## KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM NEGARA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA
KESEJAHTERAAN (Welfare State)
Siti Sumartini, Kodrat Alam Universitas Wiralodra Email: sitisumartini_unwir@yahooo.co.id , amuksamudrajustitia@gmail.com

## ABSTRACT
The legal philosophy and legal politics of a country in the perspective of academic studies are two (2) highly correlated and influential things. The law is basically not sterile from its  social  subsystem.  Politics  often intervenes  on  the  actions  and  execution  of  the  law  so that  the  question  arises  about  which  subsystem  between  law  and  politics is  more supremetive.  This  question  arises  because  of  the  abundance  of  blunt  laws  in  the interruption arbitrariness  of  authority,  the  law  is  incapable  of  upholding  justice  and cannot  present  itself  as  a  matter  that  should  be  the  legal  task  of  solving  it.  The  linkage between  philosophy  and  law  that  only  philosophical  approach  to  law  is  an  attempt  to provide rational thought about time-bound law, or attempt to formulate a general theory of  the  legal  order  to  meet  some  of  the  needs  of  legal  development  or  state  development. With the philosophy of law philosophers on the formation of a country's legal politics, it will manifest a paradigm of the welfare state.

## Keyword: Philosophy of law, status and legal policy

## I. PENDAHULUAN
Hukum  dalam  perkembangannya selalu  dipengaruhi  oleh berbagai  hal.  Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan bersama dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem kemasyarakatannya. Politik sering kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan  tentang  subsistem  mana  antara  hukum  dan  politk  yang  lebih  suprematif 1 . Pertanyaan ini muncul disebabkan karena banyaknya peraturan hukum yang tumpul dalam memotong  kesewenang-wenangan,  hukum  tak  mampu  menegakkan  keadilan  dan  tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya menjadi tugas hukum untuk menyelesaikannya 2 Hart menjelaskan  dalam bukunya the  concept  of  law, bahwa  hukum itu merupakan sistem (legal siystem) yang  dalam pandangan Hart memiliki double set of
1 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum,  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, Gunung  Agung,  Jakarta, 2012, hlm.40
2 Ibid
rules, yakni bahwa legal sistem adalah kesatuan dari aturan-aturan utama (primary rules) atau disebut juga sebagai kewajiban primer dan aturan-aturan tambahan (secondary rules). Aturan-aturan  utama  (primary  rules)  berisikan  norma-norma  mengenai  tingkah  laku manusia,  sedangkan  aturan-aturan  tambahan  (secondary  rules)  adalah  mengenai pembentukan  norma-normanya  itu  sendiri,  selain  itu  juga  menganalisa  bagaimana penegakan terhadap norma-norma tersebut dilaksanakan, serta menyangkut apakah norma tesebut valid atau tidak  dan lain sebagainya 3 .
Berbeda  dengan  pandangan John  Austin,  seperti  dikutip  oleh Lili  Rasjidi mengemukakan  bahwa Law  is  a  command  of  the  law  giver (hukum  adalah  perintah  dari penguasa),  dalam  arti  perintah  dari  mereka  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  atau  yang memegang kedaulatan. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah  panjang  dalam  ilmu  hukum.  Bagi  kalangan  penganut  aliran  positivisme  hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan 4 .
Secara terminologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari  istilah  hukum  Belanda rechtspolitiek,  yang  merupakan  bentukan  dari  dua  kata recht dan politiek. Istilah ini seyogyanya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakang, politiekrecht atau  hukum  politik,  yang  dikemukakan Hence  van  Maarseveen karena keduanya  memiliki  konotasi  yang  berbeda.  Istilah  yang  disebutkan  terakhir  berkaitan dengan  istilah  lain yang ditawarkan Hence  van  Maarseveen untuk  mengganti  istilah hukum  tata  Negara.  Untuk  kepentingan  itu  dia  menulis  sebuah  karangan  yang  berjudul “ Politiekrecht, als Opvolger van het Staatrecht ” 5 .
Politik hukum ditinjau dari sudut teori adalah merupakan bagian dari aspek hukum tata  negara  dimana  politik  hukum  menurut  aspek  hukum  tata  negara  adalah  kebijakan dasar  penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku yang  bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan negara  yang  dicita-citakan.  Melalui  pemikiran  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  hal  ini secara tidak langsung mengakui hubungan yang ketergantungan antara hukum dan politik
3 H.L.A. Hart, Konsep Hukum (terjemahan) Cetakan Kelima, Bandung, Nusamedia, 2013, hlm.146-151
4 Achmad Ali, Op.cit, hlm.56
5 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.19
melalui  penjelasannya  (adagium)  yang  me ngatakan  bahwa  “hukum  tanpa  kekuasaan adalah angan- angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” 6 .
Padmo  Wahyono  menjelaskan  bahwasannya  politik  hukum  itu  sebagai kebijakan dasar yang  menentukan arah, bentuk maupun isi dari  hukum  yang  akan  dibentuk. kemudian  beliau  menambahkan  lagi  bahwa  poltik  hukum  juga  akan  berkaitan  dengan masalah  kebijakan  penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan  untuk menghukumkan  sesuatu 7 . Dalam  hal  ini  kebijakan  tersebut  dapat  berkaitan  dengan pembentukan  hukum,  penerapan hukum,  dan  masalah  penegakan  hukum  itu  sendiri. Dengan demikian, politik hukum juga berkaitan dengan hukum yang akan berlaku dimasa yang  akan  datang  (ius  constituendum) 8 . Pada  sisi  lain  Moh  Machfud  MD  mengatakan bahwa  politik  hukum  mengadung  pengertian  ” legal  policy  atau  garis  kebijakan  resmi tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara ” 9 .
Pembangunan  dalam  bidang  hukum  baru  dimulai  tahun  1978,  dan  penjelasan tersebut dimuat didalam Ketetapam MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN. Pada saat itu pembangunan dalam bidang hukum masih disisipkan dalam pembangunan bidang politik. Pada  poin  C  GBHN bidang  politik  dirumuskan:  “ Peningkatan  dan  penyempurnaan pembinaan  hukum nasional,  dengan  antara  lain  mengadakan  pembaharuan  kodifikasi serta  unifikasi  hukum  di  bidang-bidang  tertentu dengan  jalan  memperhatikan  kesadaran hukum dalam masyarakat” Dalam  perkembangan  selanjutnya  dala  kurun  waktu  lima  (5) tahun  kemudian  pada  Pelita ke  III  arah  kebijakan  pembangunan  hukum  kembali dituangkan  didalam  Ketetapan  MPR  No.  II  tahun  1983  butir  C  yang    menjelaskan  ; “ meningkatkan  dan  menyempurnakan  pembinaan  hukum  nasional,  dengan  antara  lain mengadakan  pembaharuan  kodifikasi  serta  unifikasi hukum  di  bidang-bidang  tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat”.
Rumusan  yang  hampir  sama  juga  dikemukakan  dalam  Ketetapan  MPR  No. II/MPR/1988,  butir  c  sebagai  berikut:  “ Dalam  rangka  pembangunan  hukum  perlu  lebih ditingkatkan upaya  pembaharuan  hukum  secara  lebih  terarah  dan  terpadu,  antara  lain kodifikasi  serta  unifikasi  hukum  di  bidang-bidang  tertentu  serta  menyusun  perundang-
6 Sri Soemantri et.al, interaksi Konstitusi dan Politik:Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Bandung, PSKN FH Unpad, 2016, hlm. 312.
7 Moh Machfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 1
8 Idem, hlm.27
9 Moh Machfud MD, Op cit, hlm. 1
undangan  baru  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat  mendukung  pembangunan  di berbagai  bidang  sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan,  serta  tingkat  kesadaran masyarakat ”.
Perkembangan  selanjutnya  terkait pembangunan  bidang  hukum  pasca  reformasi lebih  bersifat  komprehensip  dan  menjamin  terhadap  aspek  penegakan  hukum Dalam Ketetapan MPR No. IV /MP/1999 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tergambar secara gamblang dan lebih rinci arah pembangunan, dan dapat katakan juga pembangunan bidang hukum  melalui MPR  No.  IV  /MP/1999  jo  Undang-Undang  No.  25  tahun  2000  tersebut sangat dperkaya dengan nilai-nilai filosofis, seerti aspek keadilan, kemanfaatan, kesadaran hukum, penegakan hukum, perlindungan, dan seterusnya..
Merujuk  pada beberapa  uraian  terkait  fokus  pembangunan  hukum dari  periode Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1978  tentang  GBHN  sampai  periode pasca  reformasi melalui  Tap MPR  No.  IV  /MP/1999  jo  Undang-Undang  No.  25  tahun  2000, dapat dicermatai  adanya  perkembangan  yang  signifikan  pada  muatan  materi  pembangunan hukum dalam menentukan politik hukum nasional lebih diwarnai oleh nilai-nilai filosofis seperti aspek keadilan, kebenaran, kesadaran dan seterususnya.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas  yang  menjadi  fokus permasalahan  penulisan  ini adalah :
1. Bagaimana kedudukan  filsafat  hukum  dalam mempengaruhi  pembentukan  politik hukum yang ideal?
2. Apakah  politik  hukum  yang  baik dapat  mewujudkan  sistem  hukum  yang  ideal  di Indonesia sehingga konteks welfare state dapat terwujud?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif,  yaitu  dengan pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum primer,  sekunder  maupun  tersier.  Pada  penelitian  hukum  normatif,  bahan  pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder 10 . Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis,  yaitu penelitian  yang  bertujuan untuk menggambarkan  fakta-fakta  disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan  perundang-
10 Soerjono  Soekanto dan  Sri  Maudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 24
undangan  yang  berlaku  baik  nasional  maupun  internasional  dihubungkan  dengan  teori- teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kedudukan Fisafat Hukum Dalam Pembentukan Politik Hukum
Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika, filsafat tentang perilaku. Filsafat  hukum  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  berbicara  tentang  hakekat hukum atau  keberadaan  hukum 11 . Pemahaman  Filsafat  hukum  yang  dikembangkan  oleh Aristoteles  dalam  Sunaryati  lebih  menjelaskan  fungsi  filsafat  terhadap  hukum  dengan mengatakan  bahwa  kualitas  hukum  yang  berlaku  seharusnya  diukur  menurut  kriterium sejauh  mana  sifat  moralitas,  rasionalitas  dan  kemasyarakatan  (sosial)  tersebut  dapat dikembangkan  di dalamnya 12 . Sejalan  dengan  hal  itu  manurut  ahli  filsafat  B.  Arief Sidharta  menjelaskan  bahwa  filsafat  hukum  adalah  pendirian  atau  penghayatan  (yang paling fundamental) yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat, ciri- ciri  hakiki  serta landasan  berlakunya  hukum 13 . Adapun  pengertian  filsafat  hukum yang dirumuskan  oleh  Sutikno  bahwa  filsafat  hukum  suatu  kegiatan  dalam  mencari  hakekat hukum  dengan  menyeldiki  atau  mengkaji  kaidah  hukum  sebagai  pertimbangan  nilai- nilai 14 .
Pada  sisi  lain  di  dalam  hukum  yang  terjadi  adalah  proses  penilaian,  yang  dinilai adalah  perilaku  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  manusia,  perilaku  di  dalam  jaringan berbagai  hubungan  sosial,  penilaian  tersebut  dilakukan  oleh  menusia  juga. Hukum mewujudkan dirinya sebagai suatu proses sosial terkait pengaturan atau pengkaidahan cara berprilaku  dalam  hubungan  kemasyarakatan.  Proses-proses  sosial  tersebut  menghasilkan kaidah-kaidah  hukum.  Sebagai  pengaturan  perilaku,  selain  untuk  mewujudkan  ketertiban dan  keteraturan  dalam  masyarakat,  hukum  juga  dimaksudkan untuk  mewujudkan  asas keadilan 15 . Pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum khusunya ditinjau dari aspek filosofis adalah suatu pencapaian tertinggi tentang hukum yaitu hakikat hukum  melalui  landasan  kasih  sayang  kemanusiaan  dan  keadilan  yang  dipandu  oleh
11 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994, hlm. 3
12 C.F.G Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) 1991, hlm. 5.
13 B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Jakarta, Perum Percetakan Negara, 2008, hlm. 15
14 Soetikno, Filsafat Hukum jilid I dan II, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 10
15 Idem, hlm. 15-19
arahan  rahmat  Tuhan  YME 16 . Selanjutnya  mengutip  pendapat  Roscoe  Pound  mengenai kegunaan filsafat terhadap hukum sebagai berikut: 17
“.... Hence  in  closer view  philosophies  of  law  have  been  attempts  to  give rational account of the law of the time and place, or attempts to formulate a general theory of the legal order to meet the needs of some given period of  legal  development,  or  attempts  to  state.  The  results  of  the  two  former attempts universally and to make the sufficient for law everywhere and for all the time. ”
Penjelasan  Roscoe  Pound  dalam  kalimat  diatas  telah  memperkuat  suatu  pemikiran keterkaitan  antara  filsafat  dengan  hukum  bahwa  hanya  dengan  pendekatan  filsafati terhadap  hukum  merupakan  upaya  yang  dapat  memberikan  pemikiran  yang  rasional mengenai  hukum  yang  terikat  oleh  tempat  dan  waktu, atau  upaya  untuk  merumuskan suatu teori umum dari tatanan hukum untuk memenuhi beberapa kebutuhan pembangunan hukum ataupun upaya pembangunan negara. Hasil-hasil dari kedua upaya secara universal tersebut  membuat hukum dapat memadai di manapun maupun sepanjang waktu. Sejalan dengan pendapat diatas filsafat hukum juga mempersoalkan nilai-nilai, hukum dipandang sebagai realitas kodrati yang merupakan bagian dari keniscayaan alami yang tertanamkan dengan kekuatannya  yang universal di dalam setiap idea dan budi nurani  manusia, tanpa dapat dielakkan oleh manusia itu sendiri. Hukum menurut logikanya yang normatif seperti ini niscaya dipandang sebagai realitas kodrati  yang internal dan sudah tertanam di dalam sanubari  manusia.  Hukum  merupakan  pengarah  dan  pengontrol  untuk  menilai  benar- salahnya setiap bentuk perilaku manusia 18 .
Beberapa  aliran  (ajaran/pandangan  filosofis) yang  dominan  dan  memberikan pengaruh terhadap sistem hukum dibeberapa negara seperti pemikiran Von Savigny yang menjelaskan bahwa hukum tumbuh dan berkembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa  serta  kepadanya  ciri-ciri  kekhasan  yang  unik,  yakni  ditandai  dengan  adanya suatu  kesadaran  nasional  (bangsa)  atau  yang  diekspresikan  sebagai  “ Volksgeist ” (jiwa bangsa). Jiwa tersebut muncul secara alami ke permukaan dalam hukum kebiasaan suatu bangsa.  Sehingga  menurut  Savigny  hukum  tidak  berakar  atau  bersumber  pada  asas-asas
16 Otje Salman, Bebarapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum Melalaui Penemuan Hukum Di Indonesia;  (Refleksi  Dinamika Hukum;  Rangkaian  Pemikiran  Dalam  Dekade  Terakhir),  Jakarta,  2008, hlm. 27
17 Roscoe  Pound, An  Introduction  to  The  Philosophy  of  Law,  Connecticut,  Yale  University  Press,  1921, hlm.20
18 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), cet. I , 2002, hlm.180.
yang  bersifat  abstrak,  tetapi  mendasarkan  pada  tradisi-tradisi  yuridis  nasional.  Namun demikian  dalam  perkembangan  selanjutnya  hukum  tidak  saja  tumbuh  dari  kebiasaan masyarakat  akan  tetapi  hukum  juga  dapat  terbentuk  dari  kebijakan  penguasa  (negara) dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat 19 .
Berbeda  dengan  pandangan  aliran  utilitarian  (kegunaan)  yang  dipelopori  oleh Bentham  yang  menganggap  bahwa  hukum  sebagai  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan yang  setinggi-tingginya.  Menurut  aliran  ini,  hukum  diukur  dari  baik  buruknya  hasil penerapan  hukum. Hukum  dikatakan  baik  jika  penerapannya  menghasilkan  kebaikan. Sebaliknya  dianggap  buruk  jika  penerapannya  menghasilkan  keburukan.  Pada  sisi  lain aliran hukum alam berbicara pada penekanan analisanya pada masalah sumber hukum, isi hukum  dan  bentuk  hukum.  Hukum  alam  merupakan  ide  tentang  keadilan  abadi  yang diusahakan  diwujudkan,  atau  kegagalan  manusia  dalam  mewujudkan  keadilan  tersebut. Tidak  jauh  berbeda  dengan  aliran  utilitarian  Bentham,  aliran Sociological  Jurisprudence yang  memberikan  perhatian  sama  beratnya  antara  hukum  dan  masyarakat,  sebagai  unsur yang utama dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum, berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkembang dan hukum yang hidup di dalam masyarakat 20 .
Hal lain terkait eksistensi filasafat hukum dann politik hukum, menarik untuk dikaji lebih jauh adalah mengenai bagaiman hubungan dan kedudukan filsafat hukum dan politik hukum  dalam  ilmu  hukum,  Friedman  dalam  hal  ini  menjelaskan  bahwa  sebagai  acuan sementara dapat dijelaskan bahwa kajian bidang politik hukum ini bergerak antara filsafat pada  satu  ujung  teori  dan  teori  politik  pada  pada  ujung  yang  lain.  Penggambaran  ini sebenarnya  ditujukan  kepada  pengkajian  mengenai  teori  hukum  (Legal  Theory),  namun demikian  dapat  digunakan  untuk  seluruh  kajian  keilmuan  tentang  hukum,  dengan demikian  dapat  menempatkan  kerangka kajian  poltik  dalam  ilmu  hukum 21 . Hal  ini  dapat digambarkan sebagai berikut :
19 John Gillisen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum-Suatu Pengantar (Terjemahan dari Historiesche Inleiding tot het Recht), Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm. 15
20 Lili  Rasjidi, Pembangunan  Sistem  Hukum  Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum  Nasional;  Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 140-141.
21 Wolfgang Friedman, Legal Theory, London, Steven & Sons Ltd, 1953, hlm. 3
Teori Hukum Politik Hukum
Filsafat Hukum
Secara filosofis hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi, aksiologi dan epistemologi;  yaitu  hukum  harus  dapat  merefleksikan hakikat  hukum  itu  sendiri,  Nilai- nilai  seperti  keadilan  dan  juga  mempelajari pengetahuan  tentang  hakikat  hukum  dan masalah-masalah  fundamental  dalam  filsafat  hukum  mungkin  dijalankan  akal  budi manusia. 22 Nilai dalam  hal  ini mempunyai  relasi  yang  erat  dengan  instrumen  hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif 23 . Menurut Theo  Huijbers  hakekat  hukum  juga seharusnya menjadi  sarana  bagi  penciptaan  suatu aturan masyarakat yang adil (rapport du droit, inbreng van recht) 24 . Pada kesempatan lain Laswell dan Mc.Dougals dalam Capps telah mengatakan sebagai berikut: 25
“ Law, on this approach, is part of a more general attempt to create public, order which is consistent with human dignity within a community. from this man-centered,  universalist  and  equalitarian  perspective,  the  challenge  is not merely to seek to resolve issues connected with law by “definition”, but rather  to  relate  authoritative  decision  to  preferred  pub lic  order’ Furthermore, ‘in any community, the legal system is but a part of a more inclusive  system,  the  system  of  public  order,  which  includes  a  preferred pattern  for  the  distribution  of  values  and  a  preferred  pattern  of  basic institutions”
Hal  yang  menarik  dari  penjelasan  Lasswell  dan  McDougal diatas adalah  bahwa menurut  mereka  hukum  diadakan  untuk  menciptkan  masyarakat  yang  sadar  terhadap penghormatan  martabat  manusia  yang  berlaku  di  dalam  pergaulan  masyarakat,  yang berpusat  pada  manusia  itu  sendiri,  secara  universal  dan  berkeadilan,  tantangan  tersebut bukan  hanya  mencari  penyelesaian  masalah  yang  berkaitan  dengan  seputar  definisi mengenai  hukum,  melainkan  lebih  dari  itu,  untuk  menghubungkan  antara  kewenangan pengambil keputusan dengan ketertiban.
Sejalan  dengan  prinsip  dan  ajaran  ketatanegaraan  modern  (modern  contitualism), permasalahan dalam kehidupan bernegara itu tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum saja,  akan  tetapi  juga  harus  melihat  dari  aspek  filosofis,  kebijaksanaan  dan  kebijakannya sehingga  cara  tinjauannya  menjadi  lengkap  dan  saling  mengisi;  baik  terhadap  aspek
22 Otje  Salman  dan  Anton  F  Susanto, Teori  Hukum;  Mengingat,  mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali, Bandung, Refika Aditama, 2005 hlm. 57
23 Lili  Rasjidi, Filsafat  Hukum mazhab  dan  refleksinya,  Remaja  Rosdakarya  Offset,  Bandung, 1994,  hlm. 95
24 Theo Huijbers. Filsafat Hukum.Yogyakarta: Kanisius. 1995, hlm. 75
25 Patrick Capps, Human Dignity and The Foundations of International Law, Oregon, Oxford and Portland, 2009, hlm. 82
filsafat,  aspek politik  dan  juga  aspek  hukumnya 26 . Selanjutnya  dalam  setiap  konsep bernegara (constitualism) dikenal 3 (tiga) parameter (paradigma) atau acuan, yakni: 27
a. Paradigma Filosofis  (Philosophycal  Paradigm)  adalah  berupa  nilai-nilai  filosofis yang  terdapat  mengakar  sebagai  suatu  sistem  nilai  di  dalam  masyarakat  bangsa yang  secara  bernegara,  semula  diabstraksi  oleh  para  pendiri  bangsa  (founding fathers)  yang  kemudian  dikristalisasi  menjadi  ideologi  atau  dasar  negara,  dan seterusnya  diderivasi  dan  dijabarkan  ke  dalam  sistem  kehidupan  sosial,  dan diusahakan  supaya  mendasari  dan  tercermin  dalam  sistem  kehidupan,  semua subsistem kehidupan nasional tersebut.
b. Paradigma  Yuridis  (Juridical/Legal  Paradigm)  yang  berpuncak  pada  konstitusi negara. UUD 1945 merupakan acuan hukum tertinggi (de hoogste wet, the highest norm).  Dan  membawahi  aturan  hukumm  lainnya.  Baik  peraturan  berupa  Pusat maupun Daerah. Selanjutnya di dalam UUD itu sendiri terdapat political messages yakni  amanat-amanat  kebijakan  dalam  pasal-pasal  tertentu,  seperti  amanat  politik terkait  penataan  perekonomian  dan  agar  supaya  kekayaan  tanah  air  ini dimanfaatkan  untuk  seluas-luasnya  kepentingan  masyarakat,  hal  ini  tercermin  di dalam Pasal 33 UUD 1945.
c. Paradigma  Politik  (Political  Paradigm),  yakni  berupa  derivasi  dari  Pancasila  dan UUD  1945,  berupa  kebijakan  mengenai  pengelolaan  pemerintahan  dan pembangunan nasional, seperti kebijakan  yangg dituangkan dalam bentuk-bentuk, RPJPN, RPJMN dan sebagainya.

## 3.2. Politik  Hukum  yang  Baik  akan  Melahirkan  Sistem  Hukum  yang  Ideal Untuk Mewujdkan Negara Kesejahteraan (welfare state)
Sebagai suatu bangsa, kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan undang-undang dasar atau konstitusi . Undang-Undang Dasar Tahun 1945  sebagai  konstitusi  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasar  atas hukum  (rechtstaat).  Penegasan  ini  berarti  bahwa  sebagai  suatu  Negara,  Indonesia  telah memilih  Negara  hukum (welfarestaat) sebagai  bentuk  negara.  Hal  ini  memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan akibatnya, harus didasarkan atas hukum. Konsep
26 M.Solly  Lubis, Membudayakan  Sikap  Politik  Dan  Penegakan  Hukum  Yang  Paradigmatik,  Jakarta, Percetakan Negara, 2008, hlm.48
27 Ibid
negara hukum Indonesia telah termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Konsekuensi  dari  pernyataan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  setiap  bentuk  penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Oleh karenanya dalam setiap  bentuk  pelaksanaan  penyelenggaraan  negara,  aspek  hukum  sudah  seharusnya dijadikan sebagai pedoman. Dalam suatu Negara yang berbentuk demikian, maka hukum merupakan  sarana  utama  yang  oleh  bangsa  itu  disepakati  sebagai sarana  untuk  mengatur kehidupan 28 . Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan Locke  dalam  Laski yang berpendapat mengenai  negara  yang  seharusnya,  locke  mengatakan; state  that  thought  it  had  already won its freedom that power must be limited by its service to the purposes it is intended to accomplish 29 . Jadi  negara  secara  teknis  kemerdekaannya  dibatasi  oleh  apa  yang  disebut dengan pelayanan terhadap rakyatnya dan pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai upaya dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan. Pada  sisi  lain  hukum  dikatakan  oleh Rosenblum dalam  Isjawara  diartikan  sebagai  salah  satu  diantara  sekian  banyak  alat-alat  politik (political  instrument)  dengan  alat  mana  penguasa  masyarakat  (pemerintah)  dan  negara dapat mewujudkan kebijaksanaannya 30 . Oleh karenanya di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum sehingga dapat diilustrasikan dengan singkat bahwa ilmu politik harus menyelidiki hukum sebagai suatu gejala sosiologis 31 .
Dalam  suatu  konsep  negara  berdasar  hukum,  maka  hukum  harus  dilihat secara fungsional,  sehingga pada  akhirnya  hukum  dimengerti  atau  dipahami  sebagai  kumpulan nilai-nilai  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat 32 . Nilai-nilai  yang  baik  tersebut kemudian  dijadikan  sebagai bahan masukan dalam  rangka  penyelenggatraan ketatanegaraa, dalam hal ini terkait pembuatan suatu kebijakan dalam bidang hukum.
Sedangkan pada  sisi lain Daniel  S.  Lev berpendapat,  bahwa  aspek  yang  paling menentukan  dalam  proses  hukum  adalah konsepsi dan struktur  kekuasaan  politik yaitu bahwa  hukum  sedikit  banyak  selalu  merupakan  alat  politik  dan  bahwa  tempat  hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi
28 Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional Op.cit hlm. 129.
29 Harold J. Laski, Authority in the Modern State, Canada,Yale University Press, 2000, hlm. 7
30 F Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, cetakan kesembilan, Bandung, Putra Abardin, 1999, hlm. 80
31 Abdul latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 15
32 Asep  Warlan  Yusup, Memuliakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Dalam  Alam  Demokrasi  Yang Berkeadilan (Dalam  Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum;  Memperingati  70  tahun  Prof.Dr.  Arief  Sidharta,  SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 222
politik. Walaupun kemudian proses hukum tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum,  namun  dalam  prateknya  seringkali  proses  dan  dinamika  pembentukan  hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di  tengah  masyarakat  yang  sangat  menentukan  terbentuknya  suatu  produk  hukum.  Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum 33 .
Politik  Hukum menurut Sugeng  Istanto  dalam  bukunya  Dasar- Dasar  Politik Hukum dikatakan  bahwa  poltik hukum menganut  prinsip double  movement,  yaitu  selain sebagai  kerangka  pikir yang merumuskan  kebijakan  dalam  bidang  hukum (legal  policy) oleh  lembaga  lembaga  negara  yang  berwenang,  ia  juga  digunakan    untuk mengkritisi produk-produk  hukum  yang  telah diundangkan  berdasarkan legal  policy diatas. Berdasarkan  uraian  tersebut,  Sugeng menetapkan  ruang  lingkup  atau  wilayah  kajian politik sebagai berikut :
a) Proses  penggalian  nilai  nilai  dan  aspirasi  yang  berkembang  dalam  masyarakat  oleh penyelanggara negara yang berwenang merumuskan politik hukumb.
b) Proses  perdebatan  dan  perumusan  nilai  nilai  dan  aspirasi  tersebut  kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
c) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
d) Peraturan  perundang-undangan  yang  mempengaruhi  dan  menentukan  suatu politk hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan;
e) Pelaksanaan  dari  peraturan  perundang  undangan  yang  merupakan  implementasi daripolitik hukum suatu negara.
Pada  sisi  lain  politik  hukum  secara  umum  bermanfaat  untuk  mengetahui bagaimana  proses  yang  tercangkup  dalam  wilayah  kajian  itu  dapat  menghasilkan  sebuah legal  policy yang  sesuai  kebutuhan  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Aspek-aspek  tersebut tentuntaya memil iki sifat integral satu dengan lainnya. Politik hukum menurut Bagir Manan tidak  terlepas  dari  kebijaksanaan  di  bidang  lain.  Penyusunan  politik  hukum  harus diusahakan  selalu  seiring  dengan  aspek-aspek  kebijaksanaan  di  bidang  ekonomi,  politik, sosial  dan  sebagainya.  Namun  demikian,  setidak-tidaknya  ada dua  lingkup  utama  politik
33 Daniel S.  Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3S, Jakarta, 1990. hlm. 18.
hukum yaitu: pertama politik  pembentukan  hukum; dan kedua adalah politik  penegakan hukum 34 . Persoalan  pembentukan  hukum  dan  penegakan  hukum  dalam  masyarakat tentunya tidak akan terlpas dari bagaimana hukum itu sebaiknya (ideal) hal ini merupakan kajian yang bersifat filosofis yang menurut penulis aspek ini dapat dianggap sebagai nilai yang akan mempengaruhi ius constituendum (yang diharapkan) dan bagaimana hukum itu dapat  berlaku  dimasyarakat  merupakan  kajian  dari  politik  hukum  yang  dapat  diartikan sebagai yang berlaku saat ini (ius constitutum).
Pada akhirnya perubahan dan ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat (bangsa) yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam  proses  pembangunan.  Jelas  kiranya  bahwa  penggunaan  hukum  sebagai  suatu  alat pembaharuan  masyarakat  mengharuskan  kita  memiliki  pengetahuan  yang  lebih  banyak dan luas lagi dari sebelumnya 35 . Hal ini diperkuat dengan suatu penjelasan bahwa proses pembangunan di bidang hukum adalah konsep  yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti  sehingga  masalah  keadilan  dapat  dicapai,  penegakan  hukum  tidak  boleh mengabaikan  keadaan  dan  dimensi  waktu  saat  hukum  itu  ditetapkan  dan  berlaku,  selain hal  tersebut  tidak  bijaksana,  dan  pada  gilirannya  akan  berpotensi  mengingkari  asas kepastian hukum itu sendiri 36 .

## IV. PENUTUP
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan yang dimulai daari pendahuluan sampai dengan  pembahasan,  dapat  diambil  suatu  konklusi (kesimpulan) mengenai  hubungan filsafat  hukum dan politik  hukum  dalam  mewujudkan  negara  yang  sejahtera  (welfare state),  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  konstitusi negara  Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemahaman  terhadap  hukum  dalam  suatu  konteks  kehidupan  bernegara  akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas
34 Bagir  Manan, Politik  Hukum  Otonomi  Sepanjang  Peraturan  Perundang-Undangan Pemerintah  Daerah, dalam Hukum dan politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah,  Jakarta, Putaka Sinar harapan, 1999, hlm.144-145
35 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan,  Bandung,  Alumni,  2006, hlm.14-28
36 Ahmad  Ramli, Menuju  Hukum  Nasional  Yang  Demokratis,  Serta  Masyarakat  Yang  Berbudaya  dan Cerdas Hukum. (dalam Buku Perkembangann Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prosepktif, Dalam  Rangka  70  th  Prof  DR  Mieke  Komar  Kantaatmadja,SH,  MCL),  Bandung,  Remaja Rosdakarya,2008, hlm. 36
tersebut,  namun  demikian  nilai-nilai  filsafat  adalah  nilai-nilai  yang  berlaku universal dan merupakan bagian dari hasil pemikiran umat manusia, demikian juga halnya  dengan  filsafat  hukum. Hukum  dalam  tinjauan  filsafat  mempersoalkan nilai-nilai mengenai baik buruknya suatu tindakan, karenanya hukum adalah ilmu yang preskriptif (memberikan petunjuk) terhadap apa yang yang sebaiknya dan apa yang  dilarang. Filsafat  hukum  dalam  konteks  kehidupan  bernegara  akan  sangat memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kebijakan  yang  berkaitan  dengan aspek  hukum,  dalam  membentuk  dan  menetapkan  sekaligus  menegakan  hukum tersebut  dalam  rangka  mencapai  kehidupan  masyarakat  dan  bernegara  yang diharapkan.
2. Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercangkup dalam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai  kebutuhan  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Aspek-aspek  tersebut  tentuntaya memiliki  sifat  integral  satu  dengan  lainnya.  Politik  hukum  menurut  Bagir  Manan tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain.  Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu  seiring  dengan  aspek-aspek  kebijaksanaan  di  bidang  ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Namun demikian, setidak-tidaknya ada dua lingkup utama dalam politik hukum yakni pertama politik pembentukan hukum; dan  kedua adalah politik  penegakan  hukum.  Politik  hukum  yang  baik  tentunya  akan  dapat mengakomodir  lebih  besar  kepentingan  masyarakat,  dengan  demikian  cita-cita menjadi  suatu  negara  yang  sejahtera  (welfare  State)  adalah  merupakan  suatu keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011;
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum,  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, 2012;
Ahmad  Ramli, Menuju  Hukum  Nasional  Yang  Demokratis,  Serta  Masyarakat  Yang Berbudaya  dan  Cerdas  Hukum.  (dalam  Buku  Perkembangann  Hukum  Di Indonesia  Tinjauan  Retrospeksi  dan  Prosepktif,  Dalam  Rangka  70  th  Prof
DR  Mieke  Komar  Kantaatmadja,SH,  MCL),  Bandung,  Remaja Rosdakarya,2008;
Asep  Warlan  Yusup, Memuliakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Dalam  Alam  Demokrasi Yang  Berkeadilan (Dalam  Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum;
Memperingati  70  tahun  Prof.Dr.  Arief  Sidharta,  SH),  Bandung,  Refika Aditama, 2008;
B Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Jakarta, Perum Percetakan Negara, 2008;
Bagir  Manan, Politik  Hukum  Otonomi  Sepanjang  Peraturan  Perundang-Undangan
Pemerintah  Daerah,  dalam  Hukum  dan  politik  Indonesia;  Tinjauan Analisis  Dekrit  Presiden  dan  Otonomi  Daerah,    Jakarta,  Putaka  Sinar harapan, 1999;
Capps Patrick, Human  Dignity  and  The  Foundations  of  International Law,  Oregon,
Oxford and Portland, 2009;
Daniel S.  Lev, Hukum  Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan,  LP3S, Jakarta, 1990;
F Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, cetakan kesembilan, Bandung, Putra Abardin, 1999; Friedman Wolfgang, Legal Theory, London, Steven & Sons Ltd, 1953;
Gillisen John  dan Gorle Frits, Sejarah  Hukum – Suatu  Pengantar (Terjemahan  dari Historiesche Inleiding tot het Recht), Bandung, Refika Aditama, 2007 Hart H.LA, Konsep Hukum (terjemahan) Cetakan Kelima, Bandung, Nusamedia, 2013; Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015;
Laski J Harold, Authority in the Modern State, Canada,Yale University Press, 2000;
Lili  Rasjidi, Pembangunan  Sistem  Hukum  Dalam  Rangka  Pembinaan  Hukum Nasional
(Dalam  Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum;  Memperingati  70  tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008;
__________, Filsafat  Hukum  mazhab  dan  refleksinya,  Remaja  Rosdakarya  Offset, Bandung, 1994;
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan,  Bandung, Alumni, 2006;
Moh Machfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2009;
M.Solly Lubis, Membudayakan Sikap Politik Dan Penegakan Hukum Yang Paradigmatik, Jakrta, Percetakan Negara, 2008;
Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka  Utama,edisi revisi 2013;
Otje  Salman, Bebarapa  Aspek  Filsafat  Hukum  Dalam  Penegakan  Hukum  Melalaui Penemuan  Hukum  Di  Indonesia;  (Refleksi  Dinamika  Hukum;  Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir), Jakarta, 2008
___________,dan  Anton  F  Susanto, Teori  Hukum;  Meningat,  mengumpulkan  dan
Membuka Kembali, Bandung, Refika Aditama, 2005;
Pound Roscoe, An  Introduction  to  The  Philosophy  of  Law,  Connecticut, Yale  University Press, 1921, An Introduction to The Philosophy of Law, Connecticut, Yale University Press, 1921;
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), cet. I , 2002;
Sri  Soemantri  et.al, interaksi  Konstitusi  dan  Politik:Kontekstualisasi  Pemikiran  Sri
Soemantri, Bandung, PSKN FH Unpad, 2016;
Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia,  (Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran) 1991;
Theo Huijbers. Filsafat Hukum.Yogyakarta: Kanisius. 1995;
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT:
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN;
 Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004