## PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH (STUDI KONTRAK MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG)

## Nursania Dasopang
Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan Corresponding Author: saniadasopang@gmail.com

## ABSTRACT
The presence of Islamic banks is representation of Muslim community needs in the financial sector which always refers to efforts to improve the welfare of mankind as a whole. Therefore, the Islamic banking system must always be adapted to the concept that has consistently been set out in the concept of benefit where the purpose of the Sharia itself is for the welfare of mankind. Musyarakah agreement that occurred between Bank Syariah Mandiri Padang Branch and customers Ismail Fahmi Siregar and his wife Nisma Batubara can be said to have been in accordance with sharia principles. The agreement is included in the category of worship and does not contain anything forbidden. The parties get rights and fulfill their obligations in balanced way, although there  is  a  clause  that  authorizes  the  Bank  that  based  on  macro-financial conditions, changes in government regulations or changes in bank internal policies,  at  the  bank's  own  discretion,  the  bank  has  the  right  to  decide  on financing.  The  customer  is  in  a  balanced  position  with  the  Bank,  fully understands the entire contents of the contract before signing. This is also related to the customer's background as a business actor who has experience in transacting with the Bank Keywords : Implementation, Contract, Musyarakah, Sharia Bank.

## ABSTRAK
Kehadiran  bank  Syariah  merupakan  representasi  dari  kebutuhan masyarakat  Muslim  di  bidang  keuangan  yang  selalu  mengacu  pada  upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem perbankan Syariah harus selalu disesuaikan dengan konsep yang secara konsisten tertuang dalam konsep manfaat dimana tujuan Syariat itu sendiri  adalah  untuk  kesejahteraan  umat  manusia.  Kesepakatan Musyarakah  yang  terjadi  antara  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Padang dengan  nasabah  Ismail  Fahmi  Siregar  dan  istrinya  Nisma  Batubara  dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian tersebut termasuk dalam kategori ibadah dan tidak memuat hal-hal yang dilarang. Para pihak mendapatkan  hak  dan  memenuhi  kewajibannya  secara  berimbang, meskipun  terdapat  klausul  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Bank yang  berdasarkan  kondisi  keuangan  makro,  perubahan  peraturan pemerintah  atau  perubahan  kebijakan  internal  bank,  atas  kebijakan  bank sendiri, bank berhak memutuskan pembiayaan. Nasabah berada pada posisi yang  seimbang  dengan  Bank,  dimana  nasabah  memahami  sepenuhnya
seluruh isi kontrak sebelum penandatanganan. Hal ini juga terkait dengan latar  belakang  nasabah  sebagai  pelaku  usaha  yang  memiliki  pengalaman bertransaksi dengan Bank.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Akad, Musyarakah, Bank Syariah.

## PENDAHULUAN
Bank  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  tugas  pokoknya memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa  lalu  lintas  pembayaran  dan peredaran  uang  yang  operasinya  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  Islam (Soemitra, 2009). Pesatnya perkembangan lembaga perbankan syariah saat ini  karena  bank  syariah  memiliki  keistimewaan-keistimewaan,  terutama adalah yang berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang  menjadikan  bank  syariah  mampu  tampil  sebagai  alternatif  pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih diragukan oleh masyarakat muslim (Kasdi, 2016).
Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan  pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya  (Shenurti, 2017). Produk-produk  bank  syariah  mempunyai  kemiripan  tetapi  tidak  sama dengan  produk  bank  konvensional  karena  adanya  pelarangan  riba,  gharar dan maysir (Ascarya, 2008).
Salah  satu  produk  bank  syari’ah  yang  berpoten si  untuk menumbuhkembangkan perekonomian umat adalah pembiayaan musyarakah  (Salam,  2013).  Musyarakah  merupakan  perjanjian  bagi  hasil antara dua belah pihak atau lebih, dimana setiap pihak memberikan dana untuk  dicampur  kemudian  dibuat  suatu  usaha  (Hidayat  &  Komarudin, 2018).  Dewasa  ini  musyarakah  banyak  diminati  oleh  msyarakat  muslim Indonesia,  tidak  terkecuali  di  Kota  Padang.  Berdasarkan  penelitian pendahuluan  dalam  bentuk  wawancara  singkat  misalnya  didapatkan informasi  dari  nasabah,  Masyarakat  banyak  menggunakan  produk musyarakah  di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Padang.  Seperti  dalam “Pembiayaan Berputar Dengan Akad Musyarakah”, dan salah satunya akad yang ingin penulis analisis yaitu tentang Pengerjaan Sarana dan Prasarana Kolam Renang.
Fenomena  ini  menarik  bagi  penulis  untuk  mencermati  pelaksanaan musyarakah  dimaksud.  Penulis  ingin  mengetahui  secara  persis  praktik musyarakah  di  Bank  tersebut  dengan    menganalisis  aqad  musyarakah sebagai elemen penting dalam praktik dimaksud. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam wacana keilmuan yang berkaitan dengan topik musyarakah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  dengan datanya  berupa  pernyataan  dan  informasi  kualitatif  (Creswell,  2014). Penelitian  ini  termasuk  pula  ke  dalam  penelitian  kepustakaan  dengan karakteristik  datanya  berupa  dokumen  yang  statis  (Upe  &  Damsid,  2010). Sumber data utamanya adalah dokumen akad musyarakah di Bank Syariah
Mandiri Cabang Padang yang tertuang ke dalam akte notaris. Data dianalisis dengan  pendekatan  deskriptif  dan  normatif  (idtesis.com,  2013)  sehingga diperoleh pandangan status hukumnya berdasarkan sudut pandang syariah.

## PEMBAHASAN A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah
Kata  syirkah  dalam  bahasa  Arab  berasal  dari  kata ةركِ رشَ ( syarika  fi’il madhi) اروُكر رشْري ( yasyraku  fi’il  mudhari’ ), اًك ِرَش ( syarikan/syirkatan/syarikatan masdhar ) (al-Munawwir, 1984).  Secara harfiah makna syirkah ( ةكشْلا ) adalah al-ikhtilath percampuran dan persekutuan. Sedangkan secara istilah syirkah adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal  dan  keuntungan  (Anshori,  2010).    Yang  dimaksud  dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.
Menurut  M.  Syafi’i  Anwar  dalam  tulisannya  pada  majalah  “Ulumul Qur’an” sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghafur Anshori merumuskan pengertian syirkah sebagai berikut: “Perjanjian kesepakat an bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaan (modalnya)” (Anshori, 2010b).
Dalam  musyarakah,  dua  atau  lebih  mitra  menyumbang  untuk memberikan  modal  guna  membiayai  suatu  investasi  (Harahap  &  Siregar, 2020). Bentuk investasi dengan system bagi hasil, telah dilaksanakan oleh perbankan  syariah  melalui  pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah (Nugraheni,  2010).  Dalam  hal  ini  bank  yang  memberikan  fasilitas musyarakah  kepada  nasabahnya  berpartisipasi  dalam  suatu  proyek  yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (equity shares) dari perusahaan tersebut (Sjahdeini, 2007).
Hasil  keuntungan  dari  musyarakah  juga  diatur,  seperti  halnya  pada mudharabah,  sesuai  dengan  prinsip  pembagian  keuntungan  dan  kerugian (profit  and  loss  sharing  principle  atau  PLS)  atau  seperti  yang  istilahnya digunakan  oleh  Undang-undang  No.10  Tahun  1998  yang  sudah  dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 2008 adalah prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya (Sjahdeini, 2007).
Syirkah memiliki  kedudukan  yang  sangat  kuat  dalam  Islam.  Sebab keberadaannya  diperkuat  oleh  al- Qur’an,  Hadits,  dan  Ijma’  ulam a.    Dasar Hukum  yang  mendasari al-musyarakah dalm  al- Qur’an  surat    an -Nisa  (4) ayat 12 yang a rtinya: “ Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga ” Selain itu, dasar hukum mengenai syirkah Terjadi atas dasar ( ikhtiyari ) juga  terdapat  dalam  al- Qur’an  Surat  Shad  (38):  ayat  24  yang  artinya: “ Sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu  sebagian mereka  berbuat  zalim  kepada  sebagian  yang  lain  kecuali  orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal shalih “
Kemudian  dalam  Hadits,  Firman  Allah  dalam  Hadits  Qudsy diriwayatkan  oleh  Abu  Daud,  yang  mana  diungkapkan  bahwa  Nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: Aku adalah orang yang ketiga dari dua hambaku yang bekerja (berserikat) Selama salah seorang di antaranya tiada mengkhianati  yang  lain.  Maka  apabila  berkhianat  salah  seorang  di  antara
keduanya, saya akan keluar dari perserikatan keduanya dan penggantinya adalah Syetan ”. (HR. Abu Daud).
Di samping itu dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, syirkah di dasarkan juga pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),  peraturan  Bank  Indonesia  (PBI),  dan  peraturan  perundang- undangan (terutama Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga syariah Negara/SBSN), dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Adapun  rukun  syirkah  ialah  Shigat  (lafadz  akad),  Orang  yang berserikat, Pokok pekerjaan, dan Barang atau uang untuk modal Bersama (Setiawan,  2013).  Dalam  ulama  fikih  klasik  telah  mentapkan  syarat-syarat akad  yang  harus  dipenuhi  agar  akad  itu  sah.  Diantaranya  adalah  bahwa pada waktu akad dibuat barang obyek akad harus sudah ada pada penjual.
Wahbah  al-Zuhaili  menjelaskan  bahwa  jenis-jenis  akad syirkah kontemporer tidak bisa dilepaskan dari jenis-jenis akad syirkah yang telah dikembangkan ulama sebelumnya. Menurut al-Zuhaili, syirkah amwal tejadi karena  penyertaan  harta  yang  disatukan  untuk  dijadikan  modal  usaha; syirkah abdan te rjadi karena “penyatuan” keterampilan untuk memperoses barang  sehingga  memiliki  nilai  tambah;  dan syirkah  wujuh terjadi  karena kredibilas bisnis dua syarik atau lebih tanpa menyertakan modal (al-Zuhaili, 2006).
Al-Zuhaili  selanjutnya  menghubungkan syirkah kontemporer  dengan syirkah yang  telah  ada  sebelumnya  ( syirkah  qadimah )  sebagai  berikut: pertama, badan usaha (disebut syirkah syakhsh jamak syirkah al-asykhas ) karena yang menjadi unsur utama dalam kerja sama adalah pelaku ( karena yang  menjadi  unsure  utama  dalam  kerja  sama  adalah  pelaku ( syarik/musyarik ) yang dapat menentukan arah korporasi. syirkah syakhsh mencakup;  1) syirkah  tadhamun, 2) syirkah  taushiyah  basithah, dan  3) syirkah  muhashah sedangkan syirkah  amwal mencakup:  1) syirkah mushamah , 2) syirkah taushiyah bi al-asham , dan 3) syirkah dzat mas’uliyah al-mahdudah . Akad musyarakah (atau  disebut  juga syirkah )  mempunyai  5  (lima) variasi, yakni: mufawadhah, ‘inan, wujuh, abdan, dan mudharabah. Dalam syirkah mufawadhah, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dan jumlah yang sama, yakni Rp X dicampur dengan Rp X juga. Sedangkan pada syirkah  ‘inan, para  pihak  yang  berserikat  mencampurkan  modal  dalam jumlah  yang  tidak  sama,  misalnya  Rp  X  dicampur  dengan  Rp  Y.  Dalam syirkah  wujuh ,  terjadi  percampuran  antara  modal  dengan  reputasi/nama baik seseorang (Karim, 2010).
Bentuk syirkah selanjutnya  adalah syirkah  ‘abdan, dimana  terjadi percampuran  jasa-jasa  antara  orang  yang  berserikat.  Misalnya  ketika konsultan  perbankan  syariah  bergabung  dengan  konsultan information technology untuk mengerjakan proyek sistem informasi bank syariah. Dalam syirkah bentuk ini, tidak terjadi percampuran modal (dalam arti uang), tetapi yang  terjadi  adalah  percampuran  keahlian/keterampilan  dari  pihak-pihak yang berserikat.
Kemudian,  berdasarkan  tingkat  kepastian  dari  hasil  yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni: Natural Uncertainty Contracts dan Natural Certainty Contracts . Dalam
Natural  Uncertainty  Contracts (NCC)  kedua  belah  pihak  saling mempertukarkan  aset  yang  dimilikinya,  karena  itu  obyek  pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik  jumlahnya  ( quantity ),  mutunya  ( quality )  harganya  ( price ),  dan  waktu penyerahannya ( time of delivery ) (Karim, 2010). Kemudian dalam Natural Certainty Contracts (NUC) pihak-pihak yang berteransaksi  saling  mencampurkan  asetnya  (baik real  assets maupun financial assets ) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama.  Karena  itu,  kontrak  ini  tidak  memberikan  kepastian pendapatan ( return ), baik dari segi jumlah ( amount ) maupun waktu ( timing )- nya (Karim, 2010).
Secara yuridis lembaga keuangan syariah sudah diakui dan dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor  10  tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  perbankan,  Undang-undang  Nomor  19  tentang  surat berharga syariah Negara (SBSN), dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  perbankan  syariah,  menunjukkan  bawha  bisnis  dengan  sistem syariah  telah  diakui  secara  legal  di  Indonesia.  Salah  satu  sistem  yang diaturnya adalah musyarakah/syirkah .
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga yang diberi  nama  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN-MUI)  yang  bertugas  membuat fatwa  guna  memberikan  masukan  bagi  pihak-pihak  regulator  lembaga- lembaga  Bisnis  (LBS),  termasuk  lembaga  keuangan  syariah  (LKS).  Pada bagian  ini  dijelaskan  menganai  fatwa-fatwa  DSN-MUI  mengenai syirkah , termasuk syirkah mutanaqishah .
Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah disebar dalam empat fatwa:
1) Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.
2) Fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Midharabah Musyarakah .
3) Fatwa  nomor  51/DSN-MUI/III/2006  tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
4) Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang syirkah Mutanaqishah .  Antara  fatwa  yang  satu  dengan  fatwa  yang  lain saling berhubungan yang saling melengkapi.

## B. Analisis Akad Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang
1. Gambaran Praktik Akad Penulis akan menganalisis suatu praktik akad musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dengan terlebih dahulu mendeskripsikan  aqad  dimaksud.  Dari  penelusuran  yang  telah dilakukan,  penulis  berhasil  mendapatkan  suatu  akad  yang  tergolong unik. Akad tersebut sebenarnya dirintis di Kota Padangsidimpuan antara seorang  Nasabah  bernama  Ismail  Fahmi  Siregar  dengan  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Padangsidimpuan  dengan  pimpinan  Ahmad  Zailani. Ahmad  Zailani  dikenal  sebagai  seorang  pimpinan  BSM  yang  sangat cemerlang dan berhasil menggenjot asset BSM Cabang Padangsidimpuan, dan  menempatkan  BSM  Cabang  Padangsidimpuan  termasuk  di  antara
BSM yang berada di depan dan terbilang cukup maju. Pada saat itu BSM Cabang Padang yang berkedudukan di Ibu kota Propinsi Sumatera Barat masih  tertinggal  di  belakang  Cabang  Padangsidimpuan  yang  hanya merupakan  kota  kecil  di  Sumatera  Utara.  Kenyataan  ini  terasa  cukup memukul bagi BSM, karena disamping sebagai ibukota Propinsi, Padang dikenal sebagai kota dengan penduduk mayoritas muslim yang religious. Orang Minangkabau selama ini sangat kuat dengan identitas Islamnya. Untuk mengatasi persoalan ini Ahmad Zailani kemudian ditarik menjadi pimpinan Bank Syaraiah Mandiri Cabang Padang. Agar akad yang telah memasuki tahap finalisasi tersebut tidak kembali mengulang dari awal, akad  tersebut  kemudian  dibawa  dan  dieksekusi  di  Padang.  Menurut informasi yang penulis dapatkan system yang berlaku di Bank Syariah Mandiri memang memberi peluang bagi terjadinya aqad seperti ini.
Berikut  penulis  sampaikan  gambaran  dari  akad  tersebut  yang dalam  judulnya  tertulis  Pembiayaan  Dana  Berputar  Dengan  Akad Musyarakah. Akad ini dibuat dalam bentuk akta notaris, dengan notaris Misbahuddin, SH. Dan akta yang berhasil penulis peroleh berupa salinan, yang hanya ditandatangani oleh Notaris. Berdasarkan wawancara dengan nasabah, akta yang asli sebagai minuta ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi serta notaris, sebagaimana juga disebutkan pada bagian akhir akta tersebut (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Aqad dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 Mei 2009 antara:
1. Tuan AHMAD ZAILANI, warga Negara Indonesia, kepala kantor Cabang  Padang  Perseroan  Terbatas  PT.  BANK  SYARIAH MANDIRI,  bertempat  tinggal  di  padang,  dalam  keterangannya dalam  hal  ini  bertindak  selaku  kepala  Cabang  Perseroan Terbatas  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  berkedudukan  di  Jakarta, Cabang Padang. Selanjutnya disebut “Bank”.
2. Tuan  Ismail  Fahmi  Siregar,  lahir  di  Padangsidimpuan  tgl  29 Oktober  1973  warga  Negara  Indonesia,  pekerjaan  Wiraswasta, bertempat  tinggal  di  Jalan  Mongonsidi  nomor  11  A,  kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya di sebut “Nasabah”.
Pada pasal 1 aqad dijelaskan definisi dari beberapa istilah penting yang terkait denga aqad, yaitu musyarakah, syariah, nisbah, bagi hasil, hari  kerja  bank,  pendapatan,  proyeksi  pendapatan,  rekening pembiayaan, keuntungan, dokumen jaminan, pembiayaan, jangka waktu aqad  dan  cedera  janji  (Akte  Notaris  Misbahudin  S.H.,  2009).  Definisi menyangkut  istilah-istilah  penting  ini  dibuat  untuk  menghindari pemahaman yang berbeda antara para pihak.
Musyarakah  yang  dilaksanakan  oleh  nasabah  dan  Bank  berupa percampuran  modal.  Dalam  hal  ini  Bank  menyediakan  fasilitas pembiayaan sebagai modal penyertaan sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus  juta  rupiah)  dari  total  kebutuhan  modal  kerja,  sedangkan  porsi Nasabah adalah sebesar Rp.501.400.000,- (lima ratus juta empat ratus ribu rupiah). Penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari Bank dilakukan secara  bertahap  ataupun  sekaligus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan permintaan  Nasabah,  yang  akan  digunakan  oleh  Nasabah  untuk
membiayai  usaha  Pengerjaan  Sarana  dan  Prasarana  Kolam  Renang. Pembiayaan  berlangsung  untuk  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan terhitung sejak tanggal akad ditanda tangani, serta berakhir pada tanggal 18 Mei 2010 (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Pembiayaan yang disediakan oleh Bank telah disesuaikan dengan ketentuan yang membatasi penyediaan dana. Dengan demikian nasabah dapat  menarik  pembiayaan,  setelah  Nasabah  memenuhi  seluruh persyaratan sebagai berikut:
1. Telah memiliki/membuka Rekening Koran Nama Nasabah.
2. Menyerahkan  kepada  Bank  permohonan  realisasi  pembiayaan sesuai  tujuan  dari  rincian  penggunaan  yang  ditentukan berdasarkan akad ini.
3. Menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.
4. Bukti-bukti  tentang  kepemilikan  atau  hak  lain  atas  barang jaminan,  serta  akta-akta  pengikatan  jaminannya  (Akte  Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Sebagai  bukti  telah  diserahkan  setiap  surat,  dokumen,  bukti kepemilikan  atas  jaminan  dan/atau  akta  dimaksud  oleh  Bank,  Bank berkewajiban  untuk  menerbitkan  dan  menyerahkan  Tanda  Bukti Penerimaannya  kepada  Nasabah.  Setelah  itu  maka  Bank  akan membukukan  pencariran  sebagian  atau  seluruh  pembiayaan  sesuai kebutuhan pencairan penggunaan yang ditentukan berdasarkan akad.
Adapun nisbah bagi hasil disepakati 97,92% (Sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen) dari pendapatan/keuntungan untuk nasabah dan 2 08 % untuk bank. Nasabah dan Bank juga sepakat, dan dengan  ini  saling  mengikatkan  diri  terhadap  yang  lain,  bahwa pelaksanaan  bagi  hasil  (syirkah)  akan  dilakukan  pada  tiap-tiap: maksimum  tanggal  5  (lima)  setiap  bulannya  (Akte  Notaris  Misbahudin S.H., 2009).
Atas pembiyaan tersebut nasabah berjanji untuk mengembalikan kepda  Bank  seluruh  jumlah  pembiayaan  pokok  dan  bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 atau dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Menyangkut biaya diatur bahwa nasabah menanggung segala biaya yang  diperlukan  berkenaan  dengan  pelaksanaan  akad,  termasuk  jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum penandatanganan aqad dan atas persetujuan nasabah (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Dalam  aqad  juga  disebutkan  bahwa  nasabah  menyerahkan jaminan berupa tanah sebanyak 7 persil dan seperangkat peralatan kiddy fool, yaitu (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009):
1. Sebidang  tanah  yang  belum  bersertifikat  seluas  lebih  kurang 19,955 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Padang
Sidimpuan, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kelurahan Sihitang.
2. Sebidang  tanah  yang  belum  bersertifikat  seluas  lebih  kurang 3.135  m2,  terletak  di  Propinsi  Sumatera  Utara,  Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
3. Sebidang  tanah  yang  belum  bersertifikat  seluas  lebih  kurang 11.866  m2,  terletak  di  Propinsi  Sumatera  Utara,  Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
4. Sebidang tanah yang belum bersertifikat seluas kurang 32.038 m2,  terletak  di  Propinsi  Sumatera  Utara,  Kabupaten  Tapanuli Tengah, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
5. Sebidang tanah seluas 10.983 m2 (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi terletak di Propinsi Sumatera Utara,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Kecamatan  Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
6. Sebidang yang belum bersertifikat seluas 20.000 m2, terletak di Propinsi  Sumatera  Utara,  Kabupaten  Tengah,  Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
7. Sebidang  tanah  seluas  38  M2,  terletak  di  Propinsi  Sumatera Utara,  Kota  Padangsidimpuan,  Kecamatan  Padangsidimpuan Utara,  Kelurahan  Wek  II,  yang  lebih  lanjut  diuraikan  dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00118/Wek II, Surat Ukur tanggal 09 Februari 2006, Nomor 100/Wek II/2006, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Padangdimpuan tanggal  13  Februari  2006  terdaftar  terdaftar  atas  nama  Ismail Fahmi Siregar., S.Sos.
8. Peralatan kiddy fool.
Kewajiban nasabah diatur sebagai beikut:
1) Mengembalikan  seluruh  jumlah  pokok  pembiayaan  berikut bagian  dari  pendapatan/keuntungan  Bank  sesuai  dengan Nisbah  pada  saat  jatuh  tempo  sebagaimana  ditetapka  pada Berita  Acara  yang  diletakkan  pada  dan  karenanya  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ni.
2) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam terjadinya perubahan yang menyangkut Nasabah di Bank.
3) Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Nasabah dari beban pemjaminan  terhadap  pihak  lain,  kecuali  penjamin  bagi kepentingan Bank berdasarkan akad ini.
4) Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara  jujur  dan  benar  dengan  itikat  baik  dalam  pembukuan tersendiri.
5) Menyerahkan  kepada  Bank  perhitungan  usahanya  yang difasilitasi  pembiyaannya  berdasarkan  yang  ditetapkan  dalam pasal 5 akad ini.
6) Menyerahkan  kepada  Bank  setiap  dokument,  bahan-bahan dan/tau  keterangan-keterangan  yang  diminati  Bank  kepasa Nasabah.
7) Menjauhkan  usahanya  menurut  ketentuan-ketentuan  atau setidak-setidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Apabila  terjadi  cedera  janji  diatur  bahwa  bank  berhak  untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan/atau siapapun juga yang  memperoleh  hak  darinya,  atas  sebagian  atau  seluruh  jumlah kewajiban  Nasabah  kepada  Bank  berdasarkan  akad,  untuk  dibayar dengan  seketika  dan  sekaligus,  tanpa  diperlukan  adanya  surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila:
(1) Nasabah  tidak  melaksanakan  pembayaran  atas  kewajibannya kepada Bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam akad.
(2) Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang  yang  dijadikan  jaminan  dan/atau  pernyataan pengakuan  sebagaimana  tersebut  pada  pasal  10  akad  ini ternyata  palsu  atau  tidak  benar  isinya,  dan/atau  Nasabah melakukan  perbuatan  yang  melanggar  dengan  salah  satu  hal yang ditentukan dalam pasal 9 dan/atau pasal 12 akad tersebut (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Terkait  dengan  pelanggaran  disebutkan  bahwa  nasabah  dinggap melanggar jika terbukti melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:
(1) Menggunakan  pembiayaan  yang  diberikan  Bank  diluar  tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank.
(2) Melakukan pengalihan usaha dengan cara apa pun, temasuk dan tidak  terbatas  pada  melakukan  penggabungan,  konsolidasi dan/atau  akuisisi  dengan  pihak  lain  (Akte  Notaris  Misbahudin S.H., 2009).
Untuk menjamin bahwa nasabah benar-benar menjalankan usaha dengan  baik  bank  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi pembiayaan oleh Bank berdasarkan akad, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya.
Demi  memastikan  pembiyaan  yang  difasilitasi  Bank  dapat dikembalikan  dengan  jaminan,  maka  barang  yang  dijadikan  jaminan diasuransikan  berdasarkan  Syariah  pada  perusahaan  asuransi  yang  di tunjuk  oleh  Bank,  dengan  menunjuk  dan  menetapkan  Bank  sebagai pihak  yang  berhak  menerima  pembayaran  claim  asuransi  tersebut (Banker’s Clause) (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Jika  ternyata  di  kemudian  hari  terjai  terjadi  perbedaan  pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari akad, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad, maka Nasabah dan Bank akan berusaha  untuk  menyelesaikannya  secara  musyawarah  dan  mufakat. Apabila  usaha  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  atau  perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  nasabah  dan  Bank  sepakat
untuk  menunjuk  dan  menetapkan  serta  memberi  kuasa  kepada PENGADILAN NEGERI SETEMPAT/PADANGSIDIMPUAN untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang  ditetapkan  oleh  dan  berlaku  dibadan  tersebut  (Akte  Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Lalu  diatur  pula  bahwa  apabila  terjadi  perubahan  kebijakan pembiayaan  di  Bank  yang  disebabkan  adanya  perubahaan  kebijakan pembiayaan  di  Bank  yang  disebabkab  adanya  perubahan  kondisi ekonomi Makro, peruabahan regulasi pemerintah dan/atau peruabahan kebijakan internal Bank yang tidak terbatas pada kebijakan pendanaan dan/atau  likuiditas  Bank,  maka  dengan  pertimbangan  bank  semata, bank  berhak  menunda  pencairan  pembiayaan  atas  sebagian  meupun seluruh sisa flafond pembiayaan yang belum dicairkan dan/atau ditarik sampai waktu yang tidak ditentukan.
Mengenai  pemberitahuan  diatur  bahwa  komunikasi  sehubung dengan akad dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim  dengan  surat  tercatat  atau  disampaikan  secara  pribadi  dengan tanda terima ke alamat ini nasabah.
Akad ditutup dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum diatur atau  belum  cukup  diatur  dalam  akad,  maka  Nasabah  dan  Bank  akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu kesatuan addendium.

## 2. Analisis Akad
Keabsahan  syirkah  ditentukan  oleh  terlaksananaya  rukun  secara keseluruhan atau tidak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa  rukun-rukun tersebut  telah  terlaksana.  Rukun  pertama,  aqad,  telah  terjadi  ijab  dan qabul  antara  Bank  dan  Nasabah,  ijab  dan  qabul  tersebut  dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2009. Rukun kedua, orang yang bersyarikat, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dan Tuan Ismail Fahmi Siregar dan Istrinya  Nyonya  Nisma  Batubara  bertindak  sebagai  nasabah.  Syarat memiliki  kecakapan  (ahliyah)  melakukan  tasharruf  (pengolahan  harta) terpenuhi  oleh  kedua  belah  pihak.  Rukun  ketiga  obyek  Akad  (mahal), disebut juga ma’qud ‘alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) atau modal (mal).  Pekrjaan  disebutkan  dengan  sangat  jelas  pada  aqad,  yaitu pembuatan  kolam  renang  dengan  modal  sebesar  Rp.  300.000.000  (tiga ratus juta rupiah) dari Bank, dan Rp.501.400.000,- (lima ratus satu juta empat ratus ribu rupiah) dari nasabah.
Selanjutnya,  suatu  aqad  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah,  yang  sekalipun  jika  tidak  terpenuhi  secara  baik  tidak mengakibatkan  batalnya  suatu  aqad,  tetapi  prinsip-prinsip  tersebut dijadikan sebagai dasar bagi kedua belah pihak untuk mengklaim haknya dan meluruskan suatu kondisi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis aqad tersebut penulis menggunakan asas-asas yang telah dibahas sebelumnya.
1. Asas Ibahah
Syirkah yang dilakukan oleh Bank dan Nasabah merupakan suatu  bentuk  kerjasma  yang  dibolehkan  secara  syara ’.
Pembangunan kolam renang tentu merupakan suatu kegiatan yang tidak terlarang dan masuk dalam cakupan adagium “ pada asasnya segala  sesuatu  itu  boleh  dilakukan  sampai  ada  dalil  yang melarangnya ”.  Hanya  larangan  khususlah  yang  dapat  membuat suatu  kegiatan  menjadi  terlaramg  dean  dianggap  sebagai  suatu kegiatan yang melawan huum. Perjanjian yang terjadi anatara Bank dan nasabah sebagaimana dapat dibaca tidak mengandung suatu hal  yang  terlarang  secara  hukum,  baik  hukum  Islam  maupun hukum positif yang berlaku secara resmi di wilayah negara Republik Indonesia.
Perjanjian menyangkut sesuatu yang ibahah ini (pembangunan  kola  renang)  harus  tetap  dijaga  prinsip-prinsip kesyaraiahannya. Oleh karena itu menurut nasabah memang ada kesepakatan  bahwa  kolam  renang  yang  akan  dibuat  tidak  seperti kolam  renang  umum  yang  dapat  saja  meninbulkan  pelanggaran terhadap  syariat  Islam.  Kolam  renang  yang  dibuat  nanti  akan memisahkan  tempat  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan konsistensi  penuh  untuk  menjaga  norma-norma  kesusilaan  dan terutama syariat Islam. Di sisi lain, Bank melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan usaha untuk mematikan bahwa nasabah menggunakan  fasilitas  pembiayaan  sesuai  dengan  yang  tertuang pada akaq (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).
Asas ibahah ini kemudian melahirkan kreativitas yang terkait erat dengan asas berikutnya yaitu asas kebebasan beraqad.

## 2. Asas Kebebasan Berakad
Kedua belah pihak melakukan akad ini dengan bebas, tanpa ada  pihak  yang  merasa  dilanggar  hak-haknya.  Masing-masing memahami  secara  persis  semua  isi  aqad  dan  menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Kedua belah pihak misalnya memahami dengan  baik  bahwa  dalam  segala  sesuatu  hanya  ada  dua kemungkinan yaitu berhasil dan gagal atau untung dan rugi. Menyimak akad yang telah  dibuat, tampaknya syirkah yang dipraktikkan termasuk kepada jenis syirkah inan, para pihak yang berserikat  mencampurkan  modal  dalam  jumlah  yang  tidak  sama. Masing-masing  menyadari  bahwa  tidak  ada  pilihan  untuk menentukan rasio atas pembagian keuntungan selain dari jumlah yang  ditanamkan  mereka  usaha-usaha  bisnis  yang  berhubungan dengan  modal  kemitraan  usaha  juga  harus  dilakukan  dengan proporsi  atas  modal  mereka  masing-masing,  fifty-fifty  atau  dalam jumlah bagian lainnya.
Demikian  halnya  dengan  pelaksanaan  Pembiayaan  Dana Berputar  dengan  akad  Musyarakah  di  BSM  Cabang  Padang. Pembagian keuntungan hasil usaha menggunakan sistem bagi hasil yang  disesuaikan  dengan  kesepakatan  anatara  BSM  Cabang Padang dengan Nasabah. Sebelum diberikan kepada Nasabah, BSM Cabang  Padang  menawarkan  terlebih  dahulu  tentang  nisbah  bagi hasil dari keuntungan yang akan diperoleh nasabah.
Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal- hal berikut:
(1) Proporsi  keuntungan  yang  dibagikan  kepada  para  mitra usaha harus disepekati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum di ditetapkan, akad tidak syah menurut syariah.
(2) Rasio/nisbah  keuntungan  untuk  masing-masing  mitra usaha  harus  ditetapkan  sesuai  dengan  keuntungan  nyata yang  diperoleh  oleh  dari  usaha,  dan  tidak  ditetapkan berdasarkan  modal  yang  disertakan.  Tidak  diperbolehkan untuk  menetapkan  lumsum  untuk  mitra  tertentu,  atau tingkat  keuntungan  tertentu  yang  dikaitkan  dengan  modal investasinya.
Lebih  lanjut  dalam  menentukan  proporsi  keuntungan terdapat beberapa pendapat dari ahli hukum Islam sebagai berikut:
(1) Imam  Maliki  dan  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  proporsi keuntungan  dibagi  di  antara  mereka  menurut  kesepakatan yang  ditetukan  sebelumnya  dalam  akad  sesuai  dengan proporsi modal yang disertakan.
(2) Imam Ahamd berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
(3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah,  berpendapat  bahwa  proporsi  keuntungan dapat  berbeda  dari  proporsi  modal  pada  kondisi  normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi  keuntungannya  tidak  boleh  melebihi proporsional modalnya.
Bagi  hasil  ditetapkan  sebelum  pelaksanaan  pembiayaan disepakati antara pihak BSM Cabang Padang sebagai sahibul mal dan Nasabah (Tuan Ismail Siregar) sabagai sahibul ‘amal sekaligus juga sahibul  mal. Bagi  hasil  ditetapkan  dengan  cara  membagi prosentasi  dato  total  keuntungan  besih.  Nisbah  bagi  hasil  yang diterima  nasabah  berbeda-beda,  hal  ini  dikarenakan  jumlah pembiayaan  yang  ditujukan  oleh  Nasabah  juga  berbeda.  Pada perjanjian  disepakati  bahwa  modal  dari nasabah  lebih  besar  dari Bank,  dan  pelaksanaan  pekerjaan  oleh  nasabah  sehingga berimplikasi  pada  nisbah  bagi  hasil  dengan  porsi  terbesar  untuk nasabah.  Proses  pengambilan  keputusan  untuk  pembagian  dana dilakukan  bersama-sama,  sebanding  dengan  nilai  relatif investasinya.  Bagi  hasil  yang  diterpkan  di  BSM  Cabang  Padang adalah -97, 92 % dari pendapatan/keuntungan. Untuk Nasabah - 2, 08 % dari pendapatan/keuntungan Bank.

## 3. Asas konsensualisme
Pada  akad  musyarakah  yang  terjadi  antara  Bank  dengan nasabah di BSM cabang Padang terlihat bahwa kedua belah pihak telah  dengan  penuh  kerelaan  mengadakan  kesepakatan- kesepakatan. Kesepakatan itu tercapai dan terlaksana dengan baik.
Kedua belah pihak telah bertemu langsung, dengan cara tersebut kedua pihak tesebut telah dengan bebas menyampaikan kehendak masing-masing terkait dengan pembiayaan dana berputar  dengan akad  Musyarakah  sehingga  kesepakatan-kesepakatan  pun  telah terwujud.  Pernyataan  kehendak  dari  masing-masing  pihak  dalam suatu transaksi atau akad disebut Ijab dan qabul . Para ulama telah sepakat  bahwa  akad  itu  sudah  dianggap  syah  dengan  adanya pengucapan  lafaz  perjanjian  tersebut.  Apabila Ijab  dan  qabul tersebut telah  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  ketentuan  syara’ maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan  muncullah  segala  akibat  hukum  dari  akad  yang disepakati.
Ijab dan qabul merupakan  akad  terpenting,  karena  melalui pernyataan  inilah  dapat  diketahui  dengan perkataan,  lisan, perbuatan  ataupun  isyarat yang  menunjukkan  kehendak pelakunya.  Dalam    pembiayaan  dana  berputar  dengan  akad Musyarakah  di  BSM  Cabang  Padang,  kehendak  masing-masing pihak  dituangkan  dalam  tulisan  yaitu  dalam  bentuk  surat perjanjian pembiayaan musyarakah.
Surat perjanjian ini dianggap sah jika masing-masing pihak yang melakukan akad telah menyertakan tanda tangan dalam surat perjanjian  tersebut.  Tanda  tangan  masing-masing  pihak  ini dianggap  sebagai  bukti  bahwa  para  pelakunya  telah  setuju  dan menyepakati isi surat perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih bahwa  pernyataan  kehendak  dalam  suatu  akad  tidak  tergantung pada  satu  lafaz  tertentu,  tapi  pada  maksud  dari  pernyataan tersebut. Disamping itu kesepakatan atau kerelaan masing-masing pihak  adalah  unsur  penting  dalam  berlakunya  suatu  akad.  Islam sangat memperhatikan agar penyeleggaraan akad diantara manusia merupakan  hasil  kemauan  bebas  yang  timbul  dari  kerelaan  dan mufakat  para  pihak  atas  kesempurnaan  akad.  Mengenai pernyataan ijab dan qabul melalui  tulisan,  ulama’  fiqh  membuat suatu kaidah yang menyatakan bahwa pernyataan yang jelas yang dituangkan  dalam  bentuk tulisan, kekuatan  shukumnya  sama dengan  ungkapan  langsung  melalui lisan. Adapun  tujuan  BSM terjadi  kesalah  pahaman  dikemudian  hari  antara  nasabah  dan pihak  BSM  Cabang  Yogyakarta  dapat  diselesaikan  dengan  bukti tertulis yang telah disepakati bersama.

## 4. Asas Janji itu Mengikat
Aqad  musyarakah  di  BSM  Cabang  Padang  tersebut  telah mengikat kedua belah pihak. Kalimat-kalimat dalam akad banyak yang  menggunakan  istilah  mengikatkan  diri.  Secara  administrasi agar kedua belah pihak terikat kepada janji yang disepakati maka akad  tersebut  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaris.  Sekalipun menururt asas konsensualisme kesepakatan dianggap telah terjadi tanpa  bergantung  kepada  formalitas-formalitas  tertentu  bukan berarti mengenyampingkan pentingnya bentuk-bentuk administrasi
yang  kuat  dan  diakui  secara  perundang-undangan  sebagai  bukti yang otentik.
Islam  memperhatikan  agar  akad-akad  terutama  akad berjangka lama atau utang piutang dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-masing dapat terjamin dan agar kedua belah pihak  dapat  menegakkan  keadilan  manakala  terjadi  perselisihan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam akad.
5. Asas keseimbangan ( Mabda’ at -Tawazun fi al- Mu’awadhah ) Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara apa yang diberikan  dengan  apa  yang  diterima,  termasuk  keseimbangan dalam  memikul  resiko.  Aqad  yang  ditelaah  memuat  kesepakatan- kesepakatan  yang  cukup  seimbang.  Hak  dan  kewajiban  nasabah dengan  Bank  dspat  dikatakan  dalam  posisi  yang  berimbang. Nasabah berhak atas fasilitas pembiayaan yang cukup besar,  Rp. 300.000.000,-  dan  oleh  karena  itu  berkewajiban,  terutama mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari  pendapatan/keuntungan  Bank  sesuai  dengan  Nisbah  pada saat  jatuh  tempo.  Dan  karena  modal  pekerjaan  yang  berasal  dari nasabah  lebih  besar  dibanding  Bank,  dan  pekerjaan  sepenuhnya menjadi  tanggung  jawab  nasabah,  maka  nisbah  bagi  hasil  untuk nasabah  jauh  lebih  besar  dibanding  Bank  (97,92  %  berbanding 02,08  %).  Menyangkut  resiko  diatur  bahwa  kedua  belah  pihak menanggung resiko yang mungkin muncul. Pelaksanaan hal yang tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dunia  usaha  adalah  dunia  yang penuh  risiko  dan  ketidak  pastian.  Tidak  seorangpun  dapat memastikan  bahwa  dalam  semua  keadaan  ia  akan  mendapat keuntungan dan modalnya bisa kembali utuh (Muhammad, 2000). Pada akad disebutkan bahwa Bank hanya akan menanggung kerugian secara proporsional, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan  kepada  nasabah  (Muhammad,  2000)  Dalam  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Islam  diatur  bahwa  kerjasama  yang  dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah  modal  yang  tidak  sama,  masing-masing  pihak berpartisipasi,  dan  keuntungan  atau  kerugian  dibagi  sama  atas dasar proporsi modal (Mahkamah Agung RI, 2011). Para ahli hukum Islam  sepakat  bahwa  setiap  mitra  menanggung  kerugian  sesuai dengan  porsi  investasinya.  Oleh  karena  itu,  jika  seseorang mitramenyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40  persen  kerugian,  tidak  lebih,  tidak  kurang.  Apabila  tidak demikian, akad musyarakah tidak syah. Jadi menurut Imam syafi’i, porsi  keuntungan  atau  kerugian  dari  masing-masing  mitra  harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.
Klausul tersebut berarti telah sesuai dengan syari’ah, namun tidak diatur lebuh lanjut secara rinci dan jelas bagaimana bentuk tanggungan  dari  Bank  terhadap  kerugian.  Apakah  dengan  tidak menerima  bagian  dari  keuntungan  sesuai  nisbah  bagi  hasil  atau dengan cara yang lain.

## 6. Asas Kemaslahatan
Pada  prisipnya  semua  akad  dalam  muamalah  membawa tujuan-tujuan  syariah  dengan  mewujudkan  maslahat-maslahat manusia  dalam  dunia  usaha  dan  tukar  menukar  manfaat,  yaitu untuk  merealisir  kemaslahatan  manusia  dalam  pencarian kehidupan dan melenyapkan kesulitan dengan manjauhi dari yang batal dan haram.
Kemaslahan  yang  dirumuskan  sebagai  memperoleh keuntungan  dan  sekaligus  menolak  kerugian  dan  tidak memberatkan,  kelihatnnya  juga  tergambar  dari  aqad  yang dilakukan.  Nassabah  dapat  menjalankan  ushanya  membangun kolam  renang  dan  pada  urutannya  akan  meningkatkan  taraf ekonomi  nasabah  dan  juga  memberi  keuntungan  yang  sama  bagi perkembangan  Bank.  Persayaratan-persyatan  yang  dibebankan kepada nasabah masih berada dalam batas kemampuan nasabah, termasuk  biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  juga  tidak  sampai memberatkan.

## 7. Asas Amanah
Kedua  belah  pihak  memperlihatkan  iktikad  baik  dan  tidak memanfatkan ketidaktahuan mitranya.  Dalam hal ini pihak Bank telah  menjelaskan  semua  maksud  dari  perjanjian  yang  tertuang dalam akad dan telah dipahami secara utuh oleh nasabah. Nasabah sendiri  merupakan  pelaku  bisnis  yang  telah  berpengalaman sehingga telah terbiasa melakukan transaksi perbankan dan telah memiliki reputasi tertentu yang meyakinkan bagi Bank. Sebaliknya iktikad  baik  nasabah  diperlihatkan  dengan  menyiapkan  segala sesuatu  yang  terkait  dengan  usaha  pembangunan  kolam  renang. Misalnya  telah  menyediakan  lahan  yang  cukup  strategis  dan prospektif.

## 8. Asas Keadilan
Asas  ini  terkait  dengan  asas-asas  lain  teruama  asas keseimbangan. Dalam hal ini hak dan kewajiban telah ditempatkan secara baik. Kepentingan masing-masing pihak telah terakomodasi secara layak dan patut dan sesuai tempatnya. Bank menyediakan fasilitas pembiayaan dan mendapat jaminan berupa 7 persil tanah yang nilainya jauh melebihi jumlah pokok pembiayaan.

## PENUTUP
Aqad musyarakah yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dengan nasabah Ismail Fahmi Siregar dan istrinya Nisma Batubara dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Perjanjian termasuk  pada  kategori  ibahah  dan  tidak  mengandung  suatu  hal  yang terlarang.  Para  pihak  mendapatkan  hak  dan  menunaikan  kewajibannya secara  seimbang,  sekalipun  ada  klausul  yang  memberi  wewenang  kepada Bank  bahwa  berdasarkan  kondisi  keuangan  makro,  perubahan  regulasi pemerintah  atau  perubahan  kebijakan  internal  bank,  maka  atas pertimbangan bank semata, bank berhak menunda pencairan pembiayaan.
Nasabah berada pada posisi yang seimbang dengan Bank, dimana nasabah memahami sepenuhnya seluruh isi aqad sebelum melakukan penandatangan. Hal ini juga terkait dengan latarbelakang nasabah sebagai pelaku bisnis yang telah berpengalaman bertransaksi dengan Bank.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Munawwir, A. W. M. (1984). Kamus Arab-Indonesia . Pustaka Progressip. al-Zuhaili, W. (2006). Al-Fiqh wa Adillatuh (Vol. 1 – 5). Dar al-Fikr.
Anshori,  A.  G.  (2010a). Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia,  (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) . Gadjah Mada University Press. Anshori,  A.  G.  (2010b). Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia  (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) . Gadjah Mada University Press.
Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah . Raja Grafindo Persada. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications, Inc. https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed- methods-approaches-e91943566.html
Harahap,  A.  S.,  &  Siregar,  S.  (2020).  Kepatuhan  Syariah  Aspek  Bagi  Hasil Perbankan  syariah. Seminar  Nasional  Teknologi  Komputer  &  Sains (SAINTEKS) , 1 (1), Article 1.
Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). PENANGANAN NON-PERFORMING FINANCE DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK KALSEL SYARIAH. At- Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi , 9 (1), 1 – 9. https://doi.org/10.18592/at- taradhi.v9i1.2086
idtesis.com.  (2013). Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  dan  Normatif . https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ Karim, A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan . PT Raja Grapindo Persada.
Kasdi,  A.  (2016).  ANALISIS  BUNGA  BANK  DALAM  PANDANGAN  FIQIH. IQTISHADIA ,
6 (2),
Article 2. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1111
Mahkamah Agung RI. (2011). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook /02.pdf
Muhammad.  (2000). Lembaga-lembaga  Keuangan  Ummat  Kontemporer .  UII Press.
Nugraheni,  D.  B.  (2010).  Asas  Kesetaraan  dalam  Akad  Pembiayaan Musyarakah  pada  Bank  Syariah  di  Yogyakarta. Mimbar  Hukum  - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 22 (1),  Article  1. https://doi.org/10.22146/jmh.16217
Salam, Abd. (2013, February 14). Aplikasi Akad Pembiayaan Al Musyarokah dalam Perbankan Syariah . https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/apli kasi-akad-pembiayaan-al-musyarokah-dalam-perbankan-syariah- oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-142
Setiawan,  D.  (2013).  KERJA  SAMA  (SYIRKAH)  DALAM  EKONOMI  ISLAM.
Jurnal Ekonomi , 21 (03), Article 03. https://doi.org/10.31258/je.21.03.p.%p
Shenurti,  E.  (2017).  Return  Bagi  Hasil  Deposito  Akad  Mudharabah  pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013. Jurnal Akuntansi
Dan Manajemen , 14 (01), Article 01.
https://doi.org/10.36406/jam.v14i01.187 Sjahdeini,  S.  R.  (2007). Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia (3rd ed.). PT Pustaka Utama Grafiti.
Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Kencana. Upe, A., & Damsid, D. (2010). Asas-Asas Multiple Researches . Tiara Wacana.