## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
CRIMINAL LIABILITY AGAINST CHILDREN AS OFFENDERS OF NARCOTICS ABUSE BASED ON THE DECISION OF THE TEBING TINGGI DISTRICT COURT NO. 21/PID.SUS-ANAK/2018/PN.TBT
( Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT )
Lidya Gultom, Syafrudin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara lidya.gultom47@gmail.com Naskah dikirim : 17 September 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3709

## ABSTRACT
The  development  of  narcotics  abuse  is  increasingly  increasing.  The  government  has  issued regulations governing the handling of children as perpetrators of criminal acts of narcotics abuse, namely Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal  Justice  System.  This  study  will  examine  and  analyze  the  Tebing  Tinggi  District  Court Decision  No.  21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.,  Which  has  been  decided  by  the  judge  for  action against the child perpetrator of the crime of narcotics abuse, even though in the case diversion can be  carried  out,  but  not  done.  The  problems  in  this  study,  namely:  the  criminal  responsibility  of child offenders of criminal offenses of narcotics abuse based on the Narcotics Law and the Child Criminal Justice System Law; analysis of decisions used as examples of cases in this study. This research is a descriptive normative legal research analysis. The data used are secondary data and empirical  data.  Furthermore,  analyzed  using  qualitative  analysis  methods.  The  results  showed that:  First,  the  criminal  act  of  narcotics  crime  based  on  the  Narcotics  Law  and  the  Juvenile Criminal  Justice  System  Law  in  both laws  have  narcotics  crime;  Second,  Tebing  Tinggi  District Court  Decision  No.  21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.,  Diversion  was  not  attempted,  which  should the  Law  Enforcement  Officials,  investigators,  public  prosecutors,  and  judges  be  able  to  seek diversion based on Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law to avoid children from the judicial process, but not carried out.
Keywords: Criminal liability; child perpetrator of a criminal act; narcotics.

## ABSTRAK
Perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  semakin  meningkat.  Pemerintah  telah  mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Studi ini akan mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., yang telah diputus oleh hakim dengan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun  diversi  dapat  dilakukan,  tetapi  tidak  dilakukan  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  terkait. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  pertanggungjawaban  pidana  anak  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  UU  Narkotika  dan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak; Analisis keputusan digunakan sebagai contoh kasus dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian analisis hukum normatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
empiris.  Selanjutnya  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  Pertama,  tindak  pidana  narkotika  menurut  UU  Narkotika  dan  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak pada kedua undang-undang tersebut memiliki  kesamaan yaitu sama-sama memberikan keadilan restoratif terhadap pelaku; Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., Diversi tidak  dilakukan, padahal seluruh regulasi/instrumen peraturan  perundang-undangan  telah  tersedia  untuk  itu,  seharusnya  Aparat  Penegak  Hukum, penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  dapat  melakukan  diversi  berdasarkan  Pasal  7  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak menghindarkan anak dari proses peradilan, tetapi tidak dilakukan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; anak pelaku; narkotika.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Tindak pidana narkotika menunjukan kecenderungan yang meningkat baik secara kuantitatif  maupun  kualitatif  dengan  korban  yang  meluas,  yakni  dikalangan  anak-anak, remaja,  maupun  orang  dewasa.Peredaran  narkotika  tetap  marak  meskipun  pihak  yang berwajib  telah  melakukan  penangkapan  pengedar  narkotika  dan  menuntaskan  berbagai kasus  penyalahgunaan  narkotika.  Bahkan  sudah  banyak  instansi  atau  organisasi  yang berkaitan dengan kasus narkotika seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Gerakan Anti Narkotika (GRANAT) yang telah melakukan berbagai tindakan pencegahan, dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat lainnya. 1
Penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  perlu  mendapat  perhatian khusus  baik  dari  pemerintah,  keluarga  dan  masyarakat  sekitar  agar  anak  tersebut  juga tidak  merasa  sendiri.  Permasalahan  yang  semakin  berkembang,  perlu  segera ditanggulangi  dan  diselesaikan,  bukan  hanya  menjadi  tanggungjawab  negara  saja,  tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Anak seyogyanya adalah manusia yang wajib mendapatkan hak dan perlindungan dari  hal-hal  yang  dapat  mengganggu  tumbuh  kembangnya,  namun    anak  tidak  dapat dihindarkan  dari  pengaruh  Narkotika,  seperti  halnya  di  wilayah  hukum  Polres  Tebing Tinggi terdapat Tindak Pidana penyalahgunaan  narkotika yang  dilakukan  oleh anak  dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:
Tabel 1 Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Pelaku 2015 – 2019
Sumber: Polres Tebing Tinggi 2019.
Dari  data  di  atas,  sejak  tahun  2015  s.d.  2019,  kasus  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  terhadap  anak  pelaku  di  Polres  Tebing  Tinggi  berjumlah  48 kasus.  Perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  di
1 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia , (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 15.
No Tahun Jumlah 1. 2015 8 Kasus 2. 2016 9 Kasus 3. 2017 4 Kasus 4. 2018 13 Kasus 5. 2019 14 Kasus Jumlah 48 Kasus

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
wilayah hukum Polres Tebing Tinggi mengalami naik-turun. Pada tahun 2019 merupakan kasus  terbanyak  yaitu  14  kasus,  dan  sebaliknya  tahun  2017  adalah  kasus  paling  sedikit, hanya sebanyak 4 kasus.
Dalam hal ini, akan dikaji dan dianalisis salah satu berkas perkara yang ditangani Satuan  Narkoba  Polres  Tebing  Tinggi  yang  telah  diputus  Pengadilan  Negeri  Tebing Tinggi. Adapun perkara tersebut adalah perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap  anak  sebagai  pelaku  sebagaimana  telah  diputus  dan  diberikan  sanksi  tindakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.TBT.
Adapun  kronologis  perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  terhadap anak sebagai pelaku tersebut  di atas, bermula pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira  pukul  20.30  Wib,  Saksi  Bripda  Ardika  dan  Saksi  Briptu  Agustiyan  (keduanya merupakan  Anggota  Sat.Narkoba  Polres  Tebing  Tinggi),  pada  saat  itu  sedang melaksanakan  tugas  patroli  di  Kota  Tebing  Tinggi.  Kemudian  mendapatkan  informasi bahwa  di  Jalan  DI.  Panjaitan  terdapat  seseorang  laki-laki  yang  sedang  memiliki, menyimpan,  menguasai  narkotika  jenis  shabu.  Selanjutnya,  Saksi  Bripda  Ardika  dan Saksi Briptu Agustiyan langsung menangkap anak (A.R. alias A), dan mengatakan “apa yang  kau  buang  itu?”.  Lalu,  Saksi  Briptu  Agustiyan  menyuruh  anak  untuk  mengambil barang  yang  dibuangnya  tersebut,  berupa  1  (satu)  bungkus  rokok.  Anak  tersebut membukanya  dan  ditemukan  di  dalamnya  1  (satu)  bungkus  plastik  transparan  berisi serbuk  Kristal,  diduga  narkotika  jenis  shabu,  1  (satu) batang  rokok  magnum  mild  dan  2 (dua) buah pipet plastik.
Saksi  Briptu  Agustiyan  menanyakan  darimana  anak  tersebut  memperoleh narkotika  jenis  shabu  tersebut.  Anak  menjawab  barang  bukti  diperoleh  dari  Nike (ditetapkan  sebagai  Daftar  Pencarian  Orang/DPO  Polres  Tebing  Tinggi),  yang  lari  saat Saksi  Bripda  Ardika  dan  Saksi  Briptu  Agustiyan  akan  melakukan  penangkapan  dalam kejadian tersebut. Setelah ditanyakan lebih dalam, ternyata anak mengaku shabu tersebut untuk  dikonsumsi/digunakan  bersama  Nike.  Berdasarkan  Berita  Acara  Laboratorium Barang  Bukti  Narkotika  pada  Puslabfor  Bareskrim  Polri  Cabang  Medan  Nomor  Lab. 12767/NNF/2018,  tertanggal  2  November  2018  yang  diperiksa  dan  ditandatangani  oleh Zulni  Erma  dan  Debora  M.  Hutagaol  serta  ditandatangani  oleh  Wakil  Kepala Laboratorium,  barang  bukti  narkotika  pada  Puslabfor  Bareskrim  Polri  Cabang  Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu, yang diperiksa dan dianalisis adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan  1  (satu)  sesuai  dengan  Pasal  37  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  No.  21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT., tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan  I bagi  diri sendiri,  menjatuhkan tindakan kepada anak  (A.R.  alias  A)  dengan  dikembalikan  kepada  orang  tua,  dan  memerintahkan  anak dibebaskan  dari  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS)  segera  setelah  putusan diucapkan.
Dengan  demikian,  penelitian  berjudul:  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Anak Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Berdasarkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  No.  21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT” ,  layak  untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT?
2. Bagaimana  kendala-kendala  yang  dihadapi  Sat.Narkoba  Polres  Tebing  Tinggi dalam  penegakan  hukum  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika di Polres Tebing Tinggi?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :
1. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  kendala-kendala  yang  dihadapi  Sat.Narkoba Polres  Tebing  Tinggi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Tebing Tinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. 2 Sifat  penelitian  adalah  deskriptif analisis. 3 Jenis  data yang  digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. 4 Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder.  Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  kepustakaan  ( library  research ). 5 Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. 6
2 Penelitian  hukum  normatif,  yaitu  menganalisis  data  didasarkan  pada  asas-asas  hukum dan  perbandingan-perbandingan  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Lihat:  Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada,  2001), hlm. 6.
3 Penelitian  hukum  deskriptif  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh gambaran  (deskripsi)  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu  dan  pada saat  tertentu,  atau  mengenai  gejala  yuridis  yang  ada,  atau  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam masyarakat.  Lihat  :  Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta :  Prenada  Media Group, 2007), hlm. 93-95.
4 Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  bahan-bahan  pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainya yang saling berhubungan dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Lihat  :  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.
5 Studi  kepustakaan  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menghimpun  informasi yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  akan  atau  sedang  diteliti.  Informasi  itu  dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku  tahunan,  ensiklopedia,  dan  sumber-sumber  bahan hukum  lainnya.  Lihat  :  Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  (Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.
6 Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## PEMBAHASAN

## Teori Pertanggungjawaban Pidana
Menurut  Van  Hamel,  mengatakan  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu keadaan  normal  dan  kematangan  psikis  yang  membawa  tiga  macam  kemampuan  untuk: 1) “Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu  tidak  dibenarkan  atau  dilarang  oleh  masyarakat,  dan  3)  Menentukan  kemampuan terhadap perbuatan”. 7
Dalam  perlindungan  hukum  juga  harus  disertai  dengan  pertanggungjawaban pidana. Ada  dua istilah  yang  menunjuk pada pertanggungjawaban  dalam  kamus  hukum, yaitu: liability dan responsibility . Liability merupakan  istilah  hukum  yang  luas  yang menunjuk  hampir  semua  karakter  resiko  atau  tanggung  jawab,  yang  pasti,  yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang. Responsibility berarti  hal  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban,  dan  termaksud  putusan,  keterampilan, kemampuan  dan  kecakapan  juga  meliputi  kewajiban  bertanggung  jawab  atas  undang- undang yang dilaksanakan. 8
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat karena  perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang. Pertanggungjawaban pidana  karenanya  menyangkut proses peralihan  hukuman  yang ada pada  tindak  pidana  kepada  pembuatnya.  Mempertanggungjawabkan  seseorang  dalam hukum  pidana  adalah  meneruskan  hukuman  yang  secara  objektif  ada  pada  perbuatan pidana  secara  subjektif  terhadap  pembuatnya.  Pertanggungjawaban  pidana  ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak  pidana.  Dengan  demikian  kesalahan  ditempatkan  sebagai  faktor  penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. 9
Menelaah  pengertian  tanggung  jawab  sebagaimana  rumusan  diatas  merujuk kepada  makna  tangung  jawab  dalam  proses  hukum,  dimana  seseorang  dapat  dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan  dan  kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri  atau  tindakan  orang  lain.  Jika  dikaitkan  dengan  kata  pertanggungjawaban  berarti kesiapan  untuk  menanggung  segala  bentuk  beban  berupa  dituntut,  diperkarakan  dan dipersalahkan  akibat  dari  sikap  dan  tindakan  sendiri  atau  pihak  lain  yang  menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Selain  melakukan  elaborasi  teori  pertanggungjawaban,  Admadja  menyimpulkan pengertian  pertanggungjawaban  sebagai  suatu  kebebasan  bertindak  untuk  melaksanakan tugas  yang  dibebankan,  tetapi  pada  akhirnya  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari resultante
suatu  gambaran  yang  tuntas  terhadap  proses  tersebut;  dan  2)  Menganalisis  makna  yang  ada  di balik  informasi,  data,  dan  proses  suatu  fenomena.  Lihat :  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif  : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.
7 Admaja  Priyatno. Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Koorporasi di Indonesia , (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 15.
8 Hasan Alwi, Kamus Besar Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 745.
9 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
kebebasan  bertindak,  berupa  penuntutan  untuk  melaksanakan  secara  layak  apa  yang diwajibkan  kepadanya.  Pandangan  tersebut  bersesuaian  dengan  batasan  ensiklopedia administrasi  yang  mendefinisikan responsibility sebagai  keharusan  seseorang  untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya. 10
Menurut  Mulyosudarmo  membagi  pengertian  pertanggungjawaban  dalam  dua aspek,  sebagai  berikut:  1)  “Aspek  internal  yakni  pertanggungjawaban  yang  diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi;  dan  2)  Aspek  eksternal  yakni  pertanggungjawaban  kepada  pihak  ketiga,  jika suatu  tindakan  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  lain  atau  dengan  perkataan  lain berupa  tanggung  gugat  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  kepada  pihak  lain  atas  tindakan jabatan yang diperbuat”. 11
Secara  sepintas,  dari  berbagai  pengertian  pertanggungjawaban  di  atas menunjukan  keluasan  wilayah  pemikiran  yang  menyebabkan  timbulnya  kesulitan  untuk member  satu  definisi  yang  disepakati  mengenai  pertanggungjawaban.  Bagaimana pertanggungjawaban  diartikan,  dimaknai,  dipahami,  serta  batasan-batasannya  tergantung kepada  konteks  dan  sudut  pandang  yang  digunakan  untuk  menelaahnya.  Terlepas  dari uraian  di  atas,  secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  eksitensi  pertanggungjawaban sebagai  suatu  objek  multidisiplin  inheren  di  dalam  hak  dan  kewajiban  ke  konteks manapun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.
Menurut  Roscoe  Pound  termasuk  salah  satu  pakar  yang  menyumbangkan gagasannya  tentang  timbulnya  pertanggungjawaban.  Melalui  pendekatan  analisis kristisnya,  Pound  meyakini  bahwa  timbulnya  pertanggungjawaban  karena  suatu kewajiban  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  terhadap  pihak  lain.  Pada  sisi  lain  Pound melihat  lahirnya  pertanggungjawaban  tidak  saja  karena  kerugian  yang  ditimbulkn  oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan. 12
Suatu  konsep  yang  terkait  dengan  teori  kewajiban  hukum  adalah  konsep tanggung jawab hukum ( liability ). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk  suatu  perbuatan  tertentu  adalah  bahwa  dia  dapat  dikenakan  suatu  sanksi  dalam suatu  perbuatan  yang  berlawanan.  Normalnya  dalam  kasus  sanksi  dikenakan  karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.
Menurut  teori  tradisional  terdapat  2  bentuk  tanggungjawab  hukum,  yaitu berdasarkan  kesalahan  ( based  on  faulth )  dan  pertanggungjawaban  mutlak  ( absolut responsibility ). 13
Hukum  primitif  melihat  bahwa  hubungan  antara  perbuatan  dan  efeknya  tidak memiliki kualifikasi psikologi.Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan.Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut  telah  menimbulkan  akibat  yang  dinyatakan harmful yang  berarti  menunjukan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku  dan  efek  dari  perbuatan  tersebut.  Pertanggungjawaban  inilah  yang  disebut pertanggungjawaban absolute .
10 Sutarto, Encylopedia Administrasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 291.
11 Suwoto  Mulyosudarmo, Peralihan  Kekuasaan:  Kajian  Teoritis dan  Yuridis  Terhadap Pidato Newaksara , (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 42.
12 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan Dari Edisi Yang Diperluas Oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 2006), hlm. 90.
13 Ibid. , hlm. 91.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika individu merencanakan  dan  tidak  merencanakan.  Ide  keadilan  individualis  mensyaratkan  bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat/ harmful  effect /  tapi  tanpa  direncanakan.  Prinsip  pemberian  sanksi  terhadap individu  hanya  ketika  tindakan  individu  tersebut  direncanakan  akan  berbeda  dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan ( culpability/ responsibility based on fault ).
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  disebut  sebagai toereken- baarheid , criminal  responsibility , atau criminal  liability. Pertanggungjawaban  pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjwababkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam  konsep KUH.Pidana tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban  pidana  adalah  diteruskannya  celaan  yang  objektif  ada  pada  tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. 14
Menurut  Roeslan  Saleh,  dalam  pengertian  perbuatan  pidana  tidak  termasuk pertanggungjawaban.  Perbuatan  pidana  menurut  Roeslan  Saleh  mengatakan,  orang  yang melakukan  perbuatan  pidana  dan  memang  mempunyai  kesalahan  merupakan  dasar adanya  pertanggungjawaban  pidana.  Asas  yang  tidak  tertulis  mengatakan,  tidak  di  ada pidana jika ada kesalahan merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat. 15
Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo,  jika pada waktu  melakukan  delik  dilihat  dari  segi  masyarakat  patut  dicela.  Dengan  demikian menurutnya,  seseorang  mendapatkan  pidana  tergantung  pada  dua  hal,  yaitu:  1)  “Harus ada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  dengan  kata  lain  harus  ada  unsur melawan  hukum,  jadi  harus  ada  unsur  objektif;  dan  2)  Terhadap  pelakunya  ada  unsur kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan  dan  atau  kealpaan  sehingga  perbuatan  yang melawan  hukum  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  jadi  ada  unsur subjektif”. 16
Dalam  hal  kemampuan  bertangungjawab  bila  dilihat  dari  keadaan  batin  orang yang  melakukan  perbuatan  pidana  merupakan  masalah  kemampuan  bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  haruslah  sedemikian  rupa  sehingga  dapat dikatakan  normal,  sebab  karena  orang  yang  normal  dan  sehat  inilah  dapat  mengatur tingkah  lakunya  sesuai  dengan  ukuran-ukuran  yang  dianggap  baik  oleh  masyarakat. 17 Teori  pertanggungjawaban  ditujukan  untuk  tercapainya  suatu  kepastian.  Kepastian merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum,  terutama  untuk  norma  hukum tertulis.  Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah  satu  tujuan  dari  hukum.  Apabila  dilihat  secara  historis,  perbincangan  mengenai
14 Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 75. 15 Ibid. , hlm. 77. 16 Martiman  Prodjohamidjojo, Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 31.
17 I  Gusti  Bagus  Sutrisna, peranan  Keterangan  Ahli  Dalam  Perkara  Pidana  (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP), Dalam Andi Hamzah (ed), Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 73.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
kepastian  hukum  merupakan perbincangan yang telah  muncul semenjak adanya  gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. 18
Menurut Simons,  sebagai  dasar  pertanggungjawaban  pidana  adalah  kesalahan yang  terdapat  pada  jiwa  pelaku  dalam  hubungannya  (kesalahan  itu)  dengan  kelakukan yang  dapat  dipidana  dan  berdasarkan  kejiwaan  itu  pelaku  dapat  dicela  karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan  ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: 1) “Kemampuan bertanggungjawab; 2)  Hubungan,  kejiwaan  antara  pelaku  dan  akibat  yang  ditimbulkan  (termasuk  pula kelakuan  yang  tidak  bertentangan  dalam  hukum  dalam  kehidupan  seharihari;  dan  3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) straafbaarfeit dengan kesalahan”. 19
Unsur  tindak  pidana  dalam  ilmu  hukum  pidana  disebut  juga  elemen  delik  (unsur  delik). Elemen  delik  itu  adalah  bagian  dari  delik.  Dalam  penuntutan  sebuah  delik,  harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada  pembuat  delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat   delik   tersebut   tidak   dapat  dipersalahkan  melakukan  delik  yang  dituduhkan, sehingga  pembuat  delik   harus   dilepaskan   dari   segala   tuntutan  hukum ( onslaag  van rechts alle vervologing ). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur  obyektif,  atau  yang  biasa  disebut actus reus ,  dan  (2)  unsur  subyektif,  atau  yang biasa disebut mens rea. 20

## Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana
Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility , atau criminal  liability .  Konsep  pertanggungjawaban  pidana  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut  soal  hukum  semata-mata  melaikan  juga  menyangkut  soal  nilai-nilai  moral atau  kesusilaan  umum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  atau  kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi  keadilan. 21 Pertanggung-jawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk  untuk menentukan  apakah  seorang  tersangka  atau  terdakwa  dipertanggungjawabkan  atas  suatu tindak  pidana  yang  telah  terjadi.  Dengan  kata  lain  pertanggungjawaban  pidana  adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebasakn atau dipidana.
Menurut  Roeslan  Saleh  pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai diteruskannya celaan  yang  objektif  yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk  dapat dipidana karena perbuatannya itu. Adapun  yang  dimaksud dengan  celaan  objektif  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  tersebut merupakan  perbuatan  yang  dilarang,  perbuatan  dilarang  yang  dimaksud  disini  adalah perbuatan  yang  memang  bertentangan  atau  dialarang  oleh  hukum  baik  hukum  formil maupun  hukum  materil.  Sedangkan  celaan  subjektif  merujuk  kepada  si  pembuat perbuatan  terlarang  tersebut,  atau  dapat  dikatakan  celaan  yang  subjektif  adalah  orang yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  bertentangan  dengan  hukum.  Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang
18 Robert M. Ungger, Teori Hukum Kritis , (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 25.
19 Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter , (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34.
20 Ibid.
21 Hanafi,  Mahrus, Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana .  Cet.  Ke-1,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
namun  apabila  didalam  diri  seseorang  tersebut  ada  kesalahan  yang  yang  menyebabkan tidak  dapat bertanggungjawab  maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak  mungkin ada,  karena  Pertanggungjawaban  adalah  bentuk  untuk  menenutukan  apakah  seseorang akan  dilepas  atau  dipidana  atas  tindak  pidana  yang  telah  terjadi,  dalam  hal  ini  untuk mengatakan  bahwa  seseorang  memiliki  aspek  pertanggung  jawaban  pidana  maka  dalam hal    itu    terdapat    beberapa    unsur    yang    harus    terpenuhi    untuk    menyatakan  bahwa seseorang  tersebut  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban. 22
Asas  legalitas nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali artinya tidak  dipidana  suatu  perbuatan  apabila  tidak  ada  Undang-Undang  atau  aturan  yang mengatur  mengenai  larangan  perbuatan  tersebut. 23 Dalam    hukum    pidana    Indonesia menghendaki perbuatan  yang  konkret  atau  perbuatan  yang  tampak,  artinya  hukum menghendaki  perbuatan    yang    tampak    keluar,    karena    didalm    hukum    tidak    dapat dipidana  seseorang  karena  atas  dasar  keadaaan  batin  seseorang,  hal  ini  asas cogitationis poenam nemo patitur , tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja. 24
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  dapat  dilihat  unsur- unsurnya, sebagai berikut:

## A. Unsur Kesalahan
Kesalahan    yang    dalam    bahasa   asing    disebut    dengan schuld adalah  keadaan psikologi  seseorang  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  yang  ia  lakukan  yang sedemikian  rupa  sehingga  berdasarkan  keadaan    tersebut    perbuatan    tersebut    pelaku dapat dicela  atas perbuatannya. 25 Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam  KUHP,  kesalahan  yang  digunakan  dalam  arti  sempit,  yaitu  dalam  arti  kealpaan sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  rumusan  bahasa  Belanda yang berada dalam  Pasal 359  dan  Pasal  360.  Unsur    kesalahan    merupakan    unsur    utama    dalam    pertanggung- jawaban pidana.
Istilah  kesalahan  dapat  digunakan  dalam  arti  psikologi  maupun  dalam  arti normatif. Kesalahan  psikologis  adalah  kejahatan  yang sesungguhnya  dari   seseorang, kesalahan    psikologis    ini    adalah  kesalahan  yang  ada  dalm  diri  seseorang,  kesalahan mengenai apa yang  orang  itu pikirkan  dan batinnya  rasakan,  kesalahan  psikologis   ini sulit  untuk    dibuktikan    karena    bentuknya    tidak    real,    kesalahan    psikologis  susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. 26
Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  sendiri  yang  digunakan  adalah  kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang  lain mengenai    suatu    perbuatan  seseorang.  Kesalahan  normatif  merupakan  kesalahan  yang dipandang  dari  sudut  norma-norma  hukum  pidana,  yaitu  kesalahan  kesengajaan  dan kesalahan  kealpaan.  Dari  suatu  perbuatan  yang  telah  terjadi,  maka  orang  lain  akan menilai  menurut  hukum  yang  berlaku  apakah  terhadap  perbuatan  tersebut  terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.
22 Roeslan  Saleh, Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana ,  Cet.  Ke-1,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.
23 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008),  hlm. 257.
24 Frans  Maramis, Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia ,  (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 85.
25 Ibid ., hlm. 114.
26 Frans Maramis, Op.cit ., hlm. 115.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## 1. Kesengajaan
Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan  atau opzettelijik bukan  unsur culpa .  Hal  ini  berkaitan  bahwa  orang  yang  lebih  pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana  dengan  unsur  kesengajan.  Mengenai  unsur  kesalahan    yang  disengaja    ini    tidak perlu    dibuktikan    bahwa    pelaku    mengetahui  bahwa    perbuatananya    diancam    oleh undang-undang,  sehingga  tidak    perlu    dibuktikan    bahwa    perbuatan    yang    dilakukan oleh  pelaku    merupaka    perbuatan    yang    bersifat    “jahat”.    Sudah  cukup  dengan membuktikan  bahwa  pelaku  menghendaki  perbuatannya  tersebut  dan    mengetahui konsekuensi    atas    perbuataannya.    Hal    ini  sejalan    dengan    adagium    fiksi,    yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  dianggap  mengetahui  isi  undang-undang,  sehingga dianggap  bahwa  seseorang  mengetahui  tentang  hukum,  karena  seseorang  tidak  dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.
Pengertian dengan sengaja sebagaimana dimaksud terkait dengan frase “Dengan Sengaja”, dalam Memorie van Toelichting ( MvT ). Memorie van Toelichting ( MvT ) telah mengartikan  “ opzettelijk  plegen  van  een  misdrijf ”  atau  ”kesengajaan  melakukan  suatu kejahatan”  sebagai  “ het  teweegbregen  van  verboden  handeling  willens  en  wetens ”  atau sebagai  “melakukan  tindakan  yang  terlarang  secara  dikehendaki  dan  diketahui”. Selanjutnya,  di  dalam  praktek  peradilan,  seperti  tercermin  di  dalam arrest-arrest Hoge Raad,  perkataan  “ willens ”  atau  ”menghendaki” itu  diartikan  sebagai  ”kehendak  untuk melakukan  suatu  perbuatan  tertentu”,  sedangkan  “ wetens ”  atau  ”mengetahui” diartikan sebagai  “mengetahui  atau  dapat  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. 27
Kesengajan  telah  berkembang  dalam  yurisprudensi  dan  doktrin  sehingga umumnya  telah  diterima  beberapa  bentuk  kesengajaan.  Dalam  hukum  pidana  dikenal  2 (dua) teori kesengajaan, yaitu: 28
1) “Teori  Kehendak  ( Wilstheori ),  yaitu  adanya  kehendak  untuk  mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen); 2) Teori Pengetahuan/Membayangkan ( Voorstellingtheori ), yaitu dapat membayangkan  akbat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatannya  (Frank)  dan dikenal pula 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu:
a) Kesengajaan sebagai maksud ( Opzet als oogmerk ) untuk mencapai suatu tujuan  (dolus  directus).  Dalam  hal  ini  pelaku  bertujuan  untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
b) Kesengajaan  dengan  sadar  kepastian  ( Opzet  met  zekerheidsbewustzijn atau Noodzakkelijkheidbewustzijn ).  Dalam  hal  ini  pelaku  mengetaui,
menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaankeadaan yang menyertainya.
c) Kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan  ( Dolus  eventualis atau Voorwaardelijk-opzet ).  Dalam  hal  ini  pelaku  mengetahui  kemungkinan adanya akibat”. 29
27 P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1997), hlm. 281 dan 287.
28 Frans Maramis, Op.cit ., hlm. 121.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Adapun kesengajaan-kesengajaan tersebut, sebagai berikut: a) Sengaja Sebagai Maksud
Sengaja    sebagai    maksud    dalam    kejahatan    bentuk    ini  pelaku    benar-benar menghendaki    ( willens )    dan    mengetahui  ( wetens )    atas  perbuatan  dan  akibat  dari perbuatan  yang  pelaku  perbuatan.  Diberi  contoh  A  merasa  dipermalukan  oleh  B,  oleh karena  itu  A  memiliki  dendam  khusus  terhadap  B,  sehingga  A  memiliki  rencana  untuk mencelakai  B,  suatu  hati  A  membawa  sebilah  pisau  dan  menikam  B,  menyebabkan    B tewas,    makaperbuatan    A    tersebut    dapat    dikatakan    adalah    perbuatan    yang  benar- benar  ia  kehendaki.  Matinya  B  akibat  tikaman  pisau  A  juga dikehendaki olehnya. 30 Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut  pandang  kesalahan normative,    yaitu    berdasarkan  peristiwa-peristiwa    konkret  orang-orang  akan  menilai apakah  perbuuatan    tersebut    memang  dikehendaki  dan  diketahui    oleh  pelakunya. Kesalahan  dengan  kesengajaan sebagai  maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan  sebagai  maksud  ini  adalah  bentuk  yang    mudah    dimengerti  oleh  khalayak masyarakat.  Apabila  kesengajaan  dengan  maksud  ini  ada    pada    suatu    tindak    pidana dimana  tidak  ada  yang menyangkal  maka  pelaku  pantas  dikenakan  hukuman  pidana yang   lebih  berat  apabila  dapat  dibuktikan  bahwa   dalamperbuatan  yang   dilakukan oleh    pelaku    benar    bear    suatu  perbuataan    yang    disengaja    dengan    maksud,    dapat dikatakan  sipelaku  benar-benarmenghendaki  dan  ingin    mencapai    akibat  yang  menjadi pokok alasan diadakannya ancaman  hukum pidana.
b) Sengaja Sebagai Suatu Keharusan
Kesengajaan  semacam  ini  terjadi    apabila    sipelaku  dengan  perbuatannya  tidak bertujuan  untuk  mencapai  akibat  dariperbuatanya,  tetapi  ia    melakukan    perbuatan    itu sebagai  keharusan    untuk    mencapai    tujuan    yang    lain.  Artinya  kesengajaan  dalam bentuk  ini,  pelaku  menyadari  perbuatan  yang  ia  kehendaki    namun    pelaku    tidak menghendaki  akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. 31
Sebagai  contoh  A  ingin    mengambil  tas  yang  berada  dibelakang estalase  took , untuk  mencapai  tas  tersebut  maka  A  perlu  memecahkan  kaca  estalase,  maka  pecahnya kaca tersebut bukan  kehendak  utama  yang  ingin  dicapi  oleh  A, namun perbuatan itu dilakukannya  demi    mencapai  tujuan  yang  lain.kesengajaan  menghancurkan  kaca merupakan  sengaja dengan kesadaran tentang keharusan. 32
c) Sengaja Sebagai Kemungkinan Dalam    sengaja    sebagai    kemungkinan,    pelaku  sebenarnya  tidak    menghendaki akibat    perbuatannya    tersebut,    tetapi  pelaku    sebelumnya    telah    mengetahui    bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan  perbuatannya dengan  mengambil  resiko  tersebut. Schaffmeister mengemukakan  contoh  bahwa  ada seorang pengemudi  yang  menjalankan  mobilnya  ke arah  petugas  polisi yang sedang memberi  tanda  berhenti.  Pengemudi  tetap  memacu  mobil    dengan    harapan    petugas kepolisian    tersebut    melompat  kesamping,    padahal    pengemudi    menyadari    resiko dimana petugas  kepolisian  dapat  saja  tertabrak  mati  atau  melompat kesamping. 33
29 Idik Saeful Bahri, Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana , (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), hlm. 170.
30 Frans Maramis, Op.cit ., hlm. 122. 31 Frans Maramis, Op.cit . 32 Ibid . 33 Schaffmeister,  Keijzer,  Sutorius, Hukum  Pidana ,  Cet.  Ke-1,  (Yogyakarta:  Liberty, 1995), hlm. 59.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## 2. Kelalaian
Dalam    pasal-pasal    KUHPidana    sendiri    tidak    memberikan  definisi  mengenai apa  yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan. Sehingga untuk  mengerti  apa  yang dimaksud    dengan    kelalaian  makamemerlukan  pendapat  para  ahli  hukum.  Kelalaian merupakan  salah  satu bentuk    kesalahan  yang  timbul  karena  pelakunya  tidak  memenuhi standar  yang  telah  ditentukan,  kelalaian  itu  terjadi  karenaperilaku  dari  orang  itu  sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatustruktur gecompliceerd yang  disatu sisi    mengarah    kepada  perbuatan  seseorang  secara  konkret  sedangkan  disisi  lain mengarah  kepada    keadaan    batin    seseorang.    Kelalain    terbagi    menjadi    dua  yaitu kelalaian  yang  ia  sadari  (alpa)  dan  kelalaian  yang  ia  tidak sadari (lalai). Kelalaian yang  ia  sadari  atau  alpa  adalah  kelalain  yang  ia sadari,  dimana  pelaku  menyadari dengan    adanay    resiko    namun  tetap    melakukan    dengan    mengambil    resiko    dan berharap    akibat  buruk    atau    resiko    buruk    tidak    akan    terjadi.    Sedangkan    yang dimaksud    dengan    kelalaiam    yang    tidak    disadari    atau    lalai  adalah  seseorang  tidak menyadari  adanya  resiko  atau  kejadian  yang  burukakibat    dari    perbuatan    ia    lakukan pelaku    berbuat    demikian  dikarenkan  anatar  lain  karena  kurang  berpikir  atau  juga  bisa terjadi karena pelaku lengah denagn adanya resiko yang buruk.
Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang  apabila  ia tidak    melakukan    suatu    perbuatan    maka    akan  timbul  suatu akibat  yang  dilarang  oleh hukum  pidana,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kealpaan  yang  ia  tidak  sadari  adalah pelaku  tidak    memikirkan    akibat    dari    perbuatan  yang  ia    lakukan  dan  apabila  ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

## B. Kemampuan Bertanggungjawab
Kemampuan    bertanggungjawab    selalu    berhubungan    dengan  keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban  pidana,  hal  ini  yang  menjadikan  kemampuan  bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban  pidana.  Kemampuan  bertanggung  jawab merupakan    dasar    untuk    menentukan    pemidanaan    kepada    pembuat.  Kemampuan bertanggung  jawab  ini  harus  dibuktikan  ada  tidaknya  oleh  hakim,    karena    apabila seseorang  terbukti  tidak   memiliki   kemampuan bertanggung   jawab   hal   ini   menjadi dasar  tidak  dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana  atas  suatu  kejadian  tindak  pidana.  Andi    Zainal    Abidin    mengatakan    bahwa kebanyakan  Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. KUHP tidak mengatur  tentang  kemampuan bertanggung  jawab  namun  yang  diatur  dalam  KUHP sendiri  justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab. 34
Pasal  yang  mengatur  tentang  kebalikan  dari  kemampuan  bertanggung  jawab adalah Pasal 44 KUHP yang berbunyi:
(1) “Barang    siapa    melakukan    perbuatanyang    tidak    dapat  dipertanggung jawabkan  padanya,  disebabkan  karena  jiwanya  cacat    dalam    tumbuhnya ( gebrekkige ontiwikkeling )  atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
(2) Jika    ternyata    bahwa    perbuatan    tidak    dapat    dipertanggung  jawabkan padanya    disebabkan    karena    jiwanya    cacat    dalam  tumbuhnya  atau terganggu  karena  penyakit,  maka  hakim  dapat  memerintahkan  supaya  orang
34 Andi  Zainal  Abidin. Hukum  Pidana  I ,  cetakan  ke-2.  Jakarta.  Sinar  Grafika,  2007.  h. 260.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
itu  dimasukkan  kedalam  rumah  sakit  jiwa,  paling  lama  satu  tahun  sebagai waktu percobaan”.
Dalam  Pasal  44,  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  dapat bertanggung  jawab  atas  berbuatan  yang  telah  ia  lakukan  apabila  tidak  memiliki  unsur kemampuan  bertanggung  jawab,  ketidakmampuan    untuk    bertanggung    jawab    apabila didalam  diri  pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua), yaitu:
a. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental,  sehingga hal  itu  mempengaruhi  pelaku  untuk  membedakan  anatara  perbuatan  yang baik dan buruk;
b. Jika  jiwa  pelaku  mengalami  gangguan  kenormalan  yang disebabkan suatu penyakit,  sehingga  akalnya  kurang  berfungsisecara    optimal    atau    akalnya tidak    berfungsi    secara    optimal  untuk  membedakan  hal-hal  yang  baik  dan buruk.
Kemampuan  bertanggungjawab  juga  berhubungan  dengan umur  tertentu  bagi pelaku  tindak  pidana.  Artinya  hanya  pelaku  yang memenuhi batas umur tertentu yang memilki  kemampuan  bertanggungjawab    serta    memilki    kewajiban    pertanggung jawaban  atas  perbuatan yang  telah  dilakukan,  hal  ini  dikarenakan  karena  pada  umur tertentu  secara    psikologi  dapat    mempengaruhi    seseorang    untuk    melakukan  suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari  dengan  baik apa    yang    telah    dilakukan,    artinya    anak    padaumur  tertentu  juga  tidak  dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang  salah  tentu  juga  hal  ini  mempengaruhi anak  tidak  dapat menginsafkan  perbuatannya.  Apabila  anak  pada  tertentu  melakukan tindak  pidana  dan  oleh  karena  perbuatannya  dilakukan  proses  pidana maka  secara psikologi anak  tersebut  akan  terganggu  dimasa dewasanya. 35
Dalam  proses  pemidanaannya, hakim  wajib  mencari  dan membuktikan apakah pelaku  memiliki  unsur  kemampuan  bertanggungjawab,  sebab  apabila  pelaku  tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab  baik  karena  usia  yang  belum  cukup  umur, atau  dikarenakan keadaan  psikologis seseorang  terganggu, maka  orang  tersebut  tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.
Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau  terganggu  karena  cacat,  tidak dipidana”. 36 Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, bila tidak dapat dipertanggungjawabkan  disebabkan  hal  lain  misalnya  jiwanya  tidak  normal  dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan kepadanya. 37
Kemampuan bertanggung  jawab sebenarnya yang  merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan  yang baik  dan buruk adalah  merupakan  faktor akal, dimana  dapat  membedakan  perbuatan  yang  boleh  dilakukan  dan  yang  tidak  boleh dilakukan dan  juga kemampuan untuk  menentukan kehendaknya  menurut keinsyafannya tentang baik buruknya perbuatan, dan ini merupakan faktor perasaan. Menurut R. Soesilo, masalah  kemampuan  bertanggung  jawab  ini  disebutkan  dalam  Pasal  44  KUHP,  yang berbunyi:  “Barangsiapa  mengerjakan  sesuatu  perbuatan,  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya  karena  kurang  sempurna  akalnya  atau  karena  sakit
35 Agus  Rusianto. Tindak  Pidana  dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana ,  (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016), hlm. 80.
36 Anonymous, KUHAP dan KUHP , (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.
37 Moeljatno, Op.cit. , hlm. 178.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
berubah akal, tidak boleh dihukum”. 38 Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 44 KUHP, R. Soesilo  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perkataan  „akal‟  adalah  kekuatan pikiran,  daya  pikiran,  kecerdasan  pikiran,  sedangkan  yang  „sakit  berubah  akal‟  adalah mereka  yang  sakit  gila, manie , histeri , epilepsi , melancholie dan  bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya. 39
Dari  rumusan  Pasal  44  KUHP,  pada  dasarnya  orang-orang  yang  masuk  dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan  jiwa,  atau  dengan  kata  lain  yang  memiliki  penyakit  jiwa,  melainkan  orang yang  tidak  memiliki  kemampuan  akal  sehat,  artinya  lebih  luas  dari  memiliki  penyakit jiwa  dan  termasuk  memiliki  penyakit  jiwa.  Dengan  demikian  dalam  hal  penentuan  ada tidaknya  kemampuan  bertanggung  jawab,  apabila  hakim  menghadapi  kasus  yang demikian,  hakim  harus  menerima  hasil  pemeriksaan  dari  psikiater  tentang  bagaimana kondisi  kejiwaan  pelaku  tindak  pidana,  karena  psikiater  lah  yang  memiliki  kompetensi untuk  menentukan  hal  tersebut.  Namun  dalam  menentukan  apakah  seseorang  memiliki ketidakmampuan  akal  yang  termasuk  kemampuan  jiwa  dan  apakah  juga  memiliki kemampuan  bertanggung  jawab  secara  pidana,  hasil  pemeriksaan  dari  psikiater  tidaklah bersifat  mutlak.  Hakim  benar  dapat  mempertimbangkan  hasil  pemeriksaan  psikiater, namun  orang  yang  tidak  memiliki  kemampuan  akal  sehat,  yang  termasuk  pula kemampuan  jiwa,  tidak  serta  merta  langsung  dapat  dikatakan  tidak  dapat  bertanggung jawab  secara  pidana  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Harus  dilihat  apakah  ada kaitan  yang  erat  dan  demikian  rupa  antara  ketidakmampuan  akal  tersebut  dengan perbuatan  yang  dilakukan.  Atas  kaitan  tersebut  kemudian  akan  ditentukan  apakah  orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak. 40

## C. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf
Alasan  yang  menghilangkan  sifat  melawan  hukum  tindak  pidana  dalam kepustakaan disebut alasan pembenar. Sedangkan, alasan yang  menghapuskan  kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya  mempunyai fungsi  yang berbeda. Bahkan,  Wilson  mengatakan terdapat moral force yang berbeda pada kedua defence tersebut. Adanya alasan pembenar berujung pada pembenaran  atas  tindak  pidana  yang  sepintas  lalu  melawan  hukum,  sedangkan  adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah  melakukan tindak pidana yang melawan hukum. 41
Dalam  keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak  dapat  melakukan tindakan  lain  selain  melakukan  perbuatan  tindak  pidana,  meskipun  hal  itu  tidak  di inginkan.  Sehingga  dengan  perbuatan  tersebut    pelakunya    harus  menjadi  jalur  hukum. Hal itu tidakdihindari oleh pelaku meskipun hal itu  tidak diinginkan oleh  dirinya sendiri. Hal  itu  dilakukan  oleh  seseorang  karena  faktor-faktor  dari  luar  dirinya. 42 Faktor-faktor dari    luar    dirinya    atau    batinnya    itulah    yang  menyebabkan    pembuat    tindak    pidana
38 R. Soesilo, Op.cit ., hlm. 60.
39 Ibid ., hlm. 61.
40 Anthoni  Y.  Oratmangun,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Kemampuan  Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP”, Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 5 , Mei 2016, hlm. 179.
41 Chairul Huda, dalam Mahmud Mulyadi, “Niat Jahat ( Mens Rea ) Dalam Tindak Pidana Korupsi”,  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, April 2016, hlm. 124.
42 Chairul Huda, Op.cit. , hlm. 116.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
tidak    dapat    berbuat    lain    yang  mengakibatkan    kesalaahannya    menjadi    terhapus. Artinya,    berkaitan  dengan    hal    ini    pembuat    tindak    pidana    terdapat    alasan penghapusan  pidana,    sehingga    pertanggungjawaban  berkaitan    dengan    hal    ini ditunggukan    sampai  dapat  dipastikan  ada  tidaknya  unsur    alasan  pemaaf  dalam  diri pelaku  pembuat  tindak  pidana  tersebut.  Dalam  hal  ini  sekalipun  pelaku  pembuat  tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan  kepadanaya  karena pembuat    tindak  pidana    tidak    dapat    berbuat    lain,  selain    melakukan    tindak    pidana tersebut. 43
Dalam    doktrin    hukum    pidana    alasan    pemaaf    dan    alasan  pembenar,  alasan pembenar  adalah  suatu  alasan  yang  menghapus  sifat  melawan  hukumnya  suatu perbuatan.    Alasan    pembenar    dan    alasan  “pembenaran”    atas    suatu    tindak    pidana yang  melawan  hukum sedangkan  alasan  pemaaf  berujung  pada  “pemaafan”  terhadap seseorang  sekalipun  telah  melakukan  pelanggar  hukum  atas  tindak pidana yang telah diperbuat. 44
Dalam    hukum    pidana    yang    termasuk    alasan    pembenar    seperti  keadaaan darurat,    pembelaan    terpaksa,    Menjalankan    peraturan  perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat  merupakan  salah  satu  alasan pembenar,    yaitu    suatu    alasankarena    seseorang    menghadapi    dilema    situasi    untuk memilih    suatu  tindakan.  Keadaan  darurat  ini  sebagai  salah  satu  bentuk via  compulsive terjadi  dalam  tiga  kemungkinan.  Kemungkinan    Pertama    terjepit  dimana  seseorang memilih    diantara  dua  kepentingan  yang  sama-sama  penting,  diberi    contoh    seseorang yang  berada  ditengah  laut  bersama  ketiga orang  temannya,  alat  penyelamat  saat  itu hanyalah    satu    papan    yang  hanya  dapat  menampung  dua  orang  saja,  dalam  hal  ini seseorang  tidak  dapat    silahkan    apabila    salah    satu    teman    tersebut    tidak    dapat diselamatkan.  Kemungkinan  yang  Kedua  yaitu  seseorang  terjepit  diantara  kepentingan dan  kewajiban.  Kemungkinan  yang  ketiga  adalahseseorang  ditempatkan  pada  situasi terjepit diantara dua kewajiban. 45
Pembelaan  Terpaksa  berada  dalam  Pasal  49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat- syarat dimana melakukan suatu delik untuk  membela diri  dapat  dibenarkan. Untuk  itu undang-undang  menentukan  syaratsyarat  yang  sangat  ketat,  menurut  Pasal  49  ayat (1 ) KUHP  untuk pembelaan  terpaksa  disyararatkan  adanya  serangan  mendadak  atau seketika    itu    terhadap    raga,    kehormatan    kesusilaan    atau    harta    benda,  serangan  itu bersifat  melawan  hukum,  dalam  hal ini pembelaan adalah suatu  keharusan.  Pembelaan terpaksa    ini    dimaksudkan    adalah  pembelaan    yang    dilakukan    ketika    ada    suatu serangan  yang  akan terjadi.  Pembelaan  terpaksa  ini  terjadi  apabila  seseorang  tidak melakukan  pembelaan  diri  maka  suatu  hal  yang  buruk  akan  terjadi  atau  apabila    tidak melakukan    pembelaan    makan    menepatkan  seseorang  dalam  keadaan  yang  meugikan dan membahayakan. 46
Menjalankan  Peraturan  Perundang-undangan,  hal  ini  terjadi  apabila    seseorang dihadapkan    dalam    dua    kewajiban,  dalam  hal  ini  seseorang    harus  melakukan  suatu perbuatan sesui keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang, contohnya apabila  ada  seseorang    yang    melanggar    lalu    lintas    maka    petugas  kepolisian diperbolehkan    menghentikan    pelaku    pelanggar    lalu    lintas    tersebut  namun  dilarang
43 Ibid . 44 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit , h. 45.
45 Ibid . 46 Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Op.cit. , hlm. 59.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
untuk  menembak  orang  tersebut,  jika    keadaannya  berubah  seseorang  yang  melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama  yang ada dalam pengejaran kepolisian  maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut. 47
Menjalakan  Perintah  Jabatan  Yang  Sah.  Suatu  perintah  jabatan  mengandaikan suatu  hubungan  hukum  public  antara  yang  memerintah  dan    yang    diperintah.    Hal    ini artinya  seseorang  dalma  menjalankan perintah  jabatan  tidak  dapat  dihukum,  karena seseorang    tersebut  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  perintah  dan  sarana  yang patut. 48 Dalam   hukum  pidana  yang   dimaksud   dengan  alasan  pemaaf  adalah   hukum pidana    adalah    tidak    mampu    bertanggungjawab,  daya  paksa,  pembelaan  terpaksa melampaui    batas. 49 mengenai  ketidak  mampuan  bertanggung  jawab  telah  dijabarkan sebelumnya,    hal    ini  berkaitan    dengan    keadaan    seseorang    dapat    atau    tidak    diri seorang  pelaku    tersebut    melakukan    pertanggungjawaban    mengenai    suatu    hal  yang telah diperbuat.
Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang  menyatakan “barang  siapa  seseorang  yang  melakukan  suatu tindak  pidana  karena  atas  dorongan daya    paksa,    maka    tidak    dapat  dipidana”.    Pada    kata    dorongan    hal    itu mengisyaratkan    bahwa  seseornag    yang    melakukan    tindak    pidana    tersebut    dalam keadaan  paksaan    secara    psikologis.    Tekanan    psikologi    tersebut    dapat    ada  karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan  tersebutmemang  telah   lama  ada dan  dalam  suatu  waktu  tekanan  tersebut meledak. 50
Pembelaan    terpaksa    melampaui    batas,    apabilan    pembelaan  terpaksa merupakan  salah  satu  alasan  pembenar   maka  dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini  karena  pembelaan  terpaksa  melampui  batas dapat    dicela    namun  tidak    dapat    dipidana.    Diberi    contoh    seseorang    yang    sedang memasak didapur  dihadapkan  maling  dirumahnya  yang  memegang  pisau  maka untuk membela    dirinya    orang    tersebut    menusuk    maling    tersebut  dengan  pisau  hingga meninggal.  Berkaitan  dengan  hal  ini  hakim  harus  menggali  apakan  seseorang  tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar. 51
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.
Penyalahguna  adalah  orang  yang  menggunakan  Narkotika  tanpa  hak  atau melawan  hukum.  Rehabilitasi  Medis  adalah  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Jika memperhatikan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersdangan,  diketahui  bahwa  Anak mengkonsumsi  shabu-shabu  tersebut  hanya  karena  terpengaruh  dengan  ajakan  orang dewasa  yaitu  Temannya  yang  bernama  Reza  dan  Nike,  selain  itu  Hakim  juga  tidak melihat  adanya  sikap-sikap  atau  tanda-tanda  yang  menunjukkan  adanya  ketergantungan pada diri Anak.
Fakta diatas dan keinginan Anak yang benar-benar ingin berhenti mengkonsumsi shabu-shabu dan ingin melanjutkan pendidikannya, Hakim menilai bahwa Anak bukanlah
47 Ibid, h. 67. 48 Ibid . 49 Ibid . 50 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit , h. 47.
51 Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Op.Ci t, h. 69.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
seseorang  yang  memiliki  ketergantungan  terhadap  Narkotika,  sehingga  Hakim berkesimpulan  bahwa  Anak  tidak  perlu  menjalani  pengobatan  atau  rehabilitasi  medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Terhadap Anak diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebab Anak masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272070509071818 Atas Nama Saliono yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06  April 2018. Tercatat Anak bernama AR lahir pada tanggal 06 Juli 2001, sehingga Pasal 1 angka 3 UU SPPA disebutkan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana”.  Dengan  demikian  Anak  haruslah disidangkan berpedoman kepada UU SPPA.
Sebelum  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  Anak,  maka  terlebih  dahulu dipertimbangkan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  yang  ditandatangani  oleh  Edison Tampubolon  yang  merekomendasikan agar terhadap perkara anak dilakukan Diversi  dan anak dikembalikan kepada orangtuanya. Hal ini dikarenakan saat ini Anak masih sekolah dan duduk di kelas XII (dua belas) Jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Perguruan Taman  Siswa  Pematang  Siantar  dengan  harapan  Anak  bisa  melanjutkan  pendidikan sampai selesai karena dalam beberapa bulan lagi Anak akan mengikuti ujian Akhir.
Penasihat  Hukum  Anak  telah  mengajukan  Nota  Pembelaan  secara  tertulis  pada tanggal  29  Nopember  2018,  yang  pada  pokoknya  memohon  agar  kiranya  memberikan hukuman yang terbaik bagi Anak sesuai dengan asas dan Tujuan dari UU SPPA. Menurut Penasehat  Hukum  Anak  bahwa  saat  ini  yang  terbaik  bagi  Anak  adalah  dikembalikan kepada  orang  tua  dengan  mempertimbangkan  masa  depan  dan  faktor  psikologis  Anak, sehingga Anak dapat menyelesaikan pendidikannya yang saat ini duduk di kelas XII (dua belas)  SMK  Perguruan  Taman  Siswa  Pematang  Siantar  yang  sebentar  lagi  Anak  akan mengikuti ujian Akhir.
Penasehat hukum  Anak  juga  meragukan  hasil pembinaan di  dalam penjara yang tidak  menuju  kearah  perbaikan  sikap  seorang  tahanan  akan  tetapi  justru  menuju  kearah yang lebih buruk, sebab pergaulan didalam penjara, apalagi terhadap seorang Anak, yang masih  mempunyai  masa  depan  dan  masih  dapat  diharapkan  perubahan  sikap  dan tindakannya  dikemudian  hari.  Penjatuhan  hukuman  penjara  hanya  akan  menimbulkan depresi dan rasa malu bagi seorang Anak, bagi seorang Anak yang masih duduk dibangku sekolah  akan  mengakibatkan  putus  sekolah,  sehingga  upaya  penjara  adalah  merupakan pilihan terakhir.
Dalam  UU  SPPA,  juga  mengamanatkan  bahwa  hukuman  penjara  adalah merupakan  pilihan  terakhir  atau  upaya  terakhir  bagi  seorang  Anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  hal  ini  didorong  karena  dasar  dari  pembentukan  Undang-Undang  ini adalah  Indonesia  sebagai  Negara  yang  mempunyai  keinginan  untuk  ikut  berkewajiban menjadi  suatu  negara  yang  memberikan  perlindungan  bagi  generasi  bangsa,  memberi jaminan  kepada  setiap  Anak  bangsa  mendapatkan  keamanan,  keselamatan,  kebebasan dari  kekerasan,  diskriminasi  dan  stigmatisasi,  serta  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  khusus  mereka  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  dalam  hal  ini  khususnya terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, serta dihubungkan dengan fakta di  persdiangan  bahwa  dalam  hal  ini  Anak  hanya  sebagai  korban  dari  tindak  pidana Narkotika mengapa Hakim berpendapat demikian, oleh karena dari beberapa kasus yang

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
sering  ditangani  banyaknya  kasus  penjebakan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  yang dalam hal terlihat jelas bahwa Anak dijebak oleh temannya yang bernama Nike dan Reza yang  hingga  saat  ini  tidak  diketahui  keberadaannya  dan  pada  saat  dilakukan penangkapan. Menurut keterangan Anak tidak ada upaya atau usaha yang dilakukan oleh polisi  untuk  melakukan  pengejaran  terhadap  temannya  yang  bernama  Nike  yang melarikan diri, seolah-olah sengaja dibiarkan lari  dan  sampai saat ini tidak ada tindakan yang  nyata yang telah  dilakukan  oleh penyidik untuk mencari orang  yang bernama Nike tersebut,  oleh  karena  itu  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  berada  pada  tempat  yang salah, pada waktu yang salah dan bersama dengan orang yang salah, sehingga Anak perlu untuk  dirangkul  kembali  dengan  jalan  dikembalikan  kepada  orang  tua  yang  telah menyadari kesalahannya yang telah  lalai  dalam  mengawasi Anak, sehingga kedepannya Orang tua Anak akan lebih berusaha untuk mengawasi dan membina Anaknya.
Nota  Pembelaan  Penasihat  Hukum  Anak,  terkait  saran  dari  Bapas  dan permohonan  orangtua  Anak,  maka  Hakim  sependapat  untuk  mengembalikan  Anak kepada orang tuanya, karena Anak saat ini masih sekolah dan akan mengikuti ujian Akhir dengan  harapan  Anak  dapat  menyelesaikan  pendidikannya  dengan  baik  demi  generasi bangsa  ke  depannya,  dengan  demikian  Hakim  berpendapat  hukuman  berupa  tindakan pengembalian kepada orang tua adalah yang terbaik untuk kepentingan Anak.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut  Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya yang tidak selaras dengan  Asas  dan  Tujuan  dari  UU  SPPA,  tidak  juga  memperhatikan  fakta-fakta  yang terungkap  dipersidangan  yang  secara  nyata  bahwa  Anak  hanya  korban  dari  penjebakan aparat  kepolisian  lewat  teman  Anak  yang  bernama  Nike  dan  Reza  serta  tidak mengutamakan  kepentingan  terbaik  untuk  Anak.  Oleh  karenanya,  Hakim  memandang pengembalian  kepada  orang  tua  adalah  yang  terbaik  untuk  Anak  karena  pidana  penjara justru  dikhawatirkan  akan  membuat  Anak  lebih  sulit  untuk  tumbuh  hidup  dan berkembang  sebagaimana  layaknya  anak-anak  yang  lain,  sehingga  dengan  demikian tindakan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah  layak,  patut  dan  adil  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  serta  sejalan  dengan Pasal 82 tentang UU SPPA.
Hakim berpendapat penahanan yang pernah dijalani oleh Anak telah cukup untuk memberikan pelajaran  dan  efek jera bagi  Anak  dan  kedua  orang tuanya  dengan  harapan Anak  dan  orangtua  mengambil  hikmat  dari  kejadian  tersebut  dan  berusaha  untuk  lebih baik  lagi. Dalam perkara ini, terhadap diri  Anak telah dilakukan penahanan  di Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS),  sedangkan  putusan  yang  akan  dijatuhkan terhadapnya  adalah  tindakan  pengembalian  kepada  orang  tua,  maka  Anak  haruslah diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
Mengenai barang bukti berupa: 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal  diduga  narkotika  jenis shabu, netto 0.08 gram;  2) 1 (satu) batang rokok Magnum Mild; 3) 2 (dua) buah pipet plastic  yang telah  dipergunakan untuk  melakukan  kejahatan dan  dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk  mengulangi  kejahatan,  maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,  maka  perlu  dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
1. Keadaan    yang    memberatkan:  Perbuatan  Anak  tidak  mendukung  program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Norkotika;
2. Keadaan yang meringankan: a) Anak bersikap sopan dan mengaku bersalah serta berjanji  tidak  akan  mengulanginya  lagi;  b)  Anak  belum  pernah  bermasalah

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
dengan  Hukum;  c)  Anak  masih  muda  dan  masih  sekolah  kelas  XII  (dua  belas) SMK  Perguruan  Taman  Siswa  Pematang  Siantar;  dan  d)  Anak  hanyalah  korban dari kelalaian dari orangtua dan pergaulan yang salah;
Adapun  amar  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  No.  21/Pid.Sus- Anak/2018/PN.TBT,  sebagai  berikut:  1)  Menyatakan  Anak  AR  Alias  A,  telah  terbukti secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Menyalahgunakan Narkotika  Golongan  I  Bagi  Diri  Sendiri”  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Ketiga;  2) Menjatuhkan  tindakan  kepada  Anak  Anak  AR  Alias  A,  dengan  di  kembalikan  kepada orang  tua;  3)  Memerintahkan  Anak  Anak  AR  Alias  A,  di  bebaskan    dari  Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS)  segera  setelah  putusan  ini  diucapkan;  4) Menetapkan  Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk  kristal diduga  narkotika  jenis  shabu,  netto  0.08  gram,  1  (satu)  batang  rokok  Magnum  Mild,  2 (dua)  buah  pipet  plastik,  Dirampas  Untuk  Dimusnakan;  5)  Membebankan  Anak  untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal  liability .  Konsep  pertanggungjawaban  pidana  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut soal  hukum semata-mata  melainkan  juga  menyangkut soal  nilai-nilai  moral atau  kesusilaan  umum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  atau  kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi  keadilan 52 .  Pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk  untuk menentukan  apakah  seorang  tersangka  atau  terdakwa  dipertanggungjawabkan  atas  suatu tindak  pidana  yang  telah  terjadi.  Dengan  kata  lain  pertanggungjawaban  pidana  adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
Menurut  Roeslan  Saleh  pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai diteruskannya celaan  yang  objektif  yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi  syarat  untuk  dapt  dipidana  karena  perbuatannya  itu. 53 Menurut  Chairul  Huda bahwa  dasar  adanya  tindak  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dapat  dipidananya pembuat  adalah  atas  dasar  kesalahan,  hal  ini  berarti  bahwa  seseorang  akan  mempunya pertanggungjawaban  pidana  bila  ia  telah  melakukan  perbuatan  yang  salah  dan bertentangan  dengan  hukum.  Pada  hakikatnya  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu bentuk  mekanisme  yang  diciptakan  untuk  bereaksi  atas  pelanggaran  suatu  perbuatan tertentu yang telah disepakati. 54
Pertanggungjawaban  peristiwa  tindak  pidana  sebagai  suatu  mekanisme pertanggungjawaban  hukum  pidana  terhadap  kasus  anak  sebagaimana  yang  terjadi  di Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  No.  21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT  tanggal  29 Nopember 2018, dapat dianalisis, sebagai berikut:
Dari  ketiga  dakwaan  tersebut  yang  bersifat  alternatif,  menurut  peneliti  adalah suatu  hal  yang  menunjukkan  keraguan  atas  peristiwa  mana  yang  sebenarnya  dilakukan oleh  anak  sehingga  dapat  menimbulkan  keraguan  dan  ketidakpastian  hukum  bagi  anak sehingga dapat merugikan rasa keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan  juga  berdampak  kepada  kepastian  hukum  atas  peristiwa  hukum  mana  yang  harus dipertanggungajawabkannya.
Sesuai  dengan Tuntutan Jaksa Penuntut  Umum Nomor No. Reg.Perkara: PDM– 09/ Euh.2/ Tbing/ 11/2018 yang dibacakan pada selasa 27 November 2018, maka tuntutan
52 Hanafi, Mahrus., Op.cit. , hlm. 16.
53 Roeslan Saleh, Op.cit. , hlm. 33.
54 Chairul Huda, Op.cit. , hlm. 68.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
jaksa  sebagaimana  diuraikan  di  atas  belum  mencerminkan  keadilan  bahwa  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  sebagaimana  Pasal  82  (1)  UU  SPPA seharusnya  dituntut  untuk  dikembalikan  kepada  orang  tuanya.  Hal  ini  dikarenakan berdasarkan  posisi  kasus  didukung  fakta-fakta  hukum  termasuk  juga  yang  terungkap  di persidangan menunjukkan bahwa anak adalah korban dari orang lain yang menjadi pelaku sebenarnya  ditambah  lagi  adanya  fakta  hukum  tidak  dilakukannya  diversi  sebagaimana amanah Pasal 7 UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman  Pelaksaan  Diversi  dalam  sistem  peradilan  anak,  sehingga  sepatutnya  untuk dituntut  dibebaskan  bukan  menjalankan  hukuman  sebagaimana  dalam  tuntutan  jaksa tersebut.
Kasus  yang  menimpa  anak  Pasal  82  ayat  (1)  UU  SPPA,  menyebutkan  bahwa tindakan  yang  dapat  dikenakan  kepada  Anak  meliputi:  a)  “Pengembalian  kepada  orang tua/Wali;  b)  Penyerahan  kepada  seseorang;  c)  Perawatan  di  rumah  sakit  jiwa;  d) Perawatan di LPKS; e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan  oleh  pemerintah  atau  badan  swasta;  f)  Pencabutan  surat  izin  mengemudi; dan/atau g) Perbaikan akibat tindak pidana”.
Dalam  penelitian  ini  terhadap  anak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  tersebut  telah  dijatuhi  putusan  sanksi  tindakan  berupa pengembalian  kepada  orang  tua.  Dalam  putusan  sebagaimana  disebutkan  diatas, pertimbangan hakim dapat diuraikan sebagai berikut:
Peristiwa  yang  menimpa  anak  sangat  jelas  bertentangan  dengan  tujuan perlindungan  anak  dan  juga  tujuan  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum.  Berdasarkan  teori  pertanggungjwaaban  pidana  ini,  seharusnya anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  tidak  harus  sampai  menjalani  proses hukum  yang  berlarut-larut  namun  cukup  dengan  melakukan  diversi  saja  sebagaimana amanat Pasal 7 UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Diversi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi, mengatakan  bahwa:    “Seharusnya  menurut  UU  SPPA  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung RI  No.  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksaan  Diversi  dalam  sistem  peradilan  anak wajib  dilaksanakan  akan  tetapi  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  65  Tahun  2015  tentang Diversi  disebutkan  tidak  dilakukan  diversi.  Inilah  yang  menjadi  perbedaan  antara penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Hakim  terhadap  pelaksanaan  diversi  karena  pada umumnya  penyidik  dan  jaksa  penuntut  umum  lebih  menerapkan    Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dibanding Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 sehingga terhadap dakwaan seperti halnya pidana narkotika disusun secara alternatif ada dakwaan pasal 127 UU Narkotika yang pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun tidak pernah dilakukan  diversi.  Sehingga  karena  tidak  dilakukan  diversi  mulai  dari  penyidik  sampai jaksa  penuntut  umum,  maka  sulit  bagi  hakim  untuk  melakukan  diversi  terhadap  suatu perkara narkotika yang dilakukan oleh anak”. 55
Adanya ketidakseragaman mengenai pelaksanaan diversi sebagaimana disebutkan  di  atas  dapat  merugikan  hak-hak  hukum  anak  yang  dilindungi  oleh  UU Perlindungan  Anak  dan  UU  SPPA.  Penyidik  Polri  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  harus
55 Wawancara  dengan  M.  Y.  Girsang,  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  pada  05 Januari 2020 Pkl. 14.00 Wib.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
benar-benar  mempelajari  terlebih  dahulu  berkas-berkas  perkara  dari  penyidik  untuk menyimpulkan  apakah  suatu  perkara  narkotika  yang  berhubungaan  dengan  anak  layak dilanjutkan  keproses  persidangan  atau  harus  dilakukan  diversi.  Hal  ini  penting,  agar peristiwa yang menimpa anak tersebut tidak terulang kembali diikemudian hari.
Pentingnya penilaian suatu peristiwa narkotika oleh penyidik  dan jaksa penuntut umum  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  juga  tolok  ukur  penanganan  hukum  yang profesional  untuk  perlindungan  anak,  sehingga  jaksa  penuntut  umum  tidak  harus membuat dakwaan bersifat alternatif yang kesannya adalah terdapat keragu-raguan dalam suatu peristiwa hukum pidana, hal tersebut tidak seharusnya terjadi.
Berdasarkan  teori  pertanggungjawaban  pidana,  adapun  unsur  kesalahan  yang dilakukan  anak  adalah  dengan  sengaja  menyimpan  dan  menggunakan  shabu  sehingga dirinya  diproses  secara  hukum.  Namun,  diri  anak  tersebut  tidak  mampu bertanggungjawab  dikarenakan  berdasarkan  UU  SPPA,  anak  wajib  hukumnya  untuk dilindungi  dan  dihindarkan  dari  proses  hukum  yang  berlanjut.  Sehingga  menjadi  alasan pemaaf bagi anak, dikarenakan umurnya masih 17 tahun dan dirinya berada pada tempat yang  salah,  waktu  yang  salah,  dan  lingkungan/teman  yang  salah,  maka  alasan  pemaaf menjadi terpenuhi. Untuk itu, hakim memberikan putusan dengan tindakan pengembalian kepada orang tua.
Dengan  adanya  fakta  hukum  bahwa  anak  pernah  menggunakan  narkoba  jenis shabu  sebanyak  4  (empat)  kali,  maka  anak  diduga  telah  kecanduan,  dan  harusnya dilakukan  pemeriksaan  terhadap  tingkat  kecanduannya  terhadap  shabu.  Sehingga  dapat dilakukan  pengobatan  sebagai  keadilan  restoratif  bagi  anak  untuk  memulihkan  dirinya dari ketergantungan narkoba.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  anak  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 21/Pid.Sus- Anak/2018/PN.TBT.,  adalah  Anak  Berkonflik  Hukum  tersebut  dijatuhi  sanksi tindakan oleh hakim dengan dasar pertimbangan bahwasanya anak pelaku tersebut berada  pada  tempat  yang  salah,  waktu  yang  salah,  dan  lingkungan/teman  yang salah sehingga terjebak dalam penggunaan penyalahgunaan  narkotika. Instrumen UU  Narkotika  dan  UU  SPPA  memungkinkan  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika tersebut untuk dilakukan diversi pada saat penyidikan, penuntutan,  dan  persidangan,  namun  tidak  dilakukan.  Sehingga  akhirnya,  hakim menjatuhkan sanksi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tua. Seyogyanya terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  penyalahguna  narkotika  dijatuhkan  sanksi tindakan  berupa  dimasukkan  dalam  panti  rehabilitasi  dalam  rangka  pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan narkoba terhadap anak tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak menjatuhi tindakan berupa rehabilitasi, padahal telah diakomodir dalam UU SPPA.

## SARAN
Perlunya  komitmen  Aparat  Penegak  Hukum,  Penyidik  Polri,  Penuntut  Umum Kejaksaan,  dan  Hakim  Pengadilan  memegang  teguh  prinsip  “mengedepankan kepentingan  terbaik  bagi  anak”  demi  masa  depan  bangsa  dan  negara  agar  secara  terus-

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
menerus  mengupayakan  diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.  Pengawasan  terhadap  anak  tersebut  dimasukkan  dalam  rehabilitasi  medis terkait  penyalahgunana  narkotika  untuk    menghilangkan  ketergantungannya  terhadap narkoba  juga  diperlukan.  Sebaiknya  hakim  dalam  contoh  kasus  dalam  penelitian  ini mengupayakan  diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang bertujuan untuk menghindarkan anak tersebut dari proses hukum demi masa depan anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abidin, Andi Zainal., Hukum Pidana I , Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Adji,  Oemar  Seno., Etika  Profesional  dan  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter , Jakarta: Erlangga, 1991.
Ali,  Achmad., Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  :  Studi  Tentang  Perkembangan Pemikiran  Hukum  di  Indonesia ,  Cet.  Ke-2,  Surakarta  :  Muhammadiyah University Press, 2004.
Ali,  Achmad., Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Ali, H. Zainuddin., Filsafat Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Alwi, Hasan., Kamus Besar Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2006. Anonymous, KUHAP dan KUHP , Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
Bahri,  Idik  Saeful., Cyber  Crime  Dalam  Sorotan  Hukum  Pidana ,  Yogyakarta:  Bahasa Rakyat, 2020.
Bungin,  Burhan., Penelitian  Kualitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan Ilmu Sosial Lainnya , Jakarta : Kencana, 2009. Dirdjosisworo, Soedjono., Hukum Narkotika Indonesia , Bandung: Alumni, 2003.
Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
Friedman,  Lawrence  M., American  Law  :  An  Introduction ,  New  York:  W.W.  Norton  & Company, 1984.
Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana . Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Huda,  Chairul., Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2006.
Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Maramis, Frans., Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta : Prenada Media Group, 2007. Moeljatno. Asas-Asas Hukum  Pidana , Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008),  hlm. 257.
Mulyosudarmo,  Suwoto., Peralihan  Kekuasaan:  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap Pidato Newaksara , Jakarta: Gramedia, 2008.
Pound,  Roscoe., Pengantar  Filsafat  Hukum, Diterjemahkan  Dari  Edisi  Yang  Diperluas Oleh Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 2006.

## Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Prakoso, Djoko., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1987. Priyatno,  Admaja., Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Koorporasi di Indonesia , Bandung: Utomo, 2004.
Prodjohamidjojo, Martiman., Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
Rahardjo, Satjipto., Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya , Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Reksodiputro,  Mardjono., Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  : Kumpulan  Karangan ,  Buku  Ketiga,  Jakarta  :  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
Rusianto,  Agus., Tindak  Pidana  dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana ,  Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Saleh,  Roeslan., Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawaban  Pidana ,  Cet.  Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.
Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana , Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1995. Soekanto, Soerjono., Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
Sutarto, Encylopedia Administrasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Sutrisna,  I  Gusti  Bagus., Peranan  Keterangan  Ahli  Dalam  Perkara  Pidana  (Tinjauan Terhadap  Pasal  44  KUHP),  Dalam  Andi  Hamzah  (ed),  Bunga  Rampai  Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Ungger, Robert M., Teori Hukum Kritis , Bandung: Nusamedia, 2010. Zed,  Mestika., Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia, Januari 2008.

## Karya Ilmiah
Marlina,  “Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia”,  Disertasi,  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
Mulyadi,  Mahmud.,  “Niat  Jahat  ( Mens  Rea )  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”,  Program Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, (2016).
Oratmangun,  Anthoni  Y.,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Kemampuan  Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP”, Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 5 , (2016).
Thaib, Dahlan., Jazim Hamidi dan Ni‟matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

## Peraturan Perundang-Undangan
Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  40  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  46  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu.
Peraturan  Kapolri  No.  10  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Tata  Kerja  Unit  Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).
Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Kapolri  No.  22  Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Daerah.
Peraturan  Kapolri  No.  23  Tahun  2010  tentang  Struktur  Organisasi  Tata  Kerja  Pada Tingkat Polres dan Polsek.
Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Kabareskrim  Polri  No.  3  Tahun  2014  tentang  Standar  Operasional  Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Keputusan Kapolri No. Pol. KEP/32/VII/2003, tertanggal 01 Juli 2003.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  07  Tahun  2009  tentang  Menempatkan  Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
Surat  Kesepakatan  Bersama  (SKB),  tertanggal  22  Desember  2009  tentang  Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

## Putusan Pengadilan
Kejaksaan  Negeri  Tebing  Tinggi,  Surat  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  No.  Reg.
Perkara:  PDM–09/Euh.2/Tbing/11/2018  yang  dibacakan  pada  selasa  27 November 2018.
Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi  No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.TBT.