Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 7, Juli 2020

## EFEKTIVITAS E-VOTING PADA  PILKADES  DI  KABUPATEN  PEMALANG
TAHUN 2018

## Nurlita Fitri Fatmawati dan Diryo Suparto
Fakults Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik , Universitas Panca Sakti Tegal Email: nurlitafitrifatmawati307@gmail.com dan suparto.diryo@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine:  (1)  The  effectiveness  of  the  E-Voting system in PILKADES in Pemalang Regency in 2018; (2) Supporting and inhibiting factors  of  the  effectiveness  of  the  PILKADES  E-Voting  system  in  Ulujami  District Pemalang  Regency  in  2018;  (3)  Solutions  in  solving  problems  in  the  E-Voting system. The type of method in this research is quantitative, a type of research that can provide an overview of the effectiveness of the E-Voting system in the Election of  Village  Heads  in  Ulujami  District  in  2018.  Data  collection  techniques  are carried  out  with  primary  data  in  the  form  of  questionnaires,  interviews  and secondary data in the form of documents related to research. To measure whether it is  effective  or  not,  effectiveness  can  be  seen  from  3  indicators,  namely  the achievement  of  objectives,  integration,  adaptation.  In  the  results  of  this  study indicate  that  (1.)  Implementation  of  the  Election  of  Village  Heads  in  Ulujami District is less effective because there are still constraints (2.) constraints, caused by verification tools that are error due to overload, especially in the fingerprint and E-KTP damage, address double, and finally must be assisted with manual tools (3.) The  recommended  solution  is  the  addition  of  data  verification  tools,  the socialization related to  the E-Voting system is more maximized, checking the data of the voters themselves, especially the E-KTP.
Keywords: Effectiveness; E-Voting; Village Head Election (PILKADES)

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  :  (1)  Efektivitas  sistem E-Voting pada  PILKADES  Kabupaten  Pemalang  tahun  2018;  (2)  Faktor  pendukung  dan penghambat  efektivitas  sistem E-Voting PILKADES  di  Kecamatan  Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2018; (3) Solusi dalam pemecahan permasalahan dalam sistem E-Voting . Jenis Metode dalam Penelitian ini adalah Kuantitatif, Merupakan tipe  penelitian  yang  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  efektivitas  sistem E- Voting pada  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kecamatan  Ulujami  tahun  2018.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer berupa cara kuisioner, wawancara dan  data  sekunder  berupa  dokumen  terkait  dengan  penelitian.  Untuk  mengukur apakah  itu  efektif  atau  tidak  maka  efektivitas  dilihat  dari  3  indikator,  yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.  Pada hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1.)  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kecamatan  Ulujami  kurang  efektif karena masih terdapat kendala (2.) kendala, disebabkan karena alat verifikasi yang eror karena overload terutama pada bagian sidik jari dan E-KTP terjadi kerusakan,
alamat  ganda,  dan  akhirnya  harus  dibantu  dengan  alat  manual  (3.)  Solusi  yang direkomendasikan adalah penambahan alat verifikasi data, Sosialisasi terkait sistem E-Voting lebih  dimaksimalkan,  melakukan  pengecekan  data  diri  pemilih  terutama E-KTP.
Kata kunci: Efektivitas; E-Voting ; Pemilihan Kepala Desa (PILKADES).

## Pendahuluan
Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya  Undang-Undang (UU) Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga  tercipta  konsep  Tradisi  Berdesa  sebagai  konsep  hidup  bermasyarakat  dan bernegara di ranah Desa (Eko, Khasanah, Widuri, Handayani, & Handayani, 2014).
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Desa  merupakan  satuan  Pemerintahan  terendah  yang  diberikan sebagian  urusan  kewenangan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan desa merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan    oleh    kepala    desa    dan    perangkat    desa    yang    bertujuan untuk  mensejahterakan  masyarakat  di  desa  (Permana  &  Jaya,  2018).  Dalam  hal  ini, urusan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Desa  berupa  hak  otonomi  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan adanya Otonomi Desa maka Desa lebih leluasa  untuk  mengatur  dan  menjalankan  fungsi  Pemerintahan  sesuai  dengan  keadaan atau situasi yang ada di Desa tersebut.
Masyarakat desa telah ditempatkan oleh pemerintah pusat sebagai sasaran utama pembangunan.  Birokrasi  pemerintah  pun  tidak  pernah  mempertanyakan  haknya  untuk merekayasa  desa  menurut  kehendaknya  sendiri,  karena  segala  sesuatu  yang dilakukannya selalu bias. Hal itu merujuk pada suatu konsep “sakral” yang dinamakan “pembangunan desa”. Birokrasi yang secara teoritis sebenarnya adalah instrumen untuk mencapai tujuan Negara, akhirnya menggiring desa yang sebenarnya telah berabad-abad mampu mengurus dirinya sendiri secara otonom menjadi bagian dari instrumen tersebut (Maschab, 2013)
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  terdapat  perbedaan  antara  desa  dan  kelurahan.  Keduanya  merupakan  satuan pemerintahan  terendah  dengan  status  yang  berbeda.  Kelurahan  merupakan  perangkat kecamatan  yang  bertanggungjawab  kepada  camat  dan  membantu  camat  dalam pelaksanaan  tugasnya.  Sedangkan  desa  adalah  satuan  pemerintahan  terendah  yang diberikan  sebagian  urusan  kewenangan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah provinsi,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Dalam  hal  ini,  urusan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  desa  berupa  hak  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan
masyarakatnya.  Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  otonomi, maka desa merupakan subjek hukum.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut  UU  Desa),  masyarakat  di  desa  telah  mendapatkan  payung  hukum  yang  lebih kuat  dibandingkan  dengan  pengaturan  desa  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  maupun  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ni’Matul, 2015).
Menurut  UU  Desa  pasal  1  ayat    3  yang  berbunyi  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya Pemerintahan Desa terdapat Pemerintah Desa yaitu  Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu  Perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Salah  satu unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, maka Kepala Desa adalah Pejabat  Pemerintah  Desa  yang  mempunyai  wewenang,  tugas  dan  kewajiban  untuk menyelenggarakan  rumah  tangga  desanya  dan  melaksanakan  tugas  dari  Pemerintah Desa  dan  Pemerintah  Daerah.  Kepala  Desa  memiliki  beberapa  tugas  untuk menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  tugas  tersebut  adalah  melaksanakan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.  Untuk  menentukan  Kepala  Desa  maka  dilakukanlah  Pemilihan  Kepala  Desa secara langsung  yang sudah di amanatkan oleh Undang - Undang  Nomor 6 tahun 2014 tentang  Desa,  dan  diperjelas  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  65  tahun  2017  tentang  perubahan  Pemendagri  No  112  tahun  2014 tentang pilkades. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65  tahun  2017,  Bahwa  Pemilihan  Kepala  Desa  adalah  sebagai  bentuk  pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa. Dalam Pemilih Kepala Desa    harus  bertujuan  sesuai  dengan  sifatnya  yaitu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Pasal  25-26), bahwa  kepala  desa  merupakan  pemerintah  desa  yang  bertugas  menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam hal pemilihannya dipilih secara langsung  oleh  dan  dari  penduduk  desa  warga  negara  Republik  Indonesia  yang memenuhi  persyaratan  dengan  masa  jabatan  6  (enam)  tahun.  Dalam  prosesnya, pemilihan  kepala  desa  melalui  tahap  persiapan,  pencalonan,  pemungutan  suara  dan penetapan.  Calon  kepala  desa  yang  mempunyai  perolehan  suara  terbanyak  dalam pemilihan kepala desa disahkan menjadi kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari  sejak  tanggal  diterimanya  penyampaian  hasil  pemilihan  dari  panitia  pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2016)
Proses pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah  satu  calon  dalam  surat  suara  (Permendagri  Nomor  112  Tahun  2014  tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 33 Ayat (2)). Warga yang mempunyai hak pilih datang ke
TPS (tempat pemungutan suara) pada saat hari pemilihan berlangsung. Kemudian warga desa masuk ke bilik pemilihan dan melakukan pemilihan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara dan memasukkannya ke kotak suara.
Proses  penyelenggaraan  pemilu  demokratis  sangat  membutuhkan  partisipasi masyarakat  sebagai  pemilik  hak  suara.  Selaian  itu,  terdapat  beberapa  hal  penting yang berkaitan dengan partsipasi masyarakat, yakni; Pertama, untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu, serta pengetahuan/informasi  tentang  proses  penyelenggaraan  Pemilu.  Kedua,  pelaksanaan kedaulatan  Partai  berada  pada  anggota,  kedaulatan  rakyat,  hak  asasi  manusia  dalam bidang politik, pengakuan atas legitimasi partai politik, legitimasi penyelenggara negara (legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun daerah), dan sistem politik pada  umumnya.  Ketiga,  untuk  menjamin  pemilu  yang  adil  (menyampaikan  hasil pemantauan  dan  pengaduan  atas  dugaan  pelanggaran  ketentuan  perundang-undangan pemilu),  dan  menjamin  integritas  hasil  pemilu  (penghitungan  cepat  hasil  pemilu) (Surbakti & Supriyanto, 2013).
Pemilihan  Kepala  Desa  sejak  dulu  menggunakan  cara  yang  konvensional  atau manual,  Manual  disini  adalah  dengan  cara  mencoblos  pada  surat  suara  untuk  memilih Calon  Kepala  Desa.  Dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  menggunakan  cara konvensional  atau  manual  terdapat  keunggulan  yaitu  untuk  masyarakat  ini  bukan  hal baru  maka  dari itu  untuk  adaptasinya  menggunakan  cara  konvensional  jauh  lebih baik karena  sudah  biasa  menggunakan  cara  tersebut.  Untuk  pemilih  yang  berusia  lanjut bukan menjadi kendala karena hanya melakukan pencoblosan pada gambar yang sudah disediakan  pada  suarat  suara,  untuk  pemilih  yang  belum  terdaftar  di  DPT  (Daftar Pemilih Tetap) tetap bisa memiliki hak suara tetapi harus memenuhi syarat yang sudah tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang.
Namun  walaupun  terdapat  beberapa  keunggulan  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa dengan  menggunakan  cara  konvensional  juga  terdapat  beberapa  kekurangan  dengan menggunakan  cara  konvensional  kekurangannya  yaitu  terdapat  berpotensi  terjadinya kecurangan  dalam  proses  Pemilihan  Kepala  Desa  yaitu  dengan  memasukan  kerabat untuk pindah sementara tersebut untuk memperoleh hak suara, untuk efisiensi waktunya kurang karena harus menulis dengan cara manual, untuk perhitungan suara memerlukan waktu yang lama karena harus membuka surat suara satu persatu dan ditunjukan kepada saksi, Untuk ke akuratan masih dipertanyakan atau bisa dikatakan masih belum akurat. dalam  segi  anggaran  dapat  dikatakan  jauh  lebih  besar  karena  memerlukan  kertas yang cukup  banyak  karena  untuk  surat  suara  DPT  (Daftar  Pemilih  Tetap).  Dalam  hal  ini (Sumarno, 2014) mengemukakan beberapa permasalahan yang timbul dalam pemilihan kepala desa selama ini, yaitu : (1). Banyak terjadi kesalahan pada validitas data pemilih. Kesalahan  ini  terjadi  karena  sistem  kependudukan  yang  masih  belum  berjalan  dengan baik. Konsep penggunaan banyak kartu identitas menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki  kartu  suara  lebih  dari  satu.  Keadaan  ini  bisa  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak tertentu  untuk  meningkatkan  jumlah  suara  sehingga  dapat  memenangkan  pemilihan tersebut.  (2)  Banyak  terjadi  kesalahan  pada  proses  penyediaan,  pencetakan,
pendistribusian, dan pelipatan kertas suara. (3) Pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas  suara,  karena  ketentuan  keabsahan  penandaan  yang  kurang  jelas,  sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak. (4) Proses penghitungan suara yang  dilakukan  berjalan  lambat  karena  proses  tersebut  harus  menunggu  semua  kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan  berimbas  kepada  proses  penghitungan  suara.  Lebih  jauh  lagi,  pengumuman  hasil perhitungan  akan  meleset  dari  perkiraan  sebelumnya.  (5)  Rawan  konflik.  Pemilihan kepala  desa  saat  ini  sering  menimbulkan  konflik.  Hal  tersebut  dipicu  adanya ketidakpercayaan  terhadap  hasil  penghitungan  suara.  (6)  Besarnya  anggaran  yang dilakukan  untuk  melakukan  proses  pemungutan  suara.  Anggaran  yang  sangat  besar tersebut  digunakan  untuk  proses  pencetakan  kertas  suara,  distribusi  kertas  suara  honor panitia,  pengawas,  dan  lain-lain.  (7)  Permasalahan  yang  terpenting  adalah  kurang terjaminnya  kerahasiaan  dari  pilihan  yang  dibuat  oleh  seseorang.  Banyak  pemilih mengalami  tekanan  dan  ancaman  dari  pihak  tertentu  untuk  memberikan  suara  mereka kepada  pihak  tertentu.  Lebih  buruk  lagi,  terjadi  “jual-  beli  suara”  di  kalangan masyarakat tertentu, sehingga hasil voting tidak mewakili kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Namun  di  era  yang  modern  ini  perkembangan  zaman  Pemerintah  harus menerapkan prinsip Good Governance , Prinsip-prinsip inilah yang harus dikembangkan agar Pemerintah menjadi lebih baik lagi terutama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi  masyarakat.  Agar  masyarakat  lebih  puas  akan  kinerja  pemerintah  yang  semakin lama semakin mengedepankan kepentingan masyarakat. Di dalam perkembangan zaman lebih  maju  terutama  di  bidang  teknologi  informasi. Good  governance menerapkan beberapa sistem yang menggunakan Electronic governance karena untuk memudahkan masyarakat  di  era  moderen  yang  sekarang  semuanya  menggunakan  jaringan  internet untuk  memperoleh  informasi.  Contoh  dari E-Governance yaitu  E-KTP,  website  Desa, E-Voting , dan lain-lain. E-Voting adalah salah satu E-Governance yang tujuannya untuk efektivitas  dan  efisiensi  terutama  pada  bidang  pelayanan  kepada  masyarakat. Penggunaan E-Voting ( Electronic  Voting )  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  di  rasa merupakan salah satu cara pengurangan permasalahan yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa menggunakan cara konvensional.  Menurut pakar e-voting (Caarls, 2010), sebuah  pemilihan  atau  referendum  yang  mempergunakan  cara-cara  elektronik  dalam melakukan  pemungutan  suara  akan  mempercepat  proses  penghitungan  suara, menghasilkan  data  yang  akurat,  serta  mencegah  terjadinya  kesalahan  (error)  dan menekan  potensi  kecurangan.  Pengertian E-Voting yaitu  suatu  metode  pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum dengan menggunakan perangkat elektronik.  tujuan  dari  penggunaan  sistem E-Voting yaitu    1)  Sebagai menyelenggarakan  pemungutan  suara  dengan  biaya  hemat,  2)  Untuk  mempercepat proses perhitungan suara ((BPPT), 2010).
Konsep dasarnya adalah, setiap metode apapun yang akhirnya dipilih, tidak boleh sampai  mempengaruhi  atau  mengubah  pilihan  seseorang.  Dan  sebelum  e-voting diperkenalkan  sebagai  sebuah  metode  yang  resmi,  harus  terlebih  dahulu  dilakukan
percobaan  atau  pilot  project  dalam  sebuah  pemilihan  pada  grup  yang  spesifik  (dalam lingkungan kerja atau sekolah), atau sebuah area yang spesifik (Pilkada atau taraf yang lebih rendah lagi) (Vishnu, 2016).
Selain  itu  terdapat  sejumlah  prinsip  penerapan  teknologi  dalam  pemilu:  (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan yang holistik, (2) antisipatif terhadap dampak, (3) menjaminan  transparansi  dan  kepastian  etik,  (3)  jaminan  keamanan,  (4)  lulus  uji  dan memberikan keyakinan terkait tingkat akurasi hasil, (5) kepastian privasi, (6) kepastian inklusivitas,  (7)  berbiaya  efektif,  (8)  efisien,  (9)  keberlanjutan,  (10)  fleksibel  dan mampu beradaptasi dengan regulasi, serta (11) ramah pengguna dan dapat dipercaya.
Awal  mulanya  ide  penggunaan  alat E-Voting pada  pemilihan  kepala  desa  di Pemerintah Kabupaten Pemalang disebabkan karena pemerintah merasa sangat prihatin dengan  permasalahan  yang  selalu  muncul  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa menggunakan  metode  manual  (dengan  penggunaan  kertas  suara)  yaitu  pemilih  yang dobel  suara,  manipulasi  suara,  pemungutan  dan  penghitungan  suara  yang  lama  yang mengakibatkan  kericuhan  antar  pendukung      calon      yang      menyebabkan      pilkades berjalan   kurang   etis   dan   maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terus berupaya  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan    pilkades  dengan  terobosan    baru dengan  memanfaatkan  teknologi  komputer.
Kebijakan  publik  merupakan  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu,  yang dilaksanakan  oleh  instansi-instansi  pemerintah  beserta  jajarannya  untuk  memecahkan suatu  permasalahan  tertentu.  Permasalahan  di  dalam  masyarakat  sangat  luas  yang meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, sehingga diperlukan berbagai kebijakan public yang  sesuai dan terarah agar tujuan menyejahterakan masyarakat dapat tercapai (Rahardjo, 2011).
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  proses  kebijakan public.  Suatu  program  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak atas  tujuan  yang  diinginkan  (Winarno,  2012).  Akhirnya  pemerintah  Kabupaten Pemalang  bersepakat  untuk  melakukan  pemilihan  kepala  desa  secara  serentak  di kabupaten pemalang. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan secara serentak di Kabupaten  Pemalang,  pada  tanggal  2  September-4  November  tahun  2018 Terdapat  14 Kecamatan  yang  mengikuti  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  172    Desa  yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. (Sumber : SK bupati nomor 141.1/ 386 / tahun 2018  tentang  pelaksanaan  pemungutan  suara  pemerintah  kepala  desa  serentak  di kabupaten pemalang tahun 2018). Namun dalam Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-Voting dan E-Verifikasi juga  terdapat  beberapa  masalah  dalam pengoprasiannya. Masalah-Masalah yang terjadi di Desa - Desa di Kabupaten Pemalang dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  menggunakan E-Voting yaitu  terjadinya  antrian  yang sangat  panjang  dan  padat  pada  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  dikarenakan pelayanan yang kurang efektif (Bachri, 2018).
Lalu  yang  kedua  terjadi  permaslahan  keeroran  pada  alat E-Voting dikarenakan terlalu  lama  digunakan,  dan  penggunaannya  terus  menerus  maka  dari  itu  mengurangi keefektivan  waktu  pencoblosan  maka  menimbulkan  rasa  ketidak  adilan  pada
masyarakat  yang  akhirnya  melakukan  demo  di  Kantor  DPRD  Kabupaten  Pemalang (Ridlo,  2018).  Dari  masalah  yang  terjadi  diatas  merupakan  masalah  pada  Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan sistem E-Voting dan E-Verifikasi di beberapa Desa di Kabupaten Pemalang tidak terkecuali desa - desa di Kecamatan Ulujami.
Agenda sosialisasi menjadi penting karena selain supaya masyarakat paham cara pengoperasiannya,  juga  agar  timbul  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  sistemnya. Dengan  harapan  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pemungutan suara. Adapun materi sosialisasi khususnya yang terkait Pemilu elektronik, misalnya mengenai: ((BPPT), 2015).
a. Tata  cara  pemungutan  suara  secara  elektronik  atau  penggunaan perangkat e-voting.
b. Tata cara penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik.
c. Sosialisasi  mengenai  keamanan  dan  kerahasiaan  suara  dalam  Pemilu elektronik.
Berdasarkan  persoalan-persoalan  yang  dikemukakan,  maka  tulisan  ini  akan membahas beberapa poin: Pertama Efektivitas sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa  di  Kecamatan  Ulujami  Kabupaten  Pemalang  Tahun  2018  Yang  kedua  Kendala- Kendala dalam menentukan Efektivitas sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Lalu yang ketiga, solusi dalam pemecahan  permasalahan  dalam  sistem E-Voting pada  Pemilihan  Kepala  Desa  di Kecamatan Ulujami di Kabupaten Pemalang Tahun 2018.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  Kuantitatif.  Teknik pengumpulan  data  berupa  Angket  atau  Kusioner  ( Questionnaires ),  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  pengambilan  Sampel  yaitu  sampel  kelompok  acak  atau  Cluster Rendom  Sample.  Teknik  Analisis  Data  yaitu  analisis  deskriptif  dengan  menggunakan rentang skala.
Dalam rangka untuk mecapai tujuan Efektivitas Sistem E-Voting Pada Pemilihan Kepala  Desa  di  Kecamatan  Ulujami  Kabupaten  Pemalang  Tahun  2018.  Penelitian  ini melihat beberapa pokok permasalahan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.
Peneliti  menggunakan  instrumen  angket  atau  kusioner  tertutup  dengan  jumlah responden  sebanyak  75  responden.  Angket  dan  kusioner  kepada  responden  terdiri  dari panitia  pemilihan,  perangkat  desa,  tokoh  masyarakat  atau  BPD  dan  masyarakat  yang memiliki  dan  memberikan  hak  suara  serta  wawancara  pada  pihak  yang  berkompeten atau  pemegang  kebijakan.  Analisis  data  yang  akan  digunakan  adalah  rentang  skala karena  untuk  menjawab  tentang  Efektivitas  Sistem E-Voting Pada  Pemilihan  Kepala Desa  di  Kecamatan  Ulujami  Kabupaten  Pemalang  tahun  2018.  Data  yang  diperoleh yaitu  berasal  dari  kuisioner  dan  wawancara,  selanjutnya  data  tersebut  diolah  dengan menggunakan  rentang  skala  dalam  rangka  mengetahui  hasil  dari  Efektivitas  Sistem E- Voting Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami. nilai rata-rata rentan skala peritem jawaban dalam indikator.
 Skor Terendah = Bobot Terakhir X Jumlah Sampel
1 x 75  = 75
 Skor tertinggi = Bobot Terakhir X Jumlah Sampel
5 x 75  =  375
Untuk  menggunakan Rentan Skala yang menggunakan rumus :
Rentan Skala (RS) =
(Sumber : Sugiyono, 2011, 99)
Dimana n  : jumlah Sampel
m : item alternatif tiap jawaban item
maka akan menjadi :
= 60
Sehingga akan terbentuk tebel hasil rentan skala sebagai berikut :
Tabel 1 hasil rentan skala No. Rentan skala Karakteristik 1. 316 – 375 Sangat baik 2. 226 – 315 Baik 3. 196 – 225 Ragu- ragu 4. 136  – 195 Kurang baik 5. 75 – 135 Tidak baik Sumber : Data Primer yang telah diolah tahun 2019

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  olah  data  indikator  pertama  yang  berupa  pencapaian  tujuan, terkait dengan Alat Verifikasi data, apakah dapat mempercepat proses Pemilihan Kepala Desa?  Ternyata  jawaban  dari  75  orang  menjawab  dengan  kategori  kurang  baik  atau tidak  maksimal.  Peneliti  menggali  permasalahan  yang  lebih  mendalam  yaitu  dengan mencari informasi melalui informan yang mengetahui terkait persoalan ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  informan  yang  merupakan  pengawas  pemilihan kepala  desa  di  kecamatan  ulujami  kabupaten  pemalang  dan  panitia  pemilihan  kepala desa  di  tingkat  kabupaten  pemalang  mengenai  penggunaan  alat  verifikasi  data  dalam mempercepat  Pemlihan  Kepala  Desa  di  Kecamatan  Ulujami  tahun  2018  yaitu  ada beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  yaitu  fatkor  alat  verifikasi  dan  faktor  Data  diri pemilih.  Faktor  alat  verifikasi  sering  terjadi  eror  atau  tak  berfungsi  atau  ngadat dikarenakan  digunakan  terus  menerus.  Alat  verifikasi  data  terutama  pada  bagian
pembaca  sidik  jari,  bagian  ini  sering  tidak  terbaca  sidik  jarinya  dikarenakan penumpukan sidik jari pemilih yang mengakibatkan sidik jari tersebut tidak terbaca, lalu bagian pada pembaca E-KTP, pada bagian ini E-KTP terkadang tidak bisa terferivikasi karena  CIP  yang  ada  di  E-KTP  tidak  terbaca  oleh  alat  verifikasi.  Faktor  yang  kedua yaitu berasal dari data diri pemilih, permasalahan dari data pemilih beraneka ragam ada yang  data  diri ganda, ada  yang NIK  nya  ganda, lebih lanjut akan di gambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 2 Kesimpulan dari “Efektivitas Sistem E-Voting”
No Dilihat Penjelasan 1. Berdasarkan Kondisi Ideal E-Voting adalah menggunakan hak pilih dalam sebuah  pemilihan  yang  didukung  oleh  alat elektronik  yang  tujuannya  untuk  menghemet biaya  anggaran  dan    mempercepat  proses pemilihan. 2. Berdasarkan Pelaksananya Pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa menggunakan sistem E-Voting  yang bertujuan mempercepat  proses  pemilihan  kepala  desa belum  sepenuhnya  terlaksana  karena  masih menggunakan  sistem  manual  di  dalamnya yaitu  pada  saat  verifikasi  data  yang  masih  di bantu  dengan  sistem  manual  pada  saat  sistem eror. 3. Kendala Terjadi eror atau gangguan pada verifikasi data 4. Solusi 1. Penambahan alat verifikasi data 2. Melakukan  pengecekan  data  diri  pemilih terutama E-KTP Sumber : Berdasarkan Data primer yang diolah tahun 2019

## Kesimpulan
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  dan  pebahasan  mengenai  Efektivitas  sistem E- Voting pada  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  di  Kecamatan  Ulujami  Kabupaten Pemalang tahun 2018, maka di tarik kesimpulan
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  menggunakan  sistem E-Voting di Kecamatan  Ulujami  berjalan  lancar  namun  kurang  maksiamal  karena  tujuan  dalam Pemilihan  Kepala  Desa  menggunakan  sistem  E-Voting  belum  sepenuhnya  tercapai, tujuan  tersebut  yaitu  mempercepat  proses  Pemilihan  Kepala  Desa  pada pelaksannayaanya sistem E-Voting masih di bantu dengan menggunakan manual  yaitu pada bagian verifikasi data.
Kendala  yang  terjadi  pada  saat  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa menggunakan sistem E-Voting yaitu Kendala yang terjadi pada alat Verifikasi data. Alat verifikasi data tersebut mengamalami eror pada saat pelaksaaan yaitu seperti alat yang tidak  mampu  mendeteksi  sidik  jari  dikarenakan  sidik  jari  terlalu  banyak  yang mengakibatkan  tidak  terdeteksi,  lalu  E-KTP  tersebut  tidak  bisa  terverifikasi  karena  E-
KTP  rusak  yang  CIP  nya  tidak  mampu  terdeteksi  pada  alat  Verifikasi.  Kendala  lain yang  berasl  dari  verifikasi  data  adalah  dari  data  diri  pemilih  yaitu  tersebut  ternyata alamat  ganda,  nik  ganda,  dan  sebagainya.  Hal  itu  mengakibatkan  terjadi  antrian  yang cukup  panjang  dengan  adanya  hal  tersebut  kendala  tersebut  maka  di  berlakukan  cara manual juga untuk mempercepat proses verifikasi data pada saat terjadi keeroran pada alat verifikasi.
Solusi yang bisa ditawarkan yaitu Penambahan alat verifikasi data Artinya untuk mempercepat  kinerja  alat  E-Voting  maka  harus  ditambahkan  alat  E-Voting  pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tadinya 1 set untuk 1000- 700 DPT maka di perkecil  lagi  menjadi  200-300  DPT  dalam  1  set,  dan  kinerja  alat  akan  menjadi  lebih maksimal  dan  aman.  Lalu  Melakukan  pengecekan  data  diri  pemilih  terutama  E-KTP agar  pada  saat  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  tidak terjadi  kendala  pada  data  diri. Artinya  sebelum  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  dilaksanakan    maka  panitia seharusnya  melakukan  pengecekan  data  diri  pemilih  secara  rutin  hingga  hari pelaksanaan agar pada saat pelaksanaan kendala data diri dapat diminimalisir.

## BIBLIOGRAFI
(BPPT),  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi.  (2010).  E-Voting  Untuk  Pemilu 2014.  Retrieved  from  https://www.bppt.go.id/index.php/terkini/58-teknologi- material/425-e-voting.
(BPPT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2015). Pedoman Implementasi e- Pilkades Serentak Di Indonesia .
Bachri,  Saiful.  (2018).  Bupati  Pemalang  Kritik  Pilkades  Voting  Elektronik.  Retrieved from Suara Merdeka website: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/121237/bupati-pemalang-kritik-
Caarls,  Susanne.  (2010). E-voting  Handbook:  Key  Steps  in  the  Implementation  of  E- enabled Elections . Council of Europe.
Eko,  Sutoro,  Khasanah,  Titik  Istiyawatun,  Widuri,  Dyah,  Handayani,  Suci,  & Handayani, Ninik. (2014). Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta .
Maschab, Mashuri. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia . Research Centre of Politics and Government, Department of Politics ….
Ni’Matul, Huda. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing .
Nomor, Undang Undang. (2016). tahun 2014 tentang Desa .
Permana,  Ipik,  &  Jaya,  Tosa  Median.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Administrasi  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Di  Kantor  Kuwu  Desa  Tegalsari Kecamatan  Plered  Kabupaten  Cirebon. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 3 (11), 75–91.
Rahardjo,  Adisasmita.  (2011).  Manajemen  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu .
Ridlo, Muhamad. (2018). Pilkades e-Voting Pemalang Berujung Demo Besar, Ada yang Curang? Retrieved from Liputan 6 website:
https://www.liputan6.com/regional/read/3637633/pilkades-e-voting-pemalang- berujung-demo-besar-ada-yang-curang
Sumarno,  Radityo.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Pemilihan  Kepala  Desa  Melalui Metode  E-Voting  Dalam  Mewujudkan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  (Studi Kasus Pelaksanaan Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Layar Sentuh Di Desa Kebonbimo Kabupaten Boyolali Tahun 2013) . UNS (Sebelas Maret University).
Surbakti,  Ramlan,  &  Supriyanto,  Didik.  (2013). Partisipasi  Warga  Masyarakat  dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum .
Vishnu,  Diah  Setiawaty  dan  Sebastian.  (2016).  Rekapitulasi  Elektronik:  Langkah
Strategis  Dalam  Pengembangan  Teknologi  Pemilu  Di  Indonesia. Jurnal  Pemilu Dan Demokrasi Yayasan Perludem , (9).
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru . Center for Academic Publishing Service.