INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18222-18230 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Peran Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban Asasi Manusia
Talitha Inas Tsabitah 1 ✉ , Clifford Deannova Saputra 2 , Gilang Septiawan Saputra 3
Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: talitha.205230351@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, sedangkan Kewajiban Asasi manusia merupakan tanggung jawab moral, hukum, dan etika yang melekat pada setiap individu sebagai manusia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak- hak dasar yang dimiliki setiap individu. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia berkaitan erat, karena Hak Asasi Manusia tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya penghormatan dan pemenuhan  Kewajiban  Asasi  Manusia.  Perlindungan  Hak  Asasi  manusia  dan  Kewajiban  Asasi Manusia menjadi esensial dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan bermartabat. Dalam konteks ini,  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional  mempunyai  peran  krusial  dalam  melindungi  dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asas Manusia.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kewajiban Asasi Manusia, Perlindungan, Hukum Internasional, Hukum Nasional.

## Abstract
Human  rights  are  basic  and  fundamental  rights  possessed  by  every  individual  since  birth,  while human  obligations  are  moral,  legal  and  ethical  responsibilities  attached  to  every  individual  as  a human  being  to  respect,  protect  and  fulfill  the  basic  rights  possessed  by  every  individual.  Human rights  and  human  obligations  are  closely  related,  because  human  rights  cannot  be  implemented properly without respect and fulfillment of human obligations. The protection of human rights and human obligations is essential in realizing a just and dignified life. In this context, international law and  national  laws  have  a  crucial  role  in  protecting  and  upholding  human  rights  and  human obligations.
Keyword: Humans Right, Human Obligations, Protection, International Law, National Law

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  dasar  yang  diberikan  kepada  setiap  manusia  sejak lahir tanpa memandang agama, suku, ras, jenis kelamin, bahasa, atau status lainnya. Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.
Kewajiban Asasi Manusia adalah konsekuensi logis dari Hak Asasi Manusia dan harus dilaksanakan  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  adil  dan  damai.  Kewajiban  Asasi Manusia adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia orang lain.
Prinsip  Hak  Asasi  Manusia  adalah  nilai-nilai  dasar  dan  universal  yang  menjadi landasan  dalam  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, di mana pun dan kapan pun.
Prinsip  Universal  Universality  Hak  Asasi  Manusia  yang  bersifat  universal  artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa  bahasanya,  apa  etnisnya,  tanpa  memandang  identitas  politik  dan  antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.
Prinsip Tak Terbagi Indivisibility Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua  adalah  sama-sama  penting  dan  oleh  karenanya  tidak  diperbolehkan  untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.
Prinsip  Saling  Terkait  Interrelated  Hak  Asasi  Manusia  yang  saling  terkait  dipahami bahwa keseluruhan Hak Asasi Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori Hak Asasi Manusia adalah satu paket dan satu kesatuan.
Prinsip Kesetaraan Equality Kesetaraan adalah prinsip Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.  Kesetaraan  dimaknai  sebagai  perlakuan  yang  setara,  di  mana  pada  situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga.
Prinsip Non Diskriminasi Non Discrimination adalah prinsip Kewajiban Asasi Manusia. Dalam  Diskriminasi  terjadi  ketika  setiap  orang  diperlakukan  atau  memiliki  kesempatan yang tidak setara seperti inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity, dan lain-lain.
Prinsip Martabat Manusia Human Dignity adalah tujuan utama dari Kewajiban Asasi Manusia yang disepakati dan dikodifikasikannya hukum Hak Asasi Manusia adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara  bermartabat. Karena, pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.
Prinsip  Diskriminasi  dimaknai  sebagai  a  situation  is  discriminatory  of  inequal  if  like
situations  are  treated  differently  or  different  situation  are  treated  similarity  atau  sebuah situasi  dikatakan  diskriminatif  jika  situasi  sama  diperlakukan  secara  berbeda  dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama dengan kewajibannya.
Konsep  Hak  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  penting  dipahami  oleh  semua  orang untuk  membentuk  landasan  utama  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Secara eksplisit,  pemahaman  Hak  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  menjadi  landasan  untuk memahami konsep Hak Asasi Manusia (Rizanur, 2020).
Konsep  Hak  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  tak  dapat  dipisahkan  sehingga membentuk dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Arti Hak Asasi Manusia adalah hak dasar  yang  melekat  pada  diri  manusia  sejak  lahir.  Hak  Asasi  Manusia  berlaku  universal, tanpa memandang batasan- batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya.
Dalam  konteks  Hak  Asasi  Manusia,  Hak  dan  Kewajiban  merupakan  satu  kesatuan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan setiap individu. Mempelajari konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia merupakan hal penting agar masyarakat dapat hidup harmonis,  menjunjung  tinggi  martabat  kemanusiaan,  dan  berkontribusi  pada  kemajuan bangsa dan negara.
Konsep  Hak  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  berkaitan  erat  dengan  tanggung  jawab dan  peran  warga  negara.  Menurutnya,  secara  keseluruhan,  Hak  dan  Kewajiban  warga negara muncul dan bersumber dari negara itu sendiri (Soekanto, 2002).
Dengan kata lain, negara memiliki peran memberikan atau membebankan Hak dan Kewajiban  kepada  warganya.  Pemberian  atau  pembebanan  tersebut  diatur  dalam perundang-  undangan,  sehingga  baik  warga  negara  maupun  penyelenggara  negara memiliki  peran  yang  jelas  dalam  mengaplikasikan  dan  menegakkan  Hak  dan  Kewajiban tersebut.
Komnas  Hak  Asasi  Manusia  diawali  oleh  adanya  tuntutan  dari  berbagai  kalangan masyarakat  dan  organisasi  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia  untuk  memperjuangkan  Hak Asasi  Manusia  dan  menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di Indonesia.  Sejak  didirikan,  Komnas  Hak  Asasi  Manusia  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan  dalam  struktur  organisasinya.  Pada  awalnya,  Komnas  Hak  Asasi  Manusia dibentuk  sebagai  badan  yang  bersifat  independen  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada Presiden.
Pada  tahun  2000,  Komnas  Hak  Asasi  Manusia  diubah  menjadi  lembaga  non- struktural dan diberikan mandat untuk bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan  masyarakat  dalam  mempromosikan  dan  melindungi  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  itu, Komnas  Hak  Asasi  Manusia  juga  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  mediasi,
memberikan  bantuan  hukum,  dan  memfasilitasi  dialog  antara  pihak-pihak  yang  terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  adalah tanggung  jawab  negara,  terutama  pemerintah.”  Sehingga  negara  Indonesia  memiliki tanggungjawab  konstitusional  untuk  ikut  menegakan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia termasuk  dalam  perkara  di  Myanmar.  Meskipun  di  dalam  Konstitusi  Undang-undang Dasar  1945  terdapat  perlindungan  yang  terang-benderang  terhadap  Hak  Asasi  Manusia setiap  orang,  namun  dalam  peraturan  perundang-undangan  terdapat  ketentuan- ketentuan teknis yang menghambat penegakan nilai-nilai konstitusional perlindungan Hak Asasi Manusia.
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memastikan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari  pengadilan  yang  objektif  dan  tidak  berpihak.  Ketentuan  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  itu  menjadi  masalah  dalam  proses  penegakannya  sebab  terdapat  berbagai pembatasan yang ditentukan Undang-undang tentang Pengadilan HAM. Pasal 5 Undang- undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menentukan pembatasan bahwa proses pengadilan hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia termasuk terhadap kejahatan yang dilakukan di luar teritorial Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Pada penulisan artikel ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  (data  sekunder)  yang  datanya  diperoleh  dari  penelitian,  jurnal,  dan buku  selain  itu  berfokus  pada  analisis  norma,  aturan,  dan  nilai-nilai  yang  berlaku dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menjelaskan bagaimana  norma,  aturan,  dan  nilai-nilai  tersebut  mempengaruhi  perilaku  individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Pendekatannya  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undang  (Statute Approach),  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Hukum  Internasional  dalam  Melindungi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban  Asasi Manusia:
Menurut  Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  internasional  berperan  penting
dalam  melindungi  hak  asasi  manusia  (HAM)  dan  kewajiban  asasi  manusia  (KAM).  Peran tersebut terlihat dalam beberapa aspek, yaitu:
1. Menetapkan Standar Universal Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia Hukum internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menetapkan standar universal Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Aasasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Standar ini menjadi acuan bagi negara- negara dalam merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan nasional mereka terkait Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
2. Membentuk  Mekanisme  Pemantauan  dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum internasional juga membentuk mekanisme pemantauan dan  penegakan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Mekanisme ini memungkinkan individu dan  kelompok  untuk  mengajukan  pengaduan  mengenai  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  kepada  badan-badan  internasional  seperti Dewan  HAM  PBB.  Badan-badan  ini  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelidiki pengaduan,  merekomendasikan  tindakan  kepada  negara  yang  bersangkutan,  dan bahkan menjatuhkan sanksi jika negara tersebut tidak mematuhi rekomendasinya.
3. Mempromosikan Kerjasama Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum internasional mendorong kerjasama internasional dalam upaya perlindungan Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia.  Kerjasama  ini  dapat  dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pertukaran informasi, best practices, dan pemberian bantuan teknis kepada negara-negara yang sedang dalam proses transisi demokrasi atau yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius.
4. Membatasi Tindakan Negara yang Melanggar Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum  internasional  melarang  negara  untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban  Asasi  Manusia  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  internasional,  dan para pelakunya  dapat  diadili di pengadilan internasional seperti Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
5. Memperkuat  Kapasitas  Nasional  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum  internasional  mendorong  negara-negara  untuk  memperkuat  kapasitas nasional  mereka  dalam  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban  Asasi Manusia. Hal ini dapat  dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan edukasi Hak  Asasi  Manusia,  mereformasi  sistem  peradilan,  dan  memperkuat  lembaga- lembaga HAM nasional.
Peran Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia: Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:
"  Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  dan  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia ".
Hukum  tersebut  bukan  berarti  terjadinya  pengekangan  Hak  Asasi  Manusia  oleh Negara,  namun  dalam  konsepsinya  adalah  pengaturan  oleh  Negara.  Dilihat  dari  sudut pandang pengaturan Hak Asasi Manusia pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi  kekuasaan  pemerintahan,  namun  sebaliknya  pada  sisi  lain  pemerintah  diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing).
Jadi  walaupun  hak-hak  dasar  mengandung  sifat  membatasi  kekuasaan pemerintahan,  pembatasan  tersebut  tidak  berarti  mematikan  kekuasaan  pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.
Tantangan Dalam melindungi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia:
1. Kurangnya Kemauan Politik
a. Kurangnya  komitmen  politik  dari  pemerintah  untuk  menegakkan  Hak  Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
b. Ketidaksediaan  anggaran  yang  memadai  untuk  program-program  perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
c. Kurangnya  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  dalam  menangani  isu-isu  Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
2. Lemahnya Penegakan Hukum
a. Aparat  penegak  hukum  yang  seringkali  tidak  profesional  dan  tidak  imparsial dalam  menangani  kasus-kasus  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban Asasi Manusia.
b. Sistem peradilan yang lamban dan tidak efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
c. Kurangnya  perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
3. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi
a. Kelompok-kelompok  tertentu,  seperti  perempuan,  anak-anak,  minoritas,  dan penyandang  disabilitas,  seringkali  menjadi  korban  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.
b. Ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
c. Adanya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Tantangan Global
a. Globalisasi  dan  liberalisasi  ekonomi  yang  dapat  memperparah  ketidaksetaraan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
b. Konflik  bersenjata  yang  dapat  menyebabkan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang massal.
c. Kemunculan  kelompok-kelompok  ekstremis  dan  teroris  yang  mengancam  Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
Solusi Konkret dan Kontekstual Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia:
a. Mengutuk,  misalnya  dalam  bentuk  tulisan  yang  dipublikasikan  melalui  majalah sekolah,  surat  kabar,  dikirim  ke  lembaga  pemerintah  atau  pihak-pihak  yang  terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bisa juga kecaman/kutukan itu dalam bentuk poster, dan demonstrasi secara tertib.
b. Mendukung  upaya  lembaga  yang  berwenang  untuk  menindak  secara  tegas  pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Misalnya mendukung digelarnya peradilan Hak Asasi Manusia,  mendukung  upaya  penyelesaian  melalui  lembaga  peradilan  HAM internasional, apabila peradilan HAM nasional mengalami jalan buntu.
c. Mendukung  dan  berpartisipasi  dalam  setiap  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud  makanan,  pakaian,  obat-obatan  atau  tenaga  medis.  Partisipasi  juga  bisa berwujud  usaha  menggalang  pengumpulan  dan  penyaluran  berbagai  bantuan kemanusiaan.
d. Mendukung  upaya  terwujudnya  jaminan  restitusi,  kompensasi,  dan  rehabilitasi  bagi para  korban  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  Restitusi  merupakan  ganti  rugi  yang
dibebankan  pada  para  pelaku  baik  untuk  korban  atau  keluarganya.  Rehabilitasi psikologis  misalnya  pembinaan  kesehatan  mental  untuk  terbebas  dari  trauma,  stres dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik bisa berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain-lain.
Solusi  dan  upaya  dalam  kegiatan  yang  dapat  diwujudkan  dalam  menghargai  Hak  Asasi Manusia:
a. Mempelajari  peraturan  perundang-undangan  mengenai  HAM  maupun  peraturan hukum  pada  umumnya,  karena  peraturan  hukum  yang  umum  pada  dasarnya  juga telah memuat jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.
b. Mempelajari  tentang  peran  lembaga-lembaga  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia, seperti  Komnas  HAM,  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (KNPA),  LSM,  dan seterusnya.
c. Memasyarakatkan  tentang  pentingnya  memahami  dan  melaksanakan  Hak  Asasi Manusia,  agar  kehidupan  bersama  menjadi  tertib,  damai  dan  sejahtera  kepada lingkungan masing- masing.
d. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyarakat.
e. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara.
f. Berbagai  kegiatan  untuk  mendorong  agar  negara  mencegah  berbagai  tindakan  anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama).
g. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil.
h. Berbagai  kegiatan  yang  mendorong  agar  negara  mencegah  kegiatan  yang  dapat menimbulkan  kesengsaraan  rakyat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  seperti, sandang,

## SIMPULAN
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  adalah  tanggung jawab  bersama  semua  pihak,  baik  pemerintah,  masyarakat  sipil,  maupun  komunitas internasional. Dengan memperkuat peran komplementer Hukum Internasional dan Hukum Nasional, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada, kita dapat mewujudkan dunia di mana  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  dihormati  dan  dilindungi  secara universal.
DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, S. &. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media.
Arifin,  F.  (2019). Hak  Asasi  Manusia:  Teori  Perkembangan  dan  Pengaturan.  Yogyakarta: Thafa Media.
Jatmiko,  B.  D.  (2018).  Menelisik  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Asasi  Pasca Perubahan UUD 1945. Jurnal Panorama Hukum.
Kusumaatmadja,  M.  R.  (2003). Pengantar  Hukum  Internasional.  Bandung:  Sinar  Grafika. Lubis,  T.  M.  (2005). Jalan  Panjang  Hak  Asasi  Manusia.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama. R, M. K. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Sinar Grafika.
Riyadi,  E.  (2018). Hukum  Hak  Asasi  Manusia:  Prespektif  Internasional  Regional  dan Nasional.
Depok: Rajawali Pers.
Rizanur. (2020). Modul Pembelajaran PPKN. Jakarta.
Smith,  R.  K.  (2009).  Hukum  Hak  Asasi  Manusia.  PUSHAM  UII,  Yogyakarta.  Soekanto,  S.
(2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2000).
Jakarta.