## MANAJEMEN MITIGASI KRISIS PANGAN DI ERA PANDEMI COVID-19

## FOOD CRISIS MITIGATION MANAGEMENT IN THE COVID PANDEMIC ERA 19
A. Jusriadi, ST.MM 1 , Laode Amijaya Kamaluddin 2 , A .M. Azhar Aljurida 3
1 Yayasan Pendidikan Al Azhar Sinjai
2 STIE Nobel Makassar
3 Universitas Indonesia Timur Email: azharaljurida51@gmail.com

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  outbreak  has  dragged  people  into  a  big  problem,  the  way  the epidemic spreads that made human interaction a medium of distribution made the pattern of interactions change in a fast and drastic period, limiting the movement of people and goods was  believed  to  be  the  solution  to  stop  the  spread  of  Covid-19.  As  a  result  the  chain distribution is hampered in all lines including food, several countries in the world including Indonesia are threatened by a food crisis due to the loss of balance or supply with the amount of consumption. This study aims to gather information from various sources to be analyzed with  a  critical  analysis  approach  to  discourse  that  examines  the  meaning  and  substance behind the Covid-19 event and the threat of a food crisis. The findings of the analysis show that Indonesia is threatened by a food crisis due to the stock of rice reserves controlled by the Government  through  the  Logistics  Agency  (BULOG)  only  available  for  several  months. Therefore, it is necessary to mitigate the food crisis management by strengthening the role of Bulog  in  absorbing  farmers'  production,  and  giving  an  expansion  of  authority  to  make policies  in  the  provision  of  food  stocks  during  the  Covid  9  pandemic  to  create  certainty  of meeting people's food needs.
Keywords: Management, Food Crisis, Covid-19.

## ABSTRAK
Wabah pandemi Covid-19 telah menyeret manusia dalam masalah besar, cara penularan wabah  yang  menjadikan  interaksi  manusia  sebagai  media  penyebaran  menjadikan  pola interaksi  berubah  dalam  kurun  waktu  yang  cepat  dan  drastis,  pembatasan  pergerakan orang  dan  barang  diyakini  sebaga  solusi  untuk  mengenhentikan  penyebaran  Covid-19. Alhasil  mata  rantai  distribusi  menjadi  terhambat  disegala  lini  tak  terkecuali  pangan, beberapa  negara  didunia  termasuk  Indonesia  terancam  krisis  pangan  disebabkan hilangnya keseimbangan atau pasokan dengan jumlah konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk dianalisis dengan pendekatan analisis  kritis  diskursus  yang  mengkaji  tentang  makna  dan  subtansi  dibalik  peristiwa Covid-19  dan  ancaman  krisis  pangan.  Hasil  temuan  analisis  menunjukkan  bahwa Indonesia  terancam  krisis  pangan  disebabkan  stok  cadangan  beras  yang  dikuasai  oleh Pemerintah  melalui  Badan  Urusan  Logistik  (BULOG)  hanya  tersedia  selama  beberapa bulan. Olehnya itu diperlukan manajemen mitigasi krisis pangan melalui penguatan peran Bulog  dalam  menyerap  produksi  petani,  dan  memberi  perluasan  kewenangan  untuk
membuat  kebijakan  dalam  hal  penyediaan  stok  pangan  di  masa  pandemi  Covid  9  guna menciptakan kepastian terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat.
Kata Kunci : Manjemen, Krisis Pangan, Covid-19

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  merebak  sejak  awal  Februari  2020,  tetapi  belum diyakini,  mulai  dari  Presiden,  para  Menteri,  para  Politisi  dan  termasuk  para intelektual, semua yakin wabah Corona tidak akan sampai ke Indonesia. menjelang awal  minggu  kedua  bulan  maret,  Presiden  dan  seluruh  jajaran  pemerintahan  di Indonesia sibuk memberikan statemen untuk mengatasi Covid-19, seluruh potensi dan  sumberdaya  negara  mulai  digerakkan  untuk  mengatasi  Covid-19  yang  telah terlanjur masuk dan gagal dihalau oleh Pemerintah.
Penanganan  Covid-19  yang  belum  juga  reda  dan  enggan  tunduk  pada penanganan  para  ilmuan  semakin  mempertegas  posisi  Indonesia  diambang bencana  wabah  Nasional.  Kondisi  tak  kunjung  membaik,  Presiden  Joko  Widodo pada  13  April  2020  menetapkan  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional  melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam. Peyebaran  Covid-19  sebagai  bencana  nasional,  penetapan  diikuti  dengan Penetapan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Virus  Covid-19  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020.  Salah  satu  upaya  yang  pertama  kali dilakukan  oleh  Pemerintan  melalui  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  berada dirumah  dan  menerapkan physical  distancing guna  memutus  rantai  peredaran Virus Corona, namun karena tidak maksimal dipatuhi sehingga angka positif terus bertambah.
Beberapa  daerah  yang  telah  termasuk  kedalam  zona  merah  wabah, mengajukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  ke  Pemerintah  Pusat dengan  muatan  kebijakan  membatasi semua  akses  gerakan  ekonomi  masyarakat dengan menutup pusat-pusat kegiatan publik yang dikhawatirkan menjadi klaster baru penyeberan Covid, tentunya langkah tersebut bukan tanpa masalah akibatnya terjadi PHK besar-besaran dan puluhan ribu orang kehilangan mata pencaharian. Alhasil  penambahan  orang  miskin  baru  diperkotaan.  Menurut  prediksi  Menteri
Keuangan  Ibu  Sri  Muliyani  bahwa  pengangguran  akan  naik  5,2  juta  orang diakibatkan oleh pandemi Covid termasuk Gross Domestic product (GDP) bergeser dari  5,3  persen  di  prediksi  turun  hingga  2,3  persen  sehingga  berdampak  pada sosial  dan  pembangunan  Indonesia.  Berarti  kemungkinan  terburuk  angka kemiskinan akan naik lagi menjadi 3,78 juta orang miskin baru dari sebelumnya hanya berkisar 1,1 juta orang miskin.
Kebijakan  penanganan  Covid-19  oleh  Pemerintah,  eskalasinya  meningkat dan  diperketat  dengan  diterapkannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). Sampai  ke  daerah  seperti  beberapa  Kabupaten/Kota  sudah  melaksanakan karantina  wilayah,  hal  ini  juga  telah  banyak  di  laksanakan  di  seluruh  tingkatan hirarki  pemerintahan  bahkan  sampai  ke  desa-desa.  DKI  sebagai  Magnitude pembangunan  dan  ekonomi  terbesar  sekaligus  sebagai  Pusat  Ibukota  Negara, terlebih  dahulu  melakukan  PSBB  sehingga  aktivitas  Kota  Jakarta  lumpuh  total mengalami “slowdown” pergerakan  ekonomi,  seluruh  infrastruktur  ekonomi terhenti.  Pelaksanaan  PSBB  di  Kota  Jakarta  ini  tentu  berdampak  pada  kota-kota penyangganya  dan  kota  besar  lainnya  di  pulau  Jawa;  seperti  Jabar,  Jateng,  Jatim, dan seluruh propinsi lainnya dan diikuti oleh kabupaten kota di Indonesia.
Secara  kritis  kondisi  diperparah  dengan  kondisi  situasi  krisis  pangan terutama  beras  secara  nasional,  karena  pada  bulan  Mei  2020,  situasi  dimana ummat  Islam  akan  melaksanakan  pembayaran  zakat  2,5  Kg  beras  per  jiwa menjelang akhir bulan Ramadan dan Hari Raya Idul  Fitri. Adapun jumlah ummat yang akan mengeluarkan zakat membutuhkan beras paling tidak sekitar 200 juta jiwa  penduduk  Indonesia  setara  beras  sebesr  500  ribu  ton  dalam  bulan  April hingga Mei dimana penggunaannya serentak dibutuhkan dalam satu waktu, tentu hal  ini  akan  menimbulkan  problematika  tersendiri  terhadap  posisi  pangan Nasional  dengan  kata  lain  terjadi  peningkatan  permintaan  dalam  jumlah  besar, bersifat  simultan  dan  wajib  dipenuhi,  menurunnya  aktivitas  usaha  dan  ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat turut mempengaruhi supply chain sektor pangan khususnya  beras  sehingga  ancaman  krisis  pangan  semakin  di  depan  mata,
sehingga  sangat  dibutuhkan  manajemen  mitigasi  pangan  yang  sesuai  dengan kondisi Nasional di tengah wabah Covid-19.
Beberapa  penelitian  menggambarkan  tentang  ketahanan  pangan  di  masa Covid-19 ini, diantaranya penelitian yang dilakukan Masniadi et al (2020) bahwa di    tengah    pandemi    Covid-19    bidang    pangan    menghadapi  masalah pokok yaitu meningkatnya jumlah desa rawan pangan. Penyebab utama  masalah ini  adalah    belum    tercapainya    pola    pangan    harapan    (PPH)    dan masih    adanya    daerah  yang  masuk  dalam  status  rawan  pangan  kategori prioritas. Penelitian yang dilakukan Kurniawati et al (2020) dan Thesiwati (2020) menawarkan  solusi  atas  masalah  pangan  yang  dihadapi  di  masa  Covid-19  yaitu konsep ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan terbatas seperti hidroponik, akuaponik  dan polybag serta  pekarangan  rumah.  Solusi  yang  menarik  dari penelitian Rahmawati (2020) bahwa e-commerce berperan dalam mempersingkat distribusi serta menekan stabilitas harga pangan saat pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  peneltian  kualitatif  dengan  menggunakan  studi literatur  sebagai  metode  pengumpulan  data  untuk  menelusuri  peristiwa  yang hendak  dikaji  (Bungin,2009)  selanjutnya  pendekatan  yang  dipilih  adalah Critical Discourse Analysis (Analisa  Diskursus  Kritis)  yang  mengasumsikan  bahwa  semua objek  dan  tindakan  adalah  penuh  makna  secara  khusus,  dan  setiap  diskursus menunjukkan  konstruksi  sosial  dan  politik  pada  obyek  yang  diamati.  Menurut Howard  (2000:2),  teori  diskursus  mencari  bagaimana  praktek-praktek  sosial mengartikulasikan  dan  mempertentangkan  situasi  yang  membentuk  realitas. Langkah  peran  peneliti  adalah  menyajikan  permasalahan,  mengumpulkan  data historis pada kurun waktu februari hingga Mei 2020, lalu mengekstrak kumpulan makna untuk disajikan kembali dalam bentuk hasil penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI

## Ancaman Krisis Pangan
Organisasi  Pangan  dan  Pertanian  Dunia  atau FAO mengidentifikasi  27 negara  terancam  mengalami  krisis  pangan  karena  pandemi  Covid-19.  Analisis terbaru FAO dan Program Pangan Dunia atau WFP menunjukkan bahwa pandemi memperparah situasi pangan di negara-negara yang sebelumnya rentan terhadap krisis dan kelaparan. FAO dan WFP menyatakan tak ada yang kebal terhadap krisis pangan.  Di  Asia,  kelaparan  mengancam  negara-negara  seperti  Afghanistan  dan Bangladesh,  sementara  di  Amerika  Tengah  yakni  Haiti,  Venezuela,  Guatemala, Honduras,  El  Salvador,  Nicaragua,  Peru,  Ekuador,  dan  Kolombia,  termasuk  di Indonesia  juga  mengalami  ancaman  krisis  yang  sama  (Sidharta,  2020;  Pratt  & Frost, 2020 dan Xafis, 2020).
FAO dan  WFP  mencatat  empat  faktor  utama  bagaimana  pandemi  virus corona dapat mendisrupsi krisis pangan lebih dalam. Pertama , lapangan kerja dan upah  yang  menurun. Kedua ,  disrupsi  penanganan  pandemi  pada  produksi  dan pasokan pangan dunia. Ketiga , menurunnya pendapatan pemerintah, dan keempat , meningkatnya  ketidakstabilan  politik  yang  memicu  konflik  berbasis  sengketa sumber daya alam. Sementara itu, berdasarkan survei oleh FAO dan WFP, produksi pangan  di  masa  pandemi  muncul  sebagai  tantangan  serius.  Petani  yang  disurvei melaporkan  banyak  tantangan  dalam  mengakses  benih,  sehingga  mengurangi penanaman,  dinamika  ini  kemungkinan  akan  mengarah  ke  lingkaran  setan penurunan  produksi  yang  memicu  kekurangan  kesempatan  kerja  pertanian  dan meningkatnya harga, serta memburuknya ketahanan pangan dan gizi nasional.
Di  Indonesia  sendiri  pada  Bulai  Mei  2020  adalah  bulan  dimana  situasi penanganan  Covid  sudah  memasuki  hari  ke  50,  namun  Pemerintah  baru mengambil  keputusan  mengucurkan  APBN  sebesar  Rp  405,1  triliun  untuk menangani Pandemi Covid-19 didalam Negeri. Sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi sebesar Rp
150  Triliun,  sebesar  Rp  110  triliun  untuk  Program  perlindungan  sosial  ( social Safety net ) dan Rp 75 triliun untuk insentif di sektor kesehatan. Sementara sisanya sebesar  70,  1  triliun  digunakan  untuk  insentif    perpajakan  dan  stimulan  KUR (kredit usaha rakyat). Jadi yang benar-benar untuk penanganan Covid-19 hanya Rp 75  triliun  saja.  Lantas  bagaimana  dengan  penanganan  di  sektor  pangan,  jumlah anggaran yang dikucurkan untuk sektor pangan tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Padahal  jumlah  penduduk  di  Indonesia  sebanyak  271  Juta  jiwa membutuhkan  pangan  pokok  beras,  lalu  akan  terjadi  permintaan  di bulan  “Mei 2020” akan  terjadi.  Ada  peristiwa  yang  perlu  dicermati  dan  diatasi  karena dibutuhkan  pangan  beras  dalam  waktu  bersamaan,  antara  lain:  pertama; Ramadhan akan berakhir dibulan Mei, sedangkan ummat Islam akan menunaikan Kewajiban  membayar  Zakat  dengan  membutuhkan  Beras  2,5  kg  perjiwa,  dan diperkirakan 200 juta jiwa Ummat yang menunaikan bayar Zakat sebesar 500 ribu Ton beras, untuk didistribusikan pada H minus 1 di Hari Raya idul fitri bagi fakir miskin  dan  anak  yatim  piatu  diseluruh  pelosok  negeri.  Kedua;  Bertambahnya Orang  miskin  baru  diperkirakan  sebesar  5,2  juta  akibat  pandemi  Covid-19  yang tidak memiliki pekerjaan karena baru di PHK, dirumahkan, mereka akan menjadi penambah jumlah orang miskin di Indonesia. Artinya akan meningkat permintaan beras  dipasaran,  apabila  tidak  ditangani  dengan  profesional  akan  berujung  pada instabilitas harga bahan pangan di pasaran.
Mengatasinya tentu harus dengan impor beras namun hal ini menjadi sulit karena  Pemerintah  tidak  memiliki  dana  untuk  itu,  dan  tentu  harga  beras internasional  di  negara  eksportir  akan  menahan  guna  kepentingan  dalam negerinya. Ketiga; Bulan Mei merupakan puncak panen padi sawah yang sedianya pada saat seperti ini padi yang sudah di panen mencapai sekitar 60% dari target panen  nasional  pada  semester  pertama  tahun  2020.  Percepatan  panen  yang biasanya  menggunakan  mesin  pemotong  padi  ( harveter  combine )  sulit  di mobilisasi  karena  terkendala  pemberlakuan  PSBB  sehingga  kemungkinan panennya  secara  manual,  padahal  tenaga  penebas  diwaktu  panen  raya  sudah
banyak  yang  beralih  kerja  di  bidang  jasa  dan  lainnya,  warning  telah  dikeluarkan oleh  organisasi  pangan  dan  pertanian  FAO  memperingatkan  dunia  akan  potensi terjadinya  kelangkaan  dan  darurat  pangan  dibeberapa  negara  ditengah  wabah Covid-19,  kebijakan  lockdown  (penguncian)  di  sejumlah  negara  membuat distribusi pangan terganggu (Rozaki, 2020).
Tak  bisa  dipungkiri,  kecukupan  bahan  pangan  menjadi  amunisi  utama sebuah negara bertahan ditengah pandemi Covid-19. Sayangnya, Indonesia masih menggantungkan  ketersediaan  sejumlah  bahan  pangan  dari  impor  karena minimnya  produksi  di  dalam  Negeri.  Peneliti Center  for  Food,  Energy  and Sustainable Development Indef, bahwa kondisi defisit pangan sebetulnya bukan hal baru. Defisit bahan pangan kerap dialami Indonesia bahkan jauh sebelum pandemi Indonesia mengalami defisit namun tidak mengkhawatirkan dikarenakan dipasar global  negara  yang  menjadi  importir  pangan  cukup  tersedia,  namun  berbeda halnya di tengah masa pandemic, Negara yang selama ini menjadi supplier pangan bagi  Negara  lain  saat  ini  lebih  memilih  mengamankan  kebutuhan  dalam  Negeri mereka,  itupun  ketika  mau  menjual  tentu  dengan  harga  yang  lebih  mahal dibanding  sebelumnya,  sebagai  konklusi  kekuatan  internal  bangsa  dalam memenuhi kebutuhan pangan menjadi satu-satunya harapan.

## Menemukan Leading Sektor Pangan
Menata  ulang  manajemen  logistik,  stok  beras  yang  dikuasai  Pemerintah terbesar ada Bulog. Untuk mengatasi kelangkaan beras lalu solusinya di pasok dari mana?  mengingat  bulan  Mei  juga  kita  sudah  memasuki  musim  paceklik  dan sekaligus  musim  kemarau,  April  -  Oktober  2020.  BMKG  belum  memastikan kemarau  ini  akan  panjang  atau  tidak.  Sedangkan  musim  hujan  sudah  lewat November 2019 sampai dengan Maret 2020.
Sejak  awal  Januari  tahun  2020,  kita  sudah  mengalami  kekurangan  beras defisit stok. Sedangkan stok Bulog diawal tahun memiliki stok awal sekitar 2,3 Juta ton,  sedangkan  perkiraan  penyaluran  sebulan  berkisar  300  ton,  dan  telah disalurkan sampai  dengan april, maka  stok bulan Mei  di perkirakan 1,1 juta  ton. Apabila  pengadaan  sama  dengan  tahun-tahun  sebelumnya  berkisar  300  ribu  ton
sampai dengan 600 ribu ton sampai dengan bulan April, maka saat ini mungkin di tengah Pandemi Covid-19 tentu pengadaan Bulog tidak maksimal dan belum akan mencapai 200 ribu ton.
Asumsinya  dengan  menggunakan  data  pengadaan  tahun  2018,  maka  data BPS  hasil  survey  tahun  2015,  stok  yang  dikuasai  oleh  Rumah  Tangga  sebesar 47,57% yang tertinggi dan terbesar berasnya. Bulog hanya menguasai beras 19,30 %,  sedangkan  Pedagang  termasuk  yang  di  kuasai Food Station sebesar  18,32%, penggilingan  Beras  menguasai  8,22  %  dan  sisanya  Horeka  (Hotel,  Restoran  dan kafe)  menguasai  beras  sebesar  6,59%.  Posisi  beras  yang  besar  dan  ready  stok hanya  dikuasai  BUMN  Perum  Bulog,  sedang  yang  lainnya  sulit  di  manage  oleh Pemerintah. Ditengah situasi disrupsi pandemi Covid-19, dan untuk urusan perut (pangan)  maka  tidak  boleh  tidak  Negara  harus  menjamin  ketersediaan  beras kepada rakyatnya  agar menjadi kepastian hadirnya negara dalam urusan pangan (Kurniawati et al, 2020).
Tidak bisa lagi ke depan menyerahkan pangan ini kepada mekanisme pasar akan  sangat  berbahaya.  Maka  harus  ada  instrumen  negara  yang  berfokus menciptakan  kepastian  pangan  bagi  rakyatnya.  Instrumen  itu  adalah  BULOG, yang sejatinya harus segera ditugaskan untuk menjamin kepastian dalam kondisi apapun  bukan  lagi  sebagai  pemadam  kebakaran,  itulah  bentuk  mitigasi  dan roadmap  dalam  penyelesaian  krisis  pangan  saat  ini.  BULOG  tidak  hanya  ditugasi pada  mengelola  Stock  pangan  tapi  harus  lebih  dari  itu,  BULOG  harus direorientasikan memiliki jaminan kepastian pasokan, BULOG harus diberi untuk menyusun kebijakan strategis agar setiap produksi pangan, ada jumlah prosentase (%) yang harus dikuasai oleh negara melalui BULOG (Patunru et al, 2020).
Sebeteulnya  melalui  Keppres  RI  No.  50/1995  BULOG  ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan,  dan  bahan  pangan  lainnya.  Pada  era  Orde  Baru,  BULOG  sangat  kuat  dan posisi strategisnya berada langsung di bawah Presiden. BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  BULOG  saat  LPND  merupakan
sebuah lembaga yang diciptakan khusus, baik dari bentuk usaha, jenis usaha dan pelaporan  keuangannya.  Kedudukannya  adalah  sebagai  sebuah  lembaga pemerintah  strategis  yang  sifatnya  “otonom”  dan  berada  di  luar  pengawasan departemen. Secara administrative BULOG berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara sejak tahun 1973, tetapi dalam prakteknya, KaBULOG bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Hak istimewa BULOG ini mengakibatkannya mempunyai suatu kewenangan khusus  sehingga  tidak  tersentuh  oleh  peraturan  pemerintah,  dan  terus  terjadi hingga  keluarnya  Keppres  No.103/2001.  Jadi,  BULOG  menikmati  masa istimewanya selama 28 tahun. Pada dasarnya, posisi istimewa BULOG disebabkan oleh  tugas  dan  fungsinya  yang  penting,  yakni  menguasai  hajat  hidup  rakyat banyak.  Pembentukan  suatu  STE  oleh  suatu  negara,  baik  dalam  bentuk State-owned  Enterprise (Badan  Usaha  Milik  Negara),  perusahaan  swasta  atau dalam bentuk lainnya dilakukan melalui pemberian hak istimewa oleh Pemerintah untuk orang atau badan hukum tertentu.
Sejak  tanggal  6  Desember  1993,  Pemerintah  melalui  perwakilan  tetap Republik  Indonesia  di  Jenewa  telah  melakukan  notifikasi  BULOG.  Implikasinya maka  BULOG  memperoleh  status  sebagai sole  importer atau sole  exporter yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan monopoli impor/ekspor terhadap komoditas-komoditas  pertanian  tertentu  sesuai  dengan  penggarisan  kebijakan pangan oleh pemerintah.
Presiden sendiri pun telah meminta kepada Direktur Utama Perum Bulog, Budi  Waseso  agar  melakukan  manajemen  beras  dengan  baik,  BULOG  dianggap menjadi  kunci,  BULOG  diminta  melakukan  kalkulasi  secara  detail  mengenai ketersediaan  stok  di  masyarakat,  dipenggilingan,  stok  digudang-gudang  Bulog. Presiden  juga meminta agar  pada  panen raya  dapat menyerap beras masyarakat dengan  maksimal  membeli  gabah  petani  dengan  dan  melakukan  penyerapan dengan  maksimal  selain  itu  diperlukan  secara  maksimal  pemetaan  daerah  dan wilayah  yang  menjadi  sumber  pangan terbesar  dan  daerah  yang  potensial  untuk dikembangkan, hanya dengan cara itu kepastian terwujud, namun itu hanya salah
satu  aspek  untuk  membuat  kepastian,  masih  ada  beberapa  lagi,  baik  dalam distribusi, pengelolaan stock, pembiayaan dan lain-lain, pilihannya sederhana urus pangan dengan baik atau krisis pangan menanti.
Mengantisipasi atau mencegah kemungkinan krisis pangan selama maupun pasca-wabah  COVID-19,  ada  beberapa  langkah  yang  harus  dilakukan  pemerintah dalam jangka pendek. Pertama , hentikan pangan sebagai bisnis. Pangan adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya. Kedua , gerakkan BULOG untuk siaga nasional penyangga  pangan. Ketiga ,  penyiapan  pangan  untuk  wilayah  yang  ditutup maksimal. Keempat ,  stabilitas  harga  pangan.  Upaya  yang  harus  dilakukan masyarakat  adalah  terus  pelihara  solidaritas  dan  bangun  lumbung  pangan  lokal. Kawal  penggilingan  beras  di  desa,  segera  jemur  gabah  untuk  persiapan  darurat beras,  galakkan  beli  langsung  dari  petani  dan  komunitas  petani  untuk memperpendek rantai distribusi.
Bertani  secara  ekologis  [agroekologi]  untuk  menghasilkan  pangan  yang sehat. Ada juga upaya jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, membuat visi baru pertanian Indonesia. Kedua , menghidupkan  kembali  lumbung  pangan  yang  dikelola  masyarakat  dan desentralisasi  penyediaan  pangan  nasional. Ketiga ,  bangun  sistem  pangan  lokal yang  terintegrasi  dan  segera  siapkan  skema  pemotongan  rantai  pasok  dan distribusi  yang  panjang. Keempat ,  laksanakan  amanat  UU  No  19  Tahun  2013 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani,  UU  No  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan pertanian  pangan  agro  ekologis  dengan  pengusaan  lahan  per  RTP  minimal  2 hektar, dan integrasi dari on farm – off farm. Dengan begitu, petani menikmati nilai tambah dan pangan olahan segar berkualitas

## KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  dunia  menyebabkan  perubahan yang  signifikan  dalam  sturuktur  interaksi  sosial  yang  terjadi  pada  manusia, terbatasnya pergerakan barang dan orang di yakini sebagai langkah efektfif untuk
memutus  peredaran  mata  rantai  Covid-19.  Untuk  konteks  Indonesia,  bentuk mitigasi  bencana  wabah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  penerapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  sebagai  instrument  kebijakan  yang membatasi pergerakan barang dan orang, efek domino yang timbul dari kebijakan ini adalah terjadinya krisis pangan nasional, tingginya tingkat konsumsi nasional disebabkan  wabah  pandemi  bersamaan  dengan  bulan  suci  Ramadhan  sehingga angka  konsumsi  meningkat.  Pemerintah  belum  menyentuh  persoalan  pangan secara  nyata,  sementara  kondisi  pangan  sudah  diambang  krisis  dan  defisit, cadangan  pangan  pemerintah  yang  dikuasai  BULOG  hanya  bisa  bertahan  selama kurang  lebih  satu  bulan.  Olehnya  itu  manajemen  mitigasi  krisis  pangan  sebagai satu-satunya solusi dengan memperkuat peran BULOG untuk menyerap gabah dan beras  petani,  serta  diberi  kewenangan  baru  untuk  manata  ulang  manajemen penyediaan pangan di tengah pandemi.

## REFERENSI
Bungin, Burhan. (2009). Analisis Penelitian Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Gadnerd,  Howard.  Intelligence  Reframed:  Multiple  Intelligences  for  the  21st Century, New York: Basic Books, 1999.
Kurniawati, W., Erviana, L., & Desstya, A. (2020). Solusi Ketahanan Pangan Rumah Tangga  Perkotaan  Saat  Pandemi  Covid-19.  Malay  Local  Wisdom  in  the Period and After the Plague, 95.
Masniadi,  R.,  Angkasa,  M.  A.  Z.,  Karmeli,  E.,  &  Esabella,  S.  (2020).  Telaah  Kritis Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Sumbawa  dalam  Menghadapi  Pandemi Covid-19.  Indonesian  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities,  1(2), 109-120.
Patunru,  A.,  Hatta,  G.  O.,  &  Audrine,  P.  (2020).  Mitigating  Food  Supply  Chain Disruptions Amid Covid-19.
Pratt, B. A., & Frost, L. (2020). COVID-19 and the Status of Women's, Children's, and Adolescents’  Health  and  Rights:  A  Targeted  Literature  Review  of  Current Evidence for Action on Universal Health Care (UHC) and Accountability.
Rahmawati, L. (2020). Peran E-commerce dalam Mendukung Ketahahanan Pangan Wilayah Jakarta Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 8(2).
Rozaki, Z. (2020). COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia. Reviews in Agricultural Science, 8, 243-260.
Sidharta,  V.  (2020).  Food  Supply  Chain  And  Food  Security  During  the  Covid-19 Pandemic. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(3).
Thesiwati, A. S. (2020). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Pangan Lestari di Masa Covid-19. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA, 3(2), 25-30.
Xafis,  V.,  Schaefer,  G.  O.,  Labude,  M.  K.,  Zhu,  Y.,  &  Hsu,  L.  Y.  (2020).  The  perfect moral  storm:  Diverse  ethical  considerations  in  the  COVID-19  pandemic. Asian Bioethics Review, 1.
UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Keputusan Presiden    Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Covid-19
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang bencana non alam peyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional