Diterima: 10 Oktober 2017
Hal 297-308

## TINGKAT PEMAHAMAN NELAYAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PELARANGAN PENANGKAPAN BENIH LOBSTER Panulirus spp.DI PALABUHANRATU
Fishermen’s Understanding Level on Policy of Lobster Seeds Panulirus spp. Capture Prohibition in Palabuhanratu
Oleh:
Furqan 1* , Tri Wiji Nurani 2 , Eko Sri Wiyono 2 , Deni Achmad Soeboer 2
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Departemen PSP FPIK IPB 2 Staf Pengajar Departemen PSP FPIK IPB
* Korespondensi: furqan@apps.ipb.ac.id

## ABSTRAK
Lobster memiliki nilai ekonomis dan permintaan tinggi, baik untuk konsumsi maupun benih lobster (puerulus/ BL) untuk budidaya. Pemerintah membatasi ukuran penangkapan lobster Panulirus spp. dengan mengeluarkan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016. Praktik penangkapan dan  penyelundupan  benih  lobster  di  Palabuhanratu  masih  terjadi.  Tujuan  penelitian  ini: 1)Menganalisis  isi  kebijakan  PERMENKP  No.1/2015,  dan  PERMENKP  No.56/2016;  2)Mengukur tingkat  pemahaman  dan  persepsi  nelayan  terhadap  keberlanjutan  sumberdaya  lobster,  dan  sikap nelayan terhadap kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2017 di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Data sekunder (dokumen kebijakan terkait perikanan lobster) dianalisis dengan content analysis, dan data primer (observasi, kuesioner dan wawancara) dianalisis dengan sequential explanatory  design  mengacu  pada  Creswell  (2009).  Analisis  kebijakan  menunjukkan  ketentuan ukuran  layak  tangkap  dalam  kebijakan  PERMENKP  No.1/2015  jo  PERMENKP  No.56/2016  tidak melihat  kondisi  biologis  dari  masing-masing  spesies.  Kendala  terkait  implementasi  kebijakan  di wilayah  Perairan  Teluk  Palabuhanratu  yaitu  kurangnya  sosialisasi,  dan  sumberdaya  kebijakan. Tingkat  pengetahuan  nelayan  terhadap  kebijakan  sudah  cukup,  namun  nelayan  merasa  bahwa penangkapan  BL  tidak  mengganggu  keberlanjutan  lobster,  sehingga  nelayan  menolak  kebijakan tersebut.Sebaiknya kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi di lapangan dengan informasi yang  mendukung  untuk  keberlanjutan  sumberdaya  ikan,  agar  tepat  sasaran  dan  memberi  manfaat sosial ekonomi masa kini dan masa depan.
Kata kunci: benih lobster, kebijakan, persepsi nelayan.

## ABSTRACT
Lobster  has  economic  value  and  high  demand  for  consumption  also  aquaculture  lobster  seed (puerulus/BL).  The  government  limits  the  Panulirus  spp.  size  of  lobster  fishing  by  issuing PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016. BL fishing and smuggling in Palabuhanratu still occurs.  Research  purpose  are:  1)Analyzing  the  policy  content  of  PERMENKP  No.1/2015,  and PERMENKP  No.56/2016;  2)Measuring  fishermen's  understanding  and  perception  level  on  lobster resources  sustainability,  and  fishermen's  attitude  to  policy.  This  research  conducted  in  July-August 2017 in Palabuhanratu Sukabumi Regency. Secondary data (lobster fisheries policy documents) were analyzed  by  content  analysis,  and  primary  data  (observation,  questionnaires  and  interview)  were analyzed  by  sequential  explanatory  design  .  Policy  analysis  indicates  the  provision  of  appropriate catch size in lobster fisheries policy did not consider the each species biological conditions. Obstacles related  to  policy  implementation  in  Palabuhanratu  Bay  Waters  area  were  lack  of  socialization,  and
policy  resources.  The  fisherman's  knowledge  level  of  policy  was  sufficient,  but  they  felt  that  BL capture did not interfere with lobster sustainability, so they rejected it. It’s advisable that government policies consider to field conditions with comprehensive information that support fisheries resources sustainability, to be proper purposes on target and provide socioeconomic benefits for present and the future.
Keywords: fisherman’s perception, lobster seed, policy.

## PENDAHULUAN
Lobster  merupakan  salah  satu  komoditi  unggulan  yang  bernilai  ekonomis  tinggi,  sehingga menjadi salah satu target tangkapan nelayan tradisional di Palabuhanratu.Seiring berjalannya waktu permintaan  akan  lobster  tidak  hanya  untuk  keperluan  konsumsi  saja,  akan  tetapi  juga  mencakup benih  lobster  (puerulus)  yang  digunakan  untuk  keperluan  budidaya  di  Vietnam  dengan  harga  yang tinggi.  Harga  yang  ditawarkan  yakni  pada  kisaran  Rp14.000,00-Rp24.000,00/ekor  pada  Tahun  2014 (Witomo  dan  Nurlaili  2015).  Tingginya  permintaan  dan  harga  tersebut  dikhawatirkan  akan mengancam  keberlanjutan  sumberdaya  lobster  Panulirus  spp.  karena  semakin  memicu  upaya penangkapan.Oleh  karenanya  pemerintah  perlu  membatasi  ukuran  penangkapan  lobster  Panulirus spp.  dengan  mengeluarkan  PERMENKP  No.1/2015  tentang  Penangkapan  Lobster  (Panulirus  spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.). Peraturan tersebut kemudian diganti dengan  PERMENKP  No.56/2016  tentang  Larangan  Penangkapan  dan/atau  Pengeluaran  Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
Pelarangan  penangkapan  dan  atau  pengeluaran  lobster  berdasarkan  kebijakan  tersebut  pada implementasinya  diharapkan  mampu  merubah  persepsi  dan  meningkatkan  kesadaran  stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya, khususnya nelayan lobster. Mengacu pada  Wiyono  (2009),  bahwapersepsi  nelayan  terhadap  sumberdaya  perikanan  merupakan  proses pengorganisasian  potensi  daya  yang  dimiliki  nelayan  dalam  menafsirkan  pengelolaan  sumberdaya perikanan  di  perairan,  hal  ini  dimaksudkan  untukdapat  menciptakan  perikanan  lobster  yang bertanggungjawab.  Pada  kenyataannya,  sampai  saat  ini  praktik  penangkapan  dan  penyelundupan benih  lobster  di  Palabuhanratu  masih  marak  terjadi.  Terlihat  dengan  banyaknya  armada  kapal congkreng  yang  awalnya  melakukan  penangkapan  ikan  (seperti  ikan  layur,  lisong,  dll)  kinimemilih untuk  alih  target  penangkapan  ke  benih  lobster  (BL).Pengamatan  di  lapangan  juga  menunjukkan bahwa jumlah pengumpul BLmasih banyak di berbagai perkampungan nelayan di Wilayah Perairan Teluk Palabuhanratu. Kegiatan penyelendupan BL dari Palabuhanratu juga berlangsung hampir setiap hari  dengan  jalur  yang  bervariasi,  baik  melalui  jalur  darat,  laut  dan  udara  dengan  tujuan  akhir  ke negara Singapura ataupun langsung ke Vietnam. Pertanyaan mendasar yang ingin dikemukakan oleh peneliti yakni seperti apa isi kebijakan PERMENKP No.1/2015 dan PERMENKP No.56/2016? Seperti apatingkat  pemahaman  dan  persepsi  nelayan  terhadap  nelayan  terhadap  keberlanjutan  sumberdaya lobster, dan sikap nelayan terhadap kebijakan PERMENKP No.56/2016.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yakni: 1)Menganalisis  isi  kebijakanPERMENKP  No.1/2015,  dan  PERMENKP  No.56/2016  2)  Mengukur tingkat  pemahaman  dan  persepsi  nelayan  terhadap  keberlanjutan  sumberdaya  lobster,  dan  sikap nelayan terhadap kebijakan PERMENKP No.56/2016.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Bulan  Juli-Agustus  2017.  Pengambilan  data  dilakukan  di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.Jenis dan Sumber Data yang digunakan meliputi:
1. Analisis isi kebijakan
Penelitian  tentang  isi  kebijakan  dilakukan  dengan  menggunakan  dokumen  kebijakan  terkait perikanan  lobster.  Dokumen  yang  dimaksud  yakni  PERMENKP  No.1/2015  serta  PERMENKP No.56/2016.  Data  lain  yang  digunakan  dalam  analisis  isi  kebijakan  yakni  wawancara  kepada stakeholder  perikanan  lobster,  dan  observasi  di  lapangan.  Stakeholder  perikanan  lobster  yang diwawancarai  meliputi  target  sasaran  kebijakan  (nelayan  dan  pengumpul  benih  lobster),  serta implementor kebijakan (Satuan PSDKP Sukabumi).
2. Tingkat  pemahaman  dan  persepsi  nelayan  terhadap  keberlanjutan  sumberdaya  lobster,  dan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016.
Data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  berupa  data  primer  dengan  menggunakan  kuesioner, serta  wawancara  dan  observasi  langsung.  Pengambilan  data  dengan  kuesioner  dilakukan  secara purposive  sampling  kepada  30  nelayan  penangkap  benih  lobster.  Kuesioner  yang  digunakan menggunakan skala Likert 1-4, dimanaskala Likert yang digunakan yakni nilai 1 menunjukkan nilai paling rendah (sangat tidak setuju), sedangkan nilai 4 menunjukkan nilai paling tinggi (sangat setuju). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meliputi tingkat pengetahuan dan jumlah sosialisasi kebijakan yang diterima nelayan, serta persepsi nelayan terhadap dampak penangkapan benih lobster terhadap keberlanjutan sumberdaya. Pertanyaan lain yang diajukan yakni membandingkan berbagai aspek dari penangkapan  benih  lobster  yang  dibandingkan  dengan  penangkapan  ikan.  Aspek  tersebut  meliputi kemudahan  teknis  penangkapan,  besaran  keuntungan,  dan  preferensi  penangkapan  benih  lobster. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan  yang meliputi  pihak  pengumpul,  Satuan PSDKP Sukabumi.  Informan-informan  tersebut  diminta  untuk  menjelaskan  kondisi  di  lapangan  terkait dengan  aktivitas  penangkapan  benih  lobster.  Stakeholder  lain  yang  diwawancarai  yakni  DKP  Kab. Sukabumi, dan Kepolisian Resor Sukabumi.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:
1. Analisis isi kebijakan
Analisis  isi  (content  analysis)  kebijakanPERMENKP  No.1/2015  jo  PERMENKP  No.56/2016 dilakukan  dengan  mengacu  pada  Purwaka  (2002),  dimana  analisis  kebijakan  dilakukan  dengan menilai  peraturan  perundangan  yang  ada  berdasarkan  latar  belakang,  mandat,  implementasi,  dan kendala  atau  kelemahan  yang  dihadapi  di  lapangan  dalam  penerapan  peraturan  perundangan.  Hasil analisis tersebut kemudian ditabulasikan ke dalam bentuk tabel dan dibahas secara deskriptif.
2. Analisis tingkat pemahaman dan persepsi nelayan
Data  yang  diperoleh  dari  kuesioner  terkait  persepsi  nelayan  dianlisis  dengan  menggunakan nilai  rata-rata  dari  masing-masing  pertanyaan  yang  kemudian  dibuat  ke  dalam  bentuk  diagram batang. Data dari masing-masing pertanyaan juga dihitung nilai persentasenya serta dimuat ke dalam bentuk  diagram  kue  (pie  chart).  Hasil  penelitian  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  dan dikombinasikan  dengan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  stakeholder,  sehingga  dalam  penelitian terkait persepsi nelayanmerupakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif dengan jenis sequential explanatory design yang mengacu pada Creswell (2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis isi kebijakan
Hasil  analisis  isi  kebijakan  PERMENKP  No.1/2015  jo  PERMENKP  No.56/2016  terkait perikanan lobster dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Analisis isi kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 terkait perikanan lobster dan implementasi serta kendalanya di Palabuhanratu.
PERMENKP No. 1/2015 Latar Belakang Mandat Implementasi Kendala  Keberadaan dan ketersediaan Lobster ( Panulirus spp.) telah
mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap lobster ( Panulirus spp.)  Bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster
( Panulirus spp.)
Pasal 2 Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster ( Panulirus spp.) dalam kondisi bertelur.  Sosialisasi kepada pengumpul lokal dan eksportir, serta pengawasan pada karantina hewan dan ikan bandara.  Penangkapan terhadap lobster dalam keadaan bertelur masih terjadi karena adanya permintaan dari pasar lokal, ataupun pengumpul menunggu hingga lobster selesai menetaskan telur untuk kemudian diekspor. Pasal 3 (1a) Penangkapan Lobster ( Panulirus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter)
Pasal 4 (a)
Setiap orang yang menangkap Lobster
( Panulirus spp.) wajib melepaskan Lobster ( Panulirus spp.) yang dalam kondisi bertelur (Pasal 2) dan/ atau dengan ukuran tidak sesuai dengan kriteria pada Pasal 3 (1a) bila dalam keadaan hidup.
 Sosialisasi kepada nelayan, pengumpul lokal, dan eksportir, serta pengawasan pada karantina hewan dan ikan bandara;
 Upaya penegakan hukum berupa penangkapan terhadap pengumpul dan penyelundup benih lobster dengan barang bukti 3.526 Benih Lobster.
 Secara bahasa hukum, tidak disebutkan dengan jelas kepada siapa pasal 3 (1a) ditujukan;
 Tidak disebutkan dengan jelas implementor untuk pengawasan di lapangan;
 Penangkapan lobster konsumsi dengan panjang karapas >8 cm sulit dilakukan oleh nelayan tradisional dengan alat tangkap jaring bloon;
 Adanya permintaan untuk pasar dalam negeri untuk lobster ukuran konsumsi dengan panjang karapas kurang dari 8 cm, sehingga penangkapan dan penjualan masih terjadi;
 Permintaan untuk kegiatan penyelundupan benih lobster masih terjadi, dan harga yang ditawarkan justru mengalami peningkatan;  Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan nelayan tidak mendukung implementasi kebijakan Pasal 4 (b) Setiap orang yang menangkap Lobster ( Panulirus spp.) wajib
melakukan pencatatan Lobster ( Panulirus spp.) yang dalam kondisi bertelur (Pasal 2) dan/ atau dengan ukuran tidak sesuai dengan kriteria pada Pasal 3 (1a)yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui
kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat
Izin Penangkapan Ikan
 Sosialisasi dilakukan oleh pihak PPNP
melalui spanduk dan himbauan di Kantor syahbandar perikanan  Kegiatan penangkapan lobster ukuran konsumsi dilakukan oleh nelayan tradisional dengan menggunakan ban dalam bekas mobil, sehingga tidak melibatkan pihak PPNP;
 Penangkapan benih lobster dilakukan dengan bagan apung, dan kapal congkreng dengan ukuran panjang 7-9 meter, dan menjadi wewenang pihak Provinsi Jawa Barat,
Lanjutan Tabel 1. Analisis isi kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 terkait perikanan lobster dan implementasi serta kendalanya di Palabuhanratu.
PERMENKP No. 56/2016 Latar Belakang Mandat Implementasi Kendala  Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
7 ayat (1) huruf q dan huruf t Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster ( Panulirus spp.) dariWilayah Negara Republik Indonesia;
 Bahwa dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster ( Panulirus spp.) perlu mengatur kembali penangkapan Lobster ( Panulirus spp.), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN- KP/2015;  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster ( Panulirus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 2 Penangkapan dan/atau
Pengeluaran Lobster ( Panulirus spp.), dengan
Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau
0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
 Sosialisasi kepada nelayan BL, pengumpul BL dan eksportir, serta pengawasan pada karantina hewan dan ikan bandara  Upaya penegakan hukum berupa penangkapan terhadap pengumpul dan penyelundup benih lobster  Secara bahasa hukum (Pasal 2) tidak disebutkan kepada siapa aturan tersebut ditujukan
 Penangkapan terhadap lobster dalam keadaan bertelur masih terjadi karena adanya permintaan dari pasar lokal ataupun pengumpul menunggu hingga lobster selesai menetaskan telur untuk kemudian diekspor.
 Penangkapan lobster konsumsi dengan panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor sulit dilakukan oleh nelayan tradisional dengan alat tangkap jaring bloon;  Permintaan untuk kegiatan penyelundupan benih lobster masih terjadi, dan harga yang ditawarkan justru mengalami peningkatan;
 Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan nelayan tidak mendukung implementasi kebijakan. Pasal 7 (2) Setiap orang yang menangkap Lobster ( Panulirus spp.) wajib:
a. melepaskan Lobster ( Panulirus spp.) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jika dalam keadaan hidup
 Sosialisasi dilakukan oleh pihak PPNP melalui spanduk dan himbauan di Kantor Syahbandar Perikanan.  Kegiatan penangkapan lobster ukuran konsumsi dilakukan oleh nelayan tradisional dengan menggunakan ban dalam bekas mobil, sehingga tanpa melibatkan pihak PPNP; b. melakukan pencatatan Lobster ( Panulirus spp.)
yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada
Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat
Izin Penangkapan Ikan.
 Penangkapan benih lobster dilakukan dengan bagan apung, dan kapal congkreng dengan ukuran panjang 7-9 meter, dan menjadi wewenang pihak Provinsi Jawa Barat;
Lanjutan Tabel 1. Analisis isi kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 terkait perikanan lobster dan implementasi serta kendalanya di Palabuhanratu.
PERMENKP No. 56/2016 (lanjutan) Latar Belakang Mandat Implementasi Kendala Pasal 7 (3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster ( Panulirus spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Upaya penegakan hukum berupa penangkapan terhadap pengumpul dan penyelundup benih lobster;
 Jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Sukabumi sejak diberlakukannya PERMENKP No. 56/2016 yakni dua kasus.  Hukuman yang sudah dijatuhkan untuk kasus pertama yakni hanya delapan bulan kurungan, sedangkan ancaman hukuman kurungan yakni selama enam tahun;
 Hukuman yang telah dijatuhkan tersebut tidak sebanding dengan potensi nilai ekonomi yang didapatkan oleh para terpidana;
 Untuk kasus ke-dua, masih dalam proses persidangan pada saat penulisan ini dilakukan;
 Hukuman yang dijatuhkan kepada pengumpul dinilai tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pasal 8 (1)
Pengawasan terhadap penangkapan Lobster ( Panulirus spp.) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Pasal 8 (2)
Pengawasan terhadap Lobster ( Panulirus spp.) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina
Pasal 8 (3)
Pengawasan komoditas Lobster
( Panulirus spp.) ditempat
pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.
 Sosialisasi
PERMENKP No. 56/2016 dilakukam oleh Satuan PSDKP
Sukabumi ke beberapa wilayah di Palabuhanratu;
 Upaya penyadaran langsung kepada nelayan ketika melakukan penangkapan benih lobster;  Melakukan berita acara pemeriksaan kepada pengumpul lokal agar tidak melakukan lagi aktivitas jual-beli dan penyelundupan benih lobster.
 Sosialisasi yang dilakukan Satuan PSDKP Sukabumi tidak diterima oleh nelayan, bahkan nelayan meminta agar penangkapan benih lobster dilegalkan kembali;
 Jumlah personil Satuan PSDKP tidak mencukupi untuk implementasi kebijakan
 Wilayah kerja yang harus diawasi sangat luas;
 Tidak ada alokasi dana khusus untuk implementasi kebijakan;
 Fasilitas kapal pengawasan baru diserahterimakan pada April 2017;
 Modus penyelundupan BL kian mempersulit petugas karantina dalam pengawasan;
 Penyelundupan BL sekarang juga dilakukan dengan menggunakan jalur darat dan
laut, sehingga tidak akan terkawal oleh petugas karantina bandara.
Pertimbangan  utama  yang  menjadi  latar  belakang  dari  hadirnya  PERMENKP  No.1/2015  jo PERMENKP  No.56/2016,  yakni  kekhawatiran  akan  berkurangnya  stok  sumberdaya  lobster  dan terindikasi  dengan  adanya  trend  penurunan  volume  ekspor  lobster  konsumsi  dari  Indonesia  pada rentang  tahun  2012-2014.  Tercatat  volume  ekspor  lobster  pada  Tahun  2012  mencapai  5.300  ton senilai  50,6  juta  dolar  AS,  dan  pada  tahun  2013  mengalami  penurunan  dengan  volume  ekspor mencapai 5.150 ton senilai 69,9 juta dolar AS. Penurunan volume ekspor ini terus berlangsung hingga pada Tahun 2014 total volume ekspor turun menjadi 3.430 ton dengan nilai 42,8 juta dolar AS (Wij dan  Hen  2015).  Phillips  dan  Smith  (2006)  menyatakan  bahwa  semua  jenis  Lobster  Panulirus  spp dikhawatirkan telah tereksploitasi penuh dikarenakan kegiatan penangkapan yang agresif di alam, tak terkecuali  di  Indonesia  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Junaidi  et  al  (2010)  dimana    meningkatnya pasar  domestik  maupun  ekspor,  menyebabkan  penangkapan  komoditas  lobster  semakin  intensif. Akan  tetapi  semua  pertimbangan  dan  penelitian  tersebut  bertolak  belakang  dengan  yang dikemukakan oleh para peneliti dari Balai Riset Kelautan dan Perikanan yang ditulis oleh Suman et al.  (2014),  dimana  kegiatan  penangkapan  lobster  di  wilayah  WPP-RI  573  belum  melebihi  potensi lestarinya.  Hasil  penelitian  lain  memprediksikan  bahwa  tingkat  kematian  lobster  Panulirus  spp.  di alam mencapai 88-99%, serta  hanya sedikit dampak dari pengambilan BL P. cygnus di alam untuk keperluan budidaya karena tingginya tingkat kematian alami (Herrnkind dan Butler 1994; Phillips et al.  2003).  Childress  dan  Jurry  (2006)  juga  menambahkan  bahwa  dengan  banyaknya  penelitian  dan penemuan terkait lobster, para peneliti masih belum bisa memprediksikan dengan pasti dampak dari kegiatan  penangkapan  lobster  sekarang  terhadap  keberlanjutan  dari  lobster  itu  sendiri.  Salah  satu alasan utama dari Childress dan Jurry (2006) yakni lobster memiliki strategi tingkah laku yang sangat bervariasi  dan  menjadi  pembatas  peneliti  dalam  membuat  asumsi  model  pertumbuhan  populasi lobster.
2. Tingkat pemahaman dan persepsi nelayan benih lobster terhadap kebijakan
Pengetahuan  dan  persepsi  nelayan  terhadap  kebijakan  dalam  hal  ini  terkait  keberlanjutan sumberdaya  lobster  Panulirus  spp.  merupakan  output  akhir  yang  ingin  dicapai  dalam  implementasi kebijakan. Output yang diharapkan tentunya berupa penerimaan kebijakan dan timbulnya kesadaran nelayan akan arti pentingnya keberlanjutan sumberdaya lobster Panulirus spp. itu sendiri. Gambar 1 merupakan  nilai  rata-rata  hasil  penelitian  terkait  persepsi  nelayan  BL  terhadap  kebijakan,  dimana rata-rata jawaban nelayan terkait pengetahuan adanya pelarangan penangkapan BL sebesar 3,2. Nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  nelayan  hanya  mengetahui  adanya  pelarangan  tanpa  mengetahui tujuan  dari  pelarangan,  yakni  untuk  menjaga  keberlanjutan  sumberdaya  lobster.  Pengetahuan  ini bertolak  belakang  dengan  jumlah  sosialisasi  yang  diterima,  dimana  dominan  nelayan  menuturkan bahwa mereka tidak pernah mendapat sosialisasi secara langsung dan pelarangan tersebut diperoleh dari sesama nelayan saja. Hasil ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai sosialisasi yang diterima sebesar 1,3. Hasil wawancara dengan pihak DKP Kabupaten Sukabumi membenarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan pada semua titik TPI, akan tetapi upaya  tersebut  nampaknya  tidak  berhasil  menyampaikan  tujuan  dari  pelarangan  penangkapan  BL. Akibat  kurangnya  sosialisasi  yang  diterima  oleh  nelayan  tersebut,  maka  hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  semua  nelayan  merasa  bahwa  kegiatan  penangkapan  BL  tidak  mengancam keberlanjutan sumberdaya lobster (Nilai rata-rata 4).
Lebih lanjut, ketika diminta untuk membandingkan dengan kegiatan penangkapan ikan, maka semua nelayan menilai bahwa penangkapan BL sangat lebih mudah secara teknis penangkapan. Hasil tersebut  ditunjukkan  pada  Gambar  1  dimana  secara  keselurahan  responden  memberi  nilai  4.  Hasil yang  sama  juga  diperoleh  dari  keuntungan  yang  diperoleh,  dimana  semua  nelayan  menilai  bahwa penangkapan  BL  sangat  menguntungkan  (Nilai  4).  Pertanyaan  terakhir  yang  diajukan  dalam penelitian  yakni  dukungan  nelayan  terhadap  kebijakan,  diperoleh  hasil  bahwa  rata-rata  nelayan menjawab  1,1  sehingga  diperoleh  bahwa  dominan  nelayan  menjawab  sangat  tidak  mendukung
kebijakan  PERMENKP  No.56/2016.  Guna  lebih  rinci,  maka  masing-masing  komponen  pertanyaan untuk mengukur tingkat pemahaman dan persepsi nelayan dibahas satu per satu.

## Gambar 1 Rata-rata nilai persepsi nelayan terkait kebijakan PERMENKP No.56/2016

## Pengetahuan nelayan tentang pelarangan penangkapan benih lobster
Pengetahuan nelayan akan adanya pelarangan penangkapan dan penjualan dinilai sudah cukup memenuhi, terlihat pada Gambar 2 sebanyak 83% nelayan menjawab mengetahui adanya pelarangan tersebut.  Sebanyak  17%  nelayan  menjawab  sangat  mengetahui  kebijakan  tersebut  dengan menjelaskan  tujuan  pelarangan  untuk  menjaga  keberlanjutan  sumberdaya  lobster.  Kondisi  di lapangan  menunjukkan  bahwa  nelayan  tetap  melakukan  penangkapan  BL  meskipun  sudah mengetahui  adanya  pelarangan.  Hal  ini  disebabkankelangkaan  ikan  layur  yang  dulunya  menjadi target utama nelayan congkreng.

## Gambar 2 Distribusi responden berdasarkan pengetahuan terhadap kebijakan.

## Sosialisasi kebijakan yang diterima nelayan
Hasil  penelitianmenunjukkan  bahwa  sebanyak  73%  nelayan  BL  mengaku  tidak  pernah mendapat sosialisasi secara langsung dari implementor kebijakan dan instansi terkait. Sebanyak 27% nelayan mendapat sosialisasi secara langsung dengan intensitas 1-2 kali dalam satu tahunnya (Gambar 3).  Penyebabnya  yakni  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  DKP  Kab.  Sukabumi  dan  pihak Karantina Provinsi Jabar hanya diwakili oleh perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Sosialisasi tersebut dilakukan di Kantor DKP Cimaja dan semua titik TPI.

## Dampak penangkapan benih lobster terhadap keberlanjutan sumberdaya
Berdasarkan informasi dan hasil analisis, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa nelayan mengetahui  informasi  adanya  kebijakan  pelarangan  penangkapan  BL,  akan  tetapi  intensitas  dan penyampaian tersebut seharusnya dilakuan secara langsung dan menyeluruh kepada nelayan. Akibat dari  kurangnya  intensitas  sosialisasi  PERMENKP  No.56/2016  yang  diberikan  langsung  kepada nelayan  BL,  maka  sebanyak  97%  responden  merasa  bahwa  kegiatan  penangkapan  BL  sangat  tidak mengganggu  keberlanjutan  sumberdaya  lobster.  Hanya  sebesar  3%  responden  merasa  penangkapan BL  tidak  mengganggu  keberlanjutan  sumberdaya  lobster  (Gambar  4).  Persepsi  nelayan  yang demikian,  menyebabkan  kegiatan  penangkapan  BL  berlangsung  hampir  setiap  hari  bahkan  ketika kondisi terang bulan, meskipun jumlah BL yang diperoleh tidak sebanyak pada saat bulan gelap.

## Teknis penangkapan benih losbter
Teknis  penangkapan  BL  yang  dilakukan  di  wilayah  Teluk  Palabuhanratu  dilakukan  oleh nelayan  pada  malam  hari  dengan  menggunakan  kapal  congkreng  dan  bagan  apung  dengan menggunakan  bantuan  lampu  dengan  sumber  listrik  yang  berasal  dari  genset.  Alat  tangkap  yang digunakan oleh nelayan kapal congkrengyakni dengan menggunakan klasifikasi alat tangkap berupa trap dengan bahan dasar jaring monofilament jenis PE dengan mesh size 10 mm yang dimodifikasi. Jenis  modifikasi  alat  yakni  berupa  rumbai-rumbai  yang  diikat  dengan  tali  berupa  lingkaran, sedangkan  bentuk  modifikasi  lain  yang  dilakukan  yakni  dengan  membuat  jaring  menjuntai.  Secara umum  durasi  setting  alat  tangkap  yang  dilakukan  berkisar  3-4  jam,  dan  jumlah  hauling  yang dilakukan dalam satu kali trip berkisar 3-4 kali. Kondisi teknis penangkapan yang demikian mudah bagi  nelayan,  serta  banyaknya  jumlah  hasil  tangkapan  BL  (bisa  mencapai  500  ekor/  trip),  membuat nelayan 100% menjawab secara teknis penangkapan BL sangat jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan menangkap ikan (Gambar 5).

## Pendapatan nelayan dari penangkapan benih losbter
Faktor  lain  yang  menjadi  fokus  penelitan  yakni  tingkat  pendapatan  nelayan  dari  kegiatan penangkapan  benih  lobster.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  harga  jual  BL  bergantung  pada jenis bibit lobster, dimana pada Tahun 2017 di tingkat nelayan berkisar Rp. 2000-10.000/ ekor untuk jenis  lobster  P.  homarus,  sedangkanjenis  lobster  P.  ornatus  berkisar  Rp.  30.000-45.000/  ekor. Informasi  lain  yang  diperoleh  bahwa  pada  kegiatan  perdagangan  dan  penyelundupan  BL  ini sepenuhnya  dikontrol  oleh  para  penyelundup  besar.  Akan  tetapi  bila  dilihat  dari  besarnya  potensi pendapatan  nelayan,  persoalan  harga  tidaklah  terlalu  menjadi  kendala  mengingat  kecilnya  biaya operasional  yang  dikeluarkan  untuk  setiap  trip  penangkapan  yang  berkisar  100.000-200.000 rupiah. Kondisi ini dikemukakan oleh nelayan sekaligus pemilik dua kapal congkreng yang mengaku bahwa mampu  mendapatkan  keuntungan  hingga  Rp.  70.000.000  selama  dua  bulan.  Nelayan  bagan  apung juga  mengungkapkan  hal  serupa,  bahwa  penghasilan  yang  diperoleh  ketika  musim  puncak penangkapan  BL  yakni  Rp.  2.000.000  dalam  satu  malam.  Hasil  analisis  mengungkapkan  bahwa sebanyak  100%  responden  nelayan  yang  biasanya  melakukan  penangkapan  ikan  layur  dan  kini beralih target tangkapan ke BL, merasa bahwa penangkapan BL sangat menguntungkan (Gambar 6).
Gambar 3 Distribusi responden berdasarkan jumlah sosialisasi yang diterima per tahun
Gambar 4 Distribusi responden berdasarkan dampak penangkapan benih lobster terhadap keberlanjutan sumberdaya lobster
Gambar 5 Distribusi responden berdasarkan tingkat kemudahan secara teknis antara penangkapan benih lobster dan penangkapan ikan
Gambar 6 Distribusi responden berdasarkan hasil pendapatan penangkapan BL dibandingkan dengan menangkap ikan

## Preferensi nelayan menangkap benih losbter
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  100%  nelayan  sangat  memilih  melakukan  penangkapan lobster bila dibandingkan dengan menangkap ikan (Gambar 7). Kondisi ini dikarenakan alasan bahwa menangkap lobster secara teknis lebih mudah, lebih menguntungkan, dan hanya membutuhkan biaya operasional  yang  lebih  murah.  Pertimbangan  lain  nelayan  bahwa  dalam  melakukan  pemasaran  BL hasil tangkapan tidak sulit dan tidak membutuhkan biaya tambahan lain.

## Dukungan nelayan benih lobster terhadap kebijakan pemerintah
Fokus  kajian  selanjutnya  yakni  dukungan  dari  nelayan  terhadap  kebijakan  PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 93% nelayan sangat  tidak  mendukung  adanya  pelarangan  penangkapan  BL,  dan  sebanyak  7%  nelayan  menjawab tidak  mendukung  (Gambar  8).  Kondisi  ini  dimungkinkan  karena  dimulai  dengan  tingkat  sosialisasi yang  kurang  sehingga  nelayan  tidak  mendapat  informasi  yang  utuh  tentang  tujuan  dari  kebijakan tersebut.  Permasalahan  lain  yakni  tidak  adanya  solusi  lain  dengan  kurangnya  minimnya  hasil
tangkapan  ikan,  bahkan  kondisi  real  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kegiatan  penangkapan  BL menjadi satu-satunya solusi bagi nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Gambar 7 Distribusi responden berdasarkan prefensi menangkap benih lobster dibandingkan dengan menangkap ikan
Gambar 8 Distribusi responden berdasarkan tingkat dukungan terhadap kebijakan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Hasil  analisis  isi  kebijakan  menunjukkan  bahwa  ketentuan  ukuran  layak  tangkap  dalam kebijakan  PERMENKP  No.1/2015  jo  PERMENKP  No.56/2016  sejatinya  tidak  melihat  kondisi biologis  dari  masing-masing  spesies  Panulirus  spp.,  serta  belum  adanya  kajian  yang  bersifat komprehensif  terkait  status  sumberdaya  lobster  baik  untuk  ukuran  konsumsi  maupun  benih lobster.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  terkait  implementasi  kebijakan  di  wilayah  Perairan Teluk  Palabuhanratu  dimulai  dengan  kurangnya  sosialisasi  serta  kurangnya  sumberdaya kebijakan,  baik  itu  jumlah  SDM  implementor  dan  kurangnya  dukungan  dana  untuk  mengawal kebijakan;
2. Terkait  persepsi  nelayan,  secara  umum  tingkat  pengetahuan  nelayan  terhadap  kebijakan  sudah cukup.  Namun  demikiannelayan  merasa  bahwa  penangkapan  BL  tidak  mengganggu keberlanjutan  lobster,  sehingga  nelayan  menolak  kebijakan  PERMENKP  No.1/2015  jo PERMENKP No.56/2016.

## Saran
Pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  diharapkan  mempertimbangkan    kondisi  di  lapangan dengan  informasi  yang  lengkap,  sehingga  kebijakan  akan  tepat  sasaran.Kebijakan  tidak  hanya mempertimbangkan    keberlanjutan  sumberdaya  ikan,  melainkan  harus  juga  memberimanfaatsosial ekonomi masa kini dan masa depan.
Childress MJ, Jurry SH. 2006. Lobsters: Biology, Management, Aquaculture and Fisheries. Phillips BF, editor.Oxford (UK): Blackwell Publishing Ltd. p 78-101.
Creswell  JW.  2009.  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches. London (UK): Sage Publications. p 203-223.
Herrnkind  WF,  Butler  MJ.1994.  Settlement  of  spiny  lobsters,  Panulirus  argus  in  Florida:  pattern without predictability. Crustaceana, 67 (1):46–64.
Junaidi M, Cokrowati N, Abidin Z. 2010. Aspek reproduksi lobster (Panulirus sp.) di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok [catatan penelitian]. J KELAUTAN. 3(1): 29-35.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2015.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  1  /PERMEN-KP/2015  Tentang  Penangkapan  Lobster  (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunuspelagicus spp.). Jakarta (ID):KKP. 5 hlm.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2016.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  56  /PERMEN-KP/2016  Tentang  Larangan  Penangkapan  dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunuspelagicus spp.). Jakarta (ID):KKP. 8 hlm.
Phillips BF,  Smith RM. 2006. Lobsters: Biology, Management, Aquaculture and Fisheries. Phillips BF, editor. Oxford (UK): Blackwell Publishing Ltd. p 359-378.
Phillips BF, Melville-Smith R, Cheng YW. 2003. Estimating the effects of removing Panuliruscygnus pueruli on the fishery stock. Fisheries Research, 65 (2003):89–101.
Purwaka T. 2002. Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan kelautan Perikanan.
Jakarta (ID): FH Unika Atma Jaya. 100 hlm.
Suman  A,  Wudianto,  Bambang  s,  Irianto  HE,  Badrudin,  Amri  K.  2014.  Potensi  dan  Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Jakarta (ID). REF Graphika.
Wij,  Hen.  2015.  Ekspor  anjlok,  bukti  populasi  lobster  dan  kepiting  mulai  langka  [internet].  [diacu
2017 Oktober 19]. Tersedia
dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/2808765/ekspor-anjlok-bukti-populasi-lobster-dan-kepiting-mulai-langka
Witomo  CM,  Nurlaili.  2015.  Strategi  keberlanjutan  pengelolaan  benih  lobster  di  Perairan  Lombok. Jurnal Kebijakan Sosek KP, 5 (1):11-18.
Wiyono ES. 2009. Persepsi nelayan terhadap sumberdaya perikanan. Jurnal Soca, 9 (3):330 – 334.