TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

## Ari Handoyo
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan E-mail: ari.wap21@gmail.com

## Abstract :
Paralegals  are  part  of  the  Legal  Aid  Providers  who  provide  Legal  Assistance  both  litigation  and non-litigation, as well as advocates, lecturers and law faculty students. Paralegal legitimacy is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid of Juncto Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Legal Aid for Juncto Minister of Law and Human Rights Regulation Number 1 of 2018 About Paralegals in Providing Legal Aid . Legal Standing Paralegals in providing legal assistance both litigation and non-litigation as regulated in Articles 11 and 12  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  No.  1  of  2018  concerning  Paralegals  in  the Provision of Legal Aid. However, the Article was revoked by the  Supreme Court with Decision Number 22 P / HUM / 2018, so that the Paralegal no longer has a legal standing in giving legal provisions both litigation  and  non-litigation.  Therefore  the  formulation  of  the  issues  raised  are:  1)  How  the  Paralegal Position  After  the  Decision  of  the  Supreme  Court  Number  22  P  /  HUM  /  2018,  and  2)  How  is  the Relationship Between the Provider of Legal Aid with the Paralegal.
This type of research is normative legal research, the type of research used is reform-oriented research, the  research  approach  used  is  the  statute  approach  and  conceptual  approach.  This  research  is prescription, the source and type of legal material used in this study are primary legal materials that are binding  in  the  form  of  legislation.  Primary  legal  materials  in  the  form  of  books,  texts,  journals,  legal expert  opinions,  legal  articles,  and  others  relevant  to  the  subject  matter.  Tertiary  legal  material  in  the form of a legal dictionary and encyclopedia.
After the Judicial Riview conducted by the Angung Court related to the legal standing of the Paralegal Articles  11  and  12  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  No.  1  of  2018  concerning Paralegals in Providing Legal Aid . Keywords: Existence, Paralegal, Legal assistance

## Abstrak :
Paralegal  merupakan  bagian  dari  Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  memberikan  Bantuan  Hukum baik  secara  litigasi  maupun  non  litigasi,  sama  halnya  dengan  advokat,  dosen  dan  mahasiswa  fakultas hukum.  Legitimasi  paralegal  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun  2018  Tentang  Paralegal  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum.  Legal  Standing  Paralegal  dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan  12  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Namun Pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Agung dengan Putusan  Nomor  22  P/HUM/2018,  sehingga  Paralegal  tidak  mempunyai  legal  standing  lagi  dalam melakukan  pemberian  hukum  baik  litigasi  maupun  non  litigasi.  Oleh  sebab  itu  rumusan  masalah  yang diangkat  yaitu  :  1)  Bagaimana  Kedudukan  Paralegal  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  22 P/HUM/2018, dan 2) Bagaimana Hubungan Antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Paralegal.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan reform-oriented reseach,  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  statute  approach  dan  conceptual  approach.  Penelitian ini bersifat preskripsi, sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer
berupa buku-buku, teks, jurnal, pendapat ahli hukum, artikel hukum, dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Setelah dilakukannya Judicial  Riview  oleh  Mahkamah  Angung  terkait  dengan  legal  standing  Paralegal  Pasal  11  dan  12 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal  Dalam Pemberian Bantuan Hukum .
Kata kunci: Keberadaan , Paralegal, Bantuan hukum.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  adalah Negara  hukum  yang  mana  sudah  jelas terpatri  atau  tertuang  dalam  konstitusi  kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang selanjutnya  disebut  UUD  RI  1945)  dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
Manifestasi  Indonesia  sebagai  negara hukum  pada  dasarnya  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  perlindungan  hukum kepada setiap warga negaranya, oleh karena itu  konstitusi  Indonesia  memberikan  ruang bagi  warga  negara  untuk  mendapatkan perlakuan  yang  sama  di  hdapan  hukum. sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28D  ayat (1)  UUD  RI  1945  menegaskan  :  Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta    perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum.
Pemberian  hak  terhadap  perlakuan hukum  yang  sama  tidak  saja  diterima  oleh warga  negara  biasa,  tetapi  juga  oleh  warga negara  yang  menghadapi  persoalan  hukum.
Bagi warga negara  yang memiliki keduduk- an  sosial  menengah  ke  atas,  menghadapi masalah hukum tidak menjadikan persoalan. Warga yang bermasalah dapat menggunakan jasa  advokat,  terutama  untuk  mengahadapi proses  hukum  di  pengadilan.  Penggunaan jasa  advokat  memerlukan  biaya  yang  tidak kecil,  sehingga  tidak  semua  warga  negara dapat membayar jasa advokat  terutama  bagi warga negara yang kurang mampu.
Pada  beberapa  kasus,  banyak    perkara yang  melibatkan warga negara tidak mampu maupun  buta  hukum  hanya  bisa  menerima keputusan  hakim  tanpa  adanya  pembelaan secara  hokum.  Hal  tersebut  terjadi  karena ketidakmampuan  warga  negara  tersebut membayar jasa advokat dan kurang memili- ki  pengetahuan  yang  luas  tentang  hukum. Pada  situasi  yang  demikian,  negara  atas dasar  prinsip  keadilan  wajib  memberikan pelayanan hukum kepada warga negara yang tidak mampu.
Pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan  hukum  untuk  masyarakat  miskin, jasa  bantuan  hukum  tersebut  dibiayai  oleh negara. Konsep ini merupakan implementasi dari  konsep  negara  kesejahteraan  (welfare
state)  yang  mewajibkan  pemerintah  untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dalam  rangka  peningkatan    kesejahteraan rakyat,    terutama    di  bidang    sosial,  politik dan hukum. 1
Hukum  adalah  alat  atau  sarana  untuk mengatur  dan  menjaga  ketertiban  guna mencapai  suatu  masyarakat  yang  berkeadil- an  dalam  menyelenggarakan  kesejahteraan sosial yang berupa peraturan peraturan yang bersifat  memaksa  danmemberikan  sanksi bagi  yang  melanggarnya,  baik  itu  untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah  sebagai  penguasa. 2 Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat  dan  mewujudkan  ketertiban masyarakat.
Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  (selanjutnya  disebut  UU BH).  Disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  1  UU  BH  bahwa  Bantuan  Hukum adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada  Penerima  Bantuan  Hukum.  Bantuan hukum,  merupakan  salah  satu  perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia  khususnya  bagi  tersangka  atau terdakwa  untuk  mendapatkan  perlakuan secara  layak  oleh  aparat  penegak  hukum
1 Martiman  Prodjohamidjojo.  1987. Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 23
2 Ibid.
sesuai  dengan    harkat    dan    martabatnya sebagai  manusia, mengingat  aturan  hukum bersifat  esoterik  sehingga  bagi  masyarakat awam  tidak  mudah  untuk  mengerti  dan memahami. 3
Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU BH, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  telah memenuhi  syarat  berdasarkan  Undang- Undang  ini.  Syarat-syarat  Pemberi  Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) UU BH. Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi bantuan  hukum  haruslah  berbadan  hukum dan terakreditasi serta  memiliki kantor atau sekretariat  yang  tetap,  memiliki  pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum. Lembaga  bantuan  hukum  atau  organi- sasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap  advokat,  paralegal,  dosen,  dan mahasiswa  fakultas  hukum  untuk  dijadikan sebagai  tenaga  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal 9  UU  BH.    Berdasarkan keten- tuan  tersebut,  pemberian  layanan  bantuan hukum  tidak  hanya  dilakukan  oleh  advokat, tetapi  juga  dapat  dilakukan  oleh  paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Yang menjadi  pembahasan  disini mengenai  pemberian  bantuan  hukum  yang dilakukan  oleh  paralegal.  Perkembangan paralegal  pada  umumnya  mengemuka  pada era  1970-an.  Pada  masa  itu  LSM-LSM  di Indonesia  mulai  menjalankan  program-
3 Supriadi.  2001. Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum ,  Yogyakarta : Arsita hlm. 333.
program  penyadaran  potensi  dan  hak-hak masyarakat  miskin. 4 Istilah  yang  digunakan pada  medio  1970  an  dengan  istilah  pokrol bambu.  Sering  pula  paralegal  digambarkan sebagai  seseorang  yang  tidak  mesti  seorang sarjana  hukum  atau  mengeyam  dunia pendidikan  hukum  diperguruan  tinggi. Namun paralegal harus mengkuti pendidikan khusus  keparalegalan  tentang  sistem  hukum dasar, hak asas manusia dasar, keterampilan hukum dan pengorganisiran.
Salah  satu  lembaga  yang  konsen mengembangkan konsep paralegal di Indonesia  adalah  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  dan  Yayasan  Bantuan  Hukum Indonesia  (YLBHI).  Pada  masa  1980an LBH-YLBHI telah menggunakan isu hukum sebagai  jalan  masuk  untuk  membangun kesadaran  masyarakat  melalui  pendidikan- pendidikan  berbasis  komunitas.  Bahkan menurut Patra M. Zen, diawal tahun 1990-an dimotori  LBH-Yayasan  LBH  Indonesia, telah membentuk Jaringan Paralegal Indonesia.  Akan  tetapi  jaringan  tersebut tidak aktif lagi sejak 1996.
Lalu pada periode 1990-an, pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan  mengundang  beragam  komunitas dimasyarakat.  Ditandai  dengan  berdirinya organisasi  non-pemerintah  yang  spesifik menangangi isu-isu tertentu seperti WALHI, ICEL  dan  LBH  Apik.  WALHI  dan  ICEL
4 Asrul  A  Sigalingging  Dkk.  Paralegal  berbasis organisasi  rakyat.  YLBHI  LBH  Padang,  Padang, 2015 hal 19.
menyelenggarakan  pelatihan  paralegal  dibi- dang  lingkungan  hidup.  Sementara  LBH Apik  menyelanggarakan  pendidikan  para- legal  untuk  isu  kekerasan  dalam  rumah tangga dan hak-hak perempuan dan anak. Memasuki  tahun  2000-an,  pendidikan paralegal tidak lagi hanya berbasiskan kasus maupun  isu,  melainkan  semua  pengetahuan dan  keterampilan  yang  dianggap  perlu  bagi paralegal  untuk  menjadi  jembatan  dan mendorong perjuangan dikomunitasnya. Dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10 Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2013  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana  Bantuan  Hukum  dalam  Pasal  27  (1) Pemberian  Bantuan  Hukum  secara  litigasi dilakukan  oleh  advokat  yang  berstatus sebagai  pengurus  Pemberi  Bantuan  Hukum dan/atau  advokat  yang  terdaftar  pada Pemberi  Bantuan  Hukum.  (2)  Pemberi Bantuan  Hukum  dapat  merekrut  advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas  hukum  di  luar  pelaksana  Bantuan Hukum  yang  telah  terdaftar  jika:  a. ketersediaan  jumlah  pelaksana  bantuan hukum  tidak  mencukupi  dalam  menangani perkara;  dan/atau  b.  tidak  terdapat  Pemberi Bantuan  Hukum  di  wilayah  tempat  tinggal
Penerima Bantuan Hukum. (3)
Direktur/Ketua  Pemberi  Bantuan  Hukum yang  merekrut  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  wajib  menetapkan  keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa  fakultas  hukum  yang  telah direkrut  sebagai  pelaksana  bantuan  hukum (4)  Pemberi  bantuan  hukum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  mendaftarkan pelaksana  bantuan  hukum  kepada  unit  kerja yang  tugas  dan  fungsinya  terkait  pemberian bantuan hukum melalui Sidbankum. Kemudian  diatur  lebih  spesifik  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  01  Tahun  2018  Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum selanjutnya  disebut  Permenkumham  No.  1 Tahun  2018  Tentang  Paralegal  dalam Pemberian Bantuan Hukum. Walaupun telah dilakukan Judicial  Review ke  Mahkamah Agung terkait dengan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11  dan  12  Permenkumham  No.  1  Tahun 2018  Tentang  Paralegal  dalam  Pemberian Bantuan  Hukum.  Yang  dalam  putusannya mengabulkan sebagian yaitu Memerintahkan kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik
Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12
Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang
Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Walaupun  dalam  Judicial  Review Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
tersebut  diperintahkan  untuk  dicabut  terkait dengan  Pasal  11  dan  Pasal  12.  Akan  tetapi tidak mengurangi eksistensi paralegal sepanjang  tidak  dicabut  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang  Bantuan  Hukum juncto Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10 Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2013  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Berdasarkan  Pasal  4  Permenkumham No.  1  Tahun  2018  Tentang Paralegal  dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang berbunyi : Untuk  dapat  direkrut  menjadi  paralegal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat (2)
Kemudian  lebih  lanjut  dalam  Pasal  6 ayat  (1)  Paralegal  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan  Paralegal.  (2)  Pelatihan  Paralegal dilaksanakan  untuk  meningkatkan  kualifi- kasi  Paralegal  dalam  memberikan  Bantuan Hukum.  (3)  Kualifikasi  Paralegal  sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepenting- an dalam masyarakat;
b. kemampuan  melakukan  penguatan masyarakat  dalam  memperjuangkan  hak
asasi  manusia,  dan  hak-hak  lain  yang dilindungi oleh hukum; dan c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan  haknya  dalam  Pasal  13 Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  nonlitigasi oleh  Paralegal  sebaimana  dimaksud  dalam Pasal 10.
Bahwa  kalau  melihat  dari  persyaratan dan  tugas  atau  pelayanan  yang  diberikan oleh  paralegal  kepada  penerima  bantuan hukum apakah mempuni, mengingat persyaratan menjadi paralegal minimal usian 18  tahun  dan  tidak  persyaratan  terkait dengan  pendidikan  terakhir  dan  latar belakang  pendidikan.  Berdasarkan  uraian diatas  tertarik  mengangkat  hal  tersebut dengan  judul “TINJAUAN  YURIDIS

## KEBERADAAN  PARALEGAL  DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM”.

## Rumusan Masalah
Bagaimana  Kualifikasi  Paralegal  yang dapat  Memberi  Bantuan  Hukum?  Dan Bagaimana Hubungan antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Paralegal?

## PEMBAHASAN
KUALIFIKASI  PARALEGAL  YANG

## DAPAT MEMBERI BANTUAN

## HUKUM
A.  Persyaratan Untuk Menjadi Paralegal
UU  BH  telah  memberikan  legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian  dari  pemberi  bantuan  hukum. Persyaratan  untuk  menjadi  paralegal  diatur secara  khusus  oleh  lembaga/instansi  yang melakukan  pendaftaran  paralegal.  Secara umum syarat menjadi paralegal adalah : 5
1.  Wajib  mengikuti  seluruh  rangkaian kegiatan,
2. Klien LBH dan aktif di komunitas,
3. Bersedia melakukan kerja-kerja advokasi.
4.  Untuk  jaringan,  memiliki  fokus  pada kerja-kerja advokasi Hak Asasi Manusia 5.  Bersedia  meluangkan  waktu,  tenaga,  dan pikirannya  untuk  membantu  masyarakat desa. (Voluntarian)
6. Mengisi lembar konfirmasi.
Siapapun bisa menjadi paralegal, misal: Pemimpin  komunitas,  Ketua  suku,  Pemuka agama,  Tokoh  pemuda,  Mahasiswa,  Aktifis Serikat  Buruh,  Aktifis  Serikat  Tani,  Guru, dan Anggota komunitas masyarakat lainnya. Untuk  menjadi  Paralegal,  seseorang  paling tidak  harus  mengikuti  pendidikan  paralegal, baik  pendidikan  dasar,  maupun  pendidikan lanjutan.  Seorang  yang  telah  mendaftar sebagai  paralegal  maka  harus  mengikuti segala  pelatihan-pelatihan  hokum  yang diberikan oleh lembaga bantuan hokum/instansi yang menaungi paralegal.
5
http://eprints.umm.ac.id/37762/3/jiptummpp-gdl- muhammadbe-49911-3-babii.pdf diakses pada tanggal 02/02/2019 Pukul 14.23 wita.
Nilai  dasar  yang  harus  dipegang  teguh oleh  seorang  paralegal,  ketika  melakukan kerja-kerja paralegal yaitu :kejujuran, keterbukaan,  adil,  bertanggung  jawab,  anti kekerasan, dan indepedensi. Tidak membeda-bedakan  seseorang  atas  dasar perbedaan  suku,  agama,  budaya  dan  jenis kelamin.  Menjunjung  tinggi  nilai  keadilan, kebenaran  dan  hak-hak  asasi  manusia. Memiliki  rasa  percaya  diri  dan  keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai  resiko.  Tidak  menyalahgunakan peranannya  untuk  kepentingan  pribadi maupun kelompok.
Menurut  Permenkumham  No.  1  Tahun 2018  tentang  Paralegal,  dalam  Pasal  3  ayat (2)  Dalam  memberikan  Bantuan  Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen  Paralegal  sebagai  pelaksana Bantuan  Hukum,  dan  Pasal  4  menyatakan Untuk  dapat  direkrut  menjadi  Paralegal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat (2)  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut :
a. warga Negara Indonesia;
b. berusia  paling  rendah  18  (delapan  belas) tahun;
c. memiliki  pengetahuan  tentang  advokasi masyarakat; dan/atau
d. memenuhi  syarat  lain  yang  ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
Bahwa berdasarkan uraian diatas terkait dengan persyaratan  untuk  menjadi paralegal menurut  penulis  terlalu  mudah,  dan  siapun
dapat  menjadi  paralegal  asalkan  telah berusia  18  tahun  dan  tidak  mensyarakat suatu latar belakang pendidikan. Tentu tidak sebanding  dengan  tugas  yang  diberikan kepada paralegal yaitu menurut Permenkum- ham  No.  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal, dalam  Pasal  13  yang  berbunyi  Pemberian Bantuan  Hukum  secara  nonlitigasi  oleh Paralegal  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan : Penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum, investigasi  perkara,  baik  secara  elektronik maupun  nonelektronik,  penelitian  hukum, mediasi,  negosiasi,  pemberdayaan  masyara- kat,  pendampingan  di  luar  pengadilan, dan/atau perancangan dokumen hukum. Kalau  melihat  dari  kegiatan-kegiatan diatas  yang  diamanahkan  oleh  Permenkum- ham  No.  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal, kepada Paralegal sangat tidak efektif karena menurut penulis tidak mempunyai kompetensi  yang  mempuni,  dibandingkan dengan dosen dan mahasiswa yang mempelajari  ilmu  hukum  beberapa  tahu dikampus,  dibandingkan  paralegal  hanya kisaran beberapa hari.

## B. Pelatihan Paralegal
Pelatihan  paralegal  menurut  Permen- kumham  No.  1  Tahun  2018  Tentang Paralegal,  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Paralegal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 berhak  mendapatkan  pelatihan  Paralegal. ayat  (2)  Pelatihan  Paralegal  dilaksanakan
untuk  meningkatkan  kualifikasi  Paralegal dalam  memberikan  Bantuan  Hukum.  ayat (3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. kemampuan  memahami  kondisi  wilayah dan  kelompok-kelompok  kepentingan masyarakat;
b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat  dalam  memperjuangkan  hak asasi  manusia,  dan  hak-hak  lain  yang dilindungi oleh hukum; dan
c. keterampilan  mengadvokasi  masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.
Kemudian  lebih  lanjut  dalam  Pasal  7 ayat  (1)  Pelatihan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh :
a. Pemberi Bantuan Hukum;
b. perguruan tinggi;
c. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau d. lembaga  pemerintah  yang  menjalankan fungsinya dibidang hukum.
Pada ayat (2) Dalam menyelenggarakan pelatihan  Paralegal,  penyelenggara  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau  pihdak  terkait  lainnya.  Ayat  (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  membentuk unit  khusus  yang  menangani  penyeleng- garaan  pelatihan.  Ayat  (4)  Penyelenggara pelatihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan BPHN.
Pasal 8 ayat (1) Penyelenggara pelatihan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  mengajukan  permohonan  pelatihan Paralegal  kepada  Kepala  BPHN  dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan  Paralegal.  Ayat  (2)  Proposal pelaksanaan  pelatihan  Paralegal  sebagai- mana dimaksud  pada ayat (1)  paling  sedikit memuat :
a. latar belakang;
b. tujuan dan sasaran;
c. kurikulum;
d. nama dan kualifikasi pengajar;
e. sarana,  prasarana,  dan  alat  bantu  yang tersedia; dan
f. susunan kepanitiaan.
Lanjut dalam ayat (3) BPHN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pelatihan
Paralegal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).  Ayat (4)  Hasil  pemeriksaan  atas  permohonan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) disampaikan  oleh  Kepala  BPHN  kepada penyelenggara  pelatihan  paling  lama  14 (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak pengajuan permohonan diterima.
Dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Pelatihan Paralegal  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 terdiri atas  tingkat dasar dan tingkat lanjutan.  Ayat  (2)  Selain    pelatihan Paralegal,  penyelenggara  pelatihan  sebagai- mana  dimaksud  dalam  Pasal  7  dapat
menyelenggarakan  pelatihan  khusus  lain untuk  meningkatkan  keterampilan  bagi Paralegal. Ayat (3) Penyelenggaraan pelatihan  dapat  mengembangkan  materi kurikulum  Paralegal  untuk  menampung kekhasan  daerah  dan  kekhususan  ruang lingkup  kerja  Pemberi  Bantuan  Hukum. Ayat  (4)  Dalam  pengembangan  materi kurikulum  Paralegal  yang  bersifat  khusus sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), Penyelenggara  dapat  berkonsultasi  dengan BPHN.  Ayat  (5)  Ketentuan  pedoman pelatihan  Paralegal  ditetapkan  oleh  Kepala BPHN.  Pasal  10  ayat  (1)  Peserta  pelatihan Paralegal  yang  telah  mengikuti  pelatihan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan  oleh  penyelenggara  pelatihan Paralegal.  Ayat  (2)  Sertifikat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani  oleh pimpinan penyelenggaraan pelatihan Paralegal.
Ayat  (3)  Dalam  hal  penyelenggaraan pelatihan  Paralegal  dilaksankan  oleh  Pem- beri  Bantuan  Hukum,  sertifikat  sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPHN.  Bahwa  berdasarkan  uraian  diatas terkait  dengan  pelatihan  Paralegal,  dan ruang lingkup pelatihan paralegal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (3) meningkatkan kemampuan memahami kondisi  wilayah  dan  kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, kemampuan melakukan  penguatan  masyarakat  dalam memperjuangkan  hak  asasi  manusia,  dan
hak-hak  lain  yang  dilindungi  oleh  hukum, dan keterampilan  mengadvokasi  masyarakat berupa  pembelaan  dan  dukungan  terhadap masyarakat  lemah  untuk  mendapatkan haknya.  Kalau  melihat  dari  kualifikasi pelatihan  tersebut  lebih  kepada  untuk kompetensi  advokasi,  dibandingkan  untuk memberikan  pelayanan  untuk  penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik dan nonelektronik,  penelitian  hukum,  mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan  di  luar  pengadilan  dan/atau perancangan  dokumen hukum.
C. Hubungan  antara  Kualifikasi  Para- legal dengan Kualitas Bantuan Hukum.
Paralegal  merupakan  seseorang  yang direkrut  oleh  pemberi  bantuan  hukum berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Junto Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  63 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  10  Tahun  2015  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  01  Tahun  2018  Tentang Paralegal.
Kualitas bantuan hukum sangat berhubungan  dengan  kualifikasi  paralegal. Karena  paralegal  merupakan  salah  satu pemberi  bantuan  hukum  selain  advokat, dosesn, mahasiswa hukum, yang mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum, seperti penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum, investigasi  perkara,  baik  secara  elektronik maupun  nonelektronik,  penelitian  hukum, mediasi,  negosiasi,  pemberdayaan  masyara- kat,  pendampingan  diluar  pengadilan  dan perancangan dokumen hukum. Jadi kualifikasi  pendidikan  atau  pelatihan  yang diikuti  atau  ditempuh  oleh  paralegal  sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan  dalam  hal  ini  bantuan  hukum kepada  penerima  bantuan  hukum.  Apabila dalam  mengikuti  pelatihan  atau  pendidikan paralegal  telah  sesuai  dengan  tugas  yang diemban  atau  mempuni,  maka  dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal  atau  propesional,  sebaliknya apabila  dalam  pelatihan  atau  pendidikan yang  diberikan  atau  yang  diikuti  kurang maksimal,  maka  tentu  tidak  akan  dapat memberikan  pelayanan  yang  maksimal, bahkan  dapat  merugikan  pihak  penerima bantuan  hukum  karena  memberikan  opini yang  sesat,  atau  tidak  memberikan  solusi yang  terbaik  kepada  klein  dalam  hal  ini penerima  bantuan  hukum,  sehingga  sangat berhubungan  antara  kualifikasi  paralegal dengan kualitas bantuan hukum.
Menurut  Permenkumham  Nomor  1 Tahun  20018  Tentang  Paralegal,  dalam Pasal  6  ayat  (2)  Pelatihan  Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi  Paralegal  dalam  memberikan Bantuan  Hukum.  Ayat  (3)  Kualifikasi Paralegal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  meliputi  :  a.  kemampuan  memahami kondisi  wilayah  dan  kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; b. kemampuan melakukan penguatan masyara- kat  dalam  memperjuangkan  hak  asasi manusia,  dan  hak-hak  lain  yang  dilindungi oleh hukum; dan c. keterampilan mengadvokasi  masyarakat  berupa  pembela- an  dan  dukungan  terhadap  masyarakat lemah  untuk  mendapatkan  haknya.  Dalam Pasal 9 ayat (1) Pelatihan Paralegal sebagai- mana  dimaksud  dalam  Pasal  6  terdiri  atas  : a. tingkat dasar; dan b. tingkat lanjutan. Ayat (2) Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan  pelatihan  khusus  lain untuk  meningkatkan  keterampilan  bagi Paralegal. Ayat (3) Penyelenggaraan pelatih- an dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal  untuk  menampung  kekhasan daerah  dan  kekhususan  ruang  lingkup  kerja Pemberi  Bantuan  Hukum.  Ayat  (4)  Dalam pengembangan  materi  kurikulum  Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN.
Bahwa berdasarkan kualfikasi pelatihan paralegal  yang  diselenggarakan  berdasarkan ketentuan  yang  ada  dalam  Permenkumham Nomor  1  Tahun  Paralegal,  dalam  Pasal  6 ayat  3  lebih  mempuni  kepada  meng- advokasi,  dibandingkan  untuk  memberikan pelayanan untuk penyuluhan hukum, konsultasi  hukum,  investigasi  perkara,  baik secara  elektronik  maupun  nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan  masyarakat,  pendampingan di luar pengadilan dan perancangan dokumen hukum .

## HUBUNGAN ANTARA PEMBERI
BANTUAN  HUKUM  DENGAN  PARA-

## LEGAL
A. Pemberi  Bantuan  Hukum  Membuat Kode Etik Pelayanan Bantuan Hukum oleh Paralegal
Kode  etik  profesi  merupakan  produk etika  terapan  karena  dihasilkan  berdasar penerapan  pemikiran  etis  atas  suatu  profesi. Kode  etik  merupakan  bagian  dari  hukum positif  tertulis  tetapi  tidak  mempunyai sanksi  yang  keras,  berlakunya  kode  etik semata-mata  berdasarkan  kesadaran  moral anggota  profesi.  Menurut  Sumaryono  kode etik  perlu  dirumuskan  secara  tertulis disebabkan karena tiga hal, yaitu: 6
Sebagai  sarana  kontrol  sosial,  Sebagai pencegah  campur  tangan  pihak  lain  dalam
6 E. Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum : Norma-norma  bagi  Penegak  Hukum ,  Kanisius, Yogyakarta, hlm. 35.
permasalahan  intern,  Sebagai  pencegah kesalahpahaman dan konflik.
Kode  etik  profesi  merupakan  kriteria prinsip  profesional  yang  telah  digariskan, sehingga  dapat  diketahui  dengan  pasti kewajiban  profesionalisme  anggota  lama, baru,  ataupun  calon  anggota  kelompok profesi.  Kode  Etik  Advokat  dilandasi  oleh kenyataan  bahwa  Pejabat  Umum  yang mengemban  profesi  dengan  keahlian  dan keilmuan  dalam  bidang  hukum  pidana, peradilan  dan  penyelesaian  sengketa  harus mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat yang memerlukan pelayanan. Secara pribadi Advokat  harus  bertanggungjawab  atas  mutu pelayanan  jasa  yang  diberikannya.  Dijiwai dengan pelayanan yang berintikan penghormatan  terhadap  martabat  manusia pada  umumnya  dan  martabat  Advokat  pada khususnya, maka pengemban Profesi Advokat  mempunyai  ciri-ciri  mandiri  dan tidak  memihak,  tidak  mengacu  pamrih, rasionalitas  dalam  arti  mengacu  pada kebenaran  objektif,  serta  solidaritas  antar sesama rekan seprofesi.
Pemberi  bantuan  hukum  mempunyai kewajiban  untuk  membuat  kode  etik pelayanan  bantuan  hukum  oleh  paralegal sebagaimana  diatur  dalam  Permenkumham Nomor  1  Tahun  Paralegal,  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  Pemberi  Bantuan  Hukum  wajib membuat  kode  etik  pelayanan  Bantuan Hukum  Paralegal.  Ayat  (2)  Kode  etik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaporkan  kepada  BPHN.  Ayat  (3)  Dalam melaksanakan  Pemberi  Bantuan  Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap : a.  kode  etik  pelayanan  Bantuan  Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum  tempat  Paralegal  tersebut  terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Standar  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode  etik  yang  dibuat  oleh  Pemberi Bantuan  Hukum  untuk  pelayanan  oleh paralegal kepada Penerima Bantuan Hukum, sepertinya memungkinkan terjadinya perbedaan antara kode etik Pemberi Bantuan Hukum  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Mengingat  ketentuan  yang  ada  dalam Permenkumham  Nomor  1  Tahun  2018 Tentang  Paralegal,  dalam  Pasal  15  ayat  (3) a.  kode  etik  pelayanan  Bantuan  Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum  tempat  Paralegal  tersebut  terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Standar  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika  kita  bandingkan  dengan  advokat, kode  etik  advokat  dibuat  oleh  sebuah organisasi advokat itu sendiri, contoh seperti organisasi  advokat  Perhimpunan  Advokat Indonesia  (PERADI)  yang  membuat  kode etik  PERADI  itu  sendiri.    Sehingga  semua advokat  diseluruh  Republik  Indonesia  yang tergabung  dalam  organisasi  Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) wajib mentaati kode etik yang telah dibuat.

## B. Sanksi  dan  Penegakan  Hukumnya Bagi  Paralegal  yang  Melanggar  Kode Etik
Sanksi  dan  penegakan  hukumnya  bagi paralegal  yang  melanggar  kode  etik, tergantung  dari  masing-masing  kode  etik pelayanan  paralegal  yang  dibuat  oleh Pemberi  Bantuan  Hukum.  Berdasarkan Permenkumham  Nomor  1  Tahun  2018 Tentang  Paralegal,  dalam  Pasal  16  ayat  (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi Paralegal, meliputi :  a.  kinerja  Paralegal  dalam  pemberian Bantuan  Hukum;  dan/atau  b.  kode  etik pelayanan  Bantuan  Hukum  Paralegal.  Ayat (2)  Dalam  hal  hasil  pengawasan  dan evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  terdapat  pelanggaran  maka  Pemberi Bantuan  Hukum  dapat  memberikan  sanksi. Ayat  (3)  Pemberi  Bantuan  Hukum  wajib menyampaikan laporan atas pengawasan dan evaluasi  terhadap  Paralegal  kepada  BPHN. Ayat (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  dilakukan secara  berkala  atau  sewakti-waktu  jika diperlukan.
Dari semua pencarian penulis di google tidak  ditemukan  kode  etik  paralegal  yang dibuat  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum, sehingga penulis tidak dapat menggambarkan secara komprehensif terkait dengan  sanksi  dan  penegakan  hukum  bagi paralegal yang melanggar kode etik. Penulis
hanya  menemukan  Etika  Paralegal  sebagai berikut :
Etika Paralegal 7
Paralegal berperan penting dalam mendorong terciptanya peluang keadilan bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas terutama yang hidup di sekitar lingkungan tempat tinggal Paralegal guna mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya melalui pemberian bantuan hukum. Nilai-Nilai  Dasar Paralegal  yaitu  Kejujuran, Keterbukaan,  Berlaku  adil,  Bertanggung jawab,  Anti  kekerasan,  Berdiri  sendiri/tidak terikat  oleh  apapun,  Tidak  membeda- bedakan  seseorang  atas  dasar  perbedaan suku, agama, budaya dan jenis kelamin.
Sikap dan Kepribadian Paralegal yaitu memiliki  kejujuran,  bersifat  kesatria  dan berbudi  luhur,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai keadilan,  kebenaran  dan  hak  asasi  manusia berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945, memperjuangkan  hak-hak  orang  miskin, buta  hukum  dan  tertindas  tanpa  membeda- bedakan  seseorang  dalam  bentuk  apapun, mampu  menjaga  kehormatan  diri  dan  nama baik  Paralegal.  Bertindak  bijaksana  dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Bersikap  terbuka  dan  mau  menerima kritikan  yang  bersifat  membangun.  Mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan perannya.
7 http://sekolahparalegal.blogspot.com/2012/11/etika- paralegal.html diakses pada tanggal 03/02/2019 pukul 12.30 wita.
Berpikir  objektif  dan  mampu  melakukan analisa  sehingga  dapat  memahami  masalah yang sebenarnya dan mencari jalan penyelesaian sebaik mungkin. Kreatif dalam memanfaatkan  cara-cara  etis  dan  sumber daya  yang  ada  sehingga  dapat  digunakan untuk membantu masyarakat. Mampu menggalang  kerja  sama  dengan  berbagai profesi  dalam  upaya  menemukan  masalah yang sebenarnya dan upaya pemecahannya. Dalam  mendampingi  kasus-kasus  yang bersifat keperdataan sedapat mungkin menyelesaikan secara damai dan menghargai  aturan,  kebiasaan-kebiasaan, budaya  dan  tata  nilai  yang  berlaku  di masyarakat.
Larangan Bagi Paralegal yaitu menyalahgunakan  perannya  untuk  mempro- mosikan  diri  demi  mencapai   kepentingan dan  keuntungan  diri  sendiri.  Memungut, menetapkan  dan  membebankan  biaya-biaya yang  memberatkan masyarakat dan  melang- gar  aturan  hukum.  Menelantarkan  kasus masyarakat tanpa alasan yang jelas. Merebut kasus masyarakat yang didampingi Paralegal lain.  Bersikap  dan  mengaku  diri  seperti seorang  advokat.  Memberikan  harapan  dan menjanjikan kemenangan kepada masyarakat.  Mendukung  dan  memperkuat pola-pola  membeda-bedakan  seorang  atas dasar  perbedaan  suku,  agama,  budaya  dan jenis  kelamin.  Berperan  serta  terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Sanksi-Sanksi Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa Teguran, Peringatan keras dengan surat, Pemberhentian sementara sebagai Paralegal, Pemberhentian tetap sebagai Paralegal Dengan  pertimbangan  atas  berat  atau ringannya  sifat  pelanggaran  kode  etik Paralegal dapat dikenakan sanksi: a.     Teguran  apabila  sifat  pelanggarannya tidak berat.
b.    Peringatan keras apabila sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi  kembali  melanggar  kode  etik dan  tidak  mengindahkan  sanksi  peringatan yang pernah diberikan.
c.     Pemberhentian  sementara  untuk  waktu tertentu  apabila  sifat  pelanggarannya  berat, tidak  mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan  kode  etik  atau  setelah  mendapat sanksi  berupa  peringatan  keras  masih mengulangi pelanggaran kode etik.
d.    Pemberhentian  tetap  sebagai  Paralegal dilakukan  apabila  dilakukan  pelanggaran kode  etik  dengan  maksud  dan  tujuan merusak citra dan martabat Paralegal. Pemberian  sanksi  sementara  untuk waktu  tertentu  harus  diikuti  larangan  untuk menjalankan kerja-kerja Paralegal.
Terhadap  mereka  yang  dijatuhi  sanksi pemberhentian
sementara ataupun pemberhentian  tetap  sebagai  Paralegal disampaikan kepada LBH Kantor.
Bahwa  terkait  dengan  Etika  Paralegal yang  disebutkan  diatas  masih  belum  jelas terkait  dengan  penegakannya.  Berbeda dengan  kode  etik  advokat  sudah  jelas  baik terkait  dengan  sanksi  maupun  proses penegakannya.  Seperti  kode  etik  advokat dalam  hal  ini  Perhimpunan  Advokat Indonesia,  pengawasan  atas  pelaksanaan kode  etik  advokat  dilakukan  oleh  Dewan Kehormatan.  Sebagai  mana  diatur  dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada  tanggal  23  Mei  2002,  dalam  Bab  IX Dewan  Kehormatan  dalam  pasal  sebagai berikut : Pasal 10
1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran  Kode  Etik  yang  dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan  suatu  pengaduan  dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa  pengaduan  pada  tingkat pertama  dan  Dewan  Kehormatan  Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu  sebagai  anggota  pada  tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
b. Dewan  Pimpinan  Pusat  pada  tingkat Dewan  Kehormatan  Pusat  organisasi dimana teradu sebagai anggota;
c. Pengadu/Teradu.

## PENGADUAN
Pasal 11 adalah Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepen- tingan dan merasa dirugikan, yaitu: a. Klien.
b. Teman sejawat Advokat.
c. Pejabat Pemerintah.
d. Anggota Masyarakat.
e. Dewan  Pimpinan  Pusat/Cabang/Daerah dari  organisasi  profesi  dimana  Teradu menjadi anggota.
Selain  untuk  kepentingan  organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak  sebagai  pengadu  dalam  hal  yang menyangkut epentingan hukum dan kepentingan  umum  dan  yang  dipersamakan untuk itu.
Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

## TATA CARA PENGADUAN
Pasal  12  yaitu Pengaduan  terhadap Advokat  sebagai  teradu  yang  dianggap melanggar  Kode  Etik  Advokat  harus disampaikan  secara  tertulis  disertai  dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan  Cabang/Daerah  atau  kepada
dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan  Pimpinan  Pusat  dimana  teradu menjadi anggota.
Bilamana  di  suatu  tempat  tidak  ada
Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan  kepada  Dewan  Kehormatan
Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Bilamana pengaduan disampaikan  kepada  Dewan  Pimpinan Cabang/Daerah,  maka  Dewan  Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan  Kehormatan  Cabang/Daerah  yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Bilamana  pengaduan  disampaikan  kepada Dewan  Pimpinan  Pusat/Dewan  Kehormatan Pusat,  maka  Dewan  Pimpinan  Pusat/Dewan Kehormatan  Pusat  meneruskannya  kepada Dewan  Kehormatan  Cabang/Daerah  yang berwenang  untuk  memeriksa  pengaduan  itu baik  langsung  atau  melalui  Dewan  Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.
PEMERIKSAAN  TINGKAT  PERTAMA

## OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
Pasal  13  yaitu  Dewan  Kehormatan Cabang/Daerah setelah
menerima pengaduan  tertulis  yang  disertai  surat-surat bukti  yang  dianggap  perlu,  menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  dengan surat  kilat  khusus/tercatat  kepada  teradu tentang adanya pengaduan dengan
menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
1. Selambat-lambatnya  dalam  waktu  21
(dua  puluh  satu)  hari  pihak  teradu  harus memberikan  jawabannya  secara  tertulis
kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai  surat-surat  bukti  yang  dianggap perlu.
2. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban  tertulis,  Dewan  Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan  kedua  dengan  peringatan bahwa  apabila  dalam  waktu  14  (empat belas)  hari  sejak tanggal  surat  peringatan tersebut  ia  tetap  tidak  memberikan jawaban  tertulis,  maka  ia  dianggap  telah melepaskan hak jawabnya.
3. Dalam  hal  teradu  tidak  menyampaikan jawaban  sebagaimana  diatur  di  atas  dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera
menjatuhkan  putusan  tanpa  kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Dalam  hal  jawaban  yang  diadukan  telah diterima,  maka  Dewan  Kehormatan dalam  waktu  selambat-lambatnya  14 (empat  belas)  hari  menetapkan  hari sidang  dan  menyampaikan  panggilan secara  patut  kepada  pengadu  dan  kepada teradu  untuk  hadir  dipersidangan  yang sudah ditetapkan tersebut.
5. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima  oleh  yang  bersangkutan  paling tambat  3  (tiga)  hari  sebelum  hari  sidang yang ditentukan.
6. Pengadu dan yang teradu:
a. Harus  hadir  secara  pribadi  dan  tidak dapat  menguasakan  kepada  orang  lain, yang  jika  dikehendaki  masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
b. Berhak  untuk  mengajukan  saksi-saksi dan bukti-bukti.
7. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
a. Dewan  Kehormatan  akan  menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
b. Perdamaian  hanya  dimungkinkan  bagi pengaduan  yang  bersifat  perdata  atau hanya  untuk  kepentingan  pengadu  dan teradu  dan  tidak  mempunyai  kaitan langsung  dengan  kepentingan  organisasi atau  umum,  dimana  pengadu  akan mencabut  kembali  pengaduannya  atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan  dasar  keputusan  oleh  Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung  mempunyai  kekuatan  hukum yang pasti.
c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan
pengaduannya  atau  pembelaannya  secara bergiliran,  sedangkan  surat-surat  bukti akan  diperiksa  dan  saksi-saksi  akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
a. Dewan  Kehormatan  akan  menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
b. Perdamaian  hanya  dimungkinkan  bagi pengaduan  yang  bersifat  perdata  atau hanya  untuk  kepentingan  pengadu  dan teradu  dan  tidak  mempunyai  kaitan langsung  dengan  kepentingan  organisasi atau  umum,  dimana  pengadu  akan mencabut  kembali  pengaduannya  atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan  dasar  keputusan  oleh  Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung  mempunyai  kekuatan  hukum yang pasti.
c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya  atau  pembelaannya  secara bergiliran,  sedangkan  surat-surat  bukti akan  diperiksa  dan  saksi-saksi  akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

## SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
Pasal 14
1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang  dengan  Majelis  yang  terdiri sekurangkurangnya  atas  3  (tiga)  orang anggota  yang  salah  satu  merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota  Majelis  Kehormatan  Ad  Hoc yaitu  orang  yang  menjalankan  profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan  dan  menjiwai  Kode  Etik Advokat.
3. Majelis  dipilih  dalam  rapat  Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan  untuk  itu  yang  dipimpin  oleh Ketua
Dewan
Kehormatan
Cabang/Daerah  atau  jika  ia  berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap  dilakukan  persidangan,  Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau  menyuruh  membuat  berita  acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani  oleh  Ketua  Majelis  yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang  dilakukan  secara  tertutup, sedangkan  keputusan  diucapkan  dalam sidang terbuka.

## CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 15
1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan,
pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan  saksi-saksi  maka  Majelis Dewan Kehormatan mengambil
Keputusan yang dapat berupa:
a. Menyatakan  pengaduan  dari  pengadu tidak dapat diterima;
b. Menerima  pengaduan  dari  pengadu dan  mengadili  serta  menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan  harus  memuat  pertimbangan- pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk  pada  pasal-pasal  Kode  Etik yang dilanggar.
3. Majelis  Dewan  Kehormatan  mengambil keputusan  dengan  suara  terbanyak  dan mengucapkannya  dalam  sidang  terbuka dengan  atau  tanpa  dihadiri  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal  dan  waktu  persidangan  tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota  Majelis  yang  kalah  dalam pengambilan  suara  berhak  membuat catatan  keberatan  yang  dilampirkan didalam berkas perkara.
5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua  Anggota  Majelis,  yang  apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan,  hal  mana  disebut  dalam keputusan yang bersangkutan.

## PENUTUP
Kedudukan  paralegal  pasca  putusan
Mahkamah Agung Nomor: 22 P/HUM/2018, bahwa sebelum adanya Judicial  Review terhadap  Permenkumham No.  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal, Paralegal  mempunyai  peranan  penting dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada
penerima bantuan hukum. Paralegal mempunyai  legitimasi  yang  telah  diatur dalam  UU  BH juncto PP  42  Tahun  2013 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana Bantuan Hukum juncto Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal.
Dalam  Pasal  11  dan  Pasal  12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal,  telah  memberikan  kedudukan kepada paralegal untuk memberikan bantuan hukum  kepada  penerima  bantuan  hukum baik  secara  litigasi  maupun  non  litigasi. Kemudian  setelah  dilakukan  pencabutan pasal  tersebut  oleh  Mahkamah  Agung melalui  putusan Judicial  Review ,  maka sekarang  Paralegal  tidak  mempunyai legal standing untuk  memberikan bantuan hukum baik  secara  litigasi  maupun  non  litigasi, Namun  pemberi  bantuan  hukum  masih mempunyai  kewenangan  terkait  dengan perekrutan  paralegal  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Permenkumham  No. 1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal.  Akan tetapi  menjadi  kontradiktif  apabila  dapat merekrut  paralegal,  akan  tetapi  paralegal tidak  ada  peranan  dengan  dicabutnya  pasal untuk  memberikan  bantuan  hukum  scara non litigasi.
Hubungan  antara  pemberi  bantuan hukum  dengan  paralegal  tidak  secara  jelas mengenai pengawasan, evaluasi, sanksi, dan pembagian  persentase dana  bantuan hukum. Karena  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum
dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Nomor  1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, dalam Pasal Pasal  16  (1)  Pemberi  Bantuan  Hukum melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  Para- legal,  meliputi  :  a.  kinerja  Paralegal  dalam pemberian  Bantuan  Hukum;  dan/atau  b. kode  etik  pelayanan  Bantuan  Hukum Paralegal;  (2)  Dalam  hal  hasil  pengawasan dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) terdapat pelanggaran maka Pemberi Bantuan  Hukum  dapat  memberi  sanksi.  (3)
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada  BPHN.  (4) .. Penyampaian  laporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat dilakukan  secara  berkala  atau  sewaktu- waktu  jika  diperlukan.  Bahwa  tidak  jelas bentuk  pengawasan  dan  evaluasi  yang dilakukan,  termasuk  sanksi  yang  diberikan, karena sampai dengan ini belum menemukan  kode  etik  paralegal  secara komprehensif  yang  dibuat  Pemberi  Bantuan Hukum,  dan  besaran  pembagian  persentase dana  bantuan  hukum  antara  advokat,  dosen, mahasiswa  hukum,  dan  paralegal  tidak diatur secara jelas, pada semuanya mempunyai peranan yang sama
.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrul  Aziz  Sigalingging,  dkk,  2015,
Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat;  Aktor  Kunci  Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas.  LBH  Padang  dan Yayasan Tifa. Arief,  Sidharta.  Meuwissen.  2007. Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu
Hukum,  Teori  Hukum,  dan  Filsafat Hukum, Bandung ; Refika Aditama.
BKPH  Lampung,1977, Simposium  Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan , Alumni, Bandung. Darmnodiharjo,  Darji  dan  Shidarta.  2006. Pokok-pokok Filsafat Hukum ,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Dirdjosisworo,  Soedjono.  2010. Pengantar Ilmu  Hukum .  Jakarta  :  Rajawali Pers
Djamali,  R.  Abdoel.  2012. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta :
Rajawali Pers
Hr,  Ridwan.  2011, Hukum  Administrasi Negara  Edisi  Revisi, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Harahap,  M.  Yahya.  2001.  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian
Hukum, Jakarta; Kencana.
Prodjohamidjojo, Martiman. 1987. Penasihat  dan  Bantuan  Hukum Indonesia :  Latar  Belakang  dan Sejarahnya, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Rawls,  John.  1971. A  Theory  of  Justice , Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, h. 60. Sumaryono, E., 1995, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
Supriadi.    2001. Tujuan  Memberi  Jasa Bantuan Hukum ,  Yogyakarta.
Sunggono, Bambang & Susanto, Aries,2009, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia , CV.Mandar Maju, Bandung
Soeroso,  R.  2011, Pengantar  Ilmu  Hukum,
Jakarta: Sinar Grafika.
L.J.  Van  Apeldorn.  1982. Pengantar  Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang Advokat Lemabaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 49 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  63  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia
Nomor  10  Tahun  2015  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  01  Tahun  2018 Tentang Bantuan Hukum
http://wirdanfauzi.blogspot.com/2018/05/sej arah-paralegal-di-indonesia.html diakses  pada  tanggal  10  Oktober 2018 pukul 14.26 wita
http://wirdanfauzi.blogspot.com/2018/05/sej arah-paralegal-di-indonesia.html diakses  pada  tanggal  10  Oktober 2018 pukul 14.26 wita
H.  Salim,  2014, Penerapan  Teori  Hukum pada  Penelitian  Desertasi  dan Tesis ,  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta, h.25.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt5aebc758a2210/arti-peristiwa- hukum-dan-hubungan-hukum/ diakses  pada  tanggal  02/02/2019 pukul 12.30 wita.
http://sekolahparalegal.blogspot.com/2012/1
1/etika-paralegal.html  diakses  pada tanggal  03/02/2019  pukul  12.30
wita.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum  Pidana  (Kitab  Undang- undang Hukum Pidana)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana,  Lembaran  Negara Tahun 1981 Nomor 76