Volume 04, No.01, Februari 2018 48 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen
MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASAR PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 Rizka Ariyanti Politeknik Pusmanu Pekalongan Rizkaariyanti81@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the management of village fund management based on Permendagri No. 113 years 2014 in the village Pesanggarahan Wonokerto district Pekalongan regency. Data analysis technique from this research with comparative analysis. Comparative analysis is an analytical technique performed by making comparisons between the same elements, such as this study that compares the financial management planning of Pesanggrahan village with the standards that refer to Permendagri No.113 of 2014 About the Guidelines of Village Financial Management. For the financial management of Pesanggrahan Village, the village head, the village secretary, and the village treasurer have performed their duties in the management of village finances well. Where the planning stage is carried out by the village secretary, the implementation and administration phase is carried out by the village treasurer, the reporting and accountability stages are carried out by the village head.
Keywords: Village fund management, permendagri no 113 tahun 2014

## PENDAHULUAN
Undang ‐ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur suatu desa untuk bisa
mengurus dan mengatur pemerintahannya. Dimana diatur dalam Undang ‐ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang maemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh program yang digagas oleh pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang ‐ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.
Volume 04, No.01, Februari 2018 49 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen Pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertibdan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh KepalaDesa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunanjangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDesa). Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka kepala desa dan perangkat desa semakin di tuntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbangunnya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa akan mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya dimana pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Rumusan Masalah :
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Manajemen dana desa berdasar pada permendagri nomor 113 tahun 2014. Adapun pertanyaan penelitian ( research questions) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengelolaan dana desa menurut permendagri no. 113 tahun 2014 ? 2. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Pesanggrahan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 ?
Keuangan Desa
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas ‐ azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Volume 04, No.01, Februari 2018 50 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawab ‐
kan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007).
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain ‐ lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi f. dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
g. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
h. lain ‐ lain pendapatan Desa yang sah.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
Pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014
a. Tahap Perencanaan Tahap perencanaan merupakan tahap dimana Sekretaris Desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa. Pada Desa, tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai dengan penggalian gagasan di setiap dusun.
b. Tahap Pelaksanaan Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan
jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa
c. Tahap Penatausahaan Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa
Volume 04, No.01, Februari 2018 51 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi transaksi keuangan yang terjadi.
d. Tahap Pelaporan
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota.
e. Tahap Pertanggungjawaban
Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangandesa menuntut bagi Bendahara untuk mampu menginterpretasikan peraturan tentang pertanggungjawaban.
Gambar 1. Kerangka Berfikir

## METODE
Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan
desa Pesanggrahan dengan standar ‐ standar yang mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut
Permendagri No. 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data ‐ data yang Dana Desa Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Persanggrahan Kec. Wonoketo Kab. Pekalongan
Analisis kesesuaian Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Volume 04, No.01, Februari 2018 52 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan ‐ tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data
Di mana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara,
dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDes 2. Reduksi data Dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014
a. Tahap Perencanaan
1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasar ‐ kan RKPDesa tahun berkenaan.
2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakatibersama disampaikanoleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
b. Tahap Pelaksanaan
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentudalam
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
Volume 04, No.01, Februari 2018 53 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen
5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian AnggaranBiaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ‐ undangan
c. Tahap Penatausahaan
1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkanuang melalui laporan pertanggungjawaban.
4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
d. Tahap Pelaporan
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati. 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya.
e. Tahap Pertanggungjawaban
1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. 2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan. 4) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 5) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
Volume 04, No.01, Februari 2018 54 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen Kesesuaian Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Pesanggrahan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014
1) Tahap Perencanaan Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa Pesanggrahan dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pesanggrahan telah melaksanakan perencanaan keuangan desa sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 20 tentang Perencanaan Keuangan Desa. Ringkasan hasil analisis tahap perencanaan keuangan desa adalah sebagai berikut: Tabel 1. Tahap Perencanaan Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Pesanggrahan Keterangan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Proses penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Pesanggrahan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Pesanggrahan. SESUAI Sekretaris Desa menyampai ‐ kan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa Pesanggrahan menyampakan rancangan Peratu ‐ ran Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Pesanggrahan. SESUAI Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Kepala Desa Pesanggrahan menyampaikan rancangan Peratu ‐ ran Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan. SESUAI Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa Pesanggrahan disepakati bersama bulan Mei 2016. SESUAI Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampai ‐
kan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa ten ‐ tang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati pada hari berikutnya untuk mendapatkan penetapan SESUAI Sumber : Data diolah, 2017
Volume 04, No.01, Februari 2018 55 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen Tahap perencanaan merupakan tahap dimana Sekretaris Desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa. Pada Desa Pesanggrahan, tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai dengan penggalian gagasan di setiap dusun. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa cukup tinggi. Dimana dalam musyawarah dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa jumlah kehadiran yang cukup tinggi. Dengan demikian, masyarakat lebih berperan aktif dalam perencanaan keuangan desa dan program kerja yang nantinya dicantumkan dalam RKPDesa merupakan program ‐ program yang sesuai dengan kebutuhan ‐ kebutuhan dari masyarakat.
2) Tahap Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Berikut penerapan tahap pelaksanaan di Desa Pesanggrahan: Tabel 2. Tahap Pelaksanaan Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Pesanggrahan Keterangan Semua penerimaan dan penge ‐ luaran desa dalam rangka pelak ‐ sanaan kewenangan desa dilak ‐
sanakan melalui rekening kas desa. Terkait penerimaan dan penge ‐ luaran desa, di Desa Pesang ‐
grahan telah menggunakan reke ‐ ning kas desa untuk kegiatan tersebut. SESUAI Semua penerimaan dan
Pengeluaran desa harus didu ‐
kung oleh bukti yang lengkap dan sah Pemerintah Desa Pesanggrahan mewajibkan untuk setiap peneri ‐ maan dan pengeluaran harus di ‐ sertai dengan bukti ‐ bukti pendu ‐ kung. SESUAI Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pemerintah Desa Pesanggrahan dilarang melakukan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa karena dianggap sebagai pungutan liar. SESUAI
Volume 04, No.01, Februari 2018 56 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pem desa. Bendahara Desa Pesanggrahan tidak menyimpan uang dalam jumlah tertentu untuk kegiatan operasional pemerintah desa. TIDAK SESUAI Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Di Desa Pesanggrahan tidak Pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya peraturan desa. SESUAI Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian AnggaranBiaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Di Desa Pesanggrahan tidak pernah ada penggunaan biaya tak terduga SESUAI Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang ‐ undanga Bendahara desa Pesanggrahan telah memungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainya. Kemudian menyetor pungutan pajak tersebut ke DISPENDA Kabupaten Wonokerto. SESUAI Sumber : Data diolah, 2017 Dari hasil analisis pada tabel 2, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada tahap pelaksanaan. Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2, telah mengatur bahwa Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pada Desa Pesanggrahan, Bendahara Desa tidak menyimpan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Meskipun hal tersebut bukan merupakan sebuah pelanggaran. Karena, dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 25 hanya berisi anjuran kepada bendahara desa dapat menyimpan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Akan tetapi, demi kelancaran operasional pemerintah desa, Bendahara Desa Pesanggrahan seharusnya menyimpan sejumlah uang sebagai kas kecil untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
Perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat juga bisa melaporkan kepada pihak pengelola ataupun pemerintah desa apabila terjadi sesuatu penyimpangan. Namun pada Desa Pesanggrahan hanya ada berupa nomor telepon sebagai sarana pengaduan masyarakat. Hal ini bisa
Volume 04, No.01, Februari 2018 57 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya kotak suara yang menampung aspirasi masyarakat ataupun pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin menyampaikan hal tersebut tidak hanya menunggu adanya rapat yang juga tidak rutin diadakan oleh desa. Jadi,
kasus seperti tersebut bisa diatasi dengan lebih cepat dan tidak mengganggu kegiatan lainnya.
3) Tahap Penatausahaan
Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi transaksi keuangan yang terjadi. Berikut hasil dari analisis tahap penatausahaan di Desa
Pesanggrahan:
Tabel 3. Tahap Penatausahaan Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Pesanggrahan Keterangan Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan keuangan di Desa Pesanggrahan dilakukan oleh Bendahara Desa. SESUAI Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan danpengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara melakukan pencata ‐
tan disetiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir bulan. SESUAI Bendahara Desa wajib memper ‐
tanggungjawabkanuang melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara telah mempertang ‐ gungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggung ‐ jawaban SESUAI Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan Pertaggungjawaban disampaikan kepada kepala desa diakhir bulan yang bersangkutan. SESUAI Sumber : Data diolah, 2017
Pemerintah Desa Pesanggrahan telah mematuhi aturan ‐ aturan yang telah
tertuang dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Penatausahaan Keuangan Desa. Dalam penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa Pesanggrahan
telah memahami terkait tugas ‐ tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang bendahara
desa dalam penatausahaan keuangan desa.
Volume 04, No.01, Februari 2018 58 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen
4) Tahap Pelaporan Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Berikut hasil analisis tahap pelaporan pada Desa Pesanggrahan: Tabel 4. Tahap Pelaporan Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Pesanggrahan Keterangan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati. Kepala Desa Pesanggrahan telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati. SESUAI Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahunberjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan Mei 2016. SESUAI Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Pesanggrahan kepada Bupati pada Desember 2016. SESUAI Sumber : Data diolah, 2017
Dari keterangan pada tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa, pada tahap pelaporan keuangan desa, Pemerintah Desa Pesanggrahan telah melaksanakan tugas ‐ tugas terkait dengan kegiatan pelaporan keuangan desa. Dimana kegiatan tersebut antara lain ketepatan dalam menyampaikan laporan semester pertama dan semester akhir pelaksanaan APBDes kepada bupati dengan tepat waktu.
5) Tahap Pertanggungjawaban
Pesanggrahan pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menuntut bagi bendahara untuk mampu menginterpretasikan peraturan ‐ peraturan tentang pertanggungjawaban. Berikut ringkasan dari tahap pertanggungjawaban di Desa Pesanggrahan:
Volume 04, No.01, Februari 2018 59 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen Tabel 5. Tahap Pertanggungjawaban Permendagri 113 Tahun 2014 Desa Pesanggrahan Keterangan Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa Pesanggrahan telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember SESUAI Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggung jawaban yang disampaikan kepada bupati telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. SESUAI Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan
Kekayaan Milik Desa SESUAI
Sumber : Data diolah, 2017
Pada Tahap Pertanggungjawaban keuangan desa, hal yang sering terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana pertanggungjawaban tidak dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini tidak sesuai yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur bahwa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksa ‐ naan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak di informasikan kepada seluruh masyarakat Desa Pesanggrahan TIDAK SESUAI Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pada Desa Pesanggrahan tidak tersedia papan pengumuman ataupun radio komunitas sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat. TIDAK SESUAI
Volume 04, No.01, Februari 2018 60 ISSN: 2442 ‐ 885X
Buletin Bisnis & Manajemen diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada Desa Pesanggrahan, pengelolaan keuangan desa belum bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa Pesanggrahan. Dimana pada Desa Pesanggrahan tidak terdapat media ‐ media sebagai sarana penyampai informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, hanya ada toa atau pengeras suara sebagai
media pengumuman.

## Simpulan
1. Untuk pengelolaan keuangan Desa Pesanggrahan, kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa telah melaksanakan tugas ‐ tugas dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dimana tahap perencanaan dilaksanakan oleh sekretaris desa, tahap pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, tahap pelaporan dan pertanggungjwaban dilakukan oleh kepala desa.
2. Pengelolaan keuangan Desa Pesanggrahan secara umum baik. Tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban belum bisa dipublikasikan kepada seluruh Masyarakat Pesanggrahan. Karena, tidak adanya media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Atik, R., 2014. Sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan.Universitas
Surakarta. Vol. 6 No.2.
Elsa DwiW, D., Sudarno, dan Taufik k. 2015.Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Boreng. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.
M.Ismail, Ari, K. W., dan Agus, W. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret. Volume XIX No. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa. Politeknik Pusmanu. 2017. Pedoman Praktik Kerja Lapangan dan Penulisan Tugas Akhir. Pekalongan Thomas, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesaya Kabupaten Tana Tidung. eJournal pemerintah Integratif 1 (1):51 ‐ 54 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa UUNomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan