## OLYGOPOLI, KEPEMILIKAN MEDIA DAN KEBIJAKAN NEGARA

## Oleh: Arsam

## Dosen Tetap STAIN Purwokerto

## Abstrak
Salah  satu  dari  ciri  ciri  persaingan  pasar  oligopoly  adalah  hanya  ada beberapa pengusaha yang membuat barang atau jasa yang pada dasarnya hampir  sama,  kemudian  para  pengusaha  yang  hanya  sedikit  itu  sangat tergantung  antara  satu  dengan  yang  lain  jika  yang  satu  terlalu  maju, yang lain akan tergeser. Inilah yang terjadi di Indonesia dimana media massa hanya dikuasai oleh empat kelompok besar yaitui PT. Bimantara Citra Tbk, Kompas Gramedia Group, Media Group dan Jawa Pos Group, sehingga  pemerintah  Indonesia  mengambil  keputusan  dengan  membuat peraturan  berkaitan  dengan  kepemilikan  media,  yakni  pemerintah membatasi kepemilikan media serta membatasi kepemilikannya terhadap media massa, agar media tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Sejak era  Reformasi  meluncur  di  Indonesia,  media  bermunculan  secara  amat tinggi. Namun demikian, media massa tetap dikuasai oleh segelintir orang saja seperti PT. Bimantara Citra Tbk, Kompas Gramedia Group, Media Group dan Jawa Pos Group.
Kata Kunci : Kepemilikan, Oligopoly, dan Negara
A. Pendahuluan.
Kepemilikan media massa di Indonesia cendrung kerah pada praktik oligopoly dan monopoli. Salah satu indikasi bahwa praktik oligopoly dan monopoli terhadap media massa di Indonesia dapat dilihat dari kepemilikan media yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki banyak modal dan dikuasai oleh segelintir orang, serta mereka yang memiliki media lebih dari satu atau dua keatas.

## Arsam
Indikasi lainnya adalah bahwa dengan munculnya satu surat kabar yang kuat di suatu kota, kemudian surat kabar tersebut menerbitkan lagi surat kabar-surat kabar lainnya dikota yang sama, baik harian maupun mingguan.  Kasus  seperti  ini  terjadi  misalnya  di  Jakarta,  Bandung, Surabaya, Medan dan Ujung pandang. Bahkan sebuah group perusahaan penerbitan pers terbesar di Surabaya, Jawa Pos menerbitkan juga surat kabar-surat  kabar  harian  di  kota-kota  besar  di  Indonesia  termasuk  di Jakarta.
Ditingkat Nasional pun kecendrungan monopoli kepemilikan ini sudah  mulai  terlihat  sejak  dua  dekade  lalu  dengan  munculnya  inisiatif dari  suratkabar-suratkabar  besar  di  Jakarta  seperti  kelompok  kompas- Gramedia  untuk  menerbitkan  suratkabar-suratkabar  daerah  diibukota- ibukota  provinsi.  Bahkan  menginjak  abad  ke-21,  kelompok  kompas- Gramedia dan Media Indonesia memiliki pula stasiun televisi, yaitu TV-7 dan Metro TV.(Hikmat Kusumaningrat,2005: 96-97) 1 Bahkan kelompok MNC telah  menguasai tiga stasiun besar yakni Rajawali Cutra televise Indonesia (RCTI), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (sekarang MNC TV), dan Global TV dan juga memiliki industri penerbitan nasional yang bernama Seputar Indonesia.
Menurut Diah Hayu Rahmitasari (2010 :Vii) Sudah menjadi rahasia umum bahwa media-media di Indonesia cendrung dimiliki secara silang, yaitu satu korporat memiliki beragam media, baik secara jenis maupun jumlah. Sebut saja Media Nusantara  Citra (MNC), kelompok Kompas Gramedia (KKG), dan Jawa Pos Group. Akibatnya, muncul kekhawatiran mengenai ketiadaan diversity of  content. Logikanya, bagaimana isi media bisa beragam jika pemiliknya saja sama?
Dari  fenomena  diatas  menunjukkan  bahwa  praktik  oligopoly dan monopoli media telah terjadi di Indonesia. Ini sangat bertentangan dengan  regulasi  penyiaran  dan  undang-undang  penerbitan.  Untuk menghindari terjadinya oligopoly dan monopoli, maka peran pemerintah sangat menentukan untuk menata perekonomian ditengah tengah industri media  cetak  dan  industri  elektronik  yang  mengarah  kepada  monopoli maupun oligopoli, karena itulah maka pemerintah dalam hal penyiaran, menerbitkan UU penyiaran  tahun 2002 (Regulasi penyiaran) sehingga dengan  regulasi  penyiaran  ini  bisa  memberi  peluang  kepada  yang  lain untuk  memperoleh  jaringan  siaran.  Begitu  pula  di  bidang  penerbitan dimana,  untuk  mencegah  tumbuh  dan  berkembangnya  pengusahaan penerbitan  pers  yang  monopolis,  pemerintah  telah  menyediakan
“pencegah yuridis”-nya, yaitu ketentuan ayat 2, pasal 5 dan ayat 3, pasal 15 peraturan Mentri Penerangan RI No, 01 per Menpen 1984 Tentang SIUPP(Agus Sudibyo, 2006: 362).

## B. Kepemilikan Media
Menurut  Jakoeb  Sumardjono  bahwa  kepemilikan  berasal  dari kata  dasar  milik,  milik  berarti  “kepunyaan”  atau  “hak”,  begitu  kata kamus bahasa. Bertolak dari sini, memiliki dapat punya arti kebebasan si pemilik untuk menguasai, mamanfaatkan, memakai apa yang dimilikinya. Saya memiliki rumah, dengan demikian saya punya hak dan kebebasan menggunakan  rumah  itu  atau  tidak,  saya  punya  hak  untuk  mengubah rumah itu atau membiarkan rumah itu tanpa dihuni. Milik saya adalah kebebasan saya karena milik itu di bawah kekuasaan saya.
Adapun berdasarkan kepemilikan media massa menurut Onong Utchayana Effendi (1993 : 338) dibagi menjadi tiga:
1.  Kepemilikan Pribadi : Dimiliki oleh perorangan atau lembaga non pemerintah; dibiayai terutama oleh periklanan dan langganan.
2.  Kepemilikan  Partai  Politik  :  Dimiliki  oleh  partai  politik;  disubsidi oleh partai atau anggota partai.
3.  Kepemilikan  Pemerintah:  Dimiliki  oleh  pemerintah  atau  partai pemerintah  yang  dominan;  disubsidi  terutama  oleh  dana pemerintah.
Pembagian  yang  hampir  sama  juga  disampaikan  oleh  Mansur dalam  masduki  (2010:  96-97)  dimana  menurutnya  bahwa  berdasarkan kepemilikannya, media dapat dibagi menjadi tiga bagian besar. Pertama not-for profit media organization, kedua organisasi media yang dimiliki Negara, ketiga organisasi media yang dimiliki oleh swasta (privately owned media organization). 2 Pertama, not-for- profit media organization. Media yang dikelola dalam manajemen model ini umumnya diorganisir atas dasar non  profit  oleh  kelompok  kepentingan  seperti  kelompok  perempuan, etnis dsb. Sebagai contoh adalah radio komunitas (resmi maupun tidak). Media  seperti  ini  lebih  memiliki  kebebasan  dalam  editorial  dan  isi, sehingga peran pekerja media sebagai agency, jika melihat manajemen media  dalam  teori  srukturalisasi,  menjadi  lebih  besar.  Pekerja  media relative lebih bebas dan leluasa mengartikulasikan ide-idenya.
Kedua, adalah organisasi media yang dimiliki Negara atau public. Model kepemilikan media seperti ini mendudukkan kontrol Negara dalam

## Arsam
posisi  yang  vital.  Menejemen  media  dalam  model  kepemilikan  seperti ini  memainkan  peran  menjadikan  media  sebagai  alat  penanam  ideology Negara dan hegemoni, sebuah fenomena sosial yang banyak dijumpai di Negara komunis.
Ketiga, organisasi media yang dimiliki oleh swasta (privately owned media  organization).  Model  kepemilikan  media  ini  mengindikasikan bahwa media dimiliki swasta, dikontrol oleh individu, keluarga, pemegang saham maupun holding company. Model kepemilikan terakhir inilah yang saat ini secara telak mendominasi, sehingga manajemen media pun tidak lepas dari kepentingan pemilik modal, sebagaimana yang dikemukakan penganut teori strukturalisasi yang mendudukkan pekerja media dalam manajemen  media  sebagai  pihak  yang  memiliki  daya  tawar  terhadap manajemen dan pemilik media.
Kepemilikan media massa yang didominasi oleh pemilik modal dan dikuasai oleh segelintir orang inilah yang menjurus kearah praktik oligopoly  dan  monopoli  kepemilikan  media.  Untuk  mengetahui  lebih jauh  tentang  kepemilikan  media  massa  di  Indonesia  berikut  uraiannya yang akan diawali dengan kepemilikan media cetak atau surat kabar.

## 1.  Kepemilikan Media Cetak (Surat Kabar)

## Menurut Drijen, Pembinaan pers dan Grafika Deppen, Dr. Janner
Sinaga, surat kabar di Indonsia ada 62 adapun nama-nama harian tersebut antara lain adalah : Kompas, Merdeka, Suara Merdeka, Suara Karya, Suara Pembaharuan,  Sinar  Harapan,  Banjarmasin  Post,  The  Indonesia  time, The Observer, Jakarta Post, Kartika, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat, Dharma Nyata, Pelita, Neraca, Waspada, Wawasan, Terbit, Haluan, Suara Indonesia,  Nusa  Tenggara,  Pos  Kota,  Jayakarta,  Galu,  Bandung  Post, Surya, Media Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Yogya Post, Berita Nasional dll. (Tebbel, John,/Pratya Rahayuningsih 2003: 44)
Adapun  surat kabar nasional yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:.
a.  Bisnis Indonesia Bisnis  Indonesia  adalah  surat  kabar  harian  dengan  segmentasi pemberitaan  bisnis  dan  ekonomi  berbahasa  Indonesia  yang diterbitkan  di  Jakarta  Indonesia,  sejak  14  Desember  1985.  Bisnis Indonesia diterbitkan oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika (PTJAG) yang  merupakan  kongsi  bisnis  empat  pengusaha sukamdani  sahid Gitosardjono (Group Sahid), Ciputra (Group Ciputra), Anthony Salim Group

## Olygopoli, Kepemilikan Media  dan Kebijakan Negara
Salim), dan Eric Simola . Kemudian pada tanggal 17 Apriul 2000 karena satu  dan  lain  hal,  terutama  masalah  teknis,  dua  tahun  kemudian sebagan besar kepemilikan saham ini beralih ke mitra usaha Sjamsul Nursalim  dari  kelompok  Gajah  Tunggal  ( http://id. wikipedia .org/ wiki/Bisnis Indonesia)
b.  Indonesia Raya Indonesia Raya adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Jakarta. Surat kabar harian ini dua kali dibredel pemerintah Indonesia, pertama saat rezim Orde Lama (dibredel sejak 1958 hingga diterbitkan kembali tahun 1986) dan kemudian pada tahun 1974 oleh pemerintah orde Baru  saat terjadi peristiwa Malari. Pemimpin redaksi Indonesia Raya adalah  Muchtar  Lubis. (“http://id.wikipedia  org/wiki/Harian  Indonesia Raya) c.  Jawa Pos Jawa pos didirikan oleh The Chung Shen pada 1 Juli 1949. Kemudian pada tahun 1982 diganti Eric Simola, waktu itu adalah Direktur Utama Grafiti  Pers  (penerbit  majalah  Tempo)  yang  mengambil  alih  Jawa Pos. Dengan manajemen baru, Eric mengangkat Dahlan Iskan, yang sebelumnya adalah kepala Biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos. Eric Simola kemudian meninggal dunia pada tahun 2000. Setelah  sukses  mengembangkanmedia  cetak  di  seluruh  Indonesia, pada tahun 2002 Jawa Pos Group mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam, Riau TV di Pekanbaru, FMTV di Makassar, PTV di Palembang, Pahariyangan TV di Bandung ( http://id . Wikipedia.org/wiki/Jawa Pos# Sejarah) d.  Jurnal Nasional Jurnal Nasional adalah surat kabar harian nasional di Indonesia sejak 1  Juni  2006.  Harian  ini  diterbitkan  oleh  PT.  Media  Nusa  Pradana. Pendiri surat kabar ini tercatat enam orang, yaitu Dr. Asto S. Subroto (Pemimpin  Umum),  Susanto  Darus  (Wakil  Pemimpin  Umum), Ramadhan Pohan (Pemimpin Redaksi), Abdul Hamid Dipropramono (wakil Pemimpin Redaksi), Ananta Setiawan (Pemimpin Perusahaan) dan Rully Charis (Wakil Pemimpin Perusahaan). Surat kabar ini terbit dalam tiga versi yaitu versi cetak, versi website (online) dan versi JBS (Jurnal  Breakingnews  Service)( “http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal Nasional) .
e.  Kompas
Kompas adalah nama surat kabar Indonesia yang berbasis di Jakarta.

## Arsam
Kompas dikenal sebagai salah satu surat kabar ternama di Indonesia. Kompas didirikan pada tahun 1965 oleh P.K. Ojong (1920-1980) dan Jakoeb Oetama. Saat ini oplahnya melebihi 550.000 per hari, dan merupakan surat kabar berskala nasional terbesar di Indonesia. Kompas adalah bagian dari kelompok Kompas Gramedia. 3
Kompas  adalah  nama  surat  kabar  Indonesia  yang  berbasis  di Jakarta.  Kompas  dikenal  sebagai  salah  satu  surat  kabar  ternama di Indonesia. Kompas didirikan pada tahun 1965 oleh P.K. Ojong (1920-1980) dan Jakoeb Oetama. Saat ini oplahnya melebihi 550.000 per hari, dan merupakan surat kabar berskala nasional terbesar di Indonesia. Kompas adalah bagian dari kelompok Kompas Gramedia ( http://id.wikipedia.org/wiki/KOMPAS ) Ekspansi bisnis KKG tidak terbatas hanya pada bidang penerbitan usaha saja. Pada tahun 1978, kelompok perusahaan ini masuk ke bisnis hotel di bawah bendera PT  Grahawita  Santika,  dan  kini  dikembangkan  menjadi  Santika Group. Kini santika memiliki 6 hotel berbintang yang tersebar di lima  wilayah,  yakni  satu  hotel  di  Bandung,  Cirebon,  Yogyakarta, Bali  dan  dua  buah  hotel  di  Semarang  (Hotel  Santika  dan  Hotel Graha Santika).
Tentu  saja,  dengan  semakin  meluasnya  ekspansi  yang  dilakukan KKG,  jaringan  bisnis  ini  harus  tetap  hati-hati  menjaga  Harian Kompas, agar tetap berjalan sesuai rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah.  Karena,  surat  kabar  inilah  yang  kini  boleh  dikatakan menjadi  penopang  bagi  kegiatan  bsinis  KKG.  Jangan  heran,  bila beberapa tahun mendatang, ibarat pohon, KKG tumbuh semakin tinggi dan rimbun. ( Bambang Sadono, tth : 31-32) f.  Media Indonesia Media  Indonesia  adalah  sebuah  surat  kabar  harian  yang  terbit  di Jakarta. Didirikan oleh Surya Paloh, sejumlah kalangan menganggap Media Indonesia sebagai surat kabar umum terbesar kedua di Idonesia setelah  harian  KOMPAS.  ( http://id.wikipedia.org/wiki/Media Indonesia) g.  Republika Koran  nasional  yang  dilahirkan  oleh  kalangan  komunitas  muslim bagi  publik  di  Indonesia  penerbitan  tersebut  merupakan  puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional  muda  yang  dipimpin  oleh  ex  wartawan  tempo,  Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan
Cenekiawan Muslim Indonesia yang dapat menembus pembatasan ketat  pemerintah  untuk  izin  penerbitan  saat  itu  memungkinkan upaya-upaya  tersebut  berbuah,  Republika  terbit  perdana  pada  4 Januari 1993 (http:id.wikipedia.org/wiki/Republika) Republika  hadir  di  atas  upaya  refleksi  kegagalan  pers  Islam sebelumnya. Manajemen awal Republika mencoba meretas persoalan klasik.  Bagaimana  mengedepankan  misi  Islam  dalam  sebuah negara  yang  sangat  “state  oriented”.  Dalam  konteks  jurnalisme. Bagaimana  menerapkan  kaidah  pemberitaan  yang  professional tanpa  meninggalkan  misi  keislamannya.  Dalam  rumusan  yang berbeda,  bagaimana  memformulasikan  peran  surat  kabar  Islam tanpa terjebak dalam perilaku partisan yang eksplisit (Agus Sudibyo, 2001 : 11).
“mencerdaskan  kehidupan  bangsa”,  adalah  motto  Republika, yang  menunjukkan    semangat  mempersiapkan  masyarakat  era baru  ini.  Keterbukaan  dan  perubahan  telah  dimulai  dan  tak  ada langkah kembali, karena sebelumnya telah sepakat untuk mencapai tujuan. Meski demikian, mengupayakan perubahan yang terkadang menyerempet  pembaharuan  tidak  meski  mengganggu  stabilitas yang telah susah payah dibangun.
Keperpihakan  Republika  terarah  sebesar-besarnya  bagi pembangunan negeri ini, yang mempersiapkan diri sebagai sebuah dunia yang lebih baik dan adil. Dengan republika sebagaisalah satu bagian dari media massa di Indonesia, adalah berfungsi penopang agar langkah itu bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.
Koran  nasional  yang  dilahirkan  oleh  kalangan  komunitas  muslim bagi  publik  di  Indonesia  peerbitan  tersebut  merupakan  puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional  muda  yang  dipimpin  oleh  ex  wartawan  tempo,  Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cenekiawan Muslim Indonesia yang dapat menbembus pembatasan ketat  pemerintah  untuk  izin  penerbitan  saat  itu  memungkinkan upaya-upaya  tersebut  berbuah,  Republika  terbit  perdana  pada  4 Januari 1993. (http:id.wikipedia.org/wiki/Republika) h.  Seputar Indonesia Seputar Indonesia adalah program berita pertama yang diproduksi oleh stasiun televisi swasta di Indonesia. Seputar Indonesia pertama kali  muncul  sebagai  seputar  Indonesia  di  RCTI  (Rajawali  Citra

## Arsam
Televisi Indonesia) pada bulan November 1989. Sekitar pertengahan 1990  berubah  menjadi  seputar  Indonesia  setelah  RCTI  diizinkan untuk melepas dekoder dan melakukan siaran Nasional. Kemudian Pada  tahun  2005  nama  Seputar  Indonesia  juga  mulai  digunakan untuk  koran  yang  diterbitkan  kelompok  Media  Nusantara  Citra (MNC),  yakni  induk  perusahaan  milik  PT  Bimantara  Citra  Tbk, yang juga membawahi RCTI, stasiun televisi TPI dan Global TV, serta Radio Trijaya dan Radio ARH. ( http://id . Wikipedia.org/wiki/ Seputar Indonesia) i.  Koran Tempo Adalah sebuah koran berbahasa Indonesia yang terbit di Indonesia. Pemiliknya adalah PT Tempo Inti Media Harian. Tempo sebelumnya dikenal dengan majalah temponya. Ia pertamakali diterbitkan pada 2 April 2001 dengan sirkulasi sebesar 100.000 setiap harinya ( http:// id. wikipedia .org/wiki/Koran Tempo) j.  The Jakarta Post Sebuah harian berbahasa Inggris yang kantornya terletak di Jakarta. Koran  ini  didirikan  pada  1982,  ketika  Mentri  Penerangan  Ali Moertopo dan Jusuf  Wanadi, yang mewakili surat kabar suara karya terbitan partai golkar, sepakat untuk membentuk sebuah surat kabar berbahasa  inggris  yang  bermutu.  Surat  kabar  ini  didirikan  oleh Perusahaan PT. Bina Media Tenggara.The Jakarta Post adalah satu- satunya  sebuah  koran  internasional  dari  Indonesia  yang  terkenal.
( http://id.wikipedia.org/wiki/The Jakarta Post)
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan berdasarkan kepemilikan sebagai berikut:
No. Nama Surat Kabar Pemilik Keterangan 1. Bisnis Indonesia PT Jurnalindo Aksara Grafika - 2. Indonesia Raya Muchtar Lubis - 3, Jawa Pos Eric Simola, Dahlan Iskan (Skg) - 4. Jurnal Nasional P.T Media Nusa Pra- dana - 5. Kompas P.K Ojong dan Jakob Oetama (Kompas Gramedia) Surat Kabar terbesar di Indonesia
6. Media Indonesia Surya Paloh Terbesar kedua di Indonesia setelah Kompas (Metro TV) dan TV 7 7. Republika Zain Uchrawi - 8. Seputar Indonesia PT Bimantara Citra Tbk. Memiliki stasiun televisi RCTI, TPI, sekarang MNC, Global TV dan Radio Trijaya dan ARH. 9. Koran Tempo P.T Tempo Inti Media Harian Punya majalah Tempo 10. The Jakata Post PT. Media Bina Tenggara
Dari Sepuluh media surat kabar yang mendominasi adalah Kompas (Kompas Gramedia Group), Jawa Pos (Jawa Pos Group), Seputar Indonesia ( PT Bimantara Citra Tbk), dan Media Indonesia (Media Group)

## 2.  Kepemilikan Media elektronik (Televisi)
Berdasarkan kepemilikan, berikut ini adalah tabel stasiun televisi yang dikutip dari majalah SWA. (Majalah SWA, 2006: 82)
No. Televisi Induk Pemilik Saham Pemilik Saham Pengelola 1. Trans TV  PT Para Inti Investindo (Para Group) Charul Tanjung PT Televisi Transformasi Indonesia 2. ANTV Anindya Bakri PT Capital Management Asia (Group Bakhri) PT Cakrawala Andalas televisi 3. Metro TV Media Group Surya Paloh PT Media Televisi Indonesia 4. TV 7 Kelompok Kompas Gramedia Jacob Oetama PT Duta Visual Nusantara TV Tujuh 5. Lativi PT. A Latif Coorporation Abdul Latif PT Latifi Media Karya 6. SCTV Keluarga Sariatmaja Abhimata Medi- atama PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA)

## Arsam
7. Indosiar Antoni Salim TDM Asset Management Prima Visualindo PT Indosiar Karya Media Tbk. 8. Global TV Hary Tanoesoedibyo PT Bimantara Citra Tbk PT Media Nusantara Citra 9. RCTI Hary Tanoesoedibyo PT Bimantara Citra Tbk PT Media Nusantara Citra 10. TPI/ MNCTv Hary Tanoesoedibyo PT Bimantara Citra Tbk PT Media Nusantara Citra Keterangan diatas adalah sebagai berikut:
a.  Trans TV
Televisi swasta nasional yang dikelola oleh PT. Televisi Transformasi Indonesia miliknya Chaerul Tanjung. Tokoh penting : jendral (Purn) Rudini  (komisaris  Trans  TV),  Ishadi  SK  (Dirut  Trans  TV,  mantan Dirut TVRI).
b.  ANTV
Stasiun  televisi  ini  didirikan  oleh  Anindya  Bakrie  dan  dikelola  oleh perusahaan PT Cakrawala Andalas televisi. Pemilik saham adalah PT Capital Management Asia (Group Bakrie): 80 % STAR  TV (Hongkong):
20% Tokoh penting Ruppert Murdock (pemilik News Corporation).
c.  METRO TV Sebuah  stasiun  televisi  nasional  yang  dimiliki  oleh  seorang  politikus golkar yakni surya Paloh atas nama PT Media Televisi Indonesia.
d.  TV 7
Televisi  ini  didirikan  oleh  PT  Duta  Visual  Nusantara  TV  tujuh, perusahaan ini milik Jacob Oetama. Beliau juga yang memiliki kompas Gramedia Group Jacob Oetama.
e.  Lativi
Televisi nasional yang didirikan oleh PT Latifi Media Karya miliknya Abdul Latief.
f.  SCTV Televisi  ini  didirikan  oleh  keluarga  Sariatmaja  pada  tahun  1990  dan dikelola oleh PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA). Pemilik sahamnya adalah Abhimata Mediatama (77,49%), publik (22,51%) tokoh penting Eddy  Sariatmadja  (pemilik  Abhitama),  Fofo  Sariatmadja  (wakil

## Olygopoli, Kepemilikan Media  dan Kebijakan Negara
Komisaris Utama SCMA), Letjen (purn) R. Soeyono (komisaris Utama SCMA), Siti Hediati Hariyadi (Komisaris)
g.  Indosiar Televisi  ini  didirikan  oleh  PT  Indosiar  Karya  Media  Tbk,  miliknya Antoni Salim. Pemilik saham :TDM Asset Management (28,62%), Prima Visualindo  milik  Salim  (27,35  %),lainnya  (44,03  %)  Tokoh  penting: Jusuf  Hamka (komisaris dan pemilik TDM Asset Management), Benny Santoso (komisaris utama, orang kepercayaan salim) Phiong Philipus (Direktor keuangan, mantan Direksi indocement)
h.  Global TV Televisi ini didrikan oleh PT. Media Nusantara Citra (RCTI dan Global TV), PT Berkah Karya Bersama (TPI) miliknya Hery Tabousoudibyo.
i.  RCTI
Televisi Swasta Pertama kali di Indonesia yang dioperasikan di Jakarta sejak bulan April 1989 dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1989 tepat pada hari lahirnya TVRI ke-28; di Bandung dan di operasikan pada tanggal 1 Mei 1991. Televisi ini didirikan oleh PT Media Nusantara Citra, PT Berkah Karya Bersama milik keluarga Hery Tanousoudibjo. Pengelola  televisi  tersebut  adalah  PT  Media  Nusantara  Citra  (RCTI dan Global TV), PT Berkah Karya Bersama (TPI). Induk Perusahaan :PT Bimantara Citra Tbk. Pemilik saham : Hary Tanoesoedibjo (Group Bhakti Investama): mayoritas, Bambang Trihatmodjo (PT Asriland) : 11,39%, Almington Asset, Astoria.
j.  TPI Televisi  Pendidikan  Indonesia  pada  awalnya  dikelola  oleh  PT  Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CPTI) pimpinan Ny. Hardiyanti Indra Rukmana diresmikan siarannya oleh presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1991 bertempat di studio 12 TVRI senayan Jakarta. Namun, sekarang TPI sudah pindah tangan ke PT Media Nusantara Citra (milik keluarga Hery Tanousudibjo).
Dari  10  media  televisi  swasta  di  Indonesia  didominasi  oleh  PT. Bimantara Citra Tbk ( RCTI, Global TV dan TPI), Kompas Gramedia Group ( TV7) Media Group ( Metro TV).

## 3.  Kepemilikan Radio
Pada  tahun  1977  jumlah  stasiun  radio  siaran  swasta  niaga  di Indonesia  sebanyak  366  buah  yang  dapat  diperinci  sebagai  berikut  :  di

## Arsam
Jakarta 37, Jawa Barat 80, Jawa Tengah 56, D.I.Yogyakarta 16, Jawa Timur 51, D.I Aceh 6, Sumatera Utara 18, Sumatera Barat 10, Kalimantan Barat 4, Sumatera Selatan 15, Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Utara 17 dan Bali 10. Sampai dengan tahun 1980, jumlah stasiun radio siaran non RRI tercatat 948 buah yang terdiri dari 379 stasiun Komersial, 26 stasiun non komersial, dan 136 stasiun radio pemerintah daerah (Uchjana, Onong Effendi.1993: 168)
Berikut adalah tabel kepemilikan radio di Indonesia Tabel Jaringan
Kepemilikan Radio di Indonesia adalah sebagai berikut yang diambil dari
(Muhammad Mufid, 2005: 42) No. Jaringan Kepemilikan Radio 1. Delta FM : Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, dan Manado
2. Sonora : Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Pangkal Pinang
3. CPP Group : Lebih dari 50 stasiun radio di Jawa Tengah
4. PASS FM : Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Surabaya
5. SMART FM : Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang
6. TRIJAYA : Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan.
7. MRA Group : MTV on Sky, Hard Rock FM, 1-Radio (Jakarta) dan Hard Rock Bali
8. El Shinta FM : Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Jambi, Riau, Ternate, Tidore, Ambon, Sorong, dan Biak.
9. Jaringan Program Radio Satelit : 68 H (Radio satelit pertama di Indonesia, direlai lebih dari 110 stasiun swasta di seluruh Indonesia.
Dari 9 kepemilikan radio data yang diperoleh adalah Radio Trijaya dan ARH yang dimiliki oleh PT. Bimantara Citra. Radio El Shinta dimiliki oleh PT El Shinta FM  dan Radio Sonora dimiliki oleh Kompas Gramedia Group.
Dari data tersebut di atas maka yang menguasai media baik cetak maupun elektronik adalah Pertama, PT Bimantara Citra yang memiliki 3 stasiun televisi dan 1 surat kabat nasional (seputar Indonesia) kemudian Kompas Gramedia Group yang memiliki koran nasional Kompas (koran terbesar di Indonesia) dan TV 7 kemudian Media Group yang memiliki Media  Indonesia  (terbesar  kedua  setelah  kompas)  dan  stasiun  Metro TV kemudian Jawa Pos Grup ( Jawa Pos) dan mempunyai televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam, Riau TV di Pekanbaru, FMTV di Makassar, PTV di Palembang, Pahariyangan TV di Bandung.

## Olygopoli, Kepemilikan Media  dan Kebijakan Negara
Dari  data  diatas  menunjukkan  bahwa  yang  menguasai  industry bisnis  media  di  Indonesia  adalah  kelompok  MNC,  Kompas  Gramedia Group, Media Group dan Jawa Pos.

## C.  Oligopoly
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2007:  702)  Oligopoli adalah keadaan pasar yang produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Rusdi Rasyidin mendefinisikan pasar oligopoli sebagai suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran, dimana terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar.  Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
1.  Terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai pasar.
2.  Barang yang diperjualbelikan dapat homogen dapat pula berbeda corak (differentiated product)
3.  Terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk kedalam pasar.
4.  Satu  diantara  para  Oligopolis  merupakan  price  leader  yaitu  penjual yang memiliki /pangsa pasar yang terbesar. Ia memiliki kekuatan yang besar untuk menetapkan harga dan para penjual yang lainnya biasanya terpaksa mengikuti harga tersebut. (Rasjidin,Rusdi , 1994: 67)
Oligopoli, sesuai dengan namanya, menunjuk pada kondisi di mana beberapa penjual menguasai pasar. Di Indonesia terdapat sejumlah besar pemain besar dalam industry media massa. Pemain besar dalam industry media massa di Indonesia adalah Group Media Nusantara (MNC), Group Media Indonesia, Trans Corp, dan Jawa Pos.
Oligopoly  terjadi  karena  akibat  dari  komersialisasi  industri  media massa dimana para kapitalis media memang telah berusaha maksimal untuk mengurangi resiko usaha. Sebagian besar pasar yang ada cendrung membentuk kekuatan oligopolistik, dimana beberapa industri media justru menciptakan serangkaian  hambatan  yang  menutup  peluang  bagi  pendatang  baru.  Pada sisi penekanan harga, produksi, dan keuntungan kekuatan oligopolistik yang ada justru mengarah ke pembentukan monopoli yang sangat jauh dari mitos pasar yang penuh saingan. (Muhammad Mufid, 2005: 91)
Media massa yang berupaya untuk mengejar tujuan ekonomi mereka akan cendrung berusaha untuk terus meningkatkan rating mereka dengan menyajikan tayangan yang hanya sebatas mainstream, bahkan tak sedikit

## Arsam
yang menyajikan berita atau tayangan yang tidak sesuai dengan etika media. Persaingan  bebas  media  dapat  berakibat  sebagian  pemilik  dan  prsktisi media  menjual  professionalitas,  kode  etik,  dan  tanggung  jawab  moral jurnalisme. Semua ini dilakukan demi meraih keuntungan untuk bertahan terbit di tengah pasar yang amat ketat. Selain factor ekonomi, factor politik juga  berpengaruh  besar  terhadap  kepentingan  media  dalam  konsentrasi media massa di Indonesia, contohnya media yang dekat dengan pemerintah cendrung  menghadirkan  pemberitaan  yang  pro  pemerintah  atau  ketika pemilik media merupakan tokoh politik, ia akan cendrung menggunakan media miliknya sebagai alat politiknya. Hal tersebut mengesampingkan hak masyarakat akan tayangan atau informasi yang memuat kebenaran karena berita  atau  informasi  yang  disampaikan  cendrung  bias  memihak  pihak tertentu.
Selain itu, apabila ada pemain baru yang hendak memasuki pasar, maka  akan  sulit  untuk  memasuki  pasar  tersebut  apabila  tidak  memiliki kemampuan  atau  kekuatan  yang  sama  dengan  pemain  yang  telah  ada sebelumnya  yang  telah  memiliki  tehnologi  dan  pengalaman  yang  lebih kuat, karena persaingan yang terjadi tidak hanya persaingan isi dan jenis program tapi juga persaingan infra struktur dan tehnologi.
Konsentrasi  kepemilikian  media  ini  bukanlah  semata-mata fenomena  bisnis,  melainkan  fenomena  ekonomipolitik  yang  melibatkan kekuasaan. Di Indonesia, contohnya yaitu MNC yang memiliki RCTI, TPI sekarang  MNC  Tv,  Global  TV,  radio  Trijaya,  Koran  seputar  Indonesia, Indovision, dan Okezone, atau Group Bakhri yang memiliki ANTV dan TVOne.
Ada  tiga  kelompok  korporasi  media.  Korporasi  media  pertama adalah PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) yang dimiliki oleh Harry Tanoesoedibjo  yang  membawahi  RCTI  (PT  Rajawali  Citra  Televisi Indonesia), TPI sekarang MNC TV dan Global TV. Kelompok kedua berada dibawah PT Bakhrie Brothers (Group Bakhrie) yang dimiliki olehAnindya N. Bakhrie. Group Bakhrie ini membawahi ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi) dan TVOne. Kelompok ketiga adalah PT Trans Corp
Oligopoli di indonesia terjadi setelah adanya peralihan dari era state regulation menuju market regulation ternyata menjadi sebuah dilema. State regulation dalam banyak segi kontraproduktif  bagi demokratisasi. Namun ketika  state  regulation  dihapuskan,  pers  cendrung  keluar  dari  jalurnya dan tidak dapat bersikap proporsional dalam menjalani fungsi-fungsinya.

## Olygopoli, Kepemilikan Media  dan Kebijakan Negara
Sementara  kepentingan  kepentingan  market  regulation  cendrung  untuk bersikap  kompromis  terhadap  fenomena-fenomena  pers  tersebut. Semakin banyak media, semestinya semakin banyak pilihan informasi bagi khalayak.  Dengan  kata  lain  liberalisasi  industri  pers  akan  menciptakan situasi kompetitif  antarmedia dalam menyajikan informasi sebaik mungkin kepada khalayak dan akan berdampak positif  bagi “kebebasan” konsumen media untuk memilih komoditi media. (Agus Sudibyo, 2006: 16)

## D.  Kebijakan Negara
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas  bahwa  praktik  monopoli kepemilikan  dan  oligopoly  telah  terjadi  di  Indonesia,  baik  dalam  media penyiaran maupun dalam media percetakan dalam hal ini adalah Koran atau  surat  kabar.  Dalam  industry  penyiaran  para  pengusaha  media Indonesia, seperti Eric Simola, pemodal dibelakang majalah Tempo dan Koran  Jawa  Pos,  serta  pemilik  Kompas  Gramedia  Group    melakukan penanaman modal di Radio. Simola memiliki Sport FM di Jakarta, stasiun khusus siaran olahraga. Kompas Gramedia memiliki radio Sonora, salah satu stasiun paling populer di Jakarta (terutama di kalangan usia dewasa). Kelompok sinar kasih berorientasi Kristen di Jakarta, Pelita Kasih(Agus Sudibyo, 2006: 41-42)
Kecendrungan  monopoli  kepemilikan  dan  oligopoly  ini  juga terjadi  di  industry  percetakan.Ini  ditandai  dengan  munculnya  satu  surat kabar yang kuat di suatu kota, kemudian surat kabar tersebut menerbitkan lagi surat kabar-surat kabar lainnya dikota yang sama, baik harian maupun mingguan. Kasus seperti ini terjadi misalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Ujung pandang. Bahkan sebuah group perusahaan penerbitan pers  terbesar  di  Surabaya,  Jawa  Pos  menerbitkan  juga  surat  kabar-surat kabar harian di kota-kota besar di Indonesia termasuk di Jakarta.
Ditingkat Nasional pun kecendrungan monopoli kepemilikan ini sudah mulai terlihat sejak dua dekade lalu dengan munculnya inisiatif  dari suratkabar-suratkabar besar di Jakarta seperti kelompok kompas-Gramedia untuk  menerbitkan  suratkabar-suratkabar  daerah  diibukota-ibukota provinsi. Bahkan menginjak abad ke-21, kelompok kompas-Gramedia dan Media Indonesia memiliki pula stasiun televisi, yaitu TV-7 dan Metro TV. (Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama, 2005: 96-97)
Maka  peran  pemerintah  sangat  menentukan  untuk  menata perekonomian  ditengah  tengah  industri  media  cetak  dan  industri  yang mengarah  kepada  monopoli  maupun  oligopoli,  karena  itulah  maka

## Arsam
pemerintah  dalam  hal  penyiaran,  menerbitkan  UU  penyiaran    tahun 2002  (Regulasi  penyiaran)  sehingga  dengan  regulasi  penyiaran  ini  bisa memberi  peluang  kepada  yang  lain  untuk  memperoleh  jaringan  siaran. Begitu pula di bidang penerbitan dimana, untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya pengusahaan penerbitan pers yang monopolis, pemerintah telah menyediakan “pencegah yuridis”-nya, yaitu ketentuan ayat 2, pasal 5 dan ayat 3, pasal 15 peraturan Mentri Penerangan RI No, 01 per Menpen 1984 Tentang SIUPP (Agus Sudibyo, 2006: 362)
Undang-undang penyiaran pasal 18 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilaytah siaran dibatasi. Selain itu, disebutkan bahwa kepemilikan silang  antara  lembaga  penyiaran  swasta  yang  menyelenggarakan  jasa penyiaran radio dan lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televise, antara lembaga penyiaran swasta dan perusahaan media  cetak,  serta  antara  lembaga  penyiaran  swasta  dan  lembaga penyiaran  swasta  jasa  penyiaran  lainnya,  baik  langsung  maupun  tidak langsung dibatasi. Diantara batasan itu adalah bahwa satu badan hukum paling  banyak  memiliki  dua  izin  penyelenggaraan  penyiaran  televise, yang berlokasi di dua provinsi yang berbeda. (Morissan,2008: 89) Atau dengan  kata  lain  tidak  boleh  mendirikan  dua  stasiun  penyiaran  dalam satu propinsi.
Hal ini juga berlaku bagi lembaga penerbitan, dimana pasal 5 ayat 2, menyatakan,” kepada setiap perusahaan/penerbitan pers  dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) SIUPP untuk penerbitan pers yang berbeda sifat dan periode terbitnya. (Agus Sudibyo,2006: 362)
Reformasi yang melahirkan UU penyiaran, memberikan arah agar sistem  penyiaran  kita  bergerak  dari  otoritarianisme  dan  sentralisasi,  ke demokratisasi  dan  desentralisasi.  Namun,  yang  terjadi  sekarang  adalah pergerakan kearah sentralisasi dan otoritarianisme baru oleh sector swasta dan  atau  pemilik  modal.  Stasiun  televise  RCTI,  TPI  dan  Global  TV dikuasai oleh MNC, masing-masing 90% RCTI, 99% Global TV dan 75% TPI,  sangat  jelas  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  khususnya dibidang penyiaran. Anehnya, para pembela langkah MNC ini mengatakan bahwa MNC bukanlah perusahaan di bidang penyiaran, dan oleh karenanya tidak dapat dikenakan peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran. Selain itu, mereka juga berkelit bahwa MNC tidak melakukan monopoli karena  “market  share”nya  kurang  dari  50%.  Menurut  djoko  Susilo,
Olygopoli, Kepemilikan Media  dan Kebijakan Negara
seorang anggota DPR, pembelaan MNC ini sungguh-sungguh merupakan manipulative. RCTI, Global TV dan TPI dapat dikenakan sanksi, termasuk pidana dan denda serta pencabutan ijin karena melanggar UU penyiaran dan PP No. 50.
Berdasarkan  substansi  dan  peraturan  perundang-undangan, khususnya  di  bidang  penyiaran,  tindakan  yang  dilakukan  MNC  dengan menguasai  RCTI,  TPI  sekarang  MNC  TV,  dan  Global  TV  melanggar UU  penyiaran  dan  peraturan  pemerintah  yang  merupakan  turunannya. Kemudian, kegiatan perusahaan/industry televise lainnya seperti yang di muat diberbagai media misalnya, tentang rencana penggabungan, merger dan  akuisisi  antara  PT  Surya  Citra  Media  Tbk  (SCMA)  yang  memiliki lembaga  penyiaran  PT  Surya  Citra  Televisi  (SCTV)  dan  PT  Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) yang memiliki lembaga penyiaran PT Indosiar Visual  Mandiri  (IVM)  juga  melanggar  hukum.  Oleh  karena  itu,  seluruh kegiatan perusahaan/idustri televise baik MNC maupun non MNC lainnya yang  bersifat  penggabungan,  merger,  dan  akuisisi  yang  mengakibatkan berpindahnya  penguasaan  frekuensi  dan  ijin  penyelenggaraan  penyiaran serta  menyebabkan  sebuah  badan  hukum  atau  seseorang  menguasai lembaga penyiaran swasta lebih dari satu di satu propinsi yang sama adalah perbuatan melanggar hukum. (Masduki, 2001: 26)
Melihat  fenomena  diatas  hendaknya  pemerintah  mengambil tindakan tegas terhadap pemilik media yang melanggar terhadap undang- undang,  agar  tidak  terjadi  monopoli  dan  oligopoly  terhadap  media massa dan tentnyu dengan mengambil tindakan tegas akan memberikan peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama dan tentunya penegakan hukum berjalan secara adil.
Dengan  pembatasan  pemilikan  media,  maka  masyarakat  akan disuguhkan berbagai macam informasi yang beragam dan tidak seragam serta  program-program  yang  saling  berkompetisi,  sehingga  program- program  acara  televise  maupun  informasi  di  media  baik  media  cetak maupun elektronik yang mengalami kemajuan yang pesat dan berkualitas.

## E.  Kesimpulan.
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, kepemilikan media massa baik cetak maupun elektronik dibatasi, sehingga tidak ada industry media dalam satu provoinsi memiliki lebih dari satu atau memiliki media yang sama dalam satu provinsi.
Kedua praktik oligopoly dan monopoli telah terjadi di Indonesia. Indikasinya adalah PT Bimantara Citra Tbk, Kompas Gramedia, Media Group dan Jawa Pos Group.
Keempat  pemerintah  praktik  oligopoly  dan  monopoli  sangat menguntungkan  penguasa  media  dan  merugikan  pemerintah  dan  juga masyarakat atau pengusaha-pengusaha kecil lainnya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi  monopoli  dan  oligopoly,  maka  pemerintah  membatasi kepemilikan dan membentuk regulasi penyiaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya, Suatu Pengantar Komunikasi Massa, Penerbit PT Remaja Roesdakarya Offset Jakarta 2004.
Hamad, Ibnu, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa , Penerbit Granit Jakarta 2004.
Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama , Jurnalistik Teori dan Praktik , Penerbit
PT Remaja Rosdakarya Bandung. 2005.
Mufid,  Muhammad, Komunikasi  dan  Regulasi  Penyiaran, Penerbit  Prenada Media 2005.
Masduki, “ Potret Manajemen Media di Indonesia .” penerbit Total Media, 2010 Morissan, Manajemen  Media  Penyiaran:  Strategi  Mengelola  Radio  dan  Televisi, Penerbit Prenada Media Group, 2008.
Rasjidin,Rusdi , Ekonomi , Penerbit Ydistira, 1994
Santana  K,  Septiawan ,  Jurnalisme  Kontemporer ,  Penerbit  Yayasan  Obor Indonesia Jakarta 2005.
Siregar, Ashadi, Menyingkap Media Penyiaran Membaca Televisi Melihat Radio , Penerbit LP3Y Yogyakarta, 2001.
Sudibyo,  Agus Politik  Media  dan  Pertarungan  Wacana ,  Penerbit  LkiS Yogyakarta, 2006.
Tebbel,  John, Opportunities  In  Journalism  Careers ,  Terj.  Dean  Pratya Rahayuningsih, Karier Jurnalistik , Penerbit Dahara Prize Semarang,
2003.
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,
Penerbit Balai Pustaka, 2007.
Uchjana, Onong Effendi, Ilmu, Teori, Filsafat Komunikasi , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1993.
( http:/id . Wikipedia. Org/wiki/ Daftar Surat Kabar di Indonesia).
( http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis Indonesia)
( http://id.wikipedia.org/wiki/Koran Tempo)
( http://id . Wikipedia.org/wiki/Seputar Indonesia)
(http:id.wikipedia.org/wiki/Republika)

## Arsam
( http://id.wikipedia.org/wiki/Media Indonesia ( http://id.wikipedia.org/wiki/KOMPAS ) (“http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal Nasional) ( http://id . Wikipedia.org/wiki/Jawa Pos# Sejarah)
(“http://id.wikipedia org/wiki/Harian Indonesia Raya)
.( http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis Indonesia)