Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin
Praktik Jual Beli Dalam Kerja Sama Tebar Benih Ikan KOI Prespektif Fiqih Muamalah

## (Studi Kasus di Desa Gododeso Kecamatan Kanigoro Blitar)

## Andi Ardiyan Mustakim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri andiehartop@iainkediri.ac.id
Article Abstract Keywords: Tebar Benih Ikan, Bisnis
KOI, Syirkah Bahaim
Article History: Received: October, 3 2022 Reviewed: December, 3 2022 Accepted: June, 28 2023 Published: June, 30 2023
DOI:
10.30762/qaw.v7i1.179
Praktik  tebar  benih  ikan  KOI  merupakan  salah  satu  model transaksi  yang  telah  berlaku  dimasyarakat  desa  Gododeso Kecamatan  Kanigoro  Kabupaten  Blitar  Jawa  Timur.  Tebar benih  adalah  kerja  sama  antara  pemilik  indukan  ikan  KOI dengan  pemilik  kolam  untuk  pemijahan  dan  pembesaran anakan  ikan  KOI  sampai  ukuran  tertentu  untuk  disortir berdasarkan  karakteristik  tertentu,  kemudian  hasil  sortiran tersebut  dibagi  sesuai  kesepakatan  dengan  biaya  operasional ditanggung oleh pemilik kolam. Permasalahan muncul diakhir praktik  tebar  benih  yaitu  bagian  yang  seharusnya  menjadi milik  pemilik  kolam  malah  dijual  oleh  pemilik  indukan kepada  pemilik  kolam  itu  sendiri  dengan  berbagai  tipu  daya. Fokus penelitiannya adalah bagaimana praktik tebar benih dan jual beli anakan ikan KOI diakhir tebar benih perspektif fiqih muamalah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kualitatif yang bersifat  deskriptif  dengan  cara berpikir induktif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan fenomenologi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan
tiga  tahap,  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  dan verifikasi  data.  Temuan  penelitian  adalah  praktik  tebar  benih termasuk  bentuk  syirkah  yang  diperbolehkan  dalam fiqih muamalah .  Syirkah  tersebut  dalam  kategori syirkah  ‘inan  fi al-amwa>l al-muqayyadah atau berdasarkan jenis modal yang dijadikan  kemitraan  yaitu  berupa  ikan  Koi  maka  termasuk dalam syirkah  al-baha>im .  Sedangkan  jual  belinya  tidak  sah sebab pemilik indukan menjual yang bukan milik dan haknya sehingga  jika  telah  terjadi  jual  beli  tersebut  pemilik  indukan harus mengembalikan uangnya kepada pemilik kolam .
The  practice  of  stocking  KOI  fish  seeds  is  one  of  the transaction models that has been in effect in the community of Gododeso  Village,  Kanigoro  District,  Blitar  Regency,  East Java.  Stocking  seeds  is  a  collaboration  between  owners  of KOI fish breeders and pond owners for spawning and rearing of  KOI  fish  puppies  to  a  certain  size  to  be  sorted  based  on certain  characteristics,  then  the  results  of  the  sorting  are divided according to the agreement with the operational costs borne by the pond owner. The problem arose at the end of the practice  of  seed  dispersal,  namely  the  part  that  should  have belonged  to  the  pond  owner  was  instead  sold  by  the broodstock  owner  to  the  pond  owner  himself  with  various tricks. The focus of his research is how the practice of sowing seeds and buying and selling of KOI fish puppies at the end of seed  sowing  from  a  muamalah  fiqh  perspective.  The  method used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  inductive way  of  thinking.  The  approach  used  is  a  phenomenological approach. Data analysis in this study was carried out in three stages,  namely  data  collection,  data  reduction,  and  data verification. The research findings are the practice of sowing seeds including forms of syirkah which are permissible in fiqh muamalah.  The  syirkah  is  in  the  syirkah  'inan  fi  al-amwa>l al-muqayyadah category or based on the type of capital being made into a partnership, namely in  the form of Koi  fish, it is included  in  syirkah  al-baha>im.  Meanwhile,  the  sale  and purchase  is  not  valid  because  the  owner  of  the  broodstock sells  what is  not his property and rights so that if a sale and purchase occurs, the owner of the broodstock must return the money to the owner of the pond
©2022;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons  Attribution License  (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Budidaya ikan hias di Kabupaten Blitar sudah banyak dikenal masyarakat eks karesidenan Kediri sejak tahun 1990-an. Bahkan sekarang skalanya sudah nasional dan tidak hanya ikan hias berjenis  Koi,  tapi  juga  ada  jenis  lain  seperti  ikan  Manfish,  Oscar  Sumatra,  Mas  Koki  dan Sedaker.  Club  Koi  asal  Blitar  adalah  yang  pertama  kali  menggelar  kontes  ikan  Koi  Piala Presiden  yang  diprakarsai  oleh  mantan  menteri  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  yang  sekarang menjabat  sebagai  Wakil  Ketua  MPR  RI  2019-2024  Prof.  Dr.  Fadel  Muhammad  al-Haddar. Berkembangnya  usaha  budidaya  ikan  Koi  di  Blitar  sangat  menjanjikan,  sehingga  sebagian masyarakat tidak perlu lagi bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKI. Angka pengangguran pun sudah banyak berkurang, sebab pendapatan dari usaha ikan Koi setara bahkan lebih dari UMR.
Budidaya  ikan  Koi  sebenarnya  hampir  sama  dengan  ikan  hias  lainnya,  pemeliharaannya relatif mudah bisa di kolam atau aquarium, pilihan jenis dan warna yang sangat beragam, dapat dijual  dari  berbagai  ukuran  mulai  umur  anakan  satu  setengah  bulan,  dan  ekspedisi  pengiriman yang  aman  dan  terjangkau.  Tapi  memang  di  Blitar  ini  faktor  air  dan  cuaca  sangat  mendukung untuk budidaya ikan Koi.
Ketika  peluang  bisnis  seakan  mudah  didapat,  maka  setiap  orang  akan  berusaha menggunakan  keahlian,  relasi  atau  modal  apapun  yang  dimilikinya  untuk  dikembangkan. Dengan  latar  belakang  pendidikan  baik  agama  dan  non-agama  yang  beragam,  sangat  besar kemungkinan terjadi transaksi yang dilarang syariah demi meraih keuntungan pribadi. Hal paling utama  dalam  berwirausaha  adalah  mempunyai  modal  baik  dana  maupun  barang,  dan  keahlian baik dalam mengelola maupun dalam pemasarannya.
Praktik  syirkah  (musyarakah  /  mitra  bisnis)  merupakan  salah  satu  cara  yang  banyak digunakan  para  pembudidaya  /  pengusaha  Koi  di  Blitar  untuk  mengembangkan  bisnisnya,  baik sekala  antar  individu  atau  antar  paguyuban  /  kelompok.  Secara  garis  besar  dalam fiqih muamalah , syirkah mempunyai  empat  kategori  yaitu syirkah  al-‘ina>n , syirkah  al-abda>n , syirkah  al-mufa>wad}ah dan syirkah  al-wuju>h . 1 Salah  satunya  praktik syirkah (mitra  bisnis) yang  yang  dijalankan  adalah  kerja  sama  tebar  benih  hasil  pemijahan  ikan  KOI,  yaitu  pemilik indukan  ikan  KOI  yang  siap  dipijahkan  bekerja  sama  dengan  pemilik  kolam  untuk  pemijahan indukan  ikan  KOI  tersebut.  Biasanya  tebar  benih  tersebut  dilakukan  ketika  berumur  10  hari
1 Hasan  ibn  Ahmad  al-Ka>ff, al-Taqrira>t  al-Sadi>dah  fi  al-Masa>il  al-Mufi>dah  Qism  al-Buyu>’  wa  al- Fara>id} , (Tari>m, Dar al-Mi>ra>s\ al-Nabawi>, 2013), 86-87.
setelah pemijahan. Benih-benih ikan KOI hasil pemijahan  yang berjumlah ribuan tersebut  akan dipelihara  di  kolam  milik  mitra  (pemilik  kolam)  sampai  ukuran  tertentu  untuk  disortir berdasarkan  karakteristik  tertentu  dengan  kesepakatan  hasil  sortiran  tersebut  dibagi  sesuai persentase (biasanya 50:50).
Pemilik indukan ikan KOI hanya bermodal ikan KOI indukan dan pemilik kolam bermodal kolam.  Sedangkan  operasional  seperti  pakan,  listrik,  perawatan  dan  lainnya  semua  ditanggung oleh pemilik kolam. Setelah sekitar 2 – 3 bulan dan mencapai ukuran tertentu, anakan ikan KOI yang  berjumlah  ribuan  tersebut  akan  disortir  dan  dipilih  berdasarkan  karakteristik  warna, keseimbangan bentuk badan, sirip dan lainnya. Tentunya hasil sortiran tersebut berjumlah ribuan, dan  sisa  sortiran  yang  berjumlah  lebih  banyak  biasanya  diberikan  kepada  pemilik  kolam.  Sisa sortiran tersebut biasanya oleh pemilik kolam akan diperjual belikan sebagai pakan hewan, atau jika tidak ada yang membeli akan diberikan ke tetangga sekitar secara cuma-cuma atau dibuang ke sungai. Jika laku dijual, hasilnya akan digunakan untuk tambahan biaya operasional.
Hasil  sortiran  anakan  ikan  KOI  tersebut  akan  dibagi  menjadi  2  berdasarkan  persentase, biasanya  50:50.  Setelah  pemilik  indukan  dan  pemilik  kolam  mendapatkan  bagian  masing- masing,  pemilik  indukan  secara  sepihak  menjual  hasil  sortiran  ikan  KOI  milik  pemilik  kolam kepada pemilik kolam dengan harga murah sekitar Rp. 300.000 – Rp. 500.000 dengan berbagai alasan,  sehingga  pemilik  kolam  yang  sudah  bekerja  keras  membesarkan  benih-benih  ikan  KOI terperdaya  dengan  argumentasi  yang  dilontarkan  kepadanya  dengan  dalih  harus  tolong- menolong,  harga  jual  ikan  bagus  dipasaran,  sisa  sortiran  anakan  ikan  KOI  laku  semua  dan lainnya. 2 Berdasarkan pemaparan diatas, hal menarik untuk dijadikan fokus penelitian (rumusan masalah) adalah bagaimana praktik kerja sama tebar benih ikan KOI perspektif fiqih muamalah? Dan  bagaimana  penjualan  hasil  pembagian  kerja  sama  tebar  benih  kepada  pemilik  kolam perspektif fiqih muamalah?

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif dengan  cara  berpikir  induktif.  Metode  kualitatif  yaitu  teknik  dengan  menggambarkan  dan menginterpretasikan  data-data  yang  terkumpul  dengan  mengumpulkan  data  sebanyak  mungkin pada  aspek  yang  diteliti.  Sehingga  gambaran  yang  sebenarnya  dari  aspek  yang  diteliti  dapat
2 Wawancara  dengan  bapak  Ghulam,  pemilik  kolam  dan  salah  satu  warga  desa  Gododeso  kecamatan  Kanigoro Blitar, Kamis, 15 Desember 2022.
tersaji dengan baik dan sesuai sebenarnya. Pada data kualitatif, data penelitian di kumpulkan dan di saring yang masuk secara konpeherensif kemudian data tersebut diuraikan dan di gambarkan dengan  mudah  dan  jelas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif,  yaitu  dengan menganalisis data yang telah terkumpul baik dari catatan, video, foto, dokumen, wawancara dan lainnya. 3 Sempel  penelitian  ini  pada  salah  satu  pemilik  kolam  dan  warga  desa  Gododeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Jawa Timur.
Teknik purpose sampling yang digunakan untuk menentukan informasi pada penelitian ini. Teknik  ini  digunakan  peneliti  karena  mempertimbangankan  bahwa  sampel    merupakan  pelaku usaha  dan  dianggap  paling  mengetahui  seluk  beluk  kerja  sama  tebar  benih  ikan  KOI  sebab memang  sebagai  pelaku.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan fenomenologi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi  data,  dan  verifikasi  data.  Reduksi  data  merupakan  proses  penggolongan, penyederhanaan,  dan  membuang  data  yang  tidak  perlu  untuk  memudahkan  dalam  mengambil kesimpulan.  Sedangkan  verifikasi  data  adalah  proses  pengambilan  kesimpulan  sebagai  bentuk interpretasi peneliti terhadap data yang sudah ada. 4

## PEMBAHASAN

## Teori Syirkah dan Jual Beli
Sebagai  institusi  bisnis  tertua  yang  masih  eksis  sampai  sekarang  dan  dipraktikkan  oleh masyarakat  Muslim  maupun  non-Muslim,  akad  syirkah  telah  mengalami  perkembangan  dan proses  modifikasi  seiring  dengan  dinamika  pemikiran  manusia.  Istilah  yang  digunakan  dalam hukum  Islam  kontemporer  untuk  menyebut  perikatan  secara  umum  adalah iltiza>m dan  untuk menyebut  perjanjian  adalah  akad  /  kontrak. 5 Konsep  perikatan  dalam  hukum  Islam  adalah objektivisme,  yaitu  memandang  perikatan  lebih  pada  sisi  objeknya  berupa  hak  dan  kewajiban yang timbul dalam perikatan. 6
Dalam  bermuamalah,  terdapat  asas-asas  perjanjian  dalam  hukum  Islam,  yaitu  asas Iba>h}ah }, asas kebebasan berakad, asas konsesualisme (adanya kesepakatan antar pihak), asas janji  tersebut  mengikat,  asas  keseimbangan  (antara  apa  yang  diberikan  dan  apa  yang  didapat),
3 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian , (Jakarta: Sibuku, 2018), 30-35.
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) , (Bandung: Alfabeta, 2018), 15-20.
5 Abd  al-Razza>q  al-Sanhu>ri>, Mas}a>dir  al-Haq  fi  al-Fiqh  al-Isla>mi >,  (Cairo:  Dar  Ih}ya>’  al-Tura>s\  al- ‘Arabi>, 2001), Vol. I, 9-10.
6 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah  (Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqih  Muamalat), (Jakarta:  PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), 50.
asas  kemaslahatan  (tidak  memberatkan  /  menimbulkan  kerugian),  asas  amanah  (beritikad  baik dalam transaksi), asas keadilan. 7
Syirkah  secara  etimologi  adalah  pencampuran  atau  penggabungan. 8 Secara  terminologi dapat dibedakan menurut tujuannya, ada 3 tujuan dalam syirkah:
a) Syirkah  al-milk ,  yaitu  kepemilikan  bersama  atas  barang  bertujuan  untuk  dibagikan baik secara fisik maupun secara hukum (manfaat), bukan bertujuan untuk kerjasama usaha. Seperti kepemilikan bersama ahli waris terhadap harta warisan (maurus\).
b) Syirkah al-mubāḥāt , yaitu hak bersama (siapa pun) untuk memanfaatkan harta milik umum. Seperti air, api, dan rumput.
c) Syirkah  al-‘uqūd ,  yaitu  akad  kerjasama  untuk  melakukan  usaha  baik  2  pihak  atau lebih  dengan  menyertakan  modal  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional. 9 Syirkah al-mubāḥāt , menurut ulama kontemporer termasuk salah satu bagian syirkah sebab didalamnya  terdapat  percampuran  hak  yang  tercakup  dalam  etimologi  syirkah. 10 Terminologi yang terbagi 3 tersebut adalah kosekuensi dari praktik syirkah yang mencakup akad (perikatan), kepemilikan  dan  sesuatu  yang  dimiliki  semua  orang.  Sehingga  konsep  syirkah  yang mengakomodir semua terminologi diatas adalah akad persekutuan / perkongsian diantara 2 pihak atau lebih dalam modal dan keuntungan.
Landasan akad syirkah dalam hukum Islam sangat banyak sekali baik dari al-Quran, hadis\, dan ijma’. Setidaknya ada 20 ayat lebih yang dapat dijadikan landasan dalam hukum syirkah dan yang  sering  dikutip  adalah  “ Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat itu  sebagian  mereka  berbuat  zalim  kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh .” (QS. S{a>d: 24).
Hadis Qudsi>, “ Aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya  tidak  mengkhianati  yang  lain.  Bila  salah  seorang  berkhianat,  maka  aku  akan  keluar dari  kemitra  usahaan  mereka .”  HR.  Abu>  Da>wu>d  dan  H{a>kim.  Term  “menemani” maksudnya  adalah  Allah  bersama  orang  yang  berserikat  dengan  penjagaan,  pertolongan,  dan keberkahan dalam perniagaannya selama tidak terjadi pengkhianatan. Jika terjadi pengkhianatan
7 Ibid , 83-92.
8 Muhamad ibn Ahmad al-Syat}iri>, Syarh al-Yaqu>t al-Nafi>s , (Jeddah: Dar al-Minha>j, 2007), 408.
9 Jaih Mubarok dkk, Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 , (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), 98.
10 Muhamad ‘Ubaidillah ‘At}i>qi>, ‘Uqu>d al-Syarika>t Dira>sah Fiqhiyah Muqa>ranah , (Kuwait: Maktabah Ibn Kas\i>r, 2006), 15.
maka Allah akan keluar dari mereka yang berserikat, yaitu hilanglah penjagaan, pertolongan dan keberkahan dari-Nya. Ketika Nabi SAW diutus, para sahabat melakukan perserikatan sedangkan Nabi SAW tidak melarangnya. 11
Begitu  pula  ijma’  ulama  Islam  dari  masa  ke  masa  tentang  syirkah  sebab  semua  orang menggunakannya untuk mengembangkan harta mereka. 12 Maka kebolehan syirkah dalam hukum Islam sudah sampai tahap ma’lu>m min al-di>n bi al-d}aru>rah walaupun ulama tidak sepakat dalam penamaannya.
Rukun  syirkah  yaitu ṣīgah ( ījāb  dan  qabūl ),  pihak-pihak  yang  bermitra,  modal  ( ra’s  al- māl )  dari  para  mitra,  melakukan  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan,  dan  nisbah  bagi  hasil. Bahkan menurut ulama Hanafiyah rukunnya adalah si>gah / ījāb dan qabūl saja. Masing-masing rukun memiliki kriteria dan/atau syarat tersendiri. 13 Syarat dan ketentuan syirkah dalam s}i>gah adalah  sesuatu  yang  menunjukkan  izin tasaruf terhadap  modal  syirkah,  baik  secara  eksplisit ( s}ari>h }) maupun implisit ( kina>yah ). Sebab modal yang bersifat gabungan ( musytarak ) tidak dapat ditasarufkan tanpa izin pemiliknya. Demikian juga dalam bagi pihak-pihak yang bermitra maka  disyaratkan  harus  memenuhi  kriteria  sah  mengadakan  akad waka>lah .  Sebab  masing- masing  mitra  berperan  sebagai  wakil  sekaligus muwakil bagi  mitra  lainnya.  Serta  setiap  mitra diperbolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing mitra.
Sedangkan  modal  ( ra’s  al-māl  /  ma’qu>d  ‘alaih ),  khususnya  dalam syirkah  ‘ina>n disyaratkan  kepemilikan  modal  harus  bersifat  persentase  ( syuyu>’ )  walaupun  tidak  sama jumlahnya, yang dapat dihasilkan dengan cara:
a) Kepemilikan barang secara persentase ( musya>’ ) sebelum akad syirkah, baik berupa barang yang memiliki padanan ( mis\li> ) atau tidak ( mutaqawim ).
b) Mencampur  modal  yang  berupa  barang-barang  yang  memiliki  padanan  ( mis\li >) seperti emas, perak, beras dan lain-lain yang sifat dan jenisnya sama.
Alternatif  ( h}i>lah )  agar  barang-barang  yang  tidak  bisa  dicampur  secara  persentase ( syuyu>’ )  ini  tetap  bisa  dijadikan  modal  yaitu  dengan  melakukan  jual  beli  sebagian  modalnya masing-masing  mitra  terlebih  dahulu  sehingga  kepemilikan  seluruh  mitra  bisa  berserikat  pada seluruh  modal  secara  persentase  ( syuyu>’ )  atau  antar  mitra  mengadakan  pembelian  barang
11 Wahbah al-Zuh}aili>, al-Mu’a>malah al-Ma>liyah al-Mu’a>s}irah , (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 100.
12 Ibn H{azm, Mara>tib al-Ijma>’ , (Beirut: Dar Ibn H{azm, 1998), 160.
13 Wahbah al-Zuh}aili>, al-Mu’a>malah al-Ma>liyah ..., 100.
secara  bersama-sama  sehingga  terdapat  kepemilikan  pada  komoditi  ( mabi’ )  secara  persentase ( syuyu>’ ) sesuai modal masing-masing. 14
Syarat  lain  terhadap  modal  ( ra’s  al-māl  /  ma’qu>d  ‘alaih )  adalah  nisbah  laba  (margin profit)  dan  margin  kerugian  ( khusra>n ).  Nisbah  laba  (margin  profit)  dari  akad  syirkah  harus disesuaikan dengan besaran nilai ( qi>mah ) modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja ( ‘amal ) setiap mitra. Sebab, profit merupakan produktivitas ( s\amrah ) dari modal sehingga yang menjadi  acuan  adalah  besaran  nilai  modal  bukan  kinerja  ( ‘amal ).  Imam  Abu  Hanifah 15 membolehkan  pembagian  laba  ( ribh })  menurut  kesepakatan,  seperti  jumlah  modal  sama  tapi pembagian laba berbeda. Sedangkan margin kerugian ( khusra>n ) juga harus disesuaikan dengan nilai  modal  setiap  mitra  setelah  dikurangi  biaya  operasional.  Sebab,  apabila  dalam  perjalanan bisnis mengalami kerugian maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase ( syuyu’ ) nilai modalnya masing-masing. 16
Akibat  hukum syirkah menjadikan  status  akad  syirkah  tersebut  termasuk  akad ja>iz dari kedua belah pihak. Konsekuensinya setiap mitra dapat membatalkan akad secara sepihak kapan pun dan syirkah bisa menjadi batal ketika mitra mengalami kondisi gila, pingsan atau dibekukan tasaruf nya karena faktor safi>h .
Dari  segi  menjalankan  bisnisnya  ( tasaruf )  setiap  mitra  berhak  menjalankan  bisnis menggunakan  modal  tersebut  baik  secara  tunai  ( cash ),  kredit, mud}a>rabah , waka>lah ,  gadai ( rahn ), hawa>lah atau  membeli  modal  tersebut  semuanya  selama  tidak  ada  penipuan  ( garar ) kecuali  akad tabaru’ seperti  hibah  dan qard} sebab  telah  menyalahi  tujuan syirkah yaitu mendapatkan  keutungan. 17 Hal  ini  berdasarkan  prinsip maslahat sebagaimana  prinsip  dasar wakil,  maka  dari  itu  setiap  mitra  dilarang  men tasaruf kan  modal  dengan  cara-cara  yang  tidak maslahat bagi mitra lain. 18
Otoritas setiap mitra dalam membawa modal tersebut bersifat ama>nah ( yad al-ama>nah ) sebagaimana  wakil.  Yaitu  setiap  mitra  memiliki  kekuasaan  menjalankan  bisnis  ( tasaruf )  modal mitra lain atas dasar kepercayaan sehingga tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan barang atau  modal  kecuali  ada  motif  kecerobohan  ( gaflah ).  Konsekuensi  lain  dalam  konteks
14 Sulaima>n ibn Muhamad al-Bujairami>, Tuh}fah al-H{abi>b ‘ala Syarh al-Khat}i>b , (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1996), Vol. 3, 447-451.
15 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah , (Jakarta: Kencana, 2012), 34.
16 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah , (Kediri: Lirboyo Pres, 2013), 199-202.
17 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad, ... 38.
18 Sulaima>n ibn Muhamad al-Bujairami>, Tuh}fah al-H{abi>b ..., Vol. 3, 452-454
persengketaan,  sumpahnya  bisa  dibenarkan  dalam  memberikan  klaim  ( da’wa )  mengembalikan modal,  klaim  kerusakan  modal  yang  tidak  diketahui  sebabnya,  atau  disebabkan  oleh  hal-hal misterius ( khafi >). Demikian juga dibenarkan klaimnya terkait jumlah keuntungan atau kerugian dari bisnis yang ia jalankan. 19
Sedangkan jual beli secara termonologi adalah tukar menukar sesuatu. Secara epistemologi adalah  transaksi  tukar  menukar  sesuatu  ( maliyah )  yang  memberikan  konsekuensi  kepemilikan barang  atau  jasa  ( manfa’ah )  secara  permanen  ( mu’abbad ). 20 Jual  beli  hukumnya  boleh berdasarkan ayat,  “ Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba .” QS. Al-Baqarah:  275.  Dan  hadis  yang  mengatakan,  “ Sesungguhnya  jual  beli  itu  hanya  (legal)  atas dasar saling rela .” HR. Ibn Majah. 21
Struktur  (rukun  dan  syarat)  yang  melandasi  akad  jual  beli  adalah:  rukun Pertama ,  para pihak  ( ‘aqidain ).  Syarat ‘aqidain adalah  orang  yang  mempunyai  kompetensi  dalam  tasaruf tertentu ( ahl al-tasaruf ) seperti wali anak kecil, yatim atau gila, wakil dan penerima pesan wasiat ( washi ).  Syarat  lainnya  adalah  dapat  melaksanakan  transaksi  atas  dasar  inisiatif  sendiri  tanpa paksaan ( mukhtar ).
Rukun Kedua ,  komoditi  yang  diperjualbelikan  ( ma’qud  ‘alaih )  yang  mencakup  barang ( musman ) dan alat pembayaran ( saman ). Syarat ma’qud ‘alaih ada 5 yaitu Pertama , barangnya memiliki  nilai  manfaat  secara  konkrit  ( mutaqawim  /  mutamawal )  bukan  yang  minimalis  (2  biji beras)  dan  suci. Kedua ,  barang  tersebut  mempunyai  nilai  kemanfaatan  ( muntafa’  bih )  baik perspektif syara’ atau perspektif ‘urf . Ketiga , barang dan alat transaksi dapat diserah terimakan ( maqdur  ‘ala  taslim )  baik  perspektif  empiris  ( hissi )  dan  hukum  ( syara’ ). Keempat ,  pelaku transaksi mempunyai kewenangan atas ma’qud ‘alaih baik barang atau alat transaksi ( li al’aqid wilayah )  yang  didapatkan  melalui  salah  satu  dari  kepemilikan  ( milk ),  perwakilan  ( wakalah ), kekuasaan  ( wilayah )  dan  legitimasi  syara’  ( idzn  al-syara’ ). Kelima ,  keberadaan ma’qud  ‘alaih diketahui  dengan  transparan  ( ma’lum )  baik  dengan  melihat  langsung  ( ru’yah )  atau  spesifikasi ( shifah ).
Rukun ketiga ,  ijab  kabul  ( shigah ),  dapat  dilakukan  secara  eksplisit  ( sharih )  atau  implisit ( kinayah ).  Syarat shigah : pertama ,  berkesinambungan  ( mutashil )  yaitu  tidak  ada  jeda  waktu yang  mencerminkan  kabul  bukan  lagi  sebagai  respon  dari  ijab. Kedua ,  kesesuaian  maksud
19 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah ..., 204.
20 Musthafa al-Khin dkk, Fiqh al-Manhaji , (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), VI/9.
21 Muhamad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah , (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009), I/737.
( muwafaqah  fi  al-ma’na ).  Ketiga,  tidak  ada  penangguhan  pada  syarat  tertentu  ( ta’liq  bi  al- syarth ). Keempat , tidak ada limitasi waktu kepemilikan ( ta’qit ). 22
Ulama  kontemporer  menambahkan  1  rukun  dalam  jual  beli  yaitu  adanya  tujuan  akad. Tujuan akad untuk melahirkan suatu akibat hukum yaitu maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama dapat  dikategorikan  menjadi  lima,  yaitu:  pemindahan  milik  dengan  imbalan  ataupun  tanpa imbalan  ( al-tamlik ),  melakukan  pekerjaan  ( al-amal ),  melakukan  persekutuan  ( al-isytirak ), melakukan pendelegasian ( al-tafwid ) dan melakukan penjaminan ( al-tausiq ). 23
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  secara  umum  bisnis  tersebut  termasuk syirkah ‘uqud , sebab  dalam  aktifitas  bisnisnya  menggabungkan  modal  masing-masing  mitra,  sedangkan  laba dibagi  sesuai  persentase  ( syuyu>’ )  dan  kerugian  ditanggung  bersama.  Dalam syirkah  ‘uqud terdapat beberapa macam / bentuk syirkah, dan yang paling sesuai dengan aktifitas bisnis diatas adalah syirkah  ‘inan  fi  al-amwa>l  al-muqayyadah .  Sebab,  bisnis  kemitraan  ikan  Koi  tersebut terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu dan tempat usaha tertentu. 24 Kemitraan ini juga  dapat  dikategorikan syirkah  al-baha>im ,  sebab  modal  syirkahnya  adalah  ikan  Koi  yang berupa hewan bukan benda mati.
Berbagai  persyaratan  dalam  kemitraan  ini  diperbolehkan  syariat,  sebab  tidak  ada  unsur penipuan, riba, ataupun judi. Berdasarkan hadis, “ Dan kaum muslimin terikat pada syarat-syarat mereka,  kecuali  syarat  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram .”  Dalam sebuah riwayat: “ (Kaum  muslimin  harus  mengerjakan)  apa  yang  telah  disepakati  (pada  syarat tersebut) .” Diriwayatkan oleh al-Tirmiz\i> (1352), Ibn Ma>jah (2353), al-Da>ruqut}ni> (2/27), al-Baihaqi> (6/79), al-H{a>kim (4/101). 25
Sedangkan adanya penjualan yang digagas oleh pemilik indukan secara sepihak atas bagian yang  sudah  menjadi  milik  pemilik  kolam  maka  termasuk  dalam  penipuan  dalam  transaksi. Dalam  KHES  Pasal  33,  penipuan  adalah  mempengaruhi  pihak  lain  dengan  tipu  daya  untuk membentuk  akad,  berdasarkan  bahwa  akad  tersebut  untuk  kemaslahatannya,  tetapi  dalam
22 al-Shadiq Abd al-Rahman al-Guryani, Ahkam al-Mu’amalat al-Maliyah fi Fiqh al-Islami , (Tripoli: al-Jami’ah al- Maftuhah,  2002),  28-63.  Dan  Rafiq  Yunus  al-Mishri, Fiqh  al-Mu’amalat  al-Maliyah ,  (Damaskus:  Dar  al-Qalam, 2007), 167-185
23 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ,... 219-220.
24 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad ..., 34.
25 Kha>lid ibn D{aifullah al-Syala>h}i>, al-Tibya>n fi Takhri>j wa Tabwi>b Ah}adis\ Bulu>g al-Mara>m , (Riyad: Muassasah al-Risa>lah, 1425), 9/191-192.
kenyataannya  sebaliknya. 26 Berbagai  alasan  telah  diungkapkan  untuk  mempengaruhi  pemilik kolam agar bersedia membelinya.
Jual beli dengan berbagai dalih yang dilakukan pemilik indukan ikan KOI kepada pemilik kolam  status  hukumnya  tidak  sah  dan  dilarang  syara’.  Sebab  dengan  segala  tipu  muslihatnya pemilik  indukan  telah  menjual  sesuatu  yang  bukan  miliknya,  sehingga  telah  menyalahi  syarat dari  rukun  jual  beli  yaitu  kepemilikan  barang  yang  sah.  Sebagaimana  hadis  yang  mengatakan, “ Janganlah kalian jual sesuatu yang bukan milikmu .” HR. Al-Baihaqi 10422. 27 Jika jual beli ini telah  terjadi,  maka  wajib  bagi  pemilik  indukan  mengembalikan  uang  yang  telah  diberikan kepadanya.
Pada hakikatnya, pemilik indukan hanya menginginkan tambahan uang dari pemilik kolam sebagai imbalan atas jasanya memberikan anakan ikan KOI kepada pemilik kolam dengan dalih kerja  sama  dan  jual  beli.  Pemilik  indukan  juga  masih  merasa  bahwa  anakan  ikan  KOI  itu miliknya  sehingga  merasa  berhak  menjualnya.  Tanpa  memahami  dan  mematuhi  aturan  kerja sama dan jual beli, terutama perspektif fiqih muamalah.
Maka, hukum transaksi tebar benih ikan KOI yang diakhir kerja samanya ditambah adanya jual  beli  dari  pemilik  indukan  kepada  pemilik  kolam  setelah  disortir  baik  sebelum  dibagi  atau setelah dibagi adalah sah secara syara’ tetapi jual belinya tidak sah dan apabila telah terjadi maka pemilik indukan wajib mengembalikan uangnya kepada pemilik kolam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kemitraan  bisnis  tebar  benih  ikan  KOI  termasuk  bentuk syirkah yang diperbolehkan  dalam fiqih  muamalah .  Berdasarkan  konsep  penyatuan  / percampuran  modal  termasuk  dalam  kategori syirkah  ‘inan  fi  al-amwa>l  al- muqayyadah .  Sedangkan  berdasarkan  jenis  modal  yang  dijadikan  kemitraan yaitu berupa ikan Koi maka termasuk dalam syirkah al-baha>im .
2. Jual beli anakan ikan KOI yang secara legal syara’ telah menjadi milik pemilik kolam  tidak  sah  dan  dilarang  syara’  sebab  pemilik  indukan  menjual  sesuatu yang  bukan  miliknya  dan  adanya  penipuan.  Apabila  hal  tersebut  telah  terjadi maka pemilik indukan harus mengembalikan uangnya kepada pemilik kolam.
26 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 19.
27 Ahmad ibn al-Husen al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), V/439.

## Daftar Pustaka
‘At}i>qi>,  Muhamad  ‘Ubaidillah, ‘Uqu>d  al-Syarika>t  Dira>sah  Fiqhiyah  Muqa>ranah , (Kuwait: Maktabah Ibn Kas\i>r, 2006).
al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husen, al-Sunan al-Kubra , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). al-Bujairami>, Sulaima>n ibn  Muhamad, Tuh}fah  al-H{abi>b ‘ala Syarh al-Khat}i>b , (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996).
al-Guryani,  al-Shadiq  Abd  al-Rahman, Ahkam  al-Mu’amalat  al-Maliyah  fi  Fiqh  al-Islami , (Tripoli: al-Jami’ah al-Maftuhah, 2002).
al-Ka>ff,  Hasan  ibn  Ahmad, al-Taqrira>t  al-Sadi>dah  fi  al-Masa>il  al-Mufi>dah  Qism  al- Buyu>’ wa al-Fara>id} , (Tari>m, Dar al-Mi>ra>s\ al-Nabawi>, 2013).
al-Khin, Musthafa dkk, Fiqh al-Manhaji , (Beirut: Dar al-Qalam, 1992).
al-Mishri, Rafiq Yunus, Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah , (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007).
al-Qazwini,  Muhamad  ibn  Yazid, Sunan  Ibn  Majah ,  (Beirut:  Dar  Ihya  al-Kutub  al-‘Arabiyah, 2009).
al-Sanhu>ri>,  Abd  al-Razza>q, Mas}a>dir  al-Haq  fi  al-Fiqh  al-Isla>mi >, (Cairo: Dar Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 2001).
al-Syala>h}i>, Kha>lid ibn D{aifullah, al-Tibya>n fi Takhri>j wa Tabwi>b Ah}adis\ Bulu>g al- Mara>m , (Riyad: Muassasah al-Risa>lah, 1425).
al-Syat}iri>, Muhamad ibn Ahmad, Syarh al-Yaqu>t al-Nafi>s , (Jeddah: Dar al-Minha>j, 2007). al-Zuh}aili>,  Wahbah, al-Mu’a>malah  al-Ma>liyah  al-Mu’a>s}irah ,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr, 2006).
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat), (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010).
H{azm, Ibn, Mara>tib al-Ijma>’ , (Beirut: Dar Ibn H{azm, 1998).
Hasanudin,  Maulana  dan  Jaih  Mubarok, Perkembangan  Akad  Musyarakah ,  (Jakarta:  Kencana, 2012).
Mania, Sulaiman Saat dan Sitti, Pengantar Metodologi Penelitian , (Jakarta: Sibuku, 2018).
Mubarok,  Jaih  dkk, Ekonomi  Syariah  Bagi  Perguruan  Tinggi  Hukum  Strata  1 ,  (Jakarta:  Bank Indonesia, 2021).
Pelangi, Tim Laskar, Metodologi Fiqih Muamalah , (Kediri: Lirboyo Pres, 2013).
RI, Mahkamah Agung, Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta:  Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) , (Bandung: Alfabeta, 2018).