## Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam
Hasanuddin 1 , Minnah El Widdah 2 , Heru Setiawan 3 1,2 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifudin Jambi, Indonesia 3 STAI Al-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia
Corresponding Author hasanudin79ktl@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received December 12, 2022 Revised February 14, 2023 Accepted February 21, 2023

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  provide  an  understanding  of  Islamic  education  policy recommendations. The method used in this paper is (Library Research) the results  of  the  research  show that  the  current  Islamic  education  policy  The Islamic education policy is motivated by problems in the field of education. The problem of Islamic education policy arises when there is a gap between the  educational  goals  that  have  been  set  and  the  reality  of  the implementation of education at this time, Islam must be present to save the current  generation.  There  are  many  ways  and  efforts  that  can  be  made  so that  Islamic  education  policies  can  be  implemented  properly,  including repairs  and  improvements  to  the  policy  discussion  process  as  well  as improvements to the educational human resources
Keywords : Islamic Education Policy, Education Policy, Islamic Education Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Setiap  Negara  mempunyai  ideologinya  masing-masing  sebagai  wadah  untuk menyejahterakan  rakyatnya. 1 Dari  wadah  inilah  dijabarkan  berbagai  jenis  kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah beserta aparatnya untuk mencapai tujuan yang telah  disepakati  bersama  yaitu  agar  memiliki  adab  dan  ilmu  pengetahuan  yakni melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan  generasi  yang  dahulu  kegenerasi  selanjutnya  agar  nilai-nilai  pendidikan tersebut tetap terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan. Dengan demikian, keberadaan  pendidikan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  peran  pemerintah  sebagai penguasa.  Hal  ini  karena  kompleksitas  penyelenggaraan  pendidikan  yang diselenggarakan  masyarakat  sangat  beragam  dan  membutuhkan  campur  tangan pemerintah.
Disamping  itu  masyarakat  memiliki  keterbatasan,  sedangkan  pemerintah memiliki  kekuasaan  dan  kekuatan  yang  dapat  menjamin  keberadaan  dan keberlangsungan  pendidikan.  Tidak  menutup  kemungkinan  apabila  proses penyelenggaraan  pendidikan  diwarnai  berbagai  macam  konflik  dan  pertentangan serta  dihadapkan  dengan  berbagai  macam  permasalahan  yang  sulit  ditangani  oleh masyarakat  sehingga  intervensi  pemerintah  berupa  kebijakan  yang  diharapkan menjadi solusi terbaik. 2
1 H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan . (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Cet Ke-IV, hlm. 7.
2 Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi , (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 30.

## Attractive : Innovative Education Journal
Dalam  penyusunan  kebijakan-kebijakan  yang  berkenaan  dengan  pendidikan  di Indonesia  dewasa  ini,  pendidikan  cenderung  diartikan  sebagai  usaha  sadar  untuk membantu  perkembangan  kepribadian  dan  kemampuan  peserta  didik  melalui kegiatan  bimbingan,  pengajaran  dan  atau  latihan.  Secara  lebih  umum,  pendidikan dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  pembimbingan  yang  diberikan  dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu tujuan tertentu 3
Sejalan  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah  system  pendidikan  nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses  pendidikan  yang  lebih  demokratis,  memperhatikan  keberagaman, memperhahtikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi  masyarakat.  Para  ahli  pendidikan  muslim  menyadari  sepenuhnya  bahwa pengajaran  merupakan  hal  yang  sangat  unik  dan  kompleks,  sebagaimana  profesi- profesi  lain,  yang  menuntut  dimilikinya  persyaratanpersyaratan  tertentu  oleh  orang yang menekuninya. Menurut Arifin menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir dan batin, di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan Islam ini memberi panduan bagi kejelasan arah yang akan  dituju,  target  yang  akan  dicapai,  serta  hasil  yang  akan  diperoleh  dalam  proses pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ini hanya mungkin dicapai atas dukungan materi yang baik yang sengaja dirancang sesuai dan searah dengan tujuan itu sendiri. 4 Oleh karena itu, proses pendidikan Islam merupakan suatu proses yang sangat komprehensif,  disusun  secara  sistematis,  terencana,  dalam  upaya  mengembangkan potensi  yang  ada  pada  diri  anak  didik  secara  optimal,  untuk  menjalankan  tugas  di muka  bumi  ini  dengan  sebaik-baiknya,  sesuai  dengan  nilai-nilai  Illahiyah  yang didasarkan  dengan  bingkai  ajaran  Islam  pada  semua  aspek  kehidupan.  Harapan masyarakat  pada  umumnya  telah  bergeser  dari  sekadar  memperoleh  pendidikan dalam  arti  pemerataan  memperoleh  pendidikan  kepeningkatan  mutu  pendidikan, karena  dirasakan  memperoleh  pendidikan  dengan  mutu  seadanya  tidak  mampu meningkatkan  persaingan  yang  berarti,  dan  pada  gilirannya  tidak  mampu meningkatkan kesejahteraan. 5 Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan pada tingkat pemerintahan  baik  eksekutif  maupun  legislatif  dalam  system  otonomi  pemerintahan dapat  melihat  mana  kebijakan  yang  dibutuhkan  masyarakat,  mana  kebijakan  yang tepat.  Melihat  latar  belakang  tersebutlah,  maka  dari  itulah  penulis  tertarik  untuk mengangkat seb uah tulisan dengan judul “Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam” permasalahannya  adalah  apa  pengertian  kebijakan,  kebijakan  pendidikan  Islam  dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan Islam.
Kata  kebijakan  merupakan  terjemahan  dari  kata  “ Policy ”  yang berasal  dari bahasa  Inggris.  Kata policy diartikan  sebuah  rencana  kegiatan  yang  memuat  tujuan- tujuan untuk diajukan dan diberi keputusan oleh pemerintah, partai politik, dan lain- lain. Secara etimologi kata kebijakan ( policy ) berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang
3 Engkoswara  dan  Aan  Komariah, Administrasi  Pendidikan ,  (Bandung:  Alfabeta,  2012), hlm. 5.
4 Muhammad Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam “perspektif sosiologis - filosofis” . (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002), hlm. 202-205.
5 Saiful  Sagala,  “ Pengantar”,  Administrasi  Pendidikan  Kontemporer ,  (Bandung  Alfabeta. 2013), hlm. Vi.
berarti kota (city). 6 Kebijakan merupakan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh lembaga atau aparatur negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 7
Selanjutnya  Syafaruddin  menyatakan  bahwa  kebijakan  adalah  hasil  keputusan dari  pengambil  keputusan  tertinggi  yang  dipikirkan  secara  matang  untuk mengarahkan  organisasi  di  masa  depan.  Hal  ini  berarti  bahwa  kebijakan  sebagai petunjuk  atau  arahan  dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga.  Suatu  kebijakan  berisi tentang tujuan, prinsip dan aturan dalam mengatur dan mengarahkan organisasi atau lembaga untuk berjalan ke masa depan.  Kebijakan dibuat untuk melaksanakan tujuan dari  negara  yang  bersangkutan.   Pengertian  kebijakan  disini  menekankan  pada hasil dari keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui musyawarah dengan lembaga-lembaga  pemerintahan  (eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif)  untuk  kemajuan masyarakat.  Sebab  nantinya  kebijakan  yang  telah  diputuskan  akan  mempengaruhi kehidupan  masyarakat  secara  umum.  Kebijakan  yang  baik  adalah  kebijakan  yang mengandung  makna  dan  prinsip  bagi  orang  banyak,  dan  tidak  merugikan  orang banyak,  karenanya  suatu  kebijakan  harus  didasarkan  pada  aturan  perundang- undangan  yang  jelas. 8 Adanya  suatu  masalah  akan  membuat  sejumlah  politisi melakukan tindakan nyata untuk memecahkan masalah yang ada dengan prinsip dan aturan  yang  berlaku.  Tindakan  politik  dalam  membuat  kebijakan  dilakukan  secara sengaja oleh aktor politik. 9 Terkait dengan itu, James E. Anderson dalam Arif Rohman, menjelaskan  kebijakan  merupakan  perilaku  dari  sejumlah  pejabat,  organisasi,  dan instansi  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  dalam  suatu  bidang  kegiatan. Berdasarkan  pengertian-pengertian  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  mengenai pengertian  dari  kebijakan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian kebijakan  adalah  tindakan  politik  yang  dilakukan  secara  sengaja  dengan  pemikiran matang dan hati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. b. Tahap-Tahap Kebijakan William N. Dunn menetapkan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan yang dapat digambarkan sebagai berikut: 10
6 Syafaruddin, Efektivitas  Kebijakan  Pendidikan:  Konsep,  Strategi,  dan  Aplikasi  Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif , (Jakart: Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.
7 H.A.R.  Tilaar  dan  Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk  Memahami Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  sebagai  Kebijakan  Publik ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 264.
8 Yoyon  Bahtiar  Irianto, Kebijakan  Pembaharuan  Pendidikan:  Konsep,  Teori,  dan  Model , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.17.
9 Arif  Rohman, Kebijakan  Pendidikan:  Analisis  Dinamika  Formulasi  dan  Implementasi , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 79.
10 Subarsono, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 29.

## Figure 1 Tahap-Tahap Kebijakan (William N. Dunn)
1. Perumusan  masalah  merupakan  proses  untuk  menganalisis  keadaan  atau  kondisi tertentu  yang  menimbulkan  suatu  masalah  dan  merumuskan  beberapa  alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut.
2. Peramalan  merupakan  proses  perumusan  beberapa  alternatif  kebijakan  untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian di prediksi mengenai  konsekuensinya  jika  diterapkan  di  masa  yang  akan  datang  untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul.
3. Rekomendasi Kebijakan Memberikan infromasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat agar para pembuat kebijakan  dapat  merekomendasikan  kebijakan  yang  tepat  untuk  diputuskan  oleh decision maker.
4. Monitoring  Kebijakan  yang  telah  dipilih  kemudian  diputuskan  dan  dilaksanakan. Monitoring  dilakukan  ditengah-tengah  pelaksanaan  kebijakan  untuk  mengetahui kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  konsekuensi  untuk  tetap dilanjutkan  atau  tidak.    Kebijakan  yang  telah  dipilih  kemudian  diputuskan  dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan ditengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak.
5. Evaluasi  kebijakan  merupakan  kegiatan  penilaian  terhadap  kinerja  kebijakan. Memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan.

## Kebijakan Pendidikan Islam
Pada  hakikatnya  pendidikan  agama  Islam  adalah  upaya  transfer  nilai-nilai agama,  pengetahuan  dan  budaya  yang  dilangsungkan  secara  berkesinambungan sehingga  nilai-nilai  itu  dapat  menjadi  sumber  motivasi  dan  aspirasi  serta  tolok  ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang  selalu  ingin  kembali  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan
Kebijakan  merupakan  tindakan  politik  yang  dilakukan  secara sengaja  dengan pemikiran  matang  dan  hati-hati  oleh  sejumlah  pejabat,  organisasi,  dan  instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternative kebijakan  yang  telah  diputuskan  dari  beberapa  altenatif  kebijakan  yang  dirancang sebelumnya. 11 Semua  bidang  kehidupan  mempunyai  kebijakannya  masing-masing untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  bertindak  dan  pembatasan  perilaku, sehingga  mempunyai  arah  yang  jelas  dalam  melangkah  ke  masa  depan.  Kebijakan tersebut tidak terkecuali juga ada pada bidang pendidikan Islam yang sering disebut dengan kebijakan pendidikan (Islamic educational policy).
Kebijakan  pendidikan  Islam  dilatarbelakangi  oleh  adanya  masalah  dalam bidang  pendidikan.  Masalah  kebijakan  pendidikan  Islam  muncul  ketika  adanya kesenjangan  antara  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  dengan  kenyataan penyelenggaraan  pendidikan.  H.A.R.  Tilaar  dan  Riant  Nugroho  mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan  pendidikan  dengan  menjabarkan  visi  dan  misi  pendidikan  guna mencapai  terwujudnya  tujuan  pendidikan  yang  dibuat  dalam  kurun  waktu  tertentu. Margaret  Goertz  mengatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan  erat  kaitannya  dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan 12
Dari  pengertian  tersebut  menjelaskan  bahwa  dalam  merumuskan  kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional.  Kebijakan  pendidikan  ditetapkan  dalam kurun  waktu  tertentu  dan  dapat  diubah  atau  diganti  sesuai  dengan  keadaan  zaman serta  kebutuhan.  Kebijakan  pendidikan  dirumuskan  melalui  proses  politik  untuk menentukan rencana-rencana
atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan  pendidikan.  Menentukan  rencana-rencana  kebijakan  pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat  menentukan  tingkat  efisien  dan  efektivitas  pelaksanaan  suatu  kebijakan pendidikan.
Charles O. Jones mengemukakan sebuah kebijakan pendidikan mencakup lima komponen, yaitu:
1. Tujuan (goal) Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan  suatu  rencana  kegiatan  atau  program.  Dalam  suatu  kegiatan dibutuhkan  juga  tujuan  sebagai  salah  satu  komponennya.  Kebijakan  pendidikan yang  akan  diimplementasikan harus  mempunyai  tujuan  yang jelas.  Tujuan  dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak.
2. Rencana  (plans)  Setelah  menentukan  tujuan  kebijakan  pendidikan  yang  ingin dicapai,  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  adalah  membuat  rencana  kerja  yang memuat  secara  spesifik  operasional  kerja  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai tujuan.  Rencana  kerja  dibuat  untuk  mengatur  manajemen  kerja  dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan  pendidikan  sehingga  arah  pelaksana kebijakannya jelas dan terarah.
11 Yoyon  Suryono, Desentralisasi  dan  Anggaran  Pendidikan:  Proses  Kebijakan,  Konsep,  dan Hasil Penelitian , (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 33.
12 Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan  yang  Unggul:  Kasus  Pembangunan  Pendidikan  di Kabupaten Jembrana 2000-2006 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 120.
3. Program  (programme)  Langkah  ketiga  adalah  pembuatan  program.  Program merupakan  proyek  nyata  dari  tujuan  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Program dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan  dan  kegagalan.  Program  yang  dimaksudkan  disini  adalah  kebijakan pendidikan  yang  akan mempengaruhi  bidang pendidikan.  Dalam  membuat  suatu kebijakan  pendidikan  sebaiknya  dibuat  lebih  dari  satu  atau  dengan  membuat beberapa  pilihan  alternatif  kebijakan  pendidikan  agar  nantinya  dapat  dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan.
4. Keputusan  (Decision)  Keputusan  (decision)  adalah  segenap  tindakan  untuk menentukan  tujuan,  membuat  rencana  program,  melaksanakan  program  dan mengevaluasi  program.  Keputusan  diambil  dengan  memperhatikan  hasil  ujicoba dari  beberapa  alternatif  kebijakan  pendidikan  yang  telah  dilakukan.  Hasil rasionalitas,  tingkat  kepuasaan  dan  dapat  diterimanyakebijakan  pendidikan  oleh semua  pihak  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  memutuskan  kebijakan pendidikan untuk ditetapkan dan diimplementasikan.
5. Dampak  (efects)  Dampak  (efects)  merupakan  dampak  dari  program  yang  telah dilaksanakan  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  baik  program  primer maupun  sekunder.  Dalam  penetapan  suatu  kebijakan  pendidikan  tidak dipungkiran  pasti  akan  menimbulkan  dampak  positif  maupun  dampak  negatif. 13
Kelima  komponen  di  atas  digunakan  untuk  mewujudkan  terjadinya  suatu kebijakan.  Tanpa  kelima  komponen  tersebut  suatu  kebijakan  tidak  akan  berjalan atau  tidak  dapat  diimplementasikan  dengan  baik.  Kelima  komponen  saling berhubungan  dan  berkaitan  satu  sama  lain  untuk  mendukung  pembuatan  suatu kebijakan khusus kebijakan dalam bidang pendidikan.

## Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam
Van  meter  dan  Van  Horn  mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan pendidikan  adalah  keseluruhan  tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu  atau kelompok  dan  pemerintah  atau  instansi  swasta  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. 14 Sesuai dengan UU Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional. 15 diharapkan pemerintah benar-benar mampu menjamin hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidkan untuk menghadapi tantangan yang ada serta mampu menjalankan dengan maksimal apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Aspek-aspek tersebut dirasa belum mampu dipenuhi  dan  dijamin  oleh  UU  Sisdiknas  yang  sebelumnya  sehingga  perlu  adanya perubahan dan penggantian peraturan
Adapun kebijakan pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 16
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan yang  bermutu  tinggi  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  menuju  terciptanya  manusia Indonesia  berkualitas  tinggi  dengan  peningkatan  anggaran  pendidikan  secara berarti.
13 Arif Rohman, Kebijakan Pendidikan: Analisis ..., hlm. 79-80. 14 Arif Rohman, Kebijakan Pendidikan: Analisis ..., hlm. 106.
15 Yudi  Hartono,  “Pendidikan  dan  Kebijakan  Politik:  Kajian  Reformasi  Pendidikan  di Indonesia masa Ord e Lama Hingga Reformasi” Jurnal Agastya Vol . 6, No. 1. 2016, hlm. 39.
16 Choirul  Mahfud, Politik  Pendidikan  Islam:  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  di Indonesia Pasca Orde Baru , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 250-251.
2. Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan  tenaga  kependidikan  sehingga  tenaga  pendidik  mampu  berfungsi secara  optimal  terutama  dalam  peningkatan  pendidikan  watak  dan  budi  pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi  kurikulum  untuk  melayani  beragam  peserta  didik,  penyusunan kurikulum  yang  berlaku  nasional  dan  lokal  sesuai  kepentingan  setempat,  serta diversifiksi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan  lembaga  pendidikan  baik  sekolah  maupun  luar  sekolah  sebagai pusat  pembudayaan nilai,  sikap,  dan  kemampuan,  serta  meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Melakukan pembaruan dan pemantapan Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  diselenggarakan  baik  oleh  masyarakat maupun  pemerintah  untuk  memantapkan  sistem  pendidikan  yang  efektif  dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Mengembangkan  kualitas  sumber  daya  manusia  sedini  mungkin  secara  terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal  disertau dengan hak dukungan dan lindungan sesuai potensinya.
8. Meningkatkan  penguasaan,  pengembangan  dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  termasuk  teknologi  bangsa  sendiri  dalam  dunia  usaha,  terutama usaha kecil, menengah dan  koperasi  guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis budaya lokal.
Dari sisi konten, UU ini dianggap yang paling lengkap mewakili amanat yang tertuang  dalam  UUD  1945.  Dibandingkan  UU  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional sebelumnya,  Undang-Undang  ini  dirasa  telah  memenuhi  amanat  yang  terkandung dalam UUD 1945, yang meliputi semua aspek dalam pendidikan. Dalam UU Sisdiknas ini  pula  diatur tentang peran negara  dalam  pendidikan,  yang harus  menganggarkan setidaknya  20%  dari  keseluruhan  APBN.  Di  era  reformasi  sampai  hari  ini,  Undang- Undang ini juga selalu menjadi alasan lahirnya peraturan atau kebijakan baru dalam bidang pendidikan.
Dalam  perspektif  pendidikan  Islam,  sebagai  negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  Indonesia  juga mengatur  jalannya  proses  pendidikan Islam.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  di  dalam  UU  Sisdiknas  tahun  2003  yang  nemuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan Islam. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam  UU  Sisdiknas  tahun  2003  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  Islam,  yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran  baik  di  sekolah  atau  madrasah,  dan diakuinya  Islam  sebagai  seperangkat  nilai-nilai  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional. 17 Ini  merupakan  pertama  kali  Pendidikan  Islam  dipertimbangkan  dalam  Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-Undang sebelumnya, pendidikan Islam dianggap masih  belum  diperhitungkan  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pengakuan  ini menjadikan  eksistensi  lembaga  pendidikan  Islam  ataupun  pendidikan  Islam  sebagai mata  pelajaran  mendapat  pengakuan.  Dalam  perspektif  pendidikan  Islam,  UU Sisdiknas tahun 2003 ini menjadi landasan pengembangan pendidikan Islam yang ada
17 Haidar  Purta  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 7.
di  Indoneisa  sehingga  dapat  lahir  pendidikan  yang  berkeadilan  dan  tidak  lagi dipandang  sebagai  pendidikan  kelas  dua.  Sebagai  contoh,  turunan  dari  kebijakan dalam  UU  ini  adalah  kebijakan  yang  mengatur  tentang  pendidikan  agama  dan keagamaan yang lahir pada tahun 2007.
Lahirnya  reformasi  mengandaikan  sebuah  perubahan  mendasar  di  semua bidang,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Namun  demikian,  dikarenakan  kondisi sosial-politik  dan  keamanan  di  awal-awal  masa  reformasi  yang  tidak  stabil  sebagai buntut dari prosesi penurunan Soeharto dari kekuasaannya, bidang pendidikan belum mampu dilakukan pembaruan ke arah yang lebih baik. Masa kepemimpinan Habibie dan  awal  kepemimpinan  Abdurrahman  Wahid  lebih  banyak  digunakan  untuk menciptakan stabilitas negara dan membangun bangunan dasar pelaksanaan dan arah reformasi.  Baru  pada  akhir  periode  kepemimpinan  Abdurrahman  Wahid  dan kepemimpinan
Megawati, bidang pendidikan mendapat giliran
reformasi/pembaruan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  produk  kebijakan  yang  lahir,  yaitu Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Meski begitu, kerangka kebijakan ini sudah  ada  sejak  masa-masa  sebelum  pemerintahan  Megawati,  yang  salah  satunya dapat  dilihat  bahwa  UU  ini  dipengaruhi  juga  oleh  kebijakan  yang  ditandatangani Presiden  Habibie  tentang  pemerintahan  daerah  dan  perimbangan  keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Munculnya  UU  Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003  ini  merupakan  jawaban  atas tuntutan  reformasi.  Sistem  pendidikan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  2  tahun  1989 dirasa masih belum mewakili  amanat kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945. Masalah  pemerataan,  sentralisasi,  kurikulum,  pendanaan  dan  lain-lain  dirasa  masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan di Indoneisa. Itulah sebabnya diperlukan payung  hukum  kebijakan  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  tersebut,  dan  UU Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003  ini  dirasa  menjadi  payung  hukum  yang  paling lengkap  dan  merupakan  upaya  untuk  merealisasikan  amanat  yang  ada  dalam  UUD 1945. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, UU Sisdiknas Nomor  20  tahun  2003  ini  juga  merupakan  angin  segar  bagai  keberlangsungan pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Setidaknya  ada  tiga  hal  yang  termuat  dalam  UU Sisdiknas  tahun  2003  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  Islam,  yaitu  diakuinya kelembagaan  pendidikan  Islam  seperti  madrasah  dan  pesantren,  diakuinya pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran  baik  di  sekolah  atau  madrasah,  dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.
Solichin  dalam  Arif  Rohman,  mengemukakan  ada  empat  pendekatan  yang digunakan  dalam  proses  implementasi  kebijakan  pendidikan,  keempat  pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan  Struktural  ( Structural  Approach )  Dalam  teori  organisasi  modern pendekatan  ini  bersifat  top-down.  Pendekatan  ini  berpandangan  bahwa  dalam merancang,  mengimplementasikan  dan  mengevaluasi  kebijakan  pendidikan  harus dilakukan  secara  struktural  sesuai  dengan  tahapan  atau  tingkatannya.  Semua proses  dilakukan  sesuai  dengan  hierarkhi  suatu  organisasi  dan  sangat  birokratis. Hal inilah yang menyebabkan pendekatan ini menjadi kaku jika diterapkan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan karena terlalu birokratis.
2. Pendekatan Prosedural dan Manajerial ( Procedural and Managerial Approach ) Dalam pendekatan  ini  tidak  mementingkan  penataan  struktur  birokrasi  pelaksana  tetapi dalam  pendekatan  ini  lebih  kepada  proses  pengembangan  prosedur  yang  relevan dan  teknik-teknik  yang  dirancang  dengan  tepat.  Pendekatan  ini  membutuhkan
beberapa  peralatan  canggih  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan pendidikan.
3. Pendekatan  Perilaku  (Behavioural  Approach)  Pendekatan  ini  meletakkan  perilaku manusia  sebagai  pelaksana  dari  seluruh  kegiatan  implementasi  kebijakan. Implementasi  kebijakan  pendidikan  akan  berjalan  dengan  baik,  bila  perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan baik.
4. Pendekatan  Politik  (Political  Approach)  Pendekatan  ini  menekankan  pada  faktor- faktor  politik  yang  berkuasa  dalam  memperlancar  dan  menghambat  proses implementasi  kebijakan  pendidikan.  Implementasi  kebijakan  pendidikan  harus mempertimbangkan  realitas-realitas  politik. 18 Berdasarkan  keempat  pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan struktural  (structural  approach).  Perancangan,  implementasi,  dan  evaluasi kebijakan harus dilakukan secara sturktural sesuai dengan hirarkhi suatu organisasi serta  bersifat  birokratis.  Semua  proses  dilakukan  sesuai  dengan  tahapan  dan tingkatannya. Pendekatan struktural ( structural approach ) relevan dengan data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.

## KESIMPULAN
Kebijakan  yang  baik  adalah  kebijakan  yang  mengandung  makna  dan  prinsip bagi  orang  banyak,  dan  tidak  merugikan  orang  banyak,  karenanya  suatu  kebijakan harus didasarkan pada aturan perundang- undangan yang jelas. Kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pendidikan dengan  menjabarkan  visi  dan  misi  pendidikan  guna  mencapai  terwujudnya  tujuan pendidikan  yang  dibuat  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Adapun  beberapa  bentuk kebijakan  pendidikan  Islam  yang  bias  dilakukan  dan  diwujudkan  adalah mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan, meningkatkan  kemampuan  akademis  dan  profesional  serta  meningkatkan  jaminan kesejahteraan,  melakukan  pembaruan  sistem  pendidikan  termasuk  pembaruan kurikulum,  memberdayakan  lembaga  pendidikan  baik sekolah  maupun  luar  sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, melakukan pembaruan dan pemantapan Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan  dan  manajemen,  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  mengembangkan kualitas  sumber  daya  manusia,  meningkatkan  penguasaan,  pengembangan  dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## REFERENSI
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan . (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016). Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi , (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan , (Bandung: Alfabeta, 2012). Muhammad  Jawwad  Ridla, Tiga  Aliran  Utama  Teori  Pendidikan  Islam “perspektif sosiologis- filosofis” . (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002). Saiful  Sagala,  “ Pengantar”,  Administrasi  Pendidikan  Kontemporer ,  (Bandung  Alfabeta. 2013).
Syafaruddin, Efektivitas  Kebijakan  Pendidikan:  Konsep,  Strategi,  dan  Aplikasi  Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif , (Jakart: Rineka Cipta, 2008).
H.A.R.  Tilaar  dan  Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk  Memahami Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  sebagai  Kebijakan  Publik , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
Yoyon  Bahtiar  Irianto, Kebijakan  Pembaharuan  Pendidikan:  Konsep,  Teori,  dan  Model , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
Arif  Rohman, Kebijakan  Pendidikan:  Analisis  Dinamika  Formulasi  dan  Implementasi , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
Subarsono, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008).
Yoyon  Suryono, Desentralisasi  dan  Anggaran  Pendidikan:  Proses  Kebijakan,  Konsep,  dan Hasil Penelitian , (Yogyakarta: UNY Press, 2007).
Riant  Nugroho, Kebijakan  Pendidikan  yang  Unggul:  Kasus  Pembangunan  Pendidikan  di Kabupaten Jembrana 2000-2006 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
Yudi  Hartono,  “Pendidikan  dan  Kebijakan  Politik:  Kajian  Reformasi  Pendidikan  di Indonesia masa Orde Lama Hingga Reformasi” Jurnal Agastya Vol . 6, No. 1. 2016.
Choirul Mahfud, Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
Haidar  Purta  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2007).
Copyright Holder : © Hasanuddin, Minnah El Widdah, Heru Setiawan (2023).
First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: