## STAKEHOLDER GOVERNANCE STRATEGY IN THE FORMULATION OF THE EXCLUSION POLICY OF LOCATED INDUSTRIAL COMPANIES IN THE INDUSTRIAL PARK

## Winardi
Direktorat Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian Jakarta E-mail: winzain82@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  formulate  a  stakeholder  management  strategy  that  has  a  major  influence  in decision making on the determination of exclusion policies for industrial companies located within industrial  estates.  The  stakeholder  analysis  method  used  is  MACTOR  (Matrix  of  Alliances  and Conflicts:  Tactics,  Objectives  and  Recommendations).  The  results  of  the  analysis  show  that coordination  and  synergy between  stakeholders  have  not  been  effectively  implemented  due  to the pattern of convergence and divergence among stakeholders which tends to be divided into 2 (two) groups.  To  reduce  divergence  between  stakeholders,  the  role  of  key  legislators  needs  to  be improved so that the regulation can be issued soon.
Keywords: Industry, Industrial Estate, Stakeholder, Collaboration

## STRATEGI PENGELOLAAN STAKEHOLDER DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGECUALIAN PERUSAHAAN INDUSTRI BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  perumusuan  strategi  pengelolaan  stakeholder  yang mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan pada penetapan kebijakan pengecualian perusahaan  industri  berlokasi  di  dalam  kawasan  industri.  Metode  analisis  stakeholder  yang digunakan  adalah  MACTOR  ( Matrix  of  Alliances  and  Conflicts:  Tactics,  Objectives  and Recommendations ).  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  koordinasi  dan  sinergi  antar  stakeholder belum  terlaksana  dengan  efektif  yang  disebabkan  oleh  adanya  pola  konvergensi  dan  divergensi antar stakeholder yang cenderung terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Untuk mengurangi divergensi antar stakeholder maka peran stakeholder kunci perlu lebih ditingkatkan sehingga regulasi tersebut dapat segera diterbitkan.
Kata Kunci: Industri, Kawasan Industri, Stakeholder, Kolaborasi

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  2009  perusahaan  industri baru  diwajibkan  berlokasi  di  dalam  kawasan industri sehingga permintaan terhadap lahan/kavling  di  kawasan  industri  meningkat signifikan.  Kebijakan  kewajiban  berlokasi  di kawasan industri tersebut diatur dalam Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2009 tentang Kawasan Industri. PP tersebut diperkuat lagi  pada  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2015 Tentang Perindustrian dan peraturan turunannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
Penetapan kebijakan kewajiban berlokasi  di  kawasan  industri  tersebut  didasari pada  besarnya  keutungan-keuntungan  yang akan  diperoleh  perusahaan  industri  apabila berlokasi  di  kawasan  industri.  Keuntungan berlokasi di dalam kawasan industri antara lain akan  meningkatkan  efisiensi  bagi  perusahaan industri,  memudahkan  dalam  pengaturan  tata ruang  dan  pengawasan  lingkungan  bagi pemerintah, serta akan menciptakan
keuntungan-keuntungan aglomerasi yang terbentuk.
Keuntungan  berlokasi  di  kawasan industri  ini  belum  sepenuhnya  diketahui  oleh para calon investor industri pengolahan, bahkan sebaliknya sebagian calon investor beranggapan bahwa  berlokasi  di  kawasan  industri  itu membutuhkan  investasi  yang  lebih  besar dibandingkan  berlokasi  di  luar  kawasan industri. Oleh karena itu, sampai saat ini jumlah perusahaan  industri  yang  berlokasi  di  luar kawasan industri jauh lebih banyak dibandingkan yang berlokasi di dalam kawasan industri.  Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan bahwa dari jumlah industri besar dan sedang di Indonesia  sebanyak  23.122  industri,  hanya 25,28  persen  atau  5.845  industri  besar  dan sedang  yang  berlokasi  di  dalam  kawasan industri, sedangkan selebihnya sebanyak 17.277 industri  besar  dan  sedang  atau  74,72  persen masih  berlokasi  di  luar  kawasan  industri.
Tabel 1 Lokasi Industri Besar Sedang Menurut Wilayah Tahun 2016
Wilayah Lokasi Industri Besar Sedang Dalam Kawasan Industri Luar Kawasan Industri Sumatera 349 2.053 Jawa 5.249 13.952 Bali - 340 Nusa Tenggara - 171 Kalimantan 3 379 Sulawesi 244 305 Maluku - 36 Papua - 41 Jumlah 5.845 17.277 Persentase 25,28 74,72 Sumber: Direktori Kawasan Industri, Kemenperin 2016 Berdasarkan kondisi penyebaran perusahaan industri berdasarkan lokasi di dalam dan  di  luar  kawasan  industri  tersebut,  maka pada  UU  No.  3  Tahun  2014  tentang Perindustrian  dan  PP  No.  142  Tahun  2015 tentang  Kawasan  Industri  terdapat  pengaturan pengecualian  perusahaan  industri  berlokasi  di kawasan  industri  sehingga  memungkinkan
perusahaan industri baru dapat berlokasi di luar kawasan  industri.  Pengecualian  tersebut,  yaitu: (1) Perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang  belum  memiliki  kawasan  industri  atau telah  memiliki  kawasan  industri  tetapi  seluruh kavling  industri  dalam  kawasan  industrinya telah  habis;  (2)  Industri  kecil  dan  industri
menengah  yang  tidak  berpotensi  menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan (3) Industri yang menggunakan bahan baku  khusus  dan/atau  proses  produksinya memerlukan lokasi khusus.
Namun  demikian,  peraturan  turunan berupa  Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria (NSPK) yang dibutuhkan oleh instansi penerbit izin baik di pusat maupun di daerah sampai saat ini belum ditetapkan sehingga kondisi ini dapat berpotensi  menghambat  masuknya  investasi baru  di  sektor  industri  pengolahan.  Salah  satu faktor penyebab lambatnya penetapan kebijakan tersebut  adalah  adanya  kepentingan  beberapa stakeholder  yang  belum  sama.  Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  analisis  stakeholder  dalam rangka  melakukan  identifikasi  lembaga  atau organisasi  yang  mempunyai  pengaruh  besar dalam  pengambilan  keputusan  pada  penetapan kebijakan  pengecualian  perusahaan  industri berlokasi di dalam kawasan industri.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Kawasan Industri
Kawasan industri merupakan suatu kawasan yang  terdiri  dari  ketersediaan  lahan  dan berbagai  fasilitas  dan  berdiri  beberapa  industri manufaktur  dan  jasa  serta  dikelola  oleh pengelola  kawasan  industri.  Menurut  Mulyadi (2012)  bahwa  kawasan  industri  merupakan sarana  untuk  mengembangkan  industri  yang memberikan  kemudahan  dan  daya  tarik  bagi investasi  dengan  pendekatan  konsep  efisiensi, tata  ruang  dan  lingkungan  hidup.    Demikian pula, Bredo dalam Rodriguez dan Hardy (2014) bahwa  kawasan  industri  merupakan  kawasan yang terdiri dari sebidang lahan yang dibangun infrastruktur dasar dan penunjang serta dikelola oleh suatu perusahaan.
Sementara itu, regulasi di Indonesia menjelaskan  istilah  kawasan  industri  pada Undang-Undang  No.  3  Tahun  2014  tentang Perindustrian  dan  Peraturan  Pemerintah  No. 142  Tahun  2015  tentang  Kawasan  Industri. Berdasarkan  regulasi  tersebut  kawasan  industri merupakan    kawasan  tempat  pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan  prasarana  penunjang  yang  dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
Kawasan  Industri  dibangun  dalam  rangka mendorong  peningkatan  kinerja  sektor  industri khususnya  bagi  perusahaan  industri  yang berlokasi di dalam kawasan industri. Perusahaan  industri  yang  berlokasi  di  dalam kawasan  industri  secara  teroritis  memberikan keuntungan  yang  sangat  signifikan  berupa diperolehnya  tingkat  efisiensi  produksi  dan menjadi  daya  tarik  sektor  lain  untuk  berlokasi di  kawasan  industri  (Winardi  dan  Kustanto, 2018).  Menurut  UNIDO  (2012)  bahwa  tujuan pembangunan kawasan industri antara lain: a. Meminimalkan  eksternalitas  negatif  seperti pencemaran lingkungan
b. Mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan lapangan kerja
c. Menarik investasi
d. Memacu perkembangan sektor industri
Kawasan  industri  merupakan  unsur  utama dalam pengembangan wilayah pusat pertumbuhan  industri  pada  suatu  daerah. Menurut  Isard  (Sjafrizal,  2012)  industri  yang berlokasi di dalam kawasan industri pada pusat pertumbuhan  industri  maka  akan  memperoleh keuntungan  lokalisasi,  yaitu  keuntungan  dalam bentuk  penghematan  biaya  transportasi,  baik untuk bahan baku maupun hasil produksi, yang timbul  karena  berlokasi  secara  terkonsentrasi dengan  perusahaan  terkait  lainnya  dalam sebuah pusat pertumbuhan.
Keuntungan  eksternal  ini  selanjutnya  akan menjadi  faktor  pendorong  pengembangan produksi dan sekaligus menjadi daya tarik yang cukup besar bagi industri lain untuk masuk dan berlokasi dalam pusat pertumbuhan industri. Di samping  itu,  juga  akan  timbul  keuntungan urbanisasi,  yaitu    keuntungan  yang  muncul karena penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan  secara  bersama  seperti  listrik, pergudangan,  telepon,  air  minum  dan  utilitas yang menunjang kegiatan operasi perusahaan.
Penggunaan  fasilitas  bersama  akan  dapat menurunkan  biaya  karena  dapat  ditanggung secara  bersama.  Keuntungan  eksternal  ini  juga akan  dapat  mengembangkan  kegiatan  produksi bagi  kegiatan  ekonomi  yang  telah  berada  di dalam  pusat  dan  sekaligus  juga  menimbulkan daya  tarik  bagi  kegiatan  ekonomi  lain  untuk masuk  berlokasi  dalam  pusat  pertumbuhan tersebut.  Menurut  Winardi,  et.al.  (2017),
industri  manufaktur  yang  berlokasi  di  kawasan industri akan memberikan nilai efek pengganda terhadap pendapatan faktor produksi modal dan tenaga  kerja  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan  industri  manufaktur  di  luar  kawasan industri  sehingga  perusahaan  industri  yang berlokasi di kawasan industri akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, seperti meningkatkan  produktifitas  perusahaan  dan menikmati manfaat dengan terciptanya aglomerasi ekonomi.

## 2. Analisis Stakeholder
Beberapa pengertian stakeholder diantaranya menurut  Reed  et  al.  (2009)  bahwa  stakeholder merupakan semua individu atau organisasi yang mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  suatu keputusan  atau  tindakan.  Sedangkan  menurut Fairuza  (2017)  bahwa  stakeholder  adalah individu  dan/atau  kelompok  yang  memiliki keterkaitan dan  dapat dipengaruhi serta mempengaruhi kebijakan dan tujuan organisasi. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  stakeholder pada  hakekatnya  suatu  kumpulan  individu  atau organisasi  yang  memiliki  kepentingan  terhadap suatu permasalahan atau kebijakan.
Adapun  pengertian  analisis  stakeholder adalah  analisis  yang  dimulai  dari  pengumpulan data dan informasi kemudian dilakukan analisis kualitatif terhadap berbagai kepentingan stakeholder  pada  suatu  kebijakan.  Analisis stakeholder  dapat  dilakukan  dengan  tahapan yaitu:  identifikasi  stakeholder,  pengelompokan dan  pengkategorian  stakeholder,  dan  analisis tingkat hubungan antar stakeholder (Reed et.al., 2009).
Analisis stakeholder sangat penting dilakukan  untuk  mempercepat  penyusunan suatu regulasi. Menurut Aaltonen (2011) bahwa analisis  stakeholder  merupakan  bagian  penting dari  manajemen  stakeholder  pada  suatu organisasi.  Oleh  karena  itu,  stakeholder  harus dilibatkan sejak awal dalam analisis stakeholder dan pengambilan keputusan.

## 3. Kolaborasi
Salah  satu  aktivitas  dalam  mengelola berbagai kepentingan stakeholder adalah melakukan  kolaborasi  dan  koordinasi  dengan setiap  stakeholder  yang  terlibat  dalam  suatu
perumusan kebijakan. Kolaborasi tersebut dapat dikatakan  sebagai  wujud    interaksi  sosial  yang terjadi antar stakeholder dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan merupakan faktor kunci untuk melakukan  kolaborasi  yang  sukses  (Kaats  dan Opheij,  2014).  Oleh  karena  itu,  tujuan kolaborasi  perlu  dikomunikasikan  kepada semua stakeholder (Patel et al., 2012).
Kolaborasi sangat dibutuhkan dalam perumusan  kebijakan  dan  melibatkan  banyak stakeholder. Strategi untuk mengatasi kompleksitas perumusan kebijakan yang melibatkan  interaksi  stakeholder  yang  rumit adalah  melalui  kolaborasi  (Barber  dan  Goold 2014, dan Woodland dan Hutton, 2012).
Kolaborasi perlu direncanakan sebaik mungkin  agar  dapat  berjalan  efektif.  Menurut Laavesque (2012)
bahwa kolaborasi membutuhkan perencanaan yang matang, cermat  dan  harus  sesuai  dengan  tujuan.  Selain perencanaan  yang  baik  juga  diperlukan  adanya saling percaya antar stakeholder dalam berkolaborasi.  Sikap  saling  percaya  tersebut merupakan  syarat  mendasar  dari  kolaborasi yang  efektif (Sanchez,  2012  dan  Roberts et.al ., 2016).
Pada pelaksanaan kolaborasi dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Berdasarkan hasil penelitian  (Majchrzak et.al., 2015) bahwa faktor-faktor  yang  berpotensi  mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi secara umum antara lain perubahan  kebijakan,  perubahan  pasar,  kondisi perekonomian dan perubahan teknologi.
Pelaksanan  kolaborasi  stakeholder  dengan efektif akan meningkatkan percepatan perumusan  suatu  kebijakan.  Kolaborasi  yang efektif akan mendorong masing-masing stakeholder  untuk  membangun  kesepakatan, komitmen dan tanggung jawab dalam pencapaian  tujuan.  Menurut  Miller  dan  Katz, (2014)  bahwa  kolaborasi  yang  efektif  akan meningkatkan  inovasi  produk  dan  kualitas pelayanan.

## 4. Analisis MACTOR
Salah  satu  alat  analisis  prospektif  adalah MACTOR  ( Matrix  of  Alliances  and  Conflicts: Tactics,  Objectives  and  Recommendations ) yang  dikembangkan  oleh  Michel  Godet.
Metode MACTOR pada awalnya
dikembangkan  untuk  menyempurnakan  metode peramalan  berbasis  ekstrapolasi  tradisional,
dimana pada metode tersebut tidak mempertimbangkan  efek  pengganggu  potensial dari para aktor yang terlibat dalam suatu sistem (Godet, 1979).
Menurut Godet (1979) bahwa terdapat enam langkah dalam analisis MACTOR, yaitu:
1. Mencatat  rencana  aktor,  motivasi,  kendala dan alat mencapai tujuan
2. Mengidetifikasi isu strategis dan tujuan 3. Memposisikan aktor dan potensi konvergensi/divergensi
4. Meranking tujuan setiap aktor
5. Mengevaluasi tujuan kekuasaan
6. Mengajukan  pertanyaan  kunci  tentang masa depan (ekspektasi)
Metode  MACTOR  fokus  pada  pergerakan aktor  dan  strategi.  Metode  ini  telah  banyak digunakan  karena  sangat  interaktif,  mudah digunakan  dan  mudah  dilakukan  interpretasi serta intuitif.

## METODE PENELITIAN

## 1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yang  menggabungkan  pendekatan  kuantitatif dan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  Jakarta,  yaitu  di  Direktorat
Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri Kementerian Perindustrian. Penelitian ini  dilaksanakan  selama  3  (tiga)  bulan,  yaitu bulan  Agustus-Oktober  2018.  Tempat  dan waktu penelitian ini dipilih dengan pertimbangan  bahwa  saat  itu  penyusunan kebijakan  pengecualian  perusahaan  industri berlokasi  di  dalam  kawasan  industri  masih dalam tahap finalisasi.

## 2. Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  dikumpulkan  melalui  penyebaran kuesioner  dan  wawancara  mendalam  dengan responden  terpilih,  menggunakan  metode purposive sampling . Sedangkan data sekunder diperoleh  dengan  melakukan  telaah  dokumen peraturan  perundang-undangan  dan  studi
literatur.  Adapun  populasi  dan  responden yang  merupakan  unit  sampel  yang  diberikan kuesioner  dan  wawancara  pada  penelitian  ini sebagai berikut:
a. Populasi: Seluruh Stakeholder yang terlibat  dalam  penyusunan  regulasi,  yaitu semua  stakeholder  pada  9  kelompok stakeholder yang terdiri dari
Kementerian/Lembaga, pelaku usaha,
assosiasi dan masyarakat, yaitu:
1) Direktorat  Jenderal  Pengembangan Perwilayahan  Industri  Kementerian
Perindustrian
2) Direktorat  Jenderal  Teknis  Terkait  di
Lingkungan Kementerian Perindustrian  (Ditjen  Industri  Agro, Ditjen  Industri  Kimia,  Tekstil  dan Aneka, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat  Transportasi,  dan  Elektronika, dan Ditjen IKM) 3) Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian 4) Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)
5) Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP (DPMPTSP)
6) Perusahaan Industri
7) Perusahaan Kawasan Industri
8) Assosiasi Kawasan Industri
9) Masyarakat Stakeholder  yang  merupakan  populasi penelitian  ini  dipilih  karena  merupakan aktor  yang  terlibat  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  serta  aktor  yang akan  merasakan  dampak  dari  penetapan kebijakan pengecualian perusahaan industri  berlokasi  di  dalam  kawasan industri.
b. Sampel:  perwakilan  masing-masing  9 kelompok  stakeholder  dari    Kementerian/ Lembaga,  pelaku  usaha,  assosiasi  dan masyarakat  sebanyak  1  orang  untuk  1 instansi  sehingga  total  sampel  sebanyak  9 responden.

## 3. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  MACTOR ( Matrix  of  Alliances  and  Conflicts:  Tactics, Objectives  and  Recommendations ).  Tahapan
analisis, yaitu (1) identifikasi Stakeholder, (2)
Pengelompokan dan Pengkategorian Stakeholder,  (3)  Strategi  Stakeholder,  dan  (4) Tingkat  Hubungan  Stakeholder.  Adapun kerangka analisis sebagai berikut: HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Identifikasi Stakeholder dan Tujuan
Identifikasi stakeholder dilakukan
dengan  teknik  wawancara  dan  teridentifikasi  9 stakeholder sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian
b. Direktorat  Jenderal  Teknis  Terkait  di Lingkungan  Kementerian  Perindustrian (Ditjen  Industri  Agro,  Ditjen  Industri Kimia,  Tekstil  dan  Aneka,  Ditjen  Industri Logam,  Mesin,  Alat  Transportasi,  dan Elektronika, dan Ditjen IKM)
c. Biro  Hukum  dan  Organisasi  (BHO) Kementerian Perindustrian
d. Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)
e. Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP (DPMPTSP)
f. Perusahaan Industri
g. Perusahaan Kawasan Industri
h. Assosiasi Kawasan Industri
i. Masyarakat
Adapun  tujuan  yang  teridentifkasi  dari para  stakeholder  tersebut  terkait  perumusan kebijakan  pengecualian  perusahaan  industri berlokasi  di  kawasan  industri  adalah  (1) Terciptanya  iklim  usaha  yang  kondusif,  (2) Tewujudnya kemudahan perizinan, (3)
Peningkatan investasi, (4) Tersedianya lapangan kerja, (5) Terwujudnya industri ramah lingkungan,  dan  (6)  Tersedianya  pedoman  tata cara  penerbitan  perizinan  sektor  industri.
Identifikasi Aktor dan Tujuan Matriks Strategi Aktor Matriks Isu dan Tujuan Matriks Aktor dan Tujuan
(MAO) Rangking Tujuan Setiap Aktor (2 MAO)
Evaluasi Power Setiap Aktor (r)
Hasil dan Interpretasi
Posisi Setiap Aktor (3 MAO)
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              7 Vol.4, No. 1, April 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i1.20746, hal. 1-17
Gambar 1. Pengaruh dan Kepentingan Setiap Stakeholder Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Selanjutnya  berdasarkan  matriks  strategi  aktor atau  matriks  pengaruh  langsung  antar  aktor sebagaimana  tergambar  pada  Gambar  1,  maka diperoleh  tingkat  pengaruh  dan  ketergantungan
masing-masing  aktor  pada  Tabel  1  sebagai berikut:
Tabel 1. Tingkat Pengaruh dan Ketergantungan Stakeholder
No. Stakeholder Peran Tingkat Pengaruh Tingkat Ketergantungan Penjelasan 1 Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian  Regulator tingkat Nasional  Implementator  Evaluator Tinggi Tinggi Ditjen PPI merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan, melaksanakan, membina, dan  mengevaluasi  kebijakan di  bidang  pengembangan perwilayahan industri, termasuk  dalam  perumusan kebijakan pengecualian perusahaan industri berlokasi di kawasan industri
2 Direktorat Jenderal Teknis Terkait di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Ditjen Industri Agro, Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Ditjen IKM)  Regulator tingkat Nasional  Evaluator Tinggi Rendah Ditjen Teknis tersebut memiliki kewenangan untuk mengusulkan daftar perusahaan  industri  yang dapat dikecualikan berlokasi di  kawasan  industri,  namun tidak memiliki ketergantungan dengan stakeholder lain dalam mengusulkan daftar perusahaan industri tersebut. 3 Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian  Regulator tingkat Nasional Tinggi Rendah BHO  memiliki  kewenangan untuk memfasilitasi perumusan  dan  penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sarana dan prasarana  industri  termasuk kawasan industri 4 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Implementator Tingkat Nasional Rendah Rendah Salah satu kewenangan BKPM terkait perizinan sektor industri adalah memberikan pelayanan pelayanan perizinan dan fasilitas  penanaman  modal seseui  kewengangan  yang dilimpahkan  dari  Menteri Perindustrian 5 Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP)  Implementator Tingkat Provinsi/Kabu paten/ Kota Rendah Rendah DPMPTSP memiliki kewenangan dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman  modal  sesuai kewenangan yang dilimpahkan  dari  Menteri Perindustrian
6 Perusahaan Industri  Implementator  Penerima Manfaat dari
Kebijakan Rendah Tinggi Perusahaan industri mempunyai  pilihan  dalam menentukan  lokasi  usaha, baik  di  dalam  kawasan industri  maupun  di  luar kawasan industri. Perusahaan industri cenderung  memilih  lokasi industri yang dapat mengurangi  biaya  produksi, misalnya dekat dengan infrastruktur transportasi dan logistik, dan harga lahan yang  relatif  murah.  Namun demikian, kecenderungan perusahaan  industri  tersebut akan dibatasi dengan adanya regulasi  terkait  kewajiban perusahaan industri berlokasi  di  dalam  kawasan industri 7 Perusahaan Kawasan Industri  Implementator  Penerima Manfaat dari Kebijakan Rendah Tinggi Perusahaan kawasan industri merupakan perusahaan yang menyediakan  lahan  industri siap  pakai  dan  bangunan standar yang siap disewakan kepada  para  calon  tenant. Perusahaan kawasan industri  sangat  mendukung adanya  kebijakan  kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri 8 Assosiasi Kawasan Industri  Fasilitator  Advokator
Tinggi Rendah Assosiasi  kawasan  industri dalam  hal  ini  Himpunan Kawasan Industri (HKI) mempunyai  tujuan  untuk memperkuat  peran  kawasan industri  sebagai  alat  untuk industrialisasi dengan mendorong  anggota  untuk menyediakan  lahan  industri yang terencana dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan layanan pendukung  untuk  industri manufaktur. Oleh karena itu, kawasan  industri  bertindak sebagai  insentif  non-fiskal untuk  investasi  asing  dan domestik  langsung  di  sektor manufaktur.  Tidak  hanya dengan  menyediakan  lahan siap  bangun  dan  bangunan pabrik  standar,  tetapi  juga dengan membantu dan melayani proses mendapatkan izin usaha
9 Masyarakat
 Penerima Manfaat dari
Kebijakan Rendah Rendah Masyarakat  yang  tinggal  di sekitar  lokasi  industri  akan menerima  dampak  positif dan negatif terhadap keputusan berlokasi perusahaan industri. Apabila perusahaan industri berlokasi di kawasan industri maka dampak negatif  beroperasinya  suatu industri akan dapan diminimalisir,  tetapi  apabila perusahaan  industri  tersebut berlokasi  di  luar  kawasan industri  maka  kemungkinan terjadinya  dampak  negatif kepada  masyarakat  akan semakin  besar,  khususnya terkait  dengan  pencemaran lingkungan Sumber: Hasil pengolahan penulis

## 2 Pengelompokan  dan  Pengkategorian Stakeholder
Setelah  dilakukan  identifikasi  stakeholder, selanjutnya  dilakukan  pengelompokan  dan pengkategorian  stakeholder  dengan  melakukan pemetaan  pengaruh  dan  kepentingan  antar stakeholder.  Peta  pengaruh  dan  kepentingan stakeholder    disajikan  pada  Gambar  2. Berdasarkan hasil analisis stakeholder diperoleh bahwa  Stakeholder  Kunci  adalah  Ditjen  PPI Kementerian Perindustrian. Ditjen PPI merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh  paling  besar  dalam  perumusan kebijakan  kewajiban  perusahaan  berlokasi  di dalam  kawasan  industri.  Ditjen  PPI  merupakan instansi pembina kawasan industri dan memiliki kewenangan dalam merumuskan, melaksanakan,  membina,  dan  mengevaluasi kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri, termasuk dalam perumusan  kebijakan  pengecualian  perusahaan industri berlokasi di kawasan industri. Sementara itu, masyarakat merupakan stakeholder  yang  mempunyai  pengaruh  paling rendah  karena  tidak  terlibat  langsung  dalam perumusan kebijakan tersebut.
Selanjutnya  stakeholder  yang  termasuk dalam  kategori Context  Setter atau  stakeholder yang mempunyai pengaruh tinggi tetapi tingkat kepentingan  yang  rendah,  yaitu  BHO,  Ditjen Teknis di Lingkungan Kementerian
Perindustrian  dan  HKI.  Hal  ini  didasari  bahwa BHO  hanya  memiliki  kewenangan  untuk memfasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan  peraturan  perundang-undangan  serta pemberian  pertimbangan  hukum  di  bidang sarana dan prasarana industri termasuk kawasan industri, sedangkan Ditjen Teknis di
Lingkungan Kementerian Perindustrian memiliki  kewenangan  untuk  mengusulkan daftar perusahaan industri yang dapat dikecualikan  berlokasi  di  kawasan  industri, namun  tidak  memiliki  ketergantungan  dengan stakeholder  lain  dalam  mengusulkan  daftar perusahaan  industri  tersebut.  Sementara  HKI berperan dalam menyampaikan aspirasi anggota asossiasi  dalam  hal  ini  perusahaan  kawasan industri  kepada  pemerintah  dan  HKI  biasanya selalu  dilibatkan  dalam  pembahasan  rancangan peraturan terkait kawasan industri.
Stakeholder  perusahaan  kawasan  industri dan perusahaan industri merupakan stakeholder yang mempunyai kepentingan yang tinggi tetapi tidak  memiliki  pengaruh  yang  cukup  kuat  atau biasa  disebut  sebagai  stakeholder  yang  secara langsung  terkena  dampak  suatu  kebijakan (subjek).  Kepentingan  perusahaan  industri dalam  hal  ini  lebih  cenderung  kepada kebebasan  berlokasi  dimana  saja  tetapi  tetap sesuai dengan tata ruang atau di dalam kawasan peruntukan industri, atau dengan kata lain tidak harus  mereka  berlokasi  di  dalam  kawasan
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              11 Vol.4, No. 1, April 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i1.20746, hal. 1-17
industri. Sebaliknya perusahaan kawasan industri  mempunyai  kepentingan  agar  semua perusahaan  industri  baru  harus  berlokasi  di dalam kawasan industri, artinya tidak perlu ada peraturan  terkait  pengecualian  perusahaan industri  berlokasi  di  kawasan  industri.  Namun demikian,  kedua  stakeholder  tersebut  tidak dapat  mempengaruhi  secara  langsung  para stakeholder  pengambil  kebijakan  sehingga apapun  keputusan  yang  ditetapkan  terkait kebijakan  pengecualian  perusahaan  industri berlokasi  di  kawasan  industri,  perusahaan kawasan  industri  dan  perusahaan  industri  akan selalu  setuju  dan  harus  patuh  pada  peraturan tersebut.
Stakeholder  BKPM,  DPMPTSP,  dan Masyarakat  merupakan  stakeholder  pendukung dimana  memiliki  tingkat  kepentingan  dan pengaruh  yang  rendah.  BKPM  dan  DPMPTSP merupakan instansi pemerintah sebagai penerbit izin  usaha  industri  yang  diberikan  kewenangan oleh  Menteri  Perindustrian.  Oleh  karena  itu, BKPM  dan  DPMPTSP  memberikan  izin  usaha
berdasarkan  norma,  standar,  prosedur  dan kriteria yang diterbitkan oleh Menteri
Perindustrian. Sedangkan Masyarakat merupakan  stakeholder  yang  tidak  terkena dampak  secara  langsung  dari  adanya  kebijakan ini.
Berdasarkan  Gambar  3  terlihat  bahwa terdapat  4  stakeholder  yang  dominan  dalam memberikan  pengaruh  kepada  stakeholder lainnya  dalam  perumusan  kebijakan  kebijakan pengecualian  perusahaan  industri  berlokasi  di kawasan  industri,  yaitu  Ditjen  PPI,  Ditjen Teknis  terkait  di  Kementerian  Perindustiran, BHO dan HKI. Sedangkan stakeholder BKPM, DPMPTSP,  Perusahaan  Industri,  Kawasan Industri dan Masyarakat lebih banyak dipengaruhi  dari  stakeholder  lain.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  Ditjen  PPI,  Ditjen  Teknis terkait di Kementerian Perindustiran, BHO dan HKI  merupakan  stakeholder  yang  mempunyai peran  penting  dalam  perumusan  kebijakan tersebut.
D JP P I D JT e k n is B H O B K P M D P M P T S
In d u st ri K I H K I M a sy a ra k a t S u m DJPPI DJTeknis BHO BKPM DPMPTS Industri KI HKI Masyarakat -2 -3 1 2 4 2 0 1 5 2 -2 1 2 6 4 1 4 18 3 2 1 2 4 2 2 3 19 -1 -1 -1 0 2 0 -2 0 -3 -2 -2 -2 0 1 -1 -2 -1 -9 -4 -6 -4 -2 -1 -1 -2 -4 -24
-2 -4 -2 0 1 1 -4 -1 -11 0 -1 -2 2 2 2 4 2 9 -1 -4 -3 0 1 4 1 -2 -4 © L IP S O R -E P IT A -M A C T O R NS
Gambar 3. Matriks Pengaruh Antar Stakeholder Sumber: Hasil pengolahan penulis
Berdasarkan  Gambar  4  bahwa  stakeholder yang  memiliki power atau  indeks  kompetitif yang  paling  kuat  adalah  stakeholder  BHO apabila  seluruh  pengaruh,  ketergantungan,  dan feedback dimaksimumkan.  Hal  berarti  BHO
memiliki  peran  penting  dalam  mempercepat proses penetapan rumusan kebijakan pengecualian  perusahaan  industri  berlokasi  di kawasan  industri  menjadi  Peraturan  Menteri Perindustrian.
Gambar 4. Indeks Komptetitif Stakeholder
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Pada Gambar 5 dan Gambar 6
menunjukkan  bahwa  terjadi  konvergensi  antar stakeholder pada perumusan kebijakan pengecualian  perusahaan  industri  berlokasi  di kawasan  industri.  Terdapat  2  kelompok stakeholder yang saling berkonvergensi. Kelompok  yang  pertama,  yaitu  Stakeholder yang  berkonvergensi  dengan  memiliki  tujuan yang  sama  tersebut  adalah  Ditjen  PPI Kementerian  Perindustrian,  Ditjen  Teknis  di Kementerian  Perindustrian,  BHO,  BKPM,  dan
DPMPTSP. Kelima stakeholder tesebut memiliki  tingkat  kepentingan  bersama  yang tinggi  dalam  rangka  mempercepat  terbitnya regulasi  pengecualian  perusahaan  industri tersebut.  Sedangkan  kelompok  stakeholder yang  kedua  yaitu,  Perusahaan  Kawasan Industri,  Assosiasi,  dan  Perusahaan  Industri yang  memiliki  kepentingan  bersama  di  mana penerbitan  regulasi  pengecualian  berlokasi  di kawasan  industri  tidak  terlalu  mendesak  untuk diimplementasikan.
Gambar 5. Pola Konvergensi Stakeholder
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Gambar 6. Tingkat Konvergensi Antar Stakeholder Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Pada  Gambar  7  dan  8  menunjukkan bahwa  stakeholder  yang  memiliki  tingkat divergensi yang cukup tinggi adalah Perusahaan Kawasan  Industri,  Assosiasi  dan  Perusahaan Kawasan  Industri.  Ketiga  stakeholder  tersebut
menunjukkan  bahwa  lebih  cenderung  untuk bersikap  pasif  atau  kontra  dalam  perumusan kebijakan  pengecualian  perusahaan  industri berlokasi di kawasan industri.
Gambar 7. Pola Divergensi Stakeholder Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Gambar 8. Tingkat Jarak Hubungan Antar Stakeholder Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              15 Vol.4, No. 1, April 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i1.20746, hal. 1-17
3 Strategi Pengaturan Stakeholder Hasil pengelompokan dan pengkategorian  stakeholder  tersebut  dapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam perumusan strategi untuk mendorong percepatan  penyelesaian  regulasi  pengecualian berlokasi  perusahaan  industri  berlokasi  di kawasan  industri.  Beberapa  isu  dan  konflik kepentingan  stakeholder  dapat  diatasi  dengan melakukan  penyusunan  strategi  pengaturan stakeholder.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Reed  et.  al  (2009)  bahwa  kepentingan  yang dimiliki  stakeholder  tidak  statis  artinya  dapat berubah  dan  dipengaruhi  oleh  situasi  dan kondisi  yang  berkembang  dalam  pembahasan suatu isu.
Ditjen PPI sebagai satu-satunya stakeholder  kunci  maka  Ditjen  PPI  harus mampu  melakukan  koordinasi  dan  bersinergi secara  efektif  dengan  stakeholder  lainnya. Ditjen  PPI  dapat  memainkan  peran  sentral sebagai pemrakarsa penyusunan regulasi pengecualian  berlokasi  perusahaan  industri berlokasi  di  kawasan  industri.  Namun  selama ini  fungsi  koordinasi  dari  Ditjen  PPI  belum berjalan  optimal  sehingga  setiap  dilakukan pembahasan regulasi tersebut sering mendapatkan  penolakan  dari  para  stakeholder. Sedangkan  stakeholder  BHO,  Ditjen  Teknis  di Lingkungan  Kementerian  Perindustrian  dan HKI    sebagai  stakeholder Context  Setter merupakan stakeholder yang harus diperhatikan dan  dilibatkan  secara  aktif  dalam  perumusan kebijakan  ini.  Bentuk  keterlibatan  stakeholder tersebut  dapat  difasilitasi  melalui  koordinasi antar semua stakeholder dalam satu forum atau secara  bilateral  antar  2  (dua)  stakeholder. Strategi ini akan mampu mewujudkan terbitnya regulasi  pengecualian  berlokasi  perusahaan industri  berlokasi  di  kawasan  industri  yang dapat diterapkan di masa depan sehingga tujuan terciptanya iklim usaha yang kondusif, kemudahan  perizinan,  peningkatan  investasi, dan  tersedianya  pedoman  tata  cara  penerbitan perizinan  sektor  industri  dapat  dicapai  dengan baik.
Selanjutnya stakeholder Perusahaan Kawasan  Industri,  Assosiasi  dan  Perusahaan Kawasan  Industri  perlu  dilakukan  pendekatan secara  khusus  mengingat  ketiga  stakeholder
tersebut  cenderung  tidak  antusias  dalam perumusan  regulasi  pengecualian  berlokasi perusahaan  industri  berlokasi  di  kawasan industri.  Berdasarkan  pengamatan  selama  ini kepentingan  perusahaan  industri,  perusahaan kawasan  industri  dan  assosiasi  adalah  sama. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman bahwa terdapat jenis-jenis industri yang wajib berlokasi di kawasan industri dan terdapat juga beberapa jenis industri yang harus dikecualikan berlokasi di kawasan industri. Strategi selanjutnya  adalah  stakeholder  kunci  harus independen  dalam  menerima  masukan  dari stakeholder, khususnya dari Assosiasi Kawasan  Industri.  Assosiasi  kawasan  industri di Indonesia hanya ada 1 (satu) yaitu Himpunan Kawasan  Industri  Indonesia  (HKI)  dimana belum  semua  perusahaan  kawasan  industri merupakan anggota HKI.
Semua  stakeholder  yang  terlibat  dalam perumusan  kebijakan  ini    pada  dasarnya memilliki  hubungan  yang  dapat  berkerja  sama, saling  berkoordinasi,  dan  adanya  konflik- konflik  kepentingan.  Oleh  karena  itu,  strategi pengaturan  stakeholder  ini  perlu  dijalankan dengan  baik  oleh  stakeholder  kunci  dalam  hal ini adalah Ditjen PPI.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan maka  dapat  disimpulkan  bahwa  stakeholder yang  terlibat  dalam  penyusunan  regulasi pengecualian  berlokasi  perusahaan  industri berlokasi  di  kawasan  industri  menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi antar stakeholder belum terlaksana dengan efektif. Hal ini terlihat dari  pola  konvergensi  dan  divergensi  antar stakeholder  yang  cenderung  terbagi  menjadi  2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok pertama yang  mendukung  penyusunan  regulasi  tersebut (Ditjen  PPI  Kementerian  Perindustrian,  Ditjen Teknis  di  Kementerian  Perindustrian,  BHO, BKPM,  dan  DPMPTSP)  dan  kelompok  kedua yang cenderung kurang tertarik pada penyusunan  regulasi  ini  adalah  Perusahaan Kawasan  Industri,  Assosiasi,  dan  Perusahaan Industri.
Dari  9  (sembilan)  stakeholder,  hanya terdapat 1 (satu) stakeholder kunci, yaitu Ditjen
PPI  Kementerian  Perindustrian.  Sementara stakeholder  yang  termasuk  dalam  kategori Context  Setter adalah  BHO,  Ditjen  Teknis  di Lingkungan  Kementerian  Perindustrian  dan HKI.  Adapun  posisi  perusahaan  kawasan industri dan perusahaan industri dalam penyusunan  regulasi  ini  adalah  mempunyai kepentingan  yang  tinggi  tetapi  tidak  memiliki pengaruh  yang  cukup  kuat  atau  biasa  disebut sebagai  stakeholder  yang  secara  langsung terkena  dampak  suatu  kebijakan.  Oleh  karena itu,  apabila  regulasi  tersebut  diterbitkan  maka stakeholder yang akan terkena dampak pertama kali adalah perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.
Dalam  upaya  mempercepat  penyelesaian rumusan regulasi pengecualian berlokasi perusahaan  industri  berlokasi  di  kawasan industri, perlu diterapkan strategi yang mendorong terjalinnya hubungan antar stakeholder  saling  berkerja  sama,  saling berkoordinasi  dalam  menyelesaikan  konflik kepentingan.  Implementasi  strategi  tersebut harus  dilakukan  sepenuhnya  oleh    stakeholder kunci.
Penetapan  regulasi  pengecualian  berlokasi perusahaan  industri  berlokasi  di  kawasan industri yang merupakan NSPK perizinan yang ditunggu  oleh  instansi  penerbit  izin  di  daerah. Oleh  karena  itu,  peran  stakeholder  kunci  perlu lebih  ditingkatkan  sehingga  regulasi  tersebut dapat  segera  diterbitkan.  Di  samping  itu, stakeholder  kunci  juga  harus  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  secara  berkala keefektifan dari implementasi kebijakan tersebut apabila telah  ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aaltonen,  K.  (2011).  Project  stakeholder analysis as an environmental interpretation process. Intenational
Journal  of  Project  Management ,  29, 165–183.
Barber, F., & Goold, M. (2014). Collaboration Strategy-How  to  Get  What  You  Want From Employee, Suppliers and Business Partners . London: Bloomsbury.
Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan
Inklusif  pada Sektor Pariwisata. Jurnal Kebijakan  dan  Manajemen  Publik , 5(3), 1-13.
Godet,  M.  (1979). The  Crisis  in  Forecasting and The Emergence of The "Prospective"  Approach  with  Case Studies  in  Energy  and  Air  Transport .
New York: Pergamon Press.
Kaats,  E.  &  Opheij,  W.  (2014). Creating Considitions for Promising Collaboration . Netherlands: Springer. Levesque, M. (2012). Mapping a Way Forward:
Interest  Group  Selection  and  Roles Performed  in  Engagement  Processes.
Canadian Public Administration , 55(4),
531–552.
Majchrzak, A., Jarvenpaa, S. L., & Bagherzadeh,  M.  (2015).  A  Review  of Interorganizational Collaboration Dynamics. Journal  of  Management ,
41(5), 1338–1360.
Miller, B. F. A., & Katz, J. H. (2014). 4 Keys to
Accelerating Collaboration. OD Practitioner , 46(1), 6– 12. Mulyadi,  D.  (2012). Manajemen  Perwilayahan Industri . Jakarta: Kementerian
Perindustrian.
Patel,  H.,  Pettitt,  M.,  &  Wilson,  J.  R.  (2012).
Factors  of  Collaborative  Working:  A Framework  for  a  Collaboration  Model.
Applied Ergonomics , 43(1), 1–26.
Reed,  S.  M.,  Graves,  A.,  Dandy,  N., Posthumus,  H.,  Huback,  K.,  Morris,  J., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why?  A  typology  of    stakeholder analysis  methods  for  natural  resources management. Journal of Environmental  Management ,  90,  1933- 1949.
Roberts, D., Wyk, V. R. & Dhanpat, N. (2016). Exploring Practices for Effective Collaboration. Proceedings  of  the  28th Annual  Conference  of  the  Southem
African Institute of Management Science . ISBN:978-0620-71797-7
Rodriguez, A., & Hardy, D. (2014). Technology and  Industrial  Parks  in  Emerging Countries. London: Springer.
Sanchez,  M.  (2012).  A  collaborative  culture.
OD Practitioner , 44(2), 7-12
Sjafrizal.  (2012). Ekonomi  Wilayah  dan Perkotaan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. UNIDO.  (2012). Europe  and  Central  Asia
Regional  Conference  on  Industrial
Parks  as  a  tool  to  foster    local industrial develo pment. Baku
Azerbaijan: UNIDO. Winardi & Kustanto, H. (2018). Multiplier Efek
Peningkatan Investasi Sektor Industri Pengolahan  di  Kawasan  Industri  Terhadap Kinerja Sektor Pengangkutan/ Logistik. Jurnal Manajemen
Industri dan Logistik , 2(2), 127-134.
Winardi,  Priyarsono,  D.  S,  Siregar,  H.,  &
Kustanto,  H.  (2017).  Perbandingan Kinerja  Sektor  Industri  Manufaktur Berdasarkan  Lokasi  di  Dalam  dan  di Luar Kawasan
Industri.
Jurnal Manajemen Teknologi , 16(3), 241-257. Woodland,    R.  H.,  &  Hutton,  M.  S.  (2012). Evaluating Organizational Collaborations:  Suggested Entry  Points and  Strategies. American  journal  of evaluation, 33(3), 366-383