Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Boyolali

## PENGARUH GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN INDIS TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN BOYOLALI

## Ibnu Rustamji
Universitas Sebelas Maret email: benuvanimhoff@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to reveal the problems underlying the Indis architectural Style in Boyolali 1910 to 1915 which had been located at the city center and its socio-cultural influences to society living in Boyolali  village.  The  problems  formulated  in  this  study  are  to  know  the  historical  background  of Boyolali City, the development of architectural style, and its social and cultural impact towards the Indis building in Boyolali. Based on the formulated problems above, this study was methodologically designed  with  historical  research  which  typically  divided  into  heuristics,  source  criticism, interpretation,  and  historiography.  The  results  revealed  that  during  1910  to  1915  the  Indis architectures  played  a  major  impact  on  the  dynamics  of  Boyolali  where  it  was  the  dwelling  place between two different civilizations of European and indigenous cultures. The Indis architectural style buildings in Boyolali are observable at the city center in Pandanaran street of Boyolali, and around Merapi and Merbabu street. The physical appearance of the Indis architectural style found in the city sufficiently  brought  major changes  in  the  society  which is identifiable  both culturally  and socially. Among the cultural impacts were reflected through the people’s language use, science and architecture. Additionally, the Indis building brought social impacts to the society among others the emergence of both social class and social status within the people which take into account the architectural style, Indis style and education.

## Keywords: Indis architectural, Boyolali, social and culture impact

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  gaya  arsitektur  bangunan  Indis  yang berada  di  pusat  Kota  Boyolali  dan  pengaruhnya  terhadap  dinamika  sosial  budaya masyarakat Kabupaten Boyolali tahun 1910–1915. Rumusan masalah penelitan ini adalah (1) latar  belakang  berdirinya  Kabupaten  Boyolali,  (2) perkembangan gaya  arsitektur Indis  di Boyolali tahun 1910–1915, dan (3) pengaruh gaya arsitektur Indis terhadap dinamika sosial dan  budaya  masyarakat  Kabupaten  Boyolali.  Sejalan  dengan  rumusan  masalah  tersebut, penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah,  diantaranya  heuristik,  kritik  sumber, intepretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1910–1915, arsitektur  Indis  memiliki  pengaruh  cukup  besar  terhadap  dinamika  Kabupaten  Boyolali, yakni  pertemuan  dua  budaya,  antara  budaya  Eropa  dan  pribumi  sehingga  muncul perpaduan  antara  arsitektur  Jawa  dan  Eropa  melalui  ornamen  struktur  bangunan. Contohnya adalah Gedung Soos, Tangsi Militer, Landraad, dan rumah sakit militer ataupun rumah  pribadi  orang  Eropa,  hotel  dan  villa.  Dampak  dari  hal  itu  tercermin  dalam pengunaan bahasa, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Dampak sosial adalah kemunculan golongan dan status sosial masyarakat yang didasarkan atas gaya arsitektur tempat tinggal, gaya hidup Indis, dan pendidikan.
Kata kunci: gaya arsitektur bangunan Indis, Kota Boyolali, dampak sosial dan  budaya
Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Boyolali

## PENDAHULUAN
Kota  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perkembangan  desa  di  Indonesia  yang ditandai dengan budaya masyarakat yang saling berhubungan dan berkomunikasi. Hal  ini  akhirnya  melahirkan  sistem  pengetahuan,  budaya,  sosial,  ekonomi,  dan politik dan  hingga melahirkan budaya kota (Basundoro, 2012: 19). Syarat berdirinya sebuah  kota  harus  memperhatikan  beberapa  unsur,  di  antaranya  unsur  internal yakni kondisi geografis, sosial, budaya dan politik masyarakat. Sementara itu, unsur eksternal adalah proses urbanisasi. Perkembangan kota di Indonesia dimulai setelah berdirinya  beberapa  Ibukota  kerajaan  di  beberapa  wilayah.  Diantaranya  adalah Trowulan yang  merupakan  Ibukota  Kerajaan Majapahit,  Banten  yang  merupakan Ibukota Kerajaan Banten dan Kotagede yang merupakan Ibukota Kerajaan Mataram Awal (Yunus,  2004: 16).
Kota  di  Indonesia  selalu  berkembang  seiring  berjalannya  waktu.  Selain didasarkan kepada unsur pembentuk kota, kriteria itu juga didasarkan pada  unsur morfologi  pembentuk  kota.  Unsur  itu  adalah  penggunaan  lahan,  pola  konstruksi jalan, dan gaya bangunan. Awal mula berdirinya, kota tidak bisa lepas dari proses urbanisasi  yang  terjadi  (Makkelo,  2017).  Ibukota  Kerajaan  Majapahit,  Trowulan, merupakan awal berdirinya kota di Pulau Jawa yang sudah menggunakan konsep kota tradisional Jawa. Kota itu  memiliki ciri khas kraton untuk pusat pemerintahan dan kediaman raja. Alun-alun dijadikan sebagai pusat kota dan difungsikan sebagai tempat raja dan menteri untuk menghadiri upacara dan kegiatan kerajaan hingga pasar untuk perekonomian masyarakat, masjid dan benteng (Basundoro, 2012:  42).
Kota  di  Indonesia  diklasifikasikan  menjadi  kota  pesisir.  Kota  pesisir merupakan  jalur  transportasi  dan  perdagangan  barang  jasa  dari  berbagai  negara. Kota pedalaman merupakan kota agraris dan penghasil hasil bumi. Salah satu kota di  Indonesia  adalah  Banten.  Kota  ini  merupakan  kota  pesisir  yang  menjadi  jalur perdagangan. Hal ini mengakibatkan struktur kota berbeda dengan kota tradisional pedalaman di Jawa. Surakarta merupakan kota pedalaman yang berfungsi sebagai pusat  pemerintahan  wilayah  karesidenan  juga  untuk  mengumpulkan  hasil  bumi (Susanto, 2017).
Perkembangan  kota  berlanjut  hingga  periode  kolonial.  Kota  kolonial merupakan  kota  yang  dikembangkan  oleh  pendatang  dari  Eropa  di  tempat  baru saja mereka datangi (Samidi, 2017). Selanjutnya, pendatang Eropa mengembangkan daerah itu menjadi pusat pemerintahan dan pusat imperium bau atau  penjajahan hingga perdagangan. Ciri kota kolonial adalah keberadaan rumah residen, rumah
asisten  residen,  pemukiman  kolonial,  pasar,  gereja,  barak  militer,  benteng perlindungan, dan gedung Societeiet.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  perkembangan  Kabupaten Boyolali  ketika  berada  di  bawah  pemerintahan  Keraton  Kasunanan  Surakarta hingga mendapat kepercayaan pemerintahan sendiri pada awal abad ke-19. Selain itu,  hal  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  pola  pemukiman masyarakat  dan  mengetahui  perkembangan  sosial  dan  budaya  yang mempengaruhi dinamika masyarakat Kabupaten Boyolali.
Untuk mencapai tujuan itu, kajian ini memusatkan pada berbagai sumber- sumber sejarah. Sumber-sumber itu adalah beberapa arsip sezaman dan buku-buku pendukung.  Sumber  yang  dijadiakn  pendukung  kajian  ini  adalah  Staatsblaad  van Nedherlandsche  Indie  1847,  Staatsblaad  van  Nedherlandsche  Indie  1874,  Rijksblaad  van Nedherlandsche Indie 1818 dan Rijksblaad van Nedherlandsche Indie 1919. Selain itu, hal ini  juga  menggunakan  buku-buku  tekait,  diantaranya  adalah    Akihary  (1988) Architectuur en Stedebouw in  Indonesie 1870 – 1940, Zutphen, terbitan  De Walburg Press,  Soekiman  (2000)    Kebudayaan  Indis  dan  Gaya  Hidup  Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Awal Abad XVIII-Medio Abad XX), Yogyakarta, terbitan Yayasan  Bentang  Budaya,  Hadinoto  2000.  Perkembangan  Kota  di  Jawa  Abad  XVIII sampai Pertengahan  Abad  XX,  Yogyakarta,  terbitan    Ombak,  Paulus  H.  (1996) Perkembangan  Kota  dan  Arsitektur  Kolonial  Belanda  di  Malang,  Yogyakarta,  terbitan Andi  Press,    Jessup,  dan  Helen,  The  Dutch  Colonial  Villa,  Indonesia,  (MIMAR, No.13/1984).

## TEORI DAN METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  metode  sejarah  dengan  berbagai  cara. Langkah-langkah  tersebut  diantaranya  adalah  pembacaan  heuristik,    pembacaan kritik  sumber,    melakuan  intepretasi,  dan  pembacaan  historiografi.  Pembacaan heuristik  dilakukan dengan menyediakan sebuah metode, yakni penyedian sumber data dalam keadaan acak. Sumber data ini masih belum dipilih untuk digunakan atau  tidak.  Selanjutnya,  kritik  sumber  dilakukan  dengan  memberikan  sebuah langkah yang berupa memilah data baik secara teknis maupun non-teknis. Hal ini bertujuan  untuk  mendukung  penulisan  terkait.  Selanjutnya,  intepretasi  dilakukan dengan  menafsirkan  keterangan  yang  saling  berhubungan  secara  kronologis  agar dijelaskan  dengan  fakta  sejarah  yang  ada.  Teknik  analisa  menggunakan  metode deskripsi kualitatif. Langkah terakhir adalah historiografi. Langkah ini berisi proses penulisan  sejarah  yang  dihasilkan  dari  data-data  yang  sudah  dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang telah dipilih.
Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Boyolali

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Kabupaten Boyolali Masa Kolonial
Pendirian  Kabupaten  Boyolali  tidak  dapat  dilepaskan  dari  campur  tangan pemerintahan  kolonial,  terhadap  pemerintah  Kasunanan  Surakarta.  Boyolali pertama  kali  adalah  desa  yang  berdiri  di  sepanjang  jalan  utama  Surakarta  – Semarang, Desa tersebut merupakan pos sementara yang didirikan dengan tujuan supaya  pengiriman  barang  dan  jasa  dari  Surakarta  ke  Semarang  maupun sebaliknya.  Tujuannya  agar  dapat  berjalan  dengan  aman.  Pos  sementara  tersebut adalah Pos Tundhan (Staatsblad van Nedherlandsch-Indie 1847 No. 30). Pos Tundhan dikepalai oleh Tumenggung Gunung dibantu oleh Abdi Dalem Gunung bermukim di pinggir jalan raya utama Surakarta– Semarang.
Pos Tundhan ini berlangsung sejak tanggal 12 Oktober 1840 hingga perubahan status  menjadi  Kabupaten  Gunung  Pulisi  Boyolali  pada  tahun  1847.  Keadaan  Pos Tundhan  sering  terjadi  beberapa  kekacauan.  Hal  ini  membuat    Sunan  dan pemerintah Belanda membuat peraturan baru mengenai pemerintahan dhusun atau pemerintahan luar negara. Peraturan tersebut atas dasar pemerintah Bale Mangoe sudah  tidak  dapat  mengurusi  masalah  pemerintahan.  Tanggung  jawab pemerintahan di tangan Sunan tetapi dipercayakan kepada Patih dibantu dengan Bupati. Peraturan tersebut muncul tahun 1847.
“Kang  kapratjaja  angetrapake  bebeneran  ana  ing  karaton  Soerakarta  :  1)  ing Kadipaten; 2) ing Pradoto; 3) ing Soerambi apadene bebeneran Bale Mangoe saiki kasowak”.
Berdasarkan  perjanjian  tersebut,    Bupati  Gunung  Pulisi  ditetapkan  oleh sunan  dengan  persetujuan  Pemerintah  Belanda  yakni  Residen  Surakarta. Berdasarkan dari Staatsblad van Nedherlandsch-Indie 1847 No. 30 tersebut, Pemerintah Kasunanan  Surakarta  membentuk  enam  daerah  Kabupaten  Gunung.  Hal  ini berfungsi  sebagai  pembantu  pelaksana  pemerintahan  daerah.  Para  bupati  pulisi diberikan tugas mengatasi masalah keamanan dan ketertiban daerah.
Seiring berjalannya waktu dan masalah semakin rumit di Kabupaten Gunung Pulisi,  Belanda  merubah  Peraturan  Tanggal  24  Maret  1854  No.  615  menjadi peraturan  Pemerintah  Kasunanan  1854  No  I.  Perubahan  tersebut  tertuang  pada Staatsblad van Nedherlandsch-Indie 1854 No. 32. Statua tersebut  menjelaskan pendirian Pengadilan  Pradata  pada  setiap  kabupaten,  dalam  mana  Bupati  Pulisi  sebagai residen  dan dibantu dengan kaum atau rakyat pribumi. Boyolali  pada waktu itu
merupakan  wilayah  Kasunanan  Surakarta.  Hal  ini  yang  menjadikan  Pengadilan Pradata tersebut juga didirikan di Boyolali.
”Ing  Kaboepaten  Klaten,  Ampel,  Bojolali,  Kartosuro,  lan  Sragen  apadene Kawadanan ing Larangan, kadodokan Pangadilan ingaran Pradoto Kaboepaten”.
Tujuan  pendirian  pengadilan  ini  dikarenakan  masih  sering  terjadi pelanggaran.    Pemerintah  Kasunanan  dan  Pemerintah  Kolonial  pada  tahun  1874 menyerahkan sepenuhnya kepada Pradata Kabupaten. Serah terima tersebut terjadi pada tanggal 8 September 1874 dan tertuang pada Staatsblad van Nedherlandsch-Indie 1874  No.  209,  yang  berisi  tentang  pelaksanaan  ketertiban  dan  keamanan  setiap kabupaten.  Tahun  1874  merupakan  perdirian  Pengadilan  Pradata  Kabupaten sekaligus penempatan wakil Belanda dengan pangkat Asisten Residen di Boyolali. Dengan adanya asisten residen, hal ini menegaskan adanya Abdi Dalem Kasunanan dan Abdi Dalem Gupermen.
Abdi  Dalem  Kasunanan  di  bawah  kuasa  Bupati  Pulisi.  Abdi  Dalem Gupermen  di  bawah  kekuasaan  asisten  residen.  Sejak  dipimpin    asisten  residen, bupati  memiliki  dua  atasan  yakni  patih  dalem  dan  asisten  residen.    Tahun  1918 terjadi penggantian nama Bupati Pulisi dan para abdi dalem menjadi Abdi Dalem Pangreh  Praja.    Hal  ini  didasarkan  pada Pranata  Pepatih  Dalem  No.  383,  Rijksblaad Surakarta  1918  No.  23.  Isi  dari  Pranata  Pepatih  Dalem  tersebut  adalah  sebagai berikut.
“Para Abdi Dalem Wadono Kaliwon Panewoe Mantri sapanoenggalane,kang saiki kaaranan  golongan  poelisi,  nanging  kang  koewajiban  oega  nindakake  babagan paprentah ikoe ing samengko djonge golongan Abdi Dalem maoe kasalinan aran : Abdi Dalem Pangreh Projo”.
Dengan  berubahnya  status  Kabupaten  Gunung  Pulisi  Boyolali  menjadi Kabupaten  Pangreh  Praja,  kepala  pemerintahan  dipimpin  oleh  Bupati  Pangreh Praja, Bupati  Anom, wedana, dan  asisten wedana  pada  tanggal  12  Oktober  1918. Kabupaten  Pangreh  Praja  Boyolali,  pada  masa  kolonial,  terdiri  dari  masyarakat berbagai  ragam  masyarakat,  yakni  mulai  dari  masyarakat  Eropa,  pendatang, dan masyarakat pribumi. Mereka mewakili budaya dari tiap-tiap golongan. Masyarakat yang beraneka ragam tersebut menyatu dalam satu kota yakni Kabupaten Pangreh Praja  Boyolali.  Namun,  status  sosial  dari  masing-masing  golongan  berbeda  dan ditempatkan di beberapa sudut kota. Hal ini sekaligus menandakan adanya upaya pemisahan  atau  segresi  etnisitas.  Fakta  ini  merupakan  suatu  kebijakan  dari pemerintah  kolonial  yang  berhubungan  dengan  identitas  dalam  masyarakat kolonial.
Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Boyolali

## Perkembangan Arsitektur Indis di Kabupaten Boyolali
Arsitektur  merupakan  unsur  penting  yang  mendukung  perkembangan sebuah  kota.  Kota  umumnya  dapat  dilihat  dan  diberi  karakteristik  dari  identitas gaya  bagunan  ataupun  penataan  kota.    Gaya  arsitektur  Eropa  yang  masuk  ke Indonesia  tidak dapat berdiri  tanpa  dukungan  dari  kolonialisasi  bangsa Eropa  ke dalam  negeri jajahan. Kehadiran gaya arsitektur Eropa yang menojol ini dipadukan dengan arsitektur tradisional baik Jawa maupun Cina. Hal ini merupakan sebuah pembaruan terutama dalam hal gaya hidup. Penyebutan terhadap gaya arsitektur kolonial  yang  sesuai  dengan  kondisi  setempat  berbeda–beda.    Menurut  pakar, Berlage  menyebut  sebagai  Europe  Bouwkunts.  Sementara  itu,  Van  de  Wall menyebutnya sebagai Indische Huizen (Sumalyo, 1997: 91-93).
Pemerintah  kolonial  Belanda  dalam  mendirikan  tempat  tingal,  awalnya, menerapkan  gaya  arsitektur  Eropa.  Akan  tetapi,  gaya  arsitektur  yang  dibawa Belanda  ternyata  tidak  memiliki  kesesuaian  untuk  mengatasi  kondisi  iklim Indonesia yang berbeda dengan negara Eropa. Belanda harus mengaplikasikan gaya arsitektur  Eropa  dengan  arsitektur  Jawa.  Hal  ini  lah  yang  pada  akhirnya  sering disebut dengan  arsitektur Indis. Arsitektur  Indis ini pada  akhirnya  menjadi  salah satu  penanda  fisik  dari  kemunculan  budaya  Indis  yang  pada  perkembangannya akan  menjadi  budaya  kota  atau  urban  culture.  Perkembangan  arsitektur  Indis  di Boyolali  disesuaikan  dengan  perkembangan  arsitektur  di  Hindia  Belanda  secara keseluruhan  (Pusparini,  et.al.,  2006:  11-29).  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  periodisasi sebagai  berikut  ,  yakni  abad  ke-16  sampai  dengan  masa  awal  1800,  1800  sampai dengan 1902, 1903  sampai dengan 1920, dan 1920  sampai dengan 1940.
Setiap periode perkembangan arsitektur Indis di Hindia Belanda tidak hanya menghasilkan gaya  arsitektur  tempat  tinggal dan  pemerintahan  saja.  Akan  tetapi, tiap periode itu  juga memberikan kontribusi yang besar terhadap arsitektur sendiri. Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  sumbangan  dalam  sistem  atau  ekologi  artitektur, meliput penataan fisik kota dan manusia yang ada di dalamnya. Sebagai salah satu bukti  adalah  kelahiran  arsitek-arsitek  yang  mendapatkan  pendidikan  di  Belanda. Mereka  memberikan  kontribusi  bagi  Hindia  Belanda  melalui  penataan  kota  dan karakteristik  bangunan  kota.  Selain  arsitek,  keadaan  tersebut  juga  muncul Departemen Burgerlijke Openbare Werken (Akihary, 1988: 18).
Arsitektur  Indis  1870-1909  di  Boyolali,  Indische  Empire  Style.  Masa  ini  sering disebut  dengan  Indische  Empire  Style.  Periode  ini,  terutama  pada  era  1900-an, merupakan  awal  kebijakan  politik  liberal.  Hal  ini  dikarenakan  kemunculan  dan kemenangan golongan liberal di Eropa sehingga modal asing banyak yang masuk
ke  tanah  jajahan.  Selain  itu,  gagasan  liberalisme  juga  mulai  menghapus  sistem culturslelsel. Sebagai pengantinya, undang-undang agrarian diterapkan. Kedatangan masyarakat  Eropa  ke  tanah  jajahan  karena  adanya  kebebasan  arus  modal memunculkan  dan  membangkitkan  sektor  industry,  terutama  perkebunan  dan sektor  material  alam.    Sebagai  akibatnya,  kehadiran  mereka  juga  disesuaikan dengan  kebutuhan  di  Kapubaten    Boyolali.    Masa  akhir  abad  ke-19,  kemunculan ekspansi kolonial Belanda ke Jawa, selain melahirkan budaya kota, memunculkan gaya arsitektur Indis yang pertama, Indische Empire Style atau Dutch Colonial Villa (Hadinoto, 1994: 8).
Gaya arsitektur ini berkembang pada Masa Daendels di Jawa, yakni tahun 1908- 1913. Gaya ini merupakan intepretasi dari gaya arsitektur Eropa  pada pertengahan abad  ke-18  (Hadinoto,  1995:  131).  Hal  ini  bertujuan  untuk  menggantikan  tempat tinggal yang bergaya landhuizen  dengan corak Neo-Klasik. Arsitektur Indies mulai berkembang setelah proses kolonialisasi yang memasuki wilayah pedalaman Jawa. Pada Masa Daendels 1808-1811, mereka mulai mendirikan bangunan tempat tinggal yang bergaya  empire  Prancis dan    bercorak  neoklasik.  Gaya  ini    akhirnya disebut dengan landhuizen (Hadinoto, 1994).
Bangunan  bergaya  Indische  Empire  di  Boyolali  diterapkan  pada  bangunan pemerintahan.    Salah  satu  dari  contoh  gaya  tersebut  adalah  landraadgebouw  atau gedung  pengadilan.  Gaya  arsitektur  bangunan  itu  memiliki  karaktersitik diantaranya  adalah  memiliki  garis  simetris  dengan  langit-langit  tinggi,  terbuka, memiliki  plafond  tinggi,  dan  beratap  perisai.  Selain  itu,  bangunan  tersebut  juga memiliki  aksesoris  seperti  barisan  kolom  berkepala  model  ionic  dan  doric  pada beranda depan dan belakang. Sementara itu, ruang utama  pada jenis bangunan ini diapit  dengan  kamar  bagian  kanan  dan  kiri  dengan  menggunakan  tembok  tebal. Penggunaan  lantai  marmer  menjadi  ciri  yang  khas  dari  bangunan  ini  dan  juga dilengkapi  bangunan  pendukung  seperti  galeri  (Hadinoto  1996,  Soehargo,  1996: 143).
Arsitektur  Transisi  tahun  1910-1915  di  Boyolali,  awal  abad  ke-20  di  Hindia Belanda,  masyarakat di  jawa  mengalami berbagai  perubahan.  Perubahan  tersebut terjadi  karena  perkembangan  teknologi  dan  perubahan  social.  Sementara  itu, perubahan  sosial  terjadi  akibat  dari  kebijakan  politik  pemerintahan  kolonial Belanda.  Kebijakan  pemerintah  terhadap  sistem  culturstelsel  pada  1830-1870  telah ditiadakan.  Pemerintah  kolonial  menggantinya  dengan  Undang-Undang  Agraria pada masa politik liberal 1870. Sementara itu, tahun 1901-1905  telah ditetap politik
Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Boyolali
etis  atau  balas  budi  akibat  kemenangan  golongan  liberal.  Sebagai  akibatnya, undang-undang desentralisasi mulai diberlakukan.
Kebijakan  tersebut  juga  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan terhadap  arsitektur  pembentuk  morfologi  kota.  Kebijakan  pemerintah  kolonial  di Hindia  Belanda  pada  awal  abad  ke-20  adalah  penerapan  politik  etis.  Hal  ini bertujuan  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  pribumi  dan  Belanda sendiri.  Kebijakan  tersebut  diantaranya  adalah  edukasi,  imigrasi,  dan  irigasi. Edukasi  dilakukan  dengan  cara  mengirimkan  anak  raja  dan  priyayi  untuk bersekolah  di  Eropa,  yakni  Belanda.  Imigrasi  dilakukan  dengan  tujuan  agar masyarakat pribumi dapat bersahabat dengan masyarakat Eropa atau yang lainnya. Irigasi  dilakukan  dengan  cara  pembuatan  saluran  air  dan  parit-parit  kecil  untuk memperlancar  arus  air  karena  Belanda  menggunakan  air  sebagai  saran  dan prasarana yang wajib pada masa itu.
Gaya  arsitektur  Indis  yang  berkembang  di  Kraton  Kasunanan  juga berkembang di Kabupaten Boyolali. Hal ini terlihat pada bangunan tempat tinggal asisten residen dan bangunan–bangunan  lain di Boyolali.  Boyolali  sebagai  bagian wilayah  Karesidenan  Surakarta  berkembang  setelah  pemerintahan  Keraton Kasunanan  Surakarta  sejajar  dengan  kota-kota  lain  seperti  Semarang  dan Yogyakarta.  Perkembangan  Boyolali  ditandai  dengan  peningkatan  dan pembangunan  kota  demi  kesejahteraan  rakyat.  Peningkatan  tersebut  ditandai dengan pendirian  bangunan  pemerintahan.  Selain  itu,  hal ini juga didukung  oleh tempat tinggal mereka. Sebagai akibatnya, gaya arsitektur Barat dengan arsitektur tradisional  Jawa  mengalami  percampuran  atau  hibrid..  Hal  tersebut  terlihat  pada gedung  sekolah,  gedung  pemerintahan,  societeiet,  gedung  bioskop,  rumah  dinas, rumah pribadi, rumah sakit, landraad dan lain sebagainya.
Proyek  pembangunan  gedung-gedung  di  wilayah  Karesidenan  Surakarta diserahkan  kepada  kantor pemerintahan  Bale Kretatra dari  Kasunanan  Surakarta. Sementara itu, pembangunan untuk gubernemen diserahkan kepada Departement Pekerjaan  Umum  B.O.W  atau  jasa  arsitek  profesional  lain.  Berdasarkan  Laporan Keuangan tanggal  1923 dari Residen kepada Kasunanan Surakarta tentang Kantor Asisten Residen di Boyolali, De Sprus menyatakan  sebagai Architeek B.O.W Solo, Berkas  Mengenai  Biaya  Pembangunan  Kantor  Residen  di  Boyolali  Tahun  1923,  koleksi BARPUS Provinsi Jawa Tengah No. 500.
Gaya arsitektur bangunan Indis pada masa kolonial banyak yang digunakan sebagai  simbol  atas  status  sosial  dari  masyarakat  pribumi.    Simbol–simbol  status sosial  tersebut  terlihat  pada  penggunaan  seperti  tiang  penyangga,  hiasan  atap,
makelaar,  timpanon,  dan  fasial  board.  Kesemuanya  itu  memiliki  simbol  sebagai pengungkapkan pilihan gaya hidup pada masanya.
Tiang  peyangga  menjadi  ciri  yang  khas  dari  gaya  hidup  ini.  Umumnya, bangunan tempat tinggal dan pemerintahan baik asisten residen, kepatihan, kantoor regent, dan kantoor  kontrolir selalu menggunakan tiang penyangga. Tiang Penyangga tersebut  bergaya  doria,  ionic,  dan  lainnya.  Tiang  ini  terdiri  atas  susunan  kapital, kolom dan pedestal (Soekiman, 2000: 300). Tiang penyangga tersebut memiliki arti kekuatan atau kekuasaan Belanda terhadap penduduk Hindia Belanda yang sangat kuat dan besar.
Hiasan  atap  dan  kemuncak  pada  setiap  bangunan  di  Kabupaten  Boyolali memiliki maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan pemilik gedung. Mereka yang memiliki  gedung  yang  terdapat  hiasan  atap  dan  kemunak  adalah  para  pejabat tinggi  dan  masyarakat  golongan  kelas  atas.  Setiap  bangunan  tempat  tinggal  dan pemerintahan  berbeda  satu  sama  lain.  Akan  tetapi,  gaya  arsitektural  mewakili zaman Eropa kuno. Berikut adalah beberapa hiasan yang dimiliki beberapa rumah Indis  di  Boyolali  dan  Hindia  Belanda  secara  keseluruhan  adalah  mata  angin (windwijzer), makelaar, timpanon, dan facial board.
Mata angin  umum menjadi penunjuk angin. Penunjuk mata angin ini biasa berada di atap bangunan. Bentuk dari mata angin  beraneka ragam sesuai dengan produksi  waktu  itu.  Beberapa  kota  di  Jawa  masih  ditemukan  bagunan  yang menggunakan penunjuk mata angin meskipun sekarang hanya digunakan sebagai hiasan  atau  simbol  kemewahan.  Sementara  itu,  bangunan  Indis  di  Kabupaten Boyolali  jarang  ditemukan  penggunaan  windwijzer  ini.  Sementara  itu,  makelaar merupakan papan kayu dengan panjang satu meter. Benda ini ditempelkan secara vertikal  pada  fasad  depan  bangunan.  Hiasan  ini  berada  di  depan  rumah  yang berbentuk  segitiga  bagian  dari  serambi  depan.  Hiasan  ini  di  Kabupaten  Boyolali cukup  banyak  digunakan  terutama  bangunan  tempat  tinggal  dan  kantor pemerintahan.  Jadi,  pengunaan  mata  angin  berbanding  terbalik  dengan penggunaan  makelaar  di  Kabupaten  Boyolali.  Makelaar  lebih  dominan  bila dibandingkan mata angin.
Sementara  itu,  timpanon  merupakan  hiasan  fasade  depan  tempat  tinggal. Hingga  saat  ini,  benda  ini  masih  banyak  digunakan  pada  bangunan,  terutama tempat tinggal dan kompleks pemerintahan. Timpanon merupakan istilah lain dari gable,  yakni  kuda-kuda  yang  berbentuk  segitiga.  Umunya,  benda  inidigunakan sebagai  serambi.  Facial  Board  merupakan  papan  kayu  berukir  dengan  panjang kurang lebih dua meter. Benda ini dipasang untuk menyesuaikan dengan bentuk

## Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya
Masyarakat Kabupaten Boyolali
fisik dari tempat tinggal. Hiasan facial board ini berada di bagian depan rumah dan berada  di  ketinggian  yang  sama  dengan  tinggi  tembok.  Facial  board  ini  biasanya berbentuk rukiran lingkaran  dan diapit dua segitiga kecil terbalik. Jadi, pengaruh penggunaan timpanon lebih dominan dan sampai saat ini masih terus digunakan bila dibandingkan dengan facial board (bdk. Estin, Antariksa, dan Suryasari, 2016:57).
Berikutnya  adalah  hiasan  kaca  patri.  Hiasan  kaca  patri  ini,  pada  awalnya, hanya  digunakan  untuk  gereja-gereja  klasik  di  Eropa.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan  kesan  mewah.  Sebab,  dari  hiasan  kaca  patri  itu  akan  memunculkan pantulan  sinar  matahari  yang dibiaskan  pada kaca patri yang berwarna-warni ke dalam ruangan gereja. Perkembangan hiasan kaca patri ini diawali oleh masyarakat Hindia  Belanda  di  Batavia.  Mereka  menggunakannya  sebagai  penghias  rumah mereka.  Sementara itu, bangunan Indis di Kabupaten Boyolali sebagian juga ada yang  menggunakan  hiasan  ini.  bahkan,  hingga  kini,  hiasan  kaca  patri  ini  masih dipakai sebagai hiasan di gereja.

## Pemetaan Kawasan Bangunan Indis di  Kabupaten Boyolali
Seperti yang telah dijelaskan,  kota atau Kabupaten Boyolali  pada awalnya adalah sebuah desa yang berkembang menjadi kota pemerintahan dan militer. Hal ini  terlihat  pada  pendirian  tangsi  militer  yang  lengkap  dengan  benteng,    yang berdiri tahun 1883 dengan nama Benteng Renovatum 6 . Benteng ini berdiri tepat di jalur  pos,  yakni  jalan  utama  Semarang–Surakarta.  Kabupaten  Boyolali  berbeda dengan Kota Surakarta maupun kota kolonial lain seperti Semarang dan Malang. Perbedaan  tersebut  didasarkan  atas  keberadaan  alun–alun  sebagai  ruang  publik. Kabupaten  Boyolali  tidak  memiliki  alun-alun  atau  desain  alun-alun  seperti  kota kolonial yang lainnya.
Pusat  pemerintahan  dan  tempat  tinggal  masyarakat  Eropa  di  Kabupaten Boyolali berada di sepanjang Jalan Raya Pos. Sekarang, tempat itu  dikenal dengan Jalan  Pandanaran.    Jalan  itu  ditandai  dengan  keberadan  gedung  sosieteiet  yang menghadap  jalan  utama.  Kabupaten  Boyolali  sebelum  di  bawah  kontrol pemeritahan  kolonial  sudah  memiliki akses  menuju  tiga jurusan  yakni  Surakarta, Semarang dan Magelang. Ketiga askses tersebut memusat ke satu titik yakni pusat Kota  Boyolali.    Masyarakat  Eropa  yang  tinggal  di  kota  itu  tinggal  menerusakan penataan kotanya. Penataan kota dilakukan  dengan mengikuti pola radial seperti kota-kota  di Eropa (Yunus, 2004: 25).
Pusat  pemerintahan  dan  tempat  tinggal  masyarakat  Eropa  di  Kabupaten Boyolali  berada  di  sepanjang  Jalan  Raya  Pos  atau  sekarang  dikenal  dengan  Jalan Pandanaran, dengan gedung sosieteiet menghadap jalan utama. Boyolali sebelum di bawah  kontrol  oleh  Belanda  sudah  memiliki  akses  menuju  tiga  jurusan  yakni, Surakarta,  Semarang dan  Magelang.  Ketiga  askses  tersebut  memusat  ke  satu  titik yakni pusat kota Boyolali.
Masyarakat  Eropa  yang  tinggal  di  kota  itu  menjadikan  alun-alun    sebagai pusat kota (Catanse, 1988: 35). Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari enam desa  di  bawah  wilayah  Keraton  Kasunanan  Surakarta.    Dalam  perkembanganya, daerah ini akhirnya berada di bawah kontrol patih selaku wakil keraton dan asisten residen  selaku    wakil  pemerintah  Belanda.  Dengan  demikian,  Bupati  Boyolali memiliki dua atasan,  yakni patih dan asisten residen. Selanjutnya, dalam hal urusan masyarakat,  sistem  pemerintahan  kota ini   dibagi dalam  dua  urusan,  yakni  patih yang bertangung jawab untuk urusan internal adat atau tradisi masyarakat. Asisten residen  bertanggung  jawab  mengurusi  permasalahan  sosial,  kriminal,  dan hubungan luar dalam masyarakat.
Selain menetapkan pejabat asisten residen di Boyolali, pihak  pemerintahan kolonial  juga  menetapkan  kebijakan  tentang  penempatan  Pengadilan  Pradhata  di setiap desa. Hal ini bertunjuan untuk membantu penyelesaian masalah yang timbul dalam  masyarakat.  Pengadilan  Pradhata  ini  merupakan  pengadilan  pertama  dan satu-satunya di Kabupaten Boyolali pada masa kolonial Belanda di Surakarta. Hal ini    sekaligus  menunjukkan    pembaharuan  terhadap  pengadilan  yang  terdahulu, Pengadilan Surambi (Staatsblad van Nedherlandsch-Indie 1874 No 209).
Gedung pemerintahan yang berada di Kabupaten Boyolali yang lain adalah Kantor Bupati Gunung Pulisi Boyolali atau kantor kabupaten, landraadgebouw, tangsi militer, militaire geneskundige dients, gedung hulppostkantoor, kompleks kepatihan dan kompleks  kawedanan.  Selain  pendirian  gedung  pemerintahan  dan  militer  yang berpusat  di  pusat  kota  Boyolali,  kabupaten  ini  juga  memiliki  beberapa  gedung sekolah. Gedung sekolah itu dibedakan untuk masing-masing golongan masyarakat di Kabupaten Boyolali waktu itu.
Europe  School  adalah  sekolah  khusus  untuk  anak  bangsawan  Eropa  dan elite  pribumi.  Holland  Inlander  School  adalah  sekolah  yang  dikhususkan  untuk anak  Indo–Eropa.  Sekolah  Rakjat  yang  dirubah  menjadi  Sekolah  Dasar  Putri dikhususkan untuk pribumi (Prayudi dan Salindri, 20105). Gedung sekolah tersebut berdiri di Jalan Merapi atau lebih tepatnya sebelah barat pusat Kota Boyolali.

## Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya
Masyarakat Kabupaten Boyolali
Segresi  identitas  dan  etnis  tgidak  hanya  ditunjukkan  melalui  pendidikan, tetapi  juga  melalui  tempat  pemakaman.  Kabupaten  Boyolali  memiliki  beberapa pemakaman  yang  diperuntukan  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  status  dan golongan  sosialnya.  Pemakaman  itu  diantaranya  adalah  bong,  kerkkof,  dan pemakaman  biasa.    Bong  dan  kerkhof  merupakan  istilah  yang  digunakan  oleh masyarakat  pribumi  untuk  membedakan  antara  pemakaman  atau  kuburan  Cina dan Eropa. Keduanya memiliki ciri dan lokasi yang berbeda.
Masing-masing  pemakaman  memiliki  ciri khas.  Bong di  Kabupaten Boyolali mayoritas  berada  di  atas  bukit.  Sekarang  ini,  pemakaman  atau  kuburan  bong berganti nama menjadi Pasar Burung Ngebong. Pemakaman Eropa di  Kabupaten Boyolali  memiliki  keunikan  tersendiri.  Keunikan  itu  dilengkapi  dengan  gapura besar dan bertuliskan “Memento Mori”.
Selain  sepanjang  jalan  Semarang–Surakarta  atau  pusat  Kota  Boyolali, bangunan berciri khas kolonial juga ditemukan di Jalan Merapi dan Merbabu saat ini.  Mayoritas  gedung  tersebut  ditempati  oleh  keturunan  keluarga  dari  nenek mereka atau beberapa generasi.  Nmaun, kini, bangunan itu sudah beralih tangan ke pemerintah maupun swasta. Mayoritas bangunan pemerintahan dan tempat tinggal masyarakat  Eropa  di  Kabupoaten  Boyolali  berdiri  pada  tahun  1910–1915. Karakteristik bangunan itu memiliki lantai yang bermotif bunga atau tegel bermotif. Selain  itu,  plafond  tinggi  dengan  tembok  tebal    dan  penggunaan  tiang–tiang penyangga yang kokoh  juga menjadi cirinya. Daun jendela pintu yang besar dan tinggi sebagai pemberi pencahayaan sdan penerangan pada ruang pada siang hari adalah karateristik yang tidak tertinggal (Helen, 1984: 35-42).
Beradsarkan  pada  kasus  bangunan  Indis  di  Kabupaten  Boyolali  tersebut, gaya  arsitektur  Indis  tidak  dapat  dipisahkan  dari  lingkungan  dan  keadana sosialnya, terutama dalam konteks ini adalah budaya Indis sehingga memunculkan gaya  bangunan  Indis.  Definisi  budaya  Indis  sendiri  adalah  percampuran  budaya masyarakat Eropa dengan budaya masyarakat pribumi. Dalam konteks ini, budaya Indis dapat dipanang sebagai budaya hibrid ataupun metizo. Keduanya bercampur untuk menyesuaikan keadaan baik dari segi fisik dan fungsi sosialnya. Dari sisi fisik, aristektur  di  Kabupaten  Boyolali  dapat  menjadi  contohnya.  Meskipun  demikian, karakteristik fisik ini juga dapat diungkapkan sebagai rangka fungsi ekologis dan kultural  atau  sosial.  Gedung  pemerintahan  dan  bangunan  tempat  tinggal merupakan  dampak  dari  munculnya  budaya  Indis.  Hal  ini  ditandai  dengan bangunan  rumah  masyarakat  Eropa  dan  priyayi  pribumi  yang  digambarkan
mewah lengkap dengan perabotan rumah tangga yang lengkap. Simbol fisik dari benda tersebut  menunjukan status sosial yang berbeda.
Gaya  arsitektur  rumah  mereka  cenderung  mengadopsi  unsur  tradisional Jawa. Hal ini  disesuaikan dengan kondisi iklim setempat atau gaya arsitektur Indis. Pada tahun 1900,  kebijakan politik etis mulai diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di  Jawa.  Seiring berjalanya waktu  di  tahun  1903,  kebijakan desentralisasi diberlakukan oleh Pemerintah Belanda di Kota Batavia. Dengan keputusan itu, hal ini memberikan kewenangan untuk kotamadya mengatur pemerintahanya sendiri. Dengan adanya kebijakan tersebut, kotamadya atau gemeente di Jawa berkembang menghasilkan kota kolonial modern.
Kabupaten  Boyolali    pada  awalnya  adalah  sebuah  desa  di  wilayah Karesidenan  Surakarta.  Seiring  berjalanya  waktu,  daerah  ini    berubah  menjadi Kabupaten Pangreh Praja Boyolali dengan bupati pertama yakni RNg Sutanegara. Awal  pemerintahannya,  Boyolali  dipegang  oleh  patih  kasunanan.  Jabatan  itu berada  di  bawah  pengawasan  asisten  residen  selaku  wakil  dari  residen  belanda. Secara tidak langsung, pemerintahan Boyolali dipengang oleh asisten residen yang membawahi beberapa kontrolir.
Kedatangan  Belanda  di  Surakarta  membawa  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap perkembangan Kabupaten Boyolali. Pengaruh itu  terutama dalam bidang gaya  arsitektur  bangunan  pada  abad  ke-20.  Gaya  arsitektur  pertama  kali  adalah indische empire style.  Gaya ini diperkenalkan oleh Daendels. Gaya ini memiliki ciri khas,  yakni  i  serambi  depan  dan  belakang,  central  room  dengan  kamar  samping, memiliki  kolom  tinggi,  dan  plafond  yang  tinggi.  Bentuk  dan  struktur  bangunan bergaya Indis juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat pendukungnya.

## SIMPULAN
Perkembangan  Kabupaten  Boyolali  terjadi  seiring  dengan  berkembangnya gaya arsitektur Indis di Hindia Belanda pada awal abad XX. Hal tersebut ditunjukan dengan peninggalan bangunan bergaya Indis di Boyolali. Perkembangan kemajuan bangunan  pemerintahan  dan  rumah  tinggal  masyarakat  Eropa  di  Boyolali  juga mempengaruhi kemajuan di bidang pendidikan dan transportasi di Kota Boyolali. Hal  ini  sebagai  akibat  dari  diterapkannya  kebijakan  di  bidang  pendidikan  oleh pemerintah  Belanda.  Kebijakan  ini  memiliki  maksud  dan  tujuan  untuk meningkatkan kehidupan rakyat pribumi dan Eropa khususnya.  Sebagai akibatnya,

## Ibnu Rustamji – Pengaruh Gaya Arsitektur Bangunan Indis terhadap Aspek Sosial dan Budaya
Masyarakat Kabupaten Boyolali
beberapa  sekolah  didirikan  dan  disesuaikan  berdasarkan  golongan.  Pusat  Kota Boyolali  memiliki  beberapa  bangunan,  diantaranya  villa  Merapi,  societeiet,  tangsi militer, benteng, militaire geneskundige dients dan landraad.

## DAFTAR PUSTAKA
Akihary, H. (1988). Architectuur en Stedebouw in Indonesie 1870 – 1940. Zutphen: De Walburg Press.
Estin,  N.  Antriksa,  dan  Suryasari,  N.  (2016).  “Karakteristik  Visual  Bangunan Kolonial Belanda di Jalan Pemuda Depok”, Aristektur e-Journal, 9, (2), 2016, 52-59
Hadinoto  (1996). Perkembangan  Kota dan Arsitektur  Kolonial Belanda  diSurabaya 1870 hingga  1940,  Surabaya:  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra dan Andi Press.
Hadinoto. (2000). Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX, Yogyakarta: Ombak.
Jessup, H. (1984). The Dutch Coloniall Villa, Indonesia,  MIMAR, No. 13/1984
Makkelo, I.D. (2017). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografi dan Tematis.
Lensa Budaya,  12, (2) Oktober 2017, 03-11
Prayudi,  .G.M.  dan  Salindri,  D.  (2015).  “Pendidikan  pada  Masa  Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942” Publik Budaya, 1, (3), Maret 2015, 20-34
Soehargo, P.H. (1996). Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang,
Yogyakarta: Andi Press.
Soekiman, D. (2000). Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa  (Awal  Abad  XVIII-Medio  Abad  XX),  Yogyakarta:  Yayasan BentangBudaya.
Sumalyo, Y. (1997). Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Sumidi.  (2017).  Surabaya  Sebagai  Kota  Kolonial  Modern  pada  Akhir  Abad  ke-19; Industri,  Transportasi,  Pemukimandan  Kemajemukan  Masyarakat,  Mozaik Humaniora, 17, (1), 2017, 157-180
Susanto.  (2017). Nuansa  Kota  Kolonial  Surakarta  Awal  Abad  XX:  Fase Hilangnya Identitas Lokal, Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2, (1), 2017, 4-18
Yunus, H.S. (2004). Struktur Tata Ruang Kota, Yogyakarta: Ombak.
Arsip sebagai Sumber Data:
Koewajibanipoen Boepati Politie.
Koewajibanipoen Habdidalem Boepati Pangrehpradja.
Rijksblad Soerakarta 1918, No. 23. Tanggal 12 Oktober 1918 angka 383.
Rijksblad Soerakarta 1919, No. 24. Tanggal 12 Oktober 1918 angka 384. Staatsblad van Nedherlandsche-Indie 1847, No.30.
Staatsblad van Nedherlandsche-Indie 1874, No. 209.
Serat  Perdjadjian  Dalem  Ingkang  Sinoehoen  Kandjeng  Soesoehoenan  Kaping  VII  Kalijan Kandjeng Goeperment Walandi-Nederland Bab Pangadilan Pradoto, Kadipaten, Soerambi.
Serat Kontrak Perdjandjian Ingkang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono IX Kalijan Kandjeng Goevernement Tahoen 1874 Kamot Ing Serat Staatsblad 1874, No.209.
Serat Angger Ingkang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoeboewono VII, (Serat Angger Goenoeng).