## ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN
(Persfektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)
Nuranisa Fajriani UIN Alauddin Makassar anur43712@gmail.com

## Awaliah Musgamy
UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Jurnal  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  pendapat  Imam  Hanafi  dan Ibnu  Jarir  ath-Thabari  serta  menganalisis  dan  mengemukakan  kondisi  social  yang ditimbulkan  ketika  perempuan  menjadi  hakim.  Penulis  menggunakan  penelitian  studi kepustakaan  yang  berpijak  pada  pengolahan  data  yang  diambil  dari  sejumlah  literatur. Sumber  data  yang  diambil  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Pendekatan  penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif.  Setelah  mengadakan  pembahasan  mengenai  penelitian  ini,  penulis  menemukan perbedaan antara pendapat dari dua tokoh ulama klasik yaitu Imam Hanafi dan ath-Thabari. Dalam penulisan ini pendapat Imam Hanafi yang diperoleh adalah perempuan boleh menjadi hakim  namun  hanya  dalam  bidang  muamalah  saja  (perdata)  yang  didasarkan  pada qiyas/istihsan mengenai hukum kesaksian. Tetapi berbeda dengan pendapat ath-Thabari yang membolehkan  perempuan  menjadi  hakim  secara  mutlak  yang  didasarkan  pada  qiyas mengenai  setiap  orang  boleh  berfatwa,  maka  selama  orang  tersebut  memiliki  syarat  untuk berfatwa  maka  ia  boleh  berfatwa,  begitu  pula  juga  menjadi  hakim  selama  syaratnya terpenuhi,  karena  berfatwa  dan  menjadihakim  adalah  sama-sama  menjelaskan  mengenai hukum Allah swt. Pendapat dari ulama lain juga banyak, namun penulis mengambil pendapat kedua  imam  tersebut  yang  sama-sama  mendukung  perempuan  menjadi  hakim  namun  yang berbeda hanya jenis kasus yang ditanganinya saja.Dari penulisan ini, penulis melihat kondisi dan penerapan hakim perempuan di Indonesia sendiri yang notabenenya sudah banyak yang menggeluti profesi ini, bahkan sangat berdampak pada perilaku sosial serta adanya perubahan nilai-nilai  sosial  yang  terjadi  di  lingkungan  mereka.  Selama  mereka  mampu  mengemban amanah dari  pemerintah juga tidak melalaikan pekerjaan, kodrat,  dan kewajibannya sebagai perempuan,  baik  yang  sudah  menikah  maupun  yang  belum  menikah  dengan  adanya
pembagian waktu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dalam hal ini lingkungan keluarga maupun masyarakatumumnya.
Kata Kunci :Hakim, Perempuan, Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari

## PENDAHULUAN
Salah  satu  prinsip  pokok  ajaran  Islam  adalah  persamaan  antar  manusia,  baik  pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang  Maha  Esa  hanyalah  nilai  pengabdian  dan  ketakwaannya. 1 Sampai  zaman  modern wanita-wanita  Islam  di  berbagai  Negara  muslim  belum  banyak  mendapatkan  kesempatan pendiidkan dan bekerja di luar rumah. 2 kehadiran agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan  kaum  wanita,  dimana  kaum  wanita  pada  masa  sebelum  Islam  mendapatkan kedudukan  yang  hina,  rendah  memalukan.  Kemudian  agama  Islam  mengangkat  derajat wanita  ke  posisi  yang  lebih  baik,  terhormat  dan  dihargai.  Dalam  kehidupan  sosial,  agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum wanita, disamping kaum pria,  kaum  wanita  juga  diberi  kedudukan  yang  relaitf  sama  untuk  mendapatkan  kesempatan mengenyam pendidikan dan berpresetasi baik di sektor lingkungan keluarga maupun publik. Islam  sangat  memuliakan  wanita,  al-Qur‟an  dan  hadis  memberikan  perhatian  yang  sangat besar  serta  kedudukan  yang  terhormat  kepada  wanita,  baik  sebagai  istri,  ibu,  anak,  saudara ataupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini, Allah mewahyukan sebuah surat dalam al- Qur‟an kepada Nabi Muhammad saw,  yang diberi nama surat an-nisa,  yang  sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita. 3
Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat modern, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian sebagaimana kaum pria. Ada yang bekerja dalam bidang hukum dan jaksa, ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya, ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendiidkan, seperti  menjadi  dokter,  arsitek,  artis,  penyanyi,  sutradara.  Bahakan  ada  pula  yang  terjun
1 Muhammad  Rusli,  Wanita  Karir  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar), Tesis, (Magister Hukum Syariah UIN Alauddin Makassar 2016), h.1.
2 HM. Atho Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 202- 203.
3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia hukum Islam, Jilid 2 (Jogjakarta: Lkis, 1997), h. 1923.
dalam  bidang  politik  misalnya  menjadi  presiden,  anggota  DPR,  MPR,  DPA,  Menteri  dan lain-lain. 4
Dalam  ajaran  Islam,  wanita  mempunyai  hak  dan  kesempatan  untuk  berkarir  dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarir di segala bidang.
Di  Indonesia  sendiri,  peluang  bagi  hakim  perempuan  di  Peradilan  Agama  baru terbuka  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan  Undnag-Undang  nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama.  belum  keluar  dua perundang-undangan  tersebut,  peluang  perempuan  untuk  menajdi  hakim  tampaknya  belum terakomodasi baik dari segi regulasi maupun komtenesinya. Setelah keluarnya UUPA nomor 3  Tahun  3006  jo.  diamandemen  dengan  UUPA  Nomor  50  Tahun  2009  kuantitas  hakim perempuan  mengalami  peningkatan  dibandingkan  hakim  laki-laki  yang  notabene  jumlah hakim laki-laki sebelumnya sudah cukup banyak dibandingkan dengan hakim perempuan. 5
Melihat  keikutsertaan  wanita  di  bidang  publik  khususnya  dalam  bidang  peradilan, muncul masalah terkait boleh tidaknya wanita menjadi hakim, karena hingga  saat ini masih mengalami  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  fikih.  Hal  ini  tidak  terlepas  adanya perbedaan  dalam  memahami  ayat  al-Qur‟an  ataupun  periwayatan  hadis.  Ada  ulama  yang berpendapat  wanita  tidak  boleh menjabat  sebagai  hakim  secara  mutlak,  serta  ada pula  yang berpendapat boleh dalam kasus tertentu dan tidak boleh dalam kasus lainnya, serta ada juga yang  membolehkan  wanita  menjadi  hakim  secara  mutlak.  Keikutsertaan  wanita  pula  yang menjabat sebagai hakim tidak terlepas dari kondisi sosial yang ditimbulkan. Kontribusi hakim perempuan  diperlukan  dalam  upaya  perkembangan  pembangunan  politik  maupun pemerintahan  negara.  Namun,  di  satu  sisi  dia  harus  bertanggung  jawab  pula  atas  urusan- urusan  rumah  tangganya,  sehingga  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  perubahan  kondisi sosiologis  kedepan,  baik  itu  terhadap  dirinya  sendiri,  keluarga,  maupun  lingkungan  sosial, serta baik itu mengarah ke positif dan negatif.
Oleh  karena  itu,  penulis  merasa  tertarik  ingin  mengkaji  dan  memaparkan  lebih  jauh apa  saja  polemik,  komentar  dan  argumentasi  ataupun  alasan-alasan  yang  digunakan  para ulama  tentang  kebolehan  perempuan  menjadi  hakim  karena  penulis  melihat  dimana  pada dasarnya  umat  islam  memiliki  pedoman yang  sama  yaitu  alQur‟an  dan  Sunnah  Rasulullah, dan  tidak  fanatik  pada  satu  mazhab  saja.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penulis  ingin
4 Muhammad  Rusli,  Wanita  Karir  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar), h.4.
5 Djazimah Muqoddas, “Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Asy-Syari‟ah, Vol 17 No. 2, Agusustus (2015): h. 94.
mengetahui  dan  meneliti  lebih  jauh  mengenai  bagaimana  kebolehan  hakim  perempuan menurut Imam Hanafi dan Ibnu Jarir At-Thabari yang dilihat dari segi sosiologisnya.

## PEMBAHASAN

## Definisi Hakim dan Perempuan

## 1. Hakim
Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu  - - dan sepadan dengan kata qadhi yang berarti memutus.  Adapun  menurut  istilah  hakim  adalah  orang  yang  bijaksana  atau  orang  yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk  menyelesaikan  dakwaan-dakwaan  dan  persengketaan-persengketaan,  karena  penguasa tidak  mampu  melaksanakan  sendiri  semua  tugas  itu,  sebagaimana  Nabi  telah  mengangkat qadhi  untuk  bertugas  menyelesaikan  sengketa  di  antara  manusia  di  tempat  yang  jauh, sebagaimana pula ia pernah melimpahkan wewenang kepada sahabat di tempat ia berada atas sesuatu  yang  dijelaskan  dari  hasil  pembahasan  ditempatnya. 6 Menurut  UU  RI  No.  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  disebutkan,  hakim  adalah  pejabat  yang  melaksanakan  tugas kekuasaan kehakiman.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh  pemerintah  untuk  menangani  permasalahanpermasalahan  yang  berkaitan  dengan persengketaan. 7

## 2. Perempuan
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa  perempuan  berarti  jenis kelamin  yakni  orang  atau  manusia  yang  memiliki  rahim,  mengalami  menstruasi,  hamil, melahirkan dan menyusui5 . Dalam Ensiklopedia Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar‟ah,  jamak  dari  kata  al-Nisaa>sama  dengan  wanita,  perempuan  dewasa  atau  putri dewasa yaitu lawan jenis pria. 8
Memahami  pengertian  perempuan  tentunya  tidak  bisa  lepas  dari  persoalan  fisik  dan psikis. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada  seseorang  untuk  menjadi  feminis.  Sedangkan  perempuan  dalam  pengertian  fisiki merupakan  salah  satu  jenis  kelamin  yang  ditandai  oleh  alat  reproduksi  berupa  Rahim,  sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.
6 Ihyak, “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Pereadilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas‟ud Al-kasani)”, h. 7.
7 UU RI. No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bab I pasal 2 ayat 1.
8 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 2, ed.3, 2002) h. 856.
Pembicaraan  tentang  perempuan  pada  masa  lalu  berkisar  pada  penggambaran kecantikan  fisik  dan  moral  saja,  kemudian  setelah  itu  dikatakan  bahwa  tugas  perempuan adalah  melahirkan  anak,  memasak  dan  berdandan.  Oleh  karena  itu  perempuan  dianggap sebagai anggota keluarga yang hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan. Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah. 9

## Dasar Hukum dan Syarat menjadi Hakim

## 1. Dasar Hukum Hakim
Al-Qur‟an telah meletakkan dasar asasi sebagai landasan dalam penegakan kebenaran dan  keadilan  di  antara  manusia.  Adapun  ayat-ayat  yang  terkait  mengenai  landasan  menjadi hakim yaitu, QS An-Nisa>/4:135 dan QS Al-Ma>idah/5:8.
Adapun  dasar/landasan  normatif  lainnya  yaitu  tertera  dalam  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  12  tahun  1967  tentang  Kehakiman.  Kemudian ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman,  terdapat  dalam  10  Undang-Undang  No.14  Tahun 1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  merinci  tugas-tugas hakim di lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan  Peradilan  tata  Usaha  Negara.  Lebih  lanjut  tentang  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  63 Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 10

## 2. Syarat-Syarat menjadi Hakim
Hakim  merupakan  orang  yang  bertanggung  jawab  sepenuhnya  dalam  menegakkan kebenaran  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  Islam  mensyaratkan  dengan  ketat  untuk  dapat diangkat menjadi seorang hakim (qadhi).
Mengenai syarat-syarat yang diperlukan terhadap seorang  yang akan menjadi hakim, terdapat  perselisihn  pendapat  oleh  beberapa  pakar  hukum  islam.  Al-Ramli  dalam  kitabnya Niha>ya al-Muhlaj menyebutkan ada sepuluh syarat yang harus dimiliki oleh seorang qadhi. Pendapat  ini  didasarkan  pada  al-Imam  al-Nawawi,  yakni  Islam,  mukallaf,  merdeka,  lelaki, mendengar,  melihat,  berkata-berkata,  berkemampuan,  dan  mujtahid.  Sedangkan  al-Mawardi dalam  bukunya  Al  Ahkam  Ash  Shulthaniyyah  wa  AlWilayat  Al-  Diniyyah  mensyaratkan tujuh  ketentuan  yang  harus  ada  pada  seorang  qadhi  yakni,  lelaki,  berakal,  merdeka,  Islam, adil, sempurna pendengaran dan penglihatan, menguasai bidang hukum syara‟. 11
9 Murtadha Mutahhari, Hak-hak Perempuan dalam Islam (Cet. 3: Jakarta: Lentera Baritama, 1995), h. 74.
10 Muhammad Ali, Hakim dalam Perspektif Hadis, h.42.
11 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007), h. 21.
Dalam perbedaan penentuan syarat tersebut, meskipun berbeda dalam hal jumlahnya, namun tidak memiliki perbedaan  yang berarti, ada yang merincikannya dan ada  yang tidak, bahkan saling melengkapi satu sama lain, serta memiliki asas dan tujuan yang sama. Berikut syarat-syarat hakim yang ditentukan oleh Islam:
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Baligh dan berakal
d. Kredibilitas Individu („Adalah)
e. Sempurna Panca Indera
f. Berpengetahuan Luas
Sedangkan  dalam  UU  Peradilan  Umum  dan  UU  Peradilan  Agam  apabila  memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang maka seseorang dapat ditetapkan menjadi seorang hakim. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia
5. Pegawai Negeri
6. Sarjana Hukum (Bagi Peradilan Agama, harus sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam)
7. Berumur paling serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
9. Dalam UU Peradilan Agama ditambah satu syarat yaitu harus beragama Islam.

## Hakim Perempuan Menurut Para Ulama
1. Menurut Al-Qardhawi yang berlandaskan pada surah an-nisa> ayat 34, dimana menurut beliau tidak ada nas yang melarang kekuasaan perempuan terhadap kaum lakilaki dalam hal  ini  rumah  tangga,  namun  yang  dilarang  ialah  kepemimpinan  umum  perempuan terhadap laki-laki. Adapun kepemimpinan perempuan dalam beberapa perkara yang tidak melibatkan  kepemimpinan  umum  umat  Islam,  maka  tidak  ada  halangan  seperti kekuasaan  dalam  fatwa,  ijtihad,  pengajaran,  laporan  hadits,  dan  sebagainya.  Walaupun al-Qardhawi  berpendapat  kaum  perempuan  boleh  memegang  kekuasaan  yang  tidak berkaitan  dengan  kekuasaan  umum  umat  islam,  beliau  juga  berpegang  dengan  prinsip pintu  fitnah.  Perempuan  boleh  dicalonkan  ke  majlis  parlemen  tetapi  menjadi
kewajibannya  menjaga  adab-adab  Islam  dalam  berpakaian,  mengadakan  pertemuan,, tidak  bercampur  baur  tanpa  batas  (hijab). 12 Maka  Yusuf  al-Qardhawi  membolehkan perempuan menjadi hakim selama masih menjaga batasanbatasan yang telah ditentukan dalam syari‟at Islam.
2. Menurut  Dr.Juanda  Jaya  menyatakan  bahwa  tidak  ada  nash  yang  qath‟i  melarang pelantikan  hakim  perempuan.  Hatta  al-Nawawi,  Ibnu  Abdul  Salam  dan  alSharbini  dari kalangan  al-Shafi‟iyyah  menyatakan  bahwa  sekiranya  pemerintah  mempunyai  kuasa telah  melantik  perempuan  sebagai  hakim  maka  hukuman  dia  boleh  dijalankan.  Ini membuktikan  bahwa  tidak  adanya  nash  yang  sharih.  Nash  syara‟  juga  menunjukkan bahwa  tidak  ada  persyaratan  khusus  dalam  menjabat  di  mahkamah,  yang  ada  hanyalah arahan umum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara. 13
3. Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah  menganugerahkan  kepada  mereka  (laki-laki  dan  perempuan)  potensi  dan kemampuan  yang  cukup  untuk  memikul  tanggung  jawab  dan  menjadikan  kedua  jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka, laki- laki  dapat  menjual  dan  membeli,  mengawinkan  dan  kawin,  melanggar  dan  dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan perempuan juga demikian. 14
Oleh karena itu, sebagian para ulama kontemporer sepakat membolehkan perempuan menjadi  hakim  selama  menjaga  batasan-batasan  yang  telah  ditentukan  oleh  syari‟at,  karena pada  dasarnya,  perempuan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  laki-laki,  yang  berbeda hanyalah dari segi ketakwaannya saja.

## Analisis Sosiologis Terhadap Hakim Perempuan

## 1. Hakim Perempuan Menurut Imam Hanafi
Imam  Abu  Hanifah  menjelaskan  bahwa  wanita  boleh  diangkat  sebagai  hakim  untuk memutuskan  perkara  yang  menerima  persaksian  wanita,  dan  tidak  boleh  memangku  jabatan hakim  dalam  masalah  yang  menerima  persaksiannya.  Apabila  terdapat  penguasa  yang memerintahkan  seseorang  untuk  mengangkat  perempuan  menjadi  hakim,  maka pengangkatannya  itu  tetap  sah  tetapi  orang  yang  memangku  jabatan  tersebut  berdosa.
12 Luqman  bin  Abdul  Hamid,  Hakim  Wanita  (Studi  Komperatif  antara  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhab Syafi‟i),  Skripsi,  (Sarjana  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum,  UIN  Sultan  Islam  Syarif  Kasim  Riau, 2013), h. 44.
13 Luqman  bin  Abdul  Hamid,  Hakim  Wanita  (Studi  Komperatif  antara  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhab Syafi‟i), h.45
14 Djazimah Muqoddas, Kontribusi Hakim Perempan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, h.102.
Demikian  pula  pada  putusan  perkara  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  perempuan  itu  tetap dianggap  sah,  kecuali  pada  kasus-kasus  qishash  dan  hudud.  Landasan  atau  hujjah  golongan yang  menyetujui  pendapat  mazhab  Abu  Hanifah  ini  yaitu  didasarkan  pada  qiyas,  bahwa wanita  itu  boleh  menjadi  saksi  dalam  berbagai  masalah,  maka  wanita  juga  boleh  menjabat sebagai hakim. 15 Dan beliau menghubungkan pendapatnya dengan hukum kesaksian, dimana setiap  orang  dapat  diterima  kesaksiannya  dalam  kasus  tertentu,  maka  orang  tersebut  dapat menjadi hakim dalam kasus tertentu pula. Demikian pula sebaliknya. Dan disini dapat terlihat dengan jelas antara hubungan hukum yang erat terkait kebolehan menjadi hakim dan saksi.
Adapun ketentuan/dasar hukum kesaksian menurut Imam Hanafi dilihat dari: hukum kesaksian  dua  orang  perempuan  bersama  seorang  pria  dan  kesaksian  perempuan  secara mandiri. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah swt QS Al Baqarah/2:282.
Imam  Hanafi  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  kesaksian  perempuan  yang  hanya dilakukan  oleh  satu  orang  saja  maka  hal  itu  tidak  dapat  diterima.  Hal  ini  ditegaskan  pada ketentuan  ayat  diatas  bahwa  saksi  harus  terdiri  dari  dua  orang  lakilaki,  atau  jika  tidak terpenuhi  maka  boleh  kesaksian  itu  dilakukan  dengan  menghadirkan  seorang  laki-laki  dan ditambah  dengan  dua  orang  perempuan.  Dan  ayat  diatas  pula  menjelaskan  agar  para  saksi tersebut dapat mengingatkan satu sama lain jika salah satunya lupa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Hanafi pada prinsipnya tidak membolehkan perempuan menjadi saksi secara  mandiri  (satu  orang  perempuan  saja).  Namun  ia  juga  memberikan  pengecualian terhadap kasus-kasus yang dipandang bersifat khusus (perdata) bagi kaum perempuan. Maka, hal  ini  dapat  dipahami  pula  bahwa  perempuan  pun  dapat  menjadi  hakim  dengan  melihat ketentuan yang diberikan oleh mazhab Hanafi.
Larangan  perempuan  menjadi  hakim  pidana  diqiyaskan  dengan  larangan  perempuan menjadi  saksi  pada  kasus  pidana,  karena  kapabilitas  untuk  menjadi  hakim  tergantung  pada kapabilitas untuk menjadi saksi. 16
Lebih lanjut lagi ditegaskan dalam kitab Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa Imam Hanafi  membolehkan  seorang  perempuan  menjadi  hakim  dalam  masalah  Amwal  (perdata) pada  pengadilan  sipil,  karena  kesaksiannya  dibolekan  dalam  masalah  muamalah,  dan menolak  atas  hadits  yang  menyatakan  bahwa  “Tidak  akan  menang  suatu  kaum  bila perempuan  yang  memimpin”.  Adapun  dalam  masalah  hudud  dan  qishash  pada  peradilan Jinayah (pidana), maka tidak dibolehkan menjadi hakim, karena tidak diterima persaksiannya
15 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, h. 24.
16 Ihyak,  “Relevansi  Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan  Agama Indonesia (Studi  Komparatif Ibn Habbib Al-Mawardi dengan Ibn Mas‟ud al-Kasani)”, h.18
dalam  masalah  jinayah,  dan  sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  orang  yang  tidak  memiliki kapasitas untuk memutuskan perkara , maka tidak bisa menjadi saksi. 17
Terkait  dengan  alasan  Imam  Hanafi  membolehkan  perempuan  menjadi  hakim  bila dilihat dari kondisi sosio-historis semasa hidupnya dimana beliau hidup di kawasan Irak yang akulturasi  budaya  asing  sudah  sedemikian  kental,  pemikiran  masyarakatnya  pun  sudah sedemikian  liberal.  Kondisi  Irak  dimana  Imam  Hanafi  tinggal  sudah  sedemikian  maju dibanding Hijaz (tempat turunnya wahyu, tumbuhnya hadits, dan tempat tinggal para sahabat Nabi). Akulturasi dengan Persia yang sudah maju lebih dulu telah terbangun lama. Sehingga sedikit banyak kebudayaan Persia yang maju itu ikut mempengaruhi cara berpikir masyarakat Irak.  Semakin  maju  kebudayaan  bangsa,  semakin  baik  pula  pandangan  mereka  terhadap perempuan. Oleh karenanya kedudukan perempuan di Irak lebih beruntung dibanding dengan kedudukan perempuan di Hijaz. 18
Keadaan di Irak tersebut ketika dihadapkan oleh berbagai persoalan, mereka terpaksa harus  memakai  ijtihad  dan  akal  mereka.  Dan  keadaan  ini  sangat  berbeda  dengan  di  Hijaz dimana masyarakatnya masih diliputi dengan suasana  kehidupan badawa (kampung), seperti keadaan  pada  masa  Nabi,  maka  mereka hanya  cukup  mengandalkan  al-Qur‟an,  sunnah,  dan ijma‟  para  sahabat,  karena  itu  mereka  tidak  perlu  melakukan  ijtihad  seperti  fuqaha  di  Irak. Dengan kata lain, dengan melihat kecenderungan Imam Hanafi terhadap pemakaian rasionya, sehingga  beliau  sangat  percaya  pada  kebebasan  berpendapat,  menentang  penindasan  dalam berbagai bentuknya, terutama sikap penguasa-penguasa yang melakukan penindasan terhadap bangsa dan rakyatnya. 19
Pendapat  kalangan  Hanafiyyah  mengenai  kebolehan  perempuan  menjadi  hakim terdapat  dalam  QS  At-Taubah/9:71  yang  menyatakan  kesetaraan  laki-laki  dengan perempuan: 20

## 2. Hakim Perempuan Menurut Imam Ath-Thabari
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam pandangan jumhur ulama  yakni  madzhab  Syafi‟i,  Maliki,  Hambali,  perempuan  tidak  diperkenankan  untuk menjadi  hakim  secara  mutlak.  Dan  menurut  madzhab  Hanafi  membolehkan  perempuan
17 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh a-Islami wa Adillatuh, terj. oleh Penulis, (Cet. 2; Juz VI; Beirut: Dar al- Fikr, 1985 M/1405 H), h. 483.
18 Perspektif Fiqh tentang Hakim Perempuan, situs pesantren virtual. https://www.pesantrenvirtual.com/perspektif-fiqh-tentang-hakim-perempuan/ (15 Juni 2019).
19 Sofyan  Hasan,  Hukum  Islam  (Sebuah  Pengantar  Komprehensif  tentang  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2018), h. 90-94.
20 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 198.
menjadi  hakim  namun  hanya  pada  sektor  kekeluargaan  atau  muamalah  saja  (Perdata). Berbeda dengan pandangan  Ath-Thabari yang memiliki pandangan tersendiri dimana beliau menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi hakim secara mutlak baik dalam bidang pidana maupun perdata. 21
Adapun  ketentuan  yang  digunakan  ath-Thabari  dalam  pandangannya  mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim secara mutlak yaitu dapat dilihat sebagai berikut: 22
1. Al-Qur‟an surah An-Nisa>/4:58.
Menurut  beliau  berdasarkan  ayat  diatas  bahwa  sesungguhnya  Allah  telah memerintahkan  untuk  menyampaikan  amanat,  dan  diantara  amanat  yang  mulia  adalah menegakkan  keadilan,  kemudian  untuk  lafadz  perintah  (al-amru)  dan  hukum  (alhukmu) tersebut telah mencakup laki-laki dan perempuan.
2. Hadis
Artinya:
Ketika  Rasulullah  saw  berkata  kepada  para  sahabatnya:  Bangun  dan berkurbanlah  kemudian  bercukurlah,  lalu  berkata:  Demi  Allah,  tidak  ada satupun  dari  mereka  yang  bbangkir  sampai  Nabi  mengulangi  perintahnya sebanyak  tiga  kali.  Ketika  tidak  ada  satupun  dari  mereka  yang  menuruti, beliau  masuk  ke  tenda  Ummu  Salamah  dan  mengatakan  kepadanya  tentang sikap  orang-orang  kepadanya,  maka  Ummu  Salamah  berkata:  Wahai Nabiyullah,  kamu  tidak  bisa  membuat  mereka  melakukan  apa  yang  mereka tidak  inginkan,  keluarlah  lalu  jangan  katakan  sepatah  kata  pun  kepada siapapun  diantara  mereka,  sampai  Anda  tidak  berkurban,  dan  memanggil tukang  cukur  Anda  untuk  mencukur  rambut  Anda.  Sampai  Nabi  melakukan hal  itu  yaitu  menyembelih  kurban  dan  memanggil  tukang  cukurnya  untuk mencukur  rambutnya.  Melihat  hal  itu,  para  sahabat  Nabi  pun  bangun,  lalu mereka  berkurban  dan  saling  mencukur  satu  sama  lain  hingga  terburu-buru sampai ada yang seperti saling membunuh (HR. Al-Bukhari). 23
Adapun maksud hadits tersebut adalah adanya kebijaksaan dari Ummu Salamah, dan respon  Nabi  saw  terhadapnya,  maka  dalam  hal  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  keberadaan putusan hukum yang dilakukan oleh wanita bisa menjadi hakim di lembaga peradilan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa fuqaha diizinkan untuk menjadi hakim dalam bidang muamalah (wasiat dan agen), dan tidak terdapat nas mengenai larangan menjadi hakim secara eksplisit.
3. Qiyas
Bahwa  perempuan  itu  bisa  berfatwa,  sebagaimana  ia  dapat  juga  menajdi  hakim, karena  syaratnya  fatwa  itu  adalah  mengetahui  perkara  yang  ditanyakan  kepadanya,  maka
21 Ali Trigiyatno, “Pandangan Ibnu  Jarir  Ath-Thabari tentang  Kedudukan  Wanita sebagai Hakim dan Imam Salat”, h. 218.
22 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, h.87.
23 Muhammad  bin  Ismail  Abu  „Abdillah  al-Bukhari  al-Ja‟fi,  Shaih  Bukhari,  Penyunting  oleh Muuhammad Zhahir bin Nashir an-Nashir, Juz 3, No. Hadits 2731-2732, (Beirut: Dar Tauq an-Najaah, 1422 H), h. 193.
ketika  seseorang  memiliki  sifat  seperti  maka  sah  juga  menjadi  hakim,  sah  atau  tidaknya menjadi  hakim tergantung  pada  taraf  keilmuan  terhadap  hukum  syariat.  Maka  dari  itu  tidak ada  perbedaan  antara  fatwa  dan  hakim,  karena  sama-sama  menjelaskan  mengenai  hukum Allah. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah yang kemudian menukil dari Imam Ibnu Jarir ath Thabari.
Selain itu, ath-Thabari juga mengemukakan alasan lain yaitu: 24
a. Terdapat  ayat-ayat  maupun  hadits  yang  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan adalah  pemimpin  dan  setara.  Sementara  tidak  ada  dalil  khusus  secara  ekspilisit melarang wanita menjadi pemimpin
b. Kisah  ratu  saba‟  yang  menjadi  pemimpin  di  negerinya  menunjukkan  bahwa perempuan juga layak dan cakap memimpin Negara
c. Aisyah r.a pernah keluar untuk memimpin tentara dalam perang Jamal
d. Umar  bin  Khattab  menunjuk  Asy-Syifa  sebagai  kepala  pasar  untuk  mengontrol keadaan pasar
e. Sahabat  perempuan  diperkenankan  menemani  peperangan  untuk  menjaga/merawat tentara yang terluka
f. Jenis kelamin tidak mengahalangi seseorang untuk mengaktualisasikan potensinya.
Dari  berbagai  dalil  yang  dikemukakan  ath-Thabari  melalui  hasil  metode  istinbath hukum  berupa  qiyas,  dapat  dipahami  bahwa  apabila  fatwa  perempuan  dianggap  sah,  maka keputusannya sebagai hakim pun di anggap sah.
Sedangkan  ayat  yang  dikemukakan  oleh  Imam  Hanafi  yatu  Surah  An-Nisa  ayat  34 serta  adanya  hadits  mengenai  “tidak  akan  sejahtera  suatu  kaum  apabila  dipimpin  oleh perempuan”  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  Bukhari,  Nasa‟i,  Tarmidzi  dan  Abi Barkah,  semuanya  ditolak  oleh  Ibn  Jarir  ath-Thabari  karena  menurut  beliau  tidak  ada  yang secara tegas dalam penjelasan nash-nash tersebut mengatur mengenai tugas kehakiman. 25
Ath-Thabari  lebih  banyak  menggunakan  akal/rasio  nya  dalam  menentukan  suatu hukum  khusunya  kedudukan  hakim  perempuan  dengan  melihat  historis  yang  terjadi  baik pada masa Rasulullah maupun masa para sahabat.
Perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  kedudukan  dan  hak  yang  sama,  sehingga perempuan  adalah  mitra  yang  sejajar  dalam  kehidupan  politik  dan  hukum.  Perempuan bukanlah  subordansi  dari  laki-laki,  tetapi  memiliki  kedudukan  yang  sama,  baik  dari  sisi
24 Ali  Trigiyatno,  “Pandangan  Ibnu  Jarir  Ath-Thabari  tentang  Kedudukan  Wanita  sebagai  Hakim  dan Imam Salat”, h. 220.
25 Fatimah  Ajeng  Aulia,  Keabsahan  Hakim  Perempuan  Perspektif  Ulama  Fikih  Klasik  (Studi Komparatif Imam Syafi‟I dan Ibnu Jarir At-Thabari), h. 24-25.
menurut ajaran Islam, seperti dalam hukum Islam, system politik dan hukum Islam, sehingga kiprah  perempuan  dalam  kancah  politik  tidak  hanya  sebatas  emansipasi  atau  keikutsertaan, tetapi memiliki kapasitas sebagai pribadi yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab bersama-sama kaum laki-laki. Demikian pula menduduki jabatan hakim disemua pengadilan, perempuan  harus  memiliki  kesempatan  yang  sama  dengan  kaum  laki-laki.  Sebagai  mana yang tercantum dalam QS At-Taubah/9:71.
Surah  tersebut  dapat  dijadikan  pedoman bahwa  perempuan  dapat  bekerja  di  wilayah publik termasuk menjadi hakim, karena dalam surah tersebut perempuan dan laki-laki dapat beramal  apapun.  Memang  ada  hadis  yang  melarang  perempuan  menjadi  pemimpin  atau hakim,  tetapi  hadis  tersebut  memiliki  asbabul  wurud  yaitu  wanita  saat  itu  belum  memiliki kompeten untuk menjadi pemimpin atau hakim.
Dalam  meninjau  kebolehan  perempuan  menjadi  pemimpin  atau  hakim,  para  ulama memiliki  dua  pandangan  dalam  menetapkan  boleh  tidaknya  perempuan  menjadi  hakim. Pertama,  membedakan  antara  urusan  syariah  dan  muamalah.  Kedua,  memberi  celah  bagi perempuan untuk menjadi pemimpin atau hakim, yaitu mereka pada dasarnya melarang atau tidak  membolehkan  seseorang  menjadi  pemimpin  atau  hakim.  Namun  apabila  ada  diantara perempuan yang mencalonkan diri, dan dia memiliki kemampuan dan dijamin keagamaannya maka  hal  tersebut  tidak  dipermasalahkan,  asalkan  ia  memiliki  kecakapan  dan  berada  pada jalan  syariat  Islam. 26 Hal  ini  berarti  perempuan  diperbolekan  menjadi  pemimpin  dalam urusan muamalah termasuk menjadi hakim di pengadilan.

## Peran dan Kedudukan Hakim Perempuan di Kehidupan Sosial
Pelaksanaan  hakim  perempuan  sudah  banyak  dilakukan  di  negara-negara  khsusunya negara-negara  Arab.  Terdapat  data  yang  menyebutkan  bahwa  ada  6  negara  Arab  yang mengizinkan  perempuan  menjadi  hakim,  diantaranya  yaitu  negara  Maroko,  Sudan,  Suriah, Lebanon,  Yaman,  dan  Tunisia.  Secara  tidak  berurutan,  negara  yang  pertama  kali  membuka ruang  perempuan  sebagai  hakim  adalah  Maroko  pada  tahun  1959.  Presentase  keterlibatan perempuan  tersebut  mencapai  50  persen  dari  hakim  aktif  yang  ada.  Lalu  disusul  negara Lebanon  pada  tahun  1968  (16  persen),  Sudan  pada  tahun  1968  (22.5  persen),  Sudan  pada tahun 1970 (18 persen), Yaman pada tahun 1974 (16 persen), dan urutan terakhir yaitu Suriah pada tahun 1975 (11 persen). 27
26 Marzuki, “Kepemimpinan Perempuan dalam Presfektif Ulama Pesantren di Aceh” Jurnal Akademika 19, No. 1 (2014), h. 167-184.
27 Ali Trigiyatno, “Pandangan Ibnu  Jarir  Ath-Thabari tentang  Kedudukan  Wanita sebagai Hakim dan Imam Salat”, h. 220.
Di Indonesia sendiri pun sudah banyak perempuan yang menggeluti pekerjaan hakim. Sejak dikeluarkannya UU.  No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta UU. No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 2 tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  dimana  dalam  syarat-syarat  hakim  yang  tercantum dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan jenis kelamin tertentu, sehingga dengan jelas Peradilan  Agama  dan  Peradilan  Umum  memberikan  peluang  baik  laki-laki  maupun perempuan selama memenuhi syarat-syarat. Karena sebagaimana di Indonesia mengakui dan melegalkan  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  pasal  27 ayat  1  dan  2,  pasal  28,  pasal  30,  dan  pasal  31,  yang  pada  intinya  membicarakan  mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. 28
Peran perempuan dalam bidang publik, khususnya dalam jabatan hakim, tentu sangat berpengaruh  dalam  pembangunan  negara,  khusunya  dalam  lembaga  pemerintahan. Perempuan  dapat  diandalkan  ketika  sudah  sedikit  laki-laki  yang  kurang  memenuhi persyaratan jabatan hakim, atau kurang berminat pada jabatan tersebut.
Melihat  dan  memperhatikan  pemikiran  Imam  Hanafi  dan  ath-Thabari  yang  sama- sama ulama rasional, maka dapat dipahami  bahwa beliau juga memperhatikan kondisi sosial perempuan  ketika  terjun  sebagai  hakim,  dimana  beliau  menginginkan  kebebasan  dan kesetaraan yang berlandaskan pada QS. At-Taubah ayat 71, maka tentu kontribusi perempuan sangat  berpengaruh  kearah  yang  positif,  dengan  tetap  memperhatikan  batasan-batasan terhadap  perempuan  ketika  ia  bekerja  khususnya  bekerja  sebagai  hakim,  selama  ia  mampu bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan dua tugas sekaligus yaitu berkewajiban  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  berkewajiban  melaksanakan  wewenangnya sebagai  hakim.  Dan  menurut  kedua  imam  tersebut,  serta  para  ulama  lainnya  juga,  sepakat membolehkan perempuan untuk bekerja, karena tidak adanya larangan secara eksplisit dalam nash  terhadap  perempuan  yang  bekerja.  Pendapat  kedua  ulama  ini  pun  dapat  dikatakan relevan  dengan  keadaan  yang  ada  di  Indonesia,  yang  sudah  banyak  di  jumpai  perempuan berprofesi  sebagai  hakim  baik  itu  dalam  pengadilan  pidana,  perdata  maupun  pengadilan lainnya.
Dalam  Islam  dikenal  sebuah  kaidah  yang  berbunyi:  berubahnya  suatu  hukum hendaknya  disesuaikan  dengan  situasi,  kondisi,  waktu,  dan  tempatnya.  Dari  kaidah  tersebut dan  berpegang  pada  teori  perubahan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyyah  yang  menjustifikasi  kedudukan  hukum  perempuan  menjadi  hakim  dipengadilan.
28 Muhammad  Aziz,  “Hakim  Perempuan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif Indonesia”, Jurnal AKADEMIKA, Vol. 11, No.1, Juni (2017): h.23.
Bahwa  ajaran  Islam  menggaransi  persamaan  derajat  antara  laki-laki  dan  perempuan mempunyai  peran  yang  sama  di  ranah  publik.  Dengan  demikian  tak  ada  alasan  melarang perempuan  menjadi  hakim  baik  urusan  perdata  maupun  pidana.  Serta  tuntutan  sosial  yang mengharuskan  perempuan  memiliki  kemampuan  lebih  dalam  menghadapi  setiap  perubahan sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  kehadiran  perempuan mampu  memberikan solusi  dari setiap permasalahan yang muncul.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis menyimpulkan bahwa;
1. Imam Hanafi tidak mensyaratkan laki-laki ataupun perempuan untuk menjadi hakim. Mengenai  kewenangan  perempuan  dalam  memutuskan  perkara  di  pengadilan,  Imam Hanafi  membatasinya  hanya  pada  wilayah  perdata  saja  dan  tidak  memperbolehkan perempuan  memutus  perkara  pada  wilayah  hudud  dan  qishash.  Mengenai  latar belakang  pandangan  Imam  Hanafi  tentang  hakim  perempuan  didasari  oleh  faktor teologis dan yuridis.
2. Ath-Thabari  juga  tidak  mensyaratkan  laki-laki  ataupun  perempuan  untuk  menjadi hakim,  namun  dari  segi  kewenangan  perempuan  dalam  memutuskan  perkara,  ath- Thabari  membolehkan  perempuan  menangani  baik  perkara  perdata  maupun  pidana, dengan  kata  lain,  membolehkan  perempuan  menjadikan  hakim  secara  mutlak. Mengenai latar belakang pandangan ath-Thabari didasari oleh faktor sosiologis.
3. Ajaran  Islam  menggaransi  persamaan  derajat  antara  laki-laki  dan  perempuan mempunyai  peran  yang  sama  di  ranah  publik.  Dengan  demikian  tak  ada  alasan melarang  perempuan  menjadi  hakim  baik  urusan  perdata  maupun  pidana.  Serta tuntutan  sosial  yang  mengaharuskan  perempuan  memiliki  kemampuan  lebih  dalam menghadapi  setiap  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  kehadiran perempuan  mampu  memberikan  solusi  dari  setiap  permasalahan  yang  muncul. Dengan  menjadi  seorang  hakim  perempuan  mampu  memberikan  kontribusi terbaiknya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya baik di dalam pengadilan maupun di masyarakat luas pada umumnya.

## Daftar Pustaka
Atho, Muzdhar HM. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Jakarta: Ciputat Press, 2003. Ali,  Muhammad.  “Hakim  dalam  Perspektif  Hadis”.  Jurnal  Tahdis,  Vol.  8,  No.  1,  (2017):
h.32-56.
Aziz,  Muhammad,  “Hakim  Perempuan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif Indonesia”. Jurnal AKADEMIKA, Vol. 11, No.1, Juni (2017), h.21-32.
Aulia, Fatimah Ajeng. “Keabsahan Hakim Perempuan Ulama Fikih Klasik (Studi Komparatif Imam Syafi‟I dan Ibnu Jarir At Thabari”, Skripsi. Jakarta: Fak. Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2018.
az-Zuhaili , Wahbah. 1985 M/1405 H .Al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, terj. Penulis, Cet. 2; Beirut: Dar al-Fikr.
al-Ja‟fi,  Muhammad  bin  Ismail  Abu  „Abdillah  al-Bukhari,  1422  H.  Shaih  Bukhari.  Beirut: Dar Tauq an-Najaah.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia hukum Islam. Jogjakarta: Lkis, 1997.
Departemen  Agama  RI.  al-Qur‟an  dan  Terjemahannya,  Bandung:  CV.Penerbit  Diponegoro,
2010.
Hamid,  Luqman  bin  Abdul.  “Hakim  Wanita  (Studi  Komperatif  antara  Mazhab  Hanafi  dan Mazhab Syafi‟i)”. Skripsi. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Islam Syraif Kasim, 2013.
Ihyak.  “Relevansi  Konsep  Hakim  Perempuan  dalam  Pereadilan  Agama  Indonesia  (Studi Komparatif  Ibn  Habib  Al-Mawardi  dengan  Ibn  Mas‟ud  Al-kasani”.  Ejournal INSKLUSIF, Edisi 1, Vol. 1 (2016): h.1-32.
Hasan,  Sofyan.  Hukum  Islam  (Sebuah  Pengantar  Komprehensif  tentang  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Islam di Indonesia). Malang: Setara Press. 2018.
Ihyak.  “Relevansi  Konsep  Hakim  Perempuan  dalam  Pereadilan  Agama  Indonesia  (Studi Komparatif  Ibn  Habib  Al-Mawardi  dengan  Ibn  Mas‟ud  Al-kasani”.  Ejournal INSKLUSIF, Edisi 1, Vol. 1 (2016): h.1-32.
Manan,  Abdul.  Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan:  Suatu  Kajian  dalam  Sistem Peradilan Islam. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP. 2007.
Muqoddas,  Djazimah.  “Kontribusi  Hakim  Perempuan  dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia”. Jurnal Asy-Syari‟ah, Vol 17, No. 2 (2015): h. 93-110
Mutahhari,  Murtadha.  Hak-hak  Perempuan  dalam  Islam.  Cet.3;  Jakarta:  Lentera  Baritama, 1995.
Marzuki.  “Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Presfektif  Ulama  Pesantren  di  Aceh”.  Jurnal
Akademika 19, No. 1 (2014): h. 167-184. “Pesantren Virtual”. Situs
resmi pesantren virtual Kidul,Pati. https://www.pesantrenvirtual.com/perspektif-fiqh-tentang-hakim-perempuan/ (15 Juni 2019).
Republik  Indonesia.  “UU  RI.  No  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman”, dalam Bab I pasal 2 ayat 1
Rusli,  Muhammad.  “Wanita  Karir  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  Kecamatan Rappocini Kota Makassar” Tesis. Makassar: Magister Hukum Syariah UIN Alauddin, 2016.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Cet.  2; Jakarta:  Balai Pustaka, 2002.
Trigiyatno,  Ali.  “Pandangan  Ibnu  Jarir  Ath-Thabari  tentang  Kedudukan  Wanita  sebagai Hakim  dan  Imam  Salat”.  Jurnal  Muwazah,  Vol.  6,  No.  2,  Desember,  Pekalongan, (2014): h. 214-227.