## PERAN PERHUTANI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN:
Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang
Maria Endah Ambarwati Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: adek_dea@yahoo.co.id
Gatot Sasongko
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: gatot.sasongko@uksw.edu
Wilson M.A. Therik
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: wilson.therik@uksw.edu

## Abstract
The aim of this research is to describe the role of Perum Perhutani in tenurial conflict  resolution  in  the  forest  area  of  Perum  Perhutani  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Semarang,  especially  in  Resort  Pemangkuan Hutan  Ringinpitu  Bagian  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (BKPH)  Tanggung using  descriptive  methods  with  in-depth  interview,  observation  and documentation. The informants are the inhabitants of the Ringinpitu village Tanggungharjo  District  Grobogan  Residence  and  officers  from  Perum Perhutani.  Data  analysis  technique  used  is  qualitative  data  analysis.  Perum Perhutani has implemented Collaborative Forest Management (PHBM) as a strategy  for  tenurial  conflict  resolution  and  can  be  classified  as  problem solving strategy and conflict resolution alternative. Dynamics of the approach used in conflict resolution in RPH Ringinpitu start with a legal approach as well as public consultation, mediation and negotiation. RPH Ringinpitu uses three  of  four  kinds  of  conflict  resolution  alternatives  which  are  public consultation, mediation and negoitation.
Keywords:  conflict  resolution,  forest  management  conflict,  forest  village, problem solving

## PENDAHULUAN
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang di satu sisi semakin berkurang  jumlahnya  di  Indonesia  dan  di  sisi  lain  banyak  pihak  yang berkepentingan untuk memanfaatkannya, sehingga menjadi obyek yang semakin rawan konflik. Konflik terkait dengan hutan yang banyak terjadi adalah konflik penguasaaan  lahan  atau  konflik  tenurial.  Tenurial/penguasaan  lahan  hutan dimaksudkan  sebagai  siapa  yang  memiliki  lahan  hutan  dan  siapa  yang memanfaatkan,  mengelola,  dan  mengambil  keputusan  terhadapnya.  Dengan penguasaan  lahan  hutan  akan  menentukan  siapa  yang  diizinkan  untuk menggunakan sumber daya terkait, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan  dengan  syarat  apa,  serta  siapa  yang  berhak  mengalihkan  kepada  pihak  lain dan bagaimana caranya (Larson, 2013).
Kontroversi  penguasaan  hutan  di  Indonesia,  khususnya  di  Jawa  seperti ditulis  oleh  Peluso  (1994)  bisa  ditarik  ke  belakang  pada  sejarah  konflik pengelolaan  hutan  sejak  jaman  pemerintahan  kolonial  Belanda  di  mana ditetapkan  bahwa  wilayah  hutan  dipisahkan  dari  lahan  hutan  dan  maka membatasi akses masyarakat desa terhadap hutan dan hasil hutan . Purnomo dan Anand  (2014)  menyatakan  bahwa  kebijakan  kepemilikan  hutan  tetap  menjadi kontroversi  di  Indonesia  khususnya,  yaitu  dalam  hal  memastikan  pengelolaan hutan  secara  lestari  dan  pada  saat  yang  sama  menentukan  cara  untuk  berbagi manfaat  sumber  daya  hutan  kepada  masyarakat  sekitar  hutan.  Dalam  hal  ini Negara sebagai aktor utama penguasaan lahan hutan di Indonesia belum berhasil melakukannya.
Perum  Perhutani  sebagai  pengelola  hutan  negara  pun  tidak  lepas  dari konflik. Sebagian besar berupa konflik penguasaan lahan (tenurial) dan sebagian kecil  berupa  konflik  mengenai  hasil  hutannya.  Beberapa  macam  strategi  telah diterapkan oleh Perum Perhutani untuk menangani konflik pengelolaan hutan, meliputi  strategi  bertanding  ( contending),  mengalah  (yielding)  dan  pemecahan masalah ( problem solving). Strategi contending sering dipakai dimasa Orde Baru pada  saat  pendekatan  militeristik  mendominasi  pemerintahan.  Strategi yielding diterapkan  ketika  terjadi  penjarahan  hutan  secara  serentak  dimasa  euforia reformasi  setelah  rezim  Orde  Baru  tumbang.  Setelah  masa  reformasi,  sejalan dengan  perubahan  paradigma  pengelolaan  hutan  di  seluruh  dunia,  maka Perhutani  menerapkan  sistem  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai strategi problem solving untuk penyelesaian konflik pengelolaan hutan.
Penelitian  tentang  resolusi  konflik  tenurial  kawasan  hutan  telah dilakukan baik pada hutan di Pulau Jawa atau pun di luar Pulau Jawa, antara lain
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 88 - 113
oleh  Dassir  (2008),  Sumanto  dan  Sujatmoko  (2008),  Marina  dan  Dharmawan (2011), Harun dan Dwiprabowo (2014), Citraningtyas (2014), Arifandy (2015) dan Pratiwi (2016).
Penelitian  Dassir  (2008)  menguraikan  jenis-jenis  konflik  antara masyarakat  sekitar  hutan  dan  memberikan  usulan  konsep  yang  dapat  dipakai sebagai  penyelesaian  konflik.  Sumanto  dan  Sujatmoko  (2008)  menguraikan konflik  antara  dua  instansi  pemerintah  dan  masyarakat,  sedangkan  Harun  dan Dwiprabowo (2014) menguraikan mengenai pemetaan konflik serta mengusulkan tiga  konsep  yang  dapat  diambil  dalam  menyelesaikan  konflik  pemanfaatan kawasan  hutan,  yaitu  konsep  pemberdayaan  masyarakat,  konsep  penegakan hukum  dan  konsep  kelembagaan.  Citraningtyas  (2014)  dan  Pratiwi  (2016) meneliti tentang anatomi konflik di kawasan Perum Perhutani dan menawarkan strategi  resolusi  konflik.  Penulis-penulis  tersebut  menawarkan  konsep  atau strategi  resolusi  konflik  pengelolaan  hutan  namun  belum  melakukan  analisis terhadap penerapan strategi-strategi itu.
Marina  dan  Dharmawan  (2011)  meneliti  tentang  sejarah  dan  sumber konflik  penguasaan  hutan  antara  masyarakat  adat  Kasepuhan  dan  pengelola Taman  Nasional  Halimun  Salak  serta  upaya  penyelesaian  yang  sudah  pernah dilakukan.  Sementara  Arifandy  (2015)  menulis  tentang  efektivitas  pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik penguasaan sumber daya hutan di  Desa  Kalimendong.    Penelitian-penelitian  ini  menguraikan  resolusi  konflik yang  sudah  ada  namun  belum  melakukan  analisis  dengan  menggunakan  teori resolusi konflik.
Untuk melengkapi referensi tentang resolusi konflik tenurial di kawasan hutan,  penulis  memilih  untuk  menganalisis  tentang  strategi  yang  digunakan Perhutani dalam penyelesaian konflik tenurial hutan dengan menggunakan teori resolusi konflik Pruitt dan Rubin (2004) dan Mitchell et al. (2007). Kedua teori resolusi konflik tersebut dipilih karena pada teori Pruitt dan Rubin (2004) terdapat strategi problem solving seperti yang telah dilakukan, dan pada teori Mitchell et al.  (2007)  terdapat  alternatif  penyelesaian  konflik  (APK)  yang  sebagian  telah diterapkan  untuk  menyelesaikan  konflik  di  RPH  Ringinpitu.  Penelitian  ini menggali  tentang  strategi  dan  pendekatan  yang  dipakai  Perhutani  dalam penanganan  konflik  tenurial  di  Resort  Pemangkuan  Hutan  (RPH)  Ringinpitu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung, Kesatuan Pemangkuan Hutan  (KPH)  Semarang.  Hasil  penelitian  ini  dapat  dipakai  untuk  mengevaluasi penyelesaian konflik oleh pengelola hutan dan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Penelitian  deskriptif  kualitatif  berdasar  studi  kasus  merupakan  penelitian eksploratif  yang  memainkan  peranan  yang  amat  penting  dalam  menyusun hipotesis serta membangun pemahaman tentang variabel sosial (Bungin, 2007).

## LOKASI PENELITIAN
Desa Ringinpitu dipilih menjadi lokasi penelitian karena posisinya yang berada di tengah kawasan hutan yang dikelola oleh Resort Pemangkuan Hutan (RPH)  Ringinpitu  di  mana  sebagian  besar  penduduknya  menggantungkan pendapatannya dari hasil menggarap lahan hutan. Karena di satu sisi masyarakat Ringinpitu  punya  kepentingan  mendasar  terhadap  hutan  dan  di  sisi  lain  hutan tersebut  ada  dalam  otoritas  RPH  maka  konflik  penguasaan  lahan  hutan  antara masyarakat desa dan Perum Perhutani sebagai pengelola menjadi sering terjadi.

## PENGUMPULAN DATA
Terdapat  dua  jenis  data  yang  akan  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini, yaitu: 1) data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, baik melalui wawancara, wawancara mendalam ( in-depth interview) dan melalui Focus Group Discussion (FGD), 2) data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada pada lembaga-lembaga, misalnya data statistik kabupaten dan kecamatan, dari Badan Pusat Statistik, Perum Perhutani dan sumber-sumber lain.
Penelitian ini menggunakan dua cara untuk menentukan informan, yaitu: 1)  cara snowballing  (bola  salju),  dilakukan  dengan  cara  menanyakan  kepada seorang  yang  pertama  diwawancarai  dan  setelah  dilakukan  wawancara, ditanyakan siapa orang yang lebih paham mengenai objek penelitian, demikian seterusnya,  2)  Cara key  informan  digunakan  apabila  peneliti  sudah  memahami informasi awal tentang objek penelitian, sehingga bisa langsung menentukan key informan untuk diwawancarai (Bungin, 2007). Key informan yang diwawancara adalah  orang  yang  sudah  diketahui  posisi  dan  kompetensinya  terhadap  konflik penggarapan  lahan  hutan,  antara  lain  kepala  BKPH  Tanggung,  kepala  Resort Pemangkuan Hutan Ringinpitu, mantan Kepala Desa Ringinpitu, mantan Ketua LMDH.

## ANALISIS DATA
Dalam  metode  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif,  analisis  data dilakukan secara terus menerus, bahkan mulai dari penentuan lokasi penelitian. Tahap-tahap  analisis  data  kualitatif  menurut  Bungin  (2007)  dijelaskan  dalam Gambar 1 berikut:
Gambar 1. Model Langkah Analisis Induktif (Bungin, 2007).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konflik
Konflik  didefinisikan  oleh  beberapa  penulis  dalam  perspektif  yang berbeda-beda. Menurut Johnson dan Duinker (dalam Mitchell et al. 2007), konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau tujuan, serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Menurut Pruitt dan Rubin  (2004),  konflik  adalah  perbedaan  persepsi  mengenai  kepentingan ( perceived  divergence  of  interests).  Sedangkan  menurut  Danish  Centre  for Conflict  Resolution,  konflik  adalah  ketidaksepahaman  yang  mengarah  pada ketegangan  di  dalam  masyarakat  atau  di  antara  manusia.  Ketidaksepahaman berkaitan  dengan  suatu  isu,  sedangkan  ketegangan  berkaitan  dengan  hubungan antar  manusia  (Vastergaard,  2011).  Berdasarkan  beberapa  definisi  tersebut, konflik dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu dari sisi perbedaan persepsi terhadap suatu isu atau peristiwa antara pihak satu dengan pihak lain,  dan bisa dilihat  dari  sisi  perbedaan  tujuan  atau  kepentingan  terhadap  suatu  isu  atau
peristiwa.  Dengan  demikian,  konflik  tidak  hanya  terjadi  antara  beberapa  pihak yang  mempunyai  tujuan  atau  kepentingan  yang  berbeda,  namun  bisa dimungkinkan  juga  terjadi  antara  beberapa  pihak  dengan  kepentingan  sama, namun berbeda persepsi terhadap kepentingan tersebut.
Konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan, yang dapat bersifat positif dan  atau  negatif.  Segi  positif  konflik  muncul  ketika  konflik  membantu mengidentifikasikan sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumberdaya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas, dan  menjelaskan  kesalahpahaman.  Konflik  juga  akan  bermanfaat  ketika mempertanyakan status quo, di mana kemudian sebuah pendekatan kreatif akan muncul.  Sebaliknya  konflik  dapat  bersifat  negatif  jika  diabaikan.  Konflik  yang tidak terselesaikan merupakan sumber kesalahpahaman, ketidakpercayaan, serta bias. Konflik menjadi buruk apabila menyebabkan semakin meluasnya hambatan- hambatan untuk saling bekerja sama antar berbagai pihak (Mitchell et al. 2007).
Menurut dimensinya terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik vertikal dan konflik  horisontal.    Konflik  vertikal  adalah  konflik  antara  elite  dan  masssa (rakyat).  Elite  di  sini  bisa  para  pengambil  kebijakan  di  pusat  pemerintahan, kelompok bisnis, atau aparat militer. Sedangkan konflik horisontal, terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, contohnya konflik antar agama dan konflik antar suku.
Selain  jenis  konflik,  kita  perlu  mengenal  tipe  konflik  yang menggambarkan  persoalan  dalam  sikap,  perilaku  dan  atau  situasi  yang  ada. Menurut Fisher (dalam Susan, 2009) tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten,  konflik  terbuka  dan  konflik  di  permukaan.  Keadaan  tanpa  konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, di mana hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya banyak  persoalan,  sifatnya  tersembunyi  dan  perlu  diangkat  di  permukaan  agar bisa  ditangani.  Konflik  terbuka  adalah  situasi  di  mana  konflik  telah  muncul  di permukaan,  berakar  sangat  dalam  dan  sangat  nyata,  dan  memerlukan  berbagai tindakan  untuk  mengatasi  akar  penyebab  dan  berbagai  efeknya.  Konflik  di permukaan memiliki akar yang dangkal atau  bahkan tidak berakar dan muncul hanya  karena  kesalahpahaman  mengenai  sasaran,  yang  dapat  diatasi  dengan meningkatkan komunikasi atau dialog terbuka.

## Konflik Pada Kawasan Hutan
Permasalahan-permasalahan  sosial  di  bidang  kehutanan  sebagian  besar terkait  dengan  isu  tenurial  (penguasaan)  lahan  hutan.  Menurut  Larson  (2013), tenurial lahan  hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, siapa yang  memanfaatkan,  mengelola  dan  memutuskan  perihal  sumber  daya  hutan.
Tenurial  lahan  hutan  menentukan  siapa  yang  diizinkan  untuk  menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya. Penggarapan lahan pada kawasan hutan menjadi salah satu konflik tenurial yang sampai  sekarang  belum  berhasil  diatasi.  Penyebab  utamanya  adalah  tingkat kemiskinan  yang  tinggi  pada  sebagian  besar  masyarakat  desa  yang  tinggal  di sekitar dan di dalam hutan.
Potret  konflik  yang  tersebar  di  banyak  tempat  merupakan  sebuah konsekuensi  logis  dari  banyaknya  pihak/aktor  yang  berkepentingan  untuk memperoleh  manfaat  hutan  baik  secara  ekonomi,  ekologi,  serta  sosial.  Selain masyarakat hutan yang biasanya terlibat langsung di lapangan, ada juga aktor yang berada pada tingkat regional, nasional, ataupun internasional yang turut berperan dalam menentukan bentuk akses masyarakat terhadap hutan dan sumberdaya di dalamnya (Peluso, 1994).
Penyebab konflik pada sektor kehutanan di Indonesia menurut Wulan et al. (2004) dapat dibagi menjadi lima yaitu:
1. Perambahan hutan, yaitu kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang  bermasalah  karena  perbedaan  penafsiran  mengenai  kewenangan dalam pengelolaannya.
2. Penebangan  kayu,  yaitu  penebangan  kayu  secara  ilegal  yang  dilakukan oleh  masyarakat/perusahaan  di  lahan  yang  bukan  miliknya,  sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Batas,  yaitu  perbedaan  penafsiran  mengenai  batas-batas  pengelolaan/ kepemilikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
4. Perusakan  lingkungan,  yaitu  kegiatan  eksploitasi  yang  menyebabkan degradasi manfaat sumber daya alam dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah.
5. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung  menjadi  hutan  produksi)  yang  menimbulkan  berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Konflik  yang  terjadi  dapat  berupa  konflik  vertikal  maupun  konflik horisontal. Kedua jenis konflik ini dapat bersumber dari perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antar setiap aktor. Selain itu, konflik juga dapat bersumber dari  persaingan  antar  aktor  dalam  mencapai  tujuannya  masing-masing,  adanya perbedaan akses di antara pihak yang terlibat, ataupun bersumber dari apa yang terjadi pada objek konflik, dalam hal ini adalah sumber daya hutan (Sardi, 2010).

## Strategi Resolusi Konflik
Dalam  sebuah  konflik  pilihan  strategi  penyelesaian  konflik  yang  tepat perlu  dilakukan,  yaitu  sesuai  dengan  karakteristik  dan  dinamika  konfliknya. Beberapa  strategi  yang  digunakan  untuk  mengatasi  konflik  menurut  Pruitt  dan Rubin (2004) adalah:
1. Contending (bertanding), yaitu dengan memilih solusi yang disukai salah satu  pihak.  Pihak  yang  menerapkan  strategi  ini  mempertahankan aspirasinya  sendiri  dan  membujuk  pihak  lain  untuk  mengalah.  Taktik yang dipakai dalam strategi ini antara lain dengan membujuk, mengancam dan menjatuhkan penalti bila pihak lawan tidak mau mengalah.
2. Yielding  (mengalah),  yaitu  menurunkan  aspirasi  sendiri  dan  bersedia menerima kurang dari yang diinginkan, tidak selalu berarti penyerahan total. Seringkali strategi ini diambil untuk mendapatkan kesepakatan yang diterima semua pihak.
3. Problem  Solving  (pemecahan  masalah),  yaitu  mencari  alternatif  yang memuaskan aspirasi kedua pihak. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini berusaha untuk mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha menemukan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. Kesepakatan yang diperoleh di dalam problem solving dapat berbentuk kompromi (alternatif nyata yang berada di antara posisi-posisi yang disukai oleh masing-masing pihak, atau dapat juga berbentuk suatu solusi  integratif  (rekonsiliasi  kreatif  atas  kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak).
4. Withdrawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
5. Inaction  (diam),  yaitu  sementara  tidak  melakukan  apapun  namun  tetap membuka kemungkinan untuk upaya penyelesaian konflik.
Sebagian  konflik  menuntut  diterapkannya  kombinasi  dari  beberapa strategi  resolusi. Contending  dan  problem  solving  dapat  diterapkan  melalui banyak variasi taktik. Contending, yielding dan problem solving dianggap sebagai strategi untuk menghadapi konflik, sementara withdrawing dan inaction adalah strategi untuk menghentikan atau mengabaikan konflik.

## Pendekatan Penyelesaian Konflik
Mitchell et  al.  (2007)  mengemukakan  empat  pendekatan  yang  dapat dipakai  untuk  menyelesaikan  konflik  sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  yaitu pendekatan  politis,  administrasi,  hukum  dan  alternatif  penyelesaian  konflik.
Pendekatan  politis  dilakukan  oleh  politisi  dan  pengambil  keputusan  yang mempertimbangkan  berbagai  nilai  dan  kepentingan  yang  berbeda,  kemudian mengambil  keputusan  berdasarkan  nilai  dan  kepentingan  tersebut.  Pengambil keputusan bisa meminta bantuan atau nasihat dari para ahli atau mendengarkan aspirasi  masyarakat  melalui  diskusi  atau  dialog.  Pendekatan  administrasi dilakukan melalui organisasi pengelolaan sumberdaya alam yang resmi dibentuk dan  memberikan  kesempatan  pada  para  birokrat  untuk  mengambil  keputusan mengenai  suatu  sengketa.  Secara  umum  pendekatan  administrasi  cocok  dengan apa yang disebut sebagai pengambilan keputusan secara rutin. Melalui proses ini jika  terdapat  pihak  yang  tidak  puas  dengan  keputusan  yang  diambil,  kelompok tersebut  dapat  maju  kepada  jajaran  administrasi  yang  lebih  tinggi.  Pendekatan yuridis atau hukum dilakukan melalui pengaduan dan pengadilan. Pendekatan ini dipakai apabila pihak yang bersengketa sudah sulit untuk berdamai, bahkan sulit untuk  mengadakan  dialog.  Pendekatan  politis,  administrasi  dan  hukum cenderung  menghasilkan  pihak  pemenang  dan  pihak  yang  kalah  sehingga seringkali pihak yang kalah tidak mau bekerja sama dimasa mendatang. Dengan memperhatikan kelemahan ketiga pendekatan tersebut maka muncul pendekatan Alternatif Penyelesaian Konflik (APK). Alternatif penyelesaian konflik bertujuan untuk  memfasilitasi  proses  pembuatan  keputusan  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa  dan  lebih  mengutamakan  kesamaan  kepentingan  pihak  yang berkonflik sehingga akan dapat dicapai kesepakatan dan jalan tengah yang adil.
Terdapat  empat  jenis  alternatif  penyelesaian  konflik  yaitu  konsultasi publik, negoisasi, mediasi dan arbitrasi. Konsultasi publik pada dasarnya adalah saling  membagi  informasi  dan  mengemukakan  pandangan  kedua  belah  pihak untuk  memastikan  bahwa  semua  pihak  mendapatkan  kepuasan  yang  sama. Negoisasi  adalah  ketika  pihak  yang  berkonflik  bertemu  untuk  mencari  isu-isu yang menyebabkan konflik dan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan yang saling  diterima  oleh  semua  pihak  secara  konsensus.  Sedangkan  mediasi  adalah bentuk  khusus  dari  negoisasi yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral  sebagai mediator/penengah.  Arbitrasi  adalah  adanya  keterlibatan  pihak  ketiga  yang bertindak sebagai arbitrator yang berwenang untuk mengambil keputusan. Dalam arbitrasi,  pihak  yang  berkonflik  terlibat  langsung  dalam  pemilihan  arbitrator, tidak  seperti  dalam  proses  hukum  di  mana  pihak  yang  berkonfliknya  tidak berwenang  dalam  menentukan  hakim  yang  memimpin  sidang  (Mitchell et  al. 2007).
Pendekatan  alternatif  penyelesaian  konflik  ini  sejalan  dengan  strategi problem solving yang dikemukakan Pruitt dan Rubin (2004). Terkait konflik sosial tenural  hutan,  strategi  atau  pendekatan  ini  paling  tepat  diterapkan  karena partisipasi masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu kunci dalam pelestarian
hutan.  Dengan  menyadari  bahwa  masyarakat  sekitar  hutan  merupakan  stake holder  pengelolaan  hutan,  maka  segala  upaya  penyelesaian  konflik  haruslah didasarkan pada semangat kepedulian pada pihak masyarakat dan pihak pengelola hutan.
Menurut  Mitchell et  al.  (2007)  diperlukan  beberapa  syarat  supaya alternatif penyelesaian konflik dapat diterapkan secara efektif. Pertama, individu atau  kelompok  yang  berkonflik  mampu  mengidentifikasi  isu-isu  penyebab konflik.  Kedua,  diskusi  dengan  tatap  langsung  akan  lebih  produktif.  Ketiga, komitmen  sukarela  muncul  untuk  penyelesaian  masalah  Bersama.  Keempat, keinginan  sesungguhnya  dikemukakan  untuk  mencapai  konsensus  yang  saling menguntungkan.
Faktor kunci sebagai kondisi untuk bisa diterapkannya APK adalah bahwa semua pihak mampu mengenali dan menyetujui terhadap komponen atau dimensi masalah. Apabila salah satu pihak merasa bahwa kepentingannya terganggu oleh pihak yang lain namun pihak lain ini tidak mengenali masalah tersebut maka tidak mungkin  dapat  dilakukan  penyelesaian  masalah  dengan  baik.  APK  akan  efektif jika  semua  pihak  sepakat  bahwa  pertemuan  bersama  untuk  menemukan penyelesaikan  merupakan  pilihan  terbaik.  Selain  itu  dalam  penyusunan kesepakatan bersama jangka panjang perlu dipastikan semua pihak terwakili dan terlibat di dalamnya.
Social Forestry sebagai Strategi Penanganan Konflik Pengelolaan Hutan
Sepanjang  sejarah  manusia,  sumber  daya  hutan  telah  dimanfaatkan sebagai penopang kehidupan manusia. Pemanfaatan hutan pada mulanya terbatas oleh  masyarakat  yang  tinggal  paling  dekat  dengan  hutan,  namun  kemudian dengan  adanya revolusi  industri, era kolonialisme dan kapitalisme maka terjadi ekstraksi  kayu  pada  hutan  di  seluruh  dunia  secara  besar-besaran  sebagai  bahan baku dan bahan bakar dalam industri. Sebagai akibatnya terjadi kerusakan hutan yang menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem secara global.
Dari  ketiga  manfaat  hutan  (sosial,  ekonomi  dan  ekologi),  selama  ini manfaat  ekonomi  hutan  yang  lebih  mengemuka.  Bahkan  hutan  merupakan sumberdaya  alam  yang  diharapkan  menjadi leading  sector  bagi  pembangunan yang  berorientasi  pada economic  growth.  Pertumbuhan  ekonomi  senantiasa menjadi  jargon  pembangunan  oleh  pemerintah.  Implikasi  dari  hal  itu  adalah semua  sektor  kehidupan  didedikasikan  untuk  mendukungnya,  dan  untuk mewujudkan  hal  ini  maka  kontrol  negara  menjadi  sangat  penting, konsekwensinya  adalah  diterapkannya  model  kebijakan  yang top  down, sentralistik,  tidak  berbasis  pada  kepentingan  rakyat  melainkan  berbasis  pada kepentingan pemerintah sebagai representasi negara. Di sisi lain, ketika kita bicara
tentang kondisi hutan di seluruh tanah Jawa, keadaannya adalah semakin terdesak dan  terkepung  oleh  desa-desa  dengan  penduduk  padat.  Dalam  konteks  ini  ada suatu  dilema  antara  mempertahankan  kelestarian  hutan  ataukah  memperbesar peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  untuk  mendistribusikan  secara langsung  manfaat  ekonomi  hutan  pada  masyarakat  banyak.  Pandangan  yang menganggap  dua  gagasan  ini  adalah  suatu  hal  yang  dilematis  muncul  karena anggapan  keliru  bahwa  peningkatan  peran  masyarakat  hanya  akan  membawa dampak  buruk  bagi  kelestarian  hutan,  maka  segala  dampak  negatif  dari masyarakat perlu dieliminasi dengan membatasi dan menjauhkan masyarakat dari hutan  (Sulistyaningsih,  2012).  Menurut  penulis,  peningkatan  peran  masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak selalu membawa dampak buruk bagi kelestarian hutan  selama  pengelolaan  hutan  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan hutan  lestari.    Karena  sebagian  besar  konflik  tenurial  hutan  terjadi  antara masyarakat  sekitar  hutan  dan  perusahaan  atau  pemerintah,  maka  untuk membuktikan  bahwa  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  justru membawa dampak positip bagi kelestarian hutan, perlu dilakukan pendampingan dan pemberdayaan pada pihak-pihak pemangku kepentingan ( stakeholders).
Dengan  adanya  hubungan  konfliktual  antara  kepentingan  pemerintah atau  perusahaan  pengelola  hutan  dan  kepentingan  masyarakat  yang  hidupnya tergantung  pada  hutan,  maka  sejak  tahun  1970-an  mulai  terjadi  perubahan paradigma  pengelolaan  hutan.  Dari  pengelolaan  yang  semula  menitikberatkan pada keuntungan ekonomi menjadi pengelolaan yang selain berorientasi ekonomi besar  juga  memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  di  sekitar  hutan. Salah  satu  strateginya  adalah social  forestry  atau  perhutanan  sosial.  Kongres Kehutanan Dunia tahun 1978 telah mencanangkan tema Forest for People, yang merupakan tonggak baru dalam pengelolaan hutan di dunia.
“At the end of the 1970s a new concept was introduced in forestry, i.e. social  forestry.  This  approach  focuses  specificly  on  the  forest-related needs  of  local  communities  in  tropical  countries,  and  on  stimulating community  involvement  in  the  sustainable  management  of  forest resources. It has been suggested that the development of social forestry implies a paradigma tic change in forestry” (Wiersum, 1999).
Pengelolaan  hutan  dengan  paradigma social  forestry  bisa  dikatakan merupakan strategi untuk mengantisipasi adanya konflik antara pihak-pihak yang terkait  dalam  pengelolaan  hutan.  Mitchell et  al.  (2007)  mengemukakan  bahwa aspek-aspek  kunci  pembangunan  berkelanjutan  meliputi  pemberdayaan masyarakat  lokal,  swasembada  dan  keadilan  sosial.  Salah  satu  usaha  untuk mencapai  hal  tersebut  adalah  perubahan  dari  bentuk  tradisional  pengelolaan lingkungan  dan  sumberdaya  yang  didominasi  oleh  ahli  profesional  dari  sektor pemerintah  dan  swasta,  menjadi  pendekatan  yang  mengkombinasikan
pengalaman,  pengetahuan  dan  pemahaman  berbagai  kelompok  masyarakat. Kemitraan  di  antara  pihak-pihak  pemangku  kepentingan  diterapkan  untuk menekankan  sebuah  pendekatan  partisipatif  yang  menyertakan  baik  kelompok kepentingan  maupun  publik  secara  luas  dalam  perencanaan  lingkungan  dan sumberdaya.
Permadi (2010) membagi pelaksanaan social forestry di Indonesia dalam tiga  generasi. Social  forestry  generasi  pertama  dilaksanakan  di  Pulau  Jawa  di kawasan  hutan  Perum  Perhutani  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam penanaman hutan dan kegiatan lainnya, tetapi akses masyarakat untuk masuk ke hutan  tetap  dibatasi  dengan  aturan  ketat.  Generasi  kedua,  dimulai  di luar  Jawa pada tahun 1980-an dengan program bina desa hutan oleh perusahaan pemegang Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH),  program  ini  meliputi  Pembinaan  Masyarakat Desa  Hutan  (PMDH)  dan  HTI-trans  (Hutan  Tanaman  Industri – transmigran). Apabila  pada  generasi  pertama  pelibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan masih  sangat  terbatas,  yaitu  hanya  sebagai  tenaga  kerja  atau  sebagai  obyek bantuan  karitatif  demi  kepentingan  perusahaan,  maka  pada  generasi  kedua kebijakan pengelolaan hutan mulai diintegrasikan dengan pembangunan wilayah dan  berdasarkan  kepentingan  masyarakat,  sehingga  diharapkan  akan  relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Perubahan sosial politik sejak tahun 1998  dan  terjadinya  gerakan  penjarahan  hutan  secara  luas  yang  mengikutinya, juga  berpengaruh  terhadap  perkembangan social  forestry,  yaitu  lahirnya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani yang  lebih  menekankan  pada  konsep  berbagi  nilai  sumberdaya  hutan  antara semua pihak yang terlibat. Pada social forestry generasi ketiga masyarakat telah mendapatkan akses penuh dalam mengelola hutan negara. Masyarakat dianggap lebih  mengetahui  cara  pengelolaan  hutan  sesuai  dengan local  wisdom  yang dimiliki. Penerapan social forestry generasi ketiga saat ini banyak dijumpai pada kawasan  hutan  adat,  yang  pengelolaannya  diserahkan  pada  masyarakat  adat setempat.
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Bersama  Masyarakat  adalah  sistem pengelolaan hutan di Perum Perhutani yang mulai dicanangkan pada tahun 2001. Perhutani mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29  Maret  2001  mengenai  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Bersama  Masyarakat. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang  dilakukan  bersama  oleh  Perum  Perhutani dan  masyarakat  desa  hutan  dan  atau  dengan  pihak  lain  yang  berkepentingan dengan  prinsip  berbagi,  sehingga  kepentingan  bersama  untuk  mencapai
keberlanjutan  fungsi  dan  manfaat  sumberdaya  hutan  dapat  diwujudkan  secara optimal dan proporsional (Perum Perhutani, 2009).
Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Bersama  Masyarakat  bertujuan:  (1) meningkatkan  tanggung  jawab  perusahaan,  masyarakat  desa  hutan  dan  pihak yang  berkepentingan  terhadap  keberlanjutan  fungsi  dan  manfaat  sumberdaya hutan;  (2)  meningkatkan  peran  perusahaan,  masyarakat  desa  hutan  dan  pihak yang  berkepentingan  terhadap  pengelolaan  sumberdaya  hutan;  (3)  memperluas akses  masyarakat  desa  hutan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  hutan;  (4) menselaraskan  kegiatan  pengelolaan  sumberdaya  hutan  sesuai  dengan  kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan; (5)  meningkatkan  sinergitas  antara  pemerintah  daerah  dan stakeholder;  (6) meningkatkan  usaha-usaha  produktif  menuju  masyarakat  desa  hutan  mandiri yang  mendukung  terciptanya  hutan  lestari;  (7)  mendukung  keberhasilan pembangunan  daerah  yang  diukur  berdasar  Indeks  Pembangunan  Manusia melalui  tiga  indikator  utama;  tingkat  daya  beli,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat kesehatan (Perum Perhutani, 2009).
Untuk  dapat  bekerja  sama  dengan  Perhutani,  masyarakat  desa  perlu membentuk suatu lembaga yang diakui legalitasnya secara hukum yang disebut Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH).  LMDH  adalah  lembaga  masyarakat desa  yang  berkepentingan  dalam  kerjasama  pengelolaan  sumberdaya  hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya  hutan.  Melalui  LMDH  tersebut  masyarakat  dan  Perum  Perhutani bekerja sama dalam pengelolaan hutan dengan prinsip berbagi peran dan berbagi manfaat sumberdaya hutan. Dengan adanya LMDH, maka semua bentuk interaksi antara Perhutani dengan masyarakat desa dijembatani oleh LMDH.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  wilayah  kerja  Perum Perhutani oleh Arifandy et al. (2015) di desa Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo menyimpulkan bahwa PHBM dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan  konflik  yang  ditandai  antara  lain  dengan  penurunan  grafik pencurian kayu, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, masyarakat  memiliki  usaha  mandiri  untuk  meningkatkan  pendapatan,  adanya sistem bagi hasil dalam pemanfaatan  hutan, sistem kerja yang partisipatif sehingga semua  pihak  dapat  terlibat,  komunikasi  serta  kerjasama  yang  lebih  baik  antara Perhutani dengan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan, memberikan dampak perbaikan ekologi yang dirasakan masyarakat.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Sejarah Penggarapan Lahan Hutan di RPH Ringinpitu
Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ringinpitu dengan luas 909,09 hektar merupakan  salah  satu  RPH  dari  lima  RPH  yang  masuk  dalam  Bagian  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (BKPH)  Tanggung,  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH) Semarang. Menurut Pak Tri mantan kepala desa Ringinpitu 1 , penggarapan lahan hutan  oleh  masyarakat  secara  masif  terjadi  sesudah  penjarahan  hutan  di  RPH Ringinpitu pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur (tahun 1999-2001). Akibat penjarahan  tersebut  hutan  berubah  menjadi  lahan  kosong,  dan  kemudian masyarakat menguasai lahan hutan yang sudah kosong dan menanaminya dengan palawija.
Setelah penjarahan pada seluruh kawasan hutan yang dikelola Perhutani, diterapkan PHBM yang diawali dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan  Desa  Ringinpitu  pada  tahun  2003.  Setelah  LMDH  terbentuk  dilakukan negosiasi  antara  penggarap  lahan  hutan,  pengurus  LMDH  dan  Perhutani. Berdasarkan  hasil  kesepakatan    bersama,  masyarakat  diperbolehkan  menggarap lahan hutan yang masih kosong atau belum ditanami dengan tanaman Perhutani atau  lahan  yang  sudah  ditanami  sampai  tanaman  berumur  tiga  tahun.  Namun dengan  berjalannya  waktu,  dengan  semakin  luasnya  lahan  hutan  yang  telah direboisasi  maka  semakin  berkuranglah  lahan  garapan  masyarakat.  Masyarakat tidak menjalankan kesepakatan tersebut karena menanam palawija secara ilegal pada lahan hutan yang sudah ditanami dan berumur lebih dari tiga tahun. Usaha penanaman kembali dengan tanaman kehutanan (jati dan gmelina) selalu gagal.
Sumber, Penyebab dan Akibat Konflik
Sumber  konflik  tenurial  di  RPH  Ringinpitu  adalah  lahan  hutan, sedangkan penyebab konfliknya adalah perbedaan kepentingan masyarakat Desa Ringinpitu  dan  Perhutani  terhadap  lahan  hutan.  Masyarakat  Desa  Ringinpitu memerlukan  lahan  hutan  untuk  ditanami  tanaman  palawija  untuk  menjadi sumber  penghidupan  mereka,  sementara  Perhutani  diberi  wewenang  untuk menjadikan  lahan  hutan  tertutup  tegakan  pohon  kehutanan  sehingga  dapat berfungsi secara ekologis dan ekonomis.
Ada dua sudut pandang dalam melihat akibat yang muncul dari  konflik tenurial  di  RPH  Ringinpitu.  Perhutani  menilai  akibat  konflik  tenurial  adalah kerusakan  hutan,  sedangkan  masyarakat  menilai  akibat  konflik  tenurial  adalah berkurangnya penghasilan mereka karena berkurangnya lahan garapan.
1 W awancara tanggal 24 Februari 2017
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 88 - 113
Konflik  tenurial  di  RPH  Ringinpitu  didorong  oleh  masalah  sosial  dan ekonomi  masyarakat  di  sekitar  hutan.  Masyarakat  menggarap  lahan  atau menebang  pohon  di  kawasan  hutan  karena  motif  ekonomi,  namun  ada  pula motivasi  politik  yang  melatarbelakangi  pihak-pihak  yang  berkonflik.  Latar belakang  konflik  tenurial  di  RPH  Ringinpitu  juga  terjadi  pada  sebagian  besar kawasan hutan Perum Perhutani, seperti halnya yang ditulis Ambarwati (2018) dalam penelitian di BKPH Tanggung KPH Semarang, Citraningtyas (2015) dalam penelitiannya di BKPH Kalibodri, Perum Perhutani KPH Kendal dan Arifandy et al.  (2015)  dalam  penelitiannya  di  RPH  Leksono  BKPH  Wonosobo  KPH  Kedu Utara.
Aktor Konflik
Aktor  yang  terlibat  dalam  konflik  tenurial  di  wilayah  hutan  RPH Ringinpitu  adalah  warga  masyarakat  desa  sekitar  hutan  dan  Perhutani, sebagaimana dikemukakan oleh Mas Gampang 2 , bahwa sebagian besar masyarakat Desa  Ringinpitu  tidak  mempunyai  lahan  dan  menggantungkan  hidupnya  dari hasil menanam di lahan hutan. Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Triono bahwa sebagian  masyarakat Desa Ringinpitu ikut menjarah hutan dan merusak tanaman yang ditanami oleh Perhutani.
Aktor  konflik  di  RPH  Ringinpitu  bukan  hanya  masyarakat  yang menggarap  lahan  hutan  dengan  Perhutani,  tetapi  juga  pengurus  atau  ketua LMDH. Pak Suw (ketua LMDH Waringin Makmur) menyatakan :
“Orang  sini  sukanya  bebas,  yang  tidak  ada  aturan,  kami  sebetulnya sudah  seringkali  menyampaikan  tentang  PHBM,  nanti  kalau  sudah panen, sekian persen untuk LMDH, sekian persen untuk forkom desa, sekian  persen  untuk  masyarakat.  Tapi  memang  karena  sumber  daya manusia di sini rendah, jadi tidak mengerti. ”
Di lain pihak beberapa informan antara lain Bapak Darmin 3 dan Bapak Yadi 4 yang merupakan penggarap lahan hutan, menyatakan bahwa mereka tidak pernah  mendapatkan  bantuan  pupuk  dan  benih  karena  Ketua  LMDH  (Bapak Suw)  menjual  pupuk  bantuan  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dibanding  harga toko.
Kepala  Desa  juga  merupakan  aktor  konflik  di  Ringinpitu  karena  diduga mempunyai  kepentingan  pribadi/kelompok  yang  berbeda  dengan  masyarakat pada umumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sup 5 bahwa Kepala Desa
2 Wawancara tanggal 26 Februari 2017
3 Wawancara tanggal 27 Maret 2017
4 Wawancara tanggal 25 Maret 2017
5 Wawancara tanggal 29 Mei 2017
mengatur pergantian ketua LMDH supaya bisa menempatkan temannya yaitu Pak ST, sehingga nantinya bisa mendapatkan dukungan dari anggota LMDH bila ada pemilihan kepala desa berikutnya.
Berdasarkan  temuan-temuan  tersebut  diketahui  bahwa  aktor-aktor konflik  di  Ringinpitu  terdiri  dari  masyarakat  desa  Ringinpitu  (yang  menggarap lahan hutan), Perhutani, Ketua/Pengurus LMDH, dan Kepala Desa. Aktor-aktor konflik di RPH Ringinpitu hampir sama dengan konflik kehutanan yang lain yaitu masyarakat  dan  pemerintah  dan  atau  perusahaan  pengelola  hutan.  Konflik kehutanan  di  Sumba  terjadi  antara  antara  Balai  Penelitian  Kehutanan  Kupang, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumba  Timur  dan  masyarakat  (Sumanto  dan Sujatmoko, 2008). Demikian juga pada konflik Taman Nasional Gunung Halimun Salak  (Marina  dan  Dharmawan,  2011),  di  mana  aktor  yang  terlibat  adalah masyarakat Kasepuhan dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Pemetaan Konflik
Berdasarkan interaksi dengan hutan, masyarakat Desa Ringinpitu terbagi tiga golongan, yaitu penggarap lahan hutan (anggota LMDH), pencuri kayu  dan masyarakat  yang  tidak  berinteraksi  dengan  hutan.  Konflik  terjadi  antara Perhutani  dengan  penggarap  lahan  dan  pencuri,  sedangkan  dengan  masyarakat lainnya tidak terjadi konflik. Konflik yang pada saat penelitian dilakukan masih berlangsung  adalah  ketidaksepakatan  antara  masyarakat  penggarap  dengan Perhutani  mengenai  program  penanaman  gamal/ gliricidia  sepium.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  Bapak  TB 6 ,  masyarakat  desa  Ringinpitu keberatan dengan adanya program penanaman gamal seluas + 400 Ha (sebelumnya digarap oleh masyarakat Desa Ringinpitu) pada tahun 2016 karena dengan begitu mereka tidak bisa lagi menggarap lahannya. Dulu area ini pernah ditanami pohon mindi, tapi tidak berhasil dan menjadi tanah kosong yang kemudian digarap oleh masyarakat.  Perhutani  bersama  ketua  LMDH  telah  berkali-kali  mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, namun demikian sempat terjadi ketegangan karena ada  warga  yang  merusak  bibit  yang  akan  ditanam.  Di  samping  konflik  dengan penggarap lahan hutan, konflik dengan pencuri kayu juga kadang terjadi, namun konflik  ini  biasanya  diselesaikan  melalui  pendekatan  kekeluargaan  atau pendekatan hukum.
Kontroversi  penanaman  gamal  di  RPH  Ringinpitu  memicu  konflik vertikal  antara  anggota  LMDH  Waringin  Makmur  dengan  pengurus  LMDH. Sebelumnya  juga  sudah  ada  keluhan  petani  penggarap  yang  merasakan ketidakadilan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Pak  Darmin 7 bahwa  ada
6 Wawancara tanggal 23 Februari 2017
7 Wawancara tanggal 25 Maret 2017
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 88 - 113
pungutan  dari  Ketua  LMDH  kepada pesanggem  yang  tertangkap  tangan menebang  pohon  oleh  polisi  hutan.  Untuk  mendapatkan  bantuan  bibit  dari pemerintah yang semestinya gratis, petani diminta membayar.
Konflik lain yang muncul adalah diterapkannya aturan bagi hasil  untuk panen  jagung  yang  ditanam  warga  di  lahan  hutan.  Penggarap  lahan  hutan menjalankan iuran yang dilakukan setiap habis panen ( bakaran). Iuran ini dikelola oleh Kelompok Tani sebagai wujud partisipasi penggarap untuk membangun desa dan  sebagian  diberikan  kepada  petugas  Perhutani  sebagai  tanda “keakraban”. Biasanya  jumlah bakaran  yang  diberikan  oleh  masing-masing  penggarap  relatif kecil dan bersifat sukarela, amun sejak tahun 2015 telah dibuat kesepakatan antara Perhutani dan LMDH mengenai bagi hasil untuk tanaman jagung yang ditanam oleh masyarakat desa hutan (anggota LMDH) sebesar 5,5% dari nilai hasil panen jagung  untuk  Perhutani,  dan  0,5%  untuk  LMDH.    Pada  prinsipnya  masyarakat tidak  keberatan  dengan  bagi  hasil  tersebut,  karena  mereka  menyadari  bahwa Perhutani  juga  diwajibkan  untuk  membayar  pajak  atas  tanah  hutan.  Namun sebagian  masyarakat  di  desa  Ringinpitu  merasakan  ketidakadilan  dalam mekanisme  penarikan  bagi  hasil  oleh  pengurus  LMDH  Waringin  Makmur, karenanya  sebagian  penggarap  tidak  bersedia  memberikan  bagi  hasil  panennya (Ambarwati, 2018).
Penolakan  masyarakat  tersebut  memperburuk  hubungan  ketua  LMDH dengan Kepala Desa dan sebagian masyarakat desa Ringinpitu. Ketidakharmonisan  ini  terungkap  dalam  wawancara  dengan  beberapa  petani penggarap lahan hutan yang mengatakan   bahwa masyarakat mencurigai Ketua LMDH  terlibat  dalam  keputusan  untuk  penanaman  gamal.  Kepala  Desa Ringinpitu curiga bahwa  ketua LMDH menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya  diri.  Bapak  TB 8 menyatakan  bahwa  ketua  LMDH  tidak mendistribusikan bibit dengan benar yaitu dengan cara mengancam masyarakat untuk membeli bibit darinya. Sementara ketika hal tersebut dikonfirmasikan, Pak Suw 9 menjawab bahwa selama ini tidak ada masalah, apabila ada pro dan kontra terhadap program LMDH adalah hal yang  biasa. Sebagian masyarakat mengadu kepada  Kepala  Desa  untuk  mengganti  ketua  LMDH.  sehingga  Kepala  Desa memberhentikan Bapak Suw dari Ketua LMDH dan mengangkat Bapak ST sebagai ketua LMDH Waringin Makmur yang baru.
Di lain pihak hubungan antara pengurus LMDH Waringin Makmur dalam kepemimpinan Bapak Suw dengan Perhutani cukup baik. Bapak Suw mendukung program-program  yang  dilaksanakan  Perhutani.  Seperti  yang  disampaikan  oleh
8 W awancara tanggal 23 Februari 2017
9 W awancara tanggal 24 Februari 2017
Bapak  Supriyono  Kepala  BKPH  Tanggung 10 ,  bahwa  Bapak  Suw  membantu menjembatani  Perhutani  dengan  masyarakat  yang  menggarap  hutan  dan membantu menjaga tanaman kehutanan.
Hubungan  antara  masyarakat  desa  yang  bukan  anggota  LMDH  dengan Kepala Desa berjalan baik, walaupun ada beberapa warga desa yang tidak cocok dengan kebijakan Bapak TB, namun tidak ada konflik yang muncul di permukaan.
Berdasarkan temuan-temuan di atas maka dapat dinyatakan bahwa konflik yang terjadi  RPH  Ringinpitu  bukan  semata-mata  antara  masyarakat  yang  menggarap lahan hutan dengan Perhutani, tetapi juga konflik antara pengurus LMDH dengan anggota LMDH, konflik antara Kepala Desa dengan pengurus LMDH dan konflik antara  Perhutani  dan  Kepala  Desa.  Pada  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  konflik yang  terjadi  dalam  pengelolaan  hutan  di  RPH  Ringinpitu  dipengaruhi  oleh interaksi antara semua pihak.
Gambar 2. Pemetaan Konflik Tenurial di RPH Ringinpitu
Keterangan Gambar 1. A : Konflik Vertikal B : Konflik Horisontal C : Tidak Berkonflik /Konflik Latent
Konflik pengelolaan sumberdaya hutan biasanya merupakan konflik yang kompleks, perpaduan antara konflik horisontal dan vertikal, konflik tersembunyi dan  terbuka.  Konflik  vertikal  terjadi  antara  masyarakat  desa  dengan  Perhutani,
10 Wawancara tanggal 26 Mei 2017
dan konflik antara anggota LMDH dengan pengurus LMDH. Sedangkan konflik horisontal  adalah  konflik  antara  kelompok  masyarakat  desa  Ringinpitu. Berdasarkan  tipe  konfliknya,  di  RPH  Ringinpitu  terdapat  konflik tersembunyi/ latent  dan  konflik  terbuka.  Konflik  latent  terjadi  terjadi  ketika anggota  LMDH  Waringin  Makmur  merasa  dirugikan  oleh  kebijakan  pengurus LMDH Waringin Makmur namun tidak berani menyampaikannya pada anggota lain  atau  pada  pengurus.  Sedangkan  konflik  terbuka  terjadi  ketika  peristiwa penjarahan hutan dan pada saat masyarakat menolak program penanaman gamal oleh Perhutani.
Kompleksitas  konflik  pengelolaan  hutan  juga  diungkapkan  oleh  Sardi (2010)  lewat  pembahasannya  mengenai  konflik  di  Taman  Nasional  Bukit  Dua Belas  Jambi  yang  meliputi  baik  konflik  horisontal  antara  Orang  Rimba  dan masyarakat desa, serta konflik vertikal antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Orang Rimba. Dassir (2008) menulis bahwa konflik di kawasan hutan Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terdiri atas konflik horisontal antara kelompok atau keluarga masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah.

## Strategi Penyelesaian Konflik
Perum  Perhutani  sebagai  pemegang  hak  pengelolaan  hutan  negara  dan sekaligus aktor dalam konflik di RPH Ringinpitu merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan yang dikelolanya.  Perhutani  telah  mencoba  beberapa  strategi  untuk  menyelesaikan konflik  di  kawasan  hutan  yang  dikelolanya,  seperti  yang  disampaikan  oleh mantan kepala desa Ringinpitu Bapak Sukoco 11 :
“Konflik  dengan  Perhutani  sering  terjadi,  kalau  terjadi  penggarapan lahan  hutan  ( bibrikan)  yang  tidak  resmi  dan  pencurian  kayu. Masalahnya antara Mantri Hutan dan masyarakat. Ada yang sampai jadi kasus  hukum,  dari  perhutani  kena,  dari  masyarakat  juga  kena,  karena ada kekerasan. Ngambil kayu dari hutan utk reng/usuk, kalau ketahuan petugas  dilarang.  Kalau  sekarang  sudah  tidak  ada  kayu,  pencurian hampir  tidak  ada.  Sebetulnya  banyak  larangan  yang  diterapkan perhutani,  sebenarnya  masuk  ke  hutan  kan tidak  boleh,  tapi  biasanya penerapannya tidak terlalu keras (toleransi), boleh menggarap asal tidak mengganggu pohon- pohon hutan.”
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Perhutani  pernah menerapkan strategi contending terutama ketika menghadapi kasus penebangan liar, sampai puncaknya ketika terjadi penjarahan dan Perhutani tidak lagi mampu untuk melawan kekuatan massa, sehingga akhirnya diterapkan strategi yielding
11 Wawancara tanggal 22 Mei 2017
dan inaction  yaitu  sementara  waktu  membiarkan  masyarakat  menjarah  hutan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Setelah penjarahan hutan mereda, pada  tahun  2003  diterapkan  PHBM  sebagai  strategi  penyelesaian  konflik  yang mengakui masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam pengelolaan hutan.
Bapak  Suharno 12 Kepala  Sub  Seksi  PHBM  KPH  Semarang  menjelaskan bahwa  sistem  PHBM  dibuat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sekitar hutan dengan cara bekerjasama dengan Perhutani dalam memanfaatkan dan  mengelola  sumberdaya  hutan.  Tujuan  PHBM  tersebut  sejalan  dengan pernyataan  Pruitt  dan  Rubin  (2004)  bahwa problem  solving  yang  terbaik melibatkan  usaha  bersama  untuk  mendapatkan  solusi yang  dapat  diterima  oleh semua pihak. Hal tersebur sejalan pula dengan pernyataan Arifandy et al. (2015) bahwa  implementasi  PHBM  di  Desa  Kalimendong  adalah  strategi  penyelesaian konflik problem solving.
Dinamika Pendekatan Penyelesaian Konflik
Salah satu pendekatan yang dipakai oleh Perhutani dalam menyelesaikan konflik  adalah  pendekatan  hukum,  seperti  juga  yang  dikemukakan  oleh  Bapak Agus (diwawancarai 22 Mei 2017):
“Sebetulnya  larangan  dari  Perhutani  jelas,  sesuai  Undang -undang Kehutanan  apapun  hasil  hutan  masyarakat  tidak  boleh  mengambil, apalagi tanaman, boleh dia menanam di bawah tegakan sepanjang tidak mengganggu, lamanya maksimal selama 5 tahun. Setelah 5 tahun akan ditutup, dan setelah tegakannya dipanen boleh digarap lagi.”
Namun  demikian  pendekatan  hukum  di  RPH  Ringinpitu  tidak  berjalan dengan  baik  karena  ada  oknum  petugas  Perhutani  yang  tidak  konsisten  dalam penegakan  hukum.  Bapak  TB 13 menyatakan  bahwa  ketika  ada  warga  yang tertangkap melakukan penebangan pohon, justru dimintai uang dengan ancaman bila tidak memberikan uang kepada oknum maka akan diproses hukum.
Pendekatan hukum dalam menghadapi konflik di kawasan hutan negara lazim  dipakai  di  Indonesia,  seperti  yang  ditulis  oleh  Citraningtyas  (2014)  dan Pratiwi  (2016),  walaupun  tidak  sepenuhnya  tepat  diterapkan  pada  seluruh kawasan hutan negara. Yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur (Dassir, 2008) dan di  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak  (Ina  dan  Dharmawan,  2011) menunjukkan  bahwa  pendekatan  hukum  tidak  efektif  dalam  konflik  dengan masyarakat.
12 Wawancara tanggal 22 Mei 2017
13 Wawancara tanggal 22 Februari 2017
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 88 - 113
Di  samping  pendekatan  hukum  yang  telah  dilakukan,  diterapkan  pula pendekatan  lain  dalam  menyelesaikan  konflik  yaitu  sistem  Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Ringinpitu. Pada sistem PHBM ini masyarakat diberikan hak untuk berperan aktif sebagai mitra Perhutani dalam pengelolaan hutan.  Masyarakat desa sekitar hutan  mendapat kesempatan bersama-sama dengan Perhutani untuk mengelola sumber daya hutan di wilayah masing-masing.
Rembug Warga Desa Ringinpitu
Pada awal terbentuknya LMDH Waringin Makmur, Perhutani melakukan pendampingan  bagi  pengurus  LMDH,  misalnya  saat  mengadakan  rembug  desa, pelatihan  dan  studi  banding.  Pendampingan  pada  tahap  awal  LMDH  pada dasarnya  adalah  proses  komunikasi  dengan  masyarakat  terkait  Kerjasama pengelolaan  hutan.  Diskusi  atau  tatap  muka  langsung  antara  pihak-pihak  yang berkonflik diharapkan dapat membuka komunikasi dan kemudian bisa membahas isu-isu  yang  menjadi  sumber  konflik,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  mantan kepala desa Ringinpitu Bapak Tri 14 :
“Ada  sosialisasi  PHBM  dari  Perhutani,  dari  LSM  juga  ada.  LMDH diminta  untuk  membawa  anggota.  Apabila  hutannya  bagus pengelolaannya,  maka  desa  juga  mendapat  hasil  yang  besar,  namun tidak diperhatikan oleh masyarakat. Sosialisasi dilakukan pada setiap kelompok. Tapi masyarakat sering tidak memahami benar arti PHBM. Ketua LMDH hanya lulusan SD.”
(sumber foto: Iswanto, Kepala RPH Ringinpitu (11 Februari 2013)
Gambar 3. Rembug Desa di RPH Ringinpitu,
Ket: Ketua LMDH dan Kepala RPH Ringinpitu sedang memimpin rembug desa mengenai rencana penanaman gamal.
14 Wawancara tanggal  24 Februari 2017
Tujuan  rembug  desa  dan  sosialisasi  adalah  untuk  saling  membagi informasi  dan  menerima  masukan  dari  masing-masing  pihak.  Kegiatan  rembug desa  dan  sosialiasi  yang  dilakukan  di  RPH  Ringinpitu  juga  dilakukan  di  Desa Kalimendong (Arifandy et al. 2015) dalam rangka pembentukan LMDH.  Kegiatan rembug  desa  tersebut  sejalan  dengan  kegiatan  konsultasi  publik  sebagaimana dikemukakan Mitchell et al. (2007) sebagai salah satu jenis alternatif penyelesaian konflik.
Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat
Pada tahap awal penerapan PHBM dalam rangka menyelesaikan konflik di  RPH  Ringinpitu,  inisiatif  untuk  mengidentifikasi  penyebab  konflik  lebih banyak  berasal  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  Perhutani. Masyarakat  pada  umumnya  tidak  menyadari  atau  peduli  terhadap  konflik  yang terjadi.  Sebagian  besar  petani  penggarap  lahan  hutan  mengemukakan  bahwa setelah  penjarahan  hutan  dan  sebelum  ada  penanaman  gamal  tidak  ada  konflik dengan  Perhutani.  Pada  saat  masyarakat  mulai  menggarap  lahan  hutan  di  RPH Ringinpitu  mereka  tidak  menyadari  bahwa  yang  mereka  lakukan  merugikan Perhutani,  mereka  menganggap  bahwa  mereka  sekedar  memanfaatkan  lahan kosong akibat penjarahan.
Keberadaaan LSM dalam proses penerapan PHBM di Ringinpitu berfungsi sebagai mediator dan fasilitator untuk membantu tercapainya kesepakatan antara Perhutani dan masyarakat desa, sebagaimana diuraikan oleh Pratiwi (2016) dalam penelitiannya di BKPH Kalibodri KPH Kendal, sementara di Desa Kalimendong (Arifandy et  al.  2015)  yang  berfungsi  sebagai  fasilitator  dan  mediator  adalah pemerintah  desa.  Dengan  demikian  proses  pendampingan  oleh  pihak  ketiga tersebut  dapat  disebut  sebagai  proses  mediasi  yang  merupakan  salah  satu  jenis alternatif penyelesaian konflik (APK) yang dikemukakan Mitchell et al. (2007).

## Dilema Pemilihan Jenis Tanaman
Salah  satu  sumber  konflik  di  RPH  Ringinpitu  adalah  pemilihan  jenis tanaman di lahan hutan dan jarak tanamnya karena berpengaruh pada  tanaman palawija atau jagung yang ditanam oleh masyarakat. Konflik kepentingan antara Perhutani dan masyarakat tersebut disampaikan oleh Bapak Asmuni 15 :
“Walaupun  sudah  waktunya  ditutup  (Jati  sudah  umur  2  tahun), masyarakat tetap menggarap walaupun hasilnya sedikit, dengan harapan kalau  jatinya  mati  bisa  menggarap  lagi.  Sebetulnya  kalau  hutan  sudah ada jatinya, hasilnya tidak optimal, tapi kalau orang yang tidak punya lahan  ya  tetap  dikerjakan.   Walaupun  tanaman  pokoknya  sudah  lebih
15 Wawancara tanggal 22 Mei 2017
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 88 - 113
dari  2  tahun,  penggarap  tetap  mengerjakannya,  dengan  harapan  jika tanaman jati mati bisa menggarap lagi”
Demikian  halnya  dalam  kasus  penanaman  tanaman  gamal,  masyarakat menolak program ini karena mereka tidak bisa lagi menanam jagung di bawahnya. Menurut  Bapak  Iswanto,  Kepala  RPH  Ringinpitu 16 ,  telah  diadakan  pertemuan sekitar  duapuluh  kali  dengan  anggota  LMDH  untuk  mendapatkan  kesepakatan bahwa masyarakat yang semula menggarap pada lahan yang akan ditanami gamal akan diberikan lahan pengganti di tempat lain.
Proses  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  kesepakatan  yang  dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik seperti pada konflik di RPH Ringinpitu disebut proses negoisasi yang juga merupakan salah satu jenis dalam APK. Cara negoisasi  ini  dipakai  juga  dalam  rangka  mendapatkan  kesepakatan  dalam penggarapan lahan hutan di BKPH Kalibodri (Pratiwi, 2016).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penerapan  PHBM  di  RPH  Ringinpitu  bisa digolongkan  dalam  alternatif  penyelesaian  konflik  APK).  Di  antara  empat  jenis APK menurut Mitchell et al. (2007) yaitu konsultasi publik, negoisasi, mediasi dan arbitrasi,  PHBM  di  Ringinpitu  menerapkan  tiga  jenis  yaitu  konsultasi  publik, negoisasi, dan mediasi.

## PENUTUP
Kesimpulan
Perum Perhutani selaku pengelola hutan negara di pulau Jawa dan Madura berkepentingan  untuk  menjaga  kawasan  hutannya  dari  konflik  sehingga  dapat mencapai visi dan misinya. Beberapa strategi dan pendekatan telah diterapkan di RPH  Ringinpitu  untuk  menyelesaikan  konflik.  Strategi contending  dan pendekatan hukum diterapkan pada waktu rejim Orde Baru, kemudian strategi yielding dan inaction diterapkan ketika menghadapi penjarahan hutan pada saat masa reformasi.
Setelah  konflik  mereda  maka  diterapkan  sistem  PHBM  sebagai penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan Perum Perhutani. Sistem PHBM pada saat itu dianggap sistem yang paling tepat untuk dapat merangkul masyarakat sekitar  hutan  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  hutan  dan  mampu meningkatkan  taraf  hidup  lewat  pembagian  hasil  hutan  yang  ada.  PHBM  juga dapat  dikatakan  sebagai  strategi  penyelesaian  konflik problem  solving  yang dikemukakan  oleh  Pruitt  dan  Rubin  (1986),  karena  melibatkan  usaha  bersama
16 Wawancara tanggal 26 Februari 2017
untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan merupakan bentuk  kesadaran  akan  peran  penting  masyarakat  dan  pengakuan  bahwa masyarakat mempunyai kemampuan yang setara untuk menyelesaikan konflik.
Proses  mengusahakan  resolusi  konflik  yang  bermuara  pada  penerapan sistem  PHBM  sesuai  dengan  pendekatan  alternatif  penyelesaian  konflik  (APK), karena di dalamnya terdapat proses konsultasi publik yang berupa rembug desa dan sosialisasi, ada proses negoisasi sehingga dapat dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan, ada pula proses mediasi yang dilakukan oleh LSM dalam awal pembentukan LMDH.
Saran
(1) Perhutani agar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan hutan, misalnya dalam menyusun rencana penanaman,  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  mengusulkan  jenis  tanaman, pengaturan  jarak  tanam  dan  pola  tanam  yang  menguntungkan  masyarakat.  (2) LMDH  Waringin  Makmur  meningkatkan  pemberdayaan  anggotanya  agar  bisa berperan aktif dalam memajukan organisasinya. (3) Pemerintah Daerah sebaiknya menjadi mediator antara Perhutani dan LMDH, sehingga tercapai kolaborasi yang baik  dalam  pengelolaan  hutan.  (4)  Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk mengevaluasi penerapan PHBM sehingga dapat diberikan rekomendasi kebijakan.

## REFERENSI
Ambarwati, Maria Endah, Sasongko, Gatot, Therik, Wilson M.A. 2018. Dinamika Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 2. Bogor.
Arifandy,  M.  Imam et  al.    2015.  Efektivitas  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan.
Agustus, hal. 147-158. Bogor.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana. Jakarta.
Mitchell,  Bruce,  Setiawan,  B,  Rahmi,  D.  Hadi.  2007. Pengelolaan  Sumberdaya  dan
Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Citraningtyas,  Erlita  Rahardian.  2014. Konflik  Tenurial  dan  Peluang  Penanganannya  di
Bagian  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  Kalibodri,  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan Kendal.  Tesis,  Program  Studi  Ilmu  Kehutanan  Fakultas  Pascasarjana  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dassir,  Muh.  2008. Resolusi  Konflik  Pemanfaatan  Lahan  Masyarakat  Dalam  Kawasan Hutan  di  Kabupaten  Luwu  Timur.  Jurnal  Hutan  dan  Masyarakat,  Vol.  3  No.  1.
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 88 - 113
(Diunduh dari www.researchgate.net/publication/265241016_RESOLUSI_
KONFLIK_PEMANFAATAN_LAHAN_MASYARAKAT_DALAM_KAWASAN _ HUTAN_DALAM_KAWASAN_HUTAN_DI_KABUPATEN_LUWU_TIMUR/am p)
Harun,  M.I  dan  Dwiprabowo,  H.  2014. Model  Resolusi  Konflik  Lahan  Di  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  Model  Banjar.  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi
Kehutanan, Vol. 11 No. 4, Desember. (Diunduh dari http:// ejournal.fordamof.org/latihan/index/JPSE/article)
Larson,  Anne  M.  2013. Hak  Tenurial  dan  Akses  ke  Hutan,  Manual  Pelatihan  Untuk Penelitian. CIFOR, Bogor, 15 Agustus. (Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/ BLarson1302.pdf)
Marina,  Ina  &  Dharmawan,  Arya  Hadi.  2011. Analisis  Konflik  Sumberdaya  Hutan  Di Kawasan  Konservasi,  Sodality:  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi,  dan Ekologi Manusia, April, hlm. 90-96. (Diunduh dari
http://download.portalgaruda.org/ article.php?article=83505&val=223)
Peluso, Nancy Lee. 1994. Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. University of California Press, London.
Permadi,  Dwiko.B.  2010. Kehutanan  Sosial  Generasi  Ketiga.  Jurnal  Manajemen  Hutan Fakultas  Kehutanan  Volume  I  Nomor  3  Tahun  2010,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Perum  Perhutani.  2009. Surat  Keputusan  Direksi  Nomor  682/KPTS/DIR/2009  Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, Jakarta.
Pratiwi,  Dian.  2016. Resolusi  Konflik  Tenurial  Kawasan  Hutan  (Kasus  BKPH  Pandean Perum  Perhutani  KPH  Ngawi).  Tesis,  Program  Studi  Ilmu  Kehutanan,  Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Pruitt, D and Rubin, J. 2004. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sardi, Idris. 2010. Konflik Sosial dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Studi Kasus di
Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi. Tesis, Institut Pertanian Bogor,
Bogor.
Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Prenadamedia Grup, Jakarta.
Sulistyaningsih.  2013. Perlawanan  Petani  Hutan  Studi  Atas  Resistensi  Berbasis
Pengetahuan Lokal. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
Sumanto  dan  Sujatmoko.  2008. Kajian  Konflik  Pengelolaan  KHDTK  Hutan  Penelitian Hambala  Sumba  Timur.  Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan,  Vol  5  No.  3
Desember. Balai Penelitian Kehutanan, Kupang. (Diunduh dari
http://ejournal.forda-mof.org/ejornal-litbang/index/php/JAKK/article/view)
Tontoiyo,  Vindiawati.  2017. Analisis  Kelembagaan  LMDH  Waringin  Makmur  Dalam Pengelolaan  Hutan  RPH  Ringinpitu  BKPH  Tanggung  KPH  Semarang.  Skripsi, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Vastergaard, Bjarne, Helvard, Erick, Sorensen, Rieck. 2011. Conflict Resolution, Working With Conflict. Danish Centre for Conflict Resolution, Frederiksberg. (Diakses dari https://www.konfliktloesning.dk/sites/.../ConflictResolution.pdf)
Wiersum,  K.Freerk.  1984. Developing  Strategies  for  Social  Forestry  A  Conceptual Approach,  Compilation  of  Readings  in  SFFG  101.  (Diakses  dari http://blogs.ubc.ca/apfnet02/files/2015/08/Mod-3-Topic-4_WIERSUM.pdf)
Wollenberg,  Eva. et  al.  2004.  Mengapa  Kawasan  Hutan  Penting  Bagi  Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. CIFOR, Bogor. (Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/ GovBrief0404I.pdf)
Wulan,  Yuliana  Cahya. et  al.  2004.  Analisis  Konflik  Sektor  Kehutanan  di  Indonesia.
Centre of International Forestry Research, Bogor. (Diunduh dari
www.cifor.org/library/1614/analisa-konflik-sektor-kehutanan-di-indonesia-1997-
2003)