## Pendahuluan
Sistem   kesehatan   adalah   tatanan yang   bertujuan   untuk   tercapainya   derajat kesehatan yang bermutu tinggi dan merata, melalui   upaya-upaya   dalam   tatanan tersebut   yang   dilaksanakan   secara   efisien dan   berkualitas   serta   terjangkau.   Untuk tercapainya   sistem   kesehatan   yang   baik diperlukan   sistem   pelayanan   kesehatan yang   dikelola   secara   baik   dan   benar, sehingga   mampu   mencapai   sistem pelayanan   kesehatan   yang   berkualitas. Sistem   pelayanan   kesehatan   terdapat diberbagai   sarana   pelayanan   kesehatan antara   lain   rumah   sakit,   puskesmas,   balai pengobatan, klinik dan lain-lain (1).
Puskesmas   merupakan   kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan   upaya   kesehatan   yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima   dan   terjangkau   oleh   masyarakat dengan   peran   serta   aktif   masyarakat   dan
menggunakan   hasil   pengembangan   ilmu pengetahuan   dan   teknologi   tepat   guna, dengan   biaya   yang   dapat   dipikul   oleh pemerintah   dan   masyarakat   luas   guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa   mengabaikan   mutu  pelayanan   pada perorangan (2).
Sistem   Informasi   Manajemen Puskesmas   (Simpus)   merupakan   suatu tatanan   atau  peralatan   yang   menyediakan informasi   untuk   membantu   proses manajemen   puskesmas   dalam   mencapai sasaran   kegiatannya (3).   Simpus diharapkan dapat meningkatkan manajemen   puskesmas   secara   lebih berhasil   guna   dan   berdayaguna   melalui pemanfaatan   secara   optimal   dari   sistem pencatatan   pelaporan   terpadu   puskesmas (SP2TP).   Simpus   merupakan   prosedur pemrosesan   data   berdasarkan   teknologi informasi   dan   diintegrasikan   dengan prosedur   manual   dan   prosedur   yang   lain

## Hubungan Jumlah Tenaga Administrasi Manajemen Dan Sarana Prasarana Dengan Keterlambatan Dan Ketidaklengkapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Di Puskesmas SeKabupaten Banjar Tahun 2016
Correlation The Numbers Of Workers Management Administration And Infrastructure With Tardiness And Incompleteness Recording System And Unified ReportIng Public Health Center In Banjar District Public Health Center In 2016
Firyal Yasmin 1* , Sugeng Riyanto 2 , Muhammad Rifani 3
1 STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No.4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
2 Puskesmas Gambut, Jl. A. Yani Km. 14,8 Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 3 Alumni STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No.4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan *Korespondensi: firyalyasmin@yahoo.com

## Abstract
Public   Health   Center   is   unity   functional   organization   that   organizes   health   effort   that   is comprehensive,   integrated,   equitable   acceptable   and   affordable   by   the   community   with   the active   participation   of   communities   and   use  the  results  of   the  development   of   science   and appropriate   technology,   at   a   cost   that   can   be   borne   by   the   government   and   the   wider community in order to achieve optimal health status, without neglecting the quality of services to individuals. Public Health Center should Recording and Reporting System of Integrated Health Centers each month to the Banjar  District Health  Office. When examined  in the  feed back SP2TP, it turns out there are incomplete and late reporting Recording and Reporting System of Integrated   Health   Centers   (SP2TP).   This   study   aims   to   determine   Tardiness   And Incompleteness   Recording   System   And   Unified   ReportIng   Public   Health   Center   In   Banjar District   Public   Health   Center   In   2016.   This   study   uses   an   analytical   method   Correlation Reseach design. This study was conducted to 23 public health centers in  Banjar District Health Office by statistik test. The results on several variables by using the chi-square shows that there’s no correlation of the numbers of workers management administration and infrastructure with tardiness and incompleteness recording system and unified reporting public health center in Banjar District Public Health Center In 2016
Keywords:   Unified   Reporting,   Recording   system,   Public   health   centers,   Personnel Administration, Infrastructure
untuk   menghasilkan   informasi   yang   tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, untuk melakukan   semua   itu   harus   memiliki Sarana dan Prasarana yang cukup.
Pengertian   Sarana   dan   Prasarana adalah“segala sesuatu yang didapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan,   syarat,   upaya,   alat   yang   dimaksud dalam penelitiaan ini adalah Komputer dan Printer (4).
Manfaat   pencatatan   dan   pelaporan antara lain: Memudahkan dalam mengelola informasi kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan   kabupaten/kota,  Memudahkan   dalam memperoleh   data   untuk   perencanaan dalam   rangka   pengembangan   tenaga kesehatan, Memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan, Memudahkan   dalam   melakukan   evaluasi hasil.   Berdasarkan   hasil   pengamatan Siatem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada Bulan Juni 2015 sampai   April   2016   dari   23   Puskesmas Sekabupaten Banjar data yang dikirim oleh Puskesmas   Ke   Dinas   Kesehatan Kabupaten  Banjar  adalah   48,61%  lengkap dan   51,39%   tidak   lengkap   serta   64,82% tepat waktu dan 35,18% terlambat, dari 23 Puskesmas   ada   15   Puskesmas   yang Jumlah Tenaga Administrasinya lebih Dari 3 Orang   dan   dari   23   Puskesmas   ada   12 Puskesmas   yang   Sarana   dan   Prasarana lebih dari   3 (5).   Karena   terjadi keterlambatan dan ketidak lengkapan maka akan   berdampak   pada   informasi   yang diterima tidak dapat di pergunakan secara optimal   dan   terjadi   keterlambatan pengambilan keputusan
Berdasarkan   keputusan   Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan
Masyarakat   nomor   590/BM/DJ/lnfo/V/1996 tentang   Penyederhanaan   SP2TP,   formulir laporan telah disederhanakan dalam upaya untuk mengurangi beban kerja bagi petugas Puskesmas,   jadi   diharapkan   tidak   adanya laporan lain dari Puskesmas selain SP2TP, dan   data   yang   dilaporkan   tersedia   dalam formulir pencatatan. Dengan demikian data atau   variabel   yang   dilaporkan   diharapkan dapat dipercaya serta dapat diterima tepat waktu   (6).  Namun   pada   kenyataannya ketika   peneliti   melakukan   studi pendahuluan   pada   23   Maret   2016   di Puskesmas   Gambut   dengan   melihat   surat
feedback dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.   Peneliti   melihat   dari   semua Puskesmas mulai dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 selalu ada Puskesmas yang Terlambat dan Tidak lengkap.

## Metode Penelitian
Jenis   penelitian   yang  digunakan adalah  Correlational   Research,   dengan pendekatan  yang   digunakan   adalah   cross sectional.
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas sekabupaten   Banjar   dengan   Jumlah   23 Puskesmas,   yang   dilakukan   pada   bulan Maret-Mei 2016.
Populasi   Penelitian   dalam   penelitian ini adalah seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten   Banjar   yang   berjumlah   23 Puskesmas.  Sampel   yang   digunakan adalah Total Sampling.
Variabel independent dalam penelitian ini   adalah  jumlah   tenaga   administrasi Manajemen   dan   sarana   prasarana,   dan variable dependentnya
adalah
keterlambatan   dan   ketidak   lengkapan SP2TP. Instrumen penelitian yaitu
menggunakan   pedoman   observasi   dan kuesioner. Teknik   analisis   data menggunakan   uji chi-square dengan   α   = 0,05.
Hasil Penelitian A. Jumlah Tenaga Administrasi Manajemen di Puskesmas
sekabupaten Banjar Tahun 2016 Jumlah   tenaga   administrasi   yang Cukup dan Kurang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1. Distribusi   Frekuensi   Jumlah   Tenaga
Administrasi Mnajemen di Puskesmas sekabupaten Banjar Tahun 2016 No Kategori Jumlah Puskesmas % 1 Cukup 15 65,22 2 Kurang 8 34,78 Total 23 100
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah   tenaga   administrasi   yang   Cukup adalah 15 dan yang kurang 8.
B. Sarana   dan   Prasarana   di   bagian Administrasi   Manajemen   Puskesmas Sekabupaten Banjar Tahun 2016
Jumlah   sarana   dan   prasarana   yang kurang dan lebih dari 3 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2. Distribusi   Frekuensi   Jumlah   Sarana dan Prasarana Administrasi Manajemen   Puskesmas   sekabupaten Banjar Tahun 2016 No Kategori Jumlah Puskesmas % 1 Cukup 15 65,22 2 Kurang 8 34,78 Total 23 100
Berdasarkan   Tabel   2   diketahui   bahwa jumlah sarana prasarana yang cukup adalah 15 puskesmas dan yang kurang ada 8, Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah Komputer dan Printer.

## C. Keterlambatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan   Terpadu   Puskemas
(SP2TP)   seKabupaten  Banjar  bulan Mei Tahun 2016
Pelaporan   Sistem   Pencatatan   dan Pelaporan   Terpadu   Puskesmas   (SP2TP) tersebut   dari   bulan  pada   bulan  Mei   2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Distribusi   Frekuensi   Keterlambatan Sistem   Pencatatan   dan   Pelaporan Terpadu   Puskesmas   (SP2TP) seKabupaten Banjar bulan Mei 2016 No Kategori Jumlah Puskesmas % 1 Terlambat 5 21,74 2 Tidak Terlambat 18 78,26 Total 23 100 D. Ketidaklengakapan Sistem Pencatatan dan   Pelaporan   Terpadu   Puskemas (SP2TP)   seKabupaten  Banjar  bulan Mei Tahun 2016
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Ketidaklengkapan Sistem   Pencatatan   dan   Pelaporan Terpadu   Puskesmas   (SP2TP) sekabupaten banjar bulan Mei 2016 No Kategori Jumlah Puskesmas % 1 Lengkap 11 47,83 2 Tidak Lengkap 12 52,17 Total 23 100 E. Hubungan Jumlah Tenaga Administrasi   Manajemen   dengan
Keterlambatan   SP2TP   di   Puskesmas sekabupaten Banjar Tahun 2016
Distribusi   Frekuensi   Hubungan Jumlah   Tenaga   Administrasi   Manajemen dengan   Keterlambatan   SP2TP   di
Puskesmas   sekabupaten   Banjar   Tahun 2016 Bulan Mei dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini : Tabel 5. Hubungan Jumlah Tenaga Administrasi   Manajemen   dengan Keterlambatan   SP2TP   di   Puskesmas sekabupaten Banjar Tahun 2016 pada Bulan Mei No Jumlah Tenaga Administr asi SP2TP Total Terlambat Tidak Terlambat ∑ % ∑ % ∑ % 1 Cukup 3 13,0 12 52,2 15 65,2 2 Kurang 2 8,7 6 26,1 8 34,8 Total 5 21,7 18 78,3 23 100 Nilai Signifikansi p=0,782
Berdasarkan   Tabel   5  terlihat   bahwa dari   15   puskesmas   yang   memiliki   jumlah tenaga   administrasi   cukup,   sebanyak   3 puskesmas   yang   SP2TP   nya     terlambat, sedangkan dari 8 puskesmas yang memiliki tenaga   administrasi   kurang,   sebanyak   2 puskesmas yang SP2TP nya terlambat.
Berdasarkan   hasil   uji chi   square diperoleh hasil p = 0,782 lebih dari α ≥0,05. Berarti   tidak   ada   hubungan   antara   jumlah tenaga   administrasi   dengan   keterlambatan pengumpulan   sistem   pencatatan   dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP).
F. Hubungan Jumlah Tenaga Administrasi   Manajemen   dengan Ketidaklengkapan SP2TP di
Puskesmas   sekabupaten   Banjar Tahun 2016
Distribusi   Frekuensi   Hubungan Jumlah   Tenaga   Administrasi   Manajemen dengan   Ketidaklengkapan   SP2TP   di Puskesmas   sekabupaten   Banjar   Tahun 2016 Bulan Mei dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:
Tabel 6. Hubungan Jumlah Tenaga Administrasi   Manajemen   dengan Ketidaklengkapan SP2TP di
Puskesmas   sekabupaten   Banjar Tahun 2016 pada Bulan Mei NO Jumlah Tenaga Administr asi SP2TP Total Lengkap Tidak Lengkap ∑ % ∑ % ∑ % 1 Cukup 7 30,4 8 34,8 15 65,2 2 Kurang 4 17,4 4 17,4 8 34,8 Total 11 47,8 12 52,2 23 100 Nilai Signifikansi p=0,879
Berdasarkan  tabel   6  terlihat   bahwa dari   15   puskesmas   yang   memiliki   jumlah tenaga   administrasi   cukup,   sebanyak   7 puskesmas   yang   SP2TP   nya   lengkap, sedangkan dari 8 puskesmas yang memiliki tenaga   administrasi   kurang,   sebanyak   4 puskesmas  yang SP2TP nya lengkap.
Berdasarkan   hasil   uji chi   square diperoleh hasil p = 0,879 lebih dari α ≥0,05. Berarti   tidak   ada   hubungan   antara   jumlah tenaga administrasi dengan ketidaklengkapan   pengisian   sistem pencatatan   dan   pelaporan   terpadu puskesmas (SP2TP).
G. Hubungan   Jumlah   Sarana   dan Prasarana   dengan   Keterlambatan SP2TP   di   Puskesmas   seKabupaten Banjar Tahun 2016
Distribusi   Frekuensi   Hubungan Jumlah   Sarana   dan   Prasarana   dengan Keterlambatan   SP2TP   di   Puskesmas sekabupaten   Banjar   Tahun   2016   pada Bulan   Mei   dapat   dilihat   pada   tabel   7   di bawah ini :
Tabel 7. Hubungan   Jumlah   Sarana   dan Prasarana   dengan   Keterlambatan SP2TP   di   Puskesmas   sekabupaten Banjar Tahun 2016 pada Bulan Mei
No Jumlah Sarana dan Prasarana SP2TP Total Terlambat Tidak Terlambat ∑
% ∑ % ∑ % 1 Cukup 3 13,0 12 52,2 15 65,2 2 Kurang 2 8,7 6 26,1 8 34,8 Total 5 21,7 18 78,3 23 100 Nilai Signifikansi p=0,782
Berdasarkan   Tabel   7  terlihat   bahwa dari   15   puskesmas   yang   memiliki   jumlah sarana   dan   prasara   cukup,   sebanyak   3 puskesmas  yang   SP2TP   nya     terlambat, sedangkan dari 8 puskesmas yang memiliki jumlah   sarana   dan   prasarana   kurang, sebanyak 2 puskesmas   yang SP2TP nya terlambat.
Berdasarkan   hasil   uji chi   square diperoleh hasil p = 0,782 lebih dari α ≥0,05. Berarti   tidak   ada   hubungan   antara   jumlah sarana   dan   prasarana   dengan keterlambatan   pengumpulan   sistem pencatatan   dan   pelaporan   terpadu puskesmas (SP2TP).
H. Hubungan   Jumlah   Sarana   dan Prasarana   dengan   Ketidaklengkapan SP2TP   di   Puskesmas   seKabupaten Banjar Tahun 2016
Distribusi   Frekuensi   Hubungan Jumlah   Sarana   dan   Prasarana   dengan Ketidaklengkapan   SP2TP   di   Puskesmas sekabupaten   Banjar   Tahun   2016   pada Bulan   Mei   dapat   dilihat   pada   tabel  8  di bawah ini :
Tabel 8. Hubungan   Jumlah   Sarana   dan Prasarana   dengan   Ketidaklengkapan SP2TP   di   Puskesmas   sekabupaten Banjar Tahun 2016 pada bulan Mei
No Jumlah Sarana dan Prasarana SP2TP Total Lengkap Tidak Lengkap ∑ % ∑ % ∑ % 1 Cukup 6 26,1 9 39,1 15 65,2 2 Kurang 5 21,7 3 13,0 8 34,8 Total 11 47,8 12 52,2 23 100
Nilai Signifikansi p=0,304
Berdasarkan   Tabel   8  terlihat   bahwa dari   15   puskesmas   yang   memiliki   jumlah sarana   dan   prasarana  cukup,   sebanyak   6 puskesmas   yang   SP2TP   nya     lengkap, sedangkan dari 8 puskesmas yang memiliki jumlah   sarana   dan   prasarana   kurang, sebanyak   5   puskesmas   yang   SP2TP   nya lengkap.
Berdasarkan   hasil   uji chi   square diperoleh hasil p = 0,304 lebih dari α ≥0,05. Berarti   tidak   ada   hubungan   antara   jumlah sarana   dan   prasarana   dengan ketidaklengkapan   pengisian   sistem pencatatan   dan   pelaporan   terpadu puskesmas (SP2TP).
Pembahasan A. Jumlah Tenaga Administrasi Manajemen di Puskesmas
SeKabupaten Banjar Tahun 2016
Administrasi adalah merupakan suatu fungsi   yang   memegang   peranan   yang sangat   penting   terhadap   tercapainya kelancaran   usaha   kegiatan,   maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi.   Sehingga   dengan demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan   urat   nadi   perusahaan   dan administrasi   juga   dapat   memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan   secara   rinci   dan keterangan/data yang meliputi catatan yang
akurat, formulir serta laporan yang meliputi tugas administrasi (7).
Dari   pengumpulan   data-data   yang telah   dilakukan   pada   23   Puskesmas terdapat 15 Puskesmas yang jumlah tenaga administrasinya   3   atau  lebih   dari   3   Orang dan   8   Puskesmas   Masih   kurang   dari   3 orang.
Puskesmas harus memiliki sekurang- kurangnya 3 atau lebih tenaga administrasi, tetapi dalam penelitian ini masih terdapat 8 Puskesmas   yang   belum   sesuai   dengan jumlah   minimal   tenaga   administrasi.   Jadi masih ada 8 Puskesmas yang tidak sesuai dengan jumlah minimal tenaga administrasi Puskesmas (8).

## B. Sarana   dan   Prasarana   Puskesmas SeKabupaten Banjar Tahun 2016
Dari   pengumpulan   data-data   yang telah   dilakukan   pada   23   Puskesmas terdapat   15   Puskesmas   yang   memiliki   3 atau   lebih   dari   3   Perangkat   Sarana   dan Prasarana   (Komputer   dan   Printer)   dan   8 Puskesmas   Kurang   dari   3   Perangkat Sarana   dan   Prasarana   (Komputer   dan Printer).
Berdasarkan   Peraturan   Menteri Kesehatan No.75 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,   Puskesmas   harus   memiliki sekurang-kurangnya   3   atau   lebih   sarana prasarana  (8),   tetapi   dalam   penelitian   ini masih   terdapat   8   Puskesmas   yang   belum sesuai   dengan   jumlah   minimal   sarana prasarana.  Jadi   masih   ada   8   Puskesmas yang   tidak   sesuai   dengan   jumlah   minimal sarana dan prasarana  Puskesmas.

## C. Keterlambatan SP2TP
Pengertian   keterlambatan   menurut Ervianto (9) adalah   sebagai   waktu pelaksanaan   yang   tidak   dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti   menjadi   tertunda   atau   tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Dari   pengumpulan   data-data   pada bulan Mei 2016 dapat dilihat pada tabel 3 terlihat   bahwa   dari   23   Puskesmas   yang diteliti   pada   bulan   Mei   2016   ditemukan bahwa   isi   pelaporan   5   puskesmas   yang terlambat.   Jadi   Pelaporan   Sistem Pencataatan   dan   Pelaporan   Terpadu Puskesmas   (SP2TP)   SeKabupaten   Banjar
masih tidak lengkap dan tidak tepat waktu 100%

## D. Kelengkapan SP2TP selama setahun
Definsi   kelengkapan   menurut   Kamus Umum  Bahasa Indonesia adalah alat atau segala   sesuatu   yang   sudah   tersedia dengan lengkap (10).
Dari   pengumpulan   data-data   pada bulan Mei 2016 dapat dilihat pada tabel 3 terlihat   bahwa   dari   23   Puskesmas   yang diteliti   pada   bulan   Mei   2016   ditemukan bahwa   isi   pelaporan   12   puskesmas   tidak lengkap.   Jadi   Pelaporan   Siatem Pencataatan   dan   Pelaporan   Terpadu Puskesmas   (SP2TP)   SeKabupaten   Banjar masih tidak lengkap dan tidak tepat waktu 100%
E. Hubungan Jumlah Tenaga Administrasi   Manajemen   dengan
Keterlambatan   SP2TP   di   Puskesmas SeKabupaten Banjar Tahun 2016 Berdasarkan Tabel 5  terlihat bahwa dari 15 puskesmas yang memiliki jumlah tenaga administrasi cukup, sebanyak 3 puskesmas yang   SP2TP   nya     terlambat,    sedangkan dari   8   puskesmas   yang   memiliki   tenaga administrasi   kurang,   sebanyak   2 puskesmas   yang   SP2TP   nya   terlambat. Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh hasil p = 0,782 lebih dari α ≥0,05.   Berarti tidak   ada   hubungan   antara   jumlah   tenaga administrasi   dengan   keterlambatan pengumpulan   sistem   pencatatan   dan pelaporan   terpadu   puskesmas   (SP2TP). Hal   ini   bisa   saja   terjadi   karena   beberapa faktor diantaranya beban kerja petugas.
Menurut   penelitian Putranti (11) menyatakan bahwa Puskesmas
Banyuanyar   masih   sering   mengalami keterlambatan,   hal   ini   diantaranya disebabkan   karena   di   Puskesmas Banyuanyar   apabila   sedang   ada   tugas kantor yang kebetulan dibebankan kepada petugas maka dalam proses pengumpulan data dan pengerjaan laporan akan ditunda dahulu dan didahulukan urusan kantor.
Didukung   dari   pendapat   Sutarman (12)  yang   menyebutkan   bahwa   dalam menjalankan   tugasnya   pegawai   akan merasa ringan apabila dapat berbagi kerja dengan orang lain tentang pekerjaan yang menjadi   tanggung   jawabnya,   tetapi   akan menjadi   berat   apabila   telah   dibebani
tanggung  jawab   pekerjaan  yang  lebih  dari satu   kegiatan   (tugas   rangkap) permasalahan   yang   akan   dihadapi   bahwa pekerjaan yang dipikulnya akan menambah beban tanggung jawabnya.
Nurdin (13)  mengatakan   bahwa beban   kerja   adalah   banyaknya   tugas dengan   tanggung   jawab   yang   harus dilakukan   organisasi   atau   unit-unitnya dalam   satuan   waktu   dan   jumlah   tenaga kerja tertentu. Indikator beban kerja sebagai berikut:   waktu   kerja,   jumlah   pekerjaan, faktor internal tubuh, faktor eksternal tubuh.
Teori   Huey   dan   Wickens   (14) menyatakan   bahwa   beban   kerja mempengaruhi kinerja, dimana beban kerja tinggi   maka   akan   menimbulkan   kesalahan yang   dapat   muncul   akibat   adanya   ketidak mampuan   karyawan   mengatasi   tuntutan dalam bekerja. Sehingga beban kerja dapat berpengaruh negatif, pada saat beban kerja meningkat   maka  kinerja   akan   turun  dan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepal Puskesmas faktor keterlambatan karena   petugas   yang   bekerja   tidak  sesuai dengan pendidikan atau bukan dari rekam medis.
F. Hubungan Jumlah Tenaga Administrasi   Manajemen   dengan Ketidaklengkapan SP2TP di
Puskesmas   SeKabupaten   Banjar Tahun 2016
Berdasarkan  tabel   6  terlihat   bahwa dari   15   puskesmas   yang   memiliki   jumlah tenaga   administrasi   cukup,   sebanyak   7 puskesmas   yang   SP2TP   nya   lengkap, sedangkan dari 8 puskesmas yang memiliki tenaga   administrasi   kurang,   sebanyak   4 puskesmas yang SP2TP nya lengkap. Hasil uji chi square diperoleh hasil p = 0,879 lebih dari   α   ≥0,05.   Berarti   tidak   ada   hubungan antara   jumlah   tenaga   administrasi   dengan ketidaklengkapan   pengisian   sistem pencatatan   dan   pelaporan   terpadu puskesmas (SP2TP).
Tidak   adanya   hubungan   antara jumlah   tenaga   administasi   dengen ketidaklengkapan  sistem   pencatatan   dan pelaporan   terpadu   puskesmas   (SP2TP) bulan   mei   tahun   2016   karena   beberapa faktor  menurut  Suryani   dan  Solikhah  (15) menyatakan   bahwa   yang   menyebabkan Sistem   Pencatatan   dan   Pelaaporan Terpadu Puskesmas tidak lengkap karena
keterlambatan  pengiriman  laporan  dari puskesmas  pembantu  karena  tidak  ada koordinasi tentang waktu dalam pengumpulan  laporan,  tidak  ada  buku petunjuk,  masalah  transportasi, mati lampu, tidak ada honor khusus.
Data  dan  informasi  yang  lengkap sangat  dibutuhkan  oleh  tiap  pengguna informasi  dengan  adanya  keterlambatan mempengaruhi  tepat  tidaknya   keputusan yang dibuat oleh para pengambil keputusan  karena  sangat  bergantung  dari informasi  yang  didapat  dan  informasi yang  dihasilkan  tidak  lengkap  dan salah maka pengambilan keptusan akan menjadi  tidak  tepat  dan  salah   sasaran. Data  dan  informasi  yang  lengkap  akan membantu  dalam  pengambilan  keputusan yang  tepat  dan  bermanfaat  baik  jangka pendek maupun jangka panjang (16).

## G. Hubungan   Jumlah   Sarana   dan Prasarana   dengan   Keterlambatan SP2TP   di   Puskesmas   SeKabupaten Banjar Tahun 2016
Pada   bulan   Mei   Dari  23   Puskesmas terdapat   5   (21,7%)   Puskesmas   yang terlambat   yang   terbagi   menjadi   3   (13.0%) puskesmas   yang   lebih   dari   3   sarana   dan prasarana   dan   2   (8,7%)   puskesmas   yang kurang   dari   3   sarana   dan   prasarana sedangkan   18   (78,3%)   puskesmas   tidak terlambat yang terbagi menjadi 12 (52,2%) puskesmas   yang   lebih   dari   3   sarana   dan prasarana dan 6 (26,1%) puskesmas yang kurang dari 3 sarana dan prasarana.
Berdasarkan   hasil   uji chi   square diperoleh hasil p = 0,782 lebih dari α ≥0,05. Berarti   tidak   ada   hubungan   antara   jumlah tenaga   administrasi   dengan   keterlambatan pengumpulan   sistem   pencatatan   dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor seperti beban kerja petugas.
Menurut   Putranti  (11)  menyatakan bahwa   Puskesmas   Banyuanyar   masih sering   mengalami   keterlambatan,   hal   ini diantaranya   disebabkan   karena   di Puskesmas   Banyuanyar   apabila   sedang ada   tugas   kantor   yang   kebetulan dibebankan   kepada   petugas   maka   dalam proses pengumpulan  data dan pengerjaan laporan   akan   ditunda   dahulu   dan didahulukan urusan kantor.
Nurdin  (13)  mengatakan   bahwa beban   kerja   adalah   banyaknya   tugas dengan   tanggung   jawab   yang   harus dilakukan   organisasi   atau   unit-unitnya dalam   satuan   waktu   dan   jumlah   tenaga kerja   tertentu.   Indikator   beban   kerja sebagaiberikut:   waktu   kerja,   jumlah pekerjaan,   faktor   internal   tubuh,   faktor eksternal tubuh.
Teori  Huey  dan  Wickens  (15) menyatakan   bahwa   beban   kerja mempengaruhi kinerja, dimana beban kerja tinggi   maka   akan   menimbulkan   kesalahan yang   dapat   muncul   akibat   adanya   ketidak mampuan   karyawan   mengatasi   tuntutan dalam bekerja. Sehingga beban kerja dapat berpengaruh negatif, pada saat beban kerja meningkat maka kinerja akan turun.

## H. Hubungan   Jumlah   Sarana   dan Prasarana   dengan   Ketidaklengkapan
SP2TP   di   Puskesmas   SeKabupaten

## Banjar Tahun 2016
Pada   bulan   Mei   Dari   23  Puskesmas didapatkan   bahwa   terdapat   11   (47,8%) Puskesmas   yang   lengkap   yang   terbagi menjadi   6   (26.1%)   puskesmas   yang   lebih dari 3 sarana dan prasarana dan 5 (21,7%) puskesmas yang kurang dari 3 sarana dan prasarana   sedangkan   12   (52,2%) puskesmas   tidak   terlambat   yang   terbagi menjadi   9   (39,1%)   puskesmas   yang   lebih dari 3 sarana dan prasarana dan 3 (13,0%) puskesmas yang kurang dari 3 sarana dan prasarana.
Berdasarkan   hasil   uji   chi   square diperoleh hasil p = 0,304 lebih dari α ≥0,05. Berarti   tidak   ada   hubungan   antara   jumlah tenaga administrasi dengan ketidaklengkapan   pengisian   sistem pencatatan   dan   pelaporan   terpadu puskesmas (SP2TP).
Menurut   Anton   dalam   Puspita   (17), menyatakan   bahwa  SP2TP   di  Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau diperoleh  banyak  faktor  yang   menjadi penghambat dalam proses
SP2TP diantaranya  kebijakan  yang  belum  efektif, tidak  adanya   dana   khusus   untuk  SP2TP, Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  masih kurang,   pengumpulan yang sering terlambat,   dan  pemanfaatan  data  belum dilakukan  secara  maksimal.
Kesimpulan
1. Tidak   ada   hubungan   antara   Jumlah Tenaga Administrasi dengan keterlambatan   pengumpulan   Sistem Pencatatan   dan   Pelaporan   Terpadu Puskesmas (SP2TP).
2. Tidak   ada   hubungan   antara   Jumlah
Tenaga Administrasi dengan ketidaklengkapan   pengisian   Sistem Pencatatan   dan   Pelaporan   Terpadu Puskesmas (SP2TP).
3. Tidak   ada   hubungan   antara   Jumlah Sarana   dan   Prasarana   dengan keterlambatan   pengumpulan   Sistem Pencatatan   dan   Pelaporan   Terpadu Puskesmas (SP2TP).
4. Tidak   ada   hubungan   anatara  Jumlah Sarana   dan   Prasarana   dengan ketidaklengkapan   pengisian   Sistem Pencatatan   dan   Pelaporan   Terpadu Puskesmas (SP2TP).

## Daftar Pustaka
1. Hatta,   Gemala.   2008. Pedoman Manajemen   Informasi   Kesehatan , Jakarta : UI Press.
2. Menteri   Kesehatan   RI.   2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang
Kebijakan   Dasar   Pusat   Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Depkes RI
3. Departemen   Kesehatan   RI.   1997. Tentang   Sistem  Informasi   Manajemen Puskesmas (Simpus). Jakarta .
4. Tim   Redaksi   Kamus   Besar   Bahasa Indonesia   Pusat   Bahasa   Edisi Keempat. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia   Pusat   Bahasa. Jakarta   :
Gramedia Pustaka Utama.
5. Dinkes   Kabupaten   Banjar.   2015. Laporan   Tahunan   Dinas   Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2015.
6. Departemen   Kesehatan   RI.   1997.
Petunjuk Pengolahan dan Pemanfaatan Data SP2TP. Jakarta.
7. Notoatmodjo . 2003. Pendidikan   dan Perilaku  Kesehatan .   Jakarta   :   Rineka Cipta.
8. Menteri Kesehatan RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor   75   Tahun   2014   tentang   Pusat Kesehatan   Masyarakat.   Jakarta: Depkes RI.
9. Ervianto,   W.I.,   1998. Kajian   Praktis Faktor-faktor   Penyebab   Terjadinya
Delay   dalam   Propyek   Konstruksi .
Laporan penelitian UAJY.
10. Poerwadarminta,  W.J.S. 2007. Kamus
Umum Bahasa Indonesia . Cetakan 10.
Jakarta : Balai Pustaka.
11. Putranti   KA. 2013. Faktor-Faktor Penyebab   Keterlambatan   Pengiriman Laporan KIA Dari Puskesmas Ke Dinas
Kesehatan   Kota   Surakarta .   Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
12. Sutarman.  2008.   Faktor-Faktor   yang Berhubungan   dengan   Keterlambatan Petugas   Dalam   Menyampaikan Laporan   KLB   Dari   Puskesmas   Ke Dinas   Kesehatan   (Studi   Di   Kota Semarang).   Skripsi.   Semarang   : Universitas Diponegoro.
13. Nurdin I . 2011. Pengaruh Beban Kerja dan   Keterampilan   Kerja   terhadap Kinerja   Karyawan   pada   Bisnis   UKM Bembie   Digital   Printing   Bandung . Skripsi.   Bandung   :   Universitas
Komputer Indonesia Bandung.
14. Huey, M B, Wickens D . 1993. Workload
Transition Implication for Individual and Team .   Washington   DC   :   National Academy Press.
15. Suryani, Nurul Dwi dan Solikhah. 2013. Sistem  Pencatatan  Dan  Pelaporan Terpadu  Puskesmas  (SP2TP)  di Wilayah   Dinas   Kesehatan   Kabupaten
Dompu Provinsi NTB. Jurnal KESMAS,
7 (1) : 27-32.
16. Muljo,  H.H.,  Setiawan,  J.,  Darmadi, H.  2008.  Sistem  Informasi  Pelayanan Puskesmas  Terpadu. Jurnal  Piranti
Warta, 11 (3) : 356 - 369.
17. Puspita,   Siska   Jufia.   2013. Kajian Sistem Pencatatan   dan   Pelaporan Terpadu   Wilayah   Kerja   Puskesmas Umbulsari. Available
from: http://repository.unej.ac.id/handle/1234 56789/66290 [Accessed Juni 2016].