## PENGARUH SANKSI PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA KOTA PRABUMULIH
Bayu Dharmaraga Alkahfi 1 , Meirani Betriana 2 , Chairani Adelina 3
123) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prabumulih
email: bayudharma17@unpra.ac.id

## Abstract
Tax  is  a  constantly  evolving  phenomenon  in  society,  serving  as  a  crucial  tool  for  governments  to achieve national and state independence by financing development projects that benefit the common interests of the people. This study aimed to investigate the impact of Tax Sanctions, Motivation to Pay Taxes, and Education Levels on the compliance of individual taxpayers and entrepreneurs at KPP Primary Prabumulih City. The variables considered were Tax Sanctions (X 1 ), Motivation to Pay Taxes (X 2 ), Education Level (X 3 ), and Taxpayer Compliance (Y). The sample size consisted of 99 taxpayers from KPP Pratama Prabumulih city. This research adopted a quantitative approach, which aimed to provide  an  empirical  explanation  of  the  phenomenon  through  statistical  data,  identifying characteristics and patterns of relationships between the variables. The model's summary revealed that the calculated results yielded an R Square value of 0.836, indicating a high degree of explanation. Consequently,  it  can  be  inferred  that  the  variables  tax  sanctions,  motivation  to  pay  taxes,  and education level collectively contributed to 16.4% of the influence on the dependent variable (taxpayer compliance). In other words, the independent variables (tax sanctions, motivation to pay taxes, and education level) could account for 83.6% of the dependent variable (taxpayer compliance). However, it  should  be  noted  that  the  remaining  16.4%  is  influenced  or  explained  by  other  variables  not examined in this study, such as taxpayers' understanding, perceptions, and so forth.
Keywords: Tax Sanctions, Motivation to Pay Taxes and Education Level and Taxpayer Compliance.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  income  terbesar  pendapatan  potensial  pada  suatu  negara. Penerimaan sektor perpajakan menjadi salah satu pondasi pembiayaan negara. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara  dalam  pembiayaan  pembangunan  yang  berguna  bagi  kepentingan  bersama.  Pajak  adalah pembayaran  wajib  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  kepada  individu,  perusahaan,  atau  entitas  lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan pemerintah dan  membiayai  program  dan  layanan  publik.  Pajak  dikumpulkan  dari  pendapatan,  kekayaan,  atau transaksi tertentu dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menjalankan fungsi- fungsi utamanya (Hanif, 2020).
Kepatuhan  pajak  merupakan  faktor  terpenting  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak,  dimana kepatuhan pajak dinilai dari perspektif formal dan substantif kepatuhan pajak. Wajib Pajak dianggap patuh  apabila  mereka  mampu  dan  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Tujuan  perpajakan dapat tercapai apabila kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  tercapai.  Otoritas  pajak  dapat  mengambil berbagai  langkah untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Misalnya melalui kegiatan  yang ditujukan kepada  wajib  pajak,  nasehat.  Langkah-langkah  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2019 ).
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  (standar  perpajakan)  dipatuhi/diikuti. Sanksi  pajak  merupakan  alat  preventif  untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan. Wajib pajak orang pribadi diharapkan tekun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2019).
Menurut Zain, (2018), Motivasi membayar pajak adalah dorongan atau alasan yang mendorong individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Ini bisa mencakup pemenuhan  kewajiban  warga  negara,  kontribusi  untuk  pembangunan  dan  kemajuan,  menjaga stabilitas dan keamanan, mendukung layanan publik, serta menghindari konsekuensi hukum. Motivasi ini dapat muncul baik dari dalam maupun luar diri seseorang motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu sedangkan motivasi kebutuhan  ( need ),  keinginan  ( wish ),  dorongan  ( desire )  atau Impuls .
Pendidikan adalah proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya untuk mengembangkan potensi individu dan persiapan dalam kehidupan (Mulyasa, 2021). Tujuan dari pendidikan adalah untuk membekali wajib pajak dengan teori-teori perpajakan dan kegiatan  perpajakan  sehingga  pelaksanaan  sistem  perpajakan  dapat  berjalan  lancar.  Wajib  Pajak dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya (Zain, 2018)
Undang-undang  no  28  tahun  2007  pasal  1,  menyatakan wajib  pajak  orang  pribadi  sebagai subjek    pajak    pribadi    yang  menurut    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    perpajakan ditentukan untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan  termasuk  pemungutan  pajak  atau pemotongan pajak,   seharusnya   dapat   mengelola   usaha   individualnya dengan  lebih  baik  dibandingkan  usaha organisasi.  Dengan  struktur  yang ada, orang  pribadi  dapat  mengatur   seluruh  pengeluaran  dalam
kegiatan  usahanya  agar    memperoleh   keuntungan   yang   diinginkan   termasuk   dalam   mengatur kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa walaupun jumlah wajib pajak badan swasta yang terdaftar di KPP Pratama Kota Prabumulih tergolong tinggi, namun tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang aktif melapor. Dalam situasi seperti ini diperkirakan jumlah tunggakan pajak yang terakumulasi  di  KPP  Pratama  Prabumulih  tidak  selalu  mencapai  jumlah  pembayaran  sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan pemerintah di bidang pajak. Dari Tabel 1 juga  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  pajak  sektor  pajak  penghasilan  badan  swasta  selalu menunjukkan  fluktuasi  yang  naik  turun,  sehingga  mengakibatkan  rendahnya  penerimaan  pajak negara. Berikut perbandingan informasi wajib pajak badan terdaftar dengan jumlah wajib pajak badan yang aktif melaporkan pajaknya.
Fenomena  yang  relevan  di  lapangan  menjelaskan  bahwa  tidak  semua  wajib  pajak  mematuhi peraturan  yang  berlaku  dan  membayar  pajak  sesuai  dengan  itu.  Motivasi  wajib  pajak  bermacam- macam,  mulai  dari  enggan  melaporkan  kekayaannya  hingga  tidak  mau  ke  kantor  pajak  untuk melakukan  pembayaran  pajak.  Pajak  perusahaan  tidak  mudah.  Jika  terlalu  tinggi,  masyarakat  akan enggan membayar pajak. Namun, jika nilainya terlalu rendah, pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena kekurangan dana. Secara sederhana, tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dari persentase wajib pajak orang pribadi yang menerima dan melaporkan Pajak Penghasilan (SPT) Tahunan.
Dalam kasus ini, KPP Pratama Kota Prabumulih, salah satu dinas pajak di Kantor Wilayah Dinas Perpajakan  Sumatera  Selatan  dan  Kepulauan  Bangka  Belitung,  berupaya  menagih  uang  dengan mengirimkan surat teguran. Selain itu, KPP Pratama Kota Prabumulih juga menerbitkan surat perintah wajib, surat perintah sita dan surat perintah lelang.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1. Wajib Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2019)  bahwa  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  hukum, termasuk Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan  menurut  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Wajib  Pajak  adalah  juga  orang pribadi  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  telah  memilih  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau  pemungut  pajak  tertentu.  Menurut  self assesment, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri, menghitung sendiri pembayarannya dan melaporkan pembayaran pajaknya.

## 2.2. Sanksi Pajak
Sanksi ataupun denda yang diberikan oleh pemerintah bisa saja dengan mudah untuk dihindari karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  kewajiban  untuk  membayar  pajak  dan  kurang tegasnya sanksi yang dibuat oleh pemerintah. Sanksi pajak diukur dengan indikator yang digunakan oleh Tambunan (2020) yaitu sebagai berikut:
1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

## 2.3. Motivasi Membayar Pajak
Menurut Zain (2018) motivasi membayar pajak adalah dorongan atau alasan yang mendorong individu  atau entitas  untuk  memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak.  Motivasinya  bisa  berasal  dari tanggung jawab warga negara, kontribusi untuk pembangunan dan layanan publik, menjaga stabilitas dan keamanan, serta menghindari konsekuensi hukum. Motivasi ini dapat muncul di dalam atau di luar individu. Motivasi wajib pajak yang berasal dari luar untuk membayar pajak adalah motivasi dari fiskus, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak. Menurut Rahman (2022), indikator motivasi yang diidentifikasi wajib pajak adalah sebagai berikut:
1. Motivasi Intrinsik
a. Integritas Wajib Pajak, yang mengacu pada self assessment system yang membutuhkan tingkat integritas yang tinggi dari setiap Wajib Pajak untuk mencapai tujuan perpajakan.
b. Kesadaran  Wajib  Pajak:  Tingkat  kesadaran  mempengaruhi  tingkat  kewajiban  pajak seseorang.  Semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  pemenuhan  kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula jumlah kewajiban perpajakannya begitu pula sebaliknya.
c. Kemauan Membayar Pajak, kepatuhan muncul ketika kesadaran membayar pajak diikuti dengan  keinginan  atau  keinginan  yang  besar  dari  setiap  wajib  pajak  untuk  membayar pajak.
2. Motivasi Ekstrinsik
a. Sistem perpajakan perlu disosialisasikan, agar masyarakat mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan negara.
b. Lingkungan  kerja,  teman  atau  kerabat,  interaksi  sosial  antar  individu  mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok (mayoritas). Ketika  individu  hidup  dalam  kelompok  pembayar  pajak,  mereka  juga  didorong  untuk melakukan pajak dan kejahatan. dan sebaliknya.
c. Motivasi  adalah  latar  belakang  perilaku  individu.  Ketika  motivasi  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tinggi, pembangunan di Indonesia berjalan sesuai rencana  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  ketika  motivasi  masyarakat  rendah, pembangunan melambat.

## 2.3. Tingkat Pendidikan
Mulyasa (2021) berpendapat Pendidikan  adalah sesuatu  yang  universal  dan  berlangsung terus  menerus  tak terputus  dari generasi  ke  generasi  dimana  pun  di  dunia  ini.  Upaya  manusia memalui pendidikan  itu  diselenggarakan  sesuai  dengan  pandangan  hidup  dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu untuk mendapatkan wawasan dan   pengetahuan yang tepat tentang bidang tugasnya.
Pemahaman dan kesadaran merupakan aspek yang harus disampaikan kepada masyarakat luas agar kepatuhan kemudian dapat dilaksanakan. Sumber daya yang paling efektif adalah sekolah dan perguruan  tinggi.  Dunia  pendidikan  merupakan  tempat  yang  tepat  untuk  memberikan  informasi perpajakan  untuk  mendorong  kesadaran  dan  kepatuhan  pembayaran  pajak  sejak  dini.  Wajib  pajak yang  terdidik  dan  paham  perpajakan  lebih  patuh  dalam  kewajiban  perpajakannya  dibandingkan dengan mereka yang kurang terinformasi. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendidikan seorang wajib pajak adalah:
1. Pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh wajib pajak.
2. Pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## 2.4. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban  perpajakannya  dan  menggunakan  hak  perpajakannya  (Rahman,  2022).  Kewajiban perpajakan orang pribadi adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak orang pribadi, baik yang bekerja
sebagai  pegawai  maupun  wiraswasta,  memenuhi  segala  kewajiban  dan  hak  perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan terhadap perpajakan bersifat formal, yaitu. H. pemenuhan hak dan kewajiban, tata cara dan sanksi Wajib Pajak di bidang perpajakan.  Identifikasi  indikator-indikator  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam self assessment sistem sebagai berikut :
1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
3. Menghitung pajak oleh wajib pajak
4. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
5. Pelaporan dilakukan wajib pajak.

## 3. METODE

## 3.1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar variabel. Alasan digunakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dalam penelitian ini digunakan suatu  hipotesis  yang  berkaitan  dengan   analisis  yang  diteliti,  disertai  dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

## 3.2. Populasi
Penulis  memilih  populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh wajib pajak usahawan UMKM yang ada di Kantor KPPP Kota  Prabumulih, populasi yang berjumlah 7.781 orang terdiri dari usahawan UMKM yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah usaha toko kue, usaha pembuatan air minum, penjual kosmetik, penjual sembako, dan penjual buku.  Karakteristik  khusus  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  pengambilan  sampel  adalah  pelaku usahawan UMKM.

## 3.3. Sampel
Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling, teknik random sampling adalah pengambilan sampling secara random atau tanpa pandang bulu. Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 98,7 dibulatkan jadi 99.

## 3.4. Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Istijanto (2015:69),  dalam  pengumpulan data  dilakukan  teknik  pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1. Metode Angket atau Kuesioner
2. Metode Observasi

## 3. Metode Dokumentasi atau Studi Pustaka

## 3.5. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa skor atau poin yang  diperoleh  dari  jawaban  responden  terhadap  pertanyaan  dalam  kuesioner.   Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Agar  data  yang  telah  dikumpul  dapat  bermanfaat,  maka  data  harus  diolah  sesuai  dengan prosedur penelitian dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk menginterprestasikan, dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dalam penghitungan scoring digunakan skala Likert yang  pengukurannya sebagai berikut :

## 3.6. Teknik Analisis Data
Sebelum    melakukan    analisis  lebih    mendalam,  terlebih    dahulu  dilakukan  uji  prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis terdiri dari:
1. Uji Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
b. Uji Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
b. Uji Heteroskedastisitas
c. Uji Korelasi
d. Uji Multikolinearitas
3. Analisis Regresi Linear Berganda
4. Teknik Pengujian Hipotesis
a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)
b. Uji Signifikan Simultan (Uji f)
c. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

## 3.7. Kerangka Pemikiran
Gambar 1

## Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y Pengaruh interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

## 3.8. Hipotesis
H 1 :  Diduga  sanksi  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Prabumulih.
H 2 :  Diduga  motivasi   pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib   pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Prabumulih.
H 3 :  Diduga pendidikan berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Prabumulih.
Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Pribadi Usahawan (Y) H 4 H 3 Sanksi Pajak (X 1 ) Motivasi Pajak (X 2 ) Tingkat Pendidikan (X 3 ) H 2 H 1
H 4 :  Diduga    sanksi    pajak,  motivasi    dan    tingkat  pendidikan  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak    orang  pribadi  di  KPP Pratama  Kota Prabumulih.

## 4. HASIL DAN DISKUSI
4.1. Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas
Hasil  uji  validitas pada  tabel-tabel  diatas  untuk  variabel  X 1 ,  X 2 ,  X 3 dan  Y  untuk  tiap butir kuisioner memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,317. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap butir pernyataan dikuisioner valid.

## Uji Reliabilitas
Hasil  uji  reliabilitas  seperti  output  SPSS    tersebut  pada  tabel  di  atas,  menunjukan  bahwa semua variabel mempunyaii koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

## 4.2. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitias
Gambar 2. P-Plot Uji Normalitas
Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah terdistribusi normal.

## Gambar 3. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik sampel menyebar diatas dan dibawah angka nol, serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Korelasi
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai korelasi sanksi pajak (X 1 ), motivasi (X 2 ), tingkat pendidikan (X 3 ) terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y), sebagai berikut :
- Keeratan hubungan dapat diketahui dengan nilai korelasi variabel sanksi pajak (X 1 ) sebesar 0,730, karena berada di range 0,600-0,799, maka disimpulkan bahwa hubungan variabel (X 1 ) sanksi pajak adalah kuat.
- Keeratan  hubungan  dapat  diketahui  dengan  nilai  korelasi  variabel  motivasi  (X 2 )  sebesar 0,826, karena berada di range 0,800-1,000 maka disimpulkan bahwa hubungan variabel (X 2 ) motivasi adalah sangat kuat.
- Keeratan  hubungan  dapat  diketahui  dengan  nilai  korelasi  variabel  tingkat  pendidikan  (X 3 ) sebesar  0,475,  karena  berada  di  range  0,400  –  0,599  maka  disimpulkan  bahwa  hubungan variabel (X 3 ) tingkat pendidikan adalah sedang.
Lebih lengkapnya pada tabel berikut ini :

## Uji Multikolonieritas
Berdasarkan tabel diatas nilai tolerance semua variabel bebas (sanksi pajak 0,955, motivasi: 0,952,  tingkat  pendidikan:  0,732)  lebih  besar  dari  nilai  batas  yang  ditentukan  yaitu  sebesar  0,004. Untuk nilai VIF terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 (sanksi 1,048, motivasi 1,502, dan tingkat pendidikan: 1,366). Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

## 4.3. Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan tabel 9 diatas, Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 46.711+ 0,520.X 1 + 0,428.X 2 + 0,730.X 3
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai  koefisien  regresi  konstanta  =  46.711  dengan  tanda  positif  yang  merupakan  nilai konstanta  dimana  diartikan  bahwa  jika  variabel-variabel  independen  yaitu  sanksi  pajak, motivasi membayar  pajak dan  tingkat  pendidikan  diasumsikan  dengan  nilai konstan,  maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajakakan sebesar 46.711.
2. Nilai koefisien regresi X 1 (β 1 ) sebesar 0,520 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor  variabel sanksi  pajak  (X 1 )  akan  menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,520.
3. Nilai koefisien regresi X 2 (β 2 ) sebesar 0,428 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor  variabel motivasi   membayar   pajak  (X 2 )  akan  menaikkan  skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,428.
4. Nilai koefisien regresi X 3 (β 3 ) sebesar 0,730 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor  variabel tingkat  pendidkan  (X 3 )  akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,730.

## 4.4. Uji Hipotesis

## Uji t (Uji Parsial)
Berdasarkan  tabel  9  diatas  dapat  diketahui  pengaruh  untuk  masing-masing  variabel  bebas adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh  variabel  X 1 terhadap  Y  adalah  nilai  t hitung 2.895  >  nilai  t tabel 1.990.  berdasarkan analisis  pengaruh  variabel  independen  (sanksi  pajak  X 1 )  terhadap  variabel  dependen (Kepatuhan wajib pajak) berpengaruh positif, dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai  t  tabel,  dengan  signifikansi  0,003  <  0,05  maka  H 1 diterima  berarti  terdapat  pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .
2. Pengaruh  variabel  X 2 terhadap  Y  adalah  nilai  t hitung 2.014  >  nilai  t tabel 1.990.  berdasarkan analisis  pengaruh  variabel  independen  (motivasi  membayar  pajak,  X 2 )  terhadap  variabel dependen ( Kepatuhan wajib pajak) berpengaruh positif, dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dengan signifikansi 0,001 < 0,05 maka H 2 diterima berarti terdapat pengaruh antara motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh  variabel  X 3 terhadap  Y  adalah  nilai  t hitung 3.097  >  nilai  t tabel 1.990.  berdasarkan analisis pengaruh variabel independen (tingkat pendidikan, X 3 ) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak) berpengaruh positif, dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai  t  tabel,  dengan  signifikansi  0,005  <  0,05  maka  H 3 diterima  berarti  terdapat  pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Uji F (Uji Simultan)
Hasil    perhitungan  statistik    menunjukan    nilai    F hitung =  5,278  >  F tabel =  2.750  dengan signifikansi  sebesar  0,004  <  0,05  Dengan  nilai  signifikansi  dibawah  0,05  dan    F hitung >  F tabel menunjukan    bahwa    secara    bersama-sama    sanksi  pajak,  motivasi  membayar  pajak  dan  tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti hipotesis H 4 diterima.

## Uji Koefisien Determinasi
Berdasarakan output  model    summary didapatkan    tabel    determinasi    di  atas  yang memberikan  R  Square  sebesar  0,836.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  variabel  sanksi  pajak,  motivasi membayar pajak dan tingkat  pendidikan  secara simultan persentase sumbangan pengaruh variabel independent  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  dependent  (kepatuhan  wajib  pajak),  sebesar 16,4%. Atau variabel independent (sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan) mampu menjelaskan sebesar 83,6% variabel dependent (kepatuhan wajib pajak), sedangkan sisanya 16,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pemahaman, persepsi wajib pajak dll.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  seperti  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  ditarik kesimpulan yaitu:
1. Dilihat dari hasil uji untuk pengaruh variabel sanksi pajak (X 1 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (nilai t hitung 2.895 > nilai t  tabel  1.990),  dengan  signifikansi  0,003  <  0,05  maka  H1  diterima  berarti  terdapat  pengaruh positif dan signifikan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Dilihat dari hasil uji untuk pengaruh variabel motivasi membayar pajak (X 2 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (nilai t hitung 2.014 > nilai t tabel 1.990), dengan signifikansi 0,001 < 0,05 maka H2 diterima berarti terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  variabel  motivasi  membayar  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
3. Dilihat dari hasil uji untuk pengaruh variabel tingkat pendidikan (X 3 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ((nilai t hitung 3.097 >  nilai  t  tabel  1.990),  dengan  signifikansi  0,005  <  0,05  maka  H2  diterima  berarti  terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil  perhitungan  statistik  menunjukan  nilai  Fhitung  =  1,575  <  Ftabel  =  2.750  dengan signifikansi sebesar 0,531 > 0,05 Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 dan Fhitung < Ftabel menunjukan  bahwa  secara  bersama-sama  sanksi  pajak,  motivasi  membayar  pajak  dan  tingkat pendidikan mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, hal ini berarti hipotesis diterima.
5. Berdasarakan hasil uji  determinasi  nemberikan R Square sebesar 0,836. Hal ini menunjukan bahwa variabel sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan  secara simultan persentase  sumbangan  pengaruh  variabel  independent  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel dependent  (kepatuhan  wajib  pajak),  sebesar  16,4%.  Atau  variabel  independent  (sanksi  pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan) mampu menjelaskan sebesar 83,6% variabel dependent (kepatuhan wajib pajak), sedangkan sisanya 16,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pemahaman, persepsi wajib pajak dll.

## 6. REFERENSI
Ghozali. 2020. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5” . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Hanif, Muhammad. 2020. "Pengantar Pajak: Teori dan Praktek". Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2019. “Perpajakan Edisi 2019” . Yokyakarta: Andi Offset.
Mulyasa, Enco. (2021). “ Manajemen Pendidikan Karakter” . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Rahman,  Abdul.  2022. “Panduan  Pelaksanaan  Administrasi  Perpajakan” .  Bandung:  Nuansa Cendekia.
Sugiono, 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” . Bandung: Alfabeta.
Sekaran, Uma, 2017. “ Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 6” . Jakarta :  Salemba  Empat
Tambunan,  Benny  Y.  2020. "Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Implementasi" Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Umar, Husein. 2021. “Metodologi Penelitian Untuk Skripsi danTesis Bisnis ”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor  28  tahun  2007  pasal  1,  TENANG Wajib  Pajak  Orang  Pribadi _____________ KUP Pasal 1 ayat (1), Tentang Pajak  Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 _____________ Nomor 16 tahun 2009 tentang Perpajakan.
_____________ Nomor 16 Pasal 1 tahun 2009 tentang Wajib Pajak. _____________ Nomor 14 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Zain, Mohammad. 2018. “Manajemen Perpajakan” . Jakarta: Salemba Empat