## JURNAL VOICE OF MIDWIFERY
Volume 05 Nomor 07  September  2016 Halaman 14 - 32

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN DI KOTA PALOPO
Legal Protection For Children Of The Business Crime At The Investigation Of Police In The Palopo City

## Sri Rahayu Amri
Dosen Tetap Yayasan AKBID Muhammadiyah Palopo Alamat Korespondensi : Jl. Nenas No. 5 Kota Palopo Hp. 08124242245 Email : srirahayuamri@yahoo.co.id.

## ABSTRACT
Indonesia is one country that is now entering a new phase, a variety of things that were once not a child's  behavior  -  children,  now  prevalent  in  our country. Crime and violations of public life as well as  deviant  behavior  by  adults  only  done  when  it is now  in  almost  every  area  we  have  encountered  in the lives of children - children of Indonesia, and we can  not  deny  that  many  children  -  children  who commit criminal acts.
In line with the times, followed by the development of  various  aspects  of  life,  such  as  the  economy, science  and  technology  and  then  giving  both positive and negative impacts. The positive effect is the creation of a wide range of quality products and technology,  openness  and  ease  of  information obtained through the mass media, electronic media or  through  the  Internet  system  that  aims  to  enable people to access the information needed. While the negative impact of the current era of globalization, among  others,  an  increase  in  value  crisis  of  ethics and  morals,  a  lack  of  a  sense  of  togetherness  in public  life,  concern  for  fellow  human  beings thinning,  where  it  has  the  potential  to  grow  and improve posture against the law in various forms of life both by adults even done by children - children. Establishment  of  Law  -  Law  No.  23  of  2002  on Child  Protection  suggests  that  the  Republic  of Indonesia is obliged to ensure the welfare of each - each  of  its  citizens,  including  the  protection  of children's  rights  are  a  basic  human  right,  but  the reality  is  far  desire  from  what  is  described  in  the constitution  and  laws  -  laws  that  apply  in  the country  of Indonesia. In accordance with the Act  - Act  N0.  11  of  2012  on  Juvenile  Court  expressly pointed out that the investigator who handled the
case child should be experienced as an investigator, has an interest, attention, dedication and understanding the problems of children, and no less important  is  have  followed  technical  training  on juvenile  justice.  In response to  these  conditions, to note  the  legal  protection  of  children  and  juvenile justice systems.
This  study  is  a  doctrinal  and  non-doctrinal combines  normative  research  and  empirical research using annotations through library research methods and field research method.

## Keywords  :  Legal  Protection,  Criminal  acts  of child, Police investigation.

## ABSTRAK
Indonesia adalah  salah  satu negara  yang  saat ini memasuki fase baru, berbagai hal yang dulunya bukan  merupakan  perilaku  anak  –  anak,  sekarang ini  banyak  dijumpai  di  negara  kita.  Kriminalitas dan  pelanggaran  dalam  kehidupan  bermasyarakat serta  perilaku  menyimpang  yang  hanya  dilakukan oleh  orang  dewasa  saat  itu,  kini  hampir  di  setiap daerah  kita  temui  dalam    kehidupan  anak  –  anak Indonesia,  dan  tidak  dapat  kita  pungkiri  bahwa banyak  anak  –  anak  yang  melakukan  tindak pidana.
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman  yang diikuti oleh perkembangan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  kemudian  memberikan  dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya ialah  terciptanya  berbagai  macam  produk  yang berkualitas  dan  berteknologi,  keterbukaan  dan kemudahan  informasi  yang  diperoleh  melalui media  massa,  media  elektronik  maupun  melalui

## Artikel Penelitian
sistem  internet  yang  bertujuan  untuk  memudahkan manusia dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan.  Sedangkan  dampak  negatif  dari  era globalisasi  saat  ini  antara  lain  terjadi  peningkatan krisis  nilai  etika  dan  moral,  kurangnya  rasa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, kepedulian  terhadap  sesama  manusia  mulai menipis, dimana hal tersebut berpotensi menumbuhkan  dan  meningkatkan  sikap  melawan hukum dalam berbagai bentuk kehidupan baik yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  bahkan  yang dilakukan  oleh  anak  –  anak.  Terbentuknya Undang–Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  mengisyaratkan  bahwa  Negara Republik  Indonesia  berkewajiban  untuk  menjamin kesejahteraan  tiap  –  tiap  warga  negaranya, termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang merupakan hak asasi manusia, namun kenyataannya  masih  jauh  keinginan  dari  apa  yang digambarkan  dalam  konstitusi  maupun  undang  – undang  yang  berlaku  dalam  negara  Indonesia. Sesuai  dengan  Undang  –  Undang  N0.  11  tahun 2012  tentang  Pengadilan  Anak  secara  tegas dijelaskan bahwa penyidik yang menangani perkara anak  harus  berpengalaman  sebagai  penyidik, memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah  anak,  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang peradilan anak. Menyikapi hal tersebut maka perlu diperhatikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak dan sistem peradilan anak.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal dan  non  doktrinal  yang  menggabungkan  antara penelitian  normatif  dan  penelitian  empiris  yang menggunakan  penjelasan  melaui  library  research method dan field research method.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak, Penyidikan Kepolisian

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  dalam  hal  ini, mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku  baik  sebagai  tersangka  maupun lebih lanjut sebagai terdakwa atau terpidana. Dampak dari kurangnya pemahaman  penyidik  tentang  perlakuan terhadap  anak  nakal  yang  berhadapan dengan  hukum  dapat  kita  lihat  dari  data yang dikeluarkan oleh Unicef yang dilansir oleh Steven Allen yang menyatakan bahwa
lebih  dari  4.000  anak  Indonesia  diajukan ke  pengadilan  setiap  tahunnya  atas kejahatan  ringan  seperti  pencurian,  pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan  dari  pengacara  maupun  dari dinas sosial, maka tindakan yang mengejutkan bahwa sembilan dari sepuluh anak  ini  akhirnya  dijebloskan  ke  dalam penjara  atau  rumah  tahanan,  dan  yang paling  memprihatinkan  mereka  seringkali disatukan  penahanannya  dengan  orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap  hukuman  penjara  maka  mereka ditempatkan  dalam  posisi  yang  penuh bahaya, terjerumus dalam penyiksaan oleh narapidana  dewasa  dan  aparat  penegak hukum.
Sebagai pihak pertama yang menerima anak yang berhadapan dengan hukum baik dia  sebagai  korban  maupun  sebagai tersangka  pelaku  tindak  pidana  maka kepolisian  harusnya  mempunyai  alur  dan mekanisme  khusus  dalam  menangani perkara  anak  yang  mana  saat  ini  penulis temui adalah tidak adanya tempat penahanan  (sel)  khusus  bagi  anak.  Steven Allen  memberikan  pendapat  bahwa  “ Polisi adalah pihak pertama yang merupakan  titik  awal  persinggungan  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  baik sebagai  korban,  pelaku  kejahatan  maupun sebagai  saksi,  juga  dalam  mendukung pengalihan  dan  skema  keadilan  yang bersifat  membangun  bagi  anak  yang melanggar hukum.
Penyidik  dalam  menangani  perkara anak  yang  merupakan  pelaku  tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi  dalam  suasana  kekeluargaan (pasal 17 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan itu menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang  efektif  dan  simpatik.  Efektif  dapat diartikan  bahwa  proses  pemeriksaan  anak tidak memakan waktu lama, menggunakan
bahasa yang  sederhana  dan mudah dimengerti  oleh  anak,  dapat  mengajak tersangka  memberikan    keterangan  yang sejelas  –  jelasnya.  Simpatik  maksudnya pada  waktu  pemeriksaan  penyidik  bersifat sopan  dan  ramah  serta  tidak  menakut  – nakuti tersangka apalagi sampai memberikan  kekerasan  fisik  tujuannya agar  pemeriksaan  berjalan  dengan  baik, karena seorang anak  yang  merasa tertekan sewaktu  menghadapi  penyidik  maka  pasti akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang jelas dan sesuai fakta yang sebenarnya.
Penyidik  dalam  menangani  perkara anak  yang  merupakan  pelaku  tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi  dalam  suasana  kekeluargaan (pasal 17 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan itu menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang  efektif  dan  simpatik.  Efektif  dapat diartikan  bahwa  proses  pemeriksaan  anak tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang  sederhana  dan mudah dimengerti  oleh  anak,  dapat  mengajak tersangka  memberikan    keterangan  yang sejelas  –  jelasnya.  Simpatik  maksudnya pada  waktu  pemeriksaan  penyidik  bersifat sopan  dan  ramah  serta  tidak  menakut  – nakuti tersangka apalagi sampai memberikan  kekerasan  fisik  tujuannya agar  pemeriksaan  berjalan  dengan  baik, karena seorang anak  yang  merasa tertekan sewaktu  menghadapi  penyidik  maka  pasti akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang jelas dan sesuai fakta yang sebenarnya.
Berbagai macam perkara yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  yang  dilimpahkan  kepada  penuntut umum  (Kejaksaan)  untuk  diajukan  ke pengadilan  merupakan  indikasi  tentang adanya perlindungan yang kurang maksimal  terhadap  anak  yang  melakukan
tindak  pidana.  Meskipun  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  pada  dasarnya  ia adalah  korban.  Dalam  hukum  positif memang  anak  terbukti  melakukan  tindak pidana,  merugikan  kepentingan  orang  lain maupun  publik,  bahkan  perbuatannya terkadang  mengkibatkan  orang  lain  luka ringan,  luka  berat  sampai  pada  kejadian meninggal  dunia,  akan  tetapi  jika  dilihat dari  sudut  pandang  sosiologis  maka  anak pelaku  tindak  pidana  pada  dasarnya merupakan  korban,  baik  korban  dari perlakuan kedua orang tuanya, korban dari pendidikan, korban dari kebijakan pemerintah  lokal,  ataupun  korban  dari lingkungan  tempat  ia  berkembang  yang terkadang memberikan efek negatif sehingga  anak  –  anak  melakukan  hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan.
Gambaran  singkat  tentang  tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur yang  terjadi  khususnya  di  wilayah  hukum polres Palopo merupakan landasan yurudis digunakan penulis untuk melakukan penelitian  tentang  perlindungan  hukum bagi  anak.  Adapun  jumlah  perkara  yang dilakukan  anak  dibawah  umur  dalam wilayah  hukum  polres  Palopo  dapat  kita lihat dibawah ini :
a. Tahun  2013  sebanyak  10  (sepuluh) kasus
b. Tahun 2014 sebanyak 5 (lima) kasus
c. Tahun  2015  sebanyak  18  (delapan belas) kasus.
Jumlah  kasus  tindak  pidana  yang dilakukan  anak  dibawah  umur  dalam wilayah  hukum  Polres  Kota  Palopo  cukup banyak.  Selama  3  (tiga)  tahun  terakhir mulai  tahun  2013  sampai  tahun  2015 berjumlah  33  (tiga  puluh  tiga  )  kasus, dimana  pada  tahun  terakhir  mengalami peningkatan.    Jumlah  kasus  tindak  pidana tersebut sekitar 57 % diajukan ke Penuntut Umum  (JPU)  yang  kemungkinan  besar akan  diajukan  pada  proses  persidangan.
Gambaran singkat tentang landasan yuridis untuk  melakukan  penelitian  terhadap  anak pelaku  tindak  pidana  menunjukkan  bahwa perlindungan  anak  dibawah  umur  pelaku tindak  pidana  kurang  maksimal  yang mungkin  saja  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi  negara  seharusnya  memikirkan tentang  langkah  –  langkah  yang  tepat dalam  penegakan  hukum  bagi  anak dibawah umur pelaku tindak pidana, sebab bagaimanapun juga anak adalah merupakan generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  tentang    Perlindungan  Hukum Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pada Tingkat  Penyidikan  Kepolisian  di  Kota Palopo.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  tinjauan  pustaka  ini  diuraikan mengenai  Perlindungan  Anak,  Tindak Pidana Anak, Penyidikan Kepolisian.
1. Perlindungan Anak
Perlindungan  anak  adalah  segala usaha  yang  dilakukan    untuk  menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
Pasal  1  angka  2  UU  No.  23  tahun
2002  menentukan  bahwa  perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak  – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Seorang  anak  pelaku  tindak  pidana sangat  memerlukan  perlindungan  hukum. Hal  tersebut  juga  merupakan  salah  satu cara  melindungi  generasi  bangsa  di  masa yang  akan  datang.  Perlindungan  hukum terhadap  anak  bukan  hanya  menyangkut satu  aturan  tetapi  untuk  semua  aturan hukum  yang  berlaku,  baik  hukum  pidana, hukum  acara,  hukum  tata  negara,  maupun hukum  perdata.  Seorang  anak  pelaku tindak pidana ( delinquency ) sangat membutuhkan  perlindungan  baik  moral maupun  hukum,  sebab  anak  merupakan bagian  dari  masyarakat  yang  tentu  saja memilki keterbatasan fisik maupun mental.
Komitmen untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak  –  hak  anak khususnya  yang  berkonflik  dengan hukum pada  dasarnya  telah  diamanatkan  dalam UUD  1945  di  dalam  pasal  34  yang menjelaskan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak terlantar  dipelihara  oleh  negara  dan  telah diamandemen  dengan  memunculkan  pasal tambahan  tentang  anak,  yakni  pasal  28B ayat  (2)  yang  berbunyi  “Setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  Diamandemennya  UUD 1945  dengan  memasukan  pasal  tentang perlindungan  hak  –  hak  anak  menandakan bahwa  negara  selaku  pemegang  otoritas tertinggi telah memberikan perhatian lebih terhadap hak – hak anak, namun demikian hal tersebut perlu diterapkan dalam sistem hukum negara Indonesia.
Banyak teori atau prinsip yang dikenal dalam  memberikan  perlindungan  terhadap hak – hak anak. yakni sebagai berikut :
1) Prinsip Non Diskriminasi
2) Prinsip  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak ( Best Interest of the Child )
3) Prinsip  Hak  Hidup,  Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan ( the Right to Life, Survival and Development 4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat  Anak  ( Respects for  the  Views of the Child) .
2. Tindak Pidana Anak
Tindak  pidana  anak merupakan  suatu tindakan  atau  perbuatan  pelanggaran norma, baik  norma  hukum  maupun  norma sosial  yang  dilakukan  oleh  anak  yang melakukan  tindak  pidana,  perbuatannya tidak  terbatas  kepada  perbuatan  yang melanggar  KUHP  saja  melainkan  juga melanggar  peraturan  –peraturan  diluar KUHP  misalnya  ketentuan  pidana  dalam UU  Narkotika,  UU  Hak  Cipta,  UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain – lain.  Sedangkan  perbuatan  yang  terlarang bagi  anak  adalah  terlarang  baik  menurut peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, baik peraturan tertulis maupun  tidak  tertulis  seperti  hukum  adat atau  aturan  kesopanan  dan  kepantasan dalam masyarakat.
Menurut Romli Atmasasmita ( 1983 : 58 ) menjelaskan  bahwa    tindak  pidana  anak adalah  tindakan  yang  dilakukan  anak  – anak  yang  dianggap  bertentangan  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  suatu negara,  yang  oleh  masyarakat  dirasakan serta  ditafsirkan  sebagai  perbuatan  yang tercela, demikian halnya yang dikemukakan  oleh  Sri  Widoyanti  (  1948  : 48 ) bahwa kenakalan remaja berarti hal  – hal  yang  berbeda  dalam  golongan  sama, pada waktu yang berbeda.
Menurut
Paul Moedikno (Romli Atmasasmita,  1983  :  22)  merumuskan pengertian Juvenille Delinquency adalah :
a) Semua  perbuatan  dari  orang  –  orang dewasa  merupakan  suatu  kejahatan,
bagi anak –  anak  merupakan delinquency.  Jadi  semua  tindakan yang  dilarang  oleh  hukum  pidana,
seperti mencuri, menganiaya,
membunuh dan sebagainya.
b) Semua  perbuatan  penyelewengan  dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki, tidak sopan, dan sebagainya.
c) Semua  perbuatan  yang  menunjukkan kebutuhan  perlindungan  bagi  sosial, termasuk  gelandangan,  pengemis,  dan lain – lain.
Dari  berbagai  pengertian  tentang tindak pidana yang dipaparkan diatas maka dapat  digambarkan  secara  umum  bahwa istilah  tindak  pidana  anak  dikenal  dengan kenakalan  anak  atau  kenakalan  remaja, digunakan untuk menggambarkan sebagian  besar  tingkah  laku  anak  –  anak atau  remaja  yang  tidak  baik  atau  yang tidak disetujui oleh masyarakat.
Romli  Atmasasmita  mengemukakan bahwa  kenakalan  anak  terjadi  karena motifasi intrinsik maupun ekstrinsik.
1. Yang  termasuk  motifasi  intrinsik terjadinya kenakalan anak adalah:
a). Faktor intelegensia
Intelegensia adalah merupakan kecerdasan seseorang atau
kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan (Wundlt dan Eisler ).
b). Faktor usia
Stephen  Hurwitz  mengungkapkan “  age  is  importance  factor  in  the causation  of  crime  “ usia  adalah faktor  yang  paling  penting  dalam sebab – musabab timbulnya kejahatan.
c).  Faktor kelamin
Didalam penyelidikan Paul W.
Tappan  mengemukakan  pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat
dilakukan oleh laki -laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya  jumlah  anak  laki  –  laki yang  melakukan  kejahahatan  jauh lebih besar daripada anak perempuan.
d).  Faktor kedudukan anak dalam keluarga Maksud kedudukan anak dalam keluarga  adalah  kedudukan  seorang anak  dalam  keluarga  menurut  urutan kelahirannya.
2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak a).   Faktor Keluarga Keluarga  merupakan  lingkungan sosial  terdekat  untuk  mendidik dan  membesarkan  anak.  Keadaan keluarga  yang  tidak  harmonis (broken  home) pada  umumnya
merupakan  kemungkinan  terbesar timbulnya  kenakalan  anak  yang disebabkan mungkin karena timbulnya perceraian antara kedua  orang  tuanya,  kurangnya perhatian  orang  tua,  salah  satu
orang tua atau keduanya
meninggal dunia, dan lain – lain.
b).  Faktor pendidikan dan sekolah Sekolah  sebagai  tempat  anak mendapatkan
pendidikan merupakan  sarana  yang  tidak kalah  pentingnya  dalam  proses pembentukan pribadi anak, sekolah  merupakan  media  atau perantara  bagi  pembinaan  jiwa anak – anak dan ikut bertanggungjawab atas
pendidikan  anak  –  anak,  baik pendidikan  keilmuwan  maupun pendidikan tingkah laku.
c).   Faktor pergaulan anak
Tekanan  pergaulan  anak  dapat mempengaruhi
timbulnya
delinquency , yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan  dan  memaksa  pada
pembentukan perilaku buruk, sebagai  produknya  anak  –  anak akan  melanggar  peraturan,  norma sosial dan hukum formal.
d).  Pengaruh mass – media
Pengaruh mass –  media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Anak terkadang  berbuat  jahat  karena pengaruh bacaan, gambar – gambar  dan  film.  Terkadang Anak  lebih  gampang  melakukan tindak  pidana  disebabkan  akibat tayangan – tayangan yang mereka saksikan di media -media elektronik,  sehingga  pada  saat mereka  melakukan  tindak  pidana dan  ditangkap  oleh  polisi,  ketika dimunculkan pertanyaan mengapa sampai mereka berbuat pelanggaran atau kejahatan terkadang mereka menjawab karena terpengaruh oleh tayangan televisi yang mereka nonton.
Perkembangan  zaman  sebagai bagian  dari  arus  globalisasi  memang membawa  dampak  sekaligus  dampak negatif  yang  sangat  besar.  Teknologi yang semakin maju memudahkan siapapun untuk dapat mengakses internet. Inilah  yang  menjadi  salah satu faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kejahatan  kesusilaan  oleh  anak  –  anak. Dalam  menghadapi dan  menanggulangi tingkah  laku  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  perlu  dipertimbangkan hal  –  hal  yang  melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, meskipun  anak  telah  dapat  menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan  pikiran,  perasaan  dan kehendaknya tetapi keadaan sekitar atau lingkungannya  dapat  mempengaruhi perkembangan  perilakunya,  olehnya  itu
diperlukan  pembinaan  dan  bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekitar..

## 3. Peyidikan Kepolisian
Di  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Pasal 1 angka (13)
menerangkan  bahwa  :  “Penyidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam  undang  –  undang  untuk  mencari serta mengumpulkan barang  bukti  yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Penyelidikan dan penyidikan merupakan  tindakan  pertama  yang harus  dilakukan  bilamana  terdapat persangkaan telah terjadi tindak pidana, yang  dapat  diperoleh  dari  berbagai sumber.  Setidaknya  terdapat  3  (tiga) kemungkinan  dilakukannya  penyidikan antara lain sebagai berikut :
1) Tertangkap tangan Menurut  pasal  1  butir  19  KUHAP menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan tertangkap tangan adalah :
a).  Tertangkapnya  seseorang  pada waktu  sedang  melakukan  tindak pidana
b).  Tertangkap  setelah  segera  sesudah beberapa  saat  tindak    pidana dilakukan
c).   Tertangkap sesaat kemudian diserukan  pada  khalayak  ramai sebagai  orang  yang  melakukan tindak pidana
d). Tertangkap sesaat kemudian padanya  ditemukan  benda  yang diduga  keras  telah  digunakan untuk  melakukan  tindak  pidana yang  menunjukkan  bahwa  ia pelakunya  atau  turut  melakukan atau membantu  melakukan tindak pidana.
2).   Laporan
Laporan  adalah  pemberitahuan  yang disampaikan  oleh  seseorang  karena hak  dan  kewajibannya  berdasarkan undang – undang, kepada pejabat yang berwenang  tentang  telah  atau  diduga akan terjadi peristiwa pidana.
3).  Pengaduan
Berbeda  dengan  laporan,  pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan  kepada  pejabat  yang berwenang  untuk  menindak  menurut hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
Proses penyidikan tindak pidana  anak  yang  dilakukan  oleh penyidik  kepolisian  tetap  mengacu pada  hukum  acara  (KUHAP)  tetapi tetap memperhatikan UU No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak  karena keduanya  memiliki  keterkaitan  yang sangat  erat,  dimana  KUHAP  tetap mengatur  tata  cara  penyidikan  dan diperluas  serta  diatur  khusus  dalam UU  No.  11  tahun  2012  tentang Pengadilan  Anak  tersebut. Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ketika tindak pidana  tersebut  dilakukan  secara bersama–sama  dengan  orang  dewasa, maka petunjuk yang seharusnya digunakan  oleh  penyidik  adalah  Pasal 24 Undang -Undang Pengadilan Anak, bahwa  anak  yang  melakukan  tindak pidana  bersama-sama  dengan  orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia  diajukan  ke  pengadilan Anak,  sedangkan  orang  dewasa  atau anggota  Tentara  Nasional  Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.  Dengan  melihat  aturan  di atas  pada  pokoknya  dapat  diketahui, pemeriksaan  terhadap  perkara  anak dan  perkara  orang  dewasa  harus dilakukan  secara  terpisah,  termasuk
8
pemberkasan  perkaranya  walaupun tindak pidanya dilakukan secara bersama – sama, ini dimaksudkan agar ketika  penyidikan  sudah  selesai  dan berkas  dilimpahkan  pada  penuntut umum tidak terjadi kesamaan dakwaan  /  tuntutan  oleh  jaksa  atau untuk  menghindari  penuntut  umum membuat  dakwaan  terhadap  anak  dan orang  dewasa  dalam  satu  surat dakwaan.
Dalam proses penyidikan, penyidik diwajibkan memeriksa tersangka (anak  pelaku  tindak  pidana)  dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing  kemasyarakatan,  proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib dirahasiakan. Penahanan terhadap
anak  yang  diduga  keras  melakukan
tindak  pidana  berhak  dilakukan  oleh penyidik dengan melihat bukti permulaan  yang  cukup,  dilakukan secara  sungguh  –  sungguh  tanpa mengenyampingkan    pertimbangan akan  kepentingan  anak  dan  atau kepentingan  masyarakat,  penahanan tersebut dilakukan pada tempat khusus untuk  anak  serta  harus  terpisah  dari tempat  tahanan  orang  dewasa  dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani,  rohani  dan  sosial  anak  harus tetap terpenuhi.
Penyidikan  dimulai  setelah  terjadi tindak  pidana  dan  dilakukan  untuk mendapatkan keterangan – keterangan sebagai berikut :
a. Tindak pidana yang dilakukan
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
c. Dengan  apa  tindak  pidana  itu dilakukan
d. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
e. Siapa pelakunya.
Agar  tindak  pidana  tersebut menjadi  terang  guna  menentukan  siapa tersangkanya maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik adalah berusaha untuk mendapatkan keterangan  lebih  lanjut,  olehnya  itu penyidik  dalam  melakukan  penyidikan berwenang  memanggil  tersangka  dan saksi  yang  dianggap  perlu.  Saksi merupakan  seseorang  yang  sangat penting  dalam  proses  penyidikan  sebab saksi  dapat  memberikan  keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri, ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri, dimana  keterangan  yang  diberikan  oleh saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal 184 KUHP.

## HASIL

## A. Perkara  Anak  Yang  Diproses  oleh Polres Kota Palopo
Jumlah  perkara  yang  melibatkan  anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukan  perkembangan  pada  3 (tiga)  tahun  terakhir,  yakni  pada  tahun 2013  sebanyak  9  kasus  atau  sebesar 18,75 %, tahun 2014 sebanyak 10 kasus atau  sebesar  20,83  %  dan  tahun  2015 sebanyak  29  kasus  atau  60,42  %.  Oleh sebab  itu  maka  hal  ini  perlu  mendapat perhatian  serius  dari  aparat  penegak hukum  sehingga  dalam  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  tetap  menjaga hak – hak anak sebagaimana yang telah digariskan dalam undang – undang .
B. Jumlah Perkara Anak Yang Dimintai Saran Oleh Bapas Kota Palopo Pada Pengadilan
Pemberian  saran  oleh  Bapas  Kota Palopo  terhadap  tindak  pidana  yang melibatkan  anak  sebagai  tersangka  di Kota Palopo ke Pengadilan  yakni; anak
dikembalikan  kepada  orang  tua/wali sebanyak 14 orang, pembebasan bersyarat  6  orang,  pidana  dengan pembimbingan  9  orang  dan  disarankan untuk  didamaikan  3  orang.  Namun menurut  keterangan  petugas  Bapas bahwa karena kurangnya petugas Litmas  jika  dibandingkan  dengan  luas wilayah  serta  komunikasi  dalam  hal pemberian  laporan  antara  Bapas  dan pengadilan  sehingga  tidak  sepenuhnya kasus  tersebut  dapat  diketahui  apakah saran  yang  diberikan  Bapas  diterima oleh Pengadilan
C. Jumlah Tersangka Anak yang

## Ditahan di LAPAS Kota Palopo
Jumlah  anak  yang  ditahan  di  Lapas cukup  besar  sementara  didalam  undang –  undang  dijelaskan  bahwa  upaya penahanan  hendaknya  dijadikan  upaya paling  terakhir  oleh  aparat  penegak hukum.  Jika  ditinjau  dari  fasilitas  dan kondisi  tempat  penahanan  khusus  bagi anak  yang  tidak  ada  di  Kota  Palopo maka  berarti  pula  hak  –  hak  anak terabaikan,  sementara  masih  ada  upaya lain yang dapat diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya  dikembalikan  kepada  orang tuanya,  diserahkan  ke  Dinas  Sosial untuk  dibina  atau  diberikan  pidana pengawasan  serta  pidana  percobaan, karena sebaik apapun tempat penahanan maka  akan  lebih  baik  jika  anak  tidak ditahan dan pembinaan yang berkelanjutan  adalah  tindakan  yang terbaik agar anak tersebut  tidak mengulangi perbuatannya.

## D. Jumlah  Perkara  Tersangka  Anak
yang Dilaporkan kepada Penyidik Jumlah  tindak  pidana  yang  melibatkan anak sebagai tersangka mulai dari tahun 2013  sampai  tahun  2015  sebanyak  48
kasus,  suatu  hal  yang  perlu  mendapat perhatian dari pemerintah, aparat penegak  hukum,  orang  tua  maupun masyarakat.  Perkara  yang  dilimpahkan ke Penuntut  Umum  sebanyak 25 kasus, sedangkan  yang  didamaikan  maupun dikembalikan  kepada  orang  tuanya sebanyak 23 kasus.
E. Jumlah Perkara Anak Yang Dilimpahkan  Ke  PU  Berdasarkan
Jenis Kasus
Perkara  yang  dilimpahkan  ke  Penuntut Umum sebanyak 25 kasus.
F. Perkara Tersangka Anak yang Didampingi / Tidak Didampingi Oleh Penasehat  Hukum  Dalam  Proses Penyidikan
Jumlah  perkara  yang  masuk  yang melibatkan  anak  di  bawah  umur,  yang didampingi  oleh  penasehat  hukum sebanyak   1  orang atau sebesar 2,08 % dan yang  tidak  didampingi  oleh penasehat  hukum  cukup  besar  yakni sebanyak    47  orang  atau  sebesar  97,92 %.  Berbagai  alasan  yang  dikemukakan tentang tidak didampingi oleh penasehat  hukum  diantaranya  tidak mengerti  dengan  prosedur  penggunaan penasehat  hukum,  menganggap  bisa menghadapi  sendiri  masalahnya  atau menyerahkan  sepenuhnya  pada  anak dan  apa  putusan  hukum,  ataupun  orang tua anak sendiri enggan untuk mengurusi  kenakalan  yang  dibuat, sementara  anak  adalah  merupakan tanggung  jawab  orang  tua,  masyarakat dan  negara  yang perlu dilindungi  hak  – haknya.
G. Tanggapan Responden Mengenai
Tempat Penahanan Anak Dari 21 Responden, 13 orang
menyatakan  kurang  memadai  atau
sekitar  61,90  %,  dengan  alasan  bahwa tempat  penahanan  khusus  untuk  anak tidak  ada,  sehingga  penahanannnya terkadang  disatukan  dengan  orang dewasa,  hal  inilah  yang  menjadi indikasi  dikatakannya  kurang  memadai oleh  responden,  sehingga  menurut penulis  perlu  ada  tempat  tahanan khusus anak yang disiapkan oleh negara walaupun  pada  saat  menjalani  proses penyidikan mulai dari tingkat kepolisian sampai pada proses pengadilan kalau memang kasus tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan  karena  mengingat  jumlah perkara  yang  melibatkan  anak  cukup besar  terutama  perkara  penganiayaan maupun  pengeroyokan  yang  dilakukan secara bersama-sama.
H. Alasan Orang Tua Tidak Mendampingi  Anaknya  Pada  Waktu Pemeriksaan di Kepolisian
Alasan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  / wali tersangka anak yang tidak mendampingi  anak  tersebut  pada  saat penyidikan di kepolisian dimana sebagian  besar  dikarenakan  orang  tua sementara  bekerja  yakni  sebanyak  7 orang atau sekitar 33,33%, berhalangan tiba – tiba sebanyak 5 orang atau sekitar 23,81%, merasa malu sebanyak 4 orang atau  berkisar  19,05%,  tidak  berada  di tempat  sebanyak  3  orang  atau  berkisar 14,29%,  dan  tidak  mengetahui  jadwal pemanggilan  sebanyak  2  orang  atau sekitar 9,52%

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum
Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Pada Tingkat Penyidikan

## Kepolisian
Proses  penyidikan  anak  pelaku tindak pidana pada Polres Kota Palopo
belum  sepenuhnya  mengacu  pada  UU No.  11  tahun  2012  yang  menyatakan bahwa  penyidik  yang  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana anak  adalah  “penyidik  anak”  dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Seorang  anak  yang  menjadi tersangka/pelaku  tindak  pidana  dalam pemeriksaannya pada penyidikan kepolisian harus tetap dijunjung hak – haknya  sebagaimana  yang  tertuang dalam Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, hak–hak tersebut antara lain :
a. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan
b. Hak  untuk  didampingi  oleh  orang tua / wali
c. Hak  untuk  didampingi  penasehat hukum / pengacara.
d. Hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Pada dasarnya menurut
penilaian  penulis  hak  –  hak  tersebut diatas  belum  sepenuhnya  terlaksana ketika  proses  penyidikan  dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum  diantaranya  tidak semua  anak  yang  diperiksa  pada tingkat  penyidikan  didampingi  oleh orang  tua  /  walinya  atau  didampingi oleh penasehat hukum dengan berbagai alasan yang diberikan.
Penulis  berpendapat  bahwa  hal  ini baru  sekedar  rumusan  undang  – undang  yang  belum  diaplikasikan padahal ini merupakan hak – hak anak yang  perlu  dipenuhi  oleh  negara melalui aparatnya.
Hak untuk didampingi penasehat hukum  belum  sepenuhnya  terpenuhi. Hal  ini  terjadi  karena  para  orang  tua ataupun  wali  dari  anak  pelaku  tindak
pidana pada umumnya enggan melibatkan  penasehat  hukum  dalam penyelesaian  perkara  anak  tesebut karena  berbagai  alasan,  diantaranya adalah  dalam  hal  ekonomi,  orang  tua menganggap  bisa  menghadapi  sendiri masalahnya,  atau  tidak mengerti dengan prosedur hukum tersebut.
Selain  itu,  hak  bagi  tersangka anak  dalam  mendapat  pendampingan dari  petugas  Balai  Pemasyarakatan (Bapas) juga tidak sepenuhya terpenuhi.  Ini  disebabkan  karena penelitian (Litmas) dari Bapas anak di Kota  Palopo  personilnya    tergolong sedikit,  dan  waktu  penahanan  anak yang singkat. Bapas Kota Palopo  juga melakukan penelitian terhadap anak di 7  (tujuh)  kabupaten  yakni  Kabupaten
Luwu,  Kab.  Luwu  Utara,  Luwu Timur,  Kota  Palopo,  Toraja  dan Toraja Utara serta Kabupaten Enrekang.  Dengan  wilayah  yang cukup  luas  dengan  personil  litmas yang  terbatas,  ditambah  lagi  dengan waktu  penahanan  anak  yang  singkat, maka  sulit  bagi  Bapas  Kota  Palopo untuk sepenuhnya melakukan pendampingan.
Hal  yang  perlu  disikapi  pula mengenai  masalah  penahanan,  yakni masalah  penahanan  terakhir  yaitu Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas), dimana  setelah  dilakukan  penyidikan oleh  kepolisian,  disidangkan  dan diputus  kasusnya  oleh  hakim  maka terdakwa  anak  tersebut  akan  dititip  di Lapas.  Untuk  saat  ini,  tidak  ada tempat  penahanan  khusus  bagi  anak seperti  yang  terdapat  di  Tanggerang sehingga  penahanan  anak  dipisah dalam  bentuk  blok  –  blok  saja  yang khusus  bagi  anak.  Dengan  melihat kondisi  di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahwa  perlindungan  terhadap  anak
kurang maksimal dengan tidak adanya tempat khusus bagi anak.
Saat  ini,  jumlah  anak  yang ditahan di Lapas cukup besar sementara  didalam  undang  –  undang dijelaskan  bahwa  upaya  penahanan hendaknya  dijadikan  upaya  paling terakhir  oleh  aparat  penegak  hukum. Jika  ditinjau  dari  fasilitas  dan  kondisi tempat  penahanan  khusus  bagi  anak yang  tidak  ada  di  Kota  Palopo  maka berarti pula hak – hak anak terabaikan, sementara  masih  ada  upaya  lain  yang dapat  diberikan  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  misalnya dikembalikan  kepada  orang  tuanya, diserahkan  ke  Dinas  Sosial  untuk dibina atau diberikan pidana pengawasan  serta  pidana  percobaan, karena sebaik apapun tempat penahanan  maka  akan  lebih  baik  jika anak  tidak  ditahan  dan  pembinaan yang  berkelanjutan  adalah  tindakan yang  terbaik  agar  anak  tersebut  tidak mengulangi perbuatannya.
Data tiga tahun terakhir menunjukkan  bahwa  jumlah  tindak pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai tersangka cukup besar, suatu hal  yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah,  aparat  penegak  hukum, orang tua, maupun masyarakat.
B. Mekanisme  Penyidikan  Terhadap
Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam menangani dan
melakukan  penyidikan  terhadap  anak pelaku tindak pidana tetap mengedepankan  asas  praduga  tak bersalah  ( presumption  of  innocent  ) yang berarti bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap dianggap  sebagai  anak  yang  tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan  yang  memiliki  kekuatan hukum  tetap,  namun  yang  perlu
diperhatikan  bahwa  batas  usia  anak yang  dapat  diajukan  kesidang  anak adalah  berumur  12  (dua  belas)  tahun, hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan sosiologis maupun psikologis.
Dalam  melakukan  penyidikan terhadap  anak  dibawah  umur  sebagai pelaku  tindak  pidana  maka  penyidik dalam  hal  ini  penyidik  kepolisian selalu  mengacu  pada  ketentuan  yang diatur didalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun  UU  No.  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  UU  No.  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  ini dimaksudkan  agar  hak  –  hak  anak tetap  terpelihara  sebagaimana  yang telah dimasukkan pula pada instrumen internasional  maupun  nasional  karena hak  anak  merupakan  hak  asasi  yang memerlukan  perlindungan  baik  dalam kondisi  normal  atau  dalam  keadaan khusus.
Jumlah
pelanggaran yang dilakukan  oleh  anak  –  anak  di  Kota Palopo  pada  dasarnya  cukup  tinggi sehingga  dalam  menegakkan  hukum terhadap  pelaku,  perlu  cara  –  cara yang baik, bijak dan terukur, sehingga ketika  dilakukan  penindakan  terhadap mereka tetap menjunjung tinggi  hak  – hak asasi manusia, yang tetap memegang  teguh  prinsip  –  prinsip perlindungan anak yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik  bagi anak,  menjaga  kelangsungan  hidup anak  serta  menghargai  pendapat  anak itu sendiri.
C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum  bagi  Anak  Pelaku  Tindak
Pidana  Pada  Tingkat  Penyidikan

## Kepolisian
Melihat  dari  jumlah  perkara yang  dilakukan  anak  yang  cenderung
meningkat  setiap  tahunnya  ataupun jumlah  perkara  yang  diajukan  ke persidangan maka dapat dinilai bahwa anak  belum  sepenuhnya  mendapat perhatian  dari  Negara  dan  masyarakat sebagaimana  yang  telah  dicantumkan dalam  Pasal  59  ayat  (2)  UU  No.  35 tahun 2014 yakni Perlindungan khusus  bagi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (1) yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah,
pemerintah  daerah,  dan  lembaga Negara lainnya
Perlindungan tersebut dapat berupa:  a). perlakuan atas anak secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat dan  hak  –  hak  anak,  b).  penyediaan petugas  pendamping  khusus  anak sejak  dini,  c).  penyediaan  sarana  dan prasarana  khusus,  d).  penjatuhan sanksi  yang  tepat  untuk  kepentingan terbaik bagi anak, e). pemantauan dan pencatatan  terus  menerus  terhadap perkembangan  anak  yang  berhadapan dengan hukum, dan lain–lain.
Faktor – faktor yang mempengaruhi  penyidikan  terhadap tersangka  anak    yang  pada  akhirnya mempengaruhi pula proses
penegakkan hukum sehingga perlindungan  terhadap  anak  belum optimal diantaranya 1). Faktor substansi  hukum,  2).  Faktor  struktur hukum, 3). Faktor sarana dan prasarana,  4).  Faktor  anak,    keluarga, dan masyarakat.
Dari  keempat  faktor  tersebut dapat  kaitkan  dengan  teori  hukum yang  dikemukakan  oleh  Lawrence Friedman  yang  menyatakan  bahwa unsur  –  unsur  dalam  penegakan hukum  memuat  3  (tiga)  ciri  utama yakni  :  a). Substance (substansi)
hukum  yang  menyangkut  muatan materi atau rumusan undang – undang,
b). Structure (  struktur  )  hukum  yang menyangkut  sistem  dan  lembaga  – lembaga  penegak  hukum,  dan  c). Culture (  kultur  )  hukum  yang menyangkut    kebiasaan  –  kebiasaan hukum  dalam  masyarakat  dalam memahami  hukum  itu  sendiri,  yang terkadang kebiasaan  –  kebiasaan  yang dilakukan  masyarakat cenderung akan menjadi  hukum, dimana  hal  ini  sering kita  dapatkan  pada  kebiasaan  yang menjadi adat dalam masyarakat.
1. Faktor  Substansi Hukum Salah satu faktor dalam penegakan  hukum  adalah substance atau  substansi  hukum.  Dengan  muatan materi / substansi hukum yang baik dan jelas  akan  memberikan  kejelasan  pula dalam penerapannya.
Sebagai  negara  yang  menjunjung tinggi  asas  legalitas  maka  kejelasan rumusan  undang  –  undang  adalah  hal yang  mutlak,  agar  tidak  menimbulkan kesalahan  persepsi  dari  masing  – masing  individu  terutama  bagi  para penegak hukum, sebab saat ini keadilan yang  ada  di  negara  kita  masih  bersifat keadilan  yang  prosedural  hal  ini  dapat kita  lihat  bahwa  ketika  aparat  penegak hukum  ditanyakan  tentang  penanganan suatu  masalah  maka  mayoritas  akan dijawab  hal  itu  sudah  sesuai  dengan prosedur.
Hal  lain  yang    perlu  menjadi perhatian penting adalah masalah penangkapan  terhadap  tersangka  anak yang  masih  mengacu  pada  KUHAP yang  artinya  penangkapan  terhadap anak  disamakan  dengan  penangkapan tersangka  orang  dewasa  sementara kedudukan  undang  –  undang  tentang anak memiliki kedudukan khusus dalam penerapannya.
Faktor  lain  yang  menjadi  kendala untuk memberikan perlindungan hukum kepada  anak    pelaku  tindak  pidana adalah masih menerapkan KUHP untuk menjerat  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  sementara  UU  tentang  anak merupakan  undang  –  undang  khusus. Dengan  menggunakan  KUHP  maka anak  yang  berkonflik  dengan  hukum masih  disamakan  dengan  orang  dewasa dengan  tingkat  ancaman  yang  cukup tinggi. Undang  –  Undang No. 11 tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  cenderung  untuk  mengadili  anak dengan  mengatur  segala  persyaratan mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai pada persidangan di pengadilan.
2. Faktor Struktur Hukum
Struktur  hukum  dalam  hal  ini berupa  aparat  penegak  hukum  seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun  pengacara  memegang  peranan penting  dalam  kehidupan  berbangsa khususnya  dalam  penegakkan  hukum (law enforcement).
Profesionalisme para penegak hukum  sangatlah  dibutuhkan  sehingga proses penegakkan hukum dalam rangka  mewujudkan  keadilan  ditengah –  tengah  masyarakat  dapat  terlaksana
dengan baik
Kepolisian  sebagai  pintu  awal penanganan perkara anak yang berkonflik  dengan  hukum  diharapkan menggunakan diskresi yang telah diberikan  undang  –  undang,  sehingga diharapkan  setiap  kasus  yang  menimpa anak  dibawah  umur  sebagai  tersangka dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian  dan  tidak  perlu  penyelesaian perkaranya sampai pada proses persidangan yang pada hakekatnya akan berdampak  negatif  bagi  perkembangan anak itu sendiri.
Ada hal –  hal  lain  yang merupakan  peranan  aparat  penegak hukum yang belum dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh terhadap seorang  anak  yang  tidak  secara  terus menerus didampingi oleh petugas Balai Pemasyarakatan, dimana lembaga hukum tersebut yang seharusnya bertugas untuk melakukan pendampingan, namun
karena keterbatasan petugas Litmas jika dibandingkan  dengan  wilayah  hukum yang ditangani, maka tugas pendampinganpun  tidak  sepenuhnya dilaksanakan.
Peranan penasehat hukum  juga  belum  optimal  dalam memberikan  pembelaan  terhadap  klien anak dibawah umur dalam
mendampingi  tersangka  anak  pada proses  penyidikan  sampai  pada  proses persidangan. Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP  telah  diatur  bahwa  untuk tersangka  atau  terdakwa  yang  diancam dengan  pidana  mati  atau  15  tahun  atau pidana  5  tahun  yang  tidak  mempunyai penasehat  hukum  sendiri,  maka  pejabat yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan  dalm  proses  peradilan wajib  menunjuk  penasehat  hukum  bagi mereka. Hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana,  dimana  hamper  seluruh perkara  yang  masuk  yang  melibatkan anak  di  bawah  umur,  tidak  didampingi oleh penasehat hukum.
Mengingat  anak  sebagai  generasi penerus bangsa maka perlu diperhatikan perkembangan kehidupannya.
Meskipun  dalam  Undang  –  Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah mengatur  bahwa  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan,  anak  wajib  diberikan bantuan  hukum,  namun dengan  melihat fakta  di  atas    maka  hal  tersebut  belum berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya,  setiap  anak  yang  berkonflik
dengan  hukum  wajib  didampingi  oleh penasehat  hukum  baik  yang  disiapkan sendiri  oleh  orang  tua  si  anak,    atau yang  ditunjuk  langsung  oleh  negara melalui  satu  lembaga  khusus  dengan segala  akibat  dan  biaya  yang  timbul ditanggung  oleh  negara  dan  apabila tersangka anak tersebut tidak didampingi  oleh  pengacara  maka  perlu ada  konsekuensi  hukumnya,  sehingga ketika penyidik kepolisian akan melakukan  penyidikan  dan  tersangka anak  tersebut  tidak  memiliki  penasehat hukum  maka  petugas  kepolisian  akan menghubungi lembaga yang  telah disiapkan oleh negara guna menyiapkan pengacara  dengan  tetap  memperhatikan waktu  penahanan  anak  yang  lebih singkat.
Menurut Aswanto (1999:119)
menyatakan  bahwa  dalam  kerangka mewujudkan  tugas  dan  tujuan  sistem hukum  maka  subsistem  harus  bekerja secara  optimal  sebagai  suatu  kerangka sistem, sekalipun masing–masing mempunyai  tugas  yang  berbeda–beda, yakni :
1. Subsistem  Penyidik  melaksanakan tugas pada tahap awal.
2. Subsistem  Penuntutan  melaksanakan tugas  baik  pada  tahap  awal  sebagai penilai hasil penyidikan untuk menentukan  kelengkapan  dan  syarat memajukan suatu perkara ke pengadilan dalam hal penuntutan.
3. Hakim  melaksanakan  tugas  pada tahap  pemeriksaan  perkara  di  depan sidang pengadilan (adjudication).
4. Sub Lembaga Pemasyarakatan
melaksanakan  tugas  untuk  membina narapidana ( Post adjudication).
Keempat subsistem yang merupakan  instansi  yang  masing  – masing berdiri mandiri sebagai administratif,  dimana  masing  –  masing
juga memiliki pimpinan dan departemen yang pada akhirnya bertanggung jawab pada presiden sebagai kepala pemerintahan.
Pengertian dan gambaran sistem peradilan  pidana  seperti  yang  diuraikan di  atas  lanjut  Aswanto  (1999  :  20  ) adalah  bahwa  kerjasama  erat  dalam suatu sistem oleh keempat subsistemnya  adalah  merupakan  suatu keharusan,  masing  –  masing  subsistem dalam  melaksanakan  tugasnya  secara yuridis  telah  ditentukan  hak  dan kewajibannya.  Hal  ini  dimaksudkan agar  subjek  hukum  dalam  proses perkara  pidana  tidak  diperlakukan secara sewenang – wenang.

## 3.  Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor  lain  yang  menjadi  kendala dalam  proses  penyidikan  terhadap  anak dalam rangka penegakan hukum adalah faktor  sarana  dan  prasarana  pendukung yang  merupakan  penggerak  utama  di dalamnya. Sarana dan prasarana tersebut  dapat  berupa  peralatan  yang memadai,  anggaran  yang  cukup  bagi penyidik  dalam  melakukan  penyidikan, tempat  penahanan  yang  baik  dan terpisah  dengan  orang  dewasa  maupun ruang  pemeriksaan  yang  memadai  dan khusus bagi anak.
Sarana  yang  utama  jika  penyidik akan  melakukan  penahanan  terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  adalah tempat  tahanan  khusus  bagi  anak  yang tentunya  harus  dipisahkan  dari  orang dewasa. Di dalam Pasal 3 huruf (b) UU No.  11  Tahun  2012  dijelaskan  bahwa setiap  anak  dalam  proses  peradilan pidana  berhak  dipisahkan  dari  orang dewasa.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  32 ayat  (4)  undang  –  undang  yang  sama juga  menjelaskan  bahwa  selama  anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.
Namun  dari  kondisi  yang  terjadi di  lapangan,  sarana–  sarana  pendukung tersebut  belum  seluruhnya  terpenuhi, sehingga  pemeriksaan  anak,    masih dilakukan  dalam  satu  ruangan,  ruangan pemeriksaan masih sempit, ruang tahanan  anak  yang  tidak  ada  sehingga penahanan  anak  tidak  dapat  dipisahkan dengan  orang  dewasa  termasuk  di Lembaga  Pemasyarakatan  yang  belum memiliki Lapas khusus anak. Ditambah lagi  terjadinya  kebakaran  di  Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2012
sehingga menyebabkan semakin minimnya fasilitas sarana dan prasarana terutama fasilitas yang berkaitan dengan tahanan anak.
Persoalan  fasilitas  berupa  sarana maupun  prasarana  merupakan  salah satu kendala utama yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan penyidikan  terhadap  anak  khususnya perkara pidana, oleh sebab itu pemerintah  perlu  memperhatikan  dan menambah sarana dan fasilitas pendukung  dalam  proses  penyidikan tertutama  tempat  penitipan  anak  dalam rumah tahanan khusus.
Data yang diperoleh dari responden, sekitar 61,90 %,
menyatakan  kurang  memadai  dengan alasan bahwa tempat penahanan khusus untuk anak tidak ada, sehingga penahanannnya  terkadang  disatukan dengan  orang  dewasa,  hal  inilah  yang menjadi  indikasi  dikatakannya  kurang memadai  oleh  responden,  olehnya  itu perlu  ada  tempat  tahanan  khusus  anak yang  disiapkan  oleh  negara  walaupun pada  saat  menjalani  proses  penyidikan mulai  dari  tingkat  kepolisian  sampai pada  proses  pengadilan  kalau  memang kasus  tersebut  harus  dilanjutkan  ke pengadilan  karena  mengingat  jumlah perkara  yang  melibatkan  anak  cukup
besar  terutama  perkara  penganiayaan maupun  pengeroyokan  yang  dilakukan secara bersama-sama.
Tidak  adanya  tempat  penahanan khusus  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana di  Kepolisian menandakan bahwa minimnya  sarana  dan  prasarana  yang disiapkan  oleh  pemerintah,  sehingga secara  tidak  langsung  ketika  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  ditahan  oleh pihak kepolisian, maka akan ditempatkan  bersamaan  dengan  orang dewasa  yang  melakukan  tindak  pidana. Hal  ini  berarti  bahwa  hak  –  hak  anak untuk mendapatkan perlindungan khusus  belum  dilaksanakan  secara optimal.
4. Faktor Anak, Keluarga dan

## Masyarakat
Faktor  anak  dan  keluarga  dalam hal  ini  sebagai  tersangka  pelaku  tindak pidana  memegang  peranan  yang  cukup penting  baik  sebelum  atau  setelah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya  lingkungan  keluarga  si  anak dapat mencegah anak untuk  melakukan tindak pidana. Faktor yang tumbuh dari hal  tersebut  meliputi  latar  belakang kehidupan si anak maupun pendidikannya.  Faktor  yang  lahir  dari pribadi  anak  itu  sendiri  dapat  berupa pergaulannya  bersama  teman  –  teman sebaya  atau  orang  dewasa,  menonton film  porno  ataupun  yang  berbau kekerasan, sering ugal – ugalan di jalan, perkelahian, dan lain- lain. Hal ini dapat kita  lihat  dengan  jumlah  perkara  yang masuk pada penyidik kepolisian
diantaranya
pengeroyokan yang dilakukan secara bersama- sama, pencabulan  atau  pornografi,  maupun pencurian. Sementara dari keluarga atau orang  tua  anak  itu  sendiri  kurang memperhatikan pergaulan anaknya karena  berbagai  alasan.  Untuk  kasus
pengeroyokan  yang  dilakukan  secara bersama-sama  dikarenakan  orang  tua tidak  mengontrol  pergaulan  anaknya, dimana  banyak  kegiatan-kegiatan  yang tidak  berguna  dilakukan  di  luar  sana, ditambah lagi tempat si anak bersosisialisasi  dengan  teman-teman sebayanya  bukan  merupakan  tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak.
Faktor  pendidikan  anak  juga mempengaruhi proses penyidikan, dimana  bagi  anak  yang  tidak  memiliki pendidikan terkadang menyulitkan penyidik  untuk  berkomonikasi.  Faktor orang  tua  /  wali  juga  berperan  penting dalam proses penyidikan sebab terkadang  ada  sebagian  orang  tua  yang tidak datang untuk mendampingi anaknya pada proses pemeriksaan, akan tetapi  menurut  penyidik  apabila  telah dipanggil orang tuanya untuk mendampingi  namun  mereka  tidak hadir  maka  penyidikan  tetap  dijalankan mengingat  waktu  penahanan  anak  yang singkat  sebab  apabila  terlambat  maka penyidik dianggap  melanggar undang  – undang.
Masyarakat  memegang  peranan penting  pula  dalam  proses  penyidikan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum.  Perlu  ada  pemahaman  yang baik  oleh  masyarakat  bahwa  anak memiliki  hak–hak  untuk  tetap  dijaga demi  kelangsungan  kehidupannya  di masa  depan,  sehingga  ketika  mereka mendapatkan  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  tidak  serta  merta memberikan  labelisasi  sebagai  seorang penjahat,  dan  ketika  salah  seorang  dari masyarakat menjadi korban atas perlakuan anak tersebut maka sebaiknya  dilakukan  upaya  perdamaian di  depan  kepolisian  dan  memberi  maaf atas  perbuatannya  sehingga  kasus  anak tidak dilanjutkan sampai pada
persidangan  yang  menyita  banyak waktu. Jika penulis kaitkan dengan teori dari  Lawrence  Friedman  sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa faktor ketiga  yang  menjadi  salah  satu  yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah culture (  kultur  /  kebiasaan  ).
Kebiasaan yang baik dengan
menyelesaikan  persoalan  secara  diversi atau  non litigasi  dapat  memberi sumbangsih yang baik dalam penyidikan  dan  pembinaan  terhadap anak,  dan  sebaliknya  kebiasaan  untuk selalu  menyelesaikan  persoalan  di pengadilan justru dapat menyita banyak waktu  sehingga  membawa  pada  korban materi  maupun  immateri  dan  justru  hal tersebut pada dasarnya bukan kebiasaan asli  Warga  Negara  Indonesia  yang senantiasa  menginginkan  penyelesaian masalah  dengan  cara  kekeluargaan ataupun musyawarah mufakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  hasil analisis  yang  diperoleh  dari  penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi anak  pelaku  tindak  pidana  pada  tingkat penyidikan  Kepolisian  di  Polres  Kota Palopo  kurang  optimal  karena  belum sepenuhnya  mengacu  pada  UU  No.  35 tahun  2014  maupun  UU  No.  11  tahun 2012.
2. Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi anak  pelaku  tindak  pidana  pada  tingkat penyidikan  kepolisian  di  Polres  Kota Palopo adalah :
a. Faktor  substansi  hukum  ;  pada dasarnya masih mengacu pada
KUHAP diantaranya masalah penangkapan.
b. Faktor  struktur  hukum  ;  belum adanya  koordinasi  yang  kuat  antara
aparat  penegak  hukum  dalam  upaya memberikan  perlindungan  hukum bagi anak pelaku tindak pidana.
c. Faktor  sarana  dan  prasarana  ; dimana  saat  ini    baik  tempat penahanan di rutan kepolisian maupun di Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki tempat khusus untuk anak.
d. Faktor Anak, Keluarga dan Masyarakat.  ; tidak  semua  orang tua mendampingi anaknya ketika dilakukan pemeriksaan,   masyarakat khususnya  yang  menjadi  korban sering tidak bisa memaafkan perlakuan anak dan cenderung bersikeras agar kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

## SARAN
1. Para  penyidik  kepolisian  hendaknya senantiasa  mengacu  pada  UU  No.  35 tahun  2014  maupun  UU  No.  11  tahun 2012 saat melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana agar hak -  hak anak tetap terjaga.
2. Pemerintah  untuk  sesegera  mungkin menyediakan tempat penahanan, baik di rutan  kepolisian  maupun  di  Lembaga Pemasyarakatan  yang  diperuntukkan khusus  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana sehingga  penahannya  tidak  disatukan lagi dengan tahanan dewasa lainnya..

## DAFTAR PUSTAKA
Anna  Glasier,  Ailsa  Gabbie.  2006. Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum  (Legal  Theory)  &  Teori Peradilan (Judicalprudence) termasuk  Interpretasi  Undang  –
Undang (Legisprudence) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta
___________,  1998, Menjelajahi  Kajian Empiris  Terhadap  Hukum ,  Yarsif Watampone, Jakarta
____________,    1990, Mengembara  di
Belantara Hukum , Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin,
Makassar
Agung  Wahyono  dan  SitiRahayu,    1993,
Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta Arief Gosita, 1986, Pengembangan Hak – Hak Anak Indonesia Dalam Proses Peradilan Pidana , Rajawali, Jakarta
Broggink,  dan  Arief  Sidharta,  1996, Refleksi  Tentang  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung
Chairul  Huda,  2008, Dari  Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan  menuju  kepada Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana Prenada
Media Group, Jakarta.
Gultom  Maiding,  2008, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung.
Hadi  Supeno,  2010, Kriminalisasi  Anak , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
John  Rawls,  2006, A  Theory  of  Justice,
London : Oxford  University  Press, 1973, terjemahan oleh Uzair Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Teori Keadilan , : Pustaka Pelajar,
Yogyakarta
Kartini  Hartono,  1995, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan) , Mandar Maju, Bandung Komisi  Nasional  Anak,  2011, Database Pelanggaran Hak Anak Di IndonesiaTahun 2010
Lilik  Mulyadi,  2005, Pengadilan  Anak  di Indonesia  Teori,  Praktek  dan
Permasalahannya ,  CV.  Mandar Maju, Bandung
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung
M.  Nasir  Djamil,  2012, Anak  Bukan Untuk  Dihukum ,  Sinar  Grafika, Jakarta
Moh.  Mahfud  MD,  Edisi  revisi,  2009, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2007, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Alumni, Bandung
Paulus  Hadisuprapto,  2006,  “ Peradilan Restoratif  :  Model  Peradilan Anak  Indonesia Masa Depan”,Pidato Pengukuhan Guru Besar FakultasHukum Universitas  Diponegoro ,  Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang
Romli  Atmasasmita,  Edisi  revisi,  2010,
Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Refika Aditama,
Bandung
Romli  Atmasasmita,1995, Kapita  Selekta Hukum  Pidana  dan  Kriminologi ,
CV. Mandar Maju, Bandung ________________, 1983, Problem Kenakalan  Anak  –  Anak  Remaja ,
Armico, Bandung Satjipto  Rahardjo,  2009, Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta _______________,  2007, Membangun Polisi Sipil Dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan , Kompas Meditama Nusantara, Jakarta
_______________,    1980, Hukum  dan Masyarakat , Angkasa, Bandung
Soerjono Soekanto, 2010, Faktor – Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakkan Hukum , Rajawali Pers, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1982, Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya , Kanisius, Yogyakarta
Sofyan  Lubis,  2010, Hak  Tersangka Sebelum Pemeriksaan , Pustaka Yustisia, Yogyakarta Syahruddin Nawi, 2014, Penelitian
Hukum  Normatif Versus Penelitian
Hukum  Empiris ,  PT.  Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
Syamsuddin  Pasamai,  Edisi  revisi,  2010,
Metodologi Penelitian dan Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum , PT.  Umitoha  Ukhuwah  Grafika, Makassar ________________,  2009, Sosiologi  dan Sosiologi Hukum suatu Pengetahuan  Praktis  dan  Terapan ,
PT.  Umitoha  Ukhuwah  Grafika,
Makassar
Teguh  Prasetyo,  2010, Hukum  Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Unicef,  2004, Buku  saku  untuk  Polisi,
Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum , Jakarta
______,  2004, Perlindungan  Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum, Manual Pelatihan Anggota Polisi , Jakarta
Unicef,  2003, Analisa  Situasi  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (Juvenille System ) di Indonesia , Jakarta
______, 2003, Perlindungan Anak ,
Jakarta
Wagiati  Soetodjo,  2008, Hukum  Pidana Anak ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung
“Perundang  -  Undangan  “ UUD  1945 dan Perubahannya
Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang KUHAP
Undang  –  undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun  1999
Tentang Hak Asasi Manusia Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah
Undang  –  Undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi
Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1998 Tentang  Pengesahan  Convention
Againts  Torture  and  Other  Cruel Inhuman  or  Degrading  Treatment and Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain Yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi, atau Merendahkan Martabad Manusia)
Kepres  Nomor  36  Tahun  1990  Tentang Pengesahan  Convention  on  The Rights of The Child

## Konvensi Tentang Hak – Hak Anak