Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 207-211| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3105.207-211

## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015
Putu Trisna Witariyani, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Masalah harta kekayaan dalam perkawinan sering terjadi. Dengan itu pasangan dapat membuat perjanjian kawin bagi yang ingin memisahkan harta perkawinan mereka. Salah satu pengaturan perjanjian kawin yaitu disebutkan dalam ayat (1) yaitu dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga  tersangkut.  Tapi,  setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015  pengaturan perjanjian  dalam  perkawinan  berubah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  perjanjian  kawin sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan mengetahui akibat hukum terhadap pihak  ketiga  dengan  adanya  perjanjian  kawin  sesudah  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU- XIII/2015.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  Normatif  dimana  pengkajiannya didasarkan  atas  bahan-bahan  hukum  dari  literatur  yang  ada.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  pengaturan perjanjian kawin berubah semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimana perubahannya yaitu bahwa  perjanjian  kawin  dapat  dibuat  sebelum  atau  sesudah  perkawinan,  berlaku  sesudah  perkawinan  kecuali para  pihak  menentukan  lain,  dan  juga  perjanjian  kawin  dapat  dirubah  dan  dicabut  sesuai  dengan  persetujuan suami  dan  istri.  Jika  perjanjian  dalam  perkawina  tersebut  didaftarkan  maka  perjanjian  tersebut  akan diberlakukan  bagi  pihak  ketiga.  Bagi  pasangan  yang  ingin  membuat  perjanjian  kawin  seharusnya  mengikuti aturan yang ada agar perjanjian kawin tersebut sah dan tidak merugikan pihak ketiga.
Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Pihak Ketiga, Akibat Hukum

## Abstract
Property problems in marriage often occur. With this, the couple can make a marriage agreement for those who want  to  separate  their  marital  assets.  One  of  the  marriage  agreement  arrangements,  which  is  mentioned  in paragraph  (1),  namely  in  Article  29  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  marriage  states  that  a  marriage agreement  can be  made before  the  marriage  takes  place and  binds  a  third  party  as  long  as  the  third  party  is involved.  However,  after  the  issuance  of  the  Constitutional  Court  Decision  No.  69  /  PUU-XIII  /  2015  the arrangement of the agreement in marriage has changed. This study aims to determine the arrangement of the marriage agreement after the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 and knowing the legal consequences  for  third  parties  with  the  existence  of  a  marriage  agreement  after  the  issuance  of  the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used is the Normative research method where the assessment is based on legal materials from the existing literature. The results of the analysis show that the marriage agreement arrangements have changed since the Constitutional Court Decision, where the  amendment  is  that  the  marriage  agreement  can  be  made  before  or  after  marriage,  applies  after  marriage unless  the  parties  determine  otherwise,  and  also  the  marriage  agreement  can  be  changed  and  revoked according to the agreement of the husband and wife. . If the agreement in marriage is registered, the agreement will be enforced for the third party. Couples who want to make a marriage agreement should follow the existing rules so that the marriage agreement is valid and does not harm third parties.
Keywords: Marriage Agreement, Third Party, Legal Consequences

## I. PENDAHULUAN
Hak dan Kewajiban pasangan dalam perkawinan ini ditimbulkan karena perkawinan adalah perbuatan hukum  yang  menghasilkan  akibat  hukum  ( Hartanto,  2010 ).  Namun,  bagi  pasangan  yang  akan melangsungkan  perkawinan  kemungkinan  besar  perkawinan  tersebut  akan  menimbulkan  sebuah masalah  tentang  harta  kekayaan  yaitu  mengenai  harta  benda  pribadi  atau  harta  bawaan  dan  juga mengenai harta bersama suami dan istri.
Suatu perkawinan dilangsungkan karena adanya rasa saling percaya satu dengan yang lain maka kebanyakan  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  mereka  pada  umumnya  tidak mempeributkan  masalah  percampuran  harta  kekayaan  perkawinan.  Beberapa  penelitian  berikut  ini membahas  tentang  perkawinan/pernikahan  seperti Chen  &  van  Ours  (2020);  Dwinopianti  (2017); Efevbera &  Farmer  (2019);  Kenny,  Koshin,  Sulaiman,  &  Cislaghi  (2019);  Kern (2010);  Kiconco & Nthakomwa (2018); Minten & Dykeman (2020) . Perlahan pemikiran masyarakat mulai berubah, para pasangan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  mulai  mempermasalahkan  harta  kekayaan  dalam perkawinan mereka dikarenakan adanya perkembangan jaman dan pengaruh budaya asing.
Dikarenakan pasangan perkawinan pada saat ini banyak yang sudah bekerja dan juga sudah bisa menghasilkan  harta  sendiri,  jadi  pada  saat  ini  banyak  pasangan  yang  mempermasalahkan  mengenai harta  masing-masing  atau  harta  bawaan  sebelum  terjadinya  suatu  perkawinan  sehingga  banyak pasangan yang berpendapat bahwa dalam perkawinan mereka perlu membuat dan mengatur perjanjian dalam perkawinan.  Undang-Undang  telah mengatur peraturan bagi  calon  suami  dan  calon  istri yang ingin  dalam  perkawinannya  tidak  terjadi  penggabungan  harta,  yaitu  dengan  membuat  Perjanjian kawin ( Hartanto, 2010 ). Perjanjian Kawin ( huwelijks atau huwelijkse voorwaarden ) adalah suatu perjanjian yang dimana dibuat  oleh  calon  pasangan  yang  akan  menikah  dengan  tujuan  mengatur  harta  kekayaan  mereka setelah mereka menikah ( Prawirohamidjojo, 2000 ). Perjanjian dalam perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan,  salah  satunya  yaitu  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  yang  menyatakan  perjanjian  dalam perkawinan  dibuat  sebelum  pasangan  melangsungkan  perkawinan  dan    jika  ingin  perjanjian  kawin tersebut  mengikat  pihak  ketiga  maka  perjanjian  tersebut  harus  dicatat  oleh  pegawai  pencatat perkawinan.
Namun, perjanjian dalam perkawinan terjadi pembaharuan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dikeluarkan  karena adanya  permohonan  pengajuan  uji  materiil  atau judicial  review yang  dilakukan  oleh  Nyonya  Ike Farida  terhadap  Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  Pasal  35  ayat  (1)  yang  terdapat  dalam  UU Perkawinan terhadap UUD 1945.
Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap Pasal 29 ayat (1) UU  Perkawinan  dimana  perubahannya  yaitu:  pembuatan  perjanjian  perkawinan  dapat  dilakukan sebelum  perkawinan  atau  sesudah  perkawinan  dan  perjanjian  itu  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan  atau  Notaris,  dan  diberlakukan  kepada  pihak  ketiga  jika  perjanjian  kawin  terikat  oleh pihak ketiga. Jadi, perjanjian dalam perkawinan itu dapat dibuat sesudah berlangsungnya perkawinan. Hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, mengingat pihak ketiga tidak pernah tahu  akan  perubahan  sumber-sumber  harta  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  kawin  setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan  perjanjian  kawin  sesudah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015 dan  mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pihak  ketiga  dengan  adanya  perjanjian  kawin  sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  penndekatan masalah  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang- undangan adalah suatu pendekatan dimana suatu peraturan perundang-undangan ditelaah dengan baik dan  peraturan  perundang  -undangan  tersebut  juga  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  ada. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang di dalam ilmu hukum ada dan berkembang pemikiran dan doktrin para sarjana.
Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa 1) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yakni:    KUHPERdata,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang  No.  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU- XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  terhadap  UUD  1945 dan 2) bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan ( Library  research )  yaitu  dengan  membaca  buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  surat  kabar  dan
juga  dari  internet  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  kawin  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  melakukan  pencatatan  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder serta dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dari penulis bahas tentang perjanjian dalam perkawinan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Kosntitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perjanjian Kawin di Indonesia Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015
Pengaturan mengenai perjanjian dalam perkawinan berubah setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015.  Putusan  itu  menguji  Undang-Undang  Agraria  dan  juga  Undang-Undang  Perkawinan. Dimana  putusan  ini  menimbulkan  pembaharuan  terhadap  pengaturan  perjanjian  kawin,  yaitu  :  UU Perkawinan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan dalam pembuatan perjanjian dalam perkawinan dilakukan sebelum  pasangan  menikah,  jika  ingin  perjanjian  kawin  tersebut  mengikat  pihak  ketiga  maka perjanjian tersebut harus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan adanya pembaharuan dari  Putusan  menjadi  suami  istri  bisa melakukan  pembuatan  perjanjian  kawin  sebelum  atau  sesudah perkawinan  berlangsung  dan  jika  ingin  perjanjian  kawin  tersebut  mengikat  pihak  ketiga  maka perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau disahkan Notaris.
UU Perkawinan Pasal 29 ayat (3) menyebutkan perjanjian dalam perkawinan berlaku bagi para pihak  sejak  pasangan  sudah  menikah.  Sedangkan  sesudah  keluarnya  Putusan  ini  berubah  menjadi perjanjian  kawin  berlaku  bagi  para  pihak  sejak  pasangan  sudah  menikah  kecuali  perjanjian  kawin tersebut menentukan kapan keberlakuan perjanjian tersebut.
UU  Perkawinan  Pasal  29  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa  perjanjian  dalam  perkawinan  tidak diijinkan  dirubah  pada  saat  perkawinan  kecuali  ada  persetujuan  dari  suami  istri  yang  membuat perjanjian  tersebut  untuk  mengubahnya  dan  perubahan  tersebut  tidak  merugikan  pihak  ketiga. Sedangkan, setelah keluarnya Putusan berubah menjadi: Pasangan suami istri tersebut tidak diijinkan untuk  merubah  atau  mencabut  kecuali  ada  persetujuan  dari  kedua  pihak  yang  membuatnya  dan tentunya pihak ketiga tidak dirugikan atas perubahan atau pencabutan tersebut.

## 2. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Kawin Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Pihak Ketiga
Perjanjian kawin selain mengikat para pembuatnya yaitu pasangan suami dan istri, perjanjian dalam perkawinan  juga  dapat  mengikat  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin biasanya  seorang  Kreditur  yang  dimana  suami  atau  istri  tersebut  memiliki  hutang  kepada  kreditur tersebut. Pembuatan perjanjian kawin berhubungan dengan kreditur ini karena pelunasan dari hutang ini  berhubungan  dengan  harta kekayaan yang  dimiliki  suami  dan  istri tersebut. Ketentuan mengenai perjanjian kawin mengikat pihak ketiga disini diatur dalam Pasal 152 KUHPerdata dimana ketentuan ini menyebutkan jika pihak ketiga tidak akan tersangkut perjanjian dalam perkawinan jika perjanjian dalam perkawinan tersebut tidak terdaftar dalam daftar umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  atau  jika  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  diluar  negeri maka  perjanjian  tersebut  didaftarkan  ditempat  akta  perkawinan  didaftarkan.  Dilihat  dari  ketentuan dalam Pasal 152 KUHPerdata tersebut bahwa perjanjian kawin  juga bisa mengikat pihak ketiga jika perjanjian dalam perkawinan tersebut di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Dilihat  dari  pengaturan  dalam  KUHPerdata  tersebut  bahwa  suatu  perjanjian  kawin  dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan akan mengikat pihak ketiga jika perjanjian tersebut didaftarkan terlebih  dahulu  dan  juga  mengikat  bagi  pihak  ketiga  sesudah  perkawinan  itu  didaftarkan  di  tempat yang  sudah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Jika  pihak  ketiga  mengetahui  ada  perjanjian  dalam perkawinan  yang  tidak  terdaftar,  maka  perjanjian  dalam  perkawinan  itu  tidak  berlaku  untuk  pihak ketiga  dan  juga  Ia  (pihak  ketiga)  boleh  menganggap  bahwa  tidak  ada  perjanjian  kawin,  demikian pemikiran Hoge Raad sesuai Arrest nya tertanggal 18 april 1947 dan 29 april 1949 ( Prawirohamidjojo, 2000 ). Jika perjanjian dalam perkawinan sudah terdaftar dan pihak ketiga (kreditur) sudah mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut maka kreditur dapat menagih pelunasan hutang dengan pihak yang mempunyai hutang tersebut yaitu suami atau istri.
Dalam  Putusan  MK  yang  mengubah  Pasal  29  ayat  (1)  UUP  menyebutkan  bahwa  pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau sesudah  perkawinan berlangsung dan perjanjian itu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau disahkan Notaris. Kerena Notaris yang membuat Akta Perjanjian Perkawinan tersebut maka Notaris sangat diperlukan dalam membuat suatu perjanjian kawin.  Jika  perjanjian  kawin  dibuat  dengan  akta  Notaris  maka  perjanjian  kawin  tersebut  tidak  akan merugikan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  karena  Notaris  memiliki  kewajiban  seperti  yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  atau yang biasa disebut UUJNP yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan saat menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak.
Bagi  Notaris,  tidak  mudah  menerima  pembuatan  akta  perjanjian  kawin  yang  tidak  merugikan pihak ketiga. Tapi, Notaris dapat melakukan antisipasi agar pihak ketiga tidak dirugikan oleh adanya perjanjian kawin yaitu Notaris dapat mempertanyakan dan memastikan mengenai harta kekayaan dan status harta tersebut apakah harta tersebut dijadikan jaminan kepada pihak ketiga, jika sudah diketahui Notaris  dapat  meminta  persetujuan  pihak  ketiga  mengenai  harta  yang  dijadikan  jaminan  tersebut diperjanjikan dalam perjanjian kawin.
Lalu  bagaimana  jika  suami  istri  membuat  perjanjian  perkawinan  dan  Notaris  tidak  melakukan antisipasi  tersebut  dan  perjanjian  tersebut  ternyata  merugikan  pihak  ketiga?  Jika  pihak  ketiga  atau dalam  hal  ini  kreditur  merasa  dirugikan  dengan  adanya  perjnjian  kawin  yang  dibuat  oleh  pasangan suami  istri  sesudah  pernikahan,  maka  kreditur  dapat  melakukan  gugatan  ke  pengadilan  untuk membatalkan  perjanjian  tersebut  jika  gugatan  tersebut  dikabulkan  oleh  hakimdan  gugatan  ini  atas dasar  asas Actio  Pauliana.  Actio  Pauliana yang  diatur  dalam  Pasal  1341  KUHPERdata  yang menyebutkan  bahwa  kreditur  dapat  mengajukan  tidak  berlakunya  segala  tindakan  yang  dilakukan debitur yang dapat merugikan kreditur asal ada bukti bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan perjanjian kawin mengalami perubahan yang signifikan setelah adanya Putusan MK yaitu terhadap  Pasal  29 ayat (1),  ayat (3)  dan  Ayat  (4)  UUP  perubahan itu  seperti  perjanjian  kawin  dapat dibuat sesudah perkawinan berlangsung, berlakunya perjanjian kawin dapat ditentukan lain di dalam perjanjian bukan hanya diberlakukan setelah perkawinan, dan juga perjanjian kawin dapat diubah dan dicabut jika ada persetujuan dari para pihak. Jika perjanjian kawin didaftarkan dan pihak ketiga tahu akan adanya perjanjian kawin tersebut dan juga tidak merugikan pihak ketiga maka perjanjian tersebut mengikat  pihak  ketiga,  jadi  jika  suami  istri  memiliki  hutang  dengan  pihak  ketiga  maka pembayarannya  menyesuaikan  dengan  perjanjian  kawin  tersebut.  Sedangkan  jika  sudah  didaftarkan tetapi pihak ketiga tidak tahu maka pihak ketiga dapat melakukan perbuatan dengan menagih hutang suami istri menggunakan kekayaan bersama. Sedangkan jika perjanjian kawin sudah didaftarkan tapi merugikan  pihak  ketiga  maka  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  untuk membatalkan perjanjian tersebut yang berasaskan Actio Pauliana .

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  kepada  calon  suami  istri  dan  yang  sudah  sah  menjadi  suami  istri untuk membuat perjanjian kawin dan mengikuti peraturan yang ada mengenai perjanjian kawin agar perjanjian  tersebut  sah  dan  mengikat  pihak  ketiga  jika  pihak  ketiga  tersangkut.  Selanjutnya,  kepada Notaris  yang  akan  membuat  Akta  perjanjian  kawin,  sebaiknya,  lebih  berhati-hati  dalam  melayani pembuatan  perjanjian  kawin  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  ketentuan  yang  ada  dan  juga memperhatikan  larangan-larangan  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin.  Kemudian,  kepada  kreditur untuk lebih memperhatikan dan memastikan jika ada debitur yang memiliki hutang tersebut memiliki perjanjian kawin atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Chen,  S.,  &  van  Ours,  J.  C.  (2020).  Symbolism  Matters:  The  effect  of  Same-Sex  Marriage  Legalization  on Partnership Stability. Journal of Economic Behavior and Organization , 178 , 44–58 .
Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. Jurnal Lex Renaissance , 2 (1), 16–34 .
Efevbera, Y., & Farmer, P. (2019). ‘It is this which is Normal’ A Qualitative Study on Girl Child Marriage and Health in Conakry, Guinea. Journal of Adolescent Health , 64 (2), 1–9 . Hartanto,  A. (2010). Hukum Harta  Kekayaan  Perkawinan (Menurut  Burgerlijk  Wetboek  dan  Undang-Undang Perkawinan) . Yogyakarta: Laksbang Grafika. Kenny,  L.,  Koshin,  H.,  Sulaiman,  M.,  &  Cislaghi,  B.  (2019).  Adolescent-led  Marriage  in  Somaliland  and Putland:  A  Surprising  Interaction  of  Agency  and  Social  Norms. Journal  of  Adolescence , 72 (January), 101–111 . Kern,  H.  L.  (2010).  The  political  Consequences  of  Transitions  out  of  Marriage  in  Great  Britain. Electoral Studies , 29 (2), 249–258 .
Kiconco,  A.,  &  Nthakomwa,  M.  (2018).  Marriage  for  the  ‘New  Woman’  from  the  Lord’s  Resistance  Army: Experiences of Female Ex-abductees in Acholi Region of Uganda. Women’s Studies International Forum ,
68 (July 2017), 65–74 .
Minten,  M.  J.,  &  Dykeman,  C.  (2020).  The  Impact  of  a  Marriage  Checkup  with  Transgender  Couples. Sexologies , 1–7 . Prawirohamidjojo, S. (2000). Hukum Orang dan Keluarga . Surabaya: Airlangga University Press. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  –  Pokok  Agraria  dan  Undang  –  Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang  –  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris