## Pengakuan Akuntansi Atas Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Sektor Hulu Migas
Rena Maya Cahyanti 1 , Aruna Wirjolukito 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 1 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 2
Abstract. This research will discuss the recognition of asset abandonment and site restoration or commonly known as  ARO  (Asset  Retirement  Obligation).  The  purpose  is  to  provide  an  overview  that  can  be  used  by  companies  in calculating ARO that must be paid at the end of the contract period. The formulation of the problem is which method is used to determining the amount of asset abandonment and site restoration or ARO that is appropriate to overcome the  potential  problems  that  arise  at  the  end  of  the  contract  period.  This  research  is  carried  out  by  using  a  mixed method  in  analyzing  the  findings,  so  it  will  find  the  in-depth  findings  which  will  be  useful  to  assist  the  company's management in making decisions. Signal theory is a theory that will be chosen in this research. This research will use three stages of analysis, such as descriptive analysis, content analysis, and constant comparative analysis. Based on the results it might found that the recognition of asset abandonment and site restoration carried out according to regulations apply. While company uses the method of calculating liabilities based on future values that is continually calculate in present value.
Keywords. Contingent Liabilities, Provisions; Liability For Asset Abandonment; Site Restoration.
Abstrak . Penelitian  ini  akan membahas  pengakuan  kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  lebih  dikenal sebagai  ARO  (Asset  Retirement  Obligation). Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  memberikan  gambaran mengenai metode yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitungan besar ARO pada akhir kontrak. Penelitian ini menggunakan metode campuran ( mixed-method ) dalam menganalisa hasil temuan, sehingga akan menghasilkan hasil temuan yang lebih mendalam yang berguna untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Teori sinyal adalah teori yang akan dipilih di dalam penelitian ini.Penelitian ini akan menggunakan tiga tahap  analisis  yaitu  deskriptif  analisis,  konten  analisis,  dan  komparatif  konstan  analisis  dalam  mengaitkan  temuan dengan  kewajiban  penghentian  aset  yang  diatur  dalam  PSAK  57.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa pengakuan kewajiban atas ARO yang dilakukan perusahaan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana perusahaan  menggunakan metode  perhitungan nilai  kewajiban  berdasarkan  future value yang kemudian  di  present value kan.
Kata kunci .  Kewajiban Kontinjensi; Kewajiban Pembongkaran; Provisi; Restorasi Aset.
Corresponding author. Email: Renamayaa@gmail.com , Aruna.wirjolukito@gmail.com . How  to  cite  this  article. Cahyanti,  R.  M.,  &  Wirjolukito,  A.  (2019).  Pengakuan  Akuntansi  Atas  Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Sektor Hulu Migas. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (2), 303–318. History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17290 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

## PENDAHULUAN
Bumi  dianugerahi  dengan  sumber  daya alam  yang  sangat  beragam  salah  satu diantaranya adalah sumber daya yang berasal dari  minyak  dan  gas  bumi  (migas)  dan  non- migas. Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara  yang  dianugerahi  kedua  macam sumber daya ini dengan melimpah. Pernyataan ini  sesuai  dengan  data  penerimaan  negara bukan pajak yang dipublikasikan Kementerian
Keuangan  Republik  Indonesia  Tahun  2018 yang  menujukan  bahwa  pendapatan  negara dari minyak dan gas bumi menunjukkan hasil yang  masih  sangat  tinggi  dan  merupakan pendapatan  penerimaan  sumber  daya  alam tertinggi yang diperoleh Indonesia. Pendapatan pada sektor ini memanglah tinggi, dan sebanding dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Negara dari sektor ini. Sesuai dengan  pendapat  Yunus  (Asisten  Deputi
Penegakkan  Hukum  Pidana  Kementrian Kehutanan)  yang  dikutip  oleh  Kusumawati (Kusumawati,  2015),  di  dalam  industri pertambangan  baik  migas  atau  non-migas setiap perusahaan seharusnya sudah mendapatkan  informasi  mengenai  risiko  dari setiap  pengeboran  yang  dilakukan.  Sehingga segala  dampak  yang  mungkin  timbul  sudah dapat diminimalisir oleh perusahaan.
Untuk mencegah risiko dalam yang timbul dari kegiatan pengeboran tersebut, maka dibentuklah  kewajiban  atas  penanggulangan dampak  bagi  perusahaan  yang  beroperasi dengan  menggunakan  lahan  konsesi  yang kemudian dikenal sebagai kewajiban pembongkaran  aset  dan  restorasi  area  atau lebih  umum  dikenal  sebagai  ARO  ( Asset Retirement Obligation ). Kewajiban ini merupakan  kewajiban  dari  perusahaan  yang menggunakan  lahan  konsesi  untuk  dapat mencadangkan estimasi beban untuk mengembalikan  kondisi  lokasi  yang  telah selesai digunakan menjadi seperti semula. Perusahaan  migas  merupakan  salah  satu perusahaan yang wajib untuk mengembalikan lokasi  di  masa  yang  akan  datang  pada  saat akhir masa kontrak. Hal ini sesuai dengan apa yang  diungkapkan  di  dalam  PSAK  57, bahwasanya  entitas  memiliki  kewajiban  kini yang  merupakan  kewajiban  hukum  jika  ada suatu  kontrak  (baik  secara  eksplisit  maupun implisit) atau merupakan kewajiban konstruktif  jika  timbul  berdasarkan  peristiwa di  masa  lalu  (IAI,  2018).  Perusahaan  tempat studi kasus  penelitian ini memiliki kewajiban hukum  karena  memiliki  kontrak  (kewajiban kontraktual)  terkait  kewajiban  pengembalian kondisi lokasi pada akhir periode kontrak. Terkait  hal  tersebut  adanya  kewajiban  yang timbul dapat diatribusikan ke dalam perolehan aset,  sehingga  kewajiban  ini  dapat  dicatat sebagai aset atau dikapitalisasikan. Sedangkan nilai  dari  kewajiban  yang  akan  timbul  ini dianggap  sebagai  provisi  karena  merupakan sebuah  estimasi  (IAI,  2018).  Meskipun pengaruh  akan  kewajiban  ini  tidak  signifikan terhadap kinerja perusahaan, tetapi dikarenakan  besarnya  biaya  kewajiban  ini
yang  akan  dikeluarkan,  maka  nantinya  akan timbul kewajiban yang juga cukup besar yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Penelitian  mengenai  ARO  dipilih  karena sesuai  dengan  latar  belakang  yang  dijelaskan sebelumnya,  bahwa  kewajiban  atas  ARO  ini sifatnya  masih  berupa  estimasi  (IAI,  2018). Terlebih penelitian ini akan berlangsung pada suatu  perusahaan  yang  memiliki  kewajiban ARO  berdasarkan  suatu  kontrak  hukum  yang secara  eksplisit  menyebutkan  klausal  atas kewajiban  tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk melakukan  pengukuran  ARO  secara  andal dibutuhkan  banyak  faktor  yang  mungkin  saja berbeda  walaupun  pada  industri  yang  sama. Sedangkan penyeragaman atas standar akuntansi dengan laporan keuangan perusahaan  dibutuhkan  kovergensi  IFRS. Terkait  dengan  standar  akuntansi  yang mengatur  mengenai  ARO  yaitu  PSAK  57, standar  akuntansi  ini  merupakan  salah  satu standar  akuntansi  keuangan  yang  telah mengadopsi IFRS secara menyeluruh.
Pengukuran secara andal atas besar nilai ARO dalam  laporan  keuangan  perusahaan  berguna untuk  memberikan  petunjuk  bagi  pihak eksternal  perusahaan  tentang  bagaimana prospek  perusahaan  di  masa  depan.  Dengan demikian jika perusahaan menyajikan nilai di laporan keuangan secara andal, maka perusahaan  telah  melindungi  perusahaannya dari  informasi  yang  asimetris  yang  berguna untuk  pihak  internal  maupun  eksternal perusahaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat  mengetahui  permasalahan  yang  ada  di perusahaan  mengenai  metode  yang  dapat digunakan oleh perusahaan dalam menghitungan besar kewajiban pembongkaran dan  restorasi  aset  atau  ARO  yang  harus dibayarkan  oleh  perusahaan  diakhir  periode kontrak  kerja  sama  perusahaan.  Hal  ini  guna mengetahui  apakah  besaran  estimasi  tersebut dianggap mampu merepresentasikan nilai yang sesungguhnya  harus  diakui  oleh  perusahaan yang  berguna  nantinya  untuk  pengambilan keputusan perusahaan.
Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengankewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO di mana setiap perusahaan yang menggunakan lahan konsesi negara khususnya perusahaan di sektor hulu migas berkewajiban untuk  merestorasi  lahan  yang  dimiliki  pada akhir  periode  kontrak.Sehingga  pertanyaan yang akan timbul dari permasalahan penelitian ini, adalah: Bagaimana cara/metode yang tepat untuk  digunakan  oleh  perusahaan  dalam menghitungan  besar  ARO  yang  harus dibayarkan  oleh  perusahaan  diakhir  periode kontrak  agar  hal  tersebut  dianggap  mampu merepresentasikan  nilai  yang  sesungguhnya harus diakui oleh perusahaan?
Menurut Ellet suatu penelitian
diharapkan memiliki manfaat untuk meningkatkan  faktor  positif  yang  ada  guna pengambilan  keputusan,  mengetahui  inti  dari permasalahan  yang  ada,  serta  berguna  dalam hal pengambilan keputusan strategis perusahaan  (Ellet,  2009).  Sedangkan  untuk penelitian  ini  sendiri  manfaat  penelitian  yang diharapan  yang  dapat  dijabarkan,  antara  lain: (1) Memberikan evaluasi positif bagi perusahaan dalam kaitannya dengan pengakuan  atas  besaran  nilai  kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO. Selain  itu  juga  untuk  mengoptimalkan  solusi yang  didapat  dari  temuan  penelitian  untuk kedepannya  berguna  bagi  perusahaan  agar dapat menggunakan metode yang tepat dalam mengakui besaran ARO. Selain itu juga untuk membantu  para  pemegang  saham  dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. (2) Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi penelitian  yang  akan  datang  untuk  dapat menguji  dan  mencari  tau  metode  yang  tepat dan  paling  baik  dalam  mencari  besaran kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi  aset atau  ARO,  sehingga  segala  ketidakpastian  di masa depan dapat semakin diukur dengan cara yang andal.

## KAJIAN LITERATUR
Tinjauan  literatur  yang  dipilih  dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dan  dapat  menjelaskan  mengenai  kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  secara  lebih
rinci dan mendalam berdasarkan pendapat para ahli.  Tinjauan  literatur  juga  akan  berfokus menjelaskan  mengenai  kewajiban  kontinjensi dan  provisi  yang  tercakup  dalam  PSAK  57. Sedangkan  teori  yang  dipilih  adalah  teori sinyal.  Di  mana  teori  ini  dipilih  karena  dapat memberikan  petunjuk  bagi  penanam  modal ( investor )  tentang  bagaimana  manajemen memandang  prospek  masa  depan  perusahaan (Brigham  &  Houston,  2001).  Berdasarkan teori  ini  maka  dapat  dianggap  bahwa  adanya keterkaitan antara pihak eskternal dan internal, yang menyebabkan suatu perusahaan diharuskan  untuk  dapat  menyajikan  laporan keuangan secara representatif guna mencerminkan  keadaan  perusahaan  yang sebaik-baiknya.
Definisi  ini  dapat  dianggap  menjelaskan mengenai alasan mengapa perusahaan memiliki  keharusan  atau  kewajiban  untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak  internal  maupun  pihak  eksternalnya. Pengungkapan informasi kepada pihak eksternal  ada kaitannya  dengan alasan bahwa pihak  internal  perusahaan  mengetahui  lebih banyak mengenai kegiatan inti perusahaan dan proyek-proyek bisnis masa depannya dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan.  Sehingga  perusahaan  harus melindungi perusahaannya dari informasi yang bersifat  asimetri.  Salah  satu  cara  agar  dapat mengurangi  informasi  yang  bersifat  asimetri ini  adalah  dengan  memberikan  sinyal  kepada pihak  luar  yaitu  pihak  eksternal  perusahaan (Arifin,  2005).  Sehingga  dikarenakan  secara garis  besar  teori  sinyal  erat  kaitanya  dengan adanya  ketersediaan  informasi,  maka  segala informasi yang dimaksud disini berarti adalah sebuah laporan kinerja perusahaan yang  akan menampilkan gambaran keseluruhan kegiatan perusahaan  pada  suatu  periode,  yang  mana laporan  ini  dikenal  luas  sebagai  laporan keuangan suatu perusahaan (Kretarto, 2001).
Beberapa studi terdahulu yang digunakan  peneliti  sebagai  data  pembanding dalam  penelitian  ini  di  antaranya  adalah sebuah  artikel  ringkasan  yang  berjudul Accounting  for  Asset  Retirement  Obligations yang  dilakukan  oleh  Eric  Alexander  dan Ronald  Hiner.  Artikel  ini  berisi  mengenai

## RENA MAYA CAHYANTI & ARUNA WIRJOLUKITO / Pengakuan Akuntansi Atas Kewajiban Pembongkarandan Restorasi Aset Pada Sektor Hulu Migas
penjelasan  FASB  issued  statement  no.143 mengeni Asset Retirement Obligations (ARO), di  mana  penulis  menjelaskan  poin-poin penting  terkait Asset  Retirement  Obligations (ARO)  dalam  laporan  keuangan  perusahaan (Alexander  &  Hiner,  2001).  Di  mana  dalam artikel  tersebut  hanya  menjelaskan  saja  poin penting dari FASB no.143 tanpa memberikan adanya  contoh  yang  relevan  yang  dihadapi oleh  perusahaan  dalam  kaitannya  pencatatan akan hal tersebut.
Sedangkan  kaitannya  dengan  kewajiban mengenai pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi serta untuk  memastikan  informasi  memadai  telah diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  yang sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan yang  berlaku  saat  ini  dapat  dilihat  pada  buku karangan  Purba  (Purba,  2009).  Di  buku  ini dijelaskan  bahwasanya  standar  akuntansi keuangan Indonesia saat ini yaitu
menggunakan  Pernyataan  Standar  Akuntansi
Keuangan  (PSAK)  yang  akan  dikonvergensi dan dapat mengadopsi IFRS secara menyeluruh.  Salah  satu  IRFS  yang  telah diadopsi secara menyeluruh oleh PSAK adalah PSAK  No.57  yang  turut  mengatur  mengenai Asset  Retirement  Oblihation (ARO)  di dalamnya.
Kewajiban pembongkaran dan restorasi  aset  atau  yang  lebih  dikenal  secara singkat  dalam  dunia  akuntansi  sebagai  ARO dijelaskan  secara  implisit  pada  PSAK  16 mengenai  aset  tetap,  PSAK  57  mengenai provisi,  liabilitas  kontinjensi,  dan  aset kontinjensi,  serta  di  ISAK  19  mengenai penerapan  pendekatan  penyajian  kembali. Suatu  entitas  memiliki  kewajiban  untuk mengakui  kewajiban  pembongkaran  dan restorasi aset atau ARO ketika entitas tersebut memiliki  kewajiban  secara  hukum  yang bersifat mengikat tekait aktiva jangka panjang yang  nantinya  entitas  tersebut  juga  wajib melakukan estimasi atas kewajibannya tersebut (IAI, 2018). Sedangkan
menurut
Financial Accounting Standard Board dalam FASB 143
yang efektif menggantikan Financial
Accounting  Standard (FAS)  19  paragraf  37, ARO  ( Asset  Retirement  Obligation )  diartikan sebagai suatu kewajiban hukum yang berkaitan  dengan  penarikan  aset  berwujud yang mempunyai umur panjang di mana waktu atau  metode  penyelesaiannya  kemungkinan tergantung pada kejadian di masa depan, yang artinya  kejadian  tersebut  mungkin  saja  tidak ada dalam kendali perusahaan (FASB, 2001). Suatu entitas wajib mengakui tanggung jawab atas Asset Retirement Obligation (ARO) pada periode  berlangsung,  misalnya  pada  saat akuisisi.  Aset  yang  setara  dengan  kewajiban awal  ditambahkan  ke  neraca,  dan  disusutkan dengan suatu metode penyusutan selama masa manfaat  aset  tersebut.  Hasilnya  adalah peningkatan  aset  dan  kewajiban  yang  ada, sementara total  biaya yang diharapkan diakui dari waktu ke waktu, secara akrual yang mana akan  selalu  meningkat  secara  majemuk (FASB, 2001)

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  mengenai cara  atau  metode  yang  dilakukan  perusahaan untuk mengakui adanya kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO. Dengan adanya kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang ditetapkan secara estimasi sehingga apakah hal tersebut mampu merepresentasikan keandalan laporan keuangan perusahaan sungguhnya secara lebih mendalam  agar  dapat  menjelaskan  dan mengevaluasi, mengidentifikasi dan menganalisis,  serta  memberikan  rekomendasi lebih rinci terhadap masalah tersebut.
Penelitian  ini  akan  menggunakan pendekatan  metode  campuran  atau mixed- method yaitu  metode  pendekatan  campuran antara  kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode campuran ini dilakukan di dalam pengumpulan data,  yaitu  melalui  wawancara  mendalam (kualitatif)  dan  juga  dengan  menggunakan metode  kuantitatif  di  mana  akan  ada penganalisaan  lebih  lanjut  dari  dokumen- dokumen  pendukung  yang  nanti  akan didapatkan  selama  proses  penelitian.  Metode
campuran  dipilih  karena  akan  menghasilkan hasil  penelitian  yang  lebih  kaya,  serta  dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait  dengan  masalah  penelitian.  Dokumen- dokumen  pendukung  ini  bisa  berisi  seperti laporan  keuangan  bulanan  maupun  tahunan serta laporan audit ( audit report ) perusahaan.
Instrumen-instrumen  penelitian  yang dipilih  oleh  penulis  dalam  penyusunan penelitian ini, antara lain:
Wawancara / Interview
Wawancara  /  interview  merupakan teknik  pengumpulan  data  yang  pertama  kali akan  dilakukan  dalam  rangka  pengumpulan data secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Tabel 2. Detail NarasumberWawancara
No Detail Narasumber 1 Narasumber 2 Narasumber 3 1. Waktu & Tempat 21 Maret 2019 dan 15 April 2019, wawancara  dilakukan di kantor perusahaan 16 April 2019, wawancara  dilakukan di kantor perusahaan 18 April 2019, wawancara dilakukan  di  kantor perusahaan 2. Spesifikasi Jabatan Informan Manager of Consolidation Reporting Manager GAAP Reporting Head of Planning & Domestic Assets 3. Tahapan Wawancara Narasumber  pertama merupakan narasumber tahap pertama  wawancara, yang akan mengkonfirmasi ulang dan  menjadi  dasar pengembang pertanyaan pada narasumber kedua. Narasumber kedua melanjutkan pemberian informasi  yang  didapat dari narasumber pertama.  Narasumber kedua  lebih  banyak memberikan  detail dari tiap  jenis  klasifikasi aset dalam perhitungan ARO. Narasumber  ketiga memberikan pandangan dan pendapat  mengenai klasifikasi jenis aset yang digunakan perusahaan dalam menghitung besaran ARO dari sisi dalam ekonom perusahaan. 4. Gambaran Umum Hasil Wawancara Yang didapatkan Dari narasumber pertama  didapat  data apa itu ARO, mengapa  perusahaan wajib mengakui ARO, serta bagaimana pengakuan dan penerapannya di perusahaan. Dari narasumber kedua didapat data ARO lebih mendalam  bagaimana pihak akuntansi perusahaan  mengakui ARO, bagaimana besaran  angka  tersebut didapat,  diakui,  dan disetujui serta klasifikasi  aset  mana yang  masuk  ke  dalam perhitungan ARO. Dari narasumber ketiga didapatkan data mengenai klasifikasi jenis aset yang dibuat perusahaan sudah tepat.  Serta  akan didapat  bagaimana nanti penting keputusannya mengenai aset tersebut dapat mempengaruhi keputusan  strategis perusahaan dalam pandangan  ekonom perusahaan.
Observasi  akan  dilakukan  sebagai upaya  menganalisa  lebih  lanjut  segala dokumen  dan  data  yang  telah  dikumpulkan terkait penelitian ini.
Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari  dokumen-dokumen  yang  ada  di dalam  perusahaan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  penelitian.  Dokumentasi  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  antara  lain adalah  laporan  keuangan  atau  laporan  audit, kontrak-kontrak dengan pihak terkait, maupun data-data  pendukung  perhitungan  laporan keuangan seperti kertas kerja yang dibuat. Corporate Website
Website milik  pihak  yang  diteliti dibutuhkan  dalam  rangka  melengkapi  data- data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini yang  dapat  digunakan  sebagai  pendukung untuk  melihat  secara  lebih  rinci  atas  data tempat penelitian berlangsung.
Analisis-analisis  data  penelitian  yang dipilih dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:
Analisis  Deskriptif  Kualitatif  /  Descriptive Qualitative Analysis
Analisis deskriptif kualitatif merupakan  salah  satu  pendekatan  kualitatif yang  digunakan  sebagai  prosedur  penelitian guna menghasilkan data-data deskriptif berupa data-data  tertulis  ataupun  lisan  dari  orang sekitar  (Moleong,  2006).  Pendekatan  ini dilakukan  karena  di  dalam  penelitian  ini awalnya bermula pada peristiwa atau kejadian yang  terjadi  secara  ilmiah  tanpa  ada  paksaan maupun  rekayasa  pada  perusahaan  tempat penelitian.

## Analisis Konten / Content Analysis
Menurut  Shelley  &  Krippendorff  di  dalam bukunya, menyebutkan bahwa:
“Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the  context  of  their  use” (Shelley  & Krippendorff, 2006) .
Sehingga dalam kaitannya dengan penelitian ini, analisis konten mempunyai cara tersendiri  untuk  menganalisis  informasi  di mana  caranya  berasal  langsung  dari  objek analisa  penelitian  yaitu  laporan  keuangan perusahaan yang kemudian akan dipahami.

## Analisis  Komparatif  Konstan  /  Constant Comparative Analysis
Analisa  komparatif  konstan  dilakukan dengan  membandingkan  peristiwa-peristiwa yang  sudah  pernah  terjadi  sebelum  peneliti melakukan analisa, serta secara terus menerus sepanjang penelitian dilakukan serta mengindentifikasi variabel inti dari penelitian. Analisis  ini  menurut  Glaser  adalah  variabel yang merupakan variabel yang dicari dan diuji lagi  pada  tiap  instrument  penelitian  (Glaser, 1978).
Unit analisa dalam penelitian ini adalah Multiple Embeded unit analisa. Dimana objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini akan  berfokus  pada  suatu  unit  analisis  di perusahaan yang menggunakan lahan konsensi dalam  usahanya,  salah  satunya  adalah perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  hulu migas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  dalam  bagian  ini  akan  diuraikan  dan dijelaskan  mengenai  jawaban  atas  hasil penelitian  mengenai  pengakuan  kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO berdasarkan  analisis  data  dan  instrumen penelitian  yang  telah  dibahas  pada  bahasan sebelumnya. Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai sehingga  cara/metode  yang  dapat  digunakan oleh  perusahaan  dalam  menghitungan  besar kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi  aset atau  ARO  yang  harus  dibayarkan  oleh perusahaan  diakhir  periode  kontrak  dapat dilakukan dengan metode yang tepat. Sehingga nantinya juga akan mampu mengestimasi nilai atas  kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi aset  atau  ARO  yang  dianggap  mampu merepresentasikan  nilai  yang  sesungguhnya
harus diakui oleh perusahaan sehingga laporan keuangan  tersebut  merupakan  laporan  yang andal  dan  dapat  berguna  untuk  pengambilan keputusan perusahaan.
Penelitian  ini  akan  menganalisis  cara yang  tepat  untuk  dapat  digunakan  oleh perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas dalam menghitung besar kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau dikenal singkat  sebagai  ARO  ( Asset  Retirement Obligation ) yang akan diakui terkait usahanya di sektor hulu migas. Hal ini guna mengetahui apakah dari besaran kewajiban yang dicadangkan  tersebut  sudah  cukup  untuk menutup segala potensi masalah terkait usaha yang  dijalankan.  Komponen  penilaian  atas cara yang digunakan untuk menghitung besar kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi  aset dapat  dilihat melalui riwayat  transaksi  serupa yang dilihat melalui Kontrak Kerja Sama atau yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan Profit Sharing  Contract (PSC),  informasi  yang  ada dalam  laporan  keuangan  atau  laporan  audit serta  data  yang  diberikan  oleh  pihak  ahli sebagai  orang  ketiga  dalam  kasus  tertentu, maupun  di  dalamnya  termasuk  informasi tambahan  yang  diberikan  setelah  tanggal neraca. Berikut ini hasil dari analisis masing- masing komponen untuk melihat apa saja yang mendasari  perusahaan  dalam  menentukan nilaikewajiban  pembongkaran  dan  restorasi asetatau  ARO  ( Asset  Retirement  Obligation ), antara lain:
Kontrak  Kerja  Sama  atau  Profit  Sharing Contract (PSC)
Merupakan komponen penilaian pertama yang akan dibahas di mana penelitian ini  mengambil  perbandingan  dari Profit Sharing  Contract (PSC)  yang  dimiliki  pada salah satu perushaan di sektor hulu migas. Di mana  kontrak  tersebut  dapat  dijadikan  alat pengukur  penentu  besaran  nilaikewajiban pembongkaran dan restorasi aset pada kontrak- kontrak  lainnya  untuk  sektor  usaha  sejenis dengan  mempertimbangkan  kesamaan  jenis lokasi atau hal lainnya.
Berdasarkan peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia  terkait  kewajiban  pembongkaran dan restorasi asetatau ARO ( Asset Retirement
Obligation )  memang  masih  belum  diatur dengan  tegas,  karena  pada  awalnya  di Indonesia hanya mengatur mengenai kewajiban kontraktor untuk melakukan pembongkaranaset (abandonment )  terhadap lokasi  dan  fasilitas  produksi  yang  tidak  lagi terpakai.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah No.17  Tahun  1974  telah  diatur  mengenai pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak  dan  gas  bumi  dijelaskan  dalam beberapa pasal mengenai hal atas pembongkaran  untuk  instalasi  pertambangan yang sudah tidak lagi terpakai  dengan jangka waktu  yang  juga  telah  ditetapkan  pemerintah dan  juga  adanya  larangan  untuk  para kontraktor  meninggalkan  sumur  yang  tidak lagi  terpakai  sebelum  melakukan  tindakan penutupan yang layak (Pemerintah Indonesia, 1974).
Pada  tahun  2010,  BP  MIGAS  mengeluarkan sebuah peraturan mengenai kewajiban pelaksanaan  kegiatan  restorasi  aset  yang ditetapkan pada KEP
Nomor 0139/BP00000/2010/SO  tentang  Pedoman Tata Kerja Abandonment and Site Restoration (PTK-ASR) No.040-PTK-XI-2010 (SKK MIGAS,  2010).  Pada  PTK-ASR  tersebut disebutkan  bahwa  Kontraktor  Kontrak  Kerja Sama  (Kontraktor  KKS)  harus  melakukan restorasi dan abandon terhadap segala fasilitas produksi  dan  sarana  pendukung  lainnya  yang telah  digunakan  pada  saat  kontrak  berakhir, pada saat sebagian wilayah produksi dikembalikan,  ataupun  pada  saat  lokasi lapangan  produksi  ditutup  dan  ditinggalkan (SKK MIGAS, 2010). Sehingga pada saat ini penjelasan mengenai klausul kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  asetatau  ARO yang mana termasuk ke dalam site abandonment and restoration sudah seharusnya disebutkan di dalam Kontrak Kerja Sama atau Profit Sharing Contract (PSC). Di dalam  kontrak  akan  disebutkan  mengenai kewajiban kontraktor untuk dapat mengalokasikan  perkiraan  jumlah  biaya  yang nantinya  diperlukan  dalam  merehabilitasi lingkungan  serta  menutup  sumur  yang ditinggalkan tersebut (Husein, 2008).
Pada  perusahaan  atau  kontraktor  diindustri hulu migas umumnya memiliki Kontrak Kerja
Sama / PSC yang mengatur dan menyebutkan mengenai  kewajiban  pembongkaran  dan restorasi  aset,  yang  mana  dalam  data  yang  di dapat  di  dalam  penelitian  ini  hal  tersebut
disebutkan pada Kontrak Kerja Sama di Article III mengenai Accounting Methods To Be Used To  Calculate –  Recovery of  Operating Costs , seperti berikut:
Gambar 1: Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Kontrak Kerja Sama
Berdasarkan  gambar  tersebut,  terlihat bahwa di dalam Kontrak Kerja Sama atau PSC perusahaan yang bergerak disektor hulu migas telah diatur sebuah pasal mengenai Abandonment  and  Site  Restoration .  Yang mana mengatur terkait kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  sumur  terkait kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi  aset. Abandonment  and Site Restoration ini masuk ke  dalam  biaya  operasi  yang  mana  harus mencakup  seluruh  pengeluaran  yang  terjadi saat  nanti  ditinggalkannya  sumur  lokasi eksplorasi beserta dengan alat-alat di dalamnya.  Biaya  operasi  ini  juga  berisi
perkiraan estimasi biaya yang akan dikeluarkan guna keperluan terkait selesainya kontrak  dan  meninggalkan  serta  menutup sumur  eksplorasi  tersebut.  Biaya  pengeluaran atas  kewajiban  ini  yang  mana  merupakan pengeluaran untuk biaya pembongkaran sumur eksplorasi  dapan  dibebankan  sebagai  biaya operasi  sesuai  dengan  kontrak  PSC  tersebut. Kewajiban biaya operasi terkait pembongkaran  sumur  eksplorasi  ini  juga disebutkan  di  dalam  pasal  Abandonment  and Site  Retstoration,  hal  ini  juga  sesuai  dengan pasal  lain  yang  disebutkan  di  dalam  kontrak PSC pada gambar berikut ini:
Gambar 2. Operating Cost
Berdasarkan  gambar-gambar  diatas, adanya  pasal  yang  mengatur  mengenai kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi  aset atau  ARO  di  dalam  suatu  kontrak  bagi  hasil atau  PSC,  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang disebutkan oleh narasumber yang diwawancarai  terkait  hal  ini.  Narasumber tersebut mengatakan bahwa sudah seharusnya bagi suatu kontrak PSC antara kontraktor dan pemerintah  memuat  sebuah  pasal  yang berkaitan  dengan  kewajibanpembongkaran dan restorasi aset atau ARO (R#1, 2009). Hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Surat Keputusan No. KEP-
0139/BP00000/2010/SO  tentang  Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 040/PTK/XI/2010 yang menyebutkan  bahwa  di  dalam  kontrak  bagi hasil  ataupun  kontrak  kerjasama  generasi  ke empat  wajib  menyatakan  kewajiban  terkait rehabilitasi lingkungan di sekitar lokasi sumur serta  melakukan  pembongkaran  seluruh instalasi  dan  berbagai  macam  peralatan  yang
digunakan sebelum lokasi tersebut ditinggalkan.
Meskipun  pada  kenyataan  atas  kontrak kerjasama  yang  digunakan  sebagai  data  ini dibuat  sebelum  tahun  2010,  tetapi  di  dalam kontrak  tersebut  sudah  memuat  pasal  yang berisi  mengenai  kewajiban  ini.  Sehingga, berdasarkan data ini dan berdasarkan data yang didapat  dari  narasumber  maka  kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO ( Asset  Retirement  Obligation )  oleh  kotraktor hulu  migas  ini  sifatnya wajib  untuk  diakui  di laporan  keuangan  perusahaan.  Kewajiban  ini diakui berdasarkan seluruhestimasi biaya yang dihitung  untuk  pembongkaran  aset  dan restorasi  area  yang  dibagi  berdasarkan perkiraan  jumlah  tahun  ekonomis  dari  setiap sumur  temuan.  Atas  hal  ini  kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO ( Asset Retirement Obligation ) dapat disimpulkan sesuai tabel berikut:
Tabel 2: Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset atau ARO ( Asset Retirement Obligation )
Di  dalam  PSAK  57  mengenai  “Provisi, Liabilitas  Kontinjensi,  dan  Aset  Kontinjensi”
kewajiban  pembongkaran  dan  restorasi  aset atau ARO suatu kewajiban hukum yang timbul
dari  adanya  kontrak  bagi  hasil  atau  kontrak PSC  (IAI,  2018).  Sedangkan  berdasarkan peraturan  per  Undang-undangan  Indonesia, peraturan  yang  mengatur  mengenai  ARO adalah PTK-ASR No.040-PTK-XI-2010. Salah satu anak perusahaan PT Medco Energi Internasional  Tbk  yang  bergerak  di  industri hulu migas juga berkewajiban untuk melakukan  pengakuan  atas  kewajiban  ini sebagaimana  diatur  oleh  PSAK  57  dan  juga PTK-ASR No.040-PTK-XI-2010.
Sesuai  dengan  apa  yang  telah  dibahas sebelumnya  kewajiban  pembongkaran  dan restorasi asetatau ARO merupakan kewajiban yang  timbul  di  masa  yang  akan  datang sehingga  dalam  pengakuannya  haruslah dihitung  berdasarkan  nilai future  value berdasarkan  estimasi  biaya  yang  akan
dikeluarkan  yang  selanjutnya  akan  di  ubah menjadi  present  value  untuk  dapat  diketahui nilai  kini-nya.  Selanjutnya  aset  haruslah didebitkan  terlebih  dahulu  oleh  perusahaan dan  perusahaan  dapat  memasukkan  seluruh komponen  biaya  yang  ada  pada  saat pembongkaran  aset  ke  dalam  nilai  aset tersebut.
Di  dalam  laporan  keuangan  anak  perusahaan ini, aset atas ARO masuk ke dalam aset minyak dan gas bumi di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Hal dikarenakan karena kewajiban yang timbul sebagai ARO memang tidak  terlepas  dari  aset  minyak  dan  gas  bumi yang  dimiliki  perusahaan.  Sehingga  jika dijabarkan  di  dalam  laporan  keuangan perusahaan  aset  minyak  dan  gas  bumi  adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Aset Minyak dan Gas Bumi pada Balance Sheet Perusahaan
Gambar 4. Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area
Di dalam laporan keuangan ini, dijelaskan juga bahwa  perusahaan  mengakui  kewajiban pembongkaran  dan  pemindahan  aset,  dan restorasi  area  atas  fasilitas  produksi  minyak dan gas bumi, sumur, jaringan pipa, dan aset- aset  yang  terkait  sesuai  dengan  persyaratan dalam kontrak bagi hasil. Tahap estimasi awal biaya  pembongkaran  dan  pemindahan  aset, dan  restorasi  area  diakui  sebagai  komponen pada  biaya  perolehan,  yang  kemudian disusutkan atau dideplesikan dengan menggunakan  metode  satuan  unit  produksi yang  sejalan  dengan  tariff  penyusutan  yang dipilih oleh perusahaan. Sesuai dengan kontrak yang ada maka sisa masa depresiasi aset untuk biaya  pembongkaran  berdasarkan  kontrak adalah lima tahun pada tahun 2017, mengingat masa kontrak adalah sampai 2022.
Berdasarkan pendapat dari responden 3, yang mana  berperan  sebagai  seorang  ahli  ekonom perusahaan  menyebutkan  bahwa  aktivitas pembongkaran  dan  pemindahan  aset,  dan restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, dan jaringan pipa dan aset terkait
terjadi beberapa tahun yang akan datang sesuai dengan  batas  akhir  masa  kontrak  dan  jika kontrak tidak lagi diperpanjang. Perkiraan dari besarnya  kewajiban  ini  telah  dinilai  secara andal  oleh  pihak  manajemen  mengenai  saat aktivitas tersebut akan dilakukan, sejauh mana aktivitas  tersebut  harus  dilakukan,  dan  juga teknologi yang akan digunakan di masa depan (R#3, 2019).
Sedangkan  jika  dilihat  dari  pendapat  pakar akuntansi  perusahaan  atas  kewajiban  ini penyajiannya  telah  disesuaikan  yang  mana akan  mencerminkan  dalam  nilai  kini  atas provisi  liabilitas  pemboran  dan  pemindahan aset,  dan  restorasi  area  pada  tanggal  laporan posisi keuangan, dimana perusahaan juga akan melakukan  penyesuan  dengan  jumlah  yang sama  atas  nilai  buku  aset  yang  bersangkutan (R#2, 2019). Kemudian lawan pencatatan atau pembalikan dari efek diskonto dalam penghitungan provisi ini diakui sebagai beban pendanaan.
Kewajiban  atas  pembongkaran  dan  restorasi aset untuk tahun 2016 dan 2017 ini ditentukan
sesuai  tingkat  bunga  yang  disepakati  antara pihak  regulator  (pemerintah)  dengan  pihak kontraktor  (perusahaan)  yaitu  sebesar  6%. Perusahaan dalam menyajikan liabilitas
pembongkaran  aset  ini  dilakukan  secara  neto dengan  rekening  yang  telah  dicadangkan melalui  suatu  Bank  yang  sudah  ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Gambar 5. Saldo Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area Tahun 2017
Berdasarkan  data  saldo  liabilitas pembongkaran  aset  dan  restorasi  area  yang disajikan  pada audit  report perusahaan diperoleh dari angka laporan keuangan yang telah  disesuaikan  dengan  berbagai  audit
adjustment  di  dalamnya.  Jumlah  saldo  awal di tahun 2017 telah dicocokkan ulang dengan saldo akhir yang ada pada laporan keuangan di  tahun  2016  sebagaimana  dapat  dilihat sebagai berikut:
Gambar 6. Saldo Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area Tahun 2016
Besar  beban  akresi  selama  tahun berjalan  dihitung  dengan  cara  mengalikan saldo awal dari kewajiban pembongkaran dan restorasi aset dengan tingkat bunga diskonto yang digunakan perusahaan dalam menghitung present value nilai aset saat ini. Beban akresi ini merupakan beban tambahan yang berasal dari perbedaan tingkat diskonto disetiap  tahun.  Dari  saldo  awal  dan  beban akresi  inilah  nantinya  kemudian  harus dihitung dengan persentase jumlah participating  interest  perusahaan  sebelum melakukan langkah selanjutnya yaitu
pencatatan jurnal akuntansi dalam pembukuan perusahaan.
Dalam menentukan nilai kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO ( Asset  Retirement  Obligation )  perusahaan melakukan penggabungan beberapa perhitungan  dari  beberapa  divisi.  Dalam kaitannya  dengan  kelayakan audit  report perusahaan  nilai-nilai  yang  tercatat  di dalamnya  sepanjang  tahun  2017  dapat dicocokkan  dengan  data  terdahulu  yaitu tahun  2016,  maupun  dengan  data  laporan keuangan akuntansi yang merupakan sumber utamanya.  Sehingga  berdasarkan  hasil
wawancara yang dilakukan kepada responden  1  dan  responden  2,  maka  dapat melalui  audit  report  perusahaanini  pihak manajemen  perusahaan  telah  meyakinkan bahwa  akumulasi  penyisihan  pada  laporan tanggal  laporan  posisi  keuangan  perusahaan telah cukup untuk menutupi semua liabilitas
yang timbul dari kegiatan pembongkaran aset dan restorasi area.
Dengan  demikian  berdasarkan  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini,  maka penilaian pencadangan kewajiban
pembongkaran  dan  restorasi  aset  yang dilakukan oleh perusahaan dapat disimpulkan berdasarkan tabel berikut:
Tabel 3. Pengakuan Atas Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset atau ARO ( Asset Retirement Obligation ) Pada Perusahaan di Sektor Hulu Migas Isu Implementasi Praktik di Lapangan Temuan Pengakuan atas perhitungan kewajiban
pembongkaran dan restorasi aset ( Asset Retirement
Obligation / ARO)
Perusahaan  sebagai  salah satu  kontraktor  migas mengakui  ARO  dengan menggunakan  cara  yang sudah  ditetapkan  yaitu berdasarkan rumus future value (FV) yang kemudian di present value (PV) kembali dengan menggunakan tingkat inflasi dan tingkat bunga diskonto. Berdasarkan praktik yang dilakukan diperusahaan, digunakan rumus menggunakan future value (FV) dikarenakan perusahaan perlu untuk mengenatahui nilai yang harus dicadangkan  di  masa depan,  baru  kemudian dihitung  lagi  untuk mendapatkan nilai masa kininya Tidak ada temuan yang mencurigakan mengingat  semua data telah disajakin  secara baik dalam laporan keuangan maupun audit report perusahaan disetiap tahunnya.
Berdasarkan  teori  sinyal  yang  dipilih dalam  penelitian  ini,  dimana  teori  sinyal merupakan  sinyal  untuk  para  investor  untuk perkiraan pendapatan manajemen (Brigham & Houston,  2001),  maka  jika  dikaitkan  untuk penelitian  ini  maka  dengan  adanya  kaitan perhitungan pengakuan kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO ( Asset  Retirement  Obligation )  di  perusahaan hulu migas dapat menjadi sebuah sinyal untuk para  investor  maupun  pihak  manajemen  atas apa  yang  ingin  dicapai  kedepannya.  Hal  ini karena  bisa  saja  besar  kewajiban  ini merupakansalah  satu  kategori  penentu  yang dilihat  dalam  memutuskan  strategi  bisnis  di perusahaan  itu  sendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan apa  yang  dikatakan  oleh  pihak  narasumber, bahwa  dikarenakan  kewajiban  pembongkaran dan restorasi aset atau ARO ( Asset Retirement Obligation )  ini  bernilai  sangat  besar,  apalagi untuk usaha yang berada di lokasi kegiatan di
tengah  laut  atau offshore sehingga  kewajiban ini  pasti  akan  menjadi  titik  ukur  pihak manajerial  perusahaan  dalam  menentukan keputusan  (R#1,  2009).  Sehingga  adanya perhitungan yang sesuai dan benar serta dapat diandalkan sangat akan sangat mempengaruhi sebagai  informasi  pihak  manajerial  dalam membuat  keputusan.  Hal  ini  juga  sesuai dengan apa yang disebutkan dan diungkapkan oleh  narasumber  kedua,  bahwa  kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  atau  ARO ( Asset Retirement Obligation ) bukan merupakan  satu-satunya  faktor  di  dalam mengambil  keputusan  strategis  perusahaan, tetapi menjadi salah satu faktor karena dengan adanya informasi nilai pencadangan kewajiban yang diharuskan maka akan menjadi dasar bagi pihak manajerial perusahaan mengenai strategi bisnis  perusahaan  kedepannya  (R#2,  2009). Oleh  karena  itu  berdasarkan  pendapat- pendapat  di  atas,  maka  teori  sinyal  dapat
dianggap  tepat  sebagai  teori  awal  yang  ingin dikembangkan di dalam penelitian ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dimana  tujuan  penelitianini  adalah untuk dapat memberikan gambaran mengenai cara/metode  yang  dapat  digunakan  oleh perusahaan  dalam  menghitungan  besar  ARO yang harus dibayarkan oleh perusahaan diakhir periode  kontrak.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  cara  atau metode  yang  digunakan  perusahaan  dalam menentukan  nilai  kewajiban  pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang sesuai untuk mengatasi  potensi  masalah  yang  timbul  di akhir  masa  kontrak.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  campuran ( mixed-method )  dalam  menganalisa  hasil temuan,  sehingga  akan  menghasilkan  hasil temuan  yang  lebih  mendalam  dan  kompleks yang nantinya berguna untuk membantu pihak manajemen  perusahaan  dalam  pengambilan keputusan
Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini  adalah  bahwa  kewajiban  pembongkaran dan restorasi aset atau ARO( Asset Retirement Obligation )  pada  perusahaan  disektor  hulu migas  merupakan  kewajiban  yang  sangat material  di  dalam  perusahaan.  Kewajiban  ini dikarenakan  besarnya  jumlah  yang  harus dicadangkan  atas  aset  minyak  dan  gas  bumi yang  dimiliki  perusahaan.  Hal  dikarenakan karena  kewajiban  yang  timbul  sebagai  ARO ( Asset  Retirement  Obligation )  memang  tidak terlepas  dari  aset  minyak  dan  gas  bumi  yang dimiliki  perusahaan.  Sehingga  berdasarkan dengan teori sinyal, besar pengakuan kewajiban  ini  harus  dapat  diandalkan  guna membantu pihak manajerial dalam menentukan strategi bisnis perusahaan, Walaupun kewajiban ini bukanlah merupakan satu-satunya tolak ukur tetapi karena kewajiban  ini  nilainya  sangat  besar  maka kewajiban  ini  juga  merupakan  salah  aspek yang dipilih oleh pihak manajerial perusahaan dalam mengambil keputusan.
Kewajiban  ini  harus  dihitung  berdasarkan rumus future  value (FV)  yang  kemudian  di present value (PV) kembali dengan menggunakan tingkat inflasi dan tingkat bunga diskonto.  Kewajiban  ini  sifatnya  adalah kewajiban  kontinjensi  yang  mana  besarannya masih  merupakan  provisi  atau  pencadangan yang dilakukan perusahaan. Sehingga walaupun kewajiban ini jika diterapkan secara akuntansi masuk ke dalam PSAK 57 mengenai provisi,  liabilitas  kontinjensi,  dan  aset kontinjensi,  tetapi  dikarenakan  perusahaan disektor  hulu  migas  menggunakan  lahan konsensi  pemerintah,  maka  kewajiban  ini sifatnya  adalah highly  probable di  dalam perusahaan. Terlebih kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  ini  telah diatur  di  dalam  Kontrak  Kerja  Sama perusahaan  dengan  pemerintah  yang  mana harus dilakukan oleh perusahaan selama masa kontrak berlangsung.
Keterbatasan  di  dalam  penelitian  ini  adalah keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data terkait  hal  ini  karena  saat  penelitian  ini dilakukan perusahaan belum dalam akhir masa kontrak sehingga tidak dapat diketahui secara langsung  apakah  pencadangan  yang  telah dilakukan selama masa kontrak memang benar secara  nyata  diakhir  masa  kontrak  dapat mengantisipasi  segala  kemungkinan  terburuk yang timbul dari kewajiban pembongkaran dan restorasi  aset.  Kemudian  dikarenakan  adanya keterbatasan  waktu  pula  maka  penelitian  ini mengambil  lokasi  penelitian  yang  memiliki kewajiban  yang  besar  terkait  dengan  adanya faktor geografis aset perusahaan yang dimiliki saja. Kemudian penelitian ini juga terbatas atas pendapat  yang  didasarkan  pada  sisi  pekerja perusahaan  bukan  pada  sisi  manajerial perusahaan,  dikarenakan  dengan  adanya alasan  bahwa  penelitian  ini  dilakukan  bukan pada  persis  di  akhir  masa  kontrak,  dan penelitian ini hanya ingin mengetahui apakah perhitungan atas pengakuan yang dibuat sudah dinilai secara andal.
Usulan  yang  dapat  diberikan  di  dalam penelitian  ini  untuk  penelitian  selanjutnya adalah  kemungkinan  adanya  penelitian  yang
akan membahas mengenai kewajiban pembongkaran  dan  restorasi  aset  dilihat  dari sisi  manajerial  atas  perusahaan.  Sebagaimana diketahui bahwa atas kewajiban ini nilai yang dicadangkan  adalah  cukup  besar  sehingga pasti seharusnya akan menjadi dasar tolak ukur penilaian  di  tahap  manajerial  atas  terkait dengan  proses  bisnis  yang  dilakukan  oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander, E., & Hiner, R. (2001). Accounting for Asset Retirement Obligation.
Retrieved from https://www.journalofaccountancy.com/i ssues/2001/dec/accountingforassetretire mentobligations.html
Arifin, Z. (2005). Teori Keuangan dan Pasar Modal . Yogyakarta: Ekonosia.
Brigham,  E.  F.,  &  Houston,  J.  F.  (2001).
Manajemen Keuangan . Jakarta:
Erlangga.
FASB. (2001). Financial Accounting Standard Board.
Glaser,  B.  G.  (1978). Theoritical  Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded  Theory .  Mill  Valley,  CA: Sociology Press.
Husein,  M. (2008). Kontrak Minyak dan  Gas Bumi  Berazas  Keadilan  dan  Kepastian Hukum . Jakarta: PT Fikahati Aneska.
IAI.  (2018). Pedoman  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  Revisi  2009 .  Ikatan
Standar Akuntansi Keuangan.
Indonesia, K. K. R. (2018). No Title. Retrieved
December 31, 2018, from https://www.kemenkeu.go.id/media/6634 /nota-keuangan-rapbn-2016.pdf
Kretarto, A. (2001). Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis  Kepatuhan.  In Pemasaran  dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis Kepatuhan (p. 53). Grafiti Pers. Kusumawati, U. D. (2015). No Title. Retrieved February 2, 2019, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/
20150529134709-20-56529/sudah- ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo- tak-bisa-dipidana Moleong,  L.  (2006). Methodology  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Purba,  M.  P.  (2009). International  Financial Reporting  Standards  Di  Indonesia . Yogayakarta: Graha Ilmu.
Shelley,  M.,  &  Krippendorff,  K.  (2006).
Content  Analysis:  An  Introduction  to  its Methodology. Journal  of  the  American Statistical Association (Second Edi, Vol. 79).  California:  Sage  Publications,  Inc. https://doi.org/10.2307/2288384