PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH
Nurul Yaqin 1
Abstrak: Korupsi  merupakan  perbuatan  tercela  yang  dapat dikategorikan fasâd (merusak  tatanan  kehidupan)  dan jinâyah kubrâ (kriminal  besar).  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan norma  agama,  hukum,  dan  masyarakat  ini  sudah  masuk  ke berbagai lini kehidupan masyarakat dengan tanpa batas, bahkan saat  ini  keberadaannya  sudah  sangat  memprihatinkan.  Oleh karenanya, pada saat ini diperlukan kemauan dari semua pihak untuk  ikut  serta  berupaya  memberantas,  menghapus,  atau minimal  menekan  agar  perilaku  korupsi  tidak  semakin  meluas dan mengakarnya. Madrasah sebagai bagian dari lembaga pen- didikan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan dini tindak korupsi ini melalui kegiatan pendidikannya. Strategi pendidikan  anti  korupsi  di  madrasah  dapat  dijalankan  melalui; pengintegrasian  materi  anti  korupsi  dalam  mata  pelajaran; pengembangan kegiatan kesiswaan; dan  pembiasaan perilaku.
Kata kunci: pendidikan, korupsi, madrasah.

## Pendahuluan
Korupsi  merupakan  salah  satu  penyakit  sosial  (patologi  sosial) murni  masyarakat.  Korupsi  ini  sejajar  dengan  penyakit  masyarakat  lain- nya  seperti  pelacuran,  perjudian,  kecanduan,  dan  kejahatan  lainnya. Semua  penyakit  sosial  tersebut  meresahkan  masyarakat.  Keberadaannya menjadi  parasit  dalam  tatanan  kehidupan.  Semua  unsur  kehidupan  yang telah  tertata  rapi  dengan  sangat  mudah  akan  dapat  digoyahkan  oleh
1 Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 268
penyakit  sosial  tersebut.  Penyakit  ini  menjadi  bencana  bagi  keberlang- sungan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan agama.
Korupsi saat ini keberadaannya sudah sangat mengganggu kehi- dupan  masyarakat.  Korupsi  sudah  tidak  mengenal  tempat  dan  geografis, waktu,  profesi,  dan  atribut.  Korupsi  sudah  menghantui  dan  melumuri berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari  intansi  pemerintah  hingga  swasta, dari perkotaan hingga perkampungan, dari para pejabat pemerintah hing- ga kaum terdidik dan tokoh agama sekalipun.
Penyakit  masyarakat  yang  sudah  membabi  buta  tersebut  tidak bisa  dibiarkan  berlarut-larut  merusak  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat. Berbagai upaya dan langkah-langkah praktis harus segera ditempuh untuk mengamputasi  penyakit  sosial  yang  dapat  memberikan  dampak  negatif terhadap  kemajuan  ekonomi,  sosial  budaya,  politik,  lebih-lebih  terhadap moral  dan  kepribadian  masyarakat.  Salah  satu  langkah  praktis  tersebut adalah  edukasi  masyarakat  melalui  pendidikan  anti  korupsi  di  madrasah yang  diharapkan  dapat  mencegah  secara  dini  perbuatan  atau  tindak  ko- rupsi dari lapisan bawah. Dari pendidikan ini, diharapkan masyarakat da- pat  memahami  hal-hal  yang  dapat  berkenaan  dengan  korupsi  yang  pada akhirnya diharapkan mampu untuk menghindari perilaku tercela tersebut.

## Pengertian Korupsi  dan Pendidikan Anti Korupsi
Istilah  korupsi  berasal  dari  kata  Latin  “ corruptius ”  atau corruptio .  Kata  " corruptus "  berarti  “ to  abuse ”  (menyalahgunakan)  atau
“ to  deviate ”  (menyimpang).  Dalam  bahasa  Indonesia,  secara  sederhana kata  korupsi  dapat  diartikan  perbuatan  menggunakan  kekuasaan  untuk kepentingan  sendiri  seperti  menggelapkan  uang  atau  menerima  uang  so- gok. 2 Berdasarkan pengertian sederhana ini, korupsi mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan uang secara tidak sah.
Namun  secara lebih luas, Kementerian Pendidikan sebagaimana dikutip oleh Wibowo mendefinisikan korupsi sebagai istilah yang menga- cu  pada  pemakaian  dana  pemerintah  untuk  tujuan  pribadi,  keluarga  atau kelompok  yang  tidak  hanya  menyangkut  korupsi  moneter  yang  konven-
2 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat Bahasa, 2008), 756.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
sional, melainkan juga korupsi politik dan administratif. 3 Kartono mende- finisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan  guna  mengeruk  keuntungan  pribadi  dengan  merugikan  kepen- tingan  umum  dan  negara. 4 Berdasarkan  definisi  tersebut  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  seseorang  yang  memanfaatkan  wewenang,  jabatan,  ke- dudukan  dan  sumber  pemerintah  atau  negara  untuk  kepentingan  pribadi dapat dikategorikan sebagai korupsi.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  korupsi  materi/moneter  sering  di- istilahkan  dengan  pengambilan  barang  atau  harta  milik  negara  secara  ti- dak  jujur  dan  di  luar  ketentuan  yang  diperbolehkan.  Dengan  demikian, istilah korupsi tidak ada bedanya dengan pencurian dan perampokan yang kerap dilakukan oleh para penjahat atau residivis. Korupsi, penipuan, dan pencurian  memiliki  kesamaan  dalam  hal  pengambilan  secara  tidak  sah, merugikan  orang  lain,  amoral,  bertentangan  dengan  norma  agama  dan hukum.  Hanya  saja,  korupsi  merupakan  istilah  yang  lebih  halus  dan  bi- asanya  dilakukan  oleh  orang-orang  berpendidikan,  pegawai  pemerintah, dan  orang-orang  yang  punya  kedudukan  dan  jabatan.  Sedangkan  peni- puan dan pencurian kerap kali dilakukan oleh para residivis, penjahat, dan orang-orang  yang  tidak  punya  kedudukan  dan  jabatan  di  institusi  atau lembaga kepemerintahan.
Semua definisi di atas adalah definisi korupsi yang dapat dengan mudah dijamah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, penulis  berpendapat  bahwa  korupsi  lebih  luas  dari  itu.  Korupsi  adalah semua  perilaku  menyimpang  yang  dapat  merugikan  orang  lain,  institusi, ataupun  negara,  baik  secara  material  maupun  non  material,  yang  dilaku- kan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, baik bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak.
Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang  terhadap  tindakan  korupsi  yang  pada  akhirnya  dapat  mencegah dan  menghilangkan  peluang  bagi  berkembangnya  korupsi.  Mencegah yang dimaksud  adalah upaya meningkatkan kesadaran individu  untuk  ti- dak melakukan tindakan korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan  aset  negara.  Dengan  demikian,  pendidikan  anti  korupsi  merupakan
3 Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 18. 4 Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 90.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 270
usaha  sadar  untuk  memberi  pemahaman  dan  pencegahan  terjadinya  per- buatan  korupsi  yang  dilakukan  melalui  pendidikan  formal  di  sekolah, pendidikan  informal  pada  lingkungan  keluarga,  dan  pendidikan  non  for- mal  di  masyarakat. 5 Pendidikan  anti  korupsi  tidak  berhenti  pada  penge- nalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai,  penghayatan  nilai  dan  pengamalan  nilai  anti  korupsi  menjadi  ke- biasaan hidup sehari-hari.

## Jenis-Jenis dan Dampak Negatif Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi se- bagai penyalahgunaan wewenang yang secara gamblang dijelaskan dalam 13 pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan UU tersebut, tindak pidana korupsi meliputi 30 bentuk/jenis tindak pidana yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu:
1. Kerugian negara (2 bentuk dalam 2 pasal);
2. Suap menyuap (12 bentuk dalam 6 pasal);
3. Penggelapan dalam jabatan (5 bentuk dalam 3 pasal);
4. Perbuatan pemerasan (3 bentuk dalam 1 pasal);
5. Perbuatan curang (6 bentuk dalam 2 pasal);
6. Benturan  kepentingan  dalam  pengadaan  (1  bentuk  dalam  1  pasal); dan
7. Gratifikasi (1 bentuk dalam 1 pasal). 6
Ketujuh klasifikasi tersebut merupakan tindak pidana yang terkait langsung  dengan  korupsi.  Di  samping  itu,  juga  ada  beberapa  tindak  pi- dana  lain  yang  secara  tidak  langsung  berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi, yaitu:
1. Merintangi pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak  memberikan  keterangan  atau  memberikan  keterangan  yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi  keterangan  atau  memberi  kete- rangan palsu
5 Tim  Penyusun, Panduan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Madrasah (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 6.
6 Tim  Penyusun, Memahami  untuk  Membasmi:  Buku  Saku  untuk  Memahami  Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 4-5.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor. 7
Dalam  bidang  pendidikan,  sebagaimana  dikutip  Munadi  dan Barnawi,  Meier  menyatakan  bahwa  bentuk  korupsi  yang  paling  umum terjadi di sekolah dapat berupa orang tua disarankan untuk membeli buku atau  alat  bantu  mengajar  yang  dibuat  oleh  guru  anaknya,  orang  tua  di- sarankan untuk membayar biaya khusus di sekolah, dan penahanan buku raport siswa bagi yang tidak memberikan sumbangan dana pembangunan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 8
Namun, sebagaimana dijelaskan pada definisi korupsi di atas, pe- nulis  berpendapat  bahwa  korupsi  adalah  semua  perilaku  menyimpang yang  dapat  merugikan  orang  lain,  institusi,  ataupun  negara,  baik  berupa kerugian material maupun non material, dilakukan oleh pegawai pemerin- tah, pejabat, ataupun swasta, bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana  ataupun  tidak.  Dengan  demikian,  menurut  penulis  jenis  korupsi dapat berupa:
1. Datang terlambat ke tempat kerja;
2. Pulang awal dari tempat kerja;
3. Berbohong;
4. Mempersulit orang lain;
5. Memperlambat atau menunda pekerjaan;
6. Memberikan pelayanan yang tidak mengenakkan;
7. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
8. Mark-up harga;
9. Rekayasa data;
10. Menyontek dan  atau membantu contekan saat ujian;
11. Menerima uang pelicin; dan
12. Tindakan  atau  perbuatan  lainnya  yang  dapat  dikategorikan  merugi- kan  orang  lain,  institusi,  ataupun  negara  kerugian  baik  secara  mate- rial maupun non material.
7 Dedie  A.  Rachim, Strategi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia (Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi, Tt), 18.
8 Muhammad Munadi & Barnawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 147-148.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 272
Sebagai  penyakit  masyarakat,  korupsi  memberikan  banyak  dam- pak  negatif  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat.  Mc.  Mullan sebagaimana  dikutip  oleh  Wibowo  menyebutkan  beberapa  dampak  ne- gatif dari korupsi, diantaranya:
1. Ketidakefisienan;
2. Ketidakstabilan;
3. Rakyat tidak mempercayai pemerintah;
4. Terjadi pemborosan sumber-sumber dan pemasukan negara;
5. Tidak  mendorong  perusahaan  untuk  berusaha  terutama  perusahaan asing;
6. Ketidakstabilan politik; dan
7. Pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah, dan tidak represif. 9
Sedangkan  Revida  menjelaskan  bahwa  korupsi  mempunyai  dam- pak  negatif  terhadap  ekonomi,  sosial  budaya,  politik,  dan  tata  adminis- trasi. Dalam bidang ekonomi, misalnya dapat menyebabkan larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal.  Dalam  bidang  sosial  budaya  diantaranya  dapat  menyebabkan ketimpangan  sosial.  Dalam  bidang  tata  politik  diantaranya  dapat  menye- babkan  pengambilalihan  kekuasaan,  hilangnya  bantuan  luar  negeri,  hi- langnya kewibawaan, dan ketidakstabilan politik. Dan dalam bidang tata administrasi diantaranya ketidak efisienan, kurangnya kemampuan admi- nistrasi,  hilangnya  keahlian,  hilangnya  sumber-sumber  negara,  keterba- tasan  kebijaksanaan  pemerintah,  dan  pengambilan  tindakan-tindakan represif. 10

## Korupsi  dalam Pandangan Islam
Di  satu  sisi,  korupsi  itu  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pen- curian  dan  penipuan.  Di  sisi  yang  lain  korupsi  memiliki  keidentikan dengan  suap-menyuap,  penyalahgunaan  wewenang,  dan  pengkhianatan terhadap  amanah  yang  diberikan  masyarakat.  Semuanya  merupakan  pe- rilaku  menyimpang  yang  dapat  menyebabkan  kekecewaan  masyarakat karena  dapat  merugikan  orang  lain,  lembaga  atau  pun  negara  baik  ke- rugian material maupun non material.
9 Wibowo, Pendidikan Antikorupsi , 26.
10 Ibid., 26-27.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
Hafidhuddin, dalam Semma, menjelaskan bahwa menurut panda- ngan  Islam,  korupsi  termasuk  perbuatan fasād atau  perbuatan  yang  me- rusak tatanan kehidupan dan pelakunya dikategorikan melakukan jināyah qubrā (dosa besar). Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan  ( al- ‘adālah ), akuntabilitas ( al-amānah ), dan tanggung jawab. 11
Maka  dari  itu,  tindak  pidana  korupsi  ini  merupakan  perbuatan tercela dan biadab yang bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Allah  secara  tegas  melarang  perbuatan  tercela  tersebut  melalui  ayat-ayat al-Qur‟ān dan hadits-hadits Nabi Saw. berikut ini:
1. Q.S. al-Anfâl (8): 27
                                                                                                  
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  meng- khianati  Allah  dan  Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu mengkhianati  amanat-amanat  yang  dipercayakan  kepada  mu,  sedang kamu mengetahui.” 12
2. Q.S. al-Baqarah (2): 188
                                                                                                         
                                          
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  me- makan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan ber- buat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” 13
11 Mansyur  Semma, Negara  dan  Korupsi:  Pemikiran  Mochtar  Lubis  atas  Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 33.
12 Departemen  Agama  RI, al-Hidāyah  al-Qurān  Tafsīr  Per  Kata  Tajwid  Kode  Angka (Tangerang Selatan: Kalim, t.t) , 181. 13 Ibid. , 30.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 274
3. Q.S. al-Nisā‟(4): 58
                                                                                                   
           
                                                            
Artinya:  “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  ama- nat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 14
4. Q.S. al-Nisā‟(4): 107
                                                                                      
Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang  mengkhianati  dirinya.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.” 15
5. Q.S. al-Hajj (22): 38
                                                                          
Artinya:  “Sesungguhnya  Allah  membela  orang-orang  yang  telah  ber- iman.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  tiap-tiap  orang  yang  ber- khianat lagi mengingkari nikmat.” 16
6. Q.S. al-Anfāl (8): 58
                                                                                   
             
Artinya:  “Dan  jika  kamu  khawatir  akan  (terjadinya)  pengkhianatan dari  suatu  golongan,  maka  kembalikanlah  Perjanjian  itu  kepada  me- reka  dengan  cara  yang  jujur.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang berkhianat.” 17
14 Ibid. , 88.
15 Ibid. , 97. 16 Ibid. , 337. 17 Ibid. , 185.
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
7. Hadits Riwayat Abu Daud:
ْنَع ٍديِعَس ِنْب  ِثِراَوْلا ِدْبَع  ْنَع  ٍمِصاَع وُبَأ اَنَ ثَّدَح  ٍبِلاَط وُبَأ َمَزْخَأ ُنْب ُدْيَز اَنَ ثَّدَح
َأ ْنَع َةَدْيَرُ ب ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ِمِّلَعُمْلا ٍْيَْسُح ْنَم َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِِّبَِّنلا ْنَع ِويِب ٌلوُلُغ َوُهَ ف َكِلَذ َدْعَ ب َذَخَأ اَمَف اًقْزِر ُهاَنْ قَزَرَ ف ٍلَمَع ىَلَع ُهاَنْلَمْعَ تْسا
18
"Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  Zaid  ibn  Akhzam  Abū Thālib,  telah  menceritakan  kepada  kami  Abū  'Ashim  dari  Abd  al- Warits  ibn  Sa'īd  dari  Husain  al-Mu'allim  dari  Abdullah  bin  Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan."
8. Hadits Riwayat Muslim:
ْنَع ٍدِلاَخ  ِبَِأ ُنْب ُليِعَْسِْإ اَنَ ثَّدَح ِحاَّرَْلْا ُنْب ُعيِكَو اَنَ ثَّدَح َةَبْيَش  ِبَِأ ُنْب ِرْكَب وُبَأ اَنَ ثَّدَح ِسْيَ ق
ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر ُتْعَِسْ َلاَق ِّيِدْنِكْلا َةَيرِمَع ِنْب ِّيِدَع ْنَع ٍمِزاَح  ِبَِأ ِنْب ِوِب  ِتِْأَي  ًلًوُلُغ َناَك ُوَقْوَ ف اَمَف اًطَيِْمِ اَنْمَتَكَف ٍلَمَع ىَلَع ْمُكْنِم ُهاَنْلَمْعَ تْسا ْنَم ُلوُقَ ي َمَّلَسَو َيِقْلا َمْوَ ي ِوَّللا  َلوُسَر اَي  َلاَقَ ف ِوْيَلِإ ُرُظْنَأ  ِّنَِّأَك ِراَصْنَْلْا ْنِم ُدَوْسَأ ٌلُجَر ِوْيَلِإ َماَقَ ف  َلاَق ِةَما ْنَم َن ْلْا ُوُلوُقَأ اَنَأَو  َلاَق اَذَكَو اَذَك  ُلوُقَ ت  َكُتْعَِسْ  َلاَق  َكَل اَمَو  َلاَق  َكَلَمَع  ِّنَِّع ْلَبْ قا ُكْنِم ُهاَنْلَمْعَ تْسا ُوْنَع  َيُِنُ اَمَو  َذَخَأ ُوْنِم َِتِوُأ اَمَف ِهِيرِثَكَو ِوِليِلَقِب  ْئِجَيْلَ ف  ٍلَمَع ىَلَع ْم
ىَهَ تْ نا 19
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami  Abū  Bakar  ibn  Abū Syaibah  telah  menceritakan  kepada  kami  Waki'  ibn  Jarrah  telah menceritakan  kepada  kami  Isma'il  ibn  Abi  Khalid  dari  Qais  ibn  Abu Hazim  dari  'Adi  ibn  Amirah  al-Kindi  dia  berkata,  "Saya  mendengar Rasulullah  Saw.  bersabda:  "Barangsiapa  dari  kalian  yang  aku  angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun)
18 Abu  „Daud  al-Sajistani, Sunan  Abi  Dâud, Vol.2  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-„Ilmiyah, 2013), 343.
19 Abi  al-Husain  Muslim  ibn  al-Hujjaj  al-Qusyairi  al-Naisaburi, Shahih  Muslim (Kairo: Syirkah al-Qudus, 2014), 298.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 276
sebuah  jarum,  atau  sesuatu  yang  lebih  kecil  dari  itu,  maka  itu  adalah penipuan  (pencurian)  yang  pada  hari  kiamat  akan  ia  bawa."  'Adi  ibn 'Amirah  berkata,  "Kemudian  seorang  laki-laki  hitam  dari  Anshar  - sepertinya  saya  pernah  melihatnya-  berdiri  sambil  berkata,  "Wahai Rasulullah,  kalau  begitu  saya  akan  tarik  kembali  tugas  yang  pernah anda bebankan kepada saya!" Beliau balik bertanya: "Ada apa dengan- mu?"  dia  menjawab,  "Saya  telah  mendengar  bahwa  Anda  pernah bersabda  seperti  ini  dan  seperti  ini."  Beliau  bersabda:  "Sekarang  saya sampaikan,  bahwa  barangsiapa  dari  kalian  yang  aku  tugasi  atas  suatu amal  hendaklah  ia  datang  baik  dengan  sedikit  atau  banyaknya,  apa yang  memang  diberikan  untuknya  ia  boleh  mengambilnya,  dan  apa yang memang dilarang untuknya, maka ia harus dapat menahan diri."
9. Hadits Riwayat Ibn Majah:
ِدْبَع ِنْب  ِثِراَْلْا ِوِلاَخ  ْنَع  ٍبْئِذ  ِبَِأ ُنْبا اَنَ ثَّدَح ٌعيِكَو اَنَ ثَّدَح ٍدَّمَُمُ ُنْب ُّيِلَع اَنَ ثَّدَح َّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلاَق لاَق وٍرْمَع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع َةَمَلَس  ِبَِأ ْنَع ِنَْحَّْرلا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُو يِشَتْرُمْلاَو يِشاَّرلا ىَلَع ِوَّللا ُةَنْعَل 20
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami  Ali  ibn  Muhammad  ber- kata,  telah  menceritakan  kepada  kami  Waki'  berkata,  telah  mence- ritakan  kepada  kami  Ibnu  Abu  Dzi`b  dari  pamannya  al-Harits  ibn 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah ibn „Amru ia berkata, "Rasulullah  Saw.  bersabda:  "Allah  melaknat  penyuap  dan  penerima suap."
10. Hadits Riwayat Tirmidzi;
َنَ ثَّدَح  َّنََّ ثُمْلا ُنْب ُدَّمَُمُ ىَسوُم وُبَأ اَنَ ثَّدَح ْنَع  ٍبْئِذ  ِبَِأ ُنْبا اَنَ ثَّدَح ُّيِدَقَعْلا ٍرِماَع وُبَأ ا ُلوُسَر َنَعَل َلاَق وٍرْمَع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع َةَمَلَس  ِبَِأ ْنَع ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ِنْب  ِثِراَْلْا ِوِلاَخ َيِشَتْرُمْلاَو َيِشاَّرلا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا 21
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad ibn al-Mutsanna,  telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Amir  al-'Aqadi,
20 Abu „Abdillah ibn Majah, Sunan Ibnu Mājah, Vol.3 (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2009), 102. 21 Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, Al-Jāmi’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi, Vol.2 (Beirut: Dār al-Kitab al-„Ilmiyah, 2013), 334.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari bibinya al-Harits ibn  Abd  al-Rahman  dari  Abu  Salamah  dari  Abdullah  ibn  Amr  ia berkata; Rasulullah Saw. melaknati penyuap dan yang disuap.”
Berdasarkan  dalil-dalil  al-Qur‟an  dan  hadits-hadits  Nabi  Saw. sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  korupsi  merupakan perbuatan  tercela  yang  bertentangan  dengan  syariat  Islam  dan  dapat  di- kategorikan dosa besar. Perbuatan yang sudah membudaya dan mengakar di masyarakat ini harus segera diminimalisir atau bahkan dibasmi karena dapat merusak tatanan kehidupan.

## Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah
Madrasah  secara  kelembagaan  perlu  memiliki  sifat  reaktif  dan proaktif  terhadap  persoalan  yang  berkembang  di  masyarakat,  artinya pendidikan di madrasah perlu aktif ikut memberi corak dan arah terhadap perkembangan  masyarakat  yang  dicita-citakan.  Sifat  ini  perlu  ditumbuh- kembangkan  sebagai  suatu  upaya  untuk  meningkatkan  sumber  daya  ma- nusia  ( human  resource )  Indonesia  dalam  rangka  menghadapi  tantangan global  masa  mendatang  yang  kehadirannya  bersifat  niscaya.  Pengem- bangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan dan  mengembangkan  seluruh  daya  manusia  secara  terpadu,  sehingga  di- peroleh  kemampuan-kemampuan  yang  dibutuhkan  dalam  dinamika  glo- bal.  Di  antara  upaya  yang  dilakukan  oleh  madrasah  adalah  mengem- bangkan program pendidikan anti korupsi. Program ini diharapkan dapat membangun  karakter  siswa  untuk  senantiasa  konsisten  dengan  perilaku yang semestinya dilakukan.
Agar  pendidikan  anti  korupsi  di  madrasah  dapat  berjalan  dengan baik  dan lancar, maka diperlukan strategi  khusus untuk  menopang prog- ram  yang cukup mulia tersebut.  Beberapa strategi  yang dapat  digunakan diantaranya  yaitu;  1)  pengintegrasian  materi  anti  korupsi  dalam  mata pelajaran,  2)  pengembangan  kegiatan  kesiswaan,  dan  3)  pembiasaan perilaku. 22

## Integrasi dalam Mata Pelajaran
Pada  tahap  awal,  pengintegrasian  dapat  dilakukan  kepada  tiga mata  pelajaran  yang  dipandang  paling  relevan,  yaitu  mata  pelajaran
22 Tim Penyusun, Panduan Penyelenggaraan , 20-26.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 278
Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  dan  Bahasa Indonesia. Jika dipandang efektif, ke depan model pengintegrasian ini da- pat dijadikan acuan untuk mengintegrasikan pada seluruh mata pelajaran.
Untuk  melakukan  integrasi  dalam  mata  pelajaran,  tahapan  yang perlu dilakukan adalah:
a. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti korupsi
Identifikasi nilai dan perilaku anti korupsi dilakukan untuk mem- berikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi yang akan ditanamkan melalui mata pelajaran di madrasah, sehingga dapat mem- berikan  kejelasan  orientasi  dan  arah  pengintegrasian  ke  dalam  mata pelajaran yang dimaksud.
Nilai dan perilaku anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:
No Nilai dan perilaku anti korupsi Ciri-ciri 1 Mengenal perilaku korupsi  yang harus dihindari a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi  yang diketahui di rumah, di mad- rasah, dan di masyarakat. d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa. 2 Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehi dupan sehari-hari. a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Terbiasa  melakukan  sesuatu  secara  tepat waktu.
c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tin- dakan 3 Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya. a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
4 4 Menghormati dan memenuhi hak orang lain. a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. b. Tidak  pernah  memberikan  kepada  orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya. 5 5 Mampu menganali sis sebab dan akibat dari perilaku korup si dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 6 6 Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi. a.   Bangga terhadap perilaku anti korupsi. b.   Anti terhadap perilaku korupsi. 7 7 Membudayakan perilaku anti korupsi di ling- kungan keluarga dan masyarakat a. Menyebarluaskan  gagasan  dan  keinginan untuk menghindari perilaku korupsi b. Menunjukkan  komitmen  untuk  menolak perilaku korupsi.
c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi. 23
b. Identifikasi  Standar Kompetensi (SK)/Kompetensi  Inti (KI) dan Kom- petensi Dasar (KD)
Pada  tahap  awal  identifikasi  dilakukan  untuk  menemukan  se- jumlah  SK/KI  dan  KD  yang  ada  dalam  mata  pelajaran  Pendidikan Agama  Islam,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  dan  Bahasa  Indonesia yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi. 24
Setelah  mengidentifikasi  sejumlah  SK/KI  dan  KD,  akan  di- jumpai sejumlah SK/KI dan KD tertentu yang mengandung muatan ni- lai  dan  perilaku  anti  korupsi.  Maka,  di  SK/KI  dan  KD  tersebut  guru dapat mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam mata pelajaran.
23 Ibid., 20-21.
24 Ibid., 22.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 280
c. Strategi Integrasi
Pendidikan  anti  korupsi  dapat  diintegrasikan  dalam  mata  pe- lajaran melalui beberapa strategi diantaranya;
1) Pengembangan Materi
Integrasi  melalui  pengembangan  materi  terutama  dilakukan terhadap  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lain yang mengandung muat- an nilai dan perilaku anti korupsi.  Integrasi melalui pengembangan materi dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pen- dalaman,  atau  perluasan  materi  pembelajaran  yang  terkait  dengan nilai dan perilaku anti korupsi.
2) Metode
Integrasi  melalui  pengembangan  metode  dilakukan  dengan memilih  dan  menggunakan  metode  pembelajaran  yang  bisa  men- dorong  terjadinya  internalisasi  nilai  dan  tumbuhnya  sikap  dan perilaku  anti  korupsi,  seperti  jujur,  disiplin,  adil,  tanggung  jawab, dan  sebagainya.  Beberapa  metode  seperti  diskusi,  bermain  peran, demonstrasi,  simulasi,  curah  pendapat,  dan  sebagainya  perlu  di- desain  dengan  skenario  yang  dapat  mendorong  terjadinya  proses internalisasi  nilai  dan  tumbuhnya  sikap  dan  perilaku  anti  korupsi tertentu. 3) Media dan Sumber Belajar
Integrasi  melalui  media  dan  sumber  belajar  dilakukan  dengan memilih  penggunaan  media  dan  sumber  belajar  yang  mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu, baik terhadap materi pembelajaran  yang  secara  langsung  mengandung  muatan  nilai  dan perilaku  anti  korupsi  dimaksud  maupun  tidak  langsung.  Beberapa media dan sumber belajar tersebut diantaranya adalah gambar, foto, video,  berita  media  massa,  puisi,  sajak,  cerpen,  prosa,  pantun,  dan sejenisnya yang berkaitan dengan korupsi. 25

## Pengembangan Kegiatan Kesiswaan
Pada prinsipnya, semua kegiatan kesiswaan secara intrinsik meng- andung  muatan  nilai  dan  perilaku  anti  korupsi  dengan  kadar  yang  be- rbeda.  Namun,  jika  tidak  dikembangkan  secara  sengaja  dan  terencana
25 Ibid.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
tidak  akan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  efektif.  Kegiatan  ke- siswaan yang dimaksud adalah kegiatan kesiswaan yang selama ini sudah ada dan dilaksanakan maupun yang baru akan diadakan dan dilaksanakan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.
Beberapa  kegiatan  kesiswaan  tersebut  di  antaranya  adalah:  (a) Kepengurusan  Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah  (OSIS);  (b)  Pramuka;  (c) Koperasi  siswa;  (d)  Palang  Merah  Remaja;  (e)  Majalah  Dinding  atau Majalah  Madrasah/Siswa;  (f)  Peringatan  Hari-hari  Besar  Nasional  dan Keagamaan; (g) Pentas Seni; (h) Pertandingan Olahraga, dan sebagainya.
Pada  pengembangan  kegiatan  kesiswaan,  maka  perlu  dilakukan beberapa tindakan, yaitu:
a. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi Nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pengem-
bangan kegiatan kesiswaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1) Menunjukkan  sikap  obyektif,  berorientasi  pada  kualitas  kepriba- dian  dan  kemampuan  profesional  dalam  memilih  calon  pengurus atau pemimpin.
2) Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tang- gung jawab penuh keikhlasan dan rasa pengabdian.
3) Menunjukkan  sikap  terbuka  dalam  merencanakan  dan  melaksa- nakan kegiatan bersama.
4) Menunjukkan sikap terbuka dalam mengelola anggaran keuangan kegiatan.
5) Memiliki  motivasi  dan  kreatifitas  yang  tinggi  dalam  mengemu- kakan gagasan anti korupsi.
6) Memiliki  keberanian  yang  kuat  untuk  ikut  serta  melakukan  pem- berantasan tindak korupsi.
7) Memiliki wawasan dan pola pikir yang mantap dan luas mengenai perilaku anti korupsi.
8) Menunjukkan  penghayatan  dan  apresiasi  yang  mendalam  menge- nai perilaku anti korupsi.
9) Memiliki  berbagai  sikap  terpuji  yang  dapat  menghindarkan  diri perilaku korupsi.
10) Memiliki  perasaan  dan  kesan  yang  kuat  untuk  menghindar  dari perilaku korupsi. 26
26 Ibid., 24.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 282
b. Strategi Pengembangan
Pengembangan  pendidikan  anti  korupsi  melalui  kegiatan  kesis- waan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
1) Melaksanakan  pemilihan  kepengurusan  organisasi  kesiswaan  dan panitia  kegiatan  secara  demokratis  dan  obyektif  sesuai  dengan peraturan dengan mengutamakan kemampuan dan kualitas siswa.
2) Memastikan bahwa setiap pengurus organisasi kesiswaan dan ke- panitiaan  kegiatan  melaksanakan  tugas  pekerjaan  masing-masing sesuai dengan fungsi  dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh dedikasi keikhlasan dan rasa pengabdian.
3) Semua  hasil  keputusan  rapat,  setiap  rencana,  proses  pelaksanaan, dan hasil kegiatan kesiswaan diumumkan secara tertulis di dalam papan informasi kegiatan siswa secara terbuka.
4) Setiap kegiatan kesiswaan harus disertai dengan rencana anggaran kegiatan  secara  rinci,  dan  setiap  selesai  pelaksanaan  kegiatan sesegera  mungkin  ditulis  laporan  keuangan  sesuai  dengan  apa adanya  memuat  rincian  segala  jenis  penerimaan  dan  pengeluaran secara lengkap disertai dengan bukti-bukti yang sah.
5) Menyediakan  rubrik  anti  korupsi  sebagai  rubrik  tetap  di  samping rubrik-rubrik  lainnya  dalam  majalah  dinding  siswa  yang  diisi secara bergiliran oleh setiap kelas.
6) Pada  peringatan  hari-hari  besar  nasional  dan  keagamaan  bisa dilakukan berbagai lomba yang mengandung muatan anti korupsi.
7) Pada  saat-saat  tertentu,  baik  pada  saat  peringatan  hari  besar nasional  atau  hari  besar  keagamaan  maupun  setiap  saat  bisa dilakukan dialog, ceramah, diskusi, seminar, atau kegiatan sejenis bertemakan anti korupsi.
8) Pada  akhir  atau  awal  tahun  pelajaran  dilaksanakan  Pentas  Seni Siswa dengan menunjukkan sikap kreatifitas dan apresiasi siswa di berbagai  bidang  seperti  drama,  pantomim,  puisi,  lagu,  dan  seba- gainya yang mengandung nilai dan perilaku anti korupsi.
9) Berbagai  kegiatan dan kejuaraan olah raga perlu ditekankan pada internalisasi  nilai  dan  penumbuhan  sikap  yang  mendukung  peri- laku  anti  korupsi,  seperti  kerja  keras,  disiplin,  sportifitas,  taat aturan,  anti  kecurangan,  berorientasi  pada  prestasi,  sabar,  jujur, dan sebagainya.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 283
10) Penanaman  nilai  dan  perilaku  anti  korupsi  juga  bisa  dilakukan melalui  kegiatan  kunjungan  lapangan  untuk  mengetahui  secara faktual peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan korupsi, seperti menyaksikan sidang peradilan kasus korupsi, menyaksikan Sidang Pleno DPRD yang membahas tentang RAPBD, kunjungan ke LP,
yang terdapat narapidana korupsi dan sebagainya. 27
Di  samping  berbagai  kegiatan  di  atas,  masih  banyak  berbagai kegiatan  kesiswaan  lainnya  yang  dapat  dikembangkan  dengan  desain yang  bisa  menjadi  strategi  bagi  pendidikan  anti  korupsi  di  madrasah. Pilihan  bentuk  dan  strategi  kegiatan  kesiswaan  ini  tergantung  dari kondisi riil dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing madrasah.

## Pembiasaan Perilaku
Pengembangan  pendidikan  anti  korupsi  melalui pembiasaan  peri- laku di madrasah dimaksudkan untuk menciptakan atmosfir dan menum- buhkan budaya anti korupsi di lingkungan madrasah. Melalui pembiasaan perilaku  akan  terjadi  pengulangan  perilaku  secara  terus  menerus  dalam kurun  waktu  yang  lama,  sehingga  perilaku  yang  dilakukan  secara  ber- ulang-ulang  tersebut  lambat  laun  secara  pasti  akan  membudaya  dalam kehidupan sehari-hari.
a. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi
Nilai  dan  perilaku  anti  korupsi  yang  ditanamkan  melalui  pem- biasaan perilaku dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1) Memiliki semangat dan komitmen anti korupsi yang kuat.
2) Berperilaku  terbuka,  tanggung  jawab  dan  menjunjung  tinggi  ke- pentingan umum.
3) Berperilaku jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam melakukan transaksi.
4) Berperilaku  hanya  mau  menerima  sesuatu  yang  memang  menjadi hak  atau  miliknya  atau  tidak  mau  mengambil  sesuatu  yang  bukan miliknya. 28
b. Strategi Pembiasaan
Untuk  membiasakan  perilaku  anti  korupsi  tersebut,  ada  beberapa strategi yang dapat dilaksanakan, diantaranya yaitu:
27 Ibid., 24-26.
28 Ibid., 27.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
284 1) Penyampaian Komitmen Anti Korupsi Setiap Upacara
2) Pengadaan  Kas  Sosial  Kelas  yang  dikelola  secara  jujur  dan  tran- sparan
3) Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan
4) Salam  dan  Yel-yel  Anti  Korupsi  setiap  akan  memulai  dan  meng- akhiri pelajaran.
5) Pemasangan Poster atau Karikatur. 29
Pendidikan anti korupsi  di  madrasah  yang dicetuskan pemerintah melalui  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  No.  1696  Tahun 2013  tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di Madrasah  tidak  sepenuhnya  berjalan  mulus  sebagaimana  yang  diharap- kan. Setelah kurang lebih dua tahun regulasi itu dikeluarkan, realitanya di lapangan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi.
Di  antara  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  menjalankan program  pendidikan  anti  korupsi,  berikut  ini  adalah  beberapa  hambatan yang penulis temukan di lapangan, diantaranya:
1. Kurangnya  sosialisasi  dari  atasan  ke  bawahan  terutama  pada  warga sekolah;
2. Kurangnya  inisiatif  dari  pimpinan  untuk  memulai  program  pendidi- kan anti korupsi;
3. Krisis keteladanan dari pimpinan;
4. Kurangnya dukungan dari warga madrasah;
5. Budaya mencari jalan pintas atau korupsi yang sudah mengakar;
6. Anti korupsi hanya dijadikan sebagai slogan atau lips service .

## Penutup
Korupsi  merupakan  semua perilaku menyimpang  yang dapat  me- rugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik secara material maupun non material  yang  dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, yang bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak.  Sedangkan Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan  tidak  senang  terhadap  tindakan  korupsi  yang  pada  akhirnya  dapat mencegah  dan  menghilangkan  peluang  bagi  berkembangnya  korupsi. Oleh  karena  itu,  pendidikan  anti  korupsi  merupakan  usaha  sadar  untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi  yang
29 Ibid., 27-28.

## Pendidikan Anti Korupsi
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
dilakukan  melalui  pendidikan  formal  di  sekolah,  pendidikan  informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.
Bentuk/jenis  tindak  pidana  yang  terkait  langsung  dengan  korupsi yang  secara  umum  dapat  dikelompokkan  menjadi  tujuh  macam  yaitu; kerugian  negara,  suap  menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan,  perbuatan pemerasan,  perbuatan  curang,  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan, dan  gratifikasi.  Tindak  pidana  lain  yang  secara  tidak  langsung  berkaitan dengan  tindak  pidana  korupsi  yaitu;  merintangi  pemeriksaan  perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi  atau ahli  yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu,  orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak  memberikan  ke- terangan  atau  memberikan  keterangan  palsu,  saksi  yang  membuka  iden- titas  pelapor.  Perbuatan  atau  tindakan  korupsi  yang  tidak  dapat  dijamah dengan UU tindak pidana korupsi antara lain datang terlambat ke tempat kerja, pulang awal dari tempat kerja, berbohong, mempersulit orang lain, memperlambat  atau  menunda  pekerjaan,  memberikan  pelayanan  yang tidak  mengenakkan,  menggunakan  fasilitas  untuk  kepentingan  pribadi atau kelompok, rekayasa data, menyontek dan   atau membantu  contekan saat  ujian,  dan  tindakan  atau  perbuatan  lainnya  dapat  dikategorikan sebagai  dapat  merugikan  orang  lain,  institusi,  ataupun  negara  kerugian yang bersifat materi maupun non materi.
Strategi  pendidikan  anti  korupsi  di  madrasah  dapat  dijalankan melalui  1)  pengintegrasian  materi  anti  korupsi  dalam  mata  pelajaran,  2) pengembangan kegiatan kesiswaan, dan 3) pembiasaan perilaku.***

## Daftar Pustaka
Departemen  Agama  RI. al-Hidāyah  al-Qurān  Tafsīr  Per  Kata  Tajwid Kode Angka. Tangerang Selatan: Kalim.
Kartono, Kartini. Patologi Sosial, Jilid 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Mājah, Abū „Abdillāh ibn. Sunan Ibnu Mājah, Vol.3. Beirut: Dâr al- Kutub al-„Ilmiyah, 2009.

## Nurul Yakin
Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember 2015
286
Munadi,  Muhammad  dan  Barnawi. Kebijakan  Publik  di  Bidang  Pendi- dikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
al-Naisâbûrî,  Abi  al-Husain  Muslim  ibn  al-Hujjâj  al-Qusyairî. Shahih Muslim. Kairo: Syirkah al-Qudus, 2014.
Rachim, Dedie A. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, tt.
Semma,  Mansyur. Negara  dan  Korupsi:  Pemikiran  Mochtar  Lubis  atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
al-Sajistani, Abu „Daud. Sunan Abi Dâud, Vol.2. Beirut: Dar al-Kutub al- „Ilmiyah, 2013.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Tim  Penyusun. Panduan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di Madrasah . t.tp. tp, 2013.
Tim  Penyusun. Memahami  untuk  Membasmi:  Buku  Saku  untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
al-Tirmidzi,  Muhammad  ibn  Isa. Al-Jâmi’  al-Shahih  Sunan  al-Tirmidzî, Vol.2. Beirut: Dār al-Kotob al-„Ilmiyah, 2013.
Wibowo,  Agus. Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.