## KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN ABU UBAID
Ria Khoirunnisa¹, Mohammad Ghozali² Universitas Darussalam Gontor riakhoirunnisa21@gmail.com ¹ , mohammadghozali@unida.gontor.ac.id ²

## ABSTRACT
The  State  compile  a  variety  of  planning  that  aims  to  realize  the  prosperity  evenly.  In  the  concept  of BaitulMaal  it  is  balance  budget.  The  concept  that  emphasizes  on  the  balance  between  the  budget accepted  by  the  budget  issued.  Thus,  Islam  allows  the  debtor  but  does  not  recommend.  In  the management of State finances, the Messenger as the leader is always trying to implement policies aimed at kemashlahatan of the Muslims. Abu Ubaid in Al-Amwal, who explained that the distribution of wealth in a fair and equitable should be based on the principles of good fiscal justice and perfect as possible. One of the biggest sources of funding over the financing of all government spending gained at this time is through taxes. In Indonesia it is the backbone of the tax revenue of the State. Therefore, in order for tax not incriminating peng in the community then the Government of Indonesia to make related the poll rules. The existence of such a regulation is expected to appropriate tax proportional voting so that no one is harmed. Therefore, the Government of Indonesia sought to maintain the principle of fairness in the poll tax, namely by improving tax laws if found weaknesses in it. However, improvements for the sake of improvement Government Indonesia has done is not bearing fruit, even saw unfairly. So from this it takes an alternative rule that can manifest justice in society. This research uses a type of research literature  (library  research)  with  the  theoretical  approach.  This  research  study  using  the  method  of analysis and critique of the study research. This research using primary and secondary data.  Methods of data analysis, using inductive techniques descriptive.  The results of this research is the essence of thought  Abu  Ubaid  on  managing  the  finances  of  the  State.  This  can  be  substantiated  after  review paradigm revenue from  public ownership and State As like, sadaqah, kharaj, ' fa'i, ursy and khumus zakat, Jizya, and others that are tied to the halal-haram defined by Sharia law.
Keywords: Management Of Public Finances Of Abu Ubayd, Baitul Maal,

## ABSTRAK
Negara menyusun berbagai perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran secara merata. Dalam konsep BaitulMaal yaitu balance budget. Konsep yang menekankan pada keseimbangan antara anggaran yang diterima dengan budget yang dikeluarkan. Maka, Islam membolehkan berhutang tetapi tidak menganjurkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan pada kemashlahatan ummat. Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal, yang menjelaskan bahwa pendistribusian kekayaan secara adil dan merata harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan fiscal yang baik dan sempurna mungkin. Salah satu sumber pendanaan terbesar atas pembiayaan semua pengeluaran pemerintah yang didapat saat ini adalah melalui pajak. Di Indonesia pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Oleh karena itu, agar dalam pemungutan pajak tidak  memberatkan  masyarakat  maka  pemerintah  Indonesia  membuat  aturan-aturan  terkait pemungutannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pemungutan pajak sesuai proporsional sehingga  tidak  ada  yang  dirugikan.  Oleh  karena  itulah,  pemerintah  Indonesia  berusaha  menjaga  asas keadilan  dalam  pemungutan  pajak,  yaitu  dengan  memperbaiki  undang-undang  perpajakan  apabila ditemukan kelemahan-kelemahan di dalamnya. Namun, perbaikan demi perbaikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan nampak ketidakadilannya. Sehingga dari sinilah dibutuhkan sebuah aturan alternatif yang dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  literatur  (library  research)  dengan  pendekatan  teoritis.  Penelitian  ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.  Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif.  Hasil penelitian ini adalah intisari pemikiran Abu Ubaid tentang pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dibuktikan setelah meninjau  paradigma  pendapatan  dari  pemilikan  umum  dan  negara  Seperti  ghanimah, shadaqah, fa’i, kharaj, ‘ursy  dan khumus, jizyah, zakat dan lain lain  yang  terikat dengan halal-haram yang ditetapkan oleh hokum Syariah.
Keywords: Pengelolaan Keuangan Publik Abu Ubaid, Baitul Maal,

## PENDAHULUAN
Dalam  sebuah  Negara  yang  berbasis  kapitalisme  kita  akan  dapati  ada  banyak  masalah  di bidang  keuangan  dari  lembaga-lembaga  sektor  publik  pemerintah  dalam  system  kapitelisme. Masalah telah muncul dalam anggaran negara dalam berita seperti masalah tidak mencapai target pajak  penghasilan  target  oleh  pemerintah.  Serta  penyerapan  anggaran  rendah  negara  anggaran. Dalam  hal  pengeluaran  anggaran  cenderung  lebih  tinggi  dari  realitas  situasi.  Fakta  itu  telah menyebabkan  penurunan  dalam  pentingnya  analisis  standar  pengeluaran.  Tujuan  penggunaan anggaran  negara  untuk  meringankan  masalah  ekonomi  makro  tidak  telah  mengejar  ( Deliarnov, 2014:37) .
Pada kenyataannya, dengan anggaran negara ini, masalah ekonomi makro negara dikurangi oleh  berbagai  isu,  seperti  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi,  kemiskinan,  pengangguran, ketidaksetaraan  pendapatan,  inflasi,  utang  luar  negeri,  defisit  anggaran,  industri build-up dan pertumbuhan  lebih  terpusat.  Sayangnya,  sebuah  APBN  yang  merupakan  alat  penting  dalam perekonomian yang tidak berfungsi. Sebagai hasil dari penelitian ini, pengelolaan ekonomi Islam melalui Baitul  Mal dengan  menggunakan  konsep balance  budget mampu  berhasil  dalam peningkatan  anggaran  negara  (Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI), 2008:108).
Salah satu sarjana-sarjana Muslim yang berkontribusi pada pemikiran ekonomi adalah Abu Ubaid  berbicara  dalam  bukunya  yang  menjelaskan  tentang  keuangan  publik  dan  makroekonomi solusi pemecahan masalah. Pengaruh ide dan pendapat ketika Abu Ubaid tinggal di Tarsus yang ia memperoleh manfaat dari masalah tanah dan pajak baik (Adiwarman Karim, 2015:265). Kitab "Al- Amwal"  ditulis  oleh  Abu  Ubaid  pada  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  pengenaan  pajak,  undang- undang pertanahan, hukum administratif dan hukum internasional. Buku ini memberikan banyak informasi  penting  pada  keberhasilan  pemerintah  dalam  menerapkan  berbagai  kebijakan  seperti keberhasilan Umar Ibn Khattab pemerintah dalam membangun landasan sistem pajak, jadi peneliti dalam berpikir Abu Ubaid ingin sistem pajak karena  anggaran pendapatan negara terbesar untuk Indonesia adalah pajak (Abdullah Zakiy Al-Kaaf, 2002:128).
Harus diakui bahwa anggaran negara yang menganut sistem kapitalisme seperti di Indonesia masih  belum  lengkap  dan  situasi  ini  telah  menyebabkan  masalah  makroekonomi  diringankan. Untuk  ini,  proyek  paparan  anggaran  negara  harus  didasarkan  pada  teori-teori  Islam  untuk memecahkan masalah makro ekonomi negara. Teori Abu Ubaid menjadikan salah satu pikiran dan referensi  Indonesia.  Maka  dengan  penelitian  ini  mampu    bertahap  reformasi  situasi  pengelolaan keuangan negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  literatur (library  research) dengan  pendekatan teoritis.  Kajian  ini  menggunakan  metode  studi  analisa  kritik  dan  kajian  penelitian.  Kajian  ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif.  Tulisan  ini  adalah  pengkajian  terhadap  metodologi  penafsiran  yang ditempuh  sang penulis dengan terlebih  dahulu  menelusuri secara singkat  biografi kehidupan penulis, perjalanan intelektualnya dan metode dalam kitab Al-Amwal.
Teknik yang digunakan pada makalah ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik dengan  cara  menjelaskan  konsep  Ekonomi  Islam  tentang  konsep  kebijakan  fiskal  yang  terkait dengan pengelolaan keuangan publik secara apa adanya tanpa interpretasi dari kajian ini. Setelah itu, Kajian ini mencoba mengkomparasikan konsep ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai  kebijakan pengelolaan keuangan public dalam Perspektif Islam menurut pandangan Abu Ubaid pengelolaan keuangan publik.

## PANDANGAN EKONOMI ABU UBAID

## 1. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi
Jika isi buku Abu Ubaid dievaluasi dari sisi filsafat hukum maka akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan  keadilan  sebagai  prinsip  utama.  Baginya,  pengimplementasian  dari  prinsip  ini  akan membawa  kepada  kesejahteraan  ekonomi  dan  keselarasan  sosial.  Pada  dasarnya  ia  memiliki pendekatan  yang  berimbang  kepada  hak-hak  individual,  publik  dan  Negara.  Jika  kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006:125).
Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah dan tidak ada masalah legitimasi, sehingga pemikirannya sering kali menekankan pada kebijakan khalifah untuk membuat keputusan  (dengan  kehati-hatian).  Khalifah  diberikan  kebebasan  memilih  di  antara  alternatif pandangannya  asalkan  dalam  tindakannya  itu  berdasarkan  pada  ajaran  Islam  dan  diarahkan  pada kemanfaatan kaum Muslim, yang tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Abu Ubaid  berpendapat  bahwa  zakat  dari  tabungan  dapat  diberikan  pada  negara  ataupun  penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan (Euis Amalia, 2007:127).
Lebih  jauh,  pengakuannya  terhadap  otoritas  Imam  dalam  memutuskan,  untuk  kepentingan publik,  seperti  membagi  tanah  taklukan  pada  para  penakluk  ataupun  membiarkan  kepemilikannya pada  penduduk  setempat  atau  lokal  adalah  termasuk  dalam  hal  tersebut.  Mirip  dengan  itu  setelah mengungkap alokasi dari khams, ia menyebutkan bahwa imam yang adil dapat memperluas batasan-
batasan  yang telah ditentukan apabila mendesaknya kepentingan publik. Akan tetapi di lain pihak, Abu  Ubaid  dalam  pembahasannya  secara  tegas  menekankan  bahwa  pembendaharaan  negara  tidak boleh  disalahgunakan  atau  dimanfaatkan  oleh  penguasa  untuk  kepentingan  pribadinya. Perbendaharaan  negara  harus  digunakan  untuk  kepentingan  atau  kemanfaatan  publik  (Adiwarman Karim, 2004:273).
Saat membahas tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah dan poll-tax , ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non Muslim, dalam finansial modern  disebut  sebagai  " capacity  to  pay "  (kemampuan  membayar)  dan  juga  memperhatikan kepentingan para penerima Muslim. Pasukan Muslim yang lewat di atas tanah subjek non Muslim dilarang  untuk  ditarik  uang  atau  biaya  yang  melebihi  apa  yang  diperbolehkan  oleh  perjanjian perdamaian.
la membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Lebih jauh Abu Ubaid mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi muslim, maka komoditas komersial subyek muslim setara dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari cukai  ia juga menjelaskan beberapa bab untuk menekankan, di satu sisi bahwa pengumpul kharaj , jizyah , zakat tidak boleh menyiksa subyeknya dan di  sisi  lain  bahwa  para  subyek  harus  memenuhi  kewajiban  finansialnya  secara  teratur  dan  pantas (wajar) (Muhammad, 2002, 120).
Dengan perkataan lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak. Pada beberapa kasus ia tidak  merujuk  pada kharaj yang  dipelopori  oleh  khalifah  Umar  ataupun  ia  melihat  adanya permasalahan  dalam  meningkatkan  ataupun  menurunkannya  berdasarkan  situasi  dan  kondisi membuat  kita  berpikir  bahwa  Abu  Ubaid  mengadopsi  keberagaman  aturan  atau  hukum  karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan. Namun, betapapun keberagaman tersebut terjadi hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad yang didasarkan pada nash (Adiwarman Karim, 2006:251-253).

## 2.  Sumber Penerimaan Keuangan Publik
Kitab al-Amwal secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik ( public finance ), analisis yang ia titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal . Baitul Mal setelah perang badar menurut pendapat yang diunggulkan ( Qaul Rajih ), karena pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah) yang  banyak  dan  pada  waktu  itu  tempat  penyimpanan  kekayaan  negara  seperti ghanimah, shadaqah dan fa’i adalah mesjid (Rozalinda, 2016:205).
Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti kharaj, ‘ursy dan khumus . Mengenai hal ini akan dibahas secara mendalam, namun  yang  perlu  diketahui  bahwa  dalam Kitab  al-Amwal banyak  harta  yang  diserahkan  kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin.
Pertama adalah fa’i, yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan.  Yang  menjadi  landasan  adalah  firman  Allah  dalam  surah  al-Hasyr  :  6,  yang  artinya (Huda, Muti, 2011:182):
“Dan apa saja  harta rampasan perang (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya”.
Kedua  adalah  harta shafi yang  Rasulullah  saw  pilih  dari ghanimah yang  diberikan  kaum muslimin  sebelum  harta  itu  dibagikan.  Sebagaimana  riwayat  Ibnu  Abbas  dari  Rasulullah saw, “Berikanlah dari harta ghanimah bagian Rasulullah dan shafi” (An-Nabhani, 2009:138). Ketiga, adalah harta 1/5 dari ghanimah yang telah dibagi. Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abi ‘Aliyah, ia berkata: “Rasulullah saw mengumpulkan ghanimah dan beliau dibagi, ketika ada sesuatu yang jatuh Nabi menempatkannya bagian untuk Ka’bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa 1/5, untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian dan ibnu sabil satu bagian. Abi ‘Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka’bah adalah bagian Allah (Al-Maududi, A’la, 2005:172) .”
Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: shadaqoh, fa’i dan khumus.

## a. Shadaqoh/Zakat
Dalam  hal  ini,  shadaqoh  wajib  yang  disebut  zakat  harta  seperti  zakat  emas,  perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Di mana dari zakat harta ini dialokasikan untuk delapan  golongan  yang  Allah  sebutkan  dalam  Al-quran,  tidak  seorang  pun  berhak  atas  zakat tersebut kecuali mereka dan merupakan kewajiban pada setiap harta apabila telah mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006:201).
Abu Ubaid dalam mendeskripsikan permasalahan sekitar sumber keuangan publik memang begitu luas dan mendalam. Namun, penulis dalam hal ini hanya mengutip sebagian kecil saja dari pemikiran beliau pada permasalahan sekitar penerimaan keuangan Negara (Adiwarman Karim, 2007:205).
Namun yang perlu diketahui, Abu Ubaid mengungkapkan ketentuan yang disepakati (tidak ada ikhtilaf ), yaitu apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati diantaranya 200 dirham, 20  dinar,  5  ekor  unta,  30  ekor  sapi,  atau  40  ekor  kambing.  Konsekuensinya,  bila  seseorang
memiliki salah satu di atas dari awal haul sampai akhir, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya yang  dinamakan  nishab  oleh  Imam  Malik  dan  penduduk  Madinah  sedangkan  penduduk  Iraq menyebutnya asal harta (Euis, 2007:84).
b. Fa’i
Fa’i menurut bahasa adalah ar-Rujuu’ berarti kembali, sedang menurut istilah fiqh adalah sesuatu  yang  diambil  dari  harta  ahli  kitab  dengan  cara  damai  tanpa  peperangan  atau  setelah peperangan itu berakhir, 1 disebut fa’i karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin.  Sedang  menurut  versi  Abu  Ubaid  adalah  sesuatu  yang  diambil  dari  harta dzimmah perdamaian  atas jizyah dari  mereka,  yang  sebab  itu  jiwa  mereka  dilindungi  dan dihormati.  Harta fa’i digunakan  untuk  kepentingan  pemerintahan  dan  kesejahteraan  umat (Chaundry, 2016:128). Bagian-bagian fa’i adalah:
1) Kharaj
Kharaj menurut bahasa al-ghullah yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemilknya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa  tanah  dan  bersedia  memberikan  sebagian  dari  hasil  produksinya.  Jumlah kharaj nya setengah dari hasil produksi.
2) Jizyah
Jizyah adalah pajak tahunan  yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim  khusunya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan harta merdeka atau budak yang tinggal  di  wilayah  pemerintahan  Islam.  Pada  masa  Rasullah,  ketika  memerintahkan  kepada Muadz ibn Jabal atas ahli kitab di Yaman besarnya jizyah bagi masing-masing kepala adalah:
 1 dinar atau
 30 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor tabi’ [sapi umur 1 tahun]
 40 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor musinah
 Penghasilan dari tanah 1/10 bila diairi dengan hujan dan 1/5 bila menggunakan biaya (Adiwarman Karim, 2006:215).
Diantara  ahli  kitab  yang  membayar jizyah yaitu  penduduk  Najran  yang  beragama Kristen. Kewajiban membayar jizyah (pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari  orang-orang  yang  bukan  Islam  sebagai  imbalan  bagi  keamanan  mereka),  akan  hilang setelah  masuk  Islam.  Persamaan  antara kharaj dan jizyah merupakan  kewajiban  atas  ahli
1 Fa’i  ialah  harta  rampasan  yang  diperoleh  dari  musuh  tanpa  terjadinya  pertempuran.  Pembagiannya  berlainan dengan pembagian ghanimah. Pembagiaan Fa’i sebagai yang tersebut pada ayat 7, sedang pembagiaan ghanimah tersebut ayat 41 surat al-anfaal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimmah) adalah harta yang  diperoleh dari orang- orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak  dengan  pertempuran dimana fai’.
dzimmah dan  dibelanjakan  berdasarkan  penggunaan  harta fa’i ,  perbedaannya jizyah itu  atas kepala dan kharaj atas tanah, jizyah gugur saat masuk Islam, dan kharaj tidak.
c. Khumus
Khumus menurut  Abu  Ubaid  adalah  1/5 ghanimah dari  ahli harbi , rikaz ,  dan luqathah . Dalam  pembahasan khumus Abu  Ubaid  menyebutkan  bahwa  harta  yang  terkena khumus , pertama, beliau menafsirkan itu ghanimah (rampasan perang) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41.  Kedua, khumus dari  harta  yang  diperoleh  melalui  penambangan  dan  harta  yang terpendam  ( rikaz ).  Ketiga, khumus pada  harta  yang  dipendam  hal,  sebagaimana  terjadi  ketika mujahid dari As’sya’abi dimana seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang dipendam di luar kota, kemudian datang kepadanya  Umar, dan  Umar mengambil  1/5  dari harta itu sebesar 200 dinar  dan  sisanya  diberikan  pada  orang  yang  menemukan.  Kemudian  200  dinar  itu  dibagikan kepada kaum muslimin. Namun yang perlu diketahui bahwa Abu Ubaid menyatakan bahwa ada tiga hukum yang dilakukan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertama, bahwa harta itu diambil khumus nya  dan  sisanya  diberikan  kepada  yang  menemukannya.  Kedua,  yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal . Ketiga, harta  itu  seluruhnya  diberikan  kepada  yang  menemukan  dan  tidak  diserahkan  ke Baitul  Mal (Adiwarman Karim, 2006:353).
d. ‘Usyr
Al-‘usyr merupakan  jama’  dari  kata ‘usyrun yaitu  satu  bagian  dari  sepuluh.  Sedangkan menurut fuqoha terdapat dua pengertian, pertama ‘ usyr zakat  yaitu sesuatu yang diambil pada zakat  tanaman  dan  buah-buahan  (Q.S.  Al-An’am:  141)  (Muhammad,  2002:234).  Kedua, ‘ usyr adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir dzimmi atau disebut dengan orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang melintas untuk perniagaan.

## 3. Zakat

## Hubungan antara Zakat dan Politik (Kekuasaan)
Menurut Ugi (2004:315), karakter politis zakat adalah karakter yang menjadikan zakat sebagai institusi  keuangan  publik.  Namun,  ia  merupakan  institusi  keuangan  publik  yang  khas  karena  ia memiliki karakter religius. Meskipun pada masa Nabi, kedua karakteristik zakat itu disatukan, namun setelah Nabi wafat, ada fenomena di mana keduanya diperlakukan secara terpisah. Adalah peran Abu Bakar  yang  menjelaskan  kedua  karakteristik  zakat  dan  meskipun  melalui  usahanya  karakteristik religius dan polisi zakat ditetapkan.
Masalah  apakah  zakat  dibayarkan  kepada  pemerintah  dan  bukan  kepada  Nabi,  muncul  pada masa  khalifah  Abu  Bakar  ketika  beberapa  kabilah  Arab  menolak  membayarkan  zakatnya  setelah wafatnya Nabi. Qardhawi (2004:125) menyebutkan bahwa alasan mereka menolak membayar zakat
setelah Nabi  wafat  karena mereka menganggap perjanjian mereka dengan Nabi  tentang kewajiban syahadat,  shalat  dan  zakat  telah  batal  dengan  wafatnya  orang  yang  dalam  perjanjian.  Hal  itu disebabkan sikap kabilah-kabilah itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang megakui nabi-nabi palsu, ada yang tidak mengakui syariat Islam dan menghindari kewajiban shalat dan zakat semuanya, ada pula  yang mengakui shalat dan sayriat-syariat  Islam lainnya tetapi  masih ragu-ragu menerima zakat.  Hal  tersebut  di  atas  dikarenakan  mereka  baru  memeluk  Islam  dan  masih  terpengaruh  oleh kehidupan badui mereka, bukan karena belum mengerti zakat. Atas dasar itu, Imam Abu Sulaiman Khattabi  dan lainnya menggolongkan mereka “pembangkang” bukan “murtad”, walaupun mereka juga tidak mengakui zakat itu wajib setelah Nabi wafat.
Sunnah  telah  membedakan  antara  keduanya.  Tidaklah  kalian  melihat  bahwa  Nabi  kadang mengirim pengumpu zakat (mushaddiq) ke (para pemilik) binatang ternak dan mengambil darinya baik dengan rela (rida) atau terpaksa (kurh). Hal yang sama juga dilakukan oleh para pemimpin negara setelah beliau. Dan atas dasar ini, Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau (membayar) zakat binatang ternak. Tidak ada pentunjuk bahwa Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya memaksa orang membayar  zakat  uang  (sadaqat  al-samit).  Sebaliknya,  mereka  (masyarakat  muslim)  lebih membayarnya tanpa paksaan, sebagaimana ia diamanahkan kepada mereka untuk membayarnya (Ugi, 2004:134).
Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami dengan cukup jelas bahwa zakat memiliki 2 (dua) karakter yang berbeda. Karakter politis zakat, menjadi alasan pemerintah atau penguasa politik dalam melakukan upaya untuk menjamin zakat dapat dijalankan dengan baik, khususnya pada harta yang tampak (amwal zahiriyah). Sedangkan karakter religius zakat lebih memberikan penekanan kepada kesadaran  dari  masing-masing  individu  muslim  untuk  membayar  zakat  dari  hartanya  yang  tidak tampak (amwal batiniyah).
Pemerintah  tidak  memiliki  otoritas  untuk  memaksa  para muzakki agar  membayar  zakat  atas segala jenis harta yang tidak tampak (amwal batihiyah). Abu Bakar dalam hal ini memiliki peran yang sangat  penting  dalam  menjaga  karakter  zakat,  khususnya  karakter  politisnya.  Abu  Bakar  telah mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam  hal  memerangi  para  pembangkang  zakat.  Jika  Abu  Bakar tidak memerangi para pembangkang zakat, maka karakter politis zakat akan punah, sehingga zakat hanya  dipandang  sebagai  sebuah  kewajiban  invidivu  dan  penyalurannya  dapat  dilakukan  secara invidivu juga (Rozalinda, 2016:113).

## 4.  Pembelanjaan Penerimaan Keuangan Publik
Dalam  masalah  distribusi  pendapatan  memegang  erat  kaitannya  antara  penerimaan  dan pembelanjaan/pengalokasian  untuk  kepentingan  publik.  Begitu  pula  Abu  Ubaid  dalam  Kitab  al-
Amwal nya begitu jelas dan transparan dalam membahas masalah keuangan publik terkait sekitar masalah penerimaan dan pembelanjaan.
Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata, “ Telah berkata  Umar  RA  bahwa  tidak  seorang  muslim  kecuali  hak  atas  harta  menerima  atau  menolak, setelah itu Umar membacakan surah (al-Hasyr: 7-10) dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa  seorang muslim kecuali ia  mendapat  hak akan harta itu  (harta fa’i) . Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa’i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham (Adiwarman Karim, 2006:237) . ”
Selanjutnya, bahwa zakat  diambil dari mereka  yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang  membutuhkan,  yaitu  delapan  golongan  yang  disebut  dalam  al-Qur’an.  Bagaimanapun pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting dimana Rasulullah telah memberi batasan, yaitu seseorang yang memikul tanggungan (hidup) kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dan memusnahkan harta bendanya dan seseorang yang tertimpa kemiskinan (Ugi, 2004:277).
Dalam  pendistribusian  pengeluaran  dari  penerimaan khumus ( khumus  ghanimah,  khumus , barang  tambang  dan rikaz serta khumus lainnya)  adalah  ketentuan  dari  Rasulullah  saw  dan pendistribusiannya  kapan  dan  untuk  siapa  tentu  juga  dengan  ketentuan  Rasulullah.  Karena  dana- dana  publik  merupakan  kekayaan  publik,  maka  dialokasikan  untuk  kesejahteraan  publik  seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

## 5.  Kepemilikan: Pandangan Kebijakan Perbaikan Pertanian.
Sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu Ubaid secara implisit. Menurutnya, kebijakan pemerintahan seperti itu terhadap tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual dari tanah tandus atau tanah yang sedang  diusahakan  kesuburannya  atau  diperbaiki  sebagai  insentif  untuk  meningkatkan  produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak (Boedi, 2010:182).
Tidak cukup dalam kepemilikan sepetak tanah mati dan yang terkandung di dalamnya hanya dengan menggali sebuah sumur lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah itu, jika tidak diberdayakan atau  ditanami  tiga  tahun  berturut-turut  hanya  harim  dari  sumber  air  tersebut  yang  dapat  dimiliki, sedangkan yang lainnya menjadi terbuka untuk direklamasi dan selanjutnya ditempati orang lain. Jadi, menurut Abu Ubaid sumber dari publik seperti sumber air, pada rumput penggembalaan dan tambang minyak  tidak  boleh  pernah  dimonopoli  seperti  pada  hima  (tanah  pribadi).  Semua  ini  hanya  dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat (Taqyuddin, An-Nizham, 1990:217).
Adapun hukum – hukum pertanahan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid adalah terdiri dari :
a. Iqtha',
Yaitu tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang  tanah  dengan  mengabaikan  yang  lainnya.  Dalam  kitab  Al-Amwal,  Abu  Ubaid menafsirkan tanah biasa yang bisa dijadikan iqtha’ dan yang tidak bisa. Dan biasanya setiap daerah/tanah yang dihuni pada masa yang lama, kemudian ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara.
Dari penjelasan di atas, mengenai ‘iqtha hendaknya pemerintah menurut Abu Ubaid tidak meng- ’iqtha tanah kharaj . Alasannya karena tanah kharaj adalah tanah yang produktif memberikan hasil dan menambah devisa negara. Dan di sisi lain dengan mempetakan tanah bukan kharaj dapat  memberikan  manfaat  untuk  bagi  para  pengembalaan  hewan  ternak, dimana hal ini dapat menambah pertambahan produksi hewan yang sama pentingnya dengan masalah pertanian (Nurul, dkk, 2011:135).
b. Ihya' al-Mawat
Yaitu  menghidupkan  kembali  tanah  yang  mati,  tandus,  tidak  terurus,  tidak  ada pemiliknya  dan  tidak  dimanfaatkan  dengan  membersihkannya,  mengairi,  mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini negara  berhak  menguasai  tanah  tersebut  dengan  menjadikannya  milik  umum  dan manfaatnya diserahkan untuk kemaslahatan umat (Adiwarman Karim, 2007:237).
c. Hima (perlindungan)
Yaitu  lahan  yang  tidak  berpenduduk  yang  dilindungi  negara  untuk  tempat mengembala  hewan-hewan  ternak.  Dimana  tanah  hima  ini  adalah  tanah  yang  mendapat perlindungan dari pemerintah, namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat hasil yang ada pada  tanah  tersebut  seperti  air,  rumput  dan  tanaman,  hal  ini  sesuai  dengan  sabda Rasulullah, “Orang  muslim  adalah  saudara  bagi  muslim  yang  lainnya,  yang  memberi mereka keleluasaan air dan rumput (Euis, 2010:152-154) ”.

## 6.  Fungsi Uang.
Abu  Ubaid  mengakui  adanya  dua  fungsi  uang  –yang  tidak  mempunyai  nilai  intrinsik– sebagai standar dari nilai pertukaran ( standard of exchange value ) dan sebagai media pertukaran ( medium of exchange ). Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap  teori  ekonomi  mengenai  yang  logam.  Ia  merujuk  pada  kegunaan  umum  dan  relatif konstannya  nilai  emas  dan  perak  dibanding  dengan  komoditas  yang  lain.  Jika  kedua  benda tersebut  digunakan  sebagian  komoditas  maka  nilainya  akan  dapat  berubah-ubah  pula  karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran  yang berbeda sebagai barang  yang harus dinilai  atau  sebagai  standar  penilaian  dari  barang  lainnya.  Walaupun  Abu  Ubaid  tidak
menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (store of 'value) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya (Boedi, 2010:201).

## 7. Ekspor Impor
Pemikiran  Abu  Ubaid  tentang  ekspor  impor  ini  dapat  dibagi  kepada  tiga  bagian,  yaitu tidak  adanya  nol  tarif  dalam  perdagangan  internasional,  cukai  bahan  makanan  pokok  lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai (Boedi, 2010:201).

## a. Tidak Adanya Nol Tarif
Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zaman jahiliah dan telah dilakukan oleh para  raja  bangsa  Arab  dan  non  Arab  tanpa  pengecualian.  Sebab,  kebiasaan  mereka  adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta mereka, apabila masuk ke dalam negeri mereka. Dari Abdurrahman bin Maqil, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, Siapakah yang telah kalian pungut cukai barang impornya? Ia berkata, “Kami tidak pernah mengenakan cukai atas Muslim dan Mua-hid. Saya bertanya, Lantas, siapakah orang yang telah engkau kenakan cukai atasnya? Ia berkata, “Kami mengenakan cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana mereka telah memungut barang impor kami apabila kami masuk dan mendatangi negeri mereka (Adiwarman Karim, 2006:126) ”.
Dari  uraian  di  atas,  Abu  Ubaid  mengambil  kesimpulan  bahwa  cukai  merupakan  adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem  cukai  tersebut  dengan  pengutusan  Rasulullah  dan  agama  Islam.  Lalu,  datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari usyur (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, “Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya  mengambil  cukai  barang  impor  dari  para  pedagang  kafir  harbi  sebanyak  usyur (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari usyur (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari usyur (2.5%) (Ugi, 2004:253) ”.
b. Cukai Bahan Makanan Pokok
Untuk  minyak  dan  gandum  yang  merupakan  bahan  makanan  pokok,  cukai  yang dikenakan  bukan  10%  tetapi  5%  dengan  tujuan  agar  barang  impor  berupa  makanan  pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin  Umar dari ayahnya,  ia berkata, “Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari  usyur  (5%).  Hal  ini  bertujuan  supaya  barang  impor  terus  berdatangan  ke  negeri madinah. Dan dia telah  memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah sebanyak usyur (10%) (Adiwarman Karim, 2006:126) ”.

## c.  Ada Batas Tertentu untuk Cukai
Yang  menarik,  tidak  semua  barang  dagangan  dipungut  cukainya.  Ada  batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah (Ugi, 2004:253):
“Barang siapa yang melewatimu dari kalangan ahli zimmah, maka pu-ngutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu  dinar.  Apabila  kadarnya  kurang  dari  jumlah  tersebut,  maka  hitunglah  dengan  kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari  sepertiga  dinar,  maka  janganlah  engkau  memungut  apapun  darinya.  Kemudian buatkanlah surat pembayaran cukai  kepada mereka bahwa pengumpulan cukai  akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun (Nurul, Ahmad, 2011:205) ”.
Jumlah sepuluh dinar adalah sama  dengan jumlah seratus dirharn di dalam ketentuan pembayaran  zakat.  Seorang  ulama  Iraq,  Sufyan  telah  menggugurkan  kewajiban  membayar cukai  apabila  barang  impor  ahli  dzimmah  tidak  mencapai  seratus  dirharn.  Menurut  Abu Ubaid, seratus dirharn inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi (Ugi, 2004:282).

## SIMPULAN
Menurut  Abu  Ubaid  fungsi  uang  tidak  mempunyai  nilai intrinsic sebagai  standar  dari  nilai pertukaran  ( standard  of  exchange  value )  dan  sebagai  media  pertukaran  ( medium  of  exchange ).  Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang  lain.  Hal  ini  sangat  berbanding  terbalik  dengan  keadaan  sekarang  yang  dimana  fungsi  uang merupakan sebagai media pertukaran yang sah dan di terima oleh masyarakat.
Pandangan-pandangan  Abu  Ubaid  merefleksikan  perlunya  memelihara  dan  mempertahankan hak  dan  kewajiban  masyarakat,  menjadikan  keadilan  sebagai  prinsip  utama  dalam  menjalankan  roda kebijakan pemerintah, serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Disamping itu, Abu  Ubaid  juga  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pemerintah  wajib  memberikan  jaminan  standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Abu Ubaid mengatakan bahwa  penerimaan  negara  ( fai',  khumus,  shadaqah  dan  zakat )  wajib  dikelola  negara  dan mengalokasikannya kepada masyarakat.
Administrasi  keuangan  Abu  Ubaid  adalah  bahwa  dia  adalah  bapak  dari  filosofi  hukum  dan menekankan keadilan sebagai prinsip utama. 1) Ekuitas dari pajak tanah, abses, Anshor, dan milik umum pelaksanaan  prinsip  ini  akan  mengakibatkan  kesejahteraan  ekonomi.  (2)  Keseimbangan  sosial  Abu Ubaid pemandangan berfokus pada keadilan antara Muslim dan non-Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. 2002. Ekonomi dalaam Perspektif Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Amalia,  DR.  Euis.  2010.  Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga  Kontenporer . Jakarta: Gramata Publishing.
An-Nabhani, Taqyuddin, 1990. An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam, Beirut: Dar al-Ummah.
Al Qasim, Abu Ubaid. 1988. Kitab al Amwal , Beirut: Dar al Fikr.
Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006. Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Penerjamah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khallifah.
Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Sabri, 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Chaundhry, Muhammad Sharif, 2011. Sistem Ekonomi Islam , Jakarta: Prenada Media Group.
Deliarnov, 2014. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hendri Tanjung, Dosen Pascasarjana UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB dalamshariaeconomicforum, 2012.
Huda, Nurul  & Ahmad Muti, 2011. Keuangan Publik Islam Pendekatan  al-Karaj (Imam Abu Yusuf),
Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Karim,  Adiwarman.  2001.  Ekonomi  Islam: Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro .  Jakarta:  Karim  Business Consulting.
Karim, Adiwarman. 2004, 2006, 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers Kemenkeu, 2014. Perkembangan Perekonomian dan Kebijakan APBN 2014. Jakarta: FEB UNILA. Muhammad, 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Salemba Empat. P.Eko Prasetyo, Fundamental Makro Ekonomi , Yogyakarta: Beta Offset.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Jogja, 2009. Ekonomi Islam , Jakarta: RajaWali Press.
Qardhawi,  Yusuf.  2004. Hukum  Zakat  (terjemahan  dari  buku  Fiqhuz  Zakat) .  Jakarta:Pustaka  Litera AntarNusa.
Rozalinda,  2016.  Ekonomi  Islam  (Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo.
Suharto, Ugi. 2004. Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd . Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ).