## Ketentuan Hukum dan Etika Profesi dalam Penanganan Pemecahan Sertifikat oleh Notaris/PPAT
Putu Ayu Dwi Nata Prajawati 1 , I Gede Pasek Eka Wisanjaya 2
12 Magister Kenotariatan,  Universitas Udayana, Indonesia E-mail: 1 gektata79@gmail.com, 2 ekagedepasek@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-04-19 Diterima:  2023-06-25 Terbit:  2023-09-25 Keywords: Role; Notary;  Solving The aim of this research is to find out the roles and responsibilities of  notaries  in  resolving  property  rights  certificates  by  relating them  to  existing  legal  provisions and  existing  regulations.  The method used is a normative legal writing method using a statutory approach and a  regulatory concept  analysis approach where  this article will link the Notary's responsibilities to the applicable laws. The expected  consequence  of this research  is that  the  reader  will know the role of the Notary in the solution  of processing property rights  certificates  until  the  issuance  of  new  certificates  and responsibilities  in  the  form  of  moral,  professional  and  legal responsibilities. Abstrak
Kata  kunci: Peran;  Notaris; Pemecahan
Corresponding  Author: Putu  Ayu Dwi Nata Prajawati
E-mail: gektata79@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v6i 2.4438 Tujuan  penelitian  ini  yakni guna  mengetahui  bagaimana  peran serta  tanggung  jawab  notaris/PPAT  pada  pemecahan  sertifikat hak milik dengan mengaitkan dengan  ketentuan  hukum maupun peraturan  yang  ada.    Metode  yang  digunakkan  ialah    metode penulisan  hukum  normatif  dengan  menggunakan    pendekatan perundang-undangan  serta  pendekatan  analisis  konsep  aturan dimana  artikel  ini  akan  mengaitkan  tanggung  jawab Notaris/PPAT  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Akibat yang  diharapkan      penelitian  ini  pembaca  mengetahui  peran Notaris/PPAT  dalam pemecahan berupa memproses sertifikat hak milik sampai terbitnya  sertifkat  baru  dan  tanggung  jawab  yang berupa tanggung jawab moral, profesi, dan hukum. .

## I. Pendahuluan
Notaris ialah Pejabat umum yang mempunyai kewenangan pada penghasil akta autentik, tetapi tak semua akta autentik bisa  dirancang notaris, salah satunya tentang pemindahan kepemilikan hak atas tanah tersebut dibuat PPAT. Hal ini dijelaskan dlm psl 37 ayat 1 PP  No. 24 Thn 1997 (selanjutnya dianggap PP pendaftaran Tanah). Notaris diangkat dan diberhentikan dengan Menteri hukum &HAM, namun PPAT sang ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN). Notaris dapat merangkap PPAT dngan catatan bahwa wilayah kerja Notaris serta daerah kerja PPAT sama. Ini diatur pada Psl 17 ayat (1) huruf g  UUJN-P yakni  tentang dilarangnya notaris merangkap jabatan PPAT diluar  daerah kerjanya. tempat kedudukan Notaris menjadi PPAT harus mengikuti tempat kedudukan Notaris(psl 19  ayat1 UUJN-P). Notaris tak  boleh  menjalankan jabatan diluar  wilayah kerjanya hal ini tertuang didalam UUJN dalam Psl 19 ayat tiga UUJN-P.
Peralihan hak atas tanah dapat terjadi menggunakan 2 cara yakni: sebab perbuatan hukumnya  seperti  jual  beli,  dan  sebab  peristiwa  hukum  mirip  pewarisan. Adanya pemecahan sertifikat dilakukan bila  tanah tersebut merupakan tanah waris yang akan dibagi sama rata/karena kemauan pemiliknya sendiri. Pemecahan sertifikat ini memiliki tujuan yakni untuk tercapainya kepastian aturan & proteksi bagi pemilik sertifikat, serta supaya tersenggaranya tertib administrasi pertanahan sebagai akibatnya memudahkan pemerintah dalam mendata mengenai bidang tanah.
Pemecahan SHM artinya satu bidang  tanah yang sdh didaftarkan dan dipecah sebagai beberapa bagian serta sebagai masing-masing bagian yang baru yang memiliki status  aturan sama menggunakan tanah sebelumnya.Pemecahan atas  sebidang  tanah terdapat  dlm  psl  48  PP  No  24  Thn  1997  dimana  pemecahan sebidang  tanah akan dibuatkan surat ukur, kitab   dan  sertifikat tanah yang baru.
Proses  pemecahan  sertifikat  dapat  dilakukan  dengan  mandiri  ke  Badan Pertanahan Nasional serta melalui Notaris/PPAT. biaya   pengukuran serta investigasi tanah BPN bergantung asal luas tanah yang diatur dalam PP No 13 Tahun 2010 perihal PNBP. Kebanyakan pemecahan sertifikat menggunakan jasa Notaris/PPAT, dalam hal penggunaan jasa Notaris/PPAT ini  diperlukannya komunikasi  yang baik  antara para pihak  dengan  Notaris/PPAT,  sehingga  dalam  jurnal  ini  penulis  tertarik  membahas mengenai  peran  dan  tanggung  jawab  Notaris/PPAT  dalam  pemecahan  sertifikat berdasarkan ketentuan maupun kode etik yang ada sehingga diharapkan para pembaca dapat  mengetahui lebih  dalam  mengenai  peran  dan  tanggung  jawab Notaris/PPAT dalam proses pemecahan sertifikat.
Berdasarkan  pemaparan latar  belakang  trsebut,  maka  penulis  ingin  menarik rumusan masalah ialah:
1.2.1 Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pemecahan sertifikat hak milik?
1.2.2 Bagaimana  tanggung jawab Notaris/PPAT dalam pemecahan sertifikat hak milik ?

## II. Metode Penelitian
H.J. van Eikema  Hommes  mengatakan bahwa ilmu  pengetahuan mempunyai metode sendiri. 1 Metode yang digunakan oleh penulis yakni penelitian hukum normatif, memakai pendekatan perundang-undangan &analisis konsep  aturan, memakai studi dokumentasi dan  menggunakan Teknik  analisis deskriptif yuridis.

## III. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Peran Notaris/PPAT Terkait Pemecahan Sertifikat
Teori  wewenang  Philipus  M.  mengatakan  bahwa segala  tindakan  pemerintah harus berdasarkan terhadap wewenang yang sah. Kekuasaan ini didapatkan dngn 3 sumber  yakni:  atribusi,  pemberdayaan  dan  pemberdayaan.  Atribusi  biasanya diringkas  menggunakkan pembagian kekuasaan negara dengan UU, dan kekuasaan delegasi  mengacu  pada  kekuasaan  yang  dihasilkan  oleh  pendelegasian  kekuasaan dalam bentuk atribusi,  sedangkan delegasi  tidak  muncul dalam bentuk pelimpahan
1 Prof. Dr.  Irwa nsya h, S.H., M.H. Penelitian Hukum Pilihan Metode& Praktik Penulisan Artikel. Mirra Bua na  Media . 2020.ha l.95
kekuasaan.  Kekuasaan notaris  untuk  menjalankan tugas  pejabat yang    melakukan wewenang atribusi berdasarkan UUJN. 2
Peralihan hak tanah dan pemilikan rumah susun dengan perbuatan hukum selain jual beli,  penghibahan, tukar tambah dan lelang  yang dpt didaftarkan dengan akta. Namun demikian, dalam beberapa hal Direktur Kantor Pertanahan dpt mendaftarkan peralihan hak atas sebidang  tanah milik  pribadi  antara perorangan WNI, yang dpt dibuktikan  dngn  akta yang dibuat  bukan oleh  PPAT yang  dianggap  oleh  Direktur Pertanahan. Kantor  Pertanahan  berdasarkan  penilaian  Kantor  Pertanahan  Cukup dengan mendaftar. Pendaftaran atas perubahan data yang dimaksud  yaitu:
a) Perpanjangan jangka waktu
b) Memisahkan, memisahkan, dan menggabungkan bidangtanah
c) Pembagian dari hak bersama
d) Pembatalan
e) Peralihan dan penghapusan
f) Perubahan dara dari keputusan pengadilan
g) Perubahan nama Psl 47 sampai 57 PP No. 24 Thn 1997 3
Ada dua syarat pembagian tanah, yaitu:
3.1.1 Pembagian lahan pertanian
a) Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan RTRW.
b) Kondisi  penggunaan  tanah,  seperti  pemeliharaan,  perlindungan  dari kerusakan dan peningkatan kesuburan.
c) Penggunaan kawasan yang ditetapkan oleh RTRW tidak boleh diubah.
d) Mematuhi  batas  minimal  luas  kepemilikan  tanah  pertanian  selain  warisan (kecuali pembagian karena pewarisan, dimana luas minimal hasil pembagian adalah 2 hektar, sebagaimana ditetapkan UU No. 56 Tahun 1960).
3.1.2 Pembagian lahan non-pertanian
a) Penggunaan lahan, pemanfaatannya sesuai dengan RTRW.
b) Persyaratan  tata  guna  lahan  memenuhi  asas “ keselamatan,  ketertiban, kelancaran, keindahan dan kesehatan ” (ATLTAS).
c) Parsel (peta yang menggambarkan lokasi wilayah yang dibagi).
d) Mematuhi tata bangunan/RTBL
e) Tak merubah penggunaan,pemanfaatan tanah sesuai Kawasan dalam RTRW. 4
Selain  syarat-syarat tersebut  dalam Permen  No  3  Thn 1997 mengatur mengenai pemecahan yakni  :  agar mendapatkan satuan bidang  tanah yang  berasal  atas  hasil
2 Sa stri, Ha snur Pra tiwi. Pembuatan Akta Oleh Notaris Berkaitan Dengan Pertanahan. Tesis  Ma gister Kenota ria ta n Universita s Anda la s. 2019.doi: http://schola r.unand.ac.id/id/eprint/52515 . ha l.15
3 Dr.  H.M. Arba , S.H., M.Hum. Hukum Agraria Indonesia. Sina r Gra fika :Ja karta. 2018.ha l.169
4 Ronny Agusta . Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Tuga s Akhir Hukum da n Kewa rga nega ra a n Universita s Negeri  Sema ra ng. 2007.ha l.10.
pemecahan maka harus dilakukan pengukuran, status hukum dari pemecahan tersebut sama dengan sebelumnya, dalam pendaftarannya masing masing akan diberikan no, surat ukur, buku tanah &sertifikat baru sehingga yang dahulu tidak berlaku lagi.
PPAT  guna  melaksanakan  proses  pemecahan harus  sesuai  dngn  aturan  yang berlaku. Peran PPAT meliputi :
1. Membantu Kepala Kantor BPN dalam menyiapkan data sebelum peralihan hak didaftarkan Notaris  harus menjelaskan mengenai  apa saja yang  menjadi persyaratan yang  harus  dilengkapi  seperti  dokumen  dokumen  yang  diperlukan  dalam melakukan proses pemecahan sertifikat yakni : a) Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani
b) Surat kuasa (apabila ada)
c) Fc KTP, KK.
d) Sertifikat yang akan dipecah.
Notaris/PPAT  wajib  melakukan  pengecekan  sertifikat  sebelum dilanjutkan ke  proses  selanjutnya agar diketahui  apakah sertifikat tersebut  ada  sengketa,  apakah  menjadi  jaminan,  apakah  ada perubahan dan  lain  lain  hal  ini  sesuai  dengan  Pearturan Menteri Agraria No 5 Tahun 2017 dalam Pasal 4. 5
e) SSP/PPh.
f) Tampak kavling dari Kantor Pertanahan. 6
2. Sebagai konsultasi atau penasehat hukum bagi klien yang ingin mengurus pemecahan sertifikat
Notaris/PPAT sebagai  konsultasi  atau penasehat hukum  bagi  klien  yang akan menggunakan jasanya yakni diamanatkan dlm psl 15 ayat 2 huruf e UUJN- P  mengatur  bahwa  kewenangan  Notaris  yakni  memberikan  penyuluhan hukum sehubungan dngn pembuatan Akta. Sehingga PPAT harus memberikan saran maupun menjelaskan panduan mengenai hukum  yang berlaku  terkait dengan transaksi yang akan digunakkan oleh klien. Psl 16 ayat 1 huruf f UUJN- P  menegaskan  bahwa  Notaris  dlm  jabatannya  mempunyai  kewajiban merahasiakan semua hal yang berkaitan terkait Akta yang dibuatnya dan segala fakta yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai menggunakan sumpah/janji jabatan, kecuali  undang-undang menentukan lain.    Notaris  harus  menjaga kerahasiaannya  atas  segala  yang  diketahui  termasuk  informasi  mengenai kliennya  dalam  bertransaksi  maupun  sebagai  penasehat  hukum.  Peran Notaris/PPAT  dalam  menjadi  penasehat  hukum  juga  memiliiki  beberapa Batasan yakni dimana Notaris/PPAT tidak dapat memberikan konsultasi yang mendalam  dan  spesifik  seperti  halnya  pengacara,  Notaris  memberikan konsultasinya  mengenai  akta  autentik  dan  Notaris  bertanggung  jawab mengenai kesalahan dlm akta  namun tidak bertanggung jawab atas kerugian ataupun  kesalahan  dari  nasihat  hukum  yang  diberikan  kepada  klien.
5 Ni  Ma de Ria n Ayu Suma rda ni, I Nyoma n Ba gia stra . Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik. Acta  Comita s Vol.  6 No. 2 Agustus 2021. Doi: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p01. Ha l.225
6 Ka ntor Perta na han Kota  Peka n Ba ru. Pemeca han/Pemisa han Bida ng Ta nah Perora nga n. https://bpnkotapekanbaru.com/persyara tan-wa ktu-bia ya/pemecahan-pemisahan-bidang-tanah-perorangan/ Dia kses pa da  11 Mei 2023 pukul 18:07 WITA.
Notaris/PPAT dalam memberikan konsultasi berfokus memberikan panduan umum mengenai transaksi yang dilakukan seperti dalam pemecahan sertifikat seperti  langkah-langkah yang  dilakukan  dalam  proses  pemecahan sertifikat yakni  :
a) Setelah  persyaratan  lengkap  maka  persyaratan  akan  dibawa Notaris/PPAT ke BPN.
b) Apabila persyaratan lengkap maka akan diberikan tanda terima dan SPS (biaya pengukuran).
c) Pembayaran SPS.
d) Setelah pembayaran SPS selesai  maka akan ditunjuk petugas ukur untuk memproses Surat Ukur.
e) Surat  Ukur  terbit  dan  diteruskan  kepada    Kasubsi  dlm  bidang Pendaftaran Hak.
f) Kasubsi  tersebut  memberikan  paraf, diteruskan  kepada  Kasi  Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
g) Kasi tanah&pendaftaran tanah memberikan ttd dlm  sertifikat,buku tanah.
h) Diberikan selanjutnya untuk Kepala Kantor dan membubuhkan paraf lalu diserahkan kepada petugas sehingga akan diberikan ke loket
i) Petugas  loket  akan  memberikan  sertifikat  tersebut  kepada Notaris/PPAT
j) Notaris/PPAT menyerahkan kepada para pihak
3. Mempunyai kewenangan memproses  Akta
Notaris  ialah  salah  satu  pejabat  umum  yang  dapat  menghasilkan  akta autentik yang sesuai UU. Akta autentik seperti yang dijelaskan pada Pasak 15 ayat 1 UUJN-P yang dirancang oleh Notaris yakni tentang perbuatan hukum maupun perjanjian yang diharuskan UU dan dikehendaki para pihak dlm akta. PPAT memiliki  wewenang pada pembuatan akta autentik dalam hal tentang Hak atas tanah maupun rumah susun. Guna  melayani warga  pada pembuatan akta PPAT  didaerah yang  belum  terdapat PPAT  yang  cukup  maka  Menteri menunjuk   pejabat seperti camat/ kepala desa dan   ketua kantor pertanahan disebutkan pada Pasal lima ayat tiga PP PPAT.
PPAT  sementara  merupakan  pejabat  yang  ditunjuk  sebab  didaerahnya kurang terdapat PPAT sehingga diperlukan guna melakukan  tugas PPAT serta akta .  Sedangkan PPAT spesifik  merupakan pejabat yang ditunjuk sang BPN buat melaksanakan tugas PPAT serta membentuk akta PPAT eksklusif khusus pada rangka aplikasi acara dan tugas pemerintahan tertentu.
4. Meneliti berbagai persyaratan dalam proses pemecahan sertifikat Meneliti persyaratan ini memerlukan asas kehati-hatian Notaris, dalam hal ini  Notaris  diharapkan  memperhatikan  identitas  dan  nama  lengkap,  TTL, profesi, alamat rumah, pekerjaan serta memperhatikan Kartu Tanda Penduduk para pihak, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lainnya. 7 Hal ini untuk mecegah terjadinya  pemalsuan  keterangan  yang  dilakukan  para  pihak  dalam  hal pemecahan sertifikat ini misalnya dalam hal pemecahan sertifikat tanah yang merupakan warisan.Apakah para pihak memang merupakan ahli warisnya kah
7 Albertus  Dicky Andria nto, I Nyoma n Putu Budia rtha , Ni Gusti Ketut Sri  Astiti. Penerapan Asas Kehati- Hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris. Jurna l Preferensi  Wa rma dewa  Vol.4 No.1. doi: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6568.23-27 . Ha l.15
atau  bukan  selain  itu  meneliti  persyaratan yang  dimaksud  adalah  apabila pemecahan sertifikat  tersebut  dimana  tanah  hak  milik  tersebut  merupakan warisan, dan masih atas nama si  pewaris maka notaris/PPAT akan meminta surat keterangan waris, akta kematian, KTP dan KK para ahli warisnya.
Wewenang  Notaris/PPAT  melakukan  kecocokan  mengenai  surat  asli dengan  fotokopinya,  yakni  dokumen-dokumen  maupun  akta  apapun  yang dirancang/ dikeluarkan oleh lembaga/ instansi manapun) buat dijadikan alat bukti/  pembuktiannya  diperlihatkan  aslinya  pada  Notaris,  maka  Notaris mempunyai kewenangan untuk mengeceknya. 8 Hal ini diatur dlm psl 15 ayat 2 huruf d UUJN-P.
Kewenangan  melakukan  pengecekan  sertifikat  yakni  ada  dalam  Pasal PERKABAN No 1 Tahun 2006 pada pasal 54 ayat 1 menegaskan bahwa PPAT melaksanakan investigasi tentang kecocokan sertipikat dalam kantor pertanahan sebelum  membuat akta. PERMEN No 3  Thn 1997 Psl  97 ayat 1  menegaskan bahwa PPAT mempunyai kewajiban untuk mengecek sertipikat asli dalam hal pemindahan/pembebanan hak  atas  tanah induk    guna  pemasaran maupun pembangunan yang dilakukan real estat hal ini dilakukan sebelum pembuatan akta dan pengecekan ke Kantor pertanahan setempat.
5. Membantu mewujudkan tertib administrasi dlm bidang pertanahan
Notaris/PPAT  memiliki  peran  penting  dalam  membantu  kepala  badan pertanahan  dlm  terciptanya  ketertiban&  kepastian  hukum  dlm  bidang pertanahan. Peran notaris dalam membantu kepala badan pertanahan yakni: membuat  akta  autentik, menyediakan  informasi  dan  sarana hukum  (notaris menjelaskan kepada klien  mengenai persyaratan dan proses  dari  pemecahan sertifikat),  memastikan  proses  transaksi  berjalan  lancer  dan  sesuai  dengan hukum,  menjaga  kepercayaan  public  (Notaris/PPAT  memerankan  peran penting  dalam  menjaga  kepercayaan  public  yakni  notaris  terpercaya  dan professional  dapat  membantu  membangun  kepercayaan  antara para  pihak dalam  transaksi  yang  sedang  dilakukan  sehingga  mendorong  pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan).

## 3.2 Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terkait Pemecahan Sertifikat
Tanggung jawab Notaris/PPAT dalam kelancaran proses pemecahan sertifikat yakni  Notaris  akan  meminta  data-data yang  diperlukan  dalam  proses  pemecahan sertifikat  hak  milik,  menghubungi  para  pihak  terkait  apabila  terdapat kekurangan maupun  surat  yang  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak.  Komunikasi  antara Notaris/PPATdengan para pihak sangat penting dalam kelancaran proses pemecahan sertifikat, dalam komunikasi inilah apabila dalam proses pemecahan terkendala maka Notaris akan segera memberitahu para pihak begitu  juga dengan para pihak apabila merasa  proses  pemecahan  lebih  lama  dari  perkiraaan  dapat  menanyakan  kepada Notaris/PPAT.
Notaris/PPAT  dalam  hal  tanggung  jawabnya  dalam  menjalankan  proses pemecahan sertifikat  Menurut  Valerina J.L. Kriekhoff  tanggung  jawab yakni  dibagi
8 Dr.  Ha bib Adjie, S.H.,  M.Hum. Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT. Ba ndung. 2015. ha l.101
menjadi tiga: mendapat kepercayaan, kehormatan dan amanah, yang selanjutnya tiga macam tanggung jawab tersebut yakni: 9

## a) Tanggung jawab moral
Tanggung  jawab  moral  notaris  tadi  berkaitan  dengan  kode  etik  profesi Notaris/PPAT, yakni dalam KEN & Kode Etik  PPAT sama-sama memuat mengenai kewajiban, larangan, sanksi. Kewajiban yang diatur pada kode etik Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris wajib  mempunyai moral, akhlak dan  kepribadian yang baik  begitu  pula  menggunakan  Kode  Etik  PPAt  yang  mengatur  tentang  PPAT diharapkan mempunyai  kepribadian  yang  baik  serta  menjunjung  tinggi  martabat, kehormatan PPAT. dalam menjalankan tanggung jawab moral Notaris/PPAT dapat dikatakan bekerja tanpa pamrih dan  lebih mendahulukan pelayanan yang professional hal ini  diatur dalam Kode etik yang sama sama mengatur tentang pada menjalankan jabatannya harus memberikan penyuluhan aturan terhadap masyarakat yang memakai jasanya serta memberikanjasanya secara iklas dan Cuma-cuma  pada orang tidak bisa.

## b) Tanggung jawab profesi
Tanggung  jawab  profesi  yakni  tanggung  jawab  Notaris/PPAT  pada melaksanakan  kewenangannya sebagai  penghasil  akta  autentik,  dimana  pada  hal Notaris dapat merangkap jabatan menjadi PPAT asalkan dalam satu wilayah kerja yang sama. Notaris yang merangkap menjadi PPAT dapat membentuk akta yang berkaitan dengan pendaftaran   tanah tentang ha katas tanah dan rumah susun yakni: jualbeli, hibah, tukarmenukar, serta pada kaitannya menggunakan pemecahan sertifikat, maka tanggung jawab Notaris/PPAT yakni :

## 1. Menjamin kebenaran dari syarat-syarat pemecahan sertifikat
Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dimana sertifikat tanah trsbt  akan  dilaksanakan  pemecahan  sertifikat,  Notaris/PPAt  harus  mengecek persyaratan- persyaratan yang diberikan  para pihak apakah sesuai  apakah terdapat indikasi pemalsuan didalamnya, dalam hal ini Notaris/PPAT harus menerapkan asas kehati-hatian ialah  asas  yang  berisikan  notaris  dlm  menjalankan jabatannya wajib menggunakan  asas  kehati-hatian  agar  dapat  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat yang telah diberikan kepercayaan kepada mereka. Tujuan diberlakukannya prinsip  ini  ialah agar  notaris tetap  berada dalam  ranah yang  aman sehingga  tidak melanggar aturan yang berlaku. 10
Menjalankan asas kehati-hatian dalam proses pemecahan sertifikat ini dapat berupa : Memeriksa persyaratan-persyaratan dalam proses pemecahan sertifikat yakni berupa KTP para pihak, Sertifikat yang akan dipecah, Formulir pemecahan yang telah ditandatangani para  pihak.  Menerapkan  prinsip  kehati-hatian ini  akan  membantu Notaris dalam terhindarnya dari persoalan-persoalan adanya indikasi pemalsuan dari
9 Cipto Soena ryo. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undnag-Undang.
10 Fikri  Ariesta  Ra hma n. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. Lex Rena issa nce No.2 Vol.3 2018. Doi: .ha l.428
para pihak, baik pemalsuan keterangan para pihak, pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan, mengingat kewenangan dari Notaris sejalan dengan Psl  16 angka 1  huruf a UUJN-P adalah Notaris  wajib  amanah,saksama,jujur,mandiri,dan tak  berpihak  dlm melakukan  menjalankan  jabatannya.  Prinsip  kehati-hatian  ini  agar  menghindari Notaris/PPAT dari jerat hukum lain nya mengingat Notaris/PPAT bertanggung jawab mengenai akta yang dibuatnya meskipun protocol sudah diberikan/diserahkan (Pasal 65 UUJN).

## 2. Menyelesaikan proses pemecahan sertifikat
Notaris/PPAT  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  menyelesaikan  semua proses pembuatan akta autentik dan diselesaikan dengan secepatnya. Tanggung jawab notaris dalam menyelesaikan proses  pemecahan sertifikat hingga terbitnya sertifikat baru  yang telah  selesai  dengan proses  pemecahan. Notaris/PPAT setelah  diberikan persyaratan yang  dibutuhkan  dalam  proses  pemecahan maka  Notaris/PPAT akan mengecek kelengkapan dari  persyaratan tersebut apabila terdapat kekurangan maka Notaris/PPAT  diharapkan  segera  memberitahukan  kepada  para  pihak  agar kelengkapan  persyaratan dapat  dipenuhi  sehingga  sertifikat  tersebut  dapat  segera diproses  ke  BPN,  setelah  persyaratan  lengkap  maka  Notaris/PPAT  harus  segera mendaftarkan  proses  pemecahan  tersebut  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  dan Notaris/PPAT apabila ada tagihan biaya terhadap proses pemecahan tersebut harus segera  diberitahukan  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan  agar  dalam  proses pemecahan ini agar segala biaya dan proses itu jelas sehingga tidak ada yang ditutup- tutupi  hal  ini  juga  guna  menjaga kepercayaan dari  pihak  yang  menggunakan jasa Notaris mengingat banyak ditemukan Notaris nakal yang tidak  membayarkan uang pajak para pihak mengingat dalam UUJN dan Kode etik  sudah mengatur mengenai sanksi  dari  pelanggaran  Notaris  yakni  dpt  berupa  sanksi  teguran,  peringatan, pemberhentian sementara keanggotaan, hormat dan tak hormat.
Komunikasi  Notaris/PPAT  sangat  diperlukan  dalam  proses  penyelesaian pemecahan sertifikat ini mengingat dlm menjalankan jabatannya Notaris/PPAT harus berperilaku  mandiri,  jujur &  tdk  berpihak serta    harus mengutamakan pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat hal ini  diamanatkan dlm  Psl  16 ayat 1 UUJN-P.

## c) Tanggung jawab hukum.
Pertanggung    jawaban akan  timbul  apabila  adanya perbuatan yang  melanggar hukum.  Pertanggung  jawaban Notaris/PPAT  dalam  menjalankan tugasnya  dalam membuat  akta  autentik  berupa  pertanggung  jawaban  administrasi,  pertanggung jawaban perdata bahkan pidana tergantung dari kesalahan apa yang dilakukan oleh notaris  tersebut.  Pertanggung  jawaban  administrasi  dapat  dimintai  kepada Lembaga/organisasi Notaris, pertanggung jawaban perdata&pidana dapat dimintai di pengadilan berdasarkan ketentuan yang  dilanggar  oleh  Notaris/PPAT berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPer.
Pertanggung jawaban administrasi yakni apabila Notaris/PPAT pada menjalankan jabatannya melanggar asal ketentuan dlm UUJN,PP, Kode etik Notaris maupun PPAT, maka Notaris/PPAT dapat dikenai sanksi yakni berupa sanksi: teguran yakni dapat
berupa: (lisan, tertulis),dan pemberhentian yakni baik bersifat sementara, hormat dan tak  hormat  (Pasal  85  UUJN). Pemberhentian  sementara tersebut  diberikan  kepada pelanggaran  ringan  dari  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris/PPAT  sedangkan pemberhentian  dengan  hormat  apabila  Notaris/PPAT  tak  bisa  menjalankan kewajibannya lagi dikarenakan sakit, pemberhentian tidak hormat karena melakukan pelanggaran  berat  atau  dijatuhkan  hukuman  pidana  sesuai  putusan  pengadilan sehingga  ijin  nya  dicabut. 11 Penjatuhan  hukuman  administrasi  terhadap  Notaris dilakukan menggunakan sidang pelanggaran kode etik/pelaksanaan jabatan Notaris. pemberian hukuman administrasi tadi dilakukan berjenjang yakni Majelis  Pengawas wilayah, Majelis Pengawas pusat, Menteri hukum HAM.
Pertanggung jawaban Notaris pada perdata yakni menjadi contoh pada Perbuatan melanggar aturan. PMH aturan  terjadi karena kesengajaan dan  kelalaian. Perbuatan melawan aturan  diatur  pada  psl  1365 KUHPer  yang  mengatur  wacana perbuatan melanggar serta membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang tadi sebab salahnya harus mengganti kerugian tadi”.  Notaris yang berindikasi melakukan PMH maka  Notaris  tersebut  bisa  dikatakan  dngn  sengaja  membuat  perbuatan  yang merugikan masyarakat lainnya menimbulkan akibat berupa kerugian bagi orang lain tersebut pada pembuatan akta serta hal tersebut benar bisa didapati perbuatan Notaris bertentangan menggunakan aturan  maka  bisa  dimintai  pertanggung  jawaban. bisa ditarik beberapa unsur yang dapat memenuhi yakni PMH, adanya unsur kesalahan, kerugian,    korelasi  kausal  antara  perbuatan  serta  kerugian.  dalam  menjalankan jabatannya apabila Notaris memenuhi keempat unsur tersebut maka dapat dikenakan hukuman perdata yakni bisa berupa sanksi ganti rugi. KUHPerdata mengatur hukuman ganti rugi dalam korelasi dengan PMH yakni ganti rugi umum  serta ganti rugi spesifik. Ganti rugi umum yakni berlaku buat seluruh kasus baik wanprestasi, maupun kontrak.
Pertanggung jawaban pidana yakni dimana Notaris/PPAT melanggar ketentuan pada  (KUHP)  sebagai  contoh    seringkali  terjadi  yakni  Notaris  yang  melakukan pemalsuan. Pemalsuan yang dimaksud yang berisikan surat palsu yang mengakibatkan hak,  perikatan/pembebasan  hutang  menjadi  bukti  dngn  menyuruh  orang  lain menggunakan surat trsbt seolah-olah isi dari surat trsbt benar dan tdk dipalsukan dpt dipidana dengan jangka wktu paling lama enam tahun (psl 263 KUHP). Pemalsuan ada pada kitab   II KUHP yakni ada 4 golongan: kejahatan sumpah palsu, pemalsuan uang, materai dan  merek, surat. Pemalsuan surat diatur pada Bab XII KUHP yakni dalam psl 263- psl 276 KUHP. Pemalsuan surat yakni bisa berupa pemalsuan surat-surat tertentu, memasukkan pemalsuan berita palsu dalam akta, pemalsuan surat keterangan pejabat perihal hak milik, dll. Pemalsuan akta diatur pada Psl 264 KUHP. 12

## IV. Kesimpulan dan Saran

## 4.1 Kesimpulan
11 Yogi  Krista nto, I Nyoma n Putu Budia rtha , Desa k Gde Dwi  Arini. Tanggung Jawab Dan Wewenang Notaris/PPAT Terhadap Kekeliruan Dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah . Jurna l Interpreta si Hukum. Vo.1, No.2. 2020.ha l.200
12 Putri  Ayu Sa la ma h S, S.H. Tanggung Jawab Notaris Yang Memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps). Tesis  Ma gister Kenota ria ta n Universita s Isla m. 2022. ha l.63
Peran Notaris/PPAT pada proses pemecahan sertifikat yakni membantu kepala BPN untuk  ,menyiapkan data yang diperlukan dlm  peralihan hak guna  melakukan pendaftaran di kantor Pertanahan, menjadi konsultasi serta penasehat aturan bagi klien dalam mengurus pemecahan sertifikat, sbg  pejabat umum yang  memiliki  tugas dan kewenangan membuat akta autentik, meneliti aneka macam persyaratan pada proses pemecahan  sertifikat,  membantu  kepala  kantor  Pertanahan  (BPN)  guna terselenggaranya tertib administrasipertanahan.
Tanggung  jawab  Notaris/PPAT  pada  proses  pemecahan  sertifikat  yakni tanggung jawab moral berkaitan dengan kode etik yakni tentang hukuman, larangan serta  kewajiban,  tanggung  jawab  profesi,  hukum  brupa  pidana,  perdata  dan administrasi.

## 4.2 Saran
Diperlukan  Notaris/PPAT  dalam  menjalankan  jabatannya  menerapkan  asas kehati-hatian dan  tidak bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan supaya  tidak  terjadinya  permasalahan  yang  bisa  merugikan  para  pihak  juga Notaris/PPAT tersebut.

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Ucapan terimakasih penulis  sampaikan  kepada Jurnal  Analisa  Hukum  (JAH) Universitas  Pendidikan  Nasional  (Undiknas)  atas  sarana  publikasi  jurnal.  Penulis berterima kasih kepada Bapak Dr. I Gede Pasek Eka Wisanjaya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing  dalam  penulisan  jurnal  ini  dan  semua  pihak  yang  sudah  membantu penulis dalam pembuatan karya ilmiah.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Dr. H. M. Arba, S. M. (2018). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Dr. Habib Adjie, S. M. (2015). Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT. Bandung. Prof.  Dr.  Irwansyah, S.  M.  (2020). Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode&  Praktik Penulisan Artikel. Makassar: Mirra Buana Media.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No  13  Tahun  2010 Tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor  1  Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Layanan  Informasi Pertanahan Secara Elektronik
Kode Etik Notaris Tahun 2015

## Kode Etik PPAT

## Jurnal
Agusta, R. (2007). Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Tugas Akhir Universitas Negeri Semarang. Albertus  Dicky  Andrianto,  I.  N.  (n.d.). Penerapan  Asas  Kehati-Hatian  Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris. Jurnal Prefensi  Warmadewa Vol.4
No.1 .
Anjar Widharetno, M. S. (2022). Ketentuan Pemecahan Tanah Kaveling Perorangan dan Penjualan Tanah Kaveling Perorangan di Kabupaten Jombang. Jurnal Hukum
Magnum Opus Vol 5 No 2 .
Ardanto Nugroho, Y. R. (2021). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Untuk Menghindari Pajak. Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No
2.
Dwi Murti  Hariani, H. A. (2018). Kebijakan Pertanahan Larangan Pemecahan Hak Milik Atas Tanah Lebih dari Lima Bidang. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 21 No 2 . Eko Puji Hartono, A. K. (2018). Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan  Bekas  Hak  Milik  Adat  Berkaitan  dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan . Jurnal Akta Vol 5 No 1 .
I PutuGianFavian Adhi Pradana, I. M. (2020). Pemecahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang sedang Dibebani Hak Tanggungan. Jurnal Prefensi Warmadewa Vol 1
No 2 . Ihan Sri Wandari, R. Y. (2022). Proses Pemecahan Sertifikat /Splitzing Tanah Pertanian Ditinjau Dari Risalah Perkembangan Teknis Penatagunaan Tanah. Jurnal Sosial Ekonomi Humaniora Vol 8 No 1 .
Kusumawati, V. (2020). Tinjuan Hukum Islam Terhadap Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Warisan (Studi Kasus di Notaris PPAT Aryati Nurul Aini, S.H., M.H). Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Murni, C. S. (2021). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak Atas Tanah. Jurnaal Kajian Pembaharuan Hukum .
Nadziroh, M. (2023). Perlindungan Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Sertifikat Induk Kepada Pemegang Sertifikat Pecah Tanah (Splitzing). Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol 11 No 1 .
Ni  Made  Rian  Ayu  Sumardani,  I.  N.  (2021). Tanggung  Jawab  Hukum  Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik. Acta Comitas Vol 6 No 2. Putri  Ayu Salamah S,  S. (2022). Tanggung Jawab Notaris Yang Memalsukan Akta Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  Menjual  (Studi  Atas  Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid B/2020/PN Dps). Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam. Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap . Lex Renaissance Vol.3 No.2.
Rahmanto, L.  A.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Terhadap Sengketa Pemecahan Tanah dan Balik Nama Sertifikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Mjk). Jurnal Aktual Vol 11 No 2, 56-63. Santosa, I. (2022). Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9 No 1.
Sari, B. F. (2021). Akibat Hukum Kelalaian PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht)  (Studi  Putusan  Banding  Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor 115/PDT/2018/PTMDN). Indonesia Notary Vol 3.
Sastri, H. P. (2019). Pembuatan Akta Oleh Notaris Berkaitan Dengan Pertanahan. Tesis Magister Kenotariatasn Universitas Andalas. Soenaryo, C. (n.d.). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang.
Sonya  Putri  Oktavia  M  Sarno,  B.  S.  (2021). Peran  PPAT  Dalam  Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. Notarius Vol 4 No 2 . Trihandaka, Y. N. (2022). Prosedur Pemecahan Hak Milik Atas Tanah Melebihi 5 Bidang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat). Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang. Yogi Kristanto, I. N. (2020). Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT Terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No.2.

## Internet
Kantor  Pertanahan  Kota  Pekan  Baru.  Pemecahan/Pemisahan  Bidang  Tanah Perorangan.
https://bpnkotapekanbaru.com/persyaratan-waktu- biaya/pemecahan-pemisahan-bidang-tanah-perorangan/ Diakses  pada
11 Mei 2023 pukul 18:07 WITA.