## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT BERDASARKAN PERMENKES NO. 97 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH

## EMERGENCY CONTRACEPTION BASED ON PERMENKES NO 97 OF 2014 FROM PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH

## Herdiansa
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 22203012005@student.uin-suka.ac.id Keywords : ABSTRACT Emergency Contraception, Maqāṣid al-Sharī’ah The  use  of  contraception  is  one  of  the  steps  used  by  the  Indonesian Government to support the “Kelurga Berencana” (KB) program. The various  types  of  contraception  regulated  according  to  the  Permenkes No. 97 of 2014 is emergency contraception, that can be used with the aim  of  preventing  unwanted  pregnancy  and  is  used  after  sexual intercourse. The research aims to be an strengthens of previous research with the same discussion. However, in this research the authors used a different analytical tools to analyze this by using the theory of maqāṣid al-syarī'ah. The type of research is the library research method with the data  collection  process  referring  to  primary,  secondary  data  sources and also other supporting sources in this research. This research uses a normative  juridical  approach,  an  approach  that  seeks  the  truth  of  a matter,  including  legal  concepts  and  principles  from  all  sources  of something (cases, laws or regulations). The results of this research are emergency  contraception  (KONDAR).  If  analyzed  from  the  concept  of maqāṣid al-syarī'ah, it can be concluded that the use of KONDAR is a functions as an effort to prevent the birth of children who do not have a clear lineage status because their mothers are victims of sexual violence.
In terms of saving life and lineage, the use of KONDAR is a form of the main benefit of hifz al-nasf and the main benefit of hifz al-nasl. Kata kunci : ABSTRAK Kontrasepsi Darurat, Maqāṣid al-Syarī’ah Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB). Salah satu bentuk kontrasepsi yang diatur menurut permenkes no. 97 tahun 2014 adalah kontrasepsi darurat yang merupakan kontrasepsi dengan  tujuan  mencegah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  dan digunakan  setelah  berhubungan  seksual.  Penelitian  ini  bertujuan sebagaian  dan  penguat  terhadap  penelitian-penelitian  sebelumnya dengan pembahasan yang sama. Namun, dalam penelitian ini penyusun menggunakan  metode  analisis  yang  berbeda  untuk  menganalisa  hal tersebut  dengan  penggunaan  teori maqāṣid  al-syarī’ah .  Jenis  metode penelitian yg penyusun gunakan adalah metode library research (studi kepustakaan)  dengan  proses  pengumpulan  datanya  merujuk  pada sumber-sumber data primer, sekunder dan juga sumber penunjang lain dalam  penelitian  ini.  Pada  penelitian  ini,  penyusun  menggunakan pendekatan yuridis normatif ( doctrinal legal research ) yakni pendekatan dengan mencari kebenaran suatu hal, meliputi konsep dan asas hukum dari  semua  sumber,  baik  itu  kasus,  undang-undang  maupun  aturan. Adapun hasil penelitian ini adalah kontrasepsi darurat (KONDAR) jika ditinjau dari konsep maqāṣid al-syarī’ah dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan  KONDAR berfungsi sebagai upaya pencegahan kelahiran

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
anak  yang  tidak  memiliki  status  nasab  yang  jelas  sebab  ibunya merupakan korban kekerasan seksual. Dalam hal penyelamatan terhadap nyawa  dan  nasab,  maka  penggunaan  KONDAR  merupakan  bentuk pokok  kemaslahatan hifz  al-nafs (menjaga  jiwa)  dan  pokok kemaslahatan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Diterima : 14 November 2023; Direvisi : 19 Maret 2024; Disetujui : 20 Maret 2024; Tersedia online : 12 April 2024
How to cite: Herdiansa, “Penggunaan Kontrasepsi Darurat Berdasarkan Permenkes No. 97 Tahun 2014 Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah ”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  5,  No.  1 (2024): 121-132. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1139.

## PENDAHULUAN
Menurut  KBBI,  kata  hamil  adalah  mengandung  janin  dalam  rahim  karena  sel terlur  dibuahi  oleh  spermatozoa. 1 Kehamilan  adalah  merupakan  peristiwa  kodrati  bagi wanita yang tidak dialami oleh laki-laki. Di Indonesia, jumlah pertumbuhan penduduk pada  tahun  2015  sebesar  1,49%  yang  artinya  setiap  tahunya  penduduk  Indonesia bertambah 4,5 juta jiwa. 2 Dan peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Secara global ada sekitar 300.000 kematian ibu per tahun akan tetapi angka ini bisa dikatakan menurun atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. 3 Berbeda dengan di Indonesia angka kematian ibu (AKI)  terjadi  peningkatan  berdasarkan  hasil  Survei  Demografi  Kesehatan  Indonesia (SDKI)  yang  mulanya  228  per  100.000  kelahiran  hidup  pada  tahun  2009  mengingkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2012. Dan angka ini masih jauh dari target pembangunan milenium goals (MDGS) yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. 4
Maka dari itu pemerintah tengah bekerja keras dalam menekan laju pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB) dengan harapan program tersebut dapat menekan laju petumbuhan penduduk 5 Indonesia pernah dikenal sebagai pencapaiannya yang signifikan dalam  program  KB  namun  baru-baru  ini  menunjukkan  penurunan. Total  fertility  rate (TFR) di tingkat nasional tetap sebesar 2,6 anak per wanita subur selama 10 tahun sejak 2002 hingga 2012 meski kemudian menurun perlahan menjadi 2,4 pada 2017. Namun, 6 tahun  sebelumnya  turun  drastis  dari  3,02  menjadi  2,78. 6 Program  KB  atau  keluarga berencana  ini  adalah  program  yang  bertujuan  untuk  membangun  keluarga  sehat  dan sejahtera  dengan  melakukan  pembatasan  jumlah  anggota  keluarga  diantaranya  adalah
1 KBBI
2 Sri  Hayati  dkk,  “Hubungan  Pengetahuan  Ibu  Tentang  Metode  Kontrasepsi  Dengan  Pemilihan Kontrasepsi”, Jurnal Keperawatan BSI , Vol. 5, No. 2, (September 2017), hlm. 156.
3 Michelle L. Oyen, “Engineering is pregnant with possibilities”, Sciene Advances , Vol. 9, No. 4, (Januari 2023), hlm. 1.
4 Elviera Gamelia dkk, “Rural Based Health Promotion Model for Pregnant Woman in Banyumas District”, National Publik Health Jurnal , Vol. 11, No. 1, (2016), hlm. 8.
5 Erna Setiwati dkk, “Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Usia Reproduksi”, Unnes Jurnal of Publik Health , Vol. 6, No. 3, (Juli 2017), hlm. 168.
6 Sarah  Handayani  dkk,  “Improving  Communication  Messages  by  Using  Perceptual  Mapping: Family Planning Survey in East Java and West Nusa Tenggara, Indonesia”, Sage Open Medicine, Vol. 9, (Januari 2021), hlm. 1.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
dengan  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Pembatasan  dilakukan  agar  dapat  menunda kehamilan  ataupun  mencegah,  menurunkan  presentase  kelahiran,  atau  bahkan menghentikan  atau  mengakhiri  kesuburan  pada  ibu.  Akan  tetapi  berbeda  dengan kontrasepsi  pada  umumnya,  kontrasepsi  darurat  merupakan  kontrasepsi  yang  dapat digunakan  dengan  tujuan  mencegah  kehamilan  yang  tidak  di  inginkan  bila  digunakan setelah  berhubungan  seksual  atau  yang  biasa  di  sebut  dengan  istilah morning  after treatment . 7
Seperti  halnya  yang  disebutkan  dalam  permenkes  no  97  tahun  2014  bahwa kontrasepsi  darurat  diberikan  kepada  ibu  tidak  terlindungi  kontrasepsi  atau  korban perkosaan  untuk  mencegah  kehamilan. 8 Artinya  kontrasepsi  darurat  ini  adalah  solusi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan baik itu terjadi karena sebab menjadi korban perkosaan ataupun karena tidak terlindungi kontrasepsi seperti, lupa minum pil KB,  salah  menghitung  masa  subur,  AKDR  ekspulsi  atapun  yang  lainya. 9 Problem  dan objek  kajian  dalam  masalah  ini  adalah  memberikan  kesempatan  kepada  wanita  untuk mencegah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  yang  membawa  resiko  morbiditas  dan mortalitas  yang  lebih  tinggi  seringkali  dengan  aborsi  yang  tidak  aman.  Kontrasepsi darurat  adalah  metode  yang  aman  dan  efektif  untuk  mencegah  kehamilan  yang  tidak diinginkan dan dapat mengurangi risiko kehamilan hingga 99%. 10
Merupakan hal yang menarik bagi penyusun untuk meneliti lebih dalam masalah ini  dengan  menggunakan  kaca  mata maqāṣid  al-syarī’ah untuk  melihat  lebih  jauh maslahat yang diperoleh dari kotrasepsi darurat ini. Maka atas dasar latar belakang yang sudah dipaparkan di atas penyusun mengangkat tema “Penggunaan Kontrasepsi Darurat Berdasarkan Permenkes No 97 Tahun 2014 menurut Maqāṣid al-Syarī’ah ”.
Menurut  Davin  Tan,  pentingnya  permasalahan  penelitian  sangat  besar  karena esensi  dari  penelitian  adalah  merumuskan  masalah,  mengajukan  pertanyaan,  dan melakukan  langkah-langkah  lainnya  untuk  merespon  dengan  mencari  fakta  serta memberikan interpretasi yang relevan. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian selalu dimulai dari rumusan permasalahan penelitian. 11 . Berdasarkan landasan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  kontrasepsi  darurat  dalam  peraturan  mentri  kesehatan no 97 tahun 2014?
2. Apa maslahat penggunaan kontrasepsi darurat perspektif maqāṣid al-syarī’ah ?
7 Krishna K. Upadhya, “Emergency Contraception”, Pediatrics , Vol. 144, No. 6, (Desember 2019), hlm. 1.
8 Permenkes  Nomor  97  Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Masa Hamil,  Persalinan,  dan  Masa  Sesudah  Melahirkan,  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kontrasepsi,  Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
9 Anna  M.  Jambrina,  “Characterization  of  the  Use  of  Emergency  Contraception  from  Sentinel Pharmacies in a Region of Southern Europe”, Jurnal of clinical medicine, Vol. 10, No. 13, (Juni 2021), hlm. 1.
10 Nora Refaat dkk, “Assessment of Reproductive Age Women Health Related Behavior Regarding Emergency Contraception Methods”, Zagazig Nursing Journal, Vol. 19, No. 1, (Januari 2023),  hlm. 22.
11 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  dan  Mengulas  Metodologi  dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, (2021), hlm. 2466.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Tujuan juga fungsi dari penelitian tentang kontrasepsi darurat perspektif maqāṣid al-syarī’ah ini  adalah  untuk  menguatkan  penelitian-penelitian  terdahulu  atau  afirmasi terhadap  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Penyusun  tidak  mengatakan  bahwa  akan menyajikan unsur kebaruan atau novelty karena ini bukan penelitian pertama terkait hal ini.  Akan  tetapi  dalam  penelitian  ini  penyusun  menggunakan  kaca  mata  yang  berbeda untuk  menganalisis  tema  ini  yaitu maqāṣid  al-syarī’ah seperti  yang  di  sebutkan sebelumnya.
Dalam  penelitian  ini  penyusun  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif ( doctrinal legal research ). Kata doktrin dalam pendekatan doktrinal ini berasal dari kata latin ‘ doktrina’ yang artinya intruksi, pengetahuan ataupun ajaran. Dalam hal ini yang di maksud  dengan  ajaran  meliputi  konsep  dan  asas  hukum  dari  semua  sumber,  baik  itu kasus,  undang-undang  ataupun  aturan. 12 Pendekatan  yuridis  normatif  juga  diartikan sebagai  prosedur  dalam  mencari  kebenaran  dan  kesimpulan  berdaasarkan  kajian  ilmu hukum  ditinjau  dari  norma  yang  difokuskan  untuk  menganalisis  norma  dalam  hukum dalam penelitian ilmiah. 13
Kerangka  teoritis,  atau theoretical  framework ,  adalah  suatu  konstruksi  teoritis atau  hipotesis  yang  umumnya  terdiri  dari  serangkaian  pernyataan  yang  saling  terkait, membahas  gejala-gejala  tertentu  secara  kohesif,  dan  membentuk  suatu  ruang  lingkup penelitian. Keberadaan teori dalam konteks penelitian hukum memiliki peran yang sangat signifikan,  membantu  dalam  menganalisis  permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan memberikan dasar untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, teori dapat dianggap sebagai alat  analisis  atau  pisau  analisis  yang  digunakan  untuk  menyelidiki  dan  memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 14
Teori maqāṣid al-syarī’ah asy-syāṭibi adalah pilihan penyusun dalam penelitian ini guna sebagai pisau analisis dalam mengkaji objek kajian ini dari sudut pandang yang berbeda.  Konsep maqāṣid  al-syarī’ah secara  umum  bertujuan  untuk  menegakan kemaslahatan  sebagai  unsur  pokok  dan  tujuan  utama  hukum  itu  sendiri. Maqāṣid  al- syarī’ah menjadi  salah  satu  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  agama  Islam  dan  krusial dalam  kajian  hukum  Islam,  Implementasi Maqāṣid  al-Syarī’ah harus  dilakukan  oleh seorang  muslim  dalam  memenuhi  kehidupan  sehari-hari  dimana  faktor  penentu  utama untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah maslahat. 15
Menurut bahasa maqāṣid adalah bentuk jamak dari maqṣad yang merupakan asal kata دصقم yang artinya “maksud” atau “tujuan”. Kata maqāṣid berasal dari bahasa Arab دصاقم  yang  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata  دصقم maqṣad ,  yang  bermakna  maksud, sasaran,  prinsip,  niat,  tujuan,  ataupun  tujuan  akhir.  Ada  pula  yang  mengatakan  secara bahasa  (etimologi)  kata maqāṣid adalah  bentuk  plural  ( jama’ )  dari  kata maqṣad .  Kata
12 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  dan  Mengulas  Metodologi  dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, (2021), hlm. 2467.
13 Firzhal Arzhi Jiwantara dan Karmal Maksudi, “How are Government’s Liability in Indonesia and Netherland?:  Juridical-Normative  Study  with  a  Comparative  Approach”, Medico-legal  Update, Vol.  20, No. 4, (Desember 2020), hlm. 1395.
14 Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum ”, cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 41.
15 Erik Nugraha dkk, “Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain”, Etikonomi , Vol. 19, No. 1, (2020), hlm. 157.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
maqṣad sendiri adalah turunan dari kata kerja qaṣada, yaqṣidu, qaṣdhan, wa maqṣadan yang memiliki beberapa pengertian, seperti mendekati sesuatu dan menunjuk ke arahnya, lurus dan tidak bengkok, adil, sentral dan tidak ekstrim, memutus atau membelah. 16
Sedangkan syarī’ah ,  secara  bahasa  berarti  agama,  ajaran,  manhaj,  jalan,  sunah. Pada dasarnya kata syarī’ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Maka  kemudian  orang  Arab  menggunakan  kata syarī’ah untuk  pengertian  jalan  yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. 17
Asy-Syāṭibi menguraikan terkait maqāṣid al-syarī’ah dalam kitab al-muwafaqāt dengan membagi tujuan syarī’ah itu secara umum kedalam dua kelompok, yaitu tujuan syarī’ah menurut  perumusnya  ( syāri’ )  dan  tujuan syarī’ah menurut  pelakunya ( mukallaf ). 18 As-Syathibi  melanjutkan  bahwa  menjamin  kesejahteraan  dan  memberi maslahat  kepada  manusia  adalah  tujuan  mulia  Tuhan  di  balik  hukum  syariat  adalah contoh yang pertama, sementara mencari pekerjaan, misalnya, untuk mendapatkan nafkah adalah  contoh maqāṣid yang  kedua. Maqāṣid  al-syarī’ah dalam  konteks maqāṣid  asy- syāri’ meliputi empat hal, yaitu:
1. Tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.
2. Syariah adalah sesuatu yang harus dipahami manusia.
3. Syariah adalah suatu hukum taklifiy yang harus dilakukan.
4. Tujuan  syariah  adalah  membawa  manusia  kedalam  naungan  dan  perlindungan hukum. 19
Wahbah  al-Zuhaili,  dalam  karyanya  " Usul  al-Fiqh  al-Islamy" mengartikan maqāṣid  al-syarī’ah sebagai  makna-makna  dan  tujuan-tujuan  yang  dijaga  oleh  syariat dalam semua aspek hukumnya atau sebagian besar hukumnya, serta sebagai tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syariat pada setiap peraturannya. 20 Ada  tiga  tingkatan  hierarki  dalam maqāṣid, yakni ḍarūriyyāt,  ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt . ḍarūriyyāt dianggap sebagai keharusan untuk menjaga kemaslahatan di dunia dan akhirat, karena tanpanya dapat menimbulkan kerusakan yang sejauh mana ḍarūriyyāt tersebut hilang. 21 Maqāṣid al-ḍarūriyyāt terdiri dari lima aspek, yaitu menjaga agama, jiwa,  keturunan,  harta,  dan  akal.  Sementara  itu, maqāṣid  al-ḥājiyyāt bertujuan  untuk menghilangkan  kesulitan  dalam  kehidupan mukallaf . Maqāṣid  taḥsīniyyāt, pada gilirannya,  bertujuan  untuk  menyempurnakan  kedua  tingkatan  sebelumnya,  mencakup kesempurnaan adat kebiasaan dan pengembangan akhlak yang mulia. 22
16 Muhammad Nazir Alias dkk, “A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling”, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol. 12, No.3, (2021), hlm. 2998.
17 Paryadi,  “Maqashid  syariah:  Definisi  dan  Pendapat  Ulama”, Cross  Border ,  Vol.  4,  No.  2, (Desember 2021), hlm. 204.
18 As-Syathibi, “ Al-Muwāfaqāt ,” cet. Ke-1, (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 219.
19 Ibid. , hlm. 219-220.
20 Wahbah az-Zuhaili, “ Usul al-Fiqh al-Islami, “cet. Ke-1, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), Jilid 2, hlm. 1017.
21 As-Syathibi, “ Al-Muwāfaqāt ,” cet. Ke-1, (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 221.
22 Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah perspektif As-Syatibi,” Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, (Juni 2014), hlm 35.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Maqāṣid secara konvensional diklasifikasikan berdasarkan hierarki kebutuhanya. Klasifikasi ini yang merupakan kategorisasi pertama, paling terkenal dan paling penting dari maqāṣid  al-syarī’ah ,  membaginya  menjadi  tiga  tingkat  hierarki ḍarūriyyāt (kebutuhan), ḥājiyyāt (pelengkap) dan taḥsīniyyāt (kemewahan). 23
Terkait  tema  permasalahan  ini  penyusun  menemukan  beberapa  penelitian  yang dilakukan sebelumnya di antaranya adalah:
Pertama,  jurnal  yang  berjudul  hukum  penggunaan  alat  kontrasepsi  dalam perspektif agama Islam yang di tulis oleh Zamzam Mustofa, Nafiah dan Dyna Prasetya Septianingrum.  Dalam  jurnal  yang  terbit  pada  tahun  2020  ini  dikatakan  bahwa penggunaan semua bentuk alat kontrasepsi diizinkan dalam agama Islam, dengan syarat bahwa tujuannya bukan untuk membatasi, mencegah, atau meniadakan kelahiran, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan meniadakan kelahiran secara permanen dianggap haram, karena dianggap sebagai tindakan  yang  mendahului  takdir  atau  kehendak  Allah  SWT,  dan  dapat  menyebabkan manusia terjerumus dalam perbuatan haram seperti perzinaan. Namun, jika penggunaan alat  kontrasepsi  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  mengatur  angka  kelahiran  atau memberikan  jarak  antara  kehamilan  dan  kelahiran,  maka  menurut  ijtihad  (penafsiran) para  ulama,  hal  ini  diperbolehkan  dalam  agama  Islam.  Penting  untuk  dicatat  bahwa pendapat ulama mengenai isu ini dapat bervariasi, dan ijtihad ini mencerminkan upaya untuk memberikan panduan yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan manusia. Pemasangan  alat  kontrasepsi  karena  khawatir  tidak  bisa  membiayai  keluarga  atau ketakutan  terhadap  kondisi  ekonomi  yang  sulit  juga  dianggap  haram.  Hal  ini  karena tindakan  tersebut  mencerminkan  ketidakpercayaan  terhadap  janji  Allah  tentang penyediaan rezeki, yang seharusnya menjadi kepercayaan dan ketundukan kepada-Nya dalam menghadapi tantangan hidup. 24
Kedua, jurnal yang berjudul hukum menggugurkan kandungan dan penggunaan alat  kontrasepsi  menurut  perspektif  hukum  Islam  yang  ditulis  oleh  Irma  Nur  Hayati. Jurnal  yang  diterbitkan  pada  tahun  2015  ini  menyatakan  bahwa  dalam  konteks kontrasepsi, Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran selama tujuannya adalah untuk mengatur  jumlah  kelahiran  dan  bukan  untuk  mmbatasi  jumlah  anak  secara arbitrari , terutama jika alasannya logis  dan rasional. Alat  kontrasepsi  yang sesuai  dengan ajaran Islam adalah yang memiliki mekanisme pengaturan kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen), dan dapat dipasang sendiri oleh individu yang bersangkutan atau oleh orang lain  yang  tidak  haram  memandang  auratnya,  seperti  suami.  Dalam  keadaan  darurat, pemasangan alat kontrasepsi oleh individu yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya  juga  dapat  diperbolehkan.  Selain  itu,  penting  untuk  mencatat  bahwa  bahan pembuatan alat kontrasepsi yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal. Selain itu,  alat  kontrasepsi  yang  digunakan  tidak  boleh  menimbulkan  implikasi  yang membahayakan atau merugikan kesehatan ( mudharat ). Dengan demikian, jurnal tersebut menguraikan pandangan Islam terhadap kontrasepsi dengan memberikan pedoman terkait
23 Malik  Shahzad  Shabbir,  “Human  Prosperity  Measurement  within  The  Gloom  of  Maqasid  Al- Shariah”, Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm. 105.
24 Zamzam Mustofa dkk, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam”, Jurnal Pendidikan Islam , Vol. 1, No. 2, (Desember 2020), hlm. 101.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
jenis  alat  kontrasepsi  yang  dapat  diterima  dalam  pandangan  agama,  mekanisme penggunaannya, serta persyaratan etis dan kesehatan yang harus dipenuhi. 25
Ketiga, jurnal yang berjudul penggunaan kontrasepsi vasektomi dalam pandangan hukum Islam yang di tulis oleh M. Nasrul Hanasir dan Supardin. Jurnal yang terbit pada tahun  2020  ini  mengatakan  bahwa  Pandangan  hukum  Islam  tentang  kontrasepsi vasektomi  memunculkan  sejumlah  pertimbangan.  Beberapa  argumen  yang  diajukan untuk  menyatakan  bahwa  kontrasepsi  vasektomi  bertentangan  dengan  hukum  Islam meliputi: (1) Pemandulan tetap yaitu kontrasepsi vasektomi dianggap dapat menyebabkan kemandulan yang permanen pada laki-laki, yang dianggap bertentangan dengan prinsip- prinsip Islam yang menekankan pada kelanjutan keturunan. (2) Mengubah Ciptaan Allah yaitu  proses  vasektomi  melibatkan  pemotongan  dan  penghilangan  bagian  tubuh  yang sehat, yang dianggap sebagai suatu bentuk mengubah ciptaan Allah. Ini dapat dianggap sebagai  campur  tangan  yang  tidak  semestinya  terhadap  penciptaan  Allah,  (3)  Melihat Aurat Orang Lain yaitu prosedur vasektomi melibatkan pemeriksaan organ intim, yang dapat  dianggap  melibatkan  melihat  aurat  besar  orang  lain,  yang  seharusnya  dijaga kehormatannya. Meskipun demikian, pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan  keputusan  yang  memperbolehkan  kontrasepsi  vasektomi  dengan  syarat tertentu.  Keputusan  ini  bisa  berubah  jika  ada  dasar  hukum  baru  atau Illat yang mendasarinya. Artinya, izin tersebut bersyarat dan dapat direvisi jika terdapat perubahan kondisi atau informasi yang mendasarinya. Selain itu, penggunaan kontrasepsi vasektomi juga  diizinkan  dalam  keadaan  darurat,  menunjukkan  fleksibilitas  dalam  penerapannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan khusus. 26
Dari beberapa literatur ilmiah terkait kontrasepsi di atas dapat dilihat bahwa objek dan tema kajian yang diteliti berbeda dengan spesifikasi objek kajian ini. Kajian-kajian terkait  penggunaan  kontrasepsi  di  atas  hanya  sebatas  kontrasepsi  menurut  pandangan hukum  Islam  dan  kontrasepsi  vasektomi  atau  kontrasepsi  yang  bersifat  permanen  dan jangka panjang. Sedangkan titik pembeda dalam penelitian ini, penyusun ingin mengkaji lebih  dalam  terkait  penggunaan  kontrasepsi  darurat  tidak  hanya  sebatas  menurut pandangan hukum Islam tetapi dengan menggunakan konsep maqāṣid al-syarī’ah.

## PEMBAHASAN

## Implementasi  kontrasepsi  Darurat  dalam  Peraturan  Mentri  Kesehatan  No.  97 Tahun 2014
Kontrasepsi  darurat  diberikan  kepada  ibu  tidak  terlindungi  kontrasepsi  atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan. 27 Seperti itulah redaksi permenkes no 97 tahun  2014  pasal  24  ayat  (1).  Kontrasepsi  merupakan  satu  bagian  dari  program  KB pemerintah  guna  menstabilkan  laju  pertumbuhan  penduduk  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Kontrasepsi  darurat  adalah  merupakan  metode
25 Irma Nur Hayati, “Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Qolamuna , Vol. 1, No. 1, (Juli 2015), hlm. 73-74.
26 Nasrul  Hanasin,  Supardin,  “Penggunaan  Kontrasepsi  Vasektomi  dalam  Pandangan  Hukum Islam”, Qadauna , Vol. 1, No. 2, (April 2020), hlm. 69.
27 Permenkes  Nomor  97  Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Masa Hamil,  Persalinan,  dan  Masa  Sesudah  Melahirkan,  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kontrasepsi,  Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
kontrasepsi  yang  digunakan  untuk  mencegah  kehamilan  setelah  melakukan  hubungan seksual tanpa pengaman atau mencegah kemamilan yang tidak diinginkan. 28 Kontrasepsi darurat merupakan kontrasepsi yang dapat digunakan dengan tujuan mencegah kehamilan yang  tidak  di  inginkan  bila  digunakan  setelah  berhubungan  seksual  atau  yang  biasa  di sebut dengan istilah morning after treatment . 29
Terdapat  dua  jenis  kontrasepsi  darurat,  yakni  alat  kontrasepsi  dalam  rahim (AKDR)  yang  diberikan  dalam  waktu  5  hari  setelah  berhubungan  seksual  dengan  satu kali pemasangan, dan jenis kedua berupa pil yang diberikan dalam waktu 3 hari setelah berhubungan  seksual,  dengan  dosis  kedua  diberikan  12  jam  setelah  dosis  pertama. 30 AKDR  merupakan  alat  kontrasepsi  yang  dimasukkan  ke  dalam  rahim  oleh  dokter kandungan  dan  umumnya  terbuat  dari  bahan  plastik  dan  logam,  biasanya  tembaga. Tujuannya adalah untuk mencegah agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat menetap di  dinding  rahim. Copper  T dan Loop  Lippes adalah  jenis  AKDR  yang  paling  umum digunakan.  Jika  AKDR  dimasukkan  tidak  tepat,  dapat  menyebabkan  pembentukan jaringan parut dan perdarahan di rahim. 31 Meskipun demikian, menurut WHO, terdapat empat metode kontrasepsi darurat, termasuk Emergency Contraceptive Pills (ECP) yang mengandung UPA dan LNG, pil kontrasepsi oral kombinasi, dan perangkat intrauterin yang mengandung tembaga. 32
Menurut Tisnilawati dalam penelitianya, kontrasepsi darurat (KONDAR), tidak hanya berperan dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat lain, antara lain:
a. Mendukung  hak  perempuan:  Kontrasepsi  darurat  memungkinkan  perempuan untuk  memiliki  kendali  atas  reproduksinya  sendiri,  memberikan  keputusan  dan kontrol terhadap kehamilan yang diinginkan.
b. Mendukung  kesehatan  reproduksi  perempuan:  Memberikan  waktu  pemulihan yang cukup bagi organ reproduksi setelah kehamilan sebelumnya.
• Mampu mengatur frekuensi kehamilan sesuai dengan kondisi kesehatan fisik dan psikososial perempuan.
• Mengurangi risiko aborsi dengan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
c. Bukan  pil  penggugur  kandungan:  Kontrasepsi  darurat  bekerja  untuk  mencegah pembuahan  dan  implantasi  sel  telur  yang  telah  dibuahi,  bukan  sebagai  pil penggugur  kandungan.  Oleh  karena  itu,  penggunaannya  lebih  diarahkan  pada pencegahan kehamilan sejak awal.
d. Cara  kerja fisiologis:  Kontrasepsi  darurat  beroperasi  secara "fisiologis", artinya bekerja  dengan  cara  memengaruhi  proses  fisiologis  tubuh  yang  terkait  dengan pembuahan dan implantasi. Ini berarti tidak mempengaruhi kesuburan dan siklus haid yang akan datang.
28 Suneeta  Mittal,  “Emergency  contraception  -  Potential  for  women’s  health”, Indian  Journal  of Medical Research , Vol 140, Supll 1, (November 2014), hlm. 45.
29 Tisnilawati, “Gambaran Pengetahuan Ibu PUS Umur 20-35 tahun tentang Kontrasepsi Darurat di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015”, Jurnal Ilmiah Kohesi , Vol. 2, No. 2, (Mei 2018), hlm. 124.
30 Ibid. , hlm. 124.
31 https://kemkes.go.id/ diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 02.20.
32 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception diakses pada tanggal 7 april 2023, pukul 20.35.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
e. Efek  samping  ringan  dan  berlangsung  singkat:  Umumnya,  kontrasepsi  darurat memiliki  efek  samping  yang  ringan  dan  berlangsung  hanya  sementara.  Ini membuatnya lebih dapat diterima bagi banyak individu.
f. Tidak  ada  pengaruh  buruk  di  kemudian  hari:  Penggunaan  kontrasepsi  darurat tidak diketahui memiliki pengaruh buruk pada organ sistem reproduksi maupun organ tubuh lainnya dalam jangka panjang. 33
Dengan demikian, kontrasepsi  darurat tidak hanya berfungsi sebagai  alat pencegah kehamilan  darurat,  tetapi  juga  memiliki  dampak  positif  pada  hak  dan  kesehatan reproduksi perempuan serta menghindari dampak negatif jangka panjang.

## Maslahat Penggunaan Kontrasepsi Darurat Perspektif Maqāsid asy-Syarī’ah
Menurut  data  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KemenPPPA) jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 mencapai 9.588 kasus. Di mana jumlah ini lebih tinggi dari jumlah kasus pada tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus hingga kemenPPPA mengatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Dan menurut data yang diinput per tanggal 1 januari 2023 hingga saat ini ( real time ) jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 6. 478 kasus. 34 Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  tahun  2020 menyebutkan sebanyak 56% atau 962 kasus dari 1.731 kasus kekerasan tercatat di ranah publik  adalah  kekerasan  seksual  dengan  rincian  229  kasus  pemerkosaan,  181  kasus pelecehan seksual dan 166 kasus pencabulan. 35 Sehingga tiga jenis tindak kekerasan di ranah  publik  yang  paling  banyak  ditemukan  adalah  pemerkosaan,  pencabulan  dan pelecehan  seksual. 36 Dari  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  urgensi  penggunaan kontrasepsi darurat jika di lihat dari data korban kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu bagian dari pengguna kontrasepsi darurat ini cukup tinggi. Hal yang tidak kalah pentingnya  melihat  penggunaan  kotrasepsi  darurat  ini  dengan  kaca  mata maqāṣid  al- syarī’ah yang merupakan representasi dari perwujudan asas pengambilan manfaat atau kebaikan  sekaligus  menghindarkan  keburukan  atau  menarik  manfaat  dan  menolak mudarat ( dar’u al-mafāsid wa jalb al-maṣālih ). 37 Penggunaan kontrasepsi darurat masuk di beberapa poin pokok kemaslahatan pada hirarki maqāṣid al- ḍarūriyyāt dalam maqāṣid al-syarī’ah yaitu:
1. Hifz al-nafs (menjaga jiwa)
Dengan menggunakan metode kontrasepsi darurat pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi  ataupun  korban  kekerasan  seksual  artinya  bahwa  dia  telah  menghindari proses kehamilan yang tidak diinginkan yang dimana kehamilan yang tidak diinginkan biasanya mengarah pada solusi menggugurkan kandungan atau yang biasa disebut dengan
33 Tisnilawati, “Gambaran Pengetahuan Ibu PUS Umur 20-35 tahun tentang Kontrasepsi Darurat di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015”, Jurnal Ilmiah Kohesi , Vol. 2, No. 2, (Mei 2018), hlm. 124.
34 https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 03.25.
35 Komnas  Perempuan,  “Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual, Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak,  Dan  Keterbatasan  Penanganan  Di  Tengah  Covid-19”, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta, 5 Maret 2021), hlm. 22.
36 Ibid , hlm. 120.
37 Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer”, At-Turāṡ , Vol. 5, No. 1, (Juni 2018), hlm. 62.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
aborsi. Dan ini satu bentuk representasi penyelamatan terhadap nyawa bayi juga bisa jadi nyawa ibunya.
2. Hifz al-nasl (menjaga keturunan)
Begitupula jika dilihat dari aspek keturunan. Aborsi bukan jalan dan solusi terbaik dalam  masalah  ini  dan  merupakan  hal  yang  tidak  diiyakan  di  dalam  agama.  Dengan menggunakan  metode  kontrasepsi  darurat  disamping  menyelamatkan  nyawa  atau implementasi hifz  al-nafs juga  menjaga  keturunan.  Dalam  arti  bahwa  keturunan  atau nasab yang ideal  adalah  nasab yang jelas kedua  orangtuanya (ayah dan ibunya) secara hukum.  Dan  ini  berlaku  pada  penggunaan  metode  kontrasepsi  darurat  pada  kasus kekerasan seksual yang jelas tidak menginginkan kehamilan darinya.

## KESIMPULAN
Kontrasepsi  darurat  atau  KONDAR  merupakan  obat  atau  alat  yang  digunakan setelah hubungan seksual tanpa pengaman yang berguna untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari konsep maqāṣid al-syarī’ah dapat disimpulkan bahwa penggunaan kontrasepsi darurat merupakan bentuk representasi penyelamatan terhadap nyawa bayi dari tindakan aborsi yang marak dilakukan, bahkan juga bisa menyelamatkan nyawa ibunya dan hal ini termasuk dari bentuk pokok kemaslahatan Hifz al-nafs (menjaga jiwa).  Dan  juga  termasuk  dari  bentuk  pokok  kemaslahatan Hifz  al-nasl (menjaga keturunan) karena dengan penggunaan kontrsepsi  darurat  ini mencegah kelahiran anak yang tidak memiliki status seorang ayah yang jelas karena sebab ibunya yang merupakan korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Gamelia  Elviera  dkk,  “Rural  Based  Health  Promotion  Model  for  Pregnant  Woman  in Banyumas District.” National Publik Health Jurnal Vol. 11, No. 1 (2016). Haeger Kristin O dkk, “State of emergency contraception in the U.S., 2018.” Springer No. 20 (september 2018).
Hanasin  Nasrul dan Supardin, “Penggunaan Kontrasepsi  Vasektomi  dalam  Pandangan Hukum Islam.” Qadauna Vol. 1, No. 2 (April 2020).
Handayani  Sarah  dkk,  “Improving  Communication  Messages  by  Using  Perceptual Mapping:  Family  Planning  Survey  in  East  Java  and  West  Nusa  Tenggara, Indonesia.” Sage Open Medicine Vol. 9 (Januari 2021).
Hashim Kamali, Mohammad, Membumikan Syariah, alih bahasa Miki Salman, cet. Ke- I, Jakarta: Mizan Publika, mei 2013.
Hayati  Irma  Nur,  “Hukum  Menggugurkan  Kandungan  dan  Penggunaan  alat Kontrasepsi  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam.” Jurnal  Qolamuna Vol.  1,  No. 1, (Juli 2015).
Jambrina  Anna  M,  “Characterization  of  the  Use  of  Emergency  Contraception  from Sentinel  Pharmacies  in  a  Region  of  Southern  Europe.” Jurnal  of  clinical medicine Vol. 10, No. 13 (Juni 2021).
Jiwantara  Firzhal  Arzhi  dan  Karmal  Maksudi,  “How  are  Government’s  Liability  in Indonesia  and  Netherland?:  Juridical-Normative  Study  with  a  Comparative Approach.” Medico-legal Update Vol. 20, No. 4 (Desember 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## Komnas  Perempuan,  “Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan
Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah  Covid-19”, Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2020,
(Jakarta, 5 Maret 2021)
K.  Upadhya  Krishna,  “Emergency  Contraception.” Pediatrics Vol.  144,  No.  6 (Desember 2019).
Mittal  Suneeta,  “Emergency  contraception  -  Potential  for  women’s  health.” Indian Journal of Medical Research Vol 140, Supll 1 (November 2014). Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum ,  cet.  Ke-1  Mataram:  Mataram  University  press, 2020.
Musolli, ‘Maqāṣid asy-Syarī’ah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer.” Jurnal maqāṣid asy-syarī’ah dan isu-isu kontemporer Vol. V, No. 1 (Juni 2018). Nazir Alias Muhammad dkk, “A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling.” Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol. 12, No.3 (2021).
Nugraha  Erik  dkk,  “Maqashid  Sharia  Implementation  in  Indonesia  and  Bahrain.”
Etikonomi Vol. 19, No. 1 (2020).
Oyen Michelle L, “Engineering is pregnant with possibilities.” Sciene Advances Vol. 9, No. 4 (Januari 2023).
Paryadi, “Maqashid syariah: Definisi dan Pendapat Ulama.” Cross  Border Vol. 4, No. 2 (Desember 2021).
Refaat Nora dkk, “Assessment of Reproductive Age Women Health Related Behavior Regarding Emergency Contraception Methods.” Zagazig  Nursing  Journal Vol. 19, No. 1 (Januari 2023).
Setiarini  Tatik,  “Gambaran  Penggunaan  Kontrasepsi  Darurat  bagi  Akseptor  KB  di Kelurahan  Ragunan  Pasar  Minggu.” Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Keris  Husada Vol. 6, No. 2 (November 2022).
Setiwati  Erna  dkk,  “Pemilihan  Kontrasepsi  Berdasarkan  Efek  Samping  Pada  Dua Kelompok Usia Reproduksi.” Unnes Jurnal of Publik Health Vol. 6, No. 3 (Juli 2017).
Shabbir  Malik  Shahzad,  “Human  Prosperity  Measurement  within  The  Gloom  of Maqasid  Al-Shariah.” Global  Review  of  Islamic  Economics  and  Business Vol. 7, No. 2 (2019).
Sri  Hayati  dkk,  “Hubungan  Pengetahuan  Ibu  Tentang  Metode  Kontrasepsi  Dengan Pemilihan  Kontrasepsi.” Jurnal  Keperawatan  BSI Vol.  5,  No.  2  (September 2017).
Syathibi as-, Almuwafaqat , cet. Ke-1, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
Tan  David,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  dan  Mengulas  Metodologi  dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum.” Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial Vol. 8, No. 8 (2021).
Tisnilawati, “Gambaran  Pengetahuan  Ibu PUS  Umur 20-35 tahun tentang Kontrasepsi
Darurat  di  Marendal  Pasar  V  Kecamatan  Patumbak  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun 2015.” Jurnal Ilmiah Kohesi Vol. 2, No. 2 (Mei 2018).
Toriquddin,  Moh,  “Teori  maqāṣid  asy-syarī’ah  perspektif  al  syatibi.” Jurnal  Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (Juni 2014).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 121-132 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Zamzam Mustofa dkk, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam.” Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1, No. 2 (Desember 2020). Zuhaili az-, Usul al-Fiqh al-Islami, cet. Ke-1, Damaskus: Darul Fikr, 1986, Jilid 2.

## Undang-undang
Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah  Melahirkan,Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
Website https://kemkes.go.id/ diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 02.20.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
diakses pada tanggal 7 april 2023, pukul 20.35. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses pada tanggal 6 April  2023,  pukul 03.25.
KBBI