Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12  TAHUN 2011
Hartono Sekolah Tinggi Hak Asasi Manusia Parigi Moutong Email : hartonosh6@gmail.com

## ABSTRACT
One form of presidential power mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) is to give the President exclusive authority in the field of legislation to establish Government Regulations in lieu of Laws, hereinafter referred to  as  Perpu,  whose  procedures  and  procedures  differ  from  the  establishment  legal products at normal times. Such a situation gives the President the authority to enact a Perpu, a regulation which in terms of content should be determined in the form of a law, but because of a state of urgency that is forced to be determined in the form of a government regulation.
Kata Kunci : Kewenangan. Presiden.

## A. PENDAHULUAN
Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  mempunyai  fungsi sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan dalam suatu sistem ketatanegaraan sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu bentuk kekuasaan presiden yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRR 1945)  yakni  memberikan  kewenangan  eksklusif  dalam  bidang  legislasi  kepada Presiden  untuk  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang selanjutnya  disebut  Perpu  yang  tata  cara  dan  prosedurnya  berbeda  dengan pembentukan produk hukum pada waktu normal.
Keadaan  yang  demikian  memberikan  kewenangan  kepada  Presiden  untuk menetapkan  Perpu,  yaitu  suatu  peraturan  yang  dari  segi  isinya  seharusnya
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa ditetapkan dalam  bentuk  peraturan pemerintah. 1 Penetapan Perpu  yang dilakukan oleh Presiden tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  bahwa  “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal ihwal kegentingan yang memaksa”.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  kekuasaan  Presiden,  hak  untuk  menetapkan Perppu  didasarkan  atas  penilaian  presiden  yang  bersifat  sepihak  (subjektif) mengenai  adanya  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  yaitu  berdasarkan subjektivitas  kekuasaan  Presiden  sendiri. 2 Dengan  konsep  tersebut,  perpu merupakan kewenangan hukum spesial yang dimiliki oleh Presiden yang memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah.
Dalam  praktik,  walaupun  dapat  diterima  bahwa  pengertian  “kegentingan yang memaksa” sebagai suatu keadaan kedaruratan yang tidak hanya terbatas pada ancaman  bahaya  atau  keamanan,  keutuhan  negara,  atau  ketertiban  umum.  Dapat pula dimasukkan ke dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” misalnya krisis- krisis  yang  timbul  di  bidang  ekonomi,  bencana  alam,  atau  keadaan  lain  yang memerlukan  pengaturan  setingkat  undang-undang.  Demikian  pula  jika  terjadi kekosongan  undang-undang  yang  mendesak  untuk  diadakan,  atau  penangguhan penerapan suatu undang-undang yang akan secara sungguh-sungguh mengganggu atau  menimbulkan  guncangan  atas  ketertiban  umum,  atau  melukai  rasa  keadilan apabila  undang-undang  itu  diterapkan. 3 Permasalahan  yang  sering  timbul  dalam pembuatan perpu ini adalah  tidak jelasnya kriteria “kegentingan yang memaksa”.
1 A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam  Penyelenggaraan pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 177
2 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2006., hlm. 153
3 Ibid
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  tidak  menentukan  secara  jelas  apa  itu  “kegentingan  yang  memaksa”. Sehingga sering terlihat Presiden mengeluarkan Perpu bukan dalam “kegentingan memaksa” tapi lebih pada adanya “kepentingan yang memaksa”. Seperti Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menurut  banyak  kalangan ditetapkan karena adanya kepentingan yang memaksa

## B. PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Presiden  Dalam  Menetapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011
Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan dengan masih adanya campur  tangan  dari  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya.  Sehingga,  dalam pembentukan    hukumpun    yaitu    peraturan    perundang-undangan    yang seharusnya  hanya  dimiliki oleh  badan legislatif, lembaga eksekutifpun diberi wewenang  untuk  membentuk  hukum  berupa  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perppu).  Jika  dilihat  dalam  teori  kewenangan,  maka kewenangan  membuat  Perppu  bagi  Presiden  di  dasarkan  pada  22  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa : “ Dalam hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa, Presiden  berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang .” Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden  ini  juga  tertulis  dalam  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal kegentingan yang memaksa.”
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  kewenangan  yang  dimiliki  oleh presiden  dalam  menetapkan  Perpu  merupakan  kewenangan  atribusi  karena
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Hal  ini  memberikan penjelasan  jika  Presiden  mengeluarkan  suatu  peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang agar keselamatan Negara dapat dijamin oleh pemerintah. Dalam hal  ini  pemerintah  dalam  keadaan  genting  dan  memaksa  mengharuskan pemerintahan  untuk  bertindak  secara  lekas  dan  tepat.  Di  khawatirkan  akan menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan pemerintahan.
Menurut Bagir Manan, Perppu setidaknya harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) Hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, (2) Perppu tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD atau Tap MPR,  (3)  Perppu  tidak  boleh  mengatur  mengenai  keberadaan  dan  tugas wewenang Lembaga Negara, dan (4) Perppu hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan. 4 Berdasarkan  kriteria  tersebut,  maka  penerbitan  Perppu  harus  jelas-jelas mengandung  unsur reasonable  necessity dan  unsur limited  time ,  serta  tidak mencakup  eksistensi  dan  lingkup  kewenangan  lembaga  negara  utama  ( state ordinary  organ ).  Oleh  sebab  itu,  tindakan  Presiden  dalam  penerbitan  Perppu berada  dalam  kedudukannya  sebagai  kepala  pemerintahan  untuk  mengambil tindakan  cepat  dalam  urusan  legislasi.  Dengan  perkataan  lain,  wewenang Presiden menetapkan Perppu adalah wewenang luar biasa di bidang perundang- undangan. 5 Menurut Jimly Asshiddiqie, syarat materiil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu: 6
a. Ada  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  bertindak  atau reasonable necessity ;
b. Waktu  yang  tersedia  terbatas  ( limited  time )  atau  terdapat  kegentingan waktu; dan
4 Malik, “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013., hlm. 599
5 Ibid.
6 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. , hlm. 282.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar ( beyond reasonable doubt ) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.
Meskipun  Presiden  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  Perpu, tetapi kewenangannya telah dibatasi, yaitu dalam hal (i) masa berlakunya Perpu itu sampai masa sidang DPR berikutnya, dan jika Perpu itu tidak disetujui oleh DPR  maka  Perpu  tersebut  harus  dicabut,  dan  (ii)  pelaksanaan  Perpu  harus mendapatkan  pengawasan  oleh  DPR,  sehingga  misalnya  dapat  dihindari timbulnya korban ketidakadilan akibat dikeluarkannya Perpu tersebut. 7 Perppu merupakan  suatu  peraturan  yang  dibentuk  oleh  Presiden  selaku  kepala pemerintahan  dalam  keadaan  genting  yang  memaksa  atau  keadaan  tidak normal. Selain itu Perppu mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan sama dengan  Undang-undang,  hanya  saja  dalam  pembentukannya  berbeda  dengan Undang-undang. Jika Perppu dibentuk oleh Presiden sendiri tanpa persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  keadaan  pemerintahan  tidak  normal, sedangkan  Undang-undang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan persetujuan  Presiden  dalam  keadaan  normal.  Perppu  harus  diajukan  ke  DPR dalam  persidangan  berikutnya,  bentuk  pengajuannya  dalam  Rancangan Undang-undang  tentang  penetapan  Perppu  menjadi  sebuah  Undang-undang, jika  Perppu  mendapat  persetujuan  DPR  dalam  rapat  paripurna  maka  Perpu ditetapkan  menjadi  Undang-undang.  Apabila  Perppu  tidak  mendapatkan persetujuan DPR harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tugas DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Perppu. Proses pembentukan Perppu berjalan lebih singkat, mengingat dimana Perppu dibuat dalam keadaan tidak normal. Sebagai suatu peraturan perundangan yang dibentuk  oleh  Presiden  yang  tidak  melalui  proses  yang  panjang  dalam
7 Chrisdianto  Eko  Purnomo,  “ Pengaruh  Pembatasan  Kekuasaan  Presiden  Terhadap  Praktik Ketatanegaraan Indonesia ”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010., hlm. 173
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pembuatannya. Mengingat keadaan genting yang memaksa merupakan keadaan darurat  tidak  hanya  terbatas  pada  ancaman  bahaya  tetapi  hal  yang  dapat menggangu stabilitas negara misalnya krisis ekonomi serta bencana alam.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  seperti  halnya  Perppu memerlukan  syarat-syarat  materiil  yang  mendasari  terbitnya  aturan  hukum tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, syarat materiil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu: 8
a. Ada  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  bertindak  atau reasonable necessity ;
b. Waktu  yang  tersedia  terbatas  ( limited  time )  atau  terdapat  kegentingan waktu; dan
c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar ( beyond reasonable doubt ) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.
Materi muatan yang diatur dengan suatu instrument Perppu pada dasarnya adalah sama seperti dengan materi muatan dalam Undang-undang 9 . Perppu dan Undang-undang  merupakan  jenis  peraturan  perundangan  yang  memiliki kekuatan  hukum  setara.  Namun  pembentukan  sebuah  Perpu  mengandung pembatasan-pembatasan: Pertama : Perppu hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedua , Perppu hanya berlaku untuk jangka waktu yang  terbatas.  Terhadap  kewenangan  menetapkan  Perppu  ada  pada  Presiden, Presidenlah  yang  secara  hukum  menentukan  kegentingan  yang  memaksa, termasuk materi apa saja yang dapat dan perlu dimuat dalam Perppu tentunya tergantung  kebutuhan  yang  dihadapi  dalam  praktik  ( the  actual  legal necessity ). 10 Artinya,  ketika  Perppu  ditetapkan  oleh  Presiden  berdasarkan ketentuan  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  dan  Pasal  1  angka  4    Undang-
8 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. , hlm. 282.
9 Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
10 Ni’matu  Huda,  “ Problematika  Substantif  Perppu  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Mahkamah Konstitusi” , Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013., hlm. 561
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  penentuan  adanya  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa  sebagai prasyarat dapat dikatakan semata-mata didasarkan atas penilaian yang bersifat subjektif,  yaitu  berdasarkan  subjektivititas  kekuasaan  Presiden  sendiri. Penilaian mengenai  hak  ikhwal  kegentingan  yang memaksa itu baru menjadi objektif  setelah  hal  itu  dinilai  dan  dibenarkan  adanya  oleh  DPR  berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. 11 Sehingga kewenangan subyektifitas Presiden  dalam  penerbitan  Perpu  harus  diuji  oleh  DPR  sebagai  mekanisme checks  and  balance  dalam  hubungan  antar  lembaga  negara,  penilaian obyektifitas  Perpu  untuk  menjadi  UU  diwujudkan  dalam  kewenangan  DPR menilai  Perpu  tersebut  dan  hal  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  secara konstitusional.  Perpu  berkekuatan  hukum  dan  berlaku  mengikat  sejak diterbitkan  oleh  Presiden,  apabila  DPR  setuju  atas  penerbitan  Perpu  tersebut maka DPR setuju untuk meneruskannya menjadi Undang-Undang, sebaliknya apabila  DPR  tidak  setuju  maka  berdasarkan  pasal  22  ayat  (3)  UUD  1945, Presiden harus melakukan tindakan pencabutan terhadap Perpu tersebut.
2. Ukuran Atau Dasar Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Oleh Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Di  Indonesia,  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  sebagai  dasar  dari tindakan  pemerintah  untuk  membentuk  Perppu  dalam  rangka  penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  menyebutkan “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal kegentingan yang memaksa.”
11 Ibid.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  utama penetapan  sebuah  Perpu  oleh  Presiden  yaitu  adanya  suatu  keadaan “kegentingan  yang  memaksa”.  Namun  demikian  dalam  penjelasan  Undang- Undang  tidak  dijelaskan  apa  defenisi  atau  prasyarat  dari  ketentuan “kegentingan  yang  memaksa”  yang  dimaksud.  Dalam  terminologi  bahasa Inggris  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  sering  diistilahkan  dengan circumstances  of  compelling  crisis. Para  ahli  hukum  memahami  hal  ikhwal ”kegentingan  memaksa”  yaitu  suatu  keadaan  dimana  negara  dalam  keadaan darurat  untuk  segera  dilakukan  penyelamatan.  Di  samping  itu,  hal  ikhwal ”kegentingan memaksa”  yang dimaksud dalam  Pasal  22 ayat  (1) UUD  1945 memang  merupakan  hak  subjektif  Presiden  yang  kemudian  akan  menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.
Ukuran  objektif  penerbitan  Perpu  dirumuskan  pula  oleh  Mahkamah Konstitusi  (“MK”)  dalam  Putusan  MK  Nomor  138/PUU-VII/2009. Berdasarkan  Putusan  MK  tersebut,  ada  tiga  syarat  sebagai  parameter  adanya “ kegentingan yang memaksa ” bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu :
1. Adanya  Keadaan,  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang  tersebut  belum  ada  sehingga  terjadi  kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan Hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup  lama  sedangkan  keadaan  yang  mendesak  tersebut  perlu kepastian untuk diselesaikan.
“ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” merupakan syarat mutlak bagi  presiden  untuk  menggunakan  haknya.  Secara  a  contrario  presiden  tidak dapat menggunakan haknya selama tidak ada hal ikhwal kegentingan memaksa. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan juga memberikan rambu- rambu  agar  hal  ikhwal  ”kegentingan  memaksa”  dalam  sebuah  Perpu  yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh Presiden, agar lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara  yang tercermin dalam konsiderans ”Menimbang”
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dari  Perpu  yang  bersangkutan.  Menurut    John  Reynolds  bahwa  penetapan keadaa darurat sebagai alat pengontrol suatu situasi, lebih besar pengaruhnya dibandingkan  upaya  untuk  menangani  krisis  yang  sedang  terjadi  disuatu tempat 12 .  Pernyataan  John  Reynolds  ini  didasarkan  atas  hasil  penelitiannya terhadap pemberlakuan sejumlah undang-undang emergensi di sejumlah daerah jajahan  Inggris.  Dari  penelitian  tersebut  dia  menyimpulkan  bahwa pemberlakuan status darurat sangat sedikit esensi daruratnya, jika dibandingkan dengan keinginan seorang raja untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.
Dalam  praktik  ketatanegaraan  di  indonesia  selama  ini,  dari  berbagai Perpu  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  Presiden  menunjukan  adanya kecenderungan  penafsiran  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  sebagai keadaan yang mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang- undang. Banyak Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden tidak memenuhi unsur hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  seperti  Perpu  Nomor  4  Tahun  2008 Tentang  Jaring  Pengaman  Sistem  Keuangan,  Perpu  Nomor  1  Tahun  1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perpu Nomor 1 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  dan  terakhir  Perpu  yang  Menghebohkan  para  pengamat  hukum  di negeri ini adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menurut  banyak  kalangan  ditetapkan  karena adanya kepentingan yang memaksa.
Disinilah  sebenarnya  kelemahan  produk  hukum  kita  yang  kemudian dikhwatirkan,  khususnya  menyangkut  kewenangan  mutlak  Presiden  dalam mengeluarkan sebuah Perpu. Menafsirkan istilah kegentingan memaksa dengan beragam  penafsiran  akan  dapat  memberikan  peluang  bagi  Presiden  untuk berlaku sewenang-wenang. Baik dalam upaya mempertahankan
12 John Reynolds, “The Long Shadow Of Colonialism: The Origins of the Doctrine of Emergency In International Human Rights Law” dalam Osgoode Hlml Law School, Research Paper, No.19/2010, hlm. 1-5.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pemerintahannya, maupun untuk menindas lawan-lawan politiknya. Meskipun ada keharusan uji objektif Perpu di DPR, dalam term pemerintahan otoritarian, Presiden  dapat  saja  menyimpangi  ketentuan  ketentuan  tersebut,  dan menghindari penolakan dari DPR. Presiden dapat mengeluarkan Perpu dalam Jangka  waktu  tertentu,  untuk  selanjutnya  dicabut  kembali  oleh  Presiden  atau ditolak oleh DPR 13 . Artinya bahwa dengan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Presiden dalam mengeluarkan Perpu, ditambah lagi dengan tidak adanya batasan yang jelas tentang pengertian kegentingan yang memaksa akan sangat berpeluang menciptakan  pemerintahan  yang otoriter. Apalagi  dengan kondisi politik kita saat ini dimana mayoritas suara anggota DPR lebih memihak kepada eksekutif.  Kalaupun  seandanya  Perpu  dibawa  ke  DPR  untuk  memperoleh persetujuan maka kecil kemungkinan DPR akan menolaknya.
Di  dalam  konstitusi  sebelum  Amandemen  antara  17  Agustus 1945 sampai    1950    terdapat    beberapa    jenis    peraturan    perundangan  meliputi Undang-undang    (pasal    5    ayat    (1)    juncto    Pasal    20    ayat    (1),  Peraturan Pemerintah  (pasal  5  ayat  (2),  dan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang- undang  (pasal  22) 14 . Ini  memperlihatkan  jika  Presiden selaku  pemerintah dapat    membuat    Peraturan    Pemerintah    Pengganti  Undang-undang    dalam keadaan  kegentingan  yang  memaksa  dan  Perpu sudah diakaui sejak konstitusi masa Republik Indonesia pertama. Lain  halnya  dalam  konstitusi  RIS  1949 maupun  UUDS  1950 dikenal  bentuk  peraturan  perundangan  semacam  Perpu ialah  Undangundang  Darurat.  Ketentuan  mengenai  Undang-undang  Darurat terdapat dalam pasal 139 Konstitusi RIS dan pasal 96 UUDS 1950 :
13 Wahyu Jafar, Bahaya Otoritarianisme Perpu , diakses , http://www,primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=bahaya-otoritarianisme-perpu , diakses 20 Juli 2015
14 C.S.T  Kansil, Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia:  pengertian  hukum  tata  negara  dan perkembangan  pemerintahan  Indonesia  sejak  perkembangan  kemerdekaan  1945 ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm  37

## Pasal 139 Konstitusi RIS
(1)  Pemerintah    atas    kuasa    dan    tanggung    jawab    sendiri    menetapkan Undang-undang    Darurat    untuk    mengatur    hal-hal    penyelenggaraan pemerintah  federal  yang  karena  keadaan-keadaan  yang  mendesak perlu diatur dengan segera.
(2)    Undang-undang    Darurat    mempunyai    kekuasaan    dan    kuasa Undangundang    Federal;    ketentuan    ini    tidak    mengurangi    yang ditetapkan dalam pasal berikut.

## Pasal 96 UUDS 1950
(1)  Pemerintah  berhak  atas  kuasa  dan  tanggung  jawab  sendiri menetapkan  Undang-undang  Darurat  untuk  mengatur  hal-hal penyelenggaraan    pemerintahan    yang    karena    keadaan-keadaan mendesak perlu diatur dengan segera.
(2)  Undang-undang  Darurat  mempunyai  kekuasaan  dan  derajat  Undang- undang;  Ketentuan  ini  tidak  mengurangi  yang  ditetapkan  dalam  pasal berikut.
Jika  dikomparasikan  antara  Perpu  yang  diatur  dalam  UUD  Tahun  1945 dengan  Undang-undang  Darurat  dalam  konstitusi  RIS  dan  UUDS 1950 ada sedikit perbedaan. Pertama, kewenangan atau otoritas dalam pembuatan  Perpu dalam  UUD  Tahun  1945  merupakan  wewenang Presiden.  Sedangkan  untuk membuat  Undang-Undang  Darurat  menurut konstitusi RIS dan UUDS 1950 merupakan  wewenang  pemerintah.  Perbedaan    kedua    telihat    dari    dasar legitimasi  diterbitkan  Perpu menurut  UUD  Tahun  1945  adalah  “hal  ikhwal kegentingan  yang memaksa”.  Sedangkan  dalam  konstitusi  RIS  dan  UUDS 1950  dasar legitimasi  dikeluarkan  Undang-undang  Darurat  adalah  “karena alasan keadaan yang mendesak”.
Mengenai    persamaan    antara    Perpu    dengan    Undang-undang  Darurat antara lain: keduanya mempunyai fungsi sama sebagai peraturan perundangan yang    diterbitkan    eksekutif    dalam    keadaan    tidak    normal  ( crisis )    untuk mengatasi    keadaan    darurat    ( emergency ).    Persamaan  selanjutnya      Perpu
maupun  Undang-undang  Darurat  mempunyai kekuataan hukum atau derajat yang setara dengan Undang-undang.
Jelaslah  terdapat  perbedaan  dan  persamaan  Perpu  di  masa Republik Indonesia  pertama   UUD  Tahun  1945  dengan  Konstitusi  RIS atau  UUDS 1950.    Keduanya    merupakan    peraturan    perundangan  dikeluarkan  oleh eksekutif dalam keadaan tidak normal, dan mempunyai kekuatan  hukum  atau derajat    sama    dengan    Undang-undang.    Namun  perbedaan    tentang kewenangan    atau    otoritas    pembuatan    peraturan  perundangan  dan  dasar legitimasi diterbitkanya peraturan perundangan.
Perpu    adalah    peraturan    perundang-undangan    yang    diterapkan  oleh Presiden    dalam    hal    ikhwal    kegentingan    yang    memaksa.    Hal    ini sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2011    tentang    Pembentukan    Peraturan    Perundang-undangan.  Untuk mewujudkan  mekanisme  checks  and  balance  antara  Presiden  dan  DPR terdapat  kriteria   normatif   yang  harus   dipenuhi   dalam   penetapan  Perpu sebagaimana  pasal  22  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945.  Perpu  harus  mendapat persetujuan  DPR  di  persidangan  berikutnya,  jika  DPR  tidak  menyetujui maka Perpu haruslah dicabut.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  presiden  dalam  menetapkan  Perpu merupakan  kewenangan  atribusi  karena  diamanatkan  oleh  UUD  NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Oleh sebab itu, tindakan Presiden dalam penerbitan  Perppu  berada  dalam  kedudukannya  sebagai  kepala pemerintahan  untuk  mengambil  tindakan  cepat  dalam  urusan  legislasi. Dengan perkataan lain, wewenang Presiden menetapkan Perppu adalah wewenang luar biasa di bidang perundang-undangan harus berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama pembentukan
B. Ukuran utama penetapan sebuah Perpu oleh Presiden yaitu adanya suatu keadaan  “kegentingan  yang  memaksa”.  Namun  demikian  dalam penjelasan Undang-Undang tidak dijelaskan apa defenisi atau prasyarat dari ketentuan “kegentingan yang memaksa” yang dimaksud. Sehingga dalam  praktik  ketatanegaraan  banyak  Perpu  yang  dikeluarkan  oleh Presiden  tidak  memenuhi  unsur  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa tetapi lebih kepada kepentingan yang memaksa

## 2. Saran
A. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang,  pemerintah harus  berhati-hati  dan  memperhatikan  dengan  seksama  pembentukan suatu  Perpu,  sehingga  Perpu  yang  dikeluarkan  pada  nantinya  tidak mencerminkan kepentingan penguasa.
B. Harus ada regulasi yang jelas untuk mengatur dan memaknai keadaan hal ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  sehingga  tidak  ada  lagi  yang menafsirkan hal ihwal kegentingan yang memaksa berbeda-beda

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  pemerintahan  Negara;  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
Achmad  Ruslan, Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan    Perundang- undangan di Indonesia ,  Rangkang  Education, Yogyakarta, 2011
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), FH UII Press, Yogyakarta, 2006
___________, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FH.UII Press. 2004
Chrisdianto  Eko  Purnomo,  “Pengaruh  Pembatasan  Kekuasaan  Presiden  Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2,
April 2010.,
C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia: pengertian hukum tata negara dan    perkembangan    pemerintahan    Indonesia    sejak    perkembangan kemerdekaan  1945 ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2008
Denny  Indrayana, Amandemen  UUD  1945  Antara  Mitos  dan  Pembongkaran, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
Dahlan Thaib, Jaiz Hamidi dan N’imatul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi , Jakarta: Rajawali Pers, 2003
Ismail Hasani  dan A. Gani Abdullah, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Jimly Asshidiqie. Hukum Tata Negara Darurat . RajaGrafindo Persada, Jakarta.2007
____________. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta. 2010
Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung, 2003,
Mohammad  Laica  Marzuki, Berjalan-Jalan  Di  Ranah  Hukum, Buku  Kesatu,  Edisi Revisi  Cetakan  Kedua,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-Undangan  1 ,  Cetakan  kelima,  Kanisius, Yogyakarta, 2009
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.2005
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

## B. Jurnal dan Makalah
Chrisdianto  Eko  Purnomo,  “ Pengaruh  Pembatasan  Kekuasaan  Presiden  Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia ”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2,
April 2010
Malik, “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013
Rukmana  Amanwinata, Sistem  Pemerintahan  Indonesia, Jurnal  Sosial  Politik “Dialektika”, Vol. 2 No. 2 Tahun 2001
Ni’matul  Huda,  “ Problematika  Substantif  Perppu  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Mahkamah Konstitusi” , Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013

## C. Situs Internet
Moh.  Mahfud  MD.,  MK  dan  Politik  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.  Makalah di  akses situs  web www.mahfudmd.com pada tanggal 2 Juli 2015
Wahyu Jafar, Bahaya Otoritarianisme Perpu , diakses ,
http://www,primaironline.com/interaktif/detail.php?catid=Opini&artid=baha ya-otoritarianisme-perpu , diakses 20 Juli 2015
http://innajunaenah.wordpress.com/2009/06/01/fungsi-peraturan-perundang- undangan/ Di akses pada tanggal 10 Juli 2015,
http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi-peraturan-perundang-undangan/ Diakses pada tanggal 11 juli 2015,

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu