## HUKUM EKONOMI DAN BISNIS DI INDONESIA
Oleh :

## Subaidi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ibrahimy Situbondo subaidishalli@yahoo.co.id
Abstract Economic  has  developed  the  forms  of  electronic  transactions  with  the advancement  of  technology. That  is  the  form  of  commitment  or  legal relationship  that  becomes  a  trending  topic as  an  online  contract. Certainly, it is done by electronically networking of information system technology.  E-commerce  is  the  transaction  that  has  been  switched implementation, from an authorized signature in the paper as document transactions, into electronic transactions document without a paper and signature, so it is proof of the validity of the transaction. It is happens in the event of a legal corporate transplantation in the law institutions. In this case, the body is in the form of law while his feet still rests on the top  of  the  law, which  in  many cases  this  transplant is  applicable.  As a result,  has  developed  a  new  legal  bussiness  institutions  that  were  not regulated  previously  in  the  Indonesian  legal  system, which  in  the implementation  often  cause conflicts  or  disputes,  which  in  this case is known  as  a  commmercial  disputes. Corporation  or  company  is  the important legal order, consider the fairly rapid business growth and also
consider  the  case  of  disputes  that  require  certainly  and  definitely  of legal  institution  for  the  organization. Therefore,  business  law  and corporate law is needed in practice.
Key word : Develope, law, economic and bussinis

## A. Pendahuluan
Keterbukaan  dan  kebebasan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung sangat  cepat.  Melalui  keterbukaan  informasi  kegiatan  ekonomi  menjadi bersifat  terbuka  pula  sehingga  mengakibatkan  transaksi  bisnis  dapat dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Namun  tentu  harus  mngikuti aturan-aturan yang tertentu pula, yang dikenal dengan hukum ekonomi.
Perkembangan  hukum  ekonomi  maupun  hukum  bisnis  sebagai akibat  berkembangnya  pranata-pranata  ekonomi  dalam  kegiatan,  juga melahirkan  pranata  hukum  baru  yang  mengatur  tentang  regulasi perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka
bentuk-bentuk  kegiatan  bisnis  di  era  globalisasi  ini  terus  berkembang cepat mengikuti perkembangan bentuk-bentuk kegiatan usaha.
Akibat  telah  berkembangnya  pranata  hukum  bisnis  yang sebelumnya  tidak  diatur  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  seringkali menimbulkan  konflik  atau  sengketa  yang  dalam  hal  ini  lebih  dikenal dengan istilah sengketa bisnis. Hukum bisnis merupakan pranata hukum yang  penting  mengingat  perkembangan  bisnis  yang  cukup  pesat memerlukan  pranata  hukum  yang  pasti  dan  jelas  untuk  pengaturannya. Oleh karenanya hukum bisnis dan hukum ekonomi sangatlah dibutuhkan dalam praktik perekonomian di Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Mengenal Hukum Ekonomi dan Bisnis
Pada dasarnya hukum dan ekonomi 1 adalah dua disiplin ilmu yang berbeda,  dan  memiliki  paradigma  dan  tradisi  keilmuan  berbeda.  Sejarah dan  kelahiran  yang  berbeda  antara  kedua  disiplin  ilmu  tersebut  tidak merupakan penghalang bagi para ahli untuk menguasainya. Karena kedua ilmu  ini  memiliki  titik  singgung  yang  apabila  dipahami  dan  dikelola dengan  baik  akan  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  umat  manusia,  sehingga  tujuan  awal  mempelajari  aspek- aspek  penting  kedua  disiplin  ilmu  ini  sesungguhnya  adalah  untuk membangun sinergi yang tidak akan tercapai apabila hanya dalam kinerja satu bidang ilmu saja.
Batasan  ekonomi  mengalami  perkembangan  melalui  berbagai perbedaan  pendapat  mengikuti  kepentingan,  kemampuan  pikir,  serta lingkungan di masa itu. Perselisihan tersebut belum juga berhenti sampai saat ini, tetapi dalam perkembangan pertentangan itu terdapat perbedaan mendasar.  Dahulu,  perselisihan  itu  bersifat  mencari  “bentuk  ekonomi” yang sesungguhnya, dan saat ini perbedaan pendapat di bidang ekonomi adalah berbentuk “bagaimana melayarkan bahtera perekonomian menuju
1 Ilmu  ekonomi  adalah  bagian  dari  ilmu  sosial.  Istilah  Ekonomi  sendiri  lahir  di Yunani,  dan  berasal  dari  bahasa  Yunani  pula    “ oikos  nomos ”  yang  sebenarnya  sulit diterjemahkan  secara  tepat. Barat  menyederhanakannya  menjadi  “ oikos ”  artinya  rumah tangga,  dan  “ nomos ”  yang  berarti  aturan,  sehingga  diartikan  sebagai management  of household  or  estate (tata  laksana  rumah  tangga  atau  pemilikan).    Dari  hal  yang  dapat bermakna kecil (rumah tangga), istilah ini selanjutnya berkembang. Aristoteles (384-322 SM)  yang  dikenal  sebagai the  first  economist mengembangkan  “ oikos  nomos ”,  dalam bukunya Politika dan Etika Nicomachea , disusun dasar-dasar teori nilai dan pertukaran, pembagian  kerja,  uang,  suku  bunga  dan  riba.  Sehingga  akhirnya  ekonomi  tidak  sekedar mengatur  yang  kecil  (tata  laksana  rumah  tangga)  tetapi  juga  rumah  tangga  yang  besar (negara).
tujuan,  baik  tujuan  perorangan  maupun  bangsa”.  Dahulu  benturan  di atantara  ahli  ekonomi  adalah  benturan  paham,  sedang  saat  ini  adalah benturan  “kepentingan”.  Tetapi  yang  jelas  ekonomi  telah  mantap kedudukan dan bentuknya sebagai salah satu anggota dari bangunan ilmu pengetahuan yang besar. 2
Banyak  ilmuwan  memberikan  batasan  tentang  ilmu  ekonomi sebagai  “salah  satu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  berdaya  upaya  untuk memberikan  pengetahuan  dan  pengertian  tentang  gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran”. Selain itu ilmu ekonomi  juga  didefinisikan  sebagai  “studi  mengenai  bagaimana  orang menjatuhkan  pilihan  yang  tepat  untuk  memanfaatkan  sumber-sumber produktif  yang langka dan terbatas  guna menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang
mengkonsumsikannya”.
Dari  definisi  di  atas,  dapat  ditarik  simpulan,  bahwa  pokok-pokok pikiran  ilmu  ekonomi  sebenarnya  adalah  berkaitan  dengan  menghadapi masalah  utama,  yaitu  masalah  pemilihan  karena  faktor  kelangkaan sumber daya, memproduksinya serta mendistribusikannya. Sehingga ilmu ekonomi berkaitan dengan pengaturan sumber daya, alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, pengambilan keputusan di tengah-tengah kondisi kelangkaan. Kajian ekonomi ini terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia  secara  aman  dan  produktif. 3 Maka  dapat  dipastikan  pengaturan dalam  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  tersebut  belum  berorientasi pada  bagaimana  pencapaian  keadilan  dan  kepastian  dalam  proses  dan pencapaian tujuannya.
Sementara  hukum  diakui  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  tersendiri. Secara sederhana hukum sering diartikan sebagai aturan, kaidah, norma, atau  patokan  yang  mengikat.  Beberapa  ahli  hukum  mendefinisikan: “Hukum  adalah  himpunan  petunjuk  hidup  yang  berupa  perintah  dan larangan,  yang  mengatur  tata  tertib  dalam  suatu  masyarakat,  dan seharusnya  ditaati  oleh  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan.  Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh  pemerintah  atau  penguasa  masyarakat”.  Secara  garis  besar,  maka
2 Tim  Pengajar  Mata  Kuliah  Hukum  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya,. Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi . 2006, hlm. 13.
3 Rosyidi Suherman, Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.
dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hukum  adalah  aturan-aturan  yang mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  pergaulan  di  masyarakat,  bersifat konkret,  bersumber  dari  kebiasaan  atau  dibuat  oleh  penguasa/badan resmi/pemerintah,  dapat  dalam  bentuk  tertulis  maupun  tidak  tertulis, bersifat memaksa, serta memiliki akibat hukum bagi yang melanggarnya. 4 Dua ilmu yang berasal dari satu pohon ilmu yang sama ini memiliki hubungan  yang  erat.  Pada  perekonomian  suatu  negara,  kedudukan  dan peranan hukum tertentu dapat dianggap sangat penting. Dapat dipastikan hukum  berperan  penting  dalam  kegiatan  ekonomi,  karena  dengan kepastian  yang  adil,  keadilan  yang  pasti,  dan  kebergunaan  itulah  maka hukum  dapat  menjamin  kebebasan  yang  teratur  dalam  dinamika perekonomian,  sehingga  pada  gilirannya  dapat  membawa  kesejahteraan bersama  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tanpa  kepastian  hukum, perekonomian  tidak  dapat  berkembang  dengan  teratur  tanpa  keadilan, perekonomian  tidak  akan  menumbuhkan  kebebasan  yang  sehat  dan berkeadilan, dan tanpa kebergunaan, perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan  dan  kedamaian. 5 Karena  pada  akhirnya  hukum  itu  sendiri harus  membawa  kehidupan  bersama  kepada  kesejahteraan  dan kedamaian.
Pada tahun 1930-an baru dimulai menggunakan kacamata Hukum Ekonomi,  yang  pada  waktu  itu  baru  mencakup  peraturan  administrasi negara yang membatasi kaidah hukum perdata dan dagang. Bertambahnya kaidah hukum dalam segala bidang mengubah ciri  hukum ekonomi dari droit economique , menjadi droit de l’economic , yaitu sebagai kaidah hukum yang berserakan di semua bidang hukum, tidak saja  pada bidang hukum perdata dan hukum dagang, tetapi juga bidang hukum tata negara, hukum pidana,  pidana  internasional,  hukum  pajak,  dan  hukum  administrasi negara.  Sehingga  kaidah  hukum  ekonomi  bukan  saja  bertambah  secara kuantitatif, melainkan juga secara kualitatif. 6
Karena  itu  hukum  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  segala  aturan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, baik yang diatur oleh hukum, atau yang belum dan tidak  diatur oleh hukum, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi segala persoalan berkaitan dengan
4 Johnny  Ibrahim, Pendekatan  Ekonomi  terhadap  Hukum,  Teori  dan  Implikasi Penerapannya  dalam  Penegakan  Hukum . (Surabaya:  CV  Putra  Media  Nusantara  &  ITS Press, 2009), hlm. 16.
5 Tim  Pengajar  Mata  Kuliah  Hukum  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya,. Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi. 2006, hlm. 56.
6 Jimly  Assiddiqie, Konstitusi  Ekonomi , (Jakarta:  PT  Kompas  Media  Nusantara, 2010), hlm. 76.
hubungan  antara  hukum  dan  kegiatan-kegiatan  ekonomi. 7 Istilah  hukum ekonomi dengan cakupan yang luas tersebut mencakup lingkup mikro dan makro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi.
Pada  awalnya  hukum  ekonomi  adalah  merupakan  kajian  hukum dagang  sebagai  suatu  lingkup  beberapa  sub-bidang  hukum  dalam  ranah hukum  dagang  yang  selanjutnya  mencapai  bentuk  optimal. Perkembangan  hukum  ekonomi  pada  tiap  negara  secara  substansial dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sejarah, sosial, politik dan budaya.
Di  Belanda,  hukum  ekonomi  dibagi  menjadi  2  hal  besar. Pertama adalah  Hukum  ekonomi  sosial  makro  ( macro  social-economisch  recht ) yang  mengatur  tentang  keadaan  ekonomi  secara  makro,  yakni kepentingan  ekonomi  suatu  negara  (umum),  dan kedua adalah  hukum ekonomi  sosial  mikro  ( micro  social-economisch  recht ),  yang  mengatur tentang ekonomi mikro, yaitu ekonomi perusahaan. 8
Dikaitkan  dengan  sistem  hukum,  perkembangan  hukum  ekonomi juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada negara dengan sistem Anglo  Saxon ,  eksistensi  hukum  ekonomi  lebih  mudah  dipahami, karena  pada  sistem  hukum  kebiasaan,  hukum  ekonomi  tumbuh  dan berkembang  bersama  dengan  perkembangan  kebiasaan,  sehingga  lebih mudah  diselenggarakan.  Pada  negara  dengan  sistem  hukum  eropa continental, eksistensi hukum harus dapat meyakinkan dan menunjukkan justifikasi  serta  hubungannya  dengan  perangkat  hukum  lainnya. Timbulnya kegiatan ekonomi ini membutuhkan kaidah atau pranata baru yang  sulit  dikategorikan  ke  dalam  sistem  hukum  perdata  dan  dagang, sebagai  hukum  privat  maupun  publik.  Perkembangan  hubungan hukumnya  pun  tidak  dapat  diselesaikan    berdasarkan  pendekatan  yang ada, kompleksitas permasalahan membutuhkan pendekatan baru.
Dalam  memahami  tentang  hukum  ekonomi,  seringkali  disamakan dengan istilah hukum bisnis. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, tetapi istilah bisnis memiliki pengertian yang lebih sempit daripada ekonomi yang luas. Bisnis lebih tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar  pelakunya,  yaitu  berkaitan  dengan  ekonomi  perusahaan/ekonomi mikro.  Karakteristik  bisnis  terutama  terletak  pada  tujuan  pencapaian
7 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia . (Malang: Bayumedia Publishing.
2007), hlm. 126.
8 Umar  Farouk, Analisis  Ekonomi  Atas  Perkembangan  Hukum  Bisnis  Indonesia , http://mhugm,wikidot.com/artikel:004
keuntungan.  Kegiatan  bisnis  meliputi  produksi,  konsumsi  dan  penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba. 9
Hukum bisnis ( business law atau bestuur recht ) adalah keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. 10 Hukum bisnis juga merupakan pengembangan dari istilah  Hukum  Dagang  atau  Hukum  Perniagaan  yang  dianggap  sebagai istilah dengan cakupan tradisional dan sempit karena hanya diatur dalam KUHD.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  bisnis  adalah kaidah  hukum  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pelaksanaan  urusan dagang  atau  kegiatan  dagang,  industri  atau  keuangan  yang  dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan motif memperoleh keuntungan. 11 Jadi, istilah  hukum  bisnis  yang  merupakan  terjemahan  dari  istilah  “ business law ”  di  masyarakat,  baik  oleh  kalangan  akademis  maupun  praktisi  ini tentu lebih sempit dari hukum ekonomi yang begitu luas.
Hukum ekonomi muncul menggabungkan aspek privat dan publik dan  mengintegrasikan  berbagai  pendekatan.  Karakteristik  hukum ekonomi  berikut  akan  lebih  menunjukkan  perbedaannya  dengan  hukum bisnis, walau memiliki persamaan sebagai perkembangan Hukum Dagang. Karakteristik umum hukum ekonomi adalah mencakup hukum publik dan privat, cakupannya lebih luas daripada hukum perdata dan hukum dagang, merupakan  perpaduan  antara  hukum  perdata,  pidana,  dagang, internasional, administrasi negara, tata negara, sehingga dapat dikatakan sebagai  ilmu  hukum  yang  bersifat  interdisipliner,  multidisipliner  dan transnasional,  mengatur  secara  rinci,  menyeimbangkan  kepentingan ekonomi dan kepentingan umum, dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi. 12
1. Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis  dalam  Pembidangan  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia
Terdapat  dua  bahasan  hukum  ekonomi  dalam  pembidangan  ilmu hukum, pertama adalah  justifikasi  hukum  ekonomi  itu  sendiri, kedua
9 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 32.
10 Hermansyah Abdul R. Saliman, dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk perusahaan,
Teori dan Contoh Kasus , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 87.
11 Eddi  Sopandi, Beberapa  Hal  dan  catatan  Berupa  Tanya  Jawab  Hukum  Bisnis , (Bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm. 53. 12 Todung  Mulya  Lubis, Hukum  dan  Ekonomi ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,
1992), hlm. 21.
adalah  pembidangan  hukum  ekonomi.  Mendudukkan  eksistensi  hukum ekonomi dan bidang yang menjadi lingkup Hukum Ekonomi dengan jelas akan  mempermudah  dalam  arah  pengembangan  lebih  lanjut,  karena selama  ini  ada  ketertinggalan  hukum  dalam  mengadakan  lalu  lintas ekonomi,  sehingga  peninjauan  Hukum  Ekonomi  diharapkan  dapat menjembatani peranan hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi. Selain itu  praktik  kegiatan  di  bidang  ekonomi  selama  ini  telah  mengalami perkembangan  yang  pesat,  yang  terkadang  mengabaikan  pengaturan hukum  yang  berlaku. 13 Posisi hukum  ekonomi dan bisnis juga  dapat diperjelas  dengan  melihatnya  pada  tata  hukum  Indonesia.  Tata  Hukum adalah  susunan  yang  terdiri  atas  aturan-aturan  hukum  yang  ditata sedemikian  rupa  sehingga  memudahkan  untuk  menemukannya  sebagai dasar  penyelesaian  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat.  Tata hukum seringkali disebut sebagai hukum positif. Sehingga yang dimaksud dengan  tata  hukum  Indonesia  adalah  hukum  positif  yang  terdiri  dari susunan  aturan-aturan  yang  dipergunakan  untuk  memudahkan  dalam menemukan dasar penyelesaian peristiwa hukum di masyarakat.
Ditinjau dari pembidangan ilmu hukum, hukum ekonomi memang merupakan bidang hukum yang relatif baru, sehingga masih belum begitu dikenal  dalam  tata  hukum  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  hukum perdata, hukum dagang, ataupun hukum bisnis. Sebelumnya banyak yang berpendapat bahwa pengaturan lalu lintas ekonomi di Indonesia terdapat dalam  KUHDagang,  yang  berisi  ketentuan  yang  langsung  atau  tidak langsung. 14
Dalam  pembidangan  ilmu  hukum,  terdapat  beberapa  sudut pandang  untuk  mempermudah  memahaminya.  Berikut  ini  adalah beberapa  pembidangan  hukum  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  acuan untuk memahami posisi hukum ekonomi dan bisnis dalam pembidangan ilmu  hukum. Pertama ,  Pembidangan  hukum  berdasar  sumbernya,  yang dibagi  menjadi  2  yaitu pertama :  sumber  hukum  materiel,  adalah  segala sesuatu  yang  melahirkan  isi  atau  materi  hukum,  dan kedua :  sumber hukum formil, adalah sumber hukum  dilihat dari bentuknya. Dilihat dari sumber  hukum  materiel,  maka  hukum  ekonomi  dan  bisnis  lahir  dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam praktik pergaulan masyarakat dunia yang semakin terbuka, ditambah dengan era
13 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 92.
14 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 41.
globalisasi  menjadikan  hukum  ekonomi  juga  dipengaruhi  oleh perkembangan hukum internasional. Hukum  berfungsi sebagai mengatur dan  membatasi  kegiatan  ekonomi,  dengan  harapan  pembangunan perekonomian tidak mengabaikan kepentingan dan hak masyarakat.
Maka  dapat  dijelaskan  bahwa  sumber  hukum  materiel  hukum ekonomi  adalah  berbagai  usaha  peningkatan  kehidupan  ekonomi  secara keseluruhan,  sehingga  lahir  pengaturan  dan  pemikiran  hukum  mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara  nasional.  Hukum  ekonomi  ini  mencakup,  tanah,  bentuk  usaha, penanaman  modal  asing,  kredit  dan  bantuan  LN,  perbankan,  HAKI, asuransi,  dan  lain-lain.  Sedangkan  sumber  hukum  materiel  hukum ekonomi  sosial  adalah  upaya  pembagian  hasil  pembangunan  ekonomi secara merata di antara seluruh warga masyarakat, sehingga setiap warga negara  dapat  menikmati  hasil  pembangunan  ekonomi  sesuai  dengan sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi tersebut. Dari upaya ini, maka lahir pengaturan dan pemikiran hukum mengenai harta pembagian hasil  pembangunan  ekonomi  nasional  secara  adil  dan  merata  dalam martabat kemanusiaan manusia Indonesia. 15
Sumber hukum formil hukum ekonomi dan bisnis dapat ditemukan dalam UU, kebiasaan, traktat, yurispridensi dan doktrin. Apabila dikaitkan dengan  karakteristik  hukum  ekonomi  yang  bersifat  transnasional,  maka sumber  hukum  ekonomi  Internasional  termasuk  di  dalamnya,  yang meliputi perjanjian Internasional (bilateral, regional, multilateral), hukum kebiasaan Internasional, dan lain sebagainya.
Sistem  hukum  Indonesia  adalah  satu  kesatuan  yang  di  dalamnya terdiri  dari  komponen  yang  saling  berhubungan,  memengaruhi, melengkapi untuk mencapai tujuan. Sistem hukum ini merupakan tatanan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hukum yang satu sama lain berhubungan, terjalin dengan baik, dan tidak saling konflik.
Dalam tata susunan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan tertinggi adalah UUD 1945. Dalam keadaan saat ini dimana semua bangsa bergaul  dengan  ekonomi  pasar  yang  diidealkan  bersifat  bebas  dan terbuka,  tidak  ekslusif,  liberalisasi  perdagangan  dan  globalisasi  ekonomi sudah  menjadi  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindarkan.  Dalam  keadaan demikian,  maka  sulit  dibayangkan  penyusunan  kebijakan  ekonomi  harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati
15 Johnny  Ibrahim, Pendekatan  Ekonomi  terhadap  Hukum,  Teori  dan  Implikasi Penerapannya  dalam  Penegakan  Hukum , (Surabaya  :  CV  Putra  Media  Nusantara  &  ITS Press. 2009), hlm. 20.
dalam  rumusan  undang-undang  dasar  yang  tertulis.  Sebaik-baiknya rumusan  konstitusi  sebagai  sumber  kebijakan  tertinggi  tidak  dapat mengikuti  dengan  gesit  dan  luwes,  perubahan-perubahan  dinamis  yang terjadi  di  pasar  ekonomi  global,  nasional  maupun  lokal  yang  bergerak cepat  setiap  hari.  Karenanya  kebiasaan  menjadikan  konstitusi  sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dikatakan sangat minim.
Kedua , adalah pembidangan hukum berdasar sifatnya, yang terbagi menjadi  dua,  yaitu bersifat  memaksa ,  yaitu  hukum  yang  dalam  keadaan bagaimanapun  juga  harus  dan  mempunyai  paksaan  mutlak,  dan bersifat mengatur ,  yaitu  hukum  yang  dapat  dikesampingkan  apabila  para  pihak telah membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian.
Pembidangan  hukum  berdasar  sifatnya  ini  erat  kaitannya  dengan kaidah hukum ekonomi. Kaidah hukum ekonomi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu kaidah administratif dan kaidah substantif .  Kaidah administrasi  adalah  ketentuan-ketentuan  hukum  administrasi  negara mengenai  aspek-aspek  prosedural  dari  aktivitas  dan  transaksi  ekonomi. Kaidah ini dibuat oleh aparatur administrasi negara atau pihak eksekutif dan  mempunyai  kekuatan  hukum  memaksa  agar  ketentuan  dan persyaratan  yang  diatur  dalam  ketentuan  tersebut  ditaati  atau  dipatuhi oleh publik.
Kaidah  substantif  atau  materiel  adalah  ketentuan  hukum  yang dibuat  aparat  legislatif,  yudikatif  dan  eksekutif,  baik  secara  bersama dan/atau  sendiri  mengenai  aspek-aspek  materiel  atau  substansial  dari aktivitas transaksi ekonomi. Kekuatan hukum kaidah substantif ini dapat bersifat memaksa atau mengatur. Sebagaimana diketahui, peraturan yang bersifat mengatur adalah sekedar memberikan pengarahan dan pedoman bagi  para  pelaku  ekonomi,  dan  dapat  disimpangi  sepanjang  para  pelaku ekonomi  sepakat  sebagaimana  tercermin  dalam  transaksi  mereka. Sehingga  tujuannya  adalah  sebagai  batasan  atau  rambu  yang mempertegas  aturan  main,  tidak  ada  sanksi  bagi  kaidah  yang  mengatur ini.  Adapun  peraturan  yang  bersifat  memaksa  bertujuan  untuk  membina dan  menjaga  konsistensi  pelaksanaan  sistem  ekonomi  nasional  serta akurasi  kebijakan  politik  ekonomi  pemerintah.  Sehingga  tidak  boleh disimpangi atau diabaikan oleh pelaku ekonomi, dan bertujuan tercapinya ketertiban  pelaksanaan  aktivitas  dan  transaksi  ekonomi  dengan berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum.
Contoh  kaidah  yang  bersifat  mengatur  adalah  pada  UU  No.  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  UU  No.  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan.  Latar  belakang  lahirnya  UU  ini  adalah  membentuk  sistem perbankan  yang  dapat  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional
dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak. Substansi yang diatur antara lain adalah berkaitan dengan agunan, sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur  kepada bank dalam rangka  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah. Karena  sifatnya  adalah  mengatur,  maka  apabila  terdapat  nasabah  yang tidak memberikan agunan, maka tidak ada sanksi baginya. 16
Salah satu karakteristik hukum ekonomi adalah mencakup hukum publik  dan  privat,  sehingga  cakupannya  lebih  luas  daripada  hukum perdata  dan  hukum  dagang,  yang  merupakan  perpaduan  antara  hukum perdata,  pidana,  dagang,  internasional,  administrasi  negara,  tata  negara, Irisan  antara  hukum  publik  dan  privat  inilah  yang  menyebabkan  hukum ini  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  hukum  bisnis.  Hal  ini memengaruhi  sifat  hukum  ekonomi,  demikian  pula  azasnya,  yang merupakan  gabungan  dari  azas-azas  hukum  privat  dan  publik.  Dari karakteristik  maka  pembidangan  hukum  ekonomi  mencakup  segala materi  yang  membahas  kegiatan  ekonomi  dari  aspek  hukum  baik  publik dan  privat,  dimana  para  ahli  hukum  ekonomi  membaginya  dalam beberapa sudut pandang.

## C. Simpulan
Hukum ekonomi dan bisnis merupakan dua ilmu yang berasal dari satu  pohon  memiliki  hubungan  yang  erat.  Pada  perekonomian  suatu negara,  kedudukan  dan  peranan  hukum  tertentu  dapat  dianggap  sangat penting.  Dapat  dipastikan  hukum  berperan  penting  dalam  kegiatan ekonomi,  karena  dengan  kepastian  yang  adil,  keadilan  yang  pasti,  dan kebergunaan itulah maka hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kepastian hukum,  perekonomian  tidak  dapat  berkembang  dengan  teratur,  tanpa keadilan, perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan  berkeadilan,  dan  tanpa  kebergunaan,  perekonomian  tidak  akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya hukum itu sendiri  harus  membawa  kehidupan  bersama  kepada  kesejahteraan  dan kedamaian.
16 Jimly  Assiddiqie,. Konstitusi  Ekonomi , (Jakarta  :  PT  Kompas  Media  Nusantara, 2010), hlm. 22-24.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman,  Hermansyah  dan  Ahmad  Jalis, Hukum  Bisnis  Untuk perusahaan, Teori dan Contoh Kasus , Kencana, Jakarta, 2006.
Assiddiqie,  Jimly,  Konstitusi  Ekonomi,  PT  Kompas  Media  Nusantara, Jakarta, 2010.
Sopandi,  Eddi. Beberapa  Hal  dan  Catatan  Berupa  Tanya  Jawab  Hukum Bisnis , PT Refika Aditama, Bandung, 2002.
Sari, Elsi Kartika dan Simanungsong, Advendi. Hukum dalam Ekonomi , PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.
Ibrahim,  Johnny. Pendekatan  Ekonomi  terhadap  Hukum,  Teori  dan Implikasi  Penerapannya  dalam  Penegakan  Hukum ,  CV  Putra  Media Nusantara & ITS Press, Surabaya, 2009.
Nicholas,  Mercuro  and  Medema,  Steven  G. Economic  and  The  Law,  From Postner  to  Post  Modernism, Pricenton  University  Press,  Pricenton,
New Jersey, 1999.
Bintang,  Sanusi  dan  Dahlan, Pokok-Pokok  Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Hartono,  Sri  Redjeki. Hukum  Ekonomi  Indonesia ,  Bayumedia  Publishing,
Malang, 2007.
Rosyidi,  Suherman. Pengantar  Teori  Ekonomi,  Pendekatan  Kepada  Teori Ekonomi Mikro dan Makro , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
Sumantoro, Hukum  Ekonomi ,  Penerbit  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 1986 Tim  Pengajar  Mata  Kuliah  Hukum  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, Kumpulan Materi Kuliah Hukum Ekonomi, 2006.
Lubis,  Todung  Mulya. Hukum  dan  Ekonomi ,  Pustaka  Sinar  Harapan,
Jakarta, 1992.
Umar  Farouk, Analisis  Ekonomi  Atas  Perkembangan  Hukum  Bisnis Indonesia , http://mhugm,wikidot.com/artikel:004