ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4, Nomor 3 Oktober 2023 Halaman 214-229

## Article Submitted 01 Juni 2023 -Revised 5 Juni 2023 -Accepted 25 September 2023

## Application Of Preventive In Action Principles In Dealing With Waste In The Cooperative Market Area
Penerapan Prinsip Preventive In Action Dalam Menanggulangi Sampah di Kawasan Pasar
Armando Tri Cahyo Purnomo Faculty of Social Sciences and Political Sciences , Universitas Maritim Raja Ali Haji armandopurnomo08@gmail.com
Septi Puspitaria Gulo Faculty of Social Sciences and Political Sciences , Universitas Maritim Raja Ali Haji septipuspitariag@gmail.com
Nilam Permatasari Faculty of Social Sciences and Political Sciences , Universitas Maritim Raja Ali Haji nilampermata334@gmail.com
Irman
Faculty of Social Sciences and Political Sciences , Universitas Maritim Raja Ali Haji irman@umrah.ac.id

## Abstract
Waste  management  is  a  challenge  that  is  always  faced  by  every  region,  including Tanjungpinang City. The rubbish that accumulates on land and sea coasts is increasing every  day,  the  Tanjungpinang  City  Environmental  Service  noted  that  every  day Tanjungpinang City has 90-93 tons of household waste and similar household waste, but this figure is the number transported by Integrated Waste Management Site officers to the  landfills  so  The  amount  of  untransported  waste  that  has  accumulated  in  several places  may  be  much  higher  than  expected,  this  of  course  draws  attention  to  how  the current  regulations  are  working  to  accommodate  the  waste  problem.  Through  the principle of prevention in action, the author wants to examine the application of this principle  to  the  implementation  of  policies  regarding  waste  management.  With  the research method used, namely Normative Juridical and a research approach through a statutory  approach  (Statue  Approach)  and  a  conceptual  approach  (Conceptual Approach), the results of this research show the weak application of the preventive in action principle in waste management policies and things that happen in the field.
Keywords: Preventive In Action, Waste Management, Market Area.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap daerah, tak terkecuali dengan Kota Tanjungpinang. Sampah yang menumpuk di darat hingga pesisir  laut  kian  meningkat  setiap  harinya,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Tanjungpinang  mencatat  setiap  harinya  Kota  Tanjungpinang  memiliki  90-93  Ton sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, namun angka ini merupakan angka  yang  diangkut  oleh  petugas  Tempat  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  menuju Tempat Pembuangan Akhir sehingga sampah yang tidak diangkut yang menumpuk di beberapa tempat mungkin angkanya lebih banyak lagi dari apa yang diperkirakan, hal ini  tentu  saja  menarik  perhatian  bagaimana  regulasi  yang  saat  ini  berjalan  dalam mengakomodir  permasalahan  sampah.    melalui  prinsip  preventif  in  action  penulis ingin  mengkaji  penerapan  prinsip  tersebut  pada  pelaksanaan  kebijakan  tentang pengelolaan  sampah.  Dengan  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  Yuridis Normatif  dan  pendekatan  penelitian  melalui  pendekatan  peraturan  perundang- undangan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). hasil penelitian ini menunjukan lemahnya  penerapan prinsip preventive in action  dalam kebijakan pengelolaan sampah dan hal yang terjadi di lapangan.
Kata Kunci: Prinsip Preventif, Penanggulangan Sampah, Kawasan Pasar.

## A. Pendahuluan
Permasalahan  sampah  adalah  hal  yang  tidak  lagi  awam  di  masyarakat,  hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang sama. Hal ini sesuai dengan data  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Sampah  Nasional  (SIPSN)  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022 hasil inout dari 202 Kabupaten/Kota se-Indonesia menyebutkan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai 21.1 juta  ton . 1 Pola  pemukiman  penduduk  juga  berpengaruh  terhadap  permasalahan  ini mayoritas  masalah  sampah  selalu  muncul  di  tempat-tempat  umum  atau  padat penduduk seperti, pasar, stasiun atau terminal, atau daerah urban yang muncul akibat urbanisasi  besar  penduduk  daerah  ke  kota-kota  besar  namun  menggunakan  lahan yang bukan tempat semestinya. 2
Pertambahan penduduk yang kian meningkat pada suatu kota juga menjadi faktor utama  dalam  munculnya  permasalahan  sampah,  diikuti  dengan  tingkat  kesadaran yang  rendah  dari  masyarakat  terhadap  lingkungan  juga  menjadi  faktor  dari
1 Kemenko  PMK,  “7,2  Juta  Ton  Sampah  Di Indonesia  Belum  Terkelola  Dengan  Baik,”  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023, https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta- ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik.
2 Mulyati,  “Dampak  Sampah  Terhadap  Kesehatan  Lingkungan  Dan  Manusia,” OSF  Preprints ,  2021, https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb.
permasalahan ini. 3 Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah juga telah dibentuk dalam  hukum  positif  di  Indonesia  seperti  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga hingga pada Peraturan Daerah (Perda) di setiap daerah. Permasalahan sampah ini juga terjadi di Kota Tanjungpinang khususnya di kawasan Pasar KUD Kota Tanjungpinang yang  hingga  saat  ini  dapat  dikatakan  belum  membaik  atau  memenuhi  kriteria pemukiman  sehat.  Pasar  KUD  Kota  Tanjungpinang  merupakan  salah  satu  pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Kota Tanjungpinang. Sehingga tumpukan sampah akibat  aktivitas  pasar  menjadi  permasalahan  yang  timbul  di  kawasan  ini.  Bahkan Dinas  Lingkugan  Hidup  Kota  Tanjungpinang  mencatat  bahwa  setiap  harinya  Kota Tanjungpinang menghasilkan 90-93 Ton Sampah dan Pasar KUD menjadi titik sentral penghasil sampah yang cukup besar. 4
Menyikapi permasalahan di atas sebagai pemangku kebijakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki wewenang dalam pengelolaan sampah yaitu berdasar pada Peraturan Daerah Nomor Kota Tannjungpinang  3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, hal ini telah menjadi tanggung jawab pemerintah seperti mana  yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Sampah  “ Pemerintah  Daerah  bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah ” 5 . Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang  sistematis  dan  akan  bersinggungan  dengan  banyak  hal,  seperti  pengurangan jumlah sampah, kebijakan atau regulasi yang mendukung dan segala aktivitas yang dibutuhkan  dalam  mengurangi  permasalahan  sampah.  Akan  hal  itu  di  dalam penentuan  kebijakan  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  harus  dapat  menyesuaikan dengan  asas  dan  prinsip  yang  berlaku  sesuai  dengan  permasalahan  yang  terjadi. Sehingga asas preventive in action yang dikenal dalam hukum lingkungan selayaknya dapat  dipergunakan  dalam  penentuan  kebijakan  terkait  pengelolaan  sampah  atau
3 Rosita  Candrakirana,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Bidang  Pengelolaan  Sampah  Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta,” Yustisia Jurnal Hukum 93, No. 3 (2015): 581–601, https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686.
4 Harian Kepri, “Rahma : Setiap Hari Di Tanjungpinang Ada 92 Ton Sampah Yang Diangkut Ke TPA,” 2021,  diakses  pada  https://www.hariankepri.com/rahma-setiap-hari-di-tanjungpinang-ada-92-ton-sampah- yang-diangkut-ke-tpa/.
5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 5 ayat (1)
kebijakan lain yang berkaitan dengan lingkungan contohnya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 yang dibahas diatas.
Hukum Lingkungan mengenal prinsip preventive in action yang menjadi salah satu pedoman pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan hukum lingkungan.  Prinsip ini pertama kali dikenal dalam Deklarasi Rio pada prinsip 11 yaitu “ states shall enact effective  environmental  legislation ”.  Prinsip  ini  dapat  dijabarka n  sebagai  bentuk tindakan pencegahan dalam setiap kebijakan hukum lingkungan yang ada di setiap negara,  sehingga  prinsip  ini  juga  sangat  erat  dengan  prinsip  keberhati-hatian. 6 Sehingga negara tidak dapat melakukan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang  terjadi.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah  Pemerintah  secara  eksplisit  sudah  menerapkan  prinsip  ini,  salah  satunya terdapat pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 yang menjelaskan tentang bagaimana penangan  sampah  yang  tepat,  agar  tidak  terjadi  penumpukan  sampah  yang  akan mengakibatkan permasalahan lingkungan. 7
Prinsip  preventive  in  action sebagai  prinsip  atau  asas  pencegahan.  Urgensi penerapan  dari  prinsip  ini  yaitu  ditujukan  untuk  pencegahan  resiko.  kan  untuk keadaan uncertainy , ambiguity ,  atau ignorance yang  berlaku  bukan  lagi  prinsip pencegahan,  tapi  prinsip  kehati-hatian (the  precautionary  principle ).  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip  kehati-hatian  merupakan  prinsip pencegahan  yang  diberlakukan  untuk  keadaan  di  luar  resiko  ( risk ).  Baik  prinsip pencegahan maupun prinsip kehati-hatian sama-sama meminta dilakukannya upaya pencegahan. Perbedaannya terletak pada kondisi yang mendasari dilakukannya upaya pencegahan tersebut.
Penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana penerapan prinsip Preventive In Action dalam pengelolaan sampah baik dari segi regulasi ataupun kebijakan dan segi fakta lapangan yang dipaparkan dalam penelitian ini. Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat  memberi pandangan bagi Pemerintah dalam  penerapan asas  atau  prinsip hukum lingkungan dalam penentuan kebijakan.
6 M.  Syarif  Laode  dan  Andri  G.  Wibisana., Hukum  Lingkungan  Teori,  Legislasi  Dan  Studi  Kasus (Jakarta, 2015).
7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian yuridis normatif analisis yuridis nomatif yang berarti memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengacu pada ketentuan  perundang-undangan. dengan  melalui  pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( statue  approach )  yang mengkaji suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait  dengan  permasalahan  sampah. 8 Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach ) yaitu pendekatan melalui prinsip-prinsip serta konsep yang di gagas melalui pandangan para sarjana hukum dan doktrin yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.
Serta  jenis-jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  yaitu  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Peraturan  Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah  Tangga,  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pengelolaan  Sampah  serta  deklarasi  stockholm,  dan  didukung  dengan  bahan  hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berkaitan dengan permasalahan ini.
C. Perkembangan Preventive In Action sebagai salah satu Prinsip dalam Hukum Lingkungan  dan  Penerapannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
Preventive  In  Action pertama  kali  dikenalkan  dalam  Deklarasi  Stockholm  1972, yang terletak pada Prinsip Ke-21 dengan bunyi:
States have, in accordance with the Charter of the UnitedNations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their  own  environmental  policies,  and  the  responsibility  to  ensure  that  activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. 9
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal 96.
9 “Prinsip Ke-21 Deklarasi Stockholm,”.
Prinsip  ini  juga  dapat  disamakan  dengan  asas  pencegahan  meskipun  pada dasarnya  memiliki  ruang  aspek  yang  berbeda,  Prinsip preventive  in  action yang ditujukan  pada  aspek  pencemaran  lintas  batas  negara  ( transboundary  pollution ), sedangkan asas pencegahan memiliki aspek yang lebih luas dari itu. 10 Diluar dari itu prinsip preventive  in  action dan  asas  pencegahan  tetap  berjalan  beriringan  karena menekankan  pada  negara  untuk  tidak  melakukan  pembiaran  terhadap  kerusakan lingkungan  yang  berasal  dari  wilayahnya  dan  akan  berakibat  pencemaran lingkungan. 11
Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan  dan  standar  internasional  untuk  mencegah,  mengurangi,  dan  mengontrol kerugian  negara  lain  akibat  suatu  kegiatan  di  dalam  negeri.  Untuk  menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan due diligence , yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat  dari  pemikiran  bahwa  masing-masing  bagian  dari  ekosistem  saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.
Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui  perizinan  (termasuk  penetapan  syarat  operasi  dan  konskuensinya  apabila melanggar),  penentuan  standar  dan  pembatasan  emisi,  serta  penggunaan best available  techniques .  Selain  itu,  penerapan  prinsip  ini  juga  dapat  dilakukan  dengan memberlakukan  penilaian  ( assessment )  awal,  monitoring,  dan  pemberian  informasi atas  dilakukannya  suatu  kegiatan  yang  berpotensi  menimbulkan  dampak  terhadap lingkungan. 12
Upaya  preventif  merupakan  langkah  yang  efektif  karena  dilakukan  sebelum perusakan lingkungan terjadi. Selain itu langkah preventif juga dilakukan karena asas pencemar membayar yang pada prinsipnya hanya mencakup pemulihan lingkungan
10 Arie  Trouwborst,  “Evolution  and  Status  of  the  Precautionary  Principle  in  International  Law,” The Hague: Kluwer Law International , 2002,  http://dx.doi.org/10.2307/3070712.
11 FX Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
12 Muhammad  Hadin  Muhjad, Hukum  Lingkungan  Sebuah  Pengantar  Untuk  Konteks  Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
dan tidak mengakomodir ganti rugi bagi korban manusia. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang rusak. 13
Prinsip preventive in action merupakan tindakan atau langkah pencegahan yang dilakukan  pada  tahap  sedini  mungkin. 14 Hal  ini  ditujukan  untuk  meminimalisir munculnya  resiko  pencemaran  lingkungan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Nomor 18   Tahun   2008,   pengelolaan   sampah   kota  mencakup upaya   pengurangan   sampah   dan penanganan     sampah     sejak     dari     sumber timbulannya. 15 Pemilahan sampah merupakan tahap yang paling awal dalam menilai keefektifan sistem pengelolaan sampah sampai dengan tahap selanjutnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 22 disebutkan bahwa kegiatan penanganan sampah meliputi: 16
a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah  ke  tempat  penampungan  sementara  atau  tempat  pengolahan  sampah terpadu;
c. Pengangkutan  dalam  bentuk  membawa  sampah  dari  sumber  dan/atau  dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d. Pengolahan  dalam  bentuk  mengubah  karakteristik,  komposisi,  dan  jumlah sampah; dan/atau
e. Pemprosesan  akhir  sampah  dalam  bentuk  pengembalian  sampah  dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Pengelolaan  sampah  harus  dapat  dilakukan  secara  terpadu  dan  sistematis, sehingga  hal  ini  dapat  menjadi  bentuk  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenanganya dalam memberikan pelayanan publik.
13 Teguh Endi Widodo, “ Upaya Preventif Dan Represif Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Asas Pencemar Membayar ( Polluter Pays Principle ) ”, Hal. 7 14 Loc.Cit. M. Syarif Laode dan Andri G. Wibisana.
15 Alin  Sri,  Maulina,  “Identifikasi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemilahan  Sampah  Di  Kecamatan Cimahi  Utara  Serta  Faktor  Yang  Mempengaruhinya.  Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota,” Jurnal Perencanaan WIlayah Dan Kota Vol.23, No 3 (2012): 178.
16 Dipo Gita, Ambina, “Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah.,”
Bina Hukum Lingkungan Vol.3, No. (2019). https://doi.org/10.24970/bhl.v3i2.73, hlm. 174.
Maka dari itu diperlukan keberadaan  payung hukum yang menjadi dasar pedoman dalam penentuan kebijakan dalam hal pengelolaan sampah. 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kini menjadi regulasi pemerintah pusat  dalam  penentuan  kebijakan  pengelolaan  sampah  dilakukan  secara  terpusat. Sehingga pemetaan kewenangan daerah dalam Undang-undang pengelolaan sampah masih  belum  cukup  luas,  hal  ini  dapat  dilihat  fungsi  pengaturan  yang  merupakan fungsi terpenting pada tahapan pencegahan atau preventif dalam undang-undang ini masih berada di tangan pemerintah pusat 18 .  Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 Undang- Undang  Pengelolaan  Sampah  yaitu,  Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah, Pemerintah pusat mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
c. memfasilitasi  dan  mengembangkan  kerja  sama  antardaerah,  kemitraan,  dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d. menyelenggarakan  koordinasi,  pembinaan,  dan  pengawasan  kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e. menetapkan  kebijakan  penyelesaian  perselisihan  antar  daerah  dalam pengelolaan sampah. 19
Dari amanat di Pasal 7 tersebut memberi penjelasan bahwa kebijakan pengelolaan sampah ditingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota harus berdasarkan pada strategi  nasional  pengelolaan  sampah.  Maka  dari  itu  pemerintah  kabupaten/kota harus  tetap  menyusun  konsep  strategi  pengelolaan  sampah  yang  berupa  dokumen rencana induk dan  studi kelayakan di tingkat kabupaten/kota seperti amanat pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga.  Rencana  induk  yang  dimaksud diatas memuat :
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah;
17 Loc.Cit . Alin Sri, Maulina
18 Edra  Satmaidi  et  al.,  “Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Plastik  Guna  Mendukung  Program  Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu,” Bina Hukum Lingkungan 6, no. 1 (2021): https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.190 , hlm. 1-21.
19 DPR RI, “Pasal 7 Wewenang Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” 2008.
c. pemanfaatan kembali sampah;
d. pemilahan sampah;
e. pengumpulan sampah;
f. pengangkutan sampah;
g. pengolahan sampah;
h. pemrosesan akhir sampah; dan
i. pendanaan. 20
Dengan  perencanaan  paling  sedikit  10  tahun,  sehingga  pemetaan  pencegahan sebagai  bentuk  penerapan  prinsip preventive  in  action dapat  dilakukan  melalui pembuatan  rencana  induk  dan  studi  kelayakan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota, mulai  dari  hulu  hingga  ke  hilir  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  daerahnya  masing- masing  namun  tetap  mengacu  pada  strategi  nasional  pengelolaan  sampah  dari pemerintah  pusat.    Asas  pencegahan  dalam  prinsip preventive  in  action mendefenisikan bahwa negara/pemerintah tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika  pemerintah  telah  melakukan  upaya  pencegahan. 21 Namun  yang  perlu diperhatikan,  sejauh  mana  pemerintah  saat  ini  yang  dipersempit  pula  oleh  penulis yaitu  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dalam  melakukan  upaya  pencegahan pencemaran lingkungan salah satunya adalah dalam sektor pengelolaan sampah.

## D. Penerapan  Prinsip  Preventive  In  Action  dalam  Perda  Kota  Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
Hasil  analisis  penulis  terhadap  penerapan  prinsip preventif  in  action dalam Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Sampah, sejauh ini belum sepenuhnya diterapkan di lapangan, contohnya amanat dari Pasal 24 perda ini yang memaparkan kewajiban pemerintah daerah dalam menangani sampah  salah  satunya  adalah    pemisahan  sampah  sesuai  dengan  jenis,  jumlah, dan/atau sifat sampah. Namun nyatanya berdasarkan hasil tinjauan lapangan penulis, di  kawasan  Pasar  KUD  Kota  Tanjungpinang  tidak  terdapat  tempat  pembuangan
20 Humas  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  “Pasal  9  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga,” 2012.
21 Andri Gunawan Wibisana, “Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI,” 2014, hal 33-34.
sampah yang memisahkan antara jenis, jumlah dan sifat sampah sesuai amanat dalam Perda. 22
Pelaksanaan pengelolaan sampah yang terdapat di daerah merupakan tanggung jawab  Pemda.  Kepala  Daerah  dan  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  perlu membentuk aturan secara regulatif tentang pengelolaan sampah  yang berwawasan lingkungan. 23 Pengelolaan  sampah  oleh  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  masih menggunakan sistem kumpul angkut, yang mana sampah akan dikumpulkan di TPS dan akan diangkut menuju TPA. 24 Pengangkutan sampah dari TPS hingga ke TPA pun terdapat  beberapa    permasalahan  yang  tidak  sesuai  dengan  Perda  pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang, yaitu alat pengangkut sampah dari TPS ke TPA berupa truk  yang  tidak  memenuhi  standar  umum  sebagai  alat  pengangkut  persampahan, adapun standar umum yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pengelolaan Sampah yaitu, Alat pengangkutan sampah harus  memenuhi  persyaratan  keamanan,kesehatan  lingkungan,  kenyamanan,  dan kebersihan. 25
Dari  penjelasan  diatas  tentang  regulasi  yang  diatur  didalam  Perda  pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang juga ditanggapi oleh masyarakat sekitar Pasar KUD Kota Tanjungpinang  melalui  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  tentang  bagaimana kinerja  pemerintah  terhadap  penanganan  sampah  di  kawasan  Pasar  KUD  Kota Tanjungpinang.
“ …Kondisi  pasar  KUD  saat  ini  lebih  banyak  sampah  anorganik  seperti  plastik dibanding  sampah  organik,  sehingga  saat  terurai  dan  menumpuk  hingga  ke kawasan laut, lalu  sosialisasi pemerintah terkait peraturan sampah pun sesekali dilakukan.  Dan  masyarakat  hampir  seluruhnya  mengetahui  tentang  sanksi membuang sampah sembarangan tetapi tetap dilakukan dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah tentang hal tersebut…” 26
22 Pemerintah  Kota  Tanjungpinang,  “Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24” (Tanjungpinang, 2015).
23 Ismanto dan Fauzi Syam, “Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi,” Mendapo Journal Of Administration Law Vol.1 (2020),  https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.8749, hlm. 154.
24 Ardiansah  Silm  Oktapiani,  “Problematika  Hukum  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota  Pekanbaru,” Unes Law Review Volume 3 (2021),  https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.175, hlm. 216.
25 Pemerintah  Kota  Tanjungpinang,  “Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 34.”
26 Wawancara dengan Ibu Mediaria Waty, Warga sekitar Pasar KUD Kota Tanjungpinang
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang sebenarnya  telah  melakukan  kewajiban  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang penanganan sampah, namun dalam bentuk tindakan hal ini tidak berjalan aktif bahkan bisa  dikatakan  hampir  tidak  ada  tindakan  tegas  untuk  memberikan  sanksi  pidana terhadap  masyarakat  yang  secara  sengaja  membuang  sampah  sembarangan  atau melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam  Perda  pengelolaan  sampah  Kota Tanjungpinang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan jika terbukti kembali melakukannya akan dikenakan denda adminstratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasi pemilahan atau sebesar Rp.500.000 dan jika pelaku tidak membayar denda administratif  pihak  pengelola  TPST/TPA  berhak  menolak  pembuangan  sampah  ke TPST/TPA  dan  hanya  dapat  diproses  jika  pelaku  membayar  denda  administratif tersebut. 27
Amanat regulasi ini menimbulkan tanda tanya karena pada akhirnya jika pelaku menolak pembayaran denda maka sampah akan dibiarkan begitu saja dan tidak akan dibuang oleh Pengelola TPST/TPA, hal ini juga menimbulkan indikasi pemerintah lari dari tanggungjawab dengan dalih aturan yang dibentuknya sendiri. jika ditinjau lebih jauh  pula  Kota  Tanjungpinang  belum  memiliki  sanksi  pidana  terhadap  pelaku pembuang sampah sembarangan yang pada umumnya dibentuk didalam Peraturan Walikota  sehingga  hal  ini  menjadi  ruang  kosong  yang  tidak  memberikan  efek  jera kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan.
Jika kita kaitkan dengan konsep good environmental governance menurut Belbase terdapat  salah  satu  indikator  nya  bahwa  dalam  pengelolaan  lingkungan  yang  baik adalah hadirnya partisipasi dan representasi dari pemerintah. Partisipasi bertujuan untuk menuntaskan permasalahan masyarakat secara fisik dan non fisik. Sedangkan representasi  ditujukan  untuk  pemerintah  memberi  ide  gagasan  yang  dapat menyelesaikan permasalahan. 28 Maka akan hal ini sudah selayaknya pemerintah tidak lari  dari  tanggungjawab  sebagai  bentuk  partisipasi  dan  representasi  pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
27 Pemerintah  Kota  Tanjungpinang,  “Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 Ayat (1).”
28 Hilmi Alwi Addahlawi , “Implementasi Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indoesia,” Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan Vol.8. https://doi.org/10.21009/jgg.082.04, hlm. 108.
Diperlukan pula rule of law untuk mengatur masyarakat dalam bentuk aturan yang mengikat. Hal ini dirasa urgensi dimasa sekarang dalam pengelolaan sampah di Kota  Tanjungpinang  yang  belum  sepenuhnya  mengatur  langkah  penegakan  hukum dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat. Dibutuhkan alat pengendali sosial berbentuk aturan yang dapat menjadi  tindakan  Preventif  dan  Responsif  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang,  maka ketika kita melihat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 saat ini hanya menurunkan poin-poin  yang  telah  digambarkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan tujuannya ada Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai pelengkap dari apa yang menjadi kebutuhan daerah dalam pengelolaan sampah.  Bahkan  jika  kita  lebih  jauh  dibentuknya  sebuah  aturan  dibawah  Pancasila sebagai filosofische  grondslag dan common  platform ,  bertujuan  untuk mentransformasikan  cita-cita  bangsa  yang  di  akumulasikan  menjadi  sebuah kebutuhan saat ini. 29
Terlebih pada tahun 2017 Pemerintah Kota Tanjungpinang menargetkan bahwa pada  tahun  2025  melalui  Peraturan  Walikota  Nomor  43  Tahun  2018  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Daerah,  bahwa  pengelolaan  sampah  seperti  sampah  rumah tangga,  dan  sampah  sejenis  rumah  tangga  harus  mencapai  target  100%  dalam pengelolaan  yang  baik  dan  benar. 30 Dengan  target  tersebut  sudah  seharusnya Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  harus  dapat  mempertimbangkan  aksi  yang  tepat bahkan  meskipun  harus  melompati  kewenangan  yang  ada  saat  ini,  jika  tujuannya mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  masih  didalam  koridor  hukum  positif Indonesia. Maka hal itu pantas dilakukan karena ini juga sejalan dengan Prinsip Freies Ermessen dalam  keilmuan  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik.
Maka pandangan penulis akan hal ini Prinsip Preventive In Action dalam aturan yang  terdapat  pada  Perda  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pengelolaan Sampah sebenarnya sudah dibentuk, namun belum menjangkau dengan
29 Ilham  Dwi  Rafiqi,  “Pembaruan  Politik  Hukum  Pembentukan  Perundang-Undangan  Di  Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam  Perspektif Hukum  Progresif,” Bina  Hukum Lingkungan Vol No.5 (2021). https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163, hlm. 334.
30 Dian Prima Safitri, Mawarni Hani, “Pengembangan Kapasitas Bank Sampah Untuk Mereduksi Sampah Di Kota Tanjungpinang,” Jurnal Kemudi Ilmu Pemerintahan Vol.04 (2019).
luas  dengan  kebutuhan  masyarakat  kota  Tanjungpinang  saat  ini.  Sehingga  ada beberapa urgensi Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini melalui Prinsip Preventive In Action :
1. Membedah  kembali  isi  Perda  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015, karena banyak poin yang saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini
2. Membentuk  dalam  skala  Peraturan  Daerah  terkait  sanksi  pidana  terhadap pencemar lingkungan
3. Menyusun  kembali  konsep  rancangan  pengelolaan  sampah  sesuai  amanat Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Sampah  dan meninjaunya lebih jauh terlebih tentang pelaksanaannya di lapangan.

## E. Kesimpulan
Permasalahan  sampah  bukanlah  hal  yang  awam  di  masyarakat.  Faktor  utama munculnya permasalahan sampah ditandai dengan bertambahnya populasi penduduk yang  diikuti  dengan  tingkat  kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  terhadap lingkungan. Penerapan prinsip preventive in action menjadi salah satu pedoman dalam membentuk  kebijakan,  yang  dimana  prinsip  ini  merupakan  tindakan  atau  langkah pencegahan  yang  dilakukan  pada  tahap  sedini  mungkin  untuk  meminimalisir munculnya resiko pencemaran lingkungan.
Dalam  hasil  penelitian  ini  penerapan  prinsip  preventive  in  action  di  level peraturan  tingkat  pusat  yaitu  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan  Sampah  telah  di  implementasikan  dengan  baik,  melalui  terperincinya langkah  pencegahan  yang  diatur  secara  sistematis,  namun  sangat  disayangkan  di tingkat daerah khususnya di Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah tidak menjalankan amanat pusat dengan baik, justru cenderung memberikan peluang bagi pelaku pencemaran agar bebas dari aturan hukum.

## F. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  terhadap  permasalahan  sampah  di  Kota Tanjungpinang.
1. Perlu adanya perbaikan terhadap Peratudan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
2. Perbaikan  yang  dimaksud  dapat  berbentuk  pemberian  Sanksi  Sosial  kepada Masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan,  untuk  kembali membersihkan lingkungan yang tercemar, sesuai dengan Prinsip Preventive In Action dalam Hukum Lingkungan
3. Pengawas TPST harus lebih tegas dalam melakukan fungsi pengawasan, sebagai upaya mencegah masyarakat untuk melakukan pencemaran
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk kembali aktif memberikan pengawasan serta penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## ARTIKEL/BUKU/LAPORAN
Addahlawi,  Hilmi  Alwi,  Asfiyatus  Umi  Mustaghfiroh,  Lailatul  Khoirun  Ni’mah,
Sundusiyah,  Ahmad,  and  Fauzan  Hidayatullah.  “Implementasi  Prinsip  Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indoesia.” Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan Vol.8 (n.d.). https://doi.org/10.21009/jgg.082.04.
Ambina, Dipo Gita. “Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.” Bina Hukum Lingkungan Vol.3, No. (2019). https://doi.org/10.24970/bhl.v3i2.73.
Arie Tro uwborst. “ Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law .” The Hague: Kluwer Law International , 2002.
http://dx.doi.org/10.2307/3070712.

## Candrakirana,  Rosita.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Bidang  Pengelolaan
Sampah  Sebagai  Perwujudan  Prinsip  Good  Environmental  Governance  Di  Kota Surakarta.” Yustisia  Jurnal  Hukum 93,  no.  3  (2015):  581 – 601. https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686.
Hadin  Muhjad,  Muhammad. Hukum  Lingkungan  Sebuah  Pengantar  Untuk  Konteks Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Pasal 9 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga,” 2012.
Ilham  Dwi  Rafiqi.  “Pembaruan  Politik  Hukum  Pembentukan  Undang -Undangan  Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif.” Bina Hukum Lingkungan Vol No.5 (2021). https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163.
Ismanto, and Fauzi Syam. “Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.” Mendapo Journal Of Administration Law Vol.1 (2020).
https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.8749.
Kemenko  PMK.  “7,2  Juta  Ton  Sampah  Di  Indonesia  Belum  Terkelola  Dengan  Baik.” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023. https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum- terkelola-dengan-baik.
Kepri,  Harian.  “Rahma :  Setiap  Hari  Di  Tanjungpinang  Ada  92  Ton  Samp ah  Yang Diangkut  Ke  TPA,”  2021. https://www.hariankepri.com/rahma-setiap-hari-di- tanjungpinang-ada-92-ton-sampah-yang-diangkut-ke-tpa/.
M. Syarif Laode dan Andri G. Wibisana. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus . Jakarta, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005.
Maulina,  Alin  Sri.  “Identifikasi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemilahan  Sampah  Di Kecamatan  Cimahi  Utara  Serta  Faktor  Yang  Mempengaruhinya.  Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota.” Jurnal Perancaan WIlayah Dan Kota Vol.23, No (2012): 178.
Mawarni  Hani,  Dian  Prima  Safitri.  “Pengembangan  Kapasitas  Bank  Sampah  Untuk Mereduksi  Sampah  Di  Kota  Tanjungpinang.” Jurnal  Kemudi  Ilmu  Pemerintahan Vol.04 (2019).
Mulyati.  “Dampak  Sampah  Terhadap  Kesehatan  Lingkungan  Dan  Manusia.” OSF Preprints , 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb.
Pemerintah  Kota  Tanjungpinang.  “Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3 Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Pasal  5  Ayat  (1).”  Tanjungpinang, 2015.
“Prinsip Ke - 21 Deklarasi Stockholm,” n.d.
Samekto, FX. Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional . Edited by Retno Widiyani. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Satmaidi,  Edra,  Sonia  Ivana  Barus,  Putra  Perdana  Ahmad  Saifulloh,  and  Tradis Reformas.  “Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Plastik  Guna  Mendukung  Program Wisata  Kawasan  Pesisir  Provinsi  Bengkulu.” Bina  Hukum  Lingkungan 6,  no.  1 (2021): 1 – 21. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.190.
Silm  Oktapiani,  Ardiansah.  “ Problematika  Hukum  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota Pekanbaru.” Unnes Law Review Volume 3 (2021). https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.175.
Wibisana, Andri Gunawan. “Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI,” 2014, 1– 63.

## PERATURAN HUKUM
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Sampah.