## URGENSI PENGATURAN PERKARA CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh: Rahmat Muhajir Nugroho Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan E-mail: rahmat.nugroho@law.uad.ac.id

## ABSTRACT
This study aimed to evaluate the mechanism for  settling disputes in the Constitutional Court containing elements of constitutional complaint. In particular, this study focused on two things: first assessing the urgency/ importance of the idea of setting constitutional complaint in the  Constitutional  Court's  authority.  Secondly,  to  formulate  recommendations  on  setting constitutional complaint in the Constitutional Court's authority.
The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  This  type  of  research  is  a doctrinal law. This research studied the concept and implementation of the judicial settlement of  cases  that  contain  elements  of  constitutional  complaint  (complaint  constitution)  by  the Constitutional Court.
The  conclusion  of  this  study  is  an  important  constitutional  complaint  mechanism  is contained  within  the  competence  of  the  Constitutional  Court  to  solve  problems  of  injustice experienced by citizens as a result of public policies undertaken by the government in a broad sense, namely the executive, legislature and judiciary. Setting  constitutional complaint within the  competence  of  the  Constitutional  Court  does  not  have  to  be  explicitly  stipulated  in  the constitution, but enough in the explanation of the Constitutional Court Act. That is not to add direct authority of the Court, but expand the meaning of the authority of the Court in testing the law.
Keywords: Urgency, Constitutional complaint, Constitutional Court

## A. LATAR BELAKANG
Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, memutus  pem-bubaran  partai  politik  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan  umum”.  Selain  memiliki  beberapa  kewenangan  tersebut,  Mahkamah Konstitusi juga memiliki satu  kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945).
Dalam  rangka  memperkuat  perlindungan  terhadap  hak-hak  konstitusional warga negara, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu diperluas, dengan me- masukkan  mekanisme constitutional  complaint ke  dalam  salah  satu  kewenangan Mahkamah  Konstitusi.  Penambahan  kewenangan  ini  berfungsi  untuk  melindungi
hak-hak warga negara yang berpotensi dilanggar oleh tindakan atau kebijakan yang di-keluarkan  pemerintah  (eksekutif),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (legislatif)  serta putu-san pengadilan (yudikatif).
Mekanisme constitutional  complaint atau  dalam  bahasa  Jerman  disebut verfas-sungsbeschwerde merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  atau kelompok  tertentu  untuk  melakukan  pernyataan  sikap  tidak  setuju  atau  menolak terhadap  per-lakuan  pemerintah  terhadapnya.  Artinya,  orang  atau  kelompok tertentu  tersebut  me-rasa  hak-hak  kosntitusionalnya  dilanggar  oleh  pemerintah. Constitutional  complaint memberikan  jaminan  agar  dalam  proses-proses menentukan  dalam  penyelenggaraan  negara,  baik  dalam  pembuatan  perundang- undangan, proses administrasi negara, dan putusan peradilan tidak melanggar hak- hak konstitusional (Krisdanar, 2010: 190).
Banyak  pengaduan  konstitusional  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi tidak dapat terselesaikan. Meskipun Mahkamah Konstitusi kerap melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konstitusi yang masuk dalam kewenangan- nya.  Namun,  terdapat  hal  mendasar  yang  masih  mengganjal  dibenak  pencari keadilan, yaitu belum terbukanya fungsi Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang dapat  me-nampung  dan  menyalurkan  keluh  kesah  ( personal  grievance )  atau pengaduan  konsti-tusional  sebagai  upaya  yang  luar  biasa  dalam  mempertahankan hak-hak konsti-tusional bagi setiap warga negara, atau lebih dikenal dengan istilah constitutional complaint (Aditya, 2014: 39).
Salah  satu  contoh  kasus  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perkara  consti- tutional  complain  adalah  kasus  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Tentang Ahmadiyah.  Secara  yuridis,  produk  hukum  berupa  SKB  sulit  untuk  diperkarakan. SKB  tidak  dapat  diajukan judicial  review ke  MK,  karena  MK  hanya  berwenang menguji  Undang-Un-dang  terhadap  UUD.  Begitu  pula  ke  Mahkamah  Agung,  tidak terdapat  kewenangan  MA  untuk  menguji  produk  hukum  berupa  SKB,  sebab  SKB bukan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  diuji  oleh  MA, sebagaiamana tercantum dalam hierarki perundang-undangan yang diatur Undang- undang  No.  12  tahun  2011.    Selan-jutnya,  jika  digugat  ke  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN)  tidak  tepat  pula,  sebab  substansi  yang  tercantum  dalam  SKB tersebut  berupa  pengaturan  bukan  penetapan  karena  muatannya  bersifat  umum (Mahfud MD, 2009: 287).
Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  masalah  yang  perlu  diselesaikan,  agar tidak  terulang  kembali  di  masa  yang  akan  datang,  tentang  bagaimana  cara  penye- lesaian  masalah  tersebut  dan  kemanakah  warga  negara  dapat  mengadukan  per- soalannya.  Sementara  ini,  belum  ada  mekanisme  peradilan  untuk  menyelesaikan per-kara yang disebut dengan constitutional complaint . Mahkamah Konstitusi masih ter-batas pada empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki sebagaiamana ter-cantum dalam UUD 1945.  Oleh  karena itu,  penulis tertarik untuk meneliti per- masalahan ini dan mencari solusi dengan mengkaitkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi) dan the protector of the citizent’s constitutional rights (pelindung hak konstitusional warga Negara).
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumu- san masalah sebagai berikut:
1. Apa urgensi gagasan pengaturan constitutional complaint dalam kewe- nangan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah  rumusan  pengaturan constitutional  complaint dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi?

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, artinya penelitian ini mempelajari  konsep  dan  implementasi  penyelesaian  perkara judicial  review yang mengandung  unsur constitutional  complaint (keluhan  konstitusi)  oleh  Mahkamah Konstitusi.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif kual-itatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta sebagai tempat utama untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan antara lain jurnal, ma- jalah,  buku-buku,  surat  kabar,  peraturan  perundang-undangan,  putusan  MK, internet  dan  segala  materi  sekunder  terkait  dengan  kewenangan  MK.  Selain  itu, untuk  menguji  akurasi  data,  maka  akan  dilakukan  wawancara  terhadap  pakar hukum  dengan  dipan-du  daftar  pertanyaan  (bebas  terpimpin)  yang  sudah dipersiapkan sebelumnya dan berkembang pada saat wawancara dilakukan.
Data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kuali-tatif  dan  deskriptif.  Pada  tahap  ini,  beberapa  aktivitas  dilaksanakan  seperti mengum-pulkan  kasus-kasus  dan  putusan-putusan  yang  diputuskan  oleh Mahkamah  Konsti-tusi.  Melakukan interview dengan  ahli  hukum  tata  negara  dan mengimplementasikan  teori  hukum  konstitusi,  melakukan  analisis  terhadap  hasil wawancara,  memetakan  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  Mahkamah Konstitusi  dalam  menyele-saikan  perkara judicial  review yang  mengandung  unsur constitutional  complaint ,  me-rumuskan  kesimpulan  dan  rekomendasi-rekomendasi model  kebijakan  yang  lebih  baik  dalam  penyelesaian  perkara constitutional complaint .

## C. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi
Konsep  negara  hukum  dan  negara  demokrasi  yang  lahir  sebagai  saudara kem-bar  menyusul  zaman  Rennaissance  di  Eropa  telah  membawa  prinsip pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  ke  dalam  organ-organ  tersendiri  yaitu: legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Pembagian  kekuasan  ke  dalam  tiga  poros  yang kemudian dikenal sebagai Trias Politica itu dimaksud untuk mendobrak absolutisme atau sistem pemerintahan yang otoriter (Mahfud, 1999:283).
Jika  analisis  tersebut  diletakkan  dalam  konteks  ajaran  Montesqieu  yakni Trias  Politica murni,  kekuasaan  tidak  hanya  berbeda  tetapi  juga  merupakan  suatu institusi  yang  harus  terpisah  satu  sama  lainnya  di  dalam  melaksanakan kewenangannya (KRHN dan LeIP, 1999: X).
Menurut doktrin pemisahan kekuasaan tersebut, fungsi dan kekuasaan keha- kiman  adalah  melakukan  kontrol  terhadap  kekuasaan  negara  guna  mencegah  ter- jadinya  proses  instrumentasi  yang  menempatkan  hukum  menjadi  bagian  dari  ke- kuasaan (KRHN dan LeIP, 1999:XI).
Untuk dapat disebut sebagai lembaga peradilan haruslah memenuhi persya- ratan tertentu, antara lain (Muchsan, 1981:9):
a. Adanya  suatu  aturan  hukum  yang  abstrak  yang  mengikat  umum,  yang dapat diterapkan pada suatu persoalan
b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkret,
c. Adanya  suatu  aturan  peradilan  yang  berwenang  memutuskan  perseli- sihan.
Setelah  melihat  uraian  tentang  ajaran  pemisahan  kekuasaan  tersebut, tampak  bahwa  dalam  setiap  kekuasaan  negara  yang  menyebut  dirinya  sebagai negara hukum, maka di dalamnya pasti terdapat kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ter-sebut haruslah merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari intervensi dari pi-hak manapun (Fatkhurohman, et. al., 2004: 14).
Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehaki- man merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian, Kekuasaan Kehakiman harus terbebas dari intervensi atau campur tangan dari pihak lain atau lembaga lain baik eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan harus berdiri sebagai lembaga yang mandiri dan  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  lembaga  lain,  agar  mampu  melaksanakan tugas mulianya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Selanjutnya  ayat  (2)  Pasal  24  UUD  1945  menyebutkan  bahwa,  “Kekuasaan Ke-hakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  peradilan  lain  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama, lingkup-ngan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mah-kamah Konstitusi”.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 di atas, terdapat 2 (dua) lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahka- mah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir keadilan, sebab se- luruh proses penegakan hukum di peradilan Indonesia berpuncak dan berakhir di Mahkamah Agung. Kewenangan utama Mahkamah Agung adalah mengadili perkara pada tingkat kasasi, melakukan judicial review yaitu menguji peraturan perundang- un-dangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  dan  mempunyai ada-nang  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  (Pasal  24A  (1)).  Selain  itu, pada  proses  pengisian  jabatan  Hakim  Konstitusi,  Mahkamah  Agung  memiliki wewenang untuk mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi (Pasal 24C (3)),
sedangkan  hubungannya  dengan  Presiden,  Mahkamah  Agung  memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 (1)).
Selain  Mahkamah  Agung  ada  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi merupakan  lembaga  negara  yang  bertugas  mengawal  konstitusi  ( the  guardian  of contitution ), sehingga berwenang untuk mengadili seluruh perkara yang berkaitan dengan  pelanggaran  konstitusi.  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem- bubaran  partai  politik  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum” (Pasal  24C  ayat(1)).  Selain  memiliki  beberapa  kewenangan  tersebut,  Mahkamah Kon-stitusi juga memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24C (2)).
Dari  rumusan  pasal  24  UUD  1945  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa rechtsidee pembentukan Mahkamah Konstitusiadalah (Arto, 2001: 145):
a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara.
b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
c. Ruang  lingkup  kekuasaan  kehakiman  adalah  menyelenggarakan  peradi- lan guna menegakkan hukum dan keadilan.
d. Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehaki- man.
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  diletakkan  dalam  bidang  ke- kuasaan kehakiman bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ke- tatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hu- kum  tertinggi  dapat  ditegakkan  sebagaimana  mestinya.  Kelahiran  Mahkamah Konsti-tusi  tidak  saja  membuktikan  bahwa  Indonesia  menganut  kekuasaan kehakiman  yang  bebas  dan  merdeka  akan  tetapi  sekaligus  merupakan  penegasan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis (Lutfi, 2010: 5).
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia, sekaligus memperlihatkan adanya harapan baru bagi para pencari keadi- lan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap insti- tusi  peradilan.  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  suatu  bentuk  upaya da-lam mengimbangi atas kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif, karena ke-beradaan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  memiliki  kewenangan  yang  diberikan oleh  UUD  1945.  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan checks and ba-lances system di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai sarana penye-lesaian  beberapa  problem  yang  terjadi  dalam  praktik  ketatanegaraan  yang sebelum-nya tidak ditentukan oleh konstitusi (Lutfi, 2010: 6).
Mahkamah  Konstitusi merupakah  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman, disamping  Mahkamah  Agung  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  dan ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Hal  ini  berarti Mah-kamah  Konstitusi  terikat  pada  prinsip  umum  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  yang  bebas  merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lembaga  lainnya dalam me-negakkan hukum dan keadilan (Sutiyoso, 2009: 5).
Perubahan  Pasal  24  UUD  1945  juga  tidak  lagi  menempatkan  Mahkamah Agung sebagai single top authority dalam kekuasaan kehakiman, karena kehadiran Mahkamah  Konstitusi  dengan  kewenangan  konstitusional  yang  diatur  dalam  Pasal 24C (Fajar, 2006: 114-115). Sedangkan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi me- nurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi  adalah  menangani  perkara  ketatanegaraan  atau  perkara  konstitusi tertentu  dalam  rangka  menjaga  konstitusi  (UUD  1945),  agar  dilaksanakan  secara bertanggung  jawab  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-cita  demokrasi. Keberadaan  Mahka-mah  Konstitusi  sekaligus  untuk  menjaga  terselenggaranya pemerintahan  negara  yang  stabil,  dan  juga  merupakan  koreksi  terhadap pengalaman  kehidupan  ketatanegaraan  di  masa  lalu  yang  ditimbulkan  oleh  tafsir ganda  terhadap  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  selain  sebagai  penjaga  konstitusi  ( the guardian  of  the  contitution ),  Mahkamah  Konsti-tusi  juga  merupakan  penafsir tertinggi konstitusi ( the sole interpreter of contitution ) (Fajar, 2006: 114-115).

## 2. Perlindungan HAM dalam Konstitusi
Hak konstitusional warga negara adalah hak yang dijamin oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945. Hestu  Cipto  Handoyo  (2003:  272)  mengemukakan  konstitusi  dibentuk  sejatinya adalah  untuk  membatasi  kekuasaan,  agar  tidak  diterapkan  secara  sewenang- wenang.  Dengan  demikian,  dapatdikatakan  bahwa  konstitusi  sangat  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  dan  hak-hak  warga  negara  agar  terhindar  dari kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan hak warga negara.
Negara Indonesia adalah negara Welfare State (negara kesejahteraan), seba- gaimana  disebutkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  Alinea  ke-IV  dengan  kalimat “memajukan kesejahateraan umum” membawa konsekuensi bahwa negara (peme- rintah)  harus  aktif  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kepada  warganya. Adapun  salah  satu  ciri  negara Welfare  State yaitu  adanya  perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan  juga  cara  prosedural  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  yang dijamin itu (Marbun, 2009: 38).
Mengingat pentingnya penegakan hak asasi manusia dan hak warga negara sebagaimana  yang  dijamin  oleh  konstitusi  sehingga  pemerintah  dituntut  untuk mem-berikan jaminan dan mewadahi setiap serta menyelesaikan setiap pelanggaran baik  yang  dilakukan  oleh  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif  yang  dianggap merugikan hak warga negara.

## 3. Constitutional Complaint
Menurut  Herman  Schwartz  yang  dikutip  dari  Maruarar  Siahaan  (2012:  3) menjelaskan  tentang  berdirinya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai special  tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi  yang  dapat  ditelusuri  jauh  sebelum  negara  kebangsaan  yang  modern ( modern nation-state ), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih  rendah  deng-an  norma  hukum  yang  lebih  tinggi.  Sejarah  modern judicial review ,  yang  merupakan  konsepsi  yang  dapat  ditelusuri  jauh  sebelum  negara kebangsaaan  modern  ( modern  nation-state ),  pada  dasarnya  menguji  keserasian norma  hukum  yang  lebih  rendah  dengan  norma  hukum  yang  lebih  tinggi.  Sejarah modern judicial  review sebagai  ciri  utama  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  –di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung– dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.
Salah  satu  ciri  dari  negara  hukum  adalah  adanya  jaminan  penegakan  dan perlidungan  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga  negara.  Mahkamah  Konstitusi di  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  berdiri  pada  tahun  2003.  Indonesia merupakan  negara  ke-78  yang  mengadopsi  gagasan  pembentukan  Mahkamah Konstitusi  yang  berdiri  sendiri  ini,  setelah  Austria  pada  tahun  1920,  Italia  pada tahun 1947, dan Jer-man pada tahun 1948 (Asshiddiqie, 2011: 194).
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selain tercantum dalam UUD 1945, lebih lanjut diatur didalamPasal 10 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
a. Menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan hasil pemiihan umum.
Selain  memilik  kewenagan,  Mahkamah  Konstitusi  juga  memiliki  kewajiban sebagaimana  dalamPasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  No.24  tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pe- langgaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tin- dak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi sya- rat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Meskipun judicial  review telah  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi namun  hal  ini  hanya  terbatas  pada  produk  DPR  (Undang-undang)  sehingga tindakan-tindakan (kebijakan) baik pemerintah (eksekutif), legislatif, atau yudikatif yang berpotensi merugikan hak warga yang telah dijamin oleh konstisusi khususnya hak yang bersifat fundamental rights belum terlindungi secara baik.
Pada  negara  yang  menganut  paham  negara  demokrasi,  seperti  halnya  di Indonesia, mekanisme constitusional complaintmenjadi sangat penting untuk diatur. Hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  menjamin  hak-hak  konstitusional  warga negara yang sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Mekanis-me  ini  diperlukan  karena  hak  konstitusional  masyarakat  tidak  hanya berpotensi  dilanggar  dengan  berlakunya  sebuah  undang-undang  sehingga  hanya disediakan  mekanisme judicial  review ,  namun  hak  warganegara  tentunya  juga sangat berpotensi dirugikan dengan adanya tindakan (kebijakan) yang dikeluarkan oleh  kekuasaan  eksekutif  (pemerintah),  DPR  (legislatif),  serta  pelanggaran  yang dikeluarkan oleh kekuasaan kehakiman.
Meskipun Mahkamah Konstitusi hanya diberi wewenang judicial review ter- hadap undang-undang, tetapidalam praktik, banyak perkara yang diajukan ke Mah- kamah  Konstitusi  secara  formal  dalam  bentuk  pengujian  undang-undang,  tetapi seca-ra  substansial  termasuk  pengaduan  konstitusional  ( constitutional  complaint dan con-stitutional questions ). Secara definisi umum constitutional complaint adalah bentuk  pengaduan  warga  negara  melalui  proses  ajudikasi  di  pengadilan  atas tindakan (kebi-jakan) atau pengabaian oleh negara, dalam hal ini lembaga-lembaga negara  yang  me-langgar  hak-hak  warga  negara  yang  dijamin  konstitusi.  Seperti perkara-perkara  yang  mempermasalahkan  implementasi  undang-undang, penyimpangan proses penega-kan hukum, putusan peradilan umum yang dianggap melanggar konstitusi, dan seba-gainya, termasuk perkara yang cukup terkenal yaitu kasus dugaan kriminalisasi Pim-pinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah (Zoelva, 2012: 154)
Melihat  fakta-fakta  diatas,  pentingnya  memasukkan  konsep constitutional complaint sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupa- kan  sebuah  langkah  konkret  dan  riil  dalam  rangka  mengantisipasi  tindakan pemerin-tah  (eksekutif), DPR, maupun  putusan  peradilan  yang  mampu merugikan hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi.
Hal ini mampu dilakukan dengan melihat tatacara implementasi mekanisme constitutinal  complaint di  negara  Federal  Jerman,  di  mana  negara  Jerman  dan Indone-sia  menganut  sistem  hukum  yang  sama,  yaitu  menganut Civil  Law . Pengadilan  Konsti-tusi  Jerman merupakan  salah satu  pengadilan  yang  secara  jelas menerapkan  mekanis-me constitutional  complaint sebagai  salah  satu kewenangannya.  Hal tersebut dapat kita lihat pada kasus larangan penyembelihan hewan yang digugat oleh kaum muslim Jerman dengan alasan kebebasan dalam hal beragama  dan  melaksanakan  peribada-tan  sesuai  dengan  keyakinan.  Dari  sisi hukum, aturan pelarangan penyembelihan hewan kurban tersebut tidak melanggar konstitusi, sehingga tidak dapat diuji ke Mah-kamah Konstitusi Jerman. Tetapi dari sisi hak asasi manusia, larangan tersebut melanggar kebebasan beragama, dan hal tersebut masuk dalam objek perkara consti-tutional complaint .
Mekanisme constitutional  complaint di  Negara  Federal  Jerman  telah  diatur da-lam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Angka 4a dan 4b Grundgesets, disebutkan bahwa
per-orangan  warga  negara  maupun  kelompok  dapat  mengajukan  keluhan  atau pengadu-an kepada Mahkamah konstitusi (Aditya, 2014: 44).
Dari  apa  yang  dijelaskan  di  atas  maka  menurut  penulis  perbedaan  antara constitutional complaint dengan judicial review sebagaimana yang di terapkan di In- donesia  tidak  begitu  berbeda,  yang  berbeda  adalah  hanya  mengenai  penempatan dalam hal objek yang dimohonkan. Pada mekanisme judicial review , objeknya adalah berlakunya  aturan  undang-undang  yang  dianggap  merugikan  hak  warga  Negara sedangkan  pada  mekanisme constitutional  complaint objeknya  adalah  tindakan (kebi-jakan)  pemerintah,  DPR  dan  putusan  pengadilan  yang  merugikan  hak-hak warga negara.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  objek  dari  mekanisme constitu- tional  complaint sangat  luas  dibandingkan judicial  review .  Namun,  secara  eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang no 24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi membatasi  kewenangan  Mahkamah Konstitusihanyapadapengujianundang-undang ( judicial review ). Oleh karena itu di- perlukan  terobosan  baru,  untuk  mengatur  mekanisme constitutional  complaint dalam  peraturan  perundang-undangan  demi  melindungi  hak-hak  konstitusional warga negara.

## D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Urgensi  Pengaturan Constitutional  Complaint dalam  Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Secara khusus contitutional complaint atau pengaduan konstitusional meru- pakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakukan  (kebijakan  atau  tidak  ada  kebijakan)  dari  negara,  dalam  hal  ini  baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung yang bertenta- ngan  dengan  konstitusi  dan  merugikan  hak-hak  warga  negara. Contitutional  com- plaint hanya bisa diajukan setelah semua upaya hukum dilakukan melalui lembaga- lem-baga negara yang lain menemui jalan buntu ( exhausted ). Pada banyak negara, wewenang  ini  merupakan  salah  satu  wewenang  pengadilan  konstitusi.  Namun  di Indonesia,  UUD  1945  tidak  secara  tegas  memberikan  wewenang contitutional complaint atau  pengaduan  warga  negara  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (Zoelva, 2012: 158).
Pada  saat  pembahasan  Perubahan  UUD  1945  telah  muncul  usulan  contitu- tional  complaint  sebagai  salah  satu  kewenangan  MK  sebagaimana  dikemukakan  I Dewa Gede Palguna dalam Rapat Pleno Panitia Ad Hoc MPR RI, namun usulan ter- sebut  ditolak  dengan  berbagai  pertimbangan,  antara  lain  tujuan  utama pembentukan  MK  adalah  sebagai  lembaga judicial  review UUD  1945,  sehingga menghindari  adanya  penumpukan  perkara,  seperti  dalam  praktik  yang  terjadi  di Mahkamah Konstitusi Jerman (Zoelva, 2012: 160).
Menurut Huda, pada saat ini kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak perlu ditambah dengan contitutional complaint, sebab MK sudah menangani perkara yang sangat  banyak  terutama  tentang  penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  daerah. Sebaiknya MK fokus pada penyelesaian perkara pengujian Undang-Undang/ judicial review dengan  baik,  sebab  beberapa  putusan  MK  akhir-akhir  ini  kualitasnya  me- nurun.  Pengaturan  kewenangan constitutional  complaint bukan  kebutuhan  yang mendesak pada saat ini. MK sebaiknya menata diri terlebih dahulu untuk mengem- balikan kepercayaan masyarakat, setelah itu jika kepercayaan masyarakat sudah pu- lih dan kondisinya sudah memungkinkan, contitutional complaint bisa saja dimasuk- kan dalam kewenangan MK (Nugroho, 2015: 17).
Beda halnya dengan pendapatnya Sulardi, beliau menyatakan bahwa sejauh ini  ada  persoalan  keadilan  yang  belum  terselesaikan.  Artinya  terdapat  berbagai kasus yang tidak mampu diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena tidak masuk lingkup  kewenangan  lembaga-lembaga  pengadilan  yang  ada.  Oleh  karena  itu, contitutional  complaint merupakan  alternatif  yang  dapat  digunakan  oleh  warga negara  untuk  memperoleh  keadilan  tersebut.  MK  seharusnya  berani  melakukan terobosan  hukum  untuk  mengatasi  kebuntuan.  Ketika  ada  persoalan  yang  secara eksplisit tidak masuk dalam kewenangan MK maka MK  harus berani memutuskan persoalan itu sebagai bagian dari konvensi ketetatanegaraan (Nugroho, 2015: 17).
Menurut  pendapat  Nanik  Prasetyoningsih,  mekanisme  pengujian  undang- undang  itu  ada  dua  bentuk  yaitu  konkret  dan  abstrak.  Pengujian  yang  bersifat konkret  adalah  pengujian  terhadap  regulasi/peraturan  perundang-undangan  yang diaplikasi-kan  pada  kasus  tertentu,  kemudian  disebut  contitutional  question. Adapun pengujian yang bersifat abstrak artinya pengujian terhadap undang-undang ( judicial review ). Selain pengujian yang bersifat konkret dan abstrak di atas, ada pula istilah consti-tutional complaint (Nugroho, 2015: 17). Menurut Nanik Prasetyoningsih, constitutional complaint urgen untuk dise- lenggarakan mengingat banyak persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh lem- baga-lembaga  negara  yang  lain,  terutama  di  pengadilan  dan  pemerintah. Constitu- tional  complaint bisa  menjadi  saluran  bagi  orang/person  yang  sudah  mengajukan perkaranya melalui pengadilan tetapi belum mendapatkan kepuasan karena merasa belum mendapatkan keadilan (Nugroho, 2015: 17).

## 2. Rumusan  Pengaturan Constitutional  Complaint dalam  Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan limitatif hanya untuk menguji undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar.  Dengan  demikian,  terdapat  pem- bagian  kewenangan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  ( constitutional review atau legal  review )  antara  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung. Pembagian kewenangan pengujian ini seharusnya diterapkan juga dalam persoalan constitu-tional  complaint .  Artinya,  apabila  pokok  persoalannya  terletak  pada kebijakan  peme-rintah  yang  melanggar  hak  warga  negara  yang  dijamin  undang-
undang  ataupun  ter-dapat  perbuatan  melanggar  hukum,  dapat  diajudikasi  melalui peradilan umum yang bermuara pada Mahkamah Agung (Zoelva, 2012: 160-161).
Sejak  awal  berdirinya  hingga  pertengahan  tahun  2010,  Mahkamah Konstitusi  RI  ternyata  cukup  banyak  menerima  pengajuan  permohonan  pengujian Undang-Un-dang  yang  secara  substansial  merupakan constitutional  complaint , namun  karena  ke-wenangan  MK  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  tidak menyebutkan  kewenangan constitutional  complaint ,  MK  tidak  berwenang mengadilinya (Zoelva, 2012: 161).
Menurut  Huda,  jika constitutional  complaint akan  dimasukkan  ke  dalam kewe-nangan MK, maka harus dilakukan melalui amandemen konstitusi, sebab hal itu  me-rupakan  kewenangan  baru  yang  berbeda  dengan  empat  kewenangan  yang telah  ada.  Pengaturan  kewenangan constitutional  complaint tidak  dapat  dilakukan melalui  revi-si  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi,  karena  tidak  memiliki landasan  hukumnya  (Nugroho,  2015:18).  Namun  sebenarnya,  tanpa  diatur  secara eksplisit  dalam  per-aturan  perundang-undangan,  dalam  praktiknya  MK  telah melakukan  perkara judicial  review yang  mengandung  unsur-unsur constitutional complaint dalam beberapa pu-tusannya (Nugroho, 2015: 18).
Berbeda  halnya  dengan  pendapatnya  Sulardi,  untuk  memasukkan  kewe- nangan constitutional complaint di MK, tidak perlu amandemen konstitusi dan revisi UU MK, artinya tidak perlu ada legal formal, cukup melalui konvensi ketatanegaraan. MK  sebagai salah  satu  lembaga kekuasaan kehakiman berwenang untuk membuat keputusan berdasarkan asas keadilan. Secara filosofis tujuan hukum itu ada 3, yaitu kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Ketiga  hal  tersebut  bisa  digunakan  oleh hakim  konstitusi  untuk  memproses  perkara  dan  membuat  putusan.  MK  boleh melakukaan ultra petita, yaitu bisa memutus lebih dari yang diminta oleh pemohon. Oleh  karena  itu  hakim  harus  memiliki  keberanian,  sebagai  contoh  Hakim  Sarpin yang  berani  memutus  penetapan  tersangka  Budi  Gunawan  dalam  sidang  pra peradilan,  padahal  penetapan  tersangka  tidak  menjadi  obyek  dalam  prosedur gugatan  praperadilan  se-bagaimana  diatur  dalam  KUHAP.  Pada  awalnya  memang kontroversi tetapi selan-jutnya dihormati sebagai putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan (Nugroho, 2015: 19).
Demikian  juga  pada  awal  kemerdekaan,  Wakil  Presiden  Mohammad  Hatta mengeluarkan Maklumat No. X yang sama sekali tidak diatur dalam konstitusi ter- nyata dapat diberlakukan. Begitu pula Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, malah justru bisa memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sekarang ini, sebenarnya MK juga sudah menerapkan consti- tutional complaint , contohnya pada kasus pemilu presiden tahun 2009, yaitu pemilih boleh  menggunakan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  pada  saat  memilih  di  TPS. Semen-tara  di  Undang-Undang  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  tentang  pemilih boleh  memi-lih  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk.  Ini  bukti  bahwa  keadilan  dan kemanfaatan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepastian hukum. Oleh karena itu untuk mene-rapkan constitutional complaint tidak harus diatur dalam konstitusi maupun undang-undang (Nugroho, 2015: 19).
Senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  Sulardi,  menurut  Nanik  Prasetyo- ningsih, kewenangan constitutional complaint tidak perlu secara eksplisit dimasuk- kan  ke  dalam  norma  hukum,  yaitu  konstitusi  dan  Undang-Undang,  tetapi  dengan cara  melakukan  perluasan  makna judicial  review atau  pengujian  undang-undang sebagai-mana  yang  diatur  dalam  Pasal  56-57  Undang-Undang  No.  24  tahun  2003 tentang Mah-kamah Konstitusi (Nugroho, 2015:20).
Berdasarkan paparan di atas para pakar Hukum Tata Negara sesungguhnya sepakat dengan urgensi/pentingnya diadakan kewenangan constitutional complaint pada MK. Namun yang masih menjadi perdebatan adalah apakah kewenangan terse- but akan dimasukkan secara eksplisit ke dalam konstitusi/UU ataukah cukup digan- tungkan  pada  keberanian  hakim  MK  dalam  menafsirkan  kewenangannya.  Secara tek-nis,  jika  kewenangan constitutional  complaint itu  dimasukkan  dalam kewenangan  MK,  maka  akan  menambah  beban  MK  dalam  menyelesaikan perkara. Sedangkan  secara  yuridis,  jika  kewenangan  tersebut  dimasukkan  pada  level  UU, akan ada persoalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945. Namun  jika  kewena-ngan  tersebut  dimuat  dalam  konstitusi  membutuhkan  proses yang panjang dan tidak mudah untuk melakukan amandemen konstitusi.
Pendapat yang moderat untuk mengatasi problem diatas adalah melakukan perluasan makna terhadap kewenangan MK, khususnya pasal yang mengatur pengu- jian  undang-undang,  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  menguji  undang-undang semata  tetapi  juga  menguji  menguji  norma  dan  implikasi  berlakunya  undang- undang.
Pada praktiknya berbagai permasalahan konstitusional terkait implementasi undang-undang,  kebijakan  pemerintah  yang  melanggar  hak  konstitusional  warga ne-gara, putusan peradilan umum yang saling bertentangan, dugaan penyimpangan da-lam  penegakan  hukum,  hingga  kelalaian  pemerintah  dalam  penyusunan  Daftar Pemi-lih Tetap Pemilihan Presiden merupakan beberapa perkara pengujian undang- un-dang  di  Mahkamah  Konstitusi  yang  secara  substansial  lebih  ke  arah constitutional complaint (Zoelva, 2012: 161).
Dengan demikian sesungguhnya MK secara substantif sudah mempraktikan penyelesaian constitutional complaint dalam beberapa perkara yang ditangani, oleh karenanya kedepan kewenangan ini perlu diperkuat dan dipertegas dalam undang- undang, khususnya pada bagian bagian penjelasan Undang-Undang Mahkamah Kon- stitusi.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
a. Urgensi Pengaturan Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Mekanisme constitutional  complaint penting  dimuat  dalam  kewe-nangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi problem ketidakadi-lan yang dialami
oleh warga negara akibat kebijakan publik yang di-lakukan oleh pemerintah dalam arti luas yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
b. Rumusan  Pengaturan  Constitutional  Complaint  dalam  kewenangan  Mahka- mah Konstitusi.
Pengaturan constitutional complaint dalam kewenangan Mahkamah  Konsti- tusi tidak harus secara eksplisit diatur dalam konstitusi, tetapi cukup dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak menambah secara  langsung  kewenangan  MK,  namun  memperluas  makna  kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang.

## 2. Saran
a. Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutuskan  perkara  pengujian  undang- undang  lebih  diarahkan  berorientasi  pada  mekanisme constitutional complaint .
b. Diperlukan  pengaturan  yang  lebih  jelas  dalam  Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi  tentang  pemaknaan constitutional  complaint ,  meski  tidak  perlu ada penyebutan constitutional complaint .

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Aditya,  Zaka  Firma  (2014).  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Menyelesaikan  Perkara  Constitutional  complaint  Berdasarkan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Unnes Law Journal, Vol. 3, No. 1.
Arto, Mukti (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Asshiddiqie, Jimly (2011). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika.
Fajar,  Mukti  (2006).  Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi.  Jakarta: Konstitusi Press. J
Fatkhurohman  et  al.  (2004).  Memahami  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Handoyo, Hestu Cipto  (2003). Hukum Tata Negara,  Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
KRHN dan LeIP (1999). Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: ICEL. Krisdanar,  Vino  Devanta  (2010).  Menggagas  Constitutional  complaint  dalam Memproteksi  Hak  Konstitusional  Masyarakat  Mengenai  Kehidupan  dan Kebebasan Beragama di Indoneisa. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No.3.
Lutfi, Mustofa (2010). Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press. Mahfud,  Mohammad  (1999).  Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
_________________ (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Marbun  et  al.  (2009).  Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara.  Yogyakarta:
Liberty.
Muchsan (1981). Peradilan Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty. Nugroho,  Rahmat  Muhajir  (2015).  Urgensi  Pengaturan  Perkara  Constitutional Compalaint  dalam  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Laporan  Penelitian DIPA Kopertis V Yogyakarta.
Siahaan,  Maruarar  (2012).  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sutiyoso,  Bambang  (2009).  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  di  Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press.
Zoelva,  Hamdan  (2012). Constitutional  complaint  dan  Constitutional  Question  dan Perlindungan  Hak-hak  Konstitusional  Warga  Negara.  Jurnal  Media  Hukum, Vol.19, No.1.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia l945 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi