## Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia
Maajid Alfariszi 1 , Khoirul Ahsan 2
12 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafii Jember
1 faris.collage@gmail.com , 2 khoirulahsan.ka@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT
Diserahkan:
27-04-2024 Direvisi: 05-05-2024 Diterima: 26-06-2024 This study aims to analyze violations of human rights within the household from the  perspectives  of  Islamic  family  law  and  the  Positive  Law  of  Indonesia.  The research methodology employed is a descriptive-analytical approach, involving data collection from various sources such as literature, legal documents, and case studies. The findings indicate that violations of human rights within the household often  occur  in  various  forms,  including  physical,  psychological,  and  sexual violence, and neglect. In the context of Islamic family law, principles of justice, equality, and family welfare serve as guidelines for addressing cases of human rights  violations  within  the  household.  On  the  other  hand,  the  Positive  Law  of Indonesia  provides  a  strong  legal  framework  for  protecting  individual  rights within  the  household,  although  its  implementation  may  require  further improvement.  Therefore,  collaborative  efforts  among  legal  institutions,  civil society,  and  religious  organizations  are  necessary  to  enhance  awareness, protection, and enforcement of human rights within the context of the household. Keywords
: Human rights violations, Islamic family law, Positive Law of Indonesia,
Household

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif  Indonesia.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan deskriptif-analitis,  dengan  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  literatur, dokumen  hukum,  dan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelanggaran  hak  asasi  dalam  rumah  tangga  sering  kali  terjadi  dalam  berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dalam konteks hukum  keluarga  Islam,  prinsip-prinsip  keadilan,  kesetaraan,  dan  kesejahteraan keluarga menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  melindungi  hak-hak  individu dalam  rumah  tangga,  meskipun  implementasinya masih  memerlukan perbaikan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga hukum,  masyarakat  sipil,  dan  lembaga  keagamaan  untuk  meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia dalam konteks rumah tangga. Kata Kunci : Pelanggaran  hak  asasi  manusia,  Hukum  Keluarga  Islam,  Hukum  Positif Indonesia, Rumah tangga Corresponding
Author
: Maajid Alfariszi, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafii Jember, e-mail: faris.collage@gmail.com

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah aspek penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk rumah  tangga  yang  bahagia,  sakinah,  mawaddah,  dan  warahmah.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu. Jika tidak, pernikahan dianggap  tidak  sah  atau  disebut  sebagai  nikah  fasid.  Karena  pentingnya  perkawinan  dalam kehidupan  manusia,  masalah  ini  diatur  oleh  Undang-undang  Perkawinan  di  Indonesia,  yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria  dan wanita dengan tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  abadi,  sesuai  dengan  ajaran  agama.  Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang kuat dalam mematuhi perintah Allah (Huda & Thoif, 2016). Tujuan pernikahan ini adalah menciptakan ikatan yang kokoh antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan berkah, serta  diharapkan  diberkahi  oleh  Allah  SWT.  Oleh  karena  itu,  keberlangsungan  perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan dalam ajaran Islam (Naily et al., 2019).
Dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, banyak pasangan  suami  istri  yang  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa  cita-cita  tersebut  tidak  selalu tercapai.  Salah  satu  masalah  yang  sering  muncul  dan  menjadi  penyebab  utama  perselisihan dalam  rumah  tangga  adalah  kekerasan  domestik  (Sukardi,  2015).  Rumah  tangga,  sebagai institusi sosial yang seharusnya menjadi tempat interaksi hangat dan penuh nilai-nilai sosial, diharapkan  juga  menjadi  lingkungan  yang  aman  dan  nyaman  bagi  semua  anggota  keluarga. Namun,  ironisnya,  rumah  tangga  kadang  malah  menjadi  tempat  terjadinya  kekerasan. Meskipun  undang-undang  perkawinan  yang  ditetapkan  pada  tahun  1974  mengakui  hal  ini sebagai  idealisme  keluarga,  namun  banyak  ketentuannya  hanya  bersifat  mengatur  dan  tidak memberikan  konsekuensi  hukum  yang  nyata  bagi  pelanggaran  yang  terjadi,  termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
Islam  dipandang  sebagai  ajaran  yang  membawa  kedamaian  dan  kesejahteraan  bagi seluruh  makhluk  di  alam  semesta.  Ajaran  Islam  tidak  hanya  berfokus  pada  urusan  ukhrawi yang berdimensi  ilahiah, tetapi  juga memperhatikan urusan  duniawi  yang berdimensi  insani dan profan. Hal  ini memungkinkan ajaran  Islam,  termasuk hukum  Islam,  untuk  tidak hanya berada dalam ranah teoritis, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari manusia (Fadli & Elihami, 2023).
Hukum Islam, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam maupun manusia secara umum dalam menjalani kehidupan mereka. Hukum Islam mengatur berbagai aktivitas manusia mulai dari lahir hingga meninggal, dan dari tidur hingga bangun kembali. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh hukum Islam adalah pernikahan, sebuah institusi yang mengikat dua individu yang berbeda jenis kelamin, karakter, dan kebiasaan dalam tujuan bersama untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia (Asman, 2020).
Menurut  Mansur  Faqih,  kekerasan  merujuk  pada  tindakan  penyerangan  atau pengrusakan terhadap integritas fisik dan mental individu. Ini menunjukkan perbedaan dengan definisi dalam bahasa Indonesia, di mana kekerasan hanya merujuk pada serangan fisik yang jelas.  Pendekatan  yang  ditekankan  oleh  Mansur  Faqih  menegaskan  bahwa  kekerasan  dapat memiliki dimensi fisik maupun psikis. Situasi kekerasan dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak mereka, bahkan sebaliknya, di mana anak-anak juga mungkin menjadi pelaku  kekerasan  terhadap  orang  tua  mereka.  Oleh  karena  itu,  hingga  pertengahan  2021, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa 20.4% dari kasus kekerasan menimpa laki-laki, sementara 79.6% menimpa perempuan (Amin et al., 2022).
Dalam  hal  kesehatan  reproduksi  perempuan,  seringkali  terjadi  kecenderungan terjadinya  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  dukungan
sosial  dan  budaya  di  mana  istri  sering  kali  dipandang  sebagai  individu  kedua  dan  dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pola pikir ini berasal dari pengetahuan yang diwarisi dari masa lalu, di mana istri diharapkan untuk patuh terhadap suami; jika tidak, mereka bisa menjadi  korban  kekerasan.  Budaya  yang  menempatkan  suami  sebagai  sosok  dominan  dan menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privasi, mencegah campur tangan masyarakat dalam menangani kasus ini.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama dialami oleh perempuan dan anak-anak. Situasi ini seringkali dipicu oleh ketidakadilan dan kurangnya penghargaan dalam hubungan keluarga. Orang yang menjadi korban seringkali adalah mereka yang dianggap lemah dan tidak dihormati dalam lingkungan rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebabkan  oleh  masalah  ekonomi  yang  mengakibatkan  tekanan  hidup  yang  berat  atau  oleh sikap  egois  yang  mengabaikan  kebutuhan  dan  martabat  anggota  keluarga  lainnya.  Dalam lingkup rumah tangga, yang mencakup suami, istri, dan anak, serta individu lain yang memiliki ikatan keluarga melalui darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, dan tinggal bersama  dalam  rumah  tangga  (Abror,  2017).  Termasuk  di  dalamnya  adalah  individu  yang membantu  dalam  pekerjaan  rumah  tangga  dan  tinggal  di  dalamnya.  Pada  fenomena  ini memunculkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  hukum  keluarga  Islam  dan  undang-undang hukum positif Indonesia mengatasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam konteks rumah tangga. Penelitian mengenai hal ini penting untuk memahami perspektif hukum dan perlindungan yang diberikan kepada individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga,  serta  untuk  mengevaluasi  keberhasilan  dan  kelemahan  dalam  implementasi  hukum yang ada.
Dalam  hukum  keluarga  Islam,  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  hak-hak dan kewajiban anggota keluarga. Prinsip-prinsip seperti saling menghormati, saling mencintai, dan saling menjaga adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam (Fuad et al., 2021). Namun, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari dan dalam kasus- kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga memerlukan pemahaman yang mendalam. Di  sisi  lain,  hukum  positif  Indonesia  memiliki  undang-undang  yang  mengatur  perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta undang-undang yang terkait dengan kekerasan domestik menjadi landasan hukum bagi  upaya  penanganan  kasus-kasus  pelanggaran  hak  asasi  dalam  rumah  tangga.  Namun, implementasi  undang-undang  tersebut  sering  kali  menghadapi  tantangan  seperti  kurangnya penegakan  hukum  yang  efektif,  minimnya  akses  terhadap  layanan  perlindungan,  dan  faktor budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Perbedaan pandangan dan interpretasi antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia  juga  menjadi  faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  menangani  kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga. Bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan  saling  melengkapi  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  korban  kekerasan  dalam rumah tangga menjadi hal yang menarik untuk diselidiki. Dalam konteks inilah permasalahan hak asasi dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks. Tantangan dalam menangani kasus- kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai lembaga, termasuk lembaga hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga agama.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia,  mengeksplorasi  interpretasi  nilai-nilai  Islam  terkait  hak-hak  asasi,  menganalisis efektivitas undang-undang terkait penanganan kasus KDRT, mengidentifikasi tantangan dalam
penegakan  hukum,  dan  mendorong  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  menghormati hak-hak individu dalam lingkungan rumah tangga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur,  yang bertujuan  untuk  mengidentifikasi,  mendokumentasikan,  dan  menginterpretasikan  secara mendalam insiden, keyakinan, ciri-ciri umum individu atau kelompok masyarakat, serta tanda- tanda dan gejala yang relevan (Sugiyono, 2012). Dalam proses penelitian, digunakan metode deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  menyeluruh  tentang  peristiwa  yang  diteliti,  dengan pengumpulan data dilakukan melalui analisis studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan informasi terkait lainnya. Data primer dikumpulkan dari hukum keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia, sementara data sekunder berasal dari hasil penelitian sebelumnya dan gagasan yang diungkapkan oleh para ahli dari berbagai sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam
Pelanggaran  hak  asasi  dalam  rumah  tangga,  sesuai  dengan  perspektif  hukum  Islam, bukan  sekadar  mencerminkan  masalah  individual,  tetapi  juga  merupakan  cerminan  dari keselarasan dan keadilan dalam sebuah keluarga. Dalam Islam, rumah tangga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat. Ajaran Islam memberikan dasar yang kuat bagi menjaga hak-hak asasi setiap individu di dalam rumah tangga, mulai dari hak-hak suami sebagai kepala keluarga, hak-hak istri sebagai mitra hidup, hingga hak-hak anak sebagai bagian integral dari keluarga (Naily et al., 2019).
Prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh ajaran Islam menjunjung tinggi martabat setiap individu dalam rumah tangga. Suami, sebagai pemimpin keluarga, diberi tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi anggota keluarga lainnya, tanpa melanggar hak- hak mereka. Begitu pula, istri memiliki hak-hak yang dijamin oleh agama, termasuk hak untuk mendapat perlakuan adil, dukungan, dan perlindungan dari suami. Sementara itu, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga, seperti hak untuk mendapat kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya (Tahir, 2016).
Dalam praktiknya, hukum Islam memiliki mekanisme yang terperinci untuk menangani pelanggaran  hak  asasi  dalam  rumah  tangga.  Ini  termasuk  prosedur  hukum  yang  mengatur penyelesaian konflik antara suami dan istri, serta perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kasus pelanggaran. Lebih dari sekadar menegakkan keadilan, hukum Islam juga menekankan pentingnya  pencegahan  pelanggaran  hak  asasi  dalam  rumah  tangga  melalui  pendekatan- pendekatan  pendidikan,  pembinaan  keluarga,  dan  peningkatan  kesadaran  akan  hak-hak  dan kewajiban dalam hubungan keluarga.
Nilai  kemanusiaan  telah  menjadi  prioritas  dalam  hukum  Islam.  Manusia,  menurut keyakinan  Islam,  dilahirkan  dengan  fitrah  yang  menyelaraskan  hubungan  horizontal  antara sesama  makhluk,  khususnya  manusia,  sebagai  bagian  dari  rencana  ilahi.  Pandangan  ini mencakup konsep tentang tujuan humanisme dalam Islam, yang mencakup keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan sebagai aspek inti dari syariat Islam. Oleh karena itu, segala aspek hukum Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai tersebut. Menentang prinsip-prinsip ini dianggap  sebagai  pertentangan  terhadap  tujuan  syariah.  Dalam  pandangan  ini,  ajaran  Islam ditafsirkan sebagai upaya untuk mencegah penderitaan, penindasan, dan kezaliman, serta untuk menegakkan keadilan, dengan nilai kemanusiaan sebagai prioritas utama.
Tujuan  utama  dari  penurunan  hukum  Islam  adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan, kesejahteraan,  dan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Kemaslahatan  yang  dimaksud  adalah yang berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan suku, bangsa, atau jenis kelamin. Salah satu indikator tercapainya tujuan tersebut adalah terhindarnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga, yang berpotensi mengancam ketentraman dan keadilan dalam keluarga (Manan, 2014). Islam  menawarkan  jalan  untuk  membebaskan  manusia  dari  penderitaan,  penindasan,  dan kezaliman,  serta  menegakkan  keadilan.  Tujuan  ini  didasarkan  pada  nilai-nilai  kemanusiaan yang mengutamakan martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, dan perlakuan yang adil.
Secara historis, hukum pidana dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqih Jinayah. Secara etimologis,  jinayah  merujuk  pada  segala  sesuatu  yang  dianggap  sebagai  kejahatan  yang dilakukan oleh seseorang. Istilah ini mencakup segala tindakan buruk yang diharamkan oleh syariah, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, atau lainnya. Para fuqaha sering menggunakan istilah jinayah untuk merujuk pada pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman had atau  ta'zir.  Dalam  hal  ini,  tindakan  yang  dianggap  jarimah  adalah  tindakan  yang  melanggar larangan  syariat,  baik  itu  berupa  tindakan  yang  dilarang  atau  meninggalkan  tindakan  yang diperintahkan.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  atau  jarimah  dalam  Islam  terkait  erat  dengan kepatuhan terhadap ajaran syariat.
Meskipun tidak ada istilah khusus untuk "kekerasan fisik" dalam hukum pidana Islam, tetapi kekerasan fisik dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana yang merugikan orang lain. Ini termasuk segala bentuk perlakuan yang menyakiti atau merusak tubuh manusia, seperti pemukulan, pencekikan, pemotongan, atau penempelan. Dalam konteks hukum Islam, tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, upaya untuk mencegah dan  menanggulangi  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  juga  merupakan  bagian  dari penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Islam.
Pemahaman yang salah tentang kebolehan melakukan pemukulan terhadap istri yang berperilaku  nusyuz  ditemukan  dalam  penafsiran  terhadap  QS.  al-Nisa'  (4):34.  Ayat  ini menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi  perempuan, dan karena telah menafkahi sebagian  dari  harta  mereka,  Allah  memberikan  kelebihan  kepada  laki-laki  atas  perempuan. Namun, perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suami tidak hadir, karena Allah-lah yang melindungi mereka. Ayat tersebut juga mengarahkan agar istri yang berpotensi melakukan nusyuz untuk diberi nasihat, dipisahkan tempat tidurnya, dan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  diperbolehkan  melakukan  pemukulan.  Namun,  pemukulan tersebut harus dipahami sebagai langkah terakhir dan tidak boleh merugikan istri.
Penafsiran  terhadap  kalimat نُه ْوُب ِرْضا َو dalam  ayat  tersebut  menimbulkan  perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Tabari menafsirkan bahwa pemukulan hanya diperbolehkan sebagai opsi terakhir. Jika istri tidak patuh setelah dua langkah sebelumnya diambil, pemukulan yang diizinkan Allah tidak boleh merugikannya. Al-Tabari merujuk pada berbagai pendapat ulama terkemuka, yang umumnya menyetujui bahwa pemukulan diperbolehkan, tetapi tidak dengan  maksud  merendahkan  atau  menyakiti  istri  secara  parah.  Abdullah  bin  Abbas  juga menyatakan  bahwa  jenis  pemukulan  yang  diperbolehkan  adalah  dengan  memakai  sikat  gigi atau  sejenisnya,  yang  tidak  menyebabkan  luka  atau  rasa  sakit  yang  berlebihan.  Dengan demikian,  penafsiran  yang  tepat  harus  mempertimbangkan  konteks  dan  niat  dari  izin pemukulan tersebut dalam upaya menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri.
Menurut  Wahbah  al-Zuhaily,  pemahaman  terhadap  makna  " wadhribuhunna "  dalam QS.  al-Nisa'  (4):34  adalah  melakukan  pemukulan  yang  tidak  menyebabkan  rasa  sakit  atau cedera yang serius. Pemukulan dapat dilakukan dengan tangan ke pundak istri, menggunakan alat seperti siwak atau ranting pohon, dengan tujuan utama untuk memperbaiki perilaku istri
yang berpotensi nusyuz. Namun, dalam melakukan pemukulan, al-Zuhaily menekankan tiga hal yang harus dihindari: tidak boleh memukul wajah karena merupakan bagian yang paling dihormati,  tidak  boleh  menyebabkan  cedera  serius  atau  bahkan  kematian,  dan  pemukulan hanya boleh dilakukan pada satu area untuk menghindari rasa sakit yang berlebihan dan bahaya yang lebih besar (Al-Zuhayli, 1997).
Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pemukulan dalam ayat tersebut adalah sebagai upaya pemulihan, bukan untuk menyakiti istri. Pemukulan seharusnya bersifat pendidikan dan tidak menyebabkan cedera serius. Jika pemukulan menyebabkan kerusakan tertentu pada istri, suami harus bertanggung jawab dan membayar denda. Ini sejalan dengan konsep bahwa pemukulan harus  mengikuti  aturan-aturan  tertentu,  mirip  dengan  kasus  seorang  guru  yang  memberi hukuman pada muridnya demi pendidikan (Al-Qurtubi & Al-Ansari, 2006).
Quraish Shihab (2002) menekankan bahwa pemukulan dalam ayat tersebut tidak selalu berarti  menyakiti  secara  fisik.  Pemukulan  dapat  juga  berarti  tindakan  pendidikan  atau penyadaran, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang mengingatkan untuk tidak memukul wajah  atau  menyakiti.  Ini  menekankan  nilai-nilai  pendidikan  dan  kesadaran  dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri.
Menurut  Amir  Syarifuddin  (2011),  pemukulan  dalam  ayat  tersebut  harus  dimaknai sebagai  tindakan  yang  tidak  menyebabkan  rasa  sakit  atau  luka.  Pemukulan  harus  bersifat edukatif, bukan didasarkan pada rasa benci. Jika pemukulan ringan sudah cukup membuat istri menyadari  kesalahannya,  maka  masalah  dapat  diselesaikan.  Namun,  jika  langkah-langkah tersebut tidak berhasil, perceraian bisa menjadi opsi selanjutnya.
Penyebab  lain  dari  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  adalah  kesalahpahaman terhadap  anjuran  agama  tentang  pendidikan  anak.  Hadis  yang  mengajarkan  untuk  memukul anak pada usia tertentu tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi lebih sebagai pedoman untuk mendidik  secara  tegas  ketika  anak  melakukan  kesalahan.  Penting  bagi  orang  tua  untuk memahami  tahapan  perkembangan  anak  dan  memberikan  bimbingan  yang  sesuai  dengan kondisinya.
Pendidikan  anak  sejak  dini  telah  menjadi  perhatian  utama  Rasulullah,  yang memberikan  arahan  kepada  orang  tua  tentang  pentingnya  memberikan  bimbingan  dan hukuman yang sesuai saat anak melakukan kesalahan. Pujian dan hadiah bagi anak tidak boleh berlebihan agar tidak membuat anak terlalu percaya diri. Ketika anak mencapai usia sepuluh tahun, sudah seharusnya ia menerima hukuman jika menolak untuk melaksanakan shalat. Usia ini  menjadi  penting  karena  pada  rentang  usia  tersebut,  kemampuan  kognitif  anak  mulai berkembang, sementara kepribadian dan rasa tanggung jawabnya tumbuh. Namun, hukuman yang  diberikan  tidak  boleh  terlalu  berat,  karena  dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi perkembangan  jiwa  anak  (Abdurrakhman,  2021).  Hal  ini  termasuk  timbulnya  rasa  takut, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mungkin munculnya rasa benci terhadap orang tua yang memberikan hukuman. Oleh karena itu, pemukulan sebagai bentuk hukuman pada anak yang menolak  shalat  di  usia  sepuluh  tahun  merupakan  solusi  terakhir  setelah  nasehat  tidak diindahkan. Namun, pemukulan dalam konteks ini dimaknai sebagai bentuk pendidikan (ta'dib) dan bukan sebagai penyiksaan atau menyakiti fisik anak.
Dalam konteks hukum Islam, tindak pidana (jarimah) terhadap manusia dibagi menjadi beberapa kategori, seperti tindak pidana atas jiwa secara mutlak, tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak, dan tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain. Tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja maupun tidak, juga dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan  akibat  perbuatan  pelaku.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  sangat memperhatikan konsekuensi dari tindakan pelaku terhadap korban, serta kompleksitas dalam menangani tindak pidana dengan berbagai dampak yang mungkin terjadi.

## B. Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-undang
KDRT  mencakup  berbagai  tindakan  yang  mengancam  keamanan  dan  kesejahteraan anggota  keluarga,  termasuk  ancaman,  kekerasan  fisik,  emosional,  atau  psikologis.  Dari perspektif  hukum  Islam,  KDRT  dipandang  sebagai  pelanggaran  serius  terhadap  hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dalam rumah tangga, yang harus dijaga dan dihormati. Di sisi lain, KUHP Indonesia memiliki aturan yang mengatur KDRT sebagai tindakan kriminal dan memberikan sanksi hukum bagi pelakunya. Selain itu, penelitian ini juga meneliti faktor penyebab  KDRT,  dampaknya  yang  serius  terhadap  keluarga,  serta  pentingnya  pendidikan, kesadaran, dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus KDRT.
Kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga,  sering  dikenal  dengan  istilah-istilah  seperti domestic  violence,  family  violence, dan child  abuse dalam  literatur  Barat,  merujuk  pada perilaku yang melibatkan penggunaan kekerasan terhadap individu lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari kekerasan ini sangat merusak, mampu mengubah suasana damai menjadi kekacauan, senyum menjadi tangisan, serta kebahagiaan menjadi penderitaan. Kekerasan  menghancurkan  ikatan  kasih  sayang  dan  membawa  derita  bagi  seluruh  makhluk hidup (Siroj, 2020).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan merujuk pada segala bentuk perilaku yang kasar, termasuk tindakan yang menyebabkan kerugian fisik pada orang lain atau memaksa mereka melakukan sesuatu. Kekerasan dapat berupa tindakan atau situasi yang menghambat seseorang dari mengekspresikan potensi atau kapasitasnya. Definisi KDRT menurut Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  mencakup  segala  bentuk  tindakan  terhadap  individu, khususnya  perempuan,  yang  mengakibatkan  penderitaan  fisik,  seksual,  psikologis,  atau penelantaran dalam rumah tangga.
Berbagai  jenis  kekerasan  fisik,  seperti  menampar,  menendang,  memukul,  mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan perilaku serupa lainnya, menyebabkan luka fisik yang terlihat secara langsung pada tubuh korban. Dalam lingkup keluarga, permasalahan dan ketegangan  sering  kali  menciptakan  situasi  yang  memicu  terjadinya  kekerasan,  yang  tidak memandang siapa korbannya, bisa ibu, ayah, istri, suami, anak, atau bahkan pembantu rumah tangga  (Abror,  2017).  Faktor-faktor  penyebab  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sangat kompleks, termasuk faktor eksternal seperti ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan suami istri, diskriminasi gender, serta faktor internal seperti kondisi mental atau kepribadian pelaku kekerasan.
Faktor-faktor  tersebut  meliputi  budaya  yang  mendorong  ketergantungan  finansial perempuan  pada  suami,  persepsi  yang  salah  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga, kesalahpahaman akan ajaran agama tentang ketaatan istri kepada suami, dan kondisi mental yang  labil  pada  suami  (Matondang,  2014).  Perlunya  kesadaran  tentang  kompleksitas  dan faktor-faktor  penyebab  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  bisa  diabaikan,  karena pemahaman  yang  mendalam  tentang  hal  ini  diperlukan  untuk  mengatasi  masalah  ini  secara komprehensif dan mencegahnya terjadi di masa depan.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  memiliki  spektrum  yang  luas,  meliputi  berbagai  bentuk yang  merugikan  dan  mengancam  kesejahteraan  individu.  Salah  satu  bentuknya  adalah kekerasan  fisik,  yang  mencakup  tindakan  seperti  memukul,  menendang,  menampar,  atau menggunakan  kekerasan  langsung  lainnya  yang  menyebabkan  cedera  fisik  atau  bahkan kematian.  Kekerasan  psikis,  di  sisi  lain,  tidak  selalu  meninggalkan  luka  fisik  yang  terlihat, tetapi dapat menciptakan trauma psikologis yang serius, termasuk ketakutan, kehilangan harga diri, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan mental yang mendalam.
Kekerasan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan yang sangat invasif dan merusak, melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan secara seksual  terhadap korban. Ini  bisa terjadi
dalam  bentuk  pemerkosaan,  pelecehan  seksual,  atau  eksploitasi  seksual  untuk  keuntungan pribadi atau komersial. Sementara itu, penelantaran rumah tangga mencakup kegagalan dalam memberikan perawatan, perhatian, atau dukungan yang diperlukan kepada anggota keluarga lainnya.  Ini  bisa  melibatkan  penolakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  korban,  seperti makanan, tempat tinggal, atau perawatan kesehatan, dan bahkan bisa mencakup penghalangan korban untuk memperoleh pekerjaan atau mengembangkan kemandirian finansialnya (Mujib et al., 2019).
Dalam kekerasan rumah tangga, penelantaran juga bisa menjadi bentuk kekerasan yang tersembunyi namun merusak, karena itu menciptakan ketergantungan dan ketidakstabilan yang serius bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengenali berbagai bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  agar  langkah-langkah  pencegahan  dan  perlindungan  yang sesuai dapat diambil untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.
Melalui  penelaahan  terhadap  pelaku  (subyek)  dan  sasaran  (obyek)  kekerasan  dalam rumah  tangga,  dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan  tersebut  dapat  terjadi  dalam  beberapa skenario:
1. Kekerasan oleh suami terhadap istri merupakan kasus yang paling umum dan menjadi fokus  utama  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004.  Undang-undang  tersebut memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1.
2. Kekerasan oleh istri terhadap suami juga dapat terjadi, menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak membedakan gender. Istri yang cemburu atau pemarah dapat mengekspresikan kemarahannya melalui kekerasan fisik atau psikis terhadap suami.
3. Kekerasan oleh orang tua terhadap anak merupakan fenomena yang sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Orang tua yang kurang empati terhadap anak-anaknya seringkali melampiaskan kemarahan mereka dengan tindakan kekerasan.
4. Kekerasan  oleh  anak  terhadap  orang  tua  mungkin  terjadi  ketika  anak-anak  tidak memiliki  moralitas  atau  etika  yang  baik,  yang  mengakibatkan  sikap  tidak  hormat terhadap orang tua.
5. Kekerasan  terhadap  pembantu  rumah  tangga,  terutama  pembantu  perempuan, seringkali  terjadi  karena  berbagai  alasan  seperti  kurangnya  keterampilan  atau ketidakpatuhan terhadap keinginan majikannya. Kekerasan ini bisa berupa penyiksaan, pemerkosaan, atau perlakuan buruk lainnya.
Semua bentuk kekerasan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga pantas mendapatkan sanksi secara hukum karena mengancam keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Prinsip  keadilan,  kesetaraan,  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  setiap  anggota  keluarga harus  dijunjung  tinggi  dalam  upaya  menciptakan  lingkungan  perkawinan  yang  sehat  dan bahagia.
Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang memberikan penjelasan yang komprehensif tentang cakupan  rumah tangga,  yang tidak hanya terbatas pada anggota inti  seperti suami, istri, dan anak-anak,  tetapi  juga  mencakup  individu-individu  yang  memiliki  ikatan  keluarga  melalui berbagai hubungan seperti darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian. Selain itu,  pembantu  rumah  tangga  yang  tinggal  bersama  keluarga  tersebut  juga  dianggap  sebagai bagian dari lingkungan rumah tangga yang sama.
Rumah  tangga,  sebagai  unit  terkecil  dalam  masyarakat  yang  dibentuk  oleh  ikatan perkawinan,  biasanya  terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak-anak.  Namun,  di  Indonesia,  konsep rumah tangga dapat diperluas untuk mencakup anggota keluarga tambahan, termasuk orangtua
dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan, dan bahkan kerabat  lain  yang  memiliki  ikatan  darah.  Bahkan,  dalam  beberapa  situasi,  pembantu  rumah tangga  juga  tinggal  dalam  rumah  yang  sama  dengan  keluarga  tersebut,  menjadikan  mereka bagian kesatuan dari lingkungan rumah tangga tersebut.
Pasal  5 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan landasan yang kuat dalam mengatur larangan terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal ini, ditegaskan  bahwa  setiap  individu  memiliki  larangan  keras  untuk  melakukan  kekerasan terhadap anggota keluarganya di dalam rumah tangga. Larangan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan,  mulai  dari  yang  bersifat  fisik,  psikis,  seksual,  hingga  ekonomi,  yang  dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga yang menjadi sasaran.
Pasal  6  dari  undang-undang  yang  sama  memberikan  penjelasan  detail  mengenai kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  fisik  diartikan  sebagai  tindakan  yang menghasilkan rasa sakit, jatuh sakit, atau bahkan luka berat pada korban. Dengan demikian, terdapat dua unsur utama yang terdapat dalam pengaturan kekerasan fisik dalam UU PKDRT, yaitu  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan  dampak  yang  ditimbulkannya  pada korban yang berupa rasa sakit atau luka.
Namun, ketika kita melihat Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan  dalam  pengaturan  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Di  dalam  KUHP, fokusnya lebih kepada pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dalam konteks  ini  merujuk  pada  perlakuan  bengis  yang  dapat  menyebabkan  penderitaan  atau  luka pada  korban,  seperti  penyiksaan  atau  penindasan.  Meskipun  demikian,  KUHP  tidak  secara spesifik  mengatur  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  seperti  yang  diatur  dalam  UU PKDRT.
Pasal 351 hingga 358 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penganiayaan terhadap tubuh orang lain. Terdapat lima jenis pengaturan mengenai delik penganiayaan dalam KUHP, yaitu penganiayaan ringan (pasal 352), penganiayaan biasa (pasal 351), penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353), penganiayaan berat  (pasal  354),  dan  penganiayaan  berat  dengan  direncanakan  lebih  dahulu  (pasal  355). Meskipun KUHP telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari  tindak  pidana  penganiayaan,  namun  sanksi  tersebut  belum  secara  langsung  mencakup tindak kekerasan dalam  keluarga.  Namun,  dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tindak kekerasan dalam rumah tangga dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Hal  ini  karena  secara  yuridis,  semua  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan,  terutama  yang terjadi  di  ranah  rumah  tangga,  harus  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  UU  PKDRT  memperluas  definisi  kekerasan  tidak  hanya sebagai perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis.
Kekerasan dalam UU ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan dan delik kesusilaan psikologis/psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sebagai contoh, dalam Pasal 6 UU PKDRT,  kekerasan  fisik  dijelaskan  sebagai  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh sakit,  atau  luka  berat.  Ini  menunjukkan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai kekerasan fisik jika menghasilkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Ketika memahami pengertian tentang penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, dalam UU PKDRT, pada dasarnya keduanya memiliki substansi dan pemahaman yang sama. Keduanya mengacu pada perbuatan yang sama-sama merupakan bentuk penganiayaan yang dapat menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bahkan membahayakan keselamatan tubuh korban. Dengan demikian, baik KUHP maupun UU PKDRT memiliki tujuan yang sama dalam menangani dan melindungi korban dari tindak kekerasan.

## PENUTUP
Melalui  telaah  terhadap  perspektif  hukum  keluarga  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Positif Indonesia terkait pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga, terdapat beberapa pemahaman yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama,  hukum  keluarga  Islam  menempatkan  keluarga  sebagai  inti  dari  masyarakat, dengan perannya yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Dalam pandangan  ini,  pelanggaran  hak  asasi  dalam  rumah  tangga  dianggap  sebagai  penyimpangan yang  serius,  karena  keluarga  dianggap  sebagai  tempat  di  mana  hak  asasi  manusia  harus dihormati  dan  dilindungi.  Kedua,  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Positif  Indonesia, terutama melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), hak asasi manusia dalam rumah tangga juga ditegakkan dengan tegas. UU  ini  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  melindungi  individu  dari  segala  bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.
Dalam implementasi temuan penelitian ini, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi  pelanggaran  hak  asasi  dalam  rumah  tangga.  Pertama,  penting  untuk  memperkuat kerangka hukum yang ada dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara lebih  eksplisit  dalam  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  keluarga  dan  kekerasan  dalam rumah tangga. Selanjutnya, perlu dilakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan masyarakat yang lebih luas tentang hak asasi manusia, khususnya di dalam lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan program-program pendidikan yang ditujukan untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  hak-hak  individu  dalam  rumah  tangga.  Selain  itu, dibutuhkan  koordinasi  yang  erat  antara  lembaga  hukum,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan lembaga keagamaan untuk memberikan dukungan holistik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga,  termasuk  perlindungan,  layanan  kesehatan,  konseling,  dan  rehabilitasi.  Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua anggotanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrakhman,  A.  (2021).  Kekerasan  terhadap  Perempuan:  Suatu  Kajian  Perlindungan Berdasarkan  Hukum  Positif  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 115–122. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan .
Al-Qurtubi, M. bin A., & Al-Ansari, A. (2006). al-Jami’li Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar Al- Risalah . Al-Zuhayli, W. (1997). al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh . Dar al-Fikr.
Amin,  I.,  Razak,  D.  A.,  Efendi,  F.,  &  Sulastri,  W.  (2022).  Kekerasan  Fisik  dalam  Rumah Tangga Perspektif Hukum  Islam. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum , 20 (1), 97–110. https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688
Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 7 (2), 99–118. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952
Fadli, M., &  Elihami, E. (2023). Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mallusetasi  Kabupaten Barru). Al-Mirah: Jurnal Pendidikan  Islam , 5 (1), 42–61.
Fuad, Z., Syahmedi, R., & Safitri, M. (2021). Implementasi KMA No . 3 Tahun 1999 ( Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh Bp4 pada Masa Covid-19 ( Studi Kasus  KUA  Kabupaten  Aceh  Tamiang  ). Al-Maslahah:  Jurna  Hukum  Islam  Dan Pranata Sosial Islam , 9 (2), 601–626. https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2181
Huda,  M.,  &  Thoif.  (2016).  Konsep  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah,  wa  Rahmah  Prespektif Ulama Jombang. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (April), 68–82. Manan, A. (2014). Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia . Kencana.
Matondang,  A.  (2014).  Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  perceraian  dalam  perkawinan.
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 2 (2), 141–150.
Mujib,  M.,  Ach.Faisol,  &  Asfiyak,  K.  (2019).  Studi  Komparasi  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Perspektif Islam, Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Hukum Positif Indonesia. Hikmatina:Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam , 1 (2), 29. Naily, N., Nadhifah, N.  A., Rohman, H., &  Amin,  M. (2019). Hukum Perkawinan  Islam di Indonesia . Prenada Media. Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. Jakarta: Lentera Hati , 2 , 52–54.
Siroj,  A.  M.  (2020).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Perspektif  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam , 4 (2), 1–39. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638 Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Alfabeta.
Sukardi,  D.  (2015).  Kajian  Kekerasan  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif. Mahkamah , 9 (1), 41–49. Syarifuddin,  A. (2011). Hukum perkawinan  Islam di  Indonesia: antara fiqh  munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan .
Tahir,  M.  (2016).  Perempuan  Dalam  Bingkai  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Keluarga Islam. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 15 (1), 59. https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75