ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.37P/HUM/2017

## TENTANG UJI MATERIIL PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 26 TAHUN 2017
Moch. Ichwan Satria; Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH.; Amrul Muttaqin, M.EI. Prodi  Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Kediri
ichwan.satria1@yahoo.com
ABSTRAK:
Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri No.26 Tahun 2017 tentang  regulasi beroperasinya    transportasi    online.    Namun    dalam  perkembanganya,    pengemudi transportasi    online    merasa    dirugikan    atas  berlakunya    Peraturan    Menteri    tersebut, kemudian  mereka   mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah  Agung,  dalam putusan  Mahkamah  Agung  mengabulkan  permohonan  para  pengemudi  transportasi  online dengan membatalkan   14   (empat   belas)   pasal   yang   dianggap   bertentangan   dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  analisis  yuridis  normatif  terhadap  dokumen  hukum  putusan  Mahakamah Agung.  Skripsi  ini membahas  bagaimana  dasar  pertimbangan  hukum dan  implikasi  hukum dari Putusan Mahkamah Aagung No.37P/HUM/2017. Kesimpulan penulisan diatas  sebagai berikut: Pertama,  dasar  pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung  adalah  UU  No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait  penentuan tarif. Kedua,  implikasi hukum selesainya proses  hukum  akibat  uji  materiil  dalam  lingkungan  Mahkamah  Agung  bersifat  final  dan mengikat,  secara  yuridis  putusan  tersebut  memberi  kesempatan  kepada  angkutan  berbasis aplikasi  online  untuk  kembali  menjalankan  sistem  operasional  mereka  selama      ini, implikasi    sosial    dibatalkannya    pasal    teknis    terkait    operasional  angkutan    berbasis aplikasi  online  dapat   memicu  keresahan  kembali  antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi online.

## ABSTRAK:
The  Minister  of  Transportation  issued  Ministerial  Regulation  No.26  of  2017  concerning regulation  of  the  operation  of  online  transportation.  But  in  its  development,  online transportation  drivers  feel  aggrieved  by  the  enactment  of  the  Ministerial  Regulation,  then they submit a request for judicial review to the Supreme Court, in a Supreme Court ruling granting  the  request  of  online  transportation  drivers  by  canceling  14  (fourteen)  articles which are considered contrary to the laws - higher invitation. This study uses a qualitative approach  with  normative  juridical  analysis  of  the  Supreme  Court's  Supreme  Court  legal documents. This thesis discusses how the basic legal considerations and legal implications of the Aagung Court Decision No.37P / HUM / 2017. The conclusion of the above writing is as follows: First, the basic legal considerations of the Supreme Court's decision are Law No.20 of  2008  concerning  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  and  Law  No.22  of  2009 concerning Road Traffic and Transportation related to the determination of tariffs. Second, the legal implications of the completion of the legal process due to the material testing in the Supreme  Court  are  final  and  binding,  judicially  the  decision  provides  an  opportunity  for online  application-based  transportation  to  re-run  their  operational  systems  so  far,  social implications for the cancellation of technical applications related to online application-based transportation operations can trigger a return of unrest between conventional transport and online application-based transportation.
Keywords : Juridical Analysis, Basic Legal Considerations, Legal Implications

## PENDAHULUAN
Globalisasi dari sisi ekonomi merupakan  suatu  perubahan  dunia  yang bersifat  mendasar  atau  struktural  dan berlangsung  secara  berdampingan  dengan laju  kemajuan  teknologi  yang  semakin pesat.  Dalam  era  digitalisasi,  transportasi dan komunikasi tidak luput dari perkembangan  teknologi  yang  menjadi suatu  keniscayaan.  Hal  ini  sudah  terbukti dalam  beberapa  bidang  usaha,  antara  lain transportasi   dan   komunikasi   yang   lebih mudah    diakses,    lebih    efisien    dan produktif, dan pada akhirnya
menguntungkan  masyarakat,  baik  dari prespektif  pengguna  maupun  penyedia barang dan jasa. 1
Globalisasi  ekonomi  ditandai  dengan semakin  menipisnya  batas-batas  kegiatan ekonomi  atau  pasar  secara  nasional  atau regional. Globalisasi dan digitalisasi  dalam tingkat    yang    optimal    membuat    arus produk  baik   jasa  atau barang  dan faktor- faktor  produksi  dalam  suatu  negara,  atau desa  di  suatu  kecamatan  lebih  mudah didistribusikan.  Pada  tingkat  ini,  seorang pengusaha yang mempunyai pusat bisnis di Jakarta  dengan  mudah  membuka  bisnis dalam bidang yang  sama  di  setiap  daerah dan    setiap    saat    dapat    mengendalikan usahanya  disetiap  daerah  tanpa  ada halangan  baik    logistik,    administarasi,
1 Rahardjo  Adisasmita, Dasar-Dasar  Ekonomi Transportasi (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),h. 3.
birokrasi  dan  halangan  lainya  dari  pihak pemerintah  setempat  akibat  dari  kemajuan globalisasi  ekonomi  dan  teknologi.  Selain itu  kolaborasi  teknologi  juga  telah mempercepat proses  produksi  baik  barang maupun  jasa  dan  memindahkan  produk dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan biaya  yang  lebih  murah  atau  efektif  dan efisien.    Namun    kemajuan    teknologi    ini memiliki  dampak    positif    dan    negatif khususnya  terhadap  pengusaha  yang masih  konvensional  dalam    memproduksi jasa  maupun  barang,  karena  pengusaha konvensional  perlu  menyesuaikan  diri dengan kemajuan teknologi untuk melayani pasar. 2
Kemajuan  globalisasi  ekonomi  dan teknologi  saat ini, berakibat pada kebutuhan  transportasi  yang  merupakan salah  satu  kebutuhan  penting,  yang menuntut  peningkatan  mobilitas  penduduk maupun  sumber  daya  lainya  dengan  cepat. Transportasi merupakan sarana yang umum digunakan  untuk  mengangkut  barang  atau manusia  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang lain. 3
Kehadiran  transportasi  online  saat ini menimbulkan  kecemburuan  sosial  bagi transportasi  konvensional  yang  sudah  ada sebelumnya.  Baik  ojek,  taksi,  bus  dan  lain sebagainya.  Transportasi  online  dituding
2 Rahardjo  Adisasmita, Dasar-Dasar  Ekonomi Transpor tasi. h.4.
3 Rahardjo  Adisasmita, Dasar-Dasar  Ekonomi Transpor tasi. h.4.
sebagai  sember masalah menurunya
pendapatan  para  pengemudi  transportasi konvensional. Aksi protes, penolakan, penghadangan    dan    puncaknya    adalah demo besar-besaran yang menolak kehadiran  Go-Jek,  Uber  dan  Grab dilakukan oleh para pengemudi transportasi konvensional.  Aksi  protes  yang  dilakukan oleh  pengemudi  transportasi  konvensional, melahirkan  larangan  beroperasi  bagi perusahaan  tranportasi  berbasis  online melalui  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor KM.302/1/21/Phb/2015 karena dianggap  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  namun kemudian  Keputusan  Menteri  ini  di  cabut, karena  pernyataan  presiden  bahwa  alat transportasi  berbasis  aplikasi  online  masih dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Selanjutnya Menteri perhubungan mengeluarkan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  26 Tahun  2017  tentang  Penyelengaraan Angkutan  Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum tidak dalam Trayek, guna memberikan payung hukum yang jelas bagi transportasi berbasis aplikasi online.
Pengemudi  angkutan  online    dalam perkembangannya    merasa dirugikan dengan  berlakunya  beberapa  pasal  dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 26 Tahun  2017  tentang  Penyelengaraan Angkutan  Orang  dengan  Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam  Trayek,  para
pengemudi angkutan online dalam permohonan  uji  materiil  mendalilkan bahwa  beberapa  materi  muatan  ayat,  pasal dan  bagian  dalam  peraturan  Menteri Perhubungan bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.  Artikel  ini  membahas  Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung
No.37P/HUM/2017  Tentang  Uji  Materiil Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  26 Tahun 2017.
A. Metode Penulisan Artikel
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  analisis  yuridis  normatif terhadap dokumen hukum putusan Mahakamah Agung. Tulisan ini
membahas  bagaimana  dasar  pertimbangan hukum  dan  implikasi  hukum  dari  Putusan Mahkamah  Aagung  No.37P/HUM/2017, sehingga  pembaca  dapat  memahami permasalahan yang terjadi di lapangan.
B. Transportasi Berbasis Aplikasi Online Transportasi berasal  dari  bahasa  latin yaitu transportare , dimana berarti pengangkutan  atau  membawa  sesuatu kesebelah  lain  suatu  tempat  ke tempat  lain melalui  jalur  darat. 4 Transportasi  sebagai dasar  untuk  perkembangan  ekonomi  dan perkembangan
masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan
adanya  transportasi      menyebabkan,
4 Nur  Syam  Aksa, Pengantar  Transportasi Wilayah  dan  Kota (Makasar:Universitas  Islam N egeri Alaudin, 2014), h.13-14.
adanya      spesialisasi      atau      pembagian pekerjaan  menurut  keahlian  sesuai  dengan budaya,  adata  istiadat  suatu  daerah  atau bangsa.
Transportasi atau pengankutan merupakan  bidang  kegiatan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor antara  lain,  keadaan  geografis  Indonesia yang  terdiri  dari  ribuan  pulau  kecil  dan besar,  perairan  yang  terdiri  dari  sebagian besar  laut,  sungai  dan  danau  yang memungkinkan      pengangkutan      melalui darat,      perairan,      dan      udara      guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 5
Transportasi  memiliki  dua  peran utama  yaitu,  sebagai  alat    bantu  untuk mengarahkan  pembangunan  di  daerah perkotaan  dan  sebagai  prasarana  bagi pergerakan    manusia    dan/atau    barang yang   timbul  akibat   adanya   kegiatan   di daerah    perkotaan    tersebut    dan,    untuk mendukung    pergerakan    manusia    dan barang.    Dengan    melihat    dua    peran tersebut,    diman    peran    pertama    sering digunakan  oleh  perencana  pembangunan wilayah  untuk  dapat  mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana.
Misalnya  saja  akan  dikembangkan suatu wilayah  baru  dimana  pada  wilayah tersebut  tidak  akan  ada  peminatnya  bila wilayah  tersebut  tidak  disediakan  sistem prasarana  transportasi.  Sehingga  pada
5 Abdul Kadir  Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: Citra Aditya B akti,2004),h.7.
kondisi  tersebut,  prasarana  transportasi akan  menjadi  penting  untuk  aksesibilitas menuju  wilayah  tersebut  dan  akan berampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
Pengangkutan adalah perjanjian timbal  balik  antara  pengangkut    dengan pengirim, dimana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan  barang  dan/atau  orang  dari suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu dengan    selamat,    sedangkan    pengirim mengikatkan  diri  untuk  membayar   uang angkutan. 6
Seiring        bertambahnya        populasi kendaraan        dan        tingkat        teknologi transportasi      masyarakat      membuat inovasi      dengan      menggunakan kendaraan  mereka  untuk  mengangkut manusia  atau  barang  dengan  memberikan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan jasa  angkutan,  dengan  menggunakan  tarif atau pembayaran tunai.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  tahun  1993  tentang  Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan  orang  dan/atau  barang  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan menggunakan kendaraan. Pasal 47 ayat  (1) Undang-Undang  Nomor   22  Tahun  2009 tentang   Lalu   Lintas   dan  Angkutan  Jalan membagi  kendaraan  menjadi  kendaraan bermotor  dan  kendaraan  tidak  bermotor,
6 Nur  Syam  Aksa, Pengantar  Transportasi Wilayah dan Ko ta. h. 27.
kemudian  pada  Pasal  47  ayat  (2), kendaraan  bermotor  dibagi  lagi  menjadi sepeda  motor,  mobil  penumpang,  mobil bus,  mobil  barang  dan  kendaraan  khusus. Kendaraan    ada    yang    perseorangan    dan ada    juga    kendaraan    bermotor  umum. Berdasarkan  Pasal  1  poin  ke-10  Undang- Undang  Nomor  22 Tahun 2009, kendaraan bermotor  umum  adalah  setiap  kendaraan yang  digunakan  untuk  angkutan  barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. 7
PEMBAHASAN:
A. Pemanfaatan  Teknologi  Bidang
Transportasi  Berbasis  Aplikasi
Online
Moda transportasi  berbasis aplikasi  online  menjadi  populer  di masyarakat  saat      ini,      utamanya
dikota-kota      besar      keberadaanya bertambah      semarak  menghiasai keberanekaragaman transportasi konvensional  yang  selama  ini  sudah ada terlebih dahulu. Kehadiran Go-Jek, Grab,  Uber,  dan  sejenisnya  baik  roda dua maupun roda empat  yang  berbasis aplikasi online disambut suka cita oleh masyarakat,  karena  selain  mudah memesanya  praktis  melalui  telepon genggam.  Selain  itu dari  segi keamanan,  identitas  pengemudi mudah dipertanggung  jawabkan  yang  lebih
menarik biayanya lebih murah
7 Pasal  1  ke-10  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut an J alan.
dibandingkan
dengan moda transportasi konvensional.
Animo      masyarakat      untuk menjadi      pengemudi      transportasi berbasis aplikasi  online  ini  kian  hari makin    meningkat    jumlahnya. Penghasilan  yang cukup menggiurkan, menjadi pengemudi transportasi berbasis  aplikasi  online  diminati bukan    hanya    kaum    pengangguran, ibu    rumah    tangga,    mahasiswa, bahkan  bagi  yang  sudah  bekerja  pun pada  malam  hari  ikut  menjadi pengemudi transportasi berbasis aplikasi  online  untuk  menambah biaya  kebutuhan  sehari-hari  yang semakin  hari  dirasakan  semakin  naik harganya.  Selain  itu  dalam  moda transportasi  berbasis  aplikasi  online juga  terdapat  layanan  pemesanan makanan,  pembayaran  tagihan  rumah tangga,  dan  pengiriman  barang,  dan manfaat keberadaan transportasi berbasis  aplikasi  online  ini  nyata dirasakan  oleh  masyarakat.  Sehingga wajar  masyarakat  jatuh  hati  dengan adanya  layanan  moda  transportasi berbasis  aplikasi  online  ini,  selain biayanya  murah,  dari  sisi  kenyamanan juga  relatif  lehih  aman  dibandingkan dengan transportasi konvensional.
Jasa transportasi berbasis aplikasi  online  disebut  juga  dengan aplikasi ridesharing yang
kemunculannya  di  Indonesia  mulai
marak  pada  tahun  2014.  Pada    awal kemunculannya  dimulai  oleh  aplikasi
Uber    Taxi    sebagai    bisnis  layanan transportasi    aplikasi online. Kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, dan  aplikasi berbasis
aplikasi  online  lainnya.  Selain  itu  saat ini  teknologi  merupakan  kebutuhan yang  sangat  penting  dalam  aspek global    karena    dunia    semakin    cepat kearah    modernisasi    berbagai    aspek, oleh  karena  itu  setiap  negara  harus mampu  bersaing  dengan  pemanfaatan teknologi  serta  mengaplikasikannya  di dalam  aktivitas.  Berkaitan  dengan  hal ini,  jasa  transportasi  berbasis  aplikasi online  merupakan  tuntutan  persaingan yang mengharuskan peran teknologi di
dalam mempermudah mobilitas
masyarakat.
Moda  transportasi  berbasis aplikasi  online  dapat  disebut  sebagai praktik sharing  economy merupakan suatu  praktik  yang  memungkinkan orang  untuk  berbagi  barang  dan  jasa dengan menggunakan platform internet dan  aplikasi  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Prinsip sharing  economy ini  memepertemukan  pihak  yang memiliki  sumber  daya  (kendaraan
pribadi dan/atau ketrampilan mengemudi)  yang  tidak  produktif
dengan  konsumen  yang  membutuhkan pelayanan dengan biaya transaksi  yang
wajar.  Prinsip sharing  economy
menawarkan
peluang untuk meningkatkan  efisiensi,  pertumbuhan, dan lapangan kerja.
Sharing  economy mengubah fenomena  individu  yang  tidak  terpakai menjadi      sumber      daya      yang produktif   yang   dapat   memberikan pendapatan kepada pemiliknya.
Sharing  economy memungkinkan setiap orang yang tidak memiliki mobil untuk  menggunakan  mobil  yang  tidak terpakai dalam sebuah layanan penyewaan seperti taksi online.
Pengangguran  dan  setengah menganggur  juga  merupakan  contoh dari terhubungnya aset  yang  produktif, pengangguran  kan  dihilangkan  dengan memanfaatkan kemampuan/aset seseorang  untuk  mengemudikan  taksi online.  Namun  disisi  lain,  moda transportasi  berbasis  aplikasi  online ini  juga  menyisakan    permasalahan dalam  masyarakat,  bagi  yang  kontra menganggap moda transportasi berbasis  aplikasi  online  ini  ilegal karena  tidak  memenuhi  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  tentang  lalu    lintas  dan angkutan  jalan  yang  harus  memiliki izin    usaha    yang    dipersyaratkan sebagai badan hukum.
Titik yang  menjadi perdebatan, berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyatakan
“Perusahaan  angkutan  umum  adalah badan  hukum  yang  menyediakan  jasa angkutan  orang  dan/atau  barang dengan kendaraan bermotor umum”. 8 Keberadaan transportasi
berbasis  aplikasi  online  dianggap melanggar  UU  No.  29  Tahun  2009 tentang  LLAJ  dan  PP  No.  74  Tahun 2014  tentang  Angkutan    Jalan  serta Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 101    Tahun  2014  Tentang  Angkutan Jalan,  karena  tidak  memiliki  izin operasional dalam  bentuk badan usaha sebagaimana  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Era  globalisasi ekonomi  seperti yang  terjadi  saat  ini,  transportasi berbasis  aplikasi  online  sebenarnya merupakan kebutuhan masyarakat yang hidup  dalam  kemajuan  teknologi informasi, sehingga transportasi berbasis aplikasi online sebagai bentuk inovasi transportasi publik di Indonesia perlu  ditata  dan  dikelola  dengan  baik oleh  Pemerintah,  sehingga  kedepan tidak  ada  lagi  kesenjangan  antara transportasi  berbasis  aplikasi  online dengan transportasi konvensional.
B. Dasar      Pertimbangan      Hukum Putusan      Mahkamah      Agung Nomor 37P/HUM/2017
8 Pasal  1  angka  21  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009  tetang  Lalu  Lintas  dana Angkut an
J alan
Perkembangan teknologi informasi yang semakin luas dirasakan masyarakat  ternyata  membuka  peluang munculnya transportasi berbasis teknologi  informasi      atau      lebih sering   disebut    sebagai   transportasi online.      Dimana  transportasi  online muncul  ditengah  kondisi  transportasi di  Indonesia  yang  masih belum tertata dengan baik. Namun seiring berjalanya waktu  keberadaan  transportasi  online yang  berkembang  pesat  dan  luas, menimbulkan kecemburuan sosial bagi transportasi  konvensional  yang  telah ada lebih dahulu.
Keberadaan  transportasi  online dituding  sebagai  sumber  masalah  dari menurunya pendapatan para pengemudi  transportasi  konvensional. Selanjutnya Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM.26  Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan  Orang  Dengan  Kendaraan Bermotor  Uumum  Tidak  Dalam Trayek,  guna  memberikan  payung hukum  yang  jelas  bagi  oprasional transportasi  berbasis  aplikasi  online. Namun  dalam  perkembanganya  para pengemudi  transportasi  online  merasa sebagai  pengusaha  mikro,  kecil,  dan menengah  dirugikan  atas  berlakunya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM.26  Tahun  2017,  karena dalam Permenhub tersebut ada
beberapa pasal yang dianggap memberatkan, diantaranya mengharuskan    STNK    berbadan hokum seperti angkutan umum konvensional lainya. Berdasarkan permasalahan diatas  maka  pengemudi  angkutan berbasis  aplikasi  online  hak  uji materiil Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM.26  Tahun 2017  tersebut    kepada  Mahkamah
Agung  karena  dianggap  bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah,  serta  Pasal  183 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
Para  Pemohon  dalam  hal  ini para  pengemudi  transportasi  berbasis aplikasi online dengan surat permohonannya tertanggal 2  Mei 2017 yang  diterima  Kepanitraan  Mahkamah Agung  pada  tanggal  4  Mei  2017  dan diregistrasi dengan Nomor 37P/HUM/2017  telah  mengajukan keberatan  hak  uji  materiil  terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Orang Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum Tidak  Dalam  Trayek.  Hasil  pengujian tersebut  kemudian  dituangkan  dalam Putusan Nomor 37P/HUM/2017
dimana  hakim  memiliki  pertimbangan
diantaranya,
Angkutan  berbasis  aplikasi online  merupakan  konsekuensi  logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan  pelayanan    yang    lebih baik,    jaminan    keamanan    perjalanan dengan    harga    yang  relatif  murah; Fakta  menunjukan  bahwa  kehadiran angkutan  Berbasis  Aplikasi  Online telah  berhasil  mengubah  bentuk  pasar dari  monopoli  kepersaingan  pasar kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan  pada  sisi  teknologi  untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling    menguntungkan dengan        mengedepankan      asas kekeluargaan  sebagaimana  amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Penyusunan  regulasi  dibidang transportasi berbasis  aplikasi teknologi dan  informasi  seharusnya  didasarkan pada  asas  musyawarah    mufakat  yang melibatkan seluruh stakeholder dibidang  jasa  transportasi  sehingga secara bersama dapat menumbuhkembangkan usaha
ekonomi      mikro,      kecil      dan menengah,      tanpa      meninggalkan asas kekeluargaan.
Mahkamah Agung dalam permohonan keberatan hak uji  materiil ini, menilai objek permohonan bertentangan  dengan  peraturan  UU
yang lebih tinggi, diantaranya: Pasal 3,
Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  7  UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang   Usaha, Mikro,      Kecil      dan      Menengah. Karena      tidak      menumbuh kembangkan    usaha    dalam    rangka membangun    perekonomian    nasional berdasarkan    demokrasi    ekonomi yang    berkeadilan    dan    prinsip pemberdayaan usaha  mikro,  kecil,  dan menengah;  Bertentangan  dengan  Pasal 183  ayat  (2)  UU  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, karena penentuan tarif berdasarkan  tarif  batas  atas  dan  batas bawah,  atas  usulan  Gubernur/Kepala Badan  yang  ditetapkan  Direktur Jendral atas  nama  Menteri,  dan  bukan didasarkan  antara  pengguna  jasa
(konsumen) dengan perusahaan Angkutan Berbasis Aplikasi Online. 9 Mencermati pertimbangan
hakim dan amar  putusan  di atas,  maka penulis  akan  menganalisis  dasar pertimbangan  hukum  yang  digunakan Mahkamah Agung, diantaranya:
1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  Tentang  Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah
Pertama,  yang  menjadi  dasar pertimbangan  hukum  dalam  putusan No.37P/HUM/2017  adalah  UU  Nomor 20  Tahun  2008  tentang  UMKM
9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P /HUM/2017.
diantaranya :
Pasal  3  :      “Usaha    mikro,    kecil dan menengah    bertujuan menumbuhkan
dan
mengembangkan  usahanya  dalam rangka  membangun  perekonomian nasional  berdasarkan  demokrasi ekonomi yang berkeadilan”
Pasal  4  :  “Prinsip  pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah : a. Penumbuhan    kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan  usaha    mikro, kecil    dan    menengah    untuk berkarya    dengan  prakarsa sendiri;
b. Perwujudan kebijaksanaan publik    yang    transparan, akuntabel,dan berkeadilan;
c. Pengembangan  usaha  berbasis potensi daerah  dan  berorientasi pasar  sesuai  kopetensi  usaha mikro, kecil dan menengah;
d. Peningkatan  daya  saing  usaha mikro, kecil dan menengah; dan
e. Penyelenggaraan  perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu”. Pasal 5 huruf : “Tujuan
pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil dan menengah :
b. Meningkatkan peran usaha mikro,
kecil  dan  menengah  dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,
pemerataan pendapatan, pertumbuhan  ekonomi,  dan penegentasan kemiskinan". 10 Mencermati dasar pertimbangan hukum Mahakamah Agung  diatas,  maka  dapat  dipahami bahwa  dalam pembangunan  ekonomi di Indonesia,  UMKM  memiliki  peranan penting. Karena dengan
memberdayakan  usaha  mikro  kecil  dan menengah    dalam    pembangunan nasional    yang    berlandaskan    sistem ekonomi  kerakyatan,  akan  mengurangi masalah  kesenjangan  antar  golongan pendapatan  dan  antar  pelaku,  serta penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  ini
ditunjukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan rendah dan  hidup  dalam kegiatan usaha mikro  dan  usaha  kecil  disektor tradisional. 11
Keberadaan  UMKM  dalam pembangaunan  perekonomian  nasional sudah diakui sangat  besar.  Hal ini dapat dilihat  dari  kontribusi  UMKM  terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan  pendapatan,  pembangunan ekonomi pedesaan, meningkatkan pendapatan  daerah,  dan  yang  paling penting  mampu  sebagai  penggerak
10 Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5  huruf  b, Undanga-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Us aha Mikro, Kecil, dan M enengah. 11 Mulyadi  Nitisusastro, Kewirausahaan  dan Manajemen  Usaha  Kecil (Bandung: Alfabeta, 2010), h.26-27.
peningkatan  ekspor  manufaktur/non migas.  Fleksibelitas  dan  adaptabilitas UMKM  dalam  memperoleh  bahan mentah dan peralatan merupakan proses- proses  desentralisasi  kegiatan  ekonomi guna  menunjang  terciptanya  integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain. Terbukti  pada  krisis  moneter  yang terjadi  di  Indonesia  UMKM  relatif bertahan dari pada usaha skala besar. 12
Definisi
UMKM sendiri menurut  Pasal  1  ayat  3  Undang- Undang  Nomor 20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah bahwa yang dimaksud adalah :
1. Usaha Mikro
Kriteria  klompok  Usaha  Mikro adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang    ini  dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Memiliki  kekayaan  bersih paling banyak Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah) b. Memiliki hasil penjualan tahunan  paling  banyak  Rp. 300.000.000  (tiga  ratus  juta rupiah)
2. Usaha Kecil
Kriteria  Usaha  Kecil  adalah
12 Febra  Robiyanto, Akuntansi  Praktis  Usaha Kecil  dan  Menengah (Semarang:  Studi  Nusa, 2004),h.5.
usaha  ekonomi  produktif  yang berdiri  sendiri  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha yang bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar   yang memenuhi  kriteria    Usaha    Kecil menurut undang-undang ini adalah :
a. Memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp.  50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha, atau
b. Memiliki hasi penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000  (tiga  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling banyak  Rp.  2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta)
3.   Usaha Menengah
Usaha  Menengah  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perseorangan atau badan usaha yang bukan  merupakan anak   perusahaan atau    cabang    perusahaan    yang dimiliki,    dikuasai    atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  usaha  kecil  atau besar    dengan    jumlah  kekayaan bersih    atau    hasil  penjualan tahunan  yang  memenuhi  kriteria
usaha menengah adalah :
a. Memilki  kekayaan  bersih  lebih dari  Rp.  500.000.000  (lima ratus  juta  rupiah)  samapi dengan  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat usaha, atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
2.500.000.000,00  (dua  miliyar lima      ratus      juta      rupiah) samapai      paling        banyak Rp.  50.000.000.000,00  (lima puluh miliyar rupiah). 13
Adapun    yang    menjadi pertimbangan    hakim    dalam penggunaan   dasar hukum Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  UMKM,  berdasarkan  pada alasan yang  diajukan para pemohon diantaranya :
Pertama, keberadaan  angkutan berbasis  aplikasi  online  berdampak bagi pengemudi. Era digital membuka  jalan  bagi  masyarakat untuk  mendapatkan  cara  baru dalam  memperoleh  pekerjaan  yang tersedia bagi semua lapisan masyarakat,  sebab  untuk  bekerja sebagai pengemudi angkutan berbasis  aplikasi  online  tidak  perlu
13 Pasal   1  ayat   3  Undang-Undang  Nomor   20 Tahun    2008    tentang    Usaha    Mikro    Kecil    dan M enengah.
memiliki  ijazah  pendidikan  tertentu sehingga masyarakat yang menganggur  mulai  dari  yang berijazah SMP hingga Sarjana dapat bekerja sebagai pengemudi. Perseorangan yang memiliki kendaraan pribadi dapat menggunakan kendaraannya sebagai taksi  online  untuk  menghasilkan uang. Kedua, Pengemudi  angkutan berbasis  aplikasi  online  (disebut Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah)  dengan  masa  kerja  5 (lima)  sampai  6  (enam)  hari  per minggu  dapat  menghasilkan  kurang lebih  4  (empat)  sampai  7  (tujuh) juta  rupiah  per  bulan. 14 Nilai  ini cukup  besar,  selain  dari  besarnya pendapatan  angkutan  online  yang cukup    menarik,    sebenarnya    jasa pengemudi    angkutan    berbasis aplikasi  online      ini      menunjukan bahwa      seseorang      dapat memperoleh
penghasilan sampingan  yang  cukup  besar dengan  waktu  pekerjaan  yang fleksibel  yang  dapat  disesuaikan dengan waktu luang mereka. Sistem ini juga memungkinkan pengemudinya  agar  dapat  memilih lebih  fokus  pada  waktu-waktu tertentu  dimana  permintaan  taksi
14 Putusan Mahkamah Agung Nomor
37P /HUM/2017.
tinggi  sehingga  tarif  bisa  dinaikan 2  (dua)  kali  lipat,  misalnya  saat pagi  hari,  waktu  sibuk  siang  hari ataupun tangah malam.
Ketiga , bahwa dalam Permenhub tersebut telah
menghilangkan  hak  hukum  dari para  pemohon  untuk    menjadi pengusaha  mikro  dan  kecil  karena seluruh muatan pasal-pasalnya pada intinya  mengakibatkan  pengemudi angkutan  berbasis  aplikasi  online, harus    menanggung    ongkos oprasional  lebih  berat  antara  lain, ongkos  balik   nama   untuk   STNK berbadan    hukum;    biaya    untuk memperoleh  SRUT;    dan    lain-lain, yang  sebenarnya  tidak  diperlukan atau  tidak  perlu  ada.
Permenhub  tersebut  juga  telah mengabaikan  prinsip  persaingan usaha yang sehat dalam menentukan pelaku  usaha  yang  mana  yang diberikan  izin,  serta  berpotensi merugikan   karena   memaksa   para pengemudi    angkutan    berbasis aplikasi  online  untuk  menjadi karyawan  atau  pekerja.  Padahal dalam prinsip usaha sharing economy seperti  diterapkan  Grab,
Go-Car,  dan Uber,  para  pengendara diberdayakan    dan    didorong menjadi
pemilik-pengusaha
( owner-enterpeneur ).  Oleh  karena
itu  keberadaan  14  (empat  belas)
pasal yang diajukan pemohon dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2017 tersebut tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka  membangun  perekonomian nasional    berdasarkan  demokrasi ekonomi    yang    berkeadilan  dan telah menyalahi prinsip pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah, sebagaimana dimaksud    dalam    Pasal    3    dan Pasal   4   Undang-Undang   Nomor.
20/2008 Tentang UMKM.
Namun, dalam prakteknya angkutan  berbasis  aplikasi  online menggunakan konsep sharing
economy yaitu  perusahaan penyedia aplikasi transportasi online bermitra dengan  masyarakat  yang  memiliki sumber  daya  baik  itu  kendaraan maupun  keterampilan  mengemudi yang  tidak  digunakan.  Selain  itu pengangguran dan setengah menganggur    juga merupakan contoh  dari  terbuangnya  aset  yang produktif. Sharing economy mengubah aset-aset tersebut menjadi  produktif  untuk  memberi penghasilan tambahan. 15 Sehingga para pemohon sebagai pengemudi angkutan berbasis aplikasi  online  yang
15 Kagramanto, Budi, Hukum Persaingan Usaha (Surabaya: Laras, 2008), hal.58-59.
menyatakan  diri  sebagai  pengusaha mikro  kecil  dan  menengah  tidak sesuai  dengan  pengertian  UMKM yang  terdapat  dalam  pasal  1  ayat  3 Undang-  Undang  Nomor  20/2008 tentang  UMKM  yang  menyatakan bahwa  UMKM  adalah  “usaha produktif    dan    usaha    perorangan yang    bukan    merupakan    usaha yang  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan usaha  lain  baik  itu  jenis  usaha mikro,  kecil,  menengah  maupun usaha besar”.
Kenyataannya  para  pemilik kendaraan dan pengemudi angkutan berbasis  aplikasi  online  hanyalah buruh  yang  mengusahakan  moda produksinya  sendiri,  namun  tidak memiliki kedaulatan apapun. Mereka  tidak  memiliki kuasa  untuk menentukan  tarif  atas  jasa  yang mereka berikan, bahkan kelangsungan  beroprasi  mereka sangat  tergantung  pada  perusahaan penyedia  aplikasi  melalui  penilaian performance (kinerja)  yang  juga diberikan konsumen setelah menggunakan jasa angkutan
berbasis  aplikasi  online.  Dengan demikian para  pengemudi  angkutan online  tidak  bisa  disebut  sebagai pengusaha mikro, kecil dan menengah  sebab  usaha  mereka terikat dengan ketentuan perusahaan
penyedia layanan aplikasi online.
Di sisi lain, kedudukan pengemudi angkutan berbasis aplikasi  online  hanyalah  sebagai mitra oprasional perusahaan penyedia  aplikasi,  para  pengemudi tidak    mendapat    gaji    dari perusahaan    aplikasi    justru    para pengemudi    harus  membagi  10 (sepuluh)  hingga  20  (dua  puluh) persen  pendapatan  mereka  pada perusahaan penyedia aplikasi. 16 Sehingga hakim Mahkamah  Agung  dalam  putusan No.37P/HUM/2017 haruslah melakukan penafsiran atau judicial    interpretation (penafsiran oleh    hakim)    terhadap    Undang-
Undang    Nomor    20/2008    tentang
UMKM secara keseluruhan terutama  definisi  terhadap  usaha mikro, kecil dan menengah menurut undang-undang  UMKM  itu  sendiri. Sehingga memberi penjelasan mengenai  teks  undang-undang  agar ruang lingkup kaidah yang dimaksud  dalam  undang-undang, dapat ditetapkan sehubungan
dengan peristiwa tersebut.
Pada    dasarnya    penggunaan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2008 tentang  UMKM  sebagai dasar hukum  dalam  pengujian  Peraturan
16 “Ketentuan   Umum   Pengguna   Aplikasi   Go- Jek”, Go-Jek ,    ht tps://www.go-jek.com/terms-of- service/, diakses tanggal 10 maret 2018.
Menteri  Perhubungan  Nomor.  26 Tahun  2017  kurang  tepat.  Sebab disini  berlaku  prinsip  hukum lex specialis  derogate  legi  generalis , yaitu  asas  penafsiran  hukum  yang menyatakan  bahwa  hukum  yang bersifat khusus ( lex special )
mengesampingkan  hukum  yang bersifat  umum  ( lex  generalis ).
Dalam  pembentukannya  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  26
Tahun  2017  didasarkan  pada Undang-Undang Nomor 22
Tahun2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014 tentang  Angkutan  Jalan.  Sehingga UU  No.22/2009  tentang  LLAJ merupakan  peraturan  perundang- undangan lex special yang mengatur secara khusus tentang lalu lintas dan angkutan  jalan  dan  dijadikan  dasar oleh  Kementerian  Perhubungan dalam  pembentukan  Permenhub 26/2017,  dan  UU  No.20/2008 tentang  UMKM  sebagai  aturan yang  tidak  terkait  secara langsung ( lex  generalis )  dengan  angkutan jalan,  seharusnya  dikesampingkan sebagai dasar hukum dalam putusan No.37P/HUM/2017.
Secara yuridis  oprasional angkutan  berbasis  aplikasi  online bertentangan dengan beberapa peraturan  yang  jelas  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 tentang LLAJ antara lain : Pasal 139 Ayat (4) :
“Penyedia  jasa  transportasi umum  dilaksanakan  oleh  badan usaha  milik  negara,  badan  usaha milik  daerah,  dan/atau  badan  hukum
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pasal 173 Ayat (1): “Perusahaan      umum      yang menyelenggarakan   angkutan   orang dan/atau barang wajib memiliki:
1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
2. Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan/atau
3. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. 17
Sebagaimana  menurut  Pasal 139  ayat  (4)  diatas  bahwa  dalam menjalankan usaha transportasi, pengemudi angkutan berbasis
aplikasi  online  haruslah  berbentuk badan  usaha,  baik  badan  usaha milik  negara  (BUMN),  badan  usaha milik daerah (BUMD) dan atau badan hukum  lain  (PT,  Yayasan,  dan Koperasi).  Pasal    139    ayat    (4) tersebut    telah   diuji    di    Mahkamah Konstitusi,  yang  juga diajukan  oleh sejumlah    warga    yang    mengaku sebagai    pengemudi    angkutan
17 Pasal  139  ayat  (4),  Pasal  173  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang L alu Lintas dan Angkutan Jalan.
berbasis  aplikasi  online,  dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No.78/PUU-  XIV/2016 menolak permohonan angkutan berbasis aplikasi  online  untuk  menghapus pasal  tersebut.  Justru  Mahkamah Konstitusi memperkuat bunyi Pasal 139  UU  LLAJ  tersebut.
Artinya
UMKM yang berusaha  dan  akan  menjalankan usahanya  dibidang  angkutan  umum tetap  harus  tunduk  pada  peraturan dalam UU LLAJ   dan   PP   74/2014, Putusan    Mahakamah    Konstitusi juga    menyebutkan  perusahaan penyedia  jasa  angkutan  online  harus didukung  oleh  perusahaan  angkutan umum  dengan  kendaraan  bermotor umum  yang berbadan  hukum.
Artinya,  perusahaan  aplikasi  harus bermitra dengan perusahaan angkutan umum bukan perorangan dan kendaraannya  pun  harus  atas  nama badan  hukum.  Dengan  berbadan hukum,    jika  terjadi  sengketa mekanisme  penyelesaian    menjadi lebih jelas. Serta memberi perlindungan  dari  berbagai  aspek serta  menjamin  Hak  Konstitusional bagi  pengemudi,  penyedia  jasa,  dan konsumen. 18 Sehingga hakim Mahkamah Agung wajib mempehatikan  putusan  Mahkamah
18 Putusan Mahkamah Konstitusi No.78 /PUU- XIV /2016.
Konstitusi  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Selain  itu  dalam  Pasal  173 ayat  (1)  diatas  juga  menyebutkan perusahaan  penyelenggara  angkutan orang harus memiliki izin penyelenggaraan  angkutan.  Beberapa perusahaan transportasi umum berbasis  aplikasi  online  (Go-Jek,
Grab, dan Uber) sudah berbentuk PT,
namun  perusahaan  tersebut  adalah perusahaan dibidang penyedia aplikasi  dan  bukan  perusahaan penyedia  transportasi  umum.  Lebih lanjut    PT.    Aplikasi    Karya    Anak Bangsa    atau    dikenal  dengan penyedia aplikasi Go-Jek dalam term of  use atau  ketentuan  umum pengguna  aplikasi,  pada  Pasal  1.5 menyatakan bahwa :
“Untuk    menghindari    keragu- raguan, kami adalah Perusahaan    Teknologi,  bukan Perusahaan    Transportasi    atau Kurir    dan    kami    tidak memberikan layanan transportasi   atau   kurir.   Kami tidak mempekerjakan penyedia  penyedia   layanan  dan kami  tidak    bertanggung    jawab atas    setiap    tindakan  dan/atau kelalaian penyedia layanan. Aplikasi  ini  hanya  merupakan sarana untuk  memudahkan  pencarian atas  layanan  adalah  tergantung pada  penyedia  layanan  dan untuk untuk menawarkan layanan  kepada  anda  tergantung pada  anda  apakah  anda  akan menerima  tawaran  layanan  dari
penyedia layanan”. 19
Dari  pernyataan  diatas,  dapat di  pahami  bahwa  perusahaan  ini lebih  berfokus  sebagai  penjembatan, yang  menghubungkan  antara  pemilik transportasi umum  dengan  pengguna yang    membutuhkan  transportasi sehingga  perusahaan  transportasi berbasis aplikasi online dapat dikatakan  tidak  memenuhi  ketentuan sebagai  penyelenggara  transportasi. Karena  perusahaan  tersebut    pada dasarnya  merupakan perusahaan penyedia  aplikasi,    namun  pada oprasionalnya    bergerak  dibidang transportasi ditandai dengan pemberian atribut terhadap
pengemudi,  pengaturan  terhadap tarif,  namun  tidak  berbadan  hukum sebagai penyedia transportasi umum.
2. Undang-Undang   Nomor   22
Tahun   2009   Tentang   Lalu
Lintas   dan Angkutan Jalan Yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim
selanjutnya  adalah  Pasal183 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang LLAJ,
Pasal  183  Ayat  (2):  “Tarif Penumpang  untuk  angkutan  orang tidak  dalam  trayek  dengan  tujuan tertentu,  pariwisata,  dan  dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud
19 “Ketentuan   Umum   Pengguna   Aplikasi   Go- Jek”, Go-Jek ,    ht tps://www.go-jek.com/terms-of-
service/, diakses tanggal 10 maret 2018.
dalam  Pasal  151  huruf  b,  huruf    c, dan    huruf    d  ditetapakan berdasarkan  kesepakatan      antara Pengguna      Jasa      dan     Perusahaan Angkutan Umum”. 20 Definisi tarif angkutan sendiri  adalah  daftar  yang  memuat harga-harga  untuk  para  pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur. Jenis tarif angkutan dapat dikategorikan sebagai berikut: 21 1. Tarif menurut trayek, berdasarkan  atas  pemanfaatan operasional dari moda transportasi  yang  dioperasikan dengan  memperhitungkan  jarak yang dijalani oleh moda
transportasi tersebut (km/miles)
2. Tarif    lokal,    adalah    tarif angkutan   yang   berlaku   dalam suatu   daerah tertentu.
3. Tarif  diferensial,  adalah  tarif angkutan dimana terdapat
perbedaan  tinggi  tarif  menurut jarak,  berat  muatan,  kecepatan
atau  sifat  khusus  dari  muatan yang diangkut.
4.      Tarif  peti  kemas  ( container ), merupakan tarif yang diberlakukan  untuk  membawa kotak  atau  boks  di  atas  truk
20 Pasal  183  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
21 Kadir,  Abdul  Muhammmad, Hukum Pengangkutan  Darat  Dan  Udara (Jakarta:
Aditya B akti, 2005), h. 11.
berdasar  ukuran  yang  diangkut dari  asal  pengiriman  ke  tempat tujuan barang.
Harga jasa angkutan ditentukan  oleh  sistem  pentarifan. Dengan    sistem  tarif,    maka  harga berlaku    umum  dan  tidak    ada ketentuan    lain    yang    mengikat kecuali yang sudah diatur dalam buku tarif.  Untuk angkutan barang  berlaku tarif  barang  dan  untuk  angkutan orang  berlaku  tarif  penumpang. Tingkat  dan  jenis  tarif  barang  dan tarif  penumpang  berbeda  untuk  tiap jenis  alat  angkutan  tingkat,  tariff angkutan      dipengaruhi      oleh perubahan    biaya    operasional    alat angkutan, permintaan, dan penawaran di pasar jasa angkutan. 22
Sedangkan harga untuk angkutan  sewa  merupakan  hasil negosiasi antara pemakai dan penyedia  jasa  angkutan,  walaupun harga  tersebut  dipengaruhi  oleh tingkat  tarif  yang  berlaku.  Perjanjian sewa dapat mengikuti :
1. Waktu  pemakaian  alat  angkutan ( time charter )
2. Perjalanan  yang dilakukan ( voyage charter )
Time  charter lebih  luas  dari pada voyage charter , karena di dalam
22 Soegijatna,    Tjakranegara, Hukum Pengangkutan  Barang    Dan    Penumpang (Jakarta:  R ineka Cipta, 2007), h.24.
time  charter tercakup voyage charter. Harga voyage    charter berlaku    untuk    jangka  pendek,  dan time  charter merupukan  sewa  untuk jangka  waktu  lebih  lama  harga time charter menggambarkan arah
perkembangan  harga voyage  charter di  masa  depan.  Jika  permintaan  jasa angkutan  lebih  besar  dari  kapasitas angkutan,  pemakaian  jasa  mengarah kepada time  charter ,  sebaliknya  jika kapasitas  angkutan  lebih    besar    dari permintaan  kecendrungan  mengarah pada voyage  charter ,    ini  berarti
keadaan  ekonomi  membaik time charter lebih banyak dipilih. Sebaliknya  keadaan  ekonomi  yang menurun voyage charter lebih banyak digunakan.
Perjanjian  mengatur  harga jasa  dan  hak  serta  tanggung  jawab perusahaan  angkutan  dan  pemakaian jasa  angkutan.  Selain  itu  juga didasarkan  pada  biaya-biaya  yang merupakan  factor  penting  dalam
kegiatan transportasi dalam penetapan  tarif  dan  alat  kontrol dalam pengoperasian mencapai
tingkat  yang  seefisien  dan  seefektif mungkin.    Beberapa  biaya    yang termasuk  dalam  biaya  transportasi meliputi: 23
1. Biaya modal ( Capital cost )
23 Soegijatna, Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan P enumpang, h.15.
Yaitu
biaya yang digunakan  untuk  modal  awal menjalankan  usaha  transportasi atau    untuk    investasi  serta pembelian  peralatan    lainya yang digunakan untuk memperlancar kegiatan transportasi. 2. Biaya operasional ( Operational
cost ) Yaitu biaya yang dikeluarkan  untuk  mengelola transportasi yang meliputi :
a. Biaya  pemeliharaan  jalan raya,  bantalan  kereta  api, alur  pelayaran,  pelabuhan, dermaga, penahan
gelombang,  dam,  menara, rambu, dan lain sebagainya.
b. Biaya      pemeliharaan kendaraan,      bus,      truk, lokomotif, gerbong, pesawat  udara,  kapal  laut,
dan lain sebagainya.
c. Biaya  transportasi  untuk bahan  bakar,  oli,  tenaga penggerak,  gaji  awak,  dan lain sebagainya.
d. Biaya-biaya  trafik  terdiri dari biaya advertasi, promosi,  penerbitan  buku tarif, administrasi dan sebagainya. e. Biaya  umum  yang  meliputi biaya humas, biaya
akuntansi dan lain sebagainya.
3. Biaya tetap ( Fixed Cost ) dan biaya variabel ( Variable cost )
Biaya  tatap  adalah  biaya yang  dikeluarkan  tetap  setiap bulanya,  sedangkan  untuk  biaya variable  adalah  biaya  yang
besarnya  berubah  tergantung pada pengoprasian alat-alat pengangkutan.
4. Biaya kendaraan ( Automobile cost )
Yaitu  jumlah  biaya  yang dikeluarkan  untuk  mengadakan
bahan  bakar,  oli,  dan  suku cadang serta biaya reparasi moda
transportasi. Struktur biaya suatu perusahaan jasa angkutan tergantung dari kapasitas angkutan  dan  alat  angkutan yang digunakan, serta penyesuaian  terhadap  besar arus angkutan yang berlaku, termasuk menejemen perusahaan untuk mengatur jalanya  penggunaan  kapasitas angkutan. Jumlah biaya angkutan tergantung dari 24
a. Jarak dalam ton-kilometer
24 C.  Jotin  Khisty,  B.  Kent  Lall, Dasar-Dasar Rekayasa  Transportasi (Padang:  Universitas  Bung Hatta, 2003), h.12.
b. Tingkat penggunaan kapasitas angkutan dalam ukuran waktu
c. Sifat khusus dari muatan.
Adapun    yang    menjadi pertimbangan    hakim    dalam penggunaan    dasar  hukum  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  LLAJ,  berdasarkan  pada alasan  yang  diajukan  para  pemohon diantaranya :
Pertama , dari ketentuan Pasal 183 ayat (2) diatas, jelas dapat dilihat bahwa  pengaturan  terkait  dengan tarif  angkutan  orang  tidak  dalam trayek  dengan  tujuan  tertentu  (dalam hal  ini  termasuk  angkutan  berbasis aplikasi online) diatur serta ditetapkan berdasarkan
kesepakatan   antara   pengguna   jasa dan   perusahaan angkutan  umum.
Dengan  demikian,  adanya ketentuan  dalam  peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  PM.26  Tahun 2017 yang mengatur serta menetapkan  adanya  penentuan  agar tarif  dilakukan  berdasarkan  tarif batas  atas  dan tarif batas  bawah atas usulan  dari  Gubernur/Kepala  Badan yang  ditetapkan  oleh  Direktur Jendral atas nama Menteri dan bukan didasarkan kesepakatan antara pengusaha  jasa  (konsumen)  dengan perusahaan angkutan berbasis
aplikasi  online,  jelas  bertentangan dan    tidak    mengindahkan    ataupun tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  kedudukannya  lebih tinggi, yakni UU No.22/2009 Tentang LLAJ. Kedua, Selain  itu  penentuan tarif justru akan menghalangi
kreatifitas  dari  pelaku  usaha  untuk memberikan  pelayanan  terbaik  bagi masyarakat. Secara konkretnya dalam memberikan  kepastian  harga  bagi konsumen,  karena  konsumen  dapat mengetahui harga yang perlu dibayar sejak  awal  dipesanya  kendaraan, melalui mekanisme pasar ( supply and demand ).
Dari  pertimbangan  hakim Mahkamah  Agung  diatas  terhadap penafsiran pasal  183  ayat  (2)  yang menyatakan bahwa
angkutan berbasis  aplikasi  online  termasuk bagian  dari  angkutan  tidak  dalam trayek  dengan  tujuan  tertentu, pariwisata,  dan  dikawasan  tertentu sebetulnya  kurang  tepat.  Sebab dalam  pasal  183  ayat  (2)  tidak menyebutkan bahwa angkutan berbasis  aplikasi  online  merupakan bagian  dari  angkutan  orang  tidak dalam  trayek,  dan  sesuai  Pasal  151 Undang-Undang  Nomor  22/2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa :
“Pelayanan  angkutan  orang
dengan  kendaraan  bermotor  umum tidak  dalam  trayek  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  140  huruf  b terdiri atas :
a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. Angkutan  orang  dengan  tujuan tertentu;
c. Angkutan  orang  untuk  keperluan pariwisata; dan
d. Angkutan  orang  di  kawasan tertentu. 25 Jika dilihat operasional angkutan  berbasis  aplikasi  online sendiri,  maka sama dengan angkutan umum  lain  dan  apabila  disamakan jenisnya  sebagai  angkutan  orang tidak  dalam  trayek  maka  angkutan berbasis aplikasi online sama dengan taksi,  dimana  dalam  penentuan  tarif mengikuti  aturan  yang  terdapat dalam Pasal 183 ayat (1) :
“Tarif penumpang untuk angkutan  orang  tidak  dalam trayek  dengan  menggunakan taksi    sebagaimana      dimaksud dalam    Pasal    151      huruf    a ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan  standar  pelayanan
25 Pasal 151 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan J alan.
minimal yang ditetapkan” 26 .
Pasal  183  ayat  (1)  diatas menegaskan  bahwa  penetapan  tarif taksi  perusahaan  angkutan  harus memperoleh  persetujuan  Pemerintah, untuk  itu  hakim  dalam  putusanya haruslah melihat bagaimana operasional  dari  angkutan  berbasis aplikasi  online  selama  ini  dalam masyarakat,  sehingga  hakim  dapat menemukan  dasar  hukum  yang  tepat dalam putusan tersebut.
Selain  itu,  perlu  digaris bawahi penentuan tarif yang dimaksud  UU  LLAJ  adalah  antara konsumen  dan  perusahaan  angkutan umum  yang  berbadan  hukum,  bukan perorangan sebagaimana para pemohon  uji  materiil  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  26 Tahun 2017 yang merupakan perorangan  pengemudi  angkutan
berbasis      aplikasi      online. Perusahaan      penyedia      layanan aplikasi  transportasi    online    yang pada    dasarnya    hanyalah    sebagai penghubung    antara  pemilik  dan
pengemudi transportasi dengan pengguna  jasa transportasi,  dan tidak dapat  disebut  sebagai  penyelenggara transportasi, namun dalam operasionalnya  perusahaan  penyedia
26 Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut an Jalan.
layanan  aplikasi  transportasi  online lah yang menentukan harga.
Sebaliknya  para  pengemudi angkutan  online  yang  menyatakan diri  sebagai  pengusaha  mikro,  kecil, dan  menengah  tidak  memiliki  kuasa menentukan  harga  atas  jasa  yang mereka berikan. Perusahaan penyelenggara  aplikasi  transportasi online  seperti  Go-Jek,  Grab,  Uber selama  ini  menentukan  harga  sendiri melalui  promo-promo  harga  murah dan  bonus  besar  yang  diberikan kepada pangemudi angkutan berbasis aplikasi  online  agar  tetap  memiliki kinerja yang baik.
Sehingga  angkutan  umum konvensional  yang  jumlahnya  ada puluhan bahkan ratusan yang tersebar diseluruh  wilayah  Indonesia  akan kalah bersaing sebab dalam penentuan  tarif  angkutan  umum selama  ini  dibahas  dan  ditetapkan oleh  Organisasi  Angkutan  Darat (ORGANDA)    bersama    dengan Dinas    Perhubungan    Provinsi setempat  dengan  menghitung  biaya- biaya  perusahaan  angkutan  umum, pemeliharaan  kendaraan,  pajak  dan retribusi.  Sehingga  mereka  sulit memberika  promo  akibat  biaya operasional  mereka  yang  besar  dan telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah. Sedangkan angkutan berbasis aplikasi  online  dapat  dengan  leluasa
Tahun 2017
memberi  harga  murah  sebab  mereka
tidak terbebani dengan biaya
opersional dan pajak. Bahwa yang dianggap merugikan kepentingan para pemohon uji materiil dalam
Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  26 Tahun 2017 adalah pasal- pasal  yang  mengatur  tentang  tarif batas  atas  dan  tarif  batas  bawah. Namun  perlu  dipahami  bahwa Pemerintah  menetapkan  tarif  batas atas guna melindungi konsumen  dari harga    yang    tinggi    sehingga    tidak terjangkau    oleh    konsumen sedangkan tarif batas bawah dimaksudkan untuk melindungi operator transportasi dan menghindari predatory pricing. Sehingga  tidak  ada  penguasaan  atas harga  transportasi  umum  yang  dapat membuat persaingan usaha transportasi menjadi tidak  sehat  dan pada    akhirnya    dapat    berpotensi merugikan  pengguna  jasa angkutan. C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 Implikasi  hukum  atau  akibat
hukum  dapat  diartikan  sebagai  akibat yang ditimbulkan  oleh  suatu  peristiwa hukum.  Achmad  Ali  mengungkapkan bahwa,  “akibat  hukum  merupakan akibat  dari  tindakan  yang  dilkukan, untuk  memperoleh  suatu  akibat  yang
diharapkan  oleh  pelaku  hukum”. 27
Menurut  Soeroso,  “akibat  hukum adalah  akibat  yang  ditimbulkan  oleh suatu  peristiwa  hukum”,    yang  dapat berwujud: 28
1. Lahir,  berubah  atau  lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahir,  berubah  atau  lenyapnya suatu  hubungan  hukum  antara dua  atau lebih   subjek   hukum, dimana   hak   dan   kewajiban pihak   yang   satu berhadapan dengan pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila
dilakukan  tindakan  yang  melawan hukum  atau  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
Adanya peraturan Menteri Perhubungan  tersebut,  maka  para pengemudi  angkutan  online  merasa dirugikan  dan  mengajukan  uji  materiil
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM.26  Tahun  2017  yang kemudian telah diputuskan oleh hakim Mahkamah  Agung  dalam  Putusan Nomor 37P/HUM/2017 yang mengabulkan permohonan para pemohon  untuk  membatalkan  14 (empat  belas)  pasal  dalam  Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, sehingga berimplikasi terhadap
27 Asshiddiqie,  Jimly, Menuju  Negara Hukum  Yang  Demokratis (Jakarta:  Bhuana Ilmu  Popul er,2009),h. 15.
28 Asshiddiqie,  Jimly, Menuju  Negara  Hukum Yang  Demokratis, h.17.
regulasi beroperasinya angkutan berbasis aplikasi online di Indonesia. Adapun  implikasi  hukum  yang ditimbulkan  oleh  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 tentang Uji Materiil Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  26  Tahun  2017, sebagai berikut : 1. Mengakhiri sengketa hukum antara  para  pemohon  dalam  hal ini  pengemudi angkutan    berbasis aplikasi      online      dengan termohon      dalam      hal      ini Kementerian Perhubungan Republik  Indonesia,  sebab  sesuai Pasal  8  ayat  (2)  dan  Pasal  9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil,
Pasal 8 Ayat (2) menyatakan,
Dalam  hal  90  (sembilan puluh)  hari  setelah  putusan Mahkamah  Agung  tersebut dikirim  kepada  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang  mengeluarkan  peraturan perundang-udangan  tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan    kewajibanya, maka   demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 9 berbunyi, Terhadap putusan mengenai      permohonan keberatan      tidak      dapat diajukan  Peninjauan  Kembali.
Dari  ketentuan  pasal  8  ayat (2) dan pasal 9 diatas, menegaskan bahwa putusan uji materiil
Mahkamah  Agung  bersifat  final dan  mengikat  (binding).  Artinya telah tertutup bagi segala kemungkinan  untuk  menempuh upaya  hukum  setelahnya.  Putusan Mahkamah  Agung  terkait  uji materiil merupakan suatu peristiwa hukum  dimana  terjadi  proses persidangan karena adanya sengketa yang  dimohonkan  untuk diputus. Ketika putusan dibacakan  dalam  sidang  putusan, sejak  saat  itu  tidak  ada  lagi upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  dan saat  itu  pulalah  awal  mula  adanya akibat hukum.
Namun tidak semua akibat  hukum  yang  ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan
ketatanegaraan  Indonesia.  Ada akibat  hukum  yang  ditimbulkan oleh  sifat  putusan  uji  materiil Mahakamah  Agung  yang  justru perlu  mendapat  perhatian  lebih lanjut, khususnya putusan-
putusan Mahakamah Agung yang berujung kontroversi dalam masyarakat. 2. Setelah Putusan Mahkamah Agung  Nomor  37P/HUM/2017 dibacakan, maka peraturan
Menteri  Perhubungan  Nomor  26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang    Dengan    Kendaraan Bermotor    Umum  Tidak  Dalam Trayek secara yuridis tetap
berlaku,  sebab  yang  dibatalkan oleh Mahkamah  Agung  adalah  14 (empat  belas)  pasal  saja  dari  72
(tujuh  puluh  dua)  pasal  yang terdapat  dalam  Peraturan  Menteri
Perhubungan  tersebut.  Sehingga Menteri Perhubungan sesuai putusan Mahkamah Agung tersebut wajib mencabut 14 (empat belas) pasal dari Peraturan Menteri
Perhubungan  Nomor  26/2017, karena  tidak  memiliki  kekuatan hukum  mengikat  menurut  putusan Mahkamah  Agung.  Dan  Menteri
Perhubungan    dapat    membentuk kembali Peraturan Menteri Perhubungan  terkait  angkutan berbasis  aplikasi  online  yang isinya  tidak  beoleh  lagi  memuat 14  (empat  belas)  pasal  yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor  37P/HUM/2017    yang membatalkan  14  (empat  belas) pasal  dalam  peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor 26/2017 secara    yuridis    memberikan kesempatan kepada angkutan
berbasis  aplikasi  online  untuk
kembali  beroperasi  sesuai  sistem dan  aturan  yang  mereka  jalankan selama  ini.  Sehingga aturan dalam Permenhub 26/2017 yang mengatur  tentang;  tarif  yang didasarkan  pada  argometer  atau tertera  pada  aplikasi  berbasis teknologi  informasi,  penentuan tarif  berdasarkan  tarif  batas  atas dan    batas    bawah    atas    usulan dari    Gubernur/Kepala    Badan yang ditetapkan Direktorat  Jendral atas  nama  Menteri,  pembatasan wilayah operasi dan kuota angkutan  online  dinyatakan  tidak berlaku  lagi,  serta  pengemudi angkutan  online  juga  tidak  perlu tergabung  dalam  badan  hukum untuk bisa beroperasi.
4. Implikasi  Sosial  Putusan  Mahkamah
Agung Nomor 37P/HUM/2017
Implikasi sosial merupakan pengaruh  dari  suatu  kejadian,  keadaan, kebijakan  sehingga  mengakibatkan perubahan  baik  bersifat  positif  maupun negatif  bagi  lingkungan  sosial  dan keadaan  sosial. 29 Implikasi  sosial munculnya  angkutan  berbasis  aplikasi online  yaitu  kesenjangan  sosial  antara pengemudi angkutan online dan angkutan  konvensional.  Kesenjangan sosial  berarti  tidak  seimbang  atau  tidak simetris.  Kesenjangan  sosial  mengacu
29 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi K edua (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),h.120.
pada cara pengkategorian orang berdasarkan  karakteristik,  seperti  usia, jenis  kelamin,  kelas  dan  etnisitas berkaitan  dengan  akses  ke  berbagai layanan dan produk sosial, seperti pasar tenaga  kerja,  sumber  pendapatan, pendidikan  dan  sistem  kesehatan  dan bentuk-bentuk  perwakilan    partisipasi politik.    Kesenjangan    sosial    ini dibentuk    oleh    berbagai  faktor struktural seperti,  lokasi geografis,  atau status  kewarganegaraan,  dan  oleh wacana dan identitas budaya.
Kesenjangan sosial mengacu pada kontras  antara  kondisi  ekonomi  orang yang  berbeda  atau  kelompok  yang berbeda dalam masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi.  Hal  ini  terjadi  karena kurang  adanya  kesempatan  untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi  dalam  pembangunan. Semakin    besar    perbedaan  untuk mendapat kesempatan-kesempatan
tersebut,  semakin  besar  pula  tingkat kesenjangan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat, demikian sebaliknya. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan: 1. Menurunnya pendapatan
perkapita      sebagai      akibat pertumbuhan  penduduk  yang  relatif
tinggi  dengan  tanpa  diimbangi produktivitas
2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan  politik  dan  kekurang siapan sumber daya manusia
3. Rendahnya    mobilitas    sosial sebagai  akibat    sikap    mental tradisional  yang  kurang  menyukai persaingan dan kewirausahaan. 30
Masyarakat  selalu  mengalami perubahan  sosial  baik  pada  nilai  dan strukturnya  baik  secara  revolusioner maupun evolusioner. Perubahan- perubahan  tersebut  dipengaruhi  oleh gerakan-gerakan  sosial  individu  dan kelompok  sosial  yang  menjadi  bagian dari  masyarakat.  Gerakan  sosial  dalam sejarah  masyarakat dunia  bisa  muncul dalam  bermacam  bentuk  kepentingan, seperti    mengubah  struktur  hubungan sosial, mengubah pandangan hidup, dan kepentingan  merebut  peran  politik (kekuasaan).    Dalam  perkara  ini orang-orang  umumnya  bertindak untuk memaksimalakan  kepentingan  mereka sendiri,  apakah  sebagai  individu  atau sebagai  anggota  kelompok  sosial  yang besar di dalam kondisi tertentu, terdapat usaha untuk memaksimalkan kepentingan  individu  atau  kelompok tersebut mengakibatkan lahirnya konflik dan  dominasi  serta  subordinat  pola
30 Basrowi, Pengantar  Sosiologi (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005),h. 181.
ekonomi dan politik yang terstruktur.
Perkara    uji    materiil    Peraturan Menteri    Perhubungan    Nomor    26 Tahun 2017 tak terlepas dari perubahan sosial  yang  terjadi  di  Indonesia sepanjang  waktu,  pada  masa  lalu transportasi  umum  yang  paling  laku adalah  delman  dan  becak.  Kemudian berkembang  dengan  adanya  bajaj  dan bus  kota.  Lalu,  masyarakat  mencari sesuatu  yang  lebih  nyaman,  muncullah taksi.  Kini  masyarakat  khususnya  di kota-kota  besar  lebih  mementingkan kecepatan  seiring  dengan  kemacetan yang semakin  parah,  maka  muncullah moda    transportasi    berbasis    aplikasi online  seperti,  Go-Jek,  Grab  dan  Uber. Ini  sesuatau  yang  tidak  bisa  dihindari, karena terjadi sepanjang waktu berdasarkan  kondisi  masyarakat.  Ari Kuncoro (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas  Indonesia)  dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Anomali Data Makro dan Mikro, menyatakan;
“Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia pada  tahun  2017  cukup  baik,  yaitu 5,01 persen, tetapi disaat  yang sama terjadi  pelemahan  di  pasar  retail, seperti  sepinya  beberapa  pusat perbelanjaan  yang  berakibat  pada menurunya  penjualan  piranti  rumah tangga, pakaian dan lain sebagainya.  Yang  terjadi  disini sebenarnya  bukanlah  perlambatan ekonomi,  melainkan  telah  terjadi shifthing  pola (pergeseran  pola) dari  tren  belanja  barang  secara langsung ke belanja barang dan jasa melalui daring (online), jadi meskipun terjadi pelemahan di pasar
ritail, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap diatas 5 persen yang di  sokong  oleh  konsumsi  yang cukup tinggi melalui bisnis online.” 31 Dari   pernyataan   Ari   Kuncoro tersebut,     menegaskan    telah    terjadi pergeseran  dalam  aktivitas  ekonomi masyarakat  dari  yang  konvensional  ke ekonomi    yang    berbasis    digital  atau online    dan    terjadi    secara    masif    di semua  aktivitas  ekonomi  tanpa  bisa diantisipasi  sebelumnya.  Perubahan sosial terkadang dapat  diketahui namun seringkali tidak direncanakan, sebenarnya  munculnya angkutan umum berbasis  aplikasi  online  sudah  dapat diprediksi, dengan semakin meningkatnya    penggunaan    telepon pintar.    Namun    demikian,    ketika   hal ini  semakin  masif  terjadi  seperti  saat ini,  perubahan  menjadi  tidak  terencana, pengemudi      yang      kurang      tanggap pada      akhirnya      hanya      bisa meluapkan  kekesalanya  dengan  marah dan  berdemonstrasi.  Sebab  perubahan sosial  selalu  kontroversial,  kasus  ini menimbulkan
kontroversi di masyarakat. Hadirnya angkutan berbasis
aplikasi  online  di  tengah  masyarakat direspon cukup baik oleh pengguna jasa transportasi  sebab  dianggap  mudah,
31 Ari  Kuncoro,  “Anomali  Data  Makro  dan
Mikro”, kompas media , http://www.kompas.com, 9
Agustus  2017,  diakses  tanggal  19  November 2017.
murah,  dan  cepat  selain  itu  ada  juga yang  tidak  merespon  baik  kehadiran angkutan  online  selain    pengemudi angkutan    konvensional.      Untuk    itu Menteri    Perhubungan  mengeluarkan peraturan  Menteri  guna  memberikan payung  hukum  terhadap  operasional dari  angkutan  berbasis  aplikasi  online dan  menghindari  gesekan  dengan angkutan  umum  konvensional  yang telah ada lebih dahulu.
Dampak  sosial  pada  putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 diantaranya adalah, 1. Masyarakat tradisional atau pengemudi transportasi konvensional dengan adanya pututusan Mahkamah  Agung  yang
telah  membatalkan  14  (empat belas)  pasal  dalam  peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  26 Tahun  2017  kembali  dirugikan. Mereka  dengan  cara  yang  masih
sederhana yaitu menunggu penumpang atau menunggu
ditelepon  oleh  penumpang  untuk dijemput    ditempatnya.   Padahal, masyarakat      saat      ini      sudah sangat  terkoneksi  dengan  baik pada  akses  internet  dan  mulai meninggalkan penggunaan telepon. Selain itu pilihan individu  dalam  hal  ini  pengguna jasa  angkutan  jalan  menjadi berkembang,  dengan  munculnya
aplikasi  seperti  Go-Jek,  Uber  dan Grab,  pilihan  masyarakat  untuk pergi  menjadi  lebih  banyak, tentunya  masyarakat  akan  melihat segi  efektivitas  dan  efisiensi. Pembatalan  pasal-pasal  teknis terkait operasional angkutan berbasis    aplikasi  online,    akan dapat memicu kembali
keresahan dalam  masyarakat.
Sehingga  pengemudi  transportasi konvensional  menjadi  tidak  dapat bersaing  dengan  angkutan  online yang  menetapkan  tarif  sendiri dengan    promo-promo    harga murah   yang   merasa  tidak  dapat bersaing dengan angkutan berbasis  aplikasi  online.  yang akhirnya  berujung  pada  tindakan saling  serang  antara  pengemudi angkutan  online  dengan  angkutan konvensional.
2. Putusan tersebut juga
mengakibatkan    gejolak    sosial dalam    masyarakat  yang  ditandai dengan  aksi  demonstrasi  besar- besaran  yang  dilakukan  oleh angkutan  konvensional,  sehingga para pengemudi angkutan konvensional  mogok bekerja, ditambah  lagi  aksi  demo  yang berujung  pada  kericuhan  dan tindakan  anarkis  akibat  ketidak pastian  hasil  keputusan  dalam
pengaturan angkutan berbasis aplikasi online.
3. Industri transportasi di
Indonesia    selama    ini    diatur oleh   Pemerintah melalui  regulasi jasa  transportasi  dan  supervisi dari  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini dieperlukan untuk menjaga standar layanan dan keamanan transportasi. Namun, keadaan
sosial  masyarakat  berubah,  jika pada  masa  sebelumnya,  dengan pilihan  yang  terbatas  masyarakat menggunakan  kendaraan  umum tersebut,  namun  dengan  semakin bertambahnya  pilihan,  opsi  yang dapat  dipilih  oleh  masyarakat akan  sangat  beragam.  Dalam  isu ini  terlihat  bahwa  masyarakat semakin  peka  terhadap  arus informasi,  hal ini  yang  ditangkap para    investor    yang    kebanyakan anak  muda  dengan memanfaatkan potensi yang ada. 32
Masalah  sosial  adalah  fenomena yang  selalu  dijumpai  dalam  kehidupan masyarakat.  Oleh  sebab  itu  apabila sejumlah masalah sudah ditangani tidak berarti masalah sosial menjadi menghilang,  karena  masih  terbuka munculnya  masalah  baru.  Masalah sosial  anatar  kelompok  masyarakat yang  menimbulkan  persaingan  akibat
32 Y.  Maryono,  B.  Patmi  Istiana, Teknologi Informasi  dan komunikasi  1 (Yokyakarta:  Yudhis tira Ghalia Indonesia, 2008),h. 3.
gejala modernisasi dalam ilmu teknologi dalam pembangunan masyarakat  Indonesia  dengan  adanya alat  transportasi  yang  lebih  maju,  serta teknologi  dan  informasi.  Masalah  ini akan  menimbulkan  persaingan  yang dapat  berujung  pada  konflik,      seperti munculnya    angkutan    berbasis aplikasi    online      yang    belum teregulasi dalam mengambil penumpang di jalan.
Industri    transportasi    di Indonesia    selama    ini    diatur    oleh Pemerintah  melalui  regulasi  jasa transportasi  dan  supervisi  dari
Pemerintah
Daerah. Hal ini dieperlukan  untuk  menjaga  standar layanan  dan  keamanan  transportasi. Namun,  keadaan  sosial  masyarakat berubah, jika pada masa sebelumnya, dengan pilihan yang terbatas masyarakat  menggunakan  kendaraan umum  tersebut,  namun  dengan semakin  bertambahnya  pilihan,  opsi yang  dapat  dipilih  oleh  masyarakat akan  sangat  beragam.  Dalam  isu  ini terlihat  bahwa  masyarakat  semakin peka  terhadap arus  informasi,  hal  ini yang  ditangkap  para  investor  yang kebanyakan  anak  muda  dengan memanfaatkan potensi yang ada. 33
Dengan adanya angkutan berbasis aplikasi  online  Pemerintah  perlu
33 Y.  Maryono,  B.  Patmi  Istiana, Teknologi Informasi dan komunikasi. h.3.
memikirkan  kembali  cara  agar  industri transportasi  tetap  dapat  berkembang, dengan  semangat    berkompetisi  sehat dan  setara.  Kehadiran  Pemerintah sangat  penting  untuk  menjaga  iklim usaha  sehingga  dapat  menghindari munculnya  persaingan  usaha    yang tidak    sehat    dengan adanya perusahaaan    yang    bersaing  dengan kekuatan    modal    yang    dominan. Sehingga    dengan    adanya    angkutan berbasis  apalikasi  online  perlu  diatur oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Perhubungan        agar dapat
mengakomodir perkembangan        teknologi        dan memperjelas peraturan penyelenggaraan angkutan  umum  di  masa  kini,  yang membuat  masyarakat  banyak  menjadi pengusaha  yang  tujuannya  turut  serta membangun  perekonomian  nasional berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang berkeadilan.  Sehingga  semua  pihak juga  perlu  melihat  para  tukang  ojek online, dan  para  pengemudi  angkutan berbasis  aplikasi  online,  mereka  juga tengah  mencari  penghasilan  untuk mencukupi kebutuhan anak istri.

## PENUTUP
Kesimpulan  dari  permasalahan  yang telah dibahas di atas adalah sebagai berikut. Pertama,  Penggunaan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  dan  pasal  183
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan sebagai  dasar  pertimbangan  hukum  hakim dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 37P/HUM/2017    kurang  tepat.  Bahwa Undang-Undang  20/2008  tentang  UMKM tidak  sesuai  dengan lex  specialis  derogate legi  generalis ,  sehingga  UU  No.22/2009 tentang LLAJ merupakan peraturan perundang-undangan lex  special yang mengatur  secara  khusus  tentang  lalu  lintas dan angkutan jalan dan dijadikan dasar oleh Kementerian Perhubungan dalam pembentukan  Permenhub  26/2017,  dan  UU No.20/2008  tentang  UMKM  sebagai aturan yang  tidak  terkait  secara  langsung  ( lex generalis ) dengan angkutan jalan, seharusnya  dikesampingkan  sebagai  dasar hukum  dalam  putusan  No.37P/HUM/2017. Kemudian  dalam  hal  penentuan  tarif  yang dinilai  bertentangan  dengan  pasal  183  ayat (2) Undang- Undang 22/2009 tentang LLAJ, pemerintah menetapkan tarif batas atas guna melindungi  konsumen  dari  harga  yang tinggi  sehingga  tidak  terjangkau  oleh konsumen,   sedangkan   tarif   batas   bawah dimaksudkan    untuk    melindungi  operator transportasi  dan  menghindari predatory pricing.
Kedua,  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  37P/HUM/2017  yang  bersifat  final dan mengikat, melahirkan sejumlah implikasi  dalam  penerapannya.  Dalam  hal ini,  penulis  kemudian  menggolongkannya kedalam  2  (dua)  garis  besar,  yaitu  putusan
Mahkamah Angung Nomor 37P/HUM/2017 yang  menimbulkan  implikasi  hukum  dan implikasi  sosial.  Adapun  implikasi  hukum, yaitu:  Mengakhiri  sengketa  hukum  antara para  pemohon;  Menteri  Perhubungan  wajib mencabut  14 (empat belas)  pasal yang telah di  batalkan  Mahkamah  Agung;  dan  secara yuridis  Mahkamah  agung  memberikan kesempatan  kepada  angkutan    berbasis aplikasi  online  untuk  kembali  beroperasi sesuai    sistem  operasional  mereka  selama ini.  Sedangkan  implikasi  sosial  yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Agung yaitu:  Dibatalkanya  pasal-pasal  teknis terkait  operasional    angkutan    berbasis aplikasi  online   dapat    memicu   keresahan kembali  antara  angkutan  konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi online.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010) Ari  Kuncoro,  “Anomali  Data  Makro  dan Mikro”, kompas media ,
http://www.kompas.com,  9  Agustus
2017,  diakses  tanggal  19  November 2017.
Asshiddiqie,  Jimly, Menuju  Negara  Hukum
Yang  Demokratis (Jakarta:  Bhuana
Ilmu  Populer,2009)
Aksa,  Nur  Syam, Pengantar  Transportasi Wilayah dan Kota (Makasar:Universitas  Islam  Negeri Alaudin, 2014)
Basrowi, Pengantar  Sosiologi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
C.  Jotin  Khisty,  B.  Kent  Lall, Dasar-Dasar Rekayasa  Transportasi (Padang: Universitas Bung Hatta, 2003)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  K edua  (Jakarta:  Balai  Pustaka,
1996)
Febra  Robiyanto, Akuntansi  Praktis  Usaha Kecil  dan  Menengah (Semarang: Studi Nusa, 2004)
Kagramanto,  Budi, Hukum  Persaingan Usaha (Surabaya: Laras, 2008)
“Ketentuan    Umum    Pengguna    Aplikasi Go-Jek”, Go-Jek ,    ht tps://www.go- jek.com/terms-of-  service/,  diakses tanggal 10 maret 2018. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan  Niaga (Bandung: Citra Aditya B akti,2004)
Mulyadi  Nitisusastro, Kewirausahaan  dan Manajemen  Usaha  Kecil (Bandung: Alfabeta, 2010) Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P /HUM/2017. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.78/PUU- XIV/2016. Soegijatna,    Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang (Jakarta:  Rineka Cipta,
2007)
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008
Tentang  Us aha  Mikro,  Kecil,  dan
M enengah.
Y.  Maryono,  B.  Patmi  Istiana, Teknologi Informasi dan komunikasi 1 (Yokyakarta: Yudhis tira Ghalia
Indonesia, 2008).