## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA
Winna Amelia A. Senandi a, Thresia Hilda M.Y. Krey b a Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Email: senandiwinna@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Email: krey.hilda@gmail.com
Naskah diterima: 10 Maret 2024; revisi: 20 Maret 2024; disetujui: 2 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.81

## Abstrak:
Penelitian  dengan  judul  “Efektifitas  Pelaksanan  Pembinaan  Anak  Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Jayapura” dilakukan di Jayapura.  Tujuan  penulisan  adalah  Untuk  Mengetahui  bentuk  pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dan Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Jayapura .  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  normatif empiris.  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  Bentuk  Pelaksanaan  Pembinaan  Anak  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Jayapura  adalah  Bentuk  Pelaksanaan pembinaannya  digolongkan  ke  dalam  dua  bentuk  yaitu:  (1)  Fisik/jasmani,  seperti olahraga  seperti  senam,  bulu  tangkis,  tenis  meja,  sepak  bola,  futsal,  (2)  Sosial: Menerima  kunjungan  dari  keluarga;  (3)  spiritual  (kerohanian);  (4)  Kesadaran berbangsa  dan  bernegara;  (5)  Kemampuan  intelektual/kecerdasan;  (6)  Program Pembinaan  keterampilan  (menari,  bermain  musik,  melukis,  menyanyi,  puisi);  (7) Program kemandirian misalnya dalam bentuk berkebun, peternakan atau perikanan, pertukangan,  otomotif  dan  kerajinan  tangan.  Kendala-Kendala  Dalam  Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura adalah Dari segi pemenuhan hak anak dalam hal Pendidikan, Keterbatasan Sarana dan fasilitas pembinaan, Kualitas program pembinaan, Rendahnya Tingkat kedisiplinan, Petugas (SDM), Lokasi LPKA yang Jauh, Kendala air bersih dan jaringan internet, Anggaran yang  tersedia  terbatas  (Masalah  dana),  Ketiadaan  Dokter  yang  bertugas  di  Klinik LPKA, dan Kurangnya psikolog anak. Akhirnya, Pola pembinaan terhadap anak harus benar-benar  dilaksanakan  dan  didasarkan  pada  peraturan  yang  berlaku  dengan memenuhi segala bentuk hak-hak anak pelaku tindak pidana
Kata  Kunci: Efektifitas,  Pelaksanaan,  Pembinaan,  Anak,  Anak  Didik  dan Pemasyarakatan

## LATAR BELAKANG
Anak  merupakan  Amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  juga memiliki  harkat  dan  martabat  seutuhnya  layaknya  manusia  dewasa.  Anak  juga memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang berbeda dengan orang  dewasa.  Anak  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh, serasi, selaras dan seimbang.
Bahwa untuk menjaga harkat dan dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, anak juga harus mendapatkan hak layaknya sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum, oleh sebab itu hak-hak yang melekat dalam dirinya  harus  dihormati  dan  dilindungi.  Perlindungan  terhadap  anak  merupakan bagian  dari  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia.  Berkaitan  dengan  perlindungan  hak anak, Bangsa Indonesia juga sebagai anggota yang turut menandatangani ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the child ) yang mengatur prinsip perlindungan  hukum  terhadap  anak  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 1
Berbicara mengenai sifat dan ciri anak di mana usia anak-anak merupakan masa labil  dalam  perkembangan  mental,  sehingga  mudah  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang berada dilingkungan sekitar mereka berada, baik itu positif maupun negatif. Banyak anak  yang  berperilaku  negatif  dan  mengakibatkan  perilaku  mereka  menjurus  ke tindakan  kriminal  yang  akhirnya  membuat  si  anak  berada  pada  posisi  berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. seperti yang telah diatur dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  atau  disingkat UUSPPA,  Pasal  1  ayat  (3),  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Anak yang melakukan tindak pidana dan diproses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan,  pengadilan  sampai  pada  pelaksanaan  putusan  yang  menempatkan  si anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  atau  disingkat  LPKA.  Si  anak  tersebut juga memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi dan tetap diberikan, serta harus diupayakan  agar  hak  anak  harus  tetap  terpenuhi,  salahsatunya  adalah  dengan memberikan  perlindungan  khusus  selama  si  anak  tersebut  berada  dalam  masa
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pasal 1 ayat (20) UUSPPA, LPKA merupakan Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Dan anak dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  anak  akan membahayakan  masyarakat.  Dan  selama  di  LPKA  anak  sebagai  narapidana  anak akan  mendapatan  pembimbingan  dan  pembinaan  sampai  pada  masa  hukumanya selesai dan dia Kembali ke tengah masyarakat (bebas).
Pembinaan  adalah  suatu  bagian  dari  rehabilitasi  watak  dan  perilaku  para narapidana,  dalam  proses  pembinaan,  bimbingan  dan  didikan  harus  berdasarkan pancasila.  Upaya  pembinaan  terhadap  anak  berbeda  dengan  pembinaan  terhadap narapidana  dewasa,  karena  pola  pikir  dan  fisik  anak  tentu  berbeda  dengan  orang dewasa  sehingga  harus  benar-benar  diperhatikan  pemenuhan  dan  perlindungan akan  hak-hak  si  anak  tersebut,  hal  ini  telah  diatur  dalam  UUSPPA  dan  Undang- Undang  Pemasyarakatan.  Salah  satu  upaya  melindungi  kepentingan  anak  yaitu pemisahan tempat untuk membina Anak yang berkonflik dengan hukum/narapidana anak  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  membina  narapidana  dewasa,  karena apabila dicampur sangat dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap mental anak tersebut.
Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana ditangani dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yang berlandaskan pada Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UUSPPA).  Anak  yang  melakukan  tindak pidana  setelah  diproses  dan  dijatuhi  hukuman  akan  ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terpisah dari lapas Orang Dewasa.  Demikian halnya di Kota Jayapura tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga cukup tinggi. Seperti diketahui bahwa untuk tahun 2021 jumlah perkara Anak yang diproses dan sampai pada putusan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebanyak 23 (dua puluh  tiga)  kasus,  sedangkan  di  tahun  2022  untuk  perkara  anak  sebanyak  32  (tiga puluh dua) kasus dan 2 (dua) kasus diputus melalui Diversi. 2
Jelas  terhadap  anak  yang  sudah  diputus  bersalah  dan  ditempatkan  di  LPKA patut  diberikan  bimbingan  dan  pembinaan  dan  tetap  harus  memperhatikan  asas kepentingan  terbaik  bagi  si  anak  tersebut.  Kota  Jayapura  khusus  narapidana  anak ditempatkan di LPKA Kelas II yang dulunya disebut Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2 http//:pn.jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html/ Laporan Tahunan Tahun 2021 dan 2022.
Sejak  tahun  2017  Lapas  Anak  sudah  berdiri  sendiri  meskipun  lokasinya  masih bersamaan  dengan  lokasi  LAPAS  Orang  Dewasa.  Kemudian  dengan  adanya UUSPPA menetapkan bahwa anak yang telah diputus bersalah haruis ditempatkan di Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (LPKA)  yang  benar-benar  terpisah  dari Lingkungan Lapas Dewasa, yang berlokasi di Kampung Bate Distrik Keerom.  Anak yang berada di LPKA Kelas II Jayapura dididik dan dibina serta dibekali ilmu dengan tujuan agar supaya ketika keluar dari LPKA si anak telah berubah, menjadi mandiri dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat tanpa ada stigmatisasi.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah ditempatkan di LPKA Kelas II  Jayapura serta untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pembinaan anak di LPKA Kelas II Jayapura. Karena kita tahu bahwa berdasarkan UUSPPA dan juga  UU  Nomor 12 Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan bahwa  meskipun  si anak dinyatakan  bersalah dan menjalani hukuman  di LPKA  akan  tetapi  hak-hak  dasar  si anak harus tetap hormati dan dipenuhi.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Jayapura  yaitu  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA)  Kelas  II  Jayapura  yang  terletak  di  Keerom.  Menggunakan  tipe  penelitian normatif  empiris.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  Pustaka, 3 dengan  menganalisis  permasalahan  dan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Penelitian  hukum  empiris  yang  menelaah  dan  mengumpulkan  data  lapangan  yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Populasi  yang  dipilih berkaitan  dengan  Populasi  atau universe  adalah  seluruh obyek  atau  seluruh  individu  atau  seluruh  gejala  atau  seluruh  kejadian  atau  seluruh unit yang akan diteliti. 4 Sehingga populasi yang dipilih berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai Purposive Sampling adalah berdasarkan penilaian peneliti mengenai
3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 104.
4 Ronny  Hanitidjo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Judimetri ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1990, hal.44
siapa  saja  yang  pantas  memenuhi  persyaratan  untuk  dijadikan  sampel.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  Pelaksaan  Pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  di LPKA. Sedangkan Sampel dari populasi yaitu anak binaan di LPKA Kelas II Jayapura.
Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari anak  didik  pemasyarakatan  serta  beberapa  narasumber  lainnya  seperti  pegawai LPKA  Klas  II,  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  masalah  pembinaan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan
Teknik  pengumpulan  data,  yaitu  Studi  Kepustakaan  ( Library  Research ), dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang  dikaji.  Studi  lapangan  ( Field  Research ),  dilakukan  dengan  maksud  untuk memperoleh  data  primer,  dengan  teknik  Teknik  Wawancara  ( Interview ),  serta kuisioner,  digunakan  kuisioner  terbuka  ( open  Questionnaire ).  Yang  kemudian  data dianalisis secara kualitatif dihubungkan dengan data-data kepustakaan. Hasil analisis kemudian  disajikan  secara  deskriptif  dan  disusun  dalam  suatu  kesimpulan  guna menjawab  permasalahan.  Tujuannya  adalah  agar  jawaban  yang  diperoleh  sifatnya menyeluruh dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atas permasalahan yang diangkat.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Bentuk  Pelaksanaan  Pembinaan  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas II Jayapura
Lembaga  Pemasyarakatan  atau  LAPAS  adalah  tempat  untuk  melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lapas merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan  anak  ini  dimaksudkan  untuk  menampung  anak-anak  pidana  yang telap  divonis  bersalah  dan  harus  menjalani  masa  hukumannya.  Untuk  di  kota Jayapura sendiri Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura yang terletak di Keerom yaitu di Kampung Bate Distrik Arso.
LPKA  Kelas  II  Jayapura  didirikan  pada  tanggal  10  Januari  2017 melalui  Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Kerja Sementara LPKA Kelas II Jayapura, Nomor: W.30-448.UM.02.01 Tahun 2017. Awalnya berdiri LPKA Kelas II Jayapura beralamat
di Jalan Kesehatan II Abepura karen saat itu LPKA Jayapura belum memiliki Gedung sendiri dan masih menumpang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, yang pada saat itu memiliki kapasitas hunian sebanyak 50 anak. Namun LPKA Kelas II Jayapaura sejak bulan April 2020 sudah berdiri sendiri bertempat dan berlokasi di Keerom bersamaan dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.
Dalam  substansi  UU  Nomor  11 Tahun 2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana Anak  (disingkat  UUSPPA)  mengatur  mengenai  penempatan  anak  yang  menjalani proses  peradilan  dapat  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) yaitu  pada  Pasal  86  ayat  (1).  UUSPPA  Pasal  1  ayat  (20),  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  LPKA  adalah  lembaga  atau  tempat  Anak menjalani masa pidananya. Dalam Pasal 85 UUSPPA mengatur mengenai  :
(1)  Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
(2)  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berhak  memperoleh  pembinaan, pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan  pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(4)  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  penelitian  kemasyarakatan  untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)  Bapas  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Untuk  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  anak  di  LPKA  Kelas  II  Jayapura sebelumnya  dilakukan  penggolongan  berdasarkan:  umur,  jenis  kelamin,  lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20 UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, dalam pelaksanaan pembinaan harus  juga  tetap  diperhatikan  akan  hak-hak  dari  anak  pidana  di  dalam  Lembaga Pemasyaratatan  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  14  jo.  Pasal  22  UU  NO.  12 Tahun 1995, sebagai berikut :
a)  Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b)  Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani; c)  Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran;
d)  Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e)  Berhak menyampaikan keluhan;
f)  Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g)  Berhak  menerima  kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya;
h)  Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
i) Berhak  mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga;
j) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
k)  Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
l) Berhak  mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku
Adapun  jumlah  warga  binaan  anak  pada  LPKA  Kelas  IIA  Jayapura  adalah sebagai berikut :
Tabel 1.
Jumlah anak Pelaku Tindak Pidana Di LPKA Kelas II Jayapura Tahun 2022 Jumlah Anak Binaan Ket Anak Laki-Laki 14 Pidum 9 Anak Narkoba 5 Anak Anak Laki-Laki 3 Di luar LPKA Kelas II

## 17
Sumber : LPKA Kelas IIA
Setelah  melihat  uraian  ketentuan  peraturan  perundangan,  Pasal  85  UUSPPA dan Pasal 12 UU Pemasyarakatan maka LPKA Kelas II Jayapura juga harus berupaya tetap memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak pidana sesuai dengan pembagian dan penggolongan tersebut. Seperti dalam hal pembinaan, Pembinaan anak pidana di LPKA Kelas II Jayapura dibagi menjadi: (1) Pembinaan kepribadian; (2) Pembinaan keterampilan, dan (3) Program pembinaan Mental. Dapat dilihat jenis pembinaan yang dilakukan dan diterapkan di LPKA Kelas II Jayapura terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah, sebagai berikut :
1.  Untuk Kepribadian, antara lain berupa:
a.  Fisik/jasmani:  Program  Pembinaan  Jasmani  dalam  bentuk:  olahraga  seperti senam, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, futsal, kegiatan lain untuk menjaga kesehatan,  kebugaran,  fisik  dan  mental  anak.  Pendidikan  formal,  rekreasi, kesenian, pramuka dan kesehatan;
b.  Sosial : Menerima kunjungan dari keluarga;
Spiritual (kerohanian) : agama, ceramah agama. pengajian bagi yang muslim dan ada ibadah anak2 seperti Tunas bagi yang kristen.
c.  Kesadaran berbangsa dan bernegara; yaitu dengan bentuk upacara bendera, apel  pagi  dan  sore,  kepramukaan,  penyuluhan  dan  sosialisasi  termasuk
kegiatan lain yang dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara si anak.
d.  Kemampuan  intelektual/  kecerdasan,  dalam  bentuk  Pendidikan  formal,  SD, SMP  dan  SLTA.  Dan  mehgikuti  Pendidikan  non  format  seperti  Paket  C  dan informal seperti mengikuti kursus-kursus.
Pembinaan intelektual pun di laksanakan secara rutin, yang disesuaikan dengan hak anak yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan dan lembaga pembinaan wajib menyelenggarakan pendidikan.
2.  Program Pembinaan keterampilan antara lain meliputi:
a.  Program  pembinaan  keterampilan  yang  didasarkan  pada  bakat  seni,  dalam bentuk:  menari,  bermain  musik,  melukis,  menyanyi,    kegiatan  lain  yang bertujuan  untuk  menggali  potensi  anak  untuk  lebih  mengembangkan kemampuannya  di  bidang  seni  yang  berpotensi  untuk  membentuk  karakter positif pada diri anak secara psikologis melalui seni.
b.  Program  kemandirian  yang  mendukung  kemandirian  misalnya  dalam  bentuk berkebun,  peternakan  atau  perikanan,  pertukangan,  otomotif  dan  kerajinan tangan.
3.  Program pembinaan Mental:
a.  bimbingan  individu  yaitu  bimbingan  yang  memungkinkan  anak  mendapatkan layanan langsung secara tatap muka antara anak didik pemasyarakatan dan petugas seperti psikolog.
b.  Bimbingan  kelompok  adalah  kegiatan  bimbingan  yang  di  berikan  kepada sejumlah  individu  yang  di  lakukan  secara  bersama-sama,  guna  dapat  tepat juga  memberikan  bantuan  kepada  individu  dan  juga  meningkatkan  dan mengembangkan potensi minat dan bakat.
Untuk pembinaan kemandirian, contohnya seperti menjahit, montir, pertukangan kayu, las besi, membuat keset, membuat pigura, handy craft dan lain-lain yang dapat membentuk kemandirikan si anak.
Untuk  Pembinaan  Fisik,  seperti  olahraga  anak-anak  di  LPKA  tetap  diberi kesempatan  untuk  melakukan  olahraga  seperti  bermain  bola  atau  Futsal,  untuk kesenian yaitu rutin latihan vokal grup bagi yang hobby menyanyi. Untuk kesehatan, anak-anak  yang  sakit  atau  memerlukan  pengobatan  tetap  diberikan  walaupun petugas medis akan datang jika itu dipanggil oleh petugas, karena untuk saat ini belum ada dokter khusus menetap di Klinik LPKA untuk memeriksa dan merawat anak-anak
yang jatuh sakit. Memang di LPKA Kelas II Jayapura sendiri ada Klinik Berobat Namun hanya menangani anak-anak yang sakit seperti demam biasa, batuk, dan Pilek karena kalau anak yang menderita sakit seperti malaria dan Radang (Leukosit yang tinggi) biasaya  langsung  dilarikan  ke  Rumah  Sakit  Kwaingga  karena  ketiadaan  Dokter  di Klinik LPKA tersebut.
Anak di LPKA juga mendapatkan jadwal khusus keluarga mereka untuk datang menjenguk  yaitu  di  setiap  hari  kerja  Senin –  Jumat  pukul  08.00  sampai  12.00 Wit.
Untuk kerohanian tetap dilaksanakan, bagi yang muslim ada pengajian dan ada ruang ibadah  yang  dapat  digunakan  untuk  ibadah  lima  waktu  begitu  juga  dengan  yang beragama nasrani ada tempat ibadah.
LPKA Kelas II Jayapura dalam pembinaan anak pidana tidak mendapat  suatu pengkhususan, namun ada pembedaan atau pemisahan ruangan berdasarkan umur dan jenis tindak pidana yang dilakukan si anak tersebut.
Kegiatan sehari-hari anak pidana di LPKA Jayapura tidak dibedakan antara satu anak  dengan  anak  pidana  lainnya,  semua  anak  pidana  mendapatkan  jadwal  yang sama selama berada di LPKA. Secara umum hak anak pidana dipenuhi dengan baik oleh LPKA, namun secara khusus untuk pembinaan anak pelaku tindak pidana belum ada penanganan khusus seperti pembinaan medis di dalam lapas, atau rehabilitasi medis  yang  dapat  di  lakukan  di  dalam  lapas  dan  juga  bimbingan konseling  khusus oleh psikolog anak. Karena untuk psikolog anak sendiri belum ada di LPKA Kelas II Jayapura sehingga langsung ditangani oleh Petugas LPKA di bidang Pembinaan.
Untuk fasilitas di LPKA Jayapura sendiri antara lain adalah: perpustakaan mini (taman  baca),  Klinik  Berobat,  Layanan  Kunjungan,  Layanan  Pengaduan,  Layanan Kebersihan, dan Layanan Makanan. Semua dijalankan langsung oleh petugas LPKA Jayapura.
Dalam  Undang-undang  Tentang  Pemasyarakatan  ditegaskan  bahwa  sistem pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  dapat berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggungjawab.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  sebagai  wujud  pelembagaan  respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan masyarakat.
Pembinaan  kepribadian  diarahkan  pada  pembinaan  mental  dan  watak  agar bertanggung  jawab  kepada  diri  sendiri,  keluarga  dan  masyarakat.  Sedangkan pembinaan  kemandirian  diarahkan  pada  pembinaan  bakat  dan  keterampilan  agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Secara  umum  dapatlah  dikatakan  bahwa  pembinaan  dan  bimbingan pemasyarakatan  haruslah  ditingkatkan  melalui  pendekatan  pembinaan  mental (agama,  Pancasila  dan  sebagainya)  meliputi  pemulihan  harga  diri  sebagai  pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi  pembangunan  bangsa  dan  oleh  karena  itu  mereka  dididik  (dilatih)  juga  untuk menguasai  ketrampilan  tertentu  guna  dapat  hidup  mandiri  dan  berguna  bagi pembangunan.  lni  berarti,  bahwa  pembinaan  dan  bimbingan  yang  diberikan mencakup  bidang  mental  dan  ketrampilan.  yang  mereka  miliki,  diharapkan  mereka dapat  berhasil  mengintegrasikan  dirinya  di  dalam  masyarakat.  Semua  usaha  ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

## Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura
Melakukaan  pembinaan  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  di  LPKA  Kelas  II Jayapura  juga  bukan  merupakan  hal  yang  mudah,  LPKA  Jayapura  sendiri  dalam pelaksanaan pembinaan  anak masih banyak mengalami hambatan. Menurut hemat penulis ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan Anak di LPKA Kelas II Jayapura, antara lain:
1.  Dari segi pemenuhan hak anak dalam hal Pendidikan, terdapat kurangnya sarana prasana Pendidikan, di LPKA Kelas II Jayapura ada anak pidana yang tingkat SMP dan SMA namun dalam hal pemenuhan Pendidikan masih kurang karena semua masih digabung karena keterbatasan tenaga pengajar. Di LPKA juga belum ada PKBM  (Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat).  Pusat  Kegiatan  Belajar  dirasakan perlu  ada  di  dalam  LPKA  supaya  anak  pidana  yang  ada  di  LPKA  bisa mendapatkan  Pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  standar  tingkatan  mereka. Meskipun selama ini meskipun Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) belum ada  akan  tetapi  petugas  LPKA  selalu  berusaha  untuk  memenuhi  dan  mengisi
waktu  anak-anak  dengan  memberikan  buku-buku  sebagai  bahan  bacaan  anak- anak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan mewawancarai  petugas  LPKA 5 ,  kurangnya tenaga  pendidik  menjadi  hal  yang  sangat  mendominasi  karena  dari  anak-anak yang  berbeda  tingkatan  Pendidikan  mereka  semuanya  diajarkan  sama  oleh petugas  LPKA  yang  ada.  Sementara  petugas  LPKA  sendiri  lebih  banyak  yang disiplin  ilmunya  adalah  ilmu  Hukum  bukanlah  dari  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan  (FKIP)  sehingga  hal  ini  dirasakan  kurang  berkompeten  di  dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada anak pidana di LPKA.

## 2. Keterbatasan Sarana dan fasilitas pembinaan
Pembinaan  keterampilan  kerja;  untuk  keterampilan  kerja  terkendala  di  sarana prasarana  dan  dana.  Misalnya  dalam  keterampilan  membuat  prakarya  atau pekerjaan  tangan  harus  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit  untuk  membeli bahan-bahan  keterampilan.  Anggaran  yang  tersedia  terbatas  (Masalah  dana). Dana  sangat  dibutuhkan  sebagai  faktor  utama  yang  menunjang  pelaksanaan keterampilan  kerja  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  pada  LPKA  Jayapura. Kurangnya  peralatan  atau  fasilitas,  misalnya  adanya  peralatan  penunjang  yang rusak  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  untuk  kelancaran  proses pelaksanaan  pembinaan  terhadap  anak  dalam  mengembangkan  kreatifitasnya, karena  dari  semuanya  itu  tidak  menutup  kemungkinan  faktor  tersebut  menjadi penyebab  tidak  nyamannya  si  anak  dalam  masa  pembinaan  di  LPKA.  Serta fasilitas kamar tahanan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Standard Minimum Rules .

## 3.   Kualitas program pembinaan
Diperlukan program kegiatan pembinaan yang kreatif, murah serta mudah untuk dilakukan  oleh  anak  dan  memancing  anak-anak  untuk  bersemangat  dalam melakukannya.  Akan  tetapi  untuk  kualitasnya  dan  bentuk-bentuk  program pembinaan tersebut semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia.
4.  Rendahnya Tingkat kedisiplinan
Anak  dengan  mental  yang  masih  labil  terkadang  berpengaruh  pada  tingkat kedisiplinannya.  Masih  ada  anak  pidana  yang  tidak  patuh pada  peraturan  yang
5 Metlin, Petugas LPKA pada Bagian Pembinaan.
berlaku,  sehingga  dalam  memberikan  pembinaan,  terkadang  mereka  tidak mengikuti  dengan  baik.  Anak  pelaku  tindak  pidana  terkadang  masih  ada  yang tidak disiplin dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan di LPKA. 5.  Petugas (SDM)
Dalam  pembinaan,  petugas  mempunyai  peran  yang  sangat  penting.  Hal  yang menjadi  dasar  yang  dapat  mempengaruhi  pola  perilaku  dan  bertindak  para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem  pemasyarakatan  itu  sendiri  serta  kesensitifan  dan  keahlian  dalam menghadapi  dan  menangani  anak  di  bawah  umur  yang  jelas  berbeda  dengan orang dewasa. Sehinga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan- persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan yang dimaksud.
6.   Lokasi LPKA yang Jauh
Hak  mendapatkan  kunjungan  keluarga  kepada  anak  didik  pemasyarakatan,  ini menjadi permasalahan tersendiri bagi keluarga anak didik pemasyarakatan yang akan datang menjenguk atau mengunjungi anak-anak tersebut. Untuk diketahui bahwa lokasi LPKA dari kota Jayapura kurang lebih berjarak 50 KM dan ditempuh selama 1 jam lebih perjalanan. Sehingga kadang-kadang waktu kunjungan yang diberikan  dalam  1  minggu  hari  senin  sampai  jumat  yang  telah  ditentukan  jam 08.00 Wit sd 12.00 Wit dirasakan waktu yang tidak cukup, dikarenakan jarak yang jauh  sehingga  banyak  dari  keluarga  anak  pidana  menjadi  jarang  untuk  datang menjenguk.  Kalaupun  datang  menjenguk  terkadang  waktunya  menjadi  lebih sedikit karena lebih banyak habis di perjalanan yang jauh.
7.  Kendala air bersih dan jaringan internet
Kendala  air  bersih  dan  jaringan  internet,  Air  bersih  menjadi  salah  satu permasalahan karena akan berpengaruh kepada kebersihan MCK. Air lebih sering tidak mengalir sehingga perlu untuk membeli air tangki sendiri, selain itu jaringan internet yang tidak memadai sehingga berpengaruh juga terhadap kinerja petugas yang otomatis terganggu karena saat ini segala informasi dan laporan pelayanan lebih banyak bersifat online atau menggunakan jaringan internet.
8.  Anggaran yang tersedia terbatas (Masalah dana)
Dana  sangat  dibutuhkan  sebagai  faktor  utama  yang  menunjang  pelaksanaan pendidikan  dan  pembinaan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  pada  suatu Lembaga Pemasyarakatan dan ini juga sangat dibutuhkan pada LPKA Jayapura, yang  nantinya  akan  menunjang  pengadaan  peralatan  dan  bahan-bahan  yang
digunakan  dalam  program  pembinaan.  Karena  program  pembinaan  pada  LPKA Kelas  II  Jayapura  dibagi-bagi  menurut,  minat  dan  bakat  setiap  narapidana termasuk anak pelaku tindak pidana.
9. Ketiadaan Dokter yang bertugas di Klinik LPKA,  sehingga Ketika ada anak yang sakit  seperti  batuk,  pilek  masih  bisa  diobati  dan  ditangani  oleh  petugas  LPKA setempat, sedangkan jika ada anak yang sakit sedikit lebih serius seperti malaria, leukosit  meningkat  itu  petugas  LPKA  langsung  mengatarkan  si  anak  ke  Rumah Sakit terdekat di Kwaingga.
10.  Kurangnya psikolog anak
Psikolog  khusus  untuk  menangani  anak  warga  binaan  dirasakan  sangat  penting karena anak yang melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman benar-benar harus  didampingi  secara  khusus  oleh  seorang  ahli  yang  dapat  mengerti  dan memahami  serta  tahu  bagaimana  melakukan  pendekatan  terhadap  anak-anak tersebut tanpa ada kendala komunikasi yang banyak terjadi. Anak seringkali takut untuk berbicara bahkan menutup diri.
Kendala-kendala  yang  telah  di  sebut  diatas,  menunjukan  keberadaan  LPKA yang sebagai benteng terakhir dalam membina anak pelaku pidana agar mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam membina anak agar kelak menjadi manusia yang benar-benar menyadari segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan.
Dalam  hal  hak  anak  pidana  di  LPKA  dalam  mendapatkan  Pendidikan  maka harus ada Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk adanya dibentuk Pusat  Kegiatan  Belajar  Mengajar  (PKBM)  yang  memang  ada  guru  atau  pendidik khusus untuk mengajar dan membimbing anak-anak dalam hal Pendidikan formal.
Psikolog  anak  juga  penting  untuk  dipikirkan  karena  ini  berkaitan  dengan pendampingan  terhadap  anak  yang  jelas-jelas  menjalani  masa  pidananya  di  LPKA yang  jauh  dari  orang  tua  sehingga  keberadaan  psikolog  ini  benar-benar  sangat diperlukan dalam hal pendampingan mental dan psikologi anak. Termasuk Bantuan Hukum  juga  masih  diperlukan  bagi  anak  pidana  yang  sudah  ada  di  LPKA.  Bukan hanya yang masih dalam proses pidana saja akan tetapi yang sudah diputus bersalah dan  berada  di  LPKA  juga  masih  membutuhkan  dampingan  Bantuan  Hukum  harus tetap ada untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap anak pelaku  pidana  yang  bisa  berpotensi  pada  terjadinya  pelanggaran  Hak-Hak  Anak (HAM).

## KESIMPULAN
Bentuk  Pelaksanaan  Pembinaan  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas II Jayapura diberikan seperti untuk kepribadian berupa (a) Fisik/jasmani, seperti kegiatan  olahraga  seperti  senam,  bulu  tangkis,  tenis  meja,  sepak  bola,  futsal,  (b) Sosial: Menerima kunjungan dari keluarga; (c) spiritual (kerohanian); (d) Kesadaran berbangsa  dan  bernegara;  (e)  Kemampuan  intelektual/  kecerdasan;  Program Program Pembinaan keterampilan (menari, bermain musik, melukis,  menyanyi,  dan Program kemandirian misalnya dalam bentuk berkebun, peternakan atau perikanan, pertukangan,  otomotif  dan  kerajinan  tangan.  Terakhir  adalah  pembinaan  mental secara  individu  yaitu  bimbingan  yang  memungkinkan  anak  mendapatkan  layanan langsung secara tatap muka antara anak dan psikolog.
Dalam memberikan pembinaan kepada anak di LPKA juga terdapat  beberapa kendala,  antara  lain  dari  segi  pemenuhan  hak  anak  dalam  hal  Pendidikan  karena ketiadaan  guru  dan  juga  belum  ada  Pusat  kegiatan  Belajar  Mengaja  (PKBM), keterbatasan sarana dan fasilitas pembinaan, kualitas program pembinaan, lemahnya disiplin anak-anak,  lokasi LPKA yang jauh, kendala air bersih dan jaringan internet, masalah anggaran, serta kurangnya psikologi anak.
Sangat  diperlukan  kerja  sama  dengan  Dinas  terkait  untuk  dapat  mendirikan pusat  belajar  (PBKM)  sehingga  Pendidikan  anak-anak  tetap  dapat  terpenuhi  serta diperlukan  Psikolog  untuk  mendampingi  si  anak  serta  Dokter  yang  bisa  menetap bertugas di dalam LPKA tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan , Liberty, Jakarta, 1986;
Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya , Mandar Maju, Bandung, 2005;
Mangunhardjana.  AM, Kepemimpinan:  Teori  dan  Pengembangannya .  Kanisius. Yogyakarta, 1986;
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015;
P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1984; Prof.  Dr.  Widodo,  S.H,  M.H, Prisonisasi  Anak  Nakal  Fenomena  Dan Penanggulangannya , Aswajaya Pressindo, Jogjakarta, 2011;
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1987;
Ronny  Hanitidjo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Judimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
Simanjuntak,  B.,  I.  L  Pasaribu, Membina  dan  Mengembangkan  Generasi  Muda, Tarsito, Bandung, 1990;
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981; Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;

## Perundang-Undangan:
UU Nomor 11 Tahun 1912 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakat;
Permenkumham  Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010;
Internet :
http://www.proseshukum.com/lembagapembinaan-khusus-anak-lpka.html, http://www.artikata.com/arti.pembinaan ;
http//:pn.jayapura.go.id/home/link/20170810061009879063803598bf8c1683cd.html/ Laporan Tahunan Tahun 2021 dan 2022
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.web.id ;
Yuliyanto dkk, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses dari http://sipkumham. balitbangham. go.id/assets/img