## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF PLANNING, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND SUPERVISION ON BUDGET
ABORTION OF WORK UNITS IN THE OFFICE OF THE REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF JAMBI PROVINCE WITH LEADERSHIP STYLE AS A MODERATING VARIABLE

## PENGARUH PERENCANAAN, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
TERHADAP DAYA SERAP ANGGARAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Oleh:
Nella Permata S 1) Sri Rahayu 2) Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, Bekerja di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi – Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia
Email : nlacute47@gmail.com 1 ) , sri_rahayu@unja.ac.id 2 ) , yudi_fe@unja.ac.id 3)

## ABSTRACK
This  study  aims  to  empirically  prove  the  influence  of  planning,  transparency,  accountability  and  supervision variables on the budget absorption of work units in the Jambi Province BPN Regional Office with leadership style as  a  moderating  variable.  Research  respondents  used  as  samples  amounted  to  48  people.  There  are  45 questionnaires returned and can be processed. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results show that planning, transparency and accountability have a positive but not significant effect on budget absorption, which  means  that  planning,  transparency  and  accountability  cannot  increase  budget  absorption.  Meanwhile, supervision  has  a  significant  positive  effect  on  budget  absorption,  which  means  that  supervision  can  increase budget absorption. The leadership style variable also cannot moderate the relationship between budget absorption and  planning,  transparency,  accountability  and  supervision  variables,  which  means  that  leadership  style  cannot strengthen the relationship between budget absorption and planning, transparency, accountability and supervision variables.
Keywords: planning, transparency, accountability, supervision, budget absorption, leadership style.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  secara  empiris  pengaruh  variabel  perencanaan,  transparansi, akuntabilitas  dan  pengawasan  terhadap  daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  BPN Provinsi  Jambi  dengan  gaya  kepemimpinan  sebagai  variabel  moderating.  Responden  penelitian  yang  digunakan sebagai  sampel  berjumlah  48  orang.  Kuisioner  yang  kembali  dan  dapat  diolah  berjumlah  45.  Analisis  data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, transparansi dan akuntabilitas  berpengaruh  positif  tapi  tidak  signifikan  terhadap  daya  serap  anggaran  yang  artinya  bahwa perencanaan, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat meningkatkan daya serap anggaran. Sedangkan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap daya serap anggaran yang artinya bahwa pengawasan dapat meningkatkan daya  serap  anggaran.  Variabel  gaya  kepemimpinan  juga  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  daya  serap anggaran  dengan  variabel  perencanaan,  transparansi,  akuntabilitas  dan  pengawasan  yang  artinya  gaya kepemimpinan  tidak  bisa  memperkuat  hubungan  antara  variabel  daya  serap  anggaran  dengan  perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan.
Kata Kunci: perencanaan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, daya serap anggaran, gaya kepemimpinan.
1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pasal  8  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  menyatakan  bahwa  dalam rangka  pelaksanaan  kekuasaan  atas  pengelolaan  fiskal dan  moneter,  Menteri  Keuangan  mempunyai  tugas antara  lain  menyusun  Laporan  Keuangan  yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum  Negara  (BUN)  akan  memberitahukan  kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga setiap Kementerian/ Lembaga .
Kementerian/lembaga  menggunakan  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  sebagai  acuan  dalam melakukan  tagihan-tagihan  atas  beban  APBN  sesuai dengan  mata  anggaran  pengeluaran.  Namun  terdapat salah  satu  permasalahan  yakni  lambatnya  penyerapan dan  realisasi  anggaran  menjadi  fenomena  yang  selalu terjadi  di pemerintahan.  Sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Rifai et al., 2016) menyebutkan bahwa Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  ada  di lingkungan  Provinsi  NTB  melalui  pimpinan  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan  mengemukakan  realisasi anggaran baik APBN maupun APBD cenderung rendah pada  awal  tahun  dan  menumpuk  pada  akhir  tahun sehingga  pada  akhir  tahun  anggaran  cenderung serapannya  rendah.  Penyerapan  dan  realisasi  anggaran secara  umum  akan  tinggi  pada  saat  akhir  tahun (triwulan keempat). Sedangkan di awal tahun (triwulan pertama),  realisasinya  sangat  kecil.  Tidak  sedikit kementerian/lembaga yang kurang daya serap anggarannya  sehingga  berdampak  pada  lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Menurut Mardiasmo (2021), anggaran merupakan pernyataan  mengenai perencanaan dan estimasi  kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu  yang dinyatakan  pada  ukuran  finasial.  Sedangkan  secara umum, realisasi anggaran adalah pencapaian perencanaan  dan  estimasi  pada  periode  waktu  tertentu. Senada  dengan  pendapat  tersebut,  Munandar  (2000) menyatakan  anggaran  adalah  suatu  rencana  yang disusun  secara  sistematis  meliputi  seluruh  kegiatan instansi  yang  dinyatakan  dalam  unit  kesatuan  moneter dan  berlaku  untuk  jangka  waktu  atau  periode  tertentu pada masa yang akan datang.
Keterlambatan  realisasi  anggaran  akan  berakibat pada  hilangnya  manfaat  belanja,  baik  belanja  barang maupun belanja modal pada suatu instansi pemerintahan,  karena  anggaran  yang  dialokasikan ternyata  tidak  bisa  terealisasi  semuanya  yang  artinya ada  dana  yang  tidak  terpakai.  Keterbatasan a sumber a dana  yang a dimiliki  Negara  dapat a dioptimalkan a apabila  pengalokasian a anggaran  efisien a untuk penggunaan  kegiatan-kegiatan a strategis a instansi a tersebut.  Sumber a pendapatan  Negara a yang a terbatas mengharuskan a pemerintah menyusun a prioritas kegiatan  dan  pengalokasian a anggaran a yang a efektif dan efisien a (BPKP, 2011) .
Permasalahan mengenai daya serap anggaran yang belum  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan dialami  oleh  banyak  instansi  atau  di  lembaga pemerintahan  tidak  hanya  di  tingkat  pusat  namun  juga instansi  di  daerah.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan oleh (Siswanto & Rahayu, 2010) yang meneliti tentang faktor-faktor  penyebab  rendahnya  penyerapan  belanja kementerian/lembaga  tahun  2010,  hasilnya  terdapat empat  permasalahan  utama  yaitu  terkait  dengan persoalan  internal  kementerian/lembaga,  persoalan mekanisme pengadaan barang/jasa, dokumen pelaksanaan  anggaran  dan  mekanisme  revisi  serta persoalan  lain  seperti  adanya  peningkatan  alokasi belanja pada saat terjadi perubahan APBN sebagaimana tertuang dalam APBN-P.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  menguji penyerapan  anggaran  menyisakan research  gap mengenai a pengaruh perencanaan, transparansi, akuntabilitas a dan  pengawasan a terhadap a daya a serap anggaran.  Penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penyerapan  anggaran  juga  telah dilakukan sebelumnya oleh (Ramdhani & Anisa, 2017) yang meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pelaksanaan Anggaran  terhadap  Penyerapan  Anggaran.  Dari  hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel perencanaan  anggaran,  kualitas  sumber  daya  manusia dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan  terhdap  penyerapan  anggaran.  Penelitian guna menguji daya serap anggaran juga dilakukan oleh Rifai, et . al (2016).  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi,  koordinasi  dan  sumber  daya  manusia tidak  berpengaruh  pada  keterlambatan  penyerapan anggaran.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah diuraikan,  maka  pokok  permasalahan  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  perencanaan  berpengaruh  terhadap  daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jambi?
2. Apakah  transparansi  berpengaruh  terhadap  daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jambi?
3. Apakah  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jambi?
4. Apakah  pengawasan  berpengaruh  terhadap  daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jambi?
5. Apakah a gaya a kepemimpinan a mampu memoderasi a hubungan  perencanaan  terhadap daya  serap  anggaran a satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi?
Pengaruh  Perencanaan,  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Terhadap  Daya  Serap  Anggaran  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.  (Nella Permata S, Sri Rahayu dan Yudi)
6. Apakah a gaya a kepemimpinan a mampu memoderasi a hubungan  transparansi  terhadap daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi?
7. Apakah a gaya a kepemimpinan a mampu memoderasi a hubungan  akuntabilitas  terhadap daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi?
8. Apakah a gaya a kepemimpinan a mampu memoderasi a hubungan  pengawasan  terhadap daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Untuk  menganalisis  dan  memperoleh  bukti Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah  di  paparkan  sebelumnya,  adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  membuktikan  secara empiris:
1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan terhadap daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap  daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Jambi.
5. Untuk  menguji  dan  membuktikan  secara  empiris pengaruh  perencanaan  terhadap  daya  serap anggaran  dengan  gaya  kepemimpinan  sebagai variabel  moderating  pada  satuan  kerja  di lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
6. Untuk  menguji  dan  membuktikan  secara  empiris pengaruh  transparansi  terhadap  daya  serap anggaran  dengan  gaya  kepemimpinan  sebagai variabel  moderating  pada  satuan  kerja  di lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
7. Untuk  menguji  dan  membuktikan  secara  empiris pengaruh  akuntabilitas  terhadap  daya  serap anggaran  dengan  gaya  kepemimpinan  sebagai variabel  moderating  pada  satuan  kerja  di lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
8. Untuk  menguji  dan  membuktikan  secara  empiris pengaruh  pengawasan  terhadap  daya  serap anggaran  dengan  gaya  kepemimpinan  sebagai
variabel  moderating  pada  satuan  kerja  di lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.

## 2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.  Teori Stewardship Teori
stewardship adalah teori yang menggambarkan  situasi  dimana  para  manajer  tidaklah termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk kepentingan  organisasi  sehingga  teori  ini  memiliki dasar psikis dan sosiologis yang telah dirancang dimana para  eksekutif  sebagai steward termotivasi  untuk bertindak  sesuai  dengan  keinginan  principal,  selain  itu steward tidak  akan  meninggalkan  organisasinya  sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya (Donaldson  dan  Davis  (1991)  dalam    (Perdana,  2018). Teori stewardship ini  lebih  cocok  digunakan  untuk lembaga/instansi  pemerintah  ( steward )  yang  tidak berorientasi pada laba tapi lebih kepada pelayanan yang baik sebagai prinsipalnya (masyarakat).
2.2.  Teori Agency
Jensen  dan  Meckling (1976) pada  Lubis  (2020) menyatakan  bahwa  teori  keagenan a ( agency a theory ) adalah a sebuah a kontrak a antara a seorang a atau lebih yang a disebut a sebagai a principal a yang a menunjuk pihak a lainnya a yang  disebut  sebagai a agen a untuk menjalankan a tugas a sesuai a dengan a kepentingan principal ,  yang a mencakup a pendelegasian a beberapa a kewenangan pengambilan keputusan kepada agen.
Hubungan keagenan dengan organisasi pemerintah,  baik  di  tingkat  pemerintah  daerah  dan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Hubungan keagenan  dengan  organisasi  pemerintah  lebih  luas cakupannya  dibandingkan  dengan  sektor  swasta (Rahayu  et  al.,  2020).  Organisasi  pemerintah  menjadi agen  masyarakat,  DPR  atau  DPRD  sebagai  wakil masyarakat  dan  organisasi  yang  lebih  tinggi  (Halim  & Abdullah, 2006).

## 2.3.   Daya Serap Anggaran
Munandar  (2000)  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  anggaran  ( budget )  adalah  suatu rencana  yang  disusun  secara  sistematis,  yang  meliputi seluruh  kegiatan  perusahaan  atau  instansi  yang dinyatakan  dalam  kesatuan  keuangan  (unit  moneter) dan  berlaku  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang  akan datang.  Dari  pengertian  tersebut  terlihat  bahwa  suatu anggaran  memiliki  beberapa  unsur  pokok,  yaitu rencana  penentuan  terlebih  dahulu  atau  penentuan dimuka tentang suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan  diwaktu  yang  akan  datang,  meliputi  seluruh kegiatan  yang  dilakukan  oleh  semua  bagian  yang  ada baik  di  dalam  perusahaan  maupun  pemerintahan,  dan berlaku  untuk  jangka  waktu  yang  akan  datang  dengan batas waktu tertentu misalnya satu tahun anggaran.

## 2.4.  Perancanaan
Perencanaan  ( planning )  merupakan  proses  yang dimulai  dari  penetapan  tujuan  organisasi  berupa penentuan  strategi  untuk  pencapaian  tujuan  secara menyeluruh serta perumusan dalam sistem perencanaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh  pekerjaan  organisasi  hingga  tercapainya  tujuan tersebut  (Robbins  dan  Coulter,  2002)  dalam  (Bastian, 2015).
Yunarto a (2011)
menyebutkan beberapa permasalahan yang sering terjadi  dalam a perencanaan anggaran a yang a mengakibatkan a rendahnya  realisasi anggaran, diantaranya a :
1. Perencanaan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan;
2. Data a pendukung a yang a tidak a lengkap a saat penyusunan a anggaran;
3. Salah a memasukkan a akun a sehingga a perlu merevisi a dokumen a anggaran; 4. Penyusunan a pagu a anggaran a yang a tidak sesuai dengan a harga a pasar; 5. Term a of a reference a (TOR) a salah/tidak lengkap; 6. Rencana a Anggaran a Belanja a (RAB) tidak sesuai dengan a satuan a biaya; 7. Tidak a adanya a formalisasi a rencana a penarikan anggaran.

## 2.5.  Transparansi
Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan dalam  memberikan  informasi  oleh  suatu  instansi  baik perusahaan  maupun  pemerintah  kepada  pihak-pihak yang  membutuhkan  informasi  ( stakeholder )  yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik  (Mardiasmo,  2021).  Selanjutnya  Lalolo  (2003) mengungkapkan  transparansi  merupakan  prinsip  yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

## 2.6.  Akuntabilitas
Mahmudi
(2016)
menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, mengungkapkan dan melaporkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang berkaitan  dengan  penggunaan  sumber  daya  publik. Dalam  dunia  birokrasi,  akuntabilitas  suatu  instansi pemerintah  merupakan  perwujudan  kewajiban  untuk untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan pelaksanaan kegiatan instansi tersebut.

## 2.7.  Pengawasan
Pengawasan  adalah  suatu  kegiatan  melihat, memperhatikan,  memonitor,  memeriksa,  melihat  dan melaporkan  pelaksanaan  suatu  program  kerja  yang telah  direncanakan  sebelumnya  dengan  tujuan  agar kegiatan-kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam sebuah perencanaan (Matin, 2014).
Menurut  Makmun  (1995),  ada  beberapa  prinsip- prinsip  pengawasan  anggaran  yang  dinyatakan  bahwa sistem  pengawasan  harus  berorientasi  pada  hal-hal sebagai berikut:
1. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan  yang  menyangkut  aspek  penilaian kehematan, efesiensi dan efektifitas yang mencakup  seluruh  aktivitas  program  di  setiap bidang organisasi.
2. Hasil  temuan  pengawasan  harus  ditindaklanjuti dengan  koordinasi  antara  pengawasan  dengan aparat  penegak  hukum  serta  instansi  yang  terkait untuk  menyamakan  persepsi  mencari  solusi bersama atas masalah yang dihadapi.
3. Kegiatan  pengawasan  hendaknya  memperhatikan aspek  manajemen  dan  lebih  diarahkan  pada bidang-bidang yang strategis.
4. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak  terhadap  penyeleksian  masalah  dengan konsepsional dan menyeluruh.
5. Kegiatan  pengawasan  baiknya  dilakukan  oleh orang-orang  yang  memiliki  kompetensi  teknis, sikap, dedikasi dan integritas pribadi yang baik.
6. Akurat,  artinya  informasi  tentang  kinerja  yang diawasi  memiliki  ketepatan  data  dan  informasi yang tepat.
7. Tepat  waktu,  artinya  yang  dihasilkan  dapat digunakan  sesuai  dengan  saat  untuk  melakukan perbaikan.
8. Objektif dan komprehensif.
9. Tidak mengakibatkan pemborosan atau inefisiensi.
10. Tindakan  dan  kegiatan  pengawasan  bertujuan untuk  menyamakan  rencana  atau  keputusan  yang telah dibuat.
11. Kegiatan  pengawasan  harus  mampu  mengoreksi dan  menilai  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan rencana semula.

## 2.8.  Gaya Kepemimpinan
Stephen  (2015)  mengemukakan  bahawa  gaya kepemimpinan adalah
kemampuan untuk mempengaruhi suatu komunitas untuk a dapat a mencapai  tujuan,  sehingga a kepemimpinan a lebih a menekankan a sejauh a mana  kepemimpinan  seseorang a memiliki a kemampuan a dalam a mempengaruhi bawahan a untuk dapat bersama-sama a dalam a mencapai a suatu a tujuan. Kepemimpinan juga merupakan  proses  untuk  mempengaruhi  orang lain, untuk  memahami  serta  setuju  dengan  apa  yang dilakukan dan  bagaimana  tugas  itu  dilakukan  secara efektif  dan  efisien,  serta  proses  untuk  memberi  ruang baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Yuki & Gary, 2017).

## 2.9.  Model Penelitian
Adapun  model  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
Pengaruh  Perencanaan,  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Terhadap  Daya  Serap  Anggaran  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.  (Nella Permata S, Sri Rahayu dan Yudi)
Sumber: Data diolah, 2021
Gambar. 1. Model Penelitian 2.10. Hipotesis H 1 :  Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap daya serap anggaran.
H 2 :  Transparansi anggaran berpengaruh terhadap daya serap anggaran.
H 3 :  Akuntabilitas
anggaran
berpengaruh terhadap daya serap anggaran.
H 4 :  Pengawasan anggaran
berpengaruh terhadap daya serap anggaran.
H 5 :  Gaya a kepemimpinan a
dapat a memoderasi a hubungan a antara
perencanaan dan daya serap anggaran.
H 6 :  Gaya a
kepemimpinan a
dapat a
memoderasi a
hubungan a antara transparansi dan daya serap anggaran.
H 7 :  Gaya a
kepemimpinan a dapat a
memoderasi a
hubungan a
antara akuntabilitas dan daya serap anggaran.
H 8 :  Gaya a kepemimpinan a dapat a
memoderasi a
hubungan a
antara pengawasan dan daya serap anggaran.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.   Populasi dan Sampel Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kuasa Pengguna  Anggaran,  Kepala  Subbagian  Perencanaan, Evaluasi  dan  Pelaporan,  Pejabat  Pembuat  Komitmen dan  Bendahara  Pengeluaran  yang  berjumlah  4  (empat) responden  dari  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Jambi serta  Kepala  Kantor,  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran  berjumlah  4  (empat)  responden  dari  11 Kantor  Pertanahan  sehingga  sampel  berjumlah  48 (empat  puluh  delapan)  responden.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  sampel  sensus  ( sampling  total ).  Sampel total  adalah  teknik  pengembalian  sampel  dimana seluruh  anggota  populasi  dijadikan  sampel  semua (Sugiyono, 2020).

## 3.2.   Operasional Variabel
Defenisi  operasional a dari a variabel a masing- masing  merupakan a defenisi a yang  dijadikan a sebagai dasar a untuk a menentukan a nilai  besaran a dari a masing-masing a variabel a dependen a yakni a realisasi anggaran  (Y)  dan  variabel  independen a yakni a perencanaan a (X 1 ), transparansi a (X 2 ),  akuntabilitas a (X 3 ) dan pengawasan (X 4 ) serta a gaya a kepemimpinan a sebagai variabel moderating (Z).

## 3.3.  Teknik Analisis Data
Penelitian  ini menggunakan  analisis  linier berganda ( multiple regression ) dan analisis moderating dengan  menggunakan  alat  uji  SPSS  Versi  25.  Regresi linier berganda merupakan pengujian untuk meramalkan  bagaimana  hubungan  keadaan  antar variabel  dependen  dengan  variabel  independen,  jika terdapat  dua  atau  lebih  variabel  dependen  sebagai predictor. Pengujian untuk hipotesis pertama menggunakan  analisis  linier  berganda  dan  untuk hipotesis kedua dengan pengujian efek moderating.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif
Berdasarkan  hasil  data  tersebut  di  atas,  maka dapat dijelaskan bahwa:
1) Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel perencanaan (X 1 ) memiliki nilai minimum 24 dan nilai  maksimum  40  dengan  nilai  rata-rata  ( mean ) 34,00 dengan standar deviasi sebesar 4,017. Maka hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  standar deviasi lebih  kecil dari nilai rata-rata  yang berarti bahwa sebaran data merata.
2) Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel transparansi  (X 2 )  memiliki  nilai  minimum  24  dan nilai  maksimum  48  dengan  nilai  rata-rata  ( mean ) 34,96 dengan standar deviasi sebesar 5,717. Maka hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  standar deviasi lebih  kecil dari nilai rata-rata  yang berarti bahwa sebaran data merata.
3) Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel akuntabilitas (X 3 ) memiliki nilai minimum 27 dan nilai  maksimum  49  dengan  nilai  rata-rata  ( mean ) 37,38 dengan standar deviasi sebesar 4,726. Maka hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  standar deviasi lebih  kecil dari nilai rata-rata  yang berarti bahwa sebaran data merata.
4) Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel pengawasan (X 4 )  memiliki nilai  minimum 18 dan nilai  maksimum  30  dengan  nilai  rata-rata  ( mean ) 25,18 dengan standar deviasi sebesar 2,579. Maka hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  standar deviasi lebih  kecil dari nilai rata-rata  yang berarti bahwa sebaran data merata.
5) Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel  daya serap  anggaran  (Y)  memiliki  nilai  minimum  25 dan  nilai  maksimum  39  dengan  nilai  rata-rata ( mean )  30,84  dengan  standar  deviasi  sebesar 2,812. Maka hasil penelitian  menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data merata.
6) Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel  gaya kepemimpinan  (Z)  memiliki  nilai  minimum  27 dan  nilai  maksimum  49  dengan  nilai  rata-rata ( mean )  39,56  dengan  standar  deviasi  sebesar 4,500. Maka hasil penelitian  menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data merata.

## 4.2. Analisis Data
4.2.1.  Uji Validitas
Teknik  yang digunakan untuk  mengukur validitas pertanyaan  atau  pernyataan  kuesioner  adalah  dengan melakukan  uji  validitas  dari  Korelasi Product  Moment dari Karl Pearson yang dilihat dari r hitung. Pertanyaan dari  kuisioner  tersebut  valid  jika  r  hitung  lebih  besar dari  r  tabel.  Responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak 45  responden  dengan  tingkat  signifikansi  0,05  dan df sebesar 43 diperoleh nilai r-tabel yaitu 0,301.
a)  Uji validitas variabel perencanaan
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan Kuisioner Perencanaan Pearson’s Correlation Keterangan P1 0,777 Valid P2 0,835 Valid P3 0,853 Valid P4 0,807 Valid P5 0,845 Valid P6 0,833 Valid P7 0,797 Valid P8 0,723 Valid Sumber: Data diolah (SPSS Ver 25, 2021)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  atas,  nilai item  kuisioner  untuk  variabel  perencanaan,  nilai  t hitung bernilai lebih besar dari t tabel > 0,301 yang berarti  butir  skor  dari  kuisioner  tersebut  valid  dan sah sebagai item untuk pertanyaan.
b)  Uji validitas variabel transparansi
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kuisioner Transparansi Pearson’s Correlation Keterangan T1 0,471 Valid
T2 0,545 Valid T3 0,336 Valid T4 0,688 Valid T5 0,304 Valid T6 0,777 Valid T7 0,819 Valid T8 0,821 Valid T9 0,647 Valid T10 0,570 Valid
Sumber: Data diolah (SPSS Ver 25, 2021)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  atas,  nilai item  kuisioner  untuk  variabel  transparansi,  nilai  t hitung bernilai lebih besar dari t tabel > 0,301 yang berarti  butir  skor  dari  kuisioner  tersebut  valid  dan sah sebagai item untuk pertanyaan.
c)   Uji validitas variabel akuntabilitas
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kuisioner Akuntabilitas Pearson’s Correlation Keterangan A1 0,485 Valid A2 0,358 Valid A3 0,505 Valid A4 0,399 Valid A5 0,786 Valid A6 0,752 Valid A7 0,625 Valid A8 0,675 Valid A9 0,533 Valid A10 0,649 Valid
Sumber: Data diolah (SPSS Ver 25, 2021)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  atas,  nilai item  kuisioner  untuk  variabel  akuntabilitas,  nilai  t hitung bernilai lebih besar dari t tabel > 0,301 yang berarti  butir  skor  dari  kuisioner  tersebut  valid  dan sah sebagai item untuk pertanyaan.
d)  Uji validitas variabel pengawasan
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Kuisioner Pengawasan Pearson’s Correlation Keterangan Peng1 0,613 Valid Peng2 0,711 Valid Peng3 0,729 Valid Peng4 0,739 Valid Peng5 0,833 Valid Peng6 0,765 Valid Sumber: Data diolah (SPSS Ver 25, 2021)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  atas,  nilai item  kuisioner  untuk  variabel  pengawasan,  nilai  t hitung bernilai lebih besar dari t tabel > 0,301 yang berarti  butir  skor  dari  kuisioner  tersebut  valid  dan sah sebagai item untuk pertanyaan.
Pengaruh  Perencanaan,  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Terhadap  Daya  Serap  Anggaran  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.  (Nella Permata S, Sri Rahayu dan Yudi)

## e)   Uji validitas variabel daya serap anggaran
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Daya Serap Anggaran Kuisioner Daya Serap Anggaran Pearson’s Correlation Keterangan DSA1 0,551 Valid DSA2 0,476 Valid DSA3 0,656 Valid DSA4 0,764 Valid DSA5 0,682 Valid DSA6 0,535 Valid DSA7 0,607 Valid DSA8 0,230 Tidak valid Sumber: Data diolah (SPSS Ver 25, 2021)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  atas,  nilai item  kuisioner  untuk  variabel  daya  serap  anggaran butir 1 sampai dengan 7, nilai t hitung bernilai lebih besar dari t tabel > 0,301 yang berarti butir skor dari kuisioner tersebut valid dan sah sebagai item  untuk pertanyaan.  Sedangkan  butir  8,  nilai  t  hitung  <  t tabel sebesar 0,230 yang berarti skor dari kuisioner tersebut  tidak  valid  untuk  digunakan  sebagai pertanyaan.
f)   Uji validitas variabel gaya kepemimpinan
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan Kuisioner Gaya Kepemimpinan Pearson’s Correlation Keterangan Z1 0,744 Valid Z2 0,796 Valid Z3 0,761 Valid Z4 0,780 Valid Z5 0,710 Valid Z6 0,707 Valid Z7 0,449 Valid Z8 0,687 Valid Z9 0,828 Valid Z10 0,764 Valid Sumber: Data diolah (SPSS Ver 25, 2021)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  atas,  nilai item  kuisioner  untuk  variabel  gaya  kepemimpinan, nilai t hitung bernilai lebih besar dari t tabel > 0,301 yang  berarti  butir  skor  dari  kuisioner  tersebut  valid dan sah sebagai item untuk pertanyaan.
4.2.2.  Uji Realibilitas
Pengujian  reliabilitas  kuesioner  dalam  penelitian ini  menggunakan  one  shot  atau  pengukuran  sekali  saja dan  untuk  pengujian  reliabilitasnya  digunakan  uji statistik Cronbach  Alpha .  Suatu  konstruk  atau  variabel dikatakan  reliable  jika  memberikan  nilai Cronbach Alpha >  0,7  meskipun  nilai  0,6  masih  dapat  diterima (Ghozali,  2016).  Berikut  hasil  pengujian  realibilitas instrumen seperti ditunjukkan tabel berikut:
Tabel 8. Hasil Pengujian Cronbach Alpha
Variabel Jumlah item Nilai Cronbach Alpha Ket Perencanaan 8 0,916 Reliabel Transparansi 10 0,917 Reliabel Akuntabilitas 10 0,917 Reliabel Pengawasan 6 0,917 Reliabel Daya serap anggaran 7 0,918 Reliabel Gaya kepemimpinan 10 0,916 Reliabel
Sumber: Data diolah (SPSS Ver 25, 2021)
Berdasarkan  Hasil  pengujian  tabel  di  atas menunjukkan  nilai  uji  realibilitas  pada  semua  variabel lebih  besar  dari  0,70,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa kuisioner penelitian tersebut reliable atau handal.
4.2.3.  Pengujian Hipotesis
1) Uji t
Hasil  pengujian  uji  statistik  t  pada  variabel perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan  terhadap  daya  serap  anggaran  dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Pengujian Statistik t
Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa:
a. Hipotesis  nol  (H 0 )  yang  mengatakan  bahwa perencanaan  tidak  mempengaruhi  daya  serap anggaran  diterima,  karena  angka  sig  0,435  > 0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa perencanaan  anggaran  secara  individual  tidak mempengaruhi daya serap anggaran.
b. Hipotesis  nol  (H 0 )  yang  mengatakan  bahwa transparansi  tidak  mempengaruhi  daya  serap anggaran  diterima,  karena  angka  sig  0,696  > 0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa transparansi  anggaran  secara  individual  tidak mempengaruhi daya serap anggaran.
c. Hipotesis  nol  (H 0 )  yang  mengatakan  bahwa akuntabilitas  tidak  mempengaruhi  daya  serap anggaran  diterima,  karena  angka  sig  0,575  > 0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa akuntabilitas secara individual tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran.
d. Hipotesis  nol  (H 0 )  yang  mengatakan  bahwa pengawasan  tidak  mempengaruhi  daya  serap anggaran  ditolak,  karena  angka  sig  0,043  < 0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa secara  individu,  pengawasan  mempengaruhi daya serap anggaran.
Berdasarkan  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan, maka  hasil  persamaan  regresi  penelitian  adalah sebagai berikut:
Y  =  13,375  +  0,107  X 1 +  0,034  X 2 +  0,066  X 3 + 0,405 X 4 + e
Hasil  persamaan  tersebut  menunjukkan  bahwa variabel  independen  memiliki  koefisien  regresi yang  positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hubungan  variabel  perencanaan,  transparansi, akuntabilitas  dan  pengawasan  dengan  daya  serap anggaran  adalah  positif.  Artinya  bahwa  semakin tinggi variabel perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan  maka semakin baik daya  serap  anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Jambi.  Dari  persamaan  regresi  tersebut dapat dilihat bahwa:
- Nilai  konstanta  adalah  sebesar  13,375  yang berarti  jika  seluruh  variabel  independen bernilai nol maka nilai variabel dependen akan bertambah sebesar 13,375.
- Perencanaan  (X 1 )  terhadap  Daya  Serap Anggaran (Y)
Nilai koefisien variabel perencanaan sebesar 0,107 yang berarti setiap kenaikan nilai perencanaan sebesar  100%  maka  nilai  variabel  daya  serap anggaran  akan  bertambah  sebesar  10,7% dengan  asumsi  variabel  independen  yang  lain dalam model regresi adalah tetap.
- Transparansi  (X 2 )  terhadap  Daya  Serap Anggaran (Y)
Nilai koefisien variabel transparansi sebesar 0,034 yang  berarti  setiap  kenaikan  nilai  transparansi sebesar  100%  maka  nilai  variabel  daya  serap anggaran  akan  bertambah  sebesar  3,4% dengan  asumsi  variabel  independen  yang  lain dalam model regresi adalah tetap.
- Akuntabilitas  (X 3 )  terhadap  Daya  Serap Anggaran (Y)
Nilai  koefisien  variabel  akuntabilitas  sebesar
0,066  yang  berarti  setiap  kenaikan  nilai akuntabilitas sebesar 100% maka nilai variabel daya  serap  anggaran  akan  bertambah  sebesar 6,6% dengan asumsi variabel independen yang lain dalam model regresi adalah tetap.
- Pengawasan  (X 4 )  terhadap  Daya  Serap Anggaran (Y)
Nilai koefisien variabel pengawasan sebesar 0,405 yang  berarti  setiap  kenaikan  nilai  pengawasan sebesar  100%  maka  nilai  variabel  daya  serap anggaran  akan  bertambah  sebesar  40,5% dengan  asumsi  variabel  independen  yang  lain dalam model regresi adalah tetap.
2) Uji F
Hasil  pengujian  uji  statistik  F  pada  variabel perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan  terhadap  daya  serap  anggaran  dapat dilihat dari tabel berikut:

## Tabel 10. Hasil Uji Statistik F
Berdasarkan  tabel  tersebut,  nilai  signifikansi  F adalah 0,005 yang berarti nilai P Value (Sig) lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  diterima.  Hal  ini  berarti  variabel perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan  secara  keseluruhan  berpengaruh terhadap  variabel  daya  serap  anggaran  pada  taraf sig α = 5%.
c) Uji  Interaksi  ( Moderated  Regression  Analysis (MRA))
Uji  interaksi  atau moderated  regression  analysis (MRA)  merupakan  aplikasi  khusus  regresi berganda  linier  dimana  persamaan  regresinya mengandung  unsur  interaksi  yakni  dilakukan dengan  cara  mengalikan  dua  atau  lebih  variabel bebasnya.  Jika  hasil  perkalian  dua  variabel  bebas tersebut signifikan maka variabel tersebut memoderasi  hubungan  antara  variabel  bebas  dan variabel  tergantungnya.  Berikut  adalah  hasil  uji interaksi dengan persamaan:
Y  =  a  +  b 1 X 1 +  b 2 X 2 +  b 3 X 3 +  b 4 X 4 +  b 5 Z  + b 6 X 1 Z + b 7 X 2 Z + b 8 X 3 Z + b 9 X 4 Z + 

## Tabel 11. Uji Regresi Interaksi
Berdasarkan  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan, maka  hasil  persamaan  regresi  penelitian  adalah sebagai berikut:
Y = -36,360 + 2,043 X 1 + 0,343 X 2 – 1,870 X 3 + 2,305  X 4 +  1,205  Z  –  0,050  X 1 Z  –  0,006  X 2 Z  +
0,049 X 3 Z – 0,047 X 4 Z
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa:
1. Diketahui  nilai  signifikansi  variabel  interaksi antara
perencanaan dengan gaya kepemimpinan  sebesar  0,230  yang  nilainya lebih  besar  dari  nilai  sig  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  tidak dapat memoderasi pengaruh variabel perencanaan dan daya serap anggaran.
Pengaruh  Perencanaan,  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Terhadap  Daya  Serap  Anggaran  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.  (Nella Permata S, Sri Rahayu dan Yudi)
2. Diketahui  nilai  signifikansi  variabel  interaksi antara transparansi dengan gaya kepemimpinan  sebesar  0,832  yang  nilainya lebih  besar  dari  nilai  sig  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  tidak dapat memoderasi pengaruh variabel transparansi dan daya serap anggaran.
3. Diketahui  nilai  signifikansi  variabel  interaksi antara akuntabilitas
dengan gaya kepemimpinan  sebesar  0,276  yang  nilainya lebih  besar  dari  nilai  sig  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  tidak dapat memoderasi pengaruh variabel akuntabilitas dan daya serap anggaran.
4. Diketahui  nilai  signifikansi  variabel  interaksi antara pengawasan dengan gaya
kepemimpinan  sebesar  0,430  yang  nilainya lebih  besar  dari  nilai  sig  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  tidak dapat memoderasi pengaruh variabel pengawasan dan daya serap anggaran.
4.3.  Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  pada  dasarnya  menyatakan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  Nilai  R 2 yang  semakin  tinggi  menjelaskan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai R 2 maka semakin sedikit kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi:

## Tabel 12. Hasil Uji R Square
Berdasarkan  tabel  di  atas,  didapatkan  nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,231.  Ini  berarti  bahwa kemampuan variabel perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam  menjelaskan daya serap  anggaran  yaitu  sebesar  23,10%  dan  sisanya 76,90%  dipengaruhi  atu  dijelaskan  oleh  variabel- variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  penelitian ini  seperti  monitoring  dan  evaluasi,  kualitas  sumber daya  manusia  (SDM)  dan  sistem  pengendalian  intern pemerintah (SPIP).

## 4.4.  Pembahasan
4.4.1.  Pengaruh  Perencanaan  terhadap  Daya  Serap Anggaran
Hasil  dari  uji  t,  pengaruh  variabel  perencanaan terhadap  variabel  daya  serap  anggaran  menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,435 yang lebih besar dari nilai  sig 0,05 dan nilai  koefisien regresi sebesar 0,107. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan  berpengaruh positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  daya  serap
anggaran.  Sedangkan  uji  F,  variabel  perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ramdani,  dkk  (2017)  dan  Dwiyana (2017)  yang  mengemukakan  bahwa  perencanaan anggaran  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini tidak sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rifai, dkk  (2016)  yang  menyebutkan  bahwa  perencanaan tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran.
Hasil penelitian ini didapat sesuai dengan jawaban responden  tentang  perencanaan  anggaran,  bahwa 45,10%  responden  setuju  perencanaan  anggaran berpengaruh  terhadap  daya  serap  anggaran.  Sedangkan sisanya  biasanya  dipengaruhi  oleh  proses  penyusunan perencanaan  anggaran  yang  terkadang  tidak  sejalan dengan  semestinya.  Seperti  kurangnya  komunikasi antar  bagian  mengenai  anggaran  yang  diperlukan sehingga  menyebabkan  anggaran  tersebut  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kurang  tepatnya  merencanakan anggaran  sehingga  berdampak  pada  revisi  anggaran yang biasanya akan memakan waktu lama.
4.4.2.  Pengaruh  Transparansi  terhadap  Daya  Serap Anggaran
Hasil  uji  t,  pengaruh  variabel  transparansi terhadap  variabel  daya  serap  anggaran  menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,696 yang lebih besar dari nilai sig 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,034. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  transparansi  memiliki pengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  daya serap  anggaran.  Sedangkan  uji  F,  variabel  transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sudewi,  dkk  (2017)  dan  Lubis  (2020) yang  menyebutkan  bahwa  transparansi  anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan  anggaran.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aprilya  (2020)  yang mengungkapkan  bahwa  transparansi  tidak  berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini didapat sesuai dengan jawaban responden tentang transparansi anggaran, bahwa hanya 15,40%  responden  setuju  transparansi  berpengaruh terhadap  daya  serap  anggaran.  Sedangkan  sisanya 85,60%  menggambarkan  bahwa  dari  beberapa  satuan kerja  tidak  menerapkan  transparansi  anggarannya.  Hal yang mempengaruhi kurangnya transparansi jika dilihat dari  jawaban  responden  adalah  dokumen  anggaran biasanya tidak bisa diakses oleh masyarakat dan satuan kerja tersebut tidak  memiliki  forum untuk  menampung aspirasi masyarakat.
4.4.3.  Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Daya  Serap Anggaran
Hasil  uji  t,  pengaruh  variabel  akuntabilitas terhadap  variabel  daya  serap  anggaran  menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,575 yang lebih besar dari nilai  sig 0,05 dan nilai  koefisien regresi sebesar 0,066. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh
positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  daya  serap anggaran.  Sedangkan  uji  F,  variabel  akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sudewi,  dkk  (2017)  dan  Lubis  (2020) yang  mengemukakan  bahwa  akuntabilitas  anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
Hasil penelitian ini didapat sesuai dengan jawaban responden tentang akuntabilitas anggaran, bahwa hanya 31,60%  responden  setuju  akuntabilitas  berpengaruh terhadap  daya  serap  anggaran.  Sedangkan  sisanya 68,40%  menggambarkan  bahwa  dari  beberapa  satuan kerja tidak menerapkan akuntabilitas anggarannya. Hal yang  mempengaruhi  kurangnya  akuntabilitas  satuan kerja  jika  dilihat  dari  jawaban  responden  adalah anggaran  di  satuan  kerja  tersebut  merupakan  dokumen rahasia  sehingga  tidak  dapat  diakses  oleh  masyarakat, tahapan  pengelolaan  anggaran  juga  tidak  melibatkan unsur-unsur masyarakat serta laporan pertanggungjawaban  satuan  kerja  juga  tidak  diawasi oleh masyarakat.
4.4.4.  Pengaruh  Pengawasan  terhadap  Daya  Serap Anggaran
Hasil  uji  t,  pengaruh  variabel  pengawasan terhadap  variabel  daya  serap  anggaran  menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,043 yang lebih kecil dari nilai  sig 0,05 dan nilai  koefisien regresi sebesar 0,405. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  daya  serap  anggaran. Sedangkan uji F, variabel pengawasan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Sudewi, dkk (2017) yang mengemukakan bahwa pengawasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
Hasil penelitian ini didapat sesuai dengan jawaban responden  tentang  pengawasan  anggaran,  bahwa 50,20%  responden  setuju  pengawasan  berpengaruh terhadap  daya  serap  anggaran.  Sedangkan  sisanya 49,80%  menggambarkan  bahwa  dari  beberapa  satuan kerja,  pengawasan  anggarannya  tidak  berjalan  dengan baik.  Hal  yang  mempengaruhi  kurangnya  pengawasan satuan kerja jika dilihat dari jawaban responden adalah rata-rata  setiap  bagian  tidak  berperan  penuh  dalam memberi masukan saat penyusunan arah dan kebijakan anggaran.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  lemahnya pengawasan  anggaran  adalah  kurangnya  perhatian  dari pimpinan  dalam  melakukan review dan  pemantauan penggunaan anggaran. Sedangkan pengawasan diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai  bahwa  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  dengan  aturan  yang  telah  diterapkan  secara efektif dan efisien.
4.4.5.  Pengaruh a Gaya a Kepemimpinan a sebagai Moderating a terhadap  Perencanaan  dan  Daya Serap Anggaran
Hasil  uji  interaksi  yang  dilakukan  variabel  gaya kepemimpinan  terhadap  perencanaan  dan  daya  serap anggaran  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,230 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,050. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini,  variabel  gaya  kepemimpinan  bukanlah  merupakan variabel  moderating  karena  tidak  dapat  memoderasi hubungan  antara  perencanaan  anggaran  dengan  daya serap anggaran.
Dari  hasil  kuisioner  yang  didapat  bahwa responden  menjawab  sangat  setuju  hanya  sebesar 22,2%  bahwa  atasan  mereka  bersedia  menyempatkan waktu untuk mendengarkan setiap keluhan bawahannya.  Sisanya  77,8%  responden  menjawab setuju  dan  kadang-kadang.  Hal  ini  mengungkapkan bahwa  sebagian  lebih  dari  pimpinan  pada  satker tersebut  belum  menunjukkan  sikap  yang  baik  dalam memperlakukan  bawahan  dan  kurang  bisa  mendengar serta  berdiskusi  mengenai  perencanaan  anggaran  demi tercapainya daya serap anggaran yang optimal.
Dalam kenyataannya, gaya kepemimpinan merupakan  norma  perilaku  yang  digunakan  seseorang untuk  mempengaruhi  orang  lain  atau  bawahan. Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh staf/bawahan seharusnya dipengaruhi seorang pimpinan yang akan membawa sebuah instansi ke arah yang lebih baik.  Berbagai  masukan  dari  pimpinan  tentang perencanaan  anggaran  sangatlah  penting  bagi  seorang bawahan.  Karena  pimpinanlah  yang  akan  memutuskan anggaran  tersebut  akan  digunakan  untuk  apa  dan bagaimana serta bertanggungjawab atas anggaran  yang telah diserap.
4.4.6.  Pengaruh a Gaya a Kepemimpinan a sebagai Moderating a terhadap  Transparansi  dan  Daya Serap Anggaran
Hasil  uji  interaksi  yang  dilakukan  variabel  gaya kepemimpinan  terhadap  transparansi  dan  daya  serap anggaran  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,832 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,006. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini  variabel  gaya  kepemimpinan  bukanlah  merupakan variabel  moderating  karena  tidak  dapat  memoderasi hubungan  antara  transparansi  anggaran  dengan  daya serap anggaran.
Dari  hasil  kuisioner,  hanya  sebanyak  11,1% responden  menjawab  sangat  setuju  bahwa  atasan mereka  selalu  memaparkan  sesuatu  secara  mendetail dan  dengan  sejelas-jelasnya  berbagai  permasalahan yang  ada  di  satker.  Sedangkan  88,9%  responden menjawab  setuju  dan  kadang-kadang.  Hal  ini  berarti sebagian lebih dari pimpinan  satker  yang ada di dalam penelitian ini belum mau terbuka dan transparan kepada staf/bawahannya  mengenai  yang  apa  yang  terjadi  di satkernya termasuk juga dengan anggaran.
Di  dalam  kenyataannya  transparansi  hanyalah sebuah  logo  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk membuat  masyarakat  percaya  dengan  sebuah  instansi, tetapi  tidak  ada  satu  pun  pemimpin  yang  siap  untuk
Pengaruh  Perencanaan,  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Terhadap  Daya  Serap  Anggaran  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.  (Nella Permata S, Sri Rahayu dan Yudi)
membicarakan  kondisi  instansinya  secara  terbuka kepada  masyarakat  tentang  apa  yang  sedang  terjadi  di dalamnya.  Transparansi  yang  berlangsung  antara pimpinan  dan  bawahan  juga  jarang  terjadi  karena kurangnya  komunikasi,  kurangnya  empati  sehingga terkadang  terjadi  kesalahpahaman  dalam  pencairan anggaran.  Anggaran  yang  akan  direalisasikan  oleh bawahan haruslah sesuai dengan persetujuan pimpinan. Oleh karena itu transparansi sangat penting bagi semua organisasi  baik  di  pemerintahan  maupun  swasta  untuk melakukan pencairan anggaran
4.4.7.  Pengaruh a Gaya a Kepemimpinan a sebagai Moderating a terhadap  Akuntabilitas  dan  Daya Serap Anggaran
Hasil  uji  interaksi  yang  dilakukan  variabel  gaya kepemimpinan  terhadap  akuntabilitas  dan  daya  serap anggaran  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,276 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini,  variabel  gaya  kepemimpinan  bukanlah  merupakan variabel  moderating  karena  tidak  dapat  memoderasi hubungan  antara  akuntabilitas  anggaran  dengan  daya serap anggaran.
Dari  hasil  jawaban  kuisioner,  sebanyak  22,2% responden  menjawab  sangat  setuju  bahwa  pimpinan berusaha  meyakinkan  seluruh  bawahannya  untuk memahami  perannya  masing-masing  pada  instansi. Sedangkan  sebanyak  77,8%  menjawab  setuju,  kadang- kadang  dan  tidak  pernah.  Ini  berarti  menunjukkan bahwa  hampir  seluruh  pimpinan  di  instansi  tersebut belum  mendorong  staf/bawahan  untuk  bertanggung jawab  atas  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing dalam melaksanakan pekerjaannya.
Gaya  kepemimpinan  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  suatu  instansi  untuk  membangun  iklim motivasi  dan  mengembangkan  lingkungan  kerja  yang kondusif  bagi  staf  yang  diharap  menghasilkan produktivitas  yang  tinggi.  Pimpinan  haruslah  mampu mengedepankan kepentingan instansi daripada kepentingan  pribadi.  Hal  ini  dikarenakan  pemimpin memiliki  tanggung  jawab  dalam  setiap  pengambilan keputusan  yang  menyangkut  dengan  instansi  tersebut. Pemimpin akan melakukan apapun demi memaksimalkan  kinerja  staf  sehingga  seharusnya  gaya kepemimpinan harusnya berpengaruh terhadap akuntabilitas dan daya serap anggaran.
4.4.8.  Pengaruh a Gaya a Kepemimpinan a sebagai Moderating a terhadap  Pengawasan  dan  Daya Serap Anggaran
Hasil  uji  interaksi  yang  dilakukan  variabel  gaya kepemimpinan  terhadap  pengawasan  dan  daya  serap anggaran  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,430 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,047. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini,  variabel  gaya  kepemimpinan  bukanlah  merupakan variabel  moderating  karena  tidak  dapat  memoderasi
hubungan  antara  pengawasan  anggaran  dengan  daya serap anggaran.
Dari  hasil  jawaban  kuisioner,  sebanyak  24,4% responden  menjawab  sangat  setuju  bahwa  pimpinan melakukan  pengawasan,  dukungan  serta  siap  untuk mem backup bawahan  dalam  melakukan  pekerjaannya. Sedangkan  sebanyak  75,6%  menjawab  setuju  dan kadang-kadang.  Hal  ini  berarti  hampir  seluruh pimpinan  pada  instansi  tersebut  belum  memberikan kepercayaan  kepada  bawahan  untuk  melaksanakan kegiatan  anggaran  dan  dengan  serta  merta  kurang melakukan tindakan pengawasan penggunaan anggaran dalam  menjalankan kegiatan  agar sesuai dengan  waktu yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan merupakan proses yang digunakan pemimpin  untuk  mengarahkan  instansi  dan  pemberian contoh  perilaku  kepada  bawahan.  Pemimpin  juga melakukan  pengawasan  terhadap  anggaran  selain  oleh aparat  pengawas  yang  berasal  dari  lingkungan  internal instansi  pemerintah.  Pimpinan  yang  melakukan pengawasan  anggaran  akan  memberi  keyakinan  bahwa kegiatan  pelaksanaan  anggaran  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  secara efektif  dan  efisien.  Gaya  kepemimpinan  disini bertanggungjawab  untuk  memberikan  pengawasan anggaran  dalam  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1.  Simpulan
1. Perencanaan,  transparansi,  akuntabilitas  dan pengawasan anggaran secara keseluruhan berpengaruh positif signifikan terhadap daya serap anggaran  satuan  kerja  di  lingkungan  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Jambi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara bersama,  variabel  perencanaan,  transparansi, akuntabilitas dan pengawasan anggaran merupakan  faktor-faktor  yang  perlu  ditingkatkan untuk  mengoptimalkan  daya  serap  anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
2. Melalui pengujian hipotesis kedua, hanya variabel pengawasan  anggaran  yang  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  daya  serap  anggaran  satuan kerja  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi,  sedangkan variabel perencanaan, transparansi dan akuntabilitas  hanya  berpengaruh  positif  namun tidak  signifikan  terhadap  daya  serap  anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
3. Melalui  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan bahwa  gaya  kepemimpinan  disimpulkan  tidak dapat  memoderasi  hubungan  antara  perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan anggaran dengan daya serap anggaran satuan kerja
di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.

## 5.2.   Saran
1. Menggunakan  metode  lain  seperti  misalnya wawancara  secara  langsung  kepada  responden untuk menghindari salah persepsi dan mendapatkan data yang lebih akurat.
2. Menambah  dan  mempertimbangkan  variabel lainnya  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  daya serap  anggaran  seperti  monitoring  dan  evaluasi serta sistem pengendalian intern.
3. Untuk  mengoptimalkan  daya  serap  anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi,  dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan  anggaran,  melakukan  transparansi dengan melakukan komunikasi antar seksi/bidang, meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  bagi  seluruh pengguna  anggaran  terutama  pihak  yang  terlibat langsung  dengan  pengelolaan  keuangan  serta secara bersama melakukan pengawasan anggaran.

## DAFTAR REFERENSI
Bastian,  I.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia . Penerbit Erlangga.
BPKP.  (2011).  Menyoal  Penyerapan  Anggaran. Paris Review ,
1–56.
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/file s/PARIS REV NEW/PR Ed 6kcl .pdf
Duwi, P. (2012). Cara kilat belajar analisis data dengan spss 20. ANDI Yogyakarta .
Dwiyana, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Medan  Dengan  Monitoring  Dan  Evaluasi Sebagai Variabel Moderating .
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 2 (1), 53–64.
Lalolo  Krina,  L.  (2003).  Indikator  Alat  Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta .
Locander,  W.  B.,  Hamilton,  F.,  Ladik,  D.,  &  Stuart,  J. (2002). Developing a leadership-rich culture: The missing  link  to  creating  a  market-focused organization. Journal of Market-Focused Management , 5 (2), 149–163.
Lubis,  V.  Z.  F.  (2020). Pengaruh  Transparansi,
Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi
Terhadap  Kualitas  Anggaran  dengan  Gaya Kepemimpinan  Sebagai  Variabel  Pemoderasi
pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah  Daerah .  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajeen YKPN.
Makmun,  S.  A.  (1995). Pengembangan  Profesi  dan Kinerja  Tenaga  Kependidikan .  Bandung:  Sarana Panca Karya.
Mardiasmo,  M.  B.  A.  (2021). AKUNTANSI  SEKTOR PUBLIK-Edisi Terbaru . Penerbit Andi.
Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan  Anggaran  Belanja  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga  TA  2010  di  Wilayah Pembayaran  KPPN  Pekanbaru .  Tesis.  Jakarta:
Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
Munandar,  M.  (2000). Budgeting:  Perencanaan  Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja .
Murwaningsari,  E.  (2010).  Hubungan  Corporate Governance,  Corporate  Social  Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 11 (1), pp-30.
Noviwijaya,  A.,  &  Rohman,  A.  (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan  Kerja  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja Lingkup  Pembayaran  KPPN  Semarang  I) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Nugroho,  M.  A.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Menyebabkan  Penumpukan  Pencairan  Dana APBN  Di  Akhir  Tahun  (Studi  Kasus  Di  KPPN Malang). Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Bisnis Universitas Brawijaya , 1 (1), 1–23.
Perdana,  K.  W.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat Pengelola  Dana  Desa, Komitmenorganisasi Pemerintah  Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  Dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Jurnal Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta .
Pramana,  A.  A.,  &  Yuliantoro,  R.  (2013).  Pengaruh Independensi  Auditor,  Gaya  Kepemimpinan,
Komitmen Organisasi, Dan Akuntabilitas Terhadap  Kinerja  Auditor  Studi  Empiris  pada Auditor  Pemerintah  di  BPK  Jateng. Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit , 2 (2), 189–206.
Rahayu,  S.,  Yudi,  &  Rahayu.  (2020).  Internal  auditors role  indicators  and  their  support  of  good governance. Cogent  Business  &  Management , 7 (1), 1751020.
Ramdhani,  D.,  &  Anisa,  I.  Z.  (2017).  Pengaruh Perencanaan  Anggaran,  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Pelaksanaan  Anggaran  terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah  Provinsi  Banten. Jurnal  Riset  Akuntansi
Pengaruh  Perencanaan,  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Pengawasan  Terhadap  Daya  Serap  Anggaran  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating.  (Nella Permata S, Sri Rahayu dan Yudi)
Terpadu , 10 (1).
Rifai,  A.,  Inapty,  B.  A.,  &  Pancawati,  S.  M.  (2016). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Keterlambatan  Daya  Serap  Anggaran  (Studi Empiris  pad  SKPD  Pemprov  NTB). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 11 (1), 1–10.
Rivai,  V.  (2014).  Edisi  cetakan  kelima  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan  dari Teori  ke  Praktek. Cetakan  Pertama.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017). Metode  Penelitian Untuk Bisnis_Pendekatan Pengembangan Keahlian Buku 2 .
Septianova,  R.  dan  Helmy,  A.  (2013).  Pengaruh Kualitas  DPA  dan  Akurasi  Perencanaan  Kas terhadap  Kualitas  Penyerapan  Anggaran  pada Satker Wilayah KPPN Malang. JRAK , 4 . JRAK.
Siagian  Sondang,  P.  (2002). Kiat  Meningkatkan Produktivitas  Kerja .  Cetakan  Pertama,  PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L. (2010). Faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga  TA  2010. Policy  Paper Pusat Kebijakan APBN .
Sopanah dan Wahyudi, I. (2007). Pengaruh
Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan
Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan  antara  Pengetahuan  Dewan  tentang
Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah .
Stephen,  R.  (2015). Perilaku  Organisasi .  Salemba Empat.
Sudewi, K. N., Herawati, N. T., AK, S. E., Yuniarta, G.
A.,  &  AK,  S. E. (2017). Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, dan
Pengawasan  terhadap  Pengelolaan  Anggaran Berkonsep  Value  For  Money  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Buleleng. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha , 8 (2).
Sugiyono.  (2020). Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . alfabeta.
Supriana, T. (2016). Metode Penelitian Sosial Ekonomi . USU Press. Medan.
Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara . (2003).
Yuki,  &  Gary.  (2017). Kepemimpinan  dalam Organisasi . PT INDEKS.
Yunarto,  I.  (2011).  Memahami  Proses  Penganggaran untuk  Mendorong  Optimalisasi  Penyerapan Anggaran. Paris Review , 3 (6), 12–18.