## Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta
Elfrida Ratnawati Gultom 1
Elvira Dewi Silvana 2

## Abstrak
Artikel ini merupakan suatu bentuk laporan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tenaga Kerja Bongkar  Muat  (TKBM)  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok,  Jakarta.  Adapun  kegiatan  ini  dilakukan  untuk memberikan  penyuluhan  hukum  tentang  keselamatan  kerja  TKBM  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok  dalam melakukan kegiatan bongkar muat di atas kapal, karena merupakan jenis pekerjaan yang beresiko tinggi yang  sangat  memerlukan  kehati-hatian  dari  TKBM  dan  perlindungan  keselamatan  kerja  dari  Pemberi Kerja.  Apakah  TKBM  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok  Jakarta  dalam  melakukan  pekerjaannya  sudah memenuhi  standard  keselamatan  dan  perlindungan  dalam  bekerja?  adalah  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  artikel  ini.  Artikel  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris,  yang  didukung  oleh  data sekunder  dan  data  primer  sebagai  sumber  data  utama,  kemudian  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dan diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dalam kegiatan penyuluhan yang didalamnya ada proses tanya jawab, bahwa TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok sudah hampir sepenuhnya mendapatkan perlindungan  keselamatan  dalam  bekerja  dari  si  pemberi  kerja,  yaitu  dalam  bentuk  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, dimana data pada bulan Mei 2021 menunjukkan jumlah TKBM sebagai peserta sebanyak 2.325 pekerja TKBM. Selain itu, TKBM juga mendaftar sebagai peserta program lain, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Kata Kunci : Penyuluhan Hukum; Keselamatan Kerja; Pelabuhan Tanjung Priok.

## Abstract
This article is a form of report on the results of Community Service for Unloading Workers at Tanjung Priok Port, Jakarta. This activity is carried out to provide legal counseling about the safety of TKBM work at Tanjung Priok Port in carrying out loading and unloading activities on ships, because it is a type of high-risk work that requires caution from  TKBM  and  work  safety  protection  from  the  Employer. Does  the  TKBM  at  Tanjung  Priok  Port,  Jakarta,  in carrying out their work, meet safety and protection standards at work? is the problem that will be discussed in this article. This article is an empirical juridical research, which is supported by secondary data and primary data as the main  data  source,  then  will  be  analyzed qualitatively  and  described  descriptively.  The  conclusion  obtained  in  the
1 Program Studi Hukum Transportasi dan Telekomunikasi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, E-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id
2 Program Kekhususan I Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, E-mail: elvyra2280@gmail.com
extension activities in which there is a question and answer process, that the TKBM at Tanjung Priok Port has almost completely  received  safety  protection  at  work  from  the  employer,  namely  in  the  form  of  the  Social  Security Administration Agency or BPJS, where data in May 2021 shows the number of TKBM as participants were 2,325 TKBM workers. In addition, TKBM also registers as participants in other programs, namely Work Accident Insurance and Death Insurance.
Keywords: Legal Counseling; Work Safety; Tanjung Priok Port.
How to cite ( Chicago Style): Ratnawati, Elfrida. Silvana, Elfira Dewi. 2021. " Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 1 (2): 79 - 88

## Pendahuluan
Indonesia saat  ini  menggerakkan  program  pembangunan di  semua  sektor untuk mengembangkan  ekonomi.  Untuk  memudahkan  perkembangan  tersebut,  tentu dibutuhkan  kegiatan  yang  menunjang.  Salah satu kegiatannya adalah  dengan memajukan  pengiriman  barang dan  jasa untuk melancarkan  kegiatan  perdagangan. Dalam  kegiatan  pengiriman,  tentu  dibutuhkan  adanya  jasa  pengangkutan  yang memadai, baik pengangkutan di darat, di udara maupun di laut. Berhubungan dengan peningkatan  perdagangan  dan  pengiriman  barang  melalui  laut  atau  kegiatan  ini  lebih dikenal  sebagai  pengangkutan.  Dan  dalam  pengangkutan yang  menjadi  titik beratnya adalah tentang keselamatan atas barang muatan sampai dengan aman dan kondisi yang baik pada tujuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam aktivitas pengangkutan di  laut,  pelabuhan  menjadi  tempat  kegiatan  tersebut.  Pelabuhan  adalah  tempat  yang terdiri  atas  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan  pelayaran  dan  kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai  tempat perpindahan  intra  dan  antarmoda  transportasi  (Pasal  1  angka  16    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).
Peran  strategis  pelabuhan  selaku  tempat  antar  transportasi  laut  dengan  berbagai aktivitas,  salah  satunya  perdagangan,  antara  lain  melakukan  kegiatan  pengangkutan dengan moda transportasi kapal, bongkar muat, jasa penumpukan (cargo, peti kemas), bunkering (mengisi  perbekalan  seperti  BBM)  (Nirmala  2017).  Pelabuhan  mempunyai
© 2021 – Gultom, E. R. and Silvana E. D.
Under the license CC BY-NC-SA 4.0
peranan yang penting, sebagai contoh dalam perdagangan. Kapal dagang yang memuat atau mengantarkan barang akan singgah di pelabuhan, hal ini tentu memerlukan adanya sumber daya manusia yang memadai dan menunjang kegiatan tersebut.
Didalam  pelabuhan  kegiatan  yang  paling  banyak  terlihat  selain  mengangkut penumpang adalah kegiatan membongkar atau memuat barang yang artinya diperlukan badan  usaha  dalam  bidang  pengangkutan  laut,  agar  mampu  mendorong  berjalannya kegiatan bongkar muat dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian. Kegiatan bongkar muat  adalah  kegiatan pemindahan barang angkutan baik dari kapal pengangkut ke pelabuhan/ dermaga ataupun sebaliknya (diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal).
Pasal 1 Peraturan Kementerian Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan  Pengusahaan  Bongkar  Muat  dari  dan  ke  Kapal,  menyatakan  di  Pelabuhan  yang mempunyai pengaruh dalam kelancaran proses pengangkutan adalah kegiatan bongkar muat barang. Adapun jasa untuk melaksanakan kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan sebagai badan hukum yang dinamakan Perusahaan Bongkar Muat atau PBM, dan tidak dapat dilakukan oleh jasa perorangan .
Usaha bongkar a muat barang merupakan salah satu usaha a yang bergerak di bidang angkutan  perairan  yang  disebutkan a dalam  Pasal  31 a ayat  (2)  huruf  a  UU  Nomor a 17 tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan  juga  salah  satu  jenis  kegiatan  usaha  penunjang  di moda transportasi laut yang disebutkan dalam Pasal a 43 huruf a Peraturan a Pemerintah a nomor 82 a tahun 1999 tentang Angkutan a di a Perairan. Pelaksana kegiatan bongkar muat biasanya terdiri dari perusahaan a bongkar a muat, badan a usaha a pelabuhan dan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan di laut nasional.
Pelaksana bongkar muat atau disebut dengan istilah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM),  mempunyai  peran  penting  dalam  kegiatan  bongkar  muat  yaitu  sebagai pelaksana. Oleh karenanya dalam proses kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  memiliki  peran  penting,  karena  lancarnya  proses  keluar masuk barang dari pelabuhan tergantung atas kinerjanya. Kegiatan yang dilakukan oleh para  TKBM    adalah  kinerja  yang  memiliki  resiko  tinggi,  karena  banyak  resiko  yang dihadapi  ketika  melakukan  kegiatan  bongkar  muat  barang  di  atas  kapal,  antara  lain resiko terhadap diri TKBM sendiri, yang apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan hati-hati dapat menyebabkan kecelakaan dalam bekerja. Selain itu, apabila para TKBM tidak melakukan kinerjanya dengan hati-hati, dapat berakibat resiko atas barang  yang
akan  dikirim  kepada  pemiliknya.  Jadi,  Resiko  yang  dihadapi  dapat  bersifat  hambatan teknis  maupun  non  teknis.  Seperti  salah  satu  contohnya  dalam  pelaksanaan pembongkaran  muat  sering  terjadi  keterlambatan  yang  mengakibatkan  kerugian terhadap pengguna jasa.
Dalam kegiatan bongkar muat para tenaga kerja (TKBM) harus mengikuti a prinsip- prinsip kemuatan a yaitu a melindungi a kapal ( to protect a the ship) , a melindungi a muatan ( to protect a the a cargo) , melindungi a ABK dan a buruh a dari bahaya a muatan ( safety a of a crew a and a longshoreman ), melakukan a bongkar a muat secara a cepat a dan sistematis a ( rapit a and a systematic a loading a and a discharging )  dan  penggunaan  ruang  muat semaksimal mungkin untuk memperkecil terjadinya broken stowage (Taufik n.d.) .
Tenaga Kerja Bongkar Muat merupakan tenaga kerja harian lepas yang dilindungi oleh  Undang-Undang  Tenaga  Kerja  Nomor  13  Tahun  2003  dan  Keputusan  Menteri Nomor  25  Tahun  2002  Tentang  Pedoman  Dasar  Perhitungan  Tarif  Pelayanan  Jasa Bongkar  Muat  Barang  dari  dan  ke  Kapal  di  Pelabuhan.  Tenaga  kerja  bongkar  muat melakukan  suatu  perjanjian  kerja  dengan  pihak  perusahaan  bongkar  muat  sebelum melaksanakan  pekerjaannya.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan bongkar muat menjamin hak dan kewajiban para tenaga kerja mencapai kesejahteraan.
Pada  setiap  pelabuhan  di  daerah  indonesia,  para  tenaga  kerja  bongkar  muat memiliki  sistem  kerja  yang  berbeda-beda.  Setiap  perusahaan  bongkar  muat  juga memiliki perjanjian kerja dengan para tenaga kerja yang tidak sama. Hal ini, dikarenakan disetiap  daerah  pelabuhan  memiliki  peraturan  yang  berbeda-beda.  Pelaksanaan  yang dilakukan oleh para tenaga kerja disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah pelabuhan dan TKBM dalam  melaksanakan kegiatan bongkar muat mempunyai tugas yang dibagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang usaha ekonomi dan operasional, yang diawasi  oleh  tenaga  kerja  supervise  bongkar  muat  yang  disediakan  oleg  perusahaan bongkar muat atau PBM.
TKBM yang berada di bawah naungan Koperasi TKBM sebagai wadah untuk para TKBM  yang  berada  di  masing-masing  Pelabuhan  ini  dilindungi  oleh  Peraturan perundang-undangan  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  yang berkaitan dengan tenaga kerja bongkar muat di laut, oleh karenanya peraturan di atas memberikan  mandat  kepada  pemberi  kerja  untuk  memberikan  perlindungan  berupa jaminan  keselamatan  dan  kesehatan  (Prohandono  2010)  TKBM  dalam  melaksanakan pekerjaannya.
Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penyuluhan kepada para TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adapun materi penyuluhan yang didalamnya
ada sesi tanya jawab kepada para TKBM khususnya dan stake holder yang berhubungan langsung  dengan  TKBM  sebagai  pemberi  kerja  tentang  pentingnya  perlindungan keselamatan  kerja    tenaga  kerja  bongkar  muat  berupa  Jaminan  Keselamatan  dalam Bekerja  TKBM,  apakah  sudah  dilaksanakan  atau  belum  oleh  pemberi  kerja?,  dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada TKBM untuk keselamatan dalam melakukan pekerjaannya  yang  beresiko  tinggi  di  atas  kapal,  apakah  telah  dilaksanakan  oleh  para stake holder dan pemberi kerja?.

## Luaran
Luaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah kesepahaman terhadap perlindungan keselamatan dalam bekerja dari pemberi kerja kepada TKBM juga pemberian pelatihan- pelatihan standard kepada TKBM untuk melakukan pekerjaannya yang beresiko tinggi. Selain output ditindaklanjuti dalam bentuk artikel untuk lebih memberikan pemahaman secara tertulis.

## Metode Pelaksanaan
Metode  yag  digunakan  merupakan  sosialisasi  dan  konseling  secara  langsung kepada  TKBM  dan stakeholder, pada  proses  kegiatan  melibatkan  tanya  jawab  antara pemateri  dan  peserta  yang  hadir  pada  penyuluhan.  Kemudian  hasil  diskusi  dalam pertemuan tersebut dianalisis secara kualitatif dan diuraikan Kembali secara deskriptif dalam sebuah artikel.

## Hasil dan Pembahasan
Artikel  ini  membahas  tentang  penyuluhan  TKBM,  penyuluhan  yang  telah dilakukan berkali-kali oleh Penulis, yaitu pertama pada Tahun 2003, saat melaksanakan studi di Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang dalam rangka menyusun Penelitian Desertasi. Penelitian dilakukan di 5 Pelabuhan besar di Indonesia dan  bertemu  langsung  dan  melakukan  wawancara  dengan  TKBM,  Pengurus  Koperasi TKBM  dan stake holder Pelabuhan lainnya, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Belawan  Medan,  Soekarno  Hatta,  Makassar,  Tanjung  Mas,  Semarang  dan  Pelabuhan Tanjung  Priok.  Khusus  Pelabuhan  Tanjung  Priok  telah  dilakukan  beberapa  kali,  yaitu dalam  rangka  penelitian,  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sekitar Tahun 2009 dan saat ini dilakukan lagi pada Tahun 2021. Peningkatan sangat pesat, jika dibandingkan dengan waktu lampau, namun
yang  tidak  berubah  sama  sekali  adalah  perihal  Koperasi  TKBM  yang  menaungi  dan menjadi wadah bagi para TKBM.
TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat  kapal  di  Pelabuhan  banyak  mengalami  resiko  pekerjaan,  antara  lain  resiko keselamatan  kerja  dan  juga  dalam  melaksanakan  kegiatannya,  sering  mengalami hambatan, yaitu berupa cuaca, dimana apabila cuaca kurang baik, maka proses bongkar muat tidak dapat dilakukan. Selain itu jika peralatan yang digunakan untuk melakukan kinerja  rusak,  maka  faktor alat  sebagai  penunjang  kegiatan  dapat  menhambat  proses kegiatan  bongkar  muat  karena  peralatan  dalam bongkar  muat membantu  pengerjaan bongkar  muat  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  bongkar  muat.  Selain  itu  adalah kedatangan kapal itu sendiri yang tidak tepat waktu, apabila kapal sampai di Pelabuhan dengan mengalami keterlambatan maka akan membuat proses bongkar muat terhambat, karena  barang  yang harusnya  dimuat  mengalami penumpukan di  Pelabuhan  dan membuat pengangkutan juga terhambat (Wiyadi.B 2014).
Selain mengenai hambatan yang terjadi saat proses bongkar muat, tentu barang- barang yang akan dimuat ataupun dibongkar memiliki resiko. Maka dari itu, perlunya pencatatan terhadap barang-barang  yang memiliki pengawasan  khusus.  Segala  resiko yang terjadi dalam pelaksanaan bongkar muat, akan menjadi tanggung jawab oleh pihak Perusahaan Bongkar Muat, karena dalam pelaksanaan bongkar muat atas barang-barang milik pengguna jasa, telah dilakukan perjanjian.
Setelah  selesai  melakukan  pekerjaannya,  pastilah  setiap  pekerja  apapun  dalam bidang  yang  dikerjakannya,  pasti  ingin  mendapatkan  haknya  yang  diberikan  oleh perusahaan  ataupun  tempat  bekerjanya  demikian  pula  dengan  TKBM.  Dalam  UU Ketenagakerjaan,  disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  bekerja  menerima  gaji  atau imbalan  yang  setara  dengan  pekerjaannya.  Para  pekerja  membutuhkan  perlindungan agar  hak  yang  seharusnya  didapat  benar  terlaksana  seperti  gaji  pekerja  setelah melakukan  pekerjaan.  Perlindungan  hukum  terhadap  para  pekerja  bermaksud  untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap tenaga kerja mendapatkan hak dan perlindungan dalam  pekerjaannya,  karena  pada  umumnya,  para  tenaga  kerja  harus  memperoleh perlindungan  terhadap  jiwa,  sosiologis  dan  ekonomis  yaitu  harus  ada  perlindungan untuk  Kesehatan  dan  keselamatan  dalam  pekerjaan  (Lucito  Setiawan  n.d.).  Selain  itu, para  tenaga  kerja  juga  harus  mendapat  perlakuan  yang  baik  dan  sesuai  serta mendapatkan  gaji  yang  sesuai  sebagaimana  tenaga  kerja  telah  bekerja.  Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diatur dalam peraturan yang telah diberikan pemerintah yaitu dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Pasal  50  Undang-undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  menyatakan, bahwa hubungan kerja adalah hubungan hukum dalam pekerjaan yang didasarkan atas perjanjian kerja dengan unsur-unsurnya berupa adanya pekerjaan, perintah, upah dan waktu  tertentu.  Perusahaan  bongkar  muat  harusnya  mengadakan  perjanjian  kerja dengan para tenaga kerja bongkar muat secara langsung bukan dengan koperasi TKBM, karena  pada  dasarnya,  meskipun  koperasi  TKBM  merupakan  wadah  tetapi  yang harusnya melakukan perjanjian kerja adalah para tenaga kerja bongkar muat itu sendiri. Perjanjian kerja umumnya  harus berisi  tentang  semua  ketentuan yang  berhubungan dengan hubungan kerja itu sendiri yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja serta hak dan kewajiban perusahaan sebagai majikan. Perjanjian kerja diperlukan untuk menjamin hak dasar  para  tenaga  kerja  dan  menjamin  kesetaraan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi dengan  tujuan  mewujudukan  kesejahteraan  pekerja/buruh.  Dalam  Pasal  86 UU Ketenagakerjaan bahwa  setiap pekerja/buruh memiliki  hak  untuk  memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja ( Permenaker PER-05/MEN/1996, Kebijakan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja) untuk  meningkatkan  produktivitas  kerja  yang  optimal. Para  tenaga  kerja  juga  mendapatkan  jaminan  sosial  dalam  UU  Ketenagakerjaan. Sehingga, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bongkar muat harus disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan.
Data lapangan yang diperoleh adalah bahwa  dalam melaksanakan pekerjaannya di  Pelabuhan  Tanjung  Priok,  para  tenaga kerja  bongkar  muat  mendapatkan  pekerjaan dalam  sistem  Borongan,  yang  pengaturannya berada  di  bawah  koperasi  Tenaga  Kerja Bongkar  Muat.  Para  tenaga  kerja  mendapat  upah  sesuai  dengan  upah  Borongan  yang didapatkan  ketika  bekerja.  Tenaga  kerja  bongkar  muat  tidak  terikat  secara  langsung dengan perusahaan yang artinya jika pada hari itu tidak ada barang yang dimuat atau dibongkar,  maka  TKBM  juga  tidak  mendapatkan  gaji.  Koperasi  yang  mengatur pembagian  kerja  untuk  TKBM  yang  dibagi  menurut  jumlah  TKBM  secara  bergantian (Tresiana 2018), dan tidak dibuatkan perjanjian kerja tetapi hanya melakukan registrasi. Tenaga  kerja  bongkar  muat  memang  dibawah  naungan  koperasi  TKBM,  namun bukanlah  karyawan  dari  koperasi  tersebut  atau  berpenghasilan  yang  tetap.  Koperasi TKBM  sendiri  juga  tidak  mensejahterakan  para  tenaga  kerja,  yang  dimana  harusnya sebagai koperasi seharusnya mensejahterakan anggotanya (Winoto Hadi 2016). Koperasi TKBM  juga  tidak  menjamin  perlindungan  hukum  dan  kepentingan  para  tenaga  kerja bongkar  muat  sendiri.  Seharusnya  koperasi  TKBM  mempunyai  peranan  yang  penting dalam perlindungan hukum tenaga kerja bongkar muat (Siti Krisnawati 2019).
Hasil  dari  penyuluhan  dan  tanya  jawab  adalah  bahwa  TKBM  di  Pelabuhan Tanjung  Priok  Jakarta  Utara  dalam  melakukan  kegiatan  bongkar  muatnya  telah dilindungi dengan jaminan keselamatan kerja  oleh pemberi kerja (Malik 2013). Hal ini dilakukan  oleh  Perusahaan  yang  mempekerjakan  TKBM  berdasarkan  peraturan Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  perusahaan  yang  akan mempekerjakan  pekerjanya  diminta  untuk  mengikutsertakan  perkerjanya  dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, selain itu juga ada hal penting diharuskannya TKBM  ikut  dalam  program  tersebut,  yaitu  karena  TKBM  adalah  pekerja  atau  profesi dengan  resiko  tinggi,  oleh  karena  itu  perlindungan  jaminan  sosial  mutlak  harus diberikan.
Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada bulan Mei 2021, menyatakan  bahwa  jumlah  TKBM  Pelabuhan  Tanjung  Priok  yang  menjadi  peserta sebanyak 2.325 dan ikut pula menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, serta Jaminan hari tua. Hal yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi contoh bagi pelabuhan lainnya di Indonesia, karena perlindungan jaminan  sosial  ketenagakerjaan  telah  diatur  oleh  Pemerintah  melalui  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Hal ini dilakukan Pemerintah  untuk  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia,  yang  juga  membuat  program baru  yaitu  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan,  dapat  berguna  untuk  tenaga  kerja  yang  di PHK akibat keadaan seperti saat ini, pandemic Covid-19 yang menyebabkan perusahaan tidak  maksimal  sehingga  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Program  ini  sangat bermanfaat bagi pekerja agar pada saat di PHK mempunyai kegiatan berupa pelatihan kerja.

## Kesimpulan
Hasil  yang  diperoleh  dari  penyuluhan  kepada  para  TKBM  Pelabuhan  Tanjung Priok  ,  di  Jakarta  Utara  dalam  rangka  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  yang diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta  adalah  Penulis melihat ada perkembangan yang pesat ketika melakukan penyuluhan antaraTahun 2009 dan saat tahun 2021. Perkembangannya adalah saat ini Pemberi Kerja harus memberikan program jaminan keselamatan kerja untuk TKBM (program dari Pemerintah dan wajib harus dilaksanakan oleh pemberi kerja), yang gunanya untuk menjamin dan melindungi TKBM  saat  melakukan  pekerjaannya  yang  beresiko  tinggi,  yang  selain  itu  juga  untuk
melindungi  keluarganya  sendiri  apabila  terjadi  sesuatu  terhadap  TKBM  dalam melakukan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan.

## Referensi
Lucito Setiawan, et. al. n.d. "Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pekerja Bongkar Muat Barang Terminal Petikemas Pelabuhan Pantoloan." Jurnal Unismah Palu 1 (1): 435 - 442. Accessed Juni 26, 2021.
Malik. 2013. "Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja."
Nirmala. 2017. Penguatan Peran dan Fungsi Pelabuhan. Maret 31. Accessed Juni 10, 2021. https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi- pelabuhan/.
Prohandono.  2010.  "Penerapan  dan  Pelaksanaan  Program  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja (P2K3)."
Siti Krisnawati, et. al. 2019. "Upaya Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan  Marunda  Jakarta  Utara." Jurnal  Manajemen  Bisnis  Transportasi  dan Logistik 5 (2): 267-282.
Taufik, M. n.d. Prosedur Pemuatan Pembongkaran Batu Baradi MV. Accessed Juni 1, 2021. http://repository.unimar-amni.ac.id/3191/.
Tresiana,  Diah.  2018.  "Faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  Perilaku  Keselamatan Kerja  pada  Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM)  di  Terminal  III  PT  Pelabuhan Tanjung Priok." 42-54.
Winoto  Hadi,  Diana  Renta  Putri.  2016.  "Peningkatan  Kompetensi  TKBM  Pelabuhan Tanjung Priok oleh Koperasi Karya Sejahtera." Jurnal Logistik 9 (1).
Wiyadi.B. 2014. K3 di Pelabuhan Tanjung Perak Masih Nol. Mei 15. Accessed Februari 14, 2021. http://www.radarnusantara.com/2013/04/k3-di-pelabuhan-tanjung- perakmasih-nol.html.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal.
PERMENAKER PER-05/MEN/1996, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatatan Kerja