## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.169 https://mhn.bphn.go.id

## URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI
(Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances)

## Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Universitas Pelita Harapan
Lippo Plaza Medan, Lantai 5 - 7, Jl. Imam Bonjol No.6, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota.Medan, Sumatera.Utara 20112
e-mail: albertlodewyksiahaan@gmail.com

## Abstrak
Banyaknya kasus peretasan data pribadi di Indonesia mendorong pemerintah lebih memperhatikan sektor perlindungan data pribadi warga negaranya, fenomena ini terjadi sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih hingga untuk mendapatkan yang diinginkan dilakukan dengan cara apapun, lebih parahnya lagi peretasan ini dilakukan untuk tujuan memperjualbelikan di situs dark web . Adapun permasalahan yang dibahas pada pembahasan ini, yakni bagaimanakah urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini? Metode penelitian pada pembahasan ini adalah menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan  penggunaan studi dokumentasi dan studi kasus, sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.  Penganalisisan  data  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yakni  dengan  memberi  gambaran kasus untuk menjawab permasalahan. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah belum adanya kepastian dari suatu Undang-Undang terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam ranah platform Marketplace . Pemerintah belum mengambil kebijakan untuk segera mengesahkan undang-undang perlindungan pribadi, hal yang demikianlah yang membuat semakin maraknya peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi warga negaranya di platform Marketplace . Dari keadaan tersebut diharapkan segera agar negara dan pemerintah secepatnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar kepastian hukum dan keamanan data warga negara yang bertransaksi di Marketplace lebih merasa aman. Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan, Data Pribadi, Marketplace .

## Abstract
The number of cases of hacking personal data in Indonesia encourages the government to pay more attention to the private data protection sector of its citizens, this phenomenon occurs in line with increasingly sophisticated technological advances so that to get what you want is done in any way, even worse this hack is carried out for the purpose of trading on dark web sites. . As for the problems discussed in this discussion, namely, what is the urgency of regulating personal data protection on the Marketplace platform against current technological advances? The research method in this discussion is using normative legal research methods with the use of documentation studies and case studies, data sources come from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the data using qualitative analysis methods, namely by providing an overview of the case to answer the problem. The result of the discussion of this research is that there is no certainty from a law on the protection of personal data in Indonesia,  especially  in  the  realm  of  Marketplace  platforms.  The  government  has  not  taken  a  policy  to immediately ratify the personal protection law, this is what makes hacking and breaches of the personal data of its citizens more widespread on the Marketplace platform. From this situation, it is hoped that the state and government will immediately pass the Personal Data Protection Law so that legal certainty and data security for citizens who transact in the Marketplace feel more secure.
Keywords : Urgency, Protection, Personal Data, Marketplace.

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan sangat pesat dan cepat sehingga berefek pada percepatan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Pada era ini setiap kegiatan kita akan dapat diketahui dan dikendalikan oleh internet. Implikasi  dari  era  ini  sangat  besar  ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. 1 Dalam kehidupan sehari- hari tanpa disadari dampak tersebut sering dirasakan misalnya seperti memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran online sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jarak yang jauh. Dari canggihnya kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya  seperti  dalam  hal  munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa online yang bergerak di perdagangan online ( E-commerce ).
Suatu kebiasaan yang menjadi ada dikarenakan kemajuan di dunia perdagangan online ialah suatu kebiasaan untuk berbelanja. Perkembangan dan
1  Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum.Terhadap Para Pihak Di.Dalam Layanan Financial Technology Berbasis. Peer to Peer (P2P) Lending.(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Dinamika, Vol.26 No.4, Hal.408-421 2  Romindo.Et Al., “E-Commerce:.Implementasi, Strategi, Dan.Inovasinya”, (Medan: Yayasan.Kita  Menulis, 2019), hlm. 2.
pilihan agar berbelanja online pada saat ini lebih banyak melalui platform Marketplace . Marketplace adalah suatu tempat dan ruang yang menghubungkan antara si penjual, si pembeli, dan para komunitas lainnya melalui suatu transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang dan/ atau jasa yang biasanya dapat dilakukan melalui website atau aplikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi pada saat ini, maka memberikan dampak terhadap budaya perdagangan, dalam e-commerce baik penjual maupun pembeli dapat melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat yang terbatas. 2
Kegiatan transaksi perdagangan di Marketplace tidak terlepas dari perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan pengguna layanan di Marketplace tersebut, hal ini sejalan  dengan  tingginya  penggunaan internet oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh pengguna dalam hal ini ialah adanya peretasan data pribadi pengguna dari platform Marketplace tersebut. Melakukan kegiatan di Marketplace pada awalnya mewajibkan  setiap  pengguna  memiliki akun tersendiri dengan format yang sudah ditentukan oleh pihak platform Marketplace sendiri, memuat informasi nama pengguna, nomor handphone, tempat dan tanggal lahir, domisili, alamat email, hingga data kartu kredit dari pengguna. Data pribadi dari pengguna tersebut disimpan oleh

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
platform Marketplace untuk  kepentingan dari syarat pendaftaran akun penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir secara global terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang berdampak terhadap Indonesia contohnya pada kasus Yahoo tahun 2014 ketika dalam proses penjualan kepemilikan pada Verizon, menyatakan telah mengalami kebocoran 500 juta data pelanggan dan yahoo menderita kerugian dengan menurunnya omset penjualan hingga 350 juta dolar. 3
Pembicaraan perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga kemampuan untuk siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. 4
Seiring berjalannya waktu, dikarenakan perkembangan teknologi saat ini segala cara bisa dilakukan agar terpenuhinya kepentingan  suatu  golongan  maupun individu, baik itu untuk mendapatkan keuntungan sehingga merugikan pihak lain  (misalnya  untuk  kepentingan  di perbankan ( scam ).  Misalnya  saja  seperti adanya perbuatan peretasan data pribadi di platform Marketplace yang dilakukan
3 https://www.csoonline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the-21stcentury.html 4  Wahyuni.Djafar dan.Asep Komarudin, Perlindungan Ha ke atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam,.Jakarta, 2014, hlm. 2
5 Gunawan.Widjaja Dan Kartini.Muljadi, Pedoman Menangani.Perkara Kepailitan, (Jakarta: PT Rajagrafindo,.2003), hlm. 111.
pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Informasi pribadi dari pengguna tersebut diretas dan diambil untuk dimanfaatkan hingga dijual ke situs web yang lainnya (saat ini sering dikenal dengan istilah darkweb ). Banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi di era digital ini, sehingga harus dilindungi. Namun, banyak orang tidak  menyadari  bahwa  informasi  pribadi mungkin disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia  maya,  seperti  peretasan  ( hacking ) media sosial dan cracking (pembajakan), sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, hingga terjadinya penipuan online. Perlu diketahui bahwa, transaksi  timbul  akibat  adanya  suatu hubungan hukum yang dilindungi oleh hukum  baik  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja. 5
Pentingnya mengenai perlunya sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi perlahan disadari oleh pemerintah, di mana mulia dilakukannya penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang. Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tapi sejauh ini masih bersifat umum . Pada Undang-Undang.

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
Nomor 7 Tahun 1992 tentang . Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang . Administrasi Kependudukan sebagaimana . telah diubah dengan Undang- Undang . Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang . Kesehatan, Undang- Undang . Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak .
Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang . Kearsipan, Undang- Undang . Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi . Elektronik, Peraturan Menteri .
Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 mengenai . Perlindungan Data Pribadi dalam . Sistem Elektronik yang berlaku . sejak Desember 2016, Peraturan . Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang . Perdagangan Melalui Sistem . Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun . 2019 Tentang Penyelenggaraan . Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri . Komunikasi dan Informatika Republik . Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang . Perlindungan Data Pribadi Dalam . Sistem Elektronik, dan terakhir . Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang.Kerahasiaan dan Keamanan . Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.

## Menurut Kamus Besar Bahasa
6 Definisi data pribadi.- Kamus Bahasa Indonesia.(diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
7  Rosalinda.Elsina Latumahina, Aspek.Hukum Perlindungan Data.Pribadi di Dunia Maya, Jurnal. GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2,.Desember 2014, hlm. 16.
Indonesia, data.pribadi merupakan data. yang berkenaan dengan ciri . seseorang, nama, umur, . jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan . dalam keluarga. 6 Definisi  lain  dari  data pribadi adalah data . yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. 7 Dari definisi di atas, diketahui bahwa . data pribadi erat hubungannya . dengan keamanan data diri seseorang, jika . ditelusuri pada aturan hukum di Indonesia, pengaturan tentang . perlindungan data pribadi ini masih . belum cukup memadai. Artinya  perlindungan  data  pribadi  masih lemah hingga masih bersifat umum.
Berita baiknya saat ini sampai dengan tulisan ini dibuat, Indonesia sedang mem- persiapkan dan merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang memuat tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pe- ngecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, Lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, rancangan undang- undang ini akan mengatur kerjasama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi. Dengan rancangan undang-undang di atas tersebut, perlunya urgensi agar undang-undang tersebut segera diselesaikan dan disahkan untuk kepastian hukum dan memberantas perbuatan-perbuatan peretasan data

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
pribadi di zaman teknologi saat ini.
Dari uraian di atas, permasalahan yang diangkat dan akan dibahas ialah bagaimanakah urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini? Permasalahan diatas muncul dikarenakan saat ini Indonesia masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, saat ini masih dalam bentuk perancangan saja. Hal inilah yang kemudian mendorong dibahas pembahasan ini agar pemerintah segera mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi.

## B.  Metode Penelitian

## Penelitian ini menggunakan Penelitian
Hukum . Normatif,  yakni  sebuah  alur  dan prosedur . penelitian  ilmiah  digunakan  me- nemu kan  kebenaran  berdasarkan . logika keilmuan  dari  sisi  normatifnya.  Peneliti- an  hukum.normatif  ini  digunakan  untuk menemukan . hukum, prinsip-prinsip hu- kum, doktrin hukum . yang bertujuan agar menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  ada- lah  penelitian  tentang  norma-norma  dari hukum  positif  pada  negara  dengan  suatu maksud dan tujuan praktis yakni menyelesai- kan . suatu sengketa (permasalah hukum). 8 Dalam  pengertian . hukum  normatif  di atas,  mempunyai  arti  pengertian  bahwa penelitian hukum . normatif ini dilaksanakan
8 Asmak  Ul.Hosnah,  et  al.,  Karakteristik.Ilmu  Hukum  Dan  Metode.Penelitian  Hukum  Normatif,  (Rajawali  Pers, Depok, 2021),.hlm. 224.
9 Mukti.Fadjar dan Yulianto Achmad, Dualisme.Penelitian Hukum Normatif.dan Empiris, (Pustaka.Pelajar, Yogyakarta, 2010.), hlm. 97.
dengan . maksud dan tujuan menyelesaikan . masalah (hukum) dengan berpedoman . pada tatanan norma-norma hukum . positif suatu negara (masyarakat).
Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni terdiri dari Undang-Undang berkenaan dengan data pribadi, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan data pribadi, peraturan Menteri yang berkenaan dengan data pribadi, serta surat edaran berkenaan dengan keamanan data pribadi. Menggunakan juga bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan internet. Menggunakan juga bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan studi kasus.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan . analisis  kualitatif,  yaitu analisis dengan . memberi gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, analisis tersebut lebih mengutamakan . mutu atau kualitas dari data. Analisis data merupakan . kegiatan  dalam  penelitian  yang . berupa melakukan kajian atau . telaah terhadap hasil . pengolahan data yang dibantu . dengan teori-teori yang telah . didapat sebelumnya. 9 Analisis data dengan metode . kualitatif  ini yaitu melakukan . interpretasi (penafsiran) terhadap . bahan-bahan hukum yang . telah

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## diolah.
10

## C. Pembahasan
Dalam perkembangannya khususnya pasca  amandemen  konstitusi  Undang-
Undang Dasar 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang tentang hak asasi manusia ( bill of rights ) dalam  konstitusi,  yakni  di  bab  XA  Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Di era perkembangan digital saat ini, Indonesia telah . memiliki aturan soal perlindungan . data pribadi, namun belum . cukup untuk meminimalisir persoalan- persoalan yang . muncul  seperti  peretasan dan . pembobolan data pribadi pengguna. Adapun aturan-aturan itu . dituangkan dalam bentuk Peraturan . Menteri (PERMEN) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan . Data Pribadi (PDP) ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan
10 Meruy.Hendrik Mezak, Jenis, Metode.dan Pendekatan Dalam.Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret.2006), hlm. 94.
11 https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menunggu-uu perlindungan-data-pribadi (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
12 Celina.Tri Siwi Kristiyanti, Hukum.Perlindungan Konsumen,.(Sinar Grafika,: Jakarta, 2011), hlm.13.
dan berlaku . sejak 1 Desember 2016 .
Permen ini adalah satu dari 21 Permen yang . merupakan turunan dari Peraturan . Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2012 Tentang . Penyelenggaraan Sistem dan . Transaksi Elektronik (PSTE) yang diundangkan. dan berlaku sejak 15 Oktober 2012. Pada Oktober lalu, 11 Kominfo mengeluarkan Peraturan . Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang . Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik . (PSTE), yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah . Nomor 82 tahun 2012.  Revisi aturan ini . menimbulkan kritikan dari banyak pihak. Termasuk beberapa komisi I DPR RI, karena dalam aturan itu . pemerintah melalui Kemenkominfo . mengizinkan data-data tertentu . dapat disimpan di luar Indonesia. Perlindungan data pribadi sangat penting  saat  melakukan  transaksi  online karena data pribadi terkait dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang rentan, ia harus dilindungi secara hukum. 12 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan  definisi  perlindungan  ialah sesuatu hal (perbuatan dan sebagainya dengan tujuan memperlindungi, sedangkan data adalah keterangan yang benar dan  nyata  atau  dalam  artian  informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer,  seperti  representasi  digital  dari teks,  angka,  gambar  grafis,  atau  suara. Sedangkan  pengertian  dari  pribadi  adalah

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## keadaan manusia sebagai perseorangan.
13
Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang atas segala keterangan dan informasi yang benar dan nyata. Dalam kajian ini, perlindungan yang diberikan kepada pengguna ialah perlindungan data  pribadi  di  aktivitas  transaksi online Marketplace , perlindungan yang diberikan untuk jaminan dan keamanan data pribadi pengguna dari serangan dan peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sebut saja hacker.
Saat ini salah satu Marketplace yang paling  banyak  aktivitas  transaksinya adalah online Marketplace . Dalam bukunya yang berjudul Security, Rights, and Liabilities in  E-commerce , Matsuura menjelaskan bahwa Marketplace adalah jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi modern. 14 Dalam artian lainnya, Marketplace berperan sebagai perantara antara penjual online dan pembeli online . Marketplace umumnya dikenal sebagai sebuah website yang menyediakan tempat bagi para pelaku bisnis online yang ingin menjual produk-produk mereka. Melalui Marketplace , para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang mereka cari dari berbagai toko online , hingga pembeli diberikan keleluasaan untuk
13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/.(diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
14 Jeffey.H. Matsuura, Security, Rights,.and Liabilities in E-commerce,.(Artech House,.London,.2002), hlm.2.
15 Pratama,.Yoga  Geistiar,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  data  Pribadi.Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  dari. tindakan penyalahgunaan oleh.Pihak Ketiga. Vol. 3. Nomor 1, hlm.10-12.
memilih dan melakukan perbandingan produk dari satu toko dengan toko lainnya, baik itu dari segi harga, kualitas, maupun modelnya secara bersamaan dengan mudah. Hal yang demikian menjadi salah satu daya tarik Marketplace bagi masyarakat.
Mengapa harus Marketplace ? Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Marketplace , yakni nyaris tanpa modal, cara penggunaannya mudah, bisa menjual barang apa saja (barang umum yang dibutuhkan banyak orang), promosi dibantu oleh pihak Marketplace , kehilangan konsumen  tidak  perlu  menjadi  hal  yang dikhawatirkan, tingkat kepercayaan pembeli lebih besar, dan penjual bisa memantau langsung perkembangan bisnisnya. Ada  kelebihan  namun  pasti  ada  juga kekurangannya,  diantaranya  ialah  tingkat persaingan yang ketat, bergantung kepada pengelola Marketplace , kondisi pasar yang sporadis, tidak ada peluang branding, dan rentan akan peretasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas informasi dan data pribadi pengguna layanan Marketplace .
Kemajuan teknologi dan informasi bisa menjadi bumerang bagi penggunanya, hal ini disebabkan masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi dari pengguna di layanan Marketplace , tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (pengguna layanan di Marketplace ). 15 Sudah banyak kasus peretasan yang dilakukan di Indonesia khususnya,  seperti  yang  pernah  terjadi

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
dikutip  dari  finance.detik.com  antara  lain kebocoran data di Lazada, diketahui bahwa data-data pribadi tersebut sudah dijual di dark web dengan harga US$ 1.500. Selanjutnya terjadi juga kebocoran data di Marketplace Cermati  yang  diketahui bahwa telah ramai diperjualbelikan data sebagainya 2,9 juta pengguna mulai dari data kartu tanda anggota, asuransi, hingga kartu kredit penggunanya. Yang heboh saat ini terjadi juga ialah kasus kebocoran data di perusahaan e-commerce Tokopedia, bukan hanya 1-2 juta data saja yang bocor tetapi hingga belasan juta data. Fenomena peretasan ini terjadi pada bulan Maret 2020 lalu, yang mempengaruhi 15 juta penggunanya. Pihak Tokopedia memberikan tanggapan perihal peretasan data ini, dengan adanya upaya pencurian data pengguna tersebut, seperti password , tetap berhasil melindungi. Pihak Tokopedia menyarankan  kepada  setiap  pengguna agar  rutin  dan  berkala  untuk  mengganti password akunnya demi keamanan dan kenyamanan bertransaksi. 16
Dari temuan dan kasus di atas, negara harus hadir dan siap bertempur melawan hacker yang mencoba meretas data-data dan  informasi  dari  setiap  pengguna  di platform Marketplace di Indonesia. Ada banyak cara untuk bisa ditempuh oleh negara dan pemerintah yakni dengan mempercepat penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
16 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran-data-yang-heboh- terjadi-di-indonesia/2 (diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
17  Danrivanto.Budhijanto, Hukum Telekomunikasi,.Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi,PT. Refika Aditama,Bandung,2010,hal.4
untuk sekarang ini masih dalam bentuk perancangan. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini mendapat dukungan dari  masyarakat  dikarenakan  tingginya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya perlindungan atas data pribadi, kesadaran ini dilatarbelakangi sejalan dengan meningkat dan maraknya kejadian kasus peretasan data dan kebocoran data pribadi di platform Marketplace , akibatnya data-data pribadi tersebut dijual dan disalahgunakan oleh pihak peretas.
Danrivanto Budhijanto, menjelaskan bahwa hak pribadi sebagai hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan suatu hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengelolaan dan mendapatkan suatu kepantasan, serta menambabh toleransi dan menjadikan jauh dari suatu perbuatan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. 17
Pada . aspek ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan dapat memperkokoh posisi dari Indonesia sebagai  tempat pusat . berbisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen . investasi yang dipercaya dan  dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
manajemen data global pada industri pengolahan  data  seperti  komputasi  awan untuk berkembang di Indonesia. 18 Aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah diatur pada berbagai perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang .
Telekomunikasi, Undang Undang Republik .
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Perlu diketahui bahwa perlindungan data pribadi ini merupakan hak yang dimiliki oleh  setiap  individu/  setiap  orang  untuk disimpan dan dirahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. 19 Untuk itu salah satu bentuk perlindungan data pribadi ini ialah dengan cara hadirnya negara sebagai pelindung masyarakat. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada negara perihal Perlindungan data pribadi ini untuk mengandung penghormatan atas
18 Erlina.Maria Christin Sinaga, FORMULASI.LEGISLASI PERLINDUNGAN.DATA PRIBADI  DALAM REVOLUSI.INDUSTRI 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, tahun 2020, hlm. 239
19  I Dewa.Gede Adi Wiranjaya.dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan.Hukum terhadap Pelanggaran Privasi.Konsumen dalam Bertransaksi.Online, Jurnal Kerta Semaya, Vol.4. No.4,.Juni 2016, hlm. 3.
20  Sinta.Dewi Rosadi, Perlindungan.Privasi dan Data Pribadi.dalam Era Ekonomi Digital.di Indonesia, (Bandung: Fakultas.Hukum Universitas.Padjadjaran, 2018), hlm. 96.
nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. 20
Berikut ada beberapa alasan mengapa perlunya percepatan untuk pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini, diantaranya: Pertama , keberadaan . Undang-Undang Pelindungan Data . Pribadi adalah bentuk . pelindungan negara atas hak atas privasi warga negaranya. Hak atas privasi merupakan . Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang– Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu, negara . wajib melindungi . hak atas privasi warga . negaranya. Salah satu bentuk . pemenuhan negara atas hak . atas privasi tersebut adalah . dengan mengeluarkan instrumen . hukum yang dapat melindungi data pribadi warga negaranya, yang dalam hal . ini adalah Undang-Undang . Perlindungan Data Pribadi. Melihat ke belakang, kasus kebocoran . data pribadi ini sering . terjadi berulang kali di beberapa . tahun belakangan ini, kejadian tersebut memperlihatkan . bahwa rentannya peretasan . keamanan data pribadi . di Indonesia.
Kedua , produk Undang-Undang

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
Perlin dung an Data Pribadi ini ialah suatu produk legislasi nasional yang kehadirannya sudah lama diidamkan dan ditunggu oleh masyarakat khususnya yang bergerak di dunia usaha. Alasan utamanya ialah dengan hadirnya undang-undang perlindungan  data  pribadi  ini  nantinya akan  dapat  memberikan  kepastian  hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Saat ini pelaku usaha masih memiliki keraguan di  dalam  mengimplementasikan  praktik perlindungan data pribadi ini, dikarenakan masih belum adanya payung hukum yang  pasti,  namun  dengan  akan  hadir dan disahkannya undang-undang ini bisa menjadi  dorongan  dan  kepastian  bagi pelaku usaha untuk melindungi data pribadi konsumennya.
Ketiga , dengan adanya Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi ini memberikan sanksi dan ketentuan bagi Marketplace yang  tidak  berhasil  menjaga, melindungi dan memberikan keamanan data terhadap data-data para penggunanya, jika ada aturan yang jelas maka platform Marketplace bisa diberi sanksi yang tegas nantinya.  Misalnya  saja  dengan  kejadian yang pernah terjadi, adanya kebocoran dan peretasan data pribadi hingga jebolnya rekening bank dari penggunanya, lantas siapa yang bertanggungjawab atas hal itu? Untuk saat ini belum ada payung hukum yang  mengaturnya,  maka  dalam  artian pihak layanan platform Marketplace tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Dengan pertimbangan  tersebut,  maka  perlunya pengesahan dari rancangan undang-
undang perlindungan data pribadi di Indonesia. “Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi” merupakan topik yang mewarnai diskusi-diskusi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini. Rasanya semua lapisan masyarakat (termasuk pemerintah dan DPR) setuju bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu yang “ urgen ” yang tidak bisa ditunda- tunda lagi.

## D. Penutup
Urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini masih belum ada  kepastian  dan  belum  adanya  suatu undang-undang khusus yang mengaturnya. Saat ini pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menggunakan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2016 Tentang  Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang dirasa masih belum cukup kuat menjadi payung hukum pada fenomena peretasan data pribadi di Marketplace Indonesia. Kebutuhan untuk melindungi data pribadi saat ini sudah menjadi suatu hal yang  penting  untuk  diperhatikan  oleh negara dan pemerintah. Dengan adanya perhatian  dari  pemerintah  dengan  setuju memasukkan kembali rancangan undang- undang perlindungan data pribadi ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), diharapkan agar segera disahkan guna kepentingan  perlindungan  data  pribadi, diharapkan agar tujuan pembuatan undang-

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
undang  ini  tidak  terhambat  dan  gagal  lagi untuk disahkan. Bagi pengguna layanan platform Marketplace , sebaiknya lebih peka dan jeli terhadap perlindungan data pribadi
yang dimulai dari diri sendiri seperti dengan selalu update dan  mengganti password akun untuk keamanan dan meminimalisir peretasan data oleh hacker .

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, . Penyiaran & Teknolog . Informasi: Regulasi &
Konvergensi , Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
Djafar, Wahyuni dan . Asep Komarudin, Perlindungan Hak Privasi . di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam , 2014.
Fajar,  Mukti . dan Yulianto Achmad, Dualisme . Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010.
Hosnah, et al., Karakteristik . Ilmu  Hukum  Dan  Metode  Penelitian . Hukum  Normatif , Depok: Rajawali . Pers , 2021.
Kristiyanti, Celina . Tri Siwi, Hukum . Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Matsuura, Jeffey H., Security, Rights, and . Liabilities in E-commerce , London: Artech House, 2002.
Romindo Et Al., “ E-Commerce: Implementasi, Strategi, Dan Inovasinya ”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
Rosadi, Sinta . Dewi, Perlindungan Privasi dan . Data  Pribadi.dalam  Era  Ekonomi  Digital  di Indonesia , Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018.
Widjaja, Gunawan . Dan Kartini . Muljadi, Pedoman Menangani . Perkara Kepailitan , Jakarta: PT
Rajagrafindo, 2003.

## B. Jurnal
I Dewa Gede . Adi Wiranjaya dan I Gede . Putra Ariana, Perlindungan . Hukum terhadap Pelanggaran . Privasi Konsumen dalam.Bertransaksi Online , Jurnal . Kertha Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016.
Meruy Hendrik . Mezak, Jenis, Metode . dan Pendekatan Dalam . Penelitian Hukum , (Law Review, Fakultas . Hukum Universitas Pelita . Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006).
Pratama Yoga . Geistiar,  “ Perlindungan Hukum . Terhadap data Pribadi Pengguna . Jasa Transportasi Online . dari tindakan penyalahgunaan . oleh Pihak Ketiga . Vol. 3. Nomor 1.
Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya , Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014.
Syaifudin . A,, “ Perlindungan . Hukum Terhadap Para . Pihak Di Dalam Layanan . Financial

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
Technology Berbasis . Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta) ”, Dinamika, Vol.26 No.4, 2020
Erlina Maria . Christin Sinaga, FORMULASI LEGISLASI . PERLINDUNGAN DATA PRIBADI . DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2020
Danrivanto . Budhijanto, Hukum . Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi &
Konvergensi,PT.Refika Aditama,Bandung, 2010.

## C. Internet
Definisi data pribadi, Kamus Bahasa Indonesia (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran- data-yang-heboh-terjadi-di-indonesia/2 (diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menunggu-uu perlindungan-data-pribadi (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
https://www.csoonline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the- 21stcentury.

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## BIODATA PENULIS
Albert Lodewyk . Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. Penulis . kelahiran Medan ini adalah dosen tetap Program Studi . Ilmu Hukum di Universitas Pelita . Harapan, Kampus Medan . sejak tahun 2015. Albert adalah lulusan Sarjana . Hukum Universitas Sumatera Utara . dan Magister Kenotariatan di . Kampus yang sama. Selain mengajar, beliau merupakan . praktisi  hukum  di  Kantor . Notaris/PPAT Albert Lodewyk . Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. dengan . wilayah kerja Sumatera Utara. Penulis aktif dalam . membuat berbagai artikel . dalam jurnal, Proceeding dan . buku buku (ISBN). Email: albert.siahaan@lecturer.uph.edu