KONFLIK DAN MEDIA (MENUJU PEACE-ORIENTED JOURNALISM)
Eka Hendry Ar

## Abstrak
Media adalah tetap merupakan sebuah instrument positif dalam artian kegunaannya akan sangat tergantung kepada man behind the gun dari media tersebut.  Apalagi media, ia tidak dapat memisahkan dirinya dari dinamika politik dan ekonomi yang sedang berkembang. Media harus memainkan peran pendidikan, dengan memberikan suara kepada semua pihak, sehingga opini masing-masing pihak yang berkonflik tersampaikan kepada yang lain, sehingga stereotype yang ada dapat dicairkan, dan ada evaluasi dan klarifikasi terhadap persepsi yang telah terbangun dari awal.  Jadi ada proses reframing tentang isu  dan perdebatan, sehingga ini nantinya dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentikasi kesamaan problem yang menyebabkan konflik.
Kata Kunci: perselisihan, informasi, hubungan antar etnik

## A. Pendahuluan
Manakala  kita  bicara  tentang konflik
social (yang disertai kekerasan), biasanya bersamaan dengan hal tersebut kita melihat peran yang  dimainkan  oleh  Media,  terutama media  masa  cetak  dan  audio  visual. Karena biasanya, berita tentang konflik selalu menjadi berita yang seksi untuk dikonsumsi publik.  Adagium bad news is good news masih menjadi fenomena yang  jamak  dijumpai  dalam  media massa  kita.    Oleh  karenanya,  tidak jarang selain sebagai wahana
menyampaikan  informasi,  media  juga
terkadang  menjadi  media  “provokasi” terhadap pembacanya, jika pemberitaan  tidak  sensitif  terhadap  isi berita  yang  disampaikan  dan  implikasi (yang  mungkin  timbul)  dari  berita tersebut  bagi  publik.  Setidaknya  itu yang  dilaporkan  oleh  Eriyanto  (2005) dalam  laporan  penelitiannya  tentang pemberitaan  media  massa  terhadap konflik  Ambon.    Media  tidak  jarang memperkeruh  suana,  bahkan  yang menarik  dari  laporan  tersebut,  terjadi “konflik”  antar  media  yang  berbasis sentimen agama.
Demikian pula ketika relasi terbangun  dengan  fenomena  teroris (isu-isu dan aktor teroris) sebagaimana yang sedang in ( up to date ) sekarang, maka  ada  hubungan  resiprokal  yang sangat  kuat  antara  keduanya.    Brigitte Nacos  (dalam  Benjamin  Cole,  2006:1- 2)    bahkan  mengistilahkan  relasi keduanya dengan marriage of convenience,  karena  kedua  belah pihak  saling  membutuhkan  dan  saling mengambil keuntungan dari kedekatan tersebut.  Teroris membutuhkan media untuk mengkomunikasikan pesan- pesan  mereka,  sementara  media berkepentingan  dengan  pemberitaan tentang  teroris  karena  dapat  menjadi pengatrol rating pemberitaan.
Jadi  ada  dua  peran  media,  di satu sisi ia sebagai wahana penyampai berita, namun di sisi lain ia juga  bis a  menjadi  sebagai  “pembuat cerita”,  seperti  yang  dikemukakan dalam teori agenda setting.
Berdasarkan  realitas  tersebut,  penulis merasa  perlu  mengangkat  persoalan ini  menjadi  satu  tema  diskusi,  yaitu bagaimana  hubungan  antara  realitas konflik  dengan  peran  yang  dimainkan oleh media.

## B. Hakekat dan Fungsi Media
Media  pada  hakekatnya  tidak bisa  direduksi  hanya  sebatas  media
massa cetak atau audio visual semata, akan  tetapi  media  itu  mencakup penerbitan buku, jurnal, laporan penelitian  sampai  kepada  alat-alat tekhnologi komunikasi mutakhir seperti hand  phone  dan  jaringan  komunikasi social  melalui  media  seperti  FB,  BB dlsb.  (Lee  Marsden  and  Heather Savigny,  2009:146).      Jadi,  media dapat  diartikan  sebagai  sarana  atau wahana yang digunakan oleh manusia untuk mendokumentasikan dan menyampaikan  informasi  atau  data- data kepada pembaca.  Perbedaannya terletak  pada  tata  cara  penulisan pesannya dan bobot kadar ilmiah pada masing-masing media tersebut.  Kalau berita  di  sebuah  media  massa  seperti Koran dan telivisi lebih bersifat informatif  dan  current  news,  gaya bahasanya  simpel,  deskriftif  agar mudah  dimengerti  oleh  pembaca. Bobot  ilmiah  tidak  terlalu  ditekankan, karena  kebenaran  informasi  yang disampaikan  melalui  media  cetak bersifat terbuka dan dapat dikonfirmasi melalui  hak  jawab  dari  para  sumber berita.    Berbeda  halnya  dengan sebuah hasil penelitian yang kemudian dibukukan  dalam  sebuah  buku  ilmiah, selain  keakuratan  contentnya,  juga ditekankan  tentang  ketepatan  metode dan  persfektif  yang  digunakan  dalam tulisan  tersebut.    Karena  target  dari
sebuah  buku  ilmiah  itu  untuk  jangka waktu  yang  panjang,  maka  dihindari pola  penulisan  yang  bersifat  berita. Untuk  membantah  kebenaran  sebuah penelitian ilmiah yang dipublikasi diperlukan  sebuah  penelitian  ilmiah lain,  tidak  memadai  hanya  dengan kritikan  “pepesan  kosong”  semata. Dalam konteks tulisan ini, penulis lebih banyak menyoroti media dalam bentuk media massa baik cetak maupun audio visual,  agar  kajian  kita  tidak  terlalu meluas ke semua jenis media.
Dalam  konteks  umum,  media memiliki  beberapa  fungsi,  seperti sebagai jendela informasi bagi pembaca, sarana edukasi dan pencerahan  bagi  masyarakat,  wahana kritik  dan  kontrol  sosial  ( watchdog role ),  sampai  wahana  entertainment yang memberikah hiburan bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan  media  biasanya  tidak kedap  dari  dinamika  politik  dan ekonomi  di  suatu  wilayah  tertentu. Karena  media  senantiasa  berada dalam  pusaran  kegiatan  politik  dan ekonomi.  Sehingga tidak jarang media terhegemoni  oleh  kepentingan  politik (dan  kekuasaan)  dan  dunia  industri (kepentingan ekonomi).
Seperti  yang  terjadi  pada  masa orde  baru,  media  (terutama  media cetak  dan  audio  visual)  dijadikan  “alat
kekuasaan”  oleh  pemerintah  Orde Baru.    Selain  tidak  adanya  kebebasan pers,  media  massa  juga  seringkali dihegemoni oleh kekuasaan yang ada, sebagai  sarana  untuk  menjembatani kepentingan  politik  pemerintah.  Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah akan dibredel secara paksa.  Terlepas dari kepentingan dan hegemoni  oleh  pemerintah,  yang  jelas ada kesan bahwa, pemerintah memandang penting peran yang dimainkan oleh Pers.
Kesadaran akan pentingnya “menghegemoni” media juga berlangsung  hingga  kini.    Terlebih  lagi di  era  tekhnologi  informasi  yang canggih seperti sekarang, orang berlomba- lomba  untuk  “menguasai” media  massa.    Tidak  terkecuali  para elit  politik  berpikiran  perlu  menguasai media, untuk memuluskan kepentingan  politik  mereka.    Dalam politik,  media  juga  berperan  dalam mempublikasi  isu,  visi  dan  misi  calon atau partai politik, disamping memberikan kritik terhadap para politikus.  (K.  Marijan,  2010)  Ini  yang disebut  oleh  Douglas  Kellner  (dalam Jonathan  Woodier,  2006:42)  dengan model  hegemony  yaitu  dimana  para elit  politik  di  Indonesia  berupaya memaksa media bekerja sesuai dengan  kepentingan  yang  mereka
persepsikan  dan  upaya  mereka  untuk merestore  peran gate  keeping media terhadap  arus  berita  dan  informasi dalam  batas-batas  kepentingan  elit politik.      Hal  ini  menurut  Kellner menunjukkan  bahwa,  bagi  kalangan elit  politik  (nasional  dan  lokal)  media memiliki  peran  yang  sentral  bagi kehidupan masyarakat, oleh karenanya  menjadi  penting  untuk menguasai media.
Terlebih  lagi  di  era  demokrasi sekarang  ini,  media  merupakan  salah satu  pilar  dari  tegaknya  demokrasi. Dalam alam demokrasi media diharapkan  dapat  menjadi  wahana check  and  balance antara  pemerintah dengan rakyatnya, sehingga demokrasi dapat berjalan pada koridor yang  tepat.      Pengalaman  politik Indonesia  memperlihatkan  bagaimana dinamika  perkembangan  media  dan kebebasan  press.    Setelah  runtuhnya rezim  Orde  Baru,  dunia  pers  seakan- akan  memasuki  babak  baru  dari “kemerdekaan  pers”.    Seperti  dicatat Jonathan  Woodier  (dalam  Benjamin Cole,  2006:43)  bahwa,  pada  13 September  1999,  hari-hari  terakhir  17 bulan  kepemimpinan  BJ.  Habibie, DPR-RI  menganulir  beberapa  pasal dari  Undang-Undang  Pers  tahun  1966 dan  1982  (yang  dibuat  pada  masa pemerintahan Presiden Suharto).
Fenomena politik ini dianggap sebagai sesuatu  yang  luar  biasa  bagi  dunia pers  di  Indonesia.    Bahkan  langkah yang luar biasa ditempuh oleh Presiden Gus Dur dengan menghapus Menteri Penerangan, yang selama era ORBA  berfungsi  sebagai  “tukang sensor dan kontrol” media komunikasi.
Dampak dari kebijakan ini adalah terjadinya  apa  yang  disebut  oleh Woodier  (dalam  Benjamin  Cole,  2006: 43) dengan A media explosion (ledakan media)  yang ditandai dengan bermunculannya  media-media  massa baru,  baik  cetak,  televisi  dan  radio. Berdasarkan  South  East  Asian  Press Alliance  (SEAPA) 1 pada  akhir  1999, ada sekitar 299 koran, 886 tabloid, 491 majalah, 11 buletin, 12 Stasiun TV dan 1,110  stasiun  radio  di  Indonesia. Euphoria yang luar biasa terjadi dalam dunia media di Indonesia ini, tentu saja mengembirakan  di  satu  sisi,  namun  di sisi  lain  tidak  jarang  menimbulkan masalah. Terutama berkenaan dengan  batasan  atau  ukuran  dari ekspresi kebebasan press, terlebih lagi jika dikaitkan dengan fenomena konflik dan  kekerasan  yang  jamak  terjadi
1 . Tahun 2008 ada kenaikan jumlah media, 380 majalah, 692 tabloid, 323 surat Kabar dan 3 buletn yang mendapat izin dari pemerintah. ( Kacong Marijan,
2010)
setelah  peralihan  kekuasaan  dari  era ORBA ke era Reformasi.
Satu  hal  penting  yang  harus
dicatat dalam hingar binggar kebebasan pers tersebut adalah bahwa, media adalah tetap merupakan sebuah  instrument  positif  dalam  artian kegunaannya  akan  sangat  tergantung kepada man behind the gun dari media tersebut.  Apalagi media, ia tidak dapat memisahkan  dirinya  dari  dinamika politik  dan  ekonomi  yang  sedang berkembang.    Seperti  digambarkan oleh  Lee  Marsden  and  Heather Savigny  (2009:  158)  bahwa,  media, agama  dan  konflik  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  konteks politik.  Ada  hubungan  yang  dialektik dan  cair  (serta  saling  mempengaruhi) antara ketiganya dalam konteks politik. Dengan  kata  lain  bahwa,  untuk memahami peran media dalam masyarakat,  kita  harus  melihat  trend politik (dan ekonomi) yang berkembang dalam masyarakat, termasuk  pada  saat  kita  memahami peran  media  ini  dalam  konteks  konflik kekerasan.  Lee  Marsden  dan  Heather juga mengingatkan bahwa, media tidak kedap dari hegemoni market kapitalisme, yang hanya akan memperalat media sebagai alat pengeruk  keuntungan  materi  semata. Oleh  karenanya,  penting  bagi  kita
untuk melihat dinamika tersebut manakala  kita  bicara  tentang  peran media  dalam  masyarakat,  termasuk dalam masalah konflik kekerasan.

## C. Peran media dalam konflik
Daya  Kishan  Thussu  dan  Des
Freedman
(2003:4) dalam pendahuluan  bukunya  War  and  The Media  menyatakan  bahwa,  ada  3 naratif kunci tentang peran media arus utama dalam mengkomunikasikan tentang konflik yaitu sebagai pengamat yang  kritis  ( critical  observer ),  sebagai penyampai berita ( publicist ) dan sebagai  “ surface (permukaan)  atau “wajah”  berita  dari  medan  perang ( battleground ).      Idealnya  media  yang profesional harus dapat bersikap impartial (tidak  memihak)  dan  menjadi monitor yang independent dalam memberitakan persoalan konflik.
Dalam  konteks  tulisannya,  Daya  dan Freedman  lebih  bicara  tentang  konflik yang  melibatkan  militer,  sehingga  ia perlu  menekankan  tentang  dua  hal tersebut,  terutama  ketika  berhadapan dengan militer.
Dalam  konteks  konflik  sosial seperti  yang  terjadi  di  Kalimantan Barat,  idealnya  media  juga  harus bersikap  profesional  dan  impartial (tidak  diskriminatif)  dalam  memuat berita.    Demikian  pula  laporan-laporan
penelitian  yang  dipublis  juga  harus bersikap  profesional  dan  impartial. Media dapat berperan sebagai jendela informasi,  menjadi  pengamat  sosial yang  kritis  (critical  observer)  atau bahkan  menjadi  “penjaga”  (watchdog role) agar tidak ada kebijakan pemerintah  yang  keliru  atau  masalah yang  terlewatkan  tanpa  ada  kebijakan yang  dilakukan.    Namun  fungsi-fungsi konvensional  ini  sebenarnya  belum cukup  jika  media  mau  terlibat  dalam pemberitaan  tentang  konflik,  karena ada  hal  yang  lebih  penting  dari  itu semua yaitu apa yang menjadi interest dari  media.    Apakah  media  memiliki peran ideologis tertentu terkait dengan persoalan  konflik  ini.    Pertanyaan  ini penting  mengingat  tidak  sedikit  media yang  hanya  sekedar  mementingkan oplah atau rating pemberitaan. Karena berita tentang konflik termasuk kategori  berita  utama  yang  menarik perhatian  banyak  kalangan,  maka “komersialisasi” berita ini sulit dihindari.
Untuk  mengatasi  persoalan  ini, maka  peran  ideologis  media  harus diperhatikan  yaitu  bagaimana  media menempatkan  diri  menjadi  bagian  dari proses  resolusi  konflik  atau  peace building  dalam  situasi  konflik.  Oleh karenanya, media harus tetap profesional dan impartial, namun
bukan  berarti  media  tidak  punya  cita- cita  ideologis  yang  lebih  besar  untuk kepentingan umum. Mengutip pendapat  Daniel  Hallin  (dalam  Daya Kishan  Thussu  dan  Des  Freedman, 2003:6) bahwa, jurnalis dalam memberitakan  tentang  perang  atau konflik, ia tidak harus memerankan diri sebagai  pengamat  yang  tidak  punya kepentingan  (disinterested  observer), tetapi  jadilah  seorang  patriot  dari  apa yang  disebut  dengan  peace  offensive. Dengan kata lain, Hallin ingin mengatakan  bahwa,  meskipun  kita harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan impartialitas, namun  kita  tidak  bisa  membiarkan berita  tentang  perang  atau  konflik berjalan  secara  “telanjang”,  tanpa  ada upaya  kita  untuk  mengiring  kepada kondisi yang lebih baik (peace offensive).   Atau dalam bahasa Robert Manoff (dalam Graham Spencer, 2005:170)  bahwa,  seharusnya  media tidak  memerankan  dirinya  sebagai independent  observers  dari  konflik, akan  tetapi  media  seharusnya  secara aktif  mencari  pencegahan  agar  konflik tidak  terjadi.      Lebih  lanjut  dikatakan Manoff  bahwa,  media  harus  menjadi pressure  terhadap  pihak-pihak  untuk menyelesaikan konflik, atau mendorong intervensi pihak lain (dalam konteks kita, mungkin
pemerintah  pusat  maupun  perhatian ineternasional).
Jika  media  mau  melakukan peran  ideologis  ini  tentu  saja  akan sangat  membantu  dari  proses  resolusi konflik,  karena  media  memiliki  banyak kelebihan.    Selain  ia  sebagai  sesuatu yang  sentral  dalam  masyarakat,  ia juga  dapat  menjadi  wahana  untuk membentuk  wacana  dan  pandangan masyarakat.    Seperti  teori  agenda setting 2 , dimana media dapat memerankan sebagai pembentuk opini bagi  masyarakat.    Karena  biasanya apa  yang  dianggap  sebagai  sesuatu yang  penting  oleh  media,  itu  juga dipandang  penting  oleh  pembacara (khalayak).    Sebagai  contoh,  ketika media  terus  menerus  memberitakan tentang  satu  kasus  konflik  dengan segala  dampak  yang  ditimbulkan  oleh konflik  tersebut,  maka  publik  akan menganggap bahwa, masalah tersebut merupakan  masalah  yang  serius. Seperti  yang  terjadi  sekarang  ini, kasus pembantaian di Mesuji Lampung, karena terus menerus diberitakan, gambarnya terus dimuat di televisi  dan  koran,  publik  merasa penting  mengetahui  perkembangan
2 .  Teori  agenda  setting  : process  by  which  the  relative attention  given  to  items  or  issues  in  news  coverage influences the rank order of public awareness of issues and attribution of significance. As an extention, effects on public policy may occur ”. (Denis McQuail, 2000)
yang  terjadi  di  Mesuji.    Publik  mulai mengembangkan wacana tentang konflik  tersebut,  mulai  dari  sikap prihatin, kritik terhadap pemerintah dan aparat  hingga  mencari  kambing  hitam dari  konflik  tersebut.      Jadi,  media dapat  memainkan  perang  discourse keeper  bagi  masyarakat,  dan  dapat menarik  masyarakat  untuk  berpikir bahwa,  inisiatif  untuk  perdamaian merupakan  hal  yang  sangat  penting dan mendesak untuk dilakukan.

## D. Membangun Jurnalisme Damai
(peace-oriented journalism)
Istilah ini penulis ambil dari salah satu  sub  judul  dari  buku  The  Media and  Peace:  From  Vietnam  to  the  War on  Terror  karya  Graham  Spencer. Istilah ini dikembangkan dalam  rangka agar media dapat berperan menjadikan  publik  mengerti  tentang penyebab-penyebab konflik,
memahami tentang berbagai pendekatan  untuk  menafsirkan  konflik dan  artikulasi  dialog  dalam  rangka mengajukan  solusi  yang  konstruktif bagi  penyelesaian  konflik.    (Graham Spencer,  2005:165)      Dengan  kata lain,  pers  atau  media  pada  umumnya, harus  berperan  mendorong  inisiatif perdamaian, dengan cara memberikan informasi  yang  benar  dan  akurat tentang apa yang sesungguhnya
sedang  terjadi  dan  sekaligus  sebagai pengingat bahwa ada solusi perdamaian  yang  dapat  kita  tempuh. (Graham  Spencer,  2005:165)    Lebih lanjut  menurut  Graham,  media  juga harus  berupaya  melawan  opini  yang dikembangkan  oleh  pihak-pihak  yang mengembangkan
opini yang cenderung melawan kepentingan perdamaian.    Pers  atau  media  juga hendaknya  tidak  malah  menyebarkan “rasa  ketakutan”,  rasa  tidak  toleran dan  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan kebencian  terhadap  pihak-pihak  yang berkonflik.    Oleh  karenaya,  diperlukan publikasi  yang  benar-benar  penuh perhitungan  untuk  jangka  pendek  dan jangka  panjang.    Memang  terkadang ada  pilihan  yang  dilematis,  antara mengungkapkan  fakta  apa  adanya, dan  keharus  kita  menjaga  sebuah ideologi perdamaian. Disinilah diperlukan kearifan dari masing- masing  kita  untuk  dapat  menyajikan berita yang lebih baik.
Galtung  dan  Vincent  (dalam
Graham Spencer,
2005:167) memberikan  10  koridor  (atau  istilah mereka  proposal)  tentang  bagaimana mengembangkan
media yang berorientasi damai ( peace-oriented
media ) sebagai berikut:
1.  Kapanpun  konflik  itu  ada,  salah satu tugas dasar bahkan
kewajiban dari  media adalah memberikan  suara  bagi  kedua belah  pihak  atau  semua  pihak yang ada dalam konflik.
2.  Media harus mencoba untuk membuat  beberapa  teori  yang eksplisit, kerangka kerja intelektual ( the intelectual frame of reference ) dan wacana atau paradigma dimana konflik dipahamai.
Dengan  kata  lain,  media  harus membuat  kerangka  teori  atau paradigma yang jelas untuk memahami  konflik  yang  sedang terjadi.
3.  Kepemilikan  media  tidak  perlu dipersoalkan  dan  dua  tuntutan sebelumnya juga semestinya disampaikan  kepada  media  yang dimiliki oleh pihak yang mempunyai kepentingan baik perusahaan maupun pemerintah .
4.  Media  seharusnya  tidak  menjadi korban  dari  4  kecenderungan utama  dalam  pemberitaan:  terlalu menyoroti negara-negara elit, terlalu  menyoroti  kalangan  elit, terlalu menyoroti orang-orang tertentu  secara  pribadi  dan  terlalu menyoroti peristiwa-peristiwa negatif.
5.  Media  seharusnya  memberikan perhatian  untuk  enhancing  the retention  element  dari  laporan
berita,  dan  tidak  mengurui  ( talk down )    kepada  audien  dan pembacanya.
6.   Media  seharus  berusaha  keras
untuk memahami konflik bersenjata dan berupaya menawarkan  ruang  yang    dapat meminimalisir kecenderungan
untuk mencari tempat untuk
meminta  bantuan  persenjataan
ketika konflik tidak dapat diselesaikan. 7.  Media seharusnya lebih memperhatikan  kepada  dinamika internal  perlombaan/persainganan persenjataan
dan konflik bersenjatan. 8.  Ketika  gencatan  senjata  di  capai, negosiasi  dilakukan  antara  pihak yang  berkonflik,  sampai  kepada perlucutan  senjata  secara  umum, negosiasi-negosiasi perlucutan senjata dan konferensi pada khususnya, dan pertemuan tingkat tinggi    bahkan  lebih  khusus  lagi, maka media harus lebih memperhatikan kelemahan- kelemahan  mereka  sendiri  ketika melaporkan  fenomena  tersebut. Dengan  kata  lain,  media  harus menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan untuk mencover semua informasi secara
komprehensif.
9.  Media seharusnya melihat formasi konflik  (termasuk  perdamaian  dan perang)  antara  dunia  Utara  dan Selatan,  jangan  hanya  melihat problem  perdamaian  dan  perang diantara negara-negara industrialisasi saja.
10.  Media  seharusnya  mencari  potret yang  lebih  jelas  tentang  manfaat perdamaian.
Kesepuluh  prinsip  atau  proposal tersebut  secara  kontekstual  dapat  kita kembangkan  sebagai  koridor  dalam membangun peace journalism di
Kalimantan Barat. Spencer
mengingatkan kita, terlepas dari kesepuluh  koridor  tersebut  (dan  mana yang  cocok  dan  yang  tidak  dengan kondisi  kita),  ada  hal  yang  lebih penting  adalah  bagaimana  media dapat mengembangkan kesadaran dan hati nurani publik melalui beragam opini  untuk  memfasilitasi  tercapainya perdamaian.    Lebih  lanjut  menurut Galtung  dan  Vincent  bahwa,  media harus  menjadi  pihak  ketiga  yang berupaya  membant  resolusi  konflik secara kontruktif.
Oleh  karenanya,  media  harus memainkan  peran  pendidikan,  dengan memberikan  suara  kepada  semua pihak,  sehingga  opini  masing-masing pihak  yang  berkonflik  tersampaikan
kepada yang lain, sehingga stereotype yang  ada  dapat  dicairkan,  dan  ada evaluasi dan klarifikasi terhadap persepsi  yang  telah  terbangun  dari awal.    Jadi  ada  proses  reframing tentang isu  dan perdebatan, sehingga ini  nantinya  dapat  membantu  pihak- pihak yang berkonflik untuk mengidentikasi kesamaan problem yang  menyebabkan  konflik.    Dengan kata  lain,  media  dapat  berperan sebagai  sinyal  tentang  bahaya  dari eskalasi  konflik  dan  sekaligus  sebagai sinyal bagi peluang-peluang penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua  belah  pihak.    Kemudian,  Media juga  dapat  berperan  sebagai  early warning  system  yang  mengidentifikasi the underground tremors of impending conflict,  kemudian  dapat  memberikan respon  lebih  awal  terhadap  potensi tersebut.  (Graham  Spencer,  2005:
169)
Sebagai rekomendasi dari tulisan ini, penulis sampai kepada kesimpulan bahwa,  perlu  dilakukan  upaya-upaya untuk mendorong fungsi media menjadi media perdamaian atau peace journalism .    Dimana  kita  secara  aktif mendorong  terwujudkan  proses peace building dalam masyarakat kita,
dengan memperhatikan beberapa koridor yang dikemukakan oleh Galtung, Vincent maupun Robert
Manoff    di  atas.      Jangan  sampai, media  massa  malah  menjadi  “juru bicara konflik”, yang sibuk mewartakan tentang kekerasan dan perang.
Semestinya  media  massa  mengambil peran sebagai “juru bicara
perdamaian”, yang berupaya
mencerahkan pihak-pihak yang berkonflik,  dengan  beragam  harapan dan  alternatif  inisiatif  perdamaian, serta  menjadi watchdog terhadap kebijakan  pemerintah  yang  dapat menyebabkan  konflik.    Kemudian, media  hendaknya  juga    menjadi counter-opinion terhadap  opini  yang cenderung  menyebarkan  kebencian, prasangka, rasa ketakutan dan permusuhan. Dengan demikian, media benar-benar dapat menjadi pilar resolusi  konflik,  bersanding  dengan pilar-pilar resolusi konflik lainnya.

## E. Daftar Pustaka
Benjamin  Cole  (ed).  2006.  Conflict,
Terrorism  and  The  Media  In  Asia. Routledge Taylor and Francis
Group. London and New York.
Daya  Kishan  Thussu  and  Des  Freedman
(ed).  2003.  War  and  The  Media.
Sage  Publication,  London  and  New Delhi. Denis McQuail. 2000. Mass Communication  Theory.  Thousand
Oakes: Sage.
Eriyanto.  2005.  Koran,  Bisnis,  dan Perang.  Dikutip  dalam  A.  Harsono dan  B.  Setiono  (ed).  Jurnalisme Sastrwai. Yayasan Pantau. Jakarta. Graham  Spencer.  2005.  The  Media  and Peace:  From  Vietnam  to  The  War on  Terror.    Palgrave  Macmillan. New York.
Kacung  Marijan.  2010.  Sistem  Politik
Indonesia;  Konsolidasi  Demokrasi
Pasca-Orde Baru. Kencana.
Jakarta.
Lee  Marsden  and  Heather  Savigny  (ed).
2009.  Media,  Religion  and  Conflict.
Asghate Publishing Limited.
England and USA.