Analisis Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Fitri Nur Millah 1 , Yadi Ruyadi 2 , Encep Syarief Nurdin 3
1 MAN Daruul Abror
2 Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi
3 Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor sosial budaya yang melatarbelakangi pelaksanaaan wajar dikdas 9 tahun di  kecamatan  Cibeber.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif, dengan  metode  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  adalah bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun masih belum  efektif.  Terdapat  faktor  sosial  dan  budaya  yang  memberikan pengaruh  terhadap  partisipasi  pendidikan  masyarakat  khususnya  dalam wajib belajar 9 tahun.
Kata  kunci  :  Sosial,  Budaya,  Wajib  Belajar,  Pendidikan  Dasar  Sembilan Tahun

## PENDAHULUAN
Pendidikan  sebagai  salah satu  pilar  penting  masa  depan menjadikan  hal  tersebut  wajib didapatkan  oleh  setiap  individu.
Mengingat sangat pentingnya pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program  yang  bertujuan  agar seluruh warga dapat memperoleh pendidikan.
Pendidikan  wajib  belajar  9 tahun  merupakan  suatu  program pemerintah  yang  bertujuan  untuk memeratakan pendidikan di
Indonesia  serta  sebagai  salah satu upaya untuk menekan angka anak putus sekolah.
Kabupaten  Cianjur  sebagai salah  satu  kabupaten  di  Jawa Barat  berdasarkan  angka  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM) menurut  Pusat  Data  dan  Analisis Pembangunan
(Pusdalisbang)
Jawa  Barat  masih  berada  di tingkat tiga terbawah diatas Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. IPM
Kabupaten  Cianjur  pada  tahun 2011  sebesar  69,55.   Angka  IPM tersebut  dipengaruhi  pula  oleh berbagai  faktor  yang  diantaranya adalah pendidikan.
Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dalam melaksanaan  wajib  belajar  9 tahun  dapat  dikategorikan  belum efektif  karena  adanya  beberapa titik  desa  di  kecamatan  tersebut yang masyarakatnya tidak menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang SMP.
Pelaksanaan  wajib  belajar pendidikan  dasar  sembilan  tahun di  Kecamatan  Cibeber  ini  turut dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial dan faktor budaya yang ada serta melekat dalam diri masyarakat itu sendiri.  Faktor  budaya  yang melekat  di  dalam  masyarakat sebagai  salah  satu  faktor  yang akan  memberikan  kontribusi  pula terhadap  partisipasi  pendidikan masyarakatnya.  Unsur  budaya yang  sudah  melekat  dalam  diri masyarakat  tentunya  akan  terus hidup  dan  sulit  untuk  merubah sehingga  unsur-unsur  budaya tersebut dapat menghambat
untuk  meningkatkan  partisipasi pendidikan masyarakat.

## HASIL PENELITIAN
Pemerataan  sekolah  di  setiap kecamatan  disesuaikan  dengan luas wilayah serta jumlah penduduknya dan terkadang pula pemerataan  ini  terkendala  oleh akses  ke  tempat-tempat  yang memang sulit dilalui oleh kendaraan dan jauh dari perkotaan. Perluasan kesempatan  untuk  memperoleh
pendidikan  bagi  warga  memang masih  terkendala  oleh  belum meratanya  jumlah  sekolah  yang ada di berbagai wilayah khususnya wilayah pelosok. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan  dasar  sembilan  tahun pada jalur formal yang dilaksanakan  di  sekolah  masih terkendala  oleh  adanya  Ujian Nasional pada tingkat SD sehingga pendidikan wajib belajar 9 tahun masih terpisahkan. Sehingga  siswa  SD  tidak  dapat langsung  masuk  SMP  namun harus melalui UN terlebih dahulu.
Pelaksanaan wajib belajar juga  dapat  dilakukan  pada  jalur nonformal  yaitu  melalui  program Paket  A  yang  setara  dengan  SD dan  Paket  B  yang  setara  dengan SMP.  Program  paket  A  dan  B  ini berada di bawah tanggung jawab bidang  Pendidikan  Luar  Sekolah (PLS) sehingga tenaga
pendidiknya  pun  dari  pihak  PLS namun  juga  terdapat  guru  SD dan  SMP  yang  turut  menjadi pengajar di program Paket A dan B.  Program  Paket  A  dan  B  ini dilaksanakan  di  Pusat  Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di kampung Pasirsantri.
Wajib belajar pendidikan dasar  9  tahun  dijamin  oleh pemerintah  mulai  dari  tenaga pendidik,  sarana  prasarana  dan biaya operasional. Tenaga pendidik  yang  ada  di  Kecamatan
Cibeber ini secara kuantitas telah
memenuhi namun penyebarannya masih belum merata  dimana  masih  terpusat  di wilayah pusat kecamatan. Sedangkan di wilayah perkampungan dan pelosok masih  banyak  sekolah  yang kekurangan guru sehingga memaksa  untuk  memberdayakan tenaga sukwan yang masih
lulusan  SMA  dan  SMK  menjadi tenaga pengajar.
Sarana  dan  prasarana  wajib belajar  yang  berkaitan  dengan fasilitas  bangunan  sekolah  juga masih  belum  merata,  di  wilayah- wilayah  pelosok  masih  banyak yang  kekurangan  sekolah  dan juga  ruang  kelas.  Selain  dari kekurangan  sekolah  dan  ruang kelas,  beberapa  masalah  yang berkaitan  dengan  sarana  adalah kurangnya alat peraga pendukung pembelajaran di beberapa sekolah sehingga pembelajaran kurang maksimal. Aulia (2012, hlm. 213) menjelaskan bahwa “sarana prasarana di sekolah negeri pada umumnya bisa menggunakan BOPDA  terkait  perawatan  dan biaya perbaikan”. Biaya Operasional  Pendidikan  Daerah (BOPDA) sendiri bisa dipergunakan untuk pembangunan  gedung  sekolah dan ruang kelas baru. Wajib belajar 9 tahun ditandai dengan dijaminnya biaya operasional pendidikan yang
diantaranya
membebaskan
orangtua siswa dari biaya sekolah melalui Biaya Operasional Sekolah. Masyarakat sepatutnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program wajib belajar  pendidikan  dasar  9  tahun ini sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Bentuk pengawasannya dari pihak kecamatan  belum  sampai  pada pengawasan  pelaksanaan  baru kepada  tahap  himbauan  karena untuk pengawasan pelaksanaannya  dilakukan  oleh instansi lain. Sedangkan menurut salah  satu  tokoh  masyarakat yang juga selaku pemimpin yayasan sendiri pengawasan dilakukan mencakup pelaksanaan  pembelajaran  yang ada  di  sekolah  ini  saja,  karena berkaitan  dengan  kewenangan yang dimiliki tidak bisa melakukan  pengawasan  kepada sekolah lain. Bentuk pengawasannya tentu adalah dengan  melihat  perkembangan animo masyarakat dalam menyekolahkan  anaknya,  jika  hal tersebut sudah tinggi maka masyarakat sudah memiliki kesadaran  dalam  pendidikan  dan mendukung  pelaksanaan  wajar dikdas 9 tahun tersebut.
Salah  satu  langkah  untuk mengawasi  dan  berperan  aktif dalam mendukung wajar dikdas 9 tahun  adalah  dengan  menjalin
komunikasi dengan sekolah maupun guru. Selain  itu  juga  ada  tim percepatan penuntasan wajib belajar  yang  terdiri  dari  tim kecamatan,  desa,  RW  dan  RT.
Pengisi  tim  percepatan  wajar dikdas  di  tingkat  kecamatan  ini biasanya  gabungan  dan  camat sebagai pembina, biasanya digabungkan dengan rapat koordinasi  kecamatan  dengan desa-desa untuk setiap memberikan  program  himbauan wajar dikdas. Upaya tokoh masyarakat dalam  mendukung  pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun dan khususnya meningkatkan partisipasi pendidikan warga adalah dengan mengadakan perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan  di  tingkat  daerah dengan tujuan meningkatkan motivasi  anak  dalam  meraih prestasi yang lebih baik. Komunikasi yang terjalin antara  orangtua  dengan  anak berkaitan  dengan  pembelajaran bisa  dikatakan  ada  hanya  ketika didesak oleh kebutuhan. Misalnya anak akan menyampaikan  kepada  orangtua ketika  ada  tugas  sekolah  yang susah,  di  luar  itu  orangtua cenderung acuh tak acuh terhadap  perkembangan  anak. Hal  ini  karena  orangtua  tidak menanyakan perkembangan
secara  berkelanjutan  dan  terus
menerus. Namun ketika memang anak  meminta  bantuan  maka orangtua  berusaha  membantu sebisa mereka.
Selain  itu  komunikasi  antara orangtua  dengan  guru  dilakukan secara  intens  ketika  terdapat anak  yang  bermasalah.  Pihak sekolah menjalin komunikasi yang  baik  dengan  masyarakat dan  juga  orangtua  siswa,  seperti yang  disampaikan  sebelumnya bahwa orangtua siswa dan masyarakat  banyak  memberikan masukan  kepada  pihak  sekolah sehingga sekolah banyak
melakukan perbaikan.
Latar  belakang  pendidikan masyarakat  kecamatan  Cibeber mayoritasnya  adalah  lulusan  SD dan  SMP.  Walaupun  memang masih  banyak  diantaranya  juga lulusan  SMA  dan  yang  telah bergelar diploma maupun sarjana. Namun di desa Girimulya  sendiri  warga  yang telah bergelar diploma dan sarjana  masih  hanya  segelintir orang  saja,  dan  kebanyakan diantaranya adalah guru. Dikarenakan latarbelakang pendidikan masyarakat kecamatan Cibeber sendiri mayoritasnya  adalah  lulusan  SD dan SMP mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan  yang  layak  dalam meningkatkan perekonomian keluarganya.  Dimana  mayoritas mata pencaharian dari
masyarakat  kecamatan  Cibeber adalah  dalam  bidang  pertanian seperti  buruh  tani  dan  petani namun  selain  itu  ada  juga  yang bekerja  di  bidang  industri  seperti perdagangan.  Selain  itu  juga disebutkan bahwa selain di bidang pertanian dan perdagangan,  masyarakat  juga ada  yang  bekerja  menjadi  buruh bangunan dan buruh angkut padi atau hasil panen.
Anak  perempuan  di  desa Girimulya  yang  tidak  melanjutkan sekolah ada yang langsung dinikahkan namun ada pula yang setelah  beberapa  waktu  baru dinikahkan. Namun memang kebanyakan orangtua yang memiliki  anak  perempuan  dan tidak  sekolah  akan  menikahkan anaknya secepat mungkin. Hal ini karena  jika  anak  perempuan yang  tidak  sekolah  dibiarkan lama-lama akan terbawa pergaulan  dan  khawatir  akan menjadi  nakal.  Maka  dari  itu orang tua memilih untuk menikahkan anaknya. Bagi anak yang tidak melanjutkan sekolah maka mereka  memilih  untuk  bekerja, karena ia tidak memiliki semangat melanjutkan pendidikan  karena  sudah  terlena dengan  bekerja  dan  punya  uang. Pihak  kecamatan  mengantisipasi hal  ini  dengan  mengarahkan untuk meningkatkan keterampilan untuk kepentingan yang
bersangkutan  agar  pekerjaannya tidak monoton dan dapat meningkat. Masyarakat kecamatan Cibeber masih beranggapan bahwa  pendidikan  di  pesantren yang  lebih  utama  karena  lebih fokus  pada  pendidikan  agama. Orangtua banyak yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren  dibandingkan  dengan keinginan anaknya sendiri. Selain itu  karena  daripada  anaknya menganggur  lebih  baik  menimba ilmu di pesantren. Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat  terdapat  organisasi yang menangani masalah pendidikan selain dinas pendidikan  ada  juga  PGRI  yaitu forum  bagi  para  guru  sedangkan dinas Pendidikan sendiri memiliki mitra pendidikan yang ikut mengawasi berbagai macam kegiatan pendidikan yakni Dewan Pendidikan. Dinas pendidikan
membentuk tim percepatan wajar dikdas  yang  ada  di  tingkat kecamatan,  desa,  RW  dan  RT pada  tahun  2006.  Orang-orang yang mengisi tim wajar dikdas ini adalah orang-orang yang menjabat  sebagai  camat,  kepala desa,  ketua  RW  dan  ketua  RT. Namun sekarang tim wajar dikdas ini kurang berjalan, karena
orang  yang  mengisi  jabatannya berganti.

## WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
Wajib belajar 9 tahun sendiri merupakan program yang bersifat persuasif dan tidak memaksa. Pelaksanaan  wajib  belajar pendidikan dasar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan dan mengupayakan  perluasan    serta pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga. Perluasan dan pemerataan pendidikan  yang  dilaksanakan melalui  program  wajib  belajar  9 tahun  ini  berupaya  agar  seluruh warga  yang  berada  di  wilayah perkotaan  maupun  yang  berada di wilayah-wilayah pelosok mampu untuk bersekolah. Penyelenggaraan wajib belajar dijelaskan dalam Peraturan  Pemerintah  RI  nomor 47  Pasal  3,  yaitu  wajib  belajar dapat  diselenggarkan  pada  jalur pendidikan  formal,  pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.  Penyelenggaraan  wajib belajar  pada  jalur  formal  sendiri dilaksanakan pada jenjang pendidikan  dasar  yang  meliputi SD,  MI,  SMP,  MTs  dan  bentuk lainnya yang sederajat. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini masih terpisahkan dengan adanya Ujian
Nasional  SD  dan  juga  sistem
penerimaan SMP yang memberatkan siswa. Ujian Nasional SD yang harus dijalankan  memisahkan  konsep wajib  belajar  9  tahun,  karena akan memberikan jembatan pemisah bagi anak untuk
melanjutkan  sekolah  ke  tingkat SMP.  Keberhasilan  wajib  belajar pendidikan  dasar  9  tahun  ini terlihat  dari  angkat  partisipasi pendidikan masyarakat yakni melalui  Angka  Partisipasi  Kasar
(APK)  dan  Angka  Partisipasi Murni (APM). Adapun APK
kecamatan  Cibeber  untuk  tingkat SD  adalah  109,29  dan  APM-nya 97,45.  Sedangkan  untuk  APK dan  APM  tingkat  SMP  yakni sebesar  66,86  untuk  APK  dan
58,83 untuk SMP. Angka Partisipasi  Kasar  dan  Murni  di tingkat  SD  sudah  baik  karena telah melebihi angka 90%, sedangkan  untuk  tingkat  SMP kecamatan Cibeber memang masih rendah. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah  RI  nomor  47  Pasal  3 ayat 1 menyebutkan bahwa wajib belajar  dilaksanakan  tidak  hanya pada  jalur  pendidikan  formal, namun juga nonformal dan informal. Pada ayat tiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan  wajib  belajar pada  jalur  pendidikan  nonformal sendiri  adalah  melalui  progrm paket A dan paket B.
Peranan masyarakat khususnya tokoh masyarakat baik  itu  memang  yang  berlatar belakang pendidikan maupun bukan dalam pengawasan pelaksanaan  wajib  belajar  9 tahun  ini  lebih  berfokus  pada pemberian himbauan dan persuasif  untuk  melaksanakan pendidikan  sampai  tingkat  SMP. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor  47  tahun  2008  pasal  13 mengenai  kewajiban  masyarakat dimana masyarakat berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan  program  wajib belajar. Adapun bentuk dukungan yang  dilaksanakan  oleh  tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan  program  wajib belajar ini lebih kepada dukungan dalam  bentuk  himbauan  dan persuasif.
Heryanto  (1998,  hlm.  Iv) menjelaskan mengenai partisipasi  orangtua  yang  cukup besar  dalam  pelaksanaan  wajib belajar 9 tahun. Terdapat hubungan  nyata  antara  motivasi dengan partisipasi menyekolahkan ke SLTP, dimana semakin  tinggi  dorongan  pada dirinya untuk kemajuan pendidikan anaknya maka semakin tinggi partisipasi menyekolahkan pada jenjang SLTP. Bentuk interaksi sosial terdapat proses imitasi,
sebagaimana  yang  disampaikan oleh  Supardan  (2008,  hlm.  29) yang mana proses ini merupakan suatu  peniruan  terhadap  suatu kaidah  atau  nilai-nilai  tertentu yang  ada  di  masyarakat.  Anak dapat  melakukan  proses  imitasi terhadap  apa  yang  ada  di lingkungannya,  seperti  halnya  di wilayah kecamatan Cibeber masih  ada  anak  yang  tidak bersekolah yang diakibatkan pengaruh dari pergaulannya dengan anak yang tidak sekolah.
Berdasarkan  pengertian  nilai budaya menurut Koentjaraningrat (1990,  hlm.  190)  yaitu  sesuatu yang  dianggap  bernilai,  berharga dan  penting  dalam  hidup  dan dijadikan sebagai pedoman dalam  memberikan  arah  hidup masyarakat. Selain  itu  juga  terdapat  nilai yang beranggapan bahwa pendidikan  pesantren  lebih  baik daripada pendidikan formal, sehingga masyarakat banyak yang memilih untuk memasukkan anaknya  ke  pesantren.  Hal  ini berkaitan pula dengan pandangan pendidikan bagi anak perempuan, dimana anak perempuan  lebih  banyak  yang dimasukkan ke pesantren
ataupun dinikahkan daripada melanjutkan sekolah.

## PENUTUP
Pelaksanaan wajib belajar pendidikan  dasar  9  tahun  yang
ada  di  kecamatan  Cibeber  ini secara  umum  belum  adanya pemerataan. Tokoh  masyarakat ini  memiliki  peran  melakukan pengawasan  dalam  pelaksanaan wajib  belajar  pendidikan  dasar  9 tahun.
Pengawasan  yang  dilakukan oleh  tokoh  masyarakat  yakni dengan melakukan himbauan kepada  masyarakat  untuk  turut serta menyukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun. Selain melakukan  pengawasan,  tokoh masyarakat juga mendukung pelaksanaan  wajib  belajar  9 tahun dengan jalan:
a.  melakukan  sosialisasi  wajib belajar kepada masyarakat, b.  melakukan pendekatan kepada  orangtua  siswa  agar bersedia untuk menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMP, c.  memberikan pemahaman akan  pentingnya  pendidikan dan juga
d.  berperan aktif dalam tim wajar
dikdas tingkat kecamatan, desa, RW maupun RT. Faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar pendidikan diantaranya adalah interaksi sosial, mobilitas sosial dan
stratifikasi sosial. Terdapat proses peniruan terhadap  lingkungan  sekitarnya yang  dilakukan  oleh  anak.  Anak
mengikuti  lingkungannya  yang terdiri  dari  anak-anak  yang  tidak sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN
Aulia,  S.  (2012). Desentralisasi
Kebijakan  Pendidikan  (Studi Tentang  Pelaksanaan  Wajib Belajar  12  Tahun  di  Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan  Menengah  dan Kejuruan ).  1  (2),  hlm.  204- 216 Heryanto,  N.  (1998). Partisipasi Orangtua dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar  9  Tahun  (Kasus  di Kabupaten  Garut  Provinsi Jawa Barat) . (Tesis). Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.