## IJTIHAD POLITIK  KYAI: PERGESERAN OTORITAS KHR. ACH. FAWAID AS’AD SITUBONDO
Oleh: Nawawi & Wawan Juandi Universitas Ibrahimy nawawithabrani71@gmail.com & wwnjuandi@gmail.com
Abstract : This  study  found  that  the  relationship  between  santri  and  kyai  is  a pattern of emotional relations such as the feudal system. Kyai has three pillars. They are the mass base as a pattern of social structure, the ulama base as a leadership structure and the cultural base as a scientific basis. However, these three pillars have experienced a shift due to the kyai's entry into practical politics due to his political ijtihad. This shift places the authority of the kyai from a spiritual teacher (central position) to a politician (peripheral position). In this case, the kyai is still obeyed when he is in a central position as a spiritual teacher and not obeyed when his position is marginal as a politician. Of course, this becomes an authority dilemma  as  experienced  by  kyai  Fawaid  who  is  directly  involved  in practical  politics.  The  involvement  of  kyai  Fawaid  in  politics  does  not belong to the opportunist category but is a form of concern for carrying out the commands of ma'ruf nahi munkar in social transformation. Kyai Fawaid's political ijtihad was strongly influenced by the habituation of Islamic boarding schools based on fiqh. Habituation here is to create a political  situation  and  condition  (persistence  life  situation)  through  a process of internalization and habituation in accordance with the values of  the  pesantren,  not  to  be  carried  away  by  the  flow  of  political habituation  which  is  always  pragmatic  and  materialistic.  The  result  of his Ijitihad that winning in politics by deception must be abandoned and losing  in  the  right  way  must  be  maintained.  Thus,  the  findings  of  this study  can  invalidate  the  theory  from  the  results  of  research  that  has been carried out by Ernst Utrecht, Mochtar Naim, Daneli Lev, Justus van der Kroef, Arnold Brackman and Munir Mulkan, where they say that kyai or  pesantren  of  Nahdlatul  Ulama  who  participate  politics  are opportunists.
Keywords: Ijtihad, Politik Kyai, Pergeseran,  Otoritas Kyai

## A. Pendahuluan
Selam ini politik kyai dan NU berorientasi pada  akomoditif  dalam rangka  menegakkan  nilai-nilai  Islam  dalam  realitas  politik.    Pendekatan yang digunakan kyai NU dalam dunia  politik lebih mengarah pada aspek substantif  ketimbang  radikal  dan  konfrontatif.    Tentu  pendekatan  ini memiliki  tujuan  untuk  membangun  harmoni  dan  kemanusian  dalam konteks berbangsa dan bernegara.  Konsekuensinya, ada anggapan bahwa politik    kyai  dan  NU  bersifat    oportunis.  Yakni,  sebuah  motivasi    yang dilakukan  kyai dan NU dalam politik  demi ptercapainya kedudukan dan material.  Argumentasi  mereka    dapat  dilihat  NU  bergabung  dengan golongan  nasionalis  untuk  melawan  Masyumi  dan  mendukung  kabinet parlementer, tetapi  tetap  mendukung  untuk kembali ke UUD 1945. 1
Walupun  politik    NU  bersifat  akomodatif,  tetapi  masih  yang  ada yang menduh negatif. Memang sedikit  peneliti kyai yang bersusah payah mengunjungi  pesantren  atau  menghadiri  pertemuan-pertemuan  kyai. Tidak banyak dari mereka yang   menemui dan menjalin hubungan dengan kyai  dalam  rangka  memahami  ideologi,  struktur,  dinamika  internal,  dan basis sosio-ekonomi para kyai. Pada umumnya mereka  mencukupkan diri dengan  memberikan  gambaran  yang  bersifat  umum  tentang  doktrin  dan praktek tradisional kyai, sebelum mengajukan sebuah  penafsiran tentang kelompok  oportunis.  Sangat  jarang  mereka  keluar  dari  stereotif  negatif tentang  kyai,  sehingga  berdampak  pada  kedangkalan  analisis    hasil pnelitiannya. 2 Dengan  kata  lain,  hasil  penelitian  mereka  tidak  dapat dipertanggungjawabakan  secara  ilmiah  karena  belum  mendalam  dalam penelitiannya.
Asumsi negatif tentang perilaku politik kyai NU di era Orde Lama, antara  lain  dikemukakan  oleh  Ernst  Utrecht  bahwa    NU  sebagai  partai yang luar biasa oportunisnya. Mochtar Naim menandai kecenderungan NU untuk menjadi oportunis dalam kancah politik. Daneli Lev menulis bahwa oportunisme  NU  sudah  dan    pemimpin  nasional  NU  sudah  sangat keterlaluan.    Justus  van  der  Kroef  juga  menulis  bahwa  NU  secara oportunistik  selalu  berpihak  kepada  yang  menang.    Arnold  Brackman menggambarkan  bahwa    NU  sebagai  agen  bebas  yang  sering  beraliansi dengan  pemberi  tawaran  lebih  tinggi.  Para  kyai  ini,  siap  bekerja  sama dengan  kelompok  manapun,  termasuk  PKI,  asalkan  perasaan  keagamaan
1 John  Greg  Fealy, Ulama  and  Politic  in  Indonesia  A  History  of  Nahdlatul  Ulama , Disertasi  (Australia: Monash University, 1998), 189.
2 Greg Fealy, “Kata Pengantar,”  dalam Ahmad Muhajir, Idham Chalid: Guru Politik Orang NU (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 8-9
mereka  tidak  diganggu  dan  tuntutan  finansialnya  terpenuhi. 3 Padahal, pada  masa  Orde  Baru,  posisi  kyai  dalam    politik  nasional    terpinggirkan dan  dicurigai pemerintah. Walaupun  demikian, kyai NU tetap senantiasa berjuang  dalam  menentukan  sikap  politik    sesuai  dengan  pandangan mereka. Misalnya, KH. Bisri Syamsuri disamping sebagai pengurus NU dan Ketua Mejelis Pertimbangan PPP telah berani mnegeluarkan fatwa politik bahwa umat Islam wajib memilih PPP. 4
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menarik  untuk  meneliti  KHR.  Fawaid As’ad    selaku  pengasuh  pesantren  besar  di  Situbondo  Jawa  Timur    yang masuk  dalam  dunia  politik  praktis.  Sebab,  politik    selalu  identik  dengan kekuasaan  dan  kayai  sebagai    aktor  politik    pasti  memiliki    kekuasaan. Kyai  pesantren  sering  kali  menjadi  incaran  para  politisi  untuk  meraup suara  dan      dukungan  politik.    Karena  itu,  pada  biasanya  suara  kyai pesantren  menjadi  obyek  perebutan  politisi    baik  partai  politik    Islam maupun  partai politik  nasionalis dengan tujuan untuk memperoleh vote getter .

## B. Diskursus Fiqh Politik Dalam Islam
Syekh  Naquib  al-Attas,  pendiri International  Institute  of  Islamic Thought  Civilization (ISTAC)  di  Malaysia,  mengemukakan  betapa  dunia Islam  mengalami  kemunduran  akibat  adanya  konfrontasi  historis  yang dikekalkan oleh kebudayaan dan peradaban Barat terhadap Islam. Bagi al- Attas, dilema yang dihadapi umat Islam saat ini disebabkan oleh; pertama, kebingungan  dan  kekeliruan  dalam  pengetahuan  kedua,  hilangnya  adab dalam  umat  dimana  kedua  hal  tersebut  mengakibatkan  munculnya pemimpin yang tidak cakap untuk memimpin umat yang sah karena tidak memiliki  standar  moral,  intelektual,  dan  spiritual  yang  tinggi  sebagai acuan kepemimpinan Islam. 5 Dale Eickelman dan ilmuwan politik James Piscatori  menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam  di seluruh dunia dewasa  ini  adalah  pertarungan  terhadap  penafsiran  makna-makna  Islam dan  penguasaan  lembaga-lembaga    politik  formal  dan  informal  yang mendukung  p emaknaan  Islam  tersebut”.  Pertarungan  seperti  ini melibatkan  “ objektivikasi ”  pengetahuan  tentang    Islam  yang  pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan keagamaan. 6
3 Greg  Fealy, Ijtihad  Politik  Ulama:  Sejarah  NU  1952-1967 (Yogyakarta  :  LKiS, 2009),  4-7.
4 Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), 234.
5 Naquib Al-Attas , Islam dan Sekularism (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981), 43
6 Azyumardi  Azra,  “Kata  Pengantar”      dalam  Idris  Thaha, Demokrasi  Religius
Al-Farabi    melukiskan  ilmu  etika  dan  politik  sebagai  perluasan ( highest  manipestasion )  dari  metafisika  yang  tingkat  tertingginya  adalah pencapaian ilmu tentang Tuhan. 7 Para pemikir politik Sunni berpadangan bahwa masalah kepemimpinan merupakan masalah keduniawian.  Karena itu, kewajiban mengangkat pemimpin politik ditentukan oleh kesepakatan kaum  Muslimin  ( ijma’ ),  berdasarkan  pertimbangan  wahyu  (agama). Penentuan  pengganti  Nabi  diserahkan  kepada  kaum  Muslimin,  bukan ditentukan  oleh  wahyu.  Sedangkan  Syiah  berpendapat  bahwa  penentuan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi adalah ditentukan oleh wahyu yakni hadits Ghadir Khum yang mereka pahami bahwa Nabi Saw telah menunjuk Ali, menantu dan keponakannya sebagai pengganti Nabi. 8
Pemerintahan  yang  bersih  menjadi  daya  tawar  tersendiri  bagi terwujudnya  masyarakat  madan.  Di  satu  sisi,  pemerintahan  yang  bersih menjadi  prasyarat    akan  tumbuhnya    masyarakat  madani  yang  sehat. Namun  di    sisi  lain,  pertumbuhan    masyarakat  madani    akan  menuntut performance pemerintahan  yang  bersih,  efesien,  efektif  dan  profesional. Dari    aspek  makna,  demokrasi  menjadi    solutif      dalam      proses pemerintahan  yang  bersih  dan  masyarakat  madani. 9 Masyarakat  madani merupakan    tatanan  masyarakat  perkotaan  yang  kosmopolit  dan  tunduk di bawah aturan perundang-undangan. Kemudian pengertian masyarakat madani    dapat  disederhanakan  menjadi    tatanan  masyarakat    yang ditopang denagn pilar  agama, peradaban dan cosmopolitan . 10 Masyarakat madani  terdiri  dari  berbagai  warga  beraneka  warna,  bakat  dan  potensi, maka karena itulah   masyarakat madani dinamakan dengan  masyarakat multi kuota ( multi qouta society ). 11
Dalam konteks ini, makna yang terkandung pada konsep  “politik” berkaitan  dengan  kekuasaaan,  penggunaan  kekuasaan  dan  cara
(Bandung: Mizan 2005), XVI.
7 Majid  Fakhri, A  History  of  Islamc  Philosophy (New  York:  Columbia  University Press, 1983), 7
8 Kamil,  S, Pemikiran  Politik  Islam  Tematik,  Agama  dan    Negara (Yogyakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), 11.
9 Riyadi Santoso, Pemerintahan Yang Bersih dan Masyarakat Madani (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998),  19
10 Anwar  Ibrahim  ,“ Islam  dan Pembentukan  Masyarakat  Madani”, dalam  Aswab Mahasin  (eds.), Ruh  Islam  dalam  Budaya  Bangsa:  Wacana  Antar  Agama  dan  Bangs (Bandung: Mizan, 2000),  22.
11 H.A.R.  Tilaar, Pendidikan  Kebudayaan  dan  Masyarakat  Madani  Indonesia (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999),  159.
pengelolaan  pemerintahan  suatu  negara. 12 Dalam  ilmu    fiqh    ada  satu bagian  pokok kajian  menegenai  perpolitikan,  yaitu Fiqh  al-Siyasah .    Fiqh Siyasah  adalah  ilmu  tata  negara,  yang  mengkaji    tentang  seluk-beluk kenegaraan  untuk    mewujudkan  kemaslahatan  umat  manusia  sesuai dengan  syariat. 13 Dalam hal ini, fiqh Siyasah memiliki kriteria,: pertama, institusi pemerintahan sebagai pengendali aktifitas pemerintahan. Kedua, masyarakat sebagai pihak yang diatur.  Ketiga, kebijaksanaan dan hukum yang menjadi instrumen pengaturan masyarakat. Keempat, cita- cita ideal dan  tujuan  yang  hendak  dicapai. 14 Ibnu  Taimiyah,  menegakkan  agama sebagai tugas suci yang fungsinya amat besar untuk menegakkan keadilan memberanta  kejahatan,  memasyarakatkan  tauhid  dan  mempersiapkan munculnya sebuah negara yang mengabdi kepada Allah. 15
Secara  aplikatif,  Gabriel  Almond  dan  J.S.  Coleman  mengemukakan dua  fungsi  utama  politik,  yaitu  fungsi-fungsi  masukan  ( input  punctions ) dan  fungsi-fungsi  keluaran  ( output  punctions ),  Yang  termasuk input punctions meliputi  sosialisasi  politik,  rekruitmen  politik,  artikulasi kepentingan,  agregasi  kepentingan  dan  komunikasi  politik;  sementara kategori output punctions adalah pembuatan aturan-aturan, pelaksanaan aturan-aturan dan pengawasan atas  terlaksanya aturan-aturan itu. 16
C. Hasil Penelitian  Dan Diskusi Temuan
1. Sejarah Singkat KHR. Ach. Fawaid As’ad
KHR. Achmad Fawaid As’ad  merupakan putra KHR. As’ ad Syamsul Arifin  dengan  Situbondo    yang  dilahirakan  pada    17  Nopember  196. Ibunya,  Nyai  Zubaidah  Fawaid    memberi  nama    dengan    Kamiluddin (orang yang sempurna agama).  Namun,  dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, nama itu dirubah menjadi Ahmad fawaid oleh kakak sulungnya yang bernama Nyai Zainiyah As’ad. Seperti kelahiran abahnya, Fawaid kecil juga dibawa  keliling  ka’bah  oleh  ayahandanya.  Ketika  sekitar  berumur  13 tahun Kyai Fawaid mempunyai hasrat yang sangat besar untuk mondok di pondok-pondok  yang  pernah  di  singgahi  oleh  sang  ayahandanya,  namun
12 M. Amin Rais, Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 1996),
27.
13 Ahmad  Sukarja,  “Fikih  siyasah”  dalam  Taufik  Abdullah  (eds.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran , II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 191
14 Sukarja,  Ahmad,  “Fikih Siyasah”  dalam  Taufik  Abdullah  (eds.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran , II .( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 193.
15 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syariah (Kairo: Dar al-Kutub al- Arabi, t. th),  174.
16 Abd.  Muin  Salim, Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al- Qur’an (Jakarta:  Raja Grapindo Persada, 2002),   41-45
apalah daya hasrat itu terhalang restu ayahandanya. Namun halangan itu bukan tanpa alasan, dari literatur yang ada diceritakan bahwa KHR As’ad Syamsul Arifin tidak memondokkan Kyai Fawaid karena tiga alasan yang diambil  dari  dauhnya  KHR.  As’ad  Syamsul  Arifin  diantaranya:  pertama  , “sengkok  ajege  akhlakkah  tang  anak  takok  sampek  cangkolang  ka  guru” (saya  menjaga  akhlak  anak  saya  takut  tidak  sopan  kepada  gurunya). Karena  ketika  sedikit  saja  “cangkolang”  maka  dampak nya  akan  sangat besar  terhadap  perkembangan  dia  kedepan.  Kedua,  “Saya  khawatir  anak saya  ikut-ikutan  kepada  faham-faham  tidak  tidak  benar  yang  tengah berkembang  di  pondok  dimana  ia  mau  mondok”.  Ketiga,  kalau  hanya urusan  ilmu  ,  disini  sudah  ada  pakarnya  yang  layak  untuk  dijadikan sebagai  guru  yaitu  khofi  (KH.  Afifuddin  Muhajir,  M.Ag)  Kyai  As’ad mengatakan “pa abik jeriya ilmuna Khofi, cokop jeriya ” (habiskan ilmunya Khofi, itu sudah cukup). 17
Selanjutnya,  pada  hari  sabtu  tanggal  4  Agustus  1990  ayahanda KHR.  As’ ad  Syamsul  Arifin  wafat  dalam  usia  95  tahun.  Tongkat  estafet kepengasuhan  secara  resmi  beralih  pada  KHR.  Ach.  Fawaid  As’ad.  Usia beliau relatif sangat muda, yakni 22 tahun. Banyak tokoh yang meragukan kemampuan Kyai Fawaid muda, bahkan masyarakatpun pesimis. Terlebih apabila diukur dari dengan multi kapasitas yang dimiliki almarhum Kyai As’ad.    Namun,    keraguan  itu  lambat  laun  sirna,  setelah  melihat  realita pondok pesantren yang semakin berkembang. Menjadi penerus Kyai As’ad bukan sesuatu yang mudah kerena harus melanjutkan perjuangan berupa pesantren  yang  tergolong  besar  dengan  belasan  ribu  santri  yang  berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan negara sekitar. Dalam mengemban amanat  yang  berat  ini,  tak  lupa  beliau  melaksanakan  umroh  untuk bermunajat  kepada  Allah  agar  diberi  kekuatan  dalam  melanjutkan kepemimpinan almarhum Kyai As’ad.
Dalam  munajatnya,  beliau  mengadu  kepada  Allah,  “Jika  kiranya bermanfaat  kepada  pesantren,  berilah  kemampuan.  Jika  tidak,  maka cabutlah umur hamba saat ini juga” sebagai penga suh pesantren dan juga sebagai  pengayom  masyarakat,  pengagum  Rhoma  Irama  ini  melangkah dengan  penuh  optimis  dan  akhirnya  Kyai  Fawaid  memainkan  perannya dengan  paripurna.  Tidak  hanya  dengan  melakukan  umroh,  diawal mengasuh  pesantre  ,  bersilaturrahmi  kepada  Kyai  sepuh  dengan  tujuan meminta do’a dan bimbingan selalu dilakukannya. Sebab bagi Kyai Fawaid, bukanlah pekerjaan yang mudah meneruskan apa yang menjadi tanggung
17 Pondok Pesantren S2 Sukorejo, Biografi 3 Masyayih Sukorejo (Situbondo:  P2S3, t. th), 14-15
jawab  Kyai  As’ad.  Sampai - sampai  beliau  berdawuh  “jangankan berkembang, bertahan saja sudah b agus”. 18 Selain itu, kyai Fawaid  juga aktif dalam  partai politik sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah perpolitikan  bahwa  keaktifan  beliau  dipanggung  politik  telah  berhasil mewarnai  dan  mendobrak  perjalanan  perpolitikan  umat  manusia  yang durjana dan tidak bermoral menjadi lebih bermartabat dan penuh dengan keadilan  dan  kebenaran.  Hingga  menjelang  wafat  (Jum’at  16 Rabi’    ats - Tsani 1433 H yang bertepatan pada tanggal 09 Maret 2012.

## 2. Pergeseran  Otoritas  Kyai:  Implementasi Amar  Ma’ruf  Nahi
Munkar
Dalam setting sosial Indonesia cepat berubah seperti sekarang ini seiring  terbukanya  akses  pendidikan  tinggi  dan  globalisasi.    Hal  ini melahirkan  kesadaran  baru  terhadap  persepsi  kepemimpinan,  yaitu  dari kepemimpinan  individual  menuju  kepemimpinan  kolektif.  Sikap masyarakat  terhadap  kepatuhan  kyai  dan  penguasa  juga  tidak  mudah untuk  diukur  secara  pasti.  Sebagian  masyarakat  masih  memiliki kepatuhan  terhadap  kyai.    Namun,  berbeda  dengan  politik,  otoritas  kyai sudah  mulai  bergeser,  dimana  pergeseran  otoritas  kyai  NU    karena pemahaman  masyarakat  yang  semakin  kritis  dalam  merespon  doktrin agama.
Hal  ini  dapat  digambarkan  juga    sosok  kyai  Fawaid  yang  masuk dalam  dunia  politik  praktis.    Meskipun  kyai  Fawaid  sebagai    ketua  PPP banyak  meminta  dukungan  dan  memberikan  sumbangan  kepada pesantren,  tetapi    tidak  pernah  bergeser  untuk  mendukung  calon  atau partai  yang  memiliki    hubungan    dengan  NU.    Seandainya  mendukung partai  tertentu  dengan  pertimbangan  uang,  niscaya  kyai  Fawaid    tidak akan  mendukung  PPP  atau  kader  NU  yang  lain.  Sebab,  secara financial banyak  partai-partai  atau  calon  pemimpin  lain  yang  menawarkan    harta yang  lebih  banyak,  tetapi    faktanya  tidak  demikian  yang  dipilihnya. 19 Mengenai  fitnah  yang  menerpa  dirinya,  Kyai  Fawaid  bercerita  kepada masyarakat, sebagai berikut:
“…  tuduhan -tuduhan  bertambah  ke  saya,  dikira  saya  menerima sumbangan  dari  pak  Hamzah,  ketua-ketua  partai  yang  datang  (ke Sukorejo)  katanya  diundang  saya,  bukan  datang  sendiri.  Memang, Pak  Hamzah  datang  bulan  Syakban,  nyumbang  ke  pesantren,  Pak
18 Lebih  detailnya  baca  Syamsul  Arifin,      “Kyai  Fawaid  As’ad:  Kepribadian, Pemikiran dan Perilaku Politik, Jurnal  Tanwirul Afkar, 2018.
19 Wawancara , Syairozi, 16 Januari 2020
Akbar bulan puasa datang ke pesantren, nyumbang untuk pesantren, Pak  Amin  Rais  datang  ke  pesantren,  (bliau  juga)  nyumbang  ke pesantren, tapi saya, perjuangan saya, pengabdian saya, baik di NU, di  partai  politik,  atau  di  pesantren,  atau  sebagai  tokoh  masyarakat atau saya sebagai khalifah yang ditunjuk sebagai penerus di pondok ini,  pas  mau  ditukar  dengan  uang,  dan  jabatan  dan  kedudukan? Na’uzubillah - na’uzubillah.  Saya  mohon  dijauhkan  dari  hal  yang seperti  itu,  tidak!  Saya  tidak  mau  menukar  (perjuangan  dan pengabdian)  dengan  dunia.  Kalau  memang  saya  ingin  menukar pesantren  saya  dengan  uang,  ingin  menukar  jabatan  dengan  uang, untuk  apa  saya  mengajar sampean? Karena  saya  dipecat  tidak sendirian,  di  belakang  saya  ada  pendukung,  ada  gerbong  yang  dari kepengurusan  cabang  sampai  ranting,  belum  lagi  ditambah  santri, alumni,  dan  masyarakat,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  sudah nyata-nyata  sudah  tahu  bagaimana  saya  dizalimi,  bagaimana difitnah,  bagaimana  saya  diadu  domba,  dipecah  belah.  Tidak mungkin  saya  membiarkan  pendukung-pendukung  saya  baik  yang ada  di  dalam  kepengurusan  maupun panjenengan sekalian,  lalu Golput.  Atau  asal  milih  partai  yang  tidak  jelas  misi  dan  visi perjuangannya,  khususnya  untuk  kepentingan jam’iyah Nahdatul Ulama,  kepentingan  Islam ahlusunnah  waljama’ah. kalau  saya  tidak memikirkan  itu,  saya  tidak  perlu  rame-rame  yang  penting  saya kenyang sendiri, yang penting uang banyak, gak perlu bicara-bicara, diam, tapi saya tidak…” 20
Keluarnya Kyai Fawaid dari PKB ke PPP juga mendapat dukungan dari  PBNU.  Sebab,  langkah  tersebut  merupakan  logis  yang  didasarkan pada  sikap  bertanggungjawab,  berakhlakul  karimah,  apalagi  lebih disebabkan  perlakuan  tidak  adil.  Pernyataan  ini  disampaikan  oleh  Said Aqil Siradj  di hadapan 50 ribuan nahdiyyin yang memadati lapangan desa Sumberejo,  Banyuputih,  Situbondo,  pada  acara  Peringatan  Tahun  Baru Islam,  1  Muharram  1425  Hijriyah. 21 Namun,  di  sisi  lain  banyak  terjadi penghinaan  pada  kyai  fawaid  baik  secara  pribadi    maupun  pesanternya. Bahkan  banyak  terjadi  perselisihan  di  arus  bawah,  seperti    carok  antara pendukung PPP dan PKB, tentangga yang satu dengan lain dan suami istri
20 Dokumen Pesantren  Salafiyah Syafi’iayah, Ceramah KH. Fawaid dengan Alumni Santri Sukorejo Situbondo di Aula  Sukorejo Tahun 2004.
21 KHR. Fawaid, “Tidak Mau Menukar Pesantren dengan Uang,” Harian Bangsa Edisi 10 ,  Januari 2004

## bercerai karena perbedaan pilihan PPP dan PKB.
22
Kecenderungan  kyai  Fawaid  mendukung    PPP  memperlihatkan sebagai  kyai  politisi    yang  memiliki    basis  dukungan  yang  sangat  besar. PPP dianggap sebagai salah satu parati Islam yang menjadi warisan ulama NU terdahulu apalagi KH. Maimoen Zubair, Jawa Tengan tetap konsisten di PPP hingga akhir hayatnya. 23 Tentu, komunitas ini berkaitan dengan  elit keagamaan    dalam  istilah  Masdar  Hilmy  dapat  memberikan  kontribusi signifikan  dalam  mensukseskan  misi  partai  politik.  Padahal    polarasi politik kyai berpindah dari PKB ke PPP  akan melahirkan  persoalan baru dengan  sikap  kaum santri yang  sebelumnya  dikenal  memiliki  respektasi dan  ketaatan  tinggi  pada  kyai.  Kembali  pada  pokok  persoalan,  dalam wacana politik peran kyai sangat strategis tetapi juga dilematis. 24 Sebagai elit  politik,  kyai  wajib  mengarahkan  umat  pada  partai  tertentu  sebagai warga    negara  yang  memiliki  hak  pilih.    Dari  aspek  elit  agama,  kyai memiliki tanggung jawab moral dalam membawa nilai-nilai agama, berupa amar ma’ruf nahi munkar sebagai visi agama.
Pudarnya otoritas kyai ini  disebabkan oleh keterlibatannya  yang terlalu  jauh  memasuki  wilayah  politik  praktis.    Padahal  perilaku  politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan  keputusan  politik.  Mislanya,  kyai  Fawaid  pada  waktu  turba  ke lapangan untuk mensosialilasikan PPP pada alumni dan masyarakat dapat penolakan  dan  demontrasi,  seperti  yang  terjadi  di  kepulauan  Kangean Sumenep  yang  menjadi  basis  massa  pondok  Sukorejo. 25 Perilaku  politik juga  termasuk  kegiatan  masyarakat  proses  memperoleh  kekuasaan, mempertahankan  kekuasaan,  dan    mengembangkan  kekuasaan.  Dengan rumusan lain perilaku  politik adalah  segala perilaku manusia baik secara individual  maupun komunitas  yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, dan kekuasaan. 26 Perbedaan afiliasi politik kyai   melahirkan asumsi bervariasi  dari komponen  masyarakat, dimana  sebelumnya  kyai  sebagai  dinggap opinion  leader dalam mengambil kepeutusan  yang harus diikutinya.
Menurut    Sudijono  Sastroadmodjo  bahwa  perilaku  politik berkenaan  dengan  tujuan  suatu  masyarakat,  kebijakan  untuk  mencapai suatu  tujuan,  serta  sistem  kekuasaan  yang  memungkinkan  adanya  suatu
22 Wawancara, Muhyiddin Khatib, 12 Maret 2020 23 Wawancara , KH. Jaiz Badri Masduqi, 13 Januari 2020.
24 John Greg Fealy, Ulama and Politic, 277.
25 Wawancara , Badrul Munir, 12 Pebruari 2020.
26 Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik (Jakarta.  Gramedia  Widya  Sarana,
1992), 17
otoritas  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  ke  arah  pencapaian tujuan  tersebut. 27 Kyai  Fawaid  menjadi  tim  sukses    diniatkan  untuk perjuangan  NU,  maka  sangat  wajar  kalau  semua  dana  kampanye dihabiskan untuk biaya memenangkan calon yang diusung. Bahkan, tidak jarang  beliau  mengeluarkan  pribadi  untuk  biaya  operasional  tim  sukses yang  lain.  Tetapi  kalau  tim  sukses  ‘kacangan’  yang  niatnya  sebagai  tim sukses  hanyalah  mencari  uang,  maka  setiap  ada  dana  kampanye  akan dihabiskan untuk kepentingan dirinya. Parahnya lagi, dia akan berpindah dari satu partai ke partai yang lainnya tergantung besar dan kecilnya dana yang  diberikan. 28 Sikap  seperti  ini  yang  tidak  disukainya,  sebagaimana pernyataan Kyai Fawaid, sebagai berikut:
“…  Tidak,  saya  mencari  rizki yang  lain,  usaha  yang  lain.  Walaupun saya dapat untuk kepentingan tim sukses yang dari IKSASS dicatat, dipertanggungjawabkan.  Silahkan  kamu  kalau  saya  dianggap,  ‘iya Kyai,  anu-anu,  lihat!  Apa  yang  diberikan  kepada  saya,  dicatat  dan dipertenggungjawabkan,  dilaporkan,  serupiah  aja  saya  laporkan; untuk ini, untuk itu, saya laporkan. Saya tidak mau nanti (uang) tidak ketemu  wujudnya.  Ada  tim  sukses-tim  sukses,  pokoknya  lebih banyak,  dikasih  sejuta,  dua  ratus  yang  dipakek,  sisanya  diambil sendiri. Semuanya saya ada pertanggungjawabannya. Silahkan dicek ke  Muhyiddin.  Muhyiddin  mau  menggunakan  uang,  ditakar  dengan saya,  segini  dulu,  segitu  dulu,  saya  gitukan.  Biar  kamu  tahu,  saya tidak  mau  dibilang  gitu  (korupsi).  Semuanya  dipertanggung jawabkan, kenapa? Saya takut…” 29
Menurut  Snouck  Hurgronje  dikutip  oleh    Azzumardy  Azra,  Islam kultural  agaknya  hampir  identik  dengan    ‘Islam  Ibadah’,  atau  ‘Islam masjid’, yang tidak ada hubunganya  denga n  politik.  Islam Struktural yang diwujudkan melalui upaya perubahan kesadaran tingkah laku umat tanpa keterlibatan Negara dan tanpa perubahan sistem nasional menjadi sistem Islami. 30 Dalam konteks ini, kyai Fawaid sebagai ketua partai melakukan pembenahan  di  dalam  proses  penyeleksian  calon  anggota  dewan  yang akan diusung oleh partai. Anggota dewan yang diberangkatkan dari partai yang  dipimpinnya  harus  melalui  tes  yang  benar-benar  selektif,  tidak
27 Sudijono Sastroatmodjo,  Perilaku  Politik IKIP  Semarang (Semarang:  Semarang Press,  1995), 43.
28 Wawancara , Zaini Ahsin, 11 Maret 2020
29 Dokumen ceramah KH. Fawaid pada Reuni Alumni 2008.
30 Azyumardi Azra, Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), xxiii
tebang  pilih.  Penempatan  kader  partai  sebagai  calon  legislatif  haruslah orang yang benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya. Hal ini sangat penting,  karena  kalau  sampai  yang  menjadi  anggota  dewan  adalah  yang tidak  memiliki  kemampuan,  maka  kasihan  hak-hak  masyarakat  akan terbengkalai. 31 Dalam  persoalan  ini,    Kyai  menyampaikan  kepada masyarakat melalui pidatonya:
“Dan,  saya  ingin  membenahi  bagaimana  caranya  me ngangkat anggota dewan. Saya ingin, mengangkat anggota dewan melalui tes, kalau seandainya berjalan normal, neka (ini) keinginan saya, karena apa?  Saya  ingin  anggota  dewan  yang  akan  dudukbenar-benar  tahu, paham,  dan  mengerti  apa  yang  menjadi  tugasnya.  Kadang-kadang kita  sering  kali  asal  memilih  orang,  tapi  orang  itu  bukannya  hanya persoalan dikenal atau tidak dikenal, bukan persoalan karena orang itu punya aktifitas di masyarakat. Tapi nyatanya setelah didudukkan, gak  paham  apa  yang  harus  dilakukan,  yang  dilakukan  pas  tidak paham, ini kan percuma. Apa fungsi dari DPR, fungsi dari legislatif itu apa? Apa  tugas-tugasnya? Ketika diajak membahas undang-undang, tidak  mengerti  tidak  paham,  ini  kan  berat  namanya.  Tidak  hanya sekedar untuk menampung aspirasi masyarakat, tetapi di situ (bisa) menggodok  aturan-aturan,  UU  peraturan  daerah,  termasuk memperjuangkan nasib masyarakat di daerah itu sendiri. Bagaimana bisa  menumbuh-kembangkan  ekonomi  masyarakat,  mengangkat harkat  dan  martabat  masyarakat  dari  masyarakat  yang  lemah menjadi  masyarakat  yang  mampu,  masyarakat  yang  buta  huruf menjadi  masyarakat  yang  bisa  membaca,  mengangkat  dan memajukan  pendidikan,  sebenarnya  banyaklah  tanggung  jawabnya. Sementara,  saya  melihat  banyak  masyarakat  banyak  dikecewakan oleh kerjanya pengurus dan kerjanya dewan-dewan, ini tujuan saya, tidak ada yang lain…” 32
Kepada  para  calon  legislatif  dari  partai  PPP,  Kyai  Fawaid menyampaikan  agar  mereka  semua  memperbaiki  niat.  Tidak  boleh sedikitpun  terselip  ada  keinginan  untuk  mencari  uang,  atau  ingin dihormati orang lantaran menjaadi pemimpin. Kalau ini yang menjadi niat dan  tujuan  utamanya,  dapat  dipastikan  ketika  menjabat  tidak  akan memikirkan  kesejahteraan  rakyat.  Pasti  yang  akan  dipikirkan  hanyalah bagaimana  bisa  mendapatkan  uang  sebanyak-banyaknya.  Sebagaimana disebutkan  dalam  penjelasan  sebelumnya  bahwa  beliau  sangat
31 Wawancara , Arifin Muhajir, 18 Januari 2020
32 Wawancara , Zeineye, 18 Januari 2020
menekankan  agar  calon  pemimpin  berniat  sebagai  pejabat  untuk beribadah  kepada  Allah  SWT,  niat  berjuang  untuk  jam’iyah  Nahdatul Ulama (NU), masyarakat, dan untuk pesantren. 33
Kyai  Fawaid    berpesan  agar  usaha  dan  pekerjaan  yang  sudah ditekuni  sebelum  menjadi  anggota  dewan  agar  tetap  ditekuni,  jangan sampai  lantaran  menjadi  dewan  kemudian  pekerjaan  yang  sudah dikerjakan  sebelumnya  ditinggalkan.  Dalam  hal  ini  beliau  memberikan nasihat:
“… Setelah saya jadi ketua partai, saya bilang ke para pengurus PAC PPP,  ranting  PPP,  DPR,  saya  kumpulkan,  saya  bilang  sama  mereka semua, karena saya ketua partai, kalau kamu duduk di dewan, awas niatnya perbaiki, jangan sampai niat cari kasab (uang) di sana, kalau kamu niat cari uang, tak usah jadi DPR. Tapi niat beribadah, berjuang untuk Jam’iyah Nahdatul Ulama, masyarakat, untuk pesantren. Kamu jangan  membuang  pekerjaan  yang  jelas-jelas  kamu  kerjakan sekarang.  Yang  tani,  berdagang,  jangan  berhenti  bertani  dan berdagang  hanya  gara-gara  menjadi  DPR.  Kalau  sudah  tidak  jadi DPR, mau kerja apa? Pas mau mengandalkan gajinya DPR, pas tidak memikirkan  rakyatnya.  Ini  yang  saya  pesan,  makanya  santri  dan alumni  juga  kayak  gitu,  jangan  sampai  semata-mata  mencari  uang, kalau  itu  yang  dipikirkan,  saya  yakin  kamu  tidak  mungkin memikirkan  rakyat  dan  pendukungnya.  Jangan  heran  kalau kemudian  masyarakat  bilang,  ‘kalau  sudah  jadi  dewan  lupa  ke masyarakat’…”
Sikap  keluarnya    Kyai  Fawaid  dari  PKB    ke    PPP  sebagai  bentuk protes terhadap kelompok dominan Situbondo yang berbasis masyarakat paternalistik-religius.    Dalam    teori  politik,    sikap    kyai  tersebut  sebagai bentuk kritk hegemomi ( counters-hegemoni). Hal ini merupakan resistensi terhadap  monopoli  kekuasaan  yang  meliputi  level  politik  dan pemerintahan. Konsekuensinya, pada saat ini suara warga NU Situbondo dan  segala  komponen  masyarakata  terpecah  belah  menjadi  beberapa pilihan  partai  politik  baik  nasionalis  maupun  religius. 34 Perpecahan internal dapat respond dan dukungan  kyai  yang memiliki relasi dengan kyai induk.  Hal ini merupakan sistem budaya  yang dapat mengantarkan pelembagaan  struktur  budaya  yanf  faktual.    Pelembagaan  ini  akan menempatakan posisi sentral  pedesaan dalam  kehidupan sosial dengan mengakar dan kuat di arus bawah. Jadi, Kyai sebagai komunitas elite yang
33 Wawancara , Maskuri Ismail 12 Januari  2020
34 Wawancara , Muhammad Isfironi, 15 Januari 2020
memiliki  kekuatan  simbolik  yang  meliputi    sosio-kultural,  sosio-politik, dan sosio-ekonomi. 35
Kebesaran PPP yang berasal dari suara nol pasca reformasi menjadi 11 kursi di Situbondo merupakan efektivitas kepemimpinan Kyai Fawaid. Jika  ditinjau  dari  teori  kepemimpinan  paling  tidak  memiliki  dua pendekatan.  Pertama,    power-pengaruh  dan    pendekatan  sifat  ( trait theory ).  Keefektifan  kepemimpinan  berdasarkan  pendekatan  yang pertama  sangat  ditentukan  oleh  besarnya  power  yang  dimiliki  kyai. Power  seorang  kyai  merupakan  kekuatan  yang  diakui  oleh  pengikutnya menjadi  sesuatu  yang  dapat  mempengaruhi  mereka.    Power  ini  dapat berupa kedalaman ilmu kyai dalam agama dan  otoritas yang dimiliki kyai terhadap pesantrennya. Sedangkan pendekatan sifat  sebagai pendekatan karismatik yang dimiliki kyai, seperti  sorotan mata, penampilan, ucapan, intonasi suara kyai. Kedua pendekatan ini  jelas melekat dalam  pribadai kyai  Fawaid,  sehingga  dapat  membesarkan    PPP.    Karena  itu,  perolehan PPP  di  Kabupaten  Situbondo  cukup  signifikan  hingga  sekarang  ini, sekalipun    kyai  Fawaid  telah  meninggal  dunia.  Hal  ini  berangkat  dari kewibawan  kyai  Fawaid  dengan  arus  dukungan  santri  dan  alumni  yang merata di seluruh Indonesia.
Dengan  demikian,  hubungan  santri  dan  kyai  merupakan  pola hubungan    emosional  sebagaimana  terjadi  pada  sistem    feodal  tanpa struktur dan tingkatan politis.  Dalam kehidupan sosial, memang kyai dan keluarganya  menduduki  posisi  yang  tinggi  daripada  umumnya    kaum santri.    Menurut  Irsan  sebagaimana  dinuki  oleh  Kacung    Marijan  bahwa tradisi kayai bertumpu pada tiga pilar utama, 36 yaitu: basis massa sebagai pola struktur sosialnya, basis ulama sebagai struktur kepemimpinan dan basis tradisi sebagai  sistem budaya yang dapat merekatkan visi keilmuan dan   etika  keislaman yang menjadi kekuatan pedomana masyarakat.
Dengan demikian, relasi kyai dan santri dalam dunia politik  telah mengalami  pergeseran  pemahaman  berupa    kesadaran  baru  bahwa  kyai memperoleh  posisi  baru  dalam    aspek  fungsi . Artinya, semakin masyarakat rasional akan semakin menempatkan dirinya   dalam mindset diferensiasi  struktur    fungsi  yang  khusus.    Dalam  teori    pusat-pinggiran, logis  adanya  pemahaman  masyarakat  bahwa  kayai  pusat  yang  identik guru  spiritual  bergeser  menjadi  kayi  pinggiran  sebagai    politisi.    Karena
35 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren (Jakarta:  LP3ES,  1982),  56;  Faruk, “Harga  Sebuah  Kepekaan  dan  Suara  Lain”,  dalam    Pradjarta  Dirdjosanjoto, Memelihara Umat : Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa (Yogyakarta : LKiS, 1999),  xxvi 36 Kacung Marijan, Quo Vadis NU setelah Khittah 1926 (Surabaya: Erlangga, 1992),
28.
itu,    tidak  heran  jika  adanya  pergeseran  pemahaman  masyarakat  dari aspek  kepatuhan    ketika  posisi  kayai  menjadi  politisi,  padahal  sebelum menjadi  politisi,  kayai  sangat  dihormati  dan  segala  tindakannya  menjadi pedomana msyarakat. Dalam hal ini,   posisi kyai  tetap ditaati ketika kyai berada  dalam posisi pusat sebagai guru spiritual dan  tidak ditaati   ketika posisinya    berubah  menjadi  pinggiran.    Dengan    demikian,    setiap  kyai yang  memasuki  dunia  politik,  maka  secara  otomatis  kyai  telah  merubah posisinya menjadi politisi.  Jadi,  posisi kyai  tergantung pada posisinya jika masuk    dalam  dunia  politik,    maka  dianggap    oleh  masyarakat  sebagai manusia  profan  yang  tidak  wajib  dipatuhi    dan  jika  tidak  masuk    dalam dunia  politik,  maka  dianggap  sebagai  manusia  sakral  yang  wajib dihormati.

## 3. Ijtihad Politik Praktis Kyai: Pengaruh Habituasi Pesantren
Peran kyai Fawaid dalam politik praktis  telah memberi pendidikan, perbaikan  lingkungan,  menjalin  kegotong  royongan  dan    pembinaan spirtual. Gerakan ini membuat hubungan antara kyai dengan masyarakat lebih dekat dan intim.   Kyai memliki santri  yang telah meyebar di tengah masyarakat  bawah.    Kyai  dan santri merupakan  bagian    kelompok masyarakat  Islam    yang  memiliki  kesadaran  keislaman  yang  lebih  utuh ketimbang    kelompok abangan dan priyayi .  Komunitas santri sendiri merupakan produk kyai melalui pesantren. 37 Akibatanya, santri di tengah masyarakat  akan  membentuk  sistem  budaya  yang  dapat  dikendalikan secara politik.  Dalam hal ini, kyai memiliki cita-cita politik sesuai dengan janji Allah Swt dalam al- Qur’an .  Janji  semacam ini  diberikan oleh Allah Swt    kepada  orang-orang  yang  beriman  dan  beramal  saleh,  berupa tercapainya  sistem  politik  dan    hukum  Islam  diberlakukan  dalam masyarakat. Cita-cita politik ini  tercakup slogan al- Qur’an, yaitu “baldah thayibah  wa  rabb  ghafur ”,  yang    artinya  negara    sejahtera  dan  sentosa. Cita-cita  ini  merupakan  ideologi  Islami  sebagi  bentuk    nilai-nilai  yang harus terwujud secara riil, sehingga   menjadi instrumen  khalifah sebagi aktualisasi kodrat manusia  dalam membangun kemakmuran. 38
Kyai Fawaid sebagai figur ulama dan pengasuh pesantren memiliki kekuatan  yang  signifikan  karena  memiliki    masyarakat  basis grass    root yang kuat, sebagaimana di bawah ini:
37 Abdul  Munir  Mulkhan, Runtuhnya  Mitos  Politik  santri (Yogyakarta:  Rinneka SIPRESS, 1992), 1.
38 Abdul  Mu’in  Salim, Konsepsi  Kekuasaan  Politik    Dalam  Al- Qur’an (Jakarta;  PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 298.
“Aktifitas  KH.Fawaid  dalam  pentas  politik  praktis  tak  dapat  dilihat sepintas  lalu.  Ia  harus  dilihat  dari  kacamata  holistis.  Keterlibatan aktif  beliau  tidak  bisa  disamakan  dengan  peran  para  kyai  pada umumnya yang dapat dilihat dari satu faktor saja (kyai sebagai tokoh Agama), melainkan mempunyai banyak wajah ( multy interpretations )  yang  mencerminkan  kompleksitas  atau  keragaman cara  pandang  dalam  berpolitik.  Tentu,  tidak  semua  kyai  memiliki faktor yang demikian ini. Dengan kemampuannya yang baik, beliau dapat  menciptakan  kondisi  politik  yang  kondusif:  perannya  sangat menentukan  dalam  menciptakan  rakyat  yang  partisipatif.  Dengan Kharisma  yang  kyai  miliki,  kyai  mampu  menggerakkan  kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan. Pola hubungan kyai dengan santri,  alumni,  wali  santri,  dan  simpatisan  yang  sangat  erat, merupakan  faktor  penting  dan  berpengaruh  dalam  menentukan pilihan  politik.  Kyai  sebagai  elit  lokal  mempunyai  karakteristik tersendiri  dalam  memberikan  dukungan.  Kyai  dengan  massa  yang sangat hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulang suara untuk kemenangan calon yang didukung. Kyai dengan kharismanya mampu  memobilisasi  massa  dalam  rangka  penggalangan  dukungan untuk  suatu  parpol,  misalnya.  Ketika  Kyai  masuk  dalam  sistem politik  melalui  parpol.  Secara  otomatis  kyai  menjadi  bagian  tim sukses  atau  juru  kampanye  calon  yang  didukung  oleh  parpol  yang bersangkutan.  Bermodal  basis  massa  dan  karisma,  kyai  mampu memainkan peran penting dalam suksesi pemilukada atau pilpres.” 39
Paparan  di  atas    logis  karena  masyarakat  bawah    adalah  suatu kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal  suatu  masyarakat  yang memiliki  solidaritas  .  Apalagi    masayarakat      memiliki  potensi  saling mempengaruhi dalam sebuah sistem dalam proses merekonstruksi tradisi. Kyai  memiliki  dari  dua  tradisi,  yaitu  tradisi  pesantren  sebagai  basis kultural dan tradisi pesantren sebagai mediator antara kepentingan partai politik dengan para pendukunngnya. Tradisi yang kedua ini menempatkan posisi  politik  kyai  menjadi  signifikan  untuk  diperebutkan  partai  politik dalam rangka memperoleh dukungan suara. Tradisi pesantren merupakan bentuk sistem sosial yang tumbuh di lingkungan pesantren melalui sistem kekerabatan  yang  telah  dibangun  kyai.  Sistem  kekerabatan  yang dikembangkan  kyai  dengan    landasan  yang  kuat  melalui  hubungan kekerabatan geneologi sosial kyai, jaringan aliansi perkawinan, geneologi
39 Ach.  Muhyiddin  Khatib  dan  Doni  Ekasaputra, Ijtihad  Politik  KHR.  Ach.  Fawaid As’ad (Situbondo: Ibrahimy Press, 2014), 87-88.
intelektual, dan aspek hubungan  kyai dengan santri yang tidak hanya di batasi pada lingkungan pesantren dan persoalan keagaman saja tetapi bisa keluar dari lingkungan pesantren. Karena itu menurut survei,  PPP selalu memperoleh  suara  signifikan  di  setiap  tempat  basis  alumni  dan  santri Sukorejo.
Kyai yang terlibat politik praktis telah mengalami dilematis antara elit agama dan elit partai. Di astu sisi kyai sebagai  penafsir  ajaran agama dan pengasuh pesantern harus menjadi pedoman masyarakat. Dalam satu sisi,  kyai  juga    memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk  berperan  dalam konteks  negara  untuk  melindungi  masyarakat  dari  kewenagna-wenagan penguasa.    Dalam  hal  ini,  dua  peran  yang  ada  di  pondak  kyai  sering menimbulkan  benturan  kepentingan.  Ketika  hubungan    kyai  denag penguasa    harmonis,    maka  kyai  kyai  tidak  ikut  intervensi memperjuangkan  kepentingan  masyarakat  akibatanya  kayai  akan ditinggalkan  oleh    masyarakat  dan  santrinya  dalam  kehidupan masyarakat.    Implikanya  kyai  akan  kehilangan    otoritas  sebagai    elit agama jika  dimenej dengan baik,  maka  kyai akan kehilangan  daya tawar dalam ruang pemerintah sekaigus   masyarakat. 40 Memang  secara formal, kayai  bukan pejabat pemerintah yang harus ditaati, tetapi  dalam  aspek status  sosial  selalu  dihormati  dan  taati  ketimbang  pejabat  pemerintah. 41 Inilah  merupakan  kekuatan  kultural    kyai  yang  masih  eksis  di  tengah masyarakat,  terutama kultul paternalistik-religius, seperti yang terjadi di Jawa Timur.
Pergeseran otoritas kyai Fawaid mesuk dunia politik praktis adalah berangkat  dari    komitmen  pada  pendiriannya  bahwa  politik  tidak  bisa menghalalkan segala cara. Baginya, di sinilah peran penting relasi agama- politik. Boleh saja menggunakan strategi, tetapi jangan sampai meghalangi dan  memperdaya  orang  menggunakan  praktik  atau    strategi  yang  tidak halal. Pedoman  ini sebenarnya dari nilai-nilai pesatren yang sangat teguh memegang syari’ah. Di saat “wabah” money politic menjalar di mana-mana, kyai  Fawaid    melarang  keras  melakukan  praktik money  politic. “Jangan menggunakan money  politics, moral  lebih  didahulukan,” seru  beliau. Keuangan partai tidak boleh digunakan untuk money politic , tetapi untuk cost (biaya)  politik. 42 Yakni,  komitmen  kyai  Fawaid    ingin  membangun politik  yang    bermoral  dimana  bnayak  terjadi  penyimpangan  yang
40 Imam Suprayago, Kyai dan Politik di Pedesaan: Suatu Kajian tentang Variasi dan bentuk Keterlibatan Politik Kyai, Desertasi ( Surabaya:  Universitas Airlangga. 1997), 21.
41 Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1987),  193.
42 Wawancara, Mahmudi Bajuri, 16 Januari 2020
dilakukan  oleh  para  elit  plotik  di  Indonesia.  Menurut  Ibnu  Khaldun, sebagaimana    dinukil  Rahman  Zainuddin  bahwa    jatuhnya  suatu  bangsa adalah  karena  para  elit  hidup  bermewah-mewah  ( mutra  fiha )  sehingga mencelakakan  masyarakatnya.  Untuk  hidup  bermewah-mewah,  mereka melakukan korupsi, eksploitasi berlebih-lebihan terhadap sumber-sumber alam dan kemanusiaan. 43
Dalam  konteks  varian  kelompok  priyayi  sebagaimana  istilah Clifford Geertz digunakan sebagai istilah orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi atau sering disebut kaum bangsawan. Dalam  realita, ada priyayi  yang  santri  dan  ada  pula  yang  abangan,  bahkan  ada  pula  yang nonmuslim.  Dalam  dinamika  sosial,  sering  ditemukan  pola-pola  konflik antara ketiga golongan tersebut dalam beberapa hal, yakni konflik idiologi, konflik    kelas,  dan  konflik  politik.  Bahkan  konflik  terjadi  dalam  internal kaum  santri  dalam  masalah  politik,  yaitu  PKB.  Keterlibatan  aktif  Kyai Fawaid  di  partai  politik  telah  mengisyaratkan  kepada  kita  bahwa  jangan sampai karena beda baju partai, kita menjadi terpecah-pecah dan tercabik- cabik.  Sikap  ini  yang  tidak  ditemukan pada  diri  pribadi  para  politisi  kita saat ini, baik di tingkat Lurah maupun Pusat. Partai dijadikan ajang untuk memusuhi  orang  lain,  menjelek-jelekkan,  memfitnah,  mengadu-domba, dan semacamnya. Ironisnya, yang melakukan ini sebagian besarnya adalah tokoh masyarakat. Perbedaan partai tidak dijadikan sebagai sarana untuk bermusuhan. Hal ini dibuktikan saat beliau di PPP. Gus Dur tetap bersedia datang  ke  Sukorejo  untuk  bersilaturrahmi  dengan  Kyai  Fawaid. Sebaliknya, kyai Fawaid juga datang menghadiri undangan Gus Dur ketika diundang  acara walimah anak  Gus  Dur.  Pada  saat  Gus  Dur  Wafat,  beliau berada  di barisan terdepan dalam upacra  pemakamannya. Tentu saja ini merupakan pelajaran politik yang sangat berharga. 44
Dalam konteks ini, pada dasarnya kyai merupakan penunjuk jalan politik benar-salah dan hitam putih bukan politik menang-kalah atau abu- abu. Tugas kyai adalah penerang antara yang salah dan yang benar, bukan yang menang diperjuangkan walau harus hitam yang dilewati.  Peran kyai mampu  merekonstruksi  bahwa  dunia  politik  itu  putih  dan  yang  hitam harus  dienyahkan  dari  dunia  politik.  Masyarakat  mempunyai  penilaian tersendiri  atas  status  rangkap  yang  dimiliki  kyai.  Kyai  independen  lebih mereka  hormati  dari  pada  kyai  yang  berafiliasi  pada  kekuasaan  Negara.
43 A. Rahman Zainuddin, “Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik” dalam Taufik Abdullah (eds.), Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam,  Pemikiran  dan  Peradaban (Yogyakarta:  LkiS, 1999),   269-270.
44 Wawancara , Maskuri Ismail, 15 Januari 2020
Dalam persoalan ini, Kyai Fawaid  dengan gamblang mengatakan: “Saya  mendukung  Ibu  Chafifah  bukan  karena  semata -mata  Ibu Chafifah,  tetapi  karena  NU-nya.  Dulu  juga  seperti  itu,  saya mendukung  KH.  Hasyim  Muzadi,  karena  tahu  kualitas  dan kemampuannya  KH.  Hasyim  Muzadi.  Mana  yang  lebih  manfaat walaupun  ada  NU-nya,  figur,  tokoh,  kemampuan,  peluang  besar untuk  NU,  untuk  kepentingan  misi  perjuangan  kita.  Meskipun  dulu ada Hamzah Has yang nyalon presiden, tetapi karena ada tokoh NU yang jelas komitmennya. Apalagi sekarang gubernur, pertaruhannya adalah NU. Untuk alumni, pertaruhannya adalah Salafiyah Syafi’iyah. Jadi,  loyalitas  atau  tidak  akan  ketemu.  Komitmen  melaksanakan amanatnya  al-marhum  atau  tidak  berarti  kamu  harus  memenagkan Ibu  Khofifah. All  out berjuang  ikhlas lillahi  ta’ala .  Bukan  berjuang untuk baju, beras, dan uang…” 45
Apabila sikap politik  kyai Fawaid dikaitakan dengan cita-cita luhur terbentuknya  negara  kesatuan  republik  Indonesia,    maka  sebenarnaya memiliki landasan ideologis nasionalis, sebagaimana terpateri pada alinea keempat  dari  pembukaan  Undang-undanga  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945,  yakni  “…untuk  meli ndungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuik  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial…. 46 maka  sesungguhnya  bisa diklaim bahwa dasar sikap  politik kyai Fawaid tidak pernah padam sama sekali.
Dalam hal ini,  keterlibatan kyai Fawaid dalam pollitik praktis tidak termasuk  sikap  oportunis,  sebagaimana  dikatakan    oleh  Munir  Mulkan bahwa  pada umumunya sikap oportunis NU di era Orde Baru sejak dulu menggunakan  pendekatan  fikih    sebagai  upaya  legalisasi  religi  sesuai dengan  rumusan  teologi    terhadap  realitas  objektif  kehidupan  sosial politik.  Berdasarkan hal itu,  sikap dan perilaku politik NU dapat dengan segera berubah drastis. Misalnya, jika dalam pemilu 1982 dan sebelumnya NU  berfatwa  bahwa  wajib  hukumnya  bagi  pemeluk  agama  Islam  untuk memilih partai Islam, maka dalam pemilu 1987, NU mengeluarkan fatwa yang  sama  sekali  berbeda  yaitu  mewajibkan  anggotanya  untuk  memilih
45 Muhyiddin Khatib dan Doni Ekasputra, Ijtihad, 92 46 Lembaga  Ketahanan  RI, Nilai-nilai  Kebangsaan  yang  Bersumber  dari  UUD  NRI
Tahun 1945 (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2017),  viii.

## Golkar.
47 Salah  satu  kyai    NU  yang  dianggap  oportunis  adalah  KH  Idham Chalid. 48 Jadi,  perilaku  politik  kyai  Fawaid  tidak  termasuk  kategori oportunis  tetapi  bentuk  kepedulian  sosial  untuk  membangun  politik bermoral  dan  bermartabat.    Hal  ini  dapat  dibuktikan  ketika  Ismunarso diusung dari PPP menjadi Bupati Situbondo ketika melakukan KKN pada akhirnya diturunkan sendiri oleh kyai Fawaid dengan memblokade  jalan raya  Pantura  di  Desa  Sumberajo  Kecamatan  Banyuputih  Kabupaten Situbondo  selama  30  jam  yang  berimplikasi  terjadinya  macet  total Banyuwangi-Surabaya.  Tuntutan  kyai  yang  ditujukan  kepada  SBY    agar menurunkan Ismunarso sebagai  bupati Situbondo. 49
Dengan demikian, keterlibatan kyai Fawaid  dalam berpolitik harus dilihat dalam perspektif relasi Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dan secara konseptual bersifat polyinterpretable . Lepas dari  perdebatan  konseptual  soal  polyinterpretasi  terhadap  relasi  antara Islam  dan  politik,  seharusnya  kyai  tetap  mengemban  misi  amar ma’ruf nahi  munkar sebagai    tugas  yang  paling  utama  seorang  kyai  dalam melakukan  transformasi  sosial.  Di  dalamnya  menyangkut  persoalan penegakan  terhadap  keadilan,  penegakan  hak-hak  asasi  manusia  dan demokratisasi,  serta  perlawanan  terhadap  hegemoni  kekuasaan  dan segala  macam  bentuk  tirani  dan  kezaliman.  Dalam  konteks  ini,  politik untuk membangun  peradaban yang mampu menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus nilai- nilai  ketuhanan,  menonjolkan  dimensi  matrial  sekaligus  dimensi spiritual. 50 Yakni,  kyai  Fawaid  merupakan    kyai  politik  yang  berfungsi mendorong  terlaksananya  kemaslahatan  segenap  makhluk  dengan memberi  petunjuk    jalan  keselamatan  di  dunia  dan  akhirat.  Sementara bagi  ulama,  pewaris  Nabi  Saw  bahwa  tugas  ini  hanya  meliputi  tugas lahiriah saja. 51
Disinilah peran kyai  bukan menjadi kepanjangan tangan  penguasa yang  korup,  sebagaimana      disebut  oleh  al-Ghazali  sebagai  ulama su’ (ulama  buruk)  yang  sama  dengan   Dajjal  untuk  tujuan  menyesatkan  dan
47 Abdul Munir Mulkan, Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Islam (Yogyakarta: SIPRESS, 1984), .114.
48 Greg Fealy, “Kata Pengantar” dalam Ahmad Muhajir, Idham Chalid: Guru Politik Orang NU , (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), ix-xii
49 Muhyiddin Khatib dan Doni Ekasputra, Ijtihad, 149-150
50 Akram  Dhiyauddin  Umari, Masyarakat  Madani:  Tinjauan  Historis  Kehidupan Zaman Nabi ( Jakarta: Gema Insani Pres, 1999),  33-34.
51 KH. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2012), 215-216.
ilmunya  dapat  menyebabkan  manusia  pada  kemaksiatan. 52 Yakni, rasionalitas  politik  kyai    yang  didasarkan  atas  pertimbangan  agama.  Hal ini  menunjukkan bahwa politik yang dilakukan kyai adalah politik moral, bukan politik pragmatis yang berorientasi materi.  Dari perspektif habitus, terlihat  bahwa  perilaku  politik  kyai  Fawaid    sangat  dipengaruhi  oleh habitus  pesantren  yang  mengajarkan  ketulusan,  kejujuran    dan  moral agama.  Habituasi adalah menciptakan situasi dan kondisi ( persistence life situation )  tertentu  yang  ada  kemungkinan    peserta    proses  pembiasaan berperilaku  sesuai    dengan  standar  tertentu.  Penciptaan  ini    diarahkan pada  pembentukan  karakter  yang    ideal  melalui  proses  internalisasi  dan pembiasaan dengan  intervensi   tertentu dalam  tugas jabatan di  tempat kerja yang harus dilakukannya. 53 Dengan kata lain, perilaku politik kyai sesuai  dengan nilai-nilai pesantren dan tidak terbawa arus habitus politik yang  selalu    pragmatis  dan  materialis.    Dalam  konteks  politik,    tipologi politik  kyai  Fawaid    lebih  dominan  pada  politik  etis-moral  dan bermartabat bukan  politik menang-kalah yang dibungkus dengan warna abu-abu. Menang yang diperoleh dengan proses curang dan penuh tipuan, harus    ditinggalkan.  Sebaliknya,  kalah  dalam  posisi  benar  dan  jujur  dan adil, maka  harus dipertahankan. Inilah  ijtihad politik kyai Fawaid untuk mengimplemetasikan kemaslahatan umat.

## D. Simpulan
Paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa    relasi  santri  dan  kyai merupakan pola relasi emosional seperti feodal.   Kyai dan  memiliki tiga pilar, yaitu basis massa sebagai pola struktur sosial,  basis ulama sebagai struktur kepemimpinan dan  basis sistem budaya sebagai visi  keilmuan. Sebagai  konsekuensi  ijtihad  politik,  ketiga  pilar  ini  telah  mengalami pergeseran akibat kyai masuk dalam politik praktis. Pergeseran   tersebut menempatkan    dari  posisi  pusat  kyai    sebagai  guru  spiritual  menjadi posisi pinggiran sebagai politisi.  Dalam hal ini,   posisi kyai  tetap ditaati jika  menduduki  posisi  pusat,  yaitu  guru  spiritual  dan    tidak  akan  ditaati jika  posisinya  bergeser  menjadi pinggiran, yaitu kyai politisi.  Tentu, hal ini    menjadi  dilematis  sebagaimana  dialami  kyai  Fawaid  yang  terlibat langsung  dalam  politik  praktis.    Keterlibatan  kyai  Fawaid  merupakan ijihad  politik    bukan  oportunis  tetapi  bentuk  kepedulian  untuk mengemban  amar ma’ruf nahi munkar dalam transformasi sosial.  Ijtihad
52 Al-Ghazali, Bidayah al-Hidayah (Libanon: Dar al-Kutub, 2011), 20
53 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 45.
politik  (fiqh  siyasah)  Kyai  Fawaid    sangat  dipengaruhi  oleh  habituasi pesantren  yang  mendidik  keikhlasan,  etika-moral  dan  kejujuran. Habituasi  disini  adalah    menciptkan  situasi  dan  kondisi  ( persistence  life situation ) politik melalui  proses internalisasi dan pembiasaan diri sesuai dengan  nilai-nilai  pesantren,    tidak  terbawa  arus  habituasi    politik  yang selalu    pragmatis  dan  materialistik.  Menurutnya  menang  dalam  politik dengan  penuh  tipuan  harus  ditinggalkan  dan  kalah  dengan  cara  yang benar harus dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Attas , Naquib, Islam dan Sekularism . Bandung: Penerbit Pustaka, 1981. Al-Ghazali, Bidayah al-Hidayah . Libanon: Dar al-Kutub, 2011. Arifin, Syamsul,   “Kyai Fawaid As’ad: Kepribadian, Pemikiran dan Perilaku
Politik, Jurnal  Tanwirul Afkar, 2018.
Azra,  Azyumardi,  “Kata  Pengantar”      dalam  Idris  Thaha, Demokrasi Religius . Bandung: Mizan 2005.
Azra,  Azyumardi, Kedatangan  dan  Penyebaran  Islam  di  Asia  Tenggara . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren . Jakarta: LP3ES, 1982 Dokumen ceramah KH. Fawaid pada Reuni Alumni 2008.
Dokumen  Pesantren    Salafiyah  Syafi’iayah,  Ceramah  KH.  Fawaid  dengan Alumni Santri Sukorejo Situbondo di Aula  Sukorejo Tahun 2004. Fakhri,  Majid ,  A  History  of  Islamc  Philosophy. New  York:  Columbia University Press, 1983.
Faruk,  “Harga  Sebuah  Kepekaan  dan  Suara  Lain”,  dalam    Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara  Umat  :  Kyai  Pesantren-Kyai  Langgar  di Jawa . Yogyakarta : LKiS, 1999. Fawaid,  KHR.,    “Tidak  Mau  Menukar  Pesantren  dengan  Uang,” Harian Bangsa Edisi 10 ,  Januari 2004 Fealy, Greg,  “Kata Pengantar” dalam Ahmad Muhajir, Idham Chalid: Guru Politik Orang NU . Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
_________, Ijtihad  Politik  Ulama:  Sejarah  NU  1952-1967. Yogyakarta:  LKiS, 2009.
__________, Ulama  and  Politic  in  Indonesia  A  History  of  Nahdlatul  Ulama , Disertasi. Australia: Monash University, 1998.
Horikoshi, Hiroko, Kyai dan Perubahan Sosial . Jakarta: P3M, 1987. Ibrahim,  Anwar  ,“ Islam  dan  Pembentukan Masyarakat  Madani”, dalam Aswab  Mahasin  (eds.), Ruh  Islam  dalam  Budaya  Bangsa:  Wacana Antar Agama dan Bangsa. Bandung: Mizan, 2000.
Ismail, Faisal, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila . Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999. Kamil, S, Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan  Negara. Yogyakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
Ketahanan RI, Lembaga, Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD NRI  Tahun  1945. Jakarta:  Lembaga  Ketahanan  Nasional  Republik Indonesia, 2017.
Khatib,    Ach.  Muhyiddin  dan  Doni  Ekasaputra, Ijtihad  Politik  KHR.  Ach.
Fawaid As’ad . Situbondo: Ibrahimy Press, 2014. Mahfudz, KH. Sahal, Nuansa Fiqh Sosial . Yogyakarta: LKiS, 2012.
Marijan, Kacung, Quo Vadis NU . Surabaya: Erlangga, 1992.
Mulkan, Abdul Munir, Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Islam. Yogyakarta: SIPRESS, 1984.
Pondok  Pesantren  S2  Sukorejo, Biografi  3  Masyayih  Sukorejo .  Situbondo: P2S3,  t. th.
Rais, M. Amin, Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta . Bandung: Mizan, 1996.
Salim,  Abd.  Muin, Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  al- Qur’an .  Jakarta:
Raja Grapindo Persada, 2002.
Samani,    Muchlas  &  Hariyanto, Konsep  dan  Model  Pendidikan  Karakter . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001. Santoso,  Riyadi, Pemerintahan  Yang  Bersih  dan  Masyarakat  Madani . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
Sastroatmodjo, Sudijono, Perilaku  Politik IKIP  Semarang .  Semarang: Semarang Press,  1995.
Sukarja, A hmad, “Fikih siyasah” dalam Taufik Abdullah (eds.), Ensiklopedi Tematis  Dunia  Islam,  Ajaran ,  II.  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2002.
Sukarja, Ahmad, “Fikih Siyasah” dalam Taufik Abdullah (eds.), Ensiklopedi Tematis  Dunia  Islam,  Ajaran ,  II  .  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,
2002.
Suprayago,  Imam ,  Kyai  dan  Politik  di  Pedesaan:  Suatu  Kajian  tentang Variasi  dan  bentuk  Keterlibatan  Politik  Kyai, Desertasi.    Surabaya: Universitas Airlangga. 1997.
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Widya Sarana, 1992.
Taimiyah, Ibn, Al-Siyasah al-Syariah . Kairo: Dar al-Kutub al- Arabi, t. th. Tilaar, H.A.R. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia . Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
Umari,  Akram  Dhiyauddin, Masyarakat  Madani:  Tinjauan  Historis Kehidupan Zaman Nabi. Jakarta: Gema Insani Pres, 1999. Zainuddin,  A.  Rahman,    “Ilmu  Sejarah,  Sosial  dan  Politik”  dalam  Taufik Abdullah  (eds.), Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam,  Pemikiran  dan Peradaban . Yogyakarta: LkiS, 1999.