## Sinergi Pelayanan Zakat dan Pajak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan

## Jumi Herlita
UIN Antasari Banjarmasin

## Abstract
Zakat and taxes are two important sources of funding for the state. Both function to solve  economic  problems  and  reduce  poverty  in  the  community.  But  in  reality  the function of zakat and tax can not be optimal. BAZNAS and LAZ as an extension of the government in managing zakat can not be maximized in the collection of zakat funds as well as taxes. Although the nature of the tax is not specific to the poor, but also to the rich, but in fact the existence of taxes have not been able to solve poverty in Indonesia. Therefore it is necessary solution to synergize zakat and tax in order to increase zakat and tax collection. With bersinerginya zakat and taxes are expected to increase public awareness to pay zakat and taxes that can eventually be used to reduce poverty.
Keyword: Sinergi, Zakat, Tax, Poverty

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi yang terjadi kekayaan  itu  tidak  otomatis  membuat  rakyat  sejahtera  sebaliknya  yang  terjadi  adalah  masalah kemiskinan  menjadi  musuh  utama  negeri  ini.  Banyak  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, diantaranya mulai dari kebijakan fiskal dengan  mengalokasikan  dana  baik  APBN  maupun  APBD  melalui  bantuan  sosial,  Program Perlindungan  Sosial  melalui  Program  Keluarga  Harapan,  penyediaan  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS), program beras miskin (raskin), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), layanan beasiswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program SJSN ketenagakerjaan.
Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui masih sangat tinggi, data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Kemiskinan di Indonesia
Tahun Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Miskin (Juta Orang) Miskin (%) Kota Desa September 2011 29.89 12.36 263 594 223 181 September 2012 28.59 11.66 277 382 240 441 September 2013 28.55 11.47 308 826 275 779 September 2014 27.73 10.96 326 853 296 681 September 2015 28.51 11.13 356 378 333 034 September 2016 27.76 10.70 372 114 350 420

## Sumber : Badan Pusat Statistik
Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2011- 2016  mengalami  penurunan  dengan  persentase  rata-rata  diantara  10%-12%.  Meskipun  data menunjukkan  penurunan  angka  kemiskinan  tetapi  angka  kemiskinan  itu  dibayang-bayangi  oleh tingginya  kesenjangan  antar  penduduk  di  kawasan  perkotaan  dengan  penduduk  di  pedesaan dimana tingkat kemiskinan di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Hal ini tentunya perlu mendapat  perhatian  besar  dari  pemerintah.  Selain  itu  tingginya  tingkat  kemiskinan  ini  juga disumbang  oleh  jumlah  pengangguran  yang  terus  meningkat.  Data  pengangguran  yang  diduga sebagai penyebab kemiskinan dapat dilihat pada tabel 2
:Tabel 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan
No. Pendidikan Tertinggi 2012 2013 2014 2015 Yang Ditamatkan Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus 1 Tidak/belum pernah sekolah 126,972 85,374 112,435 81,432        134,040 74,898 124,303 55,554 2 Tidak/belum tamat SD 601,753 512,041 523,400 489,152        610,574 389,550 603,194 371,542 3 SD 1,418,683 1,452,047 1,421,873 1,347,555     1,374,822 1,229,652 1,320,392 1,004,961 4 SLTP 1,736,670 1,714,776 1,821,429 1,689,643 1,693,203 1,566,838 1,650,387 1,373,919 5 SLTA Umum/SMU 2,043,697 1,867,755 1,874,799 1,925,660     1,893,509 1,962,786 1,762,411 2,280,029 6 SLTA Kejuruan/SMK 1,018,465 1,067,009 864,649 1,258,201        847,365 1,332,521 1,174,366 1,569,690 7 Akademi/Diploma 258,385 200,028 197,270 185,103 195,258 193,517 254,312 251,541 8 Universitas 553,206 445,836 425,042 434,185        398,298 495,143 565,402 653,586 Total 7,757,831 7,344,866 7,240,897 7,410,931     7,147,069 7,244,905 7,454,767 7,560,822

## Sumber : Badan Pusat Statistik
Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa angka pengangguran di Indonesia masih tinggi sehingga dikhawatirkan  akan  menjadi  penyebab  berbagai  tindakan  yang  dapat  merusak  berbagai  sendi
kehidupan,  seperti  rendahnya  moral,  rusaknya  pemikiran,  dan  rusaknya  kehidupan  sosial masyarakat,  sehingga  diperlukan  perhatian  yang  serius  dari  berbagai  pihak  terutama  untuk mengurangi kemiskinan.
Bagaimanapun,  Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai  banyak  potensi  yang  bisa digali  untuk  memajukan  perekonomiannya.  Dari  sisi  agama,  Islam  memiliki  solusi  untuk penanganan kemiskinan yaitu dengan mendorong perkembangan zakat dan dari sisi negara dengan kewajiban  membayar  pajak.  Zakat  dan  pajak  adalah  dua  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh setiap  Muslim  karena  sudah  ada  perintah  dan  aturannya.  Kalau  zakat  merupakan  perintah  dari Allah  yang  aturannya  terdapat  pada  Alquran  dan  Hadist,  sedangkan  pajak  dari  negara  yang aturannya  ada  dalam  undang-undang  (UU)  dan  peraturan-peraturan.  Namun,  tidak  sedikit  yang mengabaikan  kedua  kewajiban  itu.  Ada  juga  yang  hanya  melaksanakan  satu  kewajiban  saja, berzakat tapi tidak bayar pajak. Atau, bayar pajak tapi tak berzakat.
Zakat dan pajak sebagai sumber dana yang penting bagi negara merupakan salah satu solusi untuk  mengurangi  kemiskinan.  Namun  perkembangan  zakat  tidak  sebaik  dengan  pajak  karena zakat  ditunaikan  berdasarkan  iman  atau  kesukarelaan,  selain  itu  juga  tidak  ada  kontrol  dan pemberian  sanksi  bagi  pelanggarnya,  maka  pembayarannya  pun  tidak  jarang  terabaikan  atau tergantung pada tingkat ketaqwaan seseorang. Dalam hal ini, zakat kalah pengaruh oleh pajak. Hal inilah yang seringkali menjadi kendala utama dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat pada lembaga-lembaga pengumpul zakat. Kenyataan tersebut berbeda sekali dengan pajak, yang karena didorong secara imperatif oleh negara, pembayarannya selalu dilunasi  setiap jatuh tempo. Bagi yang terlambat, ditegur, bagi yang membayar tepat pada waktunya, diberikan diskon khusus atau diberi penghargaan. Di negara Barat, bagi orang yang tidak membayar pajak atau menggelapkan pajak, dapat dihukum pidana dengan hukuman yang cukup berat 1 .
Wacana  sinergi  antara  zakat  dan  pajak  telah  digagas  lama,  baik  dalam  dunia  akademik maupun kebijakan. Sebuah pernyataan menarik dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 yang digelar oleh Kementerian  Keuangan  di  Yogyakarta.  Menteri  keuangan  mengungkapkan,  pengelolaan  dana zakat di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal, padahal sistemnya bisa dilakukan sama
1 https://www.kompasiana.com/zayfawwaz/59a581b0f133440ba521f482/sinergitas-pajak-dan-zakat-dalam- keuangan-islam
seperti  pemerintah  mengelola  dana  pajak 2 .    Hal  ini  menjadi  sinyal  yang  baik  bagi  lembaga- lembaga  zakat  untuk  mendorong  proses  sinergi  antara  zakat  dan  pajak  agar  terwujud  berbagai program-program pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  penulis  membahas  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan pihak-pihak  terkait  seperti  pemerintah  selaku  pengambil  kebijakan  dan  lembaga-lembaga  zakat sebagai penghimpun, penyalur dan pendayaguna zakat untuk dapat mensinergikan zakat dan pajak dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan.

## Kerangka Berfikir

## Pembahasan

## Pengertian Zakat dan Pajak
Zakat dalam agama Islam pada hakikatnya adalah sebagai bagian dari harta yang dimiliki oleh  seorang  Muslim  yang  wajib  dikeluarkan  atas  perintah  Allah  untuk  dipergunakan  sebagai kepentingan orang lain yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Di sisi lain, dalam kaitannya dengan hal  yang seirama dengan zakat, dalam konteks kenegaraan, pajak
2 http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/08/30/ovibjm396-sinergi-pelayanan-zakat-dan- pajak
zakat Pajak optimalisasi Fungsi yang hampir sama sinergi mengurangi kemiskinan
merupakan  kewajiban  material  yang  harus  dibayarkan  oleh  masyarakat  suatu  negara  menurut ukuran  yang  telah  ditentukan  atas  kekayaan  pribadi  seseorang  untuk  dipergunakan  sebagai pengeluaran suatu negara 3 .
Jadi kewajiban pajak dan kewajiban zakat memiliki dua dasar pijakan yang berlainan. Zakat mengacu  pada  ketentuan  syariat  atau  hukum  Allah  SWT  baik  dalam  pemungutan  dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

## Dasar dan tujuan Kewajiban Zakat dan Pajak
Kewajiban zakat bersumber dari wahyu Allah SWT, yakni dalam QS Al-Baqarah ayat 83 yang artinya: “ dan  (ingatlah),  ketika  Kami  mengambil  janji  dari  Bani  Israil  (yaitu):  janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak- anak  yatim,  dan  orang-orang  miskin,  serta  ucapkanlah  kata-kata  yang  baik  kepada  manusia, dirikanlah  shalat  dan  tunaikanlah  zakat.  Kemudian  kamu  tidak  memenuhi  janji  itu,  kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”
Oleh  karena  itu  zakat  adalah  kewajiban  dan  merupakan  salah  satu  dari  rukun  Islam. Walaupun  di  dalamnya  terdapat  unsur  kewajiban  materi,  kedudukannya  adalah  sebagai  ibadah yang setaraf dengan ibadah-ibadah lainnya. Kewajiban ini khusus diberikan kepada orang Islam. Karena  kedudukannya  sebagai  ibadah  menjadikan  umat  Islam  termotivasi  untuk melaksanakannya 4 .
Sedangkan  kewajiban  pajak  bersumber  dari  aturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan pemerintah melalui badan yang berwenang untuk itu, dimana pajak merupakan kewajiban pribadi atau badan yang berlaku bagi setiap warga Negara. Bagi umat Islam kedua kewajiban itu adalah sama, meskipun dari segi motivasi pelaksanaannya, zakat lebih kuat meskipun tanpa sanksi, karena hubungannya  antara  hamba  dengan  Allah.  Pada  pajak  hanya  terdapat  hubungan  antara  hamba dengan penguasa Negara yang mewajibkan pajak tersebut.
3 Afriyandi, Yuli, Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam(Analisis Historis dan Kondisi Kekinian , Jurnal Rasail, Vol 1, No 2, 2014.
4 Afriyandi, Yuli, Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam(Analisis Historis dan Kondisi Kekinian , Jurnal Rasail, Vol 1, No 2, 2014.
Kewajiban zakat mengandung tujuan yang bersifat moral spiritual. Seorang muslim merasa menjalankan  kewajiban  agama  yang  harus  dipikulnya  sekaligus  menyadari  bahwa  harta  yang dimilikinya adalah milik Allah Swt. Dalam mensyukuri nikmat Allah itu, seorang muslim harus mengeluarkan  sebagian  dari  harta  yang  dimilikinya  untuk  tujuan  yang  sesuai  dengan  kehendak Allah Swt.
Tujuan moral terlihat dari segi anggapan bahwa sesama hamba Allah yang bersaudara harus memiliki  kepedulian,  saling  tolong-menolong  dan  kasih  sayang  di  antara  sesama.  Zakat dikeluarkan  dalam  rangka  mewujudkan  kesatuan  dan  persatuan  serta  melaksanakan  demokrasi ekonomi, dengan menghindarkan diri dari terjadinya penumpukan asset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
Pada pajak terlihat tujuan yang lebih bersifat material, yaitu sebanyak mungkin memasukkan materi ke dalam kas negara untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam hal ini terkandung suatu pemikiran bahwa warga negara yang mendapat keuntungan dan perlindungan dalam negara harus mengimbanginya dengan membantu negara.

## Integrasi zakat dan pajak menurut pandangan ulama
Melihat sejarah pada zaman Nabi dan khalifah sesudahnya, zakat merupakan satu-satunya sistem  perpajakan  bagi  umat  Islam  di  luar kharaj yakni  pajak  atas  tanah.  Sekarang  umat  Islam berada pada abad 21 dengan situasi dan kondisi yang sangat berbeda dari masa lalu. Kita hidup di dunia modern dengan sistem perpajakan yang persentasenya lebih tinggi dari persentase zakat.
Dalam kaitan ini, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah masih wajib zakat atas harta yang telah kena pajak, apakah boleh membayar pajak dengan niat zakat, dan berbagai pertanyaan lainnya. Berangkat dari sebuah wacana, perdebatan ini telah memicu polemik pemikiran diantara ulama.
Abu  zahrah  misalnya,  mengemukakan  bahwa  pajak-pajak  itu  sampai  sekarang  tidak memiliki  nilai-nilai  khusus  yang  dapat  memberikan  jaminan  sosial.  Itulah  mula-mula  yang menjadi  tuntunan  zakat.  Zakat  dapat  memenuhi  tuntutan  pajak,  akan  tetapi  pajak  tidak  dapat
memenuhi  tuntutan  zakat,  karena  pajak  tidak  menanggulangi  kebutuhan  fakir  miskin  yang menuntut untuk dipenuhi 5
Menurut  Masdar  Farid  Mas’udi,  pemikirannya  untuk  mengintegrasikan  zakat  dan  pajak menimbulkan  kontroversi  dan  pertanyaan  yang  cukup  beragam  karena  mencoba  untuk menyatukan  dua  hal  yang  secara  substansi  dan  kegunaannya  berbeda.  Menurutnya,  umat  Islam yang telah membayar pajak, tidak wajib lagi membayar zakat. Karena permasalahan double tax menjadi beban bagi umat Islam. Karenanya kalau pajak yang dibayarkan telah diniatkan sebagai zakat tidak perlu lagi untuk membayar zakat 6 .
Sedangkan menurut  Ibrahim Hosen (1990) dan ulama-ulama umumnya  yang menyatakan bahwa zakat tidak bisa dipajakkan, begitu pula pajak tidak bisa dizakatkan, maka seorang muslim wajib menjalankan kedua kewajiban ini 7 . Tidak dapat dijadikan dalil bahwa apabila zakat telah dibayar maka zakat menjadi gugur. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan  zakat  sebagai  realisasi  ketaatan  kepada  pemerintah  yang  juga  diwajibkan  oleh agama. Islam memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengelola zakat dan pajak.
a. Persamaan zakat dan pajak
Dapat dipetik beberapa persamaan dari zakat dan pajak, yaitu
1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya  dan  alokasi  penyalurannya.  Dalam  pemerintahan  Islam,  zakat  dan  pajak dikelola oleh negara.
3. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
4. Dari  sisi  tujuan  ada  kesamaan  antara  keduanya  yaitu  untuk  menyelesaikan  problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.
5 Salamah,  Siti  Ummu, Relasi  Zakat  dan  Pajak:  Studi  Kasus  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Malang  dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang , Jurnal Hukum dan Syariah Vol.6 No 1, 2015.
6 Mas’udi, Masdar Farid, Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat , Bandung: Mizan Media Utama, 2010.
7 Firmansyah, Zakat Sebagai Instrumen Pengetasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan ,  jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No.2, Desember 2013.

## b. Perbedaan Zakat dan Pajak
Adapun perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut :
1. Beda dasar hukum. Dasar hukum zakat adalah al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Pajak dan sebagainya.
2. Beda status hukumnya. Zakat adalah suatu kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak adalah suatu kewajiban terhadap Negara.
3. Beda  objek/sasarannya.  Wajib  zakat  adalah  khusus  bagi  penduduk  beragama  Islam, sedangkan wajib pajak adalah bagi semua penduduk tanpa pandang agamanya.
4. Beda  kriterianya.  Kriteria  pendapatan  dan  kekayaan  yang  terkena  zakat  dan  pajak, prosentasinya  dan  jatuh  temponya  tidaklah  sama.  Misalnya  presentasi  penghasilan yang dizakati adalah antara 2,5%-20% tergantung pada jenis usaha/pekerjaan/profesinya, yang sudah ditentukan kadarnya oleh agama dan tidak bisa diubah-ubah,  sedangkan  prosentase  penghasilan  yang  terkena  pajak  di  Indonesia sekitar 15%-25% dan sudah tentu criteria wajib  pajak juga besarnya tarif pajak bisa berubah-ubah.
5. Beda pos-pos penggunaannya. Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan pos/ashnaf yang sudah ditentukan al-Qur’an surat at-taubah ayat 60, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.
6. Beda hikmahnya. Hikmah zakat terutama untuk membersihkan/menyucikan jiwa dan harta  benda  wajib  zakat,  untuk  meratakan  pendapatan  di  kalangan  masyarakat  (agar tidak  hanya  dinikmati  si  kaya  saja,  dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial, sedangkan  hikmah  pajak  adalah  untuk  membiayai  pembangunan  nasional  guna mewujudkan  suat  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  pancasila  yang  diridhai Allah Swt.
c. Solusi Sinergi Zakat dan Pajak
Optimalisasi zakat dan pajak merupakan suatu keharusan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan. Pemungutan zakat dan pajak diharapkan bisa saling bersinergi sehingga penggalian
potensi kedua sumber dana tersebut dapat maksimal. Sinergi antara keduanya tetap harus berjalan dalam peraturan yang harmonis dan tidak saling bertentangan.
Dapat dibayangkan bagaimana kalau kedua hal ini (zakat dan pajak) berjalan dengan baik. Penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  membayar  zakat,  tidak  hanya  zakat  fitrah tetapi  juga  zakat  maal.  Zakat  tersebut  lalu  disalurkan  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya. Begitu  juga  dengan  pajak,  apabila  target  yang  dimiliki  pemerintah  terhadap  jumlah  pajak  yang seharusnya  diterima  tanpa  adanya  penyelewengan-penyelewengan  terhadap  pajak  maka pembangunan Indonesia akan berjalan dengan baik.
Untuk mewujudkan sinergi  antara zakat  dan pajak  untuk  kemaslahatan umat adalah tidak hanya yang tertuang dalam perundang-undangan, akan tetapi perlu skema lain yang lebih aplikatif. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain :
Pertama , kolaborasi program sosialisasi dan edukasi antara pemerintah melalui Dirjen Pajak dan  BAZNAS  sebagai  amil  resmi  zakat  nasional  tentang  zakat  dan  pajak  secara  terus  menerus sehingga setiap muslim sadar akan kewajibannya. Baik sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah  dan  Rasul  maupun  kepada  ulil  amri.  Sosialisasi  dan  edukasi  melalui  program-program penyuluhan,  promosi  informasi  di  mediasangat  penting  dilakukan  mengingat  mau  tidaknya seorang  Muslim  membayar  zakat  dan  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh  pemahamannya  terhadap persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Bila dia memahami zakat dan pajak tidak ada perbedaannya  karena  sama-sama  demi  kemaslahatan  umat  dan  bangsa,  maka  ia  akan  hanya membayar zakat saja. Bila tidak ada upaya penyadaran dikhawatirkan masyarakat akan terus ragu. Dengan  demikian,  manfaat  peningkatan  penerimaan  zakat  dan  pajak  tersebut  dapat  maksimal sehingga berdampak positif bagi program pengentasan kemiskinan.
Kedua , penyediaan  fasilitas  pengelolaan zakat  di  Kantor Pelayanan  Zakat  (KPP). Dengan mengadakan kerjasama antara BAZNAS dengan KPP untuk pemanfaatan KPP dalam pengelolaan zakat. Fasilitas yang disediakan akan mempermudah setiap Muslim yang membayar pajak untuk langsung  berzakat  di  tempat  tersebut.  Selain  itu,  dapat  mempermudah  akses  dalam  penyerahan bukti penerimaan zakat yang dipergunakan untuk lampiran SPT tahunan PPh yang bersangkutan.
Ketiga ,  menjalin  koordinasi  yang  baik  antara  otoritas  pajak.  Hal  ini  akan  membuat identifikasi muzaki dan wajib pajak semakin meluas sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat  akan  semakin  meningkat.  Koordinasi  yang  terjalin  dengan  baik  akan  menghasilkan pemberlakuan  kebijakan  zakat  sebagai  kredit  pajak  secara  ideal.  Selain  itu  hal  yang  perlu
diperhatikan  untuk  meningkatkan  koordinasi  adalah  pemusatan  pengelolaan  zakat  pada  satu lembaga yang secara resmi dan sah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sekaligus menjadi regulator, misalnya BAZNAS
Keempat ,  penerapan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  secara  langsung.  Hal  ini  merupakan langkah yang strategis dalam upaya menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya secara lebih mendalam dalam perekonomian nasional. Menurut Didin Hafiduddin apabila zakat sebagai pengurang pajak dapat terealisasi ada dua manfaat yang diperoleh negara yaitu pertama, dengan adanya koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka indentifikasi wajib zakat (muzakki) dan wajib pajak akan semakin luas. Sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat  semakin  meningkat.    Kedua,  membantu  meringkankan  beban  APBN  khususnya  dalam anggaran pengentasan kemiskinan.
Kelima , idealnya zakat dikelola oleh pemerintah yaitu dibawah koordinasi langsung Presiden melalui  Menteri  Keuangan/  Badan  Penerimaan  Negara  dan  perlu  berkoordinasi  dengan  Badan Amil Zakat juga Lembaga Amil Zakat, hal ini bertujuan supaya terjadi optimalisasi pemungutan dan penyalurannya.
Dengan  adanya  sinergi  antara  zakat  dan  pajak  maka  akan  terjadi  efektivitas  peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan juga pajak sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan akan dapat terwujud.

## Simpulan
Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil jumlahnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal, mulai dari kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga  maupun  tingkat  kepercayaan  yang  masih  rendah  terhadap  lembaga  pengumpul  zakat tersebut.  Disisi  lain  pajak  yang  juga  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mensejahterakan  rakyat mempunyai fungsi yang hampir sama dengan zakat.
Namun perkembangan zakat tidak sebaik dengan pajak karena zakat ditunaikan berdasarkan iman  atau  kesukarelaan,  disamping  tidak  ada  kontrol  dan  pemberian  sanksi  bagi  pelanggarnya, maka  pembayarannya  pun  tidak  jarang  terabaikan  atau  tergantung  pada  tingkat  ketaqwaan seseorang.  Dalam  hal  ini,  zakat  kalah  pengaruh  oleh  pajak.  Hal  inilah  yang  seringkali  menjadi
kendala utama dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat pada lembaga-lembaga pengumpul zakat. Oleh karena itu diperlukan upaya mensinergikan zakat dan pajak untuk sebagai penerimaan yang berbeda secara prinsip tetapi memiliki kesamaan secara tujuan.
Beberapa sinergi yang dapat dilakukan adalah pertama, kolaborasi program sosialisasi dan edukasi antara pemerintah melalui Dirjen Pajak dan BAZNAS sebagai amil resmi zakat nasional. kedua,  penyediaan  fasilitas  pengelolaan  zakat  di  Kantor  Pelayanan  Zakat  (KPP).  Ketiga, koordinasi  yang baik  antara otoritas  pajak. Keempat,  penerapan zakat  sebagai  pengurang pajak secara langsung dan kelima, pengelolaan zakat langsung di bawah pemerintah.

## Daftar Pustaka
Afriyandi, Yuli, Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam(Analisis Historis dan Kondisi Kekinian , Jurnal Rasail, Vol 1, No 2, 2014.
Firmansyah, Zakat  Sebagai  Instrumen  Pengetasan  Kemiskinan  Dan  Kesenjangan  Pendapatan , jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No.2, Desember 2013.
Gusfahmi, Rekonstruksi  Praktek  Zakat  dan  Pajak  Untuk  Menanggulangi  Kemiskinan ,  Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol II, 2009
Mas’udi,  Masdar  Farid, Pajak  Itu  Zakat:  Uang  Allah  untuk  Kemaslahatan  Rakyat ,  Bandung: Mizan Media Utama, 2010.
Salamah, Siti Ummu, Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kepanjen  Malang ,  Jurnal  Hukum  dan Syariah Vol.6 No 1, 2015.
Yanah, Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Melalui Sinergi Antara Bank Syariah dan Baznas , jurnal ekonomi vol.2 No.3, Mei-Agustus 2014.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan LN. Tahun 2007 No. 85 www.bps.go.id
http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/08/30/ovibjm396-sinergi- pelayanan-zakat-dan-pajak
https://www.kompasiana.com/zayfawwaz/59a581b0f133440ba521f482/sinergitas-pajak-dan- zakat-dalam-keuangan-islam