## METODE MULTI CRITERIA PLANNING OF URBAN
INFRASTRUCTURE SYSTEM (MCPUIS) DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN

## BUDIYANTO AHAKILI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK GORONTALO E-mail: budiyanto_ahaliki@poligon.ac.id

## ABSTRAK
Penerapan  Metode Multi  Criteria  Planning  Of  Urban  Infrastructure  System (MCPUIS)  digunakan  untuk memecahkan  masalah  mengenai  aspek  keruangan  sistem  perkotaan.  Metode  MCPUIS  dinilai  memiliki kemampuan  dapat  mengintegrasikan  tiga  metodologi  sekaligus  dalam  berbagai  bidang  penelitian  yaitu  adanya Geographic  Information  System (GIS), Database  Manajemen  System (DBMS),  dan Multi  Criteria  Decission Analysis (MCDA).  Salah  satu  penerapan  MCDA  dalam  penelitian  ini  adalah  penggunaan  Metode AHP,  SAW, TOPSIS  dan  ELECTRE .  Metode  AHP  digunakan  untuk  pembobotan  dalam  perhitungan  SAW,  TOPSIS  dan ELECTRE  yang  menghasilkan  nilai  pe ranking an.  Ada8  (enam)  kriteria  dan  9  (sembilan)  alternatif  atau kecamatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  MCPUIS  yang  diimplementasikan  dengan  konsep analisis  beberapa  kriteria  dan  alternatif  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW).  Hasil  dari  perhitungan  analisis  metode  MCPUIS  dipilih  metode  perhitungan  SAW,  karena perhitungan SAW lebih  mudah dikerjakan, dengan  menjumlahkan semua  nilai rating bobot normal untuk  satu lokasi, sehingga didapatkan 4 alternatif/kecamatan yaitu kecamatan Kota Timur, Kota Utara, Kota Sipatana dan Kota Dungingi.
Kata Kunci : MCPUIS, AHP, SAW, TOPSIS, ELECTRE, RTRW.

## ABSTRACT
Application  Multi  Criteria  of  Urban  Infrastructure  Planning  System  (MCPUIS)  method    is  used  to  solve  the problem  of  spatial  aspects  of  urban  systems.  MCPUIS  method  assessed  has  the  ability  to  integrate  the  three methodologies well as in various fields of research that is the Geographic Information System (GIS), Database Management  System (DBMS), and Multi  Criteria Decission  Analysis (MCDA). One application of MCDA in this study is the use of AHP method, SAW, TOPSIS and ELECTRE. AHP method is used for weighting in the calculation of SAW, TOPSIS and ELECTRE that generate value ranking. There are eight (8) criteria and the 9 (nine)  alternative  or  district  that  used  in  this  study.  MCPUIS  methods  are  implemented  with  the  analysis  of several  criteria  and  alternatives  to  local  regulation  draft  Spatial  Planning  (RTRW).  Results  of  the  analysis calculation MCPUIS  method chosen of calculation SAW method, because SAW easier the calculation is done, by  summing  all  weighted  rating  value  normal  to  one  location,  so  we  get  four  alternative/districts  are  districts East City, North City, Sipatana City and Dungingi City.
Keywords : MCPUIS, AHP, SAW, TOPSIS, ELECTRE, RTRW.

## 1. PENDAHULUAN
Ketersediaan  lahan  dan  ruang  yang  terbatas, tidak  optimalnya  penggunaan  tanah  kota,  tidak terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  akan  fasilitas dan  utilitas  kota,  dan  adanya  konflik  penggunaan lahan antara masyarakat lokal dan pemerintah, dapat mempengaruhi perkembangan suatu sistem perkotaan.  Dalam  lingkup  tata  ruang  itulah  maka pemanfaatan ruang dan alokasi lahan menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  proses  perencanaan pembangunan  perkotaan,  baik  sebagai  hasil  atau akibat  dari  pembangunan  maupun  sebagai  arahan atau  rencana  pembangunan  yang  dikehendaki (Fence, 2011).
Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  suatu konflik  pemanfaatan  ruang  dan  alokasi  lahan  di perkotaan, khususnya dalam perencanaan pembangunan  wilayah  perkantoran  pemerintahan, maka dibutuhkan suatu sistem keputusan yang dapat menganalisis, serta memvisualisasikan suatu perencanaan  pembangunan  perkotaan.  Salah  satu sistem  yang  akan  digunakan  adalah  penerapan Metode Multi Criteria Planning of Urban Infrastructure System (MCPUIS). Metode MCPUIS
digunakan untuk memecahkan  masalah  mengenai  konflik  berupa aspek  keruangan  pada  perkotaan.  Metode  MCPUIS dinilai memiliki kemampuan dapat mengintegrasikan
tiga  metodologi  sekaligus  dalam  berbagai  bidang penelitian  yaitu  adanya Geographic  Information System (GIS), Database Manajemen System (DBMS),  dan Multi  Criteria  Decission  Analysis (MCDA) (Rodrigues dkk., 2011). Metode MCPUIS
merupakan sistem pengembangan dari metode sebelumnya yaitu sistem Spatial Multi Criteria Decission Analysis (SMCDA) maupun  sistem Spatial  Decission  Support  System (SDSS).  Pengembangan  prototipe  SDSS  digunakan untuk mengembangkan perencanaan dan menganalisis keputusan investasi infrastruktur perkotaan  skala  besar  di  Coimbra,  Portugal. Keputusan  yang  mendasari  adalah  untuk  memilih “yang  terbaik”  pasokan  air  sebagai  pilihan  investasi dalam  pengusulan  perluasan  perkotaan.  Mengingat, sifat  multi  kriteria  dalam  kasus  ini  adalah  dalam perencanaan  infrastruktur  perkotaan  dan  keputusan investasi,  maka  sistem  yang  dikembangkan  untuk Coimbra  adalah Multi  Criteria  Spatial  Decission Support System (MC-SDSS) menjadi sistem prototipe  yang  disebut  MCPUIS.  (Rodrigues  dkk., 2011).
GIS dalam metode MCPUIS digunakan untuk menganalisa  dan  menampilkan  data-data  beratribut geografis  (data  spasial)  yang  berguna  untuk mendukung  proses  pengambilan  keputusan  dalam perencanaan  dan  managemen  sumber  daya  alam, lingkungan, serta masalah khususnya dalam perencanaan penggunaan lahan perkotaan. Perencanaan  penggunaan  lahan  perkotaan  memiliki peranan penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan untuk DBMS  digunakan  untuk  penyimpanan  data-data hasil  pengolahan  spasial  maupun  perhitungan MCDA. (Zhang dkk., 2012).
MCDA  merupakan  bagian  dasar  dari  metode MCPUIS. Dalam metode MCPUIS terdapat 3 pilihan analisis  MCDAnya  yaitu Simple  Additive  Weighting (SAW), Technique  for  Order  Preference  by Similarity to Ideal Souliton (TOPSIS) dan Elimination  Et  Choix  Traduisant  la  realitE (ELECTRE).  Dalam  penelitian  (Rodrigues,  dkk., 2011),  telah  menerapkan  ketiga  metode  tersebut dalam penentuan perencanaan infrastruktur perkotaan  dan  keputusan  investasi  oleh  berbagai pihak  pengambil  keputusan  disalah  satu  daerah  di Coimbra,  Portugal.  Penelitiannya  membandingkan ketiga metode MCDA tersebut.
Dalam  penelitian  Tansel  (2014),  metode TOPSIS telah berhasil diterapkan untuk pe ranking an kinerja  perusahaan  dengan  beberapa  alternatif  yang ada.  TOPSIS  merupakan  suatu  metode  yang fleksibilitas  dan  sederhana  yang  dapat  membantu pengambilan keputusan dalam menentukan peringkat atau  mengurutkan  informasi  dari  sejumlah  kriteria yang ada. Buyukozkan dan Cifci (2012) menggunakan  metode Multiple  Criteria  Decision Making (MCDM)  yang  menggabungkan  metode AHP  ( Analytical  Hierarchy  process )  dan  TOPSIS
untuk  mengevaluasi  salah  satu  rumah  sakit  yang sudah berbasis web untuk mencapai alternatif terbaik sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan.
MCDM  merupakan  salah  satu  metode  praktis dalam  pengambilan  keputusan.  MCDM  digunakan untuk  menganalisis  beberapa  kriteria  metode pengambilan keputusan dan metode analisis sensitivitas penggunaan kuantitatif data dalam sistem pendukung  keputusan.  MCDM  ini  menggabungkan kedua  metode  analisis  yaitu  SAW  dan  TOPSIS dalam  membandingkan  tingkat  sensitivitas  analisis yang  terbaik.  Metode  MCDM  ini  diterapkan  untuk data  awal  generasi  sensitivitas  analisis  metode TOPSIS dan SAW. (Zavadskas dkk., 2007).
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,  maka  penelitian perencanaan wilayah  perkantoran  pemerintahan  menggunakan metode  MCPUIS  menerapkan  4  metode  MCDA yaitu  SAW,  TOPSIS  dan  ELECTRE  serta  metode AHP.  Metode  AHP  digunakan  untuk  pengambilan nilai  bobot  agar  lebih  objektif  dalam  penilaian. Sedangkan SAW, TOPSIS dan ELECTRE digunakan  untuk  menghasilkan  nilai  pe ranking an. Hasil perhitungan ketiga metode MCDA ini nantinya akan  dibandingkan,  tingkat  sensitivitas  pendekatan nilai  pe ranking an  terhadap  perancangan  RTRW kawasan  perkantoran  pemerintahan. Output dari sistem  informasi  yang  dihasilkan  adalah  berupa dashboard, perhitungan metode MCPUIS.

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1. Metode MCPUIS
MCPUIS  merupakan  suatu  metode  yang dirancang  untuk  menjadi user-friendly dan intuitif bagi  pengguna,  yang  memungkinkan  pengguna mudah dalam pengenalan berbagai macam parameter yang  diperlukan  oleh  metode  dan  eksperimen  yang digunakan.  Berikut  ini  adalah  arsitektur  dari MCPUIS. (Rodrigues, dkk., 2011).

## Gambar 2.1 Arsitektur dari Metode MCPUIS
Arsitektur  Metode  MCPUIS  ini  memiliki  3 aspek  yang  saling  berkaitan  antara  GIS,  DBMS  dan MCDA. Metode MCPUIS dirancang untuk membantu  para  pengambil  keputusan,  dalam mengevaluasi serta membandingkan berbagai macam
pilihan  hasil  perhitungan  MCDA  (SAW,  TOPSIS, ELECTRE). Di dalam  implementasi MCPUIS,  yang perlu  diperhatikan  adalah  aspek  seperti  identifikasi dan  penyusunan  kriteria  yang  beragam,  pemilihan berbagai macam metode MCDA.
Parameter  yang  diperlukan  oleh  metode-
metode
dalam MCPUIS yaitu dengan mengimplementasikan metode pendukung keputusan (misalnya,  untuk  memfasilitasi  analisis  beberapa parameter  yang  berbeda,  serta  hasil  yang  disediakan oleh perhitungan metode yang berbeda). Modul yang mendukung fungsi dasar MCPUIS ada 4 yaitu :
1. SRDD ( Storage, retrieval, and display of data ) ; 2. IOE ( Investmen option evaluation ) ;
3. IOCS  ( Investmen  option  comparison  and selection ) ;
4. CISA  ( Communication  /  interaction  with  the system and sensitivity analysis )
Beberapa  kemampuan  yang  berhubungan dengan  fungsi-fungsi  modul  ini  akan  dijelaskan dibawah ini : (Rodrigues dkk., 2011).

## 2.2.1.1.  SRDD
Fungsi  SRDD  ini  meliputi  penyimpanan, pencarian dan menampilkan data, serta mengintegrasikan  GIS  dan  modul  dari  perancangan database  menggunakan  MySQL.  Data  spasial disimpan ke dalam modul GIS (misalnya : peta kota, peta  kecamatan).  Data  alfanumerik  non-spatial berupa  data  primer  dan  data  hasil  analisis  lapangan. Kemudian  semua  data  yang  berhubungan  ini disimpan  kedalam  database  MySQL.  Kemampuan database  MySQL  ini  adalah  data  dapat  diimpor, diedit,  diklasifikasi,  dicari,  dimanipulasi  serta diekspor.
GIS  adalah  kumpulan  yang  terorganisir  dari perangkat  keras  komputer,  perangkat  lunak,  data geografi  dan  personil  yang  dirancang  secara  efisien untuk  memperoleh,  menyimpan,  meng- update , memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua  bentuk  informasi  yang  bereferensi  geografis (Prahasta,  2009).  Dalam  perkembangannya  GIS dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. (Demers dalam Prahasta, 2002) menyatakan    bahwa  GIS  adalah  sistem  komputer yang  digunakan  untuk  mengumpulkan,  memeriksa, mengintegrasikan dan menganalisa informasi- informasi  yang  berhubungan  dengan  permukaan bumi. Sedangkan menurut (Aronoff dalam  Prahasta, 2009)  menyatakan  bahwa  GIS  merupakan  suatu sistem  (berbasis  komputer)  yang  digunakan  untuk menyimpan  dan  memanipulasi  informasi-informasi geografis.
Saat ini GIS dikembangkan dengan menggunakan  sistem-sistem  manajemen  basisdata (DBMS)  yang  telah  ada  sebelumnya.  Terdapat  2 (dua)  pendekatan  untuk  menggunakan  DBMS  di dalam GIS yaitu :
1. Pendekatan solusi DBMS total. Pada pendekatan ini,  semua  data  spasial  dan  non  spasial  diakses melalui  DBMS  sehingga  data-data  tersebut harus  memenuhi  asumsi-asumsi  yang  telah ditentukan oleh perancang DBMSnya.
2. Pendekatan  solusi  kombinasi.  Pada  pendekatan ini, beberapa (tidak semua) data (pada umumnya berupa  table-tabel  attribut  berikut  relasi- relasinya)  diakses  melalui  DBMS  karena  data- data  tersebut  telah  sesuai  dengan  modelnya. Sistem  ini  (misalnya  berlaku  pada  Arc/Info) biasanya mengadopsi dua sistem basis data yaitu yang  pertama  untuk  data  spasial  (ARC  pada Arc/Info) dan yang kedua untuk data non spasial yang dikelola oleh sistem basis data yang khusus dirancang  untuk  data  non-spasial  (INFO  pada Arc/Info).

## 2.2.1.2.
IOE Fungsi  IOE  adalah  melaksanakan  penilaian global
pilihan investasi, yang harus memperhitungkan  aspek-aspek  dari  kriteria  dan alternatif  yang  akan  digunakan.  Kriteria-kriteria  ini nantinya  akan  dijadikan  dasar  dalam  perhitungan biaya dalam perencanaan kawasan wilayah perkantoran  pemerintahan.  Fungsi  IOE  dalam penelitian  ini  adalah  memfasilitasi  hasil  evaluasi kriteria  yang  digunakan,  dengan  memastikan  bahwa kriteria  didasarkan  pada  formula  teknis.  Penelitian ini  menggunakan  8  kriteria  dan  9  alternatif.  Kriteria yang  diambil  berdasarkan  Peraturan  Menteri  PU No.06/PRT/M/2007 tentang pedoman Umum Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan  (RTBL), sedangkan  alternatif  yang  digunakan  diambil  dari RTRW Kota Gorontalo.
Tabel  2.1.  Kriteria  penyusunan  konsep  komponen perancangan kawasan
No Kriteria Keterangan 1 C1 Struktur Peruntukan Lahan (SPL) 2 C2 Intensitas  Pemanfaatan  Lahan (IPL) 3 C3 Tata Bangunan (TB) 4 C4 Sistem  Sirkulasi  dan  Jalur Penghubung (SSJP) 5 C5 Sistem  ruang  terbuka  dan  tata hijau (RTH) 6 C6 Tata Kualitas Lingkungan (TKL) 7 C7 Sistem  Prasarana  dan  Utilitas Lingkungan (SPUL) 8 C8 Pelestarian Bangunan dan Lingkungan (PBL) Tabel 2.2.  Alternatif Lokasi Perencanaan No Alternatif Keterangan
1 A1 Kecamatan Kota Utara 2 A2 Kecamatan Kota Tengah 3 A3 Kecamatan Kota Selatan 4 A4 Kecamatan Kota Timur 5 A5 Kecamatan Kota Barat 6 A6 Kecamatan Dungingi 7 A7 Kecamatan Hulonthalangi 8 A8 Kecamatan Dumbo Raya 9 A9 Kecamatan Sipatana 2.2.1.3. IOCS Fungsi IOCS ini adalah melakukan perbandingan  pilihan  investasi  dan  melakukan seleksi  terhadap  kriteria  dan  alternatif  yang  banyak dalam  perancanaan  kawasan  wilayah  perkantoran pemerintahan,  karena  biasanya  ada  perbedaan  khas yang  sering  terjadi  adalah  ketika  banyaknya alternatif  yang  digunakan  dan  beberapa  alternatif memiliki  nilai  yang  sama  terhadap  kriteria.  Oleh karena  itu,  penerapan  metode  MCDA  yang  berbeda yaitu  SAW,  TOPSIS  dan  ELECTRE,  maka  akan menghasilkan  beberapa  asumsi  hasil  perhitungan. SAW  dan  TOPSIS  dalam  penelitian  ini  termasuk dalam  kelompok  metode  agregasi  yang  menghitung kinerja  agregat  untuk  setiap  alternatif,  sedangkan ELECTRE  menghasilkan  nilai outranking .  Ketiga metode  ini  yaitu  SAW,  TOPSIS  dan  ELECTRE menggunakan  bobot  kriteria  hasil  perhitungan  AHP agar lebih objektif dalam penilaian. Dalam penelitian ini yang menjadi experts atau pemberi penilai dalam perhitungan  bobot  AHP  yaitu  pihak  pemerintah dalam hal ini adalah BAPPEDA.

## 2.2.1.4. CISA
Fungsi  CISA  adalah  bentuk  komunikasi atau  interaksi  yang  sangat  relevan  terhadap  sistem dan juga pembelajaran terhadap analisis pe ranking an beberapa  metode  didalam  MCDA  seperti  SAW, TOPSIS  dan  ELECTRE.  Dalam  menganalisis  hasil perhitungan  yang  dilakukan  oleh  ketiga  metode tersebut,  maka  akan  dihasilkan  perhitungan  metode yang terbaik, apakah SAW, TOPSIS atau ELECTRE. Metode  yang  terpilih  nantinya  akan  dijadikan validasi terhadap  perancangan RTRW.  Hasil akhirnya adalah sistem MCPUIS mampu menampilkan  perancangan  dari  perhitungan  MCDA (SAW,  TOPSIS,  ELECTRE),  serta  menampilkan visualisasi  GIS  berupa  peta  dan  membandingkan hasil  grafis  perhitungan  MCDA.  Untuk  metode ELECTRE,  hanya  menghasilkan  nilai Outrangking , sehingga  didalam  sistem  tidak  ditampilkan  bentuk perbandingan grafisnya.
2.2.2. MCDA  ( Multi  Criteria  Decission Analysis)
MCDA  merupakan  metode  pengambilan keputusan  yang  banyak  digunakan  dalam  dunia bisnis.  MCDA  dalam  metode  MCPUIS  ini  terdiri
dari  empat  metode  yaitu  SAW,  TOPSIS  dan ELECTRE, serta AHP sebagai pembobotan terhadap nilai alternatif dan kriteria.
2.2.3. Kriteria-Kriteria Lokasi

## Perencanaan Kantor Pemerintahan
Pedoman  Rencana  Tata  Bangunan  dan Lingkungan  (RTBL)  secara  umum  oleh  Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum untuk  perancangan  kawasan  pusat  perkantoran pemerintahan  belum  mempunyai  acuan  ataupun standar  perancangannya,  oleh  karena  itu  untuk perancangannya  menggunakan  acuan  dan  standar perancangan  umum  yang  telah  ditetapkan  oleh direktorat jenderal Cipta Karya,  yang pelaksanaanya lebih mempertimbangkan aspek-aspek teknik. Secara sistematis,  konsep  harus  mencakup  gagasan  yang komprehensif  dan  teritegrasi  terhadap  komponen- komponen perancangan kawasan.
Di  dalam  pedoman  teknis  perencanaan kawasan  kantor  pemerintahan  di  jelaskan  beberapa kriteria  yang  menjadi  pertimbangan  di  dalam pemilihan  lokasi  perencanaan  wilayah  kantor pemerintahan.
(Peraturan Menteri PU No.06/PRT/M/2007 tentang pedoman Umum Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan  dan Peraturan Daerah Kota Gorontalo No.40 tahun 2011 tentang  RTRW  wilayah  Kota  Gorontalo).  Peraturan Daerah tentang RTRW digunakan untuk pengambilan  alternatif  berupa  9  kecamatan  dan Peraturan  Menteri  PU  digunakan  untuk  menyusun kriteria-kriteria  tentang  komponen  perancangan kawasan  kawasan  kantor  pemerintahan,  yang  terdiri dari  8  kriteria.  Sedangkan  untuk  penyusunan  nilai parameter  dari  setiap  kriteria  diambil  dari  beberapa penelitian  yang  sudah  ada  dan  hasil  analisis wawancara dengan pihak terkait yaitu BAPPEDA.
1. Struktur Peruntukan Lahan (SPL)
Struktur peruntukan lahan merupakan komponen  rancang  kawasan  yang  berperan  penting dalam alokasi penggunaan dan pengusaaan lahan/tata guna  lahan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam  rencana  RTRW.  Manfaat  SPL  adalah meningkatkan  keseimbangan  kualitas  kehidupan lingkungan dengan membentuk ruang-ruang kota/lingkungan  yang  hidup  decara  fisik  ( vibrant ) dan ekonomi ( viable ), layak huni dan seimbang, serta meningkatkan  kualitas  hidup  pengguna  dan  kualitas lingkungan.
2. Intensitas pemanfaatan lahan (IPL)
Tingkat  alokasi  dan  distribusi  luas  lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas  pemanfaatan  yang  adil.  Komponen penataan  IPL  adalah  Koefisien  Dasar  Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB),
Koefisien  Daerah  Hijau  (KDH),  Koefisien  Tapak Besmen (KTB), Garis Sempadan Bangunan (GSB).
3. Tata Bangunan (TB)
TB  adalah  produk  dari  penyelenggaraan bangunan  gedung  beserta  lingkungannya  sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai macam aspek  termasuk  pembentukan  citra/karakter  fisik lingkungan,  besaran,  dan  konfigurasi  dari  elemen- elemen : blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian yang dapat menciptakan dan mendefinisikan  berbagai  kualitas  ruang  kota  yang akomodatif  terhadap  keragaman  kegiatan  yang  ada, terutama  yang  berlangsung  dalam  ruang-ruang publik.  Tata  bangunan  juga  merupakan  sistem perencanaan  sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan bangunan  gedung  beserta  lingkungannya,  termasuk sarana  dan  prasaranannya  pada  suatu  lingkungan binaan  baik  diperkotaan  maupun  diperdesaan  sesuai dengan peruntukan lokasi  yang diatur dengan aturan tata ruang yang berlaku dalam RTRW Kabupaten/Kota, dan rencana rincinya.
4. Sistem  Sirkulasi  Dan  Jalur  Penghubung
(SSJP) Sistem  sirkulasi  dan  jalur  penghubung terdiri  dari  jaringan  jalan  dan  pergerakan,  sirkulasi kenderaan  umum,  sirkulasi  kenderaan  pribadi, sirkulasi  kenderaan  informal  setempat  dan  sepeda, sikulasi  pejalan  kaki,  sistem  dan  sarana  transit, sistem parkir, perencanaan jalur pelayanan lingkungan,  dan  sistem  jaringan  penghubung. Manfaat  SSJP  adalah  mengoptimalkan  efisiensi pemanfaatan  prasarana  jalan  dengan  jenis  arus pergerakan yang terjadi.

## 5. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau (SRTTH)
Sistem  Ruang  Terbuka  dan  Tata  Hijau merupakan  komponen  rancang  kawasan,  yang  tidak sekadar terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen  sisa  setelah  proses  rancang  arsitektural diselesaikan,  melainkan  juga  diciptakan  sebagai bagian  integral  dari  suatu  lingkungan  yang  lebih luas. Manfaat SRTTH adalah  meningkatkan  kualitas kehidupan ruang kota melalui penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, menarik dan berwawasan ekologis.
6. Tata Kualitas Lingkungan (TKL)
Penataan  kualitas  lingkungan  merujuk  pada upaya  rekayasa  elemen-elemen  kawasan  yang sedemikian  rupa  sehingga  tercipta  suatu  kawasan atau  subarea  dengan  sistem  lingkungan  yang informatif,  berkarakter  khas,  dan  memiliki  orientasi tertentu.  Manfaat  TKL  adalah  menyatukan  kawasan sebagai  sistem  lingkungan  yang  berkualitas  dengan pembentukan karakter dan identitas lingkungan yang spesifik.
7.
Sistem  Prasarana  dan  Utilitas  Lingkungan (SPUL) SPUL  adalah  kelengkapan  dasar  fisik  suatu lingkungan  yang  pengadaannya  memungkinkan suatu  lingkungan  dapat  beroperasi  dan  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Manfaat  SPUL  adalah meningkatkan  kualitas  kawasan  perencanaan  yang menjamin  tersediannya  dukungan  konkret  terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang ada.
8. Pelestarian  Bangunan  dan  Lingkungan (PBL) Dalam pengertian yang lebih luas, pelestarian  dapat  menjangkau  suatu  tindakan pengelolaan atau manajemen suatu satuan organisme kehidupan  baik  berupa  lingkungan  alami,  seperti kawasan  cagar  alam,  maupun  lingkungan  binaan seperti wilayah  perkotaan.  Istilah  pelestarian mencakup  berbagai  macam  pendekatan  yang bertumpang  tindih  dan  sebagai  suatu  ekspresi  luas yang  mencakup  berbagai  macam  strategi  untuk menangani bangunan/lingkungan perkotaan.

## 3. METODOLOGI
3.1. Prosedur Penelitian
Ada  beberapa  tahapan  prosedur  penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan  data  penelitian,  identifikasi  dan pengolahan  data,  perancangan  sistem,  implementasi sistem, dan pengujian sistem. Adapun gambaran dari prosedur penelitian seperti pada Gambar 3.1 :

## Gambar 3.1 Prosedur Penelitian
Penjelasan  dari  masing-masing  tahapan  adalah sebagai berikut :
a.  Pengumpulan data penelitian
Pengumpulan  data  penelitian  yaitu  kegiatan mencari  data  dilapangan  yang  akan  digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan  BAPPEDA  Kota  Gorontalo,  berupa  data RTRW  dan  Kota  Gorontalo  dalam  angka  2014. Serta  melakukan  wawancara  terhadap  pihak terkait yaitu BAPPEDA untuk mendapatkan nilai
tingkat  kepentingan  AHP  dan  tabel  keputusan ( 𝑥 𝑖𝑗 ) .
b.  Identifikasi dan pengolahan data Melakukan identifikasi dan pengolahan data yang diperlukan  dalam  melakukan  perhitungan  dan analisis masalah. Mengidentifikasi masing-
masing  kriteria  yang  terdiri  dari  8  kriteria  yaitu struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan,  tata  bangunan,  sistem  sirkulasi  dan  jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata  kualitas  lingkungan,  sistem  prasarana  dan utilitas  lingkungan,  pelestarian  bangunan  dan lingkungandi masing-masing
kecamatan.
Kemudian melakukan pengolahan data menggunakan metode MCPUIS.
c.  Analisis dan perancangan sistem Melakukan  analisis  dan  perancangan  sistem. Analisis  dan  perancangan  sistem  penentuan lokasi perencanaan wilayah perkantoran pemerintahan dijelaskan pada gambar 3.2.
d.  Implementasi sistem Pada  tahap  ini,  dilakukan  implementasi  sistem sesuai  dengan  rancangan  atau  konsep  yang  telah disusun  pada  tahap  sebelumnya.  Bentuk  dari tahap  implementasi  sistem  adalah  pembuatan aplikasi  dengan  metode  MCPUIS  untuk  sistem penentuan lokasi Perencanaan kawasan perkantoran  pemerintahan.  Dalam  implementasi sistem  akan  dilakukan  implementasi  terhadap MCDA  yaitu  implemetasi  SAW,  implementasi TOPSIS  dan  implementasi  ELECTRE  dengan menggunakan  nilai  pembobotan  yang  sama  yaitu AHP.
e.  Pengujian sistem
Tahapan ini dilakukan setelah tahapan implementasi  selesai  dilakukan.  Pada  tahapan  ini dilakukan  pengujian  sistem  apakah  sistem  dapat berjalan  seperti  yang  diharapkan  atau  tidak. Pengujian  dilakukan  dalam  bentuk  dua  tahap, yaitu pengujian terhadap performa sistem dengan perhitungan manual menggunakan Ms. Excel dan pengujian  sistem  terhadap  proses  perhitungan
MCDA  (SAW,  TOPSIS  dan  ELECTRE)  dengan uji  validasi  RTRW.  Proses  uji  validasi  performa sistem  dapat  dilakukan  dengan  cara  melihat pedoman peraturan pemerintahan RTRW tentang perencanaan  kawasan  perkantoran  pemerintahan dengan hasil keluaran sistem.

## 3.2.  Analisis dan Perancangan Sistem
Gambar 3.2 Analisis dan perancangan sistem
Penjelasan  dari  masing  –  masing  tahapan  arsitektur sistem adalah sebagai berikut :
1.   Pemilihan lokasi daerah kawasan perkantoran Proses  awal  yang  dilakukan  adalah  pemilihan kawasan  perkantoran  pemerintahan,  dimana yang dimaksud lokasi adalah  lokasi  yang  sesuai dengan perancangan RTRW di Kota Gorontalo.
2.  Analisa menggunakan MCPUIS untuk identifikasi Pengambilan  Keputusan  Hasil  keluaran  dari proses perhitungan MCDA yaitu SAW, TOPSIS, ELECTRE dan pembobotannya menggunakan  AHP.  Pada  metode  MCPUIS yang  digunakan  adalah  analisis  hasil  dari pe ranking an  perhitungan  SAW  dan  TOPSIS. Kemudian ELECTRE menghasilkan nilai berupa outranking . Keluaran dari hasil analisis menggunakan  metode  MCPUIS  ini  adalah berupa  prioritas  lokasi  kawasan  perkantoran pemerintahan sesuai dengan RTRW.
3.  Menampilkan  hasil  analisis  MCPUIS  kedalam dashboard berupa  pemetaan  Prioritas  lokasi yang dihasilkan pada proses analisis sebelumnya kemudian  ditampilkan  kedalam dashboard berupa pemetaan lokasi.
4. Dashboard menampilkan  rekomendasi  lokasi potensial  berdasarkan  prioritas. Dashboard menampilkan lokasi potensial dengan menggunakan  warna  sebagai  tanda  urutan  dari prioritas lokasi tersebut.
Adapun  kerangka  sistem  yang  dihasilkan adalah sebagai berikut :
Gambar 3.3. Kerangka Sistem Informasi
4. Hasil dan Pembahasan 4.1. Hasil Penelitian
Hasil  analisis  MCPUIS  dibagi  menjadi  3 bagian  yaitu  Hasil  Implementasi  SAW,  Hasil Implementasi  TOPSIS  dan  Hasil  Implementasi ELECTRE.  Sedangkan  untuk  mendapatkan  nilai bobot  agar  lebih  objektif  menggunakan  AHP. Kemudian  hasilnya  akan  divisualisasikan  ke  peta SIG.

## 4.1.1. Hasil Implementasi SAW
Tahapan  awal  dari  proses  hasil  pengolahan SAW adalah  menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan  acuan  dalam  pengambilan  keputusan, kemudian  menentukan  rating  kecocokan  dari  setiap alternatif  pada  setiap  kriteria.  Setelah  itu  membuat matriks  keputusan  berdasarkan  kriteria,  kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan  yang  disesuaikan  dengan  jenis  atribut, sehingga  diperoleh  matriks  ternormalisasi.  Setelah mendapatkan hasil matriks ternormalisasi maka akan diperoleh  hasil  perengkingan  yang  didapatkan  dari penjumlahan  dari  perkalian  matriks  ternormalisasi dengan vektor bobot menggunakan AHP.
Tabel 4.1 Matriks Ternormalisasi SAW

## 4.1.2. Hasil Implementasi TOPSIS
Secara
umum proses pengolahan menggunakan  TOPSIS  memiliki  prosedur  atau langkah-langkah  dimulai  dari  proses  pembuatan Tabel  Keputusan  kriteria  dan  alternatif,  kemudian membuat    matriks  keputusan  yang  ternormalisasi, setelah itu  membuat  Normalisasi Matriks  Keputusan Terbobot,  Menentukan  Solusi  Ideal  Positif  dan Solusi  Ideal  Negatif,  Menghitung  Jarak  Alternatif dengan Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif, dan Menghitung Nilai Preferensi Setiap Alternatif.
Tabel 4.2 Nilai Preferensi Dari setiap Alternatif

## 4.1.3. Hasil Implementasi ELECTRE
Secara umum proses pengolahan
menggunakan  ELECTRE  didasarkan  pada  konsep perangkingan  melalui  perbandingan  berpapasangan antar  alternatif  pada  kriteria  yang  sesuai.  Suatu alternatif  dikatakan  mendominasi  alternatif  yang lainnya  jika  satu  atau  lebih  kriterianya  melebihi (dibandingkan  dengan  kriteria  dari  alternatif  yang lain)  dan  sama  dengan  kriteria  lain  yang  tersisa. Hubungan perangkingan antara 2 alternatif A k dan A 1 dinotasikan sebagai A k ® A 1 jika alternatif ke-k tidak mendominasi  alternatif  ke-1  secara  kuantitatif, sehingga pengambilan keputusan lebih baik mengambil resiko A k daripada A 1 . Tabel 4.3 Matriks Dominan E

## 4.1.4. Hasil Implementasi AHP
Proses Pengolahan data AHP untuk menghasilkan bobot kriteria diawali dengan meninjau  tingkat  kepentingan,  perbandingan  tingkat kepentingan,  priority  vector  (pv)  atau  matriks perbandingan  berpasangan,  dan  matriks  normalisasi terbobot.
Tabel 4.4 Matriks Normalisasi Terbobot

## 4.2. Pembahasan
Terhadap  sistem  yang  telah  dikembangkan, dilihat  proses  perhitungan  yang  dilakukan  oleh sistem  terhadap  perhitungan  manual  menggunakan Ms.  Excel,  sehingga  dapat  diketahui  antara  proses perhitungan  secara  manual  dengan  sistem  memiliki nilai  kesamaan.  Dengan  menggunakan  proses
masukan yang sama, maka dalam penelitian ini, hasil perhitungan  manual  menggunakan  Ms.  Excel  dan perhitungan sistem mengeluarkan keluaran nilai yang sama.  Kemudian  hasil  dari  perhitungan  sistem  ini akan  dijadikan  penilaian  terhadap  RTRW  kawasan perencanaan perkantoran pemerintahan.
Pada  pembahasan  ini  akan  dibahas  mengenai cara  kerja  sistem  terhadap  perhitungan  MCDA (SAW, TOPSIS dan ELECTRE) dengan menggunakan  pembobotan  yang  sama  yaitu  AHP. Kemudian  hasilnya  akan  divalidasikan  kedalam RTRW  perencanaan  perkantoran  pemerintahan. Berikut ini adalah proses penginputan data alternatif kedalam sistem berdasarkan nilai kriteria.

## 4.2.1. Proses Validasi
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  acuan dalam menguji tingkat validitasnya adalah menggunakan  aturan  RTRW  Kota  Gorontalo. Berikut  ini  adalah  rencana  pemerintah  Kota Gorontalo dalam merencanakan kawasan perkantoran pemerintahan. Tabel 4.5 Rencana Kawasan Perkantoran Pemerintahan No Nama Kecamatan Keterangan 1 Kecamatan  Kota Sipatana Rencana kawasan perkantoran  pemerintah tingkat kota. 2 Kecamatan  Kota Timur Rencana kawasan perkantoran swasta 3 Kecamatan  Kota Selatan Rencana kawasan perkantoran swasta 4 Kecamatan  Kota Tengah Rencana kawasan
perkantoran swasta
Proses  validasi  ini  menggunakan  hasil analisis perhitungan MCDAnya berupa hasil perhitungan SAW, perhitungan TOPSIS dan perhitungan  ELECTRE  dengan  menggunakan  nilai pembobotan yang sama yaitu AHP. Hasil perhitungan  SAW  dan  perhitungan  TOPSIS  akan dibandingkan berdasarkan nilai pe ranking an. Sedangkan  hasil  perhitungan  ELECTRE  digunakan untuk  nilai  Outrangking,  yang  memiliki  nilai dominan yang lebih penting. Berikut ini adalah hasil analisis perhitungan ketiga metode tersebut :
Tabel 4.6 Perbandingan hasil perhitungan analisis SAW dan TOPSIS No Nama Alternatif Hasil SAW Hasil TOPSIS 1 Kecamatan Kota Timur 0.9235 0.8968 2 Kecamatan Kota Utara 0.8799 0.8434 3 Kecamatan Kota Sipatana 0.8427 0.7863 4 Kecamatan Kota Dungingi 0.7776 0.6162 5 Kecamatan Kota Tengah 0.6891 0.5140 6 Kecamatan Kota Selatan 0.6541 0.4102 7 Kecamatan Kota Hulonthalangi 0.5591 0.2838 8 Kecamatan Barat 0.5292 0.2777 9 Kecamatan Kota Dumbo Raya 0.4360 0.1460
Setelah  data  ditampilkan  kedalam  bentuk tabel  perbandingan  hasil,  maka  selanjutnya  adalah menampilkan  kedalam  bentuk  grafik.  Tujuannya adalah agar lebih terlihat letak perbedaan antara hasil perhitungan analisis SAW dan hasil analisis TOPSIS. Dalam  grafik  ini  jelas  terlihat  sisi  perbedaanya. Angka  yang  lebih  besar  terlihat  pada  perhitungan SAW.  Kedua  perhitungan  ini  menggunakan  nilai bobot  yang  sama  menggunakan  hasil  perhitungan AHP.  Penggunaan  analisis  SAW  lebih  mudah dikerjakan,  karena  metode  SAW  didapatkan  dengan menjumlahkan  semua  nilai  rating  bobot  normal untuk  satu  lokasi  berdasarkan  semua  kriteria  yang ada.  Sedangkan  perhitungan  TOPSIS  didasarkan pada  konsep  dimana  alternatif  terpilih  yang  terbaik tidak  hanya  memiliki  jarak  terpendek  dari  solusi ideal  positif,  namun  juga  memiliki  jarak  terpanjang dari  solusi  ideal  negatif.  Berikut  ini  adalah  grafik perbandingan  pe ranking an  hasil  analisis  SAW  dan hasil analisis TOPSIS.
Gambar 4.1 Nilai Akhir TOPSIS dan SAW
Dalam grafik ini terlihat tingkat perbandingan antara  nilai  akhir  TOPSIS  dan  nilai  akhir  SAW. Grafik  yang  berwarna  biru  menunjukkan  skor  dari nilai TOPSIS, sedangkan grafik yang berwarna hitam menunjukkan skor dari nilai SAW.
Metode  SAW,  TOPSIS  dan  ELECTRE bekerja  secara  independent,  kedua  metode  tersebut sama-sama menghasilkan nama kecamatan alternatif, namun  untuk  menghasilkan  urutan,  maka  digunakan hasil  akhir  adalah  metode  SAW  dan  TOPSIS. Sedangkan  metode  ELECTRE  digunakan  untuk mendapatkan  nilai  outranking  ,  untuk  dibandingkan antara  alternatif  satu  dengan  alternatif  lainnya  yang lebih  dominan,  sehingga  menghasilkan  urutan  yang lebih  diprioritaskan  untuk  dipilih.  Berikut  ini  adalah hasil dari perhitungan metode ELECTRE.
Tabel 4.7 Outranking ELECTRE
Alternatif A k Alternatif A 1 Keterangan Kota Utara Kota Timur Kota Utara lebih Dominan dari Kota Timur (Kota Utara) Kota Utara Kota Sipatana Kota Utara lebih Dominan dari Kota Sipatana (Kota Utara) Kota Tengah Kota Barat Kota Tengah lebih Dominan dari Kota Barat (Kota Tengah) Kota Selatan Kota Tengah Kota Selatan lebih Dominan dari Kota Tengah (Kota Selatan) Kota Timur Kota Utara Kota Timur lebih Dominan dari Kota Utara (Kota Timur) Kota Hulonthal angi Kota Barat Kota Hulonthalangi lebih Dominan dari Kota Barat (Kota Hulonthalangi) Kota Sipatana Kota Dungingi Kota Sipatana lebih Dominan dari Kota Dungingi (Kota Sipatana)
Dari  hasil  perhitungan  menggunakan  ketiga metode yaitu SAW, TOPSIS dan ELECTRE, dengan melakukan  pembobotan  yang  sama  yaitu  AHP,
didapatkan  hasil  validasinya  terhadap  RTRW  yaitu TIDAK  VALID.  Berikut  ini  adalah  tabel  ketidak validan  antara  hasil  perhitungan  sistem  dengan RTRW.
Tabel 4.8 Kevalidan Sistem terhadap Rancangan RTRW No Rencana RTRW Perhitungan MCDA 1 Kecamatan Kota Timur Kecamatan Kota Timur 2 Kecamatan Kota Selatan Kecamatan Kota Utara 3 Kecamatan Kota Tengah Kecamatan Kota Sipatana 4 Kecamatan Kota Sipatana Kecamatan Dungingi
Setelah didapatkan hasil validasi antara sistem dengan  perancangan  RTRW  terhadap  perencanaan kawasan  wilayah  perkantoran,  maka  sistem  akan menampilkan  hasil  pe ranking an  MCDA  kedalam peta. Berikut adalah peta pe ranking an sistem.
Gambar 4.2 Peta Pe ranking an Sistem MCPUIS

## 5. KESIMPULAN
Telah  dibangun  sistem  informasi  untuk mementukan lokasi perencanaan wilayah perkantoran  pemerintahan.  Sistem  ini  dibangun dengan  menggunakan  implementasi  dari  metode MCPUIS.
1. Metode  MCPUIS yang  diimplementasikan dengan  konsep  analisis  beberapa  kriteria  dan alternatif  terhadap  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) memiliki  hasil validasi  yang
(a) Kota Timur (b) Kota Utara
(c) Sipatana (d) Kota Dungingi
berbeda. Sehingga metode MCPUIS mempunyai  tingkat  ketelitian  yang  baik  pada saat  proses  membandingkan  setiap  metode MCDA yaitu SAW, TOPSIS, ELECTRE.
2. Metode  MCDA  (SAW,  TOPSIS,  ELECTRE) menggunakan  nilai  pembobotan  yang  sama yaitu  AHP.  Pembobotan  AHP  dinilai  lebih objektif dalam penilaian.
3. Pada  studi  kasus  ini  diperoleh  perbandingan dari beberapa perhitungan metode MCDA yang dipakai  yaitu  Metode  SAW  dan  TOPSIS menghasilkan  nilai  pe ranking an,  sedangkan ELECTRE  menghasilkan  nilai  Outranking. Sedangkan  perhitungan  metode  yang  baik  dan mudah adalah perhitungan menggunakan SAW.
4. Hasil  perhitungan  SAW  terhadap  lokasi perencanaan wilayah perkantoran pemerintahan
adalah  kecamatan  Kota  Timur,  Kota  Utara, Kota  Sipatana  dan  Kota  Dungingi.  Hasil  yang didapatkan
berdasarkan
perhitungan menggunakan  data  primer  yaitu  data  dari BAPPEDA,  BPS  dan  data  hasil  analisis  oleh beberapa  peneliti  sebelumnya,  sehingga  hasil penelitian  dari  perhitungan  sistem  ini  akan dijadikan  rekomendasi  terhadap  perancangan RTRW.

## Daftar Pustaka
Buyukozkan,  G.,  dan  Cifci,  G.,  2012,  A  Combined Fuzzy AHP and Fuzzy Topsis Based Strategic Analysis  of  Electronic  Service  Quality  in Healthcare  Industry, Expert  System  with applications ., 39., 2341-2354.
Fence,  Wantu.  2011, Fungsi  Tata  Ruang  dalam menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  Kota Gorontalo .  Universitas  Negeri  Gorontalo, Gorontalo.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  (2007), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007tentang  pedoman  Umum Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan.
Pekerjaan Umum, Jakarta.
Pemerintah  Kota  Gorontalo,  2011,  “ Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010- 2030 .”  Pemerintah  Kota  Gorontalo,  Kota Gorontalo.
Prahasta,  E.  2009,  “ Konsep-konsep  Dasar  Sistem Informasi Geografi ”. Bandung Informatika.
Rodrigues,.  C.  J.,  Simao,  A,.  dan  Antunes,  C.  H,. 2011, A GIS – Based Multicriteria SPATIAL
Decision Support System  for Planning Urban infrastruktures, International Jurnal of Decision Support System (51), 720-726.
Tansel,  Y.,  2014.,  A  TOPSIS  based  deGISn  of experiment  approach  to  assess  company ranking., Applied Mathematics and
Computation 227., 630–647.
Zavadskas E. K., Turskis Z., Dejus T., Viteikiene M. Sensitivity  analysis  of  a  simple  additive weight  method.  Int.  J. Management  and Decision Making , Vol. 8, Nos. 5/6, 2007. p.p. 555-574.
Zhang, Y.J., Li, A.J., dan Fung, T., 2012, Using GIS and  Multi-criteria  Decision  Analysis  for Conflict  Resolution  in  Land  Use  Planning .
Procedia Environmental Sciences (13), 2264
– 2273.