## ARBITRASE  ISLAM  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM  DAN HUKUM  POSITIF

## The Islam Arbitration in Islam Perspective and Positive  Law
Tri Setiady
Fakultas Hukum,  Universitas Wiralodra email:  trisetiady@yahoo.com

## abstract
The  business  world  today  has  grown indefinitely so as to break through the dimensions  of  human  life  and behavior of the economy into banking minded and  change  the  values  and  aspects  of  the  business  itself,  either  legally  or sociologically.  Business  development  with  the  pattern  and  any  system  can not  be  separated  from  the  financial  institution  whose  name  the  bank. Banking  deregulation  undertaken  by  the  government  has  been  precise  to support the economy in order to develop  better. With the enactment of Law Number  10  of  1998 concerning amendments to the Law Number 7 of 1992 on  Banking,  is  an  opportunity  and  provide  an  opportunity  for  Muslims  to establish  a  bank  based  on  Islamic  Shari'a,  as  support  to the business world and the economy of the people. With the presence of banks based on Islamic Shari'a is expected to accelerate the economic revival in the race entering the era of globalization.
Keywords: Arbitration of Islam, the Islamic Perspective, Positive Law

## abstrak
Dunia  bisnis  saat  ini  telah  berkembang  tanpa  batas  sehingga  mampu menerobos  dimensi  kehidupan  dan  perilaku  perekonomian  manusia  menjadi banking minded dan mengubah nilai-nilai dan aspek-aspek bisnis itu sendiri, baik  secara  yuridis maupun secara sosiologis. Perkembangan  bisnis dengan corak  dan  sistem  apapun  tidak  bisa  terlepas  dari  lembaga  keuangan  yang namanya  bank.  Deregulasi  perbankan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah selama  ini  justru  untuk  mendukung  perekonomian  agar  berkembang  lebih baik.  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  merupakan  kesempatan  dan  memberikan  peluang  bagi  umat islam  untuk  mendirikan  bank  berdasarkan  syariat  islam,  sebagai  pendukung terhadap dunia bisnis dan perekonomian umat. Dengan kehadiran bank-bank yang  berdasarkan  syariat  islam  diharapkan dapat mempercepat kebangkitan perekonomian  umat dalam memasuki era globalisasi.
Kata Kunci: Arbitrase Islam, Perspektif Islam, Hukum Positif

## A. Pendahuluan
Di  Indonesia  mendirikan  bank  berdarakan  syariat  Islam  dapat dikatakan  sengat  lamabat  dibangdingkan  dengan  negara-negara  lain. Sekalipun  negara  Indoneia  bukan negara Islam, melainkan karean duduknya mayoritas  muslim,  merupakan  suatu  keawajaean  apabila  sebagian  besar masyrakat  menginginkan  pendirian  bank  yang bercorak Islami, yaitu dengan prinsip  syariah  sebagai  alternaitif  bank  tanpa  bunga.  Berkenaan  dengan itu, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  telah  mengakomodasi  kepentingan umat  Islam  Indonesia.  Sekalipun  Bank  Islam  di  dalam  undang-undang  itu tidak  dikatakan  suatu  jenis  bank  yang  berdiri  sendiri  di  sapmping  Bank Umum  dab  Bank  Perkreditan  Rakyat  tetapi  suatu  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan  Rakyat  boleh  melakukan  usahanya  tidak  berdarakan  bunga, tetapi berdarakan prinsip  syariah. 1
Munculnya  bank  Islam  di  Indoneisa  merupakan  fenomena  yang menarik  dan  juga  merupakan  titik  kulminasi  dalam  upaya  panjang beberpaa kalangan  secara  individual  atau institusioanl telah terlibat dalam proses yang berkenaan  dengan  transformasi  sosial  masyarakat  mereka.  Bank-bank (pedesaan)  Islam  pertama  di  Indonesia,  yakni  Bank  Perkreditan  Rakyat Daerah Mardhatillah (BPRDM) dan Bank Perkreditan Rakyat Berkah Amal Sejahtera  (BPRBAS)  yang  beroperasi  berdasarkan  Hukum Islam (syariah), didirikan  pada 15 Juli 1991 di Bandung,  Jawa Barat. 2
Menurut  Rudi  Tri  Santoso  bahwa  kredit  perbankan  bagaimanapun juga  tetap  mengandung  risiko  keuangan  maupun  risiko  lainnya.  Untuk  itu demi  terlaksananya  sebuah prudential  banking diperlukan  prinsip  kehati- hatian  dan  asas  konservatif  dalam  pemilihan line bisnis  maupun  para nasabahnya. 3
Terjadinya  kredit  macet,  kredit  yang  diragukan  dan  kredit  kurang lancar  pada  debitur,  dapat  dikatakan  sebagai  timbulnya  hubungan  hukum antara  pihak  bank  dengan  debitur  atau  mungkin  saja  antara  debitur  dengan debitur  lainnya.  Dengan  demikian,  akan  muncul  problematika  hukum  di masyarakat.  Apabila  masalah  ini  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri,  akan menemui  kesulitan  karena  Pengadilan  Negeri  tidak  mengadili  kasus  yang berdasarkan  Hukum  Islam.  Apabila  sengketa  bisnis  itu  diselesaikan  di  luar pengadilan,  yaitu  melalui  Badan  Arbitrase,  maka  Badan  Arbitrase  mana yang  berwenang  atau  yang  salah  satu  pihak  melakukan  pelanggaaran  atau
1 Sutan  Remy  Syahdeini, Perbandingan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbangkan Idnosesia, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,Cet 1), hlm 19-20.
2 Iwan Triyuno, Organisasi dan Akutansi Syariah, (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm. 99.
3 Rudi Tri Santoso, Kredit Usaha Perbankan, (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 12.
wanprestasi,  maka  sanksi  apa  yang  diberlakukan  dari  pihak  bank  kepada debiturnya atau sebaliknya dan juga antara debitur dengan debitur lainnya.
Proses  penyelesaian  sengketa  membutuhkan  waktu  yang  lama mengakibatkan  perusahaan  atau  para  pihak  yang  bersengketa  mengalami ketidakpastian.  Cara  penyelesaian  seperti  itu  tidak  diterima  dunia  bisnis karena  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  zaman.  Penyelesaian  sengketa  bisnis melalui  lembaga  peradilan  tidak  selalu  menguntungkan  secara  adil  bagi kepentingan para pihak yang bersengketa. 4
Penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan  terkadang  hanya  bersifat formalistik  karena  para pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan  pengadilan,  walaupun  putusan  itu  sendiri  dianggap  tidak memenuhi  rasa  keadilan.  Selain  itu,  muncul  belakang  hari  rasa  dendam antara  pihak  sehingga  sering  bertindak  main  hakim  sendiri  melalui  berbagai cara.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  penyelesaian  sengketa. 5
Masalah  itulah  yang  menjadi  kekhawatiran  masyrakat  dan  pemikir ekonomi Islam  yang  perlu  mendapat  perhatian  bersama.  Untuk  mengantisipasi kekhawatiran  tersebut,  maka  Majelis  Ulama  Indoneisa  (MUI)  telah memprakarsai  dibentuknya Badan  Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diresmikan  pada tanggal 21 Oktober 1993 di Jakarta.
Kemudian  selama  kurang  lebih  10  (sepuluh)  tahun  Badan  Arbitrase Muamalat  Indonesia  (BAMUI)  menjalankan  perannya,  dan  dengan pertimbangan  yang  ada  bahwa  anggota  Pembina  dan  Pengurus  Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI)  sudah  banyak  yang  meninggal dunia,  juga  bentuk  badan  hukum  yayasan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan  kedudukan  BAMUI  tersebut,  maka  atas  keputusan  rapat  Dewan Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  :  Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal 24  Desember  2003  nama  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI) diubah  menjadi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  yang sebelumnya  direkomendasikan  dari  hasil  RAKERNAS  MUI  pada  tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan  oleh  umat  Islam  Indonesia,  bukan  saja  karena  dilatarbelakangi oleh  kesadaran  dan  kepentingan  umat  untuk  melaksanakan  syariat  Islam, melainkan  juga  lebih  dari  itu  adalah  menjadi  kebutuhan  riil  sejalan  dengan perkembangan  kehidupan  ekonomi  dan  keuangan di kalangan umat. Karena itu,  tujuan  didirikan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) sebagai  badan  permanen  dan  independen  yang  berfungsi  menyelesaikan
4 Suyud  M argono, ADR-Alternative  Dispute  Resolution  dan  Arbitrase  Proses  Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 12-13.
5 A.  Rahmat  Rosyadi  dan  Ngatino, Arbitrase  dalam  Prespektif  Islam  dan  Hukum  Positif,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 9.
kemungkinan  terjadinya  sengketa  muamalat  yang  timbul  dalam  hubungan perdagangan, industri  keuangan, jasa dan lain-lain  di kalangan umat Islam.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka  penulis  tertarik  mengaji bagaimana Sumber Hukum Islam Tentang Arbitrase Islam (Badan Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS);  dan  bagaimana  Kedudukan  Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Hukum Positif?

## B. Pembahasan

## 1. Sejarah Perkembangan BASYARNAS
Arbitrase  dapat  disepadankan  dengan  istilah tahkim . Tahkim berasal dari  kata hakkama , secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah  suatu  sengketa.20  Lembaga  ini  telah  dikenal  sejak  zaman  pra- Islam.  Pada  masa  itu,  meskipun  belum  terdapat  system  peradilan  yang terorganisir,  setiap  ada  perselisihan  mengenai  hak  milik  waris  dan  hak-hak lainnya  seringkali  diselesaikan  melalui  bantuan  juru  damai  atau  wasit  yang ditunjuk  oleh masing-masing  pihak yang berselisih. 6
Gagasan  berdirinya  Lembaga  Arbitrase  Islam  di  Indonesia,  diawali dengan  bertemunya  para  pakar,  cendekiawan  muslim,  praktisi  hukum,  para kyai  dan  ulama  untuk bertukar pikiran tentang pentingnya lembaga arbitrase di  Indonesia.  Pertemuan  ini  dimotori  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali  rapat  dan  beberapa  kali  penyempurnaan  terhadap  rancangan  struktur organisasi  dan  prosedur  beracara  akhirnya  pada  tanggal  23  Oktober  1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), 7 sekarang telah  berganti  nama  menjadi  BASYARNAS  yang  diputuskan  dalam Rakernas  MUI  tahun  2002.  Perubahan  bentuk  dan  pengurus  BAMUI dituangkan  dalam  SK  MUI  No kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003  sebagai  lembaga  arbiter  yang  menangani  penyelesaian  sengketa ekonomi  syari’ah  dibidang  perbankan  syari’ah  dengan  nasabahnya. Beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  berdirinya  lembaga  arbitrase berdasarkan  syari’at  Islam  adalah  semakin  maraknya  kesadaran  dan keinginan  umat  terhadap  pelaksanaan  hukum  Islam,  disamping  juga  karena faktor pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang  semakin  pesat  di  Indonesia,  khususnya  sejak  berdirinya  Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. 8
Pada  akhirnya  peresmian  Badan  arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI)  dilangsungkan  pada  tanggal  21  oktober  1993.  Nama  yang
6 A. Rahmat Rosyadi, Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, hlm. 43.
7 Warkum  Sumitro,  Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait  (BAM UI, Takaful dan pasar M odal Syari’ah di Indonesia), hlm. 167.
8 Ahmad Dimiyati, Sejarah  Lahirnya BAM UI dalam Arbitrase Islam di Indonesia,  hlm. 191.
diberikan  pada  saat  diresmikan  adalah  BAMUI.  Peresmiannya  ditandai dengan  penandatanganan  akta  notaris  oleh  dewan  pendiri,  yaitu  Dewan Pimpinan  Majelis  Ulama  (MUI)  pusat  yang  diwakili  K.H. Hasan Basri dan H.S.  Projokusumo,  masing-masing  sebagai  ketua  umum  dan  sekretaris umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris  masing-masing  H.M.  Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut. Bank Muamalat Indonesia) saat itu.
Kemudian  selama  kurang  lebih  10  tahun  BAMUI  menjalankan perannya  dengan  pertimbangan  yang  ada  bahwa  anggota  pembina  dan pengurus  BAMUI  sudah  banyak  yang  meninggal  dunia,  juga  bentuk  badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001  tentang  yayasan  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  kedudukan  BAMUI tersebut.  Dalam  salinan  akta  notaris  nomor  15  tanggal  29  Januari  2004 menyatakan bahwa keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama (MUI) Nomor  :  Kep  09/MUI/XII/2003  tanggal  24  Desember  2003  nama  BAMUI diubah  menjadi  BASYARNAS  yang  sebelumnya  direkomendasikan  dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama BASYARNAS  menjadi  badan  yang  berada  dibawah  MUI  dan  merupakan perangkat organisasi MUI.
BASYARNAS  berdiri  secara  otonom  sebagai  salah  satu  instrument hukum  yang  menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan  bank  Islam,  asuransi  Islam  maupun  pihak  lain  yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan  BASYARNAS  selama  yang  bersangkutan  mempercayai kredibilitasnya  dalam menyelesaikan sengketa. 9
Persoalan lain yang muncul antara yang pro dan kontra dengan adanya BASYARNAS  juga  menyangkut  bentuk  organisasinya,  anggaran  dasar, prosedur  beracaranya  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  persidangan. Dengan  memahami  pandangan  bahwa  Arbitrase  Islam  diperlukan  secara murni  untuk  kepentingan  bisnis  dan  perekonomian  umat,  maka  perbedaan pandangan  tersebut  dapat  mempersatukan  visi  tentang  perlu  adanya BASYARNAS yang berdiri untuk menyelesaikan sengketa

## 2. Sumber  Hukum  Islam  tentang  Arbitrase  Islam  (Badan  Arbitrase Syariah  Nasional (BASYARNAS)
Keberadaan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) sebagai  lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  kaitan yuridis  yang  sangat  menarik  dalam  prespektif  Islam.  Berdasarkan  kajian yuridis,  historis  maupun  sosiologis  keislaman  dapat  dikemukakan  bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari AL-Qur’an dan As-Sunnah
9 http://digilib.uinsby.ac.id/7920/5/bab2.pdf diakses tanggal  5 April 2016.
serta  Ijma’Ulama.  Terdapat  sejumlah  alsan  dan  argumentasi  tentang keharusan adanya Lemabaga Arbitrase Islam seperti halnya Badan Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS).  Demikian  juga  kenyataan  sosiologis menunjukkan  bahwa  masyarakat  dimanapun  sangat  membutuhkan  suatu lembaga  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  antara  mereka  dengan  cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan. 10
Dari  segi  kajian  yuridis  formal  keislaman,  menunjukkan  bahwa keharusan  dan  keberadaan  Lembaga  Arbitrase  Islam  (Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  yang  bertujuan  menyelesaikan  sengketa atau  permasalahan  umat  Islam  merupakan suatu kewajiban. Sumber hukum yang  mengharuskan  adanya  Lembaga  Arbitrase  Islam  (Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS),  yaitu  Al-Qur’an  sebagai sumber hukum Islam  pertama.  Perintah  Allah  Swt.  Tentang  keharusan  dan  keberadaan Lembaga Arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur’an :
Surat Al-Hujarat:9 artinya:
“jika 2 (dua) golongan yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka.  Tetapi jika salah satu dari 2 (dua) golongan berlaku aniaya  terhadap  orang  lain,  maka  perangilah  orang  yang menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah Swt. Apabila ia telah  kembali,  damaikanlah  keduanya  dengan  adil  dan bertindaklah benar. Sesungguhnya Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
Surat An-Nisa: 35 artinya:
“Dan  jika  kamu  khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (Arbiter) dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah  Swt  akan  memberi  taufik  kepada  suami-istri  itu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui dan Mengenal.” Dari  kedua  ayat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga  hakam dalam  perspektif  Hukum  Islam  atau  Badan  Arbitrase  dalam  perspektif Hukum  Positif  merupakan  suatu  kebutuhan  untuk  menyelesaikan  sengketa umat/masyarakat  di  manapun  berada  Ukhuwah  Islamiyah  tetap  terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat Al-Hujarat ayat 9 di atas disebutkan apabila salah  satu  dari  keduanya  melakukan  wanprestasi  atau  pelanggaran  (aniya), maka  harus  diberi  sanksi  dengan  jalan  upaya  paksa  (diperangi).  Apalagi wanprestasi  dan  pelanggaran  tersebut  memunyai  nilai  eksekutorial,  maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal  maupun majelis.
10 Op Cit., A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, hlm. 104.
Ajaran  Islam  memerintahkan  bahwa  memenuhi  kewajiban  sesuai dengan  perjanjian  atau  yang  dijanjikan  merupakan  kewajiban  dan  apabila mengabaikannya  atau  melakukan  wanprestasi  atau  pelanggaran  merupakan dosa yang harus dinal sanksi hukum. Dalam Al-Qur’an Surat Al-maidah ayat 1 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah penuhilah perjanjian- perjanjian”
Kata uqud dalam  Al-Qur’an  memunyai  pengertian  yang  sangat komprehensif,  mencangkup  keseluruhan  perjanjian.  Seperti  perjanjian dengan  Allah  Swt  untuk menjalankan semua ibadah dan meninggalkan yang dilarang  atau  perjanjian  di  antara  manusia.  Jadi  kata  “uqud”  dalam  Hukum Islam  memunyai  lebih  bayak  konotasi  dan  lebih luas daripada “kontrak atau perjanjian”  yang terdapat dalam hukum positif. 11
Sember  Hukum  Islam  kedua,  yang  mengharuskan  adanya  Lembaga Arbitrase  Islam,  yaitu  As-Sunnah/al-Hadist.  Bayak  kejadian  dan  peristiwa yang  dialami  oleh  Rasullah  Saw  sebagai  Arbiter  dalam  menyelesaikan sengketa  umat  dan  mendamaikan  para  pihak  yang  berselisih. Rasullah Saw yang  memunyai  gelar Al-Amin (orang  terpercaya)  dalam  setiap  terjadi perselisihan  umat  selalu  tampil  sebagai  Arbiter  Tunggal  melalui  proses  dan sistem Arbitrase Ad-hoc yang sesuai dengan masa itu. Ketika Islam itu terus berkembang  dan  juga  masalah  umat  Islam  juga  semakin  luas,  dengan sendirinya  muncul  berbagai  sengketa,  tidak  hanya  yang  berkaitan  dengan masalah-masalah  perdata  saja  seperti  konflik  ekonomi  dari keluarga. Tetapi juga  merambah  kepada  masalah  politik  dan  perang.  Sebelum  lembaga peradilan  berkembang,  hampir  semua  masalah  ini  diselesaikan  melalui proses  Arbitrase,  baik  Tunggal  maupun Majelis oleh Rasullah Saw dan/atau para sahabatnya.
Di  antara  para perawi hadist, yaitu At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu-Hibbah,  telah meriwayatkan bahwa: 12 “Rasullah Saw telah bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dari  mengharamkan  yang  halal.  At-Tarmizi  dalam  hal  ini menambahkan  mumalah  orang-orang  muslim  itu  berdasarkan syarat-syarat mereka”
Bukhari dan Muslim  meriwayatkan dai Abu Hurairah, bahwa : 13 “Rasullah  Saw  bersabda,  ada  seorang  laki-laki  membeli pekarangan  dari  seseorang.  Orang  yang  membeli  tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah esmasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya dan
11 A.Rahman I Doi, Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo  Persada, 1996), hlm. 16.
12 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 13, (Bandung:  PT Al-M a’arif1997), hlm 190.
13 Fatur  Rahman, Hadist-hadist  tentang  Peradilan  Agama, Cet  1 (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1977)
tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual  kepadamu  tanah  dan  barang-barang  yang  terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengankat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi  Arbiter, apakah kamu berdua memunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya memunyai seorang anak laki-laki,  dan  yang lain menjawab pula, saya memunyai anak perempuan. Kata Arbiter labih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perumpuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan  emas  itu.  Dan  kedua  orang  tersebut  menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”
Selain dasar hukum Arbitrase yang bersumber dari Al-Qur’an dan As- Sunnah,  juga  bersumber  dari  Hukum  Islam  ketiga,  yaitu  Ikma  (konsensus) para ulama dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang dijadikan dasar hukum  Islam.  Dalam  catatan  sejarah  Islam  keberlakuan  dan  keberadaan lembaga  tahkim  (Arbitrase)  pada  masa  sahabat  banyak  dilakukan  dan mereka  tidak  menentangnya.  Misalnya  pernyataan  Sayyididna  Umar  Ibnu Khatab, bahwa: 14 “ Tolaklah  permusuhan  hingga  mereka  berdamai,  karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan  mengembangkan kedengkian di antara mereka”
Sebagai  salah  satu  contoh  dari  keberhasilan  Ijma  Ulama  itu  adalah lahirnya Lembaga Arbitrase Islam Badan Arbitrase Syariah
Nasional(BASYARNAS)  atas  dasar  adanya  kesepakatan  para  Ulama, Cendikiawan  Muslim  dan  para  ekonom  Muslim  di  Indonesia  yang  digagas oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  untuk  mendirikan  Lembaga  Arbitrase  Islam. Hal  ini  dipandang  penting  untuk  mengantisipasi  perkembangan  kepentingan umat dalam berbagai kasus sengketa, terutama di bidang bisnis  dan ekonomi.
Secara  sossiologis  keberadaan  Lembaga  Arbitrase  Islam  sangat diharapkan  oleh  masyarakat,  dimanapun  mereka  hidup.  Islam  datang  pada masyarakat  yang  sudah  memunyai  tetenan  hukum,  demi  kelangsungan pergaulan hidup. Hukum Islam sebagai rahmatan lil’alamin yang antara lain mengoptimalkan  hal  yang  positif  dan  mengikis  habis  adat  yang  merugikan kemudian  digantikan  dengan  adat  yang  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan.  Pelembagaan  adat  dalam  Hukum  Islam  diketahui  antara  lain dari  sikap  Rasullah  Saw  terhadap  setiap  yang  sedang berlaku yang bisanya disebut sebagai Sunnah Taqririyah. 15
Peristiwa  lembaga tahkim (Arbitrase) secara eksplisit dinyatakan oleh Rasullah  Saw  malalui  dialognya  dengan  Abu  Syureih  secara  singkat  dapat
14 K.Suhrawardi lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 179.
15 Op Cit., A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, hlm 108.
diungkapkan  sebagai  berikut: 16 Abu  Syureih  berkata  pada  Nabi  bahwa rakyatnya  bila  sedang  terjadi  persengketaan  di  antara  mereka  selalu mendatangi  Abu  Syurieh  untuk  bertahkim  mencari  penyelesaian  secara sukarela  di  antara  mereka  dengan  menyejukkan  hati  mereka  hingga  oleh kedua  belah  pihak  dengan  perasaan  lega.  Kemudian  Rasullah  Saw memberikan  reaksi/  jawaban  alangkah  baiknya  hal  itu.  Dengan  kata  lain, jawaban Rasullah Saw dapat diartikan sebagai persetujuan.
Alasan Rasullah dapat menerima tindakan Abu Syureih karena tahkim Arbitrase  itu  mengandung  nilai-nilai  positif  dan  konstruktif  adalah  sebagai berikut: 17
a. kedua  pihak  menyadari  sepenuhnya  perlunya  penyelesaian  yang terhormat dan bertanggung jawab;
b. secara  sukarela  mereka  menyerahkan  penyelesaian  persengketaan  itu kepada orang atau lembaga yang disetujui  dan dipercayakannya;
c. secara  sukarela  mereka  akan  melaksanakan  putusan  arbiter  sebagai konsekuensi atas kesempatan mereka mengangkat arbiter;
d. mereka  menghargai  hak  orang  lain,  sekalipun  orang  lain  itu  adalah lawannya;
e. mereka  tidak  ingin  merasa  benar  sendiri  dan  mengabaikan  kebenaran yang mungkin  ada pada orang lain;
f. mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara/bermasyarakat  sehingga  dapat  dihindari  tindakan  main  hakim sendiri;  dan
g. sesungguhnya  pelaksanaan  tahkim/arbitrase  itu  didalamnya  mengandung makna musyawarah dan perdamaian.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  keberadaan  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  sebagai  salah  satu  contoh  lembaga arbitrase  Islam  yang  ada  di  Indonesia,  apabila  dilihat  dari  aspek  yuridis memunyai  dasar  hukum  yang  sangat  kuat,  yaitu  bersumber  dari Al-Qur’an, As-Sunnah  dan  Ijma  Ulama.  Secara  historis  dapat  dikatakan  bahwa keberadaan lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang  sampai  sekarang  dari  Lemabaga  Ad-Hoc  menjadi  Lembaga Permanen.  Demikian  juga  secara  sosiologis  keberadaan  Arbitrase  Islam merupakan  kebutuhan  umat  dalam  menyelesaikan  setiap  terjadi  sengketa di antara  mereka  yang  meliputi  masalah  politik,  peperangan,  perdagangan, keluarga,  ekonomi  dan  bisnis.  Selain  juga  dapat  dilakukan  secara  murah, mudah dan cepat dibandingkan  dengan proses pengadilan.
3. Kedudukan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) dalam Hukum Positif
16 BAM UI, Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI/MAI, (Jakarta, 1994), hlm. 45.
17 Ibid, hlm. 46.
Menurut hartono Mardjono, bahwa adanya suatu “lembaga permanen” yang  berfungsi  untuk  mennyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa perkara  perdata  di  antara  bank-bank  syariat  dengan  para  nasabahnya, atau khususnya  menggunakan  jasa  mereka  dan  umumnya  antara  sesama  umat Islam  yang  melakukan  hubungan-hubungan  keperdataan  yang  menjadi syariat  sebagai  dasarnya.  adalah  suatu  kebutuhan  yang  sungguh-sungguh nyata. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kehadiran lembaga permanen yang berfungsi  untuk  menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa  perdata  di antara pihak-pihak yang bersangkutan, di samping memang merupakan suatu kebutuhan  nyata,  juga  memiliki  dasar-dasar  yang  kuat  berdasarkan  hukum positif  yang berlaku. 18
Di  dalam  Mukadimah  Yayasan  Badan  Arbitrase  Muamlat  Indonesia (BASYARNAS) 19 dikemukakan  bahwa  Badan  ini  akan  bekerja  dalam kerangka  peraturan  resmi  negara  yang  ada  dan didasarkan pada kesadaran dan  penghayatan  hukum  pelaku-pelaku  muamalat  itu,  semuanya  dilandasi oleh  asas  musyawarah  mufakat  dan  akhlak  Islam  dalam  kerangka  Negara Ketentuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945.
Dari  segi  kelembagaan,  status  hukum  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS)  adalah  yayasan  dibentuk  berdasarkan  Akta Notaris  nommor  175  pada  hari  kamis  tanggal  21  Oktober  1993  bertepatan dengan  tanggal  5  Jumadil  Awal  1414  Hijriyah. 20 Yayasan  adalah  badan hukum  yang  menjadi  subyek  hukum.  Bahwa  istilah  yayasan  pada  mulanya digunakan  sebagai  terjemahan  dari  “ stichting ”  dalam  bahasa  Belanda,
“ foundation ”  dalam  bahasa  inggris.  Terdapat  sejumlah  definisi  yayasan dikemukakan  oleh para ahli, antara lain:
Dr.Chatamarrasyid, SH.,M mengemukakan bahwa: 21
“Yayasan  adalah  suatu  badan  yang  menjalankan  usaha  yang bergerak  dalam  segala  macam  usaha,  baik  yang  bergerak  dalam usaha  yang  nonkomersial  maupun  yang  secara  tidak  langsung bersifat 100% komersial”
Paul Scholten mengemukakan bahwa: 22
“Yayasan  adalah  suatu  badan  hukum  yang  dilahirkan  oleh  suatu pernyataan  sepihak,  pernyataan  itu  harus  berisikan  pemisahan
18 H.  Hartono  M ardjono, Menegakan  Syariat  Islam  dalam  Konteks  KeIndonesian, M izan,
Bandung, 1997, hlm 66.
19 Op Cit., Badan Arbitrase M uamalat Indonesia, hlm. 15.
20 Ibid.
21 Chatamarrasyid, Tujuan  Sosial  Yayasan  dan  Kegiatan  Usaha Bertujuan Laba, (Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.
22 Ali  Rido, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroaan,  Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 22.
suatu  kekayaan  untuk  tujuan  tertentu,  dengan  penunjukan bagaimana kenyataan itu harus diurus dan dipergunakan.”
Berdasarkan  definisi  di  atas  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS) sebagai yayasan/badan/lembaga Arbitrase Islam memunyai asas,  tujuan,  operasional,  dan  kewenangan  yang  tercantum  di  dalam  Akta Pendirian,  Anggaran  Rumah  Tangga  dan  Peraturan  Prosedur  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  dalam  upaya  hukum  untuk menyelesaikan sengketa bisnis para pihak memunyai kewenangan tercantum dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagi berikut: 23
a. penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  hubungan  perdagangan industri, keungan jas dan lain-lain mana para pihak sepakat secdra tertulis untuk  menyelesaikan  penyelesaiannya  kepada  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS)  sesuai  dengan  Peraturan  Prosedur  Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); dan
b. memberikan  suatu pendapat yang mengikat tanpa  adanya suatu sengketa mengenai  suatu  persoalan  berkenaan  dengan  perjanjian  atas  permintaan para  pihak.  Kesepakatan  klausula  seperti  itu  bisa  dicantumkan  dalam perjanjian  atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul.
Dari segi Tata Hukum Indonesia, keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional  (BASYARNAS)  secara  yuridis  formal  memunyai  legitemasi yang kuat  di  negara  Indonesia.  Terdapat  dasar  hukum  negara  sebagai  hukum positif  yang  berlaku  saat  ini  memungkinkan  suatu  lembaga  lain  di  luar lembaga  peradilan  umum  dapat  menjadi  wasit/hakim  dalam  penyelesaian sengketa  para  pihak.  Walaupun,  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman pada  dasarnya  diserahkan  kepada  badan  peradilan  dengan  berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan  dasar  dan  asas  peradilan  serta  pedoman  bagi  lingkungan Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata Usaha Negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang  tersendiri. 24 Namun  demikian,  di  dalam  penjelasan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain, bahwa:
“ Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan Arbiter  hanya  memunyai  kekuatan  ek sekutorial  setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (executoir) dari pengadilan”
Selama  ini  yang  dipakai  sebagai  dasar  pemeriksaan  Arbitrse  di Indonesia  adalah  Pasal  615  sampai  dengan  651  Reglemen  Acara  Perdata ( Reglement op De Rechtvordering Staatsblad 1847 ) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui  ( het Herziene Indonesisch Reglement, Staatbald
23 Op Cit., Badan Arbitrase M uamalat Indonesia, hlm 30.
24 Op Cit., A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, hlm. 112.
1941 ) dan Pasal 705 Reglemen Acafra untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
( Rechtsreglement Buiitengewesten Staatblad 1927 ). Dengan
diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  melalui  Pasal  81  undang-undang tersebut  secara  tegas  mencabut  ketiga  macam  ketentuan  tersebut terhitung sejak tanggal diundangkan. Maka berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan  Arbitrase,  termasuk  putusan  Arbitrase  asing  tunduk pada ketentuan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  meskipun  secara lex  specialis ketentuan  yang  berhubungan  (pelaksanaan)  Arbitrase  asing  telah  diatur dalam  Undang-Undnag  nomor  5  Tahun  1968  yang  merupakan  pengesahan atas  persetujuan  atas  Konvensi  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Antar- Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (International Centre for the Settlement of Invensment Disputes (ICSID) Convnebtion), Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahaan New York Convention  1958 dan Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. 25
Jadi kedudukan  hukum  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  dalam  tata  hukum  Indonesia  memunyai  landasan  hukum yang  sangat  kuat.  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BASYARNAS) sebagai lembaga Arbitrase Islam dengan status badan hukum Yayasan diberi atau memunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis  para pihak  sesuai  dengan  Peraturan  Prosedur  Badan  Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).  Berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  yaitu  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian sengketa di luar pengadilan  dibolehkan  melalui  lembaga  Arbitrase.  Hal  demikian  juga  diatur melalui  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## C. Penutup
1. Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai salah  satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat  dari  aspek  yuridis,  memunyai  dasar hukum yang sangat kuat, baik dasar  hukum  negara  maupun  hukum  Islam.  Sumber  hukum  Islam mengenai  Arbitrase  diatur  dalam  Al-Qur’an,  AS-  Sunnah  dan Ijma’Ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan Lembaga Arbitrase  Islam  sudah  sejak  masa  Rasulullah  Saw  dan  berkembang sampai  sekarang  dari  Lembaga  Ad-Hoc  menjadi  Lembaga  Permanen. Demikian  juga  secara  sosiologis, keberadaan Arbitrase Islam merupakan kebutuhan  umat  dalam  menyelesaikan  setiap  terjadi  sengketa  di  antara mereka  yang  meliputi  masalah  politik,  peperangan,  perdagangan,
25 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum  Arbitrase, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 5.
keluarga,  ekonomi  dan  bisnis.  Selain  itu,  juga  dapat  dilakukan  secara murah, mudah dan cepat dibandingkan  dengan proses pengadilan.
2. Kedudukan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  dalam tata  hukum  Indonesia  memunyai  landasan  hukum  yang  sangat  kuat. Badan Arbitrase Muamalat (BASYARNAS) sebagai Lembaga Arbitrase dengan  status  badan  hukum  yayasan  diberi  atau memunyai kewenangan dalam  upaya  penyelesaian  bisnis  para  pihak  sesuai  dengan  Peraturan prosedur  Badan  Muamalat  Indonesia  (BASYARNAS).  Berdasarkan hukum  positifyang  berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 ayat  (1)  penyelesaian  sengketa  di  luar  lembaga  peradilan  dibolehkan melalui  lembaga  Arbitrase.  Hal  demikian  telah  diatur  melalui  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Daftar Pustaka
BASYARNAS, 1994, Arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta: BASYARNAS/MAI . Chatamarrasyid,  2000, Tujuan  Sosial  Yayasan  dan  Kegiatan  Usaha Bertujuan Laba, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Doi, A.Rahman I, 1996, Muamalah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Lubis,  K. Suhrawardi, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Mardjono,  H.  Hartono,  1997, Menegak kan  Syariat  Islam  dalam  Konteks KeIndonesian, Bandung: Mizan. Margono, Suyud, 2000, ADR-Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. Rahman,  Fatur, Hadits-hadits  tentang  Peradilan  Agama, Cet  1, Jakarta: Bulan Bintang. Rido,  Ali,  1986, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroaan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni. Rosyadi,  A.  Rahmat  dan  Ngatino,  2002, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Sabiq Sayid,  1997, Fiqih Sunnah, Jilid 13, Bandung: PT Al-Ma’arif. Santoso, Rudi Tri, 1996, Kredit Usaha Perbankan, Yogyakarta: Andi. Sumitro,  Warkum, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga Terkait (BASYARNAS dan TAFAKUL) di Indonesia. PT Raja Grafinfo Persada, Jakarta, 1997. Syahdeini,  Sutan  Remy, Perbandingan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, PT Pustaka Utama Grafiti,Cet 1, Jakarta. Triyuno,  Iwan, Organisasi dan Akuntansi Syariah, Lkis, Yogyakarta, 2000. Widjaja,  Gunawan  dan  Yani,  Ahmad, Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.