## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 12 (1) (2020): 28-40 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
Analisis Konflik dan Resolusi (Studi Kasus : Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak Tahun 2017-2018)
Saipul Bahri * & Abdul Halim
Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

## Abstrak
Studi  ini  tentang  resolusi  konflik  yang  terjadi  pada  proses  rekrutmen  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Demak dengan  rentang  waktu  Tahun  2017-2018.  Fokusnya  membahas  tentang    bagaimana  politik  hukum  dan implementasi  kebijakan  rekrutmen  perangkat  desa  di  Kabupaten  Demak,  kemudian  pada  tataran  konfliknya (sumber, manivestasi, dan durasi) Rekrutmen Perangkat Desa  di Kabupaten Demak, serta Resolusi konflik yang sesuai  terhadap  persoalan  yang  dimunculkan  dalam  studi  kasus  ini  .  Kemudian  pada  tataran  konflik  pasca analisis  muncul  disebabnya  karena  penghilangan  pasal  dalam  perda,  dalam  hal  manivestasi  muncul  berbagai demonstrasi dan gugatan di PTUN terkait seleksi perangkat desa. Resolusi yang digunakan yang sesuai adalah 6 metode,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Forsyth.    Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah mixed  method dengan  kualitatif  lebih  dominan.  Hasil  penelitian  yaitu    terdapat  upaya  penyalahgunaan  wewenang  pada  saat perumusan  dan  implementasi  kebijakan  rekrutmen  perangkat  desa  yang  mengarah  kepada  konflik  horizontal antar  masyarakat  di  Kabupaten  Demak  dan  juga  konflik  vertikal  yakni  antara  masyarakat  lokal  dengan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Politik Hukum, Implementasi Kebijakan, Resolusi Konflik.

## Abstract
This study is a study of conflict resolution that occurred in the process of village apparatus recruitment in Demak Regency with a time span of 2017-2018. The focus discusses how the politics of law and the implementation of village apparatus recruitment policies in Demak Regency, then at the level of conflict (source, investment, and duration) Recruitment of  Village Apparatuses in Demak District, as well as Conflict Resolution appropriate to the issues raised in this case study. Then in the conflict situation after the analysis arises because of the removal of the article in the local regulation, in the case of manifestation there were various demonstrations and lawsuits in the PTUN related to the selection of village officials. The appropriate resolution used is 6 methods, as stated by Forsyth.  The  research  method  used  is  mixed  method  with  qualitative  dominant.  The  findings  of  this  study include an effort to abuse authority during the formulation and implementation of village apparatus recruitment policies  that  lead  to  horizontal  conflicts  between  communities  in  Demak  Regency  and  also  vertical  conflicts between local communities and local governments.
Keywords : Political Law, Policy Implementation, Conflict Resolution
How to Cite: Bahri, S & Halim, A. (2019). Analisis Konflik dan Resolusi (Studi Kasus : Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak tahun 2017-2018). Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 12 (1): 28-40 *Corresponding author: E-mail: saipulbahrisipma@gmail.com
PENDAHULUAN Pada awal tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Sekretaris Daerah Pemerimtah Kabupaten  Demak  dr  Singgih  Setyono
MMR  menyampaikan  hanya  ada  463 jabatan  yang  tersebar  di  201  desa, dalam  perkembangannya  kini  tercatat ada  476  jabatan  kosong  yang  tersebar di  199  desa.  Jumlah  tersebut  diketahui setelah  adanya  data  susulan  dari beberapa  desa  yang  melaporkan  ke Pemerimtah  Kabupaten  Demak  lewat kecamatan.  Sebagaimana  diberitakan di Radar Semarang, Lowongan Perangkat  Desa  Jadi  476  Jabatan. (Radar Semarang, 27 April 2018). Demak  sebagai  daerah  yang memiliki kewenangan atas desentralisasi  kekuasaan  yang  mana dalam  menjalankan  pemerintahaan juga  diberikan  kewenangan  kepada seorang  Kepala  Desa,  kemudian Kepala  Desa  juga  turut  dibantu  oleh Perangkat  Desa.  Proses  pembuatan kebijakan  merupakan  proses  yang kompleks (Nugroho, 2011)
Dalam  rekrutmen  dan  seleksi perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini Bupati melakukan inisiatif agar proses berjalan  lancer  dan  memiliki  payung hukum melalui perumusan Rancangan Peraturan  Daerah  (Ranperda)  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian Perangkat  Desa,  harapannya  dengan adanya  Ranperda  ini  meminimalkan potensi konflik dalam
rekrutmen/seleksi  perangkat  desa  di Kabupaten  Demak.  Penolakan  dan
Evaluasi Raperda agar banyak hal yang perlu  dikaji  datang  dari  DPRD Kabupaten  Demak  selaku  mitra
Pemerimtah Kabupaten Demak, selanjutnya  juga  ada  dari  Paguyuban Kepala  Desa  se-Kabupaten  Demak, kemudian Lembaa Swadaya Masyarakat ataupun Lembaga Bantuan Hukum yang menyoroti ada pasal atau ayat  dalam  rancangan  peraturan daerah yang cenderung
menguntungkan  salah  satu  pihak. Proses  Rancangan  Peraturan  Daerah diawali  tahun  2017  akhirnya  berlarut- larut hingga tahun 2018.
Ada  beberapa  fenomena  yang terjadi  dan  berkembang,  antara  lain munculnya kepentingan beberapa anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) yang merepresentasikan atau mengutamakan  kepentingan  Pihak Legislatif  untuk  menyusun  sebuah regulasi  yang  bisa  mengamankan  atau meloloskan calonnya yang menyebabkan  terjadinya  perbedaan pendapat  antara  Bupati  selaku  Kepala Daerah  atau  pihak  eksekutif  dengan DPRD  secara  kelembagaan  selaku pihak legislatif, sehingga dalam proses penyusunan  regulasi  terkait  seleksi Perangkat Desa sarat dengan kepentingan  politik,  padahal  hakikat yang  ingin  dicapai  adalah  terisinya jabatan perangkat desa yang professional di Kabupaten Demak yang selama  ini  sudah  lama  terjadi kekosongan,  sehingga  pembangunan di  Desa  tidak  bisa  berjalan  secara maksimal.
Konflik  yang  terjadi  dalam sebuah  perumusan  kebijakan  publik merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh Nugroho    bahwa  “Kebijakan  publik muncul di tengah konflik dan sebagian besar  untuk  mengatasi  konflik  yang telah,  sedang  dan  yang  akan  terjadi”. (Nugroho, 2009: 305)
Peneliti dalam konsepsi rumusan masalah ingin fokus bagaimana konflik terjadi dan resolusi yang paling efektif untuk meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan  sehingga  didapatkan jalan keluar dari permasalahan rekruitmen perangkat desa di
Kabupaten Demak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  didukung pendekatan  kuantitatif dengan  metode survei.  Penggunaan  metode  penelitian campuran atau mix method. Pendekatan kualitatif  yaitu  pendekatan  penelitian yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan  pendekatan  kuantitatif dengan  menggunakan  metode  survei, merupakan penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan  kuesioner  sebagai  alat pengumpul  data  dan  individu  sebagai unit analisa.
penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sayung, Keacamatan Karangawen dan Kecamatan Dempet, yang dibagi  lagi  atas  sejumlah  51  desa  dan kelurahan  terdiri  dari  47  desa  dan  4 kelurahan.
Sampel kualitatif dipilih dengan menggunakan teknik Purposive sampling dengan  kriteria  yang  sudah ditentukan.  Subjek  utama  untuk dilakukan wawancara ialah Bupati dan Ketua  Komisi  A  DPRD  Kabupaten Demak dan beberapa narasumber yang terkait control group yakni LSM Demak Raya,  LKSP  dan  Ketua  Assosiasi Perangkat  Desa.  Sedangkan  subjek- subjek  lainnya  ialah  tokoh  masyarakat desa  yang  terlibat  aktif  dalam  proses rekruitmen  dan  juga  beberapa  pihak yang  dianggap  dapat  mendukung  isi dan hasil penelitian ini.
Pengolahan  data  kuantitatif yang  diperoleh  melalui  metode survey,
dengan  menggunakan  angket  dan diolah menggunakan statistik deskriptif  (Sugiyono,  2009).  Populasi yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah sampel dari populasi masyarakat yang terlibat dan mengetahui  tentang  kondisi  di  desa.
Penentuan  sampel  dapat  dilakukan dengan  mengunakan  rumus  Slovin (Ridwan,  2005).  Dengan  populasi besaran  di  wilayah  Demak  yang melaksanakan  seleksi  perangkat  desa yang  berjumlah  47  desa  berdampak dengan nilai kritis 10% dengan jumlah sampel yang dibutuhkan yakni:
n =        N
N [ d ] 2 + 1
Keterangan : n : Jumlah sampel yang dicari N  :  Jumlah  populasi  (di  setiap kecamatan) d : Tingkat presisi yang ditetapkan
n =        47          = 6,22 = 6 sampel
1 [ 47 ] 2 + 1
Sejumlah 47 Desa yang selenggarakan  Pemilihan  Kepala  Desa yang  akan  menjadi  sampel  dalam penelitian  ini  tersebar  ke  dalam  tiga Kecamatan,  sampel  akan  diambil secara  acak  tanpa  memperhatikan strata yang ada dalam populasi ( Simple Random  Sampling )  berdasarkan  Desa berdampak  atas  Konflik,  karena peneliti menganggap anggota populasi bersifat  homogen.  Besaran  sampel yang  akan  di  ambil  per  kecamatan menggunakan rumus berikut:
Desa=Populasi Kecamatan x T. Sampel Total Populasi

## Tabel 1 Distribusi Sampel Per Kecamatan
Kecamatan Rumus Sampel Sayung 17   x 6 =2,1 47 2 2
Karangawen 19   x 6 =2,4 47
Dempet 11   x 6 =1,4 47 1 Total Sampel 5 Orang
Sumber  :  Hasil  Olahan  Data  Peneliti, 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Hukum Penataan regulasi dan pengelolaan relasi kekuasaan merupakan  persoalan  yang  sangat urgent dalam pembangunan demokrasi di daerah apalagi jika berkaitan anatara kepala daerah dan masyarakat. Berbagai  polemik  terkait  kebijakan Bupati  sering  berujung  pada  perang opini di dalam sosial masyarakat. Salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan  Daerah  (perda)  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian
Perangkat  Desa  Kabupaten  Demak. Perda  ini  secara  resmi  disahkan  oleh Bupati  Demak  pada  rapat  paripurna Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Demak tahun 2018.
Hal  ini  memberikan  dampak munculnya  eskalasi  konflik  yang cukup  kompleks  dan  tidak  dapat diprediksi.    Seperti  yang  dijelaskan pada model teori Johan Galtung bahwa eskalasi  politik  merupakan  puncak terjadinya suatu konflik, sehingga tidak bisa  dipungkiri  bahwa  konflik  di Kabupaten  Demak  bisa  mengarah kepada  kekerasan  yang  masyarakat meskipun  pada  dasarnya  sudah mempunyai  ketetapan  hukum  sebagai landasannya.  Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin  penting  manakala  dalam pembangunan  di  pemerintahan  sangat mempengaruhi  iklim  investasi  sosial yang  diharapkan  menjadi  modal pembangunan daerah.
Ketidaksinkronan kebijakan Daerah dengan kebijakan bupati dinilai sebagai  hambatan  dalam  optimalisasi kinerja  investasi  jalannya  kondusifitas antar penyelenggara di Daerah. Hal itu tercermin  dari  terjadinya  over  regulasi di Daerah melalui banyaknya peraturan  hukum  di  Daerah  yang tumpang  tindih  dan  bertentangan karena  belum  adanya  tertib  peraturan perundang-undangan.
Secara  etimologis  politik  dan hukum adalah dua kata yang memiliki pengertian  atau  makna  yang  berbeda Politik  berasal  dari  kata  “polis”  yang berarti  negara  kota,  dengan  politik berarti  ada  hubungan  khusus  antara manusia  yang  hidup  bersama,  dan dalam  hubungan  tersebut  timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas  keabsahan  dan  akhirnya kekuasaan  (Inu  Kencana  Syafie  & Azhari, 2006: 6).
Bertolak  dari  pengertian  politik dan  hukum  di  atas  maka  dapat  di maknai  bahwa  antara  hukum  dan politik  memiliki  keterkaitan  yang  erat, sebab  bila  politik  dimaknai  sebagai kekuasaan, maka untuk menjalankannya membutuhkan hukum sebagai alat untuk mewujudkannya Sri Soemantri mengkonstruksikan  hubungan  antara hukum  dan  politik  di  Indonesia  ibarat perjalanan  lokomotif  kereta  api  yang keluar  dari  relnya  Jika  hukum diibaratkan  sebagai  rel  dan  politik diibaratkan  sebagai  lokomotif,  maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari
rel  yang  seharusnya  dilalui  (Mahfud MD, 1998: 13).
Sehingga semboyan yang mengatakan bahwa hukum dan politik harus bekerjasama dan saling menguatkan melalui ungkapan
“hukum  tanpa  kekuasaan  adalah angan-angan,  kekuasaan  tanpa  hukum adalah kezaliman”.

## Gambar 1. Kerangka Teori Pembahasan Politik Hukum
Sumber: Berbagai sumber yang diolah oleh Peneliti, 2018.
Penulis  menentukan  indikator dalam pembahasan bagian pertama ini, dalam  konteks  politik  hukum,  penulis akan  menanyakan  kepada  responden maupun informan, utamanya terkait:
a. Kesesuaian Perda dengan kenyataan social dan populistik.
b. Kecenderungan  Perda  atas  visi yang diusung.
c. Keterbukaan Perda untuk
dikritik (Pers, Masyarakat, dll).
d. Perda tidak bertentangan dengan aturan diatas.
e. Perda Perlu dipertahankan. Dilihat  dari  proses  perencanaan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak
No  01  tahun  2018  berdasarkan  fakta yang didapatkan maka dapat dianalisa bahwa  perencanaan  pembuatan  Perda Kabupaten  Demak  No  01  tahun  2018 dikaitkan  dengan  teori  politik  hukum yang disajikan oleh para ahli menyimpang  dari  tujuan  yang  dicita- citakan  yang  mana  dapat  dikatakan pembuatan keluar dari rel aturan yang ada.  Seperti  yang  di  katakan  Rifa’i bahwa  pembuatan  Perda  Kabupaten Demak  No  01  tahun  2018  oleh  Pemda Kab  Demak  sangat  dipengaruhi  oleh kepentingan  para  penguasa  politik dalam hal ini Bupati Demak dan Ketua Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Demak tahun 2018. Hal  ini  terlihat  dari  peran  dan keikutsertaan  dari  penyampaian  draf Raperda  yang  disempurnakan  oleh Kepala  Bagian  Hukum  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Demak  yang  di dalamnya terdapat kepentingan investasi  politik/kekuasaan  dalam  hal ini  rekrutmen  perangkat  desa  yang menjanjikan  keuntungan  bagi  semua pihak yang berperan
dalam menetapkan suatu payung hukum.
Tabel 2 Jawaban Responden Atas Indikator Politik Hukum Perda
Sumber:  Hasil  Olah    data  peneliti, 2018

## Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan aspek yang  penting  dari  proses  kebijakan, dimana menurut Nugroho (2009, h.494) implementasi  pada  prinsipnya  adalah cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai  tujuannya.  Terdapat  dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yakni langsung mengimplementasikannya dalam  bentuk  program,  sedangkan yang  kedua  adalah  melalui  formulasi
kebijakan  derifat  atau  turunan  dari kebijakan publik tersebut.
Pendapat  Van  Meter  dan  Van Horn,  serta  Mazmanian  dan  Sebatier, oleh  Wahab  (2012:  136),  dijelaskan sebagai  sebuah  proses  implementasi yang  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut  perilaku  badan-badan administratif,  serta  bertanggung  jawab untuk  melaksanakan  program  dan menimbulkan  ketaatan  pada  diri kelompok  sasaran,  melainkan  pula menyangkut  jaringan-jaringan  politik, ekonomi,  dan  sosial  yang  langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi  perilaku  dari  semua pihak yang terlibat. Sehingga akhirnya berpengaruh  terhadap  dampak  yang dihasilkan,  baik  yang  diharapkan maupun yang tidak diharapakan.
Otonomi daerah yang dilaksanakan  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  34  Tahun  2004  atau sekarang  Undang  -  Undang  Nomor  23 Tahun  2014  dan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 filosofinya adalah penguatan hak-hak politik dan pemberdayaan  masyarakat,  berbangsa dan  bernegara  yang  demokratis, sehingga perlu menempatkan
masyarakat  desa  sebagai  bagian  yang amat  penting.  Berbagai  kebijakan negara  yang  terkait  dengan  hak-hak politik masyarakat desa telah lama ada, baik  di  jaman  feodal,  orde  lama,  orde baru  sampai  orde  reformasi  yang sedang berjalan saat ini.
Proses  Implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Demak  Nomor  1 Tahun  2018  Tentang  Pengangkatan
Dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa meliputi  melakukan  penjaringan  dan penyaringan  bakal  calon  perangkat desa  sesuai  persyaratan  yang  telah ditentukan, menerima pendaftaran dan kelengkapan  persyaratan  administrasi bakal calon perangkat desa, melakukan penelitian  dan  pemeriksaan  identitas bakal calon perangkat desa berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku, menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan dan seleksi setelah mendapat persetujuan Badan Permusywaratan Desa (BPD), mengajukan  rencana  biaya  seleksi perangkat  desa  kepada  kepala  desa,
menjalin Memorandum Of Understanding ( MoU) dengan  pihak  ketiga  untuk membantu  dalam  tahapan  seleksi perangkat desa.
Setelah  mendapat  persetujuan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), menetapkan  tempat,  jadwal,  tata  tertib dan  mekanisme  seleksi  bagi  calon perangkat  desa,  mengumumkan  calon perangkat  desa  yang  berhak  ikuti proses  seleksi,  mengadakan  Fasilitasi panitia  seleksi  perangkat  Desa  oleh Bupati  dan  Camat,  melaporkan  dan menyampaikan hasil pelaksanaan
Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades) kepada  Badan  Permusyawaran  Desa (BPD).

## Tabel 3 Jawaban Responden Atas
Indikator Implementasi Kebijakan
Sumber:  Hasil  Olah  Data  Peneliti,
2018 Konflik Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dimulainya  konflik  hingga bermuara pada resolusi tentu melewati tahapan-tahapan  yaitu  awal  mula konflik dari sebuah perbedaan komunikasi  yang  terjadi.  Konflik dalam  komunikasi  sering  terjadi  baik dalam hubungan interpersonal maupun  kelompok  atau  organisasi. Adanya komunikasi dapat menyebabkan terjadinya konflik, tetapi di sisi lain, komunikasi yang terjadi itu sendiri dapat menjadi potensi terjadinya  konflik.  Timbulnya  konflik atau  pertentangan,  merupakan  suatu kelanjutan  dari  adanya  komunikasi
dan  informasi  yang  tidak  menemui sasarannya.  Terjadinya  konflik  dalam setiap  organisasi  merupakan  sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini  terjadi  karena  di  satu  sisi  orang- orang  yang  terlibat  dalam  organisasi mempunyai  karakter,  tujuan,  visi, maupun  gaya  yang  berbeda-beda.  Di sisi  lain  adanya  saling  ketergantungan antara  satu  dengan  yang  lain  yang menjadi karakter setiap organisasi. Kebijakan dalam kegiatan penyelenggaraan  sistem  di  suatu daerah  sangatlah  diperlukan  guna menunjang pembangunan daerah tersebut.  Hal  ini  diperlukan  karena pada  dasarnya  dinamika  demokrasi yang terjadi mempunyai satu kesatuan dari  terjadinya  kualitas  perangkat penyelenggara  pemerintahan  daeerah.
Terdapat  beberapa  hal  terkait  yang dapat  menjadi  rujukan  dalam  setiap kebijakan dalam memandang persoalan  di  seputar  pemberhentian dan  pengangkatan  perangkat  desa  di
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
Peraturan  daerah  No  1  Tahun 2018  Tentang  Perangkat  Desa  di
Kabupaten  Demak  yang  dimaksudkan menjadi instrumen hukum penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan  untuk  menggerakkan sistem  pemerintahan  sekaligus  kontrol terhadap  pelanggaran  pembangunan
Daerah, justru menjadi faktor pengahambat  pembangunan  daerah. Karena  hakekat  kebijakan  tersebut menimbulkan penolakan dari masyarakat yang merasa kepentingannya  terganggu.  Intervensi Bupati Demak yang begitu mendominasi  memunculkan  reaksi penolakan  ini  berjujung  kepada terjadinya  konflik  sosial  di  Kecamatan Sayung.
Tabel 4 Persepsi Responden Terhadap Sumber Konflik
Sumber:  Hasil  Olah  Data  Peneliti, 2018
Dialektika dari kebijakan Peraturan Daerah di daerah Kabupaten Demak mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara pihak-pihak tertentu.  Dalam  kasus  ini  konflik ditandai  dengan  adanya  “benturan” kebijakan  antara  pemerintah  dengan masyarakat mengenai penentuan kewenangan  calon  perangkat  desa. Kebijakan  institusi  pemerintah  sebagai lembaga  merupakan  keputusan  politik yang  merefleksikan  juga  kepentingan lembaga  tersebut,  sedangkan  dalam proses  pembuatan  kebijakan  sarat dengan  muatan  pengaruh.  Untuk mengetahui bagaimana institusi politik beroperasi, bagaimana keputusan penting  dibuat  maka  informan  yang
paling relevan adalah para elite politik. Elite  didefinisikan  sebagai  “mereka yang  berhubungan  dengan,  atau memiliki  posisi  penting.  Elite  politik berkaitan  dengan  seberapa  kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah.
Gambar 2: Bagan Dimensi Konflik Di Kabupaten. Demak
Sumber : Hasil olah data peneliti, 2018.
Sesuai dengan amanat Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  dalam  Pasal  18  ayat  (6) disebutkan  bahwa  Pemerintah  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan,  serta  berdasarkan  atas Pasal  25  huruf  b  UndangUndang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa  Kepala  daerah  mempunyai tugas dan wewenang dalam menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
Untuk  itulah  dalam  menjalankan pemerintahan  daerah  salah  satu kewenangan  pemerintahan  daerah adalah dalam hal pembuatan peraturan daerah.
Kategorisas i Identifikasi Kelompok Bias Kelompok Dimensi Identitas Konflik Perda
Pro kontra dan aksi protes yang dilakukan  oleh  masyarakat  dan  tokoh pemuda dan mereka kemudian melakukan memberikan somasi/peringatan kepada kepala daerah  agar  mencabut  perda  tersebut dan  meminta  ketegasan  Bupati  untuk memperhitungkan  local  wisdom  yang ada  di  masyarakat  Kabupaten  Demak. Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu  ke  waktu  apabila  konflik tersebut  terus  dibiarkan  terjadi  tanpa adanya  upaya  penanganan  atau penyelesaian  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam hal ini  di  dominasi  kebijakan  dari  Bupati Demak.
Masyarakat  itu  selalu  dalam perubahan  dan  setiap  elemen  dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan  bagi  terjadinya  konflik. (Fisher (2001:75).
Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidak seimbangan antara
hubungan- hubungan  manusia  seperti  aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan.
Resolusi Konflik
Konflik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berawal dikeluarkannya  Perda  No.  1  Tahun 2018  yang  kemudian  diturunkan melalui  Peraturan  Bupati  Kabupaten Demak,  yang  melakukan  intervensi terhadap pengangkatan dan pemberhentian  perangkat  desa  di Kecamatan  Sayung.  Oleh  karena  itu, protes ini dipicu oleh adanya sebagian masyarakat  yang  mendaftarkan  diri untuk  menjadi  perangkat  desa  yang mana ia bukan merupakan masyarakat asli  yang  menempati  daerah  tersebut
untuk  mengisi  posisi  perangkat  desa dimana  ia  di  perintahkan  oleh kebijakan yang dikeluarkan.
Gambar 3. Pohon Konflik Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak
Sumber: Analisis peneliti, 2019.
Penyebab  konflik  yang  terjadi, berdasarkan  pohon  konflik  diatas adalah  karena  persoalan  legitimasi Perda hal ini juga berimbas pada pasal- pasal  yang  ada  dalam  Perda  yang menurut  beberapa  pihak  tidak  sesuai kondisi sosial masyarakat.
Faktor  penyebab  konflik  atau sumber konflik. Sumber konflik adalah adanya  perbedaan  dan  perbedaan tersebut  bersifat  mutlak,  yang  artinya secara  obyektif  memang  berbeda. Perbedaan  tersebut  dapat  terjadi  pada
tataran  antara  lain:  (1)  perbedaan persepsi;  (2)  perbedaan  pengetahuan; (3)  perbedaan  tata  nilai;  (4)  perbedaan kepentingan;  dan  (5)  perbedaan pengakuan  hak  kepemilikan  (klaim). Tentu  di  dalam  perspektif  Perda  yang dikeluarkan  oleh  Bupati  Demak setidaknya  mengacu  kepada  2  faktor penting  penyebab  munculnya  konflik tersebut, yakni perbedaan persepsi dan perbedaan  kepentingan.  (Yumi,  2012:
9),
Resolusi  konflik  adalah  suatu
tahapan  yang  diinginkan  bagi  orang atau  kelompok  yang  terlibat  di  dalam keadaan  konflik.  Penyelesaian  suatu konflik  diharapkan  dapat  memberikan kedamaian,  sehingga  nantinya  tidak menimbulkan  suatu  permasalahan baru  yanng  mengakibatkan  konflik kembali  terjadi.  Resolusi  konflik terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan melalui  Peraturan  Daerah  No  1  Tahun 2018  di  Kabupaten  Demak  pada akhirnya  harus  menemui  untuk bersinergi para pihak untuk
membentuk  forum  perdamaian  yang nantinya  tidak  menyakiti  pihak  lain, sehingga  kondusifitas  perangkat  desa bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

## Bagan 3 Gambaran Umum Konflik di
Kabupaten Demak
Data Diolah Peneliti, 2018
Robbins  mengatakan  bahwa konflik  muncul  karena  ada  kondisi yang  melatarbelakanginya  ( antecedent conditions ).  Kondisi  tersebut,  yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga ketegori, yaitu: komunikasi,  struktur,  dan  variabel pribadi.
Sehingga konflik yang tercermin  yang  terjadi  di  Kabupaten Demak  melibatkan  objek  yang  secara langsung bersentuhan langsung dengan kondisi dilapangan. Sebelumnya, konflik terjadi disebabkan  karena  adanya  kebijakann yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  terkait dengan Perangkat Desa, sehingga bagi peneliti  pelaksanaan  resolusi  konflik yang  ada  di  Kabupaten  Demak  tidak bisa  kemudian  dilepaskan  dari  6 metode,  seperti  yang  dikemukakan oleh  Forsyth,  ada  beberapa  metode untuk melakukan pelaksanaan resolusi
LSM: 1.LSKP 2.LBH Demak Raya

## 3. Paguyuban BPD Demak
konflik,  sehingga  dapat  mengubah anggota  kelompok  yang  berselisih menjadi  sebuah  perdamaian  dan penyelesaian  yang  akur,  di  antaranya adalah sebagai berikut:
1. Commitment => Negotiation
2. Misperception => Understanding
3. Strong  Tactics  =>  Cooperative Tactics : a. Avoiding, b.Yielding, c. Fighting, d. Cooperating.
4. Upward  =>  Downward  Conflict Spirals
5. Many => One
6. Anger => Composure
Bagan Alternatif Resolusi Konflik di Kabupaten Demak
Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018
SIMPULAN Terjadinya konflik pada rekruitmen perangkat desa di Kabupaten  Demak  tidak  bisa  terlepas dari orientasi politik. Kasus pemberhentian  dan  pengangkatan perangkat  desa  di  Kabupaten  Demak menyita  banyak  perhatian  diawal keluarnya  perda.  Hal  ini  disebabkan adanya  masalah  yang  menyertai masuknya
pasal-pasal yang
bernuansa  kepentingan  sepihak  oleh kepala daerah.
Konflik  ini  juga  menunjukkan  karena lemahnya  sosialisasi  yang  dilakukan sebelum  dikeluarkannya  kebijakan. Lemahnya sosialisasi mendorong sikap apatis sehingga kebijakan tidak diiringi oleh  partisipasi  yang  tinggi  dari masyarakat,  dan  ketika  masalah merebak  dan  antara  pihak  saling memojokkan  maka  muncullah distrust . Penyelesaian  konflik  yang  kemudian dilakukan  juga  tidak  memungkinkan menyelesaikan  masalah  secara  total, hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  potensi konflik yang bisa berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.W.  (2010)  "Research  Desain: Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif dan Mixed.,  Yogyakarta,  PT.Pustaka
Indonesia. Dwijowijoto,  Riant  Nugroho.  2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: PT Elek Media Kompetindo. Fisher,  Simon,  dkk.  (2001)  Mengelola Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi
Untuk  Bertindak.  The  British Council. Jakarta.Hardiansyah.
Hardiansyah.  (2011).  Kualitas  Pelayanan Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator dan  Implementasinya.  Yogyakarta: Gava Media.
Muluk,  M.  R  K.  (2008).  Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan  Daerah.  Malang: Bayumedia.
Mahfud,  MD.  (2007).  Politik  Hukum  di Indonesia.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bhakti.
Perda No 1 Tahun 2018 Konflik Masyarakat Pemerintah LSM Resolusi Konflik 1.Dahrendof 2.Johan
Galtung 3.Fisher Alternatif Resolusi Konflik
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian Kombinasi  (Mixed  Method) .  Bandung:
Alfabeta.
Tjoroamidjojo,  B.  (2001).  Reformasi Administrasi  Publik.  Jakarta:  PPs
Ilmu Administrasi Universitas
Krisnadwipayana. Yumi,  Endang  Dewi,  dkk.  (2012). Pengelolan  Konflik  Sumber  Daya Hutan. Jakarta:
Kementerian
Kehutanan,  Badan  Pengembangan dan Penyuluhan SDM Kehutanan. PERATURAN Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun 2003  Tentang  Pedoman  Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2003. Jakarta. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik.  2009. Jakarta.

## MEDIA ONLINE
Radar  Semarang, Lowongan  Perangkat Desa Jadi 476 Jabatan,
http://radarsemarang.com/2017/01/ 20/lowongan-perangkat-desa-jadi-
476-jabatan/  diupload  20  Januari
2017, didownload 27 April 2018.
rival  al-manaf  , Rapat  Revisi  Perda
Perangkat  Desa  di  Kabupaten Demak Diwarnai Keributan Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com 25 Januari 2017, http://jateng.tribunnews.com/2017/ 01/25/rapat-revisi-perda- perangkat-desa-di-kabupaten- demak-diwarnai-keributan. Didownload 27 April 2018