JURNAL AL-QARDH http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh Volume 5, No.1
Juli 2020
ISSN : 2354 – 6034 (Print)
ISSN : 2599 – 0187 (Online)

## PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF CITA HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

## Mohammad Jamaludin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya Email: mjamaluddin13@yahoo.com

## ABSTRACT
This article examines the handling of sharia economic disputes from the perspective of  the ideals  of  law in  the  Religion  High  Court  of  Semarang, considering  that  up to  now many  decisions  of  the  Religious  High  Court  have  been  pursued  at  the  cassation  level (Supreme Court). The focus of this research study is to answer a number of issues, namely: how is the mechanism for handling sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang, what is the legal basis used by judges in the process of examining sharia economic disputes, and how the review of legal ideals towards handling sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang.
Judging from the type, this article was categorized as field research with an empirical juridical approach. In analyzed the data, the writer used descriptive-analytical methods, by described primary data that the author has obtained in the Religion High Court of Semarang, supplemented  with  secondary  data  related  to  handling  sharia  economic  disputes  in  the Religion High Court, then analyzed using the legal ideal theory which includes justice, legal certainty, and expediency.
Based  on  the  results  of  the  research  conducted  by  the  writer in  the  Religion  High Court of Semarang, the writer can conclude that, the handling of sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang has not been fully implemented as it should. The handling of sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang is carried out by examining and adjudicate cases based on facts / sitting cases contained in the appeal case file sent by the religious court that has examined and decided the case at the first level, plus an additional examination if the judge consider there are things that require clarity or to add to the completeness of evidence. A review of the legal ideals for handling sharia economic disputes in the Religion High Court of Semarang include: in terms of the ideals of the law of justice,  judges  in  realizing  the  ideals  of  the  law  of  justice  are  still  constrained  by  vague provisions in the laws and regulations in which regulate about the procedures for examining sharia economic disputes in the level of appeal, which makes the judge unable to realize the desired justice. Judging from the ideals of legal certainty, the obstacle in realizing this legal ideal is the absence of special provisions regulate about civil procedural law (procedures for
examining  cases),  especially  sharia  economic  disputes  at  the  appellate  court,  additionally there are several Supreme Court jurisprudences that are conflicting/contradicting. While in terms of the legal ideal of expediency, some have fulfilled this legal ideal because it is in accordance with the provisions that regulate the costs of handling cases and the duration of handling cases.
Keywords: Economic Dispute, Legal Ideals, Sharia Economic.

## ABSTRAK
Artikel ini mengkaji tentang penanganan sengketa ekonomi syariah perspektif cita hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang , mengingat hingga saat ini banyak putusan Pengadilan Tinggi Agama  diupayakan  hukum  di  tingkat  kasasi.  Fokus  kajian  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab beberapa  persoalan,  yaitu:  bagaimana  mekanisme  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  apa  dasar  hukum  yang  digunakan  hakim  dalam  proses pemeriksaan  sengketa  ekonomi  syariah,  dan  bagaimana  tinjauan  cita  hukum  terhadap  penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang..
Dilihat  dari  jenisnya,  artikel  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  lapangan  ( field  research ) dengan  pendekatan yuridis  empiris .  Dalam  menganalisis  data,  penulis  menggunakan  metode deskriptif-analitis ,  yaitu  dengan  menggambarkan  data  primer  yang  telah  penulis  dapatkan  di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dilengkapi dengan data sekunder terkait penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilann Tinggi Agama, selanjutnya dianalisis menggunakan teori cita hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa,  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Tinggi Agama  Semarang  belum  sepenuhnya  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Penganganan  sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilaksanakan dengan cara memeriksa dan mengadili perkara secara ulang berdasarkan fakta/duduk perkara yang terdapat dalam berkas perkara banding yang dikirimkan oleh pengadilan agama yang telah memeriksa dan memutus perkara pada tingkat  pertama,  ditambah  dengan  pemeriksaan  tambahan  apabila  hakim  berpendapat  ada  hal-hal yang memerlukan kejelasan atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian. Tinjauan cita hukum terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang di antaranya: ditinjau dari cita hukum keadilan, hakim dalam mewujudkan cita hukum keadilan masih terkendala dengan  ketentuan  yang  samar  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang bagaimana  tata  cara  pemeriksaan  sengketa  ekonomi  syariah  di  tingkat  banding,  yang  mana  hal  ini menjadikan  hakim  tidak  dapat  mewujudkan keadilan  yang  diinginkan.  Ditinjau  dari  cita  kepastian hukum,  kendala  dalam  mewujudkan  cita  hukum  ini  adalah  tidak  adanya  ketentuan  khusus  yang mengatur tentang hukum acara perdata (tata cara pemeriksaan perkara) khususnya sengketa ekonomi syariah  pada  peradilan  tingkat  banding, ditambah  lagi  terdapat  beberapa  yurisprudensi  Mahkamah Agung yang saling bertolak belakang/bertentangan. Sedangkan ditinjau dari cita hukum kemanfaatan, sebagian telah memenuhi cita hukum ini karena telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang biaya penanganan perkara dan jangka waktu penanganan perkara. Kata kunci: Sengketa Ekonomi, Cita Hukum, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  lembaga  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  pasal  18  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi”.

## Mohammad Jamaludin
Ketentuan  ini  menggambarkan  susunan  dan  badan  peradilan  mengikuti  model piramida  yang  berpuncak  di  Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  badan peradilan  tertinggi,  sehingga  masing-masing  lembaga  peradilan  memiliki  kewenangan masing-masing. 1
Wewenang badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  yang  menyatakan bahwa:
“Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.”
Dalam  lingkungan  peradilan  agama,  peradilan  disusun  dalam  dua  tingkatan,  yaitu peradilan  tingkat  pertama,  yakni  Pengadilan  Agama  dan  peradilan tingkat  banding,  yakni Pengadilan  Tinggi  Agama.  Dua  peradilan  ini  disebut  sebagai judex  facti 2 ,  sedangkan Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai judex juris 3 .
Hakim  pada  peradilan  tingkat  pertama  dan  peradilan  banding  memeriksa  fakta hukum  sebagai  alas  perkara  yang  kemudian  mencocokan  fakta  hukum  tersebut  terhadap hukum  yang  menjadi  landasan  yuridis  berperkara.  Fakta  hukum  adalah  fakta  yang bersentuhan  dengan  hukum,  yakni  fakta  yang  diatur  oleh  hukum,  baik  mengenai pembuktiannya,  substansinya,  maupun  akibat  hukumnya.  Fakta  hukum  dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. 4 Berbeda dengan  peradilan  tingkat  pertama  dan  peradilan  banding,  peradilan  tingkat  kasasi  bukan peradilan  tingkat  tiga,  karena  pengadilan  tingkat  kasasi  tidak  melakukan  pemeriksaan terhadap peristiwa atau fakta hukum. Akan tetapi, peradilan pada tingkat ini (kasasi) menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan.
Penanganan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Tinggi Agama ( judex facti Pengadilan Tingkat banding) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; merumuskan fakta, mencari  hubungan  sebab  akibat  dan  mereka-reka  probabilitas.  Langkah-langkah pemeriksaan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup judex facti . 5
Peradilan tingkat banding merupakan peradilan judex facti tingkat kedua. Fungsi ini melekat, karena badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap  putusan  pengadilan  agama,  bertindak  melakukan  pemeriksaan  ulang  terhadap perkara secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang menyatakan bahwa:
“Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang
1 Moh.  Amir  Hamzah, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Tingkat  Banding, (Malang:  Setara  Press, 2013), hlm. 3.
2 Judex  facti merupakan  kewenangan  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  berdasarkan fakta.
3 Frase judex  juris ,  artinya  Mahkamah  Agung  hanya  mempertimbangkan  masalah  hukum.  Dalam tingkat kasasi, hakim hanya memeriksa apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum atau masalah penerapan hukum,  dan  tidak  memeriksa  fakta  perkara  yang  itu  menjadi  fungsi judex  facti (yaitu  pengadilan  tingkat pertama dan pengadilan banding).
4 A.  Mukti  Arto, Pembaruan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2015), hlm. 43.
5 Moh. Amir Hamzah, Hukum Acara Perdata …, hlm. 5.
Mohammad Jamaludin
tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak ( partijen ) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah masing-masing”.
Fungsi judex facti pengadilan banding juga diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan:
“Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”.
Wewenang  ini  dipertegas  oleh  Mahkamah  Agung  melalui  putusannya  Nomor  951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan:
“Cara  pemeriksaan  perkara  perdata  di  tingkat  banding-pengadilan  tinggi  yang  hanya memeriksa  keberatan-keberatan  yang  diajukan  oleh  pembanding  saja,  adalah  salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut,  baik  faktanya,  maupun  penerapan  hukumnya  yang  telah  diputuskan  oleh  hakim pertama”. 6
Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1973, tanggal 30 November 1976 dinyatakan bahwa:
“Pengadilan  Tinggi  sebagai  Peradilan  tingkat  banding,  dalam  memeriksa  perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya,  baik  yang  konvensi 7 maupun  yang  rekonvensi 8 yang  telah  diputus  oleh peradilan tingkat pertama”. 9
Dan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3136  K/Sip/1983  juga  dinyatakan bahwa:
“… sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, pengadilan tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan, bahkan cara yang demikian lebih efektif karena pengadilan tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang hendak diperiksa, namun jika pengadilan hendak melakukan sendiri pemeriksaan tambahan langsung kepada para pihak harus benar- benar dipertimbangkan faktor biaya yang harus dipikul para pihak. Sehubungan dengan itu, tidak  mutlak  pelaksanaan  pemeriksaan  tambahan  mesti  didelegasikan  pengadilan  tinggi kepada pengadilan negeri”.
Walaupun  peradilan  banding  merupakan peradilan judex  facti tingkat  kedua,  akan tetapi dalam praktik beracara (yaitu dalam proses pemeriksaan perkara) yang telah berjalan selama ini berpedoman pada Pasal 357 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
6 Hulman Panjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 160.
7 Istilah  konvensi  sebenarnya  merupakan  istilah  untuk  menyebut  gugatan  awal  atau  asli. Istilah  ini memang  jarang  digunakan  dibanding  istilah  gugatan  karena  istilah  konvensi  baru  akan  dipakai  apabila  ada rekovensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat).
8 Rekovensi  adalah  gugatan  balik  yang  disampaikan  oleh  tergugat  sehubungan  dengan  gugatan penggugat.
9 Hulman Panjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum … , hlm. 160.
10 .
Di dalam Pasal 357 Rv dinyatakan bahwa:
“Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberikan putusan persiapan atau putusan sela”.
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  alasan  pengadilan tingkat  banding  menjadikan  Pasal 357 Rv sebagai pedoman berdasarkan kebutuhan beracara, karena penerapannya dianggap sangat bermanfaat menjadi landasan beracara ( process doelmatigheid ). 11
Ketentuan  lain  yang  digunakan  pengadilan  tingkat  banding  sebagai  dasar  hukum dalam  proses  tata  cara  pemeriksaan  berdasarkan  surat-surat  atau  berkas  perkara  adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa: “…Pengadilan  tinggi  memeriksa  dan memutus  perkara  pada  tingkat  banding  berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi; hal itu tidak berarti putusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara tidak sah, karena sistem yang demikian merupakan prosedur biasa dalam tingkat banding…”. 12
Bertitik tolak dari kedua ketentuan di atas dikaitkan dengan praktik peradilan yang telah berjalan selama ini, proses tata cara pemeriksaan perkara dalam tingkat banding cukup singkat, yaitu terdiri dari tiga tahap, yaitu: Pertama , proses administrasi yustisial (memeriksa pembayaran  biaya  banding  dan  kelengkapan  berkas  perkara,  pendaftaran  perkara  dalam register  banding,  panitera  menyampaikan  berkas  perkara  kepada  ketua  pengadilan  tinggi, menyerahkan berkas perkara kepada majelis yang ditunjuk). Kedua , proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara (memberikan kesempatan masing-masing anggota mempelajari berkas perkara, mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan). Ketiga , pengucapan putusan. Jadi, dalam proses pemeriksaan perkara dalam tingkat banding tidak ada pemanggilan para pihak, proses jawaban, replik dan duplik, penyampaian alat bukti maupun pemeriksaan, ahli ataupun pemeriksaan setempat, dan tidak ada proses penyampaian konklusi. 13
Jika dicermati lebih mendalam, tidak berjalannya fungsi judex facti peradilan tingkat banding yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951  K/Sip/1973,  Nomor  194  K/Sip/1973,  dan  Nomor  3136  K/Sip/1983  karena  dalam ketentuan-ketentuan  tersebut  tidak  terdapat  ketentuan  khusus  yang  mengatur  perihal bagaimana tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat banding, yang pada akhirnya pengadilan tingkat banding menggunakan pasal 357 Rv sebagai dasar pelaksanaan praktik
10 Reglement  op  de  Burgerlijke  Rechtsvordering (Rv)  atau  Reglemen  Hukum  Acara  Perdata  untuk Golongan Eropa, Stb.1847 No. 52, jo Stb. 1849, merupakan hukum acara yang berlaku khusus bagi golongan Eropa  dan  bagi  mereka  yang  dipersamakan  untuk  berperkara  di Raad  van  Justitie dan Hooggerechtshof . Dengan  dihapusnya Raad  van  Justitie dan Hooggerechtshof maka  dipergunakan  dan  dipertahankan sebagaimana  tertuang  dalam  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  Buku  I  dan  II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2003/2004, hlm. 60 dan hlm. 126. (Selanjutnya disebut Rv)
11 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 112.
12 Moh. Amir Hamzah, Hukum Acara Perdata …, hlm. 7.
13 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan …, hlm. 112-114.
Mohammad Jamaludin
19 |
beracara di pengadilan tingkat banding karena dinilai lebih bermanfaat. Tidak berjalannya fungsi judex facti dengan baik dan konsisten di pengadilan tingkat banding mengakibatkan para pencari keadilan dan para pihak yang merasa dirugikan dengan putusan  pengadilan  tingkat  pertama  melakukan  upaya  hukum  permohonan  kasasi  ke Mahkamah Agung.
Dari  data  yang  penulis  dapatkan  dari  Direktorat  Putusan  Mahkamah  Agung, setidaknya  terdapat  11  putusan  kasasi  sengketa  ekonomi  syariah  yang  telah  diputus  oleh Mahkamah Agung dari tahun 2009 sampai saat ini, dan 4 di antaranya dikabulkan dengan amar putusan membatalkan putusan pengadilan tinggi agama dan mengadili sendiri sengketa ekonomi syariah tersebut.
Berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel, putusan pengadilan di tingkat kasasi yang membatalkan putusan pengadilan tinggi agama dan mengadili sendiri:
No. No. Perkara Sengketa Amar Putusan 1 362 K/Ag/2013 Take Over Pembiayaan Murabahah Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama Padang Nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Pdg.,  yang  membatalkan putusan Agama Padang Nomor 907/Pdt.G/2011/PA.Pdt. 2 528 K/Ag/2015 Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama Jakarta Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK.,  yang  memperbaiki putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. 3 569 K/Ag/2015 Pembiayaan Ijarah Multijasa Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.,  yang  memperbaiki putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 14 4 272 K/Ag/2015 Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Agama  Jakarta  Nomor  5/Pdt.G/2014/PTA.JK yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS. 15
Jika  diperhatikan  secara  seksama,  semua  putusan  di  tingkat  kasasi  membatalkan putusan  pengadilan  tinggi  agama  dan  mengadili  sendiri  perkara  tersebut.  Hal  ini mengindikasikan ada inkonsistensi  fungsi  peradilan judex  pacti dengan  fungsi judex  juris
14 http://putusan.mahkamah.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-agama/ekonomi- syariah, diakses tanggal 13 Desember 2016.
15 Pokja  Laporan  Tahunan  MARI, Laporan  Tahunan  2015  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), hlm.
327.
Bisa diakses di http://www.pembaruanperadilan.net/v2/unduh-dokumen/laptah-ma/
yang  ditunjukkan  dengan  upaya  Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  perkara  sengketa ekonomi syariah tersebut, yang mana hal ini menjadikan Mahkamah Agung mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai judex facti dan judex juris sekaligus. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung  dalam  membatalkan  putusan  pengadilan  tinggi  agama-pun  beragam,  bisa  karena hakim salah dalam memahami fakta hukum atau hakim salah dalam pertimbangan hukum yang pada akhirnya hakim salah membuat putusan .
Secara  konseptual,  apabila  mekanisme  terkait  tata  cara  pemeriksaan  ulangan diterapkan pada peradilan tingkat banding, akan dapat mengatasi upaya hukum kasasi atas putusan  pengadilan  banding  yang  mana  hal  ini  menjadikan  pengadilan  banding  sebagai penyaring  perkara  perdata  yang  diupaya-kan  hukum  di  tingkat  kasasi,  dan  pengadilan banding bisa menjadi peradilan judex facti tingkat akhir, sehingga putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kract van gewijsde ).
Pemahaman pemeriksaan ulangan yang penulis maksud di sini adalah bahwa hakim pengadilan  tinggi  melakukan  pemeriksaan  perkara  dari  mulai  diajukan  hingga  dibuat putusan. 16 Hakim pengadilan tinggi memeriksa duduk perkara atau fakta maupun penerapan hukumnya. 17 Hal  ini  berbeda  dengan  pemeriksaan  di  tingkat  kasasi,  pada  tingkat  kasasi, hakim  hanya  memeriksa  substansi  masalah  penerapan  hukumnya,  tidak  pada  memeriksa duduk perkara atau fakta hukumnya. Sedangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding akan diperiksa  fakta  hukumnya,  karena  itu  hakim  banding  akan  melakukan  penilaian  terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara. 18
Berangkat  dari  permasalahan  yang  penulis  paparkan  di  atas,  penulis  berkeinginan untuk  melakukan  penelitian  yang  lebih  mendalam  dan  mencoba  untuk  menganalisis permasalahan  terkait  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  tingkat  banding  atau  di Pengadilan  Tinggi  Agama.  Penulis  akan  melakukan  studi  di  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang,  penulis  memilih  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  karena: Pertama , pengadilan  ini  telah  memutuskan  15  sengketa  ekonomi  syariah  (terbanyak  di  antara Pengadilan  Tinggi  Agama  se-Indonesia. 19 Kedua ;  dari  15  sengketa ekonomi  syariah  yang telah diputus, salah satunya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Oleh karena itu, judul penelitian yang penulis angkat pada saat ini adalah “Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang” . Disinilah  peneliti  akan  membahas  mengenai  bagaimana  mekanisme  penanganan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  dasar hukum  yang  digunakan  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  dalam  proses pemeriksaan  sengketa  ekonomi  syariah  serta  bagaimana  tinjauan  cita  hukum  terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam  menelusuri,  menjelaskan  serta  menyimpulkan  objek  pembahasan  dalam
16 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: C.V. Mandar Maju, 1997), hlm. 151.
17 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Binacipta, 1981), hlm. 154.
18 V. Harlen, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 270.
19 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-semarang/direktori/perdata-agama/ekonomi- syariah, diakses tanggal 13 Desember 2016.

## Mohammad Jamaludin
21 |
penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian ini masuk dalam penelitian field research (penelitian lapangan/empiris) yang  mana  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  hasil  pengumpulan  data  dari  informan yang telah ditentukan 20 yaitu narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
2. Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis . 21
3. Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang beralamatkan di Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang 50146. Telp. 024-7600803 Fax. 024-7603866 email: ptasemarang@gmail.com.
4. Sumber Data, mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
a. Data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara  kepada  narasumber  di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang    yang kemudian diolah sendiri oleh penulis.
b. Data sekunder. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain yang membahas  tentang  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Tinggi Agama..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pembahasan  ini,  penulis  akan  memaparkan  tinjauan  cita  hukum  keadilan, kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  terhadap  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hal ini berbeda dengan Aliran etis yang menyatakan bahwa  cita  hukum  adalah  semata-mata  untuk  mencapai  keadilan,  atau  aliran  utilitis  yang menyatakan  bahwa  cita  hukum  adalah  semata-mata  untuk  menciptakan  kemanfaatan (kebahagiaan  masyarakat),  atau  aliran normative-dogmatik yang  menyatakan  bahwa  cita hukum  adalah  semata-mata  untuk  menciptakan  kepastian  hukum,  penulis  akan menggunakan ketiga cita hukum tersebut secara proposional karena ketiga unsur cita hukum tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam menciptakan suatu hukum yang baik.
Penulis  hanya  akan  menganalisis  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terkait proses pemeriksaan dan dasar hukum yang digunakan  hakim  dalam  proses  pemeriksaan  tersebut  di  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang, tidak menganalisis penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi
20 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: RosdaKarya, 2010), hlm. 135.
21 Penulis memadukan antara pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen ) karena penulis  dalam  membahas  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum,  seperti  peraturan  perundang- undangan,  yurisprudensi,  serta  bahan  hukum  dari  zaman  penjajahan  yang  hingga  kini  masih  berlaku,  dan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein ) karena dalam penelitian ini penulis menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan,  yaitu  narasumber  di  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan  dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data  sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari narasumber di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu terkait fungsi judex facti dalam menangani sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

## Mohammad Jamaludin
Agama  secara  umum,  karena  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  hanya  membahas tentang  tata  cara  pemeriksaan  perkara  yang  fokusnya  pada  peran  hakim  sebagai  penentu fakta hukum.
1. Perspektif Cita Hukum Keadilan terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Pembahasan  tentang  keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. 22
Persoalan yang timbul dalam mewujudkan prinsip keadilan adalah nilai abstrak yang perlu  perwujudan  dalam  bentuk  norma  hukum  berupa  peraturan  perundang  undangan sebagai sarana dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam penegakan hukum.
Norma hukum yang perkembangannya dipersempit dengan hanya diartikan sebagai undang-undang  inilah  yang  pada  umumnya  dipergunakan  segera  melalui  aparat  penegak hukumnya,  sehingga  perdebatan  tentang hukum  sudah  tidak  ada  lagi  dalam  ranah  konsep maupun ide-ide, melainkan sebatas undang-undang mana yang dijadikan pegangan sebagai ketentuan yang berlaku mengikat. 23
Begitu banyak definisi/teori tentang keadilan yang telah ada. Akan tetapi, menurut hemat  penulis,  pengertian  tentang  keadilan  yang  sesuai  dalam  mewujudkan  cita  hukum prinsip keadilan terkait penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang  adalah  pengertian  yang  diajukan  oleh  Ulpianus.  Menurut  Ulpianus,  keadilan adalah kehendak untuk memberikan bagian kepada setiap orang haknya. 24
Dalam  aplikasinya,  usaha  dalam  mewujudkan  cita  hukum  keadilan  terkait penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di pengadilan  tingkat  banding  khususnya  di Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkendala secara yuridis 25 di beberapa ketentuan yang samar terkait bagaimana pelaksanaan penanganan sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat  banding.  Apakah  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di pengadilan  tingkat banding  diterapkan  secara  langsung  dengan  memeriksa  para  pihak  yang  berperkara  atau penanganan sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding diterapkan dengan cara pemeriksaan berkas perkara (surat-surat).
Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dinyatakan:
“Pengadilan  Tinggi  dalam  pemeriksaan  ulangan  memeriksa  dan  memutus  dengan  tiga hakim, jika dianggap perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”.
Jika  bertitik  tolak  dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  penanganan  sengketa  ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding dilaksanakan dengan memeriksa secara langsung para pihak yang berperkara, dengan pertimbangan bahwa cara yang demikian lebih efektif karena pengadilan tinggi agama lebih tahu hal-hal apa saja yang hendak diperiksa. Akan tetapi, jika ketentuan  tersebut  dijalankan,  maka  akan  berseberangan  dengan  ketentuan  lain,  seperti ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
22 Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum … , hlm. 155.
23 Mahmutarom, Reskontruksi Konsep Keadilan … , hlm. 199.
24 I. Dewe Gede Atmadja, Filsafat … , hlm. 71-72.
25 Kendala yuridis adalah kendala yang di timbulkan oleh faktor yuridis (hukum) yang mengakibatkan Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  baik, terutama  dalam  memberikan  pelayanan  hukum  dan  keadilan  secara  optimal  kepada  masyarakat  pencari keadilan sebagaimana mestinya.
Agama,  dan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar prinsip hukum sederhana, cepat dan biaya ringan.
Pelaksanaan  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan  tingkat  banding dengan  memeriksa  secara  langsung  kepada  para  pihak  yang  berperkara  juga  akan bertentangan dengan ketentuan lain dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada  empat  Lingkungan  Peradilan,  bertentangan  juga  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Biaya  Proses  Penyelesaian  Perkara  dan Pengelolaannya  pada  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  berada  di  bawahnya, juga  bertentangan  dengan  Keputusan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  Nomor WII-A/2786/HK.00.8/XII/2009  tentang  Perkara  Banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang.
Pertentangan-pertentangan  tersebut  terjadi  karena  ketika  hakim  pengadilan  tingkat banding  berkehendak  untuk  melakukan  pemeriksaan  secara  langsung  kepada  para  pihak yang  berperkara,  hal  tersebut  akan  menjadikan  beban  biaya  perkara  bertambah  banyak, apalagi  jika  jarak  antara  tempat  tinggal  para  pihak  yang  berperkara  dan  saksi  yang  akan diperiksa jauh dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Belum lagi, jangka waktu penanganan perkara pasti akan bertambah lama. Penulis sependapat dengan apa yang telah dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  yang  mana  sampai  saat  ini belum pernah menerapkan penanganan sengketa ekonomi syariah dengan memeriksa sendiri para pihak yang berperkara atau saksi secara langsung dikarenakan dari semua permohonan banding  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  berasal  dari  pengadilan agama  yang  jaraknya  jauh  dari  Kantor  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  seperti Pengadilan  Agama  Kebumen,  Purbalingga,  Magelang,  Surakarta,  Pekalongan,  Pemalang, Klaten, dan Purworejo. Hal ini penulis rasa lebih berkeadilan daripada tetap memaksakan untuk  menerapkan  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  memeriksa  secara langsung para pihak yang berperkara.
Melihat  banyaknya  ketentuan-ketentuan  yang  berseberangan  ketika  penanganan sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding diterapkan dengan cara memeriksa para pihak yang berperkara secara langsung, menurut hemat penulis lebih berkeadilan jika penanganan sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding diterapkan dengan cara memeriksa  (melalui)  surat-surat  (berkas perkara)  yang  dikirmkan  pengadilan agama  yang telah  memeriksa  dan  memutus  perkara  tersebut  di  tingkat  pertama.  Penulis  sependapat dengan  Nunuk  Nuswardani  yang  menyatakan  bahwa,  tata  cara  pemeriksaan  perkara  pada peradilan  tingkat  banding  tidak  harus  sama  seperti  peradilan  tingkat  pertama,  karena sebagian  duduk  perkaranya  sudah  jelas  dan  tidak  mungkin  ada  perubahan,  seperti  duduk perkara  yang  telah  dituangkan  secara  tertulis  dalam  acara  jawab  menjawab  (replik duplik). 26 Pemeriksaan dengan berkas perkara diatur dalam pasal 357 Rv yang menyatakan bahwa:
“Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk
26 Nunuk  Nuswandani,  “Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Judex  Facti  dalam  memutus perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum”, Disertasi ,  tidak  diterbitkan,  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga (2007).  Dalam Moh. Amir Hamzah, Hukum Acara Perdata …, hlm. 182.
Mohammad Jamaludin
memberikan putusan persiapan atau putusan sela”.
Penerapan  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  peradilan  tingkat  banding dengan  memeriksa  (melalui)  surat-surat  (berkas  perkara)  harus  diterapkan  dengan  cara melakukan  pemeriksaan  ulangan  secara  menyeluruh  terhadap  surat-surat  (berkas perkara) yang  telah  dkirimkan  oleh  peradilan  agama  yang  telah  memeriksa  dan  memutus  perkara tersebut  pada  tingkat  pertama.  Pemeriksaan  tersebut  meliputi  pemeriksaan  terhadap fakta/duduk  perkara,  gugatan  awal  (konvesi)  dan  gugatan  balik  (rekovensi),  penerapan hukum dalam putusan, keberatan-keberatan yang diajukan pembanding, dan surat-surat lain sebagaimana  diatur  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  951  K/Sip/1973,  tanggal  9 Oktober 1975 yang menyatakan:
“Cara  pemeriksaan  perkara  perdata  di  tingkat  banding-pengadilan  tinggi  yang  hanya memeriksa  keberatan-keberatan  yang  diajukan  oleh  pembanding  saja,  adalah  salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut,  baik  faktanya,  maupun  penerapan  hukumnya  yang  telah  diputuskan  oleh  hakim pertama”. 27
Diatur  juga  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  876/Sip/1973  yang menyatakan:
“…permohonan  banding  oleh  penggugat  harus  diperiksa  secara  keseluruhan,  baik  dalam konvensi maupun dalam rekovensi”.
Demikian  juga  diatur  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  194  K/Sip/1973, tanggal 30 November 1976 dinyatakan bahwa:
“Pengadilan  Tinggi  sebagai  Peradilan  tingkat  banding,  dalam  memeriksa  perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya,  baik  yang  konvensi  maupun  yang  rekonvensi  yang  telah  diputus  oleh peradilan tingkat pertama”.
Dan  ketika  hakim  pengadilan  tinggi  agama  berpendapat  ada  hal-hal  yang memerlukan  kejelasan  atau  untuk  menambah  kesempurnaan  pembuktian,  pemeriksaan setempat,  pemeriksaan  saksi  ahli  dan  sebagainya,  hakim  dapat  melakukan  pemeriksaan tambahan yang diperintahkan kepada pengadilan agama yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan akhir dengan menuangkannya dalam putusan sela  yang  di  dalamnya  berisi  perintah  untuk  melakukan  pemeriksaan  tambahan  dengan merinci hal-hal yang akan diperiksa.
Ketentuan tentang hal tersebut telah diatur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa:
“… sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, pengadilan tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan, bahkan cara yang demikian lebih efektif karena pengadilan tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang hendak diperiksa, namun jika pengadilan hendak melakukan sendiri pemeriksaan tambahan langsung kepada para pihak harus benar- benar dipertimbangkan faktor biaya yang harus dipikul para pihak. Sehubungan dengan itu, tidak  mutlak  pelaksanaan  pemeriksaan  tambahan  mesti  didelegasikan  pengadilan  tinggi
27 Hulman Panjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum … , hlm. 160.

## kepada pengadilan negeri”.
Penerapan  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Tinggi  Agama meliputi pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan, dari awal pengajuan gugatan oleh penggugat, perumusan fakta sampai penerapan hukum di dalam putusan yang terdapat dalam surat-surat  yang  dikirimkan  oleh  pengadilan  agama  yang  memeriksa  dan  memutus  pada tingkat  pertama  harus  dijalankan  secara  konsisten.  Pemeriksaan  juga  meliputi  keberatan- keberatan yang diajukan oleh pembanding, secara konvensi maupun rekovensi. Dan apabila surat-surat yang dikirim oleh pengadilan agama yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dirasa kurang, dan hakim berpendapat ada hal-hal yang memerlukan kejelasan atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi ahli dan sebagainya, hakim dapat melakukan pemeriksaan tambahan yang diperintahkan kepada pengadilan  tingkat  pertama  sebelum  menjatuhkan  putusan  akhir  dengan  menuangkannya dalam  putusan  sela  yang  di  dalamnya  berisi  perintah  untuk  melakukan  pemeriksaan tambahan dengan merinci hal-hal yang akan diperiksa.
Apabila  penanganan  sengketa ekonomi  syariah  tersebut  di  atas  diterapkan  sebagai prinsip hukum secara konsisten, maka akan memenuhi cita hukum keadilan yang menjadi tujuan utama dari pembentukan hukum.
Akan tetapi, walaupun ketentuan terkait pelaksanaan penanganan sengketa ekonomi syariah  di Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  telah  menjadi  ketentuan  yang  telah digariskan  dalam  SOP  ( Standard  Operating  Procedure /Standar  Prosedur  Operasional), ternyata  penanganan  tersebut  belum  berjalan  sepenuhnya.  Penulis  berpendapat  seperti  ini karena,  dalam  salah  satu  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, hakim masih mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1995 Nomor 247 K/Sip/1995 yang menyatakan bahwa:
“Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pengadilan  Tinggi  Agama  berpendapat,  keberatan keberatan  yang  diajukan  oleh  para  Tergugat/Para  Pembanding  tidaklah  perlu dipertimbangkan  lebih  lanjut  karena  sesuai  dengan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama“. 28
Pertimbangan untuk menjadikan yurisprudensi tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum  hakim  penulis  rasa  kurang  tepat,  karena  hal  tersebut  dirasa  tidak  berkeadilan, walaupun  hakim  tidak  terikat  pada  putusan  yurisprudensi  tersebut  karena  Indonesia  tidak menganut asas “ The Bidding Force of Precedent 29 ” Seharusnya, sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus memeriksa ulang seluruh  perkara  dari  awal  pengajuan  gugatan  oleh  penggugat,  perumusan  fakta  sampai penerapan hukum di dalam putusan, dan juga mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan  oleh  para  tergugat/pembanding  dalam  memori  banding,  karena  hal  tersebut merupakan berkas perkara yang harus diperiksa hakim kaitannya dengan fungsi judex facti pengadilan tinggi agama dalam memeriksa ulang perkara secara menyeluruh.
Yurisprudensi  yang  dijadikan  dasar  hukum  pertimbangan  hakim  di  atas  juga
28 Salinan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., hlm. 7-8. Bisa diakses di https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/19bfa3cbae6bc262936d4563ae2c7b2f.
29 Asas ini menyatakan bahwa hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya.
berseberangan dengan yurisprudensi lain, yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa:
“…cara  pemeriksaan  dalam  tingkat  banding,  tidak  hanya  memperhatikan  keberatan- keberatan  yang  diajukan  oleh  pembanding  saja,  cara  demikian  adalah  salah;  seharusnya dalam tingkat banding, hakim mesti memeriksa ulang kembali perkara dalam keseluruhan baik yang mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukum…”
Dalam  yurisprudensi  kedua  ini  diatur  bahwa,  pemeriksaan  ulang  harus  tetap dilakukan  oleh  majelis  hakim  walaupun  tidak  ada  permintaan  langsung  dari  Para Pembanding dalam memori banding.
Melihat  ketentuan-ketentuan  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  saling berseberangan  di  atas,  hakim  sebagai  penegak  hukum  mempunyai  posisi  yang  penting sebagai  pemutus  aturan  perundang-undangan  mana  yang  akan  digunakan  dan  dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Hal seperti ini akan sering dihadapi oleh hakim khususnya dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan.  Oleh  karenanya,  hakim  sebagai  pemutus  perkara  harus mampu  memutuskan dengan  putusan  yang  diyakini  sebagai  kebenaran  dan  mencerminan  keadilan,  karena kewajiban  hakim  dalam  memutus  perkara  harus  mampu  menggali  dan  menemukan  nilai- nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 30
Dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan tingkat banding, hakim seyogyanya mempertimbangkan semua berkas perkara yang dikirimkan oleh peradilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara, termasuk juga mempertimbangkan satu persatu dalil  yang  ada  di  dalam  memori  banding,  dan  pertimbangan  hakim  tingkat  pertama  agar Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  dapat  memahami  dengan  baik  fakta  yang sebenarnya terjadi, dan apa yang membuat para pembanding merasa keberatan dan dirugikan atas  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  yang  memeriksa  dan  memutus  pada  tingkat pertama,  yang  pada  akhirnya  menjadikan  para  pembanding  mengajukan  permohonan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang.  Jika  hal  ini  dilakukan  secara  konsisten, akan  terwujud  cita  hukum  keadilan  dalam  pelaksanaan  penanganan  sengketa  ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Walaupun  konsep  adil  sulit  diukur  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  karena  adil menurut  satu  pihak,  belum  tentu  adil  menurut  pihak  lain.  Akan  tetapi  hakim  mempunyai tugas  untuk  menegakkan  keadilan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  5  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
“(1)  Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  (2)  Hakim  dan  hakim  konstitusi harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  jujur,  adil,  profesional,  dan berpengalaman di bidang hukum.
30 Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diatur dalam pasal 25 dengan teks yang berbeda, meskipun kandungan maksudnya  dapat  berarti  sama.  Secara  lengkap  pasal  25  ayat  (1):  “Segala  putusan  pengadilan  selain  harus memuat  alasan  dan  dasar  putusan  tersebut,  memuat  pula  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

## Mohammad Jamaludin

## 2. Perspektif Cita Kepastian Hukum terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah lembaga yang berwenang secara absolut  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Ketentuan  tentang  hal  tersebut diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah diubah  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penguatan kewenangan ini diperkuat dengan disahkannya Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  yang  menjadikan  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  agama  menjadi  satu-satunya  yang  berwenang  dalam  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi.
Akan  tetapi,  ketentuan  tersebut  tidak  dibarengi  dengan  peraturan  perundang- undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Lingkungan  Peradilan  Agama,  khususnya  di  Pengadilan  Tinggi  Agama.  Ketiadaan instrument  hukum  materiil  dan  formil  dalam  menangani  perkara  ekonomi  syariah  ini mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dan  disparitas  putusan  antara  satu  hakim  dengan lainnya.
Seharusnya, ketika sebuah ketentuan atau kewenangan baru diamanatkan ke sebuah lembaga  peradilan,  seyogyanya  diatur  pula  ketentuan  perihal  tata  cara  pemeriksaan  atau lebih dikenal dengan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Karena, ketika berbicara  tentang  bekerjanya  dan  tercapainya  tunjuan  hukum  dibutuhkan  tata  aturan  atau legalitas dalam pencapaian kepastian hukum.
Dari  penelusuran  yang  penulis  lakukan,  baik  penelitian  yang  penulis  lakukan  di Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  ataupun  dari  literatur-literatur  yang  penulis  baca, setidaknya ada tiga kendala yuridis yang penulis temukan terkait perwujudan cita kepastian hukum  dalam  pelaksanaan  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Tinggi Agama khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Beberapa  kendala  yuridis  yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Tinggi  Agama  adalah: Pertama , kendala yuridis terkait tidak adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang  penegakan  hukum  acara  perdata  ataupun  ketentuan  perihal  tata  cara  pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di peradilan tingkat banding.
Peradilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding merupakan peradilan judex facti ,  akan  tetapi  dasar  hukum  acara  perdata  yang  digunakan  di  kedua  peradilan  tersebut berbeda. Hukum acara perdata yang digunakan dalam peradilan pertama (Peradilan Agama) masih mengikuti hukum acara perdata peradilan dalam lingkungan peradilan umum 31 , yaitu Het Herziene Indonesich Reglement /Reglemen Indonesia Baru (HIR) dan Reglement op de Buitengewesten (RBg)  ditambah  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah,  sedangkan  di  tingkat banding  (Pengadilan  Tinggi  Agama)  hukum  acara  perdata  diatur  dalam Het  Herziene Indonesich  Reglement /Reglemen  Indonesia  Baru  (HIR)  dan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  1947  tentang  Pengadilan  Peradilan  Ulangan,  dan  tidak  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Walaupun telah penulis sebutkan bahwa hukum acara perdata pada peradilan banding
31 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
28 |
diatur dalam Het Herziene Indonesich Reglement /Reglemen Indonesia Baru (HIR), Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1947  tentang  Pengadilan  Peradilan  Ulangan  dan  di  RBg,  akan tetapi dalam aturan tersebut tidak ditemukan ketentuan tentang tata cara pemeriksaan perkara di  tingkat  banding.  Dalam  HIR,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1947  dan  RBg  hanya mengatur  tentang  administrasi  justisial  saja.  Oleh  karenanya,  untuk  mengisi  kekosongan hukum  acara  perdata  di  pengadilan  tingkat  banding,  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama khususnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan ketentuan dalam Pasal 357 Rv  untuk  proses  pemeriksaan  perkara  ekonomi  syariah, dengan  pertimbangan  karena penerapannya  dianggap  sangat  bermanfaat,  disamping  itu  tidak  memberatkan  para  pihak yang  berperkara  dalam  hal  biaya  penanganan  perkara  yang  harus  dikeluarkan  dan  waktu penanganan perkara yang berlangsung lebih singkat.
Menurut  M.  Amir  Hamzah,  Penerapan  Rv  pada  praktek  peradilan  tingkat  banding tidak berlandaskan filosofis yang kuat karena tidak memperhatikan hakikat peradilan tingkat banding merupakan peradilan judex facti tingkat dua. 32 Hukum acara perdata yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding berlaku ketentuan yang terdapat dalam Rv, hal ini disebabkan penunjukan berlakunya Pasal 357 Rv oleh Pasal 204 RBg 33 .
Terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  yang  disebut-sebut  akan  menjadi  Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), dan menjadi pelengkap dari Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang  diatur  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  ternyata  juga  tidak  mengatur  terkait  tata  cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan tinggi agama.
Jika dipelajari lebih mendalam, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 sebenarnya dilatarbelakangi karena dalam ketentuan hukum acara penanganan sengketa  ekonomi  syariah  baik  dalam  HIR,  RBg  maupun  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang terkait tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara objek materiil yang jumlahnya besar dengan yang berjumlah kecil, yang  mengakibatkan pada lamanya proses penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  meskipun  sengketa  tersebut  bersifat  sederhana  dan nilai objek sengketanya kecil, 34 oleh karena itu, diterbitkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.
Akan tetapi sangat disayangkan, bahwa peraturan yang dijadikan sebagai Kompilasi Hukum  Acara  Ekonomi  Syariah  yang  telah  dinanti-nanti  kehadirannya  hanya  mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah di pengadilan tingkat pertama tanpa mengatur  tentang  tata  cara  pemeriksaan  perkara  ekonomi  syariah  di  pengadilan  tingkat banding,  yang  mana  menurut  hemat  penulis,  pengaturan  khusus  tentang  tata  cara pemeriksaan  perkara  ekonomi  syariah  pada  peradilan  tingkat  banding  tetap  sangat dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum bagi setiap orang yang turut terlibat dalam
32 Moh. Amir Hamzah, Hukum Acara Perdata …, hlm. 157.
33 Pasal 204 RBg menyatakan bahwa: “terhadap pemeriksaan pada tingkat banding berlaku ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Titel ke VII Buku pertama Reglemen Acara Perdata”. Yang dimaksud dengan reglemen acara perdata adalah reglement of rechtsvordering (Rv). Rv berlaku karena ditunjuk oleh Pasal 204 RBg, sedangkan RBg yang mengatur tentang banding  merupakan ketentuan yang dinyatakan masih berlaku oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
34 Pokja  Laporan  Tahunan  MARI, Laporan  Tahunan  2016  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 201), hlm.  10. Bisa diakses di http://www.pembaruanperadilan.net/v2/unduh- dokumen/laptah-ma/
proses hukum.
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  diatur  bahwasanya perkara  ekonomi  syariah  dapat  diajukan  dalam  bentuk  gugatan  sederhana 35 atau  dengan acara biasa. Agar gugatan dapat diajukan dengan cara sederhana harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya: nilai gugatan paling banyak Rp. 200.000.000, domisili penggugat dan tergugat harus di wilayah hukum yang sama, jumlah para pihak (penggugat dan tergugat) masing-masing tidak boleh dari satu (kecuali punya kepentingan hukum yang sama), alamat tergugat  harus  diketahui,  pendaftaran  perkara  menggunakan  blanko  gugatan,  pengajuan bukti-bukti  harus  bersamaan  dengan  pendaftaran  perkara.  Apabila  gugatan  yang  akan diajukan dengan cara sederhana tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka gugatan tersebut akan diajukan dalam bentuk gugatan dengan acara biasa.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ini di samping mengatur ketentuan yang positif terkait tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah pada peradilan tingkat  pertama,  akan  tetapi  juga  mempunyai  beberapa  konsekwensi,  di  antaranya:  tidak terdapat  mediasi,  pemeriksaan  dan  pemutusan  dilakukan  oleh  hakim  tunggal,  terdapat pemeriksaan pendahuluan, kehadiran para pihak wajib disetiap persidangan secara langsung (meskipun  punya  kuasa  hukum),  konsekwensi  ketidakhadiran  penggugat  pada  sidang pertama tanpa alasan yang sah adalah gugatan dinyatakan gugur, pemeriksaan perkara hanya gugatan  dan  jawaban,  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  adalah  keberatan  (tidak  ada banding,  kasasi  ataupun  peninjauan  kembali)  yang  diajukan  7  hari  sejak  putusan diucapkan/diberitahukan. 36
Fakta hukum tentang ketiadaan pengaturan tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah  pada  peradilan  tingkat  banding  ini  merupakan  kekosongan  hukum  acara  perdata dalam peradilan tingkat banding. Kekosongan hukum acara di pengadilan tingkat banding ini  mengakibatkan  hilangnya  jaminan  tentang  adanya  kepastian  hukum  bagi  setiap  orang yang  turut  terlibat  dalam  proses  hukum,  karena  pada  dasarnya  hukum  acara  bertujuan memperhatikan  masalah-masalah  keadilan  yang  mendasar  (fundamental),  jaminan  ini diberikan karena sistem hukum didasarkan atas pemikiran bahwa terdapat batas kekuasaan pemerintah, karena meskipun pemerintah bertindak sewenang-wenang, sehingga seseorang yang digugat dalam perkara yang sangat serius, sekalipun harus menjalani persidangan yang diatur oleh seperangkat aturan, memperoleh jaminan hukum.
Kedua ,  terkait  ketidaktegasan  Mahkamah  Agung  dalam  menjelaskan  perbedaan konsep antara “Pemeriksaan Ulangan” di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan: “ Pengadilan Tinggi dalam  pemeriksaan  ulangan  memeriksa  dan  memutuskan  dengan  Tiga  Hakim,  jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”, dengan konsep “Pemeriksaan Tambahan” dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa: “sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, pengadilan tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan”.
Mahkamah  Agung  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  pengertian  konsep  pemeriksaan ulangan dengan pemeriksaan tambahan di dalam kedua peraturan tersebut, apakah keduanya
35 Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  adalah  tata  cara  pemeriksaan  di  persidangan  terhadap  gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.
36 http://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah- perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah, diakses tanggal 12 Februari 2017.
memiliki  kesamaan  konsep  atau  berbeda,  mahkamah  agung juga tidak menjabarkan  lebih lanjut tentang bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tinggi agama jika melakukan  pemeriksaan  ulangan  atau  pemeriksaan  tambahan.  Hal  ini  menjadi  penting karena  ketentuan  di  dalam  peraturan  yang  multitafsir  bisa  mengakibatkan  putusan  tidak mempunyai kepastian hukum.
Ditambah lagi, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) yang bersifat subjektif dan tidak adil.  Dalam  Pasal  tersebut  dinyatakan:  “Pengadilan  Tinggi  dalam  pemeriksaan  ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri  kedua  belah  pihak  atau  saksi”.  Kalimat  “jika  dipandang  perlu  dengan  mendengar sendiri  kedua  belah  pihak  atau  saksi”  menimbulkan  kekaburan  jika  dihubungkan  dengan bunyi Pasal 6 ayat yang menyatakan bahwa:
“Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari  pihak-pihak  (partijen)  yang  berkepentingan  dapat  diminta,  supaya  pemeriksaan perkara  diulangi  oleh  Pengadilan  Tinggi  yang  berkuasa  dalam  daerah  hukum  masing- masing”.
Pada Pasal 6 ini, dijelaskan bahwa tidak ada syarat apapun agar Pengadilan  tingkat banding memeriksa ulang secara keseluruhan.
Ketiga ,  terkait  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  bertentangan  atau  bertolak belakang  antara  satu  dan lainnya,  di antaranya:  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dinyatakan:
“Hakim  banding  tidak  wajib  meninjau  satu  persatu  dali-dalil  yang  termuat  dalam  memori banding  dan  juga  tidak  wajib  meninjau  satu  persatu  segala  pertimbangan  dari  hakim pertama”.
Putusan  ini  bertolak  belakang/bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 112 K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956 yang menyatakan:
“Keberatan-keberatan  Pembanding  yang  tercantum  dalam  memori  banding,  wajib dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi dalam putusannya”.
Jika dilihat secara seksama, pertentangan terjadi antara kedua putusan di atas, yang mana  pada  putusan  pertama  tidak  mewajibkan  hakim  Pengadilan  Tinggi  untuk  meninjau satu-persatu  dalil  yang  termuat  dalam  memori  banding,  akan  tetapi  pada  putusan  kedua menyatakan  bahwa  hakim  Pengadilan  Tinggi  wajib  mempertimbangkan  keberatan- keberatan  Pembanding  yang  tercantum  dalam  memori  banding.  Tidak  dijelaskan  pula bagaimana kedudukan kedua putusan tersebut, apakah putusan kedua meniadakan putusan yang  pertama/ lex  posterior  derogate  legi  priori (dalam  artian  putusan  kedua  yang dikeluarkan Mahkamah Agung menghapuskan putusan yang pertama), atau semua menjadi kewenangan hakim pengadilan tinggi dalam menafsirkan putusan tersebut.
Seharusnya, yurisprudensi yang merupakan sumber hukum formal yang akan diikuti dan  dipergunakan  oleh  hakim  berikutnya  sebagai  sumber  hukum  untuk  memutus  sebuah perkara tidak bertentangan satu sama lain, karena hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara, khususnya perkara ekonomi syariah.
Beberapa  kendala  yuridis  terkait  kendala  yuridis  terkait  tidak  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  tentang  penegakan  hukum  acara  perdata ataupun ketentuan perihal tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, ketidak tegasan Mahkamah  Agung  dalam  menjelaskan  perbedaan  konsep  antara  “pemeriksaan  ulangan” dalam  pasal  6  dengan  konsep  “pemeriksaan  tambahan”  dalam  pasal  15  Undang-Undang

## Mohammad Jamaludin
Nomor  20  tahun  1947  tentang  Pengadilan  Peradilan  Ulangan,  ditambah  lagi  dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang bertentangan atau bertolak belakang antara satu dan lainnya  di  atas  menjadikan  ketidakpastian  hukum  dalam  dalam  pelaksanaan  fungsi judex facti di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
Kepastian  di  sini  berarti  kejelasan  norma  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi para  pihak  yang  dikenakan  peraturan  ini.  Pengertian  kepastian  tersebut  dapat  dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi dan tidak menimbulkan banyak salah tafsir.
Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan seperti seharusnya, dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.
Walaupun  terdapat  beberapa  kendala  yuridis  terkait  tidak  adanya  peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penegakan hukum acara perdata ataupun ketentuan perihal tata cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, salah satu usaha yang  perlu  diapresiasi  atas  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang  untuk  mengisi  kekosongan  tersebut  guna  mewujudkan  cita  kepastian  hukum adalah  dengan  disusunnya Standard  Operating  Procedure /Standar  Prosedur  Operasional sebanyak  57  SOP,  yang  mana  semua  SOP  tersebut  mengatur  setiap  kegiatan  yang  ada  di Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  yang  meliputi  tugas-tugas  yang  dilaksanakan  oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III dan IV, pejabat fungsional panitera pengganti sampai kepada staf, dan  juga  mengatur terkait  prosedur  operasional  penerimaan  perkara,  pemeriksaan perkara dan putusan akhir, putusan sela, sampai dengan pengiriman bundel A dan putusan akhir ke pengadilan tingkat pertama. Disusunnya SOP ini sebagai penyesuaian dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 20012 dan Peraturan Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012.
Upaya  lain  yang  dilakukan  Pengadilan  Tinggi  Agama  guna  mewujudkan  cita kepastian hukum adalah dengan membentuk Majelis Ekonomi Syariah pada tahun 2015 yang khusus  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ekonomi  syariah.  Pembentukan  majelis  hakim ekonomi  tersebut  dilatar  belakangi  karena  tidak  semua  hakim  tinggi  memahami  secara mendalam  tentang  perkara  ekonomi  syariah,  diperlukan  hakim  tinggi  yang  memiliki kompetensi  dan  terlatih  yang  mempunyai  pemahaman  yang  lebih  dan  mendalam  dalam menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus seperti perkara ekonomi syariah.
3. Tinjauan  Cita  Hukum  Kemanfaatan  terhadap  Penanganan  Sengketa  Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Disamping kedua cita hukum yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat satu lagi cita hukum yang menjadi unsur penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanfataan.
Dalam  analisis  ini,  penulis  mendefiniskan  kemanfaatan  sebagai  kebahagiaan  yang didapatkan  oleh  para  pencari  keadilan/pihak  yang  bersengketa,  yaitu  biaya  yang  ringan, cepatnya proses penyelesaian sengketa, dan yang terpenting adalah sengketa tersebut dapat memenuhi apa yang mereka harapkan, yaitu penyelesaian yang memuaskan.
Cita hukum kemanfaatan didasarkan pada prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan bahwa:
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

## Mohammad Jamaludin
Untuk  dapat  menganalisis  cita  hukum  kemanfaatan  terkait  penanganan  sengketa ekonomi  syariah  di Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang,  penulis  sajikan  jangka  waktu penanganan dan biaya perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam bentuk tabel berikut ini:
No No. Perkara Jangka Waktu Penanganan Perkara Hari Biaya Perkara 1 152/Pdt.G/2014/PTA.Smg 21 April 2014 - 18 September 2014 151 150.000,- 2 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Sela 19 Mei 2014 - 21 Agustus 2014 191 150.000,- 3 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg 25 Nopember 2014 4 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg 12 Mei 2015 - 30 September 2015 142 150.000,- 5 129/Pdt.G/2015/PTA.Smg 30 Januari 2015 - 13 Agustus 2015 196 150.000,- 6 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg 1 Juni 2015 - 10 Desember 2015 193 150.000,- 7 241/Pdt.G/2015/PTA.Smg 10 Agustus 2015 - 10 Desember 2015 123 150.000,- 8 263/Pdt.G/2015/PTA.Smg 17 Nopember 2015 – 5 Januari 2016 50 150.000,- 9 3/Pdt.G/2016/PTA.Smg 6 Nopember 2015 - 1 Maret 2016 117 150.000,- 10 85/Pdt.G/2016/PTA.Smg 20 Januari 2016 - 31 Mei 2016 133 150.000,- 11 93/Pdt.G/2016/PTA.Smg 4 April 2016 – 24 Juni 2016 88 150.000,- 12 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg 14 Juni 2016 – 30 Agustus 2016 78 150.000,- 13 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg 11 juli 2016 – 12 Oktober 2016 94 150.000,- 14 226/Pdt.G/2016/PTA.Smg 13 September 2016 – 18 Desember 2016 67 150.000,- 15 172/Pdt.G/2016/PTA.Smg 24 Juni 2016 – 1 September 2016 70 150.000,-
Jika dilihat dari tabel di atas, pelaksanaan penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  sebagian  besar  telah  sesuai  dengan  cita  hukum kemanfaatan yang didasarkan pada prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah  sesuai  dengan  cita  hukum  kemanfaatan  adalah  terkait  biaya  perkara  banding  yang diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Biaya  Proses Penyelesaian  Perkara  dan  Pengelolaannya  pada  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan yang berada di bawahnya yang selanjutnya melahirkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Semarang  Nomor  WII-A/2786/HK.00.8/XII/2009  tentang  Perkara  Banding  pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Karena jika dilihat dari kelima belas perkara ekonomi syariah yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, biaya perkara yang harus dikeluarkan pihak yang berperkara telah sesuai dengan yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 dan juga telah sesuai dengan ketentuan
33 |
dalam  Keputusan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  Nomor  WII- A/2786/HK.00.8/XII/2009, yaitu sebesar Rp. 150.000,-.
Untuk  penanganan  sengketa  ekonomi  sayariah  di  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang yang belum sesuai dengan cita hukum kemanfaatan adalah terkait jangka waktu penanganan  perkara.  Ketidaksesuaian  tersebut  karena  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  6  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Surat Edaran  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa:
“Penyelesaian  perkara  pada  Pengadilan  Tingkat  Banding  paling  lambat  dalam  waktu  tiga bulan, ketentuan waktu ini termasuk penyelesaian minutasi”.
Pada praktik yang sudah berjalan, jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang beragam. Ada yang kurang dari ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yaitu kurang dari 90 hari, dan ada yang melebihi dari ketentuan tersebut. Dan kisaran jangka waktu penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah 50 hari sampai dengan 196 hari.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  tentang  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  perspektif  cita hukum  di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  di  atas,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan yaitu:
1. Mekanisme  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang meliputi:
a. Proses  administrasi  yustisial,  yaitu  pengajuan  permohonan  banding,  pembayaran biaya banding dan pemeriksaan berkas perkara pemohon banding. Setelahnya panitera memberitahukan  permohonan  banding  kepada  terbanding,  dilanjutkan  dengan melihat,  mempelajari  dan  meneliti  berkas  perkara  ( inzage )  oleh  pembanding  dan terbanding. Setelah semua berkas perkara banding lengkap selanjutnya berkas dikirim ke  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama,  lalu  berkas  perkara  diserahkan  kepada  majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa dan diputus.
b. Proses  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara.  Ketentuan  dalam  proses  ini  di antaranya: pemeriksaan dilakukan oleh tiga hakim yang bersertifikat ekonomi syariah dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Tata cara pemeriksaan dilakukan tanpa banyak  proses,  dan  putusan  diambil  berdasarkan  berkas  perkara.  Apabila  dianggap perlu Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam putusan sela yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengadilan  Agama  yang  memeriksa  dan  memutus  pada  tingkat  pertama  atau dilaksanakan sendiri secara langsung.
c. Proses  terakhir  adalah  pengucapan  putusan.  Setelah  proses  pemeriksaan  selesai, majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Kemudian salinan putusan

## Mohammad Jamaludin
dikirimkan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  untuk  segera  diberitahukan  kepada  para pihak yang berperkara.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menangani sengketa bisnis adalah ketentuan- ketentuan  dalam  UU  Nomor  20  Tahun  1947,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14 Tahun 2016, PERMA Nomor 5 Tahun 2016, Rv, HIR, RBg, UU Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  SEMA  Nomor  2  Tahun  2014,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, dan Keputusan Ketua PTA Semarang No. WII- A/2786/HK.00.8/XII/2009.
3. Perspektif  cita  hukum  terhadap  penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan Tinggi Agama Semarang di antaranya:
a. Ditinjau  dari  cita  hukum  keadilan,  hakim  dalam mewujudkan  cita  hukum  keadilan terkendala secara yuridis dengan ketentuan yang samar dalam tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding, di antaranya ketidakselarasan ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 1947 dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009. Cita hukum keadilan juga dikaburkan dengan dipergunakannya putusan Mahkamah Agung  Nomor  247  K/Sip/1955  dalam  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
b. Ditinjau  dari  cita  kepastian  hukum,  kendala  dalam  proses  pemeriksaan  disebabkan tidak  adanya  ketentuan  khusus  terkait  hukum  acara  perdata  dalam  tata  cara pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat banding, kendala lain adalah  ketidaktegasan  Mahkamah  Agung  dalam  menjelaskan  perbedaan  konsep antara “Pemeriksaan Ulangan” di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun  1947  dengan  konsep  “Pemeriksaan  Tambahan”  dalam  putusan  MA  Nomor 3136  K/Sip/1983,  ditambah  lagi  terdapat  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang saling  bertentangan,  yaitu  putusan  MA  Nomor  247  K/Sip/1953  dan  putusan  MA Nomor 112 K/Sip/1955.
c. Ditinjau  dari  cita  hukum  kemanfaatan,  sebagian  telah  memenuhi  cita  hukum kemanfataan karena telah sesuai dengan ketentuan tentang biaya perkara dan jangka waktu  penanganan  perkara,  karena  dari  15  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Semarang  semuanya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  PERMA Nomor  2  Tahun  2009  dan  Keputusan  Ketua  PTA  Semarang  Nomor  WII- A/2786/HK.00.8/XII/2009,  yaitu  sebesar  Rp.  150.000.  Sedangkan  untuk  jangka waktu penanganan perkara sebagian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 20014, yaitu paling lambat 3 bulan, sedangkan jangka waktu penanganan perkara di PTA Semarang berkisar antara 50 hari sampai 196 hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Mohammad Jamaludin
Abdullah,  “ Mahkamah  Agung  Judex  Juris  ataukah  Judex  Factie,  Pengkajian  Asas,  Teori, Norma dan Praktik”, Laporan Penelitian, Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
Arto,  A.  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1996.
Arto,  A.  Mukti, Pembaruan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015.
Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015. Atmadja, I. Dewe Gede, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Malang: Setara Press, 2014.
Bakir,  Herman, Filsafat  Hukum:  Desain  dan  ArsitekturKesejarahan, Bandung:  Refika Aditama, 2009.
Bintania,  Aris, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dalam  Kerangka  Fiqh  al-Qadha, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995. Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Hamzah,  Moh.  Amir, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Tingkat  Banding, Malang:  Setara Press, 2013.
Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997. Harahap, M. Yahya, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Harlen, V., Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil, Jakarta: Erlangga, 2015.
HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis:Buku Kedua, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
Karen  Lebacqz, Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  kritis  terhadap  Pemikiran  J.S.  Mill,  John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, (ed) Ahmad Mustofa, Bandung: Nusa Media, 2011.
Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Oleh Hans Kelsen, (ed) Peny. Nurainun Mangunsong ,, Bandung: Nusa Media, 2013. Mahmutarom, Reskontruksi  Konsep  Keadilan:  Studi  tentang  Perlindungan  Korban  Tindak Pidana terhadap nyawa menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
Mappiasse, Syarif, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta: Kencana, 2015.
Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah  Syari’ah, Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga, Yogyakarta: Liberti, 1988.
Mujahidin,  Ahmad, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama:  dilengkapi  format formulir berperkara, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

## Mohammad Jamaludin
Nurdin,  Boy, Kedudukan  dan  Fungsi  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Bandung: Alumni, 2012.
Panjaitan, Hulman, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Rifai,  Ahmad, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Rimdan, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Konstitusi, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012.
Santoso,  M.  Agus, Hukum  Moral  &  Keadilan:  Kajian  Filsafat  Hukum, Jakarta:  Kencana, 2012.
Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Sidharta,  Bernard  Arief, Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum-Sebuah  Penelitian  tentang Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai  Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000.
Subekti, R., Hukum Acara Perdata, Jakarta: Binacipta, 1981.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: C.V. Mandar Maju, 1997.
Wibowo, Ari, “Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif”, dalam Mahrus Ali (ed.), Membumikan Hukum Progresif, Yogyakarta: Aswaja, 2013.
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2015. Pokja  Laporan  Tahunan  MARI, Laporan  Tahunan  2015  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016. Pokja  Laporan  Tahunan  MARI, Laporan  Tahunan  2016  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  Mahkamah  Agung  RI, “Mahkamah  Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Kajian terhadap Asas, Teori dan Praktek”, Laporan Penelitian, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, “Kompetensi Peradilan Agama: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2006-2012”, Laporan Penelitian, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.
Wijayanta,  Tata, Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## Peraturan Perundang-Undangan
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Sertifikasi  Hakim  Ekonomi Syariah.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober
1975.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1973, tanggal 30 November 1976.
Reglement op de Buitengewesten (RBg). Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

## Lain-lain
Amiruddin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, MINN: West Group, 1999.
Meleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: RosdaKarya, 2010. Muhajir, Nong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Roke Sarasih, 1989. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2010. Soemitro, Roni Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Sinar Bandung, 1982. http://putusan.mahkamah.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata- agama/ekonomi-syariah, diakses tanggal 13 Desember 2016. https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pta-semarang/direktori/perdata- agama/ekonomi-syariah, diakses tanggal 13 Desember 2016.