## ANALISIS KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2018 - 2021
Amanda Yulia Damayanti 1) , Annisa Nur Afifah 2) , Suci Nasehati Sunaningsih 3)
1,2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
1,2,3) amandayulia326@gmail.com , annisa.nur.afifah@students.untidar.ac.id , sucinasehati@untidar.ac.id

## ABSTRACT

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Magelang  dari  tahun  2018  –  2021.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh dari situs web resmi  Kota Magelang dan BPS  Jawa Tengah. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa rata-rata target dan realisasi PAD  Kota magelang  selalu  meningkat dari tahun ke tahun selama  lima tahun terakhir dari 2017 – 2021. Laju pertumbuhan rata-rata pajak kebdaraan bermotor di Kota Magelang selama empat tahun dari tahun 2019 – 2022 adalah 12,71%, sedangkan kontribusi rata- rata pajak kendaraan bermotor selama lima tahun adalah 7,35%. Pada tahun 2018, kontribusinya sebesar 0,029%, pada tahun 2019 sebesar 0,089%. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan bagi pemerintah daerah tentang pentingnya penguatan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang.
Kata kunci : Kontribusi; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggoongan pajak berdasarkan lembaga  pemungutannya.  Pajak  terdiri  dari  pajak pusat  dan  pajak  daerah  menurut  (Riftiasari,2019). Pemerintah dapat memungut pajak sebagai pembayaran  yang  diperlukan  menurut  PERPU Perpajakan  dan  sebagai  bagian  dari  partisipasi masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk  mendukung pembangunan  negara. Pajak  dan  retribusi  daerah  ditetapkan  sebagai sumber  penerimaan  pendapatan  daerah  dalam  UU Pengelolaan  Daerah  dan  dapat  diperluas  sesuai dengan  kondisi  daerah.  Menurut  Halim  (2002), Pemerintah  daerah  dikatakan  mandiri,  jika  daerah tersebut mampu membiayai kegiatan yang dianggarkan,  membiayai  pekerjaan  social,  dan perencanaan  atau  target  pembangunan  daerah melalui  pendapatan  daerahnya  sendiri.  Hal  tersebut sama  dengan  ketetapan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  mengenai  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999,  yang menyangkut perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.  Untuk  melaksanakan  kebijakan  daerah, pemerintah pusat  menyerahkan tugas ke pemerintah daerah  untuk  menyelenggarakan  beberapa  tugas yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian,  dan  evaluasi  pembangunan  yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sehingga  untuk  mewujudkan  daerah  otonom, maka pemerintah dianjurkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang mana saja di daerah yang mempunyai peluang  dalam  hal  memajukan  pembangunan daerah,  terutama  dalam  hal  meningkatkan  PAD. Partisipasi  penduduk  daerah  dalam  hal  membayar pajak  dan  retribusi  daerah  dapat  membantu menambah  pendapatan asli  daerah.  Menurut (Mardiasmo,  2016),  PAD  dapat  diartikan  sebagai sumber  penghasilan  daerah  yang  penting  untuk pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  bagi masyarakat.  Salah  satu  jenis  pajak  yang  penting dalam  menunjang  PAD  adalah  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  yang  dipungut  dari  setiap pembelian  kendaraan  bermotor  serta  surat-surat kendaran  bermotor  yang  menjadi  tanggung  jawab pengguna  dan  menjadi  tanggungan  sebagian  besar pendapatan  daerah,  termasuk  di  kota  Magelang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pembayaran negara. Besarnya pajak mobil ditentukan  oleh  peraturan  pemerintah  daerah setempat  dan  bervariasi  dari  satu  daerah  ke  daerah lainnya (Kusuma, 2021).
Kontribusi PAD begitu penting bagi pemerintah  daerah  dalam  upaya  penyelenggaraan pembangunan  dan  pelayanan  publik,  maka  dari  itu partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan retribusi  penting  dalam  rangka  peningkatan  PAD. Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  yang  dipungut dari  setiap  kendaraan  bermotor  merupakan  salah satu  dari  beberapa  sumber  dana  PAD.  Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) juga merupakan sumber pendapatan  penting  di  Kota  Magelang  yang  jumlah kendaraan bermotornya cukup banyak.
Menurut  (Priyono,  2019),  PAD  sangat  penting dalam  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  dan pelayanan  publik  di  kota-kota,  termasuk  Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penting  untuk  menganalisis  kontribusi  pungutan pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  peningkatan PAD  di  Kota  Magelang  dari  tahun  2017  hingga 2021,  serta  strategi  yang  tepat  untuk  meningkatkan pungutan pajak tersebut. Meskipun terjadi perubahan  kebijakan  dalam  iuran  pajak  kendaraan bermotor,  tetapi  demikian  iuran  pajak  kendaraan bermotor  terus  tumbuh  hingga  beberapa  tahun terakhir  dan  mencapai  Rp  32,6  T  pada  tahun  2020. Pada  kondisi  yang  sama,  jumlah  pajak  kendaraan bermotor  dari  pendapatan  daerah  dapat  bervariasi sesuai dengan keadaan dan karakteristik perpajakan. masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu,  analisis pengaruh  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor dari  tiap  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah sangat  penting  untuk  menyadari  berapa  besar kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah dan bagaimana  strategi  yang  tepat  untuk  meningkatkan pemungutan pajak.

## Tabel 1. Jumlah Objek Kendaraan Bermotor di
Kota Magelang 2017 – 2021

## Gambar 1. Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Kota Magelang
Gambar  1  menunjukkan  jika  jumlah  target kendaraan  bermotor  di  Kota  Magelang  bertambah setiap tahunnya atau mencapai target pajak. Di tahun 2017 bertambah  sebesar 2%, tahun 2018  bertambah sebesar 3%, tahun 2019 bertambah sebesar 77% dan tahun  2020  bertambah  sebesar  43%.  Namun,  pada tahun  2020,  kenaikannya  berkurang  34%,  karena
hanya  ada  kenaikan  objek  pajak  sebesar  284.119. Jumlah  objek  pajak  kendaraan  bermotor  yang mengalami  peningkatan  dapat  mempengaruhi  pada penerimaaan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  akan meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kota Magelang.
Penelitian sebelumnya (Wijaya &
Setiawan,  2019)  menjelaskan  jika  pajak  kendaraan memberikan kontribusi yang penting bagi penerimaan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Bantul  antara  tahun  2014  sampai  dengan  tahun 2017. Oleh karena itu, penulis  merasa tertarik untuk melakukan  riset  yang  berjudul  “Analisis  Kontribusi Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota Magelang Tahun 2018  - 2021” dengan tujuan mengukur seberapa kontribusi pajak kendaraan  bermotor  (PKB)  terhadap  peningkatan penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kota Magelang periode 2018 - 2021.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Siahan,  2013  dalam  (Mafaza,  et  al., 2016)  pajak  daerah  merupakan  kewajiban  individu atau  organisasi  untuk  membayar  sejumlah  biaya kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 pasal 1 ayat 10 mendefinisikan pajak daerah sebagai pembayaran  wajib  yang  diwajibkan  oleh  undang- undang  atau  peraturan  oleh  seseorang  atau organisasi  untuk  membayar  ke  suatu  daerah,  yang tidak  ada  kompensasi  langsungnya,  dan  yang digunakan  untuk  memajukan  kesejahteraan  sosial. dari provinsi. orang-orang di daerah tersebut. Selain itu,  Perda  No.  9  pada tahun  2010,  menjelaskan  jika pajak  daerah  dapat  diartikan  sebagai  penghasilan daerah  yang  penting  bagi  daerah  tersebut,  yang memiliki manfaat sebagai pembiayaan pembangunan  daerah.  Pemerintah  daerah  memiliki tugas untuk mengatur pembangunan dan
penyelenggaraan  daerah  melalui  sistem  otonomi daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  pungutan pajak,  retribusi  daerah,  hasil  perolehan  kekayaan daerah  tertentu  dan  penerimaan  lainnya  yang  sah. Daerah  memiliki  peluang  yang  baik  dalam melaksanakan  pembangunan  daerah,  jika  semakin banyak  PAD  yang  diterima.  Kemampuan  daerah dalam  mnegatur  dana  yang  berasal  dari  masyarakat dan  pembangunan  daerah  dapat  dilihat  dari  PAD suatu  daerah  tersebut.  PAD  merupakan  pendapatan sah  yang diterima provinsi dari  sumber penghasilan daerah,  dan  sumber  daya  alam  serta  kegiatan ekonomi  dan  kegiatan  penghasil  pendapatan  sah lainnya (Mardiasmo, 2016).
Secara  umum,  menurut  (Sugiyanto,  2016) sumber  PAD  dibagi  menjadi  dua  bagian:  (1)
TAHUN Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Pertumbuhan Objek Kendaraan Bermotor (%) 2017 81,115 - 2018 83,000 2 2019 85,634 3 2020 369,753
77 2021 653,872 43
Sumber: BPS Kota Magelang, 2023
Sumber : BPS Kota Magelang, 2023
pendapatan  daerah  dari  sumber  daya  alam,  seperti PBB, PKB, pajak hotel, pajak restoran, dll; (2) pajak daerah  yang  berasal  dari  kegiatan  ekonomi  lainnya, seperti  pajak  reklame,  hiburan,  retribusi  pasar  dan lain-lain.
Pemungutan pajak kendaraan bermotor memiliki tujuan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan  pelayanan  publik.  Jumlah  pajak kendaraan  yang  dibayarkan  oleh  pengguna  jalan ditentukan  oleh  pemerintah  kota  dan  biasanya tergantung  pada  jenis  kendaraan,  umur  kendaraan dan  nilai  kendaraan.  Meskipun  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB)  adalah  sumber  penghasilan  daerah yang  penting,  namun  masih  terdapat  kendala  dalam pemungutannya.
Misalnya,
ketidaktahuan masyarakat tentang pembayaran pajak dan banyaknya kendaraan bermotor yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan  berbagai  langkah  untuk  memberikan penyuluhan  akan  pentingnya  kesadaran  masyarakat akan  kewajiban  membayar  pajak  dan  untuk meningkatkan  penegakan  hukum  terkait  kendaraan bermotor yang tidak terdaftar (Sujarwo, 2021).
Masa pajak kendaraan  bermotor diatur sebagai berikut  (1)  Pajak  kendaraan  bermotor  ditetapkan masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak pendaftaran kendaraan tersebut; (2) Pajak kendaraan dibayar  di  muka;  (3)  Pajak  kendaraan  bermotor karena keadaan darurat, pajak tersebut  maksimal  12 bulan,  dapat  dikembalikan  selama  masa  pajak dibayar;  (4)  Ketentuan  lain  mengenai  tata  cara pelaksanaan  restitusi  diatur  dengan  peraturan direktur pelaksana (Gubernur).

## 3. METODOLOGI
Objek  dalam  penelitian  ini  yaitu  pajak kendaraan  bermotor  (PKB),  karena  kontribusi terhadap  pajak  endaraan  bermotor  menjadi  salah satu  sumber  Pendapatan  Asli  Darah  (PAD)  kota Magelang. Dari hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah  mengungkap  kontribusi  pajak  kendaraan bermotor terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di Kota  Magelang  dari  periode  tahun  2017-  2021. Tujuan  lain  dari  penelitian  ini  yaitu  mengetahui seberapa  jauh  pengaruh  dari  pajak  kendaraan bermotor  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota Magelang.
Sumber  data  yang  diperoleh  untuk  melakukan penelitian  ini  dari  BPKAD  Kota Magelang,  website datago.magelangkota.go.id,  dan  BPS  Jawa  Tengah. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari sumber  tersebut,  yang  meliputi  majalah  dan  artikel yang  berkaitan  dengan  pajak  mobil.  Data  sekunder merupakan  sumber  data  yang  tidak  memberikan informasi langsung  kepada  pengumpul  data. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kuantitatif sebagai  teknik  analisis  data,  yaitu  teknik  analisis data  yang  menguraikan  laporan-laporan  yang  telah
dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan  yang  akurat.  Metode  ini  dipilih  karena peneliti  menganalisis  penerimaan  kas  sebagai indikator  untuk  mendapatkan  gambaran  penerimaan pajak kendaraan  Kota Magelang dan dasar proyeksi PAD. Data tersebut kemudian diolah sehingga dapat ditarik  kesimpulan  kebenarannya,  yang  dapat digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang diangkat dalam penelitian. Beberapa tahapan analisis data (Muchtar, et al., 2017) :
1. Melakukan  identifikasi  data  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor,  yang  dapat  dilakukan dengan menggunakan rumus perhutungan sebagai berikut:
a. Perhitungan  besarnya  penerimaan  pajak kendaraan bermotor.
b. Perhitungan  laju  pertumbuhan  PKB  untuk setiap tahun:
)          ))
)
Penjelasan:
TK  =  Penerimaan  PKB  dari  tahun  yang dihitung.
N(t)  =  Data  penerimaan  PKB  tahun  yang dihitung.
N(t-1)  =  Data  penerimaan  PKB  satu  tahun yang lalu.
c. Perhitungan  kontribusi  penerimaan  pajak kendaraan bermotor terhadap PAD:
Keterangan:
X  =  besarnya  realisasi  pajak  kendaraan bermotor
Z = besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 2. Membuat kesimpulan mengenai hasil pengelolaan  data  pajak  kendaraan  bermotor Kota  Magelang  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Magelang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang mengalami  kenaikan  dari  tahun  2017  hingga  tahun 2021.  Dari  data  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Magelang,  terdapat data  pencapaian  PAD  Kota  Magelang  yaitu  sebagai berikut:

## Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD
Kota Magelang Tahun Target Realisasi % 2017 218.085.185.000 233.557.714.356 107,09 2018 225.916.332.000 249.873.268.826 110,60 2019 242.404.296.000 273.582.932.151 112,86 2020 240.421.207.000 290.756.816.510 120,94 2021 251.821.486.000 319.391.277.825 126,83 Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2023
Berdasarkan penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan  atau  pendapatan  yang  diterima  daerah dari  sumber-sumber  seperti  pajak  daerah,  retribusi daerah,  pengelolaan  kekayaan  daerah  tersendiri  dan pendapatan asli daerah  lain  yang sah. Tujuan utama pendapatan  asli  daerah  adalah  untuk  menjamin kemandirian  daerah  dalam  memperoleh  sumber keuangan  sehubungan  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah dan pelaksanaan asas desentralisasi.

## Gambar 2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD
Berdasarkan  informasi  yang  diberikan  dapat  dilihat bahwa tujuan dan pelaksanaan PAD Kota Magelang tahun ke tahun selalu berkembang. Pada tahun 2017, target dan kinerja PAD sebesar 107,09%, sedangkan pada  tahun  2018  sebesar  3,51%.  Ada  juga peningkatan  2,26%  pada  2019  dan  8,08%  pada 2020. Pada 2021, kenaikannya kembali menjadi 5,89 persen.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  PAD  di  Kota  Magelang  selalu mengarah pada peningkatan pendapatan daerah yang positif.
Laju  pertumbuhan  pajak  kendaraan  bermotor, yaitu  persentase  pertumbuhan  selama  satu  tahun anggaran  terhadap  pajak  kendaraan  bermotor  di setiap  daerah,  sangat  penting  untuk  diperhitungkan oleh  pemerintah  daerah.  Berikut  disajikan  tabel realisasi dan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor Kota Magelang dari tahun 2019 – 2021

## Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  informasi  di  atas  disimpulkan  bahwa laju  dari  pertumbuhan  pajak  kendaraan  bermotor  di
Kota  Magelang  selama  empat  tahun  terakhir berfluktuasi,  yaitu  meningkat  sebesar  27,02  persen pada tahun 2019, kemudian menurun. 19,46 % pada tahun  2020.  Tentang  dampak  Covid-19  terhadap perekonomian  masyarakat.  Pada  tahun  2021,  pajak kendaraan  bermotor  kembali  naik  sebesar  0,4%. Oleh  karena  itu,  Pemda  Kota  Magelang  harus menyadarkan  masyarakat  akan  pentingnya  wajib pajak membayar pajak kendaraan.
Besarnya  kontribusi  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Magelang  periode  tahun  2018  –  2021 tercatat rendah, namun kontribusi tersebut dipengaruhi  oleh  pendapatan  lain  sektor  pajak  dan retribusi  daerah  lainnya,  sehingga  tidak  hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor saja.
Tabel 4. Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Kota Magelang tahun 2018 – 2021

## Gambar 3. Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Kota Magelang
Berdasarkan  informasi  yang  diperlukan  untuk menghitung  pangsa  PAD  terhadap  PDB,  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pajak motor  berpengaruh  terhadap  PAD,  meskipun  tidak terlalu  besar.  PAD  Kota  Magelang  tidak  hanya bergantung  pada  penerimaan  PKB  tetapi  juga  pajak daerah  dan  pajak  daerah  lainnya.  Dengan  demikian proporsi  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  PAD tahun  2018  sebesar  0,029%,  tahun  2019  sebesar 0,089%, tahun  2020  sebesar  0,20%  dan  tahun  2021 sebesar  29,12%.  pajak  kendaraan  bermotor  sebesar 29,12%.  Penerimaan  PAD  cukup  tinggi  yaitu sebesar  Rp319.391.277.825  yang  dipengaruhi  oleh sektor pajak dan pungutan daerah lainnya.
Sumber: Data Olahan Microsoft Excel, 2023
Tahun Penerimaan Pajak
PKB Laju Pertumbuhan (%) 2019 24.441.739.925,00 27,02 2020 26.441.596.850,00 7,56 2021 28.845.135.000,00 8,33
2022 31.330.585.500,00 7,93 Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2023
Tahun Realisasi PKB Realisasi PAD Kontribusi per tahun (%) 2018 73.665.000 249.873.268.826 0,029 2019 237.171.750 273.582.932.151 0,086 2020 589.403.500 290.756.816.510 0,20 2021 93.008.487.500 319.391.277.825 29,12 Rata - rata 7,35 Sumber: Data diolah excel, 2023
Sumber : Data Olahan Microsoft Excel, 2023
5. PENUTUP

## 5.1.   Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  dari  hasil  perhitungan  dan pembahasan yang telah dilakukan, sebagai berikut:
1. Selama  lima  tahun  terakhir  yaitu  tahun 2017  –  2021,  target  dan  realisasi  PAD Kota Magelang selalu meningkat.
2. Laju  pertumbuhan  PKB  Kota  Magelang selama  empat  tahun  terakhir,  yaitu  tahun 2019 – 2022 rata-rata sebesar 12,71%.
3. Besarnya  kontribusi  PKB  Kota  Magelang selama  lima  tahun  terakhir  rata-rata sebesar  7,35%  dengan  kontribusi  terbesar terjadi  pada  tahun  2021  sebesar  29,12%.
Besarnya kontribusi ini dapat menunjukkan  pentingnya  pajak  kendaraan bermotor  sebagai  salah  satu  dari  sumber pendapatan daerah Kota Magelang.

## 5.2.   Saran
Dari  apa  yang  sudah  dibahas  bahwasannya terdapat  beberapa  saran  yang  diberikan  kepada pemerintah Kota Magelang yaitu:
1. BPKAD Kota Magelang selalu mengharapkan untuk mempertahankan kebijakan  yang  telah  dirumuskan  untuk memajukan  kemakmuran  Kota  Magelang. Masyarakat kota Magelang;
2. Bahwa  Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang terus  meningkatkan  penerimaan  PAD melalui pengelolaan sumber daya  yang ada dan;
3. SAMSAT Kota Magelang sebaiknya memberikan  sanksi  yang  lebih  tegas  bagi wajib  pajak  yang  tidak  membayar  seperti pengenaan  denda.  Tujuannya  adalah  untuk mendorong  kepatuhan  terhadap  kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kusuma,  A.,  2021.  Tinjauan  Hukum  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Hukum Bisnis, VOL 3(2).
Mafaza, W., Mayowan, Y. & Sasetiadi, T. H., 2016. Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  Dalam  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Pacitan). Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol 11(1).
Mardiasmo, 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Muchtar,  M.,  Abdullah,  M.  F.  &  Susilowati,  D., 2017. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli
Daerah  Kabupaten  Barito  Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1(3).
Priyono,  H.,  2019.  Analisis  Kontribusi  Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Pekalongan. Jurnal Administrasi Publik, Vol 7(2).
Sugiyanto,  2016. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
Sujarwo,  H.,  2021.  Kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di  Kota  Surakarta. Jurnal  Administrasi Publik, Vol 9(1).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Wijaya,  R.  A.  &  Setiawan,  R.,  2019.  Analisis
Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Bantul. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 8(1).