitas perpustakaan  khusus  untuk  narapidana  anak  disablitas  dengan  alat  bantu  khusus untuk  mempermudah  dalam  membaca  buku,  menyediakan  tenaga  pengajar  yang kompeten  dengan  latar  belakang  anak  penyadang  disabilitas  agar  mudah  dalam berkomunikasi  atau  penyampaian  pembelajarannya  dan  untuk  mempermudah narapidana  anak  tersebut  dalam  menerima  pembelajarannya,  pemberian  kegiatan pendidikan tambahan bagi narapidana anak disabilitas seperti kegiatan games atau hiburan  untuk  membangun  daya  ingat  motorik  dan  sesnoriknya,  di  bidang pendidikan  keagamaan  narapidana  anak  disabilitas  juga  diberikan  materi-materi sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  dengan  bantuan  tenanga  pengajar  agama yang  sudah  sesuai  dengan  bidang  agamanya  dengan  bantuan  tenanga  pengajar khusus  untuk  disabilitas  dalam  penyempaiannya  tenaga  pengajar  dalam  bidang keagamaan  biasanya  dengan  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  narapidana anak  penyadang  disabilitas  juga  diberikan  pendidikan  olahraga  dan  rekreasi tujuannya agar narapidana tersebut tetap bugar dan tidak stress dalam pembelajaran sehari-harinya, tidak hanya narapidana anak biasa saja narapidana anak disabilitas tetap diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisinya jadi bukan hanya  memperoleh  pendidikan  formal  saja,  tetapi  juga  memperoleh  skill keterampilan  diluar  pendidikan  tetapi  dengan  penyesuain  kondisinya.  Program- program  tersebut  merupakan  langkah  tepat  dalam  pemberian  pendidikan  pada narapidana  anak  disabilitas  karena  melihat  dari  latar  belakang  fisik  kondisi  serta
keadaan seorang disabilitas berbeda-beda dan sering memiliki permasalahan atau kondisinya yang bukan hanya satu tapi memiliki beberapa kondisi bawaan lainnya, demi terselenggaranya pendidikannya pihak lpka juga harus ikut andil dalam proses pengajaran  serta  perkembangannya  agar  dapat  melihat  tingkat  keberhasilan  dari proses  pendidikan  tersebut,  petugas  lpka  disini  juga  harus  bisa  menjadi pendamping,  guru,  bahkan  temen  dekatnya  diharapkan  pendekatan-pendekatan seperti  ini  bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  baik  kepada  narapidana  anak disabilitas tersebut dan juga menghindari dari kekerasan atau bullying dari sesame narapidana anak lainnya, sebab narapidana anak terlebih lagi penyadang disabilitas mudah  tersinggung  dan  memiliki  mental  dan  watak  yang  berubah-rubah,  hal tersebut  sebisa  mungkin  harus  dihindari.  Peran  dari  petugas  lpka  sangat  akan membantu narapidana anak disabilitas ini dalam menjalani proses pembinaan serta pendidikannya, selain pendidikan formal yang diterima pendidikan non formal juga harus tetap diberikan kepada narapidana  anak disabilitas tersebut  agar seimbang, contoh  dari  pendidikan  non  formal  misalnya  dengan  memberikan  pendidikan Bahasa  asing,  pemberian  keterampilan  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya, pemberian  materi-materi  tambahan  yang  menunjangnya  selama  dalam  proses pemberiaan pendidikan yang diberikan oleh lpka.

## Faktor  yang  Penghmabat  dalam  Pemenuhan  Pendidikan  Terhadap Narapidana Anak Disabilitas di LPKA
Dari  pemenuhan  pendidikan  yang  diberikan  kepada  narapidana  anak penyadang disabilitas pasti memiliki beberapa hal yang menghambat berjalannya program pendidikan yang sudah diatur sedemikian rupa dari peraturan perundang- undangannya maupun dari hasil lapangannya karena tidak semua daerah memiliki lapas anak atau LPKA di setiap daerahnya, hal ini merupakan penghambat pertama dalam  proses  pemberian  pembinaan  terutama  di  bidang  pendidikan  karena jumlahnya terbatas pemberian pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak khususnya  narapidana  anak  disabilitas  menjadi  terkendala  program  pendidikan yang diberikannya menjadi apa adanya sesuai dengan kemampuan yang ada yanga dapat diberikan oleh lapas tersebut. Kedua dari segi fasilitas penunjang pendidikan seperti  sarana dan prasarana  yang dapat  diberikan oleh lapas  yang bukan khusus pembinaan  anak,  kendala  sarana  dan  prasararan  tersebut  juga  bisa  menjadi penghambat  pembinaan  pendidikan  bagi  narapidana  anak  terlebih  dengan penyandang  disabilitas  karena  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  sangat berbeda dengan narapidana anak pada umumnya, pemberian program pembinaan pendidikan  di  lapas  dewasa  terkadang  tidak  maksimal  dan  sering  mendapatkan banyak masalah sehingga kerap kali pembinaan seperti pendidikan tidak diberikan kepada narapidana anak tersebut. sehingga anak dengan penyadang disabilitas tidak mendaptkan  program  seperti  pendidikan,  yang  man  sehaerusnya  pendidikan  itu ialah hal terpenting yang harus didapatkan oleh seorang anak, kurangnya sumber daya seperti tenaga pengajar atau petugas lapas yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan dengan cara mendidik seperti halnya yang dilakukan guru pada umumnya membuat proses pendidikan yang diberikan untuk narapidana anak dengan  disabilitas  tidak  maksimal,  permasalahan  seperti  tidak  adanya  tenaga pengajar yang khusus untuk memberikan pendidikan formal untuk narapidana anak disabilitas karena tidak di setiap daerah memiliki tenaga pengajar yang kompeten di  bidang  pemberian  pengajaran  khusus  kepada  orang  disabilitas.  Kurangnya
perhatian dari pusat  dan  tidak adanya tindakan dari dalam  LPKA tersebut  dalam memenuhi  pendidikan  khusus  untuk  narapidana  anak  disabilitas  sehingga  proses pendidikan  yang  seharusnya  sangatlah  penting  bagi  pertumbuhan  seorang  anak harus dikesampingan karena tidak adanya penunjang serta sarana dan prasaran yang diberikan atau yang dibutuhkan untuk berjalannya pendidikan bagi narapidana anak disabilitas  oleh  LPKA  itu  sendiri.  Faktor  terkait  kurikulum  atau  sistem pembelajaran yang akan diberikan kepada narapidana anak disabilitas juga menjadi penghambat  atau  tidak  bisa  berjalannya  proses  pendidikan  tersebut,  karena  tidak semua  narapidana  anak  disabilitas  ini  memiliki  kesamaan  dalam  kelainannya, pemberian  pendidikan  atau  pengajarannya  pasti  akan  berbeda-beda.  Hal-hal tersebut  merupakan  berbagai  macam  faktor  yang  bisa  menghambat  proses  atau pemenuhan  hak  pendidikan  bagi  narapidana  anak  disabilitas  ini  sehingga  harus adanya  langkah-langkah  atau  pemecahan  masalah  yang  harus  dibuat  oleh  LPKA dalam menangani hal tersebut, karena pendidikan sangatlah penting dalam proses pertumbuhan  seorang  anak,  sehingga  LPKA  harus  segera  mengambil  langkah- langkah dalam memenuhi pendidikan bagi narapidana anak disabilitas.

## KESIMPULAN
Langkah-  langkah atau upaya  yang diambil  oleh  LPKA harus semaksimal dan  sesegara  mungkin  dilakukan  agar  pembinaan  terutama  di  bidang  pendidikan bagi  narapidana  anak  disabilitas  dapat  dilaksanakan  dan  terpenuhi  sesegara mungkin, sebagai bentuk tugas LPKA untuk memenuhi hak- hak pendidikan bagi narapidana  anak  disabilitas.  Seperti  dalam  memperbaiki  aturan  atau  kurikulum program  pendidikan  untuk  memenuhi  hak-  hak  narapidana  anak  disabilitas, menambah sarana atau prasarana penunjang dalam memberikan kenyamanan atau keberlangsungnya  pendidikan  bagi  narapidana  anak  disabilitas,  seperti  ruangan khusus  untuk  belajarnya,  bahan-  bahan  bacaan  atau  alat-  alat  penunjang  dalam proses pembelajaran bagi narapidana anak disabilitas, disediakannya blok khusus bagi  narapidana  anak  disabilitas  serta  petugas  yang  mempunyai  kompeten  untuk melakukan pembinaan secara pendekatan atau bisa disebut sebagai wali kelasnya tujuannya  untuk  mengarahkan  narapidana  anak  disabilitas  ini  dalam  proses pendidikannya dan sekaligus untuk  mengevaluasi apa saja kekurangan atau  yang belum didapatkan selama proses pembelajaranya. Pembentukan kerja sama dengan dinas pendidikan setempat dalam upaya menambah tenaga pengajar dan kurikulum yang  ditujukan  khusus  untuk  proses  pendidikan  bagi  narapidana  anak  disabilitas karena pendidikan bagi narapidana anak disabilitas dikatakan berbeda dalam proses pembelajaranya  dengan  anak-  anak  normal  pada  lainnya,  karena  keterbatasanya tersebut  maka  pembelajaran  untuk  narapidana  anak  disabilitas  dikatakan  khusus. Perhatian  dari  pusat  serta  bantuan  pusat  juga  sangat  diperlukan  dan  dibutuhkan dalam penanganan kekurangan atau masalah pemenuhan dalam pemberian hak- hak kepada narapidana anak disabilitas seperti pemberian biaya tambahan operasionala serta penambahan sarana serta prasana untuk menunjang kekurangan yang ada di dalam  LPKA  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  proses  pembelajaran  untuk narapidana  anak  disabilitas.  Dengan  segala  bentuk  upaya-  upaya  tersebut diharapkan pemenuhan hak pendidikan terutama bagi narapidana anak disabilitas dapat segera terealisasikan di dalam LPKA, sehingga narapidana anak disabilitas juga dapat merasakan pendidikan seperti anak normal pada umumnya. Karena pada usia  tersebut  dimana  mereka  masih  proses  tumbuh  kembangnya  sehingga  harus
diberikan  pendidikan  untuk  bekal  dimasa  depannya,  sehingga  diharapkan narapidana  anak  disabilitas  ini  setelah  bebas  dapat  mengembangkan  bakat  dan minatnya untuk masa sekarang dan masa depannya nanti

## DAFTAR PUSTAKA
Setyawan, D. (2015). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sejak Usia Dini. Pendidikan Nasional Sebagai Cermin Anak Bangsa .
Rusdiana, A. D. (2012). Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar. Jurnal Ilmu Hukum Mizan , Volume 1 Nomor 2.
Anggraini, M. Y. (n.d.). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta.
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Lex Administratum , Volume IV Nomor 2.
Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Volume 7 Nomor 1.
Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan
Pendidikan dan Pelatihan. Jurnal Hukum Pandecta , Volume10 Nomor 1.