P -ISSN: 1979-052X
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017) 97-120
e-ISSN: 2614-6215 https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
Mei 2017

## IMPLEMENTASI KURSUS PRA NIKAH DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KUA PRINGSEWU
Afrizal Pegawai KUA Pegelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung email: afrizal@yahoo.co.id
Diterima: 02 Desember 2016. Disetujui: 08 April 2017 Dipublikasikan: Mei 2017

## Abstract
In  Pringsewu  district,  divorce  rates  are  still  high. Since 2013, there were 80 divorce cases,  in 2014, 89  and  in  2015,  6380  divorce  cases.  Preservation of  a  marriage  is  not  only  sought  after  the occurrence  of  problems  in  the  household,  but  it need before the wedding. Based on the Decree of the  Director  General  of  Islamic  Guidance  No. DJ.II  /  542  of  2013,  the  Pre-Marriage  Course conducted by BP4 for the bride and groom. This article  describe  the  implementation  of  Pre- Marriage Courses in Pringsewu District KUA and its impact in reducing divorce rates. The conduct of  Pre-Marriage  Courses  is  still  lacking  or  not optimal;  either  in  terms  of  institutions,  executors or  resource  persons,  pre-facilities,  financing, participants,  and  course  materials.  Pre-Marriage Course Policy has a stake in reducing the divorce rate,  and  encouraging  the  establishment  of  a sakinah family in the area
Keywords : Kursus  Pra  Nikah,  Kecamatan  Pringsewu, BP4
A. Pendahuluan Perceraian  memang  halal,  namun  Allah  sangat membencinya.  bahkan  Rasulullah  pernah  menyatakan  istri- istri  yang  meminta  cerai  kepada  suaminya  tanpa  alasan  yang dibenarkan  dia  tidak  akan  mencium  bau  surga.  Hal  ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:
ِةَّنَْلْا ُةَحِئاَر اَهْ يَلَع ٌماَرَحَف ٍسْأَب ِْيَْغ ْنِم اًق َلََط اَهَجْوَز ْتَلَأَس ٍةَأَرْما اَميَُّأ ) ثيدلحاو يذمترلا حيحص في نيابللأا هححص (
Artinya:
Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya perceraian tanpa alasan (kuat). Maka dia diharamkan mencium bau surga. (Hadis dishahihkan Al-Albany di Shahih Tirmizi) 1
Karena itu pulalah pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undanganan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehat perkawinan atau lebih  dikenal  BP4  (Badan  Penasihatan,  Pembinaan,  dan Pelestarian Perkawinan). Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya  diupayakan  setelah  terjadinya  masalah  dalam  rumah tangga.  Namun  pelestarian  sebuah  pernikahan  haruslah diupayakan  sejak  sebelum  terjadinya  pernikahan.  Dengan keluarnya  Surat  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan  dilangsungkan,  setiap  calon  pengantin  harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga  melalui  Kursus  Pra  Nikah.  Surat  edaran  ini  juga merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  di  Indonesia. Dengan  mengikuti  Kursus  Pra  Nikah  pasangan  calon
1 Abd  Rahman  Ghazaly, Fikih  munakahat ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup, 2003), h. 213
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali  materi  dasar  pengetahuan  dan  ketrampilan  dalam kehidupan berumah tangga.
Di  KUA  yang  berada  di  Kecamatan  Pringsewu Program  kegiatan  Kursus  Pra  Nikah  ini  diselenggarakan bukan dalam waktu 24 jam sebagaimana aturan edaran dirjen tentang Kursus Pra Nikah. Hal ini karena belum tersedianya dana  yang  memadai  untuk  kegiatan  Kursus  Pra  Nikah  dari anggaran Kementerian Agama. Tetapi dilaksanakan maksimal sampai  tiga  jam  saja,  setiap  hari  Senin,  Selasa,  Rabu  dan Kamis, dimulai pada pukul 09.00 WIB bertempat di ruangan kerja staf dan diikuti oleh peserta calon-calon pengantin yang sudah terdaftar sejak 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah masing-masing pengantin dilaksanakan.
Dengan  waktu  pelaksanaan  yang  sesingkat  itu  tentu tujuan  dari  diterbitkannya  peraturan  tentang  Kursus  Pra Nikah  ini  belum  dapat  mencapai  maksud  dan  tujuan  yang diharapkan.  Dari  latar  belakang  tersebut  di  atas,  penulis tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  bagaimana  implementasi penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di  KUA  Kecamatan Pringsewu  ?  dan  Bagaimana  dampak  dari  penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  dalam  mewujudkan  keluarga  sakinah  di KUA Kecamatan Pringsewu?

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Kursus Pra Nikah
Pengertian  kursus  secara  Etimologi  dijelaskan  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  pelajaran  tentang suatu  pengetahuan  atau  keterampilan,  yang  diberikan  dalam waktu singkat. 2 Pengertian kata Pra adalah bentuk terikat yang berarti  sebelum;  di  depan. 3 Kata  nikah  Nikah  secara Etimologi  adalah  ikatan  (akad)  perkawinan  yang  dilakukan
2 Tim Redaksi Kamus Pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 617 3 Ibid, h. 891
sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. 4
Sedangkan  pengertian  Kursus  Pra  Nikah  secata Termininologi  menurut  Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  adalah  pemberian  bekal  pengetahuan, pemahaman,  keterampilan,  dan  penumbuhan  kesadaran kepada  remaja  usia  nikah  tentang  kehidupan  rumah  tangga dan keluarga. 5
Kursus Pra Nikah merupakan bimbingan kepada calon pengantin (calon suami istri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi  bahtera  rumah  tangga  yang  diberikan  oleh petugas BP4 dalam hal pemberian materi bimbingan sebagai bekal kehidupan pernikahan, kesehatan keluarga, dan lainnya. Dengan  pemberian  materi  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan kualitas keluarga atau meraih kehidupan rumah tangga  yang  diidam-idamkan  oleh  para  pasangan  calon pengantin, yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

## 2. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah
Pemerintah  Indonesia  merumuskan  perundang- undangan  yang  mempersulit  terjadinya  perceraian  dan membentuk  badan  penasehatan  perkawinan  atau  yang  lebih dikenal  dengan  nama  BP4.  BP4  adalah  satu-satunya  badan yang  berusaha  di  bidang  penasihatan  perkawinan  dan pengurangan  perceraian.  Fungsi  dan  Tugas  BP4  tetap konsisten  melaksanakan  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Peraturan  Perundang-undangan  lainnya tentang  Perkawianan.  Oleh  karenanya  fungsi  dan  peranan BP4  sangat  diperlukan  masyarakat  dalam  mewujudkan kualitas perkawinan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
4 Ibid, h. 782 5 Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor DJ.II/542  TAHUN  2013  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah , Jakarta, 2013, h. 2
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Perkawinan,  pasal  1  disebutkan:  Perkawinan  adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa,  untuk  membina  dan  terciptanya  suatu  rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya diupayakan setelah  terjadinya  masalah  dalam  rumah  tangga.  Namun pelestarian  sebuah  pernikahan  haruslah  diupayakan  sedini mungkin,  yaitu  sejak  sebelum  terjadi  atau  dilangsungkannya pernikahan  tersebut.  Melalui  Keputusan  Menteri  Agama (KMA)  No.477  Tahun  2004,  pemerintah  mengamanatkan agar  sebelum  pernikahan  dilangsungkan,  setiap  calon pengantin  harus  diberikan  wawasan  terlebih  dahulu  tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Pra Nikah.
Dengan  keluarnya  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam Nomor:  DJ.II/542  tahun  2013  membuat  gerak  langkah kursus  Pra  Nikah  semakin  jelas,  ditambah  dengan  Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  400/54/III/Bangda perihal  Pelaksanaan  Pembinaan  Gerakan  Keluarga  Sakinah, lahirnya  peraturan-peraturan  tentang  kursus  pra  nikah tersebut,  merupakan  bentuk  kepedulian  nyata  Pemerintah terhadap  tingginya  angka  perceraian  dan  kasus  KDRT (kekerasan  dalam  rumah  tangga)  di  Indonesia.  Diharapkan dengan dimasukkannya Kursus Pra Nikah sebagai salah satu syarat  atau  prosedur  sebelum  dilangsungkannya  pernikahan, maka  pasangan  calon  pengantin  selayaknya  sudah  memiliki wawasan  dan  bekal  ilmu  seputar  kehidupan  rumah  tangga yang  pada  gilirannya  akan  mampu  secara  bertahap mengurangi  dan  meminimalisir  angka  perceraian  dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

## 2. Tujuan Kursus Pra Nikah
Pada  Bab  II  Pasal  2  Peraturan  Direktur  Jendral Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama  Nomor DJ.II/372  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan

## 102
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017)
Kursus  Pra  Nikah  menjelaskan  bahwa  tujuan  Kursus  Pra Nikah  adalah  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan pengetahuan  tentang  kehidupan  rumah  tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta  mengurangi  angka  perselisihan,  perceraian,  dan kekerasan dalam rumah tangga. 6
Dalam  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542  Tahun  2013  disebutkan  tujuan  kursus  pra  nikah Antara lain:
a. Tujuan Umum :
Mewujudkan  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  wa rahmah  melalui  pemberian  bekal  pengetahuan,  peningkatan pemahaman  dan  ketrampilan  tentang  kehidupan  rumah tangga dan keluarga.
b. Tujuan khusus :
1) Untuk  menyamakan  persepsi  badan/lembaga penyelenggara  tentang  substansi  dan  mekanisme penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  bagi  remaja  usia nikah dan calon pengantin;
2) Terwujudnya  pedoman  penyelenggaran  kursus  pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin; 7
Berdasarkan apa yang telah di paparkan di atas, dapat dilihat  bahwa  tujuan  dari  Kursus  Pra  Nikah  adalah memberikan  pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan,  dan penumbuhan  kesadaran  tentang  seputar  permasalahan pernikahan  dan  permasalahan  kehidupan  rumah  tangga  dan keluarga bagi para calon pasangan suami istri.
Kursus  Pra  Nikah  ini  dilaksanakan  oleh  BP4. Berdasarkan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta pada 1-3
6 Peraturan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementerian Agama  Nomor  DJ.II/372  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 4 7 Peraturan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementrian Agama  Nomor  DJ.II/372  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 7
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Juni 2009 yang dipimpin oleh ketua sidangnya Moh. Muchtar Ilyas dan sekretaris sidang Najib Anwar, menegaskan kembali pada  pasal  1  bahwa  BP4  adalah  Badan  Penasehatan, Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan.  Dan  pada  pasal  6 salah  satu  upaya  dan  usaha  BP4  adalah  memberikan bimbingan,  nasehat  dan  penerangan  mengenai  nikah,  talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. 8

## 3. Komponen-Komponen Kursus Pra Nikah
Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Kemenag.  RI  No. DJ.II/491/2009  juncto  Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/372/2011  tentang  Kursus  Calon  Pengantin.  Dan Perdirjen  Bimas  Islam  No  Dj.II/542  tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah.  Dalam  aturan  tersebut, materi  Kursus  Pra  Nikah  telah  distandarisasikan  dengan  7 materi  selama  24  jam  pelajaran,  dengan  rincian  sebagai berikut:
a. Tata cara dan prosedur perkawinan 2 jam pelajaran.
b. Pengetahuan Agama 5 jam pelajaran.
c. Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga 4 jam pelajaran.
d. Hak dan kewajiban suami istri 3 jam pelajaran.
e. Kesehatan reproduksi 3 jam pelajaran.
f. Managemen keluarga 3 jam pelajaran.
g. Psikologi perkawinan dan keluarga 2 jam pelajaran.
Sedang  narasumber  terdiri  dari  konsultan  perkawinan dan  keluarga  sesuai  keahlian  yang  dimiliki  mere  masing- masing.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan kursus  in  adalah  dengan  metode  ceramah,  dialog,  simulasi, dan studi kasus (Perdirjen Bimas Islam No DJ.II/542 /2013 Pasal 8).
Dalam  pelaksanaan  bimbingan  pra  nikah,  salah  satu unsur  yang  paling  pokok  adalah  subjek  (pembimbing,  tutor,
8 Hasil Putusan MUNAS BP4 ke XIV/2009, Jakarta, 1-3 Juni 2009, h. 5
104 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017)
konsultan  perkawinan  dan  keluarga)  sebagai  narasumber ataupun  pasilitator  dalam  pelaksanaan  kursus  tersebut. Pembimbing  atau  tutor  harus  mampu  membaca  situasi  dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau  materi  serta  dapat  memberi  contoh  atau  teladan  yang baik.
Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1): bahwa penyelenggara Kursus Pra Nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  atau  lembaga/organisasi keagamaan  Islam  lainnya  sebagai  penyelenggara  kursus  pra nikah  yang  telah  mendapat  Akreditasi  dari  Kementerian Agama.
Dengan  ketentuan  ini  maka  penyelenggaraan  kursus pra  nikah  dapat  dilaksanakan  oleh  badan/lembaga  di  luar instansi  pemerintah  dalam  hal  ini  KUA  kecamatan,  tetapi pelaksanaannya  dilakukan  oleh  badan/lembaga/organisasi keagamaan  Islam  yang  telah  memenuhi  ketentuan  yang  di tetapkan  oleh  Pemerintah.  Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah Kementerian  Agama  berfungsi  sebagai  regulator,  pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada  waktu yang lalu dilaksanakan langsung  oleh  KUA/BP4  kecamatan.  Penyelenggaraan Kursus  Pra  Nikah  sebagaimana  diatur  dalam  pedoman  ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta  berpartisipasi  dalam  pembinaan  dan  pembangunan keluarga  serta  mengurangi  angka  perceraian  dan  kekerasan dalam keluarga.
Penyelenggara  yang  berwenang  terhadap  pelaksanaan Kursus  Pra  Nikah  adalah  Badan  Penasehatan,  Pembinaan, dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  atau  badan  dan  lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama (Perdirjen Bimas Islam No DJ.II/542 /2013 pasal 3). Dalam aturan  tersebut  juga  diatur  tentang  Sertifikasi.  Bahwa  calon pengantin yang lulus akan diberikan sertifikasi tanda kelulusan dan  dapat  dipergunakan  sebagai  syarat  untuk  pendaftaran perkawinan (Perdirjen Bimas Islam No DJ.II/542/2013 Pasal
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
6). Selanjutnya akan dibahas seputar lembaga BP4.
4. Profil KUA Pringsewu
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Pringsewu yang  dahulu  bernama  Balai  Nikah  Kecamatan  Pringsewu berkedudukan  atau  berkantor  di  gedung  yang  menempati tanah  Pemda  Kecamatan  Pringsewu  yang  lokasinya bersebelahan  dengan  Pendopo  Kecamatan  Pringsewu. Namun  ketika  tanah  Pemda  dibangun,  maka  kantor  KUA Pringsewu  dipindahkan  ke  lokasi  bangunan  baru.  Bangunan baru  tersebut  dibangun  di  atas  tanah  wakaf  dari  KH.Gholib yang berlokasi di jalan KH.Gholib pada tahun 1981.
Meskipun dikatakan bahwa kantor KUA Pringsewu ini pernah  beberapa  kali  berberpindah-pindah  kantor,  namun Register  Nikah  (Akta  Nikah)  yang  ada  tetap  tertata  dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang. Data Register Nikah yang  paling  awal  penulis  temukan  semenjak  tahun  1948. Dengan telah dibangunnya gedung KUA Pringsewu dan telah menempati  gedung  sendiri,  maka  kualitas  dan  kuantitas pelayanan  kepada  masyarakat  terus  berusaha  untuk ditingkatkan. Gedung KUA berdiri di atas lahan tanah seluas 720  M2  dengan  Luas  Bangunan  142  M2  dan  luas  halaman 578  M2  sedangkan  status  tanahnya  adalah  tanah  Negara (Pinjam  Pakai  tanah  milik  Pemerintah  Daerah  Kecamatan Pringsewu).
Dari  tahun  ke  tahun  sejak  berdirinya,  KUA Kecamatan  Pringsewu  mengalami  peningkatan  frekwensi pernikahan  seiring  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan penduduk.  KUA  Kec.  Pringsewu  terus  berkembang,  apalagi seiring  terbitnya  KMA  477  Tahun  2004  tentang  Pencatatan Nikah  dan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor:  PER/62/M.PAN/6/2005  tentang  Jabatan Fungsional  Penghulu  dan  Angka  Kreditnya,  maka  masing- masing  KUA  melaksanakan  restrukturisasi  sesuai  acuan peraturan  tersebut  dengan  struktur  organisasi  yang  dipimpin oleh  seorang  Kepala,  satu  orang  tenaga  fungsional  penghulu dan  dibantu  dua  tenaga  tata  usaha  dengan  kualifikasi
106 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017) pendidikan  dan  persyaratan  lain  yang  sesuai  dengan  standar tugasnya masing-masing.
Dalam bidang pelayanan, KUA Kecamatan Pringsewu memiliki  2  orang  Penghulu  dibantu  oleh  13  Anggota Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang tersebar di 13 wilayah desa  se-Kecamatan  Pringsewu.  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Pringsewu  didukung  oleh  4  pegawai  yang  terdiri dari 1 (satu) orang Kepala dan 1 (satu) orang Penghulu serta 4 (empat) orang Staf berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 2 (dua) orang tenaga honorer yang dapat bekerja dalam bidang yang menjadi tugas dan wewenang KUA; satu orang sebagai tenaga administrasi/ tata usaha sedang yang lainnya bertugas sebagai penjaga kantor.

## 5. Jumlah Peristiwa Nikah Rujuk di KUA Pringsewu
Adapun  statistik  jumlah  peristiwa  Nikah  dan  Rujuk (NR)  tahun  2011  s/d  2015.  Tahun  2011  jumlah  pernikahan 846  dan  tidak  terdapat  peristiwa  rujuk.  Tahun  2012  jumlah pernikahan  775  dan  tidak  terdapat  peristiwa  rujuk.  Tahun 2013  jumlah  pernikahan  680  dan  tidak  terdapat  peristiwa rujuk. Tahun 2014 jumlah pernikahan 793 dan tidak terdapat peristiwa rujuk. Tahun 2015 jumlah pernikahan 333 dan tidak terdapat  peristiwa  rujuk.  Walaupun  pernikahan  setiapnya menunjukkan grafik yang turun naik, tapi secara keseluruhan pernikahan  di  kecamatan  dikatakan  cukup  tinggi.  Data peristiwa  nikah  dan  rujuk  di  KUA  Pringsewu  yang  terjadi rentang 2011-2015 dapat disajikan dalam tabel berikut:

## Tabel 1 Peristiwa Nikah dan Rujuk Di KUA Pringsewu
No  Tahun Nikah Rujuk 1 2011 846 -
2 2012
775 -
3 2013
680 -
4 2014
793 -
5 2015 333 -
(s/d Juni 2015)

## 6.  Pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  di  Kecamatan Pringsewu
a. Subjek/Pelaksana Kursus Pra Nikah Secara  kelembagaan  BP4  di  kecamatan  Pringsewu sudah  terbentuk  sesuai  dengan  SK  BP4  Kecamatan Pringsewu No: 07/BP.4/Kab.Psw/IX/2013, berdasarkan SK tersebut  regulasi  penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  pada dasarnya  harus  dilaksanakan  oleh  BP4  akan  tetapi  kegiatan Kursus Pra Nikah dilaksanakan oleh pegawai KUA atau oleh anggota  BP4  sendiri,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Saiful Arfan  bahwa  pelaksana  Kursus  Pra  Nikah  itu  dilaksanakan oleh  siapa  saja  petugas  yang  ada  di  kantor,  kadang  oleh pegawai  KUA  bahkan  jika  ada  anggota  BP4  maka  BP4  itu sendiri yang melaksanakan. 9
b. Sarana dan Pembiayaan Pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  yang  sudah  berjalan sejauh  ini,  dipandang  akan  dapat  terlaksana  lebih  baik  lagi. Hal  ini  didukung  dengan  adanya  regulasi  yang  sudah  cukup, sarana tempat yang memadai, dan sumber daya manusia yang mumpuni.
Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh  Kementerian  Agama  untuk  dijadikan  acuan  oleh penyelenggara  Kursus  Pra  Nikah.  Hal  ini  sebagaimana diungkapkan  oleh  Kepala  KUA  Pringsewu;  Saiful  Arfan bahwa  silabus,  modul,  dan  bahan  ajar  yang  digunakan  pada Kursus  Pra  Nikah  selama  ini  berasal  dari  Kementerian
9 Saiful  Arfan,  Kepala  KUA  Kecamatan  Pringsewu, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2015
Agama. 10 Silabus,  modul,  dan  materi  ajar  yang  disampaikan pada pelaksanaan Kursus Pra Nikah selama ini menggunakan silabus,  modul,  dan  bahan  ajar  yang  di  dapatkan  dari Kementerian Agama.
Sedangkan  berkenaan  dengan  pembiayaan.  Dengan regulasi yang sudah ada yaitu Perdirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dipandang sudah cukup untuk mengkover kegiatan Kursus Pra Nikah. Hanya saja untuk pelaksanaannya terdapat  beberapa  kendala.  Pertama  dalam  hal  pembiayaan masih  tidak  ada,  karena  alokasi  anggaran  sebagaimana  yang diatur dalam Perdirjen tersebut baik yang berasal dari APBN ataupun APBD  belum ada. Padahal pada pasal  5 disebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat bersumber dari APBN dan APBD. 11 Sedangkan pada bagian penjelasan  pasal  tersebut  dikatakan  bahwa:  dana  pemerintah berupa  APBN  atau  APBD  bisa  diberikan  kepada penyelenggara  dalam  bentuk  bantuan.  Bantuan  kepada badan/  lembaga  penyelenggara  dapat  dibenarkan  sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  pemerintah dapat  membantu  badan/  lembaga  swasta  dari  dana APBN/APBD. 12
Sedangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/748  tahun  2014  disebutkan  pada  nomor  (b)  bahwa kegiatan  Kursus  Pra  Nikah  dihitung  per  peristiwa  nikah sebesar  Rp.  50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah).  (c)  Dana kegiatan  Kursus  Pra  Nikah  digunakan  untuk  pemberian honor dan atau transport nara sumber, pembelian konsumsi,
10 Saiful Arfan, Kepala KUA Kecamatan Pringsewu, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2015
11 Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,  2013, Op.Cit , h. 3 12 Ibid, h. 14
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
dan kelengkapan Kursus Pra Nikah. 13
Sejak tahun 2013 sampai saat ini Kegiatan Kursus Pra Nikah  ini  tidak  menggunakan  biaya.  Dan  tentunya  hal  ini menjadi  kendala  karena  pada  pelaksanaannya.  Kegiatan  ini tidak dapat memberikan konsumsi bagi peserta dan sekaligus tidak dapat menghadirkan nara sumber dari luar atau lembaga lain  untuk  menyampaikan  materi  yang  berhubungan  dengan calon  pengantin  seperti:  Kesehatan  reproduksi,  Kesehatan Ibu  dan  Anak,  Undang-Undang  KDRT  dan  ketentuan Pidana, dan lain-lainnya. 14

## 7. Sertifikasi Kursus Pra Nikah
Pasal  6  Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor:  DJ.II/542 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah menyebutkan bahwa: (a) Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti  kelulusan;  (b)  Sertifikat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara  kursus;  (c)  Sertifikat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  dapat  menjadi  syarat  kelengkapan  pencatatan perkawinan; 15
Calon  pengantin  yang  telah  mengikuti  Kursus  Pra Nikah  diberikan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  kelulusan. Sertifikat  tersebut  akan  menjadi  syarat  kelengkapan pencatatan  perkawinan  yaitu  pada  saat  mendaftar  di  KUA Kecamatan,  sekalipun  dokumen  sertifikat  ini  sifatnya  tidak wajib  tetapi  sangat  dianjurkan  memilikinya,  karena  dengan memiliki  sertifikat  berarti  pasangan  pengantin  sudah mempunyai  bekal  pengetahuan  tentang  kerumahtanggaaan dan  berupaya  mempersiapkan  diri  secara  matang  untuk
13 Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam, Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di luar  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan ,  Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan Peradilan Agama Islam, 2014, h. 10
14 Saiful Arfan, Kepala KUA Kecamatan Pringsewu, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2015 15 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Op.Cit , h. 3
110 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017)
mengarungi  kehidupan  baru  rumah  tangga  yaitu  dengan membekali  dirinya  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang seluk  beluk  kerumahtanggaan,  sehingga  apapun  goncangan yang  mereka  hadapi  nantinya  akan  diantisipasi  secara  baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.
Sertifikat  dimaksud  dikeluarkan  oleh  penyelenggara setelah  peserta  kursus  dinyatakan  lulus  setelah  selesai mengikuti  Kursus  Pra  Nikah.  Sertifikat  yang  dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran  nikah  di  KUA  Kecamatan.  Berkenaan  dengan sertifikasi  kursus  pra  nikah  di  KUA  Kecamatan  Pringsewu merupakan syarat kelengkapan pencatatan nikah sebagaimana diungkapkan  oleh  Saiful  Arfan  menjelaskan  bahwa menindaklanjuti surat BP4 Pusat No.059/13-
P/BP4/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Kursus Pra Nikah, dan Perdirjen Bimas Islam No: DJ.II/542/Tahun 2013 setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA  harus  mengikuti  kursus  pra  nikah  terlebih  dahulu. 16 Sertifikasi  Kursus  Pra  Nikah  menjadi  salah  satu  syarat pencatatan nikah di KUA, oleh sebab itu tiap pasangan calon pengantin  yang  akan  melangsungkan  pernikahan  seharusnya sudah mengikuti Kursus Pra Nikah.

## 8. Peserta Kursus dan Materi Kursus
Pada  pasal  7  Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor  : DJ.II/542 Tahun 2013 disebutkan bahwa peserta Kursus Pra Nikah  adalah  remaja  usia  nikah  dan  calon  pengantin  yang akan melangsungkan perkawinan. 17
Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  sebagaimana diatur  dalam  Perdirjen  Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor  : DJ.II/542 Tahun 2013 berbeda dengan kursus pra nikah yang telah  dilaksanakan  pada  waktu  yang  lalu,  kursus  pra  nikah biasanya  dilakukan  oleh  KUA/BP4  kecamatan  pada  waktu
16 Saiful Arfan, Kepala KUA Kecamatan Pringsewu, Wawancara,, Tanggal 22 Juni 2015
17 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Op.Cit , h. 3
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
tertentu  yaitu  memanfaatkan  10  hari  setelah  mendaftar  di KUA  kecamatan  sedangkan  Kursus  Pra  Nikah  lingkup  dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk mengikuti kursus tanpa dibatasi  oleh  waktu  10  hari  setelah  pendaftaran  di  KUA kecamatan.  Sehingga  para  peserta  kursus  mempunyai kesempatan  yang  luas  untuk  dapat  mengikuti  Kursus  Pra Nikah  kapan  pun  mereka  bisa  mengikuti  kegiatan  tersebut sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.
Saiful  Arfan  menjelaskan  bahwa  peserta  Kursus  Pra Nikah  yang  selama  ini  mendaftarkan  diri  kebanyakan  adalah peserta  yang  akan  melangsungkan  pernikahan  saja. 18 Namun terdapat pula pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan, namun mereka tidak mengikuti Kursus Pra Nikah ini. Pasal  8  Perdirjen  Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor  : DJ.II/542 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:
a. Materi  Kursus  Pra  Nikah  dibagi  menjadi  tiga kelompok,  yaitu:  Kelompok  dasar,  Kelompok  Inti, dan Kelompok Penunjang.
b. Kursus  Pra  Nikah  dilakukan  dengan  metode ceramah,  diskusi,  tanya  jawab,  dan  penugasan  yang pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  kondisi  dan kebutuhan di lapangan.
c. Narasumber  terdiri  dari  konsultan  perkawinan  dan keluarga,  tokoh  agama,  dan  tokoh  masyarakat  yang memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  keahlian  yang dimaksud pada ayat (1).
d. Materi  Kursus  Pra  Nikah  diberikan  sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran. 19
Materi–materi  bimbingan  yang  diberikan  kepada remaja secara umum adalah tentang :
a. Pengertian Nikah
18 Saiful Arfan, Kepala KUA Kecamatan Pringsewu, Wawancara, Tanggal 22 Juni 2015 19 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Op.Cit , h. 3

## b. Hukum – Hukum Nikah
c. Tujuan Pernikahan
d. Memilih Jodoh e. Syarat Dan Rukun Nikah f. Larangan Perkawinan g. Mahar Atau Mas kawin h. Meminang i. Walimah Atau Pesta Pernikahan j. Hak dan Kewajiban Suami Istri
Sedangkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan adalah:
a. Metode  caramah;  digunakan  untuk  menyampaikan materi materi secara lisan.
b. Metode  diskusi  dan  tanya  jawab;  digunakan  untuk mengetahui sejauh mana penerimaan dan pemahaman materi yang disampaikan.
c. Metode demonstrasi; digunakan sebagai sarana dalam memberikan contoh.
Di  KUA  Kec.  Pringsewu  Pelaksanaan  Kursus  Pra Nikah bisa dilakukan pada hari kerja, tidak ditentukan harinya tetapi  sesuai  dengan  kedatangan  para  calon  pengantin  di kantor  KUA.  Waktu  pelaksanaan  bimbingan  Kursus  Pra Nikah  adalah  kurang  lebih  selama  2  jam.  Sedangkan  materi yang  diberikan  meliputi:  Fiqh  Munakahat,  UU  Perkawinan No  1  Tahun  1974,  Keluarga  Sakinah,  dan  prosedur penikahan. Pematerinya terdiri atas: Kepala KUA, Penghulu, dan BP4. 20 Berikut  ini  akan  disajikan  data  tentang  realitas pelaksanaan  kegiatan  Kursus  Pra  Nikah.  Misalnya  akan disajikan  data  pelaksanaan  pernikahan  dan  dari  pernikahan akan  dilihat  lebih  lanjut  berapakah  pasangan  yang  mengikuti dan  pasangan  yang  tidak  mengikuti  Kursus  Pra  Nikah  di
20 Saiful Arfan, Kepala KUA Kecamatan Pringsewu, Wawancara,, Tanggal 22 Juni 2015
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
KUA  Kec  Pringsewu  tahun  2014,  terdapat  793  pernikahan, 555  di  antara  pasangan  yang  melangsungkan  pernikahan tersebut mengikuti Kursus Pra Nikah (70%).  Sedangkan 238 pasangan (30%) tidak mengikuti Kursus Pra Nikah.

## 8.  Implementasi  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah di KUA Kecamatan Pringsewu
Pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  di  Kantor  Urusan Agama kecamatan Pringsewu telah melaksanakan kegiatan ini karena  pelaksanaan  kegiatan  ini  telah  ada  sebelum  kebijakan Kursus  Pra  Nikah  ini  digulirkan.  Meskipun  berbeda  nama, namun  secara  subsansial  memiliki  kesamaan.  Dulu  namanya Kursus  Calon  Pengantin  (Suscatin),  setelah  keluarnya Perdirjen  Bimas  Islam  Nomor:  DJ.II/542  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah,  maka namanya berubah menjadi Kursus Pra Nikah.
Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah merupakan  pedoman  penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah. Sebagai  pedoman  untuk  para  pejabat  teknis  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  c.q Direktorat  Urusan  Agama  Islam  di  tingkat  pusat,  provinsi, Kecamatan/kota, dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah, meskipun pedoman  ini  telah  dikeluarkan  akan  tetapi  pada implementasinya masih banyak catatan. Baik catatan dari segi kelembagaan,  pelaksana,  sarana  pra  sarana,  pembiayaan, peserta, dan materi kursus itu sendiri.
a. Kelembagaan Kursus Pra Nikah Dalam  pelaksanaannya,  Kursus  Pra  Nikah  ini  tidak mengikat  dalam  melangsungan  pernikahan.  Tidak  ada  sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Pasangan yang belum atau tidak mengikuti  Kursus  Pra  Nikah  tetap  dapat  melangsungkan pernikahannya.  Kursus  Pra  Nikah  bukan  merupakan
114 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017) persyaratan  yang  harus  dilalaui  bagi  mereka  yang  akan melangsungkan pernikahan.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Nasaruddin  Umar yang  menyatakan  bahwa,  kursus  pra  nikah  bagi  calon pengantin  yang  sekarang  sifatnya  masih  sukarela,  ke  depan ada rencana untuk diregulasi. Nantinya calon pengantin baru bisa menikah setelah mendapat sertifikat kursus pra nikah. 21
Ke depan, Kursus Pra Nikah harus bersifat wajib dan merupakan  bahagian  dari  persyaratan  pernikahan  yang  harus dilampirkan  bersamaan  dengan  formulir  N1,  N2,  N4,  dan persyaratan wajib lainnya. Karena itu regulasinya tidak hanya sekedar Peraturan Dirjen tetapi harus dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau minimal Keputusan Menteri Agama.

## b. Pelaksana Kursus Pra Nikah
Dalam  tataran  pelaksanaannya,  Kursus  Pra  Nikah tidak  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  pengurus  BP4 kecamatan.  Kenyataannya  nara  sumber  Kursus  Pra  Nikah lebih  banyak  diambil  alih  oleh  perangkat  KUA  setempat. Inilah yang ditegaskan oleh kepala KUA kec Pringsewu. Nara sumber Kursus Pra Nikah ini dalam pelaksanaannya diambil alih  oleh  Kepala  KUA  dan  para  penghulu  dan  pembantu penghulu  saja.  Kadang-kadang,  jika  ada  saat  pelaksanaan  itu ada  pengurus  BP4,  maka  kemudian  yang  bersangkutanlah pelaksana Kursus Pra Nikah tersebut.
Masalah  selanjutnya  adalah  walaupun  dalam peraturannya  dinyatakan  bahwa  nara  sumber  Kursus  Pra Nikah itu adalah mereka yang ahli dalam masalah pernikahan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing seperti: dari tokoh agama, ahli di bidang kesehatan, BKKBN, dan tenaga ahli psikologi. Jika Kursus Pra Nikah itu hanya dilaksanakan oleh  Kepala  KUA,  penghulu,  ataupun  pembantu  penghulu tentulah  belum  atau  tidak  maksimal  dalam  penyampaian
21 http://www.nu.or.id/ Antisipasi  perceraian,  Calon  Pengantin  harus  Ikuti Kursus Pra Nikah -.diakses tangal 30 Juni 2015
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
materi Kursus Pra Nikah tersebut. Keterbatasan Sumber daya manusia  dilatarbekangi  tidak  tersedianya  dana  untuk  dapat menghadirkan nara sumber yang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
Adapun  terkait  dengan  standardisasi  ataupun sertifikasi nara sumber Kursus Pra Nikah ini, menurut penulis adalah  agenda  yang  penting.  Agar  nara  sumber  yang berkualitas  akan  memberikan  pemahaman  para  remaja  dan mereka  calon  pengantin  tentang  pernikahan  sesuai  dengan keahlian mereka masing-masing. Pengetahuan yang memadai ini  akan  membekali  peserta  Kursus  Pra  Nikah  dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya nantinya. Pengetahuan  itu  akan  menghantarkan  mereka  dalam mendapatkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya.
c. Sarana Pra Sarana Dalam  pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  biasanya, sepenuhnya  menggunakan  fasilitas  atau  sarana  pra  sarana yang  terdapat  di  KUA  kecamatan  setempat.  Pelaksanaan Kursus  Pra  Nikah  dilaksanakan  di  aula  atau  salah  satu ruangan  di  KUA  tersebut.  Karena  keterbatasan  dana  yang tersedia, pelaksanaan Kursus Pra Nikah hanya berimprovisasi dengan metode ceramah dan dialog. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah  miskin  media  dalam  proses  pembelajarannya.  Tidak tersedia  Laptop,  LCD,  bahkan  mungkin  sekedar  pengeras suara, dan alat peraga lainnya.
Tentu  saja  pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  dengan didukung  oleh  media  pembelajaran  seperti  pengeras  suara, laptop, LCD, dan alat peraga lainnya akan menghasilkan out put  yang  lebih  baik.  Karena  media  atau  sarana  pra  sarana tersebut  dapat  mendukung,  meningkatkan,  dan  menambah pemahaman  peserta  Kursus  Pra  Nikah  terhadap  materi kursus  yang  disampaikan  oleh  para  nara  sumber.  Apalagi materi-materi  seperti  materi  tentang  kesehatan  reproduksi, peraturan  perundang-undangan  seputar  pernikahan,  dan
116 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017) lainnya.
d. Pembiayaan, Peserta, Waktu dan Materi Pembiayaan  yang  masih  minim  dalam  pelaksanaan Kursus Pra Nikah, akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
a. Honorarium  bagi  nara  sumber  Kursus  Pra  Nikah. Dalam  peraturannya  terdapat  honorarium  bagi  nara sumber Kursus Pra Nikah yang nominalnya Rp 50.000/ pasangan. Honorarium itupun dalam  kenyataannya  cair baru  akhir  tahun  2015  walaupun  peraturannya  sudah ditetapkan sejak 2013. Priode sebelumnya, nara sumber Kursus  Pra  Nikah  itu  tidak  dibayar  alias  gratis. Kalaupun  ada,  biasanya  merupakan  pemberian  dari pesertanya.
b. Kondisi  tersebut  berdampak  pada  pelaksanaan  Kursus Pra  Nikah  itu  sendiri.  BP4  sebagai  lembaga  yang mendapat  amanah  dan  mandat  melaksanakan  Kursus Pra  Nikah  ini  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  mereka dengan  baik  dan  maksimal.  Mungkin  kesibukan  dalam mencari  nafkah  untuk  keluarga,  menyebabkan  mereka tidak  bisa  menunaikan  tugasnya  sebagai  BP4  dalam memberikan Kursus Pra Nikah.
c. Selain  masalah  itu  masalah  pembiayaan  ini  juga berdampak  pada  penyediaan  sarana  pra  sarana  dan konsumsi  saat  pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaksanaan Kursus  Pra  Nikah  hanya  memanfaatkan  sarana prasarana milik KUA setempat.
d. Mendatangkan  nara  sumber  Kursus  Pra  Nikah  yang expert di  bidangnya  masing-masing.  Mendatangkan mereka  berharap  hasil  Kursus  Pra  Nikah  yang  lebih maksimal,  akan  terhadang  oleh  permasalahan ketersediaan dana untuk membayar honorarim mereka. Sehingga  akhirnya  Kursus  Pra  Nikah  hanya  diisi  oleh anggota BP4 atau para aparat KUA.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Pelaksanaan  Kursus  Pra  Nikah  di  Kecamatan Pringsewu ternyata hanya diikuti oleh remaja putra putri yang akan segera memasuki jenjang pernikahan saja, tidak terdapat peserta  Kursus  Pra  Nikah  dari  remaja  yang  belum  akan melangsungkan pernikahan; mereka yang dengan kesadarannya  sendiri  menyiapkan  diri  berupa  wawasan  dan pengetahuan  tentang  kehidupan  berumah  tangga  dengan mengikuti Kursus Pra Nikah. Hal ini mungkin karena faktor pemahaman  umum  di  tengah-tengah  masyarakat  bahwa Kursus  Pra  Nikah  itu  hanya  diperuntukkan  untuk  mereka yang akan segera memasuki jenjang pernikahan.
Tragisnya,  temuan  di  lapangan  bahwa  data pelaksanaan  pernikahan  dan  pasangan  yang  tidak  mengikuti Kursus Pra Nikah di  KUA Kec Pringsewu pada tahun 2014 terdapat  793  pernikahan,  555  di  antara  pasangan  yang melangsungkan  pernikahan  tersebut  mengikuti  Kursus  Pra Nikah (70%). Sedangkan 238 pasangan (30%) tidak mengikuti Kursus Pra Nikah.
Materi  Kursus  Pra  Nikah  telah  distandarisasikan dengan  7  materi  selama  24  jam  pelajaran.  Dari  sisi  waktu pelaksanaan ternyata masih belum maksimal. Kantor Urusan Agama yang melaksanakan kursus  pra  nikah hanya satu atau dua jam saja dengan tuntutan materi yang begitu banyak. Materi  Kursus  Pra  Nikah  biasanya  hanya  fokus  pada aspek hukum Islam dari masalah pernikahan. Adapun aspek- aspek  lainnya  mungkin  dijelaskan  sekedar  pengetahuan  yang mereka miliki.
Kondisi  ini  menyebabkan  para  peserta  Kursus  Pra Nikah  tidak  mendapatkan  pemahaman  yang  utuh  tentang materi-materi  Kursus  Pra  Nikah  yang  seharusnya  mereka peroleh  setelah  mengikuti  kursus.  Hal  ini  mungkin  kurang atau tidak memadai sebagai bekal mereka dalam menghadapi permasalahan  saat  menempuh  atau  mengharungi  kehidupan rumah tangga mereka nantinya.

## 9. Dampak Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

## 118
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017)
Berdasarkan  deskripsi  di  atas  jelas  bahwa  dari  sisi kebijakan  sebenarnya  telah  ada  upaya  dari  pemerintah  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah masyarakatnya.  Yakni  dengan  dikeluarkannya  aturan  tentang Kursus pra nikah. Banyak penelitian menggambarkan  bahwa ada  keterkatian  yang  erat  antara  pemahaman,  pengetahuan seseorang tentang pernikahan dengan cara mereka menyikapi persoalan  kehidupan  keluarga,  layanan  bimbingan  dengan orientasi persiapan pernikahan, dan hidup berkeluarga sangat mempengaruhi  sikap  seseorang  dalam  memandang pernikahannya.  Karena  itu  dibutuhkan  layanan  bimbingan dan  konseling  pernikahan  untuk  membantu  seseorang  agar siap  menjalani  kehidupan  pernikahan  sehingga  nantinya mampu menciptakan keluarga yang harmonis.
Selanjutnya  akan  dilihat  lebih  lanjut  data  tentang perceraian yang terjadi di Kecamatan Pringsewu. Kecamatan belum memiliki Pengadilan Agama yang mandiri. Masyarakat Kecamatan  Pringsewu  dalam  beperkara,  menginduk  ke Pengadilan  Agama  Tanggamus.  Ketika  penulis  mencari  data tentang  perceraian  masyarakat  Kecamatan  Pringsewu, khususnya  kecamatan  Pringsewu  data  yang  tersedia  masih bersifat  global—berupa  data  berupa  buku  register.  Lalu penulis  memilah  data  tersebut  satu  persatu,  sehingga kemudian terkumpullah data-data yang dibutuhkan.
Penulis  telah  berupaya  menginventaris  data-data peristiwa perceraian dikaitkan dengan pelaksanaan Kursus Pra Nikah dari kecamatan Pringsewu dari tahun 2013-2015; yakni saat penelitian ini dilaksanakan.
Selanjutnya  akan  disajikan  data  yang  akan  dianalisa adalah  dari  tahun  2013-2015  untuk  semua  kecamatan tersebut.
Data-data  tersebut  dapat  disajikan  sebagai  berikut: Total perceraian yang terjadi tahun 2013 pada tiga kecamatan tersebut  adalah  147  kasus.  Dari  kasus-kasus  tersebut,  akan diuraikan  berdasarkan  asal  kecamatannya.  Pada  kecamatan Pringsewu  tahun  2013  terjadi  80  kasus  perceraian  78  dari
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
kasus  tersebut,  mereka  yang  menikah  sebelum  bulan  Juli tahun  2013  saat  peraturan  Kursus  Pra  Nikah  diberlakukan. Adapun mereka yang bercerai dan menikah setelah peraturan Kursus Pra Nikah diberlakukan terdiri dari nihil mereka yang ikut Kursus Pra Nikah sebelumnya dan 2 orang, mereka yang tidak ikut Kursus Pra Nikah.
Pada  kecamatan  Pringsewu  tahun  2014  terjadi  89 kasus perceraian 86 dari kasus tersebut, mereka yang menikah sebelum  bulan  Juli  tahun  2013  saat  peraturan  Kursus  Pra Nikah  diberlakukan.  Adapun  mereka  yang  bercerai  dan menikah  setelah  peraturan  Kursus  Pra  Nikah  diberlakukan terdiri  dari  nihil  mereka  yang  ikut  Kursus  Pra  Nikah sebelumnya dan 3 orang, mereka yang tidak ikut Kursus Pra Nikah.
Pada  kecamatan  Pringsewu  tahun  2015  terjadi  63 kasus perceraian 58 dari kasus tersebut, mereka yang menikah sebelum  bulan  Juli  tahun  2013  saat  peraturan  Kursus  Pra Nikah  diberlakukan.  Adapun  mereka  yang  bercerai  dan menikah  setelah  peraturan  Kursus  Pra  Nikah  diberlakukan terdiri  dari  nihil  mereka  yang  ikut  Kursus  Pra  Nikah sebelumnya dan 5 orang, mereka yang tidak ikut Kursus Pra Nikah.
Pembacaan  dari  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Dari  kasus-kasus  perceraian  yang  terjadi  pada  tahun 2013-2015  di  kecamatan  Pringsewu  didominasi  oleh pasangan yang menikah sebelum peraturan Kursus Pra Nikah digulirkan.
b. Secara umum data tingkat perceraian mereka yang tidak Kursus  Pra  Nikah  lebih  tinggi  pada  ketiga  kecamatan tersebut  pada  tahun  2013-2015  dibandingkan  dengan mereka yang mengikuti Kursus Pra Nikah.
c. Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  digarisbawahi  bahwa pelaksanaan Kursus Pra Nikah di kecamatan Pringsewu memiliki andil dalam menekan tingkat angka perceraian di  ketiga  kecamatan  tersebut.  Serta  tentu  saja
120 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) (2017)

## mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah.
C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagi berikut :
1. Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  di  Kecamatan Pringsewu  masih  kurang  atau  tidak  optimal;  baik  dari segi  kelembagaan,  pelaksana  atau  nara  sumber,  sarana pra sarana, pembiayaan, peserta, dan materi kursus.
2. Kebijakan  tentang  Kursus  Pra  Nikah  Kecamatan Pringsewu memiliki andil dalam menekan tingkat angka perceraian,  serta  mendorong  terbentuknya  keluarga yang sakinah di daerah tersebut.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam, Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Penerimaan  Negara  bukan Pajak  Atas  Biaya  Nikah  Atau  Rujuk  Di  luar  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan ,  Jakarta:  Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2014
Ghazaly,  Abd  Rahman, Fikih  munakahat ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2003 Hasil Putusan MUNAS BP4 ke XIV/2009, Jakarta, 1-3 Juni
2009
http://www.nu.or.id/ Antisipasi  perceraian,  Calon  Pengantin harus  Ikuti  Kursus  Pra  Nikah -.diakses  tangal  30  Juni 2015
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor  DJ.II/542  TAHUN  2013  tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah , Jakarta, 2013
Tim  Redaksi  Kamus  Pusat  bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007 Wawancara  dengan  Saiful  Arfan,  Kepala  KUA  Kecamatan Pringsewu, Tgl 22 Juni 2015