Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5112/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)
Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi
Nomor 450 K/Pdt/2022)
Febyola Berlyani Sugiarto 1 , I Made Pria Dharsana 2
12 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 09 May 2023 Publish : 04 April 2022 Marriages that have taken place and even one of the partners has passed away, in fact, can still be submitted for annulment of marriage from the family where this will affect the status of the child in occupying it as heir. This study aims to analyze the status of children due to the annulment of marriages based  on  Cassation Decision Number  450  K/Pdt/2022  and  the  inheritance  rights  of  children  which have an impact on the annulment of marriages based on the Civil Inheritance System in Indonesia. The problem  studied  is  the  status  of  children  due  to  the  cancellation  of  marriages  based  on  Cassation Decision  Number  450  K/Pdt/2022  and  the  inheritance  rights  of  children  which  have  the  impact  of canceling marriages based on the Civil Inheritance System in Indonesia. The research used is in the form of juridical-normative. In addition, this research is descriptive analytical. The type of data used is  secondary  data.  The  data  collection  tool  used  is  document  study  with  the  technique  used  is qualitative. The results of this study indicate that the status of children who have been born from the (annulled) marriage, then as explained in the provisions of Article 28 paragraph (2) of the Marriage Law that the cancellation of marriage does not apply retroactively to children born from said marriage where the child is still considered as a legitimate child and the parents still have obligations to the child  until  the  child  can  stand  alone  even  though  the  marriage  of  the  parents  has  been  annulled. Furthermore,  with  regard  to  the  inheritance  rights  of  children  affected  by  the  cancellation  of marriages, referring to Article 28 paragraph (2) of the Marriage Law, the child is still said to be a legitimate child so that he still has his position as an heir.
Keywords: Marriage Annulment Child Status Inheritance Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 09  Mei 2023 Publis : 04 April 2023
Perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  bahkan  salah  satu  pasangan  telah  meninggal  dunia,  nyatanya masih dapat diajukan  pembatalan  perkawinan  dari  pihak  keluarga  dimana  hal  tersebut  akan memengaruhi  status  anak  dalam  menduduki  sebagai  ahli  waris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis status anak akibat adanya pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 450  K/Pdt/2022  dan  hak  kewarisan  anak  yang  mempunyai  dampak  pembatalan  perkawinan berdasarkan Sistem Kewarisan Perdata di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana status anak akibat adanya pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022 dan hak kewarisan anak yang mempunyai dampak pembatalan perkawinan berdasarkan Sistem Kewarisan Perdata di Indonesia . Penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumen  dengan  teknik  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Hasil penelitian  ini    menunjukan  bahwa  status  anak  yang  telah  lahir  dari  perkawinan  (yang  dibatalkan) tersebut, maka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut di mana anak masih dianggap sebagai anak sah dan orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak sampai  anak  dapat  berdiri  sendiri  meskipun  perkawinan  orang  tuanya  telah  dibatalkan.  Selanjutnya berkaitan  dengan  hak  kewarisan  anak  yang  terkena  dampak  pembatalan  perkawinan,  merujuk  pada Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, maka anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak sah sehingga tetap mendapati kedudukannya sebagai ahli waris.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Febyola Berlyani Sugiarto Universitas Indonesia Email : febyolaberlyani@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  kehidupan  manusia.  Hal  ini disebabkan  karena  pada  dasarnya  manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri  di  mana  manusia  saling membutuhkan  manusia  lain  dalam  kehidupannya.  Perkawinan  dapat  dikatakan  juga  sebagai tuntutan instingtif manusia yang lahir dari kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan dan memperoleh  kedamain  dan  kebahagian  dalam  hidup.  Pperkawinan  merupakan  sangat  penting
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)
dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  dalam  melangsungkan  perkawinan  harus  memenuhi  syarat dan tata cara tertentu.  Syarat dan tata cara perkawinan dilakukan dengan norma agama dan aturan yang berlaku sehingga dengan demikian perkawinan akan menjadi sah.
Perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (selanjutnya  akan  disebut  UU  Perkawinan)  sedangkan  bagi  masyarakat  yang beragama Islam berlaku juga Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal  1  UU  Perkawinan  memberikan  pengertian  mengenai  perkawinan,  yaitu  suatu  ikatan  lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  perkawinan  sah  apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga dapat dikatakan, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum dan norma agama yang berlaku saat ini.
Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rukun nikah merupakan esensi yang mutlak harus ada  dalam  sebuah  pernikahan  karena  apabila  salah  satu  rukun  nikah  tidak  terpenuhi  maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Bahkan perkawinan yang telah dilaksanakan tetapi melanggar suatu aturan perkawinan maka perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Berbeda dengan batal demi hukum, perkawinan dapat dibatalkan artinya tidak serta merta perkawinan tersebut batal, melainkan jika dimohonkan supaya perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal, maka hal itu dapat saja dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi antara lain adalah syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil terbagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat materiil umum yang ditujukan untuk pernikahan secara umum, dan syarat materiil khusus di mana hal ini ditujukan secara khusus bagi suatu  perkawinan  tertentu.  Adapun  pasal  6  dan  7  UU  Perkawinan  mengatur  mengenai  syarat materiil umum sebagai berikut:
1. Harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak calon pasangan suami istri;
2. Telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi kedua calon pasangan;
3. Tidak berada dalam status perkawinan, kecuali yang telah ditentukan sesuai ketentuan diatur dalam UU Perkawinan;
1. Telah melewati waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya terdahulu putus; Selanjutnya syarat materiil khusus yang berisi harus terdapat izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon pasangan yang belum berumur 21 tahun dan larangan perkawinan hal ini sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu larangan menikah bagi mereka yang mempunyai hubungan darah, persusuan, termasuk pula larangan-larangan yang diatur dalam ajaran agama dan kepercayaan.
Adapun  syarat  formiil  perkawinan  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  sebelum  dan  saat berlangsungnya perkawinan. Mengenai syarat formiil pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua calon mempelai harus memberi pemberitahuan terlebih dahulu sebelum perkawinan  dilangsungkan  kepada  pegawai  pencatat  nikah  (KUA  untuk  yang  bergama islam, dan pegawai catatan sipil untuk yang bukan beragama islam) dengan dilengkapi surat- surat  pembuktian  yang  diperlukan  sesuai  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan.  Sekurang- kurangnya  10  (sepuluh)  hari  dari  tanggal  pemberitahuan  baru  perkawinan  bisa dilangsungkan.
Sedangkan syarat formiil pada saat dilangsungkannya perkawinan yaitu perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perkawinan selesai, maka melakukan penandatanganan dalam akta perkawinan oleh pasang, saksi, pegawai pencatatan nikah, dan wali (jika beragama islam).
Pembatalan  perkawinan  merupakan  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  yang  telah  berlangsung  itu  tidak  sah  sehingga  perkawinan  tersebut  dianggap
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)
tidak pernah ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan  batalnya  suatu  perkawinan  maka  kedua  orang  yang  telah  melangsungkan perkawinan dianggap seolah-olah tidak pernah menikah.
Pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 26, 27 UU Perkawinan yaitu keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; suami atau istri; pejabat yang berwenang; pejabat yang ditunjuk; jaksa; suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan; setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan teersebut.
Batalnya  suatu  perkawinan  akan  menimbulkan  akibat  hukum  tersendiri.  Di  mana dalam suatu perikatan perkawinan itu sendiri muncul konsep-konsep yang timbul beriringan dengan  berlangsungnya  perkawinan  tersebut  yaitu  seperti  harta  dan  anak.  Selain  itu, pembatalan  perkawinan  tersebut  tentunya  akan  berkaitan  pula  dengan  kewarisan  anak tersebut.
Oleh karena itu muncul isu hukum mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak suami di mana pembatalan yang dilakukan ketika pihak suami telah meninggal  dunia  dan  telah  memiliki  seorang  anak  perempuan  sepanjang  perkawinannya. Dengan  adanya  pembatalan  perkawinan  yang  diminta  oleh  keluarga  yang  merupakan saudara  dari  pihak  laki-laki  tersebut  menjadikan  segala  akibat  hukum  yang  muncul sepanjang perkawinan dianggap tidak pernah ada termasuk dalam mewaris apabila salah satu pasangan (perkawinan yang dibatalkan) telah meninggal dunia.
Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pembatalan perkawinan antara Alm. Eddy Susila (selanjutnya akan disebut Almarhum) dengan Ni Luh Widiani (selanjutnya akan  disebut  NLW)  yang  diajukan  oleh  Putu  Antara  (selanjutnya  disebut  PA)  yang merupakan  saudara  kandung  sekaligus  ahli  waris  dari  Almarhum.  Di  mana  pembatalan perkawinan  tersebut  dilakukan  setelah  Almarhum  meninggal  dunia.  Dalam  pokok gugatannya, PA mengajukan pembatalan perkawinan disebabkan karena terdapat perbedaan agama  antara  Almarhum  dan  NLW  tersebut  sehingga  menjadikan  perkawinan  tidak  sah. Selain itu, PA menganggap bahwa saudaranya tersebut telah mengalami sakit stroke sebelum melangsungkan  pernikahan  dengan  NLW.  Dimana  penyakit  stroke  tersebut  menjadikan Almarhum mengalami gangguan bicara, lemah tubuh sebelah kiri dan kesehariannya di kursi roda. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa almarhum tidak dimungkinkan untuk mampu  melangsungkan  pernikahan  karena  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  perkawinan yaitu kecakapan hukum. Selain itu, Almarhum dianggap tidak mungkin mempunyai anak biologis dikarenakan menurut diagnosa dokter, Almarhum mengalami kemandulan sehingga anak yang telah lahir di sepanjang perkawinan bukan merupakan anak kandung Almarhum. Oleh karena itu PA meminta Hakim  untuk menyatakan bahwa anak yang lahir sepanjang perkawinan antara Almarhum dengan NLW merupakan bukan anak sah Almarhum dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari Almarhum.
Meskipun perkawinan telah dilangsungkan dan salah satu pasangan telah meninggal dunia, nyatanya masih dapat diajukan pembatalan perkawinan dari pihak keluarga yang akan memengaruhi  istri  bahkan  anak  dalam  menduduki  sebagai  ahli  waris.  Adanya  isu  hukum yang  dikemukakan  tersebut  di  atas  membuat  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  “Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan  Terhadap  Status  Anak  yang  Lahir Sepanjang  Perkawinan  Dikaitkan  dengan  Kedudukannya  dalam  Mewaris  (Contoh  Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt/2022)”.
Adapun  permasalahan  yang  dapat  Penulis  teliti  yaitu  bagaimana  status  anak  akibat adanya pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022 serta bagaimana  hak  kewarisan  anak  yang  mempunyai  dampak  pembatalan  perkawinan berdasarkan Sistem Kewarisan Perdata di Indonesia.
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang Penulis gunakan berbentuk yuridis-normatif, yaitu Penulis melakukan analisis atas  aturan-aturan  hukum,  baik  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan studi kepustakaan.
Selanjutnya  dilihat  dari  segi  sifatnya,  Penelitian  ini  didasarkan  pada  tipologi  yang  bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang dalam penelitian ini,  yaitu  mengenai  akibat  hukum  pembatalan  perkawinan  terhadap  status  anak  yang  lahir sepanjang perkawinan dikaitkan dengan kedudukannya dalam mewaris. Adapun jenis data yang digunakan  adalah  data  sekunder  dengan  bahan  hukum  primer  seperti  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; sekunder seperti buku, jurnal, dan internet; dan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan hukum pendukung seperti kamus hukum.
Lalu  alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumen  yaitu  dengan  cara menelusuri bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder tersebut. Terakhir, teknik analisis data dalam  melakukan  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  di  mana  Penulis melakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang telah didapat dengan menekankan pada aspek analisis subjektif dan perspektif komprehensif Penulis.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Kasus Posisi
Penulis  berusaha  untuk  menyusun  kasus  putusan  dari  Putusan  Nomor  450K/Pdt/2022 Denpasar tahun 2022 dan menganalisis berdasarkan putusn tersebut.
Pemohon  kasasi  pada  kasus  ini  adalah  NLW  yang  merupakan  istri  dari  Almarhum.  Di mana  setelah  Almarhum  meninggal  dunia,  perkawinan  antara  NLW  dengan  Almarhum dibatalkan oleh saudara dari Almarhum yaitu PA yang pembatalannya tersebut telah diterima dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  94/Pdt.G/2021/PNDps  dan  dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 110/PDT/2021/PT DPS. Pokok  Perkara  yang  diajukan  oleh  PA  dalam  Putusan  Nomor    94/Pdt.G/2021/PN.Dps diawali  dengan  perkawinan  antara  NLW  dengan  Almarhum  merupakan  perkawinan  yang tidak  sah  dikarenakan  kondisi  kesehatan  dari  Almarhum  yang  menurut  Dokter  tidak memungkinkan  untuk  melakukan  dan  menjalani  keseluruhan  proses  perkawinan,  hal  ini dikarenakan  Almarhum  mengalami  sakit  stroke  yang  telah  diderita  sebelum  perkawinan Almarhum  dengan  NLW  dilangsungkan.  Akibat  dari  penyakit  stroke  tersebut,  membuat Almarhum  memiliki  gangguan  berbicara,  lemah  separuh  tubuh  sebelah  kiri,  diabetes  dan menjalani  keseharian  sepanjang  hidupnya  hanya  di  atas  kursi  roda.  Sehingga  dengan penyakitnya tersebut, Almarhum dianggap tidak cakap dalam melangsungkan perkawinan dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
Selain itu, perkawinan antara NLW dengan Almarhum dilangsungkan secara beda agama. Di  mana  menurut  PA,  ketika  perkawinan  berlangsung,  Almarhum  masih  dalam  keadaan beragama  Kristen  sedangkan  NLW  beragama  Hindu.  Sehingga  dalam  hal  ini  perkawinan tersebut  merupakan  perkawinan  yang  tidak  sah.  Selanjutnya,  pembatalan  perkawinan dibatalkan  karena  NLW  telah  melakukan  perbuatan  memalsukan  surat  dan/atau  dokumen pada saat melakukan pengurusan berupa Akta Pernikahan, Akta Kelahiran atas nama Jovanka Amritha (selanjutnya disebut JA), dan Kartu Keluarga.
Berkaitan dengan anaknya, JA, diduga bukan merupakan anak kandung dari Almarhum, mengingat Almarhum telah menderita sakit stroke dan telah didiagnose oleh Dokter bahwa Almarhum  mengalami  kemandulan,  sehingga  tidak  memungkinkan  Almarhum  mempunyai anak. Selain itu, Akta Kelahiran JA dikeluarkan melalui proses yang tidak memenuhi syarat dan  prosedur  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan sipil
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)
Dalam gugatannya, PA meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan dengan amar yang diantaranya sebagai berikut:
1. membatalkan perkawinan Almarhum dengan NLW;
2. menyatakan perkawinan Almarhum dengan NLW merupakn perkawinan yang tidak sah
3. menyatakan Akta Pernikahan Almarhum dengan NLW batal demi hukum;
4. menyatakan Akta Kelahiran atas nama JA batal demi hukum;
5. menyatakan Kartu Keluarga Almarhum dengan NLW batal demi hukum.
Adapun memori kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 450 K/PDT/2022, Pemohon Kasasi yaitu NLW meminta Majelis Hakim agar:
1. mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  (semula  Tergugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. membatalan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor  110/PDT/2021/PT.  DPS,  j.o Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/PDT.G/2021/PN. DPS untuk seluruhnya;
3. menolak  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  atau  setidakna  menyatakan  gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) tidak dapat diterima.
3.2 Status Anak Akibat adanya Pembatalan Perkawinan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022.
Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Karena merupakan suatu hal yang penting dan akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, maka Perkawinan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain, segala perbuatan yang berkaitan dengan perkawinan itu diatur dalam undang-undang.
Pengertian  Perkawinan  itu  sendiri  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  1  UU  Perkawinan  yang menyebutkan bahwa, “perkawinan adalah suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya dalam Pasal  2  dinyatakan  bahwa,  “Perkawinan  adalah  sah  apabila  menurut  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing”
Dalam melangsungkan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu syarat meteriil  umum  dan  syarat  materiil  khusus.  Adapun  pasal  6  dan  7  UU  Perkawinan  mengatur mengenai syarat materiil umum sebagai berikut:
1. Harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak calon pasangan suami istri;
2. Telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi kedua calon pasangan;
3. Tidak berada dalam status perkawinan, kecuali yang telah ditentukan sesuai ketentuan diatur dalam UU Perkawinan;
4. Telah melewati waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya terdahulu putus;
Selanjutnya syarat materiil khusus yang berisi harus terdapat izin dari kedua orang tua atau wali  bagi  calon  pasangan  yang  belum  berumur  21  tahun  dan  larangan  perkawinan  hal  ini sebagaimana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8  UU  Perkawinan,  yaitu  larangan  menikah  bagi mereka  yang  mempunyai  hubungan  darah,  persusuan,  termasuk  pula  larangan-larangan  yang diatur dalam ajaran agama dan kepercayaan.
Adapun  syarat  formiil  perkawinan  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  sebelum  dan  saat berlangsungnya  perkawinan.  Mengenai  syarat  formiil  pada  saat  sebelum  dilangsungkannya perkawinan,  kedua  calon  mempelai  harus  memberi  pemberitahuan  terlebih  dahulu  sebelum perkawinan dilangsungkan kepada pegawai pencatat nikah (KUA untuk yang bergama islam, dan pegawai  catatan  sipil  untuk  yang  bukan  beragama  islam)  dengan  dilengkapi  surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemberitahuan baru perkawinan bisa dilangsungkan.
Sedangkan  syarat  formiil  pada  saat  dilangsungkannya  perkawinan  yaitu  perkawinan dilangsungkan  di  hadapan  pegawai  pencatat  nikah  dan  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi.  Setelah
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)
perkawinan  selesai,  maka  melakukan  penandatanganan  dalam  akta  perkawinan  oleh  pasang, saksi, pegawai pencatatan nikah, dan wali (jika beragama islam).
Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi oleh calon pasangan suami istri yang akan  melangsungkan  perkawinan  maka  perkawinan  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  apabila perkawinan  telah  dilangsungkan  tetapi  tidak  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah bahkan dapat dibatalkan perkawinanya.
Pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah berlangsung itu tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan batalnya suatu perkawinan maka kedua orang yang telah melangsungkan perkawinan dianggap seolah- olah tidak pernah menikah.
Adapun pengertian pembatalan kawin menurut M. Yahya Harahap yaitu, putusan pengadilan yang  menyatakan  bahwa  tidak  sahnya  suatu  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  (tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan batal) sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap belum  pernah  menikah  dan  tidak  pernah  menjadi  suami  istri.  Menurut  Soedaryo  Soimin, pembatalan  perkawinan  adalah  perkawinan  yang  terjadi  tanpa  memenuhi  syarat-syarat  yang berlaku menurut perundang-undangan.
Perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada termasuk akibat-akibat hukum yang telah timbul sepanjang perkawinan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan (yang dibatalkan) tersebut.
Pada kasus dalam Putusan Nomor 450 K/PDT/2022 ini, Almarhum dengan NLW sepanjang perkawinannya  telah  mempunyai  anak  yang  bernama  JA  sebagaimana  dikeluarkannya  Akta Kelahiran oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Dalam kasus tersebut PA selaku keluarga dari pihak Almarhum yang merupakan saudara kandungnya tersebut meminta kepada Hakim untuk membatalkan perkawinan Almarhum dengan NLW sekaligus menyatakan batal demi hukum akta kelahiran anak yang bernama JA.
Apabila  merujuk  kepada  ketentuan UU  Perkawinan  mengenai  status  anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  dibatalkan,  menurut  Pasal  28  ayat  (2)  UU  Perkawinan,  keputusan  yang dinyatakan  Hakim  mengenai  pembatalan  kawin  tidak  berlaku  surut  terhadap  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, anak tersebut tetap mendapatkan status dan  kedudukannya  sebagai  anak  sah.  Konsepsi  mengenai  anak  sah  menurut  UU  Perkawinan, meskipun anak baru berusia satu hari yang dilahirkan sepanjang perkawinan (yang dibatalkan) tersebut tetap menjadi anak sah.
Sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas, bahwa putusan Hakim tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan (yang dibatalkan) tersebut. Sehingga dalam hal  ini,  kedua  orang  tua  tetap  mempunyai  kewajiban  dalam  mengurus  anak  yang  dilahirkan tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  45  UU  Perkawinan  yang menyebutkan, bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dapat kawin atau berdiri sendiri.
Berbeda dengan Putusan Nomor 94/PDT.G/2021/PN DPS yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 110/PDT.G/PT. DPS di mana Hakim memutuskan bahwa akta kelahiran atas nama JA yang merupakan seorang anak dari perkawinan Almarhum dengan NLW dinyatakan batal demi hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“bahwa dengan telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Eddy Susila Suryadi dan Tergugat tidak pernah ada (never existed), dan oleh karenanya Akta Perkawinan atas nama Almarhum dan NLW  menjadi  akta  yang  tidak  sah,  maka  terhadap  anak  yang  bernama  JA  yang  dinyatakan sebagai anak hasil perkawinan antara Almarhum dan NLW, berlaku ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya”
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)
Pertimbangan Hakim yang menggunakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menurut Penulis kurang  tepat,  karena  isi  dari  ketentuan  pasal  43  ayat  (1)  tersebut  ditujukan  untuk  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  di  mana  orang  tua  tidak  sama  sekali  melakukan  pernikahan, berbeda  dengan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  dibatalkan,  di  mana  orang  tua  telah menikah sebelumnya dan telah dikatakan sah namun perkawinan tersebut dibatalkan.
Namun, dalam Putusan Kasasi Nomor 450 K/PDT/2022, Hakim telah membatalkan Putusan Nomor  94/PDT.G/2021/PN  DPS  yang  dikuatkan  dengan  Putusan  Nomor  110/PDT.G/PT, sehingga dalam hal ini, anak yang bernama JA  tetap memiliki status hukum sebagai anak sah dari Almarhum dan NLW.

## 3.3  Hak  Kewarisan  Anak  yang  Mempunyai  Dampak  Pembatalan  Perkawinan  berdasarkan Sistem Kewarisan Perdata di Indonesia
Putusan  pembatalan  perkawinan  akan  dianggap  perkawinan  tersebut  tidak  pernah  ada. Segala  akibat-akibat  hukum  yang  muncul  dalam  perkawinan  tersebut  akan  kembali  seperti semula sebagaimana perkawinan tidak pernah dilangsungkan.
Namun putusan pembatalan kawin tersebut tidak berlaku surut untuk anak yang telah lahir dalam  perkawinan,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang menyatakan,  “keputusan  yang  dinyatakan  Hakim  mengenai  pembatalan  kawin  tidak  berlaku surut  terhadap  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut”.  Di mana  orang  tua tetap memiliki kewajiban untuk mengurus dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri.
Dalam hal putusan pembatalan kawin tidak berlaku surut bagi anak yang lahir, maka status anak tersebut tetap menjadi anak yang sah, sehingga memiliki hak yang sama pula dengan anak sah.  Karena  pada  dasarnya,  perkawinan  yang  dibatalkan  itu  hanya  menyangkut  mengenai hubungan dan status suami istri tersebut, bukan terhadap status anak-anaknya.
Berkaitan dengan terjadinya kewarisan, maka anak tetap memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir dalam suatu perkawinan  (yang  dibatalkan)  tersebut.  Dengan  kata lain,  batalnya  suatu  perkawinan  itu  tidak dapat memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, sebagaimana dalam hal harta anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  itu  tetap  mendapat  bagian  dari  harta  tersebut  sebagai haknya meskipun perkawinan orang tuanya telah putus atau dibatalkan

## 4. KESIMPULAN
Status  anak  dari  perkawinan  yang  dibatalkan  oleh  Pengadilan  akan  berdampak  pada  status suami  dan  istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  tersebut,  di  mana  perkawinan  dianggap tidak pernah ada, sehingga kedua belah pihak yang menduduki sebagai pasangan suami istri akan kembali kedudukannya seakan-akan tidak pernah menikah. Namun, berkaitan dengan anak yang telah lahir dari perkawinan (yang dibatalkan) tersebut, maka sebagaimana  yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut  terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  di  mana  anak  masih  dianggap  sebagai anak sah dan orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak sampai anak dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan.
Berkaitan dengan hak kewarisan anak yang terkena dampak pembatalan perkawinan, merujuk pada  Pasal  28  ayat  (2)  UU  Perkawinan,  maka  anak  tersebut  tetap  dikatakan  sebagai  anak  sah sehingga  tetap  mendapati  kedudukannya  sebagai  ahli  waris  sah  dari  orang  tua  yang  telah meninggal dunia yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Karena pembatalan perkawinan tidak dapat memutuskan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya termasuk mengenai harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
K/Pdt/2022) (Febyola Berlyani Sugiarto)
Fauzi,  Mohammad  Yazir.  “Legalisasi  Hukum  Kewarisan”. Jurnal  Pengembangan  Masyrakat Islam, Vol.9 No.2 (2016): 53-76 Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendeketan dalam Penelitian Hukum” Law Review , No.3 (2006): 85-97
Nurhayati  &  Hendrik  Vasco  Siregar.  “Aspek  Yuridis  Status  Hukum  Anak  dalam  Sengketa Peceraian dan Pembatalan Perkawinan”, Rechtsregel Jurnal Hukum , No.1 (2019):524-539 Risky,  Beri.  “Konsep  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut  Hukum  dan  Undang-Undang Perkawinan.”Lentera, No.1 (2020): 63-74
Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ”, Pranata Hukum , No.2 (2013):156-167 Cahyono, Ahmad Budi dan
Surini
Ahlan Sjarif. Mengenal Hukum Perdata . Jakarta: CV Gitama Jaya; 2008. Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif . Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cet. 1. Jakarta: Rizkita; 2002
Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Indonesia. Medan: CV Zahir Tranding; 1978 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa; 2003 Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia, cet.1 . Jakarta: Rizkita; 2002