Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bima /Vol 5 No 2 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.364 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 2, Mei 2024
Implementasi  Keikutsertaan  Masyarakat  dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bima
Firmansyah, Arif Budiman, Firliah Rizkiani Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia Email: firmasnyahbima612@gmail.com
Article Information Submitted: 07  Mei 2024 Accepted: 27  Mei
2024 Online  Publish: 27 Mei 2024

## Abstrak
Pelaksanaan  urusan  wajib  dalam  implementasi  otoda  dalam  pasal  150  UU  No.23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Urusan  wajib  yang  dimaksud  adalah urusan  perencanaan  pembangunan.  Perencanaan  pembangunan  seperti  yang dilaksanakan  di  Kecamatan  Sape  melalui  kegiatan  musrenbang.  Kegiatan musyawarah  yang  dilakukan  masyarakat  Kecamatan  Sape  yaitu  diawali  dari musyawarah  desa  (musbangdes)  yang  kemudian  berlanjut  pada  tingkat musrenbang  kecamatan.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendiskripsikan dan  menganalisis  proses,  partisipasi  masyarakat  serta  faktor  penghambat  dan pendorong  dalam  kegiatan  musrenbang  kecamatan.  Metode  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  menggunakan  analisis  data kualitatif  model  interaktif.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam musrenbang Kecamatan Sape hadir dan aktif. Dalam fenomena ini terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam program perencanaan pembangunan di Kecamatan Sape.
Kata  Kunci : Perencanaan  Pembangunan;  Musrenbang;  Partisipasi Masyarakat

## Abstract
The implementation of mandatory affairs in the implementation of local autonomy (OTODA) in Article 150 of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Governments. The mandatory affairs referred to are development planning affairs. Development planning,  as  implemented  in  Sape  District  through  the  Musrenbang  activity.  The participatory  meetings  conducted  by  the  community  of  Sape  District  begin  with village-level  deliberations  (musbangdes),  which  then  continue to  the  district-level Musrenbang.  The  aim  of  this  research  is  to  describe  and  analyze  the  process, community  participation,  as  well  as  inhibiting  and  driving  factors  in  the  district Musrenbang  activity.  This  research  method  is  descriptive  research  with  a qualitative  approach,  using  interactive  model  qualitative  data  analysis.  The research  findings  prove  that  community  participation  in  the  Sape  District Musrenbang  is  present  and  active.  In this  phenomenon,  there  is  synergy  between the government  and the community in the development  planning program in Sape District.
Keywords: Development Planning; Musrenbang; Community Participation

## Pendahuluan
Penyelengaraan  otonomi  daerah  diimplementasikan  dalam  pelaksanaan  urusan  wajib dan urusan pilihan, terdiri dari 26 urusan wajib dan urusan 8 urusan pilihan (pasal 7 ayat (2) peraturan  pemerintahan  nomor  38  tahun  2007  tentang  Pembagian  Pemerintah  antar pemerintah,  pemerintah  daerah  Propinsi  dan  Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota).  Urusan wajib  adalah  urusan  Pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakaan  oleh  pemerintah  daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Sedangkan  urusan  pilihan  meliputi  urusan  Pemerintahan  yang  serta  nyata  ada  dan berpotensi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  kondisi,  kekhasan,  dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah urusan perencanaan pembangunan dalam pasal 150 undang-undang nomor 23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  secara  tegas  menyatakan  bahwa  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  disusun  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah sebagai  satu  kesatuan  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional.  Untuk  menjamin agar  kegiatan  pembangunan  berjalan  efektif  efesien  dan  bersasaran  serta  menjamin tercapainya  tujuan  negara,  maka  ditetapkan  undang-undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Fitri & Magriasti, 2020).
Perencanaan  pembangunan  nasional  disusun  secara  sistematis,  terarah,  terpadu, menyeluruh,  dan  tanggap  terhadap  perubahan  (pasal  2  ayat  (2)  undang-  undang  nomor  5 tahun  2004  tentang  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional).  Penyelenggaraan  urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka akselerasi implementasi Otonomi Daerah, bukan saja diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  tetapi  juga  dilaksanakan  oleh masyarakat  dan  pihak  swasta  sebagai  dalam  satu  sistem  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah  (Uceng  et  al.,  2019).  Sehubungan  dengan  itu,  masyarakat  sebagai  salah  satu  unsur otonomi  daerah  yang  diberikan  ruang  gerak  politik  agar  bersama-sama  dengan  pemerintah daerah dan pihak swasta berupaya memacu laju dalam pelaksanaan otonomi daerah  (Lasa & Kaja,  2022).  Ruang  gerak  politik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  melalui  kebijakan desentralisasi  ini  menyuburkan  praktek  demokratisasi  di  tingkat  lokal  yang  menginginkan masyarakat  sebagai  salah  satu  domain  otonomi  daerah  yang  lebih  terbuka  dan  demokratis dalam  menyampaikan  aspirasi  melalui  media  musyawarah  perencanaan  kegiatan  dan perencanaan  pembangunan  daerah  berdasarkan  kebutuhan  dan  permasalahan  yang  dihadapi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat  (Fitri & Magriasti, 2020).
Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau "working plan" sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Kegiatan  (proses);  (3)  Output  outcomes.  Proses  perencanaan  dimulai  dengan  informasi tentang  ketersediaan  sumber  daya  dan  arah  pembangunan  nasional  atau  dapat  dikatakan sesuai  dengan  kebutuhan,  dinamika  reformasi  dan  pemerintahan  yang  lebih  demokratis  dan terbuka,  sehingga  masyarakatlah  yang  paling  tahu  apa  yang  dibutuhkannya  (Lasa  &  Kaja, 2022). Partisipasi msyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat  menumbuhkan  sikap  memiliki  dan  rasa  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap perencanaan pembangunan (Fadil, 2013).
Sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  a)  mendukung  koordinasi antar pelaku pembangunan b) menjamin terciptanya intergrasi, singrkonisasi, dan sinergi baik antar  daerah,  antar  ruang,  antar  waktu,  antar  fungsi,  pemerintah  maupun  antar  pusat  dan daerah  c)  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan  dan  pelaksanaan  d)  Mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat,  dan  e)  Menjamin tercapainya  pengunanaan  sumber  daya  secara  efesien,  efektif  dan  berkeadilan  dan berkelanjutan (pasal 2 ayat (5) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004). Partisipasi masyarakat
merupakan  hal  penting  dalam  perencanaan  pembangunan,  hal  tersebut  sejalan  dengan pendapat  Conyers  (1994:154-155)  yang  lebih  lanjut  mengemukakan  tiga  (3)  alasan  utama mengapa  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  mempunyai  sifat  sangat  penting: masyarakat merupakan  suatu  alat  guna memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan dan  sikap  masyarakat  setempat.  masyarakat  akan  lebih  mempercayai  program  kegiatan pembangunan  apabila  mereka  dilibatkan  dalam  persiapan  dan  perencanaannya,  karena mereka akan lebih mengetahui  seluk  beluk  program  kegiatan  tersebut  dan  akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. mendorong partisipasi umum karena akan timbul  anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila  masyarakat  dilibatkan  dalam pembangunan  (Sapri1),  Ahmad  Mustanir2),  Monalisa  Ibrahim3),  Andi  Astinah  Adnan4), 2019).
Fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yaitu berkaitan dengan langkah ke tiga pada tahap pertama  proses  perencanaan  pembangunan  dalam  Undang-undang  No.25  Tahun  2004  yang berbunyi:  Melibatkan  masyarakat  (stakeholders)  dan  menyelaraskan  rencana  pembangunan yang  dihasilkan  masing-masing  jenjang  pemerintahan  melalui  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang).  Kegiatan  Musrenbang  di  Kecamatan  Sape  dimulai  dengan proses  pengumpulan  daftar  identifikasi  kebutuhan  masyarakat  Desa  Bugis  di  kantor  Desa sebelum  pelaksanaan  Musbangdes.  Saat  Musbangdes,  aparat  desa  membacakan  daftar identifikasi  kebutuhan  dari  setiap  dusun  tanpa  melakukan  diskusi  untuk  menetapkan kebutuhan  mana  yang  menjadi  prioritas  untuk  diusulkan  pada  tahapan  Musrenbang selanjutnya.  Sebaliknya,  daftar  kegiatan  prioritas  dirumuskan  oleh  pihak  kelurahan. Fenomena ini menunjukkan dominasi pemerintah desa dalam menetapkan kegiatan prioritas yang  akan  diajukan  dalam  Musrenbang  berikutnya.  Pada  acara  pembukaan  Musrenbang tingkat  kecamatan  tahun  2021,  fokusnya  adalah  pada  tujuh  titik  sentral  pembangunan  yang mengacu  pada  RPJMD  tahun  2021-2026.  Titik  sentral  tersebut mencakup  berbagai  program seperti  peningkatan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  penguatan  ekonomi,  kerukunan antar umat beragama, penyelenggaraan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara berimbang (Henri, 2020).
Kegiatan  Musrenbang  tersebut  dihadiri  oleh  wakil  bupati  Bima  serta  anggota  DPRD sekecamatan  sape,  Staf  Ahli  Bupati  Bidang  Pembangunan,  Kepala  Badan,  Kepala  Dinas, Camat  Sape,  unsur  Musyawarah  Pimpinan  Daerah  (MUSPIDA).  Pimpinan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  (UPTD),  Kepala  Desa,  ketua  dan  anggota  badan  permusyawaratan  desa (BPD),  ketua  Tim  Penggerak  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  desa,  Para  tokoh tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda.  Kecenderungan  tingkat  kehadiran peserta/stakeholders  seperti  kader  pembangunan  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dan tokoh pemuda memiliki keaktifan cukup baik  (Febriansyah et al., 2023). Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta Musbangdes yang ikut hadir di dalam kegiatan musrenbang  di  Kecamatan  sape  yaitu  kehadiran  peserta  dalam  kegiatan  musrenbang  cukup baik  dan  peserta  mengikuti  acara  musrenbang  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Dalam kegiatan musrenbang tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, serta masyarakat untuk  menciptakan  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  keduanya  agar  tercipta  keseimbangan kewenangan  antara  Pemerintah  Daerah  Kecamatan  sape  dan  masyarakat  yang  difokuskan pada  kegiatan  Musrenbang  sebagai  salah  satu  kegiatan  yang  memerlukan  partisipasi masyarakat  yang  tinggi.  Fenomena  ini  menjadi  acuan  bersama  dalam  membahas  usul kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dan  Pemerintah  Daerah  dalam  peningkatan  kinerja  demi  kemajuan  Kabupaten  Bima  yang lebih baik dan Mandiri.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  berasal  dari  informan,  dan  dokumen.  Lokasi penelitian di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisia data menggunakan analisa data  kualitatif  model  interaktif  (Miles,  Huberman  dan  Saldana,  2014),  yaitu  pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

## Hasil dan Pembahasan

## Proses kegiatan Musrenbang di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  diselenggarakan  secara berjenjang  mulai  dari  tingkat  Kelurahan/Desa,  Kecamatan/Kota  hingga  tingkat  Provinsi  dan Pusat/Nasional.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  Musrenbang  Kecamatan.  Pada  pelaksanaan kegiatan  musrenbang  terdapat  proses  yang  harus  dilaksanakan  Berpedoman  dari  petunjuk pelaksanaan  penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (Musrenbang) Kecamatan  Sape  tahun  2021`  maka  akan  mengetahui  alur  proses  pembangunan  dalam pelaksanaan  musrenbang  dikecamatan  sape.  Adapun  alur  proses  kegiatan  musrenbang  yaitu tahapan  persiapan,  tahapan  pra  musrenbang,  dan  tahapan  pelaksanaan  sehingga  sampai menetapkan  waktu  dan  tempat.  Proses  musrenbang  di  Kecamatan  sape  telah  mendapatkan partisipasi  yang  baik  dari  masyarakat  dan  kepedulian  dari  perangkat  kecamatan  khususnya tim  pelaksana  musrenbang  dalam  melaksanakan  proses-proses  musrenbang  tersebut.  Dari proses  akan  dapat  diketahui  alur  perencanaan,  partisipasi  masyarakat  dan  dalam  bentuk  apa saja (Agustin, 2020).
Hasil  temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  proses  musyawarah  perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sape, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ryadi  dan  Bratakusumah  (2004)  bahwa  perencanaan  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau Keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data  dan  fakta-fakta  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk  melaksanakan  suatu rangkaian  kegiatan/aktifitas  kemasyarakatan  baik  yang  bersifat  fisik  (material)  maupun  non fisik  (mental  dan  spiritual)  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih  baik.  Implikasi  dari teori  di  atas,  menekankan  pada  proses  atau  bentuk  kegiatan  yang  berlangsung,  namun kegiatan  tersebut  membutuhkan  upaya  profesional  atas  data  dan  fakta  sehingga  keputusan yang diambil atau alternatif yang dipilih dapat dilaksanakan pada waktu tertentu (Firmansyah et al., 2023).
Fenomena yang terjadi juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1989)  yaitu  dalam  kaitannya  dengan  pembangunan,  perencanaan  merupakan  suatu  proses yang  kontinyu  yang  meliputi  aspek  formulasi  rencana  dan  pelaksanaannya.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  perencanaan  pembangunan  yang  efektif  untuk  mencapaai  tujuan-tujuan pembangunan  adalah  tujuan  yang  diikuti  dengan  berbagai  langka-langkah  kegiatan (measures)  sebagai  tindakan  nyata  untuk  merealisasikannya.  Masih  dalam  konteks  tahapan perencanaan pembangunan daerah, terdapat kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Blakely dan Kuncoro (2004) menyatakan bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  pengumpulan  data  dan  analisa  data.  Hal  ini  logis karena merupakan input yang penting dan mempengaruhi output yang dihasilkan (Tambaip et al., 2023).
Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya  merupakan  upaya  untuk  menyerasikan  dan  penyelarasan  aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun
masyarakat.  Proses  dalam  kegiatan  musrenbang  ini  juga  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan oleh Todaro (1977) yaitu bahwa di dalam proses untuk menuju pembangunan diperlukan  perubahan-perubahan  yang  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  kualitas  kehidupan masyarakat  itu  sendiri.  Sedangkan  menurut  Patton  (2005:2  ),  hakekat  dari  konsep pembangunan  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan,  dalam  mengadakan  perubahan-perubahan atau  perkembangan  menuju  kearah  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya,  pelaksanaan pembangunan  tersebut  dilaksanakan  bersama-sama  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  sesuai dengan  pokok  pembangunan,  dimana  pembangunan  harus  dapat  memberikan  perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, menurut  Kartasasmita  dalam  Patton  (2005:1)  pembangunan  adalah  suatu  proses  perubahan kearah yang lebib baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para  ahli  dari  berbagai  disiplin  ilmu  akibatnya  konsep  pembangunan  menjadi  multi interpretable  namun  disamping  itu  pembangunan  harus  dipahami  sebagai  proses  multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai: "proses yang multi dimensional dari struktur  masyarakat,  perilaku,  kelembagaan,  perkembangan  ekonomi,  pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat'. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa  sandang,  pangan  papan,  kesehatan,  dan  perlindungan  dari  ancaman,  (2)  self  esteem, kemampuan  untuk  menjadi  diri  sendiri,  (3)  freedom  for  survitude,  yaitu  kemampuan  untuk memilih secara bebas (Tahulending et al., 2018).

## Pembentukan Tim Musrenbang Kecamatan
Salah  satu  tahapan  atau  proses  dalam  kegiatan  musrenbang  di  Kecamatan  Sape  yaitu adalah  tahap  pembentukan  Tim  Musrenbang  Kecamatan.  Tahapan  tersebut  sesuai  dengan teori  perencanaan  yang  dikemukakan  oleh  Conyers  dan  Hils  (1990)  pada  teori  yang dijelaskan pada poin nomor 1 (satu) yaitu the decision to adopt planning yang berarti bahwa pada tahapan ini ditetapkan kerangka kerja organisasi untuk menentukan tujuan perencanaan serta  merumuskan  perencanaan.  Selain  teori  yang  dikemukakan  oleh  Conyers  dan  Hils, fenomena  pembentukan  tim  ini  sebagai manajemen  dalam  kegiatan  musrenbang Kecamatan Sape  agar  terselenggara  musyawarah  sesuai  dengan  tugas  yang  telah  diberikan  kepada  tim penyelenggara musrenbang sesuai ketentuan dan peraturan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang  dikemukakan  oleh  Sitanggang,  yaitu  bahwa  dalam  perencanaan  diartikan  sebagai  alat atau  unsur  dalam  upaya  menggerakkan  dan  mengarahkan  organisasi  dan  bagian-bagiannya (Azhar, 2015).

## Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sape
Tahapan  yang  ke  dua  yaitu  mekanisme  dalam  pelaksanaan  musrenbang  di  Kecamatan Sape.  Fenomena ini  sesuai  dengan teori perencanaan  pembangunan  yang  dikemukakan  oleh Ginanjar Kartasasmita (1997) yaitu proses mekanisme ini merupakan suatu proses perubahan ke  arah  yang  lebih  baik  melalui  upaya  yang  dilakukan  secara  terncana,  sehingga  melalui mekanisme  pelaksanaan  musrenbang  ini  diharapkan  proses  kegiatan  musrenbang  dapat berjalan  sesuai  rencana.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  toeri  pembangunan  yang  dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1995) dalam mekanisme pelaksanaan musrenbang sesuai dengan poin ke 2  (dua)  yaitu  pembangunan  sebagai  upaya  manusia  yang  sadar,  terencana  dan  melembaga. Artinya  dalam  proses  pelaksanaan  musrenbang  memiliki  tujuan  tentang  apa  yang  hendak dicapai, kegiatan dalam tindakan untuk merealisasikan tujuan, serta waktu bilamana kegiatan akan  dilakukan  (Andreeyan,  2014).  Hal  ini  juga  sesuai  dengn  teori  perencanaan  yang
dikemukakan  oleh  Horld  Knoontz  dan  Cyril  O’Dnnel  sebagaimana  dikutip  oleh  Hasibuan (1988)  yang  menyatakan  bahwa  Planning  is  the  function  of  a  manager  which  involves  the selection  from  alternatives  of  objectives.  policies,  procedures,  and  programmes  yaitu perencaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemiihan tujuan-tujuan, kebijakan- kebijakan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada.  Kesesuaian  dengan  teori  lain  yaitu  dengan  Teori  Good  Governance  yang  dikemukakan oleh  Nisjar  sebagaimana  dikutip  oleh  Santosa  (2009)  diperlukan  adanya  kerangka  kerja  tim (team  work)  antar  prganisasi,  departemen,  dan  wilayah.  Kerangka  kerja  tim  tersebut diharapkan dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Sape.

## Hasil Kegiatan Musrenbang
Proses  terakhir  dalam  kegiatan  musrenbang  yaitu  tentang  hasil  kegiatan  musrenbang. Hasil  kegiatan  musrenbang  yaitu  berupa  program  prioritas  beserta  beberapa  usulan  dari masyarakat  yang  akan  diselenggarakan  pada  tahun  2022.  Fenomena  tersebut  memiliki kesesuaian  dengan  teori  perencanaan  yang  dikemukakan  oleh  Ginanjar  Kartasasmita sebagaimana  dikutip  oleh  Conyers  dan  Hils  (1984)  yaitu  bahwa  dalam  menentukan  hasil kegiatan dalam musrenbang diperlukan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai  tujuan  tertentu  pada  masa mendatang  (Ma’rif  et  al.,  2010).  Teori  yang sama  juga dikemukakan  oleh  Soekartawi  (1990)  yaitu  teori  perencanaan  yang  menyatakan  bahwa  di dalam merumuskan hasil keputusan musrenbang diperlukan suatu proses dari waktu dengan melibatkan  (policy)  dari  pembuat  keputusan  berdasarkan  sumber  daya  yang  tersedia  dan disusun  secara  sistematis.  Proses  penentuan  hasil  musrenbang  ini  juga  sesuai  dengan  teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Conyers (1994) pada poin yang pertama yaitu bahwa  dalam  hasil  kegiatan  musrenbang  diperlukan  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi masyarakat  merupakan  alat  guna  memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan  dan sikap  masyarakat  setempat,  yang  tanpa  kehadiran  masyarakat,  program  pembangunan  serta proyek-proyek  pembangunan  akan  gagal.  Terdapat  pula  kesesuaian  dengan  teori  yang dikemukakan oleh AleXander Abe (2002) yang menyatakan bahwa suatu perencanaan yang merujuk  pada  suatu  hasil  dan  dalam  tujuannya  melibatkan  kepentingan  masyarakat,  dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara  pandang  sebagai  satu  kesatuan.  Suatu  tujuan  untuk  kepentingan  rakyat  dan  bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat (Mustanir & Darmiah, 2016).

## Partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  Musrenbang  di  Kecamatan  Sape  Kabupaten Bima.
Partisipasi  masyarakat  dalam  musrenbang  di  Kecamatan  Sape  yaitu  dalam  bentuk keikutsertaan  dan  keaktifan  dalam  menetapkan  fasilitator,  menyusun  jadwal  dan  agenda musrenbang,  memperisapkan  bahan  dan  materi  musrenbang,  mengumumkan  secara  terbuka tentang  jadwal,  agenda  dan  tempat  musrenbang  dan  melakukan  musyawarah/rembug  dusun RW. Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Sape diwakilkan  pada  tokoh  masyarakat.  Berdasarkan  daftar  hadir  dalam  kegiatan  musrenbang Kecamatan  Sape,  keaktifan  masyarakat  dalam  penelitian  ini  hadir  dan  aktif.  Partisipasi masyarakat  hadir  dan  aktif  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Geddesian sebagaimana  dikutip  oleh  Soemarmo  (2005)  yaitu  adanya  partisipasi  masyarakat  yang optimal  dalam  perencanaan  diharapkan  dapat  membangun  rasa  pemilikan  yang  kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Soemadi Rekso Putranto
(1992) dalam teori peningkatan peran serta masyarakat juga mengemukakan pernyataan yang mendukung  aktifnya  peran  masyarakat  khususnya  ikut  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan,  yaitu  dalam  kegiatan  pembangunan  hendaknya  masyarakat  tidak  dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Hal penting  lainnya  yaitu  masyarakat  dapat  menikmati  hasil  pembangunan  secara  proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing (Raharjo, 2012).
Partisipasi  masyarakat  Kecamatan  Sape  yaitu  dalam  bentuk  menyusun  jadwal  dan agenda  musrenbang;  mempersiapkan  bahan  dan  materi  musrenbang;  mengumumkan  secara terbuka  tentang  jadwal,  agenda,  dan  tempat  musrenbang;  dan  melakukan  musyawarah. Keikutsertaan  masyarakat  sejak  awal  persiapan  musrenbang  yaitu  sesuai  dengan  teori partisipasi masyarakat  yang  dikemukakan  oleh  Robert  sebagaimana  dikutip  oleh  Soemarmo (2005)  yaitu  pada  dasarnya  sangat  diperlukan  sejak  awal  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  tahapan  perencanaan pembangunan di daerah tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan  pembangunan  adalah  baik.  Masyarakat  secara  mandiri  dapat  merumuskan permasalahan  yang  dihadapi  dan  menyusun  program  usulan  kegiatan  untuk  menyelesaikan permasalahan tersebut (Rahayuningsih & Arbayah, 2021).
Fenomena  yang  terjadi  terdapat  kesesuaian  dengan  teori  Good  Governance (kepemerintahan  yang  baik)  yang  dikemukakan  oleh  Bob  Sugeng  Hadiwinata  sebagaimana dikutip oleh Santosa (2009) bahwa asumsi dasar good governance harus menciptakan sinergi antara  sektor  pemerintah  yaitu  sebagai  lembaga  yang  menyediakan  perangkat  aturan  dan kebijakan,  dan  sektor  masyarakat  yang  memiliki  aktifitas  swadaya  guna  mengembangkan produktivitas  ekonomi,  efektivitas,  dan  efisiensi.  Perangkat  Kecamatan  Sape  menjamin semua  pihak,  tanpa  terkecuali  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan pembangunan  yaitu  kegiatan  musrenbang  kecamatan  tanpa  ada  satu  pihak  yang dikesampingkan.  Kesesuaian  hasil  penelitian  dengan  Konsep  teori  good  governance  ini merupakan implementasi dari terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dan selnjutnya conyers  (1992:  154-155)  mengemukakan  adanya  tiga  alasan  utama  mengapa  partispasi masyarakat  dalam  identifikasi  masalah  mempunyai  sifat  yang  sangat  penting  ( Participasi Pemb , n.d.).
Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,  kebutuhan  dan  sikap  masyarakat  setempat,  yang  tanpa  kehadirannya  program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan mempercayai proyek  atau  program  pembangunan  jika  merasa  dilibatkan  dalam  proses  atau  program pembangunan,  karena  mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk  beluk  proyek  tersebut  dan  akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, kepercayaan semacam ini adalah penting khusunya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. ketiga, bahwa alasan yang  mendorong  adanya  partispasi  umum  dibanyak  negara  karena  timbul  anggapan  bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Secara konseptual tujuan dari kegiatan mengindetifikasi permasalahn adalah agar tertanam suatu pemahaman dan meningkatkan kesadaran dari warga masyarakat. karena Perangkat  Kecamatan  Sape  selaku  sektor  pemerintah  di  daerah  tersebut  telah  mampu melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pendekatan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat.
Partisipasi masyarakat di Kecamatan Sape juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh  Arnstein  (1969)  yaitu  dalam  teori  tingkat  partisipasi  masyarakat,  dibagi  dalam  8 (delapan),  (1)  manipulation  (manipulasi)  (2)  theraphy  (terapi/penyembuhan),  (3)  informing (informasi),  (4)  consultation  (konsultasi),  (5)  placation  (penentraman/perujukan),  (6) partnership  (kerjasama),  (7)  delegated  power  (pelimpahan  kekuasaan),  (8)  citizen  control (kontrol masyarakat). Tingkat partisipasi masyarakat dari hasil penelitian di Kecamatan Sape
tercapai  pada  tahap  ke  5  (lima)  yaitu  placation  (penentraman/perujukan),  yaitu  partisipasi masyarakat telah terjadi namun belum dapat dipastikan apakah aspirasi mereka akan diterima atau  tidak  oleh  pemerintah  karena  proses  perencanaan  masih  terus  berjalan  sampai  pada proses penganggaran dan masih memungkinkan adanya keputusan dari pihak yang berkuasa. Pada tingkat ini masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam forum musrenbang meskipun pengambilan keputusan dalam beberapa hal masih tetap ditentukan  oleh  pihak  yang  memiliki  kekuasaan.  Meski  demikian,  masyarakat  kecamatan Sape aktif dalam memberikan aspirasi yang berupa ide, informasi, saran, kritik serta penilaian pada  usulan  program  kegiatan  yang  akan  menjadi  pembahasan  pada  kegitan  musrenbang (Abadi, 2017).

## Faktor  Pendukung  dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Musrenbang  Kecamatan  Sape  Peran Perangkat Kecamatan Sape
Dalam  kegiatan  musrenbang  peran  perangkat  Kecamatan  Sape  yang  tergabung  dalam tim pelaksana kegiatan musrenbang memberikan dukungan nyata untuk kegiatan murenbang kecamatan.  Dukungan  nyata  yang  diberikan  yaitu  dalam  menghimpun  usulan  program  dan kegiatan  masyarakat  ke  dalam  sistem  online  yaitu  Sistem  Informasi  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (SIPPD).  Hal  ini  membuktikan  adanya  suatu  birokrasi  yang  telah tanggap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dalam et al., 2019).
Sesuai dengan konsep teori Good Governance yang dikemukakan oleh Santosa (2009) bahwa tidak mudahnya untuk menuju sistem manajemen pelayanan yang prima, tetapi harus terencana  kearah  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  manajemen  sektor  publik dalam  rangka  mencapai  pelayanan  yang  tinggi,  seperti  ketepatan  waktu  (delivery  on  time), keunggulan  mutu  produk  (high  quality  of  products),  pengurangan  biaya  pelayanan  (cost reduction),  serta  perlakuan  yang  semakin  menempatkan  masyarakat  sebagai  pihak  yang memiliki martabat dan kedaulatan.
Hasil  kegiatan  musrenbang  yang  diinput  ke  dalam  program  online  SIPPD  merupakan salah satu kegiatan penghematan atau efisiensi dalam penggunaan kertas. Selain penghematan kertas  juga  ketepatan  pelayanan  dalam  waktu,  tidak  memperlukan  waktu  yang  lama  untuk menginput  hasil  musrenbang  yang  kemudian  ditindak  lanjuti  oleh  Kabupaten  Bima  guna kepentingan musrenbang Kabupaten.

## Semangat Masyarakat untuk Kemajuan Pembangunan di Kecamatan Sape
Masyarakat  Kecamatan  Sape  memiliki  semangat  dalam  melaksanakan  perencanaan pembangunan.  Masyarakat  antusias  mempersiapkan  kegiatan  musrenbang  kecamatan. Antusias masyarakat mulai dari mempersiapkan usulan program kegiatan hingga pelaksanaan musrenbang  itu  sendiri.  Fenomena  ini  sesuai  dengan  teori  Good  Governance  yang dikemukakan  oleh  Bob  Sugeng  Hadiwinata  sebagaimana  dikutin  Santosa  (2009)  bahwa adanya  sinergi  antara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Masyarakat  memiliki  peran  dalam merencanakan  pembangunan  di  daerah  mereka.  Conyers  (1994)  dalam  teori  partisipasi masyarakat,  juga  mengungkapkan  bahwa  pentingnya  peran  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  yaitu  masyarakat  akan  memiliki  rasa  percaya  akan  program  kegiatan pembangunan  bila  mereka  dilibatkan  dalam  proses  persiapan  dan  perencanaan  sehingga pelaksanaannya. Masyarakat akan lebih mengerti kondisi program dan kegiatan dan memiliki rasa memiliki (sense of belonging) atas program dan kegitan tersebut.
Pengertian lain menurut para ahli, pembangunan memberikan berbagai macam definisi tentang  pembangunan,  namun  secara  umum  ada  suatu  kesepakatan  bahwa  pembangunan merupakan  proses  untuk  melakukan  perubahan.  Siagian  (1994)  memberikan  pengertian tentang  bagaimana  pembangunan  sebagai  “Suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan
dan  perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation building)”, adapun Ginanjar  Kartasasmita  (1997)  memberikan  pengertian  yang  lebih  sederhana  tentang pembangunan yaitu: “Suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan  secara  terecana.  Selain  hal  tersebut,  dengan  antusias  yang  dimiliki  oleh masyarakat kecamatan  Sape,  maka  masyarakat  merasakan  hak  demokrasinya  karena  terlibat  dalam pembangunan  untuk  mereka  sendiri.  Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam  kegiatan Musrenbang  kecamatan  tersebut  juga  didukung  oleh  akses  menuju  tempat  terselenggaranya kegiatan musrenbang sangat mudah untuk ditempuh masyarakat, oleh karena itu masyarakat menyebut  ini  bisa  dikatakan  faktor  pendukung  bagi  mereka,  karena  dengan  mudahannya akses menuju tempat kegiatan musrenbang.

## Faktor  penghambat  dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Musrenbang  Kecamatan  Sape Banyaknya  keinginan  masyarakat  yang  tidak  dapat  direalisasikan  pada  tahun anggaran 2021.
Pada  proses  musrenbang  di  kecamatan  Sape  tahun  2021  dalam  perencanaan pembangunan  daerah  banyaknya  keinginan  dari  berbagai  pihak  yang  harus  dipenuhi  pada tahun  anggaran  2022  sedangkan  sumber  dana  pembanguan  daerah  masih  terbatas,  dengan keterbatasan dana tersebut masyarakat di sini harus memahami dengan kondisi anggaran yang ada  pada  kecamatan  Sape,  karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pendanaan  merupakan  hal yang  harus  ada  pada  proses  kegiatan.  Dapat  dikatakan  fenomena  ini  merupakan  faktor penghambat  dalam  pembangunan  daerah  karena  keterbatasannya  dana  anggaran. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegitatan musrenbang menyebabkan pelaksanaan musrenbang  tidak  memberikan  kesempatan  untuk  masyarakat  terlibat  lebih  jauh  terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan yang disampaikan Bob sugeng Hadiwinata sebagai mana dikutip santosa (2009:130), asusmsi dasar good governance haruslah  menciptakan  sinergi  antara  sektor  pemerintah  (menyediakan  perangkat  aturan  dan kebijakan),  dan  sektor  civil  society  (aktivitas  swadaya  guna  mengembangkan  produktivitas, ekonomi,  efektivitas,  dan  efesiensi).  Syarat  bagi  terciptanya  Good  Govermance  yang merupakan  prinsip  dasar,  meliputi  partisipatoris,  rule  of  law  (penegakan  hukum), transparansi, responsivess (daya tanggap), konsensus, persamaan hak efektivitasdan efesiensi, dan akuntanbilitas.
Partisipatoris:  setiap  pembuatan  peraturan  dan  kebijakan  selalu  melibatkan  unsur masyarakat  (melalui  wakil-wakilnya).  Rule  of  law;  harus  ada  perangkat  hukum  yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.  Transparansi;  adannya  ruang  kebebasan  untuk  memperoleh  informasi  publik  bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dan  informasi  yang  terbuka  untuk  publik.  Responsiveness;  lembaga  publik  harus  mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “Basic needs” (kebutuhan dasar) dan (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya). Konsensus; jika ada  perbedaan  kepentingan  yang  mendasar  didalam  masyarakat,  penyekesaian  harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus. Persamaan hak pemerintah harus menjamin  bahwa  semua  pihak,  tanpa  terkecuali  dilibatkan  didalam  proses  politik  tanpa  ada satu  pihak  pun  yang  dikesampingkan.  Efektivias  dan  efesiensi;  pemerintah  harus  efektif (absah)  dan  efesien  dalam  memproduksi  output  berupa  aturan,  kebijakan  pengelolaan keuangan  negara,  Dll.  Akuntanbilitas;  suatu  perwujudan  kewajiban  dari  suatu  instansi pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan misinya  implemnentasi  akuntanbilitas  dilakiukan  melalui  pendekatan  strategis,  yang  akan mengakomodasi  perubahan-  perubahan  cepat  yang  terjadi  pada  organisasi  dan  secepatnya menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  tersebut,  sebagai  antisipasi  terhadap  tuntunan  pihak

## pihak yang berkepentingan.

## Kecamatan bijak dalam memilih usulan yang harus diprioritaskan
Dalam program prioritas daerah, kecamatan Sape selektif dalam memilih usulan- usulan mana  saja  yang  harus  dilaksanakan  terlebih  dahulu  dan  usulan  mana  saja  bisa  ditunda. Banyaknya usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di kecamatan Sape, maka  pemerintah  memprioritaskan  program  sesuai  dengan  visi  misi  kegiatan  yang  sesuai dengan  program  prioritas  daerah,  dan  diharapkan  pula  masyarakat  dapat  memahami pengambilan keputusan tersebut. Adanya usulan yang belum diakomodir oleh pemerintah dan terhalang  keterbatasan  anggaran  dana  yang  ada,  maka  pemerintah  kecamatan  Sape menindaklanjuti  usulan  masyarakat  pada  tahun  anggaran  yang  akan  datang.  Hal  tersebut sesuai  dengan  teori  yang  dikemukan  oleh  Tjokrowinoto  (1999:35)  yaitu teori  pembangunan yang  terdapat  3  azaz  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  diantaranya:  (1)  azas  pembangunan integral, (2) azas kekuatansendiri, (3) azas pemufakatan bersama.
Azas  pembangunan  integral  ialah  pembangunan  yang  seimbang  dari  semua  segi masyarakat  desa,  diharapkan  mampu  untuk  melaksanakan  usulan  program  kegiatan  dari masyarakat  terutama  usulan  program  kegiatan  yang  sesuai  dengan  visi  misi  kepala  daerah pada  saat  itu,  dan apabila terdapat  usulan  program  kegiatan  yang  belum  dapat  dilaksanakan dalam  waktu  dekat,  maka  diharapkan  dapat  terselenggara  pada  tahun  yang  akan  datang. Sehingga  keinginan  masyarakat  dan  keinginan  pemerintah  setempat  dapat  terealisasikan meskipun  dalam  waktu  yang tidak  bersamaan.  Azas  kekuatan  sendiri  adalah  tiap-tiap  usaha pertama-tama  harus  berdasarkan  kekuatan  sendiri,  dalam  azas  tersebut  pemerintah  Sape diwajibkan  untuk  mampu  melaksanakan  usulan  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan kemampuan  daerah  setempat.  Azas  yang  terakhir  yaitu  azas  pemufakatan  bersama  ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.
Ketiga  azas  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  terdahulu  menerangkan  bahwa  hasil keputusan  usulan  program  dan  kegiatan  tidak  dapat  hanya  berdasarkan  keinginan  dari pemerintah  saja,  tetapi  juga  keputusan  visi  misi  daerah  utamanya  yang  digunakan  sebagai pedoman  pengambilan  keputusan  dalam memilih  usulan  program  dan  kegiatan  harus  sesuai juga  dengan  kebutuhan  yang  terdapat  pada  masyarakat.  Pentingnya  pembangunan  dalam Kecamatan  Sape  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Todaro  (2000)  melalui pembangunan dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efesien dan efektif serta dapat  memberi  hasil  yang  optimal  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia  dan mengembangkan  potensi  yang  ada.  Pembangunan  diartikan  sebagai  suatu  proses multidimensional  yang  meliputi  perubahan  dalam  struktur  sosial,  perubahan  dalam  sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembangaan nasional. Selain itu, pembangunan di Kecamatan  Sape  tentunya  juga  meliputi  perubahan  dalam  tingkat  pertumbuhan  ekonomi, pengurangan  ketimpangan  pendapatan  nasioanl  dalam  pemeberantasan  kemiskinan.  Guna mencapai  sasaran  yang  diinginkan  dalam  pembangunan,  maka  pembangunan  suatu  negara dapat  diarahkan  pada  tiga  hal  pokok,  yaitu  meningkatkan  ketersediaan  dan  distribusi kebuthan  pokok  bagi  masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  dan meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  mengakses  baik  kegiatan  ekonomi  serta kegiatan sosial dalam kehidupan.

## Kesimpulan
Proses  pelaksanaan  Musrenbang  di  Kecamatan  Sape  telah  dijalankan  sesuai  dengan peraturan  perundangan,  mencerminkan  komitmen  nyata  pemerintah  kecamatan  dalam
menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  mereka.  Ini  tercermin  dari  tingkat  realisasi  yang signifikan  dari  usulan  program  dalam  Musrenbang  kecamatan.  Partisipasi  aktif  masyarakat dalam Musrenbang menandakan inklusivitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Meski  demikian,  keputusan  akhir  tetap  ditentukan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  program prioritas daerah, sementara usulan yang belum terealisasi akan dipertimbangkan untuk tahun berikutnya.  Peran  perangkat  kecamatan  dalam  menyediakan  fasilitas  seperti  sistem  online, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), menunjukkan adaptasi birokrasi terhadap kemajuan teknologi. Semangat masyarakat untuk kemajuan pembangunan, didukung  oleh  akses  transportasi  yang  memadai,  membantu  mewujudkan  aspirasi pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Pada Musrenbang tahun 2011, banyak keinginan  masyarakat  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  alokasi  dana  terbatas,  menuntut pemahaman akan keterbatasan anggaran. Prioritas program disesuaikan dengan visi dan misi kepala  daerah,  meskipun  pergantian  kepala  daerah  dapat  mengakibatkan  perubahan  dalam formulasi  program  kegiatan.  Keseluruhan,  Musrenbang  di  Kecamatan  Sape  merupakan platform  partisipatif  yang  penting  dalam  merencanakan  pembangunan,  dengan  perangkat yang  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat,  serta  beradaptasi  dengan perubahan konteks politik dan sumber daya yang tersedia.

## BIBLIOGRAFI
Abadi,  A.  M.  dan  P.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan Kanyuara. Jurnal Politik Profetik , 5 (2).
Agustin, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. Jurnal Mahasiswa Unesa , 4 (1), 1–14.
Andreeyan,  R.  (2014).  Studi  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Di Kelurahan  Sambutan  Kecamatan  Sambutan  Kota  Samarinda. eJournal  Administrasi Negara , 2 (4), 1940.
Azhar,  F.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  ( MUSRENBANG  )  di  Kelurahan  Pegirian  Kecamatan  Semampir  Kota  Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik , 3 (2), 63–70. Dalam, T., Rencana, M., Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2019). Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan . February . Fadil,    fathurrahman.  (2013).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Di  Kelurahan  Kotabaru  Tengah. Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan Lokal , II (8), 287–294.
Febriansyah,  P.  S.,  Aromatika,  D.,  &  Koeswara,  H.  (2023).  Societas:  Jurnal  Ilmu Administrasi dan Sosial. Ilmu Administrasi dan Sosial , 12 (1), 42–50.
Firmansyah,  F.,  Budiman,  A.,  Adilansyah,  A.,  Muhamadong,  M.,  &  Nur,  M.  (2023). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrembang)  Desa. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan) , 7 (1),  11–21. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502
Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  Di  Nagari  Sungai  Nanam  Kabupaten  Solok. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 1 (3), 109–120.
https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.73
Henri,  I.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Musrenbang  Di  Kabupaten Subang.
Sawala : Jurnal Administrasi Negara , 8 (1), 30–57. https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338
Lasa, L., & Kaja, K. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. FOKUS :  Publikasi  Ilmiah  untuk  Mahasiswa,  Staf  Pengajar  dan  Alumni  Universitas Kapuas Sintang , 20 (2), 301–312. https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.638
Ma’rif,  S.,  Nugroho,  P.,  &  Wijayanti,  L.  (2010).  Evaluasi  Efektivitas  Pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (MUSRENBANG)  Kota  Semarang. Riptek , 4 (11), 53–62.
Mustanir,  A.,  &  Darmiah,  D.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dan  Partisipasi Masyarat  Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Teteaji  Kecamatan  Tellu  Limpoe  Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik , 4 (2), 225–238.
Participasi Pemb . (n.d.). Raharjo,  S.  B.  (2012).  Jurnal  P.  In Jurnal  Penelitian  Dan  Evaluasi  Pendidikan (Vol.  2, Nomor 16, hal. 246–267).
Rahayuningsih,  P.,  &  Arbayah,  S.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten  Tabalong. Jurnal  Adiminstrasi  Publik  &  Administrasi  Bisnis  (JAPB) , 4 (2), 1114–1129.
Sapri1), Ahmad Mustanir2), Monalisa Ibrahim3), Andi Astinah Adnan4), W. (2019). Peranan Camat  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Di
Kecamatan  Enrekang  Kabupaten  Enrekang. MODERAT:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 33–48.
Tahulending,  R.,  Kaunang,  M.,  &  Sumampow,  I.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pelaksanaan  Musyawarah  Pembangunan  (Musrembang)  Di  Desa  Sonsilo  Kecamatan Likupang Barat. EKsekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 1–11.
Tambaip,  B.,  Moento,  P.  A.,  &  Tjilen,  A.  P.  (2023).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan. Societas :  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan Sosial , 12 (1), 121–128. https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5096
Uceng,  A.,  Erfina,  E.,  Mustanir,  A.,  &  Sukri,  S.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Di  Desa  Betao  Riase  Kecamatan  Pitu  Riawa Kabupaten  Sidenreng  Rappang. MODERAT:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 5 (2), 18–32.

## Copyright holder:
Firmansyah, Arif Budiman, Firliah Rizkiani (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)