## Determinan Prioritas Pembelian Perumahan Subsidi di Kota Langsa Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process
Qusyairi Ahmadi¹, Meilandy Purwandito², Firdasari³ * , Nova Purnama Lisa⁴
1,2,3,4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Samudra, Langsa, Indonesia *Koresponden email : firdasari@unsam.ac.id
Diterima: 24 Mei 2023 Disetujui: 3 Agustus 2023

## Abstract
The construction of subsidized housing in Langsa City has increased, yet it fails to bridge the gap between housing  demand  and  supply,  especially  in  metropolitan  areas.  To  ensure  the  development  of  subsidized housing benefits the community, careful attention is required. This study aimed to identify the most suitable area for subsidized housing and its requirements in Langsa City. Using the Analytical Hierarchy Process (AHP), the study assessed five criteria: accessibility, facilities and infrastructure, environmental conditions, buildings, and subsidized house prices. The AHP findings achieved a consistent index of 7%, meeting the required threshold. Results revealed that accessibility holds the highest weight (0.33), followed by facilities and  infrastructure  (0.20),  environmental  conditions  (0.19),  building  conditions  (0.17),  and  house  prices (0.11). This highlights accessibility as a significant factor in purchasing subsidized housing in Langsa City. Langsa Barat District  emerged as the best-fitted location for subsidized housing, with a weight value of 4.09.  Despite  increased  construction  efforts,  addressing  the  housing  demand  and  supply  gap  remains  a challenging task in Langsa City's metropolitan areas .
Keywords:  decision  making,  AHP,  subsidized  housing,  accessibility,  facilities  and  infrastructure, environmental conditions, buildings, prices

## Abstrak
Pembangunan rumah subsidi di Kota Langsa meningkat, tetapi belum mampu menutup kesenjangan antara permintaan dan pasokan hunian, terutama di kawasan perkotaan. Ini merupakan masalah kompleks yang memerlukan  analisis  yang  tepat  agar  pembangunan  rumah  subsidi  dapat  menguntungkan  lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi wilayah yang paling diminati oleh masyarakat r di Kota Langsa untuk membangun rumah subsidi serta persyaratan untuk membeli rumah tersebut. Metode Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  digunakan  untuk  membuat  keputusan  dengan  menentukan  bobot kriteria  dan  alternatif  berdasarkan  hasil  evaluasi  pembeli  rumah  subsidi.  Ada  lima  faktor  kriteria  yang digunakan  dalam  penelitian  ini:  aksesibilitas,  fasilitas  dan  infrastruktur,  kondisi  lingkungan,  kondisi bangunan, dan harga rumah subsidi. Studi ini memenuhi indeks konsistensi dengan nilai kurang dari 10%, yaitu  7%.Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  kriteria  aksesibilitas  mendapatkan  bobot  tertinggi  yaitu  0,33, diikuti  oleh  fasilitas  dan  infrastruktur  0,20,  kondisi  lingkungan  0,19,  kondisi  bangunan  0,17,  dan  harga rumah  0,11.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aksesibilitas  merupakan  faktor  utama  dalam  pembelian  rumah subsidi  di  Kota  Langsa.  Pemilihan  rumah  subsidi  terbaik  di  Kota  Langsa  berada  di  Kecamatan  Langsa Barat,  dengan  nilai  bobot  4,09.  Meskipun  telah  ada  upaya  meningkatkan  pembangunan,  mengatasi kesenjangan antara permintaan dan pasokan hunian tetap menjadi tantangan di kawasan Kota Langsa . Kata  Kunci:  pengambilan  keputusan,  AHP,  dan  perumahan  subsidi,  aksesibilitas,  fasilitas  dan infrastruktur, kondisi lingkungan, kondisi bangunan, harga

## 1. Pendahuluan
Setiap tahun, kebutuhan akan rumah di Indonesia meningkat sebesar 2,6 juta unit, yang disebabkan oleh  pertumbuhan  penduduk  [1].  Hasil  sensus  penduduk  pada  September  2020  menunjukkan  jumlah penduduk  sebesar  270,20  juta  jiwa, dengan penambahan 32,56  juta  jiwa dibandingkan  sensus  penduduk tahun 2010[2]. Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi di Provinsi Aceh, dengan pertumbuhan sekitar 5,3 juta penduduk pada tahun 2019, dan di Kota Langsa terdapat 148.945 jiwa di perkotaan (83,43 persen) dan  24.675  jiwa  di  perdesaan  (16,57  persen)  [3].    Pertumbuhan  penduduk  menyebabkan  pentingnya kebutuhan akan hunian terutama di perkotaan diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk secara alami dan urbanisasi.  Untuk  mengatasi  kesenjangan  antara  kebutuhan  rumah  dan  ketersediaan  rumah  maka pemerintah  menyusun  strategi  dengan  salah  satunya  menyediakan  fasilitas  likuiditas  pembiayaan
perumahan atau disebut juga dengan perumahan subsidi. Fasilitas yang diberikan berupa uang muka yang murah,  Bunga  Kredit  Kepemilikan  Rumah  (KPR)  yang  rendah  dengan  jangka  waktu  cicilan  yang  lebih lama.
Permintaan  hunian  tinggi  di  perkotaan  akibat  pertumbuhan  penduduk  alami  dan  urbanisasi. Pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan dengan menyediakan fasilitas perumahan subsidi seperti uang muka terjangkau, bunga KPR rendah, dan jangka waktu cicilan yang panjang.Kota Langsa, sebagai pusat administrasi di Aceh, mengalami pertumbuhan penduduk dari masyarakat lokal dan pendatang. Permintaan akan  perumahan  subsidi yang  terjangkau  dan  dapat dibeli  melalui  KPR diharapkan  meningkatkan  minat pembeli. Aksesibilitas, sarana-prasarana, kondisi lingkungan, bangunan, dan harga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh pengembang perumahan untuk mempengaruhi pembelian rumah subsidi. Metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  digunakan  sebagai  alat  pengambilan  keputusan  dalam memilih  perumahan  subsidi  yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan.  AHP  membandingkan  bobot kriteria dan alternatif pilihan untuk membantu pengembang dalam mengambil keputusan yang tepat.Nilai bobot terbesar pada alternatif pilihan akan menjadi rekomendasi untuk dipilih oleh konsumen [4]. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kriteria  yang  paling  berpengaruh  dan  lokasi  yang  paling  sesuai dengan kriteria yang ditentukan terhadap keputusan pembelian rumah subsidi di Kota Langsa.

## 2. Metode Penelitian

## Lokasi Penelitian
Wilayah Kota Langsa memiliki luas sekitar 262,41 km2 dan berada pada posisi koordinat antara 04° 24' 35,68'' - 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' - 98° 04' 42,16'' Bujur Timur. Ketinggiannya berkisar antara 0 - 25 m di atas permukaan laut. Kota Langsa berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah utara dan barat, Selat Malaka di sebelah timur, serta Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah selatan.
Pada tahun 2006, wilayah administrasi Kota Langsa terbagi menjadi tiga kecamatan. Kemudian pada tahun 2007, terjadi pemekaran menjadi lima  kecamatan yaitu Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Timur, dan Langsa Barat ( Gambar 1 ).
Gambar 1 . Peta Kota Langsa Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 [5]
Dalam  penelitian  ini,  fokusnya  adalah  perumahan  subsidi  di  Kota  Langsa  yang  terdapat  di  lima kecamatan tersebut. Data mengenai perumahan subsidi di setiap kecamatan diambil dari beberapa lokasi perumahan dengan unit rumah subsidi yang sudah terbangun dan berhasil terjual sampai  tahun 2021 ( Tabel 1 ). Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 126 responden yang merupakan penghuni dan pembeli perumahan subsidi di setiap kecamatan di Kota Langsa.
Tabel 1 . Data Perumahan Kota Langsa Tahun 2020 sampai dengan 2021
No. Kecamatan Jumlah lokasi Perumahan Jumlah Unit Rumah Jumlah Unit Rumah Terjual (Subsidi) 1. Langsa Timur 2 56 0 2. Langsa Barat 14 287 153 3. Langsa Baro 25 829 442 4. Langsa Kota 7 130 12 5. Langsa Lama 5 133 55 Sumber: sikumbang.ppdpp.id. [6]
Lokasi perumahan subsidi paling banyak di Kecamatan Langsa Baro dengan jumlah unit rumah yang dibangun mencapai 829 rumah dan yang terjual lebih dari 50% di tahun 2021. Namun untuk mengetahui apakah lokasi perumahan pada setiap kecamatan di Kota Langsa layak dan diminati oleh masyarakat maka perlu adanya penentuan prioritas dari kriteria pemilihan rumah subsidi yang digunakan. Penentuan prioritas pemilihan rumah subsidi dapat menggunakan metode AHP.

## Perencanaan Sistem Analytical Hierarchy Process (AHP)
Pada sekitar tahun 1970, Thomas L. Saaty memperkenalkan metode pengambilan keputusan multi kriteria  bernama Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  untuk  menangani  permasalahan  yang  kompleks melalui  sistem  hirarki.  Penyelesaian  permasalahan  dalam  metode  AHP  melalui  tiga  tahap  dasar: Decomposition,  Comparative  Judgement, dan Logical  Consistency [7].  Tahap  pertama,  Decomposition, melibatkan pemecahan permasalahan utuh menjadi unsur-unsur yang saling terkait dan membentuk struktur hirarki  ( Gambar  2 ).  Tahap  kedua, Comparative  Judgement, melibatkan  penilaian  relatif  tentang kepentingan  dua  elemen  pada  tingkat  tertentu  dalam  kaitannya  dengan  tingkatan  di  atasnya,  untuk memberikan  urutan  prioritas  dari  elemen-elemen  tersebut.  Hasil  penilaian  ini  disajikan  dalam  bentuk matriks  perbandingan  berpasangan  ( Tabel  2 ).  Tahap  ketiga, Logical  Consistency ,  melibatkan  analisis karakteristik  penting  dari  setiap  objek  yang  serupa,  kemudian  mengelompokkannya  sesuai  dengan keseragaman  dan  relevansinya.  Tahap  ini  juga  mencakup  penilaian  hubungan  kriteria  tertentu  dengan tingkatan setiap objek dalam struktur hirarki.
Tabel 2. Skala Perbandingan Berpasangan Intensitas Kepentingan Keterangan Penjelasan 1 Sama penting Dua  elemen  memiliki  dampak  yang signifikan terhadap tujuan 3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung  satu  elemen  daripada  yang lain 5 penting Pengalaman  dan  penilaian  sangan  kuat mendukung  satu  elemen  daripada  yang lain 7 Lebih  penting Bukti yang kuat mendukung satu elemen daripada yang lain 9 mutlak penting Bukti  yang  mendukung  satu  elemen memiliki  tingkat  kekuatan  yang  paling kuat  dibandingkan  dengan  elemen  yang lain. 2,4,6,8 Nilai  diantara  dua  pertimbangan  elemen yang berdekatan Nilai-nilai  ini  diberikan  ketika  ada kompromi di antara dua pilihan Kebalikan Jika   untuk   kegiatan mendapatkan satu nilai dibandingkan  dengan  kegiatan  j,  maka kegiatan  j akan memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan nilai i Sumber: Saaty (2008) [8]
Tahapan  proses  penentuan  dengan  metode  AHP  melibatkan  beberapa  langkah.  Pertama, menentukan  tujuan,  kriteria,  dan  alternatif  dalam  sebuah  hierarki.  Selanjutnya,  menyusun kriteria  dalam bentuk  matriks  berpasangan.  Tahap  berikutnya  adalah  melakukan  penjumlahan  matriks  kolom  dan menghitung nilai eigen-vektor, yaitu membagi elemen kolom dengan jumlah matriks kolom. Kemudian, menghitung  nilai  prioritas  kriteria  dengan  menjumlahkan  matriks  baris  dan  membaginya dengan  jumlah
kriteria.Proses  selanjutnya  melibatkan  uji  konsistensi  pada  setiap  matriks  berpasangan,  dan  menghitung Indeks Konsistensi (CI) menggunakan rumus yang sesuai [9].
λ𝑚𝑎𝑘𝑠 = ∑ Ci .  Wi 𝑛 𝑗=1
1) 𝐶 = 𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛 𝑛−1
2)
𝐶𝑅 = 𝐶𝐼
𝑅𝐼 3) Keterangan: CI = rasio penyimpangan( consistency index ). λ maks  = nilai eigen vector terbesar dari matriks ber-orde n n = orde matriks diambil dari jumlah kriteria yang ditentukan.
Jika nilai CI kurang dari atau sama dengan 0,1 (10%), maka matriks perbandingan berpasangan dianggap konsisten. Untuk menentukan batas ketidakkonsistenan yang telah ditetapkan oleh Thomas L. Saaty,  digunakan Consistency  Ratio (CR),  yaitu  rasio  konsistensi  yang  membandingkan  nilai  Indeks Konsistensi (CI) dengan nilai Random Indeks (RI) pada Tabel 3 , sesuai dengan jumlah ordo yang ada pada setiap kriteria yang ditentukan.
Tabel 3 . Nilai random Indeks n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RI 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 Sumber: Saaty (2008) [8]

## Kriteria Pemilihan Perumahan Subsidi
Membangun  perumahan  subsidi  harus  memperhatikan  minat  dan  daya  beli  konsumen  sehingga diperlukan kriteria yang sesuai dalam penentuan pemilihan perumahan subsidi. Adanya aksesibilitas, sarana dan  prasarana,  kondisi  lingkungan,  kondisi  bangunan,  dan  harga  merupakan  faktor  penting  yang  harus disediakan oleh penyedia perumahan untuk meningkatkan minat pembeli. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan dalam mendapatkan layanan umum ataupun fasilitas sosial[10][11]. Seperti halnya aksesibilitas yang bagus kriteria prasarana juga diperlukan untuk memperoleh kenyamanan dalam rumah tinggal. Prasarana merupakan kelengkapan penunjang untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat,  aman,  dan  nyaman  yang  ada  pada  perumahan  subsidi  dan  memenuhi  standar  tertentu  seperti tersedianya jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah. Sarana adalah fasilitas  yang terdapat pada perumahan subsidi yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi dan sarana umum [12][13]. Pada kondisi Lingkungan dibedakan menjadi dua aspek yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. lingkungan sosial  meliputi  semua  interaksi  sosial  antara  masyarakat  secara  langsung  maupun  secara  mengamati, sedangkan lingkungan fisik adalah semua aspek non manusia dalam lingkungan dimana perilaku konsumen terjadi.
Kriteria aspek bangunan rumah subsidi mengacu pada peraturan PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, yaitu ukuran luas bangunan rumah subsidi dalam rentang antara 21 m² hingga 36 m², luas tanah antara 60 m²  hingga  200  m²  [14].  Kriteria  harga  rumah  subsidi  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  sendiri  dengan menetapkan batasan harga rumah subsidi. Harga rumah subsidi terbaru tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  Nomor  242/KPTS/M/2020.  Harga  rumah  subsidi dibedakan berdasarkan wilayah. Harga rumah subsidi wilayah Sumatera Rp. 150.500.000  [14]. Harga ini menjadi acuan bagi pengembang perumahan subsidi dalam menentukan harga penjualan.
Pada  penelitian  ini,  kriteria  yang  ditentukan oleh  setiap  faktor  dalam  penentuan  pemilihan  rumah subsidi, yaitu aksesibilitas,  kelengkapan  prasarana dan sarana, kondisi lingkungan, bangunan, dan harga [15]. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process ( Gambar 2 ).  Setiap  kriteria  pemilihan  rumah  subsidi  akan  dihubungkan  dengan  setiap  alternatif.  Parameter  untuk setiap kriteria dapat dilihat pada Tabel  4 .
Tabel 4 . Indikator Setiap Kriteria Pemilihan Rumah Subsidi Kriteria No. Indikator Aksesibilitas 1. Kedekatan Terhadap Tempat Kerja 2. Kedekatan Terhadap Jalan Utama
3. Kedekatan Terhadap Pusat Kota
4. Kedekatan Terhadap Fasilitas Perdagangan
5. Kedekatan Terhadap Sarana Pendidikan
6. Kedekatan Terhadap Pelayanan Kesehatan
7. Kedekatan Terhadap Pelayanan Perbankan
8. Kedekatan Terhadap Kantor Pemerintah
9. Kedekatan Terhadap Tempat Rekreasi/Hiburan 10. Kedekatan Terhadap Tempat Olahraga 11. Kedekatan Terhadap Terminal Prasarana 1. Tersedianya jaringan jalan 2. Tersedianya jaringan listrik lingkungan dan hunian
3. Tersedianya jaringan telepon
4. Tersedianya jaringan air bersih
5. Tersedianya jaringan trainase 6. Tersedianya sarana persampahan 7. Tersedianya hidran kebakaran Kondisi Lingkungan 1. Keamanan 2. Kenyamanan 3. Kebersihan
4. Keindahan
5. Mempunyai kualitas permukaan jalan lingkungan yang baik
6. Mempunyai lebar jalan yang memadai
7. Lokasi tidak terlalu terganggu kebisingan
8. Bukan daerah Banjir
9. Kemudahan mencapai lokasi tanpa hambatan yang berarti 10. Adanya penerangan jalan lingkungan Kondisi Bangunan 1. Letak ruang sesuai keinginan 2. Desain bangunan sesuai keinginan 3. Rumah memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara dan pencahayaan Harga dan Pelayanan 1. Harga sesuai sarana dan prasarana yang ditawarkan 2. Harga sesuai dengan fasilitas yang ada
3. Pengawasan developer selama pengerjaan

## 4.
Kecepatan developer menerima keluhan
Indikator pada setiap kriteria diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan pada setiap perumahan yang ada di Kota Langsa. Hasil survei tersebut akan diberikan pembobotan sesuai dengan skala yang paling memenuhi dengan kondisi yang ada pada indikator kriteria yang diteliti.
Gambar 2. Struktur Hirarki untuk Determinan Prioritas Pembelian Perumahan Subsidi
Kriteria  dalam  menentukan  minat  pembeli  merupakan hal  yang perlu  ditentukan dalam  pemilihan rumah  subsidi  sehingga  kelima  kriteria  yang  ditentukan  memiliki  pengaruh  dalam  setiap  pengambilan keputusan  di  setiap  kecamatan  di  Kota  Langsa.  Kriteria  yang  disajikan  akan  berdampak  pada  alternatif lokasi yang sesuai di setiap kecamatan di Kota Langsa. Hasil dari setiap pembobotan indikator dan kriteria kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan hasil scoring yang paling besar sehingga diperoleh alternatif yang menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan pemilihan rumah subsidi di Kota Langsa.

## 3. Hasil dan pembahasan
Pada analisa deskriptif responden dalam penelitian ini adalah pembeli atau penghuni rumah subsidi pada tahun 2021 yang berada di Kota Langsa. Responden yang diteliti berjumlah  126 responden, dengan beberapa karakteristik responden yang telah di didapatkan pada Tabel 5 dengan jumlah responden untuk setiap wilayah berbeda berdasarkan data hasil penduduk yang menghuni perumahan subsidi.
Karakteristik  responden  diklasifikasikan  berdasarkan  jenis  kelamin  dimana  sebesar  57%  berjenis kelamin perempuan. Usia responden yang paling besar pada rentang 26- 45 tahun sebesar 58% menandakan bahwa  responden  yang  menghuni  perumahan  subsidi  merupakan  anak  muda  dengan  usia  yang  masih produktif dengan penghasilan berkisar antara dua hingga lima juta rupiah.
Dari analisis yang menggunakan metode AHP terhadap 126 responden yang mengisi  kuesioner pada pembeli atau yang menempati rumah subsidi di kota Langsa diperoleh dari setiap kecamatan berjumlah 4 kecamatan yang di setiap kecamatan berbeda jumlah kuesioner yang disebarkan. Berdasarkan bobot kriteria dari  hasil  pengisian  kuesioner  kepada  para  pembeli  dan  yang  menempati  rumah  subsidi di  Kota  Langsa dapat dilihat pada Tabel 6 .
Determinan Prioritas Pembelian Rumah Subsidi Faktor Aksesibilitas Faktor Sarana dan Prasarana Faktor Kondisi Lingkungan Faktor Bangunan Faktor Harga Kecamatan Langsa Baro Kecamatan Langsa Barat Kecamatan Langsa Kota Kecamatan Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama Kriteria Alternatif Tujuan
Tabel 5 . Data Karakteristik responden Kota Langsa tahun 2020 Data pengisian responden setiap kecamatan No. Kategori Jumlah Persen 1. Langsa barat 47 37% 2. Langsa Lama 29 23% 3. Langsa Kota 5 4% 4. Langsa baro 45 36% 5. Langsa Timur 0 0% Total 126 100% Data jenis kelamin responden Kategori Jumlah Persen (%) 1. Perempuan 72 57% 2. Laki-laki 54 43% Total 126 100% Data karakteristik usia responden Kategori Jumlah Persen (%) 1. 17 - 25 Tahun 23 18% 2. 26 - 45 Tahun 73 58% 3. 46 - 65 Tahun 26 21% 4. > 65 Tahun 4 3% Total 126 100% Data Pekerjaan responden Kategori Jumlah Persen (%) 1. IRT 54 43% 2. PNS 19 15% 3. Pegawai Swasta 19 15% 4. Kewirausahaan 12 10% 5. BUMN 2 2% 6. Mahasiswa 19 15% 7. Pensiunan 1 1% Total 126 100% Data Penghasilan Rata-rata responden Kategori Jumlah Persen (%) 1. < Rp. 2,5 Juta 51 40% 2. Rp.  2,5 - 5 Juta 61 48% 3. Rp. 5 - 10 Juta 14 11% 4. > Rp. 10 Juta 0 0% Total 126 100% Tabel 6 . Perhitungan keseluruhan metode AHP dari perkalian elemen dan bobot nilai. Comparison Matrix Perkalian elemen/ normalisasi Bobot Nilai Kategori Aksesi bilitas Sarana dan Prasarana Kondisi Lingkun gan Bangunan Harga 𝑤 𝑖 = √𝑎 𝑖𝑖 5 x 𝑎 𝑖𝑗 x 𝑎 𝑖𝑘 x 𝑎 𝑖𝑙 x 𝑎 𝑖𝑚 Aksesbilitas 1,00 2,27 1,71 2,08 1,86 1,72 0,33 Sarana dan Prasarana 0,44 1,00 1,41 1,40 1,63 1,07 0,20 Kondisi Lingkungan 0,58 0,71 1,00 1,47 1,84 1,02 0,19 Bangunan 0,48 0,71 0,68 1,00 2,51 0,90 0,17 Harga 0,54 0,44 0,58 0,48 1,00 0,58 0,11 Jumlah 3,04 5,13 5,39 6,44 8,83 5,30 1,00
Kriteria  aksesibilitas  menjadi  prioritas  utama  dalam  pembelian  rumah  subsidi  dibandingkan dengan sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, bangunan, serta harga, dengan bobot nilai 0,33. Sarana dan  prasarana  mendapatkan  prioritas  kedua  dengan  bobot  nilai  0,20,  diikuti  oleh  kondisi  lingkungan dengan bobot nilai 0,19, bangunan dengan bobot nilai 0,17, dan harga sebagai prioritas terendah dengan bobot nilai 0,11.
(𝑋 𝑖𝑗 )
𝑤 𝑖 / ∑ 𝑤 𝑖
Dari analisis menggunakan metode AHP  terhadap responden yaitu para pembeli atau penghuni rumah subsidi di kota Langsa, diperoleh data berupa  hasil penyebaran 126 kuesioner. Dari 4 kecamatan yang berbeda sesuai dengan jumlah penghuni rumah subsidi di kota Langsa diperoleh jumlah kuesioner yang sesuai, yaitu 45 kuesioner di Langsa Baro, 47 kuesioner di Langsa Barat, 29 kuesioner di Langsa Kota, dan 5 kuesioner di Langsa Timur. Perhitungan bobot untuk masing-masing kriteria terlihat pada Tabel 6 . Setelah perhitungan bobot elemen kriteria, dilakukan pengujian konsistensi untuk tiap hirarki ( Tabel 7 ) yang menghasilkan nilai CR < 0,1 (10%).
Tabel 7 . Perhitungan keseluruhan metode AHP untuk menentukan Consistency Ratio (CR)
Kategori Ukuran Matrik (n) Eigen Vector λ maks Parameter Value Result ( 𝑎 𝑖𝑗 . 𝑥 𝑖𝑗 ) Aksesbilitas 5 0,56 1,83 Max.Ei gen Value 5,42 CR yaitu 0,07 Sarana dan Prasarana 0,22 1,06 Kondisi Lingkungan 0,20 1,02 CI 0,08 Bangunan 0,15 0,87 RI 1,12 Harga 0,06 0,65 CR=CI/RI 0,07 Jumlah 1,19 5,42

## Pembobotan (Scoring) Skala Indikator Pembelian Rumah Subsidi
Nilai bobot paling di tinggi di setiap kecamatan bisa di lihat pada Gambar 4 , yang dimana setiap indikator memiliki nilai tertinggi dari setiap kecamatan. Nilai tertinggi pada indikator aksesbilitas ada pada kecamatan Langsa Barat dengan nilai 1,3, indikator sarana dan prasarana ada pada kecamatan Langsa Barat dengan  nilai  0,92.  Indikator  kondisi  lingkungan  ada  pada  kecamatan  Langsa  Barat  dengan  nilai  0,75, indikator  bangunan  semua  kecamatan  sama  dengan  nilai  0,68  dan  untuk  indikator  harga  ada  pada Kecamatan  Langsa  Baro  dan  Langsa  Kota  dengan  nilai  0,44.  Dengan  ini  bisa  dikatakan  pembobotan ( scoring ) skala indikator pembelian rumah subsidi di Kota Langsa bisa dikatakan tidak merata karena skala prioritas dari setiap indikator ada di kecamatan Langsa Barat yang dimana pada tahun 2020 sampai dengan 2021 banyak pembeli rumah subsidi lebih memilih membeli rumah di Kecamatan Langsa Barat dari pada kecamatan lainnya di lihat dari Tabel 7 dan Gambar 4 .
Gambar 4 . Grafik Pembobotan (scoring) skala indikator di setiap kecamatan.
Nilai bobot paling tinggi diperoleh pada Kecamatan Langsa Barat dengan nilai bobot sebesar 4,09, di urutan yang kedua diperoleh pada Kecamatan Langsa Baro dengan perolehan nilai 3,77, dan diurutan
ketiga diperoleh pada Kecamatan Langsa Kota dengan nilai 3,75 dan yang terakhir diperoleh Kecamatan Langsa Lama dengan nilai 3,61.
Tabel 7 . Nilai bobot kriteria - alternatif No. Kecamatan Nilai bobot yang telah di jumlahkan 1. Langsa Barat 4,09 2. Langsa Baro 3,77 3. Langsa Kota 3,75 4. Langsa Lama 3,61

## Kriteria Pemilihan Rumah Subsidi di Kota Langsa
Dalam  menentukan  pemilihan  rumah  subsidi  di  Kota  Langsa  maka  aksesbilitas  lebih  menjadi prioritas dalam penentuan pembelian rumah subsidi dari pada kriteria lainnya dengan bobot nilai 0.33. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya penduduk yang bukan berasal dari Kota Langsa atau para pendatang yang membeli rumah subsidi di Kota Langsa. Kriteria Sarana dan Prasarana menjadi prioritas kedua yang di sebabkan oleh kelengkapan dari pihak developer untuk fasilitas sarana dan prasarana perumahan di kota Langsa,  dengan bobot nilai  sebesar  0,20.  Kondisi  Lingkungan  menjadi prioritas  ketiga  yang disebabkan oleh  tata  letak  geografi  atau  lokasi  perumahan  yang  berada  disuatu  daerah  yang  di  lihat  dari  faktor kenyamanan di lokasi atau desa tersebut, dengan bobot nilai 0,19.
Aspek bangunan menjadi prioritas keempat yang disebabkan oleh desain atau tata letak rumah yang di tawarkan oleh pihak developer kepada pembeli rumah subsidi, dengan bobot nilai 0,17 dan yang terakhir adalah aspek harga rumah  yang menjadi prioritas terendah dengan nilai 0,11. Hal ini dapat disebabkan oleh harga untuk rumah subsidi sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  tahun  20220  Nomor  242/KPTS/M/2020  Tentang  Batasan  Penghasilan  dan  Penjualan Rumah subsidi.
Dalam analisis menggunakan metode AHP terhadap 126 responden yang mengisi kuesioner sebagai pembeli  atau  penghuni  rumah  subsidi  di  Kota  Langsa,  diperoleh  data  dari  setiap  kecamatan.  Kriteria aksesibilitas mendapatkan nilai tertinggi pada kecamatan Langsa Barat dengan nilai 1,3. Ini dipengaruhi oleh  beberapa  indikator,  seperti  kedekatan  dengan  tempat  kerja,  jalan  utama,  pusat  kota,  fasilitas perdagangan,  pendidikan,  kesehatan,  perbankan,  kantor  pemerintahan,  tempat  rekreasi,  olahraga,  dan terminal. Langsa Barat memiliki nilai tertinggi dalam perhitungan indikator aksesibilitas.
Kemudian,  kriteria  sarana  dan  prasarana  memiliki  nilai  tertinggi  pada  kecamatan  Langsa  Barat dengan nilai 0,92. Indikator yang mempengaruhi ini antara lain tersedianya jaringan jalan, listrik, telepon, air bersih, drainase, sarana persampahan, dan hidran kebakaran pada beberapa perumahan.
Faktor  kondisi  lingkungan,  nilai  tertinggi  ada  pada  kecamatan  Langsa  Barat  dengan  nilai  0,75. Beberapa  indikator  yang  berkontribusi  adalah  keamanan,  kenyamanan,  kebersihan,  keindahan,  kualitas permukaan  jalan  lingkungan,  lebar  jalan  yang  memadai,  minim  gangguan  kebisingan,  bebas  banjir, kemudahan mencapai lokasi, dan adanya penerangan jalan.
Kriteria  bangunan  tidak memiliki  nilai  tertinggi pada  indikator  tertentu,  dengan  semua  kecamatan memiliki  nilai  0,68.  Pihak  developer  menawarkan  fasilitas  seperti  letak  yang  sesuai  keinginan,  desain bangunan sesuai keinginan, serta ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara dan pencahayaan agar pembeli nyaman menempati rumah subsidi yang dibelinya.
Sementara itu, kriteria harga memiliki nilai tertinggi pada kecamatan Langsa Baro dan Langsa Kota dengan nilai 0,44. Hal ini dipengaruhi oleh harga yang sesuai dengan sarana dan prasarana yang ditawarkan, serta harga yang sebanding dengan fasilitas dan respons cepat dari developer terhadap keluhan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembobotan (scoring) skala indikator pembelian rumah subsidi di Kota Langsa tidak merata, karena skala prioritas dari setiap indikator ada di kecamatan Langsa Barat.  Pada  periode  2020  hingga  2021,  banyak  pembeli  rumah  subsidi  yang  lebih  memilih  membeli  di kecamatan  Langsa  Barat,  dengan  nilai  bobot sebesar  4,09. Hal  ini  terbukti  bahwa  di  Kecamatan  Langsa barat dari 287 unit rumah yang terbangun 153 unit rumah atau setara dengan 53% diantaranya sudah terjual. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  perumahan  di  lokasi  Langsa  Barat  akan  mengalami  peningkatan pembelian karena diminati oleh masyarakat Kota Langsa.

## 4. Kesimpulan
Aksesbilitas  memiliki  bobot  tertinggi  dengan  0,33  yang  dikarenakan  oleh  banyak  pembeli  rumah subsidi adalah pendatang dari luar kota Langsa yang melihat dari kedekatan jalur yang dilintasi. Sarana dan Prasaran memiliki bobot kedua tertinggi dengan 0,20 yang di lihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pada  perumahan  yang  di  tawarkan  oleh  pihak  developer.  Kondisi  Lingkungan  memiliki  bobot  ketiga
tertinggi dengan 0,19 yang di lihat dari letak geografi dan keadaan alam yang sesuai dengan pembeli rumah subsidi. Bangunan memiliki bobot keempat tertinggi dengan 0,17 yang di lihat dari kesesuaian rumah yang di lihat dari desain yang di tawarkan oleh pihak  developer. Harga memiliki bobot terendah dengan 0,11 yang  dilihat  dari  kesesuaian  harga  dengan  sarana,  prasarana  dan  fasilitas  yang  di  tawarkan  dan  adanya pengawasan dari pihak developer. Dari kelima kriteria pemilihan perumahan subsidi diperoleh bahwa untuk wilayah  Kecamatan  Langsa  Barat  merupakan  lokasi  pemilihan  yang  paling  banyak  diminati,  kemudian Kecamatan Langsa Baro, Langsa Kota, dan terakhir Langsa Lama.

## 5. Referensi
[1] Real Estate Indonesia (REI), “Harga Rumah Subsidi Bakal Naik 7%, REI: Dampak Inflasi,” 2022. https://www.cnbcindonesia.com/news/.
[2] Badan Pusat Statistik, “Hasil Sensus Penduduk 2020,” 2023.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html.
[3] Pemerintah  Kota  Langsa, Qanun  Kota  Langsa  No.  3  Tahun  2019  Tentang  Grand  Design Pembangunan Kependudukan Kota Langsa 2012-2035 , no. 15. Indonesia, 2019.
[4] S. M. saleh and A. I. Majid, “Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Penentuan Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jalan Di Kota Banda Aceh,” J. Transp. , vol. 13, no. 2, pp. 75– 84, 2013, [Online]. Available: https://anzdoc.com/penerapan-metode-analytical-hierarchy-process- dalam-penentua.html.
[5] Pemerintah Kota Langsa, Qanun Kota Langsa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 . Indonesia, 2018.
[6] Sikumbang.ppdpp.id, “https://sikumbang.tapera.go.id/,” 2021. https://sikumbang.ppdpp.id/grafik.
[7] A.  Supriadi,  A.  Rustandi,  D.  H.  L.  Komarlina,  and  G.  T.  Ardiani, Analytical  Hierarchy  Process (AHP) Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir . 2018.
[8] S. Thomas L, “Decision Making With Analytical Hierarchy Process,” Int. J. Serv. Sci. , vol. 1, no. 1, pp. 83–98, 2008.
[9] Kardi  Teknomo,  “Penggunaan  Metode  Analytic  Hierarchy  Process  Dalam  Menganalisa  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda Ke Kampus,” Civ. Eng. Dimens. , vol. 1, no. 1, pp.
31–39, 1999, [Online]. Available: http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/civ/article/view/15505.
[10] E.  Widyastuti  and  S.  Handayani,  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keputusan Pembelian Rumah Subsidi Dengan Menggunakan Analisis Regresi,” Pros. Semin. Nas. Stat. , pp. 1– 8, 2013.
[11] Devi,  Indrayadi,  and  Riyanny,  “Analisis  Tingkat  Keinginan  Konsumen  Dalam  Pemilihan Perumahan Bersubsidi di Kota Pontianak dan Sekitarnya,” J. Ilm. Univ. Tanjungpura , vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2018.
[12] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman . 2011.
[13] B. Anthony, N. Tresani, and R. Halim, P, “Preferensi Konsumen Terhadap Faktor-Faktor Penentu Kepuasan  Konsumen  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Pembelian  Perumahan  Bersubsidi  di Karawang,” Versi  Cetak) ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  159–168,  2018,  doi:  Published:  Jan  29,  2018  DOI: h?ps://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i2.854 (h?ps://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i2.854).
[14] Kementerian PUPR, Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 . Indonesia, 2020, pp. 1– 9.
[15] S.  Sugiarto,  “Determinan  Preferensi  Publik  Dalam  Pemilihan  Lokasi  Perumahan  Terjangkau Bersubsidi Di Kota Banda Aceh,” Teras J. , vol. 9, no. 1, p. 71, 2019, doi: 10.29103/tj.v9i1.188.