INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1414-1425 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Pembelian Rumah yang Mencantumkan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Reno Wandika 1 ✉ , Wulan Windiarti 2
Universitas Pelita Bangsa
Email: wandikareno@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konsumen Indonesia dihadapkan pada berbagai macam dan ragam pilihan produk baik dari segi mutu, standar,  maupun  jenisnya  yang  dapat  dan  sering  membingungkan  konsumen  dalam  menentukan pilihannya.  Penerapan  klausula  baku  kerap  dilakukan  pelaku  usaha,  yang  tidak  jarang  merugikan konsumen.  Salah  satunya  yang  terjadi  antara  PT.  X  dengan  konsumennya,  Penelitian  ini  bertujuan membahas akibat hukum terhadap konsumen apabila terdapat hak konsumen yang dilanggar oleh PT. Metro Perkasa Abadi, dan  tanggung jawab PT. Metro Perkasa Abadi selaku pelaku usaha telah sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Berdasarkan metode penelitian normatif  dengan  studi  kepustakaan  diketahui  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tanggung jawab pelaku usaha yang menerbitkan perjanjian dengan klausula baku telah merugikan konsumen, sebagai konsumen  yang  dirugikan  dapat  menuntut  pengembalian  uang  tanda  jadi  (booking  fee)  karena berdasarkan Pasal 19 Undang-Uuuaug Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang.
Kata Kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Uang Tanda Jadi

## Abstract
Indonesian consumers are faced with a variety and variety of product choices both in terms of quality, standard and type which can and often confuse consumers in making their choices.  Business actors often apply standard clauses, which often harm consumers. One of them happened between PT. X with its consumers. This research aims to discuss the legal consequences for consumers if consumer rights are violated by PT. Metro Perkasa Abadi, and the responsibility of PT. Metro Perkasa Abadi as a business actor  has complied with  consumer  protection  law  Number  8 of  1999.  Based  on  normative research methods with literature studies, it is known that there has been a violation of consumer rights based on Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely : the right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services; the right to receive compensation, compensation and/or replacement, if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or are not as they should be. The responsibility of business actors who issue agreements with standard clauses has harmed consumers, as consumers who are harmed can demand a refund of the booking fee because based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, compensation can be in the form of a refund.
Keywords: Home Ownership Credit, Standard Clauses, Consumer Protection, Cash Deposit

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dan  Perkembangan  dibidang  perekonomian,  perindustrian,  dan perdagangan  nasional  telah  menghasilkan  berbagai  variasi  barang  dan/  jasa  hingga melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara.  Kondisi  demikian  pada  satu  pihak  sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang di inginkan dan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka  jenis  kualitas  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  kemampuanya”  (Susanti  Adi Nugroho,  2011).  Secara  umum  dan  mendasar,  hubungan  antara  produsen  dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan (Nurhayati, 2015).  Hubungan  tersebut  terjadi  karena  keduanya  memang  saling  menghendaki  dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.
Produsen  sangat membutuhkan dan sangat  bergantung atas  dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011). Namun seiring dengan perkembangan yang  terjadi  dimasyarakat  yang  menimbulkan  praktek  monopoli  dan  kurangnya perlindungan terhadap konsumen, maka telah memposisikan konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil
oleh  konsumen  telah  menjadi  suatu  rahasia  umum  dalam  dunia  atau  industri  usaha  di Indonesia (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001).
Sengketa atau konflik dapat berasal berbagai sumber pemicu, konflik muncul karena adanya  perbedaan  kepentingan  yang  tidak  dapat  dikomunikasikan  dengan  baik,  konflik konsumen nyaris tidak bisa terpisahkan dari setiap individu baik terhadap dirinya sendiri maupun  orang  lain  (Intan  Nur  Rahmawati  ,  2014).    Hak  konsumen  yang  diabaikan  oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi. Dalam perkembangnnya didalam  perlindungan  konsumen,  hal  yang  sering  menjadi  permasalahan  adalah  ketika timbulnya tuntutan hak konsumen atas kerugian dari penggunaan suatu barang dan/atau jasa. Lebih dari itu ada tiga permasalahan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu:
a. Masalah prinsip ganti rugi yang didalamnya mencakup unsur pembuktian
b. Masalah  lembaga  tempat  penyelesaian  sengketa,  termasuk  di  dalamnya  peranan lembaga-lembaga di luar pengadilan, dan
c. Tata cara  pengajuan  tuntutan hak baik dalam  bentuk individual atau berkelompok (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001).
Untuk menghindar dari kewajiban memberikan ganti kerugian, sering terjadi pelaku usaha  mencantumkan  klausula-klausula  eksonerasi  di  dalam  hubungan  hukum  antara produsen/penyalur produk dan konsumennya (Rosmawati, 2017). Klausula seperti “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan” merupakan hal yang lazim ditemukan pada toko - toko.  Pencantuman  secara  sepihak  demikian  tetap  tidak  dapat  menghilangkan  hak konsumen untuk mendapat ganti kerugian (Shidarta, 2003).
Secara  umum,  tuntutan  ganti  kerugian  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen sebagai penggunaan produk barang dan atau pemanfaat jasa, baik yang berupa kerugian materi,  fisik  maupun  jiwa,  dapat  didasarkan  pada  beberapa  ketentuan  yang  telah disebutkan,  yang  secara  garis  besarnya  hanya  ada  dua  kategori,  yaitu  tuntutan  ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Ahmad Miru & Sutarman Yodo , 2004).  Dalam hal ini juga, penulis akan mengangkat kasus antara Jimbrever P. Conoras sebagai konsumen yang menggugat PT. Metro Perkasa Abadi sebagai pelaku usaha. Awal mula kasus ini adalah ketika penggugat mengalami kerugian karena dalam hal kredit pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon pembeli  tidak  disetujui  oleh  bank  atau  perusahaan  pembiayaan,  pelaku  pembangunan mengembalikan  pembayaran  yang  telah  diterima  kepada  calon  pembeli  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima  oleh  pelaku  pembangunan  ditambah  dengan  biaya  pajak  yang  telah diperhitungkan.
Tergugat menilai kurang adilnya pertimbangan majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menafsirkan unsur-unsur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf C Undang- Undang  R.I.  No.8  Tahun  1999  mengenai  “larangan  pelaku  usaha  untuk mencantumkan  klausula  baku  pada  dokumen  yang  menyatakan  pelaku  usaha  berhak menolak penyerahan  kembali uang yang sudah dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli konsumen” sebagaimana pertimbangan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang  Menyatakan  batal  Surat  Pengikatan  Jual  Beli  Rumah/Ruko  Victoria  Village No.619/VV/MNT/30/VI/2019 tertanggal 30 Juni 2019 (vide Putusan hal.13 Putusan Nomor : 005/BPSK-BKS/2023) untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak penggugat dan penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk meminta ganti rugi terhadap tergugat untuk pengembalian pembayaran rumah yang tidak disetujui pembiayaan KPR oleh Bank.
Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti data sekunder atau kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD; peraturan dasar (Amos, 2015), mencakup di antaranya Batang Tubuh UUD dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Peraturan Perundang-undangan; Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, Yurisprudensi; Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menggunakan bahan hukum primer seperti:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
b. Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  Penyelesaian  Sengketa; Peraturan-Peraturan pelaksanaan lainnya;
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari tulisan dari para ahli  hukum    (Slamet,  2013)    dan  aparat  penegak  hukum  yang  isinya  ada  hubungannya
dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang dan hasil-hasil penelitian sehingga  dapat  membantu  menganalisis  dan  menyelesaikan  tulisan  ini.  Bahan  hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini.
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa indonesia pusat Bahasa (Tan,  2021).  Metodologi  penelitian  hukum  normatif  mengartikan  penelitian  mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum  pada  peristiwa  hukum in  concreto  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat hukum terhadap konsumen apabila terdapat hak konsumen yang dilanggar oleh PT. Metro Perkasa Abadi
Adapun Gugatan Keberatan atas Putusan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 71  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  "Permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu palling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase  kepada Panitera Pengadilan Negeri" artinya  Gugatan  Keberatan  atas  Putusan  tersebut  masih  dalam  tenggang  waktu  yang diperbolehkan oleh Undang- Undang untuk mengajukan Gugatan Keberatan mengingat putusan a quo dimusyawarahkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Oleh karena itu Gugatan ini WAJIB DINYATAKAN DAPAT DIKABULKAN: Untuk itu kami mohon kepada Majells Hakim pemeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi sebelumnya, meliputi: Gugatan, Jawaban Gugatan, Daftar  Bukti  dan  surat-surat  yang  telah  dihadirkan  maupun  akan  dihadirkan  melalui Permohonan ini.
Adapun  hal-hal  yang  kami  maksud  untuk  dipelajari  dan  diperiksa  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  menyangkut  adanya  Kelalaian  dalam  menerapkan  hukum  secara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait  hukum  pembuktian  dan  amar  Putusan  Majelis  Arbitrase  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quoet bone.  Lebih  lanjut  diuraikan  dalam  pokok-pokok  argumentasi  hukum  yang  sekaligus menjadi dasar pengajuan Gugatan perkara a quo, sebagai berikut dibawah ini:
Tidak tepat dan cermatnya Majelis Arbitrase Badan Penyclesalan Sengketa Konsumen (BPSK)  Kota  Bekasi  dalam  menginterprestasikan  unsur-unsur  dalam  Pasal  22  h  Ayat  (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 lahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berbunyi "Dalam hal kredit pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon  pembeli  tidak  disetujui  oleh  bank  atau  perusahaan  pembiayaan,  pelaku pembangunan  mengembalikan  pembayaran  yang  telah  diterima  kepada  calon  pambeli sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  memotong  10%  (sepuluh  persen)  dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan." sebagaimana pertimbangan Majelis BPSK yang menyatakan.
Menimbang Majelis BPSK menilai  pemotongan dana pembelian yang wajar  adalah sebesar  Booking  Fee  Rp.2.500.000,-  ditambah  10%  x  Rp.41.450.000,  (down payment)=Rp.2.500.000,- + Rp.4.145.000,- = Rp.6.645.000, (enam juta enam ratus empat puluh  lima  ribu  rupiah).  Dengan  demikian  Petitum  ke  3  Gugatan  Konsumen  mengenai penggantian kerugian materil sebesar Rp.43.950.000,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikabulkan sebagian oleh Majelis BPSK dengan perbaikan nilai ganti kerugian  sebesar  Rp.43.950.000,-  dikurangi  Rp.6.645.000,-  =  Rp.37.305.000,-  (tiga  puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan oleh karenanya Majelis BPSK menghukum pelaku usaha  untuk  membayar  ganti  kerugian  materil  berupa  pengembalian  sebagian  dana pembelian unit rumah sebesar Rp. 37.305.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) kepada Konsumen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
Tanggung  jawab  PT.  Metro  Perkasa  Abadi  selaku  pelaku  usaha  telah  sesuai  dengan undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Kasus Posisi
1. Para Pihak
a. Jimbrever P. Conoras, sebagai konsumen.
b. PT. X, sebagai pelaku usaha.

## 2. Duduk Perkara
Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor. 137/PULSus/2023/PN. Ckr, ielah mengajukan gugaian terhadap Tergugat dengan  dalil-dalil  gugatan  yang  pada  pokoknya  adalah  sebagai  berikut:  Pemohon mengajukan Gugatan Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesalan Sengketa
Konsumen Kota Bekasi Nomor: Indonesia 005/BPSK-BKS/2023, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:
a. Mengabulkan Gugatan Konsumen untuk sebagian;
b. Menyatakan Pelaku Usaha telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang- Undang  R.I.  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang mengakibatkan kerugian konsumen;
c. Menyatakan  batal  Surat  Pengikatan  Jual  Beli  Rumah/Ruko  Victoria  Village No.619/VV/MNT/30/VI/2019 tertanggal 30 Juni 2019;
d. Menghukum Pelaku usaha untuk membayar kerugian materil Konsumen berupa pengembalian sebagian dana pembelian unit rumah sebesar Rp 37.305.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);
e. Menolak Gugatan Konsumen selain dan selebihnya;

## 3. Analisis Kasus
Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Cipta Diamond Property selaku Pelaku Usaha adalah:
1) Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Konsumen
Dalam kasus pengaduan Konsumen ini terdapat beberapa pelanggaran terhadap hak- hak konsumen berdasarkan UUPK, antara lain:
a. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa. Jimbrever P Conoras yang akan membeli satu unit rumah yang dikelola oleh PT. X tidak mendapatkan informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab  menyelenggarakan  penyediaan  komoditi  kebutuhan  konsumen  tersebut.
Konsumen  tidak mendapatkan  informasi secara  benar dan jujur, karena  setelah Surat Pengajuan KPR ditolak oleh Bank dengan alasan tidak memenuhi syarat, PT. X tidak memberikan informasi yang jelas sesuai dengan terhadap penolakan KPR dari Bank tersebut kepada konsumen.
b. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
Hal ini terjadi bahwa  atas  ditolaknya  KPR dari Bank yang diajukan oleh  konsumen, maka  Konsumen  mengajukan  pengembalian  uang  tanda  jadi  (booking  fee)  sebesar  Rp 37.305.000, - (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah). Dalam hal ini, PT. X tidak
berinisiatif  memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen  dengan  alasan  bahwa  dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada perjanjian dan dalam klausula baku dinyatakan  booking  fee  tidak  dapat  dikembalikan  dengan  alasan  apapun.  Hal  ini  jelas menggambarkan bahwa PT. X telah mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan Konsumen.

## 2) Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha
Dalam  kasus  pengaduan  Konsumen  ini  terdapat  beberapa  pelanggaran  terhadap kewajiban pelaku usaha berdasarkan UUPK, antara lain:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya itikad baik dari PT. X ketika tidak  adanya  bantuan  dalam  proses  KPR  Bank  yang  diajukan  oleh  Konsumen. Pelaku  usaha  tidak  ada  itikad  baik  untuk  menginformasi,  memusyawarahkan, berdiskusi dan mengupayakan d ata Konısumen ke Bank yang berbeda ataupun sekedar  merninta  maaf  atas  ketidaksesuaian  prosedur  dan  janji  yang  menjadi kewajiban pelaku usaha. Pada saat konsumen menuntut pengembalian booking fee sebesar Rp 37.305.000, -(tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) pihak Pelaku Usaha tidak memiliki kesungguhan untuk mengembalikan uang tanda jadi tersebut dengan alasan bahwa dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat harus tunduk  pada  perjanjian  dan  dalam  klausula  baku  dinyatakan  booking  fee  tidak dapat  dikembalikan  dengan  alasan  apapun,  hal  ini  jelas  bahwa  pelaku  usaha sedang mengulur-ngulur waktu dan mengabaikan tanggung jawabnya sehingga merugikan pihak Konsumen.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan Jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan.  PT.  X  selaku  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  memberikan informasi yang benar dan jujur, Andi Mardiansyah tidak mendapatkan informasi secara  benar  dan  jujur,  karena  setelah  Surat  Pengajuan  KPR  ditolak  oleh  Bank dengan alasan tidak memenuhi syarat, PT. X tidak memberikan informasi terhadap ponalakan  KPR  dari  Bank  tersebut  kepada  konsumen.  Padahal,  konsumen menunggu informasi mengenai tanggapan dari Bank atas KPR yang diajukan dan tidak ada pemberitahuan lanjutan sehingga Konsumen mencari informasi sendiri.
c. Memberikan penggantian, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila Barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. PT. X sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Booking Fee sebagai
ganti rugi karena penyebab dari gagalnya suatu perjanjian adalah Pihak ke 3 yaitu Bank  sehingga  Konsumen  bukanlah  penyebab  dari  gagalnya  suatu  perjanjian. Namun, dalam kenyataannya hal-hal tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh PT. X.

## 3) Ketentuan Pencantuman Klausula Baku
Pada  dasarnya  perjanjian  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  bebas  dari  kedua  belah pihak  yang  cakap  untuk  bertindak  demi  hukum  (secara  subjektif  dari  sahnya  suatu perjanjian)  untuk  melaksanakan  suatu  prestasi  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat  luas (syarat objektif dari  salınya perjanjian). Namun dalam praktiknya terkadang kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang dalam suatu perjanjian, dimana pada  akhirnya  melahirkan  suatu  perjanjian  yang  tidak  menguntungkan  bagi  salah  satu pihak.  Keuntungan  kedudukan  tersebut  sering  diterjemahkan  dengan  pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku. Klausula baku dalam perjanjian tersebut, dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya (take it or leave it).
Pada kasus ini, Konsumen sudah melakukan pemesanan atas satu unit rumah dengan bukti  nomor  pesanan  unit  619/VV/MNT/30/VI/2019  tanggal  30  Juni  2019.  Persetujuan Pembelian  tertanggal  30  Juni  2019,  selanjutnya  pihak  pelaku  usaha  merekomendasikan pengurusan  KPR  Bank  namun  ditolak  oleh  pihak  Bank.  Atas  penolakan  KPR,  maka pengajuan pemesanan unit tidak dapat dilanjutkan sehingga sebagaimana tertuang dalam ketentuan  klausula  baku  pada  bukti  surat  persetujuan  pembelian  pelaku  usaha membatalkannya dengan mengikuti ketentuan baku seluruh booking fee yang diserahkan oleh Konsumen sebesar tidak dapat di kembalikan alias hangus. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak pada ketentuan hangusnya booking fee adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (a,b dan c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yang  berbunyi:  Pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian apabila:
a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali barang yang dibeli konsumen;
c) menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  Kembali  uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
Kegagalan  prestasi  dalam  perjanjian  bukan  disebabkan  oleh  Konsumen  melainkan berdasrkan rekomendasi Pihak Ketiga yaitu Bank, sehingga Konsumen bukanlah penyebab dari  gagalnya  suatu  perjanjian  dan  pelaku  usaha  tidak  dapat  menghukum  Konsumen dengan dalil yang tertuang dalam klausula baku yang menyatakan bahwa hak Konsumen tidak dapat di kembalikan atau hangus.

## 4) Sanksi bagi Pelaku Usaha
Sanksi-sanksi  yang  dapat  diberikan  bagi  Pelaku  Usaha  yang  melanggar  ketentuan UUPK terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 60 UUPK tentang penerapan sanksi  administratif,  mengatakan  dalam  ayat  (1)  bahwa  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  berwenang  menjatuhkan  sanksi  admnistratif  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar  Pasal  19  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  Pasal  20,  Pasal  25,  dan  Pasal  26  ayat  (2) mengatakan bahwa sanksi administratif tersebut dapat berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pasal 62 UUPK tentang penerapan sanksi pidana  mengatakan  dalam  ayat  (1)  bahwa  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, e dan ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Ayat (2) mengatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf h dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,000,- (lima ratus juta  rupiah).  Sedangkan  dalam  ayat  (3)  dikatakan  bahwa  terhadap  pelanggaran  yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana  yang  berlaku.  Terhadap  sanksi  pidana  yang  dimaksud  Pasal  62  UUPK,  dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai Pasal 63 UUPK, yaitu:
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi
d. Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. Pencabutan izin usaha.
Sanksi administratif baru dapat diberlakukan oleh BPSK apabila penyelesaian masalah yang dipilih oleh pihak berperkara adalah dengan cara arbitrase (Pasal 37 ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001) sedangkan dalam kasus  ini  para  pihak  yang  bererkara  sepakat  menyelesaikan  permasalahan  dengan  cara arbitrase.  Demikian  juga,  apabila  kasus  ini  dilaporkan  oleh  Konsumen  ke  polisi  makasa sanksi pidana baru dapat diberlakukan kepada Pelaku Usaha. Kasus ini dibawa Konsumen ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  sebagai  lembaga  yang  berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, Dengan demikian, dalam kasus ini pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pengembalian uang booking fee kepada Konsumen.

## 5) Pelaksanaan putusan BPSK oleh Pelaku Usaha
Dalam kasus ini pelaku usaha atau PT. X dan Konsumen sepakat untuk menyelesaikan sengketa  di  Pengadilan  Negeri  Bekasi.  Bahwa  karena  Eksepsi  Kompetensi  Relatif  dari konsumen  dikabulkan,  maka  sangat  beralasan  hukum  apabila  terhadap  pelaku  usaha dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan serta saran-saran dari penulis sesuai dalam perulisan skripsi ini, yaitu:
1. Dalam  sengketa  antara  konsumen  dengan  PT.  X  selaku  pelaku  usaha,  terdapat beberapa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain: a. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa;  b.  Hak  untuk  mendapatkan  perbaikan,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
2. Tanggung  jawab  PT.  X  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Cikarang  yaitu, memerintahkan Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang booking fee sebesar Rp 37.305.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan diterima.
Kesimpulannya,  konsumen  seringkali  berada  dalam  posisi  yang  lemah,  sehingga sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, diharapkan Upaya  perlindungan  konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena, pada
dasarnya  setiap  warga  negara  berhak  atas  perlindungan  hukum,  salah  satunya perlindungan  terhadap  konsumen.  Selain  itu,  PBB  juga  telah  mengeluarkan  pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, dan membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik mengenai perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yodo ,  2004,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta:

## PT.RajaGrafindo Persada
Amos, B. E. 2015. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Bertindak Pemerintah Dalam Perspektif Undang- Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan”. Lex Administratum, 3(8).
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  2001,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Shidarta, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT.Grasindo
Nurhayati,  Y.  2015.  “Perlindungan  Konsumen  terhadap  Maraknya  Pemadaman  Listrik
Dikaitkan dengan Hak- hak Konsumen”. Al-Adl: Jurnal Hukum, 7(13).
Rosmawati, S. H. 2017. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana.
Slamet,  S.  R.  2013.  “Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”. Lex Jurnalica, 10(2), 18068.
Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen , Jakarta: kencana
Tan, D. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum”. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.