untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta

## PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK SISWA-SISWI SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA JAKARTA
Tony Sudirgo 1 , Syam Hafiva Thasya 2 , Sharon 3 , Audi Gibrillia 4
1 Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: tonys@fe.untar.ac.id
1 Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: contact.syamtasya@gmail.com
1 Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: sharonhambali19@gmail.com
1 Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: audiigabrillia@gmail.com

## ABSTRACT
Not  all  high  school  graduates  will  continue  their  education  or  become  entrepreneurs,  some  of  them  will  become workers  or  employees.  As  employees  they  will  get  a  salary  or  income  which  will  be  subject  to  Income  Tax by  the company  or  employer.  In  order  to  avoid  mistakes  in  deducting  or  calculating  the  employee's  income  tax  (usually known as PPh Article 21), this training is provided for high school students. We will provide them with knowledge about what income is classified as an income addition or not. Bhinneka Tunggal Ika High School as a PKM partner needs to enrich the students' insight  related to the development of economics and taxation. This PKM activity has been  carried  out  online  through  a  zoom  meeting  because  face-to-face  implementation  is  still  not  allowed.  In  this training, the Employee Income Tax Calculation module has been distributed as an online PKM output so that it can be  accessed  and  re-read  by  the  high  school  students.  The  outputs  of  this  activity  will  also  be  presented  at SENAPENMAS and included in the PINTAR article. This implementation method is carried out with explanations and discussions as well as questions and answers which are all be carried out online. This PKM activity has been carried out by filling out the study schedule for Economics subjects and followed by teachers who are also in charge of these subjects.
Keywords : PKM, Income Tax, Employees, Bhinneka Tunggal Ika High School.

## ABSTRAK
Tidak  semua  lulusan  SMAN  akan  melanjutkan  pendidikan  lanjutan  atau  menjadi  wirausahawan,  sebagian  dari mereka akan menjadi pekerja atau pegawai. Sebagai pegawai mereka akan memperoleh gaji atau penghasilan yang tentu  saja  akan  dikenakan  Pajak  Penghasilan  oleh  perusahaan  atau  pemberi  kerja.  Agar  tidak  terjadi  kesalahan dalam melakukan pemotongan atau perhitungan Pajak Penghasilan pegawai tersebut (lebih dikenal dengan istilah PPh  Pasal 21),  maka pelatihan  ini diberikan untuk para  siswa-siswi  SMA.  Kami  akan  membekali  mereka  dengan pengetahuan mengenai penghasilan apa saja yang diklasifikasikan sebagai penambah penghasilan atau tidak. SMA Bhinneka  Tunggal  Ika  selaku  mitra  PKM  ini  membutuhkan  pengayaan  wawasan  siswa-siswinya  terkait  dengan perkembangan  ilmu  ekonomi  dan  perpajakan.  Dengan  melaksanakannya  PKM  ini,  target  yang  diharapkan  dapat memberi pemahaman yang benar terkait Pajak Penghasilan Pegawai dan diharapkan dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa-siswi agar nantinya dapat menggunakan ilmu yang didapat di masa yang akan datang ataupun di dunia kerja nantinya. Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan secara daring melalui pertemuan zoom karena masih belum diperkenankan pelaksanaan secara tatap muka. Dalam pelatihan ini  dibagikan modul Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai sebagai luaran PKM secara online sehingga dapat diakses dan dibaca kembali oleh siswa-siswi SMA tersebut. Hasil luaran dari kegiatan ini juga akan disajikan dalam kegiatan  SENAPENMAS  dan  dimasukkan  dalam  artikel  PINTAR.  Metode  pelaksanaan  ini  dilakukan  dengan penjelasan  dan  diskusi  serta  tanya  jawab  yang  seluruhnya  dilaksanakan  secara  daring.  Kegiatan  PKM  ini dilaksanakan dengan mengisi jadwal belajar mata pelajaran Ekonomi dan diikuti oleh guru yang mengampu mata pelajaran tersebut juga.
Kata kunci: PKM, Pajak Penghasilan, Pegawai, SMA Bhinneka Tunggal Ika.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1     Analisis Situasi
Sekolah  Bhinneka  Tunggal  Ika  didirikan  oleh  Alm.  Bpk  Djoko  Haryono  yang  pada  mulanya bernama  Ta  Tung.  Berdirinya  sekolah  ini  disebabkan  atas  rasa  keprihatinan  Alm.  Bpk  Djoko Haryono terhadap dunia pendidikan pada masa tahun 1968 karena banyaknya anak Indonesia yang
putus  sekolah  maupun  tidak  bersekolah.  Seiring  berjalannya  waktu,  pada  tahun  1971  Ta  Tung berubah nama menjadi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika atas inisiatif dari Wakil Presiden Indonesia Pertama  yaitu  Alm.  Mohammad  Hatta.  Menurut  beliau  Ta  Tung  turut  serta  dalam  membangun generasi bangsa tanpa memandang suku ras dan agama, sehingga atas dasar tersebutlah Sekolah Bhinneka Tunggal Ika menjadi sekolah Asimilasi pertama di Indonesia. Hingga saat ini Yayasan Pendidikan  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  menaungi  Sekolah  Bhinneka  Tunggal  Ika  dengan semboyan  Pancasila  ikut  serta  dalam  mengembangkan  bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran,  dan pelayanan  sosial  lainnya,  termasuk  pula  dalam  menyiapkan  tenaga  yang  ahli    dalam  berbagai bidang.  Yayasan  Pendidikan  Bhinneka  Tunggal  Ika  menyelenggarakan  Pembelajaran  Umum maupun Kejuruan sebagai bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk generasi muda agar dapat menjadi pribadi yang utuh dan menghargai perbedaan (Tentang sekolah, n.d.).
Foto  Sekolah  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  menjadi  mitra  pelaksanaan  PKM  dapat  dilihat  pada Gambar 1.

## Gambar 1

## Sekolah Bhinneka Tunggal Ika
Berikut ini Visi dan misi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Visi: Menjadi Lembaga Pendidikan Nasional terkemuka dan modern yang turut serta membangun generasi Penerus Bangsa dalam Ilmu, Iman dan Karakter tanpa memandang Suku, Ras dan Agama berasaskan Pancasila.
Misi:  Mengembangkan  potensi  peserta  didik  secara  optimal  melalui  Pendidikan  Karakter, Pendidikan Bermutu, Toleran dan Menghargai Semua Perbedaan yang ada, melalui peserta didik yang  dipercayakan  Orang  Tua  dan  Wali  Murid  kepada  Kami  sebagai  Lembaga  Pendidik Terpercaya.
Untuk mensukseskan visi dan misi, sekolah Bhinneka tunggal Ika melakukan : -          Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter yang diterapkan mencakup pemberdayaan potensi dan budaya peserta didik guna membangun karakter pribadi yang unik sebagai warga negara Indonesia
untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta

## -          Pengajaran Bermutu
Pengajaran bermutu diterapkan dengan cara membuat peserta didik terlibat secara penuh dalam proses  belajar  mengajar  di  kelas,  sehingga  siswa  diharapkan  akan  berhasil  mencapai  tujuan pengajaran secara optimal.
-          Rasa toleransi
Rasa  toleransi  diterapkan  dengan  Menanamkan  pembelajaran  hubungan  antar  sesama  manusia yang  berbeda  ras,  suku,  agama  agar  nantinya  dapat  bersosialisasi  dengan  masyarakat  yang  lain dengan baik.
-          Menghargai perbedaan Melalui  pendidikan  multikultural  dan  pemahaman,  akan  menumbuhkan  rasa  kesadaran  tentang pentingnya  memiliki  sifat  menghargai,  mengakui,  dan  menerima  keragaman  budaya  yang  ada sehingga diharapkan dapat terciptanya rasa saling menghargai perbedaan yang ada.
Para siswa-siswi yang telah lulus atau menyelesaikan pendidikan SMA nya tidak semuanya akan melanjutkan  pendidikannya  di  Perguruan  Tinggi.  Ada  sebagian  dari  mereka  yang  akan berwirausaha dan sebagian besar akan mencari pekerjaan sebagai pegawai sebuah badan usaha. Terkait dengan status nya sebagai pegawai nanti, para lulusan ini tentu saja perlu mengetahui yang menjadi  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  pegawai.  Dalam  hal  perpajakan,  sebagai  pegawai memiliki  kewajiban melakukan pembayaran pajak penghasilan atas gaji dan upah  yang mereka terima dengan mekanisme yang ada di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud itu dikenal  dengan sebutan Pajak Penghasilan Karyawan atau Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, tarif PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dalam  Pasal 3 Perdirjen tersebut disebutkan siapa saja peserta yang dapat menjadi wajib pajak PPh Pasal 21 yang mana salah satunya adalah pegawai dan penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya dan lain sebagainya.
Menurut  Subekti  (2020)  pengertian  Pegawai  adalah  Orang  pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi kerja,  berdasarkan  perjanjian  atau  kesepakatan  kerja  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis, untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  dalam  jabatan  atau  kegiatan  tertentu  dengan  memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Jenis Pegawai berdasarkan cara perhitungan PPh Pasal 21 dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

## 1. Pegawai Tetap
Pegawai  Tetap  adalah  pegawai  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dalam  jumlah tertentu  secara  teratur,  termasuk  anggota  dewan  komisaris  dan  anggota  dewan  pengawas,  serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

## 2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai  yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil
pekerjaan  yang  dihasilkan  atau  penyelesaian  suatu  jenis  pekerjaan  yang  diminta  oleh  pemberi kerja.
Menurut  Abdi  (2021)  walaupun  cara  menghitung  PPh  Pasal  21  telah  diatur  melalui  Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, namun pada prakteknya, setiap perusahaan memiliki cara hitung PPh Pasal  21  yang  disesuaikan  dengan  tunjangan  pajak  penghasilan  atau  gaji  bersih  yang  diterima karyawannya. Ada tiga cara hitung PPh 21 yang paling umum:
1. Metode Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak (Gross) Cara hitung PPh 21 dengan metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Hal ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.
2. Metode Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak (Gross-Up) Cara  hitung  PPh  21  dengan  metode  ini  diterapkan  bagi  karyawan  atau  penerima penghasilan  yang  diberikan  tunjangan  pajak  atau  gajinya  dinaikkan  terlebih  dahulu sebesar pajak yang dipotong.
3. Metode Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan (Net) Cara hitung PPh 21 dengan metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

## 1.2 Permasalahan Mitra
Sekolah  Bhinneka  Tunggal  Ika  tentunya  ingin  memberikan  kualitas  pembelajaran  yang  terbaik untuk semua siswa-siswi nya, sedangkan dalam ilmu ekonomi tentunya ada perubahan ataupun perkembangan sesuai dengan perubahan jaman yang terjadi apalagi dalam hal perpajakan. Oleh karena  itu  dirasa  penting  untuk  guru  maupun  murid  mengetahui  dan  mengikuti  perkembangan ilmu  ekonomi  dalam  hal  ini  mengenai  Pajak  Penghasilan  terutama  Pajak  Penghasilan  Pegawai (PPh Pasal 21) sehingga dinilai perlu adanya sosialisasi maupun pengajaran tentang perkembangan ataupun pembaharuan ilmu ekonomi dalam hal PPh Pasal 21.
Ilmu ekonomi terus mengalami perkembangan dan memiliki dampak luas bagi masyarakat apalagi yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian. Pendekatan ilmu ekonomi adalah pendekatan yang bersifat akademis teoritis, sedangkan dalam penyusunan kebijakan pada umumnya  lebih  mengutamakan  pendekatan  praktis  empiris.  Untuk  itulah  diperlukan  sebuah metode untuk mengevaluasi sebuah kebijakan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di tahap perencanaan.
Untuk  dapat  melakukan  evaluasi  atas  sebuah  kebijakan  maka  diperlukan  sebuah  perbandingan antara  hasil  yang  diperoleh  dengan  target  yang  sudah  direncanakan  di  awal.  Dalam  hal  ini diperlukan peranan seorang guru dalam memberikan wawasan kepada para siswa-siswi nya dalam memahami dan mengerti mengenai arti sebuah kebijakan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional, yaitu  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta

## 1.3 Uraian Hasil PKM Terkait
Berhubung  kegiatan  pelatihan  mengenai  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pegawai  untuk  siswa- siswi  SMA  Bhinneka  Tunggal  Ika  baru  akan  mulai  dilakukan,  sehingga  belum  ada  hasil  dari kegiatan  PKM  sebelumnya  yang  dapat  disajikan  dalam  melaksanakan  pelaporan  kegiatan  ini. Akan tetapi  dengan dilakukanya kegiatan PKM ini diharapkan para siswa-siswi dapat  mengerti mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai nantinya dan mengetahui cara menghitung PPh  Pasal  21  yang  benar  pada  saat  mereka  menerima  gaji  nantinya  sebagai  imbalan  kerja  di perusahaan tempat mereka bekerja. Kegiatan PKM ini sendiri telah terselenggara pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 yang dilakukan melalui media online zoom meeting .

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Persiapan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban PKM ini dilakukan pada bulan  Juli  -  Desember  2021.  Kegiatan  pelatihan  ini  dilaksanakan  dengan  mengisi  jam  mata pelajaran Ekonomi. Pelatihan mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan dilakukan secara tutorial disertai sesi tanya jawab yang kemudian dilanjutkan dengan latihan. Di bawah ini susunan acara yang akan dilaksanakan:
Sesi 1  Penjelasan Tentang Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pegawai Sesi 2  Tanya Jawab dan latihan
Dalam kondisi  pandemi Covid-19 ini masih belum memungkinkan bagi  kami  untuk  datang ke lokasi  Sekolah  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  beralamat  di  Jl.  KH.Moh.Mansyur  No.222  A, RT.10/RW.5, Kelurahan Tanah Sereal,  Kecamatan Tambora, sehingga saat pelaksanaan PKM ini kami  lakukan  melalui  zoom  meeting  yang  direkam  sebagai  luaran  tambahan  dalam  laporan pertanggungjawaban.
Kami telah menyiapkan:
• Modul  yang  berisi  materi  pelatihan  yang  sudah  kami  siapkan  akan  kami  unggah  di  file zoom meeting.
• Souvenir dan hadiah yang akan diserahkan pada saat pelaksanaan kegiatan PKM berupa gopay.
Pada saat pelatihan, selain memberikan pemaparan mengenai materi Pajak Penghasilan Pegawai kami  akan  selingi  dengan  memberikan  beberapa  pertanyaan  untuk  para  siswa-siswi  SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian siswa-siswi agar tidak mengantuk saat mendengarkan pemaparan dari kami. Di akhir pelatihan akan disebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM ini. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan dapat diketahui minat siswa-siswi sekolah Bhinneka Tunggal Ika dan dapat direncanakan untuk topik pelatihan semester berikutnya.
Dalam kegiatan PKM ini pelaksana (Tim PKM) terdiri dari empat orang dengan perincian satu orang dosen dan didampingi oleh tiga orang mahasiswa.
Adapun perincian tim PKM ini adalah:
1. Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP Kepakaran :  Akuntansi dan Pajak
Tugas
:  Menjadi  pembicara  sesuai  dengan  bidang  kepakarannya  dan mengkoordinasi pelaksanaan PKM.
2. Syam Hafiva Thasya
NIM :  125180415
Tugas :  Memberikan  angket  dan  mengumpulkan  angket  serta  membantu pelaksanaan  kegiatan  PKM  dan  mencatat  peserta  yang  menjawab  pertanyaan  dengan benar.
3. Sharon
NIM :  125180415 Tugas :
Memberikan angket dan mengumpulkan angket serta membantu  pelaksanaan kegiatan PKM dengan menyiapkan daftar pertanyaan.
4. Audi Gibrillia
NIM :  125180405
Tugas :  Memberikan  angket  dan  mengumpulkan  angket  serta  membantu pelaksanaan kegiatan PKM.
Salah satu contoh cara perhitungan Pajak Penghasilan yang kami sajikan dalam pelatihan ini dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2 Contoh Cara Perhitungan Pajak Penghasilan
Dalam pelaksaan PKM ini kami mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh para peserta dengan baik, yaitu diantaranya pertanyaan tentang “Berapa tarif PPh berdasarkan Ps. 17 ayat 1 dengan lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 Juta ?” yang dapat dijawab dengan benar oleh salah satu peserta yaitu “5%”

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan  ini  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  SMA  Bhinneka  Tunggal  Ika.   Partisipasi  mitra dalam  pelaksanaan  PKM  ini  adalah  dengan  mengkoordinir  waktu  di  zoom  meeting  untuk menyelenggarakan pelatihan dan mempersiapkan siswa-siswinya agar dapat mengikuti pelatihan ini tanpa disibukkan dengan tugas-tugas lainnya. Pelaksanaan PKM ini akan diselenggarakan pada jam belajar mata pelajaran ekonomi agar dapat diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga akan disesuaikan dengan pihak sekolah agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pelatihan. Dari  jawaban  yang  diberikan,  kami  dapat  menyimpulkan  bahwa  materi  pelatihan  penghitungan pajak penghasilan ini telah dapat mereka pahami dan kami berharap semoga materi ini berguna bagi  mereka dan dapat  diterapkan dalam kehidupan nyata bukan lagi  hanya sekedar teori. Dari adanya antusias siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang sangat besar dalam mengikuti PKM ini maka dapat disimpulkan PKM ini telah berlangsung dengan baik. Siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika telah mendengarkan dan memahami  pembahasan mengenai semua hal terkait dengan pemotongan pajak penghasilan, dan sudah berupaya untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam PKM ini dengan baik. Pada akhir dari pelatihan ini juga telah dibagikan angket untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika terhadap PKM ini.
Foto-foto kegiatan PKM dapat dilihat pada Gambar 3 s.d Gambar 5.

## Gambar 3
Materi PKM-1
Gambar 4 Materi PKM-2

## Gambar 5
Kegiatan Pelatihan dan Tanya Jawab

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
PKM  dengan  topik  Pelatihan  Pajak  Penghasilan  Pegawai  untuk  siswa-siswi  SMA  Bhinneka Tunggal  Ika  sudah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Hal  ini  terlihat  dari tingginya ketertarikan siswa-siswi dalam mengikuti pelatihan PKM serta mampunya para siswa- siswi tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Untuk saran dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan PKM secara terus menerus sangat dibutuhkan karena masih banyak siswa-siswi  yang  membutuhkan  pengetahuan  lebih  mendalam  tentang  ilmu  ekonomi  dan  ilmu perpajakan agar kelak dapat berguna bagi mereka dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Pada kesempatan ini, saya sebagai ketua tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Fredi,  S.Ag  yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  kami  untuk  melaksanakan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini.  Juga  kepada  Manajer  Bidang  PKM,  Dr.  Ir.  Endah Setyaningsih, M.T. yang telah banyak membantu dan menyetujui  proposal  dan pendanaan agar dapat  terselenggaranya  kegiatan  ini,  serta  kepada  Saudara  Sharon,  Audi  Gibrilia,  Syam  Hafiva Thasya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara yang banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan menyediakan fasilitas zoom meeting.

## REFERENSI
Abdi, Husnul (2021), Cara Hitung PPh 21 Karyawan Beserta Contohnya yang Perlu Dipahami , Liputan6.com, Jakarta
Subekti, Wibowo (2020), Pengertian Pegawai , Wibowo Pajak, Jakarta
Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Tentang sekolah . (n.d.). Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. https://www.btika.sch.id/