## JURNAL ABDIMAS ILMIAH CITRA BAKTI
Volume 5, Nomor 2, Mei 2024 ISSN 2721-9178

## SOSIALISASI LITERASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA TERHADAP INDIKASI BLACK CAMPAIGN BERBASIS POLITIK IDENTITAS MELALUI SOSIAL MEDIA
Ratu Nadya Wahyuningratna 1 )*, Muhammad Adiz Wasisto 2) , Chairun Nisa Zempi 3)

## Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
1) ratunadyaw@upnvj.ac.id , 2) adizwasisto@upnvj.ac.id, 3) nisazempi@upnvj.ac.id
Histori artikel Abstrak Received: 29 November 2023 Accepted : 02 April 2024 Published: 28 Mei 2024 Kampanye  hitam  dalam  media  sosial  selama  pemilu  presiden Indonesia tahun 2014 dan 2019, serta pemilihan gubernur Jakarta 2017,  telah  memengaruhi  pemilih  untuk  membuat  keputusan berdasarkan kebencian terhadap identitas lawan politik ketimbang pertimbangan rasional mengenai kebijakan kandidat. Pemilu 2024 diperkirakan  akan  mengalami  fenomena  serupa.  Kegiatan  ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kampanye hitam dan praktik  politik  identitas  dengan  menyediakan  pendidikan  literasi politik  kepada  calon  pemilih.  Siswa  kelas  XI  dipilih  sebagai sasaran  kegiatan  karena  mereka  merupakan  calon  pemilih  baru yang  aktif  dalam  penggunaan  media  sosial,  tempat  di  mana kampanye  hitam  yang  berbasis  politik  identitas  sering  terjadi. Metode  yang  digunakan  adalah  ceramah,  tanya  jawab  dan  post- test. Hasil dari program ini adalah dapat meningkatkan kesadaran dan  pemahaman  siswa  SMK  Wiyata  Satya  Jakarta  Barat  yang awalnya  hampir  semua  tidak  memahami  tentang  literasi  politik, membantu  mereka  membuat  keputusan  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  demokrasi,  dan  seluruhnya  dapat  mengurangi pengaruh negatif kampanye hitam dalam pemilu.
Kata-kata  kunci : Black Campaign , Literasi Politik, Pemilu, Politik Identitas, Sosial Media
*Penulis Koresponden: Ratu Nadya Wahyuningratna ( ratunadyaw@upnvj.ac.id )
Abstract. Social media smear campaigns during Indonesia's 2014 and 2019 presidential elections, as well  as  the  2017  Jakarta  gubernatorial  election,  have  influenced  voters  to  make  decisions  based  on hatred  of  political  opponents'  identities  rather  than  rational  consideration  of  candidates'  policies.  The 2024  election  is  expected  to  experience  a  similar  phenomenon.  This  activity  aims  to  reduce  the negative  impact  of  black  campaigns  and  identity  politics  practices  by  providing  political  literacy education to potential voters. Grade XI students were chosen as the target of the activity because they are  new  potential  voters  who  are  active  in  the  use  of  social  media,  a  place  where  black  campaigns based  on  identity  politics  often  occur.  The  methods  used  were  lectures,  questions  and  answers  and post-test. The result of this program is that it can increase the awareness and understanding of SMK Wiyata Satya West Jakarta students who initially almost all did not understand about political literacy, help  them  make  decisions  based  on  democratic  principles,  and  can  entirely  reduce  the  negative influence of black campaigns in elections.
Keywords: Black Campaign, Election, Identity Politics Political, Literacy, Social Media

## PENDAHULUAN
Politik  berbasis  identitas  menjadi  tema  utama  dalam  diskursus  politik  di  Indonesia. Diskusi  dan  perdebatan  politik  klasik  yang  pada  dasarnya  membahas  kelebihan  dan kekurangan  spektrum-spektrum  kebijakan  ekonomi  antara  golongan  kiri  seperti  serikat pekerja  dan  golongan  kanan  seperti  pemilik  modal  dan  perusahaan  telah  dikesampingkan (Fukuyama, 2018). Hal ini disebabkan oleh literasi politik yang rendah dan muncul nya tren strategi politik pemilihan umum yang menggunakan ujaran kebencian untuk mengumpulkan pendukung dengan mudah.
Politik  identitas  tidak  hanya  merupakan  karakter  dan  tema  yang  dominan  di perpolitikan  Indonesia  tetapi  juga  di  perpolitikan  dunia  terutama  di  dalam  diskursus  politik Amerika Serikat yang secara tidak langsung mempengaruhi arah politik dunia. Identitas yang dipolitisasi secara berbeda-beda di setiap negara atau daerah sesuai dengan konteks politik nya  (Pritchett,  2005).  Identitas  berbasis  gender  dan  orientasi  seksual  sangat  populer  di Amerika Serikat dengan dua kubu partai politik, partai republik ( Republican Party ) dan partai demokrat  ( Democratic  Party )  mempunyai  pandangan  politik  yang  sangat  berseberangan akan  topik-topik  tersebut  (Weir,  2008).  Di  Indonesia,  politik  identitas  mempunyai  dinamis yang berbeda yang secara besar bertumpu pada kontestasi antara golongan nasionalis dan agamis (Lestari, 2018).
Dengan  adanya  polarisasi  antara  golongan  nasionalis  dan  agamis,  fokus  kebijakan tertuju  kepada  masalah-masalah  sosial  yang  berhubungan  dengan  konsep  pluralisme  dan homogenitas  (Lestari,  2018).  Golongan  nasionalis  menekankan  kepada  keniscayaan pluralitas  dan  hak  sipil  masyarakat  Indonesia.  Mereka  berpendapat  bahwa  setiap  warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum dan wajib untuk bersama- sama  memajukan  bangsa  di  bidang  yang  ia  tekuni  terlepas  dari  latar  belakang  ras,  agama dan etnis. Mereka beranggapan bahwa diskriminasi yang berdasarkan latar  belakang rasial (Lestari,  2018),  agama  dan  etnis  melanggar  prinsip-prinsip  yang  dianut  di  Indonesia.
Disamping itu, kelompok agamis yang mempunyai latar belakang Islam mempunyai aspirasi untuk menjadikan produk hukum dan legislasi lainnya berdasarkan hukum Islam ( fiqh ) yang implikasinya  adalah  mengharuskan  memilih  pemimpin  yang  memiliki  latar  belakang  yang sama  (Basyir,  2016).  Namun,  hal-hal  yang  seharusnya  dapat  dikontestasikan  secara beradab di dalam kerangka politik demokrasi menjadi penuh dengan narasi-narasi kebencian atau  kampanye  hitam  ( Black  Campaign )  yang  menjadi  bibit-bibit  ekstrimisme  yang  dapat mengancam integritas dan kesatuan masyarakat (Asrori, 2019).
Diseminasi  kampanye  hitam  ( Black  Campaign )  mendapatkan  nilai  strategisnya sesuai  dengan  cepat  nya  pertumbuhan  sistem  informasi  terutama  media  sosial.  Narrator- narator  kampanye  hitam  ( buzzers) menjadi  semacam  tentara  bayaran  politik  ( political mercenaries )  para  aktor  dan  pemodal  politik  yang  ingin  mendapatkan  dukungan  secara instan  (Sirait,  2020).  Para buzzers-buzzers tersebut  mempunyai  narasi-narasi  tersendiri untuk  mempengaruhi  target  populasi  sesuai  dengan  perbedaan  demografi  nya.  Pemilu presiden  2024  mendatang  menjadi  peristiwa  yang  disambut  dengan  penuh  kekhawatiran dikarenakan  kampanye  hitam  berdampak  sangat  negatif  dan  masif  akan  stabilitas  sosial  di Indonesia. Oleh karena itu edukasi tentang politik yang kritis terhadap kampanye hitam dan menyampaikan opini secara demokratis menjadi sangat dibutuhkan (Asrori, 2015).
Fenomena pemilih baru yaitu warga negara yang baru saja menginjak umur 17 tahun juga  menjadi  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan  (Wardhani,  2018).  Paparan  ujaran kebencian sebagai produk dari kampanye hitam dan iklim politik yang memanas menjelang pemilu  presiden  membuat  pemilih  baru  rentan  terpengaruh.  Program  pengabdian masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  sosialisasi  dan  edukasi  untuk  berpikiri  kritis terhadap perpolitikan di Indonesia,  khususnya narasi-narasi politik yang memuat kebencian terhadap identitas tertentu dan juga tentang tata cara mengeluarkan pendapat politik sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip demokrasi di sosial media.
Penggunaan  sosial  media  oleh  para  remaja  khususnya  usia  15-18  tahun  yang merupakan  pengguna  aktif  terutama  untuk  mencari  informasi  mengenai  berita-berita  politik hingga hal-hal yang ringan seperti info tempat berlibur, fesyen hingga olah raga. Usia 15-18 yang  merupakan  fase  remaja  di  bangku  SMA  pastinya  sudah  dibekali  telepon  pintar  dan mungkin  komputer  yang  memudahkan  mereka  untuk  mengakses  internet  terutama  sosial media.  Namun  penggunaan  sosial  media  saat  ini  telah  mengalami  pergeseran,  para menggunanya  bukan  hanya  dapat  berkomunikasi  dengan  semua  orang,  atau  mencari hiburan tetapi juga mencari informasi (Schroeder, 2018).
Pada  usia  remaja,  kebanyakan  dari  mereka  belum  memahami  dan  membedakan dengan benar informasi yang valid maupun yang bentuknya hoax. Sifat media massa sendiri
yang  saat  ini  sudah  sulit  terkontrol  membuat  bingung  masyarakat,  terkadang  sumber  dari berita  tersebut  sudahlah  jelas  dan  legit,  tetapi  isi  berita  maupun headline -nya  itu  sendiri cenderung  menjerumuskan  dan  melenceng  dari  fakta  (Allcott  &  Gentzkow,  2017).  Abdimas ini  akan  dilaksanakan  pada  siswa  kelas  XI  yang  mayoritas  dari  mereka  akan  menjadi new voter untuk pemilu 2024 mendatang.
Merujuk  pada  hasil  analisis,  diskusi,  dan  pra  observasi  dengan  kepala  sekolah Wiyata  Satya  Jakarta  Barat  tentang  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan pembelajaran siswa, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
1.  Apatisme terhadap topik yang menyangkut politik.
2.  Kurangnya  analisa  kritis  terhadap  narasi-narasi  politik  yang  sarat  dengan  ujaran kebencian.
3.  Kurang  kesadarannya  tentang  Sosialisasi  Literasi  Politik  bagi  Pemilih  Pemula  terhadap Indikasi Kampanye Hitam ( Black Campaign ) berbasis Politik Identitas di Sosial Media
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  tim  program  pengabdian  kepada masyarakat  memberikan  solusi  untuk  persoalan  diatas,  serta  target  luaran  yang  akan diperoleh setelah program ini selesai dilaksanakan.
Solusi yang ditawarkan yaitu Sosialisasi Literasi Politik bagi Pemilih Pemula terhadap Indikasi  Kampanye  Hitam  ( Black  Campaign )  berbasis  Politik  Identitas  di  Sosial-Media dengan menerapkan sosialisasi dengan topik-topik sebagai berikut:
1.  Edukasi tentang Politik Identitas
2.  Bahaya Kampanye Hitam (Black Campaign )
3.  Demokrasi dan Komunikasi Politik
4.  Etika Komunikasi dan Bersosial Media
Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi abdimas ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan informasi bagaimana penggunaan sosial media yang baik sebagai sarana informasi dan literasi politik untuk mencegah indikasi black campaign .

## METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah  berupa  sosialisasi yang  dilaksanakan  kepada  1  kelas  berisi 36  siswa  kelas  XI  pada  tanggal  25  Mei  2023  di SMK  Wiyata  Satya  Jakarta  Barat.    Pemilihan  siswa  kelas  XI  ini  adalah  karena  banyak  dari mereka  yang  akan  memeiliki  KTP  dan  hak  suara  pilih  di  tahun  2024,  alasan  hanya digunakannya 1 kelas adalah karena keterbatasan ruangan yang digunakan. Lama kegiatan adalah  1,5  jam,  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  maka
tahapan  dari  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  tim  program  pengabdian  kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
1.  Ceramah
Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai  oleh  peserta.  Hal-hal  yang  mendasar  tentang  pentingnya  Sosialisasi  Literasi Politik  bagi  Pemilih  Pemula  terhadap  Indikasi  Kampanye  Hitam  ( Black  Campaign ) berbasis Politik Identitas di Sosial-Media.
Sesi PIC Materi 1 Ratu Nadya W., M.M. & Chairunnisa Zempi, MM. Etika Komunikasi dalam bermedia sosial 2 Muhammad Adiz Wasisto, M.A Pengertian  umum  Politik  Identitas  dan Bahaya Kampanye Hitam (Black Campaign) di Indonesia.
2.  Tanya Jawab
Tanya jawab mengenai sosial media yang biasa diakses, dan pemahaman siswa tentang pemilu dilaksanakan setelah sesi ceramah kepada para siswa.
3.  Post-Test
Memberikan  pertanyaan  kepada  peserta  terkait  pemahaman  mereka  tentang  materi sosialisasi  yang  telah  disampaikan.  Pertanyaan  diberikan  berupa  Google  Form  berisi  5 pertanyaan  seputar  social  media  yang  dipakai  untuk  mengakses  berita,  pemahaman mereka  tentang black  campaign ,  politik  identitas,  cara  mendapatkan  berita  yang  akurat dan mencegah hoax, serta menghindari black campaign itu sendiri. Indikator yang diukur adalah banyak dari mereka yang sudah memahami bagaimana cara mencegah hoax dan mengindari black campaign sesuai dengan materi sosialisasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Tim  abdimas  mengadakan  sosialisasi  di  ruang  kelas  XI  SMK  Wiyata  Satya  Jakarta barat  sekitar  pukul  9  pagi  di  depan  36  siswa.  Sesi  pertama  diisi  dengan  materi  mengenai etika komunikasi dalam bermedia sosial.
1.  Tahapan awal sosialisasi (Ceramah)
Sesi  pertama  dimulai  dengan  memberikan  ceramah  mengenai  sosial  media  secara umum dan etika dalam bersosial media.

## Gambar 1. Sosialisasi mengenai Sosial Media
Tim menanyakan tentang sosial media apa saja yang biasa mereka akses. Sebagian besar dari mereka menjawab Whatsapp dan Tiktok. Ketika ditanyakan alasannya adalah biasanya mereka  menggunakan  Whatsapp  untuk  berkomunikasi  dan  Tiktok  untuk  mendapatkan kebutuhan  informasi  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hiburan  ( online  game , pertandingan  bola  maupun  tentang  kecantikan).  Namun  tak  sedikit  dari  mereka  yang ternyata  banyak  mendapat  informasi  yang  berkaitan  dengan  berita  politik,  salah  saunya mengenai pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan.
Gambar 2. Sosialisasi mengenai Politik Identitas & Black Campaign

## 2.  Tanya Jawab
Pada  sesi  ini  dadakan  sesi  tanya  jawab  dan  diskusi  mengenai  sosial  media  yang biasa  para  siswa  akses,  pemahaman  mereka  mengenai  fenomena black  campaign dan politik identitas . Pemaparan pertama ditutup dengan refleksi dan tanggapan dari siswa yang mayoritas  setuju  bahwa  kampanye  hitam  ( black  campaign )  dan  politik  identitas  merupakan hal yang dapat melemahkan demokrasi dan juga persatuan nasional.  Mayoritas para siswa
mengungkapkan  kekhawatirannya  tentang  maraknya  kampanye  hitam  dalam  politik Indonesia. Mereka  melihat  bagaimana  kampanye  hitam  meracuni  demokrasi  kita.  Ini  bukan sekadar  masalah  politik,  tapi  juga  etika  dan  moral.  Ketika  calon-calon  politik  sibuk menyerang  pribadi  lawan  daripada  menawarkan  solusi  nyata,  rakyat  yang  rugi.  Mereka berpendapat  bahwa  edukasi  adalah  hal  yang  penting,  terutama  edukasi  untuk  generasi muda,  untuk  tidak  mudah  terpengaruh  oleh  informasi  yang  menyesatkan.  Harus  ada kesadaran untuk mencari tahu kebenaran, bukan hanya menelan mentah-mentah apa yang disajikan media.
Mayoritas  dari  mereka  juga  berpendapat  bahwa  kita  bangsa  Indonesia  hidup  dalam masyarakat  yang  majemuk,  di  mana  berbagai  suku,  agama,  dan  kelompok  memiliki  suara yang  harus  didengar.  Namun,  politik  identitas  seringkali  dimanfaatkan  untuk  kepentingan sempit yang dapat memecah belah kesatuan kita. Sebagai generasi muda, kita harus sadar dan kritis terhadap penggunaan identitas sebagai alat politik. Kita harus membangun dialog yang konstruktif, menghargai perbedaan, dan mencari titik temu untuk kepentingan bersama. Hanya  dengan  cara  itu,  kita  bisa  memastikan  bahwa  Indonesia  tetap  kuat  dan  bersatu, menghormati keragaman yang menjadi kekuatan kita.
Disisi  lain,  para  siswa  sangat  antusias  mengenai  pemaparan  konsep thymos dan turunannya  seperti megalothymia dan Isothymia .  Mereka  mendapatkan  pencerahan  bahwa fenomena  identitas  politik  dapat  dijelaskan  dengan  konsep  filsafat  yang  pada  dasarnya menjelaskan  fenomena  psikologis-sosial  manusia.  Para  siswa  juga  berpendapat  bahwa sebelumnya  mereka  tidak  tahu  tentang  gagasan  Karl  Marx  yang  memicu  kesadaran  kelas ( class  consciousness) yang  tersirat  dari  gagasan  materialism  historis  nya.  Namun,  para siswa  belum  yakin  apakah  kelas  ekonomi  merupakan  satu-satunya  faktor  yang mempengaruhi hidup mereka disamping faktor identitas.
3.   Tahapan akhir Post Test
Kegiatan  atau  tahapan  terakhir  adalah  dengan  mengadakan  post-test,  tim  abdimas memberikan  beberapa  list  pertanyaan  kepada  partisipan  berisi  pertanyaan  mengenai pemahaman  mereka  mengenai  penggunaan  sosial  media  dan black  campaign .  Mayoritas dari  mereka  bisa  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  dengan  baik  sehingga  sesuai dengan harapan tim. Pertanyaan diberikan berupa Google Form berisi 5 pertanyaan seputar social  media  yang  dipakai  untuk  mengakses  berita,  pemahaman  mereka  tentang  black campaign, politik identitas, cara mendapatkan berita yang akurat dan mencegah hoax, serta menghindari  black  campaign  itu  sendiri.  Indicator  yang  diukur  adalah  banyak  dari  mereka yang  sudah  memahami  bagaimana  cara  mencegah  hoax  dan  mengindari  black  campaign sesuai dengan materi sosialisasi.
95% dari 36 siswa sudah memahami tentang apa itu politik identitas, 90% juga sudah memahami  tentang  apa  itu black  campaign ,  90%  sudah  paham  contoh  dari  kegiatan black campaign .  Sekitar  90%  paham  bagaimana  cara  mendapatkan  sumber  berita  terpecaya, hampir 95% tahu bagaimana cara menghindari black campaign di sosial media.
Gambar 3. Foto Bersama Siswa Partisipan

## Pembahasan
Etika penggunaan media sosial mencakup berbagai aspek pertimbangan, mulai dari privasi  dan  kerahasiaan  hingga  misinformasi  dan cyberbullying .  Para  ahli  berpendapat bahwa  inti  permasalahan  etika  berkisar  pada  keseimbangan  antara  kebebasan  berekspresi dan  potensi  kerugian.  Misalnya,  Marwick  &  Boyd  (2011)  membahas  implikasi  media  sosial terhadap  privasi,  menekankan  tantangan  dalam  mengelola  informasi  pribadi  di  lingkungan yang  mendorong  berbagi  informasi.  Mereka  menyoroti  ketegangan  antara  keinginan pengguna  akan  privasi  dan  kepentingan  komersial  platform  media  sosial,  yang  seringkali mengandalkan pengumpulan data dan iklan bertarget. Dinamika ini menimbulkan pertanyaan penting  tentang  izin,  kesadaran,  dan  kecukupan  kontrol  privasi  yang  diberikan  kepada pengguna.
Masalah  etika  penting  lainnya  adalah  penyebaran  informasi  yang  salah  dan dampaknya  terhadap  opini  publik  dan  demokrasi.  Lazer  dkk.  (2018)  meneliti  peran  media sosial dalam menyebarkan informasi palsu, dan mencatat bahwa kecepatan dan jangkauan platform  media  sosial  dapat  memperkuat  dampak  misinformasi.  Mereka  menyerukan pendekatan  kolaboratif  di  antara  para  pembuat  kebijakan,  perusahaan  media  sosial,  dan akademisi  untuk  mengembangkan  strategi  yang  dapat  memitigasi  risiko-risiko  ini  tanpa mengganggu  kebebasan  berpendapat.  Selain  itu,  meningkatnya  cyberbullying  dan pelecehan online, khususnya di kalangan pengguna muda, menghadirkan dilema etika yang mendesak.  Hinduja  dan  Patchin  (2010)  membahas  tanggung  jawab  platform  media  sosial dalam  mencegah  dan  mengatasi  perilaku  tersebut,  menganjurkan  kombinasi  solusi
teknologi,  pendidikan  pengguna,  dan  intervensi  kebijakan  untuk  menciptakan  lingkungan online  yang  lebih  aman.  Diskusi-diskusi  ini  menggarisbawahi  kompleksitas  permasalahan etika  dalam  penggunaan  media  sosial,  menyoroti  perlunya  penelitian,  dialog,  dan  inovasi berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
Topik materi yang dipaparkan pada sesi pertama menjadi pembuka untuk memahami sesi-sesi  selanjutnya.  Dikarenakan  etika  berkomunikasi  dan  bermedia  sosial  menjadi  dasar seorang  pengguna  media  sosial  dalam  menggunakan  media  sosial  secara  moril  dan bertanggung  jawab.  Seperti  yang  diketahui  secara  umum  bahwa  interaksi  di  media  sosial sangat  sulit  untuk  dikontrol.  Beberapa  payung  besar  peraturan  hukum  seperti  Undang- undang  (UU)  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Namun  implementasi  dari peraturan  tersebut  tidak  mudah  dikarenakan  hal-hal  yang  dikriminalisasi  seperti  ujaran kebencian  merupakan  delik  laporan  atau  pada  intinya,  ujaran  kebencian  yang  tidak dilaporkan tidak akan mendapatkan sanksi pidana.
Sesi  sosialisasi  dilanjutkan  dengan  sesi  kedua  dengan  judul  materi  “Pengertian umum  Politik  Identitas  dan  Bahaya  Kampanye  Hitam.”  Politik  identitas  yang  menjadi  tren perpolitikan di Indonesia telah membentuk pola dan kebiasaan beropini di media sosial yang sarat dengan ujaran kebencian. Kebiasaan beropini di media sosial yang menyangkut politik identitas  menjadi  sebuah  ancaman  yang  sangat  berbahaya  terutama  dalam  memupuk sentimen kebencian yang akan berimplikasi kepada potensi konflik dan disintegrasi sosial.
Politik  identitas  sebagai  sebuah  konsep  dapat  didefinisikan  sebagai  aktivitas  politik yang  menitikberatkan  kepada  identitas-identitas  sosial  secara  luas  seperti  identitas  etnis, agama,  nasionalitas,  ideologis,  gender,  orientasi  seksual  dan  lain-lain.  Menurut  Crawford dan  Pilanski  (2014)  aktivitas  politik  pada  awal  abad  21  khususnya  di  Eropa  dan  Amerika Utara  hanya  fokus  kepada  perjuangan  kelas  ekonomi  ( economic  class  struggle )  yang membentuk  dua  spektrum  politik  bipolar  yaitu  kelompok  yang  pro  dengan  ekonomi pasar/kapitalisme ( right-wing ) dan kelompok sosialis/komunis ( left-wing ). Untuk hal-hal yang berhubungan  dengan  norma  sosial  dan  budaya,  arah  politik  kiri  lebih  cenderung  progresif dan  anti  otoriter,  mereka  cenderung  memperhatikan  hak-hak  minoritas  dan  mendukung kebebasan  individu.  Disamping  itu  arah  politik  kanan  cenderung  mempunyai  pandangan konservatif  terhadap  isu-isu  sosial  dan  budaya.  Seperti  mempertahankan  tatanan  sosial yang bertumpu pada tradisi agama.
Disisi  lain,  untuk  memperkuat  legitimasi  dari  identitas-identitas  tersebut  diperlukan teknik  dan  narasi  yang dimaksudkan  untuk  melemahkan  legitimasi  identitas-identitas  lawan (Klandermans,  2014).  Sebagai  contoh  pada  saat  pemilihan  gubernur  DKI  Jakarta  tahun
2017,  para  simpatisan  calon  gubernur  Anies  Baswedan  diduga  melakukan  praktik  politik identitas  yang  mencoba  mendelegitimasi  identitas  lawan  politik  nya  yaitu  Basuki  Tjahaja Purnama  (Ahok)  yang  merupakan  warga  keturunan  etnis  Tionghoa  dan  beragama  Kristen protestan.  Hal  tersebut  membuat  kapabilitas  dan  kompetensi  Ahok  yang  secara  konteks lebih  relevan  sebagai  seorang  gubernur  seperti  sebagai  seorang  birokrat  yang  efektif menjadi  pudar  dan  dihiraukan.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  efek  samping  dari  politik identitas  adalah  dapat  cenderung  menghiraukan  kemampuan  dan  keahlian  yang  dimiliki lawan, yang dimana keahlian dan kemampuan tersebut dapat dengan mudah diukur secara objektif dan juga dapat memudarkan budaya politik yang rasional (Elster, 1986).
Politik  identitas  di Indonesia  didominasi  pada  perseteruan  antara  identitas  etnis  dan agama.  Dua  hal  tersebut  merupakan  identitas  yang  dapat  dengan  mudah  di  eksploitasi. Namun,  identitas  tersebut  tidak  dipandang  monolitis,  sebagai  contoh  identitas  keislaman seseorang juga menjadi hal yang sering diperseterukan. Di Indonesia, Islam  yang bercorak kearifan  lokal  dan  pro  kepada  pluralitas  dibenturkan  dengan  Islam  yang  lebih  modern  dan revolusioner khususnya semenjak datang nya faham Islam transnasional yang berkontribusi terhadap  berkembangnya  pluralitas  pemikiran  Islam  di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  tokoh- tokoh  seperti  Said  Aqil  Siroj  dan  Yaqut  Cholil  Qoumas  merepresentasikan  identitas  politik Islam  yang  berbeda  dengan  tokoh-tokoh  seperti  Bachtiar  Natsir  dan  Zaitun  Rasmin (Bruinessen,  2002).  Oleh  karena  itu,  politik  identitas  juga  bertumpu  kepada  konteks perkembangan  politik  praktis  di  level  elite  politik  dan  juga  diskursus  politik  budaya  di  level masyarakat.
Legitimasi dan relevansi suatu identitas berbanding lurus dengan irelevansi identitas lawan.  Oleh  karena  itu,  identitas  politik  merupakan  praktik  yang  sangat  antagonistik. Walaupun semua praktik politik adalah sejatinya merupakan sebuah pertaruhan kepentingan di ruang publik yang sudah pasti antagonistik, namun politik identitas lebih berbahaya karena mengeksploitasi identitas yang lebih abstrak dan cenderung statis seperti etnis dan agama. Identitas-identitas tersebut sudah melekat dari lahir (etnisitas) atau di dapatkan secara turun temurun (agama) yang dimana sulit untuk dipisahkan dari eksistensi individu atau kelompok tersebut.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  kebencian  yang  berlebih  dan  cenderung berpotensi untuk memotivasi orang-orang untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang  mempunyai  identitas  tersebut.  Terlebih  lagi,  politik  identitas  dapat  digunakan  oleh pemangku  kepentingan  politik  untuk  melanggengkan  bakal  calon  pilihannya  dengan  cara mendiskreditkan lawannya melalui praktek kampanye hitam ( black campaign ) (Hui, 2020).
Praktek  kampanye  hitam  menjadi  fenomena  nasional  semenjak  dibuktikannya dugaan  aliran  dana  kepada  para buzzers atau opinion  leaders dari  para  pemangku
kepentingan  politik  electoral  (Hui,  2020).  Praktik  kampanye  hitam  sangat  efektif  jika  hanya dilihat dari implikasi nya terhadap kesuksesan elektoral, namun efek samping dari kampanye hitam  bisa  dinyatakan  sangat  merusak  kohesi  sosial  yang  dimana  menjadi  akar  masalah terjadinya konflik sosial. Prasangka buruk dan sentimen kebencian yang dipupuk oleh praktik kampanye  hitam  lambat  laun  akan  mengkristalisasi  menjadi  dogma  kebencian  yang membuat rekonsialisasi sangat sulit diaktualisasikan.
Oleh karena itu diperlukan peraturan dasar ( ground rules ) dan kerangka etika untuk beropini  terkait  masalah  politik  khusus  nya  di  media  sosial  yang  dimana  disebutkan  tidak mempunyai  indikator  kontrol  yang  efektif  dan  jelas  (Ramadhani,  2023).  Perhatian  penulis terhadap  maraknya  sentimen  kebencian  yang  berbasis  politik  identitas  sudah  muncul semenjak pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang menurut penulis menjadi sebuah katalis yang melambungkan isu politik identitas ke dalam politik nasional.
Dikarenakan  hukum  positif  seperti  UU  ITE  tidak  dapat  berdiri  sendiri  untuk menanggulangi maraknya sentimen kebencian berbasis politik identitas (Ramadhani, 2023). Perlu  disenggelarakan  aksi  preventif  yang  lebih  menarget  dalam  jangka  panjang  yaitu edukasi pemilih pemula terhadap fenomena politik kontemporer khususnya seperti kegiatan pengabdian  masyarakat  yang  penulis  lakukan  yang  berfokus  untuk  memberikan pengetahuan  dasar  tentang  tata  cara  menghindari  politik  identitas  dan  kampanye  hitam ( black campaign ) di media sosial.
Pemilih  pemula  yang  berusia  17  sampai  21  tahun  akan  mendominasi  demografi pemilih aktif dalam kontestasi pemilihan umum serentak 2024. Oleh karena itu edukasi dini sangat  diperlukan  agar  calon  pemilih  pemula  dapat  mengetahui  etika  beropini  politik  di media sosial dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.
Pemaparan  materi  sesi  kedua  dimulai  dengan  menjelaskan  landasan  filsafat  dan sejarah keilmuan yang menjelaskan dan berkontribusi terhadap lahirnya tren identitas politik di  konstelasi  politik  kontemporer.  Francis  Fukuyama  (2018)  menyebutkan  bahwa  politik identitas  merupakan  sebuah  konsep  utama  ( master  concept )  dari  kondisi  politik  global dekade  terakhir  ini.  Dia  juga  memprediksi  bahwa  tren  politik  identitas  akan  masih  akan berlanjut  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Fukuyama  berpendapat  bahwa  politik  identitas mempunyai dasar filosofis yang dapat ditarik semenjak era Sokrates. Plato di dalam bukunya yang  berjudul “ Republic ” menjelaskan  tentang  konsep  tymhos  ( spirit )  berserta  dua  konsep yang  terintegrasi  kedalam  konsep Tripartite  Soul yaitu logos  (reason) dan eros  (desire) . Konsep thymos merepresentasikan emosi dan keinginan untuk direkognisi dan dihargai oleh orang  lain.  Berbeda  dengan  konsep eros yang  merepresentasikan  kenikmatan  ragawi  atau kenikmatan-kenikmatan  yang  bisa  diterima  oleh  sensor-sensor  indrawi  tubuh  manusia.
Politik yang bertumpu pada pergulatan ekonomi fokus kepada bagaimana masyarakat dapat mendapatkan kondisi kehidupan ( living condition ) yang sejahtera secara merata guna dapat memenuhi  tidak  hanya  kebutuhannya  tapi  juga  keinginannya.  Disisi  lain,  politik  identitas berkutat  pada  hubungan  aspek thymos dari  manusia  yang  selalu  mempunyai  rasa  tentang harga  dirinya.  Sisi thymos manusia  mempunyai  dua  bentuk  ekspresi. Megalothymia merupakan  bentuk  dari  ekspresi thymos yang  menginginkan  untuk  dianggap  superior. Tatanan masyarakat pra-demokratis adalah dimana pengaruh megalothymia masih dominan (Sheikh,  2008).  Tatanan  masyarakat  yang  masih  menggunakan  sistem  hirarki  sosial  yang kaku.  Tatanan  seperti  ini  masih  bertumpu  pada  kelompok  elit  yang  dianggap  mempunyai kemampuan  dan  legitimasi  untuk  memimpin  tanpa  adanya  sistem  konsensus  yang melibatkan  masyarakat  luas.  Bentuk  yang  kedua  adalah  Isothymia  atau  keinginan  untuk dianggap  sama  seperti  lainnya  (Sheikh,  2008).  Pengaruh  Isothymia  sangat  kuat  pada  saat berkembangnya  tatanan  sosial  yang  menganut  prinsip  demokrasi.  Pengaruh Isothymia menjadi  muncul  dikarenakan  adanya  rasa  kebencian  karena  merasa  tidak  dianggap (Fukuyama, 2018).
Identitas  politik  di  Indonesia  bertumpu  pada  konstelasi  dari  kedua  bentuk  ekspresi thymos tersebut.  Jika  kita  coba  analogikan  kepada  diskursus  kontestasi  antara  warga pribumi dan warga keturunan Tionghoa yang dimana salah satu topik utama politik identitas di Indonesia. Warga pribumi merasa bahwa kesejahteraan ekonomi mereka sangat timpang jika  dibandingkan  dengan  mereka  orang  keturunan.  Dalam  praktik  hubungan  industrial banyak  warga  pribumi  yang menjadi  karyawan  dari  warga  keturunan.  Hal  itu menyebabkan adanya kecemburuan sosial yang dimana mengilustrasikan bahwa identitas warga keturunan lebih  superior  daripada  warga  pribumi.  Namun,  tidak  sedikit  juga  warga  pribumi  yang menjadi  kelompok  yang  berkuasa  terutama  di  sektor  pemerintahan.  Akan  tetapi  politik identitas  cenderung  mengeneralisasi  hubungan  yang  tidak  seimbang  diantara  kedua kelompok  etnis  tersebut  menjadi  sebuah  keyakinan  populer  yang  akhirnya  menjadi  sebuah realita  sosial  yang  palsu.  Alih-alih  mencoba  mentraformasi  kebijakan-kebijakan  yang  ada untuk  lebih  menguntungkan  para  pekerja  dan  orang-orang  yang  mempunyai  kemampuan ekonomi  rendah,  masyarakat  cenderung  menjadi  mangsa  empuk  politik  identitas  yang berkutat pada faktor thymos yang dieksploitasi. Emosi-emosi yang dieksploitasi adalah rasa kebanggaan  yang  berlebih  ( pride )  dan  rasa  kemarahan  akan  diskriminasi  yang  terjadi ( indignation ).
Setelah  mendapatkan  paparan  terhadap  landasan  filsafat  yang  dapat  menjelaskan mengapa  fenomena  identitas  politik  terjadi  di  masyarakat.  Paparan  selanjutnya  adalah
menelaah  bagaimana  proses  sejarah  keilmuan  yang  mengubah  tren  politik  yang  awalnya merupakan refleksi perjuangan kepentingan ekonomi menjadi perjuangan tentang identitas.
Novelty  dari  kegiatan  sosialisasi  ini  adalah  belum  pernah  diadakannya  penyuluhan secara terperinci dan juga diskusi di kelas XI SMK Wiyata Satya dengan tema terkait black campaign ,  di  tambah  lagi  saat  ini  kita  mendekati  masa-masa  kampanye  capres  dan cawapres 2024 di mana mereka membutuhkan arahan supaya tidak “terjebak” dengan berita menyesatkan atau hoax.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  di  sekolah  menengah  atas  membuka  wawasan siswa  kelas  XI,  yang  akan  menjadi  pemilih  baru  di  pemilu  2024,  tentang  kemungkinan kejadian  dalam  periode  pemilu.  Sebelumnya,  kebanyakan  siswa  hanya  familiar  dengan fungsi  dasar  media  sosial  seperti  berbagi  kehidupan  sehari-hari,  mencari  hiburan,  dan informasi. Namun, mereka kurang sadar tentang penggunaan media sosial untuk kampanye hitam  oleh  buzzer  politik  yang  bertujuan  menghasut  atau  menciptakan  framing  negatif. Pemaparan  dalam  abdimas  ini  bertujuan  meningkatkan  kesadaran  siswa  tentang  bahaya kampanye  hitam  berbasis  politik  identitas  menjelang  pemilu  2024,  agar  mereka  lebih  kritis terhadap konten media sosial. Hasil post test menunjukkan mayoritas siswa telah memahami risiko  kampanye  hitam  dan  akan  lebih  berhati-hati  dalam  menerima  informasi  dari  internet dan media sosial. Meskipun efektif, kegiatan ini memiliki kekurangan, seperti minimnya studi empiris dan komparatif serta analisis hukum tentang kampanye hitam. Saran untuk kegiatan serupa  adalah  menyertakan  pendekatan  praktis,  empiris,  dan  komparatif  dalam  sosialisasi dan edukasi tentang kampanye hitam dan politik identitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. The Journal of Economic Perspectives , 31(2), 211 –235.
http://www.jstor.org/stable/44235006
Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. Kalam, 9(2), 253-268.
Asrori, S. (2019). Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 4(1).
Bayes, J. H. (2012). Gender and Politics: Mapping the Terrain in the Age of Empire. In J. H. Bayes (Ed.), Gender and Politics: The State of the Discipline, 2 (1)
Basyir,  K.  (2016).  Ideologi  Gerakan  Politik  Islam  di  Indonesia. Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran Islam, 16(2), 339-362.
Bernstein, M. (2005). Identity Politics. Annual Review of Sociology , 31, 47 –74.
Crawford,  J.  T.,  &  Pilanski,  J.  M.  (2014).  Political  Intolerance,  Right  and  Left. Political Psychology , 35(6), 841 –851.
Duquette, D. A. (1989). Marx’s Idealist Critique of Hegel’s Theory of Society and Politics. The Review of Politics , 51(2), 218 –240.
Elster,  J.  (1986).  The  Possibility  of  Rational  Politics. Crítica:  Revista  Hispanoamericana  de Filosofía , 18(54), 17 –62.
Fukuyama,  F.  (2018).  Against  Identity  Politics:  The  New  Tribalism  and  the  Crisis  of Democracy. Foreign Affairs, 97(5), 90 –114
Hadi,  N.  2006.  Etika  Berkomunikasi  di  Dunia  Maya  dengan  Netiquette. Seminar  Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika .
Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of suicide research , 14(3), 206-221.
Hui,  J.  Y.  (2020).  Social  Media  and  the  2019  Indonesia  Elections:  Hoax  Takes  the  Centre Stage. Southeast Asian Affairs , 155 –172.
Klandermans, P. G. (2014). Identity Politics and Politicized Identities: Identity Processes and the Dynamics of Protest. Political Psychology , 35(1), 1 –22.
Lazer,  D. M.,  Baum, M. A.,  Benkler,  Y.,  Berinsky,  A. J., Greenhill,  K. M.,  Menczer,  F.,  ...  &
Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. Science , 359(6380), 1094-1096.
Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. Journal of Politics and Policy, 1(1), 19-30.
Marwick,  A.  E.,  &  Boyd,  D.  (2011).  I  Tweet  Honestly,  I  Tweet  Passionately:  Twitter  Users, Context Collapse, and the Imagined Audience. New media & society , 13(1), 114-133.
Pritchett, W. E. (2005). Identity Politics, Past and Present. International Labor and Working- Class History , 67, 33 –41.
Ramadhani,  F.  (2023).  Dinamika  UU  ITE  Sebagai  Hukum  Positif  Di  Indonesia  Guna Meminimalisir  Kejahatan  Siber. Kultura:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Sosial,  dan  Humaniora , 1(1), 89-97.
Rokhayah,  S.  (2021). Etika  Bermedia  Sosial .https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html
Schroeder,  R.  (2018). Media  systems,  digital  media  and  politics .  In  Social  Theory  after  the Internet: Media, Technology, and Globalization (pp. 28 –59). UCL Press.
Sirait,  F.  E.  T.  (2020).  Ujaran  Kebencian,  hoax  dan  perilaku  memilih  (studi  kasus  pada pemilihan presiden 2019 di Indonesia). Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 179-190 .
Sheikh, H. (2008). Nietzsche and the Neoconservatives: Fukuyama’s Reply to the Last Man.
Journal of Nietzsche Studies , 35/36, 28 –47.
Van  Bruinessen,  M.  (2002).  Genealogies  of  Islamic  radicalism  in  post-Suharto  Indonesia.
South East Asia Research , 10(2), 117 –154.
Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57-62.
Weir, A. (2008). Global Feminism and Transformative Identity Politics . Hypatia,  23(4), 110 – 133.