## UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI KABUPATEN DAIRI
Cyntia Theresia Matondang 1 , Welson Sitanggang 2 , Sofia Siagian 3 , Muhammad Fadil 4”
1 program Manajemen Konstruksi,Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan
2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan Email: cyntiamatondang@gmail.com, sriyunitasugiharto@gmail.com, sofiasiagian561@gmail.com,

## ABSTRAK
Kata  kunci: kekerasan seksual;  hukum;  pelaku; korban Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi masyarakat sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten dairi. Untuk  mengetahui,  menjelaskan  dan  menganalisis  Penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Hasil  penelitian:  Faktor  yang mempengaruhi  masyarakat  kabupaten  dairi  sebagai  pelaku  penyalahgunaan narkotika  adalah  substansi  hukum,  struktur  hukum,  sarana,  budaya  hukum  dan lingkunggan.  Faktor  yang  paling  berpengaruh  adalah  internal  pada  diri  mereka. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan  pada  masyarakat  dapat  dikatakan  tergolong  sudah  efektif.  Saran: Memeberikan  pandanggan  terhadap  masyarakat  kabupaten  dairi  tentang  dampak narkoba  bagi  masyarakat.  Dengan  melakukan  penyuluhan  bagi  masyarakat kabupaten dairi. Dan juga orang tua dapat memberikan arahan sejak dini tentang memberikan  perhatian  lebih  kepada  anak  sehingga  memiliki  prinsip  hidup  dan moralitas yang baik agar supaya tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar  hukum.  Terkhusus  kepada  Hakim  untuk  melakukan  diversi  terhadap Masyarakat  yang  melakukan  tindak  pidana  sehingga  memberikan  dampak  yang baik bagi Pandanggan masyarakat yang berhadapan dengan hukum. ABSTRACT Keywords : Law enforcement; Criminal act; Narcotics; Children The aim of the study was to  analyze the factors that influence the community as perpetrators  of  narcotics  attacks  in  the  Dairi  district.  To  find  out,  explain  and analyze  law  enforcement  against  perpetrators  of  narcotics  crimes.  Research results:  Factors  that  influence  the  people  of  Dairi  Regency  as  perpetrators  of narcotics threats are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and environment.  The  most  influential  factor  is  internal  to  them.  Law  enforcement against perpetrators of narcotic narcotics crimes committed in the community can be said to be classified as effective. Suggestion: Pay attention to the people of the Dairi  district  about  the  impact  of  drugs  on  the  community.  By  conducting counseling for the people of the Dairi district. And also parents can give directions from an early age about giving more attention to children so that they have good life principles and morality so they are not easily influenced by doing things that break the law. Especially for Judges to carry out diversion against Communities who  commit  criminal  acts  so  that  it  has  a  good  impact  on  the  Pandanggan community who are in conflict with the law.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Dairi  merupakan  salah  satu  daerah  yang  termasuk  provinsi  sumatra  utara. Satuan Narkoba Polres Dairi, telah berhasil mengungkap beberapa kasus narkotika yang terjadi. Berdasarkan data yang ada, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhasil diungkap dan diproses oleh jajaran Kepolisian Resort Dairi.
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Selain itu, undang–undang ini menampung pengaturan tentang keanggotaan Polri yang meliputi pengaturan  tertentu  mengenai  hak  anggota  Polri,  baik  hak  kepegawaian,  hak  politik  maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru adalah diaturnya lembaga  kepolisian  nasional  yang  tugasnya  memberika  saran  kepada  Presiden  tentang  arah kebijakan  kepolisian  dan  pertimbangan  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri.
Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut  medik,  psikiatri,  kesehatan  jiwa,  maupun  psikososial.  Pengguna  narkoba  dapat  merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau  tidak  langsung  merupakan  ancaman  bagi  kelangsungan  pembangunan  serta  masa  depan bangsa  dan  negara  Indonesia.  Menghadapi  permasalahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya  pemerintah  mengeluarkan  UndangUndang.  Penyalahgunaan  narkoba  mempunyai dimensi  yang  luas  dan  kompleks,  baik  dari  sudut  medik,  psikiatri,  kesehatan  jiwa,  maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan  lingkungan  sekolahnya,  bahkan  langsung  atau  tidak  langsung  merupakan  ancaman  bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Menghadapi  permasalahan penyalahgunaan dan  peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah  memikirkan  bagaimana  cara  menanggulangi  masalah  tersebut,  akhirnya  pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan  sekecil-kecilnya  tindak  kejahatan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundangundangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.
Bila dibandingkan dengan beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, jumlah kasus narkotika yang diungkap tersebut memang masih tergolong sedikit, namun kalau melihat data yang ada,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kasus  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  yang terjadi  di  Kabupaten  Dairi,  memiliki  kecenderungan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Realitas kecenderungan  meningkatnya  kejahatan  narkotika  di  Kabupaten  Dairi  tersebut,  patut  dicermati dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Sebab selain narkotika memiliki daya destruktif yang dahsyat, juga karena mengingat korbannnya ada yang berasal dari kalangan generasi muda. Mereka  perlu  diproteksi  dari  berbagai  macam  pengaruh  eksternal  negatif  (khususnya  penyalah gunaan narkotika) melalui berbagai langkah kebijakan yang tepat baik bersifat pre-emtif, preventif , maupun represif.
Salah  satu  hal  yang  patut  mendapat  perhatian  bersama  ialah  praktek  penegakan  hukum terhadap  kejahatan  narkotika  oleh  jajaran  aparat  terkait  yang  selama  ini  mengesankan  tidak optimal.  Image  demikian  setidaknya  terlihat  dari  berbagai  macam  pemberitaan  media  massa. Misalnya ada pengedar atau bandar narkotika yang tiba-tiba dibebaskan setelah ditangkap karena adanya dugaan “main mata” dengan aparat. Kemudian tuntutan jaksa dan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan ini yang relatif sangat ringan terutama jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai ancaman pidana maksimum menurut undang-undang yang berlaku.
Oleh karena itu, jajaran kepolisian Polres Banggai, dan komponen penegak hukum lainnya beserta seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu dan bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi karena apabila tidak maka tentu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Dairi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini penulis  menggunakan pendekatan sosiologis,  selanjutnya dalam penelitian ini  penulis  melakukan  analisis  hukum  terhadap  data  yang  telah  diperoleh  dan  kemudian  akan diuraikan  secara  deskriptif.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe penelitian empiris atau penelitian hukum non doktrinal.
1. Upaya  Penegakan  Hukum  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Dairi
Penegakan Hukum bagi  pelaku peradaran Narkoba menurut UndangUndang No. 35 Tahun  2009  Begitu  seriusnya  semangat  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika,  sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi  penyalahgunaan  narkotika  saja,  tetapi  juga  bagi  penyalahgunaan  precursor  narkotika untuk  pembuatan  narkotika.  Perataan  sanksi  pidana  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi  efektif serta mencapai hasil maksimal.
Disatu  sisi  ada  semangat  yang  luar  biasa  pemberantasan  narkotika  dan  precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin  semangat  melindungi  penyalahgunaan  narkotika  baik  secara  pecandu  maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika .
Bentuk  perumusan  sanksi  pidana  dalam  undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda). Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:
a. Pidana Pokok:
1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda
b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.
2. Proses  Peradilan  Terhadap  Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu: Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak)  atau lembaga atau tempat  menjalani  masa pidananya.
Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permasyarakatan

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakuakn  terhadap  badan  narkoba  polres  narkoba kabupaten dairi, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum pada khasus penyalah guanan narkoba sudah dapat dikatakan baik karena hukum tetep berjalan ataupun ditegakakan pada pelaku.
Denggan  data  yang  dapat  kita  ambil  pada  2  tahun  terakhir  ini  yaitu  Pada  tahun  2021 denngan jumlah 29 kasus ataupun orangg yang sudah terkena hukum pidana dan 37 orang yang sudah  menjadi  tersangka.  dan  pada  tahun  2022  memiliki  jumlah  36  khaus  yang  sudah  terkena hukum pidana dan sebanyak    56 orang yang menjadi tersangka.
Pada tahun 2021 memiliki angka 0,00024% kabupaten dairi yang terlibat narkoba begitu juga pada tahun 2022 memiliki angka 0,0004% yang terlibat pada khasus narkoba. dan pada yang penyalagunaan narkoba yang sudah terkena pidana hukum memiliki angka 0,000207% pada tahun 2021  dan  0,000257  %  pada  tahun  2022.  dari  data  tersebut  dapat  kita  bahwa  penyalah  gunaan narkoba didairi pada tahun 2021 ke 2022 meningkat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat  simpulkan beberapa hal, sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dairi dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penegakan hukum melalui sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan,  tahap  penuntutan,  tahap  pemeriksaan  sidang  pengadilan  dan  tahap  pembinaan narapidana. Sedangkan pada penegakan hukum melalui sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emtif,  preventif  dan  rehabilitasi.  Kedua,  Faktor  moral  penegak  hukum  yang  diskriminatif, kurangnya  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  aparat  penegak  hukum,  keterbatasan  sarana  dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal maupun non prenal, faktor kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut dalam pemberantasan narkotika, budaya sebagian anggota masyarakat yang  materialistis  serta  transformasi  budaya  barat  yang  tidak  sesuai  dengan  budaya  bangsa menjadi  faktor  penghambat  penegakan  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dairi.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2009 , Menguak Teori Hukum (legal Theory Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Adi  Kusno,  2009 ,  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh Anak, UMM Press, Malang
A. R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta
A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar
Bambang Poernomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Gajah Mada Press, Yogyakarta
Hutahaean,  B.  (2013). Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak.  Jurnal Yudisial, Vol.6, (No.1), pp.64-79.
Haling, Syamsul.,  Halim,  Paisal.,  Badruddin,  Syamsiah.,  &  Djanggih,  Hardianto.  (2018). Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Jalanan  Dalam  Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum Nasional  Dan  Konvensi  Internasonal.  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  Vol.48,  (No.2), pp.361-378 .