Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609
e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 3 Maret 2021

## KAJIAN KEMANDIRIAN  KEUANGAN  BADAN  LAYANAN  UMUM  DAERAH BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Afrida Ariyani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jendral Sudirman, Indonesia Email: afrida.ariyani@mhs.unsoed.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the impact of the COVID-19 pandemic on  financial  independence  in  the  Regional  Public  Service  Agency  (BLUD)  in  the field of health. The research  was conducted in  two Regional General  Hospitals in Brebes  Regency,  namely  Bumiayu  Hospital  and  Brebes  Hospital.  The  research method uses secondary data in the form of financial reports, patient visit data, and community  satisfaction  index  (IKM)  survey  results.  The  study  used  a  quantitative non-experimental  approach  with  comparative  descriptive  methods  to  compare  the financial independence conditions of hospitals as Regional Public Service Agencies (BLUD) during before and after the COVID-19 pandemic hit Indonesia. The result of  this  study  is  that  in  general  the  COVID-19  pandemic  positively  affects  the financial  independence  of  regional  public  service  bodies  in  the  health  sector. Although  the  rate  of  patient  visits  decreased  during  the  pandemic,  the  level  of public  satisfaction  with  hospital  services  increased.  This  is  because  the  quality  of hospital services is increasing during the pandemic.
Keyword : regional  public  service  bodies;  financial  independence;  COVID-19;  quality of service.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  pandemi COVID-19  terhadap  kemandirian  keuangan  pada  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD)  di  bidang  kesehatan.  Penelitian  dilakukan  di  dua  Rumah  Sakit  Umum Daerah  di  Kabupaten  Brebes  yaitu  RSUD  Bumiayu  dan  RSUD  Brebes.  Metode penelitian  menggunakan  data  sekunder    berupa  laporan  keuangan,data  kunjungan pasien,dan  laporan  hasil  survey  indeks  kepuasan  masyarakat  (IKM).  Penelitian menggunakan  pendekatan  kuantitatif  non  eksperimen  dengan  metode  deskriptif komparatif  untuk  membandingkan  kondisi  kemandirian  keuangan  rumah  sakit sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  selama  sebelum  dan  sesudah pandemi  COVID-19  melanda  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  secara umum  pandemi  COVID-19  berpengaruh  positif  terhadap  kemandirian  keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan.Walaupun tingkat kunjungan pasien menurun  selama  pandemi,  akan  tetapi  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  rumah  sakit  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  karena  kualitas  pelayanan rumah sakit justru semakin meningkat di masa pandemi.
Kata kunci: badan layanan umum daerah; kemandirian keuangan; COVID-19; kualitas pelayanan.

## Pendahuluan
Peran  rumah  sakit  sebagai  institusi  publik  sangat  dibutuhkan  untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat.  Semua  rumah  sakit  pemerintah  pada  tahun  2011 ditargetkan  sudah  berubah  menjadi  organisasi  dengan  status  Badan  Layanan Umum/Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLU/BLUD).  Tujuannya  adalah  agar  rumah sakit  dapat  menyelenggarakan  pelayanan  umum  yang  efektif,transparan  dan  efisien dengan  tetap  memperhatikan  azas  keadilan,kelayakan  dan  manfaat  sesuai  dengan prinsip  bisnis  sehat  sehinga  tujuan  dari  pemerintah  dapat  tercapai.  Implementasi  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  kini  didasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan  Layanan  Umum  Daerah dan PMK No.129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum.
BLU/BLUD  sebagai  penyelenggara  pelayanan  public  berperan  penting memberikan  layanan  terbaik terhadap  masyarakat. BLU/BLUD beroperasi sebagai unit kerja  yang memberikan layanan publik dan pengelolaan keuangannya tidak dapat lepas dari  instansi  induknya  (Juliani,  2018) . Implementasi  PPK-BLU  diharapkan  mampu meningkatkan  kinerja  agar  pendapatan  rumah  sakit  bisa  meningkat.Dengan meningkatnya  pendapatan  maka  kemandirian  keuangan  akan  ikut  meningkat  sehingga proses  pengadaan  obat-obatan  dan  alat-alat  kesehatan  yang  dibutuhkan  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  (Punitha et al., 2003)
Menurut  (Budi  Waluyo,  2015)  menyatakan  bahwa  diantara  pelaku  kebijakan masih  terjadi  konflik  kepentingan  sehingga  penerapan  PPK-BLU  belum  terlaksana dengan maksimal.Disamping itu prinsip fleksibilitas sebagai ciri utama BLU juga masih kurang  diperhatikan  karena  kultur  birokrasi  pemerintahan  yang  masih  sangat  kuat sehingga  masyarakat  belum  secara  optimal  merasakan  manfaat  dari  BLU.Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  sumber  daya  manusia  adalah  faktor  terpenting  dalam  mendukung keberhasilan  implementasi  PPK-BLUD,kurangnya  pemahaman  unsur  pimpinan  di setiap  unit  kerja  menjadi  penyebab  implementasi  PPK-BLU  belum  berjalan maksimal.Dari  hasil  penelitian-penelitian  diatas  maka  BLU/BLUD  memerlukan evaluasi  dan  langkah  perbaikan  agar  pelaksanaan  BLU/BLUD  dapat  tercapai  dengan optimal,salah satu caranya adalah dengan menganalisis kinerja BLU/BLUD.
Analisis  kinerja  keuangan  diperlukan  untuk  menilai  kemampuan  keuangan sebuah  rumah  sakit,salah  satunya  dengan  menggunakan  rasio  kemandirian.Rasio kemandirian sangat cocok untuk mengukur kemampuan keuangan sebuah BLUD rumah sakit  karena  BLUD  dituntut  untuk  dapat  mandiri  dalam  mengelola  pendapatan  dan sumber  daya  lain  yang  ada,sebuah  BLU/BLUD  dianggap  berhasil  apabila  sudah  tidak ada  lagi  campur  tangan  pemerintah  dalam  mendanai  operasionalnya.Ada  beberapa faktor  yang  dapat  mempengaruhi  rasio  kemandirian,hal  ini  sesuai  dengan  beberapa penelitian  terdahulu  diantaranya  (Candrasari  et  al.,  2018),  menyatakan  kemandirian
pelayanan  yang  diukur  melalui  BTO  sangat  berpengaruh  terhadap  kemandirian keuangan rumah sakit. Selanjutnya (Tama, 2019) menyatakan bahwa umur rumah sakit tidak  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  sebuah  rumah sakit,tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  diukur  dengan  6  indikator  juga  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian  rumah  sakit.Tingkat  kemandirian  rumah sakit justru dipengaruhi oleh adanya inflasi daerah. Dari penelitian-penelitian diatas kita dapat  mengetahui  bahwa  kemandirian  keuangan  sebuah  rumah  sakit  yang  bersatus badan  layanan  umum  daerah  dipengaruhi  banyak  faktor,  akan  tetapi  jika  penelitian tersebut  dilakukan  pada  masa  pandemi  COVID-19  seperti  saat  ini  maka  kemungkinan hasilnya  akan  berbeda.  Dari  pembahasan  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  kemampuan  keuangan  sebuah  rumah  sakit  yang  berstatus BLU/BLUD  pada  masa  pandemi  COVID-19  dengan  melihat  rasio  kemandirian keuangan.
Menghitung  Rasio  kemandirian  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menilai kemampuan  BLUD  dalam  mendanai  seluruh  aktivitasnya.Kualitas  kemandirian keuangan  sangat  tergantung  dari  jumlah  pendapatan  asli  BLU/BLUD  dan  jumlah pendapatan  transfer,semakin  tinggi  pendapatan  asli  atau  semakin  rendah  pendapatan transfer  maka  akan  semakin  tinggi  kualitas  kemandirian  BLU/BLUD  tersebut. Tingginya  pendapatan  sebuah  rumah  sakit  tidak  akan  terlepas  dari  baiknya  kualitas pelayanan dan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit (Rensiner et al., 2018).  Menyatakan  kepuasan  pasien  dipengaruhi  oleh  4  faktor  yaitu  keandalan, keyakinan,  ketanggapan  dan  bukti  fisik,  dan  ke  empat  faktor  tersebut  saling berhubungan.  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Suryani,  2018)  juga  menyatakan kepuasan pasien sangat dipengaruhi oleh pelayanan  yang diselenggarakan rumah sakit, tingkat kepuasan pasien  yang tinggi selalu berbanding  lurus dengan kualitas pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit tersebut.
Hampir  semua  sektor  terkena  dampak  Pandemi  COVID-19,  tidak  hanya  sektor kesehatan  tetapi  juga  pada  sektor  ekonomi  dan  tidak  terkecuali  industri  rumah  sakit. Kondisi ini mendorong presiden RI untuk menerbitkan instruksi presiden nomor 4 tahun 2020  sebagai  upaya  untuk  percepatan  penanganan  pandemi  COVID-19  dengan  cara lebih  memfokuskan  anggaran  untuk  kepentingan  penanganan  COVID-19.  Disamping itu  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  juga  telah  mengambil  Langkah-langkah  di bidang kesehatan, diantaranya percepatan rekrutmen tenaga kesehatan  professional non ASN,  pemberian  insentif  tenaga  medis,  dan  penyederhanaan  proses  klaim  biaya penanganan  covid  19  dari  rumah  sakit  ke  BNPB.Pandemi  COVID-19  telah  banyak merubah  tata  layanan  rumah  sakit,  oleh  Karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui lebih  detail  pengaruh  pandemi  COVID-19  terhadap  kemandirian  keuangan,tingkat kepercayaaan  masyarakat,  dan  kualitas  pelayanan  badan  layanan  umum  daerah  di bidang kesehatan.

## Metode Penelitian
Pendekatan  kuantitatif  non  eksperimen  dengan  metode  deskriptif  komparatif yaitu  dengan  membandingkan  kondisi  kemandirian  keuangan  BLUD  bidang  kesehatan pada masa sebelum dan sesudah pandemi  COVID-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan, data kunjungan pasien, dan laporan hasil survei indeks kepuasan masyarakat. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada dua BLUD kesehatan  di  Kabupaten  Brebes  yaitu  BLUD  RSUD  Bumiayu  dan  BLUD  RSUD Brebes. Ada  tiga  variabel  dalam  penelitian  ini  yaitu  kemandirian  keuangan,  tingkat kepercayaan  masyarakat dan  kualitas pelayanan.  Kemandirian keuangan BLUD adalah kemampuan riil BLUD dalam membiayai seluruh belanjanya dengan pendapatan murni BLUD tersebut. Rumus kemandirian pemerintah daerah adalah sebagai berikut: PAD Rasio kemandirian = Pinjaman +Bantuan pemerintah pusat /provinsi
Dari  rumus  diatas  maka  bisa  kita  turunkan  untuk  mengukur  rasio  kemandirian  BLUD sebagai berikut:
Pendapatan BLUD Rasio kemandirian BLUD    = Pinjaman +Bantuan pemerintah pusat /provinsi
Kriteria rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.  Rasio kemandirian BLU/BLUD
Kemampuan Finansial Rasio kemandirian (%) Pola hubungan Rendah Sekali 0 - 25 Instruktif Rendah >25  -  50 Konsultatif Sedang >50 - 75 Partisipatif Tinggi >75 - 100 Delegatif Sumber: Mahmudi (2007:128)
a. Pola  hubungan  instruktif,  yaitu  pola  hubungan  yang  terjadi  ketika  peranan pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  lebih  dominan  daripada  kemandirian BLUD.
b. Pola  hubungan  konsultatif,yaitu  pola  hubungan  lebih  banyak  kepada  konsultasi karena BLUD dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi BLUD
c. Pola  hubungan  partisipatif,  yaitu  tingkat  kemandirian  BLUD  mendekati  mampu untuk melaksanakan otonomi sehingga peran pemerintah semakin sedikit.
d. Pola  hubungan  delegatif,  yaitu  BLUD  sudah  sangat  mandiri  dalam  melaksanakan urusan otonomi sehingga tidak tergantung lagi pada pemerintah.
Sedangkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  akan  diukur  berdasarkan  jumlah kunjungan  pasien  sebelum  dan  sesudah  adanya  pandemi  (2016-2020)  dan  kualitas pelayanan akan diukur melalui laporan hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang sudah rutin berjalan di kedua rumah sakit tersebut.
Hal-hal yang diukur dalam mengukur tingkat kepuasan pasien adalah sebagai berikut:
1. Keramahan dan kepedulian
2. Kecepatan dan ketanggapan
3. Kenyamanan rumah sakit
4. Penampilan/kerapian karyawan
5. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan pengobatan
6. Kepuasan terhadap biaya pengobatan
7. Kepuasan terhadap informasi yang diberikan
8. Kepuasan terhadap jawaban yang diberikan
9. Kepuasan terhadap pengetahuan pengobatan
Jumlah  responden  ada  160  responden  yang  terdiri  dari  60  pasien  di  RSUD Brebes dan 100 pasien di RSUD Bumiayu,lokasi pengumpulan data dilakukan di RSUD Brebes  dan  RSUD  Bumiayu  yaitu  di  bagian  rawat  jalan  dan  rawat  inap.Pengumpulan data responden dilaksanakan  dari  bulan  januari s/d  Juli 2020. Karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan utama.
Masing-masing unsur pelayanan diukur dengan menggunakan metode nilai rata- rata tertimbang, dengan rumus sbb:
Untuk memperoleh nilai IKM dihitung dengan rumus sbb:
Selanjutnya nilai IKM akan dikonversikan dengan nilai dasar yaitu 25
Kategorisasi  dengan  dasar  nilai  interval  IKM  dan  nilai  interval  konversi  IKM disusun  untuk  mengetahui  tingkat  mutu  pelayanan  dan  tingkat  kinerja  unit pelayanan, sebagaimana diketahui pada tabel dibawah ini . Tabel 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1,00–1,75 25–43,75 D Tidak Baik 1,76–2,50 43,76–62,50 C Kurang Baik 2,51–3,25 62,51–81,25 B Baik 3,26–4,00 81,26–100,00 A Sangat Baik
Sumber: KepMenpan No 25 Tahun 2004

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan objek yang diteliti  melalui  data-data  yang  telah  dikumpulkan  tanpa  melakukan  analisis  dan membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum.  Analisis  deskriptif  tidak  bermaksud  untuk menguji  hipotesis,  tetapi  hanya  menyajikan  dan  menganalisis  data  disertai  dengan penyajian data  melalui tabel,  grafik,  diagram dan  lain-lain untuk  memperjelas keadaan atau karakteristik data tersebut.

## Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum
Pemerintah kabupaten Brebes mempunyai dua Rumah sakit Umum Daerah yaitu RSUD  Brebes  dan  RSUD  Bumiayu,  keduanya  sudah  berstatus  sebagai  BLUD.RSUD Brebes  menerapkan  PPK-BLUD  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  No  445/473 tanggal  21  Desember  2010  Sedangkan  RSUD  Bumiayu  ditetapkan  menjadi  organisasi perangkat  daerah  (OPD  yang  menerapkan  PPK-BLUD  berdasarkan  Surat  K  putusan Bupati  No  068 tanggal  10  November  2014.  RSUD  Brebes  sudah  menjadi  rumah  sakit tipe  B  sejak  tahun  2012  yaitu  berdasarkan  surat  keputusan  menteri  kesehatan  RI  No HK.03.05/I/2231/12  tanggal  10  September  2012,  Sedangkan  RSUD  Bumiayu  hingga saat  ini  sejak  ditetapkan  menjadi  BLUD  pada  tahun  2014  masih  menjadi  rumah  sakit tipe D.Pada saat ini RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu merupakan rumah sakit rujukan covid 19.RSUD Brebes ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan  lini kedua sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 445/46 Tahun 2020, sedangkan RSUD Bumiayu ditunjuk sebagai rumah sakit lini ketiga sesuai dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 440/153 Tahun 2020.

## Deskripsi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  dua  rumah  sakit  di  Kabupaten  Brebes  yang  sudah berstatus  sebagai  badan  layanan  umum  daerah  yaitu  RSUD  Brebes  yang  merupakan rumah sakit tipe B dan RSUD Bumiayu sebagai rumah sakit tipe D. Dengan mengambil sampel rumah sakit yang mempunyai latar belakang tipe kelas yang berbeda diharapkan hasilnya akan dapat mewakili keadaan badan layanan umum bidang kesehatan pada saat ini.  Obyek  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  dari  tahun  2016-2020,  indeks kepuasan  masyarakat  (IKM)  tahun  2020,  daftar  kunjungan  pasien  tahun  2016- 2020.Penelitian  ini  berusaha  untuk  menggambarkan  bagaimana  pengaruh  kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan sebuah badan  layanan  umum  daerah  bidang  kesehatan,  dan  bagaimana  kualitas  pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

## Kemandirian keuangan
Kemandirian keuangan merupakan kemampuan pendanaan suatu lembaga dalam mendanai  seluruh  belanjanya  dengan  sumber  pendapatan  operasinya  sendiri  tanpa campur  tangan  dari  pihak  lain.  Penelitian  ini  mengevaluasi  dan  menilai  keadaan
keuangan BLUD bidang kesehatan  pada saat pandemi  COVID-19,  mengingat pandemi COVID-19  mempunyai  dampak  yang  sangat  hebat  terhadap  semua  sektor  kehidupan sehingga mampu merubah tatanan hidup manusia.

## Tabel 3. Rasio kemandirian keuangan BLUD RS
tahun RSUD Brebes RSUD Bumiayu Nilai kemandirian (%) Kategori Nilai kemandirian (%) Kategori 2016 95 Delegatif 27 Semi Instruktif 2017 186 Delegatif 29 Semi Instruktif 2018 151 Delegatif 62 Partisipatif 2019 363 Delegatif 28 Semi Instruktif 2020 796 Delegatif 32 Semi Instruktif

## Sumber: data diolah (2021)
Tabel  3  menunjukan  rasio  kemandirian  keuangan    baik  pada  RSUD  Brebes maupun  RSUD  Bumiayu    pada  tahun  2016  sampai  tahun  2020  nilai  terendah  ada  di tahun 2016. Nilai kemandirian RSUD Brebes pada tahun 2016 sebesar 95 yang berarti masuk  pada  kategori  delegatif  atau  sudah  tidak  ada  campur  tangan  dari  pihak  lain. Sedangkan RSUD Bumiayu pada tahun 2016 nilai kemandirian sebesar 27 yang artinya masuk pada kategori semi instruktif atau peranan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  sudah  agak  berkurang  akan  tetapi  masih  lebih  dominan  dibanding  kemandirian BLUD,  akan  tetapi  BLUD  dianggap  mempunyai  potensi  untuk  melaksanakan  otonomi BLUD secara finansial.
Kemandirian  keuangan  rumah  sakit  mengalami  fluktuasi  selama  tahun  2016- 2020. RSUD Brebes pada tahun 2017 mengalami peningkatan hampir 100% akan tetapi di tahun 2018 terjadi penurunan dan mulai terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 dan 2020. Penyebab menurunnya rasio kemandirian keuangan di tahun 2018 disebabkan karena  adanya  kebijakan  sistem  rujukan  online  BPJS  yang  mengharuskan  pasien  yang mendapat rujukan dari puskesmas ataupun dokter harus ke rumah sakit  yang bertipe D terlebih dahulu.
Sementara itu berbanding terbalik dengan RSUD Brebes yang dirugikan dengan adanya  kebijakan  sistem  rujukan  online  BPJS,  RSUD  Bumiayu  justru  diuntungkan dengan  adanya  kebijakan  tersebut  sehingga  pendapatan  RSUD  Bumiayu  melonjak drastis  pada  tahun  2018.  Peningkatan  pendapatan  tersebut  berakibat  pada  rasio kemandirian  keuangan  RSUD  Bumiayu  yang  akhirnya  naik  pada  kategori  partisipatif yang  artinya  campur  tangan  pemerintah  pusat/daerah  semakin  berkurang  sehingga dianggap  mulai  mampu  melaksanakan otonomi karena kemandirian keuangannya  yang semakin membaik. Pada tahun 2019 sebenarnya pendapatan RSUD Bumiayu meningkat 38%  akan  tetapi  justru  rasio  kemandirian  keuangan    menurun  sebesar  35%,Hal  ini disebabkan  pada  tahun  2019  terdapat  kegiatan  pembangunan  gedung  instalasi  bedah sentral  (IBS)  lantai  5  yang  dananya  bersumber  dari  pinjaman  daerah  sebesar  32M
sehingga  berpengaruh  terhadap  rasio  kemandirian  keuangannya  yang  kembali  pada kategori semi instruktif. Secara keseluruhan rasio kemandirian keuangan RSUD Brebes maupun  RSUD  Bumiayu  pada  tahun  2020  meningkat.  Pada  tahun  2020  pendapatan RSUD  Bumiayu  menurun  46%  hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  kunjungan  pasien menurun  drastis  pada  masa  pandemi  COVID-19,  akan  tetapi  rasio  kemandirian  justru meningkat  5%.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  kebijakan  refocusing  dan  realokasi anggaran  dari  pemerintah  yang  menyebabkan  anggaran  dari  pusat  akhirnya  harus dipangkas  sehingga  berdampak  pada  rasio  kemandirian  keuangan  RSUD  Bumiayu. Sementara  itu  walaupun  jumlah  kunjungan  pasien  RSUD  Brebes  menurun  tajam  pada masa  pandemi  covid  19,  akan  tetapi  pendapatan  justru  meningkat  tajam  yaitu  sebesar 339%.Hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  pasien  COVID-19  yang  ditangani  RSUD Brebes.
Kenaikan  pendapatan  dan  penurunan  anggaran  akibat  kebijakan  refocusing  dan realokasi anggaran menyebabkan rasio kemandirian keuangan RSUD Brebes naik tajam sebesar  500%.  Perbedaan  situasi  diantara  kedua  rumah  sakit  tersebut  khususnya  pada masa  pandemi  ini  disebabkan  antara  lain  karena  RSUD  Bumiayu  sebagai  rumah  sakit tipe  D  masih  sangat  terbatas  dalam  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  penanganan COVID-19  contohnya  keterbatasan  jumlah  ruang  isolasi  dan  ventilator  sehingga  tidak dapat  merawat  banyak  pasien  COVID-19  dan  pada  akhirnya  harus  merujuk  ke  rumah sakit  tipe  B.  Hal  ini  berbeda  dengan  RSUD  Brebes  sebagai  rumah  sakit  tipe  B  yang sudah sangat siap  baik untuk SDM  maupun sarana dan prasarananya sehingga  mampu merawat  lebih  banyak  pasien  covid  dan  berakibat  pada  naiknya  jumlah  klaim  pasien covid.
Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID- 19  yang  terjadi  saat  ini  secara  umum  berpengaruh  positif  terhadap  rasio  kemandirian keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan.

## Tingkat Kepercayaan Masyarakat
Menurut  (Djohan,  2015)  menyatakan  bahwa  tingkat  kepercayaan  masyarakat selalu berbanding lurus dengan kesetiaan masyarakat untuk melakukan kunjungan ulang dan  nama  baik  rumah  sakit.  Banyak  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa tingkat  kepercayaan  pasien/masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  kelangsungan sebuah  rumah  sakit.  Akan  tetapi  penelitian  tentang  bagaimana  tingkat  kepercayaan masyarakat pada masa pandemi seperti saat ini masih sangat kurang. Daftar kunjungan pasien diyakini  mampu memberi sedikit gambaran bagaimana kepercayaan  masyarakat terhadap rumah sakit, karena tidak sedikit  masyarakat yang takut untuk berkunjung ke rumah sakit selama masa pandemi.

## Tabel 4 Daftar kunjungan pasien tahun 2016-2020
No tahun RSUD Brebes RSUD Bumiayu rawat jalan rawat inap rawat jalan  rawat inap 1 2016 45.646 15.266 13.989 556
2 2017 37.654 16.123 21.245 3.509 3 2018 31.753 16.664 25.728 4.634 4 2019 24.073 16.911 29.694 5.041 5 2020 15.273 13.024 24.935 3.919

## Sumber: data diolah (2021)
Tabel 4 menunjukan bahwa kunjungan pasien pada tahun 2020 baik pasien rawat jalan,  waupun  rawat  inap  mengalami  penurunan.  RSUD  Bumiayu  selama  tahun  2016- 2019  jumlah  kunjungan  pasien  terus  mengalami  peningkatan,hal  ini  disebabkan  oleh kebijakan  sistem  rujukan  online  BPJS  yang  mengharuskan  pasien  rujukan  dari puskesmas  atau  dokter  pribadi  harus  ke  rumah  sakit  tipe  D  terlebih  dahulu  sebelum akhirnya  dirujuk  ke  rumah  sakit  tipe  B.Sementara  itu  RSUD  Brebes  justru  mengalami penurunan semenjak kebijakan sistem rujukan online tersebut diterapkan.
Mengatasi kekhawatiran masyarakat terhadap penularan  COVID-19 maka pihak rumah  sakit  sudah  banyak  melakukan  langkah-langkah  untuk  dapat  mengembalikan kepercayaan  masyarakat  diantaranya  dengan  cara  merubah  pola  pelayanan  untuk meminimalisir penularan virus COVID-19,menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan  mempromosikan  tentang  pelayanan-pelayanan  rumah  sakit  yang  sudah  memenuhi standar  kesehatan  melalui  media  sosial.Penurunan  kunjungan  pasien  yang  terparah terjadi  pada  bulan  maret  April  dan  mei,akan  tetapi  sejak  diterapkan  kebijakan  new normal pada bulan Juni maka kunjungan pasien mulai berangsur normal kembali.
Penjelasan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pandemi  COVID-19  berpengaruh  pada jumlah  kunjungan  pasien  non  COVID,  walaupun  hal  tersebut  tidak  berlangsung  lama. Kunjungan  pasien  berhubungan  erat  dengan  kepercayaan  masyarakat,  tingkat kepercayaan  masyarakat  yang  tinggi  akan  berpengaruh  positif  terhadap  loyalitas masyarakat  terhadap  rumah  sakit.  Oleh  karena  itu  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa tingkat kepercayaan masyarakat juga terpengaruh oleh pandemi COVID-19.

## Kualitas Pelayanan
Menurut (Murtiana  et  al.,  2016) menyatakan  bahwa  mutu  pelayanan  dan kepercayaan  masyarakat  merupakan  dua  hal  sangat  berpengaruh  terhadap  kepuasan masyarakat,apabila  mutu  pelayanan  baik  maka  kepercayaan  masyarakat  akan  semakin tinggi pula sehingga kepuasan masyarakat juga meningkat.Selain itu penelitian tersebut juga  menyatakan  bahwa  kepuasan  konsumen  dapat  memediasi  pengaruh  mutu pelayanan  terhadap  loyalitas  pasien  untuk  kembali  berkunjung  ke  rumah  sakit.  Dari penelitian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kualitas  pelayanan  berhubungan  erat  dengan minat  kunjungan  pasien.Indikator  kepuasan  pasien  diyakini  mampu  menggambarkan kualitas pelayanan rumah sakit, semakin baik kualitas pelayanannya maka makin tinggi pula indeks kepuasan pasien.
Survey  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  selama  ini  sudah  berjalan  rutin  di RSUD  Brebes  maupun  RSUD  Bumiayu.  Survey  kepuasan  pasien  dilaksanakan  sesuai PERGUB  27/2011.  Pelaksanaan  survei  setiap  tahunnya  dilaksanakan  2x  dengan penyelenggara  oleh  internal  (di  fasilitasi  bidang  penjamin  mutu  dan  kerja  sama)  yaitu pada  kurun  waktu  semester  1  dan  semester  2  pada  lingkup  unit  kerja  pelayanan. Formulir/kuesioner yang dipakai menggunakan perpaduan antara konsep dimensi mutu
kepuasan pelanggan dengan parameter yang ada pada
KEPMENPAN/25/MPAN/2/2004.
Dari  data  IKM  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  RSUD  Brebes    dengan sampel  sebanyak  60  orang  nilai  IKMnya  sebesar  81,13  yang  berarti  indeks  kepuasan masyarakatnya sangat baik.Pada tahun sebelumnya RSUD Brebes ada diposisi  baik,ini artinya RSUD Brebes pada tahun 2020 IKMnya meningkat. sedangkan RSUD Bumiayu dengan  sampel  sebanyak  100  orang    nilai  IKMnya  sebesar  80,77  yang  artinya  ada  di kategori  Baik.Pada  tahun  2020  RSUD  Bumiayu  juga  mengalami  kenaikan,dari  yang tadinya kurang baik menjadi baik.
Dari  hasil  survei kepuasan  masyarakat  maka dapat disimpulkan  bahwa kualitas pelayanan  di  badan  layanan  umum  di  bidang  kesehatan  selama    masa  pandemi  tidak menurun bahkan malah meningkat. Hal ini dikarenakan rumah sakit pada masa pandemi dituntut  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanannya  agar  sesuai  dengan  standar penanganan  COVID-19,  bahkan  rumah  sakit  yang  masih  kekurangan  saran  dan prasarana dibantu oleh pemerintah agar dapat memenuhi standar.

## Kesimpulan
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  yang  berstatus  BLUD  terbukti  mampu  bertahan dalam  keadaan  yang  sulit  (Pandemi  COVID-19)  hal  ini  dibuktikan  dengan  rasio kemandirian  keuangan  yang  meningkat  walaupun  dalam  keadaan  perekonomian  yang sulit.Keberhasilan  untuk  bertahan  pada  masa  pandemi  COVID-19  disebabkan  oleh kemampuan  rumah  sakit  untuk  menggali  dan  memaksimalkan  seluruh  sumber  daya yang  dimiliki  ditengah  jumlah  anggaran  yang  terbatas  akibat  pandemi  COVID-19 sehingga pelayanan tetap dapat berjalan optimal.Kondisi kemandirian keuangan rumah sakit  yang  berstatus  BLUD  secara  umum  pada  masa  pandemi  COVID-19  justru meningkat, walaupun secara umum jumlah kunjungan pasien non covid menurun drastis akan  tetapi  pendapatan  terbantu  dengan  adanya  pasien  COVID-19  yang  terus bertambah.Tingkat  prosentase  kenaikan  rasio  kemadirian  keuangan  berbeda  antara rumah sakit yang bertipe A,B,C, dan D. Semakin tinggi tipe rumah sakit maka semakin tinggi  pula  kenaikan  rasio  kemandiriannya  pada  masa  pandemi,hal  ini  dikarenakan kesiapan  dan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  serta  SDM  rumah  sakit  yang  sudah memadai  sehingga  dapat  lebih  banyak  menampung  pasien  COVID-19.  Walaupun kunjungan  pasien  non  COVID-19  menurun  drastis  akan  tetapi  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  rumah  sakit  yang  bersatus  badan  layanan  umum  secara  umum justru  meningkat,hal  ini  dibuktikan  dengan  indeks  kepuasan  masyarakat  (IKM)  yang meningkat  dari  tahun  sebelumnya.Indeks  kepuasan  masayarakat  yang  meningkat disebabkan  karena  kualitas  pelayanan  rumah  sakit  yang  justru  meningkat  di  masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 semua rumah sakit  dituntut  untuk  menjalankan  protokol  kesehatan  dengan  melengkapi  sarana    dan parasarana serta meningkatkan kemampuan SDM sesuai dengan standar WHO sehingga otomatis  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  masa  pandemi  COVID-19  meningkat  dari tahun sebelum ada pandemi COVID-19.

## Bibliography
Budi  Waluyo.  (2015).  Analisis  Permasalahan  Pada  Implementasi  Pola  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jurnal Infoartha , 3 (December 2014).
Candrasari,  M.,  Kurrohman,  T.,  &  Wahyuni,  N.  I.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan dan  Pelayanan  dengan  Kemandirian  Rumah  Sakit  di  RSUD  Dr.  Abdoer  Rahem Situbondo. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi .
Djohan,  A.  J.  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepuasan  dan  Kepercayaan untuk  Mencapai  Loyalitas  Pasien  Rawat  Inap  pada  Rumah  Sakit  Swasta  di  Kota Banjarmasin. Jurnal Aplikasi Manajemen .
Hariany,  Z.  (2014).  Analisis  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  Terhadap  Pelayanan Publik Di Puskesmas XXX. Jurnal Teknik Industri USU .
Juliani, H. (2018). Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal , 1 (2).
Murtiana,  E.,  Majid,  R.,  &  Jufri,  N.  (2016).  Hubungan  Mutu  Pelayanan  Kesehatan Kepada Kepuasan Pasien BPJS di RSUD Kota Kendari Tahun 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah .
Nurrizka,  R.  H.,  &  Saputra,  W.  (2011).  Pengukuran  Indeks  Kepuasan  Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan .
Rensiner,  R.,  Azwar,  V.  Y.,  &  Putra,  A.  S.  (2018).  Analisis  Faktor  Kualitas Pelayananterhadap  Kepuasan  Pasien  Rawat  Jalan  RSUD  dr.  Achmad  Darwis. Jurnal Kesehatan Andalas .
Rosada,  A.,  &  Partono,  P.  (2020).  Sikap  Optimis  Dimasa  Pandemi  COVID-19. Al- Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman . https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i2.3889
S, J. (2015). Rancangan Perbaikan  Kualitas Pelayanan  Kesehatan untuk Meningkatkan Produktivitas Rumah Sakit Pelabuhan Medan. Universitas Sumatra Utara , 2 (BAB II Landasan Teori), 1–29. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/48332
Supartiningsih,  S.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Kepuasan  Pasien  Rumah  Sakit. Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit, 6 (1): 9-15, Januari 2017 .
Sukanti, Sri, H. U. (2015). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Pada Pelayanan Publik Di Puskesmas Kalicacing Kota Salatiga. Jurnal Ilmiah Among Makarti .
Suryani,  W.  (2018). Pengaruh  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan  Pasien  Rawat  Inap  Pada Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Jurnal Implementasi Ekonomi Dan Bisnis .
Tama,  A.  I.  (2019).  Kajian  Kemandirian  Keuangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah. Optimal:  Jurnal  Ekonomi  Dan Kewirausahaan , 12 (2).
Andri, Said Musnadi, C. S. (2018). The Implementation of PPK-BLUD Policy at Public Hospitals  of  Banda  Aceh. Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik Indonesia , 5 (1), 1–16.