ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UAPBUN BA-999.05
Deni Herdiyana, S.E., M.M., M.Acc.Fin. Prodi D-3 Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN deni.herdiyana@pknstan.ac.id

## Abstract
The  study  was  conducted  to  analyze  the  implementation  of  receivable  accounting  for transfer  to the  regions and village funds, and also comparing the accounting standards regarding transfers to the regions and village funds with the implementation carried out by UAPBUN BA-999.05. The research method used is a qualitative approach, namely literature study and descriptive analysis.
The  conclusion  of  the  study  is  that  in  general  the  recognition,  measurement,  recording,  presentation  and assessment  of  TKDD  have  referred  to  the  applicable  regulations.  However,  there  are  differences  in  the recording of accounts for TKDD receivables transactions.
Keywords: transfers to regions, village funds, TKDD receivables

## Abstrak
Penelitian  dilakukan  untuk  menganalisa  penerapan  akuntansi  piutang  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  serta membandingkan  antara  standar  akuntansi  pemerintahan  mengenai  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  dengan impelementasi  yang  diselenggarakan  oleh  UAPBUN  BA-999.05.  Metode  penelitian  yang  digunakan  melalui pendekatan kualitatif yaitu studi literatur dan analisis deskriptif.
Kesimpulan  dari  penelitian  adalah  secara  umum  praktik  pengakuan,  pengukuran,  pencatatan,  penyajian  dan pengungkapan  piutang  TKDD  telah  mengacu  pada  peraturan  yang  berlaku.  Akan  tetapi,  terdapat  perbedaan pencatatan akun untuk transaksi piutang TKDD.
Kata kunci: transfer ke daerah, dana desa, piutang TKDD

## 1. PENDAHULUAN
Mulai  tahun  1999,  Seymour  and  Turner
(2002)  menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan negara  yang  menerapkan  sistem  otonomi  daerah dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Lebih lanjut, Pasal 18 Ayat  2  UUD  1945  Pasca  Amandemen  berbunyi bahwa  pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Arsitektur fiskal dan aturan sistem  desentralisasi  menurut  Martinez-Vazquez dan  McNab  (2003),  harus  mendorong  efisiensi dalam  penyediaan  barang  publik  dan  juga mendorong  pertumbuhan  ekonomi  (Mendoza ‐ Velázquez,  Rubio ‐ García,  &  Conde ‐ Cortés,
2022).  Pada  tahun  2019  terdapat  524  daerah otonom  yang  terdiri  atas  34  provinsi,  416 kabupaten, dan 98 kota (Nainggolan, 2020). Otonomi  daerah  menurut  UU  Nomor  23
Tahun  2014  merupakan  hak,  kewajiban,  dan wewenang  daerah  otonom  untuk  mengatur  urusan pemerintah  dan  masyarakatnya  sendiri  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Selanjutnya,  Christia  and  Ispriyarso  (2019) mendefinisikan otonomi daerah atau dengan nama lain  yaitu desentralisasi adalah  penyerahan urusan dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Penyerahan  urusan  tersebut  tidak  terlepas  dari pelimpahan  pengelolaan  fiskal  atau  desentralisasi fiskal  kepada  daerah  yang  diimplementasikan dengan  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah
serta  transfer  ke  daerah  (Murniasih  &  Mulyadi, 2011).  Lebih  lanjut,  Oates  (1999)  menyatakan bahwa  desentralisasi  fiskal  berperan  dalam meningkatkan  kinerja  ekonomi  dan  politik  pada berbagai tahap pembangunan di suatu negara.
Pemerintah  mengalokasikan  belanja  negara berupa  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa (TKDD)  dalam  APBN  setiap  tahunnya  dalam rangka  untuk  mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal  sesuai  dengan  asas  money  follow  function (Bahl,  2015,  dikutip  dalam  Christia  &  Ispriyarso, 2019).  Selain  itu,  prinsip money  follow  program atau  penganggaran  berbasis  kinerja  juga  mulai diterapkan  pemerintah  dalam  menyusun  APBN untuk mendukung integrasi antara belanja pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sesuai dengan  amanat  Presiden  Joko  Widodo  ("Konsep Money  Follow  Program  dalam  Penganggaran," 2020).  Pranasari  and  Fitri  (2020)  menjelaskan bahwa  pergeseran  paradigma  dari money  follow function menjadi money follow program bertujuan untuk  memaksimalkan  pencapaian  pembangunan dan prioritas pemerintah  agar tepat sasaran. Lebih lanjut,  pengalokasian  dan  realisasi  transfer  ke daerah  dilakukan  untuk  mengurangi  ketimpangan ekonomi,  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal (Haryanto,  2015),  yang  pada  gilirannya  kebijakan transfer  bertujuan  untuk  memberikan  akses pelayanan  publik  kepada  daerah  secara  merata (Murniasih  &  Mulyadi,  2011).  Oleh  karena  itu, desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  menitikberatkan pada  desentralisasi  pengeluaran,  sehingga  daerah
diberikan dana transfer  yang  besar  serta diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran  (A.  M.  Christia  &  B.  Ispriyarso, 2019). Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.01/2018, Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  selaku  Pengguna
Anggaran  TKDD  menyelenggarakan  kebijakan akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  transfer  ke daerah  dan  dana  desa  (UAPBUN  BA-999.05). Lebih  lanjut,  PMK  Nomor  83/PMK.05/2018 mengatur bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan  TKDD  masuk  dalam  ruang  lingkup Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sehingga penyelenggaraannya harus sesuai dengan
ketentuan SAPP yang berlaku dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keandalan
penyajian  Piutang TKDD pada  Laporan keuangan UAPBUN  BA-999.05  akan  memengaruhi  opini audit  BPK  atas  Laporan  Keuangan  BUN  dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Penelitian  sebelumnya  mengenai  akuntansi lebih  bayar  dan  kurang  bayar  transfer  ke  daerah periode 2008-2016 telah dilakukan oleh Herdiyana (2018)  dan  akuntansi  belanja  transfer  oleh Ulinnuha  (2016).  Oleh  karena  itu,  penulis melakukan analisis atas penerapan akuntansi lebih bayar  TKDD  pada  UAPBUN  BA-999.05  dengan periode  waktu  terbaru  dan  permasalahan  terkini mengenai  penerapan  akuntansi  lebih  bayar  secara akrual.
Tujuan  penulis  dalam  menyusun  penelitian ini antara lain:
1. Menganalisa penerapan akuntansi dan pelaporan  keuangan  untuk  akun  piutang transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05.
2. Membandingkan  antara  kebijakan  akuntansi piutang  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa dengan  praktik  yang  diselenggarakan  oleh UAPBUN BA-999.05.
Pembahasan dalam penelitian atas penerapan akuntansi  lebih  bayar TKDD  yang dilakukan oleh DJPK  selaku  UAPBUN  BA-999.05  mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian akun  piutang  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa pada  Laporan  Keuangan  Transfer  ke  Daerah  dan Dana Desa UAPBUN BA-999.05 Tahun Anggaran 2018-2021.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
BA-999.05,  memiliki  kewenangan  untuk menyelenggarakan  kebijakan  akuntansi  TKDD dengan  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 221/PMK.05/2016, PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Penyelenggaraan akuntansi
TKDD meliputi pengakuan, pengukuran,
pencatatan,  penyajian,  hingga  pengungkapan kejadian  terkait  TKDD.  Basis  yang  digunakan dalam  pencatatan  transaksi  dan  penyusunan laporan  keuangan  adalah  basis  akrual,  sedangkan basis  kas  tetap  masih  digunakan  untuk  menyusun LRA  sepanjang  APBN  disusun  dengan  basis  kas (Zawitri, Kurniasih, & Kartikawati, 2015).
Berdasarkan  PMK  Nomor  83  Tahun  2018, Piutang TKDD diakui sebagai piutang Ketika dana transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  yang  disalurkan oleh  Pemerintah  Pusat  melebihi  jumlah  yang menjadi  hak  Pemerintah  Daerah  pada  tahun anggaran  berjalan  dan  telah  ditetapkan  sebagai Piutang  TKDD  berdasarkan  dokumen  penetapan lebih  salur  dan/atau  lebih  bayar  atau  yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan  mengenai  pengelolaan  TKDD.  Adapun pengakuan  Piutang  TKDD  diukur  sebesar  nilai nominal  sesuai  dengan  dokumen  penetapan berdasarkan  pada  ketentuan  bahwa  pengakuan piutang TKDD atas lebih salur Transfer ke Daerah dan  Dana  Desa  tahun  anggaran  berjalan  yang ditetapkan  pada  tahun  anggaran  berjalan  yang sama dan/ atau tahun anggaran berikutnya sebelum laporan  keuangan  tahun  berjalan  ditetapkan, dilakukan  pencatatan  sebagai  penambahan  nilai piutang TKDD di Neraca dan sebagai pengurangan  nilai  beban  TKDD  pada  Laporan Operasional pada periode  laporan keuangan tahun berjalan.
Lebih  lanjut,  penyelesaian  Piutang  TKDD atas  pengakuan  piutang  Transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa  yang  telah  disajikan  di  Neraca  dapat dilakukan  melalui  transaksi  realisasi  penerimaan dari  pengembalian  TKDD  melalui  potongan SPM/SP2D  atas  realisasi  transfer  dan  dapat  juga melalui  penyetoran  ke  Rekening  Kas  Umum Negara  (RKUN)  sesuai  dengan  Bukti  Penerimaan Negara (BPN) atau yang dipersamakan.
pengakuan  dan  penyajian  Lebih  Bayar  dan Kurang  Bayar  Dana  Bagi  Hasil  pada  Laporan Keuangan  BUN  BA-999.05  telah  dilakukan  yang menyimpulkan bahwa DJPK selaku PA BUN BA- 999-05  sebaiknya  terlibat  secara  aktif  dalam memfasilitasi  rekonsiliasi  data  lebih  bayar  dan kurang  bayar  transfer  ke  daerah  dalam  hal  ini Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dengan  DJPB,  DJP  dan DJBC,  serta  kementerian  teknis  terkait  dan penyaluran  DBH  triwulan  III  dan  IV  sebaiknya berdasarkan  realisasi.  Lebih  lanjut,  pengakuan kurang  bayar  dan  lebih  bayar  DBH  sebaiknya ditetapkan pada saat penetapan peraturan mengenai  alokasi  kurang  bayar  dan  lebih  bayar (Herdiyana,  2018).    Selanjutnya,  Mir,  Harun,  and Sutiyono  (2019)  telah  melakukan  penelitian akuntansi  publik  di  Indonesia  menggunakan multiple  case  study  method yang  menyimpulkan bahwa  laporan  akrual  belum  digunakan  secara
efektif dalam pengambilan keputusan, pemantauan aset,  perumusan  anggaran  dan  evaluasi  kinerja program pemerintah daerah.
Sementara itu, penelitian mengenai akuntansi publik di pemerintahan telah dilakukan di berbagai negara.  Penelitian  di  Jepang  menggunakan metodologi  survey  yang  menyimpulkan  bahwa informasi  akrual  hanya  berguna  bagi  kinerja manajemen sedangkan untuk penganggaran, evaluasi,  manajemen  aset  atau  utang  tidak berpengaruh secara signifikan (Kobayashi, Yamamoto,  &  Ishikawa,  2016).  Sementara  itu, Krishnan  (2021)  melakukan  penelitian  akuntansi publik  di  India,  yang  menyimpulkan  bahwa manfaat  retoris Public  Sector  Accrual  Accounting (PSAA) sulit  untuk  dipahami  dan  terdapat kekurangan  mengenai  akuntabilitas,  transparansi, dan keputusan yang mengganggu sektor publik.
Lebih  lanjut,  Azhar,  Alfan,  Kishan,  and Assanah  (2022)  telah  melakukan  penelitian akuntansi  akrual  pada  sektor  publik  di  berbagai negara  melalui tinjauan  literatur secara sistematis. Pada umumnya, negara seperti  Australia, Selandia Baru,  Inggris,  Swedia,  Selandia  Baru,  Thailand, Indonesia,  Srilanka  dan  Malaysia  mengadopsi PSAA  dilatarbelakangi  oleh  krisis  keuangan dengan  periode  waktu yang berbeda-beda.
Sementara itu, China mengungkapkan situasi yang berbeda  pada  saat  memperdebatkan  penerapan PSAA  karena  tidak  diawali  dengan  krisis keuangan.

## 3. METODOLOGI
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif  melalui studi literatur. Untuk menunjang penelitian  dilakukan  metode  pengumpulan  data yang mencakup studi kepustakaan dan wawancara.
Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah  dan  mengumpulkan  data  dari  berbagai literatur  (Nazir,  2014).  Literatur  yang  digunakan terdiri  dari  jurnal,  karya  ilmiah,  peraturan perundang-undangan,  laporan  keuangan  UAP BUN BA-999.05 dan referensi lain yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana desa.
Hardani  et  al.  (2020)  menjelaskan  bahwa wawancara  merupakan  percakapan  antara  dua orang  atau  lebih  yang  memiliki  tujuan  tertentu. Wawancara  dilakukan  dengan  berdialog  melalui pegawai  Subdirektorat  Akuntansi  dan  Pelaporan Dana  Transfer  (APDT)  pada  Direktorat  Kapasitas dan  Pelaksanaan  Transfer  di  DJPK  secara  daring. Media  tersebut  digunakan  untuk  memperoleh informasi  lebih  lanjut  mengenai  data  sekunder yang diperoleh.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
DJPK selaku UAPBUN BA-999.05
menyelenggarakan  kebijakan  akuntansi  TKDD dengan  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,  PMK  Nomor  221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor
216/PMK.05/2015  tentang  Tata  Cara  Penyusunan dan Penyampaian  Laporan  Keuangan BUN, PMK
Nomor  215/PMK.05/2016  tentang  Perubahan  atas PMK  Nomor  213/PMK.05/2013  tentang  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 83/PMK.05/2018  tentang Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Penyelenggaraan  akuntansi  TKDD  oleh DJPK  dan  unit  di  bawahnya  meliputi  pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan kejadian terkait TKDD. Basis yang digunakan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, sedangkan  basis  kas  tetap  masih  digunakan  untuk menyusun  LRA  sepanjang  APBN  disusun  dengan basis  kas.  Proses  penyelenggaraan  akuntansi  oleh BA BUN-999.05 dijelaskan dalam Gambar 1.

## Gambar 1 Proses Penyelenggaraan Akuntansi BUN BA-999.05

## Sumber: Laporan Keuangan TKDD
Pada  saat  ini,  seluruh  kegiatan  akuntansi  di Kementerian  Keuangan  menggunakan  aplikasi terintegrasi,  termasuk  praktik  akuntansi  TKDD. Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber, pencatatan dan pelaporan TKDD telah menggunakan aplikasi utama yaitu Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN) dengan  beberapa  aplikasi  pendukung,  yakni Online  Monitoring  SPAN  (OMSPAN),  Sistem Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI), Monitoring  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat Instansi (MonSAKTI),  dan  Sistem  Informasi PNBP  Online  (SIMPONI).  Penggunaan  aplikasi- aplikasi  tersebut  dimulai  pada  saat  pengakuan, pencatatan  dan  penyajian  laporan  keuangan  yang dihasilkan  secara  otomatis.  Namun  demikian, pencatatan  secara  manual  tetap  dilakukan  untuk jurnal  penyesuaian  dan  jurnal  koreksi  yang kewenangannya  berada  pada  UAKPA  BUN  dan UAPBUN  melalui  manual  adjustment  pada aplikasi SPAN.
Informasi mengenai penyelenggaraan kebijakan akuntansi TKDD TA 2019-2021 berasal dari  Laporan  Keuangan  Transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa  (LKTD)  BUN  BA-999.05  TA  2019  - 2021. Adapun tinjauan kebijakan akuntansi TKDD oleh  BUN  BA-999.05  diantaranya  meliputi tinjauan  penerapan  akuntansi  piutang  transfer  ke daerah dan dana desa.
Piutang  TKDD  diakui  dan  dicatat  pada  saat dana  TKDD  yang  disalurkan  melebihi  dari  hak pemda  dan  ditetapkan  dengan  PMK  lebih salur/lebih  bayar  atau  dokumen  lain  yang dipersamakan.  Jika  lebih  salur  belum  diketahui secara  pasti  besarannya,  maka  kelebihan  tersebut diakui sebagai piutang transfer diestimasi. Adapun pelunasan  piutang  TKDD  oleh  pemda  diakui melalui  dua  cara,  yaitu  melalui  potongan SPM/SP2D  pada  saat  ditransfer  ke  daerah  dan Bukti  Penerimaan  Negara  (BPN)  jika  disetorkan langsung  ke  rekening  kas  negara  oleh  pemda. Pengakuan  dan  penyelesaian  piutang  TKDD  TA 2019  -  2021  berasal  dari  beberapa  penetapan, antara lain:
a. Piutang  TKD  (transfer  ke  daerah)  Satker DBH  timbul  dari  lebih  bayar  DBH  s.d.  TA 2018 berdasarkan PMK Nomor 140/PMK.07/2019  sebagai  PMK  penetapan kembali saldo lebih bayar DBH s.d. TA 2017
dan  penetapan  saldo  lebih  bayar  DBH  TA 2018.
b. Piutang  Satker  DAK  Nonfisik  timbul  dari sisa  dana  di  RKUD  TA  2018  yang  belum diperhitungkan  hingga  akhir  TA  2019 melalui  penetapan  Nota  Dinas  Rekomendasi Penyaluran  DAK  Nonfisik  tahun  2019  dan sisa dana RKUD TA 2019 melalui penetapan Nota  Dinas  Rekomendasi  Penyaluran  DAK Nonfisik TA 2020.
c. Piutang  Satker  DK-DIY  timbul  dari  lebih salur  TA  2019  berdasarkan  Berita  Acara Verifikasi  Realisasi  Penyerapan  DK-DIY Tahap Akhir TA 2019.
d. Pelunasan  piutang  lebih  bayar  DBH  TAYL diselesaikan  melalui  pemotongan  penyaluran kurang  bayar  DBH  TA  2019  berdasarkan Peraturan  Direktur  Jenderal  Perimbangan Keuangan  Nomor  5  dan  Nomor  8  tahun 2019.
e. Pelunasan piutang lebih salur Dana BOS TA 2018  berdasarkan  Rekomendasi  Penyaluran Dana  BOS  Triwulan  I  dan  Triwulan  II  TA 2019 dengan mekanisme pemotongan penyaluran Dana BOS.
f. Pelunasan  piutang  DK-DIY  diselesaikan melalui  potongan  SPM  penyaluran  DK-DIY Tahap I TA 2019.
g. Pengakuan piutang TKD diestimasi TA 2019 berasal  dari  estimasi  lebih  bayar  DBH  SDA berdasarkan  Nota  Kesepakatan  Final  antara Kementerian/Lembaga dengan BPK RI.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  tata  cara  pengakuan  dan penetapan  piutang  TKDD  yang  diselenggarakan oleh  UAPBUN  BA-999.05,  telah  sesuai  dengan PMK  Nomor  83/PMK/05/2018  dan  penelitian sebelumnya mengenai akuntansi transfer ke daerah khususnya terkait dengan piutang TKDD (Herdiyana (2018); Ulinnuha (2016)).
Piutang  TKDD  diukur  sebesar  nilai  nominal sesuai dokumen yang digunakan dalam pengakuan piutang  tersebut.  Sementara  itu,  piutang  transfer diestimasi  diukur  sebesar  nilai  nominal  dari perhitungan  dan  verifikasi  KPA  (PMK  Nomor 83/PMK/05/2018). Berikut adalah hasil pengukuran  piutang  TKDD  berdasarkan  dokumen penetapan untuk tahun 2019 - 2021.

## Tabel 1 Rincian Lebih Bayar DBH berdasarkan PMK (dalam rupiah)
Uraian Lebih bayar s.d. 2017 Lebih Bayar 2018 DBH PPh 1.400.112.045.751 1.056.844.861.678 DBH PBB 556.678.255.822 609.817.993.220 DBH Cukai 50.078.667.786 - DBH SDA- Kehutanan 98.015.220.898 211.534.697.872 DBH SDA- Mineral dan Batubara 6.838.568.446.067 203.313.070.086 DBH SDA-Panas Bumi 11.600.679.622 353.820.602 DBH SDA- Minyak dan Gas Bumi 2.488.516.723.052 393.618.805.106 DBH SDA- Perikanan 12.410.540.885 - Total Lebih Bayar 11.455.980.579.883 2.475.483.248.564
Diolah dari PMK Nomor 140/PMK.07/2019
a. Nilai  piutang  TKD  Satker  DBH  berdasarkan PMK Nomor 140/PMK.07/2019  untuk tahun 2018  sebesar  Rp2,47  triliun  dan  piutang  s.d. TA  2017  yang  belum  diselesaikan  sebesar Rp11,45  triliun.  Rincian  lebih  bayar  SDA berdasarkan PMK tersebut tersaji pada Tabel 1.
b. Nilai piutang Satker DAK Nonfisik berdasarkan Penetapan Nota Dinas Rekomendasi  Penyaluran  DAK  Nonfisik tahun  2019  sebesar  Rp10,25  miliar  dan berdasarkan Nota Dinas Rekomendasi
Penyaluran  DAK  Nonfisik  TA  2020  sebesar Rp896,39  miliar.  Rincian  piutang  DAK
Nonfisik dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Rincian Piutang DAK Nonfisik TA 2019 Uraian Piutang atas Sisa Dana di RKUD Tahun 2018 (dalam rupiah) Piutang atas Sisa Dana di RKUD Tahun 2019 (dalam rupiah) Total Piutang atas Sisa Dana TAYL (dalam rupiah) Dana BOK 2.458.133.480 397.155.719.081 399.613.852.561 Dana BOKB 7.188.421.273 193.127.218.635 200.315.639.908 Dana BOP PAUD 603.400.000 165.565.486.783 166.168.886.783 Dana Pelayanan Adminduk - 39.677.004.801 39.677.004.801 Dana PK2UKM - 6.155.866.950 6.155.866.950 Dana BOP Kesetaraan - 94.709.546.398 94.709.546.398 Total 10.249.954.753 896.390.842.648 906.640.797.401 Sumber: Laporan Keuangan TKDD TA 2019 c. Nilai  piutang  Satker  DK-DIY  berdasarkan Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan DK-DIY  Tahap  Akhir  TA  2019  sebesar Rp33,42 miliar.
d. Nilai  pelunasan  piutang  lebih  bayar  DBH
TAYL yang diselesaikan melalui pemotongan penyaluran kurang bayar sebesar
Rp6,48 triliun.
e. Nilai  pelunasan  piutang  lebih  salur  Dana BOS  TA  2018  berdasarkan  Rekomendasi Penyaluran  Dana  BOS  Triwulan  I  sebesar Rp486,49  miliar  dan  Triwulan  II  sebesar Rp11,19 miliar.
f. Nilai  pelunasan  piutang  DK-DIY  yang diselesaikan  melalui  potongan  SPM  sebesar Rp37,23 miliar.
g. Nilai pengakuan piutang TKD diestimasi TA
2019 berdasarkan hasil perhitungan
rekonsiliasi dan verifikasi pada Nota Kesepakatan Final antara Kementerian/Lembaga  dengan  BPK  RI sebesar Rp1,33 triliun.
h. Terdapat jenis transfer TKDD tertentu secara karakteristik  dapat  dilakukan  tidak  secara berkelanjutan,  misalnya  lebih  salur  DAK Fisik  yang  diselesaikan  melalui  pemotongan SPM/SP2D penyaluran jenis transfer DAU.
i. Nilai outstanding piutang  TKDD  disajikan
sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan  dalam  pos  aset  lancar  di Neraca.
j. Nilai outstanding piutang  TKDD  di  Neraca tidak  dilakukan  perhitungan  nilai  estimasi penyisihan  piutang  tidak  tertagih.  Hal tersebut  berdasarkan  pertimbangan  bahwa timbulnya  piutang  dikarenakan  pengakuan piutang oleh pemerintah pusat melalui proses yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan  dan  besarnya  kendali untuk menagih oleh pemeritah pusat.
Berdasarkan  tinjauan  atas  cara  pengukuran piutang  TKDD  yang  dilakukan  oleh  UAPBUN BA-999.05,  maka  praktik  pengukuran  piutang TKDD  telah  sesuai  dengan  PMK  Nomor 83/PMK/05/2018.
Saat  timbulnya  piutang,  baik  yang  berasal dari  tahun  anggaran  berjalan  maupun  tahun anggaran  yang  lalu  yang  ditetapkan  pada  tahun anggaran  berjalan,  dilakukan  pencatatan  akrual dengan  menambah  nilai  piutang  TKDD  di  sisi debit  dan  mengurangi  nilai  beban  TKDD  di  sisi kredit.  Realisasi  penerimaan  dari  pengembalian transfer  yang berasal dari  tahun anggaran berjalan akan  mengurangi  nilai  Transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa  pada  jurnal  kas  dan  mengurangi  nilai piutang  TKDD  pada  jurnal  akrual,  sedangkan realisasi  penerimaan  dari  pengembalian  transfer yang  berasal  dari  tahun  anggaran  yang  lalu  akan menambah  nilai  akun  penerimaan  kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran pada  jurnal  kas  dan  mengurangi  nilai  piutang TKDD pada jurnal akrual.

## Gambar 2 Hasil Wawancara dengan Responden
Sumber: Diolah sendiri dari hasil wawancara
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden,  pencatatan  pengakuan  piutang  dan penyesuaian  saldo  piutang  dilakukan  secara manual  oleh  UAPBUN  maupun  UAKPA  BUN, sementara penyelesaian piutang melalui penyaluran  dilakukan  secara  otomatis.  Akun piutang  transfer  dana  perimbangan  menggunakan kode  akun  115231,  sedangkan  piutang  transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian menggunakan kode akun 114232.
Pencatatan atas pengakuan piutang dilakukan secara  manual  dalam  buku  besar  akrual  dengan mencatat piutang TKD di  debit dan  beban TKDD terkait  di  kredit.  Penyelesaian  piutang  yang dilakukan  dengan  potongan  SPM  akan  terbentuk jurnal  secara  otomatis  di  aplikasi  SPAN  dengan mendebit  diterima  dari  entitas  lain  (DDEL)  dan mengkredit  penerimaan  kembali  TKDD  TAYL dalam  buku  besar  kas  maupun  akrual.  Selain  itu, penyelesaian  piutang  juga  menghasilkan  jurnal dengan  mendebit  penerimaan  kembali  TKDD TAYL  dan  mengkredit  piutang  TKD  dalam  buku besar  akrual.  Penyesuaian  piutang  berdasarkan
PMK  Nomor  140/PMK.07/2019  dilakukan  jurnal balik  atas  piutang  DBH  yang  telah  tercatat sebelumnya  dan  melakukan  jurnal  pengakuan kembali piutang DBH.
Dengan demikian, praktik pencatatan piutang
TKDD yang dilakukan oleh UAPBUN BA-999.05 telah sesuai dengan PMK Nomor
83/PMK.05/2018, hanya yang membedakan adalah  akun  “transaksi  antar  entitas”  pada  PMK tersebut  diganti  dengan  akun  “DDEL”  yang  tetap memiliki  makna  yang  sama,  sedangkan  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herdiyana (2018) belum  membahas  mengenai  penamaan  Bagan Akun Standar (BAS).
Piutang  yang  terdapat  dalam  LKTD  terdiri dari Piutang TKDD dan Piutang TKDD Diestimasi,  yang  masing-masing  disajikan  dalam neraca dalam pos aset lancar.
Grafik 1 Tren Perkembangan Piutang pada
LKTD TA 2018-2021
Berdasarkan  grafik  1,  secara  keseluruhan nilai  Piutang  pada  LKTD  di  tahun  2018  sebesar Rp14,36  triliun,  kemudian  di  tahun  2019 mengalami  penurunan  sebesar  33,41%  atau menjadi  Rp9,56  triliun.  Sementara  itu,  Piutang mengalami  kenaikan  sebesar  29,22%  di  tahun 2020  dibandingkan  dengan  tahun  2019  atau menjadi  sebesar  Rp12,36  triliun.  Lebih  lanjut, piutang  di  tahun  2021  mengalami  peningkatan sebesar  13,15%  dibandingkan  tahun  sebelumnya atau menjadi sebesar Rp13,98 triliun.
Nilai  piutang  dalam  neraca TA 2019  sebesar Rp9,56  triliun  merupakan  gabungan  nilai  piutang TKD dan piutang TKD diestimasi. Jumlah piutang TKD  adalah  sebesar  Rp9,44  triliun,  sedangkan piutang  TKD  diestimasi  adalah  sebesar  Rp126,91 miliar. Piutang TKD TA 2019 terdiri atas piutang DBH,  piutang  DAK  Nonfisik,  dan  piutang  DK- DIY.  Rincian  saldo  piutang  TKD  disajikan  dalam Tabel 3.

## Tabel 3 Rincian Piutang TKD TA 2019
Rincian Satker Per 31-12- 2018 (dalam rupiah) Per 31-12-2019 (dalam rupiah) Satker DBH 12.494.317.546.569 8.496.616.357.999 Satker DAK Nonfisik 497.683.632.667 906.640.797.401 Satker DK-DIY 37.227.311.557 33.423.771.779 Sumber: Laporan Keuangan TKDD TA 2019
Piutang  TKD  DBH  TA  2019  berasal  dari piutang DBH Pajak dan DBH SDA. Sementara itu, Piutang TKD DAK Nonfisik merupakan  sisa dana di  RKUD  TA  2018  yang  belum  diperhitungkan sebesar  Rp10,25  miliar  dan  TA  2019  sebesar Rp896,39  miliar.  Lebih  lanjut,  Piutang  TKD  DK- DIY  berasal  dari  sisa  dana  DK-DIY  akibat kelebihan  penyaluran.  Adapun  Piutang  TKD diestimasi  TA  2019  sebesar  Rp126,91  miliar berasal  dari  lebih  bayar  DBH  SDA  kehutanan- dana  reboisasi  yang  nilainya  belum  diketahui secara definitif. Pada saat nilai piutang telah dapat dihitung secara pasti untuk masing-masing daerah, nilainya  akan  direklasifikasi  menjadi  piutang TKD.  Saldo  piutang  TKD  diestimasi  mengalami penurunan  sebesar  90,47%  dibandingkan  dengan tahun 2018.
Selanjutnya  penambahan  piutang  pada  tahun 2020,  diakibatkan  kenaikan  Piutang  TKD  sebesar Rp12,29  triliun  dan  muncul  TKD  Lainnya  untuk pertama  kali  sebesar  Rp44,33  miliar,  Piutang TKDD  Lainnya seluruhnya  berasal dari sisa Dana Desa  yang  merupakan  hasil  rekonsiliasi  yang belum  disetor  ke  Kas  Negara  sebesar  Rp44,33 miliar.  Di  samping  itu,  Piutang  TKD  Diestimasi mengalami  penurunan  sebesar  Rp17,86  miliar. Rincian Piutang TKD tersaji dalam tabel 5.

## Tabel 4 Piutang pada LTKD 2020
Sumber: LKTD TA 2020
Piutang Transfer DBH Per 31  Desember TA 2020  tercatat  sebesar  Rp7,65  triliun  atau mengalami  penurunan  sebesar  9,93%  dari  31 Desember  TA  2019  sebesar  Rp8,50  triliun. Penurunan  Piutang  Transfer  Dana  Perimbangan tersebut  dikarenakan  sepanjang  TA  2020  telah dilakukan  pemotongan  Lebih  Bayar  DBH  melalui Perdirjen  nomor  6  tahun  2020.  Adapun  Transfer DAK  Nonfisik  per  31  Desember  2020  sebesar Rp4,60  triliun  atau  mengalami  kenaikan  sebesar Rp3,70 triliun atau 407,68% dibandingkan dengan nilai  per  31  Desember  2019  sebesar  hanya Rp906,64  miliar.  Kenaikan  tersebut  disebabkan terdapat  perubahan  dasar  pencatatan  pengakuan
2018 2019 2020
2021 Piutang TKD 13,029,228,4 9,436,680,92 12,296,104,3 13,852,465,9 Piutang TKD Lainnya 0 0 44,334,660,1 108,143,992, Piutang TKD Diestimasi 1,332,129,11 126,909,191, 17,860,765,1 22,779,870,2 Total 14,361,357,6 9,563,590,11 12,358,299,8 13,983,389,7 0 2,000,000,000,000 4,000,000,000,000 6,000,000,000,000 8,000,000,000,000 10,000,000,000,000 12,000,000,000,000 14,000,000,000,000 16,000,000,000,000 Grafik 1 Tren Perkembangan Piutang pada LKTD TA 2018-2021
Sumber: diolah dari LKTD TA 2018-2021
piutang  atas  sisa  dana  TAYL  di  RKUD  yang semula  menggunakan  nota  dinas  rekomendasi penyaluran  menjadi  menggunakan  informasi  sisa dana TAYL di RKUD dari Subdit DAK Nonfisik, sehingga  pemda-pemda  yang  belum  dilakukan penyaluran  dan  sudah  menyampaiakan  informasi sisa  dana  TAYL  dapat dicatat  sebagai  piutang. Selain  itu,  terdapat  pengakuan  sisa  dana  TPG, TKG dan Tamsil serta sisa dana BOS Tahun 2011.
Sementara  itu,  Piutang  Transfer  ke  Daerah DK  DIY  yang  disajikan  per  31  Desember  2020 sejumlah Rp40,43 miliar atau mengalami peningkatan  sebesar  Rp7,00  miliar  atau  20,95% dibandingkan tahun  sebelumnya.  Piutang Transfer ke Daerah  DK DIY tersebut  merupakan sisa dana DK  DIY  TA  2020  yang  telah  diverifikasi  dan dituangkan  dalam  Berita  Acara  Hasil  Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY  Tahap  III  TA  2020.  Piutang  tersebut  akan diperhitungkan  pada  penyaluran  DK  DIY  melalui potongan  SPM  Penyaluran  DK  DIY  Tahap  I  TA 2021  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  19 PMK Nomor 15/PMK.07/2020.
Adapun  piutang  di  tahun  2021  mengalami kenaikan dikarenakan Piutang TKD, Piutang TKD Lainnya  dan  Piutang  TKD  Diestimasi  masing- masing  sebesar  Rp13,85  triliun,  Rp108,4  miliar dan Rp22,78 miliar. Sementara itu, Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp108,14 miliar  merupakan  hasil  rekonsiliasi sisa  Dana
Desa tahun 2015 s.d. 2019. Penambahan  piutang  Dana  Desa merupakan  nilai  sisa  Dana  Desa  hasil rekonsiliasi  Tahun  2021  yang  belum disetor dan belum
selesai diperhitungkan  sampai  dengan  31 Desember 2021 pada 8 (delapan) KPPN.
Tabel 5 Rincian Piutang TKD pada LKTD TA 2021
Sumber: diolah dari LKTD TA 2020
Berdasarkan  tabel  6,  Piutang  Transfer  Dana Bagi  Hasil  (DBH)  Per  31  Desember  TA  2021 tercatat  sebesar  Rp5,71  triliun  atau  mengalami penurunan  sebesar  25,31%  dari  31  Desember  TA 2020.  Penurunan  Piutang  Transfer  DBH  tersebut dikarenakan  sepanjang  Tahun  Anggaran  2021 telah  dilakukan  pemotongan  Lebih  Bayar  DBH melalui KMK Nomor 3/KM.7/2021, KMK Nomor 26/KM.7/2021  dan  KMK  Nomor  35/KM.7/2021. Sementara itu, Piutang Transfer DAK Nonfisik per 31  Desember  2021  sebesar  Rp8,08  triliun  atau meningkat  sebesar  75,46%  dibandingkan  dengan posisi 31 Desember 2020. Adapun Piutang transfer ke  Daerah  DK  DIY  per  31  Desember  2021
sejumlah Rp60,71 miliar atau mengalami peningkatan  sebesar  Rp20,28  miliar  dibandingkan dengan  tahun  2020.  Hal  ini  disebabkan  karena telah terdapat penyelesaian piutang pada TA 2021 sebesar Rp40.43 miliar melalui potongan
SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I TA 2021 dan  terdapat  pengakuan  atas  sisa  DK  DIY  di RKUD  TAYL  pada  TA  2021  sebesar  Rp60,71 miliar.
Dengan  demikian,  penyajian  piutang  TKDD telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 berdasarkan cara
pengklasifikasian  dan  penyajian  nilai  piutang  di neraca  dan  CaLK,  hanya  saja  terdapat  perbedaan penyebutan  nama  akun.  UAPBUN  BA-999.05 menggunakan nama akun “piutang TKDD” dalam penjelasan  kebijakan  akuntansinya,  sama  dengan penyebutan dalam PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Namun, dalam laporan keuangannya menggunakan nama akun “piutang TKD”.

## 5. PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Penyelenggaraan  akuntansi  TKDD  oleh DJPK  dan  unit  satker  di  bawahnya  telah menerapkan  basis  akrual  untuk  pencatatan  dan pelaporan  piutang  TKDD  dalam  neraca.  Lebih lanjut,  pencatatan  dan  pelaporan  telah  dibantu aplikasi  terintegrasi  diantaranya  SPAN  sebagai aplikasi  utama  dan  OMSPAN,  MONSAKTI  dan SIMPONI sebagai aplikasi pendukung.
Praktik  pengakuan,  pengukuran,  pencatatan, penyajian dan pengungkapan piutang TKDD telah mengacu  pada  PMK  Nomor  83/PMK.05/2018. Namun  demikian,  terdapat  dua  perbedaan  yang terletak  pada  tata  cara  pencatatan  dan  penyajian. Untuk  bagian  pencatatan,  akun  “transaksi  antar entitas”  diganti  dengan  akun  “DDEL”,  tetapi kedua  akun  tersebut  memiliki  arti  yang  sama. Selanjutnya,  akun  “piutang  TKDD”  sebagaimana terdapat  pada  format  neraca  dalam  PMK  Nomor 83/PMK.05/2018  dicatat  dan  disajikan  dengan nama akun “piutang TKD” pada neraca UAPBUN BA-999.05.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  atas  penerapan akuntansi TKDD yang diselenggarakan oleh DJPK selaku  UAPBUN  BA-999.05,  terdapat  beberapa saran  diantaranya  UAPBUN  BA-999.05  perlu melakukan  pembaruan  dan  penyesuaian  nama- nama  akun  dalam  pencatatan  dan  penyajian laporan keuangan dengan peraturan terbaru, yakni PMK  Nomor  83/PMK.05/2018  terutama  pada bagian  piutang  TKDD.  Hal  ini  dimaksudkan  agar menghasilkan  keselarasan  antara  peraturan  dan penerapan  akuntansi  yang  diselenggarakan  oleh
UAPBUN  BA-999.05  pada  tahun-tahun  anggaran selanjutnya.
Lebih lanjut, aplikasi SPAN perlu ditingkatkan  fiturnya  agar  seluruh  pencatatan jurnal  dapat  dilakukan  secara  otomatis,  bukan hanya  untuk  pencatatan  jurnal  operasional  yang bersifat  recurring,  tetapi  juga  untuk  jurnal penyesuaian.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  mengenai  fitur  basis  akuntansi  akrual secara  transaksional  pada  SAKTI  dan  SPAN (Anwar  and  Hadi  (2022))  mengenai  dimaksudkan agar  penyelenggaraan  akuntansi  semakin  akurat dan  terhindar  dari  kesalahan  yang  disengaja maupun tidak disengaja ( human error ).

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel Jurnal
Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022).
IMPLEMENTASI  APLIKASI  SAKTI DAN  SPAN  DALAM  PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN. JURNAL INFORMATIKA, Volume 1 No. 2

## September
Azhar, Z., Alfan, E., Kishan, K., & Assanah, N. H. (2022).  Accrual  Accounting  at  Different Levels of the Public Sector: A Systematic Literature Review. Australian Accounting Review, 32 (1), 36-62.
Bahl,  R.  (2000).  Intergovernmental  Transfers  in Developing  and  Transition  Countries: Principle and Practice. . The World Bank . Christia,  &  Ispriyarso.  (2019).  Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15 (1), 149-163. Hardani,  A.  H.,  Ustiawaty,  J.,  Utami,  E., Istiqomah,  R.,  Fardani,  R.,  Sukmana,  D.,
&  Auliya,  N.  (2020).  Metode  penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta .
Herdiyana,  D.  (2018).  Analisis  Pengakuan  dan Penyajian Lebih Bayar dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Laporan Keuangan BUN  BA-999.05. Balance  Vocation Accounting Journal, 2 (2), 29-46. Kobayashi,  M.,  Yamamoto,  K.,  &  Ishikawa,  K.
(2016).  The  usefulness  of  accrual information in non ‐ mandatory environments: The case of Japanese local government. Australian Accounting
Review, 26 (2), 153-161.
Krishnan, S. R.  (2021). Decision ‐ making processes  of  public  sector  accounting reforms in India—Institutional perspectives. Financial  Accountability  & Management .
Mendoza ‐ Velázquez,  A.,  Rubio ‐ García,  M.,  & Conde ‐ Cortés,  L.  D.  (2022).  Fiscal decentralization  and  regional  economic growth:  Evidence  from  Mexico  since  the 2000s. Public  Budgeting  &  Finance,
42 (1), 45-65.
Mir,  M.,  Harun,  H.,  &  Sutiyono,  W.  (2019). Evaluating  the  implementation  of  a mandatory  dual  reporting  system:  The case  of  Indonesian  local  government.
Australian Accounting Review, 29 (1), 80- 94.
Oates,  W.  E.  (1999).  An  essay  on  fiscal federalism. Journal of economic literature, 37 (3), 1120-1149. Pranasari,  M.  A.,  &  Fitri,  S.  E.  (2020).  The Implementation Of Restructuring Program  And  Activities  Based  On  The Money  Follow  Program  In  Regions. Jurnal  Tata  Kelola  dan  Akuntabilitas Keuangan Negara, 6 (2), 163-177. Seymour,  R.,  &  Turner,  S.  (2002).  Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. New  Zealand  Journal  of Asian Studies, 4 , 33-51.
Ulinnuha,  I.  A.  (2016).  Tinjauan  atas  Penerapan Kebijakan  Akuntansi  Belanja  Transfer Pada  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  Selaku  Pengguna  Anggaran BA-BUN  999.05  Tahun  Anggaran  2014-
2015. Politeknik Keuangan Negara
STAN .
Zawitri,  S.,  Kurniasih,  N.,  &  Kartikawati,  T.  S. (2015).  Penerapan sistem  akuntansi instansi berbasis akrual sebagai
implementasi PP No. 71 tahun 2010 pada Politeknik  Negeri  Pontianak. Jurnal Ekonomi  Bisnis  Dan  Kewirausahaan, 4 (1), 24-44.

## Buku
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian .

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi  Dan  Pelaporan  Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dan Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  pada  Tahun 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  dan  Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018  tentang  Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan DaerahKeputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

## Sumber dari websites
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  (14 Juli  2020).  Konsep  Money  Follow Program dalam Penganggaran.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/ baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep- Money-Follow-Program-dalam- Penganggaran-Wujudkan-Indonesia- yang-Maju-dan-Berdaulat.html .
Haryanto,  J.  T.  (31  Agustus  2015).  Desentralisasi
Fiskal Seutuhnya. Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/art ikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal- seutuhnya
Nainggolan,  E.  (23  Januari  2020).  Kepala  Daerah
Mau,  Daerah  Maju.  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/ baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah- Maju.html .

## Uncategorized References
Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform , 15(11), 149-163. Konsep
Money
Follow Program dalam Penganggaran. (2020, Juli 14). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . Retrieved from
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/ baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep- Money-Follow-Program-dalam- Penganggaran-Wujudkan-Indonesia- yang-Maju-dan-Berdaulat.html
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa  BA  BUN  999.05  Tahun  Anggaran 2018 . Retrieved from Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa  BA  BUN  999.05  Tahun  Anggaran 2019 . Retrieved from Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa  BA  BUN  999.05  Tahun  Anggaran 2020 . Retrieved from
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa  BA  BUN  999.05  Tahun  Anggaran 2021 . Retrieved from Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh Transfer  Pemerintah  Pusat  terhadap Perilaku  Fiskal  Pemerintah  Daerah  di
Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal
Ekonomi dan Pembangunan Indonesia . Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  (14 Juli  2020).  Konsep  Money  Follow Program dalam Penganggaran. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berit a/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep- Money-Follow-Program-dalam- Penganggaran-Wujudkan-Indonesia- yang-Maju-dan-Berdaulat.html Haryanto, J. T. (31 Agustus 2015). Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal- seutuhnya Nainggolan, E. (23 Januari 2020). Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artik el/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau- Daerah-Maju.html