## MEMILIH PASANGAN BAGI ANAK PEREMPUAN: KAJIAN FIQIH & HAM

## Masthuriyah Sa’dan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masthuriyah.sadan@gmail.com

## Abstract
In  Islamic jurisprudence (fiqh), the right to choose a partner for a woman is set by families. This then becomes the spotlight of many circles who argue that fiqh is discriminatory against women.  Muslim  men  have  the  right  to  decide  with  whom  to  marry.  In  contrary,  Muslim women do not have such a right. Women right is taken over by parents in the name of Islamic law.  In  the  World  Conference  on  Population  and  Women  in  Cairo-Egypt  in  1994,  however, women  were  proclaimed  to  have  their  own  reproductive  rights  that  must  be  protected  and maintained.  One  form  of  the  demands  of  the  reproductive  rights  is  the  right  of  women  to determine their own life partner. This paper wants to examine the right to choose a husband for women from the perspective of Islamic law and international law on human rights.
Keywords: the right to choose, women, Islamic law, human rights.

## Abstrak
Dalam fiqih, hak memilih pasangan atau calon suami bagi perempuan di tentukan oleh wali. Inilah  kemudian  yang  menjadi  sorotan  banyak  kalangan,  bahwa  fiqih  sangat  diskriminatif terhadap  perempuan.  Jika laki-laki  muslim  memiliki  hak  untuk  menentukan  dengan  siapa dengan  dia  menikah,  akan  tetapi  bagi  perempuan  muslimah  hak  untuk  memilih  pasangan tersebut  diambil  alih  oleh  orang  tuanya  atas  nama  hukum  Islam.  Padahal,  dalam  Konferensi dunia  tentang  kependudukan  dan  perempuan  (ICPD)  di  Kairo-Mesir  pada  tahun  1994 perempuan memiliki hak reproduksinya sendiri  yang harus dijaga dan dipelihara. Salah satu isi  tuntutan  hak  reproduksi  tersebut  adalah  hak  perempuan  untuk  menentukan  pasangan hidupnya sendiri. Dengan demikian, tulisan ini ingin mengkaji hak memilih calon suami bagi perempuan  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  internasional  tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM).
Kata kunci: hak memilih, perempuan, Hukum Islam, HAM.

## A. Pendahuluan
Ayat-ayat  dalam al- Qur’an  banyak  membahas  tentang  perkawinan  sebagai  sarana untuk  membangun  sebuah  keluarga.  Terdapat  kurang  lebih  103  ayat  yang  membahas tentang persoalan nikah, dengan perincian kata ”nikah” terulang sebanyak 23 kali, dan kata ”zawaj”  terulang  sebanyak 80  kali.  Menurut  Musdah  Mulia  keseluruhan  jumlah  ayat tersebut  menyimpulkan  lima  prinsip dasar dalam  sebuah  perkawinan. Pertama,  prinsip monogami. Kedua, prinsip mawaddah wa rahmah. Ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Keempat, prinsip mu’asya rah bi al- ma’ruf (bergaul dengan sopan) baik dalam relasi  seksual  maupun  relasi  sosial. Kelima,  prinsip  memilih  jodoh,  baik  bagi  laki-laki maupun bagi perempuan (Siti Musdah Mulia, 2008)
Diantara  kelima  prinsip  dasar  dalam  perkawinan  diatas,  prinsip  memilih  jodoh  bagi perempuan dalam hukum Islam menarik untuk dikaji. Hal itu karena dalam fiqih, hak pilih perempuan  terhadap  pasangannya  di  tentukan  oleh  wali.  Inilah  kemudian  yang  menjadi sorotan  banyak  kalangan,  bahwa  fiqih  dalam  hal  memilih  jodoh  bagi  perempuan  sangat diskriminatif. Jika laki-laki muslim memiliki hak untuk menentukan dengan siapa dengan dia menikah, akan tetapi bagi perempuan muslimah hak untuk memilih pasangan tersebut diambil alih oleh orang tuanya atas nama hukum Islam. Diskursus hak memilih pasangan bagi  perempuan  juga  menjadi  bahan  kesepakatan  dalam  Konferensi  dunia  tentang kependudukan dan perempuan (ICPD) di Kairo-Mesir pada tahun 1994 bahwa perempuan memiliki  hak  reproduksinya  sendiri  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara.  Salah  satu  isi tuntutan  hak  reproduksi  tersebut  adalah  hak  perempuan  untuk  menentukan  pasangan hidupnya sendiri (Syafiq Hasyim, 2001)
Hak  memilih  pasangan  bagi  perempuan  yang  menjadi  tanggung  jawab  wali merupakan hukum Islam (fiqih) yang tertuang dalam beberapa literatur klasik dalam kitab kuning yang merupakan pandangan beberapa ulama’ Fiqih klasik. Pandangan ulama’ fiqih klasik  tersebut  terbakukan  dan  menjadi  dogmatisme  yang  sulit  untuk  dibantahkan. Ironisnya,  pandangan  ulama’  fiqih  terhadap  perempuan  seringkali  diskrimin atif  dan bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  karena  mengekang  kebebasan  ”memilih”  bagi perempuan, tapi memberikan kebebasan ”memilih” bagi laki -laki atas nama agama (baca; syari’ah). Padahal  dalam  kovenan  internasional  tentang  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan budaya dalam sorotan hukum Islam tahun 1976 membahas tentang hak-hak keluarga dalam pasal  10  ayat  1,  bahwa  ”perkawinan  harus  dilangsungkan  berdasarkan  persetujuan  yang sukarela dari calon mempelai” (Mashood A. Baderin). Bagaimana akan membangun sebuah keluarga  yang mawaddah  wa  rahmah apabila  fondasi  bangunan  keluarga  tersebut  adalah ikrah (pemaksaan)  dan  bukan  karena ikhlas (sukarela).  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut, diperlukan adanya rekonstruksi pemikiran untuk menjawab persoalan perempuan.
Dengan demikian,  tulisan  ini  akan  mengkaji  bagaimana  memilih  pasangan  bagi perempuan dalam perspektif hukum  Islam dan  Hak Asasi Manusia, kemudian bagaimana merekonstruksi  hukum  Islam (fiqih)  agar  dapat  bersentuhan, berdialog dan  bersinergi dengan  HAM. Tulisan  ini  merupakan  kajian  pustaka  (libarary  research)  dengan  analisa gender dan pendekatan social-humanities.

## B. Perkawinan Dalam Hukum Islam, Hukum Positif & Hukum Internasional
Dalam Islam,  nikah  dimaknai  sebagai  landasan  pokok  dalam  pembentukan  keluarga. Keluarga  adalah  tradisi  yang  sangat  kuat  dalam  Islam  yang  tidak  bisa  diabaikan  kecuali untuk keperluan  yang tepat. Hukum  Islam tidak  menekankan perbujangan (celybace) dan juga melarang hubungan seksual di luar nikah (free seks). Bahkan nabi Muhammad dalam
riwayatnya  pernah  bersabda  bahwa  pernikahan  adalah  bagian  dari  sunnahnya  yang  tidak boleh  diabaikan. Oleh  karenanya  nikah  disyariatkan  berdasarkan  dengan  dalil  al- Qur’an dan hadist. Sebagaimana Firman Allah:
ِﻣ  َﻦﯿِﺤِﻠ ٰﱠﺼﻟٱَو  ۡﻢُﻜﻨِﻣ  ٰﻰَﻤَٰﯾَ ۡﻷٱ ْاﻮُﺤِﻜﻧَأَو
ٞﻢﯿِﻠَﻋ ٌﻊِﺳ َٰو ُ ﱠ ٱَو  ۗۦِﮫِﻠ ۡﻀَﻓ ﻦِﻣ ُ ﱠ ٱ ُﻢِﮭِﻨ ۡﻐُﯾ  َءٓاَﺮَﻘُﻓ ْاﻮُﻧﻮُﻜَﯾ نِإ  ۚۡﻢُﻜِﺋٓﺎَﻣِإَو  ۡﻢُﻛِدﺎَﺒِﻋ  ۡﻦ
٣٢
Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba- hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka  dengan  kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  luas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32).
Kemudian hadist Nabi:
ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺎﻨﻟ لﺎﻗ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ :
ﮫﻧﺈﻓ جوﺰﺘﯿﻠﻓ ةءﺎﺒﻟا ﻢﻜﻨﻣ عﺎﻄﺘﺳا م بﺎﺒﺸﻟا ﺮﺸﻌﻣ ﺎﯾ ءﺎﺟو ﮫﻟ ﮫﻧﺈﻓ مﻮﺼﻟﺎﺑ ﮫﯿﻠﻌﻓ ﻊﻄﺘﺴﯾ ﻢﻟ ﻦﻣو جﺮﻔﻠﻟ ﻦﺼﺣاو ﺮﺼﺒﻠﻟ ﺾﻏا ) ىرﺎﺨﺒﻟا هاور (
Artinya: Wahai  pemuda,  barang  siapa  yang  telah  merasa  sanggup  untuk berumah  tangga,  maka  hendaklah  ia  kawin.  Sesungguhnya  kawin itu  dapat melindungi  penglihatan  dan  lebih  memelihara  kehormatan.  Dan  barang siapa yang belum sanggup, hendaknya ia berpuasa. Karena puasa itu adalah sebagai  perisai  atau  benteng  (dapat  menundukkan  nafsu  birahi). (HR. Bukhari).
Dari  ayat  dan  hadist  tersebut  dapat  diambil  pengertian  bahwa  perkawinan  adalah perintah  Allah  dan  rasulnya.  Perkawinan  adalah  sesuatu  yang  dasarnya  suci  dan  mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. Oleh karena itu seseorang yang telah berumah tangga  hendaknya  menghargai  dan  memuliakan  sebuah  perkawinan (Siti  Nazar  Bakri, 1993)
Terdapat berbagai variasi definisi perkawinan, diantaranya adalah menurut pendapat ulama’ fiqih, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki - laki  hak  memiliki  penggunaan  terhadap farji’ (kemaluan)  perempuan  dan  seluruh tubuhnya  untuk  penikmatan  seksual  sebagai  tujuan  primer  dari  pernikahan (Hartono Ahmad  Jaiz,  2007). Definisi  ulama’  tersebut  memiliki  arti  streotipe,  yaitu menganalogikan perempuan sebagai milik laki-laki dan pemuas nafsu seks laki-laki. Oleh sebab  itu,  ulama’  kontemporer  mengartikan  perkawinan  dengan  makna  berbeda.  Bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara  timbal  balik  hak-hak  dan  kewajiban (Hartono  Ahmad  Jaiz,  2007). Menurut Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  pada  pasal  1  menyebutkan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam  pasal  2  memberikan  definisi  bahwa  perkawinan menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan ghalidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Di dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun perkawinan, diantaranya adalah (1) calon  mempelai  laki-laki.  (2)  calon  mempelai  perempuan,  (3)  wali  dari  mempelai
perempuan.  (4)  dua  orang  saksi,  (5)  ijab  dan  qobul.  Adapun  syarat-syarat  perkawinan terbagi dalam dua kategori. Pertama, syarat untuk suami antara lain: laki-laki yang bukan muhrim dari calon istri, atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa, jelas orangnya dan tidak sedang  melaksanakan  haji.  Kedua,  syarat  untuk  istri  antara  lain:  tidak  terhalang  oleh ketentuan syara’ seperti bukan istri orang, bukan muhrim dan tidak dalam kondisi iddah, atas  kemauan  sendiri,  jelas  orangnya  dan  tidak  sedang  melaksanakan  haji (Kasmuri Slamet, 1998).
Sedangkan menurut UUP syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6,7,8,9,10,11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalamnya terdapat syarat-syarat antara  lain:  (1)  terdapat  persetujuan  dari  mempelai  perempuan,  (2)  terdapat  pernyataan izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang berumur 21 tahun. (3) umur calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan mempelai perempuan  sudah mencapai usia  19  tahun.  (4)  antara  kedua  calon  mempelai  tidak  dalam  hubungan  darah  yang dilarang untuk kawin. (5) tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. (6) tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama  yang hendak di nikahi. (7) bagi seorang janda, tidak dapat nikah lagi sebelum selesai masa iddahnya.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kawin  paksa  adalah  hak ijbar yang  dimiliki  oleh wali.  Kata ijbar berasal  dari  kata ajbara-yujbiru-ijbaaran,  kata  ini  memiliki  arti  yang sinonim  dengan akraha dan alzama. Yang  bermakna  pemaksaan  atau  mengharuskan dengan  memaksa  dan  keras (Ahmad  Warson  Munawwir,  1984). Dengan  demikian,  hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua  bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai  suami  istri  dengan  adanya  pemaksaan  dari  orang  tua  tanpa  memperhatikan  izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya.
Di  dalam  kategori  wali  nasab  (yang  memiliki  hubungan  nasab  dengan  mempelai perempuan), ada wali  yang disebut dengan wali mujbir , yaitu wali nasab yang “berhak” memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin  kepada  perempuan  yang  bersangkutan,  hak  yang  dimiliki  oleh  wali mujbir disebut dengan hak ijbar . Menurut Imam Syafi’ie (Asmawi, 2004) wali mujbir terdiri dari ayah, kakek  dan  terus  ke  atas.  Disini  wali mujbir memiliki  hak  preoregatif  karena  boleh menikahkan  anak  perempuannya  yang  masih  kecil  dan  belum  baligh.  Disamping  itu,  ia juga  boleh  menikahkan  anak  perempuannya  yang  sudah  dianggap  dewasa  dan  masih perawan  tanpa  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  anak  yang  bersangkutan.  Dasar argumen yang digunakan oleh Imam Syaf i’e adalah hadist Nabi “ Perempuan janda lebih berhak  dari  pada  dirinya  sendiri  dibandingkan  walinya,  sedangkan  perempuan  yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya ” (HR. An - Nasa’ie dan Daruquthni).
Kedudukan Wali Mujbir dalam hukum fiiqih diatas, apabila dikaitkan dengan hukum internasional  tentang  hak  asasi  manusia  atau  hak  asasi  perempuan.  Maka  posisi  wali mujbir bertentangan dan tidak bisa diterima dalam wacana HAM. Hal itu karena, dalam wacana  Hak  Asasi  Manusia,  manusia  baik  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak  yang harus  di  hormati dan  dijaga  oleh  orang  lain,  masyarakat,  negara  maupun  pemerintah. Dalam  konvensi  tentang  persetujuan  perkawinan,  usia  minimum  dan  pencatatan perkawinan  pada  tanggal  7  November  1962  disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  1  berbunyi ”T idak  satupun  perkawinan  dapat  dilangsungkan  secara  sah  tanpa  persetujuan sepenuhnya dan bebas dari kedua belah pihak, persetujuan tersebut harus dinyatakan oleh mereka  sendiri,  sesudah  pengumuman  yang  semestinya  dan  dalam  kehadiran  penguasa
yang  berwenang untuk  mengkhidmatkan  perkawinan  dan  para  saksi,  seperti  yang ditentukan oleh Undang- Undang” (M. Ghufron H. Kordi K, 2013).
Dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)  tahun  1984  tentang  kesetaraan  dalam  perkawinan  dan  hubungan  keluarga dalam  pasal  16  ayat  1  berbunyi  bahwa  “Negara -negara  pihak  harus  mengambil  semua langkah  tindak  yang  tepat  untuk  menghapus  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam segala  hal  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dan  hubungan  dalam  keluarga dan khususnya  harus  menjamin  berdasarkan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan, diantaranya  adalah:  hak  yang  sama  untuk  memasuki  jenjang  perkawinan  dan  hak  yang sama  untuk  bebas  memilih  pasangan  dan  memasuki  jenjang  perkawinan  hanya  dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya”. 1
Juga  di  dalam kovenan  internasional  tentang  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya dalam sorotan hukum Islam tahun 1976 membahas tentang hak-hak keluarga dalam pasal 10  ayat  1,  bahwa  ”Perlindungan  dan  bantuan  seluas  mungkin  ha rus  diberikan  kepada keluarga  yang  merupakan  unit  masyarakat  yang  alamiah  dan  dasar,  terutama  terhadap pembentukannya,  dan  sementara  itu  keluarga  bertanggung  jawab  atas  perawatan  dan pendidikan  anak-anak  yang  masih  dalam  tanggungan.  Perkawinan  harus  dilangsungkan berdasarkan  persetujuan  yang  sukarela  dari  calon  mempelai” (Mashood  A.  Baderin). Dengan  demikian,  pengakuan  hukum  internasional  terhadap  hak  asasi  manusia  patut untuk  dijadikan  pertimbangan  logis.  Hal  itu  karena  membentuk  keluarga  di  mulai  dari perkawinan yang dilaksanakan dengan asas keadilan dan kasih sayang, dan bukan karena asas pemaksaan atas nama agama.

## C. Ijbar & Wali Mujbir Dalam Kajian Hukum Islam
Wali  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai perempuan  dalam  pelaksanaan  akad  nikah  antara  laki-laki  dan  perempuan (Amir Syarifuddin,  2007). Dalam  kajian  literatur  fiqih,  wali  dibagi  menjadi  empat bagian. Pertama, wali nasab, yaitu anggota keluarga laki-laki mempelai perempuan yang memiliki hubungan  darah  patrinial  dengan  calon  perempuan.  Wali  nasab  kemudian  dibagi  menjadi dua macam,  yaitu wali nasab  yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa  seorang  perempuan  itu  harus  kawin  (wali  mujbir),  juga  wali  nasab  yang  tidak memiliki hak untuk memaksa (wali nasab biasa), wali nasab  yang tidak  berhak memaksa diantaranya  adalah  saudara  laki-laki  kandung  atau  sebapak,  paman  dan  seterusnya  dari anggota  keluarga  laki-laki  yang  menurut  garis  keturunan  patrinial (Sayuti  Talib,  2007). Kedua,  wali  mujbir  atau  wali  nasab  mujbir  adalah  wali  nasab  yang  berhak  memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tampa adanya izin dari yang bersangkutan  (mempelai  perempuan)  dan  dengan  batas-batas  yang  wajar (Sudarsono, 2005). Wali mujbir ini terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Ketiga, wali nasab biasa,  wali  yang  demikian  tidak  memiliki  kekuasaan  untuk  memaksa  kepada  calon perempuan  untuk  menikah,  wali  nasab  biasa  terdiri  dari  saudara  laki-laki  kandung  atau sebapak,  paman  (Saudara  laki-laki  bapak  atau  sebapak)  ada  seterusnya  anggota  keluarga laki-laki  menurut  garis  keturunan  patrinial. Keempat,  wali  hakim  dan. Kelima,  wali muhakkam.
1 Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender , Disusun oleh Pusat Studi Kajian Wanita & Gender, Universitas Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. hlm. 67-68.
Dalam  pandangan  madzhab  Syafi’ie,  wali  mujbir  memiliki  beberapa  syarat  sebelum melaksanakan  wewenangnya  sebagai  wali  mujbir.  Persyaratan  tersebut  antara  lain:  (1) tidak ada permusuhan antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki. (2)  tidak  ada  permusuhan  antara  calon  pengantin  perempuan  dengan  orang  tuanya.  (3) calon  suami  semestinya  yang  se  kufu  (setara  atau sebanding).  (4)  mahar  yang  diberikan harus  tidak  kurang  dari  mahar mitsil,  yakni  mas  kawin  perempuan  lain  yang  setara.  (5) calon  suami  di  duga  tidak  akan  melakukan  perbuatan  atau  tindakan  yang  akan  menyakiti hati perempuan (Husein Muhammad, 2003).
Menurut kompilasi hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi, jika tida ada wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah. Ketentuan tersebut didasarkan oleh hadist Nabi: (Husein Muhammad, 2003)
ﺖﻟﺎﻗ ﺎﮭﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ : ﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ لﻮﺳر لﺎ : ﺎﮭﺣﺎﻜﻨﻓ ﺎﮭﯿﻟو نذإ ﺮﯿﻐﺑ ﺖﺤﻜﻧ ةأﺮﻣا ﺎﻤﯾأ ﻞطﺎﺑ ,
ﺎﮭﺟﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﺤﺘﺳا ﺎﻤﺑ ﺮﮭﻤﻟا ﺎﮭﻠﻓ ﺎﮭﺑ ﻞﺧد نﺈﻓ
.
ﺎﮭﻟ ﻲﻟو ﻻ ﻦﻣ ﻲﻟو نﺎﻄﻠﺴﻟﺎﻓ اوﺮﺠﺘﺷا نﺎﻓ .
” Apabila  seorang  perempuan  menikah  tanpa  izin  walinya,  maka  nikahnya batal,  apabila  suaminya  telah  menggaulinya,  maka  ia  berhak  menerima mahar  sekedar  menghalalkan  farji’nya.  Apabila  walinya  enggan  (tidak memberi  izin)  maka  wali  hakim  (pemerintah)  menjadi  wali  bagi  perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali ”.
Juga hadist Nabi yang lain,
ا ﻰﺳﻮﻣ ﻲﺑأ ﻦﻋ يﺮﻌﺷﻷ : ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻰﺒﻨﻟا لﺎﻗ : ﻲﻟﻮﺑ ﻻإ حﺎﻜﻧﻻ . دواد ﻮﺑأ هاور .
” tidak sah nikah, kecuali oleh wali ”.
Adanya  anjuran  Allah  dalam  ayat  diatas,  dijadikan  legitimasi  penyerahan  perkara perkawinan  kepada  wali  perempuan,  yang  mana  wali  perempuan  tersebut  kemudian berkewajiban untuk menikahkan anak-anak perempuannya. Padahal hak untuk melakukan perkawinan  menjadi  unsur  yang  penting  dalam  masyarakat,  karena  perkawinan menyangkut hak individu yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat memandang bahwa perempuan tidak memiliki hak mandiri dalam sebuah perkawinan sehingga apabila perempuan  ingin  menikah,  maka  kewajiban  orang  tua  adalah  mencarikan  pasangan  yang tepat  bagi  anak  perempuannya.  Hal  yang  demikian  berbeda  kepada  anak  laki-laki,  anak laki-laki memiliki kelonggaran untuk memilih pasangannya sendiri dan juga bisa menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri.
Menurut  Imam  Syafi’ie,  hak  ijbar  itu  boleh  dilakukan  oleh  orang  tua  perempuan sebagai bentuk rasa peduli dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Namun kemudian,  konsep  perwalian  tersebut  akan  menjadi  masalah  manakala  dalam  prakteknya hanya di jadikan alat oleh orang tua yang tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk ”memasung” anak perempuannya dalam kerangkeng atau keh endak seorang bapak. Jika  yang demikian terjadi, maka kemudian si bapak anak perempuan akan berlindung di bawah  payung  agama  dengan  nama  ”hak  ijbar” (Masdar  farid  Mas’udi,  1997). Oleh karenanya,  madzhab  Syafi’ie  menegaskan  bahwa  seorang  bapak  apabila  henda k menikahkan  anak  perempuannya  maka  tidak  boleh  keluar dari  syarat-syarat  yang  telah disebutkan diatas.
Menurut pendapat yang lain, dalam hal ini al- Sya’rawi bahwa hak ijbar dilakukan oleh orang tua dikarenakan orang tua memiliki pertimbangan lain  yang tidak hanya mengikuti perasaan  semata,  akan  tetapi  orang  tua  memiliki  pertimbangan  yang  lebih  rasional.  Oleh karenanya, apabila anak perempuan diikuti segala kemauannya dikhawatirkan pilihan anak perempuan  terhadap  pasangan  hidupnya    tidak  baik  untuk  masa  depannya (Istibsyarah, 2004) Sedangkan  menurut  pendapat  Jamal  Al-Banna,  setiap  usaha  yang  bertujuan  untuk memaksanakan perkawinan seorang anak perempuan kepada orang yang tidak dicintainya, maka  hal  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam. Hal  itu  karena  Nabi pernah  bersabda  ” Nikahkanlah  anak  perempuanmu  dengan  orang  yang  dicintainya (HR. Ya’qub bin Ibrahim)” (Jamal Al Banna, 2008)
Dengan  adanya  hadist  tersebut  mengindikasikan  bahwa  perempuan  bebas  untuk memilih  pasangan  hidupnya  tanpa  harus mengikuti  kehendak  dan  kemauan  keras  wali dalam konsep wali dan hak ijbar. Meski demikian, posisi wali mujbir dan hak ijbar sampai sekarang  masih  menjadi  perdebatan  pro  kontra  dan ikhtilaf ulama’.  Hal  itu  karena  tidak adanya  satu  ayatpun  yang  secara  tegas mensyaratkan  adanya  wali  dalam  pernikahan. Disamping  itu,  hadist- hadist  yang  dijadikan  landasan  atau  dalil  nash  oleh  fuqaha’  masih diperselisihkan  keshahihannya.  Dengan  demikian,  pendapat  para  ulama’  fiqih  utamanya madzhab Syafi’ie tentang wali nikah bagi perempuan, belum final dan terbuka lebar untuk di kritik dan dikonstruksi ulang.

## D. Reformasi Hukum Islam Tentang Konsep Perwalian
Konsep ijbar dan wali mujbir merupakan bidang kajian fiqih. Fiqih merupakan ajaran dasar  yang  paling  banyak  diimplementasikan dalam  komunitas  masyarakat  Islam.  Kajian fiqih  diformulasikan  dari  al- Qur’an  dan  hadist,  karenanya  hukum  fiqih  tidak  bersifat mutlak  dan  qath’ie.  Bahkan  menurut  Musdah  Mulia, (Siti  Musdah  Mulia,  2003) fiqih merupakan hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, karenanya tidak ada jaminan bahwa pandangan  fiqih  tidak  mengandung  kesalahan  atau  kekeliruan  di  dalam  kajiannya.  Lebih lanjut, Musdah Mulia mengatakan bahwa hukum fiqih bisa selaras di zamannya tapi bisa tidak  selaras  (atau  usang)  di  zaman  sekarang. Mesk i  demikian,  pemikiran  para  ulama’ ( fuqaha’ )  klasik  tidak  dikesamping  dari  khazanah  pemikiran  Islam.  Hal  itu,  karena kontribusi  pemikiran  para  fuqaha’  telah  membuka  wacana  pemikiran  baru agar  lebih humanist dan fleksibel sesuai dengan konteks problematika perempuan masa kini.
Mengutip pendapat Husein Muhammad,(Husein Muhammad) kedudukan wali mujbir dan hak ijbar bagi orang tua dengan beberapa persyaratan yang di kemukakan oleh Imam Syafi’ie  itu  merupakan  kondisi  perempuan  dan  menjadi  tolak  ukur  kerelaaan  pe rempuan untuk  menikah  kala  Imam  Syafi’ie  hidup.  Akan  tetapi,  di  zaman  sekarang.  Konsep  ijbar tersebut  perlu  di  baca  ulang,  bahwa kalimat  ” pernikahan  perempuan  tanpa  izin  darinya ” hendaknya  dimaknai  sebagai  ” tanpa  ada  pernyataan  secara  eksplisit  dari  perempuan ”. Alasan  yang  di  kemukakan  Husein  Muhammad  adalah  karena  pemaknaan  ijbar  sebagai pemaksaan  seorang  bapak  kepada  anak  perempuannya  akan  menafikan  unsur  kerelaan yang  menjadi  asas  atau  dasar  dalam  setiap  akad  atau  transaksi,  termasuk  akad  nikah. Dalam  pandangan  ahli  fiqih  Islam,  pemaksaan  kehendak  (ikrah)  akan  mengakibatkan ketidak absahan suatu pernikahan.
Husein  Muhammad  mengutip  pendapat  Ulama’  Fiqih  Wahbah  Az -Zuhaili  bahwa ” Tidak  sah  perkawinan  dua  orang  calon  mempelai  tanpa  kerelaan  mereka  berdua.  Jika salah  satunya  dipaksa  secara  ikrah  dengan  suatu  ancaman  misalnya  membunuh  atau memukul  atau  memenjarakan,  maka  akad  perkawinan  tersebut  menjadi  fasad  (rusak )”.
Batalnya  sebuah  akad  pernikahan  karena  adanya  unsur  pemaksaan berdasarkan  hadist Nabi;
ﮫﯿﻠﻋ اﻮھﺮﻜﺘﺳا ﺎﻣو نﺎﯿﺴﻨﻟاو ﺄﻄﺨﻟا ﻲﺘﻣأ ﻦﻋ زوﺎﺠﺗ ﷲ نإ
. ﻲﻘﮭﯿﺒﻟاو ﮫﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﮫﺟﺮﺧأ
.
“ Tuhan membebaskan dosa umatku, karena keliru, lupa dan dipaksa ”
Riwayat Ibnu Majah & Al-Baihaqi.
Kemudian,  mengenai  seorang  bapak  yang  tidak  memiliki  hak  atas  perkawinan  anak. Husein  Muhammad  mengutip  pendapat  Wahbah  Az- Zuhaili  bahwa  ” Yang  dimaksud dengan  kata-kata  Nabi  tersebut  ialah  tidak  boleh  mengawinkan.  Hadist  ini,  selain menafikan kawin paksa,  menurutnya, sekaligus juga menunjukkan bahwa  dalam masalah perkawinan, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahannya. Pemaksaan (ikrah) sudah tentu bertentangan dengan unsur ini. Perkawinan dengan cara ikrah adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqih yang kuat (rajih). Karena bagaimanapun unsur kerelaan dari  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  suatu  akad  (transaksi)  apa  saja,  termasuk  akad pernikahan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya ”.
Apabila  dikaitkan  antara  hak  ijbar  dan  posisi  wali  mujbir  dengan  hak  asasi  manusia (HAM),  maka  pendapat Wahbah  Az-Zuhaili  diatas  selaras  dengan  konsep  hak  asasi manusia yang selalu dijadikan jargon harkat dan martabat seorang manusia. Penekanan hak asasi  manusia  dalam  setiap  lini  kehidupan  terutama  dalam  hal  perkawinan  untuk membentuk sebuah keluarga sangatlah penting. Mengingat keluarga merupakan komunitas masyarakat kecil yang di dalamnya terdapat beberapa individu yang hidup bersama dengan satu  ikatan  suci  (mitsaqan  ghalidza)  yakni  perkawinan.  Maka  selayaknyalah  perkawinan sebagai  pintu  gerbang  menuju  sebuah  pembentukan  keluarga  mengedepankan  asas-asas kemanusiaan dan martabat (al-harakah al-insaniyah).
Urgensi  penghargaan  hak  asasi  manusia  (HAM)  dalam  sebuah  keluarga juga tidak lepas  dari  pandangan  Imam  Al-Ghazali  tentang al-khulliyah  al-khamsah atau al- dharuriyyah al-khams. Yaitu hak atas agama (hifzh al-din), kehidupan (hifzh al-nasf), akal (hifzh  al- ‘aql ),  keturunan  (hifzh  al-nasl)  dan  harta  (hifzh  al-mal) (Husein  Muhammad, 1999). Dari pandangan al-Ghazali tersebut, mengindikasikan lima hak dasar manusia yang bersifat universal dan urgen untuk di berikan haknya. Tidak terkecuali kepada perempuan, perempuan  memiliki  kelima  hak  dasar  yang  telah  Al-Ghazali  sebutkan  diatas. Mengacu konsep kelima dasar yang telah Al-Ghazali sebutkan diatas, maka perempuan memiliki hak untuk  memilih  pasangan  atau  calon  suami  yang  ia  ridhoi.  Bahkan,  hak  untuk  memilih pasangan tersebut harus dijaga dan tidak boleh dirampas atas dasar agama sekalipun.
Yang  lebih  fenomenal  lagi  adalah  pendapat  Abdullahi  Ahmed  An- Na’im  terkait dengan  hak  i jbar  dan  wali  mujbir  yang  dijadikan  dasar  ”syari’ah”  bahwa; Pertama, hak ijbar  dan  posisi  wali  mujbir  meskipun  merupakan  ajaran  syari’ah  atau  hukum  Islam,  tapi bertentangan dengan HAM. Kedua, diskriminasi atas nama gender dan agama tidak dapat diperlakukan di zaman sekarang (Abdullahi Ahmed An- Na’iem, 2001). Dasar argumentasi An- Na’iem  tersebut  mengutip pendapat  ustad  Mahmoud  Muhammad  Thoha (Sudan) tentang  prinsip  evolusioner  dalam  hukum  Islam  bahwa  perwalian  dari  laki-laki  kepada perempuan  dalam  al- Qur’an QS.  An- Nisa’  (4):34  dimaknai  sebagai  ketergantungan perempuan  terhadap  laki-laki  dalam  bidang  ekonomi  dan  keamanan.  Karena  sekarang perempuan  sudah  bisa  mandiri  secara  ekonomi,  maka  ketergantungan  tersebut  atau perwalian tersebut juga sudah selesai. Di era sekarang, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan  dan  tanggung  jawab  kemampuan  yang  sama  di  depan  hukum,  yang  menjamin
kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota keluarga (Abdullahi Ahmed An- Na’iem, 2001)
Dengan demikian, pendapat Husein Muhammad yang dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili dan  pendapat  Abdullahi  Ahmed  An- Na’iem  yang  dikutip  dari  Ustadz  Mahmoud Muhammad  Thoha  selaras  dan  sejalan  dengan  konteks  perempuan  masa  sekarang. Disamping itu, pandangan ahli fiqih reformis tersebut juga bersinergi dengan konsep hak asasi manusia (HAM) dalam membina sebuah keluarga.

## E. Konsep Keadilan Dalam Al- Qur’an
Untuk merekonstruksi  ulang hukum  Islam klasik dalam  konsep hak ijbar  dan  posisi wali mujbir. Maka penting kiranya untuk mengkaji konsep keadilan dalam al- Qur’an. Hal itu  karena,  al- Qur’an  merupakan  dalil  teologis  dan  teks  otentik  yang  selalu  di  jadikan argumentasi  utama  dan  pertama  dalam  menetapkan  hukum  Islam. Konsep  hak  ijbar  dan posisi  wali  mujbir  seringkali  dikaitkan  dengan  kehendak  orang  tua  untuk memberikan pasangan  yang  terbaik  kepada  anak-anaknya,  utamanya  anak  perempuan.  Kehendak  atau niat baik orang tua tersebut memang tidak dapat dipermasalahkan, mengingat pernikahan merupakan  ”perjanjian  suci”  ( mitstaqon  ghalidha).  Apabila  memperbandingkan perempuan masa dulu dengan perempuan masa kini, maka akan ditemukan perbedaan yang sangat  signifikan  baik  dari  segi  pendidikan,  pergaulan,  penampilan  dan  pemikiran.  Maka tidaklah  mengherankan  apabila  perempuan  zaman  dahulu  dicarikan  pendamping  oleh orang-orang  terdekat  si  perempuan.  Seperti  orang  tua.  Hal  itu  juga  bisa  dilihat  dalam Firman Allah dalam QS. An-Nur (24):32.
Dengan  adanya  ayat  tersebut  menjadi  dalil  legitimasi  untuk  ”orang  tua”  mencarikan pasangan  untuk  anak-anaknya.  Sebenarnya  ayat  tersebut  tidak  mengandung  problem, mengingat ayat tersebut adalah anjuran kebaikan untuk anak-anak oleh orangtuanya. Akan tetapi  yang  menimbulkan  persoalan  adalah,  ayat  tersebut  hanya  diperuntukkan  kepada perempuan dan tidak berlaku kepada laki-laki. Sehingga ayat tersebut menjadikan seorang ”ayah” berkewajiban untuk mencarikan pasangan buat anak perempuannya. Padahal dalam pernikahan,  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  yang  sama  dalam  pemilihan  jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak. Kebebasan untuk memilih  pasangan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  mendapatkan  ketenangan  dan keharmonisan rumah tangga telah Allah gambarkan dalam al- Qur’an. Sebagaimana firman Allah: َو ٗةﱠدَﻮﱠﻣ ﻢُﻜَﻨۡﯿَﺑ َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﮭۡﯿَﻟِإ ْآﻮُﻨُﻜ ۡﺴَﺘﱢﻟ ﺎ ٗﺟ َٰو ۡزَأ  ۡﻢُﻜِﺴُﻔﻧَأ  ۡﻦﱢﻣ ﻢُﻜَﻟ َﻖَﻠَﺧ  ۡنَأ ٓۦِﮫِﺘَٰﯾاَء  ۡﻦِﻣَو ٖم ۡﻮَﻘﱢﻟ  ٖﺖَٰﯾٓ َﻷ َﻚِﻟ َٰذ ﻲِﻓ  ﱠنِإ ًۚﺔَﻤ ۡﺣَر
َنوُﺮﱠﻜَﻔَﺘَﯾ ٢١
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum (30):21).
Dengan  adanya  firman  Allah  tersebut,  hak  ijbar  dan  posisi  wali  mujbir menurut penulis sudah  tidak  dapat  dipertahankan di  era  sekarang.  Hal  itu karena  bertentangan dengan  prinsip  kemerdekaan  dalam  hak-hak  keluarga  yang  tertuang  dalam  hukum Internasional  Hak  Asasi  Manusia  seperti  yang  telah  di  kupas  diatas.  Disamping  itu, pemilihan jodoh telah ditegaskan dalam Islam melalui pernyataan Rasulullah SAW.
ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ ﺎﮭﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر
: ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺖﻠﺧد ةﺎﺘﻓ نأ , ﺖﻟﺎﻘﻓ :
ﮫﯿﺧأ ﻦﺑإ ﻦﻣ ﻲﻨﺟوز ﻲﺑأ نإ
, ﻲﺑ ﻊﻓﺮﯿﻟ ﺔﺴﯿﺴﺧ , رﺎﻛ ﺎﻧأو ﺖﻟﺎﻗ ﺔھ :
ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﻲﺗﺄﯾ ﻰﺘﺣ ﻲﺴﻠﺟا
, ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ءﺎﺠﻓ
ﺎﮭﯿﻟإ رﻮﻣﻷا ﻞﻌﺠﻓ هﺎﻋﺪﻓ ﺎﮭﯿﺑأ ﻰﻟإ ﻞﺳرﺄﻓ ﮫﺗﺮﺒﺧﺄﻓ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ . ﺖﻟﺎﻘﻓ
: ﷲ لﻮﺳر ﺎﯾ , ﺎﻣ تﺰﺟأ ﺪﻗ ﻲﺑأ ﻊﻨﺻ ,
ﺊﯿﺷ ﺮﻣﻷا ﻦﻣ ءﺎﺑﻶﻟ ﺲﯿﻟ نأ ءﺎﺴﻨﻟا ﻢﻠﻋأ نأ تدرا ﻦﻜﻟو .
Aisyah  ra.  Pernah  menceritakan  mengenai  kedatangan  seorang  perempuan muda bernama Khansa binti Khidam al- Anshariyah. Ia mengatakan “ayahku telah  mengawinkan  aku  dengan  anak  saudaranya.  Laki-laki  itu  berharap dengan menikahi aku kelakuan buruknya bisa hilang. Aku sendiri sebenarnya tidak  menyukainya.  “Aisyah  mengataka:  “kamu  tetap  duduk  disini  sambil menunggu  Rasulullah  saw.”.  begitu  Nabi  datang,  dia  menyampaikan persoalannya  tadi.  Nabi  kemudian  memanggil  ayahnya,  lalu  memintanya agar  menyerahkan  persoalan  perjodohan  itu  kepadanya  (anak  perempuan itu). Si perempuan kemudian mengatakan kepada Nabi: “Wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku. Akan tetapi, aku hanya  ingin  memberitahukan  kepada  kaum  perempuan  bahwa  sebenarnya para bapak tidak memiliki ha katas persoalan ini ”.
Dengan  adanya  hadist  diatas,  memberikan  penjelasan  bahwa  sebenarnya  Nabi Muhammad  memberikan  kebebasan  kepada  perempuan  untuk  memilih  dengan  siapa  dia akan  menikah.  Nabi  Muhammad  memberikan  proyeksi  kepada  perempuan  untuk  berani memberi  keputusan  terkait  persoalan  keluarganya.  Dengan  demikian,  Islam  menjunjung kebebasan hak asasi perempuan dalam memilih dengan siapa ia akan menikah.
Mengenai  kaidah  lahirnya  hukum  fiqih  terkait  konsep  hak  ijbar  dan  wali  mujbir  itu sebenarnya  tidaklah  terlepas  dari  kultur  masyarakat  Arab  yang  patriarkhi.  Tradisi  Islam hingga  sekarang  masih  bernuansa dan  berbau patriarkhi.  Konsekuensinya,  kaidah  hukum Islam  yang  bersumber  dari  al- Qur’an,  hadist  diinterpretasi  oleh  dan  untuk  kepentingan laki-laki,  hal  itu  bisa  dilihat  dari  kedudukan  dan  peran  perempuan  dalam  Islam (Murtada Muthahari,  1997). Posisi  dan  peran  perempuan  dalam  Islam  tidak  bisa  dilepaskan  begitu saja dengan tradisi masyarakat Arab yang patriarkhi. Sehingga antara ajaran, nilai-nilai dan s yari’at  Islam  dengan  budaya  dan  tradisi  masyarakat  Arab  berjalan  berkelindan  dalam gerak ruang dan waktu. Tokoh feminis Muslim Riffat Hassan (Maroko) mengatakan bahwa Undang-Undang  yang cenderung memberi tekanan terhadap kebebasan perempuan dalam dunia  Isl am  atas  nama  ”islamisasi”  dan  berakar  dari  teologi  Islam,  itu  sebenarnya merupakan  alat  untuk  meminggirkan  perempuan  dan  bukan  untuk  membebaskan perempuan (Riffat Hasan, 1990). Alih-alih untuk melindungi perempuan, konsep hak ijbar dan wali mujbir justru menguatkan fondasi untuk kepentingan laki-laki.

## F. Penutup
Dalam fiqih  perempuan  ”tidak”  boleh  memilih  pasangan  hidup  sendiri,  karena  hak memilih itu berada di tangan kuasa bapak. Larangan tersebut di dasarkan kepada beberapa hadist  Nabi yang  melarang perkawinan  seorang  perempuan  tanpa  adanya  wali. Apabila fiqih  tersebut dikaji  ulang,  hukum  fiqih  yang  memberikan  penetapan  hukum  yang demikian tidak terlepas dari pengaruh teks agama Islam yakni al- Qur’an yang bias gender dan hadist-hadist yang misoginis (membenci perempuan). Teks tersebut saling berkelindan dan  saling  mempengaruhi  terhadap  sosial  budaya  setempat  dimana  Wahyu  Allah  turun. Oleh  karena  itu,  membaca  atau  menafsirkan  teks  Al- Qur’an  dan  hadist  tidak  bisa dilepaskan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Arab kala wahyu tersebut turun. Hal
itu  dengan  satu  tujuan  untuk  menegakkan  kembali  hak-hak  perempuan  yang  sebenarnya telah dijamin oleh Al- Qur’an.
Untuk  melakukan  dekonstruksi  teks  atas  al- Qur’an  dan  hadist  sepertinya  perlu  untuk mengikuti bahasa Mohammed Arkoun bahwa, kita akhirnya memerlukan pembacaan ulang dan  dekonstruksi  atas  teks-teks  keagamaan  lama  yang  bias  gender.  Penafsiran  baru  atas teks-teks  keagamaan  perlu  dilakukan,  justru  untuk  menemukan  kembali  pesan-pesan keagamaan  yang  perennial,  bahwa  sejatinya  agama  memberi  perintah  kepada  umat manusia  tentang  keadilan.  Juga  seperti  yang  menjadi  ajakan  Riffat  Hassan,  bahwa meskipun  banyak  umat  muslim  telah  melakukan  kajian  terhadap  teks  al- Qur’an,  tapi kekerasan  terhadap  perempuan  tidak  akan  berhenti.  Akan  tetapi  keadilan  terhadap perempuan  akan  terwujud  manakala  umat  manusia  meninggalkan  pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang bias patriarkhi.

## Daftar Pustaka
Murtadha Muthahari, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, terj. M. Hashem, Bandung: Lentera Basritama, 1997.
Riffat  Hassan, Teologi  Perempuan  Dalam  Tradisi  Islam:  Sejajar  di  Hadapan  Allah,  Dalam Jurnal Ulumul Qur’an , No.4, tahun 1990.
Husein  Muhammad,  Refleksi  Teologis  Tentang  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Dalam “ Menakar Harga Perempuan ”, Syafiq Hasyim (Ed), Bandung: Mizan, 1999.
Husein  Muhammad, Fiqih  Perempuan:  Refleksi  Kyai  Atas  Wacana  Agama  &  Gender, Yogyakarta: LKiS, 2002.
Abdullahi  Ahmed  An- Na’iem, Dekonstruksi  Syari’ah:  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi Manusia & Hubungan Internasional Dalam Islam, terj, Ahmad Suaedy & Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta: LKiS,2001.
Siti Musdah Mulia, Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press, 2006. Siti Musdah Mulia, Perempuan & Hukum, Jakarta: YOI,2008. Mas dar farid Mas’udi, Islam & Hak Reproduksi Perempuan, Bandung: Mizan, 1997. Istibsyarah, Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al- Sya’rawi , Jakarta: Teraju Mizan, 2004.
Jamal  Al-Banna, al- Mar’ah  wa  al -Muslimah  Bayna  Tahriri  al- Qur’an  Wataqyidu  al - Fuqaha’ , Mesir: Dar al-Fikr al-Islami, 1998.
M.  Ghufron  H.  Kordi  K, HAM  Tentang  Kewarganegaraan,  Pengungsi,  Keluarga  & Perempuan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Disusun oleh Pusat Studi Kajian Wanita & Gender, Universitas Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2007.
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press,2007. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rieneka Cipta, 2005. Mohammad  Asmawi, Nikah  Dalam  Perbincangan  dan  Perbedaan, Yogyakarta: Darussalam,2004.
Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia,  Yogyakarta:  Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.
Kasmuri Slamet, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Untuk Perkawinan),
Jakarta:Kalam Mulia, 1998.
Sidi  Nazar  Bakri, Kunci  Keutuhan  Rumah  Tangga  (Keluarga  Yang  Sakinah), Jakarta:  CV. Pedoman  Ilmu Jaya, 1993.Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007.
Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu keperempuanan Dalam Islam, Bandung:2001.
Mashood  A.  Baderin, International  Human  Rights  and  Islamic  Law,  New  York:  Oxford University Press, 2003.