Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 8-12| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3076.8-12

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA BANK BEKU OPERASI
A. A. N. Bagus Krisna Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia gungkrisna731@yahoo.co.id, made.mahendrawati@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Pertumbuhan  rakyat  yang  sangat  cepat  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  ini  tidak  stabil  menyebabkan  sulitnya seorang  mempunyai  sebuah  tempat  tinggal.  Rumah  pada  suatu  daerah dijual  secara  tunai  dan  kredit.  Membeli perumahan mampu dilakukan cara kredit dalam Perbankan. Dalam perjalanannya, bank dipilih yang mengalami kebangkrutan  menyebabkan Bank  Beku  Operasi  sebagai  akibatnya  nasabah dirugikan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli perumahan secara kredit pada bank yang  dinyatakan  beku  operasi  dan  bagaimana  upaya  penyelesaian  jika  bank  dinyatakan  sebagai  bank  beku operasi bagi nasabah dalam jual beli perumahan secara kredit.  Metode yang dipakai pada penulisan ini  adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu  menelaah  permasalahan  memakai  dasar  aturan  berupa  peraturan  perundang- undangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  jual  beli  perumahan secara kredit pada bank yang dinyatakan beku operasi dilindungi oleh LPS (lembaga penjamin simpanan). Hak dari konsumen nasabah jika bank mengalami bank beku operasi yaitu mendapatkan perlindungan dari LPS akan menjamin  simpanan  nasabah  baik  itu  deposito,  sertifikat  tanah  yang  menjadi  jaminan  pada  bank,  yang  pantas membayar  dan  untuk  simpanan  tidak  pantas  membayar  atau  dijamin  pembayarannya  dalam  mekanisme ketentuan bank dalam beku operasi. Sedangkan kewajiban dari pihak bank kepada nasabah yaitu salah satunya dengan  membayar  setengah  simpanan  dari  nasabah.  Selain  itu,  upaya  penyelesaian  apabila  bank  dinyatakan sebagai bank beku operasi bagi nasabah pada jual beli perumahan secara kredit yaitu dengan cara pemberesan harta bank yang bermasalah dengan mengajukan kepailitan.
Kata Kunci: Bank Beku Operasi, Kredit, Perumahan

## Abstract
The  very  fast  growth  of  the  people  and  the  unstable  economic  growth  made  it  difficult  for  a  person  to  have  a place to live. Houses in an area can be sold by cash and credit. Housing purchases can be done by means of credit  in  banking.  On  the  way,  the  selected  bank  which  experienced  bankruptcy  caused  the  Bank  to  Freeze Operations as a result of which the customer was disadvantaged. This study aims to determine how the rights and obligations of the parties in the sale and purchase of housing with credit at the bank which are stated in the frozen  operation  and  how  the  settlement  efforts  are  if  the  bank  is  declared  a  bank  with  frozen  operations  for customers in the sale and purchase of housing loans. The method used in this is normative legal research, which examines the problem using the basic rules in the form of regulations. These results indicate that the rights and obligations of the parties in the sale and purchase of credit housing at a bank that is found guilty are protected by the LPS (deposit insurance agency). The rights of the customer if the bank experiences a bank that has been frozen for operation, which has received protection from the LPS, will guarantee customer deposits, whether it is a time deposit, land certificates that are collateral to the bank, which are eligible to pay and for deposits that are not worth paying or guaranteed payment in the provisions of the bank in frozen operation. Meanwhile, the obligations of the bank to the customer are half the savings from the customer. In addition, efforts to resolve the bank case are declared to be a bank whose customer operations are frozen on credit, namely by way of settling troubled bank assets by filing for bankruptcy.
Keywords: Operation Frozen Bank, Credit, Housing

## I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  rakyat  yang  sangat  cepat  dan  juga  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  begitu  stabil terdampak  dalam  susahnya  seorang  untuk  mempunyai  sebuah  tempat  tinggal.  Rumah  adalah  yang mempunyai  fungsi  sebagai  tempat  tinggal  dan  sarana  pembinaan  suatu  keluarga.  Masalah  pada masyarakat mendapat jawaban yang baik menurut para pengembang properti itu sendiri yang bergerak pada  bidang  perumahan  tadi.  Para  pengembang  properti  tempat  tinggal  menyediakan  suatu  tempat tinggal  menggunakan  size  dan  berbagai  banyak  tipe  supaya  bisa  terpenuhinya  keinginan  pembeli
sesuai  dengan  kondisi  keuangan  yang  dimiliki  seorang  yang  ingin  membeli  sebuah  tempat  tinggal. Rumah  yang  dibangun  oleh  pengembang  properti  pada  suatu  tempat  tertentu  dijual  pengusaha menggunakan cara tunai dan kredit. Di kehidupan saat ini kredit bukan perkataan yang asing bagi kita. Kata kredit juga dikenal pada kota-kota metropolitan tergolong besar, akan tetapi hingga di desa-desa pun istilah kredit itu telah sangat terkenal. Kredit adalah penyediaan uang yg didasarkan persetujuan di antara bank menggunakan pihak lainnya. Pihak yang meminjam kredit diwajibkan melunasi utang- utangnya  yang  dipinjam  sesudah  jangka  ketika  yang  ditetapkan  dengan  diberikan  suku  bunga  yang sudah disetujui pada awal pemberian kredit (Oktafiani & Idris, 2015) .
Manusia  adalah  homo  economicus  atau  makhluk  sosial,  dan  makhluk  sosial  akan  sering mengusahakan  supaya  terpenuhinya  kebutuhannya.  Kebutuhan  suatu  makhluk  hidup  yang  dimaksud cenderung meningkat, sedangkan upaya tercapainya sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Dengan demikian, itu menjadi penyebab manusia perlu bantuan buat memenuhi keinginan mempunyai tempat tinggal. Pembelian rumah mampu dilakukan dengan cara kredit dalam sektor Perbankan melalui Bank Umum Nasional juga Bank lain yang sejenis.
Bank  memiliki  peranan  strategis  dan  yang  terpenting  pada  perekonomian  suatu  bangsa dikarenakan perbankan adalah suatu lembaga yang mampu menghimpun dan menurunkan dana pada warga secara nyata dan juga berdaya guna. Bank juga berasaskan demokrasi ekonomi buat dukungan pada  pembangunan  merata  nasional  pada  bentuk  bisa  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, kesetaraan pembangunan merata dan stabilitas nasional ke arah peningkatan tingkat hidup rakyat itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  bank  mempunyai  kiprah  yang  luar  biasa  tidak  hanya  bisa  membangkitkan laju  perniagaan  nasional,  akan  tetapi  juga  dituju  agar  bisa  mewujudkan  pembangunan  nasional  itu sendiri.  Bank  harus  cakap  mengatur  peranan  selaku  penyalur  dana  pembangunan  untuk  tercapainya tujuan  nasional,  sehingga  tidak  ada  ganjalan  dan  hambatan  pada  dilaksanakannya  pembangunan nasional itu sendiri (Hermansyah, 2008) .
Kredit juga bisa meningkatkan efektifitas dan peredaran barang. Melalui kredit, penduduk yang hendak  ingin  memiliki  tempat  tinggal  bisa  melakukan  jual  beli  melalui  kredit.  Membeli  properti tempat tinggal melalui kredit adalah membeli suatu barang menggunakan cara pembayaran yang bisa diangsur  setiap  bulan  juga  setiap  tahun.  Para  Pihak  pada  jual  Perumahan  melalui  kredit  akan menerima perlindungan  aturan  apabila pihak-pihak  yang  bersangkutan  sudah memegang  suatu  bukti tertulis di dalam ikatan perjanjian yang dianggap perjanjian jual beli perumahan secara kredit (Prawira & Purwanto, 2020) .
Perjanjian  adalah  perbuatan  dimana  satu  orang/  lebih  mengikatkan  dirinya  dalam  satu  orang lain atau lebih lainnya. Perjanjian itu adalah menerima persetujuan yang bisa dirumuskan melalui cara tertulis dan bisa menerima bukti adanya hak dan kewajiban (Kusumohamidjojo, 1998) .
Proses  Jual  beli  adalah  suatu  kesepakatan  di  antara  satu  pihak  dengan  lain  pihak.  Satu  pihak memberikan  hak  milik  suatu  barang,  satu  pihak  lain  berjanji  buat  bayar  menggunakan  harga  yang meliputi sejumlah uang selaku imbalan dalam hasil hak milik tersebut (Subekti, 1995) . Seorang atau suatu forum memberikan kredit berkeyakinan maka penerimaan kredit dalam ketika mendatang akan bisa mengklaim seluruh sesuatu yang pernah dijanjikan itu bisa berupa barang, uang, atau jasa.
Bank  dalam  pemberian  kredit  pada  konsumen,  pelunasan  kewajiban  hutang  untuk  pembelian tempat  tinggal  dilandaskan  dalam  dasarnya  saling  percaya  dan  berkeyakinan  bahwa  konsumen yang mengambil kredit berupaya dan akan mengembalikan kreditnya yang telah diterimanya (Sutianingsih, 2010) .  Adanya  2  faktor  menurut  faktor  kemauan  dan  kemampuan  itu  seyogianya  menerima  suatu simpulan  yaitu  unsur  keamanan  dan  unsur  laba  terdapat  dalam  suatu  kredit.  Kedua  unsur  itu  saling berkaitan satu sama lainnya. Keamanan atau paling aman yang dimaksud disini yaitu perolehan yang dihasilkan  berbentuk  uang,  barang,  atau  suatu  jasa  yang  benar-benar  terjamin  pengembaliannya, sebagai  akibatnya  laba  yang  ditunggu  menjadi  suatu  hal  yang  nyata.  Keuntungan  memiliki  suatu capaian  menurut  pengembalian  kredit  yang  diterima  berbentuk  bunga (Thomas,  Chalik,  Made, Yunianti, & Marala, 1999) .
Proses jual beli perumahan secara kredit terdapat tiga pihak terkait, yaitu kreditur, debitur, dan suatu  pihak  lain  yang  dianggap  pihak  ketiga.  Kreditur  memiliki  kedudukan  hanya  pemberi  kredit, mampu dikatakan orang yang berpiutang, sementara itu debitur adalah orang yang memperoleh kredit berupa  uang.  Demikian  pihak  ketiga  adalah  orang  sebagai  penanggung  jawab  suatu  kredit  utang debitur bagi kreditur. Pengusaha properti tempat tinggal menjaminkan agunan berupa sertifikat tempat tinggal  pada  bank  yang  bertujuan  sebagai jaminan  dilakukannya  hadiah  kredit  yang  diberikan  pihak
bank  buat  nasabah.  Bank  adalah  suatu  badan  dan  juga  tugas  utamanya  menghimpun  uang  menurut pihak ketiga yang dimaksud pihak ketiga disini yaitu nasabah (Thomas et al., 2007) . Dalam perjalanan bank  dipilih  mengalami  kebangkrutan,  kepailitan  karena  pada  korupsi  oleh  anggota  bank menyebabkan  bank  tersebut  mengalami  BBO  (Bank Beku  Operasi)  sebagai  akibatnya  menyebabkan nasabah dirugikan, sebagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut  maka akan diuraikan suatu contoh  masalah  tentang  bank  yang  telah  mengalami  kepailitan  BBO  (bank  beku  operasi)  dampak dikorupsi oleh anggota bank dan dampak bagi konsumen nasabah.
Contoh Kasus, Bank Bali mengalami kebangkrutan Kepailitan atau BBO (bank beku operasi). Bank  Bali  adalah  salah  satu  bank  yang  pernah  terdapat  di  Indonesia  kisaran    tahun  1999.  Kasus pencucian  uang  dalam  Bank  Bali  terjadi  dalam  kurun  ketika  1999  itu.  Setelah  terpidana  korupsi masalah  dialihkannya  hak  tagih  dalam  waktu  itu  pada  bank  Bali.  Masalah  bank  Bali  dimulai  dalam Dirut  Bank  Bali  yaitu  Rudy  Ramli  kesulitan  menagih  piutangnya  dalam  brankas  Bank  Tiara  pada tahun  1997  silam,  Bank  Bank  Dagang  Nasional  Indonesia,  Sementara  itu  Rudy  Ramli  menciptakan kesepakatan suatu perjanjian dalam PT Era Giat Prima yang mana Djoko Tjandra menjabat direktur, Setya Novanto saat itu sebagai Bendahara Partai Golkar jabat dirut. Pada januari 1999, antara Rudy Ramli  dan  PT  Egp  bersepakat  dalam  kontrak  dalam  pengalihan  hak  tagih.  PT  Egp  akan  menerima persenan yang banyaknya setengah dari yang bisa ditagih. Dari Perbuatannya PT EGP Djoko Tjandra dan  yang  bersangkutan  dia  dituduh  menjalankan  korupsi  yang  merugikan  banyak  pihak  termasuk negara. Dari contoh kasus tadi terlihat Bank Bali waktu itu likuidasi dampak pada korupsi sejumlah anggota bank menyebabkan konsumen mengalami kerugian sebagai penyimpan dana pada Bank Bali dan  pelaku  nasabah  kredit  tidak  terkecuali  kredit  perumahan  mengalami  kesulitan  membayar kreditannya.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengungkap  apa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  jual  beli  perumahan  secara  kredit  pada  bank yang  dinyatakan  beku  operasi  dan  apa  upaya  penyelesaian  jika  bank  dinyatakan  sebagai  bank  beku operasi bagi nasabah dalam jual beli perumahan secara kredit.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang mempergunakan menelaah  permasalahan  menggunakan  dasar  hukum  yang  berlaku  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  ditunjang  oleh  konsep-konsep  pendapat  sarjana/doktrin  yang  masih  ada dalam literatur. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan suatu konsep dan pendekatan perundang- undangan,  yaitu  pendekatan  menggunakan  menelaah  dari  peraturan  perundang-undangan  dalam hukum  positif  pada  Indonesia  dan  dari  konsep-konsep  menurut  pendapat  para  sarjana  berkaitan menggunakan permasalahan yang dibahas.
Adapun  beberapa  sumber bahan  aturan  baik  utama  dan  sekunder  yang  dipakai yaitu  misalnya Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992  Tentang  Perumahan  dan  Permukiman,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1998  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan  Sebagaimana  sudah  diubah  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Selain itu juga berpedoman dalam artikel,  literatur-literatur,  jurnal  hukum  dan  yang  lain  terkait  menggunakan  permasalahan.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, untuk analisis data metode deskriptif digunakan, dan hasil analisis data disajikan menggunakan metode informal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam  Jual  Beli  Perumahan  secara  Kredit  pada  Bank  yang Dinyatakan Beku Operasi
Bank  adalah  suatu  forum  yang  ada  di  Indonesia  yang  merupakan  forum  perantara  bagi  pihak  atas likuidasi  yang  dimiliki  berlebih  dalam  dunia  usaha,  forum  pemerintah  maupun  tempat  tinggal menggunakan pihak lainnya yang adalah likuiditasnya kurang.
Dalam membeli tempat tinggal, cara kredit melalui bank umum nasional atau bank sejenisnya bisa  digunakan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menyerahkan  agunan  sertifikat  rumah  menjadi  jaminan. Pada  perjalanannya  bank  dipilih  yang  mengalami  BBO  (bank  beku  operasi)  menyebabkan  nasabah dirugikan.  Dalam  rangka  menaruh  proteksi  aturan  bagi  konsumen  nasabah  bank,  menurut  asas-asas aturan yang terdapat pada aturan perdata dan juga hukum publik setiap orang harus memiliki jaminan,
perlindungan,  dan  adanya kepastian  hukum, tentu  adil  dan mendapat  perlakuan yang  sama  di  depan aturan.
Tujuan  dari  hukum  merupakan  untuk  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum. Pelindungan bagi para pihak (bank dan konsumen) dalam bank beku operasi dilindungi oleh LPS  (lembaga  penjamin  simpanan)  dari  ketentuan  Pasal  54  Undang-Undang  Lembaga  Penjamin Simpanan. Kewajiban pihak bank yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan yaitu:
• Tetap membayarkan gaji karyawan yang terutang
• Memberikan suatu pesangon pada karyawan
• Suatu  biaya  perkara  untuk  biaya  lelang  yang  terutang,  dan  biaya operasional.
• Biaya  penanganan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penjamin  simpanan  dan  atau  pembayaran klaim penjaminan yang harus dibayarkan Lps.
• Pajak Terutang Membayar sebagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminnya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin
• Hak lain Kreditor
• Hak  Konsumen  nasabah  apabila  bank  mengalami  bank  beku  operasi  yang  dilindungi  oleh Lembaga Penjamin Simpanan: Lembaga penjamin simpanan (LPS) akan menjamin simpanan nasabah baik itu deposito, sertifikat tempat tinggal /tanah yang dijadikan jaminan pada bank tadi  ,  yang  layak  bayar  dan  untuk  simpanan  yang  tidak  layak  bayar  atau  dijamin pembayarannya  melalui  prosedur  ketentuan  bank  pada  beku  operasi  atau  likuidasi (Zaeni, 2005) .
Dengan  demikian  inti  menurut  permasalahan  baik  pihak  bank  juga  pihak  konsumen  nasabah telah di jamin dan diawasi oleh LPS (Lembaga penjamin simpanan). Sebagaimana Lembaga Penjamin Simpanan diatur pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004.

## 2. Upaya  Penyelesaian  Jika  Bank  dinyatakan  sebagai  Bank  Beku  Operasi  bagi  Nasabah  dalam Jual Beli Perumahan Secara Kredit
Sistem  Perbankan  di  Indonesia  adalah  seluruh  yang  terlibat  dalam  bank,  termasuk  kelembagaan, aktivitas  usaha,  beserta  cara  suatu  proses  pada  mencapai  kegiatan  usaha  secara  kesepakatan  juga syariah  yang  dimaksud  pada  Undang-  Undang  tentang  perbankan  dan  Undang-Undang  tentang perbankan  syariah.  Menurut    penjelasan    tersebut    hukum    perbankan    adalah    aturan    positif    yang mengontrol seluruh entitas yang melekat dalam bank, menyangkut kelembagaan, aktivitas bisnis, dan cara  proses  pelaksanaan  aktivitas  usahanya (Usuwatun,  2017) .  Dalam  perjalanan  bank  umum menjalankan  tugasnya  menjadi  pemberi  kredit  bank  mengalami  bank  beku  operasi  menyebabkan nasabah  dirugikan  menjadi  penyimpan  dana  dan  penyimpan  kredit  menjaminkan  sertifikat  sebagai agunan.
Bank  beku  operasi  yaitu  bank  dibekukan  oleh  Bank  Indonesia  dan  selanjutnya  diserahkan dalam  BPPN  (Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional)  untuk  tujuan  menyelesaikan  suatu  tanggung jawab Bank melalui pertanggungan pemerintah, menyelesaikan suatu hak-hak, bersama dengan upaya pemulihan  uang  negara.  Penyelesaian  terhadap  bank  dalam  beku  operasi  dilakukan  menggunakan penanganan permasalahan pada bank tadi meliputi:
• Pengurusan perkara bank utamanya mengaplikasikan asal daya bank itu sendiri melalui taktik usaha tanpa mempergunakan aturan suatu negara.
• Jika  upaya  pengurusan  ini  tidak  dapat  menangani  permasalahan  yang  ada,  pengurusan penanganan  permasalahan  bank  dilakukannya  lewat  dukungan  Bank  Indonesia  untuk penanganan  masalah  likuiditas  dan  LPS  (Lembaga  Penjamin  Simpanan)  untuk  penanganan masalah resiko keuangan.
• Dalam  keadaan  kritis  finansial  jika  terjadi  permasalahan  pada  sektor  perbankan  mampu menciptakan  perkembangan  ekonomi  nasional  dibahayakan,  didasarkan  pada  rekomendasi Presiden  KSSK  (Komite  Stabilitas  sistem  keuangan)  bisa  memutuskan  diselenggarakannya acara restrukturisasi perbaikan oleh LPS dengan program LPS penanganan masalah atas bank.
Dalam  hal  ini  upaya  penyelesaian  bank  pada  beku  operasi  yaitu  nasabah  bisa  dengan  cara pemberesan kekayaan bank yang bermasalah bisa diwujudkan upaya kepailitan. Sebagian teori bank bisa  diajukan  pailit  dengan  dilihat  pada  kewenangan  yang  pernah  disampaikan  Undang-Undang Kepailitan,  atau  penyelesaian  bank  yang  gagal  atau  bank  beku  operasi  diwujudkan  dalam  Badan
Penyehatan  Perbankan  Nasional  (BPPN).  Setelah  adanya  Undang-Undang  Lembaga  Penjamin Simpanan  (LPS)  penyelesaian  bank  gagal  yang  dampaknya  ke  sistematik  dilakukan  oleh  LPS mengikutsertakan pemegang saham (Zulkarnia, 2002) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  simpulan  yang  dapat dibuat,  yaitu:  pertama,  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  jual  beli  perumahan  secara  kredit  pada bank  yang  dinyatakan  beku  operasi  dilindungi  oleh  LPS  (lembaga  penjamin  simpanan).  Hak  dari konsumen nasabah jika bank mengalami bank beku operasi yaitu mendapatkan perlindungan dari LPS yang akan menjamin simpanan nasabah baik itu deposito, sertifikat tanah yang menjadi jaminan pada bank,  yang  pantas  membayar  dan  untuk  simpanan  tidak  pantas  membayar  atau  dijamin pembayarannya  dalam  mekanisme  ketentuan  bank  dalam  beku  operasi.  Sedangkan  kewajiban  dari pihak  bank  kepada  nasabah  yaitu  salah  satunya  dengan  membayar  setengah  simpanan  daripada nasabah.  Penyimpan  yang  tidak  bisa  dibayarkan  oleh  penjaminnya  dan  simpanan  daripada  nasabah, penyimpanan  yang  tidak  terjamin,  biaya  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penjamin simpanan dan atau pembayaran klaim penjaminan wajib dibayarkan LPS. Kedua, Upaya penyelesaian apabila  bank  dinyatakan sebagai  bank  beku  operasi, nasabah  pada  jual  beli  perumahan  secara  kredit melakukan pemberesan harta bank yang bermasalah dengan mengajukan kepailitan. Bank bisa dibuat permohonan  pailit  dengan  dilihat  pada  otoritas  yang  sudah  diberikan  Undang-Undang  Kepailitan. penyelesaian bank yang gagal atau bank beku operasi sekarang ditempuh melalui Lembaga Penjamin Simpanan   (LPS)   menggunakan   mengikutsertakan   para pemegang saham.

## 2. Saran
Selain  itu,  ada  juga  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  kepada  beberapa  ihak,  yaitu:  pertama, supaya  nasabah  mengerti  dan  paham  hak  dan  kewajiban  para  pihak  bank  dan  nasabah  jika  bank mengalami  bank  beku  operasi.  Sebelum  terjadinya  bank  yang  dipilih  mengalami  beku  operasi, seyogianya  nasabah  memilih  lebih  teliti  bank  mana  yang  akan  dipilih  buat  menjaminkan  sertifikat perumahannya.  Jika  sudah  terjadi  bank  beku  operasi,  diharapkan  bank  beku  operasi  dibantu  LPS mengembalikan  dana  nasabah  dengan  cepat  dan  tepat.  Kedua,  upaya  penyelesaian  bank  yang mengalami beku operasi yang dilakukan upaya pailit dengan cara membereskan harta bank tersebut, diharapkan hasil dari membereskan harta bank tersebut dapat mengembalikan harta atau agunan milik nasabah yang dijaminkan berupa sertifikat, uang dan sebagainya di bank tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermansyah. (2008). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana. Kusumohamidjojo. (1998). Dasar-dasar Merancang Kontrak . Jakarta: Gramedia Widiasarana.
Oktafiani, L., & Idris, R. (2015). Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat. Lex Jurnalica , 12 (2).
Prawira, M. R., & Purwanto, I. W. N. (2020). Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara Sepihak oleh Konsumen di PT. Restu Property. Jurnal Kertha Semaya , 8 (12), 1875–1885. Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian (10th ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti. Sutianingsih. (2010). Keputusan Konsumen dalam Membeli Perumahan. Riset Manajemen Dan Akuntansi , 1 (2). Thomas, S., Chalik, H., Made, S., Yunianti, A. T., & Marala, D. T. (1999). Dasar-dasar Perkreditan . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Thomas, S., Marala, D. T., Azhar, A., Thomas, A. J., Yuniati, A. T., & Chalik, H. (2007). Kelembagaan Perbankan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Usuwatun, H. (2017). Hukum Perbankan . Malang: Setara Press. Zaeni, A. (2005). Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Zulkarnia, S. (2002). Perlindungan Dana Nasabah Bank . Jakarta: LPS.