Vol. 4 No. 2 (2020)
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 79

## PELAKSANAAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH

## DI KABUPATEN CIREBON
Sudika 1 , Urip Giyono 2 , Elya Kusuma Dewi 3 , Multahibun 4 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon 2,3,4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: Sudika1703@gmail.com, uripgiyono03061968@gmail.com,
elyakusumadewi@umc.ac.id , multahibun@umc.ac.id

## Abstract
In the context of regulation regional enforce, the first element as implementer in field is regional government. In this case the authority is given to the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The civil service police unit has the job is help the Regional leader to create a peace and orderly, so that the administration of the wheels of government can run smoothly and people or society can do their activities safely. One of the objectives of Regional Regulations (PERDA) issued by regional governments (PEMDA) is to guarantee legal certainty, create and maintain public order and order. The Civil Service Police is a local government apparatus with the main jobs is enforce of regional regulations, organizing public order and public order. If connected with the performance  of  the  civil  service  police  Organizational  of  Cirebon  district,  so  the  evaluation performance is carried out based on the job that carried out. The purpose of this study is to describe how the performance of the civil service police of Cirebon district in the job of enforce the local regulation base on regional regulation in Cirebon district.
Keywords: Performance of police civil service unit, police civil service unit, regional regulation.
Vol. 4 No. 2 (2020)
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 80

## Abstrak
Dalam rangka penegakkan Peraturan daerah, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah daerah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diberikan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Satpol  PP  mempunyai  tugas membantu  Kepala  Daerah  untuk  menciptakan  suatu  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan  dengan  lancar  dan  masyarakat  dapat  melakukan  kegiatannya  dengan aman.  Salah  satu  tujuan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  daerah  (Pemda)  adalah  menjamin  kepastian  hukum,  menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja ialah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jika dikaitkan dengan  Kinerja  Organisasi  Satpol  PP  Kabupaten  Cirebon,  penilaian  kinerja dilakukan sehubungan dengan tugas yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana kinerja Satpol PP Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penegakan  peraturan daerah sesuai peraturan daerah di kabupaten Cirebon.
Kata Kunci : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 81

## A. Pendahuluan
Pada  era  otonomi  daerah,  kepala daerah  diberi  kewenangan  penuh  untuk merumuskan,  melaksanakan  kebijakan untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah. 1 Dengan tugas yang semakin  berat  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat  tersebut,  kepala daerah  perlu  dibantu  oleh  jajaran perangkat  daerah.  Untuk  membantu, perangkat  daerah  yang  tersedia  dituntut untuk melakukan kinerja sebaik mungkin. Kinerja organisasi dapat dipandang sebagai totalitas  hasil  kerja  yang  dicapai  suatu organisasi.  Kinerja  merupakan  suatu proses  tentang  bagaimana  pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. 2 Kinerja  yang  optimal  merupakan cerminan kinerja yang ideal, kinerja yang sesuai  dengan  standar  yang  ada  serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. 3 Perilaku  ideal  pemerintah  sebagai abdi masyarakat terlihat dari peningkatan kualitas layanan publik yang meliputi aspek responsivitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi.
1 Rahma  Aulia  and  Fifiana  Wisnaeni, “Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  Daerah  Yang  Berhalangan  Tetap
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi  Kasus  Pengisian  Jabatan Wakil  Bupati  Kabupaten  Grobogan),” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (2018): 298, https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.2 98-316.
2 Indra Sakti, “Korelasi Pengetahuan Alat Praktikum  Fisika  Dengan  Kemampuan Psikomotorik  Siswa  Di  Sma  Negeri  Kota Bengkulu,” Jurnal Exacta IX, no. 1 (2011): 67– 76.
3 Marojahan  JS  Panjaitan,  “FUNGSI DAN

## HUBUNGAN ORGANISASI
SAYAP  PARTAI  POLITIK  DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA” 3, no. Aspek  responsif  menghendaki  agar pelayanan memenuhi kepentingan masyarakat. Sementara aspek akuntabilitas mengisyaratkan  agar  pelayanan  publik lebih  mengutamakan  transparansi  dan kesamaan  akses  setiap  warganegara. 4 Setiap  warganegara  berhak mendapatkan kesamaan  akses  dalam  pelayanan  publik yang dibutuhkan. Proses dan harga layanan publik juga harus transparan dan didukung oleh  kepastian  prosedur  serta  waktu pelayanan.  Sedangkan  aspek  efisiensi meliputi  pemenuhan  pelayanan  publik yang cepat, murah, serta hemat tenaga. 5
Namun dalam kenyataannya hingga kini berbagai keluhan dan kritikan masih kerap ditujukan kepada kinerja pemerintah, Seperti hal nya dalam upaya mewujudkan  lingkungan  yang  tertib  dan nyaman,  sehubungan  dengan  kinerja aparatur  Satpol  PP  yang  bertanggung jawab  mewujudkan  kondisi  tersebut Menurut  Pasal  148  ayat  (1)  Undang- undang  No.  32  Tahun  2004  tentang
2 (2015): 54–67, http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624 .pdf.
4 I  Dewa  Gede  Atmadja  and  I  Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum , Setara Press (Malang, 2018).
5 Sarip  Sarip,  “The  Manifestation  of Indonesian  Democracy;  Between  Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy,” Jurnal Hukum  Novelty 9,  no.  2  (2018):  192,
https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a115 17;  Sarip,  “Cita  Piagam  Madinah  Dalam Konteks  Pemilihan  Kepala  Daerah  Menuju Otonomi Madani,” Jurnal Kajian Hukum Islam 3, no. 1 (2018), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2 753.
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 82
Pemerintah  Daerah. 6 Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan  Daerah  merupakan  garda terdepan bagi terwujudnya ketenteraman, ketertiban  umum  dan  perlindungan masyarakat. 7 Satpol PP  representasi yang hadir di kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan  hal  itu,  Satpol  PP  harus  tampil lebih humanis, namun tetap menyesuaikan dengan  amanah  UU  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh  karena  itu,  maka  urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong
Praja  guna  memaksimalkan  sosialisasi produk  hukum,  terutama  Peraturan Daerah,  Peraturan  Bupati,  Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan- undangan  lainnya    dalam  menjalankan roda  Pemerintahan  di  daerah  kepada masyarakat. 8 Sebagaimana  dengan  tugas dan  fungsi  satuan  polisi  pamong  praja diatur berdasarkan nomenklatur Peraturan Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  cirebon,  yang  dijabarkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Cirebon untuk itu instansi
6 Rudiadi  and  Ratna Herawati, “PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun  2016  Di  Kabupaten  Rokan  Hilir,
Provinsi Riau),” Law Reform 13, no. 1 (2017): 132, https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956.
7 Vinny  Nottrela  Ughude,  “Tugas  Dan Wewenang  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penegakan Hukum,” Lex et Societatis III, no. 3
satuan polisi pamong praja berusaha dalam menjalani  tugasnya  dengan  ramah, bersahabat,  dapat  menciptakan  suasana batin  dan  nuansa  kesejukan  bagi masyarakat,  namun  tetap  tegas  dalam bertindak  demi  tegaknya  peraturan  yang berlaku.  Penulisan  makalah  ini  termasuk dalam kategori penelitian normatif hukum yang  dilakukan  melalui  berbagai  upaya untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara mendalam  berbagai  ketentuan  hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ( study of law in the book ) dan praktik lapangan berekanaan dengan Satpol PP.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu; 1. Bagaimana  pelaksanaan  kinerja satuan  polisi  pamong  praja  dalam menegakkan  peraturan    daerah Kabupaten Cirebon?
2. Apa  sajakah  kendala  yang  dialami satuan  polisi  pamong  praja  dalam menegakkan  peraturan  daerah  di Kabupaten Cirebon?
(2015): 154–61, https://doi.org/https://doi.org/10.35795/le s.v3i3.7919.
8 Nuni  Trianingrum  and  Jawade  Hafidz,
“Model Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Terhadap  Pedagang  Kali  Lima  (PKL)  Oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)
Berbasis  Pemberdayaan  Partisipatif  Di Kabupaten  Batang,” Jurnal  Hukum  Khaira Ummah 12, no. 1 (2017): 1–10, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/ article/view/1836.
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon
Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 83

## C. Pembahasan
Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  satuan  polisi pamong  praja  dalam  menjalankan tugasnya untuk menegakan ketentraman  dan  ketertiban  di kabupaten  cirebon  masih  belum maksimal  karena  itu:  Produktivitas Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Miras. 9 Produktivitas  kerja  yaitu perbandingan  petugas  atau  tenaga kerja  dari  pencapaian  kerja  yang maksimal  dari  salah  satu  ide  yang mencakup  kuantitas,  kualitas  dalam suatu waktu. Produktivitas kerja yaitu ukuran  dari  hasil  kerja  petugas  atau karyawan  dengan  prosedur  masukan serta  keluaran  dari  indikator  kinerja petugas atau karyawan dalam menentukan  usaha  untuk  mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan. 10 Mengenai  masalah  Satuan  Polisi Pamong  Praja  menjalankan  tugasnya dalam  menegakkan  ketentraman  dan ketertiban  di  Kabupaten  Cirebon.
Salah  satunya  pelanggaran  perda minuman beralkohol (miras). Minuman  beralkohol  (miras)  atau kadang  disingkat  minol  adalah
9 Rasyid  Thaha,  “Public  Ethics  in  Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Makassar,” Bisnis  &  Birokrasi  Journal 23,  no.  1  (2017), https://doi.org/10.20476/jbb.v23i1.7455.
minuman  yang  mengandung  etanol. Etanol  adalah  bahan  psikoaktif  dan kon-sumsinya menyebabkan penurunan  kesadaran.  Di  berbagai negara, penjualan minuman beralkohol  dibatasi  ke  sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang  telah  melewati  batas  usia tertentu.  Bila  dikonsumsi  berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan  mental  organik  (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku.
Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi  langsung  alkohol  pada  sel-sel saraf  pusat.  Karena  sifat  adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan  tanpa  sadar  akan menambah  takaran/dosis  sampai pada  dosis  keracunan  atau  mabuk.
Mereka  yang  terkena  GMO  biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti  misalnya  ingin  berkelahi  atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu  fungsi  sosialnya,  dan terganggu  pekerjaannya.  Perubahan fisiologis  juga  terjadi,  seperti  cara berjalan  yang  tidak  mantap,  muka merah,  atau  mata  juling.  Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung,  bicara  mengawur,  atau kehilangan  konsentrasi.  Keputusan presiden RI no 3 tahun 1997 tentang
10 Darmawan Darmawan, “Implementasi Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Di Kabupaten  Gresik,” Airlangga  Development Journal 2, no. 1 (2019): 21, https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025.
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 84
pengawasan dan pengendalian minuman  beralkohol  penggolongan minuman beralkohol menurut keputusan  presiden  ini,  minuman beralkohol  di  kelompokan  menjadi menjadi  tiga  golongan:  Golongan  A kadar  etanol  1  sampai  dengan  5%. Golongan B kadar etanol lebih dari 5 sampai  dengan  20%.  Golongan  C kadal  etanol  lebih  dari  20  sampai dengan 55%. Pengawasan Minuman beralkohol  golonan  B  dan  C  adalah kelompok minuman keras yg prokduksi, pengedaran, dan penjualannya, di tetap sebagai barang dalam pengawasan.  Pengawasan dan penjualannya:  Dilarang  mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di tempat umum kecuali di hotel,  bar,  restoran,  dan  di  tempat tertentu lainnya yang di tetapkan oleh bupati/walikota kepala daerah.
Tempat tertentu lainya tersebut di atas tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan,  sekolah,  rumah  sakit, tempat lokasi lainnya di tetapkan oleh pejabat tersebut. Untuk di kabupaten Cirebon  sendiri  telah  di  tetetapkan oleh  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Cirebon  no  7  tahun  2015  tentang ketertiban umum, tentang pengawasan dan pengendalian minuman  beralkohol  penggolongan minuman  berarkohol,  Penggolongan minuman beralkohol sebagai berikut : Golongan  A  adalah  minuman
11 Tri  Adi,  “DPR  Desak  Pembubaran
Satpol PP,” KONTAN , 2010, https://nasional.kontan.co.id/news/dpr- desak-pembubaran-satpol-pp; Bantuan
beralkohol  dengan  kadar  etanol (C2H5OH)  sampai  dengan  5%  (lima perseratus);  Golongan  B  adalah minuman  berakohol  dengan  kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus)  sampai  dengan  20%  (dua puluh  perseratus);  dan  Golongan  C adalah  minuman    beralkohol  dengan kadar  etanol  (C2H5OH)  lebih  dari 20%  (dua  puluh  perseratus)  sampai dengan  55%  (lima  puluh  lima perseratus)
Tertib  Kegiatan  Usaha  Minuman Beralkohol Untuk mewujudkan tertib kegiatan usaha minuman beralkohol di daerah, maka setiap orang atau badan dilarang memproduksi,  memasarkan, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menyajikan, mengkonsumsi, mempromosikan, menggunakan/memakai/mencampur dengan  bahan  lainnya,  memiliki minuman  beralkohol  atau  yang sejenisnya  kecuali  sepanjang  untuk kepentingan.  Pemerintah,  kesehatan/ kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian  dan  sejenisnya  serta  untuk kepentingan  penyidikan  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 11
Dikecualikan  terhadap  penyajian minuman  beralkohol  hanya  untuk diminum  langsung  ditempat  dengan ketentuan sebagai berikut:  Minuman beralkohol  merupakan  golongan  A
Hukum,  “Negara  Bebas  Satpol  PP,”  LBH
Jakarta,
2011,
https://bantuanhukum.or.id/negara-bebas- satpol-pp/.
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 85
yang  diproduksi  secara  legal  dan bercukai/berlabel  Daerah;  Hanya tersedia  di  hotel  minimal  bintang  3 dan  cafe  yang  memiliki  izin perdagangan  minuman  beralkohol sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;  Waktu  penyajian  mulai
Pukul  21.00  WIB  sampai  dengan Pukul  24.00  WIB;  dan  penyajian minuman beralkohol dilarang disajikan  pada  hari  kamis  malam. Disini pemerintah Kabupaten Cirebon  melalui  Unit  Satuan  Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang  dan  bertanggung  jawab secara langsung. 12
Penertiban  pedagang  minuman beralkohol  merupakan  usaha  yang dilakukan  oleh  Unit  Satpol  PP Kabupaten Cirebon dalam menciptakan  keindahan,  ketertiban umum dan kenyamanan di Kabupaten
Cirebon, peraturan daerah kabupaten Cirebon  nomor  7  tahun  2015. Pencapaian unit satuan polisi pamong praja adalah zero pelanggaran maksud di  sini  adalah  untuk  mengurangi  dan meminimalisir pelanggaran perda yang di  lakukan  oleh  pedagang  minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon dan Satpol PP dalam tindakan Penertiban. Dalam  melaksanakan  tugasnya satuan polisi pamong praja telah baik dalam  menjalakn  tugas  penertiban,
12 Pemerintah Kabupaten Bantul, “Profil
Dan  Sejarah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Bantul,”  Satuan  Polisi  Pamong
Praja, 2021,
https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil- dan-sejarah; Ughude, “Tugas Dan Wewenang
Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Penegakan
ahirnya  sudah  banyak  pedagang minuman  beralkohol  yang  sesuai dangan perturan yg berlaku.  Namun masih ada kendala yng di temui seperti kurangnya  SDM  dalam  mengetahui perda  karena  kurangnya  pemahaman masyarakat  setempat  tentang  perbub yang di keluarkan oleh bupati. Sumber daya  manusia  yang  dimiliki  oleh instansi  satuan  polisi  pamong  praja kabupaten cireben sudah memadai di lihat  dari  segi  kuantitas,  jumblah keseluruhan  anggota  satpol  pp  kab cirebon dari mulai  staf sampai bagian lapangan dan PNS sama honorer yaitu berjumblah 300 anggota lebih,  tetapi di samping itu masih ada kendala yaitu kurangnya  PPNS  (penyidik  pegawai nergri sipil) satuan polisi pamong praja kabupaten cirenbon  hannya  memiliki 6  anggota  penyidik,  mengingat kabupaten  cirebon  yang  sangat  luas ternyata  membawa  dampak  yang kurang baik bagi  pelaksanaan penertiban yaitu pelaksanaan penertiban menjadi kurang maksimal. Kinerja Unit Satpol PP Kabupaten  cirebon  juga  dilihat melalui usaha penertiban warung atau kios oleh penjual minuman beralkohol yang  dilakukan  di    40  kecamatan,  12 kelurahan,  dan  412  desa  wilayah Kabupaten  cirebon  telah  sesuai dengan  program  atau  kegiatan  yang
Hukum”;  JDIH  BPK  RI,  “Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16
Tahun  2018  Tentang  Satuan  Polisi  Pamong
Praja”
(2018), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 77284/pp-no-16-tahun-2018.
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 86
tentu saja berlandaskan UU yang telah ditetapkan  sebelumnya.    Dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan  peraturan  daerah,  demi terciptanya  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat serta perlindungan  kepada  masyarakat, satuan  polisi  pamong  praja  juga menindak  praktek  prostitusi  di Kabupaten Cirebon. Kegiatan  atau  Praktek  Prostitusi merupakan pelanggaran norma kesusilaan, pelanggaran norma hukum yang  harus  dihilangkan  kegiatan  atau prakteknya, karena merupakan penyakit  buruk  yang  ada  di masyarakat. 13 Dalam  menjalankan tugasnya  untuk  menindak  kegiatan atau  praktek  prostitusi  Satuan  Polisi Pamong  Praja  berusaha  sebaik mungkin  dan  semaksimal  mungkin tutur kepala bidang bagian trantibum. Itu  terbukti  dari  seringnya  anggota- anggota  satuan  polisi  pamong  praja dalam  mengadakan  razia  di  tempat kost-kostan  atau  hotel-  hotel  yang belum  meiliki  izin  atau  yang  dirasa mencurigakan.
Namun  dalam  razia,  dari  pihak pelaku sebelumnya sudah mengetahuinya. Dari pihak satpol pp sering mengalami kebocoran informasi  bahwa  akan  ada  kegiatan 13 Winda Hayu Rahmawati, “Pertanggungjawaban  Pidana  Pengguna  Jasa Prostitusi Online,” Media Iuris 3, no. 3 (2020): 367–83, https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047. 14 Sarip, “Triadic Dispute Resolution Dual Yuridiction  Lembaga  Yudikatif  Indonesia,” Jurnal  Hukum  De’rechtsstaat 5,  no.  1  (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.30997/j
razia  oleh  para  pelakunnya,  sehingga mereka kabur atau tidak jadi mangkal. Dalam  wawancara  peneliti  dengan salah  satu  anggota  satpol  pp  kab Cirebon  “kebocoran  informasi  ini kerap terjadi karena karena saat oprasi berlangsung  melibatkan  beberapa instansi, sepetri PM, TNI, kepolisian, dan  juga  pihak  dari  satpol  pp  itu sendiri.  Bannyaknya  instasi  yg bergabung maka sangat  rawan dalam kebocoran informasi.
Responsivitas Masyarakat Terhadap  Kinerja  Satuan  Polisi Pamong              Praja  Kabupaten Cirebon
Negara  berdasarkan  hukum, keberadaan  norma-norma  hukum yang  mengatur  tatanan  kehidupan masyarakat untuk mencapai ketertiban adalah  karakter  umum  dari  sebuah negara hukum. 14 Responsivitas adalah kemanpuan organisasi untuk mengenal  kebutuhan  masyarakat, menyusun  agenda  dan  perioritas pelayanan, dan menggambarkan progam  –  progam  publik  susuai kebutuhan  atau  aspirasi  masyarakat secara  singkat.  Responsivitas  di  sini menunju  pada  keselasaran  antara progam  dan  kegiatan  pelayanan dengan  kebutuhan  dan  aspirasi
hd.v5i1.1734; Diding Rahmat and Sarip Sarip, “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam  Pembentukan  Dual  Yuridiction Yudikatif  Pasca  Amandemen  UUD  1945,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 2 (2019): 131–45, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.28 80.
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 87
masyarakat. Responsivitas di masukan salah  satu  indikator  kerja  karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi  publik  dalam  menjalankan misi  dan  tujuannya,  terutama  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat responsivitas ygng rendah di tunjukan dengan  ketikah  selarasan  dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal  tersebut  jelas  menanndakan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi  publik.  Organisasi  yg memiliki  reposifitas  rendah  dengan sendiriya  memiliki  kinerja  yang  jelek. Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran komunikasi bagi warga masyarakat  untuk  menyampaikan aspirasi  atau  keinginannya  kepada Bupati  kabupaten  Cirebon.  Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat  agar  mereka  dapat menyalurkan  aspirasi  atau  kebutuhan yang  diharapkan,  sedangkan  bagi organisasi  Satpol  PP  Kabupaten Cirebon merupakan untuk menerima saran, kritik dan keluhan masyarakat. 15 Hasil penelitian terhadap instansi satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon bahwa indikator  esponsivitas masyarakat kabupaten cirebon terhadap  satuan  polisi  pamong  praja sangat  baik  hal  ini  karena  semua keluhan, kritikan, dan saran masyrakakat  kabupaten  cirebon  di terima  baikjuga  oleh  instasi  satuan
15 Sapto  Wahyono,  “Persepektif  Hukum Atas  Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Paraja Dalam  Penegakan  Peraturan  Daerah  Dan Peraturan Kepala Daerah,” Jurnal Yustitia 20,
polisi
praja. Keluhan yang disampaikan  dengan  menggunakan pertemuan  dengan    menghadiri  para pelaku usaha perkumpulan warung/kios penjual minuman beralkohol (miras). Satpol  PP  mempunyai  tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan  ketertiban  umum dan  ketenteraman  masyarakat  serta perlindungan masyaraka. Dalam melaksanakan  kegiatan  penegakan peraturan  daerah  maka  satuan  polisi harus  memiliki  tanggung  jawab terhadap  apa  yang  mereka  kerjakan, dan jika tidak memiliki rasa tanggung jawab  tinggi  kepada  tugas  yg  di berikan maka akan ada penyalahgunaan wewenang kerja yang di  lakukan  dan  tidak  menjalankan tugasnya  sesuai  tupoksi  Satuan  polisi pamong  praja  menjalankan  tugasnya memberi  pelayanan  yang  baik terhadap  masyarakat  sesuai  dengan payung  hukum  sehingga  tugas tersebut  dapat  di  pertanggung jawabkan sesuai persturan perundang undangan.
Hasil  yangg  di  peroleh  dari menjalankan  penegakan  peraturan daerah  sesuai  kualitas  yang  tinngi estimasi waktu yang tepat serta dengan prosedur  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat,  hal  terseut  dapat  di jelaskan  oleh  anggota  satpol  pp  itu sendiri. Untuk menjalakan penegakan peraturan  daerah  harus  sesuai  SOP
no. 2 (2019): 172–84, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/ yustitia.v20i2.691.
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 88
(standar oprasional prosedur ) Sesuai 7  Tahun  2015  Tentang  Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,  dapat  dilakukan  dengan menyita  semua  minuman  beralkohol yang tidak memiliki ijin dan disimpan dengan  baik  sebagai  barang  bukti dipenggadilan  dan  tidak  untuk dikonsumsi aparatur. Menurut hasil wawancara dengan beberapa anggota satpol pp kabupatencirebon  kususnya  bidang tibumtranmas  unit  oprasi  ada beberapa kendala untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah. Kurangnya  PPNS  (Penyidik  pegawai Negeri  Sipil)  Kurangnya  PPNS (penyidik pegawai nergri sipil) satuan polisi  pamong  praja  kabupaten cirenbon.  Karena  hannya  memiliki  6 anggota penyidik, mengingat kabupaten  cirebon  yang  sangat  luas ternyata  membawa  dampak  yang kurang  maksimal  bagi  pelaksanaan penertiban yaitu pelaksanaan penertiban menjadi kurang maksimal. 16 Sering  terjadinya  kebocoran informasi  saat  melakukan  razia  Saat melakukan operasi miras atau operasi
16 Sodikin,  “Eksistensi  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Dalam  Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang,” Jurnal  RechtsVinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 6,  no.  2  (2017):  291–308, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331 /rechtsvinding.v6i2.169;
Oki Wahju Budijanto, “Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak
Asasi  Manusia Bagi  Masyarakat,” Jurnal Hak Asasi  Manusia 3,  no.  2  (2012):  1–23,
prostitusi. Satuan polisi pamong praja sering  mendapatkam  hasil  yang  tidak memuaskan  atau  biasa  disebut  zonk, hal itu dikarenakan sering terjadi nya kebocoran  informasi.  Seperti  praktek prostitusi contohnya. Prostitusi sudah sangat meresahkan masyakat kabupaten Cirebon. Sehingga perlu di lakukan adannya tindakan bagi mereka yang melakukan melanggar peraturan daerah  yg  ada  di  kabupaten  cirebon, yaitu dengan melakukan razia, razia di lakukan  biasanya  pada  malam  hari biasanya  tempat  yg  sering  menjadi target razian adalah hotel, rumah kost, dan  tempat  tempat  yg  di  duga  buat mangkal  pekerja  PSK,  tetapi  dalam razia  dari  pihak  pelaku  sebelumnya sudah mengetahuinya. 17
Dari  pihak  satpol  pp  sering mengalami  kebocoran  informasi bahwa  akan  ada  kegiatan  razia  oleh para  pelakunnya,  sehingga  mereka kabur atau tidak jadi mangkal. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu anggota  satpol  pp  kab  Cirebon “kebocoran informasi ini kerap terjadi karena karena saat oprasi berlangsung melibatkan  beberapa  instansi,  sepetri PM,  TNI,  kepolisian,  dan  juga  pihak
https://pustaka.balitbangham.go.id/index.ph p?p=show_detail&id=3615.
17 Suharyo,  “Pembantukan  Paraturan Daerah  Dan  Penerapan  Sanksi  Pidana  Serta Problematikanya,” Jurnal  RechtsVinding  Media Pembinaan  Hukum  Nasional 4,  no.  3  (2015): 431–47,
http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/AR
T 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf; Budijanto, “Evaluasi  Terhadap  Peran  Satuan  Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat.”
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 89
dari satpol pp itu sendiri. Bannyaknya instasi  yg  bergabung  maka  sangat rawan  dalam  kebocoran  informasi.
“Pada  saat  anggota  satpol  pp melakukan razia mengalami kebocoran  informasi,  pelaku  sudah mendapatkan informasi terlebih dulu, sehingga  para  petugas  datang  dari pihak  mengelola  biasanya  menutup atau mematikan lampunya oleh pihak pengelola  itu  sendiri,  tentunya kegiatan  razia  pun  tidak  berjalan denggan  maksimal  dalam  penegakan perda no 7 tahun 2015.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  penulis paparkanpada  sebagaimana  tersebut diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan  sebagai  hasil  akhir penelitian,  yakni  sebagai  berikut: produktivitas  satuan  polisi  pamong praja  dalam  penegakan  peraturan daerah  tentang  miras.    Satuan  polisi pamong  praja  cukup  baik  dalam menjalakan tugasnya yaitu menegakkan peraturan daerah dengan rutin  dilakukannya  operasi  minuman keras,  rasia  praktek  prostitusi  dan menindak kegiatan-kegiatan lain yang melanggar  peraturan  daerah  di Kabupaten Cirebon.
Sumber daya manusia atau SDM yang  dimiliki  oleh  instansi  satuan polisi  pamong  praja  kabupaten cireben  sudah  memadai  di  lihat  dari segi  kuantitas,  jumblah  keseluruhan anggota  satpol  pp  kab  cirebon  dari mulai staf sampai bagian lapangan dan PNS  sama  honorer  yaitu  berjumblah
300  anggota  lebih,    tetapi  masih  ada kendala  yaitu  kurangnya  PPNS (penyidik pegawai nergri sipil) satuan polisi  pamong  praja  kabupaten cirenbon  hannya  memiliki  6  anggota penyidik.  Responsivitas  masyarakat terhadap kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon.
Hasil penelitian terhadap instansi satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon bahwa indikator responsivitas masyarakat kabupaten cirebon terhadap  satuan  polisi  pamong  praja sangat  baik  hal  ini  karena  semua keluhan, kritikan, dan saran masyrakakat kabupaten cirebon diterima  baikjuga  oleh  instasi  satuan polisi praja. Keluhan yang disampaikan  dengan  menggunakan pertemuan  dengan  menghadiri  para pelaku usaha perkumpulan warung/kios penjual minuman beralkohol (miras).
Satuan  polisi  pamong  praja bertanggung  jawab  ( accountability) atas tugas  yg  di  berikan    sesuai  tupoksi. Satuan polisi pamong praja menjalankan tugasnya memberi pelayanan  yang  baik  terhadap masyarakat  sesuai  dengan  payung hukum sehingga tugas tersebut dapat di  pertanggung  jawabkan  sesuai persturan perundang undangan.
Daftar Pustaka Adi, Tri. “DPR Desak Pembubaran Satpol PP.” KONTAN . 2010. https://nasional.kontan.co.id/n ews/dpr-desak-pembubaran- satpol-pp. Atmadja, I Dewa Gede, and I
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 90
Nyoman Putu Budiartha. Teori- Teori Hukum . Setara Press . Malang, 2018. Aulia, Rahma, and Fifiana Wisnaeni. “Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan).” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (2018): 298. https://doi.org/10.14710/mmh .47.3.2018.298-316. Bantul, Pemerintah Kabupaten. “Profil Dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.” Satuan Polisi Pamong Praja, 2021. https://satpolpp.bantulkab.go.i d/hal/profil-dan-sejarah.
Budijanto, Oki Wahju. “Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat.” Jurnal Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2012): 1–23. https://pustaka.balitbangham.g o.id/index.php?p=show_detail &id=3615.
Darmawan, Darmawan. “Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik.” Airlangga Development Journal 2, no. 1
(2019): 21. https://doi.org/10.20473/adj.v
2i1.18025.
Hukum, Bantuan. “Negara Bebas
Satpol PP.” LBH Jakarta, 2011. https://bantuanhukum.or.id/ne gara-bebas-satpol-pp/. JDIH BPK RI. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/77284/pp-no-16- tahun-2018. Panjaitan, Marojahan JS. “FUNGSI DAN HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA” 3, no. 2 (2015): 54–67. http://repositorio.unan.edu.ni/ 2986/1/5624.pdf. Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no.
2 (2019): 131–45. https://doi.org/10.24090/volks geist.v2i2.2880. Rahmawati, Winda Hayu. “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online.” Media Iuris 3, no. 3 (2020): 367–83. https://doi.org/10.20473/mi.v3 i3.23047.
Rudiadi, and Ratna Herawati. “PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 91
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau).” Law Reform 13, no. 1 (2017): 132. https://doi.org/10.14710/lr.v13 i1.15956.
Sakti, Indra. “Korelasi Pengetahuan Alat Praktikum Fisika Dengan
Kemampuan Psikomotorik Siswa Di Sma Negeri Kota Bengkulu.” Jurnal Exacta IX, no. 1 (2011): 67–76. Sarip. “Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani.” Jurnal Kajian Hukum Islam 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.24235/mahk amah.v3i1.2753. ———. “Triadic Dispute Resolution Dual Yuridiction Lembaga Yudikatif Indonesia.” Jurnal Hukum De’rechtsstaat 5, no. 1 (2019). https://doi.org/https://doi.org /10.30997/jhd.v5i1.1734. Sarip, Sarip. “The Manifestation of
Indonesian Democracy;
Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 192. https://doi.org/10.26555/novel ty.v9i2.a11517.
Sodikin. “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata
Ruang.” Jurnal RechtsVinding
Media Pembinaan Hukum Nasional
6, no. 2 (2017): 291–308.
https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.33331/rechtsvinding.v6i2. 169.
Suharyo. “Pembantukan Paraturan
Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya.” Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 431–47. http://rechtsvinding.bphn.go.id
/artikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf.
Thaha, Rasyid. “Public Ethics in Civil
Service Police Unit (Satpol PP) of Makassar.” Bisnis & Birokrasi Journal 23, no. 1 (2017). https://doi.org/10.20476/jbb.v 23i1.7455.
Trianingrum, Nuni, and Jawade Hafidz. “Model Penegakan
Peraturan Daerah (Perda) Terhadap Pedagang Kali Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berbasis Pemberdayaan Partisipatif Di Kabupaten Batang.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 1 (2017): 1–10. http://jurnal.unissula.ac.id/inde x.php/jhku/article/view/1836.
Ughude, Vinny Nottrela. “Tugas Dan
Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum.” Lex et Societatis III, no. 3 (2015): 154–61. https://doi.org/https://doi.org /10.35795/les.v3i3.7919. Wahyono, Sapto. “Persepektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Paraja Dalam
urnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 4 No. 2 (2020) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon Vol. VI No. 1/Juni 2021
Sudika, Urip Giyono, Elya Kusuma Dewi, Multahibun. Pelaksanaan ... 92

## Penegakan Peraturan Daerah
Dan Peraturan Kepala Daerah.” Jurnal Yustitia 20, no. 2 (2019): 172–84. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.0324/yustitia.v20i2.691.