## Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas
Chairul Muriman Setyabudi *

## Abstrak
Terorisme menjadi ancaman terhadap Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu, Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan penanganan tindak pidana terorisme membutuhkan dukungan dari banyak pihak, salah satunya adalah masyarakat. Kepolisian dan masyarakat harus membangun sinergi untuk melakukan pencegahan terorisme.
Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah, yakni Bagaimanakah sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme dan Bagaimana peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisi sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme dan untuk mengetahui dan menganalisis peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat.
Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode library research. Adapun analisis data dilakukan dengan melakukan pengolahan dan kemudian menganalisanya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara masyarakat dan polri sangatlah penting, karena masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam mencegah tindak terorisme, bahkan masyarakat dapat memcegah penyebaran ideologi dan membongkar jaringan terorisme. Sinergitas tersebut dapat terbangun apabila ada kepercayaan antara masyarakat dan polri. Kepercayaan masyarakat terhadap  polri dapat tebangun melalui program Pemolisian masyarakat yang memang secara umum bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap polri akan memudahkan polri untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan tindak terorisme
Kata Kunci : Terorisme, Polmas, Sinergitas
* Chairul Muriman Setyabudi, Doktor Ilmu Manajemen, Dosen Perilaku Organisasi & Kepemimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

## Pendahuluan
Latar Belakang Masalah Terorisme melibatkan jaringan internasional dan membahayakan keamanan dan perdamaian
dunia serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, terorisme termasuk kejatan luar biasa ( Extraordinary Crime ) yang telah merenggut korban jiwa.
Sejak tahun 2000 hingga tahun 2016, setidaknya telah terjadi 8 aksi terorisme di

## LAPORAN PENELITIAN

## Indonesia, yakni:
1
a.  Peledakan Bom di Gereka pada Desember 2000 dengan jumlah 19 korban jiwa
b.  Ledakan bom pada tahun 2002 di Bali dengan 202 korban jiwa.
c.  Bom bunuh diri di area hotel JW Marriot, Jakarta tahun 2003 dengan 12 orang meninggal dunia dan 150 lainnya luka-luka.
d.  Bom bunuh diri di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada September, 2004 dengan 10 korban jiwa
e.  Ledakan bom di Sulawesi Tengah menewaskan 22 orang pada Mei 2005:
f.  Tiga pelaku bom bunuh diri di beberapa lokasi wisata di Bali, menewaskan 20 orang pada Oktober 2005.
g.  Juli 2009 bom bunuh diri meledak di hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott di Jakarta 8, menewaskan 7 orang dan lebih dari 40 terluka.
h.  Januari, 2016 terjadi ledakan bom dan baku tembak terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta, di mana 7 orang, termasuk 5 pelaku, tewas, sementara 20 lainnya terluka.
Aksi-aksi terorisme tersebut tentunya membahayakan segenap rakyat Indonesia sehingga perlu penanganan yang efektif, melalui langkah penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab polri untuk melakukan fungsi kepolisian, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi kepolisian tersebut dapat berjalan sesuai prosedur apabila mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal
1  Serangkaian Aksi Teror di Indonesia Sejak 2000, http://internasional. metrotvnews.com/read/2016/01/14/211915/serangkaian-aksi-teror-di- indonesia-sejak-2000, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 09:27 Wib
ini disebabkan Indonesia menganut sistem demokrasi yang memposisikan masyarakat sebagai tujuan dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan suprastruktural.
Namun demikian, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kepolisian masih belum dapat diwujudkan secara maksimal. Hal ini tidak lepas dari posisi Polri yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi bagian dari militer dan bertindak represif terhadap masyarakat yang dianggap membahayakan kekuasaan orde baru. Bahkan meskipun pada tahun 1999 Polri dipisahkan dari struktur kepolisian Republik Indonesia, bukan perkara mudah untuk mengajak masyarakat bekerjasama menjaga keamanan negara.
Polri masih mendapatkan stigma negatif sehingga masyarakat masih mengambil jarak. Bahkan menurut laporan Indonesia Police Watch, pada tahun 2013 hubungan Indonesia dengan masyarakat bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk, dibuktikan dengan perusakan dan pembakaran 58 fasilitas milik Pilri dalam 14 peristiwa konflik atau amuk massa yang terjadi di sekitar kantor Polisi. 2
Sampai saat ini, lembaga kepolisian masih belum mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat merasa tidak nyaman melakukan hubungan dengan kepolisian disebabkan oleh masa lalu dan praktik saat ini yang masih berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit serta banyaknya oknum kepolisian yang masih melakukan tindakan-tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya. 3
Padahal jika mengacu pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN)  2015 – 2019, keberhasilan tugas dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2   IPW: Hubungan Polisi dan Rakyat Makin Memburuk, http://www.rmol. co/read/2013/06/30/116571/IPW:-Hubungan-Polisi-dan-Rakyat-Makin- Memburuk-, diakses pada tanggal 28/11/2016 Pukul 19:47 Wib 3   Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, h. 9 - 8
adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian. tanpa adanya bantuan dan keterlibatan masyarakat maka tugas kepolsian akan menemukan hambatan- hambatan yang tidak ringan.
Fakta tersebut sebenarnya sudah diupayakan untuk mulai di atasi, bahkan sejak pertama kalinya pemisahan Polri dari struktur Tentara Nasional Republik Indonesia. Salah satunya adalah upaya memperkanalkan perpolisian berbasis komunitas (COP) oleh The Asia Foundation bersama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) sejak tahun 2001. Program ini menjadikan kerjasama konstruktif dan saling menghormati antara polisi dan masyarakat sebagai pilarnya. 4
Sementara uoaya yang dilakukan polri adalah dengan melakukan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran huku, masyarakat serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU Polri.
Peningkatan partisipasi masyarakat kemudian dilembagakan dalam konsep Pemolisian Masyarakat ( Community Policing ), yakni kegiatan untuk mengajak masyarakat melaluyi kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menemukan pemecahan masalahnya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Selanjutnya disingkat Perkap No. 3 Tahun 2015).
Mengacu pada uraian di atas, maka penting untuk meningkatkan sinergitas masyarakat dengan polri dalam rangka pencegahan terorisme yang kemudian dirumuskan dalam suatu judul

## penelitian “ Meningkatkan Sinergitas Polri Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme.”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Bagaimanakah sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme?
b.  Bagaimana peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat?

## Tujuan Penelitian
Mengacu pada uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:
a.  Untuk mengetahui dan menganalisi sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme.
b.  Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat.

## Kajian Teori

## 1.   Polisi dan Masyarakat
a.   Polisi Republik Indonesia (Polri)

## 1)  Pengertian Polisi
Polisi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata ‘Politea’  yang berarti pemerintahan negara kota. Tugasnya pada waktu itu adalah melaksanakan pemerintahan negara kota, termasuk urusan keagamaan. Sementara dalam Encylopedia and Social Science , polisi diartikan sebagai pemelihara ketertiban umum, orang-orang beserta harta
bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. 5
Polisi memiliki dua arti, yakni arti secara formal dan arti secara material. Secara formal, polisi adalah organisasi dan kedudukan suatu institusi kepolisian, sementara secara material polisi adalah memberikan pemecahan atas permasalahan dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguankeamanan dan ketertiban. 6
Menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU NRI 1945), Polisi adalah alat negara yang menjaga  kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

## 2.  Fungsi dan Tugas Polisi
Tugas dan fungsi polisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Menurut Mardjono tugas utama polisi adalah sebagai penegak hukum pidana dan juga sebagai penjaga ketertiban. Kemudian pada perkembangannya, tugas dan fungsi kepolisian bertambah, yakni melakukan upaya-upaya prefentif terjadinya kejahatan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat. 7

## Parsudi Suparlan menyebutkan
tugas dan fungsi polri dengan mengutip dari The American
5  Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 5-6
6  Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 1 - 2 7   Ibid, hlm. 67
Heritage Dictionary of the English Lenguage yang menyatakan bahwa polisi sebagai suatu departemen pemerintahan yang didirkan dengan tugas dan fungsi utama untuk memelihara keteraturan dan ketertiban, menegakkan hukum, mendeteksi kejahatan dan kemudian melakukan upaya pencegahan supaya kejahatan tidak terdeteksi. 8
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan tugas Polri diatur dalam Pasal 13 UU Polri.
Pasal 13 UU Polri menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 UU Polri menguraikan secara jelas dan rinci mengenai ketiga tugas pokok polisi.

## 3.  Kewenangan Polisi
Polisi sebagai salah satu pelaksana fungsi pemerintahan memiliki kewenangan-kewenangan yang telah ditetepakan peraturan
perundang-undangan dalam menjalankan fungsu pemerintahan tersebut. Adapun kewenangan polisi diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU Polri.
Menurut ketentuan dalam Pasal 15 UU Polri kewenangan polisi antara lain, menerima laporan dan atau pengaduan,  membantu menyelesaikan perselisihan warga, mancegah tumbuhnya penyakit masyarakat, melakukan tindaka pertama di tempat kejadian perkara dan sebagainya, sedangkan Pasal 16 UU Polri menyebutkan bahwa kewenangan lain yang dimiliki oleh polisi adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledagan dan penyitaan, melarang orang untuk meninggalkan atau memasuki empat kejadian perkara, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan lain sebagainya.

## b.   Masyarakat
Masyarakat merupakan terjemahan istilah Yunani, yakni community yang berarti persahabatan. Menurut aristoteles,
community
adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam ikatan saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan makna kehidupan. Selain itu, pengertian lain Community adalah kelompok sosial dalam suatu teritori tertentu dengan kebudayaan dan sejarah yang sama serta pemukiman yang terkecil. 9

## Menurut R. Linton, masyarakat adalah
9  ht t p: //f i l e .u p i . e d u / D i r e k t o r i / F I P/ J U R . _ P E N D. _ L UA R _ SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/pengertian_ masyarakat.pdf, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 11:07
kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup bersama dan kemudian mengorganisasikan diri dalam batas teritori tertentu, sementara M.J. Herskovits menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dalam cara tertentu. 10
Mengacu pada pengertian di atas, maka suatu kelompok dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila memenuhi persyaratan, berupa: 11
1.  Harus ada pengumpulan manusia yang berjumlah banyak
2.  Telah bertempat tinggal di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama

## Memiliki  peraturan-peraturan sebagai aturan bersama

## 2. Terorisme
Terorisme berasal dari bahasa latin terrorem yang berarti rasa takut yang luar biasa, sementara terorisme berasal dari kata kerja terrere, yang artinya membuat takut atau menakut- nakuti. Webster’s New World College Dictionary menyebutkan bahwa terorisme berasal dari bahasa Prancis terrorisme yang digunakan oleh pemerintah yang berkuasa pada tahun 1793 – 1794. 12
B.J Habibi mendefiniskan terorisme sebagai teror melalui serangkauan kekerasan yang dilaksanakan secara sitematis. Menurut Laquer, terorisme memiliki ciri yang sangat menonjol yakni kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap objek-objek tertentu. 13
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
10  Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan, http://elearning. gunadarma.ac.id/, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 11:18 Wib 11   Ibid,
12  Indiwan Seti Wahjuwibowo, Terorisme Dalam Pemberitaan Media:
Analisis Wacana Terorisme Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 4 13  Ibid, h. 4 - 5
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 2013) menyebutkan bahwa terorisme adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak idana terorisme. Hal tersebut juga diatu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disingkat PP No. 1 Tahun 2002).
Beberapa ciri yang paling menonjol dari tindak pidana terorisme dalam perundang- undangan adalah: 14
1.  Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan terorisme
2.  Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu
3.  Menggunakan kekerasan
4.  Mengambil korban dari masyarakat sipil
5.  Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan sosial, politik maupun agama.
Sementara menurut Wahyu Wiriadinata, unsur pidana dalam PP. No. Tahun 2002 adalah:
15
Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana ketakutan secara luas
Menitikberatkan pada akibat, yakni suasana terora, menimbulkan korban jiwa secara luas dan menggunakan cara merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain
Menggunakan kekerasan untuk melakukan pengrusakan terhadap objek vital atau fasilitas
14   Inilah Definisi Terorisme Menurut Undang-Undang, http://satunusanews. com/2015/05/inilah-definisi-terorisme-menurut-undang-undang/, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 13:12 Wib
15   Wahyu Wiriadinata, Pera Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Terorisme di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2April – Juni 2015 h. 213

## publik atau fasilitas intenasional

## Metode Penelitiian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan penelitian berupa kata-kata tertulis dari proses penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memecahkan suatu persoalan.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah dengan studi pustaka ( library research ), yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengumpulan sejumlah buku, majalah, pamflet dan semua yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, yakni suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan kemudian mempelajari serta memberikan kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya disajikan.

## Pembahasan
Pentingnya Sinergitas Polri dan Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Terorisme
Bagi bangsa Indonesia, terorisme merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat meluluhlantakkan keadaan Indonesia. Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 diakui bahwa terorisme merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam rangka mengekspresikan kepentingan politiknya sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka melawan negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Artinya, terorisme memberikan efek negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Pangdam III Siliwangi, M. Munir terorisme menimbulkan efek psikologis rasa
Propaganda Dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim)
takut terhadap masyarakat secara luas, tidak hanya nasional namun juga internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus terorisme bom Bali I dan bom Bali II serta bom bunuh diri di Hotel J.W Marriot. 16
Fakta tersebut mau tidak mau mengharuskan pemerintah melalui polri melakukan penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan penanggulangan. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme memanglah sangat penting. Debora Sanur menyatakan bahwa salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan. 17
Penyuluhan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya terorisme sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan tingkat partisipasi masyatakat dalam melakukan pencegahan terorisme bersama dengan kepolisian. Maka tidak heran dalam setiap program pencegahan terorisme, masyarakat selalalu dilibatkan sebagai salah satu partner.
Pada tahun 2007, sasaran pokok pembangunan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme di Indonesia adalah: 18
16   Jurnal Yudhagama; Media Informasi dan KomunikasiTNI AD, Vol. 31
No. 4 Desember 2011, h. 11
17  Debora Sanur, Bom Samarinda: Kinerja Intelejen Dan Program Deradikalisasi, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kajian Singkat Terhadap Iu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No.22/11/P3DI/ Nopember/2016, h. 16 18 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, http://www.interpol. go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/72-pencegahan-dan- penanggulangan-terorisme, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 14:45 Wib

## a. Terbongkarnya jaringan terorisme dan tertangkapnya tokoh-tokoh terorisme
b. Meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi aksi teroris
c.  Meningkatkan daya cegah dan daya tangkal negara terhadap terorisme
Pada RJMN 2015 – 2016 juga menjadikan masyarakat sebagai pihak yang dijadikan sasaran untuk melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan tindak terorisme, terutama organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan pentingnya masyarakat dalam upaya pencegahan tindak terorisme.
Sinergitas polri dan masyarakat haruslah diperkuat. Hal ini karena menurut Agus SB., Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPTN) menuturkan bahwa masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam aspek memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, dan mengontrol aktivitas jaringan terorisme. 19
Pelibatan masyarakat dalam proses mendeteksi keberadaan terorisme dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk melakukan upaya preventif dalam memutus mata rantai jaringan terorisme., bahkan lebih jauh dari itu, masyarakat dapat diajak bekerjasama dalam membongkar jaringan dan menangkap tokoh terorisme, seperti yang tejadi di Tambora, Jakarta Barat di mana jaringan teroris dan tokohnya bernama Thoriq berhasil diungkap dan ditangkap. Hal ini karena lingkungan yang acuh berkibat pada bebasnya aktivitas teroris dalam melakukan kegiatan, baik untuk melancarkan serangan-serangan teror maupun melakukan upaya perekrutan anggota. 20
19  Agus SB., Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, http:// nasional.sindonews.com/read/755383/18/peran-masyarakat-dalam- pencegahan-terorisme-1372466443/, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:25 Wib
20   Ibid,
Berdasarkan uraian di atas, maka peningkatan sinergitas masyarakat dan polri menjadi sangat penting dalam rangka melakulan pencegahan tindak terorisme yang menjadi salah satu ancaman membahayakan, selain kejahatan penyalahgunaan narkotika.
Pentingnya sinergitas Polri dengan masyarakat juga diakui oleh Pemerhati Intelejen, Susaningtyas Nefo H Kertopati. Menurutnya, UU Terorisme harus direvisi karena tidak menyertakan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak terorisme. Revisi dilakukan untuk memberikan payung hukum untuk melakukan pendeteksian dini oleh aktor keamanan dan pelibatan masyarakat secara integral. 21

## 2. Peran Polmas Dalam Meningkatkan Sinergitas Masyarakat dan Polri
Upaya meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri dalam rangka melakukan pencegahan tindak teroris menemukan banyak kendala, salah satunya adalah persepsi negatif terhadap kepolisian. Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap polisi juga terlihat dari pernyataan masyarakat pada tahun 2012 sebanyak 49,9% menyatakan ketika melibatkan polisi akan menambah masalah, kemudian pada tahun 2015 persentase tersebut menurun menjadi 44%, namun kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 53,2% yang menyatakan setuju jika melibatkan polisi maka akan menambah masalah.
Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi ternyata juga terjadi dalam tubuh polri. Menurut Samsu Rizal Panggabean polisi masih belum percaya seutuhnya masyarakat akan bekerjasama dalam penegakan hukum atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Padahal kerjasama masyarakat dan polri membutuhkan
21  Susaningtyas Nefo H Kertopati, Terorisme dan Deteksi Dini, http:// nasional.kompas.com/read/2012/09/13/09464678/Terorisme.dan. Deteksi.Dini, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:50 Wib
rasa percaya timbal balik: polisi mempercayai masyarakat dan masyarakat mempercayai polisi. 22
Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri adalah dengan program Pemolisan Masyarakat ( Community Policing ) yakni kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
Pemolisian masyarakat memiliki peran penting dalam meningkakan sinergitas masyarakat dan polri. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Polmas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perkap No. 3 Tahun 2015. Adapun prinsip Polmas tersebut:
a.  Komunikasi intensif dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung atau tidak langsung untuk membahas keamanan dan ketertiban
b.  Kesetaraan dimaksudkan bahwa kedudukan kedudukan polmas dengan masyarakat berada dalam ruang saling menghormati dan menghargai perbedaan
c.  Kemitraan, kerjasama dilakukan secara kosntrutif
d.  Transparansi, artinya kerjasama dilakukan secara terbuka dengan tujuan utama dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan meningkatkan kepercayaan satu sama sama lain
e.  Akuntabilitas: artinya polmas dapat mempertanggungjawabkan perbuatnnya
f.  Partisipasi pihak kepolisian dan masyarakat dalam rangka menjamin rasa aman
22   Rizal Panggabean, Membangun Empati Antara Polri dan Masyarakat, Disampaikan dalam Pendidikan Sespimti Polri yang diadakan di PTIK, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014, h. 1 - 3

## g.  Hubungan Personal dijadikan sebagai pola komunikasi
h.  Proatif, kepolisian aktif memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat
i.  Berorientasi Pada Pemecahan Masalah, bersama dengan masyarakat memecahkan prombelem sosial.
Prinsip Polmas tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 7 Perkap No. 3 Tahun 2015 memiliki 6 tujuan, yakni:
a.  Kepercayaan masyarakat terhadap polri
b.  Kesadaran dan kepedulian masyarakat tehadap potensi keamanan, ketertibtiban dan ketentraman
c.  Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi akar permasalahan nyang terjadi di lingkungannya
d.  Kesadaran hukum masyarakat
e.  Partsisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibnas
f.  Gangguan kamtibnas di lingkungan masyarakat.
Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka prinsip Komunikasi intensif, Kesetaraan, Kemitraan dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Komunikasi yang intensif akan membuat masyarakat dan polisi saling memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sementara transparansi yang dilakukan polri akan meningkatkan kepercayaan kesadaran masyarakat terhadap polri.
Polmas jika dikaitkan dengan semua penjelasan di atas memang bertujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain tercatat dalam Pasal 3 dan Pasal 7, Pasal 19 dan Pasal 21 Perkap No. 3 tahun 2015, menyebutkan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri merupakan indikator
keberhasilan Polmas dari aspek kinerja pelaksanaan Polmas dan indikator keberhasilan polmas dari aspek masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka peran polmas dalam meningkatkan sinergitas masyarakat adalah dalam aspek membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat percaya dan tidak lagi berfikiran negatif. Manfaatnya, polri dapat melakukan kerjasama dalam rangka mencegah tindak terorisme.

## Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
a. Pencegahan tindak terorisme memerlukan partisipasi masyarakat. Artinya sinergitas sangat dibutuhkan antara polri dan masyarakat karena masyarakat dapat berperan penting dalam aspek deteksi dini, pembongkaran dan pemantauan aktivitas terorisme b.  Salah satu upaya untuk meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri adalah dengan Polisi Pemasyarakat. Polisi Pemasyarakatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri sehingga dapat diajak bekerja sama.

## Saran
Penulis memiliki saran bahwa UU Anti Terorisme harus direvisi untuk kemudian dapat melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian

## Daftar Pustaka

## Buku
Suyono, Yoyok Ucuk, Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah
Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian di Indonesia Edisi Revisi , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,  2005.
Wahjuwibowo, Indiwan Seti, Terorisme Dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesin
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

## Jurnal
Debora Sanur, Bom Samarinda: Kinerja Intelejen Dan Program Deradikalisasi, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kajian Singkat Terhadap Iu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No.22/11/P3DI/ Nopember/2016.
Jurnal Yudhagama; Media Informasi dan Komunikasi TNI AD, Vol. 31 No. 4 Desember 2011.
Rizal Panggabean, Membangun Empati Antara Polri dan Masyarakat, Disampaikan dalam Pendidikan Sespimti Polri yang diadakan di PTIK, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.
Wahyu Wiriadinata, Pera Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Terorisme di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2April – Juni 2015.
Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

## 2015 – 201

## Internet
Agus SB., Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Te r o r i s m e , h t t p : / / n a s i o n a l . s i n d o n e w s . c o m / read/755383/18/peran-masyarakat-dalam-pencegahan- terorisme-1372466443/, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:25 Wib
IPW: Hubungan Polisi dan Rakyat Makin Memburuk, http://www.rmol.co/read/2013/06/30/116571/IPW:- Hubungan-Polisi-dan-Rakyat-Makin-Memburuk-, diakses pada tanggal 28/11/2016 Pukul 19:47 Wib
Inilah Definisi Terorisme Menurut Undang- Undang,http://satunusanews.com/2015/05/ inilah-definisi-terorisme-menurut-undang- undang/, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 13:12 Wib
Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan,  http://elearning.gunadarma.ac.id/, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 11:18 Wib
Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, http://www.interpol.go.id/id/kejahatan- transnasional/terrorisme/72-pencegahan-dan- penanggulangan-terorisme, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 14:45 Wib
Serangkaian Aksi Teror di Indonesia Sejak 2000,  http://internasional.metrotvnews.com/ read/2016/01/14/211915/serangkaian-aksi- teror-di-indonesia-sejak-2000, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 09:27 Wib
Susaningtyas Nefo H Kertopati, Terorisme dan Deteksi Dini, http://nasional.kompas.com/ read/2012/09/13/09464678/Terorisme.dan. Deteksi.Dini, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:50 Wib
h t t p : / / f i l e . u p i . e d u / D i r e k t o r i / F I P / J U R . _ P E N D . _ L U A R _ S E KO L A H / 1 9 6 1 1 1 0 9 1 9 8 7 0 3 1 0 0 1 - MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat. pdf, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 11:07