## PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Paulina Y. Amtiran Dosen Program Studi Manajemen Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia itha_75@yahoo.com dan Aldarine Molidya aldarinemolidya@gmail.com Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

## ABSTRACT
According  to  Law  Number  17  of  2003  concerning  State  Finance,  the  President  as  the  Head  of Government holds the power to manage state finances as part of government power and power over the  management  of  state  finances  is  used  to  achieve  state  goals.  However,  to  assist  the  Head  of Government's duties, this power is delegated to the Minister of Finance, the Minister / head of the institution as the Budget User / Property User of the state ministries / institutions he leads and to the governor / regent / mayor as the head of the  regional government.Financial management stages consist  of  planning,  implementation,  administration,  reporting,  accountability  and  supervision. Everything has been regulated in Law No.17 of 2003 on State Finance. In Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, particularly articles 1 and 2, it is explained that what is meant by State Finance is all the rights and obligations of the state that can be valued in money, as well as everything in  the  form  of  money  or  in  the  form  of  goods  that  can  be  made  state  property  related  to  the implementation of these rights and obligations.
Keywords : Management Of State Finances, Rights And Obligations

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan  memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan negara  sebagai  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan  dan  kekuasaan  atas  pengelolaan keuangan  negara  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Namun  untuk  membantu tugas  Kepala  Pemerintahan  maka  kekuasaan  tersebut  dikuasakan  kepada  Menteri Keuangan,  Menteri/pimpinan  lembaga  selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang kementerian  negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah.
Tahapan  pengelolaan  keuangan  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan.  Semuanya  sudah
diatur  di  dalam  UU  No.17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi:
a) Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan uang  dan melakukan pinjaman;
b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan  tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c) Penerimaan negara dan penerimaan daerah;
d) Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah;
e) Kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan negara/perusahaan daerah.
f) Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
g) Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang diberikan pemerintah.
Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada  pasal  3  yaitu,  keuangan  negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-  undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Pengelolaan  tersebut  mencakup keseluruhan  kegiatan  perencanaan,  penguasaan,  penggunaan,  pengawasan,  dan pertanggungjawaban.
Namun,  dapat  dilihat  saat  ini  banyak  terjadi  tindakan  indisiplin  dalam tahapan pengelolaan  keuangan  sehingga  memperlambat  pencapaian  tujuan  negara.  Selain  itu, sering  terekam  adanya  manipulasi  dalam  pengelolaan  keuangan  di  beberapa  daerah, sehingga  menyebabkan  kebocoran  anggaran  yang  merugikan  negara  dan  berdampak
negatif bagi pembangunan. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai APBN dari barbagai pihak agar dapat meningkatkan peran sertanya dalam APBN.

## KAJIAN PUSTAKA

## Dasar Hukum APBN
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur  perundang-undangan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  pengaturan  mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Dalam bab tersebut khususnya pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bunyi pasal 23:ayat (1): “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan  setiap tahun  dengan undang-undang dan dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Ayat (2): “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah”.    Berdasarkan  hal  tersebut maka  Pemerintah  bersama-sama  DPR  menyusun  Rancangan  Undang-Undang  APBN untuk  nantinya  ditetapkan,  sehingga  akan  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai alat pengawasan.
Ayat  (3)  :  “Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  menyetujui  rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diusulkan  oleh  Presiden,  Pemerintah menjalankan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  tahun  yang  lalu”.  hal  ini dipertegas  lagi  dalam  undang-undang  nomor  17  tahun  2003  pasal  15  aayat  (6)  yang beebunyi : “Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah  Pusat  dapat  melakukan  pengeluaran  setinggi-tingginya  sebesar  angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya.
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen  kebijakan  ekonomi  anggaran  berfungsi  untuk  mendorong  terwujudnya pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian  serta  pemerataan  pendapatan.  Untuk mewujudkan  tujuan  dan  fungsi  anggaran  tersebut  dilakukan  pengaturan  secara  jelas peran DPR dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran  Undang-Undang  Dasar  1945.  pengaturan  peran  DPR  dalam  proses  dan
penetapan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sementara itu peran pemerintah dalam proses penyusunan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sesuai amanah Undang-undang nomor 17 tahun 2003, dalam rangka penyusunan APBN  telah  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  90  tahun  2010  tentang Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  sebagai pengganti PP nomor  21  tahun  2004  tentang  hal  yang  sama.  Dalam  Peraturan Pemerintah ini diatur hal-hal sebagai berikut :
Pertama :  pendekatan  dan  dasar  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran Kementerian/Lembaga  (RKA-K/L),  penyusunan  RKA-K/L  tersebut  disusun  untuk setiap Bagian Anggaran, Penyusunan RKA-K/L menggunakan pendekatan a) kerangka pengeluaran jangka menengah, b) Penganggaran terpadu, dan c) penganggaran berbasis kinerja.  Selain  itu  RKA-K/L  juga  disusun  menurut  klasifikasi  organisasi,  fungsi  dan jenis  belanja,  serta  menggunakan  instrumen  a)  indikator  kinerja,  b)  standar  biaya,  c) evaluasi kinerja.
Kedua: mengatur  tentang  proses  penyusunan  RKA-K/L  dan  penggunaannya dalam  penyusunan  rancangan  APBN.  Proses  penyusunan  RKA-K/L  pada  dasarnya mengatur tentang proses yang dimulai dari penetapan arah kebijakan oleh Presiden dan prioritas  pembangunan  nasional  sampai  dengan  tersusunnya  RKA-K/L,  serta  peranan dari  Kementerian  Perencanaan,  Kementerian  Keuangan  dan  Kementerian Negara/Lembaga  lainnya.  RKA-K/L  yang  telah  disusun  tersebut  digunakan  sebagai bahan  penyusunan  nota  keuangan,  Rancangan  APBN,    Rancangan  Undang-Undang tentang APBN dan dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.

## Keuangan Negara dalam Undang-Undang
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003,  keuangan  negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1). Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian
keuangan  negara  yang  pernah  dihasilkan  dalam  seminar  Indonesische  Comptabiliteit Wet (ICW) tanggal 30 Agustus – 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp.
Mengacu  pada  penjelasan  dalam  Undang-undang  ini  tentang  pengertian  dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan :
“Pendekatan  yang  digunakan  dalam  merumuskan  Keuangan  Negara  adalah  dari  sisi obyek,  subyek,  proses,  dan  tujuan.  Dari  sisi  obyek  yang  dimaksud  dengan  Keuangan  Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter  dan  pengelolaan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Dari  sisi  subyek  yang  dimaksud dengan  Keuangan  Negara  meliputi  seluruh  obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  dimiliki negara,  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  daerah,  Perusahaan Negara/Daerah, san badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan  pertanggungjawaban.  Dari  sisi  tujuan,  Keuangan  Negara  meliputi  seluruh  kebijakan, kegiatan  dan  hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan/atau  penguasaan  obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Bidang pengelolaan  Keuangan  Negara  yang  demikian  luas  dapat  dikelompokkan  dalam  sub  bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.”

## Ruang Lingkup Keuangan Negara
Perumusan  keuangan  negara  dapat  ditinjau  melalui  pendekatan  dari  sisi  obyek, subyek,  proses  dan  tujuan.  Dari  sisi  obyek  yang  dimaksud  dengan  keuangan  negara meliputi  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dilihat  dengan  uang,  termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari  sisi  subyek,  keuangan  negara  meliputi  keseluruhan  pelaku  yang  terkait  dengan pengelolaan  obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  dimiliki  negara,   dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
Dari sisi proses,  seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  mulai  dari  perumusan  kebijakan  dan  pengambilan keputusan  sampai  dengan  pertanggunggjawaban.  Dari  sisi  tujuan,  seluruh  kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Penganggaran  keuangan  negara  adalah  suatu  proses  penyusunan  rencana keuangan  tahunan  pemerintahan  negara   Indonesia yang  disetujui  oleh Dewan Perwakilan  Rakyat,  yaitu  dalam  bentuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN).  APBN  berisi  daftar  sistematis  dan  terperinci  yang  memuat  rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun  ditetapkan  dengan Undang-Undang.  APBN  disusun  berdasarkan  Rencana  Kerja dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  (RKA-KL)  dalam  satu  tahun  yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.
APBN  adalah  undang-undang,  sehingga  merupakan  kesepakatan  antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakumuran rakyat.
Dalam  pasal 1  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut  APBN,  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  negara  yang  disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemerintahan  menyusun  APBN  setiap  tahun  dalam  rangka  penyelenggaraan fungsi  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  bernegara.  APBN  tersebut  harus  dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan  yang  baik.  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan  Negara,  setelah  APBN  ditetapkan  dengan  undang-undang,  pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

## PEMBAHASAN

## Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan  fiskal  adalah  salah  satu  perangkat  kebijakan  ekonomi  makro  dan merupakan  kebijakan  utama  pemerintah  yang  diimplementasikan  melalui APBN.   Kebijakan  ini  memiliki  peran  yang  penting  dan  sangat  strategis  dalam mempengaruhi  perekonomian,  terutama  dalam  upaya  mencapai  target-target pembangunan  nasional.  Peran  tersebut  terkait  dengan  tiga  fungsi  utama  pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan  fungsi  tersebut,  dalam  upaya  mendukung  penciptaan  akselerasi  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  berkualitas.  Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  dijelaskan:  fungsi  alokasi  mengandung  arti bahwa  anggaran  negara  harus  diarahkan  untuk  mengurangi  pengangguran  dan pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  perekonomian; fungsi  distribusi  mengandung  arti  bahwa  kebijakan  anggaran  negara  harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.
Fungsi  alokasi  berkaitan  dengan  intervensi  Pemerintah  terhadap  perekonomian dalam  mengalokasikan  sumber  daya  ekonominya  agar  lebih  efisien,  sedangkan  fungsi distribusi  berkaitan  dengan  pendistribusian  barang-barang  yang  diproduksi  oleh masyarakat.  Peran  penting  kebijakan  fiskal  dalam  redistribusi  dan  alokasi  anggaran pemerintah  antara  lain  adalah  penanggulangan  kemiskinan,  dan  peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Dalam  konteks  ini,  kebijakan  fiskal  dapat  dipergunakan  untuk mempengaruhi  sektor-sektor  ekonomi  atau  kegiatan  tertentu,  untuk  menyeimbangkan pertumbuhan  pendapatan  antarsektor  ekonomi,  antardaerah,  atau  antargolongan pendapatan.  Peran  kebijakan  fiskal  juga  penting  dalam  menanggulangi  dampak  yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.
Fungsi  stabilisasi  berkaitan  dengan  upaya  menjaga  stabilitas  dan  akselerasi kinerja  ekonomi,  sehingga  perekonomian  tetap  pada  kesempatan  kerja  penuh (full employment) dengan  harga  yang  stabil.  Fungsi  stabilisasi  yang  ditujukan  untuk
meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi tahun 1997/1998, dan krisis 2009.
Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu  menahan  ekonomi  Indonesia  dari  dampak  krisis,  bahkan  mampu  membuat ekonomi tumbuh  positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas  ekonomi  terjaga,  dan  kesehatan  fiskal  dapat  diwujudkan.  Tentu  saja,  hal tersebut  dapat  diwujudkan  tidak  semata  melalui  kebijakan  fiskal  yang  tepat,  tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi.

## Struktur Utama APBN dan Asumsi
Secara garis besar struktur APBN adalah, (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Keseimbangan Umum (Surplus/DefisitAnggaran)  ,(e)   Pembiayaan   Anggaran.   Asumsi   dasar   makro ekonomi   sangat berpengaruh   pada besaran komponen dalam struktur APBN.
Asumsi  dasar  tersebut  adalah  (a)  pertumbuhan  ekonomi,  (b)  inflasi,  (c)  tingkat bunga SPN 3 bulan, (d) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, (e) harga minyak mentah Indonesia  di  pasar  dunia  (ICP),    dan  (f)  produksi/lifting  minyak  atau  (g)  lifting  gas. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account . Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN.

## Faktor-faktor Penentu APBN
Beberapa  faktor  penentu  postur  APBN  antara  lain  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Negara
Besaran pendapatan negara dalam tahun tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor,  antara  lain:  (1)  indikator  ekonomi  makro  yang  tercermin  pada  asumsi dasar  makro  ekonomi;  (2)  kebijakan  pendapatan  negara;  (3)  kebijakan pembangunan  ekonomi;  (4)  perkembangan  pemungutan  pendapatan  Negara
secara  umum;  dan  (5)  kondisi  dan  kebijakan  lainnya.  Contohnya,  target penerimaan  negara  dari  SDA  migas  turut  dipengaruhi  oleh  besaran  asumsi lifting    minyak  bumi,  lifting  gas,  ICP,  dan  asumsi  nilai  tukar.  Target penerimaan   perpajakan ditentukan oleh target pertumbuhan inflasi serta    kebijakan    pemerintah    terkait    perpajakan    seperti    perubahan    bes a ran  pendapatan  tidak  kena  pajak  (PTKP),  upaya  ekstensifikasi  peningkatan jumlah wajib pajak, kebijakan pemberian stimulus fiskal,   dan lainnya.
2. Belanja Negara
Besaran  belanja  negara  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  (1) asumsi    dasar  makro  ekonomi;  (2)  kebutuhan  penyelenggaraan  negara;  (3) kebijakan    pembangunan;  (4)  risiko  (bencana  alam,  dampak  kirisi  global),  (4) gejolak    ekonomi  makro,  (5)  kebijakan  stimulus  fiskal,  dan  (6)  kondisi  dan kebijakan    lainnya.  Contohnya,  besaran  belanja  subsidi  energi  dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai  tukar,  serta  perkiraan  volume  BBM  bersubsidi,  dan kebijakan harga BBM    bersubsidi.
3. Pembiayaan
Besaran  pembiayaan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  (1) asumsi    dasar makro ekonomi; (2) sumber dan kebutuhan pembiayaan; dan (3) kondisi    dan kebijakan lainnya.

## Pajak Sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara
Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber  utama  penerimaan  negara  yang  menyumbang  sekitar  70%    dari  seluruh penerimaan  negara.  Tanpa  pajak,  sebagian  besar  kegiatan  negara  akan  sulit  Untuk dilaksanakan.
Penggunaan  pajak  mulai  dari  belanja  pegawai  sampai  dengan  pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana    umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah,  rumah  sakit/puskesmas,  dan  kantor  polisi  dibiayai  dari  pajak.  Pembangunan infrastruktur,  biaya  pendidikan,  biaya  kesehatan,  subsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM), gaji  pegawai  negeri,  dan  pembangunan  fasilitas  publik  semua  dibiayai  dari  pajak.
Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.
Karena  itu,  pajak  merupakan  ujung  tombak  pembangunan  sebuah  negara. Sehingga  sudah  sepantasnya  sebagai  warga  negara  yang  baik  untuk  taat  membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

## Manfaat, Fungsi, dan Penggunaan Pajak
Manfaat pajak bagi negara:
1. Membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara,  seperti:  pengeluaran  yang  bersifat self liquiditing, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai  pengeluaran  reproduktif,  seperti:  pengeluaran  yang  memberikan Keuntungan  ekonomis  bagi  masyarakat,  contohnya:  pengeluaran  untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai  pengeluaran  yang  tidak  produktif,  contohnya:  pengeluaran  untuk Membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.
Manfaat membayar pajak bagi masyarakat:
1. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit
2. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
4. Kelestarian Lingkungan hidup da nBudaya
5. Dana Pemilu
6. Pengembangan Alat transportasi Massa, danl ain-lainnya.
Pajak  yang  telah  disetorkan  masyarakat  akan  digunakan  negara  untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan  membayar  utang-utang  negara.  Selain  itu  pajak  juga  digunakan  untuk menunjang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menenga  hagar  perekonomian  dapat  terus berkembang.
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam    kehidupan bernegara, maka Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:
1. Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara  optimal  ke  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  perpajakan  yang berlaku,  sehingga  pajak  berfungsi  membiayai  seluruh  pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan  pembangunan,  uang  dikeluarkan  dari  tabungan  pemerintah,  yaitu penerimaan  dalam  negeri  dikurangi  pengeluaran  rutin.  Tabungan  pemerintah tersebut  ditingkatkan  terus  dari  tahun  ke  tahun  sesuai  kebutuhan  pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.
2. FungsiMengatur  (Regulerend),  yaitu  pajak  digunakan  pemerintah  sebagai  alat Untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam  rangka  penanaman  modal,baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi  dalam  negeri,  pemerintah  menetapkan  bea  masuk  yang  tinggi  untuk produk luar negeri.
3. Fungsi  Stabilitas,  yaitu  pajak  membuat  pemerintah  memiliki  dana  untuk menjalankan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  stabilitas  harga,  sehingga Inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi  Retribusi  Pendapatan,  yaitu  pajak  digunakan  untuk  membiayai  semua Kepentingan umum.  Termasuk  untuk  membiayai  pembangunan  sehingga  dapat membuka  kesempatan  kerja,  sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan Masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
https://www.kemenkeu.go.id.  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara,  Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018, diakses pada tanggal 30 April 2019.
https://www.kemenkeu.go.id.  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara,  Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, diakses pada tanggal 30 April 2019.
http://info-anggaran.com/ensiklopedia/pedoman-pengelolaan-keuangan-pusat/ diakses pada tanggal 30 April 2019.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2970-keuangan-negara-dan-k euangan-publik.html
Safhira,  Bella,  2019,  Manfaat  dan  Fungsi  Pembayaran  Pajak  Bagi  Masyarakat  dan Negara,
https://www.researchgate.net/publication/337084717_Manfaat_dan_Fungsi_Pembayar an_Pajak_Bagi_Masyarakat_dan_Negara#fullTextFileContent
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.
Wira Sakti, Nufransa. APBN Untuk Kemakmuran Rakyat, 2018.