## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon sebagai Solusi Percepatan Green Energy di Indonesia
Dinda Devina Maharati a,1 , Nadia Nathania Sutanto b,2 , Syahreza Fachran c,3 a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia
1 dinda21004@mail.unpad.ac.id; 2 nadia21004@mail.unpad.ac.id; 3 dinda21004@mail.unpad.ac.id *email korespodensi  : nadia21004@mail.unpad.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  RI  1945) mengamanatkan jika negara berkewajiban menyediakan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara dalam hal ini untuk bertempat tinggal melalui penyediaan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Maka dari itu, setiap negara bertanggung jawab untuk mewujudkan negara yang berdaulat, kuat, dan dengan rakyat yang sejahtera melalui pembangunan. Terlebih lagi Indonesia dituntut  untuk  berperan  aktif  dalam  agenda  pengendalian  perubahan  iklim  sebagai  bentuk amanat  konstitusi.  Selain  menjadi  aspek  yang  diwajibkan  oleh  UUD  RI  1945,  saat  ini  isu lingkungan  hidup  mendapatkan  perhatian  khusus  di  kalangan  masyarakat  internasional. Pemanfaatan   batubara    dan    minyak  bumi  selama ini nyatanya menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah menghasilkan banyak gas karbondioksida (CO2) yang menimbulkan pencemaran udara serta pemanasan global.
Permasalahan lingkungan ini tidak hanya mengancam Indonesia, melainkan juga seluruh dunia. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  muncul  gagasan-gagasan  dalam  upaya  untuk  menangani  isu lingkungan yang tengah terjadi. Inisiatif dalam menangani isu lingkungan serta dampak negatif

## I N F O R M A S I A R T I K E L A B STR A C T

## Sejarah Artikel
Diserahkan
2023-02-16
Diterima 2023-04-15 Dipublikasikan 2023-04-30 Environmental  issues  are  receiving  special  attention  in  the international community, including Indonesia. Therefore, to realize this commitment, the Government of Indonesia plans to develop a Carbon Economic Value through a carbon tax. This research aimed to provide  government  input  to  accelerate  the  realization  of  green energy  through  carbon  pricing  with  a  carbon  tax  mechanism.  The type  of  research  conducted  in  this  research  uses  normative  legal research, namely legal research conducted by examining literature or  secondary  data.  The  results  of  this  study  indicate  that  the Government of Indonesia still needs to fully prepare to implement a carbon  tax,  both  from  a  legal  standpoint,  the  implementation mechanism,  to  the  readiness  of  the  people  and  their  economic conditions.  Therefore  it  takes  significant  steps  by  the  Indonesian Government  to  make  specific  regulations  to  regulate  carbon emissions,  including  the  application  of  carbon  taxes  and  the transition to the use of green energy. With this regulation, Indonesia will  realize  net  zero  emissions  and  a  positive  domino  effect  that affects various aspects of Indonesian society.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords: Carbon Emission; Carbon Tax; Green Energy; Net Zero Emission; Regulation;

## D
dari emisi karbon telah dimulai dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio  de Janeiro  pada tahun 1992.  Dalam Pasal 16 Deklarasi Rio  tahun 1992,  dijelaskan bahwa seluruh  negara  yang  tergabung  dalam  deklarasi  ini  harus  membuat  suatu  regulasi  untuk menindak pihak-pihak yang menghasilkan emisi atau disebut polluter dengan memberikan tarif terhadap  emisi  karbon  yang  dihasilkan. 1 Pada  perkembangannya,  deklarasi  tersebut ditindaklanjuti dengan disepakatinya Protokol Kyoto pada tahun 1997 oleh 160 negara. Protokol Kyoto bertujuan dalam mengurangi emisi karbon dari negara-negara industri paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 sepanjang periode 2008-2012. 2 Kemudian, pada tahun 2016, lahir Perjanjian  Paris  yang  merupakan  bagian  dari  kesepakatan  dalam United  Nations  Framework Convention on Climate Change yang disepakati oleh 196 negara, termasuk Indonesia. Perjanjian ini  dibentuk  karena  melihat  permasalahan  lingkungan  yang  terjadi  di  dunia  saat  ini  semakin genting  dan  harus  segera  diselesaikan,  sehingga  berujung  pada  pengharusan  setiap  negara anggota PBB  untuk  mengurangi  produksi  emisi karbon. 3
Emission  Database  for  Global  Atmospheric  Research  (EDGAR)  mencatat  apabila  Indonesia menduduki urutan ke-10 sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar pada tahun 2020. Emisi gas  rumah  kaca  (GRK)  Indonesia  mencapai  259,1  juta  ton  CO2  pada  2021.  Bahkan  GRK  di Indonesia  diproyeksi  terus  meningkat  pada  2021-2030.  Ini  dapat  terjadi  seiring  dengan meningkatnya penggunaan gas , bahan bakar minyak, dan batu bara. 4
Melalui Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia berjanji mencapai net zero emission pada tahun 2050  sebagai  bentuk  nyata  dalam  mengatasi  perubahan  iklim  secara  global.  Hal  ini  turut dikonfirmasi oleh Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  pada 2022  silam,  dimana Airlangga  menyatakan  bahwa  “Indonesia  baru -baru  ini  mendeklarasikan target  penurunan  emisi.  Hal  ini  sejalan  dengan  isi  Nationally  Determined  Contribution  (NDC) terbaru, dimana Indonesia menargetkan pengurangan emisi menjadi sebesar 31,89% di tahun 2030 da n dengan target dukungan internasional sebesar 43,20%”. 5
Untuk menunjukkan keseriusan dalam mengatasi dampak dari pemanasan global serta untuk memenuhi komitmen dari Perjanjian Paris maka Indonesia perlu membuat suatu kebijakan yang berdampak secara signifikan. Hal ini dikarenakan emisi karbon yang kian hari kian meningkat sehingga  akan merusak  lingkungan  hidup.  Jika  dilihat  dari  dampak  tersebut  maka  diperlukan
1 United Nations, ‘United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992’, United Nations (United Nations) <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992> [accessed 1 May 2023].
2 ‘Konvensi Perubahan Iklim’, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan , 2017 <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan- iklim/konvensi#:~:text=Protokol%20Kyoto%20merupakan%20dasar%20bagi,1990%20menjelang%20periode %202008%2D2012.> [accessed 10 January 2023].
3 Eykel Bryken Barus and Suparna Wijaya, ‘Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia’, JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 5.2 (2022), 256– 79 <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1653>.
4 Data Indonesia, ‘Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Diproyeksi Terus Naik hingga 2030’, Dataindonesia.id <https://dataindonesia.id/ragam/detail/emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-diproyeksi-terus-naik-hingga-2030> [accessed 1 May 2023].
5 ‘Akselerasi Net Zero Emissions, Indonesia Deklarasikan Target Terbaru Penurunan Emisi Karbon - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia’ <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4652/akselerasi-net-zero-emissions-indonesia-deklarasikan-target-terbaru- penurunan-emisi-karbon> [accessed 1 May 2023].

## D
adanya  pajak  pigou,  yaitu  pajak  yang  dibebankan  dalam  aktivitas  pasar  yang  menghasilkan eksternalitas negatif. 6
Implementasi dari pajak pigou dapat dicapai dengan menerapkan carbon pricing. Carbon pricing sendiri  merupakan  suatu  skema  untuk  mengenakan  harga  atas  setiap  emisi  karbon  yang dihasilkan oleh polluter.  Adanya carbon pricing yang menggunakan mekanisme pajak karbon bertujuan sebagai pengingat kepada polluter agar mengurangi emisi karbon yang dapat merusak lingkungan  tersebut.  Merujuk  ke  dalam  Deklarasi  Rio  terdapat  suatu  prinsip  dalam  carbon pricing yaitu prinsip “ polluter pays principle ”, yaitu setiap pihak yang menghasilkan emisi harus membayar  sejumlah  biaya,  maka  pemerintah  Indonesia  perlu  melakukan  intervensi  kepada pihak polluter agar dapat mengurangi emisi karbon dan membayarkan kompensasi atas dampak buruk yang dihasilkan.
Dalam upaya intervensi tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai  Ekonomi  Karbon  atau  NEK  yang  mengenai  pasar  karbon  (Kementerian  LHKP,  2021). Sejatinya, Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau carbon pricing adalah kompensasi yang diberikan polluter sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon. Luhut  Binsar  Pandjaitan  selaku  Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi, menargetkan bahwa pada tahun 2060 Indonesia dapat mencapai Net Zero Emission (NZE).  Maka dari itu pajak karbon adalah suatu upaya untuk mewujudkan target net zero emission tersebut. Namun  sayangnya  hingga  saat  ini  di  Indonesia  belum  terdapat  regulasi  yang  secara  khusus mengatur terkait pajak karbon. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  dalam  rangka  penyelamatan  lingkungan  melalui carbon pricing dengan mekanisme pajak karbon.

## Permasalahan
1. Sejauh  mana  kesiapan  Indonesia  dalam  menerapkan  pajak  karbon  sebagai  salah  satu bentuk transisi green energy?
2. Bagaimana pengaruh penerapan pajak karbon terhadap emisi karbon pada negara yang telah menerapkan pajak karbon?
3. Bagaimana penerapan pajak karbon dalam mewujudkan green energy di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian hukum normatif digunakan pada jurnal ini yakni melalui penelitan bahan pustaka atau dengan data sekunder 7 . Metode penelitian ini berfokus pada tatanan kaidah, asas, norma, filosofi, aturan hukum, serta teori yang bertujuan untuk menemukan jawaban serta solusi terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dikarenakan  sebagai  bentuk  kekosongan  hukum,  konflik norma, maupun kekaburan norma itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif  deksriptif  yang  ditempuh  melalui  kajian  litelatur  seperti  buku,  jurnal  internasional, jurnal  nasional,  situs  internet,  maupun  berita-berita  dalam  media  nasional  dan  internasional, serta  laporan-laporan  negara  terkait  penerapan  pajak  karbon.  Tahapan  penelitian  yang dilakukan yakni berupa penelitian kepustakaan, dimana digunakan sumber data sekunder yang berasal dari hasil pengkajian terdahulu, data-data yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang,
6 Selvi Selvi, Notika Rahmi, and Idar Rachmatulloh, ‘Urgensi Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia’, Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 7.1 (2020), 29–34.
7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , 2006.

## D
serta berbagai referensi lainnya. Metode penelitian analisis kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  meninjau  regulasi  pajak  karbon  yang  sebelumnya  telah diterapkan  di  negara  lain  sebagai  bentuk  tolak  ukur  penerapan  pajak  karbon  yang  ideal  di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kesiapan  Indonesia  dalam  Menerapkan  Pajak  Karbon  sebagai  Salah  Satu  Bentuk Transisi Green Energy
Saat  ini,  berbagai  negara  di  dunia  tengah  bersama-sama  berupaya  menangani  isu  lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya emisi karbon yang tercipta. Jika terus dibiarkan, emisi karbon ini dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup, seperti akan terjadinya perubahan  iklim  yang  ekstrim  hingga  pemanasan  global.  Melihat  urgensi  tersebut,  Indonesia kemudian  mengambil  bagian  untuk  ikut  serta  meratifikasi  Perjanjian  Paris  yang  di  dalamnya mewajibkan  Pemerintah  untuk  berkontribusi  dalam  mengurangi  jumlah  emisi  karbon  secara nasional  sebagai  upaya  untuk  memberikan  batasan  terhadap  kenaikan  suhu  rata-rata  global, yaitu di bawah 2°C sampai 1,5°C dari tingkat suhu pra-industrialisasi. Dalam rangka memenuhi komitmen  tersebut,  Pemerintah  berencana  untuk  menerapkan  pajak  karbon  sebagai  upaya penurunan emisi karbon di Indonesia.
Pajak karbon menurut IBFD International Tax Glossary merupakan pajak yang diberlakukan pada energi yang tidak ramah lingkungan dengan tujuan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan serta  mencegah  terjadinya  perubahan  iklim. 8 Hal  ini  sejalan  dengan  definisi  yang  tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang “Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”, yaitu “pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup” . Di samping itu, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” yang dima ksud dengan subjek pajak karbon  yaitu  “orang  pribadi  atau  badan  yang  membeli  barang  yang  mengandung  karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. ”
Pada dasarnya, penerapan pajak karbon memiliki tujuan utama untuk mengurangi emisi karbon yang ada di bumi dan membuat masyarakat beralih untuk memakai energi alternatif yang lebih ramah  lingkungan  demi  terwujudnya  green  energy.  Dapat  pula  dikatakan  bahwa  tujuan  dari pajak karbon adalah untuk membuat masyarakat yang mau menerapkan kegiatan ekonomi hijau rendah  karbon. 9 Di  samping  itu,  pajak  karbon  memiliki  fungsi  sebagai  alat  fiskal  yang  akan meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh subjek pajak karbon. 10 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  perlu  diingat  bahwa  pada  tahun  2030  Pemerintah Indonesia  telah  memiliki  komitmen  untuk  menurunkan  emisi  karbon  dengan  upaya  sendiri sejumlah 29% serta dengan dukungan internasional sejumlah 41%. Tidak hanya itu, pemerintah pun menargetkan tercapainya net zero emission pada 2060. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah  merupakan  tindak  lanjut  dari  adanya  Perjanjian  Paris  2015  dan  Konferensi Perubahan  Iklim  COP26  di  Glasgow  pada  2021  lalu.  Sebagai  bentuk  komitmen  dalam
8 Fachrizal Woma Yudhana and Maria Madalina, ‘Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia’, Souvereignty , 1.1 (2022), 68–78.
9 Margono Margono and others, ‘Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan’, JURNAL USM LAW REVIEW , 5.2 (2022), 767–81.
10 Margono and others.

## D
menurunkan  emisi  karbon,  Indonesia  sendiri  menjadi  salah  satu  negara  yang  meratifikasi Perjanjian  Paris  melalui  UU  No.  16  Tahun  2016  tentang  “Pengesahan Paris  Agreement  to  the United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change ” 11 .  Berdasarkan  hal  tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian melakukan upaya yang dapat diharapkan memenuhi komitmen itu serta mendukung terjadinya green energy, yaitu dengan menerapkan pajak karbon. Jika pajak karbon diterapkan oleh Pemerintah, pajak karbon akan membawa peran dalam mempercepat green energy di Indonesia sekaligus menambah pemasukkan negara.
Sejauh  ini,  Indonesia  telah  memiliki  sejumlah  regulasi  yang  membahas  pajak  karbon.  Payung hukum  dari  pajak  karbon  tertuang  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. Pengaturan mengenai pajak karbon ini secara garis besar dibahas dalam Bab  VI  Pasal  13  UU  HPP.  Kemudian,  dikeluarkan  Perpres  Nomor  98  Tahun  2021  tentang “Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara  Nasional  dan  Pengendalian  Emisi  Gas  Rumah  Kac a  dalam  Pembangunan  Nasional”. Berbeda  dengan  UU  HPP,  peraturan  ini  lebih  membahas  mengenai  pasar  karbon  dan penyelenggaraan NEK. Perpres tersebut mengatur mengenai berbagai mekanisme pasar karbon, di antaranya yaitu pengimbangan emisi ( carbon off set ), perdagangan antara dua pelaku usaha ( cap  and  trade ),  pungutan  atas  karbon,  result  based  payment,  serta  gabungan  dari  berbagai mekanisme tersebut.  Pada perkembangannya, lahir peraturan baru mengenai pajak karbon yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”. Dalam peraturan ini, diatur mengenai  mekanisme  penerapan  pajak  di  Indonesia,  termasuk  bagaimana  penerapan  pajak karbon.
Meskipun telah terdapat regulasi-regulasi tersebut, namun nyatanya Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pajak karbon. Pengaturan tentang pajak karbon selama  ini  selalu  disatukan  dengan  pengaturan  mengenai  berbagai  pajak  lainnya  dan  hanya dijelaskan secara garis besar sehingga sampai saat ini tidak ada satu pun regulasi yang mengatur secara  rinci  mengenai  pajak  karbon,  mulai  dari  definisi  hingga  mekanisme  penerapannya  di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran apabila kemudian timbul kebingungan, bahkan pro  dan  kontra  dalam  masyarakat  mengenai  pemberlakuan  pajak  karbon.  Ketiadaan  aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai pajak karbon akan menimbulkan ketidakpastian hukum  serta  berbagai  masalah  lainnya  di  kemudian  hari.  Hal  ini  jelas  menandakan  bahwa sesungguhnya Indonesia belum benar-benar siap untuk menerapkan pajak karbon.
Meskipun telah terdapat regulasi-regulasi tersebut, namun nyatanya Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pajak karbon. Pengaturan tentang pajak karbon selama  ini  selalu  disatukan  dengan  pengaturan  mengenai  berbagai  pajak  lainnya  dan  hanya dijelaskan secara garis besar sehingga sampai saat ini tidak ada satu pun regulasi yang mengatur secara  rinci  mengenai  pajak  karbon,  mulai  dari  definisi  hingga  mekanisme  penerapannya  di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran apabila kemudian timbul kebingungan, bahkan
11 ‘OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA & PENURUNAN EMISI KARBON : PPATK Berkomitmen Cegah TPPU Terkait Pajak Karbon - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN⁤’ <https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1183/optimalisasi-penerimaan-negara-penurunan-emisi-karbon- ppatk-berkomitmen-cegah-tppu-terkait-pajak-karbon.html> [accessed 1 May 2023].

## D
pro  dan  kontra  dalam  masyarakat  mengenai  pemberlakuan  pajak  karbon.  Ketiadaan  aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai pajak karbon akan menimbulkan ketidakpastian hukum  serta  berbagai  masalah  lainnya  di  kemudian  hari.  Hal  ini  jelas  menandakan  bahwa sesungguhnya Indonesia belum benar-benar siap untuk menerapkan pajak karbon.
Ketidaksiapan Indonesia dalam menerapkan pajak karbon diperkuat dengan adanya ungkapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yaitu  "Untuk merealisasikan komitmen menurunkan emisi gas rumah 2060 atau lebih cepat dan yang diterapkan awal adalah perdagangan karbon m aupun pajak karbon yang ditargetkan akan berfungsi di tahun 2025”. Jika merujuk pada UU HPP, seharusnya penerapan pajak karbon sudah mulai dilakukan pada 1 April 2022 lalu. Namun, Pemerintah berkali-kali melakukan penundaan dengan dalih untuk menunggu kesiapan mekanisme pasar karbon 12 dan juga mempertimbangkan situasi perekonomian global dan domestik. 13 Oleh karena itu, tidak heran apabila pada akhirnya timbul berbagai pendapat kontra dan kekhawatiran dari masyarakat terkait penerapan pajak karbon yang sampai saat ini pun belum memiliki kesiapan yang matang.
Penerapan pajak karbon terhadap subjek pajak, baik itu orang pribadi maupun industri, tentu akan menimbulkan hubungan timbal balik yang dapat memunculkan pro dan kontra. Salah satu keresahan  terbesar masyarakat apabila  pajak karbon ini diterapkan di Indonesia adalah akan adanya  kenaikan  harga  barang  yang  dijual  di  pasaran.  Hal  ini  dapat  saja  terjadi  ketika  pajak karbon dikenakan kepada pelaku industri atau perusahaan yang menghasilkan emisi CO2 dalam aktivitas produksinya. Semakin besar CO2 yang dihasilkan semakin mahal biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut. 14 Dikarenakan biaya produksi di industri yang dikenakan pajak karbon tersebut meningkat, maka harga barang yang dihasilkan dan akan dijual kepada masyarakat  pun  dapat  mengalami  peningkatan.  Dalam  kondisi  tersebut,  dikhawatirkan  pajak karbon  yang  awalnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  justru membawa  kerugian  terhadap  masyarakat.  Berdasarkan  hal  itu,  Pemerintah  perlu  melakukan persiapan lebih lanjut mengenai penerapan pajak karbon di Indonesia, mulai dari kesiapan dari segi  hukum,  mekanisme  penerapannya,  hingga  kesiapan  masyarakat  beserta  dengan  kondisi perekonomian yang ada.

## 3.2 Pengaruh Penerapan Pajak Karbon pada Negara yang Telah Menerapkan Pajak Karbon
Tak  bisa  dipungkiri  perubahan  iklim  saat  ini  kian  menjadi  isu  yang  menarik  perhatian masyarakat  dunia  internasional.  Untuk  menjawab  berbagai  permasalahan  iklim  yang  terjadi, para pihak turut mencari solusi terbaik, salah satunya melalui penerapan pajak karbon. Dengan diterapkannya pajak karbon, maka niscaya akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan  bakar  fosil.  Dengan  kata  lain  harapannya  masyarakat  terutama  sektor-sektor  industri
12 teti purwanti, ‘Pajak Karbon Ditunda Sampai 2025’, CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221013175437-4-379582/pajak-karbon-ditunda-sampai-2025> [accessed 1 May 2023].
13 ‘Ditunda Beberapa Kali, Pajak Karbon Mulai Berlaku Mulai 2025’ <https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-6345549/ditunda-beberapa-kali-pajak-karbon-mulai-berlaku-mulai-2025> [accessed 1 May 2023].
14 Alikhan Salim and Mahfud Sidiq, ‘DAMPAK PAJAK KARBON TERHADAP KELANGSUNGAN BISNIS’, REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN , 3.1 (2022), 74–81 <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.223>.

## D
dapat  beralih  menggunakan green  energy yang  ramah  lingkungan.  Disisi  lain  pemasukan  dari pajak  karbon  dapat  digunakan  dan  disalurkan  kembali  untuk  menunjang  pemenuhan  sektor masyarakat lainnya serta memperbaiki lingkungan.
Melalui Nationally  Determined  Contribution (NDC),  Pemerintah  Indonesia  menyatakan berkomitmen menargetkan penurunan GRK pada 2030 sebesar 29% dengan upaya  sendiri dan apabila dibantu oleh negara lain maka akan turun sebesar 41%. 15 Singkat kata pemberlakuan pajak karbon didasari oleh alasan yang kuat yaitu untuk menekan emisi karbon sebagai bentuk pemenuhan komitmen serta tindakan nyata Pemerintah Indonesia terkait kerusakan lingkungan yang terjadi.
Meskipun demikian hingga saat ini nyatanya Pemerintah    Indonesia   bahkan tidak memiliki regulasi  maupun  mekanisme  khusus  dalam  memberlakukan  pajak  karbon.    Bahkan  Undang Undang  No.  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  hanyalah rancangan semata. Maka dari itu, diperlukan adanya kajian mendalam terhadap implementasi regulasi pajak karbon di negara lain.  Kajian ini bermaksud untuk mengetahui perbedaan dari  sisi tarif,  mekanisme,  dan  dampak  penerapan  pajak  karbon  terhadap  emisi  karbon  maupun masyarakat.

## A. Pengaruh Penerapan Pajak Karbon di Meksiko
Pada tahun 2013 silam, Meksiko merupakan negara berkembang pertama yang menerapkan pajak  karbon.  Sebagai  negara  yang  perekonomiannya  sangat  bergantung  pada  produksi minyak  menurut  The  Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD), perusahaan PEMEX milik negara adalah perusahaan terbesar yang menyediakan sepertiga dari pendapatan pemerintah federal. Maka dari itu tentunya faktor ekonomi tersebut sering diidentifikasi sebagai penghambat kebijakan iklim, terutama masalah pajak karbon. Selain itu,  Meksiko  tidak  memiliki  tata  kelola  lingkungan  tingkat  tinggi  serta  industri  rendah karbonnya terbatas dalam ukuran dan pengaruh politik yang terdesentralisasi, dengan kata lain Meksiko dicirikan oleh peningkatan emisi, sistem energi yang bergantung pada bahan bakar  fosil,  industri  intensif  emisi,  khususnya  sektor  minyak  yang  berpengaruh  secara politik 16 .  Meskipun  dengan  keadaan  dan  faktor  yang  menghalangi  tersebut,  nyatanya pemerintah  Meksiko  telah  berkomitmen  terhadap  kebijakan  perubahan  iklim.  Landasan kebijakan  iklim  Meksiko  adalah  Undang-Undang  Umum  tentang  Perubahan  Iklim  (GLCC), diadopsi  pada  tahun  2012.  GLCC  membentuk  National  Change  System,  yang mengoperasionalkan tujuan pengurangan emisi 50 persen dibandingkan dengan 2.000 level pada tahun 2050. 17
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  pada  bulan  Oktober  2013,  Kongres  Meksiko menyetujui proposal pemerintah tentang pajak atas penjualan dan impor bahan bakar fosil yang  mulai  diberlakukan  sejak  1  Januari  2014,  menjadikan  Meksiko  negara  berkembang pertama yang mengadopsi kebijakan pajak karbon. Pajak karbon Meksiko merupakan bagian dari  reformasi  fiskal  yang  lebih  luas,  dilaksanakan  melalui  amandemen  Undang-Undang
15 Barus and Wijaya.
16 Jorge Alberto Rosas-Flores, ‘Elements for the Development of Public Policies in the Residential Sector of Mexico Based in the Energy Reform and the Energy Transition Law’, Energy Policy , 104 (2017), 253–64 <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.015>.
17 Gobierno Federal de México, ‘Estratégia Nacional de Cambio Climático’, Diario Oficial de La Federación , 2013.

## D
Pajak  Cukai  (LIEPS,  1980).  Mulai  tahun  2014  dan seterusnya,  bahan  bakar  fosil – dengan pengecualian gas alam – dikenai pajak karbon sebesar MXN$ 39,80 (US$ 3,50) per tCO2 yang dilepaskan  selama  pembakaran,  diterjemahkan  ke  dalam  tarif  volumetrik  atau  berbasis massa untuk masing-masing bahan bakar 18 . Harga dari pajak karbon yang diusulkan dihitung dengan menimbang harga karbon dari berbagai pasar internasional dan kandungan karbon dari setiap bahan bakar fosil yang dijual di Meksiko dengan menggunakan faktor emisi dari proses  pembakaran.  Namun,  pemberlakuan  pajak  karbon  di  Meksiko  hanya  mencakup  di sektor industri, listrik, penerbangan, transportasi jalan raya, bangunan, limbah, kehutanan, dan pertanian, sehingga pajak tidak dikenakan pada semua emisi tetapi hanya pada emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil selain gas alam dan bahan bakar jet. 19 Tarif pajak yang agak rendah saat ini dengan pengecualian utama di basis pajak tidak mungkin menciptakan disinsentif yang besar untuk penggunaan bahan bakar fosil.
Sistem pajak diperkenalkan bersama platform perdagangan kredit karbon Meksiko yang baru dan emitor besar bisa memenuhi pajak melalui pembelian kredit karbon Certified Emissions Reductions.  Pendapatan  pajak  karbon  Meksiko  di  2014  diestimasi  $870  juta  (MEX  11.5 miliar)  dengan  tingkat  pajak  mulai  dari  MEX  10  ke  50  ($0.80  ke  $3.80)  per  ton  karbon dioksida (tergantung tipe bahan bakar), 3% dari total harga jual 20 .
Namun yang perlu menjadi perhatian tidak seperti Skema Perdagangan Emisi, pajak karbon tidak menjamin tingkat maksimum emisi tetapi memberikan kepastian biaya marjinal emisi CO2. Setiap bahan bakar fosil diberi tingkat pajak yang berbeda, ditentukan oleh  tinjauan tahunan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menurut kandungan CO2- nya.  Selain  pajak  karbon  Meksiko  memulai  program  percontohannya  untuk  penerapan Emissions Trading Scheme (ETS) pada tahun 2019. ETS bertujuan untuk mengurangi emisi efek  rumah  kaca  melalui  menetapkan  batas  emisi  dan  mengizinkan  pembelian  izin  emisi. Program  percontohan  akan  berjalan  selama  tiga  tahun,  dua  tahun  sesuai  dengan  fase percontohan dan satu tahun untuk transisi ke ETS yang beroperasi penuh yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2023.
Untuk memfasilitasi penggabungan industri Meksiko ke dalam instrumen baru ini dan untuk memenuhi mandat  Kongres  telah  ditetapkan  bahwa  alokasi  selama  Program  Percontohan akan  bebas  biaya,  berdasarkan  emisi  historis  dan  tujuan  iklim  negara.  Tunjangan  yang diberikan  ke  setiap  fasilitas  harus  diterbitkan  30  hari  sebelum  dimulainya  Program Percontohan.
Penerapan pajak karbon di Meksiko jika ditingkatkan kepada tarif pajak yang lebih tinggi dan basis pajak yang lebih luas tentunya dapat menciptakan konflik yang parah dengan tujuan pembangunan dan keadilan sosial seperti hasil distribusi dan kemiskinan. Dengan kata lain efek akhir dari pajak lingkungan terhadap kesejahteraan rumah dalam jangka pendek maka akan berdampak pada kenaikan harga produk-produk bahan bakar fosil yang tentunya akan
18 Patricia Prat, ‘Mexico’s Well Established Carbon Tax and Pilot Emissions Trading System with California and Quebec’, Climate Scorecard , 2020 <https://www.climatescorecard.org/2020/03/mexicos-well-established- carbon-tax-and-pilot-emissions-trading-system-with-california-and-quebec/> [accessed 1 May 2023].
19 James Parulian Manurung1 Mohamad Sidik Boedoyo and Sri Sundari, ‘Pajak Karbon Di Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan’, Jurnal Kewarganegaraan , 6.2 (2022).
20 Jeremy Carl and David Fedor, ‘Tracking Global Carbon Revenues: A Survey of Carbon Taxes versus Cap- and-Trade in the Real World’, Energy Policy , 96 (2016), 50–77.

## D
mempengaruhi  konsumsi  biaya  rumah  tangga,  yang  disebut  sisi  "penggunaan". 21 Untuk negara  maju,  temuan  umum  adalah  efek  regresif  untuk  konsumsi  rumah  tangga,  yang mencerminkan  hubungan  negatif  antara  bagian  pengeluaran  dari  barang-barang  intensif karbon dan total pengeluaran konsumsi. 22
Di  luar  efek  jangka  pendek,nyatanya  lebih  banyak  efek  menjadi  semakin  penting.  Hal  ini bergantung pada bagaimana permintaan faktor berubah melalui kenaikan harga, pendapatan pekerja  atau  pemilik  modal  akan  terpengaruh  melalui  sisi  “sumber”.  Selain  itu,  distribusi manfaat lingkungan yang dihasilkan seperti berkurangnya polusi udara, dampak lapangan kerja dan kapitalisasi menjadi aset dapat mengubah beban distribusi dari waktu ke waktu. Bukti empiris untuk efek jangka menengah hingga jangka panjang penerapan pajak karbon di Meksiko memang belum terlihat secara signifikan. Namun pada dasarnya yang pasti pajak karbon sangat bergantung pada kemampuan substitusi modal, tenaga kerja, dan emisi. Pada akhirnya, redistribusi pendapatan pajak memiliki potensi untuk membuat reformasi pajak karbon menjadi progresif, meskipun dimungkinkan mengorbankan efisiensi 23

## B. Pengaruh Penerapan Pajak Karbon di Singapura
Singapura  adalah  negara  pionir  di  Asia  Tenggara  yang  memberlakukan  pajak  karbon sebagaimana  yang  diatur  dalam Carbon  Pricing  Act.  Singapura telah  memutuskan  untuk menerapkan  pajak  karbon  sebagai  instrumen  berbasis  pasar  untuk  mengurangi  emisi karbon 24 .    Langkah  tersebut  diambil  dalam  upaya  memerangi  dampak  pemanasan  global, karena Singapura bergabung dengan sekitar 45 negara lain yang telah menerapkan sistem pajak karbon nasional. Untuk mengatasi situasi iklim global yang terus berubah, kebijakan pajak  karbon  nasional  kemudian  direvisi,  seperti  yang  diumumkan  dalam  anggaran Singapura pada tahun 2022. 25
Singapura  menerapkan  kebijakan  pajak  karbon  pada  1  Januari  2019.  Di  bawah  kebijakan pajak karbon ini, orang yang mengoperasikan fasilitas bisnis yang menghasilkan jumlah total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan yang diperhitungkan dengan setara karbon dioksida sebesar 25.000 tCO 2 e (ton karbon dioksida setara) atau lebih bertanggung jawab untuk membayar pajak karbon. Kriteria utama yang membedakan emisi GRK yang dapat dihitung dari dua kategori emisi GRK lainnya adalah: 26
a. Emisi GRK yang diperhitungkan adalah emisi langsung , sedangkan
b. Emisi  GRK  yang  tidak  diperhitungkan  adalah  emisi  yang  dihasilkan  dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu lainnya, dan
c. Emisi GRK yang dikecualikan adalah emisi tidak langsung.
Emisi langsung adalah emisi yang dihasilkan dan dilepaskan di fasilitas bisnis itu sendiri. Sedangkan  emisi  tidak  langsung  dihasilkan  dan  dikeluarkan  dari  sumber  lain  tetapi
21 Don Fullerton, ‘Distributional Effects of Environmental and Energy Policy: An Introduction’, 2008.
22 Runar Brännlund and Jonas Nordström, ‘Carbon Tax Simulations Using a Household Demand Model’, European Economic Review , 48.1 (2004), 211–33.
23 Sebastian Renner, ‘Poverty and Distributional Effects of a Carbon Tax in Mexico’, Energy Policy , 112 (2018), 98–110 <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.011>.
24 ‘Singapore Carbon Taxes’, Regional Programme Energy Security and Climate Change in Asia and the Pacific , 2019 <https://www.kas.de/en/web/recap/single-title/-/content/singapore-carbon-taxes-1> [accessed 1 May 2023].
25 ‘Singapore Climate Action: Carbon Tax’, National Climate Change Secretariat , 2022 <https://www.nccs.gov.sg/singapores-climate-action/carbon-tax/> [accessed 14 January 2023].
26 ‘Carbon Tax in Singapore: What Is the Rate and Who Must Pay?’, SingaporeLegalAdvice.Com <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/pay-carbon-tax-rate-singapore/> [accessed 1 May 2023].

## D
sebagai  akibat  dari  kegiatan  di  fasilitas  usaha/usaha.  Sebagai  ilustrasi,  emisi  dari pembakaran bahan bakar jelas akan dikategorikan sebagai emisi langsung. Di sisi lain, emisi yang dihasilkan dari konsumsi listrik oleh suatu fasilitas bisnis akan menjadi emisi tidak  langsung,  karena  emisi  tersebut  dihasilkan  dan  dilepaskan  sebagai  akibat  dari penggunaan  listrik  di  fasilitas  bisnis  tersebut.  Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  maka emisi GRK yang tidak diperhitungkan adalah emisi yang dihasilkan dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu lainnya.
Tarif pajak karbon saat ini di Singapura adalah $5 per tCO 2 e. Jumlah kewajiban pajak karbon dapat dihitung dengan mengalikan kesetaraan karbon dioksida dari jumlah total emisi GRK yang diperhitungkan (dibulatkan ke metrik ton terdekat) dengan tarif pajak karbon. 27 Misalnya, fasilitas bisnis yang menghasilkan 39.999,6 tCO 2 e emisi GRK yang diperhitungkan  dalam  satu  tahun  akan  dikenakan  pajak  karbon  sebesar  $200.000 (40.000 tCO 2 e x $5/tCO 2 e) untuk periode tersebut. Meskipun demikian, tarif pajak karbon saat ini sebesar $5 per tCO2e akan terus berlaku hanya hingga tahun 2023. Sejalan dengan  tujuan  Singapura  untuk  memajukan  targetnya  mencapai emisi  GRK  nol  bersih pada  atau  sekitar  tahun  2050,  pemerintah  mengumumkan  dalam  anggaran  Singapura 2022 bahwa tarif pajak karbon akan dinaikkan secara bertahap.
Pajak karbon secara eksplisit merupakan strategi kunci pengurangan zat emisi karbon yang  selama  ini  didorong  oleh  regulasi  pemerintah  yang  kuat,  namun  dengan menyertakan potensi biaya tinggi serta konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Berikut beberapa  point  terkait  penerapan  pajak  karbon  apabila  ditinjau  dari  dua  sisi berlawanan 28 .
Dampak positif dari penerapan pajak karbon di Singapura antara lain berpotensi untuk menurunkan emisi dan menjadi platform yang hebat untuk inovasi. Kedua, meletakkan  dasar  untuk  Emissions  Trading  Scheme  (ETS),  dalam  pembuatan kesadaran  akan  biaya  karbon  emisi.  Ketiga,  pajak  karbon  membantu mengembangkan pengukuran, pelaporan dan pedoman verifikasi (MRV). Sebagai bentuk  pemantauan  emisi  GRK,  dalam  hal  ini  akan  memaksa  pencemar  untuk mengajukan  laporan  emisi  setiap  tahun.  Dan  keempat  dalam  pelaksanaan  ETS yang  akan  datang,  pajak  dapat  melayani  sebagai  lantai  harga  yang  dapat diandalkan,  melindungi  terhadap  manipulasi  harga  karbon  ke  bawah  oleh spekulan.
Sudut pandang lain dari penerapan pajak karbon adalah terkait dampak negatif yang dihasilkan yaitu yang pertama, pajak karbon tidak dimasukkan pembatasan emisi  karbon.  Faktanya,  pencemar  dapat  memancarkan  sebanyak  mereka inginkan selama mereka membayar pajak. Kedua, pajak karbon hanya bertindak sebagai bentuk hukuman dan tidak merangsang penelitian dan pengembangan green  energy  itu  sendiri.  Ketiga,  biaya  pajak  biasanya  ditransfer  ke  pelanggan akhir; ini adalah praktik umum di setiap negara yang telah menerapkan karbon pajak. Seperti yang berjalan di Singapura, ketika SGX Kontrak Berjangka Listrik segera  melonjak  setelah  pengumuman  karbon  pajak.  Pasar  sudah  menetapkan harga  biaya  pajak  karbon,  dengan  asumsi  bahwa  produsen  listrik  akan melewatinya ke pelanggan akhir melalui yang tarif yang lebih  tinggi. Keempat,
27 ‘Singapore Climate Action: Carbon Tax’.
28 Ieta Insights and Rastislav Vasilisin, ‘ACSASREBSOSNINTGAXSINGAPORE’S RASTISLAV VASILISIN TAKES A CLOSE LOOK AT SINGAPORE’S PROPOSED CARBON TAX AND HOW IT COULD PAVE THE WAY FOR A TRADING SYSTEM IN THE SOUTHEAST ASIAN ISLAND CITY-STATE’.

## D
usulan mekanisme pajak karbon akan mengambil bentuk harga tetap mekanisme berbasis kredit (FPCB). Kredit akan dikeluarkan oleh NEA dengan harga tetap, ditentukan oleh pemerintah. Kelima, penentuan harga berbasis pasar sepenuhnya hilang. Dengan kata lain pihak polutan memperoleh izin karbon tetapi tidak dari pertukaran  atau  broker,  melainkan  secara  langsung  dari  pemerintah  dengan harga tetap ditetapkan oleh pemerintah
Meninjau dari pemberlakuan pajak karbon di berbagai negara, maka tentunya diperlukan kajian  mendalam  jikalau  mekanisme  pajak  karbon  yang  serupa  akan  diterapkan  di Indonesia. Dibutuhkan adanya Regulatory Impact Assessment untuk meninjau dampak dari  implementasi  kebijakan  tersebut,  sehingga  tidak  hanya  berbicara  dari  sisi penerimaan pemerintah namun terlebih bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan kata lain tidak melulu membicarakan mengenai keuntungan ekonomi yang didapat dari pajak karbon, namun yang lebih penting menyangkut lingkungan dan penerimaan masyarakat. Sebab sejatinya hal terpenting dari penerapan pajak karbon adalah berprinsip keadilan, oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  proses  dialog  dan  komunikasi  terutama  bagi  para pihak  yang  terdampak  atas  kebijakan  pajak  karbon.  Pemberlakuan  pajak  karbon berprinsip keadilan ini hanya dapat dicapai melalui pemetaan serta implementasi secara bertahap.  Niscaya  melalui  pemetaan,  pengelolaan,  regulasi,  diiringi  oleh  dialog  dan sosialisasi yang baik, maka sudah seharusnya pajak karbon dapat diterapkan di Indonesia secara bertahap.
3.3 Penerapan Pajak Karbon dalam Mewujudkan Percepatan Green Energy di Indonesia Dalam berperan aktif mengatasi masalah emisi karbon ini, Indonesia selaku negara hukum sudah semestinya  membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan  sebagai  solusi.  Menilik  pendapat yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  disini  ia  menyatakan  hukum  sebagai  “ as  tool  as  social engineering” , Pound mengatakan hukum adalah alat atau lembaga yang sangat penting karena memiliki fungsi kontrol sosial. Selain itu Pound juga mengatakan bahwa fungsi dari kontrol sosial sangat diperlukan untuk memperkuat dan memajukan peradaban dengan menegakan kaidah- kaidah ketertiban sosial yang berlaku di masyarakat. Namun, Pound menekankan hukum saja tidak cukup untuk mewujudkan kontrol sosial, karena disini butuh adanya dukungan dari lingkup terkecil yaitu keluarga, pendidikan, moral, dan agama. 29 Maka dari itu, teori Roscoe Pound ini bisa menjadi solusi bahwa untuk mengatasi permasalahan pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon berlebih karena perilaku manusia yang semakin lama akan merusak lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu hukum yang mengatur atau mengontrol berlebihnya emisi karbon di Indonesia.
Salah satu referensi negara yang telah membuat aturan hukum yang bertujuan untuk mengurangi emisi  karbon  adalah  negara  Meksiko  yang  di  dalam  aturan  hukum  tersebut  mengatur pembatasan  emisi  karbon  dengan  adanya  Undang-Undang  Umum  tentang  Perubahan  Iklim (GLCC) yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 50% pada tahun 2050.  Walaupun  perlu  diketahui  bahwa  Meksiko  adalah  negara  yang  perekonomiannya bergantung kepada produksi minyak yang tentunya sangat berkaitan erat dengan emisi karbon, sama  halnya  dengan  Indonesia  yang  sama  sama  negara  berkembang  dan  salah  satu  sumber pendapatan  terbesar  negara  berasal  dari  sektor  industri  pertambangan  yang  banyak
29 Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

## D
menimbulkan emisi karbon. Indonesia disinipun memiliki  komitmen besar untuk mengurangi emisi karbon nasional sebesar 29% dengan mengupayakan usaha dalam negeri atau 41% dengan bantuan  dan  dukungan  pihak  internasional.  Selanjutnya,  sesuai  dengan  konvensi  perubahan iklim yang telah  Indonesia ikut sepakati memiliki tujuan pada tahun 2030 untuk mengurangi emisi karbon. 30
Selain itu ada faktor lain yang dapat memperkuat komitmen Indonesia yaitu dengan terpilihnya ekonom Indonesia yang sekarang sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers of Climate Action periode 2021-2023 dan bersamaan  dengan  diamanatinya  Indonesia  sebagai  tuan  rumah  KTT  G20  2022  menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia terutama dalam penanganan permasalahan perubahan iklim  di  Indonesia maupun  dunia.Dengan  berbagai  latar  belakang  ini  maka  sudah  seharusnya Indonesia  lebih  serius  untuk  merealisasikan  pengurangan  emisi  karbon  nasional  dari  segala aspek yang menjadi penyumbang utama emisi karbon di Indonesia dan mulai melakukan transisi penggunaan green energy . Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membuat suatu rancangan penerapan pajak karbon di Indonesia dan regulasi penyosong penggunaan green energy di Indonesia.
Untuk  mewujudkan  komitmen  net  zero  emission  di  Indonesia  maka  perlu  adanya  penerapan regulasi yang berkaitan dengan pajak, walaupun penerapan pajak banyak memicu perdebatan yang, namun pajak disini berfungsi sebagai suatu alat kontrol kepada masyarakat dan sebagai sumber pemasukan bagi negara. 31 .  Pajak memiliki banyak definisi menurut para ahli, namun merujuk ke dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dijelaskan pajak adalah sebagai suatu sumban gan yang bersifat wajib kepada negara yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang memiliki sifat memaksa. Kemudian perlu diketahui bahwa pajak memiliki suatu timbal balik kepada wajib pajak dari pemerintah namun hal  tersebut  tidak  dilakukan  secara  langsung  kepada  wajib  pajak  melainkan  dengan  cara pemerintah  mengalokasikan  untuk  kepentingan  umum  yang  akan  mempermudah  kehidupan wajib pajak karena pada dasarnya seluruh pemasukan pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak disini memiliki dua fungsi utama yaitu anggaran dan regulasi. Fungsi anggaran disini berkaitan dengan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk memenuhi biaya  pelaksanaan  atau  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sedangkan  fungsi  regulasi  yaitu bertujuan untuk mengatur masyarakat atau sebagai alat kontrol masyarakat. 32 Selain penjelasan menurut  Undang-Undang  adapun  penjelasan  pajak  menurut  para  ahli  yaitu  Buchanan  dan Flowers, tujuan dari pajak itu sendiri adalah untuk pemasukan negara yang akan dialokasikan pengadaan  barang  dan  jasa  yang  akan  membantu  proses  jalannya  pemerintahan.  Menurut Buchanan  dan  Flowers  ada  suatu  filosofi  dari  pajak  yaitu  pemungutan  pajak  tidak  boleh menghambat  roda  perekonomian,  pajak  dalam  proses  pemungutannya  harus  adil,  dan pemungutan  pajak  harus  efisien  dan  sederhana  sehingga  wajib  pajak  dapat  dengan  mudah memenuhi kewajibannya. 33 Maka untuk mewujudkan Indonesia net zero emission sudah sangat
30 ‘7 Million Premature Deaths Annually Linked to Air Pollution’ <https://www.who.int/news/item/25-03-2014- 7-million-premature-deaths-annually-linked-to-air-pollution> [accessed 1 May 2023].
31 Gans Joshua and others, ‘Principles of Economics Asia-Pacific’ (Cengage Australia South Melbourne, Victoria, 2018).
32 Mardiasmo, Pepajakan , 1st edn (Yogyakarta: ANDI, 2016).
33 ‘PUBLIC FINANCE Handbook of Public Finance’.

## D
tepat untuk menerapkan suatu regulasi yang mengatur terkait pajak yaitu dengan adanya pajak karbon.
Pajak  karbon  disini  memiliki  suatu  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Tax  Foundation.  Pada hakikatnya suatu pajak memiliki  definisi yang sama hanya saja dibedakan kepada objek yang ditargetkan, dalam pajak karbon itu sendiri adalah suatu pajak yang dibebankan kepada polluter atau wajib pajak yang aktivitasnya mengeluarkan emisi karbon yang akan berdampak negatif kepada lingkungan masyarakat. Kemudian emisi karbon disini adalah suatu gas yang didalamnya mencakup gas rumah kaca, gas metana, gas karbon dioksida, dan gas lainnya. Pajak karbon ini dibebankan kepada pelaku kegiatan ekonomi yang secara langsung menghasilkan polusi emisi karbon pada saat tahap produksi ataupun konsumsi. Dalam proses produksi maka pajak karbon yang  dibebankan  biasanya  kepada  pabrik  yang  menghasilkan  emisi  karbon  pada  proses produksinya. Selanjutnya pada sisi konsumsi, pajak karbon akan dibebankan karena penggunaan suatu barang atau jasa yang mengandung emisi karbon. 34
Jika  merujuk  dari  penjelasan  sebelumnya  terkait  pajak,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa diterapkannya  pajak  karbon  disini  untuk  mewujudkan  fungsi  pajak  sebagai  regulator  atau regulasi  karena  dengan  diterapkannya  pajak  karbon  ini  bertujuan  untuk  menurunkan  emisi karbon  di  Indonesia.  Dan  perlu  diketahui  bahwa  di  Indonesia  regulasi  yang  mengatur  pajak karbon diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2022  tentang  Tata  Caara  Pelaksanaan  Hak  dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Mekanisme implementasi dari pajak karbon ini diatur secara singkat dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Regulasi  ini  disahkan  pada  tahun  2022  yang menjadikan pajak karbon mulai diterapkan di Indonesia. Dalam regulasi ini salah satu sektor yang menjadi  objek  pajak  karbon  adalah  beberapa  sektor  Pembangkit  Listrik  yang  diketahui menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Dalam Pasal 13 ayat 1 UU HPP ini menjelaskan pajak karbon ini dibebankan kepada wajib pajak yang dalam aktivitasnya menimbulkan pollutan yang akan merusak lingkungan hidup masyarakat Indonesia. Sebelum lebih jauh dalam UU HPP ini mendefinisikan emisi karbon sebagai senyawa dinitro oksida, karbon dioksida, dan metana. Menurut para ahli dari beberapa senyawa ini melatarbelakangi terjadinya pemanasan global di dunia. Selanjutnya dalam UU HPP lebih tepatnya pada Pasal 13 ayat 5 menjelaskan terkait objek pajak  karbon  itu  mencakup  perseorangan  dan  suatu  badan  yang  membeli  barang  atau memproduksi  barang  yang  mengandung  emisi  karbon  dan  menghasilkan  emisi  karbon. Kemudian  terkait  pemenuhan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  wajib  pajak  diatur  dalam Pasal 13 ayat 7 yang menjelaskan bahwa seluruh aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau mengandung emisi karbon maka akan terutang pajak karbon pada akhir tahun yang selanjutnya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Maka pajak karbon disini dibebankan atas aktivitas dan barang yang menghasilkan emisi karbon. Dalam menghitung emisi karbon yang dikeluarkan oleh wajib pajak maka disini adanya suatu penetapan yang dilakukan oleh Kementerian yang memiliki kapabilitas untuk menghitung besaran emisi karbon tersebut. Namun perlu diketahui berkaitan dengan Dasar Pengenaan Pajak disini akan diatur lebih jelas dengan dikeluarkannya Peraturan
34 ‘Carbon Tax’, Tax Foundation <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-green-tax-reforms/carbon-tax-2/> [accessed 1 May 2023].

## D
Menteri Keuangan sesuai Pasal 13 ayat 10 UU HPP. Dalam implementasi UU HPP dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 yang mengatur terkait pelaksanaan hak dan  pemenuhan  kewajiban  pajak  karbon.  Mekanisme  pelaksanaan  hak  dan  pemenuhan  pajak karbon  pada  Peraturan  Pemerintah  ini  tidak  cukup  jelas  bagaimana  mekanisme  terkait  pajak karbon yang akan diterapkan dan bisa terjadinya kebingungan bagi masyarakat yang menjadi objek pajak karbon.
Berkaitan dengan mekanisme penerapan pajak karbon di Indonesia masih tidak dijelaskan secara detail  dalam  suatu  regulasi  manapun  termasuk  UU  HPP  dan  PP  No  50  Tahun  2022  yang seharusnya bisa dijadikan sebagai landasan implementasi pajak karbon di Indonesia agar emisi karbon  semakin  rendah  dan  transisi  green  energy  semakin  cepat  terwujud.  Oleh  sebab  itu diperlukan secepatnya regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencakup secara spesifik terkait Pajak Karbon. Kembali merujuk melihat komitmen kuat negara Meksiko  yang  telah  menerapkan  Pajak  karbon  dan  menurut  Humphreys  pada  penelitiannya menyimpulkan  bahwa  pajak  karbon  lebih  diminati  dibandingkan  dengan  sistem  perdagangan karbon  atau  cap  and  trade  karena  dianggap  lebih  efisien,  efektif,  sederhana,  fleksibel,  dan transparan. 35 Selain itu dampak dan tujuan dari pajak itu sendiri adalah sebagai alat controlling masyarakat untuk membatasi aktivitas atau penggunaan suatu produk sehingga dengan adanya pajak  karbon  ini  memungkinkan  percepatan  terjadinya  penggunaan  green  energy  semakin banyak di Indonesia.
Percepatan transisi penggunaan green energy di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan karena masih minimnya regulasi penyokong transisi penggunaan green energy di Indonesia, salah satu regulasi yang sebelumnya pernah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan transisi energi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional atau biasanya peraturan ini disebut UU KEN. Pada regulasi ini menjelaskan terkait lima prioritas pembangunan  nasional  yang  dituangkan  dalam  suatu  rencana  yang  disebut  Rencana  Umum Energi  Nasional  atau  RUEN.  Isi  dari  lima  prioritas  kebijakan  ini  mencakup  pertama memaksimalkan  pemanfaatan  energi  terbarukan,  kedua  meminimalisir  penggunaan  minyak bumi, ketiga memaksimalkan penggunaan gas bumi, keempat batubara sebagai pasokan energi nasional,  dan  terakhir  energi  nuklir  sebagai  energi  terbarukan  pilihan  terakhir  karena  disini perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berada di atas ring of fire sehingga akan berisiko  tinggi jika membangun  penghasil  energi yang  menggunakan  tenaga  nuklir. Selain  itu adapun  regulasi  yang  memperjelas  terkait  percepatan  transisi  energi  dengan  adanya  Perpres Nomor 22 Tahun 2017, sebagai peraturan turunan dari UU KEN. Dalam regulasi ini mengatur sejumlah kebijakan yang secara langsung mendukung RUEN yaitu adanya diversifikasi energi dan konservasi  energi  yang  diimplementasikan  dalam  suatu  target  bauran  energi  primer  jangka menengah yaitu dari 2015 sampai 2025 dan jangka panjang pada 2050. Merujuk ke dalam RUEN, target Indonesia pada tahun 2025 energi terbarukan ditargetkan meningkat dari 7% menjadi 23%,  kemudian  penggunaan  batubara  pada  dari  25%  menjadi  30%,  selanjutnya  penggunaan bahan bakar minyak atau BBM ditargetkan turun dari 46% menjadi 25%, dan terakhir gas bumi turun menjadi 22% dari 23%. Kemudian proyeksi jangka panjang di tahun 2050, penggunaan minyak akan turun menjadi 25% dan 20%, dan gas bumi naik menjadi 24%. Jika merujuk dari
35 John Humphreys and John Humphreys, Exploring a Carbon Tax for Australia (Centre for Independent Studies, 2007).

## D
beberapa  regulasi  ini  belum  diperlihatkan  aturan  yang  menyokong  transisi  green  energy  di Indonesia. Oleh sebab itu selaras dengan penggunaan pajak karbon yang secara tidak langsung akan  menurunkan  konsumsi  energi  tidak  ramah  lingkungan  yang  menghasilkan  emisi  karbon dengan menggantikannya dengan green energy seperti panas bumi, biomassa, tenaga surya, dan angin yang saat ini sudah mulai banyak digunakan sebagai sumber energi di beberapa negara di dunia karena green energy sudah mulai kompetitif dan terjangkau. 36 Maka dapat ditarik garis besar bahwa urgensi dibentuknya regulasi atau peraturan  perundang-undangan yang spesifik mengatur  terkait  pajak  karbon  akan  menimbulkan  efek  domino  positif  ke  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat  termasuk  mewujudkan  Indonesia net  zero  emission dan  mulai  adanya transisi penggunaan green energy di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Sejatinya, Indonesia belum sepenuhnya siap dalam menerapkan kebijakan pajak karbon sebagai upaya  mewujudkan  green  energy.  Hal  ini  dikarenakan  Pemerintah  Indonesia  belum  memiliki regulasi yang secara khusus dan rinci membahas mengenai penerapan pajak karbon. Sejumlah regulasi  yang  telah  ada  tidaklah  cukup  untuk  menjelaskan  bagaimana  mekanisme  penerapan pajak  karbon  di  Indonesia.  Tidak  heran  apabila  kemudian  timbul  keresahan  dari  masyarakat mengenai hal tersebut. Di samping itu, kemungkinan munculnya permasalahan perekonomian bagi masyarakat ketika kebijakan ini diterapkan membuat kekhawatiran masyarakat semakin besar.  Rencana  penerapan  pajak  karbon  yang  berulang  kali  ditunda  oleh  Pemerintah  dengan alasan  menunggu  kesiapan  mekanisme  pasar  karbon  dan  mempertimbangan  situasi perekonomian semakin meyakinkan bahwa sesungguhnya Pemerintah belum benar-benar siap dalam menerapkan pajak karbon di Indonesia, baik dari segi hukum, mekanisme penerapannya, hingga kesiapan masyarakat beserta dengan kondisi perekonomian yang ada.
Pemerintah   Indonesia   bahkan belum memiliki   regulasi maupun mekanisme khusus dalam memberlakukan  pajak  karbon.    Maka  dari  itu,  diperlukan  adanya  kajian  mendalam  terhadap negara yang terlebih dahulu memberlakukan pajak karbon. Meksiko sebagai negara berkembang pertama  yang  menerapkan  pajak  karbon,  tidak  dapat  dipungkiri  akibat  tarif  pajak  yang ditentukan tergolong rendah maka bukti empiris untuk efek jangka menengah-panjang memang belum  terlihat  secara  signifikan.  Sedangkan  apabila  meninjau  penerapan  pajak  karbon  di Singapura banyak menimbulkan pro kontra tersendiri, contohnya pajak karbon sebagai bentuk pemantauan emisi GRK namun di sisi lain pajak karbon hanya bertindak sebagai bentuk hukuman dan  tidak  merangsang  penelitian  dan  pengembangan  green  energy  itu  sendiri.  Maka  dari  itu meninjau  dari  pemberlakuan  pajak  karbon  di  berbagai  negara,  tentunya  Dibutuhkan  adanya Regulatory Impact Assessment untuk meninjau dampak dari implementasi kebijakan tersebut, sehingga tidak hanya berbicara dari sisi penerimaan pemerintah namun terlebih bagi masyarakat dan dunia usaha.
Hukum  sebagai  as  tool  as  social  engineering  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  sosial  yang  dapat memperkuat dan memajukan suatu peradaban dengan mengontrol perilaku yang bertentangan dengan  kaidah-kaidah  sosial,  dewasa  ini  di  Indonesia  dan  bahkan  dunia  sedang  menghadapi permasalahan lingkungan yaitu pemanasan global yang disebabkan oleh tingginya keberadaan emisi karbon dan dibutuhkan adanya transisi penggunaan green energy. Oleh sebab itu Indonesia sebagai negara hukum perlu membuat regulasi yang menghambat terjadinya pemanasan global sehingga pemberlakuan pajak karbon menjadi salah satu solusi yang terbukti efektif diterapkan di negara Meksiko. Dengan melihat komitmen nyata dari negara Meksiko yang telah mengurangi emisi karbon melalui pajak karbon, maka sudah seharusnya Indonesia melakukan langkah yang
36 IESR, ‘LEVELIZED COST OF ELECTRICITY IN INDONESIA’.

## D
sama  yaitu  membuat  regulasi  yang  dengan  spesifik  mengurangi  emisi  karbon  di  Indonesia. Dengan  adanya  penerapan  pajak  karbon  di  Indonesia  maka  secara  tidak  langsung  akan menimbulkan  efek  domino  positif  yaitu  mulainya  transisi  penggunaan  green  energy  seperti panas bumi, biomassa, tenaga surya, dan angin.

## DAFTAR PUSTAKA
‘7 Million Premature Deaths Annually Linked to Air Pollution’ <https://www.who.int/news/item/25- 03-2014-7-million-premature-deaths-annually-linked-to-air-pollution> [accessed 1 May 2023]
‘Akselerasi Net Zero Emissions, Indonesia Deklarasikan Target Terbaru Penurunan Emisi Karbon - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia’ <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4652/akselerasi-net-zero-emissions-indonesia-deklarasikan-target- terbaru-penurunan-emisi-karbon> [accessed 1 May 2023]
Barus, Eykel Bryken, and Suparna Wijaya, ‘Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia’, JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 5.2 (2022), 256–79 <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1653>
Boedoyo, James Parulian Manurung1 Mohamad Sidik, and Sri Sundari, ‘Pajak Karbon Di Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan’, Jurnal Kewarganegaraan , 6.2 (2022)
Brännlund, Runar, and Jonas Nordström, ‘Carbon Tax Simulations Using a Household Demand Model’, European Economic Review , 48.1 (2004), 211–33
‘Carbon Tax’, Tax Foundation <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-green-tax-reforms/carbon-tax- 2/> [accessed 1 May 2023]
‘Carbon Tax in Singapore: What Is the Rate and Who Must Pay?’, SingaporeLegalAdvice.Com <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/pay-carbon-tax-rate-singapore/> [accessed 1 May 2023]
Carl, Jeremy, and David Fedor, ‘Tracking Global Carbon Revenues: A Survey of Carbon Taxes versus Cap-and-Trade in the Real World’, Energy Policy , 96 (2016), 50–77
‘Ditunda Beberapa Kali, Pajak Karbon Mulai Berlaku Mulai 2025’ <https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-6345549/ditunda-beberapa-kali-pajak-karbon-mulai-berlaku-mulai-2025> [accessed 1 May 2023]
Fullerton, Don, ‘Distributional Effects of Environmental and Energy Policy: An Introduction’, 2008
Gans, Joshua, King Stephen, Stonecash Robin Ellen, Byford Martin, Libich Jan, and Mankiw N. Gregory, ‘Principles of Economics Asia-Pacific’ (Cengage Australia South Melbourne, Victoria, 2018)
Humphreys, John, and John Humphreys, Exploring a Carbon Tax for Australia (Centre for Independent Studies, 2007)
IESR, ‘LEVELIZED COST OF ELECTRICITY IN INDONESIA’
Indonesia, Data, ‘Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Diproyeksi Terus Naik hingga 2030’,
Dataindonesia.id <https://dataindonesia.id/ragam/detail/emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-diproyeksi- terus-naik-hingga-2030> [accessed 1 May 2023]

## D
Insights, Ieta, and Rastislav Vasilisin, ‘ACSASREBSOSNINTGAXSINGAPORE’S RASTISLAV VASILISIN TAKES A CLOSE LOOK AT SINGAPORE’S PROPOSED CARBON TAX AND HOW IT COULD PAVE THE WAY FOR A TRADING SYSTEM IN THE SOUTHEAST ASIAN ISLAND CITY-STATE’
‘Konvensi Perubahan Iklim’, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan , 2017 <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan- iklim/konvensi#:~:text=Protokol%20Kyoto%20merupakan%20dasar%20bagi,1990%20menjelang%2 0periode%202008%2D2012.> [accessed 10 January 2023]
Mardiasmo, Pepajakan , 1st edn (Yogyakarta: ANDI, 2016)
Margono, Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, and Amri Panahatan Sihotang, ‘Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan’, JURNAL USM LAW REVIEW , 5.2 (2022), 767–81
de México, Gobierno Federal, ‘Estratégia Nacional de Cambio Climático’, Diario Oficial de La Federación , 2013
Nations, United, ‘United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992’, United Nations (United Nations) <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992> [accessed 1 May 2023]
‘OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA & PENURUNAN EMISI KARBON : PPATK Berkomitmen Cegah TPPU Terkait Pajak Karbon - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN⁤’ <https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1183/optimalisasi- penerimaan-negara-penurunan-emisi-karbon-ppatk-berkomitmen-cegah-tppu-terkait-pajak- karbon.html> [accessed 1 May 2023]
Prat, Patricia, ‘Mexico’s Well Established Carbon Tax and Pilot Emissions Trading System with California and Quebec’, Climate Scorecard , 2020 <https://www.climatescorecard.org/2020/03/mexicos-well-established-carbon-tax-and-pilot- emissions-trading-system-with-california-and-quebec/> [accessed 1 May 2023]
‘PUBLIC FINANCE Handbook of Public Finance’
purwanti, teti, ‘Pajak Karbon Ditunda Sampai 2025’, CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221013175437-4-379582/pajak-karbon-ditunda-sampai- 2025> [accessed 1 May 2023]
Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
Renner, Sebastian, ‘Poverty and Distributional Effects of a Carbon Tax in Mexico’, Energy Policy , 112 (2018), 98–110 <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.011>
Rosas-Flores, Jorge Alberto, ‘Elements for the Development of Public Policies in the Residential Sector of Mexico Based in the Energy Reform and the Energy Transition Law’, Energy Policy , 104 (2017), 253–64 <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.015>
Salim, Alikhan, and Mahfud Sidiq, ‘DAMPAK PAJAK KARBON TERHADAP KELANGSUNGAN BISNIS’, REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN , 3.1 (2022), 74– 81 <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.223>

## D
Selvi, Selvi, Notika Rahmi, and Idar Rachmatulloh, ‘Urgensi Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia’, Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 7.1 (2020), 29–34
‘Singapore Carbon Taxes’, Regional Programme Energy Security and Climate Change in Asia and the Pacific , 2019 <https://www.kas.de/en/web/recap/single-title/-/content/singapore-carbon-taxes-1> [accessed 1 May 2023]
‘Singapore Climate Action: Carbon Tax’, National Climate Change Secretariat , 2022 <https://www.nccs.gov.sg/singapores-climate-action/carbon-tax/> [accessed 14 January 2023]
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , 2006
Yudhana, Fachrizal Woma, and Maria Madalina, ‘Formulasi Kebijakan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia’, Souvereignty , 1.1 (2022), 68–78