## Article

## Haze, Threats to Human Security and the ASEAN Way

## Kabut Asap, Ancaman Terhadap Human Security dan ASEAN Way
Yusnarida Eka Nizmi 1*
1 Hubungan Internasional, Universitas Riau
* Penulis Korespondensi: eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id

## Abstract
Forest  fires  and  haze  become  annual  trend    phenomena  of  the  failure  Southeast  asia  regional  and  related institutions  in  prevention  efforts  of  haze  problems.  Comprehensive  Monitoring  and  rules  enforcement  to prohibition  forest  fires  shows  how  authorized  institutions  have  difficulties  and  boundaries  to  punish  the  land owners who burn the forests,  and to stop cleaning land by burning the forest and land. This research describes the causes of haze occur in Southeast asia, the threats of haze pollution and why ASEAN through its ASEAN Way not success yet in solving haze pollution that contributes insecure human security of millions people in this region. This research apply neoliberal institutionalism approach and collect the data from library research. This research shows that in regional level, ASEAN continuesly do cooperation and formulate policies to solve the regional haze problems. In Ministerial Meeting Level, ASEAN has reviewed Regional Haze Action Plan and finally sign the ASEAN Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution,  an  agreement  which  is  binded  and  ratified  all  the  member  of ASEAN
Keywords: Haze, Human Security, ASEAN Way

## Abstrak
Kebakaran hutan dan kabut asap yang ditimbulkannya menjadi peringatan tahunan dari kegagalan pemerintahan Kawasan Asia Tenggara dan insititusi-institusi terkait dalam melakukan upaya pencegahan persoalan lingkungan yakni kabut asap.  Pengawasan dan penegakan aturan secara menyeluruh terhadap larangan pembakaran lahan membuktikan sulitnya pihak-pihak yang berwenang untuk menghukum seluruh pembakar lahan termasuk dalam skala  kecil  dan  untuk  menghentikan  pembersihan  lahan  dengan  cara  membakar.  Tulisan  ini  memaparkan penyebab kabut asap Asia Tenggara, ancaman yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara dan mengapa ASEAN melalui  ASEAN  Way  masih  belum  dapat  dikatakan  berhasil  dalam  menuntaskan  persoalan  kabut  asap  yang mengancam jutaan keamanan manusia (human security) jutaan penduduk kawasan ini . Tulisan ini menggunakan kerangka  pemikiran  dari  neoliberal  institusionalime  dan  metode  pengumpulan  data  dengan  studi  kepustaan. Tulisan  ini  menunjukan  bahwa  Pada  level  regional,  ASEAN  terus  melakukan  kerjasama  dan  memfomulasi kebijakan-kebijakan untuk mengatasi asap. Pada level Pertemuan Tingkat Kementerian telah meriview Regional Haze  Action  Plan,  yang  menghasilkan  formulasi  ASEAN  Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution  ,  sebuah kesepakatan yang mengikat dan diratifikasi oleh semua negara-negara Asia Tenggara.
Kata kunci: Kabut Asap, Human Security, ASEAN Way

## Pendahuluan
Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia telah mempengaruhi kualitas udara di negara  tetangga  Singapura  dan  Malaysia  selama  bertahun-tahun.    Meskipun  tidak  ada  catatan  mengenai kabut  asap  yang  muncul  sebelum  tahun  1990an,  kabut  asap    tercatat  menjadi  persoalan  utama    di  tahun 1997  ketika  kota-kota  di  Kuala  Lumpur  dan  Singapura,  Bangkok,  Brunei  dan  Jakarta  terpapar  asap  selama beberapa  minggu  dan  berdampak  luas  terhadap  kesehatan  dan  ekonomi.  Di  Tahun  2002,  Association  of South  East  Asian  Nations  (ASEAN)  menyepakati  ASEAN  Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution (ASEAN,  2002),  yang  mencoba  untuk  mengimplementasikan  ukuran-ukuran  untuk  mencegah  kebakaran hutan  yang  memicu  munculnya  kabut  asap.  Kabut  asap  terus  menjadi  persoalan,  ketika  kemunculan  krisis lingkungan  yang  signifikan  di  tahun  2005  dan  2013,  dimana  polusi  udara  tercatat  lebih  buruk  dari  tahun - tahun sebelumnya di Malaysia dan Singapura.
Pada  pertengahan  Juni  2013  sebuah  keadaan  darurat  negara  di  deklarasikan  ketika  polusi  udara  di Singapura  dan  wilayah  Malaysia  mencapai  level  berbahaya,  melewati  Index  standard  polusi  (Hussain  & Teo,201; Sim, 2013 ; National Environment AgenCY, 2014). Periode ini muncul pada musim kemarau yang di picu  oleh  El  Nino  di  wilayah  Selatan  (Soeriaatmadja,  2014a).  Kabut  asap  adalah  bukti  nyata  dari  adanya kebakaran  hutan  disepanjang  kawasan  (Quah,  2002),  yang  menimbulkan  kerusakan  yang  siginifikan terhadap ekosistem hutan, termasuk wilayah-wilayah hutan yang dilindungi seperti Giam Siak Kecil (Fardah, 2014), Gunung Palung (Hiller et al., 2004), dan Taman Nasional Kutai (van Nieustadt & Sheil, 2005), disertai dengan hilangnya biodiversiti dan emisi Karbon (Cochrane 2002; Page et al 2002; Gaveau et al.2014).
ASEAN didirikan untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan perkembagan budaya di  kawasan  (ASEAN  Secreatriat,  2009).  Tujuan  ini  tertuang  dalam  beragam  kesepakatan  ASEAN  termasuk dokumen  pendirian  ASEAN,  Deklarasi  Bangkok  1967  (Katanyuu,  2006).  Dokumen-dokumen  ini  juga mencerminkan  pendekatan-pendekatan  regional  yang  dikenal  dengan  ASEAN  Way,  serangkaian  norma- norma  prilaku  dan  prosedur.  Termasuk  juga  dengan  konsensus  yang  dibentuk,  memprioritaskan  hak berdaulat  dan  non-intervensi;  prinsip-  prinsip  sensitivitas  dan  keso[anan;  pendekatan  non  konfrontasi terhadap  negosiasi-negosiasi  yang  dilakukan;  menekankan  pada  prosedur-prosedur  non  formal  dan  non- legalistik;  dan  fleksibilitas  (Kivimaki,  2001).  Dalam  konteks  bencana  kabut  asap  regional,  ASEA N  memiliki serangkaian  roadmap  untuk  menjadikan  kawasan  bebas  asap  di  tahun  2020  (Roadmap,  2016).  Namun, melihat  pada  singkatnya  waktu  yang  ditetapkan  ASEAN  untuk  memperoleh  targetnya,  maka  perlu  untuk meihat lebih dekat pada penyebab terjadinya kebakaran  hutan dan lahan, kabut asap yang ditimbulkannya selama  beberapa  dekade terakhir serta  mengapa  ancaman terhadap  human security di  kawasan  ini  belum sepenuhnya berhasil dihilangkan.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  melalu i  studi  kepustakaan,  review terhadap  beberapa  literatur  terkait  dengan  bencana  kabut  asap  di  kawasan  Asia  Tenggara,  termasuk  di wilayah  Indonesia  dan  ASEAN  Agreement  Transbouboundary  Haze.  Review  ini  dilakukan  dengan menganalisis secara mendalam sehingga dapat ditemukan beragam informasi terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang sangat mempengaruhi beragam sektor di kawasan Asia Tenggara.

## Hasil dan Diskusi
A. Mengidentifikasi Penyebab Kabut Asap
Pada  pertengahan  1972,  terminologi  kabut  asap  digunakan  oleh  warga  Singapura  sebagai  potret peningkatan  polusi  udara  secara  umum  yang  nyata  dapat  di  lihat  di  kota-kota  yang  sedang  berkembang, pada  waktu  itu  pemikiran  utama  yang  ada  disebabkan  oleh  kendaraan  lokal  dan  pabrik -pabrik,  serta pembakaran  sampah  (Wee,  1973)..  namun,  pada  akhir  tahun,  Singapura  mendapati  peningkatan  polusi udara yang, yang kemudian  diidentifikasi sebagai  episode  pertama yang  cukup  serius  dari  persoalan kabut asap  lintas  batas.  Ketika  persoalan  kabut  asap  semakin  memburuk,  warga  Singapura  m elaporkan  “  white smoke”  menempel  di  jendela -jendela  mereka  (Gan,  1972).  Kondisi  ini  terus  berulang  di  tahun  1982 -1983, 1991, 1994, 1997-1998, 2002, 2006 dan 2009 (Franesh- Huidobro, 2008). Kabut asap ini biasanya muncul di bulan Agustus saat perayaan hari Nasional (9 Agustus) dan momok yang menakutkan bagi warga Singapura sepanjang hari istimewa tersebut (Mulchand, 2010).
Disepanjang  wilayah  Asia  Tenggara  penggunaan  pembersihan  lahan  dengan  metode  pembakaran merupakan  hal  yang    umum  dan  merupakan  penyebab  utama  terjadinya  kebakaran  hutan  (Varma,  2003; Lohman  et  al.,  2007).  Banyak  tuduhan  diarahkan  pada  parkebunan-perkebunan  kelapa  sawit,  termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura dan Malaysia, berdasarkan bukti dari potret satelit dan investigasi  lapangan.  Investigasi  juga  meningkat  pada  peran  yang  turut  di  mainkan  oleh  para  pemilik
perkebunan kelas menengah dan kecil yang menggunakan metode untuk membersihkan lahan dengan biaya murah ((Barber & Schweithelm, 2000 ; Quah, 2002; Ekadinata et al., 2013 ).
Fakta  bahwa  banyak  pemilik  perkebunan  besar  juga  merupakan  pemilik  perkebunan  skala  kecil  turut menyulitkan  untuk    mengidentifikasi  apakah  para  pemilik  perkebunan  kecil  atau  korporasi  perkebunan besar  yang  seara  langsung  bertanggung  jawab  terhadap  praktek-praktek  pembersihan  ini  (  Gaveau  et  al., 2014).  Kompleksitas  persoalan  pembersihan  lahan  ini  secara  tradisiomal  memang  digunakan  oleh  para petani  Indonesia    untuk  membersihkan  lahan  (Varma,  2003).  Murdiyarso  &  Adiningsih  (2007)  mencatat baha  kebijakan  dan  praktek-praktek  kehutanan  di  dukung  oleh  para  pengampu  kebijakan,  khususnya regulasi  terkait  penebangan  kayu,  terbukti  dengan  meluasnya  pembersihan  lahan  di  Borne  Indonesia. Bersamaan  dengan  banyaknya  titik  api,  api  antropogenic  dari  pembersih an  lahan  semakin  meluas  dengan adanya  musim  kemarau  dan  fenomena  El  Nino,  yang  memicu  kondisi  kering  di  wilayah  tersebut  (  Heil  & Goldammer,  2001).  di  area  dengan  kondisi  seperti  ini,  perlu  waktu  berbulan -bulan  untuk  mematikan  api yang ada di dalam tanah ( Page et al., 2002; Lohman et al., 2007), melepaskan sejumlah karbon dioksida ke atmosper ( Gaveau et al., 2014).
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 , dimana Riau (propinsi yang ada di Indonesia) turut  berkontribusi  terhadap  kebakajaran  hutan  dan  lahan  dan  diperkirakan  memiliki  dampak  kerugian terbesar,  bahkan  jika  dibandingkan  dengan  bencana  di  tahun  1997,  dengan  total  kerugian  mencapai  200 milyar Rupiah (Lestari, 2015) dan memakan korban 19 orang, dimana lima orang berasal dari Propins i Riau (Akuntono,  2015;  Haryanto,  2016).  memasuki  tahun  2016,  2017  dan  2018,  kebakaran  hutan  dan  lahan berkurang  tingkatannya  di  Propinsi  Riau,  meskipun  tidak  menyebabkan  bencana  global  atau  regional, namun  kabut  asap  yang  menimpa  Propinsi  Riau,  tetap  berdampak  pada  Malaysia  dan  Singapura  sebagai korban  tetap  kabut  asap  (Warsito,  2018;  Safutra,  2017;  Jerome  2016).    sebagai  isu  terkahir,  dilaporkan bahwa pada Juli 2019, ada 3. 517 hektar lahan dan hutan yang terbakar di Propinsi Riau (Indriani, 2019).

## B. Kabut Asap dan Ancaman Nyata Terhadap Human Security
Pada  pertengahan  1972,  terminologi  kabut  asap  digunakan  oleh  warga  Singapura  sebagai  potret peningkatan  polusi  udara  secara  umum  yang  nyata  dapat  di  lihat  di  kota-kota  yang  sedang  berkembang, pada  waktu  itu  pemikiran  utama  yang  ada  disebabkan  oleh  kendaraan  lokal  dan  pabrik -pabrik,  serta pembakaran  sampah  (Wee,  1973)..  namun,  pada  akhir  tahun,  Singapura  mendapati  peningkatan  polusi udara yang, yang kemudian  diidentifikasi sebagai  episode  pertama yang  cukup  se rius  dari  persoalan kabut asap  lintas  batas.  Ketika  persoalan  kabut  asap  semakin  memburuk,  warga  Singapura  melaporkan  “  white smoke”  menempel  di  jendela -jendela  mereka  (Gan,  1972).  Kondisi  ini  terus  berulang  di  tahun  1982 -1983, 1991, 1994, 1997-1998, 2002, 2006 dan 2009 (Franesh- Huidobro, 2008). Kabut asap ini biasanya muncul di bulan Agustus saat perayaan hari Nasional (9 Agustus) dan momok yang menakutkan bagi warga Singapura sepanjang hari istimewa tersebut (Mulchand, 2010). Kabut Asap ini mmepengaruhi  kesehatan jutaan orang orang  dan  ekonomi  enam  negara  ASEAN.  Ini  adalah  krisis  lingkugan  lintas  negara  yang  pertama  dimana ASEAN berusaha untuk mengatasinya secara kollektif. Bencana kabut asap jelas mengancam human security di kawasan ini.
Konsep  human  security  pertama  kali  diperkenalkan  dalam  Human  Development  Report  1994  (UNDP 1994),  dan  sejak  itu  pula  konsep  “  Human  security”  mendapatkan  tempat  tersendiri  dalam  diskusi -diskusi perdamaian  global,  pembangunan  dan  diplomasi.  Commission  of  Human  Security,  y ang  dimpimpin  oleh Sadako Ogata dan Amartya Sen, menyampaikan laporan yang berjudul Human Security Now, kepada Sekjen PBB  di  tahun  2003.  United  Nations  Trust  Fund  for  Human  Security  (UNTFHS)  yang  didirikan  pada  tahun 1999,  mendukung  lebih  dari  200  proyek  diseluruh  dunia.  Human  Security  unit  dibentuk  dalam  UNOCHA pada  tahun  2004,  dan  kemudian  mengelola  UNFTHS.  Majelis  Umum  PBB  menjadi  bagian  penting  dari perluasan human security pada September 2012 (A/RES/66/90).
Identitas  utama  dari  konsep  human  security  ini  jelas  yaitu  merujuk  pada  keamanan  individu,  bukan negara.  Karena  perang  antar  negara  sudah  jarang  terjadi  sejak  berakhirnya  Perang  Dingin,  maka  lebih banyak perhatian diberikan pada kekerasan skala besar yang terjadi di dalam negara yang disebabkan oleh perang  sipil,  pertarungan  etnis,  dan  perselisihan  domestik.  Dengan  adanya  kondisi -kondisi  ini,  maka  tepat jika  para  pembuat  kebijakan    memberi  perhatian  lebih  terhadap  kondisi -kondisi  yang  tidak  aman  bagi individu  sebagai  umat  manusia.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  semua  pihak  untuk  memberi  perhatian terhadap individu manusia yang berbasis pada keamanan.
Sebagai  sebuah  konsep  yang  berbasis  pada  kondisi  individu  manusia,  human  security  sangat  erat dengan konsep-konsep kemanusiaan lainnya. UNDP (1994) menegaskan bahwa tujuan dari human security adalah  untuk  mengimplementasikan  dan  melindungi  dua  hak  dasar  yaitu  merdeka  dari  rasa  takut  dan merdeka atas apa yang diinginkan. Defenisi Commission on Human Rights (2003) yaitu, “untuk melindungi seluruh kehidupan  manusia  dengan  menjunjung  kebebasan  manusia  dan  pemenuhan hak  dasar  manusia”,
lebih  luas  dari  defenisi UNDP  (1994),  termasuk  didalamnya  “  human  dignity”.    Resolusi  PBB  A/RES/66/90, yang  diadopsi  dengan  suara  bulat  pada  10  September  2012,  secara  luas  menjadi  konsep  dasar  human security  sejak  UNDP  (1994)  dan  CSH  (2003)    menjabarkan  human  security  sebagai  “  ha k  manusia  untuk hidup  dalam  kemerdekaan  dan  bermartabat,  bebas  dari  kemiskinan  dan  keputusasaan”.  Kawasan  Asia Tenggara  menjadi kawasan yang  sangat rentan  dan putus asa terhadap  bencana kabut asap ini.  Ketakutan akan  ancaman  kesehatan  dan  ekonomi  yang  memburuk  karena  kabut  asap.  Dr  Euston  Quah  (2010)  dari Fakultas  Ekonomi  Nanyang  Tehnological  University  ,  memaparkan  bahwa  masyarakat  Singapura  sudah menderita  selama  beberapa  kali  akibat  persoalan  kabut  asap  lintas  batas  ini.    Penderitaan  Singapura berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan sektor ekonomi yang memburuk. Sebagai sebuah negara pulau yang  kecil,  Singapura  sangat  rentan  terhadap  polusi  udara  yang  dapat  menutupi  semua  wilayah.  Tidak seperti Malaysia yang memiliki keuntungan substansial di Indonesia  dari perkebunan kelapa sawit, investasi Singapura  di  Indonesia  dalam  sektor  ini  justru  tidak  ada.  Oleh  karena  itu,  Singapura  tidak  merasa berinvestasi  sama  sekali  dalam  persoalan  aktivitas  pembakaran  perkebunan  yang  menjadi  sumber  utama dari kabut asap ini . Kepentingan nasional Singapura tetap berada pada jalur bisnis global dengan prinsip  “ clean and green”. Singapura merasa menjadi negara yang paling dirugikan akibat kabut asap ini.
Human  security  adalah  sebuah  konsep  empiris  yang  berhubungan  dengan  isu-isu  kebijakan.  Human security fokus pada  pemahaman sebab akibat terhadap keadaan manusia. Dengan kata lain, ia melihat pada hubungan  hipotetikal  yang  harusnya  terjadi  dalam  kehidupan  nyata.  Kasus  Kabut  asap  jelas  nyata mengancam keamanan warga yang terkena imbas bencana regional ini. Kesehatan yang terancam, aktivitas yang  terganggu  karena  adanya  kabut  asap  jelas  merupakan  persoalan  serius  yang  harus  dipikirkan  solusi terbaiknya.
Polusi  Asap  berpengaruh  terhadap  kesehatan  populasi  manusia  Asia  Tenggara,  dengan  perkiraan  satu juta  orang  bersesiko  terhadap  masalah  pernafasan  (  Sastry,  2002;  Glover  &  Jessup  2006.)  termasuk  juga resiko terpapar penyakit jangka panang yakni kanker karena terpapar asap yang berbahaya (Johnston et al., 2012.;  Marlier  et  al.,  2013).  asap  juga  memilkii  dampak  ekonomi  terhadap  kawasan  ini.  Anjuran  untuk “tetap  tinggal  di  rumah”  dari  pemerintah  nasional  di  negara -negara  yang  berdampak  langsung  jelas berhubungan dengan hilangnya produktivitas dan  tidak adanya kegiatan ekonomi (Wong, 2013).
Pariwisata,  satu  sumber  penting  pendapatan  negara  bagi  Indonesia,  Singapura  dan  Malaysia,  adalah industri pertama yang mengalami kerugian akibat asap ini, kerugian diperkirakan  mencapai, USD 150 juta di sektor  ini,  ada  penurunan  kunjungan  wisatawan  sekitar  8-10  persen.  Penundaan  keberangkatan transportasi,  kecelakaan  dan  pembatalan  memperburuk  kerugian  ekonomi  dalam  industri  perkapalan  dan penerbangan, yang juga berimbas pada industri-industri logistik seperti konstruksi. Wilayah-wilayah dimana produksi  hutan  dan  pabrik-pabrik  karet  mengalami  kerusakan  akibat  kebakaran  (Nicholas  &  Beebe)  jutaan dollar  industri  kayu  juga  turut  mengalami  kerugian..  Meskipun  tidak  ada  estimasi  pasti  terhadap  kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus berlanjut ini, namun Singapura mengakui kerugian itu hampir menyentuh USD 290 juta ( Glover & Jessup 2006) setiap terjadi kebakaran.

## C. ASEAN Dalam Kerangka Neoliberal Institusionalisme
Neoliberal  institusionalisme  turut  mempengaruhi  perdebatan  para  penstudi  ASEAN  (Ganesan,  1995; Simon, 1994). Setelah berakhirnya Perang Dingin, perspektif ini lebih memfokuskan pada aspek -aspek politik ekonomi  yang  bertujuan  menjelaskan  kemunculan  kelompok-kelompok  kerjasama  multilateral,  seperti AFTA, dan ASEAN Plus Three (Solingen, 2008) . Mereka meyakini bahwa negara -negara mampu menemukan apa  yang  bisa  dijadikan  kepentingan  bersama  dan  kerjasama,  dan  mampu  untuk  menerima  hal  tersebut melalui  kerja  bersama  dalam regional  atau  institusi internasional.  Dalam  pandangan  mereka, institusi  atau rejim- sebagaimana  konsep  yang  dikembangkan  dan  di  defenisikan  oleh  Krasner  sebagai  “  serangkaian prinsip-prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit m aupun eksplisit dimana para  aktor  yang  terlibat  merujuk  pada  isu-isu  yang  ada  di  wilayah  tersebut  (Krasner,  1982).    Proponen utama  dari  perspektif  ini  adalah  institusi  (formal  atau  informal)  yang  mampu  memberikan  “informasi, mengurangi  biaya kerugian,  membuat komitmen,  membangun koordinasi,  dan secara  umum  memfasilitasi implementasi resiprositas.” (Keohane & Martin, 1995)
Pandangan ini tidak megabaikan power dan kepentingan, namun menekankan insitusi sebagai sesuatu yang berguna dalam mekanisme koordinasi di dalam situasi yang kompleks yang melibatkan banyak negara, dan  sebagai  sumber  utama  yang  menggerakkan  kerjasama  lebih  memungkinkan  dengan  memfasilitasi terciptanya  kebiasaan  kerja  bersama-sama  sepanjang  waktu,  dan  bertindak  sebagai  kekuatan  untuk mewujudkan  perdamaian,  misalnya  dengan  cara  mempromosikan  -rasa  saling  percaya-dalam  melakukan kerjasama.  Meskipun  para  pemikir  perspektif  ini  percaya  bahwa  kerjasama  bukan  berarti  tanpa  disertai adanya persoalan dan persoalan utamanya justru terletak pada ketidakpatuhan pada kesepakatan, dimana
kepatuhan  hanya  akan  terjadi  jika  negara-negara  yang  terlibat  percaya  bahwa  tujuan  mereka  akan  dapat dicapai secara rasional melalui rejim ini.
Negara-negara cenderung bekerjasama demi menghindari pencapaian yang sedikit dan memaksimalkan kepentingan  mereka.  Dengan  pemikiran  seperti  ini,  kaum  liberals  mengembangkan  pendekatan yang lebih pragmatis untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana institusi itu sebenarnya. Hanya ketika kepentingan - kepentingan negara tidak berbenturan satu sama lain, maka institusi akan berpeluang untuk merekonsiliasi kepentingan-kepentingan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  kerjasama  akan  muncul  ketika  negara -negara  berada pada  posisi  yang  relatif,  dibanding  perolehan  yang  absoulut.  Dengan  semakin  berkemban gnya  globalisasi, dan  dunia  dicirikan  dengan  kondisi  complex  interdependence,  para  pemikir  institusional  seperti  Keohane dan Nye, menekankan pada perlunya kerjasama karena para aktor yang berada dalam sistem saat ini pada dasarnya  saling  bergantung  satu  sama  lain,  atau  karena  meningkatnya  beragam  jaringan  yang  saling menghubungkan satu sama lain (Lamy, 2011)
Meningkatnya  interkoneksi  antar  negara  juga  menjadi  perhatian  negara  dalam  konteks  kerjasama, dimana  negara-negara  sekarang  dipaksa  fokus  pada  isu-isu  diluar  ancaman-ancaman  tradisional  terhadap stabilitas  politik,  teritoria,  dan  kedaulatan  yang  menjadi  perhatian  pada  isu -isu  non  tradisional,  seperti bencana  kabut  asap,  terrorisme,  kejahatan  transnasional,  pandemik  dan  bencana  alam.  Melawan  sumber - sumber  ketidakamanan  ini,  negara-negara  harus  mendukung  ide  bahwa  membangun  institusi  itu  penting untuk  menghadapi  tantangan-tantangan  ini  (Lamy,  2011).    Oleh  karena  itu,  ASEAN  hadir  sebagai  sebuah institusi  dengan  ASEAN  Way  nya  dengan  menganut  prinsip  tegas  non-intervensi,  memprioritaskan kedaulatan  dan  konsensus  didasarkan  pada  pembuatan  keputusan  yang  akhirnya  menimbulkan  skeptisme akan manfaat teortitikal paradigma ini.
Leifer menjabarkan ASEAN sebagai sebuah “institusi yang sulit berkembang karena minimnya komitmen agar  mekanisme  lebih  mengikat  sehingga  kesepakatan  yang  dihasilkan  negara -negara  anggota  institusi  ini dapat lebih efektif” (Leifer, 2006). Hasilnya adalah, minimnya infrastruktur, sistem birokratik yang rumit dan hasil  yang  sulit  dilegalisasi  serta  ketidakhadiran  mekansime  yang  mengikat  untuk  memperoleh  kerjasama antar  negara  yang  efektif.  Ini  juga  berarti  bahwa  norma-norma  perspektif  neoliberal  mengikuti  logic  of consequence yang memiliki arti bahwa para aktor memilih untuk mengikuti aturan diser tai dengan analisis untung-rugi. Dapat dikatakan, neoliberal institusionalisme, kerjasama antara negara sangat memungkinkan terjadi ketika negara-negara memiliki kepentingan yang sama dan saling berbagi keuntungan. Ketika kondisi ini  ada,  maka  organisasi  dapat  memfasilitas  kerjasama  dengan  membatasi  prilaku  oportunis  dan menciptakan jejaring interaksi antar negara-negara.
Neoliberal  institusionalisme,  dapat  membantu  ASEAN  lebih  patuh  dengan  norma -norma  bersama, prinsip,  dan  praktek-praktek  kerjasama  dengan  merumuskan  persoalan-persolan  yang  mereka  hadapi bersama.  Neoliberalisme  juga  memberikan  dasar  untuk  menjelaskan  keadaan-keadaan  yang  relevan sehingga  mampu  menciptakan  peluang  untuk  mereka  bekerjasama.  Liberal  institusionalisme  juga berkontribusi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat terjadinya kerjasama regional. Terakhir,  manfaat  tambahan  menerapkan  perspektif  neorliberal  adalah  adanya  pandangan  isu  yang komprehensif,  sehingga  mampu  merumuskan  fenomena  yang  sebelumnya  tidak  dapat  di petakan. Pendekatan  ini  cocok  untuk  menginvestigasi  perubahan-perubahan  dalam  pendekatan  keamanan  ASEAN dalam konteks isu-isu keamanan non tradisional seperti halnya persoalan kabut asap yang menjadi ancaman serius di kawasan ini.
Neoliberal  institusionalisme  turut  mempengaruhi  perdebatan  para  penstudi  ASEAN  (Ganesan,  1995; Simon, 1994). Setelah berakhirnya Perang Dingin, perspektif ini lebih memfokuskan pada aspek -aspek politik ekonomi  yang  bertujuan  menjelaskan  kemunculan  kelompok-kelompok  kerjasama  multilateral,  seperti AFTA, dan ASEAN Plus Three (Solingen, 2008) . Mereka meyakini bahwa negara -negara mampu menemukan apa  yang  bisa  dijadikan  kepentingan  bersama  dan  kerjasama,  dan  mampu  untuk  menerima  hal  tersebut melalui  kerja  bersama  dalam regional  atau  institusi internasional.  Dalam  pandangan  mereka, institusi  atau rejim- sebagaimana  konsep  yang  dikembangkan  dan  di  defenisikan  oleh  Krasner  sebagai  “  serangkaian prinsip-prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisi t dimana para  aktor  yang  terlibat  merujuk  pada  isu-isu  yang  ada  di  wilayah  tersebut  (Krasner,  1982).    Proponen utama  dari  perspektif  ini  adalah  institusi  (formal  atau  informal)  yang  mampu  memberikan  “informasi, mengurangi  biaya kerugian,  membuat komitmen,  membangun koordinasi,  dan secara  umum  memfasilitasi implementasi resiprositas.” (Keohane & Martin, 1995)
Pandangan ini tidak megabaikan power dan kepentingan, namun menekankan insitusi sebagai sesuatu yang berguna dalam mekanisme koordinasi di dalam situasi yang kompleks yang melibatkan banyak negara, dan  sebagai  sumber  utama  yang  menggerakkan  kerjasama  lebih  memungkinkan  dengan  memfasilitasi terciptanya  kebiasaan  kerja  bersama-sama  sepanjang  waktu,  dan  bertindak  sebagai  kekuatan  untuk mewujudkan  perdamaian,  misalnya  dengan  cara  mempromosikan  -rasa  saling  percaya-dalam  melakukan
kerjasama.  Meskipun  para  pemikir  perspektif  ini  percaya  bahwa  kerjasama  bukan  berarti  tanpa  disertai adanya persoalan dan persoalan utamanya justru terletak pada ketidakpatuhan pada  kesepakatan, dimana kepatuhan  hanya  akan  terjadi  jika  negara-negara  yang  terlibat  percaya  bahwa  tujuan  mereka  akan  dapat dicapai secara rasional melalui rejim ini.
Negara-negara cenderung bekerjasama demi menghindari pencapaian yang sedikit dan mem aksimalkan kepentingan  mereka.  Dengan  pemikiran  seperti  ini,  kaum  liberals  mengembangkan  pendekatan yang lebih pragmatis untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana institusi itu sebenarnya. Hanya ketika kepentingan - kepentingan negara tidak berbenturan satu sama lain, maka institusi akan berpeluang untuk merekonsiliasi kepentingan-kepentingan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  kerjasama  akan  muncul  ketika  negara -negara  berada pada  posisi  yang  relatif,  dibanding  perolehan  yang  absoulut.  Dengan  semakin  berkembangnya  glob alisasi, dan  dunia  dicirikan  dengan  kondisi  complex  interdependence,  para  pemikir  institusional  seperti  Keohane dan Nye, menekankan pada perlunya kerjasama karena para aktor yang berada dalam sistem saat ini pada dasarnya  saling  bergantung  satu  sama  lain,  atau  karena  meningkatnya  beragam  jaringan  yang  saling menghubungkan satu sama lain (Lamy, 2011)
Meningkatnya  interkoneksi  antar  negara  juga  menjadi  perhatian  negara  dalam  konteks  kerjamaa, dimana  negara-negara  sekarang  dipaksa  fokus  pada  isu-isu  diluar  ancaman-ancaman  tradisional  terhadap stabilitas  politik,  teritoria,  dan  kedaulatan  yang  menjadi  perhatian  pada  isu -isu  non  tradisional,  seperti bencana  kabut  asap,  terrorisme,  kejahatan  transnasional,  pandemik  dan  bencana  alam.  Melawan  sumber - sumber  ketidakamanan  ini,  negara-negara  harus  mendukung  ide  bahwa  membangun  institusi  itu  penting untuk  menghadapi  tantangan-tantangan  ini  (Lamy,  2011).    Oleh  karena  itu,  ASEAN  hadir  sebagai  sebuah institusi  dengan  ASEAN  Way  nya  menganut  prinsip  tegas  non-intervensi,  memprioritaskan  kedaulatan  dan konsensus  didasarkan  pada  pembuatan  keputusan  yang  akhirnya  menimbulkan  skeptisme  akan  manfaat teortitikal paradigma ini.
Leifer menjabarkan ASEAN sebagai sebuah “institusi yang sulit berkembang karena minimnya komitmen agar  mekanisme  lebih  mengikat  sehingga  kesepakatan  yang  dihasilkan  negara-negara  anggota  institusi  ini dapat lebih efektif” (Leifer, 2006). Hasilnya adalah, minimnya infrastruktur, sistem birokratik yang rumit dan hasil  yang  sulit  dilegalisasi  serta  ketidakhadiran  mekansime  yang  mengikat  untuk  memperoleh  kerjasama antar  negara  yang  efektif.  Ini  juga  berarti  bahwa  norma-norma  perspektif  neoliberal  mengikuti  logic  of consequence yang memiliki arti bahwa para aktor memilih untuk mengikuti aturan disertai dengan analis is untung-rugi. Dapat dikatakan, neoliberal institusionalisme, kerjasama antara negara sangat memungkinkan terjadi ketika negara-negara memiliki kepentingan yang sama dan saling berbagi keuntungan. Ketika kondisi ini  ada,  maka  organisasi  dapat  memfasilitas  kerjasama  dengan  membatasi  prilaku  oportunis  dan menciptakan jejaring interaksi antar negara-negara.
Neoliberal  institusionalisme,  dapat  membantu  ASEAN  lebih  patuh  dengan  norma -norma  bersama, prinsip,  dan  praktek-praktek  kerjasama  dengan  merumuskan  persoalan-persolan  yang  mereka  hadapi bersama.  Neoliberalisme  juga  memberikan  dasar  untuk  menjelaskan  keadaan-keadaan  yang  relevan sehingga  mampu  menciptakan  peluang  untuk  mereka  bekerjasama.  Liberal  institusionalisme  juga berkontribusi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat terjadinya kerjasama regional. Terakhir,  manfaat  tambahan  menerapkan  perspektif  neorliberal  adalah  adanya  pandangan  isu  yang komprehensif,  sehingga  mampu  merumuskan  fenomena  yang  sebelumnya  tidak  dapat  dipetakan. Pendekatan  ini  cocok  untuk  menginvestigasi  perubahan-perubahan  dalam  pendekatan  keamanan  ASEAN dalam konteks isu-isu keamanan non tradisional seperti halnya persoalan kabut asap yang menjadi ancaman serius di kawasan ini.

## D. ASEAN Way Dalam Penanganan Kabut Asap
Sebuah  penjelasan  yang  umum  bagi  kehadiran  kabut  asap  adalah  keterbatasan  yang  harus  dihadapi oleh  pemerintahan  regional  Asia  Tenggara.  Para  peneliti  seperti  Tan  (2005),  Tay  (2002),  Yahaya  (2000), Nguitragool  (2011),  dan  Chang  dan  Rajan  (2001)  berpendapat  bahwa    pemerintahan  regional  terkait lingkungan  dapat  menjadi  sebuah  alat  untuk  menemukan  solusi    terhadap  persoalan-persoalan  kolektif, namun model kerjasama ASEAN ini tidak dapat bekerja efektif ketika berhadapan dengan isu -isu lingkungan seperti  kebakaran  hutan/  lahan  dan  kabut  asap.  Para  penstudi  ini  berasumsi  bahwa  ASEAN  Way  terlalu lemah  ketika  berhadapan  dengan  negara-negara  anggota  yang  terkesan  abai  dan  lambat  dalam  merespon masalah.  (Severino  (2006)  menjabarkan  ASEAN  Way  adalah  sebuah  doktrin;  sesuatu  ideologikal  dan  harus menjadi prinsip utama untuk semua kasus. Oleh karena itu, Aggarwal dan Chow (2 010) berpendapat bahwa negara-negara  ASEAN  berniat untuk  mengatasi  persoalan kabut asap,  namun tidak mampu  menyelaraskan beragam  kepentingan  dan  keinginan  dari  negara-negara  anggotanya  untuk  menerapkan  aturan  dengan norma-norma ASEAN Way yang lebih luas selain non interfensi dan membuat keputusan secara konsensus.
Para  penstudi  ini  berpendapat  bahwa  kehadiran  kabut  asap  dapat  dijelaskan  dengan  fakta  bahwa
organisasi  ASEAN  sangat  terikat  pada  norma-norma  ASEAN  Way  sebagai  pedoman  dalam  pengambilan keputusan  (Kratochwil,  1984,  1989;  Narine,  1998b).  Mereka  berasumsi  bahwa  karena  kebutuhan  untuk patuh  pada  ASEAN  Way,  persoalan-persoalan  lingkungan  di  ASEAN  seperti  persoalan  kabut  asap pendekatannya  hanya  didasarkan  pada  prinsip  non-intervensi.  Hal  ini  menghalangi  metode  penyelesain masalah  ketika  negara-negara  lain  tidak  diperkenankan  untuk  menekan  anggota  lain  dalam  berkoordinasi dengan  kepentingan  kolektif.  Dikarenakan  hal  ini,  dapat  dijelaskan  bahwa  negara-negara  ASEAN  berjuang untuk  tetap  berada  dalam  jalur  antara  menghormati  pemerintah  negara  tetangga  mereka  untuk menentukan nasib sendiri dan secara kooperatif melakukan mediasi terhadap isu kabut asap yang m emang berdampak pada seluruh kawasan (Tan, 2005).
ASEAN  menekankan  pada  konsensus  kebijakan  dibandingkan  fokus  pada  tindakan  implementasi  yang efektif  untuk  mitigasi  kabut  asap  (Chang  &  Rajan,  2001),  membuat  kebijakan -kebijakan  tersebut  seperti kurang  terimplementasi.  Tulisan ini  beranggapan  bahwa  negara-negara ASEAN  memilih  untuk  terikat  pada ASEAN  Way  dikarenakan  kepentingan  nasional  masing-masing  yang  memang  berbeda.  Ini  adalah  inti  dari model regionalisme  ASEAN.  Sementara  model regionalisme Eropa  dicir ikan  dengan penyatuan kedaulatan, ASEAN justru dikenal dengan mempertahankan kedaulatan nasional (Kim, 2011; Muray, 2010).  Perbedaan pada  dimensi  kedaulatan  ini  menjelaskan  mengapa  lingkungan  regionalisme  di  Eropa  dapat  dikatakan berhasil  sementara  regionalisme  di  kawasan  Asia  Tenggara  tidak.  Penggerak  utama  UE  adalah  institusi supranasionalnya,  sementara  penggerak  utama  di  organisasi  ASEAN  adalah  negara -negara  anggotanya (Narine, 1998a; Smith, 2004; Zainal Abidin, 2010).
Model  regionalisme  ASEAN  ini  memungkinkan  negara-negara  anggota  untuk  mengontrol  lingkup,  laju regionalisme  di  ASEAN,  yang  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  mereka  (Kim,  2011).  Itu  lah  sebabnya, pengambilan  keputusan  pengambilan  keputusan  di  ASEAN  bergantung  pada  kepentingan  negara -negara anggotanya.    Negara  anggota  bebas  untuk  memutuskan  apakah  terikat  atau  tidak  dengan  norma -norma ASEAN  Way,  bergantung  pada  kepentingan  mereka.    Karena  keterbatasannya  untuk  menentukan  prilaku maupun  kebijakan  negera,  ASEAN  Way  dapat  dipandang  sebagai  alat  bagi  politik  dimana  negara-negara anggota  secara  selektif  menggunakan  jalur  tersebut  sesuai  dengan  kepentingan  mereka  masing -masing  ( Khoo, 2004).
Memaksimalkan  ASEAN  Way  ketika  dibutuhkan  untuk  mendukung  pemerintahan  nasional menempatkan  pemerintah  sangat  berpegang  pada  prinsip  non-  intervensi,  pihak-pihak  dapat  menekankan keutamaan hukum-hukum nasional, pembuatan kebijakan dan implementasi hukum nasional (Elliot, 2003). Dalam  konteks  prosedural  voluntarisme  ASEAN  Way,  pihak-pihak  yang  terlibat  dapat  menghindari kesepakatan-kesepakatan  yang  mengikat.  Klausul  ini  bersamaan  dengan  prinsip  kedaulatan  menyebabkan minimnya  keterpusatan  institusi  ASEAN  untuk  menumbuhkan  kepatuhan  atau  mekanisme  lain  yang kompeten  untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa  dengan  prilaku  yang  mengikat  (Severini,  Hew, Suryadinata, Hsu, dan Moeller, 2005).
Kondisi  ini  mempersulit  penerapaan  metode-metode  multilateral  yang  mengikat  dan  penyelesaian persoalan secara kollektif (Tan, 2005). klausul non- intervensi juga memberi ruang pada  pemerintah untuk keluar  atau  tidak  menanggapi  isu  apapun  yang  secara  politik  sangat  sensitif  untuk  didiskukan  pada  level regional  (Nesadurai,  2008).  Akibatnya,  prinsip-prinsip  ini  memang  memberi  hak  pada  negara-negara anggota untuk otonom dalam menentukan  apakah mereka akan menerapkan agenda-agenda regional atau tidak (Nesadurai, 2008). Selain itu, sebagai sebuah institusi yang berpusat pada promosi kerjasama ekonomi dan  kesejahteraan  para  anggotanya  (Smith,  2004),  tujuan-tujuan  dari  agenda  lingkungan  seringkali disesuaikan dengan tujuan- pencapaian ekonomi. Masing-masing anggotanya.

## E. ASEAN Way dan Kepentingan Nasional Negara Anggota
Hubungan  antara  aktor-aktor  inti  ekonomi  dan  elit-elit  politik  nasional  di  Asia  Tenggara  secara tradisional  memang  sangat  dekat  (Nesadurai,  2003).  Hubungan  ini  lazim  dalam  keterkaitannya  dengan industri  kehutanaan  dan  agrikultural  (Aggarwal  dan  Chow,  2010)  yang  berarti  bahwa  banyak  partai -partai politik  memiliki  power  berhubungan  secara  langsung  dengan  sumber  daya  alam  (Resosu darmo,  2010). situasi ini memperkuat para elit untuk merancang kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjamin stabilitas politik  domestik  dan  regional  dan  memberi  akses  pasar  terhadap  sumber -sumber  daya  alam  yang  ada (Solingen,  1999),  sementara  minim  pengadaan  insentif  bagi  konservasi  lingkungan  regional.  Cotton  dalam tulisannya  memaparkan  bahwa  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  para  elit  jauh  lebih penting dibandingkan merespon isu-isu lingkungan melalui forum ASEAN (Cotton, 1999).
Akibatnya,  ASEAN  berkembang  dalam  pusaran  elit  yang  dibungkus  kerangka  regionalisme  (Ferguson, 2004), dimana pertumbuhan ekonomi mengambil porsi besar daripada perlindungan lingkungan (Nesadurai, 2008).  Oleh  karena  itu,  negara-negara  anggota  bebas  untuk  memilih  dimana  mereka  akan  benar-benar
patuh pada ASEAN Way, atau justru mengabaikannya, ketika berhadapan dengan kepentingan -kepentingan besar ekonomi domestiknya.
Ketika  prioritas-prioritas  nasional  tidak  sejalan  dengan  kepentingan-kepentingan  regional,  inisiatif ASEAN terkait  dengan  perlindungan  lingkungan  dalam lingkup  ASEAN  Way  benar -benar  menarik  perhatian (Abdullah, 2002). Penerapan ASEAN Way memberi ruang yang besar kepada negara -negara anggota untuk mempertahankan otonomi kebijakan domestiknya (Nesadurai, 2008) dibanding peduli terhadap persoalan- persoalan  lingkungan.  ASEAN  tidak  menjalankan  prosedur  apapun  yang  benar -benar  mengikat  (Pempel, 2005). Deklarasi dan perjanjian-perjanjian yang diadopsi pada level ASEAN seringkali diartikulasikan sebagai “prinsip -prinsip  kerjasama  lingkungan  regional  dibanding  sebagai  pedoman  bagi  penetapan  kebijakan nasional di sektor lingkungan yang dapat dipandang sebagai “ intervensi” (Elliott, 2003).
Oleh karena itu, insiatif lingkungan pada level ASEAN merupakan kerjasama su karela, bukan kerjasama yang  mengikat,  dan  sebuah  institusional  yang  minim  infrastruktur  (Campbell,  2005)  dan  kurang  memiliki kekuatan  dalam  implementasinya  (Chang  dan  Rajan,  2001).  Prioritas  yang  lebih  besar  terlihat  ketika bersentuhan dengan pertumbuhan  ekonomi dibandingkan dengan kesehatan dan perlindungan lingkungan di ASEAN (Campbell, 2005). Meskipun negara-negara anggota menyadari bahwa mereka memiliki persoalan lingkungan  yang  sama,  kepentingan-kepentingan  domestik  mereka  tetap  mengedepankan  pentingnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Itulah sebabnya, jauh lebih penting bagi negara-negara anggota untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya alam yang ada (Elliot, 2003) seperti karet dan produk -produk hutan untuk digunakan mengejar pembangunan.  Dalam  konteks  ini,  kepatuhan  terhadap  ASEAN  Way  merupakan  sebuah  jalur  utama  bagi negara-negara  anggota  untuk  mengejar  kepentingan  nasional  mereka  dengan  tingkat  kepatuhan  yang minimal,  dengan  tetap  mengupayakan  atmosfer  regional  sehat  dan  mendukung  kepen tingan  tersebut. Akibatnya  adalah,  kerjasama  regional  yang  effektif  dalam  mengatasi  isu-isu  lingkungan  pada  level  ASEAN memiliki  problematik  tersendiri  (Elliot,  2000,  2001,  2003,  Karim,  2008)  termasuk  Persoalan -mengenai mitigasi kabut asap.

## Penutup
Tulisan  ini  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  negara-negara  ASEAN  ditekan  oleh  masyarakat  sipil  untuk bersikap  terhadap  persoalan  kabut  asap,  namun  di  waktu  yang  sama  juga  berhadapan  dengan  tekanan - tekanan ekonomi dari sektor perkebunan kelapa sawit regional. Oleh karena itu, negara-negara berhadapan dengan  dua  persoalan  sekaligus  yaitu  dari  masyarakat  sipil  dan  elit  ekonomi  dengan  melibatkan  ASEAN untuk isu kabut asap. Untuk melakukan ini, negara-negara ASEAN memilih untuk berpedoman pada ASEAN Way  sebagai  jalur  kerjasama  kabut  asap,  namun  tetap  mempertahankan  status  quo  hak  istimewa  aktor - aktor ekonomi di sektor kelapa sawit yang memiliki hubungan dekat dengan elit -elit politik. Inisiatif ASEAN terkait  kabut  asap  terlihat  dalam  pelaksanaannya  yang  melindungi  ke pentingan-kepentingan  ekonomi nasional,  berpegang  pada  kedaulatan  nasional,  dan  menghindari  tanggungjawab  terhadap  isu  kabut  asap, daripada mengurangi atau menghentikan kabut asap.

## Referensi
Abdullah,  A.  (2002).  A  review  and  analysis  of  legal  and  regulatory  aspects  of  forest  fires  in  South  East  Asia.
Jakarta: Project Fire Fight South East Asia.
Aggarwal, V. K., & Chow, J. T. (2010). The perils of consensus: How ASEAN’s metaregimeundermines economic and environmental cooperation. Review of International Political Economy, 17(2), 262-290. ASEAN Secretariat. (1995). ASEAN meeting on the management of transboundary pollution. ASEAN Secretariat. (2002). ASEAN agreement on transboundary haze pollution. ASEAN Secretariat. (2003). ASEAN peatland management initiative. ASEAN Secretariat. (2004). 4: Transnational issues. Paper presented at the ASEAN Annual Report.
ASEAN Secretariat. (2007). Review of existing ASEAN institutional mechanisms to deal with land  and forest fires and transboundary haze pollution. Paper presented at the 2nd prepatory meeting for the 2nd meeting of the Conference of the Parties.
ASEAN Secretariat. (2009). Overview.
Barber, C.V. & Schweithelm, J. (2000) Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era of Crisis and Reform. World Resources Institute, Washington, DC, USA.
Beeson, M. (2007). Regionalism and globalization in East Asia: Politics, security and economic development. New York: Palgrave.
Campbell,  L.  B.  (2005).  The  political  economy  of  environmental  regionalism  in  Asia.  In  T.J.  Pempel  (Ed.), Remapping East Asia: The construction of a region. Ithaca: Cornell University Press.
Chang,  L.  L.,  &  Rajan,  R.  S.  (2001).  Regional  versus  multilateral  solutions  to  transboundary  environmental problems:  Insights  from  the  Southeast  Asian  haze.  Transboundary  Environmental  Problems  in  Asia,  655- 670.
CHS (Commission on Human Security). 2003. Human Security Now. New York: Commission on Human Security.
Cotton, J. (1999). The “haze” over Southeast Asia: Challenging the ASEAN mode of regional engagement. Pacific Affairs, 72(3), 331-351.
Ekadinta, S., Van NoordwiI JK, M., Budidarsono, S. & Dewi, S. (2013) Hot Spots in Riau, Haze in Singapore: The June 2013 Event Analysed. ASB Policybrief No. 33. ASB Partnership for the Tropical Forest Margins, Nairobi, Kenya.
Elliott, L. (2000). ASEAN’s environmental regime: Pursuing sustainability in Southeast Asia. Global Env ironmental Change, 10, 237-240.
Elliott, L. (2001). Regional environmental security: Pursuing a non-traditional approach. In A. T. H. Tan & J. D. K. Boutin (Eds.), Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia (pp. 438-459). Singapore: Select Publishing. Elliott, L. (2003). ASEAN and environmental cooperation: Norms, interests and identity. The Pacific Review, 16(1), 29-52.
Ferguson, R. J. (2004). ASEAN Concord II: Policy Prospects for participant regional “Development”. Contemporary Southeast Asia, 26, 393.
Francesch-Huidobro, M. (2008). The power of circumvention: Fighting the Southeast Asian forest fires and haze. Governance,  politics  and  the  environment:  A  Singapore  study.  Singapore:  Institute  of  South  East  Asian Studies.
Gan, T. L. (1972). Smoke haze over Singapore. Meteorological Service Singapore.
Gaveau, D.L.A., Salim, M. A., Hergoualc’h K., Locatelli, B., Sloan, S.,Wooster, M. et al. (2014) Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years: evidence from the  2013 Sumatran fires. Scientific Reports,4, 6112.
Glover,  D.  &  Jessup,  T.  (eds) (2006)  Indonesia’s  Fires  and  Haze:  The  Cost  of  Catastrophe.  International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
Heil,  A.  &  Goldammer,  J.G.  (2001)  Smoke-haze  pollution:  a  review  of  the  1997  episode  in  Southeast  Asia. Regional Environmental Change, 2, 24-37.
Keohane and N. Nye (1977) Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little Brown).
Khoo, N. (2004). Deconstructing the ASEAN security community: A review essay. International Relations of the Asia Pacific, 4(1), 35.
Kim, M. (2011). Theorizing ASEAN Integration. Asian Perspectives, 35, 407-435. Kratochwil, F. V. (1984). The force of prescriptions. International Organization, 38(4).
Kratochwil,  F.  V.  (1989).  Rules,  norms,  and  decisions:  On  the  conditions  of  practical  and  legal  reasoning  in International Relations and Domestic Affairs Cambridge: Cambrdige University Press.
Leifer, M (2006) in J. C. Liow and R. Emmers (eds) Order and Security in South East Asia. Essays in Memory of Michael Leifer (New York: Routledge), p. 4.
Lohman, D.J., Bickford, D. & Sodhi, N.S. (2007) The burning issue. Science, 316, 376.
Murdiyarso,  D.  &  Adiningsih,  E.S.  (2007)  Climate  anomalies,  Indonesian  vegetation  fires  and  terrestrial  carbon emissions. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12, 101-112.
Murray, P. (2010, 27-29 September). The European Union as an integration entreprenur in East Asia  - Yardstick or cautionary tale? Paper presented at the Australian Political Studies Association Conference, Melbourne. Narine, S. (1998a). ASEAN and the management of regional security. Pacific Affairs, 71(2), 195.
Narine, S. (1998b). Institutional theory and Southeast Asia: The case of ASEAN. World Affairs, 161, 33.
Nesadurai,  H.  (2003).  Attempting  developmental  regionalism  through  AFTA:  The  domestic  sources  of  regional governance. Third World Quarterly, 24, 235.
Nesadurai, H. (2008). The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). New Political Economy, 13(2), 225. New Straits Times. (1997, September 25). EPSM wants haze constituents to be made public.
Nguitragool,  P.  (2011).  Negotiating  the  haze  treaty.  Asian  Survey,  51(2),  356-378.  Parliament  of  Singapore. (1998). ASEAN region haze action plan (fulfillment of obligations) (1998-01-15).
Page,  S.E.,  Siegert,  F.,  Rieley,  J.O.,  Boehm,  H.-D.V.,  Jaya,  A.  &  Limin,  S.  (2002)  The  amount  of  carbon  released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature, 420 , 61-65.
“Pakar: Asap Riau Terparah Sepanjang Sejarah”. (2013, June 25),
<https://regional.kompas.com/read/2013/06/25/1129083/Pakar.Asap.Riau.Terparah.Sepanjang.Sejarah> [diakses  16 October 2018]
Pempel, T. J. (2005). Introduction: Emerging webs of regional connectedness. In T. J. Pempel (Ed.), Remapping East Asia: The construction of a region. Ithaca: Cornell University Press.
Perwita,  Nur  Hidayah:  “Kabut  Asap  Tipis  Selimuti  Pekanbaru - Dumai  Akibat  Karhutla”,    July,  14  2019, https://tirto.id/kabut-asap-tipis-selimuti-pekanbaru-dumai-akibat karhutla-eeeh>, [diakses, Juli 2019]
Quah, E. (2002) Transboundary pollution in Southeast Asia: the Indonesian fires.  World Development, 30, 429- 441.
Roadmap.  (2016).  “  Roadmap  on  ASEAN  Cooperation  Towards  Transboundary  Haze  Pollution  Control  With Means  of  Implementation’.  http:  /  haze.asean.org/wp -content/uploads/2017/10/Roadmap-ASEAN-Haze- Free_adoptedlyCOP12.pdf  (diakses 5 Oktober 2018).
Sarmiento, Prime (2015).
“The Philippines hit by worst haze in 20 years”, https://www.asianscientist.com/2015/11/features/philippines-worst-haze-20- years/, [diakses  16 Oktober 2018]
Severino,  R.  C.  (2006).  Southeast  Asia  in  Search  of  an  ASEAN  community:  Insights  from  the  former  ASEAN Secretary-General. Singapore: ISEAS.
Severino, R. C., Hew, D., Suryadinata, L., Hsu, L., & Moeller, J. O. (2005). Framing the ASEAN charter. Singapore: ISEAS.
Simon (1994) ‘Realism and neoliberalism: international relations theory and Southeast Asian security,’ The Pacific Review , 8 (1), 5 – 24.
Smith,  A.  L.  (2004).  ASEAN’s  ninth  summit:  Solidifying  regional cohesion,  advancing  external  linkages. Contemporary Southeast Asia, 26, 416.
Solingen, E. (1999). ASEAN, Quo Vadis? Domestic coalitions and regional co-operation. Contemporary Southeast Asia, 21(1), 30.
Solingen, E. (2005). East Asian regional institutions: Characteristics, sources, distinctiveness. In T. J. Pempel (Ed.), Remapping East Asia: The construction of a region. Ithaca: Cornell University Press
Tan,  B.  (2005).  The  norms  that  weren’t:  ASEAN’s  shortcomings  in  dealing  with  transboundary  air  pollution . International Environmental Politics, Spring 2005.
Tan, K. T., Lee, K. T., Mohamed, A. R., & Bhatia, S. (2009). Palm oil: Addressing issues and towards sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 420-427.
Tay, S. (1998). South East Asian forest fires: Haze over ASEAN and international environmental law. Reciel, 7(2), 202-208.
Tay, S. (2008). Blowing smoke: Regional cooperation, Indonesian Democracy, and the haze. In D. K. Emmerson (Ed.), Hard choices. Singapore: ISEAS.
Tay, S. S. C. (2002). Fires and haze in Southeast Asia. In P. J. Noda (Ed.), Cross-sectoral partnerships in enhancing human security (pp. 53-80). Tokyo: Japan Center for International Exchange.
UNDP (United Nations Development Programme). 1994. Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York: Oxford University Press.
Varma,  A.  (2003)  The  economics  of  slash  and  burn:  a  case  study  of  the  1997-1998-Indonesian  forest  fires. Ecological Economics, 46,  159-171.
Wee, P. (1973, July 21). Factory smoke blamed for haze. The Straits Times.
Yahaya, N. (2000). Transboundary air pollution: Haze pollution in Southeast Asia and its significance. Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2(2), 41 – 50.
Zainal Abidin [M38], A. (2010). Deputy Director, Pusat Tenaga Malaysia. Kuala Lumpur.