## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v8i1.1343

## Pemisahan Harta Bersama Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (Mixed Marriage)

## Erriyanti Samuhedah Puteri, Meliyana Yustikarini
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Correspondence: erriyanti.samuhedah@ui.ac.id, meliyana.yustikarini@ui.ac.id
Abstrak .  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  harta  pada perkawinan campuran ( mixed marriage ) serta mengetahui pengaturan hukum terhadap pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran ( mixed marriage ) tanpa adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama merupakan salah  satu  akibat  hukum  yang  timbul  pada  perkawinan.  Pada  perkawinan  tanpa  adanya  perjanjian  perkawinan akan tercipta harta bersama. Namun akan timbul  benturan  jika  yang terjadi adalah perkawinan campuran atau mixed  marriage .  Penulisan  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap pemisahan  harta  bersama  dalam  perkawinan  campuran  ( mixed  marriage )  tanpa  adanya  perjanjian  perkawinan serta bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap harta pada perkawinan campuran ( mixed marriage ). Dalam penelitian  ini penulis  menggunakan  metode penelitian  hukum doktrinal.  Kesimpulan  yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul terhadap harta pada perkawinan campuran ( mixed marriage ) jika dirujuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Tentang Perkawinan, apabila para pihak tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka akan terjadi harta bersama.
Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan
Abstract.  This  study  has  the  aim  of  knowing  the  legal  consequences  that  arise  against  property  in  mixed marriage and knowing the legal arrangements for the separation of joint property in mixed marriage without a marriage  agreement.  Joint  property  is  one  of  the  legal  consequences  that  arise  in  marriage.  In  a  marriage without a marriage agreement, joint property will be created. However, conflicts will arise if what happens is a mixed  marriage.  This  writing  has  the  aim  of  knowing  how  the  legal  arrangements  for  the  separation  of  joint property in a mixed marriage without a marriage agreement and what legal consequences arise for property in a mixed marriage. In this research the author uses doctrinal legal research methods. The conclusion that can be drawn in this study is that the legal consequences arising from property in a mixed marriage if referred to based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, if the parties do not make a marriage agreement, there will be joint property.

## Keywords: Mixed Marriage, Joint Property, Marriage Agreement

## PENDAHULUAN
Pemisahan  harta  perkawinan  seharusnya  sudah  ditentukan  oleh  suami  dan  istri  yang  dibentuk dalam  sebuah  perjanjian  perkawinan  dan  dibuat  sebelum  perkawinan  terjadi.  Hal  ini  akan  mengikat kedua  belah  pihak  untuk  mengatur  mengenai  harta  bersama  yang  timbul  akibat  adanya  perkawinan. Ikatan  perkawinan  menimbulkan  akibat  perkawinan  yang  salah  satunya  terkait  harta  bersama,  tetapi dengan  adanya  ikatan  perkawinan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka  timbul percampuran  harta  bawaan  masing-masing.  Perkawinan  juga  membawa  hak  dan  kewajiban  bagi suami  dan  istri  sehingga  dalam  implementasi  perkawinan,  diperlukan  norma  hukum  yang  mengatur hubungan tersebut. Selain memiliki dimensi keagamaan, perkawinan juga dianggap sebagai salah satu tindakan  hukum.  Selama  dilangsungkannya  perkawinan,  menjadi  keharusan  untuk  tunduk  terhadap peraturan-peraturan  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  negara.  Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  perkawinan  campuran  ( mixed  marriage )  dalam  hal  ini antar  dua  kewarganegaraan  sudah  tidak  menjadi  hal  yang  tabu  lagi.  Merujuk  kepada  berbagai ketentuan mengenai perkawinan, segala bentuk perkawinan dianggap sah selama perkawinan tersebut dilangsungkan  berdasarkan  kaidah  hukum  yang  berlaku,  termasuk  pada  perkawinan  campuran. Perkawinan  campuran,  menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  merujuk  kepada  perkawinan  yang dilakukan  antara  2  (dua)  individu  yang  mana  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  di  Indonesia  yang tunduk  pada  hukum  yang  berbeda  karena  perbedaan  kewarganegaraan,  yang  mana  salah  satu  pihak tersebut  berkewarganegaraan  Indonesia.  Dengan  demikian,  untuk  melangsungkan  perkawinan

## Erriyanti  Samuhedah  Puteri  dan  Meliyana  Yustikarini,  Pemisahan  Harta  Bersama  Tanpa  Adanya
Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (Mixed Marriage)
terhadap  2  (dua)  pihak  yang  berbeda  kewarganegaraan,  diperlukan  memenuhi  syarat-syarat  yang sesuai dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1 Terdapat  beberapa  kasus  perkawinan  campuran  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  dengan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  di  luar  negeri maupun dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan  perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak terdapat penambahan peraturan baru terkait perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia. 2
Perkawinan  yang  termasuk  perkawina  campuran  dan  perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar wilayah Indonesia, dapat melibatkan 2 (dua) sistem hukum yang berlainan. Oleh karena itu, prosedur dan  regulasi  yang  memengaruhi  keabsahan  dan  konsekuensi  hukum  dari  perkawinan  tersebut  harus mempertimbangkan  sistem  hukum  yang  berlaku  bagi  masing-masing  individu  yang  akan melangsungkan perkawinan. 3 Sebelum melakukan perkawinan, perjanjian perkawinan atau perjanjian perkawinan menjadi  sangat penting  terutama  untuk para Warga Negara  Indonesia  (WNI)  yang ingin melakukan  perkawinan  dengan  Warga  Negara  Asing  (WNA).  Perkawinan  yakni  salah  satu  tindakan hukum,  yang  mana  suatu  tindakan  hukum  akan  menimbulkan  akibat  hukum.  Dilangsungkannya perkawinan akan muncul  hak dan kewajiban  yang melekat bagi kedua pasangan dalam menjalankan rumah tangganya.
Akibat  hukum  yang  timbul  dalam  perkawinan,  salah  satunya  adanya  harta  bersama.  Harta bersama  dalam  konteks  ini  merujuk  pada  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  antara  suami  dan istri. 4 Hukum  mengenai  harta  dalam  perkawina  adalah  serangkaian  peraturan  hukum  yag  mengatur akibat  hukum  dari  perkawinan  terhadap  kekayaan  suami  dan  istri  yang  timbul  setelah  perkawinan dilangsungkan.  Salah  satu  hasil  hukum  dari  perkawinan  yang  sah  adalah  terbentuknya  harta  benda perkawinan.  Harta  atau  kekayaan  dalam  perkawian  menjadi  penting  untuk  memenuhi  semua kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  berumah  tangga. 5 Ada  harta  yang  diperoleh  sebelum dilangsungkannya  perkawinan  dan  harta  yang  diperoleh  setelah  perkawinan  dilangsungkan.  Sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  da  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  merupakan  harta  bersama.  Adapun  harta bawaan individual dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada di bawah kepemilikan individu masing- masing selama tidak ada ketentuan lain yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
Masing-masing  pihak  yakni  suami  dan  istri  memiliki  hak  untuk  bertindak  atas  persetujuan keduanya  terkait  harta  bersama.  Harta  bersama  dapat  berupa  benda  berwujud  maupun  benda  yang tidak berwujud. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  dianggap  sebagai  harta  bersama.  Mengenai  pemisahan  harta  bersama,  perlu  dibuat perjanjian  perkawinan.  Dengan  dibuatnya  perjanjian  perkawinan  tersebut,  maka  suami/istri  yang berkewarganegaraan Indonesia tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik). 6 Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  pemisahan  harta  bersama  dalam  perkawinan  campuran ( mixed marriage ) tanpa adanya perjanjian perkawinan?
2. Bagaimanakah  akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  harta  pada  perkawinan  campuran  ( mixed marriage )?
1 Slamet Abidin dan Aminudin, “ Fiqh Munakahat 1” , (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68.
2 Adi Purwanto, “ Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017,” Jurnal Recital Review (2022), hlm. 91.
3 Herni  Widanarti,  “ Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta  Perkawinan  (Penetapan Pengadilan Negeri  Depnpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps ), Jurnal  Fakultas Hukum Universitas  Diponegoro, hlm. 162.
4 Sonny  Dewi  Judiasih,  “ Harta  Benda  Perkawinan  Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak  Dan  Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan”, (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm. 27.
5 Ibid., hlm. 23
6 Adi Purwanto, “ Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017,” Jurnal Recital Review (2022), hlm 100-101.

## METODE
1. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian hukum pada penulisan ini, digunakan metode doktrinal. Metode penulisan secara  doktrinal  merupakan  suatu  penelitan  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  tentang regulasi  yang  mengatur  suatu  bidang  hukum  tertentu,  melakukan  analisis  mengenai  keterkaitan antara  peraturan-peraturan,  memberikan  pemaparan  mengenai  area-area  yang  mungkin  sulit dipahami,  atau  meramalkan  perkembangan  di  masa  mendatang. 7 Penelitian  hukum  doktrinal disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  normatif,  hal  tersebut  dikarenakan  metode  doktrinal  juga sebagai  penelitian  kepustakaan  ataupun  studi  dokumen-dokumen,  yang  karena  penelitian  ini dilakukan  atau  ditujukan  kepada  peraturan-peraturan  yang  bersifat  tertulis  atau  bahan-bahan hukum lainnya. 8
2. Rancangan Kegiatan
Adapun  rancangan  kegiatan,  peneliti  telah  merencanakan  serangkaian  kegiatan  terkait penelitian  mengenai  konsekuensi  hukum  dalam  kasus  pemisahan  harta  bersama  tanpa  adanya perjanjian  perkawinan  dalam  perkawinan  campuran  ini  peneliti  menjalankan  penelitian  selama  2 (dua)  bulan  yaitu  pada  bulan  Oktober  dan  November.  Perencanaan  kegiatan  dilakukan  dengan tujuan  mencapai  hasil  penelitian  yang  optimal  dan  berkualitas,  bertujuan  untuk  memberikan dampak positif bagi pembaca.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  pemisahan  harta  bersama  tanpa  adanya perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran dengan menganalisis dengan ketentuan menurut hukum  Undang-Undang  yang  berlaku.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  harta  bersama  dalam perkawinan campuran yakni harta bersama yang terdapat didalam ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahan Dan Alat Utama
Dalam  penelitian  ini  memerlukan  sumber-sumber  yang  membantu  peneliti  dalam menganalisis  inti  dari  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Terdapat  berbagai  jenis  sumber  yang perlukan  oleh  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  sumber-sumber  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan  hukum  dalam  tiga  kategori  yang  berbeda,  yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  regulasi  tertulis  yang  berlaku  dan  dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  hukum  primer  yang  dimanfaatkan  adalah  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merujuk  pada  materi  hukum  yang  berkaitan  dengan  pandangan  atau konsep yang dihasilkan oleh ahli atau doktrin hukum. contoh dari bahan hukum sekunder yakni melibatkan  buku,  artikel  baik  dalam  bentuk  cetak  ataupun  elektronik.  Dalam  kerangka penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang  dimanfaatkan  adalah  buku-buku  yang  membahas aspek  hukum  terkait  dengan  regulasi  dan  konsekuensi  hukum  dari  harta  bersama  dalam perkawinan campuran ( mixed marriage ).
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  seperti  kamus  hukum  yang  memiliki  relevansi  isu-isu  hukum  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  guna  bertujuan  memperoleh  informasi  yang  baru,  relevan,  dan terkini.  Bahan  hukum  tersier  juga  berguna  untuk  memperkuat  serta  memberi  penjelasan terhadap  bahan  yang  didapatkan  berdasarkan  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder. 9 5. Tempat
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  analisis  masalah  yang  terjadi  di  suatu  lokasi  atau  wilayah tertentu.  Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  masalah  yang  terjadi  di  negara  Indonesia.  Penelitian  ini
7 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum”, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 35.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  “ Penelitian  Hukum  Normatif”,  ( Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.
9 Zainudin Ali, “ Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## Erriyanti  Samuhedah  Puteri  dan  Meliyana  Yustikarini,  Pemisahan  Harta  Bersama  Tanpa  Adanya
Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (Mixed Marriage)
mempertimbangkan pokok masalah tersebut dan mengaitkannya dengan  ketentuan dalam undang- undang yang berlaku.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  suatu  penelitian  dipakai  untuk  mengatasi  masalah  yang telah  dirumuskan  dalam  penelitian.  Oleh  karena  itu,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  studi  dokumen  dari  berbagai  sumber  yang  berkaitan  dengan norma  hukum.  Dalam  konteks  analisis  hukum  doktrinal,  penulis  menganalisis  inti  permasalahan terkait  dengan  harta  bersama  dalam  perkawinan  campuran  ( mixed  marriage )  dengan  merujuk kepada  referensi  literatur  yang  memiliki  relevansi  dengan  dampak  hukum  yang  timbul  terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran ( mixed marriage ). 7. Teknik Analisis
Terkait  dengan  pendekatan  penelitian  hukum  doktrinal  yang  diterapkan  oleh  peneliti, metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dengan  cara  analisis kualitatif.  Suatu  penelitian  yang  menggunakan  cara  analisis  kualitatif  ini  mengelola  seluruh  data yang  sudah  terkumpul  dengan  baik  dan  selanjutnya  dilakukan  analisis  yakni  menyusun  bahan hukum  secara  sistematis,  mengkategorikan  ke  dalam  tema  dan  pola  tertentu,  serta mengklasifikasikan,  menghubungkan  antara  satu  sama  yang  lainnya.  Serta  dilakukan  interpretasi guna  memahami  makna  dari  data  yang  sudah  terkumpul,  melakukan  penafsiran  dengan  mengacu pada sudut pandang da pemahaman peneliti setelah membaca dan menilai seluruh aspek data. 10

## HASIL A. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pemisahan  Harta  Bersama  Pada  Perkawinan  Campuran (Mixed Marriage) Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan
Harta  bersama  mencerminkan  kepemilikan  bersama  oleh  lebih  dari  satu  individu. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam konteks  perkawinan  campuran,  ketentuan  ini  mengatur  bahwa  apabila  pihak  suai  dan  pihak  istri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap  sebagai  harta  bersama.  Ini  berarti  bahwa  hak  atas  harta  tersebut  akan  dimiliki  secara bersama-sama  oleh  suami  dan  istri.  Namun,  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  pada  ketentuan tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  harta  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan  berlangsung  atau yang berasal dari harta warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing suami dan istri. Dengan kata  lain,  ketentuan  tersebut  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  pribadi  atas  harta  yang dimiliki  sebelum  perkawinan  berlangsung  atau  harta  yang  diterima  melalui  warisan.  Dengan demikian,  ketentuan  ini  menciptakan  kerangka  hukum  yang  memberikan  kejelasan  mengenai status  harta  dalam  konteks  perkawinan  campuran  yang  dalam  hal  tidak  terdapat  perjanjian perkawinan  dalam  perkawinan  tersebut. 11 Bersamaan  dengan  perubahan  zaman,  para  pihak  yang akan  melangsungkan  perkawinan  memiliki  kehendak  untuk  melakukan  perjanjian  perkawinan, yang memiliki tujuan antara lain:
1. Pemisahan  harta  antara  harta  suami  dan  harta  istri  dilakukan  agar  harta  mereka  tidak bercampur,  yang  mana  tujuannya  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  perselisihan  harta  atau pertikaian harta jika suatu saat mereka mengalami perceraian.
2. Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap utangnya.
3. Di  kemudian  hari  para  pihak  ingin  menjual  hartanya,  dengan  ini  tidak  membutuhkan persetujuan dari pasangannya.
4. Terkait  dengan  keinginan  ataupun  kebutuhan  mengajukan  fasilitas  kredit,  dengan  ini  tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya. 12
Sebelum  dilangsungkannya  perkawinan,  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat  bersepakat untuk  membuat  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  perkawinan  terebut  bisa  disusun  secara  notaril
10 Bambang  Sunggono,  “ Metode  Penelitian  Hukum” ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2001),  hlm. 134.
11 I Nyoman Sujana, “ Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 64.
12 Rumi  Suwardiyati,  “ Penerapan  Asas  Kepatutan  Dalam  Perjanjian  Kawin”, Jurnal  Hukum  Widya Yuridika, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 271-282.

## Erriyanti  Samuhedah  Puteri  dan  Meliyana  Yustikarini,  Pemisahan  Harta  Bersama  Tanpa  Adanya
Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (Mixed Marriage)
atau dibuat di bawah tangan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan  Agama  atau  Kantor  Catatan  Sipil.  Untuk  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang  tetap, perjanjian  perkawinan  harus  diajukan  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  dan mendapatkan penetapan secara resmi dari pengadilan. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya  perkawinan  dan  perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak  disahkan  pada  pegawai pencatat  perkawinan,  maka  secara  hukum  dianggap  tidak  ada  perjanjian  perkawinan  sehingga terjadi pencampuran harta pada perkawinan. 13 Kedudukan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran memiliki peranan penting untuk dibuat guna mengatur tentang harta kekayaan. Apabila tidak adanya perjanjian perkawinan maka akan timbul masalah terhadap harta bersama mengingat perkawinan yang dilakukan oleh  kedua belah pihak melibatkan dua  hukum  negara  yang berbeda. Tujuannya  adalah  agar  suami  atau  istri  yang  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia  tetap  dapat memiliki  tanah  di  wilayah  Indonesia  atau  memiliki  saham  dalam  perseroan,  yang  mana  menurut hukum di Indonesia, mengharuskan pemilik sahamnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  dalam  berlangsungnya  perkawinan,  dapat  dimohonkan pembuatan  Perjanjian  Perkawinan.  Dimana  termasuk  pasangan  dengan  kewarganegaraan  yang berbeda,  telah  menikah  di  Indonesia  dan  tunduk  kepada  Hukum  Indonesia,  dapat  membuat perjanjian  perkawinan  yang  akan  mengatur  bagaimana  kedudukan  harta  yang  timbul  selama perkawinan  berlangsung.  Berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  dijelaskan  bahwa selama berlangsungnya perkawinan, perjanjian perkawinan memiliki cakupan terhadap harta yang diperoleh  selama  perkawinan  dan  tidak  dapat  diubah  atau  dibatalkan  kecuali  jika  terdapat persetujuan  dari  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak,  dan  perubahan  tersebut  tidak  menimbulkan kerugian  terhadap  pihak  ketiga. 14 Pembuatan  perjanjian  perkawinan  yaitu  dengan  maksud dilakukannya  pemisahan  terhadap  harta  bersama.  Dalam  hal  pemisahan  harta  bersama  pada perkawinan  campuran  ( mixed  marriage )  tanpa  adanya  perjanjian  kawin,  yang  mana  pemisahan harta  bersama  tersebut  terjadi  maka  berdasarkan  Pasal  37,  harta  bersama  akan  diatur  menurut hukumnya  masing-masing  pihak.  Hukum  masing-masing  pihak  yang  dimaksud  adalah  hukum agama,  hukum  adat,  maupun  hukum  lainnya  yang  mana  para  pihak  tersebut  tunduk  kepadanya. Hukum  yang  berlaku  pada  perkawinan  campuran  antara  WNI  dengan  WNA  yang  mana perkawinan  tersebut  dilakukan  di  Indonesia,  akan  berlaku  ketentuan  hukum  nasional  (Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan).  Dengan  demikian,  dalam  perkawinan  dan setelah  dibuatnya  perjanjian  perkawinan,  akan  diatur  mengenai  pemisahan  kepemilikan  terhadap harta  beda  tidak  bergerak,  beda  bergerak,  dan  benda  tidak  berwujud.  Dengan  adanya  perjanjian perkawinan  dalam  perkawinan  campuran,  hal  tersebut  akan  mencegah  percampuran  harta.  Oleh karena  itu,  dilakukannya  pemisahan  harta  bersama  akan  menciptakan  perlindungan  terhadap  hak pribadi  dan  kemerdekaan  finansial  masing-masing  pihak.  Dalam  konteks  ini,  tidak  adanya perjanjian  perkawinan  diartikan  sebagai  penerimaan  hukum  bahwa  segala  harta  yang  diperoleh selama perkawinann dianggap sebagai milik bersama suami dan istri. Dengan kata lain, jika tidak adanya  perjanjian  perkawinan,  walaupun  ada  aspek  hukum  yang  mengatur  mengenai  pemisahan, pasangan  dalam  perkawinan  campuran  disarankan  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  jika mereka  berkehendak  ingin  mengatur  secara  rinci  mengenai  hak  dan  kewajiban  terkait  harta bersama.  Perjanjian  perkawinan  dapat  memberikan  fleksibilitas  dan  kejelasan  lebih  terhadap pemisahan harta sesuai dengan kehendak dan kesepakatan suami dan istri.

## B. Akibat  Hukum  Terhadap  Harta  Dalam Perkawinan  Campuran  (Mixed  Marriage)  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mecirikan perkawinan campuran  sebagai  perkawinan  yang  dilangsungkan  antara  dua  individu  yang  di  Indonesia  dan tunduk pada hukum yang berbeda, hal tersebut dikarenakan kedua pihak berkewarganegaraan yang berbeda yang mana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan demikian,
13 Heni  Widanarti,  “ Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta  Perkawinan (Penetapan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/PN.Dps)”, Jurnal  Diponegoro  Private  Law Review, Vol. 2, No.1, (2018), hlm. 164.
14 Cokorde  Istri  Dian  Laksmi  Dewi,  “ Sistem  Hukum  Dalam  Perjanjian  Perkawinan  Pada Perkawinan Campuran” , Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai, Vol. 16, No. 2, (2022), hlm. 156.
perkawinan  campuran  yang  dijelaskan  dalam  undang-undang  ini  mencakup  perkawinan  antara WNI dan WNA. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional di Indonesia yang diatur dalam Algemene Bepalingen. Menurut aturan tersebut, terdapat 2 (dua) macam asas di dalam pengertian Hukum Perdata Internasional, yakni:
1. Internasionalitas, yang mewajibkan adanya hukum perdata yang berlaku secara global;
2. Nasionalitas;  yang  mana  pada  di  setiap  negara,  terdapat  Hukum  Perdata  Internasional  yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.
Hal tersebut memiliki arti bahwa Hukum Perdata Internasional tidak bersifat terkodifikasi da berlaku  secara  internasional,  namun  sebaliknya,  Hukum  Perdata  Internasional  terkodifikasi  di setiap  negara  dan  berlaku  bagi  warganya  yang  terlibat  dalam  hubungan  internasional.  Dalam konteks  perkawinan  campuran,  prinsip  yang  diterapkan  adalah lex  loci  celebrationis ,  yang memiliki arti hukum yang berlaku adalah hukum di tempat dimana berlangsungnya perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat memberikan pemahaman yang  mendalam  mengenai  bagaimana  hukum  mengatur  kepemilikan  harta  dalam  konteks perkawinan  antara  Warga  Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing  yang  mana  memiliki hukum perkawinan yang berbeda. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  jika  perkawinan  dilakukan  di  Indonesia  oleh  pasangan  berbeda  kewarganegaraan, maka hukum positif Indonesia akan berlaku bagi pasangan tersebut. Harta benda pada perkawinan campuran  yang  tidak  dilakukan  perjanjian  perkawinan  terhadap  perkawinan  campuran  tersebut akan tunduk pada Pasal 35 yang menyatakan bahwa:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Berdasar  kepada  pasal  tersebut,  jika  perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa  adanya perjanjian  perkawinan,  maka  harta  yang  timbul  selama  perkawinan  berlangsung  akan berkedudukan  sebagai  harta  bersama.  Dalam  ketentuan  pada  ayat  (2)  tersebut,  disebutkan  harta yang merupakan kepemilikan suami dan istri pada sebelum melakukan perkawinan tetap berada di bawah  penguasaan  masing-masing  dan  tidak  secara  otomatis  menjadi  milik  bersama  yang  mana hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  KUHPer.  Sesuai  dengan  Pasal  36  ayat  (1)  UUP,  harta bersama  dapat  dikelola  secara  bersama-sama  oleh  suami  dan  istri  serta  persetujuan  dari  kedua belah  pihak  secara  mutlak  diperlukan  dalam  setiap  tindakan  hukum  yang  melibatkan  harta bersama. Adapun harta yang timbul selama dalam ikatan perkawinan, kedudukannya sebagai harta bersama yang memiliki arti konsep harta bersama melibatkan aspek ekonomi dan hukum meskipun kedua aspek ini dapat dinilai secara berbeda dari sisi ekonomi. Pada perkawinan, harta benda yang timbul dalam perkawinan dapat berupa harta benda tidak bergerak, benda bergerak dan benda tidak berwujud.  Pada  perkawinan  campuran  yang  mana  salah  satu  pihak  merupakan  Warga  Negara Asing (WNA), mengenai harta benda tidak bergerak, seperti; rumah dan ha katas tanah, maka akan tunduk  kepada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  7  Tahun  1966  tentang  Persyaratan  Pemilikan  Rumah  Tinggal  atau  Hunian  Oleh  Orang Asing. Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang terhadap penguasaan dan pengelolaan harta  bersama,  memiliki  hak  yang  sama  terhadap  harta  selama  perkawinan  tanpa  memandang kontribusi  ekonomi  masing-masing.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  pihak  dapat  melakukan  tindakan hukum terkait  harta bersama dengan memperoleh persetujuan pihak yang lain.  Adapun mengenai harta bawaan, baik suami maupun istri memiliki hak secara penuh untuk menguasai harta bawaan mereka masing-masing.

## SIMPULAN
1. Tidak adanya perjanjian perkawinan maka akan timbul harta bersama dan akan terjadi persekutuan harta kedua belah pihak. Seiring berjalannya perkawinan, suami dan istri menghendaki terjadinya pemisahan  harta,  dapat  dilakukan  pemisahan  harta  bersama  yaitu  denga  mengajukan  pemisahan harta ke pengadilan maupun pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung yang mana hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015.
2. Perkawinan campuran secara normatif mengacu kepada perkawinan beda kewarganegaraan, antara Warga  Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing.  Perkawinan  akan  timbul  akibat  hukum

## Erriyanti  Samuhedah  Puteri  dan  Meliyana  Yustikarini,  Pemisahan  Harta  Bersama  Tanpa  Adanya
Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (Mixed Marriage)
yang salah satunya terhadap harta perkawinan. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, akan tunduk kepada hukum Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, yakni  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dimana  harta  yang  timbul  pada  saat  perkawinan berlangsung akan disebut sebagai harta bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abidin, Slamet dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1 . Bandung: Pustaka Setia, 1999. Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Graafika, 2014. Judiasih,  Sonny Dewi. Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak  Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan . Jakarta: Refika Aditama, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prendada Media Group, 2011. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

## Jurnal
Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. “ Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran” , Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai, Vol. 16, No. 2, (2022).
Purwanto, Adi. “Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017,” Jurnal Recital Review (2022).
Sujana, I Nyoman Sujana. “ Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”. Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, (2017).
Suwardiyati,  Rumi.  “ Penerapan  Asas  Kepatutan  Dalam  Perjanjian  Kawin”. Jurnal  Hukum  Widya Yuridika, Vol. 3, No. 2, (2020).
Widanarti,  Herni.  “ Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta  Perkawinan  (Penetapan Pengadilan  Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/PN.Dps) ”.  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.