## JAMBURA JOURNAL OF INFORMATICS
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jji
Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi Dan Bangunan Berbasis Web
Ferti Sri Muliati Latowa, Agus Lahinta, Moh. Ramdhan Arif Kaluku*
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
*Penulis korespondensi, email: aliaskaluku@ung.ac.id
DOI: 10.37905/jji.v2i2.7150

## Abstract
The  implementation  of  collection  of  Land  and  Building  Taxes,  the  village  government  has  difficulties  in monitoring taxpayer data, both those who have been paid and those that have not been paid, difficulties in finding data on how much total taxes owed must be deposited, total taxes owed that have been paid, and total taxes  payable  that  have  not  been  paid,  as  well  as  the  village  government  cannot  find  out  information regarding  the  data  of  taxpayers  who  have  not  paid  PBB  (Pajak  Bumi  dan  Bangunan)  in  previous  years. Therefore, a computerized system is needed with the aim of designing a Web-based Land and Building Tax Monitoring Information System to facilitate village governments in monitoring taxpayer payment data. This study uses a qualitative research approach with a system development method, namely Prototype. The results of this study indicate that the Land and Building Tax Monitoring Information System can help in monitoring Land  and  Building  Tax  data  for  each  taxpayer  quickly  and  accurately,  displaying  the  percentage  of  total taxes owed on the PBB report based on the hamlet head, making Land and Building Tax reports, tax payment delay reports and can assist the village government in making a certificate, where residents who want to take care of the letter will be served if the resident's Land and Building Tax has been paid off.
Keywords : information system; land and building tax; prototype

## Abstrak
Pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pemerintah  desa  mengalami  kesulitan  dalam pemantauan data wajib pajak baik yang telah lunas maupun yang belum lunas, kesulitan ketika mencari data berapa  total  pajak  terhutang  yang  harus  disetorkan,  total  pajak  terhutang  yang  sudah  disetorkan,  dan  total pajak  terhutang  yang  belum  disetorkan,  serta  pemerintah  desa  tidak  dapat  mengetahui  informasi  mengenai data  wajib  pajak  yang  belum  membayar  PBB  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  diperlukan sistem terkomputerisasi dengan tujuan merancang Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi  dan Bangunan Berbasis  Web  untuk  memudahkan  pemerintah  desa  dalam  memantau  data  pembayaran  wajib  pajak. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  pengembangan  sistem  yaitu Prototype .  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Sistem  Informasi  Monitoring  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dapat  membantu  dalam  pemantauan  data  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  setiap  wajib  pajak dengan cepat dan tepat, menampilkan persentase total pajak terhutang pada laporan PBB berdasarkan kepala dusun,  membuat  laporan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  laporan  keterlambatan  pembayaran  pajak  dan  dapat membantu  pemerintah  desa  dalam  pembuatan  surat  keterangan,  dimana  penduduk  yang  hendak  mengurus surat akan dilayani jika Pajak Bumi dan Bangunan penduduk tersebut sudah lunas.
Kata kunci : pajak bumi dan bangunan; prototype ; sistem informasi
@ 2019 Informatics Engineering-FT UNG

## P ENDAHULUAN
Peran pajak dalam suatu negara adalah sebagai  salah satu  pendapatan negara  yang dapat menjadi aset negara. Dimana dengan adanya pemasukan kas negara yang berasal dari pajak maka pembangunan akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik.
Pajak yang diterima oleh kas negara diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  12  Tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  nomor  12  Tahun  1994  bahwa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan) dan  pajak  bangunan  adalah  pengenaan  pajak  atas  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau dilekatkan secara tetap pada lahan tersebut.
Dalam  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Salah  satu  tugas  dan  kewajibannya  desa  adalah mengadakan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah  dengan  undang-undang  nomor  12  Tahun  1994. Pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Pendapatan  Daerah  menerbitkan  Surat  Pemberitahuan Pajak  Terhutang  (SPPT)  beserta  Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak  (DHKP) didistribusikan  melalui  kecamatan  dan  kemudian  dibagikan  ke  setiap  desa  untuk dilaksanakan  pemungutan  pajak.  Namun  mekanisme  detail  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  tidak  diatur  dalam  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  sehingga  masing- masing pemerintah daerah memiliki tata cara yang berbeda dalam mensiasati kekosongan hukum tersebut melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) (Yuliarta dkk, 2012).
Dalam  melakukan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  pemerintah  desa mengalami  kesulitan  diantaranya  yaitu  sulitnya  pemantauan  data  wajib  pajak  baik  yang telah  lunas  maupun  yang  belum  lunas  karena  pemantauan  masih  dilakukan  dengan  cara mengecek satu per satu data wajib pajak pada buku catatan pembayaran, proses pencarian data  wajib  pajak  berlangsung  lambat  dimana  dalam  proses  pencarian  data  wajib  pajak membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai data pajak bumi dan bangunan, kesulitan ketika mencari data berapa total pajak terhutang yang  harus  disetorkan,  total  pajak  terhutang  yang  sudah  disetorkan,  dan  total  pajak terhutang yang belum disetorkan, serta pemerintah desa tidak dapat mengetahui informasi mengenai data wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun- tahun sebelumnya.
Penelitian terdahulu yang terkait di antaranya dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) tentang sistem  informasi  monitoring  pajak  bumi  bangunan  di  desa  Klangenan  kecamatan Klangenan  kabupaten  Cirebon  menghasilkan  suatu  sistem  informasi  monitoring  pajak bumi  dan  bangunan  yang  dapat  memudahkan  kolektor,  kordinator,  kepala  desa  dan khususnya  Pemerintah  desa  untuk  mengelola  hasil  pemungutan  pajak.  Djuniharto  dan Arraziqi  (2010)  melakukan  penelitian  sistem  informasi  pajak  bumi  dan  bangunan  desa berbasis  web,  yang  menghasilkan  perangkat  desa  dapat  mencari  dan  melacak  data  pajak warganya  dengan  cepat  dan  tepat,  dimana  dalam  menerbitkan  pajak  tahunan  dapat dilakukan  dengan  sekali  klik  tombol  distribusi  pajak,  pembayaran  pajak  cukup  dengan memasukkan data NOP dan tahun terbit lalu diisi  tanggal  bayar dan ubah status  menjadi lunas serta klik tombol proses maka pajak terhutang yang dimaksud akan dinyatakan sudah terbayar  atau  lunas,  pada  menu  laporan  user  dapat  mencari  data  yang  dimaksud  dengan mudah. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Gani, dkk (2016) dan Hidayat dan Ramdanis  (2016)  yang  mengembangkan  sistem  informasi  pengolahan  dan  pemantauan pembayaran PBB.

## Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan merancang sistem informasi monitoring pajak bumi dan bangunan berbasis web  yang dapat membantu pemerintah desa dalam mengecek dan memantau data wajib pajak baik yang telah lunas maupun yang belum lunas dengan cepat dan tepat, mengolah dan menampilkan informasi data wajib pajak berdasarkan titik lokasi wajib pajak, membuat laporan pajak bumi dan bangunan dan laporan persentase total pajak terhutang yang harus disetorkan berdasarkan kepala dusun setiap tahun, membuat laporan keterlambatan berdasarkan status pembayaran wajib pajak, dan membantu pemerintah desa dalam mencari data pembayaran wajib pajak, serta sistem yang dibuat dilengkapi dengan pembuatan surat,  dimana penduduk  yang hendak mengurus surat-menyurat  akan dilayani jika pajak bumi dan bangunan penduduk tersebut sudah tidak mempunyai tanggungan atau status pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah lunas.

## M ETODE
Dalam mengembangkan Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web  ini  memerlukan  adanya  persiapan  dan  perencanaan.  Pendekatan  yang  dilakukan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  pengembangan  sistem  yang  digunakan adalah metode Prototype .
Gambar 1. Metode Prototype (Pressman, 2010)
Berikut penjelasan dari tahapan metode Prototype .

## 1. Komunikasi ( Communication )
Tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan sistem dengan cara observasi langsung dan  melakukan  wawancara  dengan  perangkat  desa  Huntulohulawa.  Hasil  dari  tahap ini  didapatkan  data  dan  informasi  sebagai  kebutuhan  awal  untuk  pengembangan prototype pada tahap selanjutnya.
2. Perencanaan  dan  Perancangan  Sistem  dengan  Cepat  ( Quick  Plan  dan  Modelling Quick Design )
Pada  tahap  ini  mulai  dilakukan  perencanaan  dan  perancangan  sistem  dengan  cepat. Rancangan  yang  dihasilkan  berupa  arsitektur  sistem,  diagram  konteks,  DFD  ( Data Flow Diagram ) dan membuat desain interface sistem.

## 3. Pembangunan Prototype (Contruction of Prototype)
Selanjutnya  yang  dilakukan  pada  tahap  ini  yaitu  membangun prototyping dengan mengkodekan  sistem  dimana  mulai  menerjemahkan  hasil  perancangan prototyping yang  sudah  disepakati  sesuai  keinginan  perangkat  desa  Huntulohulawa  menjadi sebuah bentuk program aplikasi Sistem  Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis  Web.  Bahasa  pemrograman  yang  digunakan  dalam  pembuatan  program adalah PHP ( Hypertext Preprocessor ) dan sistem manajemen basis data menggunakan MySQL.
4. Penerapan dan Umpan Balik ( Deployment Delivery and Feedback )
Tahap ini merupakan tahap sistem yang selesai dibuat dan diberikan kepada pengguna yaitu  perangkat  desa  Huntulohulawa.  Dimana  nantinya  akan  didapatkan  umpan  balik atau feedback dari  pengguna  mengenai  rancangan  sistem  yang  telah  dibuat  dan disesuaikan  lagi  dengan  keinginan  pengguna,  sehingga  masukan-masukan  tersebut akan  digunakan  untuk  proses  perbaikan  atau  pengembangan  sistem  selanjutnya,  agar pada  saat  sistem  selesai  dikembangkan  dan  diimplementasikan,  sistem  sudah  sesuai dengan keinginan pengguna.

## H ASIL DAN D ISKUSI

## Komunikasi
Hasil  dari  tahap  ini  didapatkan  data  dan  informasi  yang  akan  dianalisis  meliputi  analisis permasalahan  dan  analisis  kebutuhan  sistem.  Berdasarkan  observasi  langsung  dan wawancara  dengan  perangkat  desa  diperoleh  masalah  diantaranya  sulitnya  pemantauan data  wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  baik  yang  telah  lunas  maupun  yang  belum lunas, karena pemantauan masih dilakukan dengan cara mengecek satu per satu data wajib pajak  pada  buku  catatan  pembayaran.  Proses  pencarian  data  wajib  pajak  bumi  dan bangunan  berlangsung  lambat.  Dimana  dalam  proses  pencarian  data  wajib  pajak membutuhkan  waktu  10  sampai  15  menit.  Kurangnya  informasi  yang  tepat  waktu mengenai data pajak bumi dan bangunan. Kesulitan dalam mencari data berapa total pajak terhutang  yang  harus  disetorkan,  total  pajak  terhutang  yang  sudah  disetorkan,  dan  total pajak  terhutang  yang  belum  disetorkan.  Serta  Pemerintah  desa  tidak  dapat  mengetahui informasi  mengenai  data  wajib  pajak  yang  belum  membayar  PBB  pada  tahun-tahun sebelumnya.  Dari  analisis  permasalahan  tersebut  diperoleh  kebutuhan  sistem  sebagai berikut:
1. Sistem ini dapat melakukan entri data yaitu pendataan data pengguna sistem, pendataan data penduduk, pendataan data wajib pajak, dan pendataan data kepala dusun.
2. Sistem dapat mengolah data pembayaran pajak bumi dan bangunan
3. Sistem dapat menampilkan data wajib pajak per periode berdasarkan status bayar atau kepala dusun
4. Sistem dapat mengolah total pajak terhutang baik yang telah lunas maupun yang belum lunas per periode
5. Sistem  dapat  menyajikan  informasi  data  pajak  bumi  dan  bangunan  serta  laporan- laporan  yang  tepat  dan  akurat  diantaranya  yaitu  laporan  pajak  bumi  dan  bangunan, laporan  PBB  per  kepala  dusun  serta  laporan  keterlambatan  berdasarkan  status pembayaran wajib pajak.
6. Kepala  desa  dapat  memonitoring  data  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  setiap tahun.

## Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web

## Perencanaan dan Perancangan Sistem dengan Cepat
Pemodelan sistem yang dirancang menggunakan Data Flow Diagram (DFD), diantaranya yaitu  identifikasi external  entity (Tabel  1),  diagram  konteks  (Gambar  2)  dan  diagram overview atau diagram level 0 (Gambar 3).
Tabel 1. Identifikasi external entity External Entity Input Output Admin - Data Pengguna - Data Kepala Dusun - Data Penduduk - Data Pejabat - Pembuatan Surat - Laporan Penduduk - Laporan Wajib Pajak
- Laporan Keterlambatan Pembayaran
- Laporan PBB
- Laporan PBB per Kepala Dusun - Laporan Surat Keluar Kepala Dusun - Data Wajib Pajak - Pembayaran - Laporan Wajib Pajak - Laporan Keterlambatan Pembayaran - Laporan PBB - Laporan PBB per Kepala Dusun Kepala Desa - Laporan Penduduk - Laporan Wajib Pajak - Laporan Keterlambatan Pembayaran - Laporan PBB - Laporan PBB per Kepala Dusun Wajib Pajak - NOP (Nomor Objek Pajak) - Data Pembayaran Wajib Pajak Camat - Laporan PBB
Gambar 2. Diagram konteks
Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD) level 0

## Pembangunan Prototype
Menerjemahkan rancangan prototyping yang telah dirancang ke dalam suatu sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan sistem manajemen basis data menggunakan MySQL.

## Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web
Tampilan  awal  sistem  pada  Gambar  4  dapat  memonitoring  data  pembayaran  pajak  bumi dan bangunan baik yang telah lunas maupun yang belum lunas pada fitur Data Pembayaran Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  menampilkan  informasi  statistik  total  pajak  terhutang  per tahun,  total  wajib  pajak  berdasarkan  status  pembayaran,  total  wajib  pajak  berdasarkan dusun,  informasi  titik  lokasi  dan  detail  data  wajib  pajak  berdasarkan  pencarian  Nomor Objek Pajak (NOP). Selain itu pada tampilan ini terdapat form login bagi pengguna sistem yaitu admin, kepala dusun, kepala desa dan camat. Pada saat melakukan login setiap user harus memasukan username dan password yang telah terdaftar.

## Gambar 4. Tampilan halaman utama
Selain  itu  sistem  ini  dapat  menampilkan  detail  data  dari  setiap  wajib  pajak.  Data  yang ditampilkan  diantaranya  yaitu  nama  wajib  pajak,  nomor  objek  pajak,  tahun  PBB,  alamat wajib pajak, alamat objek pajak, luas bumi (m 2 ), luas bangunan (m 2 ), tanggal jatuh tempo, jumlah  SPPT  dan  total  PBB  terhutang.  Tampilan  halaman  ini  juga  menampilkan  titik lokasi dan foto rumah wajib pajak (Gambar 5).
Sistem  ini  memudahkan  kepala  dusun  untuk  menginput  status  pembayaran  PBB  setiap wajib pajak yang akan melakukan pembayaran. Adapun proses penginputan tersebut yaitu dengan memasukkan data tanggal pembayaran dan status pembayaran, dapat dilihat pada Gambar 6.
Kemudian sistem ini dapat memonitoring seluruh data pembayaran PBB baik  yang lunas maupun yang belum lunas, dimana data ditampilkan dan diurutkan sesuai tahun PBB. Jika pembayaran  PBB  belum  lunas  maka  tersedia  tombol  bayar  PBB  untuk  melakukan pembayaran,  sedangkan  jika  pembayaran  PBB  telah  lunas  maka  otomatis  dituliskan terbayar  dengan  simbol  warna  biru.  Serta  status  keterlambatan  pembayaran  dari  setiap wajib  pajak  akan  ditampilkan.  Pada  halaman  ini  juga  terdapat  filter  menampilkan  data pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan tahun, status  bayar dan kepala dusun (Gambar 7).
Gambar 5. Tampilan halaman d etail w ajib pajak
Gambar 6. Tampilan halaman form bayar PBB

## Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web

## Gambar 7. Tampilan Halaman menu pembayaran
Selain  dapat  memonitoring  data  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  sistem  ini dilengkapi dengan pembuatan surat (Gambar 8). Dimana proses pembuatan surat dimulai dari pencarian nama wajib pajak atau kepala keluarga. Jika status pembayaran PBB Belum Lunas maka tombol radio button “Pilih” tidak aktif dan otomatis proses pembuatan surat dihentikan.  Sedangkan  jika  status  pembayaran  PBB  Lunas  maka  tombol  radio  button “Pilih”  aktif  dan  bisa  ke  tahap  selanjutnya  yaitu  memilih  jenis  surat,  menginput  nomor surat dan pilih tanda tangan atas nama pejabat yang bersangkutan.
Gambar 8. Tampilan halaman menu buat surat
Sesuai  tujuan  penelitian  ini,  pembangunan  sistem  informasi  berbasis  web  dengan menggunakan  metode  Prototype  dapat  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pemerintah  desa  dalam  pelayanan  terhadap  wajib  pajak  (Palabuan,  2017). Hal  ini  sejalan  dengan  hasil-hasil  riset  sebelumnya  (Jayinudin,  2017;  Khaidir,  2019; Sidharta  dan  Wati,  2015;  Wati  dan  Astutik,  2017;  Yusnidar,  2015)  yang  menunjukkan pentingnya dukungan dari sistem aplikasi untuk mengolah data wajib pajak di perdesaan.
Fitur-fitur dalam  sistem  aplikasi  yang dibangun juga  dilengkapi  dengan sistem  informasi manajemen surat keluar, dimana nantinya sistem dapat memblok proses pembuatan surat apabila wajib pajak tersebut belum membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan titik lokasi lahan berdasarkan objek pajak bumi,  menambahkan  tampilan  citra  bidang  lahan  pada  masing-masing  wajib  pajak berdasarkan  lokasi  objek  pajak  bumi  di  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) (Kemenkeu, 2014).

## K ESIMPULAN
Sistem informasi yang dibangun dirancang untuk dapat membantu pemerintah desa dalam memonitoring  data  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  baik  yang  sudah  lunas maupun  yang  belum  lunas  melalui  filter  data  berdasarkan  status  bayar.  Proses  pencarian data wajib pajak menjadi  lebih cepat dengan memasukkan nomor objek pajak.  Informasi data  pajak  bumi  dan  bangunan  dapat  diperoleh  dengan  cepat  melalui  fitur  statistik, persentase  total  pajak  terhutang  yang  harus  disetorkan,  total  pajak  terhutang  yang  sudah disetorkan dan total pajak terhutang yang belum disetorkan dapat diperoleh secara otomatis melalui  laporan  PBB  per  kepala  dusun,  data  wajib  pajak  dapat  tersimpan  dengan  aman, data pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui, menampilkan  laporan  keterlambatan  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  oleh  setiap wajib  pajak,  memudahkan  pihak  desa  dalam  mendata  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan.

## R EFERENSI
Djuniharto & Arraziqi, D. (2010). Sistem informasi pajak bumi dan bangunan desa berbasis web.
Studi kasus: desa Grogol. Jurnal Informatika dan Komputer . 10(10), 13-21.
Gani, M. F. A., Wowor, H. F., & Kambey, F. D. (2016). Sistem informasi manajemen pemantauan pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kota  Tidore  Berbasis  Web. Jurnal  Teknik Informatika , 8 (1).
Hidayat, C. R., & Ramdanis, D. (2016). Sistem informasi pengolahan data pemungutan pajak bumi dan bangunan. Sisfotenika , 6 (1), 81-90.
Jayinudin,  J.  (2017).  Perancangan  sistem  informasi  akuntansi  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB) pada kantor kecamatan Cileunyi Bandung dengan menggunakan microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000 berbasis client server. Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise , 2 (2), 288-300.
Kemenkeu.  (2014).  Pedoman  umum  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan.  Retrieved  from  https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum _pengelolaan_pbb_p2.pdf
Khaidir,  M.  (2019).  Rancang  bangun  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  kantor  desa Mekar Bahalat. TECHSI-Jurnal Teknik Informatika , 11 (1), 38-49.
Palabuan,  T.  T.  (2017). Pembuatan  sistem  informasi  untuk  pajak  bumi  bangunan  berbasis  web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan PostgreSQL. Skripsi. ITN Malang.
118
Pemerintah  Indonesia.  (1985). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1985 Tentang  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  (2017). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun  2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa .  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  89.  Direktur  Jendral  Peraturan  Perundang-Undangan  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
Pratama,  F.  A.,  Mulyana,  Nurdiawan,  O.,  &  Pramudita,  R.  (2019).  Sistem  informasi  monitoring pajak  bumi  bangunan  menggunakan  metode Rapid  Application  Development . Bina  Insani ICT Journal , 6, 23-34. Pressman,  R.  S.  (2010). Software  engineering:  a  practitioner’s  approach .  7th ed .  New  York: McGraw-Hill.
Yuliarta,  I.  G.  A.,  Wairocana,  I.  G.  N.,  &  Sudiarta,  I.  K.  (2012).  Pengaturan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Hukum , 1, 1-7.
Sidharta,  I. dan  Wati,  M. (2015). Perancangan  dan  implementasi  sistem  informasi  urunan  desa (URDES)  berdasarkan  pada  pajak  bumi  dan  bangunan . Jurnal  Computech  &  Bisnis , 9 (2), 95-107.
Wati, Y. K., & Astutik, I. R. I. (2017). Efiling information system of village documents web-based, case  studies  Bangun  village-Pungging. Jurnal  Sistem  Informasi,  Teknologi  Informasi  dan Komputer , 8 (1), 1-11.
Yusnidar,  J.  (2015).  Pengaruh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan.  Studi  pada wajib  pajak  pbb-p2  Kecamatan  Jombang  Kabupaten  Jombang. Jurnal  Mahasiswa Perpajakan , 4 (1).
Roussev,  B.  (2003b).  Teaching  introduction  to  programming  as  part  of  the  IS  component  of  the business  curriculum. Journal  of  Information  Technology  Education,  2 ,  349-356.  Retrieved from http://www.jite.org/documents/Vol2/v2p349-356-43.pdf
Staats,  M.,  Whalen,  M.  W.,  &  Heimdahl,  M.  P.  E.  (2011).  Programs,  tests,  and  Oracles:  the foundations  of  testing  Revisited.  In 2011  33rd  International  Conference  on  Software Engineering (ICSE) (pp. 391–400). https://doi.org/10.1145/1985793.1985847
Tuloli,  M.  S.,  Sitohang,  B.,  &  Hendradjaya,  B.  (2016).  Regex  based  mutation  testing  operator implementation. International Conference on Data and Software Engineering, pp. 1-6. Zakaria, A., & Munir, R. (2015). Steganografi citra digital menggunakan teknik discrete wavelet transform pada ruang warna CIELab, Tesis. Institut Teknologi Bandung.