## Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam
Volume 6 Nomor 2, Desember 2022 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar E-ISSN: 2598-8999, P-ISSN: 2597-9930
Islam dan Politik Identitas:

## Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia

## Yusril Fahmi Adam
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia 21201022002@student.uin-suka.ac.id
Keywords :
212 Movement; Islamic Ideology;
Politics of  Identity

## Abstract
Politics of identity often triggers conflicts to emerge on the surface of Indonesian society. In this case,  the  212  movement  is  a  formal  object  that  is  considered  to  be  included  in  politics  of identity that uses Islam as the spirit of its movement. This article aims to analyze the politics of  identity  of  the  212  movements  through  a  historical  frame.  This  study  uses  historical methods,  as  well  as  political  approaches  as  tools  in  analyzing  historical  events.  With  the methods, approaches, and theories used, this research will then not only work in a narrative descriptive  but  rather  in  an  analytical  descriptive,  so  that  this  article  can  produce  an authoritative work on social history in the contemporary era. The result of this study is that the  212  movements  began  when  there  was  blasphemy  committed  by  Basuki  Tjahaja Purnama  (Ahok)  during  a  speech  in  the  Kepulauan  Seribu.  In  its  development,  the  212 movements  changed  their  orientation  to  a  politics  of  identity  movement  which  often  caused conflicts during religious and socio-political life. During various conflicts that have arisen, the government together with moderate Islamic organizations such as NU and Muhammadiyah must be role models to maintain the unity of the Indonesian nation. Kata Kunci : Gerakan 212; Ideologi Islam; Politik Identitas

## Abstrak
Politik  identitas  seringkali  memicu  konflik  menjadi  timbul  ke  dalam  permukaan masyarakat  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  gerakan  212  merupakan  objek  formal  yang dianggap  termasuk  dalam  politik  identitas  yang  menggunakan  Islam  sebagai  semangat pergerakannya.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  politik  identitas  gerakan  212 melalui  bingkai  sejarah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah,  serta  pendekatan politik  sebagai  alat  bantu  dalam  menganalisis  peristiwa  sejarah.  Dengan  metode, pendekatan dan teori yang digunakan, penelitian ini kemudian tidak hanya akan bekerja secara  naratif-deskriptif,  melainkan  lebih  kepada  analitis-deskriptif,  sehingga  artikel  ini dapat  menghasilkan  karya  sejarah  sosial  yang  otorotatif  di  era  kontemporer.  Hasil  dari penelitian ini adalah, bahwa gerakan 212 bermula pada saat terdapatnya penistaan agama yang  dilakukan  oleh  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  pada  saat  pidato  di  Kepulauan Seribu. Dalam perkembangannya, gerakan 212 berubah orientasi menjadi gerakan politik identitas  yang  tidak  jarang  menimbulkan  konflik  di  tengah-tengah  kehidupan  beragama dan  sosial-politik.  Di  tengah  berbagai  konflik  yang  muncul,  pemerintah  bersama  dengan organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah harus menjadi role model demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Article History : Received : 8 – 7 – 2022 Accepted : 7 – 9 - 2022

## PENDAHULUAN
Politik  Islam  merupakan  suatu  hal  yang  menarik  dikaji  para  sarjana  baik  dari kalangan  sarjana  Muslim,  maupun  non-Muslim,  baik  dari  perspektif  klasik,  masa pertengahan, modern, maupun kontemporer. Dengan kata lain kajian terkait politik Islam
selalu  memberikan  daya  tarik  yang  kuat  untuk  menjadikannya  sebagai  diskursus  dalam dunia  Islam (Jabali  2010) .  Adanya  keragaman  perspektif  perihal  politik  Islam  disebabkan karena  terdapatnya  berbagai  respon  dari  umat  Islam  itu  sendiri  yang  menjabarkan  makna politik  dan  Islam.  Perlu  menjadi  catatan  bahwa,  ―Islam  Politik‖  dan  ―Politik  Islam‖ merupakan  dua  hal  yang  berbeda.  Islam  politik  merupakan  ajaran  yang  mengungkapkan bahwa  umat  Islam  seyogianya  untuk  terlibat  di  dalam  aktifitas  politik  di  sebuah  negara, sedangkan  politik  Islam  merupakan  sebuah  struktur  kekuasaan  politis  yang  dijalankan berdasarkan syariat Islam (Suhelmi 2014) . Diskursus mengenai politik Islam di Indonesia sebenarnya telah dilakukan oleh para founding  fathers (pendiri  bangsa)  pasca  kemerdekaan.  Diskursus  tersebut  terjadi  ketika membahas tentang ideologi yang tepat untuk diterapkan di negara majemuk dan memiliki berbagai macam suku dan agama. Desakan untuk pendirian negara Indonesia secara syari’at Islam  pada  akhirnya  mencapai  kesepakatannya  dengan  menerapkan  ideologi  Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi negara yang dianggap dapat menaungi berbagai  perbedaan  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  Indonesia (Latif  2018) .  Meskipun telah mencapai kata final dalam menggunakan ideologi Pancasila, upaya untuk menerapkan Negara  Islam  Indonesia  tetap  ada,  sehingga  menuai  polemik  yang  berkelanjutan  dan menciptakan  perdebatan  yang  menegasikan  antara  Islam  dengan  politik (Nugroho  2013) . Perdebatan yang terjadi di dalam pemerintahan pasca kemerdekaan tersebut terdapat pada kelompok Islam seperti Natsir dan Isa Anshary, serta kelompok Nasionalis-Sekular seperti yang  diwakili  oleh  Sukarno  dan  Sutomo (Siregar  2021) .  Pergulatan  ideologi  yang  terjadi pada  pasca  kemerdekaan  di  Indonesia  tersebut,  menghasilkan  bahwa  kelompok  Islam mengalami keterpinggiran, bahkan dalam fakta historis bahwa partai Islam seperti Masyumi dibubarkan oleh Sukarno pada tahun 1960, dan rezim orde lama terlihat sangat solid antara Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Fauzan 2019) . Lebih  jauh,  ketika  awal  era  orde  baru,  Islam  seperti  menjadi  ancaman  yang  besar bagi  negara.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  ketika  orde  baru  diperkuat  oleh  Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI)  di  dalam  birokrasi  pemerintahan,  yang  mana terdapat perasaan anti partai di kalangan angkatan darat (Gaffar 1993) . Kekuatan Suharto yang didukung penuh oleh ABRI tersebut kemudian membatasi ruang gerak politik Islam yang  coba  digaungkan  kembali  oleh  beberapa  mantan  kader  Masyumi,  seperti  Prawoto Mangkusasmito yang berusaha untuk memulihkan kekuatan Partai Masyumi, namun tidak diizinkan  oleh  Presiden (Putra  2008) .  Dalam  peristiwa  lain,  pada  tahun  1968  Partai Muslimin  Indonesia  (PMI)  ingin  mengadakan  muktamar  perdana  di  Malang.  Saat  itu, Muhammad  Roem  terpilih  berdasarkan  suara  terbanyak  dari  internal  partai.  Namun  yang terjadi  adalah,  angkatan  darat  merasa  keberatan  jika  PMI  dipimpin  oleh  kader  mantan Masyumi  yang  menurut  pemerintah  orde  baru  Masyumi  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai Pancasila (Kamsi  2013) .  Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  orde  baru  tidak  ingin kekuatan politik Islam muncul kembali seperti yang dilakukan pada orde lama (Renhoard 2019) .  Sehingga,  meminjam  istilah  Tiar  Anwar  Bachtiar,  jika  masa  orde  lama  umat  Islam melakukan aktifitas dakwahnya di dalam berpolitik. Namun jika pada era orde baru, umat Islam melakukan aktifitas politiknya di dalam berdakwah (Bachtiar 2018) . Realitas  terkait  adanya  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  dalam merespon  marginalisasi  politik  setidaknya  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk  menunjukkan eksistensinya  dalam  mengkonfrontasi  yang  dianggapnya  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Berbagai  upaya  yang  dihasilkan  umat  Islam,  adalah  dengan  mendirikan  gerakan-gerakan yang kemudian menghasilkan politik identitas di dalamnya (Garadian 2017) . Politik identitas yang  dimaksud  adalah  politik  yang  menggunakan  identitas  Islam  dalam  semangat pergerakannya.  Pada  dasarnya,  politik  identitas  merupakan  politik  yang  menggunakan
identitas tertentu dan mengukur sebuah permasalahan melalui perbedaaan-perbedaan yang diasumsikan  melalui  fisik  atau  tubuh,  bahasa,  primordialisme,  pertentangan  kepercayaan, dan  agama.  Sehingga,  politik  identitas  ini  kemudian  hadir  untuk  mengakomodir  sesuatu yang dianggap termarginalkan, dalam hal ini adalah Islam (Ma’arif 2012) . Oleh karena itu, terdapat  upaya-upaya  dalam  umat  Islam  dalam  mendirikan  sebuah  gerakan  yang  secara pragmatis tergolong dalam politik identitas, misalnya adalah Front Anti Komunis (FAK), gerakan  Daarul  Islam  (DI)  dan  Tentara  Islam  Indonesia  (TII),  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan di era kontemporer terdapat gerakan 212 (Bachtiar 2021) . Berdasarkan  realitas  politik  Identitas  terakhir  di  Indonesia,  yakni  gerakan  212, merupakan objek formal dalam kajian ini. Pemilihan gerakan 212 sebagai objek formal di dalam  penelitian  ini  disebabkan  gerakan  212  mempunyai  dampak  yang  besar  bagi  aspek sosio-keagamaan  bahkan  politik  di  Indonesia.  Sebagai  gerakan  keagamaan  di  era kontemporer, gerakan 212 dinilai memiliki nuansa yang bermuatan politis. Asumsi tersebut dapat dibuktikan dengan aktifitas yang terdapat pada Aksi Bela Islam yang terjadi pada 2 Desember  2016,  sehingga  disebut  sebagai  gerakan  212.  Argumentasi  lainnya  adalah gerakan 212 ini memiliki kontinuitas setelah Aksi Bela Islam yang terjadi pada 2 Desember 2016. Gerakan 212 merupakan gerakan yang timbul sebagai wujud protes karena Gubernur DKI  Jakarta  saat  itu  yakni  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  dinilai  melakukan  penistaan agama.  Setelah  tanggal  2  Desember  2016,  maka  gerakan  212  tersebut  menjadi  gerakan politik  identitas  untuk  mendukung  pasangan  calon  Anies  Baswedan  dan  Sandiaga  Uno. Selain itu, gerakan 212 ini kemudian setidaknya tetap mewarnai pemilihan umum 2019, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Politik identitas yang dilakukan oleh gerakan 212 ini penulis anggap memiliki dampak yang signifikan di dalam perpolitikan di Indonesia karena tidak  jarang  pula  menimbulkan  konflik  di  permukaan  masyarakat,  sehingga  diskursus historis mengenai gerakan 212 ini dinilai penting sebagai wawasan akan ancaman pluralisme dan refleksi ke depan tentang pentingnya nilai-nilai moderat (Maulana 2020) . Kajian  terkait  gerakan  212  dalam  lima  tahun  terakhir  sudah  dilakukan  dengan berbagai perspektif. Ahmad Najib Burhani (2016) dalam kajiannya yang berjudul Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan menemukan adanya polarisasi yang terjadi dalam internal umat Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang terlibat dalam aksi  212.  Begitu  juga Burhanudin  Rabbani  dan  Nila  Sastrawati  (2021) yang  menemukan adanya  berbagai  dampak  dari  gerakan  212,  misalnya  adalah  dampak  ekonomi  terciptanya Koperasi  212  atau  212  Mart.  Dalam  dampak  sosial  terdapat  alumni  212  yang  terhubung dalam  sebuah  organisasi  Persaudaraan  Alumni  212  (PA  212).  Aspek  politik  juga memberikan  dampak,  yakni  semangat  partisipasi  aktif  dari  umat  Islam  dalam  Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 dan juga Pemilihan Presiden tahun 2019. Kajian lainnya dilakukan oleh Jubba, Baharuddin, Pabajjah, dan Qodir (2020) yang menemukan masifnya informasi gerakan 212 dan politik praktis dalam media internet. Sejalan dengan temuan itu Pradipta dkk (2018) dalam kajiannya juga menemukan adanya penyebaran informasi yang signifikan pada  media  massa  BBC  terkait  gerakan  212.  Dalam perspektif  kajian  tafsir , Miati Widianingsih (2018) dalam kajiannya yang berjudul Agama dan Sains: Telaah Kritis Tafsir Ayat Berbasis Angka dalam Gerakan 212 menemuka tafsir ayat berbasis angka di dalam Al- Qur’an berdasarkan gerakan 212.
Kajian pustaka yang terdapat pada lima tahun terakhir di atas, menunjukkan bahwa pembahasan seputar gerakan 212 mendapatkan perhatian besar  sebagai analisis fenomena sosio-keagamaan  bahkan  politik  di  Indonesia  di  era  kontemporer.  Oleh  karena  itu, sampailah penelitian ini pada signifikansinya, yakni menjadikan gerakan 212 sebagai objek formal  yang  dianalisis  melalui  bingkai  sejarah.  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis  konflik  dalam  identitas  politik  gerakan  212  yang  dianggap  belum  terekam dalam  historiografi  Islam  di  Indonesia.  Berbagai  penelitian  sebelumnya  yang  menjadikan gerakan 212 sebagai objek analisis dikaji berdasarkan sudut pandang yang beragam, seperti aspek  politik,  sosiologi,  komunikasi,  bahkan  media.  Namun  belum  ditemukan  kajian tentang 212 yang berdasarkan metode sejarah. Sehingga dalam penelitian ini akan disajikan dalam  perspektif  sejarah  dan  tidak  hanya  akan  dijelaskan  secara  deskriptif  mengenai pengalaman  historis  politik  identitas  yang  terdapat  di  Indonesia,  melainkan  juga mengantarkan kepada analisis gerakan 212 di dalam keterlibatannya pada aspek politik yang menggunakan identitas Islam (Kuntowijoyo 2008) .
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  historis  melalui  empat tahap. Pertama , adalah  pengumpulan  data  atau  sumber-sumber  (heuristik).  Pada  tahap  ini, pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mencari  buku-buku,  arsip,  dokumen,  majalah,  dan koran-koran  yang  menjadi  sumber  primer  dalam  kajian  ini.  Selain  itu,  sumber  sekunder berupa buku dan jurnal dalam kajian terdahulu juga digunakan sebagai bahan peninjauan di dalam  penelitian  ini. Kedua ,  adalah  kritik  sumber.  Sumber-sumber  atau  data  yang  telah terkumpul  kemudian  dikritik  agar  diketahui  keabsahannya,  sehingga  sumber-sumber tersebut  dinilai  layak  untuk  digunakan  sebagai  analisis  di  dalam  penelitian (Abdurrahman 2019) . Ketiga ,  penafsiran  (interpretasi).  Pada  tahap  ini,  sumber-sumber  yang  telah  dikritik kemudian  ditafsirkan  berdasarkan  kumulatif  bacaan  yang  terdapat  dalam  diri  penulis. Keempat , adalah historiografi. Dalam tahap ini, merupakan tahap penulisan sejarah dengan menggunakan sumber-sumber otoritatif dengan penafsiran yang akurat (Madjid 2014) . Di  dalam  analisisnya,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  politik.  Pendekatan politik  dianggap  sebagai  alat  bantu  dalam  menganalisis  peristiwa  historis  politik  identitas gerakan  212,  yakni pertama ,  tema  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  menyangkut kepemimpinan atau kekuasaan berdasar faktor-faktor sosial, ekonomi dan kultural. Kedua , faktor  sosial  yang  tinggi  dalam  organisasi,  misalnya  adalah  kalangan  elit  agama  yang berperan dalam mengambil kekuasaan. Ketiga , faktor kultural yang mempengaruhi orientasi nilai  dan  pandangan  hidup  seseorang.  Atas  kecenderungan  politik,  telaah  historis  dapat dilakukan  dengan  jalan  mengidentifikasi  hubungan  antar  faktor-faktor  antar  suatu  sistem atau komunitas politik. Misalnya, konflik politik dijadikan sasaran penelitian sejarah maka permasalahan  serta  eksplanasinya  dapat  dikembalikan  kepada  faktor-faktor  sosial-budaya dan kepentingan ideologi atau nilai tertentu (Budiarjo 2015) . Berdasarkan pendahuluan yang telah disebutkan, artikel ini secara khusus mengkaji gerakan  Islam  politik  pada  gerakan  212  yang  termasuk  dalam  politik  identitas  dan melahirkan  konflik  pada  beberapa  peristiwa  politik  berikutnya.  Seperti  yang  telah disebutkan Tiar Anwar Bahtiar di muka, bahwa ketika masa orde lama merupakan ―dakwah dalam politik‖, sedangkan masa orde baru dan sesudahnya adalah ―politik dalam dakwah‖, maka  gerakan  212  merupakan  gerakan  Islam  politik,  yang  berupaya  membangun  kembali semangat politik Islam yang telah dilakukan tokoh Islam pada masa lalu. Oleh karena itu, diharapkan artikel ini dapat memberikan analisis gerakan 212 yang tergolong kontemporer namun tetap terikat dengan peristiwa historis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Identitas dalam Peristiwa Historis di Indonesia Sebelum  menuju  kepada  gerakan  212  yang  merupakan  gerakan  sosial-keagamaan yang  muncul  pada  era  kontemporer  di  Indonesia,  seyogianya  untuk  terlebih  dahulu memahami  proses  pembentukan  identitas  Islam  berdasarkan  catatan  historis  yang  terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka.  Pada abad ke-17 dan 18, sebagaimana dalam penelitian Azyumardi Azra (2016) , ia menyebutkan bahwa terdapat jaringan keulamaan antara Mekkah
dengan  daerah-daerah  Islam  di  dunia,  termasuk  wilayah  Nusantara.  Jaringan  keulamaan tersebut kemudian membangun kesadaran akan pentingnya transmisi keilmuan dari Mekkah sebagai pusat keilmuan Islam dengan Nusantara. Dalam waktu tersebut kemudian muncul komunitas  Jawi,  yakni  penuntut  ilmu  yang  berasal  dari  Nusantara  yang  pergi  ke  Mekkah untuk mempelajari Islam. Berbagai ulama Nusantara tersebut adalah, pada abad ke-17 yaitu Nuruddin  al-Raniri  (w.  1068/1656),  Abdurrauf  al-Sinkili  (1024-1105/1615-1693), Muhammad  Yusuf  al-Maqassari  (1037-1111/1627-1699)  dan  abad  ke-18  yakni  Abdul Shamad  al-Falimbangi,  Muhammad  Arsyad  al-Banjari,  dan  Dawud  Abdullah  al-Fathani (Hakim 2020) .
Dengan  terbentuknya  jaringan  ulama  antara  Mekkah  dengan  Nusantara  ini, beberapa  ulama  yang  telah  menuntut  ilmu  di  Mekkah  kemudian  kembali  ke  tanah  air dengan tujuan sebagai transmisi keilmuan yang telah didapatkan selama belajar di Mekkah yang merupakan pusat keilmuan Islam di dunia. Selain itu, ulama yang kembali ke wilayah Nusantara berperan dalam membentuk struktur masyarakat dari dalam, sehingga pengaruh ulama menjadi signifikan di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Menurut  Jajat  Burhanudin,  setelah  periode  jaringan  ulama  abad  ke-17  dan  18,  orientasi keilmuan  kemudian  mengalami  pergeseran  yang  semula  Mekkah  sebagai  pusat pembelajaran  Islam,  pada  akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20  muncul  Kairo  sebagai pusat  keilmuan  Islam  yang  mengedepankan  pembaruan  Islam  dan  spirit  kemodernan (Burhanudin  2012) .  Dengan  munculnya  Kairo,  kemudian  terdapat  beberapa  ulama  yang belajar  di  sana  dan  memberikan  dampak  pemikiran  reformisme  Islam  kepada  masyarakat yang  pada  saat  itu  disebut  sebagai  Hindia  Belanda.  Pengaruh  pembaruan  Islam  dengan spirit  kemodernan  ini,  menurut Laffan  (2003) ,  merupakan  salah  satu  awal  dari  diskursus pembentukan nasionalisme di Indonesia dengan Islam sebagai identitas yang mengakar. Perjalanan  historis  pembentukan  identitas  Islam  di  Indonesia  kemudian  berlanjut pada  dasawarsa  tahun  1920-an,  sebagai  contoh  adalah  bagaimana  Oemar  Said Tjokroaminoto yang menggunakan ideologi Islam sebagai formula politiknya dan pengikat kesatuan bangsa Indonesia. Bahkan, di dalam Kongres Nasional Central Sarekat Islam di Bandung, Tjokroaminoto dengan berani menyatakan tuntutan bangsanya, yakni ―Indonesia Merdeka‖.  Padahal  pada  saat  itu  bagi  organisasi  non-Islam  menganggap  sangatlah  tabu untuk  berani  menyuarakan  isu  kemerdekaan  seperti  itu.  Tjokroaminoto  menggunakan identitas Islam sebagai spirit berpolitik, bukanlah sebagai gerakan anti terhadap agama lain, bukan  juga  anti  terhadap  suku  atau  ras  yang  berkuasa,  melainkan  hanya  ingin  mencapai kemenangan  sejati,  yakni  melawan  kezaliman  dan  penguasa  yang  tiranik,  serta  mencari ridho Allah dalam perjuangan pergerakannya (Suryanegara 1995) .
Penggunaan  Islam  sebagai  identitas  politik  di  Indonesia  kemudian  mengalami perkembangan,  terutama  periode  pasca  kemerdekaan.  Munculnya  gerakan  politik  yang menggunakan  identitas  Islam  tersebut  tidak  jarang  kemudian  memberikan  dampak  yang signifikan  bagi  stabilitas  sosial-politik  Indonesia.  Di  dalam  sejarah,  gerakan-gerakan  yang menggunakan identitas Islam setidaknya telah direkam oleh sejarawan Muslim modern di dalam  historiografi  Islam  Indonesia.  Terdapat  beberapa  contoh  fakta  historis  yang  dapat dipaparkan  dalam  kajian  ini  tentang  politik  identitas  yang  terdapat  di  dalam  berbagai gerakan yang dibentuk oleh umat Islam. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa, contoh yang disebutkan kemudian merupakan sebuah refleksi historis dan melihat unsur distingtif politik identitas yang terjadi pada masa lalu, sehingga kemudian akan mengantarkan kepada gerakan 212 di era kontemporer saat ini.
Pertama ,  gerakan  DI/TII.  Gerakan  DI/TII  ini  merupakan  gerakan  sosial  yang menggunakan  Islam  sebagai  landasan  dari  perjuangannya.  DI/TII  merupakan  sebuah gerakan  yang  diprakarsai  oleh  Kartosuwiryo  pada  7  Agustus  1949 (Sanusi  2022) .  Setelah
diproklamirkannya gerakan DI/TII, Kartosuwiryo kemudian memberikan intruksi kepada seluruh  militan  dan  simpatisan  gerakan  yang  menginginkan  Indonesia  berdasarkan  syariat Islam.  Faktor  yang  menyebabkan  berdirinya  gerakan  DI/TII  ini  pada  mulanya  adalah sebagai  protes  atas  penjajahan  Belanda  yang  membelenggu  umat  Islam  di  Indonesia (Harianto 2022) .
Selain  itu,  meminjam  istilah  Mubarak  bahwa,  gerakan  DI/TII  ini  muncul disebabkan  beberapa  faktor,  yakni  tidak  dijalankannya  syariat  Islam  secara  menyeluruh, melaksanakan jihad  fi  sabilillah ,  dan  melawan  kaum  kafir.  Atas  dasar  hal  tersebut,  maka gerakan  DI/TII  melakukan  pergerakannya  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia,  seperti Kartosuwiryo  memimpin  di  daerah  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  dipimpin  oleh  Amir  Fatah, Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar (Bakar 2018) , Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh (Muhajir  2016) ,  dan  Kalimantan    Selatan  dipimpin  oleh  Ibnu  Hadjar.  Gerakan DI/TII  ini  merupakan  gerakan  yang  berlangsung  cukup  lama  di  Indonesia,  sehingga pemerintah  memberikan  perhatian  yang  lebih  untuk  menumpas  gerakan  tersebut.  Upaya yang dilakukan DI/TII untuk menjadikan Negara Islam Indonesia pada akhirnya gagal dan pada  tahun  1960-an,  kekuatan  gerakan  tersebut  dinilai  melemah  dengan  para  pemimpin DI/TII  yang  beberapa  telah  ditembak  mati  oleh  kekuatan  militer  Republik  Indonesia (Mubarak 2015) . Kedua ,  gerakan  Front  Anti  Komunis  (FAK).  Gerakan  FAK  merupakan  gerakan yang didirikan oleh Isa Anshary dan beberapa kader Partai Masyumi yang termasuk dalam kelompok  anti-komunis (Madinier  2013) .  FAK  berdiri  pada  12  September  1954  di Bandung, Jawa Barat. Gerakan FAK merupakan gerakan sosial-keagamaan yang bertujuan untuk  membendung  laju  komunisme  yang  dibawakan  oleh  Partai  Komunis  Indonesia (PKI). Gerakan FAK ini sejatinya bukan merupakan partai politik, melainkan gerakan FAK ini  kemudian  terlibat  dalam  fungsi  pragmatis  dalam  perpolitikan  di  Indonesia,  yakni menjadi underbouw dari  Partai  Masyumi  di  dalam  pemilu  tahun  1955 (Suara  Masjumi  20 September 1954) . Aktifitas  daripada  gerakan  FAK  ini  merupakan  fokus  pada  medan  dakwah,  yakni dengan  melakukan  ceramah,  khutbah,  menuliskan  syariat  Islam  di  dalam  buku,  majalah, koran, bahkan poster. Hal demikian dilakukan karena tujuan dasar dari FAK adalah ingin menjaga  aqidah  umat  Islam  dari  bahaya  laten  komunisme.  Selain  itu,  aktifitas  FAK  juga setidaknya  terlibat  dalam  aspek  politik  karena  Isa  Anshary  selaku  ketua  FAK  juga merupakan  Ketua  Umum  Masyumi  wilayah  Jawa  Barat.  Sehingga,  FAK  menggunakan identitas  Islam  di  dalam  kampanye  yang  dilakukan  Isa  Anshary  dan  beberapa  kader Masyumi yang lainnya (Anshary 1956) .
Gerakan  FAK  mendapatkan  pengaruh  yang  besar  dari  seorang  Isa  Anshary  yang merupakan  termasuk  dalam  fundamentalisme  Islam.  Oleh  karena  itu,  FAK  selalu melakukan  tindakan  konfrontatif  apa  yang  dilakukan  oleh  PKI  di  dalam  perpolitikan  di Indonesia.  Sehingga  pada  akhirnya,  konflik  sering  muncul  antara  FAK  dengan  PKI,  dan pada  tahun  1958  FAK  dibubarkan  oleh  Sukarno  karena  dianggap  mengganggu  jalannya pemerintahan orde lama (Suara Masjumi 1954) . Ketiga , Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan gerakan yang menggunakan identitas  Islam.  HTI  adalah  bagian  dari  jaringan  Hizbut  Tahrir  (HT)  yang  merupakan sebuah  partai  politik  dan  gerakan  Islam  internasional  yang  didirikan  oleh  Taqiyadun  an- Nabhani  di  al-Quds,  Palestina,  pada  tahun  1953 (Shobron  2014) .  Berdirinya  HT  ini kemudian bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam yang dianggap mengalami keterpurukan  di  dalam  sistem  politik.  Menurut  pandangan  HT,  bahwa  dengan  sistem khilafah daulah Islamiyah sebuah negara akan mengalami kemajuan pesat seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada masa silam (Hilmy 2011) . Meminjam pendapat Rafiudin,
bahwa  dengan  tidak  diterapkannya  khilafah  maka  umat  Islam  mengalami  tiga  masalah besar,  yakni  kehilangan  kepemimpinan  umum  di  tengah-tengah  umat  Islam,  tidak ditegakkannya  syariat  Islam  secara  kaffah,  dan  umat  Islam  menjadi  lalai  karena  tidak berpartisipasi aktif di dalam medan politik yang tersedia (Rafiudin 2015) . Atas pandangannya tersebut, kemudian HT memperluas jaringannya di sebanyak 48 negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, gerakan transnasional HTI masuk pada tahun  1983  dibawa  oleh  Abdurrahman  al-Baghdadi  tepatnya  di  daerah  Bogor.  Setelah masuk  di  Indonesia,  kemudian  HTI  menyebarkan  doktrinnya  terutama  di  kalangan akademisi  kampus,  yakni  mahasiswa,  misalnya  dalam  Lembaga  Dakwah  Kampus  (LDK) kampus IPB, ITB, UGM, dan UI (Aksa 2017) . Di dalam pergerakannya, HTI menggunakan dua metode, yakni dakwah dan politik. Dakwah, yakni dengan berceramah atau menuliskan majalah yang berisikan tentang urgensi syariat Islam di Indonesia. Sedangkan politik, HTI berupaya  dalam  memasuki  partai-partai  politik  yang  ada  di  Indonesia,  atau  sekadar memainkan isu sentral seperti pemberantasan korupsi, melemahnya rupiah, naiknya harga sembako, dan sebagainya (Karim 2016) .
Eksistensi  HTI  di  Indonesia  ini  kemudian  menjadi  perhatian  besar  pemerintah, karena  HTI  tidak  jarang  melakukan  aksi  protes  berlebihan  sehingga  terdapat  korban  di dalamnya. Selain itu, HTI juga merupakan gerakan sosial yang tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap ideologi Pancasila. HTI menganggap bahwa, demokrasi  dan  ideologi  Pancasila  yang  diterapkan  di  Indonesia  merupakan  produk  kafir yang  harus  diganti  dengan  sistem  khilafah (Mahamid  2022) .  Oleh  karena  itu,  pada  tahun 2017, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), maka HTI resmi  dibubarkan  oleh  pemerintah  dan  segala  aktifitas  yang  menggunakan  atribut  HTI mengandung unsur pidana (BBC News 2018) . Keempat , Front Pembela Islam (FPI). FPI didirikan oleh sekelompok alim, habaib, dan  muballigh  pada  tanggal  17  Agustus  1998  di  Ciputat,  Tangerang  Selatan (Al  Zastrou 2006) .  Tokoh  yang  paling  berpengaruh  di  dalam  FPI  adalah  seorang  Habib  bernama Muhammad  Rizieq  Shihab.  Sesuai  dengan  namanya,  tujuan  FPI  adalah  untuk  menjadi gerakan  sosial-keagamaan  yang  paling  terdepan  di  dalam  membela  ajaran  Islam.  FPI merupakan  gerakan  yang  menggunakan  identitas  Islam  sebagai  aktifitas  pergerakannya. Doktrin  yang  digunakan  FPI  adalah amar ma’ruf nahi munkar .  Oleh  karena  itu,  FPI  selalu berupaya  untuk  menegakkan  kebaikan  dan  mencegah  keburukan  untuk  tetap  ada  di Indonesia (Jahroni 2004) . Permasalahan yang timbul adalah, bahwa FPI menggunakan ajaran ahlussunnah wal jama’ah ( aswaja ). Fakta historis yang terjadi, klaim aswaja yang terdapat pada FPI berbeda dengan organisasi Islam  moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di bawah doktrin amar ma’ruf dan nahi munkarnya, tidak jarang bahwa FPI bertindak secara berlebihan  dalam  menegakkan  kebaikan  dan  mencegah  keburukan.  Di  dalam implementasinya,  FPI  bergerak  melakukan  sweeping  di  daerah  prostitusi,  perjudian,  dan minuman  keras.  Namun  yang  terjadi  adalah,  bahwa  FPI  sering  bertindak  sendiri  tanpa didampingi oleh pihak yang berwenang, sehingga sweeping yang dilakukan FPI kemudian menghasilkan korban sesama manusia (Syaefudin 2014) . Kader-kader dari FPI juga seringkali melakukan aktifitas gerakannya dengan takfir , yakni  melontarkan  kata  kafir  kepada  sesama  umat  Islam  karena  dianggapnya  tidak  sesuai dengan  ajaran  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Selain  itu,  aktifitas  FPI  juga  terlibat  dalam  politik praktis  untuk  mendukung  pasangan calon yang  dianggapnya  mendukung  nilai-nilai  Islam, seperti  dalam  pemilihan  gubernur  2017  dan  pemilihan  presiden  pada  2019,  kader  dan simpatisan FPI kerapkali mengeluarkan narasi kafir bagi yang mendukung pasangan calon yang melakukan penistaan agama (Ahok) (Maulana 2020) . Hingga pada 30 Desember 2020,
FPI dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam Kementerian di Indonesia karena  dinilai  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  1945  dan  ideologi Pancasila. Alasan selanjutnya adalah, FPI dibubarkan karena tidak terdaftar di dalam Surat Keterangan  Terdaftar  (SKT)  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  tentang  izin penyelenggaraan  organisasi.  Sejak  dibubarkannya  FPI,  maka  seluruh  kegiatan  yang menggunakan nama FPI akan dikenakan sanksi negara dan diproses secara hukum (―Rizieq Shihab: FPI Dibubarkan Setelah Semua Syarat Terpenuhi‖ 2021) . Berdasarkan  keempat  contoh  yang  telah  disebutkan  di  atas,  kaitan  antara  politik identitas  dengan  fakta  historis  di  Indonesia  menemukan  relevansinya  tersendiri,  yakni politik  identitas  telah  menunjukkan  eksistensinya  di  dalam  perjalanan  panjang  sejarah politik  di  Indonesia.  Bermula  pada  peran  ulama  Jawi  yang  tidak  hanya  memberikan pemahaman agama melalui transmisi keilmuan dalam jaringan keulamaan, melainkan juga membentuk  umat  Islam  yang  mempunyai  nasionalisme  yang  saat  itu  masih  dalam cengkeraman  Hindia  Belanda.  Hingga  pada  pasca  kemerdekaan,  terdapat  perkembangan gerakan  politik  identitas  Islam  seperti  empat  gerakan  di  atas,  yang  mana  gerakan  politik identitas  tersebut  memberikan  dampak  yang  besar  pada  aspek  sosial  dan,  bahkan mengganggu kestabilan politik.
Demikian  pula  yang  terdapat  pada  gerakan  212.  Gerakan  politik  identitas  di  era kontemporer  ini  termasuk  dalam  gerakan  yang  memberikan  dampak  bagi  aspek  sosial, politik,  bahkan  agama  di  Indonesia.  Menurut Azra  (1996) ,  bahwa  politik  identitas  yang muncul  di  Indonesia  setidaknya  mengandung  tiga  hal, pertama ,  politik  identitas  di  dalam gerakan  Islam  selalu  gagal  untuk  menunjukkan  eksistensinya  di  Indonesia. Kedua ,  politik identitas selalu membawa konflik yang berkepanjangan. Ketiga , politik identitas mengancam kebhinekaan  yang  ada  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pembahasan  selanjutnya  akan mendiskusikan  tentang  eksistensi  gerakan  212  dan  menganalisis  unsur  distingtif  dari gerakan politik identitas yang pernah terjadi di Indonesia.
Gerakan 212: Latarbelakang Historis serta Eksistensinya di Indonesia Nama  gerakan  212  merupakan  berasal  dari  aksi  yang  dilakukan  oleh  sekelompok umat  Islam  Indonesia  yang  terjadi  pada  tanggal  2  Desember  2016.  Gerakan  yang  terjadi pada  2  Desember  tersebut  sejatinya  merupakan  lanjutan  dari  aksi-aksi  yang  sebelumnya telah  dilakukan.  Gerakan  212  merupakan  sebuah  protes  atau  tuntutan  yang  dilakukan kepada pemerintah agar Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang sesuai (Argenti 2019) .
Gambar 1: Situasi saat gerakan 212 di Tugu Monumen Nasional
Pada 27 September 2016, Ahok melakukan pidato di Kepulauan Seribu. Di dalam pidatonya tersebut, Ahok melontarkan kalimat yang kontroversial, berikut kutipannya: ―kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu.‖ (Zamzami 2016)
Ucapan  Ahok  tersebut  kemudian  diunggah  melalui  facebook  oleh  Buni  Yani, sehingga video yang terjadi di Kepulauan Seribu tersebut menjadi diketahui oleh khalayak umum dan menimbulkan kemarahan bagi umat Islam. Kemarahan umat Islam merupakan respon atas Ahok yang dianggap menistakan agama Islam karena kalimat ―dibohongi pakai Surah  Al-Maidah  51‖.  Dalam  hal  ini  setidaknya  ada  dua  hal, pertama ,  adalah  asumsi  umat Islam bahwa Ahok menganggap bahwa Surah Al-Maidah yang merupakan bagian dari kitab suci  Al-Qur’an  dianggap  alat  menyebarkan  kebohongan. Kedua ,  adalah  siapapun  yang menyebarkan ajaran tentang Al-Maidah ayat 51 adalah pembohong (Mujibbudin 2018) . Respon kemarahan besar yang ditunjukkan oleh umat Islam, kemudian pada tanggal 10  Oktober  2016  Ahok  meminta  maaf  kepada  umat  Islam  di  Balai  Kota,  Jakarta.  Upaya Ahok dalam meminta maaf tersebut tidak menyurutkan kemarahan yang terdapat di dalam umat Islam. Misalnya saja, adalah Pemuda Muhammadiyah yang ingin tetap memenjarakan Ahok. Bahkan, Ma’ruf Amin yang  saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Oktober 2016 mengeluarkan pendapatnya, bahwa Ahok telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI tersebut  kemudian  memperkuat  keadaan  bahwa  Ahok  harus  diadili  dengan  hukum  yang berlaku.  Selain  itu,  kemudian  muncul  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang kemudian membuat Aksi Bela Islam pertama pada tanggal 14 Oktober 2016 (Tohari 2019) .
Aksi Bela Islam pertama sebenarnya lebih kepada demo FPI kepada Ahok, hal ini disebabkan karena banyaknya kader FPI yang menjadi peserta aksi yang pertama ini dengan komando  Rizieq  Shihab  sebagai  Ketua  Umum  FPI,  serta  dibantu  oleh  Bachtiar  Nasir, Zaitun  Rasmin.  Dinilai  aksi  yang  pertama  belum  menghasilkan  sesuatu  yang  diinginkan, maka  kemudian  aksi  dilanjutkan  pada  tanggal  4  November  dan  puncaknya  pada  2 Desember 2016 (Rabbani 2021) .
Aksi  yang  dilakukan  pada  2  Desember,  merupakan  fenomena  penting  bagi  umat Islam  di  Indonesia  karena  peserta  aksi  mencapai  jutaan  jumlahnya,  yang  mana  jumlah tersebut  tidak  pernah  diduga  sebelumnya.  Dalam momen  212  tersebut,  massa  yang  hadir tidak  hanya  berasal  dari  FPI,  melainkan  kader  Muhammadiyah  juga  hadir  yang  dipimpin oleh Amin Rais. Selain itu, hadir pula seperti Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, bahkan ketua  umum  MUI  yakni  Ma’ruf  Amin.  Bahkan,  organisasi  Islam  seperti  Persatuan  Umat Islam (PUI) dan Persatuan Islam (Persis) pun mendukung gerakan 212 tersebut. Sementara itu  organisasi  moderat  seperti  NU  dan  Muhammadiyah  secara  struktural  tidak menganjurkan kepada pengikutnya untuk terlibat dalam aksi 212 (Abdullah 2017) . Agenda  yang  dilakukan  pada  212  memiliki  tujuan  fundamental,  yakni  protes terhadap  pemerintah  agar  Ahok  segera  diadili  dan  dimasukkan  ke  dalam  penjara.  Acara protes tersebut kemudian dikemas dengan  melaksanakan shalat Jumat secara berjama’ah di Monas  dengan  khutbah  yang  disampaikan  oleh  Rizieq  Shihab  dan  dihadiri  pula  oleh Presiden  Joko  Widodo.  Selain  itu,  gerakan  212  tersebut  memiliki  tujuan  pragmatis  yang bersifat  politis,  yakni  untuk  memperkecil  elektabilitas  yang  dimiliki  oleh  Ahok  serta mendukung  Anies  Baswedan  dan  Sandiaga  Uno  di  dalam  Pemilihan  Gubernur  di  awal tahun 2017 (Septiana 2020) . Tujuan  fundamental  dan  pragmatis  gerakan  212  pada  akhirnya  tercapai  setelah
Anies-Sandi  terpilih  menjadi  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  serta  Ahok  mendapatkan hukuman penjara selama 2 tahun. Namun, momentum gerakan 212 seolah-olah tidak ingin berlalu  begitu  saja  bagi  Rizieq  Shihab  dan  tokoh  Islam  lainnya  yang  terlibat  di  dalam gerakan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  gerakan  212  kemudian  berubah  menjadi  Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan Slamet Ma’arif sebagai Ketua Presidium. PA 212 pada dasarnya merupakan lanjutan dari gerakan besar yang terjadi pada 2 Desember 2016. Aktifitas yang dilakukan oleh PA 212 adalah dengan masuk ke dalam aspek ekonomi, seperti mendirikan 212  Mart  yang  dinilai  sebagai  tempat  perbelanjaan  syariah  bagi  umat  Islam (Widyastuti 2022) .
Selain aspek ekonomi, PA 212 kemudian juga tetap berada di medan politik, yakni mengimbau  bagi  simpatisan  gerakan  212  agar  memilih  pemimpin  yang  mendukung terhadap nilai-nilai serta mereduksi partai politik yang dinilai memusuhi umat Islam. Maka dari itu, aktifitas dari PA 212 adalah dengan menyelenggarakan Shalat Subuh berjamaah di Monas pada setiap tanggal 2 Desember dan juga terlibat dalam politik praktis. Pada akhir 2018, telah diumumkan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang akan  berkontestasi  pada  pemilihan  presiden  (pilpres)  tahun  2019  adalah  Joko  Widodo dengan Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Melihat momen seperti itu, maka PA 212 mengambil bagian dengan menjadi pendukung salah satu pasangan calon, yakni Prabowo-Sandiaga. Alasan PA 212 berada di belakang Prabowo-Sandi adalah terdapat partai-partai  yang  dianggap  pro  terhadap  Islam  seperti  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Alasan selanjutnya adalah,  bahwa  beberapa  kader  dari  partai  pengusung  Prabowo-Sandi  juga  terlibat  dalam gerakan  212,  seperti  Hidayat  Nur  Wahid,  Mardani  Ali  Sera,  dan  Fadli  Zon.  Selain  itu, partai-partai yang mengusung Prabowo-Sandi mayoritas juga mendukung Anies-Sandi pada pilgub  2017  lalu,  sehingga  PA  212  tetap  berada  di  barisan  yang  sama  untuk  pilpres  2019 (Pratama 2021) .
Politik Identitas Gerakan 212: Analisis Konflik Analisis  selanjutnya  adalah  dengan  mengacu  kepada  teori  konflik.  Menurut  Marx, suatu  struktur  masyarakat  akan  mengalami  sebuah  konflik  jika  terdapat  sesuatu  perasaan tertindas dari sub yang mayoritas terhadap sub yang minoritas, oleh karena itu masyarakat itu sendiri lah yang menciptakan konflik (Razak 2008) . Pendapat lain melalui Dahrendorf (1986) yang  memandang  bahwa  konflik  muncul  melalui  hubungan  antar  sistem  dan memberikan pengaruhnya kepada masyarakat yang tidak terikat oleh sistem. Dalam hal ini, teori konflik Marx dan Dahrendorf mampu diterapkan sebagai pisau analisis kajian tentang gerakan 212 di Indonesia.
Politik  identitas,  dalam  hal  ini  Islam,  merupakan  sesuatu  yang  telah  muncul  di dalam kalangan umat Islam sebagai wujud protes terhadap elit pemerintahan karena umat Islam  dianggap  termarginalkan  dengan  sistem  yang  sedang  berlangsung  saat  itu. Sebagaimana  contoh  yang  telah  disebutkan  oleh Bahtiar  Effendy  (2011) ,  ketika  masih dalam  era  orde  baru,  para  pemikir  dan  politisi  Islam  seolah-olah  terbelenggu  oleh  sistem yang dibuat oleh Suharto. Maka ketika rezim orde baru berakhir, hal tersebut merupakan angin segar para aktivis Islam untuk kembali menyusun formasi politik Islam seperti masa orde  lama.  Oleh  karena  itu,  ketika  masuk  dalam  era  reformasi,  maka  terjadi  apa  yang disebut  sebagai  ―liberalisasi  politik‖,  ditandai  dengan  muncul  berbagai  partai  politik  serta bebasnya berbagai aktifitas umat Islam yang dinilai tersandera oleh rezim sebelumnya. Sebagai konsekuensi liberalisasi politik di atas, maka umat Islam  dapat melakukan berbagai manifesto untuk mencapai cita-cita yang diinginkan selama masih dalam koridor nilai-nilai Pancasila walaupun berbagai  upaya tersebut tergolong dalam politik identitas di
Indonesia. Menurut Anderson (2006) sebuah identitas bagi setiap individu akan terlihat jika memiliki  kesadaran  bahwa  dirinya  sedang  berada  dalam  ruang  lingkup  komunitas  dan muncul melakukan usaha cacah jiwa sebagai emblem gerakan tertentu. Perspektif Anderson tersebut kemudian dapat menemukan relevansinya, bahwa ide dari berbagai individu yang diimplementasikan dalam sebuah gerakan yang berkelompok, dalam hal ini adalah gerakan 212 yang tergolong dalam politik identitas Islam.
Namun fakta historis menyebutkan bahwa, tidak jarang kemudian bahwa gerakan- gerakan sosial maupun politik yang menggunakan identitas Islam tidak terlepas dari sebuah konflik. Artinya, gerakan-gerakan yang selama ini muncul kebanyakan timbul ke permukaan masyarakat  disertai  dengan  konflik  sesudahnya.  Dalam  hal  ini,  terdapat  konflik  yang ditimbulkan  akibat  gerakan  besar  pada  2  Desember  2016.  Berbagai  konflik  yang  muncul setelah gerakan 212, setidaknya dapat dilihat dalam beberapa konteks.
Pertama ,  konflik  keagamaan.  Konflik  keagamaan  yang  dimaksud  adalah  terjadinya polarisasi di antara umat Islam itu sendiri. Misalnya adalah dari NU dan Muhammadiyah. Ketika  aksi  212  sedang  berlangsung,  ketua  umum  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama (PBNU),  yakni  Said  Aqil Siradj  mengimbau  agar  kaum  Nahdliyyin  untuk  tidak  terlibat  di dalam gerakan 212. Namun yang terjadi adalah, bahwa terdapat tokoh besar seperti Ma’ruf Amin  yang  merupakan  bagian  dari  NU  dan  ketua  umum  MUI  yang  bahkan  mendukung dari gerakan 212 tersebut. Di sisi lain, Muhammadiyah pun mengeluarkan sikap yang sama, bahwa  Pimpinan  Pusat  (PP)  Muhammadiyah  melarang  untuk  pengikut  Muhammadiyah terlibat  di  dalam  gerakan  212.  Meskipun  demikian  pada  saat  bersamaan  Amin  Rais  yang dahulu  juga  pernah  menjadi  ketua  umum  Muhammadiyah,  membawa  massa Muhammadiyah dari gedung PP Muhammadiyah menuju Monas (Jubba dkk. 2020) . Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  meminjam  istilah Najib  Burhani  (2016) ,  bahwa terdapat  fragmentasi  atau  terpecahnya  otoritas  keagamaan  di  dalam  Islam.  Hal  demikian disebutkan karena organisasi moderat seperti NU dan Muhammadiyah sudah mengimbau agar pengikutnya tidak terlibat di dalam gerakan 212, namun imbauan tersebut seolah tidak diindahkan  dan  tetap  bergabung  dengan  gerakan  212  yang  notabenenya  mayoritas merupakan kader FPI yang dipimpin oleh Rizieq Shihab. Terlebih lagi, gerakan 212 tersebut dihadiri  oleh  Presiden  Joko  Widodo  yang  membuat  gerakan  212  seolah  menjadi terlegitimasi, padahal di sisi lain Ahok telah meminta maaf kepada umat Islam.
Kedua ,  konflik  politik.  Pasca  peristiwa  2  Desember  2016,  gerakan  212  yang kemudian menjadi PA 212 terlibat ke dalam politik praktis di Indonesia. PA 212 merupakan sebuah kelompok politik identitas yang menggunakan Islam sebagai dasar pergerakannya. PA 212 menjaga momentum memori kolektif yang dimiliki umat Islam pada peristiwa 212 dengan menjadikannya sebagai media untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pilgub 2017 dan pilpres 2019 (Pradipta 2018) . Hasilnya adalah, di dalam kontestasi tersebut PA 212 berada di barisan yang diklaimnya sebagai partai dan calon pemimpin yang Islami, sehingga  asumsi  untuk  memilih  pasangan  calon  yang  tidak  diusung  oleh  PA  212  maka dinilai mendukung penistaan agama, bahkan dianggap kafir. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran Rizieq Shihab dan FPI yang begitu besar di belakang PA 212, sehingga sesuatu yang dihasilkan cenderung radikal (Syaefudin 2014) . Ketiga , konflik ideologi. Politik identitas yang terdapat pada gerakan 212 kemudian membuka celah konflik yang baru di dalam sosio-keagamaan dan politik di Indonesia pada era kontemporer. Konflik ideologi yang dimaksud adalah, politik identitas pada gerakan 212 merupakan wujud perseteruan antara non-Muslim  dan etnis tionghoa (Ahok) berhadapan dengan  Islam  fundamental  (FPI,  PUI,  dan  sebagainya).  Konflik  ideologi  yang  muncul dalam politik identitas gerakan 212 tentu saja tidak lepas dari pengaruh dari HTI dam FPI yang merupakan dua organisasi yang menginginkan Indonesia menggunakan syariat Islam
secara kaffah . Oleh karena itu, organisasi moderat seperti NU dan Muhammadiyah memilih sikap  untuk  berjarak  dengan  politik  identitas  yang  dilakukan  oleh  gerakan  212 (Argenti 2019 ).  Dengan  terdapatnya  dua  pandangan  politik  Islam  kontemporer;  moderat:  NU  dan Muhammadiyah, fundamental: GNPF MUI, FPI, PUI, Persis, maka terjadi disintegrasi pula pada  umat  Islam  di  Indonesia  sehingga  terjadi  perbedaan  pendapat  tentang  Islam Nasionalisme  dan  Islam  Radikal.  Dengan  kata  lain  bahwa,  gerakan  212  seolah-olah mengantarkan kepada perdebatan ideologi yang terjadi antara Nasionalis dengan Islam pada pasca  kemerdekaan  yang  mengakibatkan  ancaman  bagi  pluralisme  yang  sudah  lama dibangun di Indonesia (Fanany 2020) . Berdasarkan pemaparan di atas, politik identitas yang menggunakan Islam sebagai spirit pergerakan bagi sebuah gerakan, menurut Machasin (2011) , merupakan sesuatu yang wajar  di  dalam  demokrasi.  Hal  yang  terpenting  adalah  kesadaran  bagi  umat  Islam  yang berada di dalam struktur pemerintahan untuk membendung arus radikalisme yang ada pada gerakan  politik  identitas  yang  mengatasnamakan  agama.  Karena  terbukti  bahwa,  politik identitas yang sempat menunjukkan eksistensinya seperti DI/TII, FAK, HTI, maupun FPI, gerakan-gerakan  tersebut  tidak  mencerminkan  pada  semangat  persatuan  yang  tercermin dalam  Pembukaan  UUD  1945  dan  ideologi  Pancasila.  Urgensi  dari  penarikan  historis gerakan  212  terhadap  gerakan  DI/TII,  FAK,  HTI  maupun  FPI  adalah,  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  gerakan  serupa  akan  muncul  kembali  ke  permukaan  dengan menggunakan  gerakan  sosial-keagamaan  sebagai  identitas  politik  dan  kemudian  timbul konflik berkepanjangan yang mengakibatkan polarisasi dalam aspek keagamaan, sosial dan juga politik (Ubaedillah 2013) . Dalam hal ini, gerakan 212 yang pada mulanya merupakan gerakan protes terhadap Ahok  yang  melakukan  penistaan  agama,  kemudian  orientasi  tersebut  berubah  menjadi gerakan  politik  identitas  yang  tidak  jarang  menimbulkan  konflik  di  Indonesia.  Dengan demikian,  umat  Islam  seyogianya  memperhatikan  kemaslahatan  umat  setidaknya  dengan menjadikan organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah sebagai role model di dalam  aspek  sosial-keagamaan  bahkan  politik (Ma’arif  2012) .  Dengan  demikian,  secara ringkas alur peristiwa dan konflik yang terjadi dalam gerakan 212 sebagai berikut:
Gambar 2: Alur peristiwa dan konflik dalam gerakan 212
27 September 2016: Ahok melakukan penistaan agama di Kepulauan Seribu 14 Oktober 2016: terbentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang kemudian membuat Aksi Bela Islam 4 November 2016: Aksi Bela Islam Jilid II
2 Desember 2016: Aksi Bela Islam Jilid III Gerakan 212 mengalami perubahan orientasi gerakan menjadi pendukung Anies-
Sandi saat Pilgub 2017.
Periode ini politik identitas kemudian menguat dan memunculkan konflik sosial- politik serta internal umat
Islam Gerakan PA 212 menuju pilpres 2019 dan
mendukung Prabowo- Sandi yang dinilai sebagai pro terhadap kepentingan Islam. Dalam waktu ini terjadi polarisasi antar umat Islam sebagai pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi

## PENUTUP
Politik  identitas  merupakan  diskursus  yang  selalu  menjadi  perhatian  bagi  para sarjana,  terkhusus  sarjana  Muslim  di  Indonesia.  Pasalnya,  melalui  kacamata historis  pasca Indonesia merdeka hingga era kontemporer saat ini, gerakan politik identitas selalu muncul dengan  membawa  dampak  yang  berkelanjutan.  Gerakan  politik  identitas  yang  tersebut, misalnya adalah gerakan DI/TII, gerakan Front Anti Komunis, HTI maupun FPI. Berbagai gerakan  yang  muncul  dengan  menggunakan  identitas  Islam  sebagai  spirit  perjuangan tersebut  kemudian  tidak  jarang  harus  berhadapan  dengan  konflik  yang  mengganggu stabilitas aspek sosial maupun politik di Indonesia, pun demikian yang terjadi pada gerakan 212. Penelitian  ini  menunjukkan,  gerakan  212  merupakan  gambaran  dari  Islam  politik dan fenomena kontemporer yang termasuk dalam gerakan politik identitas. Temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, terdapat perubahan orientasi gerakan 212 yang bermula merupakan  gerakan  protes  terhadap  Ahok  yang  melakukan  penistaan  agama,  menjadi gerakan politik identitas Islam dengan mendukung salah satu pasangan calon yang dianggap pro terhadap kepentingan Islam pada Pilgub 2017 dan Pemilu 2019, yakni Anies-Sandi dan Prabowo-Sandi.  Berubahnya  orientasi  gerakan  212  menggunakan  identitas  Islam  dalam berpolitik  ini  kemudian  menghasilkan  konflik  di  tengah-tengah  masyarakat.  Berbagai konflik tersebut adalah konflik internal pada umat Islam, konflik politik, maupun konflik ideologis.  Di  antara  berbagai  konflik  yang  ada,  polarisasi  pada  umat  Islam  tidak  dapat terhindarkan.  Polarisasi  yang  muncul  dalam  umat  Islam,  seolah-olah  menjadi  ajang pemilihan hidup dan mati saat Pilgub 2017 maupun Pemilu 2019. Atau dengan kata lain, dampak dari politik identitas gerakan 212 ini seakan-akan bagi yang tidak memilih pasangan calon  yang  diusung  gerakan  212  maka  dianggap  memilih  pasangan  calon  yang  kafir  dan tidak pro terhadap kepentingan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Assyari.  2017.  ―Membaca  Komunikasi  Politik  Gerakan  Aksi  Bela  Islam  212: Antara  Politik  Identitas  dan  Ijtihad  Politik  Alternatif.‖ Jurnal  An-Nida  Pemikiran Islam Vol. 41, No.2: 201–12. Abdurrahman, Dudung. 2019. Metodologi Penelitian Sejarah Islam . Yogyakarta: Ombak. Aksa. 2017. ―Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia.‖ YUPA: Historical Studies Journal Vol. 1, No.1: 2. Al Zastrou. 2006. Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI . Yogyakarta: LKiS. Anderson, Benedict. 2006. Immagined Communities . Revisions. London: Verso.
Anshary,  Muhammad  Isa,  dkk.  1956. Bahaja  Merah  di  Indonesia .  Bandung:  Front  Anti Komunis.
Argenti,  Gili.  2019.  ―Islam  Politik  di  Indonesia:  Tranformasi  Gerakan  Sosial  Aksi  Bela Islam 212 dari Gerakan Demonstrasi ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik, dan Ekonomi.‖ Jurnal Unsika Vol. 1 (Januari): 1–23.
Azra,  Azyumardi.  1996. Pergolakan  Politik  Islam:  Dari  Fundamentalisme,  Modernisme,  Hingga Post-Modernisme . Jakarta: Paramadina. ———. 2016. Jaringan Ulama Timur Tengah Abad XVII-XVIII . Perenial. Jakarta: Kencana. Bachtiar, Tiar Anwar. 2018. JAS MEWAH: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah & Dakwah . Yogyakarta: Pro-U Media.
———.  2021. Politik Islam di Indonesia: Wacana Tentang Khilafah, Syariat Islam, Demokrasi dan Dinamikanya dalam Sejarah Islam . Bandung: Persis Press. Bakar, A. 2018. ―Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar.‖ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Pandangan Islam Vol. 8, No.1 (April): 50–77. BBC News . 2018. ―HTI Dinyatakan Ormas Terlarang,‖ Mei 2018. Budiarjo, Miriam. 2015. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Kompas Gramedia Utama. Burhani, Ahmad Najib. 2016. ―Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan.‖ Jurnal Ma’arif Vol. 11, No.2: 15–29. Burhanudin, Jajat. 2012. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia . Jakarta: Mizan. Dahrendorf,  Ralf.  1986. Konflik dan Konflik Masyarakat dalam Industri: Sebuah Analisa Kritik . Terjemahan oleh Ali Mandan. Jakarta: Rajawali Press.
Effendy,  Bachtiar.  2011. Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Democration Project.
Fanany,  Ismet  and  Rebecca  Fanany.  2020.  ―Religion  and  Populism:  The  Aksi  212
Movement in Indonesia.‖ Bristol University Press , 245–58. https://doi.org///doi.org/10.51952/9781447353867.ch014. Fauzan, Pepen Irpan. 2019. Negara Pancasila vis-à-vis Negara Islam; Pemikiran Politik M. Natsir dan M. Isa Anshary (1945-1960) . Garut: STAIPI Garut Press.
Gaffar, Afan. 1993. ―Islam dan Politik dalam Era Orde Baru.‖ Journal UNISIA No. 17: 69– 79.
Garadian, Endi Aulia. 2017. ―Membaca Populisme Islam Model Baru.‖ Studia Islamika Vol. 24, No.2: 379–93.
Hakim,  Lukmanul.  2020.  ―Analisis  Historiografi  Terhadap  Pemikiran  Azyumardi  Azra dalam Jaringan Ulama.‖ Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 18, No. 2: 517–46.
Harianto. 2022. ―Perlawanan DI/TII Terhadap Negara (Studi Terhadap Gerakan DI/TII di  Sulawesi  Selatan).‖ Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Vol.  10,  No.1 (Januari): 101–10.
Hilmy,  Masdar.  2011.  ―Akar-Akar  Transnasionalisme  Islam  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI).‖ Jurnal Islamica Vol. 6, No.1 (September): 1–13. Jabali, Fu’ad. 2010. Sahabat Nabi: Siapa, Ke Mana, dan Bagaimana? Bandung: Mizan. Jahroni, Jajang. 2004. Gerakan Radikal Salafi di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo.
Jubba,  Hasse,  Tawakkal  Baharuddin,  Mustaqim  Pabbajah,  dan  Zuly  Qodir.  2020. ―Dominasi Internet Di Ruang Publik: Studi Terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela  Islam  212  Di  Indonesia.‖ Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian 15  (1):  1–13. https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.1631.
Kamsi.  2013.  ―Citra  Gerakan  Politik  Islam  dalam  Lintasan  Sejarah  Perpolitikan  Bangsa Indonesia  (Studi  Era  Pra  Kemerdekan  sampai  dengan  Era  Orde  Baru).‖ Jurnal Millah Vol. 13, No.1: 109–53.
Karim,  Syahrir.  2016.  ―Islam  Ideologis  dan  Gerakan  Politik  Islam  Kontemporer.‖ Jurnal Politik Profetik Vol. 4, No.2: 130–45. Kuntowijoyo. 2008. Penjelasan Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Laffan,  Michael  Francis.  2003. Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Wind . London and New York: Routledge and Curzon.
Latif, Yudi. 2018. Wawasan Pancasila . Jakarta: Mizan. Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i.  2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita .  Edisi  Digital. Jakarta: Democration Project.
Machasin.  2011. Islam  Dinamis  Islam  Harmonis:  Lokalitas,  Pluralisme,  Terorisme .  Yogyakarta: LKiS.
Madinier, Remy. 2013. Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral . Bandung: Mizan.
Madjid,  Dien  dan  Johan  Wahyudi.  2014. Ilmu  Sejarah  Sebuah  Pengantar .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup.
Mahamid, Muhammad Nginwanun Likulil. 2022. ―Gerakan Ideologi Islam Transnasional di Indonesia dalam Film JKDN Karya Nicko Pandawa.‖ Jurnal Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol. 7, No.1 (83–109): 83–10.
Maulana,  Ilham  Fariq.  2020.  ―Political  Propaganda,  Mass  Mobilization,  and  Narrative  of Habib Rizieq Shihab in The Akbar 212 Reunion.‖ al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Vol. 5, No.2 (Juli): 252–94.
Mubarak,  M.  Zaki.  2015.  ―Dari  NII  ke  ISIS:  Transformasi  Ideologi  dan  Gerakan  dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer.‖ Episteme Vol. 10, No.1 (Juli): 78–98.
Muhajir, Aziz. 2016. ―Politik Daud Beureueh dalam Gerakan DI/TII Aceh.‖ Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol. 4, No.1 (Juni): 1–18. Mujibbudin,  M.  2018.  ―Kontruksi  Media  dalam  Gerakan  Islam  Populis  212.‖ Journal Sosiologi Agama Vol. 12, No.2 (Juli): 261–82. Nugroho,  Anjar.  2013.  ―Wacana  Islam  dan  Negara  Era  Pra-Kemerdekaan:  Pergulatan Ideologis  Kelompok  Islam  dan  Nasionalis  Sekuler.‖ Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman  al- Afkaruna , 129–47. https://doi.org/10.181196.
Pradipta,  Abidatu  Lintang  et.  al.  2018.  ―Analisis  Bingkai  Pemberitaan  Aksi  Bela  Islam  2 Desember  2016  (Aksi  212)  di  Media  Massa  BBC  (Indonesia)  dan  Republika.‖ Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi Vol. 48, No. 1: 109–24.
Pratama,  Dea  Bhakti.  2021.  ―Populisme  Islam  dalam  Gerakan  212  (Studi  Kasus:  Lima Organisasi  Keagamaan).‖ Saskara  Indonesian  of  Journal  Society  Studies Vol.  1,  No.1 (Juni): 1–26.
Putra, Okrisal Eka. 2008. ―Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru.‖ Jurnal Dakwah Vol.12, No.2 (Juli): 185–201.
Rabbani,  Burhanudin,  Nila  Sastrawati.  2021.  ―Kebangkitan  Islam  dalam  Sistem  Politik  di Indonesia  (Studi  Analisis  Dampak  Gerakan  212).‖ Jurnal  Siyasatuna Vol.  2,  No.1 (Januari): 42–53.
Rafiudin,  Muhammad.  2015.  ―Mengenal  Hizbut  Tahrir  (Studi  Analisis  Ideologi  Hizbut Tahrir vis a vis NU).‖ Jurnal Islamuna Vol. 2, No.1 (Juli): 29–55. Razak, Yusron. 2008. Sosiologi Sebuah Pengantar . Ciputat: Lembaga Sosiologi Agama. Renhoard,  John  Musa.  2019.  ―Politik  Identitas  Masa  Orde  Barudi  Indonesia  Memasuki Masa Reformasi.‖ Journal Societas Dei Vol. 6, No.1 (April): 115–31. ―Rizieq Shihab: FPI Dibubarkan Setelah Semua Syarat Terpenuhi.‖ 2021. CNN. Sanusi, Anwar dkk. 2022. ―Hijrah and Islamic Movement in Indonesia: Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo’s Perspective.‖ Journal al-Turats Vol.28, No.1: 19–30. Septiana,  Elis  Nugraha  et.  al.  2020.  ―Aksi  212  dan  Kemenangan  Anies-Sandi  pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017.‖ JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10, No. 2: 211–30.
Shobron,  Sudarno.  2014.  ―Model  Dakwah  Hizbut  Tahrir  Indonesia.‖ Jurnal Profetika Vol. 15, No.1 (Juni): 44–62.
Siregar, Parlindungan. 2021. ―The History of Moslem Intellectuals: A Case Study at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.‖ Al-Turas Vol. 27, No.2 (Juli): 329–44.
Suara Masjumi. 1954. ―Aidit Mengkhawatiri Front Ant Komunis,‖ Oktober 1954.
——— . 20 September1954. ―Masjumi Wilajah Jawa Barat Bentuk Front Anti Komunis,‖ 20 September1954.
Suhelmi, Ahmad. 2014. Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia . Bandung: Mizan.
Syaefudin, Machmud. 2014. ―Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI).‖
Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 34, No. 2 (Juli): 259–75.
Tohari, Chamim. 2019. ―Konsep Ijma’ dalam Ushul Fiqih dan Klaim Gerakan Islam 212.‖ Aqlam: Jurnal of Islam and Plurality Vol. 4, No.2: 150–63. Ubaedillah,  Abdul  Rozak.  2013. Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education: Demokrasi, Hak Azazi Manusia dan Masyarakat Madani . Ciputat: ICCE.
Widianingsih,  Miati  et.  al.  2018.  ―Agama  dan  Sains:  Telaah  Kritis  Tafsir  Ayat  Berbasis Angka (Numerik) dalam Gerakan 212.‖ Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains Vol. 1 (September): 139–43. Widyastuti, Nurprapti Wahyu et. al. 2022. ―Pemaknaan Aksi Super Damai 212 dan Gerakan Kebangkitan  Ekonomi  Umat  Islam  di  Indonesia.‖ Jurnal Komunika Vol.  5,  No.  1: 91–106.
Zamzami, Faisal. 2016. ―Ahli Bahasa: Ucapan Ahok Merupakan Penistaan Agama.‖ Serambi
News , 16 November 2016.