## KONDISI  KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Ferica Christinawati Putri 1)
1 Jurusan Akuntansi dan Unversitas Borneo Tarakan
1 fericacputri@borneo.ac.id

## ABSTRACT
Since  the  implementation  of  the  accrual-based  government  accounting  system,  accountability  in  the  form  of accountability  and  transparency  on  financial  performance  has  become  something  that  every  government  in Indonesia continues to strive for. Local Government Financial Reports (LKPD) as a form of accountability and transparency do not yet contain informative financial reports for all users of financial information. The purpose of this study is to  interpret  the LKPD of the Central  Java Provincial  Government from 2018-2020 using  three dimensions of financial performance consisting of: 1) Short-Term Solvency, 2) Financial  Independence and 3) Financial Flexibility. This research is a descriptive quantitative study with secondary data sources derived from the Budget Realization Report (LRA) of the Central Java Provincial Government. This research is a descriptive analysis based on secondary data processing sourced from the 2018-2020 Central Java Provincial Government Budget  Realization  Report.  The  results  of  research  on  Short-Term  Solvency  consisting  of  Cash  Ratios,  Quick Ratios  and  Current  Ratios  show  that  the  government  has  the  ability  to  meet  its  short-term  obligations  within twelve months, the Financial Independence Ratio shows that the value of independence is low so that the Central Java Provincial government needs to optimize new funding sources from regions, and the Flexibility Ratio shows a  decreasing  trend  every  year,  which  means  that  the  level  of  financial  flexibility  to  carry  out  operational activities is relatively low.
Keywords : Short-Term Solvency, Financial Independence, Financial Flexibility

## ABSTRAK
Sejak  diberlakukannya  sistem  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual,  pertanggungjawaban  berupa  akuntabilitas dan  transparansi  terhadap  kinerja  keuangan  menjadi  hal  yang  terus  diperjuangkan  oleh  setiap  pemerintahan  di Indonesia.  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai  wujud akuntabilitas dan transaparasi  belum berisikan  laporan  keuangan  yang  informatif  bagi  seluruh  pengguna  informasi  keuangan.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  melakukan  interpretasi  terhadap  LKPD  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dari  tahun  2018-2020 dengan  menggunakan  tiga  dimensi  kinerja  keuangan  yang  terdiri  dari:  1)  Solvabilitas  Jangka  Pendek, 2)Kemandirian  Keuangan  dan  3)Fleksibilitas  Keuangan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif deskriptif  dengan  sumber  data  sekunder  yang  berasal  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini  merupakan  analisis  deskriptif  berdasarka  pengolahan  data  sekunder  yang bersumber  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2018-2020.  Hasil penelitian  terhadap Solvabilitas Jangka Pendek terdiri  Rasio  Kas, Rasio Cepat dan Rasio Lancar  menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam tempo dua belas bulan, Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan bahwa nilai kemandirian yang rendah sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu  mengoptimalkan  sumber pendanaan  baru dari daerah, dan Rasio Fleksibilitas  menunjukkan tren penurunan setiap tahun yang artinya tingkat fleksibilitas keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional tergolong rendah.
Kata kunci : Solvabilitas Jangka Pendek, Kemandrian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan
1. PENDAHULUAN
Sejak tahun 2015, sistem akuntansi pemerintahan  di  Indonesia  telah  berbasis  akrual. Tujuan  dari  implementasi  berbasis  akrual  yaitu untuk  transparansi  serta  akuntabilitas  kinerja pemerintah.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas atas proses dari awal hingga akhir atas penggunaan uang rakyat (Erniati, 2019). Akuntabilitas  publik  ini  telah  menjadi  kewajiban bagi  para  pemegang  amanah  dari  rakyat  untuk memberikan pertanggugjawaban mengenai penyajian,  pelaporan  dan  pengungkapan  segala tanggung  jawab  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi Amanah  baik  itu  pemimpin  daerah  dan  rakyat  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  menuntut pertanggungjawaban  tersebut  (Sari,  Asaari,  & Hidayah, 2021).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah menyebutkan  bahwa  proses  akuntansi  terdiri  dari proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikiasian,  pengikhtisaran  transaksi  dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian  atas  hasilnya.  Pemerintah  daerah telah  melakukan  proses  akuntansi  tersebut  namun LKPD  belum  optimal  digunakan  sebagai  dasar pengambilan  keputusan  bagi  para  penyelenggara pemerintahan  daerah  (Suhartanto,  2013).  Hal  ini disebabkan  oleh  kualitas  LKPD  yang  tidak informatif  dan  pengaruh  paradigma  politik  yang sangat  erat,  sehingga  menyebabkan  LKPD  belum memenuhi  karakteristik  relevan,  andal,  dapat diperbandingkan dan dipahami (Suhartanto, 2013).
Sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  meliputi pengelolaan  dana  APBD  yang  harus  transparan, efektif,  efisien  dan  akuntabel  agar  dapat  digunakan sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  (Machmud, Kawung,  &  Rompas,  2014).  Namun,  tidak  semua pengguna  laporan  keuangan  memiliki  kemampuan analisis keuangan dengan baik, sehingga dibutuhkan analisis  kinerja  keuangan  pemerintah  agar  laporan keuangan tersebut dapat diandalkan untuk mengambil  keputusan  dan  kebijakan.    Analisis terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  perlu dilakukan untuk mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan yang telah diamanahkan oleh rakyat.
Kondisi  keuangan  dalam  konteks fiscal  health merupakan  kondisi  kemampuan  pemerintah  daerah untuk  memenuhi  kewajiban  keuangan  dan  layanan kepada  masyarakat  (Hendrik,  2004).  Dalam  Zafra, Gomez  dkk.  (2009)  disebutkan  bahwa  kondisi keuangan  dalam  konteks financial  health yaitu kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi seluruh  hutang  serta  menyediakan  layanan  pada tingkat  yang  diterima  oleh  masyarakat  sekitar. Governmental Accounting Standard Boar menyebutkan kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan serta
memenuhi  kewajiban  jangka  berikutnya  (GASB, 1987).
Sehingga,  kondisi  keuangan  pemerintah  daerah merupakan  kondisi  kemampuan  pemerintah  daerah untuk  melaksanakan  hak-hak  keuangan  serta memenuhi  kewajiban  keuangan  secara  tepat  waktu dan  mempertahanakan  kualitas  pelayanan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Dalam  Ritonga  dkk (2012,2012b) menyebutkan bahwa kondisi keuangan yang  sehat  dapat  terjadi  jika  pemerintah  daerah mampu menjalankan hak-hak keuagan dan kewajiban keuangan serta mampu  memenuhi  semua kewajiban keuangan tersebut dalam rangka tercapainya tujuan negara.
Penilaian  kondisi  keuangan  pemerintah  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  rasio keuangan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) terhadap realisasinya. Analisis rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator  pada  Sistem  Pemantauan  Tren  Keuangan (STPK).  STPK  merupakan  model  pengukuran kondisi  keuangan  pemerintah  daerah  yang  mengacu pada Financial  Trends  Monitoring  System (FTMS) yang  dikembangkan  oleh International  City/County Management  Association (ICMA),  yang  terdiri  dari 3 dimensi dan 15  indikator untuk  mengukur kinerja keuangan pemerintah (Ritonga, 2014).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori Stewardship
Teori stewardship menyatakan  bahwa  perilaku dan  sikap  seorang  yang  akan  menempatkan kepentingan jangka Panjang kelompok di atas tujuan pribadi untuk melayani kepentingan pribadi seseorang (Muth & Donaldson, 1998). Menurut teori stewardship, para manajer selalu bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan organisasi.  Kesuksesan  organisasi  menggambarkan optimalisasi  utilitas  kelompok principal serta manajemen.  Teori  ini  memandang  manajemen sebagai tulang punggung dari keberhasilan organisasi. Teori  ini  menemukan  bahwa kesuksesan organisasi  dapat  tercapai  bila  organisasi  bekerja secara efektif dan efisien sehingga akan memberikan kepuasan  kepada  pengguna  layanan  dan  pengelola organisasi (Muth & Donaldson, 1998).
2.  Kinerja Keuangan Pemeritahan Daerah Kondisi keuangan Pemerintahan Daerah merupakan  kondisi  kemampuan  keuangan  pemda untuk  memenuhi  kewajibannya,  mengantisipasi kejadian  tak  terduga  dan  mengeksekusi  hak keuangannya  secara  efektif  dan  efisien    (Ritonga, 2014),  yang  diukur  dalam  tiga  dimensi  sebagai berikut:
Gambar 1. Alur Konseptualisasi Kondisi

## Keuangan Pemda
Sumber: Ritonga, 2014

## a.  Solvabilitas Jangka Pendek
Solvabilitas  jangka  pendek  adalah  kemampuan Pemerintah  Daerah  untuk  memenuhi  kewajiban lancer  yang  jatuh tempo dalam waktu 30  hingga  60 hari  (Ritonga,  2014).  Indikator  ini  dihitung  dengan menggunakan beberapa rasio berikut:
Rasio solvabilitas jangka pendek pada pemerintah daerah mengintepretasikan bahwa semakin tinggi nilai solvabilitas jangka pendek maka nilai  aktiva  lancar  lebih  tinggi  daripada  kewajiban lancarnya. Nilai solvabilitas jangka pendek menunjukkan  kemampan  pemerintah  daerah  untuk memenuhi  kewajiban  keuangannya  yang  jatuh tempo  dalam  waktu  kurang  dari  atau  sama  dengan dua belas bulan.

## b.  Kemandirian Keuangan
Rasio  kemandirian  keuangan  ini  berada  dalam dimensi basis pendapatan (Ritonga, 2014).
Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  suatu kondisi  pemerintahan  yang  tidak  membutuhkan sumber  pendapatan  di  luar  kendalinya.  Semakin besar nilai rasio kemandirian keuangan
diinterpretasikan  bahwa  semakin  besar  komposisi pendapatan  asli  daerah  dalam  mendanai  kegiatan pemerintah daerah.
c.   Fleksibilitas Keuangan Rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan kelenturan  sumber  daya  keuangan  daerah  untuk melaksanakan operasional (Ritonga, 2014).
Semakin  tinggi  nilai  rasio  fleksibilitas  keuangan maka semakin baik pemerintah menghadapi peristiwa  luar  biasa  baik  yang  berasal  dan  internal maupun eksternal organisasi pemerintah daerah.

## 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,  terdapat  beberapa  komponen  dalam suatu laporan keuangan pokok, diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran yang
mengungkapkan  kegiatan  keuangan  pemerintah pusat  maupun  daerah  untuk  menunjukkan  ketaatan terhadap  amanah  dalam  APBN/APBD.  Laporan Realisasi  Anggaran  menyajikan  rencana  sumber pendanaan,  realisasi  dan  penggunaan  sumber  daya ekonomi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  pusat maupun  daerah  dalam  satu  periode  pelaporan. Berdasarkan  Permendagri  No.  77/2020  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  berikut  adalah komponen yang ada dalam LRA:
a. Pendapatan Pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan  yang  menambah  ekuitas  dalam satu  periode  tahun  anggaran.  Pendapatan merupakan  hak  Pemerintah  Daerah  sehingga tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  Pemerintah Daerah. Pendapatan terdiri dari:
1) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yaitu semua  peneriman  yang  berasal  dari sumber  kekayaan  ekonomi  asli  daerah. PAD  terdiri  dari  Pendapatan  Retribusi Daerah,  Pendapatan  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  dan Lain-Lain PAD yang sah.
2) Pendapatan  Transfer  yang  terdiri  dari:
Pendapatan  Transfer  Pemerintah  Pusat- Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. 3) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan  pendapatan  lain-lain  yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat  yang sah
b. Belanja
Belanja  merupakan  semua  pengeluaran  kas daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana  dalma
Rasio Kas = 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠+𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
Rasio Cepat = 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠+𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘+𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
Rasio Lancar =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
Rasio Kemandirian = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
Fleksibilitas Keuangan = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 −𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
3.43 2.83 1.05 7.89 9.63 3.9 8.66 8.84 4.02 0 2 4 6 8 10 12 2018 2019 2020 RASIO SOLVABILITAS JANGKA PENDEK RASIO KAS RASIO CEPAT RASIO LANCAR
periode  satu tahun  anggaran  serta  tidak  akan memperoleh  kembali  pembayarannya  oleh
Pemerintah Daerah. Belanja terdiri dari 3 hal, yaitu:
1) Belanja Operasi yang terdiri dari: Belanja Pegawai,  Belanja  Barang  dan  Jasa, Belanja  Bunga,  Belanja  Subsidi,  Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2) Belanja  Modal  yang  terdiri  dari:  Belanja Modal  Tanah,  Belanja  Modal  Peralatan dan  Mesin,  Belanja  Modal  Gedung  dan Bangunan,  Belanja  Modal  Jalan,  Irigasi, dan  Jaringan,  Belanja  Modal  Aset  Tetap Lainnya,  dan  Belanja Modal Aset Lainnya.
3) Belanja Tak Terduga.
4) Belanja Transfer yang terdiri dari: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan  Kabupaten/Kota  dan  Desa, Belanja  Bantuan  Keuangan  antar  Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuagan
Daerah  Provinsi  ke  Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  kepada Desa, dan Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota. c. Pembiayaan Pembiayaan merupakan setiap penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima kembali  baik  dalam  satu  tahun  anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam Peelaksanaan
Pemerintah Daerah terutama yang dimaksudkan  untuk  menutupi  defisit  atau memanfaatkan surlplus anggaran
termasuk dalam kegiatan pembiayaan  ini. Pembiayaan  dikelompokan  menjadi  2 bagian, yaitu: 1) Penerimaan  Pembiayaan  yang  terdiri dari:  Penggunaan  SILPA,  Pencairan Dana  Cadangan,  Hasil  Penjualan Kekayaan  Daerah  yang  DIpisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  Daerah,  dan  Penerimaan Pembiayaan Lainnya 2) Pengeluaran  Pembiayaan  yang  terdiri dari:  Pembentukan  Dana  Cadangan,
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,
Pembayaran Pinjaman, Pemberian
Pinjaman  Daerah,  dan  Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.
3)

## 3. METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deksriptif yang  melakukan  perhitungan  terhadap  informasi keuangan  untuk  memecahkan  permasalahan.  Rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator  dalam  STPK  yang  terdiri  dari  Rasio  Kas, Rasio Cepat, Rasio Lancar, Rasio Kemandirian, dan Fleksibilitas  Keuangan  untuk  mengukur  kinerja keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun 2018-2020. Indikator pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan  yang  dikonsepkan  oleh  Ritonga  (2014). Sumber data berasal dari Laporan realisasi Anggaran (LRA)  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  selama tahun 2018-2020.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN a.  Solvabilitas Jangka Pendek
Berdasarkan  perhitungan  rasio Solvabilitas Jangka  Pendek  pada  laporan  keuangan  Provinsi Jawa  Tengah  tahun  2018-2020  tergambarkan  pada Gambar 2.
Gambar 2. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2020

## Sumber: data diolah, 2022
Pada  analisis  rasio  solvabilitas  jangka  pendek dengan  menggunakan  Rasio  Kas,  Rasio  Cepat  dan Rasio  Lancar  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah tergolong  mampu  untuk  melunasi  kewajiban  jangka pendeknya  yang  berada  dalam  masa  pelunasan selama  kurun  waktu  12  bulan.  Rasio  Kas menunjukkan tren penurunan yang bahwa penggunaan  aset  lancar  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  semakin  baik  untuk  melunasi  kewajiban lancarnya,  artinya  alokasi  aset  lancar  untuk pelayanan  sudah  baik  sehingga  pada  akhir  tahun pembukuan  tidak  menjadi idle bagi Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah.  Rasio  Cepat  dan  Rasio Lancar  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2019, nilai rasio ini masih cukup tinggi yang berarti bahwa
0.56 0.58 0.54 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 2018 2019 2020 Rasio Kemandirian  Keuangan 0.412 0.409 0.29 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 2018 2019 2020 Rasio Fleksibilitas Keuangan
masih banyak aset lancar yang mengendap ( idle) hal ini  disebabkan  pertumbuhan  aset  lancar  pada  tahun tersebut.  Rasio  Cepat  dan  Rasio  Lancar  pada  tahun 2020  menujukkan  tren  penurunan.  Tren  penurunan dari Rasio Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan
bahwa  aset  lancar  telah  digunakan  semakin  optimal untuk  memenuhi  kewajiban  lancarnya  (Maizunati, 2017). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun Setiap  tahunnya  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah menunjukkan  kemampuan  memenuhi  kewajiban jatuh tempo tepat pada waktunya.

## b.  Kemandirian Keuangan
Rasio  kemandirian  menunjukkan  kemampuan secara  keuangan  daerah  untuk  menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gambar 3. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2020 Sumber: data diolah, 2022
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Pemerintah Pronvinsi Jawa  Tengah  pada  tahun  2018  sebesar  0,56, kemudian meningkat menjadi 0,58 pada tahun 2019, dan  turun  menjadi  0,54  pada  tahun  2020,  artinya Pemerintah  Provinsi  jawa  Tengah  memiliki  rasio
Kemandirian Keuangan yang lemah dalam mengoptimalkan  PAD.  Secara  komposisi,  PAD Provinsi  Jawa  Tengah  terhadap  Total  Pendapatan setiap  tahun  menunjukkan  pemerintah  masih membutuhkan  sumber  pendapatan  diluar  daerah untuk  melaksanakan  kegiatan  belanja  daerah. Sehingga  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  harus mengoptimalkan  geliat  aktivitas  ekonomi  dari sektor-sektor potensial yang dimiliki.

## c.  Fleksibilitas Keuangan
Pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan dengan menggunakan rasio fleksibilitas keuangan
munjukkan  bahwa  tingkat  fleksibilitas  keuangan dalam operasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah angka 1.
Gambar 4. Rasio Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2020 Sumber: data diolah, 2022
Fleksibiltas  keuangan  menunjukkan  kelenturan keuangan  berupa  sumber  daya  bebas  yang  tersedia untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pada  hasil  analisis  rasio  fleksibilitas  keuangan Pemerintahan  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun 2018-2020 memiliki  angka di  bawah 1  yang artinya pemerintah memiliki dimensi kemandirian keuangan yang  lemah  yaitu  tidak  memiliki  sumber  daya  yang bebas untuk meningkatkan pelayanan. Tren penurunan terjadi selama tahun 2018-2020 disebabkan  oleh  komposisi  Total  Pendapatan  yang meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp 26.740.296.197.300 dan 2019 sebesar Rp 15.702.411.154.886  juga  mengalami  peningkatan pada  komposisi  Belanja  Operasi  pada  tahun  2018 sebesar Rp 15.702.411.154.886 dan 2019 sebesar Rp 16.354.554.423.473.  Pada  tahun  2020  kondisi Fleksibilitas  Keuangan  juga  mengalami  penurun dengan komposisi Total Pendapatan Rp
22.857.781.266.070 dan Belanja Operasi sebesar Rp 16.223.988.285.131.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tegah  perlu meningkatkan  pendapatan  dari  mengoptimalkan sumber  pendanaan  baru  untuk  belanja  operasi daerah.

## 5. PENUTUP
5.1.   Kesimpulan
1. Kondisi  keuangan  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio solvabilitas  jangka  pendek  yang  baik karena  telah  dioptimalkan  untuk  pelayanan publik, hal ini dapat dibuktikan dengan tren penurunan  pada  Rasio  Kas,  Rasio  Cepat dan Rasio Lancar.
2. Kondisi  keuangan  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai Rasio Kemandirian  Keuangan  yang  lemah  dalam
mengembangkan  kreatifitas  dan  eksplorasi sumber-sumber pendanaan di daerahnya.
3. Kondisi  keuangan  yang  diukur  dengan menggunakan Rasio Fleksibilitas Keuangan menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  tidak  memiliki  sumber  daya bebas ( free resources) untuk  meningkatkan pelayanannya.
5.2.   Saran
1. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  perlu melakukan optimalisasi dalam mengeksplorasi  sumber pendapatan  baru di daerahnya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan perlu memperhatikan keseimbangan pertumbuhan  total  pendapatan  dan  belanja operasional  agar  terkendali  untuk  memiliki sumber  daya  bebas  dalam  menghadapi kejadian luar biasa.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini hanya  menggunakan  5  rasio  keuangan  dari total 15 rasio keuangan yang dikembangkan oleh  Ritonga  (2014),  sehingga  kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum tergambarkan secara
menyeluruh  dari  setiap  dimensi  basis pendapatan,  stuktur  utang  dan  fleksibilitas tingkat layanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Erniati. (2019, September 6). Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara . Retrieved from Kanwil DpJb Prov.Sulteng: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/ data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan- keuangan-pemerintah-seagai-wujud- akuntabilitas-pengelolaan-keuangan- negara.html Hendrick, R. 2004. Assessing and Measuring the
Fiscal Heath of Local Governments: Focus on Chicago Suburban Municipalities. Urban Affairs Review . Vol. 40. No. 1. pp. 78- 114. Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. (2021). Analisis
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers , 409. Pengelolaan Keuangan Negara . Retrieved from Kanwil DpJb Prov.Sulteng: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/ data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan- keuangan-pemerintah-seagai-wujud- akuntabilitas-pengelolaan-keuangan- negara.html
Suhartanto. (2013, May 28). Efektivitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Pemerintah Daerah. Retrieved from Pusdiklatwas:
https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/ 20130528_163218/Efektivitas%20LKPD%20P engambilan%20Keputusan.docx Keuangan pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan , 139-162.
Mohammad Mahsun (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE
Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014).
Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi .
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta :
UPP STIM YKPN
Muth, M., & Donaldson, L. (1998). Stewardship Theory and Board Structure: a contingency approach. EconPapers , 5-28
Ritonga, I.T., Clark, C., Wickremashinghe, G. 2012.
Developing a Measure of Local Government Financial Condition. The 13th International Annual Conference Asian Academic Accounting Association . Kyoto, Jepang, 9-12 November 2012.
Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Conditions.
Journal of Indonesian Economy and Business , 142-164.
-                  - -Bastida, A. 2009. Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government. The American Review of Public Administration . Vol. 39. No. 4. pp. 425-449.