%*nteurraz  /7:4yaazc /?(59c4a"4d*

## DAFTAR ISI

## MENYOAL TENTANG HONORARruM-KT'RATOR
/ PENGLTRUS BOEDEL PATLTT DALAM PELAK SANAAN KEPAI LITAN Agus Nurudin !

## PERTAN GGU NGJAWAB AN DOKTER-DALAM TRANSAK
S T TERAP EUTIK Anggraeni Endah Kusumaningrum I I ARBTTRASE DALAM HUKUM TSLAM DAN RELEVANSINYA"BAGI
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYAzuAH Muhammad Arifin ?5 PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA-PADA MAS YARAKAT BA TAK TOBA SERTA AKIBAT HIIKUMNYA DALAM PEWARISAN Ellyne Dra'i Pocspasari 38
DIALEKTIKA TEORETIS SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL DENGAN-STSTEM EKON OM I KERAKYA TAN BERDA S ARKA N PANC AS TLA-"( STUDT PEN J AB ARAN
DAN TMPLEMENTASI IDEOLOGI EKONOMI-DAN POLITIK AGRARIA) Firman Muntaqo 55 MENIMBANG HAK RAKYAT SEBAGAI PEMOHON (I,EGAI, STANDING\ PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA HaCi Karyono 65 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA YANG HARMONIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA Mashari 82 AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT DALAM PEMILU DAN DI ERA OTONOMI DAERAH DARI PERSPEKTIF REGULASI Retno Mawarini Sukmariningsih 96 TANGGUNG-GUGAT RLII\4AH SAKIT SEBAGAI KORPORASI DALAM MALPRAKTEK MEDIK Sri Setiawati 106
?zagaar*  7t{qare&  tft4.4  3e4ue

## AKSESIBILITAS PEI\YANDANG CACAT: DALAM PEMILU DAN DI ERA OTONOMI DAERAH  DARI PERSPEKTIF REGULASI

## Retno Mawarini  Sukmariningsih
Doktor llmu Hukum/ dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang Email : retno-maltarinilOl: ahoo.co. id
Abstrak
Penerimaan APBN  seklor penerimaan pembangunan diperoleh dari penerimaan baik dari  sektor ekonomi maupun penerimaan pajak, sementara itu  dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, penyandang cacat juga  diwajibkan membayar pajak dan tidak  ada pembedaap antara warga negara yang cacat maupun yang tidak, sehingga dari hal tersebut ada kesamaan dalam kewajiban tetapi ketika berbicara hak-hak dari  penyandang cacat belum sepenuhnya diperoleh, Lingkungan fisik  yang ada baik bangunan maupun ruangan kab/kota juga tidak memberikan aksesibilitas atau kemudahan bagi penyandang cacat untuk menuju ke tujuan maupun melakukan aktifitas  dan berbagai keEatan utamanya dalam menyalurkan hak politiknya seperti dalam pemilu legislative yang baru saja dilaksanakan. Sementara warga negara lainnya dengan mudahnya mendapat akses itu,  kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah belum menjamin adanya regulasi tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat Kata Kunci : Regulasi, Aksesibilitas Penyandang Cacat, Otonomi Daerah

## Ahstrucl
'l.he receipl of APIIN  (State Budgel) of the development revenue seclot' is derived.fi'om receipts from  the seclors of  the economy crnd tm  revenue, while  in.fulfilling  obligations as citizens, the disabled  are  also  required  lo  pa))  tuxes and  lhere  is  no  distirtction  bet:ueen c:itizens v,ho are disahled or not, so lhal  lhere are similarities  in lishilities  but when speaking of their righls, lhe disahled have nol been.fitll1.,acquired it, lhe exislirtg physical environment, that  is, lhe building  aild the spqce of the regiotr cit7, do rutl also ltrovide  accessibilitll or  euse /tr  the disablecl lo get to their deslinalion as w'ell a.s performing various actir:ities and its main ttctitities  in  exlending their political  rights  cts in  the recentlT'legislative elections. I(hile  the olher  cilizens  simply  have the dccess, the regional  self-governance within  the framework  of regional aillonomv is rtot enough lo ensltre a regylation of Accessibility.for the Disabled.
Keywords: Ilegulalion , Acc:essibilityfor the Disahled, Regionerl Autrnomy,

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan otonomi  daerah di
Indonesia diatur  dalam UUD  Negara RI Tahun  1945 Pasal l8A  dan  Pasal 18  B
ot.Dari pengaturan tersebut ada konstruksi yang bisa dipahami bahwa penyelenggaraan
er Avat  (2)  Pasal ltt.A  UUD  Negara RI  Tahun 19,15 bahlva I lubungan keuangan,Pelavanan umum. pernanfaatan sumber dal a lainnya antara pemerintah pusat  dan  pemerintahan  daerah  diatur  dan
P,raStato  iil4galzo qAar4  7q44e
pemerintahan daerah dilakukan dalam ke- rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia {NKRI),  bahwa Indonesia tidak akan terbagi bagi  dalam,  kesatuan pemerintahan lokal maupun regional dan tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain  di  dalamnya yang bersifat negara. Berdasarkan dua nilai yang  paling  mendasar dalam  konstitusi tersebut, maka  penyelenggaraan otonomi daerah  di lndonesia  didasarkan  atas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Daerah yang  bersifat  otonom  diadakan  guna menyangga tatanan dari pemerintahan pusat.
Baik  daerah otonom maupun pemerintahan pusat tidak boleh saling mengkerdilkan dari keberadaan masing-masing. Karena kedua- nya mempunyai pola hubungan pembagian kewenangan  yang  sudah  diatur  dalam Undang-tJndang.
Dibentuknya  daerah  otonom  di Indonesia mempunyai  ciri  bahwa  daerah otonom  tidak  memiliki  kedaulatan yang bersifat  mandiri  dan  penyerahan urusan kepada  daerah  otonom  didasarkan pada pengaturan serta  kebutuhan atau  kepen- tingan masyarakat yang bersangkutan, se- hingga  di  harapkan  kewenangan  yang diberikan  kepada  daerah  tersebut  dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah yang  pada  akhirnya  dapat  mewujudkan tujuan  pemberian  otonomi  daerah  yaitu antara lain  :  dapat meningkatkan kesejah-
dilaksanakan secara adil  dan  selaras berdasarkan undarrg-undang. I)rlanjutkan bunvi Ayat  (2)  Pasal 18 Il  bahua  Negara mengakui dan  menghomati kesatuan-kcsatuan masvarakal hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnva sepanjang masih hidup dan sesuai  dcngan  perkcmbangan  masyarakat  dan pnnsip Negara Kesatuan Republik lndonesia, yang diatur dalanr lJndang-l Jndang
Jurnal Spektrum Volume I I /Nomor I /April20l-1
teraan masyarakat. pemerataan pembangu* nan, dan  meningkatkan pelayanan publik. Dilihat dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah juga mempunyai tujuan  untuk  meningkatkan  daya  guna penyelenggara.an pemerintahan  terutama dalam memberikan pelayanan dalam  ber- bagai  kebutuhan  masyarakat  termasuk didalamnya penyandang cacat. Selanjutnya dilihat  dari  aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan program pemba- ngunan  guna  tercapainya  kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.
Berbicara pelaksanaan pembangunan, maka dibutuhkan Modal dasar untuk penca- paiannya, Sehingga salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting di era otonomi menuju globalisasi ini  selain sumber  daya  alam  adalah  sumber  daya manusia. Pada  dasarnya otonomi  daerah dimaksudkan untuk  rneningkatkan pelaya- nan publik  guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  Sesuai  dengan misi  yang  di  kemukakan dalam  penye- lenggaraan otonomi daerah untuk terwujud- nya kesejahteraan masyarakat, maka peme- rintahan daerah harus menyediakan pela- yanan dasar (Basic Services) dan mengem- bangkan  sektor  unggulan  (Core  Compe- tences)  tentunya  dengan  cara-cara yang demokratis. Otonomi  sebetulnya mengan- dung  makna kemandirian untuk  mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri sedangkan  asas  yang  dipakai  dalam penyelengg araan pemerintahan negara kesa- tuan adalah Desentralisasi. Daerah memiliki peluang mengembangkan system dan meka- nisme  pelayanan  publik  sesuai  dengan tuntutan daerahnya. karena Indonesia ada
?r4r'dre ?r/agtalse qha *qf4e
dalam  satu  bingkai  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (  NKRI)  maka antara Desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan negara dan otonomi  sebagai daerah yang  diberikan kemandirian dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah" keduanya tidak  bisa  dipisahkan, sebagai basis  legalitas  dalam  penyelenggaraan otonomi di Indonesia,
Dalam  basis  regulasinya,  Negara sudah  memberikan  Jaminan  yang  sama terhadap  semua  Warga  Negara  yang ditunjukkan dalam Ayat2 dan Ayat (3) dari Pasal 34  UUD  Negara RI  Tahun 1945.e3 Dari  bunyi  Pasal tersebut mengandung arti bahwa  negara  ikut  bertanggung jawab terhadap  keberlangsungan  hidup dari seluruh  rakyat  yang  diartikan  tidak  ada pembedaan baik  bagi  masyarakat pada umumnya  maupun bagi  masyarakat yang kebetulan  menyandang cacat.  Semuanya harus diberikan fasilitas dan akses pelaya- nan umum  yang sama. Dalam kajian ini  di khususkan pelayanan bagi penyandang cacat dan  dalam  pembahasannya tidak  terlepas dari  penyandang disabilitas. Tetapi  pada tataran implementasi, fasilitas dan pelaya- nan  bagi  penyandang cacat ini  jauh  dari realitas  yang  diharapkan, karena  daerah masih  belum memahanri  sepenuhnya tentang persoalan-persoalan apa saja yang seharusnya di  berikan oleh  daerah kepada
e3 Aval  (2)  tjl-JD  Negara  RI 'lahun 1945 nrcn-v atakan bahu a Ncgara mcngembangkan s\ stem
laminan social bagi scluruh raky-at  dan nremberdavakan maslarakat vang lemah dan tidak lurampu sesuai  dengan  martabat  kema  nusiaan. Sedangkan -vang a-vat (3) menr' atakan bahu,a Negara berlanggung  lauab  atas  pcn-vediaan tasilitas l.elavanan kcsehatan dan lasilitas pelar,anan umum r ang lavak.
Jumal Spektrum Volume ll  lNomor I / April 2011
penyandang disabilitas utamanya penyan- dang  cacat,  agar  kaum yang  dianggap termarginalkan ini  menjadi  bagian  dari sumber daya  manusia yang  tidak  kalah pentingnya dalam  mengisi  pembangunan. Penyandang disabilitas lebih kepada ketidak mampuan mengakses kehidupan dan peng- hidupan secara normal, istilah  itu  masih menjadi  debatble  dikalangan  kelompok intelektual cacat dan dianggap menurunkan motivasi  karena  dianggap  tidak  mampu dalam  menjalani kehidupan dan  penghi- dupan. Untuk  itu  optimalisasi melalui  pe- ningkatan kualitas sumber daya manusia, dan  pemberdayaan sumber daya  manusia diberbagai sektor  menjadi  penting  untuk dilakukan termasuk penyandang cacat tidak hanya pada belas kasihan (charity) semata karena ketidak mampuannya atau keterba- tasannya.
B. Permasalahan l.  Bagaimana Kesiapan Daerah dalam era Otonomi  Daerah  memberikan Aksesi- bilitas Pelayanan  Publik melalui pembentukan Peraturan Daerah ?
2.  Bagaimana  aksesibilitas  penyandang cacat untuk  menentukan pilihan  dalam Pemilu Legislatif ?
C. Pembahasan
Ilak-hak  Dasar Bagi Penyandang Cacat Dalam  pembukaan UUD  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  telah tersurat tujuan didirikannya Negara Repu- blik Indonesia yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum  dan men- cerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Negara itu mengandung arti bahwa Negara mempu- nyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap  warga  negaranya  tanpa  kecuali
?'rnSaa.to  Tflagtate t?bur  *44/&
melalui  system pemerintahan yang  selalu mendukung  terselenggaranya  pelayanan publik  dalam  rangka  memenuhi  hak-hak dasar bagi  setiap warga  negara. Jaminan terhadap  pemenuhan  hak-hak  dasar  itu berlaku  bagi  setiap  warga  Negara,  tetapi dalam  perkembangannya penyelenggaraan pelayanan publik  di  hadapkan pada situasi yang belum  sesuai dengan kebutuhan bagi warga  negaranya.  Warga  Negara  di dalamnya termasuk penyandang cacat yang merupakan bagian dari elemen bangsa untuk ikut  berkontribusi dalam  mengisi  pemba- ngunan  nasional',  sehingga  diperlukan system pelayanan publik yang berisi nilai.
Dalam  UU  No.  32  Tahun  2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah Jo  UU  RI No.  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi kepada daerah diarahkan pada beberapa hal yaitu: Pertama. dari aspek politik pemberian otonomi daerah berfujuan untuk  mengikut sertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat  ke  dalam  program-program pembangunan  baik  untuk  kepentingan daerah sendiri maupun untuk  mendukung kebijakan  nasional  tentang  demokrasi. Kedua, dari  aspek  manajemen pemerin- tahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam  memberikan pelayanan  dalam  berbagai  kebutuhan masyarakat. Ketiga,  dari  aspek kemasyara- katan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak  perlu  banyak  bergantung  kepada pemberian  pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah
Jurnal Spektrum Volume ll  i Nomor I /April2014
memiliki daya saing yang kuat. Keempal dari aspek ekonomi pembangunan, pembe- rian  otonomi  daerah  berfujuan  mensuk- seskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningliat.
Dari  konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal l8  B  UUD 1945 maka hak. kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih  diarahkan pada  pemenuhan kepentingan  masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 Jo UU  Rf  No.  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas IIU  No.  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. menggariskan bahwa  maksud  dan  tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan,  pemerataan  pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pen- dayagunaan potensi daerah secara optimal dan  terpadu dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan prakar- sa dan peran serta aktif  masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi  daerah  secara luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesafuan bangsa, peningkatan pelayanan publik  dan  daya saing daerah.
Yang  menjadi  persoalan  di  era otonomi  daerah ini  adalah bahwa Negara memberikan jaminan  kesetaraan termasuk terhadap penyandang cacat, selain  diatur dalam UUD  Negara R[  Tahun 1945, hal itu juga  diakomodir  dalam  Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, sedangkan Pelayanan Publik  dalam UU  RI No.  75  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik,  dimaksudkan untuk  memberikan kepastian hukum  dalam  hubungan antara
PxaSra*. Tltaglateo %*rt ?q446c
masyarakat dan  penyelenggara dalam  pe- layanan publik  Dari  kedua undang-undang itu  sejatinya  Negara  sudah  memberikan jaminan men-eenai pelayanan publik  terma- suk  didalamnya  bagi  penyandang cacat, tetapi  dalam  pelaksanaannya Undang- Undang  tersebut  belum  kunjung  diikuti Peraturan Pelaksanaan apalagi di  Tingkat Daerah (Peraturan Daerah). Sehingga pe- nyandang cacat  belum  merasa mendapat jaminan  dari  daerah/kota untuk mendapat- kan aksesibilitas pelayanan publik termasuk dalam  mbnyalurkan hak  politiknya  secara adil. Di kemukakan oleh John Rawls, bahwa masyarakat  sebagai  sebuah  lembaga kerjasama sosial hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik  apabila hak-hak dasar  setiap  warga  diberi  tempat  dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara  melalui  konstitusi  yang  adil.er Dipenuhinya  hak-hak  dasar  bagi  setiap warga Negara termasuk penyandang cacat hanya bisa diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang  menganut system demo- krati s dai am pemeri ntahannya.
Selanjutnya menurut Van Der Pot pe- nyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasins ada dua yaitu desentra- lisasi territorial dan desentralisasi fungsio- nal.  Desentralisasi  territorial  menjelma dalam bentuk badan yang mendasarkan pada wilayah dan bertentuk otonom, sedangkan desentralisasi fungsional menjelma sebagai badan-badan yang mendasarkan pada tujuan tertentu Dua  nilai  dasar vans  terkanduns
' r 1 . I o h n  R a u ' l s ^  1 9 7 l " . l T ' h e o n ' o f   J u s t i c e . Harvard IJniversitv Press, Massachusetts, hlm 39.
''t Vun rler Poot, 1994.  (  Dalam bagir manan.
llrrb antara Pusat dan Daerah Mcnurut 1JIJD l9'15)- Pustaka Sinar llarapan. -lakarta. hal 2 I
jumal Spektrum Volume 1l i Nomor I /April20l1
dan paling mendasar dalam UUD  Negara RI Tahun 1945 adalah nilai  unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai  dasar unitaris diwujud- kan  dalam  pandangan bahwa  Indonesia tidak  akan ada bagian-bagian daerah yang mempunyai sifat  seperti negara. Artinya, kedaulatan  yang  melekat  pada  rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan  terbagi  di  dalam  kesatuan peme- rintahan lokal ataupun regional.
Berdasarkan dua  nilai  dasar  dalam konstirusi tersebut, penyelenggaraan otono- mi  daerah  di  Indonesia  menganut  pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan daerah otonom merupakan daerah penyangga dalam Negara Kesatuan. lndonesia sebagai Negara Kesatuan amatlah  penting  mendu-dukkan letak dasar dari otonomi seluasluasnya agar tidak  bertentangan  dengan  dasar-dasar kesatuan yang  semestinya harus dipahami pada setiap daerah. Begitu juga  sebaliknya Pemerintah Pusat tidak  boleh  meniadakan wujud  dari  otonomi  seluas-luasnya. Pada ciaerah oionom, karakteristik yang melekat adalah sbb:  bahwa  daerah otonom  tidak mempunyai  pemerintahan  yang  bersilat kedaulatan, diwujudkan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sesuai urusan urusan pemerintahan yang didasar- kan  pada  pengaturan  dan  pengurusan kepentingan masyarakat.
Kewenangan pemerintah pusat  dan daerah membawa konsekuensi dalam mewu- judkannya, dalam penerimaan APBN  sektor penerirnaan pembangunan diperoleh  dari penerimaan  baik  dari  sektor  ekonomi maupun penerimaan pajak, kemudian unrsan pemerintahan yang  menjadi  kewenangan pemerintahan di daerah didanai dari dan atas
?oagnaac Trt4tdle q0ao  7e4/.4a
beban  anggaran  dan  belanja  negara sedangkan APBD juga dapat diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah untuk membiayai pembangunan di  daerah, sementara itu  dalam memenuhi kewajiban sebagai warga  negara,  penyandang cacat juga diwajibkan membayar pajak dan tidak ada pembedaan antara warga negara yang cacat maupun yang tidak. sehingga dari hal tersebut ada  kesamaan dalam  kewajiban tetapi ketika berbicara hak-hak dari penyan- dang cacat belum sepenuhnya diperoleh, hal itulah  yang  perl-u disadari  oleh  berbagai pihak tentang keberadaan penyandang cacat dan  bersama-sama mempunyai  kesamaan visi yang diwujudkan dalam misi kemudian program dalam upaya memberikan aksesi- bilitas bagi penyandang cacat dalam upaya menuju kemandirian.
Penyelenggaraan pelayanan  publik bagi penyandang cacat dewasa ini  masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan  kebutuhan  dan  perubahan  di berbagai bidang kehidupan yang terjadi  di masyarakat, hal  ini disebabkan  oleh ketidaksiapan pelaksana pelayanan publik dalam menyikapi perkembangan kebutuhan dalam aksesibilitas bagi penyandang cacat,
Sedangkan pelaksana pelayanan publik yaitu setiap orang yang bekerja di  dalam orga- nisasi penyelenggara yang berfugas melak- sanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik (LlLi No. 25 Tahun 2009).
Organisasi organisasi penyelenggara pelaya- nan publik dalam konteks ini  adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara Negara (diatur dalam  UU  No.  25  Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).
Jurnal Spektrum Volumc I I lNomor I /April 2011
Seperti di  ketahui bahwa lingkungan fisik  yang  ada  baik  bangunan maupun ruangan  di  daerah  kab/kota  juga  tidak banyak yang memberikan aksesibilitas atau kemudahan bagi  penyandang cacat untuk menuju  ke  tujuan  maupun  melakukan aktifitas  dan  berbagai  kegiatan  seperti pendidikan, bekerja, berjalan-jalan di  ruang publik  di  daerah kab/kota di  ruang umum lainnya bahkan untuk berekreasi di  taman juga belum ada akses untuk itu.  Sementara warga  negara lainnya  dengan mudahnya mendapat akses tersebut. Penyandang cacat tidak sepenuhnya mempunyai akses untuk memperoleh hak-hak yang sama di berbagai segi kehidupan seperti pendidikan, peker- jaan, hukum. politik. komunikasi, informasi. lingkungan  hidup,  kesehatan, pariwisata dan  sektor-sekfor strategis lainnya,  kese- muanya  belum  sepenuhnya dipersiapkan bagi  penyandang  cacat  sehingga  bagi penyandang cacat belum bisa memperoleh hak-hak tersebut  apalagi menikmati fasilitas-fasilitas dengan maksimal  sesuai keadaan fisiknya.  Untuk  itulah  penulis nremulai dari penataan regulasinya terlebih dahulu sebagai basis legalitasnya.
Aksesibilitas Penyandang Cacat  Dalam Pemilu Legislatif
Penyelenggara Pemilihan Umum yang diserahkan  kepada  lembaga  lndependen yang bernama KPU  atau Komisi  Pemilihan Umum, merupakan KPU  ke 4 (empat) yang dibentuk  setelah Reformasi  Tahun  1998, Pemilu pertama dibentuk Tahun 1999-2001 yan-e beranggotakan 53  orang terdiri  dari unsur pemerintah dan partai politik,  dalam perkembangannya wajah  KPU  mengalami perubahan  baik dari kelembagaannya maupun jumlah  enggotanya yaitu  mulai
fuAga4* ?r{aeare 1t*<  1+rlz'*
pelaksanaan Pemilu  2009, hal  itu  dimak- sudkan  untuk  mewujudkan  pemilu  yang jujur  dan adil. Pemilu yang jujur  dan adil menjadi indikator yang sangat penting bagi terpilihnya  wakil rakyat  yang  lebih berkualitas utamanya mampu menyuarakan aspirasi  masyarakat,  Dengan  dikeluar- kannya Utl  No.22  Tahun  2OO7 Tentang Penyelenggara Pemilu,  KPU menjadi bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri dengan beranggotakan 7  (Tujuh)  orang. Nasional bahwa wilayah tugasnya meliputi seluruh wilayah  NKRI  kemudian Tetap diartikan bahwa  fPU mempunyai  tugas  secara berkesinambungan walaupun masa kerjanya dibatasi  oleh  waktu,  sedangkan Mandiri menunjukkan  bahwa  KPU  tidak  bisa diinterv'ensi  oleh siapapun  dan  dari manapun.
Selanjutnya  dalam  perjalanannya KPU  mempunyai tugas yang  amat  berat karena  harus  memperhatikan  berbagai kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya terma- suk  Pemilu  Legislatif  Kaidah-kaidah ini termasuk  bagaimana pelaksanaan Pemilu Legislatif ini  dapat dengan mudah diakses bagi  para  penyandang  cacaVdisabilitas. Dalam tulisan ini lebih menekankan kepada:
bagaimana penyandang cacat memperoleh aksesibilitas dalam pemilu Legislatif. Dalam pelaksanaannya pesta  demokrasi  untuk memilih wakil-wakil rakyat ini digelar pada 9  April  2014" Selama ini  diskriminasi atas hak-hak penyandang cacat masih dirasakan termasuk  hak  politik  seperti  misalnya: penyandang cacat tidak dimasukkan dalam daftar pemilih tetap terutama yang menjadi penghuni panti, padahal saat ini penyandang disabilitas di  Indonesia mencapai l5%  dari
Jumal Spektrum Volume I l /Nomor I / April 2011 total jumlah  penduduke6. Penyandang cacat merupakan  bagian dari penyandang disabilitas mempunyai hak- kewajiban yang sama  dengan  warga  negara  layaknya termasuk peran yang sudah diberikan oleh tIU  No. 4 Tahun 1997. Jumlah penyandang cacat di  fndonesia mencapai 2,8 juta  dari jumlah  penduduk  di  lndonesiaeT dan oenyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik  dan/atau mental, yang  dapat  mengganggu atau  merupakan rintangan  dan  hambatan  baginya  untuk melakukan secara selayaknya, meliputi : a Penyandang cacat fisik, b. penyandang cacat mental dan c.  penyandang cacat fisik  dan mental.
Selanjutnya dalam  Konstitusi  sudah memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan tidak ada diskriminasi dalam  mengakses di  segala bidang kehidupan termasuk hak untuk ikut menya.lurkan hak  politiknya  tetapi hal  itu tidak  secara tegas disebut dalam undang- undang Pemilu  bahwa penyandang semua jenis disabilitas bisa didata sebagai pemilih, walaupun tidak secara eksplisit ada di dalam undang-undang pemilu,  dalam  penyeleng- garaan pemilu legislatif, penyelenggara juga harus menyediakan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan hak pilihnya, termasuk perlunya sosialisasi bagi penyan- dang cacat sebelum pemilu digelar. Dalam simulasi pemilu yang digelar KPU  harus diikuti  oleh  KPU  yang  berada di  daerah (KPUD)  sehingga penyandang cacat dapat
* K.rmp"*,  5  Apnl  2014. rli  s:rmpaikan Ketua
Llmum  Pusat Pemilihan l.lmum Akses Pen_vandang Cacat (PPLlA Penca)saat menggelar simulasi pemilu di Kantor Kl'}tl
e' h ttp : //r' rvrv, ant aranc$'s. oo m,/beri ta./3 99 3 3 4
Paag"ar*  2rh7atu gt*4  *4&.e
memperoleh peluang yang  sama dengan sumber  daya  manusia  lainnya  sebagai bentuk  upaya  pemberdayaan penyandang cacat
Fasilitas-fasilitas  yang  dibutuhkan bagi penyandang cacat misalnya akses unhrk menuju tempat mencoblos dan bagi penyan- dang  cacat  fisik,  maka  harus disediakan tempat yang  rendah untuk  menuju bilik suara, menyiapkan  template  braille  agar penyandang tunanetra mudah mengaksesnya dan juga  perlunya di  buat  suatu formulir khusus (C3) yang dibutuhkan pemilih, untuk bisa mengkuasakan jika  diperlukan. KpU justru hnya memberikan surat suara khusus itu  bagt  kaum  disabilitas,  yang  hanya diberlakukan pada tingkat pemilihan Dewan Perwakilan Daerah saja. persoalan- persoalan inilah  yang  kedepan perlunya penataan kembali  melalui  revisi  undang- undang  pemilu  khususnya  agar  secara eksplisit diatur dan kemudian diikuti Daerah untuk  menindaklanjuti  dengan  peraturan Daerah  (Perda)  sebagai  jawaban  dari pelaksanaan pembangunan nasional yang mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Dalam fakta ada ketidakadilan yang diterima oleh penyandang disabilitas psiko- sosial  yang  berada dipantipanti  terutama panti gangguan jiwa  dan rumah sakit jiwa karena ada  penolakan dari  petugas untuk tidak mendatanya  sebagai  pemilih.
Walaupun  sudah  ditegaskan  oleh  KpU bahwa  tidak  ada  satu  pasalpun  yang melarangnya tetapi kenyataannya tetap saja tidak  di  data sebagai pemilih.  Memang disadari  bahwa  tidak  diarurnya  dalam regulasi bukan berarti dilarang tetapi hal itu akan  menjadi  debatble  dalam  implemen-
Jurnal Spektrum Volume ll  I Nomor I / April20ll
tasinya dan  pesoalan itu  menjadi berada diruang abu-abu karena ketidaktegasan dari regulasi, mestinya harus dihindari. penyan- dang  disabilitas lainn;ra yaitu  tunaaksar4 lebih  dari  50  %  di  sejumlah kabupaten, penduduknya masih tunaaksara bahkan dari penduduk berusia  15-59 tahun  di  papua, tercatat  675.253 orang  masih  tunaaksara sementara di  Papua Barat tercatat 32 953 penduduk juga  masih tunaaksara.n*Artinya dikaitkan  dengan  aksesibilitas  dalam Pemilu,  penyandang disabilitas ini  belum secara  maksimal terpenuhi hak-hak politiknya karena belum ada fasilitas yang dipersiapkan  bagi  pemilih  penyandang disabilitas dalam hal ini  adalah penyandang tunaaksara seperti  misalnya  memberikan alternatif  bentuk-bentuk huruf  dalam kartu suara sehingga dapat diakses atau perlunya pendampingan. Upaya  pemerintah  untuk menangani tunaaksara sudah pernah dilaku- kan,  kendala yang  dialami  adalah letak geografrs sehingga sulit  di  jangkau  dan penyebaran penduduk yang  kurang  merata serta terisolasi.
Upaya-upaya yang dilakukan penye- lenggara pemilu legislatif ini  belum terso- sialisasikan dengan baik  sampai kepada daerah-daerah, seperti  dalam  pembuatan aturan  harus  melibatkan  perwakilan  dari penyandang disabilitas  termasuk penyan- dang cacat, kemudian membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) di  sekitar rumah sakit Jiwa atau panti sosial termasuk panti sosial penyandang disabilitas mental. dan jika  belum terdaftar dapat datang ke  TpS yang lokasinya sama dengan tempat tinggal dan akan dilayani satujam terakhir sebelum
* Kompas,I April2014 (Kolom Pendidikan dan Kebudavaan)
?@?4ae  ftrbt4to, claa  ?..Zze
TPS  di  tutup  atau  secara prinsip  dapat dikatakan bahwa pemilu  legislatif ini  agar aksesibel  bagi  setiap  warga  negaranya karena jika tidak aksesibel maka selain akan mengurangi hak-hak dari penyandang cacat juga akan mengurangi perolehan suara yang masuk  sebagai  pemilih  calon  anggota legislatif,  sehingga wajar  kalau  suaranya tidak dapat di dengar di Parlemen.
Dalam pelaksanaannya apabila terda- pat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh petugas  maupun  adanya  diskriminasi mestinya hal  itu  dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindak  lanjuti  karena  negara  sudah menjamin  adanya  persamaan hak  bag penyandang cacat. walaupun saat ini  belum pernah ada yang melaporkan ke  Bawaslu. Kemungkinan yang terjadi adalah menerima apa adanya atau ketidaktauan dari penyan- dang cacat itu  sendiri.  Inilah  pentingnya pendidikan politik  bagi  penyandang cacat atau  secara  umum  bagi  penyandang disabilitas. Pendidikan politik  itu  tidak hanya dilakukan di  Pusat tetapi justru pada daerah-daerah yang  secara geografis sulit ditempuh dan itulah menjadi tantangan kita bersama. Penelusuran yang dilakukan penulis hampir sebagian daerah belum mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) tentang aksesi- bilitas bagi penyandang cacat. Daerah dapat membantu meringankan beban penyandang cacat berat dengan menganggarkan melalui anggaran APBD  dengan di  cari format dan disesuaikan dengan bahasa anggaran yang telah di  atur dalam peraturan perundangan. Membantu meringankan beban lebih dimak- nai bagaimana  Pemerintah  maupun
Pemerintah Daerah memberikan kesempatan
Jumal Spektmm Volume l l /Nomor I / April 2011
kepada penyandang cacat untuk melakukan sesuatu, dan melibatkan di  semua kegiatan untuk berkarya agar dapat memperoleh hasil yang dapat dibanggakan kemudian perlunya mengubah mindset agar tidak  menganggap kaum  penyandang cacat  sebagai masalah sosfal dan belas kasihan saja. UU  No.  4 Tahun  199'7 Tentang  Penyandang Cacat sudah selayaknya diganti  dengan mindset yang  responsive  dan  reformis.  karena apapun hak-hak penyandang cacat harus di dukung  dengan  payung  hukum  yang memadai walaupun secara  nasional
sebetulnya Pemerintah sudah mengesahkan UU No. 19  Tahun  20ll Tentang Pengesahan Konvensi  Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. yang lebih penting adalah komitmen Neeara untuk mewujudkannya.
Negara  Maiaysia  dan  Australia barangkali dapat  menjadi  inspirasi  kita dalam menangani penyandang cacat karena benar-benar sudah memberikan pelayanan untuk kepentingan umum. Dua  Negara itu sudah banyak memberikan kesempatan para penyandang  cacat  dalam beraktifitas layaknya  warga  negara  lainnya  dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan umum jangan  sampai menjadi  diabaikan, karena kepentingan umum merupakan kepentingan yang  harus  didahulukan  yang  kemudian dibutuhkan  adanya  standar  pelayanan sebagai  tolak  ukur  yang  dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan  acuan  penilaian kualitas pelayanan  sebagai  kewajiban  dan  janji penyelenggara kepada masyarakat termasuk penyandang cacat.
D .  P E N U T U P
?tagraaro  fXaqdlzr rb.a *444e
Partisipasi hak-hak  politik  bagi penyandang cacat dirasa masih rendah untuk itu  dengan  kewenangan yang  diberikan kepada Daerah melalui  Otonomi  Daerah perlu  kiranya  segera dibuat  regulasi yang berbentuk  produk  hukum  yang  jenisnya (PERDA)  sebagai  tindak  lanjut  Dari Undang-Undang tentang Aksesibilitas dari Penyandang Cacat, karena hampir semuanya daerah  belum  memiliki  Perda  tentang Aksesibilitas Penyan-dang Cacat sehingga tidak  hanya  warga  negara lainnya  yang dapat menikmati  fasilitas  fasilitas  umum dari  negara tetapi justru  penyandang cacat mempunyai  kontribusi  terhadap  pemba- ngunan yang tidak kalah pentingnya dengan segala kelebihan yang dimilikinya sehingga setiap daerah sudah seharusnya untuk ikut membantu  menangani  penyandang cacat melalui  penganggaran dalam  Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  dan mempunyai Perda yang  mengatur tentang aksesibilitas penyandang cacat dan Perlunya diadakan perubahan atau bahkan mengganti undang-undang tentang penyandang cacat mengingat undang-undang itu  sudah sejak Tahun  1997  karena  apapun  hak-hak penyandang cacat harus di  dukung dengan payung hukum  yang  memadai walaupun secara  nasional  sebetulnya  Pemerintah sudah  sejak  Tahun  201I  mengesahkan undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak  Penyandang Disabilitas yaitu  UU  No.  19 Tahun 2011 yang selanjutnya agar segera ditindaklanjuti dengan  PERDA, serta  tidak kalah pentingnya pendidikan Politik secara praktis di kalangan penyandang cacat .
Jumal Spektrum Volume ll  /Nonror I / April20l4

## DAFTAR PTISTAKA
Atbdlal.2002.  Dinamika  Birokrasi  Lokal
F,ra Otonomi Daerah , Pusat penelitian politik,P2P, Jakarta .
Baginnanan  1994, Hubungan antara Pusal dqt  l)tterah  Menuntt  {l(lD 1915.
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Dadang  Yuliantoro,  2A06,  Peningkatan Kapasilas  I'emerinlah  Daerah  Dalanr Pelayanan Publk, Pembaharuan, Yogjakarta. Rawls John, 1971, A 'lhe<try Of  Justice, Harvard  Universitv  Press-  Massa- chusetts. Riwu Kaho Josef,2ool, Prospek Otonomi Daerah di Negara
Republik  Indonesin,  Rajawali  Pers, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1997 Tentang Penyandang Cacat
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo UU Rl  No.  12  Tahun  2008  tentang Perubahan Keduan Atas UU  No.  32 Tahun  2004  Tentans  Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor.  19  Tahun  2011
Tentang Pengesahan Konvensi  Hak- Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor  96  Tahun 2011  Tentang Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2009
Tentang Pelayanan Publik