## 112 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 05 Nomor 01 Agustus 2020 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi

## KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN KEPULAUAN (Harapan yang tidak kunjung tercapai)
Nazaki
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
nazaki@umrah.ac.id
Nur.A.Dwi Putri
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji na_dwiputri@yahoo.com

## Abstrak
Keterwakilan politik perempuan di daerah kepulauan dalam ranah demokrasi yaitu dalam wujud  keterwakilan  sebagai  anggota  legislatif  tidak  kunjung  memenuhi  kuota  30% seperti  yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Dengan  jumlah  pengguna  hak  pemilih perempuan yang berjumlah setengah dari total jumlah penggunak hak pemilih ternyata tidak menjamin caleg-caleg perempuan untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif. Hal ini  lah  yang  mendasari  peneliti  untuk  mencari  alasan  atau  factor  mengapa  para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg perempuan  serta  sampai  dimana  pemahaman  para  pengguna  hak  pemilih  tentang peluang kuota 30% perempuan untuk dapat terlibat di dalam politik. Dipilihnya Propinsi Kepualauan  Riau  sebagai  lokasi  penelitian  di  latarbelakangi  oleh  factor  geografis kepulauan  yang  masih  identik  dengan  keterbatasan  akses  dan  informasi  serta  Propinsi Kepulauan  Riau  termasuk  salah  satu  propinsi  di  Indonesia  yang  tidak  mengalami kemajuan signifikan dalam hal jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode penelitan Kuantitatif yang jarang digunakan oleh penelitian  sebelumnya  yang  sama-sama  mebahas  tentang  keterwakilan  perempuan. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  para  pengguna  hak  pemilih  perempuan tidak  menggunakan  hak  pilihnya  dikarenakan  minimnya  pengetahuan  akan  politik  itu sendiri akibat kurangnya sosialisasi dan  minimnya kondisi geografis dan infrastruktur.

## Kata  kunci  :  Keterwakilan  politik  perempuan,  pengguna  hak  pemilih,  pemilu legislatif

## I. Pendahuluan
Politik  pada  umumnya  identik  dengan  kaum  pria  yang  maskulin,  penuh  dengan kesepakatan-kesepakatan  yang  syarat  kepentingan  dan  biaya  yang  tinggi.Tentunya Anggapan  ini  tidak  muncul  dengan  begitu  saja.  Namun  anggapan  ini  timbul  dari  citra yang  sudah  dibentuk  oleh  oknum-oknum  politisi  yang  tidak  bertanggungjawab  atau salah  memaknai  proses  politik  itu  sendiri.  Gambaran  negatif  tersebut  tentunya mempengaruhi  persepsi  dari  masyarakat  akan  politik,  sampai  dengan  adanya  istilah
DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01. 2684
“politik  itu  kotor”  yang  semakin  membuat  masyarakat  terutamanya  kaum  perempuan berpikir ulang untuk terlibat di dalamnya.
Minimnya  perempuan  yang  terlibat  didalam  politik  ini  tentunya  merugikan  untuk perempuan  itu  sendiri,  kurangnya  pengetahuan,  ketrampilan  dalam  berdebat  serta menganalisis suatu hal membuat perempuan makin termarjinalkan. Isu perempuan baik yang  berdampak  langsung  seperti  kebijakan  keluarga  berencana,  kebijakan  perawatan anak  maupun  isu  perempuan  yang  berdampak  dalam  jangka  yang  panjang  seperti aturan-aturan  perundangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  menjadi  terbatas  untuk  terus diperjuangkan  dan  dikawal  sampai  dengan  batas  yang  diinginkan  yaitu  perempuan- perempuan  yang  berdaya  dan  adanya  kesamaan  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan.
Oleh  sebab  itu  dalam  rangka  meningkatkan  representasi  perempuan  dalam  politik maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  afirmasi  pertamanya  yaitu  melalui  undang- undang  nomor  12  tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  (UU  No.12/2003)  yang mengatur ketentun mengenai pencalonan perempuan sebanyak minimal 30% dari daftar calon  anggota  legislatif  (caleg)  tiap  partai.  Selanjutnya  pada  pemilu  2009,  kebijakan afirmasi  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  ketentuan  dalam  undang-undang  nomor  2 tahun  2008  tentang  Partai  Politik  (UU  No.2/2008)  mengenai  jumlah  minimal  30% perempuan  dalam  kepengurusan  partai  dan  setiap  penempatan  caleg  perempuan  juga diatur dengan ketentuan dalam tiga nama calon terdapat satu nama perempuan.
Kebijakan-kebijakan  afirmatif  ini  adalah  merupakan  upaya  pemerintah  agar perempuan  dapat  dengan  cepat  mengejar  ketertinggalannya.  Kebijakan  afirmatif  itu sendiri  tidak  lah  hanya  berkaitan  dengan  kuota  yang  mematok  angka  30  %  dalam pemilihan  namun  juga  berkaitan  dengan  peningkatan  kapasitas,  serta  pelatihan- pelatihan  yang  dapat  menunjang  kemampuan  dari  perempuan  itu  sendiri.  Penigkatan kapasitas  dan  kapabilitas  perempuan  inilah  yang  terlupakan  oleh  partai  politik  sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah pendidikan politik.
Kebijakan afirmatif ini sudah mewarnai pemilihan umum legislatif dari pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan yang paling terkini adalah pemilu 2019. Empat periode pemilihan umum  sudah  diwarnai  oleh  partisipasi  perempuan  namun  sampai  saat  ini  kebijakan afirmatif tersebut  belum  juga  tercapai  yaitu  pada  posisi  30%  ,  yang merupakan  angka ideal  untuk  dapat  mempengaruhi  sebuah  kebijakan.  Untuk  level  DPR  sampai  saat  ini masih belum berhasil meloloskan 30% calon anggota legislatif untuk duduk. Hal ini juga terjadi  di  level  lokal,  salah  satunya  adalah  di  Propinsi  Kepulauan  Riau.  Adapun  jumlah anggota  legislatif  perempuan  dari  satu  periode  pemilu  ke  periode  pemilu  selanjutnya cenderung fluktuatif, jumlah perempuan yang lolos mengalami kenaikan dan penurunan seperti dapat dilihat pada table 1.1. dibawah ini.
Tabel I.1 Jumlah Anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi kepulauan
Riau No. Periode Pemilihan Umum Laki-laki Perempuan Jumlah 1. 2004-2009 33 (95%) 2 (5%) 35 2. 2009-2014 38 (84,4%) 7 (15,56%) 45 3. 2014-2019 39 (86,66%) 6 (13,33%) 45 4. 2019-2024 40 (88,88%) 5 (11,11%) 45
Sumber : Data Olahan, 2020
Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari harapan 30% . Dari data diatas kita juga dapat melihat  bahwa  di  awal  kebijakan  tersebut  hadir  provinsi  Kepualaun  Riau  hanya  berada pada posisi 5% terus  meningkat tajam di pemilu selanjutnya yaitu sebesar 15,5% dan menurun perlahan di periode pemilihan 2014 dan 2019.
Dari  data  diatas  kita  juga  dapat  melihat  bahwa  sulitnya  calon  anggota  legislatif perempuan untuk lolos duduk menjadi anggota dewan. Tentunya ini menjadi pertanyaan yang  menarik  mengingat  jumlah  pengguna  hak  pemilih  perempuan  di  Kepualaun  Riau tidak  jauh  berbeda  dengan  pengguna  hak  pemilih  laki-laki.  Adapun  jumlah  pengguna hak  pemilih  di  provinsi kepulauan  riau  pada  pemilihan  umum  tahun  2019  dapat  dilihat pada table berikut ini :
Tabel I.2 Jumlah pengguna hak Pemilih pada Pemilu tahun 2019 di Propinsi
Kepulauan Riau No. Daerah Pemilihan (Dapil) Laki-laki  Perempuan Jumlah 1. Dapil 1 (Tanjungpinang) 56.163 61.000 117.163 2. Dapil 2 (Bintan dan Lingga) 73.334 72.369 145.703 3. Dapil 3 (Karimun) 65.605 67.904 133.509 4. Dapil 4 (Kota Batam A) Batu Ampar, Lubuk Baja,Bengkong, Batam Kota 106.089 109.281 215.370 5. Dapil 5 (Kota Batam B) Belakang Padang Sekupang Batuaji Sagulung 117.160 121.750 238.910 6. Dapil 6 (Kota Batam C) Nongsa Bulang Sei Beduk Galang 48.076 47.167 95.243 7. Dapil 7 (Natuna dan Anambas) 36.532 35.260 71.792
Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau, 2020
Jumlah yang hampir sama antara pengguna hak pemilih perempuan dan laki-laki per dapilnya  yang  dapat  dilihat  dari  data  diatas  tentunya  adalah  merupakan  peluang  yang
besar  bagi  caleg  perempuan  untuk  terpilih  apabila  perempuan  memilih  sesama perempuan.  Namun  pada  kenyataanya  tidak  semua  pengguna  hak  pilih  perempuan memilih  calon  anggota  legislatif  perempuan.  Hal  ini  lah  yang  mendasari  peneliti  untuk membahas  lebih  dalam  tentang  fenomena  keterwakilan  politik  perempuan  di  daerah kepulaan  yaitu  kepulauan  riau  dalam  pemilihan  umum  yang  merupakan  wujud  dari sebuah  proses  demokrasi.  Penelitian  ini  menurut  peneliti  penting  untuk  dilakukan dikarenakan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang keterwakilan perempuan dalam politik selalu menggunakan pendekan kualitatif, sehingga peneliti memlilih untuk menggunakan  penelitian  kuantitatif  agar  para  peneliti  selanjutnya,  partai  politik  dan caleg  perempuan  dapat  melihat  gambaran  angka  yang  jelas  tentang  fenomena keterwakilan  politik  perempuan  terutama  untuk  daerah  kepulauan  yang  memiliki  ciri geografis kepulauan yang berbeda dari daerah lainnya di indonesia .

## II. Tinjauan Pustaka Konsep Keterwakilan
Menurut  Hanna  Pitkin,  representasi  adalah  sebuah  gagasan  yang  diciptakan  oleh manusia.  Karena  gagasan  manusia  maka  konsep  representasi  dapat  diterima  oleh  satu orang  tetapi  dipertanyakan  oleh  orang  lain.  Selanjutnya  Pitkin  mengidentifikasi  ada empat  pandangan  yang  berbeda  mengenai  representasi,  kempat  pandangan  tersebut, yaitu  pertama,representasi  formal  yang  dimaknai  sebagai  pengaturan-pengaturan institusional  yang  dilakukan  sebelum  dan  mengawali  representasi.  Representasi  formal ini  memiliki  dua  dimensi  otorisasi  dan  akuntabilitas.  Otorisasi  yaitu  cara  lewat  mana seorang  wakil  mendapatkan  posisinya,  statusnya  dan  jawbatannya.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  akuntabilitas  adalah  kemampuan  konstituen  untuk  menghukum seseorang  wakil  mereka  karena  bertindak  tidak  sesuai  dengan  kehendak  atau  karena tidak responsive terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.
Kedua, representasi simbolis adalah cara-cara seorang wakil membela konstituen atau  para  pemilihnya  Simbol  dapat  merepresentasikan  sesuatu  atau  menghadirkan dengan  merepresentasikannya,  meskipun  sesungguhnya  tidak  ada,  misalnya  seperti bendera  mempresentasikan  sebuah  bangsa  atau  jilbab  merepresentasikan  kelompok agama  Islam.  Ketiga  representasi  yang  deskriptif  merupakan  keterwakilan  yang berdasarkan  pada  kesamaan  atau  kemiripan  diantara  wakil  dan  pemilihnya.  Dalam bentuk  representasi  ini  maka  wakil  menghadirkan  tidak  bertindak  untuk  orang  lain, tetapi  mengatasnamakan.  Contoh  representasi  bagi  kelompok  perempuan  atau kelompok minoritas.
Keempat,  representasi substantive  disebut  juga  sebagai  representasi  ‘ acting  for’ adalah  konsep  yang  menunjukkan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  seorang  wakil dilakukan  atas  nama  atau  untuk  kepentingan  yang  diwakilinya,  sebagai  agen  dan
sebagai  pengganti  dari  yang  diwakilinya.  Dalam  pengertian  ini  maka  seorang  wakil merepresentasikan  apa  (atau  siapa)  yang  menjadi  keprihatinannya  atau  kepentingan yang ingin diangkatnya. (Soeseno 2013)

## Keterwakilan Politik dalam kerangka demokrasi
Keterwakilan  politik  atau  representasi  politik  dapat  dengan  mudah  dimaknai sebagai sebuah sistem  kelembagaan pertanggungjawaban politik, yang direalisasi lewat pemilihan  yang  bebas  untuk  menghasilkan  organ  politik  dasar  tertentu.(Cotta  dalam suseno  2013).  Keterwakilan  atau  representasi  dan  demokrasi  adalah  hubungan  yang kompleks.  Kompleksitas  hubungan  konsep-konsep  demokrasi,  pemerintahan,  dan representasi  politik lebih  mudah  dilihat jika  berbagai  konsep  tersebut  diletakkan  dalam sebuah  keterkaitan  satu  dengan  lainnya.  Komponen  pengikat  di  antara  konsep-konsep tersebut adalag konsep pemilihan dan konstuensi.
Menurut Castiglione dan warren dalam (Soeseno 2013) ada tiga ciri penting perwakilan yang demokratis yaitu :
1. Perwakilan  berbentuk  hubungan  principal-agen  (hubungan  yang  didalamnya wakil-wakil  mengatasnamakan  dan  bertindaj  atas  nama  yang  diwakili)  berbasis territorial  dan  bersifat  formal.  Unsur  ini  menjadi  dasar  pemerintahan  yang responsive terhadap kepentingan dan pendapat rakyatnya.
2. Perwakilan merupakan sebuah wilayah kekuasaan politik yang bertanggungjawab dan akuntabel dengan memberikan kesempatan pada warga Negara untuk dapat mempengaruhi dan melakukan control
3. Hak  untuk  memilih  para  wakil  sebagai  bentuk  persamaan  politik  yang  diukur secara sederhana.

## Keterwakilan Politik Perempuan
Diskursus tentang kategori perempuan dan masalah justifikasi asas keterwakilannya dalam kehidupuan politik digambarkan dalam table singkat berikuk ini :
Tabel II.1
Perbandingan Tiga Paradigma tentang Makna Keterwakilan Perempuan
Paradigma
Perwakilan
Kelompok  oleh  Irish M.Young Paradigma Identitas oleh Anne Philips Paradigma Kontestasi oleh Chantal Mouffe Identitas Perbedaan tentang perempuan
Perempuan adalah kategori social yang berbeda secara seksual dengan laki-laki
Identitas perempuan
tidak tunggal. Kategori kelompok bisa kontekstual, tidak sama di tiap tempat dan cair
Politik adalah kontestasi. Pertarungan beragam kepentingan untuk mencapai kesepakatan.
Memandang perbedaan laki-laki dan perempuan
“ The Difference ” ini yang sama secara universal harus terrepresentasi dalam demokrasi karena itu akan berdampak pada kepentingan dan isu yang diperjuangkan
Mengakui “ difference ”,
problem identitas harus dilupakan sejenak jika menginginkan “ equalizing participation ”
(penyetaraan partisipasi perempuan)
berpartisipasi dalam politik artinya perempuan siap
berkompromi, mencari titik temu melintasi beragam perbedaan Bagaimana perbedaan gender bisa diatasi dan diintegrasikan dalam demokrasi membutuhkan perempuan yang berkualitas dan kompeten

## Keterwakilan Kelompok
Kelompok yang layak mendapat representasi selain kategori “ difference ” adalah kelompok yang mengalami, eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi kultural. Masuk dalam kategori ini misalnya kelompok miskin kota, penyandang cacat, etnis tionghoa, etnis papua, perempuan dan lain-lain. Kelompok ini harus mendapatkan representasi dalam demokrasi perwakilan
Representasi kelompok marginal dalam demokrasi perwakilan dilakukan lewat kebijakan afirmatif. Bentuknya beragam bisa lewat kuota perempuan (jatah kursi, kursi aman untuk perempuan dalam konteks pemilu dan seterusnya). Philips lebih maju dari young dengan sudah beranjak membicarakan perwakilan gender bukan perwakilan atas dasar seks (jenis kelamin). Mengakui bahwa perempuan bisa mewakili beragam identitas, tapi mereka diikat oleh ‘shared identity’.
Lepas dari perbedaan seks dan gender, identitas gender seharusnya dimaknai lebih radikal, dan harus berani keluar debat terminology ini untuk menjelaskan konsep demokrasi substantive. Bukti menunjukkan perempuan dimanapun tidak selalu melihat ‘gender’ sebagai satu- satunya kategori yang mendefinisikan identitas social dan politik mereka.

## Kritik terhadap paradigma
Kritik terhadap young: bagaimana secara konseptual menjembatani kategori perwakilan kelompok yang abstrak dengan identitas perempuan yang lebih konkret dan bagaimana jika dibawa dalam demokrasi representative bisa membawa keadilan dan kesetaraan substantive bagi semua perempuan apapun identitasnya.
Kritik terhadap Phillips : walaupun keberadaan perempuan sebagai kelompok marginal dilegitimasi, tapi tidak dengan sendirinya keberadaan perempuan mewakili perempuan dan kebijakan yang dihasilkan responsive pada kebutuhan dan kepentingan perempuan.
Kritik terhadap Mouffe : kaitan anatar identitas dan politik representasi dengan demikian sangat komples dan tidak bisa disederhanakan dengan asumsi ‘shared identity’. Perempuan bisa jadi bersifat sangat rasional dalam pertarungan perebutan kepentingan dan tdak terlihat, tapi bukan berarti traditional identities menjadi kurang penting
dibandingkan identitas gender yang lebih strategis (ada kesempatan politik dan konteks).
Demokrasi seperti apa yang dibangun ? Demokrasi komunikatif jika semua kelompok dapat mengkomunikasikan kepentingan bersama melintasi perbedaan diantara mereka. Relasi kekuaasaan tidak berubah (hubungan mayoritas _minoritas) tetapi transformasi kekuasaan tidak terjadi
Demokrasi deliberative jika perempuan diwakili oleh perempuan, minoritas diwakili minoritas dengan harapan mereka mengerti kepentingan dan ideologinya. Tapi harapan ini sering kali tidak terpenuhi. Akuntabilitas tidak terwujud karena kita memberi cek kosong.
Demokrasi deliberative yang representative dalam arti
sesungguhnya. Ada kaitan yang erat antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Kontestasi berlangsung terus karena ada yang berperan sebagai advocate dan deliberators. Contoh Utusan golongan MPR Kuota 30% (reserved seat ) Kuota pencalonan di partai lewat kontestasi ide dan tarung dalam pemilu dengan suara
terbanyak
Sumber : (Dkk and Ani 2014)
Wakil  rakyat  perempuan  di  parlemen  merupakan  sebuah  kebutuhan  untuk menjadi aspirator serta problem solver berbagai permasalahan perempuan di Indonesia seperti  persoalan  pendidikan,  kesehatan,  ketenagakerjaan  maupun  migrant  worker. Kuota  30%  hendaknya  tidak  hanya  sekedar  bagian  formalitas  untuk  ke  depannya  atau sebagai  aksesoris  belaka,  namun  disertai  dengan  kualitas  dan  kompetensi  yang  tinggi dari  wakil  rakyat  perempuan  serta  tekad  untuk  benar-  benar  menjadi  pejuang  seluruh rakyat perempuan Indonesia.(Analisis, Wakil, and Perempuan 2014)
Penelitian  tentang  fenomena  keterwakilan  politik  perempuan  sangat  menarik untuk  dikaji.  penelitian-penelitian  sebelumnya  menyebutkan  bahwa  peluang  partisipasi perempuan  dalam  politik  melalui  kuota  tiga  puluh  persen  pada  kenyataannya  masih mengalami  sejumlah  kendala  struktural.  Penyebabnya  adalah  kesalahpahaman  dari peran perempuan yang menempatkan perempuan bukan sebagai pemimpin tetapi hanya sebagai  ‘pemanis’  politik  untuk  menarik  massa  pemilih.  Selain  itu,  kurangnya  tindakan afirmatif  yang  dilakukan  oleh  pihak  partai  juga  melemahkan  posisi  perempuan  dalam politik (Abdullah 2016)
Penelitian  lainnya  juga  menyebutkan  bahwa  bahwa  ada  beberap  faktor  yang mempengaruhi  pola  seleksi  antara  laki-  laki  dan  perempuan  sebagai  anggota  legislatif. Faktor  pertama  budaya  patriarki.  Faktor  kedua  partai  politik.  Ketiga,  yaitu  media. Keempat,  yaitu  tidak  adanya  jaringan  antara  organisasi  massa,  LSM  dan  partai-  partai politik  untuk  memperjuangkan  representasi  perempuan.  Hal  inilah  yang  membuat
masyarakat  selalu  berpersepsi  bahwa  politik  adalah  dunianya laki- laki  dan perempuan harusnya  berada  dalam  wilayah  domestik  sehingga  perempuan  selalu  saja  dipandang orang kedua setelah laki-laki. (Nimrah dan Sakaria, Kunci, and Budaya Patriarki 2015). Faktor  recruitment  politik,  ekonomi  dan  kondisi  georgrafis  kepulauan  turut mempengaruhi gagalnya perempuan untuk duduk di parlemen seperti yang diteliti oleh mafatihul dalam penelitiannya (Rakyat, Kabupaten, and Tahun 2009).
Penelitian di daerah Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan daerah dengan geografis kepulauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam keterwakilan perempuan dalam politik yaitu kendala utama keterwakilan perempuan terletak di politik partai  yang  lebih  memprioritaskan  calon  legislatif  (caleg)  laki-laki  dibandingkan  caleg perempuan.  Penentuan  nomor  urut  juga  berat  sebelah.  Caleg  perempuan  ditempatkan pada  nomor  “urut  sepatu”.  Hambatan  kedua  pada  faktor  sosial  ekonomi.  Dukungan sumber-sumber  keuangan  bagi  caleg  perempuan  sangat  minim.  Ketiga  adalah  hendala kultural  budaya  terkait  dengan  kuatnya  budaya  patriarki  di  daerah.  Perempuan  terikat dengan tradisi belis yang dianggap sebagai warge kelas dua. Keempat terkait hambatan dalam diri perempuan sendiri. Calon anggota legislatif perempuan tidak memanfaatkan kelompok-kelompok  organisasi  kemasyarakatan  untuk  mendukung  mereka  dalam berkompetisi dengan caleg laki-laki.(Boro and Kale 2020).
Berbagai  kendala  ditemui  dalam  usaha  peningkatan  keterwakilan  politik perempuan  hasil  terakhir  berkaitan  dengan  kebijakan  peningkatan  ketetrwakilan perempuan  menunjukkan  bahwa  UU  7/2017,  baik  sistem  proporsional  terbuka  dan  ke- empat  unsurnya  cenderung  tidak  signifikan  terhadap  upaya  peningkatan  keterwakilan perempuan,  aksesibilitas  perempuan  untuk  masuk  parlemen  tetap  lemah  sehingga kondisi under-represented dari kelompok perempuan tidak akan banyak berubah.(Prastiwi 2018)

## III. Metode Penelitian
Pendekatan  Penelitian  yang  digunakandalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan penelitian  Deskriptif  Kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena dengan  menggunakan  angka  yang  menggambarkan  karaketristik  subjek  yang  diteliti. Adapun  jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pengguna  hak  pemilih  perempuan yang  berjumlah  514.731.  Sedangkan  sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah berjumlah 400 orang yang didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 5%.
n ₌ N 1 + N (e)² n ₌ 514.731 1 + 514.731 (0,05)²
n ₌ 514.731 1 + 1,287 n ₌ 514.731 1,288 n ₌ 399,63  di bulatkan menjadi 400
Responden  yang  berjumlah  400  tersebut  di  bagi  berdasarkan  daerah pemilihanyang  terdiri  dari  7  Dapil  yaitu  Dapil  1  (Kota  Tanjungpinang)  berjumlah  48 reseponden atau 12%, Dapil 2 (Bintan dan Lingga) berjumlah 56 responden atau 14%, Dapil  3  (Tanjungbalai  Karimun)  berjumlah  52  responden  atau  13%,  Dapil  4  (Batam A) berjumlah  84  responden  atau  21%,  Dapil  5  (Batam  B)  berjumlah  96  responden  atau 24%,  Dapil  6  (Batam  C)  berjumlah  36  responden  atau  9%,  dan  Dapil  7  (Natuna  dan Anambas) berjumlah 28 responden atau 7%.

## IV. Pembahasan

## Identitas Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  responden  yang  diambil  dari  jumlah populasi  pengguna  hak  pilih  berjenis  kelamin  perempuan  yang  menggunakan  hak  pilih nya  pada  pemilihan  umum  legislatif  tahun  2019.  Adapun  jumlah  responden  dalam penelitian ini adalah berjumlah 400 responden.
Diagram 1. Responden Berdasarkan Usia

## Sumber : Data Olahan, 2020
Adapun  jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  usia  peneliti kelompokkan  menjadi  3  kelompok  umur  yaitu  kelompok  usia  19-35  tahun  yaitu berjumalah 61% atau sebanyak 243 orang, kelompok usia 36-50 tahun yaitu berjumlah 31%  atau  sebanyak  123  orang  dan  kelompok  usia  51-65  yaitu  berjumlah  8%  atau sebanyak  34  orang.  Dari  400  orang  total  jumlah  responden  dalam  penelitian  ini berdasarkan data pada diagram di atas maka responden dengan kelompok usia produktif yaitu  19-35  tahun  adalah  yang  paling  tinggi  sedangkan  responden  dengan  kelompok usia 51-65 tahun adalah yang terendah.
34; 8% 123; 31% 243; 61%

## Responden Berdasarkan Usia
51- 65

## Diagram 2. Responden berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilu legislatif tahun 2019

## Sumber : Data Olahan, 2020
Responden berdasarkan daerah pemilihan (dapil) peneliti kelompokkan menjadi 7 Daerah  Pemilihan  sesuai  dengan  daerah  pemilihan  yang  ditetapkan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  yaitu terdiri  dari  Dapil  1  untuk  daerah  pemilihan  Kota  Tanjungpinang yaitu  berjumlah  12%  atau  sebanyak  48  orang  responden,  Dapil  2  untuk  daerah pemilihan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga yaitu berjumlah 14% atau sebanyak 56  orang  responden,  Dapil  3  untuk  daerah  pemilihan  Kabupaten  Tanjungbalai  Karimun yaitu  berjumlah  13%  atau  sebanyak  52  orang  responden,  Dapil  4  untuk  daerah pemilihan Kota Batam A (Kecamatan Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) yaitu  berjumlah  21%  atau  sebanyak  84  orang,  Dapil  5  untuk  daerah  pemilihan    Kota Batam B ( Kecamatan Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung ) yaitu berjumlah 24% atau sejumlah 96 orang, Dapil 6 Untuk daerah pemilihan Kota Batam C (Kecamatan Nongsa,  Seibeduk,  Bulang  dan  Galang)  yaitu  berjumlah  9%  atau  36  orang  responden, Dapil  7  untuk  daerah  pemilihan  Kabupaten  Natuna  dan  Anambas  yaitu  berjumlah  7% atau 28 orang responden.
Diagram 3. Responden Berdasarkan Pekerjaan
48; 12% 56; 14% 52; 13% 84; 21% 96; 24% 36; 9% 28; 7%

## Responden Berdasarkan Daerah Pemilihan
Dapil 1 ( Tanjungpinang)
Dapil 2 (Bintan dan Lingga) Dapil 3 (Tanjungbalai Karimun) Dapil 4 (Batam)
Dapil 5 (Batam)
Dapil 6 (Batam)
Dapil 7 (Natuna dan Anambas)
72; 18% 3; 1% 59; 15% 102; 25% 164; 41%

## Responden Berdasarkan Pekerjaan
Wirausaha
Pengurus partai
Pegawai Negeri Sipil dan kontrak Mahasiswa dan Pelajar
Responden  berdasarkan  pekerjaan  dalam  penelitian  ini  peneliti  kelompokkan menjadi  6  (enam)  jenis  pekerjaan  yaitu  Wirausaha  berjumlah  18%  atau  72  orang responden,  Ibu  rumah  Tangga  berjumlah  41%  atau  164  orang  responden,  Pegawai Negeri  Sipil  dan  Kontrak  sebanyak  15%  atau  59  orang  responden,  Mahasiswa  dan Pelajar  berjumlah  25%  atau  sebanyak  102  orang  responden,  serta  pengurus    partai berjumlah 1 % atau sebanyak 3 orang responden.

## Keterwakilan Politik Perempuan Kepulauan
Keterwakilan  politik  perempuan  dalam  pemilihan  umum  legislatif  di  provinsi kepulauan riau cukup rendah dan cenderung konstan. Tidak terjadi perubahan signikan dari  periode  pemilihan  satu  ke  periode  selanjutnya.Belum  lagi  ditambah  dengan beberapa  caleg  yang  kembali  duduk  adalah  caleg-caleg incumbent atau  yang  pernah berada  pada  posisi  yang  sama.  Tentunya  hal  ini  menjadi  perhatian  kita  untuk  melihat mengapa tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam hal jumlah caleg yang berhasil lolos  untuk  duduk  menjadi  anggota  legislatif.  Padahal  jumlah  penggunak  hak  pilih perempuan lebih banyak dari pada penggunak pilih laki-laki. Jumlah penggunak hak pilih perempuan  ini  tentunya  bisa  menjadi  kekuatan  untuk  caleg-caleg  perempuan mendapatkan  suara,  namun  pada  kenyataannya  hal  tersebut  tidak  terjadi.  Selain  itu, daerah  Provinsi  Kepualauan  Riau  sendiri  adalah    merupakan  propinsi  yang  bercirikan kepulauan  yaitu  dimana  antar  daerah  kabupaten/Kotanya  dipisahkan  oleh  lautan  serta minimnya infrastruktur. Tentunya kondisi tersebut sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap tinggi rendahnya keterwakilan politik perempuan itu sendiri di dalam legislatif yang  ingin  peneliti  lihat  dan  gambarkan  dalam  penelitian  ini.  Berikut  ini  adalah Gambaran  yang  peneliti  sajikan  dalam  bentuk  diagram  akan  fenomena  yang  terjadi  di masyarakat kepulauan riau khususnya adalah pengguna hak pilih perempuan berkaitan dengan  alasan  mereka  untuk  memilih  atau  tidak  caleg  perempuan  serta  pemahaman pengguna  hak  pilih  akan  kuota  30  persen  perempuan  untuk  dapat  terlibat  atau berpartisipasi dalam politik.

## Diagram 4. Jumlah Pengguna hak pemilih Perempuan yang memilih calon anggota legislatif perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019
Sumber : Data Olahan, 2020
Dari  diagram  diatas  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  56%  atau  224  orang responden  menjawab  tidak  memilih  calon  anggota  legislatif  perempuan  dan  44%  atau 176 orang responden menjawab memilih calon anggota legislatif perempuan. Dari data diatas kita dapat melihat bahwa 50% lebih hak pengguna pemilih perempuan di provinsi kepulauan riau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg perempuan. Tidak semata-mata  para  responden  adalah  perempuan  maka  akan  memilih  caleg  perempuan namun  ada  latar  belakang  lainnya  yang  menyebabkan  mereka  tidak  memilih  calon anggota  legislatif  dari  perempuan.  Adapun  faktor  apa  yang  mendasari  para  responden memilih  dan tidak memilih calon anggota legisltif perempuan dapat dilihat pada diagram 5 dan 6 dibawah ini.
Diagram 5. Alasan yang mendasari pengguna hak pemilih untuk memilih calon anggota legislatif dari perempuan
176; 44%
224; 56%
1. Apakah saudara memilih calon anggota legislatif perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu ?
Ya Tidak
110; 63% 21; 12% 6; 3% 21; 12% 5; 3% 13; 7% 2.Jika ya, apakah yang mendasari anda untuk memililih calon anggota legislatif dari perempuan ? Visi dan misi caleg perempuan yang membawa isu perempuan Sesama perempuan harus memilih perempuan
Mendapatkan hadiah atau sumbangan dari caleg perempuan Memiliki kedekatan hubungan (keluarga, teman ) dengan caleg perempuan Melihat partai pengusung caleg perempuan
Latar belakang keluarga dari caleg perempuan
Dari  diagram  diatas  dapat  dilihat  bahwa  alasan  yang  paling  banyak  mendasari para  responden  atau  para  pengguna  hak  pilih  memilih  calon  anggota  legislatif perempuan  adalah  didasarkan  pada  visi  dan  misi  caleg  perempuan  yang  membawa  isu perempuan didalamnya yaitu sebanyak 110 orang responden atau 63%. Maka tentunya hal  ini  harus  menjadi  pertimbangan  bagi  para  caleg  perempuan  yang  akan  bertarung kedepannya  untuk  memuat  visi  dan  misi  yang  berkaitan  dengan  isu-isu  perempuan bukan  hanya  sekedar  visi  dan  misi  umum  sahaja  jika  ingin  menarik  perhatian  pemilih perempuan.  Selanjutnya  yang  mendasari  responden  untuk  memilih  juga  didasarkan pada  memiliki  kedekatan  hubungan  (keluarga,  teman)  dengan  caleg  perempuan  yang ikut  dalam  pemilihan  dan  berdasarkan  alasan  sesame  perempuan  harus  memilih perempuan. Kedua alasan ini masing-masing berjumlah 21% atau 21  orang  responden menjawab dengan kedua pilihan alasan tersebut. Alasan selanjutnya adalah melihat latar belakang  dari  caleg  perempuan  yaitu  sebesar  7%  atau  13  orang  reponden  menjawab bahwa  identitas  keluarga  yang  dibawa  oleh  para  caleg  perempuan  juga  dapat  menjadi alasan pemilih untuk memilih caleg tersebut terlebih lagi apabila identitas keluarga dari caleg tersebut baik dimata para pengguna hak pilih perempuan. Alasan selanjutnya yaitu mendapatkan  hadiah  atau  sumbangan  dari  caleg  perempuan  dan  melihat  partai pengusung  caleg  perempuan  berada  di  posisi  terendah  yang  menjadi  pilihan  para pengguna  hak  pilih  yaitu  sebanyak  3%  atau  5-6  responden  menjawab  pada  alasan tersebut.  Hal  ini  juga  membuktikan  bahwa  para  pengguna  hak  pilih  termasuk  pada pemilih  yang  rasional  yang  tidak  menjadi  kan  hadiah  atau  sumbangan  sebagai  alasan mereka untuk memilih. Sedangkan partai pengusung juga tidak menjadi alasan pemilih karena memang banyak caleg yang berkampanye lebih menekankan pada pemilihan diri mereka dari pada partai yang mengusung caleg tersebut. Selanjutnya alasan pengguna hak  pilih  peremuan  tidak  memilih  calon  anggota  legislatif  dari  perempuan  dapat dilihat pada diagram 6 dibawah dibawah ini.
Diagram 6. Alasan pengguna hak pemilih perempuan tidak memilih calon anggota legislatif dari perempuan
18; 8% 57; 25% 7; 3% 42; 19% 100; 45% 3. Jika tidak, apakah yang mendasari anda untuk tidak memilih calon anggota legislatif dari perempuan ? Tidak yakin dengan kemampuan calon perempuan Tidak mengenal caleg perempuan Tidak berada di nomor urut 1
Mengikuti pilihan yang dipilih oleh keluarga Laki-laki dan perempuan sama saja
Dari  diagram  6  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  alasan  yang  paling  banyak mendasari  pengguna  hak  pemilih  perempuan  untuk  tidak  memilih  caleg  perempuan adalah  karena  alasan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  sama  sahaja  yaitu  sebesar  45% atau  100  orang  responden  menjawab  pada  pilihan  tersebut.  Menurut  para  responden bahwa  calon  anggota  legislatif  perempuan  dan  laki-laki  sama  saja  tidak  ada  yang berbeda.  Hal  ini  sebenarnya  juga  menunjukkan  bahwa  calon  anggota  legislatif perempuan  telah  gagal  memuat  image  dan  branding  yang  berkaiatan  dengan perempuan  sehingga  para  pemilih  menganggap  sama  sahaja.  Alasan  tertinggi  kedua adalah banyak respoden yang tidak mengenal caleg perempuan yaitu sebanyak 57 orang responden atau 25 % hal ini lebih disebabkan karena terbatasnya ilmu pemasaran politik yang  dimiliki  oleh  para  caleg  sehingga  kegiatan  kampanye  kurang  digalakkan  atau terbatas  hanya  pada  lingkup  keluarga  sehingga  membuat  masyarakat  atau  responden tidak  mengenal  caleg  perempuan.  Alasan  selanjutnya  adalah  mengikuti  pilihan  yang dipilih  oleh  keluarga  yaitu  sebanyak  19  %  atau  42  orang  responden.  Lingkup  keluarga sejatinya  adalah  lembaga  terkecil  yang  paling  bisa  mempengaruhi  keputusan  pemilih untuk  memilih.  Hal  ini  terutama  terjadi  pada  pengguna  hak  pemilih  tradisional  yang masih kental dengan adat, suku dan budaya dimana kepala keluarga mempunyai peran penting  untuk  dipatuhi  oleh  para  anggota  keluarga.  Alasan  selanjutnya  adalah  banyak responden  memilih  alasan  tidak  yakin  dengan kemampuan  dari  caleg  perempuan  yaitu sebanyak  8%  atau  18  orang  responden.  Iklim  politik  yang  kental  dengan  nuansa patriarki  memang  membuat  sebagian  pemilih  merasa  bahwa  tidak  yakin  para  caleg perempuan dapat bertarung dalam dinamika politik yang keras dan identit dengan kaum lelaki.  Alasan  terakhir  yang  menjadi  pilihan  responden  adalah  alasan  bahwa  caleg perempuan  tidak  berada  di  nomor  urut  1  yaitu  sebesar  3%  .  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  sebagian  masyarakat  masih  memahami  bahwa  caleg  yang  berada  di  no.urut  1 adalah  caleg  yang  akan  terpilih  dan  caleg  no.1  adalah  caleg-caleg  terbaik  partai. Ketidakpahaman ini membuat para pemilih hanya focus pada no.urut satu. Sebenarnya penempatan  nomor  urut  caleg  perempuan  sudah  menggunakan zipper  system yaitu dimana  caleg  perempuan  harus  berada  di  urutan  1,  3,  5  dan  kelipatan  3  selanjutnya. Namun  jika  dilihat  dari  kondisi  kenyataannya  lebih  banyak  caleg  perempuan  yang diletakkan pada nomor urut 3 dari pada no.urut.1.
Demikian  gambaran  tentang  pilihan  para  pengguna  hak  pemilih  perempuan menggunakan pilihannya serta alasan yang mendasari mereka untuk memilih dan tidak calon  anggota  legislatif  perempuan  pada  pemilu  tahun  2019.  Selanjutnya  peneliti  akan memberi  gambaran  tentang  sejauh  mana  pengetahuan  penggunak  hak  pemilih perempuan  tentang  kebijakan  afirmatif  berupa  kuota  30%  perempuan  untuk berpatisipasi  dalam  politik  serta  gambaran  sejauh  mana  ketertarikan  para  penggunak hak  pemilih  perempuan  dengan  kegiatan  perpolitikan.  Berikut  peneliti  mulai  dengan
pengetahuan pengguna hak pemilih tentang kuota 30 % perempuan untuk dapat terlibat dalam politik yang dapat kita lihat pada diagram 7 dibawah ini.

## Diagram 7. Pengetahuan pengguna hak pemilih perempuan tentang kuota 30% perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik
Sumber : Data olahan, 2020
Dari  data  diagram  diatas  kita  dapat  melihat  bahwa  54%  atau  218  orang responden  menjawab  ya  mengetahui  bahwa  ada  peluang  sebesar  30%  kuota  untuk perempuan  mencalonkan  diri  menjadi  anggota  legislatif  perempuan,  sedangkan  46% atau  182  responden  menjawab  tidak  mengetahui  adanya  peluang  tersebut.  Dari  data diatas dapat kita lihat bahwa lebih banyak responden yang mengetahui akan kebijakan afirmatif  tersebut  dari  pada  yang  tidak  walaupun  perbedaan  antara  yang  memilih  ya mengetahu  dan  tidak  mengetahui  tidak  terlalu  jauh.  Selanjutnya  apakah  alasan ketidaktahuan para responden tentang adanya kebijakan tersebut dapat kita lihat pada diagram 8 dibawah ini.
Diagram 8. Alasan ketidaktahuan pengguna hak pilih tentang adanya kebijakan afirmatif kuota 30% untuk berpartisipasi dalam politik
218;
54%
182; 46%

## 4. Apakah saudara mengetahui bahwa
ada peluang sebesar 30 persen kuota untuk perempuan mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif/dewan ?
Ya Tidak
78; 43% 74; 41% 30; 16%
5. Jika tidak, apakah alasan saudara tidak mengetahui adanya kesempatan kuota 30% tersebut? Tidak tertarik mencari tahu hal-hal tentang politik
Tidak ada sosialisasi dari pemerintah maupun partai politik
Akses informasi yang minim karena kondisi geografis dan infrastruktur
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  alasan  responden  tidak  mengetahui  tentang kebijakan afirmatif 30% adalah urutan pertama sebesar 43% atau 78 orang responden menjawab  alasan  bahwa  mereka  tidak  tertarik  mencari  tahu  hal-hal  yang  berkaitan dengan  politik.  Selanjutnya  di  urutan  kedua  sebeanyak  74  orang  responden  atau  41% menjawab  bahwa  mereka  tidak  mengetahuinya  karena  tidak  ada  sosialisasi  dari pemerintah maupun partai politik. Adapun jawaban responden tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat kebijakan afirmatif ini adalah bukan kebijakan yang baru muncul namun  sudah  ada  belasan  tahun  yang  lalu  yang  tentunya  jawaban  akan  tidak  ada sosialisai  tersebut  seharusnya  sudah  tidak  dipilih  lagi  oleh  para  responden.  Terakhir alasan  yang  mendasari  responden  tidak  mengetahui  adanya  kebijakan  30%  tersebut dikarenakan  akses  informasi  yang  minim  karena  kondisi  geograsfis  dan  minimnya infrastruktur.  Kondisi  provinsi  kepulauan  riau  yang  memiliki  geografis  kepulauan tentunya  berpengaruh  terhadap  kemudahan  akses  dalam  mendapatkan  informasi, minimnya  literasi  dan  sinyal  memperparah  ketidaktahuan  responden  akan  politik  yag didalamnya  juga  berkaitan  dengan  kuota  30%  perempuan.  Lalu,  bagaimana  dengan responden  yang  mengetahu  tentang  kuota  30%  tersebut?  Apakah  para  responden tertarik  untuk  terjun  kedalam  politik?  Berikut  peneliti  sampaikan  tentang  seberapa tertariknya responden yang mengetahui tentang kuota 30% tersebut untuk ikut terlibat didalam politik dalam diagram 9 dibawah ini.

## Diagram 9. Ketertarikan pengguna hak pilih yang mengetahui kuota 30% perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik

## Sumber : Data olahan, 2020
Dalam  diagram  9  diatas  kita  harus  menerima  kenyataan  bahwa  ternyata responden yang mengetahui tentang kebijakan afirmatif kuota 30% tidak tertarik untuk
56; 26% 162;
74%
6. Jika ya, anda mengetahui adanya kesempatan 30 persen kuota perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ,apakah anda ikut berpartisipasi untuk mendaftar menjadi kader partai politik dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif ?
Ya Tidak
ikut berpartisipasi untuk mendaftar menjadi kader partai dan mencalonkan diri sebagai angggota  legislatif  yaitu  sebesar  74%  atau  162  orang  responden,  sedangkan  yang mengetahui  dan  ingin  ikut  berpartisipasi  sebanyak  26%  atau  berjumlah  56  orang responden.  Pemahaman  peneliti  tentunya  berharap  ketika  responden  mengetahui kebijakan  tersebut  maka  responden  juga  ingin  terlibat  kedalamnya  namun  hasil menunjukkan tidak, sebagian besar responden menjawab tidak. Lalu apakah alasan para responden  untuk  memilih  ikut  dan  tidak  terlibat  dalam  politik.  Alasan-alasan  tersebut dapat dilihat pada diagram 10 dan 11 dibawah ini:

## Diagram 10. Alasan pengguna hak pilih perempuan yang mengetahui tentang kuota 30% dan ingin berpatisipasi dalam politik
Data diatas menunjukkan bahwa 82% atau 46 orang responden menjawab bahwa mereka  tertarik  ikut  terlibat  berpartisipasi  dalam  politik  dikarenakan  alasan  ingin memperjuangkan  ha-hak  dan  isu  perempuan.  Selanjutnya  alasan  lainnya  seperti  ingin mencari pengalam di politik, diminta oleh teman atau saudara yang anggota partai untuk ikut serta coba-coba saja hanya dipilih 4%-5% atau 2-3 orang responden. Tentunya dari data  diatas  yang  dapat  kita  tangkap  adalah  bahwa  responden  yang  mengetahui kebijakan  tersebut  tahu  bahwa  dengan  kebijakan  tersebut  mereka  dapat memperjuangkan  hak-hak  dan  isu  perempuan.  Selanjutnya  bagaimana  dengan responden yang mengetahui akan adanya kebijakan afirmatif 30% tersebut namun tidak tertarik untuk terlibat berpartisipasi dalam politik?. Berikut alasannya dapat dilihat pada diagram 11 dibawah ini.
3; 5% 46; 82% 2; 4% 2; 4% 3; 5%
7. Jika ya, Apakah yang mendasari saudara untuk mendaftar menjadi kader partai
politik dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif?
Ingin mencari pengalaman di politik
Ingin memperjuangkan hak- hak dan isu perempuan
Diminta oleh teman atau saudara yang anggota partai untuk ikut Coba-Coba saja

## Diagram 11. Alasan pengguna hak pilih perempuan yang mengetahui tentang kuota 30% namun tidak tertarik untuk berpatisipasi dalam politik
Sumber : Data Olahan, 2020
Berikut alasan para responden tidak mau ikut terlibat walaupun telah mengetahui adanya  kesempatan  atau  peluang  sebesar  30%  untuk  mereka  terlibat  didalamnya. Alasan yang utama adalah tidak mempunyai pengetahuan tentang politik yaitu sebesar 36%  atau  59  orang  responden.  Para  responden  mengetahui  kebijakan  tersebut  bahwa perempuan  bisa  mencalonkan  diri  menjadi  anggota  legsilatif  namun  mereka  tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu politik seperti apa itu politik dan untuk apa kita belajar tentang politik. Selanjutnya ada 27 orang responden atau 17% menjawab bahwa mereka  tidak  teratrik  karena  ingin  memperjuangkan  hak-hak  dan  isu2  yang  berkaitan dengan  perempuan  dengan  cara  lainnya.  Selanjutnya  tidak  kalah  menarik  responden menjawab  bahwa  mereka  tidak  mendapatkan  izin  dan  dukungan  dari  keluarga  yaitu sebesar  11%  atau  18  orang  respnden..  Tidak  dipungkiri  bahwa  system  yang  paling mendukung seorang perempuan untuk ikut terlibat di dalam politik itu adalah keluarga terutama  adalah  suami,  Jika  seorang  perempuan  mendapatkan  restu  dari  keluarga biasnya  perempuan  akan  dapat  maju  dengan  pesat.  Selain  itu  ada  9%  atau  14  orang responden  yang  menjawab  bahwa  mereka  tidak  mengetahui  bagaimana  cara  untuk masuk ke partai. Hal ini tentunya dikarenakan system recruitment yang dilakukan oleh partai-partai kita yang tidak semuanya terbuka, bahkan cenderung tertutup. Selanjutnya ada  6%  responden  yang  menjawab  mereka  tidak  memiliki  uang  sebagai  modal  untuk kampanye  apabila  ikut  terlibat,  4-5%  menjawab  dengan  alasan,  politik  itu  kotor  yang identik  dengan  korupsi,  tidak  memiliki  jaringan  pertemanan  yang  luas,  sampai  dengan masih memiliki anak yang masih kecil.
Dari  beberapa  pertanyaan  diatas,  para  responden  di  tujukan  pada  pertanyaan yang  dapat  menyatu  mereka  yaitu  pentingkah  perempuan  untuk  terjun  ke  politik  dan memperjuangkan  isu-isu  perempuan  serta  isu-isu  apa  sajakah  yang  menurut  para
6; 4% 14; 9% 18; 11% 59; 36% 10; 6% 7; 4% 8; 5% 7; 4% 27; 17% 6; 4%
8. Jika tidak,  maka apakah yang menjadi alasan saudara tidak berpartisipasi untuk menjadi kader partai dan calon anggota legislatif?? Tidak PD atau percaya diri dan Malu
Tidak mengetahui bagaimana cara untuk ikut bergabung dengan partai politik Tidak mendapatkan izin dan dukungan dari keluarga Tidak mempunyai pengetahuan tentang politik
Tidak memiliki uang sebagai modal untuk kampanye Tidak memiliki jaringan pertemanan yang luas
Politik itu kotor yang identik dengan korupsi
responden  penting  untuk  diperjuangkan.  Jawaban-jawaban  dari  para  responden  dapat dilihat pada diagram 12 dan 13 dibawah ini.

## Diagram 12. Penting tidaknya perempuan terjun ke politik dan memperjuangkan isu-isu perempuan

## Sumber : Data olahan,2020
Diagram  diatas  menunjukkan  hampir  97%  dari  total  jumlah  responden  dalam penelitian  ini  yang  merupakan  pengguna  hak  pemilih  perempuan  sepakat  untuk menjawab  bahwa  penting  untuk  perempuan  terjun  ke  politik  untuk  memperjuangkan isu-isu perempuan hanya 3% yang tidak setuju. Lalu isu yang berkaitan dengan apakah yang paling banyak dipilih oleh responden untuk diperjuangkan. Berikut dapat kita lihat pada diagram 13 dibawah ini.
Diagram 13. Isu-isu perempuan yang menurut pengguna hak pilih perempuan penting untuk diperjuangkan
388; 97%
12; 3%
9. Menurut saudara, pentingkah perempuan untuk terjun ke politik dan memperjuangkan isu-isu perempuan ?
Ya Tidak
198; 49% 42; 10% 22; 6% 19; 5% 37; 9% 82; 21%
10. Menurut saudara persoalan atau isu apakah yang harus diperjuangkan perempuan sebagai wakil yang duduk di dewan ?
Semua Isu Perempuan dan HAM
Isu tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan
Isu tentang kesempatan perempuan memperoleh pekerjaan
Isu tentang kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi
Diagram  13  diatas  menunjukkan  bahwa  49%  responden  atau  hampir  setengah dari  jumlah  responden  menjawab  bahwa  semua  isu  dan  Hak  Azasi  Perempuan  harus diperjuangkan  tanpa  terkecuali.  Selanjutnya  isu  yang  menjadi  perhatian  dari  para responden  adalah  isu  yang  berkaitan  tentang  bagaimana  memberdayakan  perempuan agar  ekonomi  keluarga  terbantukan  yaitu  berjumlah  21%  atau  82  orang  responden. 10%  atau  42  orang  responden  menjawab  bahwa  isu  tentang  perlindungan  perempuan dari tindakan kekerasan juga tidak kalah menjadi perhatian dari para responden. Urutan selanjutnya  ada  9%  atau  37  orang  responden  yang  menjawab  bahwa  isu  tentang kesehatan  peremouan  dan  anak  juga  penting  dan  selanjutnya  isu  tentang  kesempatan perempuan memperoleh pekerjaan dipilih oleh 22 orang responden atau 6% dan diakhir ada  isu  tentang  kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang  tinggi  berada  pada  posisi paling  bawah  sebagai  isu  yang  patut  untuk  diperjuangkan  yaitu  sebesar  5%  atau  19 orang responden menjawab dengan pilihan tersebut.

## V. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  peneliti  simpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Faktor atau alasan yang mendasari pengguna hak pemilih perempuan untuk tidak memilih  caleg  perempuan  adalah  karena  alasan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan sama sahaja yaitu sebesar 45%, tidak mengenal caleg perempuan sebesar  25%, mengikuti  pilihan  yang  dipilih  oleh  keluarga  sebesar  19%,  tidak  yakin  dengan kemampuan  caleg  perempuan  sebesar  8%    dan  tidak  berada  di  nomor  urut  1 sebesar 3%.
2. Tingkat  pemahaman  perempuan  di  daerah  kepulauan  tentang  keterwakilan perempuan dalam politik tercermin dalam jawaban para responden tentang tahu tidaknya mereka akan  kebijakan afirmatif sebesar 30% untuk perempuan, tidak terlalu  jauh  jawaban  responden  anatar  ya  dan  tidak,  sebanyak  54%  atau  218 orang  responden  menjawab  ya  mengetahui  bahwa  ada  peluang  sebesar  30% kuota untuk perempuan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif perempuan, sedangkan  46%  atau  182  responden  menjawab  tidak  mengetahui  adanya peluang  tersebut.  Penyebab  para  responden  tidak  mengetahui  tentang  kuota tersebut  adalah  karena  factor  ketidaktertarikannya  pada  politik,  tidak  adanya sosialisasi  dari  pemerintah  dan  partai  politik,  hingga  minimnya  kases  informasi yang  disebabkan  oleh  kondisi  geografis  di  daerah  kepulauan  itu  sendiri. Menariknya mereka yang telah mengetahui kebijakan afirmatif tersebut memilih enggan  untuk  terlibat  dalam  politik  yaitu  sebesarr  74%  dari  total  jumlah responden, hanya 26% saja yang ingin terlibat di dalam politik. Salah satu alasan
menarik  mengapa  mereka  enggan  untuk  terjun  kepolitik  adalah  karena  alasan minimnya pengetahuan tentang politik yaitu sebesar 59%.
3. Isu-isu perempuan di daerah kepulauan yang penting untuk diperjuangkan adalah semua  isu  dan  hak  azasi  perempuan  yaitu  sebesar  49%,  dilanjutkan  pada  isu tentang  memberdayakan  perempuan  dari  segi  ekonomi  yaitu  21%,  isu  tentang perlindungan  perempuan  dari  tindakan  kekerasan  sebesar  10%,isu  tentang kesehatan  perempuan  dan  anak  9%  serta    isu  tentang  memperoleh  pekerjaan 6% dan mendapatkan pendidikan yang tinggi sebesar 5%.

## 5.2 Saran
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti  berikan  untuk  peneliti  selanjutnya  adalah  untuk meneliti  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  dari  sudut  pandang  caleg-caleg perempuan yang telah lolos untuk duduk di legislatif. Seperti apa hambatan para caleg untuk menghadirkan konsep keterwakilan dalam proses perumusan, pengawalan sampai dengan  pengesahan  kebijakan-kebijakan  yang  mengedepankan  pengarusutamaan gender.  Selanjutnya  peneliti  juga  menyarankan  adanya  reformasi  sistem  kepartaian terutama  dalam  perekrutan  kader  partai  dan  penguatan  fungsi  partai  dalam  hal pendidikan politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.  2016.  “Politisasi  Gender  Dan  Hak-Hak  Perempuan  Kendala  Struktural Keterlibatan  Perempuan  Dalam  Pencalonan  Legislatif.” PALASTREN  Jurnal  Studi
Gender
7(2):
277–90.
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1016.
Analisis,  Studi,  Representasi  Wakil,  and  Rakyat  Perempuan.  2014.  “Peran  Publik Perempuan Dalam Parlemen.” 7(2): 255–76.
Boro,  Veronika  Ina  Assan,  and  Alexander  Efraim  Tade  Kale.  2020.  “Keterwakilan Perempuan  Di  Ranah  Lokal:  Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Boawae,  Nusa  Tenggara Timur Dalam Pemilu Legislatif 2014.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 11(1): 115–30.
Dkk,  Soetijpto,  and  Ani.  2014. Kerja  Untuk  Rakyat  (Buku  Panduan  Anggota  Legislatif) . Revisi. ed. Hana Satriyo dkk. Jakarta: Pusat Kajian Politik UI.
Nimrah dan Sakaria, Siti, Kata Kunci, and dan Budaya Patriarki. 2015. “Perempuan Dan Budaya  Patriarki  Dalam  Politik  (Studi  Kasus  Kegagalan  Caleg  Perempuan  Dalam Pemilu  Legislative  2014  ).” The  POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin 1(2): 2407–9138.
Prastiwi,  Juwita  Hayyuning.  2018.  “Menakar  Kontribusi  Undang-Undang  Pemilu  Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan.” Jurnal Wacana Politik 3(1):
1–13.
Rakyat,  Perwakilan,  Daerah  Kabupaten,  and  Lingga  Tahun.  2009.  “Kegagalan Keterwakilan  Perempuan  Di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Lingga Tahun 2009.” 2(1): 1–11.
Soeseno,  Nuri.  2013.  “Representasi  Politik  (Perkembagan  Dari  Adjektiva  Ke  Teori).”  In ed. Puskapol Tim. Jakarta: Pusat Kajian Politik UI, 148.