Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah

## PRAKTIK PERCERAIAN MASYARAKAT MANDAILING NATAL ANALISIS KEBERANJAKAN DARI FIQH KEPADA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Asrul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: asroel.nasution@gmail.com
Dedisyah Putra Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: dedi.jundullah@gmail.com

## ABSTRACT
A marriage contract in Islamic law is not merely a civil matter, but a  sacred  bond  ( mitsaqan  ghalidzan ).  However  if  among  husband and  wife  always  inevitable  disputes  and  have  tried  to  have mediation  but  did  not  succeed,  the  way  to  through  is  divorce. Divorce  is  the  last  way  that  must  be  taken  in  the  resolution  for disputes  and  domestic  problems.  If  observed,  the  rules  of  fiqh regarding divorce, seem as though giving too much power to men. Although  divorce  is  a  private  matter,  both  of  the  collective  will  or the will of one of the parties that should not need the intervention of  the  government,  but  to  avoid  arbitrary  actions,  especially  from the  husband's  side  and  also  for  the  sake  of  legal  certainty,  the divorce  must  go  through  a  court  institution,  such  as  ruled  by Undang-undang  Perkawinan  No.  1/1974,  Undang-undang  No.  3/ 2006 and Kompilasi Hukum Islam (KHI), it is a move of fiqh from the  classical  fiqh  to  the  modern  fiqh  (marriage  law).  With  this perspective,  Islamic  law  is  actually  one  of  the  expressions  of religious experience of lives of Muslims.
Keywords : divorce, indulgence, marriage law

## ABSTRAK
Akad  perkawinan  dalam  hukum  Islam  bukanlah  perkara  perdata semata,  melainkan  ikatan  suci  ( mit s aqan  ghalidzan ).  Namun  jika antara  suami  isteri  selalu  terjadi  perselisihan  yang  tak terhindarkan dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil,
jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan  kemelut  rumah  tangga  Jika  diamati,  aturan-aturan  fiqh berkenaan  dengan  talak,  terkesan  seolah-olah  memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Walaupun perceraian merupakan  urusan  pibadi,  baik  atas  kehendak  bersama  ataupun kehendak  salah  satu  pihak  yang  seharusnya  tidak  perlu  adanya campur  tangan  dari  pemerintah,  namun  untuk  menghindari tindakan  sewenang-wenang  terutama  dari  pihak  suami  dan  juga demi  kepastian  hukum,  maka  perceraian  harus  melalui  lembaga Pengadilan, seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Undang-undang  No.  3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  hal tersebut  merupakan  keberanjakan  fiqh  dari  fiqh  klasik  ke  fiqh modern  (hukum  perkawinan).  Dengan  perspektif  seperti  inilah, hukum  Islam  sejatinya  merupakan  salah  satu  ruang  ekspresi pengalaman agama dalam kehidupan orang Muslim.
Kata kunci : perceraian, keberanjakan, hukum perkawinan

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah sunnatullah bagi  umat  manusia,  hal  ini ditetapkan  Allah  untuk  menjaga  kehormatan  umat  manusia  dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah  menjadi  kodrat  segala  sesuatu  yang  ada  di  dunia  ini mempunyai  pasangan  masing-masing.  Dalam  Alquran  Allah befirman dalam surah Az-Dzariyat (51) ayat 49
َنوُرَّلَذَث ۡىُكَّوَعَه ِ ۡيَۡجۡوَز اََۡق َوَخ ٍءۡ َشَ ِّ ُك ٌِيَو artinya  “dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang- pasangan  supaya  kamu  mengingat  kebesaran  Allah.”  (Q.S  Az- Dzariyat (51) : 49).
Akad  perkawinan  dalam  hukum  Islam  bukanlah  perkara perdata  semata,  melainkan  ikatan  suci  ( mit s aqan  ghalidzan )  yang terkait  dengan  keyakinan  dan  keimanan  kepada  Allah,  dengan demikian  ada  dimensi  ibadah  dalam  sebuah  perkawinan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan yang  menjadi  tujuan  perkawinan  dalam  Islam  yakni  terwujudnya keluarga  sejahtera  ( mawaddah  wa  rahmah) dapat  terwujud. (Amiur Nuruddin, 2004).
Perkawinan  juga  harus  didasari  dengan  rasa  cinta,  kasih dan  sayang,  serta  saling  menghormati.  Namun  jika  antara  suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak  bisa  saling  menghargai  dan  selalu  terjadi  perselisihan  yang tak  terhindarkan  lagi  dan  sudah  berusaha  berdamai  tetapi  tidak berhasil,  jalan  keluarnya  adalah  dengan  perceraian.  Meskipun demikian,  Islam  memandang  perceraian  sebagai  perbuatan  halal yang  dibenci  agama.  Ibnu  Umar  berkata,  Rasulullah  SAW bersabda,
ﻖﻼﻄنﺍ ﷲﺍ ﻰنﺇ مﻼﺤنﺍ ﺾﻐﺒﺃ مﺎﻘ ﻢنﺴﻭ ﻪﻴنﻋ ﷲﺍ ﻰنﺼ ﻲﺒﻧهﺍ ﻦﻋ ﺮﻤﻋ ﻦﺒﺍ ﻦﻋ ﴿ ﻭﺒﺍ ﻩﺍﻭﺭ
ﺪﻭﺍﺪ ﴾
Artinya  :  “Perbuatan  halal  yang  sangat  dibenci  Allah  SWT  adalah talak.”(HR Abu Daud).( Abu Dawud; Muh. Muhyiddin,TT).
Perceraian  merupakan  jalan  akhir  yang  harus  ditempuh dalam  penyelesaian  perselisihan  dan  kemelut  rumah  tangga, menyelesaikan  keretakan  rumah  tangga  yang  tidak  mungkin  lagi dipulihkan,  bahkan  jika  dibiarkan  berlarut  dikhawatirkan  akan menyebabkan  perpecahan  keluarga  kedua  belah  pihak  (Soemiati , 1986).  Jika  diamati,  aturan-aturan  fiqh  berkenaan  dengan  talak, terkesan  seolah-olah  fiqh  memberi  aturan  yang  sangat  longgar, bahkan  dalam  tingkat  tertentu  memberikan  kekuasaan  yang terlalu  besar  pada  laki-laki.  Seolah-olah  talak  menjadi  hak prerogatif laki-laki,  sehingga  bisa  saja  seorang  suami  bertindak otoriter,  misalnya  menceraikan  isteri  secara  sepihak.  (Amiur Nuruddin,  2004);  (Fathurrahman  Djamil , 1999);  (Muhammad Iqbal. 1975) 1 Namun, Islam membuat hukum untuk memperbaiki dan menyelamatkan dari hal yang membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal.
Walaupun  perceraian  merupakan  urusan  pibadi,  baik  atas kehendak  bersama  ataupun  kehendak  salah  satu  pihak  yang seharusnya  tidak  perlu  adanya  campur  tangan  dari  Pemerintah. Untuk  menghindari  tindakan  sewenang-wenang  terutama  dari pihak  suami  dan  juga  demi  kepastian  hukum,  maka  perceraian harus  melalui  lembaga  Pengadilan.  (M.  Yasir  Nasution,  2004;
1 Seperti  halnya  dengan  fiqh  yang  merupakan  hasil  dari  penelitian  dan  pengkajian  yang dituangkan  dalam  bentuk  ketentuan  yang  terperinci.  Ketentuan  yang  terperinci  tentang    tingkah laku  mukallaf  diramu  dan  diformulasikan  sebagai  hasil  pemahaman  terhadap  syari’ah.  Hasil pemahaman ini disebut dengan fiqh. Fiqh senantiasa berubah.
Joseph  Schacht,  1964).  Walaupun  dalam  hukum  Islam) 2 tidak ditentukan  bahwa  perceraian  harus  di  depan  sidang  Pengadilan seperti  yang  dikehendaki  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Undang-undang  No.  3  Tahun  2006  tentang Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  namun karena  lebih  banyak  mendatangkan  kebaikan  bagi  kedua  belah pihak,  maka  sudah  seyogyanya  umat  Islam  mengikuti  ketentuan tersebut. (Tarmizi M. Jakfar , 2007).
Praktik  perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama  ini  masih banyak  terjadi  pada  masyarakat  Mandailing  Natal.  Masyarakat lebih  memilih  bercerai  di  luar  Pengadilan  Agama,  padahal  hal tersebut  banyak  mendatangkan mafsadat/  madarat ,  salah satunya  adalah  tidak  terjaminnya  hak-hak  mantan  isteri  dan anak.  Oleh  karena  itu,  keharusan  bercerai  di  depan  sidang Pengadilan  Agama  memberikan  justifikasi  bahwa  perceraian tersebut didasarkan kepada prinsip maslahat. (M. Yahya Harahap, 1999; Yudian W Asmin, 1995; Yudian W Asmin, ,1995) . 3

## Metode Penelitian
A. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian lapangan ( field research ). Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari  pendapat,  sikap  dan  harapan  masyarakat.  (Noeng Muhajir,  1989)  Mandailing  Natal  yang  dijadikan  obyek  dalam penelitian,  dan  untuk  memperoleh  data  yang  berhubungan dengan  pandangan  masyarakat  tentang  perceraian  di  luar
2 Penyebutan hukum Islam merupakan terminologi baru dalam khazanah keilmuan Islam. Sebelum term ini muncul dan menjadi istilah popular, istilah yang popular digunakan di kalangan umat  Islam  adalah al-syari’ah,  al-hukm  al-syari’ah dan al-fiqh .  Diperkirakan  sebutan  hukum Islam  dipergunakan  setelah  umat  Islam  mengadakan  kontak  dengan  dunia  Barat,  yaitu  ketika sistem sosial mereka yang termasuk di dalamnya masalah pranata hukum yang dalam penataannya relatif lebih maju dalam pengendalian kehidupan masyarakat.
3 Pertimbangan maslahat dalam pengaturan cerai di Pengadilan adalah merupakan sebuah terobosan  khususnya  dalam  KHI,  di  mana  selama  ini  tidak  dikenal  dalam  fiqh  klasik,  bahkan vacuum  dari  al-Qur’an  dan  hadits.  Begitu  juga  dengan  terobosan  lain  seperti  pencatatan  nikah, pembagian harta bersama, kawin hamil, dilarang pria menikahi wanita non muslim dan lain-lain.. Dalam  tradisi  pemikiran  hukum  Islam  penggunaan  maslahah  sering  dikaitkan  dengan Imam Malik.    Bahkan,    as-Syathibi    dalam al-  I'tisam menyebutkan    bahwa    Imam    Malik    telah menggunakan    maslahah    sebagai    dasar    penetapan    hukum    sekalipun,    kalau    ditinjau    dari sejarah  pemunculan,      istilah      maslahah      secara      eksplisit      sudah      menjadi      standar      para fuqaha   dalam menentukan  hukum  Islam.  Lihat  misalnya,  pada  periode  awal  perkembangan fiqh    penggunaan  prinsip    'baik',    'sah'  dan    lain-lain    banyak    dijumpai    dan    hal    itu    sering dialamatkan    kepada    Imam  Malik  bin  Anas.  Menurutnya  teori  maslahat  digunakan  ketika menjelaskan  hukum  yang  tidak  dijelaskan  dan  tidak  terdapat  dalam  al-Qur’an  maupun  hadits.  Ia menggunakan konsep ini sebagai jalur alternatif dalam memahami hukum Islam.
Pengadilan Agama. Sedangkan sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif  analitis , yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu persepsi/pemahaman masyarakat  tentang  perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama, kemudian dianalisis dari sudut pandang peraturan perundang- undangan dan hukum Islam.

## B. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan kualitatif untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subyek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan  dan  lain-lain,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode ilmiah.(Lexy J. Moleong, 2005).

## C. Sumber Data
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian.  Sumber data tersebut adalah:
a. Sumber Data Primer
Yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  subyek  penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan  data  langsung  pada  subyek  sebagai  sumber informasi  yang  dicari.  (Saifuddin  Azwar,  1998)  Adapun sumber  data  primernya  adalah  hasil  wawancara  dan observasi  tentang  pelaksanaan  cerai  di  luar  Pengadilan Agama pada masyarakat Mandailing Natal.
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu  data  yang  diambil  dari  sumber  kedua  yang  berupa buku  panduan  tentang  obyek  perceraian  yang  menjadi penelitian  penulis,  dan  buku-buku  atau  artikel-artikel  yang berkaitan  dengan  pembahasan  penelitian  tentang  praktik perceraian pada masyarakat Mandailing Natal.

## D. Analisis Data
Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada  saat  yang  bersamaan  dengan  pelaksanaan  pengumpulan
data  meskipun  pada  umumnya  dilakukan  setelah  data terkumpul. (Lexy  J.  Moleong,  2005)  Analisis  data  tersebut menggunakan metode  kualitatif ,  yakni  mencari  nilai-nilai  dari suatu  variabel  yang  tidak  dapat  diutarakan  dalam  bentuk angka-angka,  tetapi  dalam  bentuk  kategori.(  Koentjaraningrat,
1991)  Dalam  hal  ini  terlebih  dahulu  menjelaskan  berbagai  hal tentang  praktik  perceraian  di  luar  sidang  pengadilan  dalam masyarakat  Mandailing  Natal,  kemudian  diambil  tindakan- tindakan  yang  konstruktif  apakah  idealis  hukum  itu  berlaku secara  efektif  dan  perilaku  hukum  betul-betul  sesuai  dengan tujuan diciptakannya suatu peraturan.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Perceraian
Perceraian menurut bahasa berasal dari kata “cerai” yang memiliki  arti  pisah,  putus  hubungan  (sebagai  suami  isteri), yang  mendapat  tambahan  awalan  “per”  dan  akhiran  “an”. Kemudian  terbentuklah  kata  perceraian  yang  mengandung makna  perpisahan  atau  proses  dalam  hal  berpisah.( Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan , 1988) Dalam  kamus Al-Munawir,  kata  cerai  adalah  terjemahan  dari  bahasa  Arab “talaq” yang secara bahasa artinya melepaskan ikatan.(Victoria Neufeldt,1995)  Dalam  istilah,  perceraian  bermakna  proses pembatalan  secara  resmi  suatu  perkawinan  (Victoria Neufeldt,1995) menurut adat atau hukum yang berlaku dalam suatu  masyarakat,  setelah  perceraian  dilakukan,  hubungan suami  isteri  menjadi  putus. (Ensiklopedi  Nasional  Indonesia , 1990) Dalam istilah fiqh, perceraian biasa disebut dengan talaq atau furqah . Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti  bercerai,  lawan  dari  berkumpul. Kemudian istilah ini oleh ahli fiqh diberi arti perceraian antara suami dan isteri.( Kamal Mukhtar , 1993; Soemiyati,2004) Beberapa  ahli  fiqh  telah  memberikan  pengertian  secara bahasa, di antaranya menurut Yusuf Musa, talaq mengandung arti at-tarku (meninggalkan)  dan al-firaq yang  artinya berpisah.(Yusuf  Musa,1956) Menurut  Abdurrahman  al-Jaziri, kata talaq bermakna hall  al-qayyid (membuka  ikatan).  Jadi mentalak isteri berarti membuka ikatan
perkawinan.(Abdurrahman al-Jaziri,1999) Sementara as-Sayyid Sabiq  mengartikan talaq secara  bahasa  diambil  dari  kata al- itlaq yang  berarti al-irsal (melepaskan)  dan at-tarku (meninggalkan).  (Asy-Sayyid  Sabiq,  1983) Sedangkan  dalam Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dijelaskan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak (Pasal  39  ayat  1).(R.  Subekti,  2006)  Hal  ini  sesuai  dengan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  115  dikatakan  bahwa perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Pagar, 2010)
Dari definisi di atas, bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan  dan  talak  merupakan  suatu  yang  disyariatkan. (Syaikh  Hasan  Ayyub,  2006)  Dan  jelaslah  bahwa  talak merupakan  sebuah  cara  yang  digunakan  untuk  melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan  sebanarnya  dapat  putus  dan  tata  caranya  telah diatur  baik  di  dalam  fikih  maupun  di  dalam  Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam (KHI). (Tarigan 2004).

## B. Dasar Hukum Perceraian
Dalam  hal  ini  agama  Islam  telah  terlebih  dahulu mengatur  sedemikian  rupa  masalah  perceraian  ini  dengan menurunkan  ayat-ayat  Alquran  dan  hadits-hadits  Nabi  yang berkenaan  dengan  perceraian  tersebut  sehingga  mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri, di antaranya yaitu: Surah Al-Baqarah (2) ayat 229 :
اَء ٓاًَِّم ْاوُذُخ ۡ أَث ن َ أ ۡىُكَه  ُّنِ َيَ َ لََو ٖۗ ٌَٰ َسۡحِإِب ُُۢحيِ ۡسۡ َت ۡوَأ  ٍفوُرۡعًَِب ُُۢكاَسۡمِإَف ِِۖناَثَّرَم ُقََٰلَّطهٱ ًٌَُُُِّْجۡيَث ۡيَش ٔ َاَف ِ ََّّٱ َ وُوُح اًََِقُق َّ لَ َ ل  ۡىُجۡتِخ  ۡنِإَف فِ ََّّٱ َ وُوُح اًََِقُق َّ لَ َ ل ٓاَفاَ َخَ ن َ أ ٓ َّ لَِل ا اًََِّۡ َوََ  ََاََُج ََّٰظهٱ ُىُِ  َكِئَٰٓ َلْوُأَف ِ ََّّٱ َ وُوُح َّوَعَجَي ٌَيَو ۚاَِوُوَجۡعَت  َاَف ِ ََّّٱ ُ وُوُح  َكۡوِث  ۗۦُِِب  ۡتَوَجۡػٱ اًََِػ َنًُِْو
ynitrA a : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan  cara  yang  baik.  tidak  halal  bagi  kamu
mengambil  kembali  sesuatu  dari  yang  telah  kamu berikan  kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan  hukum- hukum  Allah.  jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  untuk  menebus dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah kamu  melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 229). Surah Al-Baqarah (2) ayat 230 :
ًََِّۡ َوََ ََاََُج  َاَف اََّقَّوَط نِإَف ۗۥُهَ ۡيَۡغ ا جۡوَز َحِمََث َٰ َّتََّح ُوۡعَب ٌُِۢي ۥَُلَ  ُّنِ َتَ  َاَف اََّقَّوَط نِإَف ن َ أ ٓا
َنًَُْوۡعَي  مَْۡقِه اََََُِّّبُق ِ ََّّٱ ُ وُوُح  َك ۡوِثَو ِۗ ََّّٱ َ وُوُح اًََِقُق نَأ ٓاَََّظ نِل ٓاَعَجاَ َتََي Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang  kedua),  maka  perempuan  itu  tidak  lagi  halal baginya  hingga  dia  kawin  dengan  suami  yang  lain. Kemudian  jika  suami  yang  lain  itu  menceraikannya, maka  tidak  ada  dosa  bagi  keduanya  (bekas  suami pertama  dan  isteri)  untuk  kawin  kembali  jika keduanya  berpendapat  akan  dapat  menjalankan hukum-hukum  Allah.  Itulah  hukum-hukum  Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 230).
Surah Ath-Thalaq (65) ayat 1 :
َّلٱ اَُّّي َ أَٰٓ َي َ لَ فۡىُكَّبَر  َ ََّّٱ ْاُْقَّتٱَو فَةَّوِعۡهٱ ْاْ ُصۡحَأَو  ٌَِِّّثَّوِعِه  ٌَُُِّْقِّوَطَػ َءٓاَسِّنهٱ ُىُجۡقَّوَط اَذِل  ُّ ِبِ
َو ِۚ ََّّٱ ُ وُوُح  َك ۡوِثَو ٖۚ ةََِّيَبُّي  ةَشِحََٰفِب َيِۡتۡأَق نَأ ٓ َّلَِل ٌَۡجُرۡ َخَ  َلََو ٌَِِّّثَُُْب ٌُِۢي ٌَُُِّْجِرۡ ُتُ ٌَي َّوَعَجَي اٗرۡم َ أ  َكِلََٰذ َوۡعَب  ُثِوۡ ُيَ َ ََّّٱ  َّنَعَه يِرۡوَث َ لَ  ۚۥُُ َسۡتَن َىَو َظ ۡوَقَػ ِ ََّّٱ َ وُوُح
Artinya  :  “Hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan  isteri-isterimu maka  hendaklah  kamu  ceraikan  mereka  pada  waktu mereka  dapat  (menghadapi)  „iddahnya  (yang  wajar) dan  hitunglah  waktu  „iddah  itu  serta  bertakwalah kepada  Allah  Tuhanmu.  janganlah  kamu  keluarkan mereka  dari  rumah  mereka  dan  janganlah  mereka
(diizinkan)  keluar  kecuali  mereka  mengerjakan perbuatan  keji  yang  terang.  Itulah  hukum-hukum Allah,  Maka  Sesungguhnya  dia  telah  berbuat  zalim terhadap  dirinya  sendiri.  kamu  tidak  mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S Ath-Thalaq (65) : 1).
Selain  ayat-ayat  tersebut  terdapat  pula  hadits-hadits Nabi  yang  dipahami  sebagai  dasar  hukum  perceraian,  antara lain :
َﻭ ِﻪْﻴَهَﻋ ﷲ ﻰَهَص ِﷲ ُلﻮُس َﺭ ِﺪْﻬَﻋ ﻰِف  ٌﺾِئﺎَح َﻰِﻫ  َﻭ ُﻪَتﺍ َﺮْمِﺍ  َﻖَّهَط ُﻪَّﻧَﺍ  َﺮَﻤُﻋ  ُﻦْبِﺍ ﷲ ُﺪْﺒَﻋ  ْﻦَﻋ ُس َﺭ ِﺏﺎَّﻄَخنﺍ  ُﻦْبِﺍ  ُﺮَﻤُﻋ  َلأَﺴَف َﻢَّهَس  َﻭ ِﻪْﻴَهَﻋ ِﷲ  ُلﻮُس َﺭَ لَءﺎَﺴَف َﻢَّهَس
ﻭ ﻪﻴهﻋ ِﷲ ﻰَّهَص ِﷲ  َلﻮ
ْنِﺍ َّﻢُث  , ُﺮَﻬْﻄَت َّﻢُث  ُﺾﻴ ِﺤَت َّﻢُث  َﺮَﻬْﻄَت ﻰَّتَح ﺎَﻬْكِﺴْﻤُﻴِن َّﻢُث ﺎَﻬْﻌ ِج َﺮُﻴْهَف ُﻩ ُّﺮُم َلﺎَﻘَف  َكِنَذ  ْﻦَﻋ  ﻢهس َءﺎََ
َﺮَمَﺍ ﻰِتَّنﺍ ُةَّﺪِﻌنﺍ  َكْهِتَف  َّسَﻤَي  ْنَﺍ َمْﺒَق َﻖَّهَط َءﺎََ  ْنِﺍ  َﻭ َﺪْﻌَب  َكَﺴْمِﺍ ﻩﺍﻭﺭ( ُءﺎَﺴِّﻨنﺍ ﺎَﻬَن َﻖَّهَﻄُت  ْنَﺍ ُﷲ )ﻯﺭﺎخﺒنﺍ
Artinya:  “Dari  Abdullah  bin  Umar  r.a.,  sesungguhnya  ibnu Umar  telah  menthalaq  isterinya,  sedang  isterinya  itu dalam  keadaan  haid  pada  masa  Rasulullah  SAW., maka  Umar  Ibnu  Khatab  menanyakan  hal  yang demikian  kepada  Rasulullah  SAW,  beliau  bersabda: suruhlah  agar  merujuk  isterinya  itu,  kemudian hendaklah  ia  menahan  istrinya  itu  hingga  suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian sesudah itu jika  ia  mau  ia  boleh  memegang  (tetap  menggaulinya) isterinya  sesudah  itu  dan  jika  ia  mau  ia  boleh menthalaqnya.  Menthalaq  isteri  agar  menjalankan masa  „iddahnya.”  (H.R  Bukhari).(Al-Imam  Al-Bukhari,
1958)
َتْﻨَس َﻭ  ٍﺮْكَب ﻰِبَﺍ  َﻭ ِﷲ ِلﻮُس َﺭ ِﺪْﻬَﻋ ﻰَهَﻋ ُق َﻼَّﻄنﺍ َنﺎَك : لﺎق ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻰ ِض َﺭ  ِسﺎَّﺒَﻋ ِﻦْبِﺍ  ْﻦَﻋ ِﻦْﻴ ﻰِف ﺍﻮُهَجْﻌَتْسﺍ ِﺪَق  َسﺎَّﻨنﺍ َّنِﺍ .ِﺏﺎَّﻄَخنﺍ ُﻦْبِﺍ  ُﺮَﻤُﻋ َلﺎَﻘَف ٍةَﺪ ِحﺍ َﻭ ِثَﻼَّثنﺍ ُﻖَّهَط  َﺮَﻤُﻋ ٍةَف َﻼ ِخ  ْﻦِم ﻢهﺴم ﻩﺍﻭﺭ( ْﻢِﻬْﻴَهَﻋ ُﻩﺎَضْمَأَف ِﻪْﻴَهَﻋ ُﻩﺎَﻨْﻴَضْمِﺍ  ْﻮَهَف ٌةﺎَﻧَﺍ ﻪْﻴِف ْﻢُﻬَن  ْتَﻧﺎَك ْﺪَق  ِﺮْمَﺍ )
Artinya:“Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : Adalah thalaq pada masa  Rasulullah  SAW.,  masa  Abu  Bakar  dan  dua tahun  masa  pemerintahan  Umar,  thalaq  tiga  jatuh satu, maka berkata Umar Ibnu Khatab: Sesungguhnya manusia  tergesa  pada  urusan  yang  boleh  mereka
lakukan  perlahan,  lalu  aku  lakukan  yang  demikian atas mereka.” (H.R Muslim).( Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, 1992)
Adapun  dasar  hukum  perceraian  yang  berlaku  di Indonesia  diatur  di  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Pasal  38  berbunyi  :  Perkawinan  dapat putus karena :
1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan. (Pagar; 2010) Selanjutnya Pasal 39 berbunyi :
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.
2. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan, bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. (Pagar; 2010) Tidak  hanya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  tetapi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pun menjelaskan  perceraian.  Di  antaranya  pada  Pasal  113  yang menyebutkan  bahwa  :  Perkawinan  dapat  putus  karena  :  1) Kematian,  2)  Perceraian,  dan  3)  Atas  putusan  Pengadilan. (Pagar; 2010)
Selanjutnya  Pasal  114  menyebutkan  bahwa  :  Putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian.    (Pagar; 2010)
Pasal 115 menyebutkan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  (Pagar; 2010).

## C. Praktik Perceraian Pada Masyarakat Mandailing Natal
Setiap masyarakat memiliki budaya hukum yang menjadi ciri  khas  individu-individu  para  anggotanya  secara  kolektif.
Salah  satu  di  antaranya  adalah  budaya  hukum.  Budaya hukum  menyangkut  pemahaman  umum  masyarakat  tentang pengertian  hukum  dalam  kehidupan  sehari-hari,  yaitu  hukum yang  berisikan  aturan-aturan  yang  perlu  atau  tidak  perlu ditaati.  Dengan  aturan-aturan  ini,  kegiatan  masyarakat berjalan  dengan  tertib  sehingga  memungkinkan  anggotanya untuk  bergerak  dengan  leluasa  sesuai  aturan-aturan  tersebut, berkreasi  dan  menciptakan  peradaban,  (Rifyal  Ka'bah;  1998) termasuk  salah  satunya  dengan  mewariskan  budaya  hukum. Budaya  tersebut  berasal  dari  berbagai  sumber,  antara  lain, ajaran  Islam  yang  dianut  oleh  mayoritas  bangsa  Indonesia sejak  beratus-ratus  tahun.  Agama  ini  berisikan  perintah  dan larangan  yang  mengendalikan  pandangan  hidup  para pengikutnya,  termasuk  dalam  bidang  hukum.    (Rifyal  Ka'bah; 1998)
Oleh  karena  hukum  itu  merupakan  pantulan  dari masyarakatnya,  maka  tidak  mudah  untuk  memaksa masyarakat  berhukum  menurut  cara  yang  tidak  berakar  pada nilai-nilai  dan  kebiasaan  masyarakat  itu.  Selalu  terdapat hubungan  tarik  menarik  antara  hukum  yang  berlaku  dan diberlakukan  dengan  masyarakatnya.  Hukum  bukan  suatu institusi  yang  steril  dan  suatu  skema  yang  selesai.  Hukum tidak  ada  dalam  dunia  abstrak,  melainkan  ada  dalam kenyataan di masyarakat. (Satjipto Raharjo; 2009). Akan tetapi, masyarakat membutuhkan legalitas formal terhadap
berlakunya (efektifnya) pemberlakuan hukum. Oleh karena itu, institusi pengadilan merupakan suatu keniscayaan.
Berbicara  tentang  perceraian  di  luar  pengadilan,  dalam hal ini Pengadilan Agama, tidak terlepas dari masalah sosiologi yang  terjadi  di  masyarakat  akibat  dari  perubahan  sosial  dan kondisi  di  mana  masyarakat  itu  berada  dan  juga  tidak  dapat dilepaskan  dengan  pendapat  fiqih  ulama  klasik.  Jika  ditilik lebih  seksama,  nampaknya  tidak  satupun  para  imam  mazhab yang  mengharuskan  adanya  tempat  khusus,  termasuk  di pengadilan,  yang  membuat  sah  terjadinya  perceraian.  Dengan kata  lain,  di  tempat  mana  saja  yang  pantas  dan  layak,  bisa membuat  sah  terjadinya  perceraian  selama  memenuhi persyaratan dan rukunnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mahmudin Pasaribu Ketua MUI Kab. Mandailing Natal:
“Talak  yang  dijatuhkan  di  luar  Pengadilan  Agama  itu  sah, karena kalau dilihat dasar hukumnya di Alquran dan Hadits tidak  ada  yang  menjelaskan  harus  di  pengadilan,  bahkan pendapat pun tidak ada yang mengatakan talak itu dianggap sah ketika dijatuhkan di pengadilan”
Pendapat yang dirujuk dari ulama klasik tersebut di atas, tidak terlepas dengan kondisi riil pada masanya yang memang belum  ada  lembaga  peradilan  seperti  pada  saat  sekarang. Namun demikian pada masa sekarang ini, juga banyak ditemui para tokoh agama yang berpendapat sama terkait perceraian di luar  pengadilan,  salah  satunya  Bapak  H.  Syamsir,  beliau menyatakan :
“Talak  di  luar  pengadilan  itu  sah,  dengan  pertimbangan bahwa  talak  bukanlah  permainan,  karena  kalau  kita  hanya berpedoman  kepada  KHI  yang  menyatakan  perceraian  itu harus  di  pengadilan,  akhirnya  masyarakat  beranggapan “kalau hanya di pengadilan baru sah talak, berarti dijatuhkan pun  di  rumah  berarti  belum  jatuh,  akhirnya  masyarakat menganggap  remeh  dan  mempermainkan  talak.  Seharusnya pengadilan  hanya  men-sahkan  perceraian  saja,  karena masyarakat  lebih  mempedomani  fiqh  Syafi‟i  daripada  KHI dalam menyelesaikan perkara perceraian.”
Senada dengan itu, tokoh agama dari pengurus Nahdlatul Ulama  (NU),  Bapak  H.  Zainal  Arifin,  juga  mengatakan perceraian itu sah di luar Pengadilan Agama :
“Perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama  itu  sah,  tapi  sebagai warga  negara  harus  taat  kepada  hukum,  agar  tidak menyulitkan  para  pihak  yang  melaksanakan  perceraian tersebut,  dan  juga  untuk  kejelasan  status  hukumnya  nanti pasca  perceraian,  serta  akan  jelas  terlihat  alasan  yang memperkuat terjadinya perceraian itu.”
Senada  dengan  itu,  Bapak.  H.  Mursal  Lubis,  salah  satu tokoh agama dari pengurus Muhammadiyah menjelaskan :
“Pandangan  Muhammadiyah  tentang  perceraian  di  luar Pengadilan  Agama  itu  sah,  akan  tetapi  bila  ditinjau  dari hukum  perceraian  di  Indonesia  harus  secara  resmi  melalui Pengadilan  Agama,  organisasi  Muhammadiyah  mendukung sepenuhnya  karena  mengingat  tidak  mudahnya  seorang suami menjatuhkan perceraian,”
Selanjutnya,  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  pelaku perceraian  sendiri  bagaimana  mereka  menyikapi  tentang perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama,  mereka  memberikan jawaban yang bervariasi, jika dilihat dari hukum Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Azizah:
“Perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama  itu  menurut  saya  sah dan  boleh  menurut  hukum  agama  saja  tapi  belum  sah menurut  hukum  negara  karena  belum  dilaksanakan  di pengadilan.”
Sama halnya juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti: “Talak  itu  sah  dijatuhkan  meskipun  di  rumah,  menurut hukum agama yang saya dengar disampaikan oleh guru-guru di pengajian, tidak harus di pengadilan.”
Akan  tetapi,  pendapat  yang  berbeda  dijelaskan  oleh  Ibu Asnur:
“Perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama, hal ini penting  untuk  kejelasan  status,  karena  apapun  ceritanya, perceraian  itu  akan  menyisakan  permasalahan  di  belakang hari,  dan  yang  sering  dirugikan  itu  lebih  dominan perempuan,  oleh  karena  itu,  saya  melakukan  perceraian  di Pengadilan  Agama.  Akan  tetapi,  tidak  bisa  dipungkiri  masih banyak  masyarakat  yang  melakukan  perceraian  di  luar Pengadilan  Agama  apalagi  di  daerah  saya  di  Kecamatan Natal.”
Senada  dengan  itu,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ibu Nelly :
“Meskipun perceraian yang dipahami oleh masyarakat bahwa perceraian itu tak mesti ke Pengadilan Agama, tapi saya tidak sependapat  dengan itu,  apalagi  saya  adalah  seorang  Pegawai Negeri Sipil (PNS), kami diharuskan apabila bercerai itu harus dilakukan di Pengadilan Agama, oleh karena itu, waktu saya bercerai,  itu  dilakukan  di  Pengadilan  Agama,  meski  dengan proses  yang  panjang  karena  memang  masalah  perceraian kami  sangat  rumit  terutama  masalah  hak  asuh  anak.  Tapi akhirnya  selesai  dan  tidak  menimbulkan  masalah  baru, sekarang saya sudah menikah lagi dengan suami baru saya.”
Praktik  perceraian  pada  masyarakat  Mandailing  Natal juga  dilakukan  secara  kekeluargaan,  maksudnya  perceraian mereka diselesaikan dengan mempertemukan keluarga, seperti penuturun bapak Ahmad Soleh:
“Percekcokan  yang  terjadi  di  keluarga,  awalnya  diselesaikan dengan kakakmu (isteri) tapi tidak pernah menemukan jalan kaluar,  kemudian  keluarga  lah  yang  berusaha  untuk menyelesaikannya, yaitu orang tua yang mendamaikan kami, menasehati  agar  jangan  berpisah  tapi  itu  juga  tidak menemukan  jalan  keluar.  Akhirnya  disampaikan  ke  tokoh masyarakat  dari  pihak  saya  dan  pihak  perempuan  untuk menyelesaikannya,  tapi  akhirnya  setelah  didamaikan  tetap juga  tidak  juga  menemukan  kata  untuk  bersama,  akhirnya terjadi perceraian di depan semua keluarga.”
Dalam  sistem  hukum  adat  pada  masyarakat  Mandailing Natal, hukum adat berlaku secara luas bersama dengan hukum Islam.  Konsekuensi  dari  berlakunya  hukum  adat,  peranan tokoh  masyarakat  ( hatobangon )  menjadi  penting  dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama juga memegang peranan penting  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat  yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum Islam.
Keadaan  ini  berpengaruh  pada  pelaksanaan  perceraian yang  terjadi  di  masyarakat.  Keterlibatan  tokoh  adat  dan  tokoh agama  dalam  masalah  perceraian  tidak  serta  merta  memberi ruang  dari  sejak  awal.  Keterlibatannya  dimulai  sejak  keluarga dari pasangan suami isteri yang hendak bercerai tidak sanggup mengatasi  permasalahan  yang  terjadi.  Keterlibatan  tokoh  adat dan tokoh agama dimulai seiring diadakannya perdamaian bagi suami  isteri  dan  dengan  keluarga  dari  kedua  belah  pihak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Waris Nasution:
“Tokoh  agama  dan  tokoh  adat  tidak  secara  langsung  terlibat jika  ada  terjadi  permasalahan.  Tapi  setelah  permasalahan menjadi  besar  antara  suami  dan  isteri,  kemudian  orang  tua ataupun  mertua  tidak  sanggup  lagi  menyelesaikan permasalahan,  barulah  keluarga  minta  tolong  kepada  tokoh agama  dan  tokoh  adat  untuk  bisa  menyelesaikan  masalah tersebut ke arah yang sebaiknya.”
Selain  cara  kekeluargaan  yang  melibatkan  kedua  orang tua  dari  kedua  belah  pihak  dan  tokoh  agama  atau  tokoh  adat setempat,  perceraian  dapat  terjadi  hanya  dengan  kesepakatan kedua  belah  pihak  (suami-isteri).  Sebagai  bukti  bahwa  ikatan perkawinan mereka telah berakhir, suami membuat surat yang ditandatangani,  sebagai  alat  bukti.  walaupun  hanya  dengan tulisan tangan. Dan ada yang sama sekali tidak memakai surat cerai,  cukup  si  suami  mengucapkan  ikrar  talak  secara  lisan saja.  Oleh  karena  itu,  menurut  pengamatan  (observasi)  yang terjadi  pada  masyarakat  Mandailing  Natal,  bahwa  pada umumnya masyarakat Mandailing Natal berpendapat perceraian  di  luar  Pengadilan  Agama  itu  sah  dan  boleh  untuk dilaksanakan,  akan  tetapi  ada  juga  sebagian  masyarakat  yang sadar hukum bahwa sebaiknya perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama.

## D. Perceraian  :  Keberanjakan  dari  Fiqh  Kepada  Hukum Perkawinan di Indonesia
Untuk  mengawal  hukum  Islam  tetap  dinamis,  responsif dan  punya  adaptabilitas  yang  tinggi  terhadap  tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan  kembali  semangat  berijtihad  di  kalangan  umat Islam.  Pada  posisi  ini  ijtihad  merupakan inner  dynamic bagi lahirnya  perubahan  untuk  mengawal  cita-cita  universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang shalihun li kulli zaman wa al- makan .  Umat  Islam  menyadari  sepenuhnya  bahwa  sumber-
sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya,  sementara  kasus-kasus  baru  di  bidang  hukum tidak  terbatas  jumlahnya.  Oleh  karena  itu,  Ibnu  Rusyd  dalam kitab Bidayat al-Mujtahid wan Nihayatul Muqtashid, menyatakan bahwa:
“Persoalan-persoalan  kehidupan  masyarakat  tidak  terbatas jumlahnya,  sementara  jumlah  nash  (baik  al-Qur‟an  dan  al- Hadis),  jumlahnya  terbatas.  Oleh  karena  itu,  mustahil sesuatu  yang  terbatas  jumlahnya  bisa  menghadapi  sesuatu yang tidak terbatas.” (Rusyd TT)
Semangat  atau  pesan  moral  yang  bisa  kita  pahami  dari pernyataan  Ibnu  Rusyd  di  atas  adalah  anjuran  untuk melakukan  ijtihad  terhadap  kasus-kasus  hukum  baru  yang
tidak  secara  eksplisit  dijelaskan  sumber  hukumnya  dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk  mendinamisir  ajaran  Islam  sesuai  dengan  tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.
Mengingat  hukum  Islam  merupakan  salah  satu  bagian ajaran  agama  yang  penting,  maka  perlu  ditegaskan  bahwa agama  dalam  pengertiannya  sebagai  wahyu  Tuhan  tidak berubah,  tetapi  pemikiran  manusia  tentang  ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah”. Berdasarkan hal  tersebut  di  atas,  maka  perubahan  dimaksud  bukanlah perubahan  secara  tekstual,  tetapi  secara  kontekstual.  Islam meyakini  perubahan  sebagai  suatu  realitas  yang  tidak  bisa diingkari.  Islam  juga  memberi  posisi  yang  paling  tepat  demi memudahkan  semua  hal  untuk  berubah  secara  shahih  dan aman.  Agama  berjalan  bersama  beriringan  dengan  lajunya kehidupan.  Tugas  agama  adalah  mengawal  perubahan  secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. (Uways 1998)
Di  sinilah  sesungguhnya  tugas  seorang  cendekiawan muslim  untuk  merumuskan  pendekatan  dan  metodologi  yang tepat  sesuai  dengan  konteks  yang  melingkupinya  agar  agama menjadi  fungsional  dan  bisa  membumi.  Dalam  hukum  Islam, perubahan  sosial  budaya  dan  letak  geografis  menjadi  variabel penting  yang  ikut  mempengaruhi  adanya  perubahan  hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa “perubahan fatwa adalah  dikarenakan  perubahan  zaman,  tempat,  keadaan,  dan kebiasaan” (al-Jauziyah t,t), (ash-Shiddiqie 1993) Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan “hukum itu berputar bersama „illat -nya (alasan  hukum)  dalam  mewujudkan  dan  meniadakan  hukum” (Fathurrahman 1996)h
Pembicaraan  tentang  pembentukan  atau  pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijtihad berkaitan erat  dengan  perubahan-perubahan  sosial  yang  berlangsung dalam  kehidupan  masyarakat.  Secara  umum  ijtihad  itu  dapat dikatakan suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum  Islam  dari  sumbernya  untuk  memperoleh  jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. (Bakri 1996) (Khallaf 1968) Antara upaya ijtihad di
satu  pihak  dan  tuntutan  perubahan  sosial  di  pihak  lain terdapat  suatu  interaksi.  Ijtihad,  baik  langsung  atau  tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan  oleh  antara  lain  kemajuan  ilmu  dan  teknologi, sedangkan  disadari  bahwa  perubahan-perubahan  sosial  itu harus  diberi  arah  oleh  hukum  sehingga  dapat  mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.  (Khallaf 1968)
Kecenderungan  masyarakat  Mandailing  Natal  yang enggan beranjak dalam mempraktekkan hukum Islam yang ada dalam  fiqh  Islam  kepada  hukum  positif  tersebut  adalah disebabkan  karena  masih  adanya  kesimpangsiuran  antara istilah  “fiqh  Islam”  dan  istilah  “syari‟at  Islam”  dalam masyarakat  Islam,  kedua  istilah  tersebut  kadang  dipandang sebagai  suatu  yang  sama.  Sebagai  dasar  berpijak  untuk menganalisa persoalan tersebut, dalam Alquran surah An-Nisa‟ (4) ayat 59 menyebutkan:
ۡىُجۡعَزَٰ َنَث نِإَف فۡىُكَِي ِرۡم َ ۡ لۡٱ  ِلِْو ُ أَو  َلُْسَّرلٱ ْاُْعَِط َ أَو َ ََّّٱ ْاُْعَِط َ أ ْآََُْياَء  ٌَقِ َّ لَّٱ اَُّّي َ أَٰٓ َي ءۡ َشَ  ِِ َسۡح َ أَو ٞ ۡيَۡخ  َكِلََٰذ ِٖۚرِخلۡأٓٱ ِمَْۡ ۡ لۡٱَو ِ ََّّٱِب َنَُِْيۡؤُث ۡىُجَ ُل نِل ِلُْسَّرلٱَو ِ ََّّٱ  َلَِل ُهوُّ ُرَف

## ايِو ۡ أَث  ٌُ
Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu. kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al-
Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya)….”  (Q.S  An-Nisa‟  (4)  : 59). Dari  ayat  tersebut  dapat  diambil dalalah (kesimpulan hukum) bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada “ ulil amri ” di  samping  harus  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Mengacu pada  makna  “ ulil  amri ”  tersebut  bila  dikaitkan  dengan  ayat sebelumnya, yaitu surah An-Nisa‟ (4) ayat 58 :
ْاًُُْمۡ َ تَ ن َ أ  ِساَّلٱ  َ ۡيَۡب ىُجًَۡمَح اَذوَإِ اَِّوِۡ َ أ َٰٓ َ لَِل  ِتَٰ َنَٰ َم َ ۡ لۡٱ ْاوُّ َؤُث ن َ أ ۡىُكُرُم ۡ أَق َ ََّّٱ  َّنِل۞
ِٖۚلۡوَع ۡهٱِب
َب اَُۢعًََِس َن َكَ َ ََّّٱ َّنِل  ۗٓۦُِِب ىُك ُظِعَق اًَِّعٍِ َ ََّّٱ َّنِل اٗيۡ ِص
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan adil….” (Q.S An-Nisa‟ (4) : 58).
Maka  dapat  dipahami  bahwa  orang-orang  beriman telah diberi kewenangan oleh Allah Swt untuk membuat hukum perundang-undangan.  Dengan  begitu,  maka  hukum  Islam  itu bersumber  dari  Alquran,  hadits  (sunnah)  dan  keputusan  “ ulil amri ”, dan kewenangan membuat hukum perundang-undangan oleh “ ulil amri” tersebut selain harus didasarkan pada keadilan juga  harus  berdasarkan  kemaslahatan  masyarakat,  sesuai dengan kaidah fiqhiyah:
ةﺤنﺼﻤنﺎب ﻄﻭﻨﻤ ةﻴﻋﺍﺮنﺍ ﻰنﻋ ﻢﺎﻤﻹﺍ ﻒﺭصت
Artinya  :  Kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya harus  berorientasi  kepada  kemaslahatannya.  (Djazuli 2007) (As-Syuyuti 1979) Maka,  “ ulil  amri” dalam  surah  An-Nisa‟  (4)  ayat  59 tersebut  dalam  konteks  sekarang  lebih  tepat  diartikan  sebagai “pemerintah  yang  sah/penguasa”,  dengan  seperangkat  sistem hukumnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  adanya  suatu  peraturan hukum  yang  jelas  sebagai  pedoman  agar  tercipta  kepastian hukum, dengan merujuk kepada kaidah fiqhiyah :
ﻒ ﻼخهﺍ ﻊﻔﺮﻴ ﻢكﺎﺤهﺍ ﻢكﺤ
Artinya  :  Hukum  hakim  itu  menghilangkan  perbedaan pendapat.  (As-Syuyuti 1979)
Fiqh  sebagai  konsep-konsep  aplikasinya,  tidak  dapat lepas  dari  pengaruh  perubahan  zaman  dan interplay dengan situasi.  (Chatib  1980) (Qaradhawi  1995))  Norma-norma keagamaan  tersebut  disimpulkan  oleh  para  ulama  melalui proses ijtihad dari  sumber-sumber  keagamaan  ( al-masadir  al- diiniyya )  yang  dalam  kenyataannya  secara  tekstual  sering berbeda  satu  sama  lain.  Dari  gugusan  informasi  yang  saling berbeda itulah kemudian ditarik rumusan norma-norma hidup tersebut  dengan  menggunakan  metodologi,  pendekatan  dan kaidah penafsiran (thariq al-istinbath ) tertentu. (Nasr, Ideas and Realities of Islam 1979)  (Coelson 1969)
Maka  sejatinya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  boleh disebut sebagai ijma‟ ulama lokal Indonesia.  Maka seharusnya masyarakat Mandailing Natal memahami bahwa perceraian itu harus  di  depan  pengadilan  adalah  demi  terwujudnya kemaslahatan  bagi  semua  pihak,  kemudian  memahami  bahwa perceraian  itu  harus  di  depan  sidang  pengadilan  merupakan
keberanjakan fiqh dari fiqh klasik ke fiqh modern yaitu hukum perkawinan  di  Indonesia.  Dengan  perspektif  seperti  inilah, hukum  Islam  sejatinya  adalah  merupakan  salah  satu  ruang ekspresi  pengalaman  agama  yang  amat  penting  dalam kehidupan  orang  Muslim.  (Scacht  1996)  (Denny  1994) (Anderson 1976)), (H.R. Gibb 1967) (Ainurrafiq 2002)), 4 Hukum Islam  akan  terasa  sebagai  inti  utama  doktrin  Islam  dan merupakan penjelmaan konkrit kehendak Allah Swt. di tengah- tengah  masyarakat. 5 Hukum  Islam  diformulasikan  sebagai sekumpulan  aturan  keagamaan  yang  mengatur  perilaku kehidupan  kaum  muslimin  dalam  segala  aspeknya  baik  yang bersifat  individual  maupun  kolektif  bermuara  kepada terciptanya kemaslahatan ( al-maslahat li al-ibad ).

## PENUTUP
Perkawinan  adalah  ikatan  suci  antara  suami  isteri namun  tidak  boleh  dipandang  tidak  dapat  diputuskan.  Ikatan perkawinan  harus  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai  ajal menjelang dan  bisa juga  putus  di  tengah  jalan.  Perceraian  merupakan  jalan  akhir yang  harus  ditempuh  dalam  penyelesaian  perselisihan  dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang  tidak  mungkin  lagi  dipulihkan,  bahkan  jika  dibiarkan berlarut  dikhawatirkan  akan  menyebabkan  perpecahan keluarga kedua belah pihak.
Pada  dasarnya  masalah  perceraian  ini  sudah  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dan Undang-undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  ditujukan  khusus  bagi umat Islam. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  terbukti dengan  tidak  dilakukannya  perceraian  yang  sesuai  dengan prosedur  perundang-undangan,  Padahal  ketentuan  tersebut
4 Dalam  konteks  ini,  salah  seorang  orientalis  mengatakan  "Hukum  Islam  adalah  ikhtisar pemikiran  Islam,  manifestasi  paling  tipikal  dari  cara  hidup  Muslim,  dan  merupakan  inti  dan  sari pati  Islam  itu  sendiri".  Pernyataan  senada,  yang  menunjukkan  arti  penting  hukum  bagi  orang Muslim, juga dilontarkan).
5 Secara  Substansial,  hukum  Islam  menunjukkan  pesan-pesan  kehendak  dan  instruksi Tuhan, tetapi Tuhan pun memberikan hak kepada manusia untuk memahaminya. Dalam ungkapan Coulson,  meskipun  hukum  Islam  merupakan  pemberian  Tuhan,  tetapi  manusia  yang  harus memformulasikannya.
hanya  mengatur  secara  formalnya  saja,  sedangkan  hukum materil  yang  diterapkan  adalah  tetap  materi  hukum  Islam. Maka  sejatinya  fiqh  merupakan  produk  pemikiran  hukum Islam  sebagai  hasil  dari  ijtihad  para  ulama (fuqaha) yang bersifat  dinamis  bukan  statis.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyatakan  perceraian  itu  harus  di  pengadilan  karena pertimbangan maslahat al-ammah .
Walaupun  dalam  hukum  Islam  tidak  ditentukan  bahwa perceraian  harus  di  depan  sidang  Pengadilan  seperti  yang dikehendaki  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Undang-undang  No.  3  Tahun  2006  tentang Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak,  maka  sudah  sepantasnya  umat  Islam  mengikuti ketentuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bukhari, Al-Imam, Sahih Bukhari (Beirut, Darul-Fikr, 1958) al-Jauziyah,  Ibn  Qayyim, I‟lam  al-Muawaqi‟in  „an  Rabbi  al-„Alamin (Bairut: Daar al-Fikr, t,th)
al-Jaziri,  Abdurrahman, Kitab  al-Fiqh  „ala  al-Mazahib  al-„Arba‟ah (Beirut : Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1999)
Asmin,  Yudian  W, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial (Surabaya:  Al  Ikhlas,1995)
Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2006)
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
1998)
Bakri,  Asafri  Jaya, Konsep  Maqashid  Syari‟ah  Menurut  Al-Syatibi (Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. 1, 1996)
Chatib, Ahmad, Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat (Jakarta: Intermasa, 1980)
Coelson,  Noel  J., Conflicts  and  Tensions  in  Islamic  Jurisprudence (Chicago: The University of Chicago Press, 1969)
Dawud,  Abu, Sunan  Abi  Dawud, Kitab  at-Talaq,  Bab  fi  Karahiyat at-Talaq, (ttp: Dar Al-Fikr, t.t)
Departemen  Agama, al-Qur‟an  dan  Terjemahnya, (Jakarta:  PT Bumi Restu, 1976-1977)
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1988) Djazuli,  H.A., Kaidah-kaidah  Fiqh,  “Kaidah-kaidah  Hukum  Islam dalam  Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis,” cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007)
Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta : Cipta Adi Putra, cet. ke- 1, 1990)
Jakfar, Tarmizi M., Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim
Agama di Indonesia , (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007)
Ka‟bah,  Rifyal, Hukum  Islam  di  Indonesia  :  Perspektif Muhammadiyah dan NU, cet. 1, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1998)
Koentjaraningrat, Metode-metode  Penelitian  Masyarakat ,  cet.  IX,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-21, 2005)
Muhajir,  Noeng, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1989)
Mukhtar,  Kamal, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan (Jakarta : Bulan Bintang, cet. ke-3, 1993) Munawir,  Ahmad  Warson, Al-Munawir  :  Kamus  Arab-Indonesia (Surabaya : Pustaka Progresif, cet. ke-14, 1997)
Musa, Yusuf, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Fiqh al-Islam (Mesir : Dar al-Kitab al-Qarbi, 1956)
Muslim,  Imam  Abi  Husen  bin  Hajaj ,  Shahih  Muslim ,  Hadits  ke- 1472 (Beirut, Darul-Fikr, 1992)
Nasr,  Sayed  Husen, Ideas  and  Realities  of  Islam (London:  Unwin Paperbacks, 1979)
Neufeldt,  Victoria  and  Guralnik,  David  B.,  (ed), Webster‟s  New World Collage Dictionary (New York : Simon & Schuster, Inc, edisi ke-3, 1995)
Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di  Indonesia,  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari Fikih,  UU  No  1/  1974  Sampai  KHI (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2004)
Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia , cet. I, (Medan : Perdana Publishing, 2010) Rahardjo,  Satjipto, Hukum  dan  Perubahan  Sosial (Yogyakarta  : Genta Publishing, 2009)
Rusyd,  Ibn, Bidayat  al-Mujtahid  wa  Nihayat  al-Muqtashid
(Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, t,th)
Sabiq, Asy-Sayyid, Fiqh as-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, 1983)
Soemiati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1986)
Subekti,  R.,  dan  Tjitrosudibio,  R., Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (Jakarta : PT Pradnya Paramita, cet ke-37, 2006) Yahya,  Mukhtar  dan  Fathurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: PT Al-Ma‟arif, 1996)