## PENERAPAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PERKARA JINAYAT (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon)

## IMPLEMENTATION OF APPEAL REMEDY ON JINAYAT CASES
(Research Study at the Takengon Sharia Court)
Supinto 1 , Manfarisyah 2 , Yulia 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Permasalahan  utama  dalam  tesis  ini  adalah  terdapatnya  perbedaan  putusan  hakim terhadap penerapan upaya hukum banding dalam menerima dan menolak upaya banding di  Mahkamah  Syar’iah  Takengon.  Metode  preskriptif  dengan  yuridis  empiris  dan dengan  penelitian  kepustakaan  merupakan  pendekatan  kajian  ini.  Penelitian  ini membuat rumusan masalah ialah bagaimana penerapan hukum akibat banding terhadap perkara  jinayat  di  Mahkamah  Syar’iah  Takengon.  Hasil  dari  penelitian  ini menyimpulkan  pada  perkara  No:  20/JN/2020/MS.Tkn  Tgl  14  Desember  2020  hakim Mahkamah  Syari’ah  Aceh  Tengah  menolak  permohonan  banding  yang  diajukan  JPU pada  tanggal  16  Desember  2020,  dengan  alasan  telah  melewati  ambang  batas  waktu dalam  melakukakan  upaya  banding,  dimana  pemahaman  hakim  adalah  upaya  banding seharusnya dilakukan pada hari yang sama pada pembacaan putusan perkara oleh hakim Mahkamah  Syar’iah  Aceh  Tengah  yaitu  pada  Pasal  226  ayat  (1).  Sedangkan  putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima memori banding yang diajukan  oleh  JPU  pada  tanggal  24  Januari  2022,  banding  ini  diterima  oleh  hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3). Kesimpulan dalam  penelitian  ini  1)  prosesur  upaya  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  QA  No  7 Tahun  2013  yaitu  pada  Pasal  73,  Pasal  199,  adapun  perihal  banding  diatur  pada BAB XVII Pasal 225, Pasal 226, 227, 229. 2) Hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah untuk nomor  perkara  pidana  jinayat  nomor:  20/JN/2020/MS.Tkn  menolak  dengan  Pasal  226 ayat  (1).  Sedangkan  putusan  perkara  nomor:  17/JN/2021/MS.Tkn  menerima  memori banding dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).
Kata Kunci: Banding, Hakim, Upaya Hukum, Jaksa, Mahkamah Syari’ah

## ABSTRACT
The problem is that there is distinction in judges' decisions regarding the use of appeals in  accepting  and  rejecting  appeals  at  the  Takengon  Syariah  Court.  The  prescriptive method  with  empirical  juridical  and  library  research  is  this  study's  approach.  This study formulates the problem of applying the law due to an appeal against the jinayat case  at  the  Takengon  Syariah  Court.  The  results  of  this  study  concluded  in  case number:  20/JN/2020/MS.Tkn  December  14,  2020,  the  Central  Aceh  Syari'ah  Court judge rejected the appeal filed by the public prosecutor on December 16, 2020, because the time limit had passed for carrying out an appeal, where the judge's understanding is that  an  appeal  should  be  on  the  same  day  as  the  reading  of  the  case  decided  by  the Central  Aceh  Syariah  Court  judge,  namely  in Article  226  paragraph  (1).  Whereas  the decision  for  case  number:  17/JN/2021/MS.Tkn  January  11,  2022,  received  a memorandum of appeal submitted by the public prosecutor on January 24, 2022. This appeal  was  accepted  by  the  Central  Aceh  Syariah  Court  judge  using  Article  229 paragraph (3). The conclusions in this study 1) the process of legal action as referred to in QA No. 7 of 2013, namely in Article 73, Article 199, while the matter of the appeal is regulated  in  CHAPTER  XVII  Article  225,  Articles  226,  227,  229.  2)  Judges  of  the
Central  Aceh  Sharia  Court  for  criminal  case  number  jinayat  number: 20/JN/2020/MS.Tkn refuses with Article 226 paragraph (1). Meanwhile, the decision for case number: 17/JN/2021/MS.Tkn received a memorandum of appeal using Article 229 paragraph (3).
Keywords: Appeal, Judge Effort, Law, Prosecutor, Syari'ah Court

## A. PENDAHULUAN
Posisi  dan  keberadaan  Mahkamah  Syar’iah  pada  ekosistem  peradilan  nasional tertuang  di  UU  No.  11  Tahun  2006  Pasal  128  tentang  Pemerintahan  Aceh. 1 Provinsi Aceh  mewakili  provinsi  pertama  di  NKRI  yang  mengimplementasikan  hukum  pidana Islam  selain  peraturan  yang  tertuang  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia.  Implementasi  kaidah  Islam  di  kawasan  Aceh  pada  aturan  hukum  meliputi perdata  dan  pidana.  Sehingga  lahir  Mahkamah  Syar’iah  dalam  posisinya  sebagai institusi  peradilan  yang  memiliki  kewenangan  dalam  menuntaskan  perkara  pidana (jinayah)  diwilayah  Aceh.  Kewenangan  melaksanakan  syariah  Islam  di  Aceh menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kesamaan di mata hukum. 2
Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam antara lain mengatur bahwa  pembentukan  Mahkamah  Syar’iyah  dilakukan  dengan  mengembangkan Peradilan Agama menjadi Mahkamah Syar’iyah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas. Perubahan peradilan agama menjadi mahkamah syar’iyan dikuatkan dengan Kepres Nomor 11 tanun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah  Syar’iyah provinsi di Aceh. 3
Sejalan  dengan  perkembangan  di  Aceh  dan  bergulirnya  waktu,  implementasi syari’at  Islam  pada  area  pidana  telah  diperkuat  dan  didukung  dengan  disahkannya Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat. 4 Sehingga  adanya aturan ini memberikan kewenangan hukum dan peradilan tersendiri kepada Mahkamah Syar’iah dalam proses hukum Acara Jinayat pada kasus jinayat dengan cara penegakan hukum  tersendiri. 5 Implementasi  hukum  jinayat  atau  hukum  pidana  Islam  ini memberikan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan budaya dan sosial
1 UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128.
2 Dini Nabillah,  et  al. “Analisis Keterangan Anak sebagai  Saksi  Korban  Tidak  di  Sumpah dalam Pembuktian  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh . Vol.8, No.1, 2020, Pp. 250-270.
3 Siti  Salwa,  et  al.  “Penerapan  Saksi Testimonium  de  auditu dalam  Perkara  Itsbat  Nikah  di Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh .  Vol.7,  No.1, 2019, Pp. 1-28.
4 Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  Sekretaris  Daerah  Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7.
5 Ibid .
pada  warga  dan  masyarakat  di  wilayah  Aceh.  Keunikan  wilayah  Aceh  dengan  aturan syariahnya  memberikan  perbedaan  yang  mencolok  dengan  daerah  lain,  walaupun  di daerah  lain  di  Indonesia  terdapat  Perda  Syari’ah  namun  tidak  mempunyai  proses peradilan tersendiri. Akan tetapi di wilayah Aceh baik itu tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/  kota  proses  hukum  pada  kasus  jinayat  mempunyai  cara  penegakan  hukum tersendiri.
Upaya hukum merupakan hak bagi terdakwa dalam pembuktian baha ianya tidak bersalah  serta  memberikan  jaminan  bagi  masyarakat  bahwa  negara  kita  adalah  negara hukum  meskipun  dalam  hal  penerapan  upaya  hukum  masih  kurang  maksimal.  Upaya hukum dilakukan terdakwa karena tidak menerima putusan pengadilan  yang kemudian melakukan perlawanan atau banding, kasasi atau peninjauan kembali. 6 Menurut Hasan, upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum  berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan  terdiri  dari  upaya  hukum  biasa dan upaya hukum luar biasa.  Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan, banding dan kasasi.  Sedangkan  upaya  hukum  luar  biasa  meliputi  pemeriksaan  kasasi  demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. 7
Namun dalam proses peradilan Mahkamah Syar’iah terkadang terdapat perbedaan pendapat  seperti  dalam  penerapan  upaya  hukum  banding . Mengenai  masalah  banding kasus pidana dicantumkan di pasal 67, 87, 233-243 KUHP. 8 Sedangkan dalam QA No. 7 Tahun 2013 yaitu Pasal 73, 199, adapun perihal banding diatur pada BAB XVII Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 229. Adanya pengalaman peneliti dalam perkara upaya banding  di  Mahkamah  Syar’iah  Takengon  yaitu  dalam  putusan  perkara  pidana  jinayat No:  20/JN/2020/MS.  Tkn  dan  No:  17/JN/2021/MS.  Tkn  cukup  penting  diperhatikan bersama dalam pelaksanaan upaya hukum banding di Mahkamah Syar’iah Takengon.
Untuk putusan perkara pidana jinayat No: 20/JN/2020/MS. Tkn Tgl 14 Desember 2020  adalah  mengenai  para  terdakwa  dengan  dakwaan  alternatif,  yakni  (I)  Melanggar Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 37 ayat (1) QA No. 6 Tahun 2014; (II) Pasal 25 ayat (1) QA No.  6  Tahun  2014;  (III)  Pasal  23  ayat  (1)  QA  No.  6  Tahun  2014.  Sedangkan  putusan No: 17/JN/2021/MS. Tkn Tgl 11 Januari 2022 yaitu mengenai No. Reg Perkara: PDM-
6 Brilryan  Lumempouw,  “Hak  Terdakwa  Melakukan  Upaya  Hukum  dalam  Proses  Peradilan Pidana”. Lex  Crimen:  Jurnal  Bagian  Hukum  Pidana  Univesitas  Sam  Ratulangi ,  Vol.2,  No.3,  2013,  Pp. 185-195.
7 Hasan  Basri,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  berdasarkan  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia”. SIGn:  Jurnal  Hukum  Universitas  Airlangga ,  Vol.2,  No.2,  2021.  Pp.  104- 121.
8 Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata  Indonesia ,  Cet. ke-1, Liberty,  Yogyakarta,1993, hal. 195.
/L.1.17/12/2021 yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan (I) Dakwaan Pasal 48; (II) Dakwaan Pasal 46.
Lebih lanjut pada perkara No: 20/JN/2020/MS. Tkn Tgl 14 Desember 2020 hakim Mahkamah  Syari’ah  Aceh  Tengah  menolak  permohonan  banding  yang  diminta  JPU umum  pada  tanggal  16  Desember  2020.  Sedangkan  perkara  No:  17/JN/2021/MS.  Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima banding yang dikirimkan JPU  pada tanggal 24 Januari 2022. Berdasarkan permasalahan upaya banding yang di sebutkan secara singkat diatas, peneliti  melihat  adanya  penerapan  putusan  upaya  banding  yang  berbeda  terhadap perkara jinayat di Mahkamah Syar’iah Aceh Tengah. Sehingga pada penelitan ini akan mengangkat mengenai penerapan upaya hukum banding dalam menerima dan menolak upaya  banding  terhadap  kedua  perkara  tersebut.  Terdapat  beberapa  pertanyaan  dan sekaligus  dijadikan  rumusan  permasalah  dalam  penyusunan  tesis  ini.  Pertanyaan- pertanyan  tersebut  seperti  bagaimanakah  penerapan  dasar  hukum  dan  akibat  hukum upaya  banding  terhadap  perkara  jinayat  di  Mahkamah  Syar’iah  di  Takengon.  Adapun judul  penelitian  ini  “Penerapan  Upaya  Hukum  Banding  Terhadap      Perkara  Pidana Jinayat (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon)”

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  adalah  kualitatif  dimana  mengedepankan  data  dari peristiwa, pengetahuan, atau objek studi dengan kalimat lisan atau tertulis. 9 Lebih lanjut pelaporan  bersifat  atau  menggunakan  metode  perspektif,  metode  ini  bermaksud  untuk melukiskan  tentang  hal  dengan  menafsirkan  atau  menuturkan  kata  untuk  pemecahan penelitian yang diangkat. 10 Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Aceh Tengah dan Mahkamah Syari’ah Takengon. Populasi dalam penelitian ini dengan problem yang dikaji. 11 Adapun sampel dalam kajian ini terdiri dari responden dan informan. 12 Dalam mengumpulkan  data-data  di  lapangan  dilakukan  dengan  wawancara  ( interview )  secara langsung  kepada  hakim,  pengacara,  terpidana,  jaksa  pentut  umum  yang  menangani perkara upaya banding di Mahkamah Syariah Takengon.

## C.   HASIL DAN DISKUSI
1. Dasar Hukum Banding Menurut Hukum Acara Jinayat
9 Peter Ahmad Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 93.
10 Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Panduan  Penulisan  Tugas  Akhir  Tesis ,  2016,  hlm. 15.
11 Arikunto  Suharsimi,  2013,  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik,  Jakarta:  Rineka Cipta, hlm. 231.
12 Ibid ., hlm. 216.
Provinsi  Aceh  mengenai  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  jinayat  diatur  dan menggunakan  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara  Jinayat. Adapun upaya hukum banding diatur pada Bab XVII yaitu pada:
A. Pasal 225.
(1) Pasal 73.
(2) Pasal 199 ayat (2).
(3) ayat (1)
(4) ayat (6)
(5) ayat (8).
B. Pasal 226
C. Pasal 227
(1) 226 ayat (2).
(2) 226 ayat (1)
D. Pasal 228
E. Pasal 229
F. Pasal 230
G. Pasal 231
(1) Pasal 151 dan Pasal 212 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
(2) Pasal 153 ayat (1).
H. Pasal 232
I. Pasal 233
(1) Pasal 232 ayat (1)
(2) Pasal 145.
J. Pasal 234
K. Pasal 235
(1) Pasal 216 ayat (2) ayat (5). 13
2. Dasar Putusan Hakim Mahkamah Syariah Pada Upaya Hukum Banding
A. Perkara  Yang  Ditolak  Mahkamah  Syariah  Takengon  dengan  Penggunaan Pasal 226 ayat (1)
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon No: 20/JN/2020/MS.Tkn  Tgl  14  Desember  2020.  Perkara  ini  JPU  pada  Kejaksaan  Negeri Aceh Tengah pada Surat Dakwaan Nomor Registrasi PDM – 114.a/L.1.17/10/2020 Tgl 19 Oktober 2020, telah mendakwa para terdakwa  dengan (I): Melanggar  Pasal 33 ayat
13 Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  Sekretaris  Daerah  Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7
(1) Jo. Pasal 37 ayat (1) QA Nomor 6 tahun 2014, (II): Pasal 25 ayat (1) QA Nomor 6 tahun 2014, (III): Pasal 23 ayat (1) QA Nomor 6 tahun 2014.
Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  Aquo,  para  terdakwa (Terdakwa  I.  Hamdani  Bin  Usman  H.S  dan  Terdakwa  II.  Rosmawati  Binti  Umar) terbukti  melakukan  jarimah  khalwat  dan  diancam  uqubat  ta’zir  dalam  Pasal  23  QA Nomor  6  tahun  2014.  Oleh  karenanya  atas  putusan  tersebut  JPU  berpendapat  dapat diajukan  banding,  sehingga  JPU  pada  tanggal  16  Desember  2020  (masih  dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU sesuai dengan Pasal 226 ayat (2) QA Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat).
Namun  Pada  perkara  nomor:  20/JN/2020/MS.Tkn  Tanggal  14  Desember  2020 hakim Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah menolak permohonan banding yang diajukan JPU pada tanggal 16 Desember 2020, dengan alasan Pasal 226 ayat (1).

## B. Perkara Yang  Diterima Mahkamah Syariah Takengon Menggunakan Pasal 229 ayat (1) (2) dan (3)
Pada putusan perkara N0: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022 sebelumnya JPU  dalam  perkara  ini  menyatakan  terdakwa  Riski  Mulya  Bin  M.  Saleh  terbukti bersalah  melakukan  jarimah  pemerkosaan  Pasal  48  terhadap  anak”  sebagai  mana dakwaan  Alternatif  Kesatu  melanggar  Pasal  50  QA  Nomor  6  Tahun  2014.  Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa uqubat penjara selama 150 bulan.
Putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima memori banding  yang  diajukan  oleh  JPU  pada  tanggal  24  Januari  2022,  banding  ini  diterima oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).

## D.   KESIMPULAN
Kesimpulan yang ditarik dalam penulisan artikel ini adalah:
1. Banding  merupakan  upaya  hukum  penuntut  umum  dan  terdakwa  kepada  putusan tingkat  pertama  jika  salah  satu  yang  berkepntingan  pada  kasus  tersebut  merasa dirugikan majelis hakim Mahkamah Syar’iah.
2. Prosesur  upaya  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  QA  Nomor  7  Tahun  2013 Tentang  Hukum  Acara  Jinayat  yaitu  Pasal  73,  199,  adapun  perihal  banding  diatur pada BAB XVII Pasal 225, 226, 227, 229.
3. Hakim  Mahkamah  Syariah  Aceh  Tengah  untuk  nomor  perkara  pidana  jinayat  No: 20/JN/2020/MS.Tkn  Tgl  14  Desember  2020  menolak  dengan  Pasal  226  ayat  (1). Sedangkan putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima
memori  banding  yang  diajukan  oleh  JPU  pada  tanggal  24  Januari  2022  dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh,  2016, Panduan  Penulisan  Tugas  Akhir TESIS .
Peter Ahmad Marzuki, 2009, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta. Sudikno  Mertokusumo,  1993, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Cet.  ke-1 ,  Liberty, Yogyakarta.
Suharsimi Arikunto, 2013, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta.
________________,  2013, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Rineka Cipta, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983  Nomor  36,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3258)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  90,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Sekretaris Daerah Aceh,
Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Sekretaris Daerah Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7
Qanun  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  Tahun  2002,  Sekretaris Daerah  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Lembaran  Daerah  Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2.
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh Pasal 128.
Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 D ayat (1).
Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 24 Amandemen Ketiga.
Undang-Undang Hukum Acara  Pidana. Pasal 1 Angka II Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 41 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  1  ayat
(1).
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (Lembaran Negara  Tahun  2006  Nomor  62,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4633).
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  67,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom Propinsi  Atjeh  dan  Perubahan  Peraturan  Pembentukan  Pemerintah  Propinsi Sumatera  Utara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 5 ayat (1).
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  172,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3893).
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  57,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

## C. Skripsi, Tesis dan Desertasi dan Jurnal
Brilryan  Lumempouw,  (2013).  “Hak  Terdakwa  Melakukan  Upaya  Hukum  dalam Proses  Peradilan  Pidana”.  Lex  Crimen:  Jurnal  Bagian  Hukum  Pidana Univesitas Sam Ratulangi, Vol.2, No.3, Pp. 185-195
Dini Nabillah, et al. (2020) “Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban Tidak di  Sumpah  dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  terhadap  Anak”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh .  Vol.8,  No.1,  Pp. 250-270
Hasan  Basri,  (2021)  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana berdasarkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia”. SIGn:  Jurnal  Hukum Universitas Airlangga , Vol.2, No.2, Pp. 104-121.
Siti  Salwa,  et  al.  (2019).  “Penerapan  Saksi  Testimonium  de  auditu  dalam  Perkara Itsbat  Nikah  di  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen”. Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh . Vol.7, No.1, Pp. 1-28.