Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa
1 Jossie Moudy Cherfie Lombogia, 2 Abdul Rahman Dilapanga, 3 Wilson Bogar
1 Ilmu Administrasi Negara Program Pascasarjana,Universitas Negeri Manado
2 Ilmu Administrasi Negara,Universitas Negeri Manado Email: jossielombogia02@gmail.com, abdulrahmandilapanga@unima.ac.id wilson.bogar@yahoo.com
Abstrak .  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  perangkat  pelayanan  publik  yang  diangkat  dan digaji oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa: 1) Belum terpenuhinya kriteria kuantitas yang dibutuhkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa. 2) PNS masih belum taat dan patuh terhadap jam kerja yang telah ditentukan. 3) Pimpinan masih belum konsisten dalam memberi arahan dan teguran kepada pegawai yang terlambat. 4) Penentuan jabatan dengan menggunakan merit system masih belum optimal dilaksanakan.. 5)  PNS  belum  mengetahui  dan  memahami  secara  keseluruhan  landasan  aturan  dan  tupoksi  yang  dipakai tentang Disiplin PNS. 6) Pelanggaran disiplin PNS masih sering dilakukan Pegawai. 7) Penerapan sanksi oleh Pimpinan masih belum optimal dan implementor belum mengetahui secara detail bentuk sanksi yang diberikan kepada  PNS  yang  melanggar  aturan.  8)  Pegawai  masih  belum  bertanggung  jawab  secara  penuh  dalam menjalankan tugasnya dan masih banyak pegawai atau pimpinan yang tidak sesuai kompetensi pendidikan dan keterampilan  yang  dimilikinya.  Saran  yang  diberikan  sebaiknya  PNS  yang  ada  harus  lebih  meningkatkan kepedulian terhadap jam kerja yang  telah ditetapkan dan Pengawasan kepada PNS harus  lebih ditingkatkan secara maksimal.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Disiplin PNS, PP 53 2010

## PENDAHULUAN
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  terdiri dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  PPPK (Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja).  ASN merupakan perangkat pelayanan publik  yang  diangkat  dan  digaji  oleh pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas-tugas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara. PNS  yang  mempunyai  disiplin  kerja  yang tinggi bisa menjadi harapan bagi warga negara dan  negara  itu  sendiri  untuk  mencapai  tujuan suatu  instansi  pemerintah,  oleh  karena  itu disiplin merupakan keharusan bagi setiap PNS agar dapat tercapai tujuan organisasi berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sebagai aparatur Negara, PNS
berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh
kesetiaan  dan  ketaatan  kepada  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara  dan pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai pelaksana perundang-undangan  wajib  berusaha  untuk taat  pada  setiap  peraturan  perundang- undangan  di  dalam  melaksanakan  tugas kedinasan. Oleh karenanya, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan  kepadanya    dengan  penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
Disiplin  kerja  yang  tinggi  akan menentukan kinerja dari Pegawai Negeri Sipil karena merupakan suatu pelayanan publik bagi masyarakat.  Akan  tetapi,  kualitas  etos  kerja dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil secara umum  masih  relative  rendah,  hal  ini disebabkan  karena  yang  terjadi  di  kantor Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa bahwa ada pegawai yang melaksanakan tugas belum sesuai dengan aturan yang berlaku, serta bekerja  tidak  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
fungsi  masing-masing.  Hal  ini  bertentangan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  pasal  3  yang  menyebutkan  :  1.
Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2.
Mengucapkan  sumpah/janji  jabatan;  3.  Setia dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,
Undang-Undang Dasar
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4.  Menaati  segala  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  5.  Melaksanakan  tugas kedinasan  yang  dipercayakan  kepada  PNS dengan  penuh  pengabdian,  kesadaran,  dan tanggungjawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;  7.  Mengutamakan  kepentingan  negara dari  pada  kepentingan  sendiri,  seseorang, dan/atau  golongan;  8.  Memegang  rahasia jabatan  yang  menurut  sifatnya  atau  menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk kepentingan  negara;  10.  Melaporkan  dengan segera  kepada  atasannya  apabila  mengetahui ada  hal  yang  dapat  membahayakan  atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil; 11. Masuk kerja dan menaati ketantuan jam kerja; 12.  Mencapai  sasaran  kerja  pegawai  yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang  milik  negara  dengan  sebaik- baiknya;  14.  Memberikan  pelayanan  sebaik- baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan  dalam  melaksanakan  tugas;  16. Memberikan  kesempatan  kepada  bawahan untuk  mengembangkan  karier;  dan  17. Menaati  peraturan  kedinasan  yang  ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Oleh  karena  itu  agar  terwujudnya  hal tersebut,  maka  langkah  pertama  yang  harus dilaksanakan  yaitu  untuk  meningkatkan disiplin  PNS.  Disiplin  yang  dimaksud  yaitu mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap  peraturan-peraturan  yang  berlaku, besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas- tugas  yang  diberikan  sebagaimana  tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 yaitu Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menyebutkan  1.  Tingkat  Ringan  :  a.  teguran lisan;  b.  teguran  tertulis  ;  dan  c.  pernyataan tidak puas secara tertulis; 2. Tingkat Sedang :
a.  penundaan  kenaikan  gaji  berkala  selama  1 (satu)  tahun;  b.  penundaan  kenaikan  pangkat selama  1  (satu)  tahun;  dan  c.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 3. Tingkat Berat : a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan setingkat  lebih  rendah;  c.  pembebasan  dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS;  dan  e. pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai PNS.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitan  ini  yaitu  metode  kualitatif.  Peneliti mengumpulkan  data  dengan  cara  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data  menggunakan  langkah-langkah  yaitu: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik kesimpulan.  Metode  ini  dianggap  dapat membantu peneliti mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  sesuai  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  di  Cabang  Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa, yang terbagi dalam 3 (tiga) sub fokus atau indikator yaitu, disiplin waktu, disiplin peraturan, dan disiplin tanggung jawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Disiplin Waktu Disiplin  menurut  Nitisemito  lebih dapat  diartikan  suatu  sikap  atau  perilaku dan  perbuatan  yang  sesuai  dengan peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan oleh  perusahaan  atau  instansi  yang bersangkutan  baik  secara  tertulis  maupun tidak tertulis. Sedangkan Cahayani mengatakan bahwa, disiplin
dikembangkan  melalui  human  relations, motivation  (penghargaan  dan  hukuman), serta  komunikasi  yang  efektif  sehingga tidak  timbul  salah  paham.  Penegakan disiplin dalam suatu organisasi merupakan suatu  yang  mutlak  harus  dilaksanakan demi  peningkatan  kinerja  organisasi. Dengan demikian disiplin adalah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penggunaan  beberapa  bentuk  hukuman atau sanksi apabila bawahan menyimpang dari aturan.
Perubahan  sikap  kedalam  perilaku terdapat  3  tingkatan  menurut  Kelman dalam  1.  Disiplin  karena  kepatuhan: Kepatuhan  terhadap  aturan-aturan  yang didasarkan  atas  dasar  perasaan  takut. Disiplin kerja dalam tingkat ini dilakukan semata  untuk  mendapatkan  reaksi  positif dari  pimpinan  atau  atasan  yang  memiliki wewenang.  Sebaliknya,  jika  pengawas tidak  ada  di  tempat,  disiplin  kerja  tidak tampak;  2.  Disiplin  karena  identifikasi: Kepatuhan  aturan  yang  didasarkan  pada identifikasi adalah adanya perasaan kekaguman atau penghargaan pada pimpinan.  Pemimpin  yang  kharismatik adalah figure yang dihormati, dihargai, dan sebagai  pusat  identifikasi;  3.  Disiplin karena  internalisasi:  Disiplin  kerja  dalam tingkat  ini  terjadi  karena  karyawan mempunyai  system  nilai  pribadi  yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Dalam taraf ini, orang dikategorikan telah mempunyai disiplin diri.
Kewajiban  bagi  Pegawai  Negeri
Sipil menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1) mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil; 2) mengucapkan sumpah/janji  jabatan;  3)  setia  dan  taat sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  dan  Pemerintah;  4)  menaati segala  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; 5) melaksanakan tugas kedinasan  yang  dipercayakan  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggungjawab;  6)  menjunjung  tinggi kehormatan  Negara,  Pemerintah  dan Pegawai  Negeri  Sipil;  7)  mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri,  seseorang,  dan/atau  golongan;  8) memegang  rahasia  jabatan  yang  menurut sifatnya  atau  menurut  perintah  harus
dirahasiakan;  9)  bekerja  dengan  jujur, tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk kepentingan  Negara;  10)  melaporkan dengan  segera  kepada  atasannya  apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan  atau  merugikan  Negara atau  Pemerintah  terutama  di  bidang keamanan, keuangan dan materiil;
Selanjutnya dalam point 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12) mencapai  sasaran  kerja  pegawai  yang ditetapkan; 13) menggunakan dan memelihara  barang-barangmilik  Negara dengan  sebaik-baiknya;  14)  memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;  15)  membimbing  bawahan dalam melaksanakan tugas; 16)
memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; 17) menaati peraturan  kedinasan  yang  ditetapkan  oleh pejabat yang berwenang.
Sedangkan  larangan  bagi  Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil, yaitu: 1) menyalahgunakan wewenang; 2) menjadi  perantara  untuk  mendapatkan keuntungan  pribadi  dan/atau  orang  lain dengan  menggunakan  kewenangan  orang lain;  3)  tanpa  izin  Pemerintah  menjadi pegawai  atau  bekerja  untuk  Negara  lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4) bekerja pada perusahaanasing,  konsultan  asing,  atau lembaga  swadaya  masyarakat  asing;  5) memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak  atau  tidak  bergerak,  dokumen atau  surat  berharga  milik  Negara  secara tidak sah;
Point  6)  melakukan  kegiatan bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk  keuntungan  pribadi,  golongan,  atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan  Negara;  7)  memberi atau  menyanggupi  akan  memberi  sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tidak  langsung  dan  dengan  dalih  apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan  jabatan  dan/atau  pekerjaannya;  9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10) melakukan suatu tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu tindakan  yang  dapat  menghalangi  atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi yang dilayani;
Poin  11)  menghalangi  berjalannya tugas kedinasan; 12) memberikan dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah denga cara: (a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye; (b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan  atribut  partai  atau  atribut PNS; (c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan  PNS  lain;  dan/atau;  (d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; 13)
memberikan  dukungan  kepada  calon Presiden/Wakil  Presiden  dengan  cara:  (a) membuat  keputusan  dan/atau  tindakan yang  menguntungkan  atau  merugikan salah  satu  pasangan  calon  selama  masa kampanye;  dan/atau  (b)  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan  terhadap  pasangan  calon yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesudah  masa  kampanye meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan, seruan,  atau  pemberian  barang  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  lingkungan unit  kerjanya,  anggota  keluarga,  dan masyarakat;
Poin  14)  memberikan  dukungan kepada  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  atau  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah  dengan  cara  memberikan surat  dukungan  disertai  foto  copy  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan  perundang-undangan;  dan,  15) memberikan  dukungan  kepada  calon
Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah,
dengan  cara:  (a)  terlibat  dalam  kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan  atau  kegiatan  kampanye;  (c) membuat  keputusan  dan/atau  tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;  dan/atau  (d)  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan  terhadap  pasangan  calon yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum, selama,  dan  sesudah  masa  kampanye meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan, seruan,  atau  pemberian  barang  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  lingkungan unit  kerjanya,  anggota  keluarga,  dan masyarakat.
Berdasarkan  teori  tersebut  jika dikaitkan dengan hasil penelitian ditemukan  bahwa  implementor  sudah mengetahui jumlah PNS dan THL, belum terpenuhinya  kriteria  kuantitas  yang dibutuhkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Tomohon  Minahasa,  PNS  ataupun  ASN yang  ada  masih  belum  taat  dan  patuh terhadap  jam  kerja  yang  telah  ditentukan sedangkan  dalam  regulasi  dijelaskan bahwa PNS harus masuk kerja dan menaati ketentuan  jam  kerja.  Kemudian  pimpinan yang  ada  masih  belum  maksimal  dalam menindaklanjuti  ketika  ada  PNS  yang melanggar aturan sedangkan dalam regulasi  sudah  dijelaskan  secara  rinci hukuman yang ada ketika PNS melanggar aturan.
Selanjutnya  masih  ada  pegawai yang belum melaksanakan tugas dan kerja secara tepat waktu sedangkan dalam PP 53 menjelaskan bahwa PNS haurs melaksanakan  tugas  kedinasan  yang dipercayakan  kepada  PNS  dengan  penuh pengabdian,  kesadaran,  dan  tanggung jawab.  Pelaksanaan  apel  masih  kadang dilakukan oleh para ASN, system pendataan  kehadiran  sudah  menggunakan finger print.
Ditemui juga bahwa pegawai yang ada  masih  belum  sepenuhnya  disiplin terhadap  waktu  kerja,  pimpinan  yang  ada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
masih  belum  konsisten  dalam  memberi arahan  dan  teguran  kepada  pegawai  yang terlambat  sedangkan  dalam  kebijakan menjelaskan bahwa pimpinan harus membimbing bawahan dalam
melaksanakan  tugas.  Para  pimpinan  yang ada  sudah  memberikan  teguran  kepada mereka  yang  terlambat  tetapi  masih relative, ada beragam alasan dari pegawai yang  saat  terlambat  datang    kantor. Pegawai  yang  terlambat  datang  kekantor akan  sangat  berpengaruh  pada  kinerja pegawai  dalam  menjalankan  tupoksinya. Bawahan yang ada belum terlalu loyalitas kepada atasan yang ada. Ada pemberlakuan  reward  dan  punishment terhadap  pegawai.  Penentuan  jabatan dengan menggunakan merit system masih belum  optimal  dilaksanakan  sedangkan dalam aturan dijelaskan bahwa PNS harus bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan bersemangat untuk kepentingan negara.
2. Disiplin Peraturan Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah  setiap  ucapan,  tulisan,  atau perbuatan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang melanggar  ketentuan  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil,  baik  di  dalam maupun di luar jam kerja. Pegawai Negeri Sipil  dinyatakan  melanggar  Peraturan Disiplin  apabila  dengan  ucapan,  tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti  melanggar  ketentuan  mengenai kewajiban  dan  atau  larangan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010.  Yang dimaksud  dengan  ucapan  adalah  setiap kata-kata  yang  diucapkan  dihadapan  atau dapat  didengar  oleh  orang  lain  seperti dalam  rapat,  ceramah,  diskusi,  melalui telepon, radio, televise, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 memuat  tingkat  dan  jenis  hukuman disiplin, yaitu: 1) Hukuman disiplin ringan terdiri dari: (a) Teguran lisan. (b) Teguran tertulis.  (c)  Pernyataan  tidak  puas  secara tertulis.  2)  Hukuman  disiplin  sedang, terdiri  dari:  (a)  Penundaan  kenaikan  gaji
berkala  selama  1  (satu)  tahun.  (b) Penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1 (satu)  tahun.  3)  Hukuman  disiplin  berat, terdiri  dari:  (a)  Penurunan  pangkat setingkat  lebih  rendah  selama  3  (tiga) tahun.  (b)  Pemindahan  dalam  rangka penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah. (c) Pembebasan dari jabatan. (d)
Pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.  (e)  Pemberhentian  denga  nhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan  teori  diatas  jika dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  maka ditemui  bahwa  pegawai  ataupun  PNS belum  mengetahui  dan  memahami  secara keseluruhan  landasan aturan  yang  dipakai tentang Disiplin PNS sedangkan dalam PP 53  sudah  dijelaskan  secara  rinci.  Para pegawai yang ada di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa kebanyakan  masih  belum  memahami secara detail tupoksi yang ada seharusnya sebagai PNS yang mengambil sumpah saat dilantik harus memahami secara menyeluruh  hal  tersebut.  Pelanggaran terkait disiplin PNS masih sering dilakukan.  Pegawai  sudah  menggunakan seragam  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan.
Selanjutnya  penerapan  sanksi  oleh Pimpinan  masih  belum  optimal  dan implementor  belum  mengetahui  secara detail bentuk sanksi yang diberikan kepada PNS  yang  melanggar  aturan  sedangkan dalam  regulasi  sudah  dijelaskan  bahwa jenis hukuman disiplin, yaitu: 1) Hukuman disiplin  ringan  terdiri  dari:  (a)  Teguran lisan.  (b)  Teguran  tertulis.  (c)  Pernyataan tidak  puas  secara  tertulis.  2)  Hukuman disiplin sedang, terdiri dari: (a) Penundaan kenaikan  gaji  berkala  selama  1  (satu) tahun.  (b)  Penundaan  kenaikan  pangkat selama 1 (satu) tahun. Kemudian 3)Hukuman  disiplin  berat.  Kemudian fungsi  kontrol  pimpinan  sudah  dilakukan secara  baik  karena  PNS  memang  harus sadar  dan  taat  akan  aturan  yang diberlakukan.
3. Disiplin Tanggung Jawab
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bagi aparatur pemerintah, disiplin  menyangkut  ketaatan,  kesetiaan, kesungguhan  dalam  menjalankan  tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita  harus  mengorbankan  kepentingan pribadi  dan  golongan  untuk  kepentingan Negara dan masyarakat. Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 menyatakanbahwa“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan  perundang-undangan  pidana, Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  dijatuhi  hukuman disiplin”.
Hasibuan (2005:89)
menyatakan  bahwa  kedisiplinan  adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati  semua  peraturan  yang  berlaku. Kesadaran  adalah  sikap  seseorang  secara sukarela  menaati  semua  peraturan  dan sadar  akan  tugas  dan  tanggungjawabnya, sehingga dia akan mematuhi/mengerjakan semua  tugasnya  dengan  baik,  bukan  atas paksaan.  Kesediaan  adalah  suatu  sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak.
Berdasarkan  teori  diatas  jika dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  didapati bahwa Pegawai masih belum bertanggung jawab  secara  penuh  dalam  menjalankan tugasnya  sedangkan  dalam  kebijakan dijelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan  tanggung  jawab.  Pegawai  sudah bertanggung  jawab  dalam  pemeliharaan barang  yang  ada.  Sikap  yang  dilakukan oleh para pegawai masih belum dijalankan dengan  baik.  Masih  ada  pegawai  yang jarang  masuk  kerja  karena  dengan  alasan sakit sedangkan dalam kebijakan menyebutkan bahwa PNS harus
mengutamakan kepentingan negara
daripada  kepentingan  sendiri,  seseorang, dan/atau golongan. Masih banyak pegawai atau pimpinan yang tidak sesuai kompetensi  pendidikan  dan  keterampilan yang  dimilikinya.  Ada  pegawai  atau pimpinan yang belum memahami
tupoksinya masing-masing. Iklim organisasi yang ada masih belum kondusif. Masih ada pelayanan yang belum maksimal dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan  masih  belum  optimal  sehingga pencapaian  tujuan  masih  terhambat. Usulan  yang  diberikan  kedisiplinan  harus lebih  ditingkatkan  lagi  dan  semua stakeholder harus dilibatkan dalam pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan kepada masyakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  data  penelitian seperti  yang  telah  dipaparkan,  dianalisis,  dan pembahasan  hasil  penelitian  yang  sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka terdapat beberapa  kesimpulan  yang  dituangkan  terkait dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:
1) Belum terpenuhinya kriteria kuantitas yang dibutuhkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Tomohon Minahasa.
2) PNS masih belum taat dan patuh terhadap jam kerja yang telah ditentukan.
3) Pimpinan  masih  belum  konsisten  dalam memberi  arahan  dan  teguran  kepada pegawai yang terlambat.
4) Penentuan  jabatan  dengan  menggunakan merit  system  masih  belum  optimal dilaksanakan..
5) PNS  belum  mengetahui  dan  memahami secara  keseluruhan  landasan  aturan  dan tupoksi yang dipakai tentang Disiplin PNS.
6) Pelanggaran  disiplin  PNS  masih  sering dilakukan Pegawai.
7) Penerapan  sanksi  oleh  Pimpinan  masih belum  optimal  dan  implementor  belum mengetahui  secara  detail  bentuk  sanksi yang diberikan kepada PNS yang melanggar aturan.
8) Pegawai  masih  belum  bertanggung  jawab secara penuh dalam menjalankan tugasnya dan masih banyak pegawai atau pimpinan yang  tidak  sesuai  kompetensi  pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.
Kesimpulan  menggambarkan  jawaban dari  hipotesis  dan/atau  tujuan  penelitian  atau temuan  ilmiah  yang  diperoleh.  Kesimpulan bukan  berisi  perulangan  dari  hasil  dan pembahasan,  tetapi  lebih  kepada  ringkasan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

## SARAN
Saran Praktis
1. Jumlah  pegawai  sesuai  dengan  kriteria kuantitas  yang  dibutuhkan  oleh  Cabang Dinas  Pendidikan  Tomohon  Minahasa harus ditambah.
2. PNS  yang  ada  harus  lebih  meningkatkan kepedulian  terhadap  jam  kerja  yang  telah ditetapkan.
3. 3.Pemberian  sanksi  kepada  PNS  yang melanggar  aturan  harus  lebih  dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada.
4. 4.Penggunaan  Merit  System  harus  lebih dioptimalkan.
5. 5.Implementor  harus  lebih  memahami secara  detail  landasan  aturan  dan  tupoksi yang sudah ditetapkan.
6. 6.Pengawasan dan pengontrolan kepada PNS dan pegawai harus lebih ditingkatkan secara maksimal.
7. Bentuk sanksi yang diberikan kepada PNS yang  melanggar  harus  dilakukan  secara detail  dan  berlandaskan  pada  aturan  yang ada.
8. Kesadaran  tentang  tanggung  jawab  dan tupoksi yang ada harus
lebih dimaksimalkan  lagi  dan  harus  diberikan pelatihan yang sering.
Saran Akademis Dari  hasil  penelitian  yang  sudah dilakukan sekiranya diteliti lebih lanjut terkait Implementasi kebijakan tentang Disiplin PNS perlu  dilakukan  penelitian  lebih  mendalam atau  penelitian  yang  sejenis  ataupun  dengan penekanan focus yang berbeda, kemudian juga bisa  melakukan  penelitian  ditempat  lain  atau dengan  lokus  yang  lebih  luas  seperti  dipusat untuk  memberikan  kontribusi  pemikiran secara  ilmiah  dalam  pengembanan  studi kebijakan publik.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahayani  Ati,  2005.  Strategi  dan  Kebijakan Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta: Gramedia.
Hasibuan,  M.  (2005).  Manajemen  Sumber Daya  Manusia.  Jakarta:  CV.  Mas Agung.
Kebijakan  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  di Dinas  Pengelolaan  Keuangan,  Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Kelman, B. (1994). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: CV. Mas Agung Lumingkewas,  E.  (2021)  Kebijakan  Disiplin
Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas Pengelolaan  Keuangan,  Aset  dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan
Pendidikan , 5(1),108-117 Nitisemito,  Alex.  S.  (1980).  Manajemen Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010
Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.