INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5918-5936 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Yati Vitria 1 ✉ , Dwi Wachidiyah N 2
Universitas Gresik
Email: yativitria31@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara  normatif  mengenal  asas  pembalikan  beban  pembuktian  yang  ditujukan  terhadap  kesalahan orang yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38  B  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 juncto  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Dalam penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus tindak pidana. Penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif.  Penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach).
Kata Kunci: Beban, Pembuktian, Sanksi, Pidana, Korupsi

## Abstract
The  Indonesian  criminal  law  system,  especially  regarding  the  burden  of  proof  in  criminal  acts  of corruption, normatively recognizes the principle of reversing the burden of proof aimed at a person's fault as regulated in Article 12 B paragraph (1), Article 37 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 2001) and ownership of the defendant's property is regulated in Article 37A, Article 38 B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001). This research examines 2 problems, namely how to regulate and apply the reversal of the burden of proof in criminal acts of corruption in terms of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Corruption  Crimes  and  How  to  apply  the  reverse  burden  of  proof  in  criminal  acts  of  corruption  in criminal case. This research uses a normative type of research. This research was conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. The approaches that can be used in this research are the statutory approach, conceptual approach and case study.
Keywords: Load, Proof, Penalty, Criminal, Corruption

## PENDAHULUAN
Korupsi  di  Indonesia  sudah  kerap  dilakukan  sejak  zaman  kerajaan,  seperti  ada keinginan raja yang harus terlaksanakan melalui penarikan upeti sesuka hati, dan berlanjut ke  masa  penjajahan,  terutama  pada  masa  pemerintahan Vereenigde  Oostindische Compagnie  (VOC).  Bermula  dari  janji  manis  guna  menyejahterakan  masyarakat,  secara perlahan tindakan yang dilakukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mengarah ke kerja paksa.
Sama seperti masa kerajaan, pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tindakan korupsi pun terkesan kontras melalui adanya penjarahan sumber daya alam yang sepatutnya diberikan bagi masyarakat asli, pemberian pajak atas kesewenangan, merampas harta, penyelewengan uang kas, dan lain-lain. Pada masa itu, korupsi bisa disebut sebagai tindakan yang terorganisasi dan terstruktur, sebab tanpa ada kasus korupsi yang terungkap, berbeda  dengan  saat  ini  yang  memberitakan  segala  tindakan  korupsi  secara  terang- terangan.
Bahkan, pada periode itu belum terdapat peraturan yang mengatur tindakan korupsi. Saat  itu,  tindakan  korupsi  terlaksana  secara  rapi  dan  terkesan  ditutup-tutupi  berkat  ada pembangunan  yang  terus-terusan,  bahkan  melalui  pemberian  kesejahteraan  untuk masyarakat.  Sekarang  ini,  korupsi  terlaksana  dengan  bermacam  modus  yang  berimbas langsung pada kehidupan berbangsa di Indonesia, serta dikhawatirkan bisa membahayakan stabilitas, keamanan, dan turut berimbas ke warga negaranya. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi  pun  turut  mengarah  ke  bermacam  aspek  perekonomian,  kebudayaan,  ataupun sosial.  Selama  era  demokrasi,  khususnya  melalui  pemilu  yang  terlaksana  secara  jujur,
berkeadilan,  langsung,  rahasia,  bebas,  dan  umum  bisa  menjadi  pesta  rakyat  yang menentukan siapa pemimpin atau sebagai penyambung lidah mereka. Pemilihan pejabat negara harus berlandaskan pada diri pejabat itu, seperti kebijakasnaan, arif, bermoral, dan tidak  sekadar  mencari  kuasa  semata  (Reimon  Supusepa,  2019).  Aparat  penegak  hukum, terutama  Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  harus  habis-habisan memberikan efek jera bagi koruptor (Husodo et al., 2011).
Secara  teoritik,  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  sebenarnya  telah  mengenal beberapa  teori  tentang  sistem  pembuktian,  baik  yang  bersifat  tradisonal  maupun  yang modern,  yang  meliputi  teori  sistem  pembuktian  menurut  keyakinan  hakim  ( Conviction Intime/Conviction  Raisonce),  sistem  keyakinan  dengan  alasan  logis  (Laconviction  in Rainsonne), sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief Wettelijke Bewijs  Theorie),  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie), dan teori gabungan (Andi Hamzah II, 2017).
Secara  konvensional,  kewajiban  melakukan  pembuktian,  atau  siapa  yang  harus membuktikan,  dibebankan  kepada  penuntut  umum.  Hal  ini  sebagaimana  tersirat  dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Tersangka atau Terdakwa tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian.” Sesuai  dengan  prinsip  umum  pembuktian,  yakni siapa yang mendakwakan sesuatu in casu jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian,  inilah  yang  disebut  sebagai  sistem pembebanan pembuktian biasa. Sistem pembebanan pembuktian biasa maksudnya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.
Dengan  demikian,  tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence)  maka  kewajiban  pembuktian  tersebut  dibebankan  kepada  penuntut  umum. Oleh karena itu, penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan, Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  tanpa  kecuali,  ialah  membuktikan  semua  unsur  tindak  pidana  dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian.
Dalam  perkembangannya,  muncul  sistem  pembuktian  baru  yang  digunakan  dalam tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.
Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yaitu shifting of burden of proof atau reversal burden of proof, omkering van de bewijslast, dan onus of proof yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian  yang  dibebankan  kepada  terdakwa  untuk  membuktikan  dirinya  tidak melakukan  tindak  pidana.  Sedangkan  beban  pembuktian  seimbang  atau  beban  semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Lilik Mulyadi I, 2013).
Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana  korupsi  secara  normatif  mengenal  asas  pembalikan  beban  pembuktian  yang ditujukan terhadap kesalahan orang yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001)  dan kepemilikan  harta  benda  terdakwa  diatur  dalam  Pasal  37A,  Pasal  38  B  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  lain.  Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk  mengkaji  penelitian  hukum  positif,  dalam  hal  ini  adalah  bahan  hukum  tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum tertulis yang dimaksud  adalah  Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya  mengenai pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

## Pendekatan
Pendekatan:  Berdasarkan tipe  penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah: a).  Pendekatan perundang-undangan (statue approach);  b).  Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach);  dan  c).  Studi  kasus  (case approach).  a).  Pendekatan  perundang-undangan  (statue  approcah)  yaitu  menelaah
Undang-Undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani. Dalam hal ini adalah pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi;  b).  Pendekatan  konseptual (conceptual  approach)  yaitu  suatu  pendekatan  yang beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum. Dalam hal ini adalah penelitian hukum terkait pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi; dan c). Penelitian ini juga menggunakan studi kasus, yakni meneliti atau  mengkaji  sebuah  kasus  yang  sempat  terjadi  di  lingkungan  sekitar.  Pendekatan  ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi .

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode  Pengumpulan  hukum  yaitu  untuk  mempermudah  pembahasan,  maka informasi  dihimpun  melalui  proses  bertahap.  Berawal  dari  sumber-sumber  tertulis  yang berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  tulisan-tulisan  lain  yang  berhubungan dengan  tindak  pidana  korupsi.  Selanjutnya  bahan-bahan  hukum  yang  telah  berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

## Teknik Analisa Bahan Hukum
Teknik  Analisa  bahan  hukum  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sudah  dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang  menghasilkan  informasi  deskriptif  analitis,  dan  terkumpul  untuk  kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran  dengan  memanfaatkan  cara  berfikir  deduktif  yaitu  manarik  kesimpulan  yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin  “ Corruptie” . “Corruptie” berasal  dari  kata “corumpere” yang berarti merusak atau membuat menjadi busuk, membuat menjadi jelek, membujuk dan menyesatkan dan sering digunakan untuk istilah penyuapan dan sikap tidak jujur.
Adapun pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Pasal 2 ayat (1) :
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
Pasal 3 :
“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara.

## Sejarah Tindak Pidana Korupsi
Apabila  melihat  sejenak  sejarah  perkembangan  bangsa  kita,  sebenarnya  hampir sejalan dengan perkembangan hukumnya karena sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  maka  pemerintah  Indonesia  telah  berupaya semaksimal  mungkin  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini terbukti dengan telah diundangkannya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) secara nasional  yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan pemerintah yang diumumkan dalam Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 68, Nomor  60,  dan  Nomor  71,  tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  1660.  Dalam  Undang- Undang tersebut masalah korupsi telah pula diatur secara tegas, yaitu terdapat dalam buku II  Bab  XXVIII  KUHP  walaupun  dalam  rumusan  tersebut  belum  dikenal  sebagai  rumusan kejahatan  tindak  pidana  korupsi  tetepi  memakai  istilah  karena  jabatan  atau  memakai kekuasaannya (lihat Pasal 415,418,421,423,424, serta 425 KUHP), Pasal 387 dan 388 KUHP juga diidentikan dengan korupsi.Sementara istilah suap atau menyogok sudah sudah ada dikenal dalam Bab VIII KUHP tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum (lihat Pasal 209 dan 210 KUHP) (Edi Yunara, 2012).
Maka  pada  tanggal  16  Agustus  Tahun  1999  pemerintah  Indonesia  bersama-sama dengan  badan  legislatif  telah  berhasil  pula  melakukan  reformulasi  terhadap  Undang- Undang Nomor 3  Tahun 1971 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun,  kehadiran Undang- Undang tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar  biasa.  Dan  untuk  lebih
menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidan korupsi. Maka hadirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 November 2001.

## Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi
Subjek  Hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  biasanya  adalah  perseorangan  atau pribadi, namun terdapat juga suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Adami Chazawi I, 2011):
1. Subjek Hukum Orang
Subjek  hukum  orang  pada  umumnya,  tidak  melihat  dari  kualitas  pribadi  orang tersebut,  rumusan  tindak  pidana  yang  menyebutkan  subjek  hukum  tindak  pidana orang pada umumnya.

## 2. Subjek Hukum Korporasi
Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 20 yang dimana indikator pertama terjadinya korupsi oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja terdapat dalam Pasal 2, dan terkait dengan  tuntutan  dan  penjatuhan  pidananya  dilakukan  terhadap  korporasinya  dan atau pengurusnya (ayat1) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 20 ayat 6 yaitu kepada pengurusnyalah tuntutan dan panggilan dilakukan.

## Unsur dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006) dalam sebuah buku yang diterbitkannya menjelaskan ada 30 pasal yang mengandung unsur-unsur korupsi yang dapat dikenakan pidana dengan pengelompokkan sebagai berikut:
1. Kerugian negara : Pasal 2, Pasal 3;
2. Suap-menyuap : Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
3. Penggelapan dalam masa jabatan : Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;
4. Pemerasan : Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h;
5. Perbuatan curang : Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan : Pasal 12 huruf i;
7. Gratifikasi : Pasal 12B jo Pasal 12C.
Suyatno,  berpendapat  bahwa  tindak  pidana  korupsi  dapat  didefenisikan  kedalam empat jenis yaitu (Ermansjah Djaja, 2010):
a. Discretionery  corruption,  ialah  korupsi  yang  dilakukan  karena  adanya  kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun bersifat sah, bukanlah praktik - praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
b. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum;
c. Mercenery  Corruption,  ialah  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  dimaksud  untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
d. Ideologi  Corruption,  ialah  suatu  jenis  korupsi  ilegal  maupun  discretionery  yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

## Pengertian Pembuktian Terbalik
Istilah “Sistem Pembuktian Terbalik” memang kurang tepat apabila dilakukan dengan pendekatan secara gramatikal. Dalam bahasa belanda dikenal dengan Omkering Van Het Bewijslat  atau  dalam  bahasa  inggris  dikenal  sebagai  Reversal  Burden  of  Proof  dan  jika diterjemahkan secara bebas menjadi Pembalikan Beban Pembuktian, atau yang sering kita kenal dengan istilah Pembuktian Terbalik (Akil Mochtar, 2009).
Sistem  pembuktian  terbalik  adalah  suatu  aturan  hukum  yang  mengharuskan seseorang  melakukan  perbuatan  korupsi  atau  suap  untuk  membuktikan  terkait  harta kekayaan  yang  dimilikinya,  seseorang  yang  diduga  melakukan  korupsi  atau  suap  bisa membantah tuduhan itu apabila bisa membuktikan asal-usul harta kekayaannya.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa secara teoritis Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana asasnya mengenal 4 (empat) teori pembuktian. Konsekuensi logis teori hukum pembuktian  tersebut  berkorelasi  dengan  eksistensi  terhadap  asas  beban  pembuktian. Menurut Lilik Mulyadi (2007), dikaji dari Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana dikenal 3 (tiga) teori tentang pembebanan pembuktian :
1. Beban pembuktian pada penuntut umum
Menurut teori ini Penuntut Umum haruslah mempersiapkan alat-alat bukti umumdan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah dalam meyakinkan hakim  tentang  kesalahan  terdakwa.  Pada  realitanya,  Teori  ini  berlandaskan  pada ketentuan Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
Dengan demikian, tersangka atau terdakwa  memiliki hak untuk tidak membuktikan atau menyangkal apa yang dituntut penuntut umum.
2. Beban pembuktian pada terdakwa
Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwalah didepan sidang pengadilan yang akan  menyiapkan  segala  beban  pembuktian  dan  bila  tidak  dapat  membuktikan, terdakwa  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Pada  dasarnya  teori pembuktian jenis ini dinamakan dengan teori pembalikan beban pembuktian. Teori ini digunakan  pada  tindak  pidana  tetentu  yang  menurut  penuntut  umum  sangat  sulit dibuktikan oleh penuntut umum. Misalnya pada pembuktian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yang mana untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi sangatlah sulit.
3. Beban pembuktian berimbang
Teori ini mengajarkan bahwa, baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya  saling  membuktikan  dipersidangan.  Lazimnya  penuntut  umum  akan membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

## Sejarah Pembuktian Terbalik
Sistem pembuktian terbalik di indonesia sebenarnya telah bergulir sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan jawaban atas momerandum I DPR pada masa jabatannya.  Karena mengingat tindak pidana  korupsi yang sangat sulit  dibuktikan, maka sebagian  kalangan  akademisi  dan  praktisi  berpendapat  bahwa  penanggungan  harusnya dilakukan sedemikian rupa dan yang bersifat luar biasa pula (Nurhayani, 2015).
Jika dilihat ke belakang, kebijakan legislasi bergesernya beban pembuktian biasa ke arah pembuktian semi terbalik dan terbalik mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini bisa dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang menyebutkan  bahwa  kewajiban  dari  tersangka  untuk  memberikan  keterangan  terkait seluruh harta benda dan harta benda suami/isteri dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya.
Namun,  sebelum  tahun  1960  tidak  diatur  pembalikan  beban  pembuktian  dalam peraturan perundang-undangan korupsi karena perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara
konvensional dan tidak perlu memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (exstra ordinary measures).  Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  secara  eksplisit  telah  diatur mengenai pembalikan beban pembuktian. Lalu, dalam peraturan selanjutnya, pembalikan beban pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Kemudian,  di  karenakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  memiliki kelemahan dan pada Pasal 37 diketahui bahwa pembuktian dalam perkara korupsi masih berada pada pihak penuntut  umum/jaksa sebagaimana halnya dengan Undang-Undang sebelumnya. Selanjutnya telah di perbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang  ini  diatur  dalam  Pasal  37A  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Hukum pidana korupsi yang merupakan lex specialis, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik, kedua sistim biasa (seperti KUHAP), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.
a) Sistem Pembuktian Terbalik
Sistem terbalik terdapat dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (dua) macam, yaitu :
1) Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A); dan
2) Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B).
Sistem beban terbalik ditujukan untuk membuktian dua hal saja. Oleh karena itu dapat disebut pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian melalui beban pembuktian terbalik terbatas  mempunyai  tujuan  yang  pertama  membuktikan  bahwa  benar  ataukah  tidak menerima suap gratifikasi. Kedua membuktian bahwa harta benda yang belum didakwakan mempunyai sumber yang haram ataukah halal.

## b) Sistem Semi Terbalik dan Biasa
Dasar hukum sistem semi terbalik ada pada Pasal 37A ayat (3) Undang-Undang tindak pidana  korupsi.  Tindak  Pidana  Korupsi  selain  suap  menerima  gratifikasi  penerapan pembuktikan tentang harta benda terdakwa (yang telah didakwakan) dilakukan dengan cara yang  dirumuskan  dalam  Pasal  37A.  Tentang  beban  pembuktikan  kepada  siapa  dan bagaimana cara membuktikan menurut ketentuan pasal ini dapat disebut dengan system
pembuktian semi terbalik. Karena hasil pembuktian terbalik mengenai harta benda menurut ketentuan  ini,  dapat  digunakan  oleh  jaksa  untuk  memperkuat  alat  buktinya,  yakni  bila pembuktiannya  itu  tidak  berhasil  membuktikan  keseimbangan  antara  hartanya  dengan sumber pendapatannya.
Dalam  hukum  pidana  korupsi,  sistem  pembuktian  tindak  pidana  korupsi  suap menerima gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp 10  juta (Pasal 12B ayat  huruf b) menggunakan
Bagi  terdakwa  pembuktian  tentang  kekayaan  terdakwa  yang  seimbang  dengan sumber  pendapatannya  diperlukan,  agar  harta  benda  tersebut  tidak  dijatuhi  pidana perampasan  barang.  Bagi  jaksa  baru  menjadi  penting,  apabila  terdakwa  tidak  berhasil membuktikan  kekayaannya  sesuai  dengan  sumber  pendapatannya.  Dalam  kenyataannya harta yang demikian ini adalah harta yang tidak jelas cara perolehannya atau asal usulnya. Keadaan  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  sumber  kekayaannya  yang  sah  tersebut digunakan  untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada  bahwa  terdakwa  melakukan korupsi (Pasal 37 ayat 2).
Keadaan  terdakwa  yang  tidak  berhasil  membuktikan  dalam  konteks  sistem  semi terbalik dinilai sebagai  keterangan terdakwa  yang memberatkan  dan digunakan sebagai bahan membentuk alat bukti petunjuk. Karena hukum korupsi tidak mengatur secara khusus syarat-syarat  bukti  petunjuk  harus  berdasarkan  KUHAP  (UU  korupsi  hanya  memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk). Untuk dapatnya dibentuk alat bukti petunjuk jaksa  perlu  menggunakan  minimal  2  alat  bukti  termasuk  alat  bukti  informasi  dan  atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 26A.
Sedangkan sistem beban pembuktian biasa, berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (presumtion of innocence) dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.
Sebagian orang berpendapat bahwa asas presumtion of innocence hanya berlaku di depan  sidang  pengadilan.  Pendapat  itu salah  dan  menyesatkan.  Dalam  rumusan  norma Pasal 8 (1) UU Nomor 48/2009 sangat jelas, bahwa presumtion of innocence berlaku sejak orang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  sampai di  sidang  pengadilan.  Orang  yang berpendapat salah tadi hanya melihat sepotong dari rumusan normanya.
Oleh  karena  terdakwa  dianggap  tidak  bersalah,  maka  jika  terdakwa  didakwa  oleh Jaksa, maka Jaksa yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam  sistem  ini,  terdakwa  atau  penasihat  hukum  tidak  dibebani  kewajiban  untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dan atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.
Mengenai  beban  pembuktian  tindak  pidana  yang  didakwakan  dalam  hukum pembuktian  korupsi  selalu  diletakkan  pada  jaksa  penutut  umum.  Kecuali  terhadap pembuktian tindak pidana korupsi menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih,  yang  dibebankan  pada  terdakwa.  Dari  sudut  pembuktian  mengenai  objek  tindak pidana yang didakwakan, maka system beban pembuktian korupsi dapat disebut sistem beban pembuktian terbatas.
Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  khususnya  terkait  dengan  tindak  pidana korupsi ada beberapa ketentuan pokok yang terkait antara lain KUHP sebagai ketentuan pidana dasar dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, dan lain-lain. Dalam hal ini  berlaku lex  spesialis  derogat  leg  generale  yaitu  Undang-Undang  terkait  sebagai  lex spesialis dan KUHP sebagai lex generale.
Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  diterapkan  2  (dua)  sistem  pembuktian sekaligus,  yakni  sistem  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  sekaligus  sistem  KUHAP. Kedua sistem tersebut menerapkan hokum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  dan  berimbang  dan  dengan  menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang (Martiman Prodjohamidjojo, 2009).
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi dilakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  mana  mengenai  pengaturan  pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa :
1. Terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaannya,  maka  keterangan tersebut  dapat  digunakan  untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada  bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; dan
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Dalam  perkembangannya  setelah  mengalami  pergantian  Undang-Undang  terkait tindak  pidana  korupsi  sampai  pada  saat  ini  pengaturan  sistem  pembuktian  tetap  diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang mana diatur dalam pasal 12B, pasal 37, pasal 37A dan pasal 38B.
Dalam  pasal  12B  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :
1. Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggaran  negara  dianggap pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang  berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. Yang  nilainya  kurang  dari  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah),  pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Selanjutnya dalam Pasal 37 menyatakan  bahwa :
1. Terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi.
2. Dalam  hal  terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana korupsi,  maka  pembuktian  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
Selanjutnya  dalam  pasal  37A  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  menytakan bahwa :
1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaannya,  maka  keterangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  merupakan  tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15,  dan  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Selanjutnya Dalam pasal 38B menyatakan bahwa :
1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  12  Undang-Undang  ini,  wajib  membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi
2. Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  harta  benda  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari  tindak  pidana  korupsi  diajukan  oleh  terdakwa  pada  saat  membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori  kasasi.  Hakim  wajib  membuka  persidangan  yang  khusus  untuk  memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara  pokok,  maka  tuntutan  perampasan  harta  benda  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).

## 1. Kepolisian
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  dalam  Pasal  14  huruf  g  ditegaskan: “kepolisian  Negara  Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.
Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP) Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah:
1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2) Pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang- Undang.
Orang yang bisa menjadi penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu di ingat bahwa tidak  semua  pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  menjadi  penyidik,  yang  bisa  menjadi penyidik hanya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.  Penyidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal  1  angka  2  KUHAP).  Adapun  tujuan  penyelidik  dan  penyidik  yaitu  mencari  dan mengumpulkan  bahan-bahan,  bahan-bahan  pembuktian  itu  dapat  berupa  benda  atau orang  terhadap  benda-benda  maka  penyidik  atau  penyelidik  atas  perintah  penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan.”

## 2. Kejaksaan
Pada  Pasal  1  Butir  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  kejaksaan Republik  Indonesia  ditentukan  bahwa  jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang  oleh  Undang-Undang  ini  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.Kejaksaan sebagai salah satu  lembaga  penegak  hokum  dituntut  lebih  berperan  dalam  menegakkan  supremasi
hukum,  perlindungan  kepentingan  umum,  penegakan  hak  asasi  manusia,  serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  adalah  lembaga  Negara  yang  dalam melaksankan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  manapun  (Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi).  Komisi  pemberantasan  korupsi  (KPK)  ialah  sebuah  lembaga Negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi.
Penerapan Pembebanan Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi
Mengingat  semakin  merajalelanya  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  maka  tidak salah  jika  diterapkan  pembuktian  terbalik  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Penerapan pembuktian terbalik ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional.
Melalui  pembuktian  terbalik  ini  siapapun  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi berkewajiban  memberikan  keterangan  tentang  asal-usul  hartanya.  Dengan  pembuktian terbalik ini, pihak penyidik, baik polisi maupun jaksa penuntut umum tidak perlu susah payah mendapatkan  bukti  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  demikian,  penerapan  pembuktian terbalik  ini  sebenarnya  bisa  menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelaku  korupsi,  karena koruptor yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga apabila ia tidak mampu membuktikan, maka ia dengan sendirinya terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.
Sistem pembuktian dalam delik korupsi selanjutnya diatur dalam Pasal 37 Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:
1. Terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi; dan
2. Dalam  hal  terdakwa  dapat  membukikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana korupsi,  maka  pembuktian  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
Pasal 37 A menyebutkan:
1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan;
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan  penghasilanya  atau  sumber  penambahan  kekayaanya,  maka  keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  dan  ayat  (2)  merupakan  tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang- Undang  ini,  sehingga  penuntut  umum  tetap  berkewajiban  untuk  membuktikan dakwaannya.
Pada  intinya  Undang-Undang  pemberantasan  korupsi  ini  menegaskan  bahwa melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) tidaklah berlaku surut (retro aktif). Apabila aspek dan dimensi ini dilakukan, untuk  melakukan  gugatan  perdata  tersebut  negara  dapat  menunjuk  kuasa  untuk mewakilinya.
Apabila  dibandingkan  dengan  Undang-  undang  Nomor  31  Tahun  1999,  ketentuan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tidak  menyebabkan  terjadinya  penerapan pembalikan  pembuktian  secara  signifikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana ketentuan  Pasal  2  s/d  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  tetapi  hanya perubahan terhadap beban pembuktian dalam aspek gratifikasi yang berhubungan dengan suap (Pasal 12B ayat (1) huruf a), harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38B), serta harta  benda  milik  terpidana  yang  diduga  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana korupsi  yang  belum  dikenakan  perampasan  untuk  negara  yang  perkara  pokoknya  telah memperoleh  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  (Pasal  38  C),  kemudian  adanya  beban pembuktian masing-masing kepada terdakwa dan penuntut umum secara mutlak.

## SIMPULAN
Dilihat dari siapa yang dibebani membuktikan serta objek pembuktiannya, dapat dibedakan antara 3 sistem, ialah: (1) sistem terbalik, (2) system semi terbalik dan (3) sistem biasa.  Mengenai  sistem  beban  pembuktian  terbalik  dalam  UUTPK,  terbatas  pada  dua objek saja. Objek tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B) dan objek mengenai harta benda terdakwa yang tidak/belum disebut dalam surat dakwaan (Pasal 38 B). Sistem semi terbalik berlaku dalam hal pembuktian tentang  harta  benda  terdakwa  yang  telah  didakwakan,  khususnya  bagi  terdakwa
membuktikan  tentang  kekayaannya  seimbang  dengan  sumber  pendapatannya. Sebaliknya keadaan tidak berhasilnya terdakwa membuktikan kekayaan itu didapat dari sumber yang halal, dipergunakan JPU untuk memperkuat alat bukti yang membuktikan unsur-unsur  TPK  yang  didakwakan.  Sedangkan  sistem  biasa  (beban  pembuktian  pada JPU) berlaku pada TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta dan semua TPK selain suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih. Dalam memberantas korupsi, sistem terbalik tidak banyak manfaatnya. Bermanfaat karena objek pembuktiannya sangat terbatas, yakni pada TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih saja.
Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, jika dilihat dari segi peraturan. Indonesia lebih membedahkan pada delik atau perbuatan yang dilakukan dan terdiri dari beberapa jenis tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luas dan suapmerupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Sedangkan Singapura hanya suap saja, membedakan pada pelaku tindak  pidana  korupsi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  peraturan  di  Singapura  yaitu  dengan adanya Prevention  of  Corruption  Act  rumusan  delik  khusus  dikalangan  bisnis  berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari  KUHP  Singapura.  Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dan  Singapura.  Jika  di Indonesia  pemberantasan  dilakukan  oleh  3  lembaga  yang  menangani  tindak  pidana korupsi di indonesia ialah, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian untuk Singapura hanya satu lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi ialah Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Dan dari 3 lembaga pemberantasan korupsi di  Indonesia  Komisi pemberantasan  korupsi  (KPK)  mempunyai persamaan dalam melakukan penyidikan dalam pemberantasan korupsi dengan Corrupt Practices  Investigation  Bureau  (CPIB).Dan  dari  3  lembaga  pemberantasan  korupsi  di Indonesia Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mempunyai persamaan dalam melakukan penyidikan dalam pemberantasan korupsi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami I, “ Hukum Pidana Materiil dan Formil”, Banyumedia Publishin, Malang, 2011.
Djaja, Ermansjah, “ Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)” , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Husodo, Adnan Topan, Sunaryanto, Agus, Yuntho, Emerson, Diansyah, Febri, Abid, Lais,
& Langkun, Tama S, Evaluasi Dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015,
2011.
Hamzah, Andi II, Hukum Acara Pidana Indonesia, Publisher, Jakarta, 2017.
Komisi Pemberantasan Korupsi, “Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi” , Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
Mochtar, Akil, “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
Mulyadi, Lilik, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi 2003” , Alumni, Bandung, 2007.
Nurhayani, “Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia ”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan keadilan, III, 7, April, 2015.
Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,
Mandar Maju, Bandung, 2009.
Supusepa, Reimon, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. JURNAL BELO, 4 (2), 2019.
Yunara,  Edi ,  “ Korupsi  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi” ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2012.