## DWIFUNGSI TNI DARI MASA KE MASA
Asrudin Azwar 1
Mirza Jaka Suryana 2
Peneliti dan Pendiri The Asrudian Center. 1
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta. 2

## Abstrak
Dwifungsi  angkatan  bersenjata  di  Indonesia  berevolusi  dan  mencapai  puncaknya pada era Orba. Di era ini peran sosial-politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah rezim Orba runtuh pada 1998, dengan  krisis  moneter  akut  yang  menyertainya,  masyarakat  Indonesia  menuntut negara  ini  menjadi  demokratis  seutuhnya.  Akibatnya,  Dwifungsi  ABRI  pun ditinggalkan.  Tapi  seiring  berjalannya  waktu,  upaya  untuk  mengembalikan Dwifungsi tetaplah kuat. Kini jenderal-jenderal TNI bahkan sudah mulai mengisi berbagai  jabatan  sipil.  Ini  tentu  saja  merupakan  langkah  mundur  dan  membuat Indonesia seakan kembali ke  masa otoriter. Rencana pemerintahan Jokowi untuk memberikan  ruang  jabatan  bagi  militer  di  kementerian  dan  institusi  sipil  lainnya bertentangan dengan semangat demokrasi dan jika dibiarkan akan menjurus kepada sikap otoritarianisme.
Kata  kunci:  Pemerintahan  Jokowi,  Dwifungsi,  ABRI,  militer,  otoriterianisme, peran sosial, peran politik, jabatan sipil

## Abstract
Dwifungsi  (dual-function)  of  the  Indonesian  Arm  Forces  has  been  evolved  and reached its peak in the New Order era. The social and political role of Indonesian Arm Forces became dominant in every aspects of the life of society. After the regime downfall in 1998, with the monetary crisis which accompanied it, Indonesian civil society  demanded  the  state  to  be  fully  democratic.  Thus,  the  Dwifungsi  is  left behind. Nevertheless, the effort to restore Dwifungsi is still strong. By now, many of  Indonesian  military  generals  has  occupies  public  offices.  It  is  of  course  a backward  and  making  Indonesia  to  its  darker  past.  The  plan  of  Jokowi’s administration to give posts for military officers in ministries and civil institutions is not accord with democratic spirit and tend to bring back authoritarianism to life.
Keywords: Jokowi  administration,  Dwifungsi,  Dual-function,  ABRI,  military, authoritarianism, social roles, political roles, civil offices

## PENDAHULUAN
Suka atau tidak, militer tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya negara Indonesia. Itu artinya, secara informal militer juga memiliki peran penting dalam mencapai kemerdekaan negara dan juga perkembangan Indonesia selanjutnya. TNI, dengan  kata  lain,  ikut  serta  dalam  pembuatan  dan  pembangunan  negara.  Dari pengalamannya  dalam  proses  pembuatan  dan  pembangunan  negara  inilah  yang kemudian membentuk persepsi ancaman dan basis ideologis bagi TNI untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.
Dalam  karya  analitiknya The  Army  and  Politics  in  Indonesia ,  Harold Crouch  mencatat  bahwa  militer  Indonesia,  sejak  awal  berdirinya,  tidak  pernah menganggap  diri  mereka  sebagai  instrumen  negara  yang  peduli  dengan  masalah keamanan. 3 Sebaliknya, TNI selalu menganggap dirinya sendiri sebagai "kekuatan militer"  dan  "kekuatan  sosial-politik  Indonesia."  Orde  Baru  (Orba)  kemudian melembagakan basis ideologis TNI ini. Dari sini kita bisa menyaksikan bagaimana TNI berhasil mendominasi politik Indonesia selama lebih dari tiga dekade (1966- 1998).
Namun setelah itu situasi politik berubah. TNI disapu gelombang reformasi 1998.  Di  tengah  berbagai  tekanan  publik  dan  oposisi,  dan  diperparah  oleh  krisis ekonomi  akut,  Soeharto,  yang  menjadi  rezim  otoriter  selama  32  tahun,  akhirnya dipaksa  mundur  pada  Mei  1998.  TNI  -  yang  selama  ini  mendapat  keistimewaan politik  dari  Soeharto  –  kemudian  meninggalkan  pelindungnya  itu  dan  bersama dengan kekuatan-kekuatan demokratis lain-nya menyaksikan bagaimana Soeharto dicopot secara memalukan.
Setelah Soeharto lengser, penggantinya Presiden BJ Habibie mengizinkan militer  untuk  mereformasi  dirinya.  Dengan  izin  itu,  militer  kemudian  berniat menghapus  Dwifungsi  ABRI.  Wiranto  dan  jenderal-jenderal  yang  berpikiran reformis  merancang konsep Baru bagi  militer,  yang akan  memandu pengurangan peran  politik  militer  dalam  kehidupan  politik  Indonesia.  Untuk  itu,  sejumlah
3 Lihat Harold A. Crouch, The Army and Politics in Indonesia , (Itacha: Cornell University Press, 1978); Untuk edisi terjemahannya lihat Harold A. Crouch, Militer dan politik di Indonesia , (Jakarta: Sinar Harapan, 1986)
restrukturisasi organisasi dilakukan oleh militer, termasuk likuidasi struktur sosio- politik  TNI  dan  kekaryaan  (penugasan  militer)  personil  untuk  posisi  pemerintah non-militer;  pemisahan  polisi  dari  militer;  dan  penarikan  dukungan  resmi  militer terhadap Golkar, partai yang berkuasa selama rezim Orba. Jatah kursi di parlemen juga  dikurangi  saat  pemilihan  umum  pertama  pasca-Orba  tahun  1999,  sampai akhirnya ditarik sepenuhnya dari parlemen pada 2004. Lalu bagaimana kelanjutan dari reformasi militer di Indonesia?
Artikel  ini  kami  tulis  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  dengan menelusuri sejarah Dwifungsi TNI dari masa ke masa. Untuk memenuhi tujuan itu, pertama-tama  kami  akan  membahas  terlebih  dahulu  sejarah  tentang  bagaimana militer dibentuk, lalu mengupas bagaimana militer bisa ikut serta dalam kehidupan politik  Indonesia,  kemudian  menguraikan  bagaimana  militer  bisa  memutuskan untuk  melakukan  reformasi  atas  tubuhnya  sendiri,  dan  sesudah  itu  apakah  peran politik militer berhasil dihapuskan dalam kehidupan politik Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. Pembentukan ABRI
Secara  formal,  sebelum  Proklamasi  Kemerdekaan,  Indonesia  belum memiliki  Angkatan  Bersenjata,  sehingga  peran  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  di  masa  depan  menjadi  sangat  penting.  Ada  dua  pendekatan  berbeda dalam kaitan dengan tercapainya kemerdekaan. Pemerintah dan para politisi  sipil percaya  bahwa  kemerdekaan  dapat  dicapai  dengan  jalan  diplomasi.  Angkatan bersenjata dan Pemuda percaya kemerdekaan seharusnya diraih melalui perjuangan bersenjata.  Posisi  berbeda  antara  pemerintah  dan  ABRI  ini  menandai  hubungan antara ABRI dan masyarakat, serta ABRI dan pemerintah di dalam negara Republik Indonesia. 4
Barisan Keamanan Rakyat (BKR) didirikan pada tanggal 20 Agustus 1945 dan kebanyakan anggotanya berasal dari PETA dan Heiho. BKR sendiri bukanlah angkatan  bersenjata  melainkan  suatu  lembaga  untuk  memberikan  perlindungan
4 Lihat Soedibyo, “Armed Forces of the Republic of Indonesia: Prospects for the 1990s”, dalam The Indonesian Quarterly , Vol. 18, No. 3 (Kwartal ke-3, 1990), hal. 223.
keamanan  pribadi  maupun  harta  rakyat.  Polisi  Negara  juga  didirikan  untuk mempertahankan  hukum dan ketertiban setempat. Akan tetapi, banyak kelompok bersenjata  merasa  keberatan  terhadap  hal  ini  dan  mulai  mendirikan  organisasi- organisasi  perjuangan  mandiri  seperti  Angkatan  Muda  Republik  Indonesia  dan Barisan  Pemberontakan  Rakyat  Indonesia.  Banyak  Tentara Pelajar  juga  dibentuk selama periode ini. 5
Satu  setengah  bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan,  pemerintah menyadari  bahwa  pemerintahan  tidak  bisa  berjalan  tanpa  angkatan  bersenjata nasional.  Hal  ini  sebagian  disebabkan  oleh  merebaknya  angkatan-angkatan bersenjata yang berdiri sendiri-sendiri di seluruh negeri, di samping hampir tibanya pasukan  Sekutu  di  bawah  kepemimpinan  Inggris,  yang  dimaksudkan  untuk memulihkan  kolonialisme  Belanda.  Pada  akhir  September  1945,  berbagai  unit polisi  diintegrasikan  menjadi  lembaga  tunggal  dengan  penunjukan  Kepala  Polisi Nasional. Sebagai akibat dari situasi keamanan internal dan eksternal, pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan otoritas Dekrit Presiden Nomor 10-1-1945, BKR diubah menjadi  Tentara  Keamanan  Rakyat  (TKR).  Letjen  Urip  Sumohardjo,  pensiunan perwira  KNIL,  diberi  tanggungjawab  untuk  mempersatukan  berbagai  kelompok bersenjata  dan  sampai  sekarang,  5  Oktober  dirayakan  sebagai  Hari  Kelahiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Dalam  dua  minggu  pembentukan  TKR  memiliki  10  divisi  di  Jawa  dan  6 divisi  di  Sumatera,  di  samping  banyak  pasukan  perlawanan  lainnya  di  seluruh negeri,  TKR  bentrok  dengan  Angkatan  Darat  Sekutu  (Gurkha-Inggris)  yang mendarat di Surabaya, dan  mulai  memasukkan pasukan Netherlands Indies  Civil Administration  (NICA)  ke  Indonesia.  Pertempuran  pada  tanggal  28  Oktober mengakibatkan  terbunuhnya  Jenderal  Mallaby,  komandan  pasukan  Sekutu. Penerusnya, Jenderal Mansergh, memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah. TKR juga bertempur melawan pasukan Sekutu di Magelang, Ambarawa dan Bandung. Jakarta sudah jatuh ke tangan Sekutu. Pertempuran hebat terjadi pada
5 Bilveer  Singh, Dwifungsi  ABRI:  Asal-usul,  Aktualisasi  dan  Implikasinya  bagi  Stabilitas  dan Pembangunan , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 30.
tanggal  10  November  1945,  yang  kemudian  diperingati  sebagai  Hari  Pahlawan Nasional.
Pertempuran-pertempuran  dengan  pasukan  Sekutu  menunjukkan  perlunya koordinasi.  Khawatir  muncul  kolonialisme  baru,  digelarlah  konferensi  semua angkatan bersenjata pada tanggal 11 November 1945, dipimpin oleh Urip. Sasaran utama  konferensi  adalah  memeroleh  dukungan  dan  kerjasama  dari  berbagai komandan lokal, terutama komandan-komandan yang tidak dibawah kendali TKR, di  samping  mengembangkan  strategi  umum  untuk  mempertahankan  Republik terhadap Sekutu setelah pertempuran besar di Surabaya. Sebelum persetujuan bisa dicapai tentang soal-soal ini, keputusan historis dibuat oleh konferensi ini dengan memilih  menteri  pertahanan  dan  panglima  besar.  Sultan  Hamengku  Buwono  IX ditunjuk  sebagai  Menteri  Pertahanan,  sementara  Kolonel  Sudirman,  mantan komandan PETA yang karismatik, pada waktu itu menjadi komandan divisi ketiga di Banyumas, dipilih sebagai Panglima Besar. Mayor Urip dipilih kembali menjadi Kepala Staf. Sudirman dan Urip dipromosikan ke tingkat Letnan Jenderal. 6
Syahrir,  yang  mengepalai  dan  membentuk  pemerintahan  parlementer  di Jakarta  tidak  mengetahui  konferensi  para  komandan  di  Yogyakarta  itu,  dan menunjuk  Amir  Syarifuddin  sebagai  menteri  pertahanan.  Hal  ini  membuat kekacauan  dan  friksi  antara  kepemimpinan  militer  di  bawah  Sudirman  dan pemerintahan  Syahrir.  Pada  tanggal  18  Desember  1945,  Sukarno  secara  formal menunjuk  Sudirman  sebagai  Panglima  Besar  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  tetapi  menolak  untuk  menunjuk  Sultan  sebagai  menteri  pertahanan. Dalam  hal  ini,  secara  tegas  terlihat  bahwa  pemerintah  tidak  menunjuk  pimpinan militer,  tetapi  kepemimpinan  TKR  terbentuk  dari  bawah  dan  dipaksakan  untuk menduduki  kepemimpinan  politik.  Hal  ini  merupakan  tindakan  politik  penting, yang mempersatukan Angkatan 45 dengan satu misi demi mempertahankan negara dari dominasi asing. Menurut Bilveer Singh, penerimaan keputusan para komandan militer mengenai penunjukan Sudirman dipandang sebagai penerimaan pemerintah terhadap  otonomi  militer  dalam  politik  Indonesia,  dan  dengan  begitu  membuat
6 Ibid , hal. 32.
kepemimpinan militer lebih percaya diri ketika sampai menyentuh hubungan sipil- militer. 7
Pada  3  Juni  1947,  Tentara  Nasional  Indonesia  ditetapkan  namanya. Mengikuti  pembentukannya,  selain  ada  banyak  tantangan  dari  dalam  struktur militer sendiri, TNI banyak diuji oleh ancaman terhadap republik yang datang dari berbagai  sumber.  Pertama,  TNI  terlibat  dalam  perang  terbuka  dengan  Belanda setelah dua aksi polisionil mereka. Aksi pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan  kedua  terjadi  pada  19  Desember  1948.  Fakta  bahwa  aksi-aksi  polisionil  ini terjadi  setelah  politisi  sipil  mengadakan  perjanjian  dengan  Belanda,  Perjanjian Linggarjati  (25  Maret  1947)  dan  Perjanjian  Renville  (17  Januari  1948), menimbulkan  pertanyaan  di  kalangan  pimpinan  militer  tentang  efektivitas  dan kecakapan  para  politisi  maupun  strategi  diplomasi  untuk  merebut  dan mengamankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping pertempuran dengan Belanda,  TNI  juga  memadamkan  pemberontakan  yang  dilancarkan  oleh  Partai Komunis Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di bawah pimpinan Muso.

## B. Dwifungsi ABRI
Setelah  menyoroti  bagaimana  ABRI dibentuk, Singh 8 menegaskan bahwa ada empat perkembangan yang memengaruhi persepsi dan norma perilaku angkatan bersenjata  Republik  Indonesia.  Pertama,  fakta  bawah  ABRI  menciptakan  dirinya sendiri  dan  memandang  dirinya  sebagai  pihak  yang  memiliki  hak  sama  besar dengan  kekuatan-kekuatan  lain  di  negara  ini,  untuk  ikut  menentukan  jalannya masyarakat.  Kedua,  fakta  bahwa  para  Pemuda  dan  anggota  angkatan  bersenjata memandang  diri  mereka  sendiri  sebagai  pejuang  kemerdekaan  yang  telah  ikut memperjuangkan kemerdekaan bagi negara. Kenyataan ini, khususnya pada waktu pemimpin  politik  siap  menyerah,  menegaskan  bahwa  militer  dan  pendekatan perjuangan  senjata  lebih  kuat  daripada  pendekatan  sipil  dan  diplomasi  dalam memenangkan  kemerdekaan  dan  kebebasan  negara.  Dengan  begitu,  muncul perasaan berhak atas keikutsertaan  menentukan arah politik negara. Ketiga,  fakta
7 Ibid , hal. 33.
8 Ibid , hal. 45.
bahwa  para  politisi  sipil  cenderung  terpecah  dan  hanya  mementingkan  diri  atau partainya  sendiri,  sementara  angkatan  bersenjata  muncul  sebagai  kekuatan  satu- satunya yang tampak memiliki sifat nasional. Keempat, kenyataan bahwa Jenderal Sudirman,  melalui  tindakan  dan  sikap  diamnya,  mampu  menarik  garis  dalam hubungan sipil-militer, bahkan sampai tidak mau ditundukkan. Kenyataan ini juga membentuk pikiran kaum  militer bahwa  mereka dapat  menantang kepemimpinan politik ketika pemimpin politik tidak mampu atau tidak efektif dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Hal ini memberi jalan bagi hubungan sipil- militer  di  Indonesia  dan  terus  memengaruhi  berbagai  peristiwa  dan  arah pembangunan di negara ini. Dan dwifungsi ABRI harus dipahami dalam parameter- parameter ini.
Konsep Dwifungsi ABRI sendiri sangat terkait dengan kelahiran dan peran angkatan  bersenjata  Republik  Indonesia  selama  periode  revolusioner  dari  bulan Agustus  1945  sampai  Desember  1949.  Konsep  Dwifungsi  juga  berhubungan dengan  pengalaman  ABRI  dan  menjadi  aktualisasi  di  masa  depan.  Dalam pandangan Harold Crouch, perasaan  militer  jelas  mengungkapkan  bahwa  mereka ada sebelum Republik.  “Kami  ini Republik. Karena kami  ada di sana waktu itu, orang-orang sipil bisa menyebut diri mereka menteri”. 9 Kaum militer beranggapan bahwa  pada  mulanya  mereka  pejuang  kemerdekaan  dan  baru  kemudian  sebagai tentara.  Oleh  karena  itu  mereka  memiliki  hak  politik  yang  sama  sebagaimana kekuatan-kekuatan lain dalam masyarakat. Pertama-tama mereka bersifat “politis”, dan baru kemudian “militer”. 10
Terbentuknya  sikap  angkatan  bersenjata  Indonesia,  berbagai  situasi  yang melibatkan mereka, dan posisi para politisi sipil beserta lembaga-lembaganya yang pada umumnya lemah memberi kalangan militer Indonesia peluang untuk berperan besar dalam menentukan arah perpolitikan negara ini. Selama masa revolusi, rakyat memandang  peran  angkatan  bersenjata  penting,  bahkan  lebih  penting  dari  peran kalangan  politisi  sipil,  dalam  mengejar  tujuan  bangsa  yaitu  kebebasan  dan kemerdekaan.  Hal  ini  menyebabkan  pimpinan  militer  berani  mengklaim  bahwa
9 Harold Crouch, Op.cit , hal. 25-26.
10 Bilveer Singh, Op.cit , hal. 47.
mereka  juga  memiliki  hak  berpolitik.  Dwifungsi  angkatan  bersenjata  Indonesia, yang pada dasarnya merujuk kepada peran angkatan bersenjata dalam masyarakat di  luar  lingkungan  militer,  dapat  dipahami  paling  baik  dengan  melihat  fase-fase sejarah modern di mana Dwifungsi diaktualisasikan di Indonesia.
Fase revolusioner sangat menentukan hubungan sipil-militer di Indonesia. Dua  faktor  yang  saling  berhubungan  mengondisikan  perkembangan  ini,  yaitu keterlibatan sejak awal pihak militer dalam politik dan kelemahan umum institusi- institusi sipil. Sementara kaum nasionalis memilih diberlakukannya sebuah sistem presidensil setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 3 November 1945 Wakil Presiden  Mohammad  Hatta  memperkenalkan  sistem  pemerintahan  parlementer dengan  mendorong  dibentuknya  partai-partai  politik.  Pada  saat  yang  sama, karakteristik militer Indonesia juga membentuk kecenderungan kelompok ini untuk selalu melibatkan diri dalam politik. Militer Indonesia merupakan organisasi yang tidak dibentuk oleh pihak  mana pun. Pada awalnya pemerintah sama sekali tidak berkeinginan  membentuk  angkatan  bersenjata,  kaum  muda  pada  waktu  itu mempersenjatai diri dan mulai bertindak sebagai sebuah kekuatan militer. Karena para  politisi  sipil  yang  membentuk  pemerintahan  tidak  memberikan  arah  dan pedoman jelas bagi pihak militer, angkatan bersenjata harus memilih sendiri para pemimpinnya,  termasuk  panglima,  sekaligus  menjalankan  kebijakan-kebijakan militernya  sendiri.  Jenderal  Sudirman  diangkat  sebagai  pemimpin  angkatan bersenjata  melalui pemilihan oleh para komandan militer. Baru di kemudian  hari diakui  oleh  kalangan  pemimpin  politik.  Sikap  netral  Jenderal  Sudirman  pada peristiwa  3  Juli  1946  ketika  komandan  Divisi  Ketiga  yang  berkedudukan  di Yogyakarta, dalam rangka membantu Tan Malaka beserta organisasi front bersatu melancarkan kudeta melawan pemerintahan Syahrir sampai terjadinya penculikan Syahrir membuat posisi jelas dari politik militer kala itu. Sudirman berada di luar konflik  antara  perdana  menteri  dan  komandan  divisi.  Baru  setelah  Sukarno memerintahkan, ia mengambil tindakan mendukung pemerintah dan melawan Tan
Malaka beserta organisasinya. Setelah peristiwa 3 Juli 1946 itu, Jenderal Sudirman merupakan salah satu faktor politik paling penting sampai akhir hayatnya. 11
Meletusnya  pemberontakan  Madiun  yang  dipimpin  PKI  memperbesar kekuatan  angkatan  bersenjata.  Ketika  kabinet  Amir  Syarifuddin  jatuh,  Hatta membentuk kabinet presidensil. Langkah ini ditentang oleh kaum sosialis, yang di bawah  kepemimpinan  Amir  membentuk  Front  Demokrasi  Rakyat  (FDR)  pada tanggal 26 Februari 1948 untuk menentang Hatta beserta kebijakan-kebijakannya. Salah  satu  kebijakan  utama  Hatta  yang  ditolak  adalah  rasionalisasi  dan restrukturisasi  angkatan  bersenjata.  Sebagian  besar  partai  sayap  kiri,  termasuk Partai Buruh dan Partai Sosialis, bersatu dengan PKI. Kepemimpinan kelompok ini ada di tangan  Muso. Ketika pemberontakan  bersenjata pecah di  Madiun pada 18 September,  TNI  dengan  cepat  menumpas  pemberontakan  itu.  Untuk  pertama kalinya  angkatan  bersenjata  mengorganisir  diri  secara  besar-besaran  demi menjalankan  peran  Dwifungsinya.  Setelah  berhasil  menyelesaikan  operasi keamanan,  TNI  mengambil  alih  fungsi-fungsi  serta  peran  para  pemimpin  distrik (Kabupaten).  Alasannya,  mereka  berusaha  agar  roda  pemerintahan  dan  ekonomi tetap berputar sekaligus memulihkan stabilitas kehidupan sosial, juga menjalankan fungsi-fungsi keamanan yang mereka emban. Operasi-operasi Madiun ini memberi pengalaman nyata pertama dalam menjalankan peran militer sekaligus peran sosial- politik  mereka. 12 Momentum serta pengalaman  inilah  yang  juga  ikut  membentuk wawasan ABRI mengenai aktivitas-aktivitas semacam itu di kemudian hari.
Faktor penting lain adalah periode perang gerilya dari tanggal 4 Desember 1948 sampai 14 Agustus 1949. Di sini pihak militer mampu melaksanakan haknya sebagai  kelompok  militer  sekaligus  sebagai  politisi. 13 Sukarno  dan  Hatta  hampir memutuskan  menyerah  kepada  Belanda  kala  itu,  tetapi  Sudirman  menentang dengan  lari  ke  dalam  hutan  untuk  melanjutkan  perang  gerilya.  Sebelum  Belanda menyerang  Yogyakarta,  Sudirman  memerintahkan  wakilnya,  Nasution,  untuk mempersiapkan  wilayah  ini  sebagai  ajang  perang  gerilya.  Nasution  melakukan
11 Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia, 1945-1966 , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hal. 47.
12 Bilveer Singh, Op.cit , hal. 77.
13 Ibid , hal. 78.
reorganisasi  angkatan  darat  menjadi  dua  jenis  angkatan  yaitu  tentara  bergerak ( mobile  army )  dan  tentara  teritorial.  Nasution  juga  mempersiapkan  wilayah  ini untuk  melakukan  perang  total.  Tentara  bergerak  bertugas  melakukan  serangan terhadap  musuh  di  mana  pun  berada,  sementara  tentara  teritorial  ditempatkan  di sejumlah lokasi untuk bertindak sebagai inti perlawanan rakyat terhadap Belanda. Didirikannya Markas Komando Djawa, di mana Nasution menjadi komandannya, pada  tanggal  18  Oktober  1948  membagi  TNI  ke  dalam  empat  divisi  dan  diberi kekuasaan  untuk  menguasai  Jawa.  Sebagai  komandan  Tentara  Jawa,  Nasution merupakan  pejabat  tertinggi  dan  pemegang  wewenang  pemerintahan  tertinggi selama  keadaan  darurat.  Pada  tanggal  2  Desember,  Nasution  mengumumkan penyelenggaraan  pemerintahan  militer  di  Jawa.  Kemudian  pada  24  Desember,  ia mengeluarkan “Perintah Pelaksanaan untuk Pemerintahan Militer di Jawa” dengan menetapkan struktur pemerintahan militer di Jawa. Di bawah Nasution ada empat komandan divisi yang juga ditunjuk sebagai gubernur militer dari wilayah masing- masing. Di bawah komandan divisi ada komandan Sub Teritorium Militer (STM) yang  setingkat  residen  sebagai  kepala  Keresidenan.  Di  bawah  Keresidenan  ada Kabupaten  (distrik)  yang  setingkat  dengan  Komando  Distrik  Militer  (KDM).  Di bawahnya  ada  Kecamatan  (sub-distrik)  yang  setingkat  dengan  Komando  Order Distrik (KODM). Struktur ini menegaskan bahwa semua kepala pemerintahan sipil, dari gubernur sampai camat, ada di bawah para pejabat pemerintahan militer. Para pejabat sipil hanya bertindak sebagai penasihat saja bagi pejabat militer. 14
Bagi  pihak  militer  Indonesia,  pengalaman  perang  gerilya  menciptakan model  perwujudan  sipil-militer  yang  pada  dasarnya  memberi  ciri  pada  kendali militer  atas  sistem  politik  di  wilayah-wilayah  yang  tidak  dikuasai  Belanda.  Apa yang  diciptakan  Nasution  selama  periode  ini  sebenarnya  sistem  pemerintahan paralel  yang  terbukti  efektif  dan  fungsional.  Pengalaman  ini  menentukan  sikap pihak  militer  tentang  bagaimana  mereka  harus  berhubungan  dengan  orang-orang sipil. Pada akhir 1950an, model ini diaktifkan kembali, dan sejak tahun 1965 model ini sudah mengakar serta sudah diimplementasikan.
14 Ibid , hal. 78-79.
Keputusan  Sudirman  untuk  meneruskan  perang  gerilya  melawan  Belanda pada saat orang-orang sipil bersiap untuk menyerah, hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan  lemahnya  kepemimpinan  sipil  beserta  lembaga-lembaganya. Para pemimpin sipil dinilai tidak mampu mengendalikan keterlibatan pihak militer yang semakin besar dalam kancah politik. Persaingan politik sipil yang membuat banyak perpecahan memperbesar keyakinan para pemimpin militer bahwa politisi tidak  mampu  memimpin  revolusi,  sehingga  mereka  merasa  wajib  menjalankan kebijakan-kebijakannya  sendiri  untuk  membebaskan  negara  dari  kolonialisme Belanda.
Setelah  penyerahan  kekuasaan  pada  Desember  1949  dan  pembentukan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  Agustus  1950,  peran  politik  militer sangat dibatasi.  Ada tiga alasan untuk pembatasan  ini. Pertama, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 didasarkan pada tradisi demokrasi liberal Barat yang dengan tegas menempatkan militer di bawah supremasi sipil. Kedua, angkatan darat ada di tangan kaum modernis. Ketiga, setelah Jenderal Sudirman meninggal pada Januari 1950,  pihak  militer  kehilangan  sosok  pemimpin  karismatik  yang  selalu  siap menentang  kepemimpinan  politik  setiap  kali  merasa  bahwa  militer  diperlakukan secara  tidak  adil. 15 Kehilangan  sosok  pemimpin  karismatik  merupakan  tamparan besar  dan  perpecahan  di  tubuh  kepemimpinan  militer  juga  menyebabkan munculnya  kekuatan  sipil  berhadapan  dengan  militer.  Bersamaan  dengan  itu  ada usaha  besar  untuk  mentransformasikan  angkatan  bersenjata  yang  pada  dasarnya revolusioner  menjadi angkatan bersenjata  yang profesional,  meski  nilai-nilai dari periode revolusioner tetap ditanamkan secara sistematis. 16
Meski berbagai kondisi yang tampaknya melemahkan posisi politik militer, tidak  berarti  bahwa  militer  sama  sekali  menjadi  apolitis.  Keterlibatan  dalam pengangkatan  menteri  pertahanan  pada  kabinet  pertama  Perdana  Menteri Mohammad  Natsir  pada  tahun  1950  membuktikan  hal  tersebut.  Calon  yang dijagokan Natsir akhirnya ditarik, digantikan oleh orang yang lebih dapat diterima
15 Lihat Salim Said, Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-49 , (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991), hal. 131-132.
16 Bilveer Singh, Op.cit , hal. 82-83.
kalangan  militer.  Dalam  periode  demokrasi  liberal,  ada  dua  peristiwa  yang berpengaruh  besar terhadap kepemimpinan  militer-sipil dan kemudian  membawa berbagai  implikasi  besar  bagi  peran  militer  dalam  politik.  Pertama  peristiwa  17 Oktober  1952.  Kedua,  peristiwa  Juni  1955.  Peristiwa  17  Oktober  1952 menyebabkan Nasution didepak dari KSAD.
Pada  17  Februari  1955  dihasilkan  piagam  Jogjakarta,  yang  antara  lain menyetujui promosi harus didasarkan pada senioritas. Piagama Jogjakarta menuntut adanya dikotomi yang jelas antara kepentingan sipil dan kepentingan militer, dalam sistem pemerintahan parlementer sekalipun. Penunjukan Kolonel Bambang Utoyo sebagai  Kepala  Staf  baru  oleh  pemerintah  pada  tanggal  10  Juni  1955  dinilai menyimpang  dari  Piagam  Jogjakarta  yang  telah  dikomunikasikan  kepada pemerintahan Ali Sastroamijoyo sebelum penunjukan itu dilakukan. Pada 27 Juni 1955  Kolonel  Bambang,  yang  kemudian  dipromosikan  menjadi  mayor  jenderal, dilantik sebagai Kepala Staf yang baru. Tetapi peristiwa ini diboikot oleh pimpinan militer  di  bawah  instruksi  Pejabat  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  Zulkfili  Lubis. Boikot ini kemudian dikenal sebagai “peristiwa Juni”, dan merupakan kegagalan pemerintahan  Ali  Sastroamijoyo.  Sejak  saat  itu,  angkatan  bersenjata,  khususnya angkatan darat, secara de facto menjadi kekuatan sosial politik yang aktif di negara ini. 17
Kemudian pada 14 Maret 1957, pemerintahan Ali Sastroamijoyo jatuh, dan di  hari  yang  sama  undang-undang  darurat  perang  diberlakukan  secara  nasional. Penyebab  utama  keadaan  ini  adalah  merosotnya  hubungan  daerah-pusat,  yang berujung pada pecahnya pemberontakan daerah oleh para komandan militer yang melahirkan  pemberontakan  PRRI/Permesta  di  Sumatera  dan  Sulawesi.  Setelah dilantik kembali sebagai KSAD pada 1955, Nasution mulai melaksanakan doktrin untuk  merasionalisasikan  keterlibatan  militer  dalam  politik.  Nasution  sangat percaya keterlibatan militer harus didasarkan pada hukum sehingga keterlibatan itu dinilai  sah  dan  dapat  diterima.  Gambaran  jelas  pemikirannya  baru  muncul  pada November  1958  ketika  ia  menyampaikan  pidato  bersejarah  mengenai  “Jalan
17 Yahya Muhaimin, Op.cit , hal. 81.
Tengah” di Akademi Militer Nasional, Magelang. Saat itu, para pejabat militer telah menduduki  posisi  di  bidang-bidang  yang  secara  tradisional  dianggap  sebagai wewenang sipil. Dengan alasan stabilitas serta persatuan, Nasution mengeluarkan seruan  untuk  membuang  sistem  demokrasi  liberal.  Alternatif  satu-satunya  demi kebutuhan itu adalah kembali ke UUD 1945. Menurut Nasution, Undang-Undang Dasar  1945  mengizinkan  tiga  bentuk  wakil  politik:  partai  politik,  kelompok fungsional,  dan  utusan  daerah.  Menurut  Nasution,  angkatan  bersenjata  adalah kelompok fungsional yang penting. Sementara kelompok-kelompok lain mencakup para petani, artis, jurnalis, sarjana keagamaan, pekerja, kaum muda, perempuan dan intelektual. 18
Selain  mendesakkan  “jalan  tengah”  dan  seruan  kembali  ke  UUD  1945, Nasution menghidupkan kembali teorinya tentang perang gerilya dan manajemen teritorial yang pernah diterapkannya di Jawa sejak Desember 1948 sampai dengan Agustus 1949. Pada penghujung tahun 1958, Nasution memerintahkan Sekolah Staf dan  Komando  Angkatan  Darat  (SESKOAD)  di  Bandung  untuk  mempersiapkan doktrin  militer  yang  akan  memungkinkan  pelaksanaan  kebijakan  “jalan  tengah”, berdasarkan pengalaman revolusi. Periode Demokrasi Terpimpin memberikan jalan bagi Nasution menerapkan banyak kebijakannya. Dengan begitu memberikan kuasa kepada militer untuk memainkan peran politik yang lebih besar lagi.
Pada  5  Juli  1959,  secara  resmi  Sukarno  mengembalikan  negara  ke  UUD 1945  melalui  Dekrit  Presiden.  Setelah  berlakunya  dekrit  ini,  keterlibatan  militer beserta  wakil-wakilnya  dalam  politik  dan  lembaga  politik  meluas  dengan  cepat. Ketika Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959, sepertiga menteri  berasal  dari  militer.  Nasution  sendiri  menjadi  Menteri  Pertahanan  dan Keamanan. Ketika Sukarno mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1960, 35 dari 283 anggotanya adalah ABRI. Setelah ini, Nasution untuk pertama kali menggunakan istilah “Dwifungsi”. Meski jarang digunakan, istilah ini kemudian  diterima  secara  umum  pasca  Seminar  Angkatan  Darat  Pertama  tahun 1965. 19
18 Lihat A.H. Nasution, Toward the People’s Army , (Jakarta: C.V. Delegasi, 1964), hal. 20.
19 Bilveer Singh, Op.cit , hal. 94.
Militer pun bertumbuh semakin kuat dan hal ini memberi kekhawatiran bagi Sukarno.  Guna  mengimbangi  kekuatan  militer,  Sukarno  mereorganisasi  undang- undang darurat perang dengan menetapkan dirinya sebagai kepala Penguasa Perang Tertinggi  (PEPERTI)  dan  semakin  dekat  dengan  PKI.  Pimpinan  angkatan bersenjata,  terutama  Nasution,  memandang  semakin  menguatnya  pengaruh  PKI sebagai ancaman bagi negara.
Setelah kudeta PKI yang menggemparkan dan mengakibatkan terbunuhnya enam pimpinan Angkatan Darat, termasuk Ahmad Yani, kepemimpinan Angkatan Darat  diambil  alih  Suharto.  Kejatuhan  Sukarno  mengawali  era  baru  perpolitikan Indonesia di mana militer memiliki posisi paling kuat. Lewat Surat Perintah Sebelas Maret  (Supersemar),  1966,  Sukarno  menyerahkan  semua  kekuasaan  eksekutif kepada  Suharto,  dan  pada  Maret  1967  Sukarno  dibebastugaskan.  Suharto mengembangkan  doktrin  baru  dengan  meninggalkan  “Jalan  Tengah”  Nasution demi prinsip di depan memberi teladan ( ing ngarso sung tulodo ), di mana ABRI harus memimpin dari depan.
Sementara  Dwifungsi  angkatan  bersenjata  telah  disahkan  pada  Seminar Angkatan  Darat  Pertama  tahun  1965,  Seminar  Angkatan  Darat  Kedua mengukuhkan  Dwifungsi  dan  menghasilkan  sejumlah  terobosan  penting  yang secara resmi disahkan oleh MPRS 1966 ketika Resolusi 14 antara lain menyatakan bahwa “fungsi non-militer anggota ABRI, sebagai warga negara dan revolusioner yang pancasilais harus diakui dan dijamin kesinambungannya. 20
Sejak 1966, fungsi sosial-politik angkatan bersenjata dilaksanakan melalui karyawan  atau  fungsionaris  yang  merupakan  anggota  angkatan  bersenjata  tetapi bertugas di luar kedinasan ABRI, baik di legislatif maupun eksekutif. Dwifungsi di era  Orde  Baru  ini  mengacu  pada  penggabungan  fungsi  umum  ABRI  sebagai kekuatan pertahanan dan  fungsi kekaryaan ABRI. Pandangan  ini  segera dominan dalam  masa  setelah  peristiwa  GESTAPU/GESTOK  karena  dirasakan  perlunya mengisi kekosongan yang terjadi akibat aksi pembersihan terhadap PKI di berbagai bidang  kemasyarakatan,  juga  untuk  memulihkan  ketertiban  setelah  berbagai
20 Salim Said, Op.cit ., hal. 28.
peristiwa yang mengguncang negara terjadi. 21 Praktis, Dwifungsi ABRI menguasai seluruh aspek sosial politik bangsa di era Orba.

## C. Reformasi TNI
Dwifungsi  ABRI, sebagaimana dikupas di  atas  begitu  mengakar pada era Soeharto.  Namun  setelah  Soeharto  lengser,  situasi  politik  berubah.  Peran  TNI dalam politik Indonesia mulai dipertanyakan dan digugat melalui reformasi 1998. Saat reformasi bergulir, salah satu tuntutan keras yang disuarakan kelompok pro- demokrasi adalah pencabutan Dwifungsi  ABRI. Terpilihnya  Abdurahman  Wahid (Gus Dur) sebagai presiden membuat tuntutan itu cepat dikabulkan lewat sejumlah keputusan. Dalam masajabatannya yang sangat pendek (1999-2001), pemerintahan Gus Dur melakukan sejumlah reformasi TNI. Polri dipisahkan dari TNI. Doktrin Dwifungsi  ABRI  dicabut  yang  implementasinya  melepaskan  peran  sosial-politik TNI.  Militer  aktif  tidak  lagi  melibatkan  diri  dalam  politik  partisan  untuk mendukung  Golongan  Karya.  Fraksi  TNI-Polri  juga  dihilangkan  dari  parlemen. Militer aktif tidak lagi menempati jabatan sipil.
Semangat itu awalnya ditunjukkan melalui sebuah seminar Angkatan Darat yang diadakan pada 22-24 September 1998. Ini adalah saat di mana Sekolah Staf dan  Komando  TNI  di  Bandung  menyelenggarakan  suatu  seminar  dengan mengangkat tema "Peran ABRI di Abad XXI". Tujuan dari seminar ini ialah untuk dilakukannya  redefinisi,  reposisi  dan  reaktualisasi  peran  ABRI  dalam  kehidupan bangsa. Seminar ini menghasilkan pemikiran yang dimaksudkan sebagai pegangan guna melakukan reformasi dalam tubuh TNI.
Dengan  paradigma  baru  yang  dihasilkan  dari  seminar  tersebut,  kalangan pimpinan  TNI  menjadi  memiliki  determinasi  agar  TNI  kembali  menjadi  tentara yang profesional sebagai lembaga pertahanan negara yang tangguh dan kuat. Untuk maksud  itu,  maka  Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  saat  itu,  Jenderal  Wiranto yang  dibantu  oleh  Kepala  Staf  Sosial  Politik  ABRI,  Letnan  Jenderal  Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  pimpinan  TNI  lainnya,  merasa  perlu  untuk  mulai
21 Bilveer  Singh, Op.cit .,  hal.  110.  Lihat  juga  Ulf  Sundhaussen, Politik  Militer  Indonesia,  1945- 1967: Menuju Dwifungsi ABRI , (Jakarta: LP3ES, 1987).
mengurangi peranan TNI di dalam kehidupan politik, dan secara bertahap menarik diri  dari  kegiatan  politik  dan  pemerintahan.  Determinasi  pimpinan  TNI  tersebut diaktualisasikan dalam  bentuk kebijakan pimpinan TNI untuk mengurangi secara substansial jumlah personil TNI yang menjadi anggota DPR RI dan MPR RI. 22
Kebijakan  yang  ditempuh  pimpinan  TNI  pada  masa  Pemerintahan BJ.Habibie  itu,  kemudian  dilanjutkan  dengan  "lebih  bersemangat"  oleh Pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  yang  mencoba  memberikan  ruang  lebih  luas kepada  kelompok  sipil  untuk  lebih  intensif  memberikan  sumbangannya  dalam pembinaan pertahanan negara. Perkembangan proses pembinaan bidang pertahanan ini,  dalam  kaitannya  dengan  TN!,  berlanjut  pada  Pemerintahan  Megawati Sukamoputri. Perlu dicatat di sini bahwa sejak Pemerintahan Abdurrahman Wahid, jabatan Menteri Pertahanan,  yang  sejak tahun 1959 selalu dipegang oleh perwira tinggi  TNI,  maka  jabatan  tersebut,  di  samping  jabatan  Gubemur  Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), dipegang oleh orang sipil. Hal  lain  yang  juga patut  dicatat,  adalah,  pada  masa  Pemerintahan  Megawati  Sukamoputri, pengangkatan jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI-AD kelihatannya lebih didasarkan  pada  pertimbangan  non-military  politics,  yaitu  masing-masing dipercayakan kepada personil perwira tinggi TNI yang dikenal profesional, yakni masing-masing  kepada  Jenderal  TNI-AD  Endriartono  Sutarto  dan  Jenderal  TNI-
AD Ryamizard Ryacudu. Pada masa lalu, sebelum era reformasi,  khususnya  pada  masa  Pemerintahan  Suharto,  dua  jabatan kemiliteran  penting  tersebut,  di  samping  jabatan-jabatan  lain  seperti Panglima  Komando  Strategis  Angkatan  Darat  (Kostrad)  dan  Komandan Komando  Pasukan  Khusus  (Kopassus),  atau  jabatan  territorial,  seperti Panglima  Komando  Daerah  Militer  (Pangdam)  untuk  tingkat  Propinsi, pengangkatannya nampak lebih banyak atas dasar pertimbangan militarypolitics. 23
22 Yahya  A.  Muhaimin,  “Pembinaan  Bidang  Pertahanan  Indonesia”,  dalam  Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  Pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Gadjah  Mada  (28 September 2005), hal. 11-12.
23 Ibid, hal. 12.
Pada tahun 2004, aturan soal supremasi  sipil atas tentara diperkuat dalam Undang-Undang 34/2004 tentang TNI. UU ini menyebutkan bahwa “TNI dibangun dan  dikembangkan  secara  profesional  sesuai  kepentingan  politik  negara  yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia." 24 Dengan UU itu, militer menjadi kehilangan fungsi sosial-politiknya. Mereka tidak lagi  dapat  merangkap  menjadi  pejabat  ataupun  menguasai  suatu  bisnis  secara langsung.  Struktur  ABRI  pun  dirombak  menjadi  dua  yaitu  Polisi  yang  bertugas menjaga keamanan dan TNI yang bertugas menjaga pertahanan negara. Pemisahan tersebut  secara  langsung  membuat  militer  tidak  lagi  diperbolehkan  mencampuri urusan sipil.

## D. Pasca-Reformasi TNI
Pertanyaannya  kemudian  adalah  apa  yang  terjadi  setelah  reformasi  TNI dilakukan?  Sayangnya  jawaban  untuk  pertanyaan  itu  adalah  kemunduran.  Sebab kepentingan  militer  pada  bidang  ekonomi-politik  tidak  serta  merta  ikut terhapus. Seperti  halnya  dengan  kepentingan  yang  dimiliki  oleh  kroni-kroni  Orba, mengakarnya kepentingan ekonomi-politik militer sejak era Orba membuatnya sulit untuk dihapuskan. Perubahan hukum yang terjadi sejak Reformasi rupanya hanya mengubah dinamika kekuasaan ekonomi dan politik  yang dilakukan oleh  militer. Sebelum  Reformasi  1998,  negara  memberikan  legitimasi  penuh  terhadap Dwifungsi  militer sehingga  mereka  mampu berkuasa secara terbuka. Namun saat ini, penghapusan Dwifungsi secara legal membuat militer harus menggunakan cara lain  untuk  tetap  mempertahankan  kepentingannya.  Itulah  sebab,  peran  politik militer  pasca  reformasi  tetap  penting.  Presiden,  dari  BJ  Habibie  hingga  Susilo Bambang  Yudhoyono,  menyadari  bahwa  membangun  dukungan  yang  kuat  dari militer adalah suatu keharusan dalam mempertahankan kekuasaan mereka. 25
24 Lihat  “Kemenangan  dan  Kekalahan  Supremasi  Sipil”,  https://tirto.id/kemenangan-dan- kekalahan-supremasi-sipil-cxWa
25 Lihat Leonard C. Sebastian, “Susilo Bambang Yudhoyono and His Generals”, dalam Policy Brief , No  1  (Singapore:  S.  Rajaratnam  School  of  International  Studies,  2007).  Tulisan  ini  bisa  diakses dalam
https://www.rsis.edu.sg/wp- content/uploads/2014/07/PB070101_Susilo_Bambang_Yudhoyono _and_Generals.pdf
Itu  artinya  Dwifungsi  tetap  eksis  meski  ada  upaya  untuk  melakukan reformasi  TNI.  Indikasi  bertahannya  Dwifungsi  itu  bisa  dilihat  dalam  laporan Indonesian Corruption Watch . Dalam laporan itu, ICW menemukan bahwa militer kini masih mengurusi urusan sipil dengan berbisnis melalui tiga cara, yaitu bisnis informal,  bisnis  ilegal,  dan  koperasi  atau  yayasan.  Bisnis  informal  dalam  bentuk penempatan  personel  TNI  ke  perusahaan  juga  melibatkan  TNI  sebagai  institusi, kesatuan  maupun  anggota  TNI.  Bisnis  ilegal  hanya  melibatkan  individu  dan kesatuan, secara institusi TNI tidak melakukannya. Padahal, UU No. 34 tahun 2004 tidak membedakan antara bisnis ilegal dan formal. Pemerintah seakan-akan lepas tangan,  karena  menganggap  jenis  bisnis  ilegal  dan  formal  tidak  sesuai  dengan definisi reformasi militer. Sementara itu, bisnis formal dalam bentuk yayasan dan koperasi melibatkan institusi TNI, kesatuan seperti Kopassus dan individu. 26
Yayasan  dan  koperasi  sendiri  dikategorikan  sebagai  “kepemilikan  tidak langsung”  sehingga  cukup  direstrukturisasi  dan  tidak  diambil  alih  oleh  negara. Sementara itu, bisnis  yang dimiliki oleh  militer secara langsung perlu diserahkan kepada  negara.  Akan  tetapi,  TNI  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  kepemilikan bisnis  secara  langsung.  Nampaknya,  bisnis  yang  terdaftar  pada  tahun  2008 dimasukkan ke dalam struktur baru perusahaan yang dijalankan secara legal oleh koperasi. Perubahan ini tercermin dalam peningkatan unit “bisnis’ pada tahun 2011 dengan 1.301 koperasi dan lebih dari 13 yayasan. 27
Menurut laporan Human Rights Watch (2006), yayasan dan koperasi tetap dipertahankan  oleh  militer  karena  kurangnya  anggaran  dari  pemerintah  untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Rendahnya anggaran menyebabkan gaji  prajurit menjadi  sangat  rendah  dan  hanya  cukup  untuk  memenuhi  setengah  dari  biaya minimum  yang  dibutuhkan  militer.  Akibatnya,  militer  merasa  perlu  untuk melakukan  kegiatan  perekonomian.  Menteri  Pertahanan  Juwono  Sudarsono, menyatakan  pada  tahun  2007,  “Anggaran  operasi  pemerintah  untuk  TNI  masih
26 Lihat bahasannya dalam Olivia Prastiti dan Matthew Alexander, “Dwifungsi dan Transformasi Bisnis  Militer  Pasca  Reformasi”,  http://www.balairungpress.com/2018/11/dwifungsi-dan- transformasi-bisnis-militer-pasca-reformasi/
27 Ibid.
sangat rendah, jadi untuk belanja operasi pertahanan dan keamanan, institusi militer harus mendanai sendiri dengan aktivitas bisnis”. 28
Akan  tetapi,  berdasarkan  pemeriksaan  keuangan  BPK  banyak  bisnis  TNI yang nyaris tidak menyumbang apapun setelah puluhan tahun penyelewengan dan korupsi  ( Human  Rights  Watch ,  2010).  Yayasan  dan  koperasi  militer  dikisar memiliki aset kotor sebesar Rp 3.2 trilyun dan aset bersih Rp 2.2 trilyun pada akhir tahun 2007.  Aktivitas bisnis ini meraup laba Rp 268 milyar pada tahun yang sama. Ini  belum  termasuk  upah  jasa  keamanan,  sewa  tanah  dan  bangunan,  beking perusahaan  yang  terlibat  kriminalitas  dan  korupsi.  Namun,  bisnis-bisnis  tersebut cenderung  tidak  digunakan  untuk  kesejahteraan  prajurit.  Laporan  Human  Rights Watch  (2006)  menyatakan  bahwa  bisnis  militer  menjadi  sumber  keuangan  bagi jenderal dan tidak  menaikkan taraf hidup prajurit di daerah. Artinya, alasan  yang mendukung  keberadaan  bisnis  militer  tidak  dapat  dibenarkan.  Alih-alih menyejahterakan  prajurit,  bisnis  militer  hanya  menjadi  bagian  dari  kepentingan ekonomi-politik elit militer. 29
Tak berhenti sampai disitu. Upaya untuk melanjutkan peran politik militer terus  berlanjut  di  era  pemerintahan  Joko  Widodo  (Jokowi).  Uniknya,  meski Presiden  Jokowi  pada  dasarnya  asing  dengan  lingkaran  kekuasaan  tradisional  di Jakarta, namun kebutuhan untuk memasukkan kekuatan militer dalam politik justru makin  menguat.  Sebagai  seorang  mantan  pedagang  furnitur  tanpa  latar  belakang militer dan tidak termasuk dalam keluarga politik terkemuka, Jokowi membangun dari  awal  basis  kekuatan  politiknya  dalam  politik  oligarki  Indonesia. 30 Dengan infrastruktur  yang  tak  tertandingi  di  seluruh  negeri  dan  kurangnya  pengekangan birokrasi  yang  dikenakan  pada  saat  itu,  melibatkan  militer  adalah  pilihan  politik yang paling strategis bagi Jokowi. 31
28 Ibid. 29 Ibid. 30 Ulasan yang sangat baik tentang ini, lihat Burhanuddin Muhtadi, “Jokowi’s First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics,” dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 51, no. 3 (2015), hal. 349–368.
31 Periksa Stanley A. Weiss, “A Dangerous Game of Military Politics in Indonesia,” dalam HuffPost , 14  Desember  2015,  http://www.huffingtonpost.com/stanley-weiss/a-dangerous-game-of-milit_ b_8806936 .html.
Maka sejak hari pertama di kantor kepresidenan pada 2014, Jokowi justru “memfasilitasi”  kebangkitan  kembali  TNI  dalam  politik  Indonesia  kekinian; sejumlah  pensiunan  jenderal  Angkatan  Darat  dipilih  untuk  duduk  di  kabinet. Jokowi bahkan mendirikan pos baru, Kepala Staf untuk Presiden Jenderal (Purn.) Luhut  Panjaitan,  yang  telah  memainkan  peran  penting  dalam  membimbing  dan membersihkan  kekacauan  yang  dibuat  oleh  presiden  yang  tidak  berpengalaman. Belakangan  Luhut  dijadikan  oleh  Jokowi  sebagai  Menteri  Koordinator  Bidang Kemaritiman  Indonesia.  Jokowi  juga  menunjuk  pensiunan  jenderal  lain  untuk mengisi posisi Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.
Bahkan salah seorang analis menegaskan, diera Jokowi lebih banyak tokoh militer sekarang "menonjol di posisi sipil atas" jika dibandingkan dengan saat masa transisi Indonesia ke demokrasi pada tahun 1998. 32 Di luar kabinet, Jokowi juga tanpa  henti  mencoba  memperluas  peran  militer.  Di  tengah  kritik,  Jokowi  tetap memerintahkan  TNI  untuk  membantu  Kementerian  Pertanian  demi  mencapai kecukupan pangan dan menstabilkan harga makanan pokok.  Otorisasi pemerintah untuk meningkatkan peran TNI dalam operasi kontra-terorisme, terutama di Poso, juga tidak membantu mengesampingkan militer dari area keamanan dalam negeri. Ketika militer menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian dan perusahaan negara untuk penyediaan layanan keamanan, Jokowi malahan menutup mata. TNI kini sedang mencoba menguji medan politik dengan melihat sejauh mana ia dapat mendorong otoritasnya dan memperluas peranannya di bidang-bidang yang bukan menjadi perhatian utama militer. 33
Hingga tahun 2018, militer telah memiliki lebih dari 30 nota kesepahaman dengan  kementerian  dan  lembaga  negara  lainnya  yang  memungkinkan  mereka untuk mengurusi ranah sipil. Contohnya seperti telah disebutkan di atas bahwa nota kesepahaman dengan Kementrian Pertanian di tahun 2015 menyebutkan militer ikut dilibatkan dalam kegiatan pertanian  masyarakat di  desa-desa. Selain  itu, terdapat
32 Lihat Emirza Adi Syailendra, “Under Suharto’s Shadow: Jokowi and the Indonesian Military,” dalam Foreign Affairs , 2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/indonesia/2015-08-12/under- suhartos-shadow.
33 Lihat  “The  Expanding  Role  of  the  Indonesian  Military”,  dalam IPAC  Report,  No. 19,  25  Mei 2015), http://file.understandingconflict.org/file/2015/05/IPAC_19_Expanding_Role_of_TNI.pdf
seorang  jenderal  aktif  yang  mencalonkan  diri  pada  Pilkada  2018.  Meskipun akhirnya  jenderal  tersebut  kemudian  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  setelah terpilih menjadi calon kepala daerah. Tidak hanya itu, militer juga masuk ke ranah pendidikan  dengan  menyelenggarakan  pemutaran  film  tentang  Gerakan  30 September di sekolah-sekolah.  Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa militer masih tertarik untuk mengurusi hal-hal di ranah sipil. 34
Hal  ini  telah  diakui  oleh  presiden  Jokowi  yang  berniat  menerapkan kebijakan penempatan perwira TNI aktif di sejumlah lembaga sipil. Ini dilakukan Jokowi  sebagai  solusi  untuk  memberikan  pekerjaan  kepada  perwira-perwira menengah  dan  tinggi  TNI  yang  menganggur  atau  dalam  kondisi  non-job.  Untuk mengatasi hal tersebut, rencana restrukturisasi TNI pun dianggap sebagai hal yang mendesak.  Dalam  pertemuan  Presiden  Jokowi  dengan  perwira-perwira  TNI  pada awal  2019,  persoalan  ini  menjadi  salah  satu  yang  dibahas.  Jokowi  kemudian menegaskan  bahwa  akan  ada  ruang  jabatan  baru  untuk  perwira-perwira  TNI tersebut. Beberapa waktu berselang, Panglima TNI Hadi Tjahjanto turut buka suara terkait  rencana  restrukturisasi  dan  pemberian  ruang  jabatan  tersebut.  Tak  hanya berbicara  tentang  restrukturisasi  internal  TNI,  mantan  KSAU  tersebut  menyebut bahwa ada rencana untuk menempatkan perwira-perwira TNI di Kementerian dan Lembaga.
Setelah Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya pada 2019,  upaya  untuk  melibatkan  TNI  dalam  persoalan  sipil  dan  non  perang  tetap dilakukan. Dalam kasus terbaru, misalnya, Jokowi dinilai telah membuat keputusan keliru  karena  telah  melibatkan  TNI  secara  penuh  dalam  menangani  merebaknya wabah COVID- 19  di  Indonesia.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  keberadaan  sejumlah personel militer aktif pada Gugus Tugas Penanganan COVID- 19, pembentukan tim khusus  di  bawah  Komando  Gabungan  Wilayah  Pertahanan  (Kogabwilhan),  dan pelaksanaan  berbagai operasi  mitigasi di tingkat pusat maupun daerah. Pada satu sisi,  berbagai  kontribusi  prajurit  TNI  yang  selama  ini  bertugas  tentu  tidak  dapat
34 Lihat Olivia Prastiti & Matthew Alexander, “Dwifungsi dan Transformasi Bisnis Militer Pasca Reformasi”,  http://www.balairungpress.com/2018/11/dwifungsi-dan-transformasi-bisnis-militer- pasca-reformasi/
dikesampingkan  dan  layak  diapresiasi.  Namun  pada  sisi  lain,  dinamika  pelibatan TNI  itu  tetap  harus  terukur  serta  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  tata  cara pelibatan di dalam negara demokrasi. 35
Ketentuan  pelibatan  militer  untuk  operasi  militer  selain  perang  (OMSP) memang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI No. 34/2004. Di dalamnya, dijelaskan bahwa militer bisa melakukan 14 jenis operasi militer selain perang yang salah  satunya  adalah  membantu  kepolisian  dan  pemerintah.  Namun  UU  tersebut juga menyebutkan bahwa pelibatan militer baru dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Adapun keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik  pemerintah  bersama-sama  DPR  yang  dirumuskan  melalui  mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang-undangan (penjelasan Pasal 5 UU TNI). 36
Namun, masalahnya adalah skema pada UU TNI ini tidak digunakan oleh pemerintah  dalam  melibatkan  militer  untuk  mengawal  fase  kenormalan  baru. Dengan kata lain, pelibatan militer dalam tim gabungan TNI-Polri tidak didasarkan atas  keputusan  politik  negara.  Terlepas  dari  persoalan  legal-formal,  pengabaian terhadap  keputusan  politik  negara  juga  mengandung  masalah  lain.  Hal  ini menyebabkan  tidak  adanya  acuan  ataupun  skema  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  pelibatan  militer  dalam  melaksanakan  tugas  selain  perang.  Dalam konteks itu, Pusat Penelitian Politik LIPI  menyebut tiga potensi permasalahan yang bisa muncul. 37
Pertama, tidak ada kejelasan sampai kapan militer akan terlibat dalam tugas pendisiplinan warga. Apabila indikator yang digunakan adalah ‘kenormalan baru’, maka ini mengindikasikan bahwa militer bisa selamanya terlibat dalam tugas-tugas pendisiplinan warga. Apabila berlangsung secara berlarut-larut, tentu hal ini akan menimbulkan  kerancuan  antara  fungsi  pertahanan,  keamanan,  dan  penegakan hukum  yang  dicampuradukkan  menjadi  satu.  Padahal,  secara  prinsip  pelibatan
35 Lihat “TNI dan Kenormalan Baru”, http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1403- tni-dan-kenormalan-baru?fbclid=IwAR3- 4WfTq1Nt4h73ef3dncxsnTWYMq4NV3ze1ZDsTTfWZIqpn4 3 BF891G-Q
36 Ibid .
37 Ibid.
militer  dalam  operasi  militer  selain  perang  itu  sifatnya ad  hoc atau  sementara, sehingga perlu ada batasan waktu yang jelas di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  sampai  kapan  militer  akan  dilibatkan.  Sulit  dibenarkan  apabila  ada pengerahan  militer  dalam  operasi  selain  perang  yang  tidak  jelas  ukuran  waktu operasinya  karena  itu  akan  menjadi  masalah  baru  bagi  TNI  sendiri  dan  bagi kehidupan demokrasi.
Kedua, tidak ada penjelasan atas urgensi atau alasan pelibatan militer. Hal ini  menyebabkan  sulitnya  menilai  proporsionalitas  pelibatan  yang  diperlukan. Pengerahan  340.000  personel  TNI-Polri  dalam  misi  mengawal  kenormalan  baru sesungguhnya  menunjukkan  angka  yang  cukup  fantastis.  Meski  pemerintah Indonesia tidak merilis jumlah pasti personel militer yang dikerahkan, namun angka tersebut  jauh  lebih  besar  dibandingkan  negara-negara  lain.  Amerika  Serikat, misalnya,  total  jumlah  personel  militer  yang  dikerahkan  sekitar  55.000  untuk berbagai  misi  (tidak  hanya  satu  misi).  Begitu  pula  di  Inggris,  jumlahnya  pernah mencapai 20.000 namun baru-baru ini dikurangi hingga 7.500 personel menjelang fase  kenormalan  baru  di  negara  tersebut.  Dalam  konteks  itu,  tentu  muncul pertanyaan  mengapa pemerintah  membutuhkan  begitu banyak personel  militer di lapangan?
Ketiga, tidak ada kejelasan perhitungan atas dampak dari tugas pengawalan ini  terhadap  kesiapan  militer.  Pengerahan  pasukan  secara  besar-besaran  untuk mengawal  fase  kenormalan  baru  sedikit  banyak  akan  berdampak  pada  kesiapan militer dalam mengemban tugas utama mereka. Fokus, waktu, energi, dan pelatihan yang  dibutuhkan  untuk  menjaga  kesiapan  perang  menjadi  terdistraksi  dalam menghadapi pandemi ini. Mengingat dinamika ancaman yang bisa hadir kapanpun, tentu  kesiapan  militer  perlu  terus  dijaga.  Perhitungan  terhadap  dampak  kesiapan militer dalam mengemban tugas utamanya untuk menghadapi perang sejatinya tetap perlu dipertimbangkan.
Bagi  Pusat  Penelitian  Politik  LIPI.  berbagai  potensi  permasalahan  itu sesungguhnya  menunjukkan  bahwa  rencana  pelibatan  militer  dalam  fase kenormalan baru belum dibarengi dengan indikator yang rigid dan terukur. Dalam konteks  itu,  pemerintah  perlu  meninjau  ulang  persiapan  pelibatan  militer  dalam
kenormalan baru. Pelibatan militer memang mungkin dilakukan, namun hendaknya hal itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang terhadap aspek mitigasi krisis, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap profesionalisme militer itu sendiri, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum. 38
Di satu sisi, memberikan ruang-ruang gerak baru untuk perwira TNI boleh jadi merupakan hal penting. Akan tetapi, memberikan porsi lebih kepada TNI untuk jabatan  sipil  di  kementerian  dan  lembaga  sipil  tentu  saja  akan  membuat  pegiat demokrasi  mempersepsikan  langkah  Jokowi  dan  lingkaran  TNI-nya  ini  sebagai upaya  untuk  mengembalikkan  Dwifungsi  ABRI.  Apalagi  Presiden  Jokowi diketahui  mendukung  amandemen  yang  diusulkan  untuk  UU  TNI  tahun  2004. Dengan demikian, perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa militer rupanya masih memiliki peran penting dalam politik sehari-hari dan keterlibatannya dalam kegiatan sipil belum berkurang sama sekali.

## KESIMPULAN
Dapat  dikatakan  bahwa  Dwifungsi  angkatan  bersenjata  di  Indonesia berevolusi dan mencapai puncaknya pada era Orba. Di era ini peran sosial-politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah  rezim  Orba  runtuh  pada  1998,  dengan  krisis  moneter  akut  yang menyertainya,  masyarakat  Indonesia  menuntut  negara  ini  menjadi  demokratis seutuhnya. Akibatnya, Dwifungsi ABRI pun ditinggalkan.
Tapi  seiring  waktu  berjalan,  upaya  untuk  mengembalikan  Dwifungsi tetaplah kuat. Kini TNI bahkan sudah mulai mengisi jabatan-jabatan sipil. Ini tentu saja merupakan langkah mundur dan membuat Indonesia seakan kembali ke masa otoriter.  Padahal,  Samuel  Huntington  pernah  mengingatkan  bahwa  militer  harus kembali ke barak sebagai prasyarat bagi demokrasi yang sehat. 39 Jika merujuk pada pendapat  Huntington  ini,  maka  rencana  pemerintahan  Jokowi  untuk  memberikan ruang  jabatan  bagi  militer di kementerian dan  institusi sipil  lainnya  bertentangan
38 Ibid.
39 Lihat Samuel Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations , (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1957).
dengan  semangat  demokrasi  dan  jika  dibiarkan  akan  menjurus  kepada  sikap otoritarianisme.  Tom  Power  di New  Mandala menyindirnya  dengan  istilah,
“ Jokowi’s Authoritarian Turn ”. 40
Jika  ini  dibiarkan,  maka  reformasi  sektor  keamanan  sebagai  bagian  dari reformasi  TNI  akan  menemui  kegagalan.  Sebab  tanpa  reformasi  itu,  TNI  akan menjadi  seperti  apa  yang  disebutkan  oleh  Laurie  Nathan  sebagai destroy  the democratic project . 41 Tentu kami tidak menginginkan hal itu terjadi, dan berharap TNI tetap pada sikapnya  yang demokratis dan  mengubur dalam-dalam keinginan untuk mengembalikkan Dwifungsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Crouch, Harold, The Army and Politics in Indonesia , (Itacha: Cornell University Press, 1978).
_______, Militer dan politik di Indonesia , (Jakarta: Sinar Harapan, 1986) Huntington, Samuel P., The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil- Military Relations , (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1957).
“Kemenangan  dan  Kekalahan  Supremasi  Sipil”, https://tirto.id/kemenangan-dan- kekalahan-supremasi-sipil-cxWa
Muhaimin,  Yahya  A., Perkembangan  Militer  dalam  Politik  di  Indonesia,  1945- 1966 , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982).
_______.,  “Pembinaan Bidang Pertahanan  Indonesia”, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (28 September 2005).
Muhtadi, Burhanuddin, “Jokowi’s First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics,” dalam Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies , Vol. 51, no. 3 (2015).
Nasution, A.H., Toward the People’s Army , (Jakarta: C.V. Delegasi, 1964).
40 Tom  Power,    “Jokowi’s  Authoritarian  Turn”,  https://www.newmandala.org/jokowis- authoritarian-turn/
41 Nathan, Lauri, “Obstacles to Security Sector Reform in New Democracies”, https://www.berghof- foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chaptersdialogue2_  nathan. pdf
Nathan,  Lauri,  “Obstacles  to  Security  Sector  Reform  in  New  Democracies”, https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/
Handb ook/Dialogue_ Chaptersdialogue2_nathan. Pdf Prastiti,  Olivia  &  dan  Matthew  Alexander,  “Dwifungsi  dan  Transformasi  Bisnis Militer Pasca Reformasi”, http://www.balairungpress.com/2018/11/dwifungsi-dan-transformasi- bisnis-militer-pasca-reformasi/
Said, Salim,  Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-49, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991).
Sebastian, Leonard C.,  “Susilo Bambang Yudhoyono and His Generals”, dalam Policy  Brief,  No  1  (Singapore:  S.  Rajaratnam  School  of  International Studies,
2007),https://www.rsis.edu.sg/wp- content/uploads/2014/07/PB070101_Susilo
_Bambang_Yudhoyono
_and_Generals.pdf
Singh,  Bilveer, Dwifungsi  ABRI:  Asal-usul,  Aktualisasi  dan  Implikasinya  bagi Stabilitas dan Pembangunan , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
Soedibyo, “Armed Forces of the Republic of Indonesia: Prospects for the 1990s”, dalam The Indonesian Quarterly , Vol. 18, No. 3 (Kwartal ke-3, 1990).
Sundhaussen, Ulf, Politik Militer Indonesia, 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI , (Jakarta: LP3ES, 1987).
Syailendra,  Emirza  Adi,    “Under  Suharto’s  Shadow:  Jokowi  and  the  Indonesian Military,”  dalam Foreign  Affairs ,  2015,  https://www.foreignaffairs.com/ articles/indonesia/2015-08-12/under-suhartos-shadow.
“The Expanding Role of the Indonesian Military”, dalam IPAC Report , No. 19, (25 Mei  2015), http://file.understandingconflict.org/file/2015/05/IPAC_19_ Expan ding_Role_of_TNI.pdf
“TNI  dan  Kenormalan  Baru”,  http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik- nasional/1403-tni-dan-kenormalan-baru?fbclid=IwAR3-4WfTq1Nt4h73ef
3dn xsnTWYMq4NV3ze1ZDsT TfWZ Iqpn43BF891G-Q Tom Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn”,
https://www.newmandala.org/jokowis-authoritarian-turn/
Weiss, Stanley A., “A Dangerous Game of Military Politics in Indonesia,” dalam HuffPost,  14  Desember  2015,  http://www.huffingtonpost.com/stanley- weiss/a-dangerous-game-of-milit_ b_8806936 .html.