Salah  satu  sumber  utama  pendapatan terbesar pemerintah adalah pajak, yang juga memainkan peranan penting dalam pembangunan pemerintah untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk berbagai  keperluan,  seperti  membayar  gaji pegawai dan mendanai pembangunan infrastruktur publik termasuk jalan, jembatan,  sekolah,  rumah  sakit,  dan  kantor polisi. Pada hakikatnya, kemampuan Negara memungut  pajak  merupakan  wujud  rasa tanggung jawab, komitmen, dan keterlibatan masyarakat dalam hal ini sebagai pembayar pajak  untuk  mendukung  pertumbuhan nasional dan belanja negara.
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  timbal  balik  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2017).
Penyumbang  terbesar  penerimaan negara adalah subjek pajak atau yang bisa disebut  wajib  pajak.  Wajib  pajak  dapat dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  antara lain  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  wajib pajak  badan.salah  satunya  adalah  wajib pajak orang pribadi.
Dalam memberikan sebuah pemahaman  dan  pengetahuan  kepada masyarakat  khususnya  wajib  pajak  orang pribadi,  salah  satu  cara  yang  dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah melakukan penyuluhan pajak atau sosialisasi  melalui  interaksi  langsung dengan wajib pajak maupun melalui media cetak  atau  elektronik.    Kepatuhan  wajib pajak dapat ditingkatkan dengan penyuluhan  yang  tepat  waktu  dan  materi yang  mudah  dipahami  serta  menarik perhatian  wajib  pajak.  Tingkat  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  akan

## PENGARUH PENYULUHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

## AGUS TINA
Universitas Prima Indonesia
Jln. Sampul, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 E-mail : agustina@unprimdn.ac.id (Korespondensi)
Abstract :  This  research  aims  to  determinate,  test  and  analyze  empirically  regarding  tax counseling and tax audits regarding individual taxpayer compliance which is moderated by tax consultants at KPP Pratama Medan Belawan. This type of research is quantitative research with an associative approach. The object of this research is individual taxpayers registered with KPP Pratama  Medan  Belawan.  The  sampling  technique  used  in  this  research  is  stratified  random sampling  with  a  sample  size of  100 respondents  from  a  total  population  in  2020  of 167,250 respondents.  The  data  collection  technique  is  carried  out  by  distributing  questionnaires. Meanwhile,  the  data  analysis  technique  is  to  use  the  structural  equation  model  partial  least squares (SEM-PLS) which is processed using Smart PLS statistical software. The results of this research  show  that  Tax  Counseling  has  an  effect  on  individual  taxpayer  compliance  at  KPP Pratama Medan Belawan. Tax Consultants are able to moderate the influence of tax counseling on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Belawan. Tax audits have no effect on  individual  taxpayer  compliance  with  KPP  Pratama  Medan  Belawan.  Tax  consultants  are unable  to  moderate  the  influence  of  tax  audits  on  individual  taxpayer  compliance  at  KPP Pratama Medan Belawan
Keywords: Tax Counseling, Tax Audits, Tax Consultants, Tax Compliance
Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan (Agus Tina)
97
meningkat seiring dengan baik dan menariknya kualitas penyuluhan pajak yang diberikan  petugas  pajak  (Hambani  & Lestari, 2020).
Secara umum, perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment . Artinya,  Wajib  Pajak  bertanggung  jawab atas  kewajiban  perpajakan  yang  telah dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai suatu bentuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, DJP perlu melakukan tindakan pemeriksaan kepada wajib pajak orang pribadi  (Syurikal et  al.,  2019).  Pemeriksaan  pajak  adalah serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan profesional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
(Direktorat Jenderal Pajak, 2020).
Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan  surat  kuasa  khusus  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Seorang  kuasa  yang  ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang  pendidikan  tertentu,  sertifikasi, dan/atau  pembinaan  oleh  asosiasi  atau Kementerian  Keuangan.  Oleh  karena  itu, kuasa  dapat  dilakukan  oleh  Konsultan Pajak.    Yang  dimaksud  dengan  "konsultan pajak"  adalah  setiap  orang  yang  dalam lingkungan  pekerjaannya  secara  bebas memberikan  jasa  konsultasi  kepada  Wajib Pajak dalam melaksanakan  hak dan memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan    perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).
Konsultan pajak merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  mensosialisasikan permasalahan perpajakan maupun peraturan-peraturan perpajakan terbaru
kepada  wajib  pajak.  Selain  itu,  konsultan pajak dapat menjadi jembatan antara Wajib Pajak  dan  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada saat  krisis  kepercayaan  Wajib  Pajak terhadap fiskus. Konsultan Pajak memegang  peranan  yang  cukup  strategis dalam sistem perpajakan, tetapi disisi lain juga  dapat  melemahkan  dalam  kepatuhan wajib pajak.
Berikut  disajikan  data  kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak  tahun  2020-2022  dari  KPP  Pratama Medan Belawan :
Tabel 1. Data Kepatuhan WP OP
Tah un Jlh WP OP Terda ftar Jlh WP OP Lapor SPT Tahu nan Jlh WP OP Non Efek tif
Jlh WP OP Tidak Lapor SPT Tahu nan Jlh Pemerik saan Pajak % WP OP Tidak Lapor SPT Tahu nan 202
0 167.250 30.11 7 20,62 8 137.11 2 32 82% 202 1 175.507 59.24 4 5,009  108.00 1 62 62% 202 2 185.244 88.82 1 4,612  96.418 78 52%

## Sumber : KPP Pratama Medan Belawan
Dari data di atas dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di tahun  2020  ada  sebanyak  167.250  orang. Dari  jumlah  tersebut  hanya  30.117  orang atau  18%  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi terdaftar  yang  melaporkan  SPT  Tahunan tahun  2020,  sisanya  82%  masuk  ke  dalam kategori Wajib Pajak Non Efektif dan Tidak Lapor  SPT  Tahunan  dengan  status  masih WP  Aktif.  Persentase  kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  ini  meningkat  dari tahun ke tahun yaitu tahun 2022 persentase kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi menjadi 88.821 orang atau 48% Wajib Pajak Orang  Pribadi  terdaftar  yang  melaporkan SPT Tahunan. Kenaikan persentase tersebut masih belum menunjukkan angka yang ingin dicapai.  Masih  terdapat  52%  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  terdaftar  yang  masih  belum menjalankan  kewajiban  dan  kepatuhannya dalam melaporkan SPT Tahuannya. Hal ini merupakan tugas berat pemerintah dalam hal ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  terus meningkatkan  jumlah  kepatuhan  Wajib Pajak  khususnya  Orang  Pribadi.  Disinilah peran  konsultan  pajak  sangat  diharapkan
Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan
(Agus Tina)
98
sebagai  perpanjangan  tangan  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  mensosialisasikan aturan-aturan  yang berlaku dan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan.
Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik  ingin  melakukan  penelitian  yang berjudul  “Pengaruh  Penyuluhan  Pajak  Dan Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak  Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada  KPP Pratama Medan Belawan”.

## METODE
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian  adalah  seluruh  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Medan  Belawan  tahun  2020  yaitu  sebanyak 167.250 responden. Penelitian ini menggunakan  metode stratified  random sampling .      Penentuan  jumlah  sampel  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara perhitungan  statistik  dengan  menggunakan Rumus  Slovin  dengan  tingkat  presisi  yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10 %.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Structural Equation  Modelling (SEM)  berbasiskan Variance  (Partial  Least  Square).  Dalam metode  Partial  Least  Square  (PLS)  teknik analisa  yang  dilakukan  adalah  menggunakan analisis  Inner  Model  (Evaluasi  Model Struktural).    Analisis  model  struktural  (inner model) dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat  (a)  uji  koefisien  determinasi  (r- square); (b) uji effect size / f-square (F2); (c) uji Goodness Of Fit (GoF); dan (d) pengujian hipotesis (Hair et al., 2014).

## HASIL
Hasil  R-Square  untuk  variabel  laten endogen sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik); 0,50 mengindikasikan  bahwa  model  tersebut adalah moderat (sedang) dan 0,25
mengindikasikan  bahwa  model  tersebut adalah  lemah  (buruk)  (Juliandi,  2018). Berdasarkan  pengolahan  data  yang  telah dilakukan  dengan  menggunakan  program
smartPLS 3.0, diperoleh nilai R-Square yang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi Variabel R Square R Square Adjusted Kepatuhan WP OP (Y) 0,713 0,698
Sumber : Smart PLS, 2024

## Gambar 1. Uji Koefesien Determinasi
Berdasarkan  gambar  dan  tabel  2  di atas  diketahui  nilai  r-square  sebesar  0,713 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi  dipengaruhi  oleh  penyuluhan  pajak dan  pemeriksaan  pajak  dengan  konsultan pajak  sebagai  variabel  moderasi  pada  KPP Pratama  Medan  Belawan    sebesar  71,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.
Kriteria  penarikan  F-Square  adalah jika nilai F2 sebesar 0,02 maka terdapat efek yang  kecil  (lemah)  dari  variabel  eksogen terhadap  endogen,  nilai  F2  sebesar  0,15 maka  terdapat  efek  yang  moderat  (sedang) dari  variabel  eksogen  terhadap  endogen, nilai  F2  sebesar  0,35  maka  terdapat  efek yang  besar  (baik)  dari  variabel  eksogem terhadap  endogen  (Juliandi,  2018).  Uji  f- square dapat dilihat pada tabel 3 berikut :
Tabel 3. Uji F-Square
Variabel F- Square Efek Penyuluhan  Pajak → Kepatuhan WP OP 0,137 Sedang Pemeriksaan  Pajak → Kepatuhan WP OP 0,018 Kecil Penyuluhan  Pajak → Kepatuhan WP OP Dimoderasi Konsultan Pajak 0,060 Kecil Pemeriksaan  Pajak → Kepatuhan WP OP 0,000 Kecil
Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan (Agus Tina)
Vol. 7, No. 2, Mei 2024
99 Dimoderasi Konsultan Pajak Sumber : Smart PLS, 2024
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  diketahui bahwa :
a. Pengaruh  penyuluhan  pajak  (X1) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi    (Y)  memiliki  nilai  F2  sebesar 0,137 mengindikasikan  bahwa terdapat efek yang sedang.
b. Pengaruh  pemeriksaan  pajak  (X2) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  (Y)  memiliki  nilai  F2  sebesar 0,018 mengindikasikan  bahwa terdapat efek yang kecil.
c. Pengaruh  penyuluhan  pajak  (X1) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi    (Y)  yang  dimoderasi  oleh konsultan  pajak  (Z)    memiliki  nilai  F2 sebesar  0,060  mengindikasikan  bahwa terdapat efek yang kecil.
d. Pengaruh  pemeriksaan  pajak  (X2) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  (Y)  yang  dimoderasi  oleh konsultan  pajak  (Z)  memiliki  nilai  F2 sebesar  0,000  mengindikasikan  bahwa terdapat efek yang kecil.
Nilai  GoF  ini  diperoleh  dari  akar kuadrat  dari    average  communalities  index dikalikan  dengan  nilai  rata-rata  R2  model. Nilai  GoF  terbentang  antara  0  sd  1  dengan interpretasi  nilai-nilai  :  0.1  (Gof  kecil),  0,25 (GoF moderate), dan 0.36 (GoF besar)  (Hair et  al.,  2014).  Rumus  untuk  menghitung  nilai GoF adalah sebagai berikut : GoF   = √(Com+R^2 ) = √(0,684+0,713) =  √1,397
GoF = 1,169
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh  nilai  GoF  sebesar  1,169.      Dengan demikian,  dari  hasil  tersebut  maka  model penelitian  ini  dapat  dinyatakan  memiliki goodness of fit yang baik.
Dalam  pengujian  hipotesis  dapat dilihat dari nilai probabilitas. Untuk menolak/menerima  hipotesis  menggunakan
probabilitas  maka  Ha  diterima  jika  nilai probabilitas  <  0,05  (Hair  et  al.,  2014). Pengujian            model  structural        (inner model)      dalam          PLS  dilakukan  dengan bantuan  software  Smart  PLS  ver.  3  for Windows.    Hasil  uji  hipotesis  dapat  dilihat pada tabel 4 berikut ini :
Tabel 4. Uji Hipotesis Variabel Original Sample T Statistics P Values Penyuluhan Pajak → Kepatuhan WP OP 0,381 3,735 0,000 Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan  WP OP 0,147 1,176 0,240 Penyuluhan Pajak → Kepatuhan  WP  OP Dimoderasi Konsultan Pajak -0,298 2,815 0,005 Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan  WP OP Dimoderasi Konsultan Pajak -0,004 0,038 0,970

## Sumber : Smart PLS, 2024
Berdasarkan  tabel  4  di  atas,  dapat diuraikan  pengujian  hipotesis  efek  antar variabel sebagai berikut :
a. Hipotesis  1  :  Pengaruh  Penyuluhan Pajak  (X1)  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y) menunjukkan  nilai  P  Values  sebesar 0,000. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa              P Values 0,000 < 0,05, maka hipotesis pertama dalam penelitian  ini  diterima.    Berdasarkan hasil  tersebut  dapat  diartikan  bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Hipotesis  2  :  Pengaruh  Pemeriksaan Pajak  (X1)  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y) menunjukkan  nilai  P  Values  sebesar 0,240. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa  P  Values  0,240  >  0,05,  maka hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini ditotak.    Berdasarkan  hasil  tersebut dapat  diartikan  bahwa  pemeriksaan pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan
(Agus Tina)
100
c. Hipotesis  3  :  Pengaruh  Penyuluhan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Y)    yang dimoderasi  oleh  Konsultan  Pajak  (Z) menunjukkan  nilai  P  Values  sebesar 0,005.  Hasil  pengukuran  menunjukkan bahwa              P Values 0,005 < 0,05, maka  hipotesis  ketiga  dalam  penelitian ini diterima.  Berdasarkan hasil tersebut dapat  diartikan  bahwa  konsultan  pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
d. Hipotesis  4  :  Pengaruh  Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Y)    yang dimoderasi  oleh  Konsultan  Pajak  (Z) menunjukkan  nilai  P  Values  sebesar 0,970.  Hasil  pengukuran  menunjukkan bahwa  P  Values  0,970  >  0,05,  maka hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini ditotak.    Berdasarkan  hasil  tersebut dapat  diartikan  bahwa  konsultan  pajak tidak  mampu  memoderasi  pengaruh pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  yang  dinilai  dengan  nilai  P Values  sebesar  0,000  <  0,05,  sehingga  Ha1 diterima.    Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa variabel  penyuluhan  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dalam  penelitian  ini,  penyuluhan pajak  diukur  dengan  dua  indikator  yaitu penyuluhan  langsung  dan  penyuluhan  tidak langsung  (Ihsan,  2013).  Salah  satu  tugas administrasi  perpajakan  adalah  pembinaan kepada  Wajib  Pajak  diantaranya  melalui penyuluhan  pajak.    Penyuluhan  pajak  perlu dilaksanakan  secara  terstruktur,  terarah, terukur,  dan  berkelanjutan  untuk  mendorong terciptanya  penyuluhan  perpajakan  yang
efektif.  Penyuluhan  Pajak  adalah  suatu upaya  dan  proses  memberikan  informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan  lembaga  pemerintah  maupun  non- pemerintah.    Penyuluhan    Pajak  bagi  wajib pajak  orang  pribadi  dapat  dilakukan  bagi wajib  pajak  orang  pribadi  baru,  dan  wajib pajak orang pribadi terdaftar yang bertempat tinggal  di  Indonesia  dan/atau  Badan  yang bertempat  kedudakan  di  Indonesia  yang memenuhi  persyaratan  subjektif  dan/atau objektif  (Kementerian  Keuangan  Republik, 2013).
Menurut  (Yanto  &  Rida  Perwita Sari,  2022)  penyuluhan  wajib  pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  pajak.  Penyuluhan  ini  biasanya dilakukan  dalam  bentuk  pelatihan  atau sosialisasi ketika terdapat aturan baru terkait perpajakan. Hasil penelitian tersebut sejalan pula  dengan  tujuan  utama  dari  adanya penyuluhan yang dituangkan dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor Per-03/PJ/2013  pasal  2.  Wajib  pajak  akan merasa yakin mengenai pentingnya membayar pajak apabila dilakukan penyuluhan pajak secara rutin.
Hasil  yang  sama  juga  disampaikan oleh  (Hambani  &  Lestari,  2020)  yang menyatakan bahwa pemberian materi Penyuluhan  Pajak  dari  petugas  pajak  dapat meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Sehingga, semakin baik dan menarik penyuluhan yang diberikan  oleh  petugas  pajak  maka  smakin tinggi  pula  kepaturahan  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis, diketahui  bahwa    pemeriksaan  pajak    tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  yang  dinilai  dengan  nilai  P Values sebesar 0,240 > 0,05, sehingga Ha2 ditolak.    Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dalam  penelitian  ini,  pemeriksaan pajak  diukur  dengan    lima  indikator  yaitu pemeriksaan  atas  penyampaian  SPT  yang menyatakan  lebih  bayar,  pemeriksaan  atas penyampaian  SPT  yang  menyatakan  rugi,
Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan (Agus Tina)
pemeriksaan  atas  tidak  menyampaikan  SPT, pemeriksaan  atas  penyampaian    SPT  tetapi melampaui waktu yang ditetapkan (Ardian & Pratomo, 2015).
Tidak bisa dipungkiri bahwa pemeriksaan  masih  menjadi  momok  yang menakutkan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi. Padahal sejatinya, pemeriksaan pajak merupakan  tahapan  regular  yang  dilakukan sebagai  konsekuensi  dari  sistem self- assessment. Pemeriksaan  khusus  dilakukan dalam  hal  wajib  pajak  orang  pribadi menyampaikan  SPT  yang  memenuhi  kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis ( risk based selection ) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang tidak  dipenuhi  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan rutin dilakukan antara lain dalam hal  terdapat  SPT  lebih  bayar  termasuk  yang telah  diberikan  pengembalian  pendahuluan pajak,  SPT  rugi,  SPT  tidak  atau  terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan.
Masih  minimnya  pengetahuan  pajak dan  ketidakpahaman  wajib  pajak  orang pribadi terhadap peraturan perpajakan, sehingga membuat pemeriksaan pajak dianggap  masih  menjadi  suatu  hal  yang menakutkan yang berakibat terhadap rendahnya  angka  kepatuhan  wajib  pajak. Wajib  pajak  orang  pribadi  seolah-olah  takut dan mengganggap pemeriksaan pajak merupakan  hal  yang  merugikan  bagi  wajib pajak orang pribadi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil disampaikan  oleh  (Nugrahanto  &  Andri Nasution,  2019)  bahwa  pemeriksaan  pajak memiliki pengaruh negatif terhadap rendahnya atau menurunnya kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Riyadi et al., 2021) bahwa pemeriksaan pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, karena strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak  selalu  memberikan  hasil  yang  efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui  bahwa    konsultan  pajak  mampu memoderasi  pengaruh  penyuluhan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
yang  dinilai  dengan  nilai  P  Values  sebesar 0,005 < 0,05, sehingga Ha3 diterima.  Hal ini dapat  diartikan  bahwa  variabel  konsultan pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Konsultan  Pajak  adalah  orang  yang memberikan  jasa  konsultasi  perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  perpajakan.    Untuk dapat  berpraktik  sebagai  Konsultan  Pajak, seorang  Konsultan  Pajak  yang  telah memenuhi  persyaratan,  harus  mempunyai Izin  Praktikyang  diterbitkan  oleh  Direktur Jenderal  Pajak  atau  pejabat  yang  ditunjuk (Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia, 2014).
Konsultan  pajak  berperan  sebagai mitra  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam perencanaan  pajak,  pemenuhan  kewajiban perpajakan, serta sebagai sarana atau media dalam menyampaikan informasi perpajakan atau melakukan penyuluhan pajak.  Dengan demikian, pemanfaatan jasa konsultan pajak menjadi langkah yang ampuh dan bijaksana bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memanfaatkan  manfaat  perpajakan  secara optimal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian (Aritonang, 2021) yang menunjukkan  bahwa  Konsultan  Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi.    Hal  yang  sama  juga disampaikan  (Nugraheni  et  al.,  2020)  yang menyatakan menunjukkan bahwa konsultan berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib  pajak  serta  membantu  wajib  pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis, diketahui  bahwa    konsultan  pajak  tidak mampu  memoderasi  pengaruh  pemeriksaan pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  yang  dinilai  dengan  nilai  P  Values sebesar 0,970 > 0,05, sehingga Ha4 ditolak. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  variabel
Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan
(Agus Tina)
102
konsultan  pajak  tidak  mampu  memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Indonesia  pada  saat  ini  menerapkan sistem perpajakan yaitu sistem self assessment .  Sistem  ini  menaruh  wewenang dan  keleluasaan  bagi  wajib  pajak  orang pribadi  untuk  melaksanakan  penghitungan dan pelaporan pajaknya sendiri.  Wajib Pajak orang  pribadi ini  dituntut  memahami peraturan  dan  Undang-undang  perpajakan. Namun Wajib Pajak orang pribadi seringkali mengalami  kesulitan  dalam  memahami peraturan  tersebut.  Selain  itu  peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan  juga  menjadi  salah  satu  kendala bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  sehingga cenderung memilih untuk meminta konsultan pajak  agar  memberikan  bantuan  dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya.
Wajib  pajak  merasa  bahwa  jasa konsultan pajak merupakan jasa yang penting dalam menangani masalah perpajakan. Wajib pajak  orang  pribadi  merasa      aman      dari pengenaan      sanksi      perpajakan      jika menggunakan   jasa konsultan   pajak.  Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang cakap dan ahli dalam  bidang  perpajakan  dengan  didukung sertifikasi  konsultan  pajak  serta  mempunyai ijin  praktek  yang  diperoleh  dari  Direktur Jendral  Pajak.    Konsultan  Pajak  yang  masih minim dengan pengetahuan peraturan perpajakan  dan  tidak  mau  update  terhadap peraturan,  maka    jasa  perpajakan  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  orang  pribadi akan  rentan  terhadap  pemeriksaan  pajak. Wajib    pajak    yang  lebih    memilih    untuk menggunakan konsultan pajak yang memberikan  saran  agresif  maka  itu  berarti wajib  pajak  tersebut  tidak  patuh  terhadap perpajakan  karena  lebih  cenderung  untuk berusaha menghindari kewajiban perpajakan. Penelitian  ini  sejalan  dengan  (Wulandari, 2021)  yang  menunjukkan  bahwa  konsultan pajak  tidak  berperan  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh penyuluhan pajak dan pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan konsultan pajak  sebagai  variabel  moderasi  pada  KPP Pratama  Medan  Belawan  adalah  sebagai berikut :
1. Penyuluhan pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  pada  KPP  Pratama Medan Belawan.
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.
3. Konsultan pajak mampu memoderasi  pengaruh  penyuluhan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  pada  KPP Pratama Medan Belawan.
4. Konsultan  pajak  tidak  mampu memoderasi  pengaruh  pemeriksaan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  pada  KPP
Pratama Medan Belawan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardian,  R.  D.,  &  Pratomo,  D.  (2015).
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  Dan Pemeriksaan
Pajak Terhadap
Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Oleh  Wajib  Pajak  Badan  (  Studi Pada  Kpp  Pratama  Wilayah  Kota Bandung  )  The  Influence  Of  Tax System  And  Tax  Audits  On  Tax Evasion  By  (  Study  In  Tax  Office Region).
E-Proceeding of Management, 2(3), 1–10. https://libraryeproceeding.telkomu niversity.ac.id/index.php/managem ent/article/view/1903/1806
Aritonang,  M.  (2021).  Pengaruh  Insentif
Pajak Dalam Masa Pandemi
Corona Terhadap Kepatuhan Pajak Wirausaha  Baru  (Wub)  Dengan Konsultan  Pajak  Sebagai  Variabel Moderasi.
Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Belawan (Agus Tina)
Vol. 7, No. 2, Mei 2024
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). SDSN UU
Perpajakan  No.  7  Tahun  2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. July, 1–23.
Hair,  Joseph,  F.,  Tomas,  G.,  Hult,  M., Christian, R., & Sarstedt, M. (2014). A  Primer  on  Partial  Least  Squares Structural Equation Modeling (PLS- SEM) (Kindle Edi). United States of America: SAGE Publications, Inc. Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh
Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt),  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan Bangunan.  Jurnal  Akunida,  6(1),  1. https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2 810
Ihsan,  M.  (2013).  Pengaruh  Pengetahuan Wajib  Pajak,  Penyuluhan  Pajak, Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Di Kota Padang. Skripsi, September, 1–
31. Indonesia, R. (2017). Undang-Undang  No. 7 Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  (HPP).  Akun Covid, 12(November), 1–68. www.djpk.depkeu.go.id
Juliandi,  A.  (2018).  Metodologi  Penelitian
Kuantitatif  Untuk  Ilmu-ilmu  Bisnis (Cetakan Pe). Percetakan M2000. Kementerian  Keuangan  Republik.  (2013).
PER  -  03.PJ_.2013  tg  Pedoman Penyuluhan Perpajakan.pdf.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2014). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  111/PMK.03/2014  tentang Konsultan Pajak. Nugrahanto, A., & Andri Nasution, S. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  Di  Indonesia.  Jurnal  Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(1),
21. https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.6 07
Nugraheni,  A.  P.,  Sunaningsih,  S.  N.,  & Khabibah,  N.  A.  (2020).  Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib  Pajak.  Jurnal  Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 49–58. Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib
Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  dan Pemungutan Pajak terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan
Badan.  Jurnal  Riset  Akuntansi  & Perpajakan  (JRAP),  8(02),  57–67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021. 008.02.16
Syurikal,  Y.,  Tampubolon,  A.,  &  Studi,  P.
(2019). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratana  Medan Timur. Jurnal Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/E print/6353, 91. http://repository.uinsu.ac.id/id/epri nt/6353 Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Doctoral Dissertation, STIESIA SURABAYA. Yanto,  A.  F.  F.  Y.,  &  Rida  Perwita  Sari.
(2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pada  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo.  Realible  Accounting Journal, 1(2), 1–7. https://doi.org/10.36352/raj.v1i2.1 53