Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TANGGUNGJAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PENGAMBILAN DAN PENYEBARLUASAN GAMBAR DIRI PASIEN YANG MELANGGAR KESUSILAAN
Nitro Galenso 1 , Dian Kurniasari Yuwono 2 1,2 Prodi Keperawatan Poltekkes Palu, Indonesia nitrogalenso@gmail.com, dian_ywno@yahoo.com
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023

## Abstract
Prioritizing patient privacy is a characteristic of Hospital services. However, sometimes, it is violated intentionally or unintentionally. The violation act is such as taking the image of a patient  in  a  certain  unethical  condition  without  the  patient's  consent.  This  study  is  a  law normative study with a statuta approach, held in August 2023. It aims to analyze the laws and regulations related to the Government's responsibility to provide safety and patient privacy in hospital  services.  The  spreading  of  unethical  patients'  self-images  shows  that  the implementation  of  related  laws  and  regulations  needs  to  be  improved.  The recording/photographing of patients is the Hospital's responsibility by the Act/Law No. 17 of 2023,  which  points  out  the  patient's/family's/Hospital's  consent  and  the  Health  Ministerial Regulation  no.24,  2016  on  technical  requirements  for  hospital  buildings  and  infrastructure that  divide  privacy  zones  of  patient  service.  Meanwhile,  distributing/spreading  unethical images of the patients through media is the responsibility of a person/party in accordance with act/law no. 19 of 2016 on the amendment to act/law no. 8 of 2008 on information and electronic transactions.  If  these  laws  and  regulations  were  implemented  optimally  by  all  parties,  the chance of recording/photographing patient in unethical conditions without their consent or violating their privacy, could be prevented. Implementations of related laws and regulations should  be  conducted  of  all  parties.  Regarding  this  matter,  Hospitals’  responsibilities  are providing information, education, forbidden signs, and security guarantees to the patient and their family.
Keywords: normative study; patient’s self-image; privacy protection
* Alamat korespondensi:
Poltekkes Palu E-mail: nitrogalenso@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: 1) Perihal susila;  2) Berkaitan dengan  adab  dan  sopan  santun;  3)  Norma  yang  baik;  4)  Kelakuan  yang  baik;  5) Tata krama yang luhur.  Pengertian  kesusilaan  menurut Black’s  Law  Dictionary adalah  ajaran  tentang  moralitas  atau tentang  suatu  keadaan  yang  pantas  yang  merupakan  gabungan  nilai-nilai  kepatutan  yang  ada  pada masyarakat dan ditegakkan dengan hati nurani yang diluar dari hukum positif.
Pengambilan  dan  penyebarluasan  informasi  berupa  gambar  diri  pasien  dapat  dilakukan  oleh pegawai rumah sakit, keluarga/penjaga pasien serta masyarakat yang berada di ruang rumah sakit. yang dimaksud dengan ruang yaitu gabungan/kumpulan dari ruangan-ruangan sesuai fungsi dalam pelayanan rumah  sakit  yang  saling  berhubungan  dan  terkait  satu  sama  lain  dalam  rangka  pencapaian  tujuan pelayanan kesehatan dari suatu ruang. Pengambilannya dengan atau tanpa izin pasien/keluarga/rumah sakit dengan menggunakan peralatan tekhnologi seperti HP. Permasalahan akan muncul ketika rumah sakit tidak membuat suatu peraturan yang mengaturnya serta menyebarluaskannya kepada pimpinan dan staf  serta  masyarakat pengguna rumah sakit.
Data  dari  survei  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII) menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 persen dari total populasi bangsa ini (APJII, 2018). Survey ini memperlihatkan penggunaan internet semakin massif (1). Penggunaan  jaringan  internet  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan pekerjaan  manusia   dan  mengefisiensikannya.  Namun  dalam  perkembangannya  internet  digunakan untuk melakukan hal-hal yang tanpa disadari atau disadari merugikan orang lain baik moral maupun materiil.
Contoh  penggunaan  internet  yang  merugikan  yaitu  pengambilan  foto  Syekh  Ali  Jaber  dalam keadaan  mata  terpejam  dan  terpasang  alat  bantu  pernapasan  di  sebuah  rumah  sakit.  Foto  tersebut beredar  di  Masyarakat  tanpa  izin  pasien  dan  keluarga  sehingga  pihak  keluarga  mengadukan  kasus tersebut pada pihak rumah sakit. Kasus ini juga membuat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) turut  menyelidiki  kasus  perawat  yang  diduga  mengambil  gambar  pendakwah  Syekh  Ali  Jaber  yang tengah menjalani perawatan medis akibat Covid-19(2).
Contoh  lainnya  adalah  pengambilan  dan  penyebaran  foto  jenazah  pasien  Covid-19.  Foto  karya Joshua Irwandi (jurnalis foto National Geographic) menampakkan jenazah pasien Covid-19 yang telah dibungkus dan masih berada di ranjang rumah sakit viral beredar di media elektronik seperti CNN dan media  sosial.  Wiku  Adisasmito,  ketua  Tim  Pakar  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19, menyebutkan  bahwa  orang  yang  mengambil  gambar  jenazah  pasien  virus  corona  (Covid-19)  tidak beretika(3).
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  hak  asasi  manusia   termasuk  ke  dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui tanggungjawab rumah sakit terhadap pengambilan dan penyebarluasan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan dikaitkan dengan undang-undang ITE.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative  dengan  metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang–undangan  ( statute  approach )  yaitu  pendekatan  yang menggunakan legislasi dan regulasi dalam pemecahan masalahnya. Melalui pendekatan ini penulis akan menelaah undang–undang dan regulasi yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam pelayanan rumah sakit untuk memberikan rasa aman bagi privasi pasien. Sumber penelitian yang diperlukan dalam memecahkan isu hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif atau memiliki otoritas, dan sekunder yaitu dokumen tidak resmi yang dipublikasikan.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah sakit.
8. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor:  772/Menkes/SK/VI/2002  tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.
Buku,  artikel  media  cetak  dan  online,  jurnal–jurnal,  dan  informasi  dari  media  internet merupakan bahan hukum yang bersifet sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Interpretasi, penemuan  dan  argumentasi  hukum  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  bahan hukum yang telah diinventarisir sebelumnya. Kemudian preskripsi yang diperoleh terhadap isu hukum yang dikaji akan diberikan dalam bentuk saran dan rekomendasi atas perlindungan pemerintah melalui penerapan peraturan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengambilan Gambar Diri Pasien Di Rumah Sakit
Pelayanan di rumah sakit merupakan bagian dari upaya pemerintah agar masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dengan sarana dan prasarana yang terbaik sebagai pemenuhan hak asasi manusia (HAM) setiap orang yang dilindungi konstitusi di negara Indonesia. Karakteristik rumah sakit dilihat  dari  pelayanan  kepada  masyarakat/pasien  dengan  mengutamakan  privasi,  namun  sering  kali privasi ini dilanggar baik secara sengaja maupun tidak, seperti mengambil gambar diri pasien tanpa izin dalam keadaan tidak berdaya. Dan apabila ini di publikasikan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien/keluarganya, yang berakhir dengan tuntutan hukum.
Pengambilan gambar diri seseorang dan penyebarluasannya, salah satunya dengan menggunakan telepon seluler (HP). Dalam keadaan normal di tempat umum merupakan hal yang biasa terjadi, hal ini tidak akan berdampak hukum, namun berbeda dengan pasien dalam keadaan tidak berdaya di rumah sakit.  Ini  dikarenakan  rumah  sakit  melakukan  pelayanan  yang  sifatnya  prifat  dengan  menerapkan peraturan bahwa setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Hak ini tidak berlaku jika atas permintaan pasien sendiri.
Data yang dimiliki seseorang merupakan data yang sifatnya rahasia, oleh sebab itu  privasinya merupakan prioritas dalam pelayanan kesehatan agar tidak mudah digunakan atau dimanfaatkan atau bahkan  dilakukan  pengubahan  atau  penambahan  maupun  pengurangan  data  pribadi  tersebut(4). Sedangkan rahasia adalah sesuatu hal yang tidak boleh diketahui orang banyak dengan maksud tertentu. Kerahasiaan  pasien  di  rumah  sakit  berkaitan  erat  dengan  kode  etik  yang  berlaku  baik  untuk  tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun rumah sakit itu sendiri yang hakekatnya untuk menghargai hak asasi pasien terkait identitasnya(5). Dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa data pribadi dan kerahasian (privasi)  adalah  satu  kesatuan.  Dengan  kata  lain  keduanya  merupakan  hal  yang  saling  berkaitan, membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki juga akan terkait privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.
Pertanyaannya apa sebab kerahasiaan (privasi) harus dilindungi oleh hukum,  karena  kerugian yang  diderita  sulit untuk dinilai. Kerugiannya lebih besar  dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah menganggu  kehidupan  pribadinya,  sehingga apabila ada pelanggaran hukum pihak  korban  wajib mendapatkan kompensasi(6).
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan di RSUD Buleleng terhadap kebijakan  pembatasan  pengambilan  foto  dan  atau  video  menunjukan  masih  ada  yang  mengambil gambar diri atau video tanpa izin. Hal ini menunjukan perlu adanya informasi dan sanksi yang tegas bagi pelanggar kebijakan ini.

## Perbuatan Yang Melanggar Kesusilaan
Informasi  elektronik  dapat  berupa  foto/fakta  yang  dapat  dilihat  sesuai  perkembangan teknologi informasi. Hal ini harus dikelola dengan baik, agar tenaga medis, tenaga kesehatan, staf rumah sakit,  keluarga  pasien,  serta  pengunjung/masyarakat  yang  melakukan  aktifitas  di  rumah  sakit mengetahui, memahami dan melakukan perbuatan sesuai dengan etika yang berlaku umum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penjelasan ini sejalan dengan Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : “Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan diruang publik menempatkan pasien terpublisitas secara keliru. Hal ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang pada prinsipnya melindungi privasi pasien di rumah sakit. Pengambilan gambar diri pasien  dan  penyebarluasannya  merupakan  salah  satu  wujud  dari  pengungkapan  fakta-fakta  pribadi. Gambar diri pasien yang dimaksud adalah yang melanggar kesusilaan atau yang tidak etis. Dimana menampilkan ketidakberdayaan pasien, dalam kondisi gawat darurat, pasien yang dibantu dengan alat- alat medis untuk menunjang kehidupanya, bahkan jenasahnya.
Seperti contoh kasus diatas kasus pengambilan gambar diri pasien di rumah sakit dapat dilakukan oleh  petugas  rumah  sakit  maupun  oleh  masyarakat  yang  pada  hakekatnya  diambil  dan  disebarkan dengan melanggar etika dan peraturan perundang-undangan. Akibat kejadian ini dapat menggerakan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pasien di rumah sakit.
Kejadian  tersebut  seharusnya  tidak  terjadi.  Pengambilan  gambar  diri  pasien  di  beberapa  area tertentu harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku, jangan sampai  mengganggu pelayanan pegawai  rumah  sakit  serta    privasi  pasien  dan  keluarga  pasien(7).  Pasal  2  UU  No  17  Tahun  2023 Tentang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  rumah  sakit  diselenggarakan  diantaranya  berasaskan perikemanusian; etika dan profesionalitas; perlindungan dan keselamatan; penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta kesadaran hukum.

## Tanggungjawab Rumah Sakit
Pengambilan  gambar  diri  pasien  yang  melanggar  kesusilaan  dan  penyebar  luasannya  seperti konteks  yang  dijelaskan  diatas,  perlu  dicegah  oleh  semua  pihak  baik  keluarga  pasien,  masyarakat, media,  dan  pegawai  di  fasilitas  kesehatan.  Dalam  konteks  rumah  sakit,  langkah  pencegahan  dan penanggulangan pengambilan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan di rumah sakit diwujudkan melalui  penetapan  dan  implementasi  peraturan  perundang-undangan,  pelaksanaan  pengawasan  serta penyelesaian sengketa.
1. Peraturan Perundang-undangan di Rumah Sakit
Pada hakekatnya rumah sakit memiliki pertanggungjawaban pada tiga hal, yaitu: a). Tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang baik; b).Tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana; c).Tanggung jawab terhadap personalia(8).
Tanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang baik terdapat  dalam  UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 173 Ayat (1) huruf g  yang menyatakan, fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar pelayanan kesehatan. Standar  ini  bukan  hanya  diterapkan  pada  pelayanan  medis  dan  non  medis,  tetapi  juga  kepada pengunjung  rumah  sakit  atau  masyarakat.  Standar  ini  berfungsi  mengarahkan  apa  yang  harus dilakukan agar pelayanan lebih terarah dan efisien serta mendapat perlindungan secara hukum Tanggungjawab  terhadap  sarana  dan  prasarana  dapat  dilihat  mulai  dari  lokasi  rumah  sakit, gedung rumah sakit serta peralatan penunjangnya. Gedung rumah sakit terdiri dari beberapa bagian yang  merupakan  kumpulan  dari  beberapa  ruangan  yang  fungsinya  berbeda-beda,  baik  untuk pelayanan  administrasi,  pelayanan  medis,  pelayanan  penunjang  lainnya  maupun  untuk penyimpanan peralatan. Prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan rumah sakit bisa berfungsi(9)
Tanggungjawab terhadap personalia disebutkan dalam dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berkaitan dengan ketersediaan, jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia yang ada serta  perlindungannya.  Rumah  sakit  bertanggungjawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian yang  ditimbulkan  akibat  kelalaian  yang  dilakukan  oleh sumber  daya  manusia  kesehatan  rumah salkit. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas: a. Tenaga medis; Tenaga kesehatan; dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan .
Ketiga tanggung jawab rumah sakit diatas belum membahas secara spesifik mengenai aturan pengambilan gambar diri pasien dan penyebarluasannya. Sehingga dibutuhkan implementasi dari undang-undang lainnya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal  1  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya. Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan sanksi hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat 1 s/d Ayat 4. Selain  implementasi  UU  ITE  yang  telah  ada,  penetapan  peraturan  turunan  atau  peraturan internal  Rumah  Sakit  seperti Hospital  by  Law (Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No: 772/MENKES/SK/VI/2002  tentang  Pedoman  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit)    juga  dapat mengakomodir kepentingan ini. Untuk tenaga medis , tenaga kesehatan dan staf rumah sakit sudah diatur dalam kode etik profesi dan peraturan internal rumah sakit, dimana pengambilan gambar diri pasien harus menjaga kerahasiaan dan mendapat izin pasien/keluarga yang diperuntukan untuk kepentingan penyembuhan pasien.
Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat umum atau pengunjung rumah sakit. Pasal 4 PMK No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien disebutkan bahwa pengunjung atau masyarakat harus diberi informasi tentang rumah sakit, salah satunya tentang tata tertib dan peraturan yang berlaku. Informasi dapat diberikan secara langsung melalui pelayanan informasi atau petugas rumah sakit dan tidak langsung, antara lain: papan pengumuman, brosur, rambu,  pamflet  dan  situs  web.  Pemberian  informasi  ini  kemudian  disusun  dalam  suatu  aturan pelaksanaan yang terstruktur dengan berpedoman pada aturan hukum.
Aturan  ini  dapat  dilihat  di  dalam  UU  N0.  17  Tahun  2023  yang  menyebutkan  bahwa  untuk mendiskripsikan suatu hal atau kegiatan harus dibuat standar operasional prosedurnya (SOP), yang berisi kewajiban para pihak baik rumah sakit maupun masyarakat agar interaksi yang terjadi sesuai prosedur dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawabannya sesuai UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan ini dapat membatasi  tindakan  yang  mereka  lakukan  seperti  pengambilan  gambar  diri  ketika  berinteraksi dengan  pasien,  dengan  izin  pasien/keluarganya.  Pengambilan  gambar  diri  pasien  tanpa  izin merupakan langkah awal sebelum tersebar ke media. Salah satu rujukannya adalah rumah sakit dapat menerapkan pedoman yang telah dibuat oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI),  yaitu  dengan  membuat  dan  menempatkan  tanda  pengaturan  pengambilan  gambar  diri pasien  sesuai  zonasi.  Zonasi  yang  dimaksud  adalah  pembagian  atau  pengelompokan  ruangan- ruangan berdasarkan kesamaan karakteristik fungsi kegiatan untuk tujuan tertentu. salah satunya adalah zonasi berdasarkan privasi kegiatan. Zonasi ini mengacu pada PMK No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Zonasi yang dimaksud adalah:
a. Area privat, yaitu ruangan yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar pasien. Diantaranya ruang perawatan intensif dan ruang operasi.  Contoh: “Dilarang Memotret dan Merekam di area ini”
b. Area semi publik, yaitu ruangan yang boleh mengambil gambar diri setelah mendapat izin dari petugas rumah sakit setelah mendapatkan kuasa dari pasien atau keluarganya. Seperti ruangan rawatb inap dan ruangan hemodialisa. Contoh: “Dilarang Memotret dan Merekam di area ini tanpa izin petugas RS
c. Area publik, yaitu ruangan yang digunakan secara bersama-sama baik pasien maupun pengunjung rumah sakit. Pesannya berupa himbauan dan edukasi terhadap penghormatan privasi orang lain. Diantaranya ruangan rawat jalan dan ruang farmasi. Contoh: “Hormatilah privasi orang lain dengan tidak Memotret dan Merekam di area ini tanpa izin dari petugas RS”.
Tanda pengaturan pengambilan gambar diri pasien dapat berupa tulisan, symbol, atau gambar yang  sesuai  dan  menarik  serta  informatik  dan  edukatif.  Pada  bagian  akhir  dari  tanda  tersebut dicantumkan dasar hukum yang relevan. (Gambar 1).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Gambar 1. Contoh himbauan dan edukasi pengambilan gambar diri pasien
Agar  tanda  pengaturan  pengambilan  gambar  ini  diketahui  oleh  semua  orang  di  lingkungan rumah sakit perlu diinformasikan dan sosialisasi serta edukasi kepada mereka baik secara berkala maupun dalam interaksi setiap hari. Sasaran sosialisasi dan edukasi  adalah tenaga medis, tenaga kesehatan  dan  staf  rumah  sakit  serta  pasien/keluarga  dan  pengunjung/masyarakat.  Materinya meliputi rahasia kedokteran, perlindungan privasi bagi pasien di rumah sakit dan ruangan yang telah  diberi  tanda-tanda  peringatan  dengan  tujuan  agar  etika  di  rumah  sakit  dapat  dipatuhi. Menggunakan  telepon  seluler  (HP)  secara  bertanggungjawab,  artinya  sesuai  aturan  hukum  dan etika yang berlaku di rumah sakit(10). Seperti yang dilakukan oleh RSUD Dr.Moewardi (Gambar 2).
Larangan pengambilan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan di rumah sakit bukan hanya sebagai upaya untuk menjaga data dan informasi mengenai identitas pasien, tetapi juga data kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan hal lain yang berkenaan dengan pasien, agar tidak disalahgunakan atau terpublitas secara keliru.  Prinsipnya mengetahui dan melakukan hak dan kewajiban secara seimbang baik rumah sakit dengan pasien dan atau masyarakat maupun masyarakat dan atau pengunjung dengan pasien atau rumah sakit.(11). Zona privasi pasien  harus jelas areanya dan diketahui oleh petugas rumah sakit dan pengunjung/masyarakat disertai standar operasional dalam pelaksanaan peraturan internalnya.
Penyebarluasan  gambar  diri  pasien  yang  melanggar  kesusilaan  tidak  secara  spesifik  dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan peraturan turunannya saat ini. Sanksi bagi  orang  yang  menyebarluaskannya  dapat  kita  lihat  dalam  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Dimana pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/  atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi bagi pelanggar uu ini dikenakan hukum pidana. Pasal pidananya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Hal ini dapat diterapkan jika pasien/keluarga/rumah  sakit  merasa  terganggu  dan  dirugikan  atas  publikasi  secara  keliru  ini, dengan cara mengadukan kepada pihak berwajib (delik aduan).
2. Pengawasan di Rumah Sakit
Pengawasan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan dengan membentuk komite etik dan hukum. Tugasnya  sesuai Pasal 11 PMK No. 42 tentang Komite etik dan Rumah Sakit Ayat (1). Komite  Etik  dan  Hukum  bertugas  meningkatkan  dan  menjaga  kepatuhan  penerapan  etika  dan hukum di rumah sakit, dengan cara: a. menyusun panduan etik dan perilaku (Code of Conduct); b. menyusun  pedoman  etika  pelayanan;  c.  membina  penerapan  etika  pelayanan,  etika penyelenggaraan,  dan  hukum  perumahsakitan;  d.  mengawasi  pelaksanaan  penerapan  etika pelayanan dan etika penyelenggaraan; e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada  pembahasan  internal  kasus  pengaduan  hukum;  f.  mendukung  bagian  hukum  dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
melakukan pilihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dan/atau advokasi hukum kasus  pengaduan  hukum;  dan  g.  menyelesaikan  kasus  pelanggaran  etika  pelayanan  yang  tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di rumah sakit. Untuk  mendukung  pengawasan  rumah  sakit  terhadap  pelayanan  kesehatan    dibutuhkan organ/bagian  yang  akan  mengoperasionalkan  setiap  saat  peraturan  rumah  sakit  kepada  semua pengguna rumah sakit, yaitu unit keamanan. Hal ini diatur  di dalam Pasal 25 PMK No.4 Tahun 2018  tentang  Kewajiban  Rumah  Sakit  dan  Kewajiban  Pasien  yang  masih  relevan  dengan  UU No.17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Tujuannya  untuk  mengatur  aksesibilitas pengunjung/masyarakat  dan  staf  rumah  sakit.  Rumah  sakit  membuat  rencana  tertulis  tentang manajemen  perlindungan  keamanan  dan  syarat  prosedur  keamanan  agar  semua  yang berkepentingan di rumah sakit dapat mengetahui dan melakukannya.
3. Penyelesaian Sengketa Meskipun  tindakan  pencegahan  telah  diatur  oleh  undang-undang  dan  peraturan  turunannya, namun  kenyataannya  masih  saja  terjadi  kejadian-kejadian  pengambilan  gambar  diri  yang melanggar kesusuilaan yang sering terlihat di kanal-kanal berita maupun media sosial. Hal ini tentu saja menjadi peristiwa hukum  atau suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan  hukum  tertentu,  sehingga  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat diterapkan.
Peristiwa hukum ini disebut dengan sengketa. Dalam hal ini sengketa yang dimaksud adalah perkara perdata dimana bila terjadi pasien menjadi korban tindak kejahatan pengambilan gambar diri tanpa izin, apalagi sampai menyebarluaskannya melalui media yang ada, orang tersebut  telah menjadi korban kejahatan siber.
Gambar 2. Tanda larangan di Rumah Sakit
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam menyelesaikan sengketa, dibutuhkan perlindungan represif. Sedangkan untuk mencegah terjadinya  sengketa,  perlindungan  hukum  yang  dibutuhkan  adalah  perlindungan  preventif(12). Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dengan membuat dan menaruh tanda disetiap zonasi rumah sakit tentang pengambilan gambar diri pasien dan mencantumkan peraturan perundang-undangannya, sehingga mereka mengetahui akibat yang akan timbul ketika tidak mematuhinya.
Adapun tanggung jawab dan hak baik pihak RS dan pasien dalam hal penanggulangan sengketa antara lain diatur dalam peraturan dan perundangan berikut:
a. Pasal  19.  Pengaduan  dan  pelaporan  terhadap  persoalan  etik  dan  hukum  Rumah  Sakit  dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis/surat kepada unit pelayanan pengaduan yang terdapat di Rumah Sakit.
b. Pasal 177 Ayat (1), setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien.
c. Pasal 184 Ayat (4), Setiap RS harus menyelenggarakan tata kelola RS dan tata kelola klinis yang baik.
d. Pasal 151 RS mempunyai hak: huruf e, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian dan huruf f, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
e. Pasal 277 pasien mempunyai kewajiban huruf b, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Huruf c, mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan.
f. Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit .

## IV.  KESIMPULAN
Tanggungjawab  rumah  sakit  yaitu  memberikan  informasi  tentang  tata  tertib  rumah  sakit, membuat standar operasional prosedurnya, menaruh tanda larangan berdasarkan zona privasi pasien di setiap  ruangan,  dan  mencantumkan  peraturan  perundang-undangannya,  sehingga  keinginan  untuk mengambil gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan dapat dicegah.
Sedangkan  kewajiban  Pemerintah  adalah  mencegah  peredaran  dan  penggunaan  informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sanksi  bagi  orang  yang  menyebarluaskan  gambar  diri  pasien  yang melanggar kesusilaan terdapat di dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggungjawab terhadap penyebarluasan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan dikenakan kepada orang yang melakukannya atau orang yang mengtransmisikan  ke  media.  Hal  ini  dapat  diterapkan  jika  pasien/keluarga/rumah  sakit  merasa terganggu  dan  dirugikan  atas  publikasi  secara  keliru  ini,  dengan  cara  mengadukan  kepada  pihak berwajib (delik aduan). Adapun implementasi peraturan perundangan ini harus dilakukan oleh semua pihak.

## REFERENSI
Afifah  W,  Raissa  A,  Sukendar  AYS.  Publikasi  Identitas  Pasien  Covid-19  dalam  Perspektif  Hukum Pidana.  ADALAHBuletin  Huk  dan  Keadilan  [Internet].  2021  Aug  19;5(1):22–44.  Available from: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/22209
Asmuni A, Huda MK, Ariyanto B. Fotografi, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Legalitasnya Dalam Pelayanan  Kesehatan.  ADMA    J  Pengabdi  dan  Pemberdaya  Masy  [Internet].  2022  Jan 28;2(2):285–92.
Available from: https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA/article/view/1453
CNN Indonesia. Gugus Tugas Sebut Pemotret Jenazah Corona Tak Beretika [Internet]. 2021. Available from: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200720102104-20-526560/gugus-tugas-sebut- pemotret-jenazah-corona-tak-beretika
CNN Indonesia. PPNI Selidiki Dugaan Perawat Ambil Foto Syekh Ali Jaber [Internet]. 2021 [cited 2022  Apr  4].  Available  from:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104201640-20- 589403/ppni-selidiki-dugaan-perawat-ambil-foto-syekh-ali-jaber
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Fitriarti  EA.  Urgensi  Literasi  Digital  Dalam  Menangkal  Hoax  Informasi  Kesehatan  di  Era  Digital. MetaCommunication;  J  Commun  Stud  [Internet].  2019;4(2).  Available  from: https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/6929
Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No  24  Tahun  2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit [Internet]. Indonesia; 2016. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139483/permenkes-no-24-tahun-2016 Kusnadi SA, Wijaya AU. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. JA AL WASATH J
Ilmu Huk [Internet]. 2021 Apr 21;2(1):19–32. Available from:
https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/127
M.  Jefri  Maruli  Tacino.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pribadi  Seseorang  Di  Media  Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Din J Ilm Imu Huk. 2020;26(2):174–84.
Nola LF. Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Negara Huk Membangun  Huk  untuk  Keadilan  dan  Kesejaht  [Internet].  2016;7(1):35–52.  Available  from: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949
PERSI.  Persi  (Perhimpunan  Rumah  Sakit  Seluruh  Indonesia)  Menghimbau :  Dilarang  Merekan  dan Memotret di Area Privasi Rumah Sakit [Internet]. 2018. Available from: https://dental.id/persi- perhimpunan-rumah-sakit-seluruh-indonesia-menghimbau-dilarang-merekam-dan-memotret-di- area-privasi-rumah-sakit/
Putra CA, Masnun MA. Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime. Novum J Huk. 2021;9(2):2022.
Yudaninggar K. Etika Fotografi dalam Proses Dokumentasi Kelahiran. ORASI J Dakwah dan Komun [Internet]. 2020;11(2):273–86.
Available from:
https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/view/7143