## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  441-451  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7927.441-451

## TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP BALAP BURUNG DARA DI DESA KRAMAT JATI
Wahyu Erian 1 , Zaid Alfauza Marpaung 2
Hukum Pidana Islam, Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia erianwahyu59@gmail.com, Zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

## Abstrak
Perlombaan  balap  burung  dara  adalah  suatu  permainan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  desa  Kramat  Jati untuk  mengisi  waktu  luang  mereka,  namun  dengan  seiringnya  waktu,  praktek  perlombaan  balap  burung  dara yang  dilakukan  ternyata  mengandung  adanya  unsur  perjudian  didalamnya  bahkan  dijadikan  sebagai  mata pencarian sehari-hari. Setiap perlombaan akan dimulai para pemilik burung akan mendaftarkan burung daranya minimal  5  sampai  10  pasang  ekor  burung  untuk  diperlombakan  terlebih  dahulu  dan  jika  perlombaan  sudah dimulai  biasanya  ada  penonton  yang  akan  bertaruh  sendiri  atau  bersama  teman  -temannya  diluar  ring perlombaan  yang  biasa  disebut  main  pinggiran  (cari  samping),  setiap  perlombaan  dimulai  pasti  ada  saja penonton  yang  akan  bermain  pinggiran,  jika  burung  yang  diperlombakan  adalah  burung  yang  sering  juara (gacokan)  mereka  akan  bermain  pinggiran  dengan  nominal  yang  fantastis.  Maraknya  fenomena  perjudian melalui  balap  burung  dara  seperti  yang  ada  di  desa  Kramat  Jati  yang  dimana  membuat  resah  beberapa masyarakat disana. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana praktek perlombaan balap burung dara di  desa  Kramat  Jati  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan,  Di  Tinjau  dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam. Metode penelitian  yang dipergunakan  Yuridis Empiris. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa 1.) permainan judi  lomba  balap  burung  dara  di  Desa  Kramat  Jati  termasuk  dalam  permainan  judi  seperti  bagaimana  yang disebutkan  dalam  pasal  303  KUHP,  pasal  303  bis  KUHP  dan  dalam  al-Qur’an  dan  Hadits.  2.)  Adapun  sanksi menurut pasal 303 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling  lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000; (dua puluh juta rupiah) bagi penyedia tempat dan pasal 303 bis KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) bagi pelaku 3.) adapun sanksi menurut kepastian hukum pidana islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian tersebut dapat diancam dengan  hukuman ta’zir atau merupakan hak Ulil  Amri dengan standar ukurannya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis.
Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Balap Burung Dara

## Abstract
The pigeon race is a game carried out by the community in Kramat Jati village to fill their spare time, but over time, the practice of pigeon racing competition that was carried out turned out to contain elements of gambling in it and even used as a daily livelihood. Every race will start, bird owners will register their pigeons at least 5 to  10 pairs of birds to  be contested first  and if the race has  started, there are usually  spectators  who  will  bet alone or with their friends outside the race ring, which is commonly called playing fringe (look sideways), every race starts, there must  be spectators  who  will  play fringe, If the birds being contested are birds that  are often champions  (gacokan)  they  will  play  fringe  with  a fantastic  nominal.  The  rise  of  the  phenomenon  of  gambling through pigeons such as those in the village of Kramat Jati which makes some people there uneasy. This study aims to  discuss how the practice of pigeon race in Kramat Jati village, Percut  Sei  Tuan District, in  review of Positive  Law  and  Islamic  Criminal  Law.  Research  methods  used  by  Empirical  Juridical.  The  results  of  this study show that 1.) the gambling game of the pigeon race in Kramat Jati Village is included in gambling games such as how it is mentioned in article 303 of the Criminal Code, article 303 bis of the Criminal Code and in the Qur’an  and  Hadith.  2.)  The  sanctions  according  to  article  303  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code  are punishable  by  imprisonment  for  a  maximum  of  10  (ten)  years  or  a  maximum  fine  of  Rp.  25,000,000;  (twenty million  rupiah)  for  the  provider  of  the  place  and  article  303  bis  of  the  Criminal  Code  is  punishable  with  a maximum  imprisonment  of  4  (four)  years  or  a  maximum  fine  of  Rp.  10,000,000;  (ten  million  rupiah)  for perpetrators  3.)  As  for  sanctions  according  to  the  certainty  of  Islamic  criminal  law  that  punishment  for
perpetrators of gambling  crimes can be threatened  with ta’zir punishment  or is the right of Ulil Amri  with  its size standards can see some principles that have been set out in the Quran and Hadis
Keywords: Islamic Criminal Law, Positive Law, Pigeon Racing

## I. PENDAHULUAN
Sebagian  besar  lomba  balap  burung  dara  dilaksanakan  oleh  anak-anak  hingga  orang  dewasa, terutama pria. Lomba balap burung dara masih populer di Desa Kramat Jati. Tradisi balap burung dara telah ada sejak zaman dahulu dan sangat terkenal di Desa Kramat Jati, Kecamatan Percut Sei Tuan. Di masa  lampau,  masyarakat  Kramat  Jati  berpartisipasi  dalam  balap  burung  dara  sebagai  hobi  semata. Warga  Desa  Kramat  Jati  sangat  antusias  dalam  memamerkan  burung  dara  balap  mereka.  Saat  ini, walaupun lebih jarang, kompetisi balap burung dara masih diadakan. Lomba balap burung dara telah menjadi bagian dari budaya Desa Kramat Jati dan masih lestari hingga saat ini (Suharya, 2019).
Di  era  saat  ini,  tradisi  perlombaan  balap  burung  dara  di  Desa  Kramat  Jati  telah  mengalami penyalahgunaan  sebagai  bentuk  perjudian  oleh  penduduk  setempat.  Beberapa  lokasi  seperti  Palo Merbau, Keramat Ronggeng, dan Kramat Jati yang biasanya digunakan untuk menggelar perlombaan balap burung dara, kini digunakan tidak hanya sebagai tempat pertandingan, melainkan juga sebagai arena perjudian. Fenomena ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif bagi berbagai  kelompok usia,  mulai  dari  anak-anak,  remaja,  hingga  orang  dewasa  yang  terlibat  dalam  perlombaan  balap burung dara.
Perjudian, atau judi, adalah tindakan kriminal yang sering kali dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat  pemainnya.  Perjudian  melibatkan  individu  yang  memasang  taruhan  pada  satu  opsi  dari beberapa  pilihan  yang  tersedia,  di  mana  hanya  satu  opsi  yang  benar  dan  menjadi  pemenang.  Jika seseorang  memilih  opsi  yang  salah,  taruhan  akan  beralih  kepada  individu  yang  memilih  opsi  yang benar,  dan  orang  tersebut  akan  dianggap  sebagai  pemenang.  Aturan  dan  jumlah  taruhan  biasanya ditetapkan  sebelum  pertandingan  dimulai.  Di  Indonesia,  praktik  perjudian  bukanlah  fenomena  baru. Perkembangan  perjudian  di  Indonesia  sudah  terjadi  sejak  lama.  Praktik  berjudi  telah  menyebabkan berbagai  masalah  sosial  serius,  termasuk  peningkatan  angka  kemiskinan,  perceraian,  pengabaian tanggung  jawab,  dan  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  tingginya  angka  putus  sekolah.  Selain  itu, praktik  perjudian  juga  mendorong  tumbuhnya  perilaku  malas  dan  bahkan  dapat  menjadi  pemicu terjadinya kejahatan lainnya. Individu yang terlibat dalam perjudian seringkali terlibat dalam tindakan kriminal  seperti  perampokan,  pencurian,  korupsi,  pembunuhan,  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT), semuanya dilakukan dengan tujuan memperoleh uang melalui aktivitas perjudian (Novianti et al., 2016).
Dari  sudut  pandang  hukum,  perjudian  dianggap  sebagai  salah  satu  perbuatan  yang  melanggar hukum  (delik)  yang  mengganggu  ketenteraman  masyarakat.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  Pasal  1 Undang-Undang  No.  7  Tahun  1974  tentang  pengaturan  perjudian  menjelaskan  bahwa  perjudian memiliki  potensi  nyata  atau  potensial  untuk  mengganggu  ketertiban  sosial.  Meskipun  SDSB  (Surat Keterangan  Mesin  Game)  memberikan  kontribusi  dengan  niat  yang  baik,  terdapat  dugaan  unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan  membatalkan  izin  yang  diberikan  untuk  penerapan  SDSB  pada  tahun  1994.  Namun,  karena dampak  negatifnya  lebih  besar  daripada  manfaatnya,  perjudian  dalam  segala  bentuknya  tetap dianggap  sebagai  tindakan  yang  dilarang  menurut  hukum.  Meskipun  demikian,  manfaat  dan keuntungannya  tidak  sebanding  dengan  bahaya  dan  kerusakannya  yang  jauh  lebih  besar,  karena dampak buruknya berhubungan dengan akal budi dan prinsip keagamaan (Ismail, 2019).
Praktik  perjudian  dianggap  sebagai  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan,  dan  segala  hasil  yang diperoleh  dari  praktik  perjudian  juga  dikecam.  Sesuai  dengan  ajaran  agama,  sebagaimana  yang dinyatakan dalam firman Allah, praktik ini tidak diterima:
٩٠  َنوُحِلۡفُت  ۡمُكَّلَعَل ُهوُبِنَت ۡجٱَف  ِنََٰطۡيَّشلٱ ِلَمَع  ۡنِ م  ٞس ۡج ِر ُمََٰل ۡزَ ۡلۡٱ َو  ُباَصنَ ۡلۡٱ َو  ُرِسۡيَمۡلٱ َو  ُر ۡمَخۡلٱ اَمَّنِإ ْا َٰٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. AL-Mai’idah: 90)
Sesungguhnya  setiap  perbuatan  yang  sifatnya  untung-  untungan,  baik  dengan  jalan  membeli
suatu benda maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan “pembayaran” lebih dahulu atau berangsur-angsur, termasuk judi atau mengadu nasib.
Berdasarkan  informasi  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  penulis  merasa  tertarik  untuk melaksanakan sebuah penelitian berjudul “ Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kompetisi Balap Burung Dara  (Studi  Kasus  di  Desa  Kramat  Jati) ” .  Penelitian  ini  akan  mengacu  pada  penelitian  sebelumnya yang  telah  dilakukan  tentang  topik  ini,  dengan  merangkum  hasil-hasilnya,  baik  yang  sudah dipublikasikan  maupun  yang  masih  dalam  bentuk  draf,  yang  akan  memberikan  sumbangan  berharga pada jurnal-jurnal terkait dengan judul penelitian ini.:
Dalam  skripsi  Miftah  Hidayanti  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kendal  No. 253/PID.B/2007/PN.KDL  Tentang  Tanpa  Hak  Dengan  Sengaja  Memberi  Kesempatan  Kepada Khalayak  Umum  Untuk  melakukan  Permainan  Judi.  Penelitian  ini  mengunkan  Qanun  Aceh. Sedangkan  perbedaan  penelitian  yang  berjudul  Tinjauan  Fiqih  Jinayah  Terhadap  Perlombaan  Balab Burung  Dara  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kramat  Jati)”  ini  degan  sebelum  nya  penelitian  ini  mengunkan metode pendekatan pada masyakat dan mengunakan fiqih jinayah.
skripsi  Apriyanto  Dedik  Setiawan  yang  berjudul  “Respon  Masyarakat  Terhadap  Perlombaan Burung Berkicau Berdasarkan (Sttudi Kasus di Gantang Kais Ceria Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro  Utara)”,  jurusan  hukum  ekonomi  syari’ah  di  IAIN  Metro  pada  tahun  2020.  Penelitian  ini menggunakan penelitian  lapangan yaitu di  Gantangan Kamis Ceria Kelurahan Bajarmasi  Kecamatan Metro  Utara  Kota  Metro.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  yang  berjudul  Tinjauan  Fiqih  Jinayah Terhadap Perlombaan Balab Burung Dara (Studi Kasus Di Desa Kramat Jati)” ini degan sebelum nya penelitian ini mengunkan metode pendekatan pada masyakat dan mengunakan fiqih jinayah.
Dari  konteks  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  penulis  dapat  merumuskan beberapa  permasalahan  utama  yang  menjadi  fokus  utama  penelitian  ini,  dengan  tujuan  untuk  secara menyeluruh menggali makna dari karya tulis ini.
1. Bagaimana  Praktek  Perlombaan  Balap  Burung  Dara  Di  Desa  Kramat  Jati  Kecamatan  Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana Tinjauan  Hukum  Positif  Terhadap  Perlombaan  Balap  Burung  Dara  Di  Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Empiris  untuk  bisa menjawab  rumusan  masalah  serta  mengunakan  peraturan  perundang-undangan  terkait  lainnya  dan pandangan hukum pidana islam.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Bagaimana Praktek Perlombaan Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan
Paktek  Perlombaan  Balap  Burung  Dara  di  Desa  Kramat  Jati  memiliki  teknik  khusus.  Burung dara yang terlibat adalah hasil pembiakan dari burung dara yang dipilih secara khusus untuk memiliki kecepatan  terbang  dan  kemampuan  mengenali  pemilik,  kandang,  serta  pasangannya.  Untuk  melatih burung  dara  yang  memiliki  kemampuan  balap  yang  unggul,  diperlukan  pelatihan  yang  dilakukan secara teratur dan disiplin. Pendekatan ini penting karena latihan rutin membantu membentuk otot dan kecerdasan burung, serta membantu burung-burung ini saling mengenal.
a. Lokasi Perlombaan Balap Burung Dara
Setiap jenis perlombaan memerlukan fasilitas yang sesuai, dan demikian juga dengan adu balap burung  dara.  Dalam  jenis  lomba  ini,  diperlukan  tempat  yang  memadai  sebagai  arena  adu  balap merpati.  Tempat  tersebut  biasanya  berupa  area  terbuka  dengan  luas  sekitar  1  kilometer,  yang  bisa berupa  lahan  di  pinggir  sawah  atau  lapangan  dengan  atau  tanpa  rumput,  dan  tanpa  ada  hambatan berupa pepohonan besar.
Dalam kompetisi adu balap merpati, terdapat empat posisi yang penting, yaitu dua posisi untuk joki  dengan  patik  berwarna  merah  dan  putih,  serta  dua  posisi  untuk  pelepas  burung  dara.  Agar komunikasi  berjalan  lancar  di  lapangan  antara  panitia,  peserta,  dan  seluruh  pihak  terkait, penyelenggaraan adu balap burung dara biasanya menggunakan perangkat pengeras suara.
1. Aturan untuk Joki
Peraturan yang harus diikuti oleh semua peserta yang mengambil bagian dalam balapan burung dara termasuk hal berikut:
a. Joki  harus  berada  dalam  keadaan  sehat,  bebas  dari  pengaruh  minuman  keras  atau  bahan berbahaya lainnya, serta menunjukkan perilaku sopan selama seluruh acara lomba.
b. Joki  harus  menempati  posisi  yang  telah  ditetapkan  untuknya  dalam  lomba  (patik),  dan dilarang melakukan tindakan curang terhadap peserta lain.
c. Joki  wajib  mematuhi  semua  aturan  dan  peraturan  perlombaan,  dan  jika  melanggar,  joki tersebut akan didiskualifikasi.
d. Joki  dilarang  melakukan  tindakan  merendahkan  terhadap  peserta  lain,  baik  ketika  menang maupun kalah dalam perlombaan.
2. Ketentuan Perlombaan Balap Burung Dara di Desa Kramat Jati  Setiap perlombaan memiliki aturan yang berbeda, begitu pula dengan perlombaan balap burung dara yang diadakan di Desa Kramat Jati. Berikut adalah beberapa ketentuan perlombaan tersebut:
a. Setiap  peserta  yang  ingin  mengikuti  perlombaan  balap  burung  dara  diwajibkan  untuk mendaftar  terlebih  dahulu  kepada  panitia.  Mereka  harus  mengisi  formulir  pendaftaran  yang mencakup  informasi  seperti  nama  joki,  nama  burung  merpati,  asal  desa,  serta  warna  burung jantan dan betina. Selain itu, peserta juga diharuskan membayar biaya pendaftaran.
b. Penyelenggara perlombaan terdiri dari satu individu yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengaturan acara. Sementara itu, ada dua juri yang akan menilai jalannya perlombaan dan menentukan pemenang.
c. Perlombaan menggunakan sistem gugur, artinya peserta akan dieliminasi satu per satu sampai tersisa  pemenang  akhir.  Waktu  pelaksanaan  perlombaan  dimulai  pukul  11.00  pagi  dan berakhir pada pukul 17.00 sore.
d. Setiap  peserta  diharuskan  membayar  biaya  pendaftaran  sebesar  Rp  100.000.  Perlombaan  ini dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah peserta yang mendaftar.
Dengan  adanya  peraturan  ini,  perlombaan  balap  burung  dara  di  Desa  Kramat  Jati  diatur  untuk berlangsung  dengan  tata  tertib  dan  adil  bagi  semua  peserta.  Sebelum  setiap  perlombaan  dimulai, lapangan harus sepenuhnya kosong, dan setiap joki harus didampingi oleh satu pendamping. Selain itu, ada  seorang  pelepas  yang  bertanggung  jawab  untuk  melepaskan  burung  dara.  Setiap  joki  akan memasuki “patik” yang telah disediakan oleh panitia. Patik ini memiliki dua warna, yaitu merah dan putih, dan terdapat dua patik khusus untuk pelepas.
Pelepasan  burung  dara  dilakukan  berdasarkan  nomor  urut,  dan  setiap  joki  harus  menyerahkan kartu  nomor  urut  pelepasannya  kepada  panitia  sebelum  memasuki  patik.  Joki  pertama  dalam  setiap penerbangan  memilih  patik  terlebih  dahulu,  dan  joki-joki  berikutnya  akan  mengikuti  patik  yang dipilih oleh joki pertama tersebut. Pendamping joki yang duduk di patik sebelah kiri harus berada di sebelah  kiri  joki,  dan  yang  duduk  di  patik  sebelah  kanan  harus  berada  di  sebelah  kanan  joki. Pendamping dilarang mengganggu joki lawan dengan cara apapun.
Sebelum  melepaskan  burung  dara,  pelepas  harus  menyerahkan  nomor  urut  pelepasannya kepada  petugas  pelepasan  dan  masuk  ke  daerah  patik  yang  telah  ditentukan.  Wasit  pelepasan  akan mengawasi  proses  ini.  Jika  dara  dilepas  di  luar  daerah  patik,  maka  merpati  tersebut  dianggap  kalah atau  didiskualifikasi.  Jika  burung  darayang  dilepas  tidak  mau  terbang,  pelepas  diperbolehkan  untuk melepasnya  kembali  maksimal  3  kali,  termasuk  pelepasan  pertama.  Lebih  dari  itu,  burung  merpati tersebut dianggap kalah atau didiskualifikasi.
Dilarang bagi joki dan pendamping untuk dengan sengaja menangkap burung  dara lawan yang memiliki  warna  yang  sama  atau  mirip  dengan  miliknya.  Jika  burung  merpati  lawan  datang  atau hinggap tanpa sengaja, joki harus melepaskan merpati tersebut dengan baik ke tanah. Joki tidak boleh memegang atau menghalangi dara lawan untuk kembali ke patiknya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan kekalahan atau diskualifikasi.
Burung  daaara  dianggap  dilepas  secara  sah  setelah  mendapatkan  aba-aba  lengkap  dan  siap untuk  dilepas  setelah  bunyi  peluit  (priit)  dari  wasit  pelepas.  Wasit  pelepas  memiliki  hak  untuk mendiskualifikasi  pelepas  yang  melepaskan  dara  sebelum  bunyi  peluit,  sehingga  dara  cepat  atau hinggap pada bagian siku ke bawah atau bagian tubuh lainnya seperti kaki, ekor, atau sayap, dan joki harus tetap berada di patiknya.
Namun, jika burung dara jatuh di tanah atau mendarat di antara penonton, joki diizinkan untuk mengambil  merpati  tersebut  dengan  tetap  berada  di  patik.  Jika  kedua  burung  dara  mendarat  di  luar jangkauan  tangan  joki,  tetapi  masih  berada  di  sekitar  garis  finish  atau  di  dekat  penonton,  wasit  akan memutuskan apakah merpati yang pertama kali mendarat pada joki yang bersangkutan akan dianggap sebagai  pemenang,  atau  keputusan  draw  (seri)  akan  diberlakukan.  Setelah  burung  dara  dinyatakan sebagai  pemenang,  joki  harus  melaporkan  nama  dan  nomor  urut  dara  kepada  pengawas  lomba  di lapangan . Teknis Adu Balap dara di Desa Kramat Jati
Dalam teknis adu balap dara dimulai dengan beberapa hal, yaitu:
a. Lomba dilaksanakan satu minggu 2 kali pada hari sabtu dan minggu dimulai dari pukul 11:00 sampai 17:00 sore.
b. Mulainya balap dara dari titik start ke titik finish, jarak start ke finish, yaitu 1 kilometer.
c. Tiap pelepasan burung merpati  terdiri dari dua joki, joki tersebut harus berada di patik  yang sudah  disediakan  oleh  panitia.  Dan  joki  didampingi  oleh  satu  pendamping,  dan  satu  pelepas burung.
d. Joki memagang dara betina dan pelepas memegang dara jantan
e. Pelepasan burung berdasarkan bunyi wasit (priit).
f. Sebelum  pengipasan  burung  betina  atau  biasa  disebut  “ngeprek  burung”,  joki  menyimpan burung  betina  dibelakang  badan  joki,  pada  saat  mengipas  (ngeprek)  joki  harus  berada ditempat  sah  yang  ditetapkan  panitia,  yaitu  pada  daerah  patiknya.  Dan  joki  ketika  mengipas (ngeprek) dilarang untuk melewati batas daerah patik (kaki tidak jatuh ketanah).
g. Waktu permainan saat berlomba kurang lebih 2 menit.
h. Penilaian  penerbangan  burung  dinilai  oleh  2  juri,  satu  juri  di  joki,  dan  satunya  lagi dipelepasan burung. Kriteria penilaian juri, yaitu:
1) Joki tetap berada di daerah patiknya
2) Pelepasan burung tetap berada di daerah patiknya
3) Burung tersebut hinggap ketangan joki, namun apabila kaki joki keluar
4) dari  daerah  patiknya  (kakinya  jatuh  ketanah)  sebelum  merpati  hinggap  ke  tangan  joki, maka  dinyatakan  kalah.  Dan  merpati  yang  datang  belakangan  hinggap  ketangan  joki, merpati tersebut yang dinyatakan pemenang.

## 3.2   Bagimaina  Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Perlombaan  Balap  Burung  Dara  Di Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan
1. Aspek Perbuatan
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  melibatkan  pelanggaran terhadap norma moral, etika, dan agama, terutama ketika bertentangan dengan peraturan hukum yang jelas serta dikecam oleh nilai-nilai agama dan Allah. Salah satu contoh pelanggaran ini adalah praktik perjudian  (qimar).  Judi  (maysir)  mengacu  pada  tindakan  bertaruh  dengan  sengaja,  di  mana  individu mempertaruhkan nilai atau benda yang dianggap memiliki nilai, dengan kesadaran akan adanya risiko dan  harapan  tertentu  terkait  hasil  dari  permainan,  pertandingan,  perlombaan,  atau  kejadian  yang belum pasti hasilnya. Menurut pandangan Yusuf Qardawi, setiap bentuk permainan yang  melibatkan taruhan  dianggap  haram.  Qimar  atau  judi  (maysir)  mencakup  segala  bentuk  permainan  di  mana peserta  bisa  mengalami  keuntungan  atau  kerugian  finansial.  Pandangan  ini  menggarisbawahi  bahwa praktik judi merupakan tindakan yang dikecam oleh ajaran Allah SWT (Fariani & Irawan, 2020).
Dalam Alquran, kata judi (maysir) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al- baqarah ayat 219 yang berbunyi:
۞ ُ َّللَّٱ  ُنِ يَبُي  َكِلََٰذَك  ََۗوۡفَعۡلٱ  ِلُق  ََۖنوُقِفنُي اَذاَم  َكَنوُل   ۡسَي َو َۗاَمِهِعۡفَّن نِم  ُرَب ۡكَأ َٰٓاَمُهُمۡثِإ َو  ِساَّنلِل ُعِفََٰنَم َو  ٞريِبَك  ٞمۡثِإ َٰٓاَمِهيِف  ۡلُق  َِۖرِسۡيَمۡلٱ َو  ِر ۡمَخۡلٱ  ِنَع  َكَنوُل   ۡسَي ٢١٩  َنو ُرَّكَفَتَت  ۡمُكَّلَعَل ِتََٰيَٰٓ ۡلۡٱ ُمُكَل
Artinya:
“Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar  dan  judi.  Katakanlah:  “Pada  keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari  keperluan.”  Demikianlah  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu  supaya  kamu  berfikir (Q.S. Al-Baqarah: 219) ( Al-Quran Dan Terjemahan Jus 1-30 ) .
Hukuman  dalam  Islam  memiliki  tujuan  utama  untuk  menciptakan  ketentraman  bagi  individu dan  masyarakat,  serta  mencegah  terjadinya  tindakan-tindakan  yang  berpotensi  merugikan  anggota masyarakat  baik  dari  segi  fisik,  materi,  maupun  reputasi  seseorang.  Selain  itu,  hukuman  juga ditetapkan  untuk  memperbaiki  individu  yang  melakukan  pelanggaran,  menjaga  kesejahteraan masyarakat,  dan  memelihara  tatanan  sosial.  Dalam  konteks  ini,  pemberian  hukuman  sejalan  dengan konsep  tujuan  hukum  Syari’at  Islam,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kebaikan  bagi  umat  serta secara bersamaan menegakkan prinsip keadilan (Fatimah, 2020).
Dalam hukum Pidana Islam, aspek hukuman terkait dengan perjudian (maysir) masih memiliki penjelasan yang terbatas, karena perjudian (maysir) dianggap memiliki kesamaan arti dengan perilaku mabuk karena minuman keras (khamr). Dalil hukum terkait dengan minuman keras ditemukan dalam Al-Qur’an, seperti dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 219 dan Surat al-Ma’idah ayat 90-91.
Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan pada perjudian sering kali disamakan dengan hukuman yang  diberlakukan  pada  minuman  keras  (khamr),  yaitu  dengan  memberlakukan  hukuman  ta’zir. Dalam  konteks  ini,  sanksi  pidana  terhadap  perjudian  (qimar)  dalam  hukum  Islam  dianggap  sebagai bentuk  jarimah  ta’zir.  Pidana  terkait  perjudian  termasuk  dalam  kategori  jarimah  ta’zir  karena  setiap individu  yang  melakukan  tindakan  maksiat  yang  tidak  memiliki  sanksi  had  dan  juga  tidak  diatur dalam  bentuk  kafarat,  akan  dikenai  sanksi  ta’zir.  Hal  ini  berlaku  baik  untuk  perbuatan  maksiat  yang melanggar hak Allah maupun hak sesama manusia (Rofiq et al., 2021).

## a. Pengertian Jarimah Ta’zir
Jarimah  Ta’zir  adalah  bentuk  hukuman  yang  mengancam  pelaku  dengan  satu  atau  beberapa hukuman  ta’zir.  Hukuman  ta’zir  adalah  jenis  hukuman  yang  bersifat  sebagai  ganjaran  atau  bentuk sanksi lainnya, yang tidak memiliki hukuman yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan hukuman ta’zir  ini  ditangani  oleh  kebijaksanaan  penguasa  berdasarkan  keadaan  dan  pertimbangan  tertentu (Syarbaini, 2018).
Untuk jarimah ta’zir, tidak diperlukan asas legalitas secara spesifik seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat.  Ini berarti bahwa  setiap bentuk jarimah ta’zir tidak perlu diatur  secara rinci satu per satu,  baik  karena  jumlah  pelanggarannya  yang  banyak  sehingga  sulit  dihitung,  maupun  karena karakteristik  jarimah  ta’zir  yang  cenderung  berubah-ubah  dan  fluktuatif.  Oleh  karena  itu,  hukuman yang  diberikan  dalam  jarimah  ta’zir  dapat  mengalami  perubahan  tergantung  pada  situasi  dan kebutuhan yang ada.
Dasar syari’at untuk memberlakukan jarimah ta’zir dijelaskan dalam beberapa hadits berikut ini:
1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: Dalam riwayat dari Aisyah ra., Rasulullah SAW bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi mereka yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam hukuman yang telah ditetapkan.”
2. Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Burdah:  Dalam  riwayat  dari  Abi  Burdah  Al-Anshari  r.a.,  dia mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Seseorang  tidak  boleh  didera  lebih  dari  10  kali, kecuali  dalam  hukuman  yang  jelas  telah  ditentukan  oleh  Allah,  seperti  hukuman  bagi  orang berzina dan lainnya.”
Dalam  konteks  hukum  pidana  Islam,  tindakan  semacam  ini  dapat  masuk  ke  dalam  kategori ta’zir. Konsep jarimah ta’zir dalam hukum Islam mengacu pada pelanggaran atau tindakan kejahatan yang  tidak  memiliki  hukuman  yang  telah  ditetapkan  secara  khusus  dalam  hukum  syariah.  Istilah “ta’zir”  merujuk  pada  hukuman  yang  diberlakukan  berdasarkan  kebijaksanaan  hakim  atau  pihak berwenang untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, hukuman ta’zir digunakan untuk menegakkan prinsip-prinsip agama dan moralitas serta menghindari perbuatan yang  merugikan  masyarakat.  Hukuman  ini  memberikan  fleksibilitas  kepada  penguasa  atau  hakim untuk memutuskan sanksi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada (Septanto, 2019).
Tindak  pidana  ta’zir  merujuk  pada  tindak  pidana  yang  hukumannya  tidak  ditetapkan  oleh syariat  Islam  secara  spesifik.  Jenis  tindak  pidana  ini  mencakup  semua  perbuatan  yang  dikenai hukuman ta’zir. Ada tiga macam tindak pidana ta’zir, yaitu:
1. Tindak pidana ta’zir asli (pokok), yang meliputi semua perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori  tindak  pidana  hudud  (hukuman  tetap  dalam  syariat),  qisas  (balas  dendam),  dan  diat (denda).
2. Tindak  pidana  hudud  yang  tidak  dijatuhi  hukuman  yang  telah  ditentukan,  ini  mengacu  pada tindak  pidana  hudud  yang  pelaksanaannya  tidak  lengkap  atau  hukuman  had-nya  tidak diberlakukan secara penuh sehingga terjadi pengurangan atau penghapusan hukuman.
3. Tindak pidana qisas dan diat yang tidak diancam hukumannya yang ditentukan, dalam hal ini mengacu  pada  tindak  pidana  qisas  (balas  dendam)  dan  diat  (denda)  yang  hukumannya  tidak dikenai dengan ketentuan hukuman yang telah ditetapkan.
Tindak  pidana  ta’zir  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  atau  otoritas  berwenang  untuk menentukan  hukuman  berdasarkan  pertimbangan  kebijaksanaan,  moralitas,  dan  kondisi  sosial  yang ada.  Hal  ini  membantu  menjaga  ketertiban  masyarakat  dan  moralitas  sesuai  dengan  prinsip-prinsip agama.
Dalam  tindak  pidana  ta’zir,  hakim  memiliki  fleksibilitas  untuk  memilih  hukuman  yang  sesuai dengan  jenis  tindak  pidana  ta’zir  yang  terjadi.  Hakim  akan  mempertimbangkan  kondisi  pelaku  dan situasi tertentu sebelum memutuskan hukuman. Meskipun tindak pidana ta’zir tidak memiliki batasan- batasan yang tetap, hukum Islam tidak mengizinkan penguasa atau hakim untuk secara sembarangan menetapkan  tindak  pidana  dengan  pendekatan  yang  sembrono.  Keputusan  hakim  harus  didasarkan pada  kepentingan  masyarakat  dan  tidak  boleh  melanggar  nash-nash  (ketentuan)  serta  prinsip-prinsip umum hukum Islam.
Dalam konteks ini, sangat penting bahwa tindak pidana ta’zir yang dihukumkan harus memiliki dasar  yang  kuat  dan  relevan  dengan  norma-norma  Islam  serta  tujuan  keadilan  sosial.  Dengan demikian,  prinsip  umumnya  adalah  bahwa  setiap  tindakan  kriminal  harus  mendapatkan  sanksi  atau hukuman yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam (Rofiqi et al., 2020).
Hukum  ta’zir  dalam  pandangan  syariat  Islam  adalah  bentuk  hukuman  yang  diberikan  kepada pelaku judi tanpa mengarah pada hukuman mati atau pemotongan anggota badan. Prinsipnya, hukum ta’zir tidak boleh mencapai taraf pembunuhan atau pemotongan anggota tubuh tertentu, kecuali dalam beberapa situasi tertentu yang memerlukan tindakan tersebut, seperti dalam kasus mata-mata, pembuat fitnah,  dan  residivis  yang  sangat  berbahaya.  Dalam  konteks  hukum  ta’zir,  tidak  diperlukan  asas legalitas  yang  spesifik  seperti  pada  hukum  hudud  dan  qishas  diyat.  Ini  berarti  bahwa  setiap pelanggaran  yang  masuk  dalam  kategori  ta’zir  tidak  membutuhkan  peraturan  khusus  yang  rinci, karena  jumlah  pelanggaran  ta’zir  cukup  banyak  sehingga  sulit  untuk  diatur  satu  per  satu.  Selain  itu, sifat  pelanggaran  ta’zir  yang  cenderung  berubah-ubah  dan  bergantung  pada  situasi  juga  menjadi alasan  mengapa  tidak  ada  ketentuan  yang  tetap,  dan  sanksinya  dapat  berubah  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi (Rofiqi et al., 2020).
Aturan hukum Islam yang telah diuraikan di atas pada hakikatnya memiliki tujuan utama untuk mengedukasi setiap individu Muslim, agar memiliki karakter yang mulia, memperkuat prinsip-prinsip keadilan  dalam  masyarakat,  dan  menjaga  serta  mempromosikan  kebaikan  yang  sejati  dalam  hidup. Inti  dari  aturan  ini  adalah  untuk  membentuk  kepribadian  yang  bermartabat  dan  membantu mempertahankan  integritas  sosial  dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  hukum  Islam  sangat memperhatikan  aspek  kepentingan  hidup  manusia.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  tidak melanggar  prinsip-prinsip  ini  agar  tidak  mengganggu  dan  merusak  keselamatan  serta  kesejahteraan manusia itu sendiri (Ma’u, 2004).

## 3.2   Bagaimana  Tinjauan  Hukum  Positif  Terhadap  Perlombaan  Balap  Burung  Dara  Di  Desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan
1. Aspek Perbuatan
Salah  satu  jenis  pelanggaran  yang  biasa  terjadi  dalam  masyarakat,  baik  yang  bertentangan dengan  kaidah  moral,  etika,  dan  agama  terlebih  lagi  terhadap  peraturan  hukum  yang  tertuang  dalam “KUHP” yaitu tentang perjudian. Bicara tentang “Judi” yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981 (Isnaini, 2017).
Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas  dengan  UU.  No.7  1974,  yang  di  dalam  pasal  1,  mengatur  semua  tindak  pidana  judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum  tahun  1974  ada  yang  berbentuk  kejahatan  (pasal  303  KUHP),  ada  yang  berbentuk pelanggaran  (pasal  542  KUHP)  dan  sebutan  pasal  542  KUHP,  kemudian  dengan  adanya  UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP (Pambudi et al., 2020).
Salah  satu  penyakit  dalam  sosial  masyarakat  adalah  permainan  judi  atau  perjudian,  Perjudian adalah  salah  satu  permainan  tertua  di  dunia  yang  mana  hampir  setiap  negara  mengenalnya  sebagai sebuah  permainan  untung-  untungan,  meski  sebagian  orang  menganggapnya  hanya  sekedar permainantapi  merupakan  unsur  dalam  perjudian.  Judi  juga  merupakan  sebuah  permasalahan  sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda (Ismail, 2019).
Salah satu bentuk penyakit dalam struktur sosial masyarakat adalah praktik permainan judi atau perjudian.  Perjudian  adalah  salah  satu  bentuk  hiburan  atau  permainan  tertua  yang  telah  dikenal  di seluruh  dunia.  Meskipun  sebagian  orang  mungkin  melihatnya  sebagai  bentuk  permainan  semata, namun esensinya melibatkan unsur taruhan dan keberuntungan. Perjudian memiliki aspek yang lebih kompleks  daripada  sekadar  hiburan,  karena  melibatkan  taruhan  dan  konsekuensi  finansial  yang signifikan.12
Perjudian  juga  memiliki  dampak  sosial  yang  merugikan  dan  menjadi  permasalahan  dalam masyarakat.  Dampak-dampak  negatif  ini  terutama  dirasakan  oleh  generasi  muda.  Praktik  perjudian dapat  merusak  nilai-nilai  sosial,  kesejahteraan  keluarga,  serta  menciptakan  ketergantungan  pada permainan yang bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, perjudian dianggap sebagai salah satu isu sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah (Septanto, 2019).
Demikian pula, perlombaan balap burung dara di Desa Kramat Jati, jika dilihat dari perspektif yang telah diuraikan di atas, dapat dianggap sebagai suatu permainan yang melibatkan taruhan berupa uang atau barang berharga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dalam perlombaan ini,  faktor  peruntungan,  terutama  dalam  hal  kinerja  burung,  menjadi  salah  satu  aspek  utama.  Para peserta  berjudi  dengan  membayarkan  sejumlah  uang  dan  memasang  taruhan  pada  burung  yang mereka  bawa  atau  latih,  dengan  harapan  burung  tersebut  akan  memenangkan  perlombaan  dan menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya yang mereka bayarkan.
Dalam  hal  ini,  ada  unsur-unsur  judi  yang  hadir,  seperti  ketergantungan  pada  faktor keberuntungan  (burung  yang  berlomba)  dan  adanya  taruhan  atau  pembayaran  uang,  di  mana pemenang  mendapatkan  keuntungan  dan  yang  kalah  mengalami  kerugian.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  303  Ayat  (3)  KUHP.  Analoginya  dapat  dibuat  dengan  bentuk-bentuk  perjudian lainnya  seperti  adu  ayam,  balap  burung  lainnya,  adu  kerbau,  atau  adu  sapi,  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 (“PP 9/1981”).
Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  kualifikasi  suatu  aktivitas  sebagai  perjudian  dan penerapan  hukum  perjudian  dapat  tergantung  pada  interpretasi  hukum  yang  lebih  luas  dan  kondisi hukum  setempat.  Jika  adu  burung  dalam  konteks  balap  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  perjudian menurut  hukum  yang  berlaku,  maka  pemilik  burung  yang  terlibat  dalam  lomba  semacam  itu  bisa berpotensi dikenai sanksi hukum yang berkaitan dengan perjudian.
2. Aspek Hukuman
Hukum  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  kepentingan  manusia,  dengan  tujuan memastikan  bahwa  kepentingan  individu  dan  masyarakat  tetap  terjaga  dan  terlindungi.  Penegakan hukum  menjadi  suatu  keharusan  ketika  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum.  Agar  hukum dapat efektif, penting untuk melaksanakan dan menegakkannya. Setiap orang berharap bahwa hukum diterapkan dalam situasi-situasi nyata dan konkret. Dalam upaya menegakkan hukum, ada tiga unsur yang  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Kepastian  hukum mengacu  pada  keyakinan  bahwa  seseorang  akan  menerima  konsekuensi  yang  diharapkan  dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum karena hal ini berkontribusi pada penegakan  keteraturan  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hukum  berperan  dalam  menciptakan kepastian hukum yang pada gilirannya berkontribusi pada ketertiban dalam masyarakat.12
Sebagai respons, masyarakat juga berharap adanya manfaat dari penegakan hukum. Penegakan hukum  seharusnya  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dalam  konteks  ini,
hukum  tidak  hanya  berfungsi  untuk  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran,  tetapi  juga  untuk memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  secara  luas.  Penegakan  hukum  yang efektif seharusnya menciptakan manfaat positif bagi masyarakat dalam bentuk keamanan, ketertiban, dan  keadilan.  Dengan  demikian,  hukum  memiliki  peran  yang  kompleks  dalam  masyarakat,  tidak hanya  sebagai  alat  untuk  menghukum  pelanggaran,  tetapi  juga  sebagai  alat  untuk  melindungi  dan memberikan  manfaat  bagi  seluruh  masyarakat.  Melalui  penegakan  hukum  yang  tepat,  kepastian hukum,  manfaat,  dan  keadilan  dapat  terwujud  dalam  rangka  menciptakan  tatanan  sosial  yang  lebih baik (Kurniawan et al., 2022).
Tentang  perjudian  ini  “KUHP”  terdapat  dua  pasal,  yaitu  pasal  303  dalam  titel  XIV  buku  II tentang “kejahatan melanggar kesopanan” dan pasal 542 dalam titel VI buku III tentang “pelanggaran mengenai kesopanan” (Chaudhari & Rodrigues, 2016).
Pasal  303  KUHP  kutip  ini  seperti  tersebut  diatas  mengatur  siapa-siapa  yang  dapat  diancam hukuman dalam pasal ini yaitu:
a. Mengadakan  /  memberi  kesempatan  mau  jadi  sebagai  pecaharian.  Jadi  seorang  bandar  atau orang  yang  berkuasa  disuatu  wilayah  mengadakan  /  memberi  fasilitas  untuk  permainan  judi dan tidak mendapat ijin dari yang berwajib.
b. Sengaja  mengadakan  atau  memberi  kesempatan  untuk  menjadi  kepala  umum.  Disini  tidak perlu  mata  pencaharian,  tetapi  harus  dikepala  umum  atau  yang  dapat  dikunjungi  umum  dan tidakmendapatkan izin dari pihak yang berwajib.
c. Turut  main  judi  sebagai  mata  pencaharian.  Jadi  barang  siapamengadakan  atau  turut  serta dalam permainan judi seperti yang diterangkan diatas dapat dihukum sesuai dengan Pasal 303 KUHP (Sardol, 2017).
Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena  salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling  lama enam tahun atau  pidana  denda  paling  banyak  lima  belas  juta  rupiah.  KUHP  pada  pasal  542  telah  diubah sebutannya menjadi pasal 303 bis, sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) yakni: Ancaman hukuman yang tertera dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Setiap  orang  yang  mengambil  kesempatan  bermain  judi  yang  diatur  dalam  pelanggaran terhadap  ketentuan  pasal  303,  dapat  dikenai  pidana  penjara  dengan  maksimal  empat  tahun atau denda dengan jumlah paling tinggi sepuluh juta rupiah.
2. Setiap orang yang terlibat dalam bermain judi di tempat umum, di pinggir jalan umum, atau di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum, kecuali jika mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut.
Apabila  pelanggaran  ini  terjadi  dalam  kurun  waktu  dua  tahun  sejak  terakhir  kali  dikenakan hukuman  yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan,  maka  pidana  penjara  maksimal  yang  dapat dikenakan adalah enam tahun atau denda dengan jumlah paling tinggi lima belas juta rupiah. Pasal ini bertujuan  untuk  menegakkan  larangan  bermain  judi  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi pelanggaran yang terjadi (Septanto, 2019).
Namun,  melihat  situasi  perjudian  balap  burung  dara  dalam  masyarakat  saat  ini,  tampaknya semakin  merajalela  dan  sulit  untuk  diberantas  sepenuhnya.  Fenomena  perkembangan  perjudian  ini memunculkan berbagai pandangan pro dan kontra. Pendapat pro cenderung memfokuskan pada aspek ekonomi  dan  hiburan,  dengan  menganggap  bahwa  adanya  perjudian  akan  memberikan  tambahan pendapatan  dan  hiburan  kepada  masyarakat.  Dalam  konteks  berjudi  pada  balap burung  dara,  apabila seseorang memenangkan taruhan, ini dapat menghasilkan keuntungan finansial. Di sisi lain, meskipun seseorang  kalah  dalam  taruhan,  masih  bisa  mendapatkan  kepuasan  atau  hiburan  dari  pengalaman tersebut ( Moemponi, 2017).
Dari  isi  yang  terdapat  pada  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  tidaklah  dilarang  suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang- orang yang khusus diundang untuk itu (Effendi, 2018).
Apabila  undangan  itu  dapat  diperoleh  secara  amat  mudah,  misalnya  dengan  membayar sejumlah  uang  saja,  maka  pemberian  kesempatan  main  judi  itu  masuk  dalam  larangan.  Adakalanya perjudian  dilakukan  oleh  orang-  orang  yang  menjadi  suatu  perkumpulan  tertentu.  Kini  pun  dapat dianggapmasuk larangan. Apabila misalnya dapat dibilang setiap orang dapat menjadi anggota.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  analisa  yang  peneliti  uraikan,  maka  penelian  ini  memiliki  kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa  praktek  perlombaan  balap  burung  di  Desa  Kramat  Jati  adalah  termasuk  dalam kegiatan  perjudian  dilihat  dari  hukum  positif  dan  hukum  pidana  islam,  dimana  para pemainnya  atau  penontonnya  bermain  dengan  taruhan  (uang  samping)  dan  peruntungan belaka  terhadap  seekor  burung,  dan  adanya  uang  (barang  berharga)  yang  harus  dibayarkan dimana para pemain yang memenangkannya akan mendapat keuntungan dan yang kalah akan mendapatkan  kerugian  (taruhan)  karena  sesuai  dengan  pasal  303  ayat  (3)  dan  pasal  303  bis ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ayat Al-Qur’an:
2. Pasal 303 ayat (3) KUHP:
“Yang  disebut  permainan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan  dimana  pada  umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih  terlatih  atau  lebih  mahir.  Disana  termasuk  segala  pertaruhan  tentang  keputusan perlombaan  atau  permainan  lain-lainnya  yang  tidak  diadakan  antara  mereka  yang  turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”. Pasal 303 ayat (1) (2) KUHP:
1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak sepuluh juta rupiah:
a. barang  siapa  menggunakan  kesempatan  main  judi,  yang  diadakan  dengan melanggar ketentuan pasal 303.
b. barang  siapa  ikut  serta  main  judi  di  jalan  umum  atau  di  pinggir  jalan  umum atau  di  tempat  yang  dapat  dikunjungi  umum,  kecuali  kalau  ada  izin  dari penguasa  yang  berwenang  yang  telah  memberi  izin  untuk  mengadakan perjudian itu.
2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak  ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah
3. Dalam  konteks  Hukum  Pidana  Islam,  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  langsung tentang  perjudiaan,  baik  larangan  maupun  sanksi  hukumannya.  Namun,  ada  nash  yang melarang  tindakan  perjudian  di  atas  permukaan  bumi  dapat  dianalogikan  ke  dalam  nash tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan semacam ini bisa termasuk ke dalam kategori ta’zir, diamana perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan penguasa (hakim).

## 4.2 Saran
1. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan menjauhi segala macam kegiatan yang melanggar hukum, yang salah satunya yaitu permainan judi, karena semakin modernnya zaman semakin banyak berbagai permainan judi.
2. Karena  judi  dapat  menimbulkan  kerusakan  secara  agamis  bagi  pelakunya,  menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan melaksanakan perintah-perintah agama seperti perintah menjalankan  solat.  Hal  itu  disebabkan  setiap  kesempatan  berjudi  dapat  menghalangi  dan memalingkan  si  penjudi  dari  mengingat  Allah  yang  merupkan  ruh  agama,  dan  dari melaksanakan sholat yang merupakan tiang agama
3. Judi juga dapat menimbulkan kerusakan secara duniawi bagi pelakunya, yaitu dapat merusak hubungan  rumah  tangga  karena  harta  yang  ada  padanya  (pemain)  dipertarukan  seluruhnya, sehingga dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.
4. Karena mengingat masalah perjudian sudah  menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya bersama  dan  sungguh-sunguh  tidak  hanya  dari  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  saja, tetapi  juga  dari  kesadaran  hukum  dan  pertisipasi  dari  masyarakat  untuk  bersama-sama memberantas dan menanggulangi semua macam bentuk perjudian.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-quran dan Terjemahan Jus 1-30 . Departemen agama. Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, S. M. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Tentang Perjudian. Ucv , I (02), 390–392.
Effendi, E. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat  Perbelanjaan  (Mall)  di  Kota  Pekanbaru  Oleh  Polda  Riau. Jurnal  Selat , 6 (1),  79–94. https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.617
Fariani, D., & Irawan, D. (2020). Praktik Perlombaan  Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya  Tiket  Pendaftaran  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Lapangan  Alam  …. …  Studi Islam Lintas Negara (Journal of … , 2 (1), 5.
http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/CBJIS/article/view/290
Fatimah,  I.  N.  (2020).  Sanksi  Pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  Menurut  UU  No.  7  Tahun  1974  Tentang Penertiban  Perjudian  (Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam). Jurnal  Kajian  Sosial  Dan  Hukum Islam , 1 (1), 42.
Ismail,  Z.  (2019).  Peran  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Perjudian  Sabung  Ayam  Pada Masa  Yang  Akan  Datang  Melalui  Pendekatan  Non  Penal. Krtha  Bhayangkara , 13 (1),  140–163. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18
Isnaini,  E.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Normatif  Perjudian  Online  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Jurnal Independent , 5 (1), 23. https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61
Kurniawan,  Y.,  Siregar,  T.,  &  Hidayani,  S.  (2022).  Penegakan  Hukum  Oleh  Polri  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Judi  Online  (Studi  Pada  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara). ARBITER:  Jurnal  Ilmiah  Magister Hukum , 4 (1), 28–44. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203 Ma’u, D. H. (2004). Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam) . 1 , 1–14.
Novianti, N., Sugiartha, I., & Dinar, I. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (3), 1–23.
Pambudi, R., Nasution, A. R., & Muazzul, M. (2020). Jurnal Ilmiah Hukum. JUNCTO: Jurnal  Ilmiah  Hukum , 2 (April), 110–118.
Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam  Kehidupan  Masyarakat Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (2), 241. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957
Rofiqi,  I.,  Sodiq,  M.  F.,  Fakultas,  D.,  Universitas,  H.,  Fakultas,  M.,  &  Universitas,  H.  (2020). Tindak  Pidana Judi dalam Perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam . 7 (1), 17.
Sardol, S. M., & Pendahuluan, A. (2017). Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary . 1 (2), 64–86.
Septanto,  A.  (2019).  Perilaku  menyimpang  masyarakat  penjudi  merpati  di  Surabaya  Deviant  behaviour  of pigeon gamblers in Surabaya. Jurnal Sosiologi Dialektika , 14 (2), 126–131. Sri Moemponi. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung Merpati di Surabaya . 1 (2), 64–86. Suharya,  R.  (2019).  Fenomena  Perjudian  Dikalangan  Remaja  Kecamatan  Samarinda  seberang. Sosiatri- Sosiologi , 7 (3), 326–340. ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id
Syarbaini,  A.  (2018).  Teorita’Zirdalam  Hukum  Pidana  Islam. Jurnal  Ius  Civile :  Refleksi  Penegakan  Hukum Dan Keadilan , 2 (2), 1–10.