## MEDIA DAN KRISIS POLITIK (Analisis Wacana Terhadap Pemberitaan KOMPAS mengenai
Krisis Politik Thailand, Edisi Maret-Mei 2010)
Oleh: Agus Triyono, S.Sos., MSi (Program Studi Broadcasting, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang)
Jalan Nakula I no. 5 - 11 Semarang telp. (024) 3517261- 3520165
e-mail: agustriyono7gmail.com

## Joni Rusdiana, S.Sos
(Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Boyolali)

## Abstract
This study aims to examine the preaching of KOMPAS will be Thailand’s political crisis. Questions to be answered in this study is how KOMPAS preach political crisis in Thailand. For this purpose, the researchers used a method of discourse analysis. Researchers analyzed at the level of textual and contextual KOMPAS news articles about Thailand’s political crisis of 2010 for the March-May 2010. The  rst  ndings are at the beginning of Thailand’s political crisis took place, KOMPAS does not cover the event directly. News about the crisis KOMPAS is taken from the source media and foreign news agencies such as: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP and fro. Only when the escalation of the crisis began peaking KOMPAS send reporters to cover the event directly. When the crisis began to subside KOMPAS pull back and re-use media journalists and foreign news agencies as sources of news. Second, related to the role of the media, in the context of Thailand’s political crisis was initially KOMPAS acts as a transmitter, reported the news in an objective, accurate, neutral, and balanced. Then when the crisis began to escalate, it looks KOMPAS started giving appraisals. Lastly, KOMPAS gradu- ally began to show partiality to the protesters commonly referred to as the “Red Shirt”.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencermati  pemberitaan  KOMPAS  terkait  krisis  poli- tik Thailand. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini terutama adalah bagaimana KOMPAS memberitakan krisis politik yang terjadi di Thailand. Untuk kepentingan ini maka peneliti  menggunakan  metode  analisis  wacana.  Peneliti menganalisa  pada level  tekstual  dan kontekstual  artikel-artikel  berita  KOMPAS  seputar  krisis  politik  Thailand  2010  untuk  edisi Maret-Mei 2010. Penelitian ini mendapati dua temuan utama yaitu: pertama, pada awal-awal krisis politik Thailand berlangsung, KOMPAS tidak melakukan liputan secara langsung. Ber- ita-berita seputar krisis tersebut diambil KOMPAS dari sumber media dan kantor berita luar negeri seperti: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP dan FRO. Baru ketika es- kalasi krisis mulai memuncak KOMPAS mengirimkan wartawanya untuk melakukan liputan secara langsung. Ketika krisis mulai mereda KOMPAS menarik pulang wartawannya dan kem- bali menggunakan media dan kantor berita asing sebagai sumber berita. Kedua, terkait peran media, dalam konteks krisis politik Thailand awalnya KOMPAS berperan sebagai transmitter, melaporkan berita secara objektif, akurat, netral, dan berimbang. Kemudian ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka KOMPAS terlihat mulai memberikan penilaian-penilaian. Terakhir, secara berangsur KOMPAS mulai menunjukkan keberpihakan pada pemrotes yang biasa dise- but sebagai kelompok “Red Shirt”.
Kata Kunci : Thailand, Krisis, Kompas

## Pendahuluan
Krisis  politik  selalu  menarik  perhatian media  massa  untuk  memberitakannya.  Krisis politik sangat memenuhi nilai berita yaitu kon-  ik. Kon ik bisa berupa peristiwa perang, aksi demonstrasi, tindak kriminal, ataupun kerusu- han  dan  kekacauan  yang  lain. Termasuk  juga krisis politik biasanya sarat dengan kon ik se- hingga  membuatnya  menarik  untuk  diangkat sebagai berita oleh media massa.
Krisis politik Thailand, adalah salah satu peristiwa  krisis politik  yang mendapat perha- tian  serius  oleh  media  massa.  Krisis  politik yang  terjadi  berkepanjangan  di  Negara  Thai- land itu mendapat perhatian serius bukan han- ya oleh media massa Thailand tapi juga media massa dan kantor berita asing.
Termasuk  media  asing  bagi  Thailand yang  memberitakan  krisis  politik  di  negara ini adalah KOMPAS . Sebagaimana juga media yang lain, KOMPAS terlihat intens memberita- kan peristiwa seputar krisis politik yang terjadi di  Thailand.  Sejak  krisis  politik  di  Thailand mulai  meningkat, KOMPAS terus  memberita- kan  peristiwa tersebut dengan intensitas yang tinggi. Meskipun krisis tersebut berada di luar negeri, sejak ekskalasi krisis mulai memuncak nyaris setiap hari KOMPAS memberitakannya. Dari sini peneliti tertarik untuk mencer- mati bagaimana KOMPAS memberitakan krisis politik yang terjadi di Thailand dalam rentang waktu Bulan Maret-Mei 2010? Kajian ini ber- maksud terutama untuk mengetahui cara, sikap dan peran KOMPAS dalam  mewacanakan kri- sis  politik  Thailand  yang  terjadi  pada  Maret- Mei 2010.
Untuk  kepentingan  ini  maka  peneliti menggunakan  metode  analisis  wacana.  Pada level mikro, analisis wacana dilakukan secara tekstual, dimana teks dianalisis secara lunguis- tik. Teks yang dimaksud dapat berupa simbol verbal  berupa  kata-kata,  ataupun  teks  dalam wujud  simbol  non  verbal  seperti  gambar,  de- nah dan bentuk gra s lainnya. Untuk meleng- kapi analisis pada level mikro, dilakukan juga analisis pada level makro. Norman Fairclough menyebut analisis pada level makro ini dilaku- kan  terhadap  dimensi sociocultural  practice (Eriyanto,  2009:  288).  Pada  level  makro,  di- lakukan  analisa  terhadap  faktor-faktor  sosial budaya  yang  berhubungan  dengan  konteks. Konteks  yang  dimaksud  dapat  berupa  situasi di luar berita atau teks, kondisi internal media atau hubungan media dengan masyarakat.

## Telaah Pustaka 1.  Krisis Politik
Krisis dapat dide nisikan sebagai gang- guan  atau  kekacauan,  baik  nyata  maupun sekedar  perasaan,  terhadap  keteraturan  so- sial (Raboy dan Dagenais, 1992: 3). Setiap krisis  terjadi  karena  adanya  kondisi  yang berubah. Krisis dapat terjadi pada berbagai dimensi: masyarakat, keluarga, sistem nilai, ekonomi,  lingkungan,  perjuangan  dan  di- mensi lainnya.
Pawito (2009:  268-269) mengutip  Rob- inson menyebutkan dua cara dalam melihat krisis,  yaitu  pendekatan  yang  bersifat sub- stantif dan prosedural. Pendekatan pertama menekankan pada tahap-tahap eskalasi kri- sis  yang  berlangsung.  Pendekatan  kedua menekankan  pada  dimensi-dimensi  atau tanda-tanda krisis. Terdapat 12 dimensi atau tanda-tanda yang menunjukkan kondisi kri- sis, yaitu:
1.  Krisis  seringkali  merupakan  ujung  dari rangkaian peristiwa-peristiwa dan tinda- kan-tindakan.
2.  Krisis merupakan situasi di mana tuntu- tan  untuk mengambil  tindakan  semakin meningkat di kalangan orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat.
3.  Krisis dengan sendirinya mengancam tu- juan kalangan-kalangan yang terlibat.
4.  Krisis  diikuti  oleh  perkembangan  yang membawa  konsekuensi  yang  menentu- kan masa depan para partisipan.
5.  Krisis  terjadi  lebih  merupakan  suatu konvergensi  dari  peristiwa-peristiwa yang  kemudian  menghasilkan  lingkun- gan atau kondisi-kondisi baru.
6.  Krisis menghasilkan ketidakmenen- tuan  situasi  dan  pilihan  formula  untuk menanggapi situasi.
7.  Krisis mengurangi penguasaan terhadap kejadian-kejadian beserta pengaruh-pen- garuhnya.
8.  Krisis menghasilkan ketegangan dan ke- cemasan di antara partisipan.
9.  Krisis merupakan suatu keadaan dimana informasi  yang  dapat  diperoleh  partisi- pan biasanya tidak memadai.
10.Krisis  meningkatkan  waktu  serba  ter- tekan  bagi  kalangan-kalangan  yang  ter- libat.
11.Krisis biasanya ditandai oleh perubahan atau pergeseran pola hubungan di antara kalangan yang terlibat.
12.Krisis meningkatkan ketegangan hubun- gan di antara partisipan.
Kondisi  krisis,  di  dalamnya  selalu  ter- dapat perubahan, baik sebagai pemicu krisis maupun  sebagai  tujuan  yang  tidak  dihara- pan ataupun direncanakan. Perubahan yang selalu  menyertai  krisis,  baik  diharapkan maupun tidak  diharapkan, selalu memanc- ing pertanyaan yang bersifat ideologis atau politis.
Dalam konteks politik, konsep krisis di- gunakan untuk menunjukkan keadaan suatu tatanan  atau  sistem  dalam  ancaman  serius (Pawito,  2009:  267).  Krisis  politik  bisa disebabkan  oleh  kon ik  agama,  ras,  suku, serangan teroris, aksi separatisme, atau per- nyataan kontroversial yang dilontarkan  to- koh politik.
Krisis  politik  dapat  berlangsung  dalam berbagai wujud, misalnya: revolusi, kudeta, huru-hara,  perlawanan  umum,  pemberon- takan  maupun  perang  kemerdekaan.  Rev- olusi merupakan perubahan nilai dan mitos yang dominan dalam masyarakat, terutama menyangkut  lembaga  politik,  struktur  so- sial,  kegiatan  dan  kebijakan  pemerintah, yang berlangsung dengan kekerasan, men- dasar,  dan  dalam  waktu  cepat.  Berbeda dengan  revolusi,  kudeta,  huru-hara,  perla- wanan  umum,  pemberontakan  dan  perang kemerdekaan  tidak  menghasilkan  peruba- han  struktur  sosial  dan  nilai-nilai  sosial. Kudeta  hanya  mengubah  kepemimpinan dan mungkin juga kebijakan. Huru-hara dan perlawanan  umum  hanya  mengubah  kebi- jakan, kepemimpinan dan lembaga politik. Sementara perang kemerdekaan merupakan perjuangan komunitas dalam usaha menen- tang kekuasaan komunitas asing (Hunting- ton, 2004: 315).

## 2.  Media dan Krisis Politik
Ibnu  Hamad  mengutip  Brian  McNair mengungkapkan, setidaknya ada dua faktor yang  menjadi  alasan  peristiwa  politik  se- lalu menarik  perhatian  media  massa untuk diliput. Pertama, dewasa ini  politik  berada di era mediasi ( politics in the age of media- tion ),  yakni  media  massa,  sehingga  ham- pir  mustahil  kehidupan  politik  dipisahkan dari media massa. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempun-
yai nilai berita. Apalagi jika peristiwa poli- tik itu bersifat luar biasa. (Hamad, 2004: 1).
Sementara Pawito secara spesi k menye- butkan alasan media massa selalu menaruh perhatian  besar  pada  krisis  politik. Perta- ma , krisis politik yang terjadi mengundang perhatian  publik  dan  setiap  pemberitaan mengenai krisis yang terjadi pasti menarik iklan. Kedua ,  krisis  politik  pada  dasarnya selalu berkenaan dengan kepentingan bers- ama masyarakat dan media massa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyam- paikan  informasi  kepada  publik  (Pawito, 2009: 269).
Media  merupakan  tulang  punggung  de- mokrasi.  Media  menyediakan  informasi politik bagi elit maupun masyarakat. Media membantu  kita  mengidenti kasi  masalah- masalah  yang  terjadi  dalam  masyarakat kemudian  menyediakan  saluran  untuk  ter- jadinya dialog. Media juga berperan sebagai pengawas  dari  kemungkinan  penyimpan- gan,  ketidakadilan  dan  praktek  kesalahan lainnya.
Secara sistematis Harold Lasswell telah memberikan  kesimpulan  terkait  peran  me- dia bagi masyarakat, yaitu sebagai: penga- wasan  lingkungan,  korelasi  bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon ter- hadap  lingkungan,  dan  transmisi  warisan budaya. Charles Wright kemudian menam- bahkan  fungsi  yang  keempat  yaitu  fungsi hiburan (McQuail, 1994: 71).
Keempat peran media massa tadi meru- pakan peran yang  dimainkan  media  dalam kondisi  masyarakat  secara  umum.  Dalam kondisi krisis, media juga memainkan per- an. Dalam konteks krisis politik maka me- dia memainkan peran lebih spesi k.
Pawito  (2009:  270)  menyebutkan  tiga peran  media  dalam  konteks  krisis  politik.
Pertama ,  di  awal  krisis  media  massa  ber- peran  sebagai  agen  penyelaras  dalam  ma- syarakat.  Media  massa  melaporkan  berita secara  objektif,  akurat,  netral,  dan  berim- bang. Kedua , ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka peran media mulai bergeser. Media  massa  tidak  lagi  berperan  sebagai pelapor  yang  jujur  dan  objektif  mengenai peristiwa-peristiwa  yang  terjadi,  namun mengambil  posisi  tertentu  sesuai  dengan kepentingan-kepentingan  media. Ketiga , media secara berangsur berpihak pada salah satu  kekuatan  yang  terlibat  dalam  kon ik
seiring dengan berkembangnya krisis.

## Temuan dan Diskusi
1.  Perjalanan Krisis Politik Thailand Sejak 2006
Krisis politik Thailand 2010 merupakan reaksi atas kudeta militer terhadap pemerin- tahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006. Dalam aksi kudeta tersebut,  militer  menyebut  diri  mereka sebagai “The  Reform  Committee  in  the Democratic  System  with  the  Monarchy  as Head  of  State.” Dalam pandangan militer, demokrasi  di  bawah  pemerintahanThaksin bermakna  kediktatoran  militer  sedangkan reformasi  mereka  maknai  sebagai  diha- pusnya  Undang-Undang  Dasar  1997, pembubaran  parlemen,  dan  mendeklarasi- kan  undang-undang  perang  (Ungpakorn, 2007: 8).
Thaksin, yang memenangkan pemilihan secara sah pada pemilu 2001 dan 2005, di- tuding tidak cakap dalam ‎ mengelola negara, menyalahgunakan  kekuasaan,  dan  terlibat kasus  korupsi  dan  kolusi.  Kasus  tersebut kemudian  dibawa  ke  pengadilan.  Dalam pengadilan Thaksin ‎ terbukti melakukan ko- rupsi, menerima suap, melakukan investasi ilegal,  dan  melakukan ‎ pelarian pajak.  Pen- gadilan  kemudian  mengeluarkan  perintah penangkapan  terhadap Thaksin.  Selain itu, istri Thaksin juga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara  karena  terbukti  telah  menyalahgu- nakan kekayaan ‎ negara.
Namun Thaksin dan istrinya tidak sem- pat menjalani hukuman karena telah menin- ggakan Thailand untuk mengasingkan diri. Thaksin meninggalkan Thailand sejak aksi protes terhadap dirinya digelar oleh kelom- pok yang menamakan dirinya People’s Alli- ance for Democracy (PAD) atau biasa juga disebut “Yellow  Shirts.” Protes  ini  sudah digelar sejak Februari 2006. Para pemrotes menuntut  pemberhentian  Perdana  Menteri Thaksin Shinawatra dan partai pendukung- nya, yaitu Thai Rak Thai (TRT).
Sejak  tumbangnya  pemerintahan  Thak- sin,  maka  pemerintahan  dipegang  oleh militer  di  bawah  pimpinan  Jendral  Pur- nawirawan  Surayud  Chulanot.  Di  bawah pemerintahan  darurat  militer,  media  di Thailand  mendapat  kontrol  sangat  ketat. Militer  melakukan  kontrol  terhadap  me- dia  dengan  memasukkan  anggota  mereka
pada  setiap  kantor.  Bahkan  pemerintahan darurat militer menutup website yang kritis terhadap  pemerintah,  seperti  yang  dimil- iki Midnight  University. Media  asing  juga tidak  luput  dari  sensor  oleh  pemerintahan darurat  militer Thailand.  BBC  dan  televisi asing  lainnya  mengalami  sensor,  jaringan lokal  mereka  diputus dan  iklan-iklan yang menyebutkan  atau  menampilkan  Thaksin diganti (Ungpakorn, 2007: 8).
Pemerintahan  darurat  militer  berkua- sa  tidak  lama,  hanya  sampai  tahun  2007. Menjelang  akhir  2007  pemerintahan  daru- rat  militer  mengakhiri  kekuasaaanya  dan mengembalikan  pada  pemerintahan  sipil dengan menggelar pemilu.
Pada  pemilu  ini  partai  pendukun Thak- sin, Thai Rak Thai (TRT), tidak mengikuti pemilu  karena  sudah  dibekukan.  Namun pada  prakteknya  para  pendukung  Thaksin membentuk partai baru yaitu People’s Pow- er  Party  (PPP).  Dengan  kata  lain  People’s Power  Party  (PPP)  sebenarnya  merupakan bentukan  ulang  dari  partai  Thai  Rak  Thai (TRT).
Strategi politik para pendukung Thaksin ini membuahkan hasil. People’s Power Par- ty (PPP) berhasil memenangkan pemilihan parlemen dan Samak Sundaravej ‎ terpilih se- bagai  perdana  menteri.  Kemenangan  yang diperoleh People’s  Power  Party  (PPP)  dan Samak Sundaravej merupakan kemenangan yang besar.
Meskipun People’s  Power  Party (PPP) dan  Samak  Sundaravej  memenangkan  pe- milihan  secara  sah  namun  tidak  diterima secara penuh oleh seluruh masyarakat Thai- land.  Pemerintahan  Sundaravej  mendapat- kan  protes  keras  karena  dianggap  sebagai kepanjangan tangan dari Thaksin Shinawa- tra. Protes datang dari kelompok yang sama dengan pemrotes Thaksin pada tahun 2006, yaitu  kelompok People’s  Alliance  for  De- mocracy (PAD).  Partai  Demokrat,  sebagai partai  oposisi  pada  masa  Perdana  Menteri Thaksin Shinawatra, berada di belakang ke- lompok ini (Kane, 2010).
Aksi protes yang terus berlangsung me- maksa Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk mundur dari jabatannya. Sundaravej pun tidak mampu menghadapi tekanan para pemrotes dan akhirnya melepaskan jabatan- nya sebagai perdana menteri.
Selepas  pengunduran  diri  Samak  Sun-
daravej  digelar  pemilu  yang  ke  dua  sejak kudeta militer 2006. Pada pemilu kedua ini kubu Thaksin melalui People’s Power Party (PPP)  kembali  memenangkan  pemilihan dan  Somchai  Wongsawat  terpilih  sebagai perdana menteri Thailand.
Pemerintahan di bawah Wongsawat pun tidak  luput  dari  protes  yang  dilancarkan oleh  kelompok People’s  Alliance  for  De- mocracy (PAD). Wongsawat dianggap tidak berbeda dengan Sundaravej yaitu kepanjan- gan tangan Thaksin. Wongsawat merupakan saudara ipar Thaksin dan pada masa pemer- intahan Samak Sudaravej menjabat sebagai menteri pendidikan.
Sama  seperti  protes-protes  sebelumnya, People’s  Alliance  for  Democracy (PAD) juga  menuntut  Wongsawat  untuk  mun- dur  dari  jabatannya. Wongsawat  pun  tidak mampu  mengatasi  protes  dan  kemudian memilih mundur dari jabatan perdana men- teri.
Pada  Desember  2008  pemilihan  umum untuk yang ketiga kalinya pasca kudeta mi- liter 2006 kembali digelar. Pada pemilu ini Partai  Demokrat,  yang  sebelumnya  selalu menjadi  partai  oposisi  sejak  pemerintahan Perdana  Menteri Thaksin  Shinawatra,  ber- hasil  memenangkan  pemilihan.  Partai  De- mokrat  menjadi  pemenang  dengan  selisih suara  yang tipis. Kemenangan  ini memba- wa Abhisit Vejjajiva  menduduki  posisi  se- bagai Perdana Menteri Thailand yang baru.
Pemerintahan  di  bawah  Vejjajiva  men- dapat  dukungan  dari  Raja  Thailand  Bhu- mibol Adulyadej. Sejak awal memang Raja Thailand Bhumibol Adulyadej mendukung Partai Demokrat untuk melakukan peruba- han politik di Thailand. Dukungan tersebut juga  diberikan  Raja  Thailand  Bhumibol Adulyadej saat kudeta militer 2006 berlang- sung.  Kudeta  militer  2006  merupakan  ku- deta pertama yang mendapat dukungan dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej.
Ketika  diangkat  sebagai  perdana  men- teri,  Vejjajiva  berjanji  pemerintahannya akan mengembalikan stabilitas politik Thai- land  yang  terus  dilanda  krisis    selama  ini. Vejjajiva  juga  berjanji  akan  memperbaiki ekonomi  Thailand  dengan  bertumpu  pada sektor pariwisata.
Pemerintahan  baru  di  bawah  Vejjajiva kembali  menghadapi  aksi  protes.  Kali  ini protes datang dari pendukung Thaksin yang
menamakan  diri  mereka  dengan  sebutan “Red  Shirt”.  Red  Shirt  menuduh  Vejjajiva telah melakukan kecurangan dalam pemilu 2008  sehingga  berhasil  memenangkan  pe- milihan.  Selama  ini,  meskipun  kalangan militer  dan  politisi  cenderung  membenci Thaksin,  namun  tidak  demikian  dengan rakyat.  Selama  pemerintahannya,  Thaksin banyak  memberikan  biaya  berobat  ringan dan  pinjaman  berbunga  ringan  kepada rakyat. bahkan beberapa sekolah mendapat komputer secara cuma-cuma ( KOMPAS , 21 Maret).
Red  Shirt  pun  berbalik  memprotes pemerintahan Abhisit Vejjajiva.  Para  pem- rotes mengultimatum Abhisit Vejjajiva un- tuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri. Red Shirt juga menuntut parlemen agar  dibubarkan  dan  menggelar  kembali pemilihan umum. Ultimatum tersebut dike- luarkan  dalam  aksi  protes  yang  dilakukan puluhan ribu pendukung Thaksin pada Min- ggu (14/3) di tengah Kota Bangkok ( KOM- PAS, 15 Maret).
Dalam  menghadapi  aksi  protes  Red Shirt,  awalnya  pemerintah  bersikap  lunak. Bahkan  Perdana  Menteri  Abhisit  Vejja- jiva secara jelas menyampaikan tidak akan melakukan  kekerasan  untuk  menumpas para  pemrotes.  Sebagaimana  pernyataanya pada media:
“Saya  memiliki  hak  untuk  menyele- saikan masa jabatan. Akan tetapi, tidak ada rencana untuk menumpas aksi protes yang sejauh ini damai dan tertib” ( KOMPAS , 15 Maret).
Namun  setelah  pemrotes  menduduki tempat-tempat  strategis  dan  menyebabkan kerusakan  terhadap  aset-aset  pemerintah maka  pemerintah  memberlakukan  sta- tus  darurat  militer.  Meskipun  pemerintah berjanji  tidak  akan  melakukan  tidakan  ke- kerasan,  namun  dengan  memberlakukan status darurat militer berarti aparat keaman- an  diberi  kebebasan  mengambil  tindakan untuk mengatasi para pemrotes.
Protes  yang  dilancarkan  kelompok  Red Shirt semakin meluas. Sempat beberapa kali terjadi  bentrokan  antara  pemrotes  dengan aparat  keamanan.  Meskipun  dialog  antara perwakilan  pemrotes  dengan  pemerintah beberapa  kali  digelar,  namun  tak  satupun yang  menghasilkan  kesepakatan.  Masing- masing  pihak tetap  kukuh  dengan pendiri- annya.
Kelompok  Red  Shirt  pun  semakin  me- ningkatkan  tekanan  pada  pemerintah  agar tuntutan mereka dipenuhi. Pada Rabu (7/4) pemrotes  menyerbu  masuk  parlemen  yang sedang  bersidang.  Ketegangan  semakin meningkat ketika sejumlah media milik ke- lompok pendukung Thaksin ditutup pemer- intah.  Sejumlah  pemrotes  terlibat  bentrok dengan  aparat  keamanan  saat  penutupan berlangsung.
Setelah sekian waktu menunjukkan sikap sabar,  akhirnya  Perdana  Menteri  Abhisit Vejjajiva  memerintahkan  aparat  keamanan untuk membubarkan para pemrotes pendu- kung Thaksin Shinawatra. Ketegangan pun memuncak.  Bentrok  antara  para  pemrotes dengan  aparat  keamanan  tidak  dapat  di- hindarkan. Dalam bentrokan yang berlang- sung  Sabtu-Minggu  (10-11  April)  sedikit- nya 14 pemrotes anti Pemerintah Thailand, seorang wartawan Reuters dan lima tentara tewas.  Ini  merupakan  bentrokan  terburuk dalam sejarah Thailand sejak 1992 ( KOM- PAS , 12 April).
Pasca  bentrokan  terburuk  tersebut ternyata kelompok Red Shirt tidak berhenti, justru semakin meningkatkan tekanan pada pemerintah.  Akibatnya  pada  Jumat  (14/5) terjadi lagi bentrok antara pemrotes dengan aparat keamanan yang menewaskan 5 orang dan 92 orang luka-luka. Satu hari sebelum- nya, Kamis (13/5) Mayor Jenderal Khattiya Sawasdipol ditembak oleh penembak gelap saat  berbicara  di  depan  wartawan.  Sawas- dipol merupakan pendukung kelompok Red Shirt  sehingga  oleh  militer  dianggap  seb- agai pembangkang ( KOMPAS , 17 Mei).
Penembakan terhadap Sawasdipol mem- buat  pemrotes  semakin  agresif  melawan aparat  keamanan.  Mereka  terus  melancar- kan  aksi  protes  dan  perlawanan  sampai Kamis  (20/5)  mereka  mulai  meninggalkan Bangkok untuk kembali ke daerah mereka masing-masing.
2.  KOMPAS dan Krisis Politik Thailand a.  Reportase Terkait  kasus  krisis  politik  yang terjadi di Negara Thailand, selama  Ma- ret-Mei  2010 KOMPAS terlihat  intens memberitakannya.  Selama  tiga  bulan berturut-turut KOMPAS menampilkan lebih dari 70 artikel yang memberitakan mengenai krisis politik di negara tersebut.
Mayoritas artikel ditempatkan KOMPAS pada  rubrik Internasional .  Hanya  be- berapa kali KOMPAS menampilkan pada halaman pertama, namun bukan sebagai headline .
Dari  hasil  pengamatan,  peneliti mendapati bahwa pada awal-awal krisis politik  yang  terjadi  di  Thailand    2010 yaitu tanggal  1  Maret  -  11 April,  berita terkait kasus tersebut diambil KOMPAS dari  beberapa  media  dan  kantor  berita luar negeri. Keterangan ini dapat dilihat pada akhir setiap berita, KOMPAS selalu mencantumkan  sumber-sumber  media dan  kantor  berita  yang  digunakannya. Media dan kantor berita yang dimaksud yaitu:  Bangkok  Post,  Reuters,  The  Na- tion, BBC, AP, AFP dan FRO.
Dengan  kata  lain,  pada  awal-awal pemberitaan  mengenai  krisis  politik Thailand 2010, KOMPAS tidak melaku- kan reportase langsung. Semua data, fak- ta dan pernyataan yang dikutip menjadi berita bersumber dari media dan kantor berita yang disebut di atas. Maka sebagai konsekuensinya KOMPAS harus  men- cantumkan  sumber-sumber  berita  terse- but di akhir berita.
Baru  setelah  krisis  politik  mu- lai  memuncak, KOMPAS mengirim wartawannya,  Francisca  Romana,  un- tuk  melakukan liputan  secara  langsung. Memuncaknya krisis ditandai terjadinya bentrok   sik  antara  demonstran  dengan aparat  kemanan  sejak  tanggal  8  April 2010 dan puncaknya tanggal 10-11 April 2010.
Sejak  terjadinya  bentrok  tanggal 10-11  April  tersebut  sepertinya KOM- PAS melihat krisis politik yang terjadi di Thailand  sudah  sangat  serius  sehingga perlu mengirim wartawan untuk meliput secara  langsung.  Maka  berita KOMPAS mengenai  krisis  politik  Thailand  edisi 12 April mencantumkan nama wartawan Fransisca Romana. Nama Fransisca Ro- mana  dicetak  tebal  tampaknya  untuk menegaskan  pada  masyarakat  bahwa terkait krisis pilitik Thailand 2010 KOM- PAS sudah  mengirim  wartawannya  un- tuk  melakukan liputan  secara  langsung. Tentu saja hal ini terkait dengan kredibil- itas KOMPAS sebagai  salah  satu  media nasional di Indonesia.
Setelah  krisis  politik  mulai  mereda sepertinya KOMPAS menarik  pulang wartawannya,  Fransisca  Romana,  dan kembali  lagi  seperti  di  awal-awal  kri- sis  berlangsung  mengambil  berita  dari media dan kantor berita asing. Ini dapat dilihat pada berita mengenai krisis poli- tik Thailand edisi 17 Mei, di akhir berita KOMPAS kembali menampilkan sumber berita  dari  AP,  AFP,  REUTERS,  BBC, dan FRO ( KOMPAS , 17 Mei).
Fenomena  ini  memang  sudah  laz- im.  Media,  baik  nasional  maupun  lokal dalam  memberitakan  peristiwa  yang terjadi di luar negeri,  mereka  tidak  me- liputnya  secara  langsung  melainkan berlangganan  berita  pada  kantor-kan- tor  berita  internasional.  Kecuali  untuk momen-momen  atau  kejadian-kejadian khusus yang sangat penting, media, teru- tama  media  nasional,  mengirimkan  jur- nalisnya untuk meliput secara langsung. Demikian  juga  media-media  lokal  di Indonesia  biasanya  berlangganan  berita dari kantor berita nasional terutama un- tuk berita-berita  nasional yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah yang lain.

## b.  Peran KOMPAS
Pada  awal-awal  krisis  politik  Thai- land  berlangsung, KOMPAS berperan sekedar  memberitakan  fakta,  anggapan dan pernyataan-pernyataan secara objek- tif dan netral. Pada tanggal 1 Maret mis- alnya, KOMPAS memuat artikel dengan judul “Ledakan di Bangkok: PM Abhisit Perintahkan Keamanan Diperketat.” Le- dakan ini terjadi pada Minggu (28/2), se- hari  setelah  mahkamah  agung  Thailand memutuskan  menyita  1,4  miliar  dollar AS kekayaan Thaksin karena ditetapkan telah  memperkaya  diri  dengan  merugi- kan  negara selama lima tahun  berkuasa ( KOMPAS , 1 Maret).
Selanjutnya KOMPAS juga mengutip beberapa  pernyataan  terkait  peristiwa tersebut.  Pernyataan  datang  misalnya dari  Perdana  Menteri  Abhisit  Vejjajiva dan  Kepala  Polisi  Metropolitan  Letjen Santhan  Chayanon.  Keduanya  men- gatakan ledakan bom di Bangkok adalah bermotif  politik,  namun  demikian  ked- uanya belum berani menuding kelompok tertentu berada di belakang aksi tersebut
(KOMPAS, 1 Maret).
Sampai tanggal 15 Maret KOMPAS masih menjalankan fungsinya menyam- paikan  berita  apa  adanya.  Pada  Senin (15/3)  KOMPAS  memuat  artikel  den- gan judul “Abhisit Diultimatum: Warga Thailand  Sudah  Muak  dengan  Protes.” Pada  bagian lead , KOMPAS menulis puluhan  ribu  pendukung  Thaksin  Shi- nawatra  mengeluarkan  ultimatum  agar pemerintah  segera  membubarkan  par- lemen.  Sebagai transmitter , KOMPAS menyampaikan  seluruh  data,  fakta,  dan pernyataan terkait protes yang dilakukan kelompok Red Shirt apa adanya. KOM- PAS menyampaikan berapa jumlah pem- rotes,  bagaimana  suasana  protes,  apa saja  tuntutan  mereka  dan  sebagainya. KOMPAS juga menyampaikan bagaima- na aksi protes yang digelar di pusat Kota Bangkok menyebabkan akti tas di kota tersebut  lumpuh.  Kemudian KOMPAS juga  menyampaikan  bagaimana  sikap dan pernyatan pemerintah, terutama per- dana  Menteri  Abhisit  Vejjajiva,  terkait aksi protes tersebut.
Masih  menjalankan  fungsinya  se- bagai transmitter , KOMPAS sesekali menampilkan kontradiksi-kontradiksi dan  pernyataan  saling  menyerang  dari para  pihak  yang  terlibat  kon ik. Misal- nya pihak pemerintah yang menganggap Thaksin  bersalah  karena  telah  melaku- kan  korupsi  dan  para  pemrotes  telah menganggu  stabilitas  negara  maka  per- lu  ditindak  tegas.  Sementara  dari  pihak pemrotes Abhisit  berkuasa  secara  tidak sah.  Partai  Demokrat  dianggap  telah melakukan kecurangan dalam pemilu.
Pada  tahap  berikutnya, KOMPAS mulai  memberikan  penilaian-penilaian dan analisa seiring eskalasi kon ik. Mis- alnya ketika pemerintah memperluas un- dang-undang  soal  keamanan  dan  mem- persenjatai   para  petugas yang  menjaga tempat-tempat penting. KOMPAS mem- berikan penilaian dan analisanya bahwa kebijakan  tersebut  berpotensi  mening- katkan  bentrok  antara  pemrotes  dengan aparat.
Kemudian  secara  berangsur KOM- PAS mulai  menampakkan  keberpi- hakan  sambil  sesaat  tetap  memberikan penilaian-penilaian  dan  analisa-analisa.
KOMPAS terlihat  cenderung  menyam- paikan berita dari sudut kelompok pem- rotes. KOMPAS terus  menyampaikan aksi-aksi  yang  dilakukan  kelompok pendukung Thaksin tersebut, bagaimana kondisi,  tuntutan,  dan  pernyatan-per- nyataan  mereka.  Sementara  pemberi- taan untuk pihak pemerintah  cenderung mendapat porsi lebih sedikit.
Keberpihakan KOMPAS pada  ke- lompok  pemrotes  semakin  terlihat  ke- tika  pemerintah  Thailand  memperluas undang-undang  keamanan  dan  aparat keamanan  dipersenjatai.  Terlebih  lagi ketika  pemerintah  memberlakukan  sta- tus  darurat  militer, KOMPAS terlihat semakin  jelas  menyampaikan  penilaian dan  kritik.  Kebijakan  tersebut  dinilai berpotensi meningkatkan bentrokan.

## Simpulan
Dari  data  serta  analisis  yang  telah  di- lakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu:
1. Pada  awal-awal  krisis  politik  Thailand berlangsung, KOMPAS tidak melakukan liputan  secara  langsung.  Berita-berita seputar krisis tersebut diambil KOMPAS dari  sumber  media  dan  kantor  berita luar  negeri  seperti:  Bangkok  Post,  Re- uters,  The  Nation,  BBC,  AP,  AFP  dan FRO.  Baru  ketika  eskalasi  krisis  mulai memuncak,  dengan  ditandai  oleh  ter- jadinya  bentrokan  yang  sangat  tragis, KOMPAS mengirimkan wartawanya un- tuk  melakukan liputan  secara  langsung. Kemudian  setelah  krisis  mulai  mereda KOMPAS menarik  pulang wartawannya dan  kembali  menggunakan  media  dan kantor berita asing  sebagai sumber ber- tita.
2. Terkait peran media, dalam konteks kri- sis  politik  Thailand  awalnya KOMPAS berperan  sebagai transmitter, melapor- kan  berita  secara  objektif,  akurat,  ne- tral,  dan  berimbang.  kemudian  ketika krisis  mulai  mengalami  eskalasi,  maka KOMPAS terlihat  mulai  memberikan penilaian-penilaian. Terakhir, secara be- rangsur KOMPAS mulai  menunjukkan keberpihakan pada pemrotes yang biasa disebut sebagai kelompok “Red Shirt”.

## Daftar Pustaka
Eriyanto.  2001. Analisis  Wacana  Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS
Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Poli- tik dalam Media Massa. Jakarta: Granit
Huntington,  Samuel  P.  2004. Tertib  Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah, terj. Sahat Simamora. Jakarta: PT Raja- Gra ndo Persada
Kane,  Seth. “Thailand’s  Political  Crisis: Which  Color  Is  Conservative?” dalam SAIS  Review,  Volume  30,  Number  1, Winter-Spring 2010, pp. 105-108
McQuail, Denis. 1994. Teori Komunikasi Mas- sa, terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga
Pawito. 2009. Komunikasi politik: Media Mas- sa dan Kampanye Pemilihan . Yogyakar- ta: Jalasutra
Raboy,  Marc  dan  Bernard  Dagenais.  1992. Introduction: Media  and  the  Politics  of Crisis. dalam Marc Raboy dan Bernard Dagenais. Media,Crisis and Democracy. London: SAGE Publication
Ungpakorn,  Giles  Ji.2007. A  Coup  for  the Rich. Thailandís  Political  Crisis.  Bang- kok: Workers Democracy Publishers