## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## MAHAR POLITIK PADA PENGUSUNGAN KANDIDAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## POLITICAL DEPOSIT FOR REGIONAL HEAD ELECTION CANDIDATES IN BOLAANG MONGONDOW SELATAN REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## Kasman Bakry
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

## Ihwan Wahid Minu
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

## Novia Amalia Safitri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: noviaamaliasftri@gmail.com Keywords : ABSTRACT Bolaang Mongondow, Islamic law, political dowry, candidates, political parties, election This study aims to determine the perspective of Islamic law on political dowry  involving  political  parties  and  regional  head  general  election candidates. This study use a type of qualitative research (non-statistical) which  focuses  on  field  research  (field  research)  using  a  normative  and phenomenological  approach.  Data  processing  and  analysis  techniques refer to the  interactive model concept, which is a concept that clarifies data  analysis  in  behavioral  steps,  including  data  reduction,  data presentation and drawing conclusions. Political dowry actually happened and is something that is forbidden because it is equivalent to risywah or bribery. The results of this research can be a source of knowledge and material for reflection for those who want to be part of the leadership of a region in a vanity way so that the value of honesty will be given more attention to maintain the stability of democracy. Kata kunci : ABSTRAK Bolaang Mongondow, hukum Islam, mahar politik, partai politik, pemilu Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perspektif  hukum  Islam terhadap mahar politik yang melibatkan partai politik dan calon kandidat pemilihan  umum  kepala  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  (non  statistik)  yang  bertitik  fokus  pada  penelitian lapangan ( field research ) dengan menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologi. Teknik pengolahan dan analisis data mengacu pada konsep interactive  model, yaitu  konsep  yang  mengklarifikasikan  analisis  data dalam  tingkah  langkah  antara  lain,  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan. Mahar politik benar-benar terjadi dan merupakan hal yang diharamkan karena setara dengan risywah atau suap menyuap. Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  sumber  pengetahuan  dan  bahan renungan  bagi  mereka  yang  ingin  menjadi  bagian  dari  kepemimpinan sebuah  daerah dengan  cara yang  batil  sehingganya  nilai kejujuran  akan lebih diperhatikan untuk menjaga kestabilan demokrasi.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diterima : 21 November 2022; Direvisi :  22 November 2022; Disetujui :  22 November 2022; Tersedia online : 2 Desember 2022
How to cite : Kasman Bakry, Ihwan Wahid Minu, Novia Amalia Safitri. “Mahar Politik pada Pengusungan Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Perspektif Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No.3 (2022): 371-388. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.671.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang bentuk pemerintahannya berbentuk demokrasi.  Demokrasi  adalah bentuk  pemerintahan dimana warga negaranya memiliki hak  yang  sama  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dapat  mengubah  hidup  mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan  dalam  perumusan,  pengembangan  dan  pembuatan  hukum.  Demokrasi mencakup  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang  memungkinkan  adanya  praktik kebebasan politik secara bebas  dan setara. Demokrasi  merupakan seperangkat  gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. 1
Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang mendapat tugas kekhalifahan memiliki tanggung jawab politik dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban,  sehingga  kehidupan  manusia  teratur  dan  jauh  dari chaos (kekacauan)  yang disebabkan oleh banyak bermunculannya keinginan manusia dengan cara penyaluran dan penyelesaian  yang  berbeda-beda,  bahkan  menimbulkan  konflik  satu  sama  lain  yang adakalanya membawa kepada peperangan, baik  dengan maksud penaklukan, perluasan wilayah, maupun penetapan kekuasaan, juga dalam rangka membela diri dari serangan yang  terjadi  maupun  bertujuan  untuk  menjaga  eksistensi  diri. 2 Perbedaan  penataan kehidupan politik, sepanjang sejarah peradaban manusia, baik dari kalangan Muslim dan non-Muslim,  terdapat  perbedaan-perbedaan  pula, 3 sehingga  perhatian  terhadap pentingnya  negara,  kepala  negara,  dasar  negara,  bentuk  negara,  dan  lain-lain  selalu menjadi  perbincangan  dan  telaah  para  pakar.  Keberadaan  negara,  kepala  negara (imam/khalifah),  menjadi  perdebatan  dan  telaah  mendalam,  sehingga  menampilkan karya-karya yang bermutu dalam bidang ketatanegaraan. 4
Momentum  pemilihan  umum  dianggap  jalan  yang  sangat  strategis  dalam menentukan  arah  pembangunan  negara.  Pemilihan  umum  dapat  dikatakan  sebagai mekanisme  memindahkan  konflik  kepentingan  dari  masyarakat  kepada  badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang
1 Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia (Cet. I; Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama, 2008), h. 21.
2 Ali  Ali  Manshur, Muqāranah Baina al-Syarī’ah al-Islamiyyah wa al-Qānūn al-  Waḍ’ī (Cet  I; Mesir: Dār al-Fatḥ Li al-Ṭibā’ah, 1980), h. 56.
3 Hamid Fahmy Zarkasy, “Identitas dan Problem Politik Islam”, Islamia 8, no. 2 (2009): h.7.
4 Kasman  Bakry,  dkk.,  “Konsep  Kepemimpinan  Negara  Islam  (Studi  Komparasi  Pemikiran  al- Mawardi dan Ibnu Taimiyah)”, Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 7, no. 1 (2021): h. 2.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
memenangkan  kursi  sehingga  integrasi  masyarakat  tetap  terjamin. 5 Partai  politik  telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik moderen kerena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari  partai  politik  adalah  mencari  kekuasaan,  mendapatkan  kekuasaan  dan mempertahankannya.  Cara  partai  politik  untuk  memperoleh  kekuasaan  tersebut  adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik  melakukan  tiga  hal  yang  umumnya  dilakukan  yaitu  menyeleksi  calon-calon. Setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya melakukan kampanye. Setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik adalah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif). 6
Akan tetapi belakangan ini pesta demokrasi sering diwarnai dengan isu pemberian sejumlah  uang  dari  calon  kandidat  pemilihan  kepala  daerah  kepada  partai  politik pengusung.  Akibatnya  beberapa  calon  kandidat  gagal  melanjutkan  perjuangannya  ke tahap selanjutnya sebagai calon kepala daerah karena uang yang harus diberikan kepada partai pengusung terlalu banyak. 7
Isu mahar politik pemilihan kepala daerah yang terjadi pada tahun 2018 banyak mencuri perhatian publik. Pada tahun 2018 La Nyalla Mattalitti sebagai calon kandidat pemilihan  gubernur  Jawa  Timur  dan  Jhon  Krisli  sebagai  calon  kandidat  pemilihan walikota Palangkaraya memberikan pengakuan tentang adanya mahar politik ini. 8
Dengan adanya persoalan semacam ini secara tidak langsung akan menghambat pencalonan  kepala  daerah  yang  dianggap  kompeten  untuk  menjadi  pemimpin.  Seolah- olah  harus  membeli  rekomendasi  partai  padahal  yang  akan  maju  sebagai  calon  kepala daerah adalah kader partai itu sendiri. Dengan demikian secara tidak langsung demokrasi akan  dipandang  sebagai  suatu  masalah  sosial  karena  adanya  perbenturan  kepentingan sehingga terdapat perbedaan padangan di lingkungan partai politik dan masyarakat pada umumnya. Selain akan mencederai demokrasi, keadaan semacam ini akan menodai nilai- nilai pancasila yang sempat menguras pikiran para pejuang bangsa ini sebagai pondasi bangsa ini.
Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Islam mengajarkan kepada  penganutnya  untuk  senantiasa  berlaku  jujur.  Islam  adalah  agama  yang mengharamkan dusta dan mencela perbuatan dusta. Allah swt. berfirman dalam Q.S al- Taubah/9: 119.
َ یَ أ ٰۤ ـَ ـی ا هََ ٱ َ ذَّل یَ نََ ََ۟اوُن ما ء ٱ َ۟اوُقَّـت َََٱ َ َّللََّ ََ ع مَ ۟اوُنوُك و ٱ َ ق د ـَّصل َ ی َ Terjemahnya: 5 Ramlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik (Cet.VI;  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, 1992), h. 182.
6 Muhadam  Labolo  dan  Teguh  Ilham, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 15.
7 Abraham Utama, “Mahar Politik Untuk Partai di Indonesia, Antara Ada dan Tiada”, Artikel BBC Indonesia , https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437 (07 Desember 2021).
8 Nila  Chrisna  Yulika,  “Empat  Kasus  Mahar  Politik  di  Pilkada  Serentak”, Artikel  Liputan  6 , https://m.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada-serentak (21 Oktober 2021).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kalian  kepada  Allah  dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur (benar). 9
Dalam kitab tafsir yang ditulis oleh al-‘Allāmatu al-Syaikh Abd al-Rahmāni ibn Nāṣir al-Sa’dī menerangkan bahwa kalimat wahai orang-orang yang beriman ditujukan kepada  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah  swt.,  beriman  kepada  apa  saja  yang diperintahkan  Allah  swt.  untuk  diimani,  menjalankan  apa  saja  yang  telah  Allah  swt. tetapkan  dan  menjalankannya  dengan  takwa  kepada  Allah  swt.,  menghindari  dan menjauhi  larangan  Allah  swt.  Adapun  kalimat  hendaklah  kalian  bersama  orang-orang yang  jujur  (benar)  yaitu  orang-orang  yang  jujur  dalam  perkataan,  perbuatan  dan keadaannya.  Orang-orang  yang  perkataan,  perbuatan  dalam  keadaan  yang  benar  tidak akan bertindak kecuali dengan kejujuran, jauh dari kemalasan dan keputusasaan. Mereka selamat dari keburukan, senantiasa berlaku ikhlas dan memiliki niat yang saleh karena sesungguhnya  kejujuran  itu  mengantarkan  kepada  kebaikan  dan  kebaikan  itu mengantarkan kepada surga. 10
Rasulullāh saw. telah bersabda dalam sebuah hadis:
َ ن ع ََ َ ّللّاَ د ب ع ََ ََُه ن عَُللهَ ي ض رٍَد وُع س مَ ن با ََ ّ بَّنلاَ ن ع ََ مَّل سَ وَ ه ي ل عَُاللهَىَّل ص ََ  لا ق ََ: َ إ ََّن إ وَ ّ ب لاَ  لَ إَى د ه ـیَ ق د ّصلاََّن َ ةَّن  لْاَ  لَ إَى د ه ـیََّ ب لا ،ََ َََّن إَ و َ لُجَّرلا ََ ََُقُد ص ي ل َ یَ َّتَّ ح
َ ر وُجُفلاََّن إَوَ روُجُفلاَ  لَ إَى د ه ـیَ ب ذ كلاََّن إَ وَاًق ـی ّد صَ ن وُك
ٌََم ق رَي را خُبلاَُها و ر(.ًبًاَّذ كَ ّللّاَ د ن عَ ب ت كُیَ َّتَّ حَُب ذ ك ي لَ لُجَّرلاََّن إَ وَ، راَّنلاَ  لَ إَى د ه ـی ٦٠٩٤ َ) 11 َ
Artinya:
Dari  Ibnu  Mas’ūd  r.a.  bahwa  Rasulullāh    bersabda  sesungguhnya  kejujuran  akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga dan orang  yang  membiasakan  dirinya  berkata  benar  maka  ia  tercatat  di  sisi  Allah  sebagai orang  benar.  Dan  sesungguhnya  dusta  itu  mengantarkan  kepada  keburukan  dan keburukan itu megantarkan kepada neraka dan orang yang membiasakan dirinya berkata dusta maka ia tercatat sebagai pendusta di sisi Allah. (HR. Bukhari No.6094).
Calon  kandidat  pemilihan  umum  kepala  daerah  Bolaang  Mongondow  Selatan tahun 2020 Ruslan Paputungan memberikan pengakuan mengenai adanya mahar politik. Dewan  Pimpinan  Wilayah  beberapa  partai  Provinsi  Sulawesi  Utara  meminta  mahar politik dengan nilai yang bervariasi. Salah satu partai politik membebani mahar senilai 200  –  300  juta  rupiah.  Partai  politik  cenderung  membebani  calon  kandidat  pemilihan umum kepala daerah jika pemohon bukanlah kader partai. 12
Viralnya  pemberitaan  permintaan  mahar  ini  menuai  respon  lembaga  terbaik  di negara ini dalam memberantas para maling uang rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi
9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terhemahnya (t. Cet. Bandung: Cordoba, 2017), h. 206.
10 Al-‘Allāmatu al-Syaikh Abdu al-Rahmāni ibn Nāṣir al-Sa’dī, Taisīr Al-Karīm               Al-Rahmān fī Tafsīri Kalāmi Al-Mannān (t.Cet. t.t.p. Muassasatu al-Risālatu, t.th), h. 606-607.
11 Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrahīm al-Ju’fī al-Bukhārī, Ṣahīh                            Al- Bukhāri, Jilid I (t.Cet. Pakistan: al-Busyrah, 2016 M/1437 H), h. 2712.
12 Ruslan Paputungan (42 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Bolaang Mongondow Selatan, 10 Juni 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(KPK) ikut memberi suara terkait ramainya isu mahar politik di pilkada tersebut. Satu hal yang  disoroti  KPK  adalah  pemberian  mahar  politik  membuat  calon  Kepala Daerah cenderung  melakukan  tindakan  korupsi,  apabila  mayoritas  masyarakat memberikan  dukungan.  Sang  pemenang  harus  mencari  uang  pengganti  untuk  mahar politik. Belum lagi kalau berniatan mau maju lagi di periode berikutnya, dapat dipastikan lebih  banyak  lagi  dana  yang  harus  dikumpulkan . 13 Semakin  tinggi  modal  politik  yang dikeluarkan maka semakin banyak pula hutang yang dimiliki oleh calon kepala daerah apalagi jika harta kekayaan yang tidak sebanding dengan modal politik yang dikeluarkan di  awal  pemilihan  umum  sehingga  keadaan  ini  akan  berbanding  lurus  dengan  naiknya tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka akan diupayakan sebuah pengkajian dan penelitian dengan judul “Mahar Politik pada Pengusungan Kandidat Pemilihan Umum Kepala  Daerah  Di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  dalam  Perspektif  Hukum Islam”.
Sebagai upaya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan di atas, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (non statistik) yang bertitik fokus pada penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  menggunakan  pendekatan  normatif  dan fenomenologi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  mengacu  pada  konsep interactive model, yaitu konsep yang mengklarifikasikan analisis data dalam tingkah langkah antara lain, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap mahar politik yang melibatkan partai politik dan calon kandidat pemilihan umum kepala daerah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana bentuk komparasi antara risywah dan mahar politik. Kedua, bagaimana bentuk mahar politik di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ketiga, bagaimana implikasi hukum dari mahar politik dalam perspektif hukum Islam.

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Selayang Pandang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30  Tahun  2008  Tanggal  21  Juli  2008,  tentang  pembentukan  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada  tanggal  10  September  Tahun  2008  di  Manado  dan  ditandai  dengan  dilaksanakan pelantikan Pejabat Pemangku Sementara (PPS) Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
Pemangku Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2008 – Sekarang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
13 Bung  Purba,  “KPK  :  Mahar  Politik  Dorong  Korupsi,  Peminta  Mahar  Politik  Pendukung Korupsi”, Seword.com ,  https://seword.com/politik/kpk-mahar-politik-dorong-korupsi-peminta-mahar- politik-pendukung-korupsi-rJ5ThawNG (22 Oktober 2021).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Tabel 1. Daftar Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
No. Nama Status Tanggal Pelantikan 1. Drs. A. Mongilong Penjabat 30/09/2008 2. Drs. A. Mokoginta Penjabat 14/05/2010 3. Gunawan Lombu, S.Pd Pelaksana Tugas Harian  15/11/2010 4. Hi. H. Mayulu, S.IP Defenitif 16/12/2010 5. Dr. B. Redjeki. Mokoagow  Penjabat 16/12/2015 6. Hi. H.Mayulu, S.IP Defenitif 17/02/2016 7. Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt Defenitif 01/10/2018 8. Praseno Hadi, MM.Ak Penjabat 26/09/2020 9. Marzanzius A. Ohy, SSTP.  Pelaksana Tugas Harian  18/02/2021 10. Hi Iskandar Kamaru, S.Pt Defenitif 26/02/2021 Sumber:Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tabel 2. Daftar Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. Nama Status Tanggal Pelantikan 1. Drs. S. Badu Defenitif 16/12/2010 2. Drs. Sjamsul Bahri Badu Defenitif 21/06/2013 3. Iskandar Kamaru, S.Pt Defenitif 17/02/2016 4. Dedi Abdul Hamid Defenitif 23/04/2019 5. Dedi Abdul Hamid Defenitif 26/02/2021 Sumber:Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

## Visi dan Misi Daerah
A. Visi Daerah
Bolaang  Mongondow  Selatan  memiliki  visi  “Terwujudnya  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera.
A. Misi Daerah
a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia.
b. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
c. Membangun pemerintah yang baik dan bersih.
d. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
e. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

## Letak Geografis dan Astronomis
Secara geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terletak di antara batas- batas sebagai berikut :
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dan  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
b. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, provinsi Gorontalo.

## Luas Wilayah Administrasi
Secara  administratif  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  dibagi  menjadi  7 wilayah  kecamatan  dan  81  desa.  Wilayah  kecamatan  tersebut  yaitu  Bolaang  Uki  yang terdiri dari 17 desa dengan luas wilayah 255,21 km 2 , Posigadan yang terdiri dari 16 desa dengan  luas  wilayah  535,64  km 2 atau  mencapai  27,7  persen  dari  luas  kabupaten, Pinolosian yang terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah 285,93 km 2 , Pinolosian Tengah yang terdiri dari 8 desa dengan luas wilayah 302,07 km 2 , Pinolosian Timur yang terdiri dari 12 desa dengan luas wilayah 221,87 km 2 , Helumo yang terdiri dari 11 desa dengan luas  wilayah  138,22  km 2 dan    kecamatan  Tomini  yang  terdiri  dari  7  desa  dengan  luas wilayah 193,36 km 2 .
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  memiliki  empat  pulau  yang keseluruhannya terdapat di kecamatan Pinolosian Timur yaitu Pulau Pondang Moloben yang memiliki ukuran paling luas dengan luas wilayah ± 25 ha, Pulau Pondang Mointok dengan luas wilayah ± 4,5 Ha, Pulau Bango dengan luas wilayah ± 3,1 Ha dan Pulau Babi dengan luas wilayah paling kecil yaitu 1,7 Ha.
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  merupakan  salah  satu  kabupaten  di Sulawesi  Utara yang terletak di  pesisir pantai bagian  selatan dengan  Ibukota Bolaang Uki yang berjarak 255, 32 km dari Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Mempunyai luas  wilayah  1.932,30  km 2 dengan  panjang  garis  pantai  294  km.  Dalam  perspektif regional,  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  berada  pada  posisi  strategis    karena berada pada jalur lintas tengah Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi  di  Pulau  Sulawesi.  Demikian  pula  jalur  laut  merupakan  daerah  perlintasan strategis untuk arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur. Secara astronomis terletak antara 123˚ 28   59,2̎ - 41,4̎  Bujur Timur dan 0˚ 22  54,5̎ - 0 27  57, Lintang Utara.

## Topografi
Wilayah  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  didominasi  dengan  topografi pegunungan  73,5  persen.  Area  dengan  topografi  datar  sampa  dengan  berombak  atau kelerengan 40 persen, sedangkan sisanya adalah area datar dan dan berombak.

## Demografi
Berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan  berdasarkan  sensus  penduduka  tahun  2020  sebanyak  69.791  jiwa yang  terdiri  atas  36.350  laki-laki  dan  33.441  perempuan.  Dibandikan  hasil  sensus sebelumnya, penduduk Bolaang Mongondow Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,98 persen per tahun. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan  tahun  2020  mencapai  36,12  jiwa/km 2 .  Hal  ini  berarti  tiap  km 2 wilayah di Bolaang Mongondow Selatan dihuni sekitar 36 jiwa
Pengertian Risywah dan Konsekuensi Hukumnya dalam Islam
1. Pengertian, Unsur-unsur dan Bentuk-bentuk Risywah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a. Pengertian Risywah
Risywah memiliki pengertian yang bervariasi di kalangan para fukaha. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa risywah merupakan uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil. 14 Ahmad Mukhtar berpendapat bahwa risywah adalah  pemberian  yang  tidak  benar  untuk  kepentingan  tertentu  atau membenarkan yang salah begitupun sebaliknya. 15 Adapun menurut Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jurjani, risywah adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang  untuk  membatalkan  sesuatu  yang  hak  atau  membenarkan  yang  batil. Sedangkan menurut ulama yang lain, risywah adalah suatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. 16
Dalam bahasa  Indonesia kata dasar dari menyuap adalah suap. Menurut  kamus besar  bahasa  Indonesia  suap  dari  dapat  berarti  menyogok  dengan  sejumlah  uang. 17 Sedangkan menurut istilah suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain  dari  pemberi  suap  kepada  penerima  suap  yang  dilakukan  untuk  mengubah  sikap penerima  atas  kepentingan  atau  minat  pemberi  walaupun  sikap  tersebut  berlawanan dengan penerima. 18 Risywah atau suap memiliki beberapa istilah di antaranya:
1) Risywah adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  seseorang  dengan  syarat  orang yang diberi  tersebut  dapat  memberikan bantuan.  Pemberian itu diberikan untuk memperoleh  bantuan  dari  seseorang.  Tidak  menutup  kemungkinan risywah itu akan  terjadi  karena  permintaan  sebuah  pekerjaan,  bantuan  pengacara  atau insinyur. 19
2) Risywah adalah  sesuatu  yang  diberikan  setelah  sebuah  permintaan  diperoleh. Artinya,  apa  saja  yang  diberikan  kepada  penerima risywah setelah  sebuah permintaan dari pemberi telah dipenuhi. Definisi ini memiliki makna yang umum karena pemberian itu tidak termasuk risywah jika diberikan tanpa permintaan dari penerima. Dengan demikian tidak ada larangan apapun dalam pemberian seperti sedekah  yang  dibayar  setelah  sebuah  permintaan  terpenuhi  dan  setiap  hak diberikan kepada pemiliknya setelah permintaannya sehingga dalam definisi ini memiliki pengertian luas dan tidak mengandung pelarangan. 20
3) Risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi  batil  atau  sebaliknya.  Artinya  sesuatu  itu  diberikan  kepada  orang  lain
14 Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Fathu al-Barī Syarh Ṣahīh al-Bukhari, Jilid V     (t. Cet. Riyaḍ: Dār al-Salām, 2001 M/1421 H), h. 311.
15 Ahmad Mukhtar Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’asirah , Jilid I                   (t. Cet. Kairo: ‘Alam al- Kutub, 2008), h. 897.
16 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1996),         h. 1506.
17 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (t.  Cet.  Jakarta:  Pusat Bahasa, 2008), h. 1378.
18 Wikipidia, Penyuapan Tindakan Pelanggaran Hukum, situs resmi wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20(atau%20suap%20saja)%20adalah,sik ap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima. (19 Februari 2022).
19 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh (Cet. III; al-Mamlakati al-Arabiyyati al-Su’ūdiyyati, 1403 H/1982 M), h. 50.
20 Abdullah bin Abdi Muhsin, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 50.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
supaya seorang pemberi mendapatkan pertolongan walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syariat. 21
4) Risywah adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  memberikan hukuman yang tidak benar atau amanat untuk menzalimi orang lain. Artinya, apa yang diberikan penyuap kepada penerima suap untuk memperoleh putusan yang tidak  sah  sehingga  penyuap  memenangkan  haknya  atau  memercayakan  suatu amanat  atau menyerang  seseorang dengan menimbulkan  ketidakadilan padanya dengan harapan balas dendam. 22
5) Risywah adalah  sesuatu  yang  diberikan  seseorang  kepada  hakim  atau  selainnya agar  orang  itu  mendapatkan  kepastian  hukum  atau  memperoleh  keinginannya. Definisi  ini  menjelaskan  bahwa risywah adalah  sesuatu  yang  diberikan  oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan selainnya dengan berbagai bentuk dan caranya.  Sesuatu  yang  diberikan  itu  dapat  berupa  harta  atau  sesuatu  yang bermanfaat  bagi  penerima  sehingga  keinginan  penyuap  tersebut  dapat  terwujud baik secara hak maupun batil. 23
b. Unsur-unsur Risywah
Definisi  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  mengemukakan  bahwa risywah memiliki beberapa unsur sebagai berikut:
1) Al-Murtasyu atau penerima suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain  berupa  uang  atau  sesuatu  yang  bermanfaat  untuk  memenuhi  sebuah kepentingan  yang  harus  dilakukannya  seperti  perbuatan  melawan  hukun  baik berupa perbuatan maupun penolakan untuk melakukan sesuatu. 24
2) Al-Rāsy atau pemberi suap adalah orang yang mengeluarkan harta berupa uang atau barang untuk tujuan yang ingin dicapainya. 25
3) Al-Risywah (suap)  adalah  uang  atau  sesuatu  yang  bermanfaat  yang  diberikan pemberi  suap  kepada  penyuap  dengan  maksud  membujuk  penyuap  untuk melaksanakan keinginan dari penyuap. 26
c. Bentuk-bentuk Risywah
Risywah atau  suap memiliki  beberapa  bentuk  seperti  yang  sudah  dikemukakan dalam definisi di atas. Bentuk-bentuk suap dapat diklarifikasikan sebagai berikut:
1) Suap untuk Membatilkan yang Benar dan Membenarkan yang Batil. Suap  untuk  membatilkan  yang  benar  dan  membenarkan  yang  batil  adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Kebenaran itu akan selalu ada sedangkan kebatilan itu akan sirna. Syariat Allah adalah cahaya yang menyingkap kegelapan bagi  orang-orang  mukmin  yang  dengan  kegelapan  itu  akan  menyebabkan seseorang tertipu dan terhalangi dari  cahaya  Allah. Oleh karena itu, setiap cara yang menyebabkan kebatilan menang atas kebenaran diharamkan dan suap adalah salah satu cara untuk membatilkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Islam
21 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 50-51.
22 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 51.
23 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 51.
24 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 52.
25 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 52.
26 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 52.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
telah mengharamkan suap sehingga menyebabkan penerima suap, pemberi suap dan perantaranya berdosa. 27
2) Suap  Untuk  Mempertahankan  Kebenaran  dan  Mencegah  Kemudaratan  dan Kezaliman.
Berdasarkan  fakta  manusia  adalah  makhluk  yang  mempunyai  keinginan untuk berinteraksi sosial dan berbuat baik dimana seseorang memiliki kepetingan dengan  orang  lain  atau  sebaliknya  sebagai  makhluk  sosial  akan  tetapi  ada beberapa orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dan berbuat zalim terhadap sesamanya  dengan  menghalangi  jalan  orang  lain  sehingga  orang  tersebut  tidak memperoleh  haknya.  Dengan  adanya  keadaan  ini  maka  seseorang  yang  merasa tidak memperoleh haknya terpaksa harus menyuap dan suap menyuap dalam hal ini diperbolehkan. Namun pada dasarnya kesabaran lebih utama sehingga Allah membukakan jalan untuknya. 28
Suap  diperbolehkan  untuk  mempertahankan  kebenaran  dan  mencegah kemudaratan  serta  kezaliman  jika  tidak  ada  solusi  lain.  Menurut  jumhur  ulama yang menanggung dosa pada bentuk suap ini adalah penerima suap bukan pemberi suap.  Berdasarkan  pendapat  ini  Abu  al-Laiṣ  as-Samarqandī  berpendapat  bahwa dalam  persoalan  ini  (suap  untuk  mencegah  kezaliman)  tidak  ada  masalah  jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk mencari kebenaran. 29
3) Suap Untuk Memperoleh Jabatan atau Pekerjaan Memberikan urusan negara kepada orang-orang yang jujur, berintegritas, memiliki kemampuan dan berkompetensi merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Dengan demikian sudah seharusnya kita menutup jalan dan tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan cara  menyalahi  prosedur  yang  seharusnya  sebagaimana  suap  yang  lakukan kebanyakan orang untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan. 30 Cara yang seperti ini diharamkan oleh Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4 : 58.
ََّن إ َٱ َ َّللََّ َ أ ی َأمُكُرُم ََ َ۟او د ؤُـتَن أ ٱ َ ت ـ ن ـ م ألۡ ََ َ بَمُت أم ك حَا ذ إ وَا ه لأه أَ ٰۤ لَ إ َ  أی ََٱ َ ساَّنل ََ َ بَ۟اوُمُكأ تََن أ ٱ َ  ل أد ع أل ََ ََّن إ ٱ َ َّللَّ ََاَّم ع ن َ ی َمُكُظ ع َ َ ه ب َ ٰۗۤۦ ََ ََّن إ ٱ َ َّللََّ َ  سَ نا ك ياَۢ ع َ َ ص ب َریَا
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu  menetapkannya  dengan  adil.  Sungguh,  Allah  sebaik-baik  yang  memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. 31
Pemberian suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan yang mengarah kepada  pemberian  amanah  kepada  yang  tidak  berhak  adalah  bentuk  dari pelanggaran terhadap perintah Allah swt. sehingga suap jenis ini diharamkan. 32
27 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 52.
28 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 55.
29 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 55.
30 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 63.
31 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (t.Cet.  Bandung: Cordoba), h. 87.
32 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyāh , h. 63.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Pandangan  Partai  Politik  Terhadap  Mahar  Politik  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan
Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokrasi sebuah negara jika tidak ada  partai  politik  di  negara  tersebut  karena  pada  hakikatnya  partai  politik  merupakan manifestasi  dari  kebebasan  masyarakat  untuk  membentuk  kelompok  sesuai  dengan kepentingannya. Di Indonesia, hal ini diatur melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, bahwa jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. 33
Seiring  dengan  semakin  diterimanya  demokrasi  oleh  banyak  negara  di  dunia, maka  pemilihan  umum  yang  dianggap  sebagai  cara  yang  paling  demokratis  dalam menyeleksi  pejabat  publik  juga  semakin  banyak  diadopsi  oleh  banyak  negara  di  dunia tersebut. Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut  diakibatkan  oleh  berbedanya  sistem  kepartaian,  kondisi  politik  dan  sosial masyarakat,  jumlah  penduduk,  jenis  sistem  politik  dan  lain  sebagainya. 34 Pemilihan umum  berfungsi  sebagai  sarana  perwujudan  kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan pemerintahan  negara  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  hal  ini dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  mampu  mencerminkan  nilai-nilai demokrasi  dan  dapat  menyerap  serta  memperjuangkan  aspirasi  rakyat  sesuai  dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 35
Melalui  wawancara  dengan  ketua  DPD  Partai  Golkar  bahwa  partai  politik merupakan  kendaraan  politik  bagi  siapa  saja  yang  ingin  mejadi  bagian  dari  struktur kepemimpinan  sebuah  daerah  melalui  pemilihan  umum  baik  di  tingkat  kabupaten, provinsi  maupun  pusat.  Siapa  saja  yang  ingin  mendapatkan  kendaraan  politik  pastilah harus menjalani prosedur yang sudah di tetapkan oleh calon partai pengusung. Penentuan siapa yang berhak mendapatkan pengusungan dari partai adalah pihak Dewan Pimpinan Pusat sebagai struktur tertinggi sebuah partai. Kesiapan menjadi kader partai, memiliki visi dan misi, berkomitmen, memiliki elektabilitas, integritas dan memiliki elektabilitas menjadi  syarat  seseorang  bisa  memperoleh  rekomendasi  dari  partai.  Isu  mahar  politik yang terdengar di kalangan masyarakat maupun elit politik hanya terjadi di tingkat pusat adapun  di  tingkat  daerah  hanya  berkaitan  dengan coast (biaya)  politik. Coast (biaya) politik digunakan untuk kepentingan menjelang pemilihan umum kepala daerah seperti pengadaan  atribut  kampanye,  sosialisasi  dan  kebutuhan  lainnya.  Mahar  politik  adalah jalan  yang  tidak  dibenarkan  karena  mahar  politik  dapat  dikatakan  sebagai  suap.
33 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi (Cet, II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 8.
34 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi (Cet, II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 57-58.
35 Sri  Wahyuni,  “Mahar  Partai  Politik  dalam  Pengusungan  Kandidat  Pemilukada  di  Kota Makassar”, Skripsi (Makassar. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h. 43.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Keberadaan  mahar  politik  adalah  hal  yang  tidak  disetujui  karena  mahar  politik  dapat dikategorikan sebagai suap. 36
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan sejauh ini belum pernah mendengar isu mahar politik yang terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilakukan oleh partai politik karena sejatinya ini hanya terjadi di  lingkungan  partai  dan  sulit  diketahui  kebenarannya.  Mahar  politik  hanya  terjadi  di Dewan  Pimpinan  Pusat  partai  politik  yang  jika  diketahui  maka  akan  menyebabkan penerima mahar menerima sanksi administratif hingga sanksi pidana. 37

## Pandangan  Masyarakat  Terhadap  Mahar  Politik  pada  Pengusungan  Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Salah  satu  masyarakat  yang  merupakan  tokoh  adat  desa  Toluaya  berpendapat bahwa  kalimat  mahar  politik  hanyalah  bahasa  yang  diperhalus.  Mahar  politik  hanya terjadi di  tingkat  pusat  adapun di  daerah hanyalah biaya politik yang digunakan untuk kepentingan  kampanye  dan  keperluan  menjelang  pesta  demokrasi.  Biaya  politik  tidak memiliki  ketentuan  nominalnya  dengan  kata  lain  hanya  sesuai  dengan  keikhlasan  dan kemampuan. Biaya politik sudah pasti diperlukan untuk kepentingan pemilihan umum. Biaya  politik  diperoleh  dari  kantong  pribadi  calon  kepala  daerah  yang  bersaing memperebutkan kursi kemenangan. 38
Berdasarkan  pengalaman  dari  calon  kandidat  pemilihan  umum  kepala  daerah tahun 2020, mahar politik bukan lagi isu yang terdengar menjelang pemilihan umum akan tetapi mahar politik adalah fakta yang menjadi rahasia umum. Mahar politik dapat terjadi ketika  calon  kandidat  bukan  bagian  dari  kader  partai.  Akan  tetapi  walaupun  calon kandidat pemilihan umum kepala daerah merupakan kader partai tetap saja uang menjadi kebutuhan utama sebagai  biaya politik. Mahar poltik  dapat  terjadi di  Dewan Pimpinan Wilayah  (DPW)  sampai  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  partai.  Nominal  mahar  politik bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliayaran rupiah yang bertujuan untuk mendapat rekomendasi partai sebagai pengusung. Selama menjalani proses pencalonan kandidat pemilihan umum kepala daerah yang menjadi kendala adalah mahar politik yang dinilai cukup besar. Siapa saja yang ingin menjadi bagian dari kontestasi pemilihan umum kepala  daerah  jika  tidak  memenuhi  permintaan  mahar  politik  dari  partai  politik  maka kesempatan untuk menjadi bagian dari kontestasi pemilihan umum kepala daerah akan lenyap. Jumlah nominal dari mahar politik menentukan siapa yang akan diberikan surat rekomendasi. 39
Menurut  pandangan  penulis  mahar  politik  sangat  berpengaruh  bagi keberlangsungan pemilihan umum kepala daerah. Jika calon kandidat memiliki kekayaan yang melimpah maka peluang untuk beraksi di kontestasi semakin besar dan jika calon kandidat  tidak  memiliki  cukup  uang  maka  peluang  untuk  merebut  suara  rakyat  dan mendapatkannya sulit bahkan tidak akan tercapai.
36 Hartina Badu (54 Tahun), Ketua DPD Partai Golkar Bolaang Mongondow Selatan, Wawancara, Desa Toluaya, 13 Juni 2022.
37 Monita  P.  Mokodompit  (40  Tahun),  Komisioner  Bawaslu  Bolaang  Mongondow  Selatan, Wawancara , Desa Popodu, 06 Juni 2022.
38 Zulkarnain M. Ointu (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Toluaya, 07 Juni 2022.
39 Ruslan Paputungan (42 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Desa Linawan, 10 Juni 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Penuturan  serupa  diperoleh  dari  calon  wakil  kepala  daerah  tahun  2022  bahwa mahar politik merupakan syarat diberikannya surat rekomendasi dari partai politik yang akan  menjadi  kendaraan  politik.  Mahar  politik  merupakan  hal  yang  biasa  terjadi menjelang  pemilihan  umum  kepala  daerah.  Mahar  politik  diberikan  kepada  partai pengusung  dengan  nominal  yang  hanya  diketahui  oleh  calon  kepala  daerah.  Pada  saat pemilihan umum kepala daerah salah satu partai memberikan 2,5 miliar rupiah sebagai biaya  politik  untuk  pembayaran  saksi  di  Tempat  Pemungutan  Suara  sedangkan  dari kantong pribadi sejumlah 500 juta rupiah. Mahar politik dapat dikatakan sebagai biaya politik  jika  tujuan  dilakukannya  sebagai  pembiayaan  selama  masa  pemilihan  umum. Tetapi  jika  mahar  politik  hanya  berfungsi  sebagai  alat  tukar  untuk  memperoleh  surat rekomendasi partai maka mahar politik tidak bisa dikatakan sebagai biaya politik. 40

## Mahar  Politik  pada  Pengusungan  Kandidat  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  agama  Islam  istilah  mahar  identik  dengan  pernikahan.  Para  ulama  telah bersepakat bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan  untuk  meninggalkanya. 41 Sebagaimana  firman  Allah  swt.  dalam  Q.S  al- Nisā/4: 4.
َرٔـٰۤی رَّمَا ر ٔـٰۤي ن هَُهوُلُك فَا رس
أف ـنَُهأن ّمࣲَءأی شَن عَأمُك لَ أبۡ طَن إ فَ رة لأ نََِّن ه ت ـ قُد صَ ءٰۤا س ّنلٱَ۟اوُتا ء و َا
Terjemahnya:
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. 42
Maskawin  atau  mahar  pernikahan  adalah  pemberian  dari  seorang  lelaki  kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya dengan ukuran maksimalnya tidak memiliki batasan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Adapun minimalnya para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Ṡaur dan para Fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa tidak adanya batasan tentang minimalnya. Semua yang bisa menjadi  harga  dan  nilai  bagi  sesuatu  boleh  menjadi  mahar.  Pendapat  ini  dikemukakan oleh Ibnu Wahab yang termasuk para pengikut Malik. Sekelompok ulama menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya. 43
Praktik  mahar  politik  mencerminkan  pergeseran  arti  istilah  atau  konsep  mahar dalam wacana publik Indonesia. Mahar yang semula identik  dengan pernikahan dalam agama  Islam  kian  populer  dalam  wacana  dan  praktik  politik  masa  demokrasi  pasca- Soeharto.  Dari  sudut  sentimen  keislaman,  pergeseran  makna  dan  konsep  mahar  yang semula positif menjadi peyoratif patut disayangkan karena dapat menimbulkan persepsi dan  pemahaman  keliru  terhadap  ketentuan  hukum  Islam.  Agaknya  kesulitan  mencari
40 Silvia A.W. Van Gobel (57 Tahun), Calon Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Selatan 2020, Wawancara, Desa Toluaya, 07 Juni 2022.
14 Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Rusyd, Bidāyatu  al-Mujtahid  wa  Niḥayatu  al-Munqaṣid. Juz  4 (Cairo: Dāru Ibni al-Jawāziyyi, 2014 M/ 1584 H), h.23.
42 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (t. Cet; Bandung: 2017), h. 77.
43 Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Rusyd, Bidāyatu  al-Mujtahid  wa  Niḥayatu  al-Munqaṣid. Juz  4 (Cairo: Dāru Ibni al-Jawāziyyi, 2014 M/ 1584 H), h.23.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
istilah  lain,  mahar  dengan  begitu  saja  juga  diterapkan  dalam  politik  Indonesia.  Dalam praktik  politik  Indonesia  lebih  dari  satu  dasawarsa  taerakhir,  istilah  mahar  politik dipahami  publik  sebagai  transaksi  di  bawah  tangan  atau illicit  deal yang  melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan dalam pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya. Tanpa bermaksud memberi justifikasi pada praktik mahar politik yang tampaknya kian lazim, hal sama terjadinya di banyak negara. 44
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  narasumber  yang  pernah  dimintai mahar politik, mahar politik merupakan syarat diberikannya surat keputusan atau surat rekomendasi  dari  partai  politik  yang  akan  mengantarkan  calon  kepala  daerah  menuju pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Tidak semua partai menjadikan mahar berupa sejumlah uang sebagai syarat diberikannya rekomendasi partai. Beberapa partai politik justru  menjadikan  elektabilitas,  loyalitas  terhadap  partai,  berkomitmen  membesarkan partai,  memiliki  eksistensi  dan  integritas  sebagai  syarat  diberikannya  rekomendasi. Adapun  pengeluaran  biaya  berupa  biaya  politik  ini  semata-mata  dikeluarkan  ketika pasangan  calon  pemilihan  umum  kepala  daerah  menarik  simpatik  rakyat  melalui kampanye. 45
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  Tokoh  Agama  bahwa  mahar politik adalah haram dalam agama Islam. mahar politik merupakan pemberian seseorang atau kelompok orang yang memiliki hajat untuk menduduki jabatan politik. Pemberian tersebut  dapat  berupa  uang,  janji  kedudukan  atau  jabatan  pada  posisi  tertentu  dan  lain sebagainya yang diberikan kepada partai atau individu (perorangan). Semua ini dilakukan demi  meuluskan  langkah  menggapai  cita-cita  politik.  Dalam  Islam  hal  seperti  ini merupakan risywah atau  suap  yang  jelas  diharamkan  sebagaimana  dalam  hadis  yang diriwayatkan oleh Abu daud :
ا و ر(َ ي ش ت رُلماَ وَ ي شاَّرلاَ مَّل سَوَ ه ي ل عَُاللهَىَّل صَ اللهَُل وس رَ ن ع لَ: لا قَ،وُر م عَ ن بَ اللهَ د ب عَ ن ع
َ ب أَُه ٌَم ق رَ دُوا دَ ٣٥٨٠ َ) 46 َ
Artinya :
Dari Abdullah in Amru Rasulullah saw. melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima   suap. (HR. Abu Daud No. 3580).
Disisi lain bentuk suap seperti ini lebih merusak karena terkadang yang memberi suap tidak kompeten menduduki jabatan politik yang diinginkan sementara jabatan yang diduduki akan mengurusi hajat hidup orang banyak. 47
Pada dasarnya Islam selalu mengutamakan kemaslahatan umat. Berkaitan dengan suap  menyuap  maka  hal  ini  dapat  menjadi  sesuatu  yang  diperbolehkan  jika  bertujuan
44 Sandro Gatra, “Mahar Politik, Politik Mahar”, Artikel Kompas.Com, https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/03/16/10594231/mahar-politik- politik-mahar (20 Juni 2022)
45 Zulkarnain  Kamaru  (46  Tahun),  Anggota  DPRD  Fraksi  PDI  Perjuangan  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan, Wawancara, Desa Toluaya, 15 Juni 2022.
46 Abu Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’as bin Al-Sijistāni Al-Azdī, Sunanu Abī Dāwud, Jilid III (Cet II; Mesir: Al-Maktabatu Al-Tujjāriyyatu, 1369 H/1950 M), h. 408-409.
47 Zulkarnain Kaharu (35 Tahun), Tokoh Agama, Wawancawa, Desa Toluaya, 14 Juni 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
untuk  mempertahankan  kebenaran  dan  mencegah  kemudharatan  apabila  tidak menemukan solusi lain. 48 Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai mahar politik pada pengusungan  kandidat  pemilihan  umum  kepala  daerah  di  kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Mahar  politik  merupakan  syarat  diberikannya  surat  rekomendasi  padahal seharusnya yang menjadi syarat diberikannya pengusungan yang ditandai dengan diberikannya surat rekomendasi adalah kompetensi, integritas dan syarat lain yang berkaitan  dengan  kepribadian  calon  pemimpin.  Mahar  politik  menjadi penghambat  bagi  calon  kandidat  yang  memiliki  kapabilitas  dalam  memimpin karena  lebih  mementingkan  besaran  jumlah  mahar  yang  diberikan.  Sejatinya mahar memiliki pengertian yang sakral akan tetapi penyandingannya dengan kata politik menjadikannya sebagai bahasa yang mengandung pengertian buruk. Mahar politik  kerap  terindikasi  sebagai Risywah atau  suap  menyuap  yang  diharamkan dalam agama  Islam.  Dikatakan sebagai risywah atau suap karena mahar  politik memiliki definisi yang serupa dengan risywah yaitu sebagai kompensasi. Tidak hanya  dari  segi  definisi  akan  tetapi  mahar  politik  adalah  sebuah  pelanggaran hukum yang menyalahi aturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian sebagian pihak serta mencederai nilai-nilai pancasila.
2. Dalam  rekrutmen  calon  kandidat  pemilihan  umum  kepala  daerah  mahar  politik cenderung  terjadi  di  kalangan  partai  politik  utamanya  Dewan  Pimpinan  Pusat. Mahar politik lebih sering terjadi di dewan pimpinan pusat sebuah partai politik dan  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten. Mahar politik umumnya berbentuk uang yang berkedok biaya politik dengan nilai yang  bervariasi  untuk  kepentingan  pemilihan  umum  kepala  daerah.  Jumlah minimal berkisaran ratusan juta rupiah sedangkan jumlah maksimal bisa mencapai miliaran rupiah. Nilai mahar politik ditentukan oleh partai politik yang jika tidak dipenuhi  maka  kesempatan  untuk  menjadi  calon  kepala  daerah  pada  kontestasi pemilihan umum kepala daerah akan lenyap.
3. Dengan adanya mahar politik maka sebuah kepemimpinan berpotensi besar akan jatuh ke tangan yang salah. Partai politik cenderung akan menjadi pengusung bagi mereka yang berdompet tebal daripada yang memiliki integritas, elektabilitas atau syarat-syarat  lainnya  yang  lebih  penting  dari  uang  belaka.  Manusia  sebagai pengemban amanah di  muka bumi ini sebagai pemimpin yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mahar politik dilarang dalam Islam karena setara dengan  pengertian  dan  praktik  suap  menyuap.  Berbeda  dengan  hadiah  selama seorang  pemimpin  yang  memenuhi  kriteria.  Dalam  Islam  yang  dikenal  baik hanyalah  istilah  hadiah,  sedekah,  keadilan  dan  kejujuran.  Adapun risywah merupakan istilah yang diharamkan .
48 Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyah, h. 55.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. Fathu al-Barī Syarh Ṣahīh al-Bukhari, Jilid V     t. Cet. Riyaḍ: Dār al-Salām, 2001 M/1421 H. al-Azdī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin al-Sijistāni Sunanu Abī Dāwud, Jilid III. Cet II; Mesir: al-Maktabatu al-Tujjāriyyatu, 1369 H/1950 M.
al-Bukhāriyyu,  Abdillāh  Muhammad  ibn  Ismā’īl  ibn  Ibrahīm  al-Ju’fiyyu Ṣahīh    al- Bukhāriyyu, Jilid I. t. Cet. Pakistan: al-Busyrah, 2016 M/1437 H.
al-Muhsin, Abdullah bin Abdi Jarīmatu al-Rasywati fī Syarī’ati al-Islamiyyāti. Cet. III; al-Mamlakati al-Arabiyyati al-Su’ūdiyyati, 1403 H/1982 M.
al-Naisaburiyyu, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāji bin Muslim                       al- Qusyairiyyu Ṣahīhu Muslimin. Cet.  II ;  Riyaḍ:  Dār al-Ḥāḍirati li an-Nasyri wa  al- Tauzī’, 1436 H/2015 M.
al-Sa’dī, Al-‘Allāmatu al-Syaikh Abdu al-Rahmāni ibn Nāṣir Taisīr al-Karīm               al- Rahmān fī Tafsīri Kalāmi al-Mannān . t.Cet. t.t.p. Muassasatu               al-Risālatu, t.th.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo, 2006.
Badu,  Hartina  (54  Tahun),  Ketua  DPD  Partai  Golkar  Bolaang  Mongondow  Selatan, Wawancara, Desa Toluaya, 13 Juni 2022. Bakry, Kasman dkk., “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)”, Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 7, no. 1, 2021.
Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Kitab Fikih . Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
Bung Purba, “KPK : Mahar Politik Dorong Korupsi, Peminta Mahar Politik Pendukung Korupsi”, Seword.com , https://seword.com/politik/kpk-mahar-politik-dorong- korupsi-peminta-mahar-politik-pendukung-korupsi-rJ5ThawNG (22 Oktober 2021).
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1996. Gatra, Sandro “Mahar Politik, Politik Mahar”,
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/03/16/105942 31/mahar-politik-politik-mahar (20 Juni 2022).
Gobel, S.E. (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Popodu, 07 Mei 2022. Gobel, Silvia A.W. Van. (57 Tahun), Calon Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Selatan 2020, Wawancara, Desa Toluaya, 07 Juni 2022. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psokologi UGM, 1986.
Hasbiansyah, O. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”, Mediator 9, no. 1 (2008): h. 164.
Ibn Rusyd,  Muhammad  Ibn Ahmad  Ibn Rusyd, Bidāyatu al-Mujtahid wa Niḥayatu al- Munqaṣid. Juz 4 . Cairo: Dāru Ibni al-Jawāziyyi, 2014 M./ 1584 H.
Kamaru,  Zulkarnain.  (46  Tahun),  Anggota  DPRD  Fraksi  PDI  Perjuangan  Bolaang Mongondow Selatan, Wawancara, Desa Toluaya, 15 Juni 2022.
Kartono, Pengertian Observasi. Bandung: Alfabeta, t.th. Kencana, Inu dan Azhari, Sistem Politik Indonesia Era Soekarno, Hatta, Syahrir, Aidit, Syafruddin, Era Soehahrto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie, Era Gus Dur,

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Megawati, Amin Rais, Hamzah Haz, Era SBY, Kalla, Baasyir. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
Labolo,  Muhadam  dan  Teguh  Ilham, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi . Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
Manshur, Ali Ali. Muqāranah Baina al-Syarī’ah al-Islamiyyah wa         al-Qānūn al- Waḍ’ī. Cet I; Mesir: Dār al-Fatḥ Li al-Ṭibā’ah, 1980.
Minu, Ihwan Wahid. “Peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kota Makassar (studi  kasus  baznas  kota  Makassar)”. Tesis. Makassar,  Bidang  Ekonomi  Syariah Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.
Mokodompit, Monita P. (40 Tahun), Komisioner Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan, Wawancara , Desa Popodu, 06 Juni 2022.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020. Muin, Istikhariyah. “Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi e-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Sulawesi Selatan)”. Skripsi. Makassar, Jurusan Perbandingan Mazhab STIBA Makasar, 2019.
Ointu, Zulkarnain M. (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Toluaya, 07 Juni 2022.
Paputungan, Ruslan. (42 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Desa Linawan, 10 Juni 2022. Rajak, Jamal A. (49 Tahun), Ketua DPC Partai Demokrat Bolaang Mongondow Selatan, Wawancara, Desa Molibagu, 10 Juni 2022.
Ruslan Paputungan (42 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Bolaang Mongondow Selatan, 10 Juni 2022.
Sudjarwo dan Basrowi. Manajemen Penelitian Sosial . Bandung: Mandar Maju, 2009. Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis . Cet. II; Bandung: Penerbit Alfabet, 2018. Sumodiningrat,  Gunawan  dan  Ary  Ginanjar  Agustian, Mencintai  Bangsa  dan  Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Cet. I; Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama, 2008.
Surbakti,  Ramlan. Memahami  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, 1992.
Tim  Penyusun  Kamus Pusat  Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta:  Pusat  Bahasa , 2008.
Umar,  Ahmad  Mukhtar. Mu’jam  al-Lugah  al-‘Arabiyah  al-Mu’asirah .  Jilid  I  Kairo  : ‘Alam al- Kutub, 2008.
Utama,  Abraham  “Mahar  Politik  Untuk  Partai  di  Indonesia,  Antara  Ada  dan  Tiada”, Artikel  BBC  Indonesia ,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437  07 Desember 2021.
Wahyuni, Sri. “Mahar Partai Politik dalam Pengusungan Kandidat Pemilikada di Kota Makassar”. Skripsi. Makassar. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018.
Wikipidia, Penyuapan Tindakan Pelanggaran Hukum, id.m.wikipedia.org, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20(atau%20suap% 20saja)%20adalah,sikap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima,  19 Februari 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Yulika, Nila Chrisna “Empat Kasus Mahar Politik di Pilkada Serentak”, Artikel Liputan 6 ,  https://m.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada- serentak, 21 Oktober 2021.
Zarkasy, Hamid Fahmy. “Identitas dan Problem Politik Islam”, Islamia 8, no. 2 2009.