## PERAN DINAS PERHUBUNGAN BAGI KESELAMATAN BERKENDARA MELALUI UJI KIR DAN EDUKASI KEPADA KENDARAAN WAJIB UJI KABUPATEN SEKADAU

## DEDE SAPUTRA, ERSA TRI FITRIASARI
Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
Email : dedesaputra0807@gmail.com , ersa3.dhobithoh@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam memaksimalkan kinerja pemerintahan selaku penyelenggara pelayanan publik menjadi suatu  kewajiban bagi pemerintah dalam  menyelenggarakan pelayanan publik dengan tingkat kualitas yang terbaik. Bab I Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Tingkat  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompleks terhadap pelayanan publik sehingga muncul permasalahan mulai dari faktor keselamatan, faktor keamanan  dan  kenyamanan.  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sekadau  sebagai  wujud akuntabilitas  publik  dengan  memberikan  pelayanan  publik  dari  fakta  dilapangan  yaitu tingginya  pelanggaran  persyaratan  teknis  dan  administrasi  kendaraan  bermotor  wajib  uji  di Kabupaten Sekadau.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  terlaksana  pentingnya  Uji  KIR  dan  edukasi bagi keselamatan berkendara. Jenis study penelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode survei.  Teknik  pengumpulan  data  pada  study  penelitian  deskriptif  ini  menggunakan  teknik observasi dengan menggunakan instrumen penelitian lembar observasi checklist. Hasil study penelitian  deskriptif  ini  digunakan  untuk  menggambarkan  peningkatan  pengetahuan  dan pemahaman  pengguna  kendaraan  wajib  uji  setelah  menerima  uji  pengukuran  dan  edukasi mengenai uji KIR bagi keselamatan berkendara terutama dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas sehingga dapat memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar dalam berlalu lintas dan berkendara.
Kata kunci: KIR, Aktualisasi dan Edukasi.

## ABSTRACT
In  maximizing  the  performance  of  the  government  as  a  public  service  provider,  it  is  an obligation for the government to provide public services with the best quality level. Chapter I Article 1 Paragraph 1 of Law Number 25 Year 2009, public services are activities or series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations. The level of community needs that are increasingly complex for public services so that problems arise  starting  from  the  safety  factor,  security  factor  and  comfort.  The  Sekadau  Regency Transportation Office as a form of public accountability by providing public services from the facts on the ground, namely the high violation of technical and administrative requirements for motorized  vehicles  must  be  tested  in  Sekadau  Regency.  This  article  aims  to  implement  the importance  of  the  KIR  test  and  education  for  driving  safety.  This  type  of  research  study  is descriptive using a survey method. The data collection technique in this descriptive research study uses observation techniques using a checklist observation sheet research instrument. The results of this  descriptive research study are used to  describe the increase in  knowledge  and understanding  of  mandatory  vehicle  users  after  receiving  a  measurement  test  and  education regarding the KIR test for driving safety, especially in improving traffic safety and security so that it can provide security and safety for other road users and the surrounding community in traffic and driving.
Keywords: KIR, Actualization and Education.

## PENDAHULUAN
Tingginya pelanggaran persyaratan teknis dan administrasi kendaraan bermotor wajib
uji di Kabupaten Sekadau sesuai data yang di dapat bahwa jumlah angkutan yang melakukan Uji KIR  tahun  2020  di  Kabupaten  Sekadau  yang  hanya  mencapai  481  jumlah  kendaraan  yang melakukan uji KIR dari total kendaraan wajib uji sebanyak 3.156 atau hanya mencapai 15,24%, hal tesebut  sangatlah  tidak  sesuai  dengan visi Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sekadau  yakni Terwujudnya  Pelayanan  Jasa  Transportasi  Tertib,  Aman  dan  Lancar,dan  Misi  Dinas Perhubungan Kabupaten  Sekadau  yaitu  Meningkatkan  Disiplin  dan  Kesadaran Masyarakat dalam ber Lalu Lintas.
Berasal dari bahasa Belanda Keur, KIR adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaraan secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil KIR. Pelaksanaan KIR dilakukan setiap enam bulan  sekali.  Semua kendaraan  yang fungsinya untuk  mengangkut penumpang,  barang, bahkan keduanya dan plat kuning atau hitam wajib melakukan KIR. Suatu kendaraan dianggap layak apabila sudah memenuhi persyaratan uji KIR secara teknis dan administrasi. Persyaratan administrasi uji KIR ialah masa berlaku uji kendaraan tersebut selama 6 bulan, yang dibuktikan melalui buku  uji. Jika telah melebihi batas waktu yang ditetapkan, kendaraan tersebut wajib memperpanjang masa berlaku melalui pemeriksaan uji berkala. Sedangkan persyaratan teknis nya terdiri dari 27 point.
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sekadau  sebagai  wujud  akuntabilitas  publik  dengan memberikan  pelayanan  publik. Pelayanan  pada  dasarnya  didefinisikan  sebagai  aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu seseorang/organisasi dan pemenuhan kebutuhan. Pasalong, (2010:128). Sebagaimana termuat dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  dijelaskan  bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.
Undang-Undang  yang  mengatur  soal  KIR  mobil  adalah  Nomor  22  Tahun  2009 mengenai  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pasal  53  ayat  1.  Sedangkan  pada  ayat  2  tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Bahkan apa saja yang diujikan dan menjadi syarat uji kelayakan juga diatur pada pasal 54 dan 55. Masalah uji KIR ini juga tertulis dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  133/  2015.  Isinya mengenai  Pengujian  berkala  kendaraan  bermotor  serta  pengujian  wajib  dilakukan  usai mendapatkan STNK. Selain itu surat hasil uji KIR hanya bisa berlaku enam bulan ke depan yang artinya setahun kendaraan perlu uji KIR dua kali.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  di  atas,  maka ditemukanlah  suatu  rumusan masalah  yaitu  “Bagaimana  cara  meminimalisir  jumlah  pelanggaran  teknis  dan  administrasi kendaraan  bermotor  wajib  uji  dan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  meningkatnya  jumlah kendaraan wajib uji (mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang) yang memenuhi persyaratan  teknis  dan  administrasi  serta  terlaksana  pentingnya  Uji  KIR  bagi  keselamatan berkendara  terutama  dalam  meningkatkan  keselamatan  dan  keamanan  berlalu  lintas  dalam kegiatan Uji KIR yaitu pentingnya bagi Keselamatan Berkendara sehingga dapat memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar dalam berlalu lintas dan berkendara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  Nazir  (2003:54) mengungkapkan  bahwa  pendekatan  kualitatif  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  data yang  berupa  kalimat  tertulis  atau  lisan,  peristiwa-peristiwa,  pengetahuan,  atau  proyek  studi yang bersifat deskriptif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,  Seksi  Pengujian  Sarana  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sekadau.  Adapun  ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Uji KIR bagi keselamatan berkendara melalui media leaflet
dan penjelasan serta uji test yang dilakukan secara terbuka di kawasan Terminal Lawang Kuari, Steigher dan Pasar Sekadau oleh Seksi Pegujian Sarana. Target jumlah kendaraan yang akan diberikan uji KIR yaitu sebanyak 30 kendaraan wajib uji, baik itu kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang. Pelaksaanaan kegiatan dengan koordinasi dan pembuatan leaflet  mengenai  uji  KIR  bagi  keselamatan  berkendara, pelaksanaan kegiatan Uji KIR kepada Kendaraan  wajib  uji  di lingkungan  Kab.  Sekadau  (Teminal,  Steigher  dan  pasar  lama)  serta melakukan  evaluasi  Uji  KIR  bagi  keselamatan  berkendara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berasal dari bahasa Belanda Keur, KIR adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaran secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil KIR. Pelaksanaan KIR dilakukan setiap enam bulan sekali. Semua kendaraan yang fungsinya untuk mengangkut penumpang, barang, bahkan  keduanya  dan  plat  kuning  atau  hitam  wajib  melakukan  KIR.  Undang-Undang  yang mengatur soal KIR mobil adalah Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat  pengujian.  Bahkan  apa  saja  yang  diujikan  dan  menjadi  syarat  uji  kelayakan  juga  diatur pada pasal 54 dan 55. Masalah uji KIR ini juga tertulis dalam Peraturan menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  PM  133/  2015.  Isinya  mengenai  Pengujian  berkala  kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Selain itu  surat hasil uji KIR hanya bisa berlaku enam bulan ke depan yang artinya setahun kendaraan perlu uji KIR dua kali.
Kendaraan yang tidak melakukan uji KIR ini akan mendapatkan sanksi. Soal sanksi ini juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  pasal  76  ayat  (1).  Ada  empat  sanksi  yang  diberlakukan  yaitu  peringatan  tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin. Sanksi akan diberikan bertahap mulai dari diperingatkan sampai izin kendaraan dicabut. Sanksi ini akan diberikan pada semua jenis kendaraan tanpa terkecuali, jika terbukti melanggar kegiatan uji KIR. Tingginya pelanggaran persyaratan teknis dan administrasi kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Sekadau adalah penelitian aktual yang  akan  di  angkat  karna  menjadi  masalah  yang  dihadapi  saat  ini.  Hal ini sesuai dengan data yang di dapat bahwa jumlah angkutan yang melakukan Uji KIR tahun 2020 di Kabupaten  Sekadau  yang  hanya  mencapai  481  jumlah  kendaraan  yang  uji  KIR  dari  total kendaraan wajib uji sebanyak 3.156 atau hanya mencapai 15,24%.
Dengan  kegiatan  penyampaian  kepada  para  pengguna kendaraan  wajib  uji  (mobil penumpang  umum,  mobil  bus,  dan  mobil  barang) inilah diharapkan dapat sejalan ditemukan permasalahan  yaitu  Tingginya  pelanggaran  persyaratan  teknis  dan  administrasi  kendaraan bermotor  wajib  uji  di  Kabupaten  Sekadau.  Sumber  dari  data  kendaraan  wajib  uji  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sekadau  tahun  2020  yakni  Capaian  layanan  Uji  KIR  Kabupaten Sekadau untuk tahun 2020 yakni 15,24% atau sebanyak 481 kendaraan dari total keseluruhan kendaraan  wajib  uji  sebanyak  3.156  unit  kendaraan  baik  itu  kendaraan  Mobil  Peumpang Umum,  Mobil  Bus,  Mobil  Barang,  &  Mobil  Gandengan.  Kondisi  saat  sekarang  Masih banyaknya  kendaraan  wajib  uji  di  Kabupaten  Sekadau  yang  tidak  melengkapi  Persyaratan Teknis  dan  Administrasi.  Diharapkan  dengan  penelitian  ini  dapat  meningkatkan  jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR, Sarana uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau segera  beroperasi  dengan  kelengkapan  operasional  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sekadau  dikarenakan  kurangnya  Alat  Pengujian  dengan  demikian untuk  Kendaraan  wajib  uji  di  Lingkungan  Kabupaten  Sekadau  melakukan  numpang  uji  di sarana uji KIR Kabupaten terdekat melalui Surat Rekomendasi Numpang Uji (KIR) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau
Sumber  dari  data  Kompetensi  Penguji  Kendaraan  Bermotor  Dinas  Perhubungan Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yakni Kurangnya tenaga Penguji yang memiliki Kompetensi. Hingga saat ini Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau
hanya memiliki 2 Orang Pembantu Penguji, 1 Orang Penguji Pemula, 1 Orang Penguji Tingkat Satu, dan 1 Orang Penguji Tingkat Tiga. Sedangkan untuk jenjang kompetensi Penguji Tingkat dua, Penguji Tingkat Empat, Penguji Tingkat Lima Dan Master Penguji masih belum diisi oleh SDM  yang  berkompeten.tingkatan  kompetensi  penguji  kendaraan  bermotor  di  Dinas Perhubungan dapat segera terisi dengan penguji yang berkompeten sesuai tingkatannya Tingginya  Pelanggaran  Persyaratan  Teknis  dan  Administrasi  Kendaraan  Bermotor  di Lingkungan  Kabupaten  Sekadau  merupakan  salah  satu  masalah  utama  yang  terjadi  di Dinas Perhubungan  Kabupaten  Sekadau  yaitu  rendahnya  jumlah  Uji KIR Tahun 2020 yang hanya mencapai 481 jumlah kendaraan yang uji KIR dari total kendaraan wajib uji sebanyak 3.156 atau hanya mencapai sebanyak 15,24%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Jumlah Kendaraan Uji KIR Kabupaten Sekadau Tahun 2020 No Jenis Angkutan 2020 Jumlah Kendaraan Jumlah KIR % 1 Mobil Penumpang Umum 1.085 - 0,00 2 Mobil Bus 49 5 10,10 3 Mobil Barang 1.408 465 33,03 4 Mobil Gandengan - - - JUMLAH 3.156 481 15,24
(Sumber : Data kendaraan wajib uji tahun 2020)
Berdasarkan  tabel  diatas,  aspek/faktor  prioritas  dengan  ranking  tertinggi  yaitu “Kurangnya uji KIR dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau mengenai uji KIR”. Aspek prioritas  yang  dipilih  berhubungan dengan penelitian  aktual  mengenai  “Tingginya Pelanggaran  Persyaratan  Teknis  dan  Administrasi  Kendaraan  Bermotor  di  Lingkungan Kabupaten Sekadau”.
Pertimbangan dari aspek penelitian aktual ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan  pemahaman  para  pengguna  kendaraan  wajib  uji  yaitu  Mobil  Penumpang  Umum,  Mobil Bus dan Mobil Barang mengenai uji KIR yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur pada Pasal 53 Ayat 1 tentang KIR, Masalah  uji  KIR  ini  juga  tertulis  dalam  Peraturan  menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor PM 133/ 2015. Isinya mengenai Pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Melalui uji KIR dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau dalam rangka menghasilkan nilai bermanfaat untuk masyarakat pengguna kendaraan dan menghasilkan dampak positif yaitu:
a. Dapat  meminimalkan  kecemasan  dan  rasa  tidak  aman  bagi  pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar dalam berlalu lintas dan berkendara
b. Terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang akan melakukan Uji KIR
c. Memberikan  edukasi  uji  KIR  bagi  keselamatan  berkendara  melalui paparan, uji test dan media leaflet kepada kendaraan wajib uji di lingkungan Kabupaten Sekadau.
Demi  meningkatkan  Keselamatan  dan  Keamanan  Berlalu  Lintas,  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Sekadau  wajib  melakukan  kegiatan  rutin  pelaksanaan  uji  KIR  mengenai  uji  KIR bagi keselamatan berkendara wajib uji di lingkungan Kabupaten Sekadau. Uji KIR dan edukasi dapat  menambah wawasan  dan  pengetahuan  kepada  pengendara  kendaraan  dan  masyarakat akan pentingnya melakukan uji KIR demi keselamatan  berkendara.  Pelaksanaan  kegiatan  Uji KIR  kepada  Kendaraan  wajib  uji  di  lingkungan  Kab.  Sekadau  (Teminal,  Steigher  dan pasar lama)
Berdasarkan hasil evaluasi pretest dan post test, dapat disimpulkan bahwa kegiatan uji
KIR mengenai uji KIR bagi keselamatan berkendara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengguna kendaraan wajib uji. Hal ini ditunjukkan dari adanya perbedaan yang  signifikan  pada  nilai  pengguna  kendaraan  sebelum  dan  sesudah  mendapatkan  uji  KIR terkait uji KIR. Pada saat pelaksanaan pretest, skor rata-rata yang diperoleh adalah 44. Namun pada saat pelaksanaan post test setelah menerima uji KIR, terjadi peningkatan hingga mencapai rata-rata  skor  90.  Hal  tersebut  sangat  memberikan  gambaran  positif  akan  meningkatnya kendaraan wajib uji yang akan melakukan uji KIR kedepannya.
Pelaksanaan  kegiatan  uji  KIR  mengenai  uji  KIR  bagi  keselamatan  berkendara  yang dilaksanakan  bertempat  di  Terminal  Lawang  Kuari,  Steigher  dan  Pasar  Lama  Kabupaten Sekadau. Melalui  pretest dan post test kepada 30 pengguna kendaraan wajib uji yaitu mobil penumpang  umum,  mobil,  bus  dan  mobil  barang.  Dengan  jumlah  soal  yang  tedapat  dalam pretest dan post test masing-masing 5 soal yang sama. Kegiatan ini dilakukan pada hari kerja di jam 07.30 – 10.30 dan jam 14.00 – 16.00.
Berdasarkan  kegiatan  tersebut  petugas  melakukan  penilaian  dari  hasil  jawaban  yang didapat sebagai berikut :
NILAI PRE TEST POST TEST 20 5 Jawaban 0 Jawaban 40 14 Jawaban 0 Jawaban 60 11 Jawaban 0 Jawaban 80 0 Jawaban 15 Jawaban 100 0 Jawaban 15 Jawaban Jumlah 1320 2700 Nilai Rata-rata 44 90
Sesuai  data  penilaian  yang  telah  dihitung  di  atas,  maka  terdapat  peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  pengguna  kendaraan  wajib  uji  setelah  menerima  uji  KIR mengenai uji KIR dan terlaksananya pentingnya Uji KIR bagi keselamatan berkendara terutama dalam  meningkatkan  keselamatan  dan  keamanan  berlalu  lintas  sehingga  dapat  memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar dalam berlalu lintas dan berkendara.

## Gambar 1. Edukasi kepada Pengendara Kendaraan Bermotor
Dinas  Perhubungan  mengenai  peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat
khusunya pengguna kendaraan wajib uji akan pentingnya melakukan uji KIR bagi keselamatan berkendara.  Selain  itu  kegiatan  ini  juga  bisa  menjadi  contoh  untuk  melaksanakan  kegiatan mengenai rutinitas uji KIR uji KIR yang akan dilakukan kedepannya.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Penelitian  ini  dilaksanakan  agar  terjadi peningkatan  terhadap  jumlah kendaraan wajib uji (mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang) yang memenuhi persyaratan  teknis  dan  administrasi  sehingga  mengurangi  tingkat  kecelakaan  dalam berkendaraan.  Terlaksananya  peran  Dinas  Perhubungan  dan  edukasi  kepada  masyarakat tentang  Uji  KIR  bagi  keselamatan  berkendara  sebagi  wujud  edukasi  kepada  masyarakat  dan pengguna kendaraan.
Dilakukan rutinitas kegiatan uji KIR guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan uji KIR yang akan berpengaruh pada penurunan jumlah pelanggaran persyaratan teknis dan administrasi kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Sekadau. Dapat terealisasi untuk  operasional  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sekadau dengan tidak melakukan numpang uji di sarana uji KIR Kabupaten terdekat Pemenuhan SDM yang  berkompeten.tingkatan  kompetensi  penguji  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan dapat segera terisi dengan penguji yang berkompeten sesuai tingkatannya

## DAFTAR PUSTAKA
Denhardt, Kathryn G. 1988. The ethics of Public Service. Westport, Connecticut : Greenwood Press.
Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/ 2015, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jakarta
Rasul,Syahrudin,  2003. Pengintegrasian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan Anggaran  dalam Perspektif UU No.17/2003 Tentang Keuangan Jegara.Jakarta:PNRI. Turner,Mark and Hulme,David,1997. Governance. Administrasi, and Development:Making The State Work. London : MacMillan Press Ltd.
Undang-Undang  Nomor  22,  2009.  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Jakarta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik