DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.166-178

## Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen
The Role of Stakeholders in the Management of the Ijen Crater Nature Park Area
Loetvy Wahyuningtiyas 1* & Doddy Aditya Iskandar 1
1 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika Nomor 2, Sekip, Yogyakarta 55281, Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail : loetvy@mail.ugm.ac.id (Diterima: 10 September 2022; Disetujui: 25 Januari 2023)

## ABSTRACT
Ijen  Crater  Nature  Park  (TWAKI)  is  one  of  East  Java  Province's  tourism  destinations designated as a national tourism strategic area (KSPN). The natural beauty and the phenomenon of  blue fire  from  the  Ijen  crater  are  an  attraction  for  local  and foreign  tourists  to  visit  the  area. Also, an area that is prone to volcanic eruptions and fires. Administratively, Ijen is located in two districts, namely Banyuwangi and Bondowoso. The management of the area is carried out by the East  Java  Natural  Resources  Conservation  Center  (BBKSDA).  Ijen  borders  the  forest  area managed  by  KPH  Bondowoso  and  KPH  Banyuwangi  Barat.  This  potential  area  is  also  an attraction  for  stakeholders  to  be  involved  in  developing  Ijen  Crater's  natural  tourism  by  their respective  authorities.  This  study  identifies  the  stakeholders'  role  in  developing  the  TWAKI.  The method  used  is  an  exploratory  case  study  with  pattern-matching  analysis  techniques.  The  study's results, namely the stakeholders' role in managing Ijen crater natural tourism, are divided into four categories: policy creators, implementers, facilitators, and conservators.
Keywords: area, management, role, stakeholders, tourism.

## ABSTRAK
Taman  Wisata  Alam  Kawah  Ijen  (TWAKI) merupakan  salah  satu  destinasi  pariwisata  di Provinsi  Jawa  Timur  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  strategis  pariwisata  nasional  (KSPN). Keindahan alam serta fenomena blue fire dari Kawah Ijen yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal  hingga  mancanegara  untuk  mengunjungi  kawasan  tersebut.  Ijen  merupakan  kawasan  yang rawan  terhadap  bencana  letusan  gunung  api  serta  kebakaran.  Secara  administrasi  berada  di  dua kabupaten yakni Banyuwangi dan Bondowoso. Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan oleh Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA)  Jawa  Timur.  Kawasan  tersebut  berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bondowoso dan KPH Banyuwangi Barat. Kawasan yang  potensial  tersebut  juga  menjadi  daya  tarik  bagi  para stakeholder untuk  terlibat  dalam pengembangan wisata alam Kawah Ijen sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penelitian ini mengidentifikasi peran dari stakeholder yang terlibat dalam pengembangan TWAKI. Metode yang digunakan  adalah  studi  kasus  eksploratoris  dengan  teknik  analisis  penjodohan  pola  ( pattern matching ). Hasil penelitian yakni peran stakeholder di dalam pengelolaan wisata alam Kawah Ijen terbagi menjadi empat kategori yakni policy creator , implementer , fasilitator, dan konservator.
Kata kunci: kawasan, pengelolaan, peran, stakeholder , pariwisata

## PENDAHULUAN
Wisata Alam Kawah Ijen ialah salah satu destinasi  wisata  terletak  pada  ketinggian  2,200 mdpl  di  kawasan  Gunung  Ijen.  Letak  Kawah Ijen  secara  administratif  berada  di  Kabupaten Banyuwangi  dan  Kabupaten  Bondowoso. Erupsi  eksplosif  yang  berlangsung  di  Gunung Ijen  memunculkan  kawah  berbentuk  lubang besar  dimana  terisi  oleh  air  hujan  sehingga membentuk  semacam  danau.  Kawah  Ijen  ialah kawah  terasam  di  dunia  dengan  luas  kawah mencapai  5,466  hektar  serta  mempunyai kedalaman  sampai  200  m.  TWA  Kawah  Ijen menyimpan  banyak  potensi  flora, fauna, sumber  daya  mineral  berupa  belerang, dan fenomena  alam blue  fire .  Fenomena  alam berupa blue  fire hanya  ada  dua  di  dunia,  salah satunya  di TWA Kawah  Ijen  (Tim  Teknis  Ijen Geopark  Banyuwangi, 2022).  Bersumber  pada SK  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  Nomor 46  tanggal  9  Oktober  1920  stbl.  1920  Nomor 736 Kawah Ijen ditetapkan sebagai cagar alam (CA) seluas 2,560 Ha. Pada 10 Desember 1981, Menteri Pertanian melalui SK Nomor 1017/Kpts-II/Um/1/1981  menetapkan  TWA seluas 92 Ha dan sisanya seluas 2,468 Ha tetap menjadi  CA.  Pada  tahun  2022  terdapat perubahan luasan dimana TWA seluas ± 305.29 hektar  dan  CA  seluas  ±  2,370.97  hektar (BBKSDA Jatim, 2022).
Kewenangan pengelolaan TWAKI dilaksanakan  oleh  Balai  Besar  KSDA  Jawa
Timur  di  bawah  dari  Kementerian  lingkungan Hidup. BBKSDA
Jatim melakukan perencanaan  pengembangan  kawasan  Kawah Ijen melalui penataan blok-blok khusus sebagai pengendali  kegiatan  pada  kawasan  tersebut. Kawasan CA dan TWA Kawah Ijen berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola oleh pihak Perhutani. KPH Bondowoso dan KPH Banyuwangi  Barat  di  bawah  Perhutani  divisi regional  Jawa  Timur  berwenang  dalam mengelola  kawasan  hutan  yang  berbatasan dengan  cagar  alam  Kawah  Ijen.  Berdasarkan PP  No.  50  Tahun  2011  terkait  Rencana  Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025, Ijen ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh Kementerian Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  13
Tahun 2012 sebagai dasar hukum pengembangan  pariwisata  dimana  Kawah  Ijen ditetapkan  sebagai The  Diamond  Triangle (segitiga  berlian)  dan  wilayah  pengembangan pariwisata I (WPP I). Berbagai kepentingan dan kekuasaan  di  Kawasan  Ijen  menyebabkan tumpang tindih kebijakan [Gambar 1], sehingga apabila  tidak  ada  peran  yang  jelas  maka dapat memicu timbulnya konflik dalam pengembangan Kawasan Ijen.
Juni 2023, 7 (2): 166-178
Kawasan  Ijen  yang  berada  di  antara  dua kabupaten dan keterlibatan
berbagai stakeholder dalam  pengembangan  kawasan wisata  alam  tersebut  sejalan  dengan  pendapat dari  Guo  (2005)  bahwa  sebagian  besar  daerah perbatasan mengacu pada heterogenitas spasial dalam hal struktur politik dan ekonomi. Semua sumber  daya  pada  kawasan  perbatasan  harus menunjukkan dua karakteristik khusus. Pertama, dari  segi  upaya  pengelolaan  sumber daya  dan  menjaga  kualitas  lingkungan  yang harus  memperhatikan  kondisi  alam  atau  unit- unit  penting  lainnya.  Kedua, sumber  daya kawasan  perbatasan  harus  dipengaruhi  oleh banyak  yurisdiksi  atau  aturan  tidak  hanya  dari satu rezim tertentu. Artinya, setiap sumber daya yang ada pada kawasan perbatasan tidak boleh diatur  pengelolaan  hanya  dari  satu  rezim tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat hal menarik dimana dalam pengelolaan sumber  daya  pada  kawasan  perbatasan  perlu adanya  keterlibatan  berbagai stakeholder dan tidak hanya berasal dari satu kekuasaan saja.
Freeman  (1984,  2015)  mendefinisikan stakeholder atau pemangku kepentingan adalah perseorangan  atau  kelompok  yang  dapat “ affect ”  maupun  “ affected ”  oleh  tercapainya tujuan  dari  sebuah  korporasi.  Pemangku kepentingan  memiliki  peranan  yang  sangat penting seperti di dalam penyelesaian sengketa, manajemen  konflik, konsensus, pemberdayaan masyarakat, pembentukan koalisi, dan pengorganisasian masyarakat (Bryson, 2003).
Menurut  Kuhaja  (2014),  pariwisata menjadi sektor penting yang dapat diunggulkan oleh  pemerintah  dalam  pembangunan  ekonomi daerah.  Kondisi  tersebut  didukung  dengan kewenangan  daerah  pada  era  otonomi  daerah dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan  dan  pengelolaan  pariwisata  di daerah. Upaya pengembangan pariwisata selain menjadi  tanggungjawab  pemerintah  namun diharapkan  juga  masyarakat  dan  pihak  swasta dapat  berperan  aktif  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian  pariwisata.  Hal tersebut dilakukan sebab pengembangan pariwisata  adalah  sebuah  usaha  yang  sangat
kompleks  sehingga  membutuhkan  keterlibatan semua stakeholders.
Stakeholder yang  terlibat  di  pengelolaan ekowisata  Kawah  Ijen  tidak  hanya  dari pemerintah  namun  juga  melibatkan  pihak  lain seperti BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaan TWA Kawah Ijen selain memberikan pengaruh terhadap pengembangan wisata namun juga berdampak pada stakeholder itu  sendiri.  Penelitian  terdahulu yang  dilakukan  (Virgiawan,  2020;  Zaelani, 2017;  Hermawan, 2021;  Fitroh et  al ., 2017; Wardana, 2018;  Ramadhani, 2019)  telah banyak  yang  membahas  mengenai  aspek pariwisata, sosial ekonomi masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan  kebencanaan kawasan  TWA  Kawah  Ijen.  Sekian  banyak penelitian  masih  belum  ada  yang  membahas mengenai peran stakeholder .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka penelitian dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi  peran  dari stakeholder yang terlibat  dalam  pengelolaan  TWA  Kawah  Ijen. Penelitian ini dapat menambah referensi terkait tipologi pemangku kepentingan yang terbentuk dari  pengelolaan  kawasan  wisata.  Penelitian mengenai  identifikasi  pemangku  kepentingan dapat  berimplikasi  terhadap  pembentukan koalisi  serta  memanajemen  masalah  sehingga dapat berimplikasi terhadap strategi pengelolaan wisata di Kawah Ijen.

## METODOLOGI
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pembahasan  penelitian  berupa  data-data  yang diidentifikasi  dan  dijelaskan  secara  deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, berbagai dokumen dan literatur yang diperoleh peneliti. Pembahasan secara deskriptif  tersebut  untuk  menjelaskan  hasil temuan-temuan  dalam  penelitian  dan  kondisi eksisting  di  lapangan.  Pendekatan  kualitatif cocok  digunakan  dalam  kasus  yang  masih belum jelas atau abu-abu oleh sebab itu peneliti bermaksud  ingin  memahami  secara  mendalam
situasi sosial serta peran pemangku kepentingan  secara  lebih  jelas  (Sugiyono, 2013).
Menurut  Creswell  (2013)  metode  studi kasus  bertujuan  untuk  mempelajari  secara mendalam  satu  atau  lebih  kasus.  Studi  kasus baik digunakan untuk penelitian dengan kasus- kasus  yang  memiliki  batasan  jelas  dan memberikan  penjelasan  mendalam  terhadap kasus  tersebut.  Pemilihan  metode  studi  kasus dalam  menggambarkan  pengelolaan  kawasan wisata  alam  Kawah  Ijen  karena  tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  secara  lebih luas  tentang  objek  yang  diteliti  pada  masa sekarang.
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  analisis stakeholder dan pattern  matching  (penjodohan  pola).  Analisis stakeholder mengacu pada teori yang dikemukakan  oleh  Reed et  al .  (2009)  dan
Bryson  (2003).  Peran stakeholder dapat  dilihat dari interest dan power yang  dimiliki. Interest merupakan kepentingan yang dimiliki stakeholder terhadap  suatu  pembangunan, organisasi,  ataupun  masalah  yang  sedang dihadapi. Power merupakan kekuatan stakeholder yang  dapat  mempengaruhi tujuan pembangunan suatu daerah ataupun organisasi. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, pemangku kepentingan diklasifikasikan  menjadi  empat  golongan  yaitu key players, context setters, subjects, dan crowd (Reed et al. , 2009; Bryson, 2003). Kepentingan serta pengaruh stakeholder diperoleh dari hasil wawancara beberapa narasumber yang mengetahui kawasan wisata alam Kawah Ijen.
Gambar 2. Skema Teknik Analisis Data Sumber: Peneliti, 2022.
Menurut  Yin  (2009a) pattern  matching adalah  teknik  analisis  yang  dilakukan  dengan
membandingkan  bentuk  pola  pada  data lapangan  dengan  pola  pada  data  prediksi  oleh
Juni 2023, 7 (2): 166-178
peneliti  (proposisi  penelitian).  Apabila  kedua pola  memiliki  kesamaan  maka  dapat  dijadikan sebagai  validitas  internal  dalam  studi  kasus tersebut.  Melalui  teknik  analisis  penjodohan pola  dapat  diketahui  secara  jelas  peran stakeholder dalam  pengelolaan  wisata  Kawah Ijen apakah sesuai dengan proposisi yang telah disusun  peneliti  sehingga  dapat  dijadikan validitas  internal  penelitian  atau  mengetahui ada  tidaknya  kontribusi  teoritik  penelitian. Berdasarkan  Gambar  2,  pengambilan  data lapangan  beracuan  pada  proposisi  penelitian. Data-data  tersebut  kemudian  akan  disusun menjadi unit-unit informasi dan
diklasifikasikan  sesuai  dengan  kepentingan yang  terbentuk  serta  ditemukan  di  lapangan berupa  tema.  Tema  tersebut  akan  dicocokkan dengan proposisi penelitian sehingga
membentuk pola sesuai dengan keterkaitannya. Berdasarkan  pola  tersebut  akan  menjawab tujuan  penelitian  serta  apakah  hasilnya  nanti dapat dijadikan sebagai penguat dalam keabsahan penelitian atau memberikan
kontribusi teoritik terkait peran stakeholder . Pada  penelitian  dilakukan  wawancara kepada  21  narasumber  [Tabel  1]  dengan menggunakan metode purposive sampling yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
a. Mengetahui  dan  memahami  perencanaan, pengelolaan,  serta  pemanfaatan  Taman Wisata Alam Kawah Ijen,
b. Berkegiatan  di  sekitar  kawasan  wisata Kawah Ijen
c. Mengetahui  potensi  dan  masalah  pada kawasan Kawah Ijen.
Tabel 1. Informan dalam penelitian kawasan perbatasan di Gunung Ijen
No Kode Informan 1. PO-01 Bappeda Kabupaten Bondowoso
2. PO-02 Bappeda Kabupaten Bondowoso
3. PO-03 BPBD Kabupaten Bondowoso
4. PO-04 DLH Kabupaten Bondowoso
5. PO-05 DLH Kabupaten Bondowoso
6. PO-06 Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso
7. PO-07 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso
8. PB-08 Bappeda Kabupaten Banyuwangi
9. PB-09 Bappeda Kabupaten Banyuwangi
10. PB-10 Dinas Pekerjaan Umum Ciptakarya, Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 11. PB-11 Dinas Pekerjaan Umum Ciptakarya, Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 12. PB-12 BPBD Kabupaten Banyuwangi
13. PB-13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 14. PP-14 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Jawa Timur 15. PP-15 BKSDA Seksi V Banyuwangi
16. BB-16 Perhutani KPH Bondowoso
17. BB-17 Perhutani KPH Banyuwangi Barat
18. M-18 Pekerja PT. Candi Ngrimbi
19. M-19 Penjaga Pos PTPN XII
20. M-20 Pekerja Troli
21. M-21 Penambang belerang Sumber: Penulis (2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan stakeholder pada  penelitian dengan  mempertimbangkan  kepentingan  serta kekuasaan  yang  dimiliki  sehingga  dapat mempengaruhi pengelolaan wisata Kawah Ijen. Berdasarkan  hasil  pemetaan  [Gambar  3]  yang diperoleh dari hasil wawancara dapat diketahui
klasifikasi stakeholder dalam  pengembangan wisata Ijen antara lain:
a. Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan serta pengaruh sangat tinggi di dalam  TWA  Kawah  Ijen  atau  sebagai key players meliputi Kementerian LHK, BBKSDA Jatim,  Kementerian Koordinator
Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR.
b. Stakeholder yang  termasuk  ke  dalam
klasifikasi subjects dengan tingkat kepentingan  tinggi  namun  pengaruhnya rendah meliputi Pemerintah Kab. Banyuwangi  (Bappeda,  Dinas  PU  Cipta Karya  Perumahan  &  Permukiman,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah,  Dinas Lingkungan  Hidup),  Pemerintah  Kab. Bondowoso  (Bappeda;  Dinas  Bina  marga, sumber  daya  air,  dan  bina  konstruksi; Dinas  Pariwisata,  Kebudayaan,  Pemuda dan  Olahraga;  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Lingkungan Hidup),  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur
(Bappeda; Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan  Permukiman  dan  Cipta  Karya; Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata),  dan PT.  Candi  Ngrimbi.  Hal  tersebut  sesuai dengan informasi sebagai berikut:
“Yang  membuat  jalan  pemda, meskipun  jalan  itu  lewat  di  tengah hutan  yang  mengaspal  pemda  tapi izinnya  tetap  ke  mereka  (perhutani atau BKSDA yang punya).
Dianggap seperti penduduk kita kan punya  tanah  disitu.  Seperti  tiang listrik,  pipa  air,  mengaspal  jalan kita  tetep  memberitahu  perhutani untuk  ijin,  kalau  di  PTPN  ya  kita koordinasi  dengan  PTPN.  Karena itu  kan  untuk  publik  kan  untuk masyarakat secara umum.” (PO-01, wawancara 24 November 2021)
c. Stakeholder yang  termasuk  dalam context setter dengan  pengaruh  tinggi  namun tingkat  kepentingan  terhadap  kawasan TWA  Kawah  Ijen  rendah  meliputi  KPH Banyuwangi  Barat, KPH  Bondowoso, dan PTPN XII
d. Stakeholder dengan  klasifikasi crowd memiliki tingkat kepentingan dan pengaruhnya  rendah  terhadap  pengelolaan kawasan  TWAKI  antara  lain  Pemerintah Kecamatan Ijen, Bank Jatim, Mitratel, PLN UID  Jatim, BNI, PT.  Metco, PT.  SPS, Djarum  Foundation, penjual  makanan  dan minuman, penjual  souvenir, pemandu wisata, penambang  belerang, LMDH, dan pekerja troli.
Gambar 3. Pemetaan Stakeholder dalam Pengelolaan TWA Kawah Ijen Sumber: Peneliti, 2022.
Juni 2023, 7 (2): 166-178
Berdasarkan hasil pemetaan dapat diketahui  pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam  pengelolaan  wisata  alam  Kawah  Ijen, sehingga meminimalisir ketidaktepatan analisis terhadap tipologi stakeholder. Setelah dilakukan pemetaan stakeholder untuk mengetahui  secara  lebih  mendalam  mengenai peranan  dari  masing-masing  pihak  pada keterlibatan mengelola TWA Kawah Ijen maka dilakukan pattern  matching .  Pada  tahap  ini dilakukan  pengumpulan  unit  informasi  yang
diperoleh  peneliti  berkaitan  dengan  peranan stakeholder dalam  berbagai  kegiatan.  Unit informasi tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan  tema-tema  yang  dibuat  peneliti dari hasil temuan di lapangan [Tabel 2]. Tujuan dari  pengelompokkan  tersebut  selain  untuk mengetahui  secara  lebih  detail  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  para  aktor  juga  untuk mengidentifikasi tipologi dari peran
stakeholder di TWA Kawah Ijen. Tabel 2. Tema-tema penelitian pembentuk dari peran stakeholder No. Tema Peran stakeholder 1 Perencanaan serta pengembangan wisata alam Kawah Ijen Policy creator 2 Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang TWA Kawah Ijen Implementer
3 Kerjasama dengan stakeholder lain 4 Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat
Fasilitator
5 Perizinan dan pelayanan
6 Promosi wisata TWA Kawah Ijen
7 Penyedia dana dan fasilitas kegiatan
8 Konservasi dan perlindungan lingkungan Konservator
Sumber: Penulis (2022).
Hasil penelitian  menunjukkan  terdapat  4 tiplogi  peran stakeholder yang  terlibat  dalam pengelolaan wisata Kawah Ijen yakni (1) peran stakeholder sebagai policy  creator, (2)  peran stakeholder sebagai implementer , (3)  peran stakeholder sebagai fasilitator , dan  (4)  peran stakeholder sebagai konservator. Policy creator,  implementer, dan  fasilitator  telah
diperjelas  dalam  penelitian  terdahulu  terkait peran stakeholder (Nugroho et  al .,  2014; Mustafa  &  Marsoyo,  2020).  Peran  konservator menjadi  temuan  dalam  penelitian  yang  dapat menjadi kontribusi teoritik [Gambar 4]. Berikut penjelasan dari masing-masing peran stakeholder pada  pengelolaan  kawasan  TWA Kawah Ijen.
a. Policy Creator
Stakeholder dengan peran sebagai pembuat  kebijakan  merupakan  pihak  yang terlibat dalam perencanaan serta pengembangan TWA Kawah Ijen. Peran policy creator terbentuk dari beberapa informasi yang yang  berkaitan  dengan  perencanaan  dan pengembangan  TWA  Kawah  Ijen  [Gambar  5]. Kebijakan  yang  dibuat  oleh  para stakeholder berkaitan  dengan  aspek  kepariwisataan,  aspek infrastruktur, aspek  kebencanaan, serta  aspek penataan  tata  ruang  dan  kawasan. Stakeholder yang  berperan  sebagai  pembuat  kebijakan antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Kemenparekraf,
BBKSDA  Jawa  Timur, Dinas  PUKPCK  Prov.
Jatim, Bappeda  Prov.  Jatim, Disbudpar  Prov. Jatim, Dinas  PUCKPP  Kab.  Banyuwangi, Bappeda  Kab.  Banyuwangi, BPBD  Kab.
Banyuwangi, Disparbud  Kab.  Banyuwangi, Bappeda  Bondowoso, Disbudparpora  Kab.
Bondowoso, BPBD  Kab.  Bondowoso, KPH Banyuwangi Barat, dan KPH Bondowoso. Kemenko Perekonomian menyusun Perpres 80 Tahun 2019 yang  memuat berbagai program  rencana  pembangunan  di  Jawa  Timur salah  satunya  di  kawasan  Gunung  Ijen. Kemenparekraf  menyusun  RIPPARNAS  tahun 2010-2025  yang  termuat  dalam  PP  50  tahun
2011  yang  menjadi  acuan  bagi  Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Bondowoso di dalam penyusunan rencana induk pariwisata di tingkat kabupaten. Pada rencana induk untuk pembangunan pariwisata nasional telah ditetapkan  88  KSPN  atau  kawasan  strategis pariwisata  nasional  salah  satunya  yakni  Ijen- Baluran sekitarnya. Kementerian PUPR menyusun rencana strategis jalan nasional yang termuat  di  dalam  Kepmen  567/KPTS/M/2010. Berdasarkan  Kepmen  tersebut  jalan  paltuding- banyuwangi  termasuk  ke  dalam  rencana  jalan strategis  nasional.  Balai  Besar  Konservasi Sumber Daya Alam Jatim juga menyusun RPJP serta perencanaan desain tapak untuk pengembangan  TWA  Kawah  Ijen.  BBKSDA Jatim  memiliki  wewenang  dalam  mengelola TWA  serta  CA  KI  merapi  ungup  ungup.  Pada kawasan sekitar, TWAKI menjadi kewenangan perhutani divisi regional Jawa Timur, pengelolaannya  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh KPH Banyuwangi Barat dan KPH Bondowoso. Masing-masing KPH menyusun rencana pengelolaan  hutan  berjangka  untuk  mengatur pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan yang berbatasan dengan TWA Kawah Ijen.
Gambar 5. Penjodohan Pola Pada Peran Policy Creator
Sumber: Peneliti, 2022 . b. Implementer Implementer merupakan pemangku
kepentingan dengan peran melaksanakan kebijakan  yang  telah  dibuat  serta  ditetapkan oleh policy  creator untuk  pengelolaan  TWA Kawah  Ijen.  Peran implementer terbentuk  dari
Juni 2023, 7 (2): 166-178
tema  pembangunan  dan  pengelolaan  sarana prasarana  serta  melakukan  kerjasama  dengan stakeholder lainnya  [Gambar  6]. Stakeholder yang  memiliki  peran  sebagai implementer antara lain Balai Besar KSDA Jatim, Dinas PU Bina Marga Kab. Bondowoso, Dinas PU Cipta Karya  Kab.  Banyuwangi, Disparporabud  Kab. Bondowoso, Badan  penanggulangan  bencana daerah Kab. Bondowoso dan Kab. Banyuwangi, PT.  Sura  Parama  Setia  (SPS),
PLN distribusi Jatim, BNI, Djarum foundation, Mitratel, PTPN  XII, KPH  Bondowoso, KPH Banyuwangi Barat, LMDH, Masyarakat
(penjual  makanan  dan  minuman  di  lahan perhutani).
Pembangunan  serta  pengelolaan  fasilitas wisata  di  area  TWA  Kawah  Ijen  menjadi wewenang  dari  BBKSDA.  Balai  besar  telah melakukan pembangunan fasilitas wisata
seperti lahan parkir, loket tiket, pos pemeriksaan, rest  area , musholla, kantin, pemavingan  jalan, camping  ground , pos kesehatan, pos  pelayanan  dan  informasi, pusat informasi  wisatawan, pos  search  and  rescue , lahan parkir, dan fasilitas lainnya. Pembangunan  sarana  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain pembangunan serta pengelolaan jalan paltuding, pembangunan  TIC  atau  ruang interpretasi, pengadaan  tandon  air  serta  pipa jaringan  air  bersih.  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso  juga  melakukan  pembangunan serta  pengelolaan  sarpras  untuk  mendukung wisata alam Kawah Ijen. Pembangunan amnesti wisata dilakukan oleh Disparporabud Kabupaten Bondowoso sedangkan untuk
pembangunan  jalan  dilakukan  oleh  Dinas  Bina Marga Bondowoso.
Gambar 6. Penjodohan Pola Pada Peran Implementer
Sumber: Peneliti, 2022 .
c. Fasilitator
Stakeholder yang  berperan  sebagai
fasilitator dalam pengelolaan TWA Kawah Ijen memfasilitasi melalui penyediaan dana, perizinan  dan  pelayanan, melakukan  promosi wisata, serta  sosialisasi  dan  pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ekowisata
Kawah  Ijen  [Gambar  7].  Fasilitator  di  dalam pengelolaan wisata alam Kawah Ijen antara lain Bappeda  Kab.  Bondowoso, Bappeda  Kab.
Banyuwangi, Kementerian  LHK, BBKSDA Jatim, KPH  Bondowoso, KPH  Banyuwangi
Barat, Disparporabud Kab. Bondowoso, Disbudpar  Kab.  Banyuwangi, Bank  Jatim, PT.
Metco, dan  masyarakat  yang  bekerja  pada Kawasan  Ijen  dengan  menyediakan  jasa  troli, menjual  souvenir, menjual  makanan  dan minuman, serta  memandu  wisatawan.  Para stakeholder memfasilitasi  kegiatan  sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Salah  satu  peran  fasilitator  dalam memberikan  pelayanan  serta  perizinan  yakni penarikan  retribusi  tiket  masuk  TWA  Kawah Ijen dan tiket parkir untuk wisatawan dilakukan oleh  BBKSDA  Jatim  selaku  pengelola.  Hasil dari retribusi tiket tersebut masuk ke dalam kas negara  berupa  PNBP  atau  penerimaan  negara bukan pajak. Semua kegiatan yang dilakukan di kawasan  TWA  harus  melalui  perizinan  seperti SIMAKSI, IUPJWA, dan  IUPSWA.  Perizinan SIMAKSI  dikeluarkan  oleh  BBKSDA  Jatim untuk  masyarakat  yang  ingin  mengakses kawasan suaka alam, taman buru, dan kawasan pelestarian  alam  yang  ada  di  TWA  serta  CA Kawah  Ijen.  Pada  kawasan  yang  berbatasan dengan TWA Kawah Ijen di paltuding dikelola oleh perhutani. Semua kegiatan yang dilakukan di  kawasan  tersebut  juga  membutuhkan perizinan  dengan  pihak  terkait.  Izin  pinjam pakai  pada  kawasan  hutan  merupakan  bentuk perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  perhutani untuk kegiatan di kawasan hutan sekitar TWA.
Kegiatan promosi wisata yang dilakukan oleh  Pemkab  Banyuwangi  melalui  dinas pariwisata  yakni  diadakannya  event- event seperti tour de ijen, run the ijen , jazz ijen, dan event  lainnya  yang  mendukung  Wisata  Ijen. Tour  de  ijen adalah  acara  internasional  yang dilakukan  dengan  balap  sepeda.  Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga melakukan promosi  wisata  Kawah  Ijen  dengan  berbagai kegiatan  seperti  mengundang  selebgram  dan influenser
dalam
kegiatan famtrip
( Familiarization  Trip )  guna  mempromosikan Ijen. Selain itu adanya acara Ijen Trail Running dimana  berkoordinasi  dengan  perhutani, PTPN XII, dan  BBKSDA  selaku  pengelola  kawasan. Ijen  Trail  Running tidak  hanya  diikuti  oleh masyarakat  lokal  dan  luar  kabupaten  namun juga  hingga  pelari  mancanegara.  Selain kegiatan  promosi  para stakeholder juga melakukan kegiatan sosialisasi serta pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  TWA Kawah  Ijen.  Kawasan  Ijen  selain  berpotensi terhadap  bencana  letusan  gunung  api  juga bencana lainnya seperti kebakaran dan longsor. Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  sosialisasi  untuk mengedukasi  masyarakat  terhadap  bahaya  dan mitigasi bencana di sekitar Gunung Ijen. Salah satu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  KPH Perhutani  Bondowoso  yakni  mengadakan sosialisasi mitigasi bencana dengan melibatkan BPBD  Kab.  Bondowoso, OPD  lain  dan masyarakat di sekitar Gunung Ijen.
Bappeda Kabupaten Bondowoso maupun Kabupaten  Banyuwangi  memiliki  wewenang untuk  mengalokasikan  anggaran  pembangunan di  wilayah  masing-masing.  Semua  kegiatan yang akan dilaksanakan atau direncanakan oleh instansi teknis di kabupaten harus berkoordinasi dengan Bappeda sebagai leading sector .  Apabila  dana  yang  dibutuhkan  oleh OPD  tidak  memperoleh  anggaran  khusus  atau dana  yang  diberikan  masih  terbilang  minim maka  mereka  akan  mengajukan  CSR  kepada perusahaan  seperti  Bank Jatim  dan  PT. Metco. Berdasarkan unit informasi tersebut maka dapat ditemukan peran stakeholder sebagai fasilitator dalam penyediaan dana pembangunan.
Gambar 7. Penjodohan Pola Pada Peran Fasilitator
Sumber: Peneliti, 2022.
a. Konservator
Konservator adalah stakeholder yang berperan  dalam  melakukan  perlindungan  dan konservasi  terhadap  sumber  daya  alam  serta lingkungan  yang  ada  pada  kawasan  TWA Kawah  Ijen.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  oleh lima stakeholder terkait  yakni  DLH  Kab. Bondowoso, Balai  Besar  KSDA  Jatim, KPH Perhutani  Bondowoso  dan  Banyuwangi  Barat, serta  PT.  Candi  Ngrimbi.  Para stakeholder melakukan konservasi dan perlindungan sesuai dengan  kewenangan  masing-masing  pada kawasan TWA Kawah Ijen.
Kawasan  wisata  alam  dan  cagar  alam Kawah Ijen secara administrasi memang masuk dalam  wilayah  Bondowoso  dan  Banyuwangi, namun  wewenang  untuk  pengelolaan  berada pada tiga lembaga yakni balai besar konservasi dan  SDA  wilayah  Jawa  Timur, Perhutani, dan PTPN  XII.  Ketika  Dinas  Lingkungan  Hidup Kab.  Bondowoso  akan  melakukan  kegiatan
konservasi  terhadap  lingkungan  yang  ada  di sekitar  kawasan  tersebut  maka  diperlukan kerjasama  dan  koordinasi  dengan  ketiga lembaga  tersebut.  Hal  tersebut  dilakukan karena  kawasan  hutan  yang  berada  di  TWA maupun  sekitarnya  telah  menjadi  wewenang ketiga lembaga tersebut dalam hal pengelolaan termasuk  konservasi  serta  perlindungannya. Kegiatan  yang  tidak  kalah  penting  untuk konservasi  lingkungan  di  Kawah  Ijen  yakni pengelolaan  gas  sulfatara  yang  dilakukan  oleh PT.  Candi  Ngrimbi.  PT.  CN  memiliki kewajiban  untuk  mengelola  gas  sulfatara dengan  cara  pengamanan  dan  pengecekan terhadap  gas  agar  tidak  dapat  berkembang menjadi  racun.  Kegiatan  perusahaan  ini  pada kawasan Kawah Ijen juga melakukan pengelolaan terhadap belerang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pada  pengelolaan  TWA  Kawah  Ijen peran stakeholder terbagi  menjadi  empat  tipe meliputi implementer, policy creator, fasilitator, dan konservator. Para stakeholder berperan  sesuai  dengan  kewenangan  masing- masing. Policy creator berperan dalam penyusunan  kebijakan  untuk  pengembangan pada  kawasan  TWA  Kawah  Ijen. Implementer berperan  dengan  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  yang  telah  dibuat  untuk  pengelolaan kawasan  wisata  Kawah  Ijen.  Fasilitator berperan  dengan  memberikan  fasilitas  kepada stakeholder lain  dalam  melakukan  kegiatan pada  kawasan  wisata  tersebut.  Peran  lain  yang terdapat  pada  pengelolaan  wisata  Kawah  Ijen adalah  konservator.  Konservator  merupakan stakeholder yang berperan dalam perlindungan lingkungan  serta  konservasi  sumber  daya  alam seperti  sumber  daya  air, kawasan  hutan, menjaga kestabilan belerang pada TWA Kawah Ijen.
Kejelasan peran stakeholder dapat membantu dalam memanajemen
pengembangan wisata alam Kawah Ijen dengan berbagai  potensi  dan  kendala  pada  kawasan tersebut. Penelitian  terkait  peran stakeholder pada pengelolaan kawasan wisata alam Kawah Ijen dilakukan secara umum dengan mengklasifikasinya
berdasarkan jenis
peranannya  dan  berfokus  pada  kegiatan ekowisata  TWAKI.  Untuk  hasil  yang  lebih komprehensif dapat dilakukan dengan melakukan  kajian  pada  memperluas  lokasi penelitian  tidak  hanya  pada  Desa  Tamansari dan  Desa  Kalianyar  namun  dapat  diperluas menjadi  satu  kecamatan  atau  kabupaten sehingga  dapat  menggambarkan  peran  dari stakeholder secara  menyeluruh.  Penelitian selanjutnya  juga  dapat  mengkaji  secara  lebih detail peran dari pengelolaan TWA Kawah Ijen menggunakan metode berbeda sehingga diharapkan  dapat  menghasilkan  penemuan yang lebih komprehensif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada  segenap  pihak  yang  ikut  serta membantu  dan  mendukung  proses  penelitian pada  kawasan  TWAKI  antara  lain  BBKSDA Jawa  Timur, Perhutani  Divisi  Regional  Jawa Timur, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso,
Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Banyuwangi,  T.  T.  I.  G.  K.  (2022). Ijen  Geopark Map (1st ed.).
Bryson,  J.  M.  (2003). What  To  Do  When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques (Issue February).
Creswell,  J.  W.  (2013). Qualitative  Inquiry  & Research  Design (L.  Habib  (ed.);  3rd  ed.). SAGE Publications Ltd.
Fitroh,  S.  K.  A.,  Hamid,  D.,  &  Hakim,  L.  (2017). Pengaruh  Atraksi  Wisata  Dan  Motivasi Wisatawan  Terhadap  Keputusan  Berkunjung (Survei  pada  Pengunjung  Wisata  Alam Kawah  Ijen). Jurnal  Administrasi  Bisnis (JAB)|Vol. , 42 (2), 18–25.
Freeman,  R.  E.  (1984).  Strategic  Management :  A Stakeholder  Approach.  In  E.  M.  Epstein (Ed.), Pitman  Series  in  Business  and  Public
Policy . Pitman Publishing Inc. https://doi.org/10.4324/9780203982211-18 Freeman,    R.    E.  (2015).    Stakeholder    Theory.    In Wiley Encyclopedia of Management(Business  E, pp. 1–6). Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118785317.weo m020179 Guo, R. (2005). Cross-Border Resource
Management : Theory and Practice. In S.  V.
Krupa (Ed.), Cross-Border Resource
Management (1st  ed.).  ELSEVIER  B.V. https://doi.org/10.1016/b978-0-444-64002- 4.00005-2 Hermawan,  W.  F.  (2021). Pengembangan  Ekonomi Lokal  Berbasis  Kegiatan  Pariwisata  Ijen Geopark  (Studi  Kasus:  Taman  Wisata  Alam Kawah  ijen  Kecamatan  Licin  Kabupaten Banyuwangi) . Universitas Jember.
Kuhaja,  T.  (2014).  Kajian  Kelembagaan  dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. Pembangunan  Wilayah  &
Kota , 10 (September), 278–292. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/pwk. v10i3.7785
Juni 2023, 7 (2): 166-178
Mustafa, F., & Marsoyo,  A. (2020). Tipologi Peran Stakeholder  dalam  Mendukung  Reforestasi di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal Planoearth , 5 (1), 35. https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1653
Nugroho,  H.N.  Zauhar,  S.,  &  Suaryadi.  (2014).
Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  di Kabupaten  Nganjuk. Jurnal  Pembangunan Dan Alam Lestari. , 5 (1), 12–22.
https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/vie w/147 Ramadhani,  C.  (2019).  Keanekaragaman  Mamalia Kecil Terestrial Di Cagar  Alam Kawah Ijen, Kabupaten  Banyuwangi,  Jawa  Timur. Zoo
Indonesia , 28 (2), 112–121.
https://doi.org/10.52508/zi.v28i2.4100 Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek,  K.,  Morris,  J.,  Prell,  C.,  Quinn,  C. H.,  &  Stringer,  L.  C.  (2009).  Who’s  in  and why?  A  typology  of  stakeholder  analysis methods  for  natural  resource  management.
Journal  of  Environmental  Management , 90 (5),
1933–1949.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.00 1 Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D (19th  ed.).  Alfabeta Bandung. Virgiawan,  D.  B.  (2020).  ANCAMAN  ERUPSI
KAWAH IJEN TERHADAP MASYARAKAT LERENG IJEN (
Kabupaten  Bondowoso  ). Journal  of  Social Science and Education , 1 (1). Wardana,  D.  T.  (2018). PERLINDUNGAN  SOSIAL PENAMBANG  BELERANG  DI  PT  CANDI NGRIMBI DI KAWAH IJEN BANYUWANGI [Universitas Muhammadiyah Malang]. http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/43524
Yin,  R.  K.  (2009a). Case  Study  Research:  Design and  Methods (4th  ed.).  SAGE  Publications, Inc.
Yin, R. K. (2009b). Studi Kasus : Desain & Metode (M.  D.  Mudzakir  (ed.)).  Rajagrafindo Persada. Zaelani,  A.  R.  (2017). Analisa  Konstruksi  dan Sarana  Penunjang  Jalan  pada  Badan  Jalan Raya Kawah Ijen KM.27 –  KM.29 Kabupaten Bondowoso [Universitas Muhammadiyah Jember]. http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint /10945