## DOI: 10.46730/japs.v2i1.41
Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
Boy Muhammad Putra, Ardiansah, Bagio Kadaryanto 1
1 Pascasarjana Hukum, Universitas Lancang Kuning. Email : Boymhdputra13@gmail.com , ardiansah@unilak.ac.id , bagio.kardayanto@unilak.ac.id
Kata kunci Abstrak Dalam perkembangannya pendistribusian minyak bersubsidi mengalami  kelangkaan.  Sementara  mayoritas  industri  yang  ada  di masyarakat  banyak  mempergunakan  BBM.  Misalkan,  kebijakan Subsidi  BBM  jenis  solar  kepada  masyarakat  menurut  banyak kalangan  merupakan  hal  yang  dilematis.  Disatu  sisi  masyarakat membutuhkannya  namun  subsidi  justru  menguntungkan  industry besar yang masih menggunakan BBM jenis solar. Di tengah kondisi sulit  yang  di  hadapi  oleh  Pemerintah,  akibat  semakin  meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada  pihak-pihak  tertentu  baik  perseorangan  maupun  korporasi  yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa: pengoplosan, penimbunan,  penyelundupan,  pengangkutan  dan  penjualan  kepada industri  BBM  Bersubsidi.  Penelitian  ini  melihat  menganalisis tinjauan  normative  terhadap  penjualan  BBM  Subsidi  dan menganalisis  system  pengawasan  penyelewengan  penjualan  BBM Subsidi kepada industri yang dilakukan SPBU berdasarkan Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan  Gas  Bumi.  Dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif,  dengan  melakukan  tinjauan  yang  bersifat  normative terhadap  penjualan  BBM  Subsidi  Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Sumber data berasal dari data sekunder, primer dan bahan Hukum Tertier. Pengumpulan data menggunakan  teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan.  Hasil penelitian  mendapati  dalam  UU  No.  22  tahun  2001  telah  termuat konsep  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  migas,  konsep  penguasaan kemigasan, konsep penyediaan dan pemanfaatan kemigasan, konsep pengusahaan  kemigasan  dan  konsep  kelembagaan  kemigasan. Sedangkan  untuk  implementasinya  di  Indonesia,  penyediaan  dan Pemanfaataan  Gas  Bumi  dilaksanakan  melalui  berbagai  aturan hukum yang telah ada.
Keywords Abstract
Volume 2, Nomor 1 April 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
Penjualan, BBM Subsidi, Minyak, Gas Bumi In  its  development,  the  distribution  of  subsidized  oil  is  scarce. Meanwhile,  the  majority  of  industries  in  society  use  a  lot  of  BBM. For  example,  the  policy  of  subsidizing  diesel  fuel  to  the  public  is  a dilemma.  On  the  one  hand,  people  need  it,  but  subsidies  actually benefit  large  industries  that  still  use  diesel  fuel.  In  the  midst  of  the difficult  conditions  faced  by  the  Government,  due  to  the  increasing demand  for  subsidized  fuel  and  rising  fuel  prices  on  the  world market, there are certain parties, both  individuals and corporations who  commit  irresponsible  actions  in  the  form  of  mixing,  hoarding, smuggling,  transporting  and  selling  to  industry  Subsidized  BBM. This  study  looks  at  analyzing  a  normative  review  of  subsidized  fuel sales and analyzing the supervision system of subsidized fuel sales to the  industry  by  gas  stations  based  on  Law  of  the  Republic  of Indonesia  Number  22  the  Year  2001  concerning  Oil  and  Gas.  By using  a  qualitative  research  approach,  by  conducting  a  formative review of the sale of subsidized fuel based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001. Data sources come from secondary data,  primary  and  Tertiary  Law  materials.  Collecting  data  using documentary  study  techniques/literature  study.  The  research  results found in  Law no.  22  of 2001  contains the concept of  organizing  oil and gas business activities, the concept of controlling oil and gas, the concept  of  supply  and  utilization  of  oil  and  gas,  the  concept  of  oil and  gas  exploitation,  and  the  concept  of  oil  and  gas  institutions. Meanwhile,  for  its  implementation  in  Indonesia,  the  provision  and utilization  of  Natural  Gas  are  carried  out  through  various  existing legal regulations.

## Pendahuluan
Pelayanan  Publik  merupakan  tanggung  jawab  negara  kepada  masyarakatnya (Afrizal, 2020). Salah satunya adalah pelayanan dalam mengelola semua yang berkaitan dengan  bahan  bakar  minyak  (WIndayanti,  2019).  Dalam  hal  ini,  bahan  bakar  minyak merupakan kebutuhan dasar bagi manusia terutama dalam industri di seluruh dunia. Hal yang  perlu  di  ingat,  bahwa  bahan  bakar  minyak  merupakan  sumber  daya  alam  yang tidak  dapat  diperbaharui.  Kebutuhan  bahan  bakar  minyak  baik  dalam  bidang  industri maupun  transportasi  semakin  hari  semakin  meningkat  karena  mesin-mesin  tersebut membutuhkan  bahan  bakar  minyak  dan  dapat  menyebabkan  danya  kelangkaan  bahan bakar  minyak  tersebut,  namun  kebutuhan  yang  semakin  tinggi  terhadap  BBM  tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan (Wida, 2019).
Dewasa ini, subsidi BBM diberikan oleh Pemerintah kepada Perusahaan Tambang Minyak  Negara  (Pertamina)  dalam  bentuk  aliran  uang  ( cash ).  Pola  ini  mengandung kelemahan  bahwa  subsidi  BBM  tidak  tepat  menjangkau  kelompok  masyarakat  yang pantas  memperoleh,  sehingga  mendorong  PERTAMINA  untuk  lebih  efisien  dalam menjalankan  tugasnya  menyediakan  BBM  di  Tanah  Air  (Hanan,  2004).Subsidi  BBM diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Sebagai  mana  kita  ketahui  bahwa  Pertamina melaksanakan  tugas  penyediaan  dan  pelayanan  Bahan  Bakar  Minyak  untuk  keperluan dalam  negeri  diperintahkan  oleh  Undang-undang  nomor  8  tahun  1971  tentang
perusahaan  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  negara  sebagai  tugas  pelayanan masyarakat.
Peristiwa  tentang  kejahatan  atau  tindak  pidana  dalam  masyarakat  telah mendominasi  pemberitaan  di  Indonesia  setiap  harinya,  baik  melalui  media  cetak maupun  media  elektronik.  Kejahatan  tersebut  antara  lain  mengenai  penyalahgunaan BBM  bersubsidi  secara  ilegal,  merupakan  kegiatan  yang  dengan  tanpa  izin mengumpulkan,  menampung  dan  menyimpan  BBM  di  suatu  tempat  yang  tidak berdasarkan  atau  tidak  sesuai  dengan  izin  usaha  pengelolaan  yang  mendapat rekomendasi  dari  pemerintah  daerah  yang  sudah  ditetapkan  dalam  Pasal  23  Ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  Dan  Gas Bumi  (Windayati,  2019).  Berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  pembatasan  BBM bersubsidi,  pemerintah  juga  mengeluarkan  beberapa  aturan  diantaranya  :  (1)  Permen ESDM No 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, (2) Peraturan  Badan  Pengatur  Hilir  Minyak  dan  Gas  Bumi  (BPH  Migas)  Nomor  3  Tahun 2012  (pengendalian  jenis  BBM  subsidi  untuk  mobil  yang  digunakan  untuk  kegiatan perkebunan  dan  pertambangan),  (3)  Peraturan  BPH  Migas  Nomor  4  Tahun  2012 (alokasi  volume  BBM  subsidi  untuk  masing-masing  konsumen  pengguna  BBM subsidi),  (4)  Peraturan  BPH  Migas  Nomor  5  Tahun  2012  (Pedoman  penerbitan  surat rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM subsidi).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  (“UU Migas”)  mengatakan  bahwa  Bahan  Bakar  Minyak  (“BBM”)  adalah  bahan  bakar  yang berasal  dan/atau  diolah  dari  Minyak  Bumi.  Kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: Eksplorasi dan Eksploitasi, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga.
Ditengah  kondisi  sulit  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah,  akibat  semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak  tertentu  baik  perseorangan  maupun  korporasi  yang    melakukan  perbuatan tidak  bertanggung  jawab  berupa:  pengoplosan,  penimbunan,  penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi.
Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi  dengan  mengorbankan  kepentingan  orang  banyak  (masyarakat).  Perbuatan- perbuatan dari orang-orang dan korporasi tersebut diatas, selain merugikan Negara dan dapat  menimbulkan  keresahan  masyarakat  akibat  dari  kelangkaan  Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, oleh karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius dan terpadu dari  semua  pihak  yang  terkait.  Adapun  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  yang  berupa penyalahgunaan  BBM  Bersubsidi  dalam  Undang-undang  No.  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi. Beberapa ketentuan dalam pasalnya ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan NiagaBBM pada umumnya,  dan  tindak  pidana  meniru  atau  memalsukan  BBM  dan  Gas  Bumi.  Hanya Pasal  55  yang  khusus  mengatur  BBM  Bersubsidi  berupa  menyalah  gunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.
Untuk  itu  diperlukan  pengawasan  terhadap  SPBU  yang  melakukan  penjualan BBM  subsidi  kepada  industri.  Selanjutnya  diatur  juga  dalam  Permen  ESDM  01  2013 pada  Pasal  8  jelas  disebutkan  bahwa  pelaksana  kegiatan  perkebunan,  pertambangan, kehutanan  dan  transportasi  laut  berupa  kapal  barang  non  perintis  dan  non  pelayaran belum dapat menyediakan, memanfaatkan, dan atau bekerja saran dengan Badan Usaha Pernegang Izin Usaha Niaga Umur nBahan Bakar Minyak atau Badan Usaha Pernegang Izin  Usaha  Penyimpanan  maka  dapat  menggunakan  stasiun  pengisian  bahan  bakar rninyak  non subsidi; atau  stasiun pengisian  bahan bakar  minyak bergerak milik Badan Usaha  Pemegang  Izin  Usaha  Niaga  Umum  Bahan  Bakar  Minyak.  Jadi  pihak  industri tidak boleh mengisi BBM di SPBU yang menyediakan BBM subsidi.
Disamping itu, ada juga badan pengatur yang melakukan pengaturan, pengawasan dan  verifikasi  terhadap  kelancaran  dan  ketepatan  pelaksanaan  pendistribusian  jenis BBM  tertentu  bagi  konsumen  pengguna  supaya  tepat  guna.  Dalam  hal  ini  beberapa kasus  penyelewengan  penjualan  BBM  subsidi  kepada  industri  yang  dilakukan  oleh SPBU di Provinsi Riau diantaranya kasus penyelewengan BBM subsidi jenis solar pada Tahun 2019 di SPBU Desa Ganting Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau Penjualan  minyak  model  ini  sudah  jelas  melanggar  peraturan  dan  meminta  pihak pertamina bersama pemerintah daerah Riau Cabut  Izin SPBU Nakal Yang Memperjual belikan  Subsidi  keindustri,  karna  ini  sudah  sangat  meresahkan  masyarakat  (Riau Kontras, 2020). Kasus selanjutnya juga pernah terjadi di Kabupaten Kampar juga pada Tahun  2014  dimana  Polda  Riau  menyegel  SPBU  nakal  di  Kabupaten  Kampar  dimana menjual minyak solar bersubsidi ke mafia penimbunan BBM.
Dari bukti  kasus tersebut terlihat telah  terjadi pertentangan antara das  sollen dan das  sein yakni  UU  yang  mengatur  penjualan  BBM  bersubsidi  yakni  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 53, 54 dan  55  sertaPermen  ESDM  01  2013  Tentang  Pengendalian  Penggunaan  Bahan  Bakar Minyak pada pasal 8 dan 9 seperti tercantum di atas, dengan fakta/kasus yang terjadi di wilayah hokum Provinsi Riau.

## Metode Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu dilakukan terhadap dalam tinjauan normatif terhadap penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi.Dalam penelitian hokum normative ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang  bertitik  tolak  dari  bidang-bidang  tata  hokum  tertentu,  dengan  cara  mengadakan identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  dirumuskan  di dalam perundang-undangan tertentu.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian adalah:  (a)  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  (Statute  Approach)  dengan mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang/peraturan,  (2)  Pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dengan  penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum,  (c)
Pendekatan  Kasus  (Case  Approach)  dengan  menelaah  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hokum  normatif  ini  adalah  data sekunder  yaitu  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder,  Bahan  Hukum Tertier.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  teknik  studi  documenter/studi kepustakaan yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan  dalam  bentuk  kalimat  yang  dipaparkan  secara  lugas.  Data  yang  telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus

## Hasil Dan Pembahasan

## Tinjauan Normatif Tentang Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak
Penyediaan BBM mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.  Subsidi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  menjual  minyak kepada masyarakat umum dengan harga di bawah minyak dunia (BPH Migas, 2005).
Sejak  berlakunya  Undang-undang  No.  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi, Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi,  Undang-undang  No.  15  Tahun  1962  tentang  Kewajiban  Perusahaan  Minyak Memenuhi  Kebutuhan  Dalam  Negeri,  Undang-undang  No.  8  Tahun  1971  tentang Pertamina, Undang-undang No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1971  tentang Pertamina tidak berlaku lagi,  namun  peraturan pelaksanaan dari keempat  Undang-undang  tersebut  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  atau belum diganti  dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Ditengah  kondisi  sulit  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar  dunia,  ada  pihak-pihak  tertentu  baik  perseorangan  maupun  korporasi  yang melakukan  perbuatan  tidak  bertanggung  jawab  berupa:pengoplosan,  penimbunan, penyelundupan,  pengangkutan  dan  penjualan  kepada  industri  BBM  Bersubsidi. Perbuatan  tersebut  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi  diri  sendiri  atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat).
Dari  ketentuan  beberapa  pasal  dalam  Undang-undang  No.  22  Tahun  2001, ternyata  merupakan  pidana  perizinan  meliputi  Izin  Pengolahan,  Pengangkutan, Penyimpanan,  dan  Niaga  BBM  pada  umumnya,  dan  tindak  pidana  meniru  atau memalsukan  BBM  dan  Gas  Bumi.  Hanya  Pasal  55  yang  khusus  mengatur  BBM Bersubsidi  berupa  menyalah  gunakan  pengangkutan  dan/atau  niaga  BBM  yang disubsidi  Pemerintah.  Perbuatan  tersebut  dapat  dipastikan  bertujuan  untuk
menguntungkan  diri  sendir  iatau  badan  usaha  (korporasi),  tanpa  memperhatikan kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatannya.  Baik  yang  diderita  oleh  warga masyarakat  berupa  kerusakan  kendaraan  maupun  Pemerintah  (Negara)  karena  maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran.
Oleh  karena  itu,  maka  sepatutnyalah  perbuatan  ini  digolongkan  dalam “Kejahatan”  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  pasal  57  ayat  (2)  sebagai  berikut  : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah  kejahatan”.    Mardjono  (1993)mengatakan  bahwa  kejahatan  diartikan  sebagai pelanggaran  atas  hokum  pidana,  dalamUndang-undang  pidana  maupun  ketentuan- ketentuan  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  dirincikan  perbuatan atau  perilaku  yang  dilarang  atau  diancam  dengan  hukuman  (pidana).  Para  pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain (Marjono, 1993).
Subsidi  adalah  bantuan  yang  di  berikan  kepada  produsen  atau  konsumen  agar barang  atau  jasa  yang  di  hasil      kan  harganya  lebih  rendah  dengan  jumlah  yang  dapat dibeli lebih banyak. Besar nya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  menanggung  sebagian  dari  biaya  produksi  dan pemasaran  (Susilo,  2013).Subsidi  BBM  sesuainaskah  RAPBN  dan  Nota  Keuangan adalah  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  kepada  Badan  Usaha penyalur  BBM,  dimana  pendapatan  yang  diperoleh  Badan  Usaha  dari  tugas menyediakan  BBM  di  Tanah  Air  adalah  lebih  rendah  dibandingkan  biaya  yang dikeluarkannya  untuk  menyediakan    BBM  tersebut.  Apabila  bernilai  positif,  maka selisih ini disebut Laba Bersih Minyak. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian  atau  defines  subsidi  adalah  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah  dan  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat  luas.  Pengertian  BBM  bersubsidi  adalah bahan  bakar  minyak  yang  di  peruntukkan  kepada  rakyat  yang  telah  mengalami  proses subsidi.  Pengertian  subsidi itu  sendiri  adalah sebuah  bantuan  keuangan  yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya  adalah  untuk  mempertahankan  atau  meningkatkan  daya  beli.  Sementara untuk  membantu  sebuah  usaha  yang  mengalami  kemunduran,  subsidi  juga  diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.
Subsidi  BBM,  sebagaimana  dapat  dipahami  dari  naskah  RAPBN  dan  Nota Keuangan  adalah  “pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  kepada PERTAMINA  (pemegang  monopoli  pendistribusian  BBM  di  Indonesia)  dalam  situasi dimana  pendapatan  yang  diperoleh  Pertamina  dari  tugas  menyediakan  BBM  di  Tanah Air adalah lebih rendah disbandingkan biaya yang di keluarkannya untuk menyediakan BBM  tersebut”.  Dalam  hal  ia  bernilai  positif,  seperti  dulu  sering  dialami,  angka  itu disebut  Laba  Bersih  Minyak.  Definisi  mengenai  “subsidi  BBM”  yang  dikembangkan oleh  pemerintah  tersebut  telah  diturunkan  kedalam  perhitungan  akuntansi  yang  angka- angkanya  kemudian  menjadi  dasar  bagi  program  pemerintah  untuk  “menghapuskan
subsidi BBM”, termasuk perancangan program program pengurangan dampak kenaikan harga  BBM.  Harga  BBM  di  Indonesia  adalah  harga  yang  diatur  oleh  pemerintah  dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia.
Permasalahan yang mulai rentan dihadapi masyarakat adalah adanya pembatasan terhadap  konsumsi  Minyak  bersubsidi,  hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Energi Sumber  Daya  Mineral  (Permen  ESDM)  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Ditambah dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian jenis BBM subsidi untuk Mobil  yang digunakan untuk perkebunan dan Pertambangan dan Peraturan BPH Migas  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Alokasi  Volume  BBM  Subsidi  untuk  Masing- Masing Konsumen Pengguna BBM Subsidi.
Kompleksnya  pengaturan  mengenai  BBM  subsidi  ini  menimbulkan  adanya kelangkaan  pasokan  BBM  serta  sulitnya  pembelian    BBM  di  SPBU.  Muncul kebingungan  dari  masyarakat  tentang  bagaimana  sebenarnya  pembelian  BBM Bersubsidi  yang  sesuaia  tau  tidak  melanggar  hokum  apa  lagi  kebutuhan  minyak  BBM Bersubsidi ini tidak hanya sebagai konsumsi kendaraan bermotor melainkan juga untuk kebutuhan  industry  baik  skala  kecil  ataupun  menengah  keatas,  dan  itu  artinya dibutuhkan adanya dokumen atau surat rekomendasi (sebagai sarana legalitas yang sah menurut  hukum)  untuk  melakukan  pembelian  dan  pengangkutan  dengan  jerigen  atau drum dari SPBU.
Melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2004 tentang  kegiatan  usaha  hilir  minyak  dan  gas  bumi  Pasal  4  Huruf  (i)  :  Yang  dimaksud dengan  jenis  Bahan  Bakar  Minyak  jenis  tertentu  dan  yang  termasuk  dalam  belanja subsidi  energy  antara  lain  Bensin,  Minyak  Solar  dan  Minyak  Tanah  dan/  atau  Bahan Bakar  Minyak  jenis  lain.  Di  Indonesia  seperti  yang  tertera  dalam  APBN,  Pemerintah memberikan  subsidi  energy  untuk  penggunaan  BBM  jenis  tertentu.  Namun  semenjak tahun 2012 subsidi BBM jenis tertentu ini kemudian lebih dikhususkan peruntukannya. Pada  BBM  JenisTertentu  terdiri  atas  Minyak  Tanah  (Kerosene),  Bensin  (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Penyelewengan BBM Subsidi
Kriminalisasi  merupakan  suatu  penetapan  dalam  Undang-undang  mengenai perbuatan-perbuatan  yang  semula  bukan  suatu  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana. Dengan ditetapkan nya suatu perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuatan tersebut adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  bagi  siapa  saja  yang melanggar  larangan  tersebut.  Muladi  (2013),  mengatakan  bahwa  hokum  pidana  dan penegakkan hokum pidana merupakan bagian dari politik (kebijakan) kriminal (criminal policy)  politik  criminal  merupakan  bagian  dari  politik  penegakan  hukum  (law enforcement  policy)  yang  mencakup  pula  penegakan  hokum  perdata  dan  penegakan hokum  administrasi,  dan  politik  penegakan  hokum  merupakan  bagian  politik  sosial (social policy) yang merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.
Dengan  ditetapkannya  perbuatan-perbuatan  tertentu  sebagai  suatu  tindak  pidana (kriminalisasi) sebagai awal dari politik criminal terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dalam masyarakat yang harus dilindungi dari perbuatan penyimpangan oleh orang atau korporasi, yang dilanjutkan dengan penegakan hukum (law enforcement) dalam rangka mencapai  kemakmuran  atau kesejahteraan  masyarakat  sebagai  tujuan akhir  dari politik sosial  (social  policy).  Sistem  pengawasan  penyelewengan  penjualan  BBM  Subsidi kepada  industri  yang  dilakukan  SPBU  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi.  Namun  kasus penyelewengan  penjualan  BBM  subsidi  kepada  industri  yang  dilakukan  oleh  SPBU  di Provinsi  Riau masih  saja terjadi, diantaranya kasus  penyelewengan BBM subsidi jenis solar  pada  Tahun  2019  di  SPBU  Desa  Ganting  Kecamatan  Salo,  Kabupaten  Kampar, Propinsi  Riau.  Dalam  kasus  ini,  telah  dilakukan  tindakan  yang  tertuang  dalam  perkara nomor  164/Pid.Sus/2020/PN  Bkn  dengan  putusan  pengadilan  menyatakan  Terdakwa I terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan  bahan  bakar  minyak  yang  disubsidi  pemerintah dan  dijatuhkanpidana  masing-masing selama1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan dan  denda masing-masingsebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar diganti  dengan  pidana kurungan  masing-masing  selama  2 (dua) bulan. Dalam kasus ini diketahui bahwa, tersangka I dan Terdakwa II dijerat pasal 55  Jo  Pasal  53  Undang-UndangRepublik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2001 tentangMinyak  Dan  Gas  Bumi.  Berdasarkan  analisis  penulis,  kelemahan  dalam peraturan  yang  sudah  ada  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  BBM  Bersubsidi adalah  Tidak  adanya  ketentuan  yang  mengatur  jumlah  maksimum  BBM  Bersubsidi yang  dapat  dijual  secara  bebas.  Serta  Tidak  adanya  ketentuan  yang  jelas  mengatur tentang  jumlah  maksimum  BBM  Bersubsidi  yang  dapat  dijual  secara  bebas  kepada masyarakat  sehingga  hal  ini  dapat  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM Bersubsidi  dari  SPBU  (Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum)  dalam  jumlah  yang besar  untuk  dijual  kembali  dengan  keuntungan  yang  besar,  baik  kepada  masyarakat umum maupun kepada perusahaan (industri) atau bahkan di selundupkan ke luar negeri. Sehubungan dengan masalah tersebut, Muladi (2013) mengatakan: “Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan Sistem  Peradilan  Pidana  sebagai  pengendali  kejahatan,  sebab  sistem  ini  hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal.
Sistem  Peradilan  Pidana  hanya  berfungsi  terhadap  recorded  crimes  yang  menjadi masukannya.  Fungsinya  pun  kadang-kadang  tidak  dapat  bersifat  maksimal  (total enforcement) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (public order) dan  hak-hak  individual  (individual  right)  maka  batas-batas  penegakan  hukum  dibatasi oleh  ketentuan-ketentuan  yang  ketat.  Berdasarkan  pendapat  diatas,  maka  dalam penanggulangan  terhadap  penyalahgunaan  BBM  Bersubsidi,  disamping  dengan menggunakan  sarana  penal  juga  diperlukan  pendekatan  non  Penal  yang  disebut  juga sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana.
Selain  itu,  Pada  umumnya  pemidanaan  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  BBM Bersubsidi  dirasakan  sangat  ringan  dan  hal  ini  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi terpidana. Dengan tidak adanya straf minimal khusus dalam ketentuan Undang- undang No.  22  Tahun  2001  tentang  Migas,  maka  dalam  pemidanaan  terhadap  pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi Hakim berpatokan kepada straf minimal umum dalam KUHP  yaitu pidana penjara 1  (satu) hari.  Ini  berarti Hakim dapat  menjatuhkan pidana minimal  1  (satu)  hari  dan  maksimal  6  (enam)  tahun.  Demikian  juga  halnya  dengan pidana  denda,  tidak  adanya  straf  minimal  khusus  pidana  denda,  dan  maksimal  Rp. 60.000.000.000  (enam  puluh  miliar  rupiah).  Hal  ini  dirasakan  kurang  efektif  dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pelaksanaan Pidana Denda terhadap Korporasi Dalam Undang-undang No.  22  Tahun  2001  tentang  Migas,  Badan  Usaha  atau  korporasi  dapat  menjadi  subjek tindak  pidana  penyalahgunaan  BBM  Bersubsidi,dan  pidana  yang  dapat  dijatuhkan adalah  pidana  denda  paling  tinggi  ditambah  sepertiganya.  Namun  tidak  ada  ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda  yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat  menimbulkan  masalah,  karena  ketentuan  pelaksanaan  pidana  denda  dalam  Pasal 30 KUHP yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan hanya berlaku untuk subjek “orang”, tidak untuk korporasi .

## Kesimpulan
Pengelolaan gas bumi Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang tercantum dalamUndang-Undang  Dasar  tahun  1945  pasal  33  dan  Undang-Undang  no  22.  tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Dalam  UU  No.  22  tahun  2001  termuat  konsep penyelenggaraan  kegiatan  usaha  migas,  konsep  penguasaan  kemigasan,  konsep penyediaan  dan  pemanfaatan  kemigasan,  konsep  pengusahaan  kemigasan  dan  konsep kelembagaan kemigasan. Sedangkan yang dimaksud dalam pengelolaan migas pada saat itu adalah penyediaan dan pemanfaatan  yang termasuk alokasi, harga dan infrastruktur gas  bumi.  Alokasi  dan  Harga  Gas  Bumi  teramanatkan  di  dalam  PP  no. 35  tahun  2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas sedangkan untuk infrastruktur teramanatkan dalam PP no. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.
Penyelenggaraan kegiatan usaha Gas Bumi pada tahun – tahun tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, memberikan konstribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri nasional dan perdagangan Indonesia. Sumber gas yang besar dan berada di remote area sebagian besar  dimanfaatkan  untuk  ekspor,  dikarenakan  belum  terdapatnya  infrastruktur  serta ditujukan  demi  kepentingan  ketahan  anekonominasional.  Penguasaan  oleh  Negara  atas Gas  Bumi  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  sebagai  Pemegang  Kuasa  Pertambangan, Pengusahaannya dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasarkan Izin Usaha, Pemanfaatan Gas  Bumi  bagi  Konsumen  dilaksanakan  melalui  proses  penunjukan  penjual  Gas  Bumi Bagian  Negara  sedangkan  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Gas  Bumi  dilakukan berdasarkan  Rencana  Induk  Jaringan  Transmisi  dan  Distribusi  Gas  Bumi  Nasional. Sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa  konsep  pengelolaan  gas  bumi  pada  saat
dirumuskannya Undang-Undang Migas adalah Penyediaan dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Pengusahaan Gas Bumi.
Sebagai  implementasi  Penyediaan  dan  Pemanfaataan  Gas  Bumi  dilaksanakan melalui Permen ESDM No. 03 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk  Pemenuhan  Kebutuhan  Dalam  Negeri  dan  kemudian  ditetapkan  petunjuk  teknis pelaksanakannya  melalui  peraturan  Pedoman  Tata  Kerja  No.  029  Tahun  2009  tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara.
Sedangkan untuk  pengusahaannya diatur melalui Permen ESDM no. 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Ijin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir  Migas  dan  Permen  ESDM  no.  19  tahun  2009  tentang  Kegiatan  Usaha  Gas  Bumi Melalui  Pipa.  Permen  ESDM  No.  1/2013  tentang  Pengendalian  Penggunaan  Bahan Bakar  Minyak  yang  mengatur:  -  Pelarangan  konsumsi  BBM  bersubsidi  jenis  premium bagi  kendaraan  dinas  Pemerintah,  BUMN  &  BUMD  di  Jawa  dan  Bali,  Kalimantan, Sumatera  dan  Sulawesi  –  Pelarangan  konsumsi  BBM  bersubsidi  jenis  solar  bagi kendaraan  dinas  Pemerintah,  BUMN  &  BUMD  di  Jawa  dan  Bali,  Kendaraan Pertambangan, perkebunan dan kehutanan serta kapal barang Non Pelra dan non perintis di NKRI.

## Daftar Pustaka
Afrizal, D. (2020). E-Government Service Review InDumai City Indonesia. JurnalNiara,
13(1), 260-267.
BPH  Migas.  (2005). KomoditasBahan  Bakar  Minyak  (BBM ),  Jakarta:  Penerbit  BPH Migas RI.
Muladi.  (2013). Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang,  Badan  Penerbit UNDIP
Muladi.  (1990) Proyeksi  Hukum  Pidana  Material  Indonesia  DimasaDatang , PidatoPengukuhanJabatan Guru Besar FH UNDIP
Muladi  (2013). Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang,  Badan  Penerbit UNDIP
Nugroho,  Hanan.  (2004). Subsidi  BBM  bukan  uang  keluar,  tapimestiditekani. Jakarta: Bisnis Indonesia.
Susilo,Sri.  (2013). Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  &Perekonomian  Indonesia, Gosyen. Yogyakarta,Publishing
Windayati,  D.  (2019). TinjauanYuridisTerhadapTindakPidanaPenimbunanBahan Bakar  MinyakBersubsidiJenis  Solar  Oleh  SpbuMenurutUndang-UndangNomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak Dan Gas Bumi (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
Wola, M. G. (2019). Penegakan Hukum TerhadapPenjualBahan Bakar
MinyakTanpaIzinMenurutUndang-UndangNomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak Dan Gas Bumi . Lex Et Societatis, 7(6).