## FAKTOR PSIKOSOSIAL DALAM INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN GERAKAN LGBT DI INDONESIA

## Psychosocial Factors Interacting With LGBT Movement in Indonesia

## Elga Andina
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta
Naskah diterima: 2 Oktober 2016 Naskah dikoreksi: 19 November 2016 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2016
Abstract: In this paper we elaborate the psychosocial factors that affecting Indonesian community in dealing with LGBT movement. There has been an increase of LGBT campaign in the beginning of 2016 where they’re demanding  protection  from  discimination,  violence,  and  constitutional  barriers.  However,  LGBT  is  still considered  deviation  to  local  wisdom,  making  it  abnormality  according  to  American  Psychiatry  Association (APA)’s guidance. LGBT movement is in contrast with most people’s belief, healthy behavioral patterns, and positive  children’s  developmental  phase.  Parents  are  worry  that  their  kids  will  engage  in  sexual  disorder. Childhood is the most important phase to prepare for functional adulthood. Thus, government is clear when saying there’s no room for LGBT movement. Even so, as a citizen, LGBT people are the subject that must abide and be protected by the law. Therefore, government must implement the law precisely without exception to make sure everyone’s safe. At the same time, government need to deliver more education and socialization to increase respecting behavior among citizens.
Keyword: LGBT, human rights, culture, psychosocial.
Abstrak: Dalam tulisan ini kami mengelaborasi faktor-faktor psikososial yang memengaruhi komunitas Indonesia ketika berhadapan dengan gerakan LGBT. Terjadi peningkatan kampanye LGBT pada awal 2016 dimana mereka menuntut perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan hambatan konstitusional untuk melakukan perkawinan sesama  jenis.  Akan  tetapi,  LGBT  dianggap  bertentangan  dengan  kearifan  lokal,  sehingga  dapat  disebut abnormalitas  sesuai  dengan  petunjuk  American  Psychiatry  Association  (APA).  Gerakan  LGBT  bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang, pola-pola perilaku sehat, dan tahap perkembangan anak yang positif. Orang tua khawatir jika anaknya melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling penting untuk mempersiapkan pada masa dewasa yang fungsional. Selain itu, Pemerintah juga sudah jelas menyatakan bahwa tidak memberikan ruang bagi gerakan LGBT. Akan tetapi, sebagai warga negara pelaku LGBT harus tunduk dan dilindungi peraturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan hukum secara tepat dan tanpa pengecualian untuk memastikan semua orang terlindungi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan perilaku saling menghormati sesama warga negara.
Kata kunci: LGBT, HAM, budaya, psikososial.

## Pendahuluan
Maraknya  isu  gerakan  Lesbian  Gay  Biseksual dan  Transgender  (LGBT)  pada  awal  tahun  2016 meresahkan  masyarakat,  sehingga  memunculkan wacana perlunya suatu pengaturan mengenai LGBT. Isu  LGBT  mengusik  masyarakat  bukan  karena  ia adalah  kasus  baru,  tapi  karena  pada  tahun  2016 ini,  penggiat  LGBT  membuka  diri  dan  menuntut persamaan  hak  dalam  hal  identitas  yang  diakui negara.  Sebagaimana  disampaikan  oleh Forum LGBT + Intersex and Queer (LGBTIQ) pada tanggal 27  Januari  2016  yang  isinya  antara  lain  meminta penghapusan diskriminasi dan kekerasan pada kaum
LGBT,  meminta  presiden  dan  DPR  memberikan sanksi  bagi  pejabat  negara  yang  melakukan diskriminasi, dan meminta presiden agar serius untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi orang-orang LGBT. Tuntutan serupa disederhanakan oleh aktivis dan pelaku LGBT, Hartoyo, menjadi tiga yaitu  “agar  ada  penghapusan  diskriminasi  seksual dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan  khusus”. 1 Lebih  jauh  lagi,  para  aktivis
1 “LGBT  Berhak  Layanan  Kesehatan  Jiwa”,  http://dev. republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/02/21/ o2vtz81-lgbt-berhak-layanan-kesehatan-jiwa, diakses tanggal 10 November 2016.
LGBT  mempertanyakan  hambatan  konstitusional yang  tidak  membolehkan  pernikahan  sesama  jenis. Juga  permasalahan  identitas  jenis  kelamin  yang hanya  memiliki  dua  pilihan  yaitu  laki-laki  dan perempuan dalam kartu identitas.
Permasalahan yang ada di lapangan menunjukkan  gerakan  LGBT  mulai  mengambil langkah masif dalam upaya promosi dan penetrasi, terutama dalam aspek legal. Pelaku LGBT merasa belum difasilitasi kebutuhannya untuk memperoleh hak  asasi.  Sebaliknya,  timbul  kekhawatiran masyarakat  ketika  LGBT  berasimilasi  menjadi bagian budaya di Indonesia yang sarat dengan norma agama.  Masyarakat  takut  jika  LGBT  dibebaskan akan memberikan pengaruh kepada generasi muda.
Munculnya  komunitas  LGBT  secara  terang- terangan menuntut poin-poin di atas menimbulkan pro  dan  kontra  di  tengah  masyarakat.  Pihak  yang pro  menyanjung  pelaksanaan  perlindungan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  seharusnya  juga dilekatkan  kepada  kaum  LGBT.  Selama  ini  kaum LGBT tidak pernah mendapatkan perhatian, apalagi kekerasan  karena  identitasnya,  selama  ia  dapat memenuhi fungsi sosial yang dituntun oleh norma masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap orientasi  seksual  sebagai  urusan  pribadi  setiap individu  yang  tidak  perlu  dicampuri  oleh  orang lain, meski tidak sedikit yang menjadikannya topik pembicaraan.  Akan  tetapi,  tidak  seperti  konflik antarumat beragama, tidak ada pengusiran terhadap orang dengan LGBT. Hal ini sesuai dengan laporan UNDP & USAID (2014:29) yang menyatakan:
Secara sepintas, orang transgender terutama waria, mendapatkan  toleransi  dan  dapat  ditemukan  di banyak  lingkungan  pergaulan  masyarakat.  Yang tidak  disadari  adalah  keadaan  bahwa  banyak orang  seperti  ini  mungkin  dapat  “ditoleransi” tetapi  belum  tentu  mereka  diterima  oleh  keluarga sendiri. Penerimaan berarti orang transgender dapat mengikuti seluruh kegiatan keluarga dan masyarakat tanpa rasa enggan atau ragu-ragu.
Mereka yang tidak sepakat dengan kampanye LGBT  memilih  sikap  lain,  salah  satunya permohonan  uji  materi  terhadap  terhadap  Pasal 284,  285  dan  292  KUHP.  Permohonan  tersebut disidangkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal  23  Agustus  2016,  di  mana  para  pemohon meminta  pelaku  kumpul  kebo,  homoseksual dan  perkosaan  sesama  jenis  di  penjara  (Tempo, 2016),  yang  ujungnya  berharap  adanya  perubahan KUHP  untuk  mengakomodir  pemidanaan  homo- seksualitas.
Dengan  berkecamuknya  isu  yang  beredar di  masyarakat,  muncul  wacana  untuk  mengatur perilaku  LGBT.  Bahkan  Komisi  VIII  sudah
mendapatkan aspirasi untuk merumuskan Undang- Undang  Anti-LGBT. 2 Namun,  Indonesia  jelas menolak  memasukkan  hak-hak  LGBT  dalam Agenda PBB, New Urban Agenda pada tahun 2016. Hal  ini  menegaskan  bahwa  tidak  ada  ruang  untuk gerakan LGBT di tanah air.
Gerakan  LGBT  yang  dikampanyekan  selama ini hanya berfokus pada dampak psikologis pelaku LGBT.  Padahal,  dalam  interaksinya  kampanye ini  sangat  memengaruhi  kesejahteraan  mental masyarakat.
Kajian  ini  akan  menggali  faktor-faktor psikososial  yang  memengaruhi  masyarakat  ketika berhadapan dengan gerakan LGBT.
Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan landasan  bagi  wacana  pembuatan  kebijakan tentang  LGBT.  Hasil  kajian  ini  dapat  dijadikan kerangka  pemahaman  anggota  DPR  RI  dalam mempertimbangkan  manfaat  dan  biaya  yang ditimbulkan  regulasi  yang  ada.  Kajian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  untuk menggambarkan  situasi,  kondisi  sosial  ataupun hubungan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia dalam menyikapi LGBT. Dalam kajian ini dilakukan studi  kepustakaan  dengan  cara  membaca  dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori untuk mengetahui landasan sejarah dan pandangan akademis  mengenai  LGBT.  Peneliti  kemudian menggunakan  data  dari  media  massa  nasional baik  cetak  maupun  elektronik  untuk  menganalisis pandangan masyarakat mengenai LGBT.

## LGBT, Gangguan Kejiwaan dan Psikologi
American  Psychiatry  Association (APA) menjelaskan  bahwa  LGBT  adalah  kependekan dari  lesbian,  gay,  biseksual  dan  transgender. Huruf  “LGB”  dalam  terminologi  ini  mengacu pada orientasi seksual, yang diartikan sebagai pola yang  kerap  muncul  baik  berupa  emosi,  romantis dan/atau  ketertarikan  seksual  antara  laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki- laki  (heteroseksual),  antara  perempuan  terhadap perempuan  atau  laki-laki  terhadap  laki-laki (homoseksual), atau oleh laki-laki atau perempuan terhadap kedua jenis kelamin (biseksual). 3 Ini juga mengacu  pada  perasaan  personal  dan  identitas sosial seseorang berdasarkan ketertarikan tersebut, terkait  dengan  perilaku  dan  keanggotaan  dalam
2 Komisi  VIII  Dapat  Aspirasi  Usulan  RUU  Anti  LGBT, http://dpr.go.id/berita/detail/id/13017, diakses tanggal 26 Oktober 2016
3 APA.  Lesbian,  gay,  bisexual,  transgender,  http://www. apa.org/topics/lgbt/index.aspx, diakses tanggal 2 Oktober 2016.
komunitas orang-orang yang memiliki ketertarikan dan  perilaku  yang  serupa.  Beberapa  orang  yang memiliki  ketertarikan  atau  hubungan  sesama  jenis biasanya  diidentifikasikan  sebagai “queer” atau dalam  lingkup  alasan  personal,  sosial  atau  politis, dapat  memiliki  untuk  tidak  mengidentifikasikan dirinya dengan label apapun.
Huruf  “T”  dalam  LGBT  berasal  dari  kata transgender  atau  gender  yang non-conforming , dan  merupakan  istilah  payung  bagi  mereka  yang identitas  atau  ekspresi  gendernya  tidak  mengikuti yang  biasanya  diasosiasikan  dengan  jenis  kelamin yang  mereka  miliki  saat  lahir.  Beberapa  tidak mengidentifikasikan  dirinya  sebagai  laki-laki  atau perempuan,  lebih  memilih  menggunakan  istilah “genderqueer” .  Orientasi  seksual  dan  identitas gender  tidak  sama,  keduanya  mencerminkan bentuk-bentuk  pelanggaran  norma  gender  dan memiliki keterkaitan sejarah sosial dan politik.
Istilah  homoseksual  sendiri  pertama  kali digunakan  oleh  Károly  Mária  Kertbeny,  seorang penulis, penerjemah dan jurnalis Austro-Hungarian pada tanggal 6 Mei 1868 ( LGBT Issues Committee ,- ). 4 Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani “ homos ” (artinya sama) dan “ seksualis ” berakar dari bahasa latin. Setahun kemudian, ia menggunakannya dalam pamflet  berbahasa  Jerman  dan  dipublikasikan  di Leipzig, di mana ia mengkritik pengkriminalisasian aktivitas  seksual  sesama  jenis. 5 Menurut LGBT Issues  Committee ,  konsep  transgender  berkaitan dengan  homoseksualitas.  Pada  tahun  1864  Karl Heinrich  Ulrichs  mendeskripsikan  pria  yang memiliki  “jiwa  wanita  tapi  terperangkap  dalam tubuh pria”, yang pada masa sekarang juga disebut gay  ( LGBT  Issues  Committee ). 6 Dengan  begitu, ketika  membicarakan  LGBT,  semua  bermuara pada aktivitas sesama jenis karena apapun identitas seksual  yang  dianut  pelakunya,  akhirnya  mereka akan  berhubungan  dengan  mereka  yang  memiliki identitas  seksual  yang  sama,  bukan  dengan  orang normal.

## Pandangan Psikologi terhadap LGBT
Sampai  dengan  abad  ke-19,  aktivitas  sama jenis kelamin (terutama sesama pria) disebut dalam teks  Anglo-Amerika  dalam  istilah  “tindakan  tidak alami”  ( unnatural  acts ),  “kejahatan  melawan alam”  ( crimes  against  nature ),  “sodomi”,  atau
4 Nicholai  Endres,  Kertbeny,  Károly  Mária  (1824-1882), http://www.glbtqarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf, diakses tanggal 10 November 2016
5 Nicholai  Endres,  Kertbeny,  Károly  Mária  (1824-1882), http://www.glbtqarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf, diakses tanggal 10 November 2016
6 Trangender, http://www.aglp.org/gap/6_transgender/, diakses tanggal 10 November 2016.
“persetubuhan  dua  laki-laki”  ( buggery ).  Kata sodomi yang digunakan di sini berasal dari istilah Alkitab yang bercerita tentang kaum Sodom. Kaum ini  juga  disebut  dalam  Al  Qur’an  sebagai  kaum Nabi  Luth  yang  menceritakan  pertama  kalinya terjadi sodomi.
Pada  abad  ke-16,  pelaku  sodomi  tersebut diganjar hukuman mati bagi pelakunya di Eropa dan Amerika. Akan tetapi, lambat laun hukum berganti bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan. Menjelang  revolusi  Perancis,  kriminalisasi  atas sodomi  mulai  berkurang,  karena  campur  tangan Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, Konsul Kedua yang merupakan pelaku homoseksual.
Pada  tahun  1857  Auguste  Ambroise  Tardieu (1818–1879)  menerbitkan  Kajian  Medico-Legal tentang  Pelanggaran  Kesusilaan  Publik  yang menyimpulkan  bahwa  ciri  psikologis  dan  perilaku kebancian merupakan bentuk ketidakwarasan.
Ketika  permasalahan  ketidakwarasan  mulai diwacanakan,  psikologi  mulai  tertarik  untuk meneliti  lebih  lanjut.  Peran  psikologi  dalam menandakan  homoseksualitas  bisa  dibilang  sangat besar. Hal ini terlihat dari konsep seksualitas yang merupakan  salah  satu  akar  dari  teori  Psikoanalisa yang  dicetuskan  Freud.  Menurut  Kennet  Lewes (1988),  Freud  memiliki  empat  teori  tentang homoseksualitas:
1. Homoseksualitas muncul dari konflik Oedipus dan pemikiran anak laki-laki yang menganggap ibunya  telah  dikebiri.  Hal  ini  menumbuhkan kecemasan sehingga menjadikannya anak laki- laki yang memiliki penampilan feminim.
2.  Dalam  tiga  esainya,  Freud  mengembangkan teori  bahwa  anak  yang  sangat  dekat  dengan ibunya hingga ia mengindentifikasikan dengan si ibu dan secara narsistik mengejar objek cinta seperti dirinya agar ia dapat mencintai mereka sebagaimana  ibunya  mencintainya.  Oleh karena itu, banyak menjadi homoseksual.
3.  Jika  kompleksitas  Oedipus  “negatif”  atau “terbalik”  muncul,  anak  laki-laki  mencari cinta  dan  identifikasi  maskulin  ayahnya dengan  mengambil  identifikasi  feminin  dan membalikkannya menjadi erotisme anal.
4.  Kecemburuan  terhadap  saudara  laki-laki  dan ayah  yang  diubah  secara  aman  menjadi  rasa cinta terhadap pria lain.
Bagi  Freud,  meskipun  homoseksualitas  tidak ada  keuntungannya,  namun  tidak  perlu  malu, ia  bukan  keburukan,  bukan  pula  penurunan,  ia tidak  dapat  dikelompokkan  sebagai  penyakit. Homoseksualitas  hanyalah  variasi  fungsi  seksual, yang  dihasilkan  dari  penekanan  perkembangan
seksual  tertentu.  Ia  meyakini  bahwa  berdasarkan perkembangan  yang  dialami  seksualitas  anak tampaklah  manusia  bersifat  biseksual  (Bertens, 2016:20).
Teori  ini  dibantah  oleh  Sandor  Rado  pada tahun  1940.  Rado  mendebat  teori  biseksualitas Freud yang didasarkan pada kesalahan kepercayaan abad  ke-19  tentang  hermaphroditisme  embrionik, suatu hipotesis yang tidak terbuktikan bahwa setiap embrio  memiliki  potensi  menjadi  anatomi  laki- laki  atau  perempuan.  Karena  teori  awalnya  tidak terbuktikan, maka menurut Rado heteroseksualitas adalah  satu-satunya  hasil  nonpatologis  dari perkembangan  seksual  manusia.  Rado  melihat homoseksualitas  sebagai  fobia  penghindaran atas  jenis  kelamin  lain  yang  disebabkan  larangan orang tua terkait seksualitas di masa kanak-kanak. Hampir semua teoris pertengahan abad ke-20 yang mengelompokkan  homoseksual  sebagai  patologi, mengikuti teori Rado.
Beralihnya  Psikoanalisa  dari  teori  Freud tentang ketidakdewasaan (homoseksualitas sebagai  tahap  perkembangan  normal  menuju heteroseksualitas  dewasa)  kepada  teori  patologi Rado (homoseksualitas adalah tanda penyimpangan perkembangan)  menyebabkan  beberapa  analis menyimpulkan  bahwa  homoseksualitas  dapat disembuhkan.  Mereka  antara  lain  Irving  Bieber, Charles  Socarides,  Lionel  Ovesey,  dan  Lawrence Hatterer.  Dalam  perkembangannya,  psikoanalisa cenderung  berfokus  pada  homoseksualitas  laki- laki,  sehingga  homoseksualitas  pada  perempuan dianggap citra pantulan dari homoseksualitas laki- laki tersebut (Rado, 1940).
Berdasarkan  penelitian-penelitian  tersebut, maka  pada  masa  itu  homoseksualitas  dianggap sebuah  patologi.  Secara  konkret  homoseksualitas diklasifikasikan  dalam Diagnostic  and  Statistical Manual  of  Mental  Disorders (DSM)  pertama yang  diterbitkan  pada  tahun  1952,  dalam  kategori penyimpangan seksual ( sexual deviation ). Diagnosis ini dimaksudkan untuk penyimpangan seksual yang tidak  merupakan  gejala  luas  seperti  schizofrenia dan  reaksi  obsesif.  Istilah  ini  meliputi  hampir semua kasus yang sebelumnya disebut “kepribadian psikopati  dengan  patologi  seksualitas”.  Diagnosis akan menentukan tipe perilaku patologinya, apakah itu homoseksualitas, waria, pedofilia, fetisisme, dan sadisme seksual (termasuk pemerkosaan, kekerasan seksual, dan mutilasi (APA, 1952:38–39).
Akan  tetapi,  pada  tahun  1973,  homoseksualitas ditarik  dari  kategori  DSM.  Hal  ini  terjadi  sebagai respons  terhadap  perubahan  budaya  yang  ditandai gerakan  protes  pada  tahun  1970-an.  Di  New  York, Amerika  Serikat,  berlangsung  huru-hara  Stonewall,
ketika kaum waria dan gay melawan represi polisi yang khususnya  terjadi  di  sebuah  bar  bernama  Stonewall Inn. Peristiwa ini dianggap permulaan pergerakan gay yang terbuka dan militan di Barat, dan kini dirayakan dengan  pawai  dan  acara-acara  lain,  termasuk  di Israel,  Amerika  Latin,  Jepang,  Filipina,  India  dan Indonesia.  Dengan  begitu,  psikologi  menganggap homoseksualitas sebagai bentuk alternatif seksualitas yang tidak terkait dengan patologi.
Sedangkan  transgender  yang  mengalami gangguan  identitas  seksual  dimasukkan  dalam kategori gender dysphoria dalam DSM V. Mereka yang  mengalami  gender dysphoria memiliki keinginan untuk menunjukkan identitas gender yang berbeda dengan identitas biologisnya. Gangguan ini terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk keinginan untuk  diperlakukan  sebagai  jenis  kelamin  lain atau  menghilangkan  karakteristik  gendernya,  atau keyakinan  kuat  bahwa  ia  memiliki  perasaan  dan reaksi khas gender yang lain (APA, 2013:1).

## Kategorisasi Abnormal
Konteks  perilaku  sering  kali  menjadi  penentu apakah dapat dianggap abnormal (Nolen-Heoksema, 2007:3).  Nolen-Hoeksema  mempertimbangkan empat  aspek  dalam  pendefinisian  abnormalitas. Pertama , relativitas  budaya, yang  menyebabkan tidak  adanya  standar  universal  untuk  menandai suatu perilaku sebagai abnormal (Nolen-Hoeksema, 2007:6).  Perilaku  hanya  dapat  menjadi  abnormal tergantung pada norma budaya, sehingga pengertian abnormalitas  dapat  saja  berbeda  di  setiap  tempat dengan  kebudayaan  beragam.  Pada  kenyataannya norma sosial dan peran gender sangat memengaruhi perasaan  dan  tindakan  orang  (Nolen-Heoksema, 2007:7).
Kedua ,  ketidakbiasaan.  Perilaku  yang  tidak biasa,  atau  langka,  dianggap  abnormal,  di  mana perilaku  yang  tipikal,  atau  biasa,  dianggap normal (Nolen-Hoksema, 2007:8). Ketiga, ketidaknyamanan yang disebabkan sebuah perilaku membuatnya  dianggap  sebagai  perilaku  abnormal. Kriteria  ini  menyingkirkan  penggunaan  norma sosial dalam menandai perilaku abnormal.
Senada  dengan  Nolen-Hoeksema,  Halgin  & Whitborn (2007) menjelaskan empat dimensi yang menjadi kriteria seseorang digolongkan mengalami gangguan kejiwaan, yaitu:
1.  Tekanan ( Distress )
Pengalaman  sakit  emosional  atau  fisikal merupakan hal biasa dalam kehidupan sehari- hari.  Namun,  depresi  dalam  atau  kecemasan berlanjut dapat menjadi begitu hebat sehingga seseorang  tidak  mampu  menjalankan  tugas- tugas kesehariannya.
2.  Kerusakan ( Impairment )
Sering  kali  tekanan  berlebihan  menyebabkan seseorang  tidak  dapat  berfungsi  optimal  atau bahkan mencapai fungsi rata-rata .
3.  Risiko terhadap diri-sendiri atau orang lain Risiko  di  sini  mengacu  pada  bahaya  dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang.
4.  Perilaku  yang  secara  sosial  atau  budaya  tidak dapat diterima.
Kriteria  abnormalitas  dipandang  dari  sudut kewajaran  norma  yang  digunakan  oleh  suatu kelompok sosial atau budaya.
Dari dua teori di atas jelas bahwa abnormalitas sangat  bergantung  pada  konteks  sosial  yang dihadapi.  APA  menyadari  bahwa  setiap  orang berhak  untuk  mendapatkan  hak  hidupnya. Meskipun LGBT tidak dimasukkan dalam DSM V sebagai  salah  satu  bentuk  gangguan  jiwa,  namun APA menyerahkan kepada setiap komunitas untuk memperlakukan  konsep  ini  sesuai  dengan  norma yang berlaku. Setiap budaya memiliki cara berbeda untuk memandang homoseksualitas.

## Faktor-Faktor Psikososial
Psikososial  merupakan  konsep  yang  sudah banyak  kita  temukan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  pengertiannya  tidak  mudah dipahami.  Psikososial  bukanlah  kependekan  dari psikologi  sosial.  Psikososial  dalam  hal  ini  adalah kondisi psikologis dan sosial.
Variabel psikososial menurut A Singh-Manoux (2003:554)  dibedakan  menjadi  dua  variabel. Yang  pertama  adalah  atribut  psikologikal  yang muncul  pada  level  individu  dan  terbentuk  karena proses sosialisasi. Sedangkan variabel kedua lebih struktural bentuknya, seperti kondisi kerja.
Munculnya  komunitas  LGBT  secara  terang- terangan menuntut poin-poin di atas menimbulkan pro  dan  kontra  di  tengah  masyarakat.  Pihak  yang pro  menyanjung  pelaksanaan  perlindungan  HAM yang  seharusnya  juga  dilekatkan  kepada  kaum LGBT.  Selama  ini  kaum  LGBT  tidak  pernah mendapatkan  perhatian,  apalagi  kekerasan  karena identitasnya,  selama  ia  dapat  memenuhi  fungsi sosial yang dituntun oleh norma masyarakat. Banyak masyarakat  yang  menganggap  orientasi  seksual sebagai  urusan  pribadi  setiap  individu  yang  tidak perlu dicampuri oleh orang lain, meski tidak sedikit yang  menjadikannya  topik  pembicaraan.  Akan tetapi,  tidak  seperti  konflik  antarumat  beragama, tidak ada pengusiran terhadap orang dengan LGBT.
Saat mencermati faktor-faktor psikososial yang mewarnai  permasalahan  LGBT,  kita  tidak  bisa memisahkan  konsep  psikis  dan  sosialnya,  karena
setiap  pihak  yang  mengambil  peran  serta  dalam masalah ini adalah individu yang tergabung dalam komunitas  masyarakat.  Ide-ide  individu  selalu dipengaruhi  oleh  ide-ide  kelompoknya,  baik  yang ditampilkan  secara  sejalan  maupun  berlawanan (ketika individu memilih memberontak).
Permasalahan  LGBT  di  Indonesia  melibatkan semua pihak, bukan hanya pelaku dan pemerintah. Penulis telah menginventaris masalah yang dihadapi terkait dengan perilaku LGBT dalam tabel berikut.
Tabel 1. Stakeholder dan Perilaku Terkait LGBT
Subjek Tuntutan
Pelaku LGBT • Meminta  penghapusan  diskriminasi seksual dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan khusus.
• Menginginkan  perkawinan  sesama jenis  diakui  dan  dapat  diakomodir pemerintah.
Tokoh agama Meminta agar LGBT ditolak, karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Masyarakat
Merasa was-was dan mencurigai keluarganya melakukan praktik LGBT. Organisasi masyarakat anti LGBT Melakukan unjuk rasa menolak LGBT. Aktivis HAM dan feminis Mendorong  penghentian  diskriminasi terhadap LGBT. Pemerintah Tidak memiliki ketegasan dalam mengatur posisi  LGBT.  Beberapa  peraturan  daerah melarang LGBT sedangkan yang lain tidak tegas.
Untuk  memahami  relasi  individu  dalam kelompok, perlu dijabarkan dua teori yang melandasi kajian  ini,  yaitu  teori  hirarki  kebutuhan  oleh Maslow  dan  budaya  kolektivisme  oleh  Hofstede. Menjadi  bagian  dari  suatu  komunitas  merupakan salah  satu  kebutuhan  manusia.  Menurut  Maslow (1934,  dalam  Khan,  2013:24),  ketika  kebutuhan terpenuhi, seseorang berusaha memenuhi kebutuhan di  atasnya.  Maslow  membagi  kebutuhan  manusia dalam 5 jenjang, yaitu (Dye, Mills, & Weatherbee, 2005:1377):
1. Kebutuhan fisiologis dasar;
2.  Keamanan;
3.  Cinta, kasih sayang, dan aktivitas sosial;
4.  Harga diri dan penghormatan diri;
5.  Aktualisasi diri.
Kebutuhan  yang  belum  terpenuhi  adalah motivasi  bagi  perilaku  individu.  Begitu  ia  sudah terlaksana,  maka  individu  tidak  lagi  merasa membutuhkannya (Khan, 2013:24–25). Kebutuhan untuk  diterima  menjadi  sangat  penting  dalam kelompok sosial yang memiliki budaya kolektivis.
Menurut Hofstede (2011:11) yang membedakan budaya  menjadi  kolektivisme  dan  individualisme, kolektivisme,  sebagai  suatu  kumpulan,  bukan sebagai  ciri  individual,  adalah  sejauh  mana orang  dalam  suatu  masyarakat  berpadu  dalam kelompok.  Merasa  bagian  dari  suatu  kelompok merupakan  aspek  kunci  dari  pengalaman  sosial (Putnam,  2000,  dalam  Harris, et  al .,  2013:236). Rasa  memiliki  terhadap  komunitas  tidak  saja penting  bagi  kesejahteraan  psikososial  dan pembentukan identitas positif individu, namun juga sering  berkaitan  langsung  pada  level  keterlibatan masyarakatnya (civic  engangement) -nya  (Flores, Mansergh,  Marks,  Guzman,  &  Colfax,  2009; Heath & Mulligan, 2008). Keterlibatan masyarakat merupakan  mekanisme  pengatasan  yang  penting bagi mereka yang menghadapi berbagai level stres karena menjadi kelompok minoritas.
Dalam budaya kolektivis, ada kebutuhan besar untuk diterima dalam kelompok. Akan tetapi, untuk bergabung  dengan  kelompok,  anggotanya  perlu mengikuti aturan-aturan yang dianut oleh kelompok tersebut.  Aturan  dipengaruhi  harapan  masyarakat mengenai peran seseorang dalam bergaul. Budaya kolektivis menampilkan kohesivitas dalam kelompok,  bahkan  dengan  keluarga  besar  yang saling setia dan melindungi mereka dari kelompok lain. Budaya kolektivis ini berbeda dengan budaya individualisme dalam banyak hal.
Tabel 2. Perbedaan Budaya Individualisme dan Kolektivis
Individualisme Kolektivisme Setiap orang harus mengurus diri dan keluarganya sendiri Lahir  dan  hidup  dalam keluarga besar Kesadaran “Aku” Kesadaran “Kita” Hak akan privasi Menekankan  kepemilikan bersama Mengungkapkan pikiran sendiri itu sehat Perlu menjaga harmonisme Mengklasifikasikan  orang lain sebagai individual Mengklasifikasikan  orang
lain  sebagaI ingroup atau outgroup Memiliki opini sendiri Opini dan pilihan ditentukan dalam kelompok Pelanggaran  atas  norma menyebabkan rasa bersalah Pelanggaran  atas  norma menyebabkan rasa malu Kata “Saya” perlu digunakan Kata “Saya” perlu dihindari Tujuan belajar adalah bagaimana mempelajari Tujuan belajar adalah bagaimana melakukan Penyelesaian  tugas  lebih penting dari pada hubungan Hubungan  lebih  penting daripada penyelesaian tugas
Sumber: Hofstede, 2011: 11.

## Sanksi Sosial
Penyimpangan-penyimpangan dalam kelompok, masyarakat  atau  lingkungan  sosial  biasanya menimbulkan  bermacam-macam  reaksi  dan  sikap. Semua  bergantung  pada  derajat  atau  kualitas penyimpangan dan penampakannya, juga tergantung pada  harapan  dan  tuntutan-tuntutan  yang  dikenakan oleh  lingkungan.  Menurut  Kartini  Kartono  (2009: 41),  sanksi  sosial  yang  dikenakan  pada  orang- orang  yang  menyimpang  pada  umumnya  berupa membatasi  partisipasi  sosialnya,  yaitu  dihalang- halangi keikutsertaannya dalam kegiatan hidup sehari- hari.  Hal  ini  disebabkan  karena  orang  tidak  ingin bersinggungan  dengan  individu  yang  dapat  merusak citranya.
Sanksi sosial ini tidak hanya diberikan kepada pelaku penyimpangan sosial, tapi juga orang-orang yang  dianggap  berhubungan  dengan  penyimpang, misalnya keluarga.
Vinjanburi (2015:246) menemukan bahwa para gay  mendapatkan  interaksi  yang  tidak  diinginkan dari masyarakat yang mengingatkan posisi mereka dalam tatanan masyarakat heteroseksual.

## LGBT di Indonesia
Sebelum mengulas kondisi LGBT di Indonesia, kita perlu menelusuri kembali bagaimana komunitas LGBT  tumbuh  di  Indonesia.  Tumbuhnya  budaya LGBT  di  Indonesia  tampaknya  tidak  terlepas  dari sejarah  kolonialisme  yang  panjang.  Mengutip sejarah  LGBT  dari  situs  Gaya  Nusantara,  pada tahun  1920-an  muncullah  komunitas  homoseks  di kota-kota  besar  Hindia  Belanda.  Dalam  laporan USAID  dan  UNDP  (2014)  mengenai  LGBT dituliskan bahwa homoseksualitas di daerah urban Indonesia  baru  ditemukan  pada  awal  abad  ke-20, yang dimulai dengan gerakan waria di akhir tahun 1960-an.  Mobilisasi gay dan  lesbian  baru  muncul dalam  bentuk  kelompok  kecil  dan  memanfaatkan media cetak di tahun 1980-an.
Ketika  Gubernur  Ali  Sadikin  memberikan ruang kepada LGBT dengan memberi istilah wadam alih-alih banci atau bencong, ada anggapan bahwa pemerintah  menerima  kehadiran  LGBT.  Karena merasa  mendapat  ‘penerimaan’  dari  pemerintah, pada tahun berikutnya berdirilah organisasi wadam pertama,  Himpunan  Wadam  Djakarta  (HIWAD). Istilah wadam diganti menjadi waria (wanita pria) pada  tahun  1980-an  karena  sebagian  pemimpin Islam  keberatan  istilah  awal  tersebut  mengandung nama nabi Adam.
Dari  sisi  lain,  upaya  pemerintah  itu  bisa  juga ditafsirkan  sebagai  usaha  untuk  mengidentifikasi dan melokalisir pelaku LGBT yang ada di ibukota. Pandangan  ini  diungkapkan  pula  oleh  Prof.
Didin  Hafidhuddin  dalam  opininya  di  Republika menulis  “sebelum  era  globalisasi  dan  teknologi informasi merambat ke seluruh dunia, tidak pernah terbayangkan LGBT berkembang di negara kita yang berpenduduk  mayoritas  umat  Islam. 7 Penyebaran LGBT secara sistematis tidak lepas dari konspirasi asing untuk mengaburkan kepribadian suatu bangsa dan  menariknya  ke  dalam  pusaran  budaya  global yang dibangun di atas pandangan hidup sekuler.
Pada  tahun  1990-an  lebih  banyak  organisasi dibentuk  di  berbagai  daerah,  seiring  dengan peningkatan  infeksi  HIV.  Berangkat  dari permasalahan  tersebut,  maka  diprakarsailah pertemuan  nasional  pertama  yang  meliputi  aliansi dengan  feminis,  organisasi  kesehatan  seksual  dan reproduksi dan pro-demokrasi dan HAM, juga pihak akademisi  (USAID  &  UNDP,  2014:8).  Dalam  10 tahun itu, organisasi LGBT bertumbuh di berbagai kota  besar  di  Indonesia,  seperti  Jakarta,  Bandung, Solo,  Pekanbaru,  Denpasar,  Yogyakarta,  Malang, Ujungpandang  dengan  Gaya  Nusantara  sebagai perkumpulan  yang  mengorganisir  kaum  LGBT  di Indonesia.
Setelah reformasi di tahun 1998, kaum LGBT terdorong  untuk  bergerak  dalam  tataran  nasional, dengan  dibantu  program-program  yang  didanai bantuan USAID untuk menggunakan wacana HAM di tingkat nasional.
Untuk  memahami  posisi  komunitas  LGBT di  Indonesia,  kita  perlu  melihat  dari  dua  sudut pandang, pelaku dan masyarakat.

## Pelaku LGBT
Pelaku LGBT di Indonesia merasa mendapatkan hambatan dalam beberapa hal, antara lain: 1.  Kekerasan
Intimidasi,  ancaman  kekerasan,  pembubaran acara, pengkriminalisasian, pemukulan bahkan penangkapan terhadap individu-individu LGBT acap kali terjadi.
Salah  satunya  terjadi  pada  bulan  September 1999,  anggota  Front  Pembela  Islam  (FPI) Surakarta  mengancam  akan  membunuh  para aktivis  gay  yang  saat  itu  merencanakan  rapat kerja  nasional  JLGI  (Jaringan  Lesbian  dan Gay  Indonesia).  Kemudian,  pada  tahun  2000 acara Kerlap Kerlip Warna Kedaton (KKWK) diserang  di  tengah-tengah  acara  oleh  150 laki-laki,  dengan  pakaian  muslim  tradisional. Kejadian  serupa  terjadi  kembali  pada  bulan Maret  2010.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) memberikan  dukungannya  terhadap  langkah Kepolisian  Wilayah  Kota  Besar  Surabaya
7 Hafidhuddin, Didin. “Mencegah Bencana Kemanusiaan”. Republika, 21 Februari 2016.
untuk  tidak  mengizinkan  Kongres  ILGA (International  Lesbian,  Gay  Association) di Surabaya  pada  26–28  Maret  2010.  Selain itu,  penyerangan  juga  dilakukan  oleh  Forum Umat  Islam  (FUI)  ke  tempat  penginapan peserta  konferensi  tersebut  (Antara  News,  25 Maret 2010). Pada bulan September 2010, FPI melakukan sweeping terhadap beberapa tempat yang  akan  melakukan  pemutaran  film  LGBT di  Jakarta  dalam  rangka  Q!  Film  Festival,  di antaranya  Kantor  Pusat  Kebudayaan  Perancis dan Goethe House.
2.  Diskriminasi UNDP  &  USAID  (2014:11)  menemukan diskriminasi  terhadap  individu  LGBT  di dunia kerja tidak mendapatkan perhatian yang signifikan,  dan  tidak  adanya  peraturan  anti- diskriminasi  juga  aturan  yang  jelas  terkait orang-orang  LGBT  di  dunia  kerja. Gay dan lesbian  dapat  menghindari  diskriminasi dengan  tidak  membuka  keadaan  sebenarnya. Dengan  kata  lain,  asalkan  tidak  terang- terangan  mengidentifikasikan  identitas  varian seksualnya  dalam  dokumen  resmi,  maka pelaku  LGBT  biasanya  tidak  menghadapi permasalahan dalam berinteraksi di kehidupan kesehariannya.
Permasalahan yang lebih konkret adalah ketika transisi jenis kelamin tidak dapat diakui dalam dokumen  kependudukan.  Misalnya  seorang transgender  tidak  dapat  mengubah  jenis kelaminnya pada KTP, yang sebelumnya laki- laki menjadi perempuan. Hal ini menimbulkan kendala untuk mendapatkan dokumen lanjutan terkait  dengan  layanan  kesehatan,  jaminan sosial atau pekerjaan
3.  Hambatan konstitusional untuk menikah Salah  satu  isu  yang  mereka  rasakan  tidak adil  adalah  bahwa  negara  tidak  melegalkan pernikahan  sesama  jenis,  sesuai  dengan  Pasal 1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  bahwa “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

## Masyarakat Menghadapi Perilaku LGBT
Hofstede  mengelompokkan  Indonesia  sebagai masyarakat  dengan  budaya  kolektivisme.  Sebagai kelompok  masyarakat  yang  saling  bergantung dan  mendukung  satu  sama  lain  dalam  kesatuan, pemaknaan  kelompok  menjadi  penting  dalam memengaruhi  persepsi  individual  terhadap  LGBT. Perlu  diingat  bahwa  kelompok  membangun  nilai-
nilai  yang  digunakan  bersama  dan  ditaati  oleh anggota  kelompoknya.  Ketika  nilai-nilai  tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individual mendapatkan sanksi sosial.
Pemaknaan kelompok masyarakat di Indonesia sangat  berhubungan  dengan  nilai-nilai  yang mayoritas  diyakini.  Di  Indonesia,  agama  menjadi ruh dalam kehidupan bernegara, yang terlihat dari banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang diadopsi  dan  mengakomodir  praktik  keagamaan. Woodward  (2015:71)  menekankan  peran  sentral agama dalam wacana sosial dan politik di Indonesia. Meskipun  bukan  negara  agama,  namun  Indonesia berlandaskan  Pancasila  di  mana  sila  pertamanya dengan  tegas  menunjukkan  ketaklifan  terhadap ketuhanan.  Tidak  ada  agama  di  Indonesia  yang memperbolehkan  praktik  LGBT.  Oleh  karena  itu, praktik  yang  dianggap  bertentangan  dengan  nilai agama tidak dapat diaspirasikan dalam perundang- undangan, termasuk perkawinan sejenis.
Senada  dengan  ini  disampaikan  pula  oleh Komisioner  Komnas  HAM  RI  dalam  opininya  di Republika tanggal 28 Januari 2016, yang berbunyi:
“Semua  tahu,  bahkan  homo  atau  lesbi  kelas  berat masih santai pergi ke tempat-tempat ibadah… Brasil Mei  2011  melegalkan  perkawinan  sesama  jenis. Itulah kemenangan besar paham kebebasan. Mereka masuk  lewat  tontonan,  bacaan,  menumpang  lewat kehidupan  glamor  para  publik  figur.  Masyarakat dibiasakan  melihat  sesuatu  yang  sebenarnya mengikis kehadiran agama.”
Persoalan LGBT tidak dapat dilihat dari sudut pandang  pelaku  LGBT  semata,  karena  mereka akan  berinteraksi  dengan  masyarakat  luas  juga. Meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai keberadaan LGBT sekaligus menimbulkan
kesadaran  mengenai  dampaknya  terhadap  tatanan kehidupan bermasyarakat.
Salah  satunya  adalah  timbulnya  ketakutan masyarakat mengenai pola perilaku yang mengabaikan praktik umum dalam tatanan sosial kita. Akibat  perilaku  tersebut  menyebabkan  gangguan- gangguan, misalnya permasalahan kesehatan.
Ketakutan masyarakat bukannya tidak beralasan. Dalam laporan USAID dan UNDP (2014: 4)  disebutkan  bahwa  mobilisasi  gerakan  LGBT semakin mendapatkan dorongan dengan maraknya HIV  pada  tahun  1990-an,  termasuk  pembentukan berbagai organisasi di lebih banyak lokasi. Gay dan pria yang berhubungan dengan pria di negara-negara ekonomi lemah dan menengah terus memikul beban infeksi HIV dibandingkan populasi umum (Arreola dkk., 2015:228).
HIV  pertama  kali  muncul  dari  kasus  270 kasus  defisiensi  imunitas  kalangan  pria  gay. Pada  bulan  September  1982 Centers  for  Disease Control  and  Prevention (CDC)  menyebutnya dengan istilah AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome ),  yang  merujuk  pada  gejala  rusaknya sistem  kekebalan  tubuh  akibat  infeksi  virus  HIV. Meskipun  pada  tahun-tahun  berikutnya  diketahui bahwa  penyebaran  AIDS  juga  dapat  terjadi  pada heteroseksual,  jumlah  penderita  AIDS  (ODHA) terus meningkat.
Kementerian Kesehatan telah mengkalkulasikan jumlah  ODHA  pada  tahun  2013  dan  menemukan bahwa  homoseksual  menyumbang  19.57%  dari estimasi  jumlah  ODHA  yang  ada  di  Indonesia. Jumlah ini ditambah dengan ODHA waria sebesar 1,36%,  sehingga  diperkirakan  pelaku  LGBT  yang menderita  HIV/AIDS  pada  tahun  2016  mencapai 164.499 orang.
Tabel 3. Estimasi dan Proyeksi Jumlah ODHA Menurut Populasi Kunci di Indonesia Tahun 2011–2016
Populasi Kunci Jumlah ODHA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wanita Pekerja Seks Langsung (WPSL) 10.512 10.616 10.717 10.893 11.091 11.309 Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung (WPSTL) 4.647 4.872 5.019 5.158 5.282 5.401 Pelanggan WPS (Langsung & Tidak Langsung) 105.325 107.784 110.076 111.978 113.909 115.954 Laki-laki Seks Laki-laki (LSL) 68.175 81.338 96.632 113.650 132.690 153.771 Pengguna Napza Suntik (Penasun) 29.928 27.763 26.097 24.502 22.99 21.559 Waria 8.733 9.152 9.489 9.887 10.283 10.678 Pelanggan Waria 26.155 27.479 28.565 29.843 31.12 32.396 Laki-laki risiko rendah 101.604 112.921 123.959 134.638 145.123 155.477 Perempuan risiko rendah 190.349 209.898 228.089 245.77 262.768 279.276 Total 545.428 591.823 638.643 686.319 735.256 785.821
Sumber:  Kementerian Kesehatan RI Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011–2016, hlm. 12.
Selanjutnya dalam laporan Pusdatin Kemenkes disebutkan  kelompok  berisiko  AIDS  terbesar dipegang  oleh  kelompok  heteroseksual  (61,5%), pengguna  narkoba  injeksi  (IDU)  sebesar  15,2%, dan  homoseksual  (2,4%)  (Kemenkes  RI,  2014:5). Perlu  diingat  pula  bahwa  dari  hasil  pengamatan Kemenkes  sejak  tahun  1987  hingga  September 2014 kasus AIDS di Indonesia lebih banyak terjadi pada kelompok laki-laki (54%) atau hampir 2 kali lipat  dibandingkan  pada  kelompok  perempuan (29%) (Kemenkes RI, 2014:4).
Selain  itu,  semakin  meningkat  ketakutan terkait  kasus  kriminal  terkait  aktivitas  seksual sesama  jenis.  Hal  ini  menimbulkan  persepsi bahwa LGBT sering dianggap berkonotasi dengan penyimpangan  seksual,  sehingga  tidak  salah  jika kita mengasosiasikannya dengan banyaknya kasus pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  masyarakat. Kasus kekerasan seksual pada sesama jenis menjadi perhatian masyarakat pada tahun 2015 lalu, karena bukan  hanya  dilakukan  kepada  sesama  jenis (terutama  laki-laki)  tapi  juga  kepada  anak-anak. Wajar  jika  Ketua  Komisi  Perlindungan  Anak, Asrorun  Ni’am  menegaskan  bahwa  33%  kriminal disumbangkan  oleh  perilaku  LGBT.  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  mencatat 17.000 anak LGBT tersebar di Jawa Barat (Jabar). Jumlah itu termasuk 151 anak yang menjadi korban prostitusi gay.

## Tabel 4. Berbagai Kasus Perilaku LGBT
Tanggal Kasus Februari 2016 Pedangdut  SJ  melecehkan  remaja  laki- laki ketika sedang tidur. September 2016 Kasus  prostitusi  99  anak  di  Bogor,  di mana ada penggunanya yang merupakan pelaku homoseksual.

## Sumber: diolah dari berbagai sumber
Yang paling mengkhawatirkan adalah pengaruh  sosial  terhadap  gaya  hidup  masyarakat. Orang tua perlu meningkatkan kesadaran mengenai pola perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan nilai- nilai Pancasila.
Masa  kanak-kanak  merupakan  waktu  yang paling  mudah  untuk  menumbuhkan  nilai-nilai. Keterlibatan anak dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif kebangsaan dikhawatirkan akan  menumbuhkan  perilaku  yang  buruk  di  masa akan datang. Pembentukan sikap manusia dilakukan dengan pembelajaran sosial (Baron & Byrne, 2004: 122). Oleh karena itu, penting memastikan kondisi sosial yang kondusif untuk mengembangkan nilai- nilai yang dianggap positif oleh masyarakat.
Orientasi  seksual  tampaknya  sedikit  sekali bersifat genetik (Papalia, Old, & Feldman,2008:596). Banyak  penelitian  menyebutkan  bahwa  orientasi seksual  disebabkan  hubungan parental yang terganggu;  dorongan  orang  tua  terhadap  perilaku lintas-gender  dan  tidak  biasa;  imitasi  orang  tua homoseksual; peluang untuk belajar melalui rayuan oleh  homoseksual  (Papalia,  Old,  &  Feldman, 2008:595).
Orang tua yang menolak status anak disebabkan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dianutnya. Selain merasa malu, anggota keluarga terutama orang tua menumbuhkan rasa sesal karena dianggap  ‘gagal’  mendidik  anaknya.  Tidak  ada orang tua yang mendidik anaknya menjadi pelaku LGBT. Rasa bersalah orang tua ini juga ditekankan LaSala (2013:269). Ia menyimpulkan bahwa orang tua yang memiliki anak gay merasa khawatir akan kesejahteraan  anak,  takut  bahwa  ia  akan  kesulitan mencapai kehidupan yang membahagiakan (LaSala, 2013:269)
Ketika  anak  LGBT  menjadi  orang  dewasa,  ia dihadapkan  pada  tekanan  untuk  memperlihatkan perilaku  untuk  memenuhi  tugas  perkembangan orang dewasa di lingkungannya. Mereka ‘terpaksa’ menikah  dengan  lawan  jenis  sebagai  kamuflase pilihan  seksual  mereka  yang  sebenarnya.  Hal  ini menyebabkan ketidakbahagiaan dalam pernikahan, apalagi jika pelaku LGBT juga mencari hubungan sejenis  di  luar  pernikahan.  Laki-laki  homoseksual berpasangan  dengan  wanita  untuk  berbagai alasan.  Beberapa  mungkin  tidak  sadar  akan nonheteroseksualitasnya  sampai  lama.  Yang  lain berpasangan dengan wanita untuk alasan relijiusitas, tekanan  keluarga,  keinginan  untuk  memiliki  anak, atau cinta tulus kepada wanita tersebut (Bozett,1982, dalam Zimmerman, 2013: 2). Setelah ia menyadari dan  membuka  diri  tentang  preferensi  seksualnya, banyak  hubungan  ini  berakhir,  namun  sebagian tetap berjalan (Zimmerman, 2013: 2).
Persoalan  hubungan  yang  bersatu  atau  tidak sama-sama  terjadi  pada  orang  heteroseksual  dan homoseksual. Yang jelas, dalam budaya Indonesia bergonta-ganti  pasangan  selalu  dikonotasikan secara negatif.

## LGBT dan Pengaturan di Indonesia
Prinsip-prinsip hukum disusun untuk memastikan terciptanya ketertiban umum. Meskipun  dalam  pelaksanaannya  ada  saja  pihak yang tidak sepakat dan merasa dirugikan. Namun, pada  hakikatnya  pengaturan  publik  dilakukan berdasarkan norma yang umum diterima masyarakat.
Permasalahan varian seksual antar-warganegara merupakan  urusan  pribadi.  Wakil  Presiden  Jusuf
Kalla  menyatakan  bahwa  pemerintah  tidak  akan ikut  campur  pada  urusan  privat  warga  negara. Akan tetapi, negara akan melarang apabila aktivitas LGBT  menjadi  satu  gerakan  masif  dan  bertujuan melakukan  perekrutan  (Suara  Pembaharuan,  23 Februari 2016).
Secara psikis pelaku LGBT merasa terdiskriminasi  dalam  bentuk  apapun  yang didasarkan pada orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, yang dilakukan oleh berbagai pihak,  baik  oleh  pejabat/aparatur  negara.  Jika anak  LGBT  ditolak  oleh  orang  tuanya,  maka  ia rentan  mengalami  masalah  kejiwaan.  Kurangnya dukungan  keluarga  terhadap  identitas  diri  pelaku LGBT  memengaruhi  kualitas  kesehatan  jiwanya. Dukungan  yang  dibutuhkan  pelaku  LGBT  berasal dari  hubungan  yang  diperoleh,  yaitu  dari  teman; serta dari hubungan yang terberi, yaitu dari keluarga. Menurut  Ryan et  al .  (2010:  205),  remaja  LGBT yang diterima oleh keluarganya memiliki kesehatan mental dan fisik yang positif. Penelitian ini senada dengan hasil riset Bariola et al . (2015: 2112) yang menyimpulkan  bahwa  dukungan  keluarga  lebih signifikan untuk menjaga tekanan psikologis pelaku LGBT.
Jika  seseorang  mendapatkan  diskriminasi dalam jangka waktu panjang, ia rentan memperoleh masalah  kesehatan  jiwa.  Hal  ini  menyebabkan perbedaan  prevalensi  masalah  kejiwaan  antara pelaku  LGBT  dan  heteroseksual  (D’Augelli  & Grossman,  2001;  Leonard et  al. ,  2012,  dalam Tinney et  al. ,  2015:  1411).  Depresi,  kecemasan, dan  penyalahgunaan  zat  terjadi  1,5  kali  lebih banyak pada pelaku LGBT dibandingkan individu heteroseksual (Tinney et al. , 2015: 1411).
Kondisi  di  atas  menempatkan  pelaku  LGBT sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah kejiwaan. Oleh karena itu, mereka berhak atas  perlindungan,  baik  yang  umum  sebagaimana telah  diakomodir  dalam  UUD  NKRI  1945,  UU HAM,  atau  KUHP,  maupun  perlindungan  jiwa secara  spesifik.  Mereka  digolongkan  sebagai subjek  yang  dilindungi  dalam  Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dalam UU  tersebut  dijelaskan  pelayanan  kesehatan  jiwa bagi  setiap  orang  dan  jaminan  hak  Orang  Dengan Masalah  Kejiwaan  (ODMK)  dan  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  belum  dapat  diwujudkan secara  optimal.  Mereka  juga  dilindungi  haknya, antara  lain  untuk  mendapatkan  informasi  yang tepat  mengenai  kesehatan  jiwa;  mendapatkan pelayanan  kesehatan  jiwa  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  mudah  dijangkau;  mendapatkan pelayanan  kesehatan  jiwa  sesuai  dengan  standar pelayanan kesehatan jiwa; mendapatkan informasi
yang  jujur  dan  lengkap  tentang  data  kesehatan jiwanya termasuk tindakan yang telah maupun yang akan  diterimanya  dari  tenaga  kesehatan  dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa; mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa; dan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa.

## Lemahnya Perlindungan HAM
Secara  internasional,  perlindungan  HAM disepakati  dalam  Piagam Universal  Declaration of  Human  Right (1948)  yang  memuat  HAM  yang diterima  dan  diproklamirkan  oleh  Majelis  Umum PBB, yang setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia. Mark Frezzo (2011: 1) meringkasnya menjadi tiga kategori saja:
1.  Hak  sipil  dan  politik,  termasuk  perlindungan individual,  hak  untuk  berkumpul,  kebebasan berpendapat,  kebebasan  beragama,  dan  hak memilih.
2.  Hak ekonomi dan sosial, termasuk perlindungan dari fluktuasi pasar, hak upah yang adil, jaminan pengangguran, dan jaminan sosial.
3.  Hak  kelompok  dan  budaya,  yaitu  hak  untuk memelihara adat istiadat, menguasai lahan dan menggunakan  aliran  air  yang  dimiliki  secara turun  temurun,  dan  mendapatkan  pendidikan dalam bahasa minoritas.
Hak  tersebut  di  atas  tidaklah  dapat dilaksanakan secara mutlak, artinya tidak dilakukan tanpa  mengenal  batas.  Dengan  kata  lain,  jika pelaksanaannya  secara  mutlak  tanpa  batas,  tentu melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban mengatur pelaksanaan hak, menjamin pelaksanaannya  hingga  mengatur  batas-batasnya sampai seberapa jauh hak asasi dapat dilaksanakan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Indonesia juga menjunjung tinggi perlindungan HAM  sesuai  dengan  dasar  negara,  Pancasila  sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. USAID  dan  UNDP  (2014:  28)  mengakui  bahwa MUI dan Komnas HAM menyepakati perlindungan negara atas kaum LGBT dari tindak kekerasan dan diskriminasi.  Ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia mengakui  HAM  semua  warga  negara  dan  sudah semestinya melindungi siapa saja dari kekerasan.
Oleh  karena  itu,  adanya  pelanggaran  hak asasi  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia merupakan sebuah gangguan bagi ketertiban bangsa. Perilaku LGBT dalam ranah privat merupakan hak setiap orang, sama seperti hak orang mengakses konten pornografi atau melakukan kekerasan  terhadap  dirinya  sendiri.  Akan  tetapi, ketika perilaku tersebut dibawa ke ranah komunitas,
maka ada norma yang harus dipatuhi. Hak individu dibatasi  oleh  hak  individu  lain,  yang  harus dihormati  agar  dapat  menciptakan  kesejahteraan. Ini sama dengan manusia bertangan kidal di antara kebanyakan orang yang menggunakan perlengkapan untuk pengguna tangan kanan.
Tugas  pemerintah  adalah  untuk  melindungi semua  warga  negara  Indonesia.  Setiap  bentuk kekerasan sebenarnya telah diatur dalam perangkat hukum negara, yaitu KUHP. Oleh karena itu, jika ternyata masih ditemukan kasus kekerasan terhadap LGBT  maka  pemerintah  perlu  meningkatkan kontrol  dan  pengawasan  agar  implementasinya imparsial.
Membuat  RUU  tersendiri  mengenai  LGBT hanya  akan  mendefinisikan  dan  menyempitkan ruang kebebasan dan kelebihan LGBT. Padahal ini adalah ranah privat yang sebaiknya tidak dicampuri oleh  negara.  Dengan  peraturan  yang  sudah  ada cukup  memberikan  perlindungan  pada  semua orang, termasuk LGBT.
Secara  konkret  dapat  dilakukan  perbaikan undang-undang  terkait  dengan  kependudukan, misalnya  dengan  pencatatan  jenis  kelamin  agar disesuaikan dengan keinginan warga negara. Dapat pula  diberlakukan  seperti  pengosongan  kolom agama  di  KTP,  yaitu  warga  negara  yang  memilih tidak  mencantumkan  jenis  kelaminnya.  Akan tetapi,  ini  akan  menimbulkan  permasalahan  sosial yang  lebih  luas  karena  Indonesia  hanya  mengenal 2  jenis  kelamin.  Ketika  mereka  yang  memilih untuk  mengosongkan  jenis  kelaminnya  di  KTP harus  dilayani  dengan  fasilitas  yang  dikhususkan untuk  gender  tertentu,  akan  mengalami  kesulitan. Mungkin pelaku transgender tidak terganggu, tetapi bagaimana  dengan  orang  lain?  Sedangkan  untuk mendirikan fasilitas yang nongender dapat merusak tata  krama  dan  norma  sosial  batasan  pergaulan antar-gender.  Oleh  karena  itu,  hal  terbaik  yang dapat  dilakukan  adalah  penekanan  implementasi peraturan yang sudah ada dalam upaya melindungi hak asasi semua orang, termasuk LGBT.
Di  sisi  lain,  pemahaman  masyarakat  perlu terus  ditingkatkan  untuk  dapat  menghargai  pelaku LGBT sebagai manusia. Sosialisasi ini perlu untuk mencegah tindakan sepihak yang mendiskriminasi atau melakukan kekerasan terhadap pelaku LGBT. Pelaku  LGBT  perlu  dipandang  sebagai  seorang manusia  yang  selama  masih  mengaku  warga negara  Indonesia  harus  mengikuti  hukum  yang berlaku, juga dilindungi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Penutup

## Simpulan
Kehadiran  LGBT  di  Indonesia  merupakan bagian  dari  keragaman  gaya  hidup  yang  penuh dinamika. Pelaku dan aktivis LGBT menuntut 2 hal, yaitu  kebebasan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi (termasuk  legalitas  pernikahan  sesama  jenis). Masih  terjadinya  kekerasan  terhadap  kelompok masyarakat  ini  disebabkan  lemahnya  penegakan hukum  oleh  pemerintah.  Padahal,  seharusnya pemerintah melindungi setiap warga negara sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sebaliknya, keinginan  pelaku  LGBT  untuk  mendapatkan legalisasi  pernikahan  bertentangan  dengan  hukum yang dijalankan di Indonesia.
Meningkatnya  kasus  HIV  dan  kejahatan sesama  jenis  jelas  membuat  resah  masyarakat. Tidak  ada  orang  tua  yang  ingin  anaknya  menjadi pelaku  LGBT  dan  berusaha  membentuk  karakter yang baik selama proses tumbuh kembang.
Sesuai dengan rumusan APA yang menyerahkan klasifikasi homoseksual pada budaya lokal, maka LGBT dianggap abnormal di Indonesia. Oleh karena itu, LGBT tidak akan bisa diakomodir eksistensinya dalam tatanan kenegaraan.

## Saran
Seiring dengan itu, sosialisasi dan pendidikan perlu  diberikan  kepada  masyarakat  dalam memperkuat kebinekaan dan menghindari praktik- praktik  diskriminasi.  Instansi  pendidikan  perlu mengenalkan  lingkungan  yang  multikultur  untuk membangun  perilaku  saling  menghargai.  Orang tua  juga  harus  semakin  berwawasan  dan  siaga melindungi anak dari berbagai gerakan negatif.
Selain  itu,  penegakan  hukum  yang  dilakukan pemerintah  harus  dilaksanakan  tanpa  memihak. Semua  pelanggaran  atas  hak  asasi  manusia sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berbagai peraturan  harus  dapat  diimplementasikan  secara optimal.
Pengawasan oleh DPR RI dapat menjadi kunci pelaksanaan perlindungan tersebut. Secara konkret perlu  penguatan  lembaga  atau  media  yang  berdiri independen  sebagai  tempat  aduan  bagi  perbuatan melanggar hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Baron, Robert A. & Byrne, Donn. 2004. Psikologi Sosial (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Bertens, K. 2016. Psikoanalisis Sigmund Freud . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Boellstorff, Tom. 2005. The Gay Archipelago . Amerika Serikat: Princeton University Press.
Goleman, Daniel. 2015. Social Intelligence . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Kartono,  Kartini.  2009. Patologi  Sosial  1 .  Jakarta: Rajawali Press.
Nolen-Hoeksema,  Susan.  2007. Abnormal  Psychology (4th Edition). New York: McGraw-Hill.
Papalia, Diane E; Old, Sally Wendkos & Feldman, Ruth Duskin.2008. Human  Development (edisi  ke-9). Jakarta: Kencana.
Rhona  K.  M.  Smith,  dkk.  2008. Hukum  Hak  Asasi Manusia .  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi Manusia  Universitas  Islam  Indonesia  (PUSHAM UII), hal. 39-40.
WHO. 2015. Sexual Health, Human Rights and the Law . Geneva: World Health Organization

## Jurnal
Arreola, S., Santos, G., Beck, J., Sundararaj, M., Wilson, P. A., Hebert, P., Ayala, G. 2015. “Sexual Stigma, Criminalization,  Investment,  and  Access  to  HIV Services  Among  Men  Who  Have  Sex  With  Men Worldwide.” AIDS and Behavior , 19 (2), 227-234.
Bariola, E., Lyons, A., Leonard, W., Pitts, M., Badcock, P.,  &  Couch,  M.  2015.  “Demographic  and Psychosocial Factors Associated with Psychological Distress  and  Resilience  Among  Transgender individuals.” American  Journal  of  Public  Health, 105 (10), 2108-2116.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).1982. “A Cluster of Kaposi’s Sarcoma and Pneumocystis carinii  Pneumonia  among  Homosexual  Male Residents  of  Los  Angeles  and  Range  Counties, California.” MMWR 31 (23): 305-307.
Dye,  Kelly;  Mills,  Albert  J.  &  Weatherbee,  Terrance. 2005.  “Maslow:  Man  Interrupted:  Reading Management  Theory  in  Context.” Management Decision Vol. 43 No. 10, pp. 1375-1395.
Friedman, R. C., & Downey, J. I. 1998. “Psychoanalysis and the Model of Homosexuality as Psychopathology: A  Historical  Overview.” American  Journal  of Psychoanalysis , 58 (3), 249-70.
Harris, Angelique; Battle, Juan; Pastrana, Antonio (Jay), Jr.;  Daniels,  Jessie.  2013.  “The  Sociopolitical Involvement  of  Black,  Latino,  and  Asian/Pacific Islander  Gay  and  Bisexual  Men.” The  Journal  of Men’s  Studies ,  Vol.  21,  No.  3,  FALL  2013,  236- 254.
Hofstede, Geert. 2011. “Dimensionalizing Cultures: The Hofstede  Model  in  Context.” Online  Readings  in Psychology and Cultur e, 2(1).
Khan, Reshma Muqtedar. 2013. “Travel Motivations of Gay and Lesbian Tourists: A Qualitative Inquiry.” Thesis .
LaSala, Michael C. 2013. “Out of Darkness: Three Waves of Family Research and the Emergence of Family Therapy  for  Lesbian  and  Gay  People.” Clinic  Soc Work J (2013) 41:267-276.
Rado,  Sandor.1940.  “A  Critical  Examination  of  the Concept of Bisexuality.” Psychosomatic Medicine , 2 (October 1940) 4: 459-467.
Ryan,  Caitlin,  et  al.2010.  “Family  Acceptance  in Adolescence  and  the  Health  of  LGBT  Young Adults.” Journal  of  Child  and  Adolescent Psychiatric  Nursing ,  Volume  23,  Number  4,  pp. 205–213.
Singh-Manoux.  A.2003.  “Psychosocial  Factors  and Public Health.” J Epidemiol Community Health . 57: 553–554.
Tinney,  Jean;  Dow,  Briony;  Maude,  Phillip;  Purchase, Rachel;  Whyte,  Carolyn;  &  Barrett,  Catherine. 2015.  “Mental  Health  Issues  and  Discrimination among  Older  LGBTI  People.” International Psychogeriatrics, 27: 9, 1411–1416.
Vinjamuri, M. 2015. “Reminders of Heteronormativity: Gay Adoptive Fathers Navigating Uninvited Social Interactions.” Family  Relations ,  64(2),  263-277. Retrieved  from  https://search.proquest.com/docvie w/1662078883?accountid=185286.
Zimmerman,Kevin John. 2013. “Maintaining Commitment  in  Long-Lasting  Mixed  Orientation Relationships:  Gay  Men  Married  to  Straight Women.” Graduate  Theses  and  Dissertations. Paper 13464.

## Laporan
Kementerian  Kesehatan  RI:  Pusat  Data  dan  Informasi.
2014.  Situasi  dan  Analisis  HIV  AIDS.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
UNDP & USAID. 2014. Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia.
APA.  2013.  Gender  Dysphoria.  http://www.dsm5.org/ documents/gender%20dysphoria%20fact%20sheet. pdf, diakses tanggal 10 November 2016.

## Undang-Undang
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

## Surat Kabar
“Tindak  Tegas  Kampanye  LGBT:  Menurut  UU Perkawinan,  LGBT  tergolong  Ilegal.”  Suara Pembaharuan, 23 Februari 2016.
Hafidhuddin, Didin. “Mencegah Bencana Kemanusiaan”.
Republika, 21 Februari 2016.
Nasution,  Maneger.  “Perspektif  HAM  Perkawinan Sesama Jenis”. Republika, 28 Januari 2016.

## Website
APA.  2016.  “Lesbian,  Gay,  Bisexual,  Transgender.” http://www.apa.org/ topics/lgbt/index.aspx, diakses 2 Oktober 2016.
Endres, Nicholai, Kertbeny, Károly Mária. 2016. http:// www.glbtqarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf, diakses 10 November 2016.
Jong, Hans Nicholas. 2016. “LGBT Persecution Continues with  Apps  Ban.”  http://www.  thejakartapost.com/ news/ 2016/09/17/lgbt-persecution-continues -with- apps-ban.html, diakses 19 September 2016.
Murdaningsih, Dwi. 2016. “Kaum LGBT Tuntut 3 Hal
Ini  Kepada  Pemerintah.”  http://nasional.republika. co.id/berita/nasional/umum/16/02/20/o2tt4d368- kaum-lgbt-tuntut-3-hal-ini-kepada-pemerintah, diakses 26 Februari 2016.
Wurinanda,  Iradhatie.  2016.  “Ini  Enam  Poin  Tuntutan LGBTIQ  Indonesia.”    http://news.okezone.com/ read/2016/01/27/65/1298518/ini-enam-poin- tuntutan-lgbtiq-indonesia?page=2, diakses 26 Februari 2016.
WHO. tt. “Growing Recognition of Transgender Health,
Bulletin of the World Health Organization,” http:// www.who.int/  bulletin/volumes/  94/11/16-021116/ en/, diakses 28 Juli 2016.
“Gila!  17.000  Anak  LBGT  Tersebar  di  Jawa  Barat”, http://www.kpai.go.id/  berita/  gila-17-000-anak- lbgt-tersebar-di-jawa-barat/”,  diakses  9  November 2016.
“History  of  HIV  and  AIDS  Overview”,  http://www. avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview, diakses 7 November 2016.
“Ketua KPAI: 33 Persen Tindakan Kriminal Disumbang Perilaku  LGBT”,  http://www.kpai.go.id/berita/ k e t u a - k p a i - 3 3 - p e r s e n - t i n d a k a n - k r i m i n a l - disumbang-perilaku-lgbt/,  diakses  tanggal  9 November 2016.
“Komisi VIII Dapat Aspirasi Usulan RUU Anti LGBT”, http://dpr.go.id/berita/detail/  id/13017,  diakses  26 Oktober 2016.
“Lesbian,  gay,  bisexual,  transgender”,  http://www.apa. org/topics/lgbt/index.aspx , diakses 3 Oktober 2016.
“The  History  of  Psychiatry  &  Homosexuality”,http:// www.aglp. org/ gap/1_history/, diakses 10 Oktober 2016.
“Transgender”,http://www.aglp.org/gap/6_transgender/,
diakses 10 November 2016.
“Sejarah  Gay,  Waria,  Lesbian”,  https://gayanusantara. or.id/info-lgbtiq/ lgbtiq-history/, diakses 1
November 2016.