Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Manajemen Penagihan Pajak untuk Mewujudkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dalam Sektor Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Garut
Thiara Khaerani, Aceng Ulumudin Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Garut. Metode  analisis  dalam  pembahasan  topik  utama  ini  menggunakan  model  analisis causal  effectual dengan  meninjau  hubungan  rasional  yang  menganalisa  hubungan sebab akibat antara manajemen penagihan pajak dan pencapaian target pendapatan asli  daerah.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Garut  dengan  jumlah  responden  sebanyak  66  orang.  Pada  pembahasan  ini menunjukkan  hasil  bahwa  manajemen  penagihan  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  pencapaian  target  PAD.  Artikel  ini  berkesimpulan  bahwa  untuk mewujudkan  pencapaian  target  pendapatan  asli  daerah  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalkan manajemen penagihan pajak serta implementasi dari kebijakan.
Kata kunci: pengelolaan, Pajak, Causal Effectual

## 1. Pendahuluan
Otonomi  daerah  mengharuskan  kepada  setiap  daerah  untuk  mampu  membiayai  rumah  tangga daerahnya  sendiri  (Ardhiansyah  et  al.,  2014).  Agar  dapat  merealisasikan  peleksanaan  otonomi daerah maka Pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut bersumber dari pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Maka sudah menjadi tuntutan setiap daerah untuk mengembangkan sumber ekonomi yang ada di daerah (Yuliani et al., 2015).
Oleh karena itu PAD sebagai bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan  bahwa  PAD  merupakan  tolok  ukur  terpenting  bagi  kemampuan  daerah  dalam menyelenggarakan  dan  mewujudkan  otonomi  daerah  (Simanjuntak,  2011).  Pendapatan  Asli Daerah juga  mencerminkan  kemandirian  suatu  daerah.  Meskipun  PAD  tidak  seluruhnya  dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah (Simanjuntak, 2011). Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha- usaha  atau  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan (Memah, 2011).
Beberapa  jenis  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  daerah  khususnya  untuk  kabupaten  dan  kota yaitu:  1)  Pajak  Hotel;  2)  Pajak  Restoran;  3)  Pajak  Hiburan;  4)  Pajak  Reklame;  5)  Pajak Penerangan  Jalan;  6)  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan;  7)  Pajak  Parkir;  8)  Pajak  Air
Tanah; 9) Pajak Sarang Burung Walet; 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  (Putri et al., 2014).
Pajak  Hotel  dan  Restoran  merupakan  dua  jenis  Pajak  Daerah  yang  potensinya  semakin berkembang  seiring  dengan  semakin  diperhatikannya  komponen  pendukung  yakni  sektor  jasa, pembangunan  maupun  pariwisata  dalam  kebijakan  peningkatan  pembangunan  daerah (Candrasari, 2016). Kendala dalam penerimaan pajak sering terjadi, salah satu factor penghambat rendahnya  pendapatan  asli  daerah  pada  sector  pajak  hotel  dan  restoran  yaitu  kepatuhan masyarakat  terhadap  kewajiban  perpajakan  (Widyaningsih,  2019).  Sejalan  dengan  pendapat menurut  (Chau,  2009),  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak  suatu  negara diantaranya  adalah  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  masyarakat  di  negara  tersebut.  Rendahnya kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban  perpajakan  ini  seringkali  disebabkan  oleh  karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan (Yadnyana & Sudiksa, 2011)
Oleh  karena  itu  dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  lebih  luas,  nyata,  berkembang  dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasi suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan  yang  diserahkan  pemerintah  pusat  dengan  keuangannya  sendiri  (Candrasari,  2016). Berikut  data  kendala  dan  permasalahan  yang  terjadi  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Garut:

## Tabel 1 Kendala dan Permasalahan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Jumlah Pegawai Penagihan dan Pendataan Pajak Jumlah Wajib Pajak (Pengusaha) Hotel dan Restoran di Kabupaten Garut Target Obyek Pendapatan 2017 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2017 (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % 66 Pegawai Pajak Hotel 85 WP Pajak Hotel 8.000.000.000 7.229.140.123, (770.859.877,) 90,36% Pajak Restoran 240 WP Pajak Restoran 11.000.000.000 11.831.635.663,      831.635.663,   107,56%
Sumber:  Olah  Data  Peneliti,  Bidang  Pendataan,  Penagihan  dan  Akuntansi  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Garut 2017
Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat belum tercapainya target PAD Tahun 2017 capaian untuk Pajak  Hotel  dengan  persentase  realisasi  hanya  sebesar  90,36%,  namun  terjadi  kenaikan pencapaian target Pajak Restoran mencapai realisasi di angka 107,56% ini membuktikan adanya ketimpangan setiap pajak maka dari beberapa setoran pajak perlu untuk diadakannya sosialisasi kebijakan pajak daerah berdasarkan Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016.
Namun fakta yang terjadi beberapa kendala yang dialami oleh pegawai pendatan dan penagihan pajak  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut  yakni  dari  terbatasnya  kemampuan pendataan serta perbandingan jumlah pegawai dalam menghadapi jumlah wajib pajak pengusaha hotel dan restoran (dalam Tabel 1) yang jauh berimbang. Ditemukan permasalahan yang timbul bukan hanya terjadi disebabkan terhambatnya pembayaran pajak oleh para pengusaha hotel dan restoran  di  Kabupaten  Garut,  tetapi  diduga  masih  adanya  ketidaksesuaian  perhitungan  angka dengan jumlah yang diterima para pegawai penagihan dan penerima pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut baik itu pada saat entri data system e-PAD maupun pada saat pengolahan
analisis perhitungan omzet. Sehubungan dari fenomena permasalahan tersebut diasumsikan para pegawai  penagihan  dan  penerima  pajak  belum  mendapatkan  sosialisasi  secara  optimal  terkait Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  dan  Peraturan  Bupati  tentang  Pajak  Daerah  untuk  Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  hasil  wawancara  sementara  dengan  pihak-pihak  terkait, didukung pula dengan data yang telah disampaikan di atas. Penulis menduga bahwa pencapaian target  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Tahun  2017  belum  optimal,  hal  ini  diindikasikan  oleh masih  kurangnya  pemahaman  pelaksana  sebagai  sumberdaya  aparatur  dalam  melaksanakan kebijakan, terlihat dari masih adanya ditemukan perbedaan dari sejumlah data realisasi pajak hotel dan restoran yang di tetapkan dari analisa omzet. Dalam prakteknya masih ada yang beranggapan bahwa apabila kebijakan sudah dibuat makan implementasi akan jalan dengan sendirinya, padahal suatu kebijakan haruslah dipahami dan dilaksanakan oleh sumberdaya aparatur yang berkompeten dalam  hal  ini  agar  efektivitas  pelaksanaan  program  dapat  tercapai.  Tanpa  implementasi  yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan (Edwards III, n.d.).
Selain  itu  pengolahan  data  baik  untuk  entry  data  kedalam  system e-PAD maupun  manajemen penagihan pajak yang belum optimal. Terlihat dari data yang tersaji yakni adanya ketimpangan data  baik  dari  pegawai  bidang  pendataan  pajak  dengan  bidang  penagihan  pajak.  Sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target PAD untuk triwulan I Tahun 2017 yang semula masing- masing  kedua  pajak  hotel  dan  restoran  ditargetkan  mencapai  angka  25%,  sedangkan  pada kenyataan realisasi yang diperoleh hanya mencapai 12,01% untuk pajak hotel dan 15,05% untuk pajak restoran. Permasalahan lain yaitu masih belum optimal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah  Tahun  2017  untuk  sektor  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran.  Perbedaan  realisasi  dengan target yang direncanakan di awal tahun 2017 untuk target Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Hotel dan Restoran terbukti dari data realisasi bahwa pada kenyataan pegawai penagihan dan penerima pajak masih mengalami kesulitan dan kendala dalam mengolah data baik dari mulai pengumpulan, pemungutan, pengolahan hingga penginputan data ke dalam system.
Berdasarkan pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap  Manajemen  Penagihan  Pajak  untuk  Mewujudkan  Pencapaian  Target  Pendapatan  Asli Daerah dalam Sektor Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Garut”.

## 2. Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif ada hubungannya  dengan  pemaparan  suatu  fenomena  atau  hubungan  antara  2  (dua)  atau  lebih fenomena (Iskandar, 2016). Teknik penelitian ini menggunakan teknik survey. Dengan demikian metode pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan  jawaban  terhadap  pemecahan  masalah  melalui  pengumpulan  informasi  data lapangan yang menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu mengenai variabel-variabel implementasi kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak dan manajemen penagihan pajak dalam meningkatkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.
Kemudian  untuk  melihat  kondisi  objektif  pada  objek  penelitian,  peneliti  menetapkan operasionalisasi  variabel  penelitian  yang  disusun  untuk  memudahkan  langkah-langkah  dalam menjaring dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori, konsep,
proposisi, dan asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan (Iskandar, 2016). Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 2 Operasionalisasi Variabel Penelitian
No. Variabel Dimensi 1. Variabel X Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak (Edward III, 1980) 1.  Komunikasi 2.  Sumberdaya 3.  Disposisi 4.  Struktur Birokrasi 2. Variabel Y Manajemen Penagihan Pajak Stoner dalam (Handoko, 2013) 1.  Perencanaan ( Planning ) 2.  Pengorganisasian ( Organizing )
3.  Pelaksanaan ( Actuating ) 4.  Pengawasan ( Controlling ) 3. Variabel Z Pencapaian Target PAD Rosjidi dalam (Iskandar, 2017) 1.  Sesuai Peraturan 2. Sesuai perencanaan
Responden  penelitian  ini  adalah  Pegawai  Bapenda  Bidang  Pendataan  dan  Penagihan  yang berjumlah 66 orang. Pembahasan dilakukan atas implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai upaya meningkatkan manajemen penagihan pajak dalam Mewujudkan pencapaian target pendapatan asli daerah.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menguji  fakta  empiris  tentang  pengaruh  implementasi  kebijakan  pengelolaan administrasi  penerimaan  pajak  terhadap  manajemen  penagihan  pajak  untuk  Mewujudkan pencapaian target pendapatan asli daerah. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar di bawah ini:

## Gambar 1 Model Paradigma Penelitian
Hasil  penelitian  menyajikan  hasil  perhitungan  statistika,  yang  dapat  diwakili  dalam bentuk tabel, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

## Tabel 3  Hasil Perhitungan
Hipotesis Utama Koefisien Jalur F hitung F tabel Determinan Makna Hubungan X → Y → Z Pengaruh Implementasi Kebijakan pengelolaan
administrasi penerimaan pajak (X)
terhadap
Manajemen
penagihan
pajak (Y) untuk Mewujudkan pencapaian target PAD (Z) 0,7093 8,4700 3,1453 0,5852 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien Jalur t hitung t tabel Determinan Makna Hubungan X → Y Pengaruh Implementasi Kebijakan pengelolaan
administrasi penerimaan pajak (X) terhadap Manajemen penagihan pajak (Y) 0,6429 6,7149 1,9990 0,1307 Signifikan X → Z Pengaruh Implementasi Kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak (X) terhadap pencapaian target PAD (Z) 0,2706 1,9381 1,9990 0.0026 Tidak Signifikan Y → Z Pengaruh Manajemen penagihan pajak (Y) terhadap  pencapaian  target PAD (Z) 0,1611 2,6251 1,9990 0,5970 Signifikan

## Pengujian Hipotesis Utama (X → Y → Z)
Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 8,4700 > 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  3,1453.    Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H0  ditolak,  sehingga  variabel implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel manajemen penagihan pajak dan variabel pencapaian target pendapatan asli daerah. Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi ( 𝑅 2 𝑍𝑋𝑌 ) sebesar = 0,2907.  Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan  administrasi  penerimaan  pajak  berpengaruh  terhadap manajemen  penagihan  pajak dan pencapaian target pendapatan asli daerah sebesar 29,07%, sedangkan sisanya sebesar 70,93% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi  menentukan  manajemen  penagihan  pajak  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada pencapaian target pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut.  Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak  yang  dalam  hal  ini  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai  Organisasi
Perangkat Daerah terkait pengelola pendapatan telah melaksanakan komunikasi kebijakan berupa sosialisasi  mengenai  kebijakan  pajak  daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah kepada para pegawai Bapenda beserta pengusaha wajib pajak hotel dan  restoran  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Garut.    Komunikasi  kebijakan  pun  dilakukan  oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan cara memberikan dokumen-dokumen cetak berupa  himpunan  peraturan  perundang-undangan  terkait  kebijakan  Pajak  Daerah  dari  mulai tingkat  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  terkait  sampai  kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut yang mengikat di dalamnya.
Adapun dalam faktor sumberdaya bahwa hampir sebagian besar Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah berusaha mematuhi data informasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  mengikat  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  administrasi penerimaan  pajak  sehingga  dengan  informasi  ini  diharapkan  para  pegawai  Bapenda  maupun wajib pajak pengusaha hotel dan restoran dapat meminimalisir pelanggaran yang esensi terhadap aturan  dalam  kebijakan  pajak  daerah  tersebut.  Data  informasi  kepatuhan  terhadap  kebijakan pengelolaan  administrasi  penerimaan  pajak  tersebut  selalu  dijadikan  pedoman  kerja  dalam pelaksanaan  program/  kegiatan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut.    Untuk  faktor disposisi bahwa para Pelaksana Kebijakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah memiliki  sikap  untuk  berkomitmen  dalam  pelaksanaan  kebijakan  karena  hal  tersebut  adalah penting untuk dilaksanakan.  Para pegawai Bapenda pun telah menandatangani pakta integritas yang  didalamnya  memuat  untuk  berkomitmen  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan administrasi penerimaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.
Selain itu dalam faktor struktur birokrasi diketahui bahwa para Pelaksana Kebijakan pengelolaan administrasi  penerimaan  pajak  telah  berusaha  untuk  mewujudkan  akuntabilitas.    Hal  tersebut diwujudkan  melalui  pertanggungjawaban  administratif,  teknis  maupun  keuangan  yang  dibuat oleh  para  Pelaksana  Kebijakan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut  sebagai dokumentasi  bilamana  pertanggungjawaban-pertanggungjawaban  tersebut  diminta  untuk pemeriksaan  atau  tujuan  tertentu  karena  anggaran  yang  dikelola  adalah  termasuk  ke  dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD).
Hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  pencapaian  target  Pendapatan  Asli  Daerah ternyata  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  implementasi  kebijakan  pengelolaan  administrasi penerimaan  pajak,  namun  juga  dipengaruhi  oleh  manajemen  penagihan  pajak.  Dimana manajemen  penagihan  pajak  dapat  dilaksanakan  jika  perencanaan  dalam  menyusun  tujuan organisasi  dirumuskan  secara  berkualitas,    pengorganisasian  struktur  dan  tata  kerja  organisasi disusun  secara  baik  sehingga  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  susunan  organisasi  yang  telah ditetapkan, para Pelaksana Kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing  yang  telah  disusun  sebelumnya,  serta  program  kerja  yang  tersaji  pada  laporan kegiatan sesuai dengan program kerja pada perencanaan.
Selain faktor implementasi kebijakan dan manajemen, variabel pencapaian target Pendapatan Asli Daerah juga dipengaruhi faktor lain (epsilon).  Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor  lain  yang  tidak  diteliti  sebesar  70,93%.    Faktor  lain  yang  tidak  diteliti  ini  cukup  besar. Epsilon  yang  diduga  turut  mempengaruhi  pencapaian  target  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah efisiensi.
Faktor lain yang mempengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah adalah faktor efisiensi. Hal ini  senada  seperti  yang  diutarakan  oleh  Flippo (dalam  Iskandar,  2017:   334)  bahwa untuk mengukur  efektivitas  juga  digunakan  indikator  efisiensi  yang  sering  diartikan  sebagai
melaksanakan  pekerjaan  lebih  banyak  dengan  tenaga  kerja  yang  sama  atau  melaksanakan pekerjaan  yang  tetap  dengan  tenaga  kerja  kurang  dari  biasanya.    Kemudian  hal  sependapat dinyatakan oleh (Makmur, 2015) kriteria lainnya dalam melihat efektivitas salah satunya, yaitu efisiensi.  Mengomentari faktor efisiensi dimana merupakan variabel lain yang mempengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, yaitu bahwa Badan Pendapatan Daerah dalam realisasi Pendapatan  Pajak  Hotel  dan  Restoran  harus  sesuai  dengan  realisasi  target  Pendapatan  dalam APBD.    Dengan  adanya  efisiensi,  maka  pencapaian  target  Pendapatan  Asli  Daerah  pun  dapat terwujud.

## Pengujian Sub Hipotesis 1 (X → Y)
Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 8,4700 > 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  3,1453.    Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H0  ditolak,  sehingga  variabel implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel manajemen penagihan pajak dan variabel pencapaian target pendapatan asli daerah.
Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi ( 𝑅 2 𝑍𝑋𝑌 ) sebesar = 0,2907.  Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan administrasi  penerimaan  pajak  berpengaruh  terhadap  manajemen  penagihan  pajak  dan pencapaian  target  pendapatan  asli  daerah  sebesar  29,07%,  sedangkan  sisanya  sebesar  70,93% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  pencapaian  target  Pendapatan  Asli  Daerah ternyata  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  implementasi  kebijakan  pengelolaan  administrasi penerimaan  pajak,  namun  juga  dipengaruhi  oleh  manajemen  penagihan  pajak.    Dimana manajemen  penagihan  pajak  dapat  dilaksanakan  jika  perencanaan  dalam  menyusun  tujuan organisasi  dirumuskan  secara  berkualitas,    pengorganisasian  struktur  dan  tata  kerja  organisasi disusun  secara  baik  sehingga  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  susunan  organisasi  yang  telah ditetapkan, para Pelaksana Kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing  yang  telah  disusun  sebelumnya,  serta  program  kerja  yang  tersaji  pada  laporan kegiatan sesuai dengan program kerja pada perencanaan.
Selain faktor implementasi kebijakan dan manajemen, variabel pencapaian target Pendapatan Asli Daerah juga dipengaruhi faktor lain (epsilon).  Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor  lain  yang  tidak  diteliti  sebesar  70,93%.    Faktor  lain  yang  tidak  diteliti  ini  cukup  besar. Epsilon  yang  diduga  turut  mempengaruhi  pencapaian  target  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah efisiensi.
Faktor lain yang mempengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah adalah faktor efisiensi. Hal ini senada seperti yang diutarakan oleh Flippo dalam Iskandar, 2017) bahwa untuk mengukur efektivitas  juga  digunakan  indikator  efisiensi  yang  sering  diartikan  sebagai  melaksanakan pekerjaan lebih banyak dengan tenaga kerja yang sama atau melaksanakan pekerjaan yang tetap dengan tenaga kerja kurang dari biasanya.  Kemudian hal sependapat dinyatakan oleh (Makmur, 2015)  kriteria  lainnya  dalam  melihat  efektivitas  salah  satunya,  yaitu  efisiensi.    Mengomentari faktor  efisiensi  dimana  merupakan  variabel  lain  yang  mempengaruhi  pencapaian  target Pendapatan  Asli  Daerah,  yaitu  bahwa  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam  realisasi  Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran harus sesuai dengan realisasi target Pendapatan dalam APBD.  Dengan adanya efisiensi, maka pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pun dapat terwujud.

## Pengujian Sub Hipotesis 2 (X → Z)
Besar  pengaruh  secara  langsung  implementasi  kebijakan  pengelolaan  administrasi  penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah adalah sebesar 7,32%, sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  implementasi  kebijakan  pengelolaan  administrasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 5,63%. Sehingga jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel implementasi kebijakan  pengelolaan  administrasi  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  pencapaian target  pendapatan  asli  daerah  sebesar  12,96%,  sedangkan  sisanya  sebesar  87,04%  dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel  implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang tidak dimasukan ke dalam model.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh variabel implementasi kebijakan terhadap variabel pencapaian target pendapatan asli daerah tersebut terjadi dikarenakan walaupun implementasi kebijakan berupa sosialisasi telah diwujudkan dengan baik, adanya komitmen yang kuat  dari  para  Pelaksana  Kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  dan  manajemen  penagihan pajak telah diupayakan maksimal, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.
Epsilon yang diduga mempengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah adalah adaptasi terhadap perubahan lingkungan.  Hal ini seperti yang diutarakan oleh Tyson dan Jackson (dalam Iskandar, 2017:  340-341), yaitu efektivitas didefinisikan sebagai kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa adaptasi diukur dengan perubahan-perubahan dalam pangsa pasar dan laju perkembangan produk baru yang berhasil.
Membahas mengenai epsilon adaptasi yang dapat mempengaruhi pencapaian target pendapatan asli daerah, yaitu bahwa program pencapaian target saat ini mengalami perubahan yang cukup substantif  melalui  perubahan  kebijakan  terhadap  pajak  daerah  yang  diatur  dengan  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pajak  Daerah  beserta  turunannya.    Dengan  perubahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Garut perlu secepatnya beradaptasi terhadap perubahan- perubahan yang dapat dikatakan substantif agar program-program pencapaian target pendapatan dapat terlaksana dengan efektif. Adaptasi yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya  pelaksanaan  kebijakan,  manajemen  penagihan  pajak  maupun  pencapaian  target pendapatan  asli  daerah,  tanpa  didukung  dengan  kejelasan  petunjuk-petunjuk  kebijakan  dan mengakibatkan  pengaruh  tidak  signifikan  antara  variabel  implementasi  kebijakan  pengelolaan administrasi  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  pencapaian  target  pendapatan  asli daerah.

## Pengujian Sub Hipotesis 3 (Y → Z)
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,3237.  Untuk  mengetahui lebih  lanjut  pengaruh  variabel  manajemen  penagihan  pajak  terhadap  pencapaian  target pendapatan asli daerah, maka dilakukan pengujian dengan melihat perbandingan antara 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,6251 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,6698.
Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  H0  ditolak.    Besar  pengaruh  variabel  manajemen penagihan  pajak  terhadap  pencapaian  target  pendapatan  asli  daerah  secara  langsung  adalah
sebesar 16,11% sedangkan sisanya sebesar 83,89% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel manajemen penagihan pajak yang tidak dimasukan ke dalam model.
Dari  hasil  pengujian  dan  wawancara  diketahui  walaupun  manajemen  penagihan  pajak  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  terutama  dalam pengelolaan administrasi pendataan dan penagihan yang disusun berdasarkan program/ kegiatan dengan tepat dimana hal ini hanya berupa masalah teknis saja, ternyata hal tersebut bukan menjadi faktor satu-satunya saja untuk meningkatkan pencapaian target pendapatan asli daerah.
Adapun faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  pencapaian  target  pendapatan  asli  daerah  selain manajemen  penagihan  pajak,  yaitu  integrasi.    Indrawidjaja  (dalam  Iskandar,  2017:    336) menyebutkan  bahwa  pengukuran  efektivitas  sesungguhnya  harus  mencakup  berbagai  kriteria salah  satunya,  yaitu  integrasi.    Selanjutnya  Tyson  dan  Jackson  (dalam  Iskandar,  2017:    340) mengembangkan bahwa integrasi berhubungan dengan 5 (lima) elemen utama kinerja kerja, yaitu pengetahuan, sumberdaya bukan manusia, proses-proses manusiawi, pemosisian yang strategik dan struktur.  Elemen proses-proses manusiawi inilah yang tidak dimasukan ke dalam penelitian.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai  hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengelolaan  administrasi penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  secara  simultan  berpengaruh  nyata  dan  positif  terhadap manajemen  penagihan  pajak  dalam  mewujudkan  efektivitas  pencapaian  target  pendapatan  asli daerah,  hal  ini  diperlihatkan  oleh  besaran  nilai  koefisien  determinasi  berdasarkan  hasil perhitungan. Selanjutnya sub hipotesis dari pernyataan utama tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  implementasi  kebijakan  pengelolaan  administrasi penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  manajemen  penagihan  pajak,  terdapat  pengaruh signifikan antara manajemen penagihan pajak terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah dalam  sektor  pendapatan  pajak  hotel  dan  restoran  serta  terdapat  pengaruh  signifikan  antara implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah dalam sektor pendapatan pajak hotel dan restoran.

## Daftar Pustaka
Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Danpajak Restoran  Dan  Kontribusinya  Terhadappendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  (Studi  Kasus  Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). Jurnal Administrasi Bisnis (Jab) , 14 (1).
Candrasari, A. (2016). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5 (2).
Chau,  L.  (2009).  A  Critical  Review  Of  Fisher  Tax  Compliance  Model  (A  Research  Syntetis). Journal Of Acconting And Taxation , 1 (2), 34–40. Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy . Congressional Quarterly Press. Iskandar, J. (2016). Metode Penelitian Administarsi . Puspaga.
Memah,  E.  W.  (2011).  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Dan  Restoran Terhadap Pad Kota Manado. Jurnal Emba , 1 (3), 2007–2011.
Ni  Komang  Ayu  Widyaningsih.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak,  Penerapan Kebijakan  Pajak  Dan  Kemudahan  Administrasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen , 1 (2), 78–106. Payaman J. Simanjuntak. (2011). Manajemen Evaluasi Kinerja . Fakultas Ui.
Putri, R. B. A. W. P., Kumadji, S., & Darono, A. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan , 3 (1), 1–8.
Yadnyana,  I.  K.,  &  Sudiksa,  I.  B.  (2011).  Pengaruh  Peraturan  Pajak  Serta  Sikap  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar. Jurnal Akuntansi , 17 (2). Yuliani, S. D., Hidayat, K., & Topowijono. (2015). Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Pajak  Daerah  (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan , 1 (1), 1–6.