TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 5 Nomor 2 Juli 2024 : TheJournalish Hal. 196-202

## IMPLEMENTASI LAPORAN SEMESTER DOKUMEN LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK
Sanen A (1), Muhammad Aldi Lubis (2), Anggie Fauzan Aziz (3)
1,3 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
2 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Email Korespondensi: sanenadiyatama@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini menjelaskan setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan/usahanya diwajibkan untuk memiliki  dokumen  lingkungan  hidup  untuk  mendapatkan  ijin  lingkungan  untuk  kegiatan/usahanya.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  isi  dokumen  lingkungan  dan  laporan  semester  dengan  aktual  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungannya;  dan  mengetahui  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  sudah  dan  belum  menyampaikan laporan  semester  dokumen  lingkungan.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  dan  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dengan  mengumpulkan  data  dengan  teknik  pengumpulan  data,  wawancara  dan  observasi  (pengamatan),  Data yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  dari  Informan  melalui  hasil  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi dilapangan  untuk  selanjutnya  di  deskripsikan  dalam  bentuk  laporan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  perusahaan/  pelaku  usaha  yang  belum  atau  tidak  konsisten  menyampaikan  laporan  semester dokumen  lingkungan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  bentuk  komitmen  dari  diterbitkannya  Dokumen Lingkungan  Hidup  bagi  setiap  kegiatan/usaha  diwajibkan  melakukan  pelaporan  semester  lingkungan  hidup  6 (enam) bulan sekali, sehingga itu merupakan bentuk ketaatan dan komitmen bagi pelaku usaha dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dan/atau tidak menimbulkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat.
Kata kunci: Laporan Semester, Dokumen Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup
Abstract: This research explains that every company carrying out its activities or business is required to have environmental  documents  to obtain  environmental  permits  for  its  activities  or  business.  This  research  aims  to determine  the  contents  of  environmental  documents  and  semester  reports  with  actual  environmental management  and  monitoring  and  to  know  the  businesses  and/or  activities  that  have  and  have  not  submitted environmental  document  semester  reports.  The  method  used  is  qualitative,  and  this  research  uses  qualitative descriptive  research  analysis  techniques.  The  data  collection  technique  used  is  to  collect  data  using  data collection techniques, interviews, and observations. Data was obtained and collected from informants through observations,  interviews,  and  documentation  in  the  field  for  further  description  in  the  form  of  a  report.  The results  of  this  research  show  that  there  are  still  companies  and  business  actors  who  have  not  or  are  not consistent in submitting semester reports on environmental documents. The conclusion of this research is that the  form  of  commitment  from  the  publication  of  environmental  documents  for  every  activity  or  business  is  to carry  out  environmental  semester  reporting  every  six  (six)  months,  so  that  it  is  a  form  of  obedience  and commitment  for  business  actors  in  protecting  the  environment  and  reducing  and/or  not  causing  pollution. environment for society.
Keywords: Semester Reports, Environmental Documents, Environmental Service
Article History : Received; Revised; Accepted 09 Juli 2024

## PENDAHULUAN
Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten paling luas yang berada di wilayah Provinsi Banten. Luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 ha dengan jumlah penduduk di Tahun 2021 sebanyak 1.402.324 jiwa (data BPS Kab. Lebak). Meningkatnya sektor industri baik skala kecil atau rumah tangga maupun sektor besar yaitu  perusahaan  yang  mempunyai  badan  hukum  akan  meningkat  pula  limbah-limbah  yang  dihasilkan  oleh perusahaan yangakan mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak di kelola dengan baik sesuai aturan yang ada karena lingkungan merupakan suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia.
Laporan  monitoring  semester  UKL-UPL  merupakan  laporan  implementasi  dari  dokumen  lingkungan Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  atau  UKL-UPL  yang  dimiliki oleh  suatu kegiatan  dan/atau  usaha  baik perorangan  maupun  suatu  badan/lembaga. Laporan  ini  bersifat  wajib  yang  harus disampaikan setiap semester atau 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat.Pelaporan Pemantauan  lingkungan  hidup  dilakukan  dengan  berlandaskan  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup Nomo 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45 Tahun 2005  tentang  pedoman  penyusunan  laporan  pelaksanaan  rencana  pengelolaan  lingkungan  hidup  (RKL)  dan rencana pemantauan. Lingkungan  hidup  (RPL)  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak Nomor 5  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Ketika  sebuah  kegiatan  usaha  telah  memiliki dokumen  RKL  RPL  /  UKL UPL  /  SPPL,  maka  kegiatan usaha  tersebut  wajib membuat  laporan  pemantauan  / monitoring  lingkungan  setiap  6  bulan  sekali  /  tiap  semester.  Berdasarkan  data  yang  tercatat  pada  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak jumlah perusahaan yang sudah memiliki atau membuat dokumen lingkungan diantaranya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Permasalahan  selanjutnya  karena  adanya  laporan  masyarakat  mengenai  dugaan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  yang  terjadi.  Hal  ini  membuktikan  masih  banyak  ketidaksesuaian  kegiatan  yang dilakukan  pelaku  usaha/kegiatan  dalam  mengimplementasikan  isi  dokumen  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  hidup  dengan  dokumen  lingkungan  hidup  yang  telah  diterbitkan  ijinya  sehingga  masih  banyak terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi kepada masyarakat dikarenakan pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan/usahanya kurang baik.
Tabel 1. Laporan Pencemaran Kerusakan Lingkungan No Jenis Kegiatan Semester I Semester II 2020  2021  2022  2020  2021  2022 1 Industri dan Perdagangan 20 31 40 18 37 22 2 Peternakan dan Perikanan 17 31 22 11 16 22 3 Pertambangan 10 15 1 8 5 3 4 Perkebunan 2 5 1 2 1 1 5 SPBU 0 0 0 0 0 0 6. Rumah Sakit dan Klinik 3 4 5 1 2 3 7. Showroom dan Bengkel 1 1 0 0 0 0 8. Pembangunan Bendungan Karian 1 2 1 1 2 1 9. Tol 1 1 1 0 0 0 10.  PLN 3 5 0 3 0 1 11.  Perumahan 1 2 2 0 1 0 Jumlah 59 97 73 44 64 53
Dari data diatas dapat dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2020 – 2022 terdapat beberapa usaha dan/atau  kegiatan  yang  telah  menyampaikan  laporan  semester,  namun  ada  beberapa  kegiatan  atau  usahayang masih belum konsisten dalam melakukan kewajibannya menyampaikan laporan semester seperti Pertambangan, SPBU, Rumah Sakit, Tol dan Perumahan.
Permasalahan  yang  terakhir  masih  banyak  pelaku  usaha/kegiatanyang  masih  lalai  dalam  menjalankan pelaporan  dokumen  lingkungan  itu  disebabkan  masih  kurang  optimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak dikarenakan masih kekurangan sumber daya di Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sehingga pengawasan terhadap laporan dokumen lingkungan hidup masih belum optimal.

## METODE PENELITIAN
Pada  dasarnya  landasan  teoritis  dari  penelitian  kualitatif  bertumpu  secara  mendasar  pada  normatif. Penelitian normatif adalah ilmu tentang fenomena yang mengkaji tentang dokumen-dokumen untuk mengetahui, mengenal, menjelaskan suatu permasalahan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam dan utuh untuk mengetahui Implementasi Laporan Semester Dokumen Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
Peneliti  memilih  penelitian  kualitatif  adalah  karena  dengan  metode  ini  peneliti  dapat  mengetahui  dan memahami  fonomena  (need  to  know)  yang  berfungsi  untuk  menggambarkan  fakta,  membuktikan, menggambarkan  dan  menemukan  pengetahuan  karena  peneliti  akan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  dapat melihat  secara  langsung  bagaimana  implementasi  dari  kegiatan  usaha  dalam  melakukan  laporan  dokumen lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi 3 (tiga) yaitu: Informan Kunci, Informan utama dan Informan Tambahan.
Informan  kunci  ialah  mereka  yang  mengetahui  dan  memiliki  berbagai  informasipokok  atau  yang bertanggung jawab terhadap data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.
Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak. Informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Bidang  Penataan  dan  Peningkatan  Kapasitas  Lingkungan Hidup  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kab.  Lebak.  Informan  tambahan  adlaah  mereka  yang  dapat  memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung namun sebagai pelengkap dari informan kunci dan informan utama. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Lebak, dan 2 (dua) Pelaku usaha.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategisdalam penelitian, karena tujuan utama dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Adapun  penggunaan  teknik  pengumpuan  data  yang  dipergunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik  triangulasi.  Tringulasi  teknik,  dan  sumber,  berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukurdari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau  tidaknya  tujuan  yangingin  diraih.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Grindle,  dimana  pengukuran  keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:
1. Dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan  yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
(1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
(2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi
Isi Kebijakan (Content of Policy), ada 6 Indikator dalam dimensi ini,diantaranya yaitu :

## 1. Kepentingan Mempengaruhi
Menurut  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lebak  sebagai  informan  kunci  (IK)  dalam penelitian ini mengenai kepentingan untuk kegiatan usaha membuat laporan dokumen lingkungan:
“Berbicara tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 itu muncul  sebagai  bagiandari  kebijakan  operasional  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun  2021 (turunannya)  bahwa  dalam  Pelaksanaan  usaha  dan/atau  kegiatan  izin  usaha  Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  yaitu setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  wajib  memiliki  perizinan  usaha,  perizinan  usaha  ini  mempunyai  3 prasyarat  dasar  tentang  KKPR  (tata  ruang),  Persetujuan  Lingkungan  dan  yang  ketiga  adalah  PBG (IMB).  Dan  konten  lingkungan  hidup  masuk  kedalam  Persetujuan  Lingkungan,  Persetujuan  lingkungan ini  didapatkan  melalui  Penyusunan  AMDAL,  Uji  Kelayakan,  UKL-UPL  dan  Pemeriksaan  Formulir (untuk  mendapatkan  persetujuan  lingkungan)  .  AMDAL  yang  nantinya  mendapatkan  Surat  Kelayakan (SKKL)  sedangkan  UKL-  UPL  mendapatkan  Persetujuan  Lingkungan.  Khusus  untuk  UKL-  UPL  maka harus mendapatkan PPKLH atau Pernyataan Kelayakan. Menurut saya tentu saja tujuan awal dibuatnya Peraturan  Menteri  No  4  tahun  2021  ini  untuk  mengontrol  Lingkungan  Hidup  termasuk  kepada  Pelaku Usaha yang melakukan kegiatannya.
Pelaku  Usaha  mempunyai  kepentingan  untuk  mendapatkan  Rekomendasi  Izin  Lingkungan  dari  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lebak  bahwa  formulir  yang  pelaku  usaha  isi  harus  sesuai  dengan  apa yang ada di dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2021 itu di isi dengan benar sesuai dengan  Parameter-parameter  kegiatan,  inventarisasi,  potensi  perkiraan  dampak  terhadap  lingkungan. Penyusunan dengan rencana pengelolaan, jika itu sudah benarmaka Dinas Lingkungan Hidup itu harus segera mengeluarkanRekomendasi UKL-UPL. Setelah pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan hidup baik  itu  berupa  UKL-UPL,  Amdal  atau  SPPL  wajib  bagi  setiap  kegiatan/usaha  wajib  melaporkan Laporan  Semester  setiap  6  bulan  sekali  untuk  mengetahui  apakah  kegiatan  tersebut  sesuai  dengan dokumen UKL-UPL atau belum”. (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.00 WIB ).”
Dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lebak  dan  Kepala Bidang  Penaatan  dan  Peningkatan  Kapasitas  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kab.  Lebak,  yangmelatarbelakangi Peraturan Menteri LHK Nomor 4 tahun 2021 serta Rekomendasi Izin Lingkungan untuk setiap kegiatan/usaha bahwa  formulir  yang  pelaku  usaha  isi  harus  sesuai  dengan  apa  yang  ada  di  dalam  lampiran  Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup.

## 2. Tipe Manfaat
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengenai manfaat yang dirasakan baik bagi Pelaku  Usaha,  pemerintah  maupun  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  Pembuatan  pelaporan  dokumen lingkungan, berikut pemaparannya:
“Manfaat  yang  dirasakan  adalah  untuk  mengetahui  apakah  usaha  tersebut  berdampak  baik  udara,air dan  jenis  limbah  B3  yang  dihasilkan  dibawah  baku  mutu  atau  tidak  dengan  uji  laboratoium  yang terakreditasi untuk  dilampirkan didalam pelporan smesterdkoumen lingkungan hidup yang dilakukan”. (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.30 WIB ).”
Kemudian,  penulis  menanyakan  Kepada  Informan  Utama  (IU)  mengenai  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat terkait adanya Pelaksanaan Pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup, berikut pemaparannya :
“Yang  Pertama  Masyarakat  bisa  terlibat  langsung  terhadap  rencana  usaha/  kegiatan  ini  untuk memberikan saran masukan terhadap perkiraan-perkiraan dampak yang terjadi. Masyarakat juga dapat merasakan manfaat terhadap kegiatan baik manfaat sosial maupun ekonomi berikut memantau bersama sehingga  dampak-dampak  atau  kerusakan  yang  akan  terjadi  akibat  adanya  kegiatan  ini  bisa  dikurangi atau  bahkan  dihilangkan  dan  masyarakat  dapat  melaporkan  jika  ada  perusahaan  yang  diduga  dalam pelaksanaannya terdapat pencemaran dan perusakan lingkungan kepada kami agar selanjutnya bidang kamimenindaklanjuti”.  (IU  :  Kepala  Bidang  Penaatan  dan  Peningkatan  Kapasitas  Dinas  Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa, 27 Juni 2023 Pukul: 09.35 WIB ).”
Dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lebak,  mengenai  tipe manfaat yang dirasakan Pelaku Usaha dan Masyarakat dengan adanya pelaporan dokumen lingkunganhidup ini memberikan  dampak  yang  baik  untuk  mengidentifikasi  Potensi  kerusakan  yang  akan  timbul  dikemudian  hari juga  memberikan  masyarakat  wawasan  untuk  menyikapi  hal  ini  kedepan  dengan  bijak  dan  terarah  dalam menjaga lingkungan hidup dan keseuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan isi dokumen lingkungan hidup.
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Tipe  Manfaat  yang  dirasakan  Pelaku usaha masyarakat dan Pemerintah adalah untuk kelangsungan hidup umat manusia berkelanjutan agar alam tetap seimbang dan terjaga kelestariannya dan meminimalisir dan mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan.

## 3. Pencapaian Derajat Perubahan
Menurut  Informan  Kunci  (IK)  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lebak  mengenai  derajat perubahan yang diinginkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pelaku Usaha dengan adanya kegiatan usaha yang melaporkan semester dokumen lingkungan hidupnya, berikut pemaparannya :
“Kesadaran dari semua pihak jadi mulai dari Kami Selaku Instansi Pemerintah terkait lingkungan Ikut andil  dalam  Pengelolaan  lingkungan  Hidup,  Perusahaan  /  pelaku  usaha  atau  penanggung  jawab kegiatan, kemudian kesadaran masyarakat juga terhadap kepedulian lingkungan itu meningkat. Karena dengan  adanya  kegiatan  yang  memiliki  dokumen  lingkungan  hidup  mereka  bisa  ikut  juga  memantau
pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Persentase Perusahaan yang melaporkan Dokumen semester naik ,maka artinya Perusahaan taat, dan apabila tidak melaksanakan Laporan semester artinya perusahaan tidak taat”. (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.45 WIB).”
Penulis juga menanyakan kepada Informan Utama (IU) mengenai apakah di Kabupaten Lebak masih ada perusahaan yang belum melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usahanya :
“Masih  ada,  data  yang  sudah  kami  rekap  laporan  monitoring  dokumen  lingkungan  hidup  dari  tahun 2019-2021”. (IU : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.35 WIB ).”
Penulis juga menanyakan kepada Informan Tambahan (IT I) dan jawabannya sebagai berikut :
“derajat perubahan yang diharapkan ekosistem lingkungan di Kabupaten Lebak tentu tetap terjaga tidak menimbulkan pencemaran dan dampak  kepada masyarakat” (IT I : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Jumat, 7 Juli 2023 Pukul: 10.10 WIB).”
Dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  bentuk  komitmen  dari  diterbitkannya  Dokumen  Lingkungan  Hidup bagi setiap kegiatan/usaha diwajibkan melakukan pelaporan semester lingkungan hidup 6 (enam) bulan sekali, sehingga  itu  merupakan  bentuk  ketaatan  dan  komitmen  bagi  pelaku  usaha  dalam  menjaga  lingkungan  dan mengurangi dan/atau tidak menimbulkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat.

## 4. Letak Pengambilan Keputusan
Dalam  bagian  ini  penulis  akan  menjelaskan  letak  pengambilan  keputusan  mengenai  pelaksanaan Implementasi  Laporan  Semester  Dokumen  Lingkungan  Hidup,  Pemaparan  pertama  oleh  Informan  Kunci  (IK) Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lebak,  yaitu  jika  Pelaku  Usaha  /Kegiatan  yang  tidak  melakukan pelaporan dokumen lingkungan, berikut penjelasannya dan sanksinya :
“Jika  ada  perusahaan  atau pelaku  usaha  yang  tidak  melakukan  pelaporan  dokumen  lingkungan  hidup maka ada sanksi Administrasi berupa Teguran tertulis 1,2,3 apabila tidak di indahkan ada penghentian sementara.” (IK : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul:10.45 WIB).
Hal ini selaras dengan penyataan yang diberikan oleh Informan Utama (IU) yaitu :
“Jika  tidak  melakukan  pelaporan  dokumen  lingkungan  hidup  maka  akan  diberikan  peringatan  dulu, apabila  masih  belum  menyampaikan  laporannya  maka  bisa  dilakukan  teguran  tertulis  bahkan  jika perusahaan  mengabaikan  sanksi  administrasiperusahaan  dapat  dinyatakan  tidak  aktif  dalam  kegiatan usahanya,bahkan  bisa  di  cabut  ijin  lingkungannya  sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”.  (IU  :  Kepala  Bidang  Penaatan  dan  Peningkatan  Kapasitas  Dinas  Lingkungan  HidupKab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.50 WIB).
Berdasarkan pernyataan dari Informan diatas dapat dilihat bahwa dalam hal letak pengambilan keputusan jika  ada  perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang  tidak  melakukan  pelaporan  dokumen  lingkungan  hidup  bagi kegiatan/usahanya maka akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi.
Dari  pemaparan  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bentuk  ketegasan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Lebak  dalam  letak  pengambilan  keputusan  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  terjadi  pencemaran  atau pengrusakan  lingkungan  oleh  pelaku  usaha  atau  perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan/usahanya  baik  itu berupa  teguran  tertulis  sampai  dengan  sanksi  pencabutan  ijin  lingkungan,  sehingga  ada  efek  jera  bagi  setiap pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan/usahanya  agar  tetap  menjaga  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan hidup dan menjalankan.

## 5. Pelaksanaan Program
Dapat  dikatakan  pada  pelaksana  ini  adalah  penyedia  dan  pemberi  pelayanan  bagi  masyarakat  di  dalam suatu  kebijakan.  Selain  itu  pelaksana  program  juga  sebagai  tolak  ukur  untuk  melihat  sejauh  mana  program diimplementasikannya terlaksana.
Berikut  ini  merupakan  pemaparan  dari  Informan  Kunci  (IK)  mengenai  pelaksanaan  program  ini  sudah maksimal menurut DLH Kab. Lebak, berikut pemaparan beliau :
“Pelaksanaan  Program  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidupmasih  belum  berjalan  maksimal  dikarenakan  masih  banyaknya kegiatan/usaha  yang  telah  memiliki  ijin  lingkungan  hidup  masih  ada  beberapa  yang  belum  melakukan pelaporan  semester  dan  untuk  internal  kami  kendalanya  berada  di  sumber  daya  manusia  yang  masih belum  memadai  untuk  melakukan  pengawasan”.  (IK  :  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Lebak, Senin 10 Juli 2023 Pukul: 10.52 WIB).
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pemaparan  bidang  yang  terkait  yaitu  Informan  Utama  (IU),  berikut pemaparannya :
“Dalam  hal  menjalankan  program  ini  butuh  sumber  daya  manusia  yang  cukup  sehingga  kami  dalam melakukan  pengawasan  dapat  berjalan  secara  maksimal  dalam  hal  melakukan  pengawasan  dan penindakan bagi  kegiatan/usahanya  yang  menjalankan  usahanya  tidak  sesuai  dengan  isi  dari  dokumen lingkungan  hidupnya”.  (IU  :  Kepala  Bidang  Penaatan  dan  Peningkatan  Kapasitas  DinasLingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.50 WIB).
Dari pemaparan yang disampaikan diatas indikator dari pelaksanaan program laporan semester dokumen lingkungan  hidup  ini  masih  belum  berjalan  secara  maksimal.  Masih  banyaknya  pelaku  usaha  atau  perusahaan yang  belum  melakukan  pelaporan  semester  dokumen  lingkungan  hidup  bagi  kegiatan/usahanya.  Selain  itu,  di internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak masih terdapat kelemahan diantaranya menyangkut tentang sumber  daya  manusia  yang  masih  belum  memadai  dan  mencukupi  untuk  melakukan  pengawasan  dan penindakan terhadap kegiatan/usaha yang belum melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidup ini, sehingga perlu adanya peningkatan kuantitas yang diperlukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak itu sendiri agar dapat maksimal dalam hal menjalankan program ini.

## 6. Penggunaan Sumber Daya
Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh  sumber  daya  manusia  yang  mencukupi  dan  tentunya  berkualitas.  Dalam  pencapaian  tersebut  tentunya membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  sesuai  dengan  kemampuan  yang  memiliki  dan  kecukupan  untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.
Berikut adalah Pemaparan dari Informan Utama (IU) mengenai adadi bidang mana di DLH Kab. Lebak yang menjadi penanggung jawab dalam pelaporan dan berapa Sumber Daya Manusia di bagian tersebut, berikut pemaparan beliau :
“Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH  ada 4 Orang SDM”. (IU : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak, Selasa 27 Juni 2023 Pukul: 09.53 WIB). Peneliti juga menanyakan kepada IK dan IT I terkait hal ini,”
Kesimpulannya  dari  hasil  wawancara  informan  diatas  bahwa  sumber  daya  manusia  dibidang  Penaatan dan  Peningkatan  Kapasitas  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kab.  Lebak  hanya  berjumlah  4  orang  sehingga menjadibelum maksimal dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  indikator  implementasi  kebijakan  menurutMarilee  S  Grindle  dalam  Wicaksana  ,dkk (2014:154-156) terhadap Implemementasi Laporan Semester Dokumen Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Lebak  Penulis  mendapatkan  jawaban  atas  masalah  yang  teridentifikasi,  dimana  jawaban tersebut  merupakan  hasil  pengolahan  wawancara  dengan  informan  yang  telah  di  tentukan.  Dalam  hal  ini  juga peneliti akan membahas temuan-temuan masalah baru yang terjadi sebenarnya mengenai Implementasi Laporan Semester Dokumen Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak terkait program pelaporan semester dokumen lingkungan hidup.
Pertama, Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama di  bagian  pengaduanuntuk  masyarakat  yang  ingin  melaporkan  perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang  tidak  taat dalam  menjalankan  kegiatan/usahanya  atau  yang  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  terhadap  lingkungan masyarakat.
Kedua, mengenai permasalahan ketidaksesuaian isi dokumenlingkungan dan pelaporan semester dengan aktual pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Telah terjawab dalam penelitian ini bahwa masih terdapat ditemukan  perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang  dalam  menjalankan  kegiatan/usahanya  tidak  sesuai  dengan  isi dokumen lingkungan hidupnya sehingga perusahaan tersebut akan dilakukan pengawasan dengan memberikan teguran  administrasi  untuk  memperbaiki  kondisi  lingkungan  atau  beban  pencemaran  yang  dilakukan  oleh kegiatan/usahanya  tersebut  dengan  melakukan  uji  laboratorium  lingkunganbaik  uji  lab  udara,  kebisingan,  air permukaan  tanah,  limbah  domestik,limbah  cair  B3  dan  emisi,  yang  nantinya  hasil  uji  laboratorium  tersebut dilampirkan ke dalam laporan semester dokumen lingkungan hidup sebagai bentuk pemantauan lingkungan bagi kegiatan/usaha yang dilakukan.
Permasalahan  yang  terakhir,  mengenai  ketidaktaatan  pelaku  usaha  atau  kegiatan  dalam  menyampaikan laporan  semester  dokumen  lingkungan.  Dari  permasalahan  ini  ditemukan  dari  hasil  wawancara  penulis  yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 293 perusahaan yang telah melakukan pelaporan semester dokumen  lingkungannya  dari  408  perusahaan.  Jadi  masih  terdapat  115  perusahaan  yang  masih  belum melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidupnya.
Adapun data terkait perusahaan yang telah melakukan pelaporan semester dokumen lingkungan hidupnya terdapat  di  dalam  lampiran  penelitian  ini.  Perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang  tidak  taat  dalam  membuat pelaporan semester dokumen lingkungan hidup akan dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan mendapati teguran tertulis 1 (satu) sampai dengan teguran tertulis 3 (tiga), jika teguran tertulis 3(tiga) diabaikan maka  akan  dilanjutkan  dengan  pemberian  sanksi  berupa  pencabutan  ijin  lingkungan  perusahaan  tersebut sehingga perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya kembali atau dinyatakan sudah tidak aktif

## REFERENSI
Afandi, P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.
Agustino,  Leo.  2016.  Dasar-dasar  Kebijakan  Publik.  Bandung:  CV.  Alfabeta.  Amirullah.  2015.  Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Andi  Prastowo,  2014.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Prespektif  Rancangan  Penelitian.  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media.
Anggara,  Sahya.  2016.  Ilmu  Administrasi  Negara.  Bandung:  CV.  Pustaka  Setia.  Atmosudirjo,  Prajudi.  1980. Dasar-dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Faishal,  Achmad.  2016.  hukum  lingkungan  pengaturan  dan  paradigma  Industri  hijau.  yogyakarta:  pustaka yustisia.
Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT. Elex Media. Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in 1). Kebumen: Mediatera.
Handoko, T., & Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Hasibuan., & Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Mufiz,  Ali.  1995.  Pengantar  Administrasi  Negara.  Jakarta:  Universitas  Terbuka.  Siagian,  Sondang,  P.  1999, Filsafat  Administrasi.  Jakarta  :  PT.  Gunung  Agung.  Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan R&D . Bandung: CV.Alfabeta.
Suradinata, 2007. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah, Jakarta : GramediaPustaka Utama.
Syafiie,  Inu  Kencana.  2015.  Sistem  Administrasi  Negara.  Jakarta:  PT.  BumiAksara.  Tahir,  Arifin.  2020. Administrasi Publik: Good Governance Menuju Sound Government. Bandung : Alfabeta.
Wicaksana,  dkk.  2020.  new  normal  perspektif  kebijakan  publik  dan  pelayanan  publik  kontemporer.  Serang  : Untirta Press.
Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.