Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law (Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah)
Irwansyah Muhammad Jamal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh ayi.syah@yahoo.com
Abstract: The concept of Mukallaf, in the part of jinayah, is understood by multiple meanings in society, some define mukallaf is the same as worship, and some others argue differently. Nash (Islamic texts) itself does not give a firm definition to the criteria of mukallaf , but rather gives signs that in the relationship of human beings mukallaf concept  has  its  character.  This  paper  aims  to  explain  the  concept  of mukallaf and its criteria in the part of jinayah. The data sources studied refer to nash evidence  and  various  theories  that  are  developing  from  various  disciplines.  The results is that mukallaf in the part of jinayah is considered like puberty, perfect of both al-'aql and rusyd . These three traits will only be found perfectly in a person when they are at least 18 years old. Based on this understanding, the perpetrator of the crime can be held accountable for his actions and sanctioned to him after aged 18 years. A child who is not yet 18 years old commits a criminal offense then must be given educational teaching to him. So that he can know the adverse impact on himself and the community as a result of his actions.
Keywords: Criteria Mukallaf , Acts of Jinayah , Criminal Sanctions, 'Uqubah
Abstrak: Konsep mukallaf dalam bidang jinayah dipahami dengan berbagai bentuk pemahaman dalam masyarakat, ada yang menilai mukallaf dalam bidang jinayah sama  dengan  bidang  ibadah,  dan  ada  yang  berpendapat  berbeda.  Nash  sendiri tidak  memberi  ketegasan  pasti  terhadap  kriteria  mukallaf,  melainkan  memberi isyarah  bahwa  dalam  hubungan  sesama  manusia  konsep  mukallaf  mempunyai karakter  tersendiri.  Tulisan  ini  bertujuan  mencoba  jelaskan  tentang  konsep mukallaf dan kriterianya dalam bidang jinayah. Sumber data yang dikaji mengacu pada dalil nash dan berbagai teori yang berkembang sekarang ini dari berbagai disiplin  ilmu.  Hasil  yang  ditemukan  dapat  disebutkan  bahwa  mukallaf  dalam bidang  jinayah  dipertimbangkan  pada  sifat  baligh,  al-‘aql  dan  rusyd  yang sempurna.  Ketiga  sifat  tersebut  baru  akan  ditemukan  dengan  sempurna  pada seseorang  ketika  berusia  minimal  18  tahun.  Berdasarkan  pemahaman  ini,  maka pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan diberikan sanksi kepadanya sesudah berusia 18 tahun. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana maka harus diberikan pengajaran yang bersifat edukasi kepadanya. Supaya ia dapat mengetahui dampak buruk pada diri dan lingkungan masyarakat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
Kata Kunci: Kriteria Mukallaf, Perbuatan Jinayah, Sanksi Pidana,‘Uqubah

## A. Pendahuluan
Pemahaman  tentang mukallaf dalam  bidang  jinayah  (pidana)  merupakan suatu perkara penting untuk diketahui oleh setiap orang. Aspek mukallaf dewasa para pihak menjadi unsur utama yang diperhatikan ketika suatu persoalan jinayah terjadi dalam masyarakat. 1 Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana, dan ia telah  memenuhi  syarat mukallaf maka  proses  hukum  akan  dijalankan  secara sempurna.  Sebaliknya,  apabila  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  belum terpenuhi syarat mukallaf , kepadanya tidak akan diberlakukan norma hukum seperti orang  dewasa.  Penyelidikan  dan  penghukuman  kepadanya  akan  dilakukan pengkhususan sesuai dengan pola penanganan kepada anak-anak.
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 64.
Dilihat  pada  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  ketentuan  yang berkaitan dengan perbuatan pidana, usia mukallaf /dewasa telah ditetapkan dengan umur  18  tahun. Penetapan  ini  tentu  saja  telah  dikaji  secara  mendalam  dengan mempertimbangkan  berbagai  alasan  logis.  Di  sisi  lain,  kajian  tentang mukallaf /dewasa  dalam  bidang  jinayah/pidana  yang  dilakukan  para  ahli,  baik  di kalangan  fukaha/ahli  hukum  Islam  ataupun  ahli  hukum  umum/sekuler,  tidak ditemukan (sejauh bacaan penulis) ada pendapat yang menentukan usia 18 tahun sebagai usia dewasa dalam bidang jinayah. 2 Secara khusus, dalam sebagian literatur metodologi  hukum  Islam  (usul  fikih),  ditemukan  penjelasan  tentang  dewasa ( mukallaf )  dalam  bidang  jinayah  masih  belum  disepakati  kriterianya. 3 Sebagian fukaha  cenderung  menilai  dewasa  dalam  bidang  jinayah  sama  dengan  bidang- bidang  fikih  yang  lain,  sehingga  jika  seseorang  anak  yang  sudah ihtilam atau berusia 15 tahun maka ia dianggap sudah dewasa ( mukallaf ). 4
Tulisan ini didasarkan pada berbagai petunjuk, baik berdasarkan nash/dalil Alquran  dan  Hadis  Nabi  saw.  ataupun  pertimbangan  logis  dari  berbagai  disiplin ilmu yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa nash Alquran  dan  Hadis  Nabi  saw.  yang  memberi  isyarat  bahwa  kedewasaan  dalam bidang  non  ibadah  diperlukan  kecakapan  yang  lebih  sempurna.  Demikian  juga beberapa  disiplin  ilmu  yang  berkembang  sekarang  menyebutkan  pada  usia  18
2 Mukhtar  Yahya  and  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 1986).
3 Abdurrahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 285.
4 Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994), hlm. 86.
tahun,  seseorang  sudah  memiliki  berbagai  kesempurnaan  dalam  melakukan tindakan hukum. 5
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  mencoba  jelaskan  berbagai pertimbangan logis dalam penetapan kriteria dewasa bagi seseorang dalam bidang jinayah.  Bahwasanya,  banyak  ayat  dalam  Alquran  memberi  pernyataan  umum, bahwa  pembebanan  hukum  kepada  seseorang  dilakukan  atas  kemampuan  yang dimiliki  oleh  seseorang.  Berdasarkan  pemahaman  tersebut  dapat  dikatakan, seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  perbuatannya  dapat  diminta pertanggungjawaban  harus  memenuhi  kecakapan  yang  sempurna. 6 Dengan demikian,  tulisan  ini  berusaha  menjelaskan  konsep  kecakapan  seorang  dalam melakukan  tindakan  hukum  (jinayah),  yang  pada  gilirannya  penjelasan  tersebut akan  menjadi  tolok  ukur  dalam  penetapan  usia  18  tahun  sebagai  tanda  dewasa dalam bidang jinayah.

## B. Pengertian Mukallaf
Term mukallaf dibentuk  dari  kata  dasar  ( fi’l  almadhi )   للل لللك  dengan  di- tasydid -kan huruf ل ( lam fi’l ) yang berwazan لعف. Bentuk fi’il al-madhi seperti ini mengandung  pengertian  bahwa  suatu  perbuatan  itu  dilakukan  dengan  berulang- ulang kali ( taksir ). 7 Hal itu memberi makna, bahwa term  كم yang dibentuk dari
5 Mustafa  Ahmad  Al-Zarqa’, Al-Madkhal  Al-Fiqhiyah  Al-‘Am (Damsyiq:  Dār  al-Fikr, 1968).
6 Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
7 Manşūr  bin  Yūnus  bin  Idrīs  Al-Bahūnī, Kasyāfu  Al-Qinā’  ‘an  Matan  Al-Iqnā,’ juz.  1
(Bairūt: Dār al-Fikr, 1982), 300.
akar  kata   لل للك  ,  bermakna  telah  berulang-ulang  kali  (banyak)  dibebani  hukum syarak.  Dari  pengertian  bahasa  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  term mukallaf mengandung makna sebagai pihak yang dibebani aturan hukum Allah dan Rasul- Nya dalam jumlah yang banyak. 8
Pengertian mukallaf secara  definitif  dapat  dikemukakan  berikut  ini, beberapa  pendapat  para  ulama  dikutip  untuk  menerangkan  pengertian mukallaf tersebut.  Wahbah  Zuḥailī,  mengartikan mukallaf dengan:  ”orang  yang  perintah ( titah )  Allah  dikaitkan  perbuatannya  ( al-syakhsu  al-lazīna  ta’allaqa  al-khithabu Allahu ta’ala bi fi’lihi ).” 9 Imran Ahsan Khan Nyazee memberi pengertian mukallaf dalam  bahasa  yang  lebih  luas,  seperti  berikut  ini; “An  essential  condition for  in obligation affecting this  person  that act directly or  through  delegation. The  first requirement for this is that he be eble to understand the communication creating the  obligation .  (Suatu  keadaan  yang  mendasar  dalam  berkewajiban  yang mempengaruhi seseorang untuk  bertindak secara langsung atau melalui delegasi. Syarat utama dalam hal ini adalah orang tersebut mampu memahami komunikasi untuk menciptakan kewajiban itu) .
Dalam pandangan para ulama terlihat, bahwa pemahaman tentang mukallaf tidak  terlepas  dengan  konsep  perintah  dan  larangan.  Karena  itu,  dalam  banyak literatur usul fikih terlihat penjelasan tentang mukallaf itu lebih dominan diberikan dalam  kajian  tentang taklīf ; di  mana  kajian  lafal  perintah  ( amar )  dan  larangan
8 Al-Bahūnī, Kasyāfu Al-Qinā’ ‘an Matan Al-Iqnā.’
9 Zuḥailī  Wahbah, Uşūl  Al-Fiqh Al-Islamī , Juz 1 (Bairūt: Dār  al-Fikr al-Mu’āşir, 2004),
158.
( nahy )  sebagai  titik  yang  lebih  difokuskan  dalam  kajian  tersebut. 10 Artinya, mukallaf wajib mematuhi segala ketentuan yang terdapat pada kalimat perintah atau larangan  yang  disebut  dalam  nash.  Lebih  dari  itu,  dalam  kedua  lafal  tersebut terkandung pahala dan dosa. Dalam bahasa lain dapat dikatakan, pahala dan dosa merupakan dua  hal yang  terkait langsung  dengan perintah mengerjakan dan/atau larangan mengerjakan aturan hukum syarak itu.
Selanjutnya,  pemahaman  tentang mukallaf baik  dalam  kajian  para  ulama ataupun  pergaulan  hukum  di  tengah-tengah  interaksi  sosial  kemasyarakatan ditemukan  macam  variasi  tentang  konsep mukallaf .  Sebagian  golongan memandang, seseorang dinilai sudah mempunyai tahapan mukallaf dengan adanya tanda badaniah, seperti  mimpi basah  ( ihtilam ). Dengan  demikian, orang  tersebut sudah dapat melakukan semua juzu’ dalam hukum fikih, seperti ibadah, muamalah, munakahat dan  jinayat.  Namun,  bagi  golongan  yang  lain  memandang, berkaitan dengan  hubungan  sesama  manusia  tidak  dapat  dijadikan ihtilah sebagai  tanda mukallaf yang  sempurna.  Untuk  bidang  ini.  Penetapan mukallaf harus  lebih sempurna lagi, baik segi akal ataupun umur/usia seseorang.
Selain fenomena yang telah disebutkan, penetapan dewasa dalam pergaulan hukum  dalam kehidupan masyarakat di  Indonesia terlihat banyak variasi. Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan disebutkan usia dewasa yang ditetapkan sebagai tanda seseorang sudah mempunyai kecakapan, seperti berikut ini:
10 Fatī Duraynī, Al-Manāhij Al-Ushūliyah (Damsyiq: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1975), 699.
Bidang Hukum Usia Dewasa Muatan Peraturan Perundang- undangan Pidana dan Siyasah 18 tahun UU tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 18 tahun UU tentang Pornografi, Pasal 1 (4), 16 tahun Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, pasal 45. 18 tahun UU tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 18 tahun UU tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 26 18 tahun UU tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 dan 40 17 tahun atau sudah kawin UU tentang Pemilu, Pasal 7 17 tahun atau sudah kawin UU tentang Adm. Penduduk, Pasal 63 (1) 18 Tahun UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 18 Tahun UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1
Keterangan yang tersebut dalam tabel ini menunjukkan bahwa usia dewasa yang cakap bagi seseorang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan  pada  umumnya  berusia  18  tahun.  Pada  usia  ini diyakini, seseorang tidak hanya dilihat telah cukup umur, namun 18 tahun secara otomatis  telah  menunjukkan  sifat  kedewasaan  yang  relatif  sempurna  pada seseorang anak. Sementara usia 17 tahun yang diberlakukan pada bidang tertentu, seperti  Pemilu  (sebagai  pemilih)  dan  kependudukan,  besar  kemungkinan  telah dipertimbangkan  aspek  kemaslahatannya.  Salah  satunya  adalah  pemilu  dan kependudukan itu merupakan dua masalah yang relatif tidak membahayakan orang banyak atas kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi. 11
11 J.J.H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Alih Bahasa Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.).

## C. Karakteristik Hukum Jinayah
Moeljatno  menyatakan,  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  mana  disertai  dengan  hukuman  (sanksi)  yang berupa pidana tertentu, bagi siap yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut Moeljatno  menjelaskan  bahwa  term  larangan  dalam  definisi  tersebut  ditujukan kepada  perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh kelakuan  orang).  Sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang menimbulkan kejadian itu. 12 Hal ini mengisyaratkan, dalam memahami perbuatan pidana  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kajian  orang  yang  melakukan  perbuatan tersebut, karena keduanya saling mengikat satu dengan yang lain.
Secara  umum,  suatu  perbuatan  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  jika perbuatan  tersebut  dinilai  mempunyai  dampak  buruk  kepada  pelaku  dan masyarakat.  Salah  satu  dampak  yang  terlihat  dari  perbuatan  pencurian  misalnya, kenyamanan dalam masyarakat akan berkurang atau hilang sama sekali. Begitu juga pada  tindak  pidana  perzinaan  yang  dilakukan  seseorang  akan  menghancurkan kehormatan  dan  harga  diri  sendiri  dan  orang  lain,  bahkan  kelompok  masyarakat secara  luas.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  pidana  dipahami  sebagai  tindakan  yang dapat merusak tata sosial yang sudah terbentuk dengan rapi.
Salah  satu  poin  penting  yang  harus  diketahui  dalam  memahami  konsep perbuatan pidana (hudud), para ulama telah merumuskan suatu kaidah umum, di mana  dalam  kaidah  dimaksud  menyebutkan  bahwa  perbuatan  pidana  itu  dilihat pada  kondisi  saat  terjadi  perbuatan,  bukan  ketika  sempurna  perbuatan.  Redaksi
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , 59.
kaidah tersebut dapat dilihat berikut ini; اهئافتسا لاح لا اهدوجو لاحب دودحلا يف ةربعلا (yang dijadikan  pegangan  dalam  menentukan  tindak  pidana  hudud  adalah  pada  waktu dilakukannya tindak pidana tersebut, bukan pada waktu sempurnanya tindak pidana tersebut. 13 Secara  khusus,  kondisi  pelaku  tindakan  perbuatan  pidana  betul-betul dipahami dengan baik dalam melihat suatu perbuatan yang terjadi.
Menurut A Rahman I. Doi, hukum Islam memberikan perhatian serius kepada pelaku  tindak  pidana  dalam  proses  penyelesaian  suatu  kejahatan.  Hukum  Islam dikatakan Rahman menolak pemahaman bahwa kondisi tidak normal pada pelaku perbuatan  pidana  menyebabkan  tindak  pidana  tersebut  dapat  dihentikan  proses hukumnya. Pendapat A. Rahman itu dapat dilihat berikut ini;
“syariah  menolak  teori  sintetik  atau  pengujian  untuk  menentukan  masalah abnormalitas  dan  kriminalitas.  Di  mana  teori  sintetik  menyebutkan  bahwa, tidak  ada  tindakan  yang  dapat  disebut  kriminal  bila  pada  saat  tindakan  itu dilakukan, pelaku mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan mental atau emosi.” 14
Kajian tentang kondisi pelaku perbuatan pidana mempunyai hubungan erat dengan  konsep  kecakapan  melakukan  tindakan  hukum  ( ahliyahal-ada’ )  dalam hukum Islam. Artinya, jika pelaku perbuatan pidana telah memiliki syarat mukallaf yang  sempurna,  maka  proses  hukum  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  harus diselesaikan  dengan  lengkap. 15 Pengecualian  dalam  proses  hukum  atas  tindak pidana  hanya  dapat  diberikan  kepada  mereka  yang  telah  disebutkan  dalam  nash,
13 H.  A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2006), 142.
14 Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah , 286.
15 Asaf A.A Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam I , terj. Arif (Jakarta: Tintamas, n.d.).
yaitu  hadis  Nabi  saw.,  yaitu  orang  tidur,  anak-anak,  orang  gila.  Jika  tiga  jenis kelompok orang ini tidak dimiliki oleh pelaku , maka kepadanya dapat diberikan hukuman  (sanksi) yang  berat,  supaya  kepribadiannya  dapat  kembali  menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

## D. Kriteria Mukallaf dalam Jinayah
Al-Quran  dan  Hadis  memberi  petunjuk  tentang  sebagian  besar  perbuatan jarimah .  Dalam  jarimah qiṣaṣ dan ḥudūd ,  nash  menjelaskan  juga  sanksinya ( ‘uqubāt )  bagi  pelaku  perbuatan  tersebut.  Sebagai  contoh  dapat  disebutkan, perbuatan pencurian disebutkan dalam Alquran Surah al-Maidah ayat 38, dihukum dengan potong tangan bagi pelaku kejahatan tersebut; perzinaan diterangkan dalam Alquran  Surah  an-Nur  ayat  2,  dihukum  dengan  jilid  100  kali;  dan  penuduh  zina ( qaḍaf ) dalam Alquran Surah an-Nur ayat 4, hukumannya jilid 80 kali. Sementara perbuatan jarimah qiṣaṣ , nash juga menerangkan bentuk perbuatan dan sanksinya.
Bagi  pembunuhan  sengaja  ( qatl  al-‘amd ),  pelakunya  dihukum  dengan  hukuman yang  setimpal  dari  apa  yang  telah  dilakukannya . Misalnya,  dihukum  bunuh  atas pelaku yang membunuh secara sengaja.
Meskipun nash sudah menerangkan berbagai aspek pada masalah jinayah, namun,  nash  dinilai  tidak  menjelaskan  kriteria  orang-orang  yang  dikategorikan sebagai mukallaf secara  kongkret.  Beberapa  lafal  yang  disebutkan  Alquran  pada berbagai jarimah hudud, memang digunakan bentuk lafal al-ma’rifah, akan tetapi hal itu tidak menunjuk tanda-tanda bagi mukallaf. Sebagai contoh, dalam Q.S. al- Maidah:  38,  disebutkan  lafal قراسلا (pencuri)  dalam  bentuk ma’rifah, dengan
menggunakan tanda لا. Keterangan Hadis Nabi saw. tentang pencuri yang dihukum dengan potong tangan tidak menerangkan kriteria tertentu.
Dalam berbagai literatur fikih klasik, para ulama nampaknya menerangkan kriteria mukallaf dalam  bidang  jinayah  cenderung  sama  dengan  bidang  lain. 16
Seperti  disampaikan  Ali  Ash-Shabuni  bahwa  beberapa  pendapat  ulama menyebutkan  syarat  penuduh  zina  di  antaranya  adalah bāligh dan  berakal.  Dua syarat ini dipahami secara umum. Menurut mereka, anak kecil ( ريغصلا dan يبصلا ) yang  belum  mempunyai  kedua  syarat  itu,  jika  melakukan  pembunuhan  maka  ia tidak dapat dihukum, karena tidak memenuhi syarat mukallaf, yaitu iḥtilam (laki- laki)  atau ḥaiḍah (perempuan). Dengan  demikian  dapat  dipahami,  para  ulama cenderung menyamakan kriteria mukallaf dalam bidang jinayah ini dengan bidang fikih yang lain.
Sementara  ulama  kontemporer,  seperti  Abdul  Qadir  Audah  menyatakan, bahwa seorang mukallaf yang dianggap cakap melakukan perbuatan jinayah harus ada dua syarat, 17 yaitu al-qādir dan al - ahliyah. Al - qādir berfungsi untuk memahami dalil taklīf yang  terdapat  dalam  hukum  syarak,  sementara al-ahliyah digunakan untuk memahami kemampuan bertanggungjawab ( ma’ūliyah ) atas tindak pidana, serta cakap menerima hukuman ( ‘uqubah ). 18 Kecakapan bertanggungjawab dinilai sebagai faktor yang utama dalam menentukan seseorang cakap dalam melakukan
16 Ahmad  Fathī  Bahnisī, Al-Mas’uliyah  Al-Janā’iyah (Qahirah:  Mukkisah  al-Jalī  wa Syaukah li al-Nasyrī wa al-Tauzi’, 1969), 45.
17 Abdu  al-Qādir  Audah, At-Tasyrī’  Al-Jinā-ī  Al-Islāmī ,  jilid  1  (Bairūt:  Dār  al-Kitab  al- ‘Alamiyah, 2005), 309.
18 Abdu al-Qādir ‘Audah, al-Tasyrī’ al-Jinā-ī…, hlm. 98.
tindakan  jarimah  dan  sanksinya  atau  tidak.  Apabila  pelaku  jinayah  tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab maka ia tidak dapat diberikan sanksi. 19
Hal  itu  dapat  diartikan  bahwa  kecakapan  bertindak  hukum  jarimah didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab. 20 Oleh karena itu Zainuddin Ali berpandangan  kesanggupan  bertanggungjawab  itu  adalah  salah  satu  kriteria mukallaf dalam bidang jinayah.
Pengertian  pertanggungjawaban  (ةيلوؤسم)  jinayah  dapat  didefinisikan sebagai berikut,
لمحتل لاهأ نوكي نا بجي مئارجلا نم ةميرج نع ايئانج لأسي ىكلو ه مع ةجيتن ناسنلاا ليمحت : ةيلوؤسم ةيئانجلا ةيلوئسملا
21
Pengertian  ini  menyebutkan  bahwa  pertanggungjawaban  jinayah  adalah tanggungan seseorang atas akibat perbuatannya supaya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya, di mana ia adalah orang yang cakap melakukan pertanggungjawaban jinayah. Beberapa kaidah fikih  juga  menerangkan  pentingnya  pertanggungjawaban  jinayah  bagi  pelaku jarimah. Beberapa kaidah umum dimaksud dapat disebutkan berikut ini;   لعفلا فاضي اربجم نكي ملام رملأا لا لعافلا ىلا; artinya: Suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada yang memerintahkan selama perintahnya tidak bersifat paksaan Selain  kaidah  itu,  beberapa  kaidah  lain  dapat  dijadikan  sebagai  dasar
19 Saifu  al-Din  Abi  al-Hasan  ‘Ali  bin  Abi  ‘Ali  bin  Muhammad  Al-Amidi, Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam (Bairūt: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, n.d.).
20 Jasser Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah , ed. Terj. Rosidin (Bandung: Mizan, 2015).
21 Ahmad  Fatahī  Bahatasī, Al-Mas’ūliyah  Al-Jināiyah  Fī  Al-Fiqh  Al-Islāmī (Bairūt:  al- Qāhirah, 1969), 67.
pentingnya kecakapan mukallaf untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu;
دمعتي مل ناو نماض رشابملا; artinya: yang berbuat langsung bertanggung jawab meskipun tidak  sengaja); ستكملا دمعتلاب  لاا  نمضيلا  ب ;  artinya:  pelaku  tidak  langsung  tidak bertanggung jawab kecuali disertai kesengajaan.
Ahli  hukum  umum  menyatakan  bahwa  ada  dua  aspek  penting  dalam mengetahui kecakapan bertanggungjawab pidana, yaitu; 1) keadaan psikis pelaku ketika melakukan tindak kejahatan, dan 2) adanya korelasi antara keadaan psikis dengan  perbuatan  yang  dilakukan. 22 Dua  aspek  itu,  menurut  Moeljatno  dapat diketahui  dengan  ada  dua  hal  berikut;  1)  kemampuan  untuk  membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;  dan2)  kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsafan tentang  baik  dan  buruknya  perbuatan  tadi.  Sederhananya,  kemampuan bertanggungjawab  subjek  hukum  harus  dilihat  pada  kemampuan  akalnya  untuk dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ( intellectual factor ), dan faktor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.
Menurut  Abdullah  Ahmed  An-Na’im,  seorang mukallaf mampu bertanggungjawab jinayah harus dilihat pada dua elemen dasar, yaitu mental dan fisik. Mental merupakan berkaitan dengan jiwa manusia, di mana pada mental itu terdapat  sisi  berakal  ( al -‘ aql )  dan  kecerdasan  ( al-rusyd ). 23 Sementara  fisik
22 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , 178.
23 Juhaya  S.  Pradja,  “Epistemologi  Hukum  Islam”,  Dalam  Pengembangan  IAIN  Sunan Gunung Djati Bandung” (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1996).
menggambarkan  jasad  manusia  yang  tampak  lahir  (tubuh).  Di  sini  akan  terlihat tubuh yang besar atau tidak; usia anak-anak atau dewasa. Pada fisik terlihat syarat al-bāligh pada  seseorang,  Dengan  demikian  dapat  dipahami,  seorang  dianggap sudah mukallaf jika sudah bāligh, yaitu memiliki fisik yang kuat dan mempunyai mental yang cakap, yaitu berakal dan cerdas.
Sebagian  ahli  fikih  menggunakan  istilah  كاردلاا  dan  رايتخلاا  untuk menentukan syarat seseorang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana. 24 Lafal كاردلاا  dapat  diartikan  dengan  mengerti  (مهفلا),  akal/pikiran  (لقعلا),  dewasa/cukup umur  (دشرلا  غو ب),  kematangan  (جضنلا).  Sedangkan  lafal رايتخلااberarti  berusaha; mencari  daya  upaya.  seorang mukallaf yang  mempunyai  dua  unsur  tersebut dianggap  telah  mempunyai  kemampuan  yang  sempurna  untuk  dimintai pertanggungjawaban  pidana. 25 Sebaliknya,  orang  yang  tidak  memiliki  dua  unsur tersebut dianggap akalnya tidak sehat. Contoh orang tidak memiliki akal yang sehat adalah gila dan orang tidur. 26 Kedua kelompok orang tersebut tidak memiliki akal yang normal. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak mampu menerima ketentuan hukum  syarak  yang  berkaitan  dengan  jinayah.  Perbuatan  orang-orang  seperti  itu tidak dapat disalahkan secara aturan hukum.
Selain  syarat al-bāligh dan al-rusyd,  mukallaf dalam  bidang  jinayah juga disyaratkan  dengan  beriman,  atau  tunduk  (mengakui)  ketentuan  hukum  Tuhan
24 Audah, At-Tasyrī’ Al-Jinā-ī Al-Islāmī .
25 Atha bin Khalil, Ushul Fiqh, Terj. Yasin as-Siba’i (Bogor: Pustka Thariqul Izzah, 2003).
26 Juhaya S. Pradja, Filsafat Hukum Islam, Bandung (Bandung: Lathifah Press, 2004).
( syariah ). 27 Syarat ini nampaknya telah disepakati para ulama. Menurut para ulama, seperti disampaikan Ahmad Wardi bahwa setiap orang Islam, ahli al-zimmī (orang non  Islam  yang  berada  di  wilayah  Islam  dan  tunduk  kepada  hukum  Islam)  dan mustakman (orang yang meminta keamanan di wilayah Islam) dapat hukum dengan hukum pidana Islam (hukum jinayah) jika melakukan jarimah di wilayah Islam ( dār al-Islām ). 28 Dalam  hal  ini  digunakan  beberapa  asas  sebagai  dasar  pemberlakuan hukuman kepada mukallaf yang telah disebutkan; pertama asas persamaan ( equality before  the  law )  dan  asas  teritorial. 29 Berdasarkan  asas-asas  ini,  syarat al-Islam menjadi salah satu syarat bagi mukallaf dalam bidang jinayah. 30 Selain tiga syarat dimaksud  tidak  ditemukan  ada  petunjuk  yang  mengisyaratkan  syarat  lain  bagi mukallaf dalam bidang ini. 31
Selanjutnya,  dalam  menentukan  ukuran  yang  pasti  bagi  syarat-syarat mukallaf yang telah disebutkan, dapat diterangkan bahwa khusus syarat bāligh dan rusyd dapat  disamakan  dengan  standar  yang  telah  disebutkan  pada  bidang muamalah. 32 Hal  itu  didasari  pada  pemikiran  bahwa  perbuatan  jinayah  itu berhubungan  erat  dengan  perbuatan-perbuatan  dalam  bermuamalah,  selain persoalan  munakahat.  Sebagaimana  telah  disampaikan,  ukuran bāligh dan rusyd
27 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 54.
28 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Cet III (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 57.
29 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid  Syari’ah  Menurut  Al-Syatibi (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996).
30 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
31 Abu Ishaq Al-Syathibi, Al-Muwafaqat (Qahirah: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003).
32 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja Wali Press, 1998).
pada  muamalah  lebih  kecil  daripada  munakahat. 33 Namun,  jika  aturan  hukum positif  telah  menetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangannya,  maka  ukuran yang telah diformalkan itu akan dijadikan sebagai ukurannya. Di Indonesia, ukuran itu  telah  ditetapkan,  untuk bāligh ditetapkan  usia  18  (delapan  belas)  tahun, sementara rusyd diukur dengan mengkaji kewarasan akal pelaku tindak pidana.
Selanjutnya,  untuk  diketahui  bahwa  ketentuan  hukum  pidana  positif juga memperhatikan aspek kecakapan yang sempurna pada seseorang yang melakukan suatu  tindak  pidana,  sehingga  ia  dapat  dihukum  dengan  tegas.  Dalam  UU Perlindungan  Anak,  Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  anak  adalah  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun… ; demikian juga dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayah, dalam Pasal 66 disebutkan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Prinsip dasar yang dibangun dalam menghukum anak atas perbuatan pidana yang  dilakukannya  adalah  kebaikan  masa  depan  anak.  Apabila  seorang  anak melakukan kejahatan atau pelanggaran aturan syariat, maka harus didasarkan pada prinsip  bahwa  mewujudkan  perlindungan  terhadap  anak  sehingga  hak-hak  anak wajib dilindungi dan dipelihara. Hukuman kepada anak dinilai dapat menimbulkan banyak  permasalahan  baru,  khususnya  masa  depan  anak  yang  tidak  baik.  Selain anak-anak,  sanksi  jinayah  juga  digugurkan  kepada  seseorang  telah  meninggal
33 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004).
dunia. Kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana telah digugurkan dengan kematiannya. 34

## E. Kesimpulan
Konsep mukallaf dalam  bidang  jinayah  memiliki  kriteria  yang  berbeda dengan kriteria mukallaf dalam bidang lain, seperti ibadah. Mukallaf dalam bidang jinayah mempunyai kriteria yang terdiri atas 1) usia yang cukup ( baligh ), berakal yang  sehat  ( al-‘aql )  dan  kecerdasan  ( rusyd ).  Syarat sampai  usia  ( baligh )  dan berakal yang sehat ( al-‘aql ) di sini harus disesuaikan dengan ketiga, yaitu al-rusyd.
Para  ulama  menyebutkan,  usia  seseorang  yang  mencapai  periode rusyd adalah minimal  usia  18  tahun.  Jadi,  usia baligh dalam  bidang  jinayah  adalah  18  tahun.
Begitu  juga  dengan  berakal  ( al-‘aql )  harus  disamakan  dengan al-rusyd, yakni seseorang sudah berumur 18 tahun . Dengan demikian, jika seseorang yang sudah berumur  18,  maka  tiga  syarat mukallaf yang  telah  disebutkan  sudah  dimiliki olehnya.  Apabila  seseorang  itu  melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  ia  dapat diminta  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Dan  pada gilirannya,  atas  perbuatan  yang  dilakukan  sanksi  pidana  ( ‘uqubah )  akan  dapat diberlakukan dengan sempurna atas orang tersebut.
34 Audah, At-Tasyrī’ Al-Jinā-ī Al-Islāmī , 309.

## Daftar Kepustakaan
Al-Amidi, Saifu al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad. Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam . Bairūt: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, n.d.
Al-Bahūnī, Manşūr bin Yūnus bin Idrīs. Kasyāfu Al-Qinā’ ‘an Matan Al-Iqnā.’ Juz.
1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1982.
Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat . Qahirah: al-Maktabah al-Tawfiqiyah,
2003.
Al-Zarqa’, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal Al-Fiqhiyah Al-‘Am . Damsyiq: Dār al-
Fikr, 1968.
Audah, Abdu al-Qādir. At-Tasyrī’ Al-Jinā-ī Al-Islāmī . Jilid 1. Bairūt: Dār al-Kitab al-‘Alamiyah, 2005.
Audah, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah . Edited by Terj. Rosidin. Bandung: Mizan, 2015.
Bahatasī, Ahmad Fatahī. Al-Mas’ūliyah Al-Jināiyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī . Bairūt:
al-Qāhirah, 1969.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum: Alih Bahasa Arief Sidharta . Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
Daud Ali, Muhammad. Hukum Islam . Jakarta: Raja Wali Press, 1998.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Doi, Abdurrahman I. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Duraynī, Fatī. Al-Manāhij Al-Ushūliyah . Damsyiq: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1975.
Fathī Bahnisī, Ahmad. Al-Mas’uliyah Al-Janā’iyah . Qahirah: Mukkisah al-Jalī wa Syaukah li al-Nasyrī wa al-Tauzi’, 1969.
Fuadi, Munir. Perbuatan Melawan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Fyzee, Asaf A.A. Pokok-Pokok Hukum Islam I . Terj. Arif. Jakarta: Tintamas, n.d.
H. A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Khalil, Atha bin. Ushul Fiqh, Terj. Yasin as-Siba’i . Bogor: Pustka Thariqul Izzah, 2003.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta,: Reneka Cipta, 2002.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Cet III. Jakarta: Sinar Grafika,
2016.
Pradja, Juhaya S. “Epistemologi Hukum Islam,” Dalam Pengembangan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.” Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1996.
———. Filsafat Hukum Islam, Bandung . Bandung: Lathifah Press, 2004.
Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi . Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.
Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Wahbah, Zuḥailī. Uşūl Al-Fiqh Al-Islamī . Juz 1. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu’āşir,
2004.
Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam . Bandung: Al-Ma’arif, 1986.