## PENGATURAN DAN PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SCREENING SAHAM PASAR MODAL SYARIAH
Uswatun Khasanah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## Abstract
Sharia  Capital  Market  (Pasar  Modal  Syariah)  is  a  capital  market  that applies  sharia  principles  in  all  aspects  of  its  activities.  It  is  regulated  in OJK  Regulation  No.15/POJK.04/2015  regarding  the  implementation  of Sharia  Principles  in  the  Capital  Market.  Meanwhile,  the  regulatory  and supervisory  functions  in  the  Capital  Market  are  carried  out  by  the  OJK (Otoritas  Jasa  Keuangan)  as  regulated  in  law  No.21/2011  regarding Otoritas Jasa Keuangan. This article aims to describe the dynamics occured in screening supervision mechanism of Sharia capital market share and how OJK  plays  its  supervisory  roles.  This  article  is  a  library  research  with  a statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  this  study reveals  that  the  OJK  has  a  role  and  authority  in  alss  activities  in  Syaria Capital  Market.  Likewise  the  supervisory  function  in  Capital  Market institutions  related  to  the  stock  screening  process.  However,  OJK's supervisory  role  is  only  in  activities  related  to  transactions  in  the  Capital Market  and  the  screening  process.  It  will  work  every  six  months  or  when there is incidental issuance of the Sharia Securities List. Furthermore, OJK is not responsible for the overall operational activities of the companies that are listed in the Sharia Securities List.
Keywords : Capital Market, OJK, Sharia Securities List.

## Abstrak
Pasar  Modal  Syariah  merupakan  pasar  modal  yang  menerapkan  prinsip- prinsip syariah dalam segala aspek kegiatannya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan  OJK  No.15/POJK.04/2015  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar Modal. Sementara  fungsi pengaturan dan pengawasan di Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa  Keuangan.  Artikel  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dinamika  yang  terjadi  pada  mekanisme pengawasan screening saham  Pasar  Modal  Syariah  dan  sejauh  mana pengaturan  serta  peran  OJK  menjalankan  fungsi  pengawasan  di  dalamnya. Artikel  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  kajian ini  menunjukkan  bahwa  OJK  memiliki  peran  dan  wewenang  terhadap aktivitas di Pasar Modal Syariah. Begitupula fungsi pengawasan di lembaga Pasar  Modal  terkait  proses screening saham.  Namun  demikian,  peran pengawasan OJK  hanya  pada aktivitas yang berhubungan dengan transaksi
 Alamat korespondensi: uswatunkhasanah.queen17@gmail.com
di  Pasar  Modal  dan  proses screening .  Yakni  setiap  enam  bulan  sekali  atau ketika  dilakukan  penerbitan  Daftar  Efek  Syariah  secara  insidentil. Selanjutnya,  OJK  tidak  bertanggung  jawab  atas  keseluruhan  kegiatan operasional dari perusahan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah tersebut. Kata  Kunci : Pasar  Modal,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Daftar  Efek Syariah.

## A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini investasi semakin berkembang dan menjadi topik menarik bagi  wirausahawan  maupun  kalangan  akademisi.  Salah  satu  investasi  yang paling  diminati  masyarakat  ialah  melalui  Pasar  Modal.  Pasar  Modal  ini merupakan  tempat  atau  sarana  bertemunya  antara  permintaan  dan penawaran  atas  instrumen  keuangan  jangka  panjang,  umumnya  lebih  dari satu tahun. 1
Berdasarkan  laporan  tahunan  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada  tahun 2019,  Pasar  Modal  domestik  menunjukkan  kecenderungan  menguat tercermin  dari  IHSG  yang  mencatatkan  pertumbuhan  positif  yaitu  1,70% yoy yang ditutup di level 6.299,5. 2 Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian  suatu  negara.  Hal  ini  karena  Pasar  Modal  menjalankan  dua fungsi,  pertama  sebagai  sarana  bagi  perusahaan  untuk  memperoleh pendanaan  atau  modal.  Kedua,  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  untuk berinvestasi  pada  instrumen  keuangan  seperti  saham,  obligasi,  reksadana, dan lain-lain.
Pada  perkembangan  selanjutnya  ranah  investasi  semakin  meluas sehubungan  dengan  Sistem  Ekonomi  Syariah  yang  mulai  berlaku  di Indonesia.  Secara  kelembagaan  pada  akhir  tahun  2000  PT  Bursa  Saham Jakarta  bekerja  sama  dengan  Danareksa  Management  Indonesia mengeluarkan Jakarta  Islamic  Index (JII)  yang  merupakan  indeks  dari  30 saham paling likuid 3 dan memenuhi kriteria syariah sesuai ketentuan Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  Adanya  Pasar  Modal  Syariah  juga  memberi peluang  masyarakat  untuk  dapat  memilih  perusahaan  yang  dinilai memenuhi  kriteria  syariah  serta  meningkatkan  kepercayaan  terhadap lembaga Pasar Modal.
Apabila dibandingkan dengan pasar modal konvensional, indeks Pasar Modal  Syariah  memang  berpotensi  lebih  menguntungkan  bagi  sebagian pihak.  Dengan  adanya  label  syariah  tentu  akan  meningkatkan  kepercayaan atau memikat sebagian pihak untuk  memutuskan  berinvestasi  di  dalamnya. Di sisi lain, Indeks saham syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan 20% year  to  date per  20  September  2016.  Menjadi  pertumbuhan  tertinggi, dibandingkan dengan indeks saham syariah global lainnya, Head of Islamic
1 Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 33.
2 Laporan  Kinerja  Otoritas  Jasa  Keuangan:  Kolaborasi  Membangun  Optimisme  dan  Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan 2019, hlm. 4
3 Likuid  ialah  keadaan  mudah-tidaknya  sesuatu  yang  bernilai  untuk  diubah  wujudnya  menjadi uang. Lihat Sigid Winarto dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), hlm. 288.
Capital  Market Development Bursa  Efek  Indonesia  Irwan  Abdalloh menuturkan  dalam  lima  tahun  terakhir,  indeks  saham  syariah  Indonesia (ISSI)  tumbuh  43%,  sedangkan  indeks  harga  saham  gabungan  (IHSG) sebesar 41%. 4
Instrumen pasar keuangan yang paling populer di pasar modal adalah saham  ( stock ). 5 Di  Indonesia  prinsip-prinsip  penyertaan  modal  secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non-syariah, melainkan  berupa  pembentukan  indeks  saham  yang  memenuhi  prinsip- prinsip syariah. Untuk memberikan jaminan apakah suatu saham perusahaan telah sesuai  syariah atau belum, saham  harus diseleksi terlebih dahulu  atau yang dikenal dengan istilah shariah screening . 6 Screening saham syariah  di Indonesia menghasilkan  indeks  saham  ISSI. Saham-saham yang masuk ke dalam  indeks  ini  adalah  saham  yang memenuhi  kriteria  saham  syariah sebagaimana  ditetapkan    DSN-MUI  dan  Bursa  Efek.  Selanjutnya,  dari indeks  ISSI  disaring  30  saham  yang  memiliki  kinerja  terbaik  untuk dimasukkan  ke  dalam  JII. 7 Kemudian  diimbangi  dengan  diwajibkannya setiap  pihak,  termasuk  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  syariah  di Pasar Modal agar mempunyai Dewan Pengawas Syariah. 8
Dalam proses screening saham syariah pada dasarnya dilakukan pada dua tahap, yaitu: Core Business Screening dan Financial Ratio Screening . 9 Core Business Screening mengacu pada kegitan usaha yang dilakukan oleh perusahaan  emiten 10 yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  syariah serta  usaha  yang  tidak  mengandung  mudarat.  Sedangkan Financial  Ratio Screening ialah  penyaringan  yang  dilakukan  terhadap  rasio  keuangan perusahaan emiten.
Lembaga  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengawasi kegiatan  di  Pasar  Modal  Syariah  ialah  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Berdasarkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  selanjutnya  disebut  OJK merupakan  lembaga  independen  yang  telah  disahkan  pada  22  November
4 Dini  Selasi,  “Implementasi  Ekonomi  Syariah  Pada  Perkembangan  Investasi  Saham  Syariah  di Era Distrups,” Jurnal Inklusif Vol:4 No:1 Juni 2019, hlm. 25.
5 Ana  Nurlita,  “Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah  dalam  Kajian  Islam,” Kutubkhanah:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014, Hlm. 2 6 M.  Ardiansyah,  dkk.  “Telaah  Kritis  Model Screening Saham  Syariah  Menuju  Pasar  Tunggal ASEAN,” Ijtihad , Vol. 16 No. 2 (2016), hlm. 199.
7 Egi Arvian Firmansyah. “Seleksi Saham Syariah : Perbandingan antara  Bursa Saham Indonesia dan Malaysia,” Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen , Vol. 1 (Juni 2017), hlm. 2.
8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor   15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di  Pasar  Modal.  Lihat  juga  Pasal  3  POJK  No  17/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan  dan Persyaratan  Efek  Syariah  Berupa  Saham  oleh  Emiten  Syariah  atau  Perusahaan  Publik  Syariah. Lihat Juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
9 Muhammad Yafiz, “Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya,” MIQOT , Vol. XXXII No. 2 (2008), hlm. 240.
10 Emiten  adalah  perusahaan  yang  memperoleh  dana  melalui  Pasar  Modal,  baik  dengan menerbitkan  saham  atau  obligasi  dan  menjualnya  secara  umum  kepada  masyarakat.  Lihat Ismanthono, W Henricus, Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 105.
2011. OJK menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan Bapepam-LK sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  Peraturan  dan  pengawasan  Pasar  Modal Syariah  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  Bapepam-LK  telah  dialihkan kepada  lembaga  OJK.  Begitupula  kegiatan screening efek  syariah.  Di antaranya dengan dikeluarkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 11
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan. 12 Artinya tugas  OJK  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  tidak  hanya  pada  sektor pasar modal, melainkan semua Lembaga Keuangan.  Sehingga pengawasan ini bersifat kolektif dan tidak sampai pada hal-hal yang bersifat operasional dari  kegiatan  usaha.  Kemudian  muncul  lah  permasalahan  seperti  halnya yang terjadi pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.
Berdasarkan  Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor Kep-63/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 427 perusahaan yang masuk dalam Daftar Saham  Syariah  (DES)  periode  Desember  2020. 13 Sementara  itu,  32 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan pertambangan. Berdasarkan penelitian  diketahui  setidaknya  15  dari  32  perusahaan  pertambangan  atau sekitar  47%  perusahaan  ternyata  memiliki  riwayat  pelanggaran  terhadap lingkungan  operasional  perusahaan,  baik  perusahaan  utama  ataupun  anak perusahaan.  Bahkan  beberapa  diantaranya  terjadi  ketika  perusahaan  tengah berstatus sebagai emiten yang masuk dalam Pasar Modal Syariah. Diketahui pula  15  perusahaan  ini  sudah  masuk  dalam  dalam  Daftar  Efek  Syariah (DES)  jauh  sebelum  periode  ini,  termasuk  pada  tahun  2017  dan  bahkan tahun-tahun sebelumnya juga telah masuk dalam DES. 14
Dampak  kerusakan  ini  secara  langsung  berdampak  terhadap masyarakat  sekitar area  pertambangan. Bahkan,  sebagian di  antara dampak kerusakan lingkungan masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini menyebabkan perspektif yang berbeda tentang pemaknaan kata “mudarat” pada Peraturan OJK  No.15/POJK.04/2015  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal.  Dimana  di  dalam  peraturan  OJK  belum  dijelaskan  sejauh  mana pemaknaan  kata  mudarat.  Selain  itu  timbul  persoalan  juga,  sejauh  mana peran  OJK  dalam  pengawasan  Pasar  Modal  Syariah.  Sementara  jika  kita ketahui    perusahaan-perusahaan  yang  masuk  dalam  DES  sudah  seharusnya menjalankan  prinsip-prinsip  syariah  sesuai  tujuan  adanya  indeks  syariah sendiri.  Hal  ini  juga  turut  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat
11 Ahmad  Dahlan  Malik,  “Analisa  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Minat  Masyarakat Berinvestasi  di  Pasar  Modal  Syariah  melalui  Bursa  Galeri  Investasi  UISI,” Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam , Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 64.
12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13 Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Kep-63/D.04/2020  Tentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
14 Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah
sebagai  investor  yang  akan  berinvestasi  pada  perusahaan  terkait.  Seperti Zamir  Iqbal  dalam  buku “ An  Inroduction  to  Islamic  Finance:  Theory  and Practice” menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  konsep  pasar  saham  sudah sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  hanya  saja  tidak  semua  bisnis  yang terdaftar pada pasar saham sepenuhnya sesuai dengan syariah. Oleh karena itu,  penting  dilakukan screening terhadap  emiten  yang  melanggar  dari aturan  hukum  Islam.  Permasalahan  ini  tentunya  sebagai  tantangan  bagi perkembangan pasar modal Islam. 15
Tema  tentang screening saham  Pasar  Modal  Syariah  ini  menjadi  hal yang  menarik.  Meskipun  belum  banyak  penelitian-penelitian  sebelumnya yang  memfokuskan  pada  aspek  hukumnya.  Artikel  ini  beragumen  bahwa pengawasan  di  Pasar  Modal  Syariah  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab sepenuhnya  OJK.  Dalam  kegiatan  operasionalnya  banyak  pihak  yang  turut memiliki  tanggung  jawab  menjalankan  prinsip-prinsip  syariah  yang disyaratkan  oleh  lembaga  Pasar  Modal  sendiri.  Seperti  halnya  Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  rumusan  masalah  yang  akan diangkat dalam penelitian ini ialah:
1. Bagaimana pengaturan screening saham di pasar modal syariah?
2. Bagaimana peran pengawasan OJK pada pelaksanaan screening saham di pasar modal syariah?

## C. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  metode Penelitian Kepustakaan ( library research ). Penelitian  Kepustakaan  ( library research )  ialah  penelitian  dengan  cara  mengkaji  dan  menelaah  data  yang diperoleh  yang  bersumber  dari  kepustakaan. 16 Ada  dua  pendekatan  yang digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  POJK  Nomor  15/POJK.04/2015 Tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.  Sementara  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yaitu menelaah  referensi  terkait  dengan  tema  konsep  yakni  pengawasan  OJK terhadap pelaksanaan screening Saham Pasar Modal Syariah.
Penelitian  ini  selanjutnya  akan  dianalisis  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  menekankan  pada  adanya penemuan  fakta-fakta  yang  digambarkan  sebagaimana  keadaan  sebenarnya dan selanjutnya data maupun fakta tersebut kemudian diolah dan ditafsirkan
15 Evan  Hamzah  Muchtar,” Proses  Screening  Saham  Syariah:  Perspektif  Akademisi  Dan  Praktisi Ekonomi Syariah,” Ad-Deenar , Vol.2 No.3 (Oktober 2019), hlm. 183.
16 Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offse, 1990), hlm. 9.
dengan maksud memberikan data yang detail dan akurat tentang objek yang diteliti  yakni  tentang  pengawasan  OJK  terhadap  pelaksanaan screening Saham Pasar Modal Syariah. 17

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Dinamika  Screening  Saham  dan  Perusahaan  yang  Masuk  dalam DES (Daftar Efek Syariah) Pasar  Modal  Syariah  adalah  pasar  modal  yang  seluruh mekanisme  kegiatannya  terutama  mengenai  emiten,  jenis  efek  yang diperdagangkan  dan  mekanisme  perdagangannya  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah. 18 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  efek syariah  adalah  efek  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan  dibidang  pasar  modal  yang  akad,  pengelolaan peruasahaan,  maupun  cara  penerbitannya  memenuhi  prinsip-prinsip syariah.  Untuk  memenuhi  prinsip  ini  disyaratkan  melalui  proses screening sesuai standar screening oleh OJK.
Proses  pelaksanaan screening dilakukan  melalui  dua  tahap. Yakni  seleksi  kualitatif  ( Core  Business  Screening ),  di  mana  melihat emiten  dari  aspek  kegiatan  utama  perusahaan    dan  seleksi  kuantitatif ( Financial  Ratio  Screening )  dari  aspek  rasio  keuangan  perusahaan.
Salah satu standar kualitatif yakni jenis usaha yang tidak bertentangan dengan  syariah  dan  tidak  mengandung  atau  menyebabkan  mudarat.
Proses  ini  akan  menentukan  status  saham  emiten  yang  selanjutnya dimasukkan  pada  indeks  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Dari beberapa  indeks  saham  di  BEI,  hanya  terdapat  dua  indeks  syariah,
yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 19
ISSI  adalah  indeks  syariah  yang  beranggotakan  seluruh  saham syariah  yang  dahulunya  tergabung  dalam  Indeks  Harga  Saham Gabungan (IHSG) bersama saham non-syariah lainnya. Sementara itu, JII  merupakan  indeks  yang  berisikan  30  saham  paling  likuid  dan berkapitalisasi  pasar  terbesar  yang  diseleksi  dari  ISSI.  Keduanya dievaluasi  setiap  enam  bulan  sekali.  Metode  perhitungan  indeks  ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan tahun dasar  yang  digunakan  adalah  awal  penerbitan  DES  yaitu  Desember 2007. 20
17 Satcipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1996), hal. 35.
18 Awaluddin, “Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia,” Maqdis , Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm, 138.
19 Indonesia Stock Exchange, “Pasar
Syariah”, http://www.idx.co.id/id- id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx, diakses 17 Februari 2021.
20 Adisi Sharesia Rusena, “Analisis  Fundamental dan Teknikal pada Saham Syariah di  Indonesia (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2015),” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), lm. 21-22.
Sementara  berdasarkan  data  hasil  pengamatan  dan  penelitian terdapat  setidaknya  15  dari  32  perusahaan  yang  terdaftar  dalam  DES periode  Desember  2020  terbukti  memberi  dampak  negatif    pada masyarakat dan lingkungan. Tentu saja hal ini membawa kemudaratan bagi masyarakat. Data dapat kita ketahui sebagai berikut: Tabel 1 Pelanggaran-Pelanggaran Oleh Perusahaan Pertambangan yang Masuk Dalam Daftar Efek Syariah (Periode Desember 2020) No Kode Nama Pelanggaran-pelanggaran Tahun 1. ADRO PT. Adaro Energy Tbk. 1. Pencemaran Batu Bara di Sungai Balangan; 21 2. Pencemaran Sungai Murim, Banjarmasin, Kalimantan. 22 2009 2018 23 2013 2. ANTM PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. 1. Pelanggaran Izin Kawasan Hutan; 24 2. Pencemaran Limbah di Laut Pakal Halmahera; 25
3. Pencemaran Limbah di Sungai
Jambi. 26 2013
2016 3. ARII
PT. Atlas 1. Penambangan Tanpa Izin di Musi 2009 21 “Antara: Adaro Harus Ganti Kerugian Masyarakat Terkena Pencemaran,” http://www.menlh.go.id/antara-adaro-harus-ganti-kerugian-masyarakat-terkena-pencemaran/,
diakses  15  Januari  2021.  Kunto  Wibisono,  “Adaro  Harus  Ganti  Kerugian  Masyarakat  Terkena Pencemaran,” https://www.antaranews.com/berita/163360/adaro-harus-ganti-kerugian- masyarakat-terkena-pencemaran,  diakses  15  Januari  2021.  “Pencemaran  Limbah  PT  Adaro, Lumpuhkan  Balangan  dan  Amuntai,”  https://Nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran- limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai,  diakses    15  Januari  2021.  Lihat  pula  Agus
Kusvara, “Kejahatan Korporasi Lingkingan Hidup”
http://wexkeagoes.blogspot.co.id/2010/04/kejahatan-korporasi-lingkungan-hidup.html,  diakses  15 Januari 2021.
22 Bahrum  Naz  Sitepu,  “Pengaruh  Moderasi  Kepemilikan  Saham  Oleh  Publik  pada  Hubungan antara  Profitabilitas  terhadap  Corporate  Social  Responsibility  (Study  Empiris  pada  Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2009-2011)”, Jurnal Ilmiah Kohesi , Vol. 1 No. (2 Juli 2017), hlm. 88.
23 “Limbah Adaro Diduga Cemari Sungai,” https://mediaindonesia.com/nusantara/162086/limbah- adaro-diduga-cemari-sungai diakses 9 April 2021.
24 “BPK:  Ada  Temuan  Pelanggaran  26  Perusahaan  Tambang  dan  Perkebunan,” http://Nasional.kompas.com/read/2013/02/26/16344734/bpk.ada.temuan.pelanggaran.26.perusahaa n.tambang.dan.perkebunan, diakses 16 Januari 2021.
25 Bahrum  Naz  Sitepu,  “Pengaruh  Moderasi  Kepemilikan  Saham  oleh  Publik  Pada  hubungan antara  Profitabilitas  terhadap  Corporate  Social  Responsibility  (Study  Empiris  pada  Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2009-2011)”, Jurnal Ilmiah Kohesi , Vol. 1 No. (2 Juli 2017), hlm. 88.
26 Walhi  Sebut  Lima  Sungai  Besar  Jambi  Tercemar  Limbah  Tambang  PT  Antam,” https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-lima-sungai-besar-jambi-tercemar-limbah- tambang-pt-antam.html diakses 16 Januari 2021.
Resources Tbk.
Banyuasin Palembang; 27 2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung oleh PT. Berau Bara Energy di Kalimantan; 28 3. Izin Pinjam Pakai Kawasan di Hutan Harapan oleh PT. Musi Mitra Jaya; 29 4. Pencemaran Lingkungan di Kalimantan oleh PT. Berau Bara Energy. 30 2010 2016
4. BSSR PT.
Baramulti Sukses Sarana Tbk. 1. Perusakan Lingkungan oleh PT. Antang Gunung Meratus di
Banjarmasin Kalimantan; 31
2. Perusakan Lingkungan di Tapin
Kalimantan Selatan. 32 2010 2014
5. BYAN PT. Bayan Resources Tbk. 1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung oleh PT. Bara Sejati (Anak Perusahaan PT. Bayan Resources
Tbk.) di Kalimantan; 33
2. Pelanggaran Izin AMDAL oleh PT
Bara Tabang (Anak Perusahaan PT
Bayan Resources). 34 2010
27 “Tambang  Batu  Bara:  Gorby  Putra  Garap  Wilayah  Musi  Banyuasin  Tanpa  Izin,” http://industri.bisnis.com/read/20120710/44/85496/tambang-batu-bara-gorby-putra-garap-wilayah- musi-banyuasin-tanpa-izin, diakses 16 Januari 2021.
28 “166 Perusahaan Pertambangan Ancam Hutan Kalimantan,”
https://kaltim.antaranews.com/berita/2771/166-perusahaan-pertambangan-ancam-hutan- kalimantan, diakses 16 Januari 2021.
29 “Jalan  Tambang  di  Hutan  Harapan:  Reki  Tegas  Menolak,  Kemenhut  Bimbang,” http://www.mongabay.co.id/2013/10/23/jalan-tambang-di-hutan-harapan-reki-tegas-menolak- kemenhut-bimbang/ diakses 16 Januari 2021.
30 “Ini  Dia  Daftar  Hitam  Perusahaan  Tak  Taat  Lingkungan  di  Kaltim  2016,” http://www.kliksamarinda.com/berita-2921-ini-dia-daftar-hitam-perusahaan-tak-taat-lingkungan- di-kaltim-2016.html, diakses 16 Januari 2021.
31 “KLH Beri Sanksi Lima Perusahaan di Kalsel,” https://www.antaranews.com/berita/237844/klh- beri-sanksi-lima-perusahaan-di-kalsel diakses 17 Januari 2021.
32 “Perusahaan  Batu  Bara  Rusak  Lingkungan  Tapin,”  http://www.wartabuana.com/read/45753- perusahaan-batu-bara-rusak-lingkungan  tapin.html,  diakses  16  Januari  2021.  Lihat  pula  “Biarkan BMSS dan
TG Rusak Lingkungan, Kemen-LH Didemo,” http://www.harianterbit.com/2015/read/2014/09/18/8522/29/29/Biarkan-BMSS-dan-TG-Rusak-
Lingkungan-KemenLH-Didemo, diakses 16 Januari 2021.
33 “166 Perusahaan Pertambangan Ancam Hutan Kalimantan,” https://kaltim.antaranews.com/berita/2771/166-perusahaan-pertambangan-ancam-hutan- kalimantan, diakses 16 Januari 2021.
34 “PT Bara Tabang Usul Melintasi Sungai Kedang Kepala,” http://www.korankaltim.com/pt-bara- tabang-usul-melintasi-sungai-kedang-kepala, diakses 16 Januari 2021.
3. Menyalahi Izin Angkut Batu Bara; 35 2014 2015
6. DSSA PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk. 1. Dokumen AMDAL Bermasalah oleh PT Borneo Indo Bara (Anak Perusahaan); 36
2. PT Borneo Indo Bara Melakukan Penggusuran Tanah Bumbu Milik
Warga Tanpa Ganti Rugi. 37 2011 (Sejak 2013)
7. ELSA PT. Elnusa Tbk. 1. Ledakan Pipa Minyak Mentah di Banyuasin, Palembang; 38 2. Kegiatan Seismik di Muaro Jambi
Bermasalah. 39 2012 35 “Aktivitas Pengangkutan Batu Bara Bayan Resources Dihentikan,”
https://www.tambang.co.id/aktivitas-pengangkutan-batu-bara-bayan-resources-dihentikan-7560/ diakses  16  Januari  2021.  Lihat  pula  “Pengangkutan Batubara Dihentikan, PT Bayan Resources Tbk Susun  Langkah  Baru,” https://migasnesia.com/2015/08/26/pengangkutan-batubara-dihentikan-pt-bayan- resources-tbk-susun-langkah-baru/, diakses 16 Januari 2021.
36 “13 Izin Amdal Tambang Dicabut,” http://regional.kompas.com/read/2011/09/08/19543575/13.Izin.Amdal.Tambang.Dicabut,  diakses 20 Januari 2021. 37
“Warga Tuntut Royalti atas Eksploitasi Batubara di Tanah Bumbu,”
https://www.cendananews.com/2016/12/warga-tuntut-royalti-atas-eksploitasi-batubara-di-tanah- bumbu.html,  diakses  20  Januari  2021.  “PT.  Borneo  Indobara  Dituduh  Serobot  Lahan  Warga Sebamban  Baru  Kalsel,”  http://www.teropongsenayan.com/20926-pt-borneo-indobara-dituduh- serobot-lahan-warga-sebamban-baru-kalsel,  diakses  20  Januari  2021.  Lihat  pula  “Tambang Batubara Serobot Tanah Warga Desa Sebamban Baru,”
https://daerah.sindonews.com/read/1061422/174/tambang-batubara-serobot-tanah-warga-desa- sebamban-baru-1447424538, diakses 20 Januari 2021.
38 “Pipa Minyak Meledak, Empat Orang Tewas dan 18 Luka,” http://sp.beritasatu.com/home/pipa- minyak-meledak-empat-orang-tewas-dan-18-luka/25426,  diakses  20  Januari  2021.  Lihat  pula “Pipa Minyak Pertamina Meledak, 3 Tewas, 19 Luka,”
http://batam.tribunnews.com/2012/10/03/pipa-minyak-pertamina-meledak-3-tewas-19-luka, diakses 20 Januari 2021.
39 “Seismik  PT  Elnusa  Disoal,”  http://palembang-pos.com/seismik-pt-elnusa-disoal/,  diakses  20 Januari  2021.  “Terkait  Aliran  Lumpur  Pasca  Seismik,  Gubernur  Akan  Panggil  Elnusa,” https://www.mediatransparancy.com/terkait-aliran-lumpur-pasca-seismik-gubernur-akan-panggil- elnusa/, diakses 20 Januari 2021. Lihat pula “Warga Nilai Pembahasan Ganti Rugi Seismik tidak Adil,”  http://palembang.tribunnews.com/2014/11/18/warga-nilai-pembahasan-ganti-rugi-seismik- tidak-adil, diakses 20 Januari 2021.
2014 8. ENRG PT. Energi Mega Persada Tbk. 1. Semburan Lumpur Lapindo; 40 2. Tidak Ada Dokumen AMDAL Seiring Kejadian Lumpur Lapindo. 41 2006 9. HRUM  PT. Harum Energy Tbk. 1. Jaminan Kesehatan Karyawan dan Tingginya Resiko Kecelakaan Kerja; 42 2. Masalah Pengelolaan Kawasan Pasca tambang Batubara. 43 2013 10.  INCO PT. Vale Indonesia Tbk. 1. Perambahan Hutan Lindung Morowali Sulteng; 44 2. Penebangan Kayu di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin Pinjam Pakai; 45 3. Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat
Karunsi’e. 46 2013 (Sejak 2011)
40 Nini Warsin, “Ganti Rugi Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Akibat Pencemaran  Lingkungan  oleh  PT.  Lapindo  Brant  As,” Jurnai  Hukum  dan  Pembangunan, Tahun Ke-38  No.4  (Oktober-Desember  2008),  hlm.  580.  Anton  Novenanto,  “Melihat  Kasus  Lapindo sebagai  Bencana  Sosial,” jurnal  UNAIR (2010)  “Semburan  Lumpur  Panas  Lapindo  Brantass Inc:Potret ‘Kekalahan’ Negara oleh Korporasi Global,” https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panas-lapindo-brantas-inc- potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global_5510be66a333117732ba8dd2,  diakses  16  Januari 2021. Lihat pula “Studi Baru Teori Penyebab Bencana Lumpur Lapindo,”
http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/07/studi-baru-menggugat-teori-penyebab-bencana- lumpur-lapindo, diakses 16 Januari 2021.
41 “Semburan  Lumpur  Panas  Lapindo  Brantass  Inc:Potret  ‘Kekalahan’  Negara  oleh  Korporasi Global,” https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur-panas-lapindo- brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-global_5510be66a333117732ba8dd2,  diakses 16 Januari 2021.
42 “JATAM: 24 Perusahaan Pengeruk Batubara Disokong Sekuritas,” http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jatam-24-perusahaan-pengeruk-batubara-disokong- sekuritas, diakses 17 Januari 2021.
43 “Riset: Lingkungan Pasca Tambang Batubara Kukur Bermasalah,”
https://www.antaranews.com/berita/213810/riset-lingkungan-pascatambang-batubara-kukar- bermasalah, diakses 17 Januari 2021.
44 “Setahun Lebih Dilaporkan Lakukan Perambahan Hutan Lindung, Hingga Kini PT. Vale Belum Ditindak!,” http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/setahun-lebih-dilaporkan-lakukan- perambahan-hutan-lindung-hingga-kini-pt-vale-belum-ditindak/, diakses 17 Januari 2021.
45 Ibid.
46 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Inkuiri  Nasioanal  Komnass  HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan , (Jakarta: Komnas HAM,  2016),  hlm,  405.  “Diduga  Serobot  Tanah  Adat,  PT  Vale  Didemo  Masyarakat,” http://rakyatsulsel.com/diduga-serobot-tanah-adat-pt-vale-didemo-masyarakat.html, diakses 17 Januari  2021.  Lihat  pula  “PT  Vale  Indonesia  Dituding  Kuasai  Lahan  Warga  di  Sorowako,” https://Nasional.tempo.co/read/747222/pt-vale-indonesia-dituding-kuasai-lahan-warga-di- sorowako, diakses 17 Januari 2021.
2016 11.  ITMG PT. Indo Tambangyara Megah Tbk. 1. Sengketa Lahan Masyarakat; 47 2. Konflik Pemanfaatan Lahan Antara PT. Indominco Mandiri dengan Pengurus Areal Pertanian dan Pemukiman Dayak Sungai Plakan Santan Ulu Desa Danau Redan
Kecamatan Teluk Pandan. 48 3. Pencemaran Lingkungan/ Dumping Limbah B3 OLEH  PT Indominco Mandiri (Anak Perusahaan PT. Indo
Tambang Raya Megah Tbk.). 49 2010 2012
2017 12.  KKGI PT. Resource Alam Indonesia 1. Melanggar Kawasan Hutan Lindung Bukit Jajayan (Kebun Inti Masyarakat Adat Kalimantan Barat Oleh PT Prakarsa Tani Sejati ( Anak Perusahaan PT. Resource Alam Indonesia); 50 2. Pembabatan Hutan Lindung Menjadi Kebun Sawit oleh  PT Prakarsa Tani Sejati; 51 3. Lubang Bekas Tambang yang 2011
47
“JATAM:
24
Perusahaan Pengeruk Batubara Disokong Sekuritas,”
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jatam-24-perusahaan-pengeruk-batubara-disokong- sekuritas, diakses 17 Januari 2021.
48 Muhammad  Muhda  Nasir,  “Resolusi  Konflik  Terhadap  Sengketa  Penguasaan  Lahan  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” EPISTEMA No. 03 (2012), hlm. 23.
49 “Cemari  Lingkungan,  PT  Indominco  Dipidanakan,”  http://www.korankaltim.com/kutai- kartanegara/read/8041/cemari-lingkungan-pt-indominco-dipidanakan?page=2756, diakses 17 Januari  2021.  Lihat  pula  “PT  Indominco  Mandiri  Diduga  Lakukan  Pencemaran  Lingkungan,” http://poskotakaltimnews.com/read/935/pt-indominco-mandiri-diduga-lakukan-pencemaran- lingkungan, diakses 17 Januari 2021.
50 Muhtar  Haboddin,  “Masyarakat  Adat  Melawan  Perusahaan:  Kasus  di  Kalimantan  Barat,” Governance , Vol. 2, No. 1, (November2011), hlm. 29.
51 “PT  PTS  Dilaporkan  ke  Presiden,”  http://www.tribunnews.com/regional/2011/05/29/pt-pts- dilaporkan-ke-presiden, diakses 17 Januari 2021.
Memakan Korban. 52 2016
13.  MBAP PT. Mitra
Bara Adiperdana Tbk. 1. Pencemaran Solar di Lahan Sawah Manilau oleh PT Bara Dinamika Muda Sukses; 53
2. Rekayasa Dokumen AMDAL; 54
3. Pencemaran Sungai dan Udara
Manilau; 55
4. Menyebabkan Kelangkaan Hewan. 56 2017
14.  PTBA PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 1. Eksploitasi Tambang Tanpa Izin oleh PT Batubara Bukit Kendi; 57
2. Pencemaran Sungai-Sungai di Palembang; 58
3. Pencemaran Udara dan Gangguan Kesehatan Masyarakat; 59 2010 2017
52 “JATAM Kaltim Ungkap Pelanggaran PT Insani Bara Perkasa,”
http://www.kliktenggarong.com/berita-566-jatam-kaltim-ungkap-pelanggaran-pt-insani-bara- perkasa.html,  diakses  17  Januari  2021.  “Lubang  Bekas  Tambang  Menganga  Merenggut  Nyawa, Ini  Jawaban  PT  Insani  Bara  Perkasa,”  http://www.kliksamarinda.com/berita-2864-lubang-bekas- tambang-menganga-merenggut-nyawa-ini-jawaban-pt-insani-bara-perkasa.html, diakses 17 Januari 2021.  Lihat  pula  “17  Jam  Hilang,  Bocah  Korban  Lubang  Tambang  Ditemukan  Tewas,” http://kaltim.prokal.co/read/news/266943-kutukankah-ini-sudah-24-anak-anak-tewas-di-lubang- bekas-tambang.html, diakses 17 Januari 2021.
53 “Tim  LAPI  ITB  Lakukan  Pengambilan  Sample  di  8  Lokasi  Pencemaran  Solar  di  Malinau,” https://seruji.co.id/peristiwa/tim-lapi-itb-lakukan-pengambilan-sample-di-8-lokasi-pencemaran- solar-di-malinau/, diakses 17 Januari 2021. “Mitrabara Janjii Berikan Tali Asih pada Petani yang Terkena  Dampak  Tumpahan  Solar,”  http://kaltim.tribunnews.com/2017/11/21/mitrabara-Janji- berikan-tali-asih-pada-petani-yang-terkena-dampak-tumpahan-solar,  diakses  17  Januari  2021. Lihat  pula  “Tercemar  Limbah  Solar,  Puluhan  Hektar  Sawah  Gagal  Panen,” https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/tercemar-limbah-solar-puluhan-hektar-sawah-gagal- panen/, diakses 17 Januari 2021.
54 “PT Mitrabara Adiperdana Copy Paste Amdal dan Menghancurkan Lingkungan Malinau Selatan,” https://www.jatam.org/2017/04/25/pt-mitrabara-adiperdana-copy-paste-amdal-dan-menghancurkan- lingkungan-malinau-selatan/, diakses 17 Januari 2021. Lihat pula  “Menanti Kepedulian Lingkungan dan HAM dari Lembaga Pembiaya Energi Batubara,”
http://www.mongabay.co.id/2017/05/03/menanti-kepedulian-lingkungan-dan-ham-dari-lembaga- pembiaya-energi-batubara/, diakses 17 Januari 2021.
55 “PT Mitrabara Adiperdana Copy Paste Amdal dan Menghancurkan Lingkungan Malinau Selatan”, diakses 17 Januari 2021.
56 Alwiya  Shahbanu  dkk,  “Laporan  JATAM  September  2017:  Tambang  Batubara  Sokongan Jepang  Menghancurkan  Lingkungan  Hidup  di  Malinau,  Kalimantan  Utara,” JATAM (September 2017), hlm 3-5
57 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 215/PID.SUS 2010/PN.ME
58 “Cara  Menghentikan  Daya  Rusak  Batubara  adalah  Membiarkan  Batubara  dalam  Perut  Bumi,” https://www.kompasiana.com/hadi_jatmiko/cara-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah- membiarkan-batubara-dalam-perut-bumi_55006ff1813311fb16fa7859 diakses 18 Januari 2021.
15.  TINS PT. Timah (Persero) Tbk. 1. Ketidaksesuaian Reklamasi; 60 2. Pencemaran Perairan Bangka dan Lalai dalam Tanggung Jawab
Pemulihan; 61
3. Kerusakan Ekosistem. 62
2014- 2015 2016
Beberapa kasus di atas tidak secara langsung dinyatakan sebagai pelanggaran  oleh  Pasar  Modal  Syaiah.  Namun  jika  kita  lihat  dari UUPLH,  dimana  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan berdasarkan  asas  keseimbangan  dan  kehati-hatian 63 kasus  ini dikategorikan  sebagai  pelanggaran  atau  tindak  pidana.  Hal  ini  juga sejalan  dengan  asas  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan. 64 Sementara  secara syariahnya  DSN  MUI  telah  mengeluarkan  fatwa-fatwa  sehubungan dengan kegiatan ini. Seperti fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan 65 dan Fatwa Perambahan Hutan. 66 Dapat kita ketahui pula bahwa  perusahan-perusahaan  di  atas  telah  masuk  dalm  DES  hampir berturut-turut  sejak  2015. 67 Artinya,  beberapa  pelanggaran  juga
59 Restu Juniah, Dkk, “Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan  Batubara  (Kajian  Jasa  Lingkungan  Sebagai  Penyerap  Karbon),” Jurnal  Ekologi Kesehatan, Vol. 12 No 1 (Maret 2013), hlm. 9.
60 Misbakhul Munir dan R Diah Nugraheni Setyowati, “Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan,” Klorofil, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 13. “JATAM Gelar Diskusi  Media  “Lubang  Tambang  Pencabut  Nyawa,”  https://www.jatam.org/2015/03/30/jatam-gelar- diskusi-media-lubang-tambang-pencabut-nyawa/  diakses  18  Januari  2021.  Lihat  pula  “PT  Timah Diminta Serius Reklamasi Ekstambang,”
http://www.republika.co.id/berita/Nasional/daerah/14/06/11/n70b1u-pt-timah-diminta-serius- reklamasi-ekstambang diakses 18 Januari 2021.
61 “Walhi  Babel:  PT  Timah  Lalai  Urusi  Lingkungan  di  Bekas  Penambangan,” http://bangka.tribunnews.com/2016/10/03/walhi-babel-pt-timah-lalai-urusi-lingkungan-di-bekar- penambangan diakses 18 Januari 2021.
62 Marwan  Batubara “ Menyelamatkan  Kehancuran  Pertambangan  Timah  Bangka  Belitung  (2),” https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan- timah-bangka-belitung-2.htm#.WmAg5a5l_IU, diakses 18 Januari 2021.
63 Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
64 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
65 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  22  Tahun  2011  Tentang  Pertambangan  Ramah Lingkungan
66 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.
67 Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Kep-33/D.04/2015  Tentang Daftar  Efek  Syariah.  Lihat  juga  Keputusan  Dewan  Komisioner  OJK  Nomor  KEP-56/D.04/2016 tentang  Daftar  Efek  Syariah,  Keputusan  Dewan  Komisioner  OJK  Nomor  KEP-59/D.04/2017 tentang  Daftar  Efek  Syariah,  Keputusan  Dewan  Komisioner  OJK  Nomor  KEP-72/D.04/2018
dilakukan  ketika  perusahaan  tengah  berstatus  sebagai  emiten  dalam Pasar Modal Syariah.
2. Wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Menurut  POJK  15.14/2015 dan Peran Pengawasan OJK di Pasar Modal Syariah
Pada  tahun  2011  dibentuklah  suatu  lembaga  yang  disebut Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Lahirnya  lembaga  ini  didahului dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  kemudian  diikuti  dengan  pembentukan lembaganya. 68 OJK  adalah  lembaga  independen  dan  bebas  dari campur  tangan  pihak  lain  yang  mempunyai  fungsi  pengaturan, pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan. 69 Secara  resmi  fungsi pengawasan lembaga OJK mulai berlaku sejak awal tahun 2013. 70
Berdasarkan Pasal 12 POJK 15.14/2015 Otoritas Jasa Keuangan berwenang  melakukan  pemeriksaan  atas  pemenuhan  Prinsip  Syariah di  Pasar  Modal  yang  dilakukan  oleh  setiap  pihak  yang  melakukan kegiatan  syariah  di  Pasar  Modal.  Di  mana  prinsip  syariah  ini dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilarang  oleh perusahaan selaku emiten diantaranya:
a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
b. Jasa keuangan ribawi;
c. Jual  beli  risiko  yang  mengandung  unsur  ketidakpastian ( gharar ) dan/atau judi ( maisir ); dan
d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
1) Barang atau jasa haram zatnya ( haram lidzatihi ); 2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya ( haram li-ghairihi )  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan/atau; 3) Barang  atau  jasa  yang  merusak  moral  dan  bersifat mudarat Selain  itu,  diharapkan  kriteria  objek  usaha  diharapkan  tidak hanya difokuskan pada negative screening (objek emiten yang bersifat halal  dan  haram),  akan  tetapi  juga  menekankan positive  screening terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap memberikan kemaslahatan umat manusia dan perbaikan dunia, seperti pemeliharaan  lingkungan,  kecelakaan  kerja  minimal,  persamaan  gaji,
tentang Daftar Efek Syariah, dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76/D.04/2019 tentang Daftar Efek Syariah.
68 Rebekka  Dosma  Sinaga,  Dkk,  “Sistem  Koordinasi  Antara  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  Pengawasan  Bank  Setelah  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” Transparency, Vol. 1 No. 2 (Mei 2013), hlm. 2.
69 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
70 Gerry  Smith  Hutapea,  “Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  Melaksanakan Mediasi”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2014), hlm. 8.
produk ramah lingkungan, dan lain-lain. 71 Berkaitan dengan kegiatan
Screening OJK  memiliki  peran  pengawasan  pada  dua  aspek,  yaitu: Core  Business  Screening dan Financial  Ratio  Screening . 72 Core
Business Screening mengacu pada kegitan usaha yang dilakukan oleh perusahaan  emiten  yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip syariah. Sedangkan Financial Ratio Screening ialah penyaringan yang dilakukan terhadap rasio keuangan  perusahaan emiten.
Pada  proses Financial  Ratio  Screening akan  melihat  60  saham berdasarkan  urutan  rata-rata  kapitalisasi  pasar  selama  satu  tahun terakhir. Kemudian dari 60 saham ini dipilihlah 30 saham berdasarkan tingkat  likuiditas.  Sebagaimana  saham  paling  likuid  ini masuk  dalam indeks  JII.  Proses  ini  dilakukan  secara  periodik  setiap  6  bulan  sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap  tahunnya  sementara  penerbitan  DES  yang  baru  biasanya ditetapkan pada bulan November dan Mei. Meskipun di waktu tertentu penerbitan DES dilakukan secara insidentil.
Di sisi lain terdapat lembaga internal yang juga memiliki fungsi pengawasan  terhadap  aspek  syariah  di  setiap  perusahaan  terkait.
Sebagaimana diketahui setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Perseroan terbaru, di mana perusahan yang menjalankan  kegiatan syariah wajib memiliki DPS. 73
Meskipun  lembaga  OJK  dan  DPS  tidak  memiliki  keterkaitan atau korelasi  secara kelembagaan, namun  kedua  lembaga ini menjadi bagian penting ketika  suatu  lembaga keuangan  menjalankan kegiatan secara syariah. Adapun fungsi utama DPS ialah sebagai penasehat dan pemberi  saran  kepada  direksi  perusahaan  mengenai  hal-hal  terkait dengan  aspek.  DPS  juga  berfungsi  sebagai  mediator  antara  lembaga keuangan  syariah  dengan  Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan  usul  dan  saran  pengembangan  produk  dan  jasa dari  lembaga  keuangan  syariah  yang  memerlukan  kajian  dan  fatwa dari  DSN. 74 Sebagaimana  diatur  dalam  POJK  Kewenangan  dan tanggung  jawab  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  perusahaan,  antara lain: 75
a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi perusahaan;
b. Mengawasi aspek syariah kegiatan operasional
perusahaan;
71 Refky  Fielnanda,  “Konsep  Screening  Saham  Syariah  di  Indonesia,” Al  Falah ,  Vol.  2,  No.  2 (2017), hlm. 115.
72 Muhammad Yafiz, “Saham dan Pasar Modal Syariah. hlm. 240.
73 Pasal  3  POJK  No  17/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan dan  Persyaratan  Efek  Syariah  Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Lihat Juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
74 Ana  Nurlita,  “Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah  dalam  Kajian  Islam,” Kutubkhanah:  Jurnal Penelitian Sosial. hlm.7.
75 Pasal 9 POJK No 04/2014 Tentang Penerbitan Saham Syariah.
Sebagai  mediator  antara  perusahaan  dengan  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
E. Kesimpulan
OJK  merupakan  lembaga  independen  yang  memiliki  fungsi pengaturan dan pengawaan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  Baik  sektor  perbankan  maupun  sektor nonbank,  termasuk  di  dalamnya  Pasar  Modal  Syariah.  Begitupula  segala kegiatan terkait, seperti halnya standar dan proses screening saham di Pasar Modal Syariah.
Proses screening dilakukan melalui dua tahap. Yakni seleksi kualitatif ( Core  Business  Screening) ,  di  mana  melihat  emiten  dari  aspek  kegiatan utama  perusahaan  dan  seleksi  kuantitatif  ( Financial  Ratio  Screening) dari aspek  rasio  keuangan  perusahaan.  Ketentuan  standar  dan  proses screening saham  di  Pasar  Modal  Syariah  merupakan  otoritas  dan  wewenang  OJK. Begitupula  fungsi  pengawasan  di  lembaga  Pasar  Modal  terkait  proses screening . Namun demikian, pengawasan ini dilakukan hanya ketika proses screening . Yakni setiap 6 bulan sekali atau ketika dilakukan penerbitan DES secara  insidentil.  Selanjutnya,  OJK  tidak  bertanggung  jawab  atas keseluruhan  kegiatan  operasional  dari  perusahaan  yang  masuk  tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa OJK hanya bertanggung jawab mengawasi  pada  ranah  yang  berhubungan  dengan  transaksi  di  pasar  modal serta ketika perusahaan kembali di evaluasi.
Sementara di sisi lain, tanggung jawab pengawasan aspek syariah dari kegiatan  operasional  perusahaan  atau  emiten  merupakan  tanggung  jawab DPS  suatu  perusahaan  yang  menerbitkan  saham.  Karena  dalam  POJK .04/2014  tentang  Penerbitan  Saham  Syariah,  setiap  pihak  yang  melakukan penerbitan  Saham  Syariah  wajib  memiliki  DPS.  Artinya,  apabila  di kemudian hari perusahaan selaku emiten di Pasar Modal Syariah melakukan ketidakpatuhan terhadap undang-undang maka DPS selaku pengawas wajib memberi nasihat kepada direksi perusahaan.
Kedua  pihak  pengawas  antara  OJK  dan  DPS  ini  tidak  memiliki integrasi  secara  kelembagaan.  Namun  keduanya  sama-sama  memiliki tanggung  jawab  pengawasan  meskipun  dalam  ranah  yang  berbeda.  Peran keduanya sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi informasi kepada masyarakat dan investor.
Meski demikian, bagi para investor kredibilitas suatu perusahaan juga dapat  dilihat  dari  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance atau  tata kelola  perusahaan  yang  baik.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan  penting mengingat  aktivitas  investasi  dalam  skala  besar  juga  memiliki  resiko  yang tinggi.  Di mana Good Corporate Governance ini akan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan.
Sebagai  saran  dari  artikel  ini,  perlu  adanya  kajian  ulang  tentang
standar screening jenis  usaha,  dimana  jenis  usaha  bukan  hanya  dilihat  dari zatnya  saja  akan  tetapi  dari  dampak  yang  ditimbulkan.  Lembaga  OJK seharusnya  menentukan  batasan  kriteria  “mudarat”,  terutama  untuk perusahaan yang berisiko menimbulkan dampak kerusakan bagi lingkungan.
Serta  bertindak  tegas  memberi  sanksi  kepada  perusahaan  yang  melanggar asas ramah lingkungan. Sebagaimana  asas ini menjadi tujuan dari Undang- Undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Pertambangan, Undang-Undang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  serta  Fatwa  MUI Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
Di  sisi  lain,  perlu  adanya  transparansi  dan  pengawasan  dari  berbagai pihak seperti halnya DPS. Meskipun secara umum OJK memiliki wewenang pengawasan  terhadap  Pasar  Modal  Syariah,  namun  tugas  pengawasan kegiatan operasional dari setiap perusahaan merupakan tanggung jawab dari DPS  yang  telah  ditunjuk  oleh  masing-masing  perusahaan  terdaftar. Sehingga  dengan  demikian,  perlu  adanya  optimalisasi  tugas  dari  masing- masing lembaga. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, seperti oleh OJK. Tentu OJK tidak akan dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional  perusahan  yang  masuk  di  Pasar  Modal  Syariah.  Karena  jika demikian  OJK  setidaknya  harus  mengawasi  sekitar  426  perusahaan  yang terdaftar dalam DES di setiap periode.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  (2017). PT  Indominco  Mandiri  Diduga  Lakukan  Pencemaran Lingkungan . PoskoKaltimNews.Com. http://poskotakaltimnews.com/read/935/pt-indominco-mandiri-diduga- lakukan-pencemaran-lingkungan
Ageung,  I.  V.  (2010). Kejahatan  Korporasi  Lingkungan  Hidup .  Indonesia  Law States. http://wexkeagoes.blogspot.com/2010/04/kejahatan-korporasi- lingkungan-hidup.html
Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  Maluku  Utara.  (2016). Limbah  PT  Antam Cemari Laut Pakal . Malut.Aman.or.Id. https://malut.aman.or.id/2016/09/05/limbah-pt-antam-cemari-laut-pakal/ Ami. (2017). Cemari Lingkungan, PT Indominco Dipidanakan .
Korankaltim.Com.
https://korankaltim.com/kutai-
kartanegara/read/8041/cemari-lingkungan-pt-indominco- dipidanakan?page=2756
Ardiansyah,  M.,  Qizam,  I.,  &  Qoyum,  A.  (2016).  Telaah  kritis  model  screening saham  syariah  menuju  pasar  tunggal  ASEAN. Ijtihad:  Jurnal  Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , 16 (2), 197-216. Awaluddin, A. (2016). Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa  Efek  Indonesia. Maqdis:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam , 1 (2),  137- 150.
Awaluddin.  (2015). Tambang  Batubara  Serobot  Tanah  Warga  Desa  Sebamban
Baru .
Sindonews.Com. https://daerah.sindonews.com/read/1061422/174/tambang-batubara-serobot- tanah-warga-desa-sebamban-baru-1447424538 Bachtiar,  S.  (2015). PT.  Borneo  Indobara  Dituduh  Serobot  Lahan  Warga Sebamban Baru Kalsel . TeropongSenayan.Com. http://www.teropongsenayan.com/20926-pt-borneo-indobara-dituduh- serobot-lahan-warga-sebamban-baru-kalsel
Bania, W., & Paino, C. (2015). Setahun Lebih Dilaporkan Lakukan Perambahan Hutan  Lindung,  Hingga  Kini  PT.  Vale  Belum  Ditindak! MONGABAY. http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/setahun-lebih-dilaporkan-lakukan- perambahan-hutan-lindung-hingga-kini-pt-vale-belum-ditindak/
Batubara, M. (2010). Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (2) . Eramuslim. https://www.eramuslim.com/berita/laporan- khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung- 2.htm#.WmAg5a5l_IU
Burhani,  R.  (2010). KLH  Beri  Sanksi  Lima  Perusahaan  di  Kalsel . Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/237844/klh-beri- sanksi-lima-perusahaan-di-kalsel
Burhani,  R.  (2010). Riset:  Lingkungan  Pascatambang  Batubara  Kukar
Bermasalah . Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/213810/riset-lingkungan-pascatambang- batubara-kukar-bermasalah
Dama,  A.  (2011). PT  PTS  Dilaporkan  ke  Presiden .  TribunNews.Com. http://www.tribunnews.com/regional/2011/05/29/pt-pts-dilaporkan-ke- presiden
Fielnanda, R. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia. AL-FALAH: Journal of Islamic Economics , 2 (2).
Firmansyah,  E.  A.  (2017).  Seleksi  Saham  Syariah:  Perbandingan  antara  Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen , 1 (1), 1-10.
Haboddin,  M.  (2011).  Masyarakat  Adat  Melawan  Perusahaan:  Kasus  di Kalimantan Barat. Governance , 2 (1), 25-41. Haswadi. (2016). PT Vale Indonesia Dituding Kuasai Lahan Warga di Sorowako . Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/747222/pt-vale-indonesia- dituding-kuasai-lahan-warga-di-sorowako
Hutapea,  G.  S.  (2014).  Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam Melaksanakan Mediasi. Jurnal Ilmu Hukum , 1-17. Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas . Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan . Ismanthono,  W.  H.  (2010). Kamus  Istilah  Ekonomi  dan  Bisnis .  Kompas  Media Nusantara.
Jatmiko,  H.  (2015). Cara  Menghentikan  Daya  Rusak  Batubara  Adalah Membiarkan Batubara Dalam Perut Bumi . Kompasiana. https://www.kompasiana.com/hadi_jatmiko/55006ff1813311fb16fa7859/car a-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah-membiarkan-batubara-dalam- perut-bumi
Juniah,  R.,  Dalimi,  R.,  Suparmoko,  M.,  &  Moersidik,  S.  S.  (2012).  Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan  Batubara  (Kajian  Jasa  Lingkungan  Sebagai  Penyerap Karbon). Jurnal Ekologi Kesehatan , 12 (1), 252-258. Junisah.  (2017). Mitrabara  Janji  Berikan  Tali  Asih  Pada  Petani  yang  Terkena
Dampak Tumpahan Solar . Tribunkaltim.Co. http://kaltim.tribunnews.com/2017/11/21/mitrabara-janji-berikan-tali-asih- pada-petani-yang-terkena-dampak-tumpahan-solar
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.  (2016). Inkuiri  Nasional  Komnas  HAM: Konflik  Agraria  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Wilayahnya  di  Kawasan Hutan . Komnas HAM. Maharani,  D.  (2013). BPK:  Ada  Temuan  Pelanggaran  26  Perusahaan  Tambang dan Perkebunan . KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2013/02/26/16344734/bpk.ada.temuan.pel anggaran.26.perusahaan.tambang.dan.perkebunan
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2011). Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  22
Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan . Majelis  Ulama  Indonesia.  (2016). Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2016  Tentang  Hukum  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  serta Pengendaliannya .
Malik, A. D. (2017). Analisa faktor–faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi  di  pasar  modal  syariah  melalui  Bursa  Galeri  Investasi UISI. JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) , 3 (1), 61-84. Marbun,  J.  (2014). PT  Timah  Diminta  Serius  Reklamasi  Ekstambang . Republika.Co.Id.
http://www.republika.co.id/berita/Nasional/daerah/14/06/11/n70b1u-pt- timah-diminta-serius-reklamasi-ekstambang
Muchtar,  E.  H.  (2019).  Proses  Screening  Saham  Syariah  (Perspektif  Akademisi dan  Praktisi  Ekonomi  Syariah). Ad-Deenar:  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam , 3 (2), 177-186. Mulyadi,  A.  (2011). 13  Izin  Amdal  Tambang  Dicabut .  KOMPAS.Com. http://regional.kompas.com/read/2011/09/08/19543575/13.Izin.Amdal.Tam bang.Dicabut
Munir, M., & Setyowati, R. D. N. (2017). Kajian reklamasi lahan pasca tambang di  Jambi,  Bangka,  dan  Kalimantan  Selatan. KLOROFIL:  Jurnal  Ilmu Biologi dan Terapan , 1 (1), 11-16.
Nurlita,  A.  (2015).  Investasi  di  pasar  modal  syariah  dalam  kajian Islam. Kutubkhanah , 17 (1), 1-20. Nusantara.  (2018). Limbah  Adaro  Diduga  Cemari  Sungai .  Media  Indonesia. https://mediaindonesia.com/nusantara/162086/limbah-adaro-diduga-cemari- sungai
Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No 04/2014 Tentang Penerbitan Saham Syariah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2015). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal . Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No  17/POJK.04/2015  Tentang  Penerbitan  dan  Persyaratan  Efek  Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah . Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 56/D.04/2016 Tentang Daftar Efek Syariah . Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 59/D.04/2017 Tentang Daftar Efek Syariah . Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Pasar Modal Syariah . Ojk.Go.Id. http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal- syariah.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 72/D.04/2018 Tentang Daftar Efek Syariah . Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 76/D.04/2019 Tentang Daftar Efek Syariah .
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019). Laporan  Kinerja  Otoritas  Jasa  Keuangan: Kolaborasi Membangun  Optimisme  dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan . Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2020). Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor Kep-63/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah . Pangaribuan,  M.  (2013). JATAM:  24  Perusahaan  Pengeruk  Batubara  Disokong
Sekuritas . SatuHarapan. https://www.satuharapan.com/read- detail/read/jatam-24-perusahaan-pengeruk-batubara-disokong-sekuritas
Pewarta  Kaltim.  (2010). 166  Perusahaan  Pertambangan  Ancam  Hutan Kalimantan .  Antarakaltim.  https://kaltim.antaranews.com/berita/2771/166- perusahaan-pertambangan-ancam-hutan-kalimantan
Pijoan, M. (2014). Terkait Aliran Lumpur Pasca Seismik, Gubernur Akan Panggil Elnusa .  Media  Transparancy.  https://www.mediatransparancy.com/terkait- aliran-lumpur-pasca-seismik-gubernur-akan-panggil-elnusa/
Pro Kalimantan Timur. (2016). 17 Jam Hilang, Bocah Korban Lubang Tambang Ditemukan  Tewas .  Prokal.Co.  http://kaltim.prokal.co/read/news/266943- kutukankah-ini-sudah-24-anak-anak-tewas-di-lubang-bekas-tambang.html Purnomo,  Y.  A.  (2015). Semburan  Lumpur  Panas  Lapindo  Brantas  Inc:  Potret “Kekalahan” Negara oleh Korporasi Global . Kompasiana. https://www.kompasiana.com/yohanesaripurnomo/semburan-lumpur- panash-lapindo-brantas-inc-potret-kekalahan-negara-oleh-korporasi-
global_5510be66a333117732ba8dd2
Rahardjo,  S.  (1996). Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No 215/Pid.Sus 2010/PN.ME . Alumni. Rahman,  K.  (2009). Pencemaran  Limbah  PT  Adaro,  Lumpuhkan  Balangan  dan Amuntai .  Tempo.Co.  https://nasional.tempo.co/read/204966/pencemaran- limbah-pt-adaro-lumpuhkan-balangan-dan-amuntai
Redaksi.  (2015). Pengangkutan  Batubara  Dihentikan,  PT  Bayan  Resources  Tbk Susun Langkah Baru . MIGASNESIA. https://migasnesia.com/2015/08/26/pengangkutan-batubara-dihentikan-pt- bayan-resources-tbk-susun-langkah-baru/
Rizky,  A.  F.  (2017). Perjuangan  Warga  Koalisi  Petani  dan  Nelayan  Anti  Mafia Tambang  dan  Sawit  Masih  Berlanjut!  Saat  Perusahaan  Menko  Maritim Luhut  Pandjaitan  Laporkan  Petani  Karena  Pertahankan  Lahan  ke  Polres Kutai  Kertanegara .  Jaringan  Kerja  Mahasiswa  Kerakyatan  -  Kota Samarinda.
https://jkmkfmksamarinda.wordpress.com/2017/05/15/perjuangan-warga- koalisi-petani-dan-nelayan-anti-mafia-tambang-dan-sawit-masih-berlanjut- perusahaan-menko-maritim-luhut-pandjaitan-laporkan-petani-karena- pertahankan-lahan-ke/
Rusena,  A.  S.  (2015). Analisis  Fundamental  Dan  Teknikal  Pada  Saham  Syariah Di Indonesia (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2011-2015) (Bachelor's  thesis,  Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Saptohutomo,  A.  P.  (2016). WALHI  Sebut  Lima  Sungai  Besar  Jambi  Tercemar Limbah Tambang PT Antam . Merdeka.Com.
https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-lima-sungai-besar-jambi- tercemar-limbah-tambang-pt-antam.html
Saputra,  E.  (2016). WALHI  Babel:  PT  Timah  Lalai  Urusi  Lingkungan  di  Bekas Penambangan . Bangkapos.Com. http://bangka.tribunnews.com/2016/10/03/walhi-babel-pt-timah-lalai-urusi- lingkungan-di-bekar-penambangan Saturi,  S.  (2013). Jalan  Tambang  di  Hutan  Harapan:  Reki  Tegas  Menolak, Kemenhut Bimbang . MONGABAY. https://www.mongabay.co.id/2013/10/23/jalan-tambang-di-hutan-harapan- reki-tegas-menolak-kemenhut-bimbang/
Selasi,  D.  (2019).  Implementasi  Ekonomi  Syariah  Pada  Perkembangan  Investasi Saham  Syariah  Di  Era  Distrupsi. Inklusif  (Jurnal  Pengkajian  Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) , 4 (1), 15. Shahbanu, A., Pramudyana, D., & Saini, A. (2017). Tambang Batubara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau, Kalimantan Utara . Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2002). Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Pengawasan  Bank  setelah Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan. Transparency Journal of Economic Law , 1 (2), 14694.
Sitepu,  B.  N.  (2017).  Pengaruh  Moderasi  Kepemilikan  Saham  Oleh  Publik  Pada Hubungan  Antara  Profitabilitas  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility (Study  Empiris  Pada  Perusahaan  Pertambangan  di  BEI  Tahun  2009- 2011). Jurnal Ilmiah Kohesi , 1 (2). Suhedi.  (2017). Tercemar  Limbah  Solar,  Puluhan  Hektar  Sawah  Gagal  Panen . Seruji. https://seruji.co.id/daerah/indonesia-timur/tercemar-limbah-solar- puluhan-hektar-sawah-gagal-panen/
Suhedi.  (2017). Tim  LAPI  ITB  Lakukan  Pengambilan  Sample  di  8  Lokasi Pencemaran Solar di Malinau . Seruji. https://seruji.co.id/peristiwa/tim-lapi- itb-lakukan-pengambilan-sample-di-8-lokasi-pencemaran-solar-di-malinau/ Sumedi, D. P. (2016). Warga Tuntut Royalti Atas Eksploitasi Batubara di Tanah Bumbu .  Cendana  News.  https://www.cendananews.com/2016/12/warga- tuntut-royalti-atas-eksploitasi-batubara-di-tanah-bumbu.html Sutrisno, H. (1990). Metodologi Research . Andi Offset.
Syahni,  D.  (2017). Menanti  Kepedulian  Lingkungan  dan  HAM  dari  Lembaga Pembiaya Energi Batubara . MONGABAY. https://www.mongabay.co.id/2017/05/03/menanti-kepedulian-lingkungan- dan-ham-dari-lembaga-pembiaya-energi-batubara/
Tribun News Batam. (2012). Pipa Minyak Pertamina Meledak, 3 Tewas, 19 Luka . TribunBatam.Id. http://batam.tribunnews.com/2012/10/03/pipa-minyak- pertamina-meledak-3-tewas-19-luka
Warsini,  N.  (2008).  Ganti  Rugi  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat Kabupaten  Sidoarjo  Akibat  Pencemaran  Lingkungan  Oleh  PT.  Lapindo Brantas. Jurnal Hukum & Pembangunan , 38 (4), 556-601. Wibisono,  K.  (2009). Adaro  Harus  Ganti  Kerugian  Masyarakat  Terkena Pencemaran . Antaranews.Com.
https://www.antaranews.com/berita/163360/adaro-harus-ganti-kerugian- masyarakat-terkena-pencemaran
Widyasari,  E.  (2015). Aktivitas  Pengangkutan  Batu  Bara  Bayan  Resources Dihentikan . TAMBANG.Co.Id. https://www.tambang.co.id/aktivitas- pengangkutan-batu-bara-bayan-resources-dihentikan-7560/
Winarno, S., & Ismaya, S. (2010). Kamus Besar Ekonomi . Pustaka Grafika. Yafiz,  M.  (2008).  Saham  dan  pasar  modal  syariah:  Konsep,  sejarah  dan Perkembangannya. Jurnal Miqot , 32 (2).
Yuliana, I. (2010). Investasi Produk Keuangan Syariah . UIN Malang Press.