## PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN (PKST) TAHUN 2015 KABUPATEN WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh: Lis Ulfiana
Alumnus Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an Email: lisulfiana10@gmail.com

## Abstrak
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  yang  penting  dalam  pembentukan  dan pembinaan  keluarga  sakinah.  Keluarga  akan  membentuk  karakter  dan berpengaruh  kepada  lingkungannya.  Dalam  rangka  upaya  untuk  memajukan bangsa,  maka  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  mengadakan  agenda  tahunan  yang  diberi  nama “Pemilihan  Keluarga  Sakinah  Teladan”  Program  Pemilihan  Keluarga  Sakinah Teladan  (PKST)  Tahun  2015  DI  Kabupaten  Wonosobo  dilaksanakan  dengan mengikuti  petunjuk  pelaksanaan  pemilihan  keluarga  sakinah  teladan  yang dikeluarkan  oleh  Kantor  Pusat  Direktoral  Jendral  Bimbingan  Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kacamata hukum Islam, kegiatan tersebut  dapat  dikategorikan  dalam ijtihâd dan ikhtiyâr dalam  menciptakan kemaslahatan di masyarakat (maṣlaḣah mursalah) .
Kata kunci: PKST, keluarga sakinah, maslâhah mursalah

## A. Pendahuluan
Pernikahan merupakan
suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas  keturunan  serta  mamperkuat hubungan  antar  sesama  manusia  yang menjadi  sebab  terjaminnya  ketenangan, cinta,  dan  kasih  sayang.  Dari  adanya pernikahan  itulah  terjadinya  sebuah keluarga.  Predikat  “ Sakînah  Mawaddah wa Rahmah ” setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah ada penangkal diri, keimanan dan ketaqwaan serta akhlâq al-karimah dalam menghadapi  kemelut  rumah  tangga.  Di samping  itu,  keluarga  sakinah  adalah keluarga  yang  taat  beribadah  dan  selalu
bermusyawarah dalam setiap mengambil kebijakan, begitu juga dengan pemahaman  ajaran  agama,  penghayatan dan pengamalan Pacasila dan UUD 1945.
Keluarga  merupakan  unit  terkecil yang  penting  dalam  pembentukan  dan pembinaan  keluarga  sakinah.  Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya. Apabila  karakter  itu  baik  maka  akan berpengaruh  baik  pada  lingkungannya, sebaliknya apabila tidak baik maka akan berpengaruh  tidak  baik  pula  kepada lingkungannya.  Karakter  itu  juga  akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma menjadi  karakter  bangsa.  Masyarakat yang  terbangun  dari  keluarga-keluarga
sakinah  adalah  masyarakat marḣamah yang  selanjutnya  mampu  membentuk bangsa yang baldatun ṭayyibatun warabbun  ghafûr (negeri  yang  baik dengan Rabb yang Maha Pengampun).
Untuk  menjadikan  keluarga  bangsa yang sakinah diperlukan keteladanan. Hal ini  menjadi  penting  karena  keteladanan sebuah  keluarga  akan  ditiru,  diikuti  dan diteladani  oleh  masyarakat  secara  luas, dan  hal  ini  akan  berdampak  baik  bagi pembentukan  karakter  bangsa  yang  baik ditengah  meluasnya  pengaruh  budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan akhlakul karimah sebagai efek
negatif  dari  globalisasi,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi  informasi dewasa ini (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,
2012). Selain itu, keluarga juga merupakan  unit  terkecil  dalam  sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai sumbangsih dalam membangun  masyarakat  yang  sejahtera dan  makmur  sehingga  mampu  menuju kemaslahatan. Oleh karena itu kemudian dalam  rangka  upaya  untuk  memajukan bangsa, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan agenda tahunan yang diberi nama  “ Pemilihan  Keluarga  Sakinah Teladan ”.
Artikel ini mengkaji apakah “ Pemilihan  Keluarga  Sakinah  Teladan ” benar-benar mampu memberi sumbangsih  terhadap  kemajuan  bangsa, dan  mengkaji  posisi  atau  kedudukan kegiatan tersebut apabila dilihat dari kaca mata hukum  Islam.  Permasalahan utama yang akan dikaji adalah (1) Bagaimanakah program pemilihan keluarga  sakinah  teladan  di  Kabupaten Wonosobo  pada  tahun  2015;  dan  (2) Bagaimanakah  konsep maṣlahah al - mursalah terhadap  pelaksanaan  program tersebut.

## B. Hasil Temuan dan Pembahasan
1. Program  Pemilihan  Keluarga Sakinah  Teladan  di  Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.
Agama  Islam  telah  memberikan petunjuk  lengkap  &  rinci  terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah,  cara  memilih  pasangan  ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan  jalan  keluar  jika  terjadi kemelut  dalam  rumah  tangga,  sampai dalam  proses  nafaqah  (memberi  nafkah) &  harta  waris,  semua  diatur  oleh  Islam secara rinci, detail, dan gamblang.
Munakaḣat membutuhkan  hukum syara’  sebagai  norma  dan  rambu-rambu sekaligus  peta  jalan  ( road-map )  ke  arah kemaslahatan serta kebahagiaan duniawi dan  ukhrawi.  Adapun  cara  pengambilan
hukum  syara’  ini,  jumhur  ulama  telah mensepakati  mengambil  jalan  melalui empat  jalur,  yaitu  : Al-Qur`an , As -
Sunnah , Ijmâ’ , dan Qiyâs . Disamping ke empat jalur tersebut  masih  ada beberapa dalil  lainnya  yang  dijadikan  sebagai hukum syara ataupun hanya sekedar dalil. Adapun  dalil  yang  dimaksud  adalah: Istihsan , Maṣlaḣah Mursalah , Istiṣḣab , ‘ Urf , Mażhab Ṣaḣabi ,  dan Syar’u Man Qablana .
Salah satu fungsi spesifik pernikahan adalah  sebagai  pintu  gerbang  peradaban bangsa, dimana dengan pernikahan dapat tercipta generasi penerus manusia. Dalam sebuah  pernikahan,  dapat  dipastikan setiap  keluarga  mengharapkan  sebuah keluarga yang harmonis dengan berasaskan sakînah , mawaddah wa rahmah .  Karena  memang  itulah  yang menjadi  tujuan  awal  disyari’atkannya pernikahan,  sebagiamana  firman  Allah yang lain dalam Qs.Ar-Rum: 21
Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan dalam membina  rumah  tangga,  kehidupan berkeluarga  adalah  suatu  yang  bersifat fitrah.  Sebagai  miniatur  masyarakat, keluarga  merupakan  nuklesus  atau  inti bagi  proses  perkembangan  masyarakat. Masyarakat  terdiri  dari  unsur  keluarga, keluarga  berbentuk  dari  unsur  individu. Dari individu-individu  yang shaleh akan terbentuk  keluarga  sakinah,  dan  .  Dan
dari  keluarga-keluarga  sakinah  akan tercipta masyarakat yang sehat, kuat serta mulia.
Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan merupakan  salah  satu  upaya  untuk memajukan
bangsa, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Gambaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan  Keluarga  Sakinah  Teladan  di Kabupten  Wonosobo  pada  tahun  2015 adalah sebagai berikut:
a. Tingkat Kecamatan
1) Kepala KUA Kecamatan se- Kabupaten Wonosobo merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi  kepada  pemerintah wilayah Kecamatan;
2) Kepala KUA Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo
membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan; 3) Kepala KUA
Kecamatan
memberitahukan kepada masyarakat dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan; 4) Pemanggilan  peserta  Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
dilakukan  oleh  Panitia  di  masing- masing kecamatan;
5) Proses  penilaian  peserta  dilakukan oleh Dewan Juri;
6) Hasil  Pemilihan  Keluarga  Sakinah
Teladan tingkat Kecamatan dilaporkan  kepada:  Camat,  Kepala
KUA Kecamatan setempat, disertai dengan  daftar  riwayat  hidup  para pemenang;
7) Pemenang  I  Pemilihan  Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan menjadi peserta pemilihan Kabupaten Wonosobo; 8) Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Maret b. Tingkat Kabupaten/Kota
1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo merencanakan penyelenggaraan
Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten dengan
berkoordinasi  kepada  Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Wonosobo  membentuk Panitia  dan  Dewan  Juri  Pemilihan Keluarga  Sakinah  Teladan  tingkat Kabupaten  dengan  Surat  Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Wonosobo; 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo
memberitahukan melalui Surat Edaran  kepada  para  Kepala  KUA Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo; 4) Pemanggilan Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah
Teladan  tingkat  Kecamatan  oleh
Panitia;
5) Upacara  Pembukaan  Pemilihan
Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan menghadirkan  Bupati  Wonosobo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam di Kabupaten Wonosobo, Pemenang  I  Pemilihan  Keluarga Sakinah Teladan tingkat
Kecamatan,  Dewan  Juri,  anggota panitia, dan lain-lain;
6) Proses  penilaian  peserta  dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
7) Pengukuhan
pemenang
diumumkan  pada  acara yang diadakan khusus untuk itu;
8) Hasil  pemilihan  Keluarga  Sakinah
Teladan Kabupaten  Wonosobo dilaporkan kepada: Bupati Wonosobo,  dan  Kepala  Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten Wonosobo  disertai  dengan  daftar riwayat hidup para pemenang;
9) Pemenang  I  Pemilihan  Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan  tingkat  Provinsi  Jawa Tengah; 10) Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan  Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada bulan April s.d. Mei.
Tindak lanjut dari kegiatan tersebut, dalam  rangka  menjaga  keteladanan  dan kesinambungan, maka Direktoral Jendral
Bimbingan Masyarakat
Islam
Kementerian  Agama  RI  bekerjasama dengan  BP4  memberikan  pembinaan terhadap  keluarga  yang  telah  terpilih menjadi  pemenang  dalam  nominasi pemilihan  keluarga  sakinah  teladan tersebut.
Adapun  cara  pemberian  binaan dalam  semua  tingkatan  adalah  sebagai berikut:
a. Mengikut  sertakan  Keluarga  Sakinah
Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP4 setempat;
b. Memberdayakan  keluarga  sakinah teladan  untuk  ikut  aktif  dan  menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat dan agama;
c. Mengikutsertakan  Keluarga  Sakinah Teladan  dalam  kepengurusan  BP4 setempat;
d. Mengikut  sertakan  Keluarga  Sakinah Teladan  dalam  kegiatan  Hari  Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama;
e. Mengikut  sertakan  Keluarga  Sakinah Teladan  pada  peringatan  Hari-hari Besar Islam (HBI);
f. Mengikutsertakan  Keluarga  Sakinah
Teladan  dalam  kegiatan  pemerintah seperti kegiatan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih, Penanggulangan HIV/AIDS dan kegiatan lainnya.
g. Diikutkan  dalam  pelatihan  mediator Perkawinan dan Keluarga.
h. Pada  masing-masing  daerah  provinsi agar  didorong  untuk  berpartisipasi sebagai  motivator  dan  penggerak kegiatan  pemberdayaan  keluarga  di lingkungannya.
Kriteria  Dan  Ketentuan  Pemilihan
Keluarga Sakinah Teladan Di Kementerian Agama Kabupaten
Wonosobo  Tahun  2015  adalah  sebagai berikut:
a. Penilaian  di  Bidang  Pemahaman  dan Pengamalan Ajaran Agama Islam
1) Memahamai  pokok-pokok  ajaran agama  Islam  di  bibidang  aqidah, syariah dan akhlaq
2) Memeliki  kekuatan  imam  dan taqwa kepada Allah SWT.
3) Menjalankan  ibadah  dan  sunnah secara  berkesinambungan  dengan penuh  pengertian  dan  kesadran serta berkahlak mulia.
4) Mampu menciptkan suasana keagamaan  dalam  rumah  tangga, antara  lain  membaca  Al-Qur`an, memperingati hari hari besar Islam ,  baik  di  dalam  maupun  diluar rumah  tangga,  shalat  berjamaah, suka  bershodaqah,  belajar  Agama, dan amal kebajikan lainya
5) Mengamalkan  ajaran  Islam  seperti
memelihara anak
yatim, menyantuni  fakir  miskin,  amar ma’ruf  nahi  munkar  (berdakwah), dan  ikut  serta  memakmurkan masjid,  tempat  pengajian/majelis ta’lim, sekolah, rumah sakit, yatim piatu, poliklinik, panti jompo, panti anak cacat, anak terlantar.
b. Penilaian  Di  Bidang  Perkawinan  dan Kehidupan Rumah Tangga
1) Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau seorang perempuan  yang  suaminya  telah
meninggal  dunia  dan  telah  kawin lagi selama 10 tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai anak
tetapi  mengambil  beberapa  anak untuk  diasuh  dan  dididik  serta berhasil. 2) Istri dan suami mampu
menciptakan suasana bahagia, kerukunan  dan  ketenagnan  alam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang  yang  tulus,  ikhlas,  serta jujur dan terbuka.
3) Dapat  menyelenggarakan  rumah tangga dengan baik, turut melaksanakan  program  PK,  antara lain  gizi  dan  kesehatan,  serta mengatur keuangan
dan manejemen rumah tangga.
4) Mampu  menciptakan  komunikasi yang efektif dalam keluarga, mengendalikan  emosi,  mencari jalan  keluar  dalam  kemelut  rumah tangga, dan tidak saling
menyalahkan atau egois.
5) Mendahulukan musyawarah, menanamkan  rasa  kasih  sayang dalam  keluarga,  tertib,  disiplin, suka menolong, dan gotong royong.
6) Mampu  menjaga  kesimbangan, keselarsan, keserasian dalam rumah tangga,  terutama  keluarga  kedua belah  pihak  suami  istri,  mampu membagi  waktu  untuk  tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatn di luar rumah tangga.
7) Pandai menumbuhkan, merwat dan melestarikan  kasih  sayang  dalam
keluarga,  memelihara  hak  milik, meningkatkan  martabat  dan  mutu
kehidupan keluarga, serta
mneingkatkan pengetahuan.
c. Penilaian di bidang  penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa
1) Menghayati dan mengamalkan pancasila.
2) Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa  membedakan  suku,  agama, dan bangsa.
3) Menempatkan  kepentingan  umum di  atas  kepentingan  pribadi  dan golongan
4) Menghormati  dan  melaksanakan prinsip musyawarah mufakat
5) Membinan  dan  mengembangkan kesatuan  dan  persatuan  dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
d. Penilaian bidang  pengetahuan umum
1) Mempunyai  pengetahuan  tentang perundang  –  undangan,  GBHN pancasila dan hukum perkawinan
2) Dapat berkiprah dalam masyarakat di  lingkungan  serta  organisasi masyarakat Islam
3) Dapat  memberikan  solusi  pada permaslahan-permaslahan actual yang berkembang di tengah masyarakat
e. Penialain  Di  Bidang    Rumah  Dan
Lingkungan  Rumah  Tangga  (HOME
VISIT)
1) Keadaan rumah bersih dan
memenuhi sayrat-syarat 2) Tata  ruang  perelengkapan  dan dekorasi sesuai serta mencerminkan  suasana  kehidupan beragama 3) Pekarangan dan lingkungan terpeliharanya produktif
4) Hubungan  baik  dengan  tetangga dan masyarakat sekitar
5) Sifat dan sikap hidup social dengan tetangga dan masyarakat
6) Upaya  –  upaya  yang  dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sekitar. Ibadah dan
bermusyawarah merupakan  azas  keberhasilan  dalam membina hubungan dalam rumah tangga. Selain itu, pola hidup berkeluarga saling percaya,  saling  menghormati  dan  saling menghargai  pendapat  mutlak  sangat diperlukan  sebab  dalam  sebuah  rumah tangga,  perbedaan  pendapat  pasti  ada namun  yang  paling  penting  adalah bagaiman suami istri dan keluarga dapat mengatasi dan menyelsaikan hal tersebut. Kepribadian  pasangan  keluarga  ini merupakan  kepribadian  yang  unggul, karena  ilmu  yang  dimilikinya  mumpuni dalam segala bidang. Kepribadian seperti itu memang cocok untuk menjadi panutan dimasyarakat. Prinsip yang harus dipegang teguh oleh keluarga adalah:
a. Sebaik-baik  manusia  adalah  yang mampu  memberi  manfaat  terhadap manusia yang lain.
b. Hiasilah  rumah  dengan  bacaan  Al- Qur’an  dan  pula  hiasi  rumah  dengan mengasuh anak yatim.
c. Ketika  kita  dititipi  ilmu  oleh  Allah, maka  amalkanlah  dan  berbagilah terhadap  orang  lain.  Karena  apabila ilmu  itu  tidak  diamalkan  dan  dibagi maka akan berat pertanggung jawabannya kelak di akhirat.
(Sudirman dan Arti Priyatmi, 2016)
2. Maṣlaḣah al-mursalah
Maṣlaḣah  al-mursalah adalah  suatu kemaslahatan  yang  keberadaannya  tidak ditopang dengan ayat Al-Qur`an maupun al-Hadis  yang  memperbolehkan  atau melarang penggunaannya. Maṣlaḣah secara  etimologi  bermakna  menarik manfaat dan menolak adanya kemudaratan (Ahmad Warson
Munawwir,  Tt:  788). Sedangkan  arti bahasa mursalah menurut  kamus  adalah terlepas (Ahmad Warson Munawwir, Tt: 495). Dalam  kontek  ini  yang  dimaksud terlepas  adalah  terlepas  dari  penunjukan syari’, baik menganggap ataupun menolak (Abdul Karim Zaidan, Tt: 237) .
Menurut  Wahbah  as-Zuhayli  (Tt:
757), maṣlaḣah al-mursalah adalah beberapa  keadaan  atau  tindakan  yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syari’,
tapi  tidak  ada  dalil  tertentu  dari  syara’ yang  membenarkan  atau  membatalkan, dan dengan ditetapkan hukumnya manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.
Maslahah  al  mursalah terdiri  dari dua  kata,  yaitu  kata  maslahah  dan mursalah. Secara etimologis, kata maslahah  merupakan  bentuk    masdar (adverb)  yang  berasal  dari  fi‘l  (verb), yaitu  saluha.  Dilihat  dari  bentuk-nya, disamping  kata  Maslahah  merupakan bentuk  adverb,  ia  juga  merupakan bentuk  ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâli (jama‘, plural) (Ibn  al-Manzûr,  1972:  348).  Kata maslahah  ini  telah  diserap  ke  dalam bahasa  Indonesia    menjadi  maslahat, begitu  juga  kata  manfaat  dan  faedah. Dengan kata lain, Secara etimologis, kata maslahah memiliki arti: manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan) (Al-Bûtî, 2001: 7).
Menurut  Yûsuf  Hâmid  al-‘Âlim (1991: 132), maslahah memiliki dua arti, yaitu  arti majâzî dan haqîqî. Yang dimaksud  dengan  makna majâzî di  sini, kata al-maṣlahḣah , adalah suatu perbuatan (al-fi‘l) yang di dalamnya ada kebaika  ( ṣaluḣa) yang  memiliki  arti manfaat.  Makna maṣlaḣah seperti  ini merupakan  lawan  dari mafsadah karena itu,  keduanya  tidak  mungkin  dapat bertemu dalam suatu perbuatan.
Sedangkan yang dimaksud dengan makna maṣlaḣah secara haqîqî adalah maṣlaḣah yang  secara  lafaz  memiliki  makna al- manfa‘ah .  Makna  seperti  ini    berbeda dengan  makna mâzîaj. Sedangkan al- maṣlaḣah dalam  pengerti-an haqîqî adalah  di  dalam  perbuatan  itu  sendiri mengandung manfaat.
Taufîq  Yûsuf  al-Wâ‘î  (Tt:  241), menyebutkan bahwa setiap sesuatu  yang di  dalamnya  ada  manfaat,baik  diperoleh dengan  cara  mencari  faedah-faedah  atau kenikmatan-kenikmatan  maupun  dengan cara  menghindari  atau  menarik  diri  dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai  maslahah.  Berdasarkan  hal ini,maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa,  makna  maslahah  adalah  setiap kebaikan  dan manfaat.
Dari beberapa pengertian di atas secara singkat dapat kita pahami bahwa maṣlaḣah al-mursalah adalah sebuah kebaikan yang legalitasnya  tidak  ditopang  oleh  syara’. Posisinya  yang  tidak  ada  legalitas  khusus dari  nas  tersebut  terkait  pemberlakuan ataupun pembatalan maṣlaḣah itu menjadikannya  sebagai maṣlaḣah  al- mursalah. Dalam  penerapannya,  jumhur ulama sepakat untuk menggunakan maṣlaḣah  al-mu’tabarah sebagaimana mereka sepakat menolak maṣlaḣah mulghah. Sedangkan  terhadap maṣlaḣah al- mursalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Supaya  penggunaan maṣlaḣah  al- mursalah dalam  suatu  persoalan  tetap sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam hukum Islam serta tidak menyimpang  dari maqâṣid  asy-syarî’ah, para pakar usûl al-fiqh membuat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar maṣlaḣah al-mursalah bisa  dijadikan  sebagai  salah satu  dalil  dalam  penggalian  sebuah hukum.  Syarat-syarat  tersebut  adalah sebagaimana  diungkapkan  oleh  Wahbah az-Zuhaili (Tt: 799) sebagai berikut: 1. Maṣlaḣah harus sejalan dengan tujuan syariat  atau  nilai-nilai  yang  berlaku dalam  pensyariatan,  sehingga  tidak mengeleminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil  yang qaṭ’y yang  terdapat dalam Al-Qur`an maupun al-Hadis.
2. Maṣlaḣah harus berupa maṣlaḣah yang dapat  diterima  oleh  akal/  rasional. Sehingga  kemaslahatan  yang  sifatnya belum  pasti,  tidak  dapat  dibenarkan penggunanaannya.  Dengan  kata  lain sifat maṣlaḣah harus  hakiki  dan  tidak boleh diduga-duga.
3. Maṣlaḣah harus  bersifat  umum.  Yakni kemaslahatannya  menyangkut  hajat hidup  orang  banyak,  bukan maṣlaḣah yang  hanya  dapat  dirasakan  oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja (Wahbah Zuhaily, Tt: 799).
Jika  kita  hendak  menggunakan maṣlaḣah  al-mursalah sebagai  metode
penetapan  hukum  maka  syarat-syarat yang  di  atas  harus  terpenuhi.  Jika  satu dari  syarat-syarat  di  atas  tidak  terpenuhi maka  penerapan  teori maṣlaḣah  al- mursalah tidak  dapat  dibenarkan.  Hal  ini sebagai  wujud  kehati-hatian  kita  dalam memberikan  sebuah  ketentuan  hukum terhadap  suatu  persoalan  yang  tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur`an maupun al-Hadis.
Keharusan  memenuhi  syarat-syarat penerapan teori maṣlaḣah al- mursalahyang tersebut  dimaksudkan  supaya  produk hukum maṣlaḣah al-mursalah dapat mengejawantahkan maqâṣid  asy-syariah serta  tidak  bertentangan  dengannya .
Tujuan  syariat  Islam  yang  dimaksud  ini adalah  sebagaimana  diungkapkan  al- Syatibi yaitu untuk mencapai kemaslahatan  hamba,  baik  di  dunia maupun di akhirat.
Kemaslahatan  didasarkan  kepada lima  hal  mendasar,  yaitu  memelihara agama (hifẓ ad-ḍîin), memelihara jiwa (hifẓ an-nafs), memelihara  akal (hifẓ  al-‘aql),
memelihara  keturunan (hifẓ  an-nasl), dan memelihara  harta  kekayaan (hifẓ  al-mâl).
Pengertian  “memelihara”  memiliki  dua aspek  mendasar,  yaitu  (1)  aspek  yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan  landasannya, al-hifẓ  min jânib  al-wujûd ;  dan  (2)  aspek-aspek  yang mengantisipasi  agar  kelima  hal  tersebut tidak terganggu dan terjaga dengan baik,
disebut hifẓ  min  jânib  al-‘adam. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 246).
3. Maṣlaḣah al - mursalah dalam Program  Pemilihan  Keluarga Sakinah  Teladan  di  Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.
Manhaj  Islam  yang  universal  dan mencakup  semua  aspek  kehidupan senantiasa  mengajak  pada  peningkatan kualitas dan profesionalisme secara luas. Karenanya, Islam merupakan sistem yang komprehensif  dan  profesionalis  dalam urusan  hidup  yang  bersifat  umum maupun masalah-masalah kecil (Fathiyakan,  2004:  42).  Konstruksi hukum Islam didasarkan pada tercapainya kemaslahatan serta terhindarnya kerusakan. Standar tercapainya  maslahah  adalah  dengan terjaganya  lima maqasid  as-syari’ah yaitu  terjaganya  agama,  akal,  diri, keturunan  dan  harta.  Sehingga  apapun yang  menyebabkan  tercemarnya  lima maqasid  as-syari’ah itu,  dikategorikan sebagai mafsadah atau kerusakan.
Terobosan yang diambil oleh Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam mengadakan kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan bukanlah  tanpa  dasar  dan  landasan  yang kuat.  Kegiatan  tersebut  diadakan  dengan tujuan  menciptakan  keluarga  sakinah, sehingga  dari  keluarga  sakinah  tersebut dapat  terwujud  masyarakat marḣamah
yang  selanjutnya  mampu  membentuk baldatun  ṭayyibatun  warabbun  ghafûr , negeri  yang  subur  dan  makmur,  adil  dan aman, Dimana yang berhak akan mendapat haknya, yang berkewajiban akan melaksanakan  kewajibannya  dan  yang yang berbuat baik akan mendapat anugerah sebesar  kebaikannya,  serta  tidak  ada  lagi kezaliman.
Untuk  membentuk  bangsa  yang memnuhi  kriteria baldatun  ṭayyibatun warabbun  ghafûr dibutuhkan  4  pilar, yaitu  Ulama  yang  berilmu,  Umara (pemimpin)  yang  adil,  orang  kaya  yang dermawan  dan  orang  fakir  yang  mau berdo’a.    (Syahrial,  2015).  Ulama  harus berilmu  dan  menjadi  tempat  bertanya sekaligus  memberi  solusi  dan  menjadi inspirator  bagi  ketiga  pilar  yang  lain. Pemimpin  harus  adil  tidak  membeda- bedakan rakyatnya. Orang kaya dermawan yang suka bersedekah kepada yang  membutuhkan,  dan  orang  fakir hendaknya selalu berdoa untuk bangsanya, sekaligus ketiga pilar lainnya.
Pelaksanaan kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan ini dilandasi spirit maṣlaḣah  mursalah ,  karena  tujuan  awal dari  kegiatan  tersebut  adalah  untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat  dalam  membentuk  keluarga sakinah.  Jika  kemaslahatan  dikaji  dari hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia, maka  terdapat  banyak  sekali  Undang-
undang  yang  dijadikan  sebagai  landasan dalam  melaksanakan  program  pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Diantaranya yaitu Undang-Undang  No. 1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  dan undang-undang  nomor  10  tahun  1992 tentang  perkembangan  penduduk  dan pembangunan keluarga sejahtera.
Kedua  landasan  formal  tersebut  sudah sangat jelas memaparkan tentang pengelolaan upaya perkembangan
kependudukan dan pembangunan
keluarga  sejahtera  berasaskan  peri- kehidupan dalam keseimbangan, manfaat, dan pembangunan berkelanjutan untuk  mewujudkan  manusia  Indonesia seutuhnya.
Selain kedua undang-undang tersebut,  beberapa  undang-undang  lain yang  dijadikan  sebagi  landasan  dan istinbâṭ hukum  oleh  Direktorat  Jendral Bimbingan  Masyarakat  Kementerian Agama  RI  dalam  pelaksanaan  kegiatan pemilihan  keluarga  sakinah  teladan  ini, diantaranya yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Intrusksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan  Presiden  Nomor  92  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011  tentang  Kedudukan,  Tugas,  dan Fungsi  Kementerian  Negara  serta Susunan  Organisasi,  Tugas,  dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
7. Keputusan Menteri Agama nomor 480
Tahun 2003 tentang Perubahan ke dua Atas  Keputusan  Menteri  Agama nomor  373  Tahun  2002  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten/Kota;
8. Peraturan  Menteri  Agama  nomor  10 Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian Agama; dan
9. dan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam
Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan
Gerakan  Keluarga  Sakinah  (Juklak
PKST Nasional).

## C. Simpulan
Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (PKST) Tahun 2015 DI Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan  mengikuti  petunjuk  pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktoral Jendral Bimbingan
Masyarakat
Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dalam  kacamata  hukum  Islam,
kegiatan  tersebut  termasuk  dalam  suatu terobosan dalam
menciptakan kemaslahatan  dimasyarakat  ( maṣlaḣah mursalah ), dan salah satu upaya pemerintah  untuk  memajukan  bangsa. Harapan  besar  dibalik  kegiatan  tersebut adalah  ketika  terwujud  banyak  keluarga sakinah,  dan  mampu  menjadi  suri tauladan terhadap masyarakat disekitarnya pada khususnya dan seluruh warga  negara  pada  umumnya,  Maka negara Indonesia kedepan mampu menjadi negara yang Baldatun
Ṭoyyibatun Wa Rabbun Ghofûr.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz,  Muhammad  dan  Abdul Wahab. Tt. Fiqh Munakahat ( Khitbah. Nikah dan Talak ) . Tp.
Al-Bûtî, Said Ramadhan. 2001. Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syarî‘ah al-
Islâmiyyah .  Beirut:  Muassasah  al- Risâlah.
Al-Malibari, Zainudin. “ Fathul Al-Mu’in Hamisi I’anah Ath-Tholibin. Juz II. Al –Hidayah.
al-Wâ‘î, Taufîq Yûsuf. Tt. A l-Bid`ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Aṣluhâ  wa  Aqwâl  al-Ulamâ  fîhâ.
Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâṡ.
Az-Zuhaily,  Wahbah.  1986. Ushul  Fiqh Al Islamy . Juz 2. Cet.1. Beirut: Dar al- Fikr.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama  Republik  Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan  Pemilihan  Keluarga Sakinah. tahun 2012.
Fathiyakan.  2004. Kebangkitan  Islam . Bandung: Syaamil. Cet. ke 1.
Hâmid,  Yûsuf.  1991. Al-Maqâsid  al- ‘Âmmah
li asy-Syarî‘ah al- Islâmiyyah. Herndon  Virgina:  The Internasional  Institute  of  Islamic Thought.
Ibn  al-Manzûr.  1972. Lisân  al-‘Arab  al-
Muhît . Beirut: Dâr al-Fikr. Juz II.
Kauma, Fuad dan Nipan. 1999.
Membimbing Isteri Mendampingi
Suami. Yogyakarta: Mitra Pustaka. Kemeterian  Agama  RI. “Pedoman pembinaan keluarga sakinah
1998/1999” .
Kompilasi Hukum Islam. Shihab, M. Quraish. 2003. Wawasan Al- Qur’an . Cet. XIII. Bandung: Mizan.
___________.  2007. Pengantin  Al- Qur’an: Kalung Permata Buat Anak- anakku . Cet. I. Jakarta: Lentera Hati.
Subkhan, Zaitunah. Tt . Membina Keluarga  Sakinah .  PT  LKiS  Pelangi Aksara. E-book. bukukita.com
Sunarto,  Achmad.  2007. Bingkisan Pengantin .  Cet.  I.  Rembang:  Pustaka Anisah.
Undang  Undang  No.1  th  1974 tentang Perkawinan.