## JAMINAN KEBENDAAN DAN JAMINAN PERORANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK PIUTANG

## Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga

## Abstrak
Dalam  mewujudkan  tujuan  nasional  kegiatan  dalam  bidang  ekonomi  merupakan prioritas  utama  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  rakyatnya, berbagai  kebijakan  dibuat  untuk  memacu  kegiatan  ekonomi,memberikan kemudahan pada
pelaku ekonomi untuk mengembangkan
usahanya.Pengembangan  dunia  usaha  membutuhkan    fasilitas  modal  dalam jumlah  besar,  dana  berupa  modal  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  dapat berupa modal dari setoran para pendiri usaha ataupun dari utang  yang diperoleh dari  sumber  sumber  seperti  ,  bank,  lembaga  pembiayaan  ,  pasar  uang,  pasar modal,dll.Dengan  semakin  pesatnya  kegiatan  ekonomi  dan  penyaluran  dana pinjaman  ,sumber sumber pemberi utang atau  yang sering disebut kreditor  juga membutuhkan  perlindungan  hukum  dalam  hal  para  pengutang  atau  yang  biasa disebut  debitor  ingkar  janji.  Lembaga  jaminan  dibutuhkan  sebagai  upaya perlindungan bagi pemberi utang tersebut.
Kata kunci : kegiatan ekonomi, kreditor , debitor, lembaga hak jaminan .
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  berupaya  keras  untuk  bisa mewujudkan  tujuan  nasionalnya  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  . Dalam  upaya  ini  bidang  ekonomi  merupakan  prioritas  utama  untuk  meningkatkan taraf    hidup    dan  kesejahteraan  rakyat  .Berbagai  kebijakan  dibuat  untuk meningkatkan dan memacu kegiatan ekonomi, memberikan kemudahan -kemudahan pada  pelaku  ekonomi  untuk  merentangkan  sayap  usahanya.  Pengembangan  dunia usaha  tentu  saja  sangat  membutuhkan  fasilitas  modal  dalam  jumlah  yang  besar ,untuk  itu  dibutuhkan  lembaga  terkait  yang  memberikan  dukungan  dana  bagi kegiatan  suatu  usaha.Dana  bagi  suatu  perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber  ,  dapat  berupa  modal  dan  utang. Dana berupa modal diperoleh dari para pendirinya berupa setoran modal pendiri dan diperoleh  dari  pemodal  [investor].  Dana  berupa  utang  dapat  diperoleh  dari  sumber sumber  seperti  bank-bank  ,  lembaga  -lembaga  pembiayaan  ,  pasar  uang  ,  pasar modal.
Sumber  -sumber  yang  memberikan  utang  kepada  perusahaan  atau perorangan  tersebut  disebut  Kreditor,dengan  kata  lain  perusahaan  ataupun
perorangan  tersebut  adalah  Debitor  dari  para  Kreditor  tersebut.  Dengan  semakin derasnya lalu lintas penyaluran dana pinjaman tersebut maka para Kreditor ini juga membutuhkan  perlindungan    dalam  hal  Debitor  cidera  janji  .  Aturan  hukum  telah menyediakan  sarananya  yaitu  seperti  yang  tertuang  dalam  ketentuan  -  ketentuan Hukum  Jaminan    yang  dapat  dicermati  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata.Jaminan secara hukum  mempunyai  fungsi untuk mengkover utang , karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para Kreditor yaitu kepastian akan pelunasan  utang  Debitor  atau  penjamin  Debitor  .  Jaminan  kebendaan  dan  jaminan perorangan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi  Kreditor  atas  pelunasan  utang  atau  pelaksanaan  suatu  prestasi  sebagaimana telah diperjanjikan oleh Debitor atau pihak ketiga.
Dari uraian  latar belakang   diatas maka  permasalahan yang dibahas  adalah :
1. Apakah  jaminan  kebendaan  dan  jaminan  perorangan  mempunyai  aspek  hukum yang  sama  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  Kreditor atas  kepastian  pelunasan  utang  para  Debitornya  ,Adakah  perbedaan  dari  kedua bentuk jaminan tersebut bila dikaitkan dengan kepastian pelunasan utang ?
2. Bagaimana  eksekusi  kedua  bentuk  jaminan  tersebut  apabila  terjadi  Debitor cidera janji ?

## SEJARAH HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
Keadaan  lembaga  jaminan  di  Indonesia  setelah  Perang  Dunia  II  mengalami perkembangan yang lamban , dalam arti tidak terjadi  pembaharuan hukum ataupun pengaturan-  pengaturan  yang  baru  mengenai  lembaga  jaminan  yang  telah  lama dikenal  sejak berlakunya Kitab Undang-undang  Hukum Perdata , juga tidak terjadi pengaturan  hukum  mengenai  lembaga  jaminan  yang  telah  lama    tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat dan telah lama diakui oleh Yurisprudensi, misalnya lembaga jaminan fidusia, lembaga sewa beli,dan seterusnya (Sri Soedewi Masjchoen 1980 :3)
Jaminan  kebendaan  benda  bergerak  diikat  dengan  hak  gadai  sebagaimana diatur  dalam  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Perdata    pada  Buku  Kedua    Bab  XX pasal  1150 sampai dengan pasal  1161. Adapun  obyek hak gadai  adalah benda atau
barang bergerak baik bertubuh/ berwujud / berbentuk (lichamelijke zaken ) maupun tidak  bertubuh/  berwujud/  berbentuk  (onlichamelijke  zaken).  Setelah  berlakunya Undang- undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ,  hak  -  hak  adat  yang  bersifat  bertentangan    dengan  ketentuan-  ketentuan  undang- undang  tersebut  tetapi  berhubung  dengan  keadaan  masyarakat    sekarang  ini  belum dapat  dihapuskan  diberi  sifat  sementara  dan  akan  diatur  .  Contohnya  adalah  hak gadai yang disebut dalam pasal 53 jo pasal 52 ayat(2) daan ayat (3) Undang- undang Pokok  Agraria  yang  menentukan  ,  bahwa  hak  gadai  sebagai  hak  yang  bersifat sementara diatur untuk membatasi sifat- sifatnya yang bertentangan dengan Undang -  undang  Pokok  Agraria    dan  hak  gadai  itu  diusahakan  hapusnya  didalam  waktu yang  singkat  ,  karena  didaalam  hak  gadai  ada  unsur-  unsurnya  yang  bersifat pemerasan. (Rachmadi Usman 1998 :5)
Jaminan  kebendaan  hak  hipotik  pengaturannya  terdapat  dalam  Kitab Undang-  undang  Hukum  Perdata    Buku  Kedua  ,yaitu  pasal  1162  sampai  dengan pasal 1170, pasal 1173 sampai dengan pasal 1185, pasal 1189 sampai dengan pasal 1194  dan  pasaal  1198  sampai  dengan  pasal  1232.  Pasal  pasal  lainnya    yang mengatur hipotik sejak semula belum pernah berlaku
Hipotik adalah suatu lembaga jaminan yang diperuntukan bagi khusus tanah yyang tunduk pada hukum  barat , sedangkan jaminan yang sama bagi tanah- tanah Indonesia  telah dikeluarkan  S. 1908-542 jo S. 1909- 586, yaitu Regeling betreffede het creditverband yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1910 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan  S.1917  -  497  jo  S.  1917  -645,  S.  1925-434,  S.1939-287,  S. 1931-168  jo  S.  1931-  423,  S.  1937-  190  jo  S.  1931-191,  S.  1938-  373  jo  S.  1938- 264,    menurut  peraturan  mana  terhadap  tanah  -  tanah  hak  milik  Indonesia  dapat dijaminkan  dengan  credietverband.  (Abdurrahman  1979  :173)  Sejak  tahun  1960 telah  terjadi  perubahan  mendasar  terhadap  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Perdata Indonesia.,  dengan  disahkannya  Undang-  undang  Pokok  Agraria  yang  bermaksud mengadakan  unifikasi  hukum  pertanahan  nasional  .  Perubahan  yang  besar  terlihat pada Buku Kedua Kitab Undang -undang Hukum Perdata , dalam diktum  Undang- undang  Pokok  Agraria  memutuskan    Buku  Kedua    KUH  Perdata  sepanjang  yang mengenai  bumi,air  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  ,  kecuali
ketentuan -ketentuan mengenai hipotik  yang masih berlaku  pada mulai berlakunya Undang - undang Pokok Agraria dinyatakan tidak berlaku.
Undang-  undang  Pokok  Agraria  dalam  hubungan  dengan  lembaga  hak  jaminan menggariskan  sebagai berikut :
a. Mencabut  Buku  Kedua  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Perdata  sepanjang  yang mengenai  bumi , air serta kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-  ketentuan  mengenai  hipotik  yang  masih  berlaku  pada  mulai berlakunya Undang- undang Pokok Agraria
b. Undang-  undang  Pokok  Agraria  menentukan  adanya  lembaga  hak  jaminan  atas tanah  yang  diberi  nama  dengan  sebutan  "  hak  tanggungan  "  ,  yang  untuk selanjutnya  akan  diatur  tersendiri,  yaitu  dengan  Undang  -undang  Hak Tanggungan ( pasal 51).
c. Adapun  hak-  hak  atas  tanah  yang  dapat  dibebani  dengan  hak  tanggungan tersebut adalah hak milik , hak guna usaha,dan hak guna bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal- pasal 25,33 dan 39 Undang- undang Pokok Agraria
d. Selama  Undang-  undang  Hak  Tanggungan  yang  dimaksud  belum  terbentuk maka  untuk  sementara  yang  berlaku  adalah  ketentuan-  ketentuan  mengenai hipotik  tersebut  dalam  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Perdata    dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937- 190 (pasal 57).
Credietverband  merupakan  suatu  lembaga  jaminan  yang  diciptakan  untuk memberikan  kesempatan  kepada  golongan  pribumi  untuk  dapat  memperoleh  kredit dari lembaga - lembaga perbankan , dengan jaminan hak- hak atas tanah yang bukan merupakan hak- hak yang dikenal dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata yaitu hak- hak atas tanah menurut hukum adat yang mereka punyai. Karena hipotik hanya dapat diterapkan pada hak- hak atas tanah yang dikenal dalam Burgerlijk Wetboek ( J. Satrio  1993  ).  Oleh  karena  itu  pemerintah  Hindia  Belanda  memandang  perlu menciptakan  lembaga  hukum  jaminan  atas  hak  atas  tanah  dengan  jalan  mereduksi lembaga dan ketentuan - ketentuan mengenai hipotik.
Hak  jaminan  yang  lain  adalah  fidusia    (  fiduciare-eigendomsoverdracht) ,yang  diciptakan  melalui  Yurisprudensi.  Fidusia  adalah  hak  jaminan  berupa
penyerahan  hak  atas  benda  berdasarkan  kepercayaan    yang  disepakati    sebagai jaminan bagi pelunasan utang. Jadi fidusia pada hakekatnya adalah penyerahan hak milik atas suatu benda kepada kreditor dengan perjanjian bahwa penyerahan tersebut hanya  untuk  menjamin  atas  pembayaran  kembali  uang  pinjaman  .  Debitor  dan Kreditor  saling  percaya  bahwa  penyerahan  benda  tersebut  hanya  untuk  jaminan .Subekti  mengemukakan  ,  bahwa  begitu  sukarnya  memperjuangkan  kedudukan fidusia sebagai hak kebendaan ,disebabkan karena dalam hukum perdata sudah lama dianut  suatu  sistem,              bahwa  hak  kebendaan  itu  terbatas  jumlahnya  dan  hanya dapat  diciptakan  oleh  peraturan    undang-undang.    Pada  awalnya  dianggap  sebagai gadai  yang  gelap  (  klandestio  )  ,tetapi  karena  kebutuhan  masyarakat  yang  begitu mendesak  akan  adanya  suatu  bentuk  jaminan  barang  bergerak  yang  tetap  dapat dikuasai oleh si berutang , yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan usaha  , maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas. ( Subekti 1991 : 66).
Untuk  melaksanakan  amanat  Undang-undang  Pokok  Agraria    maka  pada tanggal 9 April 1996 telah disahkan Undang- undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah.,dengan  demikian  maka  ketentuan-ketentuan  mengenai  hipotik  dan credietverband  dalam  Buku  Kedua  Kitab  Undang  -undang  Hukum  Perdata  dan  S. 1908-542  serta  perubahannya    dinyatakan  tidak  berlaku.  Demikian  juga  dengan lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam Undang- undang No. 42 Tahun 1999.

## PEMBEDAAN  LEMBAGA JAMINAN
Perlu  dipahami  bahwa  lapangan  hukum  jaminan  adalah  sangat  luas  . Jaminan termasuk dalam hukum benda,secara teoritis , jaminan dibagi menjadi dua yaitu  jaminan  umum  dan  jaminan  khusus.  Jaminan  khusus  dibagi  lebih  lanjut menjadi  jaminan  kebendaan  dan  jaminan  perorangan  .  Selanjutnya  jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tetap.  Jaminan benda bergerak  dibagi menjadi gadai dan fidusia , sedangkan jaminan benda tetap dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah , fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah . Jadi   jaminan merupakan satu  sistem  yang mencakup hak tanggungan atas tanah.  ( Sudikno Mertokusumo 1996 : 2 ).
Pada  prinsipnya  menurut  hukum  ,  segala  harta  kekayaan  debitor  akan menjadi  jaminan  bagi  utangnya  dengan  semua  kreditor.  Kitab  Undang  -undang Hukum  Perdata  pada  pasal  1131  menyatakan  bahwa  segala  kebendaan  si  berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sudah ada maupun yang baru  akan  ada    dikemudian  hari  ,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatannya perseorangan .  Kekayaan debitor  yang dimaksud meliputi benda bergerak maupun benda  tetap  ,  baik  yang  sudah  ada  saat  perjanjian  utang  piutang  diadakan  maupun yang  baru  akan  ada    dikemudian  hari  yang  akan  menjadi  milik  debitor  setelah perjanjian  utang  piutang  diadakan  .  Jadi  dengan  demikian  tanpa  terkecuali  seluruh harta kekayaan debitor  akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, baik yang  telah  diperjanjikan    maupun  yang  tidak  diperjanjikan  sebelumnya.  Jaminan umum  ini  dilahirkan  karena  undang-  undang  ,sehingga  tidak  perlu  ada  perjanjian jaminan sebelumnya.
J.  Satrio  mengemukakan  ,  bahwa    dari  pasal  1131  KUH  Perdata  dapat disimpulkan asas -asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut :
a. Seorang  kreditor  boleh  mengambil  pelunasan  dari  setiap  bagian    dari  harta kekayaan debitor.
b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna  pelunasan tagihan kreditor.
c. Hak  tagihan  kreditor  hanya  dijamin  dengan  harta  benda  debitor  saja  ,  tidak dengan " persoon debitor " ( J. Satrio 1993 : 4-5 )
Dalam jaminan yang bersifat umum , semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor - kreditor lain, tidak ada kreditor yang diutamakan atau diistimewakan  dari  kreditor-  kreditor  lain.  Pelunasan  utangnya  dibagi  secara "seimbang"  berdasarkan  besar  kecilnya  jumlah  tagihan  masing-  masing  kreditor dibandingkan    dengan  jumlah  keseluruhan  utang  debitor.  Hal  ini  ditegaskan  dalam pasal  1132  KUH  Perdata  bahwa  kebendaan    tersebut  menjadi    jaminan  bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya , hasil penjualan benda - benda itu  dibagi-  bagi  menurut  keseimbangan  ,  yaitu  menurut  besar  kecilnya  piutang masing-  masing  kecuali  apabila  diantara  para  berpiutang  itu  ada  alasan  yang  sah untuk  didahulukan.  Pasal  1132  KUH  Perdata  juga  memberikan  kemungkinan sebagai  pengecualian  adanya  kedudukan  yang  diutamakan  kapada  kreditor  tertentu
terhadap    kreditor-  kreditor  lain  .  Adapun  kreditor    yang  diutamakan  tersebut berdasarkan pasal 1133 KUH Perdata  adalah mereka yang memiliki hak- hak yang dilahirkan karena piutang   yang diistimewakan  (privilege ) , dari gadai( pand ) dan dari hipotik. Dengan demikian dapat disimpulkan , bahwa kedudukan para kreditor ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.
Privilege  bukan  jaminan  yang  bersifat  kebendaan  dan  bukan  jaminan  yang bersifat  perorangan  tetapi  memberi  jaminannya  juga..    Menurut  pasal  1134  KUH Perdata  yang  dimaksud  privilege  ialah  suatu  hak  yang  oleh  undang-  undang diberikan  kepada  seseorang  berpiutang    sehingga  tingkatnya  lebih  tinggi  daripada orang berpiutang lainnya , semata- mata berdasakan sifatnya piutang, jadi privilege dilahirkan  karena  undang-undang  sedang  hak  gadai,  hipotik  karena  diperjanjikan sebelumnya, sehingga kedudukan gadai  dan hipotik  lebih tinggi  daripada  privilege, kecuali dalam hal- hal mana undang- undang ditentukan sebaliknya.
Jaminan umum ini dalam praktik perkreditan ( perjanjian peminjaman uang ) tidak  memuaskan  bagi  kreditor  ,  kurang  menimbulkan  rasa  aman  dan  kurang terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditor  tidak mengetahui secara persis berapa  jumlah harta kekayaan debitor  yang ada sekarang dan  yang  akan  ada  dikemudian  hari,  serta  kepada  siapa  saja  debitor  berutang  , sehingga  khawatir  hasil  penjualan    harta  kekayaan  debitor  nantinya  tidak  cukup untuk  melunasi  utang-  utangnya  .  (  Gatot  Supramono    1995  :59  )  Untuk  itu  para kreditor mempunyai  alternatif perangkat jaminan yang disediakan oleh pembentuk undang- undang yaitu jaminan khusus  yang obyeknya juga milik debitor hanya saja ditunjuk  secara  tertentu  dan  diperuntukkan  bagi  kreditor  tertentu.yang  bersifat kebendaan  maupun  yang  bersifat  perorangan.  Jaminan  khusus  ini  timbul    karena adanya  perjanjian    yang  khusus      diadakan  antara  kreditor  dan  debitor  (  Moch. Isnaeni  1996  :34).  Jadi  untuk  menjamin  pelunasan  utang  debitor  maka  dibuat perjanjian jaminan khusus  antara kreditor tertentu dengan debitor  yang bisa berupa perjanjian jaminan kebendaan ataupun perjanjian jaminan perorangan .

## ASPEK  HUKUM  JAMINAN  KEBENDAAN  DAN  PERORANGAN
Jaminan  kebendaan  dan  jaminan  perorangan    timbul  dari  perjanjian    yang bertujuan  untuk  adanya  kepastian  hukum    bagi  kreditor  atas  pelunasan  utang  atau pelaksanaan  suatu  prestasi  tertentu  sebagaimana    telah  diperjanjikan  oleh  debitor atau  pihak  ketiga,  jaminan  secara  yuridis  materiil  mempunyai  fungsi  untuk pelunasan utang  apabila debitor ingkar janji.
Dalam  jaminan  kebendaan  benda  obyek  jaminan  khusus  diperuntukan sebagai  upaya  preventif  untuk  berjaga-  jaga  apabila  suatu  ketika  terjadi  debitor ingkar  janji.  Pemilikan  benda  obyek  jaminan  tidak  beralih  kepada  kreditor  karena terjadinya  penjaminan  tersebut.  Dengan  demikian  dalam  perjanjian  jaminan kebendaan  ,  benda  tetap  menjadi  milik  debitor  ,  benda  hanya  disiagakan    untuk berjaga- jaga terhadap kemungkinan terjadi debitor ingkar janji.
Dalam  hukum  jaminan  kebendaan  apabila  benda  obyek  jaminan  beralih kepada  kreditor    (  menjadi  milik  kreditor  )  maka  perjanjian  jaminan  tersebut  batal demi  hukum      (  pasal  1154  KUH  Perdata  bagi  gadai,  pasal  1178  ayat  (1)  KUH Perdata  bagi  hipotik  ,  pasal  12  UU  No.  4  tahun  1996    tentang  Hak  Tanggungan, pasal 33 UU No. 42  tahun 1999 tentang Fidusia ) , sehingga dengan demikian jelas bahwa  dalam  hukum  jaminan  kebendaan  tidak  diperkenankan  pengalihan  hak  atas benda obyek jaminan  kepada kreditor.
Jaminan perorangan  ( borgtocht/ personal guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan  kesanggupan  yang  diberikan  oleh  seorang  pihak  ketiga  guna  menjamin pemenuhan  kewajiban  -  kewajiban  debitor  yang  bersangkutan  kepada  kreditor  , apabila  debitor  cidera  janji.  Jaminan  semacam  ini  dasarnya  adalah  penanggungan utang yang diatur dalam pasal 1820-111850 KUH Perdata.  Pada perkembangannya ,  jaminan  perorangan  juga  dipraktekkan  oleh  perusahaan  yang  menjamin  utang perusahaan  lainnya  .  Bank  dalam  hal  ini  serimg  menerima  jaminan  serupa  ,  yang sering disebut Corporate Guarantee.
Perbedaan antar jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan adalah:
a. Dalam  jaminan  perorangan  terdapat  Pihak  Ketiga  yang  menyanggupi  untuk memenuhi perikatan debitor bila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya.
b. Dalam  jaminan  kebendaan  hanya  harta  kekayaan  debitor  sajalah  yang  dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitor cidera janji.

## Perjanjian Jaminan Kebendaan dan Perorangan
Perjanjian  jaminan  kebendaan  selalu  merupakan  perbuatan  memisahkan suatu  bagian  dari  kekayaan  seorang  yang  bertujuan  untuk  menjaminkan  dan menyediakannya bagi pemenuhan kewajiban seorang debitor. Karena dalam jaminan kebendaan yang dijadikan obyek jaminan adalah benda maka berlaku asas - asas hak jaminan kebendaan    seperti dibawah ini :
1. Hak  jaminan  ini  memberikan  kedudukan  yang  didahulukan  bagi  kreditor pemegang  hak  jaminan  ini  terhadap  para  kreditor  yang  lainnya,  adanya  hak Preferen.
2. Hak  jaminan  ini  merupakan  hak  accesoir  terhadap  perjanjian  pokok  yang dijamin dengan jaminan  tersebut.,  artinya hapusnya  bergantung pada perjanjian pokoknya.
3. Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak .
4. Mempunyai  sifat  kebendaan  (  real  right  )  segaimana  diatur  dalam  pasal  528 KUH  Perdata  .  Sifat  daripada  Hak  Kebendaan  itu  sendiri  yaitu  :  Absolut  yaitu dapat dipertahankan pada setiap orang,dan Droit de suite yaitu,  Hak Kebendaan mengikuti pada siapapun dia berada.
Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak  ( absolut ) atas suatu  benda tertentu yang menjadi obyek jaminan suatu utang , yang suatu waktu  dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitor apabila debitor ingkar janji .Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan  debitor  itu  sendiri  atau  kekayaan  orang  ketiga  ,  penyediaan  atas  benda obyek jaminan ddalam perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan  kreditor  tertentu  yang  telah  memintanya  ,  sehingga  memberikan  hak atau  kedudukan  istimewa  kepada  kreditor  tersebut.  Kreditor  tersebut  mempunyai kedudukan sebagai kreditor  Preferen  yang didahulukan daripada kreditor yang lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda obyek jaminan , bahkan dalam kepailitan debitor, ia mempunyai kedudukan sebagai kreditor separatis.
Sebagai  kreditor  separatis  ,  ia  dapat  bertindak  seolah-  olah  tidak  ada  kepailitan pada  debitor,  karena  ia  dapat  melaksanakan  haknya  untuk  melakukan  parate eksekusi.  Ketentuan    dalam  pasal  1133  KUH  Perdata    hanya  memberikan  hak preferen  kepada  kreditor  pemegang    Hipotik  dan    Gadai  namun  dewasa  ini  di Indonesia  terdapat  lembaga  lain  yang  mempunyai  kedudukan  preferen  yaitu  Hak Tanggungan  dan  Fidusia  .  Sehingga  dengan  demikian  hak  jaminan  kebendaan dimiliki  oleh  pemegang  Hak  Tanggungan  ,  Hipotik  (  dewasa  ini  antara  lain  untuk kapal  laut  dan  pesawat  udara  )  ,  Gadai  dan  Fidusia  .  Dalam  ketentuan  kepailitan apabila  terdapat  kreditor  preferen    (pemegang  Hak  Tanggungan  ,  Hipotik  ,  Gadai dan  Fidusia  )  maka  kreditor  tersebut  merupakan  kreditor  separatis  dan  dapat melaksanakan  hak  mereka  seolah-  olah  tidak  ada  kepailitan  pada  debitor,  pasal  56 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998.( Djuhaendah Hasan, 2000 :18 ).
Hak  jaminan  perorangan  timbul  dari  perjanjian  jaminan  antara  kreditor dengan  pihak  ketiga  .  Perjanjian  jaminan  perorangan  merupakan  hak  relatif  yaitu hak  yang  hanya  dapat  dipertahankan  terhadap  orang  tertentu  yang  terkait  dalam perjanjian  .  Dalam  perjanjian  jaminan  perorangan  ,  pihak  ketiga  bertindak  sebagai penjamin  dalam  pemenuhan  kewajiban  debitor,  berarti  perjanjian  jaminan perorangan  merupakan  janji    untuk  memenuhi  kewajiban  debitor  ,  apabila  debitor ingkar janji . Dalam jaminan perorangan  tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan  ,  sehingga  tidak  jelas  benda  apa  dan  yang  mana  milik  pihak  ketiga  yang dapat dijadikan jaminan apabila debitor ingkar janji , dengan demikian para kreditor pemegang hak jaminan  perorangan hanya berkedudukan sebagai  kreditor konkuren saja.  Apabila  terjadi  kepailitan    pada  debitor  maupun  penjamin    (  pihak  ketiga  )  , akan  berlaku  ketentuan  jaminan  secara  umum  yang  tertera  dalam  pasal  1131  dan 1132 KUH Perdata.
Hak  jaminan  perorangan  tidak  memberikan  preferensi  kepada  kreditor sehingga  kreditor  akan  bersaing  dengan  kreditor  lain  dalam  pemenuhan  kewajiban debitor.  Hak  jaminan  perorangan  hanya  dapat  dipertahankan  terhadap  orang  atau pihak  ketiga  yang  terikat    dalam  perjanjian  saja  dan  tidak  mengikat  setiap  orang sebagaimana  perjanjian  kebendaan  yang  mempunyai  sifat  absolut.  Dalam  praktek  , perjanjian  jaminan  perorangan  kurang  disukai    karena  para  kreditor  hanya
berkedudukan  sebagai  kreditor  konkuren  yang  harus  bersaing  dengan  kreditor  lain dalam  pemenuhan  kewajiban  debitor,  dan  karena  pihak  ketiga  juga  tidak mengikatkan harta tertentu dalam perjanjian  sering terjadi pihak ketiga  melakukan pengingkaran  terhadap  kesanggupannya.  Menurut  Subekti  karena  tuntutan  kreditor terhadap  penanggung  tidak  diberikan  suatu  privilege  atau  kedudukan  istimewa diatas tuntutan kreditor lainnya dari si penanggung  ( Subekti 1986 :27 ).
Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa penanggungan / borgtocht, bank garansi,  jaminan  perusahaan  .  Pasal  1820  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa penanggungan  adalah  persetujuan  dengan  mana  seseorang  pihak  ketiga  guna kepentingan debitor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan  debitor apabila ia tidak memenuhinya . Perjanjian jaminan perorangan  sebagaiman perjanjian jaminan lainnya  merupakan  perjanjian  accessoir  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  1821 ayat (1) KUH Perdata. Meskipun dengan segala kelemahan yang ada pada perjanjian jaminan  perorangan  ,  kreditor  akan  merasa  lebih  aman  daripada  tidak  ada  jaminan sama  sekali  ,karena  dengan  adanya  jaminan  perorangan  kreditor  dapat  menagih tidak  hanya  pada  debitor  tetapi  pada  pihak  ketiga  yang  menjamin  yang  kadang- kadang terdiri dari beberapa orang ataupun suatu perusahaan

## EKSEKUSI  JAMINAN
Dengan adanya perikatan  yang  dijalin para pihak maka hak dan kewajiban akan  segera  muncul  sebagai  hasil  kesepakatan  bersama.  Masing  -  masing  pihak harus  memenuhi  kewajibannya  agar  perikatan  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  .  Manakala  ada  salah  satu  pihak  yang  enggan  memenuhi  kewajibannya maka  pihak  lain  akan  menderita  rugi.  Kalau  hal  ini  terjadi  maka  pihak  kreditor wenang  untuk  menuntut  pemenuhan  kewajiban  tersebut  dari  debitor,  kalau  perlu minta bantuan hukum  untuk  melakukan daya paksa. Namun  daya paksa  hukum  ini bukan  berarti  menekan  dengan  kekerasan  secara  phisik  kepada  debitor  untuk melakukan  kewajibannya.  Dengan  kata  lain  tidak  dapat  dilakukan  paksaan  secara langsung.      (Moch. Isnaeni 1996 :51 ).
Bila  terjadi  seorang  debitor  tidak  mau  memenuhi  kewajibannya  secara sukarela  ,  biasanya  kreditor  sudah  cukup  puas  dengan  adanya  ganti  rugi  berupa
sejumlah  uang  tertentu  yang  dianggap  selaku  penukar  kewajiban  debitor  yang  tak dipenuhinya  itu.  Tetapi  dalam  beberapa  hal  lain  melalui  bantuan  hukum  kreditor dapat  memperoleh apa saja seperti  yang diperjanjikan . Dalam peristiwa seperti itu dikatakan telah ada eksekusi riil. Hanya saja prakteknya apa yang dimaksud dengan eksekusi  riil    merupakan  suatu  ujud  prestasi  yang  diperoleh  kreditor  melalui bekerjanya  daya  paksa  hukum  ,  yang  sifatnya  mirip  dengan  apa  yang  dibayangkan pada waktu menutup perikatan.
Perjanjian kredit sebagai suatu perikatan sudah dijamin oleh undang- undang dengan  harta  benda  milik  debitor  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  1131  KUH Perdata.  Tetapi  bila  debitor  tidak  memenuhi  janjinya  maka  harta  itulah  yang  akan dimintakan  oleh  kreditor  kepada  hakim  untuk  dijual  lelang  dan  hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitor.Proses ini jelas akan melewati jalur yang sangat  panjangdan  kadang  juga  tidak  gampang.  Bisa  saja  debitor  mengajukan banding  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  kasasi  yang  bisa  memakan  waktu  yang tidak sedikit. Dan kalau kemudian kreditor dimenangkan maka masih harus melalui proses eksekusi  yang mungkin juga menghadapi hambatan yang tidak ringan. Untuk mengantisipasi  hal  seperti  ini  maka  pembentuk  undang  -  undang  menyediakan sarana  lain  yaitu  adnya  ketentuan  jaminan  khusus  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Buku  Kedua  KUH  Perdata.  Sejalan  dengan  ketentuan  -  ketentuan  mengenai jaminan  khusus  ini  maka  biasanya  ditentukan  berapa  besar  pinjaman  yang  akan diberikan  kepada  seseorang    dan  nantinya  akan  benar-  benar  dapat  kembali  utuh beserta  bunganya  ditempuhlah  cara  dengan  menunjuk  secara  tegas  benda  tertentu milik  si peminjam   yang seketika itu dapat ditaksir nilainya untuk dipakai sebagai jaminan dan ini bisa dipakai  dengan berdasarkan pada kesepakatan  yang kemudian dituangkan dalam parjanjian khusus untuk kemudian disertakan sebagai pendukung perjanjian  pinjam  meminjam  yang  mendahuluinya.  Seandainya  dikemudian  hari debitor    tak  mampu  membayar  ,  maka  benda  yang  bersangkutan  selaku  jaminan dapat  segera  dijual  dimuka  umum  untuk    dibayarkan  kepada  yang  meminjamkan sebagai gantinya.
Apabila  dalam  suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  atau  perjanjian  kredit kemudian  diikuti  dengan  perjanjian  jaminan  khusus  yang  berobyek  benda  atau
jaminan  kebendaan  ,  maka  benda  tertentu  itu  diikat  secara  khusus  untuk  keperluan pemenuhan  perikatan  yang  tertentu  juga  yakni  perjanjian  kredit  itu  sendiri  dan diperuntukkan bagi kreditor yang tertentu pula. Dalam hal pelunasan utang , pihak - pihak  lain  tak  ada  kewenangan  ikut  menikmati  hasil  penjualan  benda  yang bersangkutan  ,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang-  undang.  Jadi  dengan disediakannya  jaminan  kebendaan    dimaksudkan  untuk  mempermudah  pelunasan pinjaman  yang  telah  diberikan  oleh  kreditor  bila  sewaktu-  waktu  debitor wanprestasi,  untuk  tercapainya  tujuan  tersebut  haruslah  didukung  dengan  eksekusi yang mudah dan sederhana agar tidak banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan.
Apabila  benda  yang  dijadikan  jaminan  adalah  benda  bergerak  maka    gadai yang  akan  dipakai,  maka  kreditor  pemegang  gadai  sehubungan  dngan  masalah pelunasan  utang  akan  memiliki  hak  parate  eksekusi  sebagaimana  ditetapkan    oleh pasal  1155  KUH  Perdata.  Hak  ini  sepanjang  tidak  diperjanjikan  lain  lahir  demi undang-  undang  sejak  debitor  wanprestasi.  Dalam  parate  eksekusi  kreditor  diberi wewenang  untuk  menjual  benda  jaminan  dimuka  umum  dengan  memperhatikan kebiasaan  setempat  dengan  syarat  -  syarat  yang  lazim  berlaku.  Untuk  keperluan menjual  benda  jaminan  tidak  diperlukan  adanya  title  eksekutorial,  kreditor  tidak memerlukan bantuan Pengadilan. Apabila obyek jaminan gadai ini adalah berbentuk saham  maka  saham  tersebut  akan  dijual  ke  pasar  bursa  dengan  memperhatikan ketentuan- ketentuan yangberlaku disitu.
Dalam  perjanjian  jaminan  hipotik  ,  kreditor  juga  bisa  memiliki  wewenang untuk  menjual  sendiri  benda  jaminan  ,  namun  ini  harus  diperjanjikan  sebagaimana ditentukan oleh pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata . Berarti kewenangan bukan lahir dari  undang  -  undang  ,  tetapi  harus  dimunculkan  dalam  perjanjian  oleh  para  pihak dalam  ujud  pemberian  kuasa  oleh  debitor  kepada  kreditor  untuk  menjual  sendiri benda  jaminan  bila  debitor  wanprestasi.hal  ini  sangat  menguntungkan  kreditor karena  pelunasan  dilakukan  dengan  mudah  dan  sederhana.  Sebenarnya  dengan grosse akte hipotek sesuai dengan ketentuan pasal 234 HIR , kreditor juga memiliki wewenang  untuk  menjual  benda  jaminan  dikarenakan  akte  tersebut  memiliki kekuatan  eksekutorial,  dengan  fiat  pengadilan    maka  dapat  mengambil  pelunasan dari pelelangan yang dilakukan juru lelang.
Dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka bagi kreditor pemegang hak tanggungan  berdasarkan pasal 26 Undang- undang Hak Tanggungan  ditegaskan bahwa dalam jaminan kebendaan  dengan hak tanggungan maka  sertifikat  hak  tanggungan  merupakan  pengganti  grosse  akte  hipotek.  Dengan mengacu  pasal  20  Undang-  undang  Hak  Tanggungan  maka    ada  dua  kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila debitor cidera janji yaitu :
1. melaksanakan parate eksekusi dan
2. berdasarkan  title  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  sertifikat  hak  tanggungan dijual dalam pelelangan umum
Dalam  hal  jaminan  khusus  yang  berupa  jaminan  perorangan  maka  eksekusi terhadap  perjanjian  jaminan  ini  sangat  sulit  karena  hanya  ada  kesanggupan  dari penjamin yaitu seseorang pihak ketiga atau suatu perusahaan tertentu yang dijadikan jaminan ,tanpa didukung dengan suatu perjanjian jaminan kebendaan  yang menikat pihak  ketiga  sebagai  penjamin  maka  jaminan  perorangan  tidaklah  mungkin  dapat dieksekusi
Kesimpulan
-Fungsi  jaminan  adalah  untuk  menjamin  pelunasan  utang  apabila  debitor wanprestasi  terutama  akan jelas tampak pada perjanjian jaminan kebendaan karena adanya obyek jaminan yang berupa benda tertentu,sehingga hak ini bersifat absolut, sedangkan  pada  jaminan  perorangan  hanya  ada  kesanggupan  pihak  ketiga  untuk menjamin  pemenuhan  kewajiban  debitor,  tanpa  didukung  perjanjian  jaminan kebendaan  yang  mengikat  pihak  ketiga  tersebut  maka  jaminan  perorangan  hanya merupakan hak yang bersifat relatif seperti halnya jaminan yang bersifat umum.
-Dalam  hal  kepastian  hukum  dan  jaminan  rasa  aman  bagi  kreditor  maka  jaminan kebendaan  adalah  lebih  kuat  daripada  jaminan  perorangan,selain  itu  jaminan kebendaan  memberikan  hak  preferen  kepada  kreditor  pemegang  hak  jaminan kebendaan tersebut.
-Eksekusi  benda  jaminan  pada  perjanjian  jaminan  kebendaan  dapat  langsung dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  ,  sebaliknya  pada  jaminan perorangan  eksekusi  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  serta  merta  karena  tidak  ada benda yang bisa dijadikan obyek jaminan yang dapat dieksekusi

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman dan Samsul Wahidin ,  Beberapa Catatan  Tentang Hukum   Jaminan dan Hak- hak Jaminan Atas Tanah  ,Alumni., Bandung , 1995.
Badrulzaman , Mariam Darus, Bab-  bab tentang Hypotheek,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Harsono , Boedi , Masalah Hipotek dan Credietverband , Kertas Kerja pada Seminar tentang Hipotik dan Lembaga - lembaga Jaminan lainnya , BPHN,Binacipta, Bandung, 1998.
Isnaeni, Moch , Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, CV Dharma Muda, Surabaya, 2006.
Mertokusumo,  Sudikno,  Eksekusi  Obyek  Hak  Tanggungan  ,  Permasalahan  dan Hambatan  ,  Makalah  pada  Penataran  Dosen  Hukum  Perdata  Se-  Indonesia Yogyakarta,Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Satrio, J, Hukum Jaminan , Hak- hak Jaminan  Kebendaan , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya  Fidusia  Di  Dalam  Praktek  Pelaksanaannya  Di  Indonesia,
,Fakultas Hukum  Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987,
Subekti, R, Jaminan - jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Usman , Rachmadi, Pasal- pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Djambatan , Jakarta, 2007.