## KESELERASAN IMPLEMENTASI ATURAN PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT UNTUK MENGELOLA HUTAN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA

## Kenny Cetera
PPAT Kota Pontianak Komplek Ruko Merdeka Residence No. B5, Pontianak Email: ceterakenny@gmail.com

## Abstract
The  recognition  of  indigenous  rights  to  manage  forest  have  obtained  the  bright  spot  under Indnesian  legal  system  since  the  issuance  of  Constitutional  Court  (MK)  decision  Number 35/PUU-IX/  2012.  This  decision  amended  the  provisions  of  Forestry  Act  by  separating  adat forest from the part of state forest. However, such MK decision could not resolve all the issues pertaining  to  indigenous  rights  recognition  to  manage  forest  in  their  own  adat  regions.  For instance,  the  recognition  of  adat  forest  should  be  initiated  with  the  formation  of  regional regulation (Perda) by regional government, which relatively took a long process. Perceiving the issues,  this  article  purports  to  discuss  the  implementation  of  regulation  governing  the recognition of indigenous rights to manage forest with the values of Pancasila as the sources of all  state  laws.  The  research  method  on  this  article  is  juridical-normative,  which  utilizes secondary  sources  (regulations  and  literatures) as  the  analysis  material.  This  article  discusses two  legal  instruments  as  the  main  focus,  namely  Forestry  Act  as  amended  by  Law  on  Job Creation and Law on Special Autonomy for Papua province (UU Otsus), together with some of its  lower  regulations.  The  implementation  of  both  laws  has  not  been  able  to  guarantee  the indigenous rights to manage forest because of the procedures of adat forest is still complicated and not considering the resources of indigenous people, the lack of indigenous participation on forest area confirmation, which are implicating toward the criminalization of indigenous people who  are  taking  forest  products  and  the  high  inequality  gap  between  the  issuance  of  business permit and the management permit for indigenous people. These facts are inconsistent with the values  of  humanity,  democracy  and  social  justice  as  contained  under  Pancasila.  Pancasila should be perceived as a system or a unified whole, thus the inconsistency against one or some values is an inconsistency toward Pancasila as a whole. Thus, the implementation of regulation on  the  Recognition  of  Indigenous  Forest  Management  Rights  has  not  yet  in  harmony  with Pancasila values.
Keywords : Pancasila; Indigenous People; Forest.

## Abstrak
Pengakuan Hak Masyarakat Adat untuk mengelola hutan mulai mendapatkan titik terang dalam sistem  hukum  di  Indonesia  semenjak  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor 35/PUU-IX/ 2012. Putusan ini mengubah ketentuan Undang-Undang Kehutanan dengan memisahkan  hutan  adat  sebagai  bagian  dari  hutan  negara.  Akan  tetapi,  Putusan  MK  tersebut ternyata  tidak  menyelesaikan  seluruh  permasalahan  pengakuan  hak  masyarakat  adat  untuk mengelola  hutan  di  wilayah  ada  masing-masing.  Pengakuan  hutan  adat  harus  melalui  prosedur administratif  berupa  dibentuknya  Peraturan  Daerah  (Perda)  oleh  pemerintah  setempat,  yang memerlukan  proses  panjang.  Melihat  permasalahan  tersebut,  tujuan  dari  artikel  ini  adalah
mengkaji  implementasi  aturan  pengakuan  Hak  masyarakat  adat  untuk  mengelola  hutan  dengan nilai-nilai  Pancasila  sebagai  segala  sumber  hukum  negara.  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini adalah  yuridis-normatif,  yang  menggunakan  bahan  sekunder  (peraturan  dan  literatur)  sebagai bahan analisis. Artikel ini membedah dua instrumen Undang-Undang yang menjadi fokus kajian, yaitu  UU  Kehutanan  sebagaimana  diubah  oleh  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UUCK)  dan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi  Provinsi  Papua (UU Otsus), beserta beberapa peraturan turunannya.  Implementasi  kedua  Undang-Undang  tersebut  belum  mampu  menjamin  hak-hak masyarakat  adat  dalam  mengelola  hutan  karena  prosedur  pengakuan  hutan  adat  yang  masih berbelit  dan  tidak  terlalu  mempertimbangkan  sumber  daya  masyarakat  adat,  kurangnya partisipasi  masyarakat  adat  dalam  pengukuhan  kawasan  hutan  yang  berimplikasi  pula  terhadap kriminalisasi  masyarakat  adat  yang  mengambil  hasil  hutan  dan  masih  tingginya  ketimpangan antara  pemberian  izin  usaha  bagi  korporasi  dan  izin  pengelolaan  hutan  bagi  masyarakat  adat. Kenyataan ini tidak selaras dengan nilai Kemanusiaan, Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Pancasila  harus  dilihat  sebagai  suatu  sistem  atau kesatuan yang utuh, sehingga ketidakselarasan terhadap salah satu atau beberapa sila merupakan ketidaksesalarasan terhadap Pancasila secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi aturan Pengakuan Hak Mengelola Hutan Masyarakat Adat belum dapat dikatakan selaras dengan nilai- nilai Pancasila.
Kata Kunci : Pancasila; Masyarakat Adat; Hutan.

## A. Pendahuluan
Pengakuan  Hak  Masyarakat  Adat untuk  mengelola  hutan  mulai  mendapatkan titik  terang  dalam  sistem  hukum  di Indonesia semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
35/PUU-IX/  2012.  Putusan  ini  mengubah kententuan  Undang-Undang  No.  41  tahun 1999  tentang  Kehutanan  (UU  Kehutanan) dengan  menambahkan  hutan  adat  sebagai salah satu jenis hutan berdasarkan statusnya, melengkapi  hutan  negara  dan  hutan  hak. Sebelumnya, hutan adat diakui sebagai milik negara.
Sebelumnya,  penting  untuk  dicatat bahwa  secara  administratif,  pemerintah membagi  status  tanah  yang  kita  tinggali menjadi  dua  kelompok  besar,  yaitu  Areal Penggunaan  Lain  (APL)  dan  Kawasan Hutan.  Penggunaan  tanah  di  kawasan  hutan harus melalui proses perizinan yang dikeluarkan  oleh  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan sertifikat tanah  tidak  dapat  diterbitkan  di  kawasan hutan. Tidak banyak orang yang tahu bahwa sekitar  120  juta  hektar  daratan  di  Indonesia memiliki  status  sebagai  kawasan  hutan
(Sispandok  KPH+,  2021).  Data  2019 menunjukkan  bahwa  terdapat  9,2  juta keluarga  yang  tinggal  di  dalam  kawasan hutan  dan  1,7  juta  keluarga  diantaranya masuk  dalam  kategori  miskin  (Redaksi  WE online/  Ant,  2019).  Sebagian  besar  dari mereka  tentu  saja  menggantungkan  hidup mereka terhadap hasil hutan. Tanpa izin dari KLHK,  mereka  diperlakukan  sama  dengan pencuri karena hasil hutan di kawasan hutan otomatis  dianggap  sebagai  aset  negara meskipun  mereka  telah  tinggal  bertahun- tahun dan bahkan turun-temurun di sana.
Ditambahkannya  status  hutan  adat dalam  UU  Kehutanan  ternyata  tidak menyelesaikan  permasalahan  pengakuan hutan  adat  di  Indonesia.  Pengakuan  hutan adat  harus  melalui  prosedur  administratif berupa dibentuknya Peraturan Daerah
(Perda) oleh pemerintah setempat.
Pengakuan  melalui  Perda  ini  memakan waktu  yang  tidak  sedikit  sehingga  legalitas masyarakat  adat  dalam  mengambil  hasil hutan  selama  proses  pengakuan  tersebut menjadi  abu-abu,  karena  syarat  administrasi yang belum selesai.
Hingga  Juli  2021,  penetapan  status hutan  adat  telah  dilakukan  pada  80  lokasi dengan luas total 59.442 hektar. Realisasi ini masih  sangat  jauh  dengan  luas  wilayah indikatif  hutan  adat  seluas  kurang  lebih 1.090.755  hektar  di  Indonesia  (KLHK, 2021).  Lambatnya  pengakuan  hutan  adat juga  menyebabkan  konflik  tenurial  yang berkepanjangan  (Firdaus & Widawati, 2014).
Melihat permasalahan tersebut, penulis ingin merefleksikan potret dinamika pengakuan  hutan  adat  dengan  nilai-nilai Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  dengan  tegas  menyatakan  bahwa “Pancasila merupakan segala sumber hukum negara”. Pengakuan hutan adat di Indonesia memiliki  beberapa  dasar  hukum  yang menarik  untuk  dikaji  kesesuaiannya  dengan Pancasila.
Kajian keselarasan
mengenai peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai  Pancasila  memang  bukanlah  hal baru  dalam  penulisan  artikel  hukum. Contohnya,  artikel  dengan  judul  “Kajian Yuridis  Materi  Muatan  Undang-Undang Nomor  24  tahun  2009  Terhadap  Nilai-Nilai Pancasila”  (Diamantina  et.al,  2021)  dan “Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan  Tindak  Pidana  Lingkungan Berdasarkan  Nilai  Pancasila”  (Subekti  dan Pratiwi,  2020).  Yang  membedakan  artikel ini  dan  kedua  artikel  tersebut  adalah  objek peraturannya,  dimana  penulis  membahas aturan  pengakuan  hutan  adat  sebagi  objek tulisan.  Selain  itu,  keberadaan  hukum  adat sudah  berlaku  di  Indonesia  jauh  sebelum kemerdekaan Indonesia dan sebelum
Pancasila ditetapkan sebagai negara, sehingga kajian ini menarik untuk didiskusikan.  Metode  penelitian  dalam tulisan  ini  adalah  yuridis-normatif,  yang menggunakan  bahan  sekunder  (peraturan dan literatur) sebagai bahan analisis.

## B. Pembahasan
Bab  Pembahasan  akan  dibagi  menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan mendiskusikan  beberapa  dasar  hukum  yang mengatur  pengakuan  hutan  adat.  Pertama, tulisan  ini  akan  membahas  UU  Kehutanan sebagaimana  diubah  oleh  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (UUCK).  Kedua,  pembahasan  dilanjutkan dengan  analisa  Undang-Undang  Nomor  21 tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi Papua (UU Otsus) yang melahirkan izin  khusus  berupa  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hasil  Hutan  Kayu  (IUPHHK-MHA)  di Provinsi  Papua.  Selanjutnya,  bagian  ketiga akan membahas refleksi pengaturan pengakuan hutan  adat  pada ketiga peraturan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir,  artikel  ini  akan  ditutup  dengan kesimpulan.
1. Undang-Undang Kehutanan sebagaimana diubah oleh UUCK Berdasarkan Pasal 5 UU Kehutanan  yang  telah  diubah  dengan Putusan MK 35/2012,
hutan berdasarkan  statusnya  terdiri  dari hutan  negara,  hutan  hak  dan  hutan adat.  Selanjutnya,  Pasal  37  ayat  (1) UU  Kehutanan  menyebutkan  bahwa “Pemanfaatan  hutan  adat  dilakukan oleh  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan
sesuai dengan fungsinya”.  Pasal  37  ayat  (2)  UU Kehutanan mengatur bahwa
pemanfaatan hutan adat yang berfungsi  lindung  dan  konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu  fungsinya.  Aturan  dalam pasal  37  UU  Kehutanan  menunjukkan bahwa  subjek  pengguna  atas  hutan adat  adalah  Masyarakat  Hukum  Adat (MHA). UU Kehutanan juga memperbolehkan  penggunaan  hutan oleh  masyarakat  hukum  adat  (MHA) dengan  catatan  bahwa  MHA  harus mempergunakan  hutan  sesuai  dengan
fungsinya,  yaitu  kawasan  konservasi,
lindung dan produksi oleh Pemerintah.
Hutan Konservasi adalah kawasan  hutan  dengan  ciri  khas tertentu,  yang  mempunyai  fungsi pokok  pengawetan  keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya  (Pasal  1  huruf  i.  UU Kehutanan).  Hutan  Lindung  adalah kawasan  hutan  yang  mempunyai fungsi  pokok  sebagai  perlindungan sistem  penyangga  kehidupan  untuk mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air  laut,  dan  memelihara  kesuburan tanah (Pasal 1 huruh h. UU Kehutanan).  Sementara  itu,  hutan produksi  adalah  kawasan  hutan  yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi  hasil  hutan  (Pasal  1 huruf g. UU Kehutanan). Eksistensi  MHA  diatur  dalam
Pasal 67 UU Kehutanan yang menyatakan  bahwa  MHA,  sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada  dan diakui keberadaannya berhak melakukan  pemungutan  hasil  hutan, mengelola  hutan  dan  mendapatkan pemberdayaan.  Selain  itu,  disebutkan pula  bahwa  keberadaan  dan  hapusnya MHA  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah.
Terkait  dengan  dikeluarkannya
UUCK,  pengaturan  hutan  adat  juga semakin berkembang.
Peraturan
Pemerintah  Nomor  23  tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Kehutanan (PP  23/2021)  merupakan  peraturan pelaksana  dari  UUCK  yang  mengatur tata  Kelola  hutan.  Salah  satu  poin penting  dalam  PP  23/2021  adalah pengaturan  mengenai  izin  Perhutanan Sosial (PS) karena hutan adat merupakan  salah  satu  skema  dari  PS.
Pasal  1  ayat  (64)  PP  23/2021 mengartikan  PS  sebagai  “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan  dalam  Kawasan  Hutan Negara  atau  Hutan  Hak/  Hutan  Adat
yang  dilaksanakan  oleh  Masyarakat Setempat  atau  Masyarakat  Hukum Adat  sebagai  pelaku  utama  untuk meningkatkan kesejahteraannya,
keseimbangan lingkungan dan
dinamika  sosial  budaya  dalam  bentuk Hutan  Desa,  Hutan  Kemasyarakatan, Hutan  Tanaman  Rakyat,  Hutan  Adat dan Kemitraan Kehutanan.
Selanjutnya  pasal  233  ayat  (1) PP 23/2021 menyebutkan bahwa hutan adat  dapat  berasal  dari  hutan  Negara dan  bukan  hutan  negara.  Pasal  234 ayat (1) dan (2) PP 23/2021
menyebutkan bahwa pengukuhan keberadaan  MHA  dalam  Kawasan hutan negara ditetapkan dengan Peraturan  Daerah  dan  Pengukuhan keberadaan  MHA  di  luar  kawasan hutan  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah  atau  keputusan  gubernur  atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 236 PP 23/2021
menyebutkan  bahwa  penetapan  hutan adat  dilakukan  dengan  kriteria:  a) berada  di  dalam  wilayah  MHA,  b) merupakan  areal  berhutan  dengan batas  yang  jelas  dan  dikelola  sesuai Kearifan Lokal MHA yang
bersangkutan, c) berasal dari Kawasan Hutan  Negara  atau  di  luar  Kawasan Hutan  Negara,  d)  masih  ada  kegiatan pemungutan  hasil  hutan  oleh  MHA  di wilayah  hutan  di  sekitarnya  untuk pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari- hari. Pasal 238 PP 23/2021 selanjutnya menyebutkan  bahwa  penetapan  status hutan adat dilakukan melalui permohonan  oleh  Pemangku  adat. Menteri  akan  membentuk  tim  terpadu untuk  melakukan  verifikasi  lapangan untuk  memeriksa  keberadaan  dan aktivitas  MHA  dalam  wilayah  yang diajukan.
Prosedur  pengajuan  penetapan hutan adat diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor  9  tahun  2021
tentang  Pengelolaan  Pehutanan  Sosial (PMLHK  9/2021),  sebagai  aturan pelaksana  dari  PP  23/2021.  Pasal  66 ayat (2) PMLHK 9/2021 menyebutkan persyaratan  permohonan  penetapan hutan adat yang dimaksud dalam Pasal 238  PP  23/2021,  yaitu:  a)  identitas MHA berupa KTP yang memuat nama MHA,  nama  ketua  MHA  dan  alamat domisili  ketua  MHA,  b)  peta  Wilayah Adat yang ditandatangani ketua MHA,
c) Peraturan Daerah dan/ atau keputusan  Gubernur/  Bupati/  Wali Kota  tentang  pengukuhan  MHA,  d) Surat  Pernyataan  yang  ditandatangani oleh  ketua  MHA  yang  memuat penegasan bahwa areal yang diusulkan berada  dalam  wilayah  adat  dan persetujuan  penetapan  fungsi  Hutan Adat  yang  diusulkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Undang-Undang Otonomi Khusus UU Otsus tidak membahas hutan adat  secara  spesifik,  tapi  aturan  ini berimplikasi terhadap sektor kehutanan  dan  esksistensi  masyarakat adat  di  Provinsi  Papua.  UU  Otsus dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk mengurus kepentingan masyarakat sesuai aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua  (Muhajir  &  Fitra,  2018).    UU ini  juga  melahirkan  kekhususan  untuk Provinsi  Papua,  seperti  dalam  hal kelembagaan dan pembagian pendapatan  antara  pemerintah  pusat dan  daerah.  Misalnya,  peran  DPRD yang digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan pembentukan  Majelis  Rakyat  Papua (MRP).  Pasal  1  ayat  (8)  mengartikan MRP  sebagai  representasi  kultural
Orang  Asli  Papua  yang  memiliki wewenang  tertentu  dalam  rangka perlindungan  hak-hak  Orang  Asli
Papua  dengan  berlandaskan  pada penghormatan  terhadap  adat  dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.  Wewenang khusus lainnya berdasarkan UU Otsus adalah pembentukan Peraturan Daerah Khusus  (Perdasus)  dan  Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) pada
Provinsi  Papua,  sebagaimana  diatur Pasal 29 UU Otsus.
Pemerintah  Provinsi  Papua  telah menerbitkan Peraturan Daerah Khusus No 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Perdasus  21/2008)  dan  Perdasus  No 22  tahun  2008  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Perdasus  22/2008).  Kedua  Perdasus ini  menegaskan  hak-hak  masyarakat adat dan menjabarkan kriteria masyarakat adat yang berhak mengelola  hutan  Papua.  Berdasarkan Pasal 38 Perdasus 21/2008, Masyarakat  Adat  dapat  melakukan kegiatan  komersial  di  kawasan  hutan dengan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-MHA).
IUPHHK-MHA kemudian diatur lebih detil  dalam  Peraturan Gubernur Papua Nomor  13  tahun  2010  tentang  Izin usaha  Pemenfaatan  Hasil  Hutan  Kayu Masyarakat  Hukum  Adat  di  Provinsi Papua (Pergub 13/2010).
Selayaknya hutan adat dalam PS yang dibahas pada bagian sebelumnya, masyarakat  adat  harus  menyiapkan persyaratan  administrasi,  seperti  surat permohonan,  peta  kerja,  akta  badan usaha dan sebagainya. IUPHHK-MHA hanya  dapat  diajukan  oleh  institusi, dalam  bentuk  koperasi  dan  badan usaha  milik  masyarakat  adat  setempat (Pasal  5  Pergub  13/2010).  Apabila IUPHHK-MHA
diterbitkan,
masyarakat adat juga perlu menyiapkan  Rencana  Kerja  Umum (RKU)  dan  Rencana  Kerja  Tahunan
(RKT)  yang  disahkan  oleh  Kepala
Dinas  Provinsi  (Pasal  6  Pergub 13/2010).
3. Keselarasan Aturan Pengakuan  Hutan  Adat  dalam UU  Kehutanan  jo.  UUCK  dan UU  Otsus  dengan  nilai-nilai

## Pancasila
Penulis  telah  menjelaskan  poin- poin  penting  pengaturan  hutan  adat pada  UU  Kehutanan  jo.  UUCK  dan UU  Otsus  sebelumnya.  Terdapat  dua objek utama yang dapat dikaji keselarasannya dengan nilai-nilai
Pancasila,  yaitu  pengakuan  hutan  adat secara normatif dan  implementasi dari peraturan-peraturan yang ada. Penilaian  terhadap  implementasi  ini penting  karena  Pancasila  memiliki nilai  praktis,  artinya  penjabaran  nilai- nilai  Pancasila  senantiasa  berkembang dan  selalu  dapat  dilakukan  perubahan dan  perbaikan  (reformasi)  sesuai dengan  perkembangan  zaman  ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat (Kaelan, 2008). Terhadap  nilai  sila  Pertama Pancasila,  yaitu  Ketuhanan,  Kaelan M.S.  (Kaelan,  2008)  menyebutkan bahwa  inti  Sila  Pertama  adalah  segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan  penyelenggaraan  negara  bahkan moral  negara,  moral  penyelenggara negara,  politik  negara,  pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan
negara,
kebebasan  hak  asasi  warga  negara harus  dijiwai  nilai-nilai  Ketuhanan yang  Maha  Esa.  Penulis  melihat bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di dalam UU Kehutanan  yang  diubah  oleh  UUCK dan  UU  Otsus  sudah  selaras  dengan nilai  Ketuhanan  dalam  sila  pertama karena dua alasan.
Pertama,  mayoritas  masyarakat adat  memiliki  nilai-nilai  kepercayaan dan kearifan lokal untuk menjaga alam
ciptaan  Tuhan.  Misalnya,  masyarakat Lindu  yang  bermukim  di  Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulawesi  Tengah.  Masyarakat  Lindu telah  membagi  area  hutan  mereka yang berfungsi sebagai kawasan konservasi,  lindung  dan  produksi selayaknya  negara  mengatur  fungsi kawasan  hutan  dalam  UU  Kehutanan (PSKL,  2018).  Selain  itu,  sanksi  adat (dalam Bahasa lokal disebut gifu ) telah diterapkan  bagi  masyarakat  yang melanggar,  seperti  pembayaran  denda dalam  bentuk  kain  adat  tradisional atau  dikeluarkan  dari  wilayah  adat Lindu (PSKL, 2018). Kedua,
masyarakat  adat  dapat  diberdayakan untuk  menjaga  hutan  dari  kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh pembalak  liar  ataupun  perambah hutan. Studi World Resources Institute mengenai  peranan  komunitas  lokal  di Asia  Tenggara  dalam  menjaga  hutan juga  menunjukkan  bahwa  masyarakat asli  yang  tinggal  di  hutan  dapat membantu  pekerjaan  penegak  hukum dalam  menjaga  hutan  dan  menyasar pelaku pembalakan liar (Brunner, et.al, 1999).  Di  Indonesia,  dikenal  pula Masyarakat  Mitra  Polisi  Kehutanan (MMP)  yang  memiliki  dasar  hukum Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.
P.56/Menhut-II/2014
tentang Masyarakat  Mitra  Polisi  Kehutanan, yang  berfungsi  untuk  membantu  kerja penegak  hukum  kehutanan.  Oleh karenanya,  sudah  selayaknya  hak-hak masyarakat  adat  dalam  mengelola hutan dijamin oleh Undang-Undang.
Terhadap nilai sila Kedua Pancasila,  kemanusiaan.  Dalam  sila kemanusiaan  terkandung  nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat  dan  martabat  manusia  sebagai makhluk  yang  beradab  dan  oleh karenanya,  hak-hak  kodrat  manusia sebagai hak dasar (asasi) harus dijamin dalam  peraturan  perundang-undangan negara (Kaelan,
2008).
Dimasukkannya hutan adat oleh putusan  MK  35/2012  sebagai  status hutan  dalam  pasal  5  ayat  (1)  UU Kehutanan  merupakan  sebuah  bentuk pengakuan  terhadap  hak  Masyarakat Hukum  Adat  untuk  mengelola  hutan miliknya.  Sebelumnya,  hutan  adat dimasukkan  sebagai  bagian  dari  hutan negara.  Meskipun  pengakuan  hak pengelolaan  hutan  masyarakat  adat telah dimasukkan dalam UU Kehutanan  dan  UU  Otsus,  aturan turunan  dalam  PP  23/2021  dan PMLHK 9/2021 mengharuskan masyarakat  adat  untuk  menempuh prosedur  yang  menyulitkan  untuk memperoleh  hutan  adat.  Pertama, mereka  pribadi  harus  memperoleh status terlebih dahulu sebagai Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA) melalui  Peraturan  Daerah  (Perda). Pembentukan  Perda  ini  tentu  saja sangat  bergantung  kepada  keinginan politik wakil rakyat dan kepala daerah setempat  untuk  memperjuangkan  hak- hak masyarakat adat setempat.
Kedua, setelah memperoleh
status  sebagai  MHA,  mereka  perlu mengajukan  penetapan  hutan  adat kepada  KLHK  untuk  memanfaatkan hasil hutan. Pengajuan ini
membutuhkan  keahlian  teknis  dalam bidang  kehutanan,  seperti  pembuatan peta  wilayah  adat.  Dalam  prakteknya, masyarakat  tidak  memiliki  sumber daya  yang  cukup  untuk  mengerahkan upaya advokasi, melobi ataupun mengkampanyekan  aspirasi  mereka. Dalam  banyak  kasus,  masyarakat bergantung  kepada  LSM,  yang  juga memiliki  sumber  daya  terbatas,  dalam melewati  proses  politik  dan  hukum untuk  memperoleh  status  hutan  adat (Affandi,  2018).  Padahal,  berdasarkan pasal  167  PP  23/2021,  pembiayaan pendampingan  hutan  adat  dapat  juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN
Perubahan,  dan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Secara normatif, peraturan turunan  dari  UU  Otsus  lebih  baik dalam  membantu  proses  pengakuan hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan Pasal  2  Pergub  13/2010,  disebutkan bahwa  “Gubernur  mencadangkan  dan menunjuk areal hutan untuk kepentingan perizinan IUPHHK-MHA atas dasar usulan dari Bupati/ Walikota”.  Selanjutnya,  Pasal  3 Pergub  13/2010  menyebutkan  bahwa
Bupati/ Walikota menyampaikan usulan pencadangan kepaada
Gubernur  dengan  tembusan  Kepala Dinas  Provinsi  dan  Kabupaten/  Kota.
Usulan  tersebut  juga  harus  dilengkapi dengan peta lokasi. Meskipun masyarakat  adat  tetap  perlu  mengikuti proses administrasi, paling tidak Pergub  13/2010  ini  mengamanatkan kepala  daerah  (Gubernur,  walikota, bupati) untuk secara aktif
menginventarisasi  areal  hutan  yang berpotensi untuk diberikan izin IUPHHK-MHA.
Terhadap nilai sila ketiga Pancasila,  Persatuan  Indonesia.  Nilai ini  mengandung  arti  bahwa  Negara memberikan  kebebasan  atas  individu, golongan,  suku,  ras  maupun  golongan agama  untuk  merealisasikan  seluruh potensinya  dalam  kehidupan  bersama yang  bersifat  integral  (Kaelan,  2008). Berdasarkan  putusan  MK  35/2012, kebebasan  yang  diberikan  masyarakat adat haruslah memperhatikan kepentingan  nasional.  Pernyataan  para pemohon judicial review yang menyatakan  bahwa  “suatu  masyarakat hukum  adat  mempunyai  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri,  secara bebas menentukan status politik mereka  dan  secara  bebas  mengejar kemampuan ekonomi sosial dan budaya  mereka”  dapat  berimplikasi pada upaya separatisme dari masyarakat  hukum  adat.  Kebebasan
yang diberikan haruslah diatur pembatasannya dalam Undang- Undang tentang Otonomi Daerah serta Undang-Undang lainnya (Putusan MK 35/2012, hlm. 178). Pembentukan UU Otsus menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk  memberikan  kebebasan  dan keleluasaan  bagi  Masyarakat  Papua untuk  mengelola  sumber  daya  alam mereka.  Kebebasan  tersebut  telah diberikan  dalam  koridor  Undang- undang sebagaimana yang diamanatkan  dalam  putusan  MK 35/2012. Fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan  hak  akses  terhadap  hasil hutan,  sebagaimana  diatur  dalam  UU Kehutanan  dan  peraturan  turunannya, juga  menunjukkan  bahwa  negara menjamin  kebebasan  bagi  masyarakat adat  untuk  mengelola  hutan.  Dengan demikian,  penulis  berpendapat  bahwa pengaturan hutan dalam UU Otsus dan UU  Kehutanan  telah  selaras  dengan sila ketiga Pancasila.
Terhadap  nilai  sila  keempat, kerakyatan  atau  demokrasi.  Nilai  ini mengandung arti bahwa rakyat merupakan  subjek  pokok  pendukung negara.  Negara  adalah  dari  oleh  dan untuk  rakyat,  oleh  karena  itu  rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan  negara  (Kaelan,  2008).
Dengan  demikian,  implikasi  dari  sila keempat  bagi  masyarakat  adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat  adat  dalam  pengukuhan kawasan  hutan  dan  pemberian  izin usaha  bagi  konsesi  di  sekitar  wilayah adat.  Keterlibatan  masyarakat  adat menunjukkan adanya demokrasi dalam pengambilan keputusan negara sebagaimana  tercermin  dalam  sila keempat. Kenyataannya, kebijakan pemerintah untuk menguasi pengelolaan  hutan  masyarakat  atau diserahkan pada investor dalam bentuk
Izin  konsesi  sering  tumpang  tindih dengan hak masyarakat adat
(Nugroho,  2010).  Di  Papua  sendiri, permasalahan fundamental terkait tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah adat yang belum terselesaikan, membuat posisi masyarakat terancam atas
kriminalisasi  (Muhajir  &  Fitra,  2018).
Hal  ini  dikarenakan  UU  Kehutanan dan  Undang-Undang  Nomor  18  tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (UU P3H) dengan tegas melarang pengambilan  hasil  hutan,  baik  berupa kayu  maupun  bukan  kayu,  tanpa  izin dari Pemerintah.
UU  P3H  yang  dirancang  untuk menyasar  kejahatan  hutan  teroganisir dan  pelaku  korporasi  seakan-akan salah  sasaran  (Mas  Achmad  Santosa, 2016).  Penegakan  hukum  pidana memang  cenderung  meningkat  tetapi pelaku-pelaku yang ditangkap tergolong  pelaku  kecil  dan  terkadang mengarah pada kriminalisasi
masyarakat  kecil  di  sekitar  hutan (Nagara  et.al,  2020).  Hasil  review United  Nation  Development  Program (UNDP) Indonesia terhadap 86
putusan  pidana  pilihan  dalam  rentang waktu 2014-2017 menunjukkan bahwa mayoritas  pelaku  yang  ditindak  di pengadilan adalah petani (24%) dengan  kejahatan  mengambil  hasil hutan  tanpa  izin  (Sinaga,  2020). Sisanya, di antaranya pimpinan perusahaan  (18%),  PNS  (4%),  sopir
(14%),  Swasta  (9%),  wiraswasta (21%),  buruh  (6%)      dan  mantan anggota
DPRD (2%). Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan  dalam  UU  Kehutanan belum mencerminkan nilai sila keempat  seutuhnya.  UUCK  sendiri mengupayakan  perbaikan  terhadap kondisi  kriminalisasi  masyarakat  kecil ataupun  masyarakat  adat  dengan menambahkan  ketentuan  pasal  110  B
dalam UU P3H yang mengatur bahwa masyarakat  yang  telah  melakukan kegiatan  di  dalam  kawasan  hutan dikecualikan dari sanksi dengan syarat bahwa  mereka  dapat  membuktikan telah tinggal  di  dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat  5 (lima) tahun  secara  terus  menerus  dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. Terhadap  nilai  dari  sila  kelima, yaitu  keadilan.  Nilai-nilai  keadilan yang  harus  terwujud  dalam  hidup bersama  adalah  meliputi  (1)  keadilan distributif,  yaitu  suatu  hubungan keadilan antara negara terhadap warganya,  dalam arti pihak negaralah yang  wajib  memenuhi  keadilan  dalam bentuk  keadilan  membagi,  dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban, (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara  dan  dalam  masalah  ini  pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan antara warga negara terhadap negara  dam  dalam  ini  pihak  wargalah yang  wajib  memenuhi  keadilan  dalam bentuk  mentaati  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  negara, (3)  keadilan  komutatif,  yaitu  suatu hubungan  keadilan  antara warga negara  satu  dengan  lainnya  secara timbal balik (Kaelan, 2008).
Artikel  ini  akan  menekankan pembahasan terhadap keadilan distributif,  dimana  pihak  negara  yang harus  secara  aktif  memenuhi  keadilan bagi  seluruh  golongan  masyarakat.  Di Indonesia,  perolehan  formalitas  lahan oleh komunitas adat ataupun masyarakat setempat rata-rata memakan  waktu  hingga  15  tahun sedangkan  perusahaan  hanya  perlu memakan  waktu  rata-rata  5  tahun (Notess, et.al ,  2018).  Penelitian  lain
(Andiko,  2017)  menunjukkan  adanya ketimpangan yang besar antara jangka
waktu  pemberian  izin  yang  diatur secara  formal  dengan  kenyataan  di lapangan  dalam  mengajukan  HKm, hutan  adat  dan  hutan  desa,  misalnya HKm  di  Bengkulu  yang  memakan waktu  6  tahun,  hutan  desa  yang mencapai  1-3  tahun  dan  hutan  adat bisa  mencapai  waktu  15  tahun. Padahal,  masyarakat  adat  mempunyai kewajiban yang sama seperti perusahaan untuk membayar pungutan Provisi  Sumber  Daya  Hutan  (PSDH) dan  Dana  Reboisasi  (DR)  kepada negara.  Berdasarkan  Pasal  182  dan 183  PP  23/2021,  masyarakat  hukum adat hanya dikecualikan dari pungutan PSDH  dan  DR  selama  kayu  yang diambil dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperdagangkan.
Sementara  itu,  di  Papua,  belum ada  satupun  izin  hutan  adat  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat. Sebagai  perbandingan,  hingga  akhir 2017,  pemerintah  sudah  menerbitkan 20  izin  konsesi  hutan  alam  seluas 3.414.350  hektar  dan  8  izin  konsesi hutan tanaman seluas 1.197.055 hektar (Muhajir  &  Fitra,  2018).  Selain  itu, izin  IUPHHK-MHA  yang  diterbitkan oleh  Gubernur  kepada  masyarakat belum dapat diusahakan karena terbentur dengan keberatan dari Pemerintah  Pusat  (Muhajir  &  Fitra, 2018).  Hal  ini  dikarenakan  sistem administrasi  perkayuan  nasional  yang belum mengenal IUPHHK-MHA
sebagai  izin  konsesi  yang  sah.  Sistem administrasi perkayuan seperti ketentuan  mengenai  perencanaan  dan pengelolaan hutan, serta
penatausahaan kayu merupakan bagian penting  dari  aspek  legalitas  kayu. Apabila pemegang IUPHHK-HA tidak mengikuti administrasi perkayuan tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa kayu  tersebut  ilegal  karena  tidak mengikuti  aturan  yang  berlaku.  Fakta ini menunjukkan bahwa terjadi
pertentangan  antara  Peraturan  Daerah di  Provinsi  Papua  dan  Peraturan Nasional  dan  hal  ini  berdampak terhadap  kesejahteraan  rakyat  Papua.
Fakta-fakta  ini  juga  menunjukkan bahwa  implementasi  atas  pengaturan hutan  adat  belum  mencerminkan keadilan sosial yang terkandung dalam pasal lima.
Pembahasan  Pancasila  secara
ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila sendiri dalam dirinya sendiri adalah  merupakan  suatu  kesatuan  dan keutuhan  “majemuk  tunggal”  yaitu kelima  sila  itu  baik  rumusannya,  inti dan  isi  dari  sila-sila  Pancasila  itu adalah  merupakan  suatu  kesatuan  dan kebulatan (Kaelan, 2008). Oleh karena itu, aturan pengakuan hutan adat hanya dapat dikatakan selaras dengan Pancasila  apabila  aturan  tersebut  telah memenuhi  nilai-nilai  lima  sila  secara keseluruhan.

## C. Simpulan
Secara normatif, UU Kehutanan sebagaimana  diubah  oleh  UUCK  dan  UU Otsus  beserta  peraturannya  telah  mengakui hak masyarakat  adat  untuk mengelola hutan adat.  Pengakuan  secara  normatif  tersebut telah  sesuai  dengan  nilai  KeTuhanan  dalam sila  pertama  dan  nilai  Persatuan  Indonesia dalam sila ketiga. Akan tetapi, implementasi pengakuan  hutan  adat  yang  diatur  lebih detail  dalam  peraturan-peraturan  turunan belum  mencerminkan  nilai  Kemanusiaan dalam sila kedua, nilai Kerakyatan/
Demokrasi  dalam  sila  keempat  dan  nilai keadilan sosial dalam sila Kelima. Pembahasan ilmiah Pancasila mengharuskan analisis  dilakukan  dengan  pemahaman bahwa  Pancasila  merupakan  suatu  kesatuan utuh atau bersistem. Artinya,
ketidaksesuaian  terhadap  salah  satu  nilai Pancasila
merupakan ketidaksesuaian terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila. Dengan  demikian,  implementasi  aturan Pengakuan  Hutan  adat  dapat  disimpulkan
belum  selaras  terhadap  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila.  Pemerintah perlu  menyederhanakan  proses  perizinan hutan adat yang masih berbelit agar semakin banyak masyarakat adat yang dapat menikmati  hasil  hutan  di  wilayah  adat mereka secara sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  Dean  Yulindra.  (2018,  31  Juli). Perjalanan  Panjang  dan  Melelahkan Menuju  Pengakuan  Hak  Tanah  Adat. World  Resources  Institute  Indonesia . https://wri- indonesia.org/id/blog/perjalanan- panjang-dan-melelahkan-menuju- pengakuan-hak-tanah-adat.
Andiko. (2017). Studi Perbandingan Proses Pengakuan Hak dan Perizinan Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Hutan serta Kawasan Hutan untuk Masyarakat  dan  Perusahaan .  Batam: ASM Law Office. Study- Perbandingan_Jan- 2017_Andiko_Bahasa.pdf
(rightsandresources.org)
Anugrah,  Nunu.  (2021,  16  Agustus). Pemerintah Terus Percepat  Pengakuan Hutan  Adat. Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia .
Anita  Sinaga.  (2020,  27  Juni).  Pendekatan
Multidoor  dalam  Upaya  Penegakan
Hukum  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan Hidup. Konferensi
Nasional  Online  Fakultas  Hukum Universitas Pancasila.
Brunner,  Jake, et.al . Forest  Problems  and Law  Enforcement  in  Southeast  Asia: The  Role  of  Local  Communities . Washington  DC:  World  Resources Institute.
Diamantina,  Amalia, et.al .  (2021).  Kajian Yuridis  Materi Muatan  Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2009 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila.
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 03 (No.01), pp. 98-110.
Direktorat  Jenderal  Perhutanan  Sosial  dan Kementrian  Lingkungan.  (2018,  29
Januari).  Masyarakat  Adat  Kearifan Lokal yang Menjaga Hutan. Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Indonesia . Masyarakat Adat  Kearifan  Lokal  yang  Menjaga Hutan (menlhk.go.id)
Firdaus,  Asep  Yunan  &  Widawati,  Emila.
(2014). Konflik Tenurial dalam Pembangunan  KPH:  Pembelajaran dari  Hasil  Penilaian  Cepat  di  KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu .
Bogor:  Working  Group  on  Forest- Land Tenure.
M.S., Kaelan. (2008). Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,
Putusan Mahkamah Konstitusi
RepublikIndonesia  No.  35/PUU-IX/ 2012.
Muhajir,  Mumu  &  Fitra,Syahrul.  (2018).
IUPHHK-MHA  dan  Masa  Depan Pengelolaan  Hutan  Oleh  Masyarakat Adat  di  Papua .  Jakarta:  Auriga Nusantara. dan WWF Indonesia.
Nagara, G., et.al . 2020. Persoalan Struktural dalam  Politik  Penegakan  Hukum Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan Hidup. Jurnal  Antikorupsi  Integritas, Vol. 5(No.2) , pp.  65-74.
Notess,  Laura,  et.al.  (2018).  The  Scramble for  Land  Rights:  Reducing  Inequity
between Communities and Companies. https://files.wri.org/d8/s3fs- public/scramble-land-rights.pdf
Nugroho, Bambang Daru. (2010). Pengelolaan  Hak  Ulayat  Kehutanan yang Berkeadilan dalam Kaitan Pemberian  Izin  HPH  dihubungkan dengan  Hak  Menguasai  Negara  atas Sumber  Daya  Alam. Jurnal  Ilmu Hukum  Litigasi,  Vol  11 (No.  01). 26618-ID-pengelolaan-hak-ulayat- kehutanan-dalam-kaitan-pemberian- izin-hph-dihubungkan-hak.pdf (neliti.com)
Redaksi Warta Ekonomi Online/ Ant. (2019, 10 Maret). Miris, 1,7 Juta Keluarga di Kawasan  Hutan  Masih  Miskin. Warta Ekonomi Online . https://www.wartaekonomi.co.id/read2
18735/miris-17-juta-keluarga-di- kawasan-hutan-masih-miskin.
Santosa,  Mas  Achmad.  (2016). Alam  pun butuh  Hukum  &  Keadilan .  Jakarta: Prima Pustaka.
Sispandok  KPH+.  (2021).  Konsepsi  HPH.
Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan . http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pag es/lihat_berita/5
Subekti,  Rahayu  &  Pratiwi,  Dian  Esti. (2020).  Penerapan  Asas  Ultimum Remidium  dalam  Penegakan  Tindak Pidana  Lingkungan  Berdasarkan  Nilai Pancasila. Jurnal Majelis, Edisi 04 .