## MUHAMMADIYAH SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM POLITIK NASIONAL PASCAORDE BARU TAHUN 1998-2010

## Andi Setiawan

## Abstract
Muhammadiyah  is  one  of  Islamic  organizations  and  even  older  than  Indonesia  itself.  It  is common  if  Muhammadiyah  takes  part  in  solving  the  trouble  of  our  nation  life.  As  an  Islamic organization,  Muhammadiyah  has  missions  to  carry  on  the  good  things  and  leave  the  bad  things (Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar),  thus  Muhammadiyah  could  not  keep  quiet  of  something  happen  in  all aspects.  As  the  consequence, Muhammadiyah  should  apply  the  mission  in  religious  way  whether  in economic side; education in managing effort, even in the politic side there is possibly to be used as a way to apply the religious endeavor.
Keywords : organization, interest group, Muhammadiyah.

## A.   PENDAHULUAN
Muhammadiyah  merupakan  organisasi  keagamaan  yang  besar  di  Indonesia dan  mempunyai  pengaruh  yang  besar  pula  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Organisasi  ini  dibentuk  oleh  KH.  Ahmad  Dahlan  pada  tanggal  18  November  1912 Miladiyah  atau  8  Dzulhijjah  1330  Hijriyah  di  Yogyakarta  dengan  tujuan  merubah perilaku  masyarakat  yang  dianggap  menyimpang  dan  tidak  sesuai  dengan  agama Islam  seperti takhayul,  bid’ah,  churafat,  dan  sinkretisme .  Nama  Muhammadiyah mengandung pengertian sebagai sekelompok orang yang berusaha mengidentifikasikan dirinya atau membangsakan dirinya sebagai pengikut, penerus, dan  pelanjut  perjuangan    dakwah  Rasul  dalam  mengembangkan  tata  kehidupan masyarakat (Hamdan Hambali, 2006: 7).
Secara  umum  lahirnya  Muhammadiyah  dalam  rangka  merespon  kondisi sosio-politik  umat  Islam  akibat  kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda.  Pemerintah Hindia  Belanda  tidak  hanya  melakukan  kolonialisme,  tetapi  Kristenisasi  penduduk pribumi.  Kebijakan  Politik  Etis  1901  (politik  balas  budi)  diterapkan  Hindia  Belanda juga untuk upaya Kristenisasi rakyat pribumi. Kebijakan Politik Etis difokuskan pada bidang  edukasi,  irigasi,  dan  kolonisasi.  Kebijakan  ini  telah  memberi  kesempatan yang  lebih  besar  bagi  kaum  pribumi  mengikuti  pendidikan  Barat  dibanding  masa sebelumnya.  Meskipun kesempatan yang diberikan lebih  besar, tetapi kebijakan itu masih  diprioritaskan  untuk  kalangan  elite.  Artinya,  kesempatan  itu  hanya  untuk pendidikan tingkat rendah, sementara pendidikan tinggi masih terbatas (Syarifuddin Jurdi, 2010: 63)
Dalam perkembangan sejarah tertentu terdapat indikasi ketika Muhammadiyah  bersentuhan  dengan  pergulatan  politik  nasional,  yang  sedikit  atau banyak  mempengaruhi  proses  gerakan  dan  dinamika  Muhammadiyah.  Keterlibatan sebagai  anggota  istimewa  Masyumi  di  masa  Orde  Lama,  membentuk  Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) pada awal Orde Baru dan PAN (Partai Amanat Nasional) pada masa Reformasi tahun 1998 serta PMB (Partai Matahari Bangsa) pada tahun 2006,  memberikan  indikasi  bahwa  Muhammadiyah  tidak  dapat  menghindari pergulatan politik Indonesia.
Muhammadiyah  dalam  perpolitikan  nasional  Indonesia  tampak  bahwa Muhammadiyah  mempunyai  dua  fungsi  yakni  fungsi  sosial  dan  fungsi  politik.  Dari segi  historis,  politik  yang  melekat  pada  Muhammadiyah  adalah  politik  kebangsaan yang  sering  disebut  sebagai  politik amar  ma’ruf  nahi  munkar (mengajak  kebaikan, mencegah kemungkaran).
Artinya  muhammadiyah  tidak  segan-segan  mengkritik  pemerintah  jika bertindak  salah,  tetapi  Muhammadiyah  menjadi  pendukungjika  pemerintah  benar .( http://www.antaranews.com/news/209299/watak-politik-muhammadiyah , diakses tanggal 24 April 2012)
Walaupun  demikian,  akan  tetap  ada  tarik  ulur  di  internal  Muhammadiyah terhadap  politik.  Posisinya  serba  dilematis,  di  satu  sisi  banyak  kader  yang menginginkan  Muhammadiyah  konsisten  di  jalur  dakwah,  namun  di  sisi  lain  ada kecenderungan  yang  menganggap  bahwa  inilah  momen  yang  tepat  untuk Muhammadiyah  terlibat  dalam  politik  praktis  agar  mempunyai  kontribusi  dalam upaya reformasi berbagai kebijakan negara demi mengembangkan semangat amar ma’ruf nahi munkar .

## A.1   Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  sikap  dan  peran  Muhammadiyah  terhadap  perubahan politik  periode  1998-2010  dan  juga  untuk  mengetahui  dampak  dari  sikap  politik tersebut  terhadap kondisi internal organisasi.

## A.2 Rangkuman Kajian Teoritik
Sistem  politik  ialah  berbagai  macam  kegiatan  dan  proses  dari  struktur  dan fungsi  yang  bekerja  dalam  suatu  unit  /  kesatuan,  kesatuan  tersebut  bisa  diartikan masyarakat  /  negara  (Rusadi  Kantaprawira,  2005:  31).  Sedangkan  Gabriel  A. Almound  menyatakan  bahwa  sistem  politik  merupakan  organisasi  melalui  mana masyarakat  merumuskan  dan  berusaha  mencapai  tujuan-tujuan  bersama  mereka (Gabriel Almound dalam Mohtar Ma‟oed, 2006: 23)
Dewasa ini dalam mempelajari sistem politik ada dua perwujudan pendekatan sistem, yakni: teori analisis sistem yang dikembangkan oleh David Easton dan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almound. Teori analisi sistem berasumsi  bahwa  setiap  sistem  memiliki  sifat  (1)  terdiri  dari  banyak  bagian-bagian; (2)  bagian-bagian  saling  berinteraksi  dan  ketergantungan;  (3)  sistem  itu  memiliki perbatasan  yang  memisahkannya  dari  lingkungan  yang  terdiri  dari  sistem-sistem lainnya jug a (Mohtar Mas‟oed, 2006:xii)
Selanjutnya  Easton  memberikan  definisi  sistem  politik  adalah  bagian  dari sistem  sosial  yang  menjalankan  (a)  alokasi  nilai-nilai  (berbentuk  keputusan- keputusan  /  kebijakan-kebijakan,  (b)  dialokasikan  dengan  kekuasaan  yang  sah,  (c) mengikat seluruh masyarakat.
Dalam  masyarakat  modern,  otoritas  /  kekuasaan  yang  sah  memiliki wewenang  yang  sah  untuk  menggunakan  kekuasaan  dan  paksaan  berbentuk negara.  Teori  struktural-fungsional  yang  dikembangkan  oleh  Gabriel  Almound berasumsi  bahwa  setiap  sistem  politik  harus  terdapat  fungsi-fungsi  demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri.
Secara  umum  ciri  yang  dimiliki  sistem  politik  adalah  adanya  fungsi-fungsi politik.  Fungsi-fungsi  politik  dalam  sistem  politik  dibagi  dalam  dua  bagian,  yakni: fungsi  input  berupa:  artikulasi  kepentingan,  sosialisasi  politik  dan  rekrutmen  politik; fungsi  output  yaitu  pembuatan,  penerapan,  penghakiman  kebijakan.  Struktur  politik diartikan  suatu  interaksi  yang  dianggap  sah,  tujuannya  mempertahankan  dan memelihara tata masyarakat (Mohtar Mas‟oed, 2006: xiii)
Sistem politik dilaksanakan melalui struktur politik / lembaga politik. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur dan infra-struktur politik. Supra-struktur politik merupakan lembaga politik yang berfungsi menjalankan mesin politik secara formal / lembaga-lembaga resmi pemerintahan negara.
Supra-struktur politik berupa (badan legislatif, eksekutif, dan badan peradilan). Supra  struktur  politik  di  Indonesia  pelaksanaannya  dapat  melibatkan  lembaga- lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah-daerah. Infra-struktur politik berperan  sebagai  mesin  politik  informal.  Sumbernya  dari  kekuatan  riil  masyarakat meliputi: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.
Proses  politik  dalam  sistem  politik  menurut  pendekatan  yang  dikembangkan oleh Easton dan Almound dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Proses  politik  berawal  dari  masukan  input  yang  berupa:  kepentingan  yang diartikulasikan  /  dinyatakan  oleh  kelompok  kepentingan,  diagregasikan,  dipadukan oleh partai politik sehingga menjadi suatu kebijakan yang bersifat umum, selanjutnya dimasukkan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  yang  dilakukan  oelh  legislatif  dan eksekutif. Input tadi diubah menjadi output berupa kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan oleh birokrasi, kesungguhan pelaksanaan ini dijamin dan diawasi oelh fungsi  pengahakiman  yang  dijalankan  oleh  fungsi  peradilan.  Demikan  proses tersebut berjalan, dari input berupa tuntutan kepentingan diubah menjadi output, dan memulai proses baru lagi menjadi input (Mohtar Mas‟oed, 2006: xiii)
Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan  tertentu  yang  ditujukan  pemerintah.  Pemerintah  berharap  pemerintah menyusun  kebijakan  yang  memihak  kelompoknya.  Keanggotaannya  berasala  dari golongan-golongan  yang  merasa  tertindas  atau  terpinggirkan  oleh  kebijakan- kebijakan dari elit politik. Mereka punya tujuan yang sama yakni memperbaiki nasib mereka. Dasar perjuangan dari kelompok kepentingan adalah protes dan sikap kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat. Hal ini dilandasi perasaan terasingkan atau terpinggirkan.
Kelompok  kepentingan  menginginkan  desentralisasi  dari  kekuasaan  dan partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan  badan  eksekutif  namun  tetap  memposisikan  kedudukannya  sebagai organisasi  yang  otonom  terhadap  negara.  Cara  kerja  kelompok  kepentingan  tidak menggunakan tekanan-tekanan ataupun paksaan, tetapi melalui hubungan ke dalam ( lobbying ) serta jaringan kerja ( networking ) yang intensif tetapi persuasif.
Jika cara-cara di atas tidak berhasil terkadang menggunakan cara-cara lebih keras  seperti:  demonstrasi,  unjuk  rasa  dan  pemogokan  kerja.  Jika  cara-cara kekerasan  ini  ditempuh  maka  tidak  bisa  dinamakan  lagi  kelompok  kepentingan tetapi,  kelompok  penekan.  Ciri  organisasi  ini  adalah  mempunyi  jaringan  luas,  tidak hanya  didalam  negeri,  tetapi  di  luar  negeri  juga  ada.  Di  pihak  lain  organisasi  ini dapat  dimanfaatkan  sebagai  mediator  antara  pemerintah  dan  masyarakat  serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik.
Klasifikasi kelompok kepentingan  terdapat berbagai tipe, antara lain sebagai berikut:
1.  Berdasarkan jenis kegiatannya.
Dilihat  dari  jenis  kegiatannya  dikenal  berbagai  macam  kelompok kepentingan  seperti  kelompok  profesi,  okupasi,  kepemudaan,  kelompok kewanitaan, kelompok pecinta lingkungan hidup.
2.  Berdasarkan lingkungan kepentingan. Kepentingan  yang  memperjuangkan  kepentingan  kalangan  yang terbatas,  seperti:  petani  dengan  wadah  organisasinya  HKTI,  organisasi guru  dalam  PGRI,  organisasi  bagi  pegawai  negeri  yang  terakomodasi dalam KORPRI, organisasi profesi dokter terhimpun dalam IDI.
3.  Berdasarkan gaya, metode, dan cara mengajukan kepentingannya.
Gabriel  A.  Almound  membedakan  kelompok  kepentingan  menjadi empat bentuk, antara lain:
a.  Kelompok Anomik: Kelompok anomik terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya bersifat sementara dan tidak  memiliki  norma  dan  sistem  yang  jelas.  Kelompok  ini  tidak memiliki  jaringan  resmi  dengan  organisasi  politik  maupun  institusi lainnya.  Organisasi  ini  sangat  longgar  dan  hanya  terbatas  pada bentuk-bentuk  forum,  komite,  dan  sejenisnya.  Kelompok  ini  juga dapat  menumbuhkan  keberanian  rakyat  untuk  mengambil  posisi berbeda dengan penguasa.
b.  Kelompok Non-Asosional: Kelompok ini tidak terorganisir dan kurang teratur,  kegiatan  bersifat  insidental.  Secara  teoritis,  kegiatan kelompok  non-asosional  merupakan  ciri  masyarakat  yang  belum maju,  di  mana  kesetiaan  kesukuan  atau  keluarga-keluarga  aristokrat mendominasi kehidupan politis.
c.  Kelompok  Institusional:  Organisasi  seperti  partai  politik,  korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan sering kali mendukung kelompok  institusional.  Kelompok  ini  bersifat  formal  dan  memiliki fungsi-fungsi  politik  dan  sosial.  Kelompok  ini  juga  mempunyai pengaruh  kuat  dalam  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah,  hal  ini karena basis dari kelompok ini kuat.
d.  Kelompok  Assosional:  Kelompok  assosional  meliputi  serikat  buruh, kelompok  keagamaan,  organisasi  sosial.  Secara  khusus,  kelompok assosional  menyatakan  kepentingan  dari  suatu  kelompok  khusus, menggunakan  pekerja  yang  profesional,  dan  memiliki  prosedur  yang teratur  guna  merumuskan  kepentingan  dan  tuntutan.  Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok non- assosional,  strategi  dan  tujuannya  dianggap  mewakili  kepentingan masyarakat.

## A.3   Metode Penelitian
Dalam penelitian  ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  kantor  PP Muhammadiyah  Yogyakarta  dan  PP  Muhammadiyah  Jakarta.  Alasan  penentuan lokasi ini karena para pengurus beraktifitas di kota Yogyakarta dan Jakarta Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini ada dua yaitu:
a.  Data  primer,  yaitu  data  yang  relevan  dengan  pemecahan  masalah  atau pembahasan  yang  didapat  dari  sumber  utama  yang  berkaitan  dengan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan pengurus pimpinan Muhammadiyah seperti Ketua Muhammadiyah  Pusat  dan  Wilayah  Jawa  Tengah,  pengurus  Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Dikdasmen
b.  Data  sekunder,  yaitu  data  yang  bersifat  mendukung  pembahasan,  data yang  diperoleh  berasal  dari  buku,  artikel,  majalah,  dokumen-dokumen, ataupun media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
Teknik  pemilihan  sampel  adalah nonprobability  sampling yaitu  teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang dan kesempatan sama bagi setiap unsur  polpulasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Teknik nonprobability  sampling yang
dipilih  penulis  menggunakan purposive, yaitu  suatu  teknik  pengambilan  sampel dengan pertimbangan tertentu.
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi  pustaka  dan wawancara.  Penelitian  dengan  studi  pustaka  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang relevan dengan  obyek studi, baik dari perpustakaan maupun institusi lainnya.
Penelitian  ini  metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah metode  analisis kualitatif , yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan teknik telaah logika untuk menyimpulkan data bersifat kualitatif yang dipergunakan untuk data-data yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, berupa  kasus-kasus  sehingga  dengan  analisis  tersebut  dapat  diberikan  penafisiran data yang lebih baik.

## A.4.   Hasil Penelitian
Dari literature yang diperoleh bahwa Muhammadiyah selalu berhati-hati dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang. Muhammadiyah tidak akan menjadi partai  politik,  jatidiri  Muhammadiyah  adalah  gerakan  keagamaan.  Kiprah Muhammadiyah  dalam  politik  lebih  pada  sikap  Muhammadiyah  memainkan  fungsi lobbying dan pendekatan-pendekatan yang lentur yang banyak dipengaruhi budaya akomodatif sehingga tidak menimbulkan konfrontasi. Budaya politik yang akomodatif sudah  menjadi  ciri  politik  Muhammadiyah  dan  dilandasi  dengan  prinsip  gerakan sehingga  tidak  keluar  dari  komitmen  Muhammadiyah.  Muhammadiyah  dengan statusnya sebagai organiasasi sosial keagamaan dapat memainkan fungsi politiknya melalui amal usaha seperti pendidikan dan kesehatan. Peran-peran Muhammadiyah dalam amal usahanya sedikit banyak mempengaruhi pemerintah. Pemerintah dalam perannya  mencapai  tujuan  Negara  tidak  dapat  berjalan  sendiri.  Muhammadiyah hadir  untuk  membantu  pemerintah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama.  Bisa disimpulkan  bahwa  antara  pemerintah  dan  muhammadiyah  saling  melengkapi  dan membantu.

## B.   PEMBAHASAN B.1.   Muhammadiyah dan Politik
a. Muhammadiyah dan Pendirian Partai
Sikap netral terhadap partai politik diputuskan dalam Muktamar ke- 38  di  Ujung  Pandang  (sekarang  Makassar)  terus  dipertahankan  oleh Muhammadiyah.  Sikap  netral  terhadap  partai  politik  untuk  menghindari konflik-konflik  yang  dapat  merugikan  Muhammadiyah.  Partai  politik bersikap  pragmatis,  sedangkan  Muhammadiyah  mempunyai  tujuan  yang lebih luas yakni membangun umat.
Sikap  netral  Muhammadiyah,  baik  secara  kelembagaan  atau perorangan,  bukan  tanda  jika  anti  politik,  terutama  masa  kejatuhan Soeharto. Pasca Kejatuhan Soeharto menjadi bukti lahirnya banyak partai politik.  Berdirinya  PAN  yang  dimotori  oleh  Amien  Rais  menjadi  dinamika internal  Muhammadiyah.  Tidak  hanya  PAN,  partai-partai  lain  juga mengaitkan  diri  dengan  Muhammadiyah.  Pengaitan  itu  karena  adanya kesepahaman  dalam  pengamalan  ajaran  Islam,  faktor  lain  yang menyebabkan  Muhammadiyah  mempunyai  kedekatan  seperti  faktor  elite dan kader organisasi yang masuk partai.
Proses  politik  dalam  Muhammadiyah  dan  upaya  penghimpitan dengan  partai  terus  berlangsung.  Pada  pemilu  2004  lebih  ditujukan  ke partai  tunggal  yakni  PAN.  Pada  pemilu  2009,  upaya  menghimpitkan Muhammadiyah meluas dengan lahirnya PMB, oleh para AMM (Angkatan Muda  Muhammadiyah).  Relasi  dengan  PAN  yang  dianggap  bermasalah dalam pemilu 2004 dan lahirnya PMB sebagai partai alternatif merupakan fenomena  dari  pragmatisme  politik  sebagian  warga  Muhammadiyah. Munculnya  Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  dalam  pertemuan  nasional PMB  menunjukkan  adanya  tarik-menarik  kepentingan  antar  elite Muhammadiyah.  Antara  PAN  dan  PMB  yang  memperebutkan  suara Muhammadiyah, di mana suara Muhammadiyah tersebar dalam berbagai partai  politik.  Proses  perebutan  pengaruh  antara  PAN  dan  PMB,  dapat memicu konflik internal Muhammadiyah.
Pihak  yang  menghendaki  posisi  netral,  Muhammadiyah  tetap sebagai gerakan sosio-kultural yang tidak terkait dengan kekuatan politik manapun.  Pihak  yang  menjaga  agar  Muhammadiyah  tetap  netral  dan menjaga  tarik-ulur  politik,  karena  memahami  nilai  perjuangan  dan bagaimana  cita-cita  sosial  Muhammadiyah  dapat  diwujudkan  tanpa dihubungkan  dengan  politik.  Sedangkan  pihak  yang  berusaha mendekatkan  Muhammadiyah  dengan  politik    memandang  bahwa perjuangan  Muhammadiyah  dapat  maksimal  dengan  memiliki  hubungan tertentu dengan partai politik.
b .  Muhammadiyah dan Amandemen UUD 1945
Amandemen  UUD1945  menjadi  perhatian  utama  pasca  Orde Baru,  karena  penyimpangan  kekuasaan  yang  terjadi  karena  longgar  dan tidak  tegasnya  konstitusi.  Amandemen  konstitusi  dilakukan  untuk menciptakan  suatu  sistem  yang  lebih  demokratis  yang  menjadi  tujuan reformasi.  Beberapa  pasal  yang  dianggap  sebagai  sumber  persoalan bangsa misalnya  masa  jabatan  presiden  dan  proses pemilihan presiden, hubungan antara pusat  dan daerah serta  kekuasaan kehakiman menjadi perhatian penting dalam proses amandemen konstitusi. Pasal 29 tentang agama,  oleh  sebagian  kelompok  islam  ikut  diamandemen  dengan memasukkan Piagam Jakarta.
Muhammadiyah  yang  mempuyai  andil  politik  dalam  pencapaian konsensus  mengenai  Piagam  Jakarta  22  juni  1945.  Ketika  isu  tersebut menguat  pada  tahun  2000,  meskipun  dalam  Muhammadiyah  terdapat tarik-ulur,  tetapi  Muhammadiyah  tetap  kuat  dalam  menyikapi  tuntutan diberlakukannya  syariat  Islam.  Dahulu  Muhammadiyah  memperjuangkan legal  formal  syariat  Islam,  tetapi  kini  legal  formal  bukan  jaminan  bagi adanya  perbaikan  perilaku  umat.    Dalam  pandangan  Muhammadiyah, legal  formal  Islam  dalam  konstitusi  harus  mempertimbangkan  kondisi politik,  umat Islam,  ruang dan waktu.  Bagi  Muhammadiyah,  kondisi  yang ada pada waktu itu tidak memungkinkan untuk memasukkan syariat Islam dalam  konstitusi  negara.  Muhammadiyah  tidak  menolak  diberlakukan syariat Islam, tetapi konteksnya yang tidak tepat untuk memperjuangkannya. Pada kenyataannya, Muhammadiyah berada dalam posisi di depan dalam memperjuangkan syariat Islam.
c .   Perilaku Politik Muhammadiyah
Budaya merupakan tradisi yang mengakar di masyarakat. Budaya politik  yang  berkembang  dalam  mayarakat  merupakan  keyakinan  kuat yang  secara  berulang  kali  terjadi  dalam  suatu  masyarakat  itu.  Istilah kebudayaan  didasarkan  pada  dua  alasan  yakni  pertama,  jika  ingin mengetahui hubungan antara sikap politik dengan pola-pola perkembangan,  harus  memisahkan  kedua  faktor  tersebut.  Istilah kebudayaan  politik  menitikberatkan  pada  orientasi  politik,  sikap  terhadap sistem politik dan bagian-bagian lain.
Dalam  Muhammadiyah,  budaya  politik  juga  berkembang.
Muhammadiyah  mengembangkan  budaya  politik  yang  akomodatif.  Di mana  Muhammadiyah  selalu  melakukan  kerja  sama  dengan  pemerintah dalam  perjalanannya.  Untuk  itu,  Muhammadiyah  dianggap  meleburkan diri  kepada  pihak-pihak  yang  berkuasa  untuk  kepentingan  politiknya. Menurut  Haedar  Nashir  Istilah  “sikap  politik  yang  akomodatif”  atau “perilaku  politik  yang  akomodatif”  merupakan  hal  yang  netral  dalam khazanah  politik.  Politik  bahkan  mengandung  akomodasi.  Sikap  politik akomodatif  menunjukkan  perilaku  politik  yang  kompromi  terhadap pemerintah  sekalipun  tidak  selalu  mengintegrasikan  diri  dalam kekuasaan.  Meskipun  Muhammadiyah  bersikap  akomodatif  tetapi, Muhammadiyah  tidak  boleh  terjebak  dan  berafiliasi  dengan  kekuasaan. Muhammadiyah  sebagai  organisasi  keagamaan  yang  netral  tidak  boleh bekerja  yang  dapat  membawa  ke  ranah  politik  praktis.  Jika Muhammadiyah  masuk  ke  dalam  wilayah  politik  praktis,  Muhammadiyah akan  mengalami  perubahan  status  yang  akibatnya  akan  menghilangkan jati diri aslinya.
d .   Suksesi dari Ulama ke Cendekiawan
Terpilihnya Amien Rais dalam Muktamar ke-43 di NAD pada bulan juli  1995  sebagai  Ketua  PP  Muhammadiyah,  membuat  Muhammadiyah lebih dinamis, kritis dan cenderung berorientasi politis. Terpilihnya Amien Rais menandai pergeseran kepemimpinan  dari ulama kepada cendekiawan  dalam  Muhammadiyah.  Kepemimpinan  di  bawah  Amien Rais  menunjukkan  ketidakkompakkan  karena  Amien  Rais  cenderung melakukan tindakan sosial-politis tanpa konsultasi dengan pimipinan yang lain.  Hal  ini  berakibat munculnya  dua  kubu,  yakni  kubu  Yogyakarta  yang dipimpin  Amien  Rais,  Syafii  Maarif,  dan  golongan  muda  seperti  Haedar Nashir,  Immawan  Wahyudi,  Izzul  Muslimin.  Kubu  Jakarta  oleh  Lukman Harun yang didukung tokoh politik seperti Din Syamsudin. Perbedaan itu merujuk  pada  kubu  Yogyakarta  yang  menghendaki  Muhammadiyah memainkan  fungsi  kritik  sosial-politik  sebagai  wujud  kontribusi  dalam mengatasi  persoalan  nasional.  Sedangkan  kubu  Jakarta  menginginkan Muhammadiyah  sesuai  dengan  posisinya  yakni  organisasi  keagamaan tanpa ikut serta dalam urusan sosial-politik.
e. Partai Politik Memperebutkan Muhammadiyah
Ada  tiga  partai  yang  saat  ini  yang  sedang  berhimpitan  dengan Muhammadiyah.  Ketiga  partai  itu  antara  lain  PAN,  PMB,  PKS.  Memang masih  banyak  partai  yang  juga  ingin  menghimpitkan  dan  mengambil keuntungan  dari  Muhammadiyah,  walau  secara  ideologis  tidak  memiliki
hubungan  dengan  Muhammadiyah.  Bagi  Muhammadiyah,  posisi  seperti ini  merugikan  karena  terjadi  tarik-ulur  dalam  internal  Muhammadiyah. Dengan  adanya  fenomena  tersebut,  Muhammadiyah  tetap  kokoh  dalam pendiriannya.  Muhammadiyah  secara  tegas  menyatakan  bahwa Muhammadiyah  tidak  memiliki  hubungan  secara  organisatoris,  maupun tidak memiliki afiliasi ke partai manapun.

## B.2.   MUHAMMADIYAH DAN AMAL USAHA
Amal  usaha  Muhammadiyah  yang  terwujud  dalam  berbagai  lembaga pendidikan seperti TK Busthanul Athfal „Aisyiyah, SD, SMP, SMA, PTM. Tak hanya pendidikan,  Muhammadiyah  dalam  bidang  kesehatan  juga  memiliki  rumah  sakit, balai  kesehatan,  panti  asuhan.  Amal  usaha  tersebut  tumbuh  dari  partisipasi  warga dan simpatisan Muhammadiyah. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam amal usahanya  merupakan  prinsip  dari  beramal  shaleh,  artinya  segala  langkah  usaha Muhammadiyah  dilandasi,  dimotivasi,  dibingkai,  dan  memiliki  orientasi  pesan  pada ajaran  Islam.  Amal  dalam  Muhammadiyah  bersifat  konkret,  artinya  Muhammadiyah dalam  mewujudkan  Islam  sebagai  ajaran  dalam  kehidupan  harus  nyata,  karena  itu dikatakan  sebagai  amal  usaha.  Amal  usaha  dalam  Muhammadiyah  berhubungan erat  dengan  tujuan  dan  misi  Muhammadiyah  sebagai  gerakan  Islam.  Maksud  dan tujuan  Muhammadiyah  adalah  menegakkan  dan  menjunjung  tinggi  agama  Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

## C.   PENUTUP
Muhammadiyah  lebih  memposisikan  dan  menempatkan  diri  sebagai kelompok  kepentingan  sekaligus  gerakan  sosial  keagamaan  yang  nonpolitik  dan tidak  memasuki  dunia  politik  praktis,  meskipun  dalam  perkembangannya  memiliki keterlibatan  tertentu  dengan  partai  politik  dan  dalam  batas  tertentu  aktif  dalam kegiatan politik praktis. Politik praktis yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan politik yang bersifat langsung dalam perjuangan kekuasaan  untuk memperebutkan posisi- posisi politik di pemerintahan.
Muhammadiyah  sebagai  kelompok  kepentingan  sekaligus  gerakan  sosial keagamaan dengan menampilkan wujud Islam kultural lebih memilih bergerak dalam lapangan  tabligh,  pendidikan,  dan  pembinaan  kesejahteraan  sosial  melalui  amal usaha  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Dengan  sifat  pembaharuannya, Muhammadiyah  menjadi  golongan  yang  sadar  akan  kemajuan  tetapi  konservatif dalam  mempertahankan  kepribadiannya.  Sikap  dasar  Muhammadiyah  yang  lebih banyak  memainkan  fungsi  politik  tidak  langsung  dengan  melakukan lobbiying dan pendekatan-pendekatan.
Sikap  politik  Muhammadiyah  yang  akomodatif  menjadi  pilihan  karena menjauhi  konfrontasi  sejauh  tidah    bertentangan  dengan  prinsip  gerakannya. Kecenderungan  politik  yang  demikian  mencerminkan  sikap  yang  lunak  dalam berdakwah  secara  struktural,  ruang  dialog  yang  terbuka  dengan  penguasa, membuat  nilai  tawar  Muhammadiyah  diperhitungkan  tanpa  terperangkap  dalam kekuasaan.
Muhammadiyah  mempunyai  amal  usaha  yang  merupakan  bentuk  dari eksistensi  Muhammadiyah  dan  keberadaannya  sangat  penting  untuk  membantu pemerintah  dan  bukan  menjadi  pesaing  dari  pemerintah.  Antara  pemerintah  dan Muhammadiyah  berjalan  beriringan  dan  saling  membantu  guna  mencapai  tujuan bersama.

## DAFTAR RUJUKAN
Damami, Mohammad, Akar Gerakan Muhammadiyah, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru). 2000 Hambali,Hamdan, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah, ( Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2006, Jurdi,  Syarifuddin, Muhammadiyah  dalam  Dinamika  Politik  Indonesia  1966-2006. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010
Mas‟oed,  Mochtar;  Colin  Mac  Andrews, Perbandingan  Sistem  Politik ,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press), 1995.
Meleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2001 Mulkan,  Abdul  Munir, Pemikiran  Kyai  Haji  Ahmad  Dahlan  dan  Muhammadiyah  dalam  Perspektif Perubahan Sosial, ( Jakarta: Bumi Aksara), 1990 Nashir, Haedar, Dinamika Politik Muhammadiyah ,(Malang: UMM Press), 2006 Suminto, Aqip. Politik Islam Hindia Belanda , (Jakarta: LP3ES), 1985 Suwarno, Muhammadiyah Sebagai Oposisi , ( Yogyakarta: UII Press), 2002 Syaifullah, Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 1997 http://www.antara.co.id/arc/2008/11/25/profil-partai-pmb-matahari-baru-warga-muhammadiyah http://www.antaranews.com/news/209299/watak-politik-muhammadiyah