Penetapan  Tersangka  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia
Nanang Tomi Sitorus a , Fitria Ramadhani Siregar b , Wenggedes Frensh c a Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, nanang@staff.uma.a.
b Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, Fitriaramadhanisiregar09@gmail.com c Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, wenggedesfrensh@staff.uma.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 07-09-2021
Revised     : 07-11-2021 Accepted : 26-11-2021 Published  : 30-11-2021

## Keywords:
Crime of Theft Forced Defense Indonesian Criminal Law The abolition of crime is divided into two parts, namely those listed in the  law  and  the  other  being  outside  the  law,  introducing  jurisprudence and  doctrine.  The  elimination  of  the  crime,  namely  the  forced  defense (noodweer)  has  become  a  hot  topic  in  the  criminal  law  enforcement process  in  Indonesia.  A  forced  defense  (noodweer)  is  only  carried  out when a person feels that he or she is in danger or under threat. However, in some cases, many misunderstood the noodweer defense, so this raises pros  and  cons.  The  type  of  research  carried  out  in  this  research  is normative  or  doctrinal  juridical  research  aimed  only  at  written regulations  and  other  legal  materials.  For  this  reason,  this  study  will discuss the position of forced defense against victims of theft crime who are suspects and the ability to be responsible for victims of theft crimes who are designated as suspects in forced defense. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 07-09-2021
Direvisi      : 07-11-2021 Disetujui : 26-11-2021 Diterbitkan : 30-11-2021

## Kata Kunci:
Tindak Pidana Pencurian
Pembelaan Terpaksa
Hukum Pidana Indonesia
Hukum  pidana  mengenal  istilah  peniadaan  pidana  dalam  setiap  tingkat perbuatan.  Dasar  peniadaan  pidana  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu yang  tercantum  didalam  Undang-Undang  dan  yang  lain  terdapat  diluar Undang-Undang  diperkenalkan  yurisprudensi  dan  doktrin.  Peniadaan pidana  yaitu  pembelaan  terpaksa (noodweer) menjadi  perbincangan hangat dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembelaan terpaksa (noodweer) hanya  dilakukan  ketika  seseorang  merasakan bahwa dirinya sedang dalam bahaya atau dalam ancaman. Namun dalam beberapa  kasus  yang  terjadi,  banyak  yang  keliru  dalam  memahami pembelaan  terpaksa (noodweer) tersebut,  sehingga  hal  ini  menibulkan pro  dan  kontra.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu  penelitian  yuridis  normatif  atau  doktriner  yang  ditujukan  hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  tentang  kedudukan pembelaan  terpaksa  terhadap  korban  tindak  pidana  pencurian  yang menjadi  tersangka  dan  kemampuan  bertanggungjawab  korban  tindak pidana  pencurian  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  melakukan pembelaan terpaksa.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang  mengadakan  dasar–dasar  dan  aturan-aturan  untuk  menentukan  perbuatan-perbuatan mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang berupa pidana tertentu bagi siap melanggar larangan tersebut. 1
Hukum pidana mengenal istilah peniadaan pidana dalam setiap tingkat perbuatan. Dasar peniadaan  pidana  dibagi  atas  dua  kelompok,  yaitu  yang  tercantum  didalam  undang-undang dan yang lain terdapat diluar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin.
Terpaksa  melakukan  pembelaan,  termaktub  kedalam  3  pengertian,  yaitu  harus  ada serangan atau ancaman serangan, harus ada jalan lain untuk menghalau serang atau ancaman serangan  pada  saat  itu,  dan  perbuatan  pembelaan  harus  seimbang  dengan  sifatnya  serangan ancaman serangan. 2
Beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan  penetapan  tersangka  terhadap  korban  yang melakukan pembelaan terpaksa meningkat di Indonesia. Akibat penetapan tersangka tersebut, masyarakat merasa bingung, apakah korban yang melakukan pembelaan terpaksa layak untuk diberikan sanksi pidana atau diberikan apresiasi atau penghargaan.
Peristiwa  pidana  terkait  pembelaan  terpaksa (noodweer) dalam  beberapa  kasus  yang terjadi  di  kota  Bekasi,  yaitu  korban  yang  dibegal  oleh  pelaku  yang  menggunakan  kekerasan dengan senjata tajam sehingga mengancam nyawa dan keselamatan korban. Seketika itu juga korban  melakukan  pembelaan  terpaksa (noodweer) dengan  cara  menusuk  pelaku  sehingga pelaku  meninggal  dunia.  Peristiwa  pidana  lainnya  juga  terjadi  pada  kediaman  staf  PT. Bridgestone di Komplek Cendana, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi  Sumatera  Utara.  Penghuni  rumah  melakukan  pembelaan  terpaksa (noodweer) dibantu  oleh  pihak  satuan  keamanan  (Satpam)  yang  menyebabkan  pelaku  pencurian meninggal dunia.
Kasus  pertama,  menurut  Kepala  Kepolisian  Resort  Metro  Bekasi  Kota,  berdasarkan keterangan  ahli  hukum  pidana,  bahwa  tidak  ada  perbuatan  melawan  hukum  dan  mereka melakukan  tindakan  tersebut  karena  bentuk  pembelaan  diri  secara  terpaksa  sebagaimana unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  49  ayat  1  dan  ayat  2  KUHPidana.  Maka,  kepolisian
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, , 2015) : 1.
2 Ibid, Hal. 158.
memberikan mereka penghargaan  sebagai warga kehormatan Kepolisian Resort Bekasi Kota, mengingat  mereka  ikut  berperan  dalam  menjaga  keamanan  di  wilayah  dari  segala  bentuk kejahatan. 3
Kasus  kedua,  Menurut  Kapolres  Simalungun  penghuni  rumah  dan  pihak  satuan keamanan  (Satpam)  ditetapkan  sebagai  tersangka,  bahwa  mereka  tidak  melaporkan  kepada pihak kepolisian atas peristiwa tersebut. Maka, kepolisian menjerat para pelaku penganiayaan dengan Pasal 338 KUHPidana Subsidair Pasal 170 KUHPidana. 4
Dua peristiwa pidana yang sama tetapi dalam penegakan hukumnya berbeda. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang sangat besar dan menjadi kekhawatiran masyarakat jika terjadi  kasus  yang  sama,  maka  akan  menguntungkan  dan  memberikan  kesempatan  kepada para pelaku kejahatan untuk lebih produktif dalam melakukan kejahatan.
Kedudukan  Pasal  49  KUHPidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia  Pembelaan  terpaksa  ada  pada  setiap  hukum  pidana  dan  sama  usianya  dengan hukum  pidana  itu  sendiri.  Istilah  yang  dipakai  oleh  Belanda  yaitu  noodweer  tidak  terdapat dalam rumusan undang-undang. 5
Pasal 49 ayat 1 KUHPidana menyebutkan, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan  atau  harta  benda  sendiri  atau  kepunyaan  orang  lain,  daripada  serangan  yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. 6
Pembelaan  terpaksa  KUHPidana  Indonesia  ini  berbeda  dengan  WvS  Belanda,  karena KUHPidana Indonesia mengikuti golongan Eropa pada masa dahulu  yaitu pada tahun  1898. Ia  memperluas  pengertian  serangan  bukan  hanya  sekejap  itu  seperti  WvS  Belanda (oogenblikke lijke) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (onmiddelijke  dreigende). Alasannya,  karena  situasi  dan  kondisi  Indonesia  (Hindia  Belanda pada waktu itu) berbeda dengan Belanda.
3 Pembunuh Begal Bekasi Dapat Gelar Warga Kehormatan diakses Pada Tanggal 07 Januari 2021 – Https: // Tirto.Id/Pembunuh – Begal – Bekasi – Dapat – Gelar – Warga – Kehormatan - Cltp
4 Terduga  Maling  Hingga  Tewas  Pemilik  Rumah  Dan  Satpam  Tersangka  09  Januari  2021,  Https: //Sumut.Idntimes.Com/News/Sumut/Patiar-Manurung-3/Pukuli - Terduga - Maling – Hingga – Tewas – Pemilik – Rumah – Dan – Satpam - Tersangka/3
5 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 158.
6 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal , (Bogor: Politeia, 1993) : 64.
Menurut  Lemaire  dalam  buku  Andi  Hamzah,  maksud  tersebut  kurang  berarti,  hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda. Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHPidana) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu.
Berikut unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa, yaitu: 7
1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela adalah diri sendiri, orang lain kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman yang sanyat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.
Pembelaan  harus  seimbang  dengan  serangan  atau  ancaman.  Serangan  tidak  boleh melampui batas keperluan dan keharusan. Keseimbangan antara serangan dan ancaman serta keperluan dan keharusan disebut asas subsidiaritas (subsidiariteit), bahwa antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipaai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.
Pembelaan terpaksa melampui batas (noodweer excess) tertuang dalam Pasal 49 ayat 2 KUHPidana menyebutkan Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan dengan segera pada sat itu juga, tidak boleh dihukum. 8
Ada  persamaan  antara  pembelaan  terpaksa (noodweer) dan  pembelaan  terpaksa melampui  batas (noodweer  exces), yaitu  keduanya  mensyaratkan  adanya  serangan  yang melawan hukum yang sama-sama dibela seperti tubuh, kehormatan kesusilaanm harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu: 9 1. Pada  pembelaan  terpaksa  yang  melampau  batas (noodweer  exces ),  pembuat  melampaui batas  karena  keguncangan  jiwa  yang  hebat.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  membela  diri melampaui  batas  itu  tetap  melawan  hukum,  hanya  orangnya  tidak  dipidana  karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan  terpaksa (noodweer) merupakan dasar  pembenar,  karena  melawan  hukumnya tidak ada.
7 Op. Cit, Andi Hamzah, Hal. 158.
8 Op. Cit, R. Soesilo, Hal. 64.
9 Hukum  Pidana  di  akses  tanggal  09  Januari  2021 Https  ://Www.Hukumonline.Com/  Klinik /Detail/Ulasan/Lt5ae67c067d3af/ Arti - Inoodweer -Exces - I - Dalam - Hukum-Pidana.
Ada dua hal yang diperlukan dalam melampui batas pembelaan, yaitu: 10
1. Orang  yang  diserang  sebagai  akibat  keguncangan  jiwa  yang  hebat  melakukan  pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang.
2. Orang  yang  berhak  membela  diri  karena  terpaksa  karena  akibat  keguncangan  jiwa  yang hebat sejak semua memakai alat yang melampaui batas.
a. Kesalahan sebagai Unsur pertanggungjawaban pidana
Kesalahan  sebagai  unsur  pertanggungjawaban  pidana  bukanlah  kesalahan  bersifat psychologis  ataupun  kesalahan  sebagaimana  dalam  unsur  tindak  pidana  (yang  berbentuk kesengajaan atau kealfaan). Kesalahan  yang tidak bersifat psychologis atau bersifat normatif sudah banyak dibahwa dalam doktrin-doktrin hukum pifana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan  sebelumnya.  Pembahasan  tentang  doktrin-doktrin  kesalahan  yang  bersifat psychologis telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis. 11
Ada  tiga  syarat  agar  seseorang  dikatakan  bahwa  dirinya  dalam  pembelaan  darurat  dan tidak dapat dihukum, yaitu: 12
1. Perbuatan  yang  dilakukan  itu  harus  terpaksa  untuk  mempertahankan  (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain atau dalam  istilah  Belanda  yaitu noodzakelijk yang  berarti  perlu  sekali,  terpaksa  dan  dalam keadaan darurat.
2. Pembelaan  atau  pertahanan  itu  harus  dilakukan  hanya  terhadap  kepentingan-kepentingan yang  disebut  dalam  pasal  itu  yaitu  badan,  kehormatan  dan  barang  diri  sendiri  atau  orang lain.
3. Harus  ada  serangan  yang  melawan  hak  dan  mengancam  dengan  sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.
Menurut Andi  Hamzah  juga  menyatakan  bahwa  terdapat  unsur-unsur  pembelaan terpaksa, yaitu: 13
1. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
2. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
3. Serangan itu melawan hukum.
10 Op. Cit, Andi Hamzah, Hal. 160.
11 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana “ Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya , (Jakarta: Prenadamedia2016,) : 127.
12 Op.Cit, R. Soesilo , Hal. 64-65.
13 Op.Cit, Andi Hamzah, Hal. 158.
Andi  Hamzah  juga  menjelaskan  bahwa  pembelaan  harus  seimbang  dengan  serangan atau  ancaman.  Serangan  tidak  boleh  melampaui  batas  keperluan  dan  keharusan.  Asas  ini disebut  sebagai  asas  subsidiaritas  ( subsidiariteit ).  Harus  seimbang  antara  kepentingan  yang dibela  dan  cara  yang  dipakai  di  satu  pihak  dan  kepentingan  yang  dikorbankan.  Jadi,  harus proporsional. 14

## KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB KORBAN TINDAK
PIDANA

## PENCURIAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA
Kasus  pembelaan  terpaksa  melampui  batas  yang  menyebabkan  seorang  korban  tindak pidana pencurian diberikan sanksi pidana, bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan  tindakan  yang  melampui  batas.  Tindakan  tersebut  sudah  melanggar  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  terdapat  didalam  Pasal  49  ayat  2 KUHPidana.  Pembelaan  terpaksa  yang  dilakukan  disebut noodweer  exces atau  pembelaan terpaksa yang melampui batas.
Menurut  R.  Soesilo, 15 bahwa noodweer  exces sama  halnya  dengan  pembelaan  darurat. noodweer  exces harus  ada  serangan  yang  sekonyong-konyong  dilakukan  atau  mengancam pada  saat  itu  juga. Di  sini  batas-batas  keperluan  pembelaan  itu  dilampaui.  Misalnya  orang membela  dengan  menembakkan  pistol,  sedangkan  sebenarnya  pembelaan  dengan  memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan  karena  perasaan  tergoncang  hebat  yang  timbul  lantaran  serangan  itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Pompe yang  dikutip  oleh Lamintang,  bahwa perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas  dari  keperluan  itu  telah  dilampaui  yaitu  baik  apabila  cara-cara  yang  telah dipergunakan  untuk  melakukan  pembelaan  itu  telah  dilakukan  secara  berlebihan,  misalnya dengan  membunuh  si  penyerang  padahal  dengan  sebuah  pukulan  saja  orang  sudah  dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak
14 Ibid, Hal. 159.
15 Op.Cit , R. Soesilo, Hal. 64.
perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. 16
Batas-batas  dari  sutu  pembelaan  itu  telah  dilampaui  yaitu  apabila  setelah  pembelaan yang  sebenarnya  itu  telah  selesai,  orang  masih  tetap  menyerang  si  penyerang,  walaupun serangan  dari  si  penyerang  itu  sendiri  sebenarnya  telah  berakhir.  Perbuatan  memukul penyerang,  walaupun  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  lagi  disebut  sebagai  suatu  pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.
Noodweer dan Noodweer  Exces memiliki  Persamaan  dan  Perbedaan,  yaitu  Persamaan antara  pembelaan  terpaksa (noodweer) dengan  pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas (noodweer  exces), yaitu  keduanya  mensyaratkan  adanya  serangan  yang  melawan  hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya diantara keduanya, yaitu:
1. Pada  pembelaan  terpaksa  yang  melampau  batas (noodweer  exces), pembuat  melampaui batas  karena  keguncangan  jiwa  yang  hebat.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  membela  diri melampaui  batas  itu  tetap  melawan  hukum,  hanya  orangnya  tidak  dipidana  karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan  terpaksa (noodweer) merupakan dasar  pembenar,  karena  melawan  hukumnya tidak ada.
Teori-teori  hukum  pidana  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  menurut  civil  law selalu dikaitkan denga kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan.  KUHPidana  yang  berlau  saar  ini  yang  menganut kesalahan  sebagai  unsur    tindak  pidana,  maka  dalam  membahas  kesalahan  sebagai  unsur tindak  pidana  akan  sekaligus  membahas  pertanggungjawaban  pidana  yang  disebut    dengan teori monistis. 17
Menurut  Simons  “sedemikian  rupa”,  sehingga  orang  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi atas  perbuatan  yang  dilakukan”.  Selanjutnya,  karena  tidak  ada  gunanya  untuk mempertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  apabila  perbuatannya  itu  sendiri  tidak  bersifat melawan  hukum,  maka  lebih  lanjut  dapat  dikatakan  bahwa  harus  ada  kepastian  tentang adanya  perbuatan  pidana.  Kemudian  semua  unsur-unsur  tersebut  harus  dihubungkan  pula
16 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti,  2011) : 502.
17 Op. Cit, Agus Rusianto, Hal. 234.
dengan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan,  sehingga  untuk  adanya  kesalahan  yang mengakibatkan tindak pidana harus meliputi :
a. Kemampuan bertanggung jawab.
b. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
c. Tidak adanya alasan pemaaf. 18
Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1) Kemampuan bertanggung jawab
Kemampuan  bertanggungjawab  dapat  dipersamakan  dengan  suatu  keadaan  yang normal.  Kemampuan  bertanggungjawab  berhubungan  dengan  “suatu  keadaan”,  keadaan  itu adalah  “keadaan  normal”  dan  “keadaan  kedewasaan  secara  psychis”.  Jadi  kemampuan bertanggungjawab  merupakan  keadaan  yang  berhubungan  dengan  keadaan  psychis  atau bersifat  psychologis,  bukan  merupakan  penilaian  untuk  menentukan  kesalahan  yang  bersifat normatif. 19
Kemampuan  bertanggung  jawab  disebut  sebagai  keadaan  bathin  orang  yang  normal atau  dalam  keadaan  sehat.  Ada  2  (dua)  hal  yang  terdapat  dalam  kemampuan  bertanggung jawab, yaitu : 20
a. Kemampuan  untuk  membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  baik  dan  yang  buruk: sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
b. Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang  baik  dan buruknya perbuatan.
2) Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (culpa)

## a. Kesengajaan (dolus)
Seseorang  melakukan  sesuatu  dengan  sengaja  dapat  dibedakan  ke  dalam  3  (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut: 21

## 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) bahwa si pelaku dapat dipertanggungjawabkan  mudah  dapat  dimengerti  oleh  khalayak  ramai.  Maka,  apabila kesengajaan  ini  ada  pada  suatu  tindak  pidana,  tidak  ada  yang  menyangkal  bahwa  si  pelaku pantas  dikenali  hukuman  pidana.  Ini  lebih  tampak  dikemukan  bahwa  dengan  adanya
18 Djoko Prokoso, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta : Ghalia Indonesia,1982), Hal. 140.
19 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) : 76.
20 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta,Rineka Cipta, 2008) : 178.
21 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) : 15-18.
kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  si  pelaku  benar-benar menghendaki  mencapai  akibat  yang  menajdi  pokok  alasan  diadakan  ancaman  hukuman pidana (constitutief gevold) . 22

## 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
Kesengajaan  seperti  ini  ada  apabila  si  pelaku  dengan  perbuatannya  tidak  bertujuan untuk  mencapai  akibat  yang  menjadi  dasar  dari  delict,  tetapi  ia  tahu  bahwa  akibat  tersebut pasti  akan  mengikuti  perbuatan  itu.  Jika  ini  terjadi  maka  teori  kehendak (wils  theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka hal ini juga ada kesenjangan. Menurut teori  bayangan (voorstelling  theori), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si  pelaku,  melainkan  hanya  bayangan  atau  gambaran  dalam  gagasan  pelaku,  bahwa  akibat tersebut pasti akan terjadi, maka hal ini juga ada kesenjangan. 23
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn)
Kesengajaan    kemungkinan  berarti  apabila  dengan  dilakukannya  perbuatan  atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat  lain.  Hal  ini,  ada  keadaan  tertentu  yang  semula  mungkin  terjadi  kemudian  ternyata benar-benar terjadi.
Van  dijk  dan  pompe  dalam  buku  wirjono  prodjodikoro  mengatakan,  bahwa  dengan hanya  ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesenjangan, tetapi  hanya  mungkin  ada culpa atau kurang berhati-hati. 24

## b. Kealpaan (Culpa)
Asas Culpa in Causa merupakan suatu ada yang rasional (dapat diterima oleh akal) untuk dipertahankan  dalam  penerapan  hukum  pidana  di  Indoensia  dikarenakan  seseorang  tidak boleh  memperoleh  keuntungan  dari  perbuatan  kesalahan  yang  telah  dilakukannya  sendiri. 25 Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya culpa didalam melakukan suatu  perbuatan  yaitu  apabila  orang  tersebut  telah  melakukan  perbuatannya  tanpa  disertai
22 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , (Bandung : Refika Aditama, 2003), Hal. 66.
23 Ibid , Hal. 68.
24 Ibid , Hal. 69.
25 Landi  Malasa, Asas  Culpa  In  Causa  (Penyebab  Kesalahan)  Sebagai  Pengecualian  Terhadap  Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana , Lex Crimen Vol. Viii/No. 8/Ags/2019.
dengan istilah de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat berikan. 26

## 3) Tidak adanya alasan pemaaf
Selain  unsur  tindak  pidana  sifat  melawan  hukum  seseorang  dan  sebagai  dasar pertanggungjawaban  pidana,  maka  digunakan  tidak  adanya  alasan  pemaaf. 27 Menurut Moeljatno  dalam  bukunya,  alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi orang tersebut tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
Akibat adanya perbuatan penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang, tentunya perbuatan  pelaku  tersebut  terjadi  karena  ada  kesalahan  yang  telah  dilakukan.  Terpenuhinya kesalahan pelaku, maka harus memenuhi ketentuan, diantaranya: 28
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat perbuatan tersebut melawan hukum).
b. Diatas umur tertentu mampu untuk dipertanggungjawabkan.
c. Memiliki suatu bentuk kesalahan atau kealpaan.
d. Tidak adanya alasan pemaaf.
Pandangan tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak  pidana  dan  tidak  adanya  dasar  pemaaf  sebagai  alasan  penghapusan  pidana.  Konsep tidak  adanya  dasar  pemaaf  merupakan  salah  satu  unsur  pertanggungjawaban  pidana  (mens rea). Unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya.
Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility adalah  diteruskan  celaan  objektif  yang  ada  perbuatan  pidana  yang  secara subjektif  pelaku  pidana  memenuhi  syarat  untuk  dijatuhkan  pidana.  Jika  orang  telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah  tersebut  dapat  dipersalahkan  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  sehingga  orang tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana.  Orang  yang  telah  melakukan perbuatan  pidana  tanpa  adanya  kesalahan,  maka  orang  tersebut  tidak  dapat  dipidana  tanpa, sesuai dengan asas hukum  yang tidak tertulis,  asas “ geen  straf  zonder  schuld ”  yang  artinya
26 Ernest  Sengi,  Konsep  Culpa  Dalam  Perkara  Pidana  Suatu  Analisis  Perbandingan  Putusan  Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo,  Era  Hukum ,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum ISSN  0854-8242  dan  e-ISSN  2581-0359, Volumen 17, No. 2, (2019) : 12
27 Syawal Abdulajid dan Anshar, Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana) , (Yogyakarta : LaksBang, PRESSindo, 2010) : 33.
28 Roy  Roland  Tabaluyan ,  Pembelaan  Terpaksa  Yang  Melampaui  Batas  Menurut  Pasal  49  KUHPidana,  Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.
tidak  ada  pidana  jika  tidak  ada  kesalahan.  Pengertian  dari  istilah  schuld  yang  berasal  dari istilah bahasa Belanda, oleh Satochid Kartanegara ditafsirkan dalam beberapa arti, yaitu :
“Schuld dalam arti “ethis sosial”
Dari  sudut  ini  schuld  itu  berarti  :  hubungan  antara  jiwa  seseorang,  yaitu  yang melakukan  perbuatan  dengan  akibat  perbuatannya,  atau  hubungan  jiwa  itu  adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu,  berdasarkan  pada  jiwa  si  pelaku,  dapat  dipersalahkan  kepadanya.  Schuld dipandang  dari  sudut  “hukum  pidana” (in  strafrechterlijke  zin) . Schuld dalam  arti hukum pidana ini adalah bentuk schuld dengan kesengajaan (dolus atau culpa)” .
Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan dikategorikan perbuatan yang  disengaja,  bahwa  pembuat  sengaja  melakukan  tindakan  penganiayaan  yang menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang.  Sehingga  perbuatan  pelaku  merupakan  perbuatan melawan hukum yakni melanggar Pasal 354 ayat 2 KUHPidana.
Para  ahli  hukum  berpijak  pada  teori  dualistis  dalam  memahami  unsur pertanggungjawaban  pidana.  Teori  dualistis  berpandangan  bahwa  yang  berhubungan  dengan pertanggungjawaban  pidana  hanyalah  “kesalahan”  sebagai  perwujudan  “asas  tiada  pidana tanpa  kesalahan”.  “Sifat  melawan  hukum”  bukan  merupakan  unsur  pertanggungjawaban pidana. 29
Teori  monistis  yang  dianut  dalam  KUHPidana  menjelaskan  bahwa  apabila  seluruh unsur  tindak  pidana  telah  terpenuhi,  maka  tindak  pidana  akan  terbukti  dan  pembuat  dapat dipidana. 30 Maka,  pembelaan  terpaksa  yang  dilakukan  oleh  korban  tindak  pidana  pencurian merupakan  tindakan  yang  bersifat  melawan  hukum,  mengingat  tindakan  yang  dilakukan korban perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, korban tindak pidana pencurian termasuk ke  dalam  unsur  pertanggungjawaban  pidana,  bahwa  setiap  perbuatan  pidana  yang  melawan hukum  serta  menimbulkan  akibat,  maka  orang  tersebut  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kasus  yang  terjadi,  tidak  terdapat  adanya  alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar  untuk meniadakan pidana kepada pembuat. Pembuat telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban  pidana.  Dalam  kasus  ini,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  korban  tindak pidana pencurian bukan merupakan tindakan pembelaan terpaksa (noodweer). Pelaku  dengan
29 Ibid, Hal. 234.
30 Ibid, Hal. 234.
sengaja  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  korban  yang  menyebabkan hilangnya nyawa. Berdasarkan teori yang ada (teori dijelaskan), maka pelaku dapat dikenakan Pasal 354 ayat 2 KUHPidana dengan pidana penjara selama sepuluh tahun.

## KESIMPULAN
Kedudukan  Pasal  49  KUHPidana  dalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana Indonesia merupakan  Pasal yang diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pembelaan dengan cara terpaksa namun seharusnya pembelaan terpaksa tersebut tidak dilakukan dengan berlebihan. Pembelaan terpaksa ini telah diatur dialam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana dengan  tujuan  untuk  memberikan  ketegasan  kepada  seseorang  yang  melakukan  pembelaan terpaksa, namun pembelaan tersebut berakibat hilangnya nyawa seseorang.
Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang  bersifat  melawan  hukum,  mengingat  tindakan  yang  dilakukan  korban  perbuatan melawan hukum.  Oleh karena itu, korban tindak  pidana pencurian termasuk ke dalam unsur pertanggungjawaban  pidana,  bahwa  setiap  perbuatan  pidana  yang  melawan  hukum  serta menimbulkan  akibat,  maka  orang  tersebut  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya. Kasus  yang  terjadi,  tidak  terdapat  adanya  alasan  pemaaf  dan  alasan  pembenar  untuk meniadakan pidana kepada pembuat. Pembuat telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban  pidana,  sehingga  pembuat  ditetapkan  sebagai  tersangka  atas  kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulajid,  Syawal  dan  Anshar, Pertanggungjawaban  Pidana  Komando  Militer  Pada Pelanggaran  Berat  HAM  (Suatu  Kajian  dalam  Teori  Pembaharuan  Pidana) , Yogyakarta : LaksBang, PRESSindo, 2010
Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. Marpaung, Leden , Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
__________, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2008,
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Bandung : Refika Aditama, 2003.
Prokoso, Djoko , Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Politeia, 1993.
Rusianto,  Agus, Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  (Tinjauan  Kritis  Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya , Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Waluyo, Bambang , Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Malasa, Landi , Asas Culpa In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan  Terpaksa  Menurut  Pasal  49  Ayat  (1)  KUHPidana ,  Lex  Crimen  Vol. Viii/No.8/Ags/2019.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2679 7/26391. 81.
Sengi,  Ernest, Konsep  Culpa  Dalam  Perkara  Pidana  Suatu  Analisis  Perbandingan  Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ISSN 0854- 8242 dan e-ISSN 2581-0359, Volumen 17, No. 2, Oktober 2019.
Tabaluyan,  Roy  Roland,  Pembelaan  Terpaksa  Yang  Melampaui  Batas  Menurut  Pasal  49 KUHPidana, Lex  Crimen Vol.  Iv/No.  6/Ags/2015,  https://ejournal.unsrat.ac.id /index.php/lexcrimen/article/view/9786
Https  ://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5ae67c067d3af/Arti  -  Inoodweer  - Exces - I - Dalam - Hukum-Pidana, diakses Pada Tanggal 09 Januari 2021, Pukul 11.32 Wib.