JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i2.115

## Sound Governance : Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa
Nike Mutiara Fauziah* 1 , Ria Karlina Lubis 2
1 Hukum Tata Negara/ Fakultas Syariah, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126
2 Ilmu Hukum/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/08/2022 Received in revised form 05 /09/2022 Accepted 10/10/2022

## Abstract
There is a direct impact between governance and corruption. They also evolve over time. For governance, the development of the concept has brought us to Sound Governance, a concept that is suitable and responds to international norms of governance. While the development concept  has  concluded  the  Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  one  of  the  Goals  is  the establishment  of  a  strong  institution.  This  work  was  conducted  in  the  law  and  policy framework  using  regulations  and  public  policy  as  the  main  reference  for  analyzing  and evaluating purposes. The result has shown that implementation of Sound Governance with the adoption of Goal 16 target and indicator is the useful mean for corruption prevention and the for village governance.
Keywords: Sound Governance , Goal 16 SDGs, Village Government.

## Abstrak
Kualitas  tata  kelola  berpengaruh  langsung  pada  korupsi.  Selain  saling  mempengaruhi, konsep  tata  kelola  dan  konsep  korupsi  pun  mengalami  perkembangan.  Saat  ini, Sound Governance diyakini lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan kekinian karena sifat responsifnya atas norma, aturan dan rezim internasional. Di sisi lain, konsep pembangunan berkelanjutan juga berkembang ke arah Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satu tujuannya adalah pembentukan institusi yang tangguh. Artinya, tata kelola yang baik dibutuhkan  untuk  mewujudkan  institusi  yang  tangguh.  Kerangka  utama  penelitian  ini adalah hukum dan kebijakan publik yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai  referensi  utama  untuk  menentukan  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  kebijakan  pemerintah  dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan Sound Governance dengan mengadopsi target dan indikator dari Tujuan 16 SDGs dapat menjadi sarana pencegahan korupsi dalam  tata Kelola pemerintahan desa.
Kata kunci: Sound Governance ; Tujuan 16 SDGs; Pemerintahan Desa.
PENDAHULUAN Tata  kelola  ( governance )  dan korupsi  adalah  dua  hal  yang  selalu saling  mempengaruhi.  Tata  kelola yang  baik  turut  menurunkan  tingkat korupsi  sementara  tata  kelola  yang buruk  adalah  salah  satu  faktor penyebab  meningkatnya  korupsi  di Indonesia.  Hampir  di  seluruh  aspek pemerintahan pengaruh antara kedua hal  itu  ditampilkan  (Haeli,  2020; Rahayuningtyas,  2017;  Rizqi  Yurice Prastika, 2020).
Selain  saling  mempengaruhi, konsep tata kelola dan konsep korupsi selalu  berevolusi  sepanjang  masa. Dalam  satu  dekade  terakhir  prinsip Good  Governance menjadi  prinsip utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan.  Kini,  tuntutan  tata kelola  telah  berkembang  ke  arah
Sound  Governance .  Sebuah  prinsip yang  diyakini  lebih  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  kekinian. Sedangkan untuk korupsi, perkembangannya  tampak  dalam modus  (Pusat  Edukasi  Antikorupsi, 2022)  dan  upaya  tak  henti  untuk memberantasnya  (Suraji,  2008).  Saat ini,  modus  yang  membutuhkan perhatian khusus adalah korupsi dana desa  karena  terdakwa  kasus  korupsi didominasi oleh perangkat desa (ICW,
2021). Di sisi lain, konsep pembangunan  berkelanjutan  juga berkembang  dan  menuntut  respon cepat semua negara untuk mewujudkannya.  Dikenal  dengan sebutan Sustainable  Development Goals (SDGs) yang merupakan evolusi lanjutan  dari Millenium  Development Goals (MDGs). Salah satu goal (tujuan)
di  dalam  SDGs  adalah  pencapaian keadilan  melalui  institusi  yang tangguh  (General  Assembly,  2015). Artinya,  tata  kelola  yang  baik dibutuhkan untuk mewujudkan institusi yang tangguh. Dalam konteks Indonesia,  implementasi  SDGs  telah diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan yang mendistribusikan tugas dan tanggungjawab kepada seluruh kementerian,  termasuk  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa) Pertemuan  berbagai  konsep tersebut  perlu  diterjemahkan  ke dalam  kerangka  implementasi  untuk perbaikan tata kelola dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bebas korupsi. Membangun kerangka implementasi  kebijakan  pencegahan korupsi berbasis kolaborasi multilevel dalam pemerintahan desa merupakan kontribusi dari tulisan ini.

## METODE PENELITIAN
Kerangka utama penelitian ini adalah hukum  dan  kebijakan  publik.  Unsur yuridis  tampak  dalam  penggunaan peraturan  perundang-undangan  sebagai referensi  utama  untuk  menentukan  hak dan  kewajiban  yang  melekat  pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa  sekaligus  menilai  pemenuhan  hak dan  penerapan  kewajiban,  sedangkan unsur  kebijakan  publik  tampak  pada penggunaan (arah) kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan sekaligus menilai pelaksanaan kebijakan tersebut.
*) Penulis Korespondensi
E-mail : nikemutiara@uinsaizu.ac.id
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  konsep  dan  pendekatan tujuan. Konsep Sound Governance adalah konsep  utama  yang  menjadi  dasar pembahasan dan pembentukan kerangka implementasi  yang  pada  akhirnya dikaitkan  dengan  tujuan  utama  yaitu pembentukan  institusi  Pemerintahan Desa yang tangguh. Dokumen  berupa  peraturan  dan kebijakan  yang  berkaitan  dengan  tata kelola pemerintahan dan desa merupakan data utama dalam penelitian ini  yang  dilengkapi  dengan  hasil wawancara terstruktur pelaksana pemerintahan  desa.  Hasil  wawancara yang  digunakan  adalah  jawaban  atas pertanyaan  yang  berkaitan  langsung dengan  kompetensi  aparatur  desa  dan pengelolaan  dana  desa.  Analisis  data dilakukan  dengan menilai  pemenuhan hak  dan  penerapan  kewajiban  yang terkait  dengan  Desa  dan  tata  kelola  dan menilai pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hasil analisisnya  kemudian  akan  disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Bagian  ini  akan  menguraikan landasan  konseptual  untuk  dua  hal utama yaitu kaitan Sound Governance (SG) dan upaya pencegahan korupsi di
Indonesia  serta  urgensi  optimalisasi tata kelola yang ada untuk pemerintahan  desa  yang  bebas korupsi.
A. Penyempurnaan  Tata  Kelola Pemerintahan  dengan  Konsep Sound Governance Kemunculan konsep Sound Governance didasari  atas  kesadaran bahwa konsep Good Governance yang ada  sebelumnya  masih  kurang  baik, jika tidak ingin dikatakan gagal. Sound Governance lahir  sebagai  alternatif dalam  aspek  tata  kelola  khususnya untuk  bidang  publik  (Farazmand, 2004).  Konsep Sound  Governance memiliki semua karakteristik kualitas
pemerintahan  yang  baik  seperti profesional,  organisasi  yang  tertib, manajerial yang baik, dan demokrasi.
Selain itu SG meliputi pula kompetensi aktor  pengelola  yang  meliputi kapasitas, kompetensi, sikap antispatif, dan responsif yang sekaligus  menjadi  budaya  organisasi dan struktur masyarakatnya.
Unsur pembeda Sound Governance dengan  konsep Governance lainnya adalah  dimasukkannya  elemen  tata kelola  global  dalam  penatakelolaan pemerintahan  sebuah  negara. Sound Governance sesuai  dengan  nilai-nilai konstitusional  sebuah  negara  dan  di saat  bersamaan  responsif  terhadap norma, aturan dan rezim internasional.  Kondisi  inilah  yang diabaikan Good  Governance yang justru  membatasi  pengaruh  negara lain  terhadap  pemerintahan  yang berdaulat (Putra, n.d.) Secara lengkap, dimensi-dimensi dalam SG adalah:(Farazmand, 2004) - Process :  interaksi  semua  elemen baik  internal  maupun  eksternal untuk bekerja, fokus pada bagaimana proses kerja.
- Structure :  struktur  dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun  eksternal,  local  maupun internasional. Sound  Governance dituntut  untuk  memiliki  struktur yang  s olid,  informed,  legitimate, competent,  and  dynamic  in  form and  substance. Dalam  hal  ini fokusnya pada arah pekerjaan.
- Cognition  And  Values :    Fokus pada  nilai-nilai  yang  sehat  dan dinamis  sehingga  dapat  menjadi dasar atas proses maupun strukturnya.
- Constitution :  panduan  dokumen mendasar  yang  berfungsi  sebagai cetak biru pemerintahan.
- Organization  and  Institution : koordinasi antar lembaga- lembaga yang ada dengan lembaga lainnya. Institusi yang terorganisir
dengan  baik  akan  berpengaruh terhadap Sound  Governance .  Ini adalah  ukuran  kunci  dari Sound Governance . Institusi tanpa organisasi  yang  sehat  tidak  dapat bertahan,  tetapi  organisasi  tanpa institusi memiliki peluang bertahan yang rendah; - Management  and  Performance :
Manajemen harus dibangun berdasarkan pengetahuan, teknologi, kapasitas, sumber daya, dan  keterampilan  terbaru,  hal-hal penting yang perlu terus diperbarui  melalui  penelitian  dan pengembangan,  pelatihan  dan peningkatan,  serta  peningkatan kapasitas  untuk  mencapai  hasil yang diinginkan
- Policy : Terdiri dari dua kebijakan yaitu  kebijakan  eksternal  yang berpengaruh  terhadap  individual organisasi  yang  datang  dari ototitas  legislatif  maupun  politik serta  yudisial  yang  mewakili kehendak  rakyat.  Jenis  kedua adalah  kebijakan  internal  pada masing-masing organisasi.
- Sector ; Dimensi sektoral pemerintahan  (publik)  sangat penting karena berkaitan langsung dengan kekuasaan atas kebutuhan dasar rakyat.
- International  or  globalization forces ;  Institusi  internasional memainkan  peran  penting  dalam menentukan parameter pemerintahan di  berbagai negara. Di  era  globalisasi,  interdepedensi sebagai  komunitas  internasional sudah  tidak  bisa  dihindari  dan merupakan keniscayaan (Sudarmo, 2021). - Ethics, Accountability, And
Transparency : landasan prinsipnya  pada  nilai-nilai  etika, akuntabilitas, dan nilai transparansi. Prinsip utama Sound Governance ini  juga  memeriksa potensi penyalahgunaan dan
korupsi  terhadap  sistem  yang bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  efisiensi  dalam  proses manajemen dan administrasi. Selain Good  Governance, dikenal pula Multilevel Collaborative Governance (MLG)  yang  merupakan konsep  penyebaran  tata  kelola  di berbagai yurisdiksi, sehingga pengambilan  keputusan  dibagi  di antara  beberapa  aktor  pada  tingkat yang berbeda (Hooghe & Marks, 2002;
Marks  et  al.,  1996;  Gibson,  2011). Terdapat  kolaborasi  dan  kemitraan yang  dibangun  oleh  beberapa  aktor dari  berbagai  tingkat  organisasi. Untuk  konteks  pemerintah  daerah,
MLG memberdayakan daerah melalui pendelegasian  kekuasaan  dari  pusat dan  pengambilan  keputusan  diambil secara kolektif untuk mengimplementasikan kebijakan secara  lebih  efektif  (Coopenergy Consortium, 2015; Gibson, 2011).
Kolaborasi diperlukan karena baik tingkat  lokal,  regional,  atau  nasional, semua  pemerintah  memiliki  tujuan bersama  yaitu  untuk  memberikan hasil  dan  pelayanan  terbaik  bagi warga  negara.  Namun,  karena  detail isu  dan  kebijakan  antar  satu  tempat dengan  lainnya  selalu  berbeda,  maka pelaksanaan  MLG  yang  efektif haruslah bersifat kontekstual (Daniell & Kay, 2017).
Dalam  tataran  konsep,  MLG  ini sejalan  dengan  paradigma  GG  yang belum  mengakomodir  elemen  level global dalam impementasi kebijakannya  karena  pilar  dari  MLG ini  masih  terbatas  pada  pemerintah, sektor  swasta,  dan Civil  Society saja. Untuk keperluan tata kelola pemerintahan  masa  kini  MLG  perlu disempurnakan  dengan  SG.  Tahap penyempurnaan  ini  tidak  lantas menghilangkan dimensi-dimensi MLG,  namun  dikembangkan  dengan mengakomodir  unsur  yang  berasal dari level global.
Dengan
demikian,
penyempurnaan kolaborasi multilevel pada  Pemerintah  Desa  berbasis  SG dapat  menjadi  alternatif  upaya pencegahan korupsi dalam Pemerintahan  Desa  sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut: Gambar 1. Model Multilevel Governance dalam  Pemerintahan
Desa
B. Sound  Governance dan  Tujuan
Pembentukan  Institusi  yang Tangguh Salah  satu  nilai  global  yang  wajib diakomodir dalam tata kelola pemerintahan  adalah Sustainable Develompent  Goals (SDGs)  (General Assembly, 2015).  Inilah agenda dunia saat  ini  yang  mencakup  tiga  aspek utama yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketiga aspek tersebut diperhatikan secara seimbang seperti yang  diuraikan  dalam  17  tujuan  dan 169 targetnya.
Prinsip  inklusifitas  menjadi  salah satu  prinsip  dasar  dalam  SDGs bersamaan  dengan  prinsip  keadilan, prinsip non-diskriminasi, dan kesejahteraan.  Keterlibatan  semua pihak  menjadi  sebuah  keharusan sehingga  harus  dipahami  bahwa upaya  pencapaian  seluaruh  tujuan dalam  SDGs  adalah  urusan  semua
pihak.  Tidak  hanya  pemerintah  dan sektor  swasta  saja,  namun  menjadi tugas  tiap  individu  dalam  semua negara.
Pada  sektor  publik,  aktor  yang justru diminta untuk banyak berperan adalah pemerintah lokal dengan dasar berpikir  dalam  sebuah  organisasi kekuasaan, pemerintah lokal-lah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.  Resolusi  SDGs  tidak dihadirkan  eksklusif  hanya  untuk pemerintah  pusat  sebuah  negara (General  Assembly,  2015).  Dalam konteks  Indonesia,  pemerintah  lokal yang penting untuk banyak berperan adalah  Pemerintah  Desa,  terutama saat  ini  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Pemerintahan  Desa  bersifat  otonom untuk  urusan  yang  berkaitan  dengan desa.  Desa  dan  masyarakat  desa adalah  subjek  pembangunan  bukan hanya objek (Iskandar, 2020).
Tujuan  16  dalam  resolusi  SDGs berbicara  mengenai  kedamaian  dan keadilan,  dan  institusi  yang  tangguh. Maknanya  amat  jelas  yaitu  hanya melalui  institusi  yang  tangguhlah kedamaian dan keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan (IDLO, 2022).  Ketangguhan  sebuah  institusi mensyaratkan  hadirnya  dimensi- dimensi Sound  Governance seperti yang  telah  disebutkan  sebelumnya. Apabila  dikaitkan  kembali  dengan pemerintahan  desa,  maka  keamanan, keadilan,  dan  kesejahteraan  bagi masyarakat  desa  akan  melalui institusi  pemerintahan  desa  yang tangguh.
C. Tata  Kelola  Keuangan  Negara dan Pemberantasan Korupsi Indonesian Corruption Watch (ICW), pada tahun 2018, menjelaskan tentang  lima  modus  utama  korupsi dana  desa  yaitu  penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan  fiktif,  penggelapan,  dan
penyalahgunaan anggaran (ICW, 2018; Zakariya, 2020). Modus korupsi tersebut terkonfirmasi dalam beberapa  studi  kasus  di  daerah (Rahman, 2011; Safitri, 2022). Banyak laman pemerintah provinsi menayangkan informasi senada tentang  modus  korupsi  dana  desa.
Benang  merah  dari  semua  modus itu adalah  uang,  bagaimana  uang  negara dikelola.
Penerapan  konsep Governance pada uang negara dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban.
Pada ketiga tahapan itu, melekat pula proses  pengawasan.  Tiga  undang- undang  utama  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  negara  adalah Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara.  Prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara selalu berpusat pada transparansi  dan  akuntabilitas  yang kesemuanya  itu  dapat  kita  temukan dalam konsep Sound Governance . Pada tahun 2002, setahun sebelum undang-undang tahun 2003, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberasan  Tindak  Pidana  Korupsi (KPK).  Keseluruhan  undang-undang yang disebutkan tersebut merupakan rangkaian upaya memperbaiki rendahnya  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  negara.  Pada  masa  itu,
tujuan  mewujudkan  kemakmuran rakyat  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  23  sangat  sulit  digapai. Dasar  pertimbangan  pembentukan KPK saat itu kesadaran bahwa korupsi telah  merugikan  keuangan  negara sehingga  pemberantasan  korupsi haruslah diintensifkan. Di sisi
bersamaan  pengelolaan  keuangan negara  pun  diperbaiki  dengan meningkatkan kesadaran bahwa keuangan  negara  haruslah  ditujukan untuk kesejahtaraan rakyat. D. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam Administrasi Pemerintahan Desa Kebijakan  kolaborasi  ini  tampak dalam  Undang-Undang  Desa  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan  Desa.  Dalam  rangka menghasilkan  data  dan  informasi yang  baik  untuk  penyelenggaraan pemerintahan Desa diperlukan administrasi  yang  tertib.  Kebijakan untuk  tertib  administrasi  meliput administrasi  umum,  administrasi penduduk,  administrasi  keuangan, administrasi  pembangunan.  Jenis administrasi  tersebut  sejalan  dengan kewenangan lokal Desa yang meliputi penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  berperan  dalam  pembinaan dan  pengawasan.  Dimulai  dengan Direktur  Jenderal  Bina Pemerintahan Desa  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan administrasi  pemerintahan  Desa secara  nasional,  dilanjutkan  dengan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan administrasi  pemerintahan  Desa  di Kabupaten/Kota,  dilengkapi  dengan Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan  Desa  di  wilayahnya. Dalam  hal  ini  prinsip  desentralisasi berhadapan dengan prinsip rekognisi- subsidiaritas. Pembinaan berkaitan erat dengan kompetensi Kepala Desa dan
Perangkat  Desa  yang  secara  teratur harus  ditingkatkan  dan  dipastikan berkembang  agar  mereka  mampu memimpin Desa berbasis kepentingan masyarakat  desa.  Sayangnya,  pada praktiknya,  desa  sering  diposisikan sebagai  bagian  dari  pemerintah daerah sehingga nuansa desentralisasi lebih kental dibandingkan prinsip rekognisi- subsidiaritas  (Eko,  2015;  SDGs  Desa
Center, 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Pemerintah  Desa  dapat disimpulkan  bahwa  pemahaman
Pemerintah  Desa  mereka  adalah bagian  dari  sistem  pemerintahan daerah yang seluruh laporan kinerjanya  harus  sesuai  dengan materi  pembinaan  yang  diberikan oleh  tim  dari  kabupaten  termasuk sistem  digital  yang  digunakan.  Tidak tampak subsidiaritas dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa karena  bagi  Pemerintah  Desa  yang penting dipastikan adalah kesesuaian dengan arahan Pemerintah Kabupaten,  termasuk  kebijakan  yang berkaitan  dengan  kewenangan  lokal desa.
Kondisi  tersebut  selaras  dengan nada pesimisme bahwa demokratisasi desa  masih  mengalami  beberapa kendala diantaranya prakteknya yang serba administratif, aparatur Pemerintah  Daerah  yang  cenderung melakukan  tindakan  kepatuhan  dari “Pusat” untuk mengendalikan Pemerintah  Desa  dan  lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruksif  dari  masyarakat  Desa  itu sendiri (Kementerian Desa & Indonesia, n.d., 2012). E. Kolaborasi Multilevel berkaitan  dengan  Keuangan Desa Kebijakan  kolaborasi  ini  tampak
dalam  Undang-Undang  Desa  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Sumber  dana  desa  berasal  dari tiga  level  anggaran  (pemerintahan) yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa. Pengelolaan keseluruhan anggaran di atas senantiasa dilaksanakan  berdasarkan  prinsip governance pada  umumnya  yaitu akuntabilitas dan transparansi. Tujuannya  selalu  berkaitan  dengan kemakmuran  rakyat.  Khusus  untuk masyarakat  desa,  pintu  masuk  untuk mewujudkan  kemakmuran  adalah pengentasan  kemiskinan.  Artinya, peruntukan  dana  desa  harus  selalu dilihat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan hasil wawancara  yang  sama  dan  ditambah dengan  pendapat  Menteri  terkait (SDGs  Desa  Center,  2022),  pada praktiknya aktor-aktor Pemerintahan Desa  (Kepala  Desa,  Perangkat  Desa, dan  dibantu  Badan  Permusyaratan Desa)  belum  memiliki  kompetensi mumpuni dalam perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan  peruntukan  dana desa  belum  berbasiskan  kepentingan masyarakat  desa  bahkan  sering ditemukan  identifikasi  kebutuhan masyarakat desa belum komprehensif,  sehingga  seringkali upaya  pengentasan  kemiskinan  tidak menjadi  pintu  masuk  perumusan kebijakan  penggunaan  dana  desa. Ditambah  pula,  pembinaan  dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan penggunaan dan pelaporan dana desa masih dilaksanakan dengan semangat
desentralisasi  semata  seperti  yang sudah diuraikan di atas.
Berdasarkan  seluruh  paparan  di atas,  dapat  kita  simpulkan  untuk kebijakan penerapan Sound Governance pada  pemerintahan  desa dimulai  dari  dimensi cognition  and values (pemahaman  dan  nilai).  Nilai yang dimaksud disini adalah perpaduan nilai rekognisi- subsidiaritas  dan  Tujuan  16  SDGs sebagai  elemen  tata  kelola  global. Nilai-nilai tersebut harus diintegrasikan  dalam  implementasi kolaborasi  antar  level  pemerintahan. Dimensi  nilai  ini  nantinya  akan berdampak pada dimensi management and performance (manajemen  dan  kinerja).  Berkaitan dengan  peningkatan  kompetensi sebagai  sub-nilai  Tujuan  16  SDGs, seluruh  program  harus  dilaksanakan dalam  kerangka  kewenangan  lokal Pemerintah  Desa  bukan  sepenuhnya berdasarkan  prinsip  desentralisasi. Nilai ini yang harus dikuatkan kembali agar optimisme kemajuan pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat  desa  melalui  keleluasaan mengatur  diri  sendiri  dalam  wadah otonomi  desa  (Aziz,  2016)  dan dibukanya ruang partisipasi masyarakat yang sangat luas
merupakan salah satu “kelebihan” UU
Desa (Rofiq et al., 2017) benar-benar terwujud.
F. Sound Governance dalam Kerangka Peraturan Perundang- Undangan untuk Desa Sejalan  dengan  tata  urutan peraturan perundangan maka peraturan yang akan digunakan dalam pembahasan  ini  terdiri  dari  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa) dan dua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa  (PP  43/2014)  dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan
Belanja  Negara  (PP  60/2014).
Kemudian,  karena  dalam  peraturan pemerintah  banyak  mendelegasikan kepada  peraturan  Menteri  maka  tiga peraturan menteri juga akan digunakan  yaitu  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri  113/2014),  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun  2016 Tentang  Administrasi  Pemerintahan
Desa  (Permendagri  47/2016),  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun 2016  Tentang  Kewenangan  Desa (Permendagri 44/2016).
Identifikasi  SG  dalam  peraturan tersebut  akan  dilakukan  melalui  dua aspek  yaitu  aspek  kewenangan  desa dan  keuangan  desa.  Dalam  aspek kewenangan  desa,  dimensi  yang digunakan adalah cognition and values (pemahaman
dan nilai) dan management and performance (manajemen  dan  kinerja),  sedangkan untuk  aspek  keuangan  desa  dimensi yang  digunakan  adalah cognition  and values (pemahaman  dan  nilai)  dan accountability and transparency
(akuntabilitas dan transparansi). G. Sound Governance dalam Peraturan Perundang- Undangan Berkaitan  dengan  kewenangan  desa, dimensi  manajemen  dan  kinerja tampak dalam aturan tentang kewenangan  desa  yang  diawali dengan  kewenangan  lokal  Desa maupun  kewenangan  yang  muncul karena  penugasan  dari  Pemerintah
Daerah.  Kewenangan  ini  harus dilaksanakan  secara  proposionalitas (Pasal 24 Undang-Undang Desa). Pada  dasarnya,  sejalan  dengan prinsip  rekognisi  dan  subsidiaritas yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, kewenangan  lokal  desalah  yang diutamakan dengan tujuan memberikan  kesemapatan  bagi  Desa untuk  mengaktualisasikan  diri  dan mengoptimalkan potensinya. Konstruksi  demikian  tampak  dalam substansi  ketiga  peraturan  yang disebutkan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan  Pembangunan  Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan  masyarakat  Desa. (Pasal  18  Undang-Undang  Desa  dan diatur  lebih  lanjut  di  dua  peraturan pemerintah).
Pasal  26  Undang-Undang  Desa menyebutkan  bahwa  Kepala  Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan juga memegang  kekuasaan  pengelolaan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Untuk  memastikan  agar  kewenangan tersebut tidak absolut maka ditetapkanlah  larangan  bagi  Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa  yang masing-masing diatur dalam Pasal 29 dan  Pasal  51  Undang-Undang  Desa yang intinya melarang penyelenggaraan  pemerintahan  desa diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri.
Tentu  saja  pelaksanaan  seluruh kewenangan  tersebut  mensyaratkan kompetensi  yang  mumpuni  agar penyelenggaraan  pemerintahan  desa berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan  dalam  peraturan perundangan.  Salah  satu  indikator,
bukan mutlak satu-satunya, kompetensi adalah tingkat pendidikan yang  dimiliki.  Pasal  33  Undang- Undang Desa mengatur bahwa untuk
menjadi Kepala Desa minimum sudah menyelesaikan  pendidikan  sekolah menengah  pertama,  sedangkan  Pasal 50 Undang-Undang Desa mensyaratkan  bahwa  untuk  menjadi perangkat  desa  minimal  sudah menyelesaikan  pendidikan  sekolah menengah umum. Di  sisi  lain,  tuntutan  kinerja  bagi pelaksana pemerintahan desa meliputi  kompetensi  menganalisis, menemukan  solusi,  bahkan  membina kehidupan  masyarakat  desa  yang tertib  dan  tentram.  Mekanisme pengembangan  kompetensi  yang disediakan oleh Undang-Undang Desa dan  PP  43/2014  adalah  melalui pembinaan  dan  pengawasan  yang dijadikan  tugas  Pemerintah  Daerah. Dalam  hal  ini  kolaborasi  multilevel pemerintahan  sudah  tampak  walau yang  tetap  menjadi  perhatian  adalah pelaksanaanya  didominasi  prinsip desentralisasi.
Kekhawatiran  yang  sama  untuk aspek  keuangan  yang  mensyaratkan kompetensi  dalam  pelaksanannya. Akuntabilitas dan transparansi adalah asas  utama  dalam  pengelolaan keuangan  desa  sebagaimana  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri 113/2014. Prinsip pengelolaan keuangan desa selaras dengan prinsip pengeloaan keuangan negara berdasarkan  tiga  undang-undang utama  berkaitan  dengan  keuangan negara. Penatausahaan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa dilaksanakan  sesuai  dengan  standar akutansi  pemerintahan  yang  dimulai sejak  tahap  perencanaan.  Artinya, kompetensi  mumpuni  dibutuhkan sejak  tahap  awal  merencanakan. Dalam  Peraturan  Menteri  113/2014 dan Permendagri 47/2016 mekanisme pembinaan dan pengawasan  tetap  ada,  semuanya melibatkan  aktor  dari  berbagai  level pemerintahan, bahkan untuk
pembinaan dan pengawasan administrasi  keuangan  desa  pihak yang  terlibat  mulai  dari  Pemerintah Pusat  (melalui  Dirjen  Kementerian) sampai dengan Pemerintah Daerah.
H. Pengembangan Aturan untuk  Implementasi Sound Governance Pencegahan korupsi harus menjadi  bagian  dari  pembinaan  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah yang dimulai dari perencanaan,  pelaksaanaan,  sampai dengan  pertanggungjawaban.  Tahap ini merupakan pengawasan eksternal yang saat ini sudah dilakukan dengan baik. Hal yang perlu diperbaiki adalah prinsip  pelaksanaan  pembinaan  dan pengawasannya yang harus ditujukan untuk  membuat  Pemerintah  Desa betul-betul  otonom  agar  mampu melaksanakan kewenangan lokal desa dengan  mandiri.  Sementara  itu pengawasan internal haruslah datang dari dalam desa sendiri yaitu dengan memaksimalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Kebijakan  publik  dan  peraturan perundangan  telah  menampilkan prinsip  tata  kelola  yang  baik  seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.  Bahkan,  jumlah  peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan  Desa  sangat  banyak  yang dapat  dijadikan  dasar  pelaksanaan Sound Governance . Sekali lagi, hal yang perlu  diperbaiki  adalah  prinsip pelaksanaannya  harus  memastikan dan  menggungulkan  kemandirian desa.
Pada aspek peraturan, jumlah dan substansinya  sudah  sangat  cukup. Upaya  perbaikan  dapat  dilakukan melalui  pengembangan  panduan teknis  yang  sudah  ada.  Substansi pengembangannya  diawalai  dengan
mengadopsi target dan indikator dari Tujuan 16 SDGs yaitu:
No Target 16: Perdamaian, Keadilan,  dan  Institusi  yang Tangguh Target Indikator 1 16.5: Mengurangi, dengan signifikan, korupsi dan suap dalam segala bentuk 1. Jumlah orang yang berinteraksi langsung membicarakan proyek dengan Kepala  Desa atau Perangkat Desa secara langsung (tanpa  melalui sistem). 2. Jumlah perwakilan sektor  swasta yang berinteraksi langsung membicarakan proyek dengan Kepala  Desa atau Perangkat Desa secara langsung (tanpa  melalui sistem). 2 16.6: Mengembangkan tata  kelola  yang efektif, akuntabel,  dan transparan  pada semua level institusi 1. Survei kepuasan masyarakat atas  kualitas layanan publik

## Tabel 1. Target dan Indikator
Tujuan 16 Panduan teknis yang dikembangkan  digunakan  sebagai evaluasi kinerja Kepala Desa, Perangkat  Desa,  serta  Pembina  dan Pengawas  yang  terlibat  dalam kolaborasi  multilevel  pemerintahan.
Pengembangan  ini  dapat  dilakukan
karena  dasar  pengembannya  adalah undang-undang,
peraturan pemerintah,  dan  peraturan  menteri. Mekanisme  ini  lebih  sesuai  untuk keperluan  respon  yang  cepat  atas perbaikan  tata  kelola  dibandingkan dengan rekomendasi perubahan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Nilai  yang  perlu  ditekankan kembali  untuk  mengarahkan  tata kelola  pemerintahan  desa  berbasis Sound  Governance adalah  prinsip rekognisi-subsidiaritas dan Tujuan 16 SDGs.  Kedua  nilai  tersebut  sebagai bentuk nyata pengintegrasian elemen tata kelola global ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Sound Governance menjadi kebijakan yang mengunggulkan  kewenangan  lokal desa,  tidak  lagi  menempatkan  desa dalam perspektif desentralisasi semata. Upaya perbaikan dapat dimulai dari  pembentukan  panduan  teknis yang  didasari  peraturan  menteri dengan mengadaptasi konsep Kolaborasi  Multi  Level  dimana pencegahan  korupsi  pada  level  desa tidak terlepas dari peraturan diatasnya  yaitu  level  pemerintahan lokal  (melibatkan  OPD  terkait,  NGO maupun universitas), level pemerintah  nasional  (melibatkan kementerian/lembaga  terkait,  NGO level  nasional  dan  universitas),  dan level  pemerintah  global  (melibatkan United Nation, Multinational Coorporation, dan NGO internasional).  Selain  itu  agar  model implementasinya kolaborasi multilevel dalam pencegahan korupsi ini lebih efektif, dibutuhkan manajemen  pengetahuan  tentang pencegahan  korupsi  pada  level pemerintah desa menggunakan aplikasi  dengan  konten  seperti  pada website  pusat  edukasi  anti  korupsi KPK ( https://aclc.kpk.go.id ).
Dukungan kepemimpinan pemerintah desa yang transformatif dapat dimulai dengan membuat pakta integritas jika terpilih  akan  mengkampanyekan pencegahan korupsi di setiap aktivitas pemerintahan  desa.  Landasan  lain yang utama pada pencegahan korupsi di  level  pemerintahan  desa  juga disesuaikan dengan kearifan lokal.
PENGHARGAAN Ucapan terimakasih disampaikan kepada Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN)  yang  telah  memfasilitasi penulis  untuk  menggagas  pemikiran yang  dituangkan  dalam  artikel  ini melalui  kegiatan  Simposium  dan Seminar Nasional 2022.

## REFERENSI
Aziz, N. L. . (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas  Dana  Desa. Jurnal Penelitian Politik , 13 (2), 193 – 211. https://doi.org/https://doi.org/ 10.20885/unisia.vol27.iss53.art1 2
Coopenergy  Consortium.  (2015). A Guide  to  Multi-level  Governance For  Local  and  Regional  Public Authorities  A  Guide to Multi-level Governance . December , 2 – 16.
Daniell, K. A., & Kay, A. (2017). Multi- level Governance: An Introduction .
3 – 33.
Eko,  S.  (2015). Regulasi  Baru,  Desa
Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Farazmand,  A.  (2004). Globalization and  Governance:  A  Theoretical
Analysis.  Sound  Governance : Policy and Administrative Innovations . Greenwood Publishing Group.
General  Assembly,  U.  (2015). UN  GA Resolution A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development . Gibson,  R.  (2011).  A  Primer  on Collaborative Multi-Level Governance, A Critical Review of Theory,  Practice,  and  Potentials. Canadian  Regional  Development , May , 4.
Haeli.  (2020).  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Governance  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  (Studi Kasus). Bestari , 1 (1), 1 – 9.
ICW. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik . ICW. (2021). Perangkat Desa Dominasi Terdakwa  Kasus  Korupsi  Dana
Desa Perlu Diawasi . IDLO. (2022). People-centred governance  in  a  post-pandemic world .
Iskandar,  A.  H.  (2020). SDGs  Desa Percepatan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan .  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia. Kementerian  Desa,  P.  D.  T.  dan  T.,  & Indonesia, R. (2012). Mengembangkan  demokratisasi desa .
Pusat  Edukasi  Antikorupsi.  (2022). Modus  Korupsi  yang  Paling Populer di Indonesia . Putra,  F.  (n.d.). Sound  Governance Berakhirnya Era Good Governance . Rahayuningtyas,  D.  P.  A.  (2017).
Pengaruh  Tata  Kelola  Dan  E- Government  Terhadap  Korupsi. Ekutasi  Jurnal  Ekonomi  Dan
Keuangan , 1 (4), 431 – 450.
Rahman, F. (2011). Korupsi di Tingkat Desa. Governance , 2 (1).
Rizqi Yurice Prastika. (2020). Efektifitas Penerapan Good Corporate  Governance  (GCG) dalam Upaya Pencegahan Tindak
Pidana Korupsi di PT KAI. Jurnal Idea Hukum , 6 (1), 96 – 112.
Rofiq,  A.,  Salim,  A.,  Untung,  B., Laksono,  I.,  Bulan,  W.  R.,  Arifah, U., & Heryanto, S. (2017). Praktik
Baik  Desa  dalam  Implementasi Undang-Undang  Desa (Vol.  91).
Pusat  Telaah  dan  Informasi Regional. Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan  Alokasi  Dana Desa  oleh  Kepala  Desa  (Studi
Kasus di Desa Taman Jaya). Jurnal Petitum , 2 (1), 45 – 55.
SDGs  Desa  Center.  (2022). Profil
Potensi dan Permasalahan Desa . Sudarmo. (2021). SOUND GOVERNANCE: PASCA TRADITIONAL,  MARKET  &  GOOD GOVERNANCE . Suraji.  (2008).  Sejarah  Panjang Korupsi  di  Indonesia  dan  Upaya Pemberantasannya, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi  Publik , 12 (2),  135 – 148.
Zakariya,  R.  (2020).  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pencegahan Korupsi  Dana  Desa:  Mengenali Modus  Operandi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 263 – 282. https://doi.org/10.32697/integr itas.v6i2.670