## PERAN KODIM 0818/MALANG-BATU DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA MENGAMANKAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020
Dadan Kurnia 1 Agus Subagyo 2
Iing Nurdin 3 Bayu Septiansyah 4
1,2,3,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  Peran  Kodim 0818/Malang-Batu Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak  di  Kabupaten  Malang  Tahun  2020.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian  kualitatif,  dalam  penelitian  kualitatif  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu pengamatan,  wawancara  dan  penelaahan  dokumen.  Berdasarkan  hasil  penelitan  dapat  di simpulkan  bahwa  Peran  Satkowil  Kodim  0818/Malang-Batu  dalam  mengamankan  pilkada 2020 di Kabupaten Malang,  telah mampu mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman  dan  tenteram  serta  mengawal  pembangunan  nasional,  sehingga  mendapat  apresiasi dan  penghargaan  dari  seluruh  stakeholders  yang  ada  di  wilayah  teritorial  Kodim 0818/Malang-Batu,  terutama  apresiasi  yang  sangat  tinggi  dari  masyarakat  umum.  Hal  ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi satkowil untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai “tentara rakyat dan tentara pejuang.
Kata kunci: Peran, Kodim, Pilkada

## Abstract
The purpose of this research is to find out and describe the role of Kodim 0818/Malang-Batu in Empowerment of Defense Areas to Secure the Simultaneous Regional Elections in Malang Regency in 2020. The method in this study uses qualitative research, in qualitative research using qualitative methods namely observation, interview and review document. Based on the results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  the  role  of  Satkowil  Kodim  0818/Malang- Batu in securing the 2020 regional elections in Malang Regency, has been able to support the creation of a safe and secure community condition and guard national development, so that it gets  appreciation  and  appreciation  from  all  stakeholders  in  the  region.  territorial  Kodim 0818/Malang-Batu,  especially  the  very  high  appreciation  from  the  general  public.  This  has become a very valuable social asset for the satkowil to continue to improve its performance and professionalism as “the people's army and warrior army.
Keywords: Role, Kodim, Pilkada

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),  adalah  instrumen  politik  paling  sahih  dalam Negara demokrasi. Pilkada bahkan dinilai sebagai manifestasi kedaulatan masyarakat dalam rangka melakukan rekrutmen kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Gagasan Pilkada sebenarnya  merupakan  proses  lanjut  dari  keinginan  kuat  untuk  memperbaiki  kualitas demokrasi yang berlangsung di dunia, khususnya di Indonesia, sekaligus sebagai upaya lain untuk  menghindari  adanya  praktek  demokrasi  semu (pseudo  democracy) yang  dapat memberangus  demokrasi  itu  sendiri.  Pilkada  juga  dimaksudkan  untuk  memenuhi  hak-hak individu  agar  terdapat  peluang  yang  lebih  terbuka  dan  partisipatif  dalam  menentukan pemimpin  sebagai  bagian  dari  upaya  meningkatkan  kesejahteraan.  Artinya,  Pilkada merupakan  upaya  dalam  memberi  kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.
Kontestasi  lima  tahunan  untuk  mencari  calon  pemimpin  ideal,  kerap  masih  terantuk kerikil  dan  batu.  Berbagai  pelanggaran  dalam  masa  Pemilu  maupun  Pilkada,  masih  terus menjadi  warna  yang  lengket.  Tak  terkecuali  di  Kabupaten  Malang  yang  bersiap  menggelar Pilkada 2020 dan kini sudah mulai terlihat memanas suhunya.
Meningkatnya  pragmatisme  dalam  Pilkada  pun  ditunjukan  dengan  rasionalitas ekonomi  yang  menguat.  Salah  satu  kekhawatiran  dalam  Pilkada  serentak  2020  adalah semakin  maraknya  politik  uang,  ujaran  kebencian (hate  speech) ,  berita hoax ,  kampanye berdasarkan  SARA  dan  lain-lain.  Bagaimana  tidak,  hampir  setiap  perhelatan  demokrasi elektoral  yang  melibatkan  massa  selalu  ditemukan  praktik  politik  uang.  Pada  Pilkada  2020 yang  lalu  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia  mengalami  polarisasi  massa  amat  kuat.  Aktor politik  secara  langsung/tak  langsung  menggunakan  kampanye  jahat,  pembohongan (hoax) , berita  palsu (fake  news) ,  dan  politisasi  identitas.  Media  sosial  dan  aplikasi  percakapan memfasilitasi  dan  menjadi  pemicu  berkembangnya  kampanye  jahat,  hoax,  dan  politisasi identitas.  Pengguna  media  sosial  dan  aplikasi  percakapan  larut  dalam  emosi  sebagai lovers atau  haters  terhadap  politisi  yang  mengejar/mempertahankan  kekuasaan.  Facebook,  Twitter, Whatsapp, LINE, dan BBM memediasi begitu cepat dan berefek domino merusak nalar dan percakapan banyak warganet. Korupsi politik pun dipraktikan dengan berbagai bentuk. Ada jual/beli  tiket  pencalonan  di  pemilu  dan  pemilu (candidacy  buying) yang  dijadikan mekanisme  pembiayaan  kerja  elite  dan  organisasi  partai  politik.  Lalu  ada  vote  buying  dan menyuap penyelenggara atau hakim pemilu. Semua merupakan virus demokrasi yang masih dianggap ampuh memenangkan kompetisi pemilu.
Pada prakteknya, dan berdasarkan pengalaman pada pilkada sebelumnya, pelaksanaan
Pilkada  cenderung  menimbulkan  potensi  kerawanan  terjadinya  gejolak  sosial  dan  tindakan anarkisme yang mengarah pada potensi konflik sosial, komunal dan konflik lebih besar yang dapat  mengganggu  ketertiban  publik  secara  eskalatif  dan  menjadi  ancaman  sosial  yang mengarah pada terciptanya instabilitas keamanan di daerah. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap  perkembangan  dan  kelangsungan  hidup  bermasyarakat  di  daerah,  sehingga menuntut aplikasi peran, fungsi dan tugas Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) TNI AD tingkat  Babinsa,  Koramil  dan  Kodim  dalam  melaksanakan  pembinaan  teritorial  atau pembinaan  wilayah  khususnya  pembinaan  upaya  mencegah  timbulnya  potensi  kerawanan konflik sosial dari ekses penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Agar  penyelenggaraan  Pilkada  berlangsung  dengan  sukses,  tentu  harus  dibarengi dengan  situasi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas)  yang  kondusif.  Disinilah peran  penting  Aparat  Satuan  Komando  Kewilayahan  (Satkowil)  sebagai  pengemban  fungsi pemerintahan  yang  bertugas  sebagai  penjaga  kedaulatan  NKRI  dan  pelayan  masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan  tertib.  Untuk  menjawab  potensi  permasalahan  yang  muncul  di  Pikada  serentak,  maka TNI  mempunyai  peran  yang  cukup  vital  sesuai  dengan  UU  TNI  berdasarkan  UU  No  34 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10.
TNI  AD  sebagai  salah  satu  komponen  utama  pertahanan  berdasarkan  UU  No  34 Tahun  2004  pada  pasal  7  ayat  (2)  huruf  b  angka  10  disebutkan  bahwa  Operasi  Militer Selain  Perang  (OMSP)  adalah  membantu  Polri  untuk  tugas  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Sehingga,  peran  TNI  melalui  aparat  Satkowil  menjadi  penting  dalam pengamanan  pilkada  serentak  2020,  khususnya  di  wilayah  Kodim  0818/Malang-Batu sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan, untuk mengawal keberlangsungan pembangunan nasional.
Berdasarkan latar belakang masalah maka dilakukan penelitian tentang Peran Kodim 0818/Malang-Batu  Dalam  Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  Guna  Mengamankan  Pilkada Serentak Di Kabupaten Malang Tahun 2020. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian  ini  ialah  Bagaimana  Peran  Kodim  0818/Malang-Batu  Dalam  Pemberdayaan Wilayah  Pertahanan  Guna  Mengamankan  Pilkada  Serentak  Di  Kabupaten  Malang  Tahun 2020.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  Peran Kodim  0818/Malang-Batu  Dalam  Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  Guna  Mengamankan Pilkada Serentak Di Kabupaten Malang Tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, proses penelitian kualitatif bersifat seni, dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian berkenaan dengan interprestasi  terhadap  data  yang  ditemukan  dilapangan  (Sugiyono,  2013).  Lebih  lanjut (Sugiyono,  2013)  menjelaskan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  digunakan  pada  kondisi objek  yang  alamiah  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini lebih menekankan pada metode atau pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian  yang  dilakukan  ini  bertempat  di  wilayah  Kabupaten  Malang-Batu.  Waktu penelitian adalah rentang waktu yang digunakan selama proses penyusunan proposal hingga penelitian  berlangsung,  mulai  dari  tahap  persiapan  sampai  pada  tahap  penyusunan  laporan sesuai dengan sasaran penelitian.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan  prosedur pengumpulan  data  antara  lain  :  Observasi,  dengan  cara  ini  peneliti  dapat  meyakini,  dapat melihat dan dapat mengamati sendiri yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan perilaku serta  kejadian  sebagai  mana  adanya.  Wawancara,  melakukan  wawancara  langsung  kepada semua  pihak  yang  berkompoten  dalam  penelitian  ini,  agar  informasi  yang  didapatkan  tidak meragukan  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Dokumentasi,  dokumentasi  yakni pengumpulan  data  dari  sumber-sumber  non  visual  yakni  berupa  dokumen-dokumen  atau arsip-arsip  dan  rekaman  yang  ada  relevansinya  dengan  kebutuhan  data  yang  dibutuhkan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejumlah  peristiwa  mengejutkan  yang  terjadi  jelang  pencalonan  kepala  daerah, misalnya, membuktikan itu. Belum lagi energi yang harus dikeluarkan selama proses pilkada serentak yang amat melelahkan. Tercatat, gesekan-gesekan antar pendukung pasangan calon dan partai politik sudah mulai terasa. Selain itu, peningkatan penyebaran informasi hoax yang bisa  memicu  kericuhan  di  masyarakat. Hoax disebar  karena  ada  aktor  ingin  memanfaatkan situasi  yang  berkembang.  Dan  polarisasi  yang  terbentuk  selama  ini  menyebabkan  identitas primordial,  kesukuan,  agama,  dan  kesenjangan  sosial  dapat  dimanfaatkan  menimbulkan anarkisme massa. Oleh karena itu, aparat keamanan  yaitu khususnya TNI AD dalam hal ini aparat  Satkowil  dituntut  supaya  bisa  mengelola  perbedaan  yang  ada  di  tengah  masyarakat dengan baik, sehingga tidak menjadi sumber konflik.
Keterlibatan  dan  Peran  Kodim  0818/Malang-Batu  dalam  pemberdayaan  wilayah pertahanan  guna  mengamankan  Pilkada  di  Kabupaten  Malang  Tahun  2020  dalam  rangka mengawal keberlangsungan pembangunan nasional adalah sebagai bentuk keterpanggilan dan
kepedulian  untuk  ikut  serta  menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Karena sesuai Undang-Undang yang berlaku, bahwa penempatan peran TNI dalam penanganan konflik sosial dan pengamanan pemilu adalah pada posisi membantu instansi lain sesuai permintaan. Namun kenyataannya kondisi di lapangan  yang terjadi justru sebaliknya, seolah-olah  aparat  TNI  sebagai  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  sehingga  dengan keterbatasan  yang  ada  dituntut  untuk  terjun  ke  lapangan  mewujudkan  rasa  aman  di masyarakat.
Dalam upaya dalam menciptakan kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif selama  proses  pilkada  2020  di  wilayah  Kodim  0818/Malang-Batu  telah  dilaksanakan  tugas perbantuan sesuai dengan amanat UU No.34 tahun 2004 dan tugas pokok OMSP Selain itu, peran  Kodim  0818/Malang-Batu  dalam  dalam  menciptakan  kondisi  sosial,  politik  dan keamanan yang kondusif pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Malang didasarkan secara lebih khusus kepada Petunjuk Teritorial Kodim 0818/Malang-Batu dan Program Binter 2020 Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu.
Petunjuk  Teritorial  Kodim  0818/Malang-Batu  dan  Program  Binter  2020  Kodim 0818/Malang-Batu  ini  disusun  untuk  memberikan  gambaran  kepada  seluruh  anggota Petunjuk  Teritorial  Kodim  0818/Malang-Batu  dan  Program  Binter  2020  Kodim 0818/Malang-Batu  dalam  menciptakan  kondisi  sosial,  politik  dan  keamanan  yang  kondusif pada pilkada serentak 2020. Sementara tujuannya adalah sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah  untuk  menciptakan  kondisi  sosial,  politik  dan  keamanan  yang  kondusif pasca  pilkada  2020  secara  cepat  dan  tepat,  agar  konflik  dan  kerugian  yang  timbul  dapat diminimalisasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dandim 0818/Malang Batu, bahwa:
“Untuk  mengamankan  Pilkada  di  Kabupaten  Malang  Tahun  2020  dalam  rangka mengawal  keberlangsungan  pembangunan  nasional,  Kodim  0818/Kabupaten Malang-Batu  memaparkan  sejumlah  langkah  antisipasi  yang  telah  disiapkan. Pemetaan  potensi  konflik  juga  sudah  dilakukan.  Antara  lain  melaksanakan pengumpulan  data  dan  pemetaan  adanya  potensi  konflik  maupun  indikasi pengarahan  massa  di  masing-masing  wilayah.  Melalui  pembinaan  teritorial,  saya telah memerintahkan tiap satuan kewilayahan untuk membangun kedewasaan politik masyarakat.  TNI  menerapkan  deteksi  dini,  cegah  dini,  serta  temu  cepat  dan  lapor cepat.  Lalu,  patroli  TNI  bersama  Polri.  Pasukan  cadangan  dan  alutsista  juga disiagakan, termasuk untuk mewaspadai adanya serangan terorisme”.
Adpun arahan dari Panglima TNI yang selanjutnya diimplementasikan oleh Satkowil Kodim  0818/Malang-Batu  melalui  Petunjuk  Teritorial  Kodim  0818/Malang-Batu  berisi upaya-upaya  dalam  menciptakan  kondisi  sosial,  politik  dan  keamanan  yang  kondusif  pada pilkada serentak 2020 yang dilakukan oleh Kodim 0818/Malang-Batu. Berdasarkan dokumen
Laporan  Satuan  Tahun  2020  Kodim  0818/Malang-Batu  upaya-upaya  itu  adalah  sebagai berikut:
1. Bidang Hankam.
a. Senantiasa  melakukan  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  seluruh wilayah  di  jajaran  Kodim  0818/Malang-Batu  untuk  selalu  siap  sedia menghadapi  permasalahan  yang  mungkin  timbul,  serta  menghimpun  mitra kerja Babinsa untuk melakukan temu cepat dan lapor cepat.
b. Kodim  0818/Malang-Batu  mengkomunikasikan  dan  mengkoordinasikan permasalahan yang timbul pada Rakor Forkopimda.
2. Bidang Teritorial
a. Melaksanakan kegiatan pembinaan kesiapan dan kemampuan Aparat Kowil;
b. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian organisasi Satkowil;
c. Melaksanakan  pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan  pendayagunaan  Koramil Model;
d. Melaksanakan Kajian dan evaluasi organisasi Satkowil.
3. Bidang Ketahanan Wilayah.
a. Melaksanakan,  menghimpun,  penyusunan  dan  inventarisasi  data    Perlawanan Wilayah yang terdiri dari RT/RW, SDAB, SDM dan Komsos;
b. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Penyelenggaraan  Saka  Wira Kartika;
c. Melaksanakan sosialisasi kegiatan Ketahanan Pangan;
d. Melaksanakan pembinaan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat;
e. Melaksanakan  sosialisasi pedoman dan inventarisasi data RT/RW, SDM dan Konsos untuk kepentingan Pertahanan Negara;
f. Melaksanakan pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial;
g. Melaksanakan  sosialisasi menyikapi bangkitnya kembali Komunis dan Faham Radikal;
h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang Wanwil;dan
i. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ke Pramukaan.
4. Bidang Komunikasi Sosial.
a. Melaksanakan  Peningkatan  Kemampuan  Komsos  bagi  prajurit  Kodim 0818/Malang-Batu agar meningkatnya pengetahuan dan keterampilan prajurit dalam bidang komunikasi sosial dengan komponen bangsa lainnya;
b. Menyelenggarakan  kegiatan  Komsos  dengan  Aparat  Pemerintah  agar terbangun  pemahaman  yang  positif  tentang  Binter  TNI  AD  dan  terjalin kerjasama yang erat dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat;
c. Menyelenggarakan  kegiatan  Komsos  dengan  Komponen  Masyarakat  agar terbangun hubungan emosional yang positif antar prajurit dengan masyarakat, sehingga prajurit Kodim 0818/Kabupaten Malang-Batu mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara masyarakat;
d. Menyelenggarakan  kegiatan  Komsos  dengan  KB  TNI  agar  tetap  terjalin hubungan  emosional  yang  erat  antara  KB  TNI  dengan  prajurit  aktif,  untuk memberikan efek tangkal bidang pertahanan negara;
e. Melaksanakan  kegiatan  Komsos  Kreatif  agar  tetap  terjalin  hubungan emosional yang erat antara TNI dengan prajurit aktif, untuk memberikan efek tangkal bidang pertahanan negara;
f. Mengikuti  kegiatan  Sosialisasi  4  (empat)  pilar  Kebangsaan  dari  Komando Atas.
5. Bidang Politik.
a. Penyelenggaraan  pemerintahan  di  wilayah  Kodim  0818/Malang-Batu  dengan berpedoman  kepada  UU  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Wilayah berjalan dengan lancar, baik di tingkat Kabupaten/Kota,  tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan.
b. Hubungan  antar  umat  beragama  di  wilayah  jajaran  Kodim  0818/Kabupaten Malang-Batu  sangat  harmonis  dan  kondusif  terutama  sejak  adanya  Forum Komunikasi  Umat  Beragama  (FKUB)  dan  sampai  saat  ini  belum  terlihat adanya indikasi sentimen antar umat beragama.
c. Bantuan TNI kepada Polri.
d. Mendinamisir Pemda agar lebih mengintensifkan penyebarluasan Bela Negara kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui ceramah – ceramah dan penyuluhan dengan menitik beratkan masalah kesadaran dan ketahanan bidang Hanneg.
e. Lebih  mengintensifkan  /  menggalakan  sistem  pam  swakarsa  dalam  wujud siskamling sampai kedesa – desa.
f. Secara  berkala  melakukan  ceramah  kesekolah  –  sekolah,  instansi  dan masyarakat umum dengan materi UUD 1945 pasal 30 dan UU No. 3/2002.
g. Menggunakan  pengaruh  dari  pemuka-pemuka  agama,  kaum  cerdik  pandai, orang-orang yang ditugaskan untuk mengadakan dakwah pada hari-hari besar Islam  dan  kegiatan  lainnya  seperti  melalui  perwiritan,  dimana  mereka  untuk menarik simpatisan masyarakat.
h. Berusaha menarik simpatisan masyarakat dan menanamkan pengaruh melalui penerangan  pembangunan  yang  terus  di  giatkan  dari  kepentingan  dan kemajuan masyarakat itu sendiri.
6. Bidang Kondisi Sosial.
a. Meningkatnya  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila,  UU’45  di  wilayah Kodim 0818/Malang-Batu.
b. Terjalinnya kerjasama yang harmonis antara Parpol, masyarakat dan pemda.
c. Mempelopori usaha – usaha untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan cara  memberikan  penyuluhan  –  penyuluhan  bekerjasama  dengan  instansi terkait  dalam  bidang  koperasi,  pertanian,  perkebunan  dan  perikanan  serta pariwisata.
d. Menentang  usaha  –  usaha  yang  ingin  memecah  belah  antara  suku,  kelompok maupun agama atau golongan.
e. Mempelopori  usaha  yang  sifatnya  melestarikan  kebudayaan  nenek  moyang sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan kepercayaan.
7. Bidang Operasi.
a. Satuan  jajaran  Kodim  0818/Malang-Batu  telah  melaksanakan  bantuan perkuatan kepada Polri atas permintaan, dengan Melaksanakan tugas bantuan TNI kepada Polri/Pemda dalam rangka Pam pilkada serentak 2020.
b. Satuan  jajaran  Kodim  0818/Malang-Batu  telah  melaksanakan  bantuan perkuatan kepada Polri atas permintaan, dengan Melaksanakan tugas bantuan TNI  kepada  Polri/Pemda  dalam  rangka  kunjungan  kerja  pejabat  publik  dan pejabat TNI di Kodim 0818/Malang-Batu.
c. Satuan  jajaran  Kodim  0818/Malang-Batu  telah  melaksanakan  bantuan perkuatan kepada Polri  atas permintaan, dengan  melaksanakan tugas bantuan TNI kepada Polri/Pemda dalam rangka pengamanan pilkada 2020.
Peran  Satkowil  dalam  upaya  untuk  mengamankan  Pilkada  di  Kabupaten  Malang
Tahun  2020  dalam  rangka  mengawal  keberlangsungan  pembangunan  nasional  di  wilayah Kodim  0818/Malang-Batu  didasarkan  pada  tugas  OMSP.  Menurut  Dandim  0818/Malang- Batu, Letkol Ferry Muzawwad,S.I.P, bahwa:
“Tugas  TNI  AD  selama  Pilkada  2020  di  Kabupaten  Malang  adalah  tugas perbantuan.  Kehadiran  TNI  AD  membantu  Polri  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Tugas TNI AD dalam mengamankan Pilkada di Kabupaten Malang Tahun 2020 antara lain, pertama,  melaksanakan  pemetaan  daerah  rawan  konflik,  kedua  mengoptimalkan peran Forkompimda, Ketiga memaksimalkan perbantuan pada Polri. Sesuai amanat Undang-Undang,  kami  juga  mengamankan  wilayah  teritorial  untuk  mengantisipasi dan  mendeteksi  kemungkinan  yang  muncul  di  lapangan  yang  mungkin  akan mengganggu dan menyebabkan kegagalan pilkada 2020 di Kabupaten Malang. Dasar Hukum Perbantuan TNI berdasarkan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentag TNI  pada  pasal  7  ayat  2  huruf  b  angka  10  yang  berbunyi  Membantu  kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang".

## Lebih lanjut Dandim 0818/Kabupaten Malang-Batu menjelaskan:
“adapun bentuk strategi TNI dalam pengamanan Pemilu bahwa TNI tidak bertindak sendiri. Jika ada permintaan secara lisan maupun tertulis dari Kepolisian, maka TNI siap bergerak dalam waktu 1x24 berdasarkan potensi yang ada seperti kemungkinan dan  potensi  yang  bisa  terjadi  bentrok  antar  pendukung.  Saya  minta  kepada  seluruh aparat  pemerintah  seperti  Camat,  Lurah  dan  Kepala  Desa  agar  dapat  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakatnya  agar  menghindari  pelanggaran  yang  tak  sesuai aturan,  mengajak  masyarakat  agar  tidak  golput  serta  dapat  merangkul  masyarakat. Aparat  Kodim  0818/Malang-Batu  di-BKO-kan  pergerakannya  atas  permintaan kepolisian. Tujuannya menjalin sinergitas dengan Polres Kabupaten Malang dengan apel  gelar  pasukan,  patroli  bersama,  serta  deteksi  dini  untuk  pencegahan  segala ancaman  yang  mungkin  terjadi  di  wilayah  Kodim  0818/Malang-Batu  dalam mengamankan Pilkada 2020 di wilayah Malang”.

## Selanjutnya  wawancara  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Malang,  yang  diwakili  oleh Kepala Kesbangpol, menyatakan bahwa:
“Dalam rangka meminimalisasi dampak hoax dan indikasi perpecahan serta konflik horizontal  di  masyarakat,  Pemda  Kabupaten  Malang  dan  aparat  Satkowil  Kodim 0818/Malang-Batu  bekerjasama  dalam  bentuk  pemantauan  dan  monitoring perkembangan situasi melalui pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),  dan  koordinasi  dengan  aparat  intelejen  instansi  terkait  di  Malang; Pemberdayaan  FKUB,  para  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  untuk  bersama-sama menjaga kerukunan dan toleransi antara umat beragama; melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan tokoh masyarakat, agama, pengurus partai politik, tim kampanye,  dan  penyelenggara  pemilu;  bekerjasama  untuk  memberdayakan  seluruh potensi dan stakeholders yang ada di Kabupaten Malang serta berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI dan Polri; bersama TNI-Polri, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu  Kabupaten  Malangmemberikan  himbauan  kepada  masyarakat  dan  para pendukung pasangan calon maupun partai politik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan  melalui  kegiatan  tatap  muka,  pemasangan  baligo,  spanduk  yang  berisi himbauan, pengajian dan pertemuan-pertemuan lainnnya”.
Hasil wawancara dengan Aparat Pemerintah Pemda Kabupaten Malang, seperti yang diwakili oleh Camat Kepanjen, menyatakan bahwa:
“upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  satkowil  Kodim  0818/Malang-Batu  dalam menciptakan masyarakat yang kondusif adalah dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholders yang ada di Kabupaten Malang. Dalam setiap rapat Forkopimda, aparat  satkowil  biasanya  memberikan  masukan  dan  saran,  sosialisasi  dan pemberdayaan  masyarakat,  mengajak  masyarakat  untuk  bergotong  royong  dan bersama-sama  mensukseskan  pemilu,  sosialisasi  tentang  bahaya  hoax,  mengajak masyarakat  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  selama  proses  pemilu  dan sesudahnya.”
Sedangkan hasil wawancara Menurut penjelasan Wakapolres Malang, bahwa”
“Kodim  selaku  satkowil  harus  dapat  mengetahui  dan  menguasai  situasi  Astagatra yang berada di wilayah Kodim 0818/Malang-Batu khususnya di Kabupaten Malang, dengan  melakukan  upaya  dan  langkah-langkah:  a)  menjalin  koordinasi  dengan berbagai unsur Forkopimda; b) menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat; c) c. melakukan koordinasi  dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU  dan  Bawaslu  daerah  serta  dengan  pengurus  parpol;  d)  melakukan  pemetaan kerawanan  kamtibmas,  serta  potensi  gangguan  kamtbmas;  e)  menentukan  langkah- langkah  dan  kebijakan  dalam  upaya  pencegahan  gangguan  kamtibmas;  f) meningkatkan pola kegiatan keamanan dalam upaya memelihara situasi masyarakat dan  kamtibmas  yang  kondusif;  dan  g)  menjabarkan  dan  menindaklanjuti  perintah pimpinan  untuk  tetap  memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat”.

## Lebih jauh wawancara dengan Wakapolres Malang menambahkan bahwa:
“upaya  bersama  antara  TNI  dengan  Polri  dalam  menciptakan  kondisi  masyarakat yang  kondusif  dilakukan  dengan  cara:  a)  membentuk  kegiatan  dan  program  kerja yang tergabung dalam 3 pilar yang melibatkan Pemerintahan Desa, Babinkamtibmas dan  Babinsa;  b)  melaksanakan  kegiatan  bersama  dengan  pola  kegiatan  patroli bersama  gabungan  TNI  dan  Polri;  dan  secara  bersama-sama  dengan  aparat  desa maupun  aparat  tingkat  kecamatan  melakukan  kegiatan  gotong  royong,  binluh, pertemuan  tatap  muka  dengan  warga  masyarakat,  deklarasi  kampanye  damai  dan penempatan  aparat  di  setiap  TPS  untuk  monitoring  pelaksanaan  pemungutan  dan penghitungan suara. Hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat merasakan  kehadiran  aparat  dan  memberikan  jaminan  rasa  aman  dan  nyaman selama pelaksanaan dan pasca pemilu”.
Secara keseluruhan proses penyelenggaraan pilkada 2020 di Kabupaten Malang serta kondisi sosial, politik dan keamanan di wilayah Kodim 0818/Malang-Batu sejauh ini berjalan dengan  relatif  lancar,  aman,  terkendali  dan  kondusif.  Tolak  ukur  atau  indikator  dari kondusivitas tersebut dapat dilihat dari tidak adanya demonstrasi, kerusuhan apalagi konflik yang  terjadi  selama  penyelenggaraan  pilkada  2020.  Pelaksanaan  pilkada  2020  diharapkan berlangsung relatif langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman terkendali. Memang sudah  mulai  ada  riak-riak  atau  suasana  panas  atau  persaingan  antara  kelompok  masyarakat
pendukung terutama pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, namun persaingan atau suasana panas tersebut tidak meledak menjadi konflik horizontal antara pendukung dan masyarakat.

## Hambatan yang dihadapi oleh Kodim 0818/Malang-Batu dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mengamankan Pilkada di Kabupaten Malang Tahun 2020
Masyarakat  di  wilayah  Kodim  0818/Kabupaten  Malang-Batu,  khususnya  Kabupaten Malang  mempunyai  catatan  indeks  kerawanan  yang  sedang  dan  mengarah  tinggi.  Hal  ini disebabkan  karena  potensi-potensi  money  politik,  jumlah  pemilih  yang  cukup  banyak, sumber  daya  manusia  penyelenggara  yang  kurang  kompeten,  serta  perbedaan  agama, kepercayaan  dan  budaya  yang  cukup  besar  menjadi  masalah-masalah  yang  krusial. Menjelang  Pilkada  2020,  terkendala  masalah  keamanan,  DPT  yang  bermasalah,  masalah rekam E-KTP. Adanya ketidakpuasan dari peserta pemilu legislatif yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga dapat berpengaruh kepada kondusivitas di masyarakat apabila dibiarkan tanpa penyelesaian.
Secara umum, Hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh Kodim 0818/Kabupaten  Malang,  dalam  mengamankan  pilkada  2020  guna  mengawal  pembangunan nasional, antara lain:
1. Permasalahan  pada  pelaksanaan  pilkada  2020,  justru  berasal  dari  internal  aparat Satkowil sendiri dalam membantu dalam kegiatan pengamanan bersama dengan pihak polisi. Kendala yang dihadapi adalah kekurangan jumlah  aparat satkowil dan Babinsa untuk pengamanan pilkada 2020 .
2. Beberapa  orang  personil  aparat  Satkowil  yang  dirasa  kurang  dalam  hal  pengetahuan dan  pemahaman,  khususnya  aturan-aturan  yang  terkait  dengan  pemilu,  komsos  dan binter.  Berdasarkan  data  Laporan  Satuan  Kodim  0818/Malang-Batu,  Aparat  Satuan Jajaran  Kodim  0818/Malang-Batu  masih  kekurangan  Babinsa  sehingga  jabatan Babinsa masih dijabat oleh Tamtama, Masih ada personel Perwira dan Bintara Satuan Jajaran Kodim 0818/Malang-Batu yang belum kursus sesuai kualifikasi jabatan.
3. Bidang Intelejen, Keterbatasan Kemampuan  personel  Intelijen Kodim 0818/Malang-
Batu  yang  dihadapkan  dengan  luas  wilayah  sangat  mempengaruhi  kegiatan  usaha temu  cepat  dan  lapor  cepat.  Personel  intel  secara  kualitas  belum  memiliki  naluri Intelijen  yang  peka  terhadap  setiap  permasalahan  dan  perkembangan  yang  timbul maupun  yang  bakal  timbul  dan  Jumlah  personel  unit  Intel  yang  terbatas  hanya  10
orang sehingga menimbulkan kesulitan mengcover wilayah Kodim yang terdiri dari 2 pemerintahan 1 Kabupaten dan 1 Kota.
4. Payung hukum perundang-undangan. Walaupun OMSP secara jelas telah diatur dalam
UU  No.  34  Tahun  2014,  Doktrin  TNI  Tri  Dharma  Eka  Karma  (Tridek)  yang ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Panglima  TNI  Nomor  Kep/2/1/2007,  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  tahun  2015  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  namun  peran  Aparat Satkowil atau TNI masih merupakan tugas perbantuan. Konsekuensi dari tugas OMSP dalam  bentuk  tugas  perbantuan  ini  adalah  bahwa  Aparat  Satkowil  TNI  hanya merupakan  pembantu  yang  ada  dibawah  kendali  institusi  lain.  Selain  itu,  aparat satkowil  TNI  “hanya  sekedar”  menunggu  perintah  dari  institusi  lain  dan  bersifat menunggu.  Hal  ini  membuat  posisi  aparat  satkowil  seringkali  dianggap  lamban  oleh masyarakat karena dianggap tidak punya insiatif dan cenderung lamban.

## KESIMPULAN
Secara umum Peran Satkowil Kodim 0818/Malang-Batu dalam mengamankan pilkada 2020  guna  mengawal  pembangunan  nasional  di  wilayah  Kodim  0818/Malang-Batu  sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa terlihat dari data yang didapatkan baik data primer maupun data sekunder yang memperlihatkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Satkowil sudah  mampu  mewujudkan  suatu  kondisi  penyelenggaraan  pilkada  2020  di  Kabupaten Malang  berlangsung  aman  dan  terkendali.  Indikator  keberhasilan  itu  bisa  dilihat  dari  relatif tidak  adanya  konflik,  kerusuhan  dan  demonstrasi  terkait  dengan  kondisi  penyelenggaraan pilkada 2020 di Kabupaten Malang. Dengan menggunakan teori peran maka dapat dibuktikan bahwa pertama, tugas-tugas OMSP  yang diemban secara institusional oleh Satkowil Kodim 0818/Malang-Batu  sudah  dapat  dijalankan  dengan  berhasil;  kedua,  tindakan-tindakan  atau tugas-tugas  yang  dijalankan  oleh  aparat  Satkowil  Kodim  0818/Malang-Batu  sudah  sesuai dengan  harapan  atau  ekspektasi  masyarakat  terhadap  TNI  sebagai  institusi  yang  dianggap mampu dan harus menjaga integrasi bangsa dan  keutuhan NKRI, serta mampu memberikan jaminan  rasa  aman  kepada  masyarakat  serta  mengawal  pembangunan  nasional  secara menyeluruh.
Adapun rekomendasi sebagai berikut :
1. Aspek personil; a) perlunya pemenuhan jumlah personil sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku; b) perlunya peningkatan kompetensi, kemampuan dan
wawasan personil seiring dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi, perkembangan lingkungan strategis geopilitik dan konstelasi dunia internasional.
2. Aspek Anggaran dan sarana prasarana; perlunya ketersediaan dana yang memadai dalam setiap operasi termasuk dalam operasi OMSP yang sifatnya perbantuan.
3. Aspek yuridis; perlunya peraturan yang terperinci dan jelas terkait posisi dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh aparat Satkowil dalam tugas-tugas OMSP/perbantuan kepada institusi yang lain.
4. Penyempurnaan prosedur-prosedur perbantuan dari Satkowil kepada institusi lain sehingga dapat menghilangkan kesan “dibawah kendali atau dibawah perintah”.
Dalam hal ini diperlukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif diantara semua institusi/instansi yang lain di daerah.
5. Perlunya menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam setiap kegiatan Satkowil khususnya dalam upaya mencegah disintegrasi dan upaya untuk menjaga kedaulatan NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak  Agung  Banyu  Perwita, Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  Melalui  Pembinaan Teritorial  Dalam  Rangka  Pertahanan  Negara .(makalah  12)  disampaikan  dalam Seminar.
BAWASLU RI, 2019, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, Jakarta , Bawaslu RI
BPS Kabupaten Malang, 2019, Statistik Kabupaten Malang 2019
Connie  Rahakundini  Bakrie, Pertahanan  Negara  dan  Postur  TNI  Ideal ,  (Jakarta  :  Yayasan Obor Indonesia, 2007).
Effendy, Onong Unchjana. 2007. Strategi Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Georg  Sorensen  (Terj.).  2003. Demokrasi  dan  Demokratisasi:  (Proses  dan  Prospek  dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah) . Jogjakarta. Pustaka Pelajar.
Muhammad  Asfar,  2006, Pemilu  dan  Perilaku  Memilih  1955-2004, Pusat  Study  Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya
Ramlan Surbakti, 2008, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis, Kemitraan  Jakarta,  hlm  27  ,  dalam  Luki  Sandra  Amalia,  Syamsuddin  Haris,  Sri  nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, 2016, Evealuasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Septi  Nur  Wijayanti  -  Iwan  Satriawan  ,  2009, Hukum  Tata  Negara, Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
Stoner,  James  A.F.  2003. Perencanaan  dan  Pengambilan  Keputusan  dalam  Manajemen . Jakarta : Rineka Cipta.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Suradinata,  Ernaya.  1996. Organisasi  Manajemen  Pemerintahan  Dalam  Era  Globalisasi . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Syamsyudin Haris, dkk, 1997, Pemilihan Umum di Indonesia : Telaah atas Struktur, Proses, dan Fungsi, PPW-LIPI, Jakarta

## Dokumen  dan Jurnal :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  tahun  2015  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Permenhan RI No. 40 Tahun 2011, tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal  Badan  Pengawas  Pemilhan  Umum  Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  dan  Sekretariat  Panitia  Pengawas  Pemilihan Umum Kecamatan.
Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan,  Pemberhentian,  dan  Pemindahan Kepala  Sekretariat  dan  Pegawai  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilhan  Umum Provinsi,  Panitia  Pengawas  Pemilhan  Umum  Kabupaten/Kota  dan  Panitia  Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/1/2007 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek).