Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol.4, No.5 Mei 2019

## ANALISIS  PENGARUH  INVESTASI  SWASTA,  BELANJA  INVESTASI PEMERINTAH DAERAH SERTA TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA PADA  PERTUMBUHAN  EKONOMI  KABUPATEN/KOTA  DI  PROVINSI JAWA TENGAH

## Selamet
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Assholeh Pemalang Email: selapemalang59@gmail.com

## Abstrak
Peran  modal  dan  tenaga  kerja  guna  proses  pembangunan  ekonomi  di  sebuah negara  yang  masih  berkembang,  Provinsi  jawa  Tengah    menjadi  permasalahan yang  menarik  untuk  diteliti  serta  dianalisis.  Permasalahan  yang  dianalisis  ialah pengebangan  model  untuk  menganalisis  factor-faktor,  yang  mencakup  investasi baik  dari  pihak  swasta  (PMA  dan  PMDN)  atau  dari    pemerintah  (belanja investasi  pemerintah  daerah)  serta  tingkat  pendidikan  tenaga  kerja  yang  sangat berpebgaruh  cukup  signifikan  pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Tujuan  dai  penelitian  ini  adalah  meanalisia  pengaruh investasi swasta domestik/PMDN, investasi swasta asing/PMA, belanja pemerintah daerah,  tenaga  kerja  yang  berpendidikan  tingkat  dasar,  tenaga  kerja  yang berpendidikan tingkat tengah serta tenaga kerja yang berpendidikan tingkat tinggi pada  Pertumbuhan  Ekonomi  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  mau  itu dengan  metode  simultan atau  dengan  parsial.  Hasil  regresi  linier  berganda  pada tingkat keyakinan α = 5%, variabel Investasi Swasta Domestik (PMDN), Belanja Investasi Pemda memiliki pengaruh cukup baik serta menunjukan perubahan yang relevan  pada  proses  tumbuhnya  Ekonomi  Jawa  Tengah.  Tetapi  dalam  hal ketenagaga  kerjaanpun  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  Tinggi  memiliki pengaruh  kurang  baik  dan  relevan  pada  tahap  perkembangan  Ekonomi  Jawa Tengah. Pegawai yang bekerja yang memiliki tingkat pendidikan Tinggi berpengaruh terhadap  nilai  Perkembangan  Ekonomi  di  Jawa  Tengah.  Sementara  Investasi Swasta  Asing  (PMA),  pegawai  kerja  yang  memiliki  riwayat  pendidikan    tigkat Dasar  dan  Tenaga  Kerja  pendidikan  tingkat  tengah  tidak  memibeikan  pengaruh yang relevan pada Pertumbuhan Ekonomi. Sementara pada tingkat keyakinan α = 10% Tenaga Kerja yang memiliki tingkat pendidikan Menengah memiliki pengaruh yang  cukup  besar  danrelevan  pada  perkembangan  Ekonomi.  Variabel  Investasi Swasta  Domestik  (PMDN)  jika  mengalami  peningkatan  sebesar  1%,  ceteris paribus,  kemudian  akan  terus  meningkatkan  Perkembangan  Ekonomi  di  Jawa Tengah  sebanyak  0,37%,  Belanja  Investasi  Pemerintah  Daerah  jika  mengalami peningkatan  sebesar  1%,  ceteris  paribus, akan  pula menaikan  angka Pertkembangan  Ekonomi  di  Jawa  Tengah  mencapai    33,07%,  serta    Tenaga Kerja  yang  pendidikannya  hingga  tingkat  Tinggi  jika  mengalami  peningkatan sebesar  1%,  ceteris  paribus,  maka  akan  menurunkan  Perubahan  perekonomian di  Jawa  Tengah  h i n g g a   5,34%.  Investasi  Swasta  Asing  (PMA)  setiap peningkatan  sebesar  1%,  ceteris  paribus,  akan  dilaksanakannya    upaya
peningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Jawa  Tengah  sebesar  0,29%.  Tenaga Kerja yang Berpendidikan Menengah setiap kenaikan Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah sebesar 1%,  ceteris paribus, akan menyebabkan peningkatan  kemajuan dalam sektor Ekonomi Jawa Tengah mencapai 8,51%. Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar  setiap  kenaikan  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Dasar  sebesar  1%,  ceteris paribus,  akan  menyebabkan  progress  yang  baik  dalam  sector  ekonomi  Jawa Tengah sebesar 5,34%.
Kata  Kunci :  Pertumbuhan  Ekonomi,  PMDN,  PMA,  Belanja  Investasi  Pemda,  tingkat pendidikan.

## Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi ialah sebuah proses perubahan keadaan ekonomi sebuah negara secara berkaitan dengan sector lain menuju kondisi perekonmian yang signifikan naik dan tentunya lebih baik dalam satu periode. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai  cara  menaikannya  muatan  produksi  sebuah  perekonomian  yang  berbentuk tingginya pendapatan nasional  suatu negara.  Adanya pertumbuhan ekonomi  ini adalah indikasi  kesuksesan  pembangunan  ekonomi.  Prof.  Simon  Kuznets  (Jhingan,  2010) mengartikan  pertumbuhan  ekonomi  ialah  keampuan  suatu  negara  memfasiltitasi pengadaan  kebutuhan  barang-barang  ekonomi  dalam  kapasitas  yang  banyak  dengan kurun waktu  yang panjang untuk    penduduknya. Kemampuan ini  muncul berbarengan dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang dibutuhkan.
Menurut  Sukirno  (2011)  kemajuan  dan  progress  dalam  bidang  ekonomi mempunyai  pengertian  masing-masing.  Pertumbuhan  ekonomi  ialah  proses  naiknya output perkapita yang continue dalam waktu yang relative lama. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah  salah satu indikator  suksesnya sebuah pembangunan. Terdapat empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi pada tiap-tiap negara yakni 1) kekayaan yang bersumber dari alam serta tanahnya (SDA), 2) Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan  kemajuan  teknologi,  3)  Jumlah  dan  mutu  dari  penduduk  dan  tenaga  kerja melalui  peningkatan  kesehatan,  pendidikan  dan  keterampilan  kerja,  pertumbuhan populasi  yang  akhirnya  menyebabkan  pertumbuhan  angkatan  kerja,  4)  Sistem  sosial dan masyarakat menunjukan pertumbuhan ekonomi masyarakat sejauh apa yang sudah tercapai,  seperti  sikap  berhemat  yang  bertujuan  untuk  melakukan  investasi,  sikap bekerja keras dan sebagainya. Hal tersebut sesui dengan teoi ekonomi neo klasik yang
menjadi  titik    fokusnya  adalah  permodaanl  dan  ketenagakerjaan  kemudian  semakin maju nya teknologi sebagai sebuah unsur baru.
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Alat ukur yang menunjukan pertumbuhan ekonomi  dalam  sebuah  negara.  PDB  mengukur  aliran  pendapatan  dan  pengeluaran dalam  perekonomian  dalam  suatu  periode  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  erat kaitannya  dengan  tahapan  meningkatnya  produksi  barang  dan  jasa  pada  kegiatan ekonomi  masyarakat.  Untuk  mengetahui  ukuran  pertumbuhan  ekonomi,  nilai  PDB yang  dasar  pada  harga  konstan  (Pangka  pertumbuhan  yang  diperoleh  adalah pertumbuhan rill yang terjadi karena adanya pertambahan produksi (Mankiw, 2007).
Pembangunan  y a n g   t e r j a d i   d i     Provinsi  Jawa  Tengah  hingga  saat  ini yang  enyeluruh  dan  menaikan  perekonomian  masyaratnya.  Hasil-  hasil  yang  dicapai pada  pembangunan  dapat  dirasakan  masyarakat  yang  mana  masyarakat  adalah komposit pembangunan dari  35  Kabupaten/Kota di  Jawa  Tengah  yang  t e n t u n y a t i d a k   l e p a s   d a r i   p e r a n   d a n   j a s a s a m a   y a n g   d i b a n g u n   antara pemerintah dan masyaraka. Namun masih terdapat beberapa kendala yang mengalangi dalam  memaksimalkan  kekuatan  sumber  daya  sosial  manusia  serta  sumber  modal y a n g   s e l a l u   d i t e m u k a n   l e h   p e m b u a t   k e b i j a k a n   di  tahapan  Provinsi maupun di kabupaten/kota.
Berdasarkan  Tabel  1,  jika  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonominnya  sebagaimana terlihat pada tabel 1, selama periode 2009-2013 pada umumnya pertumbuhan ekonomi Provinsi  Jawa  Tengah  juga  tergolong  berada  dibawah  apabila  berbanding  dengan Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.
Tabel 1.
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Enam Provinsi  di
Pulau Jawa Tahun 2009-2013 (%) Provinsi 2009 2010  2011 2012*  2013**  Rata-rata DKI Jakarta 5,02 6,49 6,72 6,54 6,11 6,14 Jawa Barat 4,19 6,20 6,49 6,21 6,15 5,78 Jawa Tengah 5,14 5,83 6,04 6,30 5,83 5,81 DI. Yogyakarta 4,43 4,48 5,24 5,43 5,58 5,01 Jawa Timur 5,01 6,67 7,22 7,28 6,53 6,48 Banten 4,09 6,11 6,32 6,16 5,90 5,65
Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS Jawa Tengah, diolah
Pada periode tersebut dapat diketahui bahwasannya angka rata-rata pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah    tingkat  perubahannya  tidk  siginifikan  berbeda
dengan  angka  laju  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  lain  di  Pulau  Jawa.  Hal  ini mencirikan  bahwasanya    Provinsi    Jawa    Tengah    mempunyai  potensi  untuk memajukan  yang  menjadi  kekuatan    Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Sumber  Daya Alam  (SDA),  sumber  permodalan  mereka,  serta  harapan  kedepannya  Provinsi  Jawa Tengah  menyimpan  kekuatan  untuk  menjadi  setara  dengan  Provinsi  lain  di  Pulau Jawa  khususnya  Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.
Pergerakan  laju  ekonomi  yang  relative  lambat  disebabkan  oleh  faktor  internal yakni belum maksimalnya kapasitas sektor industri dalam hal produksi dan pengolahan penyebab  eksternal  lainnya  adalah  masih  bergantungnya  masyaakat  pada  sektor pertanian. Pembangunan kabupaten/kota  yang positif diraih oleh sektor industri karena memiliki tingkat kontribusi tertinggi di PDRB Provinsi Jawa Tengah maka mendorong pemerintah  daerah  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas  fasilitas  yang  mendukung  guna menunjang  pertumbuhan  sektor  industri  tersebut.  Terutama  dalam  bidang  industri dikenal  sebagai  sektor  pemimpin  yang  memilki  keterkaitan  dalam  perekonomian dengan  sektor  –  sektor  lain  seperti  bidang  pertanian  sebagai  bahan  bakunya,  bidang transportasi sebagai alat distribusi, serta  sektor jasa keuangan sebagai sarana modalan sebuah  industri, dan sebagainya.
Partisipasi  yang  diberikan  oleh  Kabupaten/Kota  terhadap  PDRB  Provinsi  Jawa Tengah  dalam  waktu  satu  peiode  yakni  dari  tahun  2009-2013,  setiap  daerah mempunyai  value  PDRB  yang  beragam  karene  setiap  daerah  punya  ciri  khas  yang berbeda.  Dan    Kota  Semarang  memberikan  kontribusi  tertinggi  dibandingkan  dengan Kabupaten/Kota  lain  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  keumuman  PDRB  sebesar Rp.22,84  triliun  (13,81%)    kemudian  Kabupaten  Cilacap  sebesar  Rp.13,78  triliun (8,34%) dan Kabupaten Kudus sebesar Rp.13,23 triliun (8,02%)  dan kontribusi paling rendah ialah Kota Salatiga dengan rata-rata PDRB sebesar Rp.968 miliar (0,59%).
Kenaikan  perkembangan ekonomi  Provinsi  Jawa  Tengah,  pastinya  tidak jauh dari peran para investor  yang beinvestasi di wilayah tersebut. Investasi atau penanaman modal oleh investor local atau dalam negeri (PMDN) atau investor pihak asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat  dari nilai realisasi investasi maupun persentase laju investasi yang terjadi ditunjukkan Tabel 2.
Tabel 2.

## Realisasi dan Persentase Laju Pertumbuhan Investasi Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Tahun PMDN PMA Investasi (Miliar Rp) Pertumbuhan (%) Investasi (Juta US $) Pertumbuhan (%) 2008 1.336,3 39,48 2009 2.579,0 92,99 1.935,00 4800,12 2010 2.825,4 9,55 793,84 -58,97 2011 4.839,8 71,30 1.588,51 100,10 2012 1.634,0 -66,24 1.391,14 -12,43 2013 859,1 -47,42 1.568,37 12,74
Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2014, BPS Jawa Tengah, diolah
Berdasarkan Tabel 1. 2,  Pendanaan  Modal Asing (PMA) dan Pendanaan Modal Dalam  Negeri  (PMDN)  selama  periode  2008-2013  berfluktuasi.  Realisasi  PMDN  di Provinsi Jawa Tengahterus naik sejak tahun 2008 sebesar Rp.1,3 triliun menjadi Rp.4,8 triliun di tahun 2011, lalu pada tahun 2012 PMDN turun menjadi Rp.1,6 triliun (-66%) dan  kembali  turun  di  tahun  2013  sebesar  Rp.859  miliar  (-47%).  Sedangkan, k e a d a a n   realisasi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  periode  2009-2013  juga mengalami  naik  turun.  Tahun  2009,  PMA  terjadi  kenaikan  sebesar  $1,9  juta  (4800%) dari  yang  awalnya  $39  ribu  di  tahun  2008.  Kemudian  pada  tahun  2010,  PMA  turun sebesar 58% menjadi $793 ribu dan kembali naik hingga tahun  2013 sebesar  $1,6 juta. Naik  turunnya    realisasi  PMA  dan  PMDN  selama  periode  2009-2013,  hal  ini  terjadi karena  para    investor  yang  belum  memberikan  kepercayaannya  untuk  melakukan investasi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  alasan    kondisi  perekonomian,  sosial, politik, dan keamanan yang kurang stabil.
Keberadaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang bersumber  dari  bantuan  pusat  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  bentuk  dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu  daerah.  Strategi  peranan    dari  investasi  pemerintah  ini,  memiliki  sasaran pengunanya  guna  untuk  membiayai  pembangunan  dibidang  sarana  dan  prasarana yang  mampu  menunjang  lancarnya  usaha  swasta  dan  pemenuhan  pelayanan masyarakat.
Tabel 3.
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No. URAIAN Proporsi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG   61,77  63,61  68,10  74,61  72.41 1.1 Belanja Pegawai 18,11  17,92  15,14  10,85  10.75 1.2 Belanja Bunga - - - - 1.3 Belanja Hibah 1,31 1,14 1,34 27,29  27.50 1.4 Belanja Bantuan Sosial 7,72 5,78 4,94 0,07 0.11 1.5 Belanja Bagi Hasil 21,33  19,82  21,79  19,69  19.67 1.6 Belanja Bantuan Keuangan 13,21  18,70  24,85  16,67  14.35 1.7 Belanja Tidak Terduga 0,10 0,25 0,04 0,05 0.02 2 BELANJA LANGSUNG 38,23  36,39  31,90  25,39  27.59 2.1 Belanja Pegawai 4,11 3,52 2,62 2,78 2.93 2.2 Belanja Barang dan Jasa 23,60  25,84  23,30  17,28  16.84 2.3 Belanja Modal 10,52  7,03 5,97 5,34 7.82 Jumlah 100 100 100 100 100.
Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013
Penanaman  modal  yng  dilakukan  oleh  pemerintah  umumnya  adalah  bentuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum dan sifatnya non excludable dan atau non rivalry yang peranannya  tidak tergantikan dibandingkan dengan peran  perusahaan swasta.  Peran  pemerintah  sanagt  penting  khususnyaa  daerah-daerah  yang  relatif tertinggal,  yang tingkat investasi swasta masih sangat lemah dan rendah. Pada wilayah tersebut  investasi  pemerintah  dapat  dijadikan  sebagai  upaya  meningkatkan  daya  tarik wilayah  melalui  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan,  listrik,  irigasi,  dan  prasarana transportasi  lainnya,  serta  peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM).  Tanpa  hal tersebutvsangat sulit dijadikan harapan dunia usaha yang ada di daerah dapat maju dan berkembang.
Komitmen  pemerintah  daerah  yang  akan  mengutamakan  penanaman  modal publik  bisa  tampak  dai  rasio  belanja  modal  pemerintah  daerah  pada  total  belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah. Pada tahun 2013 rasio belanja modal  di  Jawa  Tengah  sebanyak  7,82  persen  dan  rasio  belanja  pegawai  sebesar  15,19 persen.  Kedepannya  harus  adanya  perbaikan  komposisi  belanja  pemerintah  daerah  ini yang  lebih  menjurus  pada  belanja  modal.  Belanja  modal  mempunyai  efek  secra
langsung  dan  relatif besar pada perekonomian.  Meskipun secara umum  porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, tetapi perannya tidak tergantikan dalam  perumbukan ekonimi. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik  secara pasti membutuhkan  perhatian  pemerintah. Peranan  investasi pemerintah  sangat  terasa  manfaatnya  pada  wilayah-wilayah  yang  tingkat  investasi swastanya relatif rendah Investasi pemerintah dalam konteks ini berguna untuk perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

## Sumber : Statistik Indonesia, BPS 2013
Gambar 1.Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013
Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu  2010-2013, sektor pertanian  memberikan  kontribusi  paling  tinggi dan  dikuti  sektor  perdagangan  dan  sektor  industri.  Namun  jika  dilihat  perkembangan tiap tahun, sektor pertanian selama  2010-2013 terus mengalami penurunan dari Tahun 2010 sebanyak 5,86 juta orang dan pada Tahun 2013 menjadi sebanyak 5,06 juta orang.
Penyerapan  tenaga  kerja  selama  kurun  waktu  2010–2013  masih  didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama. Namun upaya penungkatan kualitas tenaga kerja dicirikan dengan adanya  kecenderungan  meningkatnya  tenaga  kerja  yang  berpendidikan  tingkat  tinggi dari  0,87  juta  orang  pada  Tahun  2010  meningkat  menjadi  1,08  juta  orang  pada Tahun  2013,  sebagaimana  data  pada  Tabel 4.
Tabel 4.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 – 2013 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang) Tahun 2010 2011 2012 2013 SD ke Bawah 9,46 8,41 9,14 9,01
Sekolah Menengah Pertama 2,89 2,85 3,05 3,06 Sekolah Menengah Atas 2,61 3,61 2,81 2,98 Diploma I/II/III dan Universitas  0,87 0,94 0,92 1,08
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014
Nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Provinsi  Jawa  Tengah  pada suatu  periode  mengalami  fluktuasi  dan    berada  dibawah  pertumbuhan  ekonomi nasional  dan  Provinsi  lain  di  Jawa.  Masalah  yang  menarik  untuk  dikaji  mengingat sumber daya alam, fasilitas penunjang cukup sama dengan Provinsi lain, bahkan letak Provinsi Jateng yang berada di tengah dinilai cukup strategis.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dilakukan pengkajian ilmiah pada faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Tengah.  Dalam penelitian ini  faktor-faktor yang dianalisis adalah  Investasi Swasta (PMA & PMDN), Belanja  Investasi  Pemerintah  Daerah  dan  Tenaga  Kerja  dalam  hal  ini  adalah  tingkat pendidikan tenaga kerja.

## Metode Penelitian
Pengambilan  data  penelitian  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yaitu  dengan mempelajari  dokumen-dokumen  atau  data  yang  dibutuhkan  kemudian  dicatat  dan dilakukan olah data.
Sedangkan  penanaman  modal  asing  adalah  sebuah  aktivitas  menanam  modal atau berinvestasi untuk  melakukan usaha di wilayah-wilayah dalam suatu negara  yang dilakukan  oleh  investor,  dengan  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  ataupun  yang berpatungan  dengan  penanam  modal  dalam  negeri,  bertujuan  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan ekonomi  berkelanjutan,  meningkatkan  daya  saing  dunia  usaha  dalam  negeri, meningkatkan  kapasitas  dan  kecanggihan  dalam  teknologi  nasional,  mendorong pengembangan  ekonom  kerakyatan,  mengelola  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan ekonomi riil dengan memberdayakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengaruh  investasi  swasta  domestik  /PMDN  (K 1 )  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Nilai koefisien regresi sebesar 0,0037 yang artinya bahwa setiap peningkatan investasi  swasta  domestik  /PMDN  (K 1 )  sebesar  1  persen  maka  akan  menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0037 persen dengan asumsi variabel lain tetap ( ceteris paribus ).
Dari hasil perhitungan regresi data panel  yang dilakukan pada periode 2010- 2014, variabel investasi swasta domestik /PMDN (K 1 ) memiliki tanda positif, artinya semakin  besar  peningkatan  investasi  swasta  domestik  /PMDN  (K 1 )  akan  semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi swasta domestik/PMDN memiliki  pengaruh  positif,  artinya  semakin  tinggi  pertumbuhan  investasi  akan semakin menaikan pertumbuhan ekonomi.
Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  investasi  swasta  domestik  /PMDN  (K 1 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini menunjukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Investasi Swasta Domestik /PMDN (K 1 ).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Sofwin  Hardiati  (2002)  Dalam penelitiannya  tentang  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jateng  dengan menggunakan  data  runtut  waktu  Provinsi.  Jateng  selama  tahun  1980-2001 menyebutkan  bahwa  Investasi  Swasata  Domestik/PMDN  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
2. Pengaruh investasi swasta asing (K 2 ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Nilai koefisien regresi sebesar 0,0029 yang artinya bahwa setiap peningkatan investasi swasta asing/PMA (K 2 ) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,0029  persen  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap ( ceteris paribus ).
Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  investasi  swasta  asing  /PMA  (K 2 ) berpengaruh positif tetapi akan secara parsial tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan :
a) Pasar domestik/daerah yang kecil sehinga menyebabkan rate of return dari modal rendah  dan  kurang  tersedianya  fasilitas  pendukung  seperti  transportasi,  tenaga kerja terampil, dan teknologi.
b) Masih  minimnya  informasi  tentang  sumber-sumber  dana  dari  sektor  perbankan yang bisa dimanfaatkan guna mendukung pembiayaan proyek.
c) Masih  rendah  kualitas  dan  produktivitas  sumber  daya  manusia  sehingga  rencana alih  teknolgi  belum  terlaksana  dengan  baik,  serta  terjadinya  persaingan  yang semakin  ketat  dalam  menarik  investasi  asing  oleh  negara  maju  maupun  negara berkembang
d) Pemilik PMA adalah orang asing sehingga value added dari investasi ini banyak kembali ke negara asalnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Hasil  penelitian  Bambang  Kustituanto dan  Istikomah  (1999)  “ Peranan  PMA  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Indonesia ”  menunjukkan  bahwa  investasi  asing  tidak  berpengaruh  pada  proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia..
3. Pengaruh  Belanja  Investasi  Pemerintah  Daerah  (K 3 )  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,3306  yang  artinya  bahwa  setiap  peningkatan Belanja Investasi Pemerintah Daerah (K 3 ) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,3306  persen  dengan  asumsi  variabel  lain tetap ( ceteris paribus ).
Teori  pengeluaran  pemerintah  yang  dikemukakan  oleh  Rostow  dan  Musgrave dalam Dumairy  (1996) dan Mangkusoebroto  (1998)  adalah sebuah  pandangan  yang didasarkan  pada  analisis  yang  dilakukan  di  beberapa  negara,  nanum  tidak  berdasar pada  sebuah  teori  tertentu.  Umumnya  Rostow  dan  Musgrave  mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan tiga buah proses pembangunan ekonomi yakni tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.
Pada  tahap  awal  pemerintah  melakukan  investas  adalah  bagian  yang  terbesar dari  total    investasi  yang  ada.  Pengeluaran  investasi  tersebut  bertujuan  untuk pengadaan  sarana  maupun  fasilitas  umumn  seperti  transportasi,  pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Pada  tahap  menengah  investasi  dari  swasta  mulai  berkembang  tetapi pemerintah  masih  tetap  memegang  peranan  besar  guna  memacu  pertumbuhan  agar dapat lepas landas. Selain harus mengatasi kegagalan pasar yang terjadi, pemerintah juga  harus  menyediakan  barang  publik  dalam  jumlah  yang  lebih  banyak  dengan
kualitas  yang  lebih  baik.  Perkembangan  ekonomi  pada  tahap  ini  menyebabkan hubungan  antar  sektor  yang  semakin  kompleks.  Rasio  investasi  total  terhadap pendapatan  nasional  semakin  besar,  tetapi  rasio  investasi  pemerintah  terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil.
Pada tahap lanjut, kegiatan pemerintah dalam tahanpan pembangunan ekonomi berpindah    dari  penyediaan  sarana  prasarana  ke  pengeluaran  demi  menaikan kesejahteraan sosial masyarakat seperti adanya program kesehatan, jaminan hari tua dan  sebagainya.  Pada  intinya,  teori  Rostow  dan  Musgrave  ini  membagi pembangunan  ekonomi  dalam  beberapa  tahapan.  Keterlibatan  dan  peran  serta pemerintah semakin lama semakin berkurang sejalan dengan meningkatnya tahapan yang dilewati.
Ini sejalan dengan hasil penelitian Arief Hadiono (2001) tentang pertumbuhan ekonomi  di  propinsi  Jawa  Tengah  menggunakan  data  polling  sampel  populasi kabupaten/kota di Jateng selama tahun 1994-1998 menyebutkan bahwa output suatu daerah  (PDRB)  salah  satunya  adalah  fungsi  dari  investasi  pemerintah  mempunyai pengaruh positif dan signifikan.
4. Pengaruh  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Dasar  (L 1 )  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,019841  yang  artinya  bahwa  setiap peningkatan  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Dasar  (L 1 )  sebesar  1  persen  maka  akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -0,019841  persen dengan asumsi variabel lain tetap ( ceteris paribus ).
Dari  hasil  perhitungan  regresi  data  panel  yang  dilakukan  pada  periode  2010- 2014,  hipotesis  variabel  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Dasar  (L 1 )  di  Provinsi  Jawa Tengah  memiliki  tanda  negatif  dan  tidak  signifikan  yang  berarti  bahwa  kenaikan jumlah  tenaga  kerja  berpendidikan  dasar  justru  akan  menurunkan  pertumbuhan ekonomi secara tidak signifikan pengaruhnya.
Seperti  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Maulana  (2013)  menyatakan, tenaga  kerja  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini diduga  oleh  kualitas  dari  tenaga  kerja  yang  dimiliki,  walaupun  jumlah  tenaga  kerja berlimpah  tidak  dipungkiri  akan  berdampak  pada  berkurangnya  kualitas  dan kuantitas  barang  atau  jasa  yang  nantinya  akan  dihasilkan  jika  kualitas  tenaga  kerja
yang digunakan tidak memadai.  Tenaga kerja tidak saja penting dari segi  kuantitas, tetapi  yang  tidak  kalah  penting  adalah  kualitasnya.  Peningkatan  kualitas    SDM tenaga kerja  bisa dengan cara memberi  pendidikan formal maupun non formal,  dan dapat saja diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.
5. Pengaruh Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah (L 2 ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Nilai koefisien regresi sebesar 0,085067 yang artinya bahwa setiap peningkatan Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Menengah  (L 2 )  sebesar  1  persen  maka  akan menyebabkan  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,085067  persen  dengan asumsi variabel lain tetap ( ceteris paribus ).
Dari  hasil  perhitungan  regresi  data  panel  yang  dilakukan  pada  periode  2010- 2014, hipotesis variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah (L 2 ) memiliki tanda positif  dan tidak signifikan pada α = 5%  artinya secara parsial memililki pengaruh yang meningkat namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ini  sejalan  dengan  penelitian  Maulana  (2013)  menyatakan,  tenaga  kerja  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dan  juga  penelitian  Eko Wicaksono  Pambudi  (2013),  Variabel human  capital  investment dalam  pendidikan menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.
Akan  tetapi  nilai  probabiltas  variabel  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Menengah (L 2 )  sebesar 0,055 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  α = 10%  yang  berarti ini berpengaruh signifikan pada α = 10% . Hal ini diduga bahwa lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan menengah yang secara  kualitasnya  lebih  sesuai  dengan  sektor-sektor  produksi  yang  dihasilkan sebagai penyumbang PDRB.
Seperti  penelitian  yang  dilakukan  Suryanto  (2011)  dan  Novianto  (2012) mengungkapkan  bahwa,  tenaga  kerja  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  pada  pertumbuhan  ekonomi. Artinya semakin tinggi tenaga kerja di suatu daerah,  semakin  tinggi  pula  produksi  yang  akan  dihasilkan  sehingga  d a p a t menaikan pertumbuhan  ekonomi di daerah tersebut.
Tenaga  kerja  dengan  rata-rata    lulusan  pendidikan  menengah  merupakan tenaga kerja yang memiliki skill ahli dan dibutuhkan cukup banyak guna penunjang
pembangunan  ekonomi,  manajer  tingkat  menengah  pada  perusahaan,  merupakan tulang punggung administrasi perusahaan.
6. Pengaruh  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Tinggi  (L 3 )  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,053403  yang  artinya  bahwa  setiap peningkatan  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Tinggi  (L 3 )  sebesar  1  persen  maka  akan menyebabkan menurunnya  pertumbuhan ekonomi  sebesar  -0,053403  persen dengan asumsi variabel lain tetap ( ceteris paribus ).
Dari  hasil  perhitungan  regresi  data  panel  yang  dilakukan  pada  periode  2010- 2014,  hipotesis  variabel  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Tinggi  (L 3 )  memiliki  tanda negatif dan signifikan artinya secara parsial memililki pengaruh yang negatif.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  pengaruh  investasi  swasta domestik/PMDN  (K 1 ),  investasi  swasta  asing/PMA  (K 2 ),  Belanja  Investasi  Pemerintah Daerah  (K 3 ),  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Dasar  (L 1 ),  Tenaga  Kerja  Berpendidikan Menengah  (L 2 )  dan  Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Tinggi  (L 3 )  terhadap  pertumbuhan ekonomi Kabupaten /kota di provinsi jawa tengah pada kurun waktu tahun 2010-2014.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
 Investasi Swasta Domestik/PMDN  mempunyai pengaruh positif dan  signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
 Investasi  Swasta  Asing/PMA  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Belanja Investasi Pemerintah Daerah.
 Mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
 Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar (L 1 ) tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
 Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Menengah  (L 2 )  tidak  mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa

## Tengah
 Tenaga  Kerja  Berpendidikan  Tinggi  (L 3 )  mempunyai    pengaruh  negatif signifikan    terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah.
 Investasi  Swasta  Domestik    (PMDN),  Investasi  Swasta  Asing  (PMA),  Belanja Investasi Pemerintah daerah  Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar, Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah dan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi berpengaruh terhadap  pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa Tengah.

## BLIBIOGRAFI
Abimanyu,  Anggito.  2005. Format  Anggaran  Terpadu  Menghilangkan  Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu, Jakarta
Agus,  Widarjono.  2009. Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya .  Yogyakarta: Ekonesia.
Alkadri.  1999. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi  Indonesia, Jurnal  Pusat Studi Indonesia, Universitas  Terbuka
Arndt, H. W., ( ed ). 1998. Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru . Jakarta : LP3ES.
Arsyad,  Lincoln.  2004. Ekonomi  Pembangunan ,  Edisi  4  Cetakan  kedua,  Yogyakarta, Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  YKPN.
Ardito Bhinadi, 2001 “ Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional di  Indonesia ”, (2002), Tesis. Program Studi Magister Sains Universitas Gadjah Mada
A, Sudjana M. 2002. Metoda Statistika, PT.Tarsito, Bandung.
Badan  Penanaman  Modal  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah. Rekapitulasi  Realisasi  dan Laju Pertumbuhan Investasi Berbagai Tahun Terbitan. Jawa Tengah.
Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia . Indonesia
Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Jawa  Barat ,  Berbagai  Tahun  Terbitan,  Jawa  Tengah Dalam Angka, BPS Provinsi Jawa Tengah.
Bambang  Kustituanto  dan  Istiqomah.  1999  “ Peranan  Penanaman  Modal  Asing Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia”. Universitas  Gadjah  Mada. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14, No. 2, Hal. 1-13
Basuki.  1997. Kajian  Mengenai  Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing  Langsung Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Tabungan  Domestik  Indonesia Tahun1969-1994 .  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia  Vol.12,2,50-65, Universitas  Gajah Mada.
Becker, G.S. 1993. Human Capital : A Theoritical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education . The University of Chicago Press. Chicago.
Boediono, 1998. Teori Pertumbuhan Ekonomi . BPFE, Yogyakarta
Datrini,  Luh  Kade.  2009.  “ Dampak  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di Provinsi Bali”. Jurnal Sarathi  Vol.16 No.3 Oktober 2009. Denpasar.  Fakultas Ekonomi UNWAR
DJojohadikusumo,  Sumitro.  1994, Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi,  Dasar  Teori Ekonomi  Pertumbuhan  dan  Ekonomi  Pembangunan ,  PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia, Jakarta.
Dornbusch, Rudiger. Et al. 2004. Makro Ekonomi . PT Media Global  Edukasi. Jakarta.
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia . Jakarta : Erlangga.
Fisher, Stanly dan Richar Stardz. 2008. Makro Ekonomi . Mc Graw Hill. Media  Global Education. Jakarta.
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate    Dengan  Program  SPSS , Badan Penerbit Universitas  Diponegoro
Glasson, Jhon. 1997. Pengantar Perencanaan Regional , diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Gunadi Brata. Aloysius.  2004. Analisis  Hubungan  Imbal  Balik  Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tk.II di Indonesia .  Lembaga  Penelitian Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Gujarati, Damodar N.  2009. Basic Econometrics , New York : McGraw-Hill.
Hadiono,  Arief,  Kustituanto  Bambang,  2001, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah,
http://repository.ugm.ac.id/40067/
Hardiati, Sofwin. 2002. Analisis Pengaruh Ffaktor Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Propinsi  Jawa  Tengah ,  Tesis  S-2  MIESP  UNDIP Semarang (tidak dipublikasikan).
Hariyanto, Ronald. 2006. “ Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah  Periode  2000-2002 ”.  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta.
Hidayat,  Muhammad,  Lapeti  Sari  dan  Nobel  Aqualdo.  2011. Analisis  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru . Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun II Nomor 4.
Hill, H. And H.W. Arndt. 1998. Southeast Asia’s Economic Crisis. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
http://djpk.depkeu.go.id
Irawan dan M. Suparmoko. 2003. Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta : BPFE
Jamzani  Sodik  dan  Didi  Nuryadin.  2005. Investasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Regional