Arin Fithriana, M.Si, arin.fithriana@budiluhur.ac.id
Jeanie Annissa, S.IP., M.Si 1
Email : jeanie.annissa@budiluhur.ac.id FISIP Universitas Budi Luhur

## Abstract
This  study  discusses  the  comparative  quality  of  democracy  in  the  perspective  of  gender  equality between Indonesia and Thailand. Selection of study subjects based on data ranking global democracy that puts Indonesia and Thailand as a country in Southeast Asia with the quality of democracy is not far adrift. This study uses the theory of political culture for respective internal uniqueness, the quality of democracy, gender theory and comparative politics approach using Mill's Method  to analyze focus of research. This study used a qualitative approach with descriptive type of analysis through literature study.  The  unit  of  analysis  in  this  study  focused  on  the  quality  of  democracy  in  the  perspective  of gender equality. The unit of explanation is the comparison the quality of democracy in the perspective of gender equality Indonesia and Thailand are seen from the level of political participation of women in  each  country.  Each  by  the  period  between  2010  to  2014  based  on  internal  changes  that  occur  in both. In addition to historical comparative method is also used to acquire the common traits between the uniqueness of the community and assess long-term social change. Based on the data that has been collected relating to the history and political culture of each country, it can be said that the quality of the  implementation  of  democracy  is  influenced  by  the  historical  background  and  internal  changes. Internal change is increasingly open does not necessarily encourage democratization, it is because of the culture of political force. Eventually important role in the political system as a determinant of the quality of democracy and guarantor of democracy.
Keywords: Political Culture, Quality of Democracy, Gender Theory, Mill's Method

## Pendahuluan
Implementasi demokrasi dalam sistem  politik  pasca  perang  dunia  ke  II menjadi  keharusan  suatu  negara.  Negara berusaha  mentrasformasi  diri  dengan berbagai  penyesuaian  untuk  mendapatkan pengakuan  sebagai  negara  demokratis. Sebagai  contoh  adanya  realitas affirmative action yang  kemudian    menjadi  input dalam  Undang-undang  No.8  Tahun  2012 tentang Pemilu  Legislatif, mengamanatkan kewajiban  partai  politik  peserta  pemilu untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan  di  daftar  calon  legislatif  dan minimal  satu  perempuan  diantara  tiga calon  legislatif.  KPU  (Komisi  Pemilihan Umum) Indonesia juga memastikan parpol memenuhi kuota tersebut melalui Peraturan KPU No. 7 tahun 2013.
Perempuan  mendapat  perhatian tersendiri karena hingga saat ini perempuan masih menempati posisi
marginal.  Posisi  ini  dilatar  belakangi  oleh banyak  hal  seperti  budaya,  agama,  sosial, ekonomi  dan  politik.  Bentuk  demokrasi ideal  meniadakan  pembedaan  tersebut  dan mendorong  adanya  kesetaraan  perempuan, terkait kesetaraan gender. Beberapa lembaga  melakukan  pengkajian  indeks atau  ranking  demokrasi  negara  dengan melakukan  pengukuran  pada  dimensi politik  dan  non  politik.  Pada  dimensi politik  pengukuran  menekankan  pada struktur dan fungsi sistem politik sedangkan  pada  non  politik  meliputi ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  gender dan  lingkungan.  Pengukuran  ini  dengan perbandingan dimensi politik 50% sedangkan  yang  lainnya  masing-masing 10%. 1
Indonesia  dan  Thailand  merupakan contoh  negara  di  Asia  Tenggara  yang
1 Democracy ranking http://democracyranking.org/wordpress/?page_id= 590
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
masuk  dalam  kajian Global  Democracy Ranking dengan  posisi  yang  tidak  jauh berbeda  daripada  negara  Asia  Tenggara lainnya. Meskipun data mengenai demokrasi  Thailand  baru  tersedia  tahun 2010,  namun  berdasarkan  data  tersebut demokrasi  Thailand  menunjukkan  kondisi yang  semakin  meningkat.  Artinya  adanya perbaikan  dengan  implementasi  demokrasi di  Thailand.  Demikian  juga  dengan Indonesia, juga menunjukkan kecenderungan yang sama.
Tabel 1.1 :  Peringkat Demokrasi
Global 2 Negara 2010  2011  2012  2013  2014 Thailand 71 69 69 65 63 Indonesia 65 67 68 66 65 Sumber : diolah dari http://democracyranking.org/wordpress/?page _id=14 Gender dalam demokrasi merefleksikan  dimensi  yang  menunjukkan tingkat  keadilan  di  masyarakat  yang berkaitan dengan kesetaraan dan kebebasan. 3 Kesetaraan  dan  kebebasan  ini mencakup  kondisi  yang  seimbang  antara laki-laki  dan  perempuan  untuk  memenuhi hak  dalam  berkontribusi  dan  mendapatkan manfaat  dari  aktivitas  sosial,  ekonomi, budaya dan pembangunan politik.
Penelitian  hanya  akan  memfokuskan  pada pembangunan  politik  saja,  karena  ruang lingkup  yang cukup luas dalam penekanan kesetaraan  gender  ini.  Menurut  Gabriel Almond,  pembangunan  politik  adalah upaya  untuk  mengembangkan  kapasitas- kapasitas sistem politik dengan
menggunakan  pembangunan.  Tujuannya adalah agar sistem politik mampu memelihara  dirinya  sendiri.  Oleh  karena itu, pembangunan politik mencakup persoalan yang luas seperti budaya politik, sosialisasi  politik,  partai  politik,  stabilitas politik, nasionalisme, institusionalisasi
2 Diolah dari http://democracyranking.org/wordpress/?page_id= 14 , diakses pada 7 Mei 2015 pukul 11.22 WIB 3 David F.J. Campbell, 2008, The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy,(Vienna: University of Klagenfurt)  p.36
politik,  pembangunan  administrasi,  hukum dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  hal  ini merupakan  suatu  proses  perubahan  yang multidimensional,  dan  bersifat  etnosentris, artinya  disesuaikan  dengan  kondisi  dan keadaan negara tersebut.
Sifat  etnosentris  dalam  kajian demokrasi berkaitan dengan budaya politik yang  berkembang.  Budaya  politik  tidak berhenti pada satu posisi, namun mengalami  perubahan  yang  dipengaruhi oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Gender, dalam  penelitian  ini  memfokuskan  pada pembangunan  politik,  dalam  kualitas demokrasi berkaitan dengan budaya politik yang  ada.  Berdasarkan  perspektif  gender tersebut  akan  membandingkan  bagaimana kualitas  demokrasi  antara  Thailand  dan Indonesia  sebagaimana  dalam  gambar kerangka berfikir berikut :
Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan kualitas demokrasi dalam perspektif gender antara Indonesia dan Thailand ?.
Implementasi Kesetaraan Gender dalam Demokrasi di Indonesia Perempuan  merupakan  tonggak demokrasi yang diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap permasalahan
kehidupan bernegara.
Kehadiran  perempuan  di  ranah  politik sangat
berpengaruh terhadap kerbelangsungan  suara  perempuan  di parlemen.  Perjalanan  politik  perempuan dalam  proses  keterwakilan  di  parlemen Indonesia  memiliki  sejarah  yang  panjang dan  berliku.  Gerakan  perempuan  di Indonesia  dimulai  sejak  tahun  1928  yang ditandai  dengan  berlangsungnya  kongres wanita  Indonesia  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  rasa  nasionalisme  di kalangan  perempuan  untuk  mengambil peranan  dalam  pembangunan  dan  politik. Dalam  pemilu  I  yang  diselenggarakan tahun  1955  menempatkan  6,5  persen perempuan  masuk  ke  dalam  parlemen. Dilanjutkan kembali di tahun 1987, dengan progress peningkatan menjadi 13 persen. 4
Kurangnya  tingkat  keterwakilan politik  di  Indonesia  dipicu  oleh  beberapa faktor seperti agama dan budaya. Indonesia merupakan  negara  yang  menganut  sistem nilai patriarkal yang menimbulkan persepsi pembagian  peran  antara  laki-laki  dan perempuan  secara  mencolok.  Perempuan dibatasi  pada  peran  domestik  sehingga kesempatan perempuan dalam arena politik masih relatif kecil. Selain itu, ajaran agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia dianggap  kurang  melibatkan  perempuan dalam  arena  kepemimpinan  sehingga semakin  mempertegas gap peran  laki-laki dan perempuan.
Jika  melihat  di  masa  perjuangan kemerdekaan,  maka  kiprah  perempuan Indonesia  dalam  menuju  kemerdekaan memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dalam membantu  di  medan  peperangan  dalam bidang logistik, kesehatan bahkan pendidikan. 5 Keikutsertaan perempuan memberikan kesempatan untuk menyampaikan  isu-isu  yang  berkaitan dalam  kepentingan  di  sekitar  mereka sehingga  mereka  memahami  apa  yang
4 Op.Cit, Khofifah Indar Parawansa., hal. 41
5 Pemberian  tugas  khusus  kepada  Suwarni Pringgodigdo  dalam  memimpin  gerakan  wanita Indonesia  di  masa  perjuangan  yang  dapat  dilihat dalam “Zaman Berubah Sesudah Kartini” Tempo, 29 April 1978, hal. 55-57 yang juga dapat dilihat dalam tulisan Khofifah Indar Parawansa hal. 43.
dibutuhkan kaum perempuan dalam menyelesaikan  masalah  perempuan  sehari- hari.
Pada  sejarah  pemilu  di  Indonesia, keterlibatan  perempuan  masih  sangat rendah  dalam  ranah  politik.  Diketahui, dalam  pemilu  pertama  tahun  1955, representatif  perempuan  banyak  diwakili oleh  gerakan  atau  organisasi  seperti Gerwani  dan  Muslimat  NU.  Keikutsertaan 35 partai dan beberapa anggota kostituante dengan  tingkat  partisipasi  rakyat  yang cukup  besar  sebanyak  39  juta  orang  yang memberikan  suara  dengan  jumlah  suara yang  cukup  signifikan  sebanyak  80% suara, perempuan hanya menempati sejumlah  17  kursi. 6 Sedangkan  di  era konstituante  tahun  1959,  keterpilihan perempuan  dalam  parlemen  sebanyak  25 kursi. 7
Memasuki era orde baru, keterpilihan perempuan dalam ranah politik  mengalami  dinamika  perubahan. Dalam  periode  pertama  di  tahun  1971- 1977  perempuan  menempati  sebanyak  36 kursi,  periode  kedua  di  tahun  1977 menempati 36 kursi dan pemilu tahun 1982 menempati  39  kursi  dari  total  460  kursi yang  diperebutkan.  Dalam  periode  ketiga di  tahun  1987  perempuan  menempati  65 kursi dari total 500 kursi yang diperebutkan, pada tahun 1992 menjadi 62 kursi,  tahun  1997  sebanyak  54  kursi  dan tahun 1999 menjadi 46 kursi dari total 500 kursi  yang  diperebutkan.  Dalam  pemilu 2004, anggota legislatif perempuan meningkat  menjadi  61  orang  dari  550 anggota  yang  terpilih  dan  di  tahun  2009 berhasil menempatkan 101 anggota perempuan  dari  560  anggota  DPR  yang terpilih. 8 Sedangkan di tahun 2014 terpilih 97 orang perempuan yang menempati
6 Op.Cit Khofifah Indah Parawansa, Hal. 43.
7 Jurnal  Sosial  Demokrasi    edisi  6  tahun  2,  Juni Agustus 2009 dapat diakses melalui http://library.fes.de/pdf- files/bueros/indonesien/07003/jurnal%20edisi%206 %20kirim.pdf akses pada tanggal 11 Februari 2016.
8 Sali  Susiana,  Penurunan  Keterwakilan  Perempuan Dalam  Pemilu  2014,  Info  Singkat  Kesejahteraan Sosial,  Vol.  VI/No.10/II/  P3DI/  Mei/2014,  hal.  10
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
kursi legislatif. 9
Keterlibatan perempuan dalam sistem  politik  untuk  tujuan  representasi memang diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan kualitas pengetahuan dan pengalaman  politik  untuk  dapat  diterima dan mewakili kepentingan umum masyarakat,  tidak  semata  melihat  pada jumlah  kuota  yyang  telah  disediakan  bagi kelompok  perempuan.    Berikut  adalah tabel  representatif  perempuan  di  dalam parlemen  yang  masih  belum  memenuhi kuota 30% .
Tabel 4.1
Representasi Politik Perempuan Dalam Parlemen di
Indonesia 10
Jika mengetahui berdasarkan aturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang pencalonan legislatif  pasal  11 menegaskan keterlibatan  perempuan  sebanyak  30% yang  merupakan  bentuk affirmative  action
dapat
diakses
melalui http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat
/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf jam akses 11 Februari 2016 9 Yuni  Rettnowati  ,Hambatan  Budaya  pada Partisipasi Politik Perempuan, Hal. 158 file:///C:/Users/User/Downloads/95Hambatan%20B udaya%20Terhadap%20Partisipasi%20Perempuan. pdf jam akses 11 februari 2016
10 Nur  Iman  Subono,  “Representasi  politik perempuan  ya  ng  lebih  bermakna”    dalam Representasi Politik Perempuan : Sekedar Ada Atau Pemberi  Warna,  Jakarta,  Jurnal  Sosial  Demokrasi edisi 6 Tahun 2 Juni-Agustus 2009, hal 59.
dalam  memberikan  kesempatan  kepada perempuan  untuk  terlibat  dalam  kegiatan politik  dan  pembuatan  kebijakan  umum. Selain  itu,  penetapan  kuota  perempuan sebanyak  30%  juga  disahkan  melalui  UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dalam pasal 65 (1)  ang  berbunyi  bahwa  Partai  Politik peserta  Pemilu  dapat  mengajukan  calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/  Kota  untuk  setiap  daerah pemilihan dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%. 11 Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan affirmative action telah diperkuat  melalui  Undang-Undang  Nomor 10  tahun  2008  yang  memuat  kebijakan keterlibatan  perempuan  di  ruang  politik sebanyak 30%, sehingga perempuan memiliki  peran  politik  dalam  membuat kebijakan  bagi  masyarakat.  Di  tahun  2004 belum  ada  sanksi  maupun  teguran  bagi partai  politik  yang  belum  memenuhi jumlah  kuota  perempuan  sebanyak  30%. Namun  tahun  2009,  setiap  partai  politik yang  belum  memenuhi  syarat  kuota  30% harus  memberikan  pengumuman  melalui media  agar  tidak  dicoret  dalam  bursa peserta pemilu. Masalah ini telah termaktub  di  dalam  Peraturan  KPU  No.  7 Tahun  2013  pasal  11.  Dalam  arti  lain, terdapat 1 kandidat perempuan dari 3 (tiga) kandidat  yang  dicalonkan  oleh  masing- masing partai politik. 12
Dengan demikian, partisipasi politik  perempuan  di  Indonesia  telah diperkuat  melalui  3  (tiga)  peraturan  yang menguatkan  dengan  menempatkan  kuota perempuan dalam ranah politik.
Keterbatasan budaya dan agama
seharusnya  tidak  menjadi  kelemahan  bagi perempuan dalam meningkatkan kemampuan membentuk keputusan politik, sehingga bisa merepresentasikan kebutuhan hak-hak perempuan. Perempuan memiliki  sisi  kepribadian  yang  menarik dengan  gaya  dan  karakter  kepemimpinan berbeda dengan laki-laki.
11 Op. Cit, Yuni Rettnowati,  Hal. 156
PERIODE PEREMPUAN LAKI-LAKI 1955-1960 17 (6,3%) 272 (93,7%) 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%)
Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand
Meskipun begitu, ketertarikan perempuan  terhadap  politik  masih  rendah. Faktor  agama,  budaya,  dan  lingkungan memberikan keterbatasan bagi perempuan. Peran domestik perempuan yang diperkuat oleh  nilai-nilai  budaya  patriaki  masih menjadi bayang-bayang perempuan terhadap perkembangan kualitas diri untuk memasuki  wilayah  publik.  Kemudian, lingkungan  menjadi  wujud  penghakiman terhadap  perempuan  yang  tidak  lagi mengikuti  adat  budaya  yang  secara psoikologis  membatasi  gerak  dan  peran perempuan, sehingga masih sulit menunjukan keberanian dalam memberikan gagasan dan ide. 13
Selain  itu,  proses  pemberdayaan terhadap  perempuan  secara  langsung maupun  tidak  belum  mencapai  tingkat maksimal sehingga masih banyak perempuan  yang  belum  bisa  merumuskan kepentingan-kepentingan  mereka  sendiri. Isu-isu  sosial  yang  berkaitan  dengan kebutuhan perempuan masih sering terabaikan,  padahal  perempuan  masih terlibat  dalam  aktivitas  sosial  yang mewujudkan  rasa social  connectivity awareness yang  tinggi.  Oleh  karena  itu, dapat  diagregasikan  kepentingan  tersebut ke ranah politik.
Implementasi Kesetaraan Gender

## Dalam Demokrasi Di Thailand
Tingkat partisipasi perempuan pada politik  di  Thailand  tergolong  rendah  di negara  anggota  ASEAN.  Sebagaimana dideskripsikan pada budaya politik Thailand,  dipengaruhi  oleh  budaya  China dan  India  yang  menempatkan  perempuan pada  posisi  inferior  dengan  hak  yang terbatas.  Perempuan  menjadi  “harta” kepemilikan keluarga suami dan berkewajiban melayani mereka. 14 Thailand memiliki  sejarah  panjang  juga  berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik,  baik  ditingkat  lokal    maupun
13 Ibid, Yuni Retnowati, Hal. 156
14 Orapin  Sop chokchai,  “Women’s  Political Participation  in  Thailand”,  TDRI  Quarterly  Review,
Vol.13 No. 4, December 1998, p.11-12
tingkat  nasional.  Perempuan  Thailand secara  tradisional  mengabdikan  diri  pada raja  dan  keluarga  bangsawan.  Peran perempuan  dalam  politik  terbatasi  karena gendernya. Namun demikian bukan berarti tidak  ada  pergerakan  sama  sekali  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  Thailand. Perubahan  terjadi  pada  Raja  Rama  IV  dan VI  di  tahun  1888  dengan  adanya  koran perempuan pertama “Naree Rom”, kemudian  diikuti  dengan  “Kulasatree”. Secara  tidak  langsung  artikel  tersebut menunjukkan kepentingan perempuan dalam  sosial  dan  politik.  Dengan  adanya pengaruh  barat,  mulai  ada  perhatian terhadap  pendidikan  bagi  anak  perempuan Thailand.  Pada  perempuan  yang  terlahir dari keluarga kelas atas, mereka bergabung dengan keluarga kerajaan.
Pada tahun 1901, sekolah perempuan  pertama  didirikan,  dan  dua puluh  enam  tahun  kemudian,  perempuan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas  Chulalongkorn.  Membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  bagi  perempuan Thailand  untuk  menunjukkan  jati  dirinya. Karena  setelah  ada  perempuan  dengan tingkat  pendidikan  tinggi  juga  tidak langsung terserap dan mampu meningkatkan  partisipasi  politiknya.  Hal ini salah satunya kurangnya dukungan dari konstitusi  sebagai  legal  formal  perempuan dalam  beraktivitas.  Konstitusi  pertama tahun 1932 masih menunjukkan inferioritas  perempuan,  meskipun  dalam konstitusi  sudah  tertulis  bahwa  ada kesetaraan  hak  antara  laki-laki  dan perempuan,    namun  implementasinya masih  belum  terwujud.  Hal  ini  karena aturan  dibawahnya  masih  memberikan deskriminasi  terhadap  hak  perempuan. Konstitusi  tahun  1974  mulai  ada  sedikit perubahan  dengan  adanya  amandemen pada  undang-undang  berdasarkan  tuntutan dari  berbagai  pihak,  seperti  kelonggaran kepemilikan  paspor,  posisi  perempuan  di Militer  dan  pemerintahan.  Persentase partisipasi  perempuan  dalam  parlemen Thailand  jika  dilihat  sejak  tahun  1933 hingga  1996  pada  tabel  4.2  dibawah
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
menunjukkan  perbandingan  yang  cukup tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. 15 Pada  tabel  tersebut  juga  dapat dilihat  jika  perbandingan  antara  jumlah kandidat  perempuan  dan  laki-laki  juga cukup tinggi.
Tabel  4.2 : Jumlah Kandidat Laki-Laki dan Perempuan dan Anggota Parlemen Thailand dari tahun 1933 - 1996
Berdasarkan  data  pada  tabel  diatas terlihat    jarak  antara  beberapa  pemilu cukup  dekat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa konflik  kepentingan  politik  di  Thailand cukup  tinggi.  Parlemen  yang  telah  terpilih dan  disahkan  belum  lagi  bekerja  sudah dibubarkan.  Namun  kondisi  ini  tidak diikuti  dengan  peningkatan  signifikan  dari partisipasi  perempuan  dalam  parleman. Misalnya saja pada tahun 1996 perempuan hanya mendapatkan kursi sekitar 5,6% dari total kursi yang ada. Pergantian kepemimpinan Thailand menjadi perhatian internasional, sehingga banyak kajian yang menbahas  tentang  perpolitikan  Thailand. Kajian  ini  secara  tidak  langsung  juga menjadi bagian dari evaluasi diri masyarakat  Thailand.  Pada  sisi  lain, pembangunan ekonomi Thailand menempatkan  Thailand  sebagai  salah  satu negara  industri  baru  di  Asia.  Pergolakan politik  di  Thailand  seakan  bukan  menjadi penghalang bagi aktivitas ekonomi Thailand,  seperti  pada  sektor  pariwisata dan pertanian. Hal ini menjadi keuntungan
15 Orapin  Sopchokchai,  “Women’s  Political Participation  in  Thailand”,  TDRI  Quarterly  Review, Vol.13 No. 4, December 1998, p.13-14
tersendiri  bagi  Thailand,  sehingga  secara tidak langsung juga mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Thailand. Termasuk peningkatan pendidikan perempuan. Seiring  dengan  peningkatan  pendidikan perempuan,  dalam  hal  ini  adanya  akses pendidikan  pada  perempuan  dan  reformasi politik,  mulai  ada  partisipasi  perempuan dalam  politik.  Reformasi  ini  tercantum dalam konstitusi tahun 1997 dimana secara jelas  perempuan  berkesempatan  duduk dalam parlemen. 16 Penegasan konstitusi ini masih  belum  menyebutkan  batas  kuota perempuan di Parlemen, sehingga persentase  perempuan  di  Thailand  sejak diberlakukan  konstitusi  tersebut  masih dibawah 10 persen. Ini terlihat dalam tabel berikut :
Grafik 4.1 :  Persentase perempuan dalam Parlemen Nasional Thailand 17
Kondisi perpolitikan Thailand yang masih tidak stabil pada akhirnya mendorong perubahan konstitusi, sehingga pada  tahun  2007  disahkan  konstitusi  baru Thailand.  Namun  perwakilan  perempuan masih  rendah,  demikian  juga  dalam administrasi  publik  yang  lebih  tinggi  dan pengadilan. Konstitusi tersebut tidak mengatur  secara  tegas  tentang  kuota
16 Liza  Romanov ,  The  Women  of  Thailand,  Global Majority E-Journal, Vol 3, No. 1 (June 2012), pp.44- 60, p. 55
17 Ibid
Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand
perempuan  di  Parlemen.  Demikian  juga dengan Organic  Act  on  Political  Parties B.E.  2550  (2007 )  tentang  partai  politik Thailand dan The Organic Act on Election Commission  B.E.  2550 tentang  pemilihan umum Thailand tidak menyebutkan ketentuan kuota perempuan sebagai persyaratan. Ketentuan kuota hanya ditetapkan  secara  sukarela  oleh  Partai Politik  yang  mulai  memperhatikan  aspek gender. Satu-satunya partai yang menetapkan kuota hanyalah partai Demokrat ( Pak Prachatipol ) dengan target kandidat  perempuan  sebesar  30  persen. Sehingga  Thailand  merupakan  negara voluntary  party  quota dalam  penetapan partisipasi perempuannya. 18 Penduduk Thailand sebanyak 67 juta jiwa Sebagaimana  disebutkan  dalam  budaya politik Thailand, bahwa perempuan Thailand  berada  pada  posisi  inferior, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Sekitar 70.000 posisi politik dikota  dan  di  desa  Thailand,  perempuan hanya berpartisipasi sebanyak 4%. 19 Mulai pada  Desember  2010  UNDP  Thailand  dan Kementrian  Pembangunan  Sosial  dan Keamanan  Manusia  mengenalkan  sistem quota  pada  pemilu.  Penegenalan  ini  juga dilakukan survey yang hasilnya menunjukkan  bahwa  86%  laki-laki  setuju bahwa sistem quota gender akan membantu meningkatkan partisipasi perempuan.
Tipe voluntary political party quota ini  juga  berlaku  pada  pemilihan  umum tahun  2011.    Dari  seluruh  anggota  dewan perwakilan,  perempuan  hanya  berjumlah 79  orang  atau  16  persen.  Secara  terperinci perwakilan perempuan di Thailand mencapai  15%  pada  MPs,  16%  senator, 17%  PNS.  Pada  tahun  2008,  9,4% perempuan  terpilih  sebagai  PNS  (Pegawai Negeri  Sipil).  Pada  sektor  swasta,  kondisi
18 Quotaproject.org/system…
19 http://www.th.undp.org/content/thailand/en/hom e/ourwork/social_advocacy/successstories/advocacy -for-political-equality-puts-undp-in-national- spotlight.html diakses  pada  Selasa,  29  Desember 2015
menjadi lebih baik dengan adanya peningkatan  menjadi  35,3%.  Pada  bulan Juli    2011  Thailand  memilih  Perdana Menteri  perempuan  untuk  pertama  kalinya –  Yingluck  Shinawarta.  Dengan  moment ini  kelompok  perempuan  mengharapkan perubahan  signifikan  yang  mendorong inisiatif pemberdayaan perempuan terutama  dalam  peningkatan  perwakilan perempuan  dalam  pembuatan  keputusan. Perubahan  konstitusi  Thailand  pada  tahun 2007  didalamnya  memuat    keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam amandemen tersebut dibuat untuk memperbaiki kemampuan perempuan dalam  mengklaim  hak  mereka.    Pada pemilu 2011 Thailand memperebutkan 500 kursi  yang  terdiri  dari  375  kursi  untuk konstitensi  list  dan  125  kursi party  list . Constituency  list sama  dengan  daerah pemilihan  (dapil). 20 Setiap  dapil  hanya akan  diwakili  oleh  satu  orang  anggota parlemen.  Dan  1  partai  hanya  bisa mendaftarkan satu kandidat pada konstituensi.  Untuk  partai  list,  satu  partai bisa mendaftarkan maksimal 125 kandidat. Ketentuan ini didasarkan pada amandemen konstitusi  tahun  2007  pasal  93-98  dengan amandemen  terakhir  11  Februari  2011. 21
Sistem  ini  serupa  dengan  sistem  pemilu legislatif  di  Indonesia  sampai  tahun  2004. Semakin  kecil  nomor  kandidat,  maka semakin  besar  kemungkinan  kandidat tersebut  menjadi  anggota  parlemen/DPR ( Rathasapha ). Setelah 500 anggota parlemen  terpilih,  maka  para  anggota Parlemen  memilih  perdana  menteri  yang masa  waktu  memerintah  4  tahun.  Pemilu tahun  2011  diikuti  oleh  40  partai  politik dengan  partai  besar  antara lain;  Pheu  Thai memenangi  265  kursi(204  berasaskan kawasan + 61 daftar partai), Demokrat 159 (115  +  44),  Bhumjai  Thai  34  (29  +  5), Chartthaipattana 19 (15 + 4), Palung Chon
20 Aim  Sinpe ng,  Thailand’s  Electoral  Rules,30  May 2011,  East  Asia  Forum  Quarterly  October – December
2015, http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2011/05/ 30/thailands-electoral-rules/
21 http://www.ipu.org/parline-e/reports/Thai- HR_B.htm
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
7 (6 + 1), Chart Pattana Puea Pandin 7 (5 + 2),  Cinta  Thailand  4  (daftar  partai  saja), Matubhum  2  (1  +  1),  Demokrat  Baru  1 (daftar  partai)  dan  Mahachon  (daftar partai). 22 Setelah Yingluck berkuasa sebagai  PM,  krisis  politik  Thailand  masih juga berlanjut sehingga Yingluck membubarkan majelis rendah
Thailand merupakan negara dengan tingkat  pergantian  kepemimpinan  yang cukup  tinggi.  Pemilu  pada  tahun  2011 merupakan pemilu ke 26 sejak tahun 1932 mengakhiri  tujuh  abad  masa  monarkhi. Sepanjang  sejarah  telah  terjadi  18  kali kudeta  militer,  dan  17  kali  perubahan konstitusi.  Meskipun  urbanisasi  sering dikaitkan dengan kemiskinan dan mobilisasi  politik  rendah  dalam  deprivasi ekonomi, namun urbanisasi juga mempermudah  akses  terhadap  tempat pemungutan  suara  dan  memberi  peluang bagi  pemilih  untuk  mendapatkan  akses informasi politik, dan bahkan partai politik lebih mudah dalam memobilisasi konstituennya. 23 Krisis Politik di Thailand yang  terpajang  dimulai  ketika  massa  yang tergabung  dalam  Aliansi  Rakyat  untuk Demokrasi  menuntut  turunnya  perdana menteri Thaksin
Shinawatra pada pemerintahan kedua tahun 2006, dilanjutkan  dengan  tuntutan  terhadap Samak  Sundaravej  tahun  2008,  dan kemudian  Somchai  Wongsawat    karena dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dan penyelewengan.
Pada  pemilu  2  February  2014, Yingluck memenangi pemilu yang diboikot  oleh  partai  Demokrat.  Pada pemilu  tersebut  tercatat  jumlah  pemilih sebanyak  43.024.042  jiwa  dan  yang melakukan pemilihan sebanyak 20.129.976
22 http://www.republika.co.id/berita/internasional/asea n/13/12/28/myibar-pemilu-thailand-2-februari- diikuti-53-partai
23 Voter Turnout in Democratizing Southeast Asia: A  Comparative  Analysis  of  Electoral  Participation  in Five Countries Scot  Schraufnagel,  Michael  Buehler,  Maureen Lowry-Fritz,  Taiwan  Journal  of  Democracy,  July 2014. P.11
jiwa  (46,79%).  Pada  pemilu  ini  mulai dikenalkan  golongan  putih  yang  kemudian disebut  “no  vote”  yang  didukung  oleh Partai  Demokrat  sebagai  oposisi. No  vote menjadi  pilihan  tersendiri  dalam  pemilu tahun  2014. 24 Yingluck  digantikan    oleh Niwatthamrong  Boonsongpaisan  (sebagai pelaksana  tugas)  pada  7  Mei  2014  hingga dialihkan  pada  kekuasaan  militer  dibawah Jenderal Prayuth Chan-ocha dengan rencana pemilu Februari 2016. 25 Analisa Perbandingan Kualitas Demokrasi  dalam  Perspektif  Gender Antara Indonesia dan Thailand Suatu  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam analisa pada penelitian perbandingan  politik  bahwa  teori  yang digunakan  dalam  menganalisa  hanyalah sebagai landasan untuk membuat generalisasi  terbatas  dan  bukan  untuk menguji  teori.  Sedangkan  yang  menjadi keunggulannya  adalah  mengembangkan perspektif  dengan  memfokuskan  pada persamaan dan perbedaan unit-unit analisis.    Berdasarkan  penjelasan  dalam sub  bab-sub  bab  sebelumnya,  menunjukan kedudukan perempuan masih sangat rendah  dalam  menduduki  jabatan-jabatan publik  di  ranah  politik.  Di  Indonesia maupun  Thailand  interval  keikutsertaan perempuan dalam demokrasi saling kompetitif.  Dalam  peringkat  demokrasi Thailand mengungguli  dalam  kurun  waktu terakhir,  sedangkan  Indonesia  mengalami kenaikan  yang  signifikan  khususnya  di tahun 2012.
Jika dilihat berdasarkan data, menunjukan  bahwa  peringkat  demokrasi Indonesia  secara  rata-rata  berada  lebih tinggi  daripada  Thailand  (semakin  kecil peringkat, semakin baik kondisi demokrasi).  Indonesia  66,2  dan  Thailand
24 Thailand  General  Election,  Report  of  the International Election of Observation Mission By The Asian  Network  for  Free  Elections  (ANFREL)  p.  25 anfrel.org/ThaiEOMReport_Edit-4_final_edit.p 25 http://www.theglobal- review.com/content_detail.php?lang=id&id=5813&t ype=2#.VoHdTU-9u1s
67,4.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dalam kualitas  sistem  politiknya.  Sistem  politik dalam  peringkat  demokrasi  menempati porsi 50% dari total penghitungan kualitas demokrasi (Data Tabel 2).

## Tabel 4.3 : Perbandingan Tingkat Demokrasi Indonesia-Thailand Berdasarkan Keterwakilan Perempuan
Ketentuan Indonesia Thailand 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Peringkat demokrasi 65 67 68 66 65 71 69 69 65 63
%kualitas gender dalam demokrasi 56,5 60,9 61,1 63,1 59,7 56,3 62,1 63,3 66,2 64 %Kualitas  Sistem Politik 50,3 56,7 57,1 58 54 39,9 45,3 48 52,1 50
Ketentuan  kuota perempuan Legisl ated
Volunt ary party quota
%perempuan  di parlemen 18 18,2 18,6 18,6 16,9 13,3 15,8 15,8 15,8 6,1
Perempuan sebagai legislator 21,21 5 - - 23,1 52 - 25,76 25,0 69
- - -
%Perempuan sebagai menteri 14,3 - 11,4 - 11,8 12,5 - 8,7 - 8,3
Jika dilihat berdasarkan data: peringkat demokrasi Indonesia secara rata- rata  berada  lebih  tinggi  daripada  Thailand (semakin  kecil  peringkat,  semakin  baik kondisi  demokrasi)  Indonesia  66,2  dan Thailand  67,4.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat dalam  kualitas  system  politiknya.  System politik dalam peringkat demokrasi menempati porsi 50% dari total penghitungan  kualitas  demokrasi.  Pada peringkat  kualitas  demokrasi,  semakin besar  persentasenya,  maka  semakin  baik kualitas.  Indonesia  secara  rata-rata  lebih baik  kualitas  politiknya  sebesar  18,40 persen antara tahun 2010-2015, sedangkan Thailand  15,68  persen  pada  periode  yang sama.  Telah  dijelaskan  bahwa  dalam keterwakilan perempuan di Indonesia telah diintegrasikan  oleh  serangkaian  peraturan yang mengatur tentang jumlah keterwakilan  perempuan  sebesar  30%. Pemerintahan Indonesia.
Namun demikian persentase kualitas gender dalam demokrasi, Thailand menunjukkan  persentase  angka  yang  lebih tinggi  daripada  Indonesia.  Persentase kualitas  gender  hanya  10persen  dari  total penghitungan  kualitas  demokrasi  dan  ini tidak hanya ditunjukkan dengan keterlibatan  perempuan  dalam  politik, namun  juga  dilihat  dari  keterlibatan
perempuan  dalam  layanan  pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi.  Angka  ini berkesinambungan  dengan  indeks  kualitas hidup  manusia  yang  berkaitan  dengan pembangunan.
Dapat  dikatakan  meskipun  kualitas gender  dalam  demokrasi  di  Thailand  lebih tinggi daripada Indonesia, namun keterlibatan  perempuan  dalam  parlemen dan pemerintahan di Indonesia lebih tinggi. Hal  ini  dikarenakan  stabilitas  system politik  Indonesia  yang  lebih  baik  dengan termasuk  implementasi  konstitusi  yang mengatur  keterlibatan  perempuan  dalam parlemen  diatur  secara  jelas.  Lain  hal  nya dengan  Thailand,  konstitusi  dan  undang- undang tentang pemilu dan parpol belum/tidak  mengatur  secara  tegas  kuota perempuan  dalam  parlemen.    Kuota  hanya bersifat  sukarela  oleh  partai  politik,  dalam hal  ini  hanya  partai  Demokrat  saja  yang mensyaratkan  kuota  30  persen  untuk anggota partai.
Jadi  dapat  dikatakan  pembangunan materi di Thailand telah mampu meningkatkan  kualitas  gender  di  Thailand dengan  adanya  keterlibatan  perempuan dalam  layanan  pendidikan,  kesehatan  dan ekonomi. Sedangkan pembangunan immateri,  dalam  hal  ini  adalah  system politik,  tidak  cukup  signifikan  dalam meningkatkan kualitas gender di Thailand. Hal  ini    sebaliknya  dengan  Indonesia, bahwa kualitas gender mengalami peningkatan  dengan  adanya  kepastian hukum  akan  keterlibatan  dan  peran perempuan  dibawah  stabilitas  pelaksanaan sistem politik.
Di Indonesia, keterwakilan perempuan di dalam ranah politik seringkali  dibatasi  oleh  parpol.  Menurut Notosusanto secara spesifik terdapat kendala ataupun hambatan bagi perempuan yang  berusaha  memajukan  diri  serta meningkatkan  keefektivitasan  di  dalam tubuh  parpol,  diantaranya  adalah  masih rendahnya  sosialisasi  politik  terhadap perempuan  sehingga  sedikit  sekali  jumlah perempuan yang terkaderisasi; kepemimpinan partai politik yang
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)
cenderung didominasi oleh kelompok laki- laki sehingga kecenderung menominasikan laki-laki  lebih  besar  dan  berpotensi menang;  adanya  penyeleksian  kandidat perempuan  yang  hanya  memiliki  afiliasi dengan  penguasa  sehingga  partai  politik kurang  transparan  dalam  menjalankan fungsinya untuk melakukan proses rekrutmen  politik;  kekuatan  dana  yang dimiliki  perempuan  masih  sangat  sedikit sedangkan  sebagian  besar  partai  politik masih melimpahkan sumber dana anggaran politik secara independen sedangkan biaya politik  membutuhkan  anggaran  dana  yang luar  biasa  besar;  dan  terakhir  adalah kurangnya  mobilisasi  perempuan  dan ketidakmampuan  untuk  saling  mendukung sehingga  menempatkan  perempuan  dalam posisi  rawan  kalah  ketika  mereka  harus proaktif  dalam  memperjuangkan  hak-hak hidupnya. 26

## Kesimpulan
Pada perbandingan kualitas demokrasi  antara  Indonesia  dan  Thailand dalam perspektif gender dengan menggunakan Mill’s
method, menunjukkan bahwa secara rata-rata kualitas  gender  Indonesia  antara  tahun 2010  sampai  2014  lebih  rendah  daripada Thailand.  Namun  demikian,  bukan  berarti perempuan di Thailand mempunyai tingkat partisipasi  politik  yang  lebih  tinggi daripada  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dalam data  bahwa  persentase  perempuan  di Parlemen  Thailand,  pada  tingkat  pembuat keputusan dan jajaran pemerintah (menteri)  lebih  kecil  daripada  Indonesia. Hal  yang  perlu  dicatat  bahwa  kualitas gender  tidak  hanya  ditentukan  oleh keberadaan  perempuan  dalam  partisipasi politik.  Kondisi  ini  mengacu  pada  kualitas gender  sebagaimana  UNDP  dalam Gender Empowerment  Measure (GEM)  yang memiliki  tiga  indikator;  yaitu  1)  proporsi kursi  perempuan  dalam  parlemen,  2) persentase perempuan dalam posisi
pembuatan  keputusan  bidang  ekonomi (termasuk administratif, managerial, profesional dan teknis). 3) Andil perempuan  dalam  pendapatan.  Indonesia unggul  pada  indikator  pertama,  namun pada  indikator  kedua  dan  ketiga  tidak, sehingga inilah yang menunjukkan keunggulan  kualitas  gender  Thailand.  Jika dilihat  dari  sistem  politiknya,  Indonesia cenderung  lebih  stabil  dengan  dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Thailand.  kestabilan  ini  menjadi  satu  satu penjamin berjalannya demokrasi di Indonesia  dengan  adanya  pelaksanaan aturan  dan  hukum.  Pada  penelitian  ini terlihat  bahwa  adanya  ketetapan  kuota perempuan  dalam  parlemen  yang  dimiliki Indonesia menjadi salah satu kunci kualitas demokrasi  Indonesia.  Hal  yang  sebaliknya di  Thailand,  dengan  tidak  adanya  jaminan konstitusi  tentang  kuota  perempuan,  maka partisipasi perempuan dalam politik rendah meskipun kualitas gender semakin baik.
Menggunakan  Mill’s  method,  ada kesamaan  ( method  of  agreement )  antara Indonesia  dan  Thailand,  yaitu  sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara dengan perkembangan budaya politik yang dipengaruhi  oleh  feodalisme.  Disisi  lain persamaan  tersebut  juga  menghasilkan perbedaan  ( method  of  difference )  yang menjadi  perbandingan  dan  analisa  bahwa pada perkembangannya persamaan mengalami  perubahan  seiring  pengaruh berkembangnya  budaya  politik  dalam perilaku  politik.  Ini  terlihat  bahwa  sistem politik  Indonesia  cenderung  stabil  dan menghasilkan  budaya  politik  partisipan termasuk  dengan  adanya  ketentuan  kuota perempuan di Parlemen sebesar 30 persen. Sedangkan  di  Thailand  budaya  politik masih cenderung feodal dengan superioritasnya  belum  menetapkan  jumlah kuota  perempuan  dalam  parlemen.  Kuota masih  bersifat  kesukarelaan  partai,  dalam hal  ini  hanya  partai  Demokrat  yang  telah membuat  kuota  30  persen  bagi  partainya. Dapat  dikatakan  ini  merupakan  bentuk melanggengkan  budaya  superior  atas  laki- laki terhadap perempuan meskipun
Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand
perempuan  Thailand  telah  mengalami peningkatan kualitas.
Sedangkan  di  Indonesia,  tantangan budaya  dan  agama  masih  menjadi  jurang pembeda yang sangat besar bagi keterlibatan  perempuan  di  ranah  politik. Selain  itu,  kepemimpinan  perempuan masih  belum  lumrah  untuk  penerapan  di Indonesia  sehingga  walaupun  serangkaian konstitusi telah mengatur pembagian kuota perempuan di arena politik tetapi implementasi  menunjukan  masih  belum sepenuhnya  partai  politik  memfasilitasi dan mendukung perempuan dalam aktivitas politiknya.
Nilai  superioritas  laki-laki  dan nilai-nilai  feodalistik  di  Indonesia  masih menjadi penghambat terselenggaranya kualitas  demokrasi  yang  sehat  di  dalam sistem perpolitikan di Indonesia.
Keterlibatan  perempuan  yang  rendah  tidak dapat  menghantarkan  perempuan  dalam menyelesaikan  permasalahan  isu-isu  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  perempuan, sehingga  edukasi  dan  pembimbingan politik  bagi  perempuan  sangat  dibutuhkan agar kaum perempuan berani tampil dalam ranah  kepemimpinan  yang  selama  ini dikuasai  oleh  kaum  laki-laki.  Dapat diketahui  bahwa  keterlibatan  perempuan dalam  pertumbuhan  demokrasi  mengalami perubahan  walaupun  masih  jauh  dari realisasi,  tetapi  peningkatan  pertumbuhan perempuan  di  ranah  politik  semakin bertambah  dan  mengalami  peningkatan. Dengan  demikian,  kualitas  demokrasi dalam  indikator  gender  mengalami  laju perubahan walaupun masih dalam kategori rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Campbell,    David  F.J.,  2008,  The  Basic Concept  for  the  Democracy Ranking  of  the  Quality  of Democracy,  Vienna:  University
of Klagenfurt Chilcote,  Ronald  H.,  2007,  Terj.  Haris
Munandar,  Dudy  Priatna,  , Teori
Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma , Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada Cullell,  Vargas,    Jorge  and  Osvaldo Lazzetta (ed) 2004, The Quality of Democracy: Theory and Applications ,  University  of  Notre Dame Press
Freedman,  Amy L.,2006, Political Change and  Consolidation:  Democracy’s Rocky Road in Thailand, Indonesia, South  Korea,  and  Malaysia, New York: Palgrave
Ji Ungpakorn,  Giles, 2007, A Coup for the Rich;  Thailand’s  Political  Crisis ,
Worker Democracy Publishing:Bangkok J  Wiarda,    Howard,  Esther  M  Skelley, 2007, Compartaive  politics  : approaches  and  issues ,  USA  :
Rowman  &  Littlefield  Publisher Inc.
Mulder,    Niels,  2000, Inside  Thai  Society , Chiang Mai: Silkworm Books
Mas’oed,,  Mochtar  Colin  MacAndrews,
2000, Perbandingan Sistem Politik , Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press
Rahman,    A.  H.I,  2007, Sistem  Politik Indonesia ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu,
Robert Clark,  William, Matt Golder, Sona nadenichek Golder ,2009, Principles of Comparative Politics , washington : CQ
Press,p.3

## Jurnal :
Alamsyah,  Nur,  M.,  “Budaya  Politik  dan Iklim  Demokrasi  Di  Indonesia”,
Jurnal Sawala Volume 4 Nomor 2 (Mei – Agustus 2016)

## Jurnal  Academia  FISIP  UNTAD
Vol  2  No  02  Oktober  2010,  hal 415.
Betata,  H.  C..  “What  is  missing  in measures of women's empowerment?”, Journal of Human  Development ,  7(2)  (2007), 221-241.
Jurnal  Sosial  Demokrasi    edisi  6  tahun  2, Juni  Agustus  2009  diakses  melalui http://library.fes.de/pdf- files/bueros/indonesien/07003/jurna l%20edisi%206%20kirim.pdf akses  pada  tanggal  11  Februari 2016.
Piayura,  Premsak  Dr,  Dusadee  Ayuwat, “Political  Culture  in  21st  Century
Thai Villages, International Conference  on  Social  Science  and Humanity”, IPEDR Vol.5, IACSIT, Singapore, p.247
Romanov, Liza , “ The Women of Thailand”, Global  Majority  E- Journal ,  Vol  3,  No.  1  (June  2012), pp.44-60, p. 55
Sidel,  John  T.,  “Social  Origins  of
Dictatorship and Democracy Revisited: Colonial State  and Chinese  Immigrant  in  the  Making of  Modern  Southeast  Asia,”
Comparative  Politics 40,  no.  2 (2008): 127-147.
Schafferer,  Christian,  “The  Parliamentary Election  in  Thailand,  December 2007, Notes  on  Recent  Elections/ Electoral  Studies 28  (2009)  141- 173, p.  167
Schraufnagel,  Scot,  Michael  Buehler,
Maureen Lowry-Fritz, “Voter Turnout in Democratizing Southeast Asia:A Comparative Analysis  of  Electoral  Participation in Five Countries”, Taiwan Journal of Democracy , July 2014. P.6
Sopchokchai,  Orapin,  “Women’s  Political Participation  in  Thailand”, TDRI Quarterly  Review ,  Vol.13  No.  4, December 1998, p.11-12
Subono,  Nur  Iman,  “Representasi  politik perempuan  yang  lebih  bermakna dalam Representasi Politik
Perempuan  :  Sekedar  Ada  Atau Pemberi  Warna”,  Jakarta, Jurnal Sosial  Demokrasi edisi  6  Tahun  2 Juni-Agustus 2009, hal 59.
Susiana,  Sali,  “Penurunan  Keterwakilan Perempuan  Dalam  Pemilu  2014”, Info  Singkat  Kesejahteraan  Sosial, Vol.  VI/No.10/II/  P3DI/  Mei/2014, hal.  10    dapat  diakses  melalui http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/fi les/info_singkat/Info%20Singkat- VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf jam akses 11 Februari 2016
Thamrongthanyawong, Sombat, “The Backgrounds,  Political  Culture  and political  Participation  of  Thai Youth Leaders”, NIDA
Development  Journal ,  Vol  50 No.4/2010. p. 83-84

## Internet :
Democracy ranking http://democracyranking.org/wordp ress/?page_id=590
Herien  Puspitawati  Konsep,  Teori,  dan Analisis Gender, IPB Press, Bogor, hal.
1ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/kary ailmiah/gender.pdf  dalam  karya, diakses tanggal 09 Juni 2015
http://www.th.undp.org/content/thailand/en /home/ourwork/social_advocacy/su ccessstories/advocacy-for-political- equality-puts-undp-in-national- spotlight.html  diakses  pada  Selasa, 29 Desember 2015
Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia Dan Thailand
http://www.ipu.org/parline-e/reports/Thai- HR_B.htm
http://www.republika.co.id/berita/internasi onal/asean/13/12/28/myibar- pemilu-thailand-2-februari-diikuti- 53-partai
http://www.theglobal- review.com/content_detail.php?lan g=id&id=5813&type=2#.VoHdTU- 9u1s
Indar  Parawansa,  Khofifah,  “Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan  Indonesia”,    dapat dilihat dalam http://www.idea.int/publications/wi p/upload/CS-Indonesia.pdf  diakses pada tanggal 10 September 2015 Keterwakilan
Perempuan
http://www.berdikarionline.com/edi torial/20130422/keterwakilan- perempuan-di-
parlemen.html#ixzz3Zsnjzu88, diakases pada 8 Mei 2015 Kuswandi,  Aos,  “Membangun  Gerakan Budaya  Politik  Dalam  Sistem Politik  Indonesia”,  hal.  40.    Dapat dilihat dalam http://download.portalgaruda.org/ar ticle.php?article=19706&val=1237 tanggal akses 21 September 2015
Listyaningsih,
Partisipasi Perempuan Dalam  Politik  Dan  Pembangunan Di  Banten,  Jurnal  Administrasi
Publik Vol 1 No. 2 Desember 2010, Hal.  144  dapat  dilihat  dalam download.portalgaruda.org/article.p hp?article=49017&val=4026 Diakses tanggal 09 Juni 2015.
Munadi,  “Budaya  Politik  Masyarakat
Samin(SEDULURSIKEP) Studi Kasus: Di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo
Kabupaten  Pati  Provinsi  Jawa Tengah”, hal. 2 Dapat dilihat dalam file:///C:/Users/User/Downloads/60
70-13089-1-PB.pdf  tanggal  akses 21 September 2015
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1
8102/3/Chapter%20II.pdf diakses tanggal 09 Juni 2015
Rettnowati,  Yuni  ,Hambatan  Budaya  pada Partisipasi  Politik  Perempuan,  Hal. 158 file:///C:/Users/User/Downloads/95
Hambatan%20Budaya%20Terhada p%20Partisipasi%20Perempuan.pdf jam akses 11 februari 2016
Sinpeng, Aim, “Thailand’s  Electoral Rules”,30  May  2011,  East  Asia Forum Quarterly October – December 2015, http://asiapacific.anu.edu.au/newma ndala/2011/05/30/thailands- electoral-rules/
Sonsri,.  Gamolporn  Dr, Analysis  of  Thai Political culture factors as Motivator Influencing the Perfromance of Municipal Employees in Public Service
Delivery ,p.6-8
unpan1.un.org/intradoc/groups/pub lic/.../unpan027465.p..
Thailand  General  Election,  Report  of  the
International Election of Observation Mission By The Asian Network for Free Elections (ANFREL) p. 25 anfrel.org/ThaiEOMReport_Edit- 4_final_edit.p