## EVALUASI TATA KELOLA DAN KINERJA KELEMBAGAAN KOMISI IRIGASI (KOMIR) KABUPATEN PANDEGLANG

## EVALUATION OF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL PERFORMANCE OF THE IRIGATION COMMISSION (KOMIR), PANDEGLANG REGENCY

## NIKEN MARETA RINDASARI, JULELAH, NENENG MASITOH
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa
* Email : nikenja999@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (i)  mengidentifikasi  berbagai  pencapaian  dan  realisasi  program  kerja komisi  irigasi,  (ii)  menilai  kinerja  kelembagaan  komisi  irigasi  dan  (ii)  merekomendasikan  perbaikan kelembagaan  komisi  irigasi  di  Kabupaten  Pandeglang.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berbagai  strategi,  diantaranya  adalah  gabungan  antara  metode  dokumentasi  dan survei  yang  dilengkapi  dengan  metode  observasi.  Untuk  penilaian  kinerja  komisi  irigasi  dengan metode  penilaian  cepat  secara  partisipatif  terhadap  3  variabel  meliputi  pembentukan,  sekretariat  dan pendanaan yang di uraikan  kedalam 10 variabel dengan 25 indikator penilaian kinerja komisi irigasi. Komisi irigasi telah melakukan 3 (tiga) sidang komisi irigasi dengan melakukan pengesahan tata tertib sidang dan menyusun Penyusunan dan Penetapan RTTG dan RTTD masa Tanam 2019  – 2020. Hasil penilaian kinerja komisi irigasi mendapatkan nilai skor 70 dengan kategori berkinerja cukup. Penilaian tersebut  menjelaskan  dalam  pengelolaan  kelembagaan  komisi  irigasi  terdapat  beberapa  kendala  yang perlu  untuk  di  tingkatkan  meliputi  ketersediaan  tenaga  ahli  dan  narasumber  dalam  berbagai pelaksanaan  kegiatan  komisi  irigasi,  masih  rendahnya  dukungan  pendanaan  untuk  kegiatan operasional komisi irigasi, dan sekretariat komisi irigasi yang masih bersifat sementara (sewa).
Kata Kunci: Dukungan Pemerintah, Rencana Kerja, Kinerja Komisi Irigasi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (i)  identify  the  various  achievements  and  realization  of  the  work  program  of  the irrigation  commission,  (ii)  assess  the  institutional performance  of  the  irrigation  commission  and  (ii) recommend the institutional improvement of the irrigation commission in Pandeglang Regency. Data collection  methods  used  in  this  study  various  strategies,  including  a  combination  of  documentation and  survey  methods  that  are  equipped  with  observation  methods.    For  the  irrigation  commission performance  appraisal  with  a  participatory  rapid  appraisal  method  of  3  variables  including  the formation,  secretariat  and  funding  which  are  broken  down  into  10  variables  with  25  indicators  of irrigation  commission  performance  appraisal.  The  irrigation  commission  has  conducted  3  (three) sessions of the irrigation commission by ratifying the trial order and compiling the Arrangement and Determination  of  the  RTTG  and  RTTD  for  Planting  Period  2019  -  2020.  The  irrigation  commission performance appraisal results obtained a score of 70 with the category of sufficient performance. The assessment  explained  that  in  the  institutional  management  of  the  irrigation  commission,  there  were several  obstacles  that  needed  to  be  improved,  including  the  availability  of  experts  and  resource persons  in  various  irrigation  commission  activities,  the  low  funding  support  for  the  irrigation commission  operational  activities,  and  the  irrigation  commission  secretariat  which  was  still temporary (rent) .
Keywords : Government Support, Work Plan, Irrigation Commission Performance

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  sistem  irigasi  yang  baik menjadi  kebutuhan  yang  utama  bagi  sektor
pertanian di Kabupaten Pandeglang, menginggat sektor ini memberikan konstribusi  melebih  35%  pada  Produk
Domestik  Regional  Bruto  (BPS  Kabupaten Pandeglang, 2019) dan konstribusi strategis dalam  penyediaan  lapangan  kerja  bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten
Pandeglang.  Disamping  itu,  ketersediaan sistem  irigasi  yang  baik  dapat  mendorong peningkatan  produktivitas  hasil  pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di daerah (Tri Bastuti Purwantini & Rita Nur Suhaeti, 2017). Keberadaan sistem irigasi yang baik mampu  mendorong  peningkatan  produksi pertanian yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani.  Peningkatan  kesejahteraan  petani yang  massif  secara  langsung  menjaga proses  produksi  yang  berkelanjutan,  hal inilah  bagian  utama  dalam  kebijakan ketahanan pangan secara nasional
(Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,
2006).
Dalam  pengelolaan  irigasi  di  suatu wilayah sangatlah banyak pihak-pihak yang berkepentingan  baik  pemerintah,  pengelola jarigan irigasi dan petani pemanfaat jarigan irigasi.  Menginggat  banyaknya  pihak  yang terlibat dalam pemanfaatan jaringan irigasi, maka  seyogyanya  irigasi  menjadi  satu kesatuan  sistem  yang  dikelola  secara partisipatif untuk menjaga keberlangsungan jaringan  irigasi  tersebut  (Kurniasih  Budi, 2018). Pengelolaan irigasi  yang melibatkan banyak  unsur,  diantaranya  Pemerintah
Daerah,
Petani
Pemakai
Air
(P3A/GP3A/IP3A), kelompok tani
(Poktan/Gapoktan),  dan  pengguna  jaringan irigasi  lainnya  haruslah  dikoordinasikan kegiatannya dengan baik. Untuk mendorong terwujudnya koordinasi kegiatan,  maka  dibutuhkan  kelembagaan Komisi  Irigasi.  Secara  prinsip  Komisi Irigasi    sebagai  lembaga  koordinasi  dan komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan pengembangan  dan  pengelolaan  sistem irigasi partisipatif.
Komisi  Irigasi  sebagai  kelembagaan non  struktural  memiliki  keberfungsian sebagai forum koordinasi antara pemerintah dan  masyarakat  petani  pemanfaatan  air untuk  irigasi  dan  lainnya(Djito,  2016). Keberadaan  komisi  irigasi  memiliki  nilai yang  strategis  dalam  perencanaan  dan pengelolaan  daerah  irigasi  yang  lebih efektif dan efisien, menginggat kelembagaan  komisi  irigasi  memberikan rekomendasi  perencanaan  irigasi  yang menentukan  rencana  tanam  bagi  petani, terutama  pada  komoditas  padi  (Eko Aristanto, 2020b). Disamping itu, keberadaan komisi irigasi juga merekomedasi  berbagai  pemikiran  yang mendorong  perbaikan  kebijakan-kebijakan di  bidang  irigasi  yang  tentunya  akan berdampak  langsung  pada  pertanian  di daerah  Kabupaten  Pandeglang.  Adapun
kelembagaan  Komisi  Irigasi  di  Kabupaten
Pandeglang ditetapkan oleh Bupati
Pandeglang  dalam  Surat  Keputusan  Bupati Pandeglang  Nomor  050/Kep.221-Huk/2019 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang, 2019a). Dalam pelaksanaan Program
Integrated  Participatory  Development  and
Managemet of Irrigation Program
(IPDMIP)  mendorong  perkembangan  dan keberfungsian  kelembagaan  Komisi  Irigasi bagi  peningkatan  pembangunan  bidang pertanian  (Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). Peningkatan peran  Komisi  Irigasi  merupakan  bagian Disbursement  Link  Indicato r  ke  3  dari
Program Integrated Participatory
Development  and  Managemet  of  Irrigation Program (IPDMIP)  yang  harus  dapai dicapai  dalam  program  (Eko  Aristanto, 2020a).  Merujuk  latar  belakang  di  atas, menjelaskan  keberadaan  Komisi  Irigasi mempunyai nilai strategis dalam menentukan  arah  kebijakan  dan  program- program  bidang  irigasi  yang  berdampak langsung terhadap sektor pertanian.
Penelitian ini bertujuan untuk (i)
mengidentifikasi  berbagai  pencapaian  dan
realisasi  program  kerja  komisi  irigasi  di Kabupaten  Pandeglang,  (ii)  menilai  kinerja kelembagaan  komisi  irigasi  di  Kabupaten Pandeglang,  dan  (ii)    merekomendasikan perbaikan  kelembagaan  komisi  irigasi  di Kabupaten Pandeglang.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  mengunakan penelitian deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Adapun variabel kinerja kuantitatif  secara  umum  lebih  objektif berdasarkan angka-angka. Sedangkan variabel  kinerja  kualitatif  diperlukan  untuk menilai  tata  kelola  dan  kinerja  organisasi yang  tidak  cukup  hanya  berdasarkan angka (Eko Aristanto,
2020c). Metode
pengumpulan mengunakan metode dokumentasi,    metode  observasi  dan metode focus  group  discussion (FGD).
Penilaian  kinerja  komisi  irigasi  dengan penilaian cepat secara partisipatif ( participatory  rapid  assessment). Indikator penilaian  kinerja  komisi  irigasi,  secara operasional penilaian kinerja Komisi Irigasi berdasarkan  Panduan  Pemantauan  dan Penilaian  Kinerja  Komisi  Irigasi  (KOMIR) IPDMIP  (Kementerian  Dalam  Negeri, 2018) melalui 3 variabel utama, yaitu :

## Tabel 1. Indikator Kinerja dan Proporsi Skor
No Variabel Parameter Bobot Skoring S u b . T o t a l 1 Pembentuk- an 1. Legalisasi Penentuk- an Komir dan Sekretariat. 8 30 2. Struktur Organisasi. 6 3. Keanggotaan. 16 2 Sekretariat 4. Tenaga Pelaksana. 8 40 5. Program Kerja. 8 6. Pelaksanaan Tugas. 6 7. Hasil Kerja Sekretariat 12 8. Fasilitas Pendukung 6 3 Pendanaan 9. Operasio- nal 20 30 10. Pertang- gung jawaban Anggaran 10 3 Variabel 10 Parameter (25 Indikator) 100 100
Adapun  tolak  ukur  penilaian  yang dibagi  dalam  3  (tiga)  kelompok  penilaian dengan skala 0 – 100 tingkat kinerja Komisi Irigasi sebagai berikut :

## Tabel 2. Skor dan Kategori Hasil Penilaian
Kinerja No. Skor Kategori 1 N < 50 Kinerja Kurang Baik 2 51 < N < 75 Kinerja Cukup 3 76 < N < 100 Kinerja Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan Komisi Irigasi
Kabupaten  Pandeglang  ditetapkan  dalam
Keputusan  Bupati  Pandeglang  Nomor
050/Kep.221-Huk/2019
tentang
Pembentukan  Komisi  Irigasi  Kabupaten
Pandeglang.  Dengan  telah  ditetapkannya kelembagaan  komisi  irigasi  tersebut,  maka pelaksanaan berbagai kegiatan  dan rencana kerja  dapat  mulai  di  jalankan.  Merujuk pada Keputusan Bupati Pandeglang di atas, maka kelembagaan Komisi Irigasi
Kabupaten  Pandeglang  di  isi  oleh  2  (dua) unsur  utama  yakni  unsur  pemerintah  dan unsur  non  pemerintah.  Adapun  struktur organisasi Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang  berdasarkan  Keputusan  Bupati Pandeglang  Nomor  050/Kep.221-Huk/2019 tentang Pembentukan Komisi Irigasi
Kabupaten  Pandeglang  sebagai  berikut  :
Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang Sumber : Bappeda Kabupaten Pandeglang
Dalam kontek
administrasi kelembagaan  komisi  irigasi  telah  memiliki payung hukum dalam pelaksanaan kerjanya dengan  diterbitkannnya  Surat    Keputusan Bupati  Pandeglang  Nomor  050/Kep.221- Huk/2019  tentang  Pembentukan  Komisi Irigasi  Kabupaten  Pandeglang.  Dalam kelembagaan tersebut telah mengakomodasi 2  (dua)  unsur  yakni  keterwakilan  unsur pemerintah  dan  keterwakilan  unsur  non
pemerintah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pandeglang,  2019b).    Unsur  keterwakilan pemerintah sebanyak 10 perwakilan organisasi  perangkat  daerah  terdiri  dari    1) Kepala Bapeda, 2)  Kepala Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang,  3)  Kepala Dinas Pertanian, 4) Kepala Dinas
Perikanan,  5)  Kabid.  SDA  DPUPR,  6) Kabib. Prasarana dan Sarana Dinas
Pertanian,7)  Kabag.  Hukum  SEKDA,  8) Kabid.  Fisik  dan  Prasarana  Bappeda,  9) Kabid.  Penyluhan  Dinas  Pertanian  dan  10) Kasi  Eksplotasi  dan  Pemeliharaan  DPUR.
Kabid. Perencanaan
Kabid Pemanfaatan & Kelembagaan Kabid. Sarpras
Anggota Wakil Pemerintah Anggota Wakil P3A Anggota Wakil Pengguna Jaringan KETUA Kepala Bappeda KETUA HARIAN II Kadis Pertanian KETUA HARIAN I Kadis PUPR SEKRETARIS  II Kabid Prasarana Dinas Pertaian SEKRETARIS  I Kabid Irigasi DPUPR SEKRETARIAT Kepala Sekretariat Urusan Program Urusan Admin & Keuangan Urusan Data & Laporan
Sedangkan keterwakilan unsur non pemerintah sebanyak 12 perwakilan kelembagaan P3A, Kotak Tani dan Nelayan dan  Kelompok  Wanita  Tani  yang  terdiri dari  1)  P3A  Sumber  Tani,  2)  P3A Mekarwangi  III,  3)  P3A  Mandalasari,  4) P3A  Sumber  Makmur,  5)  P3A  Lembah Gunug  Raya,  6)  P3A  Harapan  Makmur,  7) P3A  Cipunga,  8)  3A  Cihoe  Makmur,  9
Kontak  Tani  dan  Nelayan,  10)  Kelomok Pembudidaya  Ikan  “Bina  Praja  9”,  11) Ketua  Kelompok  Wanita  Sukaratu  dan  12) Kelompok  Wanita  Tani  Cilaja.  Namun proporsi  keterlibatan  kelompok  perempuan dalam  kelembagaan  komisi  irigasi  masih rendah  di  bawah  20%  dari  keanggotaan komisi irigasi Kabupaten Padeglang.

## Tabel 3. Pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang
No. Sidang Pelaksanaan Keterangan 1 Sidang Komisi Irigasi I Rabu, 16 Oktober 2019 Resume Sidang Komisi Irigasi I sebagai berikut : 1) Kelembagaan Komisi Irigasi terdapat  ada 6 (enam) kegiatan 2) Rumusan  Kebijakan  KOMIR  terdapat  11 (sebelas) kegiatan 3) Diputuskan  RTTG dan RTTD untuk masa tanam 2019-2020 4) Sidang Komisi Irigasi ke 2 dilakukan  pada  Akhir Bulan Oktober  2019 5) Sosialisasi  SK Masa Tanam 2019-2020 dilakukan  pada  Awal Bulan  Nopember 2019 2 Sidang Komisi Irigasi II Senin, 28 Oktober 2019 Resume Sidang Komisi Irigasi I sebagai berikut : 1) Tim Sekretariat  agar menyusun  finalisasi  draft  - draft  yang telah disepakati bersama ; 2) Penyusunan dan penetapan  Tata Tertib Sidang Komir dan Rencana 5 tahunan dan 1 Tahunan melalui SK. Ketua KOMIR; 3) Penyusunan dan Penetapan RTTG dan RTTD masa Tanam 2019 – 2020 melalui SK. Bupati Pandeglang. 3 Sidang Komisi Irigasi III Jumat, 20 Desember 2019 Resume Sidang Komisi Irigasi I sebagai berikut : 1) Dalam rangka  peningkatan kapasitas  SDM lembaga pengelola irigasi , dimana pada tiap pelaksanaan sidang  agar menghadirkan  Tenaga Ahli yang dapat memberikan  tambahan wawasan  terkait dengan pengelolaan irigasi; 2) Peran , Tugas dan Fungsi Sekretariat  sangat vital  dalam menopang kinerja  Lembaga Sidang Komisi Irigasi. Tim sekretariat  yaang agar dapat dibentuk kembali mengingat adanya  pergantian pejabat beberapa waktu yang lalu; 3) Terkait dengan kesetaraan gender  menjadi isu  dalam program IPDMIP sehingga pada tiap tahapan pelaksanaan keterlibatan perempuan  diharuskan. 4) TPM dapat dilibatkan  dalam kegiatan  pemberdayaan P3A/GP3A 5) Keberadaan komisi irigasi  kiranya  dapat  berperan  lebih strategis  dalam setiap pengelolaan irigasi untuk  membanguan keandalan sistem pengelolaan irigasi  dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
Sumber : Sekretariat Komisi Irigasi, Kabupaten Pandeglang
Semenjak pengesahan komisi irigasi oleh  Bupati  Pandeglang  di  pertengahan tahun  2019  sampai  dengan  akhir  tahun 2019. Komisi
Irigasi Kabupaten
Pandeglang telah melaksanakan 3 (tiga) kali Sidang  Komisi  Irigasi  dengan  beberapa hasil  rekomendasi  sidang  komisi  irigasi meliputi : 1) Pengesahan Tata Tertib Sidang Komisi  Irigasi,  2)  Penetapan  RTTG  dan RTTD  masa  Tanam  2019  –  2020  melalui SK.  Bupati  Pandeglang,  3)  Rencana  Kerja Tahunan  dan  5  Tahunan  Komisi  Irigasi,  4) Pembahasan Peraturan Daerah Irigasi pasca pemberlakukan Undang-Undang  Nomor 17
Tahun  2019  tentang  Sumber  Daya  Air,  5)
Penyediaan  Tenaga  Ahli  yang  membantu peningkatan kinerja komisi irigasi.
Penilaian Kinerja
Komisi Irigasi

## Kabupaten Pandeglang
Penilaian  kinerja  komisi  irigasi  adalah upaya  nyata  untuk  menilai  bagaimana kelembagaan  komisi  irigasi  merencanakan dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  komisi  irigasi  dengan  memperhatian seluruh  variabel  dann  paramater  kinerja komisis  irigasi  Adapun  hasil  penilaian kinerja  komisi  irigasi  dengan  mengunakan indikator kinerja Komisi Irigasi berdasarkan  Panduan  Pemantauan  dan Penilaian  Kinerja  Komisi  Irigasi  (KOMIR) IPDMIP  (Kementerian  Dalam  Negeri, 2018) dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Penilaian Kinerja Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang.
Variabel Parameter Indikator Hasil Skor I. Pembentukan 1. Legalisasi Pembentukan KOMIR dan Sekretariat a. KOMIR ditetapkan Gubernur/Bupati Tersedia 4 b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian Tersedia 4 2. Struktur Organisasi c. KOMIR Tersedia 3 d. Sekretariat Komir Tersedia 2 3. Keanggotaan e. Perwakilan Pemerintahan Daerah Tersedia 3 f. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A Tersedia 3 g. Perwakilan Pengguna Irigasi Lainnya Tersedia 2 h. Perwakilan KOMIR Kabupaten (untuk KOMIR Provinsi) Tersedia 0 i. Proporsi Jumlah Anggota berasal dari Pemerintah dan Non Pemerintah Tersedia 3 j. Proporsi Anggota Perempuan Tersedia 2 II. Sekretariat 4. Tenaga Pelaksana k. Staf Pelaksana Tersedia 2 l. Kapasitas Staf Sekretariat Tersedia 2 5. Program Kerja m. Rencana Kerja Tersedia 4 n. Realisasi Tersedia 2 6. Pelaksanaan Tugas o. Fasilitasi/Dukungan Tupoksi KOMIR Tersedia 3 p. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber/Pakar Tersedia 0 7. Hasil Kerja q. Fasilitas Rapat Tersedia 3
Variabel Parameter Indikator Hasil Skor Sekretariat r. Koordinasi Tersedia 2 s. Notulen Rapat Tersedia 4 t. Laporan & Rekomendasi KOMIR Tersedia 2 8. Fasilitas Pendukung u. Ruang Kerja Sekretariat Tersedia 4 v. Kelengkapan Pendukung Lainnya Tersedia 4 III. Pendanaan 9. Fasilitas Pendukung w. Biaya Operasional KOMIR dari APBD Tersedia 5 x. Biaya Operasional Sekretariat KOMIR dari APBD Tersedia 2 10. Pertangg. JawabAnggaran y. Laporan Pertanggungjawaban Tersedia 5 Total Skor 70 Kategori Cukup
Sumber : Analisis Data, 2020
Penilaian kinerja komisi irigasi mengunakan  3  variabel  yang  terdiri  dari 1) Pembentukan,  2)  Sekretariat  dan  3) Pendanaan.  Penilaian  kinerja  pada  variabel pembentukan dengan 10 indikator mencapai skor  26  dari  nilai  maksimal  skor  variabel pembentukan  sebesar  30  atau  penilaian kinerja  pembentukan  telah  mencapai  87,67 %.  Pada  variabel  pembentukan  yang menjadi  kelemahan  adalah  pada  parameter keanggotaan  dengan  penjelasan  bahwa pengguna jasa irigasi lainnya dan keanggotaan  perempuan  menjadi  kendala utamanya.  Penilaian  kinerja  pada  variabel sekretariat  dengan    12  indikator  mencapai skor  32  dari  nilai  maksimal  skor  variabel sekretariat sebesar 40 atau penilaian kinerja sekretariat  telah  mencapai  80  %.  Sedang penilaian  kinerja  pada  variabel    pendanaan dengan    3  indikator  mencapai  skor  12  dari nilai  maksimal  skor  variabel  pendanaan sebesar 30 atau penilaian kinerja pendanaan
telah mencapai 40 %.  Adapun nilai kinerja kelembagaan  komisi  irigasi  pada  3  (tiga) variabel  pembentukan,  kesekretariatan  dan pendanaan mencapai nilai skor 70 dari nilai maksimal  variabel  kinerja  komisi  irigasi sebesar  100  atau  penilaian  kinerja  kinerja komisi irigasi telah mencapai 70 % dengan kategori  berkinerja  cukup.  Dengan  hasil penilaian  tersebut  terdapat  kesenjangan kinerja  komisi  irigasi  mencaai  30  %  yang menjadi kelemahan ada pengelolaan kelembagaan  komisi  irigasi  dilihat  dari  3 variabel yang terdiri dari  1) Pembentukan,
2) Sekretariat dan 3) Pendanaan.
Penilaian  kinerja  komisi  irigasi  di atas,  memberikan  penjelasan  pada  aspek pembentukan kelembagaan dan kesekretariatan dapat mencapai nilai kinerja yang  optimal  melebih  80  %  tersebut menjelaskan upaya pemeritah daerah memberikan  dukungan  ada  dua  variabel telah  berjalan  dengan  baik,  sehingga
kelembagaan  komisi  irigasi  dapat  bekerja dan  merumuskan  kebijakan  dengan  baik. Hal tersebut dapat terlihat dengan pelaksanaan  3  (tiga)  kali  sidang  komisi irigasi telah menghasilkan beberapa dokumen  yang  bersifat  strategis  bagi pengembangan irigasi dan pertanian.
Namum  ada  variabel  pendanaan  belum dapat mencapai nilai optimal, karena masih 40  %  ada  dukungan  aspek  pendanaan.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari kapasitas  fiskal  pemerintah  daerah  dan dukungan  terhadap  pelaksanaan  program (Eko Aristanto & Christina Sri
Ratnaningsih,  2019).  Secara  keseluruhan dalam  pengelolaan  kelembagaan  komisi irigasi  masih  terdapat  beberapa  kendala yang  perlu  untuk  di  tingkatkan  meliputi ketersediaan  tenaga  ahli  dan  narasumber dalam berbagai pelaksanaan kegiatan komisi  irigasi,  masih  rendahnya  dukungan pendanaan  untuk  kegiatan  operasional komisi irigasi, dan sekretariat komisi irigasi yang  masih  bersifat  sementara  (sewa). Berbagai kendala tersebut nampaknya akan mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah menekankan prioritas dan penguatan alokasi  anggaran  yang  berkaitan  dengan bidang  irigasi  dan  pertanian.  Hal  tersebut menjadi  penting  menginggat  bidang  irigasi dan pertanian berkonstribusi bagi perekonomian  masyarakat,  kesejahteraan
petani  dan  penyediaan  lapangan  pekerjaan bagi  masyarakat  pedesaan.  Pengembagan kelembagaan  komisi  irigasi  juga  menjadi bagian  penting  bagi  pencapaian  kinerja Program
Integrated Participatory Development  and  Managemet  of  Irrigation Program (IPDMIP) di Kabupaten Pandeglang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penilaian  kinerja  Komisi  Irigasi Kabupaten  Pandeglang  menjadi  bagian pemantauan  terhadap  kelembagaan  dengan pendanaan  dari  pemerintah  daerah  yang mendukung  perumusan  kebijakan  bidang irigasi  dan  pertanian  bagi  pemerintah daerah.  Untuk  pencapaian  kinerja  komisi irigasi  telah  melaksanakan  i)  Pengesahan Tata  Tertib  Sidang  Komisi  Irigasi,  ii) Penetapan  RTTG  dan  RTTD  masa  Tanam 2019 –  2020  melalui  SK.  Bupati Pandeglang,  iii)  Rencana  Kerja  Tahunan dan  5  Tahunan  Komisi  Irigasi,  iv) Pembahasan Peraturan Daerah Irigasi pasca pemberlakukan Undang-Undang  Nomor 17 Tahun  2019  tentang  Sumber  Daya  Air,  v) Penyediaan  Tenaga  Ahli  yang  membantu peningkatan  kinerja  komisi  irigasi.  Adapun kinerja  kelembagaan  komisi  irigasi  pada  3 (tiga) variabel pembentukan, kesekretariatan  dan  pendanaan  mencapai nilai  skor  61  dari  nilai  maksimal  variabel
kinerja  komisi  irigasi  sebesar  100  atau penilaian  kinerja  komisi  irigasi  telah mencapai  70  %  dengan  kategori  kinerja cukup. Secara keseluruhan dalam pengelolaan  kelembagaan  komisi  irigasi masih terdapat beberapa kendala yang perlu untuk  di  tingkatkan  meliputi  ketersediaan tenaga ahli dan narasumber dalam berbagai pelaksanaan  kegiatan  komisi  irigasi,  masih rendahnya  dukungan  pendanaan  untuk kegiatan  operasional  komisi  irigasi,  dan sekretariat  komisi  irigasi  yang  masih bersifat  sementara  (sewa).  Rekomendasi dalam  rangka  peningkatan  kinerja    Komisi Irigasi  Kabupaten  Pandeglang  antara  lain;
1)  Komisi  Irigasi  membutuhkan  payung hukum  yang  lebih  tinggi  dan  kuat  berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah, sehingga  di  harapkan  adanya  peraturan yang  kuat  tersebut  dapat  memaksimalkan berjalannya  program  kerja  dan  kegiatan Komisi Irigasi di Kabupaten Pandeglang; ii) perlu peningkatan kapasitas pada pengelolaan komisi irigasi dengan diadakan melaksanakan  bimbingan  teknik,  pelatihan dan studi banding.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Pandeglang. (2019a). Keputusan Bupati Pandeglang Nomor
050/Kep.221-Huk/2019 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabuaten Pandeglang . Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Pandeglang.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
Kabupaten Pandeglang. (2019b).
Laporan  Komisi  Irigasi  Kabupaten Pandegelag  Tahun  2019 .  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah
Kabupaten Pandeglang.
BPS Kabupaten Pandeglang. (2019). Statistik Daerah Kabupaten
Pandeglang    2019 .  BPS  Kabupaten Pandeglang.
Djito.  (2016).  Merancang  Kelembagaan Pengelolaan  Irigasi  Kedepan. Buletin Infrastruktur  Daerah , Tahun  1,  Edisi 03 , 10–15.
Eko  Aristanto.  (2020a).  Capaian  Konsultan Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Integrated Participatory Development  &  Management  of Irrigation  Program  (IPDMIP)  di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Buletin Pembangunan  Daerah , Vol.  1,  No.  1 ,
1–5.
Eko  Aristanto.  (2020b). Pemetaan  Aspek Sosial,  Ekonomi  dan  Kelembagaan Sebagai  Daya  Dukung  Pelaksanaan Rehabilitasi  Daerah  Irigasi  (DI) Ciliman  Provinsi  Banten .  LPPM Universitas Merdeka Malang. Eko  Aristanto.  (2020c). Profil  dan  Kinerja Kelembagaan  Perkumpulan  Petani Pemakai  Air  (P3A)  Daerah  Irigasi (DI) Ciliman di Kabupaten Lebak dan
Kabupaten Pandeglang . LPPM Universitas  Merdeka Malang. Eko Aristanto, & Christina Sri Ratnaningsih. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan  Daerah  Calon  Penerima Pinjaman  dan  Hibah  Luar  Negeri Program  Air  Bersih  dan  Sanitasi pada Kegiatan Green Book 2018 dan Indikasi  Kegiatan  Blue  Book  2019 .
LPPM Universitas Merdeka Malang. Kementerian Dalam Negeri. (2018).
Panduan  Pemantauan  dan  Penilaian
Kinerja  Komisi  Irigasi  (KOMIR) IPDMIP . Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.  (2017). Pedoman Pelaksanaan Program Integrated Participatory Development and
Management  of  Irrigation  Program (IPDMIP) .  Kementerian  Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Kurniasih  Budi.  (2018,  Mei).  Pengelolaan
Irigasi dan Drainase Dukung Ketahanan  Pangan. Kompas.Com . https://ekonomi.kompas.com/read/20
18/05/12/122105126/pengelolaan- irigasi-dan-drainase-dukung- ketahanan-pangan?page=all
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.
(2006). Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2006  tentang  Irigasi .  Sekretariat
Negara Republik Indonesia.
Tri Bastuti Purwantini, & Rita Nur Suhaeti.
(2017). Irigasi Kecil: Kinerja,
Masalah dan Solusinya. Forum Penelitian  Agro  Ekonomi , 35  No.  2 , 91–105.