## PENDAHULUAN
Proses pengambilalihan tanah secara global dapat dilakukan oleh industri pangan skala besar seperti di wilayah Amerika Selatan (White et al. 2012) maupun Karibia (Borras et al. 2012), energi (Mc.Carthy et al. 2012), ataupun untuk industri wisata seperti di Gili Trawangan (Dickerson 2008; Hampton and Jeyacheya 2015), Srilanka (CNS 2014) dan Colombia (Ojeda 2011). Pengambilalihan tanah yang terakhir ini juga terjadi di Pulau Pari dan merupakan satu bentuk land grabbing atau perampasan tanah yang memiliki tujuan berbeda dengan ekspansi besar perkebunan atau tambang yang ekstraktif. Yang terjadi pada sektor wisata atau konservasi bisa dikategorikan sebagai green grabbing yakni perampasan tanah untuk tujuan- tujuan konservasi atau mengelola lingkungan menjadi lebih baik (Fairhead et al. 2012; Bahri dkk 2017). Aspek perampasan oleh kapital di dalam prosesnya tampak ketika tanah-tanah hak
komunal yang dikuasai masyarakat lokal dikonversi menjadi tanah dengan hak pribadi, formal serta penciptaan pasar tanah yang bebas untuk memuluskan investasi seperti DeSoto konsepsikan (Zoomers 2010)
Berdasarkan sejarah lisan, masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah menghuni pulau ini sejak awal abad 20. Masyarakat yang memanfaatkan pulau ini berasal dari Pulau Panggang, Pulau Tidung ataupun pulau lain yang telah lebih dahulu dihuni. Pasca registrasi tanah pertama kali tahun 1960, baru warga memiliki surat keterangan berupa Letter-C atas persil tanah yang mereka manfaatkan. Hal ini mengubah sistem tenurial yang sebelumnya bersifat non-formal, berbasis pemanfaatan komunal yang artinya tidak diperjualbelikan pada orang luar menjadi tanah milik pribadi. Pada tahun 1982- 1985 staf kelurahan “meminjam” Letter-C ini dengan alasan akan “diputihkan” agar mendapat legalisasi yang lebih kuat.

## EKONOMI POLITIK KONFLIK AGRARIA PULAU KECIL (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)
Political economy of Agrarian Conflict of Small Island: Case Study in Pari Island, Seribu Islands, Capital Province of Jakarta
Yoppie Christian 1*) , Arif Satria 2 , Satyawan Sunito 2
1 Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-LPPM IPB
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) Email : lakulintang@gmail.com

## ABSTRACT
A small island of Pari currently experiencing agrarian conflicts over land involving locals and tourism corporations. This conflict has lasted for more than twenty years and there has been no solution to this dispute. This research chooses a case study approach to discover how the appropriation of the means of production by capital to Pari’s locals and analyze the critical point of capital penetration into the insular region. The data were taken using observation, interviews, archives, focused discussions, and mass-media as a qualitative analysis material by generalizing the empirical findings into the intermediate theoretical analysis. The results show that this process of dispossession involves the state apparatus essentially by manipulating the lack of local knowledge of the formal property system and the application of pseudo-legal system to strengthen the land acquisition process. The Marxian political economic perspective sees the relation between corporation and state in land dispossession in Pari is in order to create a pre-condition for the formation of a new space of capitalism. This new space is based on primitive accumulation by separating humans from their means of production and creating landless people as the foundation for the operation of capital accumulation by the tourism industry and potentially excluding fishers or local communities as actors in small island resource management.
Keywords: accumulation by dispossesion, agrarian conflict, political economy, small island

## ABSTRAK
Pulau kecil Pari saat ini mengalami konflik agraria atas tanah yang melibatkan masyarakat lokal dan korporasi wisata. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari duapuluh tahun dan belum ada solusi atas sengketa ini. Penelitian ini memilih pendekatan studi kasus untuk menemukan cara kerja perampasan alat produksi oleh kapital terhadap wargan Pari dan menganalisis kegentingan dari penetrasi kapital ke wilayah insular. Data diambil memanfaatkan observasi, wawancara, arsip, diskusi terfokus, dan media massa sebagai bahan analisis secara kualitatif dengan menggeneralisasi temuan empirik dalam analisis teoritik level menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perampasan ini melibatkan aparat negara secara esensial dengan cara memanipulasi ketiadaan pengetahuan warga lokal terhadap sistem properti formal dan bekerjanya sistem pseudo-legal untuk menguatkan proses akuisisi tanah tersebut. Perspektif ekonomi politik Marxian dalam penelitian ini melihat bahwa relasi kapitalistik antara korporasi dan negara dalam perampasan tanah di Pari adalah dalam rangka menciptakan pra-kondisi bagi pembentukan ruang baru kapitalisme. Ruang baru ini berbasis akumulasi primitif dengan melucuti manusia dari alat produksi dan menciptakan manusia tanpa tanah sebagai fondasi bagi operasi akumulasi kapital oleh industri wisata dan berpotensi menyingkirkan nelayan atau masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya pulau kecil.
Kata kunci: akumulasi dengan perampasan, ekonomi politik, konflik agraria, pulau kecil
Sebagai masyarakat yang relatif jauh dari informasi, ditambah lokasinya yang terisolir/jauh dari daratan utama untuk mengurus surat-surat, masyarakat menerima saja permintaan staf kelurahan ini. Ini lah yang menjadi awal permasalahan agraria berkepanjangan di Pulau Pari (Christian et al. 2017).
Pada tahun 1993, satu konsorsium korporasi, PT. BPA menyatakan bahwa 90% kepemilikan tanah di Pulau Pari adalah milik perusahaan konsorsium para pemilik tanah dan ke depannya akan dibangun kawasan wisata modern berupa villa, hotel dan pantai yang tertata rapi. Klaim ini mendapat tentangan dari warga karena sepengetahuan warga, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI tahun 1991, fungsi tanah di Pari sudah dibagi yakni 10% untuk penelitian, 50% untuk kawasan wisata, serta 40% untuk pemukiman, tidak ada hak kepemilikan pribadi karena Pulau Pari ditetapkan dalam rencana tata ruang  DKI Jakarta sebagai pulau pemukiman di bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti sepuluh pulau pemukiman lain di Kepulauan Seribu. Namun ternyata, perusahaan menyatakan tanah-tanah tersebut telah diakusisi melalui jual beli secara resmi melalui kelurahan. Indikasinya, Letter C warga yang pernah diminta oleh kelurahan pada periode 1982-1985 secara sepihak dialihkan kepada perorangan di luar Pulau Pari. Peralihan Letter-C dari warga ke kelurahan dan kemudian ke perusahaan secara diam- diam ini menyisakan kemelut menyangkut siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut dan bagaimana proses peralihan tanah itu terjadi.
Dari informasi awal atas terjadinya konflik agraria pulau kecil di Pulau Pari, penelitian ini hendak menganalisis bagaimana cara kerja dan dampak pengambilalihan tanah dari masyarakat pulau kecil dari perspektif ekonomi politik. Perhatian utama dalam kajian ekonomi politik agraria adalah untuk mengetahui bagaimana kapital menguasai tanah-tanah produktif, mengubahnya, lalu menghancurkan formasi produksi model lama dan kemiskinan yang ada, dan kemudian membangun sebuah formasi baru yang harus berhasil (Akram-Lodhi 2007). Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi kegentingan atas praktik-praktik penetrasi kapital yang merasuk jauh ke pulau kecil dengan mengambil lingkup masalah  dari  kasus  konflik  agraria  yang  telah  berlangsung selama lebih dari dua dekade. Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat memperkaya studi-studi agraria sebelumnya khususnya pada lanskap pulau kecil yang belum banyak dikaji.

## METODE PENELITIAN
Metode atau strategi yang digunakan dalam penelitian eksploratif kualitatif ini adalah studi kasus yakni sebuah penelitian yang berangkat dari suatu fenomena yang bersifat unik dan khusus (Suharjito 2014), berada pada analisis teoretik level menengah (Neumann 2015) dan menggunakan multi- metode (Sitorus 1998). Studi kasus sebagai suatu strategi akan menggunakan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas suatu gejala atau kejadian kontemporer (Yin 1996). Studi kasus memiliki kekhasan pada sifatnya yang partikular atau unik yang biasanya tersebar pada hakikat kasusnya, latar belakang historis, setting fisik, dan konteks lain seperti ekonomi, politik, hukum maupun estetika (Denzin and Lincoln 2000).
Alat penggalian informasi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah:  Studi  data  sekunder  (peta,  regulasi,  monografi, hasil riset, dan media massa), penggunaan statistik untuk melihat pola awal struktur masyarakat (Wiradi 2009), menyusun informasi kesejarahan wilayah untuk memetakan pola perubahan, diskusi terfokus untuk merumuskan peta kecenderungan perubahan struktur agraria serta wawancara mendalam pada aktor-aktor yang terlibat dalam relasi konfliktual  di  Pulau  Pari.  Untuk  penentuan  sampling, penelitian ini menggunakan sampling non-probabilitas secara purposive dengan menentukan pihak dari masing-masing aktor untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan didukung dengan penggunaan snowball sampling untuk menemukan sumber informasi relevan lain yang tidak diketahui oleh peneliti.
Selama penelitian dilakukan, informan yang dilibatkan berjumlah 35 orang secara individual sementara dalam beberapa kali diskusi grup terfokus melibatkan 10-15 peserta diskusi. Sumber informasi lain berasal dari pemerintah mulai kelurahan sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Staf Presiden. Informasi lain didapatkan melalui pernyataan pihak kedua maupun pernyataan yang bersangkutan di media massa maupun melalui komunikasi dengan warga.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Pari yang secara administratif merupakan wilayah setingkat RW (Rukun Warga) yakni RW 04 dari total 4 RW di Kelurahan Pulau Pari yang berpusat di Pulau Lancang. Penelitian lapang dilakukan bulan Desember 2016 sampai dengan Juli 2017 secara bolak- balik guna melengkapi dan memverifikasi data serta informasi.

## HASIL PENELITIAN

## Profil Sosial Ekonomi dan Budaya
Masyarakat Pulau Pari secara budaya didominasi etnik Banten dan bercampur dengan etnik Sunda, Jawa dan Makasar serta
72 |  Christian Yoppie. et. al . Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)
Gambar 1. Lokasi Penelitian

## Bugis. Secara demografis jumlah penduduk sampai Desember
2016 adalah 1280 jiwa atau 320 KK yang menempati pulau seluas 41,32 Ha. Warga Pulau Pari mengalami dinamika dalam perubahan mata pencaharian dalam 50 tahun terakhir. Pada awalnya (tahun 60-70) penghidupan warga berasal dari sektor perikanan tangkap tradisional dan perkebunan kelapa, pada periode 80an-90an budidaya rumput laut menjadi pendapatan utama karena Pulau Pari merupakan sentra budidaya rumput laut terbesar di Kepulauan Seribu. Memasuki era 2000an budidaya rumput laut menurun sehingga budidaya kerapu dan perikanan tangkap menjadi andalan penghidupan. Pada era 2010 warga Pari sendiri mengembangkan sektor pariwisata secara mandiri tanpa ada intervensi pelaku dari luar untuk memanfaatkan lanskap pulau dan perairan sekitarnya. Perekonomian kemudian bergeser dari perairan ke darat meskipun tidak hilang seratus persen ( lihat Tabel 1 ) Multiplier-effect dari wisata cukup besar sehingga mampu menghidupkan unit-unit pendapatan lain seperti homestay, jasa wisata, transportasi, perdagangan ritel, dan catering termasuk perikanan dengan total nilai ekonominya Rp 12.365.824.221,25 per tahun (Triyono 2003).
Sementara itu, sektor perikanan masih berkembang sampai hari ini. Sarana tangkap nelayan Pari kebanyakan adalah kapal kayu bermesin 300 PK yang menargetkan tangkapan ikan- ikan pelagis kecil di pesisir utara dan Selat Sunda serta perahu dayung nelayan artisanal yang area penangkapannya hanya di pinggir pantai sampai 1 mil untuk menangkap rajungan dan ikan karang. Alat tangkap kapal kayu menggunakan jaring insang dan jaring tonda sementara nelayan dayung menggunakan bubu dan pancing handline . Output perikanan kebanyakan masuk dalam lingkaran sektor pariwisata karena pelele atau pengepul ikan menjual ikan tangkapan di dalam pulau ini, namun untuk ikan ukuran besar dibawa ke Tangerang dan Angke. Bisa dikatakan sektor pariwisata merupakan andalan mata pencaharian seluruh warga Pulau Pari dan bukan perikanan. Secara regional pun wisata memang ditetapkan sebagai prime-mover ekonomi Kabupaten Administratif
Kepulauan Seribu (Utomo 2015).
Namun pengembangan ekowisata yang umumnya diprakarsai oleh masyarakat tak kemudian menghilangkan ruang konflik pada aspek tenurial. Salah satu lokasi konflik di Pari adalah perebutan klaim pengelolaan pantai Pasir Perawan yang dikelola masyarakat namun perusahaan mengklaim bahwa lokasi pantai adalah calon lokasi resort yang harus disterilkan dari ruang kelola masyarakat. Tak perlu menggunakan tangannya langsung, perusahaan menggunakan tangan pemerintah daerah selaku pengelola bidang wisata (atau disalahpahami sebagai pemilik aset daerah). Dengan alasan pantai adalah wilayah wisata di bawah kontrol pemerintah maka prakarsa masyarakat menarik retribusi atau kontribusi masuk pantai sebagai pengganti biaya perawatan dianggap merupakan pungutan liar karena tidak mendapat persetujuan resmi pemerintah daerah Provinsi Jakarta.

## Kondisi Ekologi Pulau Kecil
Secara  fisik,  Pulau  Pari  yang  memiliki  ketinggian  hanya  1 mdpl ini memiliki 236 rumah di mana 178 permanen, 41 semi permanen, dan 17 non-permanen. Sementara itu, sarana publik yang ada berupa jalan setapak dengan paving blok sepanjang 4,2 km, pelabuhan seluas 150 m 2 , 1 mesjid, 2 musholla, 1 Posyandu, 1 Pos Kesehatan, 1 BKIA, 1 TK, SD dan SMP Satu Atap.
Tanah di Pulau Pari berkarakter tanah pasir, air tawar tersedia di hampir seluruh wilayah dan bisa didapatkan dari sumur artesis dangkal. Keragaman fauna kecil, selain hewan ternak unggas dan kucing tak ada hewan besar lain kecuali biawak. Vegetasi yang ada terdiri dari dua jenis yakni vegetasi mangrove dan vegetasi pantai/darat. Terumbu karang merupakan daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke Pari untuk wisata snorkling dan masih dalam kondisi baik sehingga sesuai untuk pengembangan wisata (Samadi 2015; Neksidin 2016) . Sementara itu, kondisi perairan di
Tabel 1. Periode-periode Penting dalam Konflik Agraria Pulau Pari
sekitar Pari sudah menunjukkan penurunan kualitas di mana status pencemarannya berada dalam kategori Cemar Sedang (PKSPL-IPB 2005). Pencemaran ini berasal dari dua sumber yakni aktivitas di dalam pulau karena material sampah rumah tangga dan bahan bakar perahu (Rustam and Salim 2013) serta pengaruh dari luar seperti limpasan cemaran sungai Cisadane dan Ciliwung,  bahan bakar perahu di Teluk Jakarta serta aktivitas perikanan budidaya di Tangerang (Farhan and Lim 2012).
Salah satu karakter pulau kecil yang sangat membedakannya dengan lanskap ekologis lain adalah insularitas atau “keterpisahan” dari daratan utama. Dalam konteks biodiversity ini menjadikan sumber daya hayati pulau kecil bernilai tinggi namun di sisi sosial, insularitas merupakan kerentanan besar (Cross and Nutley 1999; Rijanta 2005; Cambers 2006; Satria 2009) dan ketika kerentanan ini bertemu dengan kuasa dan orientasi yang memandang kekayaan hayati tersebut sebagai komoditas maka kekayaan ekologis tersebut bisa jadi akan menghadapi tekanan. Oleh karena itu penempatan titik berat pada ekonomi yang terlalu dominan dan tidak diimbangi dengan keseimbangan sosial, hukum dan lingkungan akan menempatkan pulau kecil hanya menjadi periferi dalam perluasan pertumbuhan kota yang memiliki tingkat risiko yang tinggi (Farhan and Lim 2013)

## Kebingungan Tenurial dan Kontradiksi dalam Tata Ruang
Yang terjadi di Pulau Pari sampai hari ini bisa disebut sebagai “kebingungan tenurial” (Damayanti 2005) atau “irregular ownership” (deCadiz and Estorninoz 2011) karena ketidakjelasan status tanah yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain tanpa pencatatan resmi dan legitimate . Kondisi ini diperburuk dengan regulasi sektoral yang tumpang tindih, hadirnya aktor swasta dengan kuasa kapital, peran negara sebagai legitimator transfer aset dari negara ke swasta, dan masyarakat yang selama beranggapan bahwa pulau adalah common resources namun lemah secara kelembagaan sehingga akhirnya berada dalam ancaman marjinalisasi.
Dari sisi rejim pengelolaan pulau kecil, terdapat dua rejim kelola yang memisahkan domain perairan dan daratan. Rejim pertama adalah rejim perairan termasuk pengelolaan sumber dayanya diatur dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil. Rejim kedua adalah rejim daratan yang diatur dengan  UU  tentang  Tata  Ruang.  Sampai  saat  ini,  domain tanah di pulau kecil masih berada dalam domain pertanahan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada tahun 2016, ATR/BPN telah menerbitkan aturan di tingkat menteri yang mengatur pertanahan yakni Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil namun objek yang diatur masih terbatas pada petak tanah, bukan ekosistem pulau secara utuh dalam dimensi ruang yang lengkap baik ekologi, manusia, dan sejarah budaya yang justru menjadi kekhususan sebuah pulau kecil seperti dituangkan dalam konsep “kesatuan ekosistem” dalam definisi pulau kecil dalam UU RI No. 1 Tahun 2014. Secara substantif, Peraturan Menteri ATR/BPN 17/2016 ini

## memiliki ketidaksesuaian dengan UU 1/2014.
Dari aspek konstitusi, terdapat ketidaksesuaian antara amanat konstitusi negara dengan praktik penataaan pertanahan di tingkat operasional. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang terjadi adalah beralihnya status pulau-pulau di Kepulauan Seribu menjadi milik swasta, dari 110 pulau sejumlah 56 pulau merupakan pulau pribadi yang tak bisa diakses tanpa ijin pemilik, termasuk akses nelayan untuk bersandar pun hilang. Proses peralihan dan akuisisi ini bisa dibilang masih relatif gelap dan melibatkan faktor kedekatan antara penguasa politik dengan jaringan pengusaha di mana nama-namanya tercantum sebagai pemilik pulau di Kepulauan Seribu. Praktik ini bertentangan dengan esensi UUD 1945 pasal 33 dan UU Pokok Agraria 1960 sehubungan dengan konsep “bumi tanah air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Secara khusus, persoalan pengambilalihan ini lebih rumit ketika menyentuh pulau berpenghuni. Dari sebelas pulau berpenghuni, delapan pulau berada dalam penguasaan pemerintah daerah, dua pulau belum terdata secara resmi, dan satu pulau dikuasai swasta. Dalam tabel berikut tampak kejanggalan atas penguasaan wilayah pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu di mana hanya Pulau Pari yang dikuasai swasta:
Penguasaan ini menjadi tidak wajar karena secara fungsi tata ruang, pulau pemukiman seharusnya menjadi tanah di bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara di Pulau Pari, masyarakat secara tiba-tiba dinyatakan berada di tanah pribadi. Kondisi ini secara radikal menjadikan masyarakat sebagai warga ilegal dan bisa diusir begitu saja dari properti pribadi atau hanya mendapatkan akses yang terbatas tergantung dari kesediaan pemilik tanah. Kedaulatan atas tanah oleh masyarakat lokal secara drastis hilang sehingga potensial mengalami insecurity dan deprivasi. Kebijakan pemerintah sendiri menjadi kontradiktif di sini karena secara
74 |  Christian Yoppie. et. al . Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)
Tabel 2. Penguasaan Pulau Berpenghuni di Kepulauan Seribu
No Kelurahan Nama pulau Luas (ha) Penguasaan 1 Pulau Tidung Pulau Payung 20,86 Pemprov DKI 2 Pulau Tidung 50,13 Pemprov DKI 3 Pulau Pari Pulau Lancang 15,13 Pemprov DKI 4 Pulau Pari 41,32 PT BPA 5 Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa 40,10 Pemprov DKI 6 Pulau Panggang Pulau Panggang 9 Pemprov DKI 7 Pulau Pramuka 16 Pemprov DKI 8 Pulau Kelapa Pulau Kelapa 13,09 Tidak ada data 9 Pulau Kelapa Dua 1,9 Tidak ada data 10 Pulau Harapan Pulau Harapan 6,7 Pemprov DKI 11 Pulau Sebira 8,82 Pemprov DKI Sumber: Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kab. Adm. Kepulauan Seribu (Perda DKI No 1 Tahun 2014)
spasial Pulau Pari adalah pemukiman namun tanahnya tidak dilindungi dari pengambilan oleh swasta.

## Ekonomi Politik Perampasan
Secara sosiologis, ekonomi politik adalah tingkat analisis perilaku politik dan institusi (Weingast and Wittman 2006). Analisis ekonomi politik merupakan cara analisis yang melihat bahwa pasar dan pemerintah merupakan institusi politik sekaligus institusi ekonomi. Keduanya dibutuhkan untuk menyeimbangkan proses ekonomi dan politik guna menjamin sebuah masyarakat yang sehat. Keduanya harus saling mengisi kelemahan satu sama lain namun pasar dan pemerintah juga memiliki kekuatan yang dapat saling bertentangan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merusak (Clark 1998).
Ekonomi politik juga bisa dilihat dari dua fokus, pertama adalah bagaimana  suatu  profit  dapat  diperoleh,  apakah  dari laissez faire ala Smith dan Richardo ataupun dari eksploitasi pekerja ala Marx, sedangkan fokus kedua adalah pada bekerjanya relasi kuasa dan institusi dalam masyarakat tentang bagaimana mendapatkan kebutuhan (Swanvri dk,. 2011). Dari kacamata analisis Marxian, ekonomi politik merujuk pada suatu analisis yang integratif antara ekonomi, politik dan masyarakat sebagai kesatuan yang terstruktur yang berjalan terus menerus dalam suatu perjalanan sejarah. Ketiga komponen di atas menjadi dasar untuk membaca dan memahami bagaimana suatu proses eksploitasi oleh modal dalam sebuah mode produksi kapitalis bekerja (Dimmelmeier et al. 2016).
Bagi Marx ekonomi politik adalah  tentang bagaimana kepemilikan alat produksi membentuk proses sejarah (Weingast and Wittman 2006). Marx merumuskan bahwa “hal paling fundamental dalam memahami ekonomi adalah bagaimana kapital direproduksi, bagaimana keuntungan dapat dipertahankan, dan bagaimana krisis dibangun (Gamble, 2000). Maka proses perampasan tanah di Pari dapat dilihat dalam perspektif tersebut. Proses perampasan atas ruang hidup masyarakat merupakan bagian dari perampasan alat produksi, pemisahan  manusia  dengan  tanahnya,  komodifikasi  tanah, menciptakan tenaga kerja tanpa tanah, alienasi tenaga kerja dan sebagai ujungnya adalah suatu penciptaan suatu ruang baru bagi kapitalisme. Penciptaan ruang baru bagi kapitalisme telah ditesiskan oleh Lefebvre adalah syarat kebertahanan kapitalisme dari ancaman over-akumulasi (Lefebvre, 1976).
Pada era baru sejak 1980an, kapitalisme bangkit kembali dari krisis over-akumulasi dengan transformasi barunya bernama  neoliberalisme.  Harvey  (2005)  mendefinisikan neoliberalisme sebagai suatu praktik ekonomi politik yang menawarkan konsep bahwa pencapaian tertinggi manusia akan dapat diraih apabila kebebasan berusaha tiap individu dijamin serta kemampuan kelembagaannya dicirikan oleh kuatnya hak kepemilikan pribadi, pasar yang terbuka serta perdagangan yang bebas intervensi negara. Namun paradoks dari neoliberalisme adalah negara diminta perannya secara khusus sebagai penjamin lembaga keuangan untuk finansialisasi,  memudahkan  pembentukan  struktur  hukum dan keamanan atas kepemilikan pribadi dan mendorong
berjalannya mekanisme pasar di seluruh wilayah dan atas seluruh aspek produksi. Maka negara dengan hak monopoli atas kekerasan dan definisi legalitas memainkan peran untuk mendukung dan mempromosikan proses akumulasi primitif di mana faktor-faktor ekstra ekonomi seperti kekuasaan politik, kekuasaan hukum dan bahkan pemaksaan dengan kekerasan dapat digunakan (Hall, 2013).
Pada konteks transisi menuju masyarakat kapitalis, Harvey (2003) menyatakan bahwa transisi kapitalis membutuhkan negara sebagai unit yang penting untuk menjaga jalinan kuasa atas teritori dan logika kuasa kapitalistik. Untuk memuluskan proses perampasan, Harvey mengembangkan konsepsi Marx dengan tujuh modus akumulasi primitif agar suatu struktur ekonomi politik sebuah masyarakat memadai bagi neoliberalisme bekerja. Ketujuh modus tersebut adalah:
a) Privatisasi  dan  komodifikasi  sumber  agraria  serta pengusiran paksa atas kaum tani.
b) Konversi sistem property right dari kepemilikan komunal maupun negara menjadi kepemilikan pribadi yang bersifat eksklusif.
c) Ditindasnya hak-hak masyarakat kebanyakan.
d) Komodifikasi atas tenaga kerja dan penghapusan bentuk- bentuk produksi dan konsumsi alternatif (tradisional).
e) Proses pengambilalihan aset dan sumber daya melalui proses kolonial, neo-kolonial dan imperialistik.
f) Monetisasi nilai tukar dan pajak, khususnya pada tanah (sewa tanah).
g) Penggunaan tenaga kerja yang berkarakter perbudakan, penetapan utang dan penggunaan sistem kredit sebagai alat radikal dari akumulasi primitif.
Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa kapitalisme masuk ke perdesaan bukanlah tanpa karpet merah dan secara bebas mengubah suatu masyarakat pra-kapitalis menjadi masyarakat kapitalis. Negara dalam hal ini merupakan pihak yang menggelar karpet merah tersebut agar sesuai dengan tuntutan nilai kapitalisme global. Salah satu caranya adalah menjadikan sumber daya komunal yang tidak bernilai ekonomis dan hanya memiliki “nilai guna” menjadi komoditas yang memiliki “nilai tukar”. Cara yang efektif adalah melalui sertifikasi/legalisasi  tanah-tanah  pribadi  agar  tanah  dapat menjadi “alat tukar” atau “kapital investasi”. Negara dalam proses awal ini berperan sangat esensial melibatkan birokrasi yang bekerja dalam relung-relung pseudo-legal dengan memunculkan spekulan tanah yang berwajah ganda dan elit penguasa yang dekat dengan pelaku bisnis. Setelah proses fasilitasi negara selesai, masuklah kapital korporasi dan menjalankan proses akumulasi kapital tanpa henti mengolah trinitas akumulasinya yakni tanah – buruh – kapital (Foley 2003). Secara skematik proses pengambilalihan tanah di Pulau Pari dapat digambarkan pada Gambar 2.
Hasil akhir dari praktik-praktik kapitalisme yang masuk ke sistem tenurial pulau kecil adalah menciptakan ruang kapitalis baru berbasis kepemilikan pribadi oleh pihak di luar pulau/ tanah absentee , mengubah tanah menjadi komoditas, dan pada akhirnya menciptakan manusia tanpa tanah yang terpaksa mengabdi pada pemilik kapital untuk tetap hidup (Swanvri dkk, 2011).
Pengambilalihan tanah dari ruang subsisten nelayan dan warga pulau menjadi komoditas industri di Pari ini dalam perspektif ekonomi politik Marxian merupakan bentuk akumulasi primitif demi terciptanya prakondisi bagi kapitalisme. Kapitalisme sendiri bisa diartikan sebagai sistem sosial ekonomi yang bercirikan motif pencarian keuntungan melalui kontrol atas alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang  berbasiskan kepemilikan pribadi melalui sebuah modus bernama akumulasi. Marx melalui konsepnya “akumulasi primitif” merumuskan bahwa kondisi awal yang dibutuhkan bagi kapitalisme adalah
sebuah proses historis dimana produsen harus dipisahkan dari alat produksinya dan alat produksi ditranftromasi menjadi modal termasuk tenaga kerja buruh tersebut (Saphiro, 2008).

## Simpul dan karakteristik konflik agraria Pulau Kecil
Dalam sebuah bentuk ringkas karakter konflik agraria di pulau kecil  serta  kegentingan  yang  muncul  dari  persoalan  konflik agraria di Pari dapat diringkas dalam Tabel 3.
Dari Tabel 3 di atas secara ringkas dapat terlihat bahwa konflik menguat ketika masuknya industri wisata bahari yang datang dengan konsep pengelolaan sumber daya pulau menjadi lebih baik, lebih indah dan tertata serta memberikan pendapatan bagi daerah. Namun pada praktiknya, praktik privatisasi atas sumber daya agraria pulau kecil tidak memberikan kontribusi pada kemakmuran karena industri wisata tidak menginginkan adanya corak produksi non-kapitalis di dalam ruang barunya. Wakatobi bisa dijadikan contoh ketika ekowisata bertaraf internasional sekalipun tidak mengurangi ketimpangan dan tidak mensejahterakan warga setempat (Kasmiati dkk 2016), demikian pula di Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat yang justru memarjinalkan masyarakat lokal (Dickerson 2008). Secara teoretik, studi kasus di Pulau Pari ini menguatkan
Gambar 2. Skema Pengambilalihan Tanah dari Masyarakat ke Swasta
Tabel 3. Karakteristik Konflik Agraria Pulau Kecil Pari Tahun 2016-2017
argumentasi Lefebvre mengenai reproduksi ruang kapitalis ke wilayah-wilayah periferi dan menciptakan ruang-ruang baru bagi industrialisasi sebagai jalan keluar over-akumulasi (Lefebvre 1976; Lefebvre 1991) namun aplikasi teori ini lebih luas dari kajian Lefebvre yang menunjuk wilayah urban sebagai locus dari reproduksi ruang. Wilayah insular seperti pulau kecil dan perdesaaan justru adalah potensi ruang besar bagi industrialisasi. Tesis Harvey (2003) tentang accumulation by dispossession memperjelas kemungkinan produksi ruang tersebut. Ketiadaan perlindungan atas properti komunal dan menguatnya pendekatan keamanan serta industri dalam aplikasi ekonomi neo-liberal akan menjadikan sumber-sumber agraria khususnya yang dikuasai publik maupun negara berada dalam ancaman besar akibat menguatnya relasi elit bisnis dan elit penguasa khususnya di tingkat lokal. Di sisi lain, ekslusi dan ekspulsi atas nelayan, petani dan masyarakat lokal akan terus terjadi dalam skema privatisasi, penghapusan model produksi konvensional, ekspansi industri dan penciptaan buruh bebas tanpa tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Modus operandi perampasan di Pari bukanlah akibat kedatangan kapitalisme ke perdesaan melainkan dibukanya pintu lebar-lebar oleh negara di tingkat lokal agar investasi kapital masuk dan menguasai aset-aset publik dan aparat negara bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan tanah. Peran politik tingkat lokal di masa lalu menunjukkan karakter birokrasi yang lebih banyak menghasilkan rente dan pengambil keuntungan pribadi dan bukan pihak yang memberikan pembinaan dan perlindungan pada warganya. Peran-peran institusi dan mekanisme pseudo-legal terlihat dalam proses disposesi di Pari karena semua prosedur berjalan sesuai dengan aturan dan ketetapan legal namun memiliki legitimasi yang rendah karena pada tahap awal peralihan melibatkan proses-proses ekstra-legal berbau manipulatif, tidak tercatat, dan tidak dilakukan secara terbuka melibatkan warga  lokal.  Maka  ekonomi  politik  konflik  agraria  di  pulau kecil adalah institusionalisasi relasi negara dan korporasi untuk menyingkirkan sumber-sumber agraria yang dikuasai rakyat secara komunal untuk diubah menjadi komoditas investasi.
Berdasarkan kajian exploratory atas  kasus  konflik  agraria di Pulau Pari dapat dikedepankan juga kesimpulan bahwa kajian dan penyelesaian konflik agraria khususnya di wilayah insular dan terpencil tidak bisa terbatas hanya menggunakan bukti-bukti legal formal melainkan membutuhkan perspektif sosio-historis di mana terdapat faktor-faktor alamiah yang menyebabkan warga lokal tidak terlayani oleh birokrasi sehingga tidak terlindungi dari ekspansi kapital. Dari rangkaian modus yang berlangsung di Pari, konflik agraria hari ini merupakan residual consequency dari persoalan ekonomi politik di masa lalu yang melibatkan aparat negara, individu- individu yang menggunakan jabatan publik, warga lokal dan korporasi sebagai penerima transfer tanah.
Sampai  saat  ini  konflik  legalitas  versus  legitimasi  masih berlangsung, dan umumnya konflik agraria akan berlangsung lama dan berpotensi memunculkan kekerasan, terlebih aparat keamanan ikut terlibat dalam mendukung korporasi
di Pari. Maka momen Nawacita yang salah satunya adalah mengembalikan cita-cita Reforma Agraria sebagai salah satu jalan menuju keadilan dan kesejahteraan petani dan nelayan seharusnya menjadi kesempatan bagi ATR/BPN, KKP, dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI untuk menyelesaiaan konflik agraria  di  pulau  kecil  sebagai  model  penyelesaian  konflik agraria dan pertanahan di pulau kecil lain. Adalah perlu untuk melakukan moratorium pemberian hak apapun di pulau kecil dan menjadikan tanah-tanah absentee di pulau kecil sebagai objek agraria sebagai awal penghapusan ketimpangan kepemilikan tanah di wilayah rentan seperti pulau kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Akram-Lodhi, A.H. 2007. Land, markets and neoliberal enclosure: an agrarian political economy perspective. Third  World  Quarterly , 28:8, 1437-1456, DOI:
10.1080/01436590701637326
Bahri, A.D, Hamdani A, Wibowo A. 2017. Di  Balik  Krisis Agraria  dan  Ekosistem  Kepulauan  Seribu:  Apakah Wisata  Bahari  adalah  Jawabannya? Working Paper Sajogyo Institute 2017
Borras Jr, S.M, Franco J.C, Gomez S, Kay C, Spoor M. 2012. Land Grabbing in Latin America and Carribean. The Journal  of  Peasant  Studies Vol. 39, Nos. 3-4, July- October 2012, 845-872
Cambers G.2006.Islander’s Perpectives on Sustainable Living.
Island Studies Journal , Vol.1 No.1, 2006, pp. 125-142 Christian, Y, Satria, A, Sunito, S. 2017. Mode of Dispossession of Small Island’s Agrarian Resource. International Journal  of  Science:  Basic  and  Applied  Research (IJSBAR) (2017) Volume 36, No. 5, pp 283-297
Clark, B. 1998. Political Economy: a comparative approach- 2nd edition .  Wesport  (US):  Greenwood  Publishing Group Inc.
CNS/Ecosocialist Horizons. 2014. Behind the Brochures: Tourist, Fishermen, and Land Grabs in Sri Lanka. Journal  Capitalism  Nature  Socialism Volume 25, 2014-Issue 4
Cross M, Nutley, S.1999.Insularity and Accessibility: the Small Island Communities of Western Ireland. Journal of Rural Studies , Vol. 15, No.3, pp. 317-330 Damayanti, E. Kesalahan Pengelolaan Wilayah Pesisir,
Laut dan Pulau-pulau Kecil: Kebingungan Tenurial . Dalam Kemala (ed). 2005. Tanah  Masih  di  Langit: Penyelesaian  Masalah  Penguasaan  Tanah  dan Kekayaan Alam Indonesia yang tak Kunjung Tuntas  di Era Reformasi . Jakarta (ID): Yayasan KEMALA de Cadiz, G.B and Estorninos, L.D. 2011. Land  Conflict due  to  Irregular  Ownership  of  Land:  The  Case  of Kalanggaman Island . Tacloban City (PH): Eastern Visayas State University.
Denzin, N.K, Lincoln, Y.S (eds) 2000. Handbook  of Qualitative  and  Quantitative  Research  2nd  edition . Thousand Oaks (US), London (UK), New Delhi (IN):
Sage Publications Inc.
Dickerson, H. 2008. Trouble in Paradise. Inside Indonesia 92:
April-June 2008.
Dimmelmeier,  A,  Purckhauer,  A,  Shah,  U.  2016. Marxian Political Economy . Link: https://www.exploring-
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 71-78 |  77
economics.org/en/orientation/marxist-political- economy/
Farhan, A.R,  Lim, S. 2012. Vulnerability Assesment of Ecological Conditions in Seribu Islands, Indonesia. Ocean and Coastal Management 65 (2012) 1-14
Farhan, A.R, Lim, S. 2013. Improving vulnerability assesment towards Integrated Coastal Zone Management (ICZM): a case study of small islands in Indonesia. J  Coast Conserv (2013) 17:351-367. DOI 10.1007/s11852-013-
0269-9
Fairhead J, Leach M, Scoones I. 2012. Green Grabbing: a new appropriation of nature? The Journal of Peasant Studies Vol. 39, No.2, April 2012: 237-261 Foley, D.K. 2003. Unholy Trinity: labor, capital, and land in the new economy . London (GB) and New York (US): Routledge
Gamble, C. 2000. Marxism after Communism: beyond Realism and Historicism. Review  of  International Studies , Vol. 25, (2000): 127–144.
Hall, D. 2013. Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab. Third  World  Quarterly , 34:9, 1582-1604. DOI: 10.1080/01436597.2013.843854
Hampton, M.P,  Jeyacheya, J. 2015. Power, Ownership and Tourism in Small Islands: Evidence from Indonesia.
World Development Vol. 70 pp. 481-495, 2015. http:// dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.007
Harvey D. 2003. The New  Imperialism .  New  York  (US): Oxford University Press
Harvey D. 2005. A Brief History of Neoliberalism . New York (US): Oxford University Press.
Kasmiati, Dharmawan, A.H, Bratakusumah, D.S. 2016.
Ekowisata, sistem nafkah, dan decoupling sustainability di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sodality:  Jurnal Sosiologi Pedesaan . Agustus 2016, hal 158-164
Lefebvre, H. 1976. The Survival of Capitalism: Reproduction of  the  Relations  of  Production .  New  York  (US):  St. Martin Press.
Lefebvre, H.. 1991. The  Production  of  Space . Oxford:
Blackwell
Mc.Carthy J.M, Vel J.A.C, Afiff S.2012. Trajectories of land acquisition and enclosure; development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia’s Outer Island. Journal of Peasant Studies Vol. 39, No.
2, April 2012, 521-549
Neksidin. 2016. Dinamika Sosial-ekologi Pengelolaan Pulau Pari  Provinsi  DKI  Jakarta . Tesis Pascasarjana pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan. Neumann, W.L. 2015. Metodologi  Penelitian  Sosial: Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif . Jakarta (ID): PT. Indeks
Ojeda D. 2011. Whose Paradise? Conservation, tourism and land  grabbing  in  Tayrona  Natural  Park,  Colombia . Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April 2011 by Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant Studies, and Future Agricultures Consortium, IDS University of Sussex.
[PKSPL-IPB] Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-
Institut Pertanian Bogor. 2005. Laporan  Akhir Dokumen Pelengkap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu (tidak dipublikasikan)
Rijanta R. 2005. Insularitas dan Keterbelakangan Ekonomi Wilayah menuju Model Konseptual Perkembangan Wilayah Pulau Kecil di Indonesia. Majalah  Geografi Indonesia , Vol. 19, No.2, September 2005, halaman 103-120
Rustam, A,  Salim, H.L. 2013.Water Quality Distribution at Pari Island Cluster, Seribu Island. Region Volume V No.1 March 2013
Samadi. 2015. Model Penanganan Kerusakan Terumbu Karang di Kepulauan Seribu DKI Jakarta. SPATIAL Wahana  Komunikasi  dan  Informasi  Geografi Vol. 13 No. 1 Maret 2015.
Satria, A. 2009 .  Ekologi  Politik  Nelayan . Jogjakarta (ID): LKiS.
Shapiro, S. 2008. How to read Marx’s Capital . London (UK): Pluto Press.
Sitorus, M.T.F. 1998. Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan . Bogor (ID): Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial (DOKIS)
Suharjito, D. 2014. Pengantar Metodologi Penelitian . Bogor (ID): IPB Press
Swanvri, Darmawan, Noer W, Riyadi S, Kurnianto, Prastyanto, 2011. Pengantar  Ekonomi  Politik . Yogyakarta (ID): Resist Institute Triyono. 2013. Penilaian  ekonomi  dan  daya  dukung  wisata bahari di Pulau Pari Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta . Thesis Pascasarjana Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  27  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo UU RI No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  UU  RI  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Utomo B. 2015. Prioritas Pembangunan Wilayah Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu . Pemaparan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu pada pelantikan sebagai Bupati Kepulauan Seribu, Mei 2015 di Pulau Pari Weingast, B.R, Wittman, D.A. (eds). 2006. The  Oxford Handbook  of  Political  Economy .  New  York  (US):
Oxford University Press
White B, Borras Jr. SM, Hall R, Scoones I, Wolford W. 2012.
The new enclosures:critical perspective on corporate land deals. Journal of Peasant Studies , 39: 3-4, 619- 647
Wiradi G, Shohibudin (ed). 2009. Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi . Bogor (ID): Sajogyo Institute dan Departemen KPM FEMA IPB
Yin, R. 1996. Studi Kasus (Desain dan Metode) . Jakarta (ID):

## Raja Grafindo Persada
Zoomers, A. 2010. Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab. Journal of Peasant Studies , 37:2, 429-447.
78 |  Christian Yoppie. et. al . Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)