## PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Soebandi
Benny Haryono
Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyungan Denpasar Utara, Bali 80115 (bennyharyono@gmail.com)
ABSTRAK .Setiap  agama  memiliki  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai perkawinan,  sehingga  setiap  individu  wajib  patuh  dan  tunduk  pada  agamanya  masing- masing.  Setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak  melakukan  perkawinan  sudah seharusnya  melewati  lembaga  agamanya  masing-masing.  Karena  perkawinan  yang didasari  ikatan  lahir  bathin  dapat  dikatakan  sah,  apabila  telah  memenuhi  unsur  dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Maka  dari  itu,  perkawinan  wajib  dilakukan  menurut  hukum  dari  masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak perkawinan itu tidak sah. Sementara seluruh agama yang diakui Indonesia tidak memperbolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya bagi agama Kristen perkawinan beda agama ialah tidak  sah,  karena  dilakukan  menurut  aturan  agama  Kristen  tidak  sesuai  dengan  syarat- syarat yang telah ditentukan dalam perkawinan. Setiap agama yang diakui di Indonesia melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan beda agama karena tidak sesuai  dengan hukum  agama dan hukum  nasional  Indonesia. Rumusan Masalah dalam jurnal ini adalah : 1) Bagaimana perkawinan beda agama di luar negeri menurut hukum positif  di  Indonesia?  2)  Bagaimana  akibat  hukum  dari  perkawinan  beda  agama  yang dilakukan  di  luar  negeri  berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia?  Jenis  Penelitian Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis . Konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang.  Konsep  ini memandang hukum sebagai suatu system normative yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konsep ( conceptual approach) . Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  menggunakan  aturan  hukum  yang menjadi  focus  sekaligus  tema  sentral  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  konsep ( conceptual approach ) ialah penggabungan kata-kata secara tepat dan menggunakan
proses  pikiran.  Terdapat  beberapa  pasal  yang  dapat  dijadikan  dasar  dilarangnya perkawinan  beda  agama  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat  (1) dan pasal 8 huruf (f). dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 46 Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1)  tersebut  maka  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercyaannya  itu  dan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Yang  dimaksud dengan  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercyaannya sepanjang tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  ini  Tindakan pasangan  calon  suami  isteri  Warga  Negara  Indonesia  yang  berbeda  agama  kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum yaitu cara yang dilakukan pasangan calon suami isteri yang memiliki perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengenai  keabsahan perkawinan  akibat  penyelundupan  hukum  perkawinan  tersebut  berakibat  perkawinan tersebut  batal  demi  hukum  atau  yang  dikenal  dengan  asas  “ fraus  omnia  corrumpit”. Akibat  hukum  dari  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri  menurut  hukum  positif  di Indonesia  antara  lain  sebagai  berikut  :  1.  Kesulitan  dalam  Perbuatan  Hukum  bagi Pasangan  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri.  2.  Keabsahan  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  beda  agama.  3.  Hak  Mewaris  tentang  kewarisan khususnya  mengenai  hak  waris  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  beda  agama. Perkawinan  beda  agama  juga  mengakibatkan  kesenjangan  social  bagi  pihak  keluarga, masyrakat, dan terutama bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

## Kata Kunci : Larangan Perkawinan, Akibat Hukum
ABSTRACT. Every religion has provisions governing marriage, so everyone must obey and be asked for their respective religions. Every Indonesian citizen who marries must go  through  their  respective  religious  institutions.  Because  marriages  based  on  birth bonds can be accepted as valid, it has been agreed to fulfill in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, how legal marriages are conducted according to the law of each religion and its beliefs. Therefore, marriages must be carried out according to the law of each  religion  and  belief,  otherwise  the  marriage  is  not  valid.  While  all  religions  in Indonesia  do  not  allow  marriages  to  be  held  if  the  two  candidates  are  of  different religions. For example, for Christians interfaith marriages are not legal, because they are carried out according to the rules of the Christian religion not in accordance with the conditions set out in the marriage. Every religion approved in Indonesia. Expelling everyone to do a marriage different from religion is not in accordance with Indonesian religious and national law. Problem formulations in this journal are: 1) How do interfaith marriages abroad according to positive law in Indonesia? 2) How is the law of interfaith marriages conducted abroad based on positive law in Indonesia? Type of Research This
46 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
research will be prepared using the type of normative juridical research, namely research that supports to examine the application of the rules or norms in positive law.
Normative juridical, that is the approach that uses the positivist legis conception. This concept views identical law with written norms created and promulgated by authorized institutions  or  officials.  This  concept  views  the  law  as  a  normative  system  that  is independent, closed, and independent of real community life. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The statute approach uses the rule of law which is the focus as well as the central theme in this study. The conceptual approach (conceptual approach)  is  the  incorporation  of  words  appropriately  and  using  thought  processes. There are several articles that can be used as the basis for the prohibition of interfaith marriages  contained  in  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  in  article  2 paragraph (1) and article 8 letter (f). in article 2 paragraph (1) it says that "Marriage is legal, if it is done according to the law of each religion and that belief". Therefore, in accordance with article 2 paragraph (1), there are no marriages outside the law of each religion and their beliefs and in accordance with the 1945 Constitution. What is meant by  the  law  of  each  religion  and  belief  includes  legal  provisions  the laws that  apply  to religious groups and their beliefs as long as they do not contradict or are not otherwise specified  in  this  Law.  Actions  of  married  couples  of  Indonesian  citizens  who  are  of different religions and then conduct marriages abroad are referred to as legal smuggling, that is the way a prospective husband does wives who have religious differences, but by violating the rules of their national law in this case the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding the validity of the marriage due to smuggling of the marriage law results in the marriage being null and void by law or  known  as  the  marriage  the  principle  of  "fraus  omnia  corrum  pit  ".  The  legal consequences  of  interfaith  marriages  abroad  according  to  positive  law  in  Indonesia include  the  following:  1.  Difficulties  in  Legal  Deeds  for  Couples  who  do  interfaith marriages  abroad.  2.  The  validity  of  children  born  from  interfaith  marriages.  3. Inheritance  rights  regarding  inheritance,  especially  regarding  inheritance  rights  of children  born  in  interfaith  marriages.  Interfaith  marriages  also  result  in  social inequalities  for  families,  communities,  and  especially  for  children  born  in  such marriages.
Keywords: Prohibition of Marriage, Legal Consequences

## A. Latar Belakang
Di  Indonesia,  sejak  tanggal  2 Januari  1974  perkawinan  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan bersamaan dengan peraturan pelaksanannannya ialah Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 yang berlaku tanggal  01  Oktober
1975. Peraturan ini berlaku bagi seluruh
Warga Negara Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah memberikan  definisi  dalam  Pasal  1 yang  berbunyi  “  Perkawinan  ialah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa”. 47 Meskipun  perkawinan memiliki aturan sendiri dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  bukan berarti  Undang-Undang  tersebut  telah mengatur secara keseluruhan mengenai perkawinan.  Dikarenakan,  perkawinan bukan  hanya  mengenai  urusan  pribadi antara  calon  suami  istri  tetapi  juga urusan  agama,  hukum,  dan  social. Negara  Indonesia  sendiri  memiliki berbagai macam bahasa, budaya, suku, bangsa, dan agama. Dengan perbedaan- perbedaan yang ada di Indonesia sendiri akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Warga Negara Indonesia, salah satunya pada hubungan  umat  beragama.  Dapat  kita ambil contoh ialah persoalan perkawinan yang dilakukan antar umat
Bergama  atau  yang  biasa  disebut dengan perkawinan beda agama.
Setiap
agama memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur
47 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
mengenai  perkawinan,  sehingga  setiap individu  wajib  patuh  dan  tunduk  pada agamanya masing-masing. Setiap Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing. Karena perkawinan  yang  didasari  ikatan  lahir bathin  dapat  dikatakan  sah,  apabila telah  memenuhi  unsur  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing
agamanya dan
kepercayaannya  itu.  Maka  dari  itu, perkawinan  wajib  dilakukan  menurut hukum  dari  masing-masing  agamanya dan  kepercayaan  itu,  kalau  tidak perkawinan itu tidak sah. 48
Perkawinan  yang  sah  harus dicatat  menurut  Peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku hal ini diatur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan bahwa  “  tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang- undangan  berlaku”.  Dari  ketentuan pasal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa perbuatan  pencatatan  itu  tidaklah menentukan  sahnya  suatu  perkawinan, tetapi  menyatakan  bahwa  peristiwa  itu memang  ada  dan  terjadi,  jadi  semata- mata bersifat administrative. 49
Pada saat ini fakta di masyarakat  terdapat  pasangan  yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan masih berpegang teguh pada  agamanya  masing-masing,  maka akan menimbulkan permasalahan dalam pencatatannya, dikarenakan
belum ada peraturan mengenai perkawinan  beda  agama  yang  akan menimbulkan ketidakjelasan  prosedur
48 Wantjik K Shaleh, 1976, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 16
49 Ibid, hal 17.
dalam melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Salah satu persoalan perkawinann  beda  agama  adalah  tidak dapat diterima baik dari Kantor Urusan
Agama  maupun  Kantor  Catatan  Sipil. Kondisi  tersebut  telah  dialami  oleh beberapa  suami  isteri  yang  memiliki perbedaan  agama.  Selain  itu,  telah dikemukakan  oleh  Neng  Djubaidah, bagi orang Islam di Indonesia dilarang melakukan  perkawinan  beda  agama karena  kemudaratannya  lebih  besar dibandingkan  kemaslatan  yang  dapat diraih.  Dan  proses  pemurtadan  sering terjadi  dalam  perkawinan  beda  gama dengan dalih Hak Asasi Manusia. 50
Sementara  seluruh  agama  yang diakui Indonesia tidak memperbolehkan  adanya  perkawinan yang  dilakukan  jika  kedua  calon  beda agama.  Misalnya  bagi  agama  Kristen perkawinan beda agama ialah tidak sah, karena  dilakukan  menurut  aturan agama  Kristen  tidak  sesuai  dengan syarat-syarat  yang  telah  ditentukan dalam  perkawinan.  Setiap  agama  yang diakui  di  Indonesia  melarang  keras setiap  orang  untuk  melaksanakan perkawinan  beda  agama  karena  tidak sesuai  dengan  hukum  agama  dan hukum nasional Indonesia. 51
Berdasarkan latar belakang yang  telah  diuraikan  diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  tentang  “PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN  DI  LUAR  NEGERI BERDASARKAN  HUKUM  POSITIF
DI INDONESIA”.

## B. Rumusan Masalah
5050 Neng Djubaidah, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 178.
1. Bagaimana  perkawinan  beda agama di luar negeri menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana  akibat  hukum dari  perkawinan  beda  agama yang dilakukan di luar negeri berdasarkan hukum positif di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami  perkawinan  beda agama di luar negeri menjadi sah menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami  akibat  hukum dari  perkawinan  beda  agama yang dilakukan di luar negeri berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Perkawinan
Kitab   Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak memuat suatu ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab      Undang-Undang Hukum perdata, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Undang-Undang
memandang perkawinan hanya        dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu      adalah    tidak. Dengan kata lain,  bahwa
51 Rusli dan R. Tama, 1986, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Bandung : Pionir Jaya, hlm 11.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjunjung  tinggi  nilai- nilai  perkawinan  yang  tata cara  dan  pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat  atau agama  dan kepercayaan  dari  orang- orang yang bersangkutan. 52 Pemahaman tentang konsep perkawinan di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata berbeda dengan konsep perkawinan  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan, yang mana pengertian perkawinan menurut Pasal 1 yang berbunyi “ Perkawinan ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 53 Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah  terkandung  maksud untuk hidup bersama secara
52 Asyari Abdul Ghofar, 1992, Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta : CV. Gramada, hlm 16.
53 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
abadi,  dengan  memenuhi hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk  mencapai  keluarga bahagia. 54 Ikatan perkawinan hanya  boleh  terjadi  antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadi hubungan perkawinan antara  pasangan  yang  sama jenis kelaminnya. Persekutuan atau ikatan antara  seorang  pria  dengan seorang wanita bias dipandang  sebagai  suami- istri manakala ikatan mereka  tersebut  didasarkan pada  perkawinan  yang  sah. Sebuah  perkawinan  dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu  sesuai  dengan  apa yang  telah  ditentukan  oleh
Undang-Undang.  Hal  ini sesuai  dengan  pengertian perkawinan menurut R. Wirjono Projodikoro, dimana  perkawinan  adalah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan  yang  memenuhi syarat-syarat tertentu. 55
2.

## Syarat-Syarat Perkawinan
Bagi  pasangan  yang
54 Rusli dan R.Tama, 2000, Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya, Pionir Jaya, Bandung, hlm 11.
55 Wirjono Projodikoro, 1984, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung, hlm 7.
hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu  untuk  sahnya  suatu perkawinan.  Ikatan  antara seorang  pria  dan  seorang wanita  dapat dipandang sebagai  suami  istri,  ikatan tersebut  didasarkan  pada adanya  perkawinan  yang sah, untuk sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan  oleh  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. Supaya perkawinan dapat  dilangsungkan,  maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.  Syarat-syarat perkawinan  di  Indonesia
diatur  dalam  Pasal  6,  Pasal 7,  dan  Pasal  11  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun 2019       Perubahan      Atas
Undang-Undang   Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun 1975. Menurut  Ko  Tjay  Sing, syarat-syarat perkawinan yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 56
a. Syarat-Syarat Materil 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) 2. Seorang yang belum    mencapai umur  21  tahun harus
mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) 3. Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun       dan pihak        wanita sudah    mencapai umur   19    tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019       sebagai Perubahan      Atas
56 Ko Tjay Sing, 1981, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga , Semarang : Itikad Baik, hlm 134- 131.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) b. Syarat-Syarat Formal Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas- formalitas yang mendahului perkawinan. 57 Syarat-syarat formal terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu : 1. Pemberitahuan Kepada Pegawai Pencatat Perkawinan    Di Kantor Catatan Sipil  bagi  yang non-muslim. 2. Penelitian Syarat- Syarat perkawinan. Penelitian syarat- syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat- syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut Undang- Undang. 3. Pengumuman Tentang Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan. Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada    umum
untuk
mengetahui dan mengajukan
keberatan- keberatan terhadap dilangsungkann ya  perkawinan. Pengumuman perkawinan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat      hal ihwal      orang yang akan melangsungkan perkawinan   itu
akan dilangsungkan. 58 Dengan mengingat banyak hal-hal yang mungkin timbul dikemudian hari setelah adanya suatu perkawinan, baik dari pasangan  suami  istri  itu sendiri maupun dari keluarga termasuk  dari  orang  tua diharapkan tidak adanya perpecahan dalam perkawinan tersebut dikarenakan  tidak  adanya kecocokan atau tidak adanya penyesuaian sebelumnya yang disebabkan oleh pelaksanaan perkawinan tersebut  bukan  kemauan  dari salah  satu  pihak  saja,  baik hanya kemauan dari pasangan  itu  sendiri  atau kemauan dari keluarga ataupun  orang  tua.  Dengan adanya persetujuan perkawinan  maka  resiko  dan tanggungjawab dari perkawinan  tersebut  dipikul secara bersama-sama. 3. Tujuan Perkawinan
Perkawinan adalah sesuatu yang skaral, perkawinan  adalah  sesuatu yang  amat  penting  bagi kehidupan  manusia  termasuk kehidupan agama, sering dianggap  bahwa  perkawinan adalah  bagian  dari  ibadah.
Tujuan sebuah perkawinan
bagi  orang  beragama  harus merupakan  suatu  alat  untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa.
Tujuan perkawinan diatur dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan ialah  membentuk  keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa maka perkawinan mempunyai  hubungan  yang sangat  erat  dengan  agama atau  kerohanian,  dalam  hal perkawinan  disetiap  agama pasti mempunyai tujuan yang jelas, tujuan perkawinan diharapkan  dapat  membuat suatu ketenangan dalam hubungan rumah tangga
dengan dasar agama. 4. Asas-Asas Perkawinan Dalam suatu perkawinan  perlu  adanya suatu ketentuan yang menjadi  dasar  atau  prinsip dari pelaksanaan perkawinan. Mengenai prinsip atau dasar perkawinan  tersebut  telah ada pengaturannya di dalam Undang-  Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
58 K. Wantjik Saleh, Op. Cit, hlm 19.
Seperti yang dikemukakan  oleh  Djaren saragih bahwa dalam Undang-Undang   Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip  perkawinan yang telah disesuaikan dengan  perkembangan  dan tuntutan zaman yang pengaturannya terdapat dalam  penjelasan  umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 59 Terdapat 6 (enam) asas- asas perkawinan yang termuat  dalam  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  yaitu sebagai berikut 60 : 1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 2. Dalam Undang- Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan     bahwa perkawinan     adalah sah apabila perkawinan  tersebut dilakukan menurut hokum masing- masing dan kepercayaannya tersebut dan
59 Djaren Saragih, 1980, Himpunan Peraturan- Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang
perkawinan        harus dicatatkan       kepada
Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan  Sipil  bagi non-muslim. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan mengatur asas monogami. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang     Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri  tersebut   harus telah    masak    jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini dimaksudkan      agar dapat     mewujudkan tujuan      perkawinan secara    baik    tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat  keturunan yang baik dan sehat. 5. Karena        tujuan perkawinan     adalah
untuk membentuk keluarga           yang bahagia  dan    kekal, maka Undang- Undang   Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menganut      prinsip
Perkawinan Indonesia, Bandung : Tarsito, hlm 137 – 138.
60 Ibid
untuk mempersulit terjadinya  perceraian. Untuk melakukan perceraian harus dengan  dasar  atau alas an-alasan tertentu  serta  harus dilakukan dan diputuskan oleh Pengadilan. 6. Hak  dan  kedudukan istri  adalah  seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat,  sehingga dengan demikian makan segala sesuatu dalam  keluarga  dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 61

## 5. Perkawinan Beda Agama
Perkawinan antar pemeluk agama yang  berbeda  adalah  suatu perkawinan  yang  dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama dan kepercayaan  yang  berbeda antara  satu  dengan  yang lainnya. 62 Perkawinan  beda agama juga bisa  terjadi
61 Ibid
62 Abdurrahman dan Ribuan Syahrani, 1978,
Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung : Alumni, hlm 11.
antara beda kewarganegaraan  yaitu  pria ataupun wanita salah satunya  warga  negara  asing dan juga memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

## E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative,  yaitu  penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif. 63 Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis  positivis .  Konsep  ini memandang  hukum  identic dengan norma-norma tertulis  yang  dibuat  dan diundangkan  oleh  lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu system normative yang bersifat mandiri, tertutup,  dan  terlepas  dari kehidupan  masyarakat  yang nyata. 64

## 2. Pendekatan Penelitian
63 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, , hlm 295.
64 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia , hlm 13 – 14.
Penelitian              ini menggunakan   pendekatan perundang-undangan
( statute approach) dan pendekatan            konsep ( conceptual       approach) . Pendekatan      perundang- undangan            ( statute
approach )     menggunakan aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral dalam
penelitian      ini.
Pendekatan            konsep ( conceptual approach ) ialah
penggabungan     kata-kata secara tepat        dan menggunakan          proses pikiran. 65

## 3. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan hukum dalam penelitian  normative  ini terbagi  menjadi  2  (dua) bahan  hukum  antara  lain sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
- Undang-Undang
Dasar 1945 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. - Peraturan  Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang- Undang Nomor  1 Tahun  1974  tentang Perkawinan. - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama b. Bahan Hukum Sekunder
- Buku-Buku  tentang Perkawinan
- Pendapat para ahli - Tulisan-Tulisan Ilmiah yang berkaitan dengan hal yang diteliti. 4. Teknik Analisis Bahan
Hukum Teknik  analisis  bahan  hukum yang digunakan ialah analisis normative, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan  bahan  hasil penelitian berdasarkan pada pengertian  hukum,  norma hukum,  teori-teori  hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
65 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, , hlm 306.

## F. Pembahasan
1. Perkawinan  Beda  Agama Di  Luar  Negeri  Menurut
Hukum Positif Di Indonesia Undang-Undang Nomor
1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  melarang perkawinan  beda  agama, tetapi  juga  tidak  mengatur dengan  tegas  perkawinan beda  agama.  Namun  dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun
1974 ditafsirkan perkawinan antara pasangan yang seagama. Terdapat beberapa pasal yang  dapat  dijadikan  dasar dilarangnya perkawinan beda  agama  yang  terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “Perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 66 Oleh  karena  itu,  sesuai dengan  pasal  2  ayat  (1) tersebut  maka  tidak  ada perkawinan  di  luar  hukum masing-  masing  agamanya dan  kepercyaannya  itu  dan sesuai dengan Undang-
Undang  Dasar  1945. Yang
66 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
67 Undang-Undang Dasar 1945.
dimaksud  dengan  hukum masing-masing  agama  dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan  yang berlaku bagi golongan agama  dan  kepercyaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 67
Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping  cara-cara  dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam perspektif agama-agama  yang  diakui di  Indonesia,  perkawinan beda agama ktidak dibenarkan  karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama  yang  diakui di  Indonesia.  Argumentasi ini diperkuat dengan adanya Pasal  8  huruf  (f)  bahwa “perkawinan dilarang antara dua  orang  yang  mempunyai hubungan yang oleh
agamanya  atau  peraturan lain  yang  berlaku,  dilarang kawin”. 68
68 Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Tindakan pasangan calon  suami  isteri  Warga Negara Indonesia yang berbeda  agama  kemudian melakukan  perkawinan  di luar  negeri  disebut  dengan istilah penyelundupan hukum  yang  dalam  bahasa Belanda  dikenal  dengan “ wetsontduiking ”, dan istilah Inggris dengan “ fraudulent creation of point  contact ” 69 yaitu  cara yang  dilakukan  pasangan calon  suami  isteri  yang memiliki perbedaan keagamaan,  tetapi  dengan cara melanggar aturan hukum  nasionalnya  dalam hal  ini  aturan  Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan akibat penyelundupan hukum  perkawinan tersebut berakibat perkawinan tersebut  batal  demi  hukum atau  yang  dikenal  dengan asas “ fraus omnia corrumpit”. 2. Akibat Hukum Dari Perkawinan  Beda  Agama Yang  Dilakukan  Di  Luar Negeri Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia 1. Kesulitan dalam Perbuatan Hukum
69 Sudargo Gautama, 1987, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia , Bandung : Bina Cipta, hlm 148.
Pasangan  suami  isteri  juga akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan urusan perbuatan  hukum  yang terkait dengan perkawinan. Akta perkawinan  merupakan bukti otentik dari Kantor Catatan Sipil. Pencatatan  perkawinan mebantu  suami  ataupun isteri  untuk  melakukan perbuatan hukum. Contohnya  tidak  dapat haknya  sebagai  seorang istri  ataupun  suami,  dan mengenai  status  anak perkawinan  yang  tidak dicatatkan. 2. Keabsahan Anak Menurut        Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dalam  Pasal  42  yang berbunyi  “  Anak  yang sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau sebagai akibat perkawinan  yang  sah. 70
Dan dalam Pasal 43 ayat
(1) berbunyi  “  Bahwa anak  yang  lahir  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya”. 71
Mengenai  kedudukan  hukum anak  yang  lahir  dari pasangan perkawinan beda agama ini, kita
70 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
71 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
melihat  pada  ketentuan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak  yang  sah  adalah anak  yang  dilahirkan dalam atau sebagai akibat  perkawinan  yang sah. Selain  itu,  orang  tua  yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang  nomor 23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yang berbunyi 72 : 1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. 2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang  dipeluk   anak mengikuti agama orang tuanya. 73 Di dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002
72 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 73 Ibid
tentang Perlindungan Anak  diterangkan  bahwa anak  dapat  menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal  dan  bertanggung jawab,  serta  memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Hak Mewaris Secara  umum  perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan
persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri   maupun   kepada pihak ketiga atau pihak luar termasuk hak waris anak  yang   lahir    dari perkawinan            beda agama. 74 Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri.      Hak       isteri terhadap     nafkah    dan harta               bersama sepenuhnya tergantung kepada   ada     tidaknya perkawinan    yang    sah sebagai                dasar hukumnya.      Hal      ini dikarenakan anak yang lahir  dari   perkawinan
74 Purwanto, 2008, Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm 20.
yang  tidak  sah  hanya mempunyai  hubungan hukum dengan ibunya 75 ,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang berbunyi  :  “Anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya”, 76
sehingga segala hak
anak terhadap bapaknya akan  hilang  dan  tidak diakui oleh hukum. Apabila  persoalan  kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda  agama jelas  lebih  melindungi hak  kewarisan  masing- masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama ialah masalah keyakina. Konsekuensinya  anak- anak hanya akan seagama  dengan  satu satu  dari  orang  tuanya dan  atau  bisa  menganut agama  lain  yang  dianut oleh kedua orang tuanya. 77 Apabila  anak seagama   dengan   salah
75 Ibid
76 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
satu  orang  tuanya,
maka ia hanya akan mendapatkan h ak kewarisan dari bapak  ataupun  ibunya saja yang seagama.
Pada akhirnya masalah kewarisan  khususnya mengenai  hak  waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama,  dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak- pihak yang bersengket a. Apakah akan mengacu  atau  tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya Hukum Perdata (KUH Perdata)  atau  Hukum Adat, karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang  berlaku  yaitu Undang- Undang Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak
sebelum berperkara
dapat
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama  masih  terdapat pluralisme hukum 77 R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, Hukum Waris Di Indonesia , Bandung : Penerbit Sumur, hlm 33.
waris, maka hal tersebut
menjadi  hambatan  hak mewaris anak yang lahir dalam  perkawinan  beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku,  hal  ini  karena masing-masing pihak (pewaris  maupun  ahli waris)  tentunya  tetap berpegang  teguh  pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut. 78 G. Penutup
1. Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  yang penulis  bahas  diatas  maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut : 1. Tindakan pasangan calon suami isteri Warga Negara  Indonesia  yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum yaitu cara yang dilakukan pasangan  calon  suami isteri yang memiliki perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar  aturan  hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang   Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat perkawinan tersebut batal demi  hukum  atau  yang dikenal dengan asas
“ fraus omnia corrumpit”.
2. Akibat hukum dari perkawinan  beda  agama di  luar  negeri  menurut hukum positif di Indonesia antara lain sebagai berikut : • Kesulitan dalam Perbuatan Hukum bagi Pasangan yang melakukan perkawinan      beda agama di luar negeri. • Keabsahan anak yang  dilahirkan  dari perkawinan beda agama.
• Hak Mewaris tentang kewarisan khususnya mengenai  hak  waris
anak yang lahir dalam perkawinan beda agama.
Perkawinan  beda  agama juga mengakibatkan kesenjangan  social  bagi pihak keluarga, masyrakat, dan terutama
78 H. Amin Husein Nasution, 2012, Hukum Kewarisan , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 75.
bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 2. Saran
1. Dengan  diberiakukannya Undang-Undang   Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, terjadi pembatasan untuk melakukan perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Sayangnya  pembatasan ini  tidak  diawasi  secara ketat,  sehingga  banyak dilakukan penyelundupan hukum  agar  perkawinan tersebut menjadi dianggap  sah.  Melihat keadaan sosial masyarakat Indonesia, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda merupakan permasalahan  yang  tidak dapat  dihindari  karena terdapatnya pluralisme agama di Indonesia. Unluk itu agar tidak terus terjadi penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan khususnya dalam perkawinan        antara mereka  yang  berbeda agama diperiukan pengaturan  yang   dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak.
2. Hendaknya  perkawinan beda  agama   ini  tidak
dilakukan  oleh  pasangan yang  akan  menikah.  Hal ini  mengingat  dampak yang ditimbulkannya berpengaruh terhadap masa  depan  keluarga, anak  dan  harta  benda. Selain  itu  yang  paling penting  bahwa  tidak  ada satu agamapun yang membolehkan adanya perkawinan  beda  agama. Hal  ini  juga  merugikan bagi  pihak  anak  untuk memberi perlindungan kepada anak serta menempatkan  hak  anak hasil perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Wantjik  K  Shaleh,  1976, Hukum Perkawinan  Di  Indonesia, Jakarta  : Ghalia Indonesia
R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, Hukum Waris Di Indonesia , Bandung : Penerbit Sumur H. Amin Husein Nasution, 2012, Hukum Kewarisan ,  Jakarta  :  PT.  RajaGrafindo Persada.
Purwanto,  2008, Hak  Mewaris  Anak Yang  Lahir  Dari  Perkawinan  Beda Agama, Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro, Sudargo  Gautama,  1987, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia , Bandung : Bina Cipta
Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia. Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing.
Abdurrahman  dan  Ribuan  Syahrani,
1978, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan  Di  Indonesia, Bandung  :
Alumni.
Djaren Saragih, 1980, Himpunan
Peraturan-Peraturan  Dan  Perundang- Undangan  Di  Bidang  Perkawinan
Indonesia, Bandung : Tarsito.
Wirjono Projodikoro, 1984, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung. Ko  Tjay  Sing,  1981, Hukum  Perdata Jilid  I  Hukum  Keluarga ,  Semarang  : Itikad Baik,
Rusli  dan  R.Tama,  2000, Perkawinan Antar  Agama  Dan  Permasalahannya, Pionir Jaya Bandung.