…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  MASYARAKAT  ADAT  BADUY  ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM
Oleh Haris 1 , Salmon Ginting 2 , Achmad Fitrian 3 1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Email: 1 rystom.hg@gmail.com , 3 fitrian.achmad@gmail.com
Article History:
Received: 21-01-2024 Revised: 29-01-2024 Accepted: 24-02-2024
Abstract: Tanah  adat  masyarakat  adat  baduy  wajib mendapat  pengaturan  hukum  secara  sistematik  guna melindungi keberadaan tanah adat masyarakat adat baduy dari  dialih  fungsikan  atau  bahkan  diambil  alih penguaasaannya oleh pihak lain. Pengaturan ini merupakan perwujudan penghormatan negara atas hak ulayat kepada masyarakat adat baduy. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap keberadaan suatu masyarakat adat  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Permasalahan yang terdapat dalam pengaturan tersebut adalah bagaimana kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat  adat  Baduy    jika  dihubungkan  dengan keberadaan  hak  menguasai  negara  dalam  mewujudkan keadilan sebagaimaan diatur dalam UUPA serta bagaimana perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  adat  baduy  yang terkait  dengan  keberadaan  tanah  adat  yang  dikuasainya Metode  penelitian  menggunakan  spesifikasi  penelitian deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis.
Keywords: Perlindungan Hukum, Tanah Masyarakat Hukum Adat, Baduya

## PENDAHULUAN
Ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa:
“ Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”
Ketentuan  inilah  yang  diartikan  sebagai  hak  menguasai  negara.  Sebuah  konsep hukum yang acap digunakan untuk memberikan keabsahan pada penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam termasuk hutan.
Kewenangan  hak  menguasai  tanah  oleh  negara  diatur  pula  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  ditulis UUPA), yaitu Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa:
“ Hak  menguasai  dari  Negara  di  atas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan  kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.
Kewenangan  hak  menguasai  negara  lebih  lanjut  dijabarkan  dalam  UUPA  dengan membagi  kewenangan  tersebut  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  pengaturan  peruntukan,
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pengaturan  hubungan  hukum  antara  orang  dengan  bagian-bagian  tanah,  dan  pengaturan hubungan  hukum  antara  orang  dan  perbuatan  hukum. 1 Ketiga  hal  tersebut  merupakan intisari  dari  pengaturan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  yang  menyangkut  kewenangan  yang diturunkan oleh Negara kepada Pemerintah.
Salah  satu  kewenangan  yang  melekat  pada  hak  menguasai  negara  adalah  mengatur kesatuan  masyarakat  adat.  Masyarakat  hukum adat  hidup  dengan  memanfaatkan  sumber daya alam yang ada dan terkandung di dalam wilayah adatnya tersebut. Sumber daya alam itu  bagi  masyarakat  hukum  adat  tidak  hanya  dianggap  sebagai  benda  yang  memberikan manfaat secara ekonomi saja, namun sumber daya alam juga termasuk dalam bagian yang menyeluruh dari kehidupannya 2
Pengakuan 3 dan  perlindungan  kepada  masyarakat  hukum  adat  merupakan  bagian dari  penghormatan  terhadap  hak  azasi  manusia.  Hal  tersebut terlihat  pada  Pasal  32  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  tersebut  tidak  boleh sewenang- wenang,  selanjutnya  pada  Pasal  41  disebutkan  bahwa:  “Identitas  budaya masyarakat  tradisional,  termasuk  hak  ulayat,  dilindungi  selaras  dengan  perkembangan zaman.” 4
Setidaknya terdapat tidak tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal  18B  ayat  (2),  Pasal  28I  ayat  (3)  dan  Pasal  32  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945 tergambarkan perbandingannya dalam sebuah tabel di bawah ini:
Perbandingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal-Pasal UUD 1945
Pasal UUD Perbandingan Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3) Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban.
1 Boedi  Harsono, Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional ,  Universitas  Trisakti,  Jakarta,  2007 ,hlm. 46-47
2 Mariska  Yostina,  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Indonesia  (Analisi  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Masyarakat  Yang  Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu),  Jurnal  Universitas  Brawijaya , hukum.studentjournal.ub.ac.id, 2016, hlm 1
3 Pengakuan  ( erkenning )  secara  terminologi  berarti  proses,  cara,  perbuatan  mengaku  atau  mengakui, sedangkan mengakui  berarti menyatakan  berhak.  Pengakuan  dalam  konteks  keberadaan  suatu  negara/pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan de facto , selain pengakuan  secara  hukum  ( de  jure )  yang  diikuti  dengan  tindakantindakan  hukum  tertentu  seperti  pertukaran diplomatik  dan  pembuatan  perjanjian-perjanjian  kedua  negara.  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  Husen  Alting, Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Ternate),  Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011 hlm 89
4 Ade Saptono, Hukum dan Kearifan Lokal, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 17.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Pasal 32 ayat (1) dan (2) Ayat (1)
Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Ayat (2) Negara  menghormati  dan  memelihara  bahasa  daerah  sebagai  kekayaan  budaya nasional.
Tiga ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masyarakat  hukum  adat  sebagai  bagian  dari  Warga  Negara  Indonesia  juga  memiliki  hak- hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.
Tiga  ketentuan  konstitusional  yang  paling  sering  dirujuk  ketika  membicarakan mengenai  keberadaan  dan  hak  masyarakat  hukum  adat  tersebut  memiliki  substansi  dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat.
Adanya  konsep  pengakuan  hukum  adat  yang  merupakan  turunan  langsung  dari konsep  Negara  Hukum  adalah  adanya  eksistensi  masyarakat  adat  berikut  hak-hak  dan kepentingannya, namun apabila keberadaannya bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan  nasional),  ataupun  jika  ada  aturan  hukum  adat  yang  bertentangan  dengan aturan  hukum  positif  negara  dalam  perundang-undangan,  maka  keberadaan  masyarakat adat  beserta  kepentingan-kepentingan  dan  hak-hak  tradisioanalnya  yang  diatur  dalam hukum adat tersebut dapat diabaikan.
Hal tersebut di ataslah yang kemudian seringkali berujung pada konflik sosial yang pada umumnya melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan Negara di sisi lainnya. Konflik ini  berakar  pada  kontradiksi  kepentingan  di  antara  para  pihak  yang  masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif yang sama sekali berbeda satu sama lain.
Salah  satu  contok  konflik  yang  terjadi  adalah  penebangan  hutan  larangan  suku Baduy Lebak Banten 5 yang menyebabkan semakin sedikitnya luas wilayah hutan larangan tersebut. Penebangan hutan larangan sebagaimana dimaksud adalah untuk keperluan atau kepentingan pribadi atau golongan.
5 Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai  budaya  dasar  yang  dimiliki  dan  diyakininya,  ditengahtengah  kemajuan  peradaban  di  sekitarnya.  Orang Kanekes  atau  orang  Baduy  adalah  suatu  kelompok  masyarakat  adat  Sunda  di  wilayah  Kabupaten  Lebak,  Banten. Sebutan  “Baduy”  merupakan  sebutan  yang  diberikan  oleh  penduduk  luar  kepada  kelompok  masyarakat  tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang  merupakan  masyarakat  yang  berpindah-pindah  (nomaden).  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  Ita  Suryani, Menggali  Keindahan  Alam  Dan  Kearifan  Lokal  Suku  Baduy  (Studi  Kasus  Pada  Acara  Feature  Dokumenter “Indonesia Bagus” Di Stasiun Televisi Net.Tv), Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desemer 2014, hlm 181 dan dapat dilihat pula pada Suparmini, Sriadi Setyawati, e. All ., Pe lestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal, Jurnal  Penelitian  Humaniora,  Vol.  18,  No.1,  April  2013:  8-22, hlm  10.  Masyarakat  Masyarakatadalah  Masyarakat yang  hidupnya  sangat  tergantung  pada  keberadaan  hutan  dan  lingkungan,  Gunggung  Senoaji, Masyarakat  Baduy, Hutan, Dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, And Environment), J. Manusia Dan Lingkungan, Vol. 17, No.2, Juli 2010: 113- 123, hlm 154
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Mengkaji  permasalahan  yang  terdapat  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lebak Nomor: 65 Tahun 2001 Seri C Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, terdapat beberapa masalah yang menurut pendapat penulis belum ada penyelesaian masalahnya yaitu :
Masalah yang menyangkut tanah 6 , Masyarakat Baduy tidak mengaku tanah sebagai hak milik pribadi, mereka mendapat titipan tugas “ngasuh  ratu, ngajaga menak” sehingga mereka  tetap  setiap  kepada  yang  berkuasa  dan  dibuktikan  dengan  adanya  acara  “Seba” kepada Bupati dan Residen pada setiap tahun setelah selesai upacara “Ngalaksa”.
Upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  tanah-tanah  Masyarakat  Baduy  sudah dilakukan  jauh  sebelum  diundangkannya  Peraturan  Daerah  ini  yang  dirintis  sejak  Tahun 1986  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Jawa Barat Nomor: 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan  “Larangan”  Desa  Kanekes  Daerah  Baduy  sebagai  “Hutan  Lindung  Mutlak”  dalam Kawasan  Hak  Ulayat  Adat  Propinsi  Jawa  Barat,  namun  sampai  saat  ini  terdapat  upaya- upaya pemanfaatan lahan masyarakat badut untuk dijadikan lahan pribadi, industrialisasi atau  lahan  komersial  lainnya.  Menurut  pengamatan  penulis,  hal  ini  terjadi  salah  satunya dikarenakan  tidak  ada  batas  wilayah  yang  secara  hukum  ditetapkan.  Batas  wilayah  yang ada hanyalah sebatas lembah, sungai, lereng atau setidaknya ditandai oleh batas alam. Hal ini tentunya akan menimbulkan presedent karena batas alam semisal sungai, lembah dan lainnya akan berubah. Dikaji pula dari sisi hukum, keberadaan batas alam tersebut tidaklah kuat  karena  tidak  terdaftar  di  BPN,  oleh  karena  itu,  pengukuran  atas  wilayah  dan penempatan  batas  wilayah  harus  dilakukan  secara  nyata  dan  kongkrit  yang  dapat dipetakan secara rinci di BPN.
Dalam merumuskan pemberian perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy, hal ini berkaitan  dengan  hakikat  hukum  adat  yang  hanya  diakui  dalam  bentuk  tak  tertulis  oleh persekutuan  hukum  yang  didasarkan  pada  kesamaan  tempat  tinggal  (teritorial)  dan keturunan ( genealogis ).
Mendasarkan pada hal tersebut, maka akan sulit memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah adat atau tanah ulayat masyarakat baduy. Keberadaan Undang- undang  Dasar  1945  amandemen  kedua  pada  Pasal  28  G  yang  menyatakan  setiap  orang berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan ketentuan Pasal 28 H  ayat  (4)  yang  menyatakan  setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, akan sulit diwujudkan. Dengan demikian, penulis dapat saja mengatakan bahwa fungsi hukum sebagai media  untuk  menciptakan  keadilan  pun  akan  terbantahkan  karena  koridor  hukum  yang diakui  oleh  negara  adalah  hukum  positif.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  berlebihan  jika dinyatakan  bahwa  ”tanah”  adalah  salah  satu  sumber  daya  yang  menjadi  kebutuhan  dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan dikarenakan
6 Dalam hal ini adalah tanah ulayat yaitu tanah yang merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam kaum, hal tersebut dapat dilihat pada Rinel Fitlayeni, Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum  Caniago  Di  Nagari  Kasang  Dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  Padang  Pariman, Jurnal  Ilmu  Sosial Mamangan, Volume 2 Nomor 2, Juli Desember 2015, hlm 152
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
tanah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu,  tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan. 7

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Sifat penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  deskriptif.  Sifat Deskriptif terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan hukum  tanah  ulayat  masyarakat  adat  Baduy  jika  dihubungkan  dengan  keberadaan  hak menguasai  negara  dalam  mewujudkan  keadilan  sebagaimaan  diatur  dalam  UUPA  serta bagaimana  pertanggungjawaban  negara  dalam  memberi  kepastian  hukum  kepada masyarakat adat baduy yang terkait dengan keberadaan tanah adat yang dikuasainya. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Negara Dalam Memberikan Keadilan
Pemikiran  tersebut  selaras  dengan  isi  dari  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (selanjutnya  ditulis  UUD 1945)  terutama  dalam  Bab  I  Pasal  1  Ayat  (3) disebutkan  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum,  dengan  demikian  negara  Indonesia  menganut  asas kepastian  hukum.  Asas  kepastian  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  ketertiban  dan keadilan (sociale  gerechtigheid) bagi  seluruh  rakyat. 8 Hal  ini  sejalan  dengan  Pancasila sebagai  Dasar  Negara  Indonesia  khususnya  Sila  Ke-5  yang  menghendaki  Keadilan  Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Asas  kepastian  hukum,  yaitu  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 9
Terciptanya  kepastian  hukum  merupakan  pelaksanaan  pembangunan  di  bidang hukum yang erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang  sedang  membangun  sehingga  hukum  harus  dapat  berperan  membantu  proses perubahan  dalam  masyarakat 10 .  Peranan  hukum  sangatlah  penting  bukan  saja  berfungsi untuk  menjaga  ketertiban  masyarakat,  tetapi  juga  membantu  dalam  proses  perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. 11 Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan  dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  memang  diinginkan,  bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan
7 Rosmidah, Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat    Hukum  Adat  Dan  Hambatan Implementasinya Rosmidah, Online-Journal.Unja.Ac.Id, hlm 90
8 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 71.
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Edisi Kelima, Liberty,Yogyakarta, 2003, hlm. 160.
10 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  Alumni,  Bandung,  2002, hlm.13.
11 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum  dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung,  hlm.11.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
manusia  kearah  yang  dikehendaki  oleh pembangunan  dan  pembaharuan  itu.  Oleh  karena itu,  maka  diperlukan  sarana  berupa  peraturan  hukum  yang  berbentuk  tidak  tertulis  itu harus  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Lebih  detail  Mochtar Kusumaatmadja  mengatakan,  bahwa: “Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk  memelihara ketertiban  dalam  masyarakat ” .  Mengingat  fungsinya  sifat  hukum,  pada  dasarnya  adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi  demikian  diperlukan  dalam  setiap  masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang  sedang membangun,  karena  di  sini  pun  ada  hasil-hasil  yang  harus  dipelihara,  dilindungi  dan diamankan.  Akan  tetapi,  masyarakat  yang  sedang  membangun  yang  dalam  definisi  kita berarti  masyarakat  yang  sedang  berubah  cepat,  hukum  tidak  cukup  memiliki  fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis,  dan  menekankan  sifat  konservatif  dari  hukum,  menganggap  bahwa  hukum  tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.” 12
Menurut  pendapat  penulis  terciptanya  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam suatu negara  merupakan  salah  satu  dari  tanggungjawab  negara.  hal  tersebut  dilatar  belakangi oleh pemikiran penulis yang mentendensikan negara sebagai pusat kontrol interaksi warga negaranya. Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law adalah: “ Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law .” 13
Dari  rumusan  tersebut  tanggung  jawab  negara  dapat  diartikan  sebagai  kewajiban untuk  melakukan  perbaikan  ( reparation )  yang  timbul  ketika  suatu  negara  melakukan kesalahan  untuk  mematuhi  kewajiban  hukum  berdasarkan  hukum  internasional. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu answerability or accountability . 14
Salah  satu  objek  yang  terkandung  dalam  Pasal  33  UUD  1945  adalah  tanah.  Tanah sebagai  faktor  dominan  bagi  pencapaian  kesejahteraan  rakyat  haruslah  dikuasai  negara dengan  keberadaan  hak  menguasai  negara  yang  dipunyainya  agar  tidak  jatuh  di  bawah penguasaan orang perorangan untuk menindas dan memeras hidup orang banyak.
Prinsip  hak  menguasai  negara  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  negara Indonesia  pertama  kali  ditetapkan  oleh  Pasal  33  UUD  1945,  kemudian  ditindaklanjuti dengan keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyebutkan:
”Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang -Undang  Dasar  dan  hal-hal sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Dasar  ketentuan  negara  untuk  menguasai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  itu  lahir karena adanya hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa yang bersifat abadi sebagai satu kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.
12 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep, Op,Cit, hlm. 14.
13 Elizabeth A.Martin ed., A Dictionary of Law , New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 477.
14 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh, New York: Claitors Pub Division, 2014, hlm. 211.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Penetapan  hak  menguasai  negara  sangat  berlainan  dengan  asas  domein  yang berlaku sebelum adanya UUPA. Perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa pada asas domein  meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  tujuannnya  adalah  untuk  keuntungan kolonialisme Belanda, sebab klaim atas tanah tidak bertuan (tidak bisa dibuktikan sebagai hak eigendom oleh warga negara) oleh pemerintah hanya untuk memberikan keuntungan bagi kolonialisme Belanda.
Hal  tersebut  mengidentifikasikan  bahwa  hak  menguasai  negara  tersurat  tujuan secara  jelas  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  dapat  dikatakan  pula  bahwa UUPA memberikan suatu sikap bahwa untuk mencapai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak pada tempatnya jika bangsa Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik tanah. Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  memang  bukan  pemilik,  melainkan bertindak selaku badan penguasa yang pada tingkatan tertinggi menguasai bumi, air, ruang angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Lebih  tepat  apabila  negara merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku penguasa yang diberi wewenang seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. 15
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Kepemilikan Tanah Adatnya Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  disebutkan bahwa  masyarakat  hukum  adat ialah  sekelompok  orang  yang  terikat  oleh tatanan  hukum adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan  hukum  karena  persamaan  tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat Terasing atau Komunitas Adat Terpencil menurut Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas  Adat  Terpencil;  adalah  kelompok  sosial  budaya  yang  bersifat  lokal  dan terpencar  serta  kurang  atau  belum  terlibat  dalam  jaringan  dan  pelayanan  baik  sosial, ekonomi  maupun  politik.  Selain  masyarakat  adat,  beberapa  istilah  lain  yang  digunakan untuk menyebut masyarakat adat adalah masyarakat hukum, persekutuan hukum.
Menurut  pendapat  Penulis,    istilah  `masyarakat  hukum  adat'  pada  dasarnya mempersempit  entitas  masyarakat  adat  sebatas  entitas  hukum.  Sementara  istilah masyarakat  adat  dipercaya  memiliki  dimensi  yang  luas  dari  sekedar  hukum.  Misalnya dimensi kultural dan religi. Jadi, istilah masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan  dirawat  oleh  pakar  hukum  adat  yang  lebih  banyak  difungsikan  untuk  keperluan teoretik-akademis.  Istilah  tersebut  digunakan  untuk  memberi  identitas  kepada  golongan pribumi  yang  memiliki  sistem  dan  tradisi  hukum  sendiri  untuk  membedakannya  dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.
Pengakuan  terhadap  keberadaan  masyarakat  adat  mengalami  pasang  surut,  baik pada  tataran  lokal,  nasional  dan  internasional.  Pengakuan  terkini  menunjukkan  bahwa perubahan terjadi sejak Amandemen UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD  1945,  dan  beberapa  undang-undang  yang  mengatur  tentang  sumber  daya  agraria memberikan pengakuan secara tegas terhadap eksistensi masyarakat adat, meskipun oleh sebagian  kalangan  ‘dipersoalkan’  karena  pengakuan  tersebut  dianggap  merupakan pengakuan yang bersyarat.
15 Maria S.W. Sumandjono, Aneka Masalah Hukum Agraria , Andi Offset, Yogyakarta, 1982, hlm.11.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Langkah  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  masyarakat  adat,  H.M.  Koesnoe menyatakan dapat dijawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 16
Apakah  dalam  territoir  yang  bersangkutan  ada  kelompok  yang  merupakan  suatu kesatuan yang terorganisir?
Sebagai  kelompok  yang  demikian  apakah  organisasinya  itu  diurus  oleh  pengurus yang ditaati oleh para anggotanya?
Sejak  kapankah  kelompok  itu  ada  di  dalam  lingkungan  tanah  yang  bersangkutan (jelas sudah berapa generasi)?
Apakah  kelompok  itu  mengikuti  suatu  tradisi  yang  homogen  dalam kehidupannya, sehingga kelompok itu dapat dikatakan sebagai satu persekutuan hukum?
Bagaimana  menurut  tradisinya  asal-usul  kelompok  itu  sehingga  merupakan  suatu kesatuan dalam lingkungan tanahnya?
Dilain sisi, Ter Haar memberikan 4 kriteria tentang adanya suatu masyarakat adat, yaitu 17 : terdapat sekelompok orang; yang tunduk pada suatu keteraturan atau tata tertib; mempunyai pemerintahan sendiri; dan mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang berupa materiil maupun immateriil. Mendasarkan pada uraian di atas, Masyarakat adat dapat berupa suatu suku ( stam ), atau  oleh  sebuah  gabungan  desa,  atau  biasanya  sebuah  desa  saja  (tetapi  tidak  pernah dipunyai oleh seorang individu) 18 . Masyarakat adat dapat dibagi ke dalam 3 model, yaitu: genealogis (patrilineal, matrilineal, bilateral atau parenatal, dan bilineal); teritorial seperti desa ( dorpsgemeenschaap ), daerah ( streekgemeenschaap ), perserikatan desa ( dorppendbond ); dan genealogis-teritorial 19 .
Secara garis besar, entitas masyarakat adat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 tipologi: Pertama , adalah kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian,  pola  konsumsi,  dan  lain-lainnya.  Bahkan  mereka  tetap  eksis  dengan  tidak berhubungan  dengan  pihak  luar,  dan  mereka  memilih  menjaga  kelestarian  sumber  daya alam dan lingkungannya dengan kearifan tradisonal mereka. Entitas kelompok pertama ini, bisa dijumpai seperti komunitas To Kajang  (Kajang Dalam) di Bulukumba, dan Kanekes di Banten.
Kedua , adalah kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat, tapi masih membuka ruang yang cukup bagi adanya hubungan “komersil”  dengan  pihak  luar,  kelompok  seperti  ini  bisa  dijumpai,  umpamanya  pada komunitas  Kasepuhan  Banten  Kidul   dan  Suku Naga,  kedua-duanya  berada  di  Jawa  Barat. Ketiga ,  entitas  masyarakat  adat  yang  hidup  tergantung  dari  alam  (hutan,  sungai,  gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi  tidak  mengembangkan  adat  yang  ketat  untuk  perumahan  maupun  pemilihan  jenis
16 H.M. Koesnoe, Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah , Surabaya, Ubaya Press, 2000, hlm34.
17 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm 28.
18 Van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya (diterjemahkan oleh Drs. R. Soewargono, M.A), Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, 1975, hlm. 13.
19 Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm 68.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
tanaman  jika  dibandingkan  dengan  masyarakat  pada  kelompok  pertama  dan  kedua  tadi. Komunitas masyarakat adat yang tergolong dalam tipologi ini, antara lain Dayak Penan di Kalimantan,  Pakava  dan  Lindu  di  Sulawesi  Tengah,  Dani  dan  Deponsoro  di  Papua  Barat, Krui  di  Lampung,  dan  Haruku  di  Maluku. Keempat ,  entitas  masyarakat  adat  yang  sudah tercerabut  dari  tatanan  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  “asli”  sebagai  akibat  dari penjajahan yang  telah berkembang ratusan tahun. Masuk dalam kategori ini adalah Melayu Deli di Sumatera Utara dan Betawi di Jabotabek 20 .
Banyaknya  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  mendorong  lahirnya peraturan/keputusan  daerah  yang  mengatur  eksistensi,  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat adat, diantaranya:
Masyarakat Adat Baduy (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy).
Masyarakat Adat Lundayeh (Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan).
Masyarakat  Adat  Seko  (Keputusan  Bupati  Luwu  Utara  Nomor  300  Tahun  2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko).
Masyarakat  Adat  Toraya  (Keputusan  Bupati  Tana  Toraja  Nomor  222/III/2005 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Toraya).
Peraturan  daerah  Lebak  dan  Nunukan  mengatur  secara  sekaligus  tentang  obyek (tanah ulayat) dan masyarakat adatnya, namun Perda Kabupaten Kampar tidak mengatur hal  tersebut.  Belum  adanya  kesepahaman  tentang  jumlah  masyarakat  adat  di  Kabupaten Kampar,  mengingat  bahwa  berdasarkan  hasil  inventarisasi  yang  dilakukan  Kabupaten Kampar  pada  tahun  2003,  ditemukan  adanya  pemekaran kenegerian 21 oleh  para ninik mamak 22 .
Namun demikian, eksistensi masyarakat adat, kiranya hanya masyarakat adat yang berada  di  Kabupaten  Nunukan  yang  legalitasnya  dapat  dipertanggungjawabkan,  karena Perda Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2004 diterbitkan setelah dilakukan penelitian sebagaimana  dipersyaratkan.  Selebihnya,  eksistensi  itu  diakui  berdasarkan de  facto (Masyarakat Baduy) dan pengakuan-pengakuan oleh masyarakat setempat (Kampar, Luwu Utara  dan  Toraja).  Adanya  undang-undang  tentang  Perlindungan  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat yang telah digodok oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diharapkan dapat mengakomodir pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat.

## Masyarakat Baduy Dengan Problematika Hukumnya
Mengkaji  permasalahan  yang  terdapat  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lebak Nomor: 65 Tahun 2001 Seri C Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, terdapat beberapa masalah yang belum ada penyelesaian masalahnya yaitu :
20 Azmi  Siradjudin  AR, Pengakuan  Masyarakat  Adat  Dalam  Instrumen  Hukum  Nasional ,  diakses  melalui http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/ , pada 6 April 2016
21 Kenegerian adalah istilah yang digunakan untuk satu wilayah masyarakat adat, di Sumatera Barat disebut dengan nagari 22 Ninik mamak adalah pengetua kenegerian/nagari yang terdiri dari para mamak, sebagai pemimpin suatu kaum
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Masalah  yang  menyangkut  tanah,  Masyarakat  Baduy  tidak  mengaku  tanah  sebagai hak milik pribadi, mereka mendapat titipan tugas “ngasuh  ratu, ngajaga menak” sehingga mereka  tetap  setia  kepada  yang  berkuasa  dan  dibuktikan  dengan  adanya  acara  “Seba” kepada Bupati dan Residen pada setiap tahun setelah selesai upacara “Ngalaksa”.
Upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  tanah-tanah  Masyarakat  Baduy  sudah dilakukan  jauh  sebelum  diundangkannya  Peraturan  Daerah  ini  yang  dirintis  sejak  Tahun 1986  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Jawa Barat Nomor: 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan  “Larangan”  Desa  Kanekes  Daerah  Baduy  sebagai  “Hutan  Lindung  Mutlak”  dalam Kawasan  Hak  Ulayat  Adat  Propinsi  Jawa  Barat,  namun  sampai  saat  ini  terdapat  upaya- upaya pemanfaatan lahan masyarakat badut untuk dijadikan lahan pribadi, industrialisasi atau  lahan  komersial  lainnya.  Menurut  pengamatan  penulis,  hal  ini  terjadi  salah  satunya dikarenakan  tidak  ada  batas  wilayah  yang  secara  hukum  ditetapkan.  Batas  wilayah  yang ada hanyalah sebatas lembah, sungai, lereng atau setidaknya ditandai oleh batas alam. Hal ini tentunya akan menimbulkan presedent karena batas alam semisal sungai, lembah dan lainnya akan berubah. Dikaji pula dari sisi hukum, keberadaan batas alam tersebut tidaklah kuat  karena  tidak  terdaftar  di  BPN,  oleh  karena  itu,  pengukuran  atas  wilayah  dan penempatan  batas  wilayah  harus  dilakukan  secara  nyata  dan  kongkrit  yang  dapat dipetakan secara rinci di BPN.
Dalam merumuskan pemberian perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy, hal ini berkaitan  dengan  hakikat  hukum  adat  yang  hanya  diakui  dalam  bentuk  tak  tertulis  oleh persekutuan  hukum  yang  didasarkan  pada  kesamaan  tempat  tinggal  (teritorial)  dan keturunan ( genealogis ).
Perlindungan Hukum  Terhadap Masyarakat Adat Baduy Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat
Kedudukan  Hukum  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  Baduy  Dihubungkan  Dengan Keberadaan Hak Menguasai Negara Dalam Mewujudkan Keadilan
Analisa  mengenai  kedudukan  Hukum  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  Baduy  Dalam Koridor  Tatanan  Hukum  Indonesia  penulis  kaji  dari  2  sudut  pandang  kajian  kepastian hukum  dengan mendasar pada hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
Adanya Aturan Yang Bersifat Umum Membuat Individu Mengetahui Perbuatan Apa Yang Boleh Atau Tidak Boleh Dilakukan
Ketentuan  Pasal  18B  UUD  1945  telah  menyuratkan  adanya  pengakuan  terhadap masyarakat adat. Demikian pula dengan UUPA, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah;  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  adalah sejumlah  Undang-Undang yang  telah  mencantumkan  masyarakat  adat  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  diakui keberadaan  dan  hak-hak  mereka.  Patut  diingat  bahwa  di  tengah  berbagai  istilah  yang digunakan,  substansi  yang  disasar  tetaplah  masyarakat  yang  mempunyai  susunan  asli dengan hak asal-usul.
Hukum adat hanyalah salah satu aspek dari kelengkapan sosial politik yang dimiliki masyarakat  ini,  sehingga  tidak  tepat  bilamana  kelompok  ini  direduksi  sekedar  sebagai masyarakat  hukum  adat  saja.  Dengan  cara  yang  sama  kita  tidak  mungkin  mengenakan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
istilah  ‘masyarakat  hukum  Indonesia’  kepada  masyarakat  Indonesia  umumnya,  karena hukum Negara hanyalah salah satu aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  alinea  yang  ke-empat disebutkan  bahwa  salah  satu  tugas  dan  tujuan  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tentunya  ini  merupakan  tugas  yang  sangat  mulia  karena  kesejahteraan  dalam  hidup merupakan  dambaan  setiap  manusia.  Segenap  bangsa  Indonesia  tentunya  menjadi  kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Keamanan  Hukum  Bagi  Individu  Dari  Kesewenangan  Pemerintah  Karena  Dengan Adanya Aturan Hukum Yang Bersifat Umum Itu Individu Dapat Mengetahui Apa Saja Yang Boleh Dibabankan Atau Dilakukan Oleh Negara Terhadap Individu.
Hak-hak  masyarakat  adat  yang  selama  ini  tidak  mendapat  perlindungan  negara mencakup  dua  hal,  yaitu  hak  atas  ulayat,  hak  sumber  daya  alam,  dan  hak  kekayaan intelektual. Tidak terlindunginya tiga hal itu bukan hanya karena tidak ada payung hukum yang  secara  khusus  melindungi  masyarakat  adat,  tetapi  dengan  payung  hukum  ada  pun penegakannya  masih  lemah.  Dua  faktor  inilah  yang  hingga  kini  menjadikan  masyarakat adat  sebagai  warga  negara  yang  marjinal  dan  tidak  mendapat  hak  yang  semestinya sehingga  sering  ditemukan  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat,  meliputi:  pelanggaran hak  atas  kepemilikan,  hak  atas  makanan  dan  gizi  yang  mencukupi,  hak  terhadap  standar kehidupan  yang  layak,  hak  untuk  mengambil  bagian  dalam  kehidupan  kebudayaan,  hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi.
Masyarakat  adat  kini  tak  hanya  mengalami  pelanggaran  atas  hak  ulayat  dan sumberdaya  alamnya,  mereka  juga  mengalami  pelanggaran  hak  kekayaaan  intelektual. Potensi-potensi  budaya  dan  perekonomian  lokal  yang  biasa  digarap  masyarakat  adat seperti keterampilan dan pemahaman ( traditional knowledges ) mereka akan seni, termasuk tari-tarian,  ukir-ukiran,  tenunan,  pengetahuan  tentang  pemeliharaan  tanaman  dan pengetahuan tentang tanaman obat-obat ditiru oleh para pedagang dan industri.
Persoalan  hukum  bagi  masyarakat  adat  seringkali  muncul  ketika  hak-hak  yang melekat  padanya  tidak  mampu  dilindungi  oleh  hukum  negara.  Hak-hak  masyarakat  adat yang  selama  ini  samar  tercantum  dalam  berbagai  peraturan-peraturan  yang  tersebar, dalam kenyataannya hak mereka juga tidak diindahkan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan kembali hak-hak masyarakat ini  dari  berbagai  pandangan  yang  menginginkan  hak-hak  masyarakat  adat  merupakan keharusan.  Namun  untuk  menjawabnya  diperlukan  sikap  bijak  mempertanyakan  siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukankah masyarakat adat sekarang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang terdiri dari seluruh suku-suku yang ada.
Secara  retrospektif  dapat  dikatakan  bahwa  sengaja  atau  tidak  sengaja,  seluruh kebijakan Negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional  serta  hak  sejarah  masyarakat  hukum  adat  tersebut  merupakan  pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat terutama yang berada  di  wilayah  perbatasan  mutlak  diperlukan.  Perlindungan  hukum  seperti  apa  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
diperlukan oleh masyarakat ini tentunya akan lebih nyata diberikan ketika masyarakat ini terjelma  dalam  bentuk  yang  lebih  nyata,  setidak-tidaknya  perlu  diketahui  hukum  yang hidup di dalam masyarakat tersebut.
Tanah  Ulayat  yang  dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat  seakan  hanya  dapat digunakan secara efektif oleh pihak luar semata. Sikap memandang masyarakat hukum adat tidak  dapat  berkontribusi  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  tampaknya  harus  diubah. Berbagai kemungkinan untuk menggunakan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri,  belum  dikembangkan  sama  sekali.  Secara  teoretis,  pengembangannya dimungkinkan  dalam bentuk:  (1) membimbing  proses  individualisasi  Hak Ulayat  menjadi hak individual (hak wenang pilih, hak terdahulu, hak menikmati, hak pakai, dan hak milik) kepada anggota masyarakat hukum adat itu sendiri; atau (2) menjadikannya sebagai objek reforma  agraria,  yang  sekaligus  memberdayakan  anggota  masyarakat  hukum  adat  secara komprehensif.  Tetapi  kenyatannya,  kreasi-kreasi  intervensi-positif dari  pemerintah  untuk mendayagunakan  Hak  Ulayat  bagi  kepentingan  MHA  belum  pernah  muncul  di  era pemerintahan Orde Baru secara sistematis.
Konsekuensinya, masyarakat hukum adat menjadi terpinggirkan, bahkan terlempar dari  wilayah  lingkungan  hukum  adatnya.  Keadaan  semakin  parah,  oleh  karena  pada umumnya pihak perusahaan mengambil-alih tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan ganti-kerugian  yang  tidak  memadai,  sementara  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  juga belum mampu memanfaatkan ganti-kerugian itu dengan baik.
Perlindungan  Hukum  Kepada  Masyarakat  Adat  Baduy  Yang  Terkait  Dengan Keberadaan Tanah Adat Yang Dikuasainya
Hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalulintas  kepentingan,  perlindunagn  terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. 23 Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu diatur dan dilindungi 24 .
Mengkaji pendapat A.V. Dicey yang menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan Rule of Law , yaitu 25 : Supermasi hukum
Mengaitkan  permasalahan  tanah  adat  pada  masyarakat  baduy,  maka  mendasarkan pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak  Nomor  32  Tahun  2001,  bahwa  wilayah  Baduy penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat Baduy, yang timbul dari hubungan  secara  lahiriah  dan  batiniah  turun  temurun  dan  tidak  terputus  antara masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan  wilayah  yang  bersangkutan.  Adapun  penjelasan mengenai tanah ulayat itu sendiri adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat juga dipercayai berasal dari nenek- moyang mereka dan merupakan karunia Allah SWT sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup ( lebensraum ) seluruh warga masyarakat hukum adat.
23 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53 .
24 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.
25 Nuktoh Arfawie Kurdie, Telaah Kritis Teori Negara Hukum , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 19
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Mengkaji dari sisi hukum yang ada, hukum mempunyai sifat dapat dipaksakan dan bersifat  mengikat  bagi  keseluruhan,  menyikapi  masyarakat  adat  baduy  apabila  tidak melaksanakan  ketentuan  hukum  positif,  maka  dengan  mendasar  pada  globalisasi, individualistis  ataupun  sistem  liberal  masyarakat  yang  kemungkinan  lahir  di  provinsi banten, ruang lingkup tanah adat masyarakat adat baduy kemungkinan akan tergangu oleh kepentingan-kepentingan  komersialitas  subjek  hukum,  terlebih  mengamati  batas  wilayah masyarakat  adat  baduy  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  karena  batas  alam yang  dimiliki  bisa  berubah  datau  dirubah.  Pemetaan  wilayah  dan  batas  wilayah  secara sistematis harus dilakukan guna menguatkan kepastian hukum atas wilayah yang dimiliki masyarakat  hukum  asat  Baduy,  pemetaan  tersebut  dapat  saja  dilakukan  dengan penggunaan GPS sebagai pemanfaatan teknologi guna mencipatakan perlindungan hukum.
Pada dasarnya pengakuan hak masyarakat adat lebih diposisikan sebagai pengakuan atas  kedaulatan  mereka  sendiri  untuk  menentukan  ( self determination ), dan itu sebabnya menjadi  penting  untuk  memahami  apakah  masyarakat  adat  memiliki  posisi  kuat  untuk menegaskan  hak ‐ hak  mereka  sendiri di  hadapan  institusi dan  sejumlah  kebijakan  negara. Pengakuan hukum merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  lokal  (kampung  dan  atau  desa)  untuk  mengakui keberadaan  dari  masyarakat  adat.  Pengakuan  hukum  biasanya  dituangkan  dalam  suatu produk  hukum/peraturan  perudang ‐ undangan.  Pengakuan  bagi  masyarakat  adat setidaknya  menyangkut  tiga  aspek,  yakni: Pertama ,  pengakuan  pada  hukum  adat, Kedua, pengakuan pada wilayah adat dan Ketiga , pengakuan pada pemerintahan lokal (kampung). Hal  yang  perlu  diperhatikan  dari  sisi  perlindungan  hukum  dengan  keberadaan hukum  adalah,  hukum  haruslah  berfungsi  sebagai  sarana  bagi  negara  untuk mensejahterakan rakyatnya. Aturan-aturan hukum selain berfungsi untuk pengatur, harus pula menjadi dasar atau jalan bagi masyarakat untuk dapat merasakan kebahagiaan dengan meningkatnya taraf hidup mereka, keadaan ketika hal tersebut terjadi maka hukum telah berada pada posisi ideal dalam pola kehidupan manusia.
Sebagaimana  diketahui,  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  merupakan  subyek hukum  khusus  yang  keberadaannya  harus  memenuhi  kriteria-kriteria  yang  telah ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Terdapat  sejumlah  perbedaan  mengenai kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Kewenangan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  untuk  mengurus  wilayah  adat  dan sumber  daya  alam  yang  ada  pada  wilayah  adat  tersebut  disebut  dengan  hak  ulayat.  Hak ulayat  atau  disebut  dengan  nama  lainnya  adalah  kewenangan  yang  menurut  hukum  adat dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang  merupakan lingkungan  hidup  para  warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya  alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Wilayah  adat  memerlukan  batas-batas  untuk  menjamin  kepastian  spasial  dan  juga kepastian hukum apabila terjadi sengketa berkaitan dengan wilayah adat. Oleh karena itu diperlukan  batas-batas  wilayah  adat  baik  alam  maupun  batas  dengan  komunitas  lainnya, namun  demikin  untuk  menjadi  terlaksananya  perlindungan  hukum  yang  tegas  maka
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
penggunaan satelit GPS untuk memetakan batas wilayah, menurut penulis adalah hal yang wajib untuk dilakukan.
Langkah untuk menjamin bahwa proses pemetaan dilakukan secara partisipatif dan transparan,  maka  hasil  pemetaan  yang  telah  dilakukan  perlu  diumumkan  kepada  publik untuk membuka peluang komplain. Hasil tersebut diumumkan selama tiga bulan di kantor desa dan kecamatan pada kesatuan masyarakat hukum adat dan wilayah yang bertentangga dengan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Apabila  terdapat  keberatan  dari  kelompok masyarkat  yang  bersebelahan  atau  berbatasan  dengan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat, maka  Pemerintah  Daerah  melakukan  mediasi  untuk  menemukan  kesepakatan  mengenai batas.
Hasil  pemetaan  dijadikan  sebagai  lampiran  dalam  Peraturan  Daerah  Pengaturan dan/atau  Penetapan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Dalam  hal  peta  batas-batas wilayah  adat  tidak  dapat  dilampirkan  di  dalam  Peraturan  Daerah,  maka  pemetaan dilakukan paling lambat satu tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Kesatuam Masyarakat  Hukum  Adat.  Penetapan  peta  yang  dilakukan  setelah  diundangkannya peraturan  daerah ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati.  Kemudian  instansi pertanahan  di daerah bisa mencatatkan peta wilayah adat ke dalam buku tanah dengan tanda kartografi khusus sebagai wilayah adat.
Selain  itu,  Pemerintah  Daerah  juga  harus  menempatkan  wilayah  adat  sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Penetapan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan  strategis  sosial  budaya  dilakukan  dengan  persetujuan  dari  kesatuan  masyarakat hukum adat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan:
Kedudukan hukum tanah ulayat  masyarakat adat Baduy  jika dihubungkan dengan keberadaan  hak  menguasai  negara  dalam  mewujudkan  keadilan  dapat  disandarkan  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  salah  satu  aturan  dasar  tersebut adalah  Pasal  18  UUD  1945.    Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengakui keberadaan  masyarakat  adat  baduy  menandakan  bahwa  masyarakat  baduy  memiliki legalitas formal atas tanah yang dikuasainya.
Perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  adat  baduy  yang  terkait  dengan keberadaan tanah adat yang dikuasainya adalah dengan memberikan pijakan hukum atau dasar  hukum  keberadaan  masyarakat  adat  baduy.  Dengan  lahirnya  peraturan  daerah mengimplikasikan  bahwa  pemerintah  secara  serius  dengan  mendasar  pada  ketentuan perundangan yang ada di atasnya  memberikan kepastian secara mutlak akan keberadaan masyarakat  adat.  Hal  lain  yang  harus  diperhatikan  selain  keberadaan  peraturan  adalah faktor  sosial  budaya  yang  harus  dijaga  dan  dilestarikan  oleh  negara  sebagai  suatu  asset bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ade Saptono, Hukum dan Kearifan Lokal, Grasindo, Jakarta, 2006.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[2] A. Martin, Elizabeth ed., A Dictionary of Law , New York: Oxford University Press, 2002.
[3] Azmi  Siradjudin  AR, Pengakuan  Masyarakat  Adat  Dalam  Instrumen  Hukum  Nasional , diakses melalui http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/ , pada 6 April 2016
[4] Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional , Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
[5] Bryan  A.  Garner, Black’s  Law  Dictionary  Edisi  Kesepuluh, New  York:  Claitors  Pub Division, 2014
[6] Gunggung  Senoaji, Masyarakat  Baduy,  Hutan,  Dan  Lingkungan  (Baduy  Community, Forest,  And  Environment), J.  Manusia  Dan  Lingkungan,  Vol.  17,  No.2,  Juli  2010:  113- 123.
[7] H.M.  Koesnoe, Prinsip-Prinsip  Hukum  Adat  tentang  Tanah ,  Surabaya,  Ubaya  Press, 2000
[8] Husen  Alting,  Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011
[9] Ita  Suryani, Menggali  Keindahan  Alam  Dan  Kearifan  Lokal  Suku  Baduy  (Studi  Kasus Pada Acara Feature Dokumenter “Indonesia Bagus” Di Stasiun Televisi Net.Tv), Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desemer 2014
[10] Maria S.W. Sumandjono, Aneka Masalah Hukum Agraria , Andi Offset, Yogyakarta, 1982
[11] Mariska  Yostina,  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Indonesia (Analisi  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan Masyarakat  Yang  Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu),  Jurnal  Universitas  Brawijaya , hukum.studentjournal.ub.ac.id, 2016.
[12] Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.
[13] Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  Alumni, Bandung, 2002.
[14] Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.
[15] Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia , Panjturan Tujuh, Jakarta, 1974.
[16] Nuktoh  Arfawie  Kurdie, Telaah  Kritis  Teori  Negara  Hukum ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2005.
[17] Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
[18] Rinel Fitlayeni, Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 2 Nomor 2, Juli Desember 2015.
[19] Rosmidah, Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan Hambatan Implementasinya Rosmidah, Online-Journal.Unja.Ac.Id.
[20] Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
[21] Soerjono  Soekanto, Meninjau  Hukum  Adat  Indonesia.  Suatu  Pengantar  Untuk Mempelajari Hukum Adat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.
[22] Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Edisi  Kelima,  Liberty, Yogyakarta, 2003.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN