Pasal 9 Konstitusi Jepang: Perubahan Sikap AS Terhadap Militer Jepang

## Helsi Eka Putri
Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia – Indonesia Email: helsieci@gmail.com Diserahkan: 01 Oktober 2018 | Diterima: 15 Desember 2018

## Abstract
This  article  explains  the  US  foreign  policy  on  the  Obama  administration  towards  the reinterpretation of article 9 of the Japanese constitution. Historically, article 9 was the result of US interference to keep Japan from proactive military activities and oblige Japan to sacrifice all its territory since 1895, and to incorporate Japan into the US security system. This evoke a question, why in the era of Obama administration US supported article 9 reinterpretation efforts that will make the Japanese military proactive? The purpose of this article is to analyze the direction of US President Barack Obama's foreign policy in the second period. Foreign policy theory with national interest concept approach is used to analyze three factors influencing US foreign policy to support the reinterpretation of article 9. This article uses literature study by collecting data that related to the factors of US in doing such foreign policy towards Japan. Ultimately, this article argued that external, internal, and perceptions of US decision-makers influence US foreign policy in favor of reinterpretation of article 9.
Keywords : Foreign, Policy, Pivot to Asia, US-Japan, Alliance.

## Abstrak
Dalam artikel ini dibahas tentang kebijakan luar negeri AS pada pemerintahan Obama terhadap reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang yang secara historis merupakan hasil intervensi AS untuk menahan  Jepang  proaktif  dalam  melaksanakan  kegiatan  militer  dan  mewajibkan  Jepang  untuk mengorbankan semua wilayah yang didudukinya sejak 1895 serta memasukkan Jepang ke dalam sistem  keamanan  Amerika  Serikat.  Pertanyaan  kemudian  adalah  mengapa  pada  era  Obama  AS mendukung  upaya  reinterpretasi  pasal  9  yang  akan  membuat  militer  Jepang  kembali  proaktif? Artkel ini bertujuan untuk menganalisis politik Luar Negeri AS era Presiden Barack Obama periode kedua. Teori foreign policy dengan konsep national interest digunakan untuk menganalisis tiga faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap reinterpretasi artikel 9. Dalam artikel ini digunakan studi pustaka untuk memperoleh data dan informasi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang. Tulisan ini berpendapat bahwa faktor eksternal, internal, dan persepsi aktor  pengambil  keputusan  di  AS  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  AS  mendukung reinterpretasi pasal 9.
Kata Kunci : Kebijakan, Luar Negeri, Pivot to Asia, Aliansi, AS-Jepang.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  luar  negeri  yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) pada masa Presiden Barrack Obama periode kedua  menunjukan  perubahan  fokus kebijakan  luar  negeri  AS  dari  Timur
Tengah  ke  Asia  Pasifik.  Hal  ini diungkapkan  langsung  oleh  Presiden Barack  Obama  pada  pidatonya  di Parlemen  Australia  pada  tanggal  17 November 2011 “As we end today’s wars,
I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority” (The White House Office of the Press Secretary, 2011) di mana  perubahan  ini  dikarenakan adanya pengaruh sistem  internasional, kondisi,  dan  juga  dinamika  yang sedang terjadi di Asia Pasifik (Foreign Policy, 2018). Asia Pasifik merupakan bagian dari fokus utama AS di bidang politik, ekonomi, serta militer. Dalam sebuah  kebijakan  luar  negeri  yang dikeluarkan  oleh  AS  yaitu “Pivot  to Asia” ,  yang  menandakan  awal perubahan  prioritas  kebijakan  luar negeri AS dari Timur Tengah ke Asia Pasifik (Quinn, 2013).
Dalam menyatakan niatnya pada 2011 untuk "pivot" yang lebih intensif terhadap  Asia-Pasifik,  pemerintahan Obama  mengedepankan  tiga  poin utama  untuk  mengatur  upaya  ini. Pertama, pivot ke Asia ini dimaksudkan untuk menjadi demonstrasi  komitmen  pemerintahan Obama yang menginginkan berakhirnya  konflik  di  Afghanistan dan  Irak  dan  memberikan  prioritas yang  lebih  besar  untuk  fokus  pada kekuasaan  dan  sumber  daya  AS terhadap  wilayah  Asia-Pasifik  yang dinamis. Kedua, pemerintahan Obama menyajikan kasus strategis secara rinci pada  pentingnya  Asia-Pasifik  untuk kepentingan kebijakan jangka panjang dalam dan luar negeri Amerika Serikat. Ketiga,  rencana  ini  diajukan  untuk
memperkuat  pengaruh  Amerika  di kawasan tersebut melalui pendalaman interaksi ekonomi, keterlibatan diplomatik  yang  lebih  besar,  upaya kuat untuk mempromosikan hak asasi manusia  dan  demokratisasi,  dan memperkuat  kehadiran  militer  AS.
“ The Pivot ", atau yang lebih diketahui,
“rebalance” terhadap Asia-Pasifik menjadi  salah  satu  kebijakan  luar negeri  pemerintahan  Obama  yang paling menonjol (Gill, 2016).

## PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT (AS) ERA PRESIDEN OBAMA
Kebijakan  luar  negeri  AS  secara resmi  diarahkan  seluruh  wilayah  Asia Pasifik yang mencakup wilayah Pasifik dan  Samudra  Hindia.  Kebijakan tersebut diarahkan untuk membendung  pertumbuhan  China oleh  AS.  AS  juga  menginisiasi Trans Pacific  Partnership tanpa  kehadiran China  di  dalamnya  dalam  upaya kerjsama perdagangan. Hillary Clinton secara terbuka mengakui bahwa salah satu yang paling menonjol di kawasan Asia-Pasifik  tentu  saja  China,  tetapi Hillary  Clinton  menolak  pandangan bahwa “US pivot ” terhadap Asia Pasifik diarahkan  untuk  membatasi  China, dengan menyatakan bahwa “Kami (AS dan  China)  akan  menghasilkan  lebih banyak  keuntungan  dari  kerjasama daripada konflik” (Clinton, 2011).
Pada  ranah  strategis,  Amerika Serikat  ingin  Asia  Tenggara  untuk membentuk  pusat "Asian  Strategic Alliance" yang  mencakup  Asia  Timur Laut,  Asia  Tenggara  dan  India.  Pada tingkat  politik,  AS  terus  mengekspor "Demokrasi"  dan  nilai-nilai  Barat  ke negara-negara  Asia  Tenggara.  Pada tingkat  ekonomi,  AS  memiliki hubungan dekat dengan Asia Tenggara dalam hal perdagangan, keuangan dan investasi.  Pada  tingkat  militer  dan keamanan,  AS  ingin  mendirikan pangkalan  militer  dan  lebih  positif mencampuri  urusan  keamanan  di kawasan Asia-Pasifik. Sejak pengumuman  poros  AS  ke  Asia, Pertahanan  Amerika  Serikat  telah menggeser  sebagian  besar  asset angkatan  laut  ke  wilayah  Asia  Pasifik pada tahun 2020, serta meningkatkan latihan  militer  dan  hubungan  di wilayah  tersebut.  Dalam  proses  ini, persaingan  maritim  di  Laut  China Selatan  terus  dipercepat  (Steinbock, 2015).
Seiring dengan berjalannya pivot to Asia dan  dalam  rangka  penguatan pengaruh  AS  di  Asia-Pasifik  dalam bidang militer , pada tanggal 3 Oktober 2013,  AS  dan  Jepang  mengeluarkan “ Joint Statement of the Security Consultative Committee: Toward a More Robust alliance and  Greater  Shared  Responsibilities.” (Minister for Foreign Affairs Kishida,
2013). Di dalam dokumen tersebut, AS
“menyambut” niat dari Pemerintahan
Abe tentang “ re-examining the legal basis for  its  security  including  the  matter  of exercising  its  right  of  collective  self- defense… ”. Dengan kata lain, menemukan  cara  untuk  merubah interpretasi dari pasal 9 yang kemudian dapat  memungkinkan  Jepang  untuk mengambil  kebijakan  militer  yang lebih  ofensif  dan  tidak  menghalangi partisipasinya  dalam  perang  agresi (Wright,  2013).  Setelah  keluarnya perjanjian  ini,  27  April  2015,  Jepang dan  AS  menandatangani  kerjasama keamanan  baru  yang  menempatkan Jepang  pada  posisi  yang  legih  agresif dalam  pergolakan  keamanan  global sebagai  pendukung  AS.  Sebagai imbalannya AS memberikan dukungan politik dan keamanan yang lebih kuat kepada Jepang.
Dengan  disahkannya  perjanjian Joint  Statement  of  the  Security  Consultative Committee: A Stronger Alliance for a Dynamic Security  Environment  The  New  Guidelines  for U.S.-Japan Defense Cooperation dan suksesnya  kebijakan  Jepang  untuk mereinterpretasikan konstitusinya terkait self-defense Jepang  yang  tertulis pada article 9 mengisyaratkan bahwa AS mengambil sikap mendukung terhadap keinginan Jepang untuk mereinterpretasi  pasal 9 agar  Jepang dapat  bergerak  secara  proaktif  dalam bidang  militer.  Hal  ini  secara  tertulis diungkapkan dalam perjanjian tersebut:
“Japan’s security policy continues to reflect its long-standing commitment to regional and global peace and stability, as well as its intention to make more proactive contributions to addressing the challenges faced by the international community. At the same time, Japan will continue coordinating closely with the United States to expand its role within the framework of the U.S.- Japan Alliance. Japan is also preparing to establish its National Security Council and to issue its National Security Strategy. In addition, it is re-examining the legal basis for its security including the matter of exercising its right of collective self-defense, expanding its defense budget, reviewing its National Defense Program Guidelines, strengthening its capability to defend its sovereign territory, and broadening regional contributions, including capacity- building efforts vis-à-vis Southeast Asian countries. The United States welcomed these efforts and reiterated its commitment to collaborate closely with Japan ” (Minister for Foreign Affairs Kishida M.O, 2015) .
Reinterpretasi pasal 9 merupakan hasil dari diskusi yang panjang dan juga melibatkan  banyak  pihak.  Dengan adanya reinterpretasi article nine , Jepang secara  besar  merubah  banyak  hal terkait militer maupun sistem pertahanan.  Berikut  merupakan  hasil dari diskusi panel mengenai reinterpretasi pasal 9:
“The provision of paragraph 1 of Article 9 should be interpreted as prohibiting the threat or the use of force as means of settling international disputes to which Japan is a party. The provisions should be interpreted as not prohibiting the use of
force for the purpose of self-defense, nor imposing any constitutional restrictions on activities that are consistent with international law. The provision of the paragraph 2 of Article 9 should be interpreted as stipulating that “in order to accomplish the aim of the preceding paragraph,” war potential will never be maintained. The paragraph should therefore be interpreted as not prohibiting the maintenance of force for other purposes, namely self-defense or so-called international contributions to international efforts ” (Yanai, 2008) . Pada  bulan  Juli  2014  Kabinet Abe mengumumkan hasil reinterpretasi Artikel 9 yang menyatakan  bahwa  Jepang  dapat melindungi  negara  lain  dengan  3 syarat: pertama, jika negara yang dekat atau  beraliansi  dengan  Jepang mengalami  serangan  militer  yang mengancam  ketahanan  Jepang  dan menimbulkan bahaya yang fundamental  bagi  hak  untuk  hidup, kebebasan,  dan  kebahagiaan.  Kedua, ketika  tidak  ada  cara  lain  untuk menangkal  serangan  dan  menjamin keselamatan  Jepang  dan  rakyatnya. Ketiga,  ketika  Jepang  membatasi penggunaan  kekuatan  sampai  batas minimum yang diperlukan (Traphagan, 2012).
Hal ini cukup aneh karena setelah akhir  Perang  Dunia  II,  konstitusi Jepang  yang  sebagian  ditulis  oleh Amerika Serikat untuk bangsa Jepang yang  kalah,  menolak  perang  sebagai solusi  dari  adanya  konflik  dan
menyerahkan  keamanan  nasionalnya ke tangan sekutunya yaitu AS (Wright, 2013).  Konstitusi  tersebut  telah ditetapkan  pada  tanggal  3  Mei  1947. Kekalahan  Jepang  pada  PD  II mengakibatkan  negara  ini  harus menerima  Konstiusi  Meiji  1889 digantikan  dengan  Konstitusi  1947 yang  dibuat  oleh  campur  tangan  24 pengacara AS di bawah ketua Charles Louis  Kades  atas  kuasa  dari  Jendral McArtur.  Hal  ini  adalah  upaya  AS untuk  menahan  Jepang  melakukan kegiatan  militer  yang  proaktif  dan mewajibkan  Jepang untuk mengorbankan  semua  wilayah  yang didudukinya  sejak  1895,  serta memasukkan Jepang ke dalam sistem keamanan  Amerika  Serikat.  Amerika Serikat  menandatangani  perjanjian berikutnya dengan Jepang pada tahun 1954 yang isinya adalah menyediakan perlengkapan-perlengkapan,  alat-alat, dan  lainnya  bagi  Jepang.  Sebaliknya Jepang menyediakan basis-basis militer dan  alat-alat  yang  diperlukan  oleh Amerika Serikat (Emmerson, 1971).
Melihat dari fenomena di atas dan seiring  dengan  adanya  perubahan fokus kebijakan luar negeri AS kearah Asia-Pasific,  AS  justru  mendukung Jepang untuk meningkatkan militernya menjadi lebih proaktif, sehingga untuk mencapai  hal  tersebut  Jepang  harus mereinterpretasi  isi  pasal  9  dalam konstitusi  negaranya  yang  melarang Jepang untuk bertindak secara proaktif
dalam bidang militer. Sangat menjadi pertanyaan  terkait  sikap  AS  yang sekarang  malah  mendukung  adanya mereinterpretasi pasal 9. Padahal pasal 9  dalam  konstitusi  Jepang  dibuat berdasarkan adanya intervensi AS pada pasca perang dunia II untuk membuat militer Jepang menjadi pasif. Artikel ini menjelaskan kebijakan luar negeri AS terhadap reinterpretasi pasal 9 dengan menggunakan  pendekatan  konsep national interest.

## TINJAUAN LITERATUR
Perdebatan  yang  berkembang dalam  berbagai  literatur  secara  garis besar membahas masalah ini dari sudut pandang  Jepang.  Para  ahli  dan akademisi  sebelumnya  menjelaskan faktor-faktor dan motivasi Pemerintahan Abe melakukan reinterpretasi pasal 9. Salah satu alasan reinterpretasi  pasal  9  adalah  adanya pengaruh  tekanan  yang  cukup  besar dari  AS  (Richter,  2016).  Selain  itu, Funaiole  mencoba  melihat  hal  ini melalui teori identitas negara. Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa reinterpretasi  pasal  9  merupakan strategi  mobilitas  sosial  Jepang  yang telah ada dan berjalan konsisten sejak masa  pemerintahan  perdana  Menteri Koizumi. Terjadinya pergeseran dinamika  kekuasaan  regional  yang mengarah  ke  China  menekan  para pemimpin Jepang untuk
mempertahankan kekuatan dan Prestise Regional Jepang (Funaiole, 2015).
Mayumi Itoh menjelaskan dengan  adanya  reinterpretasi  pasal  9 setidaknya ada 3 keuntungan penting yang akan didapatkan Jepang. Pertama, revisi pasal 9 merupakan prasyarat bagi Jepang  untuk  menjadi  bangsa  yang benar-benar  independen  dan  percaya diri.  Kedua,  mengartikulasikan  hak untuk  membela  diri  secara  kolektif dalam konstitusi akan menghilangkan ambiguitas  yang  telah  menghambat langkah  apapun  untuk  memperkuat hubungan  keamanan  AS-Jepang. Ketiga,  penegasan  hak  Jepang  untuk terlibat  dalam  kegiatan  bela  diri kolektif  juga  akan  menghapus  alasan legalistik  yang  telah  mencegah Self- Defence Forces (SDF) untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam operasi  pemeliharaan  perdamaian ( peacekeeping operations ) (Itoh, 2001).
Literatur  lainnya  menegaskan adanya  upaya  kolektif  dari  AS  dan Jepang  untuk  memperkuat  aliansi mereka  dikarenakan  ketegangan  dan ketidakstabilan yang meningkat di Asia Timur  Laut  (Rowberry,  2014). Ancaman-ancaman tersebut menimbulkan tekanan terhadap pemerintahan  Abe  untuk  lebih proaktif  secara  militer.  Dari  berbagai penjelasan  di  atas,  secara  garis  besar Jepang dipojokan dengan keadaan dan adanya  dorongan  dari  AS.  Namun, pertanyaan  lain  yang  muncu  dengan
adanya hal ini adalah tindakan AS yang mendukung  reinterpretasi  pasal  9 konstitusi Jepang yang secara historis disusun atas intervensi AS.
Dari berbagai literatur yang telah ada,  sangat  sedikit  yang  melihat pentingnya untuk menyoroti kebijakan luar  negeri  AS  yang  secara  historis turut membentuk pasal 9. Penulis akan berfokus  untuk  melihat  hal  ini  dari sudut  pandang  AS.  Untuk  melihat tindakan yang dilakukan oleh AS maka penulis  menyoroti  pentingnya  untuk melihat kebijakan AS ini dari 3 faktor yang  mendasari  kebijakan  luar  negeri suatu  negara.  Penulis  menggunakan teori foreign  policy dengan  pendekatan konsep national  interest yang  akan melihat  fenomena  ini  secara  lebih dalam.

## FOREIGN POLICY THEORY DAN KONSEP NATIONAL INTEREST
Untuk menjelaskan permasalahan di  atas,  penulis  akan  menggunakan foreign policy analysis dengan pendekatan konsep national  interest.  Foreign  policy analysis dinilai  mampu  menjelaskan secara  garis  besar  tentang  kebijakan luar  negeri  suatu  negara.  Sedangkan, pendekatan  konsep national  interest ini dinilai mampu untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan luar negeri AS yang mendukung reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang.
Menurut  K.  J.  Holsti,  kebijakan
luar negeri adalah suatu tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat kebijakan  untuk  mencegah  suatu masalah  atau  melancarkan  perubahan dalam  lingkungan,  yaitu  dalam kebijakan,  sikap  atau  tindakan  suatu negara. Meskipun, beberapa kebijakan dibuat  untuk  mengubah  kondisi  luar negeri  demi  meraih  kepentingan negara pembuat kebijakan. Kebanyakan kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan dalam negeri, seperti mencari rasa aman, kesejahteraan, otonomi dan gengsi (Holsti, 1987).
Berikut 3 faktor yang melatarbelakangi perumusan kebijakan luar  negeri  menurut  Holsti:  1.  Faktor eksternal seperti: sistem internasional, kebijakan  dan  tujuan  negara  lain, masalah  global  dan  regional,  hukum internasional  serta  opini  dunia;  2. Faktor  domestik  seperti: kepentingan nasional  baik  kepentingan  sosial, ekonomi dan keamanan; 3. Faktor dari pengaruh  persepsi  dan  perilaku  para aktor  pembuat  kebijakan  (Holsti, 1987).
Faktor  eksternal  juga  dapat diartikan sistem internasional ataupun masalah  global  yang  berupa  suatu ancaman yang harus ditangani dengan kebijakan luar negeri. Faktor domestik berkaitan  erat  dengan  kepentingan nasional  suatu  negara  yang  meliputi faktor  ekonomi  maupun  keamanan. Faktor  ketiga  yaitu  hal-hal  yang berkaitan  dengan  aktor-aktor  yang
terlibat, yang berarti dalam menganalisa kebijakan luar negeri kita harus  turut  melihat  aktor  sebagai pembuat keputusan.
Pendapat  lain  dari  Mark  R. Amstutz  mendefinisikan  kebijakan luar  negeri  sebagai “foreign  policy  as explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interest beyond  a  country’s  territorial  boundaries” (Amstutz,  1998).  Sependapat  dengan Mark, Valerie M. Hudson mendefinisikan  kebijakan  luar  negeri sebagai strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintah nasional untuk mencapai tujuannya dalam hubungannya  dengan  entitas  luar, termasuk  keputusan  untuk  tidak bertindak (Steve Smith, 2012). Sebagai komponen dalam pembuatan kebijakan  luar  negeri,  Graham  T. Allison menyebutkan bahwa: “National security and national interest are the principal categories  in  which  strategic  goals  are conceived” (Allison,  1971) . Di  sini ditegaskan bahwa kepentingan nasional  merupakan  hal  terpenting dalam  memahami  arah  tujuan  suatu kebijakan  luar  negeri.  Pendapat  lain mengatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan dari negara yang  kemudian  diwujudkan  dalam kebijakan luar negeri “National interest as a guide to foreign policy” (Martin Griffiths, 2008) .
Kepentingan  nasional  dapat dikategorikan  menjadi  dua  kategori
mendasar  yaitu;  kepentingan  nasional yang  bersifat  vital  atau  esensial  dan kepentingan  nasional  yang  bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional  yang  bersifat  vital  biasanya berkaitan  dengan  kelangungan  hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti ( core values ) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan  secara  langsung  dengan eksistensi  negara  itu  namun  tetap diperjuangkan  melalui  kebijakan  luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa  jauh  kepentingan  tersebut ada  dan  digunakan,  di  mana  lebih kepada  keadaan  darurat  suatu  negara sehingga  harus  segera  diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang  digunakan  karena  prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya  dapat  dirasakan  lebih  baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008).

## Operasionalisasi Konsep

## Model Analisis

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Faktor Eksternal yang Mendorong AS Mendukung Reinterpretasi Artikel 9
Kebijakan  luar  negeri  AS  yang mendukung reinterpretasi pasal 9 tidak luput dari adanya pengaruh eksternal. Pengaruh  ini  merupakan  adanya perubahan  sistem  internasional  yang mengharuskan  AS  untuk  mengambil tindakan guna melindungi kepentingan nasionalnya. Salah satu faktor tersebut adalah  dinamika  dan  ancaman keamanan  di  kawasan  Asia  Timur, antara  lain  peningkatan  militer Tiongkok  dan  ancaman  nuklir  Korea Utara.
Seperti  yang  dikatakan  Obama dalam  kunjungannya  ke  Parlemen Australia bahwa “The transfer of nuclear materials  or  material  by  North  Korea  to states or non-state entities would be considered a grave threat to the United States and our allies, and we would hold North Korea fully accountable for the consequences of such action (Secretary,  Speeches  &  Remarks, 2011) . Dari  pernyataan  Obama tersebut terlihat bahwa AS Foreign Policy Faktor Eksternal Faktor Internal Persepsi dan Perilaku Aktor
Kebijakan AS mendukung reinterpretasi Article 9 Faktor Eksternal yang mempengaruhi Kebijakan luar negeri AS Faktor Internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS
Persepsi dan Perilaku Aktor pengambil kebijakan luar negeri
menganggap Korea Utara dan aktifitas peningkatan nuklirnya sebagai ancaman bersama bagi AS dan sekutu- sekutunya.  Dengan  adanya  ancaman nuklir  Korea  Utara,  keamanan  dan kestabilan  kawasan  akan  terganggu. Hal  ini  akan  menimbulkan security dilemma bagi  negara-negara  tetangga Korea Utara dan juga AS. Kecemasan AS  terhadap  pengembangan  nuklir Korea Utara bukan tanpa sebab yang jelas.  Ancaman  ini  bukan  hanya sebatas militer, namun akan
berdampak  pada  banyak  hal,  antara lain  aktifitas  ekonomi  AS  di  wilayah Asia Pasifik. Ancaman lainnya datang dari  Cina  dengan  perkembangan militer  yang  pesat.  Dimulai  dengan sikap  agresif  China  yang  ditunjukan pada  sengketa  Laut  China  Selatan maupun  kasus  ADIZ  dengan  Jepang dan juga peningkatan anggaran belanja militer  yang  cukup  signifikan  selama beberapa  tahun  terakhir.  Berikut  data peningkatan  anggaran  pertahanan China 2008-2015.

## Gambar 1
Belanja Pertahanan China 2008-2015
Sumber: CSIS China Project (www.chinapower.csis.org)
Data diatas menunjukan peningkatan  belanja  pertahanan  Cina mulai tahun 2012 sampai tahun 2015. Pada  tahun  2010,  Cina  merupakan negara kedua yang memiliki anggaran militer  terbesar.  Dalam  jangka  waktu dari  2001-2010  China  mengalami peningkatan  belanja  militer  sebanyak 189%.
Gambar 2 Jumlah personel militer negara Asia Pasifik
Selain anggaran militer yang terus meningkat,  China  juga  memiliki jumlah  personel  militer  terbanyak  di kawasan  Asia.  Dapat  dilihat  pada gambar  di  atas,  angkatan  darat  China berjumlah  1.6  juta  personel,  235  ribu personel  angkatan  laut,  dan  398 personel  angkatan  udara.  Total keseluruhan  personel  militer  China adalah  2.233.000  orang.  Jumlah tersebut  sangat  jauh  dibandingkan dengan  negara-negara  sekelilingnya, contohnya  Jepang  dengan  total keseluruhan personel 243.650. Peningkatan  anggaran  pertahanan yang sebagian besar dihabiskan untuk belanja  militer  China  menimbulkan respon sekitarnya untuk turut meningkatkan  pertahanan  sebagai bentuk counter balance dalam menghadapi peningkatan militer China. Hal ini menimbulkan ketegangan  antar  kawasan  yang  akan mempengaruhi kestabilan aktifitas lain terutama  kegiatan perdagangan  AS di kawasan Asia Pasifik.
Merespon hal ini, AS memperkuat  aliansi  dengan  Jepang sebagai  upaya  AS  untuk  meredam kekuatan China di Asia Pasifik. Hal ini juga  dilakukan  untuk  meredam hegemoni  China  yang  mulai  terlihat menonjol  di  kawasan  Asia  Pasifik. Seperti  yang  dikatakan  Obama “The United States and its economic and security partners in the region have all been pursuing a hedging strategy of cooperation with China
on  issues  where  interests  overlap  (especially economically),  yet  seeking  to  counterbalance Beijing’s  growing  military  capacity  and influence” (Manning,  2014) . Dari pernyataan  Obama  tersebut,  terlihat bahwa  AS  melakukan  upaya  untuk mengimbangi  pertumbuhan  kekuatan China  dengan  cara  memperkuat kerjasama dengan negara aliansi dalam bidang ekonomi dan juga keamanan.

## Faktor Internal yang Mendorong AS Mendukung Reinterpretasi Artikel 9
Keinginan  AS  untuk  menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia dan juga  banyaknya  kepentingan  AS  di kawasan  tersebut  mendorong  AS untuk mencari cara untuk mengimbangi kekuatan militer apapun yang tumbuh di kawasan tersebut. AS melihat  peningkatan  militer  yang dilakukan  oleh  Tiongkok  dan  juga Korea  Utara  dapat  mengancam kepentingan  nasionalnya  di  kawasan Asia.  Jepang  dan  AS  melihat  Korea Utara sebagai ancaman jangka pendek, namun  lebih  khawatir  terhadap meningkatnya militer China (Manning,
2014).
Alasan  keamanan  di  atas merupakan  faktor  ekternal  yang mendorong  AS  mendukung  Jepang untuk  melakukan  reinterpretasi  pasal 9 . Faktor  internal  datang  dari  dalam negeri  AS,  faktor  ini  erat  kaitannya dengan kepentingan nasional AS  yang
ingin  dicapai  melalui  kebijakan  luar negerinya  tehadap  Jepang.  Dengan adanya reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang  maka  Jepang  dapat  bergerak secara  lebih  proaktif  dalam  bidang militer.
Dengan  berubahnya  militer Jepang  menjadi  lebih  proaktif  dapat menguntungkan  AS  karena  Jepang dapat  menjadi extended  deterrence bagi AS di wilayah Asia Pasifik. Selain itu, pertahanan  AS  menjadi  lebih  kuat karena  jika  terjadi  serangan  terhadap negara  lain  yang  berhubungan  erat dengan  Jepang,  maka  Jepang  dapat melakukan  intervensi  militer  untuk membantu negara tersebut (Traphagan,  How  Japan  Sees  its Military,  2012).  Hal  ini  sangat menguntungkan AS karena jika terjadi serangan  terhadap  AS,  maka  Jepang dapat membantu secara militer. Hal ini juga  diungkapkan  dalam Congressional Research Service:
“these bilateral and multilateral links among U.S. allies and partners as beneficial to U.S. security interests by both enhancing deterrence and perhaps lessening the sense of direct rivalry with potential adversaries. Japan’s military, called the Japan Self Defense Forces (SDF), will be legally permitted to help defend the United States (or another country) if it comes under attack and that attack threatens Japan” (Emma, 2015) .
Selain itu, dengan adanya extended deterrence AS  di  wilayah  Asia  Pasifik
dengan  aliansinya  dengan  Jepang, maka  AS  dapat  dengan  aman menjalankan aktifitas perdagangannya yang melewati jalur pasifik. Perdagangan  bebas  merupakan  fokus AS pada masa kepemimpinan Obama. Dapat  dilihat  melalui Trans  Pasific Partnership yang  dicanangkan  AS sebagai  media  perdagangan  AS  dan negara-negara  Asia  Pasifik.  Dengan keadaan  keamanan  kawasan  yang aman dan stabil akan turut mengamankan  aktivitas  perdagangan AS di kawasan Asia Pasifik.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah sebuah doktrin yang berpengaruh di AS, yaitu Wolfowitz doctrine. Doktrin ini merupakan  basis  dari  kebijakan  luar negeri  AS  untuk  melindungi  status Uni-power AS semenjak runtuhnya Uni Soviet. Doktrin ini berbunyi:
“Our first objective is to prevent the re- emergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere, that poses a threat on the order of that posed formerly by the Soviet Union. This is a dominant consideration underlying the new regional defense strategy and requires that we endeavor to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to generate global power” (Roberts, 2015) .
Selain  itu, Council  of  Foreign  Relations memperluas  doktrin  ini  ke  dalam hubungannya dengan China.
Faktor  finansial  juga  merupakan salah satu dorongan internal AS untuk mendukung  reinterpretasi  pasal  9. Pada masa Obama, prioritas anggaran militer  berfokus  pada  biaya  relokasi fasilitas  militer  AS  dari  Okinawa  ke Guam,  sehingga  mengharuskan  AS untuk  memotong  anggaran  aliansi (Emma  Chanlett-Avery  I.  E.,  2016). Dengan  mendukung  reinterpretasi pasal 9 maka AS secara tidak langsung mengurangi  beban  anggaran  aliansi dan  dapat  lebih  berfokus  untuk menyelesaikan masalah relokasi fasilitas militer AS ke Guam.

## Faktor Persepsi Pengambilan Kebijakan mendukung Pasal 9
Paham  liberalisme  pada  masa kepemimpinan Obama mempengaruhi kebijakan  luar  negeri  AS.  Barack Obama  menunjukan  identitas  AS sebagai  negara liberal  internationalist. Identitas  ini  yang  akhirnya  menjadi arah kebijakan dan respon AS terhadap dinamika global.
Liberal  internationalism memiliki ciri-ciri seperti mendukung perdagangan bebas, institusi internasional,  kerjasama  keamanan, collective  problem  solving ,  dan  mengikuti hukum yang berlaku (Ikenberry, 2009). Jika  dilihat  dengan  ciri-ciri  di  atas, maka identitas AS pada pemerintahan Obama  membentuk  arah  kebijakan luar negeri AS yang lebih menegaskan identitasnya  sebagai  negara liberal
internationalism. Tidakan AS yang paling menunjukan identitasnya sebagai liberal internationalism adalah perubahan fokus kebijakan  luar  negeri  AS  dari  Timur Tengah  ke  Asia  Pasifik  yang  lebih dikenal  sebagai pivot  to  Asia . “Pivot” atau yang diketahui sebagai “rebalance” di Indo-Pasifik menjadi salah satu dari kebijakan  luar  negeri  Pemerintahan Obama yang paling menonjol.
Salah  satu  ciri  negara liberal insternasionalist adalah kerjasama keamanan  demi  terciptanya collective problem  solving. Hal  ini  jelas  terlihat dengan  sikap  AS  yang  mendukung reinterpretasi  pasal  9  agar  dapat memperkuat aliansinya dengan Jepang. Dengan  terciptanya  aliansi  yang  lebih kuat  akan  memperkuat  keamanan kawasan  yang  pada  akhirnya  akan mendorong  perdagangan  bebas  yang lebih  maju.  Diperkuatnya  aliansi dengan  Jepang  juga  merupakan  salah satu  bentuk collective  problem  solving untuk mengimbangi kekuatan China di kawasan  dengan  bekerjasama  secara kolektif  dengan  negara-negara  Asia Pasifik.
Selain  itu, Obama mengedepankan soft  diplomacy dalam segala  kebijakan  luar  negerinya. Dengan  adanya  Jepang  sebagai kekuatan  militer  yang  berkembang  di kawasan  dapat  mencegah  hegemoni China  di  Asia  Pasifik  atau  setidaknya menyeimbangkan  kekuatan  militer  di Asia  Pasifik  agar  terciptanya  situasi
keamanan  yang  stabil.  Dengan  jalan ini,  AS  tidak  perlu  melakukan intervensi yang bersifat ofensif seperti yang  banyak  dilakukan  pada  masa pemerintahan Bush yang mengedepankan hard  diplomacy dan banyak  melakukan  intervensi  yang bersifat ofensif seperti yang dilakukan AS di Irak.

## KESIMPULAN
Kebijakan  luar  negeri  AS  yang mendukung  reinterpretasi  pasal  9 konstitusi  Jepang  dipengaruhi  oleh  3 faktor  yaitu  faktor  eksternal,  faktor internal, dan persepsi aktor pengambil kebijakan.  Faktor  eksternal  yang mempengaruhi AS mengambil kebijakan  ini  adalah  ketidakstabilan keamanan  kawasan  yang  disebabkan oleh The  Rise  of  China sehingga mendorong  AS  untuk  menyetujui reinterpretasi  pasal  9  yang  akan membuat  Jepang  menjadi  lebih proaktif secara militer yang diharapkan menjadi extended  deterrence AS  di  Asia Pasifik  yang  akan  menangkal  adanya hegemoni  China  di  kawasan  agar terciptanya kedamaian di Asia Pasifik. Faktor  internal  yaitu  kepentingan nasional  AS  untuk  menjaga  jalur perdagangannya  di  kawasan  Asia Pasifik. Selain itu, kebijakan ini sesuai dengan  soft  diplomacy  yang  dianut Obama,  dengan  terciptanya  aliansi yang  lebih  kuat  dengan  Jepang  maka AS tidak perlu melakukan strategi yang
ofensif dalam mengatasi pertumbuhan China di Kawasan Asia.
Teori kebijakan luar negeri dari J. Holsti  masih  sangat  relevan  dengan fenomena  yang  terjadi  saat  ini.  Teori ini melihat 3 aspek dalam pengambilan keputusan  yaitu  faktor  eksternal, internal, dan aktor pengambil kebijakan.  Ketiga  faktor  tersebut sangat  tepat  untuk  menjelaskan mengapa  negara  mengambil  suatu kebijakan  luar  negeri  dengan  melihat dari  semua  aspek  yang  terkait  yang sangat  tepat  untuk  digunakan  dalam menganalisa  kebijakan  luar  negeri suatu negara.

## REFERENSI
Allison, G. T. (1971) Essence of Decision : Explaning the Cuban Misile Crisis. Boston: Little, Brown and Company.
Amstutz, M. R. (1998) International Conflict and Cooperation: an Introduction to World Politics, McGraw Hill, hlm. 175.
Art, R. J. (2003) A Grand Strategy for America, Washington D.C: United States Institute of Peace Press.
Emma Chanlett-Avery, Manyin, M. E. (2015) Japan-U.S. Relations: Issues for Congress, Congressional Research Service.
Emma Chanlett-Avery, Rinehart, I. E.
(2016) The U.S.-Japan Alliance,
Congressional Research Service.
Emmerson, J. K. (1971) Arms, Yen, and Power: The Japan Dillemma. Tokyo: Charles E. Tuttle Company.
Foreign Policy. (2018) Here’s Why Asia Pivot Was Barack Obama’s Biggest Mistake (Online). Tersedia di:
http://foreignpolicyi.org/heres-why- asia-pivot-was-barack-obamas- biggest-mistake/ (Diakses: 28 April 2018).
Funaiole, M. P. (2015) “Conceptualizing Japan's Foreign Policy Trajectory Through Social Identity Theory”, East Asia: An International Quarterly , 32 (4), pp. 361-383.
Holsti, K. J. (1987). Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisa. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Ikenberry, J. (2009) “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspective on Politics , 7 (1), pp. 71-87.
Itoh, M. (2001) “Japanese Constitutional Revision: A Neo-liberal Proposal for Article 9 in Comparative Perspective”, Asian Survey, 41 (2), pp. 310-327.
Jemadu, A. (2008) Politik Global dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu. Kishida, M. O. (2013) Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities (Online). Tersedia di: www.mod.go.jp/e/d_act/us/pdf/Join tStatement2013.pdf (Diakses: 17 Oktober 2018).
Kishida, M. O.  (2015) A Stronger Alliance For A Dynamic Security Environment, The New Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation (Online). Tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo /js20150427e.html (Diakses: 17 Oktober 2018).
Manning, R. A. (2014) The Future of US Extended Deterrence in Asia to 2025, Washington D.C: Atlantic Council.
Martin Griffiths, T. O. (2008). International Relations: The Key Concepts (2nd edition), New York: Routledge.
Quinn, A. (2013) US Pivot To Asia Between Continuity And Change, Assignment Coversheet. Birmingham: University of Birmingham.
Richter, J. P. (2016) “Japan's "Reinterpretation" of Article 9: Pyrrhic Victory for American Foreign Policy?”, Iowa Law Review, 3 (101), pp. 1223-1262.
Roberts, P. C. (2015) War Threat Rises as Economy Declines (Online). Tersedia di: https://www.foreignpolicyjournal.co m/2015/05/12/war-threat-rises-as- economy-declines/ (Diakses: 20 Desember 2017).
Secretary, T. W. (2011) Remarks By President Obama to the Australian Parliament, Initiatives (Online). Tersedia di: https://amti.csis.org/atlas/ (diakses 20 November 2016).