## Pelaksanaan Pelayanan Prima Unit Layanan Parkir Pada Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Jakarta
Eka Putri Handayani [1] , Resti Yulistria [2] , Rosento [3] , Dwi Fitriany [4] Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika [1]
Jl. Jatiwaringin Raya No.18 Jakarta Timur
Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika [2]
Jl. Jatiwaringin Raya No.18 Jakarta Timur
Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika [3] Jl. Jatiwaringin Raya No.18 Jakarta Timur Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika [4] Jl. Jatiwaringin Raya No.18 Jakarta Timur Email : eka.eph@bsi.ac.id [1 ] , resti.res@bsi.ac.id [2 ] , rosento.rst@bsi.ac.id [3 ] , dwi.fitriany@gmail.co.id [4 ]

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pelayanan  prima  unit  layanan  parkir  pada  koperasi karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Jakarta. Perparkiran pada koperasi karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Jakarta adalah salah satu jenis usaha dari koperasi Kementrian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  (KopkarHutan).  Untuk  melaksanakan  pengelolaan  perparkiran  di  gedung  manggala  wanabakti dengan  area  yang  cukup  luas  dan  jumlah  penghuni  maupun  pengunjung  gedung  yang  cukup  ramai,  maka diperlukan  organisasi  yang  memadai,  mampu  dan  efektif  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pengelolaan perparkiran  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dimana  data  didapat berdasarkan  hasil  dari  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pelaksanaan  Pelayanan  Prima  unit  layanan  parkir  Pada  Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan  Hidup Kehutanan ini terdiri  dari 6 standar pelayanan publik yang dijabarkan sebagai berikut: (1) prosedur pelayanan, prosedur pelayanan sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat; (2) waktu penyelesaian, waktu penyelesaian pasti, karena diinformasikan kepada pengguna; (3) biaya pelayanan, semua biaya penyelesaian pelayanan prima unit  layanan  parkir  pada  koperasi  karyawan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  Jakarta  sudah  sesuai ketentuan  yang  berlaku;  (4)  produk  pelayanan,  produk  pelayanan  sudah  baik  dan  sesuai  dengan  keinginan masyarakat; (5) sarana dan prasarana, sarana dan prasarana penunjang masih belum lengkap, sehingga masyarakat masih  kurang  nyaman  dalam  proses  pelayanan;  (6)  kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan,  petugas  sudah melayani masyarakat dengan ramah dan adil, serta telah bekerja sesuai bidang keahliannya masing-masing.
Kata Kunci: Pelayanan Prima

## ABSTRACT
Service is a matter that serves the needs of other people or customers, basically service is an attitude oriented to customers from product providers such as goods or services that have been offered to customers served. While excellent service can be interpreted as a pattern of service that sincerely serves the needs of others. Basically these services  are  intangible  activities  offered  to  consumers  or  customers  they  serve.  So  excellent  service  is  closely related  to  service  quality,  customer  satisfaction,  and  encouraging  business  process  activities  to  return.  This research was conducted using qualitative methods where data was obtained based on the results of observation, interviews,  and  documentation  studies.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  Excellent Service in the field of parking at the Ministry of Forestry's Employees Cooperative feels satisfied because their needs have been fulfilled optimally, in the service procedures the officers provide good service, and are friendly to customers, and how to overcome obstacles that faced by the Ministry of Forestry's Employee Cooperative by providing good service to customers to feel satisfied because their needs have been fulfilled
Keyword: Excellent Service

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan  adalah  sesuatu  yang  memenuhi  kebutuhan orang  lain  atau  pelanggan,  pelayanan  pada  dasarnya adalah  sikap  berorientasi    pelanggan  dari  orang  yang menyediakan  produk  seperti  barang  atau  jasa  yang telah diberikan kepada pelanggan yang dilayani. Setiap
departemen  mampu  memberikan  pelayanan  yang memuaskan  kepada  pelanggan,  serta  memahami kebutuhan  dan  harapan  pelanggan,  dan  membantu pelanggan memperbaiki masalahnya.
Sedangkan  pelayanan  prima  merupakan  pelayanan yang  dilakukan  secara  ikhlas  untuk  memenuhi
kebutuhan pelanggan dan melebihi harapan pelanggan. Melalui  pelayanan  prima  ini  pelanggan  akan  merasa puas  dan  kebutuhan  dapat  terpenuhi  dengan  optimal. Pelayanan  prima  dimulai  dari  perusahaan  yang memberikan  pembekalan  kepada  bagian  pelayanan dalam  melakukan  tuntutan  kebutuhan  pelayanan profesional.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  prima  sangat berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan,  kepuasan pelanggan, serta mendorong untuk melakukan aktivitas proses bisnis kembali.
Koperasi  karyawan  kementerian  lingkungan  hidup kehutanan merupakan suatu organisasi yang memiliki kualitas  pelayanan  yang  sangat  baik , dimana Kopkarhutan terus melakukan inovasi terutama dalam mengembangkan rencana bisnis memanfaatkan peluang-peluang  yang  ada  khususnya  dibidang lingkungan  hidup  dan  kehutanan  agar  Kopkarhutan terus maju dan berkembang serta dapat bergerak dalam beberapa  bidang,  salah  satunya  yaitu  bergerak  dalam bidang  perparkiran.  Pada  dasarnya,  jika  suatu organisasi  perparkiran  tidak  professional  akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada pelanggan. Jika  jumlah  kendaraan  meningkat,  maka  permintaan lahan untuk parkir akan cenderung otomatis meningkat.
Oleh  karena  itu,  organisasi  perlu  suatu  perencanaan lahan parkir yang efesien agar dapat digunakan secara optimal dan tetap nyaman dalam mengatur posisi parkir serta  meningkatkan  kepuasan  pelanggan.  Tetapi  jika organisasi  tidak  menindaklanjuti  pelayanan  dalam mengelola lahan parkir tersebut, maka akan berdampak dalam kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan kenyamanan bagi para pelanggan.
Area  yang  terbatas  menjadi  sebuah  dilema  tersendiri mengingat  kebutuhan  akan  sarana  perparkiran  yang dikelola  oleh  koperasi  kementerian  lingkungan  hidup kehutanan kurang dari ideal. Selain terkendala masalah lahan juga terdapat masalah lain, terkadang Pengelolaan  perparkiran  di  Gedung  Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan masih  dilakukan  secara  konvensional,  dimana  tugas fungsi  perparkiran  dilaksanakan  dan  melekat  pada petugas pengamanan (Satpam) yang ada. Cara ini tentu saja  banyak  memiliki  kelemahan  yaitu  dilapangannya tidak  terkontrol  dengan  baik,  demikian  juga  secara manejemen  pengelolaanya  tidak  dapat  termonitor. Maka yang terjadi  pelaksanaan perparkiran tidak dapat berjalan  maksimal    demikian  juga  dari  sisi pemeliharaan keamanan kendaraannya.
Sehubungan dengan uraian tersebut dan masalah diatas penulis mencoba melakukan penelitian yang berjudul, Pelaksanaan  Pelayanan  Prima  Unit  Layanan    Parkir Pada  Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan Hidup Kehutanan Jakarta

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pelayanan
Pelayanan adalah  melayani kebutuhan orang lain atau pelanggan,  yang    beriontasi  kepada  pelanggan  dari penyedia  produk  seperti  barang  dan  jasa.      Kata pelayanan  merupakan    cara  melayani,  servis  jasa, kemudahan  yang  diberikan  sehubungan  dengan  jual beli barang/jasa.
Menurut  (Gronroos,  2016)    bahwa  Pelayanan merupakan  kegiatan  tidak berwujud (non-touchable) sebagai hasil interaksi antara konsumen dan karyawan atau  barang    oleh  penyedia  jasa  dalam  rangka memecahkan masalah konsumen/pelanggan.
Menurut  (Persada,  2017)    “Pelayanan  merupakan tindakan        individu  atau  organisasi  yang    tujuannya memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan  atau  rekan kerja.”
Menurut  (Schiffman,  2015)  menyimpulkan  bahwa “Pelayanan  merupakan    hal    penting  yang  dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.”
Setelah  memahami  pengertiannya,  maka  perlu dipahami  pengertian  pelayanan  prima.  Pengertian pelayanan  prima    secara  umum  dapat  dilihat  dari  dua sudut  pandang  utama,  yaitu  khalayak  internal  dan eksternal dalam organisasi publik.

## 2.2. Standar Pelayanan
Menurut (Rusydi, 2017) standar pelayanan merupakan suatu tolak ukur yang sebagai pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian kualitas  pelayanan  sebagai  komitmen  atau  janji  dari penyelenggara  kepada  masyarakat  untuk  memberikan pelayanan yang berkualitas (UU Pelayanan Publik No 25  tahun  2009).  Dalam  standar  pelayanan  ini  juga terdapat  mutu  pelayanan.  Dalam  mutu  pelayanan standar  yang  dipergunakan  harus  mengikuti  aturan- aturan  ketentuan  dan  Undang-undang  yang  berlaku antara  lain:  UU  Pelayanan  Publik  UU  RI  No.25/2009 pasal  1  bahwa Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998 Pasal 7:” Kewajiban pelaku usaha dan pasal 8 perbuatan yang dilarang  bagi  pelaku  usaha  ”,  KUH  Pidana  dan  UU Hukum  Perdata  (  Prikatan  ),  UU  Hak  Asasi  Manusia No.  39  Tahun  1999,  Peraturan  Pemerintah  No.  79 Tahun  2005  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara  Pengawasan  atas  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah.

## 2.3. Kualitas Pelayanan
Menurut  (Apriyani,  2017)  Konsep  kualitas  pelayanan yang  dinilai  mencerminkan  persepsi  konsumen terhadap  lima  dimensi  fisik  dan  kinerja  pelayanan, menunjukkan bahwa ada lima dimensi yang digunakan untuk  mengukur  kualitas  pelayanan,  sebagai  berikut: Bukti  Langsung  (Tangible)  yaitu  berupa  penampilan dari  fasilitas  fisik  yang  ditampilkan,  peralatan, pegawai,  dan  material  yang  dipasang.  Contohnya seperti  keadaan  gedung,  fasilitas  restoran,  desain restoran, dan kerapihan penampilan karyawan.
Keandalan  (Reliability)  yaitu  kemampuan  untuk memberikan  jasa  yang  dijanjikan  dengan  handal  dan akurat  serta  profesional.  Jika  dilihat  dalam  bidang usaha jasa restoran, maka sebuah layanan yang handal adalah  ketika  seorang  karyawan  mampu  memberikan pelayanan  sesuai  yang  dijanjikan  dan  membantu penyelesaian masalah yang dihadapi konsumen dengan cepat dan tepat.
Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan untuk membantu  konsumen  dan  memberikan  jasa  dengan cepat. Jika dilihat lebih mendalam pada  layanan yang cepat  tanggap  di  sebuah  restoran,  bisa  dilihat  dari kemampuan  karyawan  yang  cepat  memberikam pelayanan  kepada  konsumen  dan  cepat  menangani keluhan mereka sehingga konsumen  merasa puas.
Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan, sopan santun, dan  kemampuan  karyawan  untuk  memberikan keyakinan  dan  kepercayaan.  Sebuah  jasa  restoran dengan kepastian menjadi hal yang penting untuk dapat diberikan  kepada  konsumennya,  seperti  jaminan keamanan  dan  keselamatan  dalam  bertransaksi  dan kerahasiaan konsumen yang terjamin.
Kepedulian/Empati  (Empathy),  yaitu  kepedulian  dan perhatian  secara  pribadi  yang  diberikan  kepada pelanggan.  Layanan  yang  diberikan  oleh  para karyawan harus dapat menunjukkan kepedulian mereka kepada konsumen dengan sepenuh hati.

## 2.4. Pelayanan Prima
Pelayanan  prima  adalah  suatu  bentuk  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan (Laksana, 2015).
Menurut  (Hasibuan,  2016)  menyimpulkan  bahwa “melakukan  pelayanan prima berarti  telah melakukan tindakan  dengan  cara  yang  memuaskan  untuk memenuhi  kebutuhan  atau  permintaan  pelanggan.” (Barata,  2014)  berpendapat  bahwa    “Bentuk kepedulian  kepada  pelanggan  untuk  memberikan  rasa puas merupakan pelayanan prima.”
Sebgaimana  yang  disimpulkan  oleh  (Herlambang, 2018) bahwa “Pelayanan prima merupakan  salah satu usaha yang dilakukan perusahaan atau organisasi dalam rangka  melayani  pelanggan  dengan  sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan  dalam  rangka  memenuhi  keinganan  dan kebutuhan pelanggan baik berupa produk atau jasa.”
(Tjiptono,  2018)  mendefinisikan  bahwa  “pelayanan prima merupakan suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani  pelanggan  secara  memuaskan.  Secara  garis besar  ada  empat  unsur  pokok  dalam  konsep  ini  yaitu kecepatan,  ketepatan,  keramahan,  dan    kenyamanan. Keempat  komponen  tersebut  akan  lebih  teobermakna jika didukung oleh strategi pelayanan.”
Berdasarkan  berbagai  pengertian  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima organisasi publik merupakan pelayanan yang mengutamakan kepentingan  publik  publik,  baik  internal  organisasi publik  (publik  internal)  maupun  eksternal  organisasi publik  (publik  eksternal)  sehingga  melalui  pelayanan tersebut  kebutuhan  dan  keinginan  publik  dapat terpenuhi secara professional.

## 2.5. Tujuan Pelayanan Prima
(Priansa, 2018) menyatakan bahawa Tujuan pelayanan prima merupakan pelayanan yang dapat  memenuhi dan memuaskan  pelanggan  serta  memberikan  fokus pelayanan  kepada  pelanggan.  Pelayanan  prima bertujuan memberdayakan pelanggan, bukan membebani, sehingga akan meningkatkan kepercayaan (trust) terhadap pelanggan.
Pelayanan  prima  juga  berfungsi  memenuhi  dan memuaskan  pelanggan  sesuai    dengan  kebutuhannya, sebagai berikut: memberdayakan pelanggan dalam hal pelayanan  dan  membangun  atau    menumbuhkan kembali kepercayaan pelanggan.
Sedangkan menurut (F, 2019) tujuan pelayanan prima yaitu  :  Untuk  memberikan  pelayanan  yang  bermutu tinggi kepada pelanggan, untuk menimbulkan keputusan  dari  pihak  pelanggan  agar  segera  membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga, untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan, untuk menghindari  terjadinya  tuntutan–tuntutan  yang  tidak perlu  dikemudian  hari  terhadap  produsen  untuk menciptakan  kepercayaan  dan  kepuasan  kepada pelanggan  dan  untuk  menjaga  agar  pelanggan  merasa diperhatikan segala kebutuhannya

## 2.6. Manfaat Pelayanan Prima
Menurut  (Priansa,  2018)  pelayanan  prima  bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada  masyarakat  sebagai  pelanggan  dan  sebagai acuan  pengembangan  penyusunan  standar  pelayanan. Dengan pelayanan prima, penyedia layanan, pelanggan
dan  stakeholder  dalam  kegiatan  pelayanan  akan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat, dan proses pelayanan yang seharusnya. Disamping itu, manfaat  pelayanan  prima  adalah  :  upaya  peningkatan kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat, acuan  untuk  pengembangan  penyusunan  standar pelayanan.,  dan  acuan  untuk  pelayan,  pelanggan  atau stakeholders dalam kegiatan pelayanan.

## 2.7. Jenis – jenis Pelayanan Prima
(Priansa,  2018)  Pelayanan  prima  dapat  ditampilkan dalam  beberapa  jenis,  berikut  ini  disajikan  beberapa jenis pelayanan prima yang pada umumnya seperti :
1. Pelayanan prima melalui lisan
Pada  umumnya  melalui  lisan  dilakukan  oleh  pegawai front liner organisasi publik yang bersentuhan langsung dengan  publik  eksternal.  Namun,  pelayanan  prima secara  internal  pun  dapat  dilakukan  membiasakan pegawai untuk berbicara hal yang positif, inspiratif, dan saling memotivasi.
2. Pelayanan prima melalui tulisan
Pada  umumnya  melalui  tulisan  merupakan  salah  satu bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam kegiatan operasional  organisasi  pelayanan.  Sistem  pelayanan melalui  tulisan  didominasi  komputerisasi  yang dikaloborasikan  dengan  internet.  Pelayanan  prima melalui perbuatan
Pelayanan  dalam  bentuk  perbuatan  dilakukan  oleh pegawai  yang  memiliki  kompetensi  teknis  dilevel kegiatan  operasional  organisasi  publik,  Pelayanan  ini mengolaborasikan pelayanan melalui lisan dan tulisan.

## 2.8. Prinsip – Prinsip Pelayanan Prima
Prinsip  –  prinsip  pelayanan  prima  berkaitan  dengan Attitude (sikap)  yang  benar  memberikan Attention (perhatian)  yang  penuh,  dengan Action (Tindakan) yang cepat dan tepat (Freddy, 2016)
Pelayanan  prima  berdasarkan  dengan  konsep  attidue (sikap) yang meliputi  3 (tiga) prinsip berikut: melayani pelanggan  dengan  penampilan  ( perfomance )  yang sopan dan serasi dalam hal penampilan fisik, melayani pelanggan dengan positif ( positive thinking ) dan logis, melayani pelanggan dengan sikap menghargai.
Pelayanan  prima  berdasarkan attention (perhatian) meliputi 3 prinsip sebagai berikut: mendengarkan dan memahami secara sungguh–sungguh kebutuhan pelanggan,  selalu  dapat  mengamati  dan  menghargai perilaku  pelanggan,  mencurahkan  perhatian  penuh kepada pelanggan.
Adapun pelayanan prima berdasarkan action (tindakan) yang meliputi 5 prinsip berikut: selalu mencatat setiap
pesan yang diinginkan dan dikeluhan oleh pelanggan, selalu  mendata  dan  mencatat  kebutuhan  pelanggan, dapat  menegaskan  dan  menyimpulkan  kebutuhan pelanggan,  dapat  mewujudkan  kebutuhan  pelanggan, adanya terima kasih kepada pelanggan.
Sedangkan  menurut  (Firmansyah,  2016)  prinsip- prinsip  pelaksanaan  pelayanan  prima  adalah:  Efisien, efektif,  jelas,  ekonomis,  kepastian  waktu,  akurasi, aman,  adil,  tanggung  jawab,  lengkap,  mudah  dan bersikap professional.

## 2.9. Kualitas Pelayanan Prima
Pelayanan prima oraganisasi publik adalah memberikan  pelayanan  yang  dianggap  terbaik  sesuai dengan standar  yang ditentukan atau melebihi standar pelayanan  yang  ditentukan  oleh  organisasi  publik. (Priansa, 2018)
Menurut (Gronroos, 2016) menyatakan bahwa terdapat beberapa  enam  kriteria  pokok  dalam  menilai  kualitas pelayanan,  yaitu:  keterampilan  dan  Profesionalisme (Professionalisme  and  Skills), sikap  dan  Prilaku (Attitude  and  Behavioral) ,  kemudahan  Akses  dan Fleksibilitas (Accessibility and Feasibility) , keandalan dan  Kepercayaan (Reliability  and  Trustworthiness) , Pemulihan (Recovery) ,  Reputasi  dan  Kredibilitas ( Reputation and Credibility).

## 3. METODOLOGI
Dalam  penelitian    ini  penulis  menggunakan    metode observasi ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan  Jakarta  dan  mengumpulkan      beberapa dokumen-dokumen   yang terkait  dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Dalam Bidang Parkir Pada Koperasi Karyawan. Bentuk  analisis  dari  penelitian  ini  adalah analisis deskriptif kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pelaksanaan Pelayanan Prima Di Perparkiran Pada Koperasi Karyawan Kementerian
Lingkungan Hidup Kehutanan
Pelaksanaan administrasi di perparkiran KopkarHutan dibagi menjadi dua (2) shift yaitu shift pagi dan siang yang  masing-masing  memiliki  jam  kerja  selama delapan (8) jam.
Jika  kendaraan  pelanggan  ada  kerusakan  akibat tertimpa  pohon  didalam  perparkiran,  maka  secara otomatis pihak organisasi perparkiran akan memberikan  kartu  jaminan  asuransi  pertanggung jawaban.
Sumber : KOPKAR-HUTAN, tahun 2019

## Gambar 1
Tiket Jaminan Asuransi Koperasi Karyawan
Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Berdasarkan  Gambar  1  Tiket  Jaminan  parkir  pada Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan  Hidup Kehutanan  dapat  di  jelaskan  pertanggung  jawaban perusahaan/organisasi  untuk  menjamin  kerugian pelanggan  atas  kerusakan  kendaraan  kepada  pihak ketiga  yang  langsung  maupun  tidak  langsung disebabkan  oleh,  akibat  dari  timbulnya  oleh  gempa bumi, angin topan dan lainnya.
Memberikan  bukti  langsung  yang  nyata  seperti  tarif parkir  kendaraan  tamu  (Casual)  dan  tarif  parkir langganan.
Tabel 1 Tarif Parkir Kendaraan Tamu (Casual) Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Kendaraan Tarif Motor Rp. 2.000,-/Jam Pertama Rp.    500,-/Jam Berikutnya Mobil Rp. 4.000,-/Jam Pertama Rp. 3.000,-/Jam Berikutnya Box/Truk/Bus Rp. 7.000,-/Jm Pertama Rp. 3.000,-/Jam Berikutnya Taxi Rp. 2.000,,-/Flat
Sumber: KOPKAR-HUTAN, tahun 2017
Berdasarkan  Tabel  1  Tarif  Parkir  Kendaraan  Tamu pada  Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan Hidup  Kehutanan  dapat  di  jelaskan  sebagai  tarif kendaraan  yang  hanya  memiliki  kepentingan  dengan pimpinan  pada  Koperasi  Karyawan  Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.
Tabel 2 Tarif Parkir Langganan Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan No Kategori Pelanggan Tarif Lama Tarif Baru Keteranga n 1. Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mobil Bebas Bebas Tidak Ada Asuransi Motor Bebas Bebas Tidak Ada Asuransi 2. Pribadi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mobil 30.000,- /bulan 50.000,- /bulan Asuransi Rp. 10.000,- Motor 10.000;- /bulan 20.000,- /bulan Asuransi Rp. 5.000,- 3. BUMN (Perhutani dan Inhutani) Mobil 100.000, -/bulan 150.000, -/bulan Asuransi Rp. 10.000,- Motor 60.000,- /bulan 75.000,- /bulan Asuransi Rp. 5.000,- 4. Complimenta ry (Penyewa Ruang Perkantoran Blok IV) Mobil 75. 000,- /bulan 100.000, -/bulan Asuransi Rp. 10.000,- Motor 30.000,- /bulan 50.000,- /bulan Asuransi Rp. 5.000,- 5. Umum (Penyewa Ruang
Perkantoran Blok VI) Mobil 210.000, -/bulan 250.000, -/bulan Asuramsi Rp. 10.000,- Motor 90.000,- /bulan 125.000, -/bulan Asuransi Rp. 5.000,-
Sumber : KOPKAR-HUTAN, tahun 2017
Berdasarkan Tabel 2 Tarif Parkir Langganan Pada Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan  Hidup Kehutanan,  sebagi  berikut:  Suatu  tarif  yang  berbeda dengan  tarif  kendaraan  umum,  tarif  parkir  langganan ini  telah  di  perhitungkan  dalam  asuransi  oleh perusahaan/organisasi  tersebut,  jika  kendaraan  untuk Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini tidak ditanggung untuk asuransi.
4.2. Prosedur  Dalam  Melakukan  Administrasi Pelayanan  Prima  Di  Bidang  Parkir  Pada Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Jakarta
Dalam  menjelaskan  prosedur  bagian  administrasi angganan    pelayanan  di  bidang  parkir  pada  Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Jakarta,  Penulis  dapat  menjabarkan  dalam  bentuk flowchart dibawah ini:
1. Flowchart Pelayanan
Sumber: Data Olahan Penulis, tahun 2018 Gambar 2 Prosedur Pelayanan Bagian Administrasi Langganan Parkir Pada Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Berdasarkan  Gambar  2  Prosedur  Pelayanan  Bagian Administrasi  Langganan    pada  Koperasi  Karyawan Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  dapat  di jelaskan sebagai berikut:
1. Mulai.
2. Bagian  Supervisor  mengawasi  pada  bagian  kasir dalam melaksanan standar operasional.
3. Setelah  itu  bagian  kasir  melaksanakan  standar operasional  3  S  (Senyum,  sapa,  salam)    dan memberikan  tiket  parkir  serta  menawarkan  tiket langganan parkir kepada pelanggan.
4. Apabila  tidak  ingin  melakukan  langganan  parkir maka  bagian  kasir  hanya  memberikan  tiket  parkir umum kepada pelanggan.
5. Tetapi  jika  pelanggan  telah  bersedia  untuk membuat  tiket  langganan  parkir  maka  pelanggan harus  mengisi  formulir  yang  telah  diberikan  oleh kasir.
6. Kemudian pelanggan melakukan pengisian formulir  langganan  parkir,  setelah  selesai  mengisi formulir  pelanggan  memberikan  formulir  tersebut ke bagian kasir.
7. Setelah  itu  bagian  kasir  menerima  dokumen pengisian    langganan  parkir,  lalu  membuat keputusan.
8. Apabila  pengisian  formulir  telah  lengkap  dan  di setujui  oleh  supervisor,  maka  bagian  kasir secepatnya  untuk  menginput  data  member  dan memberikan  tiket  langganan  parkir  kepada pelanggan.Tetapi,  apabila  pengisian  formulir tersebut tidak lengkap, maka data member akan di arsip oleh bagian supervisor.
9. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran/transaksi ke bagian kasir. 10. Kemudian bagian kasir memberikan bukti transaksi ke pelanggan.
11. Selesai.
Berdasarkan prosedur pelayanan diatas telah dilakukan maka  bagian  kasir  memberikan  pelaporan  ke  bagian administrasi  untuk  memberikan  dokumen  pelaporan kepada Koordinator Operasional, sebagai berikut:
2. Flowchart Pelaporan
Sumber :  Data Olahan Penulis, tahun 2018 Gambar 3 Prosedur Pelaporan Bagian Administrasi Langganan Parkir Pada Koperasi Karyawan  Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Berdasarkan  Gambar  3  Prosedur  Pelaporan  Bagian Administrasi  Langgan  pada  Koperasi  Karyawan Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  dapat  di jelaskan sebagai berikut:
1. Mulai.
2. Bagian  supervisor  memberikan  laporan  data pembuatan member ke bagian administrasi.
3. Setelah itu bagian administrasi melakukan penginputan  data  member,  lalu  melakukan pengecekan ulang seluruh data pelaporan yang telah diberikan oleh bagian supervisor.
4. Kemudian  setelah  bagian  administrasi  melakukan pengecekan  data  laporan,  maka  bagian  supervisor melakukan transaksi hasil pembuatan member.
5. Setelah  bagian  supervisor  melakukan  transaksi, maka  administrasi  melakukan  transaksi  ulang  ke bagian koordinator operasional.
6. sesudah  itu  bagian  koordinator  operasional menandatangani laporan perparkiran dengan baik.
7. Selesai.
Adapun  penjelasan  keseluruhan  dari  alur  prosedur bagian administrasi pada Koperasi Karyawan Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan,  sebagai berikut:
1. Supervisor
Seseorang  yang  diberikan  tugas  dalam  sebuah perhimpunan  suatu  organisasi  yang  mempunyai wewenang  untuk  mengeluarkan  perintah  kepada petugas lainnya.
2. Kasir Seseorang yang memiliki tugas dalam menyimpan hasil  transaksi  pelanggan  serta  memberikan  struk transaksi kepada pelanggan.
3. Pelanggan Merupakan seseorang yang akan  mengisi formulir langganan/member parkir pada Koperasi Karyawan Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan,  serta melengkapi persyaratan yang berupa:
a. Fotocopy STNK
b. Fotocopy Kartu Pegawai
c. Stempel TU
4. Koordinator Operasioanal Merupakan  seseorang  yang  dapat  mengontrol persyaratan  calon  pelanggan,  apabila  persyaratan tersebut  telah  lengkap  maka  akan  disetujui  dan diproses dalam penginputan sistem. Tetapi apabila persyaratan  tidak  lengkap,  maka  akan  dibatalkan dalam proses sistemnya.
5. Administrasi Merupakan  suatu  pegawai  yang  melakukan penginputan  pada  sistem  komputerisasi  serta membuat kwitansi pembayaran.
a. Lembar pertama warna putih untuk pelanggan.
Sumber  :Kwitansi  putih  KOPKAR-HUTAN,  tahun 2017.
Gambar 4
Kwitansi Bukti Pembayaran Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Berdasarkan  Gambar  4  Kwitansi  Bukti  Pembayaran pada  Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan Hidup  Kehutanan  dapat  di  jelaskan  sebagai  berikut: Kwitansi warna putih ini biasa digunakan sebagai bukti
pelanggan  yang  telah  melakukan  transaksi  kepada bagian administrasi.
b. Lembar  kedua  warna  merah  muda  sebagai  arsip untuk administrasi.
Sumber  :  Kwitansi  merah  muda  KOPKAR-HUTAN, tahun 2017.
Gambar 5 Kwitansi Bukti Pembayaran Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Berdasarkan  Gambar  5  Kwitansi  Bukti  Pembayaran pada  Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan Hidup Kehutanan dapat di jelaskan sebagai berikut:
Kwitansi warna merah ini biasanya di berikan kepada bagian administrasi untuk di arsip sebagai tanda bukti pelanggan
yang telah
melakukan pembayaran/transaksi.
Adapun dokumen-dokumen yang digunakan pelayanan administrasi  dalam  bidang  parkir  pada  Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan adalah sebagai berikut:
a. Formulir data pelanggan.
b. Penginputan data pelanggan.
c. Data perpanjang pelangga.
d. Rekap pendapatan pajak pelanggan.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Koperasi  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KopkarHutan)  adalah  organisasi dibawah  naungan  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai beberapa unit  usaha  untuk  mensejahterakananggotanya. Salah  satu  jenis  usaha  KopkarHutan  adalah mengelola  perparkiran  di  area  komplek  gedung
Manggala Wanabakti Jakarta
2. Pelaksanaan administrasi di perparkiran KopkarHutan  dibagi  menjadi  dua  (2)  shift  yaitu shift  pagi  dan  siang  yang  masing-masing memiliki  jam  kerja  selama  delapan  (8)  jam  dan administrasi  pada  perparkiran  KopkarHutan dibagi  menjadi  3  (tiga)  bagian  yaitu  bagian administrasi  pendapatan  stiker  yang  menangani pendaftaran  dan  perpanjangan  member  parkir,
bagian  administrasi  pendapatan  casual  yang menangani rekap pendapatan parkir, serta bagian administrasi  kena  pajak  dan  asuransi  yang menangani  pembayaran  pajak  dan  melakukan pencatatan
3. Prosedur  dalam  melakukan  administrasi  pada Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan Hidup  Kehutanan  ini  dibagi  menjadi  2  bagian flowchart  seperti,  flowchart  Pelayanan  dan flowchart Pelaporan.
4. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima  Di  Bidang  Parkir  Pada  Koperasi  Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan adalah keluhan  pelanggan  karena  pelayanan  tidak  ramah, dan  sebagian  pelanggan  terkadang  menunggu terlalu lama.
5. Sebaiknya  pelayanan  dalam  bidang  parkir  pada Koperasi  Karyawan  Kementerian  Lingkungan Hidup  Kehutanan  ini  lebih  di  maksimalkan  untuk menyediakan  perluasan  lahan  parkir  agar  tidak menimbulkan kerusakan kendaraan pelanggan.
6. Sebaiknya  pelaksanaan  pelayanan  pada  Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan  ini  harus  mengecek  kembali  sistem komputer  agar  tidak  terjadinya  eror  sistem  yang dapat  mengakibatkan  pengelolaan  parkir  harus dilakukan secara manual.

## Referensi
Apriyani,  D.  A.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Konsumen  (Survei  pada Konsumen  The  Little  A  Coffee  Shop Sidoarjo). Administrasi Bisnis, 51(1) , 2–3.
Barata,  A.  (2014). Dasar-  Dasar  Pelayanan  Prima. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo. F, T. (2019). Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan, dan Penelitian. Yogyakarta: Andi.
Firmansyah.  (2016).  Strategi  Pelayanan  Prima  (SPP)
Untuk
Kepentingan
Serta Kepuasan
Pelanggan  Dan  Masyarakat. Ilmiah  Widya,
3(1) , 164–165.
Freddy,  R.  (2016). Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis Analisis  SWOT,  Edisi  20. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Gronroos. (2016). Service Management and Marketing: A Customer Relationship
Mangement Approach. Chisester: Jhon Wiley and Sond, Ltd.
Hasibuan,  M.  (2016). Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Herlambang.  (2018). Customer  Service. Yogyakarta: Nasmedia.
Laksana, M. W. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Mizan.
Persada.  (2017). Customer  Service  Excellent. Depok: Gema Insani.
Priansa,  D.  J.  (2018). Manajemen  Organisasi  Publik. Bandung: CV. Pustaka.
Rusydi, M. (2017). Customer Excellence. Yogyakarta: Grahadi.
Schiffman, L. G. (2015). Consumer Behavior Edisi 11 Global.
Tjiptono,  F.  (2018). Pemasaran  Jasa,  Prinsip, Penerapan,dan Penelitian. Yogyakarta: Andi.