## KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Lukman Hakim
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: lukman4dara@gmail.com

## Abstract
The child of adultery has been controversial in law when it comes to talk about the rights that it should have. The controversy related to the line of descent, disinherited  and  other  rights  associated  with  the  law.  Islamic  law  considers  the child  of  adultery  naturally  has  the  line  of  descent  with  his  mother  as  well  as disinherited.  On  the  other  side  of  the  existing  regulations  in  Indonesia, particularly  Article  867  to  Article  869  of  the  Civil  Code,  that  child  of  adultery cannot be an heir of her mother and her biological father, they are only entitled to subsistence necessary .
Kata Kunci: Kedudukan Anak, Anak Hasil Zina, Hukum Islam, Perkawinan

## A. Latar Belakang
Perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan wanita  sebagai  suami  atau  istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  suatu  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang  harus  dilaksanakan  sesuai  agamanya  masing-masing,  dan  harus  juga  harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munir Fuadi 2014: 10).
Pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU No.  1  Tahun  1974),  menunjukkan  bahwa  perkawinan  di  Indonesia  tidak  semata- mata  berkenaan  dengan  hubungan  keperdataan  kodrati  pribadi.  Dalam  pasal  itu juga  turut  campurnya  agama  atau  kepercayaan  individu  bertujuan  melaksanakan ibadah  agamanya  masing-masing.  Bagi  yang  tidak  beragama,  tetapi  menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu, supaya sikap disiplin kepada  dirinya  selalu  ada.  Dalam  melaksanakan  kodrati  pribadi  melaksanakan kodrati pribadi melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga, peristiwa itu
akan  dicatat,  dan  melalui  pencatatan  maka  masing-masing  akan  diberikan  akta perkawinan.
UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna bahagia, dan kekal di dalam rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling  mencintai,  tetapi  dalam  kenyataannya  tujuan  tersebut  tidak  dapat  selalu dicapai,  karena  tidak  adanya  kesepahaman  di  antara  mereka  dalam  menjalankan perkawinan. Perkembangan zaman yang terus berganti, berkembang dan semakin maju,  serta  semakin  besar  pengaruh  budaya  barat  dengan  paham  kebebasan, membawa  akibat  terhadap  perkembangan  pola  pergaulan  anak  muda  zaman sekarang,  dimana  norma  hukum  dan  agama  banyak  yang  terabaikan  sehingga sering  membawa  kepada  hal-hal  yang  negatif,  salah  satunya  adalah  kehamilan yang terjadi di luar perkawinan.
Hamil  sebelum  menikah  telah  menjadi  problematika  dan  kegelisahan dalam masyarakat  terutama pada orang tua  yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut  merupakan  aib  bagi  keluarga.  Salah  satu  hal  yang  penting  tentang keberadaan umat manusia di dunia adalah asal-usul anak yang dilahirkan, karena asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab atau hubungan hukum dengan ayahnya.
Lahirnya  seorang  anak  didahului  oleh  adanya  hubungan  antara  seorang laki-laki dengan perempuan, hubungan tersebut dapat terjadi di dalam suatu ikatan perkawinan  yang  sah,  tetapi  hubungan  itu  dapat  pula  terjadi  berdasarkan hubungan  biologis  semata  tanpa  ikatan  perkawinan  yang  sah  atau  dapat  disebut dengan zina. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah atau tidak.
Sebuah  perkawinan  yang  sah  terdapat  anak  yang  tumbuh  dan  dilahirkan sepanjang  perkawinan  disebut  sebagai  anak-anak  sah  dan  ada  anak-anak  yang tumbuh dan dilahirkan di luar perkawinan disebut anak-anak yang tidak sah. Anak yang  tumbuh  atau  dilahirkan  sepanjang  perkawinan  orang  tuanya  disebut  anak sah,  di  mana  ia  secara  otomatis  akan  mempunyai  nasab  dengan  kedua  orang tuanya.  Hubungan  nasab  tersebut  nantinya  akan  melahirkan  hubungan  hukum antara  orang  tua  dan  anak.  Keturunan  (anak-anak)  sah  tersebut  dapat  dibuktikan
dengan akta kelahiran mereka  yang telah dibukukan dalam Kantor Catatan Sipil, yang di dalamnya tersebut nama kedua orang tuanya.
Anak  yang  dilahirkan  dari  orang  tuanya  yang  tidak  terikat  dalam  suatu perkawinan  disebut  anak  yang  tidak  sah  atau  anak-anak  luar  nikah.  Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya,  tetapi  yang  menjadi  masalah  adalah  apakah  anak  tersebut  juga  mem- punyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.
Ketentuan  yang  membedakan  anak  sah  dan  anak  luar  kawin  terkadang dirasakan  kurang  adil,  karena  anak-anak  yang  lahir  ke  dunia  sama  sekali  tidak mempunyai  dosa.  Seringkali  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  atau  zina mendapat  pandangan  negatif  dari  masyarakat  yang  terbawa  dalam  kehidupan sehari-hari anak tersebut, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarganya sendiri.
Keberadaan  anak  luar  nikah  atau  zina,  telah  menyebabkan  banyak keluarga  yang  merasa  malu  dan  merasa  terbebani  dengan  kehadiran  anak  luar nikah atau zina, sehingga sering kali menyebabkan anak  yang lahir di luar nikah atau zina diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua biologisnya.  Berdasarkan uraian  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  anak  luar  nikah  mempunyai aspek hukum terutama hubungannya menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan  kajian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui kedudukan anak hasil zina ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris/sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  maka  termasuk  dalam  jenis  penelitian hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang  terkait  dengan  masalah kedudukan  anak  hasil  zina.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data
dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang  dianalisis  dengan  meng- gunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Ruang lingkup dan tinjauan umum tentang zina
Ruang lingkup ini dikemukakan agar diperoleh batasan yang jelas terhadap defenisi  zina.  Zina  menurut Ensiklopedi  Hukum  Islam adalah  hubungan  seksual antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  atau  belum  diikat  dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut (Neng Djubaedah  2010:  119).  Neng  Djubaedah  (2010:  120)  menjelaskan  bahwa  zina menurut syara’ dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui qubul (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau syubhatun nikah (perkawinan yang syubhat).
Perzinaan  merupakan  masalah  yang  tidak  akan  pernah  habis  diperbincang- kan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa, karena pada prinsipnya setiap manusia  menghendaki  adanya  sikap  perilaku  yang  baik  antar-sesama.  Masalah perzinaan  tidak  hanya  menyangkut  hubungan  antar-manusia  sebagai  hak  insani atau  hak  adami,  tetapi  masalah  perzinaan  dan  hukumannya  memang  begitu penting  dalam  rangka  pemeliharaan  hubungan  antar  manusia  dan  karena  betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.
Isi  kandungan  Al-Qur’an  yang  memuatkan  ketentuan-ketentuan  tentang larangan perzinaan dan hukumannya serta pembuktiannya, dapat diketahui antara lain dalam Surat an-Nisa Ayat 15 dan 16, Surat An-Nur Ayat 2, 4, 6 sampai Ayat 9 dan Ayat 13, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ma’iz bin Malik dan Gamidiyah  dan  dalam  kitab-kitab  fikih  sebagai  hasil  pemikiran  dan  ijtihad  para fuqaha .
Allah sebagai al-khaliq , Maha Pencipta alam semesta antara lain manusia, adalah maha mengetahui mengenai tabiat atau watak ciptaan-Nya. Demikian pula dalam  hal  hasrat  seksual  antara  laki-laki  dan  perempuan,  oleh  karena  itu,  Allah telah  menentukan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perzinaan,
sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, agar setiap manusia tetap suci dan memelihara diri dari perbuatan keji, antara lain  zina (Neng Djubaedah 2010: 7).
Banyak  diantara  manusia  belum  sadar  atau  belum  mengetahui,  bahkan tidak mau tahu, bahwa setiap hukum yang qath’i maupun zanni dalam Al-Qur’an maupun  hadis  Rasulullah  adalah  perwujudan  sifat  Allah  yang  Maha  rahman  dan Maha rahim kepada makhluk-Nya.
Ketentuan hukum tersebut sering mendapat penilaian sebagai hukum yang tidak  manusiawi,  melanggar  hak  asasi  manusia,  atau  disebut  sebagai  hukuman yang  hanya  dapat  diterapkan  pada  masa  turunnya  ayat  hukum  tersebut,  Karena saat  ini  hukum  Allah,  menurut  kalangan  yang  menolak  hukum  Allah  tentang perzinaan, sudah tidak sesuai dengan perkembagan zaman. Bahkan hukum Allah sering  disebutkan  atau  mendapat  predikat  sebagai  hukum  yang  kejam  dan  sadis, juga  termasuk  hukuman  terhadap  pelaku  zina  berupa rajam maupun  cambuk (Neng Djubaedah 2010: 7)
Dilihat  dari  bentuk  hukuman  zina  semata,  tanpa  melihat  dan  mengkaji aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  perzinaan  berdasarkan  syariah  Islam  maupun nilai-nilai  Islam,  tentu  melihat  perzinaan  akan  menjadi  lain  dan  berbeda. Misalnya,  dampak  dari  perbuatan  zina  terhadap  pihak  lain  maupun  susunan kemasyarakatan tanpa menghubungkannya dengan hukum kekeluargaan ( hukum perkawinan  dan  hukum  kewarisan)  sesuai  Islam,  tentu  akan  berbeda  dengan pandangan sekuler.
Dengan  kata  lain,  jika  melihat  perbuatan  zina  itu  hanya  semata-mata sebagaimana cara pandang dan cara pikir orang-orang Barat (Belanda), maka akan berbeda  dengan  cara  pandang  orang  Islam  yang  mendasarkan  pemikirannya  dan pandangannya kepada hukum Islam. Pelaku hubungan seksual di luar nikah dapat diindetifikasikan  sebagai  tindak  pidana  zina,  apabila  hubungan  seksual  di  luar perkawinan itu dilakukan oleh kedua pelaku zina atau salah satunya adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.
Kehamilan  perempuan  di  luar  nikah  itu  bukan  peristiwa  baru  bahkan sepanjang kehidupan manusia peristiwa tersebut tidak mungkin lenyap, meskipun demikian  setiap  manusia  mempunyai  kewajiban  untuk  berusaha  menyelamatkan
hidup  dan  kehidupan  diri,  keluarganya,  serta  anggota  masyarakat  lain  dari perbuatan yang merusak diri manusia sendiri.
Perzinaan  merupakan  perbuatan  yang  dapat  merusak  manusia,  baik terhadap diri pribadi, keluarga maupun masyarakat, didunia maupun akhirat. Dari rumusan  Pasal  284  KUHP  yang  melarang  setiap  orang  di  Indonesia  melakukan perbuatan mukah atau zina tetapi hanya terhadap orang-orang yang salah satu atau kedua  pelakunya  masih  terikat  perkawinan  yang  sah  dengan  orang  lain  (Neng Djubaedah  2010:  10).  Pasal  tersebut  juga  menentukan  bahwa delik  mukah (zina) itu  merupakan delik  aduan  mutlak, bukan  delik  umum  dan  diadukan  oleh  pihak yang tercemar, dalam melakukan pengaduan tersebut, pihak  yang tercemar harus melakukannya dengan disertai permintaan perceraian atau pisah meja dan tempat tidur.
Para  penegak  hukum  maupun  para  ahli  hukum  banyak  yang  menyetujui delik  perzinaan  tetap  diatur  sebagai  salah  satu  delik  baik  dalam  hukum  pidana sekarang  maupun  untuk  hukum  pidana  masa  yang  akan  datang,  walaupun pengertian  perzinaan  menurut  aturan  hukum  pidana  sekarang  tidak  seluas perzinaan  menurut  pandangan  masyarakat.  Menurut  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KHUP)  yang  dimaksud  dengan  zina  adalah  persetubuhan  yang dilakukan  oleh  laki  laki  atau  perempuan  yang  sudah  kawin  dengan  perempuan atau laki laki yang bukan istri atau suaminya. Agar dapat termasuk dalam pasal ini maka persetubuhan itu harus didasarkan atas suka sama suka, tidak boleh adanya paksaan  oleh  salah  satu  pihak.  Bukanlah  dikatakan  zina  apabila  perzinaan  itu dilakukan  dengan  paksaan  (Pasal  285),  persetubuhan  dengan  perempuan  dalam keadaan  pingsan  atau  tidak  berdaya  (Pasal  286  )  dan  persetubuhan  dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (Pasal 287).
Sue  Titus  Reid  sebagaimana  dikutip  Neng  Djubaedah  (2010:  183), berpendapat bahwa, fornication adalah hubungan seksual yang tidak sah diantara dua  orang  yang  masing-masing  tidak  terikat  perkawinan.  Dalam  beberapa pendapat, menurut Reid, fornication juga diterapkan terhadap seorang yang tidak terikat  perkawinan  yang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  seorang  yang terikat perkawinan dengan orang lain
Larangan fornication tidak  diatur  secara  tegas  dalam  KUHP,  kecuali fornication dengan anak yang belum 15 (lima belas) tahun atau anak yang belum waktunya  untuk  dinikahi,  diancam  hukum  penjara  paling  lama  9  tahun sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  287  ayat  (1)  KUHP.  Jenis  deliknya  pun merupakan delik aduan , bukan delik umum , sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 287  Ayat  (2)  KUHP.  Pasal  287  Ayat  (1)  menentukan  bahwa:  barang  siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun,  atau umurnya  tidak  jelas,  bahwa  belum  waktunya  untuk  dikawin,  diancam  dengan pidana paling lama sembilan tahun. (Andi Hamzah 2007: 115)
R.  Soesilo  merumuskan  unsur-unsur  delik  yang  harus  dipenuhi  menurut Pasal 287 KUHP:
a. Perempuan  itu  harus  bukan istrinya,  dan  jika  istrinya  sendiri,  mungkin  dapat dikenakan Pasal 288, tetapi persetubuhan itu harus berakibat luka pada tubuh perempuan tersebut.
b. Persetubuhan  itu  harus  betul-betul  dilakukan,  dan  jika  belum  betul-betul dilakukan, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 290 ayat (2), yaitu hanya termasuk perbuatan cabul.
c. Pelaku  pelanggaran  harus  mengetahui  atau  patut  dapat  menyangka,  bahwa perempuan belum berumur 15 (lima belas) tahun, jika umur itu belum nyata, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawini.
d. Peristiwa  tersebut  merupakan  delik  aduan,  kecuali  jika  usia  perempuan tersebut  belum  mencapai  12  (dua  belas)  tahun  atau  peristiwa  tersebut berakibat luka berat atau mati.
Ditinjau  dari  Hukum  Islam,  larangan fornication atau  hubungan  seksual antara  orang  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan  dan  dilakukan atas  dasar  suka  sama  suka,  termasuk  larangan incest ,  adalah  tetap  merupakan perbuatan  zina.  Hal  itu,  disebabkan  pengertian  zina  adalah  meliputi  semua hubungan  seksual  yang  dilakukan  di  luar  perkawinan  dengan  orang  lain  ataupun tidak terikat perkawinan dengan siapaun juga.
Perzinaan oleh orang yang terikat perkawinan ( adultery ) adalah perbuatan seksual  yang  diyakini  sebagai  perbuatan  inmoral  yang  merupakan  yurisdiksi membatasi adultery sebagai  hubungan  seksual  yang  dilakukan  antara  dua  orang yang  apabila  salah  satunya  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain.  Beberapa yurisdiksi  lainnya  menentukan  bahwa adultery hanya  pasangan  yang  keduanya sama-sama terikat perkawinan dengan orang lain.
Ketentuan  hukum adultery hanya  bagi  seorang  perempuan  yang  terikat perkawinan, karena biasanya laki-laki menikah yang melakukan hubungan seksual dengan  orang  lain  yang  bukan  istrinya  adalah  bukan  merupakan  kejahatan. Pemikiran  para  pakar  hukum  dari  Barat  tersebut  memengaruhi,  bahkan  mungkin sebagai  sumber  dirumuskannya  ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia, yang menentukan bahwa hubungan seksual di luar nikah yag dilakukan oleh  yang  terikat  dalam  perkawinan  adalah  dilarang  (Andi  Hamzah  2007:  200- 201).
Apabila kita cermati lagi, ketentuan perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat  ini  bertujuan  untuk  mengkriminalisasi  pelaku  perselingkuhan  di  mana  salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang  yang sudah terikat dengan  ikatan  perkawinan  sebelumnya.  Selain  itu  Pasal  284  KUHP  adalah merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana Jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati  pasangannya)  dan,  selama  perkara  itu  belum  diperiksa  dimukan pengadilan.  maka  senantiasa  pengaduan  itu  dapat  ditarik  kembali.  Dapat disimpulkan  perancang  pasal  tersebut  yang  pada  saat  itu  merupakan  Pemerintah Kolonial  Belanda  mengkriminalisasikan  tindak  pidana  perzinaan  ini  dengan alasan  untuk  menjaga  kesucian  ikatan  perkawinan  bagi  orang  yang  telah  kawin. Selama  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  persetubuhan  belum  terikat  dengan ikatan perkawinan maka delik perzinaan tersebut belum dapat dikenakan.
Rumusan  tindak  pidana  zina  dalam  Pasal  284  KUHP  adalah  perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan  diadukan  oleh  isteri  atau  suami  pelaku  zina  dan  dilakukan  atas  dasar  suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal  sembilan bulan penjara. Untuk  tindak
pidana  ini  KUHP  menempatkannya  sebagai  tindak  pidana  aduan.  Pengaturan  ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan  dalam  berbagai  bentuk  dan  variasinya.  Keberadaan  Pasal  tersebut tentunya  sudah  sangat  tidak  relevan  dan  tidak  dapat  dikatakan  bahwa  Pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum  yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita-citakan.
Substansi  pasal  tentang  perzinahan  dalam  KUHP  tidak  mampu  men- cerminkan  dan  mengakomodir  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat, baik  hukum  adat  maupun  hukum  agama.  Hal  ini  tentunya  harus  menjadi  bahan perenungan  dan  kajian  yang  mendalam  bagi  para  akademisi  yang  memiliki konsensen  terhadap  eksistensi  Hukum  Islam,  para  pakar  hukum  dan  pemerhati Hukum  Islam  serta  masyarakat  pada  umumnya.  Sumber  hukum  Islam  yang  ada memiliki  kepastian  hukum  yang  mampu  menjamin  ketentraman  dan  kebahagian dalam  kehidupan  umat  manusia.  Oleh  karena  itu  KUHP  sebagai  produk  hukum hendaknya  menjadi  sebuah  kebutuhan  nasional  yang  sangat  mendesak  untuk dikaji  ulang  dalam  rangka  untuk  pembaharuan  hukum  yang  lebih  menjamin keadilan dan ketentraman hidup masyarakat.

## 2. Kedudukan anak hasil zina
Keberadaan  anak  dalam  keluarga  merupakan  sesuatu  yang  sangat  berarti anak  memiliki  arti  yang  berbeda-beda  bagi  setiap  orang.  Anak  merupakan penyambung  keturunan,  sebagai  investasi  masa  depan,  dan  anak  merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk  meningkatkan  peringkat  hidup  sehingga  dapat  mengontrol  status  sosial orang  tua.  Begitu  pentingnya  eksistensi  anak  dalam  kehidupan  manusia,  maka Allah  mensyari’atkan  adanya  perkawinan.  Pensyari’atan  perkawinan  memiliki tujuan  antara  lain  untuk  berketurunan  (memiliki  anak)  yang  baik,  memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga  yang sakinah mempunyai akibat hukum keperdataan secara luas.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelas- kan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin atau zina, hanya dijelaskan
bahwa  anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak sah  dan  ia  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu  yang  melahirkannya atau  keluarga  ibunya.  Kedudukan  anak  luar  kawin  atau  zina  akan  diatur  secara tersendiri dalam peraturan pemerintah.
Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasab seorang anak tidak jelas, permasalahan  yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang  banyak  terjadi  pada  pergaulan  anak  muda  pada  zaman  globalisasi  ini, bermula dari adat pacaran yang sudah menjerumus pada pergaulan bebas sampai berakibat hamil di luar nikah.
Perkawinan  siri  yang  banyak  dilakukan,  dengan  alasan  pelaku  meng- hindari  dosa  berzina.  Perkawinan  siri  secara  agama  memang  sah,  karena  sudah memenuhi  rukun  nikah,  tetapi  dalam  hukum  Perkawinan  Indonesia  yang  tidak dicatatkan di KUA tidak diakui keberadaanya. Hal ini sebenarnya juga menimbul- kan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkannya kelak.
Syariat  pernikahan  merupakan  salah  satu  hukum  yang  ditetapkan  oleh Allah SWT. Demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia  dalam  menyalurkan  nafsu  birahi  secara  benar  dan  teratur  memberikan keturunan  yang  sah,  selain  mewujudkan  suasana  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah .
Memelihara nasab atau nasal adalah  salah  satu  tujuan  utama  Hukum Islam,  tujuan  umum  Hukum  Islam  adalah  mewujudkan  kemaslahatan  (kebaikan dan kesejahteraan) manusia. Nasab adalah salah satu dari hak anak  yang kelima, yakni  susuan  ( nasab ),  pemeliharaan,  perwalian/perlindungan,  dan  nafkah,  sebab ditetapkannya nasab seorang  anak  pada  Ibunya,  adalah  adanya  kelahiran,  baik kelahiran  itu  akibat  persetubuhan  yang  sesuai  dengan syara ’  maupun  karena persetubuhan yang menyalahi syara ’.
Penetapan  atau  kedudukan  anak  dalam  perspektif  Hukum  Islam  memiliki arti  yang  sangat  penting,  karena  dengan  penetapan  itulah  dapat  diketahui hubungan mahram ( nasab )  antara  anak  dengan  ayahnya.  Kendatipun  pada hakikatnya  setiap  anak  yang  lahir  berasal  dari  sperma  seorang  laki-laki  dan
sejatinya harus menjadi ayahnya, tetapi Hukum Islam memberikan ketentuan lain (Amiur Nuriddin dan Azhari Akmal Tarigan 2004: 276).
Seorang  anak  dapat  dikatakan  sah  memiliki  hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan  yang  sah,  tidak  dapat  disebut  dengan  anak  yang  sah,  biasa  disebut dengan  anak  zina  atau  anak  di  luar  perkawinan  yang  sah  dan  ia  hanya  memiliki hubungan nasab dengan ibunya.
Menurut  Hukum  Perdata  yang  berlaku  di  Indonesia,  penetapan  atau kedudukan  anak  dapat  dilakukan  dengan  pengakuan  secara  sukarela  dan pengakuan  yang  dipaksakan.  Pengakuan  anak  secara  sukarela  adalah  pernyataan sebagaimana  yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu mengakui  seorang  anak  yang  lahir  dari  seorang  ibu  itu  betul  anak  dari  hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah (Abdul Manan 2006: 99).
Anak  yang  lahir  dari  perbuatan  zina  dan  sumbang  tidak  diperkenankan untuk  diakui  oleh  orang  yang  berbuat  zina,  kecuali  ada  dispensasi  dari  Presiden, berdasarkan dari ketentuan ini maka anak zina dan sumbang tidak bisa dipaksakan pengakuannya  kepada  laki-laki  yang  membuahinya.  Hal  ini  didasarkan  kepada asas  hukum  perdata  yang  menentukan  bahwa  dalam  hukum  perkawinan  harus dihormati ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada tiga cara untuk  mengakui  anak  luar  kawin,  yaitu  (1)  di  dalam  akta  kelahiran  anak  yang bersangkutan, (2) di dalam akta perkawinan yang ada, (3) di dalam akta autentik. Dalam  praktik  hukum  perdata,  cara  yang  sering  dimuat  adalah  pengakuan  oleh seorang  ayah  yang  namanya  disebutkan  dalam  akta  kelahiran  anak  yang  ber- sangkutan.
Cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan perkawinan sah antara  wanita  yang  hamil  dengan  pria  yang  membuahinya  sekaligus  mengakui anak  luar  kawin  atau  zina,  yang  diakui  disini  adalah  anak  luar  kawin  atau  zina yang  sudah  dilahirkan  dan  pada  waktu  melaporkan  kelahiran  belum  diberikan pengakuan oleh ayahnya.
Pengakuan  cara  ketiga  adalah  pengakuan  yang  dituangkan  dalam  akta autentik  berupa  akta  notaris,  pengakuan  ini  ditindak  lanjuti  dengan  melaporkan kepada  Kantor  Catatan  Sipil  dimana  kelahiran  anak  itu  dahulu  telah  didaftarkan dan  minta  agar  pengakuan  itu  dicatat  dalam  minut  akta  kelahiran  yang  ber- sangkutan.
Literatur  ilmu  fikih  tidak  terdapat  secara  khusus  membahas  tentang pengakuan  dan  penetapan  asal  usul  anak  secara  lengkap  sebagaimana  yang tersebut  dalam  hukum  perdata  barat,  tetapi  secara  substansial  dapat  ditemukan dalam  bab  yang  membahas  tentang  hukum-hukum  kekeluargaan,  khususnya tentang da’waan  nasab. Hampir  semua  kitab  fikih  membahas  tentang  perlunya perlindungan terhadap anak terlantar, anak luar kawin.
Mazhab  Syafi’i  menyebutkan  bahwa  anak  dari  hasil  perzinaan  tidak mempunyai  akibat  hukum  terhadap  pihak  ayah  biologisnya,  bahkan  anak  dari hasil  perzinaan  boleh  dinikahi  dari  ayah  biologisnya,  tetapi  hukumnya  makruh, dikarenakan untuk menghindari khilafiyah di antara ulama.
Dalam  mazhab  Syafi’i  dijelaskan  bahwa  anak  yang  lahir  setelah  enam bulan  dari  perkawinan  ibu-bapaknya,  anak  itu  dinasabkan  kepada  bapaknya,  dan jika  anak  itu  dilahirkan  sebelum  enam  bulan  maka  hanya  dinasabkan  kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
Islam  melarang  keras  perbuatan  zina,  karena  tidak  sesuai  dengan  sifat kemanusiaan  dan  perbuatan  tersebut  dapat  menghancurkan  moral  dan  mengotori nasab , Islam selalu melarang umatnya mendekati perbuatan keji dan hina karena akan  menimbulkan  akibat  yang  buruk.  Tampaknya  fikih  Islam  menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan defenisi  yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak  yang sah,  tetapi berangkat  dari  defenisi  ayat-ayat  al-Qur’an  dan  Hadist,  dapat  diberikan  batasan, anak  yang sah adalah anak  yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan  yang sah.  Selain  itu,disebut  sebagai  anak  zina (walad  al-zina) yang  hanya  memiliki hubungan  nasab  dengan  ibunya  (Amiur  Nuriddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan 2004: 277).
Anak  zina  adalah  anak  yang  dilahirkan  ibunya  dari  hubungan  yang  tidak sah,  dan  anak li’an adalah  anak  yang  secara  hukum  tidak  dinasabkan  kepada bapaknya,setelah  suami  istri  saling  meli’an  dengan  sifat  tuduhan  yang  jelas (Amiur Nuriddin dan Azhari Akmal Tarigan 2004: 278).
Defenisi di atas membicarakan dua jenis status anak. Anak zina yang lahir dari  hubungan  yang  tidak  sah  (zina)  dan  anak li’an. Apabila  terjadi  perkawinan antara  suami  dan  istri  secara  sah,kemudian  istri  mengandung  dan  melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:
a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
b. Melahirkan  anak  setelah  lewat  batas  maksimal  masa  kehamilan  dari  masa perceraian.
Seorang  anak  yang  lahir  dari  hasil  zina  sebelum 6  bulan  masa  kehamilan menurut  Imam  Malik  dan  Syafi’i,  anak  yang  lahir  setelah  enam  bulan  dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya, tetapi jika anak  itu  dilahirkan  sebelum  enam  bulan  dari  perkawinan  ibu  bapaknya,  maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya.
Mazhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa  wanita  hamil  di  luar  nikah  tidak  ada ‘iddahnya .  Menurut  mereka  wanita  yang  berzina  tidak  ditentukan  ketentuan- ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar’i , karena iddah itu disyari’atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini sperma  zina  tidak  dihargai,  dengan  alasan  tidak  ditetapkannya  keturunan  anak zina kepada ayah biologis, tetapi kepada ibunya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  bahwa  anak  zina  atau  anak  luar perkawinan  menurut  Fiqih  Islam,  hanya  dinasabkan  kepada  ibunya  saja,  sedang- kan masalah anak sah dan tidak sah diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yang menentukan sebagai berikut:
a. Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah.
b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
c. Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh  istrinya bilamana  ia  dapat  membuktikan  bahwa  istrinya  telah  berzina  dan  anak  itu akibat daripada perzinaan tersebut.
d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.
Berkenaan  dengan  pembuktian  asal-usul  anak,  Pasal  55  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan:
a. Asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akte  kelahiran  yang autentik,yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
b. Bila  akte  kelahiran  tersebut  tidak  ada,  Pengadilan  dapat  mengeluarkan penetapan  asal-usul  seorang  anak  setelah  diadakan  pemeriksaan  yang  diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ni, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Ketentuan  pasal-pasal  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  ada  beberapa  hal yang  diatur.  Pertama,  anak  sah  adalah  yang  lahir  dalam  dan  akibat  perkawinan yang  sah.  Paling  tidak  ada  dua  bentuk  kemungkinan  anak  sah  lahir  akibat perkawinan  yang  sah  dan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Kedua, lawan  anak  sah  adalah  anak  luar  perkawinan  yang  hanya  memiliki  hubungan perdata  dengan  ibunya  saja.  Ketiga,  suami  berhak  melakukan  pengingkaran  atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dilakukan  dengan  akta  kelahiran  (Amiur  Nuriddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan 2004: 281-282).
Kemudian  Pasal  99  Kompilasi  Hukum  Islam  memuat  ketentuan  defenitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri  tersebut.  Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan,  menurut  pasal  100  Kompilasi
Hukum  Islam,  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya (Amiur Nuriddin dan Azhari Akmal Tarigan 2004: 283).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwasanya  anak  yang  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. Sedangkan  anak  yang  tidak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  ikatan perkawinan yang tidak berada dalam perkawinan yang sah.
Perkawinan  tidak  menentukan  hubungan  hukum  antara  anak  hasil  zina dengan  ayah  biologisnya,  dengan  kata li’an hubungan  perkawinan  tidak mempengaruhi atau tidak menentukan hubungan keperdataan (nasab) antara anak hasil  zina  dengan  ayah  biologisnya.  Dalam  Pasal  283  KUH  Perdata  ditentukan bahwa anak yang dihasilkan dari hubungan zina menurut hukum Barat, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan perempuan yang terikat  dalam  perkawinan  dengan  laki-laki  yang  bukan  suaminya,  disebut  anak zina  atau  anak  sumbang,  ia  tidak  boleh  diakui  (R.Subekti  dan  R.Tjitrosudibio 1999: 70). Akibat hukumnya tampak dalam hukum kewarisan Barat dalam Pasal 867 sampai dengan Pasal 869 KUH Perdata, bahwa anak hasil zina tersebut tidak dapat  menjadi  ahli  waris  dari  ibunya  maupun  ayah  biologisnya,mereka  hanya berhak atas nafkah hidup seperlunya (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio 1999: 230).
Apabila ketentuan hukum perkawinan dan hukum kewarisan KUH Perdata Barat  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  dibandingkan  dengan  Hukum  Islam berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah SAW, maka hukum perkawinan dan  hukum  kewarisan  Islam  ternyata  sangat  teramat  adil  dibanding  ketentuan hukum  kewarisan  KUH  Perdata,  karena  Hukum  Islam  tetap  mendudukkan  anak hasil  zina  sebagai  orang  yang  terhormat,  bermatabat,  berharkat,  dengan kedudukannya  yang  tetap  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya (Neng Djubaidah 2012: 85).
Selain  itu,  Hukum  Islam  yang  melarang  perzinaan  oleh  siapa  pun  juga, baik  oleh  orang-orang  yang  pernah  atau  masih  terikat  perkawinan,  menunjukkan bahwa  Hukum  Islam  sangat  menjaga  kemurnian  hubungan  darah  secara  sah, menjaga  ketertiban  masyarakat,  melalui  larangan  perzinaan  berdasarkan  Surah An-Nisa Ayat  15  dan 16,  Surah An-Nuur  Ayat  2, Ayat  6 sampai dengan  Ayat  9
dan  Ayat  13,  larangan  menuduh  orang  baik-baik  melakukan  zina  tanpa menghadirkan  empat  orang  saksi  dalam  surah  An-Nuur  Ayat  4  dan  hadis Rasulullah  di  antaranya  melalui  ketentuan  yang  menentukan  tidak  terjadinya hubungan  keperdataan  antara  anak  hasil  zina  dengan  ayah  biologisnya  dan keluarganya.
Menurut hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, tetapi  antara  anak  hasil  zina  dengan  ayah  biologisnya  tersebut  tetap  tidak mempunyai  hubungan  hukum (nasab) .  Diantara  mereka  tidak  dapat  saling mewaris,  tetapi  hanya  dapat  saling  memberi  wasiat  atau  hibah  (Neng  Djubaidah 2012: 79).
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). tententuan hukum wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat (Abdul Manan 2006: 150).
Para Ahli Hukum Islam mengatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum dalam  soal  nasab,  sebab  Hukum  Islam  sangat  memerhatikan  kemashalatan  dan perlindungan  terhadap  anak  yang  lahir  secara  sah,  demikian  juga  terhadap  anak yang  lahir  di  luar  nikah  atau  zina  patut  diberi  perlindungan  sebab  anak  tersebut tidak  berdosa,  yang  berdosa  adalah  kedua  orang  tuanya.  Anak  terlahir  dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, sekali pun ia terlahir sebagai hasil zina.  Hal  demikian  ditetapkan  oleh  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  dan  Perlakuan  Terhadapnya. Oleh karena itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan,  pengajaran  dan  keterampilan  yang  berguna  untuk  bekal  hidupnya dimasa  depan.  Tanggung  jawab  mengenai  segala  keperluan  anak  tersebut,  baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya.
Hukum  menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan perempuan  tersebut  sebagai  ibunya,  adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika hukum  membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  yang  menyebabkan
terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang  bapak  dan  bersamaan  dengan  itu  hukum  meniadakan  hak-hak  anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya (Taufiqurrohman Syahuri 2013: 197).
Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena  kehamilan,  yang didahului  dengan  hubungan  seksual  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalam nya terdapat hak dan kewajiban bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Hubungan anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan,  tetapi  dapat  juga  didasarkan  adanya  pembuktian  adanya hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapaknya (Taufiqurrohman Syahuri 2013: 198).
Anak  yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak demikian,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan atau  zina,  padahal  anak  tersebut  tidak  berdosa  karena  kelahirannya  di  luar kehendaknya.  Anak  yang  lahir  tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah  sering  kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum  yang adil terhadap anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya  (Taufiqurrohman  Syahuri 2013: 198).
Anak hasil zina sedapat mungkin dilakukan perlindungan dan pencegahan terjadinya  penelantaran,  terutama  dengan  memberikan  hukuman ta’zir kepada laki-laki  yang  menyebabkan  kelahirannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya (memberikan  biaya  nafkah,  pendidikan,  kesehatan,dan  lain-lain)  sampai  anak tersebut  dewasa  dan  mandiri.  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  dan  Perlakuan  Terhadapnya  juga menegaskan  diberikannya  kemudahan  kelayanan  akte  kepada  anak  hasil  zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Pada  dasarnya  tidak  ada  manusia  yang  terlahir  ke  dunia  ini  dengan  dosa dan secara biologis, tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki orang tua, dalam hal ini ayah atau bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri, seperti anak kandung, angkat, anak susu, anak tiri, dan anak di luar
nikah (zina) hendaknya harus disikapi dengan bijak, agar tidak dapat menjadikan anak merasa terasingkan dan merasa terkucilkan, karena sesungguhnya anak yang dilahirkan  dari  seorang  hamba-Nya  (ibu)  statusnya  adalah  suci.  Sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. Maryam: 19)
ا ّٗيِكَز ا ٗمََٰلُغ ِكَل  َبَهَ ِلِ ِكِّبَر ُلوُسَر ۠اَنَأ ٓاَمَّنِإ َلاَق
Artinya:  Ia  (jibril)  berkata  “sesungguhnya  aku  ini  hanyalah  seorang  utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.
Selain  itu  dalam sabda  Rasulullah  SAW,  dikatakan  bahwa:  “semua  anak  dilahir- kan  atas  kesucian/kebersihan  (dari  segala  dosa/noda)  dan  pembawaan  beragama tauhid,  sehingga  ia  jelas  berbicaranya,  maka  kedua  orang  tuanyalah  yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi” (Hadits riwayat Abu Ya’la, At-Thabrani, dan Al-Baihaqi dari Al Aswad bin Sari).

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka Kedudukan anak hasil zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan, menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya mempunyai  hubungan nasab dengan ibunya dan  keluarga ibunya sesuai Pasal  43 ayat  (1).  Apabila  ketentuan  hukum  perkawinan  dan  hukum  kewarisan  KUH Perdata  Barat  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  dibandingkan  dengan  Hukum Islam  berdasarkan  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  SAW  maka  hukum perkawinan  dan  hukum  kewarisan  Islam  ternyata  sangat  teramat  adil  dibanding ketentuan  hukum  kewarisan  KUH  Perdata,  karena  Hukum  Islam  tetap  men- dudukkan  anak  hasil  zina  sebagai  orang  yang  terhormat,  bermatabat,  berharkat dengan  kedudukannya  yang  tetap  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## 2. Saran
Anak  hasil  zina  sedapat  mungkin  dilakukan  perlidungan  dan  pencegahan terjadinya  penelantaran,  terutama  dengan  memberikan  hukuman ta’zir kepada laki-laki  yang  menyebabkan  kelahirannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya (memberikan  biaya  nafkah,  pendidikan,  kesehatan,dan  lain-lain)  sampai  anak
tersebut  dewasa  dan  mandiri.  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  dan  Perlakuan  Terhadapnya  juga menegaskan  diberikannya  kemudahan  kelayanan  akte  kepada  anak  hasil  zina, tetapi tidak menasabkanya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul  Manan.  2006. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  di  Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Amiur  Nuriddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan.  2004. Hukum  Perdata  di  Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, dan UU No.1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
Andi  Hamzah.  2007. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana. Jakarta:  Rineka Cipta.
Munir Fuadi. 2014. Konsep Hukum Perdata . Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
Neng  Djubaedah.  2010 .  Perzinaan,  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana.
----------.  2012. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti,  R.  dan  R.Tjitrosudibio.  1999. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Taufiqurrohman  Syahuri.  2013 .  Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia . Jakarta: Kencana.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik  Indonesia,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Lukman Hakim Pekerjaan :  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081370505890 E-mail :  lukman4dara@gmail.com @gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan