Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4989/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Bagaimana Kekuatan Pembuktian Akta Notarial Terhadap Akta Dibawah Tangan Yang Disepakati Kedua Belah Pihak

## Carissa Janice

## Universitas Tarumanagara
Article Info Abstract Article history: Received : 17 March 2023 Publish : 20 March 2023 This study aims to  determine the evidentiary power of  notary deed compared to privately made deed that is agreed by both parties. The research method used is descriptive research method  with a case study from high court  decision number 288/PDT/2019/PT.DKI. The result of this research is that the evidentiary power of a notary deed is stronger that privately made deed. Even if the privately made deed is made before the notary deed, as long as the privately made deed cannot be proven  in  court,  then  the  legitimate  deed  that  is approved  before  the  law  is  the notarial deed which has the perfect evidentiary power.
Keywords: Legality Notary deeds Info Artikel Abstrak

## Article history:
Diterima : 17 Maret 2023 Publis : 20 Maret 2023
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah  kekuatan  pembuktian akta notarial terhadap akta yang dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif dengan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi No. 288/PDT/2019/PT.DKI. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini yaitu bahwa bahwa kekuatan pembuktian akta notarial atau akta yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang  kuat  secara  hukum  sebagai  akta  otentik  Sehingga  meskipun  telah  dibuat perjanjian  hutang  piutang  ataupun  perjanjian  lain  terlebih  dahulu  sebelumnya, selama tidak dapat dibuktikan di hadapan pengadilan maka yang berlaku tetaplah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Carissa Janice Universitas Tarumanagara Email : carissajaniceee@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pengertian  Akta  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris menyebutkan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris.  Sedangkan  pengertian  akta  di  bawah  tangan  adalah  akta  yang  di  buat  tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya akta Notaris dibagi menjadi  dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut:
a.  Akta  Autentik  Akta  Autentik  yang  dalam  bahasa  Inggris,  disebut  dengan authentic  deed , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan authentieke akte van , yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang- undang ini”.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                        e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
b.  Akta  di  Bawah  Tangan  Berdasarkan  Pasal  1874  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa:  “yang dianggap  sebagai  tulisan  dibawah  tangan  adalah  akta  yang  ditandatangani  dibawah  tangan, surat,  daftar,  surat  urusan  rumah  tangga  dan  tulisan-tulisan  yang  lain  yang  dibuat  tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari UndangUndang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmeken, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi:
1) Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
2) Membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus.Dalam prakteknya,  ada  pula  pihak  yang  hanya  secara  dibawah  tangan  dimana  para  pihak bersepakat dan bersetuju akan sesuatu hal, sehingga tidak dibuat akta autentik sebelumnya. Namun dalam hal tersebut apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan tidak dapat membuktikan hal tersebut sehingga dibuatlah kembali akta autentik.
Wanprestasi  adalah  istilah  yang  diambil  dari  bahasa  Belanda  wanprestatie  dengan arti tidak dipenuhinya prestasi  atau  kewajiban  dalam  suatu  perjanjian .  Berdasarkan  arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk  karena  kelalaian.  Menurut  Pasal  1238  KUHPerdata  wanprestasi  berarti  ketika Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang  akan  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  ditemukan. Namun,  tidak seperti itu halnya menurut putusan Pengadilan Tinggi No. 288/PDT/2019/PT.DKI. Dalam putusan  ini,  pada  mulanya  para  pihak  setuju  untuk  menjalankan  suatu  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  dikarenakan  pembayaran  oleh  Pihak  Kedua  sebagai  pembeli  akan dilakukan secara bertahap dan juga melalui Kredit Pemilikan Rumah yang akan dialihkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk kemudian Pihak Kedua melunasinya kepada bank.  Namun,  ketika  sudah  dilakukan  pelunasan  dan  sudah  membalik  nama  sertipikat, Pihak Pertama menyatakan tidak pernah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dengan alasan bahwa mereka pernah mengadakan perjanjian Pengakuan Hutang sebelumnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  pihak  pembeli  yang  akhirnya  membuat  akta  perjanjian pengikatan  jual  beli  dengan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak.  Namun  setelah dibuatnya akta autentik tersebut terdapat pihak yang tidak mengakui akta tersebut sehingga kekuatan pembuktian dari akta autentik tersebut menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu penulis  ingin  membahas  mengenai  bagaimanakah  kekuatan  pembuktian  akta  notarial terhadap akta yang dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  terdiri  atas  enam  unsur  yang  nantinya  akan  membantu  menjelaskan mengenai hasil daripada penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai metode tersebut:
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  doktrinal. Penelitian  hukum  doktrinal  adalah  penelitian-penelitian atas  hukum  yang  dikonsepkan  dan dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  sang  pengonsep  dan/atau  sang pengembangnya. Di  Indonesia,  metode  doktrinal  ini  terlanjur  secara  lazim  disebut  sebagai metode  penelitian  yang  normatif,  untuk  melawankan  dengan  metode  penelitian  yang dikatakan  terbilang  empiris  (yang  di  dalam  literatur  internasional  disebut  penelitian  non doktrinal).  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  doktrinal  karena  penelitian  ini mempermasalahkan mengenai keadilan, dan itikad baik sehingga bertujuan untuk meninjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Sifat Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas maka sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang manusia,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                        e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
keadaan/gejala-gejala  lainnya,  terutama  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat membantu  di  dalam memperkuat  teori-teori  lama/  di  dalam  kerangka  menyusun  teori-teori baru.  Teori-teori  yang  dimaksud  adalah  terkait  bagaimanakah  kekuatan  pembuktian  akta notarial terhadap akta yang dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak.
3. Jenis Pengumpulan Data Berdasarkan  uraian  diatas  maka  jenis  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  jenis pengumpulan data primer, sekunder dan tersier dimana data primer akan didapatkan melalui terjun langsung ke lapangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan.  Sedangkan  data  tersier  adalah  bahan-bahan  memberi  penjelasan  terhadap  data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  studi  kepustakaan dimana  menurut  M.  Nazir,  Studi  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  catatan-catatan,  dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka yang akan  digarap  adalah  dokumen  hukum  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan putusan Pengadilan Tinggi No. 288/PDT/2019/PT.DKI.
5. Pendekatan Penelitian Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan undang-undang
( statue approach) dan pendekatan kasus ( case approach) Pendekatan undang undang ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus dapat berupa sesuatu yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dalam penelitian ini, undang- undang yang akan ditelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan  putusan Pengadilan Tinggi No. 288/PDT/2019/PT.DKI.
6. Teknik Analisis Data
Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian doktrinal, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu membahas mengenai dengan cara deskripsi dalam  bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dalam mengkaji Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan Pengadilan Tinggi No. 288/PDT/2019/PT.DKI.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kasus tersebut dimana dalam putusan tersebut, pada mulanya para pihak setuju untuk  menjalankan  suatu  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dikarenakan  pembayaran  oleh  Pihak Kedua sebagai pembeli akan dilakukan secara bertahap dan juga melalui Kredit Pemilikan Rumah yang  akan  dialihkan  dari  Pihak  Pertama  kepada  Pihak  Kedua  untuk  kemudian  Pihak  Kedua melunasinya kepada bank. Namun, ketika sudah dilakukan pelunasan dan sudah membalik nama sertipikat,  Pihak  Pertama  menyatakan  tidak  pernah  menandatangani  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli  tersebut  dengan  alasan  bahwa  mereka  pernah  mengadakan  perjanjian  Pengakuan  Hutang sebelumnya. Pihak Pertama sebagai penjual menyatakan bahwa  sebab ( oorzaak ) dari perjanjian jual beli tersebut, maka hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hutang piutang. Pihak yang melakukan wanprestasi terhadap akta PPJB tersebut juga menyatakan dalam putusannya bahwa karena sesungguhnya jual beli tanah tersengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perbuatan  terselubung,  yaitu  bahwa  sesungguhnya  hubungan  hukum  yang  ada  adalah  hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat maka dibuatlah Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 192, sebagai jaminan dari hutang terhadap tanah yang disengketakan tersebut.
Dalam  hal  ini  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pihak  mana  yang harus  disebut  pertama  kali  dalam  perjanjian  atau  menjadi  Pihak  I  dan  pihak  pihak  mana  yang disebut  setelahnya  atau  menjadi  Pihak  II dalam  suatu  perjanjian.  Yang menentukan  siapa  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                        e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
menjadi pihak I dan pihak II adalah kesepakatan dari para pihak sendiri. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan  berkontrak  yang  dianut  dalam pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer),  di  mana  “para  pihak  bebas  untuk  menentukan  isi  dan  bentuk  dari  perjanjian  yang hendak  mereka  buat,  termasuk  menentukan  pihak-pihak  dalam  perjanjian  tersebut”.  Kedua, penyebutan para pihak di dalam perjanjian tidak harus menggunakan sebutan/nama Pihak I dan Pihak II, tapi juga sebutan/nama lain yang disepakati para pihak. Yang harus diperhatikan adalah konsistensi dalam penggunaan sebutan/nama yang telah dipilih dalam suatu perjanjian. Sementara itu,  di  dalam  praktik  pada  umumnya  adalah  pihak  yang  membuat  perjanjian  yang  ditulis  lebih dahulu atau menjadi pihak I dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian hutang piutang misalnya, yang  disebut  lebih  dahulu/menjadi  pihak  I  biasanya  adalah  Kreditur  dan  setelah  itu  barulah  si Debitur.  Atau  contoh  lainnya  adalah  dalam  perjanjian  kerja,  pihak  pemberi  kerja  (perusahaan) umumnya disebut lebih dahulu, baru kemudian si pekerja (karyawan).
Pihak pertama menyatakan bahwa terjadi perjanjian hutang piutang dan atau hutang pokok sebesar Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah ) dan beban bunga sebesar 3% ( tiga persen) per bulan selama belum mampu melunasi hutang pokoknya, kepada Pihak Kedua dengan jaminan  Sertifikat  Hak  Milik  tersebut.Bahwa  Pihak  Kedua,  dalam  proses  pemberian  hutang kepada Rita Joewono adalah anak Tergugat, sebesar Rp. 1.200.000.000 ( satu milyar dua ratus juta rupiah ), tidak sekaligus dalam memberikan hutang, yaitu melalui beberapa termin sebagai berikut:
- Termin  I  (Pertama)  sebesar  Rp.  620.000.000,-  (enam  ratus  dua  puluh  juta  rupiah)  untuk melunasi sisa kredit Pihak Pertama di BPR Inti Dana Sukses Makmur.
- Termin II (Kedua) sisanya sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah ) akan dilunasi oleh Pihak  Kedua  setelah dokumen asli lengkap diterima dari BPR Inti Dana selambat-lambatnya pada tanggal 5 September 2016.
- Bahwa dalam faktanya Pihak Kedua sampai dengan saat ini belum melunasi Termin II (Kedua) sisa pembayaran pemberian  hutang sebesar Rp. 580.000.000,- ( lima ratus delapan puluh juta rupiah )  tersebut,  baru  memberikan  sisanya  sebesar  Rp.  161.900.000,-  ( seratus  enam  puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah ) dengan bukti transfer pada tanggal  02 September 2016. Bahwa  selama  ini  Pihak  Pertama  telah  melakukan  pembayaran  kepada  Pihak  Kedua, sebagaimana sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 November 2016 transfer kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah ).
- Pada tanggal 23 Desember 2016 transfer kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah ).
- Pada  tanggal  31  Maret  2017  transfer  kepada  Pihak  Kedua  sebesar  Rp.  108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah ).
- Pada tanggal 22 Juni 2017 transfer kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah ).
Kemudian  pada  akhirnya  Pihak  Pertama  tidak  sanggup  untuk  melunasi  hutang  yang dimilikinya terhadap Pihak Kedua sehingga dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli. PPJB umumnya  dibuat  dihadapan  notaris,  meskipun  dapat  juga  dilakukan  secara  bawah  tangan. Tentunya berbeda kekuatan hukumnya antara PPJB yang dibuat di hadapan notaris dan yang dilakukan  secara  di  bawah  tangan.  Yang  dibuat  dihadapan  notaris  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  kuat  secara  hukum  sebagai  akta  otentik.  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik. Dalam kaitannya dengan akta otentik  tersebut,  Pasal  1870  KUH  Perdata  telah  memberikan  penegasan  bahwa  akta  yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  mempunyai  tiga  macam  kekuatan pembuktian yaitu:
a Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (uit wedige bewijs kracht) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                        e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
b Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht) ialah kepastian bahwa sutau kejadian dan  fakta  tersebut  dalam  akta  betulbetul  dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh pihak-pihak yang menghadap.
c Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) , ialah kepastian bahwa apa yang tersebut  dalam  akte  itu  merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang membuat  akta  atau  mereka  yang  mendapat  hak  dan  berlaku  untuk  umum  kecuali  ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik  harus  memenuhi  rumusan  mengenai  sahnya  suatu  perjanjian  berdasarkan  Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata)  sebagai  suatu  perjanjian  yang  harus  ditepati  oleh  para  pihak (pacta  sunt servanda).
Pada akhirnya putusan pengadilan tetap menguatkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut  dikarenakan  peran  Notaris  pada  kasus  tersebut  hanya  mencatat  atau  menuangkan suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak/penghadap  ke  dalam  akta.  Notaris hanya  mengkonstatir  apa  yang  terjadi,  apa  yang  dilihat,  dan  dialaminya  dari  para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memuat mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
1. Kesepakatan para pihak, yaitu kesesuaian kehendak antara para pihak tentang apa yang akan diatur dalam suatu perjanjian. Kesepakatan kehendak dianggap ada apabila terjadi tanpa adanya suatu paksaan, tipuan dan kekhilafan;
2. Kecakapan  para  pihak,  maksudnya  orang/pihak  yang  akan  membuat  perjanjian  harus cakap bertindak dalam hukum dan tidak sedang dibawah pengampuan;
3. Adanya objek tertentu sebagai objek perjanjian, dan sebab yang halal, maksudnya isi dan tujuan  suatu  perjanjian  haruslah  berdasarkan  alasan-alasan  yang  tidak  dilarang  oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Dalam hal ini seluruh syarat formil telah dilakukan sehingga tidak ada alasan untuk dapat membatalkan  akta  tersebut  maupun  membuat  akta  tersebut  batal  demi  hukum.  Kedua belah  pihak  telah  menyetujui  akta  tersebut  sehingga  akta  tersebut  menjadi  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap.  Oleh  karena  itu  meskipun  telah  dibuat  perjanjian  hutang piutang  terlebih  dahulu  sebelumnya,  dikarenakan  Pihak  Pertama  tidak  dapat  melunasi hutangnya maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara notarial sehingga pada akhirnya akta notarial lah yang diakui dihadapan pengadilan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian penulis, penulis memberikan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian akta notarial atau akta yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum sebagai akta otentik. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik. Dalam kaitannya dengan akta otentik tersebut, Pasal 1870 KUH Perdata telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga meskipun telah dibuat perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian lain terlebih dahulu sebelumnya, selama tidak dapat dibuktikan di hadapan pengadilan maka yang berlaku tetaplah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bachrudin,  H,  Hukum  Kenotariatan  Membangun  Sistem  Kenotariatan  Indonesia  Berkeadilan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019)
Hadyanto,  S, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris:  Indikator  Tugas-Tugas  Perlindungan Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana , (Jakarta: PT.Sofmedia, 2011) Maryati, Kun dan Juju Suryawati, Sosiologi 3 , (Jakarta: Esis,2006) Moh. Nazir, Moh. Metode Penelitian , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                        e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Wignosubroto , Soetandyo “ Mengkaji  dan  Meneliti  Hukum  Dalam  Konsepnya  Sebagai Realitas Sosial”, www.soetandyo.wordpress.com , 26 April 2020