https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 4 Nomor 1 Mei 2022 : 41-58 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v4i1.15054 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060

## PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERANG DARI ASPEK PRINSIP PEMBEDAAN

## ( THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN WAR FROM DISTINCTION PRINCIPLE ASPECT)
Muhammad Fikri Ridwansyah Amalia Zuhra Fakultas Hukum Universitas Trisakti mahmoodfaizbaraja@gmail.com , amalia.z@trisakti.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai prinsip pembedaan, menjelaskan  kepada  pembaca  Artificial  Intelligence  dalam  perang  dapat  berupa  apa  dan menghubungkan  pembahasan  tersebut  dengan  prinsip  pembedaan  untuk  mengetahui  apa penggunaan dari Artificial Intelligence dalam peperangan diperbolehkan. Penelitian ini termasuk jenis  penelitian  Deskriptif.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menyebabkan perkembangan peradaban pada era ini dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Teknologi yang  menjadi  patokan  peradaban  ini  bisa  dilihat  dari  terciptanya  Artificial  Intelligence (AI)/Kecerdasan  buatan,  hal  ini  merupakan  bukti  nyata  bahwa  perdaban  manusia  terus berkembang.  Umumnya  teknologi  tersebut  dipakai  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti penggunaan smartphone, smart tv, dan mobil pintar. Namun teknologi Artificial Inteligence tidak hanya terbatas hanya pada di kehidupan sehari-hari, melainkan pada bidang militer pun Artificial Intelligence digunakan. Sistem kecerdasan buatan menjalankan sejumlah benda-benda militer seperti pesawat tanpa awak, drone, dan bahkan aplikasi peretasan pada bidang militer. Artificial Intelligence  ini  sendiri  belum  memiliki  aturan  khusus  dari  peraturan  internasional  manapun, tetapi kita bisa melihat pada Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang dimana pada pasal tersebut  menjelaskan  tentang  betapa  flexibelnya  hukum  humaniter  karena  peraturannya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada masa ini. Dalam hal prinsip  pembedaan  bagaimanapun  juga  tidak  boleh  ada  penduduk  sip  yang  menjadi  korban peretasan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh Artificial Intelligence ini. Kata Kunci: Teknologi; Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence; Prinsip Pembedaan.

## Abstract
This review plans to discover more with regards to the standard of segregation, disclose to the peruser what Artificial Intelligence in war can be and relate the conversation to the guideline of separation to discover what utilization of Artificial Intelligence in war is allowed. This examination has a place with the sort of graphic exploration. The improvement of science and innovation causes many changes that happen on the planet in different fields of human existence. Man- made consciousness innovation or normally called Artificial Intelligence (AI), is verification that human development keeps on advancing. By and large, this innovation is utilized in day to day existence, for example, the utilization of cell phones, brilliant TVs, and keen vehicles. In any case, Artificial Intelligence innovation isn't simply restricted to daily existence, yet in addition in the  tactical  field,  Artificial  Intelligence  is  utilized.  Man-made  consciousness  frameworks
42   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
incorporate  military  things  like  robots,  drones,  and  surprisingly  military  hacking  applications. Computerized reasoning itself doesn't have explicit principles from any global guidelines, yet we can  allude  to  Article  36  of  Additional  Protocol  I  of  1977,  which  in  that  article  clarifies  the adaptability of philanthropic law since its guidelines observe the advancement of science and innovation. As far as the guideline of differentiation, be that as it may, no occupant of the taste ought to be the casualty of hacking or different things brought about by this Artificial Intelligence.
Keyword: Technology; Artificial Intelligence; Distinction Principle.

## Pendahuluan
Hukum Humaniter merupakan satu dari berbagai cabang dari Hukum Internasional yang belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat.  Hukum  Humaniter  ini  sendiri  tidak  mempersoalkan mengapa terjadinya perdang dan tidak memberikan penilaian terhadap yang benar atau salah dalam  perang.  Melainkan,  Hukum  Humaniter  mengatur  tentang  Ius  ad  Bellum  atau  disebut dengan  Hukum  Tentang  Peperangan  dan  juga  Ius  ad  Bello  atau  disebut  juga  Hukum  Yang Berlaku  Dalam  Perang  dengan  tujuan  untuk  memberikan  suatu  perlindungan  dan  juga pertolongan  terhadap  mereka  yang  menjadi  korban  peperangan,  baik  dari  pihak  kombantan maupun penduduk sipil. Hukum Humaniter terbentuk dari beberapa asas, yaitu:
a) Asas kepentingan militer (Military Necessity) Asas  ini  memiliki  artian  bahwasannya  pihak  yang  bersengketa  memiliki  hak  untuk melakukan  sesuatu  untuk  keberhasilan  operasi  militernya,  namun  tidak  melanggar hukum  perang.  Dengan  kata  lain,  pihak  yang  bersengketa  dalam  operasinya  harus memperhatikan  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  operasi  militer  tersebut  secara menyeluruh agar tidak berlebihan atau meminimalisir dampak dari hal tersebut. Dalam pelaksaannya, asas kepentingan militer (Military Necessit) memiliki prinsip yakni prinsip pembatasan (Limitation Principle) yang meyakini harus adanya pembatasan terhadap cara atau metode dalam berperang, seperti menyebabkan luka yang berlebihan dan juga prinsip proposionalitas (Propotionality Principle) yang meyakini bahwa kerusakan yang terjadi akibat dari operasi militer atau peperangan kepada penduduk sipil tidak boleh diluar batasan atau tidak boleh berlebihan.
b) Asas kemanusiaan (Humanity)
Pada asas ini dijelaskan bahwasannya tidak boleh ada kekerasan atau dampak yang tidak diperlukan atau berlebihan dalam peperangan. Segala sesuatu dalam perang ada batasannya  mulai  dari  orang  sakit  dan  luka,  tawanan  perang,  penduduk  sipil,  dan bahkan  kombatan  harus  dilndungi.  Contohnya  penggunaan  peluru  dum-dum  yang merupakan peluru berkaliber 0,45 mm adalah peluru yang dikikir ujungnya sehingga menimbulkan  luka  yang  tidak  perlu  yang  membuat  orang  yang  terkena  pelurunya memiliki luka yang lebih dari peluru biasa. Penggunaan peluru ini telah dilarang sejak dulu, tepatnya pada Deklarasi III Tahun 1809 untuk melindungi kombatan agar tidak ada lagi luka yang berlebihan.
c) Asas ksatriaan (Chivalry)
Pada asas ini para pihak yang bersengketa harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Penggunaan alat-alat illegal serta cara-cara yang ilegal dalam hukum humaniter tidak boleh digunakan karena cara tersebut bukanlah cara yang terhormat. Sebagai contoh, dalam  perang  harus  ada  pemberitahuan  permulaan  peperangan  dalam  bentuk
deklarasi  perang  (declaration  of  war)  ataupun  ultimatum  perang  bersyarat  atau istilahnya ultimatum with conditional declaration of war. 1
Tujuan dari hukum humaniter tidak bermaksud untuk melarang adanya peperangan atau mengatur  tentang  bagaimana  berjalannya  suatu  peperangan,  tetapi  untuk  membatasi penderitaan  dari  korban-korban  perang.  Dalam  hal  mengatur  perang,  hukum  humaniter mencoba  untuk  mengatur  agar  peperangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersengketa memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Pada  dasarnya  peperangan  merupakan  suatu  konflik/pertikaian  yang  dapat  dipicu  dari berbagai hal, mulai dari pembunuhan pemimpin suatu Negara, perbedaan ideologi, keinginan untuk  memperluas  wilayah  Negara  kekuasaan,  perampasan  sumber  daya,  serta  perbedaan kepentingan dari manusia-manusia di dunia ini.
Sejarah dari hukum humaniter ini sudah ada semenjak peradaban kuno, ketika akan ada peperangan maka pihak yang berseteru akan saling memberi peringatan terlebih dahulu. Lalu pada masa itu guna menghindari luka yang berlebihan, maka ujung panah tidak akan diarahkan ke  arah  perut,  tepatnya  di  hati.  Lalu,  setelah  adanya  korban  maka  kemudian  segeralah pertempuran  tersebut  akan  berhenti  selama  15  hari  lamanya.  Sistem  gencatan  senjata  inilah yang dianut pada zaman tersebut. Berlanjut ke abad pertengahan yang dimana hukum humaniter ini sendiri sangat dipengaruhi oleh agama-agama yang ada di dunia. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan  contoh  peperangan  yang  menaati  peraturan  agama,  contohnya  agama  islam  yang mengikuti aturan yang terdapat pada Al-Quran dan agama Kristen yang menaati konsep perang yang adil ( Just War). Selain dari itu, pada abad ini hukum humaniter juga dipengaruhi oleh prinsip keksatriaan. Berjalan ke zaman modern hukum humaniter berkembang dengan begitu ccepat dan pesat. Perkembangan tersebut dimulai pada abad ke-19, dimana persenjataan di zaman ini lebih  modern  dan  lebih  mematikan.  Karena  hal  tersebut  maka  didirikanlah  palang  merah internasional dan penandatanganan Konvensi Jenewa 1864. Yang melatabelakangi pembuatan konvensi  ini  ialah  pengalaman  yang  dialami  oleh  Henry  Dunant  pada  perang  antara  Austria dengan tentara gabungan Perancis-Sardinia. Dikarenakan penderitaan prajuri yang gugur, luka, dan  sakit  pada  pertempuran  maka  pada  tanggal  17  Februari  dibuatlah  perkumpulan  yang bernama Comite international et permanent de secours aux militaries blesses, komite tersebur mengambil  inisiatuif  untuk  mengadakan  suatu  konferensi  internasional  guna  membahas kekurangan perawatan kesehatan pada peperangan. Konfensi tersebut lalu menghasilkan palang merah pada bulan Oktober 1963. Kemudian Konvensi 1864, merupakan suatu Konvensi untuk perawatan  kepada  korban  yang  terluka  di  daratan,  digadang-gadang  sebagai  konvensi  yang mengawali  perintisan  Konvensi  Jenewa  berikutnya  yang  berkaitan  tentang  perlindungan terhadap korban peperangan. 2
Hukum Humaniter terbentuk dari beberapa asas, yaitu asas kepentingan militer (Military Necessity),  asas  kemanusiaan  (Humanity),  dan  asas  ksatriaan  (Chivalry).  Namun  ada  prinsip yang tak kalah penting dalam pembentukan Hukum Humaniter, yaitu prinsip pembedaan yang gunanya  untuk  membedakan  subjek  maupun  objek  dalam  berperang  menjadi  dua,  yaitu Penduduk (Civilian), Kombatan (Combatant), Objek Sipil (Civilian Objects), dan Sasaran Militer (Military Objectives).
Teknologi  merupakan  bukti  bahwasannya  manusia  terus  menerus  berkembang  tiada hentinya.  Didorong  oleh  keingintahuan,  berbekal  imajinasi,  semangat  yang  tinggi  dalam eksekusi,  dan  rasa  penasaran  yang  tinggi  menyebabkan  manusia  selalu  mengalami  yang namanya perkembangan. Perkembangan tersebut bisa dibilang sangat cepat dan pesat, salah satu  contoh  dari  perkembangan  tersebut  ada  di  sekitar  kita,  seperti  penggunaan  Artificial
1 Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 11
2 Wahyu Wagiman, S.H., Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia
44   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
Intelligence  pada  smartphone  yang  kita  genggam  saat  ini.  Teknologi  tersebut  tidak  hanya sebatas  ada  di  kehidupan  sehari-hari.  Melainkan  ada  dalam  berbagai  bidang  seperti  social, ekonomi, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Teknologi yang  kian  berkembang  bergantung  pada  manusia  ini  telah  memuncak  dan  berkembang  jauh hingga  saat  ini,  bahkan  sekarang  bukan  hanya  dipakai  pada  keseharian  melainkan  pada peperangan pula.
Pada  zaman  sekarang  tepatnya  abad  ke  21  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terus berkembang tanpa mengenal tempat dan waktu. banyak cara yang dipakai dalam peperangan seperti  Penggunaan  transportasi  bertenaga  nuklir,  Penggunaan  senjata  biologis,  Penggunaan senjata bertenaga listrik, dan masih banyak lagi. istilah dari perang ini sendiri juga sudah bukan hanya  perang  melalui  fisik  lagi.  Seiring  berkembangnya  zaman  ada  juga  istilah  yang  disebut dengan dengan perang dunia maya atau sering dikenal dengan julukan cyber war. Perang ini digunakan untuk menghancurkan strategi musuh dalam perang dan memungkinkan salah satu pihak untuk menyerang sistem keamanan yang ada di suatu Negara. Tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang serius dan tidak boleh ada pengabaian sama sekali. Perang dunia maya menggunakan Artificial Intelligence yang ada dalam beberapa perangkat di dunia seperti yang ada pada super computer atau teknologi canggih lainnya.

## Rumusan Masalah
1. Apa itu prinsip pembedaan?
2. Apa itu Artificial Intelligence dalam peperangan?
3. Apakah penggunaan Artificial Intelligence dalam perang diperbolehkan berdasarkan prinsip pembedaan?

## Tujuan
Dari rumusan masalah yang telah disinggung tersebut maka tujuan dari penulisan makalah ini ialah guna mencari tahu dan memahami lebih dalam tentang prinsip pembedaan, menjelaskan kepada  pembaca  Artificial  Intelligence  dalam  perang  dapat  berupa  apa  dan  menghubungkan pembahasan  tersebut  dengan  prinsip  pembedaan  untuk  mengetahui  apa  penggunaan  dari Artificial Intelligence dalam peperangan diperbolehkan. Demi tercapainya tujuan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan apa itu Prinsip Pembedaan dan apa itu Artificial Intelligence guna mendapat gambaran dan pemahaman awal tentang judul yang diambil penulis.  Lalu,  menghubungkan  pemahaman  tersebut  kepada  prinsip  pembedaan  serta memberikan peraturan dari penggunaan Artificial Intelligence ini sendiri yang ada pada hukum internasional maupun hukum humaniter.

## Pembahasan Prinsip Pembedaan
Prinsip Pembedaan (distinction principle) merupakan salah satu prinsip yang membedakan masyarakat menjadi dua golongan, prinsip ini pula yang menjadi landasan utama dari hukum hamaniter, lebih jelasnya yaitu pengelompokan penduduk pada negara yang sedang berseteru ataupun  terlibat  dalam  suatu  konflik  bersenjata  dan  dibagi  kedalam  dua  kategori,  Kombatan ( Combatant)  dan  Penduduk  (Civilians). 3 Pembedaan  seperti  ini  sangat  diperlukan  untuk membedakan antara yang boleh dijadikan subjek kekerasan (dibunuh) dalam pertikaian senjata dan mana subjek yang tidak boleh diserang atau yang harus dilindungi karena tidak turut ikut serta dalam pertikaian senjata.
3 Prof. KGPH. Haryomataram, S.H., Pengantar Hukum Humaniter, hal. 73.
Kombatan  ( Combatant)  bertugas  untuk  menjadi  garda  depan  dalam  peperangan  dan untuk bertempur melawan musuh yang ada dalam medan pertempuran. Kombatan juga memiliki tugas tersirat dalam tugasnya yaitu untuk melindungi apa yang ada di garis belakangnya yaitu penduduk ( Civilians). Dalam hal ini kombatan perlu dibedakan dengan penduduk (Civilian) karena kombatan  adalah  orang  yang  dapat  bertempur  di  peperangan  dan  boleh  menjadi  sasaran peperangan, tindakan bunuh membunuh oleh kombatan tidaklah melanggar hukum, pasalnya kombatan  ada  dalam  posisi  “membunuh  atau  dibunuh”.  Sedangkan  penduduk  ( Civilians) merupakan orang yang tidak boleh beserta dalam peperangan dan tidak boleh dijadikan sasaran perang  ataupun  objek  kekerasan.  Lalu,  masyarakat  yang  harus  dilindungi  oleh  kombatan ( Combatant) 4
Disamping mengatur tentang subjek-subjek yang boleh diserang dan dilindungi, prinsip ini juga membedakan antara objek-objek yang dapat dijadikan sasaran militer. Objek-objek tersebut dibagi menjadi dua, yaitu objek sipil ( Civilian Objects) dan sasaran militer (Militarian Objectives). Dengan  mengatur  hal  tersebut  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  prinsip  pembedaan  ini  sendiri bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  orang-orang  yang  menjadi  warga  sipil ( Civilians) sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya-bahaya yang ada dalam perang dan diberikan indikasi bahwa mereka bukanlah subjek yang dapat diserang dalam peperangan.
Dalam prinsip pembedaan terdapat suatu asas yang bernama asas ratione personae, asas tersebut  menyatakan  bahwasannya  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  biasa  harus mendapatkan perlindungan umum dari bahaya yang diakibatkan oleh perang. Bila mana dilihat secara normatif, prinsip ini meniadakan atau meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh prajurit terhadap  masyarakat  biasa  ( Civilians),  artinya  prinsip  ini  mempertipis  kemungkinan  tentang pelanggaran dalam hukum humaniter. 5
Dasar  hukum  dari  prinsip  pembedaan  ini  snediri  terdapat  dalam  berbagai  instrument hukum  humaniter,  seperti  Konvensi  Den  Haag  1907,  Konvensi  Jenewa  1949,  dan  Protokol Tambahan I Tahun 1977.
Prinsip pembedaan berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 atau disebut sebagai Second Peace Conference merupakan ratifikasi dari Konveni Den Haag 1899 yang merupakan First Hauge Peace Conference. Dalam konvensi Den Haag 1907 ini menghasilkan banyak konvensi lain salah satunya yakni Konvensi IV berjudul Convention respecting the laws an customs of war on land atau lebih dikenal dengan sebutan Hauge Regulation (HR). Konvensi IV ini ditandatangani oleh sejumlah Negara seperti Britania Raya, Jepang, Meksiko, Belanda, Rusia, dan sebagainya. Pada Pasal pertama konvensi ini menjelaskan bahwasannya bagi pasukan militer ( Armies) saja, tetapi juga bagi milisi dan relawan ( volunteer corps) yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Dikepalai oleh pimpinan yang bertanggung jawab dengan bawahannya
2. Memiliki tanda-tanda yang dapat dikenal walaupun dari jauh
3. Membawa senjata terlihat oleh mata
4. Melaksanakan misinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
Pada Negara yang di mana milisi atau relawan itu merupakan ( constitute) tentara atau menjadi bagian dari tentara itu sendiri, maka mereka dapat disebut juga sebagai tentara ( army). 6 Dalam  Pasal  2  tidak  diatur  bahwa  perkumpulan  masyarakat  disebut  juga  berperang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 jika memenuhi syarat-syarat, adalah penduduk tertentu dari suatu ruang yang belum segera berperang untuk memerangi gerak maju musuh, dan tidak mengkoordinasikan diri seperti yang diinginkan. pengaturan pasal 1, dianggap sebagai perang jika menaati hukum perang dan membawa senjata terlihat oleh mata. 7 Pasal 2 ini membahas
4 Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, 1992, hal. 32.
5 Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter” (On-line) Tersedia di: https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/
6 Article 1 of Hauge Convention IV 1907
7 Prof. KGPH. Haryomataram, S.H., Pengantar Hukum Humaniter, hal 77.
46   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
tentang dengan istilah levee en masse. Syarat yang ada agar diakui sebagai levee en masse ialah:
1. Masyarakat yang berasal dari wilayah yang belum ditundukkan
2. Berperang secara spontanitas
3. Tidak siap diri
4. Menaati hukum perang
5. Membawa senjata dengan terang-terangan
Dalam Pasal 3 menjelaskan kepada kita bahwa militer dari pihak berperang dapat terdiri dari kombatan dan non kombatan dan apabila tertangkap oleh musuh harus diperlakukan sebagai tawanan  perang.  Dengan  demikian  berdasarkan  HR,  golongan  yang  dapat  ikut  serta  dalam peperangan yaitu 1) Tentara ( Armies), Milisi dan relawan, dan Ievee en masse. Prinsip pembedaan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, konvensi ini ada empat konvensi, pertama merupakan konvensi yang membahas tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang  yang  luka  dan  sakit  di  medan  pertempuran  darat,  kedua  Konvensi  yang  membahas tentang  perawatan  angkatan  perang  di  laut  seperti  terluka  dan  sakit,  ketiga  konvensi  yang membahas tentang perlakuan prisoner of war, dan keempat konvensi yang membahas tentang perlindungan  masyarakat  pada  saat  peperang.  Pada  konvensi  1  dan  2  ada  Pasal  yang berhubungan dengan prinsip pembedaan tepatnya berada pada pasal 2. Dalam konvensi ke 3 ada di dalam Pasal 4. Dalam Pasal 13 konvensi 1 dan 2 awalan katanya dimulai dengan The present convention shall apply to the wounded and sick belonging to the following categories... dan seterusnya. Sedangkan dalam Pasal 4 konvensi ke 3 dimulai dengan prisoners of war, in the sense of the present Convention are persons belonging to following categories, who have fallen into the power of the enemy… dan seterusnya. Apabila dilihat secara seksama, dalam Pasal 13 dan Pasal 4 tersebut tidak ada yang namanya kombat. Dalam Pasal 13 menyebutkan kelompok dilindungi  yang  diantut  dalam  konvensi  I  atau  II.  Sedangkan  dalam  Pasal  4  konvensi  III menentukan kelompok yang mendapat perlakuan sebagai tawanan perang apabila tertangkap. Bilamana ketentuan Konvensi Jenewa ini dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam HR 1907, nyatanya isi dari Konvensi Jenewa lebih luas.
Protokol Tambahan 1977 merupakan penyempurnaan dari Hague Convention IV 1907 dan juga  Konvensi  Jenewa  1949.  Dalam  Pasal  43  dan  44  Protokol  Tambahan  1977  memberikan definisi atau pandangan baru terhadap angkatan bersenjata dan kombatan. Pasal 43 memberi suatu batasan bagi angkatan bersenjata, yaitu:
1. Militer  yang  bertikai  terdiri  atas  angkatan  bersenjata  yang  terorganisr  ( organized Armed  Forces),  grup  dan  unit  yang berada  di  bawah  pimpinan  yang bertanggung jawab atas bawahannya pada pihak tersebut sekalipun pihak tersebut diwakili oleh penguasa ( authority) yang tidak diakui oleh pihak musuh (adverse party). Disebutkan bahwa  militer  harus  patuh  kepada  sistem  disiplin  kesatuan  ( internal  disciplinary system) yang isinya adalah pelaksanaan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata.
2. Anggota kombatan dari kubu yang beperang (kecuali personal medik dan pendeta seperti tersebut dalam artikel 37 Geneva Conv. III) adalah kombat,
3. Apabila  satu  pihak  yang  berperang  memasukkan  sebuah  kesatuan  ( agency)  para militer atau penegak hukum dalam angkatan bersenjata mereka maka mereka wajib memberitahukan hal ini kepada pihak-pihak lain yang berperang. 8
Kemudian, pada Pasal 44 mengatur tentang kombatan dan tawanan perang, lebih jelasnya yaitu:
1. Setiap prajurit, seperti yang ada pada dalam Pasal 43, yang tertangkap oleh lawan, akan menjadi tawanan perang/ prisoner of war (POW).
8 Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977
2. Sekalipun semua kombatan harus menaati ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata, apabila terjadi pelanggaran pad ketentuan yang  dimaksud  maka  tidak  akan  menghilangkan  ( deprive)  haknya  untuk  menjadi kombatan,  sama  halnya  apabila  ia  ditangkap  pihak  lawan,  dan  menjadi  tawanan perang, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 3-4.
3. Guna  memberikan  keutamaan  untuk  melingungi  masyarakat  ( Civilians)  dari pertikaian, kombatan harus membedakan diri dari penduduk sipil pada waktu mereka sedang  menyerang  atau  sedang  dalam  suatu  operasi  militer  yang  mendahului ( preparatory) serangan tersebut. Akan tetapi,  dalam hal bahwa dimana kombatan berada dalam suatu pertikaian bersenjata terdapat situasi seorang kombatan dalam situasi  genting  sehingga  harus  berbaur,  maka  kombatan  akan  tetap  memperoleh statusnya sebagai kombatan asalkan, ia membawa senjata secara dilihat oleh mata selama  berada  di  medan  pertempuran  ( engagement)  ataupun  selama  dia  dapat dilihat/terlihat  oleh  musuh  pada  waktu  kombatan  terlibat  dalam  suatu  persiapan ( deployment) militer. Kemudian, mendahului serangan di mana ia turut serta dalam perbuatan  yang  memenuhi  ketentuan  ini.  Tidak  boleh  beranggapan  bahwa  ini tindakan yang licik, pada Pasal 37 ayat 1 (c).
4. Seorang  kombatan  yang  menjadi  tawanan  perang,  sedangkan,  apabila  tidak memenuhi persyaratan yang ada pada kalimat kedua pada Pasal 3, akan kehilangan hak sebagai tawanan perang, tetapi akan diberikan perlindungan yang sama halnya dalam  segala  aspek  seperti  yang  diberikan  pada  tawanan  perang  sebagaimana dijelaskan oleh Konvensi Jenewa III dan protokol ini.
5. Setiap prajurit yang tertangkap pihak lawan pada saat tidak terlibat dalam serangan atau  dalam  suatu  operasi  militer  sebagai  persiapan  suatu  serangan  tidak  akan kehilangan haknya sebagai kombatan dan juga tawanan perang.
6. Pasal ini tidak mengurangi hak orang yang menjadi tawanan perang sesuai dengan Pasal 4 Konvensi Jenewa III.
7. Pasall  ini  tidak  bermaksud  untuk  mengubah  kelaziman  secara  umum  yang  telah diterima negara-negara yang ada kode seragam yang dipakai oleh prajurit termasuk kesatuan yang reguler dan berseragam serta bersenjata ( regular uniformed armed units) pada faksi yang berperang.
8. Sekalipun golongan orang-orang yang disinggung dalam pasal 13 Konvensi Jenewa I-II,  setiap  individu  dari  militer  dari  pertemuan-pertemuan  hingga  perselisihan sebagaimana  dicirikan  dalam  Pasal  43  konvensi  ini  akan  memenuhi  syarat  untuk jaminan  yang  diakomodasi  dalam  pertemuan  jika  mereka  dirugikan,  terlepas  dari apakah di darat atau di laut. 9
Pengertian yang dijelaskan pada Protokol Tambahan 1977 berbeda dari konvensi-konvensi sebelumnya. Dalam protocol ini disebut dengan tegas bahwasannya Prajurit adalah orang-orang yang memiliki pilihan untuk mengambil minat secara efektif/langsung dalam perjuangan yang dilengkapi.  Dengan  diakuinya  Pasal  43  dan  Pasal  44  Protokol  I  -  1977,  ternyata  ada kecenderungan untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada penghuni yang bukan militer yang ikut dalam ancaman untuk dimasukkan sebagai prajurit dan menjadi tawanan perang jika mereka sangat dipengaruhi oleh membatasi pihak.
Dalam Protokol Tambahan I 1977 dalam Pasal 48 juga mengidentifikasi dengan aturan pembedaan yang menyatakan "Untuk menjamin kehormatan dan jaminan dari penduduk biasa dan objek sipil, pihak-pihak dalam konflik senantiasa harus ada pembedaan pada penduduk biasa
9 Pasal 44, Protokol Tambahan I 1977
serta prajurit, dan diantara objek sipil dengan objek militer dan akan mengarahkan operasi militer hanya menyerang sasaran militer saja”. 10
Sejauh berbicara tentang perbaikan standar diferensiasi atau pembedaan, itu pertama kali secara tradisional dikendalikan dalam Konvensi Den Haag IV 1907 secara definitif dalam Regulasi Den Haag (HR) yang merupakan perpanjangan dari Konvensi Den Haag. Dalam Konvensi Den Haag Keempat tahun 1907 istilah kombat dipakai dalam arti angkatan bersenjata dari belligerent. Pada Pasal 3, pasukan militer dari belligerent dapat terdiri atas kombatan dan non kombatan. Makna dari kombat dalam pasal tersebut ialah kombat dalam artian yang sempit. Sehingga kita perlu berhati-hati terhadap istilah tersebut. Menurut konvensi ini yang mempunyai hak untuk melakukan  pertikaian  senjata,  selain  angkatan  bersenjata  milisi  dan  korps  sukarela  adalah apabila mereka memenuhi persyaratan tertentu, dan pula ada yang sudah ditentukan Syarat- syarat ini sudah diuraikan sehingga tidak perlu diulang lagi. Hague Convention IV disusun dengan pengalaman  perang  Jerman-Prancis  1870.  Tentara  Jerman  yang  menduduki  wiayah  Prancis apabila tertangkap tidak diperlukan sebagai kombat dan biasanya langsung dijatuhi hukuman mati. Di dalam Peace Conference 1907 terjadilah perdebatan sengit antara negara-negara yang pernah diganggu oleh pasukan tidak teratur itu dengan negara-negara yang pernah diduduki dan  pernah  menggunakan  pasukan  semacam  ini.  Argumentasi  tersebut  diakhiri  dengan dicapainya  suatu  kompromi  yang  akhirnya  dituangkan  dalam  artikel  2  Hague  Convention  IV. Ketentuan dalam konvensi ini berlaku selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II.
Konvensi Jenewa 1949 merupakan satu-satunya artikel yang menyinggung tentang lawful irregular combatancy Levee en massee atau bahasa lainnya pasukan gerilya. Konvensi Jenewa 1949 yang berjumlah empat konvensi berhubungan dengan berbagai golongan kelompok yang menjadi korban perang ( war victim), yaitu mereka yang terluka dan sakit dalam pertempuran di darat, yang terluka, sakit ataupun korban dalam karamnya kapal dalam pertempuran di perairan, dan tawanan perang dan segolongan penduduk biasa yang berada dalam wilayah musuh atau yang  berada  dalam  wilayah  yang  diduduki  musuh.  Untuk  dapat  memahami  tentang lawful combatancy kita dapat melirik dan mempelajarinya pada Konvensi Jenewa III yang mengatur tentang  tawanan  perang.  Pada  Pasal  4  Konvensi  tersebut  mengatur  siapa  yang  berhak diperlakukan  sebagai  tawanan  perang  apabila  jatuh  di  tangan  musuh  dan  dalam  Pasal  ini tawanan  perang  dibagi  menjadi  dua  golongan,  pembedaannya  dengan  Hague  Convention  IV ialah pada penambahan organized resistance movement (ORM) dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III. Ketentuan tentang organized resistance movement (ORM) ini merupakan hal yang penting bagi pengertian dari lawful combatanct. Ketentuan tentang ORM ini didasarkan pada pengalaman perang dunia ke 2. Berdasarkan penjelasan yang dikutip diatas maka dapat disimpulkan betapa pentingnya pembedaan antara status kombatan dan tawanan perang. 11 Harapan  diadakannya  prinsip  pembedaan  ( Distinction  Principle)  ini  adalah  guna membedakan penduduk biasa (Civilians) dengan kombatan (Combatant), tujuan lain dari prinsip pembedaan ini ialah 1) Memberikan perlindungan terhadap prajurit dan penduduk biasa dari luka dan  dampak  yang  tidak  perlu,  2)  Menjamin  hak  dari  tawanan  perang,  3)  Memberi  batasan- batasan dalam peperangan agar tidak terlalu berlebihan. Singkatnya prinsip ini ingin melindungi kombatan,  penduduk  sipil,  dan  tawanan  perang  agar  mendapat  hak  dan  perlindungan sebagaimana  mestinya  dan  juga  ingin  memberi  batasan  terhadap  alat  dan  metode  dalam peperangan  agar  korban  (subjek)  dan  benda  (ojek)  yang  menjadi  dampak  peperangan  tidak terlalu berat dampak yang ditimbulkannya akibat dari perang tersebut.
Apabila  terjadi  pelanggaran  dalam  prinsip  pembedaan  ini  maka  persetujuan  yang dipaksakan  jika  hukum  perang  diabaikan  difokuskan  pada  pengaturan  tentang  "persetujuan hukuman" yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949. Lautterpacht dalam berbicara tentang
10 Pasal 48, Protokol Tambahan I 1977
11 Prof. KGPH. Haryomataram, S.H., Pengantar Hukum Humaniter, hal 79-82.
makna yang dapat digunakan untuk memastikan "otentikasi bantuan pemerintah" membagi ini menjadi 3 kelompok, yaitu:
a) Measures of selfhelp/Reprisal Adalah demonstrasi yang mengabaikan hukum dan aktivitas semacam itu dilakukan dengan  harapan  agar  perkumpulan  yang  menyalahgunakan  hukum  perang menghentikan  kegiatannya  dan  selanjutnya  memaksanya  untuk  menaati  hukum dikemudian hari.
b) Protes
Jika ada pelanggaran yang benar-benar terjadi dan itu cukup berat, maka pihak yang dirugikan  dapat  mendokumentasikan  keluhan  melalui  Negara  yang  tidak  memihak dengan tujuan 1) Negara yang tidak memihak dapat menawarkan bantuan yang luar biasa atau dapat bersyafaat, 2) untuk menyampaikan kenyataan atau pelanggaran untuk agar diketahui, dan 3) Untuk mempengaruhi penilaian umum.
c) Kompensasi Diatur pada Pasal 3 Konvensi Den Haag yaitu:
 Pihak yang melanggar Hague Rehulation (HR) harus membayar ganti rugi.
 Pihak  yang  berperang  wajib  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  dilakukan  oleh pasukan militernya. 12

## Artificial Intelligence
Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  judul  dari  makalah  ini  maka  harus  mengetahui terlebih  dahulu  tentang  apa  yang  disebut  Artificial  Intelligence  atau  disebut  juga  kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini merupakan teknologi yang masih terus dikembangkan dengan tujuan mencapai kecerdasan selayaknya manusia atau melebihi kecerdasan manusia. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan berkembang pada tahun 1950 dikarenakan oleh pendapat dari Alan Turing. Alan Turing berkata bahwa “jikalau manusia dapat menyelesaikan masalah dan juga  membuat  sebuah  keputusan  berdasarkan  informasi  dari  tatanan  yang  tersedia,  lantas mengapa  mesin  tidak  bisa  melakukan  hal  yang  serupa?”  kemudian  pendapatnya  tersebut mendorong  para  ilmuan  pada  zaman  itu  untuk  mengembangkan  suatu  sistem  kecerdasan buatan. Lalu, di tahun 1956 nama dari Artificial Intelligence ini pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy dalam programnya yang berjudul Al Darthmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence  (DSRPAI). 13 Kemudian  di  tahun  1960  Artificial  Intelligence  berkembang  dengan sangat pesat karena pada masa ini computer berbasis kecerdasan buatan mampu menampung banyak informasi dengan biaya yang murah. Pada tahun 1972 mulai muncul lah namanya robot pintar.  Namun  pengembangan  Artificial  Intelligence  pada  masa  ini  sempat  terhambat dikarenakan pembiayaan yang diberikan pemerintah untuk pengembangan kecerdasan buatan tersebut diberhentikan, karena pemerintah pada masa itu menganggap peneliti projek Artificial Intelligence tersebut tidak memenuhi harapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Pada akhir abad 20 sekitar tahun 1997-1999 perkembangan Artificial Intelligence barulah mulai berkembang dengan sangat cepat/pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sistem yang diberi nama Deep Blue yang dikeluarkan oleh IBM. Sistem tersebut menjadi bukti pertama perkembangan pesat dari Artificial Intelligence karena pada masa uji coba dan tahap pembuktian nya sistem tersebut dapat mengalahkan Garry Kasparov yang dimana dia merupakan pemain catur kelas dunia pada masa itu. Hal ini yang membuat Artificial Intelligence menjadi sorotan pada masa itu.
12 Distinction Principle dalam Hukum Humaniter Internasional” (On-line) dapat di temukan di: http://www.lovetya.wordpress.com/2008/12/04/
13 Sejarah Artificial Intelligence” (On-line) Tersedia di: https://algorit.ma/blog/data-science/sejarah-artificial- intelligence-ai/
50   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
Pada  abad  ke  21  perkembangan  Artificial  Intelligence  terus  meningkat.  Penggunaan Artificial  Intelligence  dalam  kehidupan  sehari-hari  atau  di  bidang  manapun  teus  menerus berkembang, mulai dari penggunaan smartphone berbasis Artificial Intelligence sampai dengan mobil tanpa awak yang hingga saat ini terus diuji dan dikembangkan. Tidak hanya hal tersebut bahkan pada masa ini pengembangan dari kecerdasan buatan memasuki tahap pembentukan robot manusia. Tidak hanya hal tersebut, pengembangan terhadap Artificial Intelligence juga ada dalam berbagai bidang di kehidupan ini contoh nya di dunia medis ada yang sudah menggunakan robot, smartphone, mobil pintar, dan perkembangan-perkembangan pesat dalam peperangan.
Dalam membahas cara kerja dari Artificial Intelligence itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ANI (Artificial Narrow Intelligence)  yang bertugas sesuai dengan apa yang telah diprogram untuknya  dan  AGI  (Artificial  General  Intelligence)  yaitu  suatu  sistem  yang  memiliki  tingkat kecerdasan setara dengan manusia atau mungkin lebih (Theory Of Mind). 14 Dalam praktek di kehidupan sehari-hari, Artificial Intelligence dapat kita temukan pada Virtual Reality, Mobil pintar, Smart Phone, dan Pencarian Algoritma pada search engine seperti Google. Kecerdasan berbasis komputer memerlukan pembentukan peralatan dan pemrograman khusus untuk menyusun dan menyiapkan  perhitungan  Artificial  Intelligence.  Tidak  ada  bahasa  pemrograman  yang  tidak terpisahkan dari Artificial Intelligence, namun beberapa, termasuk Python, R dan Java, sangat terkenal.  Sebagai  aturan,  kerangka  kerja  AI  bekerja  dengan  menyerap  banyak  informasi persiapan yang ditandai, memeriksa informasi untuk hubungan dan contoh, dan memanfaatkan contoh-contoh  ini  untuk  membuat  harapan  tentang  keadaan  masa  depan.  Dengan  demikian, chatbot  yang  menangani kasus  percakapan  teks  dapat  mengetahui  cara  melakukan  transaksi yang  tepat  dengan  individu,  atau  perangkat  pengenalan  gambar  dapat  mengetahui  cara mengenali  dan  menampilkan  objek  dalam  gambar  dengan  menilai  banyak  model.  Dalam menggunakan  Artificial  Intelligence,  kita  tidak  bisa  menhindar  dari  yang  namanya  Komputasi Awan (Cloud Computing). Untuk menjelaskan hal ini kita perlu menjabarkan antara Cloud dengan Computering, Cloud direpresntasikan sebagai interne atau bisa disebut juga pemngembangan berbasis internet, selanjutnya Computering dapat diartikan sebagai komputasi. Jika kedua artian itu  digabungkan  menjadi sebuah  konsep,  maka  dapat  disimpulkan  bahwasannya  hal  tersebut merupakan pemahaman pembuatan kerangka kerja komputasi secara Local Area Network (LAN) ataupun global yang dimana terdapat data, media, dan aplikasi penyimpanan yang dapat diakses dengan cara shared service atau simultaneous acces oleh berbagai orang maupun organisasi 15 . Dalam  kehidupan  umat  manusia,  penggunaan  Artificial  Intelligence  dapat  memberikan dampak  yang  sangat  besar  yang  bisa  dilihat  secara  jelas.  Kecerdasan  buatan  tersebut  bisa menggantikan posisi manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan manusia yang memprogramnya.  Kecerdasan  buatan  penting  karena  dapat  memberikan  sedikit  pengetahuan kepada  pihak  yang  menggunakannya  ke  dalam  aktivitas  mereka  yang  mungkin  tidak  mereka ketahui sebelumnya dan karena, terkadang, AI dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada manusia. Terutama dalam hal pekerjaan monoton dan teliti seperti memecah sejumlah besar catatan  resmi  untuk  memastikan  bidang  terkait  diisi  dengan  benar,  perangkat  AI  sering menyelesaikan posisi dengan cepat dan dengan beberapa kesalahan. Hal ini menjadi peluang yang  besar  dan  luas  bagi  pihak  yang  memakai  Artificial  Intelligence  dalam  berbagai  bidang. Keuntungan dalam menggunakan Artificial Intelligence ada banyak, seperti kinerja yang lebih akurat,  mengurangi  beban  kerja,  menghasilkan  hasil  yang  memuaskan,  dan  tersedia  dimana saja. Meskipun begitu, sistem Artificial Intelligence ini memiliki kelemahan pula, yaitu biaya yang mahal, pengoprasian yang cukup rumit, Bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membutuhkan peran manusia dalam proses kinerja nya.
14 Artificia Intelligence Dalam Kehidupan Sehari Hari” (On-line) Tersedia di: https://nagitec.com/penerapan-teknologi- ai-dalam-kehidupan/
15 Apa Itu Komputasi Awan” (On-line) Tersedia di: http://solmet.kemdikbud.go.id/?p=3004
Contoh  dari  penjelasan  ini  ada  pada  kemajuan  teknologi  di  bidang  medis  yang memudahkan  pekerjaan  dokter  untuk  mengobati  pasiennya,  karena  kinerja  dari  alat  yang dijalankan  oleh  Artificial  Intelligence  jauh  lebih  akurat  dan  meningkatkan  kemungkinan keberhasilan pengobatan tersebut. Meskipun memiliki dampak positif seperti contoh tersebut, Aritificial  Intelligence  juga  memiliki  dampak  negative  seiring  berkembangnya  sistem  tersebut ataupun penyalahgunaan dari sistem kecerdasan buatan itu sendiri. Contohnya yaitu Artificial Intelligence  dapat  membut  kesenjangan  social  di  kehidupan  manusia  karena  pekerjaan  dari manusia  itu  sendiri  diambil  alih  oleh  alat-alat  yang  dinaungi  sistem  Artifical  Intelligence  atau sistem  Artificial  Intelligence  dengan  teknologi  yang  mutakhir  dapat  membuat  kecerdasannya sendiri sehingga memunculkan kemungkinan kecerdasan buatan tersebut mengabaikan sistem yang ditulis oleh manusia. 16 Jika kita melihat dari hal ini maka penggunaan Artificial Intelligence yang tidak diawasai dapat membahayakan umat manusia.
Sementara perangkat Artificial Intelligence menghadirkan ruang lingkup kegunaan baru bagi kehidupan ini, penggunaan kecerdasan buatan juga memunculkan masalah moral karena, bagaimanapun,  kinerja  Artificial  Intelligence  akan  membangun  apa  yang  telah  dicapai  secara efektif.  Ini  bisa  menjadi  masalah  yang  sulit  karena  perhitungan  Artificial  Intelligence,  yang mendukung  sejumlah  besar  perangkat Artificial  Intelligence  paling  luar  biasa, sama  tajamnya dengan informasi yang mereka berikan dalam persiapan. Karena seseorang memilih informasi apa yang digunakan untuk menyiapkan program AI, potensi kecenderungan AI bersifat intrinsik dan  harus  diperiksa  dengan  cermat.  Lalu,  Siapa  pun  yang  ingin  menggunakan  Artificial Intelligence sebagai fitur dunia nyata, kerangka kerja yang sedang berjalan perlu memahami moral  siklus  persiapan  Artificial  Intelligence  mereka  dan  berusaha  untuk  menghindari kecenderungan.  Ini  sangat  jelas  ketika  menggunakan  perhitungan  Artificial  Intelligence  yang secara intrinsik tidak dapat dijelaskan dalam aplikasi pembelajaran mendalam dan Generative Antagonistic  Organization  (GAN).  Logika  merupakan  hambatan  yang  diharapkan  untuk memanfaatkan AI dalam usaha yang bekerja di bawah prasyarat konsistensi administratif yang berat.  Misalnya,  lembaga  keuangan  di  Amerika  Serikat  bekerja  di  bawah  pedoman  yang mengharapkan mereka untuk memperjelas pilihan pemberian kredit mereka. Ketika pilihan untuk menolak kredit dibuat oleh program Artificial Intelligence, bagaimanapun, mungkin sulit untuk menjelaskan  bagaimana  pilihan  itu  muncul  karena  perangkat  Artificial  Intelligence  yang digunakan untuk menyelesaikan pilihan tersebut bekerja dengan membujuk hubungan yang tidak mencolok  antara  banyak  faktor.  Ketika  interaksi  dinamis  tidak  dapat  diselesaikan,  program mungkin disebut sebagai penemuan Artificial Intelligence.
Terlepas  dari  kemungkinan  bahaya,  saat  ini  ada  beberapa  pedoman  yang  mengawasi penggunaan perangkat Artificial Intelligence, dan di mana hukum memang ada, mereka biasanya terkait  dengan  Artificial  Intelligence  dengan  implikasi.  Misalnya,  seperti  yang  baru-baru  ini dirujuk,  pedoman  Peminjaman  Adil  Amerika  Serikat  mengharuskan  organisasi  moneter  untuk mengungkapkan  pilihan  kredit  kepada  klien  yang  diharapkan.  Ini  membatasi  sejauh  mana spesialis  pinjaman  dapat  menggunakan  perhitungan  pembelajaran  yang  mendalam,  yang cenderung berkabut dan membutuhkan logika. Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa  menetapkan  batasan  ketat  tentang  bagaimana  usaha  dapat  memanfaatkan  informasi pembeli,  yang  menghalangi  persiapan  dan  kegunaan  banyak  pembelanja  yang  menghadapi aplikasi Artificial Intelligence. Pada bulan Oktober 2016, Dewan Sains dan Teknologi Nasional memberikan laporan yang menganalisis pedoman administrasi pekerjaan potensial yang mungkin berperan  dalam  peningkatan  Artificial  Intelligence,  namun  tidak  menyarankan  penerapan eksplisit  untuk  dipikirkan.  Membuat  undang-undang  untuk  mengarahkan  Artificial  Intelligence
16 Artificial Intelligence” (On-line) Tersedia di:  https://plato.stanford.edu/entries/artificial- intelligence/#:~:text=Artificial%20intelligence%20(AI)%20is%20the,%E2%80%93%20appear%20to%20be%20perso ns).
52   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
tidak  akan  mudah,  sebagian  karena  Artificial  Intelligence  melibatkan  berbagai  inovasi  yang digunakan  perusahaan  untuk  berbagai  penutupan,  dan  sebagian  besar  karena  aturan  dapat mengorbankan kemajuan dan kemajuan Artificial Intelligence. . Kemajuan pesat inovasi Artificial Intelligence adalah satu lagi penghalang untuk membentuk pedoman Artificial Intelligence yang signifikan. Lompatan ke depan inovasi dan aplikasi baru dapat membuat undang-undang yang ada  segera  ketinggalan  zaman.  Misalnya,  undang-undang  yang  ada  yang  mengarahkan keamanan diskusi dan diskusi yang direkam tidak mencakup tes yang disajikan oleh asisten suara seperti Alexa Amazon dan Siri Apple yang berkumpul namun tidak mengedarkan diskusi - tetapi untuk kelompok inovasi organisasi yang menggunakannya untuk lebih lanjut mengembangkan perhitungan  AI.  Selain  itu,  jelas,  undang-undang  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  negara mengatur  bagaimana  seni  mengelola  AI  tidak  mencegah  pelanggar  hukum  memanfaatkan inovasi dengan tujuan jahat. 17 Sebagai himbauan untuk umat manusia, begitu Theory of Mind dapat  dibangun  dalam  kecerdasan  buatan,  suatu  saat  jauh  di  masa  depan,  langkah  terakhir adalah  Artificial  Intelligence  menjadi  sadar  diri.  Kecerdasan  buatan  semacam  ini  memiliki kesadaran tingkat manusia dan memahami keberadaannya sendiri di dunia, serta kehadiran dan keadaan emosional orang lain. Itu akan dapat memahami apa yang mungkin dibutuhkan orang lain tidak hanya berdasarkan apa yang mereka komunikasikan kepada mereka tetapi bagaimana mereka mengomunikasikannya. Kesadaran diri dalam kecerdasan buatan bergantung baik pada peneliti  manusia  yang  memahami  premis  kesadaran  dan  kemudian  belajar  bagaimana mereplikasinya sehingga dapat dibangun ke dalam mesin. 18

## Penggunaan Artifical Intelligence Dalam Perang
Pertahanan Negara-negara didunia ini selalu meningkatkan prioritas pertahanan terhadap ancaman-ancaman  pada  zamanya.  Pada  tahun  1950,  Negara-negara  di  dunia  meningkatkan sistem  pertahanan  yang  dapat  menangkal  bahaya  dari  senjata  nuklir.  Seiring  perkembangan zamannya  pertahanan  dari  Negara-negara  mulai  memperhatikan  perkembangan  dari  ilmu pengetahuan dan teknologi, pada era ini Negara-negara di dunia ini mempersiapkan keamanan nasional negaranya dari perang cyber yang dimana dampak dari hal tersebut sangat fatal karena bisa menyerang langsung ke pertahan nasional, asset nasional, dan bahkan masyarakat. 19 Hal ini bisa menjadi bukti bahwasannya manusi terus berkembang mengikuti zaman dan beradaptasi dengan bahaya yang dihadapi.
Dalam peperangan penggunaan Artifical Intelligence digunakan untuk menyerang sistem pertahanan  nasional  suatu  Negara  yang  menjadi  lawan  perang  dari  dalam  sehingga  dapat mengacaukan strategi musuh dalam sekejap. Penggunaan dari Artificial Intelligence ini sendiri bukan hanya digunakan untuk mengacaukan sistem saja, tetapi dapat digunakan sebagai metode baru dalam menghancurkan musuh-musuh dengan jarak yang sangat jauh, contohnya pesawat tanpa  awak  (UAV),  drone,  misil  kendali  jarak  jauh,  sistem  pelacak  menggunakan  satelit,  dan masih  banyak  lagi.  Dengan  teknologi  berbasis  Artifical  Intelligence  seperti  itu tentunya  dapat menguntungkan  bagi  pihak  yang  memakai  Artificial  Intelligence  tersebut.  Keuntungan  yang didapat dari Artificial Intelligence ini sendiri bisa menjadi boomerang kembali akrena ada bahaya dari penggunaan sistem yang berbasis Artificial Intelligence. Walaupun begitu penggunaan dari sistem  Artificial  Intelligence  ini  sendiri  belum  memiliki  peraturan  yang  mengikatnya  secara khusus. Hal ini akan dibahas setelah menjelaskan tentang penggunaan dari Artificial Intelligence.
17 What is  Artificial Intelligence?” (On-line) Tersedia di:  https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI- Artificial-Intelligence
18 What is Artificial Intelligence? How Does AI Work?” (On-line) Tersedia di: https://builtin.com/artificial-intelligence
19 Cyber War: Ancaman dan Pencegahan Dalam Keamanan Nasional” (On-line) Tersedia di: http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/58352
Penggunaan Artificial Intelligence yang dapat menyerang fisik seperti contoh yang sudah disinggung diatas contohnya adalah pesawat tanpa awak (UAV) dan drone. Penggunaan dari UAV ini sangat krusial bagi pemasokan senjata, makanan, alat pengintai, dan lain sebagainya. UAV  berbeda  dengan  drone,  perbedaan  tersebut  terletak  pada  ukuran  dan  juga  tujuan  dari pembuatan kedua alat tersebut. Perbedaan tersebut juga terdapat pada pengkategorian kedua objek tersebut, apabila UAV disebut sebagai pesawat maka drone hanya dianggap sebagai objek terbang. 20 Biasanya drone digunakan untuk pengintaian, penelitian, dan pengembangan strategi. Walaupun,  di  masa  kini  ada  yang  namanya  attack  drone  yang  dimana  drone  tersebut dipasangkan  senjata  yang  membuatnya  menjati  alat  yang  mematikan.  Penggunaan  pesawat tanpa awak ini contohnya ada pada tahun 1959 dimana angkatan udara Amerika menerbangkan pesawat  tanpa  awak  ke  daerah  Uni  Soviet  selama  tahun  1960.  Kebanyakan  penerbangan pesawat tanpa awak pada masa itu hanya untuk melakukan misi pengintaian. Berbeda dengan sekarang, Amerika memiliki pesawat tanpa awak yang dijuluki MQ-9 Reaper dan RQ-1 Predator, pesawat tersebut dilengkapi dengan senjata yang bisa menampung 500 pound bom dan 4 misil AGM-114  Hellfire. 21 Contoh  lainnya  ada  pada  pengembangan  tank  M1A2  Abrams,  tank  ini merupakan tank yang menggunakan sistem Artificial Intelligence. Tank yang dilengkapi dengan senapan Browning M2 dengan caliber 12,7 mm dan senapan mesin M240 dengan caliber 7,62 mm ini dilengkapi pula dengan commander independent thermal view (CVIT). Dengan sistem commander independent thermal view (CVIT) ini memberikan efek yang menguntungkan bagi penembak  di  meriam  tank,  keunggulannya  yaitu  memperluas  jarak  pandang  dengan  sudut pandang  360  derajat,  pengumpulan  data  dengan  cara  scanning  area  system  pada  teknologi tersebut,  dan  juga  memberikan  panduan  serta  bantuan  pembidikan  tembakan  untuk memberikan  hasil  yang  akurat  dan  juga  maksimal.  Pengembangan  ini  dinamakan  projek quarterback  dengan  tujuan  untuk  meyediakan  pasukan  berasistenkan  Artificial  Intelligence. 22 Jelas upaya dari pengembangan ini yaitu untuk memberikan keuntungan yang maksimal, cepat, dan efisien terhadap pengguna tank ini dan juga memberikan informasi untuk pengembangan strategi kedepannya. Hal inilah yang menjadi bukti bahwasannya pemakaian Artificial Intelligence ini sendiri telah berkembang pesat dalam bidang kemiliteran
Lalu,  penggunaan  penjelasan  contoh  dari  penggunaan  Artificial  Intelligence  dalam peperangan  menggunakan  metode  mengacaukan  strategi  lawan  dengan  mencuri  informasi nasional  yakni  dengan  metode  peretasan  yang  mirip  dengan  sesuatu  yang  disebut  dengan hacking metode ini memungkinkan suatu sistem untuk melacak orang dengan singkat dengan cara meretas suatu sistem lalu sistem tersebut dapat mencuri data serta melacak apapun dan juga  dapat  melakukan  apapun  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  pengguna.  Secara  singkat Artificial  Intelligence  ini  memungkinkan  pengguna  meretas  apapun  yang  bentuknya  digital. Metode ini memang belum jelas adanya tetapi sangat memungkinkan bahwa ada sistem Artificial Intelligence seperti itu di kehidupan zaman ini. Cara lain untuk peretasan data nasional yaitu dengan cyber war. Dengan perang cyber ini Negara yang sedang bersengketa saling mengadu kekuatan  antara  hacker  nasional  nya  masing-masing  dengan  cara  meretas  sistem  keamanan maupun asset-aset nasional yang disimpan secara rahasia.
Dalam peperangan penggunaan dari pesawat tanpa awak, drone, atau aplikasi peretas lainnya  hanya  boleh  menyerang  kombatan  dan  apa  yang  menjadi  objek  sasaran  militer. Semisalnya pesawat tanpa awak MQ-9 Reaper yang memiliki misi untuk menjadi pesawat tanpa awak  pemburu  sekaligus  pembunuh  yang  dilengakpi  dengan  rudal  misil  AGM-114  Hellfire, targeting sensor atau lebih dikenal dengan homing missile, laser rangefinder atau pengintai laser yang berhuna untuk menentukan jarak ke objek, dan synthetic aperture radar yang berguna
20 Perbedaan UAV dan Drone” (On-line) Tersedia di: https://zonaspasial.com/artikel-geospasial/ensiklopedi/perbedaan- uav-dan-drone/
21 David W. Opderbeck “Drone Courts” dalam: Rutgers L. J, hal 420.
22 M1A2 Abrams Tank” (On-line) Tersedia di: https://www.rt.com/news/425551-taiwan-abrams-tanks-flashpoint/
sebagai radar pada pesawat tanpa awak tersebut hanya dapat menyerang kombatan dan objek sasaran militer saja, apabila dijadikan sarana untuk menyerang warga sipil maka hal tersebut melanggar prinsip pembedaan dalam hukum humaniter. 23
Penggunaan dari Artificial Intelligence di Indonesia diatur pada UU ITE dan PP 71 Tahun 2019  sebagai  turunannya.  Pada  UU  ITE  dinyatakan  bahwasannya  Penyelenggaraan  Artificial Intelligence di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan  masyarakat.  Artinya  secara  pertanggungjawaban  hukum  akan  ditanggung  oleh penyelenggara  sistem  elektronik  yang  menyelenggarakan  jasa  Artificial  Intelligence.  Namun dalam hal peperangan Indonesia belum membuat peraturan tersebut.
Sering kali kita mengkhawatirkan apabila penggunaan dari kecerdasan buatan ini melewati batas  yang  pada  akhirnya  merugikan  masyarakat-masyarakat  yang  ada.  Sebagai  contoh  kita takut  bahwasannya  ada  pesawat  tanpa  awak  yang  sedang  membawa  bom,  kemudian  pada sistem pengaturan di pesawat tersebut terjadi suatu malfungsi yang mengakibatkan bom terjatuh di  area  pemukiman  warga.  Apabila  kita  melihat  prinsip  pembedaan  dalam  hukum  humaniter maka  mungkin  akan  terlihat  mustahil  apabila  terjadi  suatu  kejadian  malfungsi  seperti  contoh yang  disinggung  tadi.  Apabila  terjadi  malfungsi  maka  ada  unsur  ketidaksengajaan  dalam perbuatan  tersebut,  namun  apabila  ternyata  ada  unsur  sengaja  maka  hal  tersebut  termasuk kedalam  kejahatan  perang.  Contoh  lain  dalam  penggunaan  Artificial  Intelligence  pada  saat peperangan  ialah  peretasan  sistem  pertahanan  Negara  dan  perampasan  data-data  serta dokumen-dokumen  milik  Negara  oleh  pihak  lawan.  Dalam  hal  ini  peretasan  hanya  dapat dilaksanakan  ke  sistem  pertahanan  militer  yang  dimana  hal  tersebut  sebagai  sasaran  militer, sedangkan penduduk (Civilians) tidak boleh terkena dampak dari peretasan tersebut.
Untuk  peratutan  mengenai  hal  tersebut  dalam  hukum  humaniter  belum  ada  peraturan yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  Artificial  Intelligence.  Hal  tersebut  dikarenakan perkembangan  teknologi  yang  terjadi  di  dunia  berkembang  dengan  sangat  pesat.  Meskipun begitu sudah banyak Negara-negara yang menggunakan Artificial Intelligence sebagai basis dari alat-alat  tempur  dan  sarana  penggunaan  computer  karena  dinilai  lebih  efektif  dan  praktis. Sebagai  contoh  yaitu  penggunaan  drone  untuk  berpatroli,  dan  juga  sebagai  pertahanan  dari Negara.Namun  pada  Pasal  36  Protokol  Tambahan  I  Tahun  1977  menyatakan  bahwa  “ in  the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.” Yang artinya “dalam menciptakan, memperoleh, atau menggunakan senjata, strategi, dan sarana baru, pihak lain berusaha untuk memutuskan apakah penggunaannya, sampai tingkat tertentu atau dalam kondisi, akan dibatasi oleh Protokol ini atau pedoman  lain  dari  materi  hukum  di  seluruh  dunia  untuk  pertemuan  untuk  kesepakatan.” Berdasarkan  hal  tersebut  peraturan  dari  hukum  humaniter  dapat  beradaptasi  menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang berkembang dengan begitu pesat.
Dalam hal tidak diaturnya penggunaan Artificial Intelligence dalam peperangan pada masa kini  maka  kita  dapat  melihat  penggunaan  Artificial  Intelligence  itu  sendiri  dari  prinsip-prinsip humaniter.
1. Prinsip Pembatasan ( Limitation Principle)
Dalam hal prinsip ini dibatasi sarana dan metode yang digunakan oleh pihak yang berperang. Penggunaan Artificial Intelligence disini dibatasi
23 Fakhrizal Zuhri Atma, Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional” (On-line) dapat ditemukan di: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/27829/11410400%20Fakhrizal%20Zuhri%20Atma.pdf?sequence= 1&isAllowed=y
hanya untuk kepentingan militer saja, tidak boleh sampai ada sangkut pautnya terhadap penduduk (Civilians).
2. Prinsip Proposionalitas ( Propotionality Principle)
Pada  prinsip  ini  dampak  yang  diderita  karena  Artificial  Intelligence maupun  itu  secara  fisik  maupun  informasi  yang  bocor  harus  sesuai dengan  porsinya  saja,  yang  mana  dapat  diartikan  tidak  boleh berlebihan.
Penggunaan Artificial Intelligence ini membawa kita kepada era baru dalam peperangan, bisa disebut juga dengan perang masa depan. Mengapa demikian? Karena metode dari perang tersebut  masih  bisa  terus  berkembang  terus  menerus  seiring  berkembangnya  pemikiran  dan imajinasi  manusia.  Dalam  perang  menggunakan  Artificial  Intelligence  tidak  memerlukan serangan terhadap fisik terhadap Negara lawan. Pada masa ini setiap Negara harus menyiapkan kekuatan  dari  cyber  army  karena  hal  seperti  ini  tidak  bisa  diabaikan.  Cyber  army  digunakan sebagai  garda  terdepan  dalam  melawan  ancaman-ancaman  yang  terjadi  akibat  dari  Artificial Intelligence  itu  sendiri.  Cyber  army  juga  bertugas  untuk  menyelamatkan  data-data  nasional, menyaring informasi dari informan Negara, memberikan informasi dengan data yang valid dan akurat,  serta  melumpuhkan  sistem  pertahanan  informasi  dan  komunikasi  dari  Negara  yang menjadi lawan.
Kementerian Pertahanan Indonesia bereaksi terhadap waktu baru ini dengan membuat ide kerangka perlindungan digital. Pada tanggal 23 Oktober 2012, dinas proteksi membentuk pokja  garda  digital,  garda  ini  dikepalai  oleh  Dirjen  Kemhan  yang  terdiri  dari  satuan  kerja kementrian pertahanan dari dinas, perguruan tinggi, spesialis, dan tokoh digital. Ini dimaksid untuk  merinci  sistem  perlindungan  publik  yang  diidentifikasi  dengan  bahaya  digital  serta menyiapkan  organisasi  pertahanan  dunia  maya  di  Indonesia  yang  mencakup  seluruh  wilayah Indonesia. 24 Entitas  dari  Cyber  Army  sebagai  Crowrd  Sourced  Cyber  Security  di  Indonesia merupakan  keberadaan  yang  penting  bagi  kemanan  situs  dan  pertahanan  Negara  Indonesia. Tentunya hal ini merupakan inovasi baru dalam sistem pertahanan nasional. Masyarakat pun bisa  dengan  mudah  melapor  kasus  cyber  apabila  terkena  dampak  seperti  hacking  ataupun webphisisng, sekarang Negara Indonesia menyediakan layanan laporan penyerangan cyber pada web cyberarmy.id. Hanya dengan memencet tombol klik dan melapor kejadian perkara cyber maka masyarakat akan dibantu oleh cyber army milik Indonesia. Perkembangan positif dalam menggunakan Artificial Intelligence ini menjadi inovasi baru untuk pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk melindungi Negara dan masyrakat. Tidak hanya di Indonesia saja, Negara-negara lain pun mempunyai cyber armynya sendiri, seperti Cyberwarfare Division milik Britania Raya, People’s  Liberation  Army  Network  System  Departement  ( 人民解放 军网络系统部 -  Rénmín Jiěfàngjūn  Wǎngluò  Xìtǒng  Bù)  milik  China,  Cyber  and  Information  Domain  Command (Kommando Cyber-und Informationsraum) milik Jerman, Cyber Defence Team ( サイバー防衛隊
- Saibā Bōei-Tai) dari Jepang, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan contoh kecil dari apa yang ada di dunia ini.
Selain  melindungi  masyarakat  dan  Negara,  divisi  cyber  ini  bertugas  pula  untuk mengedukasi  masyarakat  terkait  dengan  peraturan  nasional  masing-masing  Negara  terhadap masyarakatnya agar lebih bijak dan tidak terjadi pelanggaran. Contoh dari hal tersebut adalah di Indonesia polisi cyber akan menegur rakyat yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap UU ITE, kemudian polisi cyber itu akan memberi himbauan serta arahan terhadap orang yang melakukan potensi pelanggaran UU ITE.
24 Letkol Chb Ir. Bagus Artiadi Soewardi, M.Si., Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang tangguh bagi Indonesia” (On-line) dapat ditemukan di:
https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/migrasi/admin/Cyber%20Defence.pdf
Pertahanan  dunia  maya  tersebut  telah  membuka  era  baru  dan  membuat  istilah  baru dengan nama perang cyber (Cyber War). Perang cyber (Cyber war) adalah perang dalam dunia cyber  dimana  bentuk  dari  perang  tersebut  adalah  penyerangan  dan  pertahanan  informasi lawan. 25 Contoh dari perang cyber berbasis Artificial Intelligence ada pada peristiwa tahun 2003, yang dimana China dilaporkan menlakukan penyerangan cyber besar-besaran kepada Amerika Serikat. Penyerangan tersebut dijuluki dengan Titan Rain dan berlangsung selama tiga tahun lama  nya.  Penyerangan  Titan  Rain  disebut  menyerang  institusi  penting  di  Amerika  Serikat. Contohnya National Aeronautics and Space Administration (NASA), Lockheed Martin, dan Sandia National  Laboratories.  Di  Amerika  Serikat  tepatnya  di  Pentagon  melacak  keberadaan penyerangan tersebut yang pada akhirnya disimpulkan bahwa penyerangan tersebut berasal dari Guangdong, China. 26 Contoh lain ada pada kejadian pada 27 April 2007, serangan cyber berbasin Artificial Intelligence ini menyerang Estonia, serangan ini mengincar institusi bank, kementrian, dan media massa. Serangan tersebut dilakukan sebagai protes pada kebijakan perdana menteri Andrus Ansip yang telah membongkar monument di ibu kota Estonia.

## Kesimpulan
Seiring berkembangnya zaman dengan teknologi yang makin mutakhir, dunia memasuki era  baru  dalam  peperanan  yaitu  dengan  kecerdasan  buatan  atau  Arificial  Intelligence.  Pada dasarnya banyak dampak positif yang bisa didapat dengan adanya teknologi ini. Tetapi, banyak pula dampak negative yang dapat terjadi apabila kita mengabaikan teknologi ini. Penggunaan dari  Artificial  Intelligence  dalam  peperangan  dapat  digunakan  untuk  meretas  sistem  keaman Negara dan merampas berbagai informasi dan asset nasional Negara yang menjadi lawannya. Artificial  Intelligence  ini  sendiri  juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mengendalikan senjata-senjata modern dengan jarak yang sangat jauh. Jika dikaitkan dengan asas pembedaan penggunaan Artificial intelligence ini sendiri belum ada peraturan yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence secara khusus. Pengaturan mengenai Artificial Intelligence juga belum ada di  dalam  hukum  internasional  manapun,  tetapi  apabila  melihat  dari  prinsip-prinsip  yang tercantum dalam hukum humaniter yaitu prinsip pembatasan dan prinsip proposionalitas maka kita dapat melihat dengan jelas seperti apa pengaturan yang diatur dalam hukum humaniter. Perkembangan  yang  terjadi  pada  masa  ini  tidak  dapat  dihindari,  penggunaan  dari  Artificial Intelligence ini sendiri pun sudah banyak di semua bidang, perkembangannya dalam peperangan dapat kita lihat pada senjata dan peralatan yang digunakan tentara-tentara pada zaman ini. Hal ini bertujukan untuk kemaksimalan operasi dan strategi berperang demi kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 11 Artificial Intelligence” (On-line) Tersedia di:  https://plato.stanford.edu/entries/artificial- intelligence/#:~:text=Artificial%20intelligence%20(AI)%20is%20the,%E2%80%93%20 appear%20to%20be%20persons).
Cyber War: Ancaman dan Pencegahan Dalam Keamanan Nasional” (On-line) Tersedia di: http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/58352
David W. Opderbeck “Drone Courts” dalam: Rutgers L. J, hal 420.
25 Perang Cyber” (On-line) dapat ditemukan di: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp- content/uploads/migrasi/admin/Cyber%20Defence.pdf
26 James A. Lewis, Computer Espionage, Titan Rain and China” (On-line) dapat ditemukan di: https://csis-website- prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
Distinction Principle dalam Hukum Humaniter Internasional” (On-line) dapat di temukan di: http://www.lovetya.wordpress.com/2008/12/04/
Fakhrizal Zuhri Atma, Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional” (On-line) dapat ditemukan di: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/27829/11410400%20Fakhrizal%20 Zuhri%20Atma.pdf?sequence=1&isAllowed=y Article 1 of Hauge Convention IV 1907 James A. Lewis, Computer Espionage, Titan Rain and China” (On-line) dapat ditemukan di: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs- public/legacy_files/files/media/csis/pubs/051214_china_titan_rain.pdf Komputasi Awan” (On-line) Tersedia di: http://solmet.kemdikbud.go.id/?p=3004 Letkol Chb Ir. Bagus Artiadi Soewardi, M.Si., Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang tangguh bagi Indonesia” (On-line) dapat ditemukan di: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp- content/uploads/migrasi/admin/Cyber%20Defence.pdf
M1A2 Abrams Tank” (On-line) Tersedia di: https://www.rt.com/news/425551-taiwan-abrams- tanks-flashpoint/
Perbedaan UAV dan Drone” (On-line) Tersedia di: https://zonaspasial.com/artikel- geospasial/ensiklopedi/perbedaan-uav-dan-drone/
Penerapan Teknologi AI Dalam Kehidupan” (On-line) Tersedia di: https://nagitec.com/penerapan-teknologi-ai-dalam-kehidupan/ Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, 1992, hal. 32. Prinsip Pembedaan (distinction Principle) dalam Hukum Humaniter” (On-line) Tersedia di:
https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle- dalam-hukum-humaniter/
Prof. KGPH. Haryomataram, S.H., Pengantar Hukum Humaniter, hal. 73, 77, 79-82 Protokol Tambahan I 1977 Pasal 43, 44, 48 Sejarah Artificial Intelligence” (On-line) Tersedia di: https://algorit.ma/blog/data- science/sejarah-artificial-intelligence-ai/
Wahyu Wagiman, S.H., Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia What is  Artificial Intelligence?” (On-line) Tersedia di:
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence What is Artificial Intelligence? How Does AI Work?” (On-line) Tersedia di: https://builtin.com/artificial-intelligence
58   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________