ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 411-417
Muryanto Amin dkk. Institutional Strengthening of Electoral Commission

## Institutional Strengthening of Electoral Commission in Increasing Voter Participation in Medan Mayoral Elections 2020
Muryanto Amin 1* , Muhammad Arifin Nasution 2 , Faiz Albar Nasution 1 1 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

## *Email: muryantoamin@usu.ac.id

## Abstract
Institutional strengthening of Electoral Commission is a model to increase voter participation in 2020 Medan Mayoral Elections. Purpose of activities in improving voter participation through; First, describe trend of voter participation in Medan. Second, explain the Readiness of the Medan Municipal Election Commission in 2020 Regional Head Elections. Third, explaining institutional strengthening of Electoral Commission in increasing voter participation in Medan. Method of implementation of activities through a panel discussion with Blended learning based on webinars, and face-to-face with Selection Committee of Medan District. Results of devotion show; First, trend voter participation in regional head elections tends to be low, so a social and cultural approach is needed in increasing participation in Medan. Second, readiness of Medan Municipal Election Commission in the 2020 regional elections is readiness of human resources, socialization, participation and adaptation of new normal life. Third, institutional strengthening of Electoral Commission in increasing voter participation should be done to Ad Hoc institutions such as District Election Committee, Voting Committee, Voter Data Update Officer and Voting Organizing Group to better understand duties, functions and protocols of health. In addition, new innovations in political socialization and political education through information technology media provide public awareness and increase voter participation.

## Keyword: Institutional Strengthening, Voters Participation, Elections

## Abstrak
Penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan model untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020. Tujuan kegiatan pengadian dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui; Pertama, menggambarkan trend partisipasi pemilih di Kota Medan. Kedua, menjelaskan Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Ketiga, menjelaskan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dalam  meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan. Metode pelaksaaan kegiatan melalui panel diskusi dengan Blended learning ( kombinasi pelatihan jarak jauh) berbasis webinar, dan tatap muka bersama Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Medan. Hasil pengabdian menunjukkan; Pertama, trend partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah cenderung rendah, maka diperlukan pendekatan sosial dan kultural dalam meningkatkan partisipasi di Kota Medan. Kedua, kesiapan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di Pilkada 2020 yaitu kesiapan sumber daya manusia, sosialsiasi, partisipasi dan adaptasi kehidupan normal baru. Ketiga, penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih harus dilakukan kepada lembaga Ad Hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk lebih memahami tugas, fungsi dan protokol kesehatan. Selain itu, inovasi baru dalam sosialisasi politik dan pendidikan politik melalui media teknologi informasi memberikan kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Kata Kunci : Penguatan Kelembagaan, Partisipasi Pemilih, Pemilihan
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 411-417
Muryanto Amin dkk. Institutional Strengthening of Electoral Commission

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan umum menjadi salah satu pilar utama dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat pada sistem demokrasi. Aktivitas tersebut, tercermin dari partisipasi masyarakat untuk membatasi elit dalam mengesampingkan norma dan prosedur demokrasi. Selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadikan Pilkada sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, Kota Medan akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Medan. Akan tetapi, fenomena golongan putih cukup signifikan setiap perhelatan Pilkada Kota Medan.
Terbukti  tren partisipasi pemilih pada Pilwal 2005 mencapai 54,70%, Pilwal 2010 sebesar 36,28% dan Pilwal 2015 partisipasi 25,38%. Kondisi tersebut, menunjukkan bahwa capaian penyelenggaraan  Pilkada ternyata tidak sebanding dengan  jumlah pemilih.  Masalah ini, cukup mengindikasikan Pilkada Kota Medan tidak mampu merangsang masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga, fenomena golput pada Pilkada perlu diamati, agar nantinya memberikan proyeksi dan gambaran dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Kota Medan.
Proses penyelenggaraan Pilkada Kota Medan merujuk Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Selanjutnya, KPU Kota Medan dan Pemko Medan sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama sebesar Rp69 miliar untuk Pilkada Kota Medan. Terlihat dari anggaran Pilkada sebelumnya terjadi peningkatan 40 %, atas pertimbangan kondisi dan standar daerah. Terlebih lagi, Perppu No 2 Tahun 2020 resmi disahkan sebagai Undang – Undang. Sehingga KPU Kota Medan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember Tahun 2020 menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi Covid-19.
Dengan melihat kondisi diatas maka terdapat beberapa peluang dan juga hambatan yang dapat menjadi gambaran, bahwa perlu adanya beberapa pendekatan dalam meningkatkan partisipasi di Pilkada Tahun 2020. Kota Medan dianggap penting sebagai lokus utama untuk melihat partisipasi politik di Sumatera Utara, sebab kota ini memiliki tingkat keragaman yang tinggi mulai dari komposisi persebaran penduduk, agama, dan maupun dari persebaran etnis. Selain itu, Kota Medan juga dapat dikategorikan sebagai barometer dinamika politik yang ada di Sumatera Utara.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilakukan pada 29 Juli 2020, melalui panel diskusi dengan Blended learning, yaitu kombinasi pelatihan jarak jauh berbasis webinar, dan tatap muka. Adapun peserta kegiatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Medan dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang. Selain itu, kegiatan pelatihan dilakukan dengan ceramah dan diskusi terhadap  peningkatan partisipasi masyarakat melalui penguatan kelembagaan antara lain; Pertama , menggambarkan trend partisipasi pemilih di Kota Medan. Kedua , menjelaskan Kesiapan KPU Kota Medan di Pilkada 2020. Ketiga , menjelaskan penguatan kelembagaan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan penguatan kelembagaan menjadi pilihan utama dalam mengundang perhatian mitra dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pilkada Kota Medan. Penguatan kelembagaan terhadap peningkatan kinerja KPU, akan lebih mendalam dengan hadirnya fasilitator yang memiliki keahlian dan bersifat netral, misal pakar pendidikan tinggi dan praktisi.. Persoalan internal dalam aspek kelembagaan di KPU Kota Medan adalah menciptakan pembagian peran Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, kerjasama dengan KPU, akan membuka peluang besar dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih di Pilkada Kota Medan tahun 2020.
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 411-417
Muryanto Amin dkk. Institutional Strengthening of Electoral Commission

## Gambar 3.1 Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan 2020
Tahap Pertama : Trend Partisipasi Pemilih Di Kota Medan Tahapan pertama kegiatan penguatan kelembagaan KPU, menggambarkan trend partisipasi pemilih di Kota Medan. Materi ini melibatkan Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Muhhammad Afri Rizky. Dengan demikian, penyampaian kepada PPK Kota Medan terhadap fenomena tidak memilih di Pilkada penting untuk dilakukan. Masalah tersebut, bertujuan agar PPK Kota Medan mampu memahami ancaman di Pilkada Kota Medan 2020. Sehingga, pendekatan – pendekatan sosial dan kultural diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan.
Muryanto Amin dkk. Institutional Strengthening of Electoral Commission
Situasi partisipasi Pilkada Kota Medan 2020, Muhammad Afri Rizky menilai kualitas demokrasi ditentukan dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Selain itu, penyelenggaran Pilkada diharapkan melahirkan pemimpin yang mampu menampung aspirasi dan mesejahterahkan masyarakat. Namun, setelah reformasi partsipasi pemilih di Kota Medan masih mengalami penurunan partisipasi. Sementara itu, beberapa hasil penelitian mengindikasikan penuruanan partisipasi di Kota Medan disebabkan masyarakat kecewa atas kinerja Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung.
Kekecewaan masyarakat diakibatkan kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Kota Medan. Terlihat, Walikota Medan Abdilah periode 2005-2010, Walikota Medan Rahudman periode 2010-2015 dan Walikota Medan Dzulmi Eldin periode 2015-2020 terjerat kasus korupsi. Oleh sebab itu, kekecewaan yang timbul melahirkan kelompok golput yang cukup signifikan di Kota Medan. Akan tetapi, pengamatan Muhammad Afri Rizky pada Pemilu 2019 partisipasi naik menjadi 74,20%. Kenaikan partisipasi dipengaruhi isu sosial dan kultural yang menimbulkan euforia masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Selanjutnya, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 masih kurang optimal untuk masyarakat datang ke TPS. Oleh sebab itu, meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi, KPU harus mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Medan. Kemudian bagaimana menjamin keamanan dan keselamatan pemilih dengan protokol kesehatan. Setelah itu, pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara faktual, karena masih banyak keluhan masyarakat terhadap jauhnya jarak TPS dari tempat tinggal. Dengan demikian, beberapa faktor yang mengancam partisipasi pemilih harus di antisipasi, agar masyarakat merasa nyaman datang ke TPS dalam menggunakan hak pilihnya.

## Tahap Kedua : Kesiapan KPU Kota Medan Di Pilkada 2020
Tahapan kedua kegiatan penguatan kelembagaan KPU, menjelaskan kelembagaan KPU dan Kesiapan KPU Kota Medan di Pilkada 2020. Materi ini melibatkan Komisoner KPU Kota Medan Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Edi Suhartono. Dengan demikian, penyampaian kepada PPK Kota Medan terhadap kelembagaan KPU dan kesiapan KPU terhadap Pilkada di tengah pandemi Covid-19 penting untuk dilakukan. Masalah tersebut, bertujuan agar PPK Kota Medan mampu memahami tugas dan fungsi KPU, serta menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada tahun 2020. Pemahaman secara menyeluruh akan memunculkan kesadaran dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan.
Edi Suhartono menegaskan UUD 1945 pasal 22 E Ayat 5 dan UU 10/2016 menjadi landasan yuridis Pemilihan Kepala Daerah. Lebih lanjut, Visi KPU adalah menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Selain itu, Misi KPU antara lain; Pertama , meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Kedua , meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu. Ketiga, menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif. Keempat , meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan. Kelima , meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, pemilih berdaulat dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Selanjutnya, merujuk KPU RI pada tanggal 21 Maret 2020 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Regulasi tersebut, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sebagian Tahapan Pilkada yang tertunda antara lain;
1. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan.
Muryanto Amin dkk. Institutional Strengthening of Electoral Commission
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian.
4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 juga telah menetapkan keputusan tentang penundaan tahapan Pilkada. Setelah itu, sejak 15 Juni tahun 2020, KPU melanjutkan kembali tahapan yang tertunda setelah ada kesepakatan antara Pemerintah, Kemendagri, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP ditandai dengan mengaktifkann kembali badan Ad Hoc PPK dan Pelantikan PPS yang tertunda, serta rekrutmen tenaga Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) untuk pelaksanaan kegiatan Coklit. Namun, beberapa masalaah yang menjadi tantangan dalam kegiatan Pilkada tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19. Pertama, masalah kesiapan tenaga penyelenggara (SDM) yang ada disemua tingkatan terutama pelaksana teknis di lapangan, seperti tenaga PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Kedua, masalah sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang tentunya menjadi tidak mudah ditengah merebaknya wabah Covid-19. Ketiga, masalah adaptasi dengan kehidupan normal baru ( new normal ).
Pelaksanaan Pemilihan di tengah wabah Pandemi menurut Edi Suhartono dirasa sangat beresiko. Jika ada satu tahapan yang melambat karena tidak disiplin menerapkan standar protokol kesehatan menyebabkan penyelenggara  terpapar Covid-19. Oleh sebab itu, keselamatan penyelenggara tetap menjadi skala prioritas. Pemahaman dan penanaman nilai kenormalan baru harus disiplin dipraktekkan dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Sehingga Pilkada Kota Medan berjalan sukses dan penyelenggara tetap sehat walafiat.
Sementara itu, Edi Suhartono menegaskan kegiatan sosialisasi tentunya sangat berbeda dilakukan pada masa merebaknya wabah Covid-19. Kegiatan sosialisasi yang sebelumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan fisik, maka dimasa pandemi akan lebih banyak dilakukan secara virtual. Demikian pula kegiatan tahapan lain seperti sosialisasi tatap muka yang biasanya menghadirkan masyarakat dan berlangsung ditengah kerumunan massa, tentunya akan dihindari. Walaupun harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Metode sosialisasi akan lebih banyak menggunakan media sosial dan tidak menutup kemungkinan membentuk pertemuan, jika tidak dilarang dalam peraturan KPU.
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU pada masa pandemi tidak hanya terkait sosialisasi mengenai tahapan pemilihan dan teknis penyelenggaran. Akan tetapi, sekaligus sosialisasi dan edukasi kepada baik jajaran penyelenggaraa, pemilih dan peserta pemilihan tentang normal baru. Bagaimana agar masyarakat mau dan bersedia untuk berdisplin menerapkan protokol kesehatan dalam situasi kenormalan baru ini. Kegiatan tersebut, dilakukan dengan teknologi informasi dan media sosial serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Harapannya kegiatan ini bisa menarik minat masyarakat untuk berpartisipsi dalam menjalankan hak pilihnya.

## Tahap Ketiga : Penguatan Kelembagaan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Tahapan ketiga kegiatan menjelaskan penguatan kelembagaan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Materi ini melibatkan Ketua Program Pengadian dan Dekan Fisip USU Muryanto Amin. Dengan demikian, penyampaian kepada PPK Kota Medan terhadap penguatan kelembagaan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 Kota Medan penting untuk dilakukan. Masalah tersebut, bertujuan agar lembaga Ad Hoc KPU seperti PPK, PPS, PPDP dan KPPS untuk lebih memahami tugas, fungsi dan protokol kesehatan. Selain itu, inovasi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan poliitk diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan.
Pandemi yang terjadi dibelahan dunia telah mengalami ketidakpastian, sebab vaksin Covid-19 belum ditemukan. Maka dari itu, beberapa negara dunia menghadapi dua persoalan sekaligus yang sulit yaitu, kemanusiaan dan ekonomi. Oleh sebab itu, protokol kesehatan dan social distancing menjadi salah satu aktivitas untuk menyelesaikan masalah penyakit Covid-19. Masalah tersebut, tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 411-417
Muryanto Amin dkk. Institutional Strengthening of Electoral Commission
2020. Sehingga, stimulus ekonomi, protokol kesehatan dan persiapan kebiasaan baru sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan.
S aat ini Pilkada Kota Medan 2020 mempunyai dua momen sekaligus yaitu tidak boleh melanggar protokol kesehatan dan harus meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada masyarakat Kota Medan belum menerapkan protokol kesehatan. Masalah tersebut, dapat dilihat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tidak melakukan sosial distancing pada saat Pencocokan dan penelitian (Gambar  3.1). Oleh sebab itu, beberapa masyarakat Kota Medan memberikan penilaian buruk terhadap proses pemutakhiran data pemilih di Kota Medan. Maka diperlukan pengutatan kelembagaan terhadap lembaga Ad Hoc KPU seperti  PPK, PPS, PPDP dan KPPS untuk lebih memahami tugas, fungsi dan protokol kesehatan.
Sementara itu, KPU Kota Medan harus memperkaya inovasi baru dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Sharing langsung jarak jaruh mengenai materi kampenye bisa dilakukan dengan musik dan podcast. Kegiatan tersebut, melalui media teknologi informasi menjadi langkah tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, proses pembelajaran Pemilu secara daring dapat manarik simpati pemilih muda. Sehingga KPU sebagai penyelenggara tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga mengedukasi pemilih di Pilkada serentak 2020 dimasa pandemi.

## 4. KESIMPULAN
Penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan model untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020. Adapun hasil pengadian yang dilakukan antara lain; Pertama , trend partisipasi pemilih di Pilkada menunjukkan tidak pernah menyentuh angka 60%, maka diperlukan pendekatan sosial dan kultural dalam meningkatkan partisipasi di Kota Medan. Kedua , kesiapan KPU Kota Medan di Pilkada 2020 yaitu kesiapan SDM, sosialsiasi, partisipasi dan adaptasi kehidupan normal baru. Ketiga , penguatan kelembagaan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih harus dilakukan kepada lembaga Ad Hoc KPU seperti PPK, PPS, PPDP dan KPPS untuk lebih memahami tugas, fungsi dan protokol kesehatan. Selain itu, inovasi baru dalam sosialisasi politik dan pendidikan politik melalui media teknologi informasi memberikan kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah mendanai kegiatan ini melalui skim pengabdian Mono Tahun dengan sumber dana NON PNBP Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020. Selain itu, terima kasih atas dukungan KPU Kota Medan dan DPRD Kota Medan dalam mensukseskan kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, M., & Sembiring, W.M.  (2018). Local election: Does bureaucracy become one of main political power? In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, pp.
1755-1315) . Medan: IOP Publishing Ltd. Retrieved from https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/126/1/012097/meta CNN Indonesia. (2019). Tiga Wali Kota Medan Berturut-turut Terjerat Korupsi. Cnn Indonesia.Com , p. 1. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191016165658-12-440068/tiga-wali-kota- medan-berturut-turut-terjerat-korupsi
ABDIMAS TALENTA 6 (2) 2021: 411-417
Muryanto Amin dkk. Institutional Strengthening of Electoral Commission
Damanik, R. A. (2018). Dinamika Validasi Data Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Di Kota Medan. Retrieved from https://kpud-medankota.go.id/dinamika-validasi-data-pemilih-dan- partisipasi-pemilih-di-kota-medan/
Elma, S. (2020). Influence of Voting Behavior on Political Participation in North Sumatera Governor Election Year 2018 Particularly in Stabat Sub-District. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 7 (1), 671–678. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1436 Hermawan, D. (2019). Anggaran Rp69 Miliar, Ini Tahapan Awal Pilkada Medan 2020. Retrieved from https://sumut.idntimes.com/news/sumut/doni-hermawan-1/anggaran-rp69-miliar-ini- tahapan-awal-pilkada-medan/full
Kpu Kota Medan. (2019). Trend Kehadiran Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Kota Meda Sejak Tahun 2004 S/D 2019. Retrieved from https://kpud-medankota.go.id/
Kpu Kota Medan. (2020). Visi MISI KPU. Retrieved August 8, 2020, from https://kpud- medankota.go.id/visi-misi/
Kurniawan, D. (2020). Ketua KPU Sumut Berharap Masyarakat Menerima PPDP. Tribun Medan , p. 1. Retrieved from https://medan.tribunnews.com/2020/07/20/ketua-kpu-sumut-berharap- masyarakat-menerima-ppdp.
Lussier, D. N. (2016). Constraining Elites in Rusia and Indonesia ( Political Participation and Regime Survival) (First). New York: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/slr.2019.104 Maharani, T. (2020). DPR Sahkan Perppu Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 Jadi Undang-Undang. Kompas.Com , p. 1. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/16334981/dpr-sahkan-perppu-pilkada-nomor- 2-tahun-2020-jadi-undang-undang?page=all
Metrotvnews.com. (2020). Nasib Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Indonesia: Metrotvnews.com. Retrieved from https://www.metrotvnews.com/play/KdZCqDlm-nasib- pilkada-serentak-2020-di-tengah-pandemi-covid-19
Nasution, F. A., & Kushandajani, K.  (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. JPPUMA:  Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal od Governance and Political Social UMA) , 7 (2), 227–235. https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015 Nasution, F. A. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020: Indonesia. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 12 (2), 97–113. Retrieved from https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955 Nasution, F. A., & TAher, Z. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humanioramaniora ,
4 (2), 55–60. https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.%25p Sadikin, U. H. (2020). Gugus Tugas Covid-19 Minta KPU Laksanakan Pungut Hitung Pilkada Desember 2020. Retrieved from https://rumahpemilu.org/gugus-tugas-covid-19-minta-kpu- laksanakan-pungut-hitung-pilkada-desember-2020/