SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2023, hlm. (90-100) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap Affiliator dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi dan Trading

## Rila Kusumaningsih
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: rilakusumaningsih26@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 23 Februari 2023 |Revised : 23 Mei 2023 |Accepted : 24 Mei 2023
How to cite: Rila Kusumaningsih, “ Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap Affiliator dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi dan Trading ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023 )”, hlm. 90-100.

## ABSTRACT :
Binary Options are something new in the investment world in Indonesia. It can be seen that in the digital  era,  various  kinds  of  investments  have  emerged,  such  as  stocks,  bonds,  gold,  and  others.  The emergence of  Binary  Options  as  a  form  of  investment  led  to  various  responses  from  the  public,  both  from users  and  observers.  The  method  used  is  in  the  form  of  a  juridical-normative  approach,  based  on  its descriptive-analytical nature, the source of the data obtained is through the library research method (library study) Binary options which are always associated with futures contracts because there are several aspects that are considered to have similarities, including commodity prices. namely in the form of currency (forex) and crypto. Also, the similar  appearance as in futures contracts and the need for deposits made by  binary options users in the form of US Dollars and Rupiahs causes the binary option position to enter the realm of authority from Bappebti. provide legal solutions both preventive and repressive. The role of Bappebti in this case is to implement and strengthen the supervisory system in order to control and eliminate Binary Option so that it is no longer used by the public and conduct legal socialization by working with various stakeholders to inform the public of the negative impact of using Binary Option, because it is actually an illegal activity, self-defeating and causing legal consequences.
Keywords : Binary Option, BAPPEBTI, Kontrak Berjangka, Investasi

## ABSTRAK:
Binary  Option  sesuatu  hal  baru  dalam  dunia  investasi  di  Indonesia.  Dapat  diketahui  pada  era digital  telah  muncul  berbagai  macam  investasi  seperti  saham,  obligasi,  emas,  dan  lainnya.  Munculnya Binary Option sebagai salah satu bentuk investasi memunculkan beragam respon dari masyarakat baik dari pengguna  maupun  pengamat.  Metode  yang  digunakan  yaitu  berupa  pendekatan  yuridis-normatif, berdasarkan  sifatnya  yaitu  deskriptis-analitis,  sumber  data  yang  didapatkan  yaitu  melalui  metode  library research  (studi  kepustakaan)  Binary  option  yang  selalu  dikaitkan  dengan  kontrak  berjangka  dikarenakan terdapat  beberapa  aspek  yang  dianggap  memiliki  kemiripan  diantaranya  terdapat  harga  komoditas  yaitu berupa mata uang (forex) dan crypto. Serta, tampilan yang mirip seperti pada kontrak berjangka dan perlu adanya  deposit  yang  dilakukan  oleh  pengguna  binary  option  baik  berupa  mata  uang  US  Dollar  maupun Rupiah  menimbulkan  posisi  binary  option  masuk  pada  ranah  kewenangan  dari  Bappebti.  Bappebti  selaku Badan yang diberikan kewenangan terkait permasalahan Binary Option harus bisa memberikan penyelesaian hukum baik secara preventif maupun represif. Peran Bappebti dalam hal ini adalah dengan menerapkan dan memperkuat system pengawasan dalam rangka mengontrol sekaligus meniadakan Binary Option agar tidak digunakan  lagi  oleh  masyarakat  serta  melakukan  sosialisasi  hukum  dengan  bekerja  sama  dengan  berbagai macam  stakeholders  untuk  memberitahukan  kepada  masyarakat  dampak  negatif  dari  penggunaan  Binary Option, karena sejatinya hal tersebut merupakan kegiatan illegal, merugikan diri sendiri dan menyebabkan akibat hukum.
Kata Kunci : Binary Option, BAPPEBTI, Kontrak Berjangka, Investasi

## Pendahuluan
Binary  Option merupakan  hal baru dalam dunia investasi di Indonesia. Binary  Option  Trading atau  Perdagangan Opsi  Biner  adalah  kegiatan  menebak pergerakan  harga  aset  dalam  periode tertentu  dengan  menggunakan  Sistem Biner. 1
Binary option merupakan instrumen  yang  masih  relatif  baru  bagi masyarakat  Indonesia. Binary  option merupakan
jenis kontrak opsi
menyatakan  'biner',  opsi  yang  memiliki dua  kemungkinan:  benar  atau  salah. Platform  binary  option ini  biasanya menggunakan  mekanisme  biner  naik atau  turun  suatu  harga  aset  atau  harga komoditi  yang  mendasarinya,  seperti index,  forex,  produk derivative  market . Karena  nama  setiap  opsi  biner  memiliki tenggat  waktu  tetap  untuk  dengan pembayaran tetap. 2 Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut  yang  perlu  dikirimkan  kepada pemegang  opsi  karena  mekanisme dilakukan  secara  otomatis. Binary  option tidak  memberikan  hak  untuk  membeli, menjual  atau  menyimpan  aset  yang ditentukan  kepada  pemegang  opsi. Pemegang  opsi  hanya  diberikan  hak untuk  menebak  posisi  harga  aset  naik atau  turun,  kemudian  menerima  jumlah uang  tunai  yang  telah  ditentukan sebelumnya  atau  tidak  sama  sekali ketika opsi biner jatuh tempo. 3 Dapat diketahui  pada era digital telah  muncul  berbagai  macam  investasi seperti  saham,  obligasi,  emas,  dan lainnya.  Sesuatu  hal  yang  bersifat investasi  tentu  saja  menarik  perhatian
1 Ahmad Firjatullah Hasanuddin,
Pendapat  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUl) Kabupaten  Malang  terhadap  Trading  Binary Option,  Disertasi,  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hal.56
2 Eemi  Kiiskinen,  “Risks  vs  Return  with
Binary Option Tr ading” (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016
3 Cofnas  Abe, Trading  Binary  Options: Strategies and Tactics , Bloomberg, 2016
masyarakat dikarenakan investasi merupakan  salah  satu  akomodasi finansial  yang  bersifat  pasif.  Munculnya Binary  Option sebagai  salah  satu  bentuk investasi  memunculkan  beragam  respon dari  masyarakat  baik  dari  pengguna maupun  pengamat. Binary  Option , pertama  kali  ramai  diperbincangkan setelah  munculnya  aplikasi  Binomo. Salah  satu  affiliator  Binomo  yang terkenal pada saat itu ialah Indra Kenz.
Banyaknya  masyarakat  yang terjerat  pada Binary  Option dikarenakan berbagai  macam  alasan.  Namun,  alasan yang  paling  mendasar  ialah  ingin memperkaya  diri  secara  instant  atau menghasilkan  uang  dari  rumah  dalam waktu  sepersekian  menit.  Tentunya,  hal ini  menarik  perhatian  masyarakat ditambah pada saat itu Indonesia sedang dilanda  wabah  Covid-19  yang  mana makin  memperburuk  perekonomian  di Indonesia.  Dengan  situasi  yang  seperti itu  disertai  munculnya  affiliator  yang mempromosikan  dalam  bentuk  video pada saat menggunakan aplikasi Binomo,  seakan  membuktikan  bahwa mencari  uang  dari  rumah  dalam  waktu sekian menit sangatlah mudah membuat masyarakat  semakin  tertarik  untuk menjadi  pengguna  dalam  aplikasi tersebut.
Masyarakat baru menyadari keberadaan binary  option setelah  ada berita-berita mengenai beberapa pemegang  opsi  merasa  tertipu  serta mengalami  rugi  besar  akibat  bergabung dengan platform  binary  option .  Pengguna platform  binary  option baru  masih  tidak menyadari  bahwa  risiko  tinggi  akan selalu terkait dengan proyeksi
pergerakan  harga  produk  keuangan yang  digunakan  sebagai  aset  yang mendasarinya. Binary  option merupakan platform yang  sangat  berisiko. 4 Untuk
4 Andrea  Kolkova  and  Lucie  Lenertova, “Binary  Options  As  A  Modern  Fenomenon  of Financial  Business,” International  Journal  of Entrepreneurial Knowledge 4,52 – 59,2016.
melakukan  mekanisme binary  option calon  pengguna  harus  mempunyai pengetahuan  yang  cukup  tentang bagaimana  cara  kerja  produk-produk yang  mempunyai risk dan return tinggi. Literasi  keuangan  standar  belum  cukup untuk  dapat  meningkatkan  kesadaran seseorang  tentang  hubungan  antara risiko tinggi dan return tinggi.
5 Dikarenakan Binary Option
merupakan  suatu  hal  yang  baru  di Indonesia.  Serta,  adanya  persepsi mengenai status dari binary option yang dianggap  sebagai  salah  satu  jenis investasi
menimbulkan
banyak penolakan  baik  dari  pihak  trader, member,  maupun  pengamat.  Mayoritas memiliki  pendapat  yang  sama,  bahwa binary  option  bukanlah  salah  satu  jenis investasi  melainkan  praktik  perjudian. Mengapa binary option masuk ke dalam praktik perjudian? Karena binary option merupakan  produk  dalam  sebuah aplikasi  atau  website  yang  digunakan oleh  para  pengguna  untuk  menentukan fluktuasi naik atau turunnya harga pada aset  dengan  jangka  waktu  tertentu. Dalam  Pasal  303  ayat  3  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dijelaskan bahwa, Judi  adalah  tiap-tiap  permainan, dimana  pada  umumnya  kemungkinan mendapatkan  untung  bergantung  kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih  terlatih  atau  lebih  mahir.  Disitu termasuk  segala  bentuk  pertaruhan  tentang keputusan  perlombaan  atau  permainan lainnya  yang  tidak  diadakan  antara  mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Apabila  diperhatikan  terdapat korelasi  bagaimana  mekanisme  binary option  dengan  praktik  perjudian, terdapat  ketidakpastian  karena  pemain diminta  untuk  memilih  langkah  yang
5 Zhengqing Gui, Yangguang Huang, and Xiaojian  Zhao,  “Whom  to  Educate?  Financial Literacy a nd Investor Awareness,” China Economic Review 67 (2021): 101608,
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco .2021.101608.
akan diambil dalam permainan, terdapat sesuatu  hal  yang  dipertaruhkan  dan perlu  adanya  peruntungan.  Serta, dengan  tidak  adanya  underlying  asset terhadap  aset  yang  ditransaksikan  pada aplikasi  tersebut  membuat  status binary option sebagai salah satu bentuk investasi mulai menemui titik terang.
Sebagian  besar  operator binary option beroperasi  melalui platform berbasis internet dengan tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Binary Option  pertama  kali  diperkenalkan  di acara  konferensi  pers  Chicago  Board  of Option  Change  (CBOE)  pada  tahun 2006. 6 Secara historis transaksi di Binary Option  hanya  bisa  dilakukan  melalui CBOE.  Namun  pada  masa  sekarang Binary  Option  dalam  kegiatan  jual belinya  kebanyakan  ditransaksikan  di pasar  Over-The-Counter  (OTC). 7 OTC adalah  suatu  cara  untuk  melakukan transaksi  di  mana  pelaku  pasar bertransaksi  secara  langsung  dengan Real-Time ,  yang  pada  masa  sekarang  ini ditransaksikan  di  beberapa  aplikasi Binary Option Trading contohnya seperti Binomo, Olymp Trade, dan IQ Option. 8 Binary  Option  Trading  atau Perdagangan  Opsi  Biner  merupakan aktivitas  menentuukan  pergerakan  nilai suatu  aset  dalam  periode  tertentu  yang telah  dipilih  melalui  Sistem  Biner. Dengan  menentukan  prediksi  fluktuasi aset  acuan  dalam  periode  waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan  163  sejumlah  yang  telah ditentukan  sebelumnya (Fixed  Payout) atau  kehilangan  nilai  sebagaimana  yang telah  diletakkan.  Pada  platform  Binary Option  berbasis  internet  Trader  diminta
6 Ibid Hal. 53.
7 Jaworski,(2006),  dikutip  Kolkova, Andrea dan Lenertova, Lucie, Binary Options as a Modern  Phenomenon  of  Financial  Business, International Journal of Entrepreneurial Knowledge, Issue 1, Vol.4,2016.
8 Chen,  Elizabeth,  dkk,  Perlindungan Hukum  Bagi  Investor  Sebagai  Pelaku  Binary Option Trading, SERINA IV UNTAR
untuk  menyetor  sejumlah  uang  untuk melakukan  deposit.  Dari  deposit  itu, Trader  akan  melakukan  “Call”  atau “Put”  untuk  melakukan  setoran  berupa kontrak  terhadap  salah  satu  opsi  dari komoditi yang disediakan platform. Jika hasil  perubahan  posisi  yang  diletakkan oleh  trader  benar  dalam  jangka  waktu yang  ditentukan,  maka  trader  berhak untuk  mendapatkan  keuntungan  yang dijanjikan. Namun jika perubahan posisi yang  telah  ditentukan  investor  tidak benar sesuai  dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikatakan Out Of The  Money dan  pelanggan  kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan
Didasarkan pada pengertian tersebut,  maka  sudah  dapat  dipahami bahwa Binary  Option merupakan  salah satu  praktik  perjudian  online  berkedok investasi dan trading. Maka, seharusnya pemerintah  selaku  yang  memiliki kewenangan  harus  mampu  mengambil sikap terkait masalah tersebut. Dalam hal ini, yang berwenang melakukan tindakan  mengenai Binary  Option yaitu Bappebti.    Bappebti  merupakan  suatu lembaga dibawah kementerian perdagangan yang diberikan kewenangan untuk melakukan
pengawasan  terhadap  berjangka,  valuta asing  dan  komoditi. 9 Alasan,  mengapa binary  option  merupakan  salah  satu bentuk  investasi  dibawah  kewenangan bappebti karena selalu dikaitkan dengan kontrak berjangka. 10 Hal
ini, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang
9 Rohmini  Indah  Lestari  and  Zaenal
Arifin,  ‘Godaan  Praktik  Binary  Option  Berkedok Investasi  Dan  Trading’, Jurnal  Ius  Constituendum , 7.1 (2022), 20 <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>. 10 Danastri  Puspitasari  and  Faiq  Rizqi Aulia  Rachim,  “Binary  Option  Sebagai  Komoditi Perdagangan  Berjangka  Di  Indonesia,” Rewang Rencang :  Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 2,  no.  8 (2021): 630.

## Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa
Pengaturan,  Pengembangan,  Pembinaan, dan  Pengawasan  Sehari-Hari  Kegiatan Perdagangan  Berjangka  Dilakukan  Oleh Bappebti .
Bappebti  sebagai  Lembaga  yang berwenang  menangani  Binary  Option, sudah melakukan tindakan yaitu berupa pemblokiran  situs  yang  terkait  dengan praktik  binary  option  seperti  binomo, olymptrade,  quotex  dan  lainnya. 11 Bekerja  sama  dengan  kemenkominfo dalam  hal  terkait  pemblokiran  situs bukan berarti permasalahan telah selesai begitu  saja.  Para  affiliator  yang  selalu mempromosikan bahwa aplikasi tersebut bersifat legal, masuk ke dalam salah satu bentuk  investasi  dan  dikategorikan sebagai  trading  perlu  untuk  ditangani lebih  lanjut  oleh  pihak  berwenang karena dapat menjerumuskan masyarakat  awam.  Hasilnya,  terdapat  2 affiliator  terkenal  yang  terjerat  kasus binary  option  berkedok  investasi  dan trading  yaitu  Indra  Kenz  (Binomo)  dan Doni Salamanan (Quotex). 12
Dari  kasus  tersebut  dapat  kita ketahui  bahwa  syarat-syarat  untuk mengatakan  bahwa  perilaku  seseorang mendukung suatu kejahatan (medepreger) dan  dianggap  sebagai  taruhan  adalah sebagai berikut:
1. Ada kolaborasi sadar dan tidak selalu ada kesepakatan sebelumnya dari awal. 2. Ketika kehendak datang bersama-sama,  kejahatan  yang sebenarnya terwujud.
3. Implementasi  bersama  secara fisiik  dan  implementasi  secara sadari  oleh  afiliasi  sehingga afiliasi dengan mudah mewujudkan apa yang diinginkan Binomo, jumlah orang
11 Nur  Kamalia,  “Binary  Options  Bukan Trading  Tapi  Judi  Online,  Inilah  Upaya  Bappebti Untuk Mengurangi Investasi Bodong,” 2022.
12 “Indra  Kenz  Dan  Doni  Salmanan, Tersangka Penipuan ‘Binary Option’ Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang,” n.d.
yang  akan  berpartisipasi  dalam kegiatan ini.
Beberapa hukum positif Indonesia  melarang  promosi  kegiatan ilegal  oleh  perusahaan  afiliasi.  Hal  ini dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, (1) (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Ini terjadi ketika pelaku usaha secara keliru menawarkan, mempromosikan, mempromosikan, dan/atau  melakukan  sesuatu  terhadap suatu  produk  atau  jasa.Lebih  khusus lagi,  Larangan  untuk  mempromosikan kegiatan  ini  juga  timbul  dari  huruf  d
Pasal 57 ayat 2. Kami telah menandatangani  sebuah  perjanjian  yang dimana  akan  mendapatkan  keuntungan yang  luar  biasa.  Namun,  hal  itu  tidak memberikan  pengaruh  yang  cukup besar.  Terbukti  dengan  situs  web  yang masih  bisa  diakses  dan  terdapat pengguna  dari  aplikasi  tersebut  yang mempromosikan secara langsung melalui media sosial yaitu tiktok. Hal ini menandakan  masih  kurangnya  peran Bappebti terhadap
binary option .
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka yang  menjadi  identifikasi  masalah Bagaimana  peran  Bappebti  dalam melakukan  pengawasan  terhadap binary option dan  Apa  upaya  yang  akan dilakukan  oleh  Bappebti  terhadap  para affiliator dan pengguna binary option .
Metode Penelitian Metode  adalah  kegiatan  ilmiah yang berkonsep sistematis untuk menganalisis  suatu  objek  dan  subjek dalam sebuah penelitian sebagai langkah untuk  menemukan  jawaban  yang  dapat dipertanggungjawabkan  baik  secara ilmiah termasuk keabsahannya.
13
Metode  yang  akan  digunakan  yaitu berupa  pendekatan  yuridis-normatif, berdasarkan  sifatnya  yaitu  deskriptis- analitis,  sumber  data  yang  didapatkan
13 Rosady  Rustam, Metode  Penelitian Public  Relations  Dan  Komunikasi (Jakarta:  Rajawali Pers, 2003).
yaitu  melalui  metode  library  research (studi kepustakaan) dengan
menganalisis  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku  serta  jurnal  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang sedang  diteliti.  Data  yang  akan digunakan  merupakan  sumber  data primer. Setiap  penelitian  perlu  adanya kerangka  pemikiran  guna  menjadi  alat bantu untuk menjawab setiap permasalahan  yang  terdapat  pada penelitian  tersebut.  Dalam  hal  ini,
peneliti akan menggunakan teori kewenangan  dan  pengawasan  terkait peran  badan  pengawas  berjangka komoditi terhadap kasus affiliator binary option berkedok investasi dan trading.
Pembahasan Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Binary Option
Kewenangan  selalu  dikaitkan dengan  perilaku  pemerintah  dalam menjalankan  wewenang  yang  telah didapatkan  dari  peraturan  perundang- undangan  atau  kekuasaan  eksekutif administratif.
F.P.C.L Tonnaer berpendapat bahwa kewenangan pemerintah merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan
hukum  positif  sehingga  dapat  tercipta hubungan  hukum  antara  pemerintah dengan  warga  negara. 14 Dalam  konsep hukum  di  Indonesia  wewenang  yang didapatkan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan  Negara  Hukum”.  Maka, setiap  perbuatan  pemerintah  dalam  hal ini  menjalankan  kewenangannya  harus sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  atau  disingkat
14 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Press, n.d.).
menjadi Bappebti mendapatkan kewenangan  mengenai  hal-hal  yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka  Komoditi. 15 Binary  option yang  selalu  dikaitkan  dengan  kontrak berjangka dikarenakan terdapat
beberapa aspek yang dianggap memiliki kemiripan  diantaranya  terdapat  harga komoditas  yaitu  berupa  mata  uang (forex)  dan  crypto.  Serta,  tampilan  yang mirip  seperti  pada  kontrak  berjangka dan  perlu  adanya  deposit  yang dilakukan  oleh  pengguna  binary  option baik  berupa  mata  uang US  Dollar maupun Rupiah menimbulkan  posisi binary  option  masuk  pada  ranah kewenangan  dari  Bappebti,  lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengembangkan  aktivitas  perdagangan berjangka  setiap  hari  dalam  aktivitas perdagangan berjangka.
Di Indonesia perdagangan binary option  masuk  dalam  kategori  kontrak berjangka.  Kontrak  berjangka  diatur dalam  UU  nomor  11  Tahun  2011  yang membahas tentang Perdagangan
Berjangka  komoditi,  UU  no  49  Tahun 2014  dan  SK/  Kep.  Kepala  Bappebti Nomor  4  Tahun  2018  ketentuan  teknis perilaku  pialang  berjangka.  Dari  sisi legalitas  binary  option  dilarang  oleh Bappebti  karena  merupakan  kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal
1 angka 8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan  atas  UU  No  32  tahun  1997. Dalam penelitian sebelumnya yang telah dikaji  oleh  Puspitasari  (2021)  dan  Indah Lestari (2022) mereka memiliki pendapat yang serupa bahwa Binary Option tidak dapat  dikategorikan  sebagai  investasi, trading  dan  komoditas.  Dikarenakan adanya  kekosongan  hukum  yang membahas  secara  spesifik  mengenai
Binary Option. Menurut Pameo, 15 “Pasal  4  Ayat  1  Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,” n.d.
penyebab terjadinya kekosongan hukum dikarenakan terbentuknya suatu peraturan  perundang-undangan  yang senantiasa  tertinggal  atau  terbelakang dibandingkan  dengan  kejadian-kejadian yang telah berkembang dalam masyarakat. 16 Dan akibat dari terjadinya kekosongan  hukum  yaitu  munculnya ketidakpastian  peraturan  perundang- undangan sehingga dapat menimbulkan kekacauan  hukum  di  masyarakat. 17 Maka,  kebijakan  yang  dapat  diambil yaitu  dengan  mencari  objek  yang mendekati sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani untuk sementara waktu hingga peraturan yang mengatur  hal  tersebut  telah  dibuat. Karena  apabila  terdapat  kekosongan hukum mengenai Binary Option sehingga  antar  Lembaga  merasa  tidak memiliki kewenangan
terhadap permasalahan tersebut. Maka, dalam hal ini  tetap  menjadi  kewenangan  Bappebti untuk permasalahan Binary Option.
Upaya  Badan  Pengawas  Berjangka Komoditi  terhadap  Kasus Affiliator Binary  Option Berkedok  Investasi  dan
Trading
Binary Option yang selalu dikaitkan  dengan  investasi  dan  trading, tentu  saja  mengakibatkan  banyak  orang yang  tertarik  untuk  menjadi  pengguna. Dengan menggunakan kata investasi dan trading  tentu  menjadi  daya  tarik tersendiri.  Pada  platform  Binomo  yang menggunakan sistem binary  option , pada umumnya hal  yang paling menyesatkan adalah  digunakannya  istilah  "Trading" dan  "Investasi".  Penggunaan  istilah- istilah  tersebut  tentu  dapat  membuat kesan  menjanjikan,  padahal  sangat  jauh dari  kenyataan  yang  sebenarnya. 18
16 Gamal Abdul Nasir, Fakultas Hukum, and  Univesitas  Muhammadiyah,  ‘Jurnal  Hukum Replik’, 5.2 (201 7), 173-174.
17 Ibid, 175.
18 https://injo.id/binomo-trading- investasi-atau-judi  (diakses  pada  tanggal  13 November pukul 17.00)
Binomo  tidak  bisa  disebut  sebagai aplikasi trading. Binomo tidak
melakukan  kegiatan  jual  beli  suatu barang,  sehingga  dalam  Binomo  tidak ada  hal  apapun  yang  bisa  dimiliki  dan tidak  bisa  disimpan  oleh  seseorang. Dengan alasan tersebut, aplikasi Binomo bisa disebut sebagai binary option . Binary Option dapat  dibilang  menebak  dua pilihan, kiri atau kanan, naik atau turun, selatan atau utara, ganjil atau genap, dan lain sebagainya.
Dalam trading memerlukan  barang  untuk  proses  jual belinya.  Sehingga binomo  adalah aplikasi  yang  hanya  menguntungkan Affiliatornya saja. 19 Binary  Option yang  sudah  mulai terkenal di Indonesia bukan berarti tidak diawasi  oleh  pihak  yang  berwenang yaitu Bappebti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  Kementerian  Perdagangan telah  melakukan  pengawasan  serta pemblokiran  sejumlah  domain  Binary Option  sejak  tahun  2019.  merujuk  pada Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2011, praktik  Binary  Option  merupakan transaksi  illegal  dan  tidak  diakui  di Indonesia.  Sejak  tahun  2019  Bappebti telah  melakukan  pemblokiran  terhadap 20  domain  Binary  Option,  sementara pada  tahun  2020  ada  sebanyak  110 domain  Binary  Option  yang  diblokir, serta  pada  tahun  2021  sebanyak  92 domain yang diblokir oleh Bappebti. Hal ini  merupakan  tugas  dari  Bappebti sebagai  bagian  dari  Satgas  Waspada Investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat illegal.
Apabila berkaca pada negara lain yang  terlebih  dahulu  mengenal  Binary Option  seperti  Amerika,  Inggris  dan Kanada. Ketiga negara tersebut langsung
19 Ibnu  Arif  Risyat,  “Korelasi  Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang,” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 6 (2022): 2998.
mengambil  sikap  terkait  munculnya binary  option  yaitu  dengan  melarang segala  bentuk  kegiatan  yang  berkaitan dengan  Binary  Option  karena  telah menyebabkan banyak kerugian bagi para pengguna.  Tindakan  yang  serupa  telah dilakukan oleh Bappebti yaitu bekerjasama  dengan  Kemenkominfo telah  berhasil  melakukan  blok  akses terhadap  aplikasi  atau  website  yang berkaitan dengan Binary Option.
Selain  itu,  di  Amerika  melalui SEC (Securities  and  Exchange  Commision) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan  kepada  para  investor  binary option, diantaranya :
a. Mengingatkan, bahwa setiap kegiatan  Binary  Option  berbasis internet  tidak  memenuhi  syarat yang  diatur  oleh  undang-undang di  amerika  dan  termasuk  dalam kegiatan yang ilegal b. Jangan pernah berinvestasi terhadap  sesuatu  hal  yang  tidak kalian  mengerti.  Jika  kamu  tidak mengetahui
seberapa jauh keuntungan  yang  kamu  dapatkan dan  tidak  memahami  bagaimana cara  kerjanya,  maka  kamu  harus mempertimbangkan
kembali terkait  potensi  dari  investasi tersebut. c. Sebelum kamu memulai berinvestasi  di  Binary  Option, diharapkan  kamu  memperhatikan hal-hal berikut ;
- Apakah  platform  tersebut telah  terdaftar  di  SEC  dalam hal  transaksi  penawaran  dan penjualan produk ?.
- Apakah  platform  tersebut telah  terdaftar  sebagai  badan pertukaran aset ?
- Apakah  platform  tersebut merupakan  salah  satu  jenis pasar berjangka ? d. Terakhir,  sebelum  berinvestasi, periksa kembali terkait pendaftaran  dan  latar  belakang perusahaan  yang  akan  anda
pertimbangkan untuk berinvestasi. 20
Sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang kewenangan Bappebti terdapat beberapa upaya  yang  harus  dilakukan  oleh Bappebti  salah  satu  diantaranya  yaitu terkait  Pengawasan.  Pengawasan  dapat diartikan sebagai suatu tindakan penilaian  yang  dimaksudkan  bagi organisasi  atau  pemerintahan  agar dalam fungsinya dapat tercapai sebagaimana  yang  telah  ditetapkan. 21 Schermerhorn berpendapat bahwa pengawasan  merupakan  suatu  proses dalam  menetapkan  ukuran  kinerja  dan pengambilan  tindakan  yang  dapat mendukung  pencapaian  hasil  yang diharapkan  sesuai  dengan  kinerja  yang telah ditetapkan tersebut. 22
Berdasarkan  kedua  pengertian tersebut,  seharusnya  Bappebti  bisa memberikan  Pengawasan  secara  lugas dan jelas kepada affiliator dan pengguna binary option. Sehingga, tidak menimbulkan korban seperti
sebelumnya.  Minimnya  upaya  yang dilakukan  oleh  Bappebti  dapat  dilihat dengan masih banyaknya para pengguna yang  dapat  mengakses  website  binary option  serta  melakukan  live  streaming melalui  aplikasi  media  social  yaitu Tiktok.  Selain  dengan  pengawasan, terdapat  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan oleh Bappebti seperti
memberikan edukasi seperti halnya yang dilakukan  oleh  SEC,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  yaitu dengan  mengadakan  sosialisasi  tentang bahaya  serta  resiko  dalam  penggunaan binary  option  maupun  melalui  pamflet
20 U.S  Securities  and  Exchange Commision,  “Investor  Alert:  Binary  Options and Fraud,” Investor.Gov 6, no. 13 (2013): 1 – 5.
21 Josef  Monteiro, Pokok-Pokok  Hukum Keuangan Negara Dan Daerah ,  Intelegensia Media, Malang, 2017).
22 M  Manullang, Dasar-Dasar  Manajemen , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.    )
atau  postingan  di  media  sosial.  Dengan langkah-langkah  tersebut  diharapkan dapat mengedukasi
masyarakat mengenai  resiko  berinvestasi  pada platform binary option. Bappebti  sebuah  lembaga  yang berada  di  bawah  naungan  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Bappebti  merupakan  lembaga  resmi pemerintah  dengan  fungsi  umum regulasi  perdagangan  komoditi,  valuta asing dan berjangka. Melalui siaran pers tanggal  2  Februari  2022  Bappebti  telah melalukan  pemblokiran  terhadap  92 platform  binary  option seperti  Binomo,  IQ Option,  OlympTrade,  Quotex  serta platform lain sejenisnya. 23 Operator binary option dalam memasarkan produknya di Indonesia  sering  menyatakan  dirinya sebuah perusahaan investasi dan trading . Oleh  karena  investasi  berada  di  bawah naungan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) maka  OJK  melalui  Satgas  Waspada Investasi  (SWI)  turut  andil  dalam pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan, dan  penyidikan  kegiatan  dalam  sektor jasa  keuangan.  Melalui  Siaran  Pers Nomor  SP  01/II/SWI/2022  tanggal  17 Februari  2022:  SWI  Minta  Masyarakat Waspadai  Penawaran Binary  Option dan Broker Ilegal. 24 Kemudian dalam hal ini, s ebelum melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan  atas  legalitas  pelaku  usaha di  bidang  PBK  melalui  website bappebti.go.id. OJK tidak pernah mengeluarkan  izin  untuk  binary  option dan robot trading forex. Aset kripto dan
23 Bappebti,  “Bappebti  Tutup  Web Perdagangan  Ilegal.Pdf,”  Bappebti.Go.Id, 2022, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9 579.
24 Satgas Waspada Investasi, “SWI Minta Masyarakat Waspadai Penawaran Binary Option,” Ojk.Go.Id, 2022, https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-
Masyarakat-Waspadai Penawaran-Binary-Option- dan-Broker-Ilegal.aspx.
produk perdagangan berjangka komoditi seperti  emas,  forex,  valas  dan  lainnya bukan  merupakan  produk  atau  layanan jasa keuangan yang berizin OJK.

## Penutup
Binary Option merupakan sesuatu hal  yang  baru  dalam  dunia  investasi  di Indonesia.  Dengan  seringnya  dikaitkan bahwa Binary  Option merupakan  salah satu  jenis  komoditas,  investasi  dan trading  mampu  menarik  peminat masyarakat  yang  awam  akan  hal tersebut sehingga mereka mendepositkan  sebagian  kekayaannya pada  aplikasi  atau  website  tersebut.
Bappebti  selaku  Badan  yang  diberikan kewenangan terkait permasalahan Binary Option harus bisa memberikan penyelesaian hukum baik secara preventif  maupun  represif.  Namun, berdasarkan  pemaparan  yang  telah dijelaskan sebelumnya, terdapat
beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  poin penting, diantaranya:
Pertama,  Kewenangan  untuk permasalahan binary option dikarenakan tidak  adanya  peraturan  yang  mengatur terkait binary option. Maka, kewenangan tersebut  didasarkan  pada  karakteristik binary  option  yang  hampir  serupa dengan  kontrak  berjangka  sehingga  hal itu  menjadi  tanggung  jawab  Bappebti sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2011.
Kedua,  Bappebti  selaku  yang diberikan  kewenangan  oleh  peraturan perundang-undangan dapat memberikan  upaya  hukum  secara preventif  terlebih  dahulu  yaitu  melalui pengawasan  secara  menyeluruh,  serta edukasi  dan  sosialisasi  mengenai  resiko dalam  bertransaksi  Binary  Option  guna mencegah  terjadinya  korban  baik  untuk para affiliator maupun pengguna Binary Option.
Daftar Pustaka A. Buku-buku Manullang,  M, Dasar-Dasar  Manajemen . Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Monteiro,  Josef, Pokok-Pokok  Hukum Keuangan  Negara  Dan  Daerah Intelegensia  Media,  Malang, 2017.
Ridwan, Hukum  Administrasi  Negara
Rajawali Pers, Jakarta, 2014 Rustam, Rosady, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi , Rajawali Pers, Jakarta, 2003. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997 tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Adli,  M.  M.,  &  Joesoef,  I.  E., Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen  Atas  Investasi  Ilegal Pada  Perusahaan  yang  Tidak
Memiliki Izin. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.
8 No. 4 , 2021. Ahmad Firjatullah Hasanuddin, Pendapat Majelis Ulama Indonesia  (MUl)  Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019. Andrea  Kolkova  and  Lucie  Lenertova, “Binary  Options  As  A  Modern Fenomenon of Financial Business,” International Journal of Entrepreneurial  Knowledge 4,
2016.
Chen,  Elizabeth,  dkk,  Perlindungan Hukum  Bagi  Investor  Sebagai Pelaku  Binary  Option  Trading, SERINA IV UNTAR.
Cofnas  Abe, Trading  Binary  Options: Strategies and Tactics , Bloomberg, 2016.
Dwiputra, M. N., Ravi, S. K., Datunugu, W. S., Tusyanna, A., & Fitriyani,
F.  F.,  Analisa  atas  Aplikasi Trading  Binomo  (Studi  atas Kasus Indra Kenz),Juni, 2022.
Eemi  Kiiskinen,  “Risks  vs  Return  with Binary Option Trading” (Lahden  ammattikorkeakoulu, 2016 Haidar  ,  M.  B.,  &  Rusdiana,  E,  Kategori Binary  Option  Trading  Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online), Novum: Jurnal Hukum UNESA , 163,2022.
Margiyanti, R, Isi Bunyi Pasal 303 KUHP
Tentang  Perjudian  dan  Unsur- unsurnya., September, 2022.
Nur  Kamalia, Binary  Options  Bukan Trading  Tapi  Judi  Online,  Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi  Investasi  Bodong , 2022 Indah  Lestari,  Rohmini,  and  Zaenal Arifin.  “Godaan  Praktik  Binary Option  Berkedok  Investasi  Dan Trading.” Jurnal Ius Constituendum 7,  no.  1  (June 2022): 20. https://doi.org/10.1016/j.chiec o.2021.101608.
“Indra Kenz  Dan  Doni  Salmanan,
Tersangka  Penipuan  ‘Binary Option’  Yang  Diduga  Lakukan Pencucian Uang,” n.d.
Kamalia,  Nur.  “Binary  Options  Bukan Trading Tapi Judi Online, Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi  Investasi  Bodong,” 2022.
Manullang,  M. Dasar-Dasar  Manajemen . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Monteiro,  Josef. Pokok-Pokok  Hukum
Keuangan  Negara  Dan  Daerah . Malang:  Intelegensia  Media, 2017.
Nasir,  Gamal  Abdul,  Fakultas  Hukum, and Univesitas
Muhammadiyah. “Jurnal Hukum  Replik”  5,  no.  2  (2017): 172 – 83.
“Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan  Kedua  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,” n.d.
Puspitasari,  Danastri,  and  Faiq  Rizqi Aulia  Rachim.  “Binary  Option Sebagai  Komoditi  Perdagangan
Berjangka Di Indonesia.” Rewang  Rencang :  Jurnal  Hukum Lex Generalis 2, no. 8 (2021): 630. Risyat,  Ibnu  Arif.  “Korelasi  Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian  Uang.” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 6 (2022): 2998. Rustam, Rosady. Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi . Jakarta: Rajawali Pers, 2003. U.S Securities and Exchange Commision.
“Investor  Alert:  Binary  Options and  Fraud.” Investor.Gov 6,  no. 13 (2013): 1 – 5.