e-ISSN: 2548-9925

## Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dri Asmawanti S a,* , Aisyah Mayang Sari b , Vika Fitranita c , and Indah Oktari Wijayanti d a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, driasmawantis@unib.ac.id, Indonesia
b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, aisyahmayang96@gmail.com, Indonesia c Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, vikafitranika@unib.ac.id, Indonesia
d Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, indahoktari24@gmail.com, Indonesia
Abstract. This research  analyzes  some  of  dimension effect  to  the  performance accountability  of  government  agencies.  The data  is  using  the  questionnaires  to  the  head  of  the  Regional  Device  Organization  in  the  office  of  government  agencies  of Bengkulu City. The result of hypothesis testing shows that the application of the government's internal control system and the obedience to the regulation positively effects on the performance accountability of government agencies. From the results of this study, shows that the performance accountability of government agencies are required to improve the implementation of government  internal  control  system  and  compliance  with  laws  and  regulations  that  will  improve  the  accountability  of performance control system of government agencies of Bengkulu City.
Keywords:  Internal  control  system,  compliance  with  the  laws  and  regulations  and  performance  accountability  of  local government
* Corresponding author. E-mail: driasmawantis@unib.ac.id

## Pendahuluan
Penerapan  prinsip  Good  Government  Governance saat  ini  membangun  sebuah  paradigma  baru khususnya  pada  pengelolaan  keuangan  daerah. Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  pelaksanaan Good Government Governance meliputi transparency,  responsiveness,  consensus  orientation, effectiveness,  efficiency  equity,  dan  accountability. Dalam  rangka  mewujudkan  prinsip  tersebut, pemerintah  dapat  menjalankan  tiga  mekanisme, yaitu  :  (1)  Menerima  aspirasi  masyarakat  dan membangun  kerjasama  dalam  hal  pemberdayaan masyarakt, (2) Memperbaiki mekanisme pengendalian  serta  panduan  dari  peraturan-peraturan internal, dan (3) membentuk budaya kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2006).
Pemerintah  dituntut  untuk  menjalankan  roda pemerintahan  dengan  transparan  dan  akuntabel. Tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya penyelenggaraan  tata  kelola  yang  baik  dari pemerintahan melalui penerapan sistem pertanggungjawaban  yang  terukur  dan  yang  sah berdasarkan  undang-undang/peraturan  yang  berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah akan terlaksana  secara  bersih  dan  menghindari  praktik korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Tuntutan  tersebut disebut  dengan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Nurina & Yahya, 2016).
Dengan  diterapkannya  otonomi  daerah  membawa berbagai macam perubahan dalam hal pertanggungjawaban  hasil  kerja  dan  pelaksanaan kegiatan  dengan  akuntabel  dan  bersih.  Penilaian kinerja  pada  organisasi  sektor  publik  saat  ini  telah bergeser fokusnya, yaitu bukan lagi berorientasi pada input  saja,  melainkan  memperhatikan  output  serta outcome. Oleh karena itu, sebagian dari faktor yang mampu  menjelaskan  capaian  kinerja  instansi pemerintah  saat  ini  diantaranya  adalah  sistem pengendalian  intern  dan  kepatuhan  terhadap peraturan perundangan-undangan. Untuk menghasilkan  kinerja  instansi  pemerintah  yang berkualitas,  peran  penyusun  kinerja  instansi pemerintah menjadi sangat penting. Penyusun kinerja instansi pemerintah hendaknya melakukan penerapan sistem  pengendlian  internal  dengan  transparan  dan mentaati  peraturan  perundangan  yang  telah  berlaku untuk  ditaati  pada  kinerja  instansi  pemerintah tersebut (Banusu, 2017)
Pengendalian  internal  (Peraturan  Pemerintah  No. 60,  2008)  merupakan  sebuah  integrasi  dari  berbagai kegiatan  kebijakan  pimpinan  pemerintah  beserta
seluruh  jajaran  pegawainya  untuk  dapat  bersama- sama mencapai tujuan organisasi melalui keefektifan dan keefisienan kegiatan,  pelaporan keuangan yang andal,  pengamanan  terhadap  aset-aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut guna mempertanggung¬jawabkan capaian kinerja terhadap sasaran  dan  tujuan  organisasi  secara  konsisten  dan dapat dilihat serta dievaluasi secara periodikal.
Mamuaja  (2016)  mengatakan  bahwa  terdapat pengaruh  sistem  pengendalian  internal  pemerintah terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah (Mamuaja,  2016).  Hal  ini  berarti  bahwa,  sistem pengendalian internal pemerintah mampu mempengaruhi  tingkat  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Selain itu, Banusu (2017) menambahkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara  sistem pengendalian internal pemerintah yang baik  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Dengan  demikian,  semakin  baik penerapan  sistem  pengendalian  instansi  pemerintah yang dijalankan oleh instansi pemerintah, akan dapat mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  kinerja  instansi pemerintah daerah tersebut.
Pemerintah  daerah  sebagai  pelaksana  teknis  dan pelaksana  kebijakan  pemerintah,  harus  memiliki ketaatan  pada  peraturan pemerintahan  yang  berlaku. Ketaatan    peraturan  perundangan  merupakan  sikap seseorang  yang tunduk  dan  patuh kepada  peraturan- peraturan  yang  mengikat  suatu  lembaga/instansi negara  dengan  tujuan  mengatur  setiap  pelaksanaan kegiatan  berbangsa  dan  bernegara.  Ketaatan  yang tinggi  maka  akan  mempunyai  pengaruh  yang  besar pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut.
Sebagai  sebuah  entitas,  pemerintah  wajib menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan/  akuntansi yang berlaku secara umum. Standar penyelenggaraan akuntansi  pemerintah  saat  ini  ditopang  juga  dengan adanya beberapa peraturan lain yang memiliki tujuan yang  sama.  Aturan  tersebut  harus  mampu dilaksanakan  oleh  semua  pihak  dengan  harapan mampu  meminimalisir  berbagai  macam  bentuk penyelewengan  dan  tantangan  yang  besar  dalam mencapai  prestasi  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  (Zirman  &  Muhammad,  2010).  Sebuah aturan haruslah memiliki kemampuan mengendalikan,  memberikan  arahan  yang  jelas  dan mencegah  terjadinya  perilaku  yang  kurang  etis  oleh karyawannya. Dengan demikian, aturan akan menjadi pegangan  oleh  para  pimpinan  instansi  dalam menetapkan anggarannya dan melaksanakan berbagai macam  kegiatan  yang  memiliki  tujuan  memberikan
layanan  prima  kepada  masyarakatnya  (Setyawan, 2017).
Dengan  demikian,  dapatlah  kita  menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan  perundangan  dan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  pada  kantor  Pemerintah,  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurina  & Yahya (2016) dan Zirman & Muhammad (2010).
Berdasarkan Laporan (Kemenpanrb 2018) menyatakan  bahwa  hasil  evaluasi  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah    (AKIP)  Provinsi Bengkulu pada tahun 2018, mendapatkan peringkat B dengan  nilai  64,67,  sedangkan  nilai  rata-rata kabupaten/kota  mendapatkan  angka  45,83  atau mendapatkan  peringkat  C.  Pemerintah  Kota Bengkulu  termasuk  di  dalam  laporan  tersebut  dan memberikan tambahan nilai dalam evaluasi tersebut.
Penelitian  ini  ingin  memberikan  tambahan  bukti empiris mengenai dimensi-dimensi apa sajakah yang mampu memberikan  pengaruh  terhadap  peningkatan capaian  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Studi  ini  dilakukan  pada  instansi  pemerintah  Kota Bengkulu.

## Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

## Good Government Governance
Good  Government  Governance  adalah  salah  satu praktik kebijakan pemerintah yang ingin menerapkan suatu  kondisi  pemerintahan  yang  solutif  dalam menghadapi persoalan instansinya. Governance yang berkualitas  dilihat  dari  penilaian  kualitas  dari komponen  pemerintahan  tersebut,  antara  lain adalah civil  society,  sektor  publik  dan  swasta.  Beberapa diantara  unsur  penting  yang harus  baik  dalam  suatu pemerintahan  adalah  partisipasi,  transparansi,  serta akuntabilitas (Sumarto, 2009).
Berjalan  baiknya  suatu  kondisi  ekonomi  dan politik  suatu  pemerintahan  dapat  diukur  melalui penerapan  Good  Governance,  dan  salah  satu  faktor terpenting  adalah  Good  Human  Resources.  Sebagai makhluk  sosial  yang  berada  di  lingkungan  yang beragam,  tentunya  seringkali  menghadapi  benturan- benturan  kepentingan,  baik  kepentingan  yang sifatnya  kelompok  atau  instansi  pemerintahnya maupun  kepentingan  individu  dan  kelompok masyarakatnya.  Dengan  adanya  penerapan  Good Governance diharapkan mampu menghindari benturan  yang  terjadi,  sehingga  segala  persoalan ll  ,kuy  uyuyykkkkang  dihadapi  oleh  pemerintah dapat diselesaikan dan target capaian dapat terealisasi
dengan  baik.  Dengan demikian,  ketika  kebersamaan antara  pelaku  pemerintah  menyelesaikan  persoalan, tentunya  akan  mampu  mencapai  suatu  kesepakatan bersama  dalam  berbagai  kondisi.  Salah  satu  yang harus  mampu  dijalankan  adalah  terkait  dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku  dari  pusat hingga  daerah.  Peraturan  tersebut  tentunya  telah tertuang  dalam  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (Azlina & Amelia 2014).
Pelayanan  publik  adalah  satu  satu  dari  capaian strategis  yang  harus  dilaksanakan  dalam  penerapan Good Governance. Pelayanan publik menjadi sorotan bagi  para  pejabat  pemerintahan  untuk  dapat  terus ditingkatkan  dan  mencapai  layanan  publik  yang prima.  Ketika  kualitas  layanan  publik  ini  terus meningkat,  maka  kepuasan  masyarakat  pun  akan dapat dicapai bersama.

## Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban  baik  secara  personal  maupun lembaga/instansi  pemerintah  terhadap  wewenang administrasi yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas seringkali  juga  disebut  accountable  dalam  bahasa inggris,  yang  artinya  adalah  “sesuatu  yang  dapat dipertanggungjawabkan”.  Tanggung  jawab  yang diemban oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber  daya  yang  ada,  pelaksanaan  dan  penyapaian informasi berbagai aktivitas dan kegiatan penggunaan  sumber  daya  tersebut  dan  melaporkan segala  hal  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut (Mahmudi, 2010).
Adapun  persyaratan  yang  harus  terpenuhi  agar akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  tercapai antara  lain  adalah  sistem  pemerintahan  harus  dapat menjamin  bahwa  segala  sumber  daya  yang  dimiliki harus  mampu  memiliki  aksesabilitas  secara  umum, pimpinan  dan  seluruh  staf  di  instansi  tersebut memiliki komitmen tinggi, dapat menunjukkan hasil pencapaian  kinerja  dengan  baik,  selalu  berusaha untuk  mencapai  visi  dan  misi  organisasinya, memiliki  manfaat  yang  besar,  transparan,  objektif, Jujur,  akurat,  dan  mampu  menyampaikan  capaian baik  keberhasilan  maupun  ketidak  berhasilan terhadap  target  sasaran  dan  tujuan  yang  diinginkan (Nurina & Yahya, 2016).
Zirman & Muhammad (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  merupakan suatu  cara  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakn kewajibannya  dalam  mempertanggung-jawabkan hasil  kerjanya  baik  itu  berupa  keberhasilan  maupun
ketidakberhasilan  dalam  mencapai  target  dan  tujuan organiasi (Zirman & Muhammad, 2010).
Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003) menjelaskan bahwa Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP) disusun  dalam  rangka  untuk    mewujudkan  suatu bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas dan target capaian dalam mengelola sumber daya dan menjalankan  kebijakan/program  pemerintah,  yang disusun  dengan  azas  akuntabilitas  yang  baik.  Oleh karena  itu,  setiap  instansi  pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  menyampaikan  target  dan  sasaran kinerjanya kepada para stakeholders, yang dituangkan  melalui  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Perwujudan good government governance menggunakan  Laporan  Akuntabilitas  kinerja  intansi pemerintah  sebagai  alat  pengendalian  dan  sebagai penilai kualitas kinerja. Dalam perspektif yang lebih luas,  maka  LAKIP  berfungsi  sebagai  salah  satu media  yang  digunakan  untuk  mempertanggung jawabkan  kinerja  pemerintah  kepada  masyarakat. Tentu,  dukungan  dari  masyarakat  dan  peran  aktif seluruh  lembaga  pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah  akan  sangat  membantu  terwujudnya  semua harapan  atas  pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Tercapainya  semua  target kegiatan dapat dipantau melalui indikator dari setiap rincian  kegiatannya.  Pencapaian  tujuan  dan  target kegiatan  selama  tahun-tahun  tertentu  harus disesuaikan  dengan  perjanjian  kinerja  yang ditetapkan oleh walikota. Dimana perjanjian tersebut menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang akuntabel, transparan, berorientasi hasil dan berusaha mencapai  tingkat  efesiensi  dan  efektivitas  yang maksimal.
Kandungan  yang  terdapat  dalam  Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki beberapa indikator yaitu:
a. Perencanaan strategik Perencanaan  strategik  adalah  suatu  proses perencanaan  yang  yang  disusun  berdasarkan harapan capaian hasil yang akan dicapai dalam jangka  waktu  1  hingga  5  tahun.  Perencanaan tersebut  tentunya  berisi  tentang  rencana strategis  instansi  pemerintah,  yang  antara  lain mengenai  penjelasan  Misi,  visi,  sasaran, strategi,  tujuan,  kebijakan,  dan  progrm  serta indikator  keberhasilan  dan  ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan.
b. Terukur Tujuan,  sasaran  dan  target  yang  telah dirumuskan harus mampu diukur dengan jelas.
c. Sumber daya yang efektif dan efisien Dalam  menjalankan  kegiatan-kegiatan  instansi harus  mampu  menerapkan  prinsip  efektif  dan efisien
d. Mewujudkan visi dan misi Dalam  setiap  rincian  gambaran  kinerja  yang ingin dicapai, harus mampu diturunkan dari visi dan misi insansi pemerintah yang akan dicapai. Gambaran tersebut  akan menjabarkan  indikasi- indikasi  penilaian  atas  tingkat  keberhasilan suatu kebijakan yang telah disepakati bersama.
e. Sesuai target Ketercapaian  target  merupakan  penjelas  atas pencapaian  kinerja  yang  baik  oleh  instansi pemerintah tersebut
f. Memberikan manfaat Memberikan  manfaat  dalam  membangun  dan mengembangkan  system,  saran  dan  prasarana penanggulangan yang terpadu dan terorganisir
g. Berjenjang dan berkala Pegawai  membuat  laporan  LAKIP  secara berjenjang  dan  berkala  dalam  rangka  berusaha untuk  mencapai  tujugan  dan  target  instansi pemerintah.
h. Alat pertanggungjawaban LAKIP  di  dalam  OPD  sebagai  alat pertanggungjawaban yang disusun oleh penerima amanah kepada pemberi amanah.
i. Tepat waktu
LAKIP di OPD digaruskan pegawai menyampaikan laporan paling lambat tiga bulan setelah tahun berjalan
j. Alat evaluasi Ketercapaian realisasi program kerja akan dapat dinilai  dan  dievaluasi  dengan  tujuan  agar diketahui  kendala,  hambatan  dan  perbaikan  di masa yang akan datang.

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan  sebuah  sistem  yang  terintegrasi  dalam sebuah  instansi  pemerintahan  yang  bertujuan  untuk meyakinkan  para  pimpinan  atas  terciptanya  tujuan secara  efisien  dan  efektif,  laporan  keuangan  yang andal  dan  seluruh  komponen  instansi  memiliki ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah,  yang  kemudian  disingkat  SPIP  adalah
suatu  sistem  pengendalian  internal  yang  harus dibentuk  di  lingkungan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  (Peraturan  Pemerintah  No.  60 2008).
Adapun  tujuan  yang  akan  dicapai  oleh  sistem pengendalian internal adalah :
1. Kegiatan yang efektif dan efisien. Bila kegiatan telah  ditangani  sesuai  dengan  rencana  dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang  telah  ditetapkan.  Dikatakan  efisien, biasanya  dikaitkan  dengan  pemanfaatan  asset untuk mendapatkan hasil.
2. Laporan  keuangan  yang  dapat  diandalkan. Keandalan  informasi  adalah  suatu  keharusan agar  pimpinan  dalam  mengambil  keputusan yang  tepat.Agar  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan. Andal  yang  dimaksud  adalah  informasi menjelaskan  fakta  yang  sebenarnya,  sehingga dapat  menghindari  kesalahan  saji  yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
3. Ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Setiap  pelaksanaan  kebijakan  dari suatu  instansi  haruslah  berlandaskan  pada perundang-undangan  yang  berlaku.  Apabila terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  baik  oleh pejabat pemerintah maupun karyawan organisasi,  maka  hal  tersebut  dapat  berakibat pada  sanksi  hukum  yang  tegas  dan menimbulkan kerugian bagi negara.
Unsur penting dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah :
1. Lingkungan Pengendalian Untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian  yang  positif  dan  kondusif,  dapat lakukan dengan Integrasi nilai etika, Kompetensi  kepemimpinan  dan  kebijakan terhadap  sumber  daya  manusia,  kepemimpinan yang kondusif, adanya struktur organisasi yang sehat  dan  pendelegasian  wewenang  yang  baik, keaktifan  aparat  pengawasan  internal  serta terciptanya hubungan baik antar OPD.
2. Penilaian Risiko Aktivitas penilaian risiko yang dilakukan terdiri adalah identifikasi risiko dan analisis risiko.
3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam  pencapaian  tujuan  organisasi.  Kegiatan pengendalian  diutamakan  pada  kegiatan  pokok instansi pemerintah dan dikaitkan dengan proses
penilaian  resiko,  kegiatan  pengendalian  yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah,  kebijakan  dan  prosedur  harus ditetapkan secara tertulis dan harus dilaksanakan.
4. Informasi dan Komunikasi Informasi  harus  dikemas  dalam  dilaporkan kepada  pimpinan.  Sajian  informasi  disajikan dalam  suatu  bentuk  dan  sarana  tertentu  serta tepat  waktu  sehingga  memungkinan  pimpinan organisasi  mampu  melaksanakan  tanggung jawabnya dan melakukan aktivitas pengendalian dengan baik.
5. Pemantauan Aktivitas  pengendalian  intern  harus  dipantau secara  kontinyu  sebagai  bagian  dari  proses pelaksanaan  kegiatan  pengendalian  yang  baik. Tindakan  perbaikan  harus  dilakukan  ketika terdapat temuan audit .

## Ketaatan pada Peraturan
Instansi  Pemerintah  wajib  menyelenggarakan akuntansi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  dapat diterima  umum.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  di Indonesia  menerapkan  berbagai  macam  kebijakan yang  harus  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan perangkat  peraturan  pemerintah  yang  mengaturnya. Tentu  saja,  semua  komponen  instansi  harus menaatinya agar pemerintah mampu menekan tingkat penyelewenangan  dan  penyimpangan  yang  terjadi. Dengan  demikian  pemerintah  dapat  meningkatkan capaian  akuntabilitas  kinerja  instansinya.  Sehingga, dapat  disimpulkan  bahwa  Ketaatan  pada  aturan memiliki  pengaruh  terhadap  capaian  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  (Zirman  &  Muhammad 2010).
Situasi dan kondisi baik maupun tidak baik dapat dikendalikan  dengan  penegakan  peraturan  yang tegas. Dalam kerangka sistem akuntansi pemerintahan,  kebijakan  harus  diambil  oleh  pejabat dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  kemaslahan bagi  masyarakat.  Namun  persoalan  yang  sering dihadapi  adalah  pemerintah  dihadapkan  pada keinginan  dan  kebutuhan  terhadap  materi  dan keuntungan  pribadinya.  Sehingga  secara  sengaja, para  pejabat  tersebut  melakukan  perbuatan  yang tidak  baik  dan  tidak  patut  untuk  dilakukan.  Dengan demikian,  pimpinan  pemerintah  akan  menurunkan akuntabilitas  kinerja  instansi  tersebut  (Setyawan, 2017).

## Pengembangan Hipotesis
Penelitian  yang  dilakukan  Mamuaja  (2016)  dan Herawaty  (2014)  menemukan  bahwa  penerapan sistem  pengendalian  internal  pemerintah  memiliki pengaruh    positifterhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yang  baik akan  membantu  instansi  pemerintah  menjalankan sistem organisinya berjalan dengan efektif dan efisen. Pemerintahan  yang  berjalan  dengan  baik  tersebut akan memicu tercapainya tujuan organisasi sehingga tingkat  akuntabilitas  kinerja  instansi  tersebut mencapai  tingkat  yang  terbaik.  Oleh  karena  itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H1  :  Penerapan  sistem  pengendalian  internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Nurina  &  Yahya  (2016),  Zirman  &  Muhammad (2010)  dan  Setyawan  (2017)  menyatakan  bahwa ketaatan  pada  peraturan  perundangan  memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  pada  kantor  Pemerintah.  hal  ini berarti  pejabat  pemerintahan  yang  taat  terhadap peraturan  perundangan  yang  berlaku  mampu meningkatkan  capaian  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Ketaatan  pemerintah  terebut  juga  dapat meningkatkan penerapan good government governance  di  Indonesia  di  masa-masa  yang  akan datang. Hipotesis yang diajukan adalah :
H2  :    Ketaatan  pada  peraturan  perundangan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif,  yang melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dan  statistik,  dengan  tujuan  menguji  hipotesis  yang diajukan (Sugiyono 2012).

## Ruang Lingkup Penelitian
Seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Kota  Bengkulu  menjadi  populasi  dalam  penelitian ini.  Jumlah  OPD  seluruhnya  berjumlah  38  OPD. Penelitian  ini  menggunakan  metode  sensus,  dimana semua populasi menjadi sampel penelitian. Pemilihan sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan  sampel  representative  sesuai  dengan
kriteria  yang  ditentukan.  Adapun  kriteria  sampel yang  digunakan  adalah instansi  yang  telah  dipimpin oleh  kepala  dinas  dengan  batas  minimal  1  tahun. Dengan  adanya  batasan  tersebut  (pengalaman  >  1 tahun), instansi memiliki pengalaman yang memadai dalam  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  dan penyusunan  kinerja  OPD  Kota  Bengkulu.  Dengan demikian,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah: Sekretariat  terdiri  dari  2  OPD,  Inspektorat  1  OPD, Dinas  22  OPD,  Badan  4  OPD,  dan  Kecamatan  9 sebagai  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota Bengkulu  yang  totalnya  sebanyak  38  OPD. Responden  dari  masing-masing  OPD  diambil sebanyak  1  (satu)  saja.  Responden  dalam  penelitian ini adalah Kepala Dinas Instansi terkait.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  diperoleh  melalui  metode  ini merupakan  data  primer.  Teknik  Pengumpulan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran  kuesioner  yang  langsung  diberikan kepada  para  responden  untuk  dapat  diisi  sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Penyebaran kuesioner dilakukan  dengan  mendatangi  responden,  kemudian akan  dimintakan  pernyataan    kesediaannya  untuk mengisi  kuesioner.  Sebelum  kuesioner  diserahkan kepada  responden,  peneliti  menjelaskan  mengenai petunjuk  pengisiannya  sampai  semua  responden paham  untuk  mengisinya  sendiri.  Tujuannya  agar data  yang terkumpul  adalah  data  yang  valid  dan rill sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi.

## Definisi Operasional variabel
1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  pada  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan keputusan LAN
No.239/IX/6/82003.  Indikator  untuk  mengukur akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah tersebut  terdapat  10  item  pernyataan.  Adapun Indikatornya  adalah  menerapkan  perencanaan strategik terukur, sumber daya yang efektif dan efisien, mewujudkan visi dan misi, sesuai target, memberikan  manfaat,  berjenjang  dan  berkala, alat  pertanggungjawaban, tepat  waktu,  dan alat evaluasi.  Jawaban  atas  pernyataan  yang didesain menggunakan  skala   likert,    dengan  5 skala  nilai  yaitu  1  sampai  5  skala.  Dengan penjelasan makna nilai yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Netral
(N) dengan skor 3, Tidak setuju (TS) mendapat skor  2  dan  Sangat  Tidak  Setuju  (STS) mendapatkan skor 1.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Indikator  variabel  sistem  pengendalian  internal pemerintah  adalah,  dengan  menggunakan  5 unsur  penting  SPIP,  yaitu  lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta dan  pemantauan.  Variabel  sistem  pengendalian internal  pemerintah  pada  penelitian  ini  diukur dengan  menggunakan  peraturan  pemerintah nomor  60  tahun  2008.  Berdasarkan  peraturan tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  17  item pernyataan  yang  akan  diajukan  kepada responden. Pengukuran lingkungan pengendalian  terdapat  6  (enam)  dimensi  yaitu penegakan  integritas  dan nilai  etika,  komitmen terhadap  kompetensi  dan  kebijakan  sumber daya  manusia,  kepemimpinan  yang  kondusif, struktur organisasi dan pendegelasian wewenang,  peran  dari  para  aparat  pengawasan internal yang efektif, dan terciptanya hubungan yang  baik  antar  OPD.  Penilaian  resiko  diukur dengan  dua  dimensi  yaitu  identifikasi  resiko, dan  analisi  resiko.  Mengukur  aktivitas pengendalian  terdapat  11  dimensi,  yaitu  reviu atas  kinerja,  perbaikan  secara  periodik, keandalan  ukur,  pengelolaan  sistem  informasi, rencana  identifikasi,  kebijakan,  prosedur, sumber  daya  dan  pencatatan,  pencatatan  yang akurat,  mekanisme  otoritas  atas  transaksi,  dan pembatasan  akses.  Sedangkan  pada  sistem informasi  dan  komunikasi  diukur  melalui penyediaan,  pemanfaatan,  pengelolaan,  dan memperbarui  sistem  informasi.  Pengukuran indikator pemantauan dilakukan dengan menilai dimensi  evaluasi  terpisah,  dan  penyelesaian audit.
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan Indikator  untuk  mengukur  ketaatan  pada peraturan  perundangan  yaitu  penyampaian laporan  tepat  waktu,  tidak  melakukan penyimpangan/penyelewengan,  tidak  pernah mendapatkan  sanksi,  dan  mentaati  peraturan yang berlaku. Variabel ketaatan pada peraturan perundangan  pada  penelitian  ini  diukur  4  item pernyataan  jawaban  atas  pernyataan  yang didesain menggunakan skala likert.

## Teknik analisis
Data  penelitian  yang  sudah  terkumpul  akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda dengan memanfaatkan software SPSS versi 22.  Tahapan  analisis  akan  dilakukan  diantaranya adalah  uji  statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data,  uji asumsi  klasik  dan  uji  hipotesis.    Bentuk  umum persamaan  regresi sebagai berikut:
AKIP = α + β 1 SPI P + β 2 KPPP + ε
Ket : AKIP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP  = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah KPPP = Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

## Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Responden
Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner  sebanyak  38  lembar.  Dari  penyebaran kuesioner  tersebut,    kuesioner  yang  tidak  kembali berjumlah  7  lembar.  Sehingga  kuesioner  yang  bisa diolah berjumlah 31 lembar.  Sedangkan karakteristik responden pada penelitian ini sebagai berikut :

## Tabel 1 Karakteristik Responden
Keterangan  Frekuensi  Persentase % Jenis Kelamin Laki-laki 24 77.5% Perempuan 7 23.4% Jumlah 31 Umur 21-25 tahun 0 0 26-30 tahun 0 0 31-35 tahun 0 0 36-40 tahun 1 3,2% 41-45 tahun 4 12,9% 46-50 tahun 5 16,1% > 50 tahun 21 67,7% Jumlah 31 Lama Menjabat 1-5 tahun 31 100% > 5 tahun 0 0 Jumlah 31 Pendidikan Terakhir S1 12 38,7% S2 18 58,1% S3 01 3,2%
Keterangan  Frekuensi  Persentase % Jumlah 31
Berdasarkan  data  demografi  responden  tersebut,  dapat  dilihat bahwa  sebagian  besar  adalah  laki-laki.  Rentang  umur  juga  lebih banyak  yang  berusia  diatas  50  tahun.  Responden  yang  mengisi kuesioner  juga  sebagian  besar  telah  bekerja  dibawah  5  tahun. Tingkat  pendidikan  terakhir  responden  juga  di  dominasi  oleh pendidkan pascasarjana.

## Pengujian kualitas data
Hasil  pengujian  validitas  dan reliabilitas  terhadap data adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Variabel N KMO MSA Sign Nilai Cronbach’ s Alpha AKIP 31 0,797 0,000 0,913 SPIP 31 0,729 0,000 0,934 KPPP 31 0,729 0,000 0,799
Berdasarkan  tabel  diatas,  semua  item  pernyataan untuk  variabel  tingkat  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan ketaatan pada peraturan perundangan lebih besar dari  0,50  dengan  signifikan  masing-masing  variabel 0,000.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  semua variabel  penelitian  sudah  valid  dan  Penelitian  dapat dilanjutkan  untuk  pada  pengujian  selanjutnya. Berdasarkan  hasil  pengolahan  yang  dilakukan  pada tabel  diatas  diperoleh  hasil  nilai Cronbach’s  alpha pada  variabel  penelitian  lebih  besar  dari  nilai  0,70. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh instrumen  atau  variabel  penelitian  dinyatakan reliabel.

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis  data  berdasarkan  atas  jawaban responden  terhadap  pernyataan  yang  diajukan  dari
masing-masing indikator pengukuran variabel. Tabel berikut  ini  menunjukkan  hasil  statistik  deskriptif yang diperoleh:
Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel n Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Std. Deviation Min  Maks  Mean  Min  Maks Mean AKIP 31 10 50 30 32 50 38,2 5,12 SPIP 31 17 85 51 53 82 66,23 2,109 KPPP 31 4 20 12 12 20 15,23 7,689
Berdasarkan  tabel  statistik  deskriptif,  variabel AKIP  memiliki  nilai mean 38,16.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  responden  rata-rata  menjawab setuju. Sedangkan pada variabel SPIP, memiliki nilai mean 66,23  yang  berarti  bahwa  responden  rata-rata menjawab  setuju.  Pada  variabel  KPPP,  dengan nilai mean 15,23 menunjukkan bahwa sebagian responden juga menjawab setuju.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas,  nilai asymp  sig  (2-tailed)  lebih  besar  dari  0,05  maka data  terdistribusi  normal.  Pengujian  normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
Asymp Sig (2-tailed) Keterangan 0,200 Normal
Berdasarkan  hasil  pengujian  mulikolinearitas, nilai tolerance seluruh variabel penelitian >0.10 dan nilai  VIF  <  10,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa berarti  tidak  terjadi  gejala  multikolinieritas  dalam model persamaan regresi. Dimana nilai tolerance dan VIF  dari  varibel  SPIP  dan  KPPP  menunjukkan angka  0,362  dan  nilai  2,760.  Nilai  signifikansi  uji glejser  dengan  probabilitas  0,05,  menunjukkan bahwa  variabel  SPIP  dan  KPPP  mencapai  angka 0,677 dan 0,251, yang memilki nilai signifikan yang
lebih  besar  dari  angka  signifikansinya.  Hasil pengujian  multikolonieritas  dan  heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4

## Hasil uji Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas
Variabel Tolerance VIF Sig SPIP 0,362 2,760 0,677 KPPP 0,362 2,760 0,251

## Hasil Uji hipotesis
Penelitan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah variabel  sistem  pengendalian internal,  ketaatan  pada peraturan  perundangan  (variabel  independen) berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  (variabel  dependen).  Untuk mengetahui  apakah  model  regresi  yang  digunakan layak  atau  tidak  untuk  digunakan  pada  analisis selanjutnya,  maka  kriteria  pengambilan  keputusan ditentukan  dengan  menggunakan  taraf  signifikansi 0,05. Hasil output SPSS sebagai berikut :
Tabel 5 Hasil Uji statistik Variabel Koefisien t-hitung Sig. SPIP 0,443 6,434 0,000 KPPP 0,785 3,125 0,004 R square 0,891 Adjusted R 2 0,884 F 0,000 Sig 0,000
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  tabel  hasil  uji statistik  di atas dapat dilihat bahwa nilai F statistik dalam  model  adalah  sebesar  0,000  dengan  nilai signifikansi  0,000.  Nilai  probabilitas  0,000  lebih kecil  dari  0,05  menunjukkan  bahwa  model  yang digunakan  dalam  penelitian  layak  untuk  digunakan. Nilai Adj R Square model regresi sebesar 0,884 yang menunjukkan  bahwa,  88,4%  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  dijelaskan  melalui  sistem pengendalian  internal  pemerintah  dan  ketaatan  pada peraturan  perundangan  sedangkan  sisanya  sebesar 11,6%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak terdapat dalam persamaan ini.
Tabel  diatas  juga  menunjukkan  bahwa  variabel sistem pengendalian internal pemerintah memberikan hasil  perhitungan  signifikan  sebesar  0,000,  yang
menunjukkan  angka  <  (lebih  kecil)  dari  0,05.  Nilai koefisiennya sebesar 0,443 artinya pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen  bernilai positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Dengan  demikian,  hipotesis  1  dalam  penelitian  ini diterima.
Variabel  ketaatan  pada  peraturan  perundangan memberikan  hasil  perhitungan  signifikan  sebesar 0,004, dimana hasil tersebut menunjukkan ang yang lebih  kecil  dari  0.05.  Nilai  koefisiennya  sebesar 0,785  artinya  bernilai  positif.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  ketaatan  pada  peraturan  perundangan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Dengan  demikian,  hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

## Pembahasan
Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yang harus  diterapkan  dalam  lingkungan  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  sejalan  dengan pernyataan PP No. 60 tahun 2008. SPIP bertujuan untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  perangkat  daerah melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efesien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara  dan  ketaatan  terhadap  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  dari  uji  hipotesis  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian,  bahwa  hubungan  antara  sistem pengendalian internal pemerintah dengan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  OPD Kota  Bengkulu  adalah  semakin  baik  sistem pengendalian  internal  pemerintah  akan  semakin baik  pula  akuntabilitas  kinerja    instansi pemerintah dalam hal ini adalah OPD.
Berdasarkan  teori stakeholder dijelaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan peranannya  secara  dua  arah,  untuk  memenuhi kebutuhan  pemerintahan  maupun  stakeholder. Dengan demikian penerapan Sistem Pengendalian Internal  Pemerintah  yang  baik  akan  memberikan tambahan  keyakinan  kepada stakeholder atas
tercapainya  tujuan  organisasi  perangkat  daerah melalui kegiatan  yang  efketif  dan  efisien.  Dalam rangka perwujudan good government governance , akuntabilitas  kinerja  instansi  merupakan  salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan oleh  pemerintahan  pada  penerapan  sistem pengendalian  internal  pemerintah.  Oleh  karena itu, semakin baik penerapan sistem pengendalian internal  pemerintah  maka  semakin  baik  pula akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kota Bengkulu.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dapat disimpulkan  bahwa  ketaatan  pada  peraturan perundangan  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hal  ini diukur  dari  indikator  ketaatan  pada  peraturan perundangan  yaitu  tepat  waktu  menyampaikan laporan,  tidak  melakukan  kecurangan,  tidak pernah  mendapatkan  sanksi,  dan  mentaati peraturan  yang  berlaku.  Akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  diukur  melalui  indikator seperti  menerapkan  perencanaan  strategik, terukur,  sumber  daya  yang  efektif  dan  efisien, mewujudkan  visi  dan  misi,  sesuai  target, memberikan manfaat, berjenjang dan berkala, alat pertanggungjawaban,  tepat  waktu,  dan  alat evaluasi.
Untuk melihat tingkat  ketaatan  pada  peraturan perundangan yang baik pada akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah,  maka  kita  dapat  melihatnya dari  ketaatan  pada  peraturan  perundangan  pada OPD  tersebut.  Berdasarkan  teori stakeholder dijelaskan  sebuah  hubungan  timbal  balik  antara pemerintahan  dan stakeholder yang  berarti pemerintah  harus  melaksanakan  peranannya secara  dua  arah  untuk  memenuhi  kebutuhan pemerintahan  maupun stakeholder. Organisasi yang senantiasa memiliki ketaatan pada peraturan perundangan  yang  berlaku  akan  menambah tingkat  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah tersebut.  Sedangkan  pada  penjelasan  teori good government governance dalam rangka mewujudkan good  government  governance , akuntabilitas  kinerja  instansi  merupakan  salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam pemerintahan melalui peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan.

## Kesimpulan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji  secara empiris  pengaruh  penerapan  sistem  pengendalian internal  pemerintah  dan  ketaatan  pada  peraturan perundangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Variabel  ketaatan  pada  peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Referensi
Azlina,  N.  &  Amelia,  I.,  2014.  Pengaruh  Good  Governance  dan Pengendalian  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten Pelalawan. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. , 12(2).
Banusu, 2017. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 6(6).
Herawaty,  N.,  2014.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah. Jurnal Cakrawala Akuntansi , 6(2).
Kemenpanrb,  2018. Laporan  Penyerahan  hasil  evaluasi akuntabilitas  kinerja  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota wilayah 1 , Available at: file:///C:/Users/User /Downloads/20180125_01_Paparan_Laporan_Deputi_RBKunwas. pdf.
Mahmudi,  2010. Analisa  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Edisi Kedua , Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
Mamuaja,  B.,  2016.  Analisis  Efektivitas  Penerapan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Di Dinas Pendapatan. Manado. EMBA , 4(1).
Mardiasmo,  2006. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah , Yogyakarta: Andi.
Nurina  &  Yahya,  M.R.,  2016.  Pengaruh  Pelaksanaan  Anggaran Belanja  Modal  Dan  Ketaatan  Pada  Peraturan  Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 1(2).
Peraturan Pemerintah No. 60, 2008. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ,
Setyawan,  2017.  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi  Dan  Ketaatan  Pada  Peraturan Perundangan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dengan  Kinerja  Manajerial  Sebagai  Variabel  Moderating. Pekanbaru. Journal Faculty Of Economics , 4(1).
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Bisnis , Bandung: Alfabeta.
Sumarto,  H.S.,  2009. FOREIGN  EXCHANGE ,  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Zirman  &  Muhammad,  2010.  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur Pemerintah  Daerah,  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan,  Motivasi Kerja,  Dan  Ketaatan  Pada  Peraturan  Perundangan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi , 18(1).