## Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

## Skolastika Genapang Maing Sidik Jatmika
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstract
This article examines the dynamics of the method local integration of ex-East Timorese residents in the refugee settlement area of Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province.The author uses the Functional Theory by Talcott Parsons and the Local Integration concept by UNHCR as set out in Refugee Convention 1951. While related to research method, the author uses qualitative methods with descriptive approaches and secondary data. The results showed that the implementation of local integration of ex-East Timorese was not as expected. This is due to obstacles in every level of the local integration process, both related to legality, economy and socio-culture. Social harmony between local residents and ex-refugees isn’t always become the commitment of the central and regional governments, but requires the role of the informal sector, especially local communities at refugee settlement areas. The process of local integration that is not going well can lead to social conflict in the community.
Keywords : ex-East Timorese; local integration; UNHCR
Abstrak
Artikel ini meneliti dinamika integrasi lokal warga eks Timor Timur (Timtim) di wilayah pemukiman pengungsi  Kabupaten  Kupang  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Penulis  menggunakan  Teori Fungsional dari Talcott Parsons dan konsep Integrasi Lokal dari UNHCR yang tertuang dalam Konvensi  Pengungsi  1951.  Sedangkan  terkait  metode  penelitian,  penulis  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya  implementasi  dari  integrasi  lokal  warga  eks  Timtim  yang  tidak  sesuai  harapan.  Hal  ini disebabkan  adanya  kendala  dalam  setiap  tingkatan  proses  integrasi  lokal,  baik  terkait  legalitas, ekonomi dan sosial-budaya. Harmonisasi sosial antara warga lokal dan eks pengungsi tidak semata mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi membutuhkan peran dari sektor non formal khususnya masyarakat lokal di wilayah pemukiman pengungsian. Proses integrasi lokal yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
Kata-kata kunci : warga eks Timor Timur; integrasi local; UNHCR
Pendahuluan Pengungsi  adalah  sekelompok  orang  yang  berusaha  melepaskan diri  atau  menghindar  dari  segala  bentuk  pelanggaran  yang  mengancam hak  asasinya  dan  konflik  yang  terjadi  di  negara  tempat  asalnya.  Mereka mengalami  penganiayaan  dan  perampasan  tempat  tinggal  hingga pekerjaannya.  Mereka  terpaksa  melarikan  diri  dan  melintasi  perbatasan negaranya  untuk  mencari  perlindungan  di  negara  lain.  Sebagian  besar peristiwa konflik, perang dan rezim selalu menimbulkan adanya pengungsi di  dunia.  Hal  ini  disebabkan  ketidakmampuan  pemerintah  di  negara asalnya  untuk  memberikan  jaminan  keselamatan  fisik  maupun  jaminan akan terpenuhinya hak-hak asasi mereka. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengungsi  dan  meninggalkan  negaranya  untuk  mencari  perlindungan dari dunia internasional (Betts and Loescher, 2011).
Populasi pengungsi dalam skala global mengalami tren peningkatan yang  terjadi  setiap  tahun.  Pada  akhir  tahun  2018,  data  dari  Badan  PBB untuk urusan Pengungsi (UNHCR) menunjukkan sebanyak 70,8 juta orang telah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Angka tersebut adalah jumlah  data  pengungsi  tertinggi  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  UNHCR untuk 70 tahun terakhir (VOA, 2019). Dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan  setiap  tahun,  maka  pengungsi  perlu  mendapat  kepastian terkait  keselamatan  dan  akses  untuk  hak-haknya,  mendapat  pekerjaan, serta kesempatan untuk  dapat diintegrasikan  kembali  ke  negara  asalnya atau negara tempat suaka. Hal ini sangatlah penting terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kedatangan  pengungsi  Timor  Timur  pada  tahun  1999  adalah salah  satu  gelombang  kedatangan  pengungsi  yang  pernah  terjadi  di Indonesia. Kerusuhan yang terjadi di Provinsi Timor Timur menyebabkan adanya  kerusakan  fasilitas  umum  dan  rumah-rumah  penduduk,  hingga menimbulkan  korban  jiwa.  Masyarakat  Timor  Timur  akhirnya  terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi demi keselamatan jiwanya. Mereka  kemudian  tersebar  di  beberapa  wilayah  provinsi  di  Indonesia, namun  sebagian  besar  terkonsentrasi  pada  beberapa  wilayah  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Konsentrasi pengungsi ke wilayah Provinsi NTT disebabkan karena NTT berbatasan langsung dengan Timor Timur. Setelah adanya pengumuman referendum terkait penentuan nasib Timor Timur pada tahun 1999, terjadi eksodus sebagian penduduk bekas provinsi Timor Timur ke wilayah Timor Barat ( West Timor ). Diperkirakan sebanyak 250-280 ribu orang mengungsi dan menetap di  wilayah  Timor  Barat.  Pada  umumnya  mereka  mengungsi  dengan sukarela, namun ada juga yang terpaksa mengungsi akibat desakan milisio pro integrasi dan militer Indonesia. Dari data registrasi pengungsi Timor
Timur  yang  dilakukan  pemerintah  tahun  2001,  terdapat  281,4  ribu  jiwa atau 51,7 KK (keluarga) yang mengungsi pada 14 (empat belas) wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT. Sebaran tertinggi jumlah pengungsi ada pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Belu sebesar 61,4 persen, Kabupaten Kupang  sebesar  19,2  persen  dan  Kabupaten  Timur  Tengah  Utara  (TTU) sebesar 8,1 persen.
Tabel 1. Jumlah Pengungsi Timor Timur di Provinsi NTT Tahun 2001
No Kabupaten/ Kota Jumlah KK Jumlah Jiwa L P Total % 1 Kota Kupang 3.497 8.819 7.850 16.669 5,87% 2 Kupang 7.630 29.410 25.246 54.656 19,23% 3 Timor Tengah Selatan (TTS) 1.177 3.041 2.828 5.859 2,06% 4 Timor Tengah Utara (TTU) 5.620 11.975 11.149 23.124 8,13% 5  Belu 90.687 83.841 174.528 61,42% 6 Manggarai 203 475 401 876 0,35% 7 Ngada 273 392 324 716 0,25% 8 Ende 474 895 819 1714 0,60% 9 Sikka 325 745 626 1371 0,48% 10 Flores Timur 199 381 325 706 0,24% 11 Lembata 143 301 259 560 0,19% 12 Alor 849 1520 1492 3012 1,06% 13 Sumba Barat 39 88 75 163 0,05% 14 Sumba Timur 48 113 81 194 0,07% TOTAL 148.842 135.306
Sumber: Hasil Registrasi dalam Rencana Induk Penanggulangan Pengungsi Timor Timur di Provinsi NTT, 2001
Referendum yang dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat 21,5 persen atau sebanyak 94.388 orang yang menentukan pilihan untuk tetap tinggal di Indonesia, sedangkan sisanya 78,5 persen dan merupakan jumlah mayoritas memilih untuk merdeka atau kembali menjadi warga negara Timor Timur (Lumbanrau & Kusumadewi, 2016). Dengan dukungan dari UNHCR dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  di  tingkat  nasional  dan  internasional,  pengungsi Timor  Timur  yang  memilih  merdeka  dipulangkan  kembali  ke  Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang telah menjadi negara sendiri pada tanggal 20 Mei 2002.
Pada 22 Desember 2002, deklarasi ‘ cessation of status ’ (penghapusan status) dilakukan UNHCR bagi pengungsi Timor Timur yang masih berada di  wilayah  Indonesia.  Dengan  demikian  mereka  tidak  lagi  perlakukan sebagai pengungsi dan kehilangan hak-hak yang diterima terkait dengan statusnya  sebagai  pengungsi  (UNHCR,  2002)  dan  keputusan  ini  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Konvensi  Internasional  terkait  pengungsi . Setahun  kemudian,  kebijakan  repatriasi  bagi  pengungsi  Timor  Timur juga  telah  dihentikan,  namun  proses  terkait  repatriasi  pengungsi  Timor Timur di wilayah Indonesia tetap dilakukan sampai tahun 2013 (Seo, 2012). Laporan  yang  dikeluarkan  oleh  UNHCR  juga  menyatakan  bahwa  tidak ada lagi status pengungsi sejak tahun 2003. Namun Indonesia baru resmi menghapus status pengungsi tersebut pada tahun 2005. Warga eks Timtim yang menetap di sejumlah wilayah di Indonesia kemudian disebut sebagai ‘warga baru’.
Tulisan terkait warga eks Timor Timur telah banyak dituangkan dalam buku, artikel atau pun jurnal oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi  penting  untuk  dikemukakan,  mengingat  besarnya  kontribusi penelitian  tersebut  terhadap  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  menjadi rujukan  penelitian  ilmu-ilmu  sosial.  Terkait  dengan  dampak  kedatangan pengungsi Timor Timur ke wilayah Indonesia telah diteliti oleh Yogi Mulia dalam  tulisannya  yang  berjudul Upaya  Indonesia  dalam  Repatriasi  Warga Eks  Timor  Timur  (2000-2012) .  Dengan  menggunakan  teori  pengambilan keputusan  dan  konsep  kepentingan  nasional,  penulis  menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dampak dari kedatangan pengungsi Timor Timur. Pemerintah Indonesia menerapkan opsi menjadi WNI atau memilih untuk melakukan repatriasi. Dalam  menerapkan  program  repatriasi,  Pemerintah  Indonesia  membuat kebijakan  BAKORNAS-PBP  dan  juga  bekerja  sama  dengan  organisasi internasional seperti UNHCR, IOM dan CIS Timor (Mulia, 2014). Penelitian  senada  juga  ditulis  oleh  Sue  Ingram,  Lia  Kent,  dan Andrew McWilliam dalam buku yang berjudul A New Era? Timor Leste after The United Nations . Pada salah satu Bab dari buku ini penulis menjelaskan terkait  perpindahan  masyarakat  Timor  Timur  ke  Timor  Barat  yang diakibatkan oleh Referendum tahun 1999. Namun kehidupan warga Timor Timur tersebut sangat memperihatinkan, sehingga menyebabkan adanya keinginan  untuk  kembali  ke  Timor  Leste  (Ingram,  Kent,  &  McWilliam, 2015). Selain  upaya  repatriasi,  pemerintah  Indonesia  juga  melakukan upaya resettlement bagi  warga  eks  Timor  Timur  yang  berada  di  Provinsi NTT. Karakteristik dari local settlement tersebut dijelaskan oleh Olyvianus Marthen  P.  Dadi Lado dalam  tulisannya  yang  berjudul The  Charateristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-
Indonesia . Lado menjelaskan enam tipe dari pemukiman yang berdasarkan sumber  dana  pembangunannya,  yaitu:  (1)  pendanaan  didukung  penuh oleh  pemerintah;  (2)  didukung  setengah  oleh  pemerintah;  (3)  adanya insentif  dari  pemerintah  terkait  pembelian  barang-barang  material;  (4) kerjasama antara pemerintah, pengungsi dan NGO’s; (5) inisiatif pengungsi dengan bantuan sedikit dari NGO’s; dan (6) dibangun secara spontan oleh pengungsi. Selain itu karakteristik local settlement juga dapat dilihat dari model  pembangunannya  yang  melibatkan  pengungsi  atau  tidak  (Lado, 2014). Penelitian yang sama terkait dengan resettlement warga  eks  Timur Timur juga dikemukakan oleh Soehadha dalam tulisannya yang berjudul Penguatan  Identitas  dan  Segragasi  Sosial  Komunitas  Eks  Timor  Timur. Dalam  tulisannya  dijelaskan  terkait  adanya  kebijakan resettlement yang bersifat top  down dan  cenderung  tidak  memperhatikan  kebutuhan pengungsi. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial yaitu akses tanah, masalah  ekonomi  dan  pendidikan,  komodifikasi  ekonomi  dan  politik serta  konflik  sosial.  Selain  itu  pemisahan  pemukiman  eks  Timor  Timur dari  penduduk  lokal  menyebabkan  penguatan  identitas  dan  segragasi sosial kelompok yang mengarah kepada eksklusifitas dalam proses sosial. Penelitian ini dilakukan terhadap warga eks Timor Timur yang berada di Kabupaten Belu Provinsi NTT (Soehadha, 2019).
Selanjutnya  penelitian  terkait  dengan  status  kewarganegaraan  eks Timor Timur ditulis oleh Marianus Watugadha dalam jurnal yang berjudul Status  Kewarganegaraan  Masyarakat  yang  Berdomisili  di  Kawasan  Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu (Studi Kasus Eks Pengungsi Timor Timur) . Dengan  menggunakan  analisis  yuridis  normatif  hukum  dan  fokus  pada norma-norma positif Konvensi Pengungsi, penulis menyimpulkan bahwa warga  eks  Timor  Timur  yang  berada  di  kawasan  perbatasan  Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu adalah WNI. Oleh karena itu,  Pemerintah  Indonesia  wajib  memberikan  perhatian  kepada  mereka (Watugadha, 2014).
Terkait  dengan  status  kewarganegaraan  eks  Timor  Timur,  Andre Damaledo  menulis  dalam  bukunya  yang  berjudul Divided  Loyalties: Displacement,  Beloging  and  Citizenship  among  East  Timorese  in  West  Tim or. Damaledo menjelaskan bahwa label ‘warga baru’ yang diberikan kepada warga eks Timor Timur berpengaruh terhadap diskriminasi dari berbagai bantuan negara. Damaledo menggunakan teori antropologi untuk meneliti problem identitas warga eks Timor Timur yang ada di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu (Damaledo, 2018). Sedangkan  terkait  dengan  akses  kepemilikan  tanah  oleh  warga eks Timor Timur diteliti oleh Farid Abud Alkatiri lewat tulisannya yang
berjudul Akses  Tanah  dan  Kendala  Legitimasi  Eks  Pengungsi  Timor  Timur di  Kabupaten  Belu .  Dengan  menggunakan  Teori  Eklusi  Sosial,  Alkatiri menjelaskan bahwa lembaga adat di Kabupaten Belu memiliki legitimasi yang kuat untuk memproteksi tanah suku dari legitimasi warga eks Timor Timur. Oleh karena itu, warga eks Timor Timur di Kabupaten Belu sangat sulit memperoleh akses tanah (Alkatiri, 2018).
Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Didimus Dedi Dhosa dan Paulus AKL Ratumakin terhadap perjuangan warga eks Timor Timur yang ada  di  Kabupaten  Kupang.  Dalam  tulisan  yang  berjudul Ekonomi  Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor  Barat  Indonesia ,  mereka  menggunakan  perspektif  Ekonomi  Politik untuk menjelaskan kehidupan warga eks Timur Timur yang berada pada tiga  kamp  pengungsi  di  Kabupaten  Kupang,  yaitu  Desa  Noelbaki,  Desa Oebelo  dan  Kelurahan  Naibonat.  Hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan bahwa  warga  eks  Timor  Timur  masih  tinggal  di  kamp  pengungsi  yang tidak layak huni dan tanah sengketa. Paradigma perjuangan kepemilikan lahan oleh warga eks Timor Timur melalui aksi massa, negosiasi dengan elite pemerintah, hingga kontrak politik dengan calon Bupati di Kabupaten Kupang (Dhosa & Ratumakin, 2019).
Berdasarkan  studi  terdahulu  di  atas,  diketahui  bahwa  penelitian terkait  proses  integrasi  lokal  yang  dijalani  warga  lokal  eks  Timor  Timur khususnya  di  wilayah  Provinsi  NTT  masih  sangat  terbatas.  Oleh  karena itu, yang menjadi letak kebaruan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang berfokus pada masalah implementasi integrasi lokal warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang Provinsi NTT terkait tiga tahap atau tingkatan integrasi lokal yaitu legalitas, ekonomi dan sosial-budaya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh UNHCR dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun secara praktik. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian ilmu sosial termasuk studi Hubungan Internasional, dimana integrasi dalam konteks dan isu HAM terkait dua konsep penting dalam suatu  negara  yaitu  pembinaan  bangsa  ( nation  building )  dan  kedaulatan negara  ( state  sovereignty ).  Oleh  karena  itu,  implementasi  dari  proses tersebut  menjadi  sangat  penting  dalam  upaya  penyatuan  sebuah  bangsa secara  menyeluruh. Sedangkan  secara  praktik,  tulisan  ini  dapat  menjadi landasan kecil bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam merumuskan kebijakan yang sesuai bagi proses integrasi lokal warga eks Timor Timur di wilayah Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Kupang.
Kerangka Pemikiran: Teori Nasionalisme, Integrasi dan Konsep Local Integration
Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional, pandangan kaum realis tidak terlepas dari peran aktor negara. Negara dianggap sebagai aktor paling utama dalam hubungan internasional. Dalam sistem global, interaksi antar negara adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini merupakan salah satu esensi dari studi hubungan internasional. Namun untuk  mengetahui  dan  memahami  tentang  apa,  siapa,  mengapa  dan bagaimana suatu negara berinteraksi dalam sistem global tersebut, maka peran  dari  identitas  dari  setiap  negara  penting  untuk  dikaji.  Salah  satu bentuk  identitas  suatu  negara  adalah  nasionalisme.  Nasionalisme  terkait bangsa  ( nation) dan  negara.  Negara  dapat  terdiri  dari  berbagai  macam bangsa. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan sangat kuat dengan kodrat keanekaragaman. Kodrat inilah yang membangun kehendak untuk berintegrasi ke dalam suatu kesatuan bangsa dan memiliki cita-cita dalam  membangun  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Bagi NKRI, konsep integrasi sering di gunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia  dalam  satu  wawasan  di  sebut  dengan  Wawasan  Nusantara. Adanya  beragam  suku  bangsa  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  merupakan kebanggaan tersendiri bagi negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia  memiliki  kekayaan  kebudayaan  yang  sangat  tinggi  nilainya. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merupakan sumber dari timbulnya konflik di masyarakat. Dalam proses integrasi, wawasan kebangsaan atau nasionalisme merupakan hal yang penting.
Nasionalisme menurut Knutsen (1997) berkaitan dengan gambaran bahwa rakyat memiliki loyalitas kuat terhadap bangsanya sehingga akhirnya menimbulkan  ikatan  yang  kuat  antara  rakyat  dan  negaranya  (Knutsen, 1997). Sedangkan menurut Halliday (2012), nasionalisme memiliki peran penting  dalam  hubungan  internasional,  nasionalisme  sebagai  ‘ a sense of  identity ’  yaitu  memberi  sebuah  rasa  kepemilikan  identitas  nasional (Halliday, 2012).  Identitas ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin modern dan global. Tanpa identitas nasional maka negara tidak akan terus ‘eksis’ dalam kehidupan internasional. Dengan demikian nasionalisme diperlukan untuk menjaga eksistensi suatu negara dalam bersaing dan bertahan di dunia internasional. Senada dengan Halliday, menurut Miscevic (2001) nasionalisme berkaitan dengan  loyalitas  setiap  anggota  komunitas  kepada  komunitasnya  yang diekspresikan  dengan  kesediaan  mengorbankan  tujuan  personal  demi kemajuan dari komunitas tersebut (Miscevic, 2001). Komunitas ini harus menikmati otonomi politik dan umumnya berbentuk negara yang berdaulat. Dengan demikian, nasionalisme diartikan sebagai suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang memiliki kesadaraan dan semangat
akan cinta tanah air dan bangsa dimana terwujud dalam bentuk sikap serta tingkah  laku  dari  masyarakat  atau  individu.  Sikap  masyarakat  tersebut muncul  disebabkan  karena  adanya  kesamaan  cita-cita  dan  tujuan  hidup yang ingin dicapai. Salah satu dari tujuan nasionalisme adalah membangun suatu hubungan yang harmonis dan rukun antara individu dalam suatu masyarakat.  Nasionalisme  dan  integrasi  saling  mempengaruhi,  dimana walaupun  suatu  masyakat  terdiri  dari  kemajemukan  suku  bangsa,  adat istiadat,  agama,  asal  usul  dan  golongan,  namun  semuanya  terintegrasi dalam NKRI.
Pilihan  untuk  integrasi  dan  menjadi  warga  negara  Indonesia merupakan  salah  satu  wujud  rasa  nasionalisme  dari  warga  eks  Timor Timur  yang  menetap  di  wilayah  Indonesia  khususnya  di  Provinsi  NTT. Untuk menjaga sikap ini, maka proses dari integrasi lokal warga eks Timor Timur  harus  dipastikan  berjalan  dengan  baik.  Apabila  proses  integrasi lokal  tidak  berjalan  dengan  baik,  maka  ditakutkan  adalah  menguatnya identitas budaya yang dapat menganggu identitas nasional. Selain itu, rasa tidak  diperhatikan  oleh  pemerintah  dan  diperlakukan  berbeda  dengan masyarakat lokal dapat menimbulkan kecemburuan yang berakibat konflik dan perpecahan. Hal ini dapat mengurangi rasa nasionalisme yang sudah ada  dan  tumbuh  dalam  diri  warga  eks  Timor  Timur  yang  menetap  di wilayah Indonesia.
Dalam  studi  terkait  pengungsi  konsep  integrasi  mengacu  pada sebuah  situasi  dimana  negara  tuan  rumah  dan  pengungsi  dapat  hidup berdampingan dengan menggunakan sumber daya yang sama, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial, serta tanpa danya konflik yang terjadi antara pengungsi dan warga negara tuan rumah (Harrell, 1986). Deskripsi ini dianggap terlalu sederhana karena dalam banyak kasus akses ke sumber daya bisa tidak sama antar kelompok, karena kelompok yang satu dapat lebih dominan dan mengeksploitasi kelompok yang lain. Bahkan konflik di  negara  tersebut  dapat  meningkat  akibat  adanya  pengungsi.  Namun, pernyataan Harrold-Bond (1986) tersebut dapat digunakan untuk melihat bahwa integrasi tidak hanya terkait dengan pengungsi tetapi juga dengan negara tuan rumah.
Disisi  lain,  Ager  dan  Strang  (2008)  menggunakan  pendekatan induktif  untuk  mengembangkan  sebuah  kerangka  kerja  yang  menjadi indikator  dalam  menilai  keberhasilan  proses  integrasi  yang  dijalani oleh  pengungsi.  Dalam  kerangka  kerja  ini  ditetapkan  domain  inti  yang dapat  membentuk  sebuah  pemahaman  terkait  konsep  integrasi.  Domain tersebut mencangkup pencapaian serta akses ke seluruh sektor pekerjaan, perumahan,  pendidikan  dan  kesehatan;  asumsi  dan  praktik  tentang  hak dan kewarganegaraan; proses hubungan sosial antar kelompok pada suatu komunitas;  dan  hambatan  dalam  hubungan  tersebut  khususnya  terkait kurangnya  kemampuan  komunikasi  dan  budaya  serta  ketakutan  dan ketidakstabilan (Ager & Strang, 2008).

## Gambar 1. Kerangka Konseptual Mendefinisikan Domain Inti dari Integrasi
Sumber: Ager and Strang, 2008.
Gambar  di  atas  menunjukkan  domain  yang  diusulkan  dalam kerangka  konseptual  integrasi  pengungsi.  Setiap  domain  dilengkapi dengan indikator-indikator dalam menganalisa keberhasilan dari integrasi pengungsi.  Pertama, employment yaitu  pekerjaan  diindikasikan  sebagai faktor  yang  mempengaruhi  kehidupan  pengungsi  karena  terkait  dengan kemandirian ekonomi, peluang masa depan, interaksi dengan masyarakat lokal,  kesempatan  untuk  mengembangkan  keterampilan  bahasa  serta dapat memulihkan harga diri. Namun yang sering menjadi kendala adalah kesulitan  pengungsi  untuk  menunjukkan  bukti  dan  kualifikasi  terkait pekerjaannya,  sehingga  masih  banyak  pengungsi  yang  berstatus  sebagai pengangguran.
Kedua, housing yaitu perumahan berdampak pada kesehatan fisik dan emosional pengungsi serta kemampuan pengungsi untuk merasa ‘ at home’ . Perumahan menjadi salah satu indikator kemapanan hidup pengungsi di negara tuan rumah. Perumahan yang sesuai harus memperhatikan ukuran, kualitas  dan  fasilitas  dari  perumahan  itu  sendiri.  Selain  itu,  lingkungan sekitar juga harus mampu memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pengungsi.
Ketiga, education yaitu pendidikan  juga  penting  bagi  kehidupan pengungsi.  Pendidikan  memberikan  keterampilan  dan  kompetensi
Indonesian Perspective, Vol. 6, No. 1 ( Januari-Juni 2021): 38-64
yang  mendukung  pekerjaan,  serta  memungkinkan  mereka  untuk  lebih kontruktif dan aktif dalam masyarakat. Tetapi secara umum yang terpenting adalah  pendidikan  tersebut  berguna  bagi  anak-anak  pengungsi  dalam upaya berinteraksi dengan anggota masyarakat lokal. Interaksi ini dapat memunculkan hubungan yang mendukung integrasi.
Keempat, health yaitu  pelayanan  kesehatan  bagi  pengungsi  juga sangat penting dalam mendukung integrasi. Kondisi kesehatan yang baik juga mendukung segala aktivitas pegungsi di tempat pemukiman. Melalui layanan kesehatan, pengungsi juga dapat berinteraksi dengan komunitas lokal. Namun yang sering menjadi kendala adalah kesulitan bahasa yang membuat  pengungsi  sulit  berkomunikasi  dengan  tenaga  kesehatan  yang ada. Selain itu. Keterbatasan ini juga menyebabkan kurangnya informasi tentang layanan kesehatan bagi pengungsi. Akibatnya banyak pengungsi yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat.
Kelima, social bridges yaitu salah satu bentuk hubungan sosial dalam proses integrasi yaitu jembatan sosial yang merupakan hubungan dengan komunitas  lain.  Dalam  proses  integrasi,  harus  ada  hubungan  antara pengungsi dan komunitas lokal. Hubungan yang terjadi dapat menciptakan harmonisasi sosial. Hubungan tersebut dapat berupa persahabatan, teman sekolah,  rekan  kerja  dan  lain-lain. Social  bridges menimbulkan  adanya partisipasi dan peran aktif orang-orang yang berbeda dalam kegiatan suatu komunitas.
Keenam, social  bonds yaitu  adanya  ikatan  sosial  antara  pengungsi dan  masyarakat  lokal  juga  mempengaruhi  integrasi.  Keterikatan  ini dapat membuat pengungsi merasa memiliki atau merupakan bagian dari suatu komunitas masyarakat. Ikatan ini dapat mendorong mereka untuk menginternasilsasi  norma-norma  budaya  sebagai  bagian  dari  identitas individu dan kolektif. Hal ini juga dapat membentuk pemahaman bersama terkait batas-batas sosial yang ada serta pencapaian tujuan bersama.
Ketujuh, sosial links yaitu terkait dengan koneksi yang menghubungkan setiap  anggota  dari  kelompok  masyarakat  serta  menjembatani  antara kelompok  tersebut.  Koneksi  yang  dimaksud  mengacu  pada  koneksi antara individu dan struktur negara seperti layanan pemerintah. Kondisi pengungsi yang mempunyai keterbatasan komunikasi, ketidakharmonisan dengan lingkungan dan kondisi lainnya dapat menjadi hambatan dalam hubungan.  Oleh  karena  itu  membutuhkan  usaha  keras  dari  pengungsi maupun masyarakat agar kesetaraan akses dapat tercapai. Selain itu terkait dengan koneksi yang efekktif, terdapat juga hambatan struktural, sehingga perlu adanya cara untuk mengatasi hambatan tersebut guna memperlancar proses integrasi.
Kedelapan, language and cultural knowledge yaitu pengetahuan budaya serta kemampuan berbicara menggunakan bahasa utama di negara tuan
Maing & Jatmika, Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur
rumah  menjadi  penting  dalam  proses  integrasi.  Namun  pada  umumnya pengungsi  mengalami  keterbatasan  bahasa  yang  menjadi  penghambat dalam  komunikasi.  Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  diberikan pembelajaran bahasa negara tuan rumah atau penerjemah untuk informasi- informasi  utama.  Selain  itu,  pengungsi  juga  memiliki  pengetahuan  yang sangat minim terkait dengan kultur atau budaya setempat. Pengetahuan budaya  tidak  hanya  terkait  adat  istiadat  komunitas  lokal,  tetapi  juga pengetahuan  terkait  prosedur  nasional  dan  lokal,  bea  cukai  dan  fasilitas lainnya.
Kesembilan, safety  and  stability yaitu  keamanan  dan  stabilitas  dari kehidupan pengungsi di negara tuan rumah juga penting dalam mendukung integrasi. Perasaan aman dan ‘ at home ’ harus bisa dirasakan oleh pengungsi. Sedangkan  dalam  beberapa  kasus,  kehadiran  pengungsi  di  tengah masyarakat lokal sering mengganggu stabilitas. Hal ini menunjukkan perlu adanya  strategi  terkait  kebijakan  integrasi  pengungsi  baik  dalam  sektor perumahan,  akomodasi  jangka  pendek  maupun  peyebaran  pemukiman pengungsi.
Kesepuluh, rights  and  citizenship yaitu  kewarganegaraan  dan  hak menjadi  dasar  dalam  integrasi  pengungsi.  Kewarganegaraan  menjadi syarat penting terkait partisipasi penuh dalam kehidupan sebagai warga sipil termasuk dalam ranah politik. Kewarganegaraan menentukan hak-hak yang diterima serta tanggung jawab yang diharapkan dari pengungsi. Oleh karena  itu,  pemerintah  negara  tuan  rumah  perlu  memberikan  kepastian kewarganegaraan  dan  hak-hak  bagi  pengungsi  sehingga  mereka  dapat berperan  serta  aktif  serta  memberikan  kontribusi  yang  diharapkan  bagi negara tuan rumah.
Pemahaman  yang  sama  mengenai  kerangka  konseptual  dari integrasi  pengungsi  tertuang  dalam  Konvensi  PBB  1951  terkait  status pengungsi.  Dalam  konvensi  tersebut  UNHCR  menawarkan  tiga  bentuk solusi permanen yang digunakan oleh pengungsi untuk mengakhiri status kepengungsian  dan  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapinya.  Solusi jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan mereka harapan untuk bisa kembali menikmati hidup secara normal. Solusi yang dimaksud yaitu repatriasi , local  integration dan resettlement .  Repatriasi  adalah  pemulangan seorang  pengungsi  secara  sukarela  dengan  aman  dan  bermartabat  ke negara asalnya. Solusi local integration atau integrasi lokal diartikan sebagai tawaran  dari  negara  suaka  agar  pengungsi  dapat  menetap  di  negara tersebut. Sedangkan resettlement yaitu pemindahan pengungsi dari negara suaka untuk menetap secara permanen di negara ketiga yang mau menerima mereka.  Menekankan  pada  solusi  integrasi  lokal,  negara  suaka  dituntut memiliki  komitmen  terhadap  prosesnya.  Peran  UNHCR  hanya  terkait kelancaran  prosesnya,  di  mana  UNHCR  bertugas  menghimpun  negara-
Indonesian Perspective, Vol. 6, No. 1 ( Januari-Juni 2021): 38-64
negara  donor  dan  lembaga  internasional  lainnya,  merancang  program, serta  mengkoordinir  pelaksanaannya  demi  tercapainya  tujuan  integrasi pengungsi. Sedangkan tawaran yang diberikan oleh negara suaka adalah terkait tempat tinggal yang permanen dan kewarganegaan bagi pengungsi. Terkait proses integrasi lokal dilakukan secara bertahap dan terdiri dari tiga tingkatan yaitu sebagai berikut: Pertama, legal dimana pengungsi dapat memperoleh hak yang sifatnya makin luas seperti yang dimiliki dan dinikmati warga negara asli. Hak tersebut terkait dengan tempat tinggal yang permanen dan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan. Kedua, ekonomi dimana tingkatan ekonomi terkait berkurangnya ketergantungan pengungsi  terhadap  bantuan  kemanusiaan  dari  negara  suaka  maupun lembaga donor lainnya. Pengungsi diharapkan semakin mandiri, kebutuhan hidupnya  dapat  dipenuhi  sendiri,  dan  mempunyai  kontribusi  terhadap perekonomian negara suaka. Ketiga, sosial-budaya dimana tingkatan sosial- budaya  terkait  interaksi  antara  pengungsi  dan  masyarakat  lokal.  Hal  ini dapat  memungkinkan  pengungsi  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial setempat tanpa dibayangi rasa takut terhadap diskriminasi atau dimusuhi oleh masyarakat setempat.
Pilihan  untuk  integrasi  dan  menjadi  warga  baru  di  pemukiman pengungsi  menjadi  bukti  bahwa  warga  eks  Timtim  telah  sepakat  untuk masuk  dan  berbaur  dalam  sistem  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat lokal.  Hal  ini  mewajibkan  warga  eks  Timtim  memiliki  komitmen  untuk beradaptasi dengan nilai atau norma dari lingkungannya. Komitmen dari warga eks Timtim bukan merupakan paksaan, karena telah melalui proses yang cukup panjang sejak referendum 1999. Sosialisasi untuk menanamkan nilai  nasionalisme  dan  mekanisme  kontrol  dari  pemerintah  pusat  dan daerah  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatasi  ketegangan  yang  terjadi  di masyarakat. Hal ini terkait upaya memastikan bahwa proses integrasi lokal berjalan  dengan  baik  pada  tiga  tahapan  yang  dimaksud  oleh  UNHCR, yaitu legalitas, ekonomi dan sosial-budaya. Implementasi dari integrasi dan adaptasi yang baik akan menciptakan suatu “keseimbangan” dalam sistem sosial.  Sebaliknya  apabila  proses  tersebut  tidak  terimplementasi  dengan baik,  maka  akan  terjadi  konflik  atau  ketidakaturan  dalam  sistem  sosial seperti halnya yang dialami oleh warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang.
Lebih  lanjut  berdasarkan  penelusuran  literatur,  penelitian  tentang warga eks Timtim telah banyak dilakukan, namun terkait proses integrasi lokal  warga  eks  Timtim  pada  pemukiman pengungsi  di  Kabupaten Kupang belum ditemukan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas terkait dinamika  integrasi  lokal  warga  eks  Timtim  di  wilayah  pemukiman pengungsi  Kabupaten  Kupang  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Fokus penelitian  adalah  pada  proses  integrasi  lokal  warga  eks  Timtim  melalui tiga tahap yang dikemukakan oleh UNHCR yaitu legalitas, ekonomi dan
Maing & Jatmika, Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur
sosial budaya. Penulis juga menambahkan analisa terkait peran pemerintah dan  masyarakat  lokal  dalam  proses  integrasi  lokal  warga  eks  Timtim  di Kabupaten Kupang.
Legalitas Warga Eks Timtim di Kabupaten Kupang Lepasnya  Timor  Timur  dari  NKRI  dan  merdeka  menjadi  Negara Demokratik Timor Leste (RDTL) berdampak pada status kewarganegaraan pengungsi Timor Timur di Indonesia. Pengungsi Timor Timur yang memilih menetap di Timor Barat diberi label dengan ‘ ex-refugees ’ dan menempati pemukiman  yang  disiapkan  oleh  pemerintah.  Dalam  prosesnya  mereka yang  telah  memiliki  tempat  tinggal  dari  program  pemerintah  disebut sebagai ‘warga baru’ atau kata lainnya ‘ new citizens ’. Istilah warga baru juga dapat dikaitkan dengan implikasi dari Surat Dirjen Bantuan Sosial tanggal 23  November  2009  yang  menyatakan  bahwa  penanganan  eks  pengungsi sudah selesai, sehingga tidak ada bantuan lagi untuk mereka. Implikasinya eks pengungsi Timor Timur tidak lagi dikatakan sebagai pengungsi yang masih  membutuhkan  bantuan,  namun  sebagai  ‘warga  baru’  (Soehadha, 2019). Dengan status kewarganegaraan yang baru ini, warga eks Timtim di Kabupaten Kupang memiliki legalitas atau sah sebagai Warga Negara Indonesia  (WNI).  Legalitas  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  proses integrasi lokal pengungsi dan menjadi dasar penting. Dengan legalitas ini, warga eks Timor Timur memiliki hak yang semakin luas dan setara dengan warga  lokal.  Namun  dalam  implementasinya  pelabelan  ‘ refugees ’,  ‘ ex refugees ’ dan ‘ new citizents ’ bermasalah secara konseptual dan menghambat upaya  integrasi  oleh  orang  Timor  sendiri.  Analisis  definisi  dan  aplikasi pelabelan adalah lama dan berkelanjutan. Label diartikan sebagai identitas yang diberikan kepada individu oleh kelompok karena memiliki ciri-ciri yang minoritas. Ada dua hal yang menekankan labeling yaitu menjelaskan latar  belakang  masalah  mengapa  dan  bagaimana  seseorang  diberi  label, serta pengaruh yang ditimbulkan dari label yang diberikan sebagai suatu konsekuensi.  Pelabelan  dalam  istilah  sosiologis  sering  terkait  dengan penyimpangan. Para ahli teori berpendapat bahwa pelabelan menciptakan perasaan menjadi ‘orang luar’ bagi mereka yang diberi label dan hal itu menahan  mereka  untuk  berinteraksi  secara  sosial  (Becker,  2008).  Dari perspektif kebijakan publik, pelabelan sering dirasakan sebagai tindakan politik yang dipaksakan yang melibatkan ‘konflik serta otoritas’ (Schaffer & Wood, 1985).
Menurut  Damaledo  (2018),  label  ‘warga  baru’  tidak  menarik  bagi lembaga pendanaan baik lembaga internasional atau pemerintah Indonesia. Misalnya lembaga Oxfam Great Britania memilih istilah ‘ uprooted people ” untuk proyek pemukiman dan mata pencaharian sementara antara tahun 20005
dan 2008. Sekitar periode yang sama, CARE International menggunakan istilah ‘ Internally Displaced Persons’ (IDPs) untuk integrasi komunitas lokal dan proyek ekonomi. UN-Habitat melangkah lebih jauh dan muncul dengan gagasan tentang ‘ ex - IDPs’ dengan proyek pengembangan kapasitas mereka (2011-2013). Pemerintah juga mengerahkan berbagai istilah bagi warga eks Timtim.  Misalnya  pada  tahun  2007,  Kementerian  Sosial  menggunakan nomenklatur  ‘ korban  bencana  sosial ‘,  sedangkan  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  mengidentifikasi  orang  Timor  Timur sebagai ‘ masyarakat berpenghasilan rendah ’ dan menggunakan istilah itu di seluruh  Indonesia.  Sebagai  bagian  dari  proyek  ini,  Badan  Pusat  Statistik (BPS) ditugaskan untuk melakukan sensus pendaftaran orang Timor Timur dan  memanfaatkan  label  warga  negara  baru  dengan  mengidentifikasi warga Timor Timur sebagai ‘ warga baru asal Timor Timur ’ (Damaledo, 2018). Legalitas yang diperoleh dengan mendapat label warga baru menyebabkan adanya  kontruksi  sosial  dalam  masyarakat  di  wilayah  pemukiman pengungsi  Kabupaten  Kupang.  Sejak  label  diberikan  kepada  warga  eks Timtim, maka hal ini berdampak pada pola kehidupan sosial di masyarakat. Masyarakat  lokal  kemudian  memperlakukan  warga  eks  Timtim  sesuai dengan label yang diberikan. Banyak pendapat para ahli yang menyetujui bahwa pandangan dan perasaan seseorang terhadap dirinya akan mendasari proses  adaptasi  yang  dilakukan  orang  tersebut  sepanjang  hidupnya. Dengan terus menggunakan label warga baru, maka klasifikasi akan terus ada dalam masyarakat lokal.
Bagi  banyak  orang,  pengalaman  label  tertentu dapat  memicu timbulnya pemikiran ditolak dari dalam dirinya. Pemikiran ini kemudian dapat  diikuti  dengan  penolakan  yang  sesungguhnya  sehingga  berakibat menghancurkan  kemampuan  orang  tersebut  untuk  berinteraksi  serta mengurangi  rasa  harga  diri.  Hal  ini  dapat  memberi  pengaruh  negatif terhadap kinerja orang tersebut dalam kehidupan sosial dan lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, penting bagi warga eks Timtim merasa diterima dalam masyarakat lokal. Rasa diterima ini dapat memberikan komitmen dalam  menjalani  integrasi  lokal  di  wilayah  pemukiman  pengungsi. Pemberian  label  harus  dipandang  sebagai  respon  spesifik  dalam  hal pendataan  atau  mengidentifikasi  warga  eks  Timtim,  bukan  sebagai klasifikasi dalam masyarakat yang menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap warga eks Timtim.
Integrasi Ekonomi: Kepemilikan Tanah dan Akses Pelayanan Dasar bagi Warga Eks Timtim
Konsep  integrasi  dalam  studi  pengungsi  menentapkan  adanya indikator  pekerjaan,  perumahan,  pendidikan  dan  kesehatan  dalam mengukur keberhasilan integrasi. Hal ini sejalan dengan konsep integrasi lokal  yang  tertuang  dalam  Konvensi  Pengungsi  1951  khususnya  terkait dengan tahapan integrasi secara ekonomi, di mana pengungsi diharapkan dapat mandiri dan tidak tergantung dari bantuan UNHCR maupun negara suaka.  Kemandirian  dipengaruhi  oleh  akses  pekerjaan,  perumahan  serta pelayanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan. Warga eks pengungsi diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya.
Terkait  dengan  masalah  warga  eks  Timtim  yang  menetap  di Kabupaten  Kupang,  integrasi  dalam  tahapan  ekonomi  belum  berjalan dengan  baik.  Mayoritas  kehidupan  warga  eks  Timtim  masih  berada  di bawah garis kemiskinan. Hal ini dipengaruhi dengan mayoritas warga eks Timtim yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Akses pelayanan dasar terkait  pendidikan  dan  kesehatan  juga  sangat  susah  karena  dipengaruhi oleh penghasilan yang sangat kurang. Kenyataannya, mayoritas warga esk Timtim tidak merasa dilayani hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu, masalah fundamental adalah terkait dengan perumahan. Mayoritas warga eks  Timtim  masih  menempati  pemukiman  pengungsi.  Akses  terhadap tanah  menjadi  modal  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  warga  eks Timtim di Kabupaten Kupang karena tidak hanya terkait tempat tinggal, tetapi  juga  terkait  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Dengan adanya kepemilikan terhadap lahan dan tempat tinggal mampu menunjang kehidupan  ekonomi  warga  eks  Timtim  yang  berpengaruh  terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan mempercepat integrasi ekonomi. Sejak  dihapuskannya  status  pengungsi  oleh  UNHCR  tahun  2002 dan mendapatkan label ‘warga baru’,  persoalan kepemilikan tanah masih menjadi  isu  yang  fundamental  bagi  warga  eks  Timtim  di  Kabupaten Kupang.  Dari  data  BPS  tahun  2018,  di  kabupaten  Kupang  terdapat  86,6 persen rumah tangga warga eks Timtim yang telah memiliki rumah sendiri, sedangkan masih ada 11 persen yang masih berstatus bebas sewa, 0,1 persen kontrak dan 2,3 persen lainnya. Kesimpulannya bahwa masih tersisa   13,4 persen  rumah  tangga  warga  eks  Timtim  yang  belum  memiliki  kejelasan terhadap status penguasaan tempat tinggalnya.

## Tabel 2. Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Tempat Tinggalnya

## Tahun 2018
Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu,  kesulitan  dalam  kepemilikan tanah oleh warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab yang menarik adalah  adanya  perbedaan  kultur  dan  bahasa  yang  menjadi  hambatan dalam pengalihan lahan. Merujuk pada laporan aktivis CIS Timor tahun 2016, persoalan pengungsi harus dipahami dalam konteks peta persebaran pengungsi, di mana pasca jajak pendapat 1999 warga Timor Timur yang bermigrasi  berasal  dari  tiga  sektor,  yakni  sektor  Timur,  sektor  Tengah dan sektor Barat. Sektor Timur dan Tengah dievakuasi melalui jalur laut dan udara ke Kabupaten Kupang dan sekitarnya, sedangkan sektor Barat dievakuasi melalu jalur darat ke Kabupaten Belu dan Malaka yang langsung berbatasan dengan Timor Timur (Lado, 2014).
Peta  persebaran  ini  berpengaruh  terhadap  proses  integrasi,  salah satunya adalah proses pengalihan kepemilikan tanah. Bagi warga eks Timor Timur di Kabupaten Belu dan Malaka relatif lebih mudah mendapatkan tanah yang kemudian dibangun hunian dengan status kepemilikan pribadi. Hal  ini  disebabkan  warga  Timor  Timur  sektor  Barat  memiliki  kesamaan kultur dan bahasa dengan masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Bahkan di antara kedua kelompok warga tersebut masih memiliki satu rumah adat atau  ikatan  kekerabatan.  Sedangkan  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan warga  eks  Timtim  di  Kabupaten  Kupang.  Perbedaan  kultur  dan  bahasa menjadi hambatan dalam membangun interaksi antara warga eks Timtim dan masyarakat lokal. Hal ini berdampak pada rumitnya proses negosiasi lahan bagi warga eks Timtim karena sistem penguasaan lahan yang masih bersifat tradisional.
Budaya dan sistem politik di Kabupaten Kupang tidak seluruhnya khas Timor. Hal ini terlihat dari beberapa wilayah di daerah pesisir dan persawahan,  seperti  pesisir  teluk  Kupang  dan  Takari  yang  mayoritas ditinggali oleh etnis dari Rote . Keberadaan etnis Rote di pulau Timor sebagai hasil dari bujukan Belada selama dua abad yang lalu. Etnis Rote diminta menempati  setegah  lingkaran  wilayah  teluk  Kupang  sebagai  wilayah batas enam mil laut. Hal ini terkait upaya membendung perlawanan yang dilakukan oleh suku Meto 1 . Yang dimaksud dengan wilayah 6 (enam) mil itu  sendiri  adalah  wilayah  kekuasaan  Belanda  yang  diperoleh  dari  para penguasa di wilayah Timor. Hal ini menyebabkan model dari kepemilikan lahan di wilayah pemukiman pengungsi di Kabupaten Kupang tidak lepas dari pengaruh budaya yang ada yaitu budaya orang Meto dan orang Rote (Kuswardono, 2014).
Potensi  konflik  dan  pertentangan  antara  warga  eks  Timtim dan  masyarakat  lokal  dapat  ditimbulkan  oleh  persoalan  eksklusi  dan keterabatasan kepemilikan tanah. Sampai dengan tahun 2019, masih banyak eks-pengungsi yang menghadapi persoalan legitimasi mereka atas lahan resettlement yang ditempati, sehingga berdampak pada kegiatan pertanian mereka. Bahkan, sebagian warga eks Timtim harus terus bergantung pada kerjasama  atau  belas  kasihan  penduduk  dan  suku  lokal  sebagai  pemilik lahan.  Kegagalan  memetakan  persebaran  pengungsi  diperparah  juga dengan kebijakan negara yang top-down dalam penanganan pengungsi, di mana pemerintah daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah
1 Suku Meto adalah orang-orang Timor menggunakan bahasa 'Dawan'. Mereka  disebut  juga Atoin  pah  Meto atau  orang  yang  berasal  dari  tanah kering. Bahasa Dawan itupun bukan merupakan bahasa asli orang Meto , karena bahasa asli mereka adalah uab Meto (Middelkoop, 1960; Ataupah, 1995).
pusat.
Dinamika Kehidupan Sosial-Budaya Warga Eks Timtim Tingkatan  yang  terakhir  terkait  proses  integrasi  lokal  yang dikemukakan  oleh  UNHCR  adalah  sosial  budaya,  di  mana  adanya kemampuan  pengungsi  untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat  lokal sehingga mereka tidak takut akan diskriminasi terkait partisipasi mereka dalam kehidupan sosial negara suaka. Pengungsi dituntut mengikuti suatu sistem sosial yang dimasukinya. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukannya, akan terjadi kesulitan dalam kehidupan  bersama dalam sistem. Memilih untuk  tetap  menjadi  bagian  dari  NKRI  tentunya  sudah  menunjukan komitmen warga eks Timtim. Namun komitmen yang dimiliki perlu terus dijaga sebagai salah satu modal penting dalam proses integrasi.
Kehidupan sosial budaya warga eks Timtim tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam proses integrasi. Dengan pemahaman bersama akan satu kebudayaan, tidak akan menimbulkan salah pengertian dalam kehidupan  bermasyarakat.  Saling  pengertian  akan  suatu  kebudayaan, dapat meminimalisir terjadinya konflik antar budaya. Di sini diperlukan komunikasi antar budaya untuk menengahi perbedaan budaya yang ada. Pada  umumnya  secara  kultural,  sesungguhnya  harmoni  antara  warga eks  Timtim  dengan  masyarakat  lokal  dapat  terjalin  dengan  baik  karena antara  Timor  Timur  dengan  Timor  Barat  memiliki  akar  kultural  yang sama  (Neonbasu,  2017),  walaupun  ada  sedikit  perbedaan  di  beberapa wilayah di Kabupaten Kupang. Warga baru eks pengungsi Timor Timur acapkali menyatakan bahwa ketika mereka menyeberang ke Timor Barat (Provinsi  NTT),  mereka  menganggap  bukan  sebagai  orang  baru,  tetapi sedang mencari ‘tali pusar’, karena Timor Timur dan Timur Barat adalah satu. Hanya saja kebijakan yang diambil pemerintah terhadap pengungsi dalam  pelaksanaannya  yang  bersifat  teknis  administratif  dan top  down telah menghasilkan penguatan identitas warga lokal dan warga baru eks pengungsi Timor Timur.
Penguatan  identitas  itu  terjadi  karena  eks  Timtim  ditempatkan dalam  pemukiman  yang  terpisah  dengan  pemukiman  warga  lokal, meskipun  ada  dalam  satu  wilayah  dusun  atau  satu  desa.  Pemukiman eks  Timtim  umumnya  mirip  daerah  kantorng  ( enclave ) .  Pemukiman  eks pengungsi  yang  secara  fisik  berbeda  dengan  pemukiman  warga  lokal, menyebabkan komunitas eks Timtim tidak bisa membaur seutuhnya dalam interaksi sehari-hari dengan warga lokal. Pemukiman eks Timtim ini juga cenderung  mirip  pemukiman  komunitas  yang  terpinggirkan  ( subaltern), terpisah  dan  terkunci  serta  mendapat  perlakuan  yang  berbeda  dengan komunitas umumnya dalam wilayah itu. Pemukiman yang terpisah ini juga dapat menimbulkan segragasi sosial. Segregasi umumnya di cirikan oleh
pemisahan kelompok dalam pemukiman yang ekstrim, kesenjangan tingkat kemiskinan, dan isolasi yang menghasilkan proses interaksi yang pincang. Segregasi  dapat  berdampak  positif  maupun  negatif.  Segregasi  dalam tahapan  tertentu  bisa  menjadi  sarana  transformasi  dalam  interaksi  antar etnis, agar imigran baru dapat secara bertahap mengenal budaya lokal dan beradaptasi secara perlahan. Namun, jika pemisahan terjadi secara ekstrim sebagaimana yang terjadi dalam program resettlement eks Timtim, maka hal itu justru dapat menguatkan identitas yang mengarah kepada eksklusifitas masing-masing kelompok dalam proses sosial (Soehadha, 2019).
Dengan  demikian  program resettlement warga  eks  Timtim  juga berpengaruh  terhadap  proses  integrasi  lokal  yang  dijalani.  Dengan pemukiman yang terpusat dan terpisah dengan warga lokal serta pemberian label “warga baru” sudah menimbulkan adanya perlakukan yang berbeda terhadap identitas warga eks Timtim. Hal ini bisa berpengaruh terhadap komitmen  dalam  membangun  rasa  nasionalisme  atau  persatuan  bagi warga eks Timtim. Di sisi lain, penguatan identitas sebagai warga baru bagi masyarakat lokal dapat menghasilkan sterotype , menimbulkan prasangka, kecemburuan  sosial  sehingga  berpotensi  menjadi  konflik  antar  kedua komunitas tersebut.
Terkait  dengan  beberapa  masalah  yang  dihadapai  warga  eks Timtim yaitu kesulitan akses pelayanan dasar, tempat tinggal, akses tanah serta  lapangan  kerja,  tentunya  berpengaruh  terhadap  kehidupan  sosial khususnya  proses  adaptasi  yang  dijalani  dan  dalam  berinteraksi  dengan penduduk  lokal.  Perbedaan  kehidupan  di  daerah  asal  dengan  wilayah pemukiman pengungsi menyebabkan mereka harus mengatur kembali cara hidup, termasuk menyesuaikan nilai-nilai budaya termasuk norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat  lokal. Ada  warga  eks  Timtim  yang  berhasil beradaptasi, namun masih banyak yang belum berhasil. Setelah dua dekade, proses integrasi lokal warga eks Timtim di Kabupaten Kupang belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadinya konflik antara warga eks Timtim dengan masyarakat lokal.

## Tabel 3. Data Konflik Warga Lokal dan Eks Timor Timur di
Kabupaten Kupang Tahun 2005-2019 No. Waktu Kasus Jumlah Korban 1 30 Juli 2005 Bentrokan  yang  terjadi  antara Warga  Oebelo  dan  warga  dari Desa Tanah Putih. 1  orang  meninggal,  5 rumah  terbakar,  banyak warga mengungsi
2 20 Desember 2009 Pengungsi  eks  Timor  Timur yang berdomisili di perumahan Griya  Permai,  Desa  Oebelo datang  menyerbu  warga  lokal di Kampung Putie, sesama Desa Oebelo. 2 orang luka kritis, belasan orang luka-luka 3 28 Februari 2012 Bentrokan fisik sesama warga  baru  Desa  Oebelo  saat pertemuan dengan kepala Desa  Oebelo  berkaitan  dengan pembangian  rumah  program MBR. 4 26 Desember 2017 Bentrokan antara kelompok Pemuda  Perumahan  Griya Permai Oebelo dengan kelompok  pemuda  Desa  Tanah Merah Kabupaten Kupang 3  orang  terluka,  6  rumah warga rusak 5 10 Juni 2018 Bentrokan  warga  Desa  Oebelo dan  Desa  Tuapukan  yang dipicu oleh penganiayaan yang  dilakukan  seorang  warga Tuapukan terhadap warga Desa Oebelo 4 orang luka-luka 6 23 Agustus 2018 Bentrokan  yang  terjadi  antara warga  Desa  Oebelo  dan  Warga dari Desa Tanah Merah 2  orang  meninggal,  8 orang kritis 7 6 Juni 2019 Bentrokan  terjadi  di  kalangan pemuda  Kelurahan  Naibonat dan Desa Manusak yang dipicu pembunuhan  seorang  pemuda Desa Manusak 1  orang  meninggal,  4 orang  mengalami  luka, 1  rumah  warga  rusak dan  1  unit  sepeda  motor dibakar 8 26 Juni 2019 Bentrokan antar kelompok pemuda di Kelurahan Baubau 2  orang  terluka  terkena panah Sumber: Diolah oleh penulis dari berita media lokal, 2020.
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2005  hingga  2019 terdapat  delapan  kali  konflik  kekerasan  yang  merusak  rumah  dan kendaraan  milik  warga  hingga  menimbulkan  korban  jiwa.  Konflik  yang berakhir dengan adanya korban jiwa antar dua kubu dapat memicu balas dendam dan permusuhan yang sulit untuk diselesaikan. Masyarakat lokal selalu  memandang  warga  eks  Timtim  sebagai  penyebab  konflik.  Hal  ini menyebabkan  segragasi  akan  terus  ada  dan  harmonisasi  menjadi  sulit untuk dicapai.
Peran Pemerintah dan Masyarakat Lokal Sesuai  dengan  Konvensi  Pengungsi  1951,  peran  UNHCR  terkait penyelesaian  akhir  persoalan  pengungsi  adalah  memberikan  solusi permanen  bagi  pengungsi.  Setelah  secara  resmi  diumumkannya  akhir dari status kepengungsian masyarakat Timor Timur, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses integrasi lokal yang dijalani warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi. Walaupun Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951, namun  pemerintah  pusat  tetap  memberikan  perhatian  terhadap  nasib warga eks Timtim yang ada di Provinsi NTT.
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  terkait  penanganan  pengungsi Timor Timur berawal pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Melalui  Ketetapan  MPR  RI  ini  pemerintah  Indonesia  ditugaskan  untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur yang memutuskan bergabung  dengan  negara  Indonesia,  serta  mengambil  langkah-langkah hukum  yang  berkenaan  dengan  status  kewarganegaraannya  (MPR  RI, 1999).  Pada  masa  pemerintah  Presiden Abdurahman  Wahid  (1999-2001), pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS-PBP) sebagai media koordinasi yang bersifat non struktural bagi penangulangan pengungsi serta bertanggung jawab secara langsung  kepada  Presiden.  Badan  ini  berkedudukan  di  tingkat  pusat dan dipimpin oleh Wakil Presiden dan anggotanya terdiri dari lembaga/ kementerian  yang  terkait.  Sedangkan  untuk  tingkat  Provinsi  dibentuk SATKORLAK-PBP yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan yang paling rendah dibentuk SATLAK-PBP di tingkat Kabupaten yang dipimpin oleh para Bupati (Mulia, 2014).
Selanjutnya  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Megawati Soekarnoputri  (2001-2004),  pemerintah  Indonesia  melakukan  pendataan penduduk  eks  Timor  Timur  yang  berada  di  wilayah  negara  Indonesia. Kebijakan terkait pendataan tersebut termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur. Pendataan penduduk bekas Provinsi Timor Timur ini dimaksudkan untuk  mendapatkan  kepastian  mengenai  status  kewarganegaraan dari  penduduk  bekas  Provinsi  Timor  Timur  yang  menetap  di  wilayah negara  Indonesia  (Presiden  Republik  Indonesia,  2003).  Dalam  rangka menyelesaikan  persoalan  masa  lalu  antara  negara  Indonesia  dan  Timor Leste serta upaya memajukan hubungan bilateral antar kedua negara, maka pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dirumuskan  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2011  tentang  Rencana
Aksi  Implementasi  Rekomendasi  Komisi  Kebenaran  dan  Persahabatan Republik  Indonesia  dan  Republik  Demokratik  Timor  Leste.  Rencana aksi  ini  disusun  sebagai  hasil  konsultasi  tingkat  nasional  antara  instansi nasional Pemerintah Indonesia, serta di tingkat bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste. Hal ini dilakukan guna menuntaskan penyelesaian  permasalahan  bekas  Provinsi  Timor  Leste  atas  prinsip rekonsiliatif  dan  berwawasan  ke  depan  yang  berdasarkan  pada  laporan dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Timor Leste (Presiden Republik Indonesia, 2011). Masalah penanganan pengungsi Timor Timur mendapat perhatian yang  serius  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Pada  tahun  2016,  Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur  yang  berdomisili  di  Luar  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Sejalan dengan Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden, Kementerian Sosial juga mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tetang Pemberian  Kompensasi  kepada  Warga  Negara  Indonesia  Bekas  Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini adalah bantuan berupa uang kepada WNI bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi NTT pasca jajak pendapat tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 2016).
Terkait dengan bantuan kepada pengungsi Timor Timur, Pemerintah Indonesia telah memulainya sejak tahun 2001 dengan memberikan bantuan berupa lauk pauk, beras dan transportasi petugas bagi 158.515 KK. Pada tahun 2002 Pemerintah membantu UNHCR untuk memulangkan pengungsi sebanyak 18.530 KK menuju Timor Leste dan pada tahun 2003 Pemerintah memberikan  jaminan  hidup  bagi  2.510  KK  eks  pengungsi  Timor  Timur yang memilih menetap di wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2005, warga eks Timtim diberikan bantuan bahan bangunan untuk membangun tempat tingalnya. Pada tahun 2004 bantuan bahan bangunan diberikan bagi 2.510 KK, sedangkan untuk tahun 2005 bantuan diberikan bagi 1.179 KK. Pada tahun 2006 sampai dengan 2009 bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tidak lagi sebatas pembangunan rumah bagi warga eks Timtim, tetapi juga bantuan bagi kelompok usaha bersama sebesar Rp. 4 juta per KK bagi 4.550 KK. Selain itu Pemerintah juga memberikan kompensasi sosial sebesar Rp. 5 juta bagi 26.776 KK warga eks Timtim pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 10 juta per KK bagi 32.175 KK warga eks Timtim yang berada di luar wilayah NTT. Bantuan yang diberikan ini sangat terbatas dan tidak merata, karena terbukti masih ada warga eks Timtim di Kabupaten Kupang yang belum mendapatkan bantuan khususnya terkait tempat tinggal yang layak.
Untuk menjawab permasalah terkait kepemilikan rumah bagi warga eks  Timtim  yang  berada  di  Kabupaten  Kupang,  Pemerintah  Pusat  telah memberikan  bantuan  melalui  program  Bedah  Rumah  atau  disebut  BSPS (Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Program yang menjadi tanggung  jawab  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR)  RI  pada  2019  telah  menjangkau  sebanyak  206.500  unit rumah  layak  huni.  Program  ini  dijalankan  dengan  dua  kegiatan  utama yaitu  peningkatan  kondisi  atau  kualitas  dari  rumah  yang  sudah  ada,  di mana  PUPR  sudah  menjangkau  198.500  unit  rumah,  serta  membangun rumah baru sebanyak 8.000 unit. Program ini didanai oleh APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 4,28 triliun. Program ini bukan berupa bantuan uang tunai, tetapi dalam bentuk bahan bangunan yang digunakan untuk membangun  rumah.  Pelaksanaan  program  oleh  masyarakat  dilakukan secara kelompok dengan bergotong royong memperbaiki atau membangun rumah. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara warga eks Timtim dan masyarakat lokal serta menjadi sarana rekonsiliasi konflik di masyarakat.
Masalah integrasi warga eks Timtim sepertinya dianggap menjadi tanggung  jawab  pemerintah  pusat.  Peran  serta  pemerintah  provinsi dan  kabupaten  dirasa  belum  optimal.  Hal  ini  terkait  dengan  kurangnya program/kegiatan  dari  pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten  yang menjadikan  warga  eks  Timtim  di  wilayah  pemukiman  pengungsi Kabupaten  Kupang  sebagai  fokus. Aksi  massa  warga  eks  Timtim  dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka masih saja terus terjadi. Selain itu, warga eks Timtim juga menjadi kelompok yang rentan dalam konstelasi politik lokal. Mereka menjadi korban janji politik para elite di tingkat lokal. Banyaknya  jumlah  warga  eks  Timtim  di  wilayah  pemukiman  pengungsi dilihat sebagai peluang mendapatkan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).  Dengan  menggunakan  isu  terkait  kepemilikan  tanah,  para  elit mampu mendapat kepercayaan dari warga eks Timtim..
Di  sisi  lain  keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam  proses  integrasi lokal warga eks Timtim tidak kalah penting dengan peran pemerintah. Hal ini disebabkan karena peran pemerintah hanya terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana menyangkut sumber penghidupan dasar manusia, berupa rumah tempat tinggal, tanah, dan sumber penghidupan ekonomi, serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun terkait dengan integrasi sosial  menuntut  peran  dari  masyarakat  lokal.  Masyarakat  diharapkan mampu menerima dan memperlakukan warga eks Timtim sebagai bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tidak ada yang lebih dominan. Toleransi dan  ko-eksistensi  budaya  sangat  diperlukan.  Kehidupan  integrasi  sosial dapat  dilihat  dari  kesetaraan  budaya  yang  berdampingan,  dalam  hal  ini adalah tidak ada budaya yang mendominasi. Pada umumnya tidak banyak
perbedaan  antara  budaya  masyarakat  lokal  dan  warga  eks  Timtim  yang berada  di  wilayah  pemukiman  pengungsi  Kabupaten  Kupang,  sehingga budaya  bukan  menjadi  hambatan  dalam  proses  integrasi.  Selain  itu,  ko- eksistensi budaya juga dapat dilihat dengan memberikan kebebasan kepada warga eks Timtim untuk melaksanakan acara sesuai adat budayanya. Masyarakat  juga  diharapkan  dapat  bersikap  demokrasi  dalam memberikan  hak-hak  politik  lokal  bagi  warga  eks  Timtim.  Masyarakat tidak boleh membeda-bedakan etnis dalam proses politik, pada umumnya faktor  kesukuan  menjadi  faktor  penting  dalam  pemilihan  kepala  desa maupun kepala daerah di Kabupaten Kupang. Anggota masyarakat akan cenderung  memilih  orang  dari  suku  yang  dominan.  Faktor  kedewasaan berpikir masyarakat harus lebih mempertimbangkan unsur kepemimpinan dibandingkan faktor kesukuan semata. Dengan memberikan kesempatan berpolitik bagi warga eks Timtim, dapat mencegah mereka jadi korban janji politik  elite  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Terkait  dengan  penyelesaian konflik, peran serta Tokoh masyarakat juga diperlukan. Tokoh masyarakat diharapkan  mampu  menyelesaikan  konflik  yang  sering  terjadi  antara warga  eks  Timtim  dan  masyarakat  lokal  dengan  tidak  memihak  salah satu  kelompok  yang  dianggap  dominan.  Hal  ini  mampu  meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Rasa  nasionalisme  warga  eks  Timtim  tetap  tinggi,  namun  godaan pragmatis dalam membangun hidup baru yang lebih baik ketika bergabung dengan  Indonesia,  membuat  mereka  merasakan  kekecewaan  terhadap negara. Apa yang dijalani dalam kehidupan pada masa lalu ketika hidup di Timor Timur, kemudian dibandingkan dengan kondisi yang dialami saat ini, yaitu ketika mereka mau mengambil resiko meninggalkan Timor Timur demi  mencintai  Indonesia.  Hal  ini  dapat  melemahkan  komitmen  yang ditunjukkan.  Oleh  karena  itu,  mari  belajar  dari  sejarah  bahwa  lepasnya Timor  Timur  menjadi  pengalaman  berharga,  di  mana  rasa  nasionalisme menjadi penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Warga eks Timtim masih menunjukkan  kesetiaan  dan  kecintaannya  terhadap  bangsa  Indonesia. Kesetiaan  itu  tidak  pernah  surut,  meskipun  mereka  masih  hidup  dalam kondisi  yang  memprihatinkan  di  Indonesia.  Keberhasilan  dalam  proses integrasi lokal menuntut peran dari semua pihak dalam memberikan hak yang seharusnya dirasakan oleh para “pejuang merah putih” tersebut.
Kesimpulan
Dinamika  integrasi  lokal  yang  dialami  oleh  warga  eks  Timtim yang berada di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang pada umumnya terkait dengan status legitimasi warga eks Timtim, kepemilikan tanah  dan  akses  terhadap  pelayanan  dasar,  serta  integrasi  sosial  budaya dalam masyarakat lokal. Penelitian ini menemukan bahwa proses integrasi
lokal warga eks Timtim belum berjalan dengan baik. Status ‘warga baru’ dilihat sebagai label yang menyebabkan adanya kontruksi dalam masyarakat sehingga  terdapat  perlakuan  yang  berbeda  terhadap  warga  eks  Timtim . Selain  itu,  mereka  juga  masih  menghadapi  masalah  status  kepemilikan lahan  dan  akses  pelayanan  dasar  yang  menghambat  sumber  kehidupan ekonominya. Hal ini menyebabkan kehidupan mereka yang masih serba kekurangan  atau  dapat  dikatakan  miskin. Terkait  kehidupan  sosial  dan budaya,  penempatan  warga  eks  Timtim  yang  terpisah  dari  pemukiman masyarakat lokal menyebabkan mereka sulit berinteraksi dan berbaur. Hal ini menimbulkan penguatan identitas dan segragasi sosial komunitas warga eks  Timtim  yang  berada  di  wilayah  pemukiman  pengungsi  Kabupaten Kupang. Konflik antara warga eks Timtim dengan masyarakat lokal tidak dapat dihindari.
Komitmen  terkait  integrasi  lokal  tidak  hanya  berasal  dari  ‘warga baru’, tetapi juga menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah. Walaupun  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951  dan tidak  mempunyai  tanggung  jawab  yang  mengikat  terkait  penangganan pengungsi, namun perhatian terhadap eks pengungsi Timor Timur menjadi penting  terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peran UNHCR sudah berakhir dengan dihapusnya status pengungsi bagi warga eks Timtim yang berada di Provinsi NTT. Kelanjutan dari integrasi lokal yang dijalani oleh warga eks Timtim adalah keberhasilan dari implementasi prosesnya yang menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya di tingkat lokal. Masyarakat diharapkan mampu memberikan ruang bagi warga eks Timtim untuk menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Sebagai  saran,  peneliti  melihat  bahwa  pada  umumnya  warga eks  Timor  Timur  yang  berada  di  Kabupaten  Kupang  belum  terintegrasi dengan baik disebabkan oleh tidak jelasnya status kepemilikan tanah yang ditempati.  Selain  itu,  program  relokasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia  belum  sepenuhnya  optimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya warga eks Timor Timur yang mengikuti program relokasi lebih memilih  kembali  dan  tinggal  di  kamp-kamp  pengungsian,  diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di tempat relokasi yang disediakan oleh Pemerintah. Penyelesaian masalah warga eks Timor Timur yang berada di seluruh wilayah Indonesia bukan semata-mata merupakan tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Pusat,  tetapi  membutuhkan  kerjasama, kolaborasi dan sinergitas dari semua stakeholder . Dengan keluar dari kamp, memiliki rumah dan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka proses integrasi sepenuhnya dapat dicapai dan kehidupan warga eks Timor Timur tidak lagi tergantung pada bantuan Pemerintah.

## Daftar Pustaka
Ager,  A.,  &  Strang,  A.  (2008).  Understanding  integration:  A  conceptual framework. Journal of Refugee Studies , 21 (2), pp. 166–191. Becker, H. S. (2008). Outsider . Simon and Schuster. Betts, A., & Loescher, G. (2011). Refugee in International Relations . New York: Oxford University Press. Damaledo, A. (2018). Divided Loyalties: Displacement, belonging and citizenship among East Timorese in West Timor . Australia: ANU Press. Halliday, J. (2012). Nationalism. In: J. Baylis & S. Smith, eds., The Globalization of World Politics, 2nd edition. Oxford University Press, pp. 387-400. Harrell,  B.  (1986). Imposing Aid.  Emergency Assistance  to  Refugees .  Oxford: Oxford University Press. Knutsen, T. L. (1997). A History of International Relations Theory . Manchester University Press. Kuswardono, T. (2014). Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kabupaten Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi. Policy Paper , 1 (1), pp. 1-35.
Lado, O. M. P. D. (2014). The Charateristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-Indonesia . Kupang: CIS Timor. Lumbanrau, R. E., & Kusumadewi, A. (2016). Kisah Warga Eks Timor Timur: Memilih Indonesia Lalu Diabaikan [online]. 17 Agustus. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160817091559-20-151908/ kisah-warga-eks-timor-timur-memilih-indonesia-lalu-diabaikan> [diakses 23 Maret 2020].
Miscevic, N. (2001). Nationalism and Beyond . CEU Press. MPR  RI.  (1999).  Ketetapan  Majelas  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  V/MPR/1999  Tahun  1999  tentang  Penentuan Pendapat di Timor Timur.
Mulia,  Y.  (2014).  Upaya  Indonesia  Dalam  Repatriasi  Warga  Eks  Timor Timur  (2000-2012). Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu  Sosial Universitas Riau , 1 (2), pp. 77-82. Neonbasu,  G.  (2017). Citra  Manusia  Berbudaya  Sebuah  Monografi  tentang Timor dalam Perspektif Melanesia . Jakarta: Antara Publishing. Presiden  Republik  Indonesia.  (2003).  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur.
Presiden Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011  tentang  Rencana  Aksi  Implementasi  Rekomendasi  Komisi Kebenaran  dan  Persahabatan  Republik  Indonesia  dan  Republik Demokratik Timor Leste.
Presiden Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga
Negara  Indonesia  Bekas  Warga  Negara  Provinsi  Timor  Timur  yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Schaffer, B., & Wood, G. (1985). The Politics of Development Policy Labelling .
SAGE Publications. Seo, Y. (2012). Alasan Warga Eks Tim Tim Tak kerasan di Indonesia [online].
Tempo , 12 Januari. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/376692/ alasan-warga-eks-timtim-tak-kerasan-di-indonesia/full&view=ok> [diakses 23 Maret 2020].
Soehadha, M. (2019). Penguatan Identitas dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur. Sosiologi Reflektif UIN Kalijaga , 13 (2), pp. 351–378.
UNHCR. (2002). Refworld | Declaration of Cessation - Timor Leste [online]. 22 Desember. Tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/41657a7e4. html> [diakses 23 Maret 2020].
VOA. (2019). UNHCR: Jumlah Pengungsi Dunia Capai Rekor Baru [online]. 19 Juni. Tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-jumlah- pengungsi-dunia-capai-rekor-baru-/4965072.html>  [diakses  23  Maret 2020].