INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 63-74 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia
Suramin 1 ✉ , Ismaidar 2

## Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: Mimsuramin634@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Politik  hukum  dijadikan  sebagai  pedoman  dasar  dalam  proses  penentuan  nilai-nilai,  penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum  Tata  Negara  dan  perubahan-perubahan  sosial,  maka  nyatalah  bahwa  yang  penting  dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya Undang- Undang. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran dan pembaharuan cara berpikir di bidang Hukum Tata Negara.Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis. Sehingga dalam pembentuk peraturan perundangundangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. Dimana rasa  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  selalu  terakomodir  dalam  setiap hukum yang diciptakan.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Politik Hukum

## Abstract
Legal politics is used as a basic guideline in the process of determining values, establishing, establishing and developing national law in Indonesia. Given the interrelationship between constitutional law and social changes, it is clear that what is important in constitutional law is not just studying the constitution and laws and regulations, but more emphasis should be placed on the process of enacting laws. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed. Constitutional Law does not only pay attention to the formal point of view, but also the functional point of view, so that it will always be dynamic. So that in forming laws and regulations, they should stick to the goals of the state to be achieved in making a legal product. Where a sense of justice, usefulness and legal certainty for the community is always accommodated in every law that is created. Keywords: Legal Reform, Legal Politics

## PENDAHULUAN
Konsep  negara  hukum  berkembang  dalam  dua  sistem  hukum  yaitu  sistem  Eropa Kontinental seperti Perancis, Belanda dan negara-negara bekas jajahan keduanya dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan sistem Anglo-Saxon dikenal dengan istilah Rule of Law.Rule of Law berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Konsep negara hukum Eropa Kontinental Rechtsstaat dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok:
1. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. negara didasarkan pada teori trias politica;
3. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bertuur); dan
4. ada  peradilan  administrasi  negara  yang  bertugas  menangani  kasus  perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) (Azhary, Rasyidi, dan Suny, 1992).
Sedangkan Konsep negara hukum Anglo-Saxon Rule of Law dipelopori oleh A.V Dicey (Inggris). Menurut A.V Dicey, konsep rule of law ini menekankan pada tiga tolok ukur:
1. supremasi hukum (supremacy of law);
2. persamaan dihadapan hukum (equality before the law);
3. konstitusi  yang  didasarkan  atas  hak-hak  perorangan  (the  constitution  based  on individual rights) (Azhary, Rasyidi, dan Suny, 1992).
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka negara hukum hakekatnya adalah negara yang  menolak  melepaskan  kekuasaan  tanpa  kendali,  yaitu  bahwa  negara  mempolakan kehidupannya  berdasarkan  hukum  yang  adil  dan  demokratis.  Kekuasaan  Negara  di dalamnya ,harus tuntuk pada aturan main (Tutik dan M. H. SH, 2016).
Prinsip  negara  hukum  ini  dibangun  atas  4  (empat)  syarat,  yaitu:  Pertama,  negara
dibangun  berdasarkan  atas  konstitusi.  Kedua,  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  atas setiap  kebijakan  negara.  Ketiga,  jaminan  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan independen. Keempat, perlindungan atas hak asasi manusia Bagaimana dengan konsep negara hukum di Indonesia? Secara prinsipil keduanya yaitu konsep Rechstaat dan konsep Rule of Law, ada persamaan sebagaimana dikatakan N.W Barber posisi untuk tidak terlalu membedakan  konsep  rechstaat  dan  konsep  rule  of  law,  antara  lain  karena  persamaan mendasar di antara keduanya (Tutik dan M. H. SH, 2016).
Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan)  mendeklarasikan  diri  sebagai  negara  hukum  seperti  dalam  Penjelasan UUD1945 dinyatakan, indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD1945 hasil perubahan dalam Pasal 1 ayat 3 yang menetapkan: ” negara indonesia adalah negara hukum” Apabila meneliti UUD1945 secara seksama, maka ditemukan unsur-unsur negara hukum  tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut: pertama, prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2), kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD1945), ketiga, jaminan  terhadap  hakhak  asasi  manusia  (Pasal  27,  28,  28A  sampai  dengan  28I,  29,  31), keempat, pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19), kelima, pengawasan peradilan (Pasal 24), keenam, partisipasi warga negara (Pasal 28), ketujuh, sistem perekonomian (Pasal 33).
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3)  UUDI 1945 lah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) Indikasi bahwa Indonesia  menganut  konsepsi  welfare  state  terdapat  pada  kewajiban  pemerintah  untuk mewujudkan  tujuan-  tujuan  negara,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  alinea  keempat Pembukaan UUD1945, yaitu: melindungin segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan melaksanakan  ketertiban  dunia  Tujuan-tujuan  ini  diupayakan  perwujudannya  melalui pembangunan  yang  dilakukan  secara  bertahap  dan  berkesinambungan  dalam  program jangka  pendek, menengah dan  panjang. Sebagai negara yang  berdasarkan  atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan(machstaat) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan Negara yang sudah dicita-citakan. Hukum yang  ada  di  Indonesia  menurut  bentuknya  dibedakan  menjadi  hukum  tertulisdan  tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan (customary law) dan hukum adat. Sedangkan  hukum  tertulis  salah  satunya  dalam  bentuk  peraturan  perundangundangan. Dalam praktek empiris masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang terjadi kekacauan dalam tata urutannya, banyak materi yang seharusnya diatur dalam Undang-
Undang tapi diatur dalam Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah. Bahkan diatas itu semua, banyak peraturan perundang- undangan setingkat UndangUndang  ataupun  dibawah  Undang-Undang  yang  bertentangan  dan  UUD1945. Penyimpangan-penyimpangan ini hendaknya segera disikapi dengan responsif sehingga tidak berdampak kepada tidak berjalannya sistem hukum serta mekanisme yang ditetapkan dalam UUD 1945.
Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  adalah  pembentuk  peraturan perundang-  undangan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD1945.  Presiden  sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) dan DPR sebagai wakil rakyat yang membidangi legislasi pasti mempunyai kepentingankepentingan politis yang pada titik-titik tertentu kepentingan-kepentingan politik tersebut dapat terkonkritisasi dalam peraturan perundang-undangan.
Apabila  aroma  politis  sangat  kuat  tercium  dalam  peraturan  perundang-undangan maka  yang  sangat  dikhawatirkan  adalah  timbulnya  pengkaburan  terhadap  tujuan dibentuknya  hukum  itu  sendiri  yaitu  untuk  keadilan,kemanfaatan  dan  kepastian  hukum rakyat. Apabila pengkaburan tujuan hukum ini terjadi terusmenerus dan berulang-ulang, maka tujuan negara tidak akan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk- produk hukum di Indonesia merupakan produk politik.  DPRmemegang  kekuasaan  membentuk  Undang-Undang  dan  setiap  rancangan Undang-Undang  dibahas  oleh  DPRdan  Presiden  untuk  mendapat  persetujuan  bersama (RADJIJO, 2010).
Begitupula  Presiden,  berhak  mengajukan  rancangan  UndangUndang  kepada  DPR (RADJIJO, 2010). Sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan PerundangUndangan menjadi Undang- Undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).
Suatu  mekanisme  penciptaan  peraturan  perundang-undangan  salah  satunya dibentuk  melalui  Politik  Hukum  yang  dikehendaki  para  penguasa  pada  masa  tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah  kebijakan pemerintah  mengenai  hukum  mana  yang  akan  dipertahankan,  hukum mana yang akan  diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia.
Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu  keadilan,  kemanfaatan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  tidaklah  dengan  mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Era reformasi  memberikan  harapan  besar  bagi  terjadinya  perubahan  ketatanegaraan  di Indonesia,  khususnya  dalam  rangka  menuju  penyelenggaraan  negara  yang  lebih demokratis,  transparan,  dan  memiliki  akuntabilitas  tinggi  serta  terwujudnya  good governance  dan  adanya  kebebasan  berpendapat.  Semuanya  itu  diharapkan  makin mendekatkan  bangsa  pada  pencapaian  tujuan  nasional  sebagaimana  terdapat  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk  itu  gerakan  reformasi  diharapkan  mampu  mendorong  perubahan  mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebenaran,  keadilan,  kejujuran,  tanggung jawab,  persamaan,  serta  persaudaraan.  an,  serta  persaudaraan.  Oleh  karena  itu  dalam tulisan ini, akan lebih dibahas lebih mendalam Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara untuk Mewujudkan tujuan Negara Indonesia Berdasarkan uraian diatas maka dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai:  (1)  Pembaharuan  Hukum  Tata  Negara  di Indonesia, dan (2) Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka,  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder.  Spesifikasi  penelitian  ini menggunakan deskriptif analisis, ciri dari deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan mrnghubungkan pada teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, serta Data yang dikumpulkan mula-mula  disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Mengingat metode pendekatan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  maka  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Surachmad, 1970).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia
Istilah  “perbaruan  “dapat  diartikan  sebuah  proses memperbarui  kembali  suatu tatanan. Jika pembaharuan dikaitkan dengan hukum, maka pembaharuan hukum dapat diartikan  sebagai  suatu  penataan  kembali  hukum  agar  hukum  tersebut  dapat  berlaku sesuai tuntutan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan dan norma serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Winarta, 2009). Dengan kata lain tujuan pembaharuan hukum adalah agar hukum  tersebut  dapat  mengawal  spirit  kebaruan,  termasuk  pembaharuan  moral  dan integritas  aparat  penegak  hukum  dalam  rangka  penegakkan  hukum  untuk  mengatasi masalah sosial, politik, ekonomi dan hukum, sehingga hukum secara teori dapat secara yuridis, sosiologis dan filosofis (Winarta, 2009). Menegaskan kembali pembaharuan hukum di Indonesia, pemerintahan JokowiJK merumuskan visi untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah 7 (tujuh) misi yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat maju,  berkesinambungan  dan  demokratis  berdasarkan  negara  hukum  kemudian dijabarkan  ke  dalam  komitmen  berupa  reformasi  birokrasi  dan  pelayanan  publik.  Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Jokowi-JK memiliki pemahaman bahwa hukum menjadi dasar bagi kemajuan dan keseimbangan bangsa (Risnain, 2014). Wujud dari visi dan misi kebijakan reformasi hukum tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencanan Pembangunan Nasional Menengah 2015- 2019 (RPJMN 2015-2019), yaitu:
(1) Menghadirkan  kembali  Negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
(2) Membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  demokratis  dan terpercaya; dan
(3) Memperkuat  kehadiran  negara  dalam  melakukan  reformasi  sistem  dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, kolusi dan terpercaya (Kartika, 2009).
1. Penataan regulasi untuk menghasilkan hukum yang berkualitas. Penataan dilakukan dengan membenahi peraturan perundang-unda-ngan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih satu dengan yang lain;
2. Reformasi  internal  di  instansi  kejaksaan,  kepolisian  dan  dilingkup  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menghasilkan pelayanan dan penegakkan hukum professional sebagai revitalisasi hukum;
3. Pembangunan budaya hukum agar terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat (Kartika, 2009).
Sesuai  dengan  kebijakan  hukum  tersebut,  maka  dari  segi  konten  pembaharuan pemikiran dalam metode pendekatan terhadap hukum tata negara dewasa ini telah mulai disadari  dan  dilaksanakan,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pembinaan  hukum. Kesadaran ini mulai tampak melalui pembahasan berbagai problem sosial ke dalam materi hukum tata negara, dengan mengingat adanya interaksi, interrelasi dan interdependensi antara hukum dan perubahanperubahan sosial.
Masalah-masalah  baru  timbul  dalam  masyarakat  sebagai  akibat  dari  proses pembangunan dan modernisasi. Hukum haruslah peka terhadap kebutuhan masyarakat dan  berperan  sebagai “ agent  of  stability “  maupun  “ agent  of  change “sehingga pendekatan baru terhadap Hukum Tata Negara akan menunjang pengembangannya lebih lanjut.  Pembaharuan  terhadap  Hukum  Tata  Negara  hakikatnya  menurut  Siti  Sundari Rangkuti  adalah  perluasan  obyek  Hukum  Tata  Negara  yang  semula  hanya  sebatas mempelajari  negara  semata-mata  sebagai  suatu  organisasi  kemasyarakatan (Rangkuti, 2008).  Perkembangan  dan  kebutuhan  ilmiah  mengakibatkan  pergeseran  dalam  obyek Hukum Tata Negara untuk kemudian menjadi tiga aspek pokok, yaitu Pertama, individu dan  masyarakat.  Kedua,  organisasi  Negara  Dan  ketiga,  produk-produk  hukum [rechtsproductive].  Produk-  produk  hukum  atau  perundang-undangan  sebagai  obyek Hukum Tata Negara mengandung unsur dinamika yang erat hubungannya dengan gerak dan  kebutuhan-kebutuhan  individu  dalam  masyarakat  dan  pertumbuhan  organisasi negara.
Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari  UUD  dan  peraturan  perundangan  saja,  tapi  tekanan  hendaklah  lebih diberikan kepada proses terjadinya Undang - Undang. Untuk menentukan substansi yang sesuai, proses pembentukan ini haruslah memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat  dengan  segala  aspeknya,  baru  kemudian  masalah  tehnik  perancangannya menjadi  tugas  Walaupun  suatu  UUDmerupakan  legal  document,  tetapi  proses pembentukkannya  berkaitan  erat  dengan  bidang  politik,  sehingga  besarlah  peranan different times, different images dalam menetapkan substansinya.
Hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dan  kenyataan-kenyataan  masyarakat memerlukan  analisa  terhadap  peranan  hukum  dalam  mendorong  terjadinya perubahanperubahan sosial. Pengaruh tidak langsung akan terasa pada pranata-pranata sosial tertentu, seperti pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, administrasi dan sebagainya. Disini  pembaharuan  sistem  akan  mendorong  terjadinya  perubahan-perubahan  dalam masyarakat. Pengaruh langsung dapat berupa menggeser dan mengubah nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat yang sifatnya menghambat pembangunan dengan membentuk hukum-hukum  baru  sebagai  sarana  pengendalian.  Dengan  demikian  jelaslah,  bahwa hukum merupakan refleksi dan sebaliknya pula mempengaruhi arah dari perubahan sosial, karena hukum bukan saja gejala dari masyarakat, tapi merupakan unsur dari masyarakat. Di mana ada hukum, disitu ada masyarakat [ubi ius, ibi societas]. Hukum Tata Negara tidak saja  memperhatikan  sudut  pandang  formal,  tapi  juga  sudut  fungsional,  sehingga  akan selalu bersifat dinami
Substansi-Substansi Hukum Tata Negara Indonesia yang Perlu dilakukan Pembaharuan Berdasarkan  pokok-pokok  permasalahan  di  bidang  Tata  Negara  Indonesia sebagaimana  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  pada  paparan  berikut  disampaikan substansi-substansi Hukum Tata Negara Indonesia yang  perlu  dilakukan  pembaharuan. Pembahasan dibatasi pada tiga substansi pokok yang menurut penulis sangat urgen untuk dilakukan  pembaharuan,  yaitu  tentang  keberadaan  lembaga  perwakilan  rakyat,  kajian perekonomian  nasional  dan  kesejahteraan  rakyat,  serta  keagamaan  dan  pendidikan. Masalah kelembagaan negara menjadi urgen karena masih adanya ketimpangan struktur, tugas dan fungsi dari kelembagaan negara. Sedangkan kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta keagamaan dan pendidikan perlu diangkat karena pembahasan tentang masalah tersebut biasanya sangat minim dalam Hukum  Tata Negara padahal hal tersebut  juga  termasuk  aspek  yang  harus  dikaji  dalam  Hukum  Tata  Negara  sebagai manifestasi dari welfare state yang menjadi cita negara hukum itu sendiri.
Sistem Bikameral dan Disharmoni Tugas dan Wewenang DPR dan DPD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat
Perubahan  UUD  1945  telah  mengembalikan  sistem  ketatanegaraan  khususnya kelembagaan negara pada proporsinya, yaitu mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke  sistem  bikameral.  Amandemen  ini  menempatkan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  tidak  lagi  sebagai  supremasi  tetapi  sebagai  lembaga  tinggi  negara  yang keanggotaannya meliputi Dewan Perwa kilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem bikameral dengan membentuk kamar kedua setelah DPRyaitu DPDadalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yaitu  pusat  dan  daerah.  Tetapi  perubahan  UUD  1945  tersebut  tidak  benar-benar membentuk sistem bikameral murni, tetapi  lebih ke  arah soft bicameral, bahkan  pada batas-batas tertentu  lebih ke  arah trikameral, yiatu  dengan menempatkan  MPRsebagai kamar ketiga (Hadjon, 2008).
Dalam sistem bikameral murni, sebagaimana di Amerika Serikat. Lembaga perwakilan Amerika  Serikat  terdiri  dari  Majelis  Tinggi  (Senat),  dan  Majelis  Rendah  (House  of
Representatives). Ketika akan memutuskan suatu permasalahan negara, kedua institusi ini membentuk  forum  gabungan  yang  bernama  Congress  (lembaga  semacam  MPR).  Jadi Congress disini hanyalah forum pertemuan saja atau sidang gabungan Senat dan House of Representatives, bukan suatu lembaga negara/lembaga tetap.
Ketika terjadi deadlock dan/atau Congress selaku forum diperhadapkan pada suatu keputusan, maka sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, kedua kamar tersebut diwakili secara proporsional bertemu dalam suatu komisi bentukan bersama yang disebut Model conference ini diberlakukan tidak saja pada pelaksanaan fungsi legislasi, tetapi juga pada fungsi pengawasan (Tutik, 2018).
Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Kedudukan Wakil Presiden dalam Hal Kedudukan yang Mandiri Wakil Presiden Sebagai Satu Institusi Sendiri
Perubahan UUD 1945 telah menempatkan bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi (dwi tunggal) maka kedudukan Wakil Presiden juga sama dengan kedudukan Presiden, yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu mereka berdua dipilih dalam satu paket. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6A UUD 1945 setelah perubahan, Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam suatun  pemilihan  umum  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  sebagaimana  Presiden  maka kedudukan Wakil Presiden adalah kuat. Artinya kedudukan Wakil Presiden pun tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain, termasuk DPR. Meski demikian secara fungsi dan wewenangnya memiliki perbedaan, karena keberadaannya baru diakui ketika Presiden dalam keadaan berhalangan.
Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Negara
Setiap negara tentu memiliki tujuannya masing-masing. Berbagai kendala tentu akan timbul selama pencapaian tujuan negara tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Masalah sosioligis dan yuridis suatu negara pun sangat mempengaruhi dalam perwujudan tujuan negara tersebut. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita- cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya. Tujuan masingmasing negara sangat dipengaruhi oleh tata  nilai  sosial,  kondisi geografis, sejarah  pembentukannya serta  pengaruh  politik  dari penguasa negara. Secara umum negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:
a. Memperluas kekuasaan semata
b. Menyelenggarakan ketertiban umum
c. Mencapai kesejahteraan umum
UUD 1945 merupakan  sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi  dalam  prakteknya,  hukum  seringkali  menjadi  cermin  dari  kehendak  pemegang
kekuasaaan politik sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan.  UUD  1945  mengakui  hak-hak  (termasuk  hak  milik)  dan  kebebasan  individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan politik hukum adalah legal policy yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:
1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
Politik  hukum  adalah  kebijakkan  sebagai  dasar  untuk  menyelenggarakan  negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, se dang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan UUD 1945 alinea 4.
Alinea  keempat,  menyebutkan  kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  Keadilan  Sosial  bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan negara dapat disebut juga sebagai tujuan nasional, tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujudannya harus diusahakan secara terus menerus.  Tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  tercantum  dalam  alinea  keempat Pembukaan  UUD  1945.  Sebagai  sebuah  konstitusi,  UndangUndang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  dasar  dari  sumber  hukum  tertulis  berupa Peraturan  Perundangundangan  yang  berjiwa  Pancasila  sebagai  patokan  pembuatan produk  hukum  dibawahnya.  Oleh  karenanya,  setiap  kebijakan  baik  itu  politik,  hukum, ekonomi  maupun  pertahanan  dan  keamanan  harus  sesuai  dengan  konstitusi  dijiwai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Kaitan antara Politik Hukum dan Tujuan Negara sebenarnya dapat kita lihat RPJP (Rencanan Pembangunan Jangka Panjang) dan
RPJM (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah). RPJP  dan RPJM ini merupakan arah kebijakan (politik) penguasa dan badan-badan administrasi lainnya untuk mencapai tujuan negara.  Karena  secara  tertulis,  maka  RPJP  dan  RPJM  menjadi  standar  keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada guna tercapainya tujuan negara.

## SIMPULAN
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang  dicitacitakan. Tujuan negara  sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politk hukum yang berlaku dan berubah-ubah. Sebagai contoh dalam beberapa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merubah beberapa unsur penting dari kekuasaan eksekutif (penguasa) yang dianggap terlalu luas sehingga terkesan pemimpin yang otoriter sehingga penguasa tidak  lagi  sewenang-wenang  melanggar  hak-hak  warga  negara  hanya  dengan  alasan demi  kepentingan  umum  yang  klise  dan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara yuridis.
1. Negara  hukum  merupakan  pilihan  yang  tepat  untuk  Indonesia  yang  hendak mewujudkan  walfare  state  sebagai  tujuan  negara  hukum  itu  sendiri,  yaitu  se bagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia harus menyangkut semua aspek yaitu menyangkut pendekatan   dan   strategi   serta   substansi   yang   disesuaikan dengan    tuntutan  perkembangan  zaman,  dapat  mengikuti  perkembangan  dan norma serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat
2. Politik  hukum  Indonesia  adalah  kebijakan  dasar  penyelenggara  negara  (Republik Indonesia)  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku,  yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan  erat  dengan  politik  hukum  yang  berlaku  dan  berubah-ubah.  Peranan politik  hukum nasional  sangatlah  penting dalam mencapai tujuan negara. Hal ini dikarenakan hukum nasional yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi  Republik  Indonesia  dijadikan  sebagai  pedoman  dasar  dalam  proses penentuan nilainilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional
di  Indonesia.  Sehingga  penyelenggara  negara  harus  menjadikan  politik  hukum nasional yang terkonkritisasi di dalam RPJP dan RPJM sebagai acuan pertama dan utama dalam membentuk hukum nasional sebagai sarana mencapai tujuan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  T.  Azhary,  M.  Rasyidi,  and  I.  Suny,  “Negara  hukum:  suatu  studi  tentang  prinsip - prinsipnya  dilihat  dari  segi  hukum  Islam,  implementasinya  pada  periode  negara Madinah dan masa kini,” (No Title), 1992.
T. T. Tutik and M. H. SH, konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Prenada Media, 2016.
R. RADJIJO, “Hubungan Kewenangan Presiden dengan Dpr dalam Pembentukan Undang - undang Pasca Perubahan UUD 1945,” J. Wacana Huk., vol. 9, no. 1, p. 23524, 2010.
W.  Surachmad, Dasar  dan  Teknik  Research:  Pengantar  Metodologi  Ilmiah.  CV  Tarsito, Bandung, 1970.
F. H. Winarta, Suara rakyat hukum tertinggi. Penerbit Buku Kompas, 2009.
M. Risnain, “Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi,” J. Rechts Vinding Media Pembin. Huk. Nas., vol. 3, no. 3, pp. 311 – 327, 2014.
S.  D.  Kartika,  “Pembentukan  Kebijakan  Reformasi  Hukum,” Info  Singk.  Kaji.  Singk. Terhadap Isu Aktual Dan Strateg., vol. 8, pp. 1 – 4, 2009.
S. S. Rangkuti, “Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan.” Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
P. M. Hadjon, “Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,” dalam  Dep.  Huk.  Tata  Negara,  Din. Perkemb. Huk. Tata Negara dan Huk. Lingkungan, Dep. Huk. Tata Negara FH Huk. Unair, Surabaya, 2008.
T. T. Tutik, “Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional,” Al-Daulah J. Huk. Dan Perundangan Islam, vol. 8, no. 2, pp. 373 – 398, 2018.