Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1742

## AMDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

## Nursya

## Universitas Jayabaya
Nursya345@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui AMDAL dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009.  Seperti  yang  telah  diketahui,  pemerintah  telah  membuat  berbagai  peraturan  dalam  rangka mencegah  terjadinya  permasalah  lingkungan  hidup,  seperti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Secara  prinsip,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  telah  menggunakan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan,  dimana hal  undang-undang  ini  merupakan  penyempurnaan  terhadap  undang-undang  sebelumnya.  Kemudian  dengan adanya  perubahan  situasi  dan  kondisi  permasalahan  lingkungan  hidup,  pemerintah  memandang  perlu membuat  aturan  hukum  baru  untuk  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlingdungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  dampak  kebijakan  AMDAL  dalam persprektif  hukum  lingkungan  menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  adalah  hal-hal  yang  terkait dengan  sanksi,  yaitu  sanksi  terhadap  orang  yang  melakukan  usaha/kegiatan  tanpa  memiliki  izin  lingkungan. Selain itu, sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi. Sefrta sanksi  terhadap  pejabat  yang  memberikan  izin  lingkungan  yang  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen  AMDAL atau UPL-UKL.
Kata Kunci : Amdal, Hukum, Lingkungan, Perspektif

## Abstract
The purpose of writing this research is to find out the AMDAL in the perspective of Law Number 32 of 2009. As is well known, the government has made various regulations in order to prevent environmental problems from occurring,  such  as  Law  Number  23  of  1997  concerning  Environmental  Management  which  was  made  as  a substitute  for  Law  Number  4  of  1982  concerning  Basic  Provisions  for  Environmental  Management.  In principle, Law Number 23 of 1997 has used the principle of environmentally sustainable development, in which case  this  law  is  a  refinement  of  the  previous  law.  Then,  with  the  changing  situation  and  condition  of environmental problems, the government saw the need to make a new legal regulation to replace Law Number 23 of 1997 with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The method used in this research is normative legal research. the impact of EIA policies in the perspective of environmental law  according  to  Law  Number  32  of  2009  are  matters  related  to  sanctions,  namely  sanctions  against  people who  carry  out  business/activities  without  having  an  environmental  permit.  In  addition,  there  are  sanctions against  people  who  compile  AMDAL  documents  without  having  competency  certificates.  Sefrta  sanctions against  officials  who  issue  environmental  permits  without  being  accompanied  by  an  AMDAL  or  UPL-UKL document.
Keywords: Amdal, Law, Environment, Perspective

## PENDAHULUAN
Banyaknya  revolusi  di  dalam  perkembangan  teknologi  dan  budaya  melalui  peradaban manusia  yang  semakin  berkembang  tanpa  disadari  telah  menimbulkan  segala  macam  permasalahan
sehingga manusia senantiasa dihadapkan pada masalah lingkungan yang sulit dihindarkan. Tantangan tersebut dapat ditemukan di yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  manusia yang sering  pula membawa  damapak terhadap perubahan lingkungan. Hakikat dari pembangunan itu sendiri adalah bagaimana agar kehidupan hari ke depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. 1
Pembangunan  dapat  memberikan  dampak  perubahan  yang  pesat  bagi  lingkungan  karena dampak sebagai  suatu  perubahan  yang  diakibatkan  oleh  suatu  aktivitas  yang  bersifat  alamiah  (fisik, kimia,  dan  biologi) 2 .  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  dampak  perubahan  tersebut  diperlukan pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan  sebagai  upaya  sadar  dan  terencana  untuk mempergunakan  dan  mengelola  sumber  daya  secara  bijaksana  untuk  meningkatkan  mutu  hidup secara  berkesinambungan 3 .  Adapun  pembangunan  berkelanjutan  diartikan  sebagai  pembangunan yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 4
Pembangunan yang berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Memberikan  kemungkinan  kepada  kelangsungan  hidup  dengan  jalan  melestarikan  fungsi  dan kemampuan ekosistem yang mendukungny, baik secara langsung maupun tidak lansgung.
2. Memanfaatkan  sumber  alam  sebanyak  alam  atau  teknologi  pengelolaan  mampu  menghasilkannya secara lestari.
3. Memberikan kesempatan kepada sector dan kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus.
5. Menggunakan  prosedur  dan  tata  cara  yang  memperhatikan  kelestarian  fungsi  dan  kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.
Konsep  pembangunan  berwawasan  lingkungan  lahir  dari  kesadaran  akan  masalah-masalah lingkungan  dan  didorong  oleh  hukum  lingkungan  sebagai  konsep  yang  mandiri.  Peranan  manusia sebagai  pembina  lingkungan  merupakan  faktor  utama  dan  sangat  penting  bagi  tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan karena manusia dan lingkungan memiliki korelasi yang terjadi melalui interaksi aktif dan berkelanjutan.
1 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 38
2 Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994).
h. 43
3 Harun  M.  Husein, Lingkungan  Hidup  Masalah  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya .  (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 50.
4 Eggi  Sudjana  dan  Riyanto, Penegakan  Hukum  Lingkungan  dalam  Perspektif    Etika  Bisnis  Di Indonesia . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). h. 11
Lingkungan  hidup  seharusnya  dikelola  dengan  baik  agar  dapat  memberikan  kehidupan  dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
5. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan 5
Manusia  memiliki  dua  sisi  hubungan  dengan  lingkungan,  sebagai  pengaruh  atau  yang dipengaruhi  oleh  lingkungannya  sehingga  dapat  diartikan  manusia  dapat  dibentuk  dan  membentuk lingkungan  hidupnya.  Atas  dasar  ketergantungan  manusia  terhadap  lingkungan  tersebut,  setiap manusia  memiliki  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Selain  itu  juga,  setiap  manusia berkewajiban  untuk  memelihara  lingkungan  hidup  (termasuk  mencegah  dan  menanggulangi perusakan lingkungan hidup).
Hak  dan  kewajiban  manusia  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  penrusakan  lingkungan hidup  mampu  dilaksanakan  dengan  baik  apabila  subjek  pendukung  mampu  berperan  aktif  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  dengan  memberikan  hak  dan  kewajiban.  Hal  tersebut  diartikan  juga bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik jika subjek pendukung hak dan kewajiban itu  mempunyai  hak  akses  terhadap  data  dan  informasi  mengenai  keadaan  dan  kondisi  lingkungan hidup 6 .
Beberapa  subyek  hukum  yang  memiliki  peran  strategis  terhadap  lingkungan  adalah  subyek hukum yang berperan di berbagai sektor, yaitu:
1. Peran  strategis  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  di  pemerintahan  adalah  dengan  menerbitkan kebijakan serta mengawasi implementasinya.
2. Peran strategis subjek hukum di sektor dunia usaha adalah dapat berperan langsung untuk mengamati lingkungan.
3. Peran  strategis  subjek  hukum  di  sektor  pendidikan  adalah  memberikan  wawasan  dan  kepedulian terhadap lingkungan melalui proses yang kontinu sehingga memiliki dampak jangka panjang.
Permasalahan  lingkungan  hidup  ditandai  dengan  menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup sehingga  menimbulkan  berbagai  masalah  dan  persediaan  sumber  daya  alam  yang  semakin  menipis. Secara  garis  besar,  terdapat  dua  faktor  yang  menyebabkan  permasalahan  lingkungan,  yakni  faktor internal dan eksternal.
5 Sunu,  Pramudya. Melindungi  Lingkungan  dengan  Menerapkan  ISO  14001 .  (Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001). h. 22
6 Niniek Suparni. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan . (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). h. 111.
Faktor internal disebabkan oleh proses alami seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan lain-lain.  Sedangkan  faktor  eksternal  dapat  disebabkan  oleh  aktivitas  manusia  dalam  mengelola lingkungan  itu  sendiri  seperti  aktivitas  perusahaan  yang  dapat  mencemarkan  linghkungan  atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu,  perlu  adanya  peran  pemerintah  melalui  regulasi  untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan lingkungan tersebut.
Seperti  yang  telah  diketahui,  pemerintah  telah  membuat  berbagai  peraturan  dalam  rangka mencegah terjadinya  permasalah  lingkungan  hidup,  seperti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dibuat  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Secara  prinsip, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  telah  menggunakan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan yang  berwawasan  lingkungan,  dimana  hal  undang-undang  ini  merupakan  penyempurnaan  terhadap undang-undang  sebelumnya.  Kemudian  dengan adanya  perubahan  situasi  dan  kondisi  permasalahan lingkungan  hidup,  pemerintah  memandang  perlu  membuat  aturan  hukum  baru  untuk  menggantikan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  terdapat  penguatan  prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena  dalam  setiap  proses  perumusan  dan  penerapan  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  serta  penanggulangan  dan  penegakan  hukum  mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.
Upaya  preventif  dalam  rangka  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  perlu  dilaksanakan dengan  mendayagunakan  secara  maksimal  instrumen  pengawasan  dan  perizinan.  Dalam  hal pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  sudah  terjadi,  perlu  dilakukan  upaya  represif  berupa penegakan  hukum  yang  efektif,  konsekuen,  dan  konsisten  terhadap  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
Kondisi  tersebut  diatas  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  masih  banyak  sekali  ditemukan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan-permasalahan terhadap pihak  yang  telah  menyebabkan  pencemaran  dan  pengrusakan  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam  aturan  hukum  di  Indonesia,  permasalahan  sengketa  lingkungan  hidup  dapat diselesaikan  dengan  berbagai  cara.  Baik  diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  maupun  diluar  jalur peradilan  (bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  secara  pidana  sampai  dengan  perdata). Berbagai  cara  tersebut  memberikan  pilihan  dalam  menindak  berbagai  bentuk  kegiatan  pencemaran dan pengrusakan lingkungan melalui proses hukum yang sesuai.
Hakikat  dari  penanggulangan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dari  pencemaran  dan pengrusakan  sumber  daya  alam  tersebut  diarahkan  untuk  pembangunan  yang  mampu  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan di sini sebagai upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya 7 . Hal ini  berarti  bahwa  pembangunan mencakup  kemajuan lahiriah, kemajuan batiniah  dan  kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. 8
Pokok  persoalan  lingkungan  hidup  di  negara  maju  dan  negara  berkembang  adalah  terletak pada  ketidak  seimbangan  dalam  lingkungan  hidup  yang  merupakan  hal  pokok  bagi  prikehidupan manusia. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  perintah  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  dalam  rangka  pelaksanaan  kekuasaan  negara 9 .  Hak  penguasaan  negara  tersebut berisi  wewenang  untuk  mengatur,  mengurus  dan  mengawasi  pengelolaan  dan/atau  pengusahaan sumber  daya  alam  serta  berisi  kewajiban  untuk  mempergunakannya  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran rakyat.
Hak  menguasai  negara  merupakan  instrumen  (bersifat  instrumental),  sedangkan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  merupakan  tujuan  ( objectives ).  Unsur utama hak menguasai oleh negara adalah untuk mengatur dan mengurus ( regelen en besturen ). Dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya melakukan tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad )  dan  tidak  melakukan  tindakan  kepemilikan  ( eigensdaad ). Apabila terjadi pergeseran dari bestuursdaad menjadi eigensdaad maka tidak akan ada jaminan bagi tujuan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10
Dalam sistem pengelolaan lingkungan dikenal negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya  alam.  Negara  melalui  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur, mengendalikan  dan  mengembangkan  segala  hal  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  guna  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan  memberikan  manfaat yang  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  rakyat,  baik  generasi  masa  kini  maupun generasi masa depan.
Negara  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  lingkungan  untuk  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan.  Asas  tanggung  jawab  negara  ( state  responsibility) demikian, sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlingdungan  dan
7 R.M Gatot  P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia . (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h. 189.
8 Ibid, R.M Gatot. h. 189
9 Lihat: Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
10 Abrar Saleng, Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam . Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin, Makasar. Vol. 12 No. 4 (2013), h. 149
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  memiliki  pengertian  yang  cukup  luas 11 ,  termasuk  pula  dengan mengkaitkan  paradigma  yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat  ( community  based  management ) tersebut.  Karena  itu,  tanggung  jawab  negara  dapat  dikaitkan  dengan  tugas-tugas  dan  fungsi  semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik ( good governance ).
Pemerintahan  yang  baik hanya  bisa  dicapai  apabila  pemerintah  dalam  melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep rule of law , yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut: 1. Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum.
2. Pemerintah menjamin kepastian hukum.
3. Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.
4. Pemerintah  harus  melaksanakan  hukum  secara  konsisten  dan  non  diskriminatif  melalui  penciptaan mekanisme menjalankan sanksi.
5. Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independen peradilan 12
Kekuasaan  negara  yang  luas  terhadap  bumi,  air,  udara  dan  segala  yang  terkandung didalamnya sesuai dengan asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar pula 13 .
Tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing-masing negara. Perkembangan negara  di  dunia  memperlihatkan  gerak  menuju  bentuk  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).    Empat unsur dan karakteristik dari negara hukum kesejahteraan, yaitu:
1. Hukum  dasar  memberikan  perlindungan  sosial  secara  khusus  yang  menjadi  sumber  hukum  dari semua hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial.
2. Kewajibkan pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar- benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang dasar.
3. Undang-undang  harus  memacu  atau  membangkitkan  pengadaan  jaminan  sosial  yang  baru  untuk mendorong hak-hak rakyat.
4. Dalam  berbagai  hak  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  dasar  terlebih  dahulu  harus dikonsultasikan dengan parlemen.
Kunci  keberhasilan  pembangunan  yang  memperhatikan  kondisi  lingkungan  adalah  dengan menerapkan  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan).  Dengan  adanya  AMDAL,  maka setiap  setiap  warga  negara  dapat  memperhitungkan  resiko  dari  aktifitasnya  terhadap  lingkungan karena di dalamnya tercantum berbagai hal yang harus diperhatikan seperti interaksi antara kekuatan- kekuatan sosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan serta sumber daya alam.
Mengacu  pada  rumusan  permasalahan,  tujuan  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk
11 Lihat:  Penjelasan  Pasal  2  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12 Mas  Achmad  Santosa, Good  Governance  &  Hukum  Lingkungan ,  (Jakarta:  Indonesian  Centre  For Environmental Law, 2001), h. 87
13 Ibid, Mas Achmad Santosa. h. 123
mengetahui AMDAL dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu suatu  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  asas-asas  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum, ketentuan  hukum  dan  doktrin  mengenai  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia (Ali,  2013).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  adalah  studi  kepustakaan  dan  studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. AMDAL dalam Tata Hukum di Indonesia
Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  merupakan  sebuat  jawaban  dari  fenomena  yang muncul  dari  dampak  negatif  kegiatan  manusia  (khususnya  pencemaran  lingkungan  dalam  kegiatan industri di tahun 1960-an). Mulai saat itu, AMDAL dijadikan sebagai alat utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan.
Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup telah dibuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  dalam  perkembanganya  diubah  kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berkaitan  dengan  masalah  AMDAL,  pemerintah  membuat  Peraturan  Pemerintah  No.  27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. AMDAL sebagai suatu dokumen kelayakan  lingkungan  dalam  kegiatan  pembangunan  usaha.  Di  pada  awal  tahun  2012,  terdapat perubahan  mengenai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  menjadi  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2012  yang  menjadikan  dokumen  AMDAL  sebagai  salah  satu  dokumen  penting sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, secara garis besar berisi :
1. AMDAL  adalah  kajian  mengenai  dampak  besar  dan  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 14 .
2. Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang tidak menyusun AMDAL wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang
14 Lihat:  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang    Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan Hidup
pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan 15 .
3. Pemrakarsa  usaha  dan/atau  kegiatan  wajib  menyampaikan  laporanpelaksanaan  rencana  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  rencanapemantauan  lingkungan  hidup  kepada  instansi  yang  membidangi usahadan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasimengendalikan dampak lingkungan dan  Gubernur 16 .  Instansi  tersebut  yang  ditugasi  mengendalikan  dampak  lingkungan  melakukan:  (1) pengawasan  dan  pengevaluasian  penerapan  peraturan  perundangan,  dibidang  analisis  mengenai dampak lingkungan, (2) pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarasa, dan (3) penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada menteri secara berkala, sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun 17 .
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999,  usaha  dan  atau  kegiatan  yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui
3. Proses  dan  kegiatan  yang  secara  potensial  dapat  menimbulkan  pemborosan,  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
4. Proses  dan  kegiatan  yang  hasilnya  dapat  mempengaruhi  lingkungan  alam,  lingkungan  buatan,  serta lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
8. Penerpan  teknologi  yang  diperkirakan  mempunyai  potensi  besaruntuk  mempengaruhi  lingkungan hidup
9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara 18
Tujuan  AMDAL  secara  umum  adalah menjaga  dan meningkatkan  kualitas lingkungan  serta menekan  pencemaran  sehingga  dampak  negatifnya  menjadi  serendah  mungkin.  Pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  AMDAL  adalah  komisi  penilai  AMDAL,  pemrakarsa  dan  masyarakat  yang berkepentingan.
Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat  berkedudukan  di  Kementrian  Lingkungan  Hidup,  di  tingkat  Propinsi  berkedudukan  di
15 Lihat:  Pasal  3  Ayat  4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang    Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
16 Lihat:  Pasal  32  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang    Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
17 Lihat:  Pasal  32  Ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang    Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
18 Lihat:  Pasal  3  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang    Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Bapedalda  atau  instansi  pengelola  lingkungan  hidup  Propinsi,  dan  di  tingkat  Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya  yang  berkepentingan  dan  warga  masyarakat  yang  terkena  dampak  diusahakan  terwakili  di dalam Komisi Penilai ini.
Pemrakarsa  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  bertanggung  jawab  atas  suatu  rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan; kedekatan jarak tinggal  dengan  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan,  faktor  pengaruh  ekonomi,  faktor  pengaruh  sosial budaya,  perhatian  pada  lingkungan  hidup,  dan  atau  faktor  pengaruh  nilai-nilai  atau  norma  yang dipercaya.  Masyarakat  yang  berkepentingan  dalam  proses  AMDAL  dapat  dibedakan  menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
AMDAL  merupakan  instrumen  pengelolaan  lingkungan  yang  diharapkan  dapat  mencegah kerusakan  lingkungan  dan  menjamin  upaya-upaya  konservasi.  Hasil  studi  AMDAL  merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.
Beberapa  pihak  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  AMDAL  dapat  diuraikan  sebagai berikut: 19
1. Pemrakarsa,  yakni  orang  atau  badan  yang  mengajukan  yang  bertanggung  jawab  atas  suatu  rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern dan ekstern. Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa  menghadapi  pertanyaan  apakah  dia  akan  memprakarsai  suatu  rencana  kegiatan  dan melaksanakannya.
2. Aparatur  Pemerintah,  yakni  aparatur  pemerintah  yang  berkepentingan  dengan  AMDAL  dapat dibedakan  antara  instansi  yang  bertanggungjawab  dan  instansi  yang  terkait.  Instansi  yang bertanggungjawab merupakan instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup  dengan  pengertian  bahwa  kewenangan  di  tingkat  pusat  berada  pada  kepala  instansi  yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur. 20
3. Masyarakat,  yakni  sebagai  pelaksanaan  suatu  kegiatan  menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan Bio-Geofisik  dan  lingkungan  sosial.  Dampak  sosial  yang  ditimbulkan  oleh  pelaksanaan  suatu kegiatan  mempunyai  arti  semakin  pentingnya  peran  serta  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan kegiatan  tersebut.  Karena  itu  masyarakat  sebagai  subyek  hak  dan  kewajiban  perlu  diikutsertakan dalam  proses  penilaian  AMDAL.  Selain  itu,  diikutsertakannya  masyarakat  akan  memperbesar kesediaan  masyarakat  memerima  keputusan  yang  pada  gilirannya  akan  memperkecil  kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.
19 Op Cit , Niniek Suparni, h. 100-107
20 Lihat: Pasal 1 Angka 9 Peratuan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Keterbukaan  dan  peran  serta  masyarakat  merupakan  asas  yang  esensial  dalam  pengelolaan lingkungan  yang  baik  ( good  environmental  governance ),  terutama  dalam  prosedur  administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. 21
Dalam  hubungan  ini,  fungsi  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  serta mengemukakan  pula  pemikiran  mengenai  akses  terhadap  informasi  dan  hakekat  peran  serta,  yaitu Informasi adalah prasyarat untuk partisipasi publik yang efektif, dan pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk membuat informasi tentang masalah lingkungan yang tersedia untuk publik dengan  cara  yang  baik  dan  terbuka,  tetapi  juga  untuk  memastikan  bahwa  warga  dapat  memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu kepada pemerintah . 22
Maksud  dan  tujuan  dilaksanakannya  ketertiban  masyarakat  dalam  keterbukaan  informasi dalam proses AMDAL adalah untuk: 23
1. Melindungi kepentingan masyarakat
2. Memberdayakan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  atau  rencana  usaha  dan  atau  kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Memastikan  adanya  transparansi  dalam  keseluruhan  proses  AMDAL  dari  rencana  usaha  dan  atau kegiatan.
Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan  menghormati  hak-hak  semua  pihak  untuk  mendaptkan  informasi  dan  mewajibkan  semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh pihak lain yang terpengaruh.
Dalam  peraturan  penerapan  AMDAL  tercermin beberapa prinsip  yang  dianut,  yaitu  sebagai berikut:
1. Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakan setelah dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
2. AMDAL  merupakan  instrumen  pengambilan  keputusan  dan  merupakan  bagian  dari  proses perencanaan.
3. Kriteria  dan  prosedur  untuk  menentukan  apakah  suatu  rencana  kegiatan  menimbulkan  dampak penting  terhadap  lingkungan  hidup  harus  secara  jelas  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
4. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak memihak.
5. AMDAL bersifat terbuka, kecuali yang menyangkut rahasia negara.
6. Keputusan  tentang  AMDAL  harus  dilakukan  secara  tertulis  dengan  mengemukakan  pertimbangan pengambilan keputusan.
7. Pelaksanaan rencana kegiatan yang AMDAL-nya telah disetujui harus dipantau.
21 Siti  Sundari  Rangkuti, Keterbukaan  dan  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan , Majalah OZON Volume 3 No.5. Januari 2002, h. 59
22 Ibid, Siti Sundari Rangkuti. h. 59
23 Ibid, Siti Sundari Rangkuti. h. 59
8. Penerapan  AMDAL  dilaksanakan  dalam  rangka  kebijaksanaan  nasional  pengelolaan  lingkungan hidup yang dirumuskan secara jelas.
9. Untuk menerapkan AMDAL diperlukan aparat yang memadai.
AMDAL  diperuntukkan  bagi  perencanaan  program  dan  proyek.  Karena  itu  AMDAL  itu sering pula disebut preaudit. Baik menurut undang-undang maupun berdasarkan pertimbangan teknis. AMDAL  bukanlah  alat  untuk  mengaji  lingkungan  setelah  program  atau  proyek  selesai  dan operasional.  Sebab  setelah  program  atau  proyek  selesai  lingkungan  telah  berubah,  sehingga  garis dasar seluruhnya atau sebagian telah terhapus dan tidak ada lagi acuan untuk mengukur dampak.
Di  dalam  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  seyogyanya  arti  dampak  diberi  batasan: perbedaan  antara  kondisi  lingkungan  yang  diprakirakan  akan  ada  tanpa  adanya  pembangunan  dan yang  diprakirakan  akan  ada  dengan  adanya  pembangunan.  Dengan  batasan  ini  dampak  yang disebabkan  oleh  aktivitas  lain  di  luar  pembangunan,  baik  alamiah  maupun  oleh  manusia  tidak  ikut diperhitungkan  dalam  prakiraan  dampak.  Dampak  meliputi  baik  dampak  biofisik,  maupun  dampak sosial-ekonomi-budaya  dan  kesehatan, serta  seyogyanya  tidak  dilakukan  analisis  dampak sosial  dan analisis dampak kesehatan lingkungan secara terpisah dari AMDAL.

## B. Keterkaitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan AMDAL
Dari  127  pasal  yang  terdapat  dalam  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  AMDAL  mendapatkan  proporsi  yang  sangat banyak, yakni sebanyak 23 pasal yang mengatur tentang AMDAL.
Hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah terdapat perbedaan definisi  AMDAL  jika  dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu hilangnya istilah “dampak besar”.
Perbedaan antara kedua Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup  adalah  kajian  mengenai dampak  besar dan  penting  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” 24 .
2. Sedangkan  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  “Analisis  mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” 25 .
Hal-hal  penting  baru  yang  terkait  dengan  AMDAL  yang  termuat  dalam  Undang-Undang
24 Lihat:  Pasal  1  Angka  21  Undang-Undang  Nomor.  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
25 Lihat:  Pasal  1  Angka  11  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nomor 32 Tahun 2009, antara lain:
1. AMDAL  dan  UKL/UPL  merupakan  salah  satu  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup 26 .
2. Penyusun  dokumen  AMDAL  wajib  memiliki  sertifikat  kompetensi  penyusun  dokumen  AMDAL. Aturan tersebut yaitu:
a. Penyusun  AMDAL  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  dan  Pasal  27  wajib  memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
b. Kriteria  untuk  memperoleh  sertifikat  kompetensi  penyusun  AMDAL  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi:
1) penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;
2) kemampuan melakukan  pelingkupan,  prakiraan,  dan evaluasi  dampak serta  pengambilan  keputusan; dan
3) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
c. Sertifikat  kompetensi  penyusun  AMDAL  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  oleh lembaga  sertifikasi  kompetensi  penyusun  AMDAL  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sertifikasi  dan  kriteria  kompetensi  penyusun  amdal  diatur  dengan peraturan Menteri 27 .
3. Komisi  penilai  AMDAL  Pusat,  Propinsi,  maupun  kab/kota  wajib  memiliki  lisensi  AMDAL,  yakni: Komisi  Penilai  Amdal  wajib  memiliki  lisensi  dari  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai dengan kewenangannya 28
Selain dari ke tiga aturan tersebut di atas, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat  peraturan  yang  secara  tegas  mengenai  sanksi  pidana  dan  perdata  bagi  yang  melakukan pelanggaran AMDAL. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah:
1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, yaitu “Setiap orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  tanpa  memiliki  izin  lingkungan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” 29 .
2. Sanksi  terhadap  orang  yang  menyusun  dokumen  AMDAL  tanpa  memiliki  sertifikat  kompetensi,
26 Lihat:  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
27 Lihat:  Pasal  28  Ayat  1-4  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
28 Lihat: Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
29 Lihat:  Pasal  109  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
yaitu:  “Setiap  orang  yang  menyusun  amdal  tanpa  memiliki  sertifikat  kompetensi  penyusun  amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” 30
3. Sanksi  terhadap  pejabat  yang  memberikan  izin  lingkungan  yang  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen AMDAl atau UKL-UPL, yaitu:
a. Pejabat  pemberi  izin  lingkungan  yang  menerbitkan  izin  lingkungan  tanpa  dilengkapi  dengan  amdal atau  UKL-UPL  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
b. Pejabat  pemberi  izin  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  menerbitkan  izin  usaha  dan/atau  kegiatan  tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 31 .
4. Sanksi  terhadap  pejabat  yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan  pengawasan,  yaitu:  “Setiap  pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  izin  lingkungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  71  dan  Pasal  72,  yang  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  manusia,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)” 32
5. Sanksi  terhadap  informasi  yang  tidak    benar  terkait  dengan  pengawasan  dan  penegakan  hukum lingkungan,  yaitu:  “Setiap  orang  yang  memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,  menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya  dengan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  j  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 33
6. Sanksi  terhadap  penanggung  jawab  usaha  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan  pemerintah,  yaitu: “Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  melaksanakan  paksaan  pemerintah dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak
30 Lihat:  Pasal  110  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
31 Lihat:  Pasal  111  Ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
32 Lihat:  Pasal  112  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
33 Lihat:  Pasal  113  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 34
Sanksi  bagi  yang  menghambat  pelaksanaan  tugas  pejabat  pengawas  lingkungan,  yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  dan/atau  pejabat  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 35

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa dampak  kebijakan  AMDAL  dalam  persprektif  hukum  lingkungan  menurut  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  adalah  hal-hal  yang  terkait  dengan  sanksi,  yaitu  sanksi  terhadap  orang  yang melakukan  usaha/kegiatan  tanpa  memiliki  izin  lingkungan.  Selain  itu,  sanksi  terhadap  orang  yang menyusun  dokumen  AMDAL  tanpa  memiliki  sertifikat  kompetensi.  Sefrta  sanksi  terhadap  pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL-UKL.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar Saleng, (2013). Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam. Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin. 12 (4)
Eggi Sudjana dan Riyanto, (2001). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif  Etika Bisnis Di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Harun M. Husein, (1992). Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya . Jakarta: Bumi Aksara.
Mas Achmad Santosa, (2001). Good Governance & Hukum Lingkungan , Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law
Niniek Suparni. (1994). Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika.
Otto Soemarwoto, (1994). Analisis Dampak Lingkungan , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup R.M Gatot  P. Soemartono, (1996). Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Siti Sundari Rangkuti, (2002). Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Majalah OZON. 3 (5)
Sunu, Pramudya. (2001). Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001 . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
Supriadi. (2008). Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
34 Lihat:  Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
35 Lihat:  Pasal  115  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup