How to cite: Muhammad  Omega  Yuristyawarman,  Rizka  Maulidaen  Rustandi,  Yenny  Febrianty,  Mahifal  (2022)  Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14246 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DALAM REALITAS SOSIAL
Muhammad  Omega  Yuristyawarman 1* ,  Rizka  Maulidaen  Rustandi 2 ,  Yenny Febrianty 3 , Mahipal 4 1*,2 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Sekolah  Pascasarjana,  Universitas  Pakuan,  Bogor, Indonesia
Email: 1* omegaega10@gmail.com, 2 rizkamrustandi@gmail.com,
3 yenny.febrianty@unpak.ac.id, 4 mahipal@unpak.ac.id

## Abstrak
Norma  atau  kaidah-kaidah  adalah  ketentuan  atau  peraturan-  peraturan  yang memberi  batasan  dan  kebebasan  kepada  sesama  anggota  masyarakat,  serta mengatur  hubungan  antara  seorang  anggota  masyarakat  dengan  yang  lain  dalam pergaulan hidup sesamanya. Norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia  mengenal  hidup  bermasyarakat,  pertumbuhan  dan  perkembangannya akan melahirkan beberapa macam norma sesuai dengan sumbernya. Norma yang tumbuh  dalam  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  norma  hukum,  antara  lain meliputi  norma  agama,  norma  etika,  norma  sopan  santun,  dan  norma  hukum  itu sendiri.  Norma-norma  tersebut  sangatlah  mempengaruhi  dalam  realitas  sosial sebagai dasar dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci: Norma, Hukum, Realitas Sosial

## Abstract
Norms  or  rules  are  provisions  or  regulations  that  provide  limits  and  freedom  to fellow members of the community, as well as regulate the relationship between a member of the community and others in the life of each other. The norms or rules of life begin to grow since humans know social life, their growth and development will give birth to several kinds of norms according to their source. The norms that grow  in  society  related  to  legal  norms  include  religious  norms,  ethical  norms, polite  norms,  and  legal  norms  themselves.  These  norms  are  very  influential  in social reality as the basis for social life in the nation and state.

## Keywords: Norms, Laws, Social Realities

## Pendahuluan
Mempelajari  sosiologi  hukum  tidak  lepas  dari  ilmu  hukum  yang  me- nitikberatkan  pada  pengetahuan  dan  pemahaman  sosial  tentang apa  hukum  suatu kejadian  tertentu  dan  bagaimana  mengimplementasikannya  dalam  kehidupan bermasyarakat. Kehidupan manusia selalu disertai dengan peristiwa-peristiwa terdahulu yang dapat mempengaruhi dalam peri- kehidupannya sebagai makhluk sosial.
Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  terkadang  berbeda  antara harapan/seharusnya  (das  sollen)  dan  kenyataan  (das  sein).  Hal  ini  merupakan  suatu akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah berdasarkan kemajuan zaman dan selalu berhadapan antara nilai positif dan nilai negatif.
Masyarakat  berbeda pandangan disebabkan adanya  perbedaan pendekatan  yang digunakan dalam menganalisis suatu kejadian dan gejolak sosial. Akibat dari perbedaan tersebut,  maka  penilaian  pun  akan  terjadi  benturan  dan  perbedaan  yang  signifikan, sebab setiap manusia mempunyai sifat sendiri yang terwujud dalam perilaku kehidupan yang berbeda.
Adanya pendekatan analisis  yang berbeda, dibutuhkan suatu  rambu-rambu  atau kaidah-kaidah,  serta  realitas  sosial  yang  dalam  sosiologi  hukum  lebih  tepat  disebut norma  atau  peraturan  yang  memberi  batasan  dan  kebebasan  bagi  setiap  anggota masyarakat.  Pembatasan  tersebut  berfungsi  sebagai  pegangan  dalam  pergaulan  hidup antara  anggota  masyarakat  yang  satu  dengan  masyarakat  lainnya,  sehingga  terjadi hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hukum  itu  sendiri  terbentuk  oleh  adanya  sejumlah  kepentingan  manusia  yang berbeda, sehingga diperlukan fasilitator untuk  mendekatkan kepentingan  tersebut  guna menciptakan  keadilan.  Hukum  adalah  untuk  kebahagian,  harga  diri  manusia, kesejahteraan  dan  kemuliaan  manusia.  Maka  dengan  itu  hukum  adalah  untuk  manusia dan kehadiran hukum dalam masyarakat memberikan nilai yang baik bagi kelangsungan hidup  manusia.  Dalam  kehidupan  masyarakat,  penerapan  hukum  hanya  dapat  terjadi melalui  manusia.  Manusia  adalah  pembuat  hukum  sebagai  suatu  karya  manusia  di dalam  masyarakat.  Pembuatan  hukum  itu  hendak  dilihat  dalam  hubungan  dengan bekerjanya  hukum  sebagai  suatu  lembaga  sosial,  maka  pembuatan  hukum  itu  dilihat sebagai fungsi masyarakat (Yenny Febrianty, 2020).
Kalau  dianalisis  secara  saksama,  maka  sesungguhnya  norma  atau  peraturan hidup  itu  ada  sejak  manusia  mengenal  hidup  berinteraksi  dalam  masyarakat.  Menurut Rien  G.  Kartasapoetra,  norma  itu  terbagi  atas  empat  macam,  yakni:  meliputi  norma agama,  norma  etika  (budi  pekerti),  norma  fatsoen  (sopan  santun),  dan  norma  hukum (Rien  G.  Kartasapoetra,  1988).  Keempat  norma  tersebut  merupakan  dasar  untuk menganalisis  sosiologi  hukum  dalam  realitas  sosial  masyarakat.  Oleh  karena  manusia hidup  tanpa  norma  bagaikan  binatang  yang  hidup  bebas  tanpa  batas.  Manusia  secara umum  lahir  dijemput  oleh  hukum,  hidup  diatur  oleh  hukum,  dan  mati  diantar  oleh hukum, karena itu diperlukan suatu realitas sosial dalam menata perikehidupan manusia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yang  ditujukan  untuk menganalisis  norma  hukum  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  masalah  hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan merujuk  pada  bahan-bahan  yang  didokumentasikan  dengan  alat  studi  dokumentasi. Adapun  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  berupa  peraturan  perundang-undangan ( law  as  what  it  is  written in the  books ).  Bahan  hukum  sekunder  adalah  berupa  buku- buku, jurnal dan artikel dalam bidang sosiologi hukum, sedangkan bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum maupun kamus bahasa.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengertian Sosiologi Hukum
Sebelum  membahas  sosiologi  hukum,  terlebih  dahulu  dimengerti  apa sesungguhnya  sosiologi  dan  hukum  itu  sendiri,  sebab  sosiologi  hukum  terdiri  dari dua  kata,  yakni  sosiologi  dan  hukum.  Istilah  sosiologi,  ditemukan  oleh  Auguste Comte  tahun  1839,  dalam  bukunya Cours  de  Philosophie  Positive jilid  IV,  untuk menunjukkan ilmu tentang masyarakat. Sebelum itu ia pernah menggunakan istilah social physics dalam  arti  yang sama, tetapi kemudian menggantinya dengan istilah sosiologi,  sebab  ahli  matematika  Belgia  Quetelet  tahun  1836  telah  menggunakan istilan  social  physics  bagi  studi  statistika  tentang  gejala  moral  (Maurice  Duverger, 2005).
Istilah  “sosiologi”  diambil  dari  bahasa  Latin  yaitu  socius  dan  logos.  Socius artinya:  teman,  kawan,  sahabat.  Sedangkan  logos  berarti  ilmu/pengetahuan.  Jadi sosiologi  adalah  ilmu/pengetahuan  tentang  cara  berteman,  berkawan,  bersahabat, atau  cara  bergaul  dalam  masyarakat  (Ary  H.  Gunawan,  2000).  Beberapa  pakar sosiologi  memberi  pengertian  tentang  sosiologi,  yakni:  Alvin  Bertrand,  sosiologi adalah  studi  tentang  hubungan  antara  manusia  (human  relationship);  Mayor  Polak, sosiologi  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  masyarakat  sebagai keseluruhan,  yakni  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan kelompok,  kelompok  dengan  kelompok,  baik  formal  maupun  material,  baik  statis maupun  dinamis;  P.J.  Bouwman,  sosiologi  adalah  ilmu  masyarakat  umum;  Selo Soemardjan  dan  Soelaiman  Soemardi,  sosiologi  atau  ilmu  masyarakat  adalah  ilmu yang mempelajari struktur sosial  dan  proses sosial,  termasuk perubahan-perubahan sosial (Ary H. Gunawan, 2000).
Pengertian  dari  sosiologi  terdapat  beberapa  definisi  diantaranya  adalah sebagai berikut (Abdulsyani, 2012):
1. Hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  antara  aneka  macam  gejala-  gejala sosial  (misalnya  antara  gejala  ekonomi  dengan  agama,  keluarga  dengan moral,  hukum  dengan  ekonomi,  gerak  masyarakat  dengan  politik  dan sebagainya);
2. Hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  antara  gejala  sosial  dengan  gejala  non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya);
3. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
Sedangkan  pengertian  dari  sosiologi  hukum  adalah  suatu  cabang  ilmu pengetahuan  yang  secara  empiris  dan  analitis  mempelajari  hubungan  timbal  balik antara  hukum  sebagai  gejala  sosial  dengan  gejala-gejala  sosial  lain  (Munawir, 2010).  Sosiologi  hukum  terutama  berminat  pada keberlakuan  empirik  atau  faktual dari  hukum.  Hal  itu  menunjukkan bahwa  sosiologi  hukum  tidak  secara  langsung diarahkan  pada  hukum  sebagai  sistem  konseptual,  melainkan  pada  kenyataan masyarakat  yang di dalamnya hukum memainkan peranan (JJ. H. Bruggink, 2011). Metode  sosiologi  hukum yang  ingin  menangkap  kenyataan  hukum  yang  penuh  itu dimulai  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan,  yang  dalam  ilmu  hukum normatif  biasa  diakui  dan  diterima  begitu  saja.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut misalnya (Satjipto Rahardjo, 2010):
1. Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
2. Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
3. Apakah hukum itu menimbukan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
4. Tidakkah  justru  menimbulkan  efek  yang  berbeda,  atau  bahkan  tidak menimbulkan efek sama sekali?
5. Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
6. Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
7. Betulkah  orang  membuat  kontrak  untuk  nanti  dilaksanakan?  Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?
8. Mengapa  hukumnya  menjadi  seperti  itu?  Apakah  memang  harus  begitu? Apakah tidak ada cara pengaturan alternatif?
Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah  masyarakat  (Soerjono  Soekanto,  1985).  Sejalan  dengan  itu,  Harry  M. Johnson menyatakan bahwa sosiologi merupakan pengetahuan yang beridiri sendiri, karena  sosiologi  bersifat  empiris  (pengetahuan  didasarkan  atas  dasar  observasi), teoretis  (menjelaskan  hubungan  sebab  akibat  dari  hasil  observasi  sehingga melahirkan  teori),  kumulatif  (gabungan  teori),  dan  non-etis  (menjelaskan  fakta secara analisis) (Harry M. Johnson, 1967).
Dari  pengertian-pengertian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sosiologi  adalah suatu  ilmu  yang  membicarakan  tentang  pelbagai  kehidupan  sosial  masyarakat. Kihidupan  sosial  masyarakat  tersebut  meliputi  berbagai  dimensi  yakni:  proses sosial, sistem sosial, interaksi sosial, struktur sosial, dan perubahan-perubahan sosial termasuk juga konflik yang diakibatkan oleh dimensi-dimensi sosial lainnya.
Adapun menyangkut pengertian atau definisi hukum, secara umum belum ada kesepakatan para pakar  hukum.  Menurut Van Apeldoorn dan E. Kant,  menyatakan bahwa pengertian atau definisi hukum itu belum didapatkan dan masih terus dicari,
alasannya  karena  hukum  itu  mencakup  berbagai  macam  aspek  (Rien  G,  2012). Pendapat  tersebut  bermakna,  bahwa  usaha  untuk  mencari  definisi  atau  pengertian tentang hukum masih terus dilakukan oleh para ahli hukum.
Achmad  Ali  dalam  bukunya  “Menguak  Tabir  Hukum”  mengemukakan, ada lima puluh definisi tentang hukum dari berbagai pendekatan atau paham. Antara lain  yang  dikemukakan  adalah  pendapat  Achmad  Sanusi,  bahwa  hukum  adalah himpunan  kaidah-kaidah,  berisi  keharusan  ataupun  larangan  tentang  pengaturan masyarakat,  yang  memang  dianut  dengan  nyata  oleh  masyarakat  (Achmad  Ali, 1996). Hal ini menunjukan bahwa hukum adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang  terjadi  dan  diharuskan  untuk  ditaati  oleh  setiap  anggota  masyarakat.  Hukum pada  dasarnya  tidak  ada  tawar-menawar,  tidak  pandang  bulu,  hanya  saja  ada segelintir  masyarakat  yang  memaknai  hukum  itu  sebagai  alat  untuk  dan  bagi masyarakat  yang  tidak  mampu  mengikuti  pertumbuhan  dan  perkembangan  zaman, terutama bagi kaum awam dalam menekuni pengetahuan hukum itu sendiri.
Menurut  Yan  Pramadya  Puspa,  hukum  adalah  keseluruhan  dari  segala peraturan-peraturan, tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, dan bagi melanggar  terdapat  sanksi  (Yan  Pramadya  Puspa,  1977).  Setiap  orang  yang  telah diakui  oleh  hukum  bahwa  ia  telah  dewasa  dan  sehat,  maka  ia  wajib  melaksanakan segala  peraturan  yang  telah  disepakati  bersama,  dalam  realitas  disebut  sebagai kewajiban,  dalam  realitas  sosial  disebut  sabagai  kewajiban  kelompok  seperti menciptakan  kedamaian,  ketenangan,  kenyamanan  dan  keamanan  dalam masyarakat.
Pengertian hukum bila ditinjau dari berbagai definisi, maka pada hakikatnya hukum  adalah  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berdasarkan  pengertian  tentang  sosiologi  dan  hukum,  menghasilkan pengertian  baru  yakni  sosiologi  hukum.  Pengertian  sosiologi  hukum  tidak  dapat dipisahkan  dari  pengertian  sosiologi  dan  pengertian  hukum  itu  sendiri.  Sebab sosiologi,  hukum,  dan  sosiologi  hukum  ketiganya  mempunyai  objek  yang  sama yakni anggota masyarakat, baik secara sempit maupun secara luas.
Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan  yang  antara  lain  meneliti  mengapa  manusia  patuh  pada  hukum  dan mengapa ia gagal untuk menaati hukum tersebut. Juga sosiologi hukum merupakan cabang  dari  sosiologi  umum  yang  meneliti  faktor-faktor  sosial  lain  yang  dapat mempengaruhinya.  Sosiologi  hukum  dapat  dipandang  sebagai  suatu  alat  dari  ilmu hukum di dalam meneliti objeknya dan dalam pelaksanaan proses hukum. Sosiologi hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  sosiologi  lain  seperti  sosiologi  pendidikan, sosiologi  ekonomi,  sosiologi  politik,  sosiologi  keluarga,  sosiologi  industri,  dan semacamnya, terutama sosiologi umum sebagai induk dari segala sosiologi tersebut, termasuk sosiologi agama (Soerjono Soekanto, 1994).
Alvin S. Johnson memandang sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang  lebih  muda  dari  cabang  sosiologi,  itu  pun  masih  dicari  perumusannya  karena
masih  dalam  tahap  perkembangan.  Para  ahlinya  belum  menemukan  kesepakatan mengenai pokok persoalan dalam hubungannya dengan ilmu hukum lainnya. Karena itu  sosiologi  hukum  dalam  mempertahankan  jati  dirinya  tetap  berpacu  dalam menghadapi  dua  kekuatan  (front).  Front  yang  dimaksud  adalah  kekuatan  dari  para ahli  hukum  dan  kekuatan  ahli  sosiologi.  Kedua  kekuatan  ini  terkadang  bersatu menggugat  keabsahan  sosiologi  hukum  sebagai  disiplin  ilmu  yang  berdiri  sendiri (Alvin S. Johnson, 1994). Oleh karena itu, sosiologi hukum masih tetap mencari jati dirinya sehingga dapat dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu baru tersendiri.
Sosiologi  hukum  sebagai  ilmu  kenyataan  merupakan  cabang  ilmu pengetahuan  yang  memahami,  mempelajari,  menjelaskan  secara  analisis  empiris tentang  persoalan  hukum  yang  dikaitkan  dengan  fenomena  lain  dalam  kehidupan masyarakat.
Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya merupakan bagian penting dalam mempelajari sosiologi hukum (Saifullah, 2007). Jadi sosiologi hukum  merupakan  ilmu  tentang  kenyataan  yang  terjadi  dalam  interkasi  kehidupan sosial  pada  masyarakat  dengan  berpedoman  pada  norma-norma  yang  telah disepakati bersama, baik secara yuridis formal maupun berupa konvensi.
Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:
a.  Memberikan  penjelasan  atau  pencerahan  terhadap  proses  praktik  hukum sehingga  dengan  pendekatan  “ interpretative  understanding ”  para  sosiolog hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial (Sabian Utsman, 2007).
b.  Berusaha  memberikan  deskripsi  terhadap  praktik-praktik  hukum  dalam masyarakat,  apakah  sesuai  atau  berbeda  bahkan  bertentangan dengan  hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
c.  Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan  sebagaimana  yang ada dalam masyarakat.  Apa  sebab-sebabnya,  faktor  apa  saja  yang  berpengaruh,  latar belakang dan sebagainya (Zulfatun Ni’mah, 2012).
d.  Menganalisis kebenaran empiris ( empirical validity )  suatu peraturan perundang- undangan  atau  pernyataan  hukum,  sehingga  mampu  memprediksi  suatu  hukum yang  sesuai  dan  atau  tidak  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat  tertentu.  Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat (Yesmil Anwar, 2007).
e.  Tidak melakukan penilaian terhadap hukum,  atau lebih fokus pada  obyek  yang membahas  tentang  isi  hukum  tersebut.  Perilaku  yang  menaati  dan  melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai  yang satu  lebih  baik  dari  pada  yang  lain.  Perhatian  utamanya  adalah  memberikan penjelasan  terhadap  obyek  yang  dipelajarinya  sehingga  tidak  terjebak  dalam penilaian  normatif,  misalnya  hakim  dianggap  sebagai  manusia  paling  bijak sana.  Dengan  kata  lain,  yang  dinilai  adalah  produk  hukumnya  (Zainuddin  Ali, 2006).
Menurut  Gerald  Turke,  ada  tiga  pendekatan  yang  dapat  kita  gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu  hukum,  dan  pendekatan  sosiologis.  Baik  pendekatan  moral  terhadap  hukum maupun  pendekatan  ilmu  hukum  terhadap  hukum,  keduanya  berkaitan  dengan bagaimana  norma  hukum  membuat  tindakan  menjadi  lebih  bermakna  dan  tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas melalui pertalian kontruksi hukum dengan kepercayaan serta asas  yang mendasarinya  yang dijadikan  benar-benar  sebagai  sumber  hukum.  Pendekatan  ilmu  hukum  mencoba untuk  menentukan  konsep  hukum dan hubungannya yang independen dengan asas- asas dan nilai-nilai nonhukum. Kedua pendekatan itu meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan  secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (subtansi dan prosedur hukum).

## 2.  Analisis Norma Hukum dalam Masyarakat
Norma  atau  kaidah-kaidah  adalah  ketentuan  atau  peraturan-peraturan  yang memberi batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat, serta mengatur hubungan  antara  seorang  anggota  masyarakat  dengan  yang  lain  dalam  pergaulan hidup  sesamanya.  Norma  atau  peraturan  hidup  itu  mulai  tumbuh  sejak  manusia mengenal  hidup  bermasyarakat,  pertumbuhan  dan  perkembangannya  akan melahirkan  beberapa  macam  norma  sesuai  dengan  sumbernya  (Rien  G,  2005). Norma yang tumbuh dalam masyarakat yang berkaitan dengan norma hukum, antara lain meliputi norma agama, norma etika, norma sopan santun, dan norma hukum itu sendiri.  Norma-norma  tersebut  sangatlah  mempengaruhi  dalam  realitas  sosial sebagai dasar dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
a.  Norma Agama
Setiap ajaran agama atau aliran kepercayaan yang masuk atau timbul dan tumbuh  dalam  masyarakat  sangat  menunjang  tegaknya  tata  tertib  kehidupan dalam  masyarakat.  Norma  agama  yang  terkandung  di  dalamnya,  intinya mengandung  dua  seruan,  yakni  melaksanakan  perintah  dan  menjauhi  setiap larangan.  Artinya  kalau  diperintahkan,  maka  segera  dilakukan;  dan  kalau dilarang,  maka  jangan  dilakukan  atau  segera  menjauhinya.  Kalau  kedua perintah  tersebut  terimplemantasikan  dalam  masyarakat,  yakinlah  bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang madani.
b.  Norma Etika (Budi Pekerti)
Norma etika atau norma budi pekerti atau biasanya disebut pula sebagai norma  kesusilaan,  yang  merupakan  sebagai  suatu  kaidah  dalam  kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan setiap anggotanya dalam interaksinya pada  masyarakat.  Perkembangan  budi  pekerti/kesusilaan  melarang  manusia untuk  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain,  apalagi  merugikan orang banyak.
c.   Norma Fatsoen (Sopan Santun)
Sopan  santun  merupakan  suatu  aturan  hidup  yang senantiasa didambakan oleh masyarakat dan berlangsung secara tradisional, biasanya selalu
dikaitkan  dengan  adat  istiadat.  Kebiasaan  hidup  yang  merupakan  tradisi masyarakat  sulit  untuk  ditinggalkan.  Kaidah  fatsoen  ini  selain  menjaga kepentingan  diri,  juga  menjaga  kepentingan  oranga  lain.  Seseorang  yang  tidak bersopan  santun  biasanya  para  anggota  masyarakat  akan  menilai  keturunan orang itu, golongan, kelompok, kerabatnya, diklaim sebagai keluarga yang tidak mempunyai  tata  krama  hidup  bermasyarakat  alias  keluarga  yang  “tidak  beres”. Sebuah  pepatah  yang  menyatakan” karena  nila  setitik  rusak  susu  sebelanga”, artinya  gara-gara  satu  orang  merusak keluarga  yang  lain.  Kehati-hatian  dalam bergaul  pada  masyarakat  seyogyanya  berjalan  tidak  mengganggu  orang  lain, introspeksi  diri  sendiri  lebih  didahulukan  ketimbang  diri  orang  lain  sebelum melakukan atau perbuatan hukum.
d.  Norma Hukum
Norma  hukum  adalah  hasil  dari  keseluruhan  aturan  tingkah  laku  dari orang-  orang  yang  hidup  dalam  ikatan  kemasyarakatan,  yang  harus  ditaati. Karena  itu norma  hukum  adalah  suatu  kaidah  yang  diciptakan  oleh  lembaga masyarakat  atau  negara  yang  sedapat  mungkin  dapat  memenuhi  segala kepentingan hidup  anggota  masyarakat  secara  keseluruhan.  Norma  hukum  atau kaidah hukum ini pada dasarnya untuk lebih menguatkan kaidah-kaidah lainnya yang  sudah  ada,  yang  tidak  hanya  berlaku  untuk  sekelompok  anggota masyarakat  saja  melainkan  untuk  seluruh  anggota  masyarakat  yang  ada  dalam lingkungan  masyarakat  bahkan  negara  secara  luas.  Kaidah  hukum  ini  tentunya bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  tertib,  teratur,  aman,  dan  adil sehingga terwujud kehidupan yang bahagia.
Norma  agama,  norma  etika,  dan  norma  sopan  santun  mempunyai  sanksi moral,  paling  tinggi  sanksi  masyarakat.  Sedangkan  norma  hukum  jika  dilanggar terutama  yang  diatur  dalam  hukum  perundang-undangan  secara  formal,  akan mempunyai sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Analisis  hukum  dalam  sistem  sosial  masyarakat  merupakan  bagian  objek secara  keseluruhan  dari  sosiologi  hukum,  sebab  sistem  hukum  mencerminkan seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  tanpa  aturan  yang  formal  dalam  masyarakat akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.  Hukum  tidak  dapat  terpisahkan  dari  kehidupan  sosial  masyarakat, hukum  yang  mengatur  seluruh  aspek  sosial  budaya  masyarakat,  tindak  tanduk masyarakat, dan sebagainya.
Norma  hukum  jika  dianalisis  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  orang hukum  berpendapat  secara  umum  bahwa  “hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang hidup dalam masyarakat” (Soerjono Soekanto, 2006). Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial sebagai dambaan masyarakat, maka  diperlukan  suatu  kaidah  hukum  sebagai  alatnya.  Demikian  pula  untuk  dapat mengetahui  hubungan  antara  hukum  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya  masyarakat, maka  perlu  peninjauan  atau  penelitian  terhadap  masyarakat  yang  taat  hukum  atau enggan untuk  melaksanakannya. Semua ketentuan hukum  yang berlaku jika ditaati
dengan  baik,  maka  akan  tercapai  kehidupan  yang  harmonis  dalam  masyarakat. Tanpa peraturan dalam masyarakat mengenai perikehidupan manusia pada dasarnya masyarakat  tersebut  tidak  menghendaki  kebahagiaan  hidup,  baik  di  dunia  terlebih kehidupan di akhirat kelak.
Setiap masyarakat menginginkan selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih  baik.  Adanya  perubahan-perubahan  tersebut  berarti  masyarakat  mengalami kemajuan  baik  dari  segi  hukum  maupun  dari  aspek  lainnya.  Setiap  orang  yang melakukan  penelitian  terhadap  kehidupan  realitas  sosial  masyarakat,  pasti mendapatkan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  bila  dibandingkan  dengan kehidupan masyarakat masa lampau dan kehidupan masyarakat masa kini.

## 3.  Dinamika Hukum dalam Realitas Sosial
Sejak  awal  sejarah  pembentukan  umat  manusia  dalam  konteks  interaksi dalam  masyarakat,  persoalan  kaidah  atau  norma  merupakan  jelmaan  yang dibutuhkan  dalam  upaya  mencapai  harmonisasi  kehidupan.  Secara  empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilisasi interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial.
Kaidah  agama  maupun  kaidah  hukum  yang  bersumber  pula  dari  kaidah sosial  merupakan  payung  kehidupan  dalam  masyarakat.  Masyarakat  yang  tidak beradab  adalah  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  kaidah  agama  maupun  kaidah sosial,  tidak  memahami  realitas  sosial  secara  mendasar  atau  masyarakat  yang mengingkari dan menyimpang dari kedua kaidah tersebut. Dalam sejarah kehidupan manusia  hal  ini  telah  banyak  dibuktikan,  bahwa  masyarakat  yang  taat  terhadap aturan  akan melahirkan  masyarakat  yang  baik,  dan  sebaliknya  jika  masyarakat tersebut  tidak  taat  pada  aturan-aturan  yang  telah  disepakati  akan  melahirkan masyarakat yang kacau balau.
Interaksi  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  sepanjang  perjalanan  hidup tidak  ada  yang  berjalan  lurus,  mulus,  dan  aman-aman  saja.  Setiap  manusia menghendaki  kehidupan  yang  layak  antar  interaksi  masyarakat  yang  satu  dengan masyarakat  lainnya,  walaupun  dalam  kehidupan  masyarakat  selalu  terjadi ketimpangan  sosial  bahkan  konflik.  Masalah-masalah  yang  muncul  dalam masyarakat  disebabkan  adanya  ketidakmampuan  dalam  berinteraksi  berdasarkan fungsi  masing-masing.  Persoalan-persoalan  tersebut  muncul  antara  lain  disebabkan oleh pengaruh teknologi, informasi, dan sebagainya yang semakin mengglobal.
Persoalan  lain  yang  sering  muncul  adalah  bermacam-macamnya  penafsiran terhadap  pengaturan  kehidupan  sosial  masyarakat,  apatah  lagi  kalau  penafsiran tersebut  berada  di  luar  koridor  hukum  yang  berlaku.  Masalah  penafsiran  aturan hukum  tersebut  cukup  kompleks  disebabkan  para  penafsir  berlatar  belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dipakai pun tidak sama.
Implementasi  pengaturan  kehidupan  merupakan  suatu  perwujudan  dari keinginan  norma  hukum  agar  pengendalian  sosial  dapat  terealisasi  dalam masyarakat.  Ketika  pemberlakuan  aturan  dilaksanakan  dengan  baik,  sejak  itu  pula
hukum  berbaur  dalam  kehidupan  masyarakat.  Demikian  pula  sebaliknya,  kalau implementasi  hukum  tidak  dijalankan  dengan  baik  maka  secara  otomatis  norma hukum pun tidak menyatu dalam kehidupan masyarakat.
Dinamika hukum dalam realita sosial dapat dihasilkan suatu kenyataan yang berlangsung  secara  berkesinambungan  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat,  yang meliputi yaitu (Saifullah, 2006):
a.  Hukum akan mengalami dinamisasi bila berhadapan dengan perubahan;
b.  Perubahan  sosial  secara  evolusi  maupun  revolusi  akan  membawa  konsekuensi pada pemulihan hukum;
c.  Hukum  mengalami  perubahan  pada  dirinya  seperti  kehendak  pengaturan  yang disertai pula oleh intervensi positif maupun negatif berupa penyakit hukum;
d.  Fungsi hukum sebagai kendali sosial atau kontrol sosial merupakan tujuan mulia hukum;
e.  Implementasi  hukum  merupakan  problematika  yang  kompleks  karena  banyak bersinggungan dengan berbagai faktor dalam masyarakat;
f.  Sejak hukum diterapkan sejak itu pula timbul multitafsir dalam masyarakat. Adanya  penafsiran  hukum  karena  ada  perubahan  hukum,  dan  adanya perubahan  hukum  karena  adanya  perubahan  sosial  masyarakat.  Perubahan  sosial terjadi  akibat  perkembangan  zaman,  kemajuan  sains  dan  teknologi.  Contoh perubahan  hukum  terjadi  pada  naskah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  misalnya:  pada  pasal  6  ayat  (1,  2)  naskah  asli  tertulis  “(1) Presiden  ialah  orang  Indonesia  asli,  (2)  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.
Setelah  terjadi  amandemen,  pasal  dan  ayat  tersebut  mengalami  perubahan. UUD 1945 sebagai  hukum  dasar tertulis  yang tertinggi  juga mengalami  perubahan pasal  dan  ayat-ayatnya,  apalagi  mengenai  perubahan  hukum  yang  dipahami  secara kontekstual  karena  selalu  berdasarkan  kebutuhan  dan  tuntutan  zaman.  Oleh  karena itu  dinamika  hukum  dalam  realita  sosial  selalu  mengalami  perubahan,  sehingga peranan hukum dalam perubahan sosial selalu dibutuhkan oleh masyarakat.
Menurut Achmad Ali, dinamika dan peranan hukum dalam perubahan sosial dewasa ini para ahli hukum dituntut untuk bertindak sebagai perencana atau arsitek sosial  dan  sebagai  perunding  sosial.  Ditegaskan  lebih  lanjut  bahwa  sangat dikehendaki  terjadinya  peralihan  dari  keahlian  untuk  menafsirkan  perundang- undangan  menjadi  keahlian  untuk  turut  merencenakan  tata  kehidupan  masyarakat. Karena  itu  dikemukakan  pula  bahwa  pemanfaatan  ilmu-ilmu  sosial  sangat dibutuhkan dalam penggunaan hukum sebagai sarana aktif untuk  mengubah tatanan dan keadaan masyarakat (Achmad Ali, 1987).
Untuk  mengubah  keadaan  masyarakat  tidak  semudah  membalikan  kedua telapak  tangan,  diperlukan  kiat-kiat  khusus  yang  tentunya  dibarengi  dengan  ilmu pengetahuan  dalam  ilmu  interdipliner.  Karena  masyarakat  dewasa  ini  sangat heterogen  dalam  suatu  lingkungan,  baik  berupa  bahasa,  agama,  budaya,  adat- istiadat, pendidikan maupun perbedaan lainnya, sehingga dibutuhkan sosok manusia
yang kaya dengan berbagai  ilmu  pengetahuan, khususnya ilmu  tentang  sosial  yang dibarengi dengan ilmu sains dan teknologi.
Berdasarkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  sains  dan  teknologi,  terkadang teori  yang  lama  sudah  tidak  tepat  untuk  digunakan  pada  kehidupan  dewasa  ini. Sering  berbenturan  antara  teori  dan  praktik  di  lapangan  yang  dapat  diistilahkan bertentangan  atara  harapan/seharusnya  ( das  sollen )  dan  kenyataan  ( das  sein ),  hal ini membuktikan bahwa hukum selalu mengalami perkembangan dan perubahannya.
Hukum  itu  bukanlah  sesuatu  yang  jatuh  begitu  saja  dari  langit,  melainkan tumbuh  dan  berkembang  sekaligus  dapat  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat. Karenanya selalu terjadi hubungan timbal balik antara faktor hukum dan faktor non- hukum  dalam  kalangan  masyarakat.19  Segala  sesuatu  terjadi  oleh  karena  adanya hubungan sebab akibat yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya.
Begitulah  adanya  pada  analisis  sosiologi  hukum  dalam  realitas  kehidupan sosial  masyarakat  selalu  mengalami  perubahan.  Setiap  anggota  masyarakat senantiasa  mengalami  perubahan  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya,  demikian pula  anggota  masyarakat  saling  membutuhkan  dan  saling  ketergantungan, bersimbiosis antara satu angota masyarakat dengan anggota masyarakat lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  batasan  masalah  dan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa sosiologi  hukum  merupakan  suatu  ilmu  kenyataan  dengan  objek,  metode,  dan  nilai kemanfaatan.  Sebagai  cabang  ilmu  pengetahuan,  sosiologi  hukum  mampu  memahami, mempelajari, dan menjelaskan secara analisis empiris  persoalan hukum  dalam konteks gejala  sosial  di  masyarakat.  Norma  hukum,  ketika  dianalisis  dalam  kehidupan bermasyarakat,  dianggap  baik  jika  dapat  beradaptasi  dan  hidup  dalam  dinamika masyarakat, mengikuti kemajuan zaman dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan sosial, ilmu sains, dan teknologi. Terdapat dinamika dalam masyarakat di mana harapan terhadap hukum dan kenyataan kadang berlawanan. Namun, dinamika ini menciptakan fungsi  hukum  sebagai  kontrol  sosial  yang  dapat  menghasilkan  keadilan,  kebenaran, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat  sebagai makhluk sosial, baik di dunia maupun di akhirat.

## BIBLIOGRAFI
Abdulsyani. Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
Ali,  Achmad. Menguak  Tabir  Hukum:  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
Ali. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.
Jakarta: Yarsif Watampone/Anggota IKAPI, 1987.
Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Anwar, Yesmil. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2007.
Bruggink,  JJ.  H. Refleksi  Tentang  Hukum:  Pengertian-Pengertian  Dasar  Dalam  Teori Hukum. Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2011.
Duverger, Maurice. The Study of Politics, diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae dengan judul Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Febrianty,  Yenny. Bekerjanya  Hukum  Dalam  Masyarakat .  Bandung:  Media  Sains Indonesia, 2020.
Gunawan,  Ary  H. Sosiologi:  Suatu  Analisis  Sosiologi  tentang  Pelbagai  Problem Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Johnson, Alvin S. Sosiologi Hukum (Sosiology of Law). Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Kartasapoetra, Rien G. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
Munawir. Sosiologi Hukum. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010. Ni’mah, Zulfatun. Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Teras, 2012.
Puspa,  Yan  Pramadya. Kamus  Hukum,  Edisi  Lengkap  Bahasa  Belanda  –  Indonesia  – Inggris. Semarang: Aneka, 1977.
Rahardjo,  Satjipto. Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah.
Jakarta: Genta Publishing, 2010.
Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2007.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
________. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Copyright holder:
Muhammad Omega Yuristyawarman, Rizka Maulidaen Rustandi, Yenny Febrianty, Mahipal (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: