Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat ISSN 2460-8572, EISSN 2461-095X

## Konsultasi Publik Pengembangan Taman Botani Sebagai Ruang Terbuka Hijau Secara Daring di Kutai Timur
(Online Public Consultation on Taman Botani’s Development as Green Open Space in East Kutai)
Titis Hutama Syah 1* , Ery Mulyadi 2 , Mufti Perwira Putra 1 , Dhani Aryanto 3 , Arbain 1 1 Program Studi Kehutanan, Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, Jl. Soekarno Hatta, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611.
2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur 75683
3 Program Studi Teknik Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, Jl. Soekarno Hatta, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611.
* Penulis Korespodensi: titis@stiperkutim.ac.id Diterima Maret 2021/Disetujui Oktober 2021

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  mengakibatkan  beberapa  kegiatan  yang  terkait  dengan  pemerintahan  dilaksanakan secara daring. Salah satu kegiatan  yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten  Kutai Timur adalah konsultasi publik tentang  pengembangan  Taman  Botani Kutai  Timur.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi terkini  dan  potensi  pengembangan  yang  dapat  ditempuh  dari Taman  Botani  sebagai  kawasan  terbuka  hijau. Kegiatan dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion , menghadirkan peneliti dan praktisi dari para pihak yang mewakili pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga pemerintahan terkait, akademisi, lembaga  masyarakat, dan  pihak  masyarakat  berkepentingan  lainnya.  Pertemuan-pertemuan  yang dilakukan  mengungkapkan  bahwa  Taman  Botani  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  menjadi  lebih  baik. Salah  satu  usulan  yang  muncul  adalah  mengembangkannya  menjadi  kebun  raya  daerah.  Keberhasilan pengembangan Taman Botani Kutai Timur memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah setempat terkait dengan penyusunan kebijakan dan alokasi pembiayaan. Selain itu, pengembangan Taman Botani memerlukan pemantauan dari masyarakat dalam bentuk advokasi-advokasi kebijakan.
Kata kunci: area  penggunaan  lain, focus  group  discussion ,  kebun  raya  daerah , pengembangan  kawasan, pertemuan virtual

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has resulted in several government-related activities being carried out online. One of them was a public consultation on the development of the Taman Botani Kutai Timur. This activity aimed to find out the recent conditions and potential developments that can be reached from Taman Botani as a green open  area.  The  activity  was  carried  out  through  focus  group  discussions,  presenting  researchers  and practitioners from parties representing the central government, provincial governments, district governments, relevant government institutions, academics, community institutions,  and other interested communities. The meetings held revealed that Taman Botani has potential to be developed for the better. One of the suggestions that emerged was to develop it into a regional botanical garden. Otherwise, its successful development requires a  strong  commitment  from  the  local  government  regarding  policy  formulation  and  funding  allocation.  In addition,  the  development  of  Taman  Botani  requires  monitoring  from  the  community  in  the  form  of  policy advocacy.
Keywords: focus group discussions, non-forest estate, regional botanic gardens, regional development, virtual meetings

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  membatasi  ruang  gerak pembangunan  wilayah.  Tidak  terkecuali  bagi Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  yang  juga memberlakukan  upaya  pencegahan  penyebaran
wabah  penyakit  Covid-19  diawali  dengan  Surat Edaran Bupati nomor 180/16/HK.PUU/III/2020 dan  diikuti  dengan  kebijakan-kebijakan  lainnya oleh  dinas  dan  pemerintahan  kabupaten  Kutai Timur.  Salah  satu  langkah  pencegahan  yang dilakukan  antara  lain  adalah  membatasi
kegiatan-kegiatan  pertemuan  yang  melibatkan pengumpulan  orang  banyak.  Solusi  agar  proses pembangunan tetap berjalan di antaranya adalah melaksanakan  pertemuan-pertemuan  terkait dengan  pemerintahan  secara  daring  ( online ). Salah satunya adalah kegiatan konsultasi publik untuk  penguatan  dan  perencanaan  Areal Penggunaan  Lain  (APL)  yang  terletak  di  luar kawasan hutan. APL adalah wilayah hutan yang terletak  di  luar  kawasan  hutan  yang  ditetapkan oleh  negara,  seperti  yang  tersebut  dalam  Pera- turan  Menteri  Kehutanan  nomor  P.9/MENHUT- II/2010,  (Kementerian  Kehutanan  2010).  Per- hatian terhadap deforestasi dan reforestasi pada umumnya  cenderung  berpusat  pada  kawasan hutan, dan belum banyak menyentuh hutan yang terdapat di APL (Kalfor 2021).
Kabupaten Kutai Timur memiliki hutan yang terletak  pada  APL  yang  disebut  dengan  Taman Botani. Kawasan tersebut diperuntukkan sebagai areal  konservasi  dan  rekreasi  berdasarkan Keputusan  Bupati  nomor  454/02.188.45/HK/ XII/2003.  Maksud  dari  surat  tersebut  adalah menjadikan  kawasan  Taman  Botani  sebagai ruang  terbuka  hijau.  Keberadaan  Taman  Botani dimaksudkan  agar  dapat  dimanfaatkan  secara terbuka  oleh  masyarakat.  Ruang  terbuka  hijau berdasarkan  UU  nomor  26  tahun  2007 merupakan  area  memanjang  (atau  berbentuk jalur)  atau  mengelompok,  yang  penggunaannya bersifat terbuka (dapat diakses oleh masyarakat umum),  tempat  tumbuh  tanaman  yang  tumbuh secara  alamiah  atau  yang  sengaja  ditanam. Pengembangan  Taman  Botani  sebagaimana maksud pembentukannya oleh pemerintah dae- rah  terkendala  secara  terminologis  yang mengakibatkan  ketidakjelasan  bentuk  pengem- bangannya.  Terminologi  Taman  Botani  tidak dikenal  secara  akademis  dan  tidak  terdapat dalam  nomenklatur  ketatanegaraan.  Pelak- sanaan  konsultasi  publik  yang  menghadirkan pihak-pihak  dari  berbagai  lapisan  masyarakat diharapkan  dapat  menjadi  solusi  terhadap permasalahan tersebut.
Yasir & Zulkarnain (2015) menyatakan bahwa konsultasi  publik  merupakan  suatu  kegiatan yang dilakukan untuk mencari cara jalan keluar atas suatu persoalan melalui musyawarah antara warganegara  dan  pemerintah,  yang  diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih erat, sejajar, dan  saling  membutuhkan  antara  warga  negara dan  pemerintah.  Pelaksanaan  konsultasi  publik sendiri  merupakan  upaya  memberikan  wadah bagi  masyarakat  dalam  berkontribusi  dan memberikan  masukan,  pendapat,  pandangan,
ide,  dan  juga  saran  terkait  dengan  proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan penataan dan pengelolaan pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) (Zulkarnain  2015).  Konsultasi  publik  terhadap pengembangan  Taman  Botani  dilakukan  ber- tujuan  untuk  membentuk  kesepahaman  arah pengembangan  Taman  Botani  berdasarkan kajian  akademis  dan  tata  kelola  pemerintahan yang ada.
Pelaksanaan konsultasi publik menghadirkan perwakilan-perwakilan dari institusi pemerintah kabupaten,  pemerintah  propinsi,  kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga ke- masyarakatan,  akademisi,  peneliti,  dan  pihak- pihak  swasta  yang  berkepentingan  dapat  me- munculkan  wacana-wacana  baru  yang  dapat digunakan sebagai pijakan pemerintah setempat dalam  mengambil  kebijakan.  Rangkaian  proses yang terdapat dalam kegiatan tersebut terdapat dalam  tulisan  ini,  yang  bertujuan  untuk mengetahui  kondisi  terkini  dan  potensi  pe- ngembangan  yang  dapat  ditempuh  dari  Taman Botani sebagai kawasan terbuka hijau.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

## Lokasi dan Partisipan Kegiatan
Pelaksanaan  konsultasi  publik  dilakukan secara  daring  dalam  bentuk  FGD  ( Forum  Group Discussion )  yang  terbagi  selama  tiga  kali  per- temuan selama bulan Agustus 2020. Pertemuan diselenggarakan  oleh Kalimantan  Forest  Project (Kalfor), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja sama  dengan United  Nations  Development Programme (UNDP).  Kegiatan  tersebut  di koordinasikan  oleh  Badan  Perencanaan  Pem- bangunan  Daerah  (Bappeda)  Kabupaten  Kutai Timur  yang  berperan  sebagai  pelaksana  teknis pelaksanaan  FGD.  Paramita  &  Kristiana  (2013) menyatakan  bahwa  FGD  adalah  salah  satu  cara untuk memperoleh informasi tentang keinginan, kebutuhan,  sudut  pandang,  kepercayaan,  dan pengalaman  tentang  suatu  topik.  Pelaksanaan FGD  diarahkan  oleh  seorang  fasilitator  atau moderator.
Partisipan  kegiatan  ini  antara  lain  adalah perwakilan dari Ditjen PKTL-KLHK dan beberapa institusi  di  bawah  koordinasinya,  seperti  Balai Konservasi  Sumberdaya  Alam  Samarinda,  Balai Penelitian  Tanaman  Hutan,  Kalfor  UNDP,  Lem- baga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan beberapa
institusi  di  bawah  koordinasinya,  seperti pengelola  Kebun  Raya  Indrokilo  Boyolali  dan Kebun  Raya  Balikpapan;  Pemerintah  Propinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan, KPH Manubar, KPH Bengalon, dan Dinas Lingkungan Hidup;  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur melalui Badan Perencanaan Pendapatan Daerah, Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  perkebunan, Sekretariat  daerah,  Pengelola  kawasan  peme- rintahan Bukit Pelangi; Intitusi Perguruan Tinggi, yaitu  Universitas  Mulawarman  dan  Sekolah Tinggi  Pertanian  Kutai  Timur;  serta  lembaga kemasyarakatan  dan  anggota  masyarakat  lain- nya.  Distribusi  kehadiran  partisipan  tercantum dalam Tabel 1.
Bahan dan alat Pelaksanaan  konsultasi  publik  dilakukan secara  virtual  dengan  memanfaatkan  aplikasi zoom .  Tampilan  materi  disampaikan  oleh  pem- bicara  dengan  memanfaatkan  sistem  berbagi layar yang terdapat di aplikasi. Narasi presentasi disampaikan  oleh  pembicara  memanfaatkan sistem audio visual yang terdapat dalam aplikasi. Bahan utama yang disampaikan pada pertemuan pertama  adalah  kondisi  aktual  Taman  Botani, pada  pertemuan  kedua  adalah  pengalaman praktisi dalam pengelolaan kebun raya, dan pada
pertemuan  ketiga  adalah  penarikan  kesimpulan dari pertemuan pertama dan kedua.

## Metode pelaksanaan kegiatan
Kegiatan dilakukan dalam  3  tahap  (Tabel 2). Pada setiap tahap pelaksananaan terlebih dahulu disampaikan  gambaran  umum  maksud  pelak- sanaan kegiatan oleh penyelenggara. Sedangkan, arah  diskusi  dimoderasi  oleh  moderator  terkait dengan  bahasan  yang  akan  disajikan  oleh narasumber, tata cara pemberian tanggapan, dan juga  pengaturan  alur  komunikasi.  Narasumber terkait  menjabarkan  materinya  secara  daring menggunakan powerpoint memanfaatkan sistem berbagi  layar  yang  tersedia  dan  diatur  oleh moderator. Peran dari narasumber disini adalah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi Taman  Botani  dan  potensi  yang  dapat dikembangkan sebagai acuan bagi para peserta. Partisipan  diperkenankan  menyampaikan  pen- dapatnya  setelah  penyampaian  materi  dan setelah memperoleh persetujuan dari moderator. Pada  akhir  pertemuan  dilakukan  penarikan kesimpulan  untuk  dapat  dikembangkan  lagi sebagai  pokok  bahasan  pada  pertemuan  be- rikutnya.  Jalannya  setiap  pelaksanaan  diskusi dilakukan  pencatatan  oleh  notulen.  Taman Botani  yang  dimaksud  terletak  di  Kecamatan
Tabel 1 Rekapitulasi dan distribusi kepesertaan forum group discussion
Kegiatan Jumlah partisipan berdasarkan instansi asal Total Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten Lembaga Kemasyarakatan Perguruan Tinggi Lainnya Pertemuan I 3 3 16 6 2 5 35 Pertemuan II 10 1 17 4 1 6 39 Pertemuan III 14 2 16 2 2 5 41 Tabel 2 Rangkaian Pertemuan Forum Group Discussion potensi pengembangan Taman Botani Pertemuan ke- Waktu pelaksanaan Pokok bahasan Narasumber 1 5 Agustus 2020 - Kondisi  terkini Taman Botani - Bahasan  utama  oleh  Sekolah  Tinggi Pertanian Kutai Timur
- Moderasi oleh Bapedda Kutai Timur
- Kalimantan Forest Project sebagai pengarah 2 13 Agustus 2020 - Proses Pengembangan Kebun Raya Daerah - Contoh-contoh Kebun Raya Daerah - Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, Pengelola  Kebun  Raya  Balikpapan  dan Kebun raya Indrokilo Boyolali memberikan informasi tentang Kebun Raya Daerah
- Moderasi oleh Bapedda Kutai Timur
- Kalimantan Forest Project sebagai pengarah 3 27 Agustus 2020 Potensi pengembangan Taman Botani - Bahasan  utama  oleh  Sekolah  Tinggi Pertanian Kutai Timur - Moderasi oleh Bapedda Kutai Timur
- Kalimantan Forest Project sebagai pengarah
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan  Timur  pada  lahan  seluas  20,5  ha (Gambar 1).

## Analisis data
Berdasarkan  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  dapat  diperoleh  data  tentang  usulan pengembangan  Taman  Botani,  contoh  praktis dari pengelolaan kawasan sejenis, dan tanggapan dari  komponen-komponen  masyarakat  yang hadir  dalam  kegiatan.  Hasil  kegiatan  dianalisis secara deskriptif terkait dengan temuan-temuan yang muncul saat kegiatan berlangsung. Analisa difokuskan  terhadap  kondisi  aktual  Taman Botani, arah pengembangan, dan dampak keber- lanjutan  kegiatan  terhadap  proses  pengambilan kebijakan oleh pemerintah setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsultasi Publik
 Pertemuan I: kajian nomenklatur Taman Botani Pertemuan  pertama  bermaksud  untuk  men- diskusikan  kondisi  Taman  Botani  berdasarkan aspek  biofisik  dan  tata  kelola.  Secara  biofisik, 10% wilayah Taman Botani berupa area terbuka, 26%  tertutup  oleh  semak  belukar,  dan  64% tertutup oleh tajuk pohon (Gambar 2). Terdapat 79  jenis  tumbuh-tumbuhan  di  Taman  Botani yang  sebagian  besar  tumbuh  secara  alami, beberapa  merupakan  jenis  yang  ditanam  dan beberapa bersifat invasif (Tabel 3).
Temuan-temuan  yang  muncul  di  pertemuan pertama  menunjukkan  bahwa  Taman  Botani telah  dikelola  secara  terbatas  dan  memiliki perkembangan yang lambat (Tabel 4), yaitu tidak memiliki perencanaan yang terstruktur, tata cara pelaksanaannya  cenderung  insidental,  dan langkah  pengelolaan  yang  tidak  terorganisasi dengan baik. Taman Botani ditetapkan status dan fungsinya  dan  mulai  dikelola  berdasarkan Keputusan  Bupati  Kutai  Timur  sejak  31 Desember  2003.  Fungsi  utama  seperti  yang tercantum  dalam  surat  tersebut  adalah  sebagai areal penghijauan yang terdiri atas berbagai jenis tumbuhan  asli  yang  disertai  dengan  berbagai fasilitas  pendukung.  Pengelolanya  Dinas  Ling- kungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Kutai  Timur. Menurut  Handoko  (1995),  Taman  Botani  se- bagaimana  yang  dimaksud  diperuntukan  untuk koleksi,  budidaya,  dan display (pameran) berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan tersebut
diberi  label  berdasarkan  karakteristik  masing- masing tumbuhan.
Skema  pengembangan  Taman  Botani  dalam pertemuan  pertama  diarahkan  untuk  menjadi Kebun  Raya  Daerah.  Hal  ini  dilakukan  ber- dasarkan  pendekatan  terminologis  yang  sesuai dengan  kondisi  aktual  Taman  Botani,  dan keinginan  pemerintah  setempat  berdasarkan surat  keputusan  Bupati.  Istilah  taman  botani tidak  dapat  ditemukan  dalam  pengertian- pengertian  yang  dapat  diterima  secara  ilmiah maupun  dalam  nomenklatur  pengelolaan wilayah  nasional.  Secara  kebahasaan,  definisi yang  sesuai  dengan  taman  botani  dalam terminologi  adalah Botanic  Garden .  Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  dan  masyarakat Indonesia pada umumnya mengadopsi istilah ini dengan sebutan kebun raya.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011  kebun  raya  adalah  kawasan  konservasi tumbuhan  secara  ex-situ  yang  memiliki  koleksi tumbuhan  terdokumentasi  dan  ditata  ber- dasarkan  pola  klasifikasi  taksonomi,  bioregion, tematik,  atau  kombinasi  dari  pola-pola  tersebut untuk  tujuan  kegiatan  konservasi,  penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Botanic Garden  Conservation  International (BGCI)  men- definisikan  kebun  raya  sebagai  suatu  lembaga yang  memiliki  koleksi  tanaman  hidup  yang terdokumentasi  untuk  tujuan  penelitian  ilmiah, konservasi,  pameran,  dan  pendidikan  (Jackson 1999).  Visi  yang  terdapat  dalam  terminologi- terminologi  tersebut  searah  dengan  maksud pembentukan  Taman  Botani  oleh  pemerintah
Gambar 1 Lokasi  Taman  Botani  di  Kecamatan Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur, Propinsi Kalimantan Timur.
setempat.  Pada  akhir  pertemuan,  disimpulkan bahwa pengembangan ke arah kebun raya masih memerlukan  informasi  lebih  lanjut  terkait dengan  teknis  pengembangan  kebun  raya  dan aspek-aspek  kebijakan  lain  yang  dapat  me- nunjang terwujudnya kebun raya daerah.
 Pertemuan II: konsultasi teknis pengembangan kebun raya
Pertemuan kedua menghadirkan praktisi dari kebun  raya  yang  dikelola  LIPI  maupun  yang dikelola oleh daerah, yaitu Kebun Raya Indrokilo Boyolali dan Kebun Raya Balikpapan. Pemaparan diarahkan  untuk  menggali  informasi  tentang aspek  kebijakan  dan  pelaksanaan  teknis  proses pengelolaan  kebun  raya.  Peraturan  Presiden nomor  93  tahun  2011  merupakan  peraturan yang  mengatur  tentang  Kebun  Raya  Daerah. Pembangunan  kebun  raya  daerah  dapat  di- laksanakan oleh pemerintah daerah jika memiliki lokasi  yang  tetap  dan  tidak  dapat  diubah fungsikan,  lokasi  yang  dapat  dijangkau  oleh masyarakat,  terdapat  koleksi  tumbuhan  yang tercatat  dalam  dokumentasi-dokumentasi  yang baik,  serta  terdapat  berbagai  tumbuhan  koleksi yang  dikelola  sesuai  dengan  pola  klasifikasi,
tematik, bioregion, taksonomi, atau kombinasi di antaranya.  Pelaksanaan  pembangunan  kebun raya  daerah  disusun  berdasarkan  skema perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.
Komponen  ideal  dalam  sebuah  kebun  raya menurut  Safarinanugraha  (2018)  antara  lain adalah:  1)  Ruang/area  penerima  (termasuk didalamnya loket, gerbang , dan area berkumpul, berjarak kurang dari 400 m dari area utama); 2) Area  koleksi/konservasi  (lokasi  tempat  koleksi tumbuhan  berada,  luas  yang  direkomendasikan adalah  sebesar  60  %  dari  luas  keseluruhan);  3) Area pengelola (seperti: kantor pengelola, tempat pemeliharaan  koleksi,  pembibitan,  ruang peneliti,  dan  sebagainya);  4)  Area  pembibitan (area pembibitan tumbuhan koleksi maupun non koleksi,  serta  merupakan  tempat  aklimatisasi tumbuhan);  5)  Area  penelitian  (tempat  dilak- sanakannya  penelitian  yang  berkaitan  dengan tumbuhan  koleksi,  seperti  penelitian  botani, taksonomi,  etnobotani,  hortikultur  atau  kon- servasi.  Juga  terdapat  tempat  yang  difungsikan sebagai  ruang  kerja  peneliti,  perpustakaan, herbarium, dan laboratorium; 6) Area penyangga (area yang memisahkan wilayah taman dan area diluarnya, sebaiknya menyerupai habitat alam);
Gambar 2 Tutupan vegetasi di Taman Botani (T: area Terbuka; Sb: Semak Belukar; Hs: hutan sekunder/tutupan tajuk pohon).

## Tabel 3 Jenis-jenis tumbuhan di Taman Botani
Nama Jenis Famili Nama lokal Keterangan Acacia auricoliformis Fabaceae Akasia ditanam, Invasif Acacia mangium Fabaceae Mangium ditanam, Invasif Alstonia scholaris Apocynaceae Pulai tumbuh alami Aquilaria malacensis Thymeliaceae Gaharu ditanam Archidendron cockburnii Fabaceae Kabau tumbuh alami Arthocarpus champeden Moraceae Cempedak ditanam Arthocarpus glauca Moraceae tumbuh alami Arthocarpus integra Moraceae Nangka ditanam Arthocarpus lacucha Moraceae tumbuh alami Arthocarpus longifolius Moraceae tumbuh alami Bouea macrophylla Anacardiaceae Gandaria ditanam Bouea oppositifolia Anacardiaceae Gandaria tumbuh alami Bridelia whitmore Euphorbiaceae tumbuh alami Callicarpa glabrifolia Verbenaceae Singkil tumbuh alami Callicarpa longifolia Verbenaceae Kerehau tumbuh alami Calophyllum pulcherrimum Clusiaceae Bintangur tumbuh alami Campnosperma squamatum Anacardiaceae Terentang tumbuh alami Canarium comuni Burseraceae Kenari hutan ditanam Cassia siamea Fabaceae Johar ditanam Casuarina equisetifolia Casuarinaceae Cemara laut tumbuh alami Citrus aurantifolia Rutaceae Jeruk nipis ditanam Cleistanthus collinus Phyllantaceae tumbuh alami Cratoxylon arborescens Hypericaceae Geronggang tumbuh alami Cratoxylon sumatranum Hypericaceae tumbuh alami Dacryodes rostrata Burseraceae Kembayau tumbuh alami Delonix regia Fabaceae Flamboyan ditanam Dillenia borneensis Dilleniaceae Simpur tumbuh alami Dillenia sufruticosa Dilleniaceae Simpur tumbuh alami Dracontomelon dao Anacardiaceae Sengkuang tumbuh alami Elaies guineensis Arecaceae Kelapa sawit ditanam Endiandra kingiana Lauraceae Medang tumbuh alami Eurycoma longifolia Simaroubiaceae Pasak Bumi tumbuh alami Eusideroxylon zwageri Lauraceae Ulin ditanam Ficus lepicarpa Moraceae Luwing tumbuh alami Ficus uncinata Moraceae Dali tumbuh alami Ficus variegata Moraceae Nyawai tumbuh alami Fordia splendidisima Fabaceae Kayu kayan tumbuh alami Glocidion littorale Euphorbiaceae tumbuh alami Gluta walichii Anacardiaceae Rengas tumbuh alami Gmelina arborea Verbenaceae Jati putih ditanam Homalanthus populneus Euphorbiaceae Buta-buta tumbuh alami Jatropa curcas Euphorbiaceae Jarak pagar ditanam Koompasia excelsa Fabaceae Bangris tumbuh alami Lantana camara Verbenaceae Tembelekan tumbuh alami Lepisanthes amonea Sapindaceae Kokang tumbuh alami Leucaena leucocephala Fabaceae Lamtoro ditanam, Invasif Litsea lancifolia Lauraceae Medang tumbuh alami Macaranga gigentea Euphorbiaceae Mahang tumbuh alami Macaranga hypoleuca Euphorbiaceae Mahang tumbuh alami Macaranga tanarius Euphorbiaceae Mahang tumbuh alami Macaranga walichianus Euphorbiaceae Mahang tumbuh alami Mallotus paniculatus Euphorbiaceae Bayur tumbuh alami Mangifera indica Anacardiaceae Mangga ditanam Mangifera laurina Anacardiaceae Mangga pari ditanam Mangifera odorata Anacardiaceae Kweni ditanam Melastoma malabatricum Melastomataceae tumbuh alami Memecylon borneensis Melastomataceae Nipis kulit tumbuh alami Muntingia calabura Annonaceae Kersen ditanam Neonauclea excelsa Rubiaceae tumbuh alami Nephelium lapaeceum Sapindaceae Rambutan ditanam Parkia speciosa Fabaceae Petai ditanam Piper aduncum Pipericaceae Sirihan tumbuh alami Poutria obovata Sapotaceae tumbuh alami

## Lanjutan Tabel 3 Jenis-jenis tumbuhan di Taman Botani
Nama Jenis Famili Nama lokal Keterangan Ptenandra rostrata Melastomataceae Sipunai tumbuh alami Rhodamnia cinerea Myrtaceae Jambu-jambu tumbuh alami Schima walichii Theaceae Puspa tumbuh alami Shorea leprosula Dipterocarpaceae Meranti ditanam Spathodea campanulata Bignoniaceae Kencrutan tumbuh alami Swietenia mahagoni Fabaceae Mahoni ditanam Syzigium acuminatisimum Myrtaceae tumbuh alami Syzigium elliptilimbum Myrtaceae tumbuh alami Syzigium hirtum Myrtaceae tumbuh alami Syzigium longiflorum Myrtaceae tumbuh alami Syzigium oleina Myrtaceae Pucuk merah tumbuh alami Syzigium zeylanicum Myrtaceae Jambu-jambuan tumbuh alami Tamarindus indica Fabaceae Asam jawa ditanam Trema tomentosa Ulmaceae Trema tumbuh alami Vitex pinnata Verbenaceae Laban tumbuh alami Tabel 4 Evaluasi pengelolaan Taman Botani Evaluasi Indikator Temuan Keterangan Aspek perencanaan Rencana  Starategis  (Renstra)  atau rencana Belum ada Strategi Koleksi vegetasi Belum ada Perfaturan dan kebijakan yang berkaitan dengan  ilmu  pengetahuan,  pendidikan, kunjungan, wisata, konservasi, dll Tidak terdapat kebijakan tertulis, namun sudah dilaksanakan kebijakan informal Telah dilaksanakan kegiatan penelitian, penanaman, dan kampanye lingkungan Aspek Pelaksanaan Dokumentasi  tercatat  tentang  koleksi tumbuhan Tidak ada Pemberian label tanaman koleksi sebagai petunjuk bagi pengunjung insidental dan tidak konsisten Memiliki  ahli/staf  yang  membidangi konservasi tanaman, ilmu tanaman, atau hortikultura Tidak ada staf/ahli  yang  bertugas dan membidangi khusus tentang tanaman tidak memiliki penunjukan. Aspek pengelolaan Dapat diakses oleh masyarakat umum Masyarakat  umum  memiliki akses  ke  Taman  Botani  namun tidak terorganisasi dan terkordinasi waktu kunjungan belum diatur secara resmi Dokumentasi  tertulis  tentang  koleksi tanaman  di  unggah  dan  dapat  diakses oleh masyarakat luas Tidak ada data koleksi dibagikan dan dikonsultasikan dengan institusi lain Tidak ada catatan Pemilihan  koleksi  tanaman  melibatkan masyarakat umum, institusi pendidikan, atau melalui peninjauan budaya Tidak  dilakukan  sosialisasi, seminar,  konsultasi  publik, forum pertemuan dsb. Mengadakan  kegiatan-kegiatan  tentang konservasi tumbuhan Terdapat kegiatan yang bersifat insidental Tedapat kegiatan dalam beberapa  acara  resmi pemerintahan Mengadakan kegiatan tentang pelestarian alam Tidak ada Turut  berpartisipasi  atau  mendukung, penelitian  tentang  konservasi  tanaman dan pelestarian alam Terdapat penelitian yang dilakukan  institusi  pendidikan lokal Terdapat skripsi/penelitian mahasiswa bekerjasama  dengan  lembaga  lain, berperan  serta  dalam  konferensi  atau pertemuan botani atau memiliki jaringan botani yang terkait Tidak ada
7) Jalur jalan utama untuk pengunjung (memiliki fasilitas  pendukung  seperti  marka  dan  papan informasi;  8)  Jalur  servis  atau  pemeliharaan (merupakan  jalur  khusus  yang  terpisah  dengan jalur jalan utama); 9) Fasilitas pendukung wisata (terdiri  atas  toko  souvenir,  ruang  auditorium, ruang pameran, taman tematikl, area piknik, dan sebagainya);  dan  10) Site  furniture (aksesoris- aksesoris  pelengkap,  seperti  pagar,  bangku taman,  CCTV, bollard ,  sistem  signage,  pene- rangan,  tempat  sampah,  dan  gazebo/shelter/ pergola dan sebagainya). Gambar 3 menunjukkan desain  kebun  raya  ideal  dari  BGCI (Leadlay  & Greene,  1998)  yang  dapat  digunakan  sebagai acuan  dalam  pengembangan  kebun  raya (Safarinanugraha, 2018).
Bentuk  pengelolaan  berbasis  koleksi  tum- buhan  tidak  hanya  berupa  kebun  raya.  Bentuk pengelolaan  lain  dapat  berupa  hutan  kota, arboretum,  kebun  botani,  dan  taman  kehati. Hutan  kota  seperti  yang  dimaksudkan  dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 71 tahun 2009 dimaksudkan untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan  ekosistem  perkotaan  yang  me- liputi  unsur  lingkungan,  sosial  dan  budaya,
dengan  tema  tumbuhan  yang  meyesuaikan dengan kondisi kawasan yang ditentukan sendiri oleh  pengelola,  yaitu  pemerintah  daerah (Kementerian  Kehutanan  2009a).  Arboretum menurut  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor  P.3/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2020  merupakan  salah  satu  bentuk kawasan  konservasi  sumber  daya  genetik  yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumber daya genetik (KLHK 2020). Menurut  Harum  &  Moestrup  (2014)  arboretum adalah  kawasan  yang  didominasi  oleh  pohon- pohonan  yang  berfungsi  sebagai  laboratorium hayati  untuk  tujuan  ilmu  pengetahuan  dan pendidikan dan serta konservasi ex-situ maupun in-situ.  Kebun  Botani  berdasarkan  Peraturan Menteri  LHK  Nomor  P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 merupakan lokasi pemeliharaan berbagai  jenis  tumbuhan  tertentu,  untuk dimanfaatkan  sebagai  sarana  pendidikan,  pe- nelitian,  dan  pengembangan  bioteknologi, rekreasi, dan budi daya (KLHK 2019). Sedangkan, taman  kehati  berdasarkan  Peraturan  Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 adalah kawasan pencadangan sumber daya alam
A. Display tambahan taman B. Tumbuhan penyangga
C. Areal Konservasi D. Areal Koleksi E. Pintu masuk/loket F. Areal festival G. Gudang dan garasi H. Herbarium I. Rumah Kaca J. Auditorium K. Kios dan shelter L. Perpustakaan M. Pemeliharaan/gudang N. Pembibitan O. Kantor pengelola P. Areal piknik Q. Ruang kelas R. Laboratorium S. Toko Souvenir T. Toilet U. Areal rekreasi V. Areal penerima
W. Taman Terbuka X. Areal pameran
Gambar 3 Desain kebun raya ideal (Leadlay & Greene 1998).
hayati  lokal  di  luar  kawasan  hutan,  yang memerlukan  kehadiran  satwa  penyerbuk  dan pemencar biji (KLH 2012).
Beberapa contoh pengembangan dan pengelolaan kebun raya daerah juga dipaparkan dalam  pertemuan  kedua.  Diantaranya  adalah Kebun raya Balikpapan yang dikonversi menjadi kebun  raya  dari  sebelumnya  berupa  hutan tanaman.  Serta,  Kebun  Raya  Indrokilo  Boyolali yang  merupakan  hasil  konversi  dari  sebuah taman  yang  sebelumnya  merupakan  kawasan ruang  terbuka  hijau.  Kebun  Raya  Balikpapan ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  68/Menhut-II/2009  dengan maksud  untuk  digunakan  sebagai  hutan penelitian  dan  pendidikan  pada  wilayah  seluas 309,22  Ha  yang  terletak  di  Kota  Balikpapan (Kementerian  Kehutanan  2009b).  Sedangkan, Kebun  Raya  Indrokilo  Boyolali  merupakan inisiasi dari Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bekerjasama dengan LIPI sejak tahun 2015 dan diresmikan  pada  3  Mei  2019  (Budiharta et  al . 2020).
Pertemuan kedua selain memaparkan potensi pengembangan  Taman  Botani  menjadi  kebun raya,  juga  mendiskusikan  bentuk-bentuk pengembangan  lain  yang  dapat  ditempuh. Pertemuan  ini  lebih  bersifat  berbagi  informasi dan  pengalaman  dari  para  praktisi  dalam mengembangkan kebun raya. Kesimpulan dalam pertemuan ini adalah telah diperoleh informasi- informasi  yang  relevan  sebagai  masukan  yang dapat  digunakan  oleh  pemerintah  setempat. Masukan-masukan yang telah diperoleh dibahas pada pertemuan ketiga.
 Pertemuan III: penarikan kesimpulan Pertemuan  ini  memadukan  kondisi  aktual Taman Botani dengan pendapat praktisi tentang pengelolaan  kebun  raya.  Untuk  menuju  ke  arah tersebut  diperlukan  perbaikan  pada  sisi  peren- canaan,  pelaksanaan,  dan  pengelolaan.  Bentuk pengelolaan  yang  dipilih  oleh  pemerintah setempat,  setidaknya  terdapat  kesamaan  visi, perencanaan yang baik, dan staf pengelola yang mumpuni.  Alur  pengembangan  Taman  Botani dapat  ditempuh  seperti  pada  bagan  yang terdapat pada Gambar 4. Bagan tersebut diadopsi dari  manual  pengembangan  kebun  raya  BGCI (Gratzfeld 2016).
Implementasi  dari  alur  pada  Gambar  4 dimulai  dari  penyamaan  visi  dan  misi  melalui musyawarah  perencanaan  pembangunan  yang dikuatkan  dengan  penetapan  kawasan  Taman Botani  sesuai  dengan arah  pengembangan  yang
dipilih. Penyusunan rencana induk ( master plan ) yang  terlebih  dahulu  dengan  studi  kelayakan lokasi,  inventarisasi  dan  analisis  sumber  daya yang  ada,  dan  inventarisasi  kebutuhan  infra- struktur  pendukung.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan Kepala LIPI nomor 4 tahun 2019 yang memberikan  panduan  tentang  tata  cara  pem- bangunan  kebun  raya  (LIPI  2019).  Operasional penuh  dapat  dilaksanakan  diikuti  dengan evaluasi  secara  periodik  setelah  komponen- komponen  minimal  kebun  raya  seperti  yang tertuang dalam Peraturan Kepala LIPI nomor 10 tahun  2015  (LIPI  2015)  terpenuhi.  Komponen kebun raya setidaknya memiliki zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
Pertemuan  ketiga  menyepakati  bahwa  di- perlukan  adanya  kesamaan  visi  dan  komitmen yang  kuat  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur  terhadap  arah  pengembangan  Taman Botani.  Hal  ini  terkait  dengan  diperlukannya alokasi pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk jangka waktu yang panjang. Selain itu, dukungan dari  institusi  dan  lembaga  lain  juga  diperlukan terkait  dengan  pembiayaan  dan  pengembangan koleksi tumbuhan.

## Analisis dan Dampak Keberlanjutan
Kesediaan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur  terlibat dalam  kegiatan  ini  menunjukkan bahwa  pemerintah  setempat  terbuka  terhadap aspirasi  yang  muncul  pada  lapisan-lapisan masyarakat,  terutama  yang  berkaitan  dengan pembangunan  Taman  Botani.  Faedlulloh  & Prasetyanti  (2017)  menggolongkan  tindakan tersebut  sebagai  “Demokrasi  Deliberatif”,  yaitu pelibatan masyarakat dalam musyawarah untuk mencapai konsesus dalam penyusunan kebijakan dengan  melakukan  komunikasi  secara  terbuka dan  setara  untuk  setiap  komponennya.  Usulan yang muncul pada saat pertemuan dapat disebut sebagai bentuk masukan dari masyarakat dalam menyusun kebijakan bagi pemerintahan setempat. Ibrahim (2014) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan  oleh  Satuan  Perangkat  Kerja  Daerah (SKPD)  berdasarkan  acuan  Rencana  Kerja  Pe- merintah  Daerah  (RKPD)  dan  Kebijakan  Umum Anggaran  (KUA)  sebelum  dapat  dibahas  dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.  Dalam  hal  ini,  usulan  pengembangan Taman Botani dapat menjadi acuan bagi instansi terkait  untuk  menyusun  RKPD,  KUA,  dan  RKA dalam penyusunan APBD Kabupaten Kutai Timur
agar  fungsi,  peran  dan  manfaat  pengembangan Taman  Botani  dapat  menjadi  program  prioritas yang  dapat  dibiayai  oleh  APBD.  Institusi  yang berwenang  dalam  penyusunan  tersebut  antara lain adalah Bupati sebagai Kepala Daerah, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  BAPPEDA, serta  SKPD  terkait.  Institusi-institusi  tersebut berwenang  dalam  penganggaran  dan  menjaga keberlangsungan  pembangunan  Taman  Botani untuk jangka panjang.
Pertemuan-pertemuan  yang  telah  dilakukan memberikan  gambaran  tentang  perlunya pengembangan  Taman  Botani  berdasarkan  no- menklatur  pembangunan  yang  berlaku.  Taman Botani  merupakan  kawasan  yang  dicanangkan sebagai  ruang  terbuka  hijau  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Timur  adalah  kawasan  yang termasuk dalam APL. Myers & Ardiasyah (2015) menyatakan  bahwa  pemerintah  kabupaten memiliki  peran  besar  dalam  alih  fungsi  hutan yang  terdapat  dalam  APL.  Untuk  itu,  arah pengembangan  Taman  Botani  yang  berupa tutupan  hutan  perlu  dipertahankan  dan dikembangkan  dengan  melakukan  advokasi legislatif.
Advokasi  legislatif  menurut  Zulyadi  (2014) adalah aktifiitas advokasi yang dilakukan dalam
proses  pembahasan  peraturan  dan  perundang- undangan.  Advokasi  sendiri  diartikan  sebagai usaha  sistematis  dan  terorganisir  untuk  meme- ngaruhi  penyusunan  kebijakan  yang  berpihak kepada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  cara  melakukan  kolaborasi  antar  pihak yang  berkepentingan.  Arrozaaq  (2016)  me- nyatakan  bahwa  kolaborasi  merupakan  suatu bentuk  advokasi  yang  dapat  dilakukan  dengan cara menguatkan prinsip, motivasi dan kapasitas secara  bersama-sama.  Hal  ini  sejalan  dengan pemaparan  pada  pertemuan  yang  dilakukan bahwa untuk pengembangan Taman Botani yang terarah  harus  terlebih  dahulu  dilaksanakan penyamaan visi dan misi para pihak yang terkait dan  dilanjutkan  dengan  penyusunan  rencana induk  sebelum  dapat  dibuka  secara  penuh kepada masyarakat.
Proses  penyusunan  kebijakan  tidak  dapat dilanjutkan  jika  masih  terdapat  kendala  terkait kesepahaman  bersama.  Usulan  kebun  raya daerah  yang  diajukan  memunculkan  proyeksi pembiayaan  yang  besar  dan  kurun  waktu  yang lama. Untuk mengatasi itu, diperlukan komitmen pemerintah  setempat  yang  kuat  agar  proses pembangunan Taman Botani dapat terwujudkan. Budiharta et  al .  (2020)  menyatakan  bahwa  ke-
Gambar 4 Strategi dan tahapan Pengembangan Taman Botani.
Desain
Pra-Kelola
-          Penyusunan proposal/ lingkup kerja • Penyusunan Tata Kelola dan Struktur Organisasi -          Panduan perencanaan • Penyusunan Kerangka Strategis, Kebijakan Kelembagaan, Rencana Bisnis -          Konsep desain
• Perekrutan dan Pelatihan Staf -          Rencana Induk
• Koleksi Tumbuhan -          Desain rinci • Kegiatan Botani dan Hortikultura -          Dokumen pengadaan • Penelitian • Konsultasi Publik - Pendidikan, Interpretasi, dan Komunikasi Infrastruktur
• Pemasaran - Pengadaan - Dokumen-dokumen pembangunan - Pelaksanaan pembangunan Konsep Dasar
Pembentukan dewan pengendali (steering committee)
Penetapan Visi dan Misi operasional penuh Pengelolaan harian Evaluasi periodik Pemilihan Tapak/ Studi Kelayakan/ Proyeksi finansial Riset Pendahuluan Perencanaan & Prakelola Peluncuran & Pengelolaan

## Penyamaan Visi
berhasilan  pembangunan Kebun  Raya  Indrokilo Boyolali  dapat  terlaksana  dengan  cepat  dalam kurun  waktu  empat  tahun  tidak  terlepas  dari komitmen yang kuat dari pimpinan daerah yang mengalokasikan  anggaran  pembangunan  dan didukung  dengan  kebijakan-kebijakan  yang tepat.  Hal  ini  dapat  dicontoh  dalam  pengem- bangan Taman Botani untuk masa mendatang.

## Hambatan  dan  tantangan  pelaksanaan konsultasi publik secara daring
Hambatan  yang  muncul  dalam  pelaksanaan kegiatan  ini  adalah  komunikasi  virtual  yang kurang  lancar  sehubungan  dengan  kualitas transmisi sinyal yang dimiliki oleh hadirin. Dalam pelaksanaannya ganguan komunikasi yang mun- cul berupa terputusnya koneksi pembicara atau penerimaan  suara/video  yang  rendah.  Peran moderator  dalam  hal  ini  sangat  krusial  untuk menjembatani  terputusnya  komunikasi.  Mo- derator  dituntut  agar  dapat  menerjemahkan kembali  rangkaian  penjelasan  yang  terputus. Diskusi  ini  melibatkan  partisipan  yang  berasal dari  berbagai  bidang  ilmu  yang  berbeda, sehingga istilah-istilah teknis yang disampaikan perlu  kembali  dijelaskan  oleh  moderator  ter- utama jika kendala-kendala komunikasi muncul. Latar belakang partisipan yang berbeda-beda dalam  diskusi  ini  menjadi  tantangan  bagi  para pembicara  untuk  menjelaskan  istilah-istilah teknis  yang  dapat  dipahami  bersama-sama. Penggunaan  singkatan  sering  kali  disebut kepanjangannya  agar  dapat  dimengerti  oleh partisipan  yang  hadir.  Istilah-istilah  dalam pemerintahan juga perlu dijelaskan kembali oleh moderator, mengingat diskusi juga dihadiri oleh partisipan  yang  berasal  dari  luar  institusi pemerintahan. Meskipun demikian, dari catatan- catatan  diskusi  yang  ada  dapat  disimpulkan bahwa materi yang disampaikan oleh pembicara dapat  diterima  oleh  hadirin  yang  hadir  dalam kegiatan tersebut.

## SIMPULAN
Istilah  Taman  Botani  tidak  dikenal  dalam nomenklatur  akademis  dan  administrasi  tata Kelola  pemerintahan.  Potensi  yang  terdapat dalam  Taman  Botani  dapat  lebih  terarah  jika memiliki  acuan  nomenklatur  yang  sesuai.  Salah satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam  me- ngembangkan  Taman  Botani  adalah  dalam bentuk  kebun  raya  daerah.  Namun,  untuk mewujudkannya  memerlukan  perencanaan  dan
pembiayaan  yang  terstruktur  untuk  jangka panjang dan tertuang dalam dokumen kebijakan oleh  pemerintah  setempat.  Proses  pengambilan kebijakan memerlukan  kontrol  dari  masyarakat dalam  bentuk  advokasi  legislatif.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Komitmen pemerintah  merupakan  kunci  dari  pengem- bangan Taman Botani Kutai Timur terkait dengan kesamaan visi dan tata kelola operasionalnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Ditjen  PKTL  KLHK Kalimantan  Forest  Project (KalFor)  yang  telah  memfasilitasi  terseleng- garanya kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arrozaaq  DLC.  2016.  Collaborative  Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders
Dalam  Pengembangan  Kawasan  Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo). [Disertasi]. Surabaya[ID]: Universitas Airlangga.
Budiharta S, Puratmoko Y, Listyono B, Suprapto A.  2020.  Kebun  Raya  Indrokilo  Boyolali: Konservasi  Ex-Situ  Hutan  Hujan  Dataran Rendah  Jawa  Bagian  Timur. Warta  Kebun Raya . 18(2): 56‒70. Bupati  Kutai  Timur.  2003. Keputusan  Bupati Kutai Timur nomor 454/02.188.45/HK/XII/2003.  31  Desember 2003,  tentang  Penetapan  Lokasi  Taman Botani di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.
Bupati  Kutai  Timur.  2020.  Surat  Edaran  Bupati Kutai  Timur,  Nomor:  180/16/HK.PUU/
III/2020,  Tentang  Himbauan  Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Wabah Covid 19.
Faedlulloh  D,  Prasetyanti  R.  2017.  Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi  Dinamika  Pengelolaan  Ruang  Publik Terpadu  Ramah  Anak  (RPTRA)  di  Jakarta Utara. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik. 12(2):  43‒60.  https://doi.org/10.20961/ sp.v12i2.16240
Gratzfeld J. (Ed.). 2016. From Idea to Realisation – BGCI’s  Manual  on  Planning,  Developing  and
Managing  Botanic  Gardens .  Richmond  [GB]: Botanic Gardens Conservation International.
Handoko  KH.  2015.  Fasilitas  Taman  Botani Nusantara  di  Surabaya. eDimensi  Arsitektur Petra . 3 (2): 617‒624.
Harum F, Moestrup S. 2014. Technical Guideline for  Arboretum  Establichmen  in  West Manggarai District, Flores, Indonesia . Denmark (DK): University of Copenhagen.
Ibrahim  I.  2014.  Perencanaan  Penganggaran Daerah. Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak ,  15(01):
98‒111. https://doi.org/10.29040/ jap.v15i01.215
Jackson  PSW.  1999.  Experimentation  on  a  large scale-an  analysis  of  the  holdings  and resources of botanic gardens. Botanic Gardens Conservation News . 27‒30.
[Kalfor]  Kalimantan  Forest.  2021.  Proyek Penguatan  Perencanaan  dan  Pengelolaan Hutan  di  Luar  Kawasan  di  Kalimantan (KalFor).  Kalimantan  Forest  [internet]. [diakses  tanggal  10  oktober  2021].  Tersedia pada https://kalimantanforest.org/tentang/
Kementerian  Kehutanan.  2009a.  Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor:  P.71/Menhut-II/2009.  10  Desember 2009,  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Hutan Kota
Kementerian  Kehutanan.  2009b.  Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia. Nomor:  P.  68/Menhut-Ii/2009.  Tentang. Standar  Sarana  Dan  Prasarana  Kerja Perkantoran
Kementerian  Kehutanan.  2010.  Peraturan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia nomor  P.9/MENHUT-II/2010,  tentang  Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor.
[KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  2012. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Republik  Indonesia.  Nomor  03  Tahun  2012.
13 Februari 2012, tentang Taman Keanekaragaman Hayati. [KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. 2019. Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019.  10 Mei 2019, tentang Lembaga Konservasi.
[KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. 2020. Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020. 30 Januari  2020,  tentang  Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
Leadlay E, Greene J. 1998. The darwin technical manual  for  botanic  gardens.  London  (GB): Botanic  Gardens  Conservation  International (BGCI).
[LIPI]  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia. 2015.  Peraturan  Kepala  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2015. 25 November 2015, Tentang Pengelolaan Kebun Raya. Myers  R,  Ardiansyah  F.  2015.  Siapa  yang memegang kekuasaan dalam tata guna lahan?: Dampaknya  bagi  REDD+  di  Indonesia.:  8p. CIFOR Infobrief No. 113. Bogor (ID): Center for International Forestry Research (CIFOR).
Paramita A, Kristiana L. 2013. Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan . 16(2): 117‒127.
Peraturan  Presiden  Nomor  93  Tahun  2011 tentang Kebun Raya
Safarinanugraha D. 2018. Perkembangan Desain Kebun Raya Bogor Tahun 1817-2017 Berbasis Aspek  Spasial  Dan  Fungsional.  [Tesis]. Bogor[ID]:  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Yasir  A,  Zulkarnain  R.  2012.  Perumusan Kebijakan  Dan  Peraturan  Daerah  Dengan Mekanisme  Konsultasi  Publik. Fiat  Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. 6(2). 1‒15. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2. 327 Zulkarnain  R.  2012.  Mekanisme  Konsultasi Publik: Instrumen Pembangun Good Governance Di  Daerah”. Fiat  Justisia:  Jurnal Ilmu Hukum. 6(3). 1‒15.
Zulyadi T. 2014. Advokasi Sosial. Jurnal Al-Bayan: Media  Kajian  dan  Pengembangan  Ilmu Dakwah . 20(2): 63‒76.