Jurnal hasil penelitian terapan yang di diterbitkan oleh Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
JURNAL AHLI MUDA
INDONESIA

## JURNAL AHLI MUDA INDONESIA
AKN PUTRA SANG FAJAR
BLITAR
ISSN (p) : 2722 -4414
ISSN (e) : 2722 -4406

## 20
21
Vol. 2 No. 2

## Table of Contents
JAMI : Jurnal Ahli Muda Indonesia JAMI Vol. 2 No. 2 (2021) journal homepage: https://journal.akb.ac.id/
Title: Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Calon Mahasiswa Dalam Memilih Akademi Komunitas
Authors: Nunuk Latifah, Adiguna Sasama Wahyu Utama, Hindra Kurniawan 105-120 Title: Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program BPJS Kesehatan
Authors: Hasrillah, Yaqub Cikusin, Hayat 121-136 Title: Forensik Digital Sistem Informasi Berbasis Web Authors: Andria, Sekreningsih Nita 137-149 Title: Pembuatan Media Interaktif Alur Proses Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi CPO
Authors: Andri Nofiar.Am, Fenty Kurnia Oktorina 150-165 Title: Inovasi Bisnis Digital di Tengah Pandemi Covid-19 Authors: Yuliana 166-177
Title: Strategi Pengembangan Bisnis dengan Pendekatan Business Model Canvas Pada CV
Ganteng Revolution
Authors: Lukluk Mukhoyaroh, Y. Anton Nugroho 178-185 Title: Perbandingan Metode Arima dan Sarima Dalam Peramalan Penjualan Kelapa Authors: Sara Septiana Aruan, Yohanes Anton Nugroho 186-198
Title: Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis E-Commerce dengan Menggunakan
Metode Waterfall Pada KWT Rahayu Jurug
Authors: Rudi Antoro, Yohanes Anton Nugroho 199-214 Title: Pengaruh Produksi Kebun Petani Kelapa Sawit Rakyat Terhadap Kesejahteraan
Authors: Heri Setyawan, Koko Setiawan, Nurlaila Fatmawati 215-226
Title: Analisis Peramalan Permintaan Produk Minuman Herbal dengan Metode Arima pada
CV. Gentong Mas
Authors: Nanda Nurfadilah, Yohanes Anton 227-223

## JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia
ISSN 2722-4406(p)/2722-4414(e)
DOI Number 10.46510 Published by Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Address Jalan dr. Sutomo No. 29 Kota Blitar Website https://journal.akb.ac.id/index.php/jami
Email jami@akb.ac.id
JURNAL AHLI MUDA INDONESIA
journal homepage: https://journal.akb.ac.id/

## IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM BPJS KESEHATAN (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang)
Hasrillah 1 , Yaqub Cikusin 2 , Hayat 3
1, 2, 3, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Adminitrasi, Universitas Islam Malang. e-mail : hasril.lala@gmail.com 1 , yaqubcikusin@yahoo.com 2 , hayat@unisma.co.id 3 Penulis Korespondensi Hasrillah , Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Admnistrasi Negara, Universitas Islam Malang,
e-mail :  hasril.lala@gmail.com
A R T I K E L   I N F O A B S T R A K Artikel History: Menerima 28 April 2021 Revisi 15 Juni 2021
Diterima 17 Juni 2021
Tersedia Online  31 Desember 2021 Objektif. Penelitian  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang menggambarkan  pelaksanaan  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas Kedungkandang  Kota  Malang.  Pentingnya  penelitian  ini  untuk mengetahui bagaiamana pengimplementasian program BPJS Kesehatan sehingga  bisa  mengetahui  ,  faktor  pendukung  dan  penghambat  untuk kedepanya  bagi  instansi  dijadikan  acuan  untuk  melakukan  evaluasi program lebih baik lagi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  dan  pendukung pengimplementasian  program  BPJS  kesehatan  di  Puskesmas Kedungkandang,  serta  ingin  mengetahui  bagaimana  implementasi program  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas  Kedungkandang.Penelitian  ini menggunakan  beberapa  teori,  yaitu  Kebijakan  Publik,  ,  Kebijakan Pelayanan Kesehatan, Implementasi .
Material  and  Metode. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  dilakukan  di  wilayah  Kota Malang,  tempatnya  di  Puskesmas  Kedungkandang,  Dinas  Kesehatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil. Dari penelitian yang dilakukan bedasarkan studi lapangan dalam bentuk  observasi  dan  wawancara,  peneliti  menemukan  bahwa  proses implementasi di Puskesmas Kedungkandang sudah berjalan cukup baik, walau  masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadipi,  namun  pihak Puskesmas  Kedungkandang  dan  Dinas  kesehatan  terus  membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses implementasi program BPJS dapat berjalan dengan baik.
Kesimpulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa Program  BPJS  merupakan  bentuk  reformasi  birokrasi  di  bidang kesehatan, sebab dengan adanya program BPJS masyarakat dapat lebih mudah  berobat  dan  tidak  sulit  dalam  pemberkasan  dokumen  seperti sistem  Kesehatan  sebelumnya.  Dengan  adanya  program  BPJS diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayan kesehatan terhadap masyarakat di Kota Malang.
Kata kunci : Implementasi, BPJS Kesehatan, Pelayanan Publik

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dari sebagian hak asasi manusia (HAM),Setiap  orang  berhak  atas  taraf  kehidupan  yang  memadai  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya yang telah disebutkan dalam Deklarasi Hak Asai  Manusia  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  pada  tanggal  10  november  1948.  Oleh karena itu, sesuai dengan norma HAM, negara mempunyai  kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai hak hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan mendapat  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  dan  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan (Pasal 28H UUD 1945).
Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  proses  dan  lingkungan,  penilaian kualitasnya  ditentukan  pada  saat  terjadinya  pemberian  pelayanan  publik  tersebut. Penyelenggaraan  pemerintahan  dikatakan  baik  jika  pelayanan  publik  yang  dilakukan berorientasi  pada  kepentingan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  (Hayat, 2017).

## A R T I C L E   I N F O A B S T R A C T
Artikel History :
Received 28 th April 2021
Revision 15 th June 2021 Accepted 17 th June 2021 Available Online 31 st
December 2021 Objective. This  research  is  the  result  of  research  that  describes  the implementation  of  BPJS  Kesehatan  in  Kedungkandang  Health  Center, Malang  City.  The  purpose  of this  research  is  to  know  the  factors  that hinder and support the performance of the BPJS health program at the Kedungkandang Health Center and to find out how the BPJS Kesehatan program  is  implemented  at  the  Kedungkandang  Health  Center.  This study uses several theories, namely Public Policy, Health Service Policy, Implementation.
Materials and Methods. The research method used is qualitative. The research  was  conducted  in  the  city  of Malang,  and  the  place  is  in  the Kedungkandang  Health  Center,  the  Health  Office.  Data  collection techniques  in  this  study  were  observation,  interviews,  and documentation.
Result. From research conducted based on field studies in observations and interviews, researchers found that the implementation process at the  Kedungkandang  Health  Center  was  running  quite  well.  However, there were still some obstacles. The Kedungkandang Health Center and the  Health  Office  continued  to  fix  the  deficiencies  in  the  process.  The implementation of the BPJS program can run well.
Conclusion. Based  on  the  research,  the  BPJS  program  is  a  form  of bureaucratic  reform  in  the  health  sector.  With  the  BPJS  program,  the community can get treatment more efficiently, and it is not difficult to file documents like the previous health system. With the existence of the BPJS program, it is hoped that it can improve the quality and quality of health service providers to the community in Malang City.

## Keywords :
Implementation, BPJS Kesehatan, Public Service.
Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu  hak  mendasar  masyarakat  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir d an batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”  dan “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermanfaat".
Negara  mempunyai  kewajiban  untuk  mewujudkan  hak  setiap  warga  negara  itu sendiri, diantaranya yaitu dapat dilakukan dengan cara mencegah tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-langkah yang dapat menjamin  perlindungan  kesehatan  masyarakat,menciptakan  persamaan  akses  pelayanan kesehatan. Dalam hal demikian penyedia jasa layanan kesehatan dituntut seperti Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga memberikan kepuasan  bagi  warga  masyarakat  selaku  pengguna  jasa  kesehatan.  pelayanan  kesehatan yang dimaksut yakni yang berkualitas dan pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan  yang  terdiri  dari  ketersediaan  tenaga  kesehatan,  pelayanan  kesehatan dasar,peralatan dan obat – obatan. (Imran, 2016).
Akan tetapi sebagaian besar masyarakat yang berasal dari golongan yang tidak mampu menyebabkan  rentan  terpapar  berbagai  masalah  kesehatan  dan  mudahnya  terkena serangan  penyakit  .  Hal  ini  berdampak  pada  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri  seperti rendahnya  upaya  pencegahan  penyakit  dan  perilaku  hidup  sehat  dikalangan  masyarakat ,kurangnyanya  kemampuan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan,  rendahnya kualitas  lingkungan  dan  ketidak  merataan  penyebaran  tenaga  kesehatan  ,  minimnya pengetahuan tentang berbagai gejala dan jenis penyakit.
Oleh  karena  itu  disusunlah  satu  program  pelayanan  kesehatan  oleh  pemerintah memberikan  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  menjangkau  semua  lapisan  warag negara Indonesia. Demikian hal ini pelayanan tersebut dilaksanankan melalui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)- Kesehatan.
Badan  Penyelenggara  jaminan  sosial  atau  BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum publik  yang  berfungsi  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan  bagi  seluruh masyarakat  Indonesia  termasuk  warga  asing  yang  paling  singkat  berada  6  bulan  di Indonesia. Peserta BPJS terdiri dari peserta bagian iur (PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta golongan tidak mampu yang premirnya dibayar oleh pemerintah, dan golongan non
PBI atau peserta dari peralihan ASKES. BPJS mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 januari 2014 adapun dasar hukum terbentuknya BPJS :
BPJS  Kesehatan  bersama  BPJS  Ketenagakerjaan  (dahulu  bernama  Jamsostek)  merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari  2014,  sedangkan  BPJS  Ketenagakerjaan  mulai  beroperasi  sejak  1  Juli  2014.  BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia  berubah  menjadi  BPJS  Kesehatan  sejak  tanggal  1  Januari  melalui  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Berikut data terbaru peserta JKN per 31 januari 2021 :
Gambar 1 : Presentasi peserta JKN / 31 januari 2021
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  dan pendukung pengimplementasian program BPJS kesehatan di Puskesmas Kedungkandang, serta untuk mengetahui bagaimana implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungkandang.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BPJS KESEHATAN (Studi Pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang)”.
96.717.927 35.006.917 17.363.578 37.656.919 30.548.055 221.471.196 Peserta program JKN / 31 januari 2021 PBI APBN PBI APBD PPU PN
PPU- BU PBPU - PEKERJA MANDIRI BUKAN PEKERJA
1. Bagaimana  Implementasi  Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan (BPJS) dalam Pelayanan Publik di Puskesmas Kedungkandang
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di puskesmas Kedungkandang.

## 2. MATERIAL DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  menggunakan data  deskripstif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati.  Penelitian  kualitatif  dari  sisi  definisi  lainnya  dikemukakan  bahwa  hal  itu merupakan  penelitian  yang  memanfaatkan  wawancara  terbuka  untuk  menelaah  dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.
Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian, dimana  informan  sebagai  kunci  dan  informan  sebagai  instrument  pendukung,  dengan menggunakan  alat  bantu  panduan  wawancara  dan  alat  rekam  suara  dan  video  (kamera digital/hp).  Peneliti  berperan  sebagai  pengamat  untuk  mengobservasi  secara  langsung, sekaligus sebagai partisipan untuk melakukan interaksi dengan obyek penelitian lapangan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam sumber yaitu data primer dan  sekunder.  Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lokasi  penelitian.  Sumber informasi berasal dari informan yang dianggap mengetahui permasalahan dengan jelas, dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi dalam penelitian ini yang termasuk data premier adalah hasil wawancara dengan yang orang berkaitan dengan variabel pelaksana program  Badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS)  baik  serta  mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  keterangan  dari  Kepala  puskesmas,  Kepala  Administrasi  Puskesmas Kedungkandang dan  pegawai BPJS kesehatan di Puskesmas Kedungkandang. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima program BPJS di Puskesmas  Kedungkandang.Data  sekunder,  data  sekunder  yaitu  data  perlengkapan  yang diperoleh  dari  data  puskesmas  KedungKandang,  buku  teks,  dokumen-dokumen,  laporan- laporan yang berhubungan dengan penelitian.
Lokasi penelitian dalam penelitian ini Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. didalam penelitian ini, yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  pada  Kota  Malang.  Situs  penelitian  adalah  suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data maupun informasi yang diperlukan sesuai
dengan permasalahan yang ditemukan dalam bab terdahulu, maka situs dari penelitian ini adalah Puskesmas Kedungkandang Kota Malang.
Adapun  alasan  peneliti  memilih  lokasi  dan  situs  penelitian  ini  yaitu  karena berdasarkan pengamatan pra penelitian dari peneliti bahwa terbatas nya fasilitas , sarana dan prasarana yang ada pada Puskesmas Kedungkandang sehingga berpengaruh terhadap Klaim berkas Program BPJS – Kesehatan.
Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi,tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsidalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
A . Implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Kedungkandang
Implementasi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau  biasa  disebut  BPJS  di Puskesmas Kedungkandang dimulai sejak 1 Januari 2014, setelah diterbitkanya SK Menteri Kesehatan  dan  Peraturan  Menteri  Keshatan  (PMK)  Nomor    71  Tahun  2013  tentang Pelayanan  Kesehatan  Pada  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  PMK  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan PMK Nomor 59 Tahun 2014 tentang  Standar  Tarif  Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kesehatan. Per 1 Januari 2014 dengan diterbitkanya kebijakan tersebut maka seluruh pasien Puskesmas Kedungkandang pengguna Jamkesmas, Jamkesda, dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah  otomatis  terintegrasi  dengan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  atau  yang  sering disebut BPJS.
Tabel 1 . Pasien BPJS per januari 2021 Puskesmas Kedungkandang
Sumber: Dokumen Rekam Medis Pasien BPJS Puskesmas Kedungkandang. (2021)
Bulan Gender Total Januari L 487 Jiwa P 636 Jiwa Februari L 369 Jiwa P 612 Jiwa Maret L 219 Jiwa P 400 Jiwa
Puskesmas Kedungkandang merupakan  salah satu puskesmas  yang berada di Kota Malang  yang  menerapkan  Implementasi  pelayanan  BPJS  Kesehatan  .Puskesmas Kedungkandang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak mampu, pengguna kartu KJS atau BPJS sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 mengenai Pelayanan  Kesehatan  Peserta  BPJS. Disamping itu Puskesmas kedungkandang juga dilengkapi 2 gedung sekaligus yaitu gedung rawat jalan dan gedung rawat inap untuk melayani pasien BPJS.
Puskesmas Kedungkandang telah mengupayakan memberi pelayanan yang terbaik dalam pengimplementasian BPJS dengan tujuan memberikan kenyamanan terhadap pasien BPJS yang berobat.Kartu KJS atau BPJS diberikan kepada pelayanan masyarakat yang kurang mampu,  Puskesmas  Kedungkandang  memanfaatkan  fasilitas  pelayanan  medis,  fasilitas pelayanan  penunjang  serta  fasilitas  UGD,  rawat  jalan,  rawat  inap.  Setiap  tahun  pihak puskesmas tentunya berupaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien pengguna BPJS. Berikut tanggapan dr.Lisna selaku kepala puskesmas terhadap  kebijakan BPJS Malang ( 12/3/2021):“Menurut saya Kebijakan pelayanan BPJS sebenarnya melindungi masyarakat dan  menjamin  pada  saat  dia  sakit,  kemudian  sebenarnya  memudahkan  dan  sangat membantu masyarakat kecil untuk berobat dan alhamdulilah kita menjalankan itu dengan baik dan dapat respon baik dari masyarakat.” .
Pihak  puskesmas  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  dalam  rangka pengimlementasian  BPJS  melakukan  banyak  perubahan  dalam  tataran  birokrasi  rumah sakit, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan untuk program BPJS, antara lain:
1. Penyederhanaan  antrian  menjadi  sistem  antrian  online  Antrian  online  sudah  diterapkan  di Puskesmas kedungkandang sebanyak 72 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Malang, Jawa Timur sudah menerapkan antrean online yang diintegrasikan dengan Mobile JKN milik BPJS Kesehatan.
Peserta  JKN dapat melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan di FKTP yang dapat dilihat di dalam sistem antrian online tanpa datang langsung ke FKTP.Melalui aplikasi Mobile  JKN  Pendaftaran  (pengambilan  nomor  antrean)  dapat  dilakukan  dari  rumah. "Peserta  dapat  memprediksi  karena  nomor  antrian  dapat  langsung  diketahui  waktu kunjungan ke FKTP. Peserta juga dapat menuliskan keluhan penyakitnya sehingga FKTP dapat  terinformasi  lebih  awal  terkait  kondisi  peserta  saat  mendaftar  diawal,"jelas
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menengok penerapan sistem antrean online se-Kota Malang di Puskesmas Kedung Kandang, Malang, Rabu (11/3/2020).

## 2. Penambahan fasilitas untuk pelayanan BPJS
Fasilitas  penunjang  seperti  set  2    dental  unit  gigi  ,  set  alat      pemeriksaan  dan  set laboratorium. Pihak BPJS sendiri sudah menyediakan menjadi 60% dana jasa dan 40% dan pengobatan dan fasilitas. Sehingga proses pelayanan dapat ditingkatkan dan lebih dipermudah  dan  cepat  dengan  adanya  penambahan  fasilitas  di  puskesmas Kedungkandang.“Fasilitas  itu  sebenarnya    ada  ,  kalau  kita  kurang  disediakan  di pengadaan dan dari dinas juga tersedia. Ada yang kurang ada yang lebih juga tinggal kita  buat  surat  laporan  dikasih,  Cuma  gak  bisa  langsung  aja  dikasi,  kalau  dari  segi fasilitas itu mendukung bagi saya” Ucap dr.Lisna (12/3/2021)

## 3. Akreditasi Mutu
Akreditasi mutu untuk peningkatan kuliatas pelayanan tim akreditasi mutu yang datang untuk  memonitoring  tiap  bulan  dan  melakukan  evaluasi  per  3  bulan.  “Untuk peningkatan  kualitas  pelayanan  kita  kan  ada  akreditasi  mbak,  jadi  ada  tim  mutu sepanjang waktu untuk memeriksa kita dan meneliti kemudian ada tim audit  internal kita. Jadi ada tim akreditasi mutu, tim PPI, tim keselamatan pasien itu berjalan terus lalu ada nanti diperiksa inspektorat dan kadang kala juga didatangi tim BPJS juga” Timpa dr. Wiwik selaku ketua Manajemen Mutu  di Puskesmas Kedungkandang Malang (  13/3/2021).  Puskesmas  Kedungkandang  telah  mengupayakan  memberi  pelayanan yang terbaik dalam pengimplementasian BPJS dengan tujuan memberikan kenyamanan terhadap  pasien  BPJS  yang  berobat  ke  puskesmas.  Selain  dari  upaya  yang  telah  di uraikan di atas pihak puskesmas juga melakuan kerjasama dengan pihak rumah sakit terdekat  untuk pelayanan  rujukan kesehatan.

## 4. Fasilitas Kesehatan untuk pelayanan BPJS
Fasilitas  kesehatan  yang  dimiliki  Puskesesmas  kedungkandang  hampir  semua digunakan  untuk  pelayanan  BPJS  .  Adapun  fasilitas  kesehatan  yang  tidak  dapat digunakan  oleh  pasien  BPJS  yang  sudah  berada  dalam  ketentuan  Perpes  Nomor  11 Tahun  2013  pasal  25,  yaitu  fasilitas  kesehatan  berupa  pelayanan  kesehatan  untuk
mengatasi  infertilitas,  kemudian  pelayanan  meratakan  gigi  (ortodonsi),  kemudian gangguan  kesehatan  atau  penyakit  akibat  ketergantungan  obat  dan  atau  akohol, kemudian pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment), dan Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.
Kesiapan fasilitas kesehatan Puskesmas Kedungkandang telah memenuhi kriteria BPJS Kesehatan  yaitu  kesiapan  fisik  bangunan,  alat  kesehatan,  pelayanan  serta  tenaga kesehatan yang memenuhi syarat oleh badan BPJS Kesehatan. Berikut hasil wawancara dari  narasumber.“Sesuai  dengan  peraturan  BPJS  ,  pelayanan  primer  saja  atau  yang disebut pelayanan biasa kalau kami belum bisa atau kurang mumpuni kita langsung rujuk  ke  Rumah  sakit  terdekat.  Sejauh  ini  untuk  bicara  fasilitas  kita  tidak  pernah kurang hanya saja kita minta ga harus dikasi hari itu juga tapi ya perlu waktu, tinggal kita buat laporan saja, dan dinas kesehatan juga menyediakan” ( dr.Lisna 12/03/2021) . Dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dapat  diartikan  bahwa  pihak  puskesmas sudah  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan  pada  fasilitas  kesehatan  untuk meningkatkan  pelayanan  terhadap  pasien  pengguna  BPJS,  meskipun  masih  ada fasilitas seperti rawat jalan yang dirasakan  kurang, pihak puskesmas terus berupaya untuk menambah jumlah fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan.Kemudian pihak puskesmas memberikan pelayanan gratis untuk melakukan  tes kesehatan gratis pada masyarakat  seperti  yang  telah  dibeberkan  oleh  salah  satu  dokter  umum  yang  juga melayani pasien BPJS “Benar kita ada tes kesehatan gratis untuk screening kesehatan mendikteksi  kankar  rahim  adan  mendeteksi  dini  tumor  payudara,  dalam  upaya penyelamatan  dan  penangan  penyakit  dari  dini,  sehingga  menekan  angka kematian dari  penyakit  yang  kronis  dan  memperluas  pengetahuan  kepada  pasien  tentang pencegahan dari dini terhadap virus yang mematikan”  (dr.Bonita 22/3/2021)

## 5. Ketersediaan Tenaga Medis
Ketersediaan  tenaga  medis  sendiri  masih  jadi  permasalahan  utama  pada  pihak puskesmas  ,lantaran  kekurangan  jumlah  tenaga  medis  sehingga  para  staff  ada  yang merangkap  kerjanya  jika  staf  atau  tenaga  medis  itu  sendiri  tidak  mempunyai kemampuan  yang  tepat  pada  setiap  bidangnya,  maka  sangat  mempengaruhi  tingkat pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Kedungkandang  dalam  memberikan  pelayanan
kesehatan  sehingga  lambat  dan  kurang  efesien.Berdasarkan  wawancara  dengan narasumber  bahwa  ketersediaan  tenaga  medis  kurang  diperhatikan  oleh    Dinas Kesehatan  dikarenakan  dari  pihak  puskesmas  sudah  melakukan  permintaan ketersediaan  tenaga  medis  tetapi  tidak  segera  dipenuhi  .  “Tenaga  administrasi  disini masih kurang, , tenaga dokter juga kurang mbak ya, ada salah satu petugas gizi kami yang  seharusnya  fokus  sama  satu  pelayanan  dia  merangkap  menjadi  pelayanan administrasi. Dan itu sangat menguras tenaga sekali dan mengulur waktu untuk proses pelayanan itu sendiri” ( dr. Lisna selaku Kepala Puskesmas )
Dapat  disimpulkan,  bahwa  kebutuhan  tenaga  medis  dan  staf  birokrasi  sangat dibutuhkan  untuk  menunjang  implementasi  program  BPJS  di  Puskesmas Kedungkandang  disertai  dengan  kemampuan  tenaga  medis  dan  birokrasi  yang berkualitas, sehingga menciptkan pelayanan yang baik di Puskesmas Kedungkandang.

## B.  Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  Implementasi  BPJS  di Puskesmas Kedungkandang
Memberikan pelayanan yang baik kepada pasien khususnya pasien pengguna BPJS diharapkan dapat memuaskan mereka dalam pelayanan. Sehingga dapat membantu proses pengimplementasian program BPJS di puskesmas dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat  sejalan  dengan  visi  misi  yang  dimiliki  Puskesmas  Kedungkandang  dalam  mutu pelayanan kesehatan. Puskesmas Kedungkandang berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada pasien BPJS dalam upaya pengimplementasian program BPJS di rumah sakit, tentu  saja  memiliki  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  proses  penerapan  BPJS  di puskesmas.
Faktor pendukung yang peneliti temukan dalam implementasi BPJS di Puskesmas Kedungkandang melalui observasi ke Puskesmas dan wawancara dengan pihak puskesmas. 1. Faktor pendukung dalam implementasi BPJS di Puskesmas Kedungkandang:

## a) Tersedia fasilitas pendaftran online
Pengajuan klaim membutuhkan proses yang berbelit dan menyita banyak waktu, hal ini diakui oleh pihak BPJS Kesehatan, oleh sebab itu pihak BPJS Kesehatan memberikan solusi  terbaik  dengan  menerapkan  sistem  verifikasi  yang  terintegrasi  di  dalam  SIM  INA- CBG’s, dengan nama sistem aplikasi INA CBG’s – SEP Integrated System (INASIS). Sistem ini diharapkan  menjadi  solusi  atas  sulitnya  pengajuan  klaim  oleh  pihak  puskesmas.  INASIS
selain mempercepat proses klaim, sistem ini juga dapat memperkuat akurasi data sehingga mencegah double klaim yang dilakukan puskesmas kepada BPJS Kesehatan.

## b) Adanya kesiapan yang mencukupi untuk prasana fasilitas.
Kesiapan fasilitas kesehatan Puskesmas Kedungkandang telah memenuhi kriteria BPJS  Kesehatan  yaitu  kesiapan  fisik  bangunan,  alat  kesehatan,  pelayanan  serta  tenaga kesehatan yang memenuhi syarat oleh badan BPJS Kesehatan.

## c) Sumber daya manusia yang cukup kompeten
Penambahan sumber daya manusia pada puskesmas kedungkandang sudah dinilai cukup  kompeten  karena  sudah  mempunyai  pengalaman  dibidangnya  masing  masing  dan penambahan sumber daya manusia sendiri tentu didatangkan langsung oleh pihak Dinas Kesehatan

## d) Adanya kerjasama pihak puskesmas dengan mahasiswa
Praktek dan organisasi untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama pasien BPJS.
e) Struktur  bangunan  yang  baik  dan  luas  sehingga  dapat  menyerap  pasien  BPJS cukup banyak.
f) Mempunyai  banyak  fasilitas  kesehatan  seperti  yang  sudah  di  bahas  pada  bab sebelumnya, untuk memberikan pelayanan kesehatan pasien BPJS.
g) Pemberian informasi yang baik mengenai BPJS, melaui, melaui Poster dan Baliho serta sosialisasi.
h) Adanya  kotak  saran  atau  keluhan  dari  pasien  untuk  pihak  puskesmas  atas ketidakpuasan atau ingin memberikan saran kepada rumah sakit.
Selain faktor pendukung yang peneliti temukan, terdapat  pula faktor-faktor yang menghambat  jalannya  pelaksanaan  program  BPJS  di  Puskesmas  Kedungkandang  untuk memberikan pelayanan kesehatan.

## 2. Faktor penghambat dalam implementasi BPJS di Puskesmas Kedungkandang
Setiap  program  dan  kegiatan  pastinya  menemukan  permasalahan  dalam menjalankan  suatu  kegiatannya  masing-masing.  Dalam  implementasi  program  BPJS  ini terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor itu sendiri merupakan suatu keadaan yang
dapat  mempengaruhi  sebuah  kegiatan.  Adapun  faktor-faktor  penghambat  dalam implementasi program BPJS ini adalah :

## a) Faktor komunikasi ( communication )
Pada permasalahan komunikasi dalam artian penyuluhan dan sosialisasi terhadap program  BPJS  di  Puskesmas  Kedungkandang  mempunyai  permasalahan  terhadap masyarkat yang kurang mengerti dari program BPJS kesehatan. Ada sebagian masyarakat yang  masih  bingung  dengan  program  ini,  sebagai  peserta  BPJS  untuk  mendapatkan Pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Kedungkandang.  Berikut  tanggapan  mengenai  BPJS terhadap pasien BPJS saat peneliti temui di Puskesmas : “kalo dari saya untuk, BPJS sendiri saya  kurang  mengerti  mas,  yang  saya  tahu  saya  hanya  membayar  tiap  bulanya,  dan mendapatkan fasilitas karena saya pengguna KJS dulu, tapi karena menjadi BPJS saya daftar lagi terus saya bayar tiap bulanya”(Wagimun 30/03/2021) .
Berangkat  dari  permasalahan  yang  membingungkan  masyarkat  tersebut  atas ketidak  jelasan  setatus  mereka,  peneliti  melakukan  wawancara  langsung  kepada  Kepala Puskesemas,  berikut  kutipan  wawancara.‘’Kami  pihak  puskesmas  sudah  melakukan sosialisasi  pada  saat  ditetapkan  nya  BPJS  oleh  pemerintah  tanggal  1  januari  2014  pada masyarakat, pada saat itu sosialisasi dengan tim BPJS .Jika ada masyarkat yang masi belum paham  dan  adanya  miss  komunikasi  terkait  naiknya  iuran  BPJS  masyarakat  akan  kami persilahkan langsung mengadu ke pihak BPJS”(Ucap dr. Lisna) .
Mengenai cara sosialisasi yang dilakukan para pelaksana Program BPJS yang sudah terlihat dilapangan , Sudah diinformasikan secara menyeluruh menurut peneliti. Hanya saja ada  segelintir  masyarakat  yang  yang  kurang  paham  dengan  program  BPJS.  Sehingga masyarakat ada yang mengungkapkan bahwa program BPJS tidak disosialisassikan kepada mereka  dan  meraka  minim  informasi. Dengan  ditemuinya  realitas  yang  telah  disebutkan ,dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  proses  komunikasi  kepada  masyarakat  yang membutuhkan  BPJS  tidak  mengerti  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  karena  adanya  rasa ketidakpedulian  masyarakat  (rendahnya  partisipasi  masyarakat  untuk  memperoleh program kesehatan), Sehingga ada beberapa masyarakat yang belum paham dengan adanya program BPJS.

## b) Faktor Sumber Daya Manusia (Resources)
Sumber  daya  manusia  (staff)  adalah  SDM  yang  utama  dalam  implementasi program.Seringkali  terjadi  kegagalan  dalam  implementasi  kebijakan  salah  satunya disebabkan oleh sumber daya manusianya yang tidak memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten  dibidangnya.  Penambahan  jumlah  staf  dan  Implementator  saja  dirasa  kurang cukup,  tetapi  diperlukan  staf  yang  kompeten  dan  sesuai  untuk  menjalankan  program tersebut.
Akibat  faktor  kekurangan  sdm  ,  proses  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  di puskesmas  menjadi  terhambat  dan  memerlukan  banyak  waktu  terhadap  pasien,  dengan alasan ketidakprofesionalan tenaga medis. Efek lainnya adalah tingkat emosi tenaga medis menjadi lebih tinggi karena harus melayani banyak pasien, keluhan pasien yang terkadang pasien  sulit  untuk  ditertibkan.  Seperti  hal  nya  yang  diterangkan  oleh  Kepala  Puskesmas Kedungkandang  saat  wawancara  dengan  peneliti  :  “Kurangnya  pemenuhan  kuota  tenaga medis berpengaruh pada proses pelayanan, seperti halnya bagian administrasi seharusnya kan admin, nah ini yang mengerjakan petugas gizi kami, sehingga petugas kami ada yang merangkap kerjanya” (dr.Lisna 12/3/2021 ).
Jika dalam fakta dilapangan seperti ini keadaanya bagaimana tenaga medis dapat melayani pasien dengan baik. Jika hak dari petugas medis tidak terpenuhi secara baik. Oleh sebab  itu  Pemerintah  harus  lebih  mengupayakan  untuk  mensejahterakan  tenaga  medis. Karena salah satu tombak utama dari implementasi kebijakan BPJS Kesehatan adalah tenaga medis.

## c) Faktor Dispotition (Sikap Tenaga Medis)
Sebagaimana  petugas  Puskesmas  yang  harus  mempunyai  sikap  yang  baik  dalam melayani masyarakat menjadi salah satu penilaian juga dalam indikator puas atau tidaknya msyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut data wawancara peneliti dengan salah satu pasien yang sedang berobat pada saat itu di Puskesmas Kedungkandang mengungkapkan“Ya baik baik saja mbak pelayanannya menurut saya sudah bagus, jadi ketika ada yang saya tidak ketahui saya segara langsung tanya  arahan  ke  dokternya,  dokternya  ramah  ramah.kadang  juga  perawat  nya  ada  yang sampe  bantuin  nenek  nenek  tua  untuk  diantar  ke  bagian  pemeriksaan”(Suparti 29/03/2021)
Bentuk  apresiasi  masyarakat  salah  satunya  terhadap  pelayanan  yang  ada  di Puskesmas  Kedungkandang,  dari  hasil  yang  telah  dilakukan    penelitian  dilapangan masyarakat hanya sedikit yang mengeluh tentang pelayananan kesehatan yang diberikan oleh pihak Puskesmas Kedungkandang.
Selanjutnya menurut hasil wawancara diatas terlihat sangat jelas bahwa pelayanan program BPJS Kesehatan berjalan dengan baik.Sikap implementor menjadi salah satu yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan.Jika Implementor melaksanakan dengan senang hati,tetapai jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses Implementasi akan mengalami banyak masalah dalam implementasi.

## d) Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  yang  baik  dilingkungan  Puskesmas  Kedungkandang,  sehingga dapat  mempermudahkan  implementasi  BPJS  di  Puskesmas  Kedungkandang.  Reformasi birokarsi  telah  dilakukan  oleh  pihak  puskesmas  untuk  meningkatkan  dan  memudahkan pelayanan yang akan di berikan oleh pasien. Salah satunya adalah dengan adanya fasilitas pendaftaran online semula dalam melakukan pendaftaran khususnya pengguna BPJS harus melewati beberapa loket untuk mendapatkan nomor antrian untuk berobat.Seperti halnya yang  telah  disampaikan  oleh  petugas  administrasi  Puskesmas  Kedungkandang  bu  Tri (24/03/2021) “ Iya mbak jadi pendafataran online itu datang dari sini langsung di screening dulu sesuai prosedur dan sangat bermanfaat sekali karena bisa diakses dimana mana gak harus ke puskesmas , tetapi disini juga tinggal mengantri saja sebentar. Dengan demikian banyak pasien yang bisa menghemat waktu”

## e) Faktor Pengajuan Klaim BPJS Di Puskesmas Kedungkandang
Faktor  terakhir  Pengajuan  klaim  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas  Kedungkandang pada  rekapitulasi  pelayanan  belum  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  terpadu,  pengisian dan  pencatatan  pada  status  rekam  medis  untuk kelengkapan  dokumen  klaim  diserahkan kepada  petugas  rekam  medis,  belum  terjalin  kordinasi  dan  kerja  tim  yang  baik,  antara perawat dan petugas rekam medis.
Selain  dari  itu  pengetahuan  masyarakat  yang  minim  tentang  pengajuan  klaim kepada pihak puskesmas, sehingga seringkali terjadi perdebatan antara peserta dan pihak puskesmas.  Adapun  proses  yang  harus  dilakukan  yaitu,  Peserta  mengajukan  klaim  ke puskesmas dan pihak puskesmas akan membawa berkas klaim tersebut ke BPJS Kesehatan
lalu setelah disetujui maka pihak BPJS Kesehatan akan mencairkan dana tersebut kepada puskesmas  tersebut  bukan  kepada  peserta,  baru  setelah  itu  pihak  rumah  sakit  akan mencairkan/memberikan dana klaim tersebut kepada peserta.
Pengajuan klaim membutuhkan proses yang berbelit dan menyita banyak waktu, hal ini diakui oleh pihak BPJS Kesehatan, oleh sebab itu pihak BPJS Kesehatan memberikan solusi  terbaik  dengan  menerapkan  sistem  verifikasi  yang  terintegrasi  di  dalam  SIM  INA- CBG’s, dengan nama sistem aplikasi INA CBG’s – SEP Integrated System (INASIS). Sistem ini diharapkan  menjadi  solusi  atas  sulitnya  pengajuan  klaim  oleh  pihak  puskesmas.  INASIS selain mempercepat proses klaim, sistem ini juga dapat memperkuat akurasi data sehingga mencegah  double  klaim  yang  dilakukan  puskesmas  kepada  BPJS  Kesehatan.Sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  petugas  Rekam  medis  Puskesmas  Kedungkandang  mas  Bangkit (25/3/2021) “Jadi memang ada aplikasi untuk pengajuan BPJS namanya INA CBG’s , dan itu sudah ada diterapkan di rumah sakit, puskesmas dan klinik .Dengan aplikasi ini dihadirkan untuk mempercepat proses sebuah klaim”.

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan berdasarkan observasi,wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa Implementasi Program BPJS dipuskesmas Kedungkandang masih belum maksimal, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan lagi. Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) belum optimal, hal ini terlihat dari ukuran dan tujuan  kebijakan,  mengungkapkan  bahwa  dari  penelitian  lebih  lanjut  program  badan penyelenggara jaminan kesehatan sudah tercapai. Sumber daya  sudah cukup baik, namun harus lebih dioptimalkan lagi sumber dayanya. Komunikasi antar organisasi dan aktivitaas pelaksana,  perlu  adanya  melakukan  sosialisasi  yang  lebih  baik  lagi.  Misalnya  dengan melakukan komunikasi yang lebih jelas dan dapat dipahami oleh pihak masyarakat tentang program BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA
BPJS Kesehatan. (2015). Seputar BPJS kesehatan. Bulletin of Science, Technology & Society, 13(4), 245 – 246. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/027046769301300491
Bpjs, P., Di, K., Tanah, K., & Simalungun, K. (n.d.). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN.Si . 3 (2), 1 – 15.
Faris Burung. (2005). IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELAUI PROGRAM BPJS KESEHATAN (Suatu Studi di RSUD Lapangan Sawang Kabupaten SITARO) .
Hayat. (2017). EVALUASI KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA MANAJEMEN KEARSIPAN. Intrans Publishing , September 2017 , 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
Imran,  hafis ali. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS). STUDI TENTANG RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMUR UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PRIMA . 2016.
Iva, M. I. N. (2015). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar. Jakpp , 1 (1), 149 – 156.
Musdalifa. (2020). Implementasi Program Bpjs-Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) Studi Pada Puskesmas Pekkae Kec.Tanete Rilau Kab.Barru. Meraja Journal , 3 (1), 83 – 89. https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/89/79
Oktaviani.J. (2018). Tinjauan Pustaka:Pengertian Implementasi. Sereal Untuk , 51 (1), 51.
Pinontoan, M., Dengo, S., & Ruru, J. (2015). Implementasi Standar Operasional Prosedur Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Rsu Prof. Dr. Kandou Manado. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT , 3 (031), 1386.
Putri, N. E. (2014). EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG Nora Eka Putri. Tingkap , X (2), 175 – 189. https://doi.org/10.1016/S1697- 2600(13)70010-3
Rajagukguk, T., & Siregar, S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Puskesmas (Type Perawatan) Di Kota Medan. Jurnal Manajemen ,
5 (2), 205 – 214.
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik .