Vol 11 No. 2 , Oktober 2021

## FAKTOR PENDORONG INDONESIA MENANDATANGANI KERJA SAMA INDONESIA EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION-COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IE-CEPA)
Shelly Pasaribu, email: shellykartikapasaribu@gmail.com Universitas Pertamina
Ardila Putri, email: ardilaputrisip@gmail.com
Universitas Pertamina

## ABSTRACT
Indonesia  cooperates  with  bilateral  trade  agreements  (BTA)  with  the  European  Free  Trade Association  (EFTA)  which  consists  of  Iceland,  Liechtenstein,  Norway,  and  Switzerland.  This cooperation is known as the Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)  which  was  signed  on  December  16,  2018.  IE-CEPA  is  a  bilateral  Indonesian agreement  that  grows  with  a  long  duration  of  negotiation  between  other  BTAs,  but  the stakeholders Indonesia has the persistence to get IE-CEPA. For this research, examine what are the  driving  factors  for  Indonesia  to  regulate  the  agreement.  In  analyzing  this  research,  the author uses the concept of a Bilateral Trade Agreement by Jayant Menon and uses qualitative research methods. There are two driving factors that influence both general factors and specific factors.  Where  in  general  factors,  the  dominant  factor  is  disenchanment  with  liberalization multilateral  level  and  Politically  motivated.  Meanwhile,  the  most  dominant  specific  factors  are sector expanding, market creating, and lobby driven
Kata kunci : Indonesia, IE-CEPA, bilateral trade agreement, negotiation issues, signing factor

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  memiliki  cukup  banyak  kerja  sama internasional  seperti  halnya  kerja  sama  bilateral.  Kerja sama  bilateral  ditandai dengan  dilakukannya  kesepakatan  antar  dua  negara  atau  negara  dengan organisasi resmi atau kelompok dalam memberikan kepentingan ekonomi yang saling  menguntungkan  (Amadeo,  2020a).  Salah  satu  kerja  sama  bilateral Indonesia  ialah  hubungan  bilateral  Indonesia  dengan European  Free  Trade Association (EFTA).
EFTA merupakan organisasi antar pemerintah Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan  Swiss  yang  didirikan  untuk  mempromosikan  perdagangan  bebas  dan integrasi ekonomi kepada mitra dagang di seluruh dunia (EFTA, n.d). Indonesia dengan negara-negara anggota EFTA melakukan suatu perundingan kerja sama bilateral yang secara resmi dimulai pada tahun 2005 dengan membentuk Joint Study  Group  (JSG).  Pada  tanggal  5-9  Juli  2010  Presiden  Swiss  melakukan kunjungan kewarnegaraan ke Indonesia untuk melakukan inisiasi perundingan. Pada awalnya penamaan kerja sama yang diusulkan di antara keduanya ialah Comprehensive EFTA-Indonesia Free Trade Agreement (CIETA) diubah menjadi
Vol 11 No. 2 , Oktober 2021
Indonesia-EFTA  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  (IE-CEPA) sampai  sekarang  (Kementerian  Perhubungan,  2013).  Pergantian  tersebut
dilaksanakan  guna  mencerminkan  masuknya  kerja  sama  dan  pengembangan kapasitas dalam perjanjian.
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sendiri adalah skema kerja  sama  ekonomi  yang  komprehensif  yakni  lebih  luas  dari  isu-isu perdagangan dan rancangan dari perjanjian tersebut menyangkut akses pasar, pengembangan  kapasitas  dan  fasilitasi  dari  perdagangan  dan  juga  investasi (Manurung,  2018).  Oleh  karena  itu,  CEPA  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas daripada sistem Free Trade Agreement (FTA), namun tujuan akhir CEPA ialah menurunkan biaya tarif perdagangan dari barang yang dieliminasi.
Perundingan  secara  resmi  dilakukan  pada  Januari  2011-2016  serta  dianggap sebagai substantially concluded atau disebut sebagai joint announcement pada November 2018 dan diakhiri dengan penandatangan IE- CEPA pada tanggal 16 Desember  2018  di  Jakarta  .  Dengan  begitu  IE-CEPA  telah  melalui  sejumlah perundingan selama delapan tahun dan masih berstatus penandatanganan. Isu runding  yang  diangkat  mencakup  isu-isu  perdagangan  jasa,  investasi,  hak kekayaan  intelektual,  perdagangan  dan  pembangunan  berkelanjutan,  fasilitasi perdagangan,  ketentuan  asal  dan  bea  cukai,  pengamanan  perdagangan persaingan  usaha,  legal  serta  kerja  sama  dan  pengembangan  kapasitas (Kementerian Pedagangan, 2018).
Manfaat  perjanjian  IE-CEPA  ialah  perluasan  akses  pasar  ke  negara-negara EFTA,  peningkatan  investasi  pelaku  usaha,  peningkatan  kapasitas  di  bidang pendidikan  dan  pelatihan,  pemanfaatan  EFTA  sebagai  pintu  masuk  produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa, serta peningkatan kerja sama yang lebih luas (Kementerian Pedagangan, 2018). Penguatan hubungan tersebut memungkinkan  peningkatan  serta  diversifikai  perdagangan  dan  investasi  dua arah yang akan menguntungkan kedua belah  pihak. Selain itu Indonesia dan EFTA  juga  menyetujui  Deklarasi  Bersama  terkait  kerja  sama  sekaligus Pengembangan Kapasitas.
Direktorat  Perundingan  Bilateral  Kementerian  Perdagangan  mencatat  bahwa Indonesia menempati posisi urutan ke-23 sebagai tujuan ekspor EFTA dan asal impor ke-25 pada tahun 2017. Lebih lanjut, dengan pasar EFTA yang makmur menjadi  nilai  tambah  bagi  Indonesia  sebagai  salah  satu  mitra  kerja  yang berpotensi besar menjadi trade partner dan penanaman modal jangka panjang terpercaya.  Lalu  pada  tahun  2020,  total  perdagangan  Indonesia  dan  EFTA bernilai  US$3,3  miliar  atau  meningkat  sebesar  92,62%  dibandingkan  tahun 2019 yang bernilai US$1,7 miliar (Kementerian Perdagangan, 2021).
Keuntungan  serta  peningkatan    ekonomi  dari  IE-CEPA  jelas  memberikan dampak  positif    bagi  kedua  belah  pihak  terutama  bagi  Indonesia.    Dengan durasi negosiasi yang lebih panjang dari Bilateral Trade Agreement (BTA) yang dimiliki  Indonesia  pada  umumnya,  para  pemangku  kepentingan  Indonesia memiliki  motivasi  dan  kegigihan  agar  perjanjian  tersebut  segera  disetujui. Motivasi  tersebut  dilandasi  oleh  faktor  pendorong  Indonesia  ingin  melakukan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
sampai menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini ialah untuk menguraikan  faktor pendorong apa saja yang melandasi Indonesia untuk  menandatangani  perjanjian  bilateral  IE-CEPA  walaupun  harus  melewati waktu yang cukup panjang hingga bisa terealisasi.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pengumpulan  data  melalui  penelusuran  data  secara  online.  Data  tersebut berasal  dari  artikel  jurnal,  laporan,  website  resmi  yang  bekaitan  dengan  isu mengenai  IE-CEPA.  Selain  itu,  pengumpulan  data  primer  atau  validasi  data dilakukan  dengan  wawancara  kepada  pihak  Direktorat  Perundingan  Bilateral Kementerian  Perdagangan  yang  khusus  menangani  pasar  non-  Uni  Eropa seperti EFTA.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  studi  literatur  yang  berasal  dari penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap IE-CEPA. Referensi yang pertama ialah artikel jurnal oleh Paryadi (2020) dengan judul “ Analisis Dampak dan  Strategi  untuk  Meningkatkan  Akses  Pasar  Indonesia  dalam  Menghadapi Indonesia  EFTA  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  (IE  CEPA) ”. Dalam tulisannya, penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dampak dan  strategi  Indonesia  dalam  menghadapi  ratifikasi  kerja  sama  perdagangan antara Indonesia dan EFTA dalam perjanjian CEPA. Tulisan ini juga memberikan pembahasan  mengenai  perdagangan  Indonesia  dengan  EFTA  baik  ekspor utama maupun impor utama Indonesia ke dan dari negara-negara EFTA.
Tulisan  lain  yang  digunakan  sebagai  studi  literatur  yakni  artikel  jurnal  karya Salam  &  Lingga  (2013) dengan  judul  “Peluang  Ekspor  Produk  Perikanan Indonesia  di  Pasar  EFTA”.  Dalam  tulisannya  lebih  memberikan  gambaran mengenai alasan dibentuknya inisiasi IE-CEPA adalah untuk meningkatkan atau memperluas  akses  ekspor  ke  pasar  EFTA  dan  peningkatan  investasi  EFTA  di Indonesia.  Salam  dan  Lingga  juga  memberikan  penjelasan  bahwa  dalam persetujuan  IE-  CEPA  harus  dilakukan  peningkatan  hubungan  ekonomi  yang didasarkan  pada  prinsip  kedaulatan,  saling  menghormati,  semangat membangun,  dan  keuntungan  bersama,  dengan  tetap  menyadari  keberadaan tingkat pembangunan yang berbeda dari kedua belah pihak.
Kedua  artikel  jurnal  tersebut  memiliki  relevansi  dalam  aspek  penelitian  kerja sama  Indonesia  dan  EFTA  dalam  IE-CEPA  terutama  untuk  melihat  faktor Indonesia  menandatangani  perjanjian  tersebut.  Selain  artikel  jurnal,  penulis juga menggunakan situs Kementerian Perdagangan Indonesia serta situs resmi dari  EFTA.  Lebih  lanjut,  untuk  menambah  data  dalam  penelitian, penulis  juga menggunakan  situs  online  lainnya  yang  berkaitan  dengan  isu  atau  informasi yang diteliti penulis.
Selanjutnya  data-data  yang  telah  diperoleh  oleh  penulis  di  analisis  dengan teknik triangulasi data dengan mereferensi silang atau cross-reference temuan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
yang didapat agar menghasilkan data yang valid. Referensi silang ini dilakukan melalui  pencocokan  data  yang  didapat  secara  online  dengan  data  yang dikumpulkan disaat wawancara dengan perwakilan  Kementerian Perdagangan. Setelah itu penulis menyusun data tersebut kedalam tulisan yang telah sesuai dan  teruji  kebenarannya.    Sehingga  hal  tersebutlah  yang  diharapkan  dapat memberikan  hasil  dari  analisis  faktor  pendorong  Indonesia  menandatangani kerja sama IE-CEPA.

## KONSEP BILATERAL TRADE AGREEMENT OLEH JAYANT MENON
Bilateral  Trade  Agreement  (BTA)  adalah  suatu  perjanjian  perdagangan  yang disepakati  oleh  dua  negara  anggota,  atau  antara  satu  negara  dengan Plurilateral  Trade  Agreements  (PTA),  BTA  dengan  satu  PTA  atau  antara  dua BTA dengan dua BTA lainnya (Menon, 2007). Konsep BTA tersebut ditulis oleh Jayant  Menon  dengan  menyebutkan  bahwa  faktor  pendorong  negara melakukan dan menyetujui suatu BTA ialah dilihat melalui faktor yang bersifat umum (general factors) serta faktor yang bersifat spesifik (specific factor).
Dalam  variabel general  factor  yang  diartikan  sebagai  motivasi  yang  secara umum berjalan bagi sebagian besar BTA. Dalam general factor terdapat empat indikator  yang  mempengaruhi  yakni disenchanment  with  liberalization multilateral level, snowballing or domino effect, BTAs tend attack less attention, dan politically motivated.
Indikator  yang  pertama  yakni disenchanment  with  liberalization  multilateral level  dimaksudkan  sebagai  bentuk  kekecewaan  negara  dengan  liberalisasi dalam  tingkat  multilateral  seperti  halnya  kegagalan  negosiasi Doha  Round dalam World  Trade  Organization  (WTO).  Hal  tersebut  memberikan  motivasi bagi  negara-negara  untuk  melakukan  BTA.  Indikator  yang  kedua  ialah snowballing or domino effect yang menunjukkan ada nya tren untuk melakukan perjanjian bilateral dalam satu kawasan. Dalam tulisannya Menon memberikan contoh  suatu  BTA  dilakukan  dalam  perjanjian  negara-negara  dalam  satu kawasan  seperti  negara-negara  dalam Asia  Pasific  Region  seperti  Jepang, Singapura,  Korea  Selatan  dan  New  Zealand  melakukan  BTA.  Indonesia  dan negara-negara EFTA tidak berada dalam kawasan yang sama.
Lalu indikator yang ketiga ialah BTAs tend attack less attention yang berkaitan dengan  sedikitnya  perhatian  dari  media,  oposisi,  maupun  golongan anti  free trade yang terdapat dalam perjanjian tersebut, sehinga menyebabkan tekanan yang  sangat  lemah  untuk  menentang  BTA.  Selanjutnya politically  motivated yang  menandai  bahwa  ada  motivasi  politik  dalam  berlangsungnya  perjanjian tersebut.
Sedangkan  faktor  pendorong  dalam variabel  specific  factor  memiliki  tiga indikator utama yaitu economically motivated BTA, strategic factor, dan event driven factor. Dalam economically motivated BTA terdapat sub indikator yakni sector  driven  dan  market  acces.  Sector  driven  sendiri  terdiri  atas  sector
expanding  dan  sector  excluding.  Dimana  sector  expanding  ialah  adanya perluasan  pasar  yang  dilakukan  dan  diliberalisasi  melalui  perjanjian  yang  sulit dicapai  sebelumnya.  Sedangkan sector  excluding  dibuat  untuk  memberikan kesempatan bagi negara dalam negosiasi BTA agar lebih fleksibel tanpa adanya sektor  yang  dianggap sensitif. Market acces juga  terdiri  atas  market restoring dan market  creating  dimana  market  restoring  adalah  pengamanan  atas akses pasar  terhadap  respon  dan  kondisi  perdagangan  global  yang  berlaku  jika diantara  kedua  negara  tergabung  dalam  PTA  yang  sama  dan  cinderung menurun.  Sedangkan market  creating  ialah  adanya  kesepakatan  dalam menghapus  tarif  dan  menciptakan  peluang  untuk  perdagangan  yang  semakin signifikan.
Indikator  selanjutnya  yaitu strategic  factor  yang  memiliki  dua  sub  indikator yakni lobby driven dan terror driven. Lobby driven adalah alasan pembentukan BTA  dengan  tujuan  dari  negara  untuk  menegosiasikan  isu  strategis  dengan pihak  yang  terkait.  Sedangkan terror  driven  adalah  faktor  yang  menekankan adanya  pemanfaatan  dari  BTA  untuk  memerangi  Tindakan  terorisme  tanpa adanya  hambatan  terorisme  dalam  wilayah  dengan  kemungkinan  gerakan terorisme akan berkembang. Terror driven tidak terdapat dalam IE-CEPA.
Indikator yang terakhir adalah event driven factor yang terdiri atas PTA, WTO accession, dan political. Dalam indikator PTA terdapat dua sub indikator yakni facilitation  yang  diartikan  sebagai  adanya  fasilitas  PTA  dalam  perjanjian  yang bertujuan  sebagai  jalan  masuknya  suatu  negara  ke  dalam  PTA  yang  sama. Sedangkan  sub  indikator  kedua  ialah integration  yakni  BTA  yang keanggotannya terdiri atas anggota PTA yang sama. Indikator WTO accession adalah  indikator  yang  menunjukkan  bila  salah  satu  anggota  dari  BTA  bukan angota  dari  WTO.  Dalam  IE-CEPA,  Indonesia  dan negara-negara EFTA  adalah negara anggota WTO. Indikator yang terakhir adalah political yang juga terdiri atas integration  dan  disintegration.  Integration  diartikan  sebagai  faktor pembentukan  BTA  untuk  mempercepat  integrasi  ekonomi  dalam  politik  union seperti  halnya  BTA  China  dengan  Hongkong  atau  China  dengan  Macao. Selanjutnya disintegration yang diartikan sebagai faktor yang terbentuk karena adanya  disentegrasi  politik  seperti  ketika  Uni  Soviet  dengan  BTA  nya  dengan negara  reruntuhannya  untuk  tetap  mempertahankan  afiliasi  politiknya.  Dalam indikator event  driven  ini  tidak  terdapat  relevansi  IE-CEPA  di  semua indikatornya, oleh karena itu indikator tersebut akan dikonstantakan.
Melalui  pandangan  BTA  oleh  Jayant  Menon  tersebut  penulis  akan  berusaha menganalisis  apa  yang  menjadi  faktor  pendorong  Indonesia  menandatangani perjanjian IE-CEPA dengan negara-negara EFTA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
ANALISIS  FAKTOR  PENDORONG  INDONESIA  MENANDATANGANI  IE- CEPA

## General Factors
Variabel general  factor  merupakan  faktor-faktor  yang  secara  umum melatarbelakangi  sebagian  besar  BTA  yang  pernah  dilakukan  dalam  lingkup global.

## a. Disenchanment with Liberalization Multilateral Level
Kekecewaan  negara  terhadap  pasar  liberal  dalam  lingkup  multilateral  telah memberikan dampak signifikan bagi negara-negara untuk lebih memilih sistem BTA.  Kekecewaan  tersebut  terjadi  karena  organisasi  multilateral  WTO  telah gagal menciptakan pasar yang efektif seperti belum dapat memberikan regulasi dalam  sistem  perdagangan  internasional.  Kegagalan  tersebut  digarisbawahi oleh  gagalnya Doha  Round  sebagai  wadah  perundingan  dalam  perdagangan multilateral dibawah naungan WTO (Menon, 2007).
Keberadaan  Doha  Round  dianggap  sangat  penting  karena  jika  perundingan tersebut  berhasil,  maka  dapat  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  bagi negara-  negara  berkembang  atau  negara  miskin.  Hal  tersebut  juga  akan mengurangi  pengeluaran  terhadap  subsidi  negara  maju  namun  meningkatkan perusahaan  keuangan  (Amadeo,  2020b).  Akan  tetapi  Doha  Round  memiliki kegagalan  yang  mempresentasikan  bahwa  perundingan  secara  multilateral dengan  jumlah  anggota  dari  berbagai  negara  berbeda  sangat  sulit  untuk mencapai  titik  kesepakatan.  Pada  saat  diperkenalkannya  Doha  Round  pada tahun  2001,  ditargetkan  bahwa  negosiasi  tersebut  akan  selesai  pada  Januari 2005 namun tenggat waktunya diperpanjang sampai Juni 2006 karena adanya ketidaksetujuan  antar  negara  anggota  mengenai  subjek  yang  ditawarkan (Amadeo, 2020b).
Permasalahan awal terjadi pada saat pertemuan awal Doha Round di Cancun, Meksiko tahun 2003 yang memperlihatkan banyak kemunduran dalam negosiasi tersebut. Doha  Round  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  yang  utuh  atas kepentingan  negara-negara  maju  dan  negara  berkembang.  Pasalnya  hal tersebut  terjadi  karena  negara  berkembang  tidak  menyetujui  proposal pertanian  Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa  terkait  pemberian  subsidi  pertanian kepada negara-negara maju ataupun negara kaya (Balakrishnan, 2008).
Selanjutnya pertemuan Doha Round dilaksanakan di Hongkong pada Desember 2005  dalam The  Sixth  Ministerial  Conference  yang  masih  membahas  masalah pertanian, non-agricultural  market  acces  (NAMA),  dan  isu-isu  pembangunan. Akan tetapi perundingan masih berada pada titik kebuntuan dan masih belum mendapatkan titik temu (WTO, 2005). Selanjutnya Doha Round menjadi sangat
lambat dan sampai melampaui target waktu yang diberikan sampai 2011 belum juga  memberikan  kesimpulan,  maka  negara-negara  anggota  menandai  tahun 2005 sebagai kegagalan yang besar bagi Doha Round. Jika subjek-subjek atau proposal  yang  sebelumnya  ditawarkan  Amerika  Serikat  dan  Eropa  diterima dalam melanjutkan subsidi pertanian yang ekstensif, maka negara berkembang terkhusus  negara  agrikultural  seperti  India  dan  Indonesia  akan  menjadi dirugikan (Akyüz et al., 2006).
Akibat Doha Round yang diinisiasikan tersebut mengalami kegagalan atau tidak menghasilkan  keuntungan  baik  dalam  sisi  ekonomi,  sosial  ataupun  kondisi perdagangan secara lingkungan yang tidak tepat diantara negara baik negara kaya  atau  miskin.  Kegagalan  tersebut  malah  menguntungkan  korporasi  elit dengan mendorong globalisasi sistem WTO sesuai dengan kepentingan mereka (Wallach & James, 2006). Akan tetapi kegagalan tersebut akhirnya memberikan kesempatan  yang  luar  biasa  pada  poros  ekonomi  global  yang  baru  dengan fundamental  yang  lebih  baik  seperti  peningkatan  kerja  sama  bilateral  secara signifikan.
Jadi Ketika Doha Round gagal, hal ini menurunkan kepercayaan negara kepada sistem multilateral dan memilih untuk melakukan kerja sama perdagangan yang bersifat  bilateral  termasuk  Indonesia.  Indonesia  tidak  ingin  menunggu kepastian konferensi tersebut yang menghabiskan banyak waktu dan kerugian. Dapat dilihat dari jumlah BTA Indonesia yang sangat banyak setelah kegagalan Doha  Round  pada  tahun  2005.  Bahkan  sebelum  kegagalan  Doha  Round tersebut  Indonesia  belum  memiliki  BTA  namun  sudah  melakukan  penjajakan dengan Jepang tahun 2003. Setelah kegagalan Doha Round, BTA yang dijalin Indonesia sangat banyak termasuk yang sedang berjalan dan empat perjanjian CEPA salah satunya Indonesia-EFTA CEPA (Wivanius & Adityo, 2021)
b. BTAs Tend Attack Less Attention
Faktor  umum  lainnya  ialah BTAs  Tend  Attack  Less  Attention  yang  diartikan sebagai  suatu  perhatian  yang  kurang  dari  media,  oposisi,  maupun  golongan anti perdagangan bebas BTA. Hal ini menyebabkan tekanan yang sangat lemah untuk  menentang  BTA  dan  bila  semakin  sedikit  tekanan  yang  terjadi  maka proses negosiasi atau perundingan akan semakin cepat diselesaikan.
Dalam  negosiasi  IE-CEPA  terdapat  satu  kelompok anti  free  trade  yang keberatan  akan  perjanjian  tersebut  berlaku  di  Indonesia,  yakni Indonesia  for Global  Justice  (IGJ).  IGJ  menilai  bahwa  IE-CEPA  berpotensi  merugikan  dari salah satu sisi. IGJ adalah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja pada isu- isu  liberalisasi  perdagangan  global,  khususnya  dalam  memantau  dan menanggapi  isu-isu  prioritas  terkait  perdagangan  seperti  kebijakan perdagangan nasional, perdagangan bebas, ATO, ASEAN, dan G20 (IGJ, n.d.).
IGJ bekerja dengan memberi perhatian besar kepada liberalisasi perdagangan terkhusus pada Indonesia dan dampaknya kepada masyarakat. Kegiatan yang
dilakukan  ialah  melalui  kritik  dalam  tulisan  ataupun  melakukan  kampanye terhadap  dampak  liberalisai  perdagangan  terhadap  Indonesia.  Untuk  perjajian IE-CEPA  sendiri,  IGJ menilai  bahwa The Agreement on Trade-Related Aspects of  Intelectual  Property  Rights  (TRIPS)-Plus  dalam  IE-CEPA  mengancam  akses obat-obatan murah dan hak atas kesehatan jutaan rakyat Indonesia.
TRIPS-Plus sendiri adalah proposal perjanjian Hak Kekayaan Intelektual terkait perdagangan  dan  biasanya  terdapat  dalam  perjanjian  WTO.  Proposal  dalam TRIPS-Plus  meliputi  data  ekslusivitas  pasar  pada  produksi  farmasi,  bahkan ketika  produk  tidak  dipatenkan  dan  paten  linkage  yakni  praktik menghubungkan  persetujuan  pemasaran  untuk  produk  generik  dengan  status paten  produk  pencetusnya  (IGJ,  2018a).  Singkatnya,  jika  TRIPS-plus  masuk dalam  IE-CEPA,  maka  persaingan  generik  akan  terhambat  sehingga  akses  ke obat-obatan  yang  terjangkau  di  Indonesia  akan  terancam  dan  dapat menghambat program Jaminan Kesehatan Nasional. IGJ juga mengkhawatirkan jika  ketentuan  tersebut  dimasukkan  kedalam  perjanjian  maka  akan  terjadi peningkatan biaya obat-obatan secara signifikan dan pasar generik obat-obatan Indonesia  akan  kalah  dengan  pasar  obat  paten  yang  akan  dimonopoli  (IGJ, 2018b).  Untuk  itu  IGJ  menyerukan  kepada  pemerintah  Indonesia  untuk  tidak meyetujui proposal TRIPS-plus dan kaitan patennya atau ketentuan lain dalam negosiasi EFTA.
Kementerian  Perdagangan  dengan  ini  memberikan  tanggapan  mengenai  hal tersebut,  dan  menegaskan  bahwasanya  Kementerian  Perdagangan memutuskan  segala  sesuatu  perundingan  perjanjian  kerja  sama  dengan kebijakan segala arah yakni menyeimbangkan semua pihak yang nantinya akan sama-sama mendapatkan keuntungan serta meminimalkan kerugian.
“Pada salah satu proses perundingan, IGJ datang dan duduk bareng komunikasi bareng dan bertukar pikiran. Dari pihak Kemendag sih kita bertukar pikiran dan menyampaikan  bahwa  persetujuan  ini  harus win-win  apalagi  kerja  sama  ini dengan negara maju dan memikirkan sensitifitas, interest dalam hal-hal lainnya dalam proses perundingan. Kemendag sih terbuka aja dan komunikasi dengan siapa aja.”(Wawancara dengan Ghanna Wivanius dan Rangga Adityo, 2021).
Dalam main agreement yang telah disetujui oleh semua pihak dalam IE-CEPA, perjanjian akan dijalankan dalam ketentuan TRIPS dan terdapat pada Chapter 5 dan Article  5  mengenai  protection  of  intellectual  property.  Para  pihak  yang bersangkutan harus memberikan dan memastikan perlindungan yang memadai, efektif,  perlakuan  non-diskriminatif  atas  hak  kekayaan  intelektual.  Selain  itu, terdapat  pula  langkah-langkah  untuk  penegakan  hak  tersebut  terhadap pelanggarannya  termasuk  pemalsuan  dan  pembajakan  sesuai  dengan Annex XVII  (perlindungan  kekayaan  intelektual)  dan  catatan  pemahaman  mengenai paten  serta  perjanjian  internasional  yang  dirujuk  kedalam  perjanjian  tersebut (EFTA, n.d.).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Segala penyusunan serta ketentuan dari setiap subjek telah diperhitungkan dan memiliki  perlindungan.  Ketentuan  tersebut  berdasarkan  persetujuan  WTO mengenai  aspek  terkait  perdagangan  kekayaan  intelektual  atau  TRIPS  dan memberikan  perlindungan  tingkat  tinggi  dengan  mempertimbangkan  prinsip- prinsip  perlakuan  yang  seimbang  (Kementerian  Hukum  dan  HAM,  2020). Dengan begitu, kritik  atau protes dari  IGJ terhadap perjanjian tersebut hanya sebatas  salah  satu  subjek  tertentu  saja.  Oleh  karena  itu  hal  tersebut  tidak memiliki  tekanan  yang  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  jalannya perundingan dan penandatangan IE-CEPA.

## c. Politically Motivated
Politically  motivated  memiliki  keterkaitan  dengan  rencana  strategis  dari  para pemangku  kepentingan  suatu  negara  termasuk  partisipasi  kebijakan  dari  para pemimpin  yang  berkepentingan.  Pada  masa  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo  periode  yang  pertama  memiliki  motivasi  politik  yang  kuat  terhadap perkembangan  ekonomi  terutama  melibatkan  kerja  sama  internasional  seperti trade  agreement.  Hal  tersebut  terdapat  pada  pengimplementasian  diplomasi ekonomi  sebagai  bagian  dari  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  sesuai  visi  dan misi  program  di  era  Pemerintahan  Joko  Widodo  periode  2015-2019.  Visi  dan Misi  yang  dijalankan  tersebut  sesuai  dengan  Nawacita  Presiden  Joko  Widoo yang  salah  satunya  sangat  mengedepankan  perekonomian  domestik  yakni dapat  bersaing  di  pasar  internasional  (Kementerian  Komunikasi  dan Informatika, 2015).
Untuk  berhasil  masuk  ke  dalam  pasar  internasional  maka  Indonesia  harus merancang kebijakan luar negerinya. Maka dalam menjalankan program priotas utama  pada  kebijakan  luar  negerinya  tersebut  ialah  dengan  memperkuat kinerja  diplomasi  ekonomi  Indonesia  dengan  tujuan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  domestik  (Sjahril  Sabaruddin,  2016).  Dalam  diplomasi  ekonomi tersebut  perdagangan  internasional  dan  investasi  menjadi  perhatian  yang utama dengan meningkatkan nilai ekspor dan secara aktif melakukan promosi serta kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang ditargetkan. Dengan ini pemerintah  Indonesia  memetakan  ekspor  pasar  internasional  menjadi  pasar tradisional dan pasar non tradisional.
Berdasarkan  Kementerian  Perdagangan  melalui  Pusat  Kebijakan  Perdagangan Luar  Negeri  (PKPLN),  pasar  tradisional  merupakan  negara  mitra  dagang Indonesia yang memiliki hubungan yang kuat dan menjadi tujuan pasar ekspor Indonesia sejak lama yakni masuk secara konsisten ke dalam 15 besar tujuan ekspor Indonesia selama 40 tahun atau lebih. Sementara pasar non tradisional adalah negara-negara potensial secara ekonomi dan prospektif sebagai tujuan pasar  dan  memiliki  kriteria  negara  tujuan  eksor  selama  10-39  tahun  atau negara  yang  belum  digarap  untuk  pengembangan  ekspor  ( untapped  market) (Sjahril Sabaruddin, 2016).
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Dalam  memaksimalkan  peningkatan  ekspor,  maka  kerja  sama  Indonesia dengan pasar tradisional harus dijalankan secara harmonis. Sedangkan dari sisi pasar  non  tradisional  harus  lebih  ditingkatkan  dengan  menguatkan  hubungan Indonesia  dengan  negara  yang  dituju  dan  mengakses  pasar  baru  yang  juga memiliki  potensi  yang  besar.  Dengan  melakukan  perluasan  pasar  non tradisional  pemerintahan  Indonesia  memiliki  keseriusan  dengan  cara uniteralisme  ( bottom-up  approach),  multilateralisme  (top-down  appoarch), serta bilateralisme (Kementerian Hukum dan HAM, 2020).
IE-CEPA  merupakan  pasar  bilateral  yang  tergolong  sebagai  pasar  non tradisional  Indonesia  yang  berada  di  Kawasan  Eropa,  sebelumnya  Indonesia telah memiliki hubungan perdagangan bagi negara-negara EFTA namun belum optimal.  Pasar  Indonesia  ke  EFTA  harus  dimanfaatkan  sejalan  dengan peningkatan  dari  potensi  pasar  non  tradisional  wilayah  Eropa  tersebut,  hal  ini berlaku untuk bidang yang ditentukan terutama bagi pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, arus investasi dan perdagangan negara-negara EFTA yang masuk ke Indonesia  juga  diwadahi  situasi  politik  Indonesia  yang  semakin  stabil  dan didukung  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang  menyeluruh  (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).
Dibawah  pemerintahan  Joko  Widodo,  pemerintah  difokuskan  untuk meningkatkan  angka  ekspor  Indonesia.  Untuk  itu  Kementerian  Perdagangan menggencarkan perjanjian dagang dan ekonomi dengan pasar non tradisional dan  untuk  mengatasi  defisit  neraca  perdagangan  dilakukan  intenfikasi  dan ekstenfikasi (Kementerian Perdagangan, 2019).  Intensifikasi dilaksanakan atas produk  yang  ada  lalu  dilakukan  peningkatan  secara  signifikan.  Sementara ekstenfikasi dilakukan dengan membuka pasar-pasar baru yang tujuannya juga untuk  meningkatkan  ekspor  seperti  pasar  EFTA  tersebut  (Kementerian Perdagangan, 2019).
Kementerian  Perdagangan  pada  tahun  2018  terus  menjalankan  misinya  untuk mendapatkan  pasar  baru  dan  tetap  meningkatkan  pasar  yang  sebelumnya sudah  ada.  Di  tahun  itu  juga  dengan  tercapainya  IE-CEPA,  Indonesia  lebih percaya  diri  dalam  perundingan-perundingan  bilateral  maupun  multilateral lainnya  yang  masih  dibahas  terutama  pasar  non  tradisional.  Selain  konsisten dalam penetrasi pasar, Kementerian Perdagangan juga mendorong peningkatan daya  saing  produk  ekspor  di  pasar  global  serta  mendorong  produk  Indonesia menjadi bagian Global Value Chain dan mendorong peningkatan ekspor produk yang bernilai tinggi.
Dengan  begitu  keberhasilan  IE-CEPA  menjadi  salah  satu  hasil  dari  dorongan dan dukungan penuh dari wujud kebijakan politik pemerintahan Indonesia agar segera  rampung  dan  dapat  memproyeksikan  ekspor  Indonesia  agar  lebih meningkat.  Ditambah  lagi  keuntungan  signifikan  akan  didapatkan  oleh Indonesia dari investasi negara-negara EFTA dengan PDB yang sangat tinggi.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
“Jadi memang walaupun EFTA ini negara di benua Eropa tapi termasuk pasar non  tradisionalnya  Indonesia.  Kita  ternyata  memang  dengan  negara-negara EFTA ini tidak seperti perdagangan kita dengan Jepang atau Amerika, ternyata masih sedikit. Sehingga perlu di dorong peningkatan pasar kita ke EFTA. EFTA populasinya sedikit namun negaranya kaya. Tidak hanya perdagangan barang ada investasi, jasa dan kerja sama ekonomi lainnya. Bukan hanya peningkatan ekspor  tapi  ya  punya  manfaat  lainnya.  Ketika  mereka invest  di  Indonesia, barangnya  bisa  kita invest  ke  negara  lain.  Transfer  teknologi  atau  capacity building  dan  peningkatan  kapasitas  Indonesia.  Jadi  pengaruh  kebijakan  luar negeri  Indonesia  itu  memepengaruhi  percepatan  perundingan  IE- CEPA”(Wawancara dengan Ghanna Wivanius dan Rangga Adityo, 2021).

## Specific Factors
Selain faktor secara general terdapat pula faktor pendorong secara spesifik di dalam perjanjian BTA.

## a. Economically Motivated BTA
Economically  Motivated  BTA  merupakan  faktor  spesifik  yang  dilandasi  oleh kepentingan  ekonomi  dan  menjadi  salah  satu  alasan  yang  paling  sering ditemukan pada negara yang menyepakati suatu BTA.

## 1. Sector Driven
Dalam sector driven sebagai faktor yang memotivasi negara dalam menyepakati BTA  dilihat  berdasarkan  kesepakatan  negara  meliberalisasi  sektor  atau  area yang sebelumnya sulit dicapai dan dinamakan sebagai sector expanding. Selain itu, sector  driven  juga  memiliki  tujuan  dari  disepakatinya  BTA  karena  ingin mengecualikan  adanya  liberalisasi  suatu  sektor  tertentu  yakni  memberi perlakuan khusus yang disebut sebagai sector excluding.
Pada tahun 2018 total ekspor Indonesia ke EFTA sebesar EUR 573 juta dengan peningkatan  3.7%  selama  lima  tahun  terakhir,  dan  total  impor  di  Indonesia terhitung sebesar EUR 507 juta dengan angka 1.3% selama lima tahun terakhir (EFTA,  2018b).  Berdasarkan  data  Kementerian  Perdagangan,  produk  ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA dengan potensi yang besar ialah kopi, logam mulia,  alas  kaki, nickel  matte,  udang,  dan  minyak  kelapa  mentah.  Sementara impor utama Indonesia dari EFTA berupa emas, mesin turbo-jet, obat-obatan, pupuk, dan campuran bahan baku industri (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).
Dengan nilai dan potensi produk perdagangan tersebut memperlihatkan bahwa pasar IE-CEPA merupakan salah satu pasar global yang bernilai positif terhadap kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  produk-produk  Indonesia  juga  dinilai  memiliki produk  unggulan  dalam  barang  ekspornya.  Dengan  begitu  hal  tersebut  juga menandai bahwa produk-produk unggulan dari Indonesia berhasil diliberalisasi ke pasar EFTA.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Sumber: (EFTA, 2020)

## Gambar 1

## Ekspor-Impor Perdagangan EFTA dan Indonesia (juta EUR)
Disamping itu, Indonesia memiliki satu produk unggulan lainnya yang dianggap sebagai  titik  negosiasi  yang  paling  kuat  yakni  produk  sawit  Indonesia.  Pada dasarnya  produk  kelapa  sawit  Indonesia  sering  dinilai  tidak  mengikuti  standar dari  negara-negara  barat  berdasarkan  masalah  yang  ditimbulkan.  Namun dengan  negosiasi  oleh  Indonesia  berhasil  meyakinkan  negara-negara  EFTA bahwa produk sawit milik Indonesia memiliki kualitas premium. Adapun standar dan  syarat  yang  harus  terpenuhi  tertulis  dalam  artikel  8.  10  mengenai persyaratan  kelapa  sawit  Indonesia  harus  berkomitmen  secara  efektif menerapkan  undang-undang  dalam  melindungi  hutan  primer,  menghentikan deforestasi,  mendukung  standar  keberlanjutan  dan  menghormati  hak-hak  dari masyarakat pekerja (Swiss Confederation, 2018).
Untuk itu Indonesia mendapatkan akses pasar kelapa sawit secara penuh dari Islandia dan Norwegia, dan untuk pasar Swiss memberikan akses pasar sawit dengan  syarat  dan  preferensi  yang  telah  ditetapkan  (Kementerian Perdagangan,  2021).  Dengan  kepercayaan  negara-negara  EFTA  terhadap produk sawit Indonesia hal ini tentunya akan membuka pintu pasar yang lebar kepada  Uni  Eropa.  Direktur  Negosiasi  Bilateral  Kementeran  Perdagangan,  Ni Made  Ayu  Marthini  mengatakan  bahwa  produk-produk  minyak  kelapa  sawit mentah  Indonesia  telah  memenuhi  standar  Swiss  dan  diharapkan  dapat meningkatkan  citra  minyak  sawit  Indonesia  di  negara-negara  Uni  Eropa  (The Palm Scribe, 2018).
Sedangkan  dalam sector  excluding,  Indonesia  tidak  mengecualikan  sektor apapun  dalam  perjanjian  IE-CEPA.  Karena  dalam  perjanjian  tersebut  masing- masing  anggota  menyepakati  produk-produk  yang  ditawarkan  tanpa pengecualian  dan  tidak  memihak  dengan  siapapun.  Oleh  karena  itu  tidak terdapat  sektor  atau  isu  sensitif  yang  menjadi  pendorong  Indonesia menandatangani IE-CEPA.

## 2. Market Acces
Market  acces  merupakan  faktor  pendorong  yang  termasuk  bagian  dari  faktor spesifik secara ekonomi dan terdiri dari market restoring dan market creating. Market  restoring  ialah  pengamanan  akses  pasar  dalam  negara  yang berkepentingan, karena negara dalam BTA sebelumnya telah tergabung dalam satu  PTA  yang  sama.  Hal  ini  berlaku  jika  kedua  pihak  dalam  BTA  mengalami kemunduran  dan  penurunan  tingkat  perekonomian  atau  perdagangan  Ketika negara  tersebut  berada  dalam  PTA  yang  sama  (Menon,  2007).  Sehingga dengan  terbentuk  atau  disepakatinya  BTA  oleh  negara-negara  tersebut  dapat memulihkan  akses  pasar  yang  stabil  dan  mengurangi  perlakuan  diskriminasi dari keikutsertaan dalam PTA. Indonesia dan EFTA tidak pernah berada dalam PTA  yang  sama,  oleh  karena  itu  market  restoring  tidak  terdapat  pada pembentukan IE-CEPA.
Sedangkan market creating adalah faktor pendorong negara untuk menyetujui BTA  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  akses  pasar  baru.  Akses  tersebut diartikan  sebagai  faktor  dalam  mengatasi  permasalahan  hambatan  dagang dengan cara menghapus hambatan yang terjadi  (Menon, 2007). Dalam hal ini Indonesia  dan  EFTA  memiliki  kesepakatan  terhadap  akses  pasar  baru  yang lebih luas.
Salah satu kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak adalah menghapuskan tarif  bea  masuk  di  masing-masing  negara  EFTA  dengan  jumlah  pos  tarif  dan nilai  persen  impor  negara  EFTA  dari  Indonesia.  Eliminasi  tersebut  akan menghasilkan  harga  barang  menjadi  semakin  murah  untuk  para  konsumen. Sementara dari Indonesia akan memberikan penghapusan tarif atas 8656 pos tarif  atau  86,46%  dari  total  pos  tarif  Indonesia  yang  mewakili  98,81%  nilai impor Indonesia dari negara-negara EFTA dan adanya penurunan tarif atas 562 pos tarif atau sebesar 5,61% dari total pos tarif Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM, 2020).
Dengan  adanya  penurunan  tarif  tersebut,  maka  GDP  Indonesia  meningkat sebesar 1,81% dan akan diuntungkan dengan eliminasi bea masuk untuk impor barang  modal,  bahan  baku  dan  produksi  akan  semakin  meningkat.  Selain  itu, Indonesia juga akan mendapatkan tarif preferensi pada produknya yakni pada produk  minyak  kelapa  sawit,  ikan,  emas,  alas  kaki,  kopi,  mainan,  tekstil, furnitur,  peralatan  listrik,  mesin,  sepeda  dan  ban  (Kementerian  Pedagangan, 2018).
Untuk  itu market  creating  sangat  memberikan  pengaruh  kepada  kepentingan Indonesia  dalam  menyepakati  IE-CEPA  dan  menciptakan  regulasi  yang menguntungkan.  Meskipun  penurunan  tarif  bea  masuk  tersebut  sering  sekali membebani  keuangan  negara,  namun  penurunan  tersebut  juga  akan meningkatkan  neraca  perdagangan  dengan  peningkatan  ekspor  di  bidang barang, jasa dan penanaman modal yang besar. Indonesia juga akan menerima manfaat  pengembangan  kapasitas  dari  negara-negara  EFTA.  Oleh  karena  itu
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
sektor ini menjadi salah satu faktor pendorong Indonesia menandatangani IE- CEPA.

## b. Strategic Factors
Dalam  faktor  ini,  negara-negara  yang  menyepakati  kerja  sama  BTA  melihat peluang  dari  isu-isu  strategis  non  perdagangan.  Dalam  kerja  sama  IE-CEPA memiliki banyak isu-isu strategis non perdagangan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu sub indikator dalam faktor ini ialah lobby driven. Lobby driven  ialah  faktor  yang  menandai  pembentukan  suatu  BTA  melalui  regulasi atau standar diluar perdagangan.
IE-CEPA memiliki kesepakatan yang luas dan tidak hanya sebatas perdagangan saja  melainkan  kesepakatan  yang  luas  dan  komprehensif.  Diantaranya  ialah pengadaan  barang  pemerintah,  investasi,  hak  kekayaan  intelektual,  fasilitasi perdagangan dan Rules of Origin, hambatan Technical Barries to Trade (TBT) dan Sanitari  and  Phyto  Sanitary  (SPS),  trade  remedies,  kerja  sama  dan peningkatan  kapasitas,  kompetisi  dan  permasalahan  hukum  (Kementerian Pedagangan,  2018).  Isu-isu  perjanjian  tersebut  disepakati  bersama  kedalam main  agreement  IE-CEPA  secara  komprehensif  yang  disusun  sampai 12 chapter, 17 Annexes, 17 Appendices serta berbagai article didalamnya  (EFTA, 2018a).
Berdasarkan  sektor  non  perdagangan  yang  dijalankan,  IE-CEPA  mampu memberikan  pertumbuhan  ekonomi  bagi  kedua  belah  pihak.  Pada  pengadaan barang pemerintah EFTA dan Indonesia sepakat dalam pelaksanaan pengadaan pasar  diatur  atas  hukum  atas  masing-masing  pihak  dalam  bentuk  umum, domestik,  administratif  serta  perjanjian  internasional  (EFTA,  2018).  Dalam sektor  investasi,  IE-CEPA  memberikan  akses  pasar  dan  promosi  serta menggunakan mekanisme bilateral investment treaty (BIT). Selain itu negara- negara  anggota  EFTA  adalah  negara  sumber  ivestasi  yang  besar  dan diharapkan  akan  mencipatakan  iklim  usaha yang  terbuka  dan stabil  bagi  para investor.  Investasi  yang  ditawarkan  Indonesia  ke  EFTA  berupa  perikanan, pertanian, manufaktur dan juga energi (Kementerian Pedagangan, 2018).
Sedangkan  TBT  dan  SPS  diatur  dalam  artikel  2.11  dan  2.12  yang  relevan dengan WTO Agreement. TBT  dan SPS ialah pengaturan mengenai hambatan perdagangan yang disyaratkan harus diterapkan secara tidak diskriminatif dan tidak memiliki pembatasan jika tidak diperlukan (EFTA, 2018b).
Selain  itu,  Indonesia  dan  EFTA  juga  menyetujui  Deklarasi  Bersama  dalam mengembangkan kapasitas dengan tujuan untuk mewujudkan kerja sama yang lebih  konkret  seperti  promosi  ekspor,  pariwisatam  UMKM,  HKI,  kakao  dan kelapa  sawit,  Pendidikan  vokasional,  industri  maritim  serta  perikanan (Kementerian  Pedagangan,  2018).  Seluruh  kesepakatan  dari  berbagai  sektor tersebut  disusun  tanpa  merugikan  pihak  manapun.  Dalam  hal  ini,  IE-CEPA
sangat  menguntungkan  tidak  dari  satu  sisi  perdagangan  saja  melainkan  dari sektor perkonomian lainnya.
Indikator  lainnya  ialah terror  driven  yang  diartikan  sebagai  faktor  dalam kesepakatan BTA sebagai instrumen dalam bekerja sama untuk memerangi war on  terror  (Menon,  2007).  Tujuan  utamanya  ialah  mengamankan  pasar  dan menjanjikan  pasar  yang  bebas  dari  adanya  kegiatan  terorisme  di  wilayah dengan  kemungkinan  gerakan  terorisme  dalam  wilayah  akan  berkembang. Dalam perjanjian IE-CEPA, tidak memberikan ketentuan apapun mengenai war on  terror  tersebut  dalam  kerja  samanya.  Sehingga  faktor  terror  driven  bukan merupakan faktor pendorong Indoneia menandatangani IE-CEPA.

## KESIMPULAN
Bilateral Trade Agreement (BTA) menjadi salah satu bentuk perdagangan yang semakin  masif  dilakukan  oleh  negara-negara  secara  global.  Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki sejumlah BTA dan salah satunya ialah bersama EFTA dengan perjanjian Indonesia European Free Trade Association- Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement  (IE-CEPA).  IE-CEPA  secara resmi  ditandatangi  pada  tanggal  6  Desember  2018  dengan  negosiasi  yang komprehensif  dan  dirundingkan  dengan  waktu  yang  cukup  lama  jika dibandingkan dengan perjanjian CEPA milik Indonesia lainnya. Hal ini menandai bahwa para pemangku kepentingan Indonesia memiliki kegigihan dan motivasi yang  kuat  agar  perjanjian  tersebut  dapat  segera  disepakati.  Hal  tersebut dilandasi  oleh  faktor  apa  yang  mendorong  Indonesia  untuk  menandatangani perjanjian kerja sama tersebut.
Maka  dengan  konsep bilateral  trade  agreement  oleh  Jayant  Menon  ada  dua variabel  yang  mempengaruhi  yakni general  factor  dan  specific  factor.  Faktor dominan  yang  pertama  dalam general  factors  ialah  disenchantment  with liberalization  at  multilateral  level.  Indonesia  merasa  bahwa  perundingan multilateral Doha Round menghabiskan biaya serta waktu, maka negara-negara termasuk Indonesia mulai membangun kerja sama bilateral yang dianggap lebih efisien  dan  mengutungkan  salah  satunya  IE-CEPA.  Selanjutnya politically motivated,  dimana  kebijakan  politik  Indonesia  mendorong  agar  Indonesia menggenjot ekspor ke pasar non tradisional, termasuk pasar EFTA.
Kemudian  dalam  variabel  yang  kedua  yakni specific factor, faktor yang paling dominan yakni sector expanding yakni berasal dari economically motivated BTA. Dalam sector expanding Indonesia berhasil meliberalisasi produk-produk dalam negeri untuk dapat dipasarkan di negara-negara EFTA seperti perhiasan, kopi, alas  kaki,  tekstil,  furnitur  dan  banyak  lagi.  Terlebih  lagi,  Indonesia  mendapat kepercayaan  dari  negara  EFTA  untuk  memasarkan  produk  kelapa  sawit  yang nantinya  akan  berpeluang  besar  terhadap  pasar  Uni  Eropa.  Lalu  faktor selanjutnya ialah market creating dengan sepakat memberikan keistimewaan di masing-masing  pihak.  Indonesia  dan  EFTA  sama-sama  sepakat  dalam memberikan penghapusan tarif 86,46% dari EFTA dan 5,6% dari Indonesia.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Selanjutnya  faktor  dominan  yang  terakhir  adalah strategic  factor  yakni  lobby driven  yaitu  adanya  regulasi  dan  standar  diluar  perdagangan.  IE-CEPA  dalam hal ini membahas kerja sama selain perdagangan seperti investasi, pengadaan barang  pemerintah,  fasilitasi  perdagangan  dan Rules  of  Origin,  hambatan Technical Barries to Trade (TBT) dan Sanitari and Phyto Sanitary (SPS), trade remedies, pembangunan berkelanjutan dan lainnya.

## REFERENSI
Akyüz, Y., Milberg, W., & Wade, R. (2006). Great Controversies: Developing Countries and the Collapse of the Doha Round: A Forum. Challenge, 49(6),
6 – 19. https://doi.org/10.2753/0577-5132490601
Amadeo, K. (2020a). Bilateral Trade Agreements: Definition, Pros, Cons, List. https://www.thebalance.com/what-are-bilateral-trade-agreements-pros- cons-and-list-3305911
Amadeo, K. (2020b). Doha Round of Trade Talks: Agreement, Importance, Why It Failed. https://www.thebalance.com/what-is-the-doha-round-of-trade- talks-3306365
Balakrishnan, A. (2008). Doha timeline | Global economy | The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2008/jul/21/doha.trade
EFTA. (n.d.). Indonesia | European Free Trade Association. Retrieved October 11, 2021, from https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade- Agreement/Indonesia
EFTA. (2018a). EFTA States and Indonesia sign Comprehensive Economic Partnership Agreement | European Free Trade Association. https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-States-and-Indonesia-sign- Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-511326
EFTA. (2018b). Negotiations between the EFTA States and Indonesia on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) concluded in principle | European Free Trade Association. https://www.efta.int/Free- Trade/news/Negotiations-between-EFTA-States-and-Indonesia-
Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-CEPA-concluded- principle-510601
EFTA. (2020). EFTA Trade Statistics. http://trade.efta.int/#/country- graph/EFTA/ID/2020/HS2
HAM, K. H. dan. (2020). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Negara-negara EFTA. In Naskah
Akademik.
IGJ. (n.d.). ABOUT US - Indonesia for Global Justice. Retrieved October 9,
2021, from https://igj.or.id/tentang- kami/?lang=en
IGJ. (2018a). Kesepakatan Indonesia-Eropa Berpotensi Rugikan Konsumen Obat Indonesia - Indonesia for Global Justice. https://igj.or.id/kesepakatan-indonesia-eropa-berpotensi-rugikan- konsumen-obat-indonesia/
IGJ. (2018b). Rilis Bersama IGJ-IAC Perundingan CEPA Indonesia-EFTA, Bali
29 – 31 Oktober 2018 - Indonesia for Global Justice. https://igj.or.id/rilis- bersama-igj-dan-iac-perundingan-cepa-indonesia-efta-di-bali-indonesia-29- 31-oktober-2018/
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2015). Kementerian Komunikasi dan Informatika. https://kominfo.go.id/content/detail/5629/jadikan-indonesia- mandiri-berkepribadian-dan-berdaulat/0/infografis
Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Gali Potensi Pasar Swiss Norwegia Liechtenstein Dan Islandia Dalam Indonesia Efta Business Forum | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/459/view/gali-potensi-pasar-swiss- norwegia-liechtenstein-dan-islandia-dalam-indonesia-efta-business-forum Kementerian Pedagangan. (2018). Indonesia-EFTA C O M P R E H E N S I V E E C O N O M I C P A R T N E R S H I P A G R E E M E N T ( I E-C E P A ).
Kementerian Perdagangan. (2019). Kemendag Gencarkan Perjanjian Dagang Dengan Pasar Nontradisional - Ministry of Trade Republic of Indonesia. https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/media-corner/kemendag- gencarkan-perjanjian-dagang-dengan-pasar-nontradisional
Kementerian Perdagangan. (2021). Pemerintah dan DPR RI Mengesahkan RUU IE – CEPA - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/pemerintah-dan- dpr-ri-mengesahkan-ruu-ie-cepa-1
Kementerian Perhubungan. (2013). Pertemuan Perundingan ke-6 Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) berlangsung di Lugano, Swiss. http://dephub.go.id/post/read/pertemuan- perundingan-ke6-indonesia-efta-comprehensive-economic-partnership- agreement-iecepa-berlangsung-di-lugano-swiss-56835?language=en
Manurung, H. (2018). Improving Free Trade Agreement (FTA) Between Indonesia-European Union (EU) Through Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). In Jurnal Asia Pacific Studies (Vol. 2, Issue
1). http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/667
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Menon, J. (2007). Bilateral trade agreements. Asian-Pacific Economic Literature, 21(2), 29 – 47. https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2007.00201.x
Paryadi, D. (2020). Analisis Dampak dan Strategi untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia dalam Menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA). Jurnal Ekonomi Indonesia • ,
9, 151 – 164.
Salam, A. R., & Lingga, I. (2013). PELUANG EKSPOR PRODUK PERIKANAN
INDONESIA DI PASAR EFTA Indonesia Fishery Product’s Export Opportunities in the EFTA Market.
Sjahril Sabaruddin, S. (2016). Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non-Tradisional.
Swiss Confederation. (2018). Fact sheet: comprehensive economic partnership agreement (CEPA) between EFTA states and Indonesia.
The Palm Scribe. (2018). EFTA strengthens palm oil diplomacy to European Union - The Palm Scribe. https://thepalmscribe.id/efta-strengthens-palm- oil-diplomacy-to-european-union/
Wallach, L., & James, D. (2006). Why the WTO Doha Round Talks Have Collapsed. https://archive.globalpolicy.org/social-and-economic- policy/international-trade-and-development-1-57/general-analysis-on- international-trade-and-development/47280.html
WTO. (2005). WTO | Ministerial conferences - Hong Kong 6th Ministerial - Ministerial declaration. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
Wivanius,  Ghanna  &  Adityo,  Rangga.  (2021,  22  Januari).  Wawancara  Formal Terstruktur. [Mba Ghanna bekerja sebagai sub koordinator bidang Non- Uni Eropa di Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan. Beliau menangani negara-negara Non- Uni Eropa seperti EFTA dan negara Eropa lainnya  selain  UE.  Mas  Rangga  adalah  analis  kerja  sama  direktorat perundingan bilateral dan menangani Non-Uni Eropa termasuk EFTA].