Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan
Kusnadi 1 Budi Santoso 2

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  audit  hak  kekayaan  intelektual sebagai  bagian  pengelolaan  resiko  kerugian  bisnis  bagi  perusahaan.  Aset  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar  perusahaan  di  Indonesia.  Apabila  mengingat  terhadap  nilai  ekonomi  yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya ( tangible assets ). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif,  sehingga  sumber  data  yang  digunakan merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaa.  Data  hasil penelitian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa konsep  Audit  HKI  berbasis  risiko  dapat  digunakan  oleh  perusahaan  dengan  cara mengetahui  terlebih  dahulu  peran  dan  posisinya  dalam  perusahaan,  kemudian waktu  yang  tepat  dan  ruang  lingkup  identifikasi  pelaksanaan  audit  Audit  HKI berbasis risiko serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit HKI berbasis risiko kerugian  bisnis.  Fenomena  risiko  muncul  dari  pemeliharaan  dan  penjagaan  aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur.
Kata  Kunci: Hak  Kekayaan  Intelektual,  Audit  HKI,  Aset  Perusahaan,  Risiko Bisnis
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Latar Belakang.
Pemerintah Indonesia melalui UU  No.  7  Tahun  1994  meratifikasi “ Agreement  Establishing  the  World Trade  Organization ”  (Persetujuan
Pembentukan Organisasi
Perdagangan  Dunia  dan  sebagai lampirannya  adalah Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property Rights )  dan  juga  dengan  UU  No.  5 Tahun  1994  telah  diratifikasi United Nations  Convention  on  Biological
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman  Hayati).  Dengan Keputusan  Presiden  No.  15  tahun 1997 tentang Ratifikasi Paris
Convention  for  the  Protection  of Industry Property (Konvensi Paris). Persetujuan TRIPs juga mengacu pada “ Treaty on Intellectual  Property  in  Respect  of
Integrated  Circuits” (Washington
Treaty). Selain itu pemerintah
Indonesia  juga  meratifikasi  “ Berne Convention  for  the  Protection  of
Artistic and Literary Works ” (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra)
melalui  Keputusan  Presiden  No.  18 tahun  1997  dan  “ World  Intellectual Property  Organization  Copyrights
Treaty ”  (Perjanjian  Hak  Cipta WIPO)  melalui  Keputusan  Presiden No. 19 Tahun 1997.
Konsekuensi  dari  ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban
memberikan
perlindungan  terhadap  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  tersebut.  pada mulanya yang termasuk HKI hanyalah Hak Paten, Hak Merek dan Hak  Cipta  namun  perkembangan akhir-akhir ini termasuk juga Varietas  Tanaman,  Rahasia  Dagang, Desain  Industri  dan  Desain  Tata Letak  Sirkuit  Terpadu. 3 Dimana terdapat  nilai  ekonomi  yang  besar pada  setiap  HKI  tersebut  bila dimanfaatkan dengan baik dan benar. Kepemilikan  nilai  ekonomi  yang ditambah  dengan  manfaat  ekonomi yang  dapat  dinikmati  menumbuhkan konsepsi kekayaan ( property ) terhadap karya-karya intelektual. Bagi  dunia  usaha,  karya-karya  itu dikatakan  sebagai  bentuk  aset  tidak berwujud ( intangible assets ) perusahaan. 4
3 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Hukum  dan Hukum Pidana diBidang Ekonomi , (Semarang:  Badan    Penerbit  Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 37
4 http://duniakuro.wordpress.com/?s=Sejarah +HAKI+%28dedikasi+peringatan+hari+H AKI+sedunia+26+April+2011%29, diakses Rabu, 11 September 2013
Pengakuan
dan perlindungan  hukum  hak  kekayaan intelektual  sebagai  aset  organisasi perusahaan  dapat  berkontribusi  pada peningkatan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus
dilakukannya  penyimpangan  hukum, atau  dengan  adanya  pengakuan  dan perlindungan  hukum  tersebut  dapat pula  menjadikan  aset  perusahaan tersebut  berada  dalam  posisi  aman dan  jauh  dari  risiko  bisnis  yang berujung pada risiko kerugian.
Bagan 1 Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud ( Intangible Assets )
Sumber: dikutip dari  Sharyn Ch’ang
& Marina Yastreboff , Intellectual Property
Auditing: A Raod to Riches, Hournal of     Research and Pratice in Information
Technology ,  Vol.  35,No.3,
August 2003
Aset  Kekayaan  Intelektual sering  menjadi  salah  satu  aset  yang paling  berharga  yang  dimiliki  oleh sebuah  perusahaan.  Sebagai  contoh baru-baru ini perusahaan Apple telah memenangkan  sengketa  pelanggaran HKI di Peradilan terhadap perusahaan Samsung dengan lebih
dari $ 1 milyar atas pelanggaran yang disengaja  pada  desain  Apple  dan penggunaan  patennya.  Selain  itu
Aset Tidak Berwujud
Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Capital Nama Baik ( Goodwill )
 Paten
 Merek/Merek Dagang
 Hak Cipta
 Rahasia Dagang
 Desain Industri
 Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu  Perlindungan Varietas Tanaman  Sumber daya Manusia
 Pengetahuan Bisnis
 Inovasi Bisnis
 Hubungan Bisnis (Kontrak,
Perizinan, Perjanjian Lisensi, waralaba, keagenan, perjanjian bebas persaingan)  Keuntungan jangka panjang dari aset yang tidak diidentifikasi (aset-aset yang tidak mampu diidentifikasi secara tersendiri dan diakui secara khusus)
perusahaan Coca Cola yang mempunyai  rahasia  dagang  yang berharga  dan  terkenal  serta  dijaga ketat untuk kepentingan bisnis perusahaannya.  Coca  Cola    telah menolak untuk mengungkapkan rahasia  dagangnya  yang  lebih  dari puluhan  tahun  walaupun  atas  dua kali perintah pengadilan.
Begitu  pula  Merek  dagang Google  diperkirakan  bernilai  27  % dari  total  nilai  perusahaan  sekitar  $ 44  miliar.  Nama  domain  juga  bisa bernilai  beberapa  juta  dolar  seperti ‘toys.com’ dilelang di $ 5,1 juta dan ‘sex.com’  dijual  seharga  $  11  juta. Meskipun  fenomena  ini  adalah keadaan  ekstrem  terhadap  sebuah bisnis,  namun  saat  ini  memang banyak bisnis menghasilkan
keuntungan  yang  signifikan  dari kepemilikan  kekayaan  intelektual mereka . 5
Perusahaan  sebagai  institusi bisnis  seharusnya  jeli  dan  waspada terhadap  pengelolaan  inventarisasi aset  yang  dicatatkan  dan  dituliskan dalam  pembukuan  perusahaan  yang
5 Stacey  &  Halpern,  etc ,  Protecting  your C ompany’s  Intellectual  Property  Through an IP Audit: a Guide for Small to Mid-Sized Businessess ,(USA:  Execsense, Inc. 2012) pages.iii
bertujuan mendeteksi risiko kerugian yang lebih besar dikemudian hari.
Berkaitan  dengan  ketertiban administrasi  dan  pembukuan  bagi perusahaan  telah  diatur  memiliki catatan  kekayaannya,  baik  berupa aset  berwujud  maupun  aset  tidak berwujud,  dimana  hal  tersebut  saat ini  telah  diatur  secara  khusus  dalam pasal 6 KUHD, yaitu:
“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan,  iapun  tentang keadaan  kekayaannya  dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan  itu  diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan dengan cara
demikian,  sehingga  sewaktu- waktu  dari  catatan  itu  dapat diketahui  segala  hak  dan kewajibannya .”
Pembukuan  atau  pencatatan aset  perusahaan  saat  ini  telah  diatur secara  khusus  didalam  UU  No.  8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 5 UU No.  8  tahun  1997,  yaitu: “Setiap perusahaan  wajib  membuat  catatan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal
5 sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.” Pasal  5  menjelaskan:
“Catatan terdiri dari neraca tahunan,  perhitungan  laba  rugi tahunan,  rekening,  jurnal  transaksi harian,  atau  setiap  tulisan  yang berisi  keterangan  mengenai  hak  dan kewajiban  serta  hal-hal  lain  yang berkaitan  dengan  kegiatan  usaha suatu perusahaan”.
Pembukuan  ini  merupakan pencatatan-pencatatan mengenai “keadaan  kekayaannya”,  pencatatan- pencatatan  mana  harus  diwujudkan sedemikian  rupa,  sehingga  dari pencatatan  itu  setiap  waktu  dapat diketahui  hak-hak  dan  kewajiban- kewajibannya,  sudah  barang  tentu terhadap  pihak-pihak  ketiga  dengan mana  pengusaha  selalu  berhubungan
hukum (mengadakan pelbagai perjanjian-perjanjian dan sebagainya). 6
Pengelolaan  aset  kekayaan intelektual  belum  terkelola  secara maksimal oleh sebagian besar perusahaan  di  Indonesia.  Hal  ini terbukti  dari  masih  maraknya  kasus pelanggaran  dan  sengketa  dibidang
6 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia:
Jilid  I ,  cet.  ke-9,  (Jakarta:  Dian  Rakyat,
1993), hlm.  31.
Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.  Sebanyak  192  kasus pelanggaran  terjadi  dalam  periode Juli-Desember  2008. 7 112  kasus ditangani  polisi  dan  80  kasus ditangani kejaksaan.
Begitu  pula  dengan  kasus pelanggaran HKI yang ditangani oleh Direktorat Penyidikan Direktorat
Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual
Kementerian  Hukum  dan  HAM menangani 33 kasus dengan klasifikasi  pelanggaran  hak  Cipta  2 kasus,  Merek  26  kasus  dan  Desain Industri  5  kasus.  Sedangkan  melalui
Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI)
menangani  121  perkara  HKI  pada tahun  2011 8 .  Sementara  pada  tahun 2012  Ditjen  HKI  menangani  per bulan  Mei  sebanyak  44  kasus 9 . Belum  lagi  jumlah  sengketa  perdata HKI  di  Pengadilan  Niaga  dan Pengadilan Negeri.
7 http://life.viva.co.id/news/read/53933- indonesia_masuk_daftar_hitam_as, diakses pada 11 September 2013.
8 Annual  Report Laporan  Tahuan  2011 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM RI, (Jakarta; Ditjen HKI, 2011) hlm. 51 9 http://jogja.okezone.com/read/2012/07/10/6 61440/pemerintah-tangani-44-kasus-
pelanggaran-hki, diakses pada 10 September 2013
Pelanggaran  terhadap  HKI tersebut  dapat  dikelola  tingkat  risiko hukumnya  dengan  mekanisme  audit Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).
Audit HKI merupakan suatu prosedur  mengkaji  ulang    ( review )
terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual  serta  prosedur yang digunakan oleh organisasi (perusahaan) untuk mengidentifikasi,
memperoleh  dan  melindungi  Hak
Kekayaan Intelektual-nya
dan melindungi  organisasi  tersebut  dari HKI orang lain. 10
Penggunaan  Audit  HKI  yang dirumuskan  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  sebuah  proses  untuk
mengantisipasi perusahaan dari risiko negatif akibat dari
ketidaktahuan  kewajiban  yang  harus dipenuhi perusahaan berkaitan dengan HKI pihak lain. Dengan kata lain,  tujuan  lain  dari  audit  HKI  ini adalah  untuk  memberikan  semua kenyamanan dalam berusaha. 11 Kegiatan audit berupa
pengelolaan  dan  inventarisasi  Hak
Kekayaan  Intelektual  adalah  bagian
10 William  W  Cochran, Intellectual  Property Audits , Makalah tanpa tahun.
11 Budi Santoso, Hukum Hak Cipta , Catatan Perkuliahan  pada  Magister  Ilmu  Hukum UniversitasDiponegoro Semarang, 2013
dari manajemen risiko bisnis organisasi perusahaan. Kegiatan identifikasi dan pengelolaan terhadap risiko-risiko  tersebut  penting  karena pada  dasarnya  setiap  hari  organisasi perusahaan akan menghadapi berbagai  macam  risiko  atas  berbagai kegiatan  bisnis yang  dilakukan maupun akibat dari keputusan manajemen yang ambil.
Risiko merupakan
ketidakpastian  terhadap  probabilitas terjadinya  suatu  peristiwa  serta dampak dari peristiwa tersebut apabila  benar-benar  terjadi  yang dapat  memiliki  pengaruh  material terhadap pencapaian tujuan organisasi perusahaan. 12
Maka  permasalahan  dalam penelitan  ini  dapat  dikaji  dengan batasan-batasan  yang  lebih  jelas demi  mengihindari  kerancuaan  atau keluasan pembahasan. Sehingga berdasarkan  latar  belakang  di  atas perlu dikaji beberapa hal, antara lain: pertama, bagaimanakah  peran  dan kedudukan  audit  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  yang  digunakan sebagai  sarana  untuk  mengantisipasi dan/atau meminimalisir risiko
12 Ardeno  Kurniawan, Audit  Internal  Nilai Tambah  Bagi  Organisasi ,  (Yogyakarta: BPFE- UGM, 2012) hlm. 65
kerugian  di  perusahaan  saat  ini. Kedua, Bagaimanakah  implementasi
atau langkah-langkah yang diperlukan dalam audit Hak
Kekayaan  Intelektual  yang  dapat untuk mengantisipasi dan/atau meminimalisir  risiko  bisnis  bagi Perusahaan.

## 1. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif, dengan  meniti  beratkan  pada  studi kepustakaan. Studi kepustkaan dilakukan  untuk  untuk  mencari bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.    Keseluruhan  data  dianalisis secara  kualitatif  deskriptif.  Kualitatif deskriptif  maksudnya  adalah  bahwa penulis dalam menganalisis
berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian
sebagaimana  hasil  penelitian  yang dilakukannya 13 .
2. Tinjauan Teori
Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan  berpikir  atau  olah  pikir yang  menghasilkan  suatu  produk
13 Ibid ., hlm. 183
atau  proses  yang  berguna  untuk manusia.  Menurut  sarjana  hukum kekayaan intelektual lain mendefinisikan hak kekayaan intelektual secara harfiah, Hak merupakan  lembaga/pranata  sosial dan  hukum.  Hak  selalu  berkaitan dengan  dua  aspek,  yaitu  aspek kepemilikian  ( owner )  dan  sesuatu yang  dimiliki  ( something  owned ).
Terminologi  hukum  menggabungnya dan  menyatukannya  ke  dalam  istilah hak ( right ). 14
L. J. Van Aveldroon menyatakan, hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia  atau  subjek  hukum  tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan  dan  suatu  hak  timbul apabila hukum mulai bergerak. 15
Kekayaan ( property ) merupakan padanan kata kepemilikan ( ownership ). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi  dari  diberikannya  hak kepada seseorang oleh hukum. sementara kata intelektual
( intellectual )  bermakna  kecerdasan,
14 Ontoeng  Soerapati, Hukum  Kekayaan Intelektual  dan  Alih  Teknologi ,  (Salatiga: Fakultas Hukum   UKSW,  1999), hlm. 9.
15 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1989), hlm. 119.
daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki  oleh  seseorang.  Maka  HKI dapat  diartikan  sebagai  kekuasaan yang  diberikan  oleh  hukum  kepada subjek hukum (manusia/badan hukum)  terhadap  suatu  benda  yang merupakan  hasil  dari  kecerdasan intelektual manusia. 16
Kekayaan  atau  aset  berupa karya-karya  yang  dihasilkan  dari pemikiran  atau  kecerdasan  manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi  bagi  kehidupan  manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai  aset  komersial.  Karya-karya yang  dilahirkan  atau  dihasilkan  atas kemampuan intelektual manusia sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuh-kembangkan
sistem perlindungan  hukum  atas  kekayaan tersebut  yang  dikenal  sebagai  sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Gambar Pengertian KI & HKI
16 Candra  Irawan, Politik  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 87
Menurut TRIPs ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ), dalam  pasal  1 ayat (2)  menyebutkan  HKI  adalah  semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian
1 sampai dengan 7 Bab II Agreement
TRIPs yang mencakup: a) Hak Cipta dan Hak-Hak terkait lainnya ( Copyrights  and  Related  Rights ),  b) Merek  Dagang  ( Trade  Marks ),  c) Indikasi  Geografis  ( Geographical Indications ), d) Desain Produk Industri  ( Industrial  Designs ),  e) Paten  ( Patent) ,  f)  Desain  Topografi ( Lay Out ) dari  Rangkaian Elektronik
Terpadu ( Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits ),  g)  Perlindungan  terhadap informasi yang dirahasiakan ( Protection of
Undisclosed
Information ),  h) Control  of  Anti Competitive Practices in Contractual
Licences. Karya Intelektual (invensi, kreasi, ciptaan, desain) Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Intelektual Manusia
Disamping  itu,  sistem  HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi  yang  baik  atas  segala bentuk  kreativitas  manusia  sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi  atau  hasil  karya  lainnya yang  sama  dapat  dihindarkan  atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi  yang  baik  tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya  dengan  maksimal untuk keperluan  hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut
untuk memberikan nilai tambah yang
lebih tinggi lagi. 17 Pengakuan terhadap
perlindungan  HKI  secara  filosofis terkait erat dengan pemikiran mazhab  atau  doktrin  hukum  alam yang menekankan pada faktor
manusia dalam menggunakan akalnya untuk memecahkan masalah- masalah  yang  dihadapi  dalam  semua aspek kehidupannya.
Thomas  Aquinas,  seorang filsuf  dari  abad  pertengahan  (1226- 1274)  menyatakan  bahwa  hukum alam  merupakan  bagian  dari  hakikat kehidupan  dan  melalui  hukum  alam manusia berpartisipasi sebagai
17 Krisnani  Setyowati,  Efridani  Lubis  dkk.,
Hak  kekayaan  Intelektual  dan  Tantangan Implementasinya  di    Perguruan  Tinggi , (Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005), hlm. 2
makhluk  rasional  (berakal).  Hukum alam  adalah  bagian  dari  hukum Tuhan.  Manusia  sebagai  makhluk berakal  menerapkan  bagian  dari hukum Tuhan
terhadap kehidupannya  sehingga  ia  dapat membedakan  yang  baik  dan  yang buruk. 18
Hubungannya  dengan  HKI, teori  hukum  alam  dapat  digunakan sebagai  falsafah  bahwa  dengan  akal yang diberikan Tuhan, manusia dapat memecahkan  semua  permasalahan yang  dihadapi  dalam  kehidupannya. Manusia  dapat  menciptakan  karya- karya  intelektual  mulai  dari  benda- benda  yang  paling  sederhana  sampai dengan invensi-invensi yang memerlukan  pemecahan  teknologi sesuai dengan kebutuhan.
John  Lock  dalam  karyanya yang  terkenal Two  Treaties  of
Government, pada
intinya mengemukakan bahwa manusia sejak  dilahirkan  telah  mempunyai hak  mewarisi  dunia  yang  diberikan oleh  Tuhan.  Ia  mengatakan  bahwa: “every  man  has  a  “property”  in  his own  “person”.  The  labour  of  his
18 Justin  Hughes, The  Philosophy  of Intellectual Property , (Washington: George- town Law Journal, 1988), pages 77.
body,  and  the  work  of  his  hand,  we may say, are properly his . 19
Teori  ini  kemudian  dikenal dengan  apa  yang  disebut  sebagai Labour  Theory yang  menurut  Justin Hughes,  walaupun  tidak  lengkap ( incomplete ),  sangat  kuat  dalam memberikan landasan bagi perlindungan terhadap HKI. 20
Titik  tekan  pada  teori  karya ( labour  theory )  terletak  pada  aspek proses  menghasilkan  sesuatu  dan sesuatu  yang  dihasilkan.  Semua orang  memiliki  otak,  namun  tidak
semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukan oleh David  Mc Clelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu  karena  memang  memiliki motivasi untuk berprestasi. 21 Kaitannya dengan HKI adalah  perlunya  kepada  pencipta,
pendesain  atau  inventor  diberikan balas  jasa  atas  karya  yang  telah
dihasilkannya. Orang dapat
mengambil  manfaat  dari  karya  HKI tersebut, namun juga harus
19 Justin Hughes, Op. Cit, pages. 24 20 Ansori Sinungan, Op. Cit, hlm. 3
21 Adam I. Indrawijaya, Perilaku Organisasi , cetakan VI, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo,  2000), hlm. 6
memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain atau inventornya. Ada semacam pertukaran  yang  dilakukan  atau hubungan  timbal  balik  yang  saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau  inventor  akan  merasa  dihargai hasil  karya  dan  jerih  payahnya, sehingga  termotivasi  untuk  semakin giat  menghasilkan  karya-karya  baru yang bermanfaat lainnya. 22

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Audit  HKI  Sebagai  Sarana
Antisipasi dan/atau Minimalisasi    Risiko  Kerugian Bisnis
Pemahaman  terhadap  audit HKI  karena  persaingan  bisnis  yang semakin  kompetitif  dan  didorong oleh  inovasi  yang  cepat,  kesadaran perusahaan  mulai  muncul  dengan memposisikan audit kekayaan intelektual  lebih  dekat  ke  dalam bagian dari struktur perusahaan.
Secara  garis  besar  ada  tiga alternatif  posisi  atau  kedudukan  dari Internal Auditing (pihak yang melakukan  auditing  disebut  Auditor) dalam struktur organisasi
22 Candra Irawan, Op. Cit., hlm. 50
perusahaan 23 yaitu: organisasi perusahaan. Yaitu: 1) Internal
Auditing  berada  di  bawah  Dewan Komisaris    2)    Internal  Auditing berada  di  bawah  Direktur  Utama  3) Internal  Auditing  berada  di  bawah Kepala  Bagian  Keuangan  dan  Divisi Hukum.
Audit HKI dapat juga dilakukan oleh para staf atau personil internal  perusahaan  yang  bukan advokat/konsultan HKI apabila mereka  memiliki  pengetahuan  yang
mumpuni tentang HKI untuk melakukan  proses  auditing  yang diperlukan  dalam  kegiatan  audit kekayaan intelektual perusahaan. Biasanya personil internal perusahaan  itu  dapat  berasal  dari
divisi keuangan atau divisi pemasaran  atau  divisi  penelitian  dan pengembangan  teknologi  dan  divisi desain  graphis  atau engineering .  Hal ini dikarenakan kompleksitasnya material-material dari kekayaan intelektual  yang  tidak  cuma  sebatas bentuk  produk  dari  perwujudan  HKI semata.
Tujuan perlindungan aset perusahaan  adalah  untuk  menjaga
23 Manahan  Nasution, Sekilas  tentang Internal  Auditor ,  makalah,(  Sumatra:  FE USU, 2003), hlm. 4
keamanan dan keberlangsungan kegiatan usaha, memberikan kepastian  hukum,  serta  melindungi perusahaan dari gangguan pihak lain. Salah satu metodologi untuk melakukan perlindungan aset tersebut  dilakukan  melalui  proses audit  HKI.  Secara  umum,  audit  HKI sebagai inspeksi kekayaan intelektual yang dimiliki, digunakan, atau diperoleh  dalam  bisnis  perusahaan serta  review  terhadap  pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penegakan hukum HKI.
Menurut  Leslie  J.  Lott 24
Pertimbangan  waktu  yang  tepat  bagi perusahaan melakukan audit kekayaan  intelektual  sebagai  bagian dari  evaluasi  kegiatan  bisnisnya adalah: a) Manajemen Baru Kekayaan  Intelektual,  b)  Merger, Akuisisi, Joint Venture, c) Pengalihan atau Kepentingan Penugasan  Kekayaan  Intelektual,  d) Program Perjanjian Lisensi (Perizinan),  e)  Perubahan  Signifikan dalam Peraturan
Perundang- undangan,  f)  Transaksi  Keuangan
24 Leslie  J  Lott, Taking  Stock  of  an Intellectual  Property  Inventory:  How  to Conduct  an  Intellectual  Property  Audit , sumber:
http://www.patenfla.com/article/ipaidut.htm.
1998,  Lott&Friedland,  P.A.,  Miami,  FL, tanpa halaman, diakses pada 14
November 2013
yang Melibatkan Kekayaan Intelektual,  g)  Launching  produk atau jasa baru dalam bisnis. Setiap audit kekayaan
intelektual  memfokus  dirinya  pada empat  kajian  utama 25 . Pertama , advokat  /  konsultan  HKI  atau personil  intern  perusahaan  dalam melakukan auditing HKI perlu mengidentifikasi    terlebih  dahulu semua aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan.
Kedua, advokat  /  konsultan HKI  atau  personil  intern  perusahaan mengidentifikasi setiap masalah yang ada  sehubungan  dengan  kepemilikan hak  kekayaan  intelektual  atau  setiap kekeliruan dalam pemberlakuan kekayaan intelektual perusahaan.
Sedangkan yang keempat, advokat/konsultan  HKI  atau  personil intern perusahaan mesti mengidentifikasi aset kekayaan intelektual  yang  tidak  dilindungi hukum HKI.
25 Nancy  Baum  Delain, The  Intellectual Porperty Audit ,  Les Nouvelles, Vol. 38 No. 4,193-200, Dec. 2003, tanpa halaman.
2. Mekanisme  Pelaksanaan  Audit
HKI  yang  Bertujuan  Untuk Mencegah  Terjadinya  Risiko Kerugian Bisnis
Ruang lingkup audit kekayaan intelektual akan tergantung pada  alasan  mengapa  perusahaan menginginkan untuk melakukan audit. Apabila audit kekayaan intelektual  dilakukan  sebagai  bagian dari perumusan atau review terhadap keseluruhan  strategi  bisnis  dalam pengelolaan  aset,  maka  masing- masing  modul  di  dibawah  ini direkomendasikan.  Singkatnya,  tiga tahap  audit  kekayaan  Intelektual sebagai berikut berikut:

## Tabel

## Audit Hak Kekayaan Intelektual
Sumber:  Sharyn  Ch’ang  &  Marina Yastreboff, Intellectual Property
Auditing:  A  Road  to  Riches, Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 35 No.
3, Agustus 2003, hlm. 174 Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko secara lebih
menyeluruh  dilaksanakan  dengan melalui beberapa tahap, sebagaimana digambarkan dibawah ini.
Step  1:  Menginventarisasi  Hak Kekayaan Intelektual perusahaan
Tim auditor kekayaan
intelektual biasanya dimulai
pekerjaannya dengan membuat daftar rinci  tentang  modifikasi  untuk  jenis dan ukuran bisnis perusahaan, hukum  HKI  yang  relevan  dari  setiap negara  yang  relevan,  tujuan-tujuan

## AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHAPAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
MODUL Ruang Lingkup Audit Riset analisis Ruang Lingkup & diagnosa pengelompokan HKI Riset dan  pengumpulan secara terperinci Analisis dan pelaporan Diagnosa pengelompokan  Aset HKI pemeriksaan Penilaian (optional) Persiapan Identifikasi Verifikasi/ pencarian pembuktian Pelaporan PENYERAHAN Cakupan proyek pengelompokan kategori aset HKI Pemeriksaan dan memverifikasi Data Aset Kekayaan Intelektual Pelaporan akhir dan portfolio kekayaan intelektual
yang diinginkan, dan hasil-hasil yang diinginkan dari pekerjaan audit 26 .
Sebagaimana keumuman struktur perusahaan terdapat beberapa  divisi,  sehingga  setiap divisi akan melakukan dan
menghasilkan
material-material
bisnis  yang  berkaitan  dengan  hak kekayaan  intelektual.  Sehingga  bisa diinventarisasi hak kekayaan intelektual  berdasarkan:  a)  Divisi Sales  dan  Marketing,  b)  Divisi Personalia ( Human Resources Department ), c) Divisi Legal
(Kontrak  dan  Administratif),  d) Divisi Graphis, produksi dan pelayanan informasi, e) Divisi
Research, Engineering and Development (Penelitian dan Pengembangan), f) Semua

## Departemen atau Divisi Perusahaan
Step  2:  Mengkategorisasikan  HKI berdasarkan kelas masing-masing Tentukan  setiap  bagian  HKI  milik perusahaan  kepada  salah  satu  dari empat  kategori  dibawah  ini:  a) Produk: setiap produk yang dipasarkan.  b)  Proyek:  setiap  proyek yang  masih  dalam  tahap  konseptual. c)  Area  fungsional:  setiap  kekayaan
26 The World Intellectual Property
Organisation , Module 10: IP Audit, (World Intellectual Property
Organisation:
WIPO), tanpa halaman.
intelektual  yang  berkaitan  dengan aktifitas perusahaan yang berdampak pada  lebih  dari  satu  produk  atau proyek.  d)  Lain  :  setiap  aset  yang tidak  sesuai  dengan  semua  kategori diatas.
Step 3 :Mengaudit kontrak /

## perjanjian yang berbeda
Bagian  penting  dari  audit HKI  adalah  mengidentifikasi  dan menilai  kecukupan  ketentuan  yang relevan dalam semua perjanjian yang menyangkut perlindungan HKI.
Bentuk-bentuk kontrak/perjanjian
tersebut sebagai berikut 27 : a)
Perjanjian  Lisensi,  b)  Perjanjian kerja  atau  perjanjian  tugas  dalam kedinasan, c) Perjanjian Joint
Venture  dan  Perjanjian  Kolaborasi,
d) Perjanjian pemberian dana bantuan Penelitian dan
Pengembangan,  e)  Perjanjian  Alih teknologi,  atau  pengetahuan  ( know how )  atau    perjanjian  perbantuan teknik (technical assistance agreements),  f)  Perjanjian  Desain dan  pengembangan,  g).  Perjanjian penyelesaian  sengketa,  h)  perjanjian waralaba,  i)  perjanjian  royalti,  j) perjanjian  pemasaran,  k)  Perjanjian distribusi  /  Distributor,  l)  Perjanjian
27 IP Audit-WIPO, tanpa halaman.
perwakilan  penjualan,  m)  perjanjian Konsultasi  atau  manajemen,  n) perjanjian  outsourcing,o)  perjanjian Pemeliharaan  dan  perbaikan,  p)
Perjanjian  Pengalihan  material,  q) perjanjian
pemrograman, r)
perjanjian  kode escrow (sehubungan dengan perangkat lunak).
Step  4:  Mendeteksi  pelanggaran  hak kekayaan intelektual Mengkaji  ulang  segala  kebijakan perusahaan sehubungan dengan penegakan  hukum  hak  kekayaan intelektual  sebagai  sistem  sendiri atau  untuk menghormati hak hukum pihak  lain.  Jika  aset  HKI  tersebut dimiliki  oleh  perusahaan  maka  suatu audit  dapat  memberikan  informasi mengenai apakah aset yang dimaksud dilanggar oleh pihak lain.
Step  5:  Menyusun  Laporan  Audit
HKI
Langkah  selanjutnya  adalah mempersiapkan  penulisan  deskripsi dari beragam aset  HKI  yang telah di audit,  dengan  memberikan  rincian teknis  tambahan  dan  spesifik  dari setiap aset tersebut, dengan menangkap  kembali  proses  dan kontribusi  dari  setiap  aset  kekayaan intelektual dengan rincian signifikan.
Setelah  dideskripsikan  aset tersebut,  kemudian  mempersiapkan laporan tertulis untuk setiap aset HKI dengan review memakai pendekatan, a)  kajian  hukum.  Menilai  lanjutan dari  keberlakuan  dan  pengakuan hukum  hak  kekayaan  intelektual untuk setiap aset HKI yang ditemukan  dalam  auditing  ,  di yuridiksi  mana  HKI  tersebut  di daftarkan  atau  diajukannya  aplikasi permohonan.  b)  kajian    teknis. Tentukan apakah aset  tersebut  masih relevan  dengan  proses  kegiatan bisnis perusahaan atau operasi perusahaan.  c)  kajian  komersial. Menilai  kontribusi  kompetitif  aset (misalnya  apakah  hilangnya  aset akan  merugikan  perusahaan  atau membantu pesaingnya).

## C. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang  telah  dikemukan  tersebut, diperoleh simpulan sebagai berikut:
1. Audit  HKI  memiliki  Peran  dan Kedudukan strategis sebagai sarana antisipasi dan/atau minimalisasi risiko kerugian bisnis. Tujuan dari dilakukannya audit  HKI  secara  integratif memperkuat pengendalian
internal  perusahaan  yang  lebih baik  didalam  penggunaan  aset Hak  Kekayaan  Intelektual  untuk menghasilkan  keuntungan  nilai dan  ekonomi  serta  mendorong pengelolaan  risiko  perusahaan yang lebih baik dibidang perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual.  Audit  HKI  berbasis risiko  lebih  menekankan  pada bagaimana  posisi  perusahaan agar tetap waspada pada persaingan  bisnis  agar  tidak terjerumus pada tindakan- tindakan  pelanggaran  hukum hak kekayaan intelektual ataupun  dengan  adanya  risiko tersebut mampu mendeteksi potensi  keuntungan  nilai  dan ekonomi  dari  aset  HKI  yang dimiliki  perusahaan,  misalnya semestinya perusahaan mendapatkan  royalti  dari  lisensi HKI, akibat dari tidak terkelolanya  atau  diabaikannya peranan HKI bagi perusahaan. 2. Langkah-langkah
dalam melakukan  implementasi  dan audit  HKI  untuk  mengantisipasi risiko bisnis adalah dengan cara, pertama, tim auditor yang terdiri advokat  /  konsultan  HKI  atau
personil  intern  perusahaan  perlu mengidentifikasi  terlebih dahulu semua  aset  kekayaan  intelektual yang  dimiliki  oleh  perusahaan. Kedua, tim auditor mengidentifikasi  setiap  masalah yang  ada  sehubungan  dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau setiap kekeliruan dalam  pemberlakuan  kekayaan intelektual  perusahaan.  ketiga,
tim auditor
mesti mengidentifikasi  aset  kekayaan intelektual perusahaan yang tidak  dilindungi  hukum  HKI. Pelaksanaan  audit  HKI  berbasis risiko  dapat  dilakukan  secara periodik tergantung dari kebijakannya, namun dalam situasi-situasi dibawah ini, perusahaan  mesti  melakukan auditing  HKI.  siatuasi  tersebut meliputi:  a)  sebelum  berdirinya perusahaan baru, dimana perusahaan
membutuhkan kesadaran  terhadap  aset  tidak berwujud  yang  dimilikinya  atau mungkin dibutuhkan untuk dilindungi.  b)  ketika  sebuah bisnis didirikan yang mempertimbangkan  pelaksanaan kebijakan  baru,  standar,  atau
prosedur  baru  yang  berkaitan dengan  kekayaan  intelektual.c) ketika sebuah bisnis mempertimbangkan untuk melakukakan  pendekatan  baru pemasaran, atau berencana untuk mere-organisasi perusahaan melalui  merger,  likuidasi,  joint venture, dan kolaborasi usaha, d) ketika seorang personil perusahaan  bertanggung  jawab pada pengelolaan kekayaan intelektual.

## A. SARAN
Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan, maka penulis menyarankan:
1. Dibuatnya tools yang  lebih komperehsif berkenan dengan audit  HKI  berbasis  risiko, karena  Eksistensi    audit  HKI pada mayoritas perusahaan di Indonesia belum menjadi bagian signifikan yang terintegrasikan dalam struktur organisasi perusahaan, namun masih menjadi material terkecil  dari  internal  audit secara  keseluruhan,  sehingga hal  demikian  memberikan indikasi  bahwa  audit  HKI
masih  belum  menjadi  salah satu strategi bisnis perusahaan dalam mengantisipasi perusahaan menghadapi  beragam  risiko kerugian bisnis ataupun dalam peningkatan komoditas keuntungan nilai dan ekonomi. Padahal sebagaimana dijelaskan dalam  penulisan  karya  tesis ini,  penulis  berpandangan bahwa  audit  HKI  berbasis risiko merupakan bagian
penting  dalam  tata  kelola perusahaan  khususnya  dalam mengamankan dan
menginventarisir  aset  HKI yang  tidak  terlepaskan  dari perspektif  ekonomi  bahwa aset HKI yang lebih
memberikan  manfaat  nilai dan ekonomi bagi perusahaan daripada aset berwujud lainnya.
2. Materi keilmuan  Hukum Hak Kekayaan  Intelektual,  saat ini,  telah  menjadi  bagian integral  pada  program  studi Fakultas  Ilmu  Hukum  di beberapa Universitas di Indonesia, namun adanya
pemahaman  sebagian  pakar
ahli  hukum  mengenai  materi keilmuan Audit HKI dianggap  bukanlah  bagian dari kajian ilmu hukum sudah semestinya  dirubah mindset
tersebut,  sebab  materi  audit HKI merupakan metode keilmuan praktis dalam mengaplikasikan materi Hukum Hak Kekayaan Intelektual.  oleh  karena  itu, penulis  menyarankan  agar materi audit HKI bisa menjadi  satu  ilmu  praktis seperti  halnya  materi-materi hukum  bisnis  lainnya,  yang diajarkan khusus disetiap Fakultas Magister Ilmu Hukum program studi Hukum Hak Kekayaan Intelektual dibeberapa Universitas.
DAFTAR PUSTAKA
Adam I. Indrawijaya, Perilaku Organisasi ,  cetakan  VI,
(Jakarta: Sinar Baru Algensindo,  2000) Annual Report Laporan Tahuan 2011 Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, (Jakarta; Ditjen HKI, 2011) Ardeno  Kurniawan, Audit  Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi , (Yogyakarta: BPFE- UGM, 2012) Budi  Santoso, Hukum  Hak  Cipta , Catatan Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro Semarang, 2013 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Candra  Irawan, Politik  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2011) Justin  Hughes, The  Philosophy  of Intellectual Property , (Washington: George- town Law Journal, 1988), Krisnani  Setyowati,  Efridani  Lubis dkk., Hak kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi , (Bogor:  Kantor  HKI- IPB, 2005) Leslie  J  Lott, Taking  Stock  of  an Intellectual Property Inventory: How to Conduct  an  Intellectual Property  Audit ,  sumber: http://www.patenfla.com
/article/ipaidut.htm.
1998, Lott&Friedland, P.A.,  Miami,  FL,  tanpa halaman,  diakses  pada 14 November 2013 Manahan  Nasution, Sekilas  tentang Internal Auditor ,
makalah,(  Sumatra:  FE USU, 2003) Nancy Baum Delain, The Intellectual Porperty  Audit ,    Les Nouvelles,  Vol.  38  No.
4,193-200, Dec. 2003,
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Hukum dan Hukum Pidana diBidang Ekonomi , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) Ontoeng Soerapati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi , (Salatiga: Fakultas Hukum   UKSW,  1999)
R.  Soekardono, Hukum  Dagang
Indonesia:    Jilid  I ,  cet.
ke-9, (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), Stacey  &  Halpern,  etc ,  Protecting your Company’s Intellectual Property Through  an  IP  Audit:  a Guide  for  Small  to  Mid- Sized  Businessess ,(USA:
Execsense, Inc. 2012)
The  World  Intellectual  Property
Organisation , Module 10:  IP  Audit, (World Intellectual Property Organisation: WIPO), William  W  Cochran, Intellectual Property Audits , Makalah tanpa tahun.