## Syamil
pISSN: 2339-1332, eISSN: 2477-0027 2014, Vol. 2 No. 1

## PERKEMBANGAN PESANTREN DI INDONESIA
(Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)
Syeh Hawib Hamzah IAIN Samarinda, Indonesia hawibhamzah@gmail.com
Abstrak
Pondok  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  tertua  di  Indonesia  telah memberi  kontribusi  besar  terhadap  umat  Islam  di  Indonesia,  bahkan sampai kepada bangsa dan negara. Sejak awal masuknya Islam sampai era reformasi  pesantren  tetap  eksis  dan  dapat  mengikuti  perkembangan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sehingga  pondok  pesantren menjadi  harapan  besar  bagi  bangsa  ini  untuk  mencetak  kader-kader terbaik  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan  kemajuan  bangsa dalam berbagai era.
Kata kunci : Perkembangan, Pesantren dan Orla, Orba, Reformasi

## A . Pendahuluan
Pondok  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di Indonesia.  Pondok  pesantren  telah  berperan  dalam  mencerdaskan  kehidupan masyarakat  Indonesia,  baik  di  tingkat  pedesaan  maupun  di  tingkat  perkotaan. Pondok pesantren telah muncul dan berkembang dengan pesatnya dengan tujuan untuk menjadikan para  santri yang beriman dan berilmu serta bermanfaat pada saat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Pondok pesantren telah memberikan  kontribusi  terhadap  pembentukan  kepribadian,  akhlak  dan  cinta terhadap  agama  dan  negara.  Keterlibatan  pondok  pesantren  dalam  membela agama dan negara dari penjajah tidak dapat dipungkiri.
Istilah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam lebih populer di masyarakat Pulau Jawa. Kepopuleran istilah ini muncul pada masa walisongo menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Walisongo menyebarkan Islam di Pulau Jawa melalui  pondok  sebagai  tempat  pembelajaran  ilmu-ilmu  ke-Islaman  dan  sosial. Sedangkan  di  wilayah  lain  seperti  Aceh  dikenal  dengan  sebutan  rangkang, 1 dayah, 2 dan  Meunasah. 3 Sementara  di  Kalimantan  disebut  langgar, 4 dan  di Sumatra Barat di sebut dengan surau. 5
1 Rangkang  adalah  tempat  tinggal  murid  yang  dibangun  di  sekitar  masjid.  Dalam  masyarakat Aceh  masjid  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  tempat  ibadah  salat,  tetapi  juga  kegiatan  sosial  keagamaan termasuk  dalam  pembelajaran.  Perkembangan  pendidikan  keagamaan  di  Aceh,  di  samping  masjid dibangun  sebuah  bangunan  merupakan  tempat  khusus  untuk  belajar  ilmu-ilmu  ke-Islaman,  tempat  itu disebut  dengan  rangkang.  Di  rangkang  ini  umat  Islam  belajar  kitab-kitab  yang  berbahasa  Arab  dan menjadi tempat tinggal para santri. Sistem pendidikan di rangkang sama dengan sistem pendidikan Islam pada  pondok  pesantren  di  Pulau  Jawa  dengan  duduk  melingkar  kemudian  para  santri  memperhatikan penjelasan  tengku  yaitu  mereka  yang  memiliki  keluasan  ilmu  agama  dan  ilmu-ilmu  lain  dan  tingkat pendidikannya  setingkat  dengan  pendidikan  menengah.  Lihat  Haidar  Putra  Daulay, Sejarah  Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h. 24-25.
2 Dayah  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  zawiyah . Kata  zawiyah  pada  mulanya  merujuk  kepada sudut dari suatu bangunan dan sering dikaitkan dengan masjid. Pada sudut masjid itu terjadi suatu proses pendidikan  antara  pendidik  dan  peserta  didik.  Berubahnya  kata  zawiyah menjadi  dayah  menurut  dialek Aceh.  Materi  yang  diajarkan  di  lembaga  pendidikan  dayah  ini  adalah  berupa  fiqh,  tauhid,  tasawuf,  dan bahasa  Arab  serta  materi  lainnya.  Kemudian  tingkat  pendidikannya  sama  dengan  tingkat  pendidikan Sekolah Menegah Atas. Ibid., h. 25-27. Bandingkan dengan Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), h. 88. 3 Meunasah  berasal  dari  kata  Arab  madrasah.  Menuasah  merupakan  tingkat  pendidikan  Islam terendah.  Meunasah  memiliki  fungsi  sebagai  tempat  upacara  keagamaan,  penerimaah  zakat.  Selain  itu meunasah  berfungsi  juga  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  dimana  diajarkan  pelajaran  membaca Alquran, pengajian bagi orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah dalam satu  bulan  sekali.  Lihat  Samsul  Nizar, Sejarah  Pendidikan  Islam;  Menelusuri  Jejak  Sejarah  Pendidikan  era Rasulullah sampai Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 284.
4 Istilah langgar merupakan bangunan yang berlantai dua yang terbuat dari kayu. Lantai pertama digunakan untuk melaksanakan ibadah salat, sedangkan lantai dua digunakan untuk belajar ilmu agama dengan menggunakan sistem sorogan dan wetonan.
5 Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi laki-laki yang telah balig serta orang tua uzur. Fungsi  surau  tidak  bergeser  setelah  Islam  masuk  di  Minangkabau.  Fungsi  keagamaan  yang  semakin diperkenalkan  kepada  masyarakat  Minangkabau,  tidak  hanya  sebagai  tempat  pertemuan,  rapat,  tetapi
Dalam  tinjauan  sejarah,  pondok  pesantren  dikenal  sebagai  lembaga pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia.  Eksistensi  pondok  pesantren  telah memberikan  andil  dalam  berbagai  aspek  kehidupan    terbukti  dengan perjuangannya  membina  insan  yang  berkualitas  dalam  iman,  ilmu,  dan  amal melahirkan  dan  membentuk  generasi  ilmuan,  politikus,  dan  cendekiawan  di bidangnya  masing-masing  baik  bertarap  lokal,  nasional,  regional  maupun internasional.
Sejak  kehadiran  pondok  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam tertua di Indonesia sampai saat ini tetap menjadi perhitungan dan rujukan dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren. Untuk itu dalam tulisan ini mencoba untuk memaparkan tentang pengertian pondok pesantren kemudian perkembangannya khususnya di era kemerdekaan baik era orde lama, orde Baru maupun era reformasi..

## B. Pengertian dan Perkembangan Pesantren
1. Pengertian Pondok Pesantren Agar  memudahkan  pemahaman  terhadap  pondok  pesantren,  penulis mengemukakan  definisi  pondok  pesantren,  baik  secara  etimologi  maupun terminologi.  Secara  etimologi  pondok  pesantren  terdiri  atas  dua  kata  yaitu pondok berasal dari bahasa Arab al-fund-k artinya tempat tinggal, hotel, asrama. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Pondok pesantren berarti tempat para santri,  jadi  pondok  pesantren  adalah  sebuah  asrama  atau  tempat  untuk  belajar para santri. 6 Adapun pondok pesantren menurut terminologi sebagai berikut:
a. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya  dengan  cara  non  klasikal,  seorang  kiai  mengajarkan  ilmu  agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab  oleh  ulama  abad  pertengahan,  dan  biasanya  para  santri  tinggal  di pondok (asrama) pesantren tersebut. 7
b.  Pondok  pesantren  adalah  suatu  lembaga  pendidikan  dan  pengajaran  agama Islam  yang  pada  umumnya  pendidikan  dan  pengajaran  tersebut  diberikan dengan  cara  non  klasikal,  tetapi  dengan  sistem  bandongan  dan  sorogan, seorang  kiai  mengajar  santri-santri  berdasarkan  kitab-kitab  yang  tertulis
surau menjadi tempat pembelajaran ajaran Islam sampai kepada persoalan tarikat dengan sistem halaqah. Samsul Nizar, op. cit., h. 282.
6 Mulyanto  Sumardi, Sejarah  Singkat  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  1945-1975 (Jakarta:  Dharma Bhakti, 1977), h. 82.
7 Sudjoko  Prasodjo, et  al. “Profil  Pondok  Pesantren, ” dalam  Abuddin  Nata  (ed), Sejarah Pertumbuhan dan  Perkembangan  Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2001),  h. 104.
dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal di pondok. 8
c.  Pondok  pesantren  adalah  tempat  untuk  menyeleksi  calon-calon  ulama  dan kiai.  Perkataan  seleksi  dipergunakan  dengan  pengertian  bahwa  ulama  atau kiai tidak bisa dididik, juga tidak bisa dididik oleh pondok pesantren. Tetapi orang  yang  menjadi  ulama  atau  kiai  karena  memang  ia  mempunyai  bakat ulama atau kiai itu, dan pondok pesantren adalah tempat menyeleksi orang- orang yang memang sudah mempunyai bakat ulama atau kiai. 9 d. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. 10
Beberapa  definisi  di  atas,  dapat  dirumuskan  pondok  pesantren  adalah lembaga  pendidikan  yang  mengajarkan  ilmu-ilmu  ke-Islaman  dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab dalam bentuk non klasikal yang diajarkan oleh kiai yang karismatik, kemudian para santri tinggal di pondok atau  asrama  dalam  batas  waktu  tertentu.  Pondok  pesantren  memberikan pembelajaran  ke-Islaman  sesuai  dengan  tingkat  kemampuan  para  santri  dalam bentuk halaqah dan bendongan.
2. Perkembangan Pondok Pesantren Sebelum  memaparkan  perkembangan  pondok  pesantren  pada  masa kemerdekaan  khususnya  di  era  Orde  Lama,  Orde  Baru  dan  era  Reformasi  ada baiknya  menjelaskan  perkembangan  pesantren  sejak  awal.  Tentu  diharapkan dalam kajiannya tidak terputus mata rantai perkembangan pesantren di Indonesia sampai kepada masa sekarang..
Pondok  pesantren  dilihat  dari  asal  usulnya,  terjadi  perbedaan  pendapat para ahli, namun terlepas dari itu pondok pesantren merupakan istilah lembaga pendidikan  Islam  yang  ada  di  Pulau  Jawa.  Dapat  dipastikan  pondok  pesantren yang  ada  di  Pulau  Jawa  seiring  dengan  masuknya  dan  berkembangnya  Islam  di Pulau  tersebut,  sehingga  ahli  sejarah  menyebutkan  pondok  pesantren  di  Pulau Jawa didirikan oleh para pembawa Islam yakni para wali songo.
Sebagian  ahli  sejarah  berpendapat  bahwa  yang  pertama  kali  mendirikan pondok  pesantren  di  Jawa  adalah  Syekh  Maulana  Malik  Ibrahim  yang  dikenal dengan  Syekh  Magribi. 11 Pendapat  lain  mengatakan  pondok  pesantren  yang pertama adalah yang didirikan oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel) di Kembang
8 Marwan Saridjo, dkk. , Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980), h. 19. Lihat pula Dawam Raharjo, Dunia Pondok Pesantren dalam Peta Pembaharuan, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 6. Bandingkan Sudirman Teba, Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaharuan Sosial (Jakarta: P3M, 1985),
h. 270.
9 Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Bandung: Mizan, 1993), h. 78. 10 Muhammad Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi  Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 80.
11 Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 231.
Kuning  Surabaya. 12 Sementara  lainnya  berpendapat  pondok  pesantren  yang pertama didirikan adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati  (Syarif  Hidayatullah)  di  Cirebon  sewaktu  mengasingkan  diri  bersama pengikutnya  dalam  khalwat,  beribadah  secara  istiqamah  untuk  bertaqarrub kepada Allah. 13
Syekh  Magribi  merupakan  penyebar  Islam  pertama  di  Pulau  Jawa  yang meng-Islamkan  di  bagian  utara  Pulau  Jawa  bahkan  berkali-kali  berusaha menyadarkan  raja-raja  Hindu-Budha  Majapahit  agar  sudi  masuk  Islam.  Syekh Magribi  telah  merintis  pembangunan  pondok  pesantren  pertama  dapat  diyakini masih  dalam  bentuk  sederhana,  belum  memiliki  institusi,  materi  dan  metode serta sistem pendidikan yang jelas.
Sedangkan  Raden  Rahmat  (Sunan  Ampel)  putra  dari  Maulana  Malik Ibrahim  (Syekh  Magribi)  melanjutkan  misi  ayahnya  kendati  tantangan  yang dihadapi tidak kecil. Raden Rahmat dalam perjuangannya menyebarkan Islam di Jawa memanfaatkan dengan sebaik mungkin sikap masyarakat yang respon atas ajaran  yang  dibawanya,  sehingga  momentum  dan  sikap  toleran  serta  dukungan dari  masyarakat  Raden  Rahmat  mendirikan  pusat  pendidikan  dan  pengajaran yang  kemudian  dikenal  dengan  nama  pondok  pesantren  Kembang  Kuning Surabaya. 14 Bentuk pondok pesantren ini lebih jelas dan lebih konkret dibanding pondok pesantren rintisan ayahnya.
Kemudian Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren di Cirebon sebagai  tempat  untuk  pembelajaran  dan  bertaqarrub  kepada  Allah  swt.  Apabila dikaitkan dengan tahun kewafatan para wali songo khususnya Sunan Gunung Jati dengan  Raden  Rahmat  berbeda  jauh,  Raden  Rahmat  wafat  pada  1467  M, sedangkan Sunan Gunung Jati wafat 1570 M. 15
Sebagian  ahli  sejarah  memandang  Sunan  Gunung  Jati  pendiri  pondok pesantren  pertama di  Cirebon  mungkin  saja benar, tetapi itu khusus di  wilayah Cirebon  dan  Jawa  Barat  pada  umumnya,  bukan  pondok  pesantren  pertama  di Jawa secara keseluruhan.  Karena wali-wali atau para penyebar Islam sebelumnya sudah ada, seperti Raden Rahmat, Maulana Malik Ibrahim.
Dalam  konteks  ini  penulis  dapat  menarik  sebuah  pemahaman  bahwa dilihat  dari  tahun  kewafatan,  yang  paling  tua  adalah  Syekh  Magribi.  Pondok pesantren  pada  saat  itu  terbuka  pemahaman  bahwa  Syekh  Magribi  sebagai penyebar Islam pertama di Pulau Jawa telah memberikan sendi-sendi dan ajaran
12 Muhammad Said dan Junimar Affan, Mendidik dari Zaman ke Zaman (Bandung: Jemmars, 1987), h. 53.
13 Machrs  Aly,  “Hakekat  Cita  Pondok  Pesantren,”  dalam  Soeparlan  Soeryopratondo  dan  M. Syarif, Kapita Selekta Pondok  Pesantren (Jakarta: PT. Paryu Barkah, t.t.), h. 40. 14 Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, Preliminary Statemen on a General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago (Kuala Lumpur: Dewan Bakhasa dan Pustaka, 1969), h. 12-13. Lihat pula Mujammil  Qamar, Pondok  Pesantren  dari  Transformasi  Metodologi  Menuju  Demokratisasi  Institusi (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 8-9. 15 Wiji  Saksono, MengIslamkan  Tanah  Jawa;  Telaah  Atas  Metode  Dakwah  Wali  Songo (Bandung: Mizan, 1995), h. 27.
Islam  dalam  bentuk  sederhana,  kemudian  dikembangkan  oleh  Raden  Rahmat yang lebih jelas dan konkret dari sisi institusi, materi dan metodenya. Kemudian Sunan  Gunung  Jati  mendirikan  masjid  Demak  dan  pusat  pendidikan  pertama (pondok pesantren) di Cirebon.

## 3. Masa Sesudah Kemerdekaan
a. Orde Lama
Setelah  Indonesia  berhasil  meraih  kemerdekaan  yang  diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus  1945.  Berkat  kemerdekaan  ini  melahirkan  kehidupan  baru  di  berbagai aspek  kehidupan  termasuk  pendidikan.  Dalam  upaya  menjalankan  sistem pendidikan  nasional,  pemerintah  memberi  penghargaan  tinggi  bagi  pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pondok pesantren.
Pada  tahun  1945  tepatnya  tanggal  22  Desember  BP.  KNIP  (Badan Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat)  merumuskan  bahwa  dalam memajukan  pendidikan  di  langgar-langgar,  pondok  pesantren  dan  madrasah perlu  mendapat  perhatian  dalam    pengembangan  lembaga  tersebut. 16 5  hari kemudian  pada  tanggal  27  Desember  1945  BP.  KNIP  menyarankan  lagi  agar pendidikan  agama  di  sekolah  mendapat  tempat  yang  teratur,  seksama  dan mendapat perhatian yang semestinya, juga menyarankan agar lembaga pendidikan Islam  dalam  hal  ini  madrasah  dan  pondok  pesantren  mendapat  perhatian  dan bantuan material dari pemerintah karena madrasah dan pondok pesantren pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia. 17
Saran  dan  rumusan  BP.  KNIP  terhadap  PP  &  K  terdiri  dari pertama, dalam rangka menyusun masyarakat baru perlu disusun pedoman pendidikan dan pengajaran yang baru, yang sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia dan menjadikannya  sebagai  alat  pembangunan  negara. Kedua untuk  memperkuat kesatuan  rakyat,  hendaklah  diadakan  satu  macam  sekolah  untuk  lapisan masyarakat  sesuai  dengan  dasar  keadilan  sosial. Ketiga metodik  yang  berlaku  di sekolah-sekolah hendaklah berdasarkan sistem sekolah kerja. Keempat pengajaran agama  hendaklah  mendapat  tempat  yang  teratur  seksama  dan  mendapat perhatian  yang  semstinya  dengan  tidak  mengurangi  kemerdekaan  golongan- golongan  yang  berkehendak  mengikuti  kepercayaan  yang  dipeluknya. Kelima kewajiban belajar yang lamanya 6 tahun dilaksanakan secara berangsur dan dalam waktu 10 tahun anak Indonesia sudah bersekolah. Enam di sekolah rendah tidak dipungut biaya. 18
16 Abdurrahman  Shaleh, Penyelenggaraan  Madrasah,  Peraturan  Perundangan (Jakarta:  Dharma  Bakti,
1984), h. 19.
17 Lihat, Hanun Asrohah , Sejarah Pendidikan Islam. Cet. I; (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.), h. 178.
18 Marwan Sarijo, Sejarah Pondok Pesantren …, h. 71-72.
Sebagai  realisasi  dari  agama  sebagai  pondasi  dalam  membangun  bangsa dan  negara,  pada  tanggal  3  Januari  1946  dibentuk  Departemen  Agama  yang mengawasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengawasi sekolah-sekolah agama seperti madrasah dan pondok pesantren. Lembaga inilah yang  secara  intensif  memperjuangkan  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia meskipun belum maksimal.
Menindaklanjuti peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan  Islam  termasuk  pondok  pesantren  maka  pondok  pesantren sebagaimana tujuannya untuk membentuk kepribadian luhur menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama dengan giat bergerak pada bidang pendidikan.
Orientasi  usaha  Departemen  Agama  dalam  bidang  pendidikan  Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah- sekolah  secara  spesifik.  Usaha  ini  ditangani  oleh  satu  bagian  khusus  yang mengurusi  masalah  pendidikan  agama.  Dalam  salah  satu  dokumen  disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi; (1)  Memberi  pengajaran  agama  di  sekolah  negeri  dan  partikuler,  (2)  Memberi pengetahuan  umum  di  madrasah  dan  pondok  pesantren,  (3)  Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). 19 Dari  tugas-tugas  ini,  Departemen  Agama  dapat  dikatakan  sebagai  representasi umat  Islam  dalam  memperjuangkan  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  secara lebih luas di Indonesia.
Ketika Mr. Suwandi menjadi menteri PP dan K (2 Oktober 1946- 27 Juni 1947),  dia  membentuk  Panitia  Penyelidik  Pengajaran  Republik  Indonesia  yang diketuai  oleh  Kihajar  Dewantara.  Panitia  ini  merekomendasikan  mengenai sekolah-sekolah  agama,  dalam  laporannya  tanggal  2  Juni  1946  yang  berbunyi bahwa  “Pengajaran  yang  bersifat  pondok  pesantren  dan  madrasah  perlu  untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain. 20 Eksistensi  lembaga  pendidikan  Islam  sebagai  komponen  pendidikan nasional  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1950  berlaku sampai sekarang, dimana dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. 21
Pada  tahun  1975  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  tiga menteri  yaitu  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Menteri  dalam  Negeri  dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah melalui SKB ini madrasah  diharapkan  mempelopori  posisi  yang  sama  dengan  sekolah-sekolah umum  dan  sistem  pendidikan  nasional,  sehingga  lulusan  madrasah  dapat
19 Lihat, Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya . (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) , h.
123.
20 Abdurrahman Shaleh , Penyelenggaraan Madrasah…, h. 19.
21 Lihat, Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam . (Cet, I; Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 236.
melanjutkan dan pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, karena mutunya pada dasarnya sama. 22
Mencermati  peraturan  di  atas,  diharapkan  lembaga  pendidikan  pondok pesantren membuka pendidikan formal berupa sekolah atau madrasah, agar para santrinya dapat melanjutkan ke pendidikan formal. Langkah yang ditempuh dan kerelaan  pondok  pesantren  untuk  membuka  pendidikan  formal  menjadikan santri dan alumni pondok pesantren dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
b. Masa Orde Baru Kebijakan-kebijakan  pemerintah,  mulai  dari  pemerintahan  kolonial Belanda,  Jepang,  Orde  Lama,  sampai  masuknya  Orde  Baru 23 terkesan menganaktirikan,  mengisolasi  bahkan  hampir  saja  menghapuskan  sistem pendidikan  Islam  hanya  karena  alasan  Indonesia  bukan  negara  Islam,  namun semangat  juang  yang  tinggi  dari  tokoh-tokoh  pendidikan  Islam,  akhirnya berbagai  kebijakan  tersebut  mampu  diredam  untuk  sebuah  tujuan  ideal  yaitu untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.
Di  awal  pemerintahan  Orde  Baru  telah  melahirkan  kebijakan  yang merugikan pendidikan Islam dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34  tahun  1972.  Isi  Keppres  itu  menggariskan  pembagian  tugas  dan  tanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh kepada tiga lembaga  Kementerian  yaitu  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan bertanggung  jawab  atas  penyelemggaraan  dan  pembinaan  pendidikan  umum latihan  keahlian  dan  kejuruan.  Kementerian  Tenaga  Kerja  bertugas  dan bertanggung jawab atas latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri serta Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri. Kementrian Agama yang sejak kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pesantren, madrasah dan sekolah agama) hanya  bertugas  dan  bertanggung  jawab  untuk  menyusun  kurikulum  pendidikan agama, baik untuk sekolah umum, madrasah maupun perguruan tinggi. 24
Kebijakan  yang  mengalihkan  tanggung  jawab  pembinaan  madrasah  dan pondok  pesantren  menimbulkan  kontroversi  dan  keresahan  diklangan  tokoh- tokoh Islam. Kebijakan itu mendorong kepada upaya pendidikan di bawah satu atap  dan  berdampak  pada  sekulerisasi  pendidikan  agama.  Pada  akhirnya berdasarkan usulan  dasar dari tokoh-tokoh Islam melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) diketuai Imam Zarkasyi disampaikan kepada Menteri Agama kemudian dilanjutkan kepada presiden pada saat sidang
22 Lihat Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan… , h. 270. 23 Orde  Baru  merupakan  masa  pemerintahan  yang  dapat  dihasilkan  mulai  dari  peraturan, kebijakan,  susunan,  angkatan  sejak  tanggal  11  Maret  1966  sampai  dengan  lengsernya  Soeharto  dari singgasana presiden RI pada tahun 1998, dari sinilah batas akhir dari masa Orde Baru dan masuk ke Orde Reformasi.
24 Marwan Sarijo, Sejarah Pondok Pesantren …, h. 109-110.
Kabinet Bidang Kesra 26 Nopember 1974. Keputusanya adalah bahwa Keppres nomor  34  tahun  1972  dan  Inpres  nomor  15  tahun  1974  tidak  dimaksudkan untuk  menghilangkan  wewenang  dan  tanggung  jawab  Menteri  Agama  untuk mengelola madrasah dan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum.
Tindak  lanjut  dari  hasil  sidang  kabinet  dibentuklah  sebuah  tim  yang anggotanya  wakil  dari  Kementerian  Agama,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Kementrian  Dalam  Negeri  dan  lembaga-lembaga  terkait  untuk merumuskan  konsep  keputusan  bersama  yang  kemudian  dikenal  dengan  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  3  menteri,  yaitu,  Kementerian  Agama,  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Kementrian  Dalam  Negeri    pada  tahun  1975 dengan judul Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
Diakui  kebijakan  pemerintahan  Orde  Baru  mengenai  pendidikan  Islam termasuk  madrasah,  pondok  pesantren  bersifat  positif  dan  konstruktif. 25 Pada masa Orde Baru lembaga pendidikan Islam mendapat perhatian dan memberikan peluang kepada lembaga pendidikan Islam termasuk pondok pesantren. Pondok pesantren  untuk  dapat  menjaga  eksistensinya  secara  nasional  maka  pondok pesantren membuka pendidikan formal berupa madrasah dan sekolah.
Dari  berbagai  kebijakan  pemerintah  Orde  Baru  berkenaan  dengan pendidikan  Islam  dan  keagamaan  dapat  dicatat  beberapa  keberhasilan, 26 di antaranya adalah:
1. Pemerintah  memberlakukan  pendidikan  agama  dari  tingkat  SD  hingga universitas  (TAP  MPRS  No.XXVII/MPRS/1966),  madrasah  mendapat perlakuan  dan  status  yang  sejajar  dengan  sekolah  umum,  pondok  pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berdirinya MUI (Majelis Ulama  Indonesia)  pada  tahun  1975,  pelarangan  SDSB  (Sumbangan  Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.
2. Pemerintah  juga  pada  akhirnya  member  izin  pada  pelajar  muslimah  untuk memakai  rok  panjang  dan  busana  jilbab  di  sekolah-sekolah  negeri  sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
3. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor  7  tahun  1989  tentang  peradilan  agama,  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam,  yang  telah  lama  diusulkan,  lalu  diteruskan  dengan  pendirian  BAZIS (Badan  Amil  Zakat  Infak  dan  Sodaqoh)  yang  idenya  muncul  sejak  1968, berdirinya  Yayasan  Amal  Bakti  Muslim  Pancasila,  pemberlakuan  label  halal atau haram oleh  MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.
Selanjutnya  pemerintah  juga  memfasilitasi  penyebaran  da’i  ke  daerah terpencil  dan  lahan  transmigrasi,  mengadakan  MTQ  (Musabaqoh  Tilawatil
25 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam:,,,, h. 361.
26 A. Zakki Fuad, Sejarah Pendidikan Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), h. 156.
Qur’an),  peringatan  hari  besar  Islam  di  Masjid  Istiqlal,  mencetak  dan mengedarkan  mushaf  Alquran  dan  buku-buku  agama  Islam  yang  kemudian diberikan  ke  masjid  atau  perpustakaan  Islam,  berdirinya  MAN  PK  (Program Khusus) mulai tahun 1986, dan pendidikan pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke  dalam  maupun  luar  negeri,  merupakan  kebijakan  lainnya.  Khusus  mengenai kebijakan  ini,  Departemen  Agama  telah  membuka  program  pascasarjana  IAIN sejak  1983  dan join  cooperation dengan  negara-negara  Barat  untuk  studi  lanjut jenjang Magister maupun Doktor. Selain itu, penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI dilakukan sejak 1990, dan sebagainya. Akibat semua kebijakan tersebut, pembangunan  bidang  agama  Islam  yang  dilaksanakan  Orde  Baru  mempercepat peningkatan jumlah umat Islam terdidik dan kelas menengah muslim perkotaan.

## c. Era Reformasi
Era  reformasi  ditandai  dengan  tumbangnya  pemerintahan  Orde  Baru  di bawah kepemimpinan presiden Soeharto pada tahun 1998. Di awal era ini belum menemukan konsep yang jelas sehingga terasa dalam kondisi negara belum stabil, hampir  melanda  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  mulai  dari politik,  sosial,  budaya  ekonomi  dan  dunia  pendidikan.  Pada  konteks  ini  perlu penataan  dan  kajian  ulang  seluruh  aspek  kehidupan  menurut  cara  yang  lebih demokratis, teransparan, berkeadilan, jujur, amanah, manusiawi dan modern.
Gerakan  reformasi  di  Indonesia  secara  umum  menuntut  diterapkannya prinsip  demokrasi,  desentralisasi,  keadilan,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 27 Dalam  hubungannya dengan  pendidikan,  prinsip  tersebut  akan  memberikan  dampak  yang  mendasar pada kandungan, proses, dan manejemen sistem pendidikan. Program reformasi secara  total  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  bangsa  dan  negara  yang menandai  era  ini  belum  menunjukkan  tanda-tanda  keberhasilan  secara menyeluruh. Berbagai aturan dan tatanan lama yang dipandang tidak lagi relevan mulai ditinggalkan. Sementara aturan dan tatanan baru sebagai penggantinya yang diharapkan  dapat  merubah  keadaan  yang  lebih  baik  juga  belum  berhasil maksimal.
Berkaitan  dengan  harapan  dan  cita-cita  reformasi  tersebut,  pendidikan Islam termasuk pondok  pesantren harus memberikan sumbangan bagi  Iahirnya manusia-manusia  yang  dapat  mewujudkan  masyarakat  madani.  Kalangan pendidikan Islam selanjutnya ditantang untuk memperjuangkan nasib pendidikan Islam melalui reformasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.    Pendidikan  Islam  juga  harus  mampu menghadapi  tantangan  otonomi  daerah.  Diketahui  bahwa  dalam  rangka
27 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 38.
menghadapi  otonomi  pendidikan  sebagai  akibat  dari  implementasi  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999.
Perhatian  era  reformasi  terhadap  pendidikan  Islam  termasuk  pondok pesantren telah dicantumkan dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  pasal  30  poin  (4)  yang  berbunyi: “Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis” 28 kemudian juga terdapat pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  tahun  2007  tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Bab I pasal 1, poin (4) berbunyi: “Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis  masyarakat  yang  menyelenggarakan  pendidikan  diniyah  atau  secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya” 29
Dari poin di atas, menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam termasuk pondok pesantren telah diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional terbukti  lahirnya  PP  tentang  pendidikan  agama  dan  keagamaan.  Kemudian dikuatkan lagi pada Peraturan Pemerintah yang sama pada Bab III Pasal 26 ayat (1)  “pesantren  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  tujuan  menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, akhlak mulia, serta tradisi pesantren mengembangkan  kemampuan,  pengetahuan,  dan  keterampilan  peserta  didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam ( mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di  masyarakat.”  Sedangkan  ayat  (2)  berbunyi  “pesantren  menyelenggarakan pendidikan  diniyah  atau  secara  terpadu  dengan  jenis  pendidikan  lainnya  pada jenjang  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  menengah  dan/atau pendidikan tinggi” 30
Pada era reformasi  ini pondok pesantren harus dapat melahirkan lulusan yang  mampu  menjalani  kehidupan  ( preparing  children  for  life ),  bukan  sekedar mempersiapkan  anak  didik  untuk  bekerja.  Pondok  pesantren  juga  harus menghasilkan  manusia  yang  berorientasi  ke  masa  depan,  bersikap  progresif, mampu  memilah  dan  memilih  secara  bijak,  dan  membuat  perencanaan  dengan baik.  la  juga  harus  menghasilkan  santri  yang  memiliki  keseimbangan  antara penggunaan  otak  kiri  dengan  otak  kanan,  manusia  yang  memiliki  kecerdasan intelektual,  emosional,  sosial,  dan  spiritual.  Pendidikan  pondok  pesantren berusaha  memberikan  keseimbangan  antara  pendidikan  jasmani  dan  rohani, keseimbangan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dan budaya, serta
28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet.  I;  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2003),  h.  16.  Bandingkan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 (Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 17. 29 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 146.
30 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama… h. 158.
keseimbangan  antara  pengetahuan  masa  kini  dan  pengetahuan  masa  lampau. Santri  yang  dihasilkan  oleh  pondok  pesantren  adalah  bukan  hanya  anak  yang mengetahui  sesuatu  secara  benar,  melainkan  juga  harus  disertai  dengan mengamalkannya  secara  benar,  mempengaruhi  dirinya,  dan  membangun kebersamaan hidup dengan orang lain.

## C. Penutup
Berdasarkan tulisan berkenaan dengan perkembangan pondok pesantren di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pondok pesantren merupakan tempat untuk menimbah ilmu agama yang memiliki ciri khas terdiri atas adanya kiai, asrama, masjid, kitab kuning dan pengasuh. Dalam perjalanan sejarahnya dimulai sejak awal mula masuk ke Nusantara. Walaupun peristilahan pondok pesantren berbeda antara satu daerah dengan daerah laiinya tetapi memiliki fungsi yang sama.
2. Eksistensi pondok pesantren tetap diakui keberadaanya dari masa ke masa. Sampai  kepada  masa  kemerdekaan,  mulai  dari  orde  lama,  orde  baru sampai kepada era reformasi. Yang diharapkan dari pondok pesantren di era  ini  adalah  mampu  menjawab  tantangan  global  sehingga  pondok pesantren tidak terkikis dan ketinggalan dalam berbagai hal.

## BIBLIOGRAPHY
Al-Attas,  Sayyid  Muhammad  Naqib.  (1969), Preliminary  Statemen  on  a  General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bakhasa dan Pustaka. Ali, Mukti. (1993), Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam. Bandung: Mizan.
Aly,  Machrs.  (t.t),  “Hakekat  Cita  Pondok  Pesantren,”  dalam  Soeparlan Soeryopratondo dan M. Syarif, Kapita Selekta Pondok Pesantren. Jakarta: PT. Paryu Barkah.
Bawani, Imam. (1993), Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam. Surabaya: Al-ikhlas. Daulay, Haidar Putra. (2007), Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia Jakarta: Kencana.
Fuad, A. Zakki. (2011), Sejarah Pendidikan Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  “Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  55  tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan
Pendidikan Keagamaan (Bandung: Fokusmedia, 2010).
Nasir,  Muhammad  Ridlwan.  (2005), Mencari  Tipologi  Format  Pendidikan  Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nizar, Samsul. (2009), Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia. Jakarta: Kencana.
Qamar,  Mujammil.  (2005), Pondok  Pesantren  dari  Transformasi  Metodologi  Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta: Erlangga.
Raharjo, Dawam. (1983), Dunia Pondok Pesantren dalam Peta Pembaharuan. Jakarta: LP3ES.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bandung: Fokusmedia, 2010.
Said,  Muhammad  dan  Junimar  Affan.  (1987), Mendidik  dari  Zaman  ke  Zaman.
Bandung: Jemmars.
Shaleh,  Abdurrahman.  (1984), Penyelenggaraan  Madrasah,  Peraturan  Perundangan.
Jakarta: Dharma Bakti.
Saksono, Wiji. (1995), MengIslamkan Tanah Jawa; Telaah Atas Metode Dakwah Wali Songo. Bandung: Mizan.
Sarijo,  Marwan.  (1980), Sejarah  Pondok  Pesantren  di  Indonesia. Jakarta:  Dharma Bhakti.
Sumardi, Mulyanto. (1997), Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975.
Jakarta: Dharma Bhakti.
Teba,  Sudirman.  (1985), Dilema  Pesantren:  Belenggu  Politik  dan  Pembaharuan  Sosial. Jakarta: P3M.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem
Pendidikan Nasional Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2009.
Prasodjo, Sudjoko et al. (2001), “Profil Pondok Pesantren, ” dalam Abuddin Nata (ed), Sejarah  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Lembaga-Lembaga  Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Yunus, Mahmud. (1985), Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.