Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)
Misran Muza Agustina Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

## Abstrak
Poliandri  adalah  sistem  perkawinan  seorang  wanita  yang  mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Di kecamatan Trienggadeng  Kabupaten  Pidie  Jaya  terjadi  empat  pernikahan  Poliandri. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengkaji apa faktor-faktor terjadi poliandri dan bagaimana upaya penanggulangan poliandri  di  Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie  Jaya.  Untuk memperoleh jawaban dari hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan ( field research ). Adapun hasil dari  penelitian  ini  adalah  pertama  faktor-faktor  terjadi  poliandri  yaitu aspek  ekonomi,  jarak  dengan  suami  yang  jauh,  aspek  tidak  terpenuhi nafkah  lahir  dan  batin,  aspek  usia  suami  yang  sudah  lanjut,  aspek  tidak harmonis  di  rumah  tangga,  Aspek  kurangnya  iman  dan  lemahnya pemahaman  agama  sebagai  kontrol  sosial.  Upaya  pemerintah  untuk menanggulangi poliandri adalah KUA melakukan sosialisi tentang hukum munakahat  dan  UU  tentang  perkawinan  kepada  masyarakat,  serta menyampaikan  tentang  ketentuan-ketentuan  hukum  perkawinan  syariah, dan hukum positif saat melaksanakan kursus calon pengantin.

## Kata Kunci: Faktor-faktor, Poliandri dan masyarakat Pendahuluan
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga,  rumah  tangga yang  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa. 1 Perkawinan  adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak suami yang menyepelekan  suatu  perkawinan  dengan  menikah  lebih  dari  satu perempuan  atau  disebut  dengan  poligami.  Adapun  secara  terminologis, poligami  dapat  dipahami  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seorang  suami
1 Undang-Undang  Perkawinan  No.1  tahun  1974,  (Semarang:  Aneka  Ilmu, 1990), hlm.1.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memiliki  istri  lebih  dari  satu  orang.  Seorang  suami  yang  berpoligami dapat  saja  beristri  dua  orang,  tiga  orang,  bahkan  lebih  dalam  waktu bersamaan. 2
Islam  membolehkan  poligami  untuk  tujuan  kemaslahatan  yang ditetapkan  bagi  tuntunan  kehidupan.  Allah  paling  mengetahui kemaslahatan  hamba-Nya.  Hukum  poligami  dibolehkan  dan  telah didahului  oleh  agama-agama  samawi,  seperti  agama  Yahudi  dan Nasrani. 3 Syariat  Islam  tidak  menjadikan  poligami  sebagai  kewajiban terhadap  laki-laki  muslim  dan  tidak  mewajibkan  pihak  wanita  atau keluarganya  mengawinkan  anaknya  dengan  laki-laki  yang  telah  beristri satu  atau  lebih.  Ayat  poligami  dan  pembatasannya  terdapat  dalam  Surat An-Nisa‟ ayat 3 dan 129. 4
Islam membolehkan poligami meskipun dengan persyaratan  khusus  suami  berpoligami  atau  mempunyai  istri  lebih  dari satu,  akan  tetapi  dalam  kenyataan  yang  terjadi  sekarang  terdapat  istri yang mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan atau disebut  poliandri. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia poliandri adalah  sistem  perkawinan  seorang  wanita  mempunyai  suami  lebih  dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. 5
Dasar  hukum  yang  dapat  dijadikan  rujukan  diharamkannya poliandri terdapat dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 24:
                                                                                                
                                                                                               
                                                                                          
                                         ( ءاسٌلا : ٤٢ )
Artinya  : “ Dan  (diharamkan  juga  kamu  mengawini)  wanita  yang bersuami,  kecuali  budak-budak  yang  kamu  miliki,    (Allah  telah
2 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah  Jilid  3 ,  Terj  Nor  Hasanuddin,  (Jakarta:  Darul Fath, 2004), hlm. 1.
3 Musfir Aj-Jahrani, Poligami  dari  Berbagai Persepsi , (Jakarta:  Gema Insani Press, 1996), hlm. 34-39. 4 Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), hlm. 61.
5 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  PT  Gremedia  Pustaka  Utama,
2008), hlm. 1089.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 250
menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi  kamu  selain  yang  demikian,  (yaitu)  mencari  isteri-isteri  dengan hartamu  untuk  dikawini  bukan  untuk  berzina.  Maka  isteri-isteri  yang telah  kamu  nikmati  (campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada mereka  maharnya  (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  dan tiadalah  mengapa  bagi  kamu  terhadap  sesuatu  yang  kamu  telah  saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (QS. An-Nisa‟: 24)
Ayat 24 menjelaskan bahwa haram hukumnya menikah dengan wanita  yang  sudah  menikah,  apabila  dibuat  perbandingan,  seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita. Namun tidak demikian apabila menyandarkan kembali pada ketentuan hukum nasab dalam Islam. Dalam hadits dijelaskan pula bahwa
دح اٌث زوع يت صفح يًاثيشلا زصثلا ٓ , دح اٌث دثع الله يت ّ ةُ اٌثدح ٔيحي يت بْيأ يع حعيتر يت نيلس , يع زست يت ديثع الله , يع عفيّر يت تتاث , يع يثٌلا ٔلص الله َيلع ّ نلس لاق : يه ىاك يهؤي للهات مْيلاّ زخلآا لاف ٔقسي ٍءاه دلّ ٍزيغ ( ٍاّر ٓذهزتلا )
Artinya: “Telah  meriwayatkan  Umar  ibn  Hafshi  Syaibani  Basri,  telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa  Ibn  Sabit  dari  Nabi  SAW  berkata:  barang  siapa  yang  beriman kepada  Allah  dan  hari  kemudian,  maka  ia  tidak  boleh  menyirami  air benih  orang  lain  (maksudnya  tidak  boleh  mengumpuli  istri  orang  lain. (HR. Al Tirmidzi).
Sehingga  apabila  terjadi  poliandri  maka  akan  sulit  untuk menentukan  garis  keturunan  dari  anak  yang  dilahirkan,  hal  ini  nantinya juga  akan  berdampak  pada  sistem  kewarisan  terhadap  anak  dan  suami- suami  wanita  manakala  salah  satu  suami  dari  wanita  tersebut  meninggal dunia.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  poliandri  dalam pandangan  Islam  sangat  dilarang,  karena  akan  menimbulkan  mudharat yaitu  dari  segi  keturunan,  ketidaktahuan  menentukan  ayah  biologis  dari anak  yang  dilahirkan  sangat  tinggi,  adapun  pemeriksaan  medis  yang disebut cek DNA tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa menjadi sandaran  secara  syar‟i  dalam  penetapan  nasab  atau  dalam mengingkarinya,  yang  akan  juga  berdampak  pada  permasalahan kewarisan.
Menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga  karena pasangan yang  melakukan  poliandri  sangat  rentan  mengalami  perceraian  atau perselingkuhan,  dan  terjangkit  penyakit  berbahaya  seperti Acquired Immune  Deficiency  Syndrome  (AIDS) merupakan  kumpulan  dari  gejala
6 Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi , ( Dar al-Fikr, Juz.2, t.th), hlm.370.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan  infeksi  atau  biasa  disebut  sindrom  yang  diakibatkan  oleh  kerusakan sistem  kekebalan  tubuh  manusia  karena  virus  HIV  atau  penyakit  yang lainnya. 7
Menurut  hukum  waris  Islam,  seorang  anak  yang  masih  dalam kandungan  yang  kemudian  lahir  dalam  keadaan  hidup  berhak  mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kapastian hubungan  darah/hubungan  hukum  antara  anak  dengan  ayahnya.  Dalam perkawinan  poliandri,  hubungan  hukum  antara  anak  dan  ayahnya mengalami  kekaburan,  tidak  ada  kepastian  disebabkan  karena  terdapat beberapa  orang  laki-laki  yang  secara  bersamaan  menjadi  suami  si  ibu yang melahirkan anak tersebut.
Dalam  konteks  tujuan  perkawinan  khususnya  dalam  agama Islam,  disebutkan  bahwa  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk melanjutkan  keturunan,  menjaga  diri  dari  perbuatan  yang  dilarang, menimbulkan  rasa  cinta  antara  suami  dan  istri,  menimbulkan  rasa  kasih sayang  antara  orang  tua  dan  anaknya,  serta  untuk  membersihkan keturunan. Adapun dalil hadits yang melarang poliandri adalah
اٌثدح حثيتق , اٌثدح ردٌغ , اٌثدح ديعس يت يتأ حتّزع يع جداتق يع يسحلا يع جزوس يت بدٌج : ىأ لْسر الله ٔلص الله َيلع نلسّ لاق اويأ جأزها اِجّس ىايلّ يِف لّلأل اوٌِه , يهّ عات يهاعيت ييلجر ِْف لّلال اوٌِه ( ٍاّر ٓذهزتلا )
Artinya:  Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada    kami  „Ghundar  telah  meriwayatkan    kepada  kami  Sa‟id  ibn „Urubah  dari  Qatadah  dari  Hasan  dari  Samurata  bin  Jundab  bahwa Rasulullah saw bersabda “siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya”. (HR. Al Tirmidzi).
Hadist  di  atas  secara  tersurat  menunjukkan  bahwa  jika  dua orang  wali  menikahkan  seorang  wanita  dengan  dua  orang  laki  secara berurutan,  maka  yang  dianggap  sah  adalah  akad  nikah  yang  dilakukan oleh  wali  yang  pertama.  Hadist  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja.  Makna dalālah ini  yakni  tidak  sahnya  pernikahan  seorang  wanita kecuali  dengan  satu  suami  saja  merupakan  makna  yang  dituntut  dari hadist agar makna itu benar secara syara‟. 9
7 HIV  dan  AIDS ,  diakses  pada  tanggal  22  Desember  2016  situs: www.alodokter.com>hiv-and-aids
8 Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi , (Dar al- Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 359.
9 Imam  Asy-Syaukani, Bustanul  Akhyaat  Mukhtashor Nailul  Al-  Authar , (Pustaka Azzam: Jilid 3), hlm. 2185.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 252
Di  kabupaten  Pidie  Jaya  bahwa  ada  beberapa  kasus  poliandri. Empat  orang  istri  mempunyai  suami  lebih  dari  satu  dalam  waktu  yang bersamaan, latar belakang istri A melakukan poliandri karena bekerja di luar negeri, jarak dengan suami berjauhan. Di luar negeri istri melakukan poliandri.  Faktor  utama  istri  melakukan  poliandri  yaitu  dari  segi  aspek ekonomi,    aspek  jarak  dengan  suami  sangat  jauh,  suami  yang  pertama sering  sakit-sakitan  dan  istri  tidak  pernah  terpenuh  hasrat  biologisnya karena  suami  yang  berada  jauh.  Walaupun  istri  pulang  ke  kampung, suami  yang  pertama  tidak  sanggup  lagi  memberi  nafkah  batin  maupun lahir, karena faktor umur yang sudah lanjut dan  sakit-sakitan.
Kasus poliandri yang kedua, istri B melakukan poliandri, suami bernisial  Sf  bekerja  sebagai  supir  mobil  bus  Medan-Jakarta.  Jadi  Sf jarang di rumah, selaku istri sah  jarang diberikan nafkah lahir dan batin, dan akhirnya istri memilih menikah dengan selingkuh, suami yang biasa pulang  ke  rumah  dalam  sebulan  cuma  sekali,  terkadang  tidak  pernah pulang  ke  rumah  sampai  4  bulan.  Kasus  poliandri  yang  ketiga,  istri  C melakukan  poliandri,  karena  suami  yang  terkait  kasus  narkoba  dan dipenjara,  lalu  istri  menikah  secara  siri  dengan  lelaki  lain.  Kasus poliandri  yang  keempat,  istri  D  melakukan  poliandri karena  suami  yang bekerja  di  Kalimantan,  berawal  istri  berselingkuh  dengan  lelaki  lain, karena  suami  yang  bekerja  sangat  jauh,  tidak  bisa  memberikan  nafkah batin  maupun  lahir,  akhirnya  istri  melakukan  poliandri  tanpa sepengetahuan suami. 10
Hikmah  larangan  poliandri  adalah  untuk  menjaga  kemurnian keturunan  dan  kepastian  hukum  seorang  anak.  Anak  yang  sejak  berada dalam  kandungan  telah  memiliki  hak,  harus  mendapat  perlindungan  dan kepastian  hukum.  Berdasarkan  ayat  dan  hadist  yang  melarang  poliandri takut  akan  terjadi  kemudharatan  dalam  nasab  dan  dalam  warisan. Menurut  al-Qur‟an  dan  hadist  sudah  jelas  haram  dengan  alasan  seperti tersebut.
Dasar Hukum Larangan Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  Al - Qur‟an  dan  sunnah  Rasullullah  Saw,  maka penjelasan  tentang  ketetapan  hukum  poliandri  telah  jelas  haram.  Ini menunjukkan  bahwa  poliandri    dinilai  dikehidupan  umat  manusia  tidak baik.
Adapun dasar hukum yang menyatakan pengharaman poliandri dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ Ayat 24 :
10 Dalam Penelitian ini Nama dan Tempat disamarkan.
Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat Misran, Muza Agustina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 253
                                                                                                
                                                                                               
                                                                                          
                                         ( ءاسٌلا : ٤٢ )
Artinya  :“Dan  (diharamkan  juga  kamu  mengawini)  wanita  yang bersuami,  kecuali  budak-budak  yang  kamu  miliki,    (Allah  telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi  kamu  selain  yang  demikian,  (yaitu)  mencari  isteri-isteri  dengan hartamu  untuk  dikawini  bukan  untuk  berzina.  Maka  isteri-isteri  yang telah  kamu  nikmati  (campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada mereka  maharnya  (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban  dan tiadalah  mengapa  bagi  kamu  terhadap  sesuatu  yang  kamu  telah  saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (QS. An-Nisa‟: 24)
Adapun  maksud  dalam  ayat  di  atas  adalah  wanita-wanita  yang memiliki  suami  (bersuami).  Menurut  ayat  di  atas  bahwa  di  antara perempuan-perempuan  yang  haram  dinikahi  secara  temporer  dan  juga haram  untuk  dipinang, 11 yaitu  istri-istri  orang  lain  atau  perempuan- perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab  dan  perlindungan  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  diharamkanlah mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain. 12
Sabab al-Nuzul An-Nisa‟ ayat 23
                                                                                                 
                                                                                              
                                                                                               
                                                                                 
11 M.Ali Ash-Shobuni, Perkawinan Islam, (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 66.
12 Sayyid  Qutub, Fi  Zhilalil  Qur’an, terj.As‟ad  Yasin  dkk  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), hlm. 322.
Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat Misran, Muza Agustina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 254
                                                                                     
       ( ءاسٌلا : ۳٢ )
Artinya: “ Diharamkan  atas  kamu  (mengawini) ibu-ibumu;  anak-anakmu yang  perempuan;  saudara-saudaramu  yang  perempuan,  saudara-saudara bapakmu  yang  perempuan;  saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan; anak-anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  laki-laki;  anak-anak perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  perempuan;  ibu-ibumu    yang menyusui  kamu;  saudara  perempuan  sepersusuan;  ibu-ibu  isterimu (mertua);  anak-anak  isterimu  yang  dalam  pemeliharaanmu  dari  isteri yang  telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum  campur  dengan isterimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya;  (dan  diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak  kandungmu (menantu);  dan  menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua  perempuan yang  bersaudara,  kecuali  yang  telah  terjadi  pada  masa  lampau; sesungguhnya  Allah  maha  pengampun  lagi  maha  penyayang.  (QS.  An- Nisa‟: 23)
Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang  dimaksud  dengan  anak  perempuan  ialah  anak  perempuan,  cucu perempuan  dan  seterusnya  ke  bawah,  demikian  juga  yang  lain-lainnya. Sedang  yang  dimaksud  dengan  anak-anak  isterimu  yang  dalam pemeliharaanmu,  dan  termasuk  juga  anak  tiri  yang  tidak  dalam pemeliharaannya.
Sabab  nuzul  di  atas  menegaskan  dilarangnya  menikahi  wanita yang telah bersuami, larangan itu memperoleh pengecualian bagi wanita yang  menjadi  budak.  Namun  demikian,  menikahi  wanita  budak  yang telah bersuami itu diperbolehkan setelah berlalunya masa iddah. Dari sini bisa  dipahami  bahwa  wanita,  baik  ia  sebagai  wanita  merdeka  maupun sebagai budak, tidak diperkenankan memiliki suami lebih dari satu orang, atau yang disebut dengan poliandri. 13
Munasabah  ayat  dengan  ayat  sebelumnya  ayat  ke  23  Allah memberikan  penjelasan  secara  rinci  siapa  saja  wanita  yang  tidak  boleh dinikahi, lalu diteruskan dengan ayat ke 24. Dengan demikian, ayat ke 24 merupakan  kelanjutan  kalimat  dari  ayat  sebelumnya  dengan  ayat setelahnya. Ayat ke 25 memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak mendapatkan  kesempatan  menikahi  seorang  wanita  yang  halal  dinikahi,
13 Tafsir  Surat  An-Nisa’  Ayat  24 ,  diakses  pada  tanggal  22  Desember  2016 situs: www.ibnukatsironline.com>2015/05>TerjemahAlQur‟an.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
orang  itu  diperbolehkan  menikahi  seorang  wanita  hamba  sahaya  dengan tetap memberikan mahar. Adapun hadits yang mengharamkan poliandri: اٌثدح حثيتق اٌثدح ردٌغ اٌثدح ديعس يت يتأ حتّزع يع جداتق يع يسحلا , يع جزوس يت بدٌج : ىأ لْسر الله ٔلص الله َيلع نلسّ لاق اويأ جأزها اِجّس ىايلّ يِف لّلأل اوٌِه , يهّ عات يهاعيت ييلجر ِْف لّلال اوٌِه ( ٍاّر ٓذهزتلا )
Artinya:  Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada    kami  Ghandar  telah  meriwayatkan    kepada  kami  Sa‟id  ibn „Urubah  dari  Qatadah  dari  Husen  dari  Samarah  bin  Jindib  bahwa Rasulullah saw bersabda “siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya”. (HR Al Tirmidzi). 14
Hadist  di  atas  secara  tersurat  menunjukkan  bahwa  jika  dua orang  wali  menikahkan  seorang  wanita  dengan  dua  orang  laki  secara berurutan,  maka  yang  dianggap  sah  adalah  akad  nikah  yang  dilakukan oleh  wali  yang  pertama.  Hadist  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja.  Makna dalalah ini  yakni  tidak  sahnya  pernikahan  seorang  wanita kecuali  dengan  satu  suami  saja  merupakan  makna  yang  dituntut  dari hadist, agar makna itu benar secara syara‟.
Dalam hadits dijelaskan pula bahwa:
دح اٌث زوع يت صفح يًاثيشلا ٓزصثلا , دح اٌث دثع الله يت ّ ةُ اٌثدح ٔيحي يت بْيأ يع حعيتر يت نيلس , يع زست يت ديثع الله , يع عفيّر يت تتاث يع يثٌلا ٔلص الله َيلع نلسّ لاق : يه ىاك يهؤي للهات مْيلاّ زخلآا لاف ٔقسي ٍءاه دلّ ٍزيغ ( ٍاّر ٓذهزتلا )
Artinya: “Telah  meriwayatkan  Umar  ibn  Hafshi  Syaibani  Basri,  telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa  Ibn  Sabit  dari  Nabi  SAW  berkata:  barang  siapa  yang  beriman kepada  Allah  dan  hari  kemudian,  maka  ia  tidak  boleh  menyirami  air benih  orang  lain  (maksudnya  tidak  boleh  mengumpuli  istri  orang  lain. (HR. Al Tirmidzi).
Sehingga  apabila  terjadi  poliandri  maka  akan  sulit  untuk menentukan  garis  keturunan  dari  anak  yang  dilahirkan,  hal  ini  nantinya juga  akan  berdampak  pada  sistem  kewarisan  terhadap  anak  dan  suami- suami  wanita  manakala  salah  satu  suami  dari  wanita  tersebut  meninggal dunia.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  poliandri  dalam pandangan  Islam  sangat  dilarang  karena  akan  menimbulkan  mudharat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.
14 Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi ,( Dar al- Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 359. 15 Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi ,( Dar al- Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 370
Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat Misran, Muza Agustina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 256
Dalam  buku Sejarah  Ushul  Fiqh karangan  Musthafa Sa‟id  Al- Khinn  sebagaimana  dikutip  oleh  Jaih  Mubarak  menyebutkan  bahwa bangsa Arab pra Islam menjadikan adab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Diantaranya: 1. īstībdhā’, yaitu  seorang  suami  meminta  kepada  istrinya  untuk berjima‟  dengan  laki-laki  lain  yang  dipandang  mulia atau  memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri “ bergaul” dengan laki-laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima‟  dengan  istrinya  sebelum  terbukti  bahwa  istrinya  hamil. Tujuan perkawinan seperti ini adalah agar istri melahirkan anak yang memiliki  sifat  yang  dimiliki  laki-laki  yang  menyetubuhinya,  yang tidak dimiliki oleh suaminya.
2. Poliandri  yaitu  sistem  pernikahan  seorang  wanita  yang  mempunyai lebih dari satu orang suami.
3. Bādāl, yaitu  tukar  menukar  istri  tanpa  bercerai  terlebih  dahulu dengan  tujuan  memuaskan  hubungan  seks  dan  terhindar  dari  rasa bosan.
4. Syīghār, yaitu  seorang  wali  menikahkan  anak  atau  saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar. 16
Selain beberapa tipe perkawinan di atas, pendapat Abdur Rahim dalam buku Kasf Al-Gumma, menjelaskan beberapa perkawinan lain yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebagai berikut:
a. Bentuk  perkawinan  yang  diberi  sanksi  oleh  Islam,  yakni  seorang meminta kepada orang lain untuk menikahi saudara perempuan atau budak dengan bayaran tertentu (mirip kawin kontrak).
b. Nikah  kontrak  ( Mut’ah )  .  Dalam  perkawinan  ini  ditentukan waktunya  dan  syaratnya.  Perkawinan  ini  akan  berakhir  apabila waktunya  habis  berdasarkan  syarat  yang  ditentukan  sebelumnya. Menurut  berbagai  kalangan,  perkawinan  semacam  ini  haram  hanya saja Syi‟ah Istna Ashari yang masih menghalalkannya. 17
Di dalam Al-Qur‟an sumber pengharamanya telah jelas terdapat dalam  surat  An-Nisa‟  ayat  24.  Yang  mana  dilarang  menikahi  wanita- wanita yang telah bersuami, dan dalam hadist dijelaskan sehingga apabila
16 Muhammad  Sa‟id  Al-Khin, Sejarah  Ushul  Fikih ,  (Beirut:  Muassassah  Al-
Risalah, 1984), hlm.18-19.
17 Ibid, hlm. 19-20.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 257
terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak  yang  dilahirkan,  dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  poliandri dalam  pandangan  Islam  sangat  dilarang  karena  akan  menimbulkan mudharat  dalam  hal  nasab  yang  juga  berdampak  pada  permasalahan kewarisan.

## Poliandri Menurut Hukum Positif
Pada  dasarnya  hukum  perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas monogami, hal ini tampak dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP),  bahwa  seorang  pria  hanya boleh  mempunyai  seorang  istri,  dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai  seorang  suami.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  salah  satu  syarat perkawinan  yakni  pasal  9  UUP,  bahwa  seorang  yang  masih  terikat  tali perkawinan  dengan  orang  lain  tidak  dapat  kawin  lagi  kecuali  dalam  hal sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  3  ayat  (2)  dan  pasal  4  UUP. Terhadap  perkawinan  oleh  salah  satu  pihak  yang  masih  terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan dapat dilakukan pencegahan  perkawinan. 18 Perempuan  tersebut  seharusnya  tidak  bisa menikah  lagi  karena  masih  terikat  perkawinan  oleh  orang  lain,  kecuali perkawinan  tersebut  dilakukan  secara  siri  dan  tidak  dicatatkan.  Wanita yang  belum  bercerai  dengan  suaminya  walaupun  sudah  tidak  tinggal bersama,  masih  tetap  terikat  dalam  tali  perkawinan,  apabila  wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu. Waktu tunggu diatur dalam pasal  39  PP  No.  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam pasal 39
1. Waktu  tunggu  bagi  seorang  janda  sebagai  di  maksud  dalam  pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130.
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
18 Muhammad  Amin  Suma,  M.A.,  S.H, Himpunan  Undang-Undang  Perdata Islam  Dan  Peraturan  Pelaksanaan  Lainnya  Di  Negara  Hukum  Indonesia, (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 330.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 258
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian  sedang  antara  janda  tersebut  dengan  bekas  suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi  perkawinan  yang  putus  karena  perceraian,  tenggang  waktu tunggu  dihitung  sejak  jatuhnya  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Sedangkan  bagi perkawinan  yang  putus  karena  kematian,  tenggang  waktu  tunggu dihitung sejak kematian suami.
Bagi  orang  Islam,  berlaku  pula  ketentuan  Inpres  No.  1  Tahun 1991  tentang  penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Berdasarkan  Pasal  40  huruf  a  dan  b  KHI,  dilarang  melangsungkan perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  dalam  keadaan tertentu:
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
Perkawinan  seperti  ini,  apabila  telah  dilaksanakan  dapat dibatalkan  berdasarkan  Pasal  71  huruf  b  dan  c  KHI.  Apabila  wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri  menggugat  cerai  (Pasal  114  KHI)  dengan  alasan  yang  disebutkan dalam  Pasal 116 KHI.  Setelah resmi  bercerai,  kemudian  wanita  tersebut harus  menunggu  selesai  masa  iddah  (masa  iddah).  Secara  teori, perkawinan  wanita  dengan  lebih  dari  seorang  pria  dalam  ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu). 19
Pengharaman  poliandri  selain  dari  ketentuan  syar‟iyah,  juga diatur  dalam  Pasal  40  ayat  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya  melakukan  perkawinan  dengan  laki-laki  lain. Di  Indonesia, model-model  perkawinan  poliandri,  atau  pun  gabungan  poliandri- poligami secara eksplisit dilarang dan diangap sebagai perkawinan ilegal, yakni perkawinan yang melanggar hukum Perkawinan poligami didalam masyarakat  lebih  sering  kita  lihat  daripada  perkawinan  poliandri  yaitu
19 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam Di  Indonesia, (Bandung:
Fokusmedia, 2007), hlm. 16.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 259
seorang  istri  atau  seorang  wanita  mempunyai  lebih  dari  seorang suami. Bahkan  masyarakat  lebih  dapat  menerima  terjadinya  perkawinan poligami  daripada  perkawinan  poliandri,  sehingga  dalam  kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki- laki.  Dan  ini  bisa  juga  karena  seorang  istri  atau  seorang  perempuan  itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.
Pada  dasarnya  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang  istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang suami”. 20 Akan  tetapi  asas  monogami  dalam  UU  Perkawinan  tidak bersifat  mutlak,  artinya  hanya  bersifat  pengarahan  pada  pembentukan perkawinan  monogami  dengan  jalan  mempersulit  dan  mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Secara  hukum  Islam,  bahwa  perbuatan  wanita  yang  menikah secara  poliandri  termasuk  perzinahan,  dan  dapat  berakibat  dikenakan sanksi  pidana  sesuai  pasal  284  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Wanita  yang  kawin  lagi  padahal  belum  bercerai  dengan  suaminya melakukan  perkawinan  poliandri,  poliandri  ini  dilarang  baik  menurut hukum  Islam  maupun  hukum  negara  karena  praktik  poliandri  adalah termasuk perzinahan. Sehingga pelaku poliandri dapat di pidana. 21
Sementara dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 , terdapat pula  larangan  poliandri  yang  tercantum  dalam  pasal  3  ayat  1  yang menentukan  bahwa  pada  asasnya  seorang  wanita  harus  hanya  boleh memiliki  seorang  suami.  Larangan  ini  bersifat  mutlak,  karena  tidak  ada alasan –alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang  membolehkan  poliandri.  Tetapi  poliandri  dikutuk  dalam  ajaran Islam  dan  dinyatakan  haram,  maka  pelakunya  diberi  ganjaran  (sangsi) hukum berupa rajam.
Menurut  Hukum  Positif  poliandri  juga  dilarang  ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat
20 Lukman  A.  Irfan, Nikah ,  (Yogyakarta:  PT  Pustaka  Insan  Madani,  2007), hlm. 93.
21 Moeljatno, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  cet  25, 2006), hlm. 173.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 260
kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2)  dan  pasal  4  UUP.  Terhadap  perkawinan  oleh  salah  satu  pihak  yang masih  terikat  perkawinan  dapat  dilakukan  pencegahan  perkawinan. Perempuan  tersebut  seharusnya  tidak  bisa  menikah  lagi  karena  masih terikat  perkawinan  oleh  orang  lain.  Kecuali  perkawinan  tersebut dilakukan  secara  siri  dan  tidak  di  catatkan.  Apabila  seorang  wanita mempraktekkan poliandri, maka Pengadilan Agama dapat
membatalkannya,  berdasarkan  Pasal  71  huruf  b  dan  c  KHI.  Apabila wanita  tersebut  ingin  menikah  lagi  maka  ia  harus  diceraikan  oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan  dalam  Pasal  116  KHI.  Setelah  resmi  bercerai,  kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa iddah). Secara teori,  perkawinan  wanita  dengan  lebih  dari  seorang  pria  dalam  ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu). Namun demikian, batalnya suatu pernikahan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 22
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  penulis  simpulkan, bahwasanya  poliandri  sudah  jelas  haram,  dasar  hukum  pengharamannya terdapat dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 24 dan hadist. Sedangkan dalam  hukum  positif  terdapat  dalam  pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (UUP),  bahwa  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri,  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai seorang suami. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan  Islam  sangat  dilarang,  karena  akan  menimbulkan  mudharat yaitu  dari  segi  keturunan,  ketidaktahuan  menentukan  ayah  biologis  dari anak  yang  dilahirkan  sangat  tinggi,  adapun  pemeriksaan  medis  yang disebut Deoxyribose Nucleic Acid (cek DNA) merupakan sebuah polimer yang  terdiri  dari  satuan-satuan  berulang  yang  disebut  nukleotida,  tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa menjadi sandaran secara syar‟i dalam  penetapan  nasab  atau  dalam  mengingkarinya,  yang  akan  juga berdampak  pada  permasalahan  kewarisan.  Menimbulkan  kegagalan dalam  rumah  tangga  karena  pasangan  yang  melakukan  poliandri  sangat rentan  mengalami  perceraian  atau  perselingkuhan,  terjangkit  penyakit berbahaya  seperti Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome  (AIDS) atau penyakit yang lainnya.
Hikmah  larangan  poliandri  adalah  untuk  menjaga  kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak, oleh karena itu diharamkan poliandri karena takut bercampur nasab,
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan  jika  terjadinya  pernikahan  poliandri  akan  memicu  atau  membuat masalah  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Apabila  seorang  wanita mempraktekkan poliandri, maka pengadilan Agama dapat membatalkannya.  Namun  demikian,  batalnya  suatu  pernikahan  tidak memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  dengan  orang  tuanya. Menurut  hukum  Islam,  perbuatan  wanita  yang  menikah  secara  poliandri termasuk perzinahan, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 284 kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Poliandri  ini  dilarang  baik menurut  hukum  Islam  maupun  hukum  negara  karena  praktik  poliandri adalah termasuk perzinahan sehingga pelaku poliandri dapat dipidana.

## Profil Pelaku Poliandri di Kabupaten Pidie Jaya

## 1. Daftar Riwayat Hidup Istri A
Latar  belakang  suami  yang  pertama  bernisial  Ib  berumur  68 tahun,  berasal  dari  desa  122  Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie Jaya, sebelumnya Ib sudah pernah menikah namun istri pertama Ib telah meninggal dunia, lalu setalah 6 bulan istri meninggal, Ib menikah dengan wanita.  Berinisial  Rs  berumur  45  tahun  berasal  dari  desa  Lhok  Drien Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie  Jaya. 23 Setelah  menikah  3 tahun,  mereka  dikaruniakan    seorang  anak  laki-laki  yang  berumur  10 tahun.  Pada  saat  menikah  dulu  Ib  berumur  50  tahun  sedangkan  Rs  35 tahun,  Ib  bekerja  sebagai  petani  dan  sekarang  ia  tidak  sanggub  lagi bekerja  sehingga  tidak  mempunyai  penghasilan  untuk  menafkahi keluarganya, karena sakit dan faktor umur yang sudah lanjut. Kurangnya ekonomi  dirumah  tangga  mengakibatkat  Rs  bekerja  di  luar  negeri menjadi  TKW,  di  Malaysia  ia  bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga. Selama 2 tahun bekerja di Malaysia menimbulkan kurangnya harmonis di dalam  rumah  tangga  mengakibatkan  Rs  menikah  lagi  dengan  laki-laki yang  berinisial  Yf  berumur  48  tahun.  Yf  berasal  dari  Alugajah Kecamatan  Meureudu  Kabupaten  Pidie  Jaya,  dia  merantau  ke  Malaysia untuk mencari kerja, Yf sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Selama bekerja  di  Malaysia  dia  berjumpa  dengan  Rs,  yang  mengaku  janda sedangkan Yf mengaku beristri. Rs rela menikah dengan Yf karena cinta dan  kebaikannya,  akhirnya  mereka  menikah,  setelah  1  tahun  menikah mereka  mempunyai  seorang  anak  laki-laki,  keadaan  rumah  tangga mereka  tentram  dan  selaku  istri  Yf  yang  pertama  mengetahui  bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain.
23 Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 262
Alasan  utama  Rs  melakukan  poliandri  yaitu  dari  segi  aspek ekonomi,  kurang  ekonomi  di  rumah  tangga  mengakibatkan  istri  bekerja di  luar  negeri  untuk  menjadi  tenaga  kerja  wanita  (TKW),  selanjutnya aspek  jarak  dengan  suami  sangat  jauh,  dan  suami  yang  pertama  sering sakit-sakitan  dan  dia  tidak  pernah  terpenuh  hasrat  biologisnya  karena suami yang berada jauh. Walaupun dia pulang ke kampung, suami yang pertama  tidak  sanggup  lagi  memberi  nafkah  batin  maupun  lahir,  karena faktor umur yang sudah lanjut dan sakit-sakitan. 24

## 2. Daftar Riwayat Hidup Istri B
Ini latar belakang suami yang pertama berinisial Sf berumur 45 tahun  berasal  dari  desa  212  Kecamatan  Bandar  Baru  Kabupaten  Pidie Jaya  dan  bekerja  sebagai  supir  mobil  bus  Pelangi  Medan-Jakarta, sedangkan  istri  berinisial  Nm  berumur  40  berasal  dari  desa  331  Kawat Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie  Jaya. 25 Setelah  2  tahun menikah,  mereka  dikaruniakan    dua    anak  laki-laki  yang  pertama  yang berumur 12 tahun dan yang kedua berumur  9 tahun. Pada saat menikah dulu  Sf  berumur  32  tahun  sedangkan  Nm  berumur  27  tahun,  Sf  yang bekerja  sebagai  supir  bus  pelangi  jarang  di  rumah,  selaku  isteri  sah  Nm jarang  diberikan  nafkah  lahir  dan  batin,  Sf  sering  marah-marah  dengan Nm  dan  kedua  anaknya,  apalagi  jika  Nm  membuka  handpone  Sf  makin tambah  marah,  dan  Nm  curiga  bahwa  suaminya  mempunyai  istri  lagi. Karena  Sf  jarang  pulang  ke  rumah,  dalam  sebulan  cuma  sekali  bahkan tidak  pernah  pulang  ke  rumah  sampai  4  bulan, 26 sedangkan  Nm  bekerja sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  kebutuhan  dalam  rumah  tangga  tidak mencukupi, akhirnya Nm memilih menikah dengan lelaki lain di Medan tanpa sepengetahuan SF.
Latar  belakang  Suami  yang  kedua  berinisial  RT,  berumur  32 tahun berstatus lajang dan berasal dari Medan (Sumatra Utara), RT yang merantau  ke  Pidie  jaya(Aceh)  karena  bekerja  sebagai  tukang  bangunan. Sehingga Nm memilih menikah dengan RT, alasan utama Nm melakukan poliandri yaitu karena faktor kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga, faktor tidak harmonis di dalam rumah tangga dan tidak terpenuhi nafkah lahir maupun batin.
3. Daftar Riwayat Hidup Isteri C Latar  belakang  suami  yang  pertama  bernisial  Ab  berumur  49 tahun, berasal dari desa 143 Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya,
24 Wawancara dengan Rk, adik  dari Pelaku pada tanggal 22 November 2016.
25 Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.
26 Wawancara  dengan  Ur,  Paman  dari  Pelaku  pada  tanggal  22  November 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 263
Ab  tidak  mempunyai  pekerjaan  yang  tetap,  tetapi  Ab  sering  berpergian keluar kota maupun luar negeri sedangkan istri berinisial Ft berumur 38 tahun  berasal  dari  desa  143  Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie Jaya. 27 Setelah menikah 1 tahun, mereka dikaruniakan  seorang anak laki- laki  yang  berumur  11  tahun.  Pada  saat  menikah  dulu  Ab  berumur  38 tahun  sedangkan  Ft  27  tahun,  Ab  sering  memarahi  dan  memukuli  Ft, karena  sering  mabuk-mabukan  dan  membuat  rumah  tangga  tidak harmonis,  Ft  selaku  istri  tidak  mempunyai  pekerjaan,  semua  kebutuhan rumah tangga berharap kepada suami. Sedangkan Ab sering marah-marah apabila Ft meminta uang untuk belanja dan kurangnya kasih sayang serta perhatian  terhadap  Ft  dan  akhirnya  Ab  terkait  kasus  narkoba  dan kemudian  dipenjara,  akhirnya  Ft  memilih  menikah  lagi  dengan  mantan kekasihnya di masa SMA di Jawa Barat guna untuk menghidupi dia dan anaknya.
Latar  belakang  suami  yang  kedua  berinisial  By,  berumur  38 tahun  berstatus  duda  karena  baru  4  bulan  bercerai  dengan  istrinya,  By berasal dari 456 Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan bekerja sebagai  wiraswasta,  karena  masih  sering  berkomunikasi  dengan  Ft membuat  By  menimbulkan  rasa  cinta  lagi  terhadap  Ft  dan  memutuskan menikah  dengan  Ft.  Alasan  utama  Ft  melakukan  poliandri  yaitu  karena faktor    suami  yang  kasar,  tidak  pernah  memberikan  kasih  sayang,  dan tidak terpenuhi nafkah lahir maupun batin. 28

## 4. Daftar Riwayat Hidup Isteri D
Latar  belakang  suami  yang  pertama  bernisial  Mf  berumur  43 tahun, berasal dari desa 443 Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, Mf bekerja  sebagai  supir  mobil  truk  di  Kalimantan  selama  kurang  lebih  6 tahun,  sedangkan  istri  berinisial  Rm  berumur  38 tahun  berasal  dari  desa 654  Kecamatan  Trienggadeng  Kabupaten  Pidie  Jaya,  istri  yang mempunyai usaha dalam berjualan baju wanita di salah satu toko dipasar Pidie  Jaya,  karena  mengingat  usaha  jualannya  sehingga  dia  tidak  mau ikut  suaminya  ke  Kalimantan. 29 Setelah  menikah  1  tahun,  mereka dikaruniakan    seorang  anak  laki-laki  yang  berumur  10  tahun.  Pada  saat menikah  dulu  Mf  32  tahun  sedangkan  Rm  28  tahun,  Mf  yang  pulang setahun  hanya  sekali  karena  mengingat  jarak  dan  biaya  yang  sangat mahal  untuk  pulang  kekampung.  Sehingga  Rm  sering  kesepian  karena sering  ditinggal  suami  yang  bekerja  di  Kalimantan.  Berawal  dari
27 Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.
28 Wawancara  dengan  My,  tetangga  dari  pelaku  pada  tanggal  23  November 2016.
29 Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 264
berselingkuh, mengingat suami yang tidak memberikan kasih sayang dan memberikan nafkah batin, sehingga kurangnya iman mengakibatkan Rm memilih menikah lagi dengan selingkuhannya.
Latar  belakang  suami  yang  kedua  berinisial  Aj  berumur  39 tahun,  Aj  berasal  dari  342  dan  berstatus  masih  lajang,  Aj  mempunyai usaha jual baju pria di salah satu toko di pasar Pidie Jaya, karena sering jumpa  di  pasar  mengakibatkan  mereka  menimbulkan  rasa  cinta,  dan akhirnya  memilih  untuk  menikah  siri.  Alasan  utama  Rm  melakukan poliandri yaitu karena faktor  suami yang jauh, kurangnya kasih sayang, dan  tidak  terpenuhi  nafkah  batin  serta  kurangnya  iman  mengakibatkan Rm melakukan poliandri. 30
Kebanyakan  dari  pelaku  Poliandri  berasalan  kerena  mereka bekerja  sebagai  ibu  rumah  tangga,  sedangkan  penghasilan  suami  yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari nafkah sendiri,  ada  yang  menjadi  tenaga  kerja  wanita  (TKW),  ada  menjadi tukang cuci dan lain-lain. Sedangkan suami yang  kurang  memberi kasih sayang  terhadap  istri,  kurangnnya  rasa  nyaman  dan  harmonis  didalam rumah tangga, suami yang sering mabuk-mabukan, sering memukuli istri, jarak dengan suami berjauhan, dan kurangnya iman sebagai kontrol sosial mengakibatkan  istri  melakukan  poliandri.  P erkawinan  poliandri merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas,  dan  akhlak  masyarakat,  baik  ditinjau  dari  norma  sosial  dan juga norma hukum. Dalam pernyataan riwayat hidup pelaku, nama pelaku di inisialkan kerena ini merupakan suatu aib serta kasus yang tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat umum. 31

## Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Kabupaten Pidie Jaya
Secara  umum  bahasan  mengenai  faktor-faktor  terjadinya poliandri  di  masyarakat  boleh  dikatakan  suatu  aib  dalam  rumah  tangga dan dijadikan suatu masalah yang jarang terjadi di kalangan masyarakat, karena  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Sumber pengharaman poliandri telah di atur dalam Al-Qur‟an dan kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  dan  pernikahan  poliandri  termasuk  nikah  batil dan  fasid.  Nikah  batil  dan  fasid  adalah  pernikahan  yang  tidak  sah  atau terlarang dalam agama, fasid artinya rusak sedangkan batil artinya batal, contoh nikah batil dan fasid yaitu nikah wanita muslim dengan pria non
30 Wawancara  dengan  My,  tetangga  dari  pelaku  pada  tanggal  23  November 2016.
31 Dalam penelitian ini Nama dan Tempat di samarkan.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 265
muslim,  nikah  dengan  mahram,  nikah  mut‟ah,  menikahi  wanita  yang masih sah sebagai istri orang lain dan lain semisalnya. Akibat dari nikah batil dan fasid bila terjadi persetubuhan pemisahannya dilakukan dengan fasakh  bukan  talak    dan  pernikahan  poliandri  sering  terjadi  di  kalangan masyarakat  yang  ekonominya  labil.  Faktor-Faktor  pelaku  melakukan poliandri adalah:
1) Aspek ekonomi
karena kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga menyebabkan  istri  berpoliandri, ketika  seseorang  mengalami  krisis finansial  dalam  keluarga,  ia  berusaha  mencari  solusinya.  Bagi  yang melakukan  poliandri  ia  beralasan  hidupnya  akan  lebih  baik  lagi  jika  ia menikah  dengan  pria  lain. Sedangkan  suami  yang  tidak  mampu memberikan  nafkah  lahir  terhadap  istri,  suami  tidak  memiliki  pekerjaan tetap,  jadi  biaya  kebutuhan  rumah  tangga  tidak  mencukupi.  Dalam penelitian  ini,  ketidak  seimbangan  ekonomi  menjadi  faktor  para  wanita merantau menjadi TKW lalu menikah lagi dengan pria lain. Dalam kasus Rs mengakibat melakukan poliandri karena kurangnya ekonomi dirumah tangga  mengakibatkan  istri  bekerja  di  luar  negeri  untuk  menjadi  TKW. Dan  kasus  Nm  karena  bekerja  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  kebutuhan dalam rumah tangga tidak mencukupi, akhirnya Nm memilih melakukan poliandri.
2) Aspek jarak
Istri  melakukan  poliandri  karena  jarak  dengan  suami  yang sangat jauh, suami yang jarang pulang karena bekerja di luar daerah, dan istri  tidak  terpenuhi  hasrat  biologisnya.  Dalam  kasus  Rs  karena  jarak yang  jauh  dengan  suami  sedangakn  Rs  bekerja  di  Malaysia mengakibatkan  Rs  melakukan  poliandri.  Dalam  kasus  Nm  karena  suami yang  bekerja  sebagai  supir  bus  pelangi,  jadi  suami  jarang  pulang, mengakibatkan Nm melakukan poliandri. Dalam kasus Fm karena suami yang  sering  berpergian  keluar  kota  maupun  luar  negeri  mengakibatkan Fm melakukan poliandri. Dalam kasus Rm karena suami yang bekerja di Kalimantan  sehingga  jarak  dengan  suami  berjauhan  mengakibatkan  Rm melakukan poliandri.
3) Aspek tidak terpenuhi nafkah batin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Istri  jarang  terpenuh  hasrat  biologisnya  karena  suami  yang berada  jauh,  jadi  istri  memilih  menikah  lagi  dengan  lelaki  lain. 32 Dalam kasus Rs karena suami yang berada di kampung serta sering sakit-sakitan akibat faktor umur yang sudah lanjut sedangkan Rs di Malaysia sehingga Rs  tidak  terpenuhi  nafkah  batin.  Dalam  kasus  Nm  karena  suami  yang bekerja  sebagai  supir  bus  pelangi  Medan-Jakarta  yang  jarang  pulang kerumah  dalam  sebulan  cuma  sekali  kadangpun  tidak  pulang  sampai  4 bulan  sehingga  Nm  tidak  terpenuhi  nafkah  batin  mengakibatkan  dia melakukan  poliandri.  Dalam  kasus  Fm  karena  suami  yang  sering berpergian  sehingga  Fm  tidak  terpenuhi  nafkah  batin.  Dalam  kasus  Rm karena  suami  yang  bekerja  di  Kalimantan  dan  jarak  yang  sangat  jauh sehingga Rm tidak terpenuhi nafkah batin mengakibatkan dia melakukan poliandri.
4) Aspek usia
Aspek  usia  suami  yang  sudah  lanjut  dan  sering  sakit-sakitan, menjadi faktor istri melakukan poliandri, karena suami tidak sanggup lagi memberi  nafkah  lahir  dan  batin  terhadap  istri. 33 Dalam  kasus  Rs  karena suami yang sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan mengakibatkan Rs melakukan poliandri.
5) Aspek kurang harmonis
Kurangnya  keharmonisan  didalam  rumah  tangga,  menjadikan faktor  istri  melakukan  poliandri,  suami  tidak  memberikan  kasih  sayang terhadap  istri,  suami  yang  selingkuh  menyebabkan  istri  berpoliandri. Dalam  kasus  Rs  karena  suami  yang  sudah  tua  dan  sering  sakit-sakitan sehingga  tidak  sanggup  memberi  nafkah  lahir  dan  batin  mengakibatkan ketidak  harmonis  didalam  rumah  tangga  sehingga  Rs  melakukan poliandri.  Dalam  kasus  Nm  karena  suami  jarang  dirumah  serta  sering memukuli  istri  mengakibatkan  tidak  harmonis  didalam  rumah  tangga. Dalam  kasus  Fm  karena  suami  yang  keras  dan  sering  mabuk-mabukan mengakibatkan  tidak  harmonis  dalam  rumah  tangga.  Dalam  kasus  Rm karena  suami  yang  jauh,  sehingga  Rm  tidak  pernah  diberi  kasih  sayang
32 Wawancara  dengan  Th,  kakak  dari  pelaku,  pada  tanggal,  21  November 2016.
33 Wawancara  dengan  Rm,  saudara  dari  pelaku  pada  tanggal  22  November 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 267
serta  perhatian  oleh  suami  mengakibatkan  tidak  harmonis  dalam  rumah tangga.
6) Aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.
Istri  melakukan  poliandri  berawal  karena  berselingkuh,  kurang iman dan pemahaman agama  menyebabkan terjadinya poliandri, tergoda dengan  nafsu-nafsu  duniawi,  bisa  menjadi  kegagalan  dalam  rumah tangga. 34 Dalam  kasus  Rs  karena  jarak  dengan  suami  yang  jauh  serta kurangnya  iman  dan  lemahnya  pemahaman  agama  mengakibatkan  Rs melakukan  poliandri.  Dalam  kasus  Nm  karena  suami  yang  tidak  pernah memberi nafkah lahir dan batin sehingga kurangnya iman dan lemahnya pemahaman  agama  mengakibatkan  Nm  melakukan  poliandri.  Dalam kasus  Fm  karena  tidak  terpenuhi  nafkah  batin  dan  lahir  sehingga kurangnya  iman  mengakibatkan  Fm  melakukan  poliandri.  Dalam  kasus Rm  karena  sering  kesepian  ditinggal  suami  serta  kurangnya  iman  dan pemahaman agama mengakibatkan Rm melakukan poliandri.
Praktik  poliandri  tersebut  bermula  dari  ketidak  berdayaan ekonomi masing-masing pasangan suami istri. Kebanyakan dari pasangan itu  bergantung  pada  suami,  yaitu  hasil  dari  kerja  suami.  Sebagaimana manusia dewasa lainnya, apalagi bagi yang telah berkeluarga, kebutuhan bukan  hanya  nafkah  lahir,  seperti  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi,  akan tetapi juga nafkah batin, seperti kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan  biologis  bersama  pasangan.  Faktor-faktor  tersebut  adalah kendala-kendala  yang  sulit  dihindari  oleh  TKW  yang  hidup  berjauhan dari  suami  dan  keluarga. 35 Inilah  Faktor-Faktor  pelaku  melakukan poliandri  yaitu  aspek  ekonomi,  aspek  jarak,  aspek  tidak  terpenuhnya hasrat biologis, aspek usia suami yang sudah lanjut dan aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.

## Upaya Penanggulangan Poliandri di Kabupaten Pidie Jaya
Poliandri adalah seorang istri mempunyai suami lebih dari satu orang  dalam  waktu  bersamaan.  Faktor-Faktor  terjadi  poliandri  yaitu aspek  ekonomi,  aspek  jarak,  aspek  tidak  terpenuhnya  hasrat  biologis, aspek  usia  suami  yang  sudah  lanjut  dan  lain-lain.  Guna  mengantisipasi
34 Wawancara dengan Tuha peut di Gampong 123, pada tanggal 25 November
2016.
35 Wawancara  dengan  Geuchik  Gampong  123,  pada  tanggal  25  November 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 268
poliandri,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengimbau  agar  pasangan suami  istri  tidak  sembarangan  mengikuti  ajaran  tertentu.  Karena,  boleh jadi  ajaran  tersebut  sesat  dan  menyesatkan.  Pertahankan  kesucian lembaga  pernikahan.  Perkuat  nilai  agama  dan  tidak  ikut  ajaran  yang menyesatkan.  Pertahankan  kesucian  rumah  tangga.  juga  mengimbau, pasangan suami istri harus saling menghormati satu sama lain dan ajaran agama  yang  dianutnya.  Taat  pada  pasangan  yang  sah.  Menjaga  hawa nafsu  agar  tidak  tersesat.  Menaati  dan  memahami  nilai-nilai  yang terkandung di dalam agama. Agar  tidak  terulang  kembali.  Karena  poliandri  atau  istri  mempunyai suami lebih dari satu akan menyulitkan garis keturunan anak.
Menurut pendapat teungku imam Gampong Mesjid
Trienggadeng  upaya  penanggulangan  terjadinya  pernikahan  poliandri harus  dilakukan  penyuluhan  agama  tentang  bagaimana  hukum perkawinan  secara  Islam  dan  bagaimana  tanggung  jawab  seorang  istri terhadap  suami.  Apabila  pernikahan  Poliandri  ini  terjadi  harus diselesaikan  dengan  adat Gampong,  jika  tidak  terselesaikan  dengan  cara adat Gampong maka akan dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. 36
Untuk  menanggulangi  pernikahan  poliandri  KUA  melakukan sosialisi  tentang  hukum  munakahat  dan  UU  tentang  Perkawinan  kepada masyarakat,  serta  menyampaikan  tentang  ketentuan-ketentuan  hukum perkawinan  syariah,  dan  hukum  positif  saat  melaksanakan  kursus  calon pengantin. KUA atau lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia wajib menolak  setiap  pencatatan  perkawinan  poliandri,  oleh  karena  itu pernikahan  poliandri  boleh  di  batalkan,  maka  pihak-pihak  yang mempunyai  kewenangan  dalam  mengajukan  pembatalan  perkawinan poliandri  adalah  sebagai  berikut  misalnya  non  muslim  yaitu  salah  satu dari  suami-istri,  oleh  si-suami  itu  sendiri,  oleh  keluarga  sedarah  dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan  itu  dan  oleh  jawatan  kejaksaan  (Pasal  86  baris  ke-satu KUHPerdata),  sedangkan  muslim  :  Para  keluarga  garis  keturunan  lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, dan Pejabat yang berwenang . Sedangkan  KUA  tidak  berwenang  untuk  mengambil  penindakan pernikahan poliandri, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pelaksanaan
36 Wawancara  dengan  teungku  imam  Gampong  123  pada  tanggal  25 November 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 269
kewajiban  yang  terjadi  dalam  hubungan  perkawinan  poliandri  sama halnya  adalah  perbuatan  kejahatan  terhadap  kesusilaan,  dan  dapat dihukum  menurut  ketentuan  hukum  Pidana  yang  tertuang  dalam  Pasal 284  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Menurut pendapat  saya  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  masyarakat  dapat merujuk berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 281 KUHP.  Alasan  ini  saya  kemukakan  karena  berdasarkan  Yurisprudensi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  93  K/Kr/1976,  tertanggal  19 November 1977, yang menyatakan "Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti diisyaratkan oleh Pasal 281 KUHP ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu itu kawin atau tidak seperti dimaksud dalam pasal 284 KUHP".
Adapun  kesimpulan  akhir  dalam  menyikapi  permasalahan- permasalahan  poliandri,  upaya-upaya  hukum  untuk  mempidanakan terhadap  bentuk-bentuk  perkawinan  poliandri. 37 Karena  bertentangan dengan  hukum  Islam  dan  hukum  negara, dan  apabila  seorang  wanita mempraktekkan poliandri, maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya.  Namun  demikian,  batalnya  suatu  perkawinan  tidak memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  dengan  orang  tuanya. Pernikahan  poliandri  terjadi  karena  kurangnya  ekonomi,  iman  sebagai kontrol  sosial,  keharmonisan  di  dalam  rumah  tangga  dan    upaya Penanggulangan poliandri perlu memberikan nasehat-nasehat, bimbingan-bimbingan  untuk  masyarakat  tentang  penyuluhan  agama, tentang hukum perkawinan, tentang undang-undang perkawinan, dan bagi calon  pengantin  diberikan  bimbingan  pada  saat  kursus  calon  pengantin, agar tidak bertambah pernikahan poliandri ditengah masayarakat. 38

## Penutup
1. Faktor-Faktor terjadinya poliandri di Kabupaten Pidie Jaya yaitu dari segi  aspek  ekonomi  karena  kurangnya  ekonomi  di  dalam  rumah tangga menyebabkan istri berpoliandri, Ketika seseorang mengalami krisis finansial dalam keluarga, ia berusaha mencari solusinya. Bagi
37 Wawancara Kepala KUA Kecamatan 123 pada tanggal 21 November 2016.
38 Dalam penelitian ini Nama disamarkan dan tempat dikodekan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 270
yang melakukan poliandri ia beralasan hidupnya akan lebih baik lagi jika  ia  menikah  dengan  pria  lain. Dari  segi  aspek  jarak,  Istri melakukan  poliandri  karena  jarak  dengan  suami  yang  sangat  jauh, suami  yang  jarang  pulang  karena  bekerja  di  luar  daerah,  dan  istri tidak terpenuhi hasrat biologisnya. Dari segi Aspek usia suami yang sudah lanjut dan sering sakit-sakitan, menjadi faktor istri melakukan poliandri, karena suami tidak sanggub lagi memberi nafkah lahir dan batin  terhadap  istri.  Dari  segi  aspek  kurangnya  harmonis  di  dalam rumah  tangga,  menjadikan  faktor  istri  melakukan  poliandri,  suami tidak  memberikan  kasih  sayang  penuh  terhadap  istri,  suami  yang selingkuh  menyebabkan  istri  berpoliandri,  dan  aspek  kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.  Istri melakukan poliandri berawal karena berselingkuh, kurang iman dan pemahaman  agama  menyebabkan  terjadinya  poliandri,  tergoda dengan  nafsu-nafsu  duniawi,  bisa  menjadi  kegagalan  dalam  rumah tangga. Inilah Faktor-Faktor pelaku melakukan poliandri yaitu aspek ekonomi, aspek jarak, aspek tidak terpenuhnya hasrat biologis, aspek usia  suami  yang  sudah  lanjut  dan  aspek  kurangnya  pemahaman agama Islam.
2. Penanggulangan pernikahan  poliandri,  KUA  melakukan  sosialisi tentang  Hukum  Munakahat  dan  UU  tentang  Perkawinan,  kepada masyarakat,  menyampaikan  tentang  ketentuan-ketentuan  hukum perkawinan  syariah,  hukum  positif  saat  melaksanakan  kursus  calon pengantin.  KUA  atau lembaga  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia wajib  menolak  setiap  pencatatan  perkawinan  poliandri,  oleh  karena itu  pernikahan  poliandri  boleh  dibatalkan,  maka  pihak-pihak  yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan pembatalan perkawinan poliandri  adalah  sebagai  berikut  misalnya  non  muslim  adalah  salah satu dari suami-istri, oleh si-suami itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam  garis  lurus  keatas,  oleh  segala  mereka  yang  berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh jawatan kejaksaan (Pasal 86 baris ke-satu KUHPerdata), sedangkan muslim adalah Para keluarga garis  keturunan  lurus  keatas  dari  suami  atau  istri,  suami  atau  istri, dan  Pejabat  yang  berwenang .  Sedangkan  KUA  tidak  berwenang untuk  mengambil  penindakan  pernikahan  poliandri, sehingga  dapat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 271
dikatakan  bahwa  setiap  pelaksanaan  kewajiban  yang  terjadi  dalam hubungan  perkawinan  poliandri  sama  halnya  adalah  perbuatan kejahatan  terhadap  kesusilaan,  dan  dapat  dihukum  menurut ketentuan  hukum  Pidana  yang  tertuang  dalam  Pasal  284  ayat  (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Masyarakat  dapat merujuk berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 281  KUHP.  Karena  berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor:  93  K/Kr/1976,  tertanggal  19  November  1977,  yang menyatakan  "Delik  adat  zina  merupakan  perbuatan  terlarang mengenai  hubungan  kelamin  antara  pria  dan  wanita  terlepas  dari tempat  umum  atau  tidak  perbuatan  tersebut  dilakukan  seperti diisyaratkan oleh Pasal 281 KUHP ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu itu kawin atau tidak seperti dimaksud dalam pasal 284 KUHP", dalam menyikapi permasalahan-permasalahan poliandri,  upaya-upaya  hukum  untuk  mempidanakan  terhadap bentuk-bentuk perkawinan poliandri.

## Daftar Pustaka
Arikunto Suharsimi , Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Ahmad Junaidi,  Migrasi  Pekerja  Metu  di  Desa  Patokpicis  Kecamatan Wajak  Kabupaten  Malang ,  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang, 2012.
Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi , Dar al-Fikr, Juz.2. Abdul  Hamid, Poliandri  sebagai    Alasan  Menafkahi  Suami  Penderita Lumpuh  (Studi  Kasus  Keramat  Kelurahan  Sungai  Bilu Kecamatan  Banjarmasin  Timur  Kota  Banjarmasin  Kalimantan Selatan), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009. Agus Muzakkin, Kajian Hukum Islam terhadap Praktek Poliandri , IAIN Walisongo, Semarang 2012.
Ali  Husein  Hakeem.  Et.al, Membela  Perempuan  Menakar  Feminisme dengan  Nalar  Agama, terj.  A.H.  Jemala  Gemala,  Jakarta:  Al- Huda, 2005.
Al - Bukhari, Al-Musnad al-Jami’ al-sahih al-Mukhtasar Juz 2. Amirudin, Zainal Asikin , Pengantar Metode Penelitian Hukum , Cet Ke- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam Di  Indonesia, Bandung: Fokusmedia, 2007.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fat waId&Id=112109 Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 Departemen  Agama  RI ,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Semarang:  PT. Karya Toha Putra, 1996.
Ensklopedi Indonesia jilid V , Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
HIV  dan  AIDS ,  diakses  pada  tanggal  22  Desember  2016  situs: www.alodokter. com>hiv-and-aids
H.E.  Syibli  Syarjaya, Tafsir  ayat-ayat  Ahkam ,  Jakarta:  Rajawali  pers, 2008.
Imam  Asy-Syaukani, Bustanul  Akhyaat  Mukhtashor Nailul  Al-  Authar , Pustaka Azzam: Jilid 3.
Irma Nur Hayati, Implikasi Perkawinan Poliandri terhadap
Keharmonisan  Keluarga  Menurut  Pandangan  Masyarakat  RT
V  RW  XVI  Kecamatan  Tompokersan  Kabupaten  Lumajang, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009. Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa Tentang Nikah , Jakarta: Pustaka Azzam,
2002.
Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  PT  Gremedia  Pustaka  Utama, 2008.
Kamal  bin  As-Sayyid  Salim, Fiqhus  Sunnah  lin  Nisa’, terj.  M.  Jauhari Sulhan dan Fakhruddin, Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
Kebudayaan  Poliandri/Berbagi  Istri ,  diakses  pada  tanggal  22  Desember
2016 situs: https://www.garudacitizen.com>kebudayaanpoliandri
Lukman A. Irfan, Nikah , Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007. Musfir  Aj-Jahrani, Poligami  dari  Berbagai  Persepsi ,  Jakarta:  Gema Insani Press, 1996.
M.Ali Ash-Shobuni, Perkawinan Islam, Solo: Mumtaza, 2008. Muhammad Sa‟id Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih , Beirut: Muassassah Al- Risalah, 1984.
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta: cet 25, 2006. Muhammad  Mutawwali  Sya‟rawi, Fiqh  Wanita, Jakarta:  Pena  Pundi Aksara, 2007.
Muhammad  Amin  Suma,  M.A.,  S.H, Himpunan  Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara
Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Muslim , Shahih Muslim ,  Dar al- Bayan, Jilid 3, Juz 9. Nafisatul Mukhoiyaroh, Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri , UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat Misran, Muza Agustina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek ), Cet Ke- 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
Profil Kecamatan Trienggadeng diakses pada tanggal 20 Desember 2016 www.pidiejayakab.go.id Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VII , Ahli Bahasa Moh Thalib, Bandung:
Al-Ma‟arif, 1996.
Sayyid  Qutub, Fi  Zhilalil  Qur’an, terj.As‟ad  Yasin  dkk,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research I , Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
Saifuddin  Azwar, Metode  Penelitian ,  Cet.  Ke-1,Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Offset, 1998.
Sejarah  Poliandri , diakses pada tanggal 22 Desember 2016 situs:  www. rurohma.com>2012/11>makalahpoligamidanpoliandri
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberti, 1989.
Sayyid  Qutub, Fi  Zhilalil  Qur’an, terj.As‟ad  Yasin  dkk,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberti, 1989.
Situs  resmi  tentang  Sejarah  Kabupaten  Pidie  Jaya  pada  tanggal  19
November 2016 http://www.pidiejayakab.go.id/
Situs resmi Kecamatan Trienggadeng di akses pada tanggal 23 November 2016  www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpiblik/ Tutik,  Titik  Triwulan,  Trianto, Poligami  Perspektif  Perikatan  Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
Tafsir  Surat  An-Nisa’  Ayat  24 ,  diakses  pada  tanggal  22  Desember  2016 situs: www.ibnukatsironline.com>2015/05>TerjemahAlQur‟an Undang-Undang  Perkawinan  No.1  tahun  1974,  Semarang:  Aneka  Ilmu,
1990.
Warkum  Sumitro, Konfigurasi  Fiqih  Poligini  Kontemporer ,  Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
Warkum  Sumitro,  Moh.  Anas  Kholish,  In‟amul  Mushoffa, Konfigurasi Fiqh  Poligini  Kontemporer  Kritik  Terhadap  Faham  Ortodoksi Perkawinan  Poligini  Di  Indonesia, Malang:  Elektronik Pertama, 2014.

## Sumber dari hasil wawancara
Maryati,  tetangga  dari  pelaku,  Kecamatan  Trienggadeng,  Kabupaten Pidie Jaya. pada tanggal 23 Novermber 2016.
Ramli,  saudara  dari  pelaku,  Kecamatan  Trienggadeng,  Kabupaten  Pidie Jaya. Tanggal 22 November 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 274
Razali  Yacob,  Tuha  peut,  Kecamatan  Trienggadeng,  Kabupaten  Pidie Jaya. pada tanggal 25 November 2016.
Riski, adik dari pelaku, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. pada tanggal 22 November 2016.
Sulaiman, Kepala KUA Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Pada tanggal 21 November 2016.
Saudah, adik ipar dari pelaku, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.  pada tanggal 23 November 2016.
TGK.  Sulaiman  Puteh,  Geuchik  Gampong,  Kecamatan  Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.  pada tanggal 25 November 2016. . TGK.  Ismail  Yasin,  Imum  Mesjid  (imam),  Kecamatan  Trienggadeng,
Kabupaten Pidie Jaya. Pada tanggal 22 November 2016 Ti  Hawa,  warga  di  Gampong  Mesjid  Trienggadeng,  kecamatan Trienggadeng,  Kabupaten  Pidie  Jaya.  Tanggal,  21  November 2016.