## TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN E-GOVERMMENT PADA NEW NORMAL
S i t i   A f i y a h

## F a k u l t a s  H u k u m  U N I S D A  L a m o n g a n
s i t i a f i y a h @u n i s d a .a c. i d
Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan  Covid-19, serta bagaimana wujud dari  Urgensi Reformasi Regulasi  Birokrasi Untuk Mendorong Upaya Optimalisasi Penerapan E-Government pada New Normal. Disamping itu untuk mewujudkan bagaimana cara memulihkan ekonomi masyarakat. Permasalahannya birokrasi Indonesia tampaknya masih memperlihatkan perilaku birokrasi Weberian yang terpaku pada regulasi dan  prosedur hierarki. Akibatnya birokrasi  Indonesia terkesan lamban dan tidak  cekatan dalam menghadapi  persoalan  pandemi  Covid-19.  Dalam  situasi  darurat,  birokrasi  seharusnya mempraktikkan paradigma agilitas  birokrasi sehingga  mampu menghadapi perkembangan baru. Paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa Orde Baru . Metode penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis-normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus berdasarkan kajian dan fakta – fakta yang  ada  di  masyarakat.  Kesimpulan  Hasil    dari  penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan penggunaan e-government terutama mengoptimalisasikan penerapan model Network Service. Untuk dapat menerapkan hal tersebut maka perlu adanya reformasi regulasi di bidang birokrasi, serta mampu mewujudkan agilitas birokrasi, yaitu mengubah upfront planning menjadi incremental planning.
Kata Kunci : Pelayanan Pemerintah, E-Government, New Normal .
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the challenges faced by the bureaucracy in handling Covid-19, as well as how the Urgency of Bureaucratic Regulatory Reform to Encourage Optimization Efforts to  Implement E-Government in  the New  Normal. Besides, to  realize how to  restore the community's economy. The problem is that the Indonesian bureaucracy still seems to show Weberian bureaucratic behavior which is fixated on hierarchical regulations and procedures. As a result, the Indonesian bureaucracy seems slow and inexperienced in dealing with the Covid -19 pandemic. In an emergency situation, the bureaucracy should practice the paradigm of bureaucratic agility so that it is able to face new developments.The paradigm of bureaucratic agility in Indonesia is not easy to realize because the pattern of bureaucracy in Indonesia is still more or less influenced by the organizational culture brought about during the New Order era.The research method used in this paper is juridical- normative with a statutory approach, concept approach and case approach based on studies and facts that  exist  in  the  community. Conclusion The results  of this  study are  to  increase the  use  of e - government, especially optimizing the  application of the  Network Service  model.To be  able  to implement this, it is necessary to reform regulations in the field of bureaucracy, and be able to realize bureaucratic agility, namely changing upfront planning into incremental planning.
Keywords : Government Services, E-Government, New Normal

## PENDAHULUAN
Wabah Corona Virus  Disease-19 (Covid-19) yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang terpapar Covid-19. Angka kasus positif terus bertambah sejak  dikonfirmasi oleh  Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Saat ini telah mencapai angka 12.776 kasus positif pada 7 Mei 2020 (www. covid19.go.id, 7 Mei 2020). Dalam  merespons  situasi  tersebut,  berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintahan
Presiden  Joko  Widodo  untuk  mempercepat penanganan Covid-19. Pada tanggal 13 Maret
2020 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres  Nomor  7  Tahun  2020.  Melalui Keppres ini diatur sinergitas antar25 Vol. XII, No.9/I/Puslit/Mei/2020 Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270 c 5715409 d 5715245
m infosingkat@gmail.com  BIDANG  POLITIK DALAM  NEGERI  kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, di mana gubernur, bupati, dan  walikota  sebagai  Ketua  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di  daerah, dalam  menetapkan  kebijakan  di  daerah masing-masing harus
memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini tampaknya merespons ketidakpercayaan
dunia internasional  atas  informasi  terkait  jumlah kasus  positif  Covid-19 yang  berbeda antara yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat dengan daerah (republika.co.id, 7 April 2020). Selanjutnya, tanggal 31 Maret  2020 Presiden menandatangani  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut PP tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB  atau  pembatasan terhadap pergerakan orang dan atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota  tertentu  atas  persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes). Pada tanggal 13 April  2020  presiden  kembali  mengeluarkan Keppres  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  nonAlam  Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan Keppres ini,  gubernur, bupati,  dan  walikota dalam  menetapkan  kebijakan  di  daerah masingmasing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat (news.detik.com, 13  April  2020).  Perkembangan penanganan Covid-19 tersebut tentu akan berdampak pula pada  kinerja  birokrasi  sebagai  tulang punggung  pelaksana  kebijakan.  Tulisan  ini akan  menganalisis  tantangan  yang  dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan Covid-19

## Rumusan Masalah
1. Tantangan  Dalam  Mewujudkan Agilitas Birokrasi
2 . U r g e n s i  T r a n s f o rm a si  P e l a y an an p u b l i k   m e l a l u i   E - G o v e r n m en t p a d a  N e w  N o r m a l
3 . Urgensi  Reformasi  Regulasi  Birokrasi Untuk  Mendorong  Upaya  Optimalisasi Penerapan  E-Government  pada  New Normal

## Tujuan
Tulisan  penulisan  ini  adalah  untuk menganalisis  tantangan  yang  dihadapi  oleh birokrasi  dalam  penanganan  Covid-19  dan memenuhi  tugas mata kuliah  hukum administrasi negara.

## P E M B A H A S A N
1 ) T a n t a n g a n   D a l a m   M e w u j u d k an A g i l i t a s  b i r o k r a s i
Persoalan  yang  timbul  dari  sisi birokrasi  selama  masa  pandemi  Covid-19 harus  segera  direspons,  karena  berhasil tidaknya  pelaksanaan  kebijakan  percepatan penanganan  Covid-19 ditentukan oleh birokrasi.  Hal  ini  senada  dengan  pidato Presiden China Xi  Jinping yang mengatakan bahwa musuh terbesar dalam melawan Covid- 19 adalah birokrasi (Kompas,16 April  2020: 6).  Birokrasi  dalam  penanganan  Covid-19 dirasakan  seperti  ‘tulang  punggung’,  yang menopang segala  upaya penanganan Covid- 19.  Namun,  birokrasi  Indonesia  tampaknya masih  memperlihatkan  perilaku  birokrasi Weberian  yang  terpaku  pada  regulasi  dan prosedur  hierarki. Akibatnya  birokrasi Indonesia terkesan lamban dan tidak cekatan dalam menghadapi persoalan pandemi Covid- 19. Dalam situasi darurat, birokrasi seharusnya mempraktikkan paradigma  agilitas  birokrasi sehingga  mampu menghadapi perkembangan baru. Paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa Orde  Baru  yang  cenderung bersifat vertikal (top  down)  daripada horizontal (bottom  up)
Humanis, Vol 14 No. 1
sehingga kepekaan birokrasi dalam merespons perkembangan di  masyarakat masih  rendah. Kondisi saat ini, dimana  pemerintah dihadapkan berbagai opsi yang sama buruknya dan berimplikasi pada munculnya ego sektoral, mewujudkan  agilitas  birokrasi  hanya  bisa terwujud  dengan  kemauan  birokrasi  untuk berubah  dan  bergerak  (Purwanto,2019). Birokrasi  harus  bersama-sama  menyadari bahwa  pandemi  ini  harus  segera  ditangani karena tidak  lagi  berbicara angka melainkan nyawa, sehingga persoalan dualisme kebijakan seperti pada Kemenhub dan Kemenkes terkait kebijakan ojol  tidak  terjadi.  Selain  birokrasi yang  harus  berubah,  hal  yang  diperlukan dalam  mewujudkan  agilitas birokrasi  adalah fleksibilitas. Fleksibilitas birokrasi membutuhkan adanya diskresi (keleluasaan). Hal  ini  dikarenakan pada masa sekarang ini pemerintah berhadapan kondisi  yang  penuh dengan ketidakpastian. Diskresi menjadi opsi penting bagi  birokrasi untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat dengan berpegang bahwa  ada  urgensi  dan  kedaruratan  di lapangan  guna  mengantisipasi  terjadinya kejadian-kejadian  serta  konsekuensi  yang tidak  diinginkan  (Hamzah,  2014).  Namun tampaknya kata-kata diskresi  masih menjadi momok  bagi  birokrat  karena  ketakutan berhadapan  dengan  hukum.  Padahal  dalam kondisi bencana seperti saat ini  diskresi bisa jadi  diperlukan  karena  belum  tersedianya petunjuk  teknis  dan  pelaksanaan  misalnya. Birokrasi  juga  tidak  perlu  takut  melakukan diskresi karena dilindungi oleh UU Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut UU  tersebut, pejabat pemerintahan dapat  melakukan  diskresi asal memiliki  tujuan, memenuhi persyaratan, dan mematuhi prosedur yang  telah  diatur  dalam UU. Putusan MK  No.25/PUUXIV/2016 juga telah  mempertegas  bahwa  UU  Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap  pejabat  pemerintah  apabila  yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang  yang  merugikan keuangan  negara  (akibat  tindakan  diskresi yang dilakukannya). Hal lain yang diperlukan untuk  mewujudkan  agilitas  birokrasi  dalam rangka  mempercepat  penanganan  Covid-19 adalah informasi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah adanya simpang-siur informasi
terkait  jumlah kasus Covid-19, yaitu adanya perbedaan  jumlah  kasus  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Adanya  ketidakjelasan informasi berdampak  pada ambiguitas birokrasi dalam memutuskan kebijakan  yang tepat  dan  akhirnya dapat merugikan banyak pihak serta mengancam jiwa. Pemerintah harus transparan  dan  akurat  dalam  memberikan informasi  terkait  Covid-19  dengan  selalu melakukan sinkronisasi data antara pemerintah pusat  dan  daerah  sehingga  tidak  terjadi informasi  yang  simpangsiur  di  masyarakat. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat.  Metode  yang  dapat  digunakan untuk  mewujudkan  agilitas  birokrasi  yaitu dengan mengubah upfront planning menjadi incremental planning (Dhir dan Sushil dalam Purwanto,  2019).  Hal  tersebut  dilakukan dengan  cara  pemerintah  harus  menetapkan kualitas  produk  layanan  di  awal  dan memastikan kualitas  layanan terjaga  melalui serangkaian proses serta mulai mengidentifikasi  dan  mengatasi  berbagai risiko teknis yang muncul sejak awal, sehingga dapat  meminimalisasi dampak yang  muncul akibat perubahan. Itu sebabnya agar birokrasi berjalan baik dalam masa pandemi Covid-19, kebijakan yang dibuat sudah harus ajeg, tidak raguragu  dan  berdasarkan  analisis  yang mendalam.  Kebijakan  yang  baik  adalah apabila  kriteria  kebijakan  dan  indikator keberhasilan kebijakan  sudah  jelas.  Kinerja birokrasi  untuk  menjalankan  kebijakan pemerintah  mengatasi  Covid-19  juga  tidak boleh  kendor.  Dalam  masa  PSBB,  dimana bekerja  dilakukan  di  rumah,  birokrat  juga harus  dapat  menyesuaikan kondisi  tersebut. Working from Home (WFH) yang diterapkan dalam  birokrasi  tidak  boleh  menghambat pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu  e- government  (e-gov)  harus  sudah  menjadi sebuah  kebijakan  dalam  28  tata  kelola pemerintahan  Indonesia.  Sebuah  kebijakan yang sudah lama terhambat pembentukannya, padahal e-gov sudah menjadi salah satu pilar reformasi birokrasi di  Indonesia. WFH  yang diberlakukan  saat  ini  telah  memperlihatkan birokrasi  Indonesia  yang belum siap sepenuhnya dengan e-gov. Selanjutnya, peran pemimpin sangat dibutuhkan untuk mewujudkan  agilitas  birokrasi,  khususnya kesiapannya dalam menghadapi setiap kondisi
yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Diperlukan karakter  servant leadership yang memiliki visi yang jelas, mampu mendengarkan,  dan  mengakomodasi  suara bawahan  dan  rakyatnya  serta  mampu menggerakkan  bawahannya  menjadi  lebih adaptif dan gesit  dalam menghadapi berbagai kondisi yang tidak dapat diprediksi.
2) Urgensi  Transformasi  Pelayanan  publik melalui E-Government pada New Normal
Pada  tanggal  9  Juni  2003,  Presiden Megawati
Soekarnoputri mengeluarkan
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional
Pengembangan
EGovernment. Secara
normatif, Instruksi Presiden tersebut mengawali  pengembangan  EGovernment  di
Indonesia.  Pada  tahun  2018  Indonesia menempati posisi 107 pada World EGovernment  Development  Ranking  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  PBB  (Persatuan BangsaBangsa) (United Nations, 2018) Sejak tahun  2003,  Indonesia  mengalami  kenaikan dan penurunan peringkat, dan di  tahun 2008 Indonesia berhasil  berada di  posisi  92  pada rangking EGovernment Development dari 193 negara anggota PBB. Berdasarkan data PBB di tahun 2014, Indonesia  tercatat telah menerapkan 4 model. pelayanan publik secara online Peringkat yang diperoleh Indonesia dibandingkan Singapura yang selalu menduduki  peringkat  10  besar  berdasarkan survey yang  dilakukan PBB  tersebut, adalah karena masih jauhnya penggunaan pemberian layanan  publik  berbasis  elektronik  di Indonesia  yang  penggunaannya  masih  di angka  63,04%  sedangkan  Singapura  telah berada di  angka  96,74% yang sudah hampir menyentuh angka  100%.  Berdasarkan Data tersebut, maka Indonesia harus meningkatkan performa di  stage  3  yakni network services yang didapat dari model integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Pelayanan publik berbasis elektronik satu pintu masih kurang optimal di Indonesia.  Dari  33  pemerintah  daerah  di Indonesia, sistem terpadu e-government yang paling kompleks adalah pemerintah daerah di Pulau  Jawa  seperti  Surabaya, Bandung  dan Jakarta. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Pusat untuk mendorong instansi di daerah agar mengoptimalkan dan
mengembangkan  sistem  e-government  di daerahnya.
Selama dua dekade ini,  Indonesia telah mengalami perubahan sosial yang cukup besar.  Nilai-nilai  yang  ada  di  dalam masyarakat perlahan mulai bergeser dari nilai tradisional  menuju  modern.  Hal  ini  perlu direspon  dengan  perubahan  pada  tubuh birokrasi institusi pemerintah yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Perlu adanya perubahan perspektif Administrasi, meninggalkan Perspektif Old Public Administration menuju Perspektif  New  Public  Service.  Janet  dan Robert Denhardt (Denhardt & Denhardt, 2003) mengemukakan  bahwa  ada  7  karakter  dari prinsip New Public Service yakni :
1 . Peran utama pelayan publik (Aparatur Sipil Negara/ASN)  adalah  untuk  membantu masyarakat  memenuhi  kepentingan  dan kebutuhan mereka, bukan berarti mengendalikan atau mengarahkan masyarakat ke arah yang baru
2.Para Administrator Publik sepakat terhadap gagasan bahwa kepentingan publik adalah yang terpenting
3 . Kebijakan dan program-program pemerintah  haruslah  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat dengan upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif agar  lebih efektif dan responsif.
4.  Kepentingan  publik  merupakan  hasil dialektika  nilai-nilai  bersama  daripada kepentingan pribadi/individu
5.Pelayan  publik  (ASN)  wajib  menjunjung tinggi moral, peraturan perundangundangan yang berlaku, hukum konstitusi, nilai-nilai sosial, norma politik, standar professional dan kepentingan masyarakat.
6.Organisasi Pemerintah dan para pemangku kepentingan  bekerja  sama  dalam  proses kolaborasi (processes of collaboration) dan kepemimpinan bersama (shared leadership)
7. Kepentingan publik sebaiknya dilayani oleh Pelayan  Publik  (ASN)  dan  masyarakat secara  bersama-sama  daripada  dilakukan oleh pihak swasta  yang bertindak seolah- olah  uang  publik  adalah  uang  mereka sendiri Berdasarkan ke tujuh prinsip New Public Service tersebut maka dapat dilihat bahwa  perlu  adanya  reformasi  secara politik,  manajemen  dan  terutama  mental
para birokrat. Jika tidak diimbangi dengan ini  maka,  sulit  menerapkan  transformasi pelayanan  publik  berbasis  egovernment.
Karena pengembangan
dan
pengoptimalisasian e-government membutuhkan perubahan perspektif Pejabat Administrasi  Negara  dari  Old  Public Administration  menuju New Public Services. Kerjasama antar
instansi pemerintah masih sangat  kurang. Sinergisme dan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah masih  sangat  minim.  Hal  ini  membuat pelayanan  publik  berbasis  e-government  di Indonesia masih jauh  tertinggal  dari  negara- negara maju yang telah berhasil menerapkan publik  publik terintegrasi  satu  pintu.  Proses kolaboratif dan kepemimpinan bersama masih kerap  diabaikan  karena  ego  sektoral.  Pada masa  New  Normal  nanti,  sinergitas  dan koordinasi antar lembaga sangatlah dibutuhkan.  Akses  masyarakat  ke  kantor- kantor institusi pemerintah akan dibatasi dan mempersulit  mereka  dalam mengakses pelayanan publik. Apabila  pelayanan secara konvensional tidak dialihkan kepada pelayanan berbasis elektronik secara terpadu, maka hal tersebut akan merugikan masyarakat. Para pemangku kepentingan harus merombak dan  mengoptimalisasikan  model  integrasi vertikal  dan  integrasi  horizontal  untuk membantu  masyarakat  mengakses  layanan publik pada masa  New Normal, tanpa harus mengunjungi kantor instansi pemerintah.
3 ) Urgensi  Reformasi  Regulasi  Birokrasi Untuk  Mendorong  Upaya  Optimalisasi Penerapan  E-Government  pada  New Normal
Indonesia  telah  mengeluarkan  beberapa peraturan perundang-undangan terkait penerapan  E-Government  yakni  sebagai berikut:
a . Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945
b . Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008 tentang  Kebijakan dan Strategi  Nasional Pengembangan E-Government
c . Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
d . PP  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik
e . Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government.
Selain  kelima  peraturan  di  atas,  di  jajaran pemerintah  daerah,  juga mengeluarkan PERDA  yang  mengatur  secara  Teknis mengenai penerapan e-government di lembaganya.  Berdasarkan  penelusuran  oleh Penulis,  ada  beberapa  pemerintahan  daerah yang telah menerapkan network service yang mengimplementasikan integrasi  vertikal  dan integrasi horizontal. Namun karena kebijakan makro  dari  pemerintah  pusat  hanya  dapat ditemui  di  INPRES  Nomor  3  Tahun  2003, maka  pengaturan  mengenai  e-government masih  minim.  UU  Keterbukaan  Informasi Publik  masih  menekankan  pada  penerapan model Katalogisasi (Emergence and Interactive Presence Service) dan Transaksional (Transactional
Presence Service).  Untuk  dapat  mengoptimalkan penerapan  e-government  di  masa  New Normal, maka Indonesia harus mengeluarkan beberapa peraturan di  tingkat  teknis  seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai sinergitas, kolaborasi dan kepemimpinan  bersama  antar lembaga pemerintah.  Sudah  saatnya,  peraturan  yang dikeluarkan  pemerintah  haruslah lebih kompleks  yang  mengatur  Kerjasama  antar lembaga  agar  tidak  tumpang  tindih  namun saling bersinergi. Wacana Omnibus Law yang sampai detik ini masih memicu pro dan kontra, sebenarnya sangat  cocok diterapkan apabila mengoptimalisasikan public services berbasis elektonik.  Pengaturan  lintas  sektor  sangat diperlukan  untuk  memotong  birokrasi  dan mendukung  pelayanan  satu  pintu.  Integrasi vertikal dan integrasi  horizontal dapat diatur dalam Omnibus Law.

## KESIMPULAN
Indonesia  masih  perlu  meningkatkan penggunaan
e-government terutama mengoptimalisasikan penerapan model
Network  Service.  Hal  ini  menjadi  urgen manakala kita akan menghadapi pemberlakuan New Normal. Apabila tidak segera ditingkatkan maka akan merugikan Masyarakat dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu perlunya perubahan perspektif Old Public Administration menuju New Public
Services  yang  menuntut  adanya  proses kolaborasi  (processes  of  collaboration)  dan kepemimpinan bersama  (shared  leadership). Untuk  dapat  menerapkan hal  tersebut  maka perlu  adanya  reformasi  regulasi  di  bidang birokrasi. Wacana Omnibus Law sebenarnya dapat menstimulasi pengoptimlasisasian penerapan e-government di Indonesia terutama penerapan  model  Network  Serivce  yang menuntut  integrasi  vertikal  dan  integrasi horizontal.  Pengaturan  lintas  sektor  sangat diperlukan untuk pembangunan e-government di Indonesia
Mewujudkan  agilitas  birokrasi  di Indonesia  khususnya  dalam  percepatan penanganan Covid-19, dihadapkan pada tiga tantangan, yaitu birokrasi yang terus berubah dan bergerak cepat; birokrasi yang  memiliki fleksibilitas  melalui  asas  diskresi;  dan birokrasi yang mampu menghasilkan informasi yang  jelas  dan  data  yang  akurat. Ketiga tantangan tersebut dapat diatasi dengan mewujudkan agilitas birokrasi, yaitu mengubah upfront planning menjadi incremental planning. DPR  sebagai  lembaga yang  memiliki  fungsi  pengawasan  perlu memastikan bahwa pemerintah telah menyusun kebijakan yang baik dan tepat, yang dapat  dilihat  dari  kriteria  kebijakan  dan indikator  keberhasilannya.  Selain  itu,  DPR harus mendorong upaya perbaikan-perbaikan birokrasi  ke  depan  menjadi  birokrasi  yang lincah  (agile),  antisipatif  serta  mampu menyediakan  pilihan-pilihan  kebijakan  bagi masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun dengan menyusun rancangan undang-undang tentang  e-gov,  sebagai  salah  satu  pilar reformasi birokrasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
“Data Pusat dan Daerah Berbeda, Komisi IX: Dari Awal Diragukan”, 7 April 2020, https://republika. co.id/berita/q8df8o396/datapusat-dan- daerah-berbeda-komisiix-dari-awal- diraguka, diakses 17 Desember 2020. “Dilema Regulasi  dan  Kebijakan bagi  Ojek
Online  Saat  Pandemi  Corona”,  16 April 2020, https://news.detik. com/dw/d-4978816/dilemaregulasi- dan-kebijakan-bagi-ojekonline-saat-
pandemi-corona, diakses 17 Desember 2020.
“Infografis Covid-19  di  Indonesia” (5  Mei
2020), 5 Mei 2020, https:// covid19.go.id/p/berita/infografiscovid-
19-5-mei-2020/, diakses  17  Desember 2020.
Hamzah,  Sahlania  Onno.  2014.  “Perilaku Birokrasi  Pemerintah dalam  Pelayanan Puskesmas  di  Kota  Makasar”.  Jurnal Administrasi  Publik,  Volume  4  No.1. “Ikatan Dokter Indonesia  Akui Pemerintah  Lambat  Tangani  Corona”,
18 April 2020,
https://www.suara.com/bisnis/2020/04/18/151 624/ikatandokter-indonesia-akui- pemerintahlambat-tangani-corona,
diakses 17 Desember 2020.
“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”,
Kompas,  16  April  2020,  hal.6. “Permohonan PSBB di Gorontalo dan 5  Daerah ini  Ditolak  Kemenkes”, 20 April  2020,  https://nasional.tempo. co/amp/1333473/permohonanpsbb-di- gorontalo-dan-5-daerahini-ditolak- kemenkes, diakses 17 Desember 2020. Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI http://puslit.dpr.go.id  ISSN  2088-2351 Purwanto, Erwan Agus. 2019.
“Kebijakan Publik  yang  Agile  dan  Inovatif dalamMemenangkan Persaingan di  Era VUCA”,  http://  fisipol.ugm.ac.id/wp- content/ uploads/sites/1056/2019/12/
Pidato-GB-Erwan-AgusPurwanto-23- Des-2019-Cetak.pdf, diakses 17 Desember 2020. “Teken  Keppres,  Jokowi  Tetapkan  Corona jadi Bencana Nasional”, 13 April 2020, https://news.detik. com/berita/d-
4975421/tekenkeppres-jokowi- tetapkan-coronajadi-bencana-nasional, diakses tanggal 17 Desember 2020.
“Virus  Corona:  Sejumlah  Daerah  tak
Diizinkan  Terapkan  PSBB,  Pemda ‘Perlu  Bersiasat  Terapkan Isolasi”,  15 April 2020, https:// www.bbc.com/indonesia/ indonesia-
52282767,  diakses  27  April  2020. “WHO  Tetapkan  Covid-19  sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?”, 12 Maret  2020, https://nationalgeographic. grid.id/read/132059249/whotetapkan-
covid-19-sebagaipandemi-global-apa- maksudnya, diakses 17 Desember 2020. McClure, D. L. (2000). Statement of David L.
McClure,  U.S.  General  Accounting Office,  before  the  Subcommittee  on Government Management, Information and Technology, Committee on Government Reform, House of Representatives.
Available:  http://www.gao.gov.  Denhardt,
Janet, V., & Denhardt, Robert B. (2003).
The New Public Service.
Armonk, New York: M.E. Sharpe. Agostino,
Deborah., Arnaboldi, Michela., & Lema,
Melisa Diaz. (2012). Public Money and
Management,
pp
1-4 https://doi.org/10.1080/09540962.2020. 1764206 Fang, Zhiyuan. (2002). E-Government  in  Digital  Era:  Concept,
Practice, and
Development. International Journal of The Computer,
The Internet and Management, Vol 10, No  2,  pp  1-22.  Hermana,  Budi,  & Silfianti, Widya. (2011).
Evaluating E-Government Implementation by
Local  Government:  Digital  Divide  in Internet  Based  Public  Services  in Indonesia.  International  Journal  of
Business and Social Science, Vol 2, No 3,  pp  156-163 Himawan, Hidayatulah.
(2012). Implementasi Dan Analisa Regulasi Pemerintah Daerah Dalam  Mendukung Perkembangan E-Government. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), Vol
1, No 4 Layne, Karen, & Lee, Jungwoo.
(2001).
Developing Fully Functional E-Government: A  Four  Stage  Model.  Government Information Quarterly, Vol 18, Issue 2, pp 122-136. https://doi.org/10.1016/S0740- 624X(01)00066-1 Silcock, Rachel. (2001).
What is E-Government?  Parliamentary
Affairs,  Vol  54,  Issue  1,  pp  88-101. https://doi.org/10.1093/pa/54.1.88 United Nations.  (2008).  UN  E-Government Survey  2008:  From  E-Government  to Connected  Governance.  New  York: United  Nations  Publication  United Nations.  (2010).  UN  E-Government Survey 2010: Leveraging E-Government at  a  Time  of  Financial  and  Economic Crisis.  New  York:  United  Nations Publication United Nations. (2012).
UN E-Government  Survey  2012:  E-
Government  for  The  People.  New  York: United  Nations  Publication  United  Nations. (2014).
UN E-Government  Survey  2014:  E-
Government For  The  Future  We  Want.
New  York:  United  Nations  Publication United Nations. (2016). UN E-Government  Survey 2016: E- Government for Sustainable Development. New York: United Nations
Publication.