LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF REFUND OF CONCURRENT CREDITORS IN THE BANKRUPTCY CASE OF PT. BANGUN INVESTA GRAHA (DEBTOR) IS

## CONNECTED WITH LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND
DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS. (Decision Study: Number 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)
(PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGEMBALIAN DANA PARA KREDITUR KONKUREN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. BANGUN INVESTA GRAHA (DEBITUR) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
(Studi Putusan: Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020))

## Wike Nopianti
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang E-mail: hk19.wikenopianti@mhs.ubpkarawang.ac.id

## Deny Guntara
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang E-mail: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

## Muhamad Abas
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang E-mail: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

## Adyan Lubis
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang E-mail: adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
Law 37 of 2004 states that the debt to the creditor PT has been determined. Bangun Investa Graha can be billed on time, but PT. PPJB is terminated unilaterally and in bad faith by Bangun Investa Graha,  which  frequently  ignores  calls  from  creditors.  In  accordance  with  normative  legal principles, this study employs qualitative research methods. In this approach, the author employs a normative  juridical  strategy.  It  is  possible  to  draw  the  conclusion  based  on  the  findings  of  the research  that  has  been  discussed  that  Law  Number  37  of  2004  Concerning  Bankruptcy  and Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  (PKPU)  does  not  have  any  legal  function  against concurrent creditors who are not guaranteed. When a debtor has debts that are greater than his assets, the responsibilities of the debtor and his directors are not taken into account in the Panel of Judges'  decision  in  this  case.  Due  to  the  fact  that  the  debtor's  assets  will  not  be  distributed appropriately if the debtor is declared bankrupt by the court, concurrent creditors will suffer greater losses. The Panel of Judges considered the decision in Renvoi's cassation without understanding why the cassation was rejected—whether the debtor's condition was insufficient to pay creditors or the debtor did not want to pay concurrent creditors .
Keywords: Debts, Debtors, Creditors, Losses

## ABSTRAK
Telah  ditetapkan  sesuai  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004,  bahwa  utang  kepada  kreditur  PT. Bangun Investa Graha jatuh tempo dan dapat ditagih, namun PT. Bangun Investa Graha bertindak dengan  itikad  buruk  dan  sering  mengabaikan  panggilan  kreditur  dan  pemutusan  PPJB  secara sepihak.  Penelitian  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  secara  yuridis  normatif.
Penulis  menggunakan  strategi  yuridis  normatif  dalam  pendekatan  ini.  Dari  hasil  penelitian  yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  tidak mempunyai fungsi hukum  terhadap kreditur  konkuren  yang  tidak  dijaminkan.  Putusan  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  tidak memperhitungkan tanggung jawab debitur dan direksinya ketika debitur memiliki utang yang lebih besar dari hartanya. Akibatnya, kreditur konkuren tidak bisa berbuat banyak karena harta debitur akan  terdistribusi  tidak  mencukupi  jika  debitur  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  sehingga menambah kerugian kreditur konkuren. Dalam kasasi Renvoi, Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan tidak adanya penjelasan yang jelas mengapa kasasi ditolak, apakah karna kondisi debitur  tidak  mencukupi  untuk  melunasi  utang-utangnya  kepada  kreditur  atau  debitur  tidak  mau membayar utangnya kepada kreditur konkuren.
Kata Kunci: Utang, Debitur, Kreditur, Kerugian.

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan yang sering terjadi di industri
pengembangan antara lain adalah pengembang apartemen
memasarkan apartemen  yang  belum  jadi  dengan  sistem perjanjian pra jual atau perjanjian pengikatan. Hal  ini  ditambah  dengan  meningkatnya investasi  di  bidang  properti  apartemen  yang menjadi  target  prospektif  dan  memikat  bagi pengembang  untuk  melakukan  kegiatan pembangunan apartemen. Sebelum Akta Jual Beli  ditandatangani,  (PPJB)  menjadi  dasar ikatan  bagi  pengembang  dan  calon  pembeli sebelum  (AJB).  PPJB  ini  dikembangkan sesuai dengan norma masyarakat, dan prinsip kebebasan  berkontrak  menjadi  landasan pembentukannya.  PPJB  dibuat  melalui kesepakatan  yang  dihasilkan  dari  pilihan bebas  dari  konsumen  dan  developer  dalam transaksi jual beli.
Dalam  kebanyakan  kasus,  PPJB digunakan  untuk  menjual  dan  membeli  unit apartemen jika pengembang belum menyelesaikan pembangunan apartemen atau apartemen,  tetapi  banyak  faktor  lain,  seperti
pembeli  tidak  membayar  harga  pembelian penuh,  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  masih diselesaikan pada Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota, tunggakan pajak penghasilan, dan tunggakan Biaya Pembebasan Tanah (BPHTB). Dengan adanya PPJB,  calon  pembeli  dan  pengembang  bisa saling  diuntungkan.  Sebagai  bukti  bahwa pembeli  serius  ingin  membeli  rumah  dari developer,  pembeli  akan  memberikan  dana kepada developer untuk membeli rumah, dan pembeli  juga  akan  mendapatkan  jaminan bahwa  mereka  akan  memiliki  rumah walaupun memiliki dana yang terbatas. PPJB juga dapat digunakan dalam hal pengembang gagal menyerahkan apartemen dan hak milik para pembeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Namun,  jika  pengembang  apartemen dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  sebelum penandatanganan  Akta  Jual  Beli  (AJB), pelaksanaan  PPJB  ini  juga  bisa  bermasalah. Masalah yang muncul menyangkut pengembalian  uang  yang  telah  diberikan pembeli  kepada  pengembang  apartemen.
Pembeli  perlu  mengetahui  hal  ini  sebelum memutuskan  untuk  membeli  apartemen menggunakan  PPJB,  karena  saat  ini  sangat mudah  mempailitkan  debitur  berdasarkan undang-undang kepailitan Indonesia.
Debitur dapat terhindar dari kebangkrutan  melalui  (PKPU).  Meskipun PKPU  dapat  membebaskan  debitur  dari pembatasan yang menghalangi mereka untuk membangun  kembali  usahanya,  PKPU  tidak membebaskan  mereka  dari  hutang  kepada kreditur. Apabila kreditur atau kuasa kreditur meminta  debitur  untuk  mengajukan  pailit, debitur  mempunyai  pilihan  untuk  sekaligus meminta  keputusan  mengenai  penangguhan PKPU. Selain itu, Pasal 229 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa  kepailitan  dan  permohonan  PKPU harus ditetapkan terlebih dahulu. Namun, jika debitur telah mengajukan pailit, ia tidak dapat meminta  keputusan  selama  penundaan pembayaran  utangnya.  sebaliknya,  debitur hanya dapat meminta perdamaian (perjanjian) selama proses kepailitan sedang dilakukan.
Penangguhan pembayaran utang sering dikaitkan  dengan  kebangkrutan.  Istilah  ini juga  sering  dikaitkan  dengan  situasi kebangkrutan  atau  ketidakmampuan  debitur untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo dan segera ditagih. 1
Didalam perkara kepailitan terjadi pada
1 Gunawan Widjaja, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit ,(Swadaya,2009),149-154.
developer pengembang property PT. Bangun Investa  Graha  yang  sedang  membangun sebuah proyek apartemen mewah di kawasan Kebon  Jeruk,  Jakarta  Barat,  terancam  pailit atas  pengajuan  beberapa  kreditur  nya. PT.Bangun  Investa  Graha  sudah  melakukan pemasaran  pada  tahun  2014  dan  akan memberikan  unit  apartemen  tersebut  kepada pembeli pada tanggal 27 Januari 2017 sesuai dengan  PPJB  satuan  unit  rumah  susun  The GianettiNo:040/TGBIG/PPJB/SC0305/LGL/ IX/15 yang sudah di tanda tangani oleh para pembeli  dan  PT.Bangun  Investa  Graha, namun  para  pembeli  merasa  pembangunan The Gianetti mangkrak yang seharusnya pada bulan januari 2017 sudah 80% namun secara fakta pembangunan nya hanya mencapai 50% saja  dan  tidak  terlihat  kembali  aktifitas pembangunan.
Apabila pihak pertama belum menyediakan The Gianetti Unit hingga denda keterlambatan mencapai 90 (sembilan puluh) hari  kalender,  maka  pihak  kedua  berwenang untuk  membatalkan  perjanjian  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  10 Perjanjian ini,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PPJB. Oleh karena itu, pembeli atau kreditur berhak, sesuai dengan ketentuan perjanjian, memutuskan  secara  sepihak  untuk  tidak melanjutkan PPJB karena developer apartemen  PT  Bangun  Investa  Graha  tidak
dapat menyediakan unit. PT. Bangun Investa
Graha  wajib  membayar  kembali  piutang pembeli/konsumen sebesar Rp
1.222.306.004.
Pada  UU  No  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU  sudah  terbukti  jika utang  PT.  Bangun  Investa  Graha  terhadap kreditur telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun  PT.  Bangun  Investa  Graha  tidak beritikad  baik  dan  cendurung  mengabaikan pemutusan  PPJB  sepihak  dan  somasi  yang dilayangkan  oleh  para  kreditur,  PT.  Bangun Investa Graha tidak melaksanakan kewajiban nya yakni menangguhkan segenap uang yang telah  dilunasi  berikut  dengan  denda keterlambatan  dan  juga  tidak  dapat menyerahkan satuan unit rumah susun “THE GIANETTI”  NC  0705  (2BRF)  tepat  pada waktunya  sebagaimana  diperjanjikan  dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 7 (ayat1) PPJB.
Actio  Pauliana yaitu  upaya  yang dipenuhi  oleh  kreditur  untuk  mendapatkan haknya,  namun  dalam  pelaksanaannya penegakan  hukum  dalam  kepailitan  terlihat pada    prinsip Actio  Pauliana tetapi  prinsip tersebut belum seutuhnya melindungi kreditur karena  beberapa  argumen,  yaitu  perbedaan arti antara Pasal 1341 UU No. KUH Perdata dan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU serta beberapa kendala yang dihadapi kurator.
2 Muhamad  Abas,  “Hak  Mendahului  Upah Pekerja  Dalam  Perkara  Kepailitan    (Analisis  Putusan
Actio Pauliana termaktub pada Pasal 41 sampai  dengan  Pasal  49  UU  Kepailitan  dan PKPU,  sedangkan  Actio  Pauliana  dapat ditemukan dalam PKPU dan Pasal 41 sampai dengan  49  UU  Kepailitan  .  Masalah  dalam penelitian  ini  bagaimanakah  perlindungan hukum  bagi  kreditur  konkuren  dalam pengembalian  dana  akibat  kasus  kepailitan PT. Bangun Investa Graha terkait dengan UU No.  37  Tahun  2004  dan  yang  menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan No 32/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst  dan  Putusan No. 879 K/Pdt. Sus-Bangkrut/2020.
Penegakan  hukum  harus  dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua  rakyat.  Inkonsistensi  penegakkan hukum  bertentangan  dengan  konsep  negara kesejahteraan  dimana  tugas  negara  memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan  umum  dan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keadilan terhadap kedudukan  pekerja  dengan  kreditor  lainnya dapat terwujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai pokok  pikiran  yang  sama  dalam  perkara kepailitan. 2

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ilmiah  ini  memakai  metode pendekatan  yuridis  empiris  dengan  cara
MK No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)”, vol 3 no 1 November 2018.
penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  / implementasi  ketentuan  hukum  normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah bersifar Deskriptif Eksplanatif, adapun alasan dalam memilih penelitian ini bertujuan untuk memberikan  gambaran  secara  rinci  dan menyeluruh  mengenai  permasalahan  yang dibahas  dan  menganalisis  data.  Data  yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif  dengan  menggunakan  metode logika  hukum  induktif  yaitu  dengan  cara mengolah  dan  menginterprestasikan  data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan  serta  pemaparan  kesimpulan, yang  dalam  hal  ini  adalah  kesimpulan kualitatif  yakni  kesimpulan  yang  dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis.

## III. PEMBAHASAN
Menurut Pasal 1 angka 3 UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Indonesia diatur oleh suatu sistem hukum yang dikenal dengan  “Rechstaat”.  Bunyinya  seperti  ini: Indonesia  ialah  negara  hukum.  Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan menurut undang-undang, berdasarkan  ketentuan  undang-undang  ini. Setidaknya  ada  tiga  gagasan  dasar  negara
3 Muntoha, Negara  Hukum  Indonesia:  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm.14
hukum  yang  digunakan  oleh  Philipus  M. Hadjon, yaitu Rechstaat , The Rule of Law , dan Negara Hukum Pancasila 3 .
Perlindungan hukum adalah penegakan HAM  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum berlandaskan kepastian hukum yang berwenang  maupun  sebagai  kesimpulan  dari aturan  ataupun  norma  yang  dapat  menaungi satu  hal  dari yang lain. Melindungi  martabat seseorang adalah aspek lain dari perlindungan hukum.  Dalam  kaitannya  dengan  pelanggan, hal ini menunjukkan bahwa hukum melindungi  hak-hak  pelanggan  dari  segala tindakan  yang  menghalangi  mereka  untuk mencapai  tujuannya 4, maka  dari  itu  perlunya perlindungan hukum.
Penegakan  HAM  yang  didapat  oleh subjek hukum berlandaskan kepastian hukum yang berwenang atau menjadi suatu kesimpulan  aturan  atau  norma  yang  dapat melindungi satu hal dari yang lain merupakan perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum yang  mencakup  perlindungan  martabat. Dalam  pengertian  ini  berarti  bahwa  hukum melindungi  hak-hak  masyarakat  dari  segala tindakan  yang  mengekang  mereka  untuk memperoleh apa yang mereka inginkan 5 .
Kepailitan seseorang atau badan hukum diatur pada UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 1 UU  Kepailitan  dan  PKPU  memberikan
4 Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti,
Jakarta,1988,hlm.153
5 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta,1984, hlm.133.
pernyataan
pailit sebagai berikut:
Pengambilalihan  umum  boedel  debitur  pailit ditangani  dan  dibereskan  oleh  kurator  di bawah  kewenangan  hakim  pengawas  sesuai dengan undang-undang ini. Ketika ditentukan bahwa  debitur  pailit,  juga  dikenal  sebagai debitur yang tidak dapat membayar utangnya dapat  dikatakan  bangkrut.  Ilmu  hukum mendefinisikan  kepailitan  sebagai  suatu kondisi  dimana  seorang  debitur  berhenti membayar  atau  lalai  untuk  melunasi  utang- utangnya, sebagaimana tercermin  pada Pasal 2  Ayat  (1)  UU  No  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU.  Permintaan  satu  atau lebih  krediturnya,  ditetapkan  paling  sedikit dua  kreditur  dan  gagal  melunasi  sekurang- kurangnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan  dapat  ditagih  berdasarkan  Pasal  37 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Tahun 2004.

## 3.1 Perlindungan  Hukum  Bagi  Para Kreditur Konkuren
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Setiap kreditur memiliki hak yang sama atas piutang debitur berdasarkan Pasal 37 UU No 37  Tahun  2004,  kreditur  dalam  kepailitan memiliki tiga kualifikasi dengan golongannya masing-masing:  kreditur  separitis,  kreditur preferen,  dan  kreditur  konkuren.  Karena bagaimana  struktur  kreditur  ini,  mereka semua memiliki hak yang sama atas kekayaan debitur  sehingga  dia  dapat  membayar
6 Ibid, hlm.256.
utangnya. 6
Penyelesaian piutang kreditur konkuren juga  dicatat  selepas  kreditur  separatis  dan preferen  mengambil  hak  nya,  dari  sisa penjualan  atau  pelelangan  harta  pailit. Kreditur  konkuren  yaitu  kreditur  yang  tidak termuat pada kreditur separatis atau preferensial. Setelah terlebih dahulu dikurangi  kewajiban  pembayaran  utang kepada  kreditur  separatis  dan  preferensial, kreditur konkuren mempunyai  hak  dan tingkatan yang sama dengan kreditur lainnya mengenai  boedel  milik  debitur,  baik  yang dulu maupun yang akan datang.
Padahal  hukum  kepailitan  menganut asas  paritas  creditorium  yang  berarti  para kreditur  yaitu  kreditur  separatis,  kreditur preferen, atau kreditur konkuren mempunyai hak  yang  sama  mengenai  semua  boedal debitur,  namun  terdapat  permasalahan  yang timbul dalam proses pembayaran harta pailit, jika besaran utang lebih besar dari harta pailit, selepas  kreditur  separatis  dan  preferen mengambil  haknya,  maka  piutang  kreditur konkuren  tidak  akan  lunas.  Hal  ini  karena hukum  kepailitan  memiliki  asas  paritas creditorium Walaupun perjanjian utang antara debitur  dengan  kreditur  konkuren  juga dilaksanakan  secara  sah  dan  sah  sebelum debitur  dinyatakan  pailit,  namun  tidak ditanggung beserta dengan hak-hak kebendaan  seperti  hak  tanggungan,  fidusia,
dan hak kebendaan. Namun pada kenyataannya, undang-undang kepailitan tidak  cukup  melindungi  hak-hak  kreditur konkuren. Oleh karena itu, kreditur konkuren berperan aktif dalam mengawasi penyelesaian debitur pailit agar dapat membayar piutangnya dan menghindari perjanjian utang piutang  dengan  debitur  jika  kemungkinan besar usaha debitur akan gagal.
Dalam  hal  pelunasan  piutang,  kreditur konkuren menerima penunaian piutang paling akhir  sesudah  kreditur  preferen  dan  kreditur separatis  melunasi  tagihannya.  Kreditur konkuren  tidak  menguasai  hak  jaminan kebendaan  tetapi  berhak  menagih  debitur berdasarkan  suatu  perjanjian.  UU  No  37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  PKPU mengatur  pembagian  harta  pailit  secara  pro rata.  Terlihat  bahwa  posisi  tawar  (negosiasi) kreditur  konkuren  lebih  lemah  dibandingkan dengan  kreditur  separatis.  Pasal  1131  dan 1132  KUH  Perdata  mengatur  kedudukan kreditur konkuren.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  konsumen PT  Bangun  Investa  Graha  menduduki  posisi yang  lemah  dan  terakhir  yaitu  kreditur konkuren  begitu  juga  konsumen  akan mengalami  kerugian.  Pengakuan  atas  asas pari  passu  porate  parte  in  pailit,  yang menerangkan boedel debitur menjadi agunan
7 Bimo Saputra Sejati, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan  Hakim  Pengawas  Dalam  Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga  Surbaya”  Kementerian  Riset  Tekonologi  dan
bersama  bagi  para  kreditur  tersebut  dan hasilnya hendaklah diberikan dengan seimbang, tampak adil 7. Namun pengembang apartemen (debitur) yang tidak beritikad baik telah  merugikan  banyak  konsumen  dan menimbulkan kerugian hukum bagi konsumen  (kreditur  konkuren)  dalam  hal pelunasan nya.
PT  Bangun  Investa  Graha  merupakan pengembang  yang  memiliki  proyek  mega didaerah  kebun  jeruk  Jakarta  Barat  bernama Casa Goya Residance, proyek ini terdiri dari perumahan Casa Goya Residance diatas luas tanah 11 hektar dan terdiri dari 200 unit rumah mewah dan 6 tower apartemen bernama The Gianetti sebuah apartemen strata titel dengan 3 (tiga) kolam renang, 10 lift dengan total 500 unit. PT Bangun Investa Graha digugat PKPU oleh  Kreditur  nya  pada  tanggal  8  Februari 2018,  dimana  PT  Bangun  Investa  Graha (termohon)  memiliki  tunggakan  yang  telah jatuh  waktu  dan  dapat  menagih,  termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, dan  termohon  tidak  dapat  meneruskan pelunasan  tunggakan  nya  yang  sudah  jatuh waktu dan dapat ditagih.
Pemohon  PKPU  yaitu  Jenny  Soesanti Soesanto menerangkan bahwa telah melunasi pemesanan  pembelian  satuan  unit  rumah susun  yaitu  sebesar  Rp.  1.222.306.004,-
Pendidikan  Tinggi  Universitas  Brawijaya  (2015). Akses 28 Desember 2022
bahwa  atas  pemesanan  tersebut  dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pemohon  PKPU  dan  termohon  PKPU sehingga mengikatkankan kedua belah pihak sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)  “The  Gianetti”  No:  040/TG- BIG/PPJB/SC0305/LGL/IX/5 tertanggal pada  4  September  2015.  Didalam  PPJB tersebut bahwa termohon PKPU berjanji akan menyerahkan satuan unnit tersebut selambat- lambatnya pada pertengahan tahun 2016 dan jika  termohon  tidak  belum  memberikan  unit The Gianetti sampai dengan denda keterlambatan 90 (sembilan puluh) hari maka pihak pemohon diperbolehkan memutus PPJB secara sepihak.
Sampai  akhir  tahun  2016  pihak termohon  belum juga menyerahkan unit The Gianetti  maka  termohon  pada  tanggal  27 Januari berhak untuk memutuskan atau tidak melanjutkan  PPJB  secara  sepihak,  dengan berlakunya  pemutusan  PPJB  secara  sepihak maka  termohon  PKPU  berkewajiban  untuk menangguhkan  seluruh  uang  yang  telah dibayarkan  pemohon  PKPU  yakni  pada tanggal 28 Desember  2017, namun termohon PKPU  belum  juga  menangguhkan  seluruh uang  yang  telah  dibayarkan  berikut  denda keterlambatan bagi para pemohon PKPU atas pembatalan  pemutusan  PPJB  secara  sepihak yang dilakukan pemohon PKPU.
Hal  ini  menunjukkan  PKPU  termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, sehingga pemohon PKPU
mengajukan  PKPU  dengan  maksud  untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas bagi pemohon  PKPU  dan  kreditur  lainnya  sesuai dengan Pasal 222 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 , bahwa debitur tidak dapat meneruskan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu  maka  debitur  dapat  meminta  supaya diberikan penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memperkenankan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian  dengan  melakukan  penawaran untuk  membayar  separuh  maupun  semua tunggakan  pada  kreditur  nya”,  menurut  UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU.
Lantas pada Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst Tahun  2019  PT  Bangun  Investa  Graha, terdapat  2  (dua)  kreditur  konkuren  yaitu  PT Waskita  Karya  (Persero)  Tbk  dan  Iwan Ridwan Empon Wikarta yang dimana debitur PT  Bangun  Investa  Graha  (Dalam  Pailit) memiliki nilai tagihan senilai Rp.
33.935.610.710,00-  yang  telah  jatuh  tempo dan harus dibayarkan beserta denda keterlambatan  pembayaran,  pada  penelitian ini  kreditur  konkuren  sama-sama  memiliki hak  dan  mendapatkan  kepastian  hukum seperti  kreditur  lainnya  baik  itu  separatis maupun  preferen.  Pembangunan  apartemen mewah  THE  GIANETTI  dihentikan  karena masalah pemasaran dan ketidakpastian pendanaan  investor,  menurut  debitur  yang mengklaim  dalam  pernyataannya  bahwa mereka tidak dapat membayar utang kreditur.
Kreditur  menempuh  jalur  hukum  dengan mengutarakan permohonan PKPU tersebut ke Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  yang dikabulkan  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU).
“PKPU  mempunyai  maksud  untuk memaksimalkan  pemberesan  harta  pailit”, dalam  arti  debitur  yang  sebelum  kepailitan sudah  dibebani  dengan  hak  jaminan  dari boedal  pailit  ketika  debitur  itu  dinyatakan pailit”,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,  bahwa  debitur  yang  sebelum  pailit dibebani hak tanggungan sebagai harta pailit. Pasal  ini  menyatakan  bahwa  hak  kreditur separatis dibekukan.
Tabel Piutang Kreditur Konkuren PKPU dan ia tidak dapat melaksanakan hak  tanggungannya  pada  saat  debitur dinyatakan  pailit.  Oleh  karena  itu,  kreditur konkuren  terpaksa  menerima  PKPU  yang dibuat  oleh  debitur  jika  kreditur  konkuren menyetujui kepailitan debitur. Setelah kreditur  separatis  melaksanakan  haknya, kreditur  konkuren  hanya  dapat  menerima pelunasan utangnya dari harta yang tersisa.
Kreditur  PT  Bangun  Investa  Graha (Dalam  Pailit)  mengajukan  kasasi  yang berupa  renvoi  terhadap  daftar  piutang  yang dibuat oleh kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam  Pailit)  kepada  Mahkamah  Agung pada  tanggal  6  Mei  2020,  lantas  Putusan Kasasi  Nomor  879  K/Pdt.Sus-Pailit/2020
NO Nama Kreditur dan Jenis Tagihan  yang diajukan Debitur (Rp) 1 PT Waskita Karya (Persero) Tbk a Pokok 280.398.058,00 b Bunga 15.530.795.280,00 c Denda 3.662.768.954,00 d Biaya 5.456.900.000,00 e Dll 8.754.748.420,00 Total 33.685.610.712,00 2 Iwan  Ridwan Empon Wikarta a Pokok 250.000.000,00 Total 250.000.000,00
dimana kreditur tidak mengakui dengan nilai piutang yang dibuat oleh kurator PT Bangun Investa  Graha  yang  dimana  tagihan  piutang kepada 2 (dua) kreditur konkuren senilai Rp. 16.624.235.057,00.
Berikut  merupakan  tagihan  utang  PT Bangun  Investa  Graha  (Dalam  Pailit)  selaku debitur kepada kreditur konkuren, yaitu: Dari tabel  diatas  utang  debitur  terhadap  2  (dua) kreditur  konkuren  yang  seharus  dibayarkan dengan  total  tagihan  Rp.  33.935.610.710,00, dalam  hal  ini  pihak  kreditur  yang  diwakili oleh direktur utama PT Bangun Investa Graha melakukan  kasasi  renvoi  terhadap  tagihan utang kreditur konkuren yang telah ditetapkan oleh  kurator  senilai  Rp.  16.624.235.057,00- dikarenakan  sisa  penjualan  dari  aset  debitur serta  pembayaran  pajak  yang  cukup  besar maka  harta  debitur  tidak  mampu  untuk melunasi semua utang kreditur konkuren dan juga  utang  debitur  begitu  besar  kepada kreditur  –  kreditur  lainnya,  namun  upaya hukum  kasasi  tersebut  ditolak  oleh  Majelis Hakim dan tagihan piutang kreditur konkuren tetap  senilai  Rp.  16.624.235.057,00-  yang sudah  ditetap  kan  oleh  kurator  PT  Bangun Investa  Graha,  sehingga  merugikan  pihak kreditur konkuren.
Dapat  ditarik  kesimpulan,  berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas, bahwa Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  tidak mempunyai  fungsi  hukum  terhadap  kreditur konkuren  karena  piutang  debitur  sangat banyak. kepada kreditur lain dan debitur yang
mengetahui  adanya  celah  hukum  ini  dapat menggunakan  Undang-Undang  ini  untuk melindungi  diri  mereka  sendiri.  Akan  tetapi pada praktek nya Undang-Undang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (UU No 37 Tahun 2004) tersebut tidak sepenuhnya tercapai untuk melindungi kreditur  konkuren  dan  tidak  sepenuhnya memberikan  kepastian  hukum  dikarena  kan pada  kasus  tersebut  peneliti  menganalisis bahwa  pihak  kreditur  mengalami  kerugian dalam  pembayaran  utang  yang  dibayarkan oleh  pihak  debitur  dimana  utang  yang dibayarkan debitur tidak sepenuhnya dibayarkan dikarenakan adanya suatu kendala yang dihadapi oleh kurator dan adanya suatu kendala yang dihadapi debitur terkait boedel pailit  yang  kurang  untuk  membayar  seluruh utang kreditur nya.
3.2 Pertimbangan Majelis Hakim
Dalam Putusan Nomor: 32/Pdt.Sus-

## PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Alasan  atau  argumentasi  hakim  dalam memutuskan suatu perkara disebut pertimbangan  hakim.  Majelis  Hakim  harus terlebih dahulu memeriksa permohonan pailit pemohon dalam perkara ini sebelum memeriksa  dan  memutus  perkara  pokok. Posisi  dalam  pertimbangan  dan  keputusan hukum  memainkan  peranan  yang  penting, bahkan bisa disebut sebagai komponen utama hukum  dari  keputusan  hakim.  Rasa  keadilan masyarakat  tidak  terpuaskan  oleh  putusan- putusan  yang  didasarkan  pada  pertimbangan
hukum  yang  sering  disebut  dengan  putusan- putusan  hukum.  Permohonan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  pada  putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor: 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst pemohon pailit yaitu  Jenny  Soesanti  Soesanto  adalah Kreditur  PT  Bangun  Investa  Graha  pada tanggal  11  Februari  2019  melalui  kuasa hukum  nya  dari  Agus  Wijaya,S.H.,M.H  & Partners di Jakarta Barat dengan ditandatangani  nya surat kuasa tertanggal  28 Januari 2019.
Putusan  Nomor:  32/Pdt.  Niaga  Jkt. Sus-PKPU/2019  Pst  diajukan  sebagai  dasar dalil  Pemohon  PKPU  yaitu  kreditur  PT,  dan tidak terlepas dari Pasal 222, 224, 227 dan 228 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU.  Bangun Investa  Graha.  Penulis  menegaskan  bahwa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menerapkan Pasal  222  Ayat  (1)  dan  Ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  dengan  benar dalam  menentukan  termohon  PKPU  telah ditemukan  utang  kepada  pemohon  PKPU sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  6  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun  menurut  analisis  penulis terhadap
putusan PKPU tersebut, Permohonan tanggung jawab dan wewenang hakim pailit untuk meninjau pengurusan dan
pemberesan  harta  pailit  oleh  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa mengacu pada UU No  37  Tahun  2004,  dalam  kasus  ini  hakim kurang  memperhatikan  tanggung  jawab debitur  dan  direksinya  apabila  debitur memiliki utang yang melebihi harta kekayaan. Akibatnya,  kreditur  konkuren  tidak  bisa berbuat banyak karena jika debitur dinyatakan pailit  oleh  pengadilan,  harta  yang  dibagikan tidak akan mencukupi, yang akan mengakibatkan  kerugian  yang  lebih  besar bagi kreditur konkuren.
Didalam Putusan Hakim pada Nomor :  32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan PKPU  yang  diajukan  kreditur,  dalam  rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas menyatakan  daftar  piutang  sementara  diakui oleh  kurator.  Kreditur  maupun  debitur  yang pailit  juga  berwenang  untuk  menentang adanya pemeringkatan piutang dengan menyebutkan  alasan-alasan  sederhana  yang selanjutnya  dituangkan  pada  risalah  rapat. Hakim  Pengawas  akan  berupaya  mengatasi sengketa  tersebut  dengan  membantah  daftar utang-utang  tersebut,  tetapi  jika  gagal sengketa tersebut di selesaikan pada Pengadilan yang dapat disebut dengan sidang renvoi,  sehingga  para  kreditur  PT  Bangun Investa  Graha  yang  keberatan  atas  daftar piutang  yang  dibuat  oleh  kurator  dapat mengajukan  permohonan  kasasi  dengan agenda  sidang  renvoi  bantahan  terhadap rincian utang yang dibuat oleh kurator.
Dalam  persoalan  yang  sama  pada putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat Nomor:373/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jk t.Pst  berdasarkan  laporan  Hakim  Pengawas dan  telah  mengadakan  rapat  tentang  rencana perdamaian,  yang  menyimpulkan  bahwa “hasil  perdamaian  tidak  tercapai”,  sesuai Pasal  281  ayat  (1)  Jo.  Pasal  289  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU  menyatakan  bahwa majelis  hakim  sependapat  dengan  anjuran Hakim Pengawas untuk menyatakan “Debitur PKPU Pailit”. Dengan ini menimbang bahwa dinyatakannya  Termohon  PKPU/PT.  United Mental  Indonesia  Pailit,  maka  demi  hukum PKPU  terhadap  Termohon  /  PT.  United Mental  Indonesia  berakhir.  Dan  Termohon dibebankan  biaya  perkara  proses  PKPU kepada Debitur PT. United Mental Indonesia serta  MENGADILI  menyatakan  bahwa Termohon  PKPU  dinyatakan  pailit,  dengan segala  akibat  hukum  yang  menyertainya. Bertentangan dengan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst dimana hakim pengawas tidak mempailitkan debitur  PT.  Bangun  Investa  Graha  namun dalam  didalam  hukum  kepailitan  bilamana debitur  berada  dikeadaan  insolvensi  Debitur tersebut  kemudian  dapat  dinyatakan  pailit karena tidak dapat membayar para
8 Deny Guntara, Farhan Ashyadi, Izni Nur Izati, “Analisis  Yuridis  Keadaan  Insolvensi  Debitor  Pailit PT.  Mandala  Airlines  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Studi
krediturnya  dan  sedang  mengalami  krisis keuangan 8.
3.3 Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 879K/Pdt.Sus-

## Pailit/2020
Setelah  Putusan  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt. Niaga Jkt. Sus- PKPU/2019  Pst  diberikan  di  depan  sidang pada tanggal 19 Maret 2019 di hadapan kuasa hukum  pemohon.  Pada  tanggal  10  Agustus 2020, kreditur melakukan kasasi secara lisan karena  ternyata  akta  permohonan  kasasi Nomor 879 K/Pdt. Sus Pailit/2020 jo Nomor 32/Pdt.  Permohonan  Sus-PKPU/2019/PN Niaga  Jkt  diajukan  oleh  panitera  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kepaniteraan menerima memori  kasasi  pada  22  April  2020,  yang disertai alasan permohonan tersebut. Permohonan  kasasi  kreditur  PT  Bangun Investa  Graha  dianggap  tidak  dapat  diterima oleh Mahkamah Agung dengan melihat Pasal- Pasal  yang  ada,  yang  memerintahkan pemohon  kasasi  untuk  membayar  biaya perkara  sebesar  Rp.  5.000.000.00  (lima  juta rupiah) diputuskan dalam rapat permusyawaratan  Mahkamah  Agung  pada tanggal 10 Agustus 2020, pada sidang terbuka untuk  umum  dan  tidak  mengikutsertakan kreditur ataupun debitur.
Putusan Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)” Vol. 1 No. 1
(2021):  RECHTSCIENTIA  :  Jurnal  Mahasiswa Hukum. Akses 1 Januari 2023.
Menganalisa  Putusan  Kasasi  tersebut, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 dalam menetapkan suatu perkara,  hakim  patut  melakukannya  dengan memperhatikan  berbagai  faktor  yang  dapat diterima  oleh  semua  pihak  dan  tidak menyimpang  dari  asas  hukum  yang  ada, seperti  pertimbangan  hukum  atau  penalaran hukum. Penulis melihat dalam  pertimbangan Majelis Hakim di Kasasi Renvoi tidak adanya perumusan  jelas  terhadap  alasan  kasasi ditolak  oleh  Majelis  Hakim  secara  jelas apakah  karna  keadaan  boedel  debitur  yang tidak memenuhi untuk membayar utang-utang nya  kepada  kreditur  atau  karna  debitur  tidak mau  membayar,  perkara  tersebut  dilihat  dari kasus  pailitnya  PT  Bangun  Investa  Graha yang  dimana  mereka  tidak  mampu  melunasi dengan diperkuat oleh bukti-bukti PT Bangun Investa  Graha  belum  pernah  sekalipun beritikad baik untuk melunasi hutang-hutang nya kepada para kreditur nya, seperti hal nya hutang  terhadap  kreditur  konkuren  yaitu  PT Waskita Karya yang sudah jatuh waktu sejak tahun 2016  hal ini telah menunjukan bahwa PT  Bangun  Investa  Graha  tidak  ada  iktikad atau  tidak  beritikad  baik  akan  membayar hutang-hutang nya.
Perhitungan  utang  yang  harus  dibayar debitur  menjadi  persoalan  lain  yang  muncul dimana boedel  pailit tidak mencukupi  dalam melunasi  utang-utang  kreditur  nya  sehingga pengembalian  dana  atau    pembayaran  utang yang  dilakukan  oleh  debitur  tidak  terpenuhi
sesuai dengan daftar utang yang dibuat, hal ini berakibat  pada  kreditur  konkuren  yang mengalami  kerugian  secara  materil  dan  hak- hak  kreditur  konkuren  belum  sepenuhnya terpenuhi  oleh  putusan  Majelis  Hakim  pada kasasi  Putusan  Nomor  879  K/Pdt.Sus- Pailit/2020.

## IV. KESIMPULAN
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:Karena  hutang  debitur  yang  begitu besar kepada kreditur dan debitur memahami celah  hukum  tersebut  sehingga  dapat menggunakan  undang-undang  kepailitan  dan PKPU  untuk  melindungi  diri,  maka  dapat ditarik  kesimpulan,  berdasarkan  temuan penelitian  yang  telah  dibahas,  didalam Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mempunyai  fungsi  hukum  kepada  kreditur konkuren  yang  tidak  ada  hak  tanggungan. Namun  dalam  prakteknya,  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU  belum  cukup  melindungi  kreditur konkuren  dan  belum  memberikan  kepastian hukum yang cukup karena peneliti menemukan bahwa piutang kreditur konkuren tidak sepenuhnya dibayarkan. Karena keterbatasan  yang  dihadapi  oleh  kurator  dan boedel  kepailitan  debitur,  sehingga  debitur tidak  mampu  membayar  semua  hutang krediturnya.
Menurut  penulis  Hakim  Pengadilan Niaga  Jakarta  sudah  benar  dalam  penerapan Pasal  222  Ayat  (1)  dan  Ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahwa termohon PKPU  terbukti  memiliki  utang  kepada pemohon PKPU sebagaimana yang ada pada ketentuan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU), Namun jika melihat ketetapan PKPU  secara  keseluruhan,  vonis  Majelis
Hakim pada perkara ini tidak memperhitungkan  tanggung  jawab  debitur dan  direksi  apabila  debitur  memiliki  utang yang  melebihi  harta  kekayaan.  Akibatnya, kreditur  konkuren  tidak  bisa  berbuat  banyak karena  jika  debitur  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan,  harta  yang  dibagikan  tidak mencukupi  sehingga  menambah  kerugian kreditur konkuren.
Penulis  mengkaji  Putusan  Kasasi  dan menemukan  bahwa  Majelis  Hakim  pada Renvoi Kasasi tidak menjelaskan dengan jelas mengapa  kasasi  ditolak.  Perihal  ini  dapat dilihat  dari  kasus  kepailitan  PT  Bangun Investa Graha yang tidak mampu membayar, didukung  dengan  bukti  bahwa  PT  Bangun Investa  Graha  tidak  pernah  beritikad  baik untuk  membayar  utangnya  kepada  para krediturnya,  seperti  halnya  dengan  utang piutang  konkurenbelum  pernah  sekalipun beritikad  baik  untuk  membayar  hutang-
hutang nya kepada para  kreditur nya, seperti hal  nya  hutang  terhadap  kreditur  konkuren yaitu  PT  Waskita  Karya  yang  sudah  telah jatuh  waktu  sejak  tahun  2016,  perihal  ini menunjukkan maka PT Bangun Investa Graha tidak  berniat  untuk  membayar  utangnya dengan  itikad  baik.  Hal  ini  berakibat  pada kreditur  konkuren  yang  mengalami  kerugian secara materil dan hak-hak kreditur konkuren belum  sepenuhnya  terpenuhi  oleh  putusan Majelis Hakim dalam kasasi Putusan Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian  Sutendi. Hukum  Rumah  Susun  dan Apartemen,  Jakarta:  Ctk.    Kedua, Sinar Grafika, 2012.
Edward  Manik.  Cara  Mudah  Memahami Proses  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Cv. Mandar Maju,2012.
Gatot Supramono.  Perjanjian Utang Piutang,
Banjarmasin:  Kencana  Prenadamedia Group, 2014.
Gunawan Widjaja dan Kartinik Muljadi (ed).
Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003.
Gunawan  Widjaja.  Resiko  Hukum  &  Bisnis Perusahaan Pailit, Swadaya, 2009.
Hadi  Shubhan.  Hukum  Kepailitan,  Kencana Prenadamedia, Jakarta,2008
Moh.Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim  (ed).
Hukum  Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti,1988.
Muntoha.Negara  Hukum  Indonesia:  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Dasar 1945, Yogyakarta: Kaukaba Dipancara, ,2013.
Philipus  M.  Hadjan.  Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia,  Surabaya:
Bina Ilmu, 1987.
Rio  Christiawan,  Hukum  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,  Depok:  PT  RajaGrafindo Persada, 2020.
Soerjono  Soekanto.  Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1984.
Sutan  Remy  Sjahdeini.  Sejarah,  Asas,  dan Teori  Hukum  Kepailitan  Memahami Undang-Undang  No.37  Tahun  2004
Tentang  Kapailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Jakarta: Prenadamedia,2016.
Urip  Santoso,  Hukum  Perumahan,  Jakarta: Ctk.1, Ed.1, Kencana,2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Nomor:
32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga
Jkt.Pst
Putusan Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

## Jurnal
Bimo Saputra Sejati, “Pelaksanaan Tugas dan
Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga  Surbaya”  Kementerian  Riset
Tekonologi  dan  Pendidikan  Tinggi Universitas Brawijaya (2015).
Dedy  Tri  Hartono,  “Perlindungan  Hukum
Kreditur Berdasarkan Undang- Undang  Kepailitan”,  Jurnal  Ilmu
Hukum  Legal  Opinion  Edisi  1  Vol  4 (2016).
Deny Guntara, Farhan Ashyadi, Izni Nur Izati, “Analisis Yuridis Keadaan Insolvensi Debitur  Pailit  PT.  Mandala  Airlines
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (Studi  Putusan
Nomor:
48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.P st)”  Vol.  1  No.  1  (2021):
RECHTSCIENTIA. Muhamad  Abas,  “Hak  Mendahului  Upah Pekerja Dalam Perkara Kepailitan (Analisis  Putusan  MK  No.  18/PUU-
VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)”, Vol 3 No 1 November (2018).