Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi
Muhamad Fariz Setiawan*, Muhammad Anshar Nur Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *farizsetyawan34@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  forestry  development  programs  must  be  evaluated  to achieve the targets that have been set during the forestry development  implementation period.  This  study  aims  to  determine  the  performance  of  forestry  development  and improvement strategies for implementing forestry development in the Long Term Forest Management Plan (LTFMP) in Forest Management Units (FMU). The data sources  of this research are secondary data and primary data in the form of Tangi Timber Forest Management Unit (LTFMP) Long Term Management Plan (FMU) and interviews using a SWOT questionnaire. The data analysis technique used is program evaluation, namely comparing the plan with the realization of the implementation of forestry development and  then  analyzing  with  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  86  of  2017  to measure  the  performance  interval  in  its  implementation.  And  a  SWOT  analysis  to determine strategies for improvement in the implementation of forestry development.
This study indicates that the implementation of the forestry development program results in a predicate or achievement in 8 (eight) programs selected based on what can be measured in general that the implementation is still not optimal, so an improvement strategy is needed in its  implementation. And for the improvement strategy, it is found that the most appropriate according to the circumstances is the S-O strategy, which is to use  strength  to  take  advantage  of  opportunities  so  that  they  can  make  targeted improvement policies.
Keywords: Evaluation, Forestry development, Improvement Strategy, SWOT.

## Abstrak
Pelaksanaan  program  pembangunan  kehutanan  harus  dievaluasi  guna  untuk mencapai  sasaran  target  yang  telah  ditetapkan  selama  periode  pelakasanaan pembangunan  kehutanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan pembangunan  kehutanan  dan  strategi  peningkatan  untuk  melaksanakan  pembangunan kehutanan  dalam  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang  (RPHJP)  di  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH).  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data primer yang berupa dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi serta wawancara dengan menggunakan kuisioner SWOT.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  evaluasi  program  yaitu membandingkan  rencana  dengan  realisasi  pelaksanaan  pembangunan  kehutanan kemudian dianalisis dengan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 untuk  mengukur  interval  kinerja  dalam  pelaksanaannya.  Dan  analisis  SWOT  untuk mengetahui strategi peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan.
Hasil dari penelitian ini  menunjukan bahwa pelaksanaan program pembangunan kehutanan mendapatkan  hasil predikat atau capaian dalam 8 (delapan) program  dipilih berdasarkan yang dapat diukur secara garis besar pelaksanaannya masih kurang maksimal
sehingga  dibutuhkan  strategi  peningkatan  kinerja  dalam  pelaksanaannya.  Dan  strategi peningkatan  kinerja  yang  didapatkan  adalah  strategi  prioritas  S-O  sehingga  kebijakan peningkatan kinerja yang dibuat tepat sasaran.
Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan kehutanan, Strategi peningkatan, SWOT.

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  hutan  memiliki  kekayaan  alam  yang  melimpah  dan  mempunyai fungsi  dan  manfaat  dalam  menyediakan  berbagai  macam  kebutuhan  serta  keinginan makhluk hidup. Maka dari itu, hutan harus dilindungi dan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak merusak ekosistem di dalamnya.
Untuk  menjadikan  keadaan  hutan  yang  lebih  baik,  maka  diperlukan  proses perubahan secara terus menerus secara terpadu dan berkesinambungan yang didalam nya menyangkut kawasan hutan diartikan juga sebagai pembangunan kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan organisasi pengelola hutan ditingkat terbawah yang mempunyai tenaga- tenaga  teknis  kehutanan  agar  hutan  dapat  dikelola  secara  efektif  dan  lestari  dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kehutanan dalam jangka panjang yang tidak mengabaikan serta merusak kekayaan alam dikawasan hutan lalu dibentuklah organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Kemudian  pada  kegiatan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang  yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengikuti petunjuk teknis tata hutan dalam  penyusunannya.  Rencana  program  dan  kegiatan  juga  realisasi  pelaksanaannya maka akan dievaluasi dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi program. Fokus  utama  evaluasi  diarahkan  kepada  hasil  (outcomes)  dari  pelaksanaan  rencana pembangunan  kehutanan.  Kemudian  mencari  strategi  dalam  meningkatkan  kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin  membahas  tentang  Evaluasi  Kinerja  Pelaksanaan  Program  Pembangunan Kehutanan Dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi.
Berdasarkan uraian tersebut maka masalah yang akan diteliti di penelitian ini (1) Bagaimana evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi? (2) Bagaimana strategi peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi?
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  (1)  Mengetahui  evaluasi  kinerja pelaksanaan  program  pembangunan  kehutanan  dalam  RPHJP  di  KPH  Kayu  Tangi  (2)
Mengetahui strategi peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Evaluasi
Evaluasi  merupakan  tujuan  utama  mengetahui  seberapa  jauh  program  dapat terlaksana dan tercapai dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data menurut Sugiyono (2018).

## Pembangunan Kehutanan
Untuk  menjadikan  keadaan  hutan  yang  lebih  baik,  maka  diperlukan  proses perubahan secara terus menerus secara terpadu dan berkesinambungan yang didalam nya menyangkut kawasan hutan diartikan juga sebagai pembangunan kehutanan.

## Strategi Peningkatan
Strategi adalah pelaksanaan perencanaan melalui pendekatan secara keseluruhan pada aktivitas dalam  periode-periode waktu tertentu.
Strategi peningkatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program pembangunan  kehutanan  agar  program  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  untuk mewujudkan visi dan misi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Dari Segi metode dan cara penyusunan strategi peningkatan pelaksanaan program, terdapat  cara  yang  lazim  digunakan,  yaitu  dengan  menggunakan  metode  SWOT  yang didasarkan  pada  aspek-aspke  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman.  Kekuatan perumusan  strategi  peningkatan  menggunakan  SWOT  adalah  cara  ini  menghasilkan strategi sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah bersangkutan. Kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tabel 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50%
Sangat Rendah
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
Penelitian Terdahulu
Penelitian  Ichsan  dan  Febryano  (2015)  dengan  judul  “Penilaian  Kinerja Pembangunan,  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Rinjani  Barat,  Provinsi  Nusa Tenggara Barat” menunjukan hasil kemantapan Kawasan, rencana kelola dan mekanisme investasi dan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memadai adalah hal-hal untuk menjamin  operasionalisasi  KPH  yang  perlu  diperkuat  dalam  mewujudkan  fungsinya sebagai unit pengelolaan hutan ditingkat terbawah agar tidak menghambat implementasi program yang telah direncanakan dalam RPHJP KPH Rinjani.
Penelitian  Nandini  (2013)  dengan  judul  “Evaluasi  Pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  (Hkm)  Pada  Hutan  Produksi  dan  Hutan  Lindung  Di  Pulau  Lombok” menunjukan hasil Hutan Kemasyarakatan dihutan produksi mendapatkan skor 47,36 dan berada pada kondisi sedang. Kondisi biofisik dan tanaman merupakan faktor pembatas dalam  aspek  teknik,  sistem  pengelolaan  kelembagaan  merupakan  faktor  pembatas kelembagaan,  dan  potensi  ekonomi  Hutan  Kemasyarakatan  adalah  faktor  pembatas ekonominya.
Penelitian Cendrasari (2015) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama  Masyarakat  (Phbm) di  Kesatuan  Pemangkuan Hutan (KPH)  Semarang (Studi  Di  Lmdh  Sumber  Rejeki)”  menunjukan  hasil  program  yang  dilaksanakan  tidak semua  dapat  tercapai  sesuai  dengan  tujuan  PHBM,  peran  Perum  Perhutani  dan masyarakat  sekitar  hutan  belum  dapat  mencapai  tujuan  PHBM  dalam  menjaga  dan mengelola fungsi manfaat sumberdaya hutan yang ada faktor penghambatnya ialah belum adanya upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan hutan di LMDH Sumber Rejeki.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  ini  mengetahui  kinerja  pelaksanaan  program pembangunan  kehutanan  dalam  RPHJP  di  KPH  Kayu  Tangi,  mengevaluasi  kinerja pelaksanaan program  pembangunan kehutanan dalam RPHJP  di  KPH Kayu Tangi  dan Strategi  peningkatan  kinerja  pelaksanaan  program  pembangunan  kehutanan  dalam RPHJP  di  KPH  Kayu  Tangi.  Jenis  penelitian  ini  menurut  metode  berupa  penelitian evaluasi,  menurut  tingkat  eksplanasi  berupa  komparatif  dan  Jenis  data  berupa  data kualitatif  dan  kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Tempat  atau  lokasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan  di  Kesatuan  Pengelolaan
Hutan (KPH) Kayu Tangi yang terletak di Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

## Definisi Operasional Variabel
Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Adalah  rencana  yang  disusun  berdasarkan  kondisi  lingkungan  dalam  hal pengelolaan  kawasan  hutan  agar  lebih  efektif  dan  lestari  yang  menyangkut  rencana kehutanan,  hasil  tata  hutan,  aspirasi,  peran  dan  nilai  budaya  masyarakat  sekitar  hutan. Variable ini dikhususkan untuk program dan kegiatan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

## Realisasi  Pelaksanaan  Program  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang (RPHJP)
Adalah  program–program    dalam  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang (RPHJP)  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  yang  sudah  terealisasi  atau  sudah terlaksana dalam pelaksanaan program pembangunan kehutanan.

## Evaluasi Program
Adalah    Evaluasi  dilakukan  dengan  yaitu  membandingkan  program  antara rencana  dan  realisasi  atau  yang  sudah  terlaksana  dalam  pelaksanaan  pembangunan kehutanan, kemudian di analisis menggunakan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

## Strategi Peningkatan
Menggunakan  analisis  SWOT  untuk  menentukan  strategi  peningkatan  kinerja pelaksanaan  program  pembangunan  kehutanan  menggunakan  RPHJP  di  KPH  Kayu Tangi.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  Data  menggunakan  3  (Tiga)  cara  yaitu  dengan  (1) dokumentasi  teknik  yang  digunakan  peneliti  untuk  mengumpulkan  data  melalui  hasil publikasi yang dilakukan instansi–instansi baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun elektronik,  (2)  wawancara  dilakukan  secara  mendalam  (Indepht  Interview)  yang dilakukan  ke  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Kayu  Tangi,  (3)  Kuisioner  metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau
pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk    dijawab.  Responden  adalah  orang  yang menguasai atau mengetahui objek dalam penelitian ini yakni para stakeholders .

## Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan yaitu evaluasi program data di evaluasi fokus diarahkan kepada  hasil  ( outcomes )  dari  kinerja  pelaksanaan  program  pembangunan  kehutanan dalam  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang  (RPHJP).  Kemudian  dianalisis dengan  teknik  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  Komparatif,  yaitu membandingkan program antara rencana dan realisasi atau yang sudah terlaksana dalam kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan, kemudian di analisis menggunakan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan Analisis SWOT betujuan untuk  melakukan  evaluasi  kondisi  lingkup  program  bersangkutan  sebagai  strategi peningkatan  kinerja  program  yang  sesuai  dan  tepat.  Evaluasi  secara  tajam  dan  terarah dalam hal melihat kondisi daerah tersebut merupakan kekuatan utama analisis SWOT.

## HASIL DAN ANALISIS
Evaluasi Program
Tabel 2 Perbandingan Rencana dan Realisasi No Program Rencana Realisasi Persenan (%) Keterangan 1 Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutan 160.832 ha 80.143 ha 83 Tinggi 2 Pemberdayaan Masyarakat 12 Kegiatan 10 Kegiatan 83 Tinggi 3 Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin atau Areal KPH 8 Kegiatan 5 Kegiatan 66 Rendah 4 Rehabilitasi 84.000 batang 57.800 batang 83 Tinggi 5 Perlindungan dan Konservasi Alam 17 Kegiatan 15 Kegiatan 88 Tinggi 6 Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin 8 Kegiatan 5 Kegiatan 62 Rendah 7 Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 13 Kegiatan 13 Kegiatan 100 Sangat tinggi 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana 7 Kegiatan 4 Kegiatan 57 Rendah
Sumber: data diolah dari data KPH Kayu Tangi
Berdasarkan tabel diatas, perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan  hutan,  capaian  yang  diperoleh  adalah  83%  (tinggi),  ini  menunjukkan  bahwa pencapaian  atau  realisasi  pelaksanaannya  telah  memenuhi  target  yang  diharapkan.
Perhitungan  evaluasi  menggunakan  perbandingan  antara  rencana  dengan  realisasi pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat,  capaian  yang  diperoleh  adalah  83% (tinggi),  ini  menunjukkan  bahwa  pencapaian  atau  realisasi  pelaksanaannya  telah memenuhi  target  yang  diharapkan.  Perhitungan  evaluasi  menggunakan  perbandingan antara  rencana  dengan  realisasi  pelaksanaan  program  pembinaan  dan  pemantauan pemanfaatan  hutan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  pada  areal  yang  berizin  atau  areal KPH, capaian yang diperoleh adalah 66% (sedang), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya capaian telah memenuhi target yang diharapkan, akan tetapi pelaksanaannya kurang maksimal dan masih dalam kategori sedang. Perhitungan evaluasi menggunakan  perbandingan  antara  rencana  dengan  realisasi  pelaksanaan  program rehabilitasi,  capaian  yang  diperoleh  adalah  83%  (tinggi),  ini  menunjukkan  bahwa pencapaian  atau  realisasi  pelaksanaannya  telah  memenuhi  target  yang  diharapkan  dan sudah  maksimal  dalam  pelaksanaan.  Perhitungan  evaluasi  menggunakan  perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program perlindungan dan konservasi alam, capaian  yang  diperoleh  adalah  88%  (tinggi),  ini  menunjukkan  bahwa  pencapaian  atau realisasi  pelaksanaannya  telah  memenuhi  target  yang  diharapkan  dan  sudah  maksimal dalam  pelaksanaan.  Perhitungan  evaluasi  menggunakan  perbandingan  antara  rencana dengan realisasi pelaksanaan program penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang  izin,  capaian  yang  diperoleh  adalah  62%  (rendah),  ini  menunjukkan  bahwa pencapaian  atau  realisasi  pelaksanaannya  belum  memenuhi  atau  masih  dibawah  target yang  diharapkan  sehingga  tidak  maksimal.  Perhitungan  evaluasi  menggunakan perbandingan  antara  rencana  dengan  realisasi  pelaksanaan  program  koordinasi  dan sinergi  dengan  instansi  dan stakeholder terkait,  capaian  yang  diperoleh  adalah  100% (sangat tinggi), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya telah memenuhi target yang diharapkan dan sudah maksimal dalam pelaksanaan. Perhitungan evaluasi  menggunakan  perbandingan  antara  rencana  dengan  realisasi  pelaksanaan program penyediaan sarana dan prasarana, capaian yang diperoleh adalah 57% (rendah), ini  menunjukkan  bahwa  pencapaian  atau  realisasi  pelaksanaannya  belum  memenuhi target yang diharapkan dan sehingga kurang maksimal.

## Strategi Peningkatan

## Analisis SWOT
A nalisis  SWOT  betujuan  untuk  melakukan  evaluasi  kondisi  lingkup  program bersangkutan  sebagai  strategi  peningkatan  kinerja  program  yang  sesuai  dan  tepat. Evaluasi secara tajam dan terarah dalam hal melihat kondisi daerah tersebut merupakan kekuatan  utama  analisis  SWOT , Dimana  untuk  menganalisis  faktor  strategis  kinerja pelaksanaan  pembangunan  kehutanan  menggunakan  isu  strategis  dari  Renstra  Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan RPHJP KPH Kayu Tangi.
IFAS
Tabel 3 Analisis IFAS No Faktor Strategis Internal Bobot Skor Nilai A Kekuatan (Strength) 1 Komitmen  pemerintah  daerah  dan  pusat  dalam  pengelolaan  hutan  lestari  masyarakat sejahtera 27 4 108 2 Luas areal kerja KPH Kayu Tangi yang besar terdiri dari hutan produksi dan lindung yang didalamnya kaya akan potensi HHK dan HHBK 26 4 104 3 Banyaknya  potensi HHBK yang ada di wilayah kerja KPH Kayu Tangi seperti Kemiri, kayu manis, rotan, madu, karet rakyat dan jenis empon empon 25 4 100 4 Potensi  Jasa  Lingkungan  antara  lain  air  terjun  yaitu  Mandin  Mangapan,  Mandin Paninjauan, Mandin Pilung, Mandin Bainah, Arung Jeram Riam Bari 22 3 66 378 Tabel 4 Analisis IFAS No Faktor Strategis Internal Bobot Skor Nilai B Kelemahan (Weaknesess) 1 Tata batas kawasan yang kurang mantap sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun pemukiman didalam kawasan hutan 15 3 45 2 Data base potensi hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun non kayu belum lengkap dan menyeluruh di areal kerja KPH Kayu Tangi 17 3 51 3 Ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja yang mencapai 160.832 ha dengan jumlah pegawai KPH Kayu Tangi 72 orang 25 4 100 4 Anggaran pengelolaan KPH Kayu Tangi masih tergantung dari anggaran pusat dan daerah 24 4 96 5 Ketersediaan sarana dan prasarana lapangan yang masih kurang memadai seperti belum memiliki bangunan kantor Resort Pengelolaan Hutan (RPH). 19 4 76 368

## EFAS
Tabel 5 Analisis EFAS No Faktor Strategis Eksternal Bobot Skor Nilai C Peluang (Opportunities) 1 Kebijakan pemerintah yang menempatkan KPH Sebagai pengelola kawasan ditingkat tapak 28 4 112
2 Secara bersama-sama dengan stakeholder terkait terutama dengan pemegang IUPPHK HTI dan masyarakat sekitar didalam kawasan untuk membangun dan melestarikan kawasan hutan 22 3 66 3 Tingginya permintaan hasil hutan kayu dan non kayu pada masa mendatang 24 4 96 4 Pengembangan dan peningkatan SDM KPH Kayu Tangi melalui Diklat 26 4 104 378
Tabel 6 Analisis EFAS No Faktor Strategis Eksternal Bobot Skor Nilai D Ancaman (Treats) 1 Besarnya kebutuhan lahan hutan dalam sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan 20 3 80 2 Besarnya pengakuan kepemilikan lahan pada kawasan hutan sehingga menimbulkan konflik 30 3 90 3 Banyaknya  potensi  HHK  dan  HHBK,  namun  terdapat  keterbatasan  pengelolaan  karena kurangnya SDM dikarenakan luasnya wilayah yang dimiliki 27 4 108 4 Penjarahan terhadap hasil hutan kayu (illegal logging) 23 3 69 347

## Matrik SPACE

## Gambar 1 Analisis Matrik SPACE
Dengan  melakukan  perhitungan  melalui  matrik  SPACE  maka  akan  terlihat kuadran yang berisi strategi sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini. Dari perhitungan dapat  dilihat  bahwa  strategi  peningkatan  pelaksanaan  pembangunan  kehutanan  masuk pada  kuadran  I  yaitu  agresif/ekspansif/growth  yang  strateginya  bertujuan  agar  terus
Peluang
(Opportunies ) Kelemahan (Weaknesses) Kekuatan (Strength) Ancaman (Threat) Kuadran IV ( -,+ ) Konservatif (Pembenahan ) Kuadran I ( +,+ ) Agresif/Ekspansif /Growth Kuadran II ( +,- ) Kompetitif (Mencari Terobosan) Kuadran III ( -,- ) Difensif (Bertahan) 31 10
tumbuh  dengan  strategi  yang  tepat  adalah  strategi  S-O  yaitu  menggunakan  kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
Keterangan:
Sumbu X = Total Kekuatan – Total Kelemahan = 378 – 368 = 10
Sumbu Y = Total Peluang – Total Ancaman = 378 – 347 = 31

## Strategi Prioritas dan Kebijakan Peningkatan
Strategi prioritas merupakan strategi yang paling tepat dengan keadaan sekarang yang  dihitung  melalui  matrik  SPACE,  melalui  matrik  SPACE  dapat  diketahui  strategi peningkatan  kinerja  pelaksanaan  pembangunan  kehutanan  yang  paling  tepat  adalah strategi Prioritas S-O.
1. Strategi Prioritas S-O
a. Memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam menempatkan KPH  sebagai  pengelola  kawasan  ditingkat  tapak  guna  melaksanakan pembangunan kehutanan.
b. Mengoptimalkan  luas  areal  kerja  KPH  Kayu  Tangi  yang  didalamnya  kaya akan HHK dan HHBK Sehingga Sumber Daya Manusia yang ada diperlukan adanya pengembangan serta peningkatan melalui diklat.
2. Kebijakan Peningkatan
a. Peningkatan  kinerja  pelaksanaan  program  pembangunan  kehutanan  dengan adanya  dukungan  dari  pemerintah  daerah  dan  pusat  agar  tercapai  visi  KPH Kayu Tangi yang menjadikan KPH Mandiri.
b. Membangun  kerja  sama  dengan stakeholders terkait  terutama  pemegang IUPPHK HTI dan masyarakat sekitar hutan untuk membantu membangun dan melestarikan kawasan hutan
c. Mengoptimalkan  potensi  HHK  dan  HHBK  agar  menjadi  pendapatan penerimaan sehingga tidak lagi ketergantungan dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
d. Program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kegiatan, yaitu  penambahan  pegawai  KPH  Kayu  Tangi  yang  memiliki  kualitas  dan kapabilitas,  peningkatan  profesionalisme,  peningkatan  kerja  sama  tim, pembinaan dan peningkatan melalui Diklat.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Kayu  Tangi  menunjukan  kinerja  yang  kurang maksimal sehingga diperlukan strategi dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Strategi peningkatan yang didapat paling tepat sesuai keadaan adalah strategi Prioritas S-O, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang sehingga dapat membuat kebijakan peningkatan yang tepat sasaran.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian evaluasi hanya menggunakan perbandingan antara rencana dan realisasi, tidak langsung melihat dan observasi ke lapangan dikarenakan pandemi Covid-19 yang datang tidak  terduga  dan  pengumpulan  data  wawancara  yang  hanya  dapat  dilakukan  ketika memasuki masa New Normal.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  menunjukan  bahwa  kinerja  pelaksanaan program  pembangunan  kehutanan  dalam  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang (RPHJP) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi yang mempunyai 16 (enam belas) rencana program,  kemudian dipilih sebanyak 8 (delapan) rencana program yang dapat diukur secara garis besar dan mendapat predikat capaian masing – masing, yaitu (1) Inventarisasi  Berkala  Wilayah  Kelola  Serta  Penataan  Hutan  sebesar  83%  (Tinggi),  (2) Rencana Pemberdayaan Masyarakat sebesar 83% (Tinggi), (3) Rencana Pembinaan dan Pemantauan  Pemanfaatan  Hutan  dan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  pada  Areal  yang Berizin/Areal KPH sebesar 66% (Rendah), (4) Rencana Rehabilitasi 83% (Tinggi), (5) Rencana  Perlindungan  dan  Konservasi  Alam  88%  (Tinggi),  (6)  Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin 62% (Sedang), (7) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 100% (Sangat Tinggi), (8)  Rencana  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  57%  (Rendah).  Dan  untuk  strategi peningkatan kinerja menggunakan analisis SWOT yang penilaian diisi oleh para ahli atau stakeholders sehingga strategi paling tepat sesuai keadaan adalah strategi  prioritas S-O yaitu memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam menempatkan KPH sebagai  pengelola  kawasan  ditingkat  terbawah  guna  melaksanakan  pembangunan
kehutanan dan mengoptimalkan luas areal kerja KPH Kayu Tangi yang didalamnya kaya akan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sehingga Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada  diperlukan  adanya  pengembangan  serta  peningkatan melalui  diklat.  Kemudian  mendapatkan  kebijakan  peningkatan  yang  tepat,  yaitu  (1) Peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat agar tercapai visi KPH Kayu Tangi yang menjadikan KPH Mandiri  (2)  Membangun  kerja  sama  dengan  stakeholder  terkait  terutama  pemegang IUPPHK  HTI  dan  masyarakat  sekitar  hutan  untuk  membantu  membangun  dan melestarikan kawasan hutan (3) Mengoptimalkan potensi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) agar menjadi pendapatan penerimaan sehingga tidak lagi  ketergantungan  dengan  anggaran  pemerintah  pusat  dan  daerah  (4)  Program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kegiatan, yaitu penambahan pegawai  KPH  Kayu  Tangi  yang  memiliki  kualitas  dan  kapabilitas,  peningkatan profesionalisme, peningkatan kerja sama tim, pembinaan dan peningkatan melalui Diklat.

## Saran
Saran  yang  dapat  dikemukakan  peneliti  adalah  (1)  Kinerja  dalam  pelaksanaan program pembangunan kehutanan perlu ditingkatkan walaupun ada program yang sudah maksimal dalam pelaksanaanya, sehingga dalam pengelolaan hutan dapat lebih konsisten dan  lebih  baik  lagi  untuk  kedepannya,  (2)  Dalam  peningkatan  kinerja  pelaksanaan program  pembangunan  kehutanan  dapat  dilakukan  kebijakan  peningkatan  yang  sesuai dan  tepat  dengan  kondisi  yang  ada.  Seperti  yang  telah  saya  buat  berdasarkan  Analisis SWOT,  (3)  Penelitian  yang  akan  datang  diharapkan  untuk  menganalisis  secara keseluruhan atau 8 program yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

## BIBLIOGRAPHY
Andi,  C.  I.,  &  Indra,  G.F.  (2015). Penilaian  Kinerja  Pembangunan  Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Jurnal Hutan Tropis Volume 3 (2)
Cendrasari,  K.,  &  Subowo,  A.  (2015). Evaluasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan Bersama  Masyarakat  (Phbm)  di  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Semarang (Studi Di Lmdh Sumber Rejeki). Semarang: Universitas Diponegoro.
Indonesia,  R.  (2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jakarta:  Republik Indonesia.
KPH.  (2018) Dokumen  Review  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang  Tahun 2015-2024 . Banjar: Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi .
MENDAGRI. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  Dan  Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta: KEMENDAGRI.
Nandini, & Ryzke. (2013). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok.
Sugiyono,  P.  D.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, P.D. (2018). Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi). Bandung: Alfabeta.