Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120

## SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA
Windi Arista 1 , Rusmini 2 , Bambang Sugianto 3
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: arista.windi@yahoo.co.id
2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: rusmini2476@gmail.com
3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail: Bambangsugianto1969@gmail.com

## Abstract
A  crime  against  humanity according  to  Article  9  of  Law  Number 26  of  2000 concerning  the Human Rights Court is an act committed as part of a widespread or systematic attack in which it is known that the attack was directed directly against the civilian population. The problem in  this  paper  is  about  legal  sanctions  against  perpetrators  of  crimes  against  humanity  in Indonesia based on Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court?. The legal sanctions  are  contained  in  Law  No.  26  of  2000  that  the  punishment  that  can  be  imposed  is regulated  in  Chapter  VII  concerning  Criminal  Provisions  which  includes  Articles  36  to  42. Criminal threats are regulated in Articles 36 to 40 of Law No. 26 of 2000 about the Human Rights Court.
Keywords: Legal Sanctions, Human Crimes, Human Rights

## Abstrak
Kejahatan  kemanusiaan  menurut  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap  penduduk  sipil.  Permasalahan  dalam  tulisan  ini  tentang  sanksi  hukum  terhadap pelaku  kejahatan  kemanusiaan  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000  tentang  Pengadilan  HAM.  Adapun  sanksi  hukumnya  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  bahwa  pidana  yang  dapat  dikenakan  diatur  dalam  Bab  VII  tentang Ketentuan  Pidana  yang  mencakup  Pasal  36  sampai  dengan  Pasal  42.  Ancaman  pidana  yang diatur  dalam  Pasal  36  sampai  dengan  40  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM.
Kata Kunci : Sanksi Hukum, Kejahatan Manusia, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Tuntutan  terhadap  penyelesaian kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia telah    mendorong    lahirnya  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor  26  tahun  2000  Tentang
Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan kejahatan  hak asasi manusia.
Kejahatan  merupakan  sesuatu yang  dianggap  bertentangan  dengan rasa keadilan, norma agama atau susila yang hidup pada suatu masyarakat pada umumnya atau suatu masyarakat
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
tertentu.  Bisa  saja  pandangan  tentang suatu perbuatan yang dianggap kejahatan pada suatu masyarakat tertentu  tapi,  tidak  pada  masyarakat yang  lainya.  Dengan  mengacu  pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka  atau  siapapun  yang  terkena rumusan  norma  hukum  pidana,  dalam arti  memenuhi  unsur-unsur  delik, mereka  atau  siapa  saja  dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum(di  Indonesia  berarti  sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan diluar KUHP). 1
Defenisi kejahatan manusia menurut  Pasal  9  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah suatu perbuatan  yang  dilakukan  sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik  yang  diketahuinya  bahwa serangan  tersebut  ditujukan  secara langsung  terhadap  penduduk  sipil, berupa :
a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Pengusiran atau pemindahan
penduduk secara paksa;
1 Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan
Pertanggungjawaban  Pidana (Jakarta:  PT Aksara Baru, 1983)
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan  kebebasan  fisik  lain secara sewenangwenang yang melanggar  (asas-asas)  ketentuan pokok hukum internasional.
f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran  secara  paksa,  pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi  secara  paksa  atau  bentuk- bentuk  kekerasan  seksual  lain  yang setara;
h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau
perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,  etnis,  budaya,  agama, jenis  kelamin  atau  alasan  lain  yang telah diakui secara universal sebagai hal  yang  dilarang  menurut  hukum internasional;
i. Penghilangan  orang  secara  paksa; atau
j. Kejahatan appertheid. 2
Harkristuti
Harkrisnowo memberikan pengertian kejahatan manusia adalah :
1. Kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa.
2. Penyanderaan orang
2 Lihat  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
3. Pelecehan atas martabat, menghina  dan  merendahkan orang.
4. Pemidanaan tanpa proses peradilan yang meniadakan perlindungan atas hak-hak seseorang. 3
Keempat  tindakan  tersebut  di atas  berkaitan  erat  dengan  Hak  asasi manusia  atau  hak  dasar  yang  secara kodrati  melekat  pada  diri  manusia, bersifat  universal  dan  langgeng,  oleh karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,  dikurangi,  atau  dirampas oleh siapapun. Untuk itu maka diperlukan peradilan HAM yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia  serta  memberi  perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada  perorangan  maupun  kepada masyarakat secara luas.
Ada  beberapa  contoh  kejahatan hak  asasi  manusia  yang  terjadi  di Indonesia, seperti :
1. Kasus Pembunuhan Munir
Munir Said Thalib bukan sembarang  orang,  dia  adalah  aktifis HAM  yang  pernah  menangani kasus
3 Harkristuti Harkrisnowo, Pemidanaan Kejahatan Berat , http://www.komisihukum.go.id
pelanggaran  HAM .  munir  lahir  di Malang,  tanggal  8  Desember  1965. Munir pernah menangani kasus pelanggaran HAM di indonesia, seperti kasus  pembunuhan  Marsinah,  Kasus Timor-timur,  dan  masih  banyak  lagi. Munir  meninggal  pada  tanggal  7 September  2004  di  dalam  pesawat Garuda  Indonesia,  ketika  ia  sedang melakukan perjanjian menuju Amsterdam, Belanda.

## 2. Kasus terbunuhnya Marsinah
Seorang  pekerja  wanita  PT Catur  Putera  Surya  Porong,  Jatim (1994)  Marsinah  adalah  salah  satu korban pekerja dan aktivitas yang hak- hak  pekerja  di  PT  Catur  Putera  Surya, Porong  Jawa  Timur.  Dia  meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi  korban  pelanggaran  HAM berupa  penculikan,  penganiayaan  dan pembunuhan.
3. Kasus  terbunuhnya  wartawan

## Udin dari Harian Umum Bernas
Wartawan Udin (Fuad Muhammad
Syafruddin) adalah seorang  wartawan  dari  harian  Bernas yang  diduga  diculik,  dianiaya  oleh orang  tak  dikenal  dan  akhirnya ditemukan sudah tewas.
4. Tragedi Trisakti
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
Peristiwa penembakan
mahasiswa  Universitas  Trisakti  pada tanggal  12  Mei  1998,  pada  saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur  dari  jabatannya.  Dalam  kasus ini  menewaskan  empat  mahasiswa Universitas  Trisakti  diantaranya  : Hendrawan  Sie  (1975-1998),  Heri Hertanto  (1977-1998),  Elang  Mulia Lesmana  (1978-1998)  dan  Hafidin Royan  (1976-1998).  Mereka  tewas tertembak  di  dalam  kampus,  terkena peluru  tajam  di  tempat-tempat  vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. 4
Kasus-kasus  kejahatan terhadap kemanusiaan  ( crime  against  humanity ) harus segera diselesaikan oleh pengadilan  hak  asasi  manusia  (HAM). Penyelesaian  kasus  ini  penting  untuk penanggulangan pelanggaran yang biadab  itu.  Meskipun  mekanisme/ sistem  hukum  nasional  yang  akan
dipilih untuk menegakkan pertanggungjawaban
pelanggaran HAM yang terjadi tetapi penting untuk memenuhi  syarat  adanya  pengadilan nasional  yang  efektif.  Atas  berbagai desakan  yang  muncul  tersebut  maka pada  tanggal  23  September  2000  telah diundangkan  Undang-Undang  Nomor
4 http://www.markijar.com/2016/05/16-contoh- kasus-pelanggaran-ham-di.html,
26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM.  Konsekuensi  adanya  kewajiban pemerintah untuk membentuk Pengadilan  HAM,  sebagai  realisasinya pada  tanggal  23  April  2001  telah diundangkan Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun 2001  tentang  Pembentukan  Pengadilan HAM Ad  hoc pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat.
Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 Pasal 104 ayat (1) (2) dan (3)  tentang  pengadilan  hak  asasi manusia menegaskan :
1) Untuk  mengadili  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat  dibentuk Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  di lingkungan Peradilan Umum.
2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dibentuk  dengan undang-undang dalam jangka waktu  paling  lama  4  (empat) tahun.
3) Sebelum  berbentuk  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2),  maka kasus-kasus  pelanggaran  hak  asasi manusia  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.
Ironisnya,  sekalipun  Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
pengadilan HAM, namun kenyataannya tidak
pernah dilaksanakan,  maka  adalah  wajar  jika kejahatan  terhadap  kemanusiaan  terus terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan  itu,  penulis  tertarik  untuk
mengkaji  lebih  mendalam  tentang Penanggulangan Kejahatan Kemanusiaan Di Indonesia Berdasarkan  UU.  No.  26  Tahun  2000 Tentang Pengadilan HAM. Sebagaimana  diketahui  bahwa Penanggulangan Kejahatan Kemanusiaan ( Crime Against
Humanity )  Menurut  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang
Pengadilan HAM (Kajian Penal
Policy )  masih  terlalu  lemah  untuk
berdiri sendiri maka penulis mengambil permasalahan tentang sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan  kemanusiaan  di  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM ?

## PEMBAHASAN
Tuntutan  terhadap  penyelesaian kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia telah    mendorong    lahirnya  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang
kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor  26  tahun  2000  Tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan kejahatan  hak asasi manusia.
Pengadilan  hak  asasi  manusia terbentuk  tidak  terlepas  dari  dinamika politik  yang  terjadi  saat    itu,  baik politik nasional maupun internasional. 5 Dinamika  politik  yang terjadi  pada  saat  itu  menghendaki  agar pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat yang  terjadi  di  Indonesia  diselesaikan dengan  pengadilan  hak  asasi  manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia .
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk  aparat  negara  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja  maupun  tidak disengaja  atau  kelalaian  yang  secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,  membatasi  dan  atau mencabut Hak Asasi Mansia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
5 Farijmei A.Gofar, “Asinergisitas Pemeriksaan Pendahuluan  Perkara  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia    yang  Berat,” Dignitas  Jurnal  Hak Asasi Manusia , Elsam , Volume IV No I Tahun 2006:105
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
Undang-undang dan
tidak mendapatkan  atau  dikhawatirkan  tidak akan  memperoleh  penyelesaian  hukum yang  adil  dan  benar  berdasarkan mekanisme  hukum  yang  berlaku. 6
Salah satu bentuk pelanggaran manusia adalah kejahatan Hak Asasi Manusia.
Defenisi kejahatan manusia menurut  Pasal  9  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah suatu perbuatan  yang  dilakukan  sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik  yang  diketahuinya  bahwa serangan  tersebut  ditujukan  secara langsung  terhadap  penduduk  sipil, berupa :
a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan  kebebasan  fisik  lain secara sewenangwenang yang melanggar  (asas-asas)  ketentuan pokok hukum internasional.
f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, perbudakan seksual,
pelacuran  secara  paksa,  pemaksaan
6 Lihat  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.
kehamilan,pemandulan atau sterilisasi  secara  paksa  atau  bentuk- bentuk  kekerasan  seksual  lain  yang setara;
h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,  etnis,  budaya,  agama  , jenis  kelamin  atau  alasan  lain  yang telah diakui secara universal sebagai hal  yang  dilarang  menurut  hukum internasional;
i. Penghilangan  orang  secara  paksa; atau
j. Kejahatan appertheid. 5
Perilaku  yang  dilarang  terhadap orang-orang  dalam  kelompok  tersebut mencakup :
a. Melakukan kekerasan terhadap nyawa,  kesehatan  dan  kesejahteraan mental  maupun  jasmani  orang Collective Punishment
b. Menyandera orang
c. Melakukan terorisme
d. Melecehkan  harkat  dan  martabat seseorang  terutama  perilaku  yang merendahkan dan menghina, perkosaan,  pemaksaan  prostitusi,
5 Lihat  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
dan semua bentuk serangan terhadap kesusilaan.
e. Melakukan perbudakan dan perdagangan  budak  dalam  segala bentuknya
f. Melakukan penjarahan
g. Mengancam untuk melakukan perilaku-perilaku di atas. 7
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan diatur  dalam  Statuta  Roma  dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM di
Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2000  dan  juga  sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma
Dengan adanya Pengadilan Kriminal  Internasional  ini,  apabila suatu  kejahatan  yang  tercantum  dalam Statuta  Roma  terjadi  di  suatu  Negara Peserta  Statuta  Roma,  sedangkan Negara yang bersangkutan tidak mengadili pelakunya, maka penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan
akan  dilaksanakan  di  bawah  yurisdiksi
Pengadilan
Kriminal
Internasional.
Dalam  Pasal  5  a  yat  (1)  Statuta Roma ditentukan kejahatan - kejahatan
7 Sugeng  Istanto. Kemungkinan  Pengaturan Grave  Breaches  Konvensi  Jenewa  1949  Ice Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Balai  Pustaka, 2005).
yang termasuk yurisdiksi  (kewenangan mengadili). Pengadilan Kriminal
Internasional  sebagai  berikut, The jurisdiction  of  the  Court  shall  be limited to the most serious crimes  of  concern  to  the  international community  as  a  whole.  The  Court hasjurisdiction in accordance with this Statute  with  respect  to  the  following crimes :
(a) The crime of genoci de;
(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crime of aggression.
Terjemahannya: Yurisdiksi Pengadilan  terbatas  pada  kejahatan- kejahatan  paling  serius  dari  sudut pandang komunitas internasional sebagai keseluruhan. Pengadilan memiliki  yurisdiksi  sesuai  dengan Statuta ini berkenaan dengan kejahatan -kejahatan berikut:
(a) Kejahatan genosida;
(b) Kejahatan terhadap kemanusiaan (c) Kejahatan perang;
(d) Kejahatan agresi.
Dua kejahatan yang pertama, yaitu the crime of genocide dan crimes  against  humanity ,  merupakan kejahatan-kejahatan yang menjadi lingkup pelanggaran hak asasi manusia yang  berat  dalam  Undang-undang
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
Nomor  26  Tahun  2000.  Pada  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000  ditentukan  bahwa  pelanggaran hak asasi  manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan  demikian,  jelas  bahwa pembentukan  Undang-Undang  Nomor 26  Tahun  2000  tersebut  terkait  erat dengan keikut sertaan Indonesia konperensi penyusunan Statuta Roma.
Salah  satu  hal  yang  perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan  dengan  pidana  yang  dapat dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.
Dalam  Undang-undang  Nomor 26  Tahun  2000,  pidana  yang  dapat dikenakan  diatur  dalam  Bab  VII tentang Ketentuan Pidana yang mencakup  Pasal  36  sampai  dengan Pasal  42.  Ancaman  pidana  yang  diatur dalam  Pasal  36  sampai  dengan  40 adalah sebagai berikut:
Pasal  36:  Setiap  orang  yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  a,  b,  c, d,  atau  e  dipidana  dengan  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  lama  25  (dua puluh  lima)  tahun  dan  paling  singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal  37:  Setiap  orang  yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  a,  b,  d, e,  atau  j  dipidana    dengan  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  lama  25  (dua puluh  lima)  tahun  dan  paling  singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal  38:  Setiap  orang  yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  c, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat 5 (l ima).
Pasal  39:  Setiap  orang  yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  f, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal  40:  Setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  sebagaiman  a dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  g,  h, atau  i  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun .
Selain itu dalam Pasal 41 UU No. 26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM  mengatur  khusus  mengenai pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat berupa percobaan  dan  ikut  serta  berupa
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
permufakatan  jahat  atau  pembantuan terhadap terlaksanya pelanggaran HAM  berat,  ancaman  hukumannya dipersamakan  dengan  ketentuan  pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. ketentuan  ini  mengindikasikan  bahwa apapun  peranan  pelaku  baik  karena percobaan  pelanggaran  HAM  berat, ikut  serta  dalam  permufakatan  jahat untuk  melakukan  pelanggaran  HAM berat  maupun  pembantuan  terhadap terlaksananya  pelanggaran  HAM  berat tidak  ada  pengaturan  pengecualian terhadap  mereka  karena  ancamannya dipersamakan.
Pengaturan  pidana  materiil  yang berhubungan  dengan  UU  No.  26  tahun 2000  tentang  Pengadilan  HAM  terdapat dalam  Pasal  37-  44,  berkaitan  dengan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang dilakukan  para  terdakwa,  yaitu  berupa pembunuhan;  percobaan  pembunuhan; perampasan kemerdekaan atau perampasan  kebebasan  fisik  lain  secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)  ketentuan  pokok  hukum internasional, penyiksaan, dan penganiayaan.  Sedangkan  dalam  proses hukum  pidana  formil  adalah  merupakan sejumlah  peraturan  yang  mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta
memberikan  putusan  terhadap  seseorang yang  diduga  melakukan  tindakan  pidana yang terdapat dalam Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 berisikan tentang pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  sebelum  diundangkan  dengan Undang-undang,  pengadilan  HAM  ad hoc  berdasarkan  peristiwa  tertentu  dan pengadilan  HAM  ad  hoc  di  lingkungan pengadilan umum.

## KESIMPULAN
Dalam  Undang-undang  Nomor 26 Tahun 2000, pidana yang dapat  dikenakan  diatur  dalam  Bab  VII tentang Ketentuan Pidana yang mencakup  Pasal  36  sampai  dengan Pasal  42.  Ancaman  pidana  yang  diatur dalam  Pasal  36  sampai  dengan  40. Selain  itu  dalam  Pasal  41  UU  No.  26 Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM mengatur  khusus  mengenai  pihak- pihak  yang  melakukan  pelanggaran HAM  berat  berupa  percobaan  dan  ikut serta  berupa  permufakatan  jahat  atau pembantuan terhadap terlaksanya pelanggaran  HAM  berat,  ancaman hukumannya dipersamakan dengan ketentuan  pasal  36,  37,  38,  39  dan  40 UU  No.  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM.
Windi  Arista  dkk,  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Kemanusiaan  di  Indonesia,  Halaman  111- 120
Kasus  pelanggaran  HAM  di Indonesia memang masih  banyak yang belum  terselesaikan/tuntas  sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di  Indonesia  dapat  terwujud  ke  arah yang lebih baik.
Pengadilan  HAM  sebaiknya dibentuk tiap provinsi di Indonesia, hal ini  dapat  memudahkan  setiap  daerah melakukan  penegakan  HAM.  Dengan sistem  pembagian  wilayah  pengadilan HAM  yang diatur di  UU  No. 26 tahun 2000,  membuat  lemah  bagi  yang menjadi korban, pasalnya akan membutuhkan  tenaga  jika  daerahnya tidak memiliki pengadilan HAM
sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Farijmei  A.  Gofar,  “Asinergisitas
Pemeriksaan Pendahuluan
Perkara  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia    yang  Berat,” Dignitas
Jurnal  Hak  Asasi  Manusia, Elsam ,  Volume  IV  No  I  Tahun
2006:105
Harkristuti  Harkrisnowo, Pemidanaan
Kejahatan Berat , http://www.komisihukum.go.id
http://www.markijar.com/2016/05/16- contoh-kasus-pelanggaran-ham- di.html,
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban
Pidana ,
Jakarta: PT Aksara Baru, 1983. Sugeng Istanto. Kemungkinan Pengaturan Grave Breaches Konvensi Jenewa 1949 Ice Dalam  Hukum  Pidana ,  Jakarta:
Balai Pustaka, 2005.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM