Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## PERANAN PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KETETAPAN HUKUM
Welby Ilham Muwaffaq (1) , M. Zuhdi Syahputra (2) , Yosua Goklas Sitorus (3)
1,2,3 Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI. Indonesia Email : Welbyilham2@gmail.com (1) , apacino448@gmail.com (2) ,ygoklas@yahoo.com (3)

## ABSTRAK
globalisasi  memicu  segala  aspek  kehidupan  terutama  sumber  informasi,  iklim,  kekayaan  alam, teknologi, serta tingkat kemampuan setiap negara menyebabkan ada keterkaitan antar negara yang menjadikan  negara  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Dengan  adanya  sebuah  jalinan  antar negara  maka  terbentuklah  sebuah  organisasi  yang  memacu  setiap  negara  untuk  berperan  aktif dalam  pergaulan  antar  bangsa  yang  memiliki  sebuah  tujuan  untuk  mendapatkan  benefit  agar menjadi  negara  maju  dan  tidak  terisolasi.Dengan  kekayaan  alam  yang  ada  di  Indonesia,  lokasi yang strategis, Indonesia berusaha untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin, serta berupaya juga  menjadikan  sector  pariwisata  menjadi  salah  satu  pemasok  yang  dapat  menghimpun pendapatan  negara  atau  devisa  pada  negara  ini.  Tujuan  tersebut  menjadikan  pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tuntutan pembangunan dapat membuat trjadinya peningkatan arus lalu  lintas  manusia  dari  dalam  serta  ke  luar  wilayah  negara  Indonesia  sehingga  dari  pihak pemerintah  membuat  sebuah  ketetapan  berdasarkan  tugasnya  yang  diberikan  pada  pihak keimigrasian  untuk  pengawasan  dan  penindakan  kepada  orang  asing  yang  keluar  dan  masuk wilayah Indonesia Kata Kunci : Globalisasi, Pengawasan, Penindakan

## ABSTRACT
globalization  triggers  all  aspects  of  life,  especially  sources  of  information,  climate,  natural resources,  technology,  and  the  level  of  capability  of  each  country,  causing  linkages  between countries  that  make  countries  need  each  other.  With  the  existence  of  a  relationship  between countries,  an  organization  is  formed that encourages  each  country  to  play  an active  role  in  the inter-national relations which have a goal of getting the benefits of becoming a developed country and not isolated. With Indonesia's natural wealth, strategic location, Indonesia is trying to attract as many tourists as possible, as well as trying to make the tourism sector one of the suppliers that can collect state income or foreign exchange in this country. This goal makes the government issue policies that demand development can increase the flow of human traffic from inside and outside the territory of Indonesia so that the government makes a provision based on its duties given to the immigration  authorities  for  supervision  and  prosecution  of  foreigners  who  leave  and  enter Indonesian territory Keywords: Globalization, Supervision, Enforcement

## Pendahuluan :

## Latar Belakang
Arus  perkembangan  zaman  yang  kian hari  kian  maju  karena  globalisasi  memicu
segala  aspek  kehidupan  terutama  sumber informasi,  iklim,  kekayaan  alam,  teknologi, serta  tingkat  kemampuan  setiap  negara menyebabkan  ada  keterkaitan  antar  negara
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
yang menjadikan negara saling
membutuhkan  satu  sama  lain.  Dengan adanya  sebuah  jalinan  antar  negara  maka terbentuklah sebuah organisasi yang memacu setiap  negara  untuk  berperan  aktif  dalam pergaulan antar bangsa yang memiliki sebuah tujuan  untuk  mendapatkan  benefit  agar menjadi  negara  maju  dan  tidak  terisolasi. Dunia kini sudah cenderung kepada keterbukaan  dan  kerjasama  yang  saling menguntungkan.  Pergaulan  antar  bangsa menjadi  damai  karena  bangsa  sekarang meninggalkan  politik  adu  kekuatan,  perang dingin  antar  bangsa  adi  daya  telah  mereda dan  sebaliknya  upaya  saling  membantu makin  tampak.  Setelah  dari  beberapa  yang saya jelasakan diatas tentunya teknologi pun begitu pula, semakin maju terutama dibidang transportasi  dan  komunikasi.  Jika  kita melihat  untuk  setiap  warga  negara  sudah dapat  kita  katakana  bahwa  tidak  ada  lagi sebuah  negara  yang  terasingkan  dan  tidak terjamah  oleh  warga  negara  yang  ada diseluruh  dunia  atau  tidak  terpengaruh  oleh perkembangan  yang  terjadi  disekitarnya. Semakin  kedepan  semakin  maju  kerjasama antar bangsa baik dari canggihnya penggunaan  teknologi,  membuat  terjadinya peningkatan  arus  lalu  lintas  antar  suatu negara. Indonesia merupakan negara berkembang  tentunya  Indonesia  sendiri memerlukan  bantuan  dari  negara  maju  baik berupa  modal,  teknologi  dan  tenaga  ahli. Disisi lain, Indonesia juga memerlukan pasar di  luar  negeri  terutama  dalam  pemasaran produk-produk  dari  migas  maupun  non migas.
Dengan  kekayaan  alam  yang  ada  di Indonesia,  lokasi  yang  strategis,  Indonesia berusaha untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin,  serta  berupaya  juga  menjadikan sector pariwisata menjadi salah satu pemasok yang  dapat  menghimpun  pendapatan  negara atau devisa pada negara ini. Tujuan tersebut menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tuntutan pembangunan dapat membuat  trjadinya  peningkatan  arus  lalu lintas  manusia  dari  dalam  serta  ke  luar
wilayah negara Indonesia sehingga dari pihak pemerintah  membuat  sebuah  ketetapan berdasarkan  tugasnya  yang  diberikan  pada pihak  keimigrasian  untuk  pengawasan  dan penindakan  sesuai  dengan  bunyi  pasal  1 Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  keimigrasian  yaitu “hal  ihwal  lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.
Peningkatan  arus  migrasi  ini  menjadi sebuah  hal  yang akanberdampak  positif  dan negatif  bagi  sebuah  negara.  Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi pada negara  tersebut.  Namun,  jika  terdapat dampak  positif  tentunya  ada  negatif  yaitu munculnya  tindak  pidana  keimigrasian misalnyapembajakan, penyelundupan, pencurian  kekayaan  alam,  penjualan  pasir, pencurian  hak  paten,  pencemaran  laut, pencucian uang ( money laundering ), pencurian  ikan,  kejahatan  maya  ( cyber crime ), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.  Penanganan  bermacam-macam ancaman diatas tentunya akan membutuhkan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai  cara  untuk  mengatasi  kejahatan seperti kejahatan korporasi, kejahatan terorganisir,  kejahatan  perbankan,  kejahatan pasar  modal,  kejahatan  internet,  kejahatan transportasi, kejahatan konsumen dan persaingan curang, kejahatan kartu kredit dan pemalsuan  cek,  kejahatan  bidang  asuransi, kejahatan  dibidang  kepailitan,  kejahatan pencucian  uang,  kejahatan  penggelapan pajak,  kejahatan  ekspor  fiktif,  kejahatan penimbunan  barang  kebutuhan  rakyat  dan kejahatan malpraktek profesi serta penyalahgunaan  ijin  tinggal  keimigrasian. Kejahatan  yang  dapat  kita  lihat  pada  jaman sekarang  ini  mulai  berkembang  dari  yang awalnya tidak terorganisasi menjadi terorganisasi  ( organized  crime). Sebagai petugas  keimigrasian  kita  harus  dapat memaksimalkan dampak positif serta memininalkan dampak negative dari  adanya
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
arus  migrasi  atau  lalu  lintas  dari  wilayah negara  satu  ke  wilayah  negara  lainnya dengan  menegakkan  hukum  keimigrasian yang  baik  serta  mampu  untuk  memberikan efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana keimigrasian sehingga akan dapat mengurangi dampak negative arus migrasi. Berdasarkan hal
tersebut,
Imigrasimerupakansalah  satu  dari  instansi pemerintah  yang  kegiatannya  melakukan pengawasan serta pelayanan dalam melayani administrasi keimigrasian masyrakat, imigrasi melakukan pengawasan disini yaitu dengan  melakukan  pengawsan  terhadap orang  asing  baik  dengan  keberadaan  serta kegiatan  orang  asing.  Untuk  orang  asing, layanan  dan  pengawasan  pada  bidang imigrasi mengikuti prinsip seleksi (kebijakan selektif).  Orang  asing  yang  bisa  diberi  visa masuk  untuk  Indonesia  adalah,  menurut prinsip  ini,  hanya  orang  asing  yang  dapat memberikan  layanan  untuk  kepentingan rakyat,  bangsa  maupun  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  yang  tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dan tidak bersifat nasional serta anti pemerintah. Orang  asing  dipantau  bukan  hanya  ketika tiba, tetapi selama mereka tinggal di wilayah Indonesia, hingga kegiatan mereka. Pengawasan  imigrasi  mencakup  penegakan hukum  imigrasi,  baik  hukum  administrasi dan  imigrasi.  Penegakan  Hukum  Imigrasi membutuhkan pengawasan ketika ada penyimpangan. Langkah-langkah yang dimaksud  dalam  bidang  imigrasi  adalah peradilan  dan  non-yudisial  tanpa  melalui proses peradilan dalam bentuk file administrasi imigrasi.
Pengawasan  orang  asing  bukan  hanya dilakukan ketika mereka masuk tetapi selama mereka  berada  di  wilayah  Indonesia, termasuk  juga  kegiatannya.  Pengawsan keimigrasian  mecakup  penegakan  hukum. Penegakan  yang  diatur  pada  beberapa tahap proses peradilan, berlangsung dalam penyelidikan awal menurut ketentuan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  imigrasi,  yang  dilakukan  sejalan
dengan  prinsip  dan  prosedur  hukum  Kode Acara Pidana KUHAP pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tanpa menjalani  proses  hukum  dalam  bentuk tindakan administrasi imigrasi, yang merupakan  tindakan  administratif  dibidang imigrasi  di  luar  proses  pengadilan.  Imigrasi merupakan  kejahatan  khusus,  sehingga hukum formal dan hukum substantif berbeda dari hukum pidana umum.
Penegakan hukum keimigrasian membutuhkan  tindak  lanjut  melalui  suatu penindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat imigrasi  dan  beberapa  penyidik  yang  telah mengikuti pelatihan penyidik apabila terdapat  suatu  penyimpangan.  Penindakan yang  dimaksud  bidang  keimigrasian  adalah melalui  tahapan  peradilan  umum  (pro justisia)  tanpa  melalui  proses  peradilan berupa  tindakan  keimigrasian.  Sehingga dalam  penegakkan  hukum  keimigrasian Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam lingkungan  Imigrasi  telah  dikenal  dari sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  mengenai  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Karena sejak jaman colonial Belanda telah terdapat aturan perundang-undangan yang membuat undang- undang  pegawai  di  suatu  instansi  tertentu yang diberikan wewenang penyidik.
Meskipun  diakui  oleh  UU  Nomor  9 Tahun  1992  yang  menentukan  kewajiban- kewajiban  dan  batasan-batasan  tertentu, Pengaturan tentang keimigrasian merupakan suatu hak serta wewenang Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan  merupakan  salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. akan tetapi pada  implementasinya  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  sebenarnya  kurang  terlihat keberadaanya. Hal sedemikian rupa dikarenakan  terlalu  dominan  peran  pejabat penyidik  dari  kepolisian  dalam  menangani suatu perkara dalam tindak pidana keimigrasian. Walalupun seacra teknis PPNS dianggap  sebagai  orang  yang  menguasai permasalahan  tapi  dalam  pengambilan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
keputusan  tetap  berada  ditangan  penyidik Polri.  Kewenangan  yang  bersifat  setengah- setengah  membuat  penyidik  pegawai  negeri sipil kurang efisien melaksanakan tugas.
Investigasi  melibatkan  serangkaian langkah-langkah  investigasi,  sebagaimana didefinisikan  pada  Undang-Undang  ini, dalam menemukan dan mengumpulkan bukti secara  jelas  mengidentifikasi  pelanggaran yang  dilakukan  dan  menemukan  tersangka. untuk  memastikan  jika  kejahatan  telah dilakukan  sesuai  dengan  UU  6  tahun  2011 tentang  imigrasi.  Para  penyelidik  harus terlebih dahulu mendapatkan atau mendapatkan bukti dan kemudian menjatuhkan tuduhan terhadap seseorang. Ini berarti  bahwa  fakta  dan  keadaan  didasarkan pada informasi yang diyakini sebagai tindak pidana  berdasarkan  bukti  dan  bukan  hanya kesimpulan. Keberhasilan persidangan pidana sangatlah berpedoman dari bukti pada kasus  pidana  imigrasi.  Atas  dasar  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  mengenai prosedur  pidana  berdasarkan  Pasal  183, seorang hakim dapat menghukum seseorang hanya jika ia telah dihukum oleh setidaknya dua bukti yang sah bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan dan terdakwa telah melakukannya.  Pasal  183  jo  184  KUHAP juga  membentuk  dasar  kepada  seseorang penyidik  dalam  menentukan  awal  untuk bagaiamana  memulai  suatu  penyidikan tindak  pidana  Keimigrasian  (SPDP  =  Surat Perintah  Dimulainya  Penyidikan),  yang mesti dikerjakan secara cermat, teliti, cerdas, bertanggung  jawab,  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian.
Undang-undang  imigrasi  tidak  hanya memuat  aturan  imigrasi  umum,  tetapi  juga ketentuan hukum pidana dan bukti berkaitan pada  kejahatan  keimigrasian.  Ketentuan hukum  pidana  adalah  pedoman  petugas penegak  hukum,  baik  otoritas  imigrasi  dan yudisial, dalam menyelidiki dan memutuskan masalah  pidana  berkaitan  dengan  imigrasi. Pengambilan bukti memainkan peran sangat berpengaruh  dalam  pemeriksaan  proses
pidana.  Masalah  pembuktian  seringkali menghadirkan kesulitan bagi otoritas imigrasi sebagai otoritas imigrasi PPNS dan juga kantor kejaksaan umum sebagai kantor kejaksaan  umum  dan  pengadilan  untuk memeriksa dan memutuskan kasus. Ketentuan  tentang  bukti  untuk  pemeriksaan pelanggaran keimigrasian berdasarkan Pasal 108 UU Nomor 6 tahun 2011 yang berkaitan dengan imigrasi dalam bentuk:
1. Bukti berdasarkan hukum acara pidana;
2. Bukti  lain  dalam  bentuk  informasi  yang diucapkan, ditransmisikan, diterima atau disimpan dalam bentuk elektronik maupun sejenisnya;
3. Pernyataan  tertulis  dari  petugas  imigrasi yang berwewenang.
Bukti  yang  tersedia  saat  ini  sangatlah terbatas  mengingat  perubahan  yang  relatif cepat  di  dalam  lingkungan.  Untuk  bukti deteksi kejahatan keimigrasian, dua bukti di luar  KUHAP  dapat  digunakan  untuk  bukti tambahan  pada  prosedur  pemeriksaan. Penggunaan  dua  buah  bukti  masih  jarang untuk digunakan, sehingga tingkat efektivitas masih  dianggap  kurang.  Walaupun  bukti umumnya  diperlukan  hanya  jika  bukti  lain tidak  memenuhi  batas  bukti  minimum  yang ditetapkan pada Pasal 183 KUHAP.
Menghindari atau setidaknya meminimalkan keputusan pengadilan, yang memberi keputusan  bebas  atau  pembatalan  hukuman terhadap pihak yang bersalah, pertimbangan yang cermat.
Secara  khusus,  dalam  kasus  kejahatan imigrasi, penilaian bukti pada saat pemeriksaan  diharapkan.  Perkembangan teknologi saat ini memudahkan orang dalam berkomunikasi  tanpa  batasan  jarak  maupun waktu,  dan  mempermudah  para  pengguna dalam  berbagi  informasi.  Tetapi,  tidak  bisa dipungkiri  jika  kemajuan  teknologi  dalam tahap  ini  merupakan  potensi  besar  untuk pengembangan  berbagai  bentuk  kejahatan. Internet  bisa  menjadi  media  yang  dapat memudahkan  seseorang  untuk  melakukan kejahatan  berdasarkan  teknologi  informasi ( cybercrime ). Informasi elektronik
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
didapatkan  jika  terjadi  tindak  pidana  yang bisa digunakan sebagai bukti pada penyelidikan tindak pidana.
Tri Fungsi Keimihrasian sedang ditunda dalam evolusinya karena memahami fungsi  keamanan  dan  penegakan  hukum adalah  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan, disebabkan  penerapan  penuntutan  imigrasi artinya  sama  dengan  menciptakan  kondisi keamanan  yang  kondusif  atau  mungkin sebaliknya,  dan  kondisi  keamanan  yang kondusif  menjunjung  tinggi  dengan  cara. Penegakan  hukum  otomatis  untuk  otoritas imigrasi  harus  dilakukan  secara  konsisten dan  konsisten.  Sementara  fungsi  baru  untuk mempromosikan  pembangunan  adalah  hal yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  fungsi imigrasi lainnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  dari  latar  belakang  yang telah dijelasakan diatas, maka masalah yang dapat kita buat didalam studi kasus ini yaitu : 1.Apa yang dimaksud dengan tindak pidana keimigrasian?
2.Apa  saja  Tugas  dan  Fungsi  Penyidik Pegawai  Negeri  sipil  imigrasi  berdasarkan ketetapan aturannya?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  guna mengetahuai apa itu tindak pidana keimigrasian  dan  perbuata  seperti  apa  saja yang  dapat  dikenakan  tindak  pidana keimigrasian, serta guna mengetahui apa saja tugas  dan  fungsi  PPNS  imigrasi  dan bagaimana PPNS imigrasi dalam menjalankan  tugasnya  yang  berdasarkan pada peraturan yang ada.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan metode  dengan  pendekatan  kualitatif  yang dimana metode kualitatif ini sebagai metode ilmiah yang sering digunakan oleh beberapa peneliti pada bidang ilmu seperti social, dan juga pendidikan. Penelitian kualitatif digunakan  untuk  membangun  pengetahuan
melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan  penelitian  kualitatif  merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan  pada  metode  menyelidik  suatu fenomena social dan masalah manusia

## Pembahasan
1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian Segala  tindakan  yang  melanggar ketentuan keimigrasian dalam bentuk pelanggaran  pidana  dan  pelanggaran  yang dapat  dikenai  sanksi  pidana.  Penegakan hukum  imigrasi  di  wilayah  Republik Indonesia,  baik  preventif  dan  represif, dilakukan  antara  lain  dengan  langkah- langkah yang konkrit. Imigrasi pada dasarnya bukan  hanya  kejahatan  internasional  dan transnasional dan dilakukan secara terorganisir,  tetapi  sangat  berbahaya  dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, ancaman  kriminal  yang  serius  diperlukan untuk  memberikan  efek  jera  kepada  alien yang melakukan pelanggaran. Imigrasi diatur oleh  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  1992 mengenai  imigrasi,  bersama  dengan  sanksi pidana  yang  dikenakan  pada  warga  negara Indonesia dan asing.
Jenis-jenis  undang-undang  imigrasi Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1992 mengenai imigrasi mengatur klasifikasi kejahatan  yang  dapat  dilakukan  dalam konteks imigrasi, yang terdiri dari pelanggaran  dan  pelanggaran.  Kejahatan didefinisikan  suatu  tindakan  menyimpang yang melanggar hukum dan, dalam penglihatan masyarakatmenjijikkan.
Tindakan  yang  tergolong  pelanggaran  pada klasifikasi  pelanggaran  keimigrasian  yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini
mencakup,  namun  tidak  terbatas  pada, kegiatan  di  dalam  atau  di  luar  wilayah Indonesia  tanpa inspeksi  yang  dikerjakan  di kantor pemerintah.
Keimigrasian  pada  pemeriksaan  data pribadi  yang  relevan  sangat  penting  dalam konteks  pemantauan  kemungkinan  hal-hal yang berbahaya bagi negara. Verifikasi juga menyangkut  keakuratan  data  atau  keaslian
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
visa  atau  izin  imigrasi,  yang  mana  hal  ini diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9  tahun  1992  dengan  hukuman  6  tahun  dan hukuman  maksimum  Rp30.000.000  (tiga puluh juta Rupiah). Pada masalah pemalsuan atau  penggunaan  yang  disengaja  dari  surat perjalanan  palsu  Republik  Indonesia  dan penyebarannya kepada orang lain yang tidak memenuhi syarat dalam pelanggaran berdasarkan  Pasal  55  Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992. Pasal 56 juga mengatur ancaman  pidana  terhadap  pelanggar  dalam memproduksi dan  mencetak dokumen perjalanan Republik Indonesia tanpa hak dan melanggar  hukum.  Serta  pada  Pasal  59 hukum.  Nomor  9  tahun  1992  untuk  petugas imigrasi yang menyerahkan dokumen perjalanan  Republik  Indonesia  pada  orang yang  diketahui  tidak  tersedia  bagi  mereka diancam hukuman maksimum tujuh tahun.
Orang  asing  yang  masuk  maupun tinggal di wilayah Indonesia juga tidak kebal terhadap  ancaman  kriminal  jika  orang tersebut melakukan
pelanggaran
sebagaimana  didefinisikan  dalam  bagian "Ketentuan  Pidana"  Nomor  9  tahun  1992. Perbuatannya adalah:
1. Penyalahgunaan izin imigrasi  atau
melakukan  kegiatan  yang  tidak  sejalan dengan  izin  imigrasi  yang  diberi kepadanya dan dihukum dengan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun atau hukuman maksimum Rp.
25.000.000  (dua  puluh  lima  juta)  ini adalah  Pasal  50.  Ketentuan  pidana  pada artikel ini secara alternatif dalam bentuk penjara atau bisa diganti berupa denda.
2. Visa  masuk  telah  kedaluwarsa  dan  tetap berada di Indonesia selama lebih dari 60 (enam  puluh)  hari  setelah  berakhirnya periode  penjara  untuk  maksimum  5 (lima) hari atau hukuman maksimum Rp.
25.000.000  (dua  puluh  lima  juta  rupiah) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52, dengan  ketentuan  bahwa  ketentuan hukum  pidana  dalam  Pasal  ini  merujuk pada Pasal 45 (1) dan 51. Jika tidak ada izin imigrasi yang berlaku tidak lebih dari
60  (enam  puluh)  hari,  maka  akan dikenakan  biaya.  Pasal  51.  Jika  mereka tidak  mau  membayar  beban,  mereka tunduk  pada  Pasal  51.  Jika  keberadaan mereka  tanpa  izin  masuk  melebihi  60 (enam  puluh)  hati,  mereka  tidak  akan dikenakan  biaya,  tetapi  artikel  ini  akan dibebankan  secara  langsung  (Moh  Arif, 1997: 87).
3. Pasal 53: Orang asing yang secara ilegal berada  di  wilayah  Indonesia  atau  telah diusir  atau  diusir  dan  yang  secara  ilegal hadir  di  wilayah  Indonesia  menghadapi hukuman  penjara  maksimum  6  (enam) atau  denda  maksimum  Rp30.000.000 (tiga  puluh  juta  Rupiah).  Orang  asing yang  disebutkan  pada  artikel  ini  dikenal sebagai imigran gelap dan terdiri dari:
a. Masuk  dan  hadir  secara  ilegal  di wilayah  Indonesia,  masuk  tanpa izin bukan  dengan  inspeksi  oleh  petugas imigrasi dan keberadaan merekamasuk  dan  tinggal  secara ilegal;
b. Entri  resmi  ke  wilayah  Indonesia, hilangnya dan kurangnya izin masuk lainnya telah berakhir.
Pelanggaran  pidana  yang  tergolong dalam klasifikasi pelanggaran sebagai berikut:
1. Kesalahan  penyajian  identitas  diri  dan keluarga  mereka,  perubahan  status  sipil dan  kebangsaan  dan  perubahan  alamat; Tidak  dapat  memberikan  dokumen perjalanan  atau  dokumen  imigrasi  saat diminta  oleh  pengawasan;  dan  jangan mendaftar jika Anda menghabiskan lebih dari  90  (sembilan  puluh  hari)  di Indonesia. Menerapkan pelanggaran administrasi seperti:
a. Non-pembayaran  lembur  sepanjang tidak  melebihi  60  (enam  puluh)  hari sejak tanggal penerbitan izin masuk;
b. Non-pembayaran  biaya  transportasi yang  tidak  memenuhi  kewajibannya berdasarkan  aturan  yang  berlaku; Diancam hukuman penjara maksimal satu  (1)  tahun  atau  denda  maksimal
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Rp5.000.000,  -  (lima  juta  rupiah) berdasarkan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992;
2. Pasal  60  memberi  orang  asing  pilihan untuk  menginap  dan  melaporkan  pada pihak berwewenang dalam waktu 24 (dua puluh  empat)  jam  mulai  kedatangan orang asing, yang menghadapi hukuman penjara maksimum satu (satu) atau denda maksimum  Rp.  5.000.000  (lima  juta rupiah).
3. Berdasarkan  Pasal  61,  orang  asing  yang memiliki  izin  tinggal  tapi  tidak  melapor ke  Kepolisian  Nasional  dalam  waktu  30 (tiga  puluh)  hari  mulai  tanggal  orang yang bersangkutan menerima izin tinggal dapat dipenjara tidak lebih dari satu (satu) atau  denda  Rp  5.000.000  (lima  juta Rupiah). Berdasarkan aturan yang terdapatpada  artikel  dalam  bab  tentang ketentuan  hukum  pidana.  Berkenaan dengan  imigrasi  Nomor  9  tahun  1992, pengawasan  orang  asing  tampaknya cukup ketat. Ini ditegakkan oleh tidak lain dari  niat  upaya  penegakan  hukum terhadap imigrasi.
2.Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian
Pasal  105  UU  No.  6  Tahun  2011, menyatakan  bahwa  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang ini. PPNS diberi wewenang khusus  menjadi  penyidik  sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Sesuai ketentuan Pasal 107 UU No. 6 Tahun 2011 bahwa dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi  dengan  Penyidik  Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk koordinasi dan pengawasan tersebut dicantumkan dalam Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Hukum Acara Pidana, yaitu: Pasal 107 ayat (1)
Untuk  kepentingan  penyidikan,  Penyidik Kepolisian  Republik  Indonesia  memberikan
petunjuk  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  dan  memberikan  bantuan  penyidikan yang diperlukan.
Pasal 107 ayat (2)
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Republik
Indonesia  tentang  adanya  suatu  tindak pidana  yang  sedang  disidik,  jika  dari penyidikan  itu  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.

## Pasal 107 ayat (3)
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  jika  telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
Penyelidik  petugas  imigrasi  memiliki wewenang berdasarkan hukum yang membentuk  dasar  hukum  dan  berada  di bawah  tugasnya  untuk  mengoordinasi  dan mengawasi  penyelidik  Kepolisian  Nasional. Langkah-langkah  keimigrasian,  termasuk  4 aspek kegiatan, yaitu:
1. Pemrosesan  hasil  pemantauan  dan/atau investigasi. Penemuan tindakan melawan hukum yang dihasilkan dari pemantauan dan bukti investigasi diproses dan disortir sesuai dengan sifat dan sifat pelanggaran. menentukan  tindakan  imigrasi  yang sesuai pada pelanggar hukum.
2. Investigasi  dengan  cara  investigasi  dari tersangka, sanksi dan bukti sebagai hasil pengawasan  membuat  laporan  resmi. Sementara  hasil  investigasi  dan  kasus- kasus  di  mana  keputusan  telah  diambil dan yang final tidak perlu dipertimbangkan, hanya perlu mengidentifikasi mantan narapidana berdasarkan  dokumen  perjalanan.  Surat atau dokumen lain dan keputusan hakim, sehingga  mereka  tidak  salah  saat menerapkan langkah-langkah imigrasi.
3. Penegakan Melakukan tindakan administratif  pada  orang  yang  tidak mematuhi aturan dan/atau terlibat dalam kegiatan  yang  mengganggu  keselamatan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
serta  ketertiban  umum,  yang  terdiri sebagai berikut:
a) warga negara Indonesia dalam bentuk blokade,  menolak  masuk  ke  wilayah Indonesia  meninggalkan,  mencabut, serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia; b) Orang asing dalam bentuk penghalang,  penolakan  masuk  dan keluar dari wilayah Indonesia, biaya, deportasi,  karantina,  pembatasan  / pembatalan /  perubahan  izin  tinggal, larangan  untuk  tinggal  disatu  tempat atau lebih, kebutuhan untuk tinggal di tempat  tertentu  untuk  menghentikan tempat;
c) Orang yang bertanggung jawab untuk transportasi  dalam  bentuk:  biaya pemulangan alien yang belum diberikan  izin  masuk,  orang  asing yang  belum  diberikan  izin  masuk, yang  tetap  dalam  perjalanan  atau yang terisolasi.
4. Penyelesaian dan penyerahan file adalah tugas  akhir  dari  penyelidikan  imigrasi. Hasil  dari  pemeriksaan  para  tersangka dan  para  ahli,  yang  kelengkapannya sesuai  dengan  unsur-unsur  kejahatan imigrasi,  berfungsi  sebagai  dasar  untuk memeriksa penyelesaian dan pengarsipan file. Kegiatan pengarsipan terdiri dari:
a) CV Creation adalah kegiatan imigrasi
PPNS yang dirancang untuk menghasilkan ringkasan dan kesimpulan berdasarkan hasil penyelidikan kejahatan imigrasi.
b) Kompilasi konten file. Dalam melakukan investigasi, PPNS bertanggung  jawab  secara  hukum untuk  melakukan  investigasi  sesuai dengan  hukum  dan  peraturan  yang berlaku,  sementara  tanggung  jawab resmi bersifat hierarkis.
Dalam  hal  ini,  Direktur  Jenderal Imigrasi dapat memandu kegiatan investigasi selama  implementasi,  membimbing  dan membantu dalam kejahatan imigrasi
investigasi.  Layanan  Imigrasi  PPNS  harus berkoordinasi  dengan  lembaga  pemerintah terkait  Ketenagakerjaan,  Kejaksaan  Agung, dan  bahkan  dengan  Kantor  Luar  Negeri, Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian Dalam  Negeri,  Departemen  Pertahanan  dan Keamanan, dan Kementerian dalam melaksanakan tanggung jawab
pengawasannya.  Badan  Intelijen  Negara (BIN)  .  Dalam  penegakan  hukum  imigrasi, ada  dua  opsi  untuk  penyelesaian  kejahatan imigrasi,  yaitu  imigrasi  dan  pro-yudisial. Pelanggaran dan kejahatan di bidang imigrasi harus  dicegah  dan  dihilangkan  dengan penuntutan  di  bidang  imigrasi.  Secara hukum, kejahatan keimigrasian adalah segala tindakan yang melanggar ketentuan imigrasi dalam bentuk kejahatan dan yang dikenakan sanksi  pidana  berdasarkan  UU  Nomor  6 tahun 2011, menetapkan ketentuan mengenai kejahatan  imigrasi  dalam  bentuk  kejahatan dan pelanggaran pidana Pelanggaran, khususnya  pelanggaran  keimigrasian,  yang diatur oleh Pasal 113 hingga 136 UU Nomor 6 tahun 2011.

## Penutup Kesimpulan
Investigasi pelanggaran hukum keimigrasian oleh imigrasi PPNS didasarkan pada  ketentuan  dalam  KUHAP,  dengan bermacam pengecualian, yang secara khusus diatur dalam undang-undang imigrasi. Hasil penuntutan pelanggaran hukum imigrasi oleh Departemen  Imigrasi  (PPNS)  Direktorat Jenderal  Imigrasi  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  pelaku  pelanggaran  imigrasi dikenai  sanksi  administratif  oleh  pejabat imigrasi. Pelaku pelanggaran hukum imigrasi diadili  dan  dihukum  oleh  pengadilan, jumlahnya  sangat  rendah.  Pejabat  imigrasi memiliki wewenang penuh dalam menentukan  apakah  seorang  warga  negara yang  melakukan  pelanggaran  keimigrasian akan  dihukum  dalam  bentuk  tindakan administratif.  Ketika  menjatuhkan  sanksi dalam bentuk tindakan administratif, pejabat imigrasi  perlu  untuk  mempertimbangkan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
faktor sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Mempertimbangkan faktor-faktor ini,  pejabat  imigrasi  menganggap  lebih efektif  dan  efisien  bahwa  orang  asing  yang melanggar  undang-undang  imigrasi  dikenai sanksi  administratif,  daripada  dibawa  ke pengadilan karena diadili. Untuk menghindari  dampak  diskriminatif  pada penegakan  hukum,  hukuman  dalam  bentuk tindakan administratif harus didasarkan pada pertimbangan  obyektif  pejabat  imigrasi. Petugas  imigrasi  juga  harus  memperhatikan peran  penegakan  hukum,  yang  seharusnya memiliki  efek  jera  pada  pelaku  atau  orang lain yang tidak melanggar aturan imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri, Imam, Suhaidi, Mahmul Siregar, and
Mahmud  Mulyadi.  “PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG  ASING  DALAM  RANGKA PENDEPORTASIAN DITINJAU DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
POLONIA  MEDAN).” Journal  of
Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
Deshinta,  Wafia  Silvi.  “Fungsi  Pengawasan
Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan  Bebaas  Visa  Kunjungan”
(2017): 15–28.
Imigrasi,  Direktorat  Jenderal.  “Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang
Keimigrasian” (1992).
Indonesia, Presiden Republik, and Wawasan Nusantara.  “Undang  Undang  No  .  8 Tahun  1981  Tentang :  Kitab  Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana”  1951, no. 8 (1981).
Keimigrasian,  Undang-undang.  “Penyidikan Oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Dalam Rangka  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian” (2006).
Kementrian  Hukum  dan  HAM. Undang- Undang Nomor 6  Tahun 2011 Tentang Keimigrasian . Indonesia, 2011.
Mulyawan, Budy, and Kementerian Hukum. “Kekuatan  Alat  Bukti  Informasi Elektronik  Dalam  Penyidikan  Tindak Pidana Keimigrasian” (2018): 107–118.
Nugroho,  Trisapto  Agung.  “Peran  Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap  Potensi  Kerawanan  Yang Ditimbulkan  Oleh  Orang  Asing  Di Wilayah  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 3 (2018): 275.
Setiawati, Desi. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal
(Overstay).” Pandecta:  Research  Law Journal 10, no. 1 (2015).
Syahrin,  M  Alvi.  “Penerapan  Wewenang Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam Melakukan  Penyidikan  Tindak  Pidana Keimigrasian” (2018): 25–48.
“FUNGSIONALISASI  HUKUM  PIDANA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK  PIDANA  KEIMIGRASIAN DI  WILAYAH  DKI  JAKARTA.Pdf,”
n.d.