## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI. 10.36312/jisip.v5i4.2422 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang
Singgih Purnomo 1 , Aris Prio Agus Santoso 2 , Muhamad Habib 3 , Nurul Itsna Fawzi’ah 4
Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Article Info Abstract Article history: Received 15 Oktober 2021 Publish 10 November 2021 The standard clause seems to make the legal principles in the contract law seem neglected,  this  can  be  seen  from  the  absence  of  negotiation  in  the  standard clause, the bargaining position of one party so that the position of the parties is unbalanced, and the consumer is in a weak position. The purpose of this study was to determine the description of standard clauses in the perspective of trade agreements.  This  research  method  uses  a  normative  juridical  approach  with secondary data collection obtained through literature and legislation relating to  standard clauses and trade agreements. The data  obtained from this study were  then  analyzed  qualitatively,  namely  to  answer  the  description  of  how standard  clauses  are  viewed  from  the  perspective  of  trade  agreements.  The results showed that standard clauses are allowed to be used but with limitations which  do  not  harm  other  parties.  In  addition,  Law  No.  8/1999  concerning Consumer Protection also does not prohibit business actors from entering into agreements containing standard clauses for each document and/or agreement on business transactions for trading goods and/or services, as long as business actors  do  not  make  documents  or  agreements  as  set  forth  in  Article  18 paragraph (1) and (2).
Keywords:
Standard Clause, Trade Agreement Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 15 Oktober 2021 Publis 10 November 2021 Klausula baku membuat prinsip-prinsip hukum dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi  tawar  salah  satu  pihak  sehingga  membuat  kedudukan  para  pihak  tidak seimbang,  dan  konsumen  berada  di  posisi  yang  lemah.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui gambaran klausula baku dalam perspektif perjanjian dagang.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dengan  pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  klausula  baku  dan perjanjian dagang. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara  kulitatif,  yaitu  untuk  menjawab  gambaran  bagaimana  klausula  baku ditinjau  dari  perspektif  perjanjian  dagang.  Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa klausula baku diperbolehkan untuk digunakan  namun dengan batasan-batasan yang  mana  tidak  merugikan  pihak  lainnya.  Selain  itu,  UUPK  juga  tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku atas  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian  transaksi  usaha  perdagangan  barang dan/atau  jasa,  selama  pelaku  usaha  tidak  membuat  dokumen  atau  perjanjian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Singgih Purnomo
Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta Email : singgih_persekmi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan  bahwa:  “Klausula  Baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh
konsumen”. Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan  atas  aturan  yang  ada  di  dalam  perjanjian  tersebut.  Merujuk  pada  landasan  dasar dilakukanya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan).
Oleh  karena  itu  dalam  suatu  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  seharusnya  mampu mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.
Mengacu  pada  pemikiran  bahwa  suatu  perjanjian  terjadi  ketika  para  pihak  yang  ada  di dalamnya sepakat untuk saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat  lepas  dari  perinsip  konsensualisme  yang  merupakan  suatu  syarat  pembentuk  perjanjian. Perinsip  konsensualisme  merupakan  syarat  mutlak  dalam  setiap  kontrak  yang  berfungsi  untuk menjamin kepastian hukum.
Suatu perjanjian dianggap terjadi setelah para pihak mengatakan kesepakatan.  Lebih jauh memahami  tentang  kesepakatan  para  pihak,  bahwa  pada  hakikatnya  dalam  hubungan  hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi terbentuk karena proses tawar menawar. Melalui proses tawar menawar  inilah  para  pihak  akan  mengetahui  secara  jelas  dan  detail  terkait  dengan  hak  serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.
Dalam klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari  tidak  adanya  negosiasi  dalam  klausula  baku,  posisi  tawar  salah  satu  pihak.  Apabila  dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi  dalam  peijanjian  baku,  karena  format  dan  isi  perjanjian  dirancang  oleh  pihak  yang kedudukannya lebih kuat.
Konsumen  mudah  ditempatkan  pada  posisi  yang  lebih  lemah  dan mudah  menjadi korban kesewenangan dari pelaku usaha besar. Dalam keadaan inilah Pemerintah harus turun tangan untuk melindungi konsumen yang pada umumnya adalah rakyat biasa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.Klausula Baku
Klausula  baku  adalah  suatu  jenis  bentuk  perjanjian.  Hal  inj  dapat  diartikan  sebagai perjanjian.  Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman  dapat  didefinisikan  suatu  perjanjian  yang telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir.  Klausula baku di pusat perbelanjaan ini menempatkan posisi pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang.
Menurut  Sluitjer  mengatakan  bahwa  perjanjian  baku  bukan    merupakan  perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian  itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (legio  particuliere  wetgever). Syarat-syarat  yang  ditentukan  pengusaha  dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta (legio particuliere wetgever). Syarat yang  ditentukan  pengusaha  dalam  perjanjian  itu  adalah  Undang-Undang  bukan  merupakan perjanjian.
Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard contract” . Kata baku atau standar artinya tolak  ukur  yang  dipakai  sebagai  patokan  atau  pedoman  bagi  setiap  konsumen  yang mengadakan  hubungan  hukum  dengan  pengusaha,  yang  dibakukan  dalam  perjanjian  baku
ialah  meliputi  model,  rumusan,  dan  ukuran.  Sedangkan  menurut  Sutan  Remy  Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-kalausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut  jenis,  harga,  jumlah,  warna,  tempat,  waktu,  dan  beberapa  hal  lainnya  yang spesifik  dari  objek  yang  diperjanjikan.  Dengan  kata  lain  yang  dibakukan  bukan  formulir perjanjian  tersebut  tetapi  klausul-klausulnya.  Oleh  karena  itu  suatu  perjanjian  yang  dibuat dengan akta notaries, bila dibuat oleh notaries dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih  saja  klausul-klausul  yang  telah  dibakukan  oleh  salah  satu  pihak,  sedangkan  pihak  lain yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau  meminta perubahan atas klausul- kalausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.
Seperti halnya yang terdapat pada kuitansi belanja terdapat kata “Barang yang sudah dibeli  tidak  dapat  ditukar  kembali”.  Hal  ini  sangat  tidak  menguntungkan  konsumen, dikarenakan  tidak  ada  bentuk  tanggungjawab  dari  pelaku  usaha.  Sesuai  dengan  ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 18 Ayat 1 Huruf b UUPK yaitu pelaku usaha atau pengusaha berhak  tidak  menerima  barang  dan/atau  jasa  yang  dikembalikan  oleh  konsumen.  Bunyi ketentuan  tersebut  termasuk  klausul  yang  tidak  boleh  dicantumkan  atau  ditaruh  dalam perjanjian baku, karena tidak memenuhi hak-hak konsumen.
2.2.Perjanjian Dagang
Hal  ini  dijabarkan  dalam  Pasal  1239  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang mengemukakan: Tiap-tiap perikatan berbuat sesatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesainanyya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.
Berikut ini adalah pengertian kontrak menurut para ahli:
a. Subekti mendefenisikan Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
b. Mariam Darus Badrulzaman menerangkan kontrak adalah sebuah Perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
c. Wirjono Prodjodikoro, menurutnya kontrak adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu.
d. Herlin  Budiono  menjelaskan  kontrak  adalah  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan, berubahnya,  hapusnya  hak,  atau  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum  dan  dengan  cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.  Jika  suatu  perbuatan  hukum  adalah  kontrak  atau  perjanjian,  orang-orang  yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.
Perjanjian dagang adalah suatu hasil yang dicapai dalam forum ekonomi yang disepakati oleh  kedua  belah  pihak  atau  lebih.  ikatan  yang  melibatkan  dua  atau  lebih  negara  untuk menghilangkan hambatan dagang, baik hambatan tarif seperti pajak impor maupun non-tarif misalnya Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Perjanjian  ini  bisa  dilakukan  secara  sepihak
(unilateral), yakni pemberian kemudahan akses hanya oleh satu pelaku – misalnya dari negara maju  kepada  negara  berkembang  –  dan  secara  timbal-balik  ( reciprocal) yakni  pemberian kemudahan akses pada semua pihak yang terikat perjanjian tersebut. Secara ekonomi, manfaat dari perjanjian dagang biasanya diukur secara makro melalui proyeksi peningkatan ekspor, penambahan angka domestik bruto atau peningkatan pertumbuhan negara.
Mengacu pada Asas pacta sunt servanda yang memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  tulus  dan  jujur  sehingga  dalam  pelaksanaanya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian. Yang artinya bahwa suatu perjanjian tersebut merupakan peraturan bagi para pembuatnya, yang dapat dijadikan sumber dalam hukum dagang karena kekuatan mengikatnya.
Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memnuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang HUkum Perdata sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni adanya:
a. Kesepakaan para pihak;
b. Kecakapan membuat suatu perjanjian;
c. Hal tertentu;
d. Sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Dalam  hal syarat subjektif  yang  tidak  dipenuhi,  perjanjian  dapat  dibatalkan (voidable) artinya para pihak dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan  pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Klausula  Baku  dan  Hukum  Dagang.  Peneliti memilih  melakukan  metode  ini  dengan  pertimbangan  karena  situasi  yang  masih  terkendala Covid-19 jika penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan empiris. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kulitatif, yaitu untuk menjawab gambaran bagaimana klausula baku ditinjau dari perspektif perjanjian dagang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  menentukan  atau  menilai  keabsahan  kontrak  dagang  yang  dituangkan  dalam perjanjian  standar  harus  dikaji  bagaimana  hukum  kontrak  mengatur  syaratsyarat  keabsahan kontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1). Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) harus ada suatu hal tertentu; dan (4) harus ada suatu sebab (causa) yang halal. Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya causa hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal  demi  hukum.  Kata  sepakat  di  dalam  perjanjian  pada  dasarnya  adalah  pertemuan  atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya  atau  kesepakatannya (toestemming) jika  ia  memang  menghendaki  apa  yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak
ada  jika  terjadi  hal-hal  yang  disebut  di  bawah  ini,  yaitu  adanya  paksaan (dwang), adanya kesesatan atau kekeliruan (dwaling), dan adanya penipuan (bedrog); dan dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
Klausula  baku  merupakan  perjanjian  yang  telah  distandarisasi  isinya  oleh  pihak  yang mempunyai  kedudukan/  posisi  ekonomi  kuat,  sedang  pihak  lainnya  hanya  diminta  untuk menerima  atau  menolak  isinya.  Apabila  debitur  menerima  isinya  perjanjian  tersebut,  ia menandatangani  perjanjian  itu,  namun  apabila  menolak,  perjanjian  dianggap  tidak  ada  karena debitur tidak menandatangi perjanjiannya. Klausula baku terjadi atas kehendak salah satu pihak yang  dituangkan  dalam  perjanjian  secara  individual  maupun  secara  massal.  Yang  dimaksud secara  massal  di  sini  adalah telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  dan  diperbanyak  dalam  bentuk formulir  yang  dinamakan  perjanjian  baku.  Kontrak  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  ini merupakan perjanjian dengan klausula exonerasi yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak  sehingga  mengakibatkan  kedudukan  dari  kedua  belah  pihak  tidak  seimbang,  yang  pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi  salah satu pihak. Dengan  demikian,  perjanjian  baku  ini  secara  teoritis  yuridis  tidak  memenuhi  unsur-unsur sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Dalam  klausula  baku  terjadi  ketidaksamaan  dan  ketidakseimbangan  perlindungan  hukum terhadap para pihak, sehingga klausula baku itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.  Ini  berarti  kebebasan  berkontrak  dapat  menciptakan  klausul-klausul  yang  mencerminkan ketidakadilan  dan  sangat  memberatkan  salah  satu  pihak  bila  salah  satu  pihak  tidak  seimbang dalam membuat perjanjian. Dalam perjanjian baku ini, bargaining position yang lebih kuat berada di salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya agar pihak lain dalam memasuki suatu perjanjian menerima sejumlah klausul yang diinginkan  yang menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak yang lain. Kelemahan perjanjian baku ini adalah tidak dapat mengakomodasikan posisi yang sama dan seimbangan bagi pihak.
Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  menyatakan  bahwa  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang  dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa  yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi  harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan  bahwa  konsumen memberi kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya  sulit  dimengerti.  Dilanjutkan  Pasal  18  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  Setiap klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau  perjanjian  yang
memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dinyatakan  batal  demi hukum.
Dari  ketentuan  di  atas,  pada  prinsipnya  UUPK tidak  melarang  pelaku  usaha  untuk membuat  perjanjian  yang  memuat  klausula  baku atas  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama pelaku usaha tidak membuat dokumen atau perjanjian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam perjanjian dagang, selama perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, maka kontrak  dengan  klausul  baku  tetap  sah.  Kontrak  tersebut  jika  tidak  memenuhi  syarat  subjektif dapat  dibatalkan  melalui  gugatan  pembatalan  kontrak  ke  pengadilan.  Kemudian  jika  berkaitan dengan persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum.
Hal ini penting disampaikan karena ada kesan pada sebagian pelaku usaha bahwa UUPK melarang  perjanjian  baku  sehingga  sangat  menghambat  aktivitas  ekonomi  mereka,  padahal tidaklah  demikian.  UUPK  hanya  membatasi  penggunaan  perjanjian  baku  yang  menimbulkan dampak negatif bagi pihak lainnya (konsumen). Kiranya substansi Pasal 18 ayat (1)  UUPK (isi klausula baku yang dilarang) dapat dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1493 dan 1494 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata). Kedua Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:
Pasal 1493,
“Kedua  belah  pihak  diperbolehkan,  dengan  persetujuan-persetujuan  istimewa  memperluas atau  mengurangi  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  undang  undang  ini;  bahkan  mereka  itu diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung apapun”.
Pasal 1494,
“Meskipun telah diperjanjikan bahwa  sipenjual tidak akan menanggung apa pun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari stuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal”.
Dari kedua pasal tersebut, dapat diabstraksikan bahwa perjanjian baku diperkenankan KUH Perdata (Pasal 1493), tetapi bukannya tanpa batas, seperti yang terjadi pada praktik pengunaan perjanjian-perjanjian  baku  saat ini,  bahkan  sekalipun  UUPK  sudah  berlaku  efektif.  Pasal  1494 KUH Perdata melakukan pembatasan agar tidak merugikan pihak lainnya.

## 5. KESIMPULAN
Klausula  baku  merupakan  perjanjian  yang  telah  distandarisasi  isinya  oleh  pihak  yang mempunyai  kedudukan/  posisi  ekonomi  kuat,  sedang  pihak  lainnya  hanya  diminta  untuk menerima  atau  menolak  isinya.  Apabila  debitur  menerima  isinya  perjanjian  tersebut,  ia menandatangani  perjanjian  itu,  namun  apabila menolak,  perjanjian  dianggap  tidak ada  karena debitur  tidak  menandatangi  perjanjiannya.  Dalam  klausula  baku  terjadi  ketidaksamaan  dan ketidakseimbangan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak,  sehingga  klausula  baku  itu merupakan  perjanjian  yang  menindas  dan  tidak  adil.  Ini  berarti  kebebasan  berkontrak  dapat menciptakan klausul-klausul yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan salah satu  pihak  bila  salah  satu  pihak  tidak  seimbang  dalam  membuat  perjanjian.  Dalam  perjanjian baku  ini, bargaining  position yang  lebih  kuat  berada  di  salah  satu  pihak  saja,  sehingga  pihak yang  lebih  kuat  dapat  memaksakan  kehendaknya  agar  pihak  lain  dalam  memasuki  suatu perjanjian menerima sejumlah klausul yang diinginkan yang menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak yang lain
UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku atas  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian  transaksi  usaha  perdagangan  barang  dan/atau  jasa, selama pelaku usaha tidak membuat dokumen atau perjanjian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1)  dan  (2).  Sedangkan  dalam  perjanjian  dagang,  selama  perjanjian  tersebut  memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah.  Kontrak  dagang  tersebut  jika  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  dapat  dibatalkan  melalui gugatan  pembatalan  kontrak  ke  pengadilan.  Kemudian  jika  berkaitan  dengan  persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum. UUPK tidak menghambat aktivitas ekonomi pelaku
usaha, namun hanya membatasi penggunaan perjanjian baku yang menimbulkan dampak negatif bagi  pihak  lainnya  (konsumen).  Perjanjian  baku  tetap  diperbolehkan  untuk  dibuat  asalkan mematuhi  batasan  larangan-laranganya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  merugikan  pihak konsumen dalam perjanjian dagang.

## SARAN
Dari hasil dan pembasan yang telah dipaparkan, adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah perlu membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Lembaga  perlindungan  konsumen  perlu  melakukan  edukasi  terhadap  perusahaan  dan pengusaha yang sistem dagangnya masih belum sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pengusaha  harus  menghapuskan  struk  penjualan/  pembelian  yang  mengandung  unsur pernyataan  “barang  yang  sudah  dibeli  tidak  dapat  ditukar/  dikembalikan”,  karena  hal  ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Konsumen perlu teliti dan berhati-hati terhadap barang yang hendak dibeli, karena bisa saja barang  tersebut  ada  yang  cacat  atapun  rusak.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  akan menghindarkan konsumen dari sengketa dagang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aris  Prio  Agus  Santoso,  2020, Hukum  Ketenagakerjaan  dan  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------,  2020, Pengantar  Hukum  Bisnis  (Suatu  Implikasi  dalam  Praktik  Manajemen), Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Az.  Nasution,  1995, Konsumen  dan  Hukum:  Tinjauan  Sosial,  Ekonomi  dan  Hukum  pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan Pertama , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. ---------------, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Jaya Widya.
---------------, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Jakarta: Diadit Media. Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Garfika.
Dewa  Gede  Rudy,  I  Made  Sarjana,  Suatra  Putrawan,  Ida  Bagus  Putu  Sutama,  A.A.  Ketut Sukranata, dan I Made Dedy Priyanto, 2016, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Djaja S. Meliala, 2012, Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus, Bandung: Nuansa: Aulia. Erie  Hariyanto,  2013, Hukum  Dagang  dan  Perusahaan  di  Indonesia, Surabaya:  CV.  Salsabila Putra Pratama.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  2003, Hukum  tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta: Rajawali Pers.
Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia , Bandung: Alumni.
Mini  Ahmadi  dan  Yodo  Sutarman,  2008, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
M.  N.  Purwosutjipto,  1995, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  1, Jakarta:  Penerbit Djambatan.
----------, 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Jakarta: Djambatan. Nafi’  Mubarok,  2012, Buku  Diktat  Hukum  Dagang ,  Surabaya:  Fakultas  Syariah  IAIN  Sunan Ampel.
Radiks Purba, 1987, Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Jakarta: Pustaka Dian. Salim HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.
---------------,  2003, Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,    Jakarta:  Sinar Grafika.
Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
---------------,  2006, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia,  Cetakan  Ketiga, Jakarta: Grasindo.
Siahaan N.H.T, 2005, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk , Jakarta: Pantai Rei.

## JURNAL
Annissha Azzahra Wurnasari, Marshela Duta Larasati, Regita Fortunata, Aris Prio Agus Santoso, “ Dampak  Asimilasi  Narapidana  Terhadap  Maraknya  Kriminalitas  di  Tengah  Pandemi Covid-19 ”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
Arief  Budiono,  Rina  Arum  Prastyanti,  Eiad  Yafi,  Kelik  Wardiono,  “ The  Legal  Aspect  of Consumers' Protection from Pop-Up Advertisements in Indonesia ”, Lentera Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021.
Ahmadi  Miru,  “ Larangan  Penggunaan  Klausul  Baku  Tertentu  dalam  Perjanjian  antara Konsumen dan Pelaku Usaha ”, Jurnal Hukum Vol. 8, No. 17, 2001. Aris  Prio  Agus  Santoso, Totok Wahyudi, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi, “ Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid- 19  from  a  State  Administrative  Law  Point  of  View”, JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan), Vol. 5, No. 2, 2021.
Dede  Agus, “Perlindungan  Konsumen  Atas  Penggunaan  Perjanjian  Baku  Dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1, 2018.
Fenty Rizka Astari, “ Perlindungan Hak Konsumen Akibat Aturan Klausula Baku Usaha Karaoke Keluarga  di  Pekanbaru  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016.
Leli  Joko  Muryono,  “ Kedudukan  Dan  Penerapan  Klausula  Baku  dalam  Perjanjian  Kerja  di Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol. 18, No. 1, 2011. Muhamad  Hasan  Muaziz,  dan  Achmad  Busro,  “ Pengaturan  Klausula  Baku  dalam  Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak ”, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 1, 2015.
Mira Erlinawati, Widi Nugrahaningsih, “ Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online ”, Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, 2017.
Nizla Rohaya, “ Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen ”, Jurnal Hukum Replik, Vol. 6, No. 1, 2018.
Oktavia  Eko  Anggraini,  Windy  Ratna  Yulifa,  Aris  Prio  Agus  Santoso, “Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Atas  Garansi  Produk  dalam  Hukum  Bisnis ”,  Prosiding  HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
Rina Arum Prastyanti, dan Aryono, “ Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia ”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
R. M. Panggabean, “ Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku ”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 4, 2010.
Widi  Nugrahaningsih,  Indah  Wahyu  Utami,  “ Perlindungan  Bagi  Debitur  Penerima  Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 ”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 3, 2021.