## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)
Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro Bawaslu Kab. Indramayu, Universitas Wiralodra, Bawaslu Kab. Indramayu
Email : 97carto@gmail.com , bapakadnan857@gmail.com , aripin.nurmantoro@gmail.com

## ABSTRACT
This  research/writing  was  made  to  analyze  the  Law  Enforcement  of  the  2019  and  2020 Elections in Indramayu Regency, namely in the law enforcement of election/election crimes by the Gakkumdu Center based on the theory of the legal system, namely: legal structure, legal  substance,  and  legal  culture.  Law Enforcement  is  not  only  related to  substance  but also in the process of handling it, weaknesses in the law enforcement process which later become  the  formulation  in  effective  Law  Enforcement  of  Election  Crimes  and  Elections 2024.  In  this  study,  the  author  uses  the  normative  juridical  method  by  analyzing  data through  the  study  of  library  materials  or  secondary  data  which  includes  primary  legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials,  both  in  the  form  of documents and applicable laws and regulations relating to normative juridical analysis of enforcement. electoral and electoral law.
Keywords: Law Enforcement, General Elections/Election, Legal System.

## I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan Pemilihan Umum 1 dan Pemilihan 2 akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sesuai rapat  konsinyering pada tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah bersama dengan komisi II DPR, Bawaslu, KPU dan DKPP telah  menyepakati  pelaksanaan  Pemilu  pada  bulan  Februari  dan  Pemilihan  di  bulan November di tahun yang sama 2024 3 .
1 Pemilihan  Umum  (selanjutnya  ditulis  Pemilu)  yaitu  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden  dan Wakil  Presiden  serta  DPRD  yang  diselenggarakan  berlandaskan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  (luber  jurdil)  setiap  lima  tahun  sekali, vide Pasal  22E  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945)
2 Pemungutan Suara Serentak Nasional untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  (selanjutnya  ditulis  Pemilihan)  pada  Bulan  November Tahun 2024, vide Pasal  201  aya  (8)  UU  No.  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Ketiga  UU  No.  1  Tahun  2015 tentang Pemilihan (selanjutnya ditulis UU Pemilihan)
3 Eva Safitri, J 2021, Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari , diakses 8 Juni 2021, https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari
Pelaksanaan  Pemilu  2019  dan  Pemilihan  2020 4 menyisakan  sejumlah  persoalan yang  perlu  mendapat  perhatian,  salah  satunya  dalam  hal  penegakan  hukum.  Penegakan hukum  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  pemilu/pemilihan  yang  berintegritas,  penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau  kejahatan  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu/pemilihan.  Dengan  penegakan hukum  pemilu/pemilihan  sebagai  penguatan  dan  pendalaman  demokrasi (deepening democracy) yang  diselenggarakan  sebagaimana  asas  dalam  pemilu  yaitu  luber  dan  jurdil (free & fair election), serta hasilnya dapat dipercaya dan diterima semua pihak.
Dalam  pelaksanaan  pemilu/pemilihan  terdapat  beberapa  jenis  pelanggaran  yaitu pidana  pemilu/pemilihan,  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu/pemilihan, pelanggaran  administrasi,  dan  pelanggaran  lainnya.  Penegakan  hukum  tindak  pidana pemilu/pemilihan  dalam  wujud  menjaga  marwah  dan  martabat  esensi  pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legtimasi rakyat secara berkemanfaatan dalam menjamin terselenggaranya  prinsip  Negara  demokrasi.  Permasalahan  yang  kerap  muncul  dalam penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia menghambat  terwujudnya  pemilu  yang  demokratis, beberapa  permasalahan  tersebut  antara  lain, money  politics dan black  campaign , profesionalitas  penyelenggara  pemilu,  politisasi  birokrasi,  kualitas  dan  kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal 5 .
Pemilu/Pemilihan  tahun  2024  menjadi  ujian  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (selanjutnya  ditulis  Bawaslu)  dalam  proses  penegakan  keadilan  pemilu,  terlebih  lagi ditingkat  Kabupaten/Kota  (selanjutnya  ditulis  Kab/Kota),  mengingat  perbedaan  regulasi dalam  pelaksanaan  pemilu  dan  pemilihan  menjadi  suatu  kendala.  Perubahan  nomenklatur dari  Panwaslu  Kab/Kota  menjadi  Bawaslu  Kab/Kota  tidak  dibarengi  dengan  penambahan wewenang dalam pengawasan Pemilihan 6 .
4 Pemilihan  2020  yaitu  untuk  tulisan/sebutan  pada  saat  pelaksanaan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Indramayu Tahun 2020
5 Muhammad  Junaidi,  O  2020,  “ Pidana  Pemilu  dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu” , Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2, hlm. 222
6 Kewenangan  Bawaslu  Kab/Kota  dalam  Pemilihan  menjadi  dilematika  tersendiri, vide pada  amar  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48_PUU-XVII_2019  yaitu  (1)  Perubahan  atau  Penyesuaian  frasa  nama Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota, (2) Perubahan atau Penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, (3) Menyatakan dalam pembentukan dan Penetapan Panwaslu Kab/Kota tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Penanganan  pelanggaran  Bawaslu  Kab.  Indramayu  pada  Pemilu  2019  dan Pemilihan 2020 terdapat beberapa jenis pelanggaran yang telah ditindak lanjuti baik tindak pidana  pemilu 7 dan  pemilihan 8 yang memiliki  kekuatan  hukum tetap  ( in kracht), 1 (satu) pelanggaran  kode  etik  pada  pemilihan  2020,  pelanggaran  netralitas  aparatur  sipil  negara (selanjutnya ditulis ASN) sebanyak 1 (satu) pada pemilu 2019 dan sebanyak 6 (enam) pada pemilihan  2020,  serta  beberapa  pelanggaran  administrasi  baik  pada  pemilu/pemilihan ditindak  lanjuti  dengan  putusan 9 atau  rekomendasi 10 kepada  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Indramayu (selanjutnya ditulis KPU Kab. Indramayu).
Pengeakan hukum untuk tindak pidana pemilu/pemilihan Bawaslu Kab. Indramayu bersama  dengan  Kepolisian  Resor  Indramayu  (selanjutnya  ditulis  Kepolisian)  serta Kejaksaan Negeri Indramayu (selanjutnya ditulis Kejaksaan) yang tergabung dalam Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  (selanjutnya  ditulis  Sentra  Gakkumdu)  kerap  kali  menjadi hambatan  dalam  merumuskan  unsur-unsur  tindak  pidana  pemilu/pemilihan,  bagaimana tidak?  Baik  Bawaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan  mempunyai  penafsiran/analisis  masing- masing  dalam  merumuskan  suatu  unsur  pasal,  maka  tak  heran  ketika  banyaknya laporan/temuan  tindak  pidana  yang  diregister  Bawaslu  Kab.  Indramayu  namun  hanya  1 (satu) 11 yang sampai proses peradilan (litigasi) .
Dari  paparan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  dan  membahas  yang dituangkan  dalam  bentuk  karya  tulis  essay  ini  dengan  judul  “ Analisis  Penegakan Hukum Pemilu  dan  Pemilihan  (Study  Kasus  Penanganan  Pelanggaran  di  Bawaslu  Kabupaten Indramayu)”.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari uraian latar belakang dapat di Identifikasikan dalam 1 (satu) rumusan masalah yaitu  bagaimana  rumusan  penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilu  dan  pemilihan  2024 yang  efektif? Berdasarkan  Identifikasi  masalah  ini,  penulis  dengan  maksud/tujuan  agar
7 Vide Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Idm terdakwa Elsa Meliani Aidad, S.E alias Elsa binti H. Ridono Aidad sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Indramayu
8 Vide Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:  335/Pid.Sus/2020/PN.Idm terdakwa Sukori Alias Oyi Bin Rawita jabatan Kepala Desa Tenajar
9 Vide Pasal  102  ayat  (2)  huruf  “d”  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu)
10 Vide Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan
11 Perkara  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  hanya  1  (satu)  masing-masing  pada  Pemilu  2019  dan Pemilihan 2020, vide table 1.1 dan 2.1 jumlah penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu
pembaca  atau  pemerhati  pemilu  atau  pemilihan  dapat  mengetahui  rumusan  penegakan hukum  tindak  pidana  pemilu  dan  pemilihan  2024  yang  efektif  dan  memberikan sumbangsih pemikiran kepada para pemangku kepentingan.

## III. METODE
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  adalah  Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka 12 .  Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Yuridis  Normatif  tentang  persoalan- persoalan  yang  menyangkut  mengenai  Penegakan  Hukum  Pemilu  dan  Pemilihan, penelitian  ini  hanya  mengolah  dan  membahas  data  pada  lokasi  penelitian  di  Kabupaten Indramayu.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  menghimpun  data  melalui  penelaahan bahan  kepustakaan atau  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tertier,  baik  berupa  dokumen-dokumen  maupun  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  analisis  yuridis  normatif penegakan  hukum  pemilu  dan  pemilihan.  Untuk  menganalisis  bahan  hukum  yang  telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif  yang  disajikan  secara  deskriptif,  yakni  dengan  menggambarkan  suatu  rumusan yang efktif dalam penegakan hukum pemilu dan pemilihan 2024.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penegakan Hukum
Secara  umum,  konsep  negara  hukum  didasari  suatu  pemahaman  bahwa  hukum ditentukan  oleh  rakyat  yang  tidak  lain  merupakan  pengaturan  hubungan  sesama  rakyat, konsep  hubungan  antara  negara  hukum  dan  kerakyatan,  muncul  dengan  sebutan  negara hukum  yang  demokratis (democratische  rechtsstaat). Seperti  yang  diungkap Scheltema dalam  karyanya De  Rechtsstaat, mensyaratkan  demokrasi  sebagai  salah  satu  asas  negara hukum,  disamping  asas  kepastian  hukum,  persamaan,  dan  pemerintah  yang  melayani kepentingan  umum 13 .  Indonesia  merupakan  Negara  hukum 14 yang  demokratis,
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  2003,  “ Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13
13 M.  Tahir  Azhar,  2003, “Negara Hukum Suatu  Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari  Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini” , (Bogor: Kencana), hlm. 90.
14 Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
terimplementasi  dengan  terselenggaranya  pemilu/pemilihan  sesuai  dengan  hukum  positif Indonesia.  Dalam  penerapannya  mengalami  kendala  dalam  penegakan  hukum  tindak pidana pemilu/pemilihan.
Menurut  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H 15 Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu  dapat  dilakukan  oleh  subjek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu, penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Dalam mewujudkan penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang  mempengaruhinya  terutama,  substansi  hukumnya  sendiri,  aparat  penegakan  hukum dan  masayarakat  tempat  di  mana  hukum  tersebut  dilaksanakan  atau  lingkungan  tempat penegakan  hukum  dilaksanakan,  dari  system  ekonomi,  sosial  dan  budaya. 16 Penegakan hukum  pada  pelaksanaan  pemilu/pemilihan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  proses,  artinya apa  yang  diharapkan  belum  tentu  seperti  yang  di  inginkan,  namun  dalam  proses  tersebut tentu selalu diupayakan peningkatan, sehingga tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum  dapat  diminimalisir.  Tindak  pidana  pemilu/pemilihan  dapat  dirumuskan  sebagai setiap  tindakan/perbuatan  (aktif/pasif)  yang  melanggar  ketentuan  dalam  tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan diancam dengan sanksi pidana.
15 Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H, Penegakan  Hukum ,  diakses  12  Juni  2021, http://www.jimly.com /makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
16 Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, “Negara Hukum Yang Berkeadilan” , (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 554

## 2. Penangangan Pelanggaran
Jumlah  Penanganan  Pelanggaran  Pada  Pemilu  2019  dan  Pemilihan  2020 digambarkan dalam bentuk table sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jumlah Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2019

## Sumber: divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu.
Tabel 2.1 Jumlah Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2020
No Keterangan Jenis Pelanggaran Jumlah 1 Pidana Pemilihan 1 2 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 3 3 Administrasi Pemilihan 17 4 Pelanggaran Lainnya 6 5 Bukan Pelanggaran 18 23 Total 60
Sumber: divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu.
Berdasarkan data table 1.1 dan 2.1 menunjukan adanya kendala dengan minimnya perkara  yang  diproses  sampai  pengadilan,  menurut  teori  system  hukum Lawrence  M. Freidmen 19 bahwa  yang  harus  diperhatikan  dalam  penegakan  hukum  yaitu  ada  tiga meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan  lembaga  yang  berwenang  dalam  penegakan  hukumnya,  dalam  hal  tindak  pidana
17 Dari  jumlah  11  bukan  pelanggaran  berpotensi  tindak  pidana  pemilu,  berhenti  pada  pembahasan  I  dan  II Sentra Gakkumdu
18 Dari  23  jumlah  jenis  pelanggaran  yang  termasuk  bukan  pelanggaran,  terdapat  4  potensi  tindak  pidana pemilihan, berhenti pada pembahasan II Sentra Gakkumdu
19 Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20 no. 3, hlm. 290-291
No Keterangan Jenis Pelanggaran Jumlah 1 Pidana Pemilu 1 2 Kode Etik Penyelenggara Pemilu 7 3 Administrasi Pemilu 246 4 Pelanggaran Lainnya 1 5 Bukan Pelanggaran 17 11 Total 276
pemilu/pemilihan  lembaga  yang  diberi  wewenang  adalah  lembaga  yang  tergabung  dalam Sentra  Gakkumdu  serta  Pengadilan  sebagai  pemutus  perkara.  Dalam  substansi,  mengenai aturan  hukum  yang  telah  dibentuk  oleh  lembaga  berwenang,  pengaturan  normanya  yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat ( living law atau non state law ), regulasi  UU  Pemilu  dan  UU  Pemilihan  sudah  sangat  jelas  akan  tetapi  lemahnya  sanksi yang  diterapkan  dalam  putusan  dan  hambatannya  terletak  pada  proses  penentuan  unsur- unsur  tindak  pidana  pemilu  atau  pemilihan.  Kemudian  budaya  hukum,  yaitu  terkait pragmatisme dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  pemilu/pemilihan  yang  berkeadilan  maka selain  teori  system  hukum,  konsep Electoral  Justice  System 20 perlu  di  terapkan  yaitu sebuah  konsep  yang  berbicara  mengenai:  (1)  kepastian  bahwa  setiap  tindakan,  prosedur dan  keputusan  yang  terkait  dengan  proses  pemilu/pemilihan  sejalan  dengan  hukum (konstitusi dan UU), (2) perlindungan terhadap hak-hak yang terdapat dalam Pemilu.
Dari 12 (dua belas) pelanggaran tindak pidana Pemilu 2019 hanya 1 (satu) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu (selanjutnya ditulis PN Indramayu) yaitu Elsa  Meliani  Aidad  sebagai  calon  anggota  DPRD  Kab.  Indramayu  dinyatakan  terbukti melanggar  pasal  523  ayat  (1)  UU  Pemilu  dan  dijatuhi  sanksi  pidana  penjara  selama  (6) bulan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.  10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  subsidiair  3  (tiga) bulan  kurangan  serta  hakim  menetapkan  pidana  penjara  tersebut  tidak  perlu  dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh  karenanya  dijatuhi  pidana  berdasarkan  putusan  berkuakuatan  hukum  tetap  sebelum berakhirnya  masa  percobaan  selama  1  (satu)  tahun.  Sedangkan  untuk  tindak  pidana pemilihan  2020  dari  5  (lima)  perkara  hanya  1  (satu)  perkara  yang  diputus  oleh  PN Indramayu yaitu Sukori alias Oyi sebagai kepala desa tenajar terbukti melanggar pasal 188 jo pasal  71ayat  (1)  UU  Pemilihan  dan  dijatuhkan  pidana  denda  sebesar  Rp.  4.000.000 (empat juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurangan.
Penegakan  hukum  pemilu/pemilihan  bukan  hanya  pada  substansi  melainkan  pula pada  prosesnya,  Sentra  Gakkumdu  dalam  pembahasan  pelanggaran  tindak  pidana pemilu/pemilihan terdapat beberapa perkara yang kemudian dinyatakan bukan merupakan pelanggaran.  Dikarenakan  beberapa  hal  yang  dapat  dirasakan  terkait  kelemahan  Sentra
20 Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., Op Cit., hlm. 337.
Gakkumdu diantaranya; pertama, perbedaan pendapat antar lembaga ( dissenting opinion ) yang  hanya  menjadi  catatan  dalam  keputusan. Kedua, kejaksaan  dan  kepolisian  yang tergabung  dalam  Sentra  Gakkumdu masih  dibebankan  tanggung  jawab  kerja  dari instansi masing-masing  sehingga  tidak  berjalan  efektif,  dan ketiga, Kewenangan  Bawaslu  yang harusnya  mempunyai  posisi  sentral,  tidak  sejajar  dengan  lembaga  lain  (kejaksaan  dan kepolisian)  yang  independensi  secara  kelembagaan  merupakan  bagian  dari  kekuasaan eksekutif yang acapkali pihak-pihak eksekutif sendiri merupakan bagaian kontestan dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan dari sumber partai politik. Posisi Bawaslu dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  yang  terkesan  sebagai  lembaga  Pendukung  karena dibatasi  wewenang  lembaga  lain,  kelemahan  tesebut  tentunya  menjadi  masalah  pokok Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan.
Hal yang sering terjadi yaitu perbedaan pendapat dalam menafsirkan/menganalisis unsur-unsur  pasal  tindak  pidana  pemilu/pemilihan  dari  masing-masing  lembaga.  Seperti halnya,  saat  Pemilu  2019  pada  tahapan  kampanye  terdapat  laporan  dugaan  pelanggaran pemilu  dengan  nomor  register  004/LP/PL/Kab/13.18/II/2019  yaitu  adanya  perusakan  alat peraga  kampanye  (selanjutnya  ditulis  APK)  disertai  dengan  alat  bukti  dan  barang  bukti, seperti  APK  yang  dirusak,  alat  perusak  berupa  linggis,  dan  saksi  yang  mengetahui.  Atas perbuatan  tersebut  terlapor  diduga  melanggar  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  “g”  UU  Pemilu yaitu “Pelaksana,  Peserta  dan  tim  kampanye  Pemilu  dilarang  :  g.  merusak  dan/atau mnghilangkan  alat  peraga  kampanye  Peserta  Pemilu” ,  berdasarkan  hasil  investigasi Bawaslu  Kab  Indramayu  peristiwa  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana pemilu  akan  tetapi  dugaan  pelanggaran  tersebut  dihentikan  pada  pembahasan  II  Sentra Gakkumdu dikarenakan perbedaan penafsiran mengenai saksi.
Kemudian  pada  saat  Pemungutan  Suara  Pemilihan  2020  di  TPS  07  Desa Karangmulya  Kecamatan  Kandanghaur  atas  laporan  dugaan  pelanggaran  nomor  register 029/REG/LP/PB/Kab/13.18/XII/2020  terdapat  pemilih  yang  mencoblos  surat  suara  lebih dari  satu  kali,  menurut  Bawaslu,  bahwa  peristiwa  tersebut  telah  memenuhi  unsur  pasal 178B  UU  Pemilihan  yaitu “Setiap  orang  yang  pada  waktu  pemungutan  suara  dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, …..” disertai  bukti  surat  suara  yang  tercoblos  lebih  dari  1  (satu), akan  tetapi  pendapat  dari  kepolisian  dan kejaksaan  yaitu  sangat  sulit  untuk membuktikan
dikarenakan tidak ada saksi dan bukti yang mengetahui bahwa orang/terlapor tersebut pada saat mencoblos suarat suara tersebut, maka hasilnya dihentikan pada pembahasan II Sentra Gakkumdu. Perbedaan pemahaman tentang pembuktian antara Bawaslu dengan Kepolisian maupun  Kejaksaan,  kurangnya  pemahaman  terkait  alat  bukti  yang  dibutuhkan  didalam melakukan kajian mengakibatkan beberapa tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu/pemilihan hanya berakhir di Bawaslu, tidak sampai ke proses selanjutnya.
Pelaksanaan  Pemilu  dan  Pemilihan  2024  perlu  adanya  solusi  untuk  menjawab  3 (tiga)  kelemahan  tersebut,  diantaranya  : pertama, Pembentukan  Sentra  Gakkumdu  harus dilakukan  jauh  sebelum  tahapan  dimulai,  bila  perlu  Sentra  Gakkumdu  bukan  hanya dibentuk  pada  saat  menjeleng  pemilu/pemilihan  melainkan  pada  saat  tidak  adanya pemilu/pemilihan  untuk  menyesuaikan  presepsi  terkait  pidana  pemilu/pemilihan  atau  bisa dikatakan  Sentra  Gakkumdu  seperti  badan  otonom  dari  penyelenggara  pemilu  untuk menegakan  keadilan  pemilu/pemilihan. Kedua, Kepolisian  dan  Kejaksaan  dibebas tugaskan  dari  Instansi  asal  pada  saat  menjelang  pemilu/pemilihan,  serta ketiga, menempatkan  Bawaslu  sebagai  kelembagaan  yang  sentral  dalam  pembahsan  Sentra Gakkumdu sampai kepada proses penuntutan di pengadilan.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Dari  pembahasan  di  atas  tentunya  masih  banyak  kekurangan  yang  penulis paparkan  dan  mungkin  saja  beberapa  pendapat (stelling) penulis  tidak  sepenuhnya disetujui oleh pembaca. Tidak mengapa, justru di sini bermula proses pengembangan ilmu ‘In  het  wetenschap,  niemand  heft  een  laatste’ (tiada  kata  akhir  dalam  ilmu)  khususnya dalam hal penegakan hukum pemilu/pemilihan.
Penegakan  hukum  bukan  hanya  terkait  dengan  substansi  melainkan  suatu  proses yang  harus  ditempuh,  pada  pelaksaan  Pemilu  2019  dan  Pemilihan  2020  masih  terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan,  terutama  didalam  proses  pembahasan  Sentra  Gakkumdu.  Rumusan penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilu  dan  pemilihan  2024  yang  efektif  harus mengimplementasikan  dari  3  (tiga)  solusi  kelemahan  sentra  gakkumdu,  hal  yang  utama harus  dijalankan  yaitu  pembenahan  regulasi  dalam  menjawab  kelemahan-kelemhan tersebut mengingat pemilu dan pemilihan 2024 masih mempunyai waktu

## B. Saran
Dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  Pemilu  atau  Pemilihan  perlu  adanya pembaharuan  seperti  yang  dikemukakan  oleh Lawrence  M.  Freidmen terutama  kaitanya dengan struktur hukum yaitu dengan memposisikan Bawaslu sebagai badan atau lembaga yang penting dalam penentuan Unsur-usur Tidak Pidana Pemilu serta bagi Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dengan Sentra Gakkumdu agar dibebas tugaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
M. Tahir Azhar, 2003, “Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini” , (Bogor: Kencana)
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, “ Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, “Negara Hukum Yang Berkeadilan” ,
(Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD)
B. Jurnal:
Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu  di  Provinsi  Aceh  Yang  Berkeadilan” ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure, vol. 20 No. 3
Muhammad  Junaidi,  O  2020,  “ Pidana  Pemilu  dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan Hukum Terpadu” , Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2
C. Sumber Lain:
Eva Safitri, J 2021, Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari , diakses 8 Juni 2021, https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah- kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Penegakan Hukum , diakses 12 Juni 2021, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf