Widyadari                                                                              DOI: 10.5281/zenodo.4661286 Vol. 22 No. 1 (April 2021) e-ISSN : 2613-9308   p-ISSN : 1907-3232 Hlm. 169 - 181

## GLOBALISASI  PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAN KRISIS MULTIDIMENSI DI INDONESIA

## Riwanto
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
E-mail : pakriwanto@gmail.com

## ABSTRACT
Globalization  is  a  worldwide  phenomenon,  so  that  no  country  on  earth  has  been  able  to  avoid  it. This  process  is  marked  by  the  existence  of  fundamental  changes  in  various  fields  of  life,  which greatly  affect  the  pattern  of  life  of  a  nation. As  is  happening  in  Indonesia,  socio-cultural  changes take  place  suddenly  (rapidly),  triggering  a  crisis  in  the  form  of:  relative  depression,  dislocation, disorientation, and negativism. The crisis that occurred in Indonesia originated from the repressive conditions  in  the  era  of  the  New  Order  regime  which  created  a  stagnant  democratic  life,  then developed  into  a  monetary  crisis,  an  economic  crisis,  a  moral  crisis  and  now  a  multidimensional crisis.  This  condition  makes  the  Indonesian people  unprepared  and  less  enthusiastic  in  facing  the free market era, which must be viewed as a reality that cannot be negotiated any longer.
Keywords: Globalization, socio-culture, multidimensional crisis

## ABSTRAK
Globalisasi merupakan fenomena yang telah mendunia, sehingga tidak ada satupun negara di bumi ini  yang  sanggup  menghindarinya.  Proses  tersebut  ditandai  oleh  adanya  perubahan  perubahan mendasar  berbagai  bidang  kehidupan,  yang  sangat  berengaruh  terhadap  pola  kehidupan  suatu bangsa.  Seperti  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia,  perubahan  sosial  budaya  berlangsung  secara mendadak  (cepat)  sehingga  memicu  terjadinya  krisis  dalam  bentuk  :  depresi  relative,  dislokasi, disorientasi, dan negativisme. Krisis yang terjadi di Indonesia berawal dari kondisi yang represif era pemerintahan  rezim  Orde  Baru  yang  telah  menciptakan  kehidupan  demokrasi  yang  stagnan, kemudian  berkembang  menjadi  krisis  moneter,  krisis  ekonomi,  krisis  moral  dan  sekarang  menjadi krisis  multidimensional.  Kondisi  inilah  yang  membuat  bangsa  Indonesia  tidak  siap  dan  kurang antusias dalam menghadapi era pasar bebas yang harus dipandang sebagai sebuah realita yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Kata Kunci : Globalisasi, sosial budaya, krisis multidimensi

## PENDAHULUAN
Globalisasi  merupakan  fenomena yang  telah  mendunia,  sehingga  tidak  ada satupun negara di bumi ini yang sanggup menghindarinya. Berbagai media elektronik  dan  non  elektronik  seperti televisi,  internet,  telepon  seluler,  radio, koran, majalah dan lain-lain dalam waktu sekejap  mampu  menyebarkan  sejumlah informasi  dari  dan  kepelbagai  penjuru dunia  kepada  sebagian  besar  umat manusia yang bermukim di belahan bumi manapun    dengan  berita-berita  politik, sosial,  ekonomi,  budaya  bahkan    iklan produk-produk  mulai  dari  sabun  mandi hingga mobil mewah
Istilah  globalisasi  sendiri  sudah menjadi  isu  dalam  kehidupan  sehari-hari yang  ramai  dibicarakan  oleh  banyak kalangan masyarakat mulai dari golongan masyarakat  miskin  hingga  masyarakat kaya, membicaraan globalisasi yang dapat berlangsung  dihampir  semua  tempat mulai dari warung kopi, pasar tradisional, hiper  market,  lobi  hotel  bahkan  ruang kuliah;  pada  dasarnya  hampir  sebagian besar  manusia  dengan  berbagai  latar belakang  sosial  ekonomi  yang  berbeda sudah  sangat  familier  dengan  istilah globalisasi walaupun dengan konotasi dan
pemahaman  yang  berbeda  sesuai  dengan kemampuan  daya  pikir  dan  status  sosial ekonominya. Namun demikian globalisasi yang  sedang  bergulir  sangat  dasyat  pada akhirnya  hanya  menguntungkan  sebagian kecil  (=segelintir)  manusia,  disisi  lain globalisasi bahkan menciptakan penderitaan  bagi  sebagian  besar  umat manusia dalam bentuk kemiskinan. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  William Greider  menyatakan  bahwa  :  ”Motor dibalik globalisasi adalah kapitalism yang rakus  dan  tidak  pernah  puas,  mereka beramai-ramai menguras kekayaan dunia, masuk  kedalam  kantung  mereka,  dengan memanfaatkan tekhnologi komputer, mengabaikan  kesantunan  hidup  bersama” (T.  May  Rudy,  2003:35-36).  Dalam  hal ini  yang  dimaksud  kapitalisme  global adalah para spekulan uang yang jumlahnya  tidak  lebih  dari  duaribu  orang dan para pemilik perusahaan multinasional yang memperoleh dukungan  secara  langsung  maupun  tidak langsung dari lembaga-lembaga keuangan dunia  seperti International  Monetary Fund = IMF dan World Trade Organization  =  WTO .  Arus  globalisasi yang  sedang  bergulir  dengan  dasyatnya merupakan  sebuah  fenomena  teknologi,
ekonomi  politik  dan  sosial  budaya. Globalisasi  didorong  oleh  kemajuan teknologi  khususnya  bidang  transportasi dan  komunikasi.  Implementasi  terjadi  di bidang ekonomi, berawal dari perdagangan  barang  dan  jasa,  faktor produksi yang kemudian dibarengi dengan  integrasi  ekonomi  antar  negara yang makin mendalam.
Selanjutnya interaksi dan transaksi antara  individu  dari  negara-negara  yang berbeda  akan  menghasilkan  konsekuensi politik,  sosial  dan  budaya.  Kondisi semacam  ini  juga  tidak  dapat  terelakan oleh  bangsa  Indonesia;  sehingga    sebagai bagian  dari  komunitas  global,  bangsa Indonesia tidak mungkin dapat menghindari  kenyataan  bahwa  segala sesuatu  yang  terjadi  di  Negara  ini  tidak terlepas  dari  dinamika  global;  konjungtur ekonomi, perubahan tatanan sosial politik internasional  akan  berpengaruh  terhadap perkembangan didalam negeri, sebaliknya bangsa  Indonesia  juga  tidak  dapat menafikkan bahwa kejadian-kejadian didalam  negeri  juga  akan  mempengaruhi atau setidaknya menjadi perhatian masyarakat  dunia  internasional.  Ketika era  globalisasi  berlangsung,  teknologi informasi  dan  transportasi  berkembang
dengan pesatnya dan kontak antar budaya menjadi  lebih  intensif,  sehinga  karakter budaya  seseorang  tidak  dapat  dilihat hanya  dari  bentuk  fisik  dan  asal keturunannya saja, tetapi bergantung pada bagaimana  dan  nilai-nilai  apa  yang  di adopsi  oleh  seseorang.  Dalam  hal  ini kiblat  budaya  menjadi  lebih  signifikan dibanding  dengan  ciri  fisik  dan  lokasi tempat tinggal. Pengenalan yang termudah  terhadap  kiblat  budaya  adalah dari  gaya  hidup  yang  mencerminkan pendapat,  aktifitas  dan  minatnya,  seperti cara-cara  yang  dilakukan  oleh  seseorang (=bangsa)  dalam  memanfaatkan  waktu dan membelanjakan  uangnya merupakan tingkahlaku  yang  paling  tampak  dari sebuah kiblat budaya.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Globalisasi
Menurut  Robertson  menyatakan bahwa : Konsep globalisasi menunjukkan pada kita terjadinya pengerutan dunia dan peningkatan  kesadaran  kita  akan  dunia, dengan  kata  lain,  meningkatnya  koneksi global dan pemahaman kita mengenainya, “Pengerutan  dunia”  ini  dapat  dipahami dalam konteks institusi modernitas, sedangkan “meningkatnya intensitas
kesadaran  tentang  dunia”  lebih  enak dilihat  dalam  konteks  cultural”  (Cris Barker,  2005:  149).  Selanjutnya  Giddens juga  berpendapat  bahwa  :  Globalisasi adalah  restrukturisasi  cara-cara    di  kita menjalani  hidup,  dan  dengan  cara  yang sangat  mendalam.  Ia  berasal  dari  barat, membawa  jejak  kekuasaan  ekonomi  dan politik Amerika …” akan tetapi, dia juga mengakui bahwa globalisasi adalah proses  dua  arah,  dengan  Amerika  dan Barat  sebagai  kawasan  yang  paling banyak terkena pengaruhnya” (Ritzer dan Douglas J. Goodman,
2004:591).
Sementara  itu  Emmanuel  Richer  juga menyatakan    bahwa  globalisasi  adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan  menyatukan  masyarakat  yang sebelumnya terpencar-pencar dan
terisolasi  dalam  planet  bumi  kedalam ketergantungan yang saling
menguntungkan  dan  persatuan  dunia  ( Suhanadji dan Waspodo TS : 2004 ; 93).
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, pada dasarnya globalisasi mengandung hal-hal sebagai berikut.
a. Globalisasi merupakan suatu proses  dari  pada  suatu  kondisi akhir,  dimana  kompresi  dunia dalam  perode  tersebut  ditandai
oleh  pariwisata  masal  dan  satelit komunikasi yang mempresentasikan suatu pencapaian dari pendalaman ketimbang  suatu  yang  baru  secara keseluruhan.
b. Terjadinya divergensi dalam memandang struktur integrasi dari prespektif  global  maupun  lokal, walaupun pada kenyataannya institusi-institusi  sosial  dibawah tekanan globalisasi.
c. Setiap aktifitas manusia berlangsung  dalam  suatu  ruang tertentu . Pengertian ruang mengandung  arti  bahwa  individu maupun  kelompok  yang  telah terpisah atau yang telah berhubungan  telah  ditarik  secara bersama.  Jadi  dalam  hal  ini globalisasi merupakan terminologi keruangan  ,  wacana  globalisasi berarti melihat dunia sebagai suatu ruang yang mengandung kompleksitas keragaman baik dalam  sistem  sosial  maupun sistem  politik,  sehingga  sebagai akibat  yang  wajar  dari  kompresi ruang  adalah  ekspansi  tindakan
politik  ;  dunia  menjadi  satu
wahana yang membuat berbagai kemungkinan. 2. Tahap-tahap perkembangan Globalisasi .
James  Petras  (2002)  membagi tahap-tahap  perkembangan  globalisasi atas  tiga  fase,  yaitu  :  Fase  pertama  , dimulai  sejak  abad  ke  15  yang  ditandai dengan  ekspansi  bangsa-bangsa  Eropa  ke beberapa  wilayah  negara  Asia,  Afrika, dan  Amerika  Latin  serta  pendudukan bangsa  kulit  putih  atas  tanah  Amerika Utara  dan  Australia.  Fase  ini  dinamakan fase  Kolonialisme  dimana  terjadi  proses dominasi  manusia  dengan  segenap  teori perubahan  sosial  yang  mendukungnya dalam bentuk penjajahan secara langsung selama berabad-abad. Pada masa kolonial ,  negara-negara  Eropa  (Inggris,  Perancis, Belanda,  Spanyol,  Portugal  ,  Jerman  dan terkahir  Amerika  Serikat)  dengan  leluasa menyebarkan kekuasaannya hampir diseluruh  dunia,  menjarah  barang-barang dari  negara-negara  jajahannya  (sekarang dinamakan Dunia Ketiga). Pada saat yang sama terjadi ekspansi perdagangan global yang  sangat  pesat selama  periode kolonialisme, para penguasa Eropa
menguasai  berbagai  bahan  baku  dari wilayah pendudukannya.
Fase  kedua,  dikenal  sebagai  era pembangunan atau era developmentalisme  yang  ditandai  dengan masa  kemerdekaan  negara-negara  Dunia Ketiga  secara  fisik,  akan  tetapi  dominasi bangsa penjajah terhadap bekas koloninya tetap  dipertahankan  melalui  kontrol terhadap  teori-teori  pembangunan  dan perubahan sosial yang merupakan produk dari  negara  Kapitalis,    dalam  arti  pada fase  ini  kolonisasi  tidak  berlangsung secara  fisik  ,  tatapi  penjajahan  secara ideologi,  konsep  dan  ekonomi  telah ditanamkan melalui teori-teori pembangunan;  sehingga  hampir  semua negar-negara Dunia Ketiga melaksanakan pembangunan nasionalnya dengan mengadopsi  tahap-tahap  pembangunan yang  disarankan  oleh  Rostov,  walaupun pada kenyataannya fase pembangunan ini berakhir  dengan  krisis  di  sebagian  besar negara-negara Dunia Ketiga.
Fase  ketiga,  terjadi  menjelang abad 21 yang ditandai dengan liberalisasi disegala bidang kehidupan yang dipaksakan melalui “structural adjustment program”  oleh  lembaga  keuangan  global dan  disepakati  oleh  rejim  GATT  dan
Perdagangan  Bebas,  suatu  organisasi global yang dikenal dengan WTO ( World Trade  Organization )  .  Sejak  saat  itulah telah muncul era baru untuk menggantikan  era  sebelumnya,  dengan begitu dunia  memasuki apa yang dikenal dengan  era  globalisasi  yang  merupakan proses  pengintegrasian  ekonomi  nasional kedalam sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan  sejak  era  kolonialisme.  Para futurolog  sejak  lama  sudah  memprediksi bahwa  kapitalisme  akan  berkembang menuju  pada  dominasi  ekonomi,  politk dan  budaya  berskala  global  setelah perjalanan panjang melalui era kolonialisme.
Pada dasarnya secara teoritis tidak ada  perubahan  ideologi  dari  ketiga  fase tersebut,  bahkan  ada  kecenderungan  dari fase  ke  fase  semakin  canggih  baik  dari pendekatannya,  mekanismenya    maupun sistem  yang  secara  ekonomis  bersifat eksploitatif  dan  secara  politik  bersifat represif,  serta  secara  budaya  bersifat hegemonik dan diskursif.
3.  Kehidupan  sosial  budaya  Bangsa Indonesia memasuki Era Globalisasi
Abad  industrialisasi  yang  disebut juga  sebagai  era  modernisasi  secara perlahan-lahan mulai surut dan digantikan oleh masyarakat informasi yang baru. Hal ini  bukan  berarti  bahwa  produksi  tidak berperan  atau  era  industrialisasi  akan menghilang,  perubahan tersebut  hanyalah sekedar  isyarat  bahwa  modal  intelektual dan  kerja  intelektual  akan  berkembang seiring dengan berkembangnya kepentingan kerja fisik dan modal materi. Suatu  perubahan  seperti  yang  dinyatakan oleh  John  Naisbitt;  akan  mengakibatkan pola-pola  kehidupan  sosial  budaya,  dan perubahan  itu  mau  tidak  mau  akan mengakibatkan  berbagai  krisis  pada berbagai  tingkat  kehidupan  (Suhanadji dan  Waspodo  TS,  2004:144).  Dalam kaitannya  dengan  perubahan  yang  terjadi di  Indonesia    dimana  terjadi  pola perubahan  dari  masyarakat  agraris  ke masyarakat  industri  berlangsung  sangat unik (cepat = mendadak), hal ini berbeda dengan  perubahan  atau  pembaharuan yang terjadi di negara-negara Eropa  yang mengalami pembaharuan dan transformasi  peradaban  secara  bertahap dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Perubahan sosial budaya Indonesia  yang  terjadi  secara  mendadak
justru  memicu  terjadinya  krisis  di masyarakat dalam bentuk :
a. Depresi  relative,  adalah  perasaan teringkari, tersisihkan atau
tertinggal  pada  orang  lain  dan kalangan tertentu dalam
masyarakat  sebagai  akibat  tidak dapat  mengikuti  perubahan  dan menyesuaikan diri dengan perubahan.
b. Dislokasi,  adalah  perasaan  tidak mempunyai  tempat  dalam  tatanan sosial  yang  sedang  berkembang; dalam  wujudnya yang  nyata dislokasi terlihat pada krisis-krisis yang  dialami  oleh  kelompok marginal (= kelompok masyarakat yang terpinggirkan ) yang terdapat di kota-kota besar akibat urbanisasi.
c. Disorientasi  ,  adalah  perasaan tidak  mempunyai  pegangan  hidup yang  disebabkan  oleh  sesuatu yang  telah  ada  selama  ini  tidak dapat  dipertahankan  karena  terasa tidak cocok dan kehilangan identitas.
d. Negativisme, adalah perasaan
yang mendorong kearah
pandangan  yang  serba  negatif
kepada  kondisi  yang  mapan  , dengan  sikap-sikap  tidak  percaya, curiga, bermusuhan, melawan dan sebagainya.
Apabila krisis-krisis tersebut tidak  segera  diantisipasi  dengan  baik tentunya  akan  menjadi  lahan  subur  bagi tumbuhnya fenomena-fenomena radikalisme,  fanatisme,  sektarianisme, fundamentalisme,  sekularisme  dan  isme- isme  lain  yang  serba  negatif  maraknya berbagai  kasus  etnis  di  Indonesia  yang berkembang  menjadi  kerusuhan  antar etnis  dan  agama  kenyataannya  hingga detik  ini  masih  tetap  berlangsung  seperti yang  terjadi  di  Ambon,  Timika,  Aceh, Poso  dan  lain-lain;  sudah  memasuki hitungan tahun yang sekaligus menambah antrian  masalah  yang  sangat  pelik diselesaikan  oleh  bangsa  Indonesia  yang sedang  menapaki  era  globalisasi;  disisi lain  bangsa  Indonesia  juga  dihadapkan kepada  berbagai  isu  yang  berdimensi universal seperti isu tentang : lingkungan, demokratisasi, kependudukan,  Hak  Asasi  Manusia;  dan yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  isu tentang  terorisme  dimana  Indonesia disinyalir  sebagai  sarang  persembunyian para teroris internasional. Dalam
pandangan Durkheim bahwa transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industi  juga  menimbulkan  masalah  sosial tersendiri,  kondisi  tersebut  digambarkan sebagai pergeseran dari bentuk solidaritas mekanis  menjadi  solidaritas  organis, kebersamaan  kohesif  memudar  akibat masing-masing  orang  disibukan  oleh tugas-tugas  pribadi,  individu  semakin tercerabut  dari  akar-akar  kehidupan bersama,  sehingga  norma  masyarakat kehilangan  daya  kohesif  pemaksa  yang cukup kuat untuk mengukuhkan diri yang terfragmentasi.  Masyarakat  kehilangan kepercayaan dan mengabaikan kepatuhan-kepatuhan  terhadap  imperatif- imperatif  berbagai  norma  yang  telah disepakai  bersama.  Pada  titik  inilah mereka  kehilangan  guiding  principle dalam  menentukan    arah  atau  tujuan kehidupannya. Kondisi inilah yang dinamakan oleh Durkheim sebagai Anomic, yaitu  keadaan  hampa  norma ( Normlessness ). Solusi dari kondisi tersebut menurut Durkheim adalah agama;  suatu  agama  ialah  suatu  sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktek- praktek  yang  bertalian  dengan  hal-hal yang  suci,  yakni  hal-hal  yang  dibolehkan dan  dilarang;  kepercayaan  dan  praktek-
praktek yang mempersatukan suatu komunitas  moral  yang  disebut  Gereja, semua mereka yang terpaut satu sama lain (Stepen K. Sanderson, 2003:518).
Krisis  yang  terjadi  di  Indonesia merupakan  masa-masa  sulit  yang  harus dihadapi  dan  dilewati  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  berawal  dari kondisi  yang  represif  era  pemerintahan rezim Orde Baru  yang telah menciptakan kehidupan  demokrasi  menjadi  stagnan, berkembang menjadi krisis moneter tahun 1997, meluas lagi menjadi krisis ekonomi,  krisis  moral  dan  selanjutnya berkembang
menjadi
krisis multidimensional. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia tidak memiliki  kesiapan  dan  antusiasme  dalam menghadapi  era  pasar  bebas,  karena didalamnya  terselip  berbagai  keraguan dan  pesimisme;  seperti  Sumber  Daya Manusia,  daya  saing  produk,  Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta ketertinggalan IPTEK yang tidak didukung  oleh  riset  pengembangan  yang handal. Khusus tentang Human Development  Index (Indek  Pembangunan Manusia  =  IPM)  yang    dikeluarkan  oleh salah  satu  Badan  PBB  yang  bergerak  di bidang  Pembangunan  Internasional  yaitu
UNDP  ( United  Nations  Development Programme );  di  dalam  Harian  Nasional Kompas  terbitan  10  Juli  2003  dinyatakan bahwa terdapat penurunan Indek Pembangunan  Manusia,      Indonesia berada  pada  peringkat  112,  dibawah Singapura  :  28,  Thailand  :  74,  Filipina  : 85,  dan  Vietnam  :109;  tetapi  di  atas Kamboja  :  130,  dan  Myanmar  :  131  dari 175  negara.    Apabila  tidak  terjadi perubahan-perubahan  dan  strategi  yang mendasar  dalam  pencapaian  indikator IPM  ,  maka  suatu  kemungkinan  bisa terjadi  bahwa  Indonesia  sulit  untuk mencapai Millineum  Development  Goals (Tujuan  Pembangunan  Millineum)  yang dicanangkan UNDP pada tahun 2000 dan dikukuhkan  kembali  di  Perancis  pada bulan  juni  2003,  yang  targetnya  harus dapat  dicapai  oleh  semua  Negara  tahun 20015. Indikator dalam Millineum Development Goals meliputi :
pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar yang universal, kesetaraan  gender,  penurunan  angka kematian  bayi,  peningkatan  kesehatan ibu,  pemberantasan  HIV/AIDS-  malaria dan penyakit lainnya, menjamin pelestarian lingkungan,  serta  membangun kemitraan global.
Meskipun  Indonesia  tidak  secara eksplisit  termasuk  negara  dalam  kategori yang  diragukan  oleh  UNDP  dalam mencapai Millineum  Development  Goals tahun  20015,  tetapi  beberapa  indikator perlu  dicermati  seperti  :  pencapaian pendidikan dasar, pemberantasan HIV/AIDS, kemiskinan, kesetaraan gender yang pencapaiannya hingga sekarang  belum  memadai  dalam  program Pembangunan  Manusia  abad  21,  disisi lain persiapan Indonesia dalam menghadapi  era  pasar  bebas  yang dilakukan  melalui  kesepakatan  WTO, AFTA  dan  APEC  harus  dipandang sebagai  sebuah  realita  yang  tidak  bisa ditawar-tawar  lagi.  Globalisasi  memang mendapat  reaksi  keras  ,  terutama  dari kalangan  akademisi  kritis,  kaum  sosialis maupun  masyarakat  di  negara-negara Dunia  Ketiga  (  Negara  berkembang  ), tetapi  globalisasi  tetap  saja  menyebarkan pengaruhnya  kepelbagai  penjuru  dunia melalui  produk-produk  global,  isu-isu global maupun ide-ide perdagangan bebas dan liberalisasi. Protes tersebut diantaranya
diwujudkan dalam
pembentukan  UNCTAD (The  United Nation Conference on Trade and Development) yang  pernah  melahirkan
GSP (Generalized  System  of  Preference) yang  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk menyaingi GATT atau WTO dan memperbaiki  mekanisme  Tata  Ekonomi Internasional  agar  lebih  berpihak  dan menguntungkan  masyarakat  di  negara- negara berkembang. Seperti halnya Malaysia  yang  sejak  awal  agak  skeptis terhadap  pembentukan  APEC  sehingga sempat menawarkan dibentuknya kawasan  perdagangan  bebas  Asia  Timur, pesimisme  tersebut  bukan  tanpa  alasan karena  perdagangan  bebas  oleh  kalangan akademisi  yang  kritis  dianggap  hanya menguntungkan negara-negara maju. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Felix Wiltred  mengyatakan  bahwa  idiologi globalisasi  penampilannya  sangat  cantik dan  menarik  dengan  janji-janji  yang mempesona  ,  tetapi  sebenarnya  ia menghisap  korbannya  secara  pelan-pelan dan  kemudian  dibiarkan  mati  kelaparan (Suhanaji  dan  Waspodo  TS,  2004:152). Contoh  yang  sangat  nyata  adalah  sektor pertanian  yang  telah  mengalami  tekanan akibat  pengaruh    globalisasi,  dengan masuknya  barang-barang  produk  import hasil pertanian seperti buah-buahan,  gula pasir, beras, hasil-hasil peternakan  secara leluasa  memasuki  pasar  dalam  negeri
(Indonesia)  dengan  harga  yang  lebih murah  dan  kualitas  yang  lebih  baik  jika dibandingkan  dengan  produk  pertanian dalam  negeri  yang  cenderung  harganya lebih  mahal  dan  kualitasnya  masih meragukan; sehingga tidak mengherankan apabila    sebagian  produk  lokal  telah tergeser  oleh  produk  luar  negeri;  dengan demikian  globalisasi  bagi  Negara-negara berkembang    seperti  Indonesia  hanyalah merupakan  proses  peminggiran  dan pemiskinan;  namun  demikian  ,  semua komponen bangsa hendaknya tetap bersikap  obyektif    sebab  era  globalisasi pasti  akan  berlangsung  terus,  meski menuai    kritik  dari  berbagai  kalangan  di berbagai  negara.  Berpikir  positif  dan realistis  merupakan  sikap  yang  obyektif dalam menyikapi  dan  memandang  proses globalisasi dan liberalisasi.
Dalam menyikapi dan mengantisipasi perkembangan era perdagangan  bebas,  maka  era  tersebut harus dipandang sebagai momentum yang baik  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi dan  kolusi  di  negara  tercinta  ini,  usaha tersebut  harus  dijadikan  agenda  pokok dalam reformasi politik Indonesia, adanya pemborosan dan pembobolan dana negara dan ekonomi biaya tinggi yang bersumber
dari  masalah  tersebut  semakin  kronis,
sehingga diperlukan penguatan pengawasan politik dan law enforcement; disamping  itu  harus  ada  komitmen  yang jelas dalam mereformasi birokrasi politik, hal  ini  tidak  bisa  dihindari  ,  karena birokrasi  sudah  sejak  lama  menjadi sarang  para  koruptror  serta  adanya tuntutan struktural dan mekanisme birokrasi  yang  semakin  fleksibel  dan responsive. Daya saing dan efisiensi para pelaku  ekonomi  ,  satuan  sosial  dan individu dalam menghadapi era perdagangan  bebas  sangat  dipengaruhi oleh  kualitas  dan  kinerja  dari  birokrasi publik.  Disisi  lain  terjadinya  berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan dibeberapa  daerah    yang  hingga  detik  ini masih  berlangsung;  tidak  terlepas    dari masalah kesenjangan sosial dan marginalisasi  ekonomi;  demikian  juga ekspansi kekuatan-kekuatan transnasional dalam  mengeksplorasi  sumber-sumber alam  telah  berdampak  terhadap  rusaknya lingkungan  yang  menjadi  tumpuan  hidup komunitas lokal yang pada akhirnya dapat menimbulkan  berbagai  macam  gejolak sosial  seperti  kasus  Timika  dengan Freeport-nya,
Sumbawa
dengan Newmond-nya  dan  tidak  kalah  serunya
kasus  lumpur  panas-Porong    dengan Lapindo Brantas.
Disamping hal tersebut ada beberapa masalah yang sebenarnya masih harus  diperbaiki  guna  meningkatkan kesiapan dalam memasuki era globalisasi, diantaranya  adalah    sistem  perbankan nasional  yang  belum  kondusif  bagi pengembangan  dunia  usaha,  hal  tersebut dapat  dicermati  dari  tingkat  suku  bunga yang  masih  terlalu  tinggi.  Kenyataan  ini belum  lagi  menyangkut  mentalitas  para bankir  yang  sangat  diskriminatif    dalam arti  lebih  suka  mengucurkan  dana kreditnya  kepada  para  pengusaha  kelas atas  dari  pada  pengusaha  kecil  dan menengah, sehingga sektor riil tidak dapat berkembang secara optimal.
Era globalisasi sangat membutuhkan  kearifan  visi  global  yaitu sebuah visi bahwa proses globalisasi tidak mugkin  dapat  dihindari,  sehingga  sikap yang  paling  bijaksana  adalah  menjawab tantangan global dengan selalu meningkatkan  kemampuan  diri,  bersikap kritis serta mengikuti setiap perkembangan  yang  sedang  berlangsung dengan  berpikir  global  dan  bertindak lokal.  Dalam  konteks  nasional  perlu dirumuskan  berbagai  kebijakan  nasional
secara  konkrit  agar  mampu  bersaing  dan ikut  terlibat  dalam  kancah  pasar  bebas sehingga terdapat sinergi antara kekuatan- kekuatan  lokal  dan  kekuatan    sektoral dalam rangka menopang kekuatan nasional  baik  swasta  maupun  pemerintah untuk  bersaing  di  pasar  global,  sehingga bangsa  Indonesia  tidak  hanya  sebagai penonton  yang  baik  tetapi  juga  dapat menjadi  pemain  utama  dari  proses perdagangan bebas dan globalisasi diberbagai segi kehidupan.

## SIMPULAN
Globalisasi merupakan suatu proses yang  sedang  melanda  negara-negara dunia yang ditandai oleh adanya perubahan-perubahan  mendasar  berbagai bidang  kehidupan,  dimana  hal  tersebut sangat berengaruh terhadap pola kehidupan  suatu  bangsa.  Seperti  yang sedang  terjadi  di  Indonesia,  perubahan sosial budaya berlangsung secara mendadak  (cepat)  sehingga  memicu terjadinya  krisis  dalam  bentuk  :  depresi relative, dislokasi, disorientasi, dan negativisme.
Krisis  yang  terjadi  di  Indonesia berawal  dari  kondisi  yang  represif  era pemerintahan rezim Orde Baru yang telah
menciptakan  kehidupan  demokrasi  yang stagnan,  kemudian  berkembang  menjadi krisis  moneter,  krisis  ekonomi,  krisis moral  dan  sekarang  menjadi  krisis multidimensional.  Kondisi  inilah  yang membuat bangsa Indonesia tidak siap dan kurang  antusias  dalam  menghadapi  era pasar bebas yang harus dipandang sebagai sebuah  realita  yang  tidak  bisa  ditawar- tawar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Barker,  Cris  (2005).  Cultural  Studies  – Teori  dan  Praktek.  Yogyakarta  :
Bentang (PT. Bentang Pustaka). Budiman, Arief (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama.
Fakih,  Mansour  (2001).  Sesat  Pikir Teori
Pembangunan  dan  Globalisasi.
Yogyakarta : Insist Press.
Jackson,  Robert  dan  Georg  Sorensen (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional (penerjemah : Dandan Suryadiputra). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Naisbitt,  John  (1994).  Global  Paradox (alih bahasa : Budijanto). Jakarta : Binarupa  Aksara.
Petras,  James  dan  Henry  Vetmeyer (2002).  Imperialisme  Abad  21. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
Ritzer, George dan Duoglas J. Goodman ( 2005).  Teori  Sosiologi  Modern (penerjemah:  Alimandan).  Jakarta : Premada Media.
Sanderson,  Stephen  K.  (2003).  Makro
Sosiologi, Sebuah Pendekatan
Terhadap Realitas Sosial. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Suhanaji  dan  Waspodo  TS.  (2004).
Modernisasi dan Globalisasi, Studi Pembangunan Dalam Perspektif  Global.  Jakarta  :  Insan Cendekia. T. May Rudy (2003) Hubungan Internasional  Kontemporer  Dan Masalah-Masalah Global, Isu Konsep,  Teori  dan  Paradigma.
Bandung : PT. Refika Aditama.