## KAJIAN YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## KLAS IIB TEBO
Oleh :
Paryadi ∗
Abdul Bari Azed ∗
Said Abdullah ∗

## ABSTRAK
Sistem  pemasyarakatan  yang  merupakan  proses pembinaan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  memandang  narapidana  sebagai  individu anggota  masyarakat  sekaligus  sebagai  makhluk  Tuhan. Menurut  undang-undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  satu-satunya  penderitaan  yang  boleh dikenakan  pada  narapidana  adalah  hilangnya  kemerdekaan narapidana  tersebut.  Pengaturan  pembebasan  bersyarat  bagi seorang  narapidana  harus  memenuhi  tahapan  pembinaan yang  telah  ditetapkan  dalam  aturan  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat.  Pelaksanaan pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  adalah apabila  narapidana  telah  memenuhi  persyaratan  substantif dan  persyaratan  administratif  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan perundang-undangan
Kata kunci : Pembebasan Bersyarat, Sistem Peradilan Pidana Terpadu
∗ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari
∗ Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari  dan  Fakultas  Hukum Universitas Lang Lang Buana ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari

## A. Latar Belakang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945    Pasal  1  ayat  1  menentukan  secara  tegas menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut  maka  salah  satu prinsip  terpenting  Negara  Hukum  adalah  adanya  jaminan kesederajatan  bagi  setiap  orang  di  hadapan  hukum  ( Equality
Before The Law ).”
Oleh  karena  itu  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Dalam  hukum
pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa
kurungan,penjara,  pidana  mati,  pencabutan  hak  dan  juga merampas  harta  benda  milik  pelaku  tindak  pidana.  Menurut Pasal  10  KUHP,  jenis  pidana  yang  dapat  dijatuhkan dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Pidana  pokok  terdiri  dari  pidana  mati,  penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Mengenai  tujuan  pemidanaan  di  dalam  hukum  pidana dikenal  dengan  adanya  Teori  Pembalasan,  Teori  Tujuan  dan Teori  Gabungan.  Van  Bemmelen  seorang  ahli  pidana menganut  teori  gabungan  mengatakan  :  “Pidana  bertujuan
membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.
Tindakan  ini  dimaksudkan  mengamankan  dan  memeliharan tujuan.  Jadipidana  dan  tindakan  bertujuan  mempersiapkan untuk  mengembalikan  terpidana  ke  dalam  kehidupan bermasyarakat.” 1
Namun  pembinaan  di  Rumah  Tahanan  Negara  atau Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang
menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan  penjeraan tersebut,  kini  dipandang  tidak  lagi  sejalan  dengan  konsep rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  yang  bertujuan  untuk menjadikan  Narapidana  dapat  diterima  kembali  oleh masyarakat  dan  tidak  lagi  mengulangi  kesalahan  yang dilakukannya.
Dengan  lahirnya  sistem  pemasyarakatan,  maka  serta merta  merubah  fungsi  pemenjaraan  sebagai  sekedar  tempat pelaksanaan  putusan  pidana  menjadi  fungsi  pemasyarakatan sebagai  institusi  penegak  hukum  yang  melaksanakan pembinaan terhadap narapidana melalui program pembinaan, pembimbingan dan reintegrasi sosial yang sistemik, terencana dan berkelanjutan.
Secara  historis  sistem  pembinaan  narapidana  di Indonesia  pada  awalnya  dikenal  dengan  nama  sistem kepenjaraan.  Sebagai  negara  yang  pernah  dijajah  oleh
1 Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 32
Belanda,  Indonesia  menganut  sistem  kepenjaraan  Belanda dengan  menerapkan  “Reglemen  Penjara  Baru”  ( Gestichten Reglement ) Stbl. 1917 Nomor 708, yang mulai berlaku sejak
1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS.
Sejak  tahun  1964  sistem  pembinaan  bagi  narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi  sistem  pemasyarakatan.  Begitu  pula  institusinya yang  semula  disebut  “Rumah  Penjara”  menjadi  “Lembaga
Pemasyarakatan” berdasarkan surat instruksi Kepala
Direktorat  Pemasyarakatan  Nomor  J.H.G.8/506  tanggal  17
Juni 1964.
Tujuan  pembinaan  didalam  sistem  kepenjaraan  adalah penjeraan,  maka  tidaklah  keliru  jika  pendekatan  terhadap sistem kepenjaraan adalah sepenuhnya pendekatan keamanan ( security  approach ).  Untuk  itu  peraturan-peraturan  dibuat keras dan pengawasan terhadap narapidana menjadi prioritas nomor satu.
Menurut  C.I.  Harsono  Hs,  pendekatan  keamanan  yang diterapkan  Pemerintah  Belanda,  didasari  oleh  pertimbangan politik. Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:
Security  Approach sebenarnya  didasari  pula  oleh pertimbangan  politik.  Sebab  pada  masa  itu  bangsa Indonesia  tengah  menyusun  kekuatan  untuk  berjuang menuju  kemerdekaan.  Hal  ini  menempatkan  penjara sebagai  sarana  guna  mendekap  para  tokoh  politik.
Tidak  mengherankan  jika  dalam Reglemen  Penjara tercantum pula larangan membaca buku, majalah, surat kabar,  atau  mendengar  radio,  karena  dikhawatirkan
para  tokoh  politik  menggunakan  media  masa  sebagai upaya memupuk semangat perjuangan. 2
Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada unsur  penjeraan  dengan  pendekatan  penuh  pada  aspek keamanan  dan  menempatkan  narapidana  sebagai  objek  serta
belum mengenal sistem pembinaan sebagaimana
dikemukakan  diatas,  secara  berangsur-angsur  dipandang sebagai  suatu  sistem  dan  tatanan  yang  tidak  sejalan  lagi dengan  konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana  dan  kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.
Setelah  dilontarkannya  gagasan  mengenai  sistem pemasyarakatan  pada  tanggal  30  Desember  1995  lahirlah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1995  Nomor  77).  Dengan  adanya  Undang-Undang Pemasyarakatan  ini  maka  makin  kokoh  usaha-usaha  untuk mewujudkan  visi  sistem  pemasyarakatan,  sebagai  tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  narapidana berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu antara  pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan.
2 CI.  Harsono  Hs, Sistem  Baru  Pembinaan  Narapidana , Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 12
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  pola  pembinaan narapidana  harus  didasari  oleh  sistem  pemasyarakatan  yang
bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya,
memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif  berperan  dalam  pembangunan  serta  hidup  secara  wajar sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  bertanggungjawab, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan
perkembangan  masyarakat  maka  dengan  sendirinya  pula berkembang  juga  berbagai  bentuk  tindak  pidana.  Roeslan Saleh dalam bukunya “ Stelsel Pidana Indonesia ” mengatakan “Pidana  tidak  dapat  dihindarkan  adanya  dalam  masyarakat walaupun  harus  diakui  pemidanaan  merupakan  alat pertahanan teratur dan puncak keseluruhan upaya-upaya yang dapat  menggerakkan  manusia  melakukan  tingkah  laku tertentu seperti diharapkan masyarakat.” 3
Perkembangan  masyarakat  yang  semakin  komplek  ini juga  diiringi  dengan  munculnya  berbagai  bentuk  tindak pidana  baru  yang  semakin  meningkatnya  baik  kualitas
3 Roeslan  Saleh, Stelsel  Pidana  Indonesia ,  Aksara  Baru,  Jakarta, 1987, hal. 68
maupun  kuantitas  tindak  pidana,  yang  pada  muaranya  nanti juga  akan  berimbas  kepada  semakin  bertambahnya  jumlah warga  masyarakat  yang  akan  menjadi  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan.
Selanjutnya  terkait  dengan  pembebasan  bersyarat diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006 tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak warga  binaan  pemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61). Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  pada  tanggal  30 Desember  2008  mengeluarkan  sebuah  Peraturan  Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01.PK.04.10  Tahun  2007  tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas  dan  cuti  bersyarat  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108).
Yang  selanjutnya  dilakukan  perubahan  lagi  dengan Peraturan  Nomor  M.HH.02.PK.05.06  Tahun  2010  tentang perubahan  kedua  atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  M.01.PK.04.10  Tahun  2007  tentang syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 333).
Keluarnya  Peraturan  Menteri  ini  dimaksudkan  sebagai salah  satu  upaya  lebih  meningkatkan  program  pembinaan berupa  pembebasan  bersyarat  (PB)  bagi  narapidana  dimana
sebelum peraturan menteri ini dikeluarkan, yang
mendapatkan  program  pembebasan  bersyarat  (PB)  hanyalah narapidana  yang  mempunyai  pidana  di  atas  1  (satu)  tahun, sementara  bagi  narapidana  yang  mempunyai  hukuman  di bawah  1  (satu)  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) tersebut.
Pembebasan  bersyarat  (PB)  yang  diberikan  kepada narapidana  apabila  narapidana  telah  memenuhi  persyaratan
substantif dan administratif. Pemberian pembebasan
bersyarat  (PB)  ini  merupakan  hak  narapidana  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  k:  “mendapatkan pembebasan  bersyarat”.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa pembebasan bersyarat (PB) merupakan hak yang sama bagi  setiap  narapidana  yang  lagi  menjalani  pidana  di Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  salah  satu  lembaga resmi  pembinaan  perilaku  dari  orang-orang  yang  mendapat hukuman  penjara  dengan  lokasi  penelitian  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  dengan  total  penghuni  232 orang  Tahun  2015  dan  jumlah  pembebasan  bersyarat sebanyak 74 orang. Wajib memberikan hak narapidana  yang berupa  pembebasan  bersyarat  (PB)  bagi  narapidana  yang
telah  memenuhi  ketentuannya  tanpa  membedakan  jenis tindak  pidananya  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Pasal  43  Ayat  1:  “Setiap  narapidana  dan anak  didik  pemasyarakatan  kecuali  anak  sipil,  berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.”
Pasal 43 :
(4)   Bagi  narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  psikotropika, korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  dan  kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan pembebasan  bersyarat  oleh  Menteri  apabila  telah memanuhi persyaratan sebagai berikut: a.  Telah  menjalani  masa  pidana  sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan)
bulan; b.  Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana sekurang-kurangnya  9  (sembilan)  bulan  terakhir dihitung  sebelum  tanggal  2/3  (dua  pertiga)  masa pidana; dan
c.  Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Sistem  pemasyarakatan  yang  merupakan  proses pembinaan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  memandang  narapidana  sebagai  individu anggota  masyarakat  sekaligus  sebagai  makhluk  Tuhan.
Sehingga  narapidana  tidak  boleh  diperlakukan  sewenang- wenang.  Menurut  undang-undang  Nomor  12  tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan  pada  narapidana  adalah  hilangnya  kemerdekaan narapidana tersebut
Menurut  Bambang  Purnomo,  Pembinaan  narapidana mempunyai  arti  memperlakukan  seseorang  yang  berstatus narapidana  untuk  dibangun  agar  bangkit  menjadi  seseorang
yang baik. 4 Pembinaan narapidana dalam lembaga
pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan. Sehingga  sistem  kepenjaraan  tidak  lagi  sebagai  hukuman pembalasan  terhadap  narapidana,  melainkan  diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang  dibina  dan  masyarakat.  untuk  meningkatkan  kualitas warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
Istilah  ‘’pemasyarakatan’’  yang  kini  lazim  dipakai merupakan  penghalusan  dari  istilah  penjara  yang  dahulu banyak  dikenal.  perubahan  dari  istilah  ‘’penjara’’  agar menjadi ‘’pemasyarakatan’’ mencerminkan bagaimana paradigma  baru  melihat  peran  dan  fungsi  lembaga
4 Bambang  Poernomo, Pelaksana  Pidana  Penjara  dengan  Sistem Pemasyarakatan , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.187
pemasyarakatan.  kalau  dahulu  dengan  istilah  penjara menunjukan  bahwa  narapidana  dilihat  sebagai  orang  yang bersalah, sehingga harus merasakan penderitaan atau nestapa sama  seperti  yang  pernah  dilakukannya  dengan  orang  lain. Jadi  narapidana  perlu  dibantu  dan  diarahkan  agar  menyadari kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak  lagi  mengulangi lagi  tindak  pidana  yang  sama.  Narapidana  juga  akan  dibina dan diarahkan agar kembali menjadi warga masyarakat  yang baik  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat  dan  menjadi  bagian  dari  masyarakat.  Sistem  ini dilaksanakan  dengan  memerlukan  keikutsertaan  masyarakat baik  dengan  mengadakan  kerjasama  dalam  pembinaan maupun  dengan  sikap  bersedia  menerima  kembali  warga binaan  pemasyarakatan  yang  telah  selesai  menjalani pidananya
Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem
pembinaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan.
Tujuan sistem peradilan pidana adalah:
1.  Tujuan  jangka  pendek  yaitu  resosialisasi  dan  rehabilitasi pelaku tindak pidana
2.  Tujuan  jangka  menengah  yaitu  pengendalian  dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal
3.  Tujuan  jangka  panjang,  yaitu  kesejahteraan  masyarakat dalam konteks politik social. 5

## B. Pengaturan  Pembebasan  Bersyarat  Dalam  Perspektif
Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Pembebasan  bersyarat  merupakan  hak  bagi  setiap narapidana  hanya  saja  hak  tersebut  tidak  mutlak  harus dipenuhi,  mengingat  pemberian  pembebasan  bersyarat haruslah  dapat  mencerminkan  rasa  keadilan  di  masyarakat terutama  bagi  pihak  korban.  Seorang  narapidana  sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  baik persyaratan  substantif  maupun  persyaratan  administratif. Seorang  narapidana  sebelum  diusulkan  untuk  memperoleh pembebasan  bersyarat  haruslah  memenuhi  tahap-tahap pembinaan  yang  diberikan  di  Lembaga  Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :
1) Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)
Pada  tahapan  ini  Narapidana  mulai  mengenal lingkungan  kehidupan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai bagian  dan  warga  masyarakat  di  lingkungan  tersebut  dan wajib  melaksanakan  program  pembinaan  seperti  olahraga
5 Petrus  Irwan  Panjaitan  dan  Pandapotan  Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Prespektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Penjara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 54
serta  pembinaan  keagamaan  dan  pengawasan  dilaksanakan secara security maximum.
2) Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)
Pada  tahap  ini  Narapidana  selain  melaksanakan pembinaan  keagamaan  dan  olahraga,  narapidana  mulai melaksanakan  pembinaan  yang  bersifat  produktif  seperti melakukan  pekerjaan  yang  dapat  menghasilkan  suatu  karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.
3) Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)
Pada  tahapan  ini  narapidana  sudah  dapat  melaksanakan asimilasi.  Asimilasi  adalah  upaya  pembaruan  diri  seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.
4) Program ketiga (2/3-selesai masa pidana)
Pada  tahapan  inilah  apabila  seorang  narapidana  telah
melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka
narapidana  tersebut  dapat  diusulkan  untuk  memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
Terkait penjelasan diatas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, menjelaskan bahwa: 1. Narapidana yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan harus melalui 4 (empat) tahap pembinaan yaitu  tahap  AO  (admisi  dan  Orientasi),  tahap  awal  (0 sampai 1/3), tahap lanjutan (1/3 sampai ½ ), tahap lanjutan
(1/2 sampai 2/3) dan tahap akhir atau integrasi (2/3 sampai bebas).
1. Adapun  program  pembinaan  yang  dapat  diberikan  adalah program  pembinaan  mental  berupa  pengajian,  pesantren kilat  dan  ceramah  agama.  Sedangkan  pembinaan
keterampilan  berupa  perikanan,  pertanian,  perbengkelan, pertukangan, cuci mobil, dan lain sebagainya.
2. Program  pembinaan  terapi  kesehatan  bagi  narapidana narkotika,  termasuk  rehabiltasi  dengan  bekerja  sama kepada Tim Medis dari Rumah Sakit Jiwa Jambi;
3. Pemeriksaan  Psikologis  bagi  narapidana  narkotika  satu minggu sekali;dan
4. Hak-hak narapidana yang diberikan berdasarkan perundang-undangan  seperti  asimilasi,  cuti  bersyarat, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  merupakan program  pembinaan  yang  wajib  diberikan  kepada narapidana yang memenuhi persyaratan. 6
Lebih lanjut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB
Tebo mengatakan bahwa:
Adapun  prosedur  awal  dalam  mengajukan pembebasan  bersyarat  dan  cuti  menjelang  bebas yaitu :
a. Surat dari Kejaksaan b. Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) c. Salinan register F d. Daftar  perubahan  (daftar  yang  dicantumkan apabila  ada  perubahan  masa  hukuman  bagi Narapidana seperti remisi) e. Surat pernyataan dari keluarga f. Surat pernyataan dari kelurahan atau pemerintah setempat g. Hasil sidang Pengadilan h. Hasil siding TPP (tim pengamat pemasyarakatan) i. Risalah singkat pembinaan Narapidana 6 Wawancara  dengan  Martin, Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015.
j. Surat keterangan dokter. 7
Secara  garis  besar  narapidana  yang  memperoleh pembebasan  bersyarat  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :
1. Syarat-syarat umum meliputi:
a.  Narapidana harus berkelakuan baik
b.  Narapidana  tersebut  harus  sehat  jasmani dan  rohani  yang  dikuatkan  dengan  surat keterangan dokter 2. Syarat-syarat khusus meliputi : Telah  menjalani  dua  per  tiga  dari  masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. 8 Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian
pembebasan  bersyarat  ini  diatur  dalam  Pasal  1  angka  8  dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (PP  No.  99  Tahun  2012).  Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:
Ketentuan  Pasal  43  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai berikut:
Pasal 43
7 Wawancara  dengan  Martin, Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015.
8 Wawancara  dengan  Sarifuddin, Kepala  Seksi  Pembinaan  dan Anak  Didik  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo ,  tanggal  7  Januari 2015.
1)  Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan
Bersyarat;
2) Pembebasan  Bersyarat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.  Telah  menjalani  masa  pidana  sekurang- kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana tersebut  tidak  kurang  dari  9  (Sembilan)
bulan; b.  Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa pidana  sekurang-kurangnya  9  (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3
(dua per tiga) masa pidana; c.  Telah  mengikuti  program  pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d.  Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. 3)  Pembebasan  Bersyarat  bagi  anak  Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 4)  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  ditetapkan dengan Keputusan menteri; 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 6)  Ketentuan  mengenai  pencabutan  Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dalam Peraturan Menteri;

## Pasal 1 angka 9
Di  antara  Pasal  43  dan  Pasal  44  disisipkan  2  (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 43A
1)   Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pasal  43  ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
a.  bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak hukum  untuk  membantu  membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b.  telah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3 (dua  per  tiga)  masa  pidana,  dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu  per  dua)  dari  sisa  masa  pidana  yang wajib dijalani; dan d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1.  kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi Naarapidana  Warga  Negara  Indonesia, atau 2.  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi Narapidana  Warga  Negara  Asing,  yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. 2)  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  hanya  berlaku  terhadap
Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
3)  Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus dinyatakan  secara  tertulis  oleh  instansi penegak  hukum  sesuai  dengan  ketentuan peratuaran perundang-undangan; Pasal 43B 1)   Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; 2)  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan  keagamaan,  ketertiban  umum, dan rasa keadilan masyarakat; 3)  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: a.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,  dan/atau  Kejaksaan  Agung dalam  hal  Narapidana  dipidana  karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan  terhadap  keamanan  Negara, kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,
Badan  Narkotika  Nasional,  dan/atau
Kejaksaan  Agung  dalam  hal  Narapidana dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana
narkotika dan precursor narkotika, psikotropika; dan c.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana  dipidana  karena  melakukan tindak pidana korupsi. 4)  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  disampaikan  secara  tertulis  oleh instansi  terkait  dalam  jangka  waktu  paling lama  12  (dua  belas)  hari  kerja  sejak diterimanya  permintaan  rekomendasi  dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 5)   Dalam  hal  batas  waktu  sebagai  mana dimaksud  pasal  (4)  instansi  terkait  tidak menyampaikan  rekomendasi  secara  tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan  pertimbangan  Pembebasan Bersyarat kepada Menteri; 6)   Ketentuan  mengenai  tata  cara  pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan Peraturan Menteri.
Disamping  dibutuhkan  kedua  syarat  tersebut  diatas, seorang Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  5-9  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor:  M.2.PK.04-10  Tahun  2007  tentang  Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

## Pasal 5
Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan  dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat,  apabila  telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
Pasal 6 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  yang  harus  dipenuhi  oleh  Narapidana  dan
Anak Pidana adalah:
a.  Telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
b.  Telah  menunjukkan  perkembangan  budi  pekerti dan moral yang positif;
c.  Berhasil  mengikuti  program  kegiatan  pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
d.  Masyarakat  dapat  menerima  program  kegiatan pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang bersangkutan;
e.  Berkelakuan  baik  selama  menjalani  pidana  dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
1.  Asimilasi  sekurang-kurangnya  dalam  waktu  6 (enam) bulan terakhir;
2.  Pembebasan  Bersyarat  dan  Cuti  Menjelang Bebas  sekurang-kurangnya  dalam  waktu  9 (sembilan) bulan terakhir; dan
3.  Cuti  Bersyarat  sekurang-kurangnya  dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
f.  Masa pidana yang telah dijalani untuk:
1.  Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
2.  Pembebasan  Bersyarat,  2/3  (dua  pertiga)  dari masa  pidananya,  dengan  ketentuan  2/3  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
3.  Cuti  Menjelang  Bebas,  2/3  (dua  pertiga)  dari masa  pidananya  dan  jangka  waktu  cuti  sama
dengan  remisi  terakhir  paling  lama  6  (enam) bulan;
4.  Cuti  Bersyarat,  2/3  (dua  pertiga)  dari  masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga)  bulan  dengan  ketentuan  apabila  selama menjalani  cuti  melakukan  tindak  pidana  baru maka  selama  di  luar  LAPAS  tidak  dihitung sebagai masa menjalani pidana; 2)  Persyaratan  substantif  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5  yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah: a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan; b.  Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif; c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat; d.  Masyarakat  dapat  menerima  program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan; e.  Berkelakuan baik; f.  Masa  pendidikan  yang  telah  dijalani  di LAPAS Anak untuk: 1.  Asimilasi,  sekurang-kurangnya  6  (enam) bulan; 2.  Pembebasan bersyarat, sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun. Pasal 7
Persyaratan  administratif  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  yang  harus  dipenuhi  oleh Narapidana  atau  Anak  Didik  Pemasyarakatan adalah: a.  Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
b.  Laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana
dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
c.  Surat  pemberitahuan  ke  Kejaksaan  Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan  Cuti  Bersyarat  terhadap  Narapidana  dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; d.  Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran  tata  tertib  yang  dilakukan Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan selama  menjalani  masa  pidana)  dari  Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
e.  Salinan  daftar  perubahan  atau  pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak  yang akan  menerima  Narapidana  dan  Anak  Didik
Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah,  instansi  Pemerintah  atau  swasta dengan  diketahui  oleh  Pemerintah  Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; g.  Bagi  Narapidana  atau  Anak  Pidana  warga negara asing diperlukan syarat tambahan: 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara  orang  asing  yang  bersangkutan bahwa Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan  tidak  melarikan  diri  atau mentaati  syarat-syarat  selama  menjalani Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat; 2.  Surat  keterangan  dari  Kepala  Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.
Pasal 8
Perhitungan  menjalani  masa  pidana  dilakukan sebagai berikut: a.  Sejak ditahan;
b.  Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan  lamanya  masa  menjalani  pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
c.  Apabila  ada  penahanan  rumah  dan/atau penahanan  kota,  maka  masa  penahanan tersebut  dihitung  sesuai  ketentuan  yang berlaku;
d.  Perhitungan  1/3,  1/2  atau  2/3  masa  pidana adalah  1/3,  1/2,  atau  2/3  kali  (masa  pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan. Pasal 9 1)  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas  atau  Cuti  Bersyarat  tidak diberikan kepada: a.  Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan  yang  kemungkinan  akan terancam jiwanya; atau b.  Narapidana  yang  sedang  menjalani  pidana penjara seumur hidup. 2)  Warga  negara  asing  yang  diberi  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau  Cuti  Bersyarat  nama  yang  bersangkutan dimasukkan  dalam  Daftar  Pencegahan  dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. 3)  Narapidana  warga  negara  asing  yang  akan dimasukkan  dalam  Daftar  Pencegahan  dan pencekalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Setelah  semua  prosedur  telah  dilalui  maka  apabila Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  menyetujui  usulan
pembebasan bersyarat tersebut, keputusan mengenai
pembebasan  bersyarat  dibuat  oleh  Direktur  Jendral Pemasyarakatan.  Surat  keputusan  tersebut  selanjutnya dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri tempat Narapidana menjalani  pembebasan  bersyarat.  Tembusan  surat  keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada :
1.  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan Hak asasi Manusia.
2.  Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
3.  Walikota/Bupati  dimana  Narapidana  menjalani pembebasan bersyarat. 9
Narapidana  yang  memperoleh  izin  untuk  menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan  yang ditetapkan  baginya  dan  harus  mentaati  syarat-syarat  yang telah  ditentukan.  Pelanggaran  terhadap  syarat-syarat  tersebut dapat  mengakibatkan  dicabutnya  izin  untuk  menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 15b KUHP bahwa :
1.  Jika  orang  yang  diberikan  pelepasan  bersyarat
selama  masa  percobaan  melakukan  hal-hal  yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka  pelepasan  bersyarat  dapat  dicabut.  Jika  ada sangkaan  keras  bahwa  hal-hal  diatas  dilakukan, maka  mentri  kehakiman  dapat  menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
9 Wawancara  dengan  Sarifuddin, Kepala  Seksi  Pembinaan  dan Anak  Didik  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo ,  tanggal  7  Januari 2015
2.  Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani  pidana  lagi,  tidak  termasuk  waktu
pidananya.
3.  Jika  tiga  bulan  setelah  masa  percobaan  habis,
pelepasan  bersyarat  tidak  dapat  dicabut  kembali, kecuali  jika  sebelum  waktu  tiga  bulan  lewat, terpidana  dituntut  karena  melakukan  tindak  pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan  pidana  yang  menjadi  tetap.  Pelepasan bersyarat  masih  dapat  dicabut  dalam  waktu  tiga bulan  bersyarat  masih  dapat  dicabut  dalam  waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan  bahwa  terpidana  melakukan  tindak pidana selama masa percobaan.
Jika  terpidana  melanggar  perjanjian  atau  syarat-syarat yang  telah  ditentukan,  maka  sambil  menunggu  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Jaksa  dapat melakukan  penahanan  terhadapnya  selama  60  (enam  puluh) hari.  Jika  waktu  telah  lewat  dan  belum  keluar  keputusan tersebut maka terpidana harus dikeluarkan dari tahan.

## C. Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  dalam  Sistem
Peradilan Pidana Terpadu
Ketentuan  mengenai  pembebasan  bersyarat  di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya  termuat  dengan  istilah  pelepasan  bersyarat  di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), dimana  penyusunan  KUHP  dibuat  berdasarkan Wetboek van  straftrecht  voor  Nederlandsch-Indie ,  yang  Hukum
Pidana  itu  sendiri.  Keberadaan  ketentuan  Pembebasan Bersyarat dalam Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-  Indie terpengaruh  oleh  sistem  pidana
penjara  di  Inggris  ( progressive  system ),  dimana pelepasan  bersyarat  tersebut  dimaksudkan  sisa  pidana terakhir  dalam  rangka  pengembalian  terpidana  dengan baik ke masyarakat.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, pun menambahkan
Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  memiliki maksud  dan  tujuan,  yaitu  agar  nantinya  para
Narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan
masyarakat  luas  agar  menjelang  kebebasannya nantinya  eks  naarapidana  tidak  tersisikan  dan terkucilkan dalam masyarakat. 10
Dari  rumusan  Pasal  15  ayat  (1),  (2)  dan  (3)
KUHP  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pembebasan  Bersyarat  merupakan  hak  Narapidana  yang
10 Wawancara  dengan  Martin, Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015.
telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak begitu saja para  Narapidana  tersebut  mendapatkan  Pembebasan Bersyarat,  mereka  harus  memenui  syarat-syarat  yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat,
1. Syarat Substantif a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; b.  Telah  menunjukkan  perkembangan  budi pekerti dan moral yang positif;
c.  Berhasil  mengikuti  program  kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
d.  Masyarakat  telah  dapat  menerima  program pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
e.  Selama  menjalani  pidana  Narapidana  atau anak  pidana  tidak  pernah  mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir; f.  Masa  pidana  yang  dijalani;  telah  menjalani
2/3  darimasa  pidananya,  setelah  dikurangi masa  tahanan  dan  remisi  dihitung  sejak tanggal  putusan  pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3
tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
2. Syarat Administratif
a.  Salinan surat keputusan pengadilan;
b.  Surat  keterangan  asli  dari  kejaksaan  bahwa narapidanma  yang  bersangkutan  tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
c.  Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas)  dari  balai  pemasyarakatan  tentang pihak  keluarga  yang  akan  menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan  pihak  lain  yang  ada  hubungannya dengan Narapidana; d.  Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang  pelanggaran  tata  tertib  yang dilakukan  Narapidana  selama  menjalankan masa pidana dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; e.  Salinan  daftar  perubahan  atau  pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain- lain  dari  kepala  Rumah  Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; f.  Surat  pernyataan  kesanggupan  dari  pihak yang  akan  menerima  Narapidana,  seperti; pihak keluarga, sekolah, intansi pemerintah/swasta  dengan  diketahui  oleh pemerintah  daerah  setempat  serendah- rendahnya lurah atau kepala desa; g.  Surat  keterangan  kesehatan  dari  psikolog atau  dari  dokter  bahwa  Narapidana  sehat baik  jasmani  maupun  jiwanya  dan  apabila di  Lapas  tidak  ada  Psikolog  dan  dokter, maka  surat  keterangan  dapat  dimintakan kepada  dokter  puskesmas  atau  rumah  sakit umum; h.  Bagi  Narapidana  atau  anak  pidana  WNA
diperlukan syarat tambahan :
1)  Surat  keterangan  sanggup  menjamin kedutaan  besar/  konsulat  negara  orang asing yang bersangkutan.
2)  Surat  rekomendasi  dari  kepala  kantor imigrasi setempat.
Selain  ketentuan  yang  mengatur  tentang  syarat untuk  pemberian  pembebasan  bersyarat  tersebut  diatas, dalam  Pasal  16  KUHP  juga  diatur  tentang  pihak  yang berwenang  untuk  menetapkan  pemberian  pembebasan bersyarat.  Ketentuan  dalam  Pasal  16  KUHP  adalah sebagai berikut :

## Pasal 16
1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh
Menteri  Kehakiman  atas  usul  atau  setelah mendapat  kabar  dari  pengurus  penjara  tempat terpidana,  dan  setelah  mendapat  keterangan dari  jaksa  tempat  asal  terpidana.  Sebelum menentukan,  harus  ditanya  dahulu  pendapat Dewan Reklasering Pusat,  yang  tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. 2)  Ketentuan  mencabut  pelepasan  bersyarat, begitu  juga  hal-hal  yang  tersebut  dalam  pasal
15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman  atas  usul  atau  setelah  mendapat kabar  dari  jaksa  tempat  asal  terpidana. Sebelum  memutus,  harus  ditanya  dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3)  Selama  pelepasan  masih  dapat  dicabut,  maka atas  perintah  jaksa  tempat  dimana  dia  berada, orang  yang  dilapaskan  bersyarat  orang  yang dilepaskan  bersyarat  dapat  ditahan  guna menjaga  ketertiban  umum,  jika  ada  sangkaan yang  beralasan  bahwaorang  itu  selama  masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar  syarat-syarat  tersebut  dalam  surat pasnya.  Jaksa  harus  segera  memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman 4)  Waktu  penahanan  paling  lama  enam  puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan
penghentian  untuk  sementara  waktu  atau pencabutan  pelepasan  bersyarat,  maka  orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan. Mengenai bagaimana cara pengusulan
pembebasan  bersyarat,  tentang  bagaimana  cara  Menteri Kehakiman  meminta  saran  dari  Dewan Reklasering
Pusat,  tentang  apa  saja  yang  dapat  diputuskan  oleh Menteri  Kehakiman  tersebut,  Semua  tidak  diatur  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  melainkan  diatur
dalam Ordonansi Pembebasan  Bersyarat  Tanggal  27 Desember 1917, Staatblad tahun1919 Nomor 744. Menurut  Pasal  1  dari Ordonansi tentang pembebasan  bersyarat,  usul  dari  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Menteri Kehakiman memuat: 1.  Penunjukan dengan secermat mungkin terpidana yang bersangkutan; 2.  Penyebutan  putusan  hakim  yang  pidananya harus  dijalankan  oleh  terpidana  tersebut,  hari mulaidijalankannya pidana itu dan kapan akan berakhir;
3.  Segala  hal  yang  diketahui  oleh  kepala  penjara tentang  riwayat  hidup  terpidana  tersebut yangsekiranya  perlu  dicantumkan,  pekerjaan atau  usaha  apa  yang  telah  pemah  dijalankan sebelumdijatuhi  pidana,  apa  yang  telah dipelajarinya,  kemungkinan  cara  mencari nafkah  sesudahdilepaskan  dan  berhubungan dengan  itu  usul  untuk  diberikan  bekal  uang
atau  tidak  kepada  orangyang  akan  dilepaskan dengan bersyarat itu dari kas pesangonnya;
4.  Syarat-syarat  khusus  yang  dihubungkan dengan  pelepasan  bersyarat  itu  yang  antara lain  dapatmengenai  tempat  tinggalnya  di dalam atau di luar suatu daerah;
5. Tempat  yang ingin dituju terpidana itu setelah dilepaskan dengan bersyarat itu.
Pasal  2 Ordonansi ini  juga  menentukan  bahwa usulan dari Kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan harus terlampir dengan :
1.  Kutipan  surat  keputusan  hakim  yang  menjadi dasar  terpidana  tersebut  menjalani  pidananya disertaidaftar mutasinya;
2.  Daftar yang disahkan tentang pidana tata tertib yang  telah  dijatuhkan  kepadanya  selama  tiga tahunsebelum usul itu diajukan;
3.  Segala  pemberitaan  dan  keterangan  yang diperoleh berdasarkan Pasal 3 atau turunannya.
Menurut  Kepala  Seksi  Bimbingan  dan  Anak
Didik selain harus memenuhi syarat Subtantif dan syarat Adminitratif terebut Narapidana yang akan mendapatkan
Pembebasan Bersama juga harus memenuhi
kriteriakriteria  tertentu  lainnya  agar  dapat  melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:
1.  Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2.  Lama masa pidana;
3.  Berkelakuan  baik  selama  di  dalam  Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
4.  Mengikuti pembinaan dengan baik;
5.  Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan ± 9 bulan; 6.  Kemungkinan  penghidupan  baik  pekerjaan maupun tempat tinggal napi setelah mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat.  Dalam proses  pengajuan  Pembebasan  Bersyarat Narapidana  harus  mengisi  Surat  Pernyataaan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana  yang bersangkutan  serta  harus  diketahui  dan disetujui  oleh  masyarakat  Setempat  yang diwakili  oleh  kepala  desa  atau  pun  lurah. Dalam  hal  ini  keluarga  yang  mengisi  surat penyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang  di  jadikan  penjamin  dari  Narapidana  itu sendiri,  selain  keluarga  yang  bolen  menjadi penjamin  adalah  Lembaga/  Badan  atau  pun Organisasi Sosial. 11
Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses pengajuan Pembebasan Bersyarat diserahkan  kepada  Tim  Pengamat  Pemasyarakat  untuk diproses., adapun tahap-tahapnya pengajuan Pembebasan Bersyarat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo adalah sebagai berikut :
1)   Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Setelah mendengar  pendapat  anggota  tim  serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim  pengamat  pemasyarakatan  mengusulkan kepada  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan
Klas IIB Tebo yang terhitung dalam formulir yang telah ditetapkan.
11 Wawancara  dengan  Sarifuddin, Kepala  Seksi  Pembinaan  dan Anak  Didik  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo ,  tanggal  7  Januari 2015.
2)   Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB
Tebo  segera  meneliti  dengan  mempelajari usulan  tersebut  pada  angka  1  apabila menyetujui  usulan  tersebut  maka  Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  selanjutnya meneruskan  usulan  tersebut  kepada  Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Jambi  lengkap  dengan persyaratan lainnya. 3)   Kepala  Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Jambi  wajib  segera meneliti  dan  mempelajari  usulan  Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo tersebut  dan  setelah  itu  memperhatikan  hasil sidang  TPP  Kantor  Wilayah  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, maka Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dapat menyatakan : a. Menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan  surat  penolakan  disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  serta tembusan  disampaikan  kepada  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. b. Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  dalam jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 4)  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  segera meneliti  dengan  mempelajari  usul  Kantor Wilayah  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Jambi  sebagaimana  dimaksud  pada
angka  3  huruf  b  dengan  mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,  maka  dalam  jangka  waktu 30  hari  sejak  usul  diterima  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan : 1)  Menolak  usul  Kepala  Kantor  wilayah Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Jambi  dengan  menyampaikan surat  penolakan  disertakan  alasan  kepada Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Jambi  dengan tembusan  disampaikan  kepada  Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo. 2)  Menyetujui  usul  Kepala  Kantor  Wilayah Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Jambi  dan  segera  menerbitkan Keputusan  Pembebasan  Bersyarat  yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada: a.  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi; b.  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIB  Tebo  dengan  dilampirkan  buku Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang diberi izin; 3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi; 4) Kepala Polisi setempat; 5) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat; 6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 12 .

## D. Pengaturan  Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat
Dimasa Yang Akan Datang
12 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015.
Sistem  Pemasyarakatan  adalah  susunan  tatanan mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  narapidana berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu antara  pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.
Berawal  dari  pemahaman  sistem  Pemasyarakatan  dan penyelenggaraannya,  program  pembinaan  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  dan  pembimbingan  narapidana oleh  Balai  Pemasyarakatan  ditekankan  pada  kegiatan pembinaan  kepribadian  dan  kegiatan  kemandirian  melalui pembebasan  bersyarat  yang  kesemua  hal  tersebut  juga merupakan hak-hak yang diberikan kepada narapidana.
Hal  tersebut  merupakan  hak  dari  setiap  narapidana, namun  dalam  kenyataannya  hak  untuk  mendapatkan pembebasan  bersyarat  tidak  selamanya  diperoleh  setiap narapidana narkotika. Ada bebrapa hal yang menjadi kendala dalam  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  tersebut.  Menurut Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  dalam pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  terdapat
kendala-kendala antara lain: “Internal Lembaga
Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  dan  Eksternal  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo.” 13
Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo menjelaskan lebih rinci terhadap kendala-kendala tersebut:
1. Kendala Internal terhadap pemberian pembebasan bersyarat antara lain: a. Narapidana  yang  bersangkutan  sering  tidak mendukung  untuk  diberikannya  Pembebasan Bersyarat  seperti  yang  bersangkutan  menjadi provokator  sehingga  terjadi  perkelahian  di dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat  dilihat  dengan  adanya  kelakukan  tidak positif  dari  para  narapidana  seperti  membuat kerusuhan  dan  melakukan  tindak  pidana  lagi yang meresahkan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan perbuatan yang menyesali perbuatan yang telah dilakukan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan  sehingga  mereka  masuk  ke dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. b. Peraturan  perundang-undangan  disini  adalah bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak  sedang  menjalani  pemeriksaan  perkara pidana  yang  lain.  Seandainya  narapidana tersebut  sedang  menjalani  proses  pemeriksaan dalam  perkara  lain,  maka  dengan  sendirinya narapidana  yang  bersangkutan  tidak  akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian Pembebasan Bersyarat.
13 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015.
c. Terlambatnya pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan  dikarenakan  oleh  petugas pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sendiri. 2.  Kendala Eksternal terhadap pemberian pemberian pembebasan bersyarat antara lain: a.  Masyarakat  tempat  tinggal  adalah  masyarakat tempat tinggal dari narapidana yang bersangkutan  seandainya  diberikan  haknya dalam  pembebasan  bersyarat,  tidak  akan menggangu  kepentingan  keamanan,  ketertiban umum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Apabila pihak  masyarakat  yang  akan  menerima narapidana seandainya kembali ke masyarakat setelah mendapat pembebasan bersyarat merasa  khawatir  bahwa  yang  bersangkutan dimungkinkan  akan  mengganggu  kepentingan keamanan  dan  ketertiban  umum,  maka  yang bersangkutan  tidak  akan  mendapatkan  hak- haknya  tersebut.  Selain  daripada  hal  tersebut, dengan  kembalinya  narapidana  ke  masyarakat tidak  akan  mengulangi  lagi  masyarakat  dapat melaporkan  langsung  kepada  pemerintah setempat,  seperti  Lurah,  dan  pemerintah setempat  tersebut  dapat  langsung  melaporkan narapidana  ke  Lembaga  Pemasyarakatan, sehingga  Lembaga  Pemasyarkatan  dapat melakukan tindakan peringatan kepada narapidana  yang  bersangkutan  dan  apabila narapidana  tidak  menanggapi  peringatan tersebut  atau  tidak  mengalami  perubahan tingkah  laku,  maka  Surat  Keputusan  terhadap narapidana  yang  bersangkutan  dapat  dicabut kembali sehingga narapidana yang bersangkutan  harus  menjalani  lagi  sisa  pidana selama narapidana yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat.
b.  Terlambatnya  Kutipan  Putusan  Hakim  yang sampai  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB
Tebo,  maka  hal  tersebut  akan  menimbulkan keterlambatan  dalam  hal  perhitungan  masa pidana yang digunakan untuk proses pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat,  yang  diberikan  kepada  narapidana sebagai hak mereka. c.  Narapidana  khusus  yang  bersangkutan  belum membayar  denda  yang  telah  ditetapkan  dalam kutipan  putusan  Hakim,  sehingga  narapidana yang bersangkutan harus menggantikan dengan  pidana  kurungan  pengganti  denda terlebih dahulu. d.  Kurang lengkapnya persyaratan dalam pengurusan pembebasan bersyarat dikarenakan kurang  aktifnya  keluarga  narapidana  yang bersangkutan. e.  Jauhnya  tempat  tinggal  keluarga  narapidana yang  mengajukan  pembebasan  bersyarat sehingga  terlambatnya  proses  pengajuan pembebasan bersyarat. 14
Sebagai  mana  diuraikan  diatas  bahwa  terhadap pemberian  program  bebas  bersyarat  tersebut  seorang narapidana  harus  memenuhi  persyaratan  subtantif  dan administratif,  sementara  dari  segi  administratif  ada persyaratan  berupa  adanya  vonis  hakim  dan  eksekusi  dari Jaksa.  Dalam penelitian penulis di lapangan diketahui bahwa vonis  dari  Pengadilan  dan  eksekusi  Jaksa  merupakan pedoman  bagi  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam
14 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015.
melakukan  pencatatan  terhadap  identitas  dan  pidana  yang akan  dilalui  oleh  narapidana  selama  ia  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Terkait  dengan  program  pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan, kejelasan status hukum, vonis dan
eksekusi tersebut nantinya akan digunakan untuk
merencanakan program bebas bersyarat bagi narapidana.
Menurut Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik,
Vonis  dan  eksekusi  dari  Jaksa  terkadang  tidak  segera disampaikan  kepada  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan oleh  masing-masing  instansi  penegak  hukum  tersebut setelah  vonis  pengadilan  dijatuhkan,  bahkan  ada kalanya  kami  yang  mempertanyakan  vonis  dan ekseskusi  tersebut.  Keterlambatan  datangnya  vonis maupun eksekusi ini yang kadang kala sampai 2 atau 3 bulan  setelah  jatuhnya  vonis  akan  berdampak  pada keterlambatan  untuk  memproses  pemberian  program bebas bersyarat terhadap narapidana. 15
Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa salah satu faktor  penyebab  terjadinya  kendala  dalam  proses  pengajuan usulan  pembebasan  bersyarat  adalah  vonis  dari  pengadilan dan  eksekusi  jaksa  merupakan  pedoman  bagi  petugas  Lapas dalam  melakukan  pencatatan  terhadap  identitas  dan  pidana yang  akan  dilalui  oleh  narapidana  selama  ia  berada  di Lembaga  Pemasyarakatan.  Keterlambatan  datangnya  vonis maupun eksekusi ini yang kadang kala sampai 2 atau 3 bulan
15 Wawancara  dengan  Sarifuddin, Kepala  Seksi  Pembinaan  dan Anak  Didik  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo ,  tanggal  7  Januari 2015.
setelah  jatuhnya  vonis  akan  berdampak  pada  keterlambatan untuk  memproses  pemberian  program  bebas  bersyarat terhadap  narapidana  yang  mengajukan  usul  pembebasan bersyarat.
Salah  satu  persyaratan  administratif  yang  terlebih dahulu  harus  dipersiapkan  oleh  narapidana  untuk  dapat diprogram  pembinaan  bebas  bersyaratnya  adalah  harus  ada surat  jaminan  dari  pihak  keluarga  terdekat  dari  narapidana tersebut. Surat jaminan yang dibuat oleh keluarga narapidana tersebut  yang  menyatakan  bahwa  keluarga  narapidana tersebut  bersedia  untuk  menerima  kembali  narapidana  yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di alamat penjamin dan akan  membantu  penghidupan  narapidana  tersebut  baik  moril maupun materil.
Surat  jaminan  yang  dibuat  oleh  keluarga  narapidana tersebut  nantinya  akan  dibawa  ke  Kelurahan  setempat  yang dimaksudkan  agar  pihak  pemerintah  setempat  dapat mengetahui  bahwa  ada  dari  warga  kelurahan  setempat  yang sedang  menjalani  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan akan  dilaksanakan  program  pembinaan  bebas  bersyaratnya oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan  penelitian  penulis  di  lapangan  juga diketahui  bahwa  terkadang  pihak  keluarga  dari  narapidana tersebut  sedikit  menemui  kendala  di  Kantor  Kelurahan setempat  begitu  meminta  persetujuan  atau  tanda  tangan  dari
Lurah tempat kediaman keluarga narapidana yang
bersangkutan.  Dari  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa salah  satu  hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  narapidana dalam  pengurusan  surat  jaminan  untuk  digunakan  sebagai salah  satu  syarat  untuk  mengajukan  usul  pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan yaitu mereka kesulitan untuk  meyakinkan  Kepala  Kantor  Kelurahan  tempat  ia tinggal untuk menandatangai surat jaminan keluarga tersebut seolah-olah  Kepala  Kantor  Kelurahan    ini  akan  ikut  terlibat dalam  proses  pidana  narapidana  yang  bersangkutan.  Hal  ini mungkin  saja  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  dari
aparat pemerintah setempat mengenai Lembaga
Pemasyarakatan  dan  program-program  pembinaan  yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.
Salah  satu  syarat  untuk  usul  pengajuan  Pembebasan
Bersyarat yang harus dipenuhi narapidana adalah
berkelakuan  baik  selama  dalam  masa  pembinaan  didalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Jadi  prilaku  dari  narapidana  itu sendiri  sangat  mempengaruhi  apakah  narapidana  tersebut berhak  menerima  salah  satu  haknya  yaitu  pembebasan bersyarat.
Apabila  narapidana  yang  hendak  mengajukan  usul pembebasan  bersyarat  berkelakuan  tidak  baik  selama  masa pembinaan  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  usul pembebasan  bersyaratnya  akan  ditolak,  karena  tidak
memenuhi  persyaratan  secara  substantif    untuk  pengajuan pembebasan bersyarat.
Sebagaimana  penulis  uraikan  diatas,  bahwa  pemberian bebas  bersyarat  kepada  narapidana  merupakan  suatu rangkaian  proses  yang  berkesinambungan  yang  dimulai  dari pembinaan  tahap  awal  dan  lanjutan  yang  dilaksanakan  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  sampai  kepada pembinaan  tahap  akhir  yang  nantinya  akan  dilaksanakan berdasarkan  Surat  Keputusan  oleh  pejabat  yang  berwenang dalam hal pemberian bebas bersyarat tersebut.
Proses  Pembebasan  Bersyarat  yang  pada  awalnya diproses  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dilanjutkan  kepada usulan  ke  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM, kemudian  oleh  Kantor  Wilayah  usulan  tersebut  setelah
diproses diteruskan pula ke Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  di  Jakarta.
Adapun  proses  yang  dilaksanakan  di  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  tersebut  seandainya  usulan  Pembebasan Bersyarat  ini  disetujui  maka  barulah  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  membuat  konsep  surat  kepada  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  guna  ditanda  tangani  Menteri  Hukum dan  HAM  RI.  Surat  Keputusan  tentang  Pembebasan Bersyarat  tersebut  dan  selanjutnya  dikirim  ke  Lembaga Pemasyarakatan  yang  mengusulkan  pembebasan  bersyarat tersebut.
Proses  pembebasan  bersyarat  yang  sampai  ke  pusat tersebut  tentunya  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama pula,  ada  kalanya  untuk  Pembebasan  Bersyarat  ini  sejak diusulkan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  sampai  kepada terbitnya  Surat  Keputusan  tentang  pembesan  bersyarat tersebut  sampai  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  membutuhkan waktu  lebih  kurang  3  bulan,  sementara  kalau  kita  merujuk pada  aturan  tentang  pembebasan  bersyarat  tersebut membutuhkan  waktu  di  Kantor  Wilayah  14  hari  dan  di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 14 hari.
Sementara di pihak narapidana tersebut tentunya sudah sangat  berharap  mengenai  usulan  pembebasan  bersyaratnya datang  sesuai  dengan  usulan  dari  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  sendiri.  Keterlambatan  turunnya  Surat Keputusan  dari  pusat  tersebut  walaupun  sedikit  terjadinya, namun  hal  ini  tentunya  juga  menimbulkan  sedikit kekecewaan  dari  narapidana  yang  di  program  pembebasan bersyaratnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Lembaga
Pemasyarakatan , bahwa
Proses  pembebasan  bersyarat  ini  sejak  diusulkan  oleh Lembaga  Pemasyarakatan  sampai  kepada  terbitnya Surat  Keputusan  tentang  Pembesan  Bersyarat  tersebut sampai  ke  Lapas  membutuhkan  waktu  lebih  kurang  3 bulan,  sementara  kalau  kita  merujuk  pada  aturan tentang  pembebasan  bersyarat  tersebut  membutuhkan
waktu  di  Kantor  Wilayah  14  hari  dan  di  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 14 hari. 16
Hal  ini  tentunya  sangat  mempengaruhi  terbitnya  Surat Keputusan  yang  semakin  lama  waktunya  juga  akan  semakin
lama narapidana narkotika yang mengajukan usul pembebasan bersyarat memperoleh haknya. Untuk mengajukan usul pembebasan bersyarat, narapidana
dihadapkan pada masalah seperti :
a.  Pembebanan biaya bagi  narapidana  yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat;
b.  Syarat  administratif    berupa  surat  menyatakan bahwa  narapidana  tidak  memiliki  perkara  lain yang  diperoleh  dari  Kejaksaan  setempat,  dan adanya pembayaran subsider. 17
Menurut aturannya narapidana yang ingin mengusulkan pembebasan  bersyarat  ini  sebenarnya  tidak  dipungut  biaya, tetapi  ketika  dilapangan  diperlukan  biaya  untuk  pengusulan pembebasan bersyarat ini seperti biaya foto copy berkas yang akan  dikirim,  biaya  pengiriman  surat,  pembayaran  biaya subsider, dll.
Upaya  apa  yang  dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIB  Tebo  dalam  mengatasi  kendala-kendala  pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut antara lain:
16 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015 17 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015
1.  Vonis  pengadilan  dan  eksekusi  dari  kejaksaan  yang kadang kala datangnya terlambat.
Untuk  mengatasi  masalah  keterlambatan  penyampaian vonis, hendaknya para pihak yang terkait seperti pengadilan, kejaksaan  dan  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  sendiri  lebih meningkatkan  koordinasi  mengenai  permasalahan  tersebut sehingga  tidak  merugikan  narapidana  dalam  memperoleh haknya.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan,  bahwa  “Cara  untuk  mengatasi  masalah keterlambatan  penyampaian  vonis  Hakim,  hendaknya  pihak
terkait seperti Hakim, Jaksa dan Pihak Lembaga
Pemasyarakatan  lebih  meningkatkan  koordinasi  mengenai masalah keterlabatan penyampaian vonis tersebut.” 18
Jelas  bahwa  yang  menjadi  cara  penyelasaian  untuk mengatasi  masalah  keterlambat  tersebut  hendaknya  pihak terkait  meningkatkan  koordinasi  yang  lebih  intensif  lagi, sehingga  keterlabatan  vonis  yang  terjadi  dapat  dihindari, karena  hal  itu  menyebabkan  narapidana  dirugikan  karena tidak bisa memperoleh haknya.
2.  Masih  kurangnya  pengetahuan  aparat  pemerintah setempat  tentang  program  pembinaan  di  Lembaga
Pemasyarakatan.
18 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015
Untuk  mengatasi  masalah  kurangnya  pengetahuan aparat  pemerintah  setempat  tentang  program  pembinaan  di Lembaga  Pemasyarakatan,  sebaiknya  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  mengadakan  sosialisasi  yang  lebih  intensif kepada  aparat  pemerintah  yang  berkepentingan  terhadap program  pembinaan  berupa  pembebasan  bersyarat,  sehingga narapidana  maupun  pihak  keluarga  narapidana  dapat  dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya.
Seperti  surat  jaminan  yang  dibuat  oleh  keluarga narapidana  tersebut  nantinya  akan  dibawa  ke  Kelurahan setempat yang dimaskudkan agar pihak pemerintah setempat dapat mengetahui bahwa ada dari warga Kelurahan setempat yang  sedang  menjalani  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan dan akan dilaksanakan program pembinaan bebas
bersyaratnya oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
2. Perilaku  narapidana  narkotika  yang  kurang  baik didalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk membina narapidana supaya mereka berkelakuan  baik  selama  dalam  masa  pembinaan  didalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan melakukan
pembinaan  yang  adil  dan  transparan  terhadap  narapidana, sehingga narapidana tersebut merasa nyaman berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selama masa pidana mereka.
4.  Proses  pembebasan  bersyarat  usulannya  sampai  ke
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta
Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selalu melakukan pemantauan  dan koordinasi dengan pihak Kantor Wilayah  maupun  ke  Direktorat  Jenderal  Pemasyaratanan mengenai  sejauh  mana  perkembangan  dari  usul  pembebasan bersyarat yang diajukan oleh narapidana. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan , bahwa:
Pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  selalu melakukan  pemantauan  dan  koordinasi  terkait  masalah pengajuan usul pembebasan bersyarat yang diajukan oleh narapidana  ke  Kantor  Wilayah  maupun  ke  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  sebagai  langkah  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  khususnya  memberikan hak narapidana seperti pembebasan bersyarat ini. 19
Dari Penjelasan diatas diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo selalu memberikan pelayanan publik  kepada  narapidana  untuk  memperoleh  haknya, khususnya  narapidana  yang  mengajukan  usul  pembebasan bersyarat  dan  juga  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan memantau  dan  berkoordinasi  dengan  pihak  Kantor  Wilayah
19 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015
maupun  Direktorat  Jenderal  mengenai  usul  pembebasan bersyarat yang di ajukan oleh narapidana.
5. Biaya pengusulan dan pelunasan denda subsider:
Masalah Pembebanan biaya bagi narapidana yang akan mendapatkan  pembebasan  bersyarat,  hendaknya  pihak Lembaga  Pemasyarakatan  melakukan  koordinasi  dengan pihak  keluarga  narapidana,  dan  hendaknya  juga  biaya  yang ditimbulkan  akibat  pengajuan  usul  pembebasan  bersyarat  ini tidak  terlalu  membebani  narapidana  maupun  pihak  keluarga narapidana itu sendiri.
Masalah  syarat  administratif    berupa  surat  keterangan bahwa narapidana tidak memiliki perkara lain yang diperoleh dari  Kejaksaan  setempat,  dan  adanya  pembayaran  subsider, hendaknya  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo melakukan  koordinasi  terkait  masalah  tersebut  ke  Kantor Kejaksaan  Negeri maupun Kejaksaan Tinggi mengenai surat keterangan  yang  menyatakan  bahwa  narapidana  tidak memiliki perkara lain.
Mengenai  masalah  pembayaran  subsider  hendaknya dikoordinasikan dengan pihak keluarga narapidana, sehingga narapidana  yang  hendak  mengajukan  usul  pembebasan bersyarat dapat memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan sehingga  usul  pembebasan  bersyaratnya  dapat  diproses.  Hal ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa :
Pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo, Seyogyanya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan  Negeri  dan  Kejaksaan  Tinggi  terkait masalah  surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa narapidana  yang  hendak  mengajukan  usul  pembebasan bersyarat  tersebut  tidak  terkait  dengan  tindak  pidana lainnya, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan juga telah
melakukan koordinasi dengan pihak keluarga
narapidana  tersebut  berkaitan  dengan  biaya  proses pengusulan pembebasan bersyarat maupun pembayaran subsider  di  Kejaksaan  Negeri  maupun  Kejaksaan Tinggi. 20
Dari  uraian  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan segala upaya dan koordinasi  dengan  pihak  Kejaksaan  Negeri  Maupun Kejaksaan  Tinggi  terkait  masalah  surat  keterangan  yang menyatakan  narapidana  narkotika  tidak  terkait  tindak  pidana lain  dan  juga  mengenai  masalah  pembayaran  subsider  dan biaya  pengusulan  pembebasan  bersyarat  dengan  pihak keluarga  narapidana,  sehingga  syarat  yang  menjadi  tuntutan untuk  mengajukan  pembebasan  bersyarat  ini  terpenuhi  dan narapidana dapat mengajukan usul tersebut.
20 Wawancara  dengan  Martin ,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIB Tebo , tanggal 7 Januari 2015
Kendala  lain  yang  dihadapi  oleh  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Tebo  dalam  pengawasan  bagi narapidana  yang telah mendapatkan persetujuan pembebasan bersyarat adalah:
1. Pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  hanya  melakukan
proses  pengajuan  pembebasan  bersyarat  saja  bagi narapidana  selanjutnya  adalah  wewenang  pihak  lain yaitu  Balai  Pemasyarakatan  dalam  hal  pengawasan pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  di  luar  Lembaga Pemasyarakatan.
2. Tanggungjawab pengawasan bagi narapidana
pembebasan  bersyarat  diluar  Lembaga  Pemasyarakatan tersebut  bukanlah  pada  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan melainkan pada pihak Balai Pemasyarakatan.
3. Pihak  Balai  Pemasyarakatan  tidak  pernah  melaporkan
kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait
pembinaan  narapidana  yang  terjadi  diluar  Lembaga
Pemasyarakatan.
4. Secara  filosofi  pembebasan  bersyarat  yang  diberikan kepada narapidana tidak disambut baik oleh masyarakat, dikarenakan  masih  adanya  masyarakat  beranggapan narapidana  adalah  suatu  penjahat  sehingga  pelaksanaan pembebasan  bersyarat  tidak  dapat  berjalan  baik sebagaimana mestinya

## E. Daftar Pustaka
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
CI.  Harsono  Hs, Sistem  Baru  Pembinaan  Narapidana , Djambatan, Jakarta, 1995
Roeslan  Saleh, Stelsel  Pidana  Indonesia ,  Aksara  Baru, Jakarta, 1987 Bambang  Poernomo, Pelaksana  Pidana  Penjara  dengan Sistem  Pemasyarakatan ,  Penerbit  Liberty,  Yogyakarta, 1986 Petrus  Irwan  Panjaitan  dan  Pandapotan  Simorangkir, Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Prespektif  Sistem
Peradilan Pidana Penjara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995