P-ISSN 2088-0871
http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah
0-ISSN 2722-2314
Halaman 473-485

## Al-Mutharahah:
Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan

## Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan
Muhammad Juni Beddu Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam Jhuni_cairo@yahoo.co.id
Ahmad Mas’ari UIN Sulatn Syarif Kasim Riau ahmad.mas’ari@uin-suska.ac.id
Novi Yanti Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru novi.yanti241183@gmail.com
DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i2.896 Received : 09/01/2024 Revised : 08/05/2024 Accepted : 30/05/2024 Published
: 29/06/2024

## Abstract
This study aims to investigate the role of dowry from an Islamic legal perspective as an instrument of  protection  of  women's  rights  in  the  context  of  marriage.  Dowry  is  a  form  of  economic contribution  involved  in  the  marriage  process,  and  has  symbolic  and  social  values  that  create balance  in  the  relationship  between  husband  and  wife.  This  research  is  a  library  research  using various related literature, such as interpretation, books, journals and others. The approach used is a qualitative approach. The method of analysis used is the maudu'i or thematic method, which is to analyze Qur'anic verses that specifically discuss dowry in Islam, a protection of women's rights in the  context  of  marriage.  The  results  showed  that  dowry  not  only  serves  as  women's  economic security,  but  also  has  a  symbolic  impact  in  strengthening  the  marriage  bond.  In  addition,  the research findings identified factors influencing the effectiveness of dowry, including the size of the dowry, the role of Islamic institutions, and socio-cultural factors. The relevance of the findings to the  social  context  and  Islamic  law  highlights  the  importance  of  understanding  religious  and cultural values in interpreting and implementing dowry.
Keywords: Bride price; Review; Islamic Law; Instruments; Women's Protection; Wedding.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  peran  mahar  perspektif  hukum  Islam  sebagai instrumen  perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  konteks  pernikahan.  Mahar  merupakan bentuk  kontribusi  ekonomi  yang  dilibatkan  dalam  proses  pernikahan,  serta  memiliki  nilai simbolis  dan sosial  yang  menciptakan  keseimbangan  dalam  hubungan  antara  suami  dan  istri. Penenlitian ini merupakan library reseach dengan menggunakan berbagai literatur yang terkait, seperti  tafsir,  buku,  jurnal  dan  lainnya.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan
kualitatif.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  maudu’i  atau  tematik  yakni menganalisis  ayat-ayat  Al-Quran  yang  secara  khusus  membahas  mahar  dalam  Islam  sebuah perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  konteks  pernikahan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa mahar bukan hanya berfungsi sebagai jaminan ekonomi perempuan, tetapi juga memiliki dampak  simbolis  dalam  memperkuat  ikatan  pernikahan.  Selain  itu,  temuan  penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mahar, termasuk besaran mahar, peran  lembaga  Islam,  dan  faktor  sosial  budaya.  Relevansi  temuan  dengan  konteks  sosial  dan hukum  Islam  menyoroti  pentingnya  memahami  nilai-nilai  agama  dan  budaya  dalam menafsirkan dan mengimplementasikan mahar.
Kata Kunci: Mahar; Tinjauan; Hukum Islam; Instrumen; Perlindungan perempuan; Pernikahan .

## A. Pendahuluan
Pernikahan dalam Islam diakui sebagai institusi suci yang memiliki tujuan utama untuk membangun  keluarga  yang  harmonis  dan  bahagia.  Dalam  konteks  ini,  mahar  (mas  kawin) memainkan peran penting sebagai bagian integral dari proses pernikahan, memberikan dimensi materi  dan  spiritual.  Namun,  selain  sebagai  aspek  tradisional,  mahar  juga  dianggap  sebagai instrumen  perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  pernikahan,  mencerminkan  prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. 1
Hak-hak  perempuan  dalam  Islam  melibatkan  sejumlah  aspek,  termasuk  hak  ekonomi, sosial,  dan  kesejahteraan  dalam  rumah  tangga.  Mahar,  sebagai  bagian  dari  mekanisme pernikahan, diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan hak-hak perempuan, memberikan mereka  kepastian  dan  keamanan  dalam  kehidupan  pernikahan.  Oleh  karena  itu,  pemahaman mendalam  tentang  konsep  mahar  dan  korelasinya dengan  hak-hak  perempuan  menjadi  suatu kebutuhan mendesak. 2
Beberapa  penelitian  telah  menggarisbawahi  peran  mahar  sebagai  instrumen perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  konteks  pernikahan  Islam. 3 Namun,  penelitian  yang secara  khusus  fokus  pada  aspek  hukum  Islam  yang  mengatur  mahar  sebagai  sarana perlindungan  hak-hak  perempuan  masih  terbatas.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mahar sebagai instrumen konkret dalam menjaga dan melindungi  hak-hak  perempuan  dalam  pernikahan,  dengan  merinci  perspektif  hukum  Islam yang melatarbelakangi konsep tersebut.
Adapun  manfaat  penelitian  ini,    di  harapkan    dapat  memberikan  kontribusi  pada pemahaman  umum  masyarakat  mengenai  nilai-nilai  Islam  terutama  terkait  dengan perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  konteks  pernikahan.  Juga  di  harapkan  mampu memberikan penguatan Hak-hak Perempuan, sebaai sumbangan konkrit dalam penguatan hak- hak perempuan dalam institusi pernikahan.
Juga  penenlitian  sangat  erat  relevansi  dengan  Konteks  Sosial,  yang  menghubungkan konsep Islam tentang mahar dengan konteks sosial dan budaya masa kini, sehingga relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1 Arshi  Showkat  and  Etc,  “The  Principle  and  Practice  of  Mahr  in  Muslim  Marriages,” Feminist Theology 31, no. 2 (2022): 197 – 209, https://doi.org/10.1177/09667350221134992.
2 Shivangi  Bhatia  and  Seema  Singh,  “Empowering  Women  Through  Financial  Inclusion:  A Study of Urban Slum,” Vikalpa 44, no. 4 (2019): 182 – 197, https://doi.org/10.1177/0256090919897809.
3 N  Khan,  “Islamic  Law  and  Women’s  Rights:  A  Case  Study  of  Mahr  in  Pakistan,” Journal  of Muslim Minority Affairs 40, no. 1 (2020): 98 – 115, https://journalofislamiclaw.com/public/journals/3/JIL_ vol2.pdf.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan library reseach dengan menggunakan berbagai literatur yang terkait, seperti tafsir, buku, jurnal dan lainnya. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah library reseach, yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Sementara metode analisis yang digunakan adalah metode maudu’i atau tematik yakni menganalisis ayat- ayat  Al-Quran  yang  secara  khusus  membahas  mahar  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan dalam konteks pernikahan. Meneliti tafsir Al-Quran dari ulama terkemuka untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep mahar dan hak-hak perempuan. Menganalisis literatur- literatur Islam terkait yang membahas peran mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Mahar dalam Tinjauan hukum Islam
Mahar adalah hak perempuan dalam pernikahan yang diwajibkan dalam hukum Islam. Ini  mencakup  hak  perempuan  untuk  menerima  pemberian  dari  suaminya  sebagai  bentuk tanggung jawab ekonomi. 4 Hal ini termaktub dalam Al-Quran:
Dan  apabila  telah  mantap  dalam  menetapkan  pilihan  dan  siap  untuk  menikah  dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi  sebagai  pemberian  yang  penuh  kerelaan,  karena  mahar  merupakan  hak  istri  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  suami  terhadapnya.  Suami  tidak  boleh  berbuat semenamena  terhadapnya  atas  dasar  pemberian  tersebut.  Kemudian,  jika  mereka,  para  istri menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati  sebagai  hadiah untuk  kalian,  maka  terimalah  hadiah  itu  dan  nikmatilah  pemberian  itu  dengan  senang  hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian. 5
Sistem mahar dapat bervariasi signifikan di antara berbagai mazhab dan tradisi dalam Islam. Setiap mazhab memiliki pandangannya sendiri terkait besaran, bentuk, dan fungsi mahar dalam konteks pernikahan.
Menurut  Ahmad  dalam  penenlitiannya  (2019)  yang  diterbitkan  dalam  "Jurnal  Hukum Islam  Kontemporer  bahwa  ",  mazhab  Maliki  cenderung  menekankan  pada  sifat  simbolis  dan nilai sosial mahar, sementara mazhab Hanafi lebih memperhatikan nilai ekonomi dan finansial dalam penetapan mahar. 6
Dalam  mazhab  Syafi'i,  seperti  yang  diuraikan  oleh  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Indonesia  No.  23/DSN-MUI/IX/2001,  mahar  tidak  hanya  mencakup  harta  tetapi  juga  bisa berupa jasa atau tugas tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. 7
Mazhab  Hanbali,  di  sisi  lain,  cenderung  menekankan  pada  kesederhanaan  dan penyesuaian mahar dengan kemampuan finansial suami tanpa memberatkan. 8
4 Ibn Qudamah al- Maqdisi, “Al - Mughni” (Dar al -Fikr, 1996).
5 Kementerian  Agama  RI,  “Qur’an  in  Microsoft  Word,  QS.  An - Nisa’,  4:  4.,”  2019, https://lajnah.kemenag.go.id.
6 Zulaifi,  “Konsep  Mahar  Menurut  Pemikiran  Ulama  Empat  Mazhab  Dan  Relevansinya  Di  Er a Kontemporer  ",” Qawwam:  Journal  for  Gender  Mainstreaming,  ISSN:  2086-3357 16,  no.  2  (2022):  2540 – 9182, https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.
7 A.  Nuzulia,  “Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Indonesia,” Angewandte  Chemie  International Edition, 6, no. 11 (1967): 5 – 24.
8 Zulaifi,  “K onsep  Mahar  Menurut  Pemikiran  Ulama  Empat  Mazhab  Dan  Relevansinya  Di  Era Kontemporer ".”
Maka  berdasarkan  penelitian  tersebut,  terlihat  bahwa  pemahaman  dan  implementasi mahar dapat bervariasi secara signifikan di antara mazhab-mazhab, mencerminkan keragaman interpretasi hukum Islam terkait masalah ini.

## 2. Peran Mahar dalam Pernikahan
Mahar  merujuk  pada  harta  atau  nilai yang  diberikan  oleh  pihak  laki-laki  kepada  calon istrinya  sebagai  bagian  dari  perjanjian  pernikahan.  Definisi  mahar  bervariasi  berdasarkan budaya, agama, dan tradisi, tetapi umumnya melibatkan elemen ekonomi dan simbolis. Mahar sering  dianggap  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  finansial  laki-laki  dan  dapat  memiliki  peran penting dalam pembentukan hubungan pernikahan. 9
Mahar  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  transaksi  finansial  yang  memperlihatkan komitmen dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istrinya. Dalam konteks ini, mahar sering dianggap sebagai bentuk perlindungan finansial bagi perempuan dalam pernikahan. 10 Fungsi mahar tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi simbolis dan sosial. Menurut Rahman (2018), dalam artikelnya "Peran Mahar dalam Pernikahan Islam",  mahar  dapat  memperkuat  ikatan  emosional  antara  pasangan  dan  menjadi  simbol penghargaan terhadap perempuan sebagai mitra dalam pernikahan. 11
Undang-Undang  Perkawinan  No.  20  Tahun  2011  (Pasal  25)  di  Indonesia  juga memberikan  pengakuan  hukum  terhadap  mahar  sebagai  salah  satu  unsur  perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, mahar bukan hanya memiliki fungsi simbolis dan sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang dapat melibatkan peran perlindungan hak-hak perempuan. 12 Dengan demikian, mahar, dengan definisi dan fungsinya yang beragam, mencerminkan kompleksitas nilai budaya, agama, dan hukum yang terlibat dalam konteks pernikahan.
Pentingnya mahar dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam sangat terkait dengan perlindungan  hak-hak  perempuan  yang  menunjukkan  peran  sentralnya  sebagai  instrumen keadilan dan kesetaraan. Maka peran penting mahar yaitu:
a. Perlindungan Hak-hak Perempuan
Mahar  berfungsi  sebagai  perlindungan  finansial  dan  ekonomi  bagi  perempuan, memberikan keamanan terhadap potensi ketidakpastian ekonomi atau perubahan dalam hubungan pernikahan. 13 Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:10)
b. Tanggung Jawab Suami
Suami  memiliki  tanggung  jawab  memberikan  mahar  sebagai  bagian  dari  hak  dan kewajibannya.  Ini  mencerminkan  prinsip  keadilan  dan  tanggung  jawab  ekonomi  suami terhadap istri. 14 Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:10).
c. Pembuktian Kecintaan dan Pertanggungjawaban Pemberian  mahar  bukan  hanya  kewajiban  hukum,  tetapi  juga  menjadi  bukti  cinta  dan tanggung jawab suami terhadap istri. Ini memperkuat hubungan suami-istri melalui aspek materi dan emosional. 15 Hal ini di pertegas dalam Al-Quran, Surah An-Nisa (4:19).
9 Muhammad  Juni  Beddu  and  dkk,  “Pernikahan  Islami  Di  Era  Modern:  Antara  Tradisi  Dan Adaptasi” 1Jurnal AddayyanVol,” Addayyan
XVIII,
no. II (2023): 1 – 7, https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/212/185.
10 John Smith, Mahar Di Seberang Budaya (New York: Penerbit Abadi, 2020).
11 Aisha Rahman, “Peran Mahar Dalam Pernikahan Islam",” Jurnal Studi Gender 12, no. 3 (2018):
78 – 92. 12 Undang-Undang Perkawinan No, 20 Tahun 2011, Pasal 25
13 K Ali, Marriage and Slavery in Early Islam (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Marriage+and+Slavery+in+Early+Islam&author=K+Ali &publication_year=2010&doi=10.2307%2Fj.ctvjk2x5j.
14 Ibn Kathir, “Tafsir Ibn Kathir” (Dar al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2000).
d. Menjaga Martabat Perempuan
Pemberian  mahar  juga  berperan  dalam  menjaga  martabat  perempuan.  Ini  menekankan bahwa perempuan bukan objek, melainkan memiliki hak-hak yang  harus dihormati  dan dilindungi  dalam  pernikahan. 16 Sebagaimana  penjelasan  Al-Quran,  Surah  Al-Mujadila (58:1-4).
e. Perlindungan Finansial dan Ekonomi: Mahar  berfungsi  sebagai  perlindungan  finansial  dan  ekonomi  bagi  perempuan, memberikan keamanan terhadap potensi ketidakpastian ekonomi atau perubahan dalam hubungan pernikahan. 17 Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:10).

## 3. Pernikahan dalam Islam
Pernikahan dalam Islam dijelaskan sebagai suatu institusi yang diatur oleh ajaran agama Islam,  dengan  prinsip-prinsip  tertentu  yang  mencakup  hak  dan  kewajiban  kedua  pasangan. Konsep  pernikahan  dalam  Islam  mencerminkan  nilai-nilai  keagamaan,  moral,  dan  sosial  yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad.
Menurut  penelitian  oleh  Syahraeni,  A.  (2018).  Nikah  Dalam  Perspektif  Al  Qur’an.  Al- Hikmah"  pernikahan  dianggap  sebagai  langkah  penting  dalam  mencapai  keadilan  dan ketertiban dalam masyarakat. Al-Qur'an menekankan bahwa pernikahan adalah bentuk ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rahmat. 18
Hadis  Nabi  Muhammad  memberikan  petunjuk  lebih  lanjut  tentang  hak  dan  tanggung jawab  pasangan  suami-istri,  termasuk  aspek-aspek  seperti  nafkah,  perlakuan  baik,  dan keseimbangan  dalam  hubungan.  Pernikahan  dalam  Islam  juga  dilihat  sebagai  sarana  untuk memelihara keturunan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjauhi perbuatan yang dapat merusak moral dan etika. 19
Penting  untuk  dipahami  bahwa  konsep  pernikahan  dalam  Islam  bersifat  holistik, mencakup  aspek-aspek  spiritual,  sosial,  dan  ekonomi.  Dengan  memahami  prinsip-prinsip  ini, masyarakat  Muslim  diharapkan  dapat  menjalani  pernikahan  dengan  penuh  kesadaran  akan tanggung jawab mereka dalam menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. 20

## 4. Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Islam
Islam  telah  menegaskan  hak-hak  perempuan  dalam  pernikahan  sebagai  bagian  dari prinsip  kesetaraan  dan  keadilan.  Maka  di  antara  hak  hak  perempuan  dalam  Islam  sebagai berikut :

## a. Hak atas Mahar
15 Al- Ghazali, “Ihya’ Ulum Al - Din” (Dar al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2000).
16 M.Afzal  Wani,  “Muslim  Women’s  Right  To  ‘Mahr’:  An  Appraisal  Of  The  Statutory  Laws  In Muslim  Countries,” Journal  of  the  Indian  Law  Institute 43,  no.  3  (2001):  388 – 409  22, https://www.jstor.org/stable/43951783.
17 Ali, Marriage and Slavery in Early Islam . 18 A  Syahraeni,  “Nikah  Dalam  Perspektif  Al  Qur’an,” Al-Hikmah 19,  no.  2  (2018):  14 – 37, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/4135.
19 Syahraeni.
20 Muhammad Juni Beddu and dkk, “Praktek Nikah Beda Agama Di Indon esia Dalam Perspektif Islam,” Al-‘Adalah:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum  Islam 8,  no.  2  (2023):  330 – 43,  https://e- journal.uac.ac.id/index.php/adlh/issue/view/167.
Perempuan  memiliki  hak  untuk  menerima  mahar  dari  suaminya  sebagai  bentuk perlindungan  ekonomi  dan  pengakuan  atas  kontribusinya  dalam  pernikahan. 21 Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah An-Nisa (4:4).
b. Hak atas Nafkah dan Kesejahteraan Ekonomi:
Perempuan  berhak  atas  nafkah  yang  mencakup  kebutuhan  hidupnya.  Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah yang memadai. 22 Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:233).
c. Hak atas Keadilan dan Kesetaraan: Islam menekankan keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Tidak boleh ada perlakuan  diskriminatif  terhadap  perempuan  dalam  pernikahan. 23 Sebagaimana penegasannya dalam Al-Quran, Surah An-Nisa (4:1).
d. Hak untuk Menjaga Martabat dan Keamanan: Perempuan  memiliki  hak  untuk  dihormati  dan  dilindungi  martabatnya.  Islam melarang perlakuan yang merendahkan atau merugikan perempuan. 24 Hal ini telah di jelaskan dalam  Al-Quran, Surah Al-Mujadila (58:1-4).
e. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Informasi: Perempuan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  informasi  yang memungkinkan  mereka  untuk  berkembang  secara  intelektual  dan  spiritual. 25
Sebagaimana  Firman  allah  SWT  yang  berbunyi  dalam  Al-Quran,  Surah  Al-Hashr (59:7).
f. Hak untuk Memberikan Pendapat dan Keputusan: Perempuan  memiliki  hak  untuk  memberikan  pendapat  dalam  masalah-masalah pernikahan  dan  keluarga  serta  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan. 26 Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:12).
g. Hak untuk Kesejahteraan Psikologis dan Emosional: Islam  menekankan  perlunya  memberikan  kesejahteraan  psikologis  dan  emosional kepada perempuan, termasuk perlakuan dengan penuh kasih sayang dan keadilan. 27
Juga Al-Quran, Surah Ar-Rum (30:21), juga termaktub dalam firman Nya.
5. Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Hak-hak Perempuan
Mahar  adalah  pemberian  atau  harta  yang  diberikan  oleh  seorang  pria  kepada  calon istrinya sebagai bagian dari perjanjian pernikahan dalam beberapa budaya atau agama. Fungsi mahar bervariasi dan dapat mencakup simbol keuangan, keamanan ekonomi bagi perempuan, atau  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dan  penghargaan  terhadap  peran  perempuan  dalam pernikahan. 28
21 al- Maqdisi, “Al - Mughni.” 22 A Al- Sarakhsi, “Al - Mabsut” (Dar al - Ma’arif, 1984).
23 Al- Ghazali, “Ihya’ Ulum Al - Din.” 24 Kathir, “Tafsir Ibn Kathir.”
25 J  L Esposito,  “Women  in  Muslim  Family  Law,” Verfassung  in  Recht  Und  Übersee 18,  no.  1 (2002): 78 – 82, https://press.syr.edu/supressbooks/1231/women-in-muslim-family-law-2nd-edition/.
26 M Badran, “Feminism in Islam: Secular and  Religious Convergences,” Journal of Middle East Women’s Studies 7, no. 2 (2009): 114 – 117, https://masculinisation.files.wordpress.com/2015/05/feminism- in-islam-secular-and-religious-convergences-margot-badran.pdf.
27 A Kecia, Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam (Cambridge University Press, 2012).
28 John Smith, Mahar: Sejarah, Makna, Dan Dampaknya (New Yor.k: Penerbit Abadi, 2020).
Dalam  beberapa  konteks,  mahar  dianggap  sebagai  instrumen  perlindungan  hak-hak perempuan. Beberapa alasan untuk ini mungkin termasuk:
Ekonomi  dan  Keuangan:  Mahar  dapat  memberikan  perlindungan  ekonomi  kepada perempuan  dalam  pernikahan.  Dengan  memiliki  hak  terhadap  mahar,  perempuan  memiliki akses  ke  sumber  daya  ekonomi  yang  dapat  membantunya  dalam  kehidupan  pernikahan  dan sepanjang hidupnya. 29
Pengakuan Terhadap Peran Perempuan: Pemberian mahar juga dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam pernikahan.  Hal ini dapat mempromosikan  kesetaraan  dan  menghargai  peran  perempuan  dalam  konteks  keluarga  dan masyarakat. 30
Perlindungan Hukum: Dalam beberapa yurisdiksi, mahar dapat diatur oleh hukum dan memiliki implikasi hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan. Hal ini dapat mencakup ketentuan terkait pembayaran mahar, penanganan dalam kasus perceraian, atau hak-hak ekonomi perempuan. 31
Penerapan mahar dalam praktik pernikahan Islam mencerminkan nilai-nilai keagamaan, budaya,  dan  hukum  yang  mengatur  hubungan  pernikahan  dalam  masyarakat  Muslim.  Mahar dianggap  sebagai  salah  satu  elemen  penting  dalam  perjanjian  pernikahan  yang  memberikan landasan finansial dan simbolis.
Menurut  Ali    dalam  bukunya  "Pernikahan  dalam Islam:  Teori  dan  Praktik," penerapan mahar  dapat  bervariasi  secara  signifikan  berdasarkan  konteks  budaya  dan  tradisi.  Beberapa masyarakat  menerapkan  mahar  dalam  bentuk  harta  atau  properti,  sementara  yang  lain  lebih cenderung memilih mahar dalam bentuk jasa atau komitmen tertentu. 32
Dalam praktiknya, pihak laki-laki diwajibkan memberikan mahar kepada calon istrinya sebagai  tanda  tanggung  jawab  ekonomi  dan  komitmen  pernikahan.  Pihak  perempuan,  di  sisi lain, memiliki hak untuk menentukan besaran mahar atau menerima mahar dalam bentuk yang diinginkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 33
Penerapan mahar juga dapat dipengaruhi oleh hukum nasional. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang  Perkawinan  (No.  1  Tahun  1974)  mengatur  mahar  sebagai  salah  satu  unsur perjanjian perkawinan, memberikan landasan hukum bagi praktik mahar. 34
Dengan  demikian,  penerapan  mahar  dalam  praktik  pernikahan  Islam  mencerminkan keragaman  nilai  dan  praktik  di  masyarakat  Muslim,  sambil  tetap  mengikuti  prinsip-prinsip ajaran Islam.

## 6. Mahar Dalam Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan
Dalam perspektif hukum Islam, mahar memiliki peran penting dalam perlindungan hak- hak  perempuan  dalam  konteks  pernikahan.  Mahar  bukan  hanya  menjadi  bagian  dari  tradisi
29 MAg  Apriyanti,  “Historiografi  Mahar  Dalam  Pernikahan,  An  Nisa’a,” Jurnal  Kajian  Gender Dan Anak 12, no. 2 (2017), https://media.neliti.com/media/publications/364121-none-0a1803e8.pdf.
30 Apriyanti.
31 Smith, Mahar: Sejarah, Makna, Dan Dampaknya .
32 Muhammad Ali, Pernikahan Dalam Islam: Teori Dan Praktik (Jakarta: Pustaka Islami, 2018).
33 Muhammad  Juni  Beddu,  “Marriage  History  From  the  Era  of  Polygamy  to  Monogamy:  The Perspective of QS Annisa Verse 3,” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender 22, no. 2 (2023): 215 – 29, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/index.
34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 22.
pernikahan,  tetapi  juga  merupakan  instrumen  hukum  yang  menjamin  hak-hak  perempuan dalam berbagai aspek.
Mahar  dapat  dilihat  sebagai  bentuk  perlindungan  ekonomi  bagi  perempuan.  Mahar memberikan  jaminan  bahwa  perempuan  memiliki  sumber  daya  finansial  yang  dapat memberikan keamanan ekonomi dan kemandirian dalam pernikahan. 35
Dalam  Al-Qur'an,  mahar  dianggap  sebagai  hak  perempuan  yang  harus  dihormati  dan dipenuhi oleh pihak laki-laki. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang pernikahan atau fatwa mazhab  juga  dapat  memberikan  panduan  tentang  besaran  dan  implementasi  mahar  sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan. 36
a. Hak-hak Perempuan dalam Islam dan Perlindungan melalui Mahar Hak-hak perempuan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun ada berbagai interpretasi dan praktik  di  berbagai  komunitas  Muslim,  ada  konsensus tentang  kesetaraan  hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di mata Tuhan. Menurut studi oleh Fatima  (2020)  dalam  bukunya  "Hak-hak  Perempuan  dalam  Perspektif  Islam,"  Al- Qur'an  menegaskan  hak-hak  dasar  perempuan,  termasuk  hak  atas  pendidikan, pekerjaan,  dan  partisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hadis-hadis  Nabi Muhammad  juga  memberikan  panduan  tentang  perlakuan  yang  adil  terhadap perempuan  dan  memberikan  hak-hak  perempuan  untuk  memiliki  dan  mewarisi harta. 37
Penting  untuk  memahami  bahwa  implementasi  hak-hak  perempuan  dalam praktik  sehari-hari  dapat  bervariasi.  Beberapa  ulama  dan  aktivis  Muslim memperjuangkan penafsiran yang lebih inklusif dan kesetaraan gender, sementara interpretasi  yang  lebih  tradisional  mungkin  melihat  peran  perempuan  dari perspektif  tertentu. 38 Dalam  konteks  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984 tentang Perkawinan juga mencantumkan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan,  menegaskan  hak-hak  perempuan  dalam  keluarga  dan  pernikahan. 39 Dalam  Islam,  suami  memiliki  tanggung  jawab  besar  terhadap  hak-hak  perempuan, yang  didasarkan  pada  ajaran  agama  yang  dijelaskan  dalam  Al-Qur'an  dan  hadis. Suami  diharapkan  untuk  melindungi  dan  memenu.hi  hak-hak  perempuan  dalam berbagai aspek kehidupan.
Tanggung  Jawab  Suami  dalam  Pernikahan  Islam,  suami  memiliki  kewajiban memberikan  nafkah  secara  finansial  kepada  istrinya,  termasuk  pemenuhan kebutuhan  dasar  seperti  pangan,  pakaian,  dan  tempat  tinggal.  Al-Qur'an  secara eksplisit  menyatakan  bahwa  suami  harus  menjadi  pelindung  dan  pemimpin  yang
35 H Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang - Undangan,” Jurnal Yudisial 9, no. 1 (2016): 19 – 35, https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29.
36 ” Novi Yanti, “Perencanaan Keuangan Keluarga Dengan Skala Prioritas Dan Transparansi Di Kota Pekanbar u,” Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan 20, no. 2 (2023): 306 – 316, https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/809.
37 Amina Fatima, “Hak - Hak Perempuan Dalam Perspektif Islam,” Almarhalah 1, no. 2 (2020): 1 – 20.
38 Muhammad  Juni”  Beddu,  “Peran  Penyuluh  Agama  Dalam  Menangani  Kasus  KDRTDan Pernikahan Dini Di Kota Batam,” Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan 20, no. 2 (2023): 267 – 281, https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/810.
39 “Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perkawinan, Pasal 12"
baik  bagi  keluarganya. 40 Hadis  Nabi  Muhammad  juga  menegaskan  pentingnya perlakuan  baik  dan  adil  terhadap  istri.  Suami  diwajibkan  untuk  memberikan dukungan  emosional,  menghormati  hak-hak  istrinya,  dan  berperilaku  adil  dalam membagi perhatian di antara para istri (jika ia memiliki lebih dari satu istri).
b. Peran Lembaga Islam dalam Melindungi Hak-hak Perempuan melalui Mahar Lembaga  Islam,  seperti  majelis-majelis  ulama,  dewan  syariah,  dan  lembaga keagamaan lainnya, memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan melalui implementasi mahar dalam konteks pernikahan. Peran lembaga-lembaga ini tidak  hanya  terbatas  pada  memberikan  panduan  hukum,  tetapi  juga  mencakup pengawasan  dan  advokasi  untuk  memastikan  hak-hak  perempuan  dijaga  dan dihormati. Menurut penelitian oleh " Ahmad Izzuddin , (2019) dalam penenlitiannya “Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang,  "  bahwa  peran  lembaga-lembaga  ini  terlibat  dalam  memberikan  edukasi, memberikan fatwa terkait besaran mahar yang wajar, dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul terkait hak-hak perempuan. 41 Dalam beberapa kasus, lembaga- lembaga  ini  juga  dapat  berperan  sebagai  mediator  antara  pihak  suami  dan  istri dalam  negosiasi  mahar,  memastikan  bahwa  kesepakatan  yang  dicapai  adil  dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
c. Tantangan  dan  Kendala  dalam  Implementasi  Mahar  untuk  Perlindungan  Hak-hak Perempuan
Meskipun  mahar  dirancang  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dalam konteks  pernikahan,  implementasinya  tidak  selalu  berjalan  mulus  dan  dapat menghadapi  berbagai  tantangan.  Pemahaman  budaya,  faktor  ekonomi,  dan  norma sosial  dapat  memengaruhi  bagaimana  mahar  diimplementasikan,  memunculkan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam tantangan dalam Implementasi Mahar untuk  Perlindungan  Hak-hak  Perempuan,  ditemukan  beberapa  tantangan  yang dihadapi  oleh  masyarakat  tersebut  dalam  menerapkan  mahar.  Beberapa  di antaranya  melibatkan  ketidaksetaraan  ekonomi  antara  pihak  suami  dan  istri, ketidakpastian  nilai  mahar  yang  wajar,  serta  resistensi terhadap perubahan dalam tradisi dan norma sosial. 42 Selain itu, faktor hukum dan regulasi di tingkat nasional dapat  menjadi  hambatan.  Undang-Undang  perkawinan  atau  kebijakan  pemerintah yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam implementasi  mahar  sebagai  instrumen  perlindungan  hak-hak  perempuan. 43 Maka penanganan  tantangan  ini  memerlukan  kerjasama  antara  lembaga-lembaga keagamaan,  pemerintah,  dan  masyarakat  sipil  untuk  memastikan  bahwa  mahar diimplementasikan  secara  adil  dan  efektif  dalam  melindungi  hak-hak  perempuan. Meskipun  mahar  dimaksudkan  sebagai  instrumen  untuk  melindungi  hak-hak perempuan dalam pernikahan, implementasinya sering kali dihadapi oleh berbagai
40 Ahmad  Diar  Kushendar  and  Deddy  Effendy,  “Tan ggung  Jawab  Suami  Terhadap  Istri  Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif |,” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023): 137 – 144, https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929.
41 Ahmad  Izzuddin,  “Menakar  Mahar:  Studi  Tentang  Masy arakat  Santri  Di  Desa  Karangbesuki Sukun, Kota Malang,” Sabda 14, no. 1 (2019), file:///C:/Users/User/Downloads/26736-76355-1-SM (1).pdf.
42 Haifaa  A  Jawad, Otentisitas  Hak-Hak  Perempuan:  Perspektif  Islam  Atas  Kesetaraan  Jender (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Universitas Indonesia, 2022),
https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=16887&lokasi=lokal.
43 Jawad.
kendala yang dapat membatasi efektivitasnya. Faktor-faktor ini dapat berkisar dari aspek budaya, ekonomi, hingga permasalahan hukum. Dalam sebuah penelitian oleh Rahman (2020) berjudul "Kendala dalam Implementasi Mahar untuk Perlindungan Hak-hak Perempuan: Perspektif Global," beberapa kendala umum yang diidentifikasi melibatkan  resistensi  terhadap  perubahan  tradisional,  ketidaksetaraan  ekonomi antara  suami  dan  istri,  serta  ketidakjelasan  regulasi  hukum  terkait  mahar  di beberapa  wilayah. 44 Aspek  budaya  dan  tradisi  seringkali  menjadi  kendala  utama, karena nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat dapat sulit untuk diubah. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang tidak memberikan pedoman yang jelas terkait besaran mahar dan mekanisme implementasinya dapat menciptakan ketidakpastian dan kesenjangan dalam perlindungan hak-hak perempuan. 45
d. Korelasi antara Mahar dan Perlindungan Hak-hak Perempuan Mahar  dalam  konteks  pernikahan  dapat  memiliki  korelasi  yang  signifikan  dengan perlindungan  hak-hak  perempuan.  Konsep  mahar  tidak  hanya  mencakup  aspek ekonomi,  tetapi  juga  melibatkan  dimensi  simbolis  dan  sosial  yang  dapat berkontribusi  pada  perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  pernikahan.  Menurut penelitian  oleh  Karim  (2018)  yang  berjudul  "Korelasi  antara  Mahar  dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Islam," mahar dapat dianggap sebagai  bentuk  jaminan  ekonomi  bagi  perempuan.  Besaran  mahar  yang  adil dapat memberikan  keamanan  finansial  dan  kemandirian  kepada  perempuan  dalam konteks pernikahan. 46
Di  sisi  lain,  nilai  simbolis  mahar  juga  dapat  memperkuat  hubungan  emosional antara pasangan, menciptakan keterikatan dan penghargaan antara suami dan istri. Dalam  hal  ini,  mahar  menjadi  instrumen  perlindungan  hak-hak  perempuan  tidak hanya secara materi, tetapi juga dalam dimensi psikologis dan sosial. 47 Pentingnya mahar  sebagai  bentuk  perlindungan  hak-hak  perempuan  juga  tercermin  dalam beberapa regulasi hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan di beberapa negara yang  mengakui  mahar  sebagai  unsur  perjanjian  perkawinan  dan  memberikan landasan hukum bagi hak-hak perempuan. 48
e. Evaluasi Terhadap Efektivitas Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Evaluasi  terhadap  efektivitas  mahar  sebagai  instrumen  perlindungan melibatkan  analisis  mendalam  terkait  sejauh  mana  mahar  dapat  memenuhi tujuannya  dalam  melindungi  hak-hak  perempuan  dalam  konteks  pernikahan. Penilaian  ini  mencakup  berbagai  dimensi,  termasuk  aspek  ekonomi,  sosial,  dan hukum. Menurut penelitian oleh Nurul (2021) dalam "Evaluasi Terhadap Efektivitas Mahar  sebagai  Instrumen  Perlindungan:  Tinjauan  Kasus  di  Indonesia,"  evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan besaran mahar, implementasi dalam praktek, serta  dampaknya  terhadap  hak-hak  perempuan.  Hasilnya  dapat  memberikan
44 Amin  Rahman,  “Kendala  Dalam  Implementasi  Mahar  Untuk  Perlindungan  Hak -Hak Perempuan: Perspektif Global,” Jurnal Kajian Hukum Dan Budaya 25, no. 4 (2020): 112 – 128.
45 Rahman.
46 Aisha  Karim,  “Korelasi  Antara  Mahar  Dan  Perlindungan  Hak -Hak  Perempuan  Dalam Pernikahan Islam,” Jurnal Hukum Islam 15, no. 2 (2018): 78 – 92.
47 Karim.
48 “Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perkawinan, Pasal 2 1,” n.d.
gambaran  apakah  mahar  telah  efektif  dalam  memberikan  perlindungan  ekonomi dan keamanan kepada perempuan. 49
Demikian  juga  penting  melibatkan  perspektif  masyarakat  dalam  evaluasi  ini, menggali pandangan dan pengalaman perempuan yang terlibat dalam praktik mahar. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang apakah mahar dianggap cukup sebagai instrumen perlindungan atau perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat modern. 50 Selain itu, evaluasi hukum juga diperlukan untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan yang ada mendukung efektivitas mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan. 51

## 7. Relevansi Temuan dengan Konteks Sosial dan Hukum Islam
Evaluasi  terhadap  efektivitas  mahar  sebagai  instrumen  perlindungan  hak-hak perempuan,  menciptakan  temuan  yang  memerlukan  analisis  dalam  konteks  sosial  dan hukum Islam. Relevansi temuan tersebut mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat berkontribusi  pada  pemahaman  dan  perbaikan  dalam  implementasi  mahar,  dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan ajaran agama.
Menurut  studi  oleh  Ali  (2022)  yang  berjudul  "Relevansi  Temuan  dengan  Konteks Sosial  dan  Hukum  Islam  dalam  Praktik  Mahar,"  temuan  bahwa  besaran  mahar  memiliki dampak  signifikan  terhadap  keamanan  ekonomi  perempuan  perlu  dianalisis  dalam kerangka  nilai-nilai  masyarakat  dan  ajaran  Islam.  Analisis  ini  dapat  membuka  diskusi mengenai peran mahar sebagai mekanisme perlindungan hak-hak perempuan, yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga simbolis. 52
Korelasi  antara  temuan  penelitian  dengan  hukum  Islam  juga  perlu  diperhatikan. Pemahaman  lebih  lanjut  terkait  perspektif  hukum  Islam  tentang  mahar,  apakah  sesuai dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  dapat  memberikan  kontribusi positif pada perubahan atau penyempurnaan regulasi yang ada. 53
Maka dalam konteks sosial, temuan dapat memberikan wawasan tentang dinamika perubahan  nilai  dan  praktik  dalam  masyarakat  terkait  mahar.  Apakah  mahar  menjadi instrumen  yang efektif dalam mengimbangi  kebutuhan  ekonomi  dan  hak-hak  perempuan dalam  masyarakat  modern  ataukah  perlu  penyesuaian  sesuai  dengan  perkembangan zaman.

## D. Simpulan
Dalam penelitian ini, fokus terhadap peran mahar sebagai instrumen perlindungan hak- hak  perempuan  dalam  konteks  pernikahan,  dianalisis  dengan  kacamata  hukum  Islam.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  mahar  memiliki  relevansi  yang  signifikan  sebagai  mekanisme yang  bukan  hanya  menjamin  keamanan  ekonomi  perempuan,  tetapi  juga  memiliki  dampak simbolis dan sosial yang penting dalam struktur pernikahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa  besaran  mahar  dan  implementasinya  dapat  memengaruhi  hak-hak  perempuan  dalam
49 Fatimah  Nurul,  “Evaluasi  Terhadap  Ef ektivitas  Mahar  Sebagai  Instrumen  Perlindungan: Tinjauan Kasus Di Indonesia,” Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat 28, no. 1 (2021): 56 – 72.
50 Nurul.
51 Beddu and dkk, “Praktek Nikah Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Islam.”
52 Muhammad Ali, “Relevansi Temuan Dengan Konteks Sosial Dan Hukum Islam Dalam Praktik Mahar,” Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat 32, no. 2 (2022): 89 – 105. 53 Ali.
berbagai aspek kehidupan, menciptakan keseimbangan antara dimensi ekonomi, simbolis, dan hukum Islam.
Korelasi  antara  mahar  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan  menjadi  sangat  penting dalam  memahami  bagaimana  nilai-nilai  Islam  dapat  diterjemahkan  dan  diimplementasikan dalam praktek pernikahan. Selain itu, relevansi temuan dengan konteks sosial dan hukum Islam mengemukakan  bahwa  peningkatan  pemahaman  masyarakat  terkait  peran  mahar  dapat memberikan  kontribusi  pada  perubahan  positif  dalam  regulasi  dan  kebijakan  yang  mengatur pernikahan.
Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana mahar dapat terus berkembang  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemajuan  sosial  dan  hak-hak  perempuan  dalam masyarakat modern. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam memperdalam  pemahaman  tentang  peran  mahar  sebagai  instrumen  perlindungan  hak-hak perempuan,  memberikan  pandangan  yang  lebih  holistik  dan  kontekstual  dalam  merangkai kebijakan dan praktik pernikahan di bawah payung hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali. “Ihya’ Ulum Al-Din.” Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000. al-Maqdisi, Ibn Qudamah. “Al-Mughni.” Dar al-Fikr, 1996. Al-Sarakhsi, A. “Al-Mabsut.” Dar al-Ma’arif, 1984. Ali,  K. Marriage  and  Slavery  in  Early  Islam .  Cambridge,  MA:  Harvard  University  Press,  2010. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Marriage+and+Slavery+in+Early+Islam& author=K+Ali&publication_year=2010&doi=10.2307%2Fj.ctvjk2x5j.
Ali, Muhammad. Pernikahan Dalam Islam: Teori Dan Praktik . Jakarta: Pustaka Islami, 2018.
———.  “Relevansi  Temuan  Dengan  Konteks  Sosial  Dan  Hukum  Islam  Dalam  Praktik  Mahar.” Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat 32, no. 2 (2022): 89–105. Apriyanti,  MAg.  “Historiografi  Mahar  Dalam  Pernikahan,  An  Nisa’a.” Jurnal  Kajian  Gender  Dan Anak 12,  no.  2  (2017).  https://media.neliti.com/media/publications/364121-none- 0a1803e8.pdf.
Badran,  M.  “Feminism  in  Islam:  Secular  and  Religious  Convergences.” Journal  of  Middle  East Women’s Studies 7, no. 2 (2009): 114–117.
https://masculinisation.files.wordpress.com/2015/05/feminism-in-islam-secular-and- religious-convergences-margot-badran.pdf.
Beddu,  Muhammad  Juni”.  “Peran  Penyuluh  Agama  Dalam  Menangani  Kasus  KDRTDan Pernikahan  Dini  Di  Kota  Batam.” Al-Mutharahah:  Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian  Sosial Keagamaan 20,  no.  2  (2023):  267–281.  https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al- Mutharahah/article/view/810.
Beddu,  Muhammad  Juni.  “Marriage  History  From  the  Era  of  Polygamy  to  Monogamy:  The Perspective of QS Annisa Verse 3.” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender 22, no. 2 (2023): 215–29. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/index.
Beddu,  Muhammad  Juni,  and  dkk.  “Pernikahan  Islami  Di  Era  Modern:  Antara  Tradisi  Dan Adaptasi” 1Jurnal AddayyanVol.” Addayyan
XVIII, no. II (2023): 1–7. https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/212/185. ———.  “Praktek  Nikah  Beda  Agama  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam.” Al- ‘Adalah:  Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 8, no. 2 (2023): 330–43. https://e-
journal.uac.ac.id/index.php/adlh/issue/view/167.
Bhatia, Shivangi, and Seema Singh. “Empowering Women Through Financial Inclusion: A Study of Urban Slum.” Vikalpa 44, no. 4 (2019): 182–197.
https://doi.org/10.1177/0256090919897809.
Damis, H. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan.” Jurnal Yudisial 9, no. 1 (2016): 19–35. https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29.
Esposito, J L. “Women in Muslim Family Law.” Verfassung in Recht Und Übersee 18, no. 1 (2002):
78–82. https://press.syr.edu/supressbooks/1231/women-in-muslim-family-law-2nd- edition/.
Fatima, Amina. “Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Islam.” Almarhalah 1, no. 2 (2020): 1– 20.
Izzuddin,  Ahmad.  “Menakar  Mahar:  Studi  Tentang  Masyarakat  Santri  Di  Desa  Karangbesuki Sukun,  Kota  Malang.” Sabda 14,  no.  1  (2019).  file:///C:/Users/User/Downloads/26736- 76355-1-SM (1).pdf.
Jawad,  Haifaa  A. Otentisitas  Hak-Hak  Perempuan:  Perspektif  Islam  Atas  Kesetaraan  Jender . Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Universitas Indonesia, 2022.
https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=16887&lokasi=lokal.
Karim, Aisha. “Korelasi Antara Mahar Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Islam.” Jurnal Hukum Islam 15, no. 2 (2018): 78–92. Kathir, Ibn. “Tafsir Ibn Kathir.” Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000. Kecia,  A. Women  and  the  Transmission  of  Religious  Knowledge  in  Islam .  Cambridge  University Press, 2012.
Kementerian  Agama  RI.  “Qur’an  in  Microsoft  Word,  QS.  An-Nisa’,  4:  32.,”  2019. https://lajnah.kemenag.go.id.
Khan, N. “Islamic Law and Women’s Rights: A Case Study of Mahr in Pakistan.” Journal of Muslim Minority Affairs 40, no. 1 (2020): 98–115. https://journalofislamiclaw.com/public/journals/3/JIL_vol2.pdf.
Kushendar,  Ahmad  Diar,  and  Deddy  Effendy.  “Tanggung  Jawab  Suami  Terhadap  Istri  Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif |.” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023): 137 – 144. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929. No, Undang-Undang Perkawinan. “No Title,” n.d. ———. “No Title,” n.d.
Novi  Yanti,  ”.  “Perencanaan  Keuangan  Keluarga  Dengan  Skala  Prioritas  Dan  Transparansi  Di Kota Pekanbaru.” Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan 20, no. 2 (2023): 306–316. https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/809.
Nurul,  Fatimah.  “Evaluasi  Terhadap  Efektivitas  Mahar  Sebagai  Instrumen  Perlindungan:
Tinjauan Kasus Di Indonesia.” Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat 28, no. 1 (2021): 56– 72.
Nuzulia,  A.  “Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Indonesia.” Angewandte  Chemie  International Edition, 6, no. 11 (1967): 5–24. Rahman, Aisha. “Peran Mahar Dalam Pernikahan Islam".” Jurnal Studi Gender 12, no. 3 (2018):
78–92.
Rahman, Amin. “Kendala Dalam Implementasi Mahar Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Global.” Jurnal Kajian Hukum Dan Budaya 25, no. 4 (2020): 112–128.
Showkat,  Arshi,  and  Etc.  “The  Principle  and  Practice  of  Mahr  in  Muslim  Marriages.” Feminist Theology 31, no. 2 (2022): 197–209. https://doi.org/10.1177/09667350221134992.
Smith, John. Mahar: Sejarah, Makna, Dan Dampaknya . New Yor.k: Penerbit Abadi, 2020. ———. Mahar Di Seberang Budaya . New York: Penerbit Abadi, 2020. Syahraeni,  A.  “Nikah  Dalam  Perspektif  Al  Qur’an.” Al-Hikmah 19,  no.  2  (2018):  14–37. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/4135. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perkawinan, Pasal 21,” n.d. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Perkawinan, Pasal 12,” n.d.
Wani, M.Afzal. “Muslim Women’s Right To ‘Mahr’: An Appraisal Of The Statutory Laws In Muslim Countries.” Journal  of  the  Indian  Law  Institute 43,  no.  3  (2001):  388–409  22. https://www.jstor.org/stable/43951783.
Zulaifi.  “Konsep  Mahar  Menurut  Pemikiran  Ulama  Empat  Mazhab  Dan  Relevansinya  Di  Era Kontemporer  ".” Qawwam:  Journal  for  Gender  Mainstreaming,  ISSN:  2086-3357 16,  no.  2 (2022): 2540–9182. https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.