## Jurnal Manajemen Dakwah
Volume XI, Nomor 2, 2023, 185-198 Prodi Manajmen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd p-ISSN: 2338-3992, e-ISSN:2797-9849.

## IMPLEMENTASI TA’WIDH DAN TA’ZIR SERTA
PENDISTRIBUSIANNYA DALAM AKAD MUROBAHAH PADA  LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Ali Idrus 1
1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia *Email : ali.idrus@umj.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan yang sering terjadi pada lembaga keuangan syariah masih belum         tepat sasaran  dalam  pelaksanaan  pendistribusian  ta’widh  dan  ta’zir.  Adapun  tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan yang dilakukan lembaga keuangan syariah, yakni Adira Finance Syariah dalam pendistribusiannya dalam akad murobahah. Jenis metode penelitian ini kualitatif dan pendekatan deskripsi, dan data yang diambil dari hasil wawancara yang diperolah dari informan yang bekerja di Adira Finance Syariah, instrumen  penelitian  menggunakan  angket  wawancara,  serta  sumber  data  primer adalah  informan  dan  data  skunder  dari  beberapa  sumber  buku  dan  artikel  ilmiah. Adapun temuan penelitian ini bahwa penerapan yang dilakukan pihak Adira Finance Syariah  pada  ta’widh  dan  ta’zir  dalam  akad  murobahah  dikemukan  bahwa  dana ta’diwh dan ta’zir di Adira Finance Syariah di distribusikan dalam 4 pilar antara lain untuk  pendidikan  dan  penelitian,  pembangunan  dan  pengembangan sarana/fasilitas umum,  kesehatan  serta  pendayagunaan  UMKM  pada  masyarakat  agar  mengalami peningkatan  dalam  kesejehatreraan  hidup.  Rekomendasi  peneliti  adalah  bahwa penelitian penting untuk dikembangkan agar pihak lembaga keuangan syariah dapat belajar dari pengalaman maupun ilmu yang baru.
Kata Kunci : Ta’widh; Ta’zir; Akad Murobahah

## ABSTRACT
In  2022,  the  Indonesian  Ministry  of  Religion  (Kemenag)  will  again  send  Umrah pilgrims to Indonesia after Umrah departures were hampered for a long time due to the pandemic. Umrah organizers, such as travel agencies,

## Ali Idrus
starting to breathe a sigh of relief to resume their activities. The problem formulation in this research is about the suitability of transportation services for transportation and accommodation services for PT Umrah pilgrims. Tanur Murhmainah  with  Minister  of Religion  Regulation  (PMA)  No,  8  of  2018 concerning  the  implementation  of  Umrah pilgrimage trips. Because PT. Tanur Muthmainnah is one of the travel companies that has helped save stranded Umrah pilgrims, it is hoped that it will be a good example for other  travel  destinations.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  with  a qualitative approach  through  data  collection  techniques  from  direct  observation  and interviews.  As  a  result  of  the  research  analysis,  the  author  explains  that  PT.  Tanur Muthmainnah  has  transportation  and  accommodation  services  in  accordance  with PMA No. 8 of 2018. And the results of the author's evaluation, PT. Tanur Muthmainnah has  very  good  quality  service  in  the  fields  of  transportation  and  accommodation, working together with PO. Quality buses, both in Indonesia and Saudi Arabia, as well as 4 and 5 star hotels.
Keywords : Evaluation, Service, Transportation, Accommodation, Umrah.

## PENDAHULUAN
Peran sebagai lembaga intermediasi dimiliki perbankan syariah, dimana memiliki fungsi dan peran sebagai agen of development yakni perantara antar penabung  serta  investor  dan  bank.  Persyaratan  yang  wajib  dipenuhi  oleh nasabah  (debitur)  sebagai  penyaluran  dana,  maka  lembaga  keuangan  syariah harus memberikan salah satu sebagai jaminan dan akan dikenakan sanksi denda bagi  nasabah,  jika  terjadi  keterlambatan  pembayaran.  Namun  masih  banyak pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar pada kenyataannya. Penerapan ini  dilakukan  sebagai  sebuah  prinsip  kehati-hatian  lembaga  keuangan syariahatau prudential banking dan memiliki sebuah kedudukan jaminan pada lembaga  keuangan  syariah  yang  merupakan  sebagai  kedudukan  denda  pada lembaga keuangan syariah. Program ini memiliki dasar pada prinsip ta’zir yang bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan  kewajibannya. Sehingga  dana  yang  berasal  dari  denda  ini  diperuntukan  untuk  dana  sosial (Novie Afrianty, 2018).
Denda yang diperuntukan dana sosial merupakan salah satu risiko yang ada dalam risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah, yaitu risiko gagal bayar dari pihak nasabah dalam bentuk pembiayaan. Selain dengan  cara  manajemen  risiko,  LKS  juga  dapat  menanggulangi  risiko

## Implementasi Ta’widh Dan Ta’zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah
Pada  Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Di Adira Finance Syariah)
. Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198 Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 187
wanprestasi  dengan  cara  menerapkan  ta'zir  (denda)  dan  ta'wîdh  (ganti  rugi). Dasar yuridis keberadaan dan konsep ta'wîdh ta'zir adalah berupa fatwa Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Panji Adam dkk., 2021).
Dasar  yuridis  berupa  fatwa  Dewan  Syariah  pada  kenyataannya  dalam melaksanakan  praktik  murabahah  di  salah  satu  Lembaga  keuangan syariahSwasta belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis, antara lain: (1)  barang  yang  menjadi  objek  murabahah  menjadi  objek  murabahah  belum sepenuhnya  menjadi  milik  bank,  hal  ini  berarti  lembaga  keuangan syariahmenjual barang yang belum dimiliki; (2) uang muka; (3) adanya denda (Ta'dzir)  bagi  nasabah  yang  menunggak  dan  ganti  rugi  (Ta'widh)  bagi  ganti rugi (Ta'widh) bagi nasabah yang wan prestasi (Amir Baktiar dkk., 2017).
Konsep yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah tentunya dapat menyesuaikan  hasil  keputusan  hakim.  Hakim  bertindak  sebagai  pengambil keputusan  (legal  decision  maker)  untuk  kasus  konkret  di  lembaga  yudikatif, maka tugas hakim tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan penalaran hukum. Putusan  hakim  merupakan  hasil  dari  suatu  kegiatan  penalaran  hukum  yang paling  komprehensif  dilakukan  oleh  hakim  di  suatu  peradilan,  termasuk pengadilan agama. Kebebasan hakim dalam kegiatan penalaran hukum untuk menemukan hukum dalam suatu perkara menjadi tolok ukur dinamika putusan hakim.  Terlihat  dari  ontologi  dan  epistemologi  putusan  hakim,  lebih mengedepankan aturan yang tertulis sebagai hukum dan menafsirkannya secara tekstual  dalam  peraturan/  penafsiran  autentik.  Aksiologi  atau  tujuan  dalam putusan  hakim  lebih  mengedepankan  aspek  kepastian  hukum.  Hakim  tidak berupaya untuk melihat dari pendekatan lain dalam memutus perkara ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang dilihat dari segi nilai (value),  kegunaan  (utility)  dan  efisiensi  (efficiency)  (Dewi  Sukma  Kritianti, 2021).
Berdasarkan  berbagai  permasalahan  lembaga  keuangan,  sisi  lainnya terdapat  perbedaan  yang  signifikan  dalam  praktik  skema  murabahah  di berbagai  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  perbedaan  dalam  pelaksanaan  fitur. Dewan Syariah Nasional Dewan Syariah Nasional Indonesia mengutuk kontrak semacam itu sebagai penipuan, dan oleh karena itu dilarang untuk diterapkan.
untuk diterapkan. Di sini, akad tersebut ditetapkan menjadi dua kali lipat, yaitu dari lembaga keuangan syariahke nasabah dan dari nasabah ke bank. nasabah dan dari nasabah kepada bank. Jelas, ini adalah riba yang terselubung. Dalam berkenaan dengan jaminan fidusia (dhaman), tidak ada perbedaan antara kedua negara.  Alasan  penerapan  jaminan  tersebut  adalah  demi  kehati-hatian  dalam pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah (Bagya Agung Prabowo, 2009).
Dari  latar  belakang  tersebut,  agar  pembahasan  dalam  artikel  ini  tidak melebar, penulis hanya akan membahas yang berkaitan dengan implementasi ta’widh  dan  ta’dzir  serta  pendistribusiannya  dalam  melaksanakan  akad murobahab yang diterapkan pada lembaga keuangan syari’ah.
Kemudian,  penulis  akan  mengajukan  dua  pertanyaan,  yaitu:  (1) Bagaimana  lembaga  keuangan  syar’ah  menerapkan  ta’widh  dan  ta’dzir?  (2) Bagaimana  pendistribusian  ta’widh  dan  ta’dzir  yang  diterapkan  lembaga keuangan syar’ah?
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan  disusun  data  secara  deskriptif.  Sementara  model  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah studi kasus dan kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan  ta’widh  dan  ta’zir  di  lembaga  keuangan  Syariah,  dengan  studi dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Selanjutnya,  data  yang  didapatkan  oleh penulis  akan  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  model  interaktif  Miles  & Huberman.  Teknik  analisis  data  model  ini,  memiliki  empat  tahapan,  yaitu:  (1). pengumpulan data; (2). reduksi data; (3). menampilkan data; (4). kesimpulan/verifikasi.

## LANDASAN TEORI
Salah  satu  sistem  jual  beli  barang  yang  dikembangkan  oleh  lembaga keuangan syariah salah satunya adalah lembaga keuangan syariah/syari’ah. Di lembaga  keuangan  syari’ah,  tentunya  memiliki  banyak  produk-produk  yang ada  di  lembaga  keuangan  syariah,  produk  yang  paling  dominan  di  lembaga keuangan  syari’ah  adalah  produk  murabahah.  Murabahah  juga  memberi banyak  manfaat  kepada  lembaga  keuangan  syariah,  salah  satunya  adalah adanya  keuntungan  yang  muncul  dari  selisih  harga  beli  dari  penjual  dengan harga jual kepada nasabah.
Murabahah  sebagai  akad  transaksi  pertukar  mensyaratkan  adanya  hak bagi penjual dalam melakukan tindakan hukum terhadap obyek yang dijualnya. Selain itu, murabahah sebagai bentuk jual beli amanah menuntut penjual dan pembeli untuk saling mengetahui dan saling berterus terang mengenai obyek

## Implementasi Ta’widh Dan Ta’zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah
Pada  Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Di Adira Finance Syariah)
. Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198 Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 189
jual  beli  baik  spesifikasi  barang,  harga  perolehan,  margin  yang  dikehendaki, maupu  metode  pembayaran.  Termasuk  dalam  harga  perolehan  adalah  harga pokok barang dan biaya pengadaannya hingga harga perolehan baru diketahui setelah  barang  secara  hukum  dimiliki  oleh  penjual.  Seiring  muncul  dan berkembangnya  industri  perbankan  Syariah,  salah  satu  akad  pada  produk pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah murabahah yang telah diadopsi (Muhammadiah dan Zulhamdi, 2022).
Akad  murabahah  termasuk  salah  satu  akad  yang  paling  dominan  di lembaga  keuangan  syariah.  Diantara  produk-produknya  antara  lain  produk pendanaan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet diketahui  dari  NPF  0.4%,  sehingga  untuk  menghindarinya  pihak  lembaga tersebut  menggunakan  prinsip  5C,  yaitu  Character,  Capacity,  Capital, Collateral,  dan  Condition  (Wahid  Wachyu  Adi  Winarto  dan  Fatimul  Falah, 2020).
Akad  Murabahah  merupakan  Akad  Pembiayaan  suatu  barang  dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bentuk Murabahah yang dilakukan perbankan syariah sudah mengalami perubahan beberapa bentuk dari aslinya. Murabahah yang dipraktikkan pada lembaga keuangan syariah dikenal dengan istilah Murabahah li al-aamir bi al-syira. Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang  keabsahan  jual  beli  Murabahah  li  al-aamir  bi  al-syira.  Lembaga keuangan syariah melakukan perjanjian Murabahah dengan nasabah, pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah agar nasabah membeli sendiri barang yang  diinginkannya.  Pada  dasarnya,  ketentuan  yang  yang  berkaitan  dengan akad Murabahah sudah sangat tegas diuraikan pada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dengan demikian yang selama ini dipraktikkan  oleh  perbankan  syariah  dalam  pembiayaan  dengan  akad Murabahah  telah  menyimpang  beberapa  ketentuan  dalam  Fatwa  DSN  MUI (Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu Roficoh, 2018).
Murabahah sebagai akad transaksi pertukaran mensyaratkan adanya hak bagi penjual dalam melakukan tindakan hukum terhadap obyek yang dijualnya. Selain itu, murabahah sebagai bentuk jual beli amanah menuntut penjual dan pembeli untuk saling  mengetahui dan saling berterus terang mengenai obyek jual  beli  baik  spesifikasi  barang,  harga  perolehan,  margin  yang  dikehendaki, maupun metode pembayaran.
Termasuk dalam harga perolehan adalah harga pokok barang dan biaya pengadaannya sehingga harga perolehan baru diketahui setelah barang secara hukum  dimiliki  oleh  penjual.  Seiring  muncul  dan  berkembangnya  industri perbankan Syariah, murabahah diadopsi menjadi salah satu akad pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Penggunaan murabahah sebagai salah satu  akad  pembiayaan  mengikat  perbankan  syariah  untuk  mematuhi  aturan yang berlaku atasnya. Dalam realisasinya,  ternyata  masih  banyak  perbankan syariah  yang  terjebak  dalam praktik jual beli  fudhuli maupun bai’ al-’adam. (Lely Shofa Imama, 2014).
Akad  murabahah  adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Mekanisme untuk menentukan nasabah ternyata memiliki standar operasional yang  berbeda  operasional  yang  berbeda  antar  lembaga  keuangan  syariah. Sebagaimana  hasil  penelitian  akad  murabahah  pada  salah  satu  lembaga keuangan syariah. Setidaknya ada dua cara, yaitu melalui penetapan pengadilan dan  melalui  penetapan  berdasarkan  klausul  akad.  klausul  kontrak. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai bentuk  perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), kombinasi dan dan eksekusi agunan  (penjualan  agunan  melalui  lelang).  Terdapat  5  (lima)  bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah dalam akad Murabahah, yaitu: perlindungan terhadap prinsip syariah dan praktik riba, perlindungan dari manipulasi  manipulasi  perjanjian  pembiayaan,  perlindungan  dari  beban takwid/takzir  dan  risiko  pembiayaan  perlindungan  atas  jaminan  pembiayaan dari  perusahaan  asuransi,  dan  perlindungan  dalam  dalam  sengketa  akad pembiayaan (Himmatul Aliyah dkk., 2020).
Fatwa  nomor  17/DSN-MUI/IX/2000  dan  fatwa  nomor  43/DSN- MUI/VIII/2004, ta’zir dan ta’widh merupakan instrumen preventif yang lahir untuk  mengantisipasi  terjadinya  moral  hazard  nasabah  terhadap  perjanjian kontrak dengan perbankan dan bertujuan untuk mendisiplinkan  nasabah agar dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan, di mana ta’zir merupakan sejumlah hukuman yang ditetapkan di awal akad, pasti, dan dana ditetapkan sebagai dana sosial. Sedangkan ta’widh berupa ganti rugi yang ditetapkan oleh bank, tidak ditentukan di awal akad, akan tetapi dihitung berdasarkan kerugian instan yang dialami  lembaga  keuangan  syariahdan  dana  tersebut  dimasukkan  sebagai imbalan (pendapatan bank) (Muthoifin, 2022).

## Implementasi Ta’widh Dan Ta’zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah
Pada  Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Di Adira Finance Syariah)
. Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198 Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 191
Ta'widh  diberlakukan  pada  pembiayaan  bermasalah  ditinjau  dari  fatwa DSN-MUI  No.  17/DSN-MUI/IX  /2000  dan  fatwa  DSN-MUI  No.  43/DSN MUI/VIII/2004. Pelaksanaan ta'widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW  Ar-Rahmah  Jawa  Timur  yaitu  semua  penyesuaian  seperti  yang  diatur dalam fatwa DSN-MUI dimana lembaga keuanganakan menyesuaikan dengan kerugian yang sesungguhnya. Penerapan ta'widh (ganti rugi) ditetapkan untuk anggota    sebesar    4%    di    awal    akad    dan    diakumulasikan    setiap    hari keterlambatan.  Selanjutnya,  lembaga  keuangan  telah  menerapkan  ta'widh sesuai  dengan  ketentuan  Fatwa  No.  17/DSN-MUI/IX/2000,  yaitu  tidak memberikan  ta'widh  kepada  anggota  yang  mengalami  force  majeure  dan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terbukti mampu dan menunda-nunda pembayaran, dan dana dari denda digunakan untuk dana sosial (Oktaria Ardika Putri, 2022).
Ta'zir  merupakan  sejumlah  hukuman  yang  ditetapkan  di  awal  akad, bersifat pasti dan diperuntukkan sebagai dana sosial. Sedangkan Ta'widh dalam berupa ganti rugi yang ditetapkan oleh bank, tidak ditentukan di awal awal akad tetapi  dihitung  berdasarkan  kerugian  sesaat  yang  yang  dialami  lembaga keuangan  syariahdan  dana  tersebut  masuk  sebagai  fee  (pendapatan  bank). Ta'zir  dan  Ta'widh  merupakan  instrumen  instrumen  yang  lahir  untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard nasabah moral hazard terhadap kontrak perjanjian dengan perbankan dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Ketentuan Ta'zir mendapatkan legalitas hukum  berdasarkan  fatwa  nomor  17/DSN  MUI/IX/2000  sedangkan  Ta'widh berdasarkan fatwa nomor 43/DSN MUI/VIII/2004. Kedua instrumen ini tidak dapat diterapkan ketika nasabah mengalami kondisi overmatch (force majoer) karena  bertentangan  dengan  prinsip  Masyaqqat  yang  terdapat  dalam  hukum Islam (Firman Wahyudi, 2017).
Salah  satu  risiko  yang  dihadapi  oleh  lembaga  keuangan  syariah  adalah kegagalan pembayaran cicilan tepat waktu oleh nasabah pembiayaan. Namun, beberapa kegagalan tersebut disebabkan oleh  force  force majeure atau karena moral  hazard.  Setiap  nasabah  pembiayaan  pembiayaan  yang  gagal  membayar angsuran tepat waktu akan dikenakan denda
Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  denda  yang diberlakukan  lembaga  keuangan  syariah  kepada  nasabah  pembiayaan diberlakukan kepada semua nasabah yang terlambat membayar angsuran. Akan tetapi,  pihak  lembaga  keuangan  syariah  selaku  pihak  yang  memberikan pembiayaan dapat menangguhkan  atau membebaskan denda  yang  dibayarkan oleh  nasabah  yang  tidak/belum  mampu  membayar  angsuran.  Namun,  hal  ini hanya  berlaku  bagi  nasabah  yang  selalu  berkomunikasi  dengan  lembaga keuangan  syariah  terbuka  dengan  lembaga  keuangan  syariah  mengenai keadaan  atau kondisi keuangannya,  terbuka dengan permasalahan  yang  yang mereka hadapi (Elfadhli, 2021).
Ta’widh  merupakan  salah  satu  instrumen  sanksi  yang  diterapkan  pada perbankan  syariah.  Kehadirannya  memberikan  dampak  positif  bagi  lembaga keuangan  syariahterutama  sebagai  upaya  preventif  untuk  mengantisipasi terjadinya klien moral hazard untuk kontrak perjanjian. Namun, dalam kondisi tertentu tidak dibolehkan pengenaan sanksi tersebut (Isnaliana, 2022).
Dari  seluruh  pemaparan  yang  telah  disebutkan  berkaitan  dengan implementasi  ta’widh  dan  ta’zir,  dapat  diketahui  bahwa  ta’widh  merupakan bentuk ganti rugi yang didasarkan atas kerugian riil yang dialami oleh lembaga keuangan Syariah. Maka nasabah harus menggantinya karena masuk ke dalam kerugian  riil  pihak  lemabaga  keuangan  syariah.  Karena  didasarkan  atas kerugian  riil,  maka  boleh  diakui  sebagai  pendapatan  lembaga  keuangan syariah.
Namun,  besarannya  tidak  boleh  disebutkan  di  dalam  penuangan  akad. Bila besarannya disebutkan dalam akad, maka pengenaan ta’widh sama dengan riba.  Oleh  karena  itu,  besarannya  tidak  boleh  dicantumkan  dalam  akad. Sementara  ta’zir  merupakan  denda  yang  dibebankan  kepada  nasabah  dan bertujuan  untuk  mendisiplinkan  nasabah.  Karena  bersifat  mendisiplinkan, maka  besarannya  harus  disepakati  kedua  belah  pihak,  yaitu  antara  lembaga keuangan Syariah dengan nasabah bersangkutan, kemudian dituangkan dalam akad.  Namun,  pendapatan  yang  diperoleh  dari  dana  ta’zir  disebut  dengan pendapatan  non-halal.  Artinya,  dana  ta’zir  tidak  boleh  diakui  sebagai pendapatan  lembaga  keuangan  Syariah.  Akan  tetapi,  lembaga  keuangan Syariah harus menyalurkan dana ta’zir untuk dana sosial.
Implementasi Ta’widh Dan Ta’zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah Pada  Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Di Adira Finance Syariah)
.
Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 193

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pimpinan  lembaga  keuangan syariah Adira mengemukakan bahwa pendistribusian dana ta’widh dan ta"zir dalam akad  murobahah  di  Adira Syariah dalam  4 pilar,  yakni 1) Pendidikan dan Penelitian; 2) Sarana umum; 3) Kesehatan; 4) Pendayagunaan UMKM. Hal tersebut tentunya merupakan program yang memiliki pertimbangan dari hasil keputusan para pimpinan lembaga.
Hal  ini  diperkuat  bahwa  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  murabahah sesuai dengan konsep-konsep ini, maka diperlukan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiaayan murabahah  sebagai  pembiayaan  primadona  perbankan  syariah  dapat  terjaga dan tidak  mencoreng citra dan dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada  kesan  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  sama  saja  dengan  lembaga keuangan syariah konvensional (Yenti Afrida, 2016).
Hal  tersebut  juga  berdasarkan  Putusan  hakim  pada  putusan  nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra, apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHP Perdata serta Fatwa DSN MUI maka untuk nominal biaya ta’widh/ganti  rugi  ini  seharusnya  merupakan  biaya  riil  yang  merupakan kerugian yang diderita langsung, bukan kerugian yang ditaksir akan terjadi dan mengenai  nasabah  dalam  keadaan  force  majeure  (keadaan  memaksa)  ini seharusnya  tidak  dikenakan  dikenakan  biaya  ta’widh/ganti  rugi.  Pengenaan biaya ta’widh oleh hakim sebesar 10% belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  akan  tetapi  mengenai  tergugat  yang  dijatuhkan  hukum  berupa perbuatan  wanprestasi/ingkar  janji  sudah  tepat  (Dian  Aura  Lina  dan Muhammad Nadratuzzaman Hosen, 2022).
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi ta'widh bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Namun dalam pelaksanaannya terdapat  beberapa  catatan.  Ta'widh  dibebankan  kepada  nasabah  yang mengalami  keterlambatan  membayar  kewajibannya  lebih  dari  180  hari  dan dana ta'widh yang diperoleh akan dibukukan sebagai pendapatan Bank. Ta'zir akan  dibebankan  kepada  nasabah  yang  tidak  membayar  angsuran sesuai dengan tanggal  jatuh tempo  dan  dana ta'zir yang  diperoleh akan  dibukukan sebagai pendapatan non halal.
Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198
Pada dasarnya, perjanjian pelaksanaan dalam perbankan syariah sangat unik. Perjanjian pelaksanaan tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan  pasal  1320  Burgerlijk  Wetboek,  tetapi  juga  harus  memenuhi syarat sahnya perjanjian syarat sahnya perjanjian dan prinsip- prinsip hukum syariah.  Salah  satu  akad  dalam  perbankan  syariah  adalah  akad  murabahah (jual beli).
Agar tetap sesuai dengan syariah, maka pelaksanaan murabahah harus memenuhi rukun dan syarat sah serta terhindar dari unsur maisir (perjudian), gharar  (ketidakpastian)  riba  (riba)  dan  bathil  (tidak  adil)  (Wardah  Yuspin, 2007).
Adapun  dari  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  bahwa  secara  Umum Penerapan  Akuntansi Mudharabah telah  sesuai  dengan  teori.  Hanya  saja pencatatan, dari Perhitungan terhadap pembiayaan dan pendanaan mudharabah adalah Revenue  Sharing terutama  untuk  pembiayaan mudharabah karena tingkat resiko yang cukup tinggi apabila memakai metode Profit Sharing . Dan hasil penelitian belum sesuai dengan PSAK No:105, terlihat dari pencatatan hal ini merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syari’ah. Oleh karena itu  hanya  disajikan  diilustrasika  kasus  untuk  menunjukan  pencatatan  yang terjadi atas akad Mudharabah tersebut (Moh Wadud AS dan Sami Ayu Lestari, 2019).
Hal  tersebut  juga  diterapkan  seperti  pada  pemegang  kartu  kredit  pada umumnya,  pemegang syariah  card juga  memiliki  kewajiban  yang  harus dipenuhi,  salah  satunya  adalah  menyelesaikan  pembayaran  tagihan  atas transaksi  yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan  nasabah tersebut  lalai  dalam  menyelesaikan pembayaran tagihan atas transsaksi  yang pernah dilakukannya. Di dalam menghadapi risiko nasabah yang wanprestasi atau  lalai  dalam  melakukan  pembayaran  tagihan,  salah  satu  bentuk perlindungan yang ditawarkan dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme pemberian Ta’widh atau ganti rugi kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Konsep Ta’widh yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  diharapkan menjadi  salah  satu  cara  untuk  mencegah  kerugian  yang dialami  Lembaga keuangan syariah selaku penerbit syariah card yang diakibatkan oleh nasabah yang  lalai  melaksanakan  kewajiban  pembayarannya  (Nadia  Ananda  Elsant,. 2017).

## Implementasi Ta’widh Dan Ta’zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah
Pada  Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Di Adira Finance Syariah)
.
Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 195
Keadaan tersebut tentunya sesuai dengan tuntutan ummat muslim bahwa Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam penting untuk ditafsirkan. Sehingga  adanya  penafsiran  terhadap  al-Qur'an  oleh  seorang  mufassir, sehingga  dapat  dipahami  oleh  umat  manusia.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, menjadi  sangat  relevan  jika  implementasi  ta'widh  di  Lembaga  keuangan syariah  ingin  diketahui  dari  perspektif  perspektif  para  mufassir.  Dengan demikian,  apakah  penerapan  ta'widh  di  perbankan  syariah  sebenarnya  telah sesuai  dengan  maqashid  keberadaan  al-Qur'an  itu  sendiri  yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman. perkembangan zaman, atau bahkan bertentangan.
Oleh  karena  itu,  penulis  mencoba  untuk  membuat  pandangan  dari  dua mufassir klasik, yaitu: Al-Baidawi dalam Tafsir Anwar al Tanzil Wa Asrar al- Ta'wil  dan Al-Razi  dalam  Tafsir  Mafatihul  Ghaib  yang berkaitan  dengan  ayat-ayat yang  dianggap  relevan  dengan  penerapan  di  lembaga  keuangan  syariah  (Hamli Syaifullah, 2021).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa tingkat  ekonomi  masyarakat  dapat  diperbantukan  dengan  program  yang diterapkan  lembaga  keuangan  syariah,  yakni  ta’widh  dan  ta’dzir  dalam  akad murobahah. Sehingga dapat menjadi salah satu cara agar nasabah dapat lebih mendisiplinkan dirinya dalam pembayaran.

## SIMPULAN
1.Dari pembahasan  yang  telah  penulis  sampaikan  terkait  dengan  implementasi ta’widh  dan  ta’dzir  dalam  pelaksanaan  akad  murobahah  pada  lembaga keuangan  Syari’ah  di  Adira  sebagai  lembaga  keuangan  Syari’ah,  dengan mengacu  terhadap  pertanyaan  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan, antara  lain:  (1)  bahwa  lembaga  keuangan  syar’ah  menerapkan  ta’widh  dan ta’dzir  dengan  memberikan  denda  yang  diterapkan  lembaga  tersebut  dalam perhitungan  lama  waktu  telat  pembayaran  dan  jumlah  transaksi  (2)  Adapun pendistribusian ta’widh dan ta’dzir yang diterapkan lembaga keuangan syar’ah dengan  memberikan  kepada  masyarakat  melalui  pendistribusian untuk  1) Pendidikan dan Penelitian; 2) Sarana umum; 3) Kesehatan; 4) Pendayagunaan UMKM.
Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Panji dkk .  The  Concept  of  Discretionary  Penalty  and  Compensation  and Its Implementation  in  the  Fatwas  of  National  Sharia  Board-Indonesian  Ulema
Council. Proceedings  of  the  2nd  Southeast  Asian  Academic  Forum  on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018) . DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.042. ISSN: 2352-5428, 2021.
Afrianty Novie. Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Lembaga keuangan syariah. Al-Intaj:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah .  DOI: http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211.  P-ISSN:  2476-8774  dan  E-ISSN: 2621-668X, 2018.
Afrida Yenti. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam . P-ISSN: 2528-4266 dan E-ISSN: 2528- 4274, 2016. Aliyah  Himmatul dkk .  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  dalam  Akad Murabahah Pada  Lembaga  keuangan  syariah  di  Magelang. Kajian  Hasil
Penelitian  Hukum .  DOI:  http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v4i1.1220.  ISSN: 2598-2435, 2020.
AS  Moh  Wadud  dan  Lestari  Sami  Ayu.  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pembiayaan
Mudharabah di  BMT  Sidogiri  Capem  Pakong. EKOMADANIA:  Journal  of Islamic  Economic  and  Social .  P-ISSN:  2579-4515 dan  E-ISSN:  2579-5759, 2019.
Baktiar  Amir dkk . Murabahah Implementation  in  Islamic  Lembaga  keuangan syariah(Study  at  Lembaga  keuangan  syariahMuamalat  Kendari  Branch. IOSR Journal  of  Economics  and  Finance .  DOI:  https://doi.org/10.9790/5933- 0805011327. P-ISSN: 2321-5925 dan E-ISSN: 2321-5933, 2017. Elfadhli. Penerapan Sanski Denda Terhadap Nasabah Pembiayaan yang Mengalami Non  Performing  Financing (Lembaga  keuangan  syariahPembiayaan  Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek). Jurnal ISLAMIKA , 2021. Elsanti  Nadia  Ananda.  Penerapan Ta’widh Pada  Pemegang Syariah  Card . Jurnal Jurisprudentie . DOI: https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4060.  P-ISSN:  2355-9640
dan E-ISSN: 2580-5738, 2017.
Ghozali  Mohammad  dan  Roficoh  Luluk  Wahyu.  Kepatuhan  Syariah  Akad Murabahah dalam  Konsep  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah  di

## Implementasi Ta’widh Dan Ta’zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah
Pada  Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus Di Adira Finance Syariah)
.
Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198
Jurnal Manajemen Dakwah ‖ 197
Indonesia. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah . ISSN (Cetak): 2089- 7723 dan ISSN (Online) : 2503-1929, 2018. Hasanah  Meti  dan  Arifin  Asep.  Penerapan  Denda Ta’zir Pada  Produk  Pembiayaan Mikro  di  BRI  Syariah  KCP  Kopo. Al-Muamalat:  Jurnal  Ekonomi  Syariah . DOI: https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9643. P-ISSN: 2086-3235 dan E-ISSN : 2716-0610, 2019.
Imama Lely Shofa. Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Lembaga  keuangan  syariah. Iqtishadia:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah .  DOI:  https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482.  P-  ISSN:  2354- 7057 dan ISSN (Online): 2442-3076, 2014.
Isnaliana.  Parameter  Kondisi  Overmatch  Instrument  Ta’widh  Pada  Perbankan Syariah. Jihbiz:  Global  Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance .  DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jihbiz.v4i1.12504.  E-ISSN:  2684-8554.  Hal  21, 2022.
Kritianti Dewi Sukma. Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta’zir pada  Akad  Pembiayaan Murabahah . Pandecta:  Jurnal Penelitian Ilmu Hukum . DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31815. E-ISSN: 2337-5418. Hal 300,
2021.
Lina  Dian  Aura  dan  Hosen  Muhammad  Nadratuzzaman.  Penentuan Kelayakan Nasabah  dalam  Pengenaan  Baiaya Ta’widh /Ganti  Rugi  (Analisis  Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra). HES:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah .  DOI: http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v5i1.13108.  ISSN  (Cetak):  2715-2510  dan ISSN (Online): 2655-7703, 2022.
Muhammadiah dan Zulhamdi. Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. Al- Hiwalah: Sharia Economic Law . DOI: https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875. ISSN: 2963-0304.
Muthoifin. 2022. Ta'zir and Ta'widh as Approach Strategies to Overcome Customer Moral Hazard. University Research Colloquim . E-ISSN: 2047- 9189, 2022. Prabowo Bagya Agung. Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis  Terhadap  Aplikasi  Konsep  Akada Murabahah di  Indonesia  dan Malaysia). Jurnal Hukum . DOI:
Vol. 11 No. 2 (2023) 185-198
https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7.  P-ISSN:  0854-8498  dan  E- ISSN: 2527-502X, 2009.
Putri Oktaria Ardika. Implementation  of Ta’widh  on  Problem Financing at  KSPPS Bina  Mitra  Wahana  Ar-Rahman  Jatim  Viewed  From  DSN-MUI  Fatwa  No 17/DSN-MUI/IX/2000  and  DSN-MUI  Fatwa  No  43/DSN-  MUI/VIII/2004. Jurnal Ekonomi . DOI: https://doi.org/10.58471/ekonomi.v11i03.  P-ISSN:  2301-6280  dan  E- ISSN: 2721-9879, 2022.
Rachman  Abdul  dan  Aini Fikriana. Implementation  of Ta'widh  (Compensation) for Default Customers at KPR Platinum iB in the Perspective of Fatwa DSN-MUI
No.129  /  DSN-MUI  /  VII  /  2019  at  Lembaga  keuangan  syariahBTN  KCPS
Karawaci. Al-Arbah:  Jornal  of  Islamic  Finance  and  Banking .  DOI: https://doi.org/10.21580/al-  arbah.2020.2.2.7230.  P-ISSN:  2716-3946  dan  E- ISSN: 2716-2575, 2020.
Syaifullah  Hamli. Ta’widh dan Ta’zir Perspektif  Mufassir  Klasik  dan Implementasinya  di  Lembaga  keuangan  syariah. MALIA:  Juornal  of Islamic Banking and Finance . DOI: http://dx.doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196.  P-ISSN:  2654-8577  dan  E-
ISSN: 2654-8569, 2021.
Wahyudi Firman. Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta’zir dan
Ta’widh . Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman . DOI: https://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1357.  ISSN  (Online):  2527- 6778
dan ISSN (Printed): 1412-9507, 2017.
Winarto  Wahid  Wachyu  Adi  dan  Falah  Fatimul.  Analisis  Sistem  Pengelolaan Keuangan  Pembiayaan  Syariah  dengan  Akad Murabahah . JPS:  Jurnal Perbankan Syariah . DOI: https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234. P-ISSN: 2721- 6241 dan E-ISSN : 2721-7094, 2020.
Yuspin  Wardah.  Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Pelaksanaan  Akad  Murabahah.
Jurnal Ilmu Hukum , 2007