## Evaluasi Program - Program Strategis Pemerintah Kota Bandung Di Bidang Ekonomi dalam Upaya Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat : Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan
Publik
Bayu Kharisma
Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
This study aims to evaluate and prioritize the various forms of strategic programs at the  Bandung  City  Government  in  strengthening  the  economy  and  increasing purchasing  power  of  the  people  in  the  city  of  Bandung  based  on  public  policy analysis. This study is comprehensive covering macro aspects, namely the potential and  economic  profile  as  well  as  the  Human  Development  Index  (HDI)  and  micro aspects,  namely  the  external  and  internal  environmental  analysis  relating  to economic  policy  on  purchasing  power.  Furthermore,  evaluation  and  economic policy priorities in an effort to increase the purchasing power of the city of Bandung.
There  are  few  steps  or  effort  in  evaluating  various  forms  of  local  government strategic program Bandung in economics in order to increase the purchasing power of  the  city  of  Bandung,  namely:  1)  Observing  the  potential  and  the  problems  by SWOT  analysis  (strengths,  weaknesses,  opportunities,  threats).  2)  Evaluation  and prioritization  of  programs  of  economic  analysis  AHP  (analytical  hierarchy  process) and  connect  it  to  the  macroeconomic  indicators  Bandung.  In  conducting  the evaluation  and  priority,  strategic  programs  are  done  also  based  on  the  study  of literature and discussions with experts. The number of respondents in this study is 15 (fifteen) and sampling was done by purposive convenience sampling.
Based  Matrix  EFAS  (External  Strategic  Factors  Analysis  Summary)  shows  that  the Bandung  City  Government  is  in  a  strong  position  to  exploit  the  opportunities  that exist  to  minimize  the  threats  that  will  arise  with  regard  to  the  external  factors  that affect the purchasing power of the city of Bandung. The Government of Bandung can  utilize  the  opportunities,  which  are  significant  factors,  in  order  to  increase  the purchasing power of the people. These are plans such as: the Central Government Policies  Regarding  Rice  for  the  Poor  (RASKIN),  Health  Insurance  for  the  Poor (insurance  for  the  poor),  and  the  School  Operational  Assistance  (BOS),  National Program Community Empowerment (PNPM), the People's Business Credit (KUR) with Interest Subsidy to Help Low Income Communities .
Furthermore,  from  the  results  of  Matrix  IFAS  (Internal  Strategic  Factor  Analysis Summary) shows that the Bandung City Government is in a relatively strong position to use and harness the forces that exist to minimize the shortcomings encountered in efforts  to  improve  the people's  purchasing  power. Internal  factors  that  significantly influence  the  increase  in  purchasing  power  of  the  city  of  Bandung  are  the  strong commitment  of  the  Government  of  Bandung  to  increase  purchasing  power. Meanwhile,  the  biggest  disadvantage  factor  and  should  be  watched  and minimized by the Bandung City Government in improving the purchasing power of the city of Bandung is a "Weak Monitoring and Evaluation Capability Strengthening Program Buy".
The  estimation  results  of  AHP  (analytical  hierarchy  process)  to  local  agencies regarding  the  analysis  of  preference  evaluation  of  Government  programs  of
Bandung  in  economics  in  improving  and  strengthening  the  purchasing  power suggests that external factors are the priority aspects. Meanwhile, based on analysis of  the  preferences  of  businesses,  communities  and  government  agencies  to  the actors who play an important role in strengthening the purchasing power of the city of  Bandung  show  that  the  relevant local  government  agencies  play  an  important role  in  influencing  people's  purchasing  power  state  through  a  set  of  policies  and programs it has taken.
Keyword : Government  in  strengthening  the  economy  and  increasing purchasing  power  of  the  people  in  the  city  of  Bandung,  public  policy analysis.  SWOT  analysis,  Matrix  EFAS  and  IFAS,  AHP  ( Analytical  Hierarchy Process )

## 1. LATAR BELAKANG
Dalam  perencanaan  pembangunan  dewasa  ini,  pembangunan  manusia senantiasa  berada  di  fokus  pembahasan  terdepan.  Pembangunan  manusia ( human  development )  dirumuskan  sebagai  perluasan  pilihan  bagi  penduduk ( enlarging the choice of people ), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan  pilihan”  dan  sekaligus  sebagai  taraf yang  dicapai  dari  upaya  tersebut (UNDP,  1990).  Di  antara  berbagai  pilihan  tersebut,  pilihan  yang  terpenting  adalah untuk  berumur  panjang  dan  sehat,  untuk  berilmu  pengetahuan  dan  untuk mempunyai  akses  terhadap  sumber  daya  yang  dibutuhkan  agar  dapat  hidup secara layak. Pilihan lainnya yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan politik, jaminan  atas hak  asasi  manusia dan harga  diri. Dengan  demikian,  pembangunan manusia  tidak  hanya  memperhatikan  peningkatan  kemampuan  manusia,  seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia diarahkan untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  dan  kegiatan  pembangunan. Keberhasilan  pembangunan  dewasa  ini  dapat  dilihat  dari  pencapaian  kualitas sumber  daya  manusia  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  Pemerintah  Daerah  melakukan  kebijakan  untuk  meningkatkan  kualitas SDM  di  wilayahnya,  baik  dari  aspek  fisik,  aspek  intelektualitas  (pendidikan)  dan aspek  kesejahteraan  ekonomi  (daya  beli)  sehingga  partisipasi  rakyat  dalam pembangunan akan meningkat.
Menurut  UNDP  (1995),  paradigma  pembangunan  manusia  terdiri  dari  4 (ermpat)  komponen  utama,  yaitu  :  (1) Produktifitas ,  masyarakat  harus  dapat meningkatkan  produktifitasnya  dan  berpartisipasi  secara  penuh  dalam  proses memperoleh  penghasilan.  Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  ekonomi  merupakan salah  satu  bagian dari  jenis pembangunan  manusia,  (2) Ekuitas ,  masyarakat  harus punya  akses  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  adil.  Semua  hambatan terhadap  peluang  ekonomi  dan  politik  harus  dihapus  agar  masyarakat  dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini,
(3) Kesinambungan ,  akses  untuk  memperoleh  kesempatan  harus  dipastikan  tidak hanya  untuk  generasi  sekarang  tapi  juga  generasi  yang  akan  datang.  Segala bentuk  permodalan  fisik,  manusia,  lingkungan  hidup,  harus  dilengkapi,  (4) Pemberdayaan , pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Model  pembangunan  manusia  ditujukan  untuk  memperluas  pilihan masyarakat  yang  dapat  dikembangkan  melalui  upaya  pemberdayaan masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dicapai  antara  lain  melalui  upaya  yang menitikberatkan  pada  peningkatan  kemampuan  dasar  manusia  yaitu meningkatnya  derajat  kesehatan,  pengetahuan  dan  keterampilan  serta kesejahteraan  ekonomi  agar  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan pembangunan. Agar upaya tersebut dapat dicapai, informasi mengenai kualitas pembangunan manusia sangat penting untuk
diketahui, yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang paling banyak digunakan sebagai salah  satu  alat  untuk  mengukur  taraf  kualitas  fisik  penduduk  dan  kemajuan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian angka IPM di suatu daerah seringkali menjadi acuan bagi berhasil atau tidaknya proses pembangunan.
Pencapaian  angka  IPM  tinggi  merupakan  salah  satu  harapan  dan  tujuan utama  bagi  setiap  daerah,  termasuk  bagi  Kota Bandung  yang  memiliki  komitmen kuat untuk mengakselerasi pencapaian pada kesejahteraan masyarakat. Akselerasi tersebut diperlukan karena menyadari pentingnya untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi perubahan-perubahan  sebagai dampak  globalisasi yang  terjadi di Indonesia.  Besarnya  perhatian  Pemerintah  Kota  Bandung  terhadap  upaya pencapaian  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  sangat  beralasan  karena  untuk memperkuat  perekonomian  harus  dibuktikan  melalui  kesejahteraan  masyarakat daerahnya.  Walaupun  tidak  mempengaruhi  secara  langsung,  pencapaian  angka IPM  yang  tinggi  sangat  penting  bagi  usaha  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  tercermin  dengan  adanya  perbaikan  sumberdaya  manusia, maka  akan  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  kesempatan  kerja, peningkatan  produktivitas  dan  peningkatan  pendapatan  daerah  sehingga  pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Komitmen  kuat  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  upaya  untuk menciptakan  angka  IPM  tinggi,  sebenarnya  secara  implisit  tertuang  dari  Visi  Kota Bandung dalam jangka panjang tahun 2004-2008 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Sebagai  Kota  Jasa  yang  Bermartabat  (Bersih,  Makmur,  Taat  dan  Bersahabat)”. Makna  yang  tertuang  dari  visi  tersebut  adalah  Kota  Bandung  sebagai  Kota  Jasa yang  dapat  memberikan  kemakmuran  terhadap  masyarakatnya  serta  kebijakan ekonomi  yang  mengupayakan  peningkatan  kegiatan  perekonomian  kota  yang berbasiskan  potensi  daerah  yang  dituangkan  ke  dalam  8  (delapan)  program strategis,  yaitu  :  1)  Program  Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  Industri,  2) Program  Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  Perdagangan,  3)  Program Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  Koperasi,  4)  Program  Pembinaan  Usaha Kecil,  5)  Program  Peningkatan  Investasi  Kota,  6)  Program  Pembinaan  Pemasaran Parawisata,  7)  Program  produk  keparawisataan  dan    8)  Program  Pengembangan Agribisnis.  Selain  itu,  bukti  komitmen  kuat  lainnya  dari  pemerintah  daerah  Kota Bandung terhadap penguatan daya beli masyarakat diwujudkan dengan adanya program  bantuan  walikota,  khusus  bidang  kemakmuran  (Bawaku  Makmur)  yang merupakan  dana  hibah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  dapat  digunakan untuk  menunjang  ekonomi  yang  produktif,  dengan  harapan  akan  meningkatkan pendapatan dan daya beli para penerima bantuan tersebut.
Berdasarkan  data  BPS  Jawa  Barat  tahun  2003  sampai  dengan  2007, menunjukkan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Daerah  Kota  Bandung masih  jauh  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan  Propinsi  Jawa  Barat.  Pada  tahun 2003,  IPM  Kota  Bandung  mencapai  77,15  sedangkan  Propinsi  Jawa  Barat  hanya 68,87.  Pada  tahun  2007  IPM  Kota  Bandung  mencapai  78,09  atau naik  mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,58 poin, sedangkan untuk Propinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai sebesar 0,75 poin (70,8) dari  tahun  sebelumnya,  namun  masih  tetap  di  bawah  IPM  Kota  Bandung.  Hal  ini dapat dilihat pada Grafik 1. di bawah ini.
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2007
Namun  dibalik  tingginya  tingkat  capaian  keberhasilan  pembangunan  Kota Bandung (yang tercemin dari angka IPM) selama tahun 2003 sampai dengan 2007, ternyata  tidak  ditandai  oleh  peningkatan  yang  cukup  signifikan  pada  salah  satu komponen  IPM,  yaitu  indeks  daya  beli  (IDB)  yang  masih  menunjukkan perkembangan  cukup  lambat.  Apabila  dilihat  dari  data  yang  diperoleh  dari  BPS Kota  Bandung,  secara  umum  Indeks  Daya  Beli  (IDB)  menunjukkan  ada  kenaikan setiap  tahunnya.  Namun  apabila  diperhatikan  dari  kehidupan  masyarakat  yang sebenarnya,  justru  mengalami  kesulitan/keterpurukan  serta  masih  banyaknya terdapat kepala keluarga yang tergolong miskin.
Tabel 1. Capaian Keberhasilan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2004-2007 No Indikator 2004 2005 2006 2007 1. Indeks Pembangunan Manusia IPM = (IP+IK+IDB)/3 77,17 77,42 77,51 78,09 2. Indeks Daya Beli (IDB) 63,35 63,93 63,99 64,01 3. Penduduk Miskin 75.47 84.50 82.87 81,32
Sumber : BPS diolah Kantor Litbang Kota Bandung, 2007
Melambatnya  perkembangan  indeks  daya  beli  masyarakat  yang  terjadi  di Kota  Bandung  tidak  terlepas  dari  semakin  rendahnya  kemampuan  daya  beli masyarakat  yang  antara  lain  disebabkan  oleh  dampak  krisis  ekonomi  tahun  1997 yang  sampai  saat  ini  masih  terasa,  tekanan  inflasi  yang  sangat  berat  karena adanya kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 dan terakhir  bulan April tahun 2008 yang  mencapai  28,7%.  (Laporan  Bank  Indonesia,  2009).  Selain  itu,  meningkatnya harga  beberapa  komoditas  penting  yang  diimpor  dan  tingginya  kenaikan  harga beberapa  komoditas  bahan  makanan  yang  harganya  berfluktuasi  ( volatile  food ) serta meningkatnya permintaan masyarakat dan ekspektasi inflasi menjelang bulan Ramadhan  dan  hari  raya  Idul  Fitri.  Harga  minyak  goreng  di  pasar  domestik  juga mengalami kenaikan akibat terus naiknya harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Demikian  pula  harga  minyak  tanah  mengalami  kenaikan  sebagai  dampak kelangkaan  bahan  bakar  tersebut  terkait  dengan  pengurangan  pasokan  oleh Pertamina dalam rangka kebijakan konversi bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji sebagai akibat naiknya minyak mentah dunia. Di samping bahan makanan, biaya pendidikan juga meningkat sehubungan awal tahun ajaran baru. Dengan adanya peristiwa  tersebut,  bahkan  tidak  mungkin  akan  menimbulkan  rasa  putus  asa  bagi orang-orang tertentu yang cenderung pesimistis.
Apabila  kondisi  tersebut  dibiarkan  maka  akan  berdampak  pada  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu sendiri serta jumlah masyarakat yang miskin di Kota Bandung akan semakin meningkat, dimana tidak bisa dipungkiri bahwa rendahnya daya  beli  merupakan  salah  satu  sumber  penyebab  kemiskinan.  Hal  ini  tidak  bisa dibiarkan  terus  terjadi,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  meningkatkan  kembali kemampuan  daya  beli  masyarakat  dengan  berbagai  kebijakan,  program  dan kegiatan.  Selain  itu,  perlu  disadari  bahwa  Kota  Bandung  merupakan  salah  satu penopang  utama  dapat  terwujudnya  visi  dan  misi  Jawa  Barat  menjadi  propinsi termaju dan terdepan di Indonesia dengan pencapaian IPM 80 pada tahun 2010. Dengan  pencapaian  angka  IPM  yang  relatif  tinggi  di  Jawa  Barat,  maka  Kota Bandung diharapkan dapat menjadi salah satu kota terdepan dalam pencapaian angka IPM lebih dari 80 pada tahun 2010.  Memperhatikan latar belakang serta tema utama  penyusunan  studi  ini,  maka  beberapa  masalah  yang  akan  dicermati  adalah sebagai  berikut  :1)  Mengidentifikasikan  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang berpengaruh  terhadap  kemampuan  daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung.  2) Melakukan  evaluasi  dan  prioritas  terhadap  kebijakan  ekonomi  Pemerintah  Kota Bandung  yang  dituangkan  dalam  berbagai  bentuk  program  dalam  upaya penguatan dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kota Bandung.
2. DASAR TEORI

## 2.1. Teori Kebijakan Publik
Cukup  banyak  definisi  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  para  ahli  dari berbagai  bidang  pengetahuan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  berbagai  buku teks. Untuk keperluan praktis, ditawarkan suatu working definition yang diharapkan dapat  mempermudah  pengamatan  atas  fenomena  kebijakan  yang  aktual, sebagai  berikut:  Kebijakan  publik  pada  dasarnya  adalah  suatu  keputusan  yang dimaksudkan  untuk  mengatasi  permasalahan  tertentu,  untuk  melakukan  kegiatan tertentu,  atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang berkewengan  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  negara  dan pembangunan.  Dalam  kehidupan  administrasi  negara,  secara  formal,  keputusan tersebut  lazimnya  dituangkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan  perundang- undangan.
Bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan lingkup permasalahan, sifat kebijakan, luas dampak kebijakan,  sistem  ekonomi  politik  yang  dianut,  ada  tidaknya  keterkaitan  dengan kebijakan  perundang-undangan  lainya,  serta  pada  instansi  pengambil  keputusan. Oleh  sebab  itu,  kebijakan  publik  dalam  rangka  penyelenggaraan  negara merupakan  suatu  stratifikasi  kebijakan,  yang  dari  sudut  manajemen  dapat  dibagi atas tiga kelompok, yaitu  (a) kebijakan umum ( strategic ), (b) kebijakan manajerial, dan  (c) kebijakan tehnis-oprasional; yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara  konseptual,  terdapat  dua  unsur  penting  dalam  setiap  substansi kebijakan yaitu (a) sejumlah tujuan kebijakan ( ends , atau policy objectives . Yi) dan (b) sejumlah alat untuk mencapai tujuan ( means , atau policy instruments . Xi). Saling hubungan  antar  (a) dan  (b) dapat  diekspresikan  secara  matematis  sebagai  Yi  =  f (Xi); terdapat kemungkinan bahwa faktor Xi dipengaruhi pula oleh bebagai faktor lainya  (Zi),  dan  seterusnya.  Keseluruhaannya  dapat  digambarkan  sebagai  saling hubungan  antar  sejumlah  faktor  atau  variabel,sehingga  dapat  merupakan  sistem ekuasi yang cukup kompleks.
Sebagai  keputusan  yang  dilakukan  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan Negara,yang  meliputi  aspek-aspek    kehidupan yang  demikian luas, dan dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintahan yang cukup banyak, maka keputusan yang diambil oleh sesuatu organisasi pemerintah (Menteri Konordinator / Menteri  /  Menteri  Negara  /  Gubernur  /  Bupati  /  Departemen  /  LPND  /  Perangkat Daerah)  harus  senantiasa  memperhatikan  keterkaitan,  konsistensi,  dan keterpaduannya  dengan  keputusan-keputusan  atau  kebijakan-kebijakan  lainya,
baik dalam unsur ends maupun means -nya. Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya yang  dilakukan  tersebut  dapat  mencapai  sinergi  dan  kinerja  yang  optimal.  Dari sudut  sistem  ekonomi  politik,  kebijakan  dapat  dipandang  sebagai  suatu  bentuk intervensi  yang    dikeluarkan  pemerintah  untuk  mempengaruhi  mekanisme  pasar agar  proses  perekonomian  dalam  masyarakat  berlangsung  sebagaimana diharapkan. Secara konstitusional, yang menjadi pedoman adalah tujuan nasional; secara  aktual,  yang  menjadi  pilihan  adalah  referensi  partai  politik  yang mendominasi    pemerintah.  Dalam  hubungan  itu,  birokrasi  professional  harus  bisa menunjukan  alternatif  terbaik  bagi  kepentingan  masyarakat  luas  dan  selaras dengan  cita-cita  bangsa  bernegara.  Hal  tersebut  berlaku  baik  dalam  penentuan ends atau pun means.
2.1.1. Sistem Kebijakan
Sehubungan  dengan  substansi,  lingkup  permasalahan,  dan  cakupan kebijakan yang demikian luas, ada baiknya permasalahan terlebih dahulu dikenali mengenai konsep sistem kebijakan ( policy sistem ). Sistem kebijakan adalah tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan “wahana dalam penyelenggaraan sebagian  atau  keseluruhan  “proses  kebijakan”  (formulasi,  implementasi  dan evaluasi)  yang mengakomodasikan  kegiatan teknis maupun sosiopolitis serta saling berhubungan atau interaktive antar empat faktor dinamis (1) lingkungan kebijakan (2)  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan  (3)  kebijakan  itu  sendiri,  (4)  kelompok sasaran.
Pengelola Kebijakan Kelompok Sasaran Lingkungan Kebijakan
Pengelola Kebijakan Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kerja

## Gambar 2.1. Saling Hubungan Sistem dan Proses Kebijakan
Sebagaimana  lazimnya  suatu  tatanan  kelembagaan  yang  senantiasa mengandung  dimensi  nilai,  maka  sistem  kebijakan  terekspresikan  dan  berperan sebagai landasan, norma dan cita-cita (nilai-nilai dasar), tujuan dan aturan bermain (nilai-nilai instrumental) yang melekat pada dan merupakan karakteristik dari sistem tersebut. Keempat faktor dinamik yang merupakan unsur dari sistem kebijakan dan berperan  dalam  proses  kebijakan  di  atas,  masing-masing  dirumuskan  sebagai berikut:
(1) Lingkungan  kebijakan  ( policy  environment )  adalah  keadaan  yang  melatar belakangi  atau  peristiwa  yang  menyebabkan  timbulnya  “ issues ”  kebijakan ( policy  issues ),  yang  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  para  pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan;
(2) Pembuat  dan  pelaksana  kebijakan    ( policy  maker  and  implementer ),  adalah orang  atau  sekelompok  orang.  Atau  organisasi  yang  mempunyai  “peranan tertentu”  dalam  proses  kebijakan.  Sebab  mereka  berada  dalam  posisi menentukan  ataupun  mempengaruhi  baik  dalam  pembuatan  kebijakan ataupun  dalam  tahap  lainya,  seperti  pelaksanaan,  pengawasan,  dan penilaian  atas  hasil  atau  kinerja  yang  dicapai  dalam  perkembangan pelaksanaan kebijakan;
(3) Kebijakan  itu  sendiri  ( policy  contents ),  yaitu  keputusan  atas  sejumlah  pilihan yang  kurang  lebih  berhubungan  satu  sama  lain  yang  dimaksudkan  untuk menncapai sejumlah tujuan tertentu; dan
(4) kelompok  sasaran  kebijakan  ( target  groups ),  yaitu  orang  atau  sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan.
Sistem  kebijakan  dirumuskan  sebagai  “ the  overall  institutional  paterrn  within wich  policies  are  made.  Involves  interrelationships  among  there  elements:  public policies,  policy  stakeholders,  and  policy  environments ”  (William  N.  Dunn,1981). Perhatian  terhadap  posisi,  peran  interaktif,  dan  kondisi  kelompok  sasaran  dalam proses kebijakan adalah penting, karena akan mempengaruhi ketepatan, efisiensi, efektivitas,  dan  kinerja  kebijakan.  Merekalah  yang  secara  langsung  akan dipengaruhi  perilaku  dan  keadaannya;  dan  pada  umumnya  merekalah  yang sesungguhnya merupakan konstituen, dan sumber legitimasi setiap kebijakan publik. Pemerintah  dan  aparatur  pemerintahan  dapat  dipandang  sebagai stakeholder (pemangku  kepentingan)  yang  diberi  kewenangan  dan  tanggung jawab  untuk  mengambil  keputusan  terbaik  bagi  kepentingan  publik  ( public interest ).  Oleh  karena  itu,  adalah  bijak  apabila  aspirasi  mereka  diperhatikan,  dan langkah  ini  dijadikan  sebagai  kode  etik  yang  terlembagakan  untuk  dijadikan parameter  legitimasi  suatu  kebijakan.  Berbicara  mengenai  kebijakan  publik  dan sistem  kebijakan  adalah  berbicara  mengenai  peran  pemerintah  dan  masyarakat dalam sistem penyelenggaraan Negara dalam berbagai dimensi kelembagaannya yang  kompleks.  Dinamika  kelembagaan  dalam proses  kebijakan  dipengaruhi oleh sistem  politik  ekonomi dan pemerintahan  yang dianut, perkembangan lingkungan strategis, serta oleh pola manajemen pemerintahan yang dikembangkan.

## 2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM  adalah  merupakan  indikator  komposit  tunggal  yang  digunakan  untuk mengukur  tingkat  pencapaian  pembangunan  manusia  yang  sudah  dilakukan  di suatu  Negara  (wilayah).  IPM  atau Human  Development  Index (HDI)  yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program (UNDP) ini digunakan untuk mengukur  Keberhasilan  Kinerja  dalam  hal  pembangunan  manusia.  Kkunci keberhasilan  dalam  pembangunan  adalah  semua  yang  terkait  dengan kesejahteraan rakyat. Kata Kesejahteraan sendiri menurut terminologi dalam kamus Bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  ketentraman,  kesenangan  hidup,  kemakmuran dan  keamanan.  Selanjutnya,  jika  ingin  kondisi  ini  dapat  tercapai  maka  prasyarat utama  yang  perlu  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  mutu  kehidupan individu/ perorangan melalui pembangunan manusia seutuhnya.
Kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai oleh suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengukur mutu pembangunan tersebut dengan menggunakan parameter  dengan  3  (tiga)  komponen  antara  lain;  (1)  Keberhasilan  dalam kesehatannya yaitu dilihat dari kemampuan hidup secara fisik yaitu dengan melihat angka  harapan  hidup;  (2)  Kemampuan  untuk  merefleksikan  keberhasilan pengembangan pendidikan dengan melihat angka melek huruf dan lama sekolah;
(3)  Besarnya  barang  dan  jasa  yang  dapat  disediakan  oleh  masyarakat  bagi warganya yaitu dengan melihat paritas daya beli masyarakat.
Penjabaran dari 3 (tiga) komponen tersebut adalah sebagai berikut:(1) Angka Harapan  Hidup  ;  yaitu  indikator  yang  mengukur  longevity  (  panjang  umur)  dari seseorang  di  suatu  wilayah  atau  negara.  Longevity  ini  bukan  hanya  upaya perorangan  tetapi  merupakan  upaya  masyarakat  secara  keseluruhan  untuk menggunakan  sumber  daya  yang  ada  sehingga  dapat  memperpanjang hidupnya.dalam menjaga sangat erat hubungannya dengan kesehatan Longevity ( panjang umur) ini erat kaitannya dengan kesehatan. Dapat dikatakan seseorang akan  bertahan  hidup  lebih  panjang  apabila  di  selalu  sehat,  atau  jika  menderita sakit secepatnya dapat berobat untuk membantu mempercepat
kesembuhannya.(2) Melek Huruf dan Lama Sekolah ; yaitu indikator yang mengukur tingkat  pendidikan  penduduk  dengan  melihat  seberapa  jauh  masyarakat  di wilayah  tersebut  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  dalam  upaya meningkatkan kecerdasan warganya. Indikator Melek Huruf diperoleh dari variabel kemampuan  membaca  dan  menulis  dan  Indikator  Lama  Sekolah  dihitung  dari partisipasi  sekolah,  tingkat  kelas  yang  sedang/pernah  dijalani  serta  pendidikan tinggi  yang  ditamatkan.(3)  Paritas  Daya  Beli  ;  Yaitu  indikator  yang  mengukur tentang  besarnya  daya  beli  masyarakat  di  suatu  wilayah  atau  negara.  Dengan menggunakan  indikator  konsumsi  riil  yang  disesuaikan.  Sebagai  catatan  bahwa untuk UNDP dalam mengukur komponen digunakan indikator PDB per kapita.
Tabel 2.1. Standar dan Pendekatan UNDP dalam Menghitung IPM Keterangan Nilai Maksimum Nilai Minimum Catatan Angka Harapan Hidup 85 25 Sesuai Standar UNDP Angka Melek Huruf 100 0 Sesuai Standar UNDP Rata-Rata Lama Sekolah 15 0 Sesuai Standar UNDP Konsumsi Per Kapita 732.720 300.000 UNDP Menggunakan PDRB perkapita Riil yang disesuaikan
Sumber : UNDP, 2006
Meningkatnya  status  pembangunan  manusia  yang  dilihat  berdasarkan besaran  IPM  adalah  salah  satu  penilaian  kinerja  peranan  birokrasi  pemerintahan sebagai  penyelenggara  negara  atau  wilayah.  Klasifikasi  status  pembangunan manusia yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2.
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia Nilai IPM Status Pembangunan Manusia < 50 Rendah 50 < IPM < 66 Menengah bawah 66 < IPM < 80 Menengah atas > 80 Tinggi
Sumber: UNDP, 2003

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  survei.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data ini  dapat diperoleh dari BPS, Bagian Perekonomian, Dinas Sosial, serta survey langsung ke lapangan. Melalui pengumpulan data primer dan sekunder dan observasi kemudian diinventarisir  kebijakan  ekonomi  pemerintah  Kota  Bandung  yang  berkaitan  dengan upaya  peningkatan  daya  beli  masyarakat.  Studi  ini  menggunakan  metode  yang bersifat  analisis  deskriptif  , yaitu  suatu  cara  pengumpulan,  penyusunan,  dan perancangan,  yang  kemudian  diinterpretasikan.  Sedangkan  pengertian deskriptif adalah menguraikan berbagai aspek yang berhubungan  dengan studi ini dan yang akan mempengaruhi studi ini.
Teknik  pengumpulan  data  dilaksanakan  sesuai  dengan  jenis  data  yang diperlukan dalam studi, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan jenis data yaitu sebagai berikut:
1. Data primer meliputi  wawancara  dengan  para  pelaku ekonomi, akademisi, pelaku  usaha,  masyarakat    dan  pimpinan  dinas/instansi  teknis  terkait  serta
pemerintah daerah di tingkat kota Bandung.
2. Data sekunder meliputi data yang telah diperoleh dari Bappeda, dinas/instansi terkait;  pemerintah daerah di tingkat kota Bandung dan provinsi Jawa Barat; BPS Pusat dan daerah serta lembaga-lembaga lain yang terkait.
Untuk  memperoleh  data  primer  akan  ditetapkan  sampel  pelaku/aktor  yang berkompeten  dipilih  sebagai  responden,  yaitu  yang  mengetahui  permasalahan mengenai  kebijakan  ekonomi  untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  kota Bandung.  Pengambilan  sampel  secara purposive  convenience  sampling dalam memilih  sampel  yaitu  instansi  daerah/dinas  yang  terkait,  pelaku  usaha  dan masyarakat.
3.1. Metode Analisis

## 3.1.1. Analisis SWOT
Analisis  SWOT  terdiri  dari  analisis  lingkungan  internal  dan  eksternal.  Analisis Lingkungan  internal  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan Pemerintah  Kota  Bandung  berdasarkan  kondisi  internal  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung dalam meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung. Misalnya, faktor- faktor yang dianalisis adalah kompetensi aparatur, anggaran yang dialokasikan untuk program-program  penguatan  daya  beli  masyarakat,  program-program  yang berhubungan dengan kondisi perekonomian dan program lainnya untuk menunjang keberlangsungan  perekonomian  Kota  Bandung.  Selanjutnya,  analisis  lingkungan eksternal  dilakukan  untuk  mengentifikasi  peluang  dan  ancaman  yang  dihadapi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung.  Aspek-aspek yang menjadi peluang dan ancaman terdiri dari faktor- faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Bandung.
3.1.2. Analytical Hierarchy Process (AHP)
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penentuan  evaluasi  dan  prioritas alternatif-alternatif program-program strategis bidang ekonomi dalam meningkatkan daya beli masyarakat di Kota Bandung  melalui Analytical Hierarchy Process (AHP). Penggunaan AHP dimaksudkan mencari skala prioritas dari berbagai alternatif  kebijakan  berdasarkan  pandangan  dan  kepentingan  para stakeholder . Peralatan  utama  dari  model  ini  adalah  sebuah  hirarkhi  fungsional  dengan  input utamanya persepsi manusia. Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu  masalah  yang  kompleks  dan  tidak  terstruktur  ke  dalam  kelompok- kelompoknya,  mengatur  kelompok-kelompok  tersebut  ke  dalam  suatu  hirarkhi; memasukkan  nilai  numerik  sebagai  penganti  persepsi  manusia  dalam  melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang  mempunyai  prioritas  tertinggi  atau  dengan  kata  lain,  prinsip  metode  AHP adalah  memberikan  bobot  tiap  faktor,  variabel,  dan  indikator  dengan perbandingan  antar  faktor,  variabel,  indikator  satu  dengan  lainnya.  Bobot  yang lebih  besar  dari  suatu  indikator,  menunjukkan  indikator  yang  lebih  penting dibandingkan  indikator  lainnya  dalam  mengevaluasi  Program  -  Program  Strategis Pemerintah  Kota  Bandung  di  Bidang  Ekonomi  dalam  upaya  penguatan  dan peningkatan  kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Dalam  menyelesaikan  persoalan dengan menggunakan model AHP perlu dilakukan beberapa langkah antara lain :
 Memecahkan persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya (Decomposition)
 Penilaian Perbandingan Kepentingan (Comparative Judgment)
 Melakukan Sintesis Prioritas (Synthesis of Priority)
 Menentukan Konsistensi Logis (Logical Consistency)
1. Memecahkan persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya ( Decomposition )
Setelah  persoalan  didefinisikan  dengan  baik,  maka  perlu  dilakukan dekomposisi, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Apabila ingin mendapatkan hasil yang akurat, maka pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut.
Dekomposisi mencakup tiga proses yang berurutan dan saling berhubungan, yaitu  identifikasi  level  dan  elemen,  definisi  konsep  dan  formulasi  pertanyaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasikan level-level dan elemen-elemen yang akan  ditempatkan  dalam  suatu  level.  Kemudian semua level  dan  elemen-elemen didefinisikan  dan  dipakai  dalam  tahap  formulasi  pertanyaan.  Apabila  dalam pembuatan hirarki menghadapi kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka level-level dan konsep-konsep harus direvisi dan dimodifikasi. Proses penyusunan  hirarki  sebenarnya  merupakan  proses  iterasi  semana  konsep-konsep, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya menentukan elemen dan level dalam  suatu  hirarki.  Ketidakjelasan  atau  kesalahan  dalam  proses  menjawab pertanyaan  akan  membuat  para  pengambil  keputusan  memilih  kriteria  atau alternatif yang salah. Karena itu semua pertanyaan seharusnya dapat dijawab dan konsisten  dengan  informasi  yang  ada.  Dengan  memperhatikan  langkah-langkah tersebut,  maka  dalam  suatu  model  AHP,  dekomposisi  sebenarnya  merupakan bagian  terpenting  karena  disinilah  validitas  dan  keampuhan  suatu  model  dapat diuji. Bentuk hirarki yang kurang sesuai akan menghasilkan suatu model yang kurang bermanfaat,  meskipun  hirarki  tersebut  diisi  oleh  seorang  ekspert  yang  memang berkompeten dibidangnya.
Proses  penyusunan  hirarki  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Pertama  adalah mengidentifikasikan  tujuan  keseluruhan  pembuatan  hirarki  atau  lazim  disebut dengan  “ goal ”.  Setelah  itu,  menentukan  kriteria-kriteria  yang  diperlukan  atau  kira- kira sesuai dengan tujuan keseluruhan tersebut. Kriteria ini pada umumya terdiri dari syarat-syarat  atau  keadaan  yang  kiranya  dapat  menunjang  tercapainya  sebuah “ goal ” dan biasanya masih bersifat umum ( general ). Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan penambahan sub-sub kriteria di bawah setiap  kriteria.  Subkriteria  merupakan  penjabaran  lebih  detail  dari  kriteria  yang masih  bersifat  umum  tersebut.  Terakhir,  melakukan  identifikasi  alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah sub kriteria. Apabila subkriteria-subkriteria yang ada dirasakan terlalu luas, maka segera menambahkan sebuah level di atas alternatif- alternatif  yang  mengidentifikasikan  atribut-atribut  dari  alternatif-alternatif  dalam proses evaluasi.
Apabila  penting  tidaknya  atribut-atribut  tersebut  dapat  ditentukan  dalam kaitannya  dengan  subkriteria,  maka  penyusunan  hirarki  dapat  dikatakan  selesai. Selain  itu,  jika  atribut-atribut  tersebut  tidak  dapat  dijelaskan,  maka  perlu ditambahkan  lagi  suatu  level  di  atas  atribut-atribut  untuk  evaluasi  tersebut. Penambahan  level-level baru harus  terus  dilakukan  sampai didapatkan hubungan yang  sesuai  dalam  kaitannya  dengan  salah  satu  elemen  di  level  atasnya. Keunggulan-keunggulan dalam penyusunan hirarki antara lain sebagai berikut :
 Menggambarkan  sistem  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan bagaimana  perubahan  prioritas  pada  tingkat  di  atas  akan  mempengaruhi tingkat dibawahnya.
 Memberikan informasi yang sangat terperinci tentang struktur dan fungsi sistem pada tingkat yang rendah dan memberikan gambaran mengenai pelaku dan tujuan  pada  tingkat  di  atasnya.  Batasan  dari  elemen  di  suatu  tingkat  paling tidak disajikan pada level berikutnya.
 Sistem secara alamiah merupakan suatu hirarki.
 Stabil,  dimana  sedikit  perubahan  mempunyai  sedikit  pengaruh  dan  fleksibel dimana tambahan pada hirarki yang sudah terstruktur dengan baik tidak akan merusak kinerjanya.
Aplikasi  AHP  dalam  studi  ini  adalah  melakukan  evaluasi  dan  menetapkan prioritas  terhadap  program-program  yang  merupakan  derivasi  dari  kebijakan ekonomi  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung.  Selanjutnya,  kriteria  yang  dijadikan pertimbangan dalam studi ini didasarkan pada faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi meningkatkan daya beli masyarakat Kota. Sementara itu, yang menjadi aktor-aktor yang berperan penting dalam daya beli masyarakat Kota Bandung ada kajian ini adalah instansi daerah yang terkait, pelaku usaha dan pihak masyarakat.
2. Penilaian Perbandingan Kepentingan (Comparative Judgment)
Prinsip  ini  berarti  membuat  penilaian  tentang  kepentingan  relatif  dari  dua elemen  pada  suatu  tingkat  tertentu  dalam  kaitannya  dengan  tingkat  diatasnya. Penilaian  ini  merupakan  inti  dari  AHP,  karena  hal  tersebut  akan  berpengaruh terhadap  prioritas  elemen-elemen.  Hasil  dari  penilaian  ini  akan  tampak  lebih  jelas apabila  diperlihatkan  dalam  bentuk  matriks  yang  dinamakan  matriks pairwise comparison .    Agar  diperoleh  skala  yang  bermanfaat  ketika  membandingkan  dua elemen,  maka  seorang  responden  yang  akan  memberikan  jawaban  perlu pengertian  yang  komprehensif  dan  menyeluruh  tentang  elemen-elemen  yang dibandingkan  dan  relevansinya  terhadap  kriteria  atau  tujuan  yang  dipelajari. Dalam  penyusunan  skala  kepentingan  ini,  digunakan  beberapa  ukuran  1  sampai dengan  9.  Skala  perbandingan  ini  disebut  dengan  skala  fundamental  yang diturunkan  berdasarkan  riset  psikologis  Saaty  atas  kemampuan  individu  dalam membuat  suatu  perbandingan  secara  berpasangan  terhadap  beberapa  elemen yang diperbandingkan.
Tabel. 4.3 Skala Perbandingan Berpasangan Analitical Hierarchy Process
Tingkat Definisi Keterangan 1 Kedua  elemen  adalah  sama penting Kedua  elemen  memiliki  pengaruh sama 3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya Penilaian  sedikit  lebih  memihak pada salah satu elemen disbanding pasaganya (moderat) 5 Elemen  yang  satu  lebih penting daripada yang lannya Salah satu elemen sangat berpengaruh  dan  dominasinya tampak secara nyata 7 Elemen yang satu jelas sangat penting  daripada  elemen yang lainnya Bukti  bahwa  salah  satu  elemen sangat penting daripada pasangannya adalah sangat jelas 9 Elemen  yang  satu  mutlak sangat penting daripada elemen yang lainnya Bukti  bahwa  salah  satu  elemen sangat penting daripada pasangannya adalah sangat jelas 2,4,6,8 Nilai  tengah  di  antara  dua perbandingan yang berdekatan Nilai  ini  diberikan  jika  terdapat keraguan di antara kedua penilaian yang berdekatan Kebalikann ya ( reciprocal )
Jika  elemen  x  mempunyai  salah  satu  nilai  di  atas  pada  saat dibandingkan dengan elemen y, maka elemen y mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan elemen x Sumber : Saaty, 1998
Dalam  penilaian  kepentingan  relatif  dua  elemen  berlaku  aksioma reciprocal comparison .  Artinya,  jika  elemen  x  dinilai  2  kali  lebih  penting  dibanding  y,  maka elemen y harus sama dengan ½ kali pentingnya dibanding elemen x. Disamping itu, perbandingan dua elemen yang sama akan menghasilkan angka 1. Artinya, sama penting. Jika terdapat n elemen, maka akan diperoleh matriks pairwise comparison berikuran n  x n.  Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam  menyusun  matriks ini
adalah n(n-1)/2 karena matriksnya reciprocal dan elemen diagonal sama dengan 1.  Skala  1  sampai  dengan  9  tersebut  dianggap  terbaik  karena  tingkat  akurasinya yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan RMS ( Root Mean Squares ) dan MAD ( Mean Absolute Deviation) pada berbagai permasalahan.
3. Sintesis Prioritas (Synthesis of Priority)
Setelah  matriks  perbandingan  untuk  sekelompok  elemen  selesai  dibentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap elemen tersebut dengan  dasar  persepsi  seorang  ekspert  yang  telah  dimasukkan  dalam  matriks tersebut.  Dari  setiap  matriks pairwise  comparison kemudian  dicari eigenvecto rnya untuk  mendapatkan local  priority .  Karena  matriks pairwise  comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk medapatkan global priority harus dilakukan sintesa di antara local priority . Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan  elemen-elemen  menurut  kepentingan  relatif  melalui  prosedur  sintesa dinamakan prioriy setting .
Salah  satu  cara  yang  dapat  dipakai  untuk  mengukur  bobot  prioritas  seriap elemen adalah  dengan  menjumlahkan  angka-angka  setiap  kolom dan  kemudian membentuk  resiprokal  (bentuk  kebalikan)  dari  jumlah-jumlah  tersebut.  Agar  total dari  resiprokal  jumlah  setiap  kolom  sama  dengan  satu,  maka  membagi  resiprokal jumlah  setiap  kolom  dengan  totalnya  sehingga  didapatkan  prioritas  akhir  setiap elemen.  Cara  ini  dianggap  lebih  baik  dari  segi  operasi  perhitungan  terutama keakuratannya  tetapi  tetap  belum  memecahkan  masalah  utama  yaitu  belum menjelaskan  kaitan  antara  elemen  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam perhitungan.  Usaha  untuk  memasukkan  kaitan  antara  elemen  yang  satu  dengan yang  lain  dalam  menghitung  bobot  prioritas  secara  sederhana  dapat  dilakukan dengan cara berikut. Pertama, membagi setiap angka (skala) dalam suatu kolom dengan jumlah tersebut dan lakukan hal yang sama untuk setiap kolom. Kemudian angka (skala) baru yang dihasilkan dari pembagian tersebut dijumlahkan menurut baris.  Setlah  itu  dicari  total  dari  jumlah  elemen  setiap  baris  dan  kemudian  seperti cara lainnya, yaitu dilakukan pembagian dari jumlah setiap baris terhadap totalnya agar didapatkan prioritas terakhir setiap elemen dengan total bobot prioritas sama dengan  satu.  Proses  yang  dilakukan  untuk  membuat  total  bobot  prioritas  sama dengan satu biasa disebut dengan proses normalisasi.
4. Konsistensi Logis (Logical Consistency)
Konsistensi  memiliki  dua  makna.  Pertama  adalah  bahwa  obyek-obyek  yang serupa  dapat  dikelompokkan  sesuai  dengan  keseragaman  dan  relevansinya. Contohnya,  anggur  dan  kelereng  dapat  dikelompokkan  dalam  himpunan  yang seragam  jika  bulat  merupakan  kriterianya,  tetapi  hal  tersebut  tidak  dapat dikelompokkan  sebagai  himpunan  yang  seragamam  jika  rasa  sebagai  kriterianya. Arti  kedua  adalah  menyangkut  tingkat  hubungan  antara  obyek-obyek  yang didasarkan  ada  kriteria  tertentu.  Contohnya  jika  manis  sebagai  kriteria.  Apabila coklat dinilai 4 X lebih manis daripada sirop dan sirop 3 x lebih manis dibandingkan madu, maka seharusnya coklat lebih manis 8 x dibandingkan dengan madu. Pengukuran konsistensi dalam model AHP dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama  adalah  mengukur  konsistensi  setiap  matriks  perbandingan  dan  tahap kedua  mengukur  konsistensi  keseluruhan  hirarki.  Pengertian  konsistensi  itu  sendiri adalah jenis pengukuran yang tak dapat terjadi begitu saja atau dengan kata lain mempunyai  syarat  tertentu.  Suatu  matriks,  misalnya  dengan  tiga  unsur  (i,j  dan  k) dan  setiap  perbandingan  dinyatakan  dengan  a,  akan  konsisten  100%  apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
a ij . a jk = a ik
Dengan  syarat  tersebut,  maka  matriks  A  berikut  ini  dapat  dinyatakan  konsisten karena :
i j k i 1 4 2
j ¼ 1 ½ k ½ 2 1
a ij . a jk = a ik
4 . ½  = 2
a ik . a k j = a ij 2 . 2   = 4 a ik . a ki = a ji
½ . ½ = ¼
Tahap  pertama,  adalah  mengukur  konsistensi  setiap  matriks  perbandingan. Pengukuran  konsistensi  dari  suatu  matriks  itu  sendiri  didasarkan  atas  suatu eigenvalue maksimum.  Dengan eigenvalue maksimum,  inkonsistensi  yang  biasa dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimumkan. Rumus dari indeks konsistensi (CI) adalah sebagai berikut :
1 n n λ CI maks   
dimana :
maks λ = Nilai eigenvalue maksimum
n    = Ukuran matriks
CI    = Indeks Konsistensi Eigenvalue maksimum suatu matriks tidak akan lebih kecil dari nilai n sehingga tidak  mungkin  ada  nilai  CI  yang  negatif.  Makin  dekat eigenvalue maksimum dengan  besarnya  matriks,  makin  konsisten  matriks  tersebut  dan  apabila  sama besarnya,  maka  matriks  tersebut  konsisten  100%  atau  inkonsisten  0%.  Sedangkan untuk menghitung rasio konsistensi (CR) dapat dilakukan dengan rumus :
RI CI
CR 
dimana : CI   = Indeks konsistensi RI   = Nilai indeks acak ( random value ) CR = Rasio konsistensi
Batasan diterima rasio konsistensi suatu matriks adalah 10% ke bawah. Artinya, bahwa  tingkat inkonsistensi  di bawah  10%  masih bisa  diterima.  Lebih  dari itu harus ada  revisi penilaian  karena  tingkat inkonsistensi yang  terlalu besar  dapat  menjurus pada suatu kesalahan.
Tabel 3.4. Nilai Indeks Acak (RI) n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RI 0 0 0,58  0,90 1,1 2 1,24  1,32 1,4 1 1,45 1,49  1,51  1,48
Sumber : Saaty, Thomas L. 1989.
Tahap  kedua,  mengukur  konsistensi  keseluruhan  hirarki.  Secara  keseluruhan bahwa hirarki pun harus konsisten. Untuk menguji konsistensi hirarki digunakan hasil indeks  konsistensi  dan  prioritas  relatif  setiap  matriks  perbandingan  berpasangan pada  tingkat    hirarki  tertentu.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menguji  konsistensi hirarki adalah sebagai berikut :
M M/
CRH 
dimana : M   =   CI level II +Bobot prioritas II.CI level III

##  M RI level II + bobot prioritas II. RI level III
RI  =   Indeks Random
Hasil penilaian hirarki secara keseluruhan dapat diterima jika mempunyai rasio konsistensi (CRH) lebih kecil dari 10%.

## 4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Ada  beberapa  langkah  atau  upaya  yang  dapat  dilakukan  Pemerintah  Daerah Kota  Bandung  dalam  mengevaluasi  kebijakan  ekonomi  yang  dituangkan  dalam berbagai bentuk program dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung.  Langkah  pertama,  melihat  potensi  dan  permasalahan  dengan menggunakan  analisis  SWOT  ( strengths,  weaknesses,  opportunities,  threats ). Langkah  kedua,  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  Pemerintah  Daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan program-program peningkatan daya beli masyarakat. Langkah ketiga, untuk melakukan evaluasi kebijakan ekonomi yang dituangkan  dalam  berbagai  program  dilakukan  analisis  AHP  dan menghubungkannya  dengan  indikator  makroekonomi  daerah  ( regional macroeconomic indicator).
4.1. Analisis SWOT ( strengths, weaknesses, opportunities, threats ) Analisis  SWOT  ditujukan  untuk  melihat  potensi  dan  permasalahan  secara internal  dan  eksternal  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  daya  beli masyarakat Kota Bandung. Selanjutnya dapat diperoleh gambaran jelas mengenai kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah  Kota  Bandung  berkaitan  dengan  upaya  meningkatkan  daya  beli masyarakat  Kota  Bandung  yang  disesuaikan  dengan  kelemahan  dan  ancaman yang ada.
4.1.1. Identifikasi dan Deskripsi Faktor Internal Daya Beli Masyarakat Kota Bandung
a. Faktor Kekuatan ( strengths)
1. Komitmen  Kuat  dari  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  untuk  Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung
Dalam hal ini, pemerintah mencurahkan berbagai potensi daerah yang dimiliki untuk  menggerakkan  perekonomian  masyarakat  dan  membuat  perencanaan serta  langkah-langkah  operasionalnya,  khususnya  dalam  upaya  meningkatkan daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung.  Dengan  komitmen  yang  kuat  dari kebijakan  ekonomi  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung, diharapkan  akan  mendongkrak  daya  beli  masyarakat  melalui  peningkatan kegiatan  ekonomi  yang  mampu  menyerap  tenaga  kerja  dan  meningkatkan pendapatan  masyarakat.  Komitmen  kuat  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung secara  implisit  tertuang  dari  Visi  Kota  Bandung  dalam  jangka  panjang  tahun 2004-2008  yaitu  ”Terwujudnya  Kota  Bandung  Sebagai  Kota  Jasa  yang Bermartabat  (Bersih,  Makmur,  Taat  dan  Bersahabat)” . Makna  yang  tertuang dari visi  tersebut adalah  Kota  Bandung  sebagai Kota  Jasa dapat  memberikan kemakmuran  terhadap  masyarakatnya.  Visi  tersebut  diwujudkan  melalui kebijakan ekonomi yang mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota  yang  berbasiskan  potensi  daerah  yang  dituangkan  dalam  berbagai program  strategis.  Selain  itu,  bukti  komitmen  kuat  lainnya  dari  pemerintah daerah Kota Bandung terhadap penguatan daya beli masyarakat diwujudkan dengan  adanya  program  bantuan  walikota  khusus  bidang  kemakmuran (Bawaku  Makmur)  yang  merupakan  dana  hibah  yang  diberikan  oleh pemerintah untuk dapat digunakan untuk menunjang ekonomi yang produktif, dengan  harapan  akan  meningkatkan  pendapatan  dan  daya  beli  para penerima bantuan tersebut.
2. Program-Program  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  Sudah  Mencakup  Semua Sektor
Program  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  melakukan  kebijakan  untuk peningkatan  daya  beli  tidak  hanya  dituangkan  dalam  program  yang  terkait langsung  dengan  bidang  ekonomi  saja  tetapi  juga  meliputi  bidang  lainnya yang secara tidak langsung mampu mendorong  peningkatan aktivitas ekonomi sehingga mampu menaikkan  daya beli masyarakat. Program-program tersebut terdiri  dari  8  (delapan)  program,  yaitu  :  1)  Program  Pembinaan  dan Pengembangan  Usaha  Industri,  2)  Program  Pembinaan  dan  Pengembangan Usaha  Perdagangan,  3)  Program  Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha Koperasi, 4) Program Pembinaan Usaha Kecil, 5) Program Peningkatan Investasi Kota,  6)  Program  Pembinaan  Pemasaran  Parawisata,  7)  Program  produk keparawisataan dan  8) Program Pengembangan Agribisnis.
3. Target dan Sasaran Sudah Sangat Jelas
Target  dan  sasaran  program  sudah  ditentukan  sangat  jelas  sehingga memudahkan  pelaksanaan program-program  serta pencapaian  tujuan dalam penguatan dan peningkatan daya beli masyarakat Kota Bandung. Pemerintah Kota  Bandung  telah  menetapkan  target  kebijakan  peningkatan  daya  beli dengan mendorong pergerakan sektor riil, antara lain melalui Program Bawaku Makmur yang sasarannya sudah jelas yaitu kelompok masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Dukungan  Secara  Politis  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah    (DPRD)  Kota Bandung  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Rangka  Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  yang  dtujukan  untuk meningkatkan  daya  beli  masyarakat  perlu  mendapatkan  legalitas  dan dukungan  politik  dari  lembaga  legislatif  yaitu  DPRD.  Aspek  legalitas    kebijakan merupakan  dukungan  politis  dari  dewan.  Kebijakan  kemudian  akan  dapat dijalankan oleh pemerintah dengan pengawasan legislatif.
5. Target Waktu Pencapaian Prioritas Program Sudah Ditetapkan
Kejelasan  target  waktu  pencapaian  suatu  program  akan  memandu pelaksanaan  program  sesuai  rencana.    Setiap  program  yang  ditetapkan pemerintah kota telah ditetapkan target waktu pencapaian tujuannya. Antara lain  prioritas  program  kemakmuran  dengan  menetapkan  laju  pertumbuhan ekonomi  (LPE)  Kota  Bandung  2008  sebesar  11%  (kebijakan  pengembangan ekonomi  Kota  Bandung  dalam  Perda  No.  6  Tahun  2004)  dalam  upaya mendongkrak daya beli masyarakat Kota Bandung. Selain itu, adanya program bantuan  walikota  khusus  bidang  kemakmuran  yaitu  Bawaku  Makmur  memiliki tahapan–tahapan  yang  sistematis  dalam  pelaksanaannya  berdasarkan pencairan bagi pihak-pihak penerimanya.
6. Koordinasi  Antara  SKPD  Dalam  Pelaksanaan  Program  Ekonomi  Sudah  Berjalan dengan Baik
Koordinasi antar SKPD diwujudkan antara lain dalam bentuk urun rembuk dalam pengambilan keputusan mengenai cara pelakasanaan dan pencapaian tujuan program.  Adanya  koordinasi  yang  baik  antar  SKPD  memungkinkan  program- program  pemerintah  kota  tidak  tumpang  tindih  dan  tidak  memboroskan anggaran sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.
b. Faktor Kelemahan ( weaknesses)
1. Sosialisasi  Program-Program  Kepada  Masyarakat  yang  Berkaitan  dengan Penguatan Daya Beli Dirasakan Masih Lemah
Efektif  atau  tidaknya  suatu  program  antara  lain  sangat  dipengaruhi  oleh sosialisasi  terhadap  program  tersebut.  Sosialisasi  program  yang  berkaitan dengan  penguatan  daya  beli  harus  ditempuh  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung  dengan  memperkenalkan  program  –  program  tersebut  kepada masyarakat  dan  mengajak  masyarakat    untuk  berpartisipasi  aktif.  Selama  ini, program-program  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  yang  berkaitan  dengan peningkatan daya beli dirasakan masih lemah. Hal ini tercermin dengan masih
banyaknya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  program  pemerintah  dalam penguatan  daya  beli,  misalnya    program  bantuan  walikota  khusus  bidang kemakmuran yaitu Bawaku Makmur (Tribun Jawa Barat, 2008).
2. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Belum Sepenuhnya Terlaksana dengan Baik Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan acuan untuk mengukur kualitas dan  kuantitas    pelayanan  publik  yang  diberikan  pemerintah  daerah.  Dengan demikin, SPM juga merupakan ukuran untuk melihat kinerja pemerintah daerah. SPM  terkait  dengan  pelaksanaan  urusan  wajib  yang  sebenarnya  merupakan pelayanan  dasar,  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan  peningkatan  standar hidup  layak.  Ketidakmampuan  pemerintah  daerah  menjalankan  SPM  akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi ( high cost economy ). Hal ini dikarenakan masyarakat harus membayar mahal pelayanan publik yang seharusnya dapat mereka  dapatkan  dengan  cuma  –  cuma  atau  dengan  harga  yang  murah. Pada  akhirnya  biaya-  biaya  ekonomi  yang  dikeluarkan  anggota  masyarakat akan mempengaruhi daya beli masyarakat.
3. Kemampuan  Alokasi  Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  yang Berkaitan Dengan Program Peningkatan Daya Beli Masih Rendah Keberhasilan  suatu  program  Pemerintah  sangat  berkaitan  erat  dengan  besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan dan disitribusikan terhadap program tersebut.    Berdasarkan  informasi  mengenai  belanja  daerah  Kota  Bandung selama  tahun  Anggaran  2003-2008,  Pemerintah  Daerah  kota  Bandung  lebih besar  mengalokasikan  anggarannya  pada  belanja  tidak  langsung  yang menitikberatkan pada belanja aparatur daerah, dimana alokasi penggunaannya  lebih  diarahkan  untuk  membiayai  kebutuhan-kebutuhan Pemerintah  Kota  Bandung  yang  bersifat  internal  guna  menjalankan  roda pemerintahan  secara  berkesinambungan  dan  membiayai  kebutuhan Perangkat  Daerah  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan,  Perangkat Kelurahan  serta  bantuan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang ada di Kota Bandung dan bukan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat.
4. Ketersediaan  dan  Kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  (aparatur)  yang Berkaitan langsung dengan Program Daya Beli Masih Terbatas
Pemerintah Kota Bandung selama ini memiliki sumber daya manusia (aparatur) yang terbatas, khususnya yang terkait langsung program-program peningkatan daya  beli  masyarakat.  Keterbatasan  ini  diatasi  dengan  cara  mengangkat tenaga honorer dan  merekrut  CPNS  baru  melelui  mekanisme  perekrutan  lokal. Dari  segi  kinerja,  aparatur  Pemkot  saat  ini    masih  perlu  ditingkatkan.  Semakin banyak  aparatur  maka  akan  semakin  mudah  program-program  dijalankan. Demikian  pula  semakin  tinggi  profesionalisme  aparatur  semakin  tinggi  pula outcome yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  program-  program  Pemerintah Daerah Kota Bandung.
5. Lemahnya Kemampuan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Program Penguatan Daya Beli
Monitoring  dan  evaluasi  merupakan  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  setiap pelaksanaan  program  pemerintah  kota.  Fungsi  monitoring  adalah  memonitor pelaksanaan  program  yang  sedang  dilaksanakan  supaya  tetap  tidak  terjadi penyimpangan  dari  rencana.  Sementara  evaluasi  yang  dilakukan  secara berkala  yang  bertujuan  untuk  menilai  pekerjaan  sedang  berjalan  dan mengoreksi  kesalahan  yang  terjadi.  Berdasarkan  suvei  terhadap  penerima bantuan program Bawaku, masih banyak peneriman bantuan tersebut ternyata pihak yang tidak berhak menerimannya dan banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif bukan untuk modal kerja (Tribun Jawa Barat, 2008). Hal ini disebabkan antara lain karena lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut.
6. Ketersediaan Sistem Informasi dan Database
Sistem  informasi  dapat  digunakan  untuk  melukan  pengendalian  dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  program-program  ekonomi  yang berkaitan  dengan  peningkatan  daya  beli.  Sistem  informasi  meliputi  juga management  data  base  system .  Semakin  baik  sistem  informasi  maka  semakin efektif pengawasan program. Semakin tertata data base maka semakin mudah mengidentifikasi  sasaran  program  dan  menganalisis  pelaksanaan  program. Berdasarkan suvei terhadap penerima bantuan program Bawaku, masih banyak peneriman  bantuan  tersebut  ternyata  pihak  yang  sebenarnya  tidak  berhak untuk  menerimannya.  Hal  ini  disebabkan  masih  lemahnya  ketersediaan informasi  mengenai  masyarakat  peneriman  bantuan  tersebut.  Seharusnya Bawaku  Makmur  diberikan  kepada  masyarakat  yang  memenuhi  kualifikasi persyaratan  dan  ketentuan  serta  melalui  proses  survei  dan  seleksi  yang transparan dan objektif (sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung  Nomor 321 Tahun  2007  tentang  Petujuk  Teknis  Penyaluran/Pemberian  program  Bantuan Peningkatan  Kemakmuran).  Adapun  secara  spesifik  sasaran  penerima  dana hibah adalah  sebagai  berikut:  1)Kelompok  masyarakat  atau  perorangan  yang melakukan  perintisan  usaha;  2)  Pelaku  Usaha  Kecil  dan  Menengah  baik kelompok  maupun  perorangan  di  Bidang  Jasa,  Produksi,  Industri  dan Perdagangan  dan  3)  Koperasi  dengan  bidang  usaha  :  Simpan  Pinjam, Konsumen, Produsen dan Aneka Usaha.
4.1.2. Identifikasi  dan  Deskripsi  Faktor  Eksternal  Daya  Beli  Masyarakat  Kota Bandung
a. Faktor Peluang ( opportunities)
1. Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Konversi Minyak Tanah ke LPG
Kebijakan  konversi  minyak  tanah  ke  LPG  merupakan  upaya  pemerintah  untuk mengurangi  ketergantungan  masyarakat  terhadap  BBM  (khususnya  minyak tanah)  yang  kini  kapasitas  produksinya  sudah  semakin  menurun,  ditengah permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi.  Selain itu, kebijakan konversi tersebut  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  upaya  mengantisipasi melambungnya  harga  minyak  mentah  dunia  yang  secara  langsung mempengaruhi  harga minyak di Indonesia dan pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM meningkat. Dengan demikian, tidak bergantungnya dan mudahnya dalam perolehan gas LPG dibandingkan minyak bumi, khususnya minyak tanah disinyalir merupakan peluang bagi masyarakat, khususnya Kota Bandung dalam meningkatkan daya beli.
2. Muara Pembangunan Nasional adalah Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan  nasional  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur. Masyarakat sejahtera berarti mampu memenuhi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, maupun papan secara layak. Dengan adanya kemampuan dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  baik  secara  tidak  langsung  dapat menunjukkan  bahwa  daya beli  masyarakat  secara  relatif  cukup baik.  Dengan demikian,  apa  yang  menjadi  program  pemerintah  daerah  di  bidang  ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat akan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat.
3. Kebijakan  Subsidi  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  yang  dilakukan  Pemerintah Pusat
Kebijakan ini ditujukan untuk mengkonvensasi penurunan daya beli masyarakat akibat  dampak  kenaikan  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM).  Dengan  adanya kebijakan  subsidi  bantuan  langsung  tunai  (BLT),  masyarakat  Kota  Bandung khususnya  yang  berpendapatan  rendah  akan  terbantu  dalam  meminimalisir penurunan daya beli akibat kenaikan harga minyak (BBM) tersebut. Walaupun tidak  selamanya  dapat  menerima  BLT,  namun  dengan  harapan  bahwa espektasi  terhadap  dampak  krisis  tersebut  akan  cepat  teratasi  dengan  waktu
tidak  terlalu lama  maka  bantuan  tersebut  diharapkan  akan dapat  membantu masyarakat mempertahankan daya beli, terutama dalam jangka pendek.
4. Kebijakan  Pemerintah  Pusat  Mengenai  Beras  untuk  Rakyat  Miskin  (raskin), Asuransi  Kesehatan  bagi  Rakyat  Miskin  (askeskin),  dan  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS),  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM),  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  dengan  Subsidi  Bunga  untuk  Membantu  Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kebijakan raksin merupakan subsidi pemerintah pusat bagi rakyat miskin dalam bentuk bahan makanan pokok berupa beras. Dengan raskin, masyarakat miskin dapat mendapatkan beras dengan harga yang ter jangkau karena harganya jauh  di  bawah  harga  pasar.  Ini  berarti  daya  beli  untuk  mendapatkan  bahan makanan  pokok  dapat  dipertahankan.  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) merupakan  bantuan  pemerintah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  sekolah  - sekolah  untuk  menunjang  kegiatan  operasional  sekolah.  Bantuan  ini  sangat bermanfaat  karena  sekolah  tidak  perlu  melakukan  pungutan  –  pungutan kepada orang tua siwsa untuk kegiatan operasionalnya. Bagi masyarakat yang pendapatan rendah, bantuan tersebut sangat membantu karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar dalam menyekolahkan anaknya. Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Madani  (PNPM)  merupakan program  pemberdayaan  masyarakat  yang  ditujukan  untuk  membantu  dalam mendorong  kegiatan  ekonomi  riil  masyarakat.  Bantuan  melalui  program  PNPM dapat  dimanfaatkan oleh pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  baik individu  maupun kelompok  dalam  bentuk  pendanaan  usaha.  Masyarakat  dapat  memperoleh bantuan modal dengan persyaratan yang sangat ringan bahkan selain modal merekapun  mendapatkan  pembinaan  dari  fasilitator-fasilitator  program  ini. Dengan  model  seperti  ini  peluang  keberhasilan menjadi  sangat  terbuka.  Pada akhirnya  kenaikkan  pendapatan  bukan  merupakan  angan  –  angan,  tetapi akan  menjadi  kenyataan.  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dengan  subsidi  bunga untuk  kalangan  masyarakat  bawah  (usaha  mikro  dan  kecil)  merupakan program  pemerintah  pusat  untuk  membantu  mengatasi  salah  satu  kendala yang  dihadapi  dalam  pengembangan  usaha  mikro  dan  kecil  yaitu permodalan.    Usaha  mikro  dan  kecil  yang  selama  ini  mengalami  kesulitan membayar  bunga  bank  karena  mereka  dikenakan  bunga  pasar,  dengan  KUR mereka  akan  terbantu  karena  sebagian  dari  bunga  yang  seharusnya  mereka bayar disubsidi oleh pemerintah. Ini merupakan peluang bagi usaha mikro dan kecil  untuk  mengembangkan  usaha  dan  memperbaiki  tingkat  kesejahteraan mereka.
5. Salah  Satu  Program  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat    pada tahun 2007, yaitu Program Pendanaan Kompetisi akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM)
Bergulirnya Program Pendanaan Kompetisi IPM (PPK-IPM) merupakan salah satu bukti  komitmen  kuat  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat  beserta  segenap masyarakat  mewujudkan  pencapaian  IPM  80  pada  tahun  2010.  Program tersebut  dapat  menjadi  lokomotif  untuk  membangun  komitmen  bersama  di segenap lapisan; Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan masyarakat.  PPK  IPM  merupakan  bantuan  program  dari  pemerintah  propinsi untuk  kegiatan  usaha  di  daerah  –  daerah.  Dengan  bantuan  ini  diharapkan kegiatan  ekonomi  meningkat  sehingga  daya  beli  masyarakat  juga  ikut meningkat.  Program  ini  bersifat  terbuka  bagi  semua  daerah  di  propinsi  Jawa Barat.  Para  pelaku  usaha  di  daerah  diharuskan  mengajukan  proposal pengembangan  usaha  untuk  dinilai  kelayakannya  untuk  mendapatkan bantuan  PPK  IPM.  Dasar  penilaian  PPK-IPM  adalah  kegiatan  usaha  yang diharapkan  dapat  mengangkat  daya  beli  masyarakat  di  daerah.  Semakin banyak  usaha  kecil  dan  menengah  di  Kota  Bandung  yang  mendapatkan bantuan  PPK  IPM  maka  semakin  besar  peluang  peningkatan  daya  beli masyarakat di wilayah ini.
6. Adanya  UU  Otonomi  Daerah  dapat  Memberi  Kesempatan  dan  Keleluasaan Terhadap  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  Meningkatkan  Kegiatan Perekonomian Kota Bandung Berbasiskan Potensi Derah/Lokal
Peningkatan  kegiatan  ekonomi  berarti  membuka  peluang  terciptanya kesempatan  kerja.  Dengan  adanya  penciptaan  kesempatan  kerja  yang bertambah  berarti  tingkat  pengangguran  akan  berkurang  dan    kesempatan masyarakat  untuk  meningkatkan  pendapatan  sekaligus  meningkatkan  daya beli  akan  semakin  besar.  Dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  otonomi daerah,  termasuk  desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah  harus  memberikan perhatian  lebih  terhadap  revitalisasi  dari  otonomi  daerah.  Proses  desentralisasi tidak seharusnya lebih memprioritaskan terhadap kebijakan APBD, tetapi secara fakta  proses  desentralisasi  lebih  ke  arah  kesejahteraan  penduduk  daerah sebagai  tujuan  utama  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah.  Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik itu pelaksana (eksekutif) dan legistatif ,  harus  berfokus  pada  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merevetisasi ekonomi  daerah  melalui  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  peningkatan pendapatan perkapita dan   pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan demikian,  pelaksanaan  otonomi  daerah  ini  merupakan  peluang  bagi pemerintah daerah untuk mendorong aktivitas ekonomi berbasis kekuatan lokal.
b. Faktor Ancaman (threats)
1. Dampak  Krisis  Multimensi  (Ekonomi,  Sosial  dan  Politik)  yang  Terjadi  di  Dalam Negeri pada Tahun 1997
Krisis perekonomian yang  diawali krisis moneter tahun 1997  telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap penurunan daya beli masyarakat. Proses recovery dari  krisis  bagi  Indonesia  ternyata  memakan  waktu  lebih  lama dibanding  negara-negara  di  Asia  lainnya.  Bahkan  sampai  sekarang  dampak krisis tersebut masih terasa seperti yang ditunjukkan oleh  masih tingginya angka kemiskinan  dan  pengangguran.    Kedua  indikator  tersebut  merupakan tantangan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  ke  depan  untuk  dapat menurunkan  angka  kemiskinan  dan  pengangguran  tersebut.  Kemampuan pemerintah  daerah  menekan  angka  kemiskinan  dan  pengangguran  sama artinya  dengan  kempauan  pemerintah  dalam  memperbaiki  daya  beli masyarakat. Selain itu, dampak sosial dan politik yang terjadi pada tahun 1997 masih menyisakan dampak yang cukup sigifikan dalam mempengaruhi standar kualitas hidup masyarakat. Misalnya, ditandai dengan semakin tingginya tingkat kriminalitas dan yang terjadi di Kota Bandung.
2. Pilkada dan Pilres
Perkembangan  ekonomi    suatu  daerah  selain  dipengaruhi  faktor  –  faktor ekonomi  juga  dipengaruhi  oleh  faktor-  faktor non  ekonomi,  diantaranya  faktor sosial  dan  politik  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pada  saat  ini,  setiap daerah dalam pemilihan kepada daerahnya harus ditempuh dengan pemilihan langsung  (pilkada  langsung).  Pilkada  langsung  merupakan  satu  proses  politik yang telah menjadi realitas di masyarakat. Selain pilkada dalam skala nasional daerah  juga  akan  menghadapi  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota legislatif dan memilih presiden pada tahun 2009. Dengan adanya pilkada dan pilres  ini  umumnya  secara  tidak  langsung  akan  terjadi  proses  pergantian kepemimpinan  yang  pda  akhirnya  akan  sangat  berpengaruh  terhadap kebijakan  yang  akan  ditempuh,  terutama  kebijakan  mengenai  peningkatan kualitas  standar  hidup  yang  dicerminkan  oleh  peningkatan  daya  beli masyarakat.  Selanjutnya,  hal  ini  tentunya  akan  memiliki  dampak  terhadap pelaksanaan program pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
3. Kenaikan Harga Minyak Dunia
Harga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  di  dalam  negeri  sangat  dipengaruhi  oleh perkembangan  harga  minyak  mentah dunia.  Pada  saat ini  BBM  yang  dijual  di masyarakat terdiri dari BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. Ketika harga minyak
mentah  dunia  merangkak  naik  maka  pemerintah  terpaksa  harus  melakukan penyesuaian  harga  minyak  domestik  untuk  mengatasi  meningkatnya  beban subsidi yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, adanya pengurangan subsidi BBM  ini  secara  tidak  langsung  akan  menyebabkan  kenaikan  terhadap  harga BBM  yang  bersubsidi  sehingga  pengeluaran  untuk  membeli  BBM  juga  akan mengalami kenaikan, termasuk untuk barang-barang dan jasa lainnya juga ikut naik. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap daya beli
4. Krisis Pangan Dunia
Dengan adanya krisis pangan yang saat ini sedang dialami diberbagai negara di dunia,  akan  menyebabkan  tingginya  kenaikan  harga beberapa  komoditas bahan  makanan  dan  harganya  berfluktuasi  ( volatile  food ).  Permintaan terhadap bahan pangan di  dalam negeri  sebagian  dipenuhi dari  luar negeri. Ketika  pasokan  bahan  pangan  impor  mengalami  penurunan  makan  harga bahan  pangan  di  dalam  negeri  akan  naik.  Kenaikan  harga  bahan  pangan menyebabkan  untuk  memenhuhi  kebutuhan  pangan  masyarakat  harus mengeluarkan  lebih  besar  bagian  dari  pendapatannya.  Ini  berarti  daya  beli masyarakat menurun karena dengan anggaran yang sama masyarakat akan memperoleh barang yang sama lebih sedikit.
5. Tingkat Inflasi (Semakin tingginya harga barang dan jasa secara persisten) Setiap  kenaikan  tingkat  inflasi,  daya  beli  masyarakat  akan  mengalami penurunan  karena  masyarakat  harus  mengeluarkan  uang  lebih  banyak  dari pendapatannya  untuk  mendapatkan  barang  yang  sama.  Dalam  kondisi perekonomian yang stabil dimana tingkat inflasi relatif cukup rendah, dengan tingkat  pendapatan  yang  sama  maka  daya  beli  masyarakat  relatif  stabil. Sebaliknya  daya  beli  akan  berkurang  manakala  tingkat  harga–  harga mengalami kenaikan secara persisten (inflasi).
6. Dampak  Krisis  Kredit  Macet  untuk perumahan  (Subprime  Mortgage  Crisis)  dan Keuangan Global
Krisis kedit macet perumahan di Amerika serika telah menjadi kerisis keuangan di  negara  tersebut  yang  dampaknya  melanda  negara  –  negara  lainnya.
Ekspor  tekstil  dan  produk  tekstil  (TPT)  Indonesia  sebagian  besar  ditujukan  ke Amerika  Serikat  pada  saat  amerika  serikat  mengalami  krisis  keuangan  ekspor TPT  turut  terpukul  dengan  kondisi  tersebut.  Kota  Bandung  merupakan  salah daerah  yang  memiliki  industri  TPT  di  Jawa  Barat  sangat  merasakan  dampak penurunan  ekspor.  Beberapa  perusahaan  telah  mengalami  penurunan produksi  akibat  pesanan  yang  menurun  tajam.  Bahkan  beberapa  pemilik perusahan  telah  melakukan  langkah  lebih  jauh  untuk  menyelamatkan perusahaannya  dengan  melakukan  rasionalisasi  karyawan.  Langkah  ini terpaksa  mereka  tempuh  karena  beban  biaya  operasional  sudah  tidak  lagi sebanding dengan  pendapatan yang mereka dari hasil penjualan. Sebagian tenaga  kerja  di  industri  TPT  terpaksa  harus  kehilangan  pekerjaannya.  Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan pun akan bertambah. Selain itu, dampak krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat, secara tidak langsung dapat melemahkan tingkat daya beli masyarakat.
Setelah  mengidentifikasikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemampuan daya beli masyarakat Kota Bandung. Tahap selanjutnya adalah menghitung bobot berdasarkan  hasil  penigisian  kuesioner  oleh  responden  yang  disampaikan  pada saat FGD ( focus group discussion ) dan survey lapangan.

## 4.1.3. Matriks EFAS ( External Strategic Faktor Analysis Summary )
Berdasarkan  Matriks  EFAS    ( External  Strategic  Faktor  Analysis  Summary ) menunjukkan  bahwa  total  skor  hasil  analisis  faktor-faktor  eksternal  yang
mempengaruhi  daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung  sebesar  2,22.  Artinya, Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  berada  pada  posisi  yang  cukup  kuat  untuk memanfaatkan  peluang-peluang  yang  ada  untuk  meminimalkan  ancaman  yang akan  timbul  yang  berkaitan  dengan  faktor-faktor  eksternal  yang  mempengaruhi daya beli masyarakat Kota Bandung.
Faktor  peluang yang  sangat  penting  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  upaya  peningkatan  daya  beli masyarakat  Kota  Bandung  adalah  Kebijakan  Pemerintah  Pusat  Mengenai  Beras untuk  Rakyat  Miskin  (raskin),  Asuransi  Kesehatan bagi  Rakyat  Miskin  (askeskin),  dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dengan  Subsidi  Bunga  untuk  Membantu Masyarakat Berpendapatan Rendah yang mencapai skor 0.37.
Dalam  rangka  meningkatkan  daya  beli  masyarakat,  Pemerintah  Pusat  sejak awal  menyatakan  komitmen  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan  menjadi  8,2% pada  tahun  2009.  Secara  konsisten  dalam  berbagai  kesempatan,  komitmen  ini diberi  penekanan,  seperti  dalam  Nota  Keuangan,  Pidato  Kenegaraan,  dan dokumen  resmi  lainnya.  Sebagai  implementasi,  ada  banyak  program  disertai kucuran dana yang telah dilaksanakan. Ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan  oleh  sekitar  19  departemen/lembaga  pemerintah  Non  Departemen (LPND)  sejak  2004,  yang  terkait  langsung  dengan  program  kemiskinan.  Beberapa yang paling populer dan menggunakan dana besar adalah: raskin, askeskin, BOS, P2KP  dan  PPK.  (Pidato  Kenegaraan,  2008).  Nama  program  baru  dan  paling dikedepankan  pemerintah  untuk  penanganan  kemiskinan  adalah  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  yang  diluncurkan  pada tanggal  30  April  tahun  2007.  Disebutkan  bahwa  PNPM  2007  mencakup  1.993 kecamatan  di  perdesaan  dan  834  kecamatan  di  perkotaan  atau  sekitar  50.000 desa. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan  di  berbagai  kementerian  dan  lembaga  dan  mencakup  3.800 kecamatan.  Selanjutnya  pada  tahun  2009  secara  kumulatif  seluruh  kecamatan  di Indonesia  (5.263  kecamatan)  akan  mendapat  PNPM  ini.  Rencananya,  Pemerintah pusat  akan  mengalokasikan  dana  sampai  dengan  Rp54  triliun  pada  tahun  2008. (Nota  Keuangan  dan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2009).  Dengan  demikian,  langkah-langkah  Pemerintah  Pusat dalam  mengembangkan  kebijakan  Beras  untuk  Rakyat  Miskin  (raskin),  Asuransi Kesehatan bagi  Rakyat  Miskin  (askeskin),  dan  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS), Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM),  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) dengan Subsidi Bunga dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung karena terbukti efektif menghindari merosotnya kemampuan daya beli masyarakat secara luas, termasuk di Kota Bandung. Disamping itu, faktor-faktor eksternal lainnya yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  meningkatkan daya beli masyarakat yaitu :
 Adanya  UU  Otonomi  Daerah  dapat  Memberi  Kesempatan  dan  Keleluasaan Terhadap  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  Meningkatkan  Kegiatan Perekonomian Kota Bandung Berbasiskan Potensi Derah/Lokal.
 Kebijakan Subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan Pemerintah Pusat
 Program yang dilaksanakan Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat    pada  tahun  2007, yaitu  Program  Pendanaan  Kompetisi  akselerasi  pencapaian  Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM)
Sementara  itu, faktor  ancaman terbesar  dan  harus  diminimalisir  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  upaya  peningkatan  daya  beli masyarakat Kota Bandung adalah  tingkat inflasi (Semakin tingginya harga barang dan  jasa  secara  persisten)  yang  mencapai  skor  0,20.  Daya  Beli  masyarakat  Kota Bandung  dipengaruhi  oleh  besarnya  tingkat  inflasi  dari  perekonomian,  dimana
semakin besar tingkat inflasi yang terjadi pada perekonomian maka semakin besar juga penurunan daya beli masyarakatnya.
Faktor  determinan  inflasi  di  Kota  Bandung  adalah  faktor  eksternal  dan administered  price .  Kenaikan  harga  terutama  terjadi  pada  komoditas  yang perkembangan  harganya  diatur  oleh  pemerintah  ( administered  price )  antara  lain peristiwa  kenaikan  harga  minyak  bumi  di  pasar  dunia,  dari  kisaran    USD  80/barrel pada  tahun  2007  menjadi  di  atas  USD  130/barrel  pada  pertengahan  tahun  2008. Setelah  itu,  diberlakukan  kebijakan  Pemerintah  Pusat  untuk  melakukan pengurangan  subsidi  BBM  pada  tanggal  24  Mei  2008  dengan  mengumumkan kenaikan  harga  BBM  bersubsidi  (premium,  solar,  dan  minyak  tanah)  rata-rata 28,75%.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  telah  menyebabkan  peningkatan  beban hidup  masyarakat  di  Kota  Bandung,  termasuk  penurunan  daya  beli.  Hal  ini tercermin  dari  peningkatan  porsi  pengeluaran  rumah  tangga  yang  terjadi  pada kelompok makanan, yakni dari 41,43% menjadi 41,70% (Bank Indonesia, 2008).
Sementara  itu,  peningkatan  laju  inflasi  yang  didominasi  oleh  faktor  eksternal lainnya  yaitu  didominasi  oleh  kenaikan  bahan  bakar,  bahan  makanan,  emas perhiasan dan makanan jadi. Kenaikan bahan bakar minyak pada akhir Mei 2008 telah menyumbangkan inflasi yang cukup besar dan mendorong kenaikan barang dan  jasa  lainnya,  khususnya  pengeluaran  masyarakat  untuk  tarif  angkutan  yang mencapai di atas 50% (Laporan Perekonomian Indonesia, 2008). Selain itu kenaikan harga berbagai komoditas strategis internasional (tekanan imported inflation ) pada akhirnya  menyebabkan  kenaikan  harga  produk  akhir  yang  berbahan  baku  impor dan  kenaikan  harga  emas  perhiasan  yang  terjadi  di  Kota  Bandung.    Berikut  ini adalah  perkembangan  inflasi  menurut  kota  di  Propinsi  Jawa  Barat  selama  Tahun 2006-2008.
Tabel 4.1. Tingkat Inflasi di Jawa Barat Menurut Kota (%) No. Kota Bobot 2006 2007 2008 TW.II TW.III TW.IV TW.I TW.II 1. Bandung 39,82 1,87 -0,26 2,48 1,82 2,81 5,81 2.  Bekasi 29,23 2,57 -0,27 2,65 0,81 2,31 3,98 3.  Bogor 15,33 2,54 0,03 1,64 0,90 3,98 2,87 4.  Sukabumi 5,40 3,04 -0,88 1,88 3,21 2,75 3,69 5.  Cirebon 4,60 4,23 0,15 2,22 2,06 3,52 4,80 6.  Tasikmalaya 3,71 3,53 -0,04 1,65 2,20 2,57 4,67 7.  Banjar 1,92 3,31 0,17 2,66 1,95 4,69 5,02 Gabungan 100 2,40 -0,21 2,34 1,44 3,17 4,41
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa inflasi di tujuh kota besar di  Propinsi  Jawa  Barat  pada  triwulan  II  Tahun  2008  mengalami  peningkatan dibandingkan  triwulan  sebelumnya,  dengan  rata-rata  di  atas  3%.  Hanya  di  Kota Bogor  terjadi  perlambatan  inflasi,  dari  3,89%  menjadi  2,87%.  Kota  dengan  inflasi tertinggi adalah Kota Bandung (5,81%), sedangkan terendah di Kota Bogor.
Disamping  itu,  faktor-faktor  eksternal  lainnya  yang  menjadi  ancaman  dan patut  diwaspadai  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  upaya meningkatkan daya beli masyarakat antara lain adalah :
 Pilkada dan Menjelang Pemilu Presiden 2009
 Krisis Pangan Dunia ( imported inflation )
 Dampak  Krisis  Kredit  Macet  untuk  perumahan  ( subprime  mortgage  crisis )  dan Krisis Keuangan Global
Tabel 4.2.  Matriks EFAS ( External Strategic Faktor Analysis Summary ) No. Faktor Strategis Eksternal Bobot x rating Bobot Rating Skor

## PELUANG
1 Kebijakan Pemerintah  Pusat  Mengenai  Konversi Minyak Tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG) 0.08 2.33 0.19 2 Muara Pembangunan Nasional adalah Kesejahteraan Rakyat 0.06 3.00 0.18 3 Kebijakan Subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan Pemerintah Pusat 0.08 2.67 0.21 4 Kebijakan  Pemerintah  Pusat  :  Beras  untuk Rakyat  Miskin  (raskin),  Asuransi  Kesehatan  bagi Rakyat Miskin (askeskin), dan Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS),  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM),  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  dengan  Subsidi  Bunga untuk  Membantu  Masyarakat  Berpendapatan Rendah 0.10 3.67 0.37 5 Salah  Satu  Program  yang  dilaksanakan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat    pada  tahun 2007,  yaitu  Program  Pendanaan  Kompetisi akselerasi  pencapaian  Indeks  Pembangunan Manusia (PPK-IPM) 0.09 2.33 0.20 6 Adanya  UU  Otonomi  Daerah  dapat  Memberi Kesempatan dan Keleluasaan Terhadap Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam Meningkatkan  Kegiatan  Perekonomian  Kota Bandung Berbasiskan Potensi Derah/Lokal 0.10 2.33 0.23
ANCAMAN 1 Dampak  Krisis  Multimensi  (Ekonomi,  Sosial  dan Politik) yang Terjadi di Dalam Negeri Tahun 1997 0.06 1.33 0.08 2 Pilkada dan Pemilu Presiden 2009 0.11 1.67 0.18 3 Kenaikan Harga Minyak Dunia 0.08 1.33 0.11 4 Krisis Pangan Dunia 0.08 2.00 0.16 5 Tingkat Inflasi (Semakin tingginya harga barang dan jasa secara persisten) 0.10 2.00 0.20 6 Dampak  Krisis  Kredit  Macet  untuk  perumahan (Subprime Mortgage Crisis) dan Krisis Keuangan Global 0.06 1.67 0.10 JUMLAH 1.00 26.33 2.22 Sumber : Hasil Perhitungan Kuisoner 4.1.4. Matriks IFAS ( Internal Strategic Faktor Analysis Summary ) Berdasarkan Matriks IFAS  ( Internal Strategic Faktor Analysis Summary ) menunjukkan bahwa  total  skor  hasil  analisis  faktor-faktor internal yang  mempengaruhi daya beli masyarakat Kota Bandung sebesar 2,15. Artinya, Pemerintah Daerah Kota Bandung berada  pada  posisi  yang  relatif  kuat  untuk  menggunakan  dan  memanfaatkan kekuatan-kekuatan  yang  ada  untuk  meminimalkan  kelemahan-kelemahan  yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung. Matriks  IFAS  memberikan    informasi  bahwa  dari  6  (enam)  faktor  strategis internal  yang  merupakan faktor  kekuatan Pemerintah  Daerah  dalam  upaya meningkatkan  daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung,  menunjukkan  bahwa “Komitmen Kuat dari Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung” memiliki bobot yang paling  tinggi yakni 0,30. Hal ini menunjukkan  bahwa  faktor  komitmen  yang  kuat  merupakan  faktor  yang  paling penting bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dibandingkan faktor-faktor internal kekuatan  lainnya  dalam  upaya  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  Kota Bandung.  Komitmen  merupakan  modal  dasar  untuk  membangun  suatu  kebijakan
yang  sungguh-sungguh.  Tanpa  adanya  komitmen  yang  kuat  maka  program- program  yang  dibuat  hanya  merupakan  aktivitas  penggunaan  anggaran  tanpa peduli hasil yang akan diperoleh.
Bukti  tingginya  komitmen  Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  meningkatkan daya  beli  masyarakatnya  adalah  dengan  diluncurkannya  Program  Bawaku Makmur  (Program  Bantuan  Walikota  khusus  Bidang  Kemakmuran).    Untuk  itu, sebanyak  partisipasi  50.971  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  sejak  akhir 2007,  secara  bertahap  menerima  Bantuan  Peningkatan  Usaha  dan  Kesejahteraan (Laporan  Bantuan  Walikota  Khusus  Bidang  Kemakmuran).  Program  ini  dipandang sebagai  solusi  yang  sangat  efektif  untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat, karena  dana  hibah  yang  diberikan  oleh  pemerintah    dapat  digunakan  untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif dengan harapan akan meningkatkan akan meningkatkan  pendapatan  para  penerima  bantuan  dan  memberikan multiplier effect kepada peningkatan daya beli masyarakat Kota Bandung.
Faktor-faktor  internal  lainnya  yang  menjadi  kekuatan  dan  dapat dimanfaatkan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat antara lain adalah :
 Dukungan  Secara  Politis  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Bandung terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat
 Target Waktu Pencapaian Prioritas Program Sudah Ditetapkan
 Koordinasi  Antara  SKPD  Dalam  Pelaksanaan  Program  Ekonomi  Sudah  Berjalan dengan Baik
Faktor  kelemahan terbesar  dan  harus  diwaspadai  dan  diminimalisir  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  upaya  peningkatan  daya  beli masyarakat  Kota  Bandung  adalah  “Lemahnya  Kemampuan  Monitoring  dan Evaluasi  Terhadap  Program  Penguatan  Daya  Beli“  yang  mencapai  skor  0,26. Monitoring  dan  evaluasi  merupakan  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  setiap pelaksanaan  program  pemerintah  kota.  Fungsi  monitoring  adalah  memonitor pelaksanaan  program  yang  sedang  dilaksanakan  supaya  tetap  tidak  terjadi penyimpangan  dari  rencana.  Sementara  evaluasi  yang  dilakukan  secara  berkala yang  bertujuan  untuk  menilai  pekerjaan  sedang  berjalan  dan  mengoreksi kesalahan  yang  terjadi.  Berdasarkan  survei  terhadap  program  penguatan  daya beli, yaitu penerima bantuan program Bawaku, masih banyak peneriman bantuan tersebut ternyata pihak yang tidak berhak menerimannya dan banyak digunakan untuk  kegiatan  yang  bersifat  konsumtif  bukan  untuk  modal  kerja.  Misalnya  untuk membeli Handphone dan barang-barang elektronik (Tribun Jawa Barat, 2008). Berdasarkan hasil evaluasi selama tiga bulan pelaksanaan program Bantuan Wali  Kota  Khusus  (Bawaku)  bidang  kemakmuran  yang  diberikan  kepada  39.918 orang  dengan  nilai  Rp  25,4  miliar  ternyata  tidak  signifikan.  Bantuan  itu  hanya meningkatkan daya beli di bawah 1 persen. Para penerima Bawaku Makmur mulai dari  Rp  500  ribu  sampai  Rp  5  juta,  penghasilan  mereka  tidak  bertambah  karena daya beli tidak meningkat. Selain itu, program Bawaku yang sudah cair dari 39.918 proposal yang tepat sasaran digunakan kebutuhan produktif 88 persen, sedangkan sisanya  digunakan  konsumtif  (Lusi  Lesminingwati,  Tribun  Jawa  Barat,  2008).  Masih adanya  penggunaan  dana  Bawaku  yang  tidak  tepat  sasaran  antara  lain disebabkan karena masih lemahnya kemampuan monitoring dan evaluasi program tersebut dari Pemerintah Daerah Kota Bandung.
Tabel 4.3.  Matriks IFAS ( Internal Strategic Faktor Analysis Summary ) No. Faktor Strategis Internal Bobot x rating Bobot  Rating Skor KEKUATAN
1 Komitmen  Kuat  dari  Pemerintah  Daerah  Kota
Bandung  untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung 0.10 3.00 0.30 2 Program-Program  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung Sudah Mencakup Semua Sektor 0.07 1.33 0.10 3 Target dan Sasaran Sudah Sangat Jelas 0.07 2.33 0.16 4 Dukungan  Secara  Politis  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Bandung  terhadap Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat 0.09 3.00 0.27 5 Target  Waktu  Pencapaian  Prioritas  Program Sudah Ditetapkan 0.09 2.00 0.18 6 Koordinasi  Antara  SKPD  Dalam  Pelaksanaan Program Ekonomi Sudah Berjalan dengan Baik 0.07 2.67 0.20 KELEMAHAN 1 Sosialisasi  Program-Program  Kepada  Masyarakat yang  Berkaitan  dengan  Penguatan  Daya  Beli dirasakan Masih Lemah 0.08 2.33 0.19 2 Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  Belum Sepenuhnya Terlaksana dengan Baik 0.07 2.33 0.16 3 Kemampuan  Alokasi  Anggaran  Pemerintah Daerah  Kota  Bandung  yang  Berkaitan  Dengan Program Peningkatan Daya Beli Masih Rendah 0.11 1.00 0.11 4 Ketersediaan  dan  Kemampuan  Sumber  Daya Manusia  (aparatur)  yang  Berkaitan  langsung dengan Program Daya Beli Masih Terbatas 0.08 2.00 0.16 5 Lemahnya  Kemampuan  Monitoring  dan  Evaluasi Program Penguatan Daya Beli 0.13 2.00 0.26 6 Ketersediaan Sistem Informasi dan Data Base 0.04 2.00 0.08 JUMLAH 1.00 25.00 2.15
Sumber : Hasil Perhitungan Kuisoner
4.2. Analisis  AHP  ( analytical  hierarky  process )  untuk  Mengevaluasi  Kebijakan Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung Penyusunan hirarki kebijakan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat  diturunkan  dari  kebijakan  ekonomi  Kota  Bandung  yaitu  yaitu “ mengupayakan  peningkatan  kegiatan  perekonomian  kota  yang  berbasiskan daerah ”  yang  dituangkan  dalam  berbagai  program  (Perda  No.  6  Tahun  2004). Berdasarkan  pembagian  jenis  hirarki  yang  ada,  maka  hirarki  dalam  kajian  ini merupakan  hirarki  tak  sempurna,  dimana  tidak  setiap  elemen  pada  suatu  level berhubungan dengan elemen yang di atasnya.

## 4.2.1. Identifikasi Setiap Level
1. Level 1 : Tujuan
Fokus  hirarki  secara  umum  adalah  evaluasi  kebijakan  ekonomi  dalam meningkatkan  daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung  yang  dituangkan  dalam program-program. Perumusan fokus tersebut didasarkan pada tingginya tingkat capaian  keberhasilan  pembangunan  Kota  Bandung  (yang  tercemin  dari angka  IPM)  selama  tahun  2003  sampai  dengan  2007,  ternyata  tidak  ditandai oleh  peningkatan  yang  berarti  pada  salah  satu  komponen  IPM,  yaitu  indeks daya  beli  (IDB)  yang  masih  menunjukkan  perkembangan  lambat.  Selain  itu, apabila  diperhatikan  dari  kehidupan  masyarakat  yang  sebenarnya,  justru mengalami  kesulitan/keterpurukan  serta  masih  banyaknya  terdapat  kepala keluarga  yang  tergolong  miskin.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  evaluasi terhadap kebijakan ekonomi daya beli masyarakat Kota Bandung diharapkan
Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dapat  meningkatkan  daya  beli masyarakatnya melalui program-program yang telah dilakukan saat ini.
2. Level 2 : Kondisi Eksisting
Tujuan  dari  level  ini  adalah  untuk  melihat  sumber  potensi  dan  permasalahan yang  mempengaruhi  daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung.  Terdapat  2  (dua) kondisi  eksisiting yang harus  dipertimbangkan berdasarkan  urutan  prioritasnya. Pertama, faktor internal ke dua adalah faktor eksternal.
3. Level 3 : Aktor
Tujuan  dari  level  ini  adalah  untuk  melihat  aktor-aktor  yang  berperan  penting dalam  mempengaruhi  kondisi  daya  beli  di  Kota  Bandung.  Aktor-aktor  dalam hal  ini adalah  : Instansi  Daerah  (perangkat  daerah  yang  terkait),  Masyarakat, Pelaku Usaha.
4. Level 2 : Kebijakan
Tujuan  level ini  adalah  melihat perbandingan prioritas  program-program yang merupakan  derivasi  dari  kebijakan  ekonomi  yang  saat  ini  atau  sedang dilaksanakan dalam rangka peningkatan terhadap daya beli masyarakat Kota Bandung.  Penetapan  alternatif-alternatif  program  ini  didasarkan  pada kebijakan ekonomi Kota Bandung yaitu ” mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian  kota  yang  berbasiskan  potensi  daerah ”.  Selanjutnya  kebijakan ini dituangkan dalam berbagai bentuk program-program, antara lain  adalah :
 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri
 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
 Program Pembinaan Usaha Kecil
 Program Peningkatan Investasi Kota
 Program Pembinaan Pemasaran Parawisata
 Program Pengembangan Produk Keparawisataan
 Program Pengembangan Agribisnis

## 4.2.2. Estimasi Model
Untuk  keperluan  analisis  evaluasi  kebijakan,  responden  yang  dipilih  berjumlah 15  (lima  belas)  orang  atau  responden  yang  berperan  penting  dalam  Evaluasi Program  -  Program  Strategis  Pemerintah  Kota  Bandung  di  Bidang  Ekonomi  dalam upaya  penguatan  dan  peningkatan  kemampuan  daya  beli  masyarakat  kebijakan ekonomi  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung,  antara  lain  yaitu kelompok  masyarakat  dan  pelaku  usaha  yang  pada  dasarnya  mampu memberikan  kontribusi  terhadap  evaluasi  kebijakan  ekonomi  meningkatkan  daya beli  masyarakat  Kota  Bandung,  perangkat  daerah  atau  instansi  pemerintah sebagai policy  maker terhadap  program-program  yang  berkaitan  dengan peningkatan daya beli masyarakat. Hasil penilaian atau perbandingan responden terhadap  elemen  suatu  hirarki  diolah  dengan  menggunakan  program Super Decision  1.60 ,  sehingga  diperoleh  bobot  prioritas  dan  sintesa  akhir  ( lokal  dan global ), serta total/gabungan persepsi responden dengan menggunakan rata-rata ukur ( geometric mean ).

## Kebijakan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Beli
Kota Bandung Faktor Internal (0,20)
Faktor Eksternal (0,80) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri (0,11) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan (0,09) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi (0,19) Program Pembinaan Usaha Kecil (0,20) Program Peningkatan Investasi Kota (0,17) Program Pembinaan Pemasaran dan Pengembangan Produk Keparawisata (0,07)
Tingkat I Tujuan Tingkat II Kriteria Tingkat III Aktor
Instansi Daerah yang Terkait (0,40) Pelaku Usaha (0,30) Masyarakat (0,30) Tingkat IV Alternatif Program Pengembangan Agribisnis (0,17) Program-Program Bidang Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Beli Kota Bandung
Gambar 4.1.
Hirarki Evaluasi Program - Program Strategis Pemerintah Kota Bandung di Bidang Ekonomi dalam Upaya Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung
4.3. Analisis Preferensi Masyarakat, Pelaku Usaha dan Instansi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  estimasi  pada  Gambar  4.1.  terhadap  analisis  preferensi instansi  daerah  terhadap  evaluasi  kebijakan  daya  beli  masyarakat  Kota  Bandung menunjukkan  bahwa  faktor  eksternal  (nilai  bobot  0,80)  merupakan  aspek  paling prioritas  yang  perlu  diperhatikan  dalam  evaluasi  kebijakan  ekonomi  dalam meningkatkan  daya  beli  masyarakat  di  Kota  Bandung.  Faktor  berikutnya  adalah faktor internal (nilai bobot 0,20). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang tidak dapat  dikendalikan  ( uncontrollable )  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  lebih dominan  dan  berpengaruh  besar  dibandingkan  faktor-faktor  yang  dapat dikendalikan  lasngsung  oleh  pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam mempengaruhi kondisi daya beli Masyarakat Kota Bandung.  Faktor eksternal tersebut antara  lain  adalah  :  tingkat  inflasi,  Pilkada  dan  Menjelang  Pemilu  Presiden,  Krisis Pangan  Dunia  ( imported  inflation )  dan  Dampak  Krisis  Kredit  Macet  untuk perumahan ( subprime mortgage crisis ) dan Krisis Keuangan Global.
Untuk mengantisipasi faktor eksternal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota  Bandung,  antara  lain  :  meningkatkan  laju pertumbuhan  ekonomi  (LPE)  daerah,  mengendalikan  laju  inflasi  dan  menurunkan tingkat  pengangguran.  Peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  bukan  hanya digerakkan oleh sektor riil, melainkan dapat dilihat dari faktor konsumsi masyarakat. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tingkat  kemakmuran  masyarakat  dapat  terjamin sering dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) dan akhirnya berkorelasi  positif  dengan  meningkatnya  daya  beli  masyarakat.  Namun peningkatan  LPE  ini  diharapkan  dibarengi  dengan  disparitas  pendapatan  yang rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4. di bawah ini.
Tabel 4.4. Hubungan Indikator Makroekonomi dengan Standar Hidup Layak
Konsumsi Per Kapita yang Disesuaikan Tahun 2003-2007 No. Keterangan Satuan Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 1. LPE (Konstan) % 7,34 7,49 7,53 7,83 8,24 2. Jumlah Pengangguran jiwa 211,21 121,59 175,34 175,64 174,07 3. Inflasi % 5,69 7,56 19,56 5.33 5,21 4. Standar hidup Layak Konsumsi per Kapita yang disesuaikan (ribu Rp) 572,41 574,12 576,62 576,89 577,13

## Sumber : BPS Kota Bandung
Pada  Tabel  4.4.  di  atas  menunjukkan  bahwa  apabila  Pemerintah  Daerah dapat  mencapai  dan  mempertahankan  tingkat  laju  pertumbuhan  ekonomi  (LPE) yang  tinggi  maka  standar  hidup  layak  konsumsi  perkapita  yang  disesuaikan  akan mengalami  kenaikan.  Artinya,  dengan  semakin  tinggi  tingkat  laju  pertumbuhan ekonomi maka daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Sementara itu, disisi lain tingkat  pengangguran  dan  inflasi  mengalami  penurunan.  Sementara  itu, berdasarkan  analisis  preferensi  pelaku  usaha,  masyarakat  dan  instansi  pemerintah terhadap  aktor-aktor  yang  berperan  penting  dalam  penguatan  daya  beli masyarakat  Kota  Bandung  menunjukkan  bahwa  instansi  pemerintah  daerah yang terkait  sangat  berperan  penting  dalam  mempengaruhi  kondisi  daya  beli masyarakat Kota Bandung melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah ditempuhnya dengan skor 0,4. Namun keberhasilan kebijakan yang dilakukan Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  tidak  terlepas  dari  partisipasi  masyarakat  dan stakeholder yang terlibat didalamnya.
Berdasarkan  perbandingan  prioritas  alternatif-alternatif  kebijakan  yang dituangkan  dalam  bentuk  program-program  berdasarkan  persepsi  gabungan
(masyarakat,  pelaku  usaha,  masyarakat  dan  instansi  pemerintah)  menunjukkan bahwa Program pengembangan dan pembinaan usaha kecil merupakan program yang  paling  prioritas  dan  perlu  diperhatikan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung dalam  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  di  Kota  Bandung  dengan  total  skor mencapai  0,20.  Secara  implisit  bahwa  preferensi  para  responden dari  sisi  faktor internal lebih  memprioritaskan  program  pembinaan  usaha  kecil  dibandingkan program lainnya dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya pemerintah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam mengembangkan usaha kecil, program yang lebih terarah, target dan sasaran program lebih jelas, koordinasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD),  sosialisasi  program  yang  terarah,  kemampuan  anggaran  yang r easonable dan monitoring dan evaluasi yang berkala terus dilakukan. Sementara  itu,  terpilihnya  program  pembinaan  usaha  kecil  merupakan program  yang  lebih  prioritas  dibandingkan  program  lainnya dari  sisi  eksternal menunjukkan  bahwa  pengembangan  usaha  kecil  mampu  bertahan  dalam menghadapi  faktor-faktor  eksternal.  Usaha  kecil  tergolong  jenis  usaha  marginal yang  ditandai  dengan  penggunaan  teknologi  yang  relatif  sederhana,  tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal.
Preferensi para responden untuk mengutamakan program pembinaan usaha kecil dalam meningkatkan daya beli masyarakat di Kota Bandung adalah hal yang logis mengingat ada beberapa hal yang melandasi pentingnya pembinaan usaha kecil  dalam  upaya  meningkatkan  daya beli  masyarakat  di  Kota  Bandung,  antara lain adalah sebagai berikut:
1. Memprioritaskan program pembinaan usaha kecil
Memprioritaskan  program  pembinaan  usaha  kecil  diharapkan  dapat menciptakan  lapangan  kerja  melalui  peningkatan  investasi  yang  sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi lokal. Disamping itu, pembinaan usaha  kecil  juga  merupakan  salah  satu  komponen  utama  yang  berpotensi meningkatkan posisi tawar (bargaining position) mayarakat.
2. Dengan membangun sinergitas pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) berdasarkan potensi lokal dan kewilayahan Dengan membangun sinergitas pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah  (KUMKM)  berdasarkan  potensi  lokal  dan  kewilayahan  diharapkan dapat  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  yang  berdampak  terhadap peningkatan daya beli masyarakat.
3. Industri  kecil  mampu  menyerap  banyak  tenaga  kerja.  Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak industri kecil juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal.
Pertumbuhan  Industri  kecil  akan  menimbulkan  dampak  positif  terhadap peningkatan  jumlah  tenaga  kerja,  pengurangan  jumlah  kemiskinan, pemerataan  dalam  distribusi  pendapatan,  dan  pembangunan  ekonomi  di daerah (Simatupang, et al., 1994; Kuncoro, 1996).
4. Usaha  kecil  tidak  hanya  memberikan  penghasilan  bagi  sebagian  besar angkatan kerja di Kota Bandung, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan Peran  penting  usaha  kecil  dapat  memberikan  tambahan  pendapatan (Sandee  et  al.,  1994),  merupakan  seedbed  bagi  pengembangan  industri  dan sebagai pelengkap produksi pertanian bagi penduduk miskin (Weijland, 1999). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa usaha kecil juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup (survival strategy) di tengah krisis ekonomi.
5. Usaha  kecil  juga  mampu  bertahan  menghadapi  goncangan  krisis  ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 Indikatornya  antara  lain,  serapan  tenaga  kerja  antara  kurun  waktu  sebelum krisis dan ketika krisis berlangsung tidak banyak berubah, dan pengaruh negatif krisis  terhadap  pertumbuhan  jumlah  usaha  kecil  lebih  rendah  dibanding
pengaruhnya  pada  usaha  menengah  dan  besar.  Lebih  jauh  lagi,  usaha  kecil telah  berperan  sebagai  penyangga  (buffer)  dan  katup  pengaman  (safety valve)  dalam  upaya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  serta  menyediakan alternatif  lapangan  pekerjaan  bagi  para  pekerja  sektor  formal  yang  terkena dampak krisis.
Meskipun demikian, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha  kecil,  antara  lain  :  Pertama,  kelemahan  dalam  memperoleh  peluang pasar  dan  memperbesar  pangsa  pasar.  Kedua,  kelemahan  dalam  struktur permodalan  dan  keterbatasan  untuk  memperoleh  jalur  terhadap  sumber-sumber permodalan.  Ketiga,  kelemahan  di  bidang  organisasi  dan  manajemen  sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan  yang  saling  mematikan.  Keenam,  pembinaan  yang  telah  dilakukan masih  kurang  terpadu  dan  kurangnya  kepercayaan  serta  kepedulian  masyarakat terhadap  usaha  kecil.  Ketujuh,  persaingan  semakin  ketat  disebabkan  oleh masuknya produk-produk luar negeri, khususnya Cina dan Korea.
Selanjutnya,  urutan  prioritas  program-program  lainnya  yang  dapat diperhatikan  dan  dipertimbangkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya peningkatan  daya  beli  Masyarakat  Kota  Bandung  adalah  :  Program  pembinaan dan  pengembangan  Usaha  Koperasi  (nilai  bobot  0,19),  Program  peningkatan investasi  kota  dan  Program  pengembangan  agribisnis  (nilai  bobot  0,17),  Program pembinaan  dan  pengembangan  usaha  industri  (nilai  bobot  0,11),  Program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan  (nilai bobot  0,09),  Program pembinaan  pemasaran  parawisata  dan  Program  produk  keparawisataan  (nilai bobot 0,07). Sementara itu, beberapa evaluasi terhadap program-program lainnya yang  bukan  prioritas  utama  dalam  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  Kota Bandung adalah sebagai berikut.
1. Program pembinaan dan pengembangan Usaha Industri
 Pengembangan  industri  kecil,  khususnya  yang  berorientasi  ekspor  baik industri manufaktur maupun agro industri
Usaha  industri  harus  diarahkan  pada  ekspor  supaya  dapat  meningkatkan nilai jual produk industri Kota Bandung dan menambah penerimaan devisa negara. Jika nilai jual produk industri tinggi maka pendapatan usaha industri meningkat  sehingga  kemampuan  memberikan  upah  kepada  tenaga  kerja juga tinggi.
 Pembinaan  usaha  industri  dalam  peningkatan    teknik  produksi  untuk meningkatkan produktivitas
Upaya  pembinaan  ini  dapat    dilakukan  dengan  program  –  program pelatihan bagi pelaku – pelaku usaha industri. Semakin tinggi skil yang dimiliki pelaku  usaha  industri  maka  akan  semakin  tinggi  pula  produktivitasnya. Peningkatan produktivitas akan diikuti oleh peningkatan pendapatan.
 Pembinaan  standardisasi  produk  industri    terutama  yang  berorietasi  ekspor supaya memiliki daya saing dan diterima oleh pasar luar negeri.
Standardisasi  produk  perlu  dilakukan  selain  merupakan  tuntutan  pasar global juga untuk mencegah terambilnya pangsa pasar produk industri lokal oleh  produk  –  produk  impor.  Jika  produk  hasil  industri  Kota  Bandung  telah memiliki standar internasional maka pangsa pasarnya akan bertambah luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 Menumbuhkan industri yang berwawsan lingkungan  dengan meningkatkan dan  mengembangakan  komoditi  yang  menjadi  andalan/unggulan  Kota Bandung
Tuntutan pasar global terhadap produk industri selain harus terstandardisasi juga  harus  berwawasan  lingkungan.  Negara  –  negara  maju  yang
merupakan  pasar  potensial  barang  –  barang  hasil  industri  dari  negara  – negara
berkembang
termasuk Indonesia sangat gencar mengkampanyekan  produk  –produk  berwawasan  lingkungan.  Jika  produk hasil  industri  Kota  Bandung  mampu  memenuhi  tuntutan  kualitas  dan lingkungan  maka  pasar  tertutama  pasar  luar  negeri  akan  mudah menerimanya.
2. Program Pembinaan dan pengembangan Usaha Perdagangan
 Membuka  akses  keuangan  yang  berfungsi  memfasilitasi,  memberikan informasi, dan meningkatkan kemampuan usaha sesuai potensi dan karakter lokal.
Kondisi  UKM  saat  ini  ditandai  dengan    rendahnya  motivasi  usaha  dan keterampilan,  lemahnya  pengelolaan  usaha,  serta  keterbatasan  modal, teknologi dan informasi.
 Pemberdayaan  SDM  pelaku usaha perdagangan  melalui  bimbingan  teknis perdagangan  dalam dan luar negeri
Melalui  kerja  sama  dengan  Departemen  Perdagangan  dapat  dilakukan pemberian  bimbingan  teknis  perdagangan  baik  perdagangan  domestik maupun  perdagangan  luar  negeri  (ekspor  –  impor)  bagi    pelaku  usaha terutama yang rerorientasi ekspor di Kota Bandung.
 Pengembangan  usaha  dan  kelembagaan  melalui  kegiatan  Lokakarya  / Temu Usaha
Berbagai  cara  atau  kiat  sukses  mengembangkan  usaha  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  lokakarya  /temu  usaha.  Pengusaha  –  pengusaha  sukses dapat  berbagi  pengalaman  di  forum  ini.  Kegiatan  ini  juga  dapat dimanfaatkan untuk menjalin relasi bisnis.
 Bantuan Promosi melalui kegiatan pameran dagang dan penerbitan brosur /  leaflet
Kendala  usaha  kecil    selain  permodalan  adalah  pemasaran  produk. Bantuan promosi melalui kegiatan pameran diharapkan dapat  membantu mengatasi  kendala  tersebut.  Dengan  promosi  produk  usaha  kecil  akan dikenal oleh konsumen dengan segmen lebih luas. Ini menjadi pelung bagi usaha kecil untuk memperluas pasar produknya.
 Bantuan Pemasaran melalui kegiatan misi dagang ke regional, nasional dan internasional
Sama  halnya  seperti  bantuan  promosi  bantuan  pemasaran  ke  tingkat regional,  nasional  dan  internasional  akan  membantu  memperluas  pasar produk  industri  Kota  Bandung.    Pasar  yang  semakin  luas  akan  memacu pelaku  –  pelaku  usaha  perdagangan  di  Kota  Bandung  meningkatkan produktivitasnya.
 Perlindungan  Konsumen  melalui  kegiatan  Tera  Ulang  dan  pengawasan barang dan jasa beredar
Perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  tindakan  yang  tidak  dapat diabaikan  di  era  keterbukaan  ini.  Penjual  tidak  lagi  dapat  membohongi konsumen  dengan  produk-produk  yang  mereka  jual.  Kini  merupakan  era dimana  konsumen  dapat  menentukan  eksistensi  usaha  yang  dijalankan seorang pengusaha di suatu pasar. Jika konsumen merasa terlindungi hak  – haknya  maka  akan  muncul  loyalitas  dan  kepercayaan    mereka  pada pelaku usaha perdagangan lokal.
 Penyelenggaraan  Pasar  Murah  untuk  sembako  dalam  rangka  kegiatan operasi pasar
Operasi  Pasar  sembako  biasanya  ditujukan  untuk  membantu  masyarakat berpendapan  rendah  memperoleh  sembako  dengan  harga  murah.  Pada saat  daya  beli  masyarakat  tergerus  akibat  kenaikan  harga  BBM.  Dengan demikian, operasi pasar sembako sangat membantu mereka mempertahankan daya beli.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
 Program Peningkatan Pelayanan Koperasi Program  ini  diharapkan  akan  mampu  menarik  minat  masyarakat  menjadi anggota  koperasi.  Selama  ini  masyarakat  merasakan  koperasi  tidak  dapat memberikan  pelayanan  lebih  baik  daripada  perusahaan  non  koperasi. Koperasi  sebenarnya  mampu  melakukan  pelayanan  sama  bahkan  lebih baik  dari  pada  perusahaan  non  koperasi  jika  partisipasi  masyarakat (khususnya anggota) di koperasi juga tinggi.
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kapasitas Sumber daya manusia pengelola koperasi di Kota  Bandung perlu ditingkatkan  mengingat  persaingan  antar  organisasi  usaha  pada  saat  ini tidak  dapat  dihindari  lagi.  Kopersi  tidak  lari  dari  persaingan  dengan perusahaan  non  koperasi  jika  usahanya  ingin  tumbuh  dan  berkembang. Prasyarat  untuk  dapat  berkembang,  salah  satunya  adalah  kualitas  dan profesionalisme pengelola koperasi.
 Program  Peningkatan    dan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Kinerja  dan Keuangan Sistem pelaporan kinerja dan keuangan merupakan tuntuan suatu organisasi usaha  di  era  trasparansi  saat  ini.  Kinerja  yang  bagus  dan  pelaporan keuangan  yang  transparan  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat kepada koperasi.
 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kopesi seperti perusahaan non koperasi perlu melakukan kegiatan promosid untuk  meningkatkan  citranya di  mata  masyarakat.  Selain itu  koperasi perlu menjalin  kerjasama  investasi  untuk  meningkatkan  nilai  asset  yang  dimiliki koperasi.
 Program  Pengembangan  Sistem  Pendukung  Usaha  bagi  Usaha  Mikro  Kecil Menengah
Program ini ditujukan untuk merevitalisasi koperasi sebagai pendukung bagi usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Koperasi  dapat  memberikan  manfaat bagi  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dari  segi  bantuan  modal, pengadaan  bahan  baku  dan  pemasaran  produk.  Koperasi  diharapkan dapat  mengurangi  ketidakpastian  usaha  bagi  ketiga  jenis  pelaku  usaha tersebut.
 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kualitas kelembagaan koperasi perlu diperkokoh supaya memilki daya saing di  pasar  dan  mampu  menjadi  soko  guru  perekonomian  masyarakat. Koperasi  harus  selalu  dijalankan  dengan  visi  ekonomi  dan  pelayanan kepada anggota.
4. Program Peningkatan Investasi Kota
 Merealisasikan kawasan terpadu Gedebage dan menata kembali kawasan – kawasan ekonomi yang sudah ada sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis kawasan tersebut sekaligus menjadi pusat – pusat pertumbuhan.
 Pengembangan sistem dan jaringan transportasi (terutama untuk angkutan manusia)  melalui  berbagai  moda  untuk  mengurangi  kemacetan  dan meningkatkan kelancaran distribusi sumber daya.
5. Program  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata  dan  Pengembangan  Produk Keparawisataan
 Mengkomunikasikan  dan  memasarkan  produk  baru  melalui  proses  kognisi; mulai dari  pengenalan produk,  kesadaran  akan merek  (brand  awareness), lalu citra merek (brand image), hingga loyalitas pada merek (brand loyalty).
 Meningkatkan kualitas pelayananan di tempat – tempat wisata Sektor  pariwisata dapat  menjadi  andalan  sumber  pendapatan  daerah jika pengelolaan objek – objek wisatanya dikelola dengan baik dan profesional. Salah  satu  ciri  profesionalisme  pengelolaan  tempat  wisata  adalah
memberikan  kualitas  pelayanan  bagi  wisatawan  yang  datang.  Kualitas pelayanan  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata. Semakin banyak wisatawan berkunjung ke suatu  objek  wisata,  semakin  terbuka  kesempatan  membuka  usaha  dan semakin luas pula kesempatan kerja.
6. Pengembangan Agrobisnis
 Peningkatan  pembiayaan  dengan  memperbanyak  alternatif  sumber pembiayaan Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintahah dan mendorong kemandirian pelaku usaha.
 Kerjasama perdagangan agro dengan negara lain Kota Bandung sebagai ibukota Propinsi dapat menjadi pusat perdagangan produk  agro  di  Jawa  Barat.  Dengan  posisi  ini  Kota  Bandung  dapat memfasilitasi perdagangan agro antar negara.
 Kerjasama perdagangan agro dengan daerah lain atau antar pulau Dalam  skala  nasional  Kota  Bandung  berpotensi  menjadi  pusat perdagangan agro antar daerah di Propinsi Jawa Barat dan antar Pulau di Indonesia.
 Pengembangan sistem logistik produk agro untuk meningkatkan posisi tawar produk agro Kota Bandung.
Kota  Bandung  dengan  infrastruktur  ekonomi  yang  lebih  baik  dibandingkan daerah – daerah lain di Jawa Barat diharapkan mampu mengembangkan sistem  logistik  produk  agro.  Kota  Bandung  memiliki  terminal  peti  kemas  di Gede  Bage,  akses  jalan  menuju  pelabuhan  Tanjung  Priok  Jakarta  dan Pelabungan Cirebon. Dengan infrastruktur ini arus barang dari Kota Bandung ke daerah – daerah lain bahkan luar negeri akan berjalan lancar.
 Pengembangan pasilitasi distribusi  produk agro Kota Bandung dengan infrastruktur lebih bagus dibanding daerah  – daerah lain di Jawa Barat sangat memungkinkan untuk dapat memfasilitasi distribusi produk agro antar daerah.
Ada  beberapa rekomendasi  kebijakan yang  diharapkan  dapat meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung, yaitu :
 Mengembangkan  usaha  kecil  untuk  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan daya  saing  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  yang berpendapatan rendah.
 Program  penguatan  ekonomi  lokal  disalurkan  dalam  bentuk  dana  kepada usaha  produktif  yang  bertujuan  untuk  membantu  kebutuhan  permodalan usaha  mikro  dan  kecil  dengan  mekanisme  yang  baik  dan  tepat  sasaran dengan  pengawasan  dan  evaluasi  secara  berkala.  Selama  ini  salah  satu bentuk  dana  dari  program  Bantuan  Wali  Kota  Khusus  (Bawaku)  bidang kemakmuran yang  diberikan  kepada  39.918  orang  dengan nilai  Rp  25,4  miliar ternyata tidak signifikan. Bantuan itu hanya meningkatkan daya beli di bawah 1  persen.  Para  penerima Bawaku  Makmur  mulai dari  Rp  500  ribu  sampai  Rp  5 juta, penghasilan mereka tidak bertambah karena daya beli tidak meningkat. Selain  itu,  program  Bawaku  yang  sudah  cair  dari  39.918  proposal  yang  tepat sasaran  digunakan  kebutuhan  produktif  88  persen,  sedangkan  sisanya digunakan  konsumtif.  Selain  itu,  dalam  rangka  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat memanfaatkan  program  PPK-IPM  yang  bersumber  dari  APBD  Pemprov  Jabar dan  dana  pendamping  yang  dialokasikan  dari  APBD  Kota  Bandung  dengan mekanisme  yang  tepat  dan  terarah,  khususnya  alokasi  dana  bagi  usaha produktif yang bertujuan untuk membantu kebutuhan permodalan usaha mikro dan kecil.
 Mendorong  laju  investasi,  baik  pemerintah  maupun  swasta  kepada pembangunan  yang  mengarah  ke  daerah-daerah  kecamatan  yang  kurang berkembang  yang  berada  di  Kota  Bandung.  Selain  itu,  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  daya  beli  masyarakat  di  Kota  Bandung,  upaya pengembangan  usaha  skala  mikro  dapat  menjadi  alternatif  pilihan  untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal.
 Memperkuat  kelembagaan  dengan  jalan:  memperluas  akses  kepada  sumber permodalan  khususnya  perbankan;  memperbaiki  lingkungan  usaha  dan menyederhanakan  prosedur  perijinan;  meningkatkan  kualitas  institusi pendukung,  intermediasi  sebagai  penyedia  jasa  pengembangan  usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
 Memperluas  basis  dan  kesempatan  berusaha  serta  menumbuhkan  wirausaha baru  untuk  mendorong  pertumbuhan,  peningkatan  ekspor  dan  penciptaan lapangan kerja terutama dengan cara :
a) Meningkatkan  perpaduan  antara  tenaga  kerja  terdidik  dan  terampil dengan penerapan tekonologi;
b) mengembangkan  usaha  kecil  untuk  makin  berperan  dalam  proses industrialisasi,  perkuatan  keterkaitan  industri,  percepatan  pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM;
c) mengintegrasikan  pengembangan  usaha  dalam  konteks  pengembangan daerah, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di daerah.
 Mengembangkan usaha kecil untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal.
 Membangun  koperasi  yang  diarahkan  dan  difokuskan  pada  upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi  menciptakan  iklim  dan  lingkungan  usaha  yang  kondusif  bagi kemajuan  koperasi  serta  kepastian  hukum  yang  menjamin  terlindunginya koperasi  dan/atau  anggotanya  dari  praktek-praktek  persaingan  usaha  yang tidak  sehat;  (ii)  meningkatkan  pemahaman,  kepedulian  dan  dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
 Mengembangkan  program  kemitraan  dengan  besar  usaha  baik  lewat  sistem Bapak-Anak Angkat,  PIR, keterkaitan   hulu-hilir   ( forward   linkage ),   keterkaitan hilir-hulu ( backward linkage ), modal ventura, ataupun subkontrak.
 Pengembangan    sentra    industri    kecil    dalam    suatu    kawasan    apakah berbentuk  PIK (Pemukiman  Industri  Kecil),  LIK  (Lingkungan  Industri  Kecil),  SUIK (Sarana  Usaha Industri  Kecil)  yang  didukung  oleh  UPT  (Unit  Pelayanan  Teknis) dan  TPI  (Tenaga Penyuluh Industri).
 Menyiapkan  strategi  dan  kebijakan  yang  berpihak  pada  masyarakat,  seperti menyiapkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan, mempertahankan  kemampuan  daya  beli  masyarakat  miskin  dan  tertinggal, langkah-langkah  Pemerintah  Pusat  dalam  mengembangkan  subsidi  langsung tunai dapat pula dioptimalkan karena terbukti efektif menghindari merosotnya kemampuan  daya  beli  masyarakat  secara  luas,  termasuk  di  Kota  Bandung walaupun  dalam beberapa  sisi  di review agar berhasil  dan  tepat  guna  dalam mendongkrak daya beli masyarakat.
 Kemampuan  daya  beli  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat pendapatan  masyarakat.  Sedangkan  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat pendapatan itu sendiri adalah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mendatangkan  penghasilan  atau  upah.  Tingkat  pendidikan  seseorang berperan juga dalam menentukan lapangan pekerjaannya.
 Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang tinggi dan berkelanjutan ( sustainability  of  economic  growth ).  Dengan  mempertahankan  dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Bendavid-Val,  Avrom,  (1991).  “ Regional  and  Local  Economic  Analysis  for Practitioners , Praeger
Badan Pusat Statistik., Propinsi Jawa Barat Dalam Angka, berbagai edisi.
__________________., Kota Bandung Dalam Angka, berbagai edisi.
Bank  Indonesia.  ”Statistik  Ekonomi  Keuangan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Kota Bandung, Bank Indonesia Bandung, berbagai edisi
Indonesia  Human  Development  Report  (2004),  The  Economics  of  Democracy  – Financing Human Development in Indonesia, BPS – Bapenas – UNDP
Perda  No.  6  Tahun  (2004).  “Kebijakan  Pengembangan  Ekonomi  Kota  Bandung”. Pemerintah Kota Bandung
Rosen, Harvey S., (2008), Public Finance , 9th ed. IRWIN
Sekaran, Uma,  (2000), Research  Methods for  Business, a  Skill  Building  Approach ,  3 rd ed., John Willey & Sons, Inc.
Saaty,  Thomas  L.  (1989). Decision  Making  For  The  Leaders  :  Analytical  Hirarchy Process for Decisions in A Complex World. 3 rd . RWS Publications. Pittsburgh
Van  den  Berg,  Hendrik,  (2001), Economic  Growth  and  Development ,  McGraw-Hill International Edition.

## CURRICULUM VITAE
Name :  Bayu Kharisma Place/Date/Birth :  Bandung, October 28, 1976 Social Identity Number :  19761028200112 1 004 Gender :  Male Religion :  Islam Home Address :  Jl.  Gading  Barat  1  no.  9  Bandung    Komplek Puteraco Gading Regency, Soekarno-Hatta Office :  Faculty  of  Economics  and  Business  (FEB  FE

## UNPAD), Padjadjaran University Bandung
Phone :  (022) 7335064 HP. 0817 9200 922 Areas of Expertise :  Statistics,  Applied  Econometrics,  Agricultural Development, Public  Economics, and Economic Development E-Mail :  bayu_kharisma@yahoo.com FORMAL EDUCATION : Education :  1. Bachelor  of  Economics  (S.E),  Economics and  Development  Studies,  Faculty  of Economics,  Padjadjaran  University,  1995- 2000 2. Master of Management (M.M). Postgraduate Bogor Institute of Agriculture, 2000-2002 3. Master  of  Economics  (M.E),  Graduate School of Economics. Faculty of Economics.  University  of  Indonesia,  2004- 2006 4. Doctoral Program in Economics, Faculty of Economics  and  Business,  Gadjah  Mada
University, 2010-present

## NON FORMAL EDUCATION
1. PIM  Agribusiness  Management  Instructor  Training  in  Cianjur  district,  a cooperation between the LAN and the Local government of Cianjur, 2004
2. Training  participant  for  Econometrics  Data  Panel,  Department  of Economics, University of Indonesia, 2005
3. Training  participant  "Applied  Computable  General  Equilibrium"  CEDS  FE UNPAD, 2006
4. Training participant “Training  for  Trainers , Jenjang Fungsional Perencana (JFP) , Bappenas" Gadjah Mada University, 2006
5. Training  instructor  "Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  and  Analytical Networking Process (ANP)" CEDS and the University of Bengkulu, 2007
6. Workshop  Committee  for  Economic  Planning  and  Investment  Strategy, Regional  Cooperation  of  Research  Laboratory,  the  Public  Service  and Economic Studies (CEDS) FE-UNPAD and West Halmahera DPRD, 2007
7. Training  Committee  "Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  and  Networking Analytical Process (ANP)" CEDS and the University of Bengkulu, 2007
8. Short  Course  in  Public  Private  Partnership  (PPP),  Miyazaki  University  and International University of Japan (IUJ), 2009
9. Workshop  on  Household  Survey  Analysis  with  STATA,  Department  of

## Economics, Gadjah Mada University in 2012

## ORGANIZATIONAL EXPERIENCE :
1. CEDS (Center for Economics and Development Studies) Research Staff FEB UNPAD, 2002 - present
2. Research  Assistant  on  Natural  Resources  Research  Center  (PPSDAL) UNPAD, 2003
3. Research  Staff  Division  of  Institutional  Innovation,  Research  and Community Services (SBRC) Padjadjaran University, 2009 - present
4. Research  Staff  on  Center  of  Agricultural  Policy  Analysis  (CAPAS)  UNPAD, 2007
5. Chief  Executive  “Jenjang  Fungsional  Perencana”  (JFP)  for  Primary  and Junior Level. Bappenas 2008-2010
6. Secretary  for  Administration,  Finance  and  Infrastructure  on  Master  of Applied  Economics  (MET),  Faculty  of  Economics  and  Business. Padjadjaran University Graduate Program, 2007-2010

## RESEARCH  :
1. Research Assistant at the "Assessment of Trade and Industry Policy in order to  Increase  Exports  and  Facing  the  Global  Recession",  Cooperation between  CEDS  UNPAD  with  Minister  for  the  Economy,  Finance  and Industry, 2002
2. Research  Assistant  at  the  "Special  Province  Regulation  Draft  of  Papua, Natural  Resource  Reserve  Studies",  a  cooperation  between  the  Natural Resources  Research  Center  (PPSDAL)  UNPAD  with Environmental Impact Agency of Papua Provinces, 2003
3. Surveyor on "Export Study On Regional Autonomy Era", a cooperation of National Agency for Export Development (BPEN) and CEDS UNPAD, 2002
4. Researcher  on  "Guidelines  for  the  Formulation  of  Promotion  and Investment  in  West  Java",  a  collaboration  of  UNPAD  Institute  of Management with the West Java BPPMD, 2003
5. Researcher  on  "Investment  Assessment  in  order  to  Accelerate Development in Cianjur City", 2003
6. Researcher  and  Surveyor  on  "Preparation  of  IKM  Business  Plan  in  West Java", 2003
7. Research  Assistant  at  "The  BPEN  Masterplan  Study",  a  cooperation between CEDS UNPAD with the National Agency for Export Development (BPEN), 2003
8. Accreditation  Drafting  Team  members  Department  of  Economics  and Development Studies FE UNPAD -2003
9. Researcher  on  "Investment  and  License  Assessment  in  Order  to Accelerate Development in Cianjur City", 2003
10. Surveyor on "The Strategic Plan to increase Revenues from the Tax Sector and Anticipates the Regional Development Acceleration 2006", CEDS FE- UNPAD and West Java Bappeda, 2006
11. Researcher  on  "Analysis  of  the  Economic  Potential  of  Bekasi"  CEDS  FE- UNPAD and Bekasi BAPPEDA, 2006
12. Researcher  on  "Academic  Manuscript  Preparation  on  Long  Term Development  Plan  (RPJP)"  a  collaboration  Tasikmalaya  BAPPEDA  and CEDS, 2006
13. Researcher  on  " Tracer  Study of  BBPPEI  Education  and  Training  Service User" CEDS UNPAD and BBPPEI FE-2006
14. Member  of  the  Drafting  Team  of  Competitive  Institution-Based  Grant Program Department of Economics and Development Studies FE UNPAD- 2007
15. Surveyor  on  "The  Welfare  Improvement  Strategy,  Poverty  and Unemployment Reduction in  Tanah  Bumbu,  South Kalimantan Province", CEDS UNPAD FE-2007
16. Researcher on "Competitive Study on Industry and Retail Trade Sector" a cooperation  between  Business  Competition  Supervisory  Commission (KPPU) and CEDS FE-UNPAD, 2007
17. Researcher on "Regoverning Markets: Synthesis of the NationalMeso and Local  Meso  Studies  for  the  Study  Countries" .  UNPAD  Agricultural  Policy Analysis Center and Michigan State Unversity, 2007
18. Researcher  of  Evaluation  Criteria  and  Principles  of  Regency  /  City Acceptance  Rate  Determination  in  the  province  of  West  Java.  CEDS  FE UNPAD – Decentralization Bureau of West Java Province. 2008
19. 19.  Economic  Policy  Evaluation  Study  Investigator  to  Increase  Buying Power of Bandung Society. Bandung City BAPPEDA-CEDS FE UNPAD, 2008
20. 20.  Regional  Potential  Revenue  (PAD)  Researcher  of  Hotel  Tax, Restaurant,  C  Minerals,  Markets,  and  Parking.  An  Approach  Through Business Typology in Bandung regency. CEDS FE UNPAD, 2009
21. Researcher  on  "Development  of  Rice  Industry  Supply  Chain  Policies  to Achieve  Food  Sufficiency  in  West  Java",  (Bayu  Kharisma  et  al,  2010) Research Center for Development of Institutional Innovation SBRC UNPAD, October 31th, 2010
22. Researcher  on  "The  Simulator  Prototype  of  Rice  Industry  Supply  Chain System  Development  Policy  to  Achieve  Food  Sufficiency  in  West  Java", (Bayu  Kharisma  et  al,  2010),  Research  Center  for  Development  of Institutional Innovation SBRC UNPAD, October 31th, 2010

## COMPUTER SKILLS AND MASTERY :
Windows Operating System, Mac Operating System, MS Office (MS Word, MS Excel,  MS  Acces,  MS  Powerpoint),  Mathematica,  Statistical  Analyst  System (SAS), SPSS, Eviews, STATA, StatPlus, PhStat, MegaStat, Minitab, Super Decision (Analytic Hierarchy Process (AHP) - Analytic Network Process (ANP) software), LINDO dan Expert Choice

## SEMINARS & WORKSHOPS :
1. National  Seminar  on  "The  Potency  and  Problems  of  Managing Coastal Areas and Small Islands in Relation to Regional Autonomy, Bogor Agricultural Institute, 2001
2. National Seminar on "Policies and Strategies to improve BPR", MM-UNPAD,
2002
3. National  Seminar  on  "The  Benefits  of  Futures  Exchange  In  Real  Sector Development and Derivatives", Bogor Agricultural Institute, 2001
4. UNPAD Department of Economics and Development Studies workshop of "Finding Islamic Economics Teaching Format", 2002
5. One  Day  Seminar  "Economic  Recovery:  Now  and  Beyond",  MM-UNPAD, 2002
6. National Seminar on Bank Indonesia regarding " Money Laundering Policy and its Direction in Indonesia", 2002
7. Public Lecture: Issues in Modern Economic Science: Thought  and Policy, Professor. Dr. Robert Rich (Professor of Monash University), Bandung, 2004
8. Limited  Discussion  "Indonesian  Presidential  Candidates  Debate  of  the Democratic  Party  and  the  Indonesian  Democratic  Party  of  Struggle  on Economic  Perspectives".  Department  of  Economics,  University  of Indonesia, 2004
9. Discussion  of  "Political  Economic  and  Institutions  Study  in  the  Age  of Decentralization", Department of Economics, University of Indonesia, 2005
10. Limited  discussion  "Planning  in  Economic  Development  at  the  Era  of Globalization  and  Decentralization  in  Indonesia".  Department  of Economics, University of Indonesia, 2005
11. Limited  Discussion  "Regional  Head  Election  (PILKADA),  What  and  How? University of Indonesia, 2005
12. National  Seminar  on "Whitepapers  of  Agriculture  and  Industrial  Policy  in Indonesia" ,  United  Nations  Support  Facility  for  Indonesian  Recovery (UNSFIR), 2005
13. International  Seminar  and  Symposium  on  Implementation  of  Islamic Economics  to  Positive  Economics  in  The  World  as  Alternative  of Conventional Economics System: Toward Development in The New Era of The Holistic Economics. Jakarta, 24 Juli 2008
14. Guest Seminar: “ Does Sending Farmers Back to School Have an Impact? A Spatial Econometric Approach “. The Australian National University and Padjadjaran University, 2007
15. One  Day  Seminar  on  "Quantitative  Methods  Studies  of  Science", Padjadjaran University Graduate Program, 2009

## PUBLICATIONS:
1. "Evaluation  of  Bandung  City  Government  Strategic  Programs  in Economical  Efforts  to  Strengthen  and  Increase  the  Ability  of  Public Purchasing Power: A Review of Public Policy Analysis." Journal Vol.  No. 6. February 1, 2010 ". 3rd Diploma Journal of the Faculty of Economics and Business Universitas Padjadjaran Bandung.
2. "The  Effect  of  Government  Spending  On  Education  Quality  Sector:  A Case Study on Junior High School Level in Indonesia".  Journal Vol. No. 5. February 1, 2009. 3 rd Diploma Journal Faculty of Economics and Business Universitas Padjadjaran Bandung.
3. "Characteristics and Performance of Rice Industry Supply Chain System in West Java Province". (Tommy Perdana, Dwi Purnomo and Bayu Kharisma). SOCA Journal Udayana University Bali, July 2010 Edition
4. "Restructuring  Agrifood  Chains  in  Indonesia:  National  and  Local  Meso"
(Bayu  Kharisma  et.  al).  Michigan  State  University,  USA  and  Center  for Chinese Agricultural Policy, PRC. 2007
5. "Formulating  Business  Strategy  for  Feedlot  Company  in  West  Java." Economic  Analysis  Profile  of  West  Java  "  Chapter  Book  a  collaboration with ISEI, 2003
6. "Convergence  of  Income  Among  Provinces  in  Indonesia,  1984-2008:  A Panel  Data  Approach"  (Bayu  Kharisma  and  Samsubar  Saleh).  5 th best paper  award  in  the  Journal  of  Indonesian  Economy  and  Business  (JIEB), Gadjah Mada University, Jogjakarta, May Edition, 2013.
7. "The Role of Government on its Education Quality and Provision: The Case of  Public  Junior  Secondary  School  among  Provinces  in  Indonesia"  (Bayu Kharisma  and  Viktor  Pirmana).  European  Journal  of  Social  Sciences. Volume 37 Issue 2 February 2013
8. "The  Impact  of  School  Operational  Aid  (BOS)  Against  Dropout  Rate  In Indonesia: Difference  in  Difference Analysis,"  Journal  of  Applied Quantitative Economics Udayana University Bali, Vol.  6, No. 1, (pp. 1-70), February, 2013
I declare that what I write is my best experience and I declare that this CV is really describes my qualifications and experience.
Bandung, September 2, 2013
Bayu Kharisma.SE.MM.ME