## Efektifitas Kebijakan Perlindungan

## EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) DALAM PENYALURAN BANTUAN KOMPLEMENTER PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN ACEH UTARA
THE EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL PROTECTION POLICY OF VERY POOR HOUSEHOLDS (RTSM) IN THE DISTRIBUTION OF COMPLEMENTARY ASSISTANCE
TO THE FAMILY HOPE PROGRAM

## IN NORTHERN ACEH DISTRICT
Maishara Annisa, 1 Malahayati 2 , Muhammad Nasir 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Dengan  dilatarbelakangi  oleh  Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan Sosial,  Pemerintah  menyelenggarakan  sebuah  Program  Perlindungan  Sosial  dalam  bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga,  yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH)  melalui  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor.  1  Tahun  2018  Tentang  Program  Keluarga Harapan. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa tingkat efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin dalam penyaluran bantuan PKH di Aceh Utara. Teknik  riset  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan PKH di Aceh  Utara  adalah  belum  sepenuhnya  efektif.  Penyebabnya  dipengaruhi  oleh  daya  guna pemanfaatan  dana  bantuan  PKH  oleh  KPM  belum  mencapai  sasaran,  juga  disebabkan  dengan adanya data dikelurahan yang tidak valid, dengan dimasukkannya data Keluarga Sejahtera kedalam data  penerima  bantuan  pada  saat  proses  Pemutakhiran  Basis  Data  Terpadu,  dan  dipengaruhi  oleh Perbedaan Data dan NIK antara SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Pokok Pendidikan.
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kebijakan Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan.

## Abstract
With the background of Law No. 11 of 2009 concerning Social Welfare, the Government organized a Social Protection Program in the form of household-based poverty reduction, which was named the Family Hope Program (PKH) through the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. This research aims to identify and analyze the effectiveness of the Social Protection Policy for Very Poor Households in the distribution of PKH assistance in North  Aceh.  The  research  technique  uses  qualitative  research  and  the  research  approach  used  is empirical  juridical.  The  results  showed  that  the  level  of  effectiveness  of  PKH  implementation  in North Aceh was not yet fully effective. The cause is influenced by the effectiveness of the utilization of PKH aid funds by KPM which has not reached the target, due to the existence of invalid village data,  by  the  inclusion  of  Prosperous  Family  data  into  the  recipient  data  during  the  process  of updating  the  Integrated  Database,  and  influenced  by  the  Differences  in  Data  and  NIK  between SIKS -NG, Civil Registry and Basic Education Data.
Keywords : EFFECTIVENESS, SOCIAL PROTECTION POLICY, FAMILY HOPE PROGRAM

## A. PENDAHULUAN
Tantangan dan masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan di  Indonesia  dalam  pengembangan  kebijakan  perlindungan  sosial,  seperti  pada  lingkup  jumlah penduduk Indonesia yang tercatat semakin bertambahnya angka kelahiran disetiap tahunnya, tingkat pengangguran,  bahkan  angka  kemiskinan  pada  bulan  September  2017  mencapai  26.58  juta  jiwa (10.12 persen), meskipun angka tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  (Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).
Berbagai  langkah  ditempuh  pemerintah  untuk  menanggulangi  berbagai  masalah ketimpangan  sosial  yang  ada  dimasyarakat  Indonesia,  hingga  pada  tahun  2007  hingga  sekarang pemerintah  menyelenggarakan  sebuah  program  sosial  dalam  bentuk  penanggulangan  kemiskinan berbasis  rumah  tangga,  pemerintah  meluncurkan  program  khsusus  yang  diberi  nama  Program Keluarga Harapan (PKH). (Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo Vol.2, No.12).
Hadirnya  Program  Keluarga  Harapan  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Sosial sebagai  bentuk  pelaksanaan  Kebijakan  Perlindungan  Sosial  sebagai  bentuk  percepatan penanggulangan  kemiskinan  berbasis  rumah  tangga  yang  juga  pembentukkan  PKH  tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Maka dari  itu,  berbagai  kebijakan  pemerintah  dibidang  Perlindungan  Sosial  yang  dilakukan  untuk memutuskan  rantai  kemiskinan  di  Indonesia,  yang  termasuk  salah  satunya  dengan  mencetuskan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  suatu  program  pengembangan  sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat    akses  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  dasar  dengan  harapan  dengan  adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama  pembangunan  di  Indonesia  yaitu  masih  besarnya  jumlah  penduduk  miskin  serta  rendahnya kualitas SDM. (Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, 2003).
Kenyataan yang ada di Aceh khususnya masih dalam kategori angka kemiskinan tertinggi di Indonesia,  hal  ini  bertolak  belakang  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan/atau  cita-cita bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Warga Negara atas  Pekerjaan  Dan  Penghidupan  yang  Layak  (Pasal  27  Ayat  2),  dan  dalam UUD  1945 Pasal  28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa :
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :
Negara  mengembangkan  sistem jaminan sosial  bagi  seluruh rakyat dan  memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Berdasarkan  oleh  adanya  tumpang  tindih  permasalahan  yang  demikian  dirasa  sangat  perlu dilakukan  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  tingkat  efektifitas  dari  adanya kebijakan  Perlindungan  Sosial  Keluarga  Sangat  Miskin  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  di Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan dampak atas perubahan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  dapat diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  keadaan obyek  penelitian  pada  saat  sekarang.  Penelitian  kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata  kata  lisan,  catatan-catatan  yang  berhubungan  dengan makna, nilai serta pengertian dari perilaku orang yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor, 2012).
Penelitian  Kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  lebih  menekankan  pada  aspek pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah  dari  pada  melihat  permasalahan  untuk penelitian  generalisasi.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  mendalam  ( in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. (Purwanto, 2010).
Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  Preskriptif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk menguraikan  objek  penelitiannya,  atau  penelitian  untuk  mendeskripsikan  tentang  suatu  hal  di daerah tertentu dan pada saat tertentu. (Bambang Waluyo, 2002).
Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris, yaitu suatu  pendekatan  masalah  dengan  jalan  menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya  hukum  di dalam suatu masyarakat. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bantuan  Komplementer  yaitu  semua  jenis  bantuan  dari  pemerintah  yang  menunjang kesejahteraan  penduduk  prasejahtera  menjadi  sejahtera,  baik  itu  berupa  bantuan  pangan,  biaya
kesehatan  gratis,  pendidikan,  modal  usaha  pribadi  dan  kelompok.  (Amru  Alba  Abka,  Koordinator PKH  Kabupaten    Aceh  Utara,  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Aceh Utara, 2022).
Bantuan  Komplementer PKH  adalah bantuan berupa  uang,  barang,  dan  jasa  di  bidang kesehatan,  pendidikan,  subsidi  energi,  ekonomi,  perumahan,  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar lainnya  sebagai  pelengkap   bantuan sosial  PKH.  Program  Keluarga    Harapan yang  selanjutnya disebut  PKH  adalah  program  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada Keluarga  Miskin (KM) yang  ditetapkan  sebagai keluarga  penerima  manfaat PKH.  Sebagai  upaya  percepatan penanggulangan  kemiskinan,  sejak  tahun  2007  Pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  PKH. Program  Perlindungan Sosial  yang  juga  dikenal  di  dunia  internasional  dengan  istilah Conditional Cash Transfers (CCT). (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2019).
Perlindungan  Sosial menurut  Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2009  Tentang Kesejahteraan  Sosial  adalah  semua  upaya  yang  diarahkan  untuk  mencegah  dan  menangani  risiko dari guncangan  dan  kerentanan  sosial.  (Pasal  1  Angka  9  Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2009 Tentang  Kesejahteraan  Sosial).  Perlindungan  Sosial  adalah  upaya  dari  Pemerintah  untuk memberikan  kemudahan  pelayanan  bagi  Program  Kebijakan  Perlindungan  Sosial  pada dasarnya memiliki makna dan tujuan  yang sangat mulia untuk  mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial masyarakat melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari  bencana  dan  kehilangan  pendapatan.  Indonesia  telah  memiliki Program  perlindungan  sosial yang  bervariasi,  mulai  dari Kartu  Indonesia  Pintar (KIP),  Program  Kesejahteraan  Sosial Anak (PKSA),  Kartu  Pra  Kerja, Program Bidikmisi Anak  Usia  Sekolah,  Program  Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Beras Untuk  Keluarga  Sejahtera  (Rastra),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT), Kredit  Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Usaha Usia Kerja/Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelatihan UMKM,  Subsidi  energi  listrik  dan  gas  3 kg,  BPJS  Ketenagakerjaan,  Asistensi  dan  Rehabilitasi Lanjut  Usia, bantuan  Rumah  Tidak  Layak  Huni/Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (RTLH/BSPS) dan lain sebagainya.
Program  Keluarga  Harapan  yang  selanjutnya  disebut  PKH  merupakan  program  dari Kementerian  Sosial  yang  dimana  dalam  pelaksanannya  mempunyai  dasar  hukum.  Dasar  Hukum Pelaksanaan PKH oleh Kementerian Sosial :
1. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 (2), Pasal 28C (1), Pasal 28H Ayat (1),(2),(3), Pasal 34 Ayat (1),(2),(3).
2. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Peraturan  Presiden  Nomor.  15  Tahun  2010  Tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (LN. Tahun 2015 Nomor. 199).
6. Peraturan Presiden Nomor. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pelaksanaan Program PKH sebagai upaya pemerintah dalam pengembangan sistem jaminan sosial  dalam  kebijakan  perlindungan  sosial  bagi  keluarga  yang  mempunyai  taraf  kehidupan  yang lemah,  tidak  terlepas  dari  adanya  subtansi  hukum  yang  salah  satunya  terdapat  dalam  bunyi  UUD Dasar Tahun 1945 pada Pasal 34 Ayat 2 yang berbunyi :
Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Didalam penyaluran  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  oleh  Kementerian  Sosial  kepada  Keluarga yang terdata sebagai Keluarga Prasejahtera/Keluarga Miskin yang memenuhi minimal satu kriteria sebagai berikut:

## KOMPONEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Komponen Kesehatan
Komponen Pendidikan
Komponen Kesejahteraan Sosial
Ibu
Hamil/Nifas SD Disabilitas Berat Anak Usia dibawah 6 Tahun SMP Lanjut Usia 70 Tahun Keatas

## SMA
Tabel 1 : Tabel Komponen Penerima PKH
Sumber : BIMTEK PKH 2016
Efektifitas  adalah  suatu  kegiatan  yang  memperlihatkan  suatu  strategi  perumusan  masalah
yang  bersifat  umum,  yaitu  suatu  perbandingan  atas  realita  yang  terjadi  dengan  yang  seharusnya terjadi. Efektifitas hukum adalah suatu ukuran sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. (Soerjono Soekanto, 1998).
Kebijakan mengenai program PKH tidak dibuat di kabupaten, tapi kebijakan mengenai PKH dibuat  langsung  oleh  Kementerian  Sosial  atau  disebut  Direktorat  JSK  (Jaminan  Sosial  Keluarga), jadi  kebijakan  apapun  yang  mengenai  perihal  PKH  diputuskan  oleh  Kementerian  Sosial.  Di Kabupaten Aceh Utara penerima PKH (KPM) menerima bantuan dari Program Komplementer PKH hanya berupa bantuan BPNT (BSP), BSB, KIP, KUBE dan KIS. Sedangkan untuk bantuan BST dan Rastra  sudah  tidak  terdapat  lagi  bagi  penerima  bantuan  PKH  di  Aceh  Utara.  Akan  tetapi  bantuan komplementer tersebut tidak merata diterima oleh KPM PKH di Aceh Utara atau dengan kata lain bantuan  komplementer  PKH  di  Aceh  Utara  tidak  otomatis  diterima  oleh  KPM  PKH.  Bantuan komplementer  PKH  di  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  paling  utama  dan  dominan  diberikan  kepada KPM  adalah  dalam  bentuk  bantuan  sejumlah  uang  sesuai  komponen  masing-masing.  (Amru  Alba Abka,  Koordinator  PKH    Kabupaten  Aceh  Utara,  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, 2022).
Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012. Di  kabupaten  Aceh  Utara  program  Bantuan  Sosial  PKH  diberikan  dalam  bentuk  sejumlah  uang nontunai  yang  ditransfer  langsung  oleh  Kementerian  Sosial  melalui  rekening  bank  penyalur  ke rekening  peserta  PKH  dan  tugas  Pendamping  di  Kecamatan  hanya  menyampaikan  ke  KPM penerima bahwasanya bantuan PKH sedang diproses dengan seluruh data data tambahan KPM yang dimintai  oleh  Pendamping  sebagai  bukti  valid  kebenaran  data  KPM  sebagai  penerima  Bantuan Sosial  PKH  dan  data  tersebut  dikirimkan  pendamping  ke  Kementerian  Sosial  Direktorat  Jaminan Sosial  Keluarga.  (Mirodiyatun  Resi  Nuridayati,  Kabid  Pemberdayaan  Sosial,  Bantuan  &  Jaminan Sosial,  Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Aceh  Utara, 2022).
Efektif maupun tidak efektifnya pelaksanaan sebuah program bantuan sosial dari Kebijakan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam Program Keluarga Harapan oleh Kementerian  Sosial  di  Kabupaten  Aceh  Utara,  ternyata  ditemukan  fakta  di  Aceh  Utara  bahwa berjalannya  relevansi  dampak  dan  tujuan  PKH  di  Aceh  Utara  adalah  belum  sepenuhnya  efektif dalam membawa perubahan bagi peningkatan Perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dipengaruhi oleh daya  guna pemanfaatan dana bantuan  PKH oleh KPM belum mencapai  sasaran. Terdapat  KPM  yang  mempergunakan  bantuan  tersebut  bukan  untuk  kebutuhan  Komponen Penerima Bantuan. Bahkan bagi keluarga yang benar-benar miskin bantuan PKH dijadikan sebagai
Pemenuhan  kebutuhan  Primer  Keluarga,  yang  seharusnya  bantuan  PKH  hanya  berupa  bantuan penunjang atau pelengkap kebutuhan yang sudah ada sebagai penunjang keberhasilan suatu proses.
Dipengaruhi  juga  oleh  data  di  Kelurahan  yang  tidak  valid.  Ditemukan  kenyataan bahwasanya  masyarakat  di  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  tergolong  benar-benar  masyarakat  atau keluarga  sangat  miskin  hanya  terdapat  sedikit,  sementara  dilingkup  Gampong  Aceh  Utara keseluruhannya  menginginkan  bantuan  dari  pemerintah,  maka  dari  hal  yang  demikian  dapat memicu  dimasukkannya  data-data  dari  nama  masyarakat  yang  tidak  masuk  kategori  masyarakat sangat miskin bahkan data Keluarga yang sudah sejahtera dimasukkan dalam data penerima bantuan PKH  pada  saat  proses  Pemutakhiran  Basis  Data  Terpadu.  Sehingga  pada  saat  pencairan  dana nantinya  nama-nama  dari  data  yang  tidak  termasuk  kategori  Keluarga  Sangat  Miskin/KM  tertera namanya  sebagai  penerima  bantuan,  sehingga  akan  berimbas  pada  keluarga  yang  benar-benar miskin  yang  nantinya  jika  terjadi  kekurangan  anggaran  di  pusat  nama  dari  data  yang  benar-benar masuk kategori Keluarga Sangat Miskin dapat tergeser karena begitu banyaknya jumlah penerima.
Dan  selama  tahun  2022  terjadi  Sistem  Perpaduan  antara  Data  SIKS-NG,  Capil  dan  Data Dapodik.  Dengan  adanya  perpaduan  sistem  tersebut  terjadi  ketidakcocokan  data  antara  SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Dapodik. Sehingga terdapat KPM di Aceh Utara yang total bantuannya tidak sesuai  dengan  total  komponen  bantuan  yang  di  tetapkan.  Bahkan  mengakibatkan  bantuan  PKH tersebut  tidak  masuk  ke  Rekening  Penerima,  oleh  karena  disebabkan  perbedaan  NIK  antara  data SIKS-NG,  Catatan  Sipil  dan  Dapodik.  Disebabkan  oleh  hal  yang  demikian  akan  mengakibatkan banyak  KPM  di  Aceh  Utara  yang  tidak  dapat  merasakan  bantuan  Pemerintah  melalui  Program Keluarga Harapan.

## D. KESIMPULAN
Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Aceh Utara tidak sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana  yang  diharapkan  pemerintah  di  dalam  tujuan  pembentukkan  Program  Kebijakan Perlindungan  Sosial  dalam  Program  Keluarga  Harapan.  Relevansi  dampak  dan  penyebab  yang ditimbulkan  oleh  belum  maksimalnya  dan  belum  sepenuhnya  efektif  Penyaluran  Bantuan  Sosial PKH  di  Kabupaten  Aceh  Utara  dalam  mengubah  perekonomian  masyarakatnya  disebabkan  oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Di  Kabupaten  Aceh  Utara  penerima  bantuan  sosial  PKH  (KPM)  hanya  menerima  bantuan lainnya dari Program Komplementer PKH berupa bantuan BPNT (BSP), BSB, KIP, KUBE dan KIS. Sedangkan untuk bantuan BST dan Rastra sudah tidak terdapat lagi. Bantuan dari program Komplementer tersebut tidak merata diterima oleh KPM PKH di Aceh Utara atau
dengan  kata  lain  bantuan  dari  program  komplementer  PKH  di  Aceh  Utara  tidak  secara otomatis diterima oleh seluruh KPM PKH. Bantuan Komplementer PKH di Kabupaten Aceh Utara yang paling utama dan dominan diberikan kepada KPM adalah dalam bentuk bantuan sejumlah uang sesuai komponen masing-masing.
2. Dipengaruhi  oleh  daya  guna  pemanfaatan  dana  bantuan  PKH  oleh  KPM  belum  mencapai sasaran.  Terdapat  KPM  yang  mempergunakan  bantuan  tersebut  bukan  untuk  kebutuhan Komponen Penerima Bantuan. Bahkan bagi keluarga yang benar-benar miskin bantuan PKH dijadikan  sebagai  Pemenuhan  kebutuhan  Primer  Keluarga,  yang  seharusnya  bantuan  PKH hanya  berupa  bantuan  penunjang  atau  pelengkap  kebutuhan  yang  sudah  ada  sebagai penunjang keberhasilan suatu proses.
3. Dipengaruhi oleh data di Kelurahan/Desa. Ditemukan bahwasanya masyarakat di Kabupaten Aceh  Utara  yang  tergolong  benar-benar  masyarakat  atau  keluarga  sangat  miskin  hanya terdapat  sedikit,  sementara  dilingkup  Gampong  Aceh  Utara  keseluruhannya  menginginkan bantuan dari pemerintah, maka dari hal yang demikian dapat memicu dimasukkannya data- data dari nama masyarakat  yang tidak masuk kategori masyarakat sangat miskin  pada saat Pemutakhiran Basis Data Terpadu.
4. Dipengaruhi oleh adanya Sistem Perpaduan antara Data SIKS-NG, Capil dan Data Dapodik. Dengan  adanya  perpaduan  sistem  tersebut  terjadi  ketidaksesuaian  data  KPM  antara  SIKS- NG,  Catatan  Sipil  dan  Data  Dapodik.  Sehingga  terdapat  KPM  di  Aceh  Utara  yang  total bantuannya  tidak  sesuai  dengan  total  komponen  bantuan  yang  di  tetapkan.  Bahkan mengakibatkan  bantuan  PKH  tersebut  tidak  masuk  ke  Rekening  Penerima,  oleh  karena disebabkan  perbedaan  NIK  antara  data  SIKS-NG,  Catatan  Sipil  dan  Dapodik.  Disebabkan oleh hal  yang demikian akan mengakibatkan banyak KPM di Aceh Utara yang tidak dapat merasakan bantuan Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Bambang Waluyo, (2002). “Penelitian Hukum dalam Praktik”, Jakarta: Sinar Grafika.
Bogdan dan Taylor, (2012). “Prosedur Penelitian”, Jakarta: Rineka Cipta.
Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,
(2018). “Kebijakan Program Keluarga Harapan”.
Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2016). “BIMTEK Program Keluarga Harapan”.
Lawrence  M.  Friedman,  (1975).  “The  Legal  system,  Associal  Secience  Perspective”,  New  York:
Russel Sage Foundation.
M.  Agus  Santoso,  (2014).  “Hukum,  Moral  &  Keadilan  sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum”,  Jakarta: Kencana.
Purwanto,  (2010).  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Psikologi  dan  Pendidikan” , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pedoman Pelaksanaan PKH, (2019).
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, (1998). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal :
Dyah  Ayu  Virgoreta,  Ratih  Nur  Pratiwi,  Suwondo.  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dalam  upaya  meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Administrasi  Publik (JAP), Vol.2, No.12.
Purwanto,  Slamet  Agus,  Sumartono,  M.  Makmur,  (2003).  Implementasi  Kebijakan  Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan. Vol.16 No.2.

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan