## PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN

## Muhammad Samsi Adinata Agus Nugraha
Email: samsi_agus@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This  article aims to determine the position of children outside marriage under the provisions of the relevant laws and regulations after the issuance of Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010. The research method used was doctrinal legal research in nature of prescriptive. The approach used was the approach of law. Sources of legal materials used were primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using literature study and cyber media, with the technique of analysis of legal materials using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the result of the study it can be concluded that the position of the married child in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage shall be based on the Decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU- VIII / 2010 then the marriage can obtain the right of civilization from both parents. Provided it can be proven in advance based on science and technology and / or other evidence according to law that the married child has a blood relationship. While in Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI), the position of the outsider only has a nasab with his mother and his mother’s family only. This is because KHI is a manifestation of the unification of positive Islamic law in Indonesia. Therefore, the arrangement was returned to the values of Islam. So from the explanation there has been no synchronization between the provisions and legislation related to the child outside marriage.
Keywords: Problematic; Decision of the Constitutional Court; Outer Child of Marriage

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin berdasarkan ketentuan maupuan peraturan perundang-undangan yang terkait setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan cyber media, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak luar kawin tersebut dapat memperoleh hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Asalkan dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan darah. Sedangkan dalam  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan KHI merupakan perwujudan dari unifikasi hukum positif Islam di Indonesia. Maka dari itu, pengaturannya pun dikembalikan pada nilai-nilai agama Islam. Sehingga dari penjelasan tersebut belum terdapat sinkronisasi diantara ketentuan maupun peraturan perundang- undangan terkait dengan anak luar kawin.
Kata kunci: Problematika; Putusan Mahkamah Konstitusi; Anak Luar Kawin
Mohammad Adnan. Email: Mohammadadnan054@yahoo.com
Diana Tantri Cahyaningsih. Email: dianatantri@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## A. Pendahuluan
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan setiap individu untuk mendapatkan dan menggunakan hak asasinya, termasuk didalamnya adalah anak. Setiap anak yang dilahirkan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Adanya seorang anak tidak akan luput dari adanya orang tua (suami istri), yang menjadi permasalahan adalah proses pertemuan mereka dan anak yang dihasilkan dari proses pertemuan tersebut. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status dari orang tuanya seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma negatif dari masyarakat. Hukum seharusnya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan hak anak yang dilahirkan tersebut, seperti hak untuk mendapatkan pengakuan dimata hukum. Seperti halnya dalam kasus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terhadap UUD NRI Tahun 1945 (atau lebih dikenal dengan judicial review ) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Mohammad Iqbal Ramadhan, putra dari pernikahan sirinya bersama Moerdiono. Dimana  dalam masalah tersebut perkawinan antara Machica Mochtar dan Moerdiono tidak sah di mata hukum tetapi sah secara hukum Islam karena telah sesuai dengan rukun nikah dan norma agama Islam.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang telah diajukan. Putusan tersebut dapat terlihat dalam perubahan redaksional Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pada awalnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Apabila putusan tersebut dikaji lebih mendalam terkait dengan kalimat anak yang dilahirkan diluar perkawinan, maka akan didapatkan suatu pengertian yang berbeda. R. Soetojo Prawirohamidjojo membedakan pengertian antara anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan istilah anak zina. Beliau menjelaskan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, atau janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000: 16). Hal tersebut sejalan dengan pengertian perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP, bahwa perbuatan zina adalah “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak ( overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata  berlaku  baginya dan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku  baginya.” Akan tetapi hal tersebut akan nampak berbeda dengan pengertian anak zina menurut Shaykh Hasanayn Muhammad Makluf, sebagaimana dikutip oleh Aris Dwi Susanti, dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, menyatakan bahwa anak zina merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan yang memenuhi unsur rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan (Aris Dwi Susanti, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1, 2013: 4). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwaHukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut telah kawin atau belum. Pelaku yang telah terikat perkawinan dan yang belum terikat perkawinan masing-masing mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai problematika kedudukan anak luar kawin berdasarkan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Sifat penelitiannya adalah preskriptif. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan  kebenaran  hipotesis (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70).
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan cyber media , dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme melalui pola berpikir yang bersifat deduktif. Penggunaan pola berpikir deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusio (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Premis mayor dalam penelitian yaitu problematika Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari sudut pandang ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan premis minornya yaitu fakta hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai salah satu lembaga kehakiman di Indonesia, keberadaan MK diharapkan dapat menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil dan sebagai koreksi atas pengalaman hidup ketatanegaraan di masa lampau yang banyak memiliki tafsir ganda terhadap konstitusi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh MK untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil yaitu dengan melakukan judicial review, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Hal yang dapat dijadikan alasan bagi MK untuk memutus suatu UU masih berlaku atau tidak, dan/atau bahkan membatalkan keberlakuannya yaitu dengan menyatakan bahwa materi rumusan suatu UU tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD, atau karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD.
Undang-Undang yang sedang diuji oleh MK akan berpengaruh terhadap peraturan perundang- undangan dibawahnya. Oleh sebab itu, apabila MK sedang melakukan pengujian terhadap UU, maka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam Pasal 57 juga menegaskan bahwa,“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Maka dari itu, ketentuan maupun peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan isi dari putusan MK tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  final  dan  mengikat  secara  umum  serta  setara  dengan undang-undang, tidak serta merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat terlihat dari fenomena praktek peradilan dimana tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung terhadap hasil perkara yang ditanganinya. Seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait anak luar kawin. Menurut M. Hatta Ali dalam Budi Suhariyanto (2016 : 186), Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalam undang-undang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kewenangannya, dan bukan dalam posisi untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut memiliki kekuatan mengikat atau tidak memiliki kekuatan mengikat (M. Hatta Ali dalam Budi Suhariyanto, 2016 : 186).
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sampai saat ini belum ada peraturan pelaksananya. Sehingga hal tersebut berarti bahwa masih terdapat kekosongan
hukum terkait pengaturan anak luar kawin. Menurut Ahmad Syahrizal, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tahap paling krusial dan mengharuskan limitasi tindakan lembaga dan aktor-aktor negara. Maka, putusan final dan mengikat itu harus pula disertai dengan judicial order yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara. Namun, tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final tersebut (Ahmad Syahrizal, Jurnal Konstitusi Vol. 4, No. 1, 2007 : 112). Malik, dalam Jurnal Konstitusi yang ditulis oleh Budi Suhariyanto (2016 : 178), berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi peradilan dan fungsi politik hukum, tentu putusannya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan politik namun tidak bersifat memaksa (imperatif) melainkan sifatnya adalah fakultatif (pelengkap) artinya dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang berupa pengecualian.
Sebelum ada uji materi oleh MK, Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebenarnya sudah dapat melindungi kepentingan anak luar kawin apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yang terdapat dalam KUH Perdata. Anak luar kawin dalam KUH Perdata tidak akan mempunyai hubungan dengan kedua orang tuanya, baik ayah atau ibunya kecuali dengan melakukan pengakuan terhadap anaknya. Akan tetapi, ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut telah melindungi si anak dalam hal identitas terhadap ibunya tanpa harus melakukan pengakuan terlebih dahulu. Hal tersebut juga berarti bahwasi anak juga akan terlindungi dalam hal pemenuhan kebutuhan tumbuh dan berkembangnya. Apabila alasan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersandar pada perlindungan seorang anak, maka hal tersebut telah diperoleh dengan adanya UU Perkawinan. Akan tetapi, apabila alasan keluarnya karena perlindungan yang didapatkan oleh seorang anak masih kurang, penulis beranggapan bahwa hal tersebut merupakan kasuistik semata. Sehingga, seolah-olah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya sebatas respon atas permasalahan yang sedang diajukan. Seperti yang disampaikan oleh Michael G. Wessells, yang menyatakan bahwa:
The child protection sector had overemphasized the response aspects of child protection and devoted too littleattention to prevention. The paradigm shift toward child protection systems serves partly as a corrective for these limitationsand recognizes that systemic issues require an equally systemic approach (Michael G. Wessells, 2015 :2).
Disisi lain, terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penafsiran pengertian anak luar kawin antara maksud dalam hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam. Pengertian anak luar kawin tidak ada dalam UU Perkawinan maka dari itu mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata merupakan salah satu sumber yang dipakai dalam rangka unifikasi di bidang hukum perkawinan. Selain itu, dalam Pasal 66 UU Perkawinan dijelaskan bahwa :
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetboek ), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933No.74, Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op gemeng de Huwelijken S .1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Anak luar kawin menurut KUH Perdata di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu mereka (jejaka / perawan / duda / janda) yang melakukan hubungan badan tanpa adanya suatu perkawinan atau tidak terikat dengan perkawinan, dan menghasilkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan itu merupakan anak luar kawin. Sedangkan dalam arti luas, anak luar kawin diartikan sebagai anak zina dan anak sumbang. Maksudnya yaitu mereka (laki-laki dan perempuan) yang masih terikat dalam perkawinan melakukan hubungan badan dengan laki-laki maupun perempuan lain, baik yang telah menikah ataupun yang belum menikah, dan menghasilkan seorang anak. Maka anak tersebut disebut sebagai anak zina, sedangkan anak sumbang yaitu anak yang dihasilkan dari mereka yang dilarang untuk melakukan perkawinan karena masih terikat dengan hubungan darah (Pasal 272 KUH Perdata). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah seorang pria yang telah kawin melakukan mukah ( overspel) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya dan seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah ( overspel) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku  baginya. R. Soetojo Prawirohamidjojo juga memberikan penafsiran terhadap anak luar kawin maupun anak zina. Beliau menjelaskan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya
Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi ...
terikat tali perkawinan dengan orang lain. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, atau janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000: 16).
Sedangkan anak luar kawin dalam Hukum Islam yang dihasilkan dalam hubungan badan di luar nikah/kawin baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun belum pernah menikah, kedudukannya tetap sama, dan perbuatannya tetap disebut sebagai zina. Seperti yang disampaikan oleh R. Abdul Djamali dalam Jurnal Studia Islamika yang ditulis oleh Syamsul Huda(2015 : 377-397). Beliau menyatakan bahwa zina dalam Islam dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain, pertama , zina muhsan, yaitu suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah ber-campur secara sah dengan orang lain (sudah menikah). Kedua , zina ghair muhsan, yaitu  zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan secara sah. Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan. Jumhur ulama sepakat mengenai batas minimal kehamilan bagi wanita, yaitu selama 6 bulan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya mengandung dan menyapih itu selama tiga puluh bulan , dan dalam surat  Luqman ayat 14, yang artinya:
Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemahyang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Pada surah Al-Ahqaf tersebut menjelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat Luqman menerangkan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan.
Sebenarnya di dalam KHI juga terdapat kelonggaran bagi wanita hamil akibat hubungan badan diluar nikah. Bagi wanita hamil akibat hubungan badan diluar nikah dapat dikawinkan, asalkan yang mengawininya yaitu laki-laki yang telah menghamilinya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 53 KHI, yang secara keseluruhan berisi :
(1)  Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2)  Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahian anaknya.
(3)  Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Terkait dengan perkawinan wanita hamil, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.
Menurut Muhammad Jawad Mugniyah dalam Ahmad Fariz Ihsanuddin (2014 : 34), Mazhab Syafi’i menyatakan sah-sah saja perkawinan dengan pasangan sesama zina tetapi hukumnya makruh untuk berhubungan intim sampai perempuan tersebut melahirkan. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad nikahnya sah tetapi haram hukumnya untuk berhubungan intim sampai dengan melahirkan dan melewati masa nifas (Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Suwarah dalam Ahmad Fariz Ihsanuddin, 2014 : 34). Sedangkan Mazhab Hambali dan Maliki serta ulama Madinah secara tegas mengharamkan pasangan zina tersebut untuk menikah, sebaiknya menunggu sampai melahirkan.
Berdasarkan pemaparan diatas, jelas bahwa Hukum Islam sudah mempunyai ketentuan dalam mengatur kedudukan anak luar kawin, dan menempatkan KHI sebagai perwujudan dari unifikasi hukum positif Islam di Indonesia terutama dalam pengaturan mengenai hukum keluarga, seperti halnya hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Walaupun KHI tidak mempunyai kekuatan mengikat dikarenakan tidak termasuk dalam salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan anak luar kawin apabila ditinjau dalam sudut pandang agama Islam maupun KHI, maka dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun bagi mereka yang tidak tunduk dengan Hukum Islam, mereka dapat diperlakukan seperti anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya seperti ketentuan dalam KUH Perdata, atau dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan darah, seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diatas.

## D. Kesimpulan
Kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak luar kawin tersebut dapat memperoleh hak keperdataan dari kedua orang tuanya (seperti hak perwalian, penafkahan, maupun kewarisan). Asalkan dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan darah. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak luar kawin menurut penulis hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan KHI merupakan perwujudan dari unifikasi hukum positif Islam di Indonesia. Maka dari itu, pengaturannya pun dikembalikan pada nilai-nilai agama Islam. Sehingga dari penjelasan tersebut belum terdapat sinkronisasi diantara ketentuan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan anak luar kawin.

## E. Saran
Apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak luar kawin) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang dimaksudkan untuk anak yang lahir dari perkawinan siri, maka seharusnya ada persamaan pengertian maupun pembatasan makna terkait anak luar kawin dalam peraturan-peraturan yang terkait agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ahmad Fariz Ihsanuddin. 2014. “Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Kawin)”. Skripsi . Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah.
Ahmad Syahrizal. 2007. “Problem Implementasi Putusan MK”. Jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 1, Maret 2007.
Aris Dwi Susanti. 2013. “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata”. Jurnal Ilmu Hukum Lehal Opinion . Edisi 4. Volume 1. 2013: 4.
Budi Suhariyanto. 2016. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”. Jurnal Konstitusi . Volume 13. Nomor 1. Maret 2016
Michael G. Wessells. 2015. “Bottom-up approaches to strengthening child protection systems: Placing children, families, and communities at the center”. Child Abuse & Neglect. Volume 43. 2015 : 8-21. Columbia Universal. USA
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. Hukum Waris Kodifikasi . Surabaya: Airlangga University Press.
Syamsul Huda. 2015. “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jurnal Studia Islamika . Volume 12. Nomor 2 2015 : 377-397.