## KERJASAMA ANTARDAERAH DALAM PENGELOLAAN MATA AIR UMBULAN WINONGAN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

## INTERREGIONAL PARTNERSHIP IN THE MANAGEMENT OF UMBULAN SPRING WINONGAN PASURUAN EAST JAVA
Irtanto 1 dan Hari Wahyudi 2
1 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
1 Telp. 031-8290719, e-mail : irtanto@rocketmail.com
2 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur
2 Telp. 031-7412278, e-mail : hary_wahyudi2003@yahoo.com Diterima: 9 Mei 2012, Direvisi: 24 Mei 2012, Disetujui: 31 Mei 2012

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  produk  kebijakan  teknis  kerjasama  untuk implementasi  antara  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Pasuruan,  Kabupaten  Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabay, serta mengidentifikasi implementasi kerjasama dan kendala yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama  pengelolaan  mata  air  Umbulan  belum  berjalan  dengan  baik,  yang  disebabkan  oleh  belum terbentuknya lembaga kerjasama yang melibatkan kalangan independen dan professional untuk bekerja secara  aktif  dan  intensif;  belum  adanya  payung  politik  yang  memadai;  dan  kurang  pelibatan stakeholders . Kata Kunci : kerjasama antardaerah, implementasi kebijakan, mata air.

## Abstract
The purpose of this study was to identify the products of technical cooperation for the implementation of the policy of the Government of East Java, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik and Surabaya,and to identify the implementation  of  cooperation  and  constraints.  The  approach  used  is  descriptive  qualitative.  The results showed that the joint management of the springs Umbulan not run well, which is caused by the institutions  have  been  formed  involving  cooperation  among  independent  and  professional  to  work actively  and  intensively;  absence  of  adequate  political  umbrella,  and  lack  of  involvement  of stakeholders.
Keywords: interregional cooperation, policy implementation, springs.

## PENDAHULUAN
Kerjasama antardaerah telah digulirkan oleh pemerintah sejak pasca orde baru, yang diformalkan di  dalam  Undang-UndangNomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  menyebutkan bahwa  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang mengakibatkan  dampak  lintas  daerah  dikelola bersama oleh daerah terkait, dan untuk menciptakan efisiensi,  daerah  wajib  mengelola  pelayanan  publik secara  bersama  dengan  daerah  sekitarnya  untuk kepentingan  masyarakat.  Demikian  pula  regulasi lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya air melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang  Sumber  Daya  Air,  yang  mengamanatkan bahwa  pengelolaan  sumber  daya  air  berasaskan kelestarian,  keseimbangan,  kemanfaatan  umum, keterpaduan,  dan  keserasian,  keadilan,  kemandirian serta  transparansi  dan  akuntabilitas.  Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyebutkan tersebut  mengamanatkan  bahwa  sumber  daya  air dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna penguasaan  sumber  daya  air  artinya  bahwa  penye-
lenggaraannya  dilakukan  oleh  pemerintah  atau pemerintah  daerah,  serta  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional.  Atas  dasar  itulah,  maka ditentukan  hak  guna  air.  Secara  spesifik,  menurut Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan  berwawasan  lingkungan  hidup,  dengan  tujuan mewujudkan  pemanfaatan  sumber  daya  air  yang berkelanjutan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Dari  aspek  regulasi,  yang  tidak  penting adalah  regulasi  pengaturan  kewenangan  dalam kerjasama  antardaerah  dalam  pengelolaan  air  yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun  2000,  yang  menyatakan  bahwa  kewenangan pemerintah  provinsi  adalah  dalam  hal  penetapan standar  pengelolaan  sumber  daya  air  permukaan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas  kabupaten/kota.  Adapun  kewenangan  peme- rintah  kabupaten/kota,  yaitu  dalam  penetapan persyaratan, pengaturan, mekanisme dan pelaksanaan  pemberian  ijin  serta  pengelolaan  atau
pemanfaatan air/mata air yang ada di dalam wilayah kabupaten/kota tersebut.
Bila dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang semakin meningkat, maka  berbagai  regulasi  tersebut  di  atas  nampaknya relevan  dengan  permasalahan  di  Kota  Surabaya, Kabupaten  Pasuruan,  Kabupaten  Sidoarjo  dan Kabupaten  Gresik  yang  penduduknya  semakin meningkat jumlahnya, yang kesemuanya membutuhkan  pasokan  air  bersih  yang  cukup. Namun  di  sisi  lain,  terdapat  keterbatasan  jumlah debit air bersih yang disediakan oleh PDAM masing- masing daerah tersebut, yang diperoleh dari mata air Umbulan  di  Kabupaten  Pasuruan  yang  memiliki  9 titik  mata  air  dan  memiliki  debit  rata-rata  5000 liter/detik, dimana terletak sekitar 13 km dari lereng kaki  Gunung  Bromo,  Semeru  dan  berada  27  m  di atas permukaan laut.
Pemanfaatan  mata  air  Umbulan  dipandang sebagai  kegiatan  strategis  oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur.  Karena  itu,  Pemerintah  Provinsi menginisiasi  lahirnya  kerjasama  antardaerah  yang tertuang dalam kesepakatan Nomor 120.1/81/012/2004  tentang  Kerjasama  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Umbulan  di  Kabupaten  Pasuruan. Namun  dalam  implementasinya,  kerjasama  tersebut belum  optimal  untuk memenuhi  kebutuhan keempat daerah tersebut.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian mengenai  kerjasama  antardaerah  dalam  pengelolaan dan  pemanfaatan  mata  air  Umbulan  tersebut,  agar dapat  diidentifikasi  produk-produk  kebijakan  teknis operasional  yang  sudah  dilakukan  oleh  masing- masing  pemerintah  daerah  yang  bekerjasama,  yang selanjutnya  dapat  diidentifikasi  permasalahan  yang ada dalam implementasi kerjasama tersebut, dan apa upaya-upaya mengatasinya.
Cooper  (dalam  Solichin  AW.  dkk,  2002) membuat  ciri-ciri  kerjasama  antar  Pemerintah Daerah,  sebagai  “ They  are  generally  agreement between  two  goverment  concerning  single  activity. They pertain to service rather than to facilities. They are not permanent and contains provision for future renegotiating  or  termination  by  either  party.  They have stand-by provisions that come into neffleck only when certain conditions arise; and they permitted by state  legislation  that  authorizes  cooperation  among local  government  in  specific  areas” .  Artinya  bahwa kerjasama antarpemerintah akan memudahkan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sewaktu-waktu, atau tidak permanen.
Yuwono  (2004)  mengungkapkan  bahwa kerjasama pada umumnya meliputi beberapa elemen pokok  yang  bisa  meliputi  dua  konsep  utama,  yaitu kerjasama  antar  sektor  dan  kerjasama  antar  aktor dalam sebuah ruang lingkup yang jelas. Hal tersebut lebih  ditekankan  oleh  Dallery  (2000),  bahwa kerjasama  antar  sektor  dalam  perspektif  manajemen publik  sebagai  sesuatu  yang  penting,  karena menyangkut  perlunya  penanganan  sebuah  kegiatan
atau  program  publik  yang  berorientasi  pada kesejahteraan umum. Egoisme  sektoral  yang  selama ini  dipandang  sebagai  hal  yang  menyebabkan kegagalan  pembangunan,  disebabkan  oleh  integrasi dan kemitraan pelaksanaan pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik. Adapun kerjasama antaraktor    merupakan  bagian  yang  tidak  kalah pentingnya,  karena  faktor  ini  sangat  menentukan sejauhmana  program  kerjasama  dapat  dilakukan dengan baik. Keterlibatan aktor, baik yang berada di sektor publik, privat maupun masyarakat, menentukan skala kemitraan dan efektivitasnya dapat terjaga.  Kemitraan  untuk  melakukan  kerjasama  dan kesediaan  untuk  mengadakan  kerjasama  merupakan aspek  pokok  yang  menentukan  efektivitas  dan efisiensi  kerjasama  tersebut.  Makna  yang  lebih  luas dari  itu  adalah  bahwa  kerjasama  tersebut  dibangun dari suatu kebijakan yang terkait dengan masyarakat Etzioni  (1967),  menyatakan  bahwa  kinerja implementasi  kebijakan  akan  dipengaruhi  oleh kebijakan  publik;  organisasi  dan  strategi  implemen- tasi;  dan  kondisi  lingkungan.  Dalam  praktiknya, ketiga  variabel  tersebut  saling  mempengaruhi  satu dengan  yang  lain.  Konsep  ini  memiliki  pola kesamaan  dengan  pemikiran  Dye  (1978),  bahwa  di dalam sistem kebijakan, yang digambarkan ke dalam tiga  elemen  yang  saling  mempengaruhi,  yakni kebijakan  publik,  pelaku  kebijakan,  dan  lingkungan kebijakan.
Sejalan  dengan  implementasi  kerjasama Etzioni  melahirkan  konsep  tentang  ketiga  faktor yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  kebijakan publik  dapat  digambarkan  sebagai  berikut,  yakni: Pertama , kebijakan publik yang dimaksud merupakan  bentuk  kebijakan  apa  yang  hendak diterapkan  pengambil  keputusan  kepada  masyarakat penerima  kebijakan. Kedua ,  organisasi  dan  strategi implementasi,  ini  berhubungan  dengan  keterlibatan lembaga-lembaga  terkait  pelaksanaan  kebijakan, berikut  strategi  apa  yang  hendak  dilaksanakan  dan dikembangkan sehubungan dengan bentuk kebijakan yang  telah  diputuskan. Ketiga ,  kondisi  lingkungan berkaitan dengan dukungan yang diberikan masyarakat yang terkena kebijakan maupun dukungan  dari  organisasi  internal  pemerintah  yang terkait  dengan  pelaksanaan  kebijakan.  Analogi terhadap  konsep  Etzioni  tersebut,  dapat  dijelaskan pada  kasus  pengelolaan  mata  air  Umbulan,  di  mana bentuk  sifat  urgensi  kebijakan  yang  diambil pemerintah,  apakah  mendapat  dukungan  atau tentangan  dari  lingkungan  masyarakat  sehubungan dengan  eksternalitas  positif  maupun  negatif  yang mungkin  akan  dialami  lingkungan  masyarakat penerima bentuk kebijakan; karena sebuah kebijakan berkaitan dengan tanggung jawab yang dilaksanakan antar  lembaga,  maka  kapasitas  atau  kemampuan dalam  bentuk performance lembaga  publik  beserta aparatnya, disertai kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan  strategi  akan  mempengaruhi  kinerja implementasi  kebijakan  publik.  Relevansi  konsep
Etzioni diperkuat dengan pendapat Dye, bahwa suatu proses  kebijakan  terbentuk  melalui  elemen-elemen sistem  kebijakan  atau  pola  institusional  melalui  di mana  kebijakan  tersebut  dibuat  dan  memiliki hubungan  timbal  balik,  yaitu  antara  pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan.

## Sumber: Dye, 1978.

## Gambar 1. Tiga Elemen Sistem Kebijakan.
Untuk  memahami  proses  implementasi kebijakan  dalam  pengelolaan  mata  air  Umbulan, dapat  dipergunakan  model  proses  implementasi kebijakan  berdasarkan  rumusan  Van  Meter,  yang dapat  diketahui  dari  sejumlah  variabel,  yaitu: komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan;  ukuran  dan  tujuan  kebijakan;  sumber- sumber  kebijakan;  karakteristik  badan  pelaksana; sikap  para  pelaksana;  dan  lingkungan  ekonomi, sosial, politik.
Selanjutnya,  proses  implementasi  kebijakan ini  akan  mengalami  keberhasilan,  tergantung  pada derajat  perubahan,  kontrol  dan  kepatuhan  dalam melaksanakan  prosedur  implementasi  kebijakan. Intinya  bahwa  proses  implementasi  kebijakan  akan berhasil  apabila  perubahan  yang  dikehendaki  relatif sedikit,  sementara  kepatuhan  bertindak  terhadap kesepakatan  tujuan  serta  kontrol  yang  dijalankan, terutama    dari    mereka    yang      mengoperasikan program  di lapangan   relatif  tinggi (Wahab, 1997). Mempertimbangkan  kedua  pendapat  tersebut,  maka dalam proses implementasi kebijakan, yang melibatkan berbagai tingkat lembaga atau organisasi antar  pemerintah  dapat  dilakukan  modifikasi  adopsi pendapat  Goggin  (1990).  Dalam  model  komunikasi antar  organisasi  pemerintah,  digambarkan  terdapat hubungan  yang  mempengaruhi  hasil  implementasi kebijakan.  Pemerintah  pada  level  provinsi  dapat mempengaruhi  hasil-hasil  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  bentuk  kebijakan  yang  mendorong maupun  menghambat implementasi kebijakan. Sedangkan  hasil-hasil  kebijakan  daerah  ini  juga ditentukan  oleh  masing-masing  kapasitas  daerah, selanjutnya  secara  bersamaan  akan  mempengaruhi implementasi kebijakan.
Fokus  utama  studi  implementasi  adalah persoalan  bagaimana  organisasi  berperilaku,  atau bagaimana orang berperilaku dalam organisasi. Akan tetapi,  jika  kita  menerima  bahwa  implementasi adalah  sebuah  proses  yang  melibatkan  “jaringan” organisasi, pertanyaannya adalah bagaimana
organisasi  berinteraksi  satu  sama  lain.  Ada  dua pendekatan  yang  muncul  dalam  persoalan  ini. Pendekatan  kekuasaan  dan  ketergantungan  sumber daya.  Pendekatan  ini  berargumen  bahwa  interaksi organisasi  adalah  produk  dari  hubungan  kekuasaan di  mana  organisasi-organisasi  dapat  membuat organisasi  yang  lebih  lemah  dan  lebih  tergantung untuk  berinteraksi  dengan  mereka.  Pada  gilirannya, organisasi-organisasi yang tergantung pada organisasi-organisasi yang lebih kuat harus menjalankan strategi bekerja sama dengan organisasi yang  kuat  untuk  mengamankan  kepentingan  mereka dan  mempertahankan  otonomi  relatifnya  atau mempertahankan  ruang  mereka  untuk  beroperasi (Aldrich,  diadopsi  oleh  Persons,  2005).  Pendekatan pertukaran organisasional. Pendekatan ini menyatakan  bahwa  organisasi  bekerja  dengan organisasi  lain  dengan  saling  mempertukarkan manfaat  mutual.  Ciri  utama  dari  pertukaran  antar– organisasi adalah pertukaran itu merupakan interaksi sukarela  yang  dilakukan  demi  mencapai  tujuan masing-masing  pihak  (Levine  dan  White,  1961, dalam Parsons, 2005). Dalam model ketergantungan- kekuasaan,  relasi  organisasional  didasarkan  pada dominasi  dan  dependensi,  sedangkan  pertukaran didasarkan  pada  kepentingan  bersama  (Bish,  Tite, White, dalam Persons, 2005).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Pasuruan,  Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Gresik dan  Kota  Surabaya.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan  menggunakan metode  studi  kasus  untuk  mengungkap  bagaimana realitas implementasi kerjasama pengelolaan mata air Umbulan.  Ruang  lingkup  penelitian  ini  difokuskan pada  masalah-masalah  kebijakan  teknis  apa  yang ditempuh  selama  ini  dan  kendala-kendala  yang terjadi  selama  implementasi  kebijakan  dan  program kerjasama pengelolaan mata air Umbulan Kabupaten Pasuruan.  Secara  teknis  hal  ini  lebih  menekankan pada  deskripsi ex  post  facto tentang  aktivitas program    yang  sedang  berjalan,  yang  selanjutnya berhubungan  dengan output dan impact dari implementasi  kebijakan kerjasama pengelolaan mata air Umbulan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  studi  dokumen,  program,  wawancana mendalam  ( indepth  interview )  dengan  pembuat kebijakan  dan  administrator  seperti  Sekretaris Daerah,  DPRD,  PDAM,  Bappekab,  dan  Pengawas PDAM dengan teknik snowball untuk mengidentifikasi,  mendefinisikan  dan  menspesifi- kasikan  tujuan  dan  target  kebijakan.  Kemudian teknik focus  group  discussion (FGD)  yang melibatkan para pembuat kebijakan dan administrator  serta  pihak-pihak  terkait.  FGD  kami gunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh
Pelaku Kebijakan
Lingkungan
Kebijakan Kebijakan Publik
untuk  melihat  permasalahan-permasalahan  yang berkembang.
Selanjutnya  data  dan  informasi  yang  telah terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan  metode ex  post  facto .  Dari  hal  tersebut  yang  kemudian diinterpretasikan berdasarkan pengelompokkan orientasi  masalah  dan  kendala-kendala  atas  aspek- aspek  internal  dan  eksternal  yang   mendukung  serta menghambat  implementasi  kerjasama  pengelolaan mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Lokasi Penelitian
Di  wilayah  Kabupaten  Pasuruan  terdapat enam  mata  air,  yaitu  Umbulan,  Banyubiru,  Semut, Kaliadem,  Watugajah,  Mego,  dan  Trobayan.  Mata air Trobayan kondisinya masih alami, air keluar dari celah batu gunung ( stone belt ), debetnya diperkirakan 0,3 m³/detik  dimanfaatkan untuk irigasi dan  suplai  Sungai  Rekoso.  Untuk  menjangkaunya, harus ditempuh berjalan kaki sekitar 1 km dari jalan beraspal,  terletak  di  Kecamatan  Winongan.  Adapun mata  air  Banyubiru  telah  dibangun  dan  dikelola untuk  kepentingan  masyarakat,  yang  debetnya diperkirakan  0,5  m³/detik  dan  telah  dimanfaatkan untuk  kepentingan  PDAM  Grati,  kolam  renang, irigasi  (Prodo  dan  Bantaran)  dan  suplai  Sungai Rekoso  sebanyak  340  lt/det.  Lokasi  mata  air Banyubiru  terletak  di  Kecamatan  Winongan. Kemudian,  mata  air  Semut  kondisinya  masih  alami, yaitu  berupa  kolam  penampung  berbentuk  bulat dengan  diameter  +15  meter  yang  disekelilingnya berupa  tanaman  “bulung”  (pepohonan  Sagu).  Mata air Semut belum memiliki bangunan, dengan ukuran debet  airnya  diperkirakan  mencapai  0,4  m³/detik yang dipergunakan untuk mengairi sawah dan untuk suplai Sungai Rekoso.
Selanjutnya,  mata  air  Kaliadem,  yang lokasinya  terletak  di  Kecamatan  Winongan,  yang kondisinya  masih  alami,  terdiri  dari  mata  air  kecil- kecil  yang tersebar  kemudian mengumpul  pada  satu saluran outlet ,  terletak  di  sela  tanaman  dan  lahan persawahan  dengan  debet  diperkirakan  0,5 m³/detik, dimanfaatkan  untuk  irigasi  dan  suplai  Sungai Rekoso.  Mata  air  Watugajah  telah  dibangun  kolam penampungan  dengan  luas  +  13  x  35  meter,  belum dikelola dengan baik. Mata air Watugajah belum ada bangunan  ukur  debit,  debitnya  diperkirakan  0,1 m³/detik dan dimanfaatkan untuk irigasi saja. Lokasi mata  air  Watugajah  juga  terletak  di  Kecamatan Winongan.  Kemudian,  mata  air  Mego  kondisinya masih  alami  berupa  kolam  dangkal  dan  ditumbuhi tanamanan air, terletak di antara lahan tebu. Mata air Mego  debitnya  diperkirakan  0,2  m³/detik  yang dimanfaatkan  untuk  irigasi  dan  suplai  ke  Sungai Rejoso dan berlokasi di Kecamatan Winongan.
Mata  air  Umbulan  yang  akan  dikerja- samakan  antara  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur dengan  Kabupaten  Pasuruan,  Sidoarjo,  Gresik  dan
Kota  Surabaya  juga  terletak  di  Kecamatan Winongan.  Mata  air  Umbulan  yang  akan  dijadikan bahan baku air minum sebagian telah dikelola untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan ataupun pemanfaatan  mata  air  Umbulan  sangat  prospektif untuk  dikerjasamakan.  Hal  ini  mengingat  debit airnya sangat besar, yakni mencapai 5.500 liter/detik, dan  tidak  lebih  dari  500  liter/detik  yang  telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menurut  data  Dinas  Permukiman  Provinsi  Jawa Timur,  mata  air  Umbulan  saat  selama  ini  telah dimanfaatkan  untuk  kepentingan  PDAM  Kota Surabaya  sebanyak  110  lt/detik,  PDAM  Kabupaten Pasuruan sebanyak 165 lt/det, irigasi dan kolam ikan sebanyak 500 lt/det, sedangkan sisanya sekitar 4.000 liter/detik  dibiarkan  mengalir  ke  sungai  dan  areal persawahan,  dan  selain itu  dimanfaatkan  pula  untuk suplai Sungai Rejoso.
Kondisi  di  atas  tentu  sangat  ironis  dengan kebutuhan air bersih bagi masyarakat perkotaan yang terus  meningkat  jumlah  penduduknya.  Jika  proyek kerjasama  pengelolaan  mata  air  Umbulan  ini terlaksana,  tidak  hanya  masyarakat  Kabupaten Pasuruan saja yang dapat menikmatinya, masyarakat Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Gresik  dan  Kota Surabaya tentu bisa menikmatinya juga. Debet mata air  Umbulan  akan  dimanfaatkan  sebesar  3.200 lt/detik,  di  mana  untuk  melayani  Kota  Surabaya bagian  Timur–Utara  sebanyak  1.000  lt/detik, Kabupaten  Sidoarjo  (Kota,  Waru  &  Porong) sebanyak  2.000  lt/det  dan  Kabupaten  Pasuruan terutama PIER sebanyak 200 lt/det. Apapun menurut Greater  Surabaya yang  diadopsi  oleh  Dinas Permukiman  Provinsi  Jawa  Timur,  debet  mata  air Umbulan dimanfaatkan sebesar 3.200 lt/det, di mana untuk  melayani  Kabupaten  Gresik  sebanyak  1.000 lt/det, Kabupaten  Sidoarjo sebanyak 1.750 lt/det dan Kabupaten Pasuruan sebanyak 400 lt/det. Sedangkan Bank Dunia menilai bahwa suplai mata air Umbulan dapat  dipergunakan  untuk  Kabupaten  Pasuruan sebanyak  400  lt/det,  Kabupaten  Sidoarjo  sebanyak 1.600  lt/det,  Kota  Surabaya  sebanyak  1.000  lt/det, dan Kabupaten Gresik sebanyak 1.000 lt/det.
Potensi  mata  air  Umbulan  sudah  dikenal hingga  ke  mancanegara,  di  mana  beberapa pengusaha  nasional  ingin  mengelola  mata  air  yang berkapasitas  5.500  liter/detik  tersebut,  bahkan  Bank Dunia juga terpikat untuk mendanai proyek tersebut. Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  sendiri  pula mempunyai  alasan  yang  kuat  untuk  segera membangun  jaringan  transmisi  pipa  besar  dari Umbulan  hingga  Gempol.  Selain  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dengan  kapasitas  sekitar  450 liter/detik,  aliran  air  ini  akan  dimanfaatkan  ratusan perusahaan yang sampai saat ini masih memanfaatkan air bawah tanah (ABT). Malahan PT. Cheil  Jedang  Indonesia  (CJI)  sudah  memesan sebesar  250  liter/detik,  dan  menyatakan  kesanggu- pannya  untuk sharing investasi  pembuatan  jaringan transmisi  pipa  besar.  Jumlah  perusahaan  yang  akan
memakai  mata  air  tersebut  bakal  bertambah  lagi, karena masih banyak perusahaan berskala besar yang berada  dikawasan  PIER  hingga  Gempol.  Dampak positif  jika  jaringan  transmisi  pipa  besar  ini  sudah dibangun,  akan  mengurangi  pemanfaatan  ABT  oleh berbagai perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, karena perusahaan diwajibkan memanfaatkan saluran air PDAM. Dengan demikian, potensi  pemanfatan  ABT  akan  terkurangi.  Meski membangun  transmisi  pipa  sendiri,  Pemerintah Kabupaten  Pasuruan  akan  tetap  memfasilitasi beberapa  wilayah  lain,  seperti  Kabupaten  Sidoarjo, Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik  untuk memanfaatkan  mata  air  Umbulan.  Hanya  saja, mereka harus menyambung sendiri jaringan transmisi pipa besar dari Gempol.
Terlepas  dari  fakta  di  atas,  nampaknya prosentase  bagi  hasil  proyek  air  Umbulan  akan menjadi  masalah  tersendiri  dalam  kerjasama,  di mana  masing-masing  pihak  kemungkinan  akan mempertahankan  posisinya,  terutama  oleh  pemilik mata air tersebut. Hal ini menyangkut berapa rupiah yang  akan  masuk  ke  kas  daerah  untuk  konstribusi bagi  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Namun, alangkah  ironisnya  jika  alasan  bagi  hasil  itu  yang semata-mata  dijadikan  dasar  molornya  dan  tidak jelasnya pelaksanaan proyek mata air Umbulan.

## Produk Kebijakan Teknis Operasional
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dan Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  telah  menanda- tangani  MoU  Nomor  120.1/81/012/2004  tentang kerjasama  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Umbulan di  Kabupaten  Pasuruan.  MoU  tersebut  kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Bersama Gubernur  Jawa  Timur  dan  Bupati  Pasuruan  nomor 188/186/KPTS/013/2005  dan  nomor  180/07/HK/ 424.022/2005  tentang  Tim  Kerjasama  Pengelolaan Mata  air  Umbulan  di  Kabupaten  Pasuruan.  Kedua kesepakatan  itu  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan Ketua  Tim  Kerjasama  Pengelolaan  Mata  air Umbulan  di  Kabupaten  Pasuruan  nomor  539/315.1/ KPTS/021/2006 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan  Mata  Air  Umbulan  di  Kabupaten Pasuruan.  Tim  tersebut  terdiri  dari  para  pejabat  di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Lahirnya keputusan bersama antara Gubernur  Jawa  Timur  dengan  Bupati  Pasuruan tersebut  di  atas,  merupakan  bentuk  kebijakan  yang dilakukan  diluar  etika  hubungan  komunikasi  antar tingkat  birokrasi  yang  biasanya  dipahami  selama ini dalam konsep hirarkhi birokrasi, yang menempatkan tingkatan pola hubungan hirarkhi kewenangan antara atasan  dan  bawahan  bukanlah  bersifat  hubungan komunikasi yang bersifat  sejajar. Penerapan prinsip ” primus  interpares ”  di  dalam  pembuatan  keputusan bersama  yang  dilakukan  Gubernur  Jawa  Timur dengan Bupati Pasuruan, merupakan kebijakan yang tidak  bertentangan  dengan  aturan  penyelenggaraan
pemerintahan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  akan tetapi  dari  sisi  kepatutan  etika  administrasi  publik, suatu  bentuk  kerjasama  antar  pemerintahan  daerah akan  dilakukan  dalam  satu  level  pemerintahan daerah. Hal ini berarti, bahwa pemerintahan provinsi di dalam melakukan hubungan komunikasi kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota lebih berada pada posisi  yang  melakukan  ”penawaran  kerjasama” dibandingkan sebagai ”fasilitator”.
Pada  sisi  lain,  di  dalam  proses  kebijakan pengelolaan  mata  air  Umbulan  dibentuk,  tidak melibatkan sepenuhnya elemen-elemen seperti pelaku  kebijakan  maupun  lingkungan  kebijakan, yaitu  masyarakat,  privat/pelaku  profesional  seperti yang  dikonsepkan  Dye  (1975)  dan  hal  ini  sejalan dengan  konsep good  governance, bahwa  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  antara  lain harus  melibatkan    privat  dan  masyarakat.  Oleh karenanya,  dari  sisi  proses  kebijakan  pengelolaan mata air  Umbulan tersebut  dipandang  masih  banyak kelemahannya.

## Upaya untuk Mengimplementasikan Kerjasama
Megaproyek pengelolaan mata air Umbulan menurut rencana menghabiskan dana  sekitar sebesar Rp  1,2  triliun.  Dana  sebesar  itu  diperuntukan  bagi pembangunan  infrastruktur  sebesar  Rp  900  miliar dan  untuk  pipa  distribusi  sepanjang  63  km  sebesar Rp  300  miliar.  Harapannya,  pada  tahap  awal  Bank Dunia mengadakan studi  lebih dahulu  dan kemungkinan  akan  memberikan  pendanaan  untuk jalur  distribusinya,  sedangkan  proyek  Umbulannya diharapkan  bisa  dikerjakan  BUMD  Jawa  Timur, namun  tetap  dengan  proses  tender.  Ketertarikan Bank Dunia, disebabkan mata air Umbulan memiliki potensi  besar  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten  Gresik,  dan  Kota  Surabaya.  Daerah- daerah  tersebut  sangat  mungkin  akan  mengalami kekurangan  air  bersih.  Karena  itu,  Bank  Dunia berusaha  keras  untuk  berinvestasi  di  proyek Umbulan.  Mata  air  Umbulan  merupakan  prioritas yang akan dikerjakan PDAB (Perusahaan Daerah Air Bersih) Jawa Timur.
Untuk sharing pendanaan antara Kabupaten Sidoarjo,  Kabupaten  Pasuruan,  Kabupaten  Gresik, dan Kota Surabaya yang selama ini menjadi masalah, masih  dalam  tahap  pengkajian.  Proyek  air  bersih Umbulan  tetap  berjalan,  meski  tanpa  bantuan  Bank Dunia,  Pemerintah  Provinsi  mempersiapkan  proses tender  baru,  tender  yang  lalu  telah  diputus berdasarkan  keputusan  pengadilan.  Pemerintah Provinsi  sedang  mengumpulkan  data  terbaru  di antaranya  mengenai  lokasi  strategis  yang  akan dilewati pipa air. Data lama menunjukkan pipa masih mengikuti  alur  jalan  tol  yang  terkena  lumpur  panas Sidoarjo.  Pemerintah  Provinsi  berinisiatif  mencari lokasi  yang  lebih  baik dan aman,  meskipun rencana tersebut masih berupa wacana, karena membutuhkan
waktu  yang  lama.  Masalah  lainnya,  adalah kurangnya  pengendalian  mata  air  seperti  debit  air yang  dulunya  sebanyak  5,2  ribu  liter/detik,  tetapi sekarang  sudah  berkurang  menjadi  4  liter/detik.  Hal ini  dikarenakan  banyaknya  rumah  dan  perusahaan- perusahaan  air  minum  yang  mengebor  sumber.  Hal lainnya, menyangkut proses tender, di mana saat ini sedang  dilakukan  persiapan  proses  dokumen  tender yang diperkirakan selesai 2-3 bulan, dan pelaksanaan tender  7-8  bulan.  Jika  memang  investornya memenuhi  harapan,  maka  langsung  bisa  dikerjakan. Ada  dua  proyek  yang  berjalan,  yaitu  membangun transmisi dan distribusi. Untuk transmisi, dikerjakan investor  dan  bisa  disertai  kerjasama  dengan pemerintah  kabupaten/kota  atau  provinsi,  sedangkan Bank  Dunia  diberikan  kesempatan  untuk  membantu proyek distribusi.
Selanjutnya  untuk  mengimplementasi-kan tender investasi pengelolaan mata air Umbulan, telah dibentuk  beberapa  Kelompok  Kerja  (Pokja)  yang mempunyai tugas menyusun langkah-langkah pelaksanaan  proyek  Umbulan,  di  antaranya  analisis mengenai  dampak  lingkungan  dan  penyelesaian dokumen  tender.  Selama  ini  debit  air  yang  ada  di empat  kabupaten/kota  yang  akan  terlibat  proyek, kecil sekali dan tidak  menjangkau seluruh masyarakat.  Di Kota Surabaya, 60 persen penduduk saja  yang  bisa  di- cover air  PDAM,  sedangkan Kabupaten  Sidoarjo  hanya  30  persen.  Dengan kapasitas produksi 5 m³/detik, mata air Umbulan bisa menambah jangkauan air ke masyarakat.
Upaya  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur untuk  mewujudkan  kerjasama  pengelolaan  mata  air Umbulan, mengalami hambatan berupa tuntutan dari PT. Mandala Citra Umbulan (MCU). Selama ini PT. Mandala Citra Umbulan (MCU) memang mengklaim telah  memenangkan  gugatan  perdata  di  Mahkamah Agung  (MA),  namun  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur bergeming. Klaim tersebut tidak menghalangi rencana  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  untuk berencana  melaksanakan  proyek  terebut.  Mereka tetap  berniat  melelang  proyek  pengelolaan  mata  air Umbulan.  Pemerintah  Provinsi  melalui  PDAB  telah menyiapkan  dokumen  tender  untuk  melanjutkan proyek pengelolaan mata air Umbulan. BUMD milik Pemerintah Provinsi itu juga telah menyiapkan dana Rp 1,3 trilyun yang diambil dari aset PDAB sendiri. Faktanya,  bahwa  kelanjutan  proyek  pengelolaan mata  air  Umbulan  tampaknya  masih  akan  tersendat lagi, karena PT. Mandala Citra Umbulan (PT MCU), perusahaan  yang  memenangkan  tender  pengerjaan proyek itu, memenangkan gugatannya di Mahkamah Agung  (MA).  Gugatan  tersebut  terkait  pemutusan kontrak  proyek  tersebut  secara  sepihak  oleh Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur.  PT.  MCU mengatakan  bahwa  seharusnya  sebelum  mengambil langkah-langkah dengan menenderkan  kepada  pihak lain,  PDAB  harus  mengajak  PT.  MCU  berunding, sebab  putusan  MA  memenangkan  PT.  MCU  telah berkekuatan hukum tetap.

## Kendala dalam Implementasi Kerjasama
Beberapa  kendala  yang  bisa  menyebabkan beberapa  kemungkinan  molornya  implementasi kerjasama  mata  air  Umbulan,  seperti  alotnya negosiasi yang memakan waktu yang begitu lama, di mana  calon investor  menginginkan  jaminan.  Hal  ini harus  ada  pertanggungjawabannya.  Investor  kuatir apabila  suatu  saat  air  Umbulan  mengering,  pihak mana  yang  harus  bertanggung  jawab,  meski  dalam hal  ini  dipastikan  merupakan  tanggung  jawab pemerintah, sedangkan pipa transmisi atau distribusi bisa tanggung jawab investor.
Mengenai  negosiasi  yang  alot  pada  tahap awal,  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  menawarkan pengelolaan  Umbulan  dengan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur  sebagai  bagi  hasil  dengan  persentase 70:30.  Hal  ini  didasarkan  letak  mata  air  Umbulan yang  memang  berada  dalam  wilayah  Kabupaten Pasuruan.  Namun  setelah  dilakukan  perundingan, Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  akhirnya  bersedia menurunkan  perolehan  bagi  hasil  menjadi  60:40. Tetapi,  keputusan  itu dirasakan masih  belum  cukup, di  mana  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  tetap bersikukuh dengan persentase 50:50. Ketika penelitian  dilaksanakan,  kesepakatan  bagi  hasil masih  belum  selesai.  Belum  selasainya  perundingan teknis  soal  bagi  hasil  ini,  tentu  saja  membuat  calon investor  lain  yang  berminat  mengelola  mata  air Umbulan  tidak  berani  melangkah.  Padahal  sudah banyak investor yang bersedia  menanamkan investasi  dengan  nilai  total  sekitar  Rp  1,4  trilyun. Para  investor  itu  selain  konsorsium  asal  Singapura juga  berasal  dari  Malaysia,  Taiwan,  Australia  dan Jepang.
Pemanfaatan    mata  air  Umbulan  dikelola sejak  jaman  penjajahan  Belanda  untuk  kepentingan Belanda.  Era  otonomi  daerah  pengelolaan  mata  air Umbulan  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur,  karena  mata  air  Umbulan  melintasi beberapa daerah. Implementasi Mou antara Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  Kabupaten Pasuruan  tentang  pengelolaan  mata  air  Umbulan, juga menghadapi kendala ketika tim kelompok kerja dan tim  teknis  adalah para  pejabat,  sehingga  kinerja mereka  kurang  maksimal  dan  realitasnya  tim  yang dibentuk tersebut belum berjalan dengan baik, karena struktur  pengambilan  keputusan  terlalu  berjenjang dan sangat gemuk.
Selama ini belum terbangunnya kesepakatan antara  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dengan Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  tentang  pembagian hasil. Persoalan kepentingan ekonomi yang dikedepankan, bukan kepentingan lebih luas/bersama,  sehingga  saling  tarik  ulur  soal pembagian hasil mata air Umbulan, padahal mata air Umbulan mempunyai nilai sosial yang tinggi. Hal ini sebagai  salah  satu  akibat  otonomi  daerah  yang mengakibatkan  munculnya  egoisme  kedaerahan, yang  hanya  mementingkan  daerahnya  sendiri  tanpa melihat aspek yang lebih luas.
Selain hal-hal di atas, kendala utama adalah: (1)  Dana,  di  mana  investor  yang  mau  mendanai proyek  kerjasama  tersebut  belum  jelas.  Selama  ini pihak  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan berusaha mendatangkan  investor,  namun  belum  berhasil;  (2) Tim  Kerjasama  Pengelolaan  Mata  air  Umbulan kurang  komitmen  terhadap  MOU,  sehingga  hanya terbatas  pada  kesepahaman  saja,  tetapi  masih  belum sampai  pada  tingkatan  kesepakatan;  (3)  Tim  selalu melekat  dengan  jabatan  di  birokrasinya.  Tidak  ada wakil dari kalangan privat, kalangan profesional dan masyarakat. Biasanya pekerjaan dibirokrasinya lebih diprioritaskan daripada  pekerjaan  lainnya;  (4)  Tidak ada  kelompok  kerja  sebagai  pelaksana.  Walaupun tim  telah  dibentuk  sedemikian  gemuknya,  namun kelompok  kerja  sebagai  pelaksananya  belum  ada; dan  (5)  Anggaran  yang  tidak  tersedia  untuk  tim pengelolaan  kerjasama  mata  air  Umbulan,  sehingga tim enggan untuk bekerja.
Faktor  kelembagaan  yang  menyebabkan pengelolaan  kerjasama  tersebut  tidak  berjalan maksimal,  adalah  tidak  adanya  lembaga  otonom yang  menanganinya,  dan  selama  ini  tim  yang dibentuk  terdiri  dari  orang-orang  birokrat  yang melekat pada jabatannya. Senada dengan hal di atas, bahwa  persoalan  tidak  berjalannya  kerjasama pengelolaan  mata  air  Umbulan  lebih  banyak menyangkut  persoalan  politik,  yaitu  otonomi  daerah yang  dimaknai  dengan  kebebasan  daerah  untuk perbuat  apa  saja,  sehingga  egoisme  daerah  muncul. Kelemahan  lainnya  adalah  tidak  adanya  lembaga yang lebih independen yang berwenang mendata dan menginformasikan  serta  membuat  rekomendasi tentang  pemanfaatan  mata  air  Umbulan.  Dengan demikian,  akan  selalu  ada  perbedaan  persepsi  dan rekomendasi  dalam  hal  pemanfaatan  mata  air Umbulan.
Proses  implementasi  kebijakan  pengelolaan sumber  daya  air  Umbulan  Kabupaten  Pasuruan, dapat  dipahami  dengan  mempergunakan  model proses implementasi kebijakan berdasarkan rumusan Van Meter, yakni  mengapa implementasi kerjasama pengelolaan  mata  air  Umbulan  tersebut  tidak berjalan  efektif  dimungkinkan  karena  minimnya komunikasi  antar  sesama  tim  yang  bekerjasama, apalagi  tim  dibentuk  dari  para  birokrat  yang kebanyakan menunggu perintah. Selain itu sikap para pelaksana sendiri yang lebih mementingkan kepentingan  ekonomi  daerah  masing-masing  yang tidak bergeming pada pendiriannya yang mempersoalkan  pembagian  hasil.  Sebab  lain terhambatnya  kerjasama  adalah  faktor  politik,  yaitu otonomi daerah, yang menyebabkan egoisme daerah yang  lebih  mementingkan  kepentingan  daerahnya sendiri  daripada  kepentingan  yang  lebih  luas. Dengan  dalih  otonomi  daerah,  Pemerintah  Daerah tidak  mau  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  lain yang  sekiranya  tidak  menguntungkan  daerahnya secara  ekonomis.  Oleh  karenanya,  Pemerintah
Provinsi  Jawa  Timur  mengalami  kesulitan  untuk menggalang kerjasama antardaerah, termasuk pengelolaan mata air Umbulan.
Dari  sisi  proses  kerjasama,  terutama perumusan  kebijakan  nampaknya  strategi  yang diambil  masih  mengandung  kelemahan,  sehingga dalam  mengimplementasikan  kebijakan  mengalami kesulitan, terutama dalam hal  melibatkan  “jaringan” atau  multiplisitas  organisasi,  yaitu  bagaimana organisasi  berinteraksi  satu  sama  lain,  tidak  hanya dalam  bentuk  dukungan  dari  DPRD.  Dalam implementasinya  kerjasama  tersebut  sebaiknya mengikuti pendekatan yang dianjurkan oleh Aldrich, terutama  pendekatan  kekuasaan  dan  ketergantungan sumber  daya.  Pendekatan  ini  berargumen  bahwa interaksi  organisasi  adalah  produk  dari  hubungan kekuasaan  di  mana  organisasi-organisasi  dapat membuat  organisasi  yang  lebih  lemah  dan    lebih tergantung  untuk  berinteraksi  dengan  mereka.  Pada gilirannya,  organisasi-organisasi  yang  tergantung pada  organisasi-oragnisasi  yang  lebih  kuat  harus menjalankan  strategi  bekerjasama dengan  organisasi yang  kuat  untuk  mengamankan  kepentingan  mereka dan  mempertahankan  otonomi  relatifnya  atau mempertahankan  ruang  mereka  untuk  beroperasi. Dilihat dari perspektif Aldrich, kerjasama pengelolan mata air Umbulan tersebut melibatkan empat daerah yang  akan  memanfaatkan  mata  air  tersebut,  yaitu Kota  Surabaya,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten Sidoarjo,  dan  Kabupaten  Pasuruan.  Apalagi  Kota Surabaya,  Kabupaten  Gresik,  dan  Kabupaten Sidoarjo yang posisinya lebih lemah dan membutuhkan  sumber  air  tersebut,  seharusnya membentuk lembaga kerjasama yang independen dan professional  untuk  bekerja  secara  aktif  dan  intensif. Kelemahan  yang  paling  mendasar  adalah  pola kerjasama  pengelolaan  mata  air  Umbulan  tidak memiliki  payung  politik  yang  kuat  misalnya  dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

## SIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa kerjasama  pengelolaan  mata  Umbulan  belum berjalan  dengan  optimal,  walaupun  produk  hukum berupa MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan  Kabupaten  Pasuruan  telah  ditandatangani, yang  ditindaklanjuti  dengan  pembentukan  Tim Kerjasama,  dan  Kelompok  Kerja  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Umbulan.  Namun,  dalam  proses pembuatan  kebijakan,  terutama  pembentuk  tim kerjasama,  tidak  melibatkan  kalangan  privat, masyarakat dan kalangan profesional.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan  kerjasama  pengelolaan  mata air Umbulan, yakni mencari investor dan melakukan negosiasi  dengan  pihak  pemilik  mata  air  Umbulan (Kabupaten  Pasuruan)  belum  berhasil.  Belum berhasilnya  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:
(1)  dalam  proses  maupun  implementasi  kebijakan tidak  melibatkan  tiga  daerah  lainnya  yang  akan memanfaatkan  mata  air,  yaitu  Kota  Surabaya, Kabupaten  Gresik,  dan  Kabupaten  Sidoarjo;  (2) belum  ada  payung  politik    yang  memadai;  dan  (3) kurang  pelibatan stakeholders ,  terutama  kalangan privat dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap mata air Umbulan.
Oleh  karena  itu,  disarankan  agar  Pemprov Jawa  Timur  membuat  strategi  kerjasama  dalam pengelolaan  mata  air  Umbulan  dengan  melibatkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo,  Kabupaten  Gresik  dan  Kota  Surabaya, dengan  tahap-tahap  sebagai  berikut:  (1).  membuat payung  hukum  yang  lebih  jelas;  (2)  tim  yang  telah dibentuk  pihak-pihak  yang  mengadakan  kerjasama, baik  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya perlu dirampingkan  dengan  memperhatikan  kompetensi- nya  dan  keinginan  untuk  mau  bekerja;  (3) mengefektifkan  tim  dengan  membuat  jadwal pelaksanaan yang jelas; (4) membentuk lembaga/badan  independen  yang  anggotanya  dari kalangan  birokrat  dan  profesional,  di  mana tanggungjawab  manajemen  dipegang  oleh  kaum profesional  yang  bertugas  membuat  mekanisme kerja,  membuat  profil  Umbulan  dan  menawarkan kepada  investor,  sedangkan  posisi  birokrat  sebagai dewan  penasehat;  dan  (5)  melakukan  sosialisdasi tentang expected  gain terhadap  semua  pihak  yang terlibat  dalam  kerjasama  tentang  kepastian  bahwa kerjasama  akan  lebih  berhasil  apabila  melibatkan beberapa pihak dari pada dikelola sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryant,  Carolin  dan  Louise  G.  White.  1987. “ Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara Berkembang ”, L3PES, Jakarta. Dunn,  William  N.  1992.  “ Public  Policy  Analysis:  An Introduction ”, University of Pittsburgh, Prentice – Hall International, Inc.. Dunn,  William  N.  1995.  “ Analisa  Kebijakan  Publik ”, University  of  Pittsburgh,  disunting  oleh Muhajir  Darwin,  Penerbit  Hanindita  Graha Widya, Yogyakarta. Meter,  Van  and  Van  Horn,  1975.  “ The  Policy Implementation Process: A Conceptual Frame Work , Administration and Society. Person, Wayne. 2005. “ Public Policy: Pengantar Teori dan  Praktik  Analisis  Kebijakan ”,  Prenada Media,  Jakarta. Sosrodarsono,  Suyono  dan  Kensaku  Takeda.  1999. “ Hidrologi Untuk Pengairan” , Pradnya Paramita, Jakarta. Undang-UndangNomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Wahab,  Solichin  Abdul.  1997.  “ Analisis  Kebijakan: Dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijakan Negara ”, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta