## JABA (Maret 2022)

## Journal of Applied Business Administration
https://jurnal.polibatam.ac.id

## ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH BAGI UMKM DI KOTA TANGERANG SELATAN
Rezi Eka Putra 1)  , Linawati 2)  ,

## D3 Akuntansi, Universitas Pamulang

## Info Artikel
________________
Diserahkan Okt 2021 Diterima Feb 2022 Diterbitkan Maret 2022 ________________ Kata Kunci: UMKM, Insentif Pajak, Kepatuhan wajib pajak ____________________

## Abstrak
___________________________________________________________________ Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  tentang  analisis  insentif  pajak  daerah  bagi  UMKM  di  Tangerang Selatan  ditinjau  dari  tarif  pajak,  sanksi  pajak,  kemudahan  pajak,  sosialisasi  dan  kepatuhan  wajib  pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  UMKM  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Teknik  pengambilan  sampel  ditentukan berdasarkan teknik convinience sampling, Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier sederhana. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program for Social Science) Ver.  25.  Hasil  penelitian  adalah  Secara  simultan  (serentak)  besarnya  tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak. Secara parsial Variabel  Tarif  pajak  dan  sosialisasi  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  tingkat  Kepatuhan  wajib pajak, sedangkan variable sanksi pajak dan kemudahan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak.
© 2022 Indonesia
 Alamat Korespondensi: Tower A Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam
E-mail: danangchoirulumam@yahoo.com
ISSN 2548-9909

## 1. Pendahuluan
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  memiliki  peran  penting  dalam pembangunan  ekonomi  di  Indonesia.  UMKM berperan  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, selain itu UMKM  juga  berperan  sebagai  wadah  bagi kreativitas  masyarakat.  Peran  UMKM  dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai pemeran utama  dalam  kegiatan  ekonomi  di  berbagai sektor,  penyedia  lapangan  kerja  yang  terbesar serta  pelaku  utama  dalam  pengembangan kegiatan  ekonomi  lokal  dan  pemberdayaan masyarakat.
Hingga  saat  ini  UMKM  memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto  (PDB)  dan  penyerapan  tenaga  kerja  di Indonesia. Akhir tahun 2018, jumlah unit usaha UMKM  yang  terdaftar  di  Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar  64.194.057  unit  yang  terbagi  atas 63.350.222 unit usaha mikro, 783.132 unit usaha kecil  dan  60.702  unit  usaha  menengah. Sedangkan  tenaga  kerja  yang  terserap  sebesar 107.376.540  orang  pada  sektor  usaha  mikro, 5.831.256  orang  pada  sektor  usaha  kecil  dan 3.770.835  orang  pada  sektor  usaha  menengah. (Khairiyah dan Akhmadi, 2019).
Salah  satu  strategi  pemerintah  untuk meningkatkan  kesadaran  UMKM  terhadap perpajakan  yaitu  dengan  cara  memberikan insentif  pajak.  Pemerintah  berharap  pelaku UMKM dapat lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan  sehingga  berpotensi  meningkatkan pendapatan  negara.  Pemberian  insentif  pajak diharapkan  pelaku  UMKM  dapat  memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat mengembangkan  usaha  dengan  menambah modal  usahanya.  Diberlakukannya  pemberian insentif  akan  dapat  memperoleh  peluang  lebih besar  bagi  UMKM  untuk  semakin  berkembang dan maju.
Tidak sedikit pelaku UMKM mengabaikan kewajiban
perpajakannya, dikarenakan  kurangnya  pemahaman  terhadap pearturan  pajak  yang  telah  ditetapkan, kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  fiskus,  atau dengan  sengaja  mengabaikan  tidak  memenuhi
kewajiban  perpajakannya.  Pemberian  insentif belum  tentu  dapat  menumbuhkan  tingkat kesadaran atau kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi  kewajibannya,  seperti  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Khairiyah  dan Akhmadi  (2019)  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  adanya  peningkatan  wajib  pajak terdaftar  namun  pelaku  UMKM  belum  secara sukarela  membayar  pajak  karena  merasa  belum mendapatkan manfaat secara langsung. Selain itu kebijakan  yang  diusung  pemerintah  melalui ketentuan perpajakan (seperti pemberian insentif pajak, sanksi pajak, penurunan tarif pajak) akan berpengaruh  terhadap  perilaku  Wajib  Pajak. Konsep  kepatuhan  pajak  dapat  tercermin  dari tindakan  Wajib  Pajak  yang  melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan.
Penelitian Khairiyah dan Akhmadi (2019) yang  dilakukan  dikota  Tangerang  memberikan kesimpulan  bahwa  dari  sisi  kepatuhan,  secara statistik  2016-  2018  menunjukkan  adanya peningkatan wajib pajak terdaftar namun pelaku UMKM belum secara sukarela membayar pajak karena  merasa  belum  mendapatkan  manfaat secara  langsung.  Selain  itu  masih  terbatasnya kemampuan  melakukan  pembukuan.  Hal  ini berimbas  kepada  sisi  penerimaan  negara,  yaitu masih  rendahnya  penerimaan  pajak  dari  sektor UMKM  jika  dibandingkan  dengan  penerimaan perpajakan  sektor  lainnya.  Penelitian  tersebut dilakukan dengan metode kulitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.  Pada  penelitian  ini  penulis menggunakan responden UMKM kota Tangerang  Selatan  tahun  2019  dengan  teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. UMKM Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebanyak 32.134 usaha.
Melalui  Peraturan  Walikota  Tangerang Selatan  nomor  70  tahun  2020  tentang pengurangan  ketetapan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengambil langkah  untuk  penanganan  dampak  ekonomi dalam  kondisi  dampak  pandemi  Covid-19
dengan  melakukan  pemberian  insentif  berupa pengurangan Pajak Daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah diuraikan,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  riset  dengan  judul  “Analisis Pemberian Insentif Pajak Daerah Bagi UMKM di Kota Tan gerang Selatan”.

## 2. Metode
2.1 Populasi dan Sampel Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah UMKM  di  Kota  Tangerang  Selatan  berjumlah 32.134.
Tabel 1. Jumlah Populasi No Kecamatan Jumlah UMKM 1 Ciputat 4.846 2 Ciputat Timur 6.419 3 Pamulang 4.586 4 Pondok Aren 3.315 5 Serpong 5.222 6 Serpong Utara 5.464 7 Setu 2.282 Total 32.134 Sumber  :  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota Tangerang Selatan (2020)
Penentuan  sampel  menggunakan  rumus slovin  dengan  batas  kesalahan  5%,  maka  total sampel  penelitian  yang  didapatkan  sebagai berikut n = N / {1+ (N e²)} = 32.134 / {1+(32.134 x 0,05²)} = 395,082068 = 395 sampel
Pada  penelitian  ini  teknik  pengambilan sampel adalah menggunakan metode accidental sampling,  dimana  unit  sampling  dipilih berdasarkan  ketersediaannya  Sugiyono  (2018). Alasan  peneliti  menggunakan  teknik  sampling tersebut adalah peneliti hanya akan meneliti dan mengambil  data  berdasarkan  responden  yang datang  pada  saat  dilakukan  kegiatan  penelitian secara  langsung.  Penelitian  ini  menggunakan sumber  data  primer  dari  pelaku  UMKM  Kota Tangerang  Selatan  dan  data  dikumpulkan
menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan  dan  diberikan  kepada pelaku  UMKM  sebagai  responden  secara langsung dengan mengisi alternatif jawaban yang sudah tersedia. Data  yang terkumpul selanjutnya akan  dianalisis  dengan  metode  deskriptif kuantitatif.  Adapun  seluruh  variabel  penelitian akan  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 1 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk  “Setuju  (S),”  skor  3  untuk  “Netral  (N),” skor  4  untuk  “Tidak  Setuju  (TS),”  dan  skor  5 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).
Peneliti mengelompokkan variabel- variabel menjadi 2 variabel yaitu variabel  bebas (independent)  dan  variabel  terikat  (dependent). Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah 1). Tarif pajak (X1), 2). Sanksi pajak (X2),
3). Kemudahan pajak (X3), 4). Sosialisasi pajak (X4),  sedangkan  variabel  terikat  (dependent) dalam  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib pajak (Y).
Adapun  pengukuran  variabel  dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Tarif pajak Definisi operasional tarif pajak adalah tarif pajak merupakan suatu ketentuan dalam bentuk presentase atau jumlah mata uang suatu negara yang  harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak berdasarkan  pajaknya.  (Permatasari  &  Laksito, 2013).
2. Sanksi pajak Definisi  operasional  sanksi  pajak  adalah sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegahan agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan (Mardiasmo, 2016)
3. Kemudahan pajak
Definisi  operasional  kemudahan  pajak adalah  kemudahan  pajak  dapat  dicapai  melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang- undang pajak, dan penetapan
aturan-aturan
perpajakannya.
4. Sosialisasi Pajak Definisi  operasional  sosialisasi  pajak
adalah  sosialisasi  merupakan  suatu  cara  belajar
mengenai  nilai,  aturan,  dan  tingkah  laku  yang dimaksudkan  buat  suatu  organisasi  yang  lebih baik (Sudrajat, 2015).
5. Kepatuhan wajib pajak
Definisi  operasional  kepatuhan  wajib pajak  adalah  tindakan  wajib  pajak  yang melakukan  kewajiban  pajak  secara  akurat  dan tepat waktu
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
* Statistik deskriptif merupakan cara untuk menggambarkan dan menyajikan informasi dari sejumlah  besar  data.  Dengan  statistik  deskriptif data  mentah  di  ubah  menjadi  informasi  yang dapat menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Kuesioner disebar melalui online dan offline pada 7 kecamatan di wilayah Tangerang  Selatan  yang  meliputi:  Ciputat, Ciputat  Timur,  Pamulang,  Pondok  Aren, Serpong,  Serpong  Utara,  dan  Setu.  Dari penyebaran  dan  pengumpulan  data  diperoleh responden sebanyak 432. *
Hasil Uji Kuesioner

## Uji Validitas
* Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  apabila pertanyaan  di  dalam  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  mampu  diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat dikatakan valid. Untuk r tabel dengan jumlah kuesioner 432 adalah  sebesar  0,094  sehingga  diperoleh  hasil semua pertanyaan dinyatakan valid. *

## Uji Realibilitas
* Hasil pengujian reliabilitas untuk Tarif pajak (0,652), Sanksi Pajak (0,731), Kemudahan pajak  (0,612),  Sosialisasi  pajak  (0,606)  dan Kepatuhan  wajib  pajak  (0,717)  menunjukkan nilai  di  atas  0,5  maka  penulis  menyimpulkan bahwa data yang digunakan sudah reliabel. *

## Uji Normalitas Data
Normal probability plot pada penelitian ini tampak pada Gambar 1. berikut.

## Gambar 1. Normal Probability Plot

## Uji Multikolinearitas
Hasil  pengujian  multikolinearitas  dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini
Tabel 1. Uji Multikolinearitas
Sumber: data diolah peneliti (2021)

## Uji Autokorelasi
* Pengujian  autokolerasi  pada  penelitian ini  menggunakan  Run  Test.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh nilai Asymp.  Sig  (2-  tailed)  sebesar  0,493.  Hal  ini berarti  nilai  0,493  >  dari  0,05,  sehingga  model regresi tersebut bebas dari adanya autokolerasi. *

## Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot  dapat  dilihat  pada  Gambar  2 berikut.
Gambar 2. Scatterplot
Variabel Tolerance VIF Keterangan Tarif Pajak 0,670 1,494 Bebas multikolinearitas Sanksi Pajak 0,902 1,109 Bebas multikolinearitas Kemudahan Pajak 0,499 2,005 Bebas multikolinearitas Sosialisasi Pajak 0,456 2,195 Bebas multikolinearitas

## Uji Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  penelitian digunakan  analisis  regresi  berganda  dengan bantuan software SPSS  (Statistical  Product  and Service    Solution)    versi  25.  Berdasarkan  hasil analisis  regresi,  maka  diperoleh  persamaan regresi sebagai berikut:
* Dari model regresi linear berganda diatas dapat  dilihat  besarnya  konstanta  adalah  1.919. Tanda  koefisisen  regresi  variabel  bebas  (Tarif pajak,  sanksi  pajak,  kemudahan  pajak  dan sosialisasi  pajak)  menunjukkan  arah  hubungan dari  variabel  yang  bersangkutan  dengan  tingkat Kepatuhan  wajib  pajak.  Variabel  Tarif  pajak, sanksi  pajak  dan  Kemudahan  pajak  bertambah positif,  menunjukkan  adanya  hubungan  yang searah,  sedangkan  variabel  sosialisasi  pajak bernilai negatif sehingga menunjukkan hubungan yang  berlawanan  dengan  tingkat  Kepatuhan wajib pajak. * * Dilihat dari segi koefisien korelasi antara variabel  tarif  pajak  dengan  variabel  tingkat Kepatuhan wajib pajak dari hasil regresi adalah sebesar  0,383  yang  artinya  keterkaitan  antara tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak  dengan  tarif pajak,  sanksi  pajak,  kemudahan  pajak  dan sosialisasi  pajak  adalah  sebesar  38,3%.  Dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang
lemah  antara  tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak dengan  variabel  Tarif  pajak,  variabel  sanksi pajak,  variabel  kemudahan  pajak  dan  variabel sosialisasi pajak. *
Untuk koefisien determinasi (R2) dari hasil regresi diperoleh nilai sebesar 0,147 yang berarti hanya 14,7% perubahan tingkat Kepatuhan wajib pajak  dipengaruhi  oleh  variabel  Tarif  pajak, variabel sanksi pajak, variabel kemudahan pajak dan  variabel  sosialisasi  pajak.  Sedangkan selebihnya  85,3%  dipengaruhi  oleh  variabel- variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini.
Secara  serentak  atau  keseluruhan  untuk melihat  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  dilihat  dari  pembandingan Fhitung  dengan  Ftabel,  dapat  diketahui  pada level  of  significant  0,05  diperoleh  nilai  Fhitung sebesar  18.390  sedangkan  untuk  nilai  Ftabel adalah  sebesar  2,393  atau  Ftabel  <  F  hitung sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara simultan (serentak) besarnya tingkat Kepatuhan wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  tarif pajak,  sanksi  pajak,  kemudahan  pajak  dan sosialisasi pajak.
.
Tabel 2 . Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis
No Pengaruh Hipotesis t sig Keterangan 1 X1 terhadap Y H1 0.834  0.405  Ditolak 2 X2 terhadap Y H2 3.806  0.000 Diterima 3 X3 terhadap Y H3 5.122  0.000 Diterima 4 X4 terhadap Y H4 -1.084  0.279  Ditolak
Sumber: data diolah peneliti (2021)
H1:  Tarif  pajak  berpengaruh  terhadap tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak.  Variabel  ini mempunyai nilai signifikan t = 0,405, ini berarti bahwa  hubungan  variabel  Tarif  pajak  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05,  sehingga  H1  tidak  dapat  diterima.  Hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya (Dewi, dkk 2020), dengan argumen bahwa ketika tarif  pajak  menurun  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Penurunan  tarif  pajak memberikan  kemampuan  wajib  pajak  untuk membayar  dan  melaporkan  pajak  secara  tepat waktu.
H2:  Sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak.  Variabel  Sanksi pajak mempunyai nilai signifikan t = 0,000 yang berarti bahwa hubungan variabel ini berpengaruh secara  signifikan  terhadap  tingkat  Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05 sehingga H2 dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Dewi, dkk 2020), dengan  argumen  yang  dapat  diberikan  adalah adanya  sanksi  pajak  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dan  meningkatkan kesadaran  serta  kepatuhan  dalam  bidang perpajakan,  dan  wajib  pajak  dapat  mematuhi kewajibannya,  apabila  tidak  mematuhinya, mengakibatkan  biaya  pajak  yang  dikeluarkan lebih banyak daripada yang   seharusnya.
H3:  Kemudahan  pajak  berpengaruh terhadap  tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak. Variabel ini mempunyai nilai signifikan t sebesar 0,000  yang  berarti  bahwa  hubungan  variabel Kemudahan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap  tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak  pada level  of  significant  0,05,  sehingga  H3  dapat diterima.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian terdahulu (Rachmawati dan Ramayanti,  2016).  Dengan  argumen  bahwa Peningkatan  kemudahan  pajak  melalui  insentif yang diberikan dan kemudahan penyetoran pajak yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada Wajib Pajak UMKM.
H4: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap  tingkat  Kepatuhan  wajib  pajak. Variabel  Kemudahan  pajak  mempunyai  nilai signifikan  t  sebesar  0,279  yang  berarti  bahwa
hubungan variabel sosialisasi tidak berpengaruh secara  signifikan  terhadap  tingkat  Kepatuhan wajib  pajak  pada  level  of  significant  0,05, sehingga  H4  tidak  dapat  diterima.  Hasil penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  (Wardani  dan  Wati,  2018),  dengan argumen  bahwa  sosialisasi  perpajakan  mampu menyampaikanan informasi mengenai perpajakan  kepada  wajib  pajak  sehingga  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:
1. Secara simultan (serentak) besarnya tingkat Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  tarif  pajak,  sanksi  pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak.
2. Variabel  tarif  pajak  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat
Kepatuhan  wajib  pajak  pada  level  of significant 0,05.
3. Variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05.
4. Variabel  Kemudahan  pajak  berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat
Kepatuhan  wajib  pajak  pada  level  of significant 0,05.
5. Variabel  sosialisasi  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan  wajib  pajak  pada  level  of significant 0,05
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:
1. Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan perlu meningkatkan ekstensifikasi
perpajakan  dengan  cara  menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end- to-end dan penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Business Development Services merupakan strategi  yang  tepat  untuk  meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan dalam
pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM.
3. Melaksanakan  kegiatan  dalam  rangka memberikan  pembinaan  dan  pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM melalui program sosialisasi yang berkelanjutan.
4. Penelitian lebih lanjut, sebaiknya menambah variabel penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak daerah seperti perhitungan, penyetoran dan pelaporan

## Daftar Pustaka
Dewi,  dkk.  2020.  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif
Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Pelayanan  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika  dan  Manajemen  Vol.  9 No.2.Oktober 2020 hlm. 108-124. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
Ghozali.  2019.  Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kalsum et al., 2016 Khairiyah dan Akhmadi, (2019). Studi Kualitatif : Dampak  kebijakan  Insentif  Pajak  Usaha Kecil  dan  Menengah  terhadap  Kepatuhan Pajak  dan  Penerimaan  Negara.  Jurnal Manajemen  Keuangan  Publik  STAN  Vol., No, 2019, Hal. 36-45. Marasabessy. Ilfi Laili. 2020. Pengaruh Penurunan Tarif  Pajak  UMKM  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  (Studi  Kasus  pada KPP  Pratama  Pondok  Aren).  Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah. Jakarta Mardiasmo. (2016) Perpajakan . Edisi Terbaru 2016.. Andi Offset. Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  7  Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Peraturan  Walikota  Tangerang  Selatan  nomor  70 tahun 2020 tentang pengurangan ketetapan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan tahun 2021. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Jurnal UNDIP, Vol.2, 1-10. Rachmawati  dan  Ramayanti,  2016.  Manfaat Pemberian  Insentif  Pajak  Penghasilan dalam  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.
Jurnal Akuntansi, Ekonomi
dan Manajemen Bisnis Vol. 4, No. 2, December
2016, 176-185 p-ISSN: 2337-
7887. Universitas Trilogi.
Sudrajat,  Ajat,  dan  Arles  Parulian  Ompusunggu. 2015.  “Pemanfaatan  Teknolog i  Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan  Kepatuhan  Pajak“.  Jurnal  Riset Akuntansi  dan  Perpajakan  JRAP,  Vol.  2, No. 2, Desember 2015. Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  :  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta Supramono dan Damayanti, T. (2015). Perpajakan Indonesia  Mekanisme  &  Perhitungan. Yogyakarta: Andi.
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2009  tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Waluyo.  (2013). Pengantar  perpajakan. Perpajakan Indonesia. Jakarta: salemba empat.
Wardani  dan  Wati,  2018.  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  dengan  Pengetahuan  Perpajakan sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).  Jurnal  Nominal.  Volume  VII nomor 1 tahun 2018. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa