Universitas Dharmawangsa
69

## FUNGSI KEUCHIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GLUMPANG BARO KABUPATEN PIDIE
Oleh : Halimah, Halik

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini:  a)  Untuk  mengetahui  sejauhmana  fungsi Keuchik  dalam  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Glumpang  Baro  Kebupaten Pidie.  b)  Untuk  mengetahui  hambatan  apa  saja  yang  dialami  Keuchik  dalam pelayanan publik tersebut. c) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh  Keuchik  untuk  menaggulanginya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif-kualitatif. Mengambil sampel 60 orang dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  fungsi  Keuchik  Gampong  dalam  pelayanan  publik  sangat  menentukan keberhasil  di  segala  sektor  pembangunan  Gampong,  tidak  terlepas  dari didukung masyarakat secara nyata dalam proses pembangunan tersebut, selain itu upaya mamajukan pemerintahan dan pembangunan Gampong, orang yang sangat berperan yaitu Keuchik. Fungsi Keuchik dalam pelayanan publik belum sepenuhnya  terlaksana  dikarenakan  dijumpai  berbagai  faktor  penghambat. Hambatan-hambatan dimaksud antara lain Keuchik belum sepenuhnya berhasil dalam  pelayanan  publik  dikarenakan  sarana  dan  prasarana  dalam  rangka pelayanan publik belum memadai seperti kantor Keuchik belum ada, komputer juga belum ada, kemampuan Keuchik masih terbatas, karena dalam pelayanan publik  khususnya  dalam  pembuatan  surat  menyurat  sudah  menggunakan komputer, sementara perangkat gampong di beberapa Gampong belum mampu mengoperasikan komputer.
Kata Kunci : Fungsi, Keuchik, Peayanan Publik.
Universitas Dharmawangsa 70

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor. 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  disebutkan  bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan badan
permusyawaratan Gampong yang disebut juga dengan Tuha Peut atau nama  lain.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  Organisasi  Pemerintah  yang  terendah  disebut  dengan Desa.  Yang    dimaksud  dengan  Pemerintah  Desa    berdasarkan  pasal  1 Nomor  2  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  adalah penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Keberhasilan  Pemerintahan  dan  pembangunan  masyarakat yang  universal,  tidak  terlepas  dari  peran  serta  Pemerintah  Gampong dalam  hal  ini  Keuchik  Gampong  yang  menyelenggarakan  semua pelayanan  publik  atau  masyarakat.  Keberhasilan  Pemerintahan  di tingkat  Gampong  banyak  hal  yang  ikut  mempengaruhinya  seperti kemampuan manajemen pelaksana dalam melakukan pelayanan publik serta  dalam  melaksanakan  berbagai  hal  yang  berkaitan,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  pelaksanaan  pembangunan tersebut  terutama  yang  menyangkut  dengan  perencanaan,  pegawasan dan  teknik  pelaksanaan  pembangunan  itu  sendiri.  Fungsi  Keuchik Gampong  dalam  pelayanan  publik  sangat  menentukan  keberhasil  di segala  sektor  pembangunan  Gampong,  tidak  terlepas  dari  didukung masyarakat  secara  nyata  proses  pembangunan  sangat  besar kemungkinan  pembangunan  yang  dimaksud  tidak  berjalan sebagaimana  diharapkan  oleh  semua  pihak.  Bila  hal  ini  terjadi  akan memberikan  dampak  negatif  terhadap  proses  pertumbuhan  dan dinamika  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  Gampong.  Jadi  dalam upaya  mamajukan  pemerintahan  dan  pembangunan  Gampong,  orang yang  sangat  berperan  adalah  Pemerintah  Gampong  itu  sendiri  yaitu Keuchik,  dan  unsur  Pemerintah  Gampong.  Pemerintah  Gampong
Universitas Dharmawangsa
71
paling berperan dalam pelayanan  masyarakat dan juga  menyukseskan pembangunan  dalam  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  terhadap pelaksanaan pembangunan sedang dijalankannya.
Penyelenggaraan  tugas-tugas  Pemerintahan  dan  Pembangunan dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Gampong  semuanya  bersumber  dari Pemerintah  tingkat  atas  baik  dari  Pemerintah  Mukim,  Pemerintah Kecamatan,  Kabupaten  bahkan  dari  Pemerintah  Pusat.  Sistem pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Gampong dalam  hal  ini  Keuchik  Gampong  harus  dilaksanakan  berdasarkan Peraturan  PerUndang-Undangan  yang  berlaku.  Dalam  rangka pelaksanaan  urusan  rumah  tangga  Gampong  terdapat  dua  dimensi administrasi  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Pemerintahan  Gampong yaitu pelaksanaan administrasi  dalam  arti luas untuk  mencapai tujuan dan  keiginan  masyarakat  dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan fisik  dan  mental,  dan  pelaksana  administrasi  perkantoran  yang merupakan tugas  Keuchik dan perangkat gampon untuk memberikan pelayanan public
Berbagai  proses  administrasi  Pemerintahan  Gampong  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  untuk  kepentingan  masyarakat  oleh karena  itu  pelayanan  Pemerintahan  Gampong  khusus  menyangkut dengan pelayanan administrasi Gampong haruslah dilaksanakan dalam suatu  sistem  secara  utuh  dan  terpadu  baik  dilihat  dari  unsur administrasi  yang  luas  atau  dalam  mewujutkan  keinginan  masyarakat didalam  rangka  perwujudan  otonomi  gampong  maupun  pelaksanaan administrasi  arti  sempit  yaitu  pelayanan  administrasi  Gampong. Menampung  aspirasi  masyarakat  merupakan  tugas  Keuchik  dan Perangkat  Gampong  lainnya  aspirasi  tersebut  harus  diterima  dan memusyawarahkan  dengan  para  Tuha  Peut.  Secara  umum  prinsip pelayanan  publik  adalah  cepat,  tepat,  prosedur,  memudahkan  dan jangan  mempersulit,  karena  keberadaan  atau  adanya  pemimpin bersama perangkatnya adalah untuk melayani dan memperlancar roda Pemerintahan  Gampong  serta  pelayanan  publik  yang  optimal.  Dalam
Universitas Dharmawangsa
72
pelayanan  pembangunan  baik  pembangunan  dalam  bidang  politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya maupun dalam bidang lainnya perlu  adanya  komunikasi  dengan  berbagai  pihak  yang  terkait  bahkan dengan  masyarakat  dimana  pembangunan  tersebut  dilaksanakan. Peranan  media  massa  dewasa ini sangat membantu masyarakat  dalam menerima  berbagai  informasi  baik  mengenai  pembangunan  maupun informasi  lainnya  yang  berkenaan  dengan  pelayanan  masyarakat. Dengan  adanya  media  massa  ini  masyarakat  lebih      mengerti  dan memahami bagaimana  semestinya pelayanan  yang harus  diterima  dan diberikan  oleh  pemerintah.  Melalui  media  massa  komunikasi  akan terjalan antara pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa banyak hal yang menyebabkan  sekelompok  masyarakat  sukar  menerima  perubahan. Oleh karena  itu  disinilah letak  peranan  seorang pemimpin yang harus dilaksanakan  melalui  media-media  komunikasi  dalam  hal  ini  Keuchik juga  selaku  komunikator  pembangunan  Gampong  jadi  lengkaplah peranan  seorang  pemimpin  dalam  menghadapi  hambatan  terhadap proses  perubahan  dalam  suatu  masyarakat.    Seorang  Keuchik  sebagai perpanjangan  tangan  Pemerintah  yang  berada  ditingkat  Kecamatan, menggunakan  berbagai  teknik  atau  metode  agar  masyarakat  dapat mengerti  dan  memahami  arti  pentingnya  pelaksanaan  pembangunan, apabila  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  sempurna,  maka  pelaksanaan pembangunan yang diarahkan ke Gampong-Gampong akan membawa hasil  yang  memuaskan.  Sistem  informasi  dan  komunikasi  yang  tepat dan  terarah  serta  terpadu  perlu  sekali  dilakukan  dalam  upaya pelaksanaan  pembangunan.  Hal  ini  dapat  pula  dilakukan  karena adakalanya  keinginan  dan  kepentingan  antara  masyarakat  dan pemerintah  sering  kali  terjadi  benturan,  sehingga  banyak  masalah- masalah  yang  perlu  segera  diselasaika.  Tujuan  pem-bangunan  adalah menciptakan  swadaya  dimana      masyarakat  Gampong  menjadi  subjek dan  bukan  objek  pembangunan.  Namun  kesenjangan  dan  tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan masih tetap terjadi. Salah satu
Universitas Dharmawangsa
73
penyebabnya  adalah  masalah  peranan  Keuchik  dalam  memberikan informasi  pembangunan,  yang  sebenarnya  harus  diterima  oleh masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Pada  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  penelitiannya  antara  lain  adalah  sebagai berikut :
1. Sejauhmana  fungsi  Keuchik  dalam  pelayanan  publik  di  Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie?
2. Hambatan  apa  saja  yang  dialami  Keuchik  dalam  pelayanan  publik tersebut?
3. Upaya apa saja yang dilakukan  untuk menanggulanginya?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pada pelaksanaan penelitian ini yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Untuk  mengetahui  sejauhmana  fungsi  Keuchik  dalam  pelayanan publik di Kecamatan Glumpang Baro Kebupaten Pidie.
b. Untuk  mengetahui  hambatan  apa  saja  yang  dialami  Keuchik  dalam pelayanan publik tersebut.
c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk
menaggulanginya .
1.4. Metode Penelitian
Adapun  lokasi  dalam  pelakasanaan  penelitian  ini  adalah  di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, dengan waktu penelitian mulai tanggal 3 September  sampai dengan 3 Desember 2018. Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif,  dalam  melaksanakan penelitian ini menggunakan  data yang kongkrit serta keterangan yang
Universitas Dharmawangsa
74
akurat  yag  sangat  dibutuhkan,  oleh  karena  itu  dalam  penulisannya menggunakan pendekatan deskriptif.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  beberapa  Gampong  yang dijadikan  sampel  populasi  adalah  seluruh  Perangkat  Pemerintah Gampong  pada  Kecamatan  GlompangBaro  dan  seluruh  masyarakat dalam Gampong pada kecamatan Glumpang Baro.
Pengembilan  sampel  yang  dilakukan  dengan  cara  purposif sampling  artinya  tidak  semua  populasi  ditetapkan  sebagai  sampel melainkan  diambil  secara  acak  yang  dapat  mewakili  keseluruhan populasi.  Oleh  karena  itu  yang  ditetapkan  sebagai  sampel  responden antara lain adalah : a) Keuchik 3 orang, b) Sekretaris Gampong 3 orang, c) Tuha Peuet Gampong 12 orang, d) Perangkat Gampong 12 orang, e) Masyarakat Gampong 30 orang sebagai pengguna layanan, dan jumlah total responden adalah sebanyak 60 orang.

## 2. Landasan Teoritis

## 2.1 Pengertian Keuchik
Dalam  pasal  1  Nomor  12  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Tata  cara  Pemilihan  dan  Pemberhentian  Keuchik  di  Aceh disebutkan: “Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan  rumah tangganya  sendiri.  Sedangkann  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun 2003  tentang  Pemerintah  Gampong  menyebutkan  bahwa  Keuchik adalah  badan  Eksekutif  Gampong  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah Gampong.  Keuchik  adalah  pejabat  Pemerintah  Gampong  yang  berhak menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri,  dipilih  langsung  oleh masyarakat.    Pengertian  Keuchik  menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  7  Tahun  2000  menyebutkan  bahwa Keuchik  adalah:  “Orang  yang  dipilih  dan  dipercaya  oleh  masyarakat serta  diangkat  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  untuk memimpin  Pemerintah  Gampong”.  Beberapa  pengertian  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  Keuchik  merupakan  orang  dipilih  oleh  masyarakat
Jurnal Warta Edisi : 61
Universitas Dharmawangsa 75
Gampong  dan  diangkat  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk  menjadi pemimpin  di  Gampong  yang  mempunyai  tugas  melayani  masyarakat sesuai  dengan  kebutuhan  yang  menyangkut  dengan  Pemerintah  dan Pembangunan.
2.2 Pengertian Pelayanan
Pelayanan  adalah  merupakan  orang  yang  kerjanya  melayani”. Dengan  demikian  pengertian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa pelayanan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang, sekelompok orang bahkan oleh Pemerintah untuk melayani orang lain. Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  M.  Ali,  (2012:14)  dalam Kamus  Bahasa  Indonesia  merumuskan  pengertian  pelayanan  adalah  : “Usaha  untuk  melayani  kebutuhan  orang  lain  atau  dari  pengertian melayani  yang  berarti  membantu  menyiapkan  (mengurus)  apa  yang diperlukan  seseorang”.  Pendapat  lain  yang  dikemukakan  oleh  Bajuri, (2012:31)  pelayanan  prima  adalah  :  “Kemampuan,  sikap,  perhatian, tindakan dan tanggung jawab”. Pelayanan yang dituntut saat ini adalah pelayanan prima yang dapat memenuhi harapan masyarakat atau lebih baik  dari  standar  dan  azas-azas  pelayanan  publik.  Dalam  organisasi publik  hal  ini  telah  menjadi  tuntutan  sejaik  munculnya  teori  negara baru tentang azas keadilan. Oleh karena itu dalam pelayanan primapun perlu adanya standar pelayanan sebagai ukuran yang telah ditentukan untuk  pembakuan  pelayanan  yang  baik  dan  adil.  Bila  seluruh pelayanan telah memiliki standar, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan  yang  baik,  sehingga  secara  kontinue  akan  dapat  disebut prima.

## 2.3 Publik
Publik  pada  dasarnya  berasal  dari  bahasa  Inggris  “Public”  dan Publik dapat diartikan tiga hal yaitu :
a. Umum,  misalnya  :  Public  Unility  adalah  data  perusahaan  umum atau Public Ondership adalah data milik umum;
Universitas Dharmawangsa 76
b. Masyarakat,  misalnya  :  Public  Relation  adalah  arti  hubungan masyarakat,  Public  Service  adalah  arti  pelayanan  masyarakat,  dan Public Interest adalah arti kepentingan masyarakat;
c. Pemerintah atau Negara, misalnya : Public Administration adalah arti Administrasi  Negara,  Public  Buildup  adalah  arti  Gedung  Negara, dan Public Finance adalah arti Keuangan Negara.
Menurut  pendapat  Inu  Kencana  Syafiie  Dkk  (2013:18) mengatakan bahwa yang dikatakan Publik adalah : “Sejumlah manusia yang  memiliki  kebersamaan  berpikir,  perasaan,  harapan,  sikap  dan tindakan  yang  benar  dan  baik  berdasarkan  nilai-nilai  norma  yang mereka  miliki”.  Menurut  pendapat  Harbani  Pasolong  (2012:6) menjelaskan bahwa Publik adalah lima perspektif yaitu :
1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi  dari  interaksi  kelompok  yang  melahirkan  kepentingan masyarakat;
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri;
3. Publik  sebagai  perwakilan  kepentingan  bagi  masyarakat,  yaitu kepentingan Publik diwakili melalui suara;
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari  individu-individu  yang  tidak  berhubungan  satu  sama  lain, namun  dalam  jumlah  yang  cukup  besar  mereka  menimbulkan tuntutan  pelayanan  birokrasi.  Karena  itu  posisinya  juga  dianggap sebagai Publik;
5. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik, karena partisipasi  masyarakat sebagai keikutsertaan  warga negara  dalam  seluruh  proses  penyelenggaraan  pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

## 2.4. Pelayanan Publik
Pengertian  pelayanan  publik  berdasarkan  ayat  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Jurnal Warta Edisi : 61
Universitas Dharmawangsa 77
Publik  adalah  :  Kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan pendududk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan  publik.  Secara  sederhana  kebijakan  publik  adalah  segala sesuatu  yang  diputuskan  oleh  Pemerintah  untuk  dikerjakan  maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola sektor pertanian,  terutama  menetapkan  harga  beras,  minyak  goreng  cengkeh dan  tebu.  Pada  saat  yang  sama  memutuskan  untuk  tidak  mengelola sayur  mayur,  buah-buahan  dan  kentang.  Konsekwensi  dari  pada keputusan  Pemerintah  tersebut  adalah  merupakan  perubahan  dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa publik. Dari uraian tersebut diatas  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  pengadaan barang  dan  jasa,  baik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  maupun  non Pemerintah.  Adapun  barang  swasta  dicirikan  oleh  adanya  revalitas, seperti  baju,  sepatu  dan  lain-lain.  Baik  barang  publik  maupun  privat disektor  permintaan  (demand)  ditentukan  oleh  produsen  yang bertujuan  mencari  keuntungan,  persediaan  barang  publik  ditetapkan melalui proses politik. Diantara keduanya terdapat barang swasta yang memiliki  nilai  strategis  sehingga  mengundang  campur  tangan Pemerintah  untuk  mengelolanya.  Misalnya  pangan,  industri  pupuk, industri  kimia,  industri  otomotif  dan  sebagainya.  Di  sisi  lain  juga terdapat  barang  publik  dimana  swasta  tertarik  untuk  mengelolanya seperti  jalan  tol,  kesehatan,  pendidikan,  sampah,  air  minum  dan sebagainya.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  publik memiliki masalah sosial, ekonomi dan politik.
Dalam  pelayanan  publik,  efektivitas  dan  efisiensi  saja  tidak dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan publik tidak dapat dihindari. Pentingnya  ukuran  ini  juga  memperhatikan  bahwa  Birokrasi  Publik cenderung  menghindari  kelompok  miskin  rentan  dan  terpencil. Sementara  itu  telah  umum  diketahui  antara    efisiensi  dan  efektivitas
Universitas Dharmawangsa
78
merupakan  the  big  trade  off.  Ketika  Pemerintah  memacu  efisiensi pelayanan  publik  untuk  lapisan  bawah,  miskin  dan  terpencil  yang biasanya  diabaikan.  Pelayanan  untuk  kelompok  ini  memerlukan  biaya besar  yang  biasanya  berupa  subsidi,  pengobatan  gratis  dan  murah. Pelayanan  jenis  ini  hanya  mungkin  diproduksi  jika  Pemerintah memiliki  Sumber Daya yang cukup besar, namun  demikian  efektivitas pelayanan  juga  dapat  dilakukan  dengan  memilah-milah  kelompok sasaran guna diberlakukan jenis kebijakan yang berbeda.
Menurut  pendapat  Tjiptono  (2014  :124)  memberikan  batasanya tentang  pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen  serta  ketepatan  penyampaiannya  dalam  mengimbangi harapan  konsumen.  Sedangkan  menurut  pendapat  Kotler  (2013  :83) mendefinisikan  pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  atau  tindakan  yang dapat  ditawarkan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak  mengakibatkan  kepemilikan apapun.  Menurut  pendapat  lain  Norman  (2013  :134)  pelayanan  tidak berwujud  tetapi  bisa  dirasakan.  “Hakikat  pelayanan  adalah usaha/kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepuasan. Dilayani rasa/penilaian tentang kegiatan yang  diterima atas tindakan pelayan”. Kebijakan  publik  merupakan  segala  sesuatu  yang  diputuskan  oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan.
2.5. Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong
Dalam  pasal  2  Qanun  Kabupaten  Pidie  Nomor  8  Tahun  2011, yaitu  tentang  Pemerintah  Gampong  dijelaskan  bahwa  Gampong mempunyai  tugas  menyelenggara-kan  Pemerintahan  secara  otonomi, dan  melaksanakan  pembangunan,  Melestarikan  adat  membina  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan  syariat  Islam.  Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  8  diatas  dan  dalam  pasal  9  disebutkan  pula Gampong mempunyai fungsi antara lain adalah:
Universitas Dharmawangsa 79 a. Menyelenggarakan  Pemerintahan  secara  otonomi  berdasarkan  azas otonomi  asli, azas desentralisasi, maupun  azas dekonsentrasi tugas pembantuan,  segala  urusan  Pemerintahan  lain  yang  berada  di Gampong.
b. Pelaksanaan  pembangunan,  baik  pembangunan  fisik  maupun pelestarian  lingkungan  hidup  maupun  pembangunan  mental spiritual Gampong.
c. Pembinaan kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong.
d. Peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam.
e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya
persengketaan,  atau  perkara-perkara  adat  dan  adat  istiadat  di Gampong.
Tugas,  dan  fungsi  Gampong  untuk  menjelankan  roda Pemerintahan  di  tingkat  Gampong  dan  juga  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Peraturan  PerUndang-Undangan  yang  berlaku.    Untuk menciptakan  kondisi  yang  harmonis,  adil,  sejahtera  serta  menciptakan rasa  aman  dalam  menjalankan  tugas  dalam  bidang  Pemerintahan  dan pembangunan maka Keuchik diharapkan pro aktif dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.
2.6. Tugas dan Fungsi Keuchik
Sebagaimana  yang  ditulis  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun 2009 tentang  Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik  di Aceh disebutkan dalam pasal 1 Nomor 12 tentang pengertian Keuchik yaitu : Keuchik  atau  nama  lain  adalah  pimpinan  suatu  Gampong  yang memiliki  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan  rumah tangganya  sendiri.  Kemudian  di  dalam  Qanun  Preovinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pemerintahan  Gampong dalam Provinsi Naggroe  Aceh  Darussalam  mnyatakan bahwa Keuchik
Jurnal Warta Edisi : 61 Juli 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa 80 adalah Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong. Tugas dan fungsi Keuchik adalah :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
b. Membina  Kehidupan  beragama  dan  pelaksanaan  Syariat  Islam dalam masyarakat
c. Menjaga  dan  memelihara  kelestarian  adat  dan  adat  istiadat, kebiasaan-kebiasaan  yang  hidup  dan  berkembang  ditengah-tengan masyarakat
d. Membina  dan  memajukan  perekonomian  masyarakat  serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
f. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam masyarakat
g. Mengajukan  rancangan  Reusam  Gampong  kepada  Tuha  Peut Gampong  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong.
h. Mengajukan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Gampong kepada  Tuha  Peut  Gampong  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan selanjutnya  ditetapkan  menjadi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Gampong.
i. Keuchik  mewakili  Gampongnya  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Penelitian
3.1.1. Fungsi Keuchik Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Glumpang Baro
Ada beberapa bidang kegiatan yang telah dilaksanakan Keuchik Gampong  dalam  kecamatan  Glumpang  Baro  khususnya  dibeberapa Gampong yang dijadikan sampel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik  antara lain : 1. Bidang pendidikan
Universitas Dharmawangsa 81
Dalam  rangka  meningkatkan  kecerdasan  setiap  warga  negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Sebagai konsekwensi dari komitmen tersebut setiap warga memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan  yang    bermutu  setidak-tidaknya  9  tahun.  Sasaran  yang ingin  di  capai  dalam  peningkatan  pendidikan  yang  berkualitas  pada lima  tahun  kedepan  adalah  :  a)  Meningkatkan  mutu  pendidikan  anak usia  dini,  b)  Meningkatkan  jumlah  anak  yang  terlayani  pada pendidikan  dasar,  dan  c)  Meningkatkan  peran  masyarakat  dalam pembangunan  pendidikan  usia  dini,  dasar  dan  menengah.  Arah kebijakan  atau  sasaran  peningkatan  kualitas  pendidikan  masyarakat akan  dilaksanakan  sebagai  berikut  :  a)  Peningkatan  mutu  pendidikan non  formal  dengan  cara  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  kualitas kelembagaan  serta  sarana  prasarana  TPA,  b)  Upaya  pemerataan memperoleh  pendidikan  dan  pengembangan  budaya  baca  pada masyarakat,  dan  c)  Peningkatan  ketrampilan  masyarakat  khususnya RTM produktif.
2. Kesehatan Upaya  mencapai  keberhasilan  pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental,  selama  ini  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  relatif rendah  terutama  masyarakat  miskin.  Tingginya  angka  kematian  ibu melahirkan  dan  bayi,  rendahnya  gizi  masyarakat  hal  ini  diperparah oleh  jauhnya  jangkauan  pelayanan  kesehatan,  sehingga  secara  umum mutu  kesehatan  masyarakat  sangat  rendah.  Untuk  memperbaiki keadaan tersebut kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan kepada: a)  Peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan,  b)  Pengembangan jaminan  kesehatan  bagi  penduduk  terutama  penduduk  miskin,  dan  c) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan serta perilaku hidup sehat. 3. Sarana prasarana
Bidang  sarana  dan  prasarana  merupakan  faktor  pendukung utama terhadap pelaksanaan bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan lainnya,  arah  kebijakan  bidang  sarana  prasarana  antara  lain  :  a)
Universitas Dharmawangsa 82
Penyediaan  sarana  Transportansi  yang  layak,  b)  Sarana  prasarana pemerintahan  (kantor),  c)  Sarana  prasarana  pemukiman,  d)  Sarana prasarana pertanian, dan e) Sarana prasarana penunjang lain. 4. Lingkungan Hidup
Arah  kebijakan  lingkungan  hidup  yang  perlu  dijaga kelestariannya agar pemikiman tertata dengan baik dan nyaman adalah: a)  Penyehatan  lingkungan,  b)  Pengelolaan  persampahan,  c) Penyuluhan, dan d) Sosialisasi kesehatan lingkungan. 5. Sosial Budaya
Arah  kebijakan  sosial  budaya    lebih  ditujukan  pada pengembangan nilai-nilai budaya terutama seni budaya.
6.  Modal Usaha Kelompok Masyarakat
Pembangunan  bidang  ekonomi  mikro  dan  usaha  masyarakat karena  sektor  tersebut  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam meningkatkan  taraf  hidup  dan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat. Arah  kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam  pemberdayaan  koperasi dan  usaha  masyarakat  adalah  :  a)  Pengembangan  dan  peningkatan usaha  kecil,  b)  Penambahan  modal  kelompok  SPP/UEP  agar  akses modal  bagi  masyarakat  miskin  lebih  mudah,  dan  c)  Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok.
7. Pertanian, Kehutanan, Peternakan Pembangunan  bidang  pertanian  dan  Peternakan  selama  ini mempunyai  peran  yang  cukup  strategis  dalam  peningkatan  ekonomi rakyat  karena  sektor  ini  menggantungkan  hidup  sebagian  besar masyarakat  di  Kecamatan  Glumpang  Baro  Kabupaten  Pidie  Arah kebijakan  diimplimentasikan:  a)  Peningkatan  produksi  dan  mutu  hasil pertanian/peternakan,  b)  Peningkatan  kemampuan  pelaku  pertanian, dan c) Peningkatan sarana prasarana.
3.1.2. Peranan Pemimpin Dalam Pelayanan Masyarakat
Tanpa  adanya  swadaya  masyarakat  dan    partisipasi  aktif  dari masyarakat  terhadap  pembangunan,  usaha    tersebut  tidak  akan
Universitas Dharmawangsa
83
terlaksana  sebagaimana  yang  diharapkan  demikian  pula  sebailiknya, Dalam  melaksanakan  kepemimpinannya  Pemerintah  Gampong,  dalam hal  ini  Keuchik  selaku  pemimpin  di  Gampong  dituntut  untuk menciptakan  suatu  iklim  yang  kondusif  bagi  terciptanya  suasana interaktif,  suasana  hubungan  komunikasi  timbal  balik  antara  Keuchik sebagai  pimpinan  dengan  masyarakat  sebagai  pengikutnya.  Dalam usaha  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  yang  akan  menimbulkan swadaya  bagi  Pembangunan  fisik  Gampong.  Dengan  komunikasi  dan kerjasama yang  perlu  dijalin   dengan berbagai unsur yang  ada dalam masyarakat,  terutama  Pemimpin  informal,  yang  ada  di  Gampong diharapkan  dapat  menimbulkan  swadaya  masyarakat.  Sebagaimana diketahui  bahwa  Pemerintah    Gampong  sangat  potensial  terhadap pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu  Pemerintah  Gampong  bersama-sama  dengan  masyarakat  harus saling  mendukung  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  atau program-program  pembangunan  yang  diarahkan  ke  Gampong.  Tanpa adanya  dukungan  masyarakat  mustahil  pemerintah  Gampong  dapat melaksanakan  semua  program    tersebut.  Seiring  jalannya  program pembangunan  Gampong  masyarakat  Gampong  diikutsertakan  dalam setiap  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan.  Keuchik merupakan promotor dalam berbagai kegiatan sosial dalam masyarakat khususnya  di  Gampong-Gampong  seperti  dalam  kegiatan  PKK,  ia selalu  mengharapkan  dan  mengarahkan  kepada  para  wanita  baik remaja  putri  maupun  ibu-ibu  untuk  dapat  saling  membantu  dalam setiap kegiatan PKK terutama yang dilaksanakan di Gampong maupun yang  dilaksanakan  di  Ibukota  Kecamatan.  Sebagai  penggerak  kegiatan PKK  di  Kecamatan  Glumpang  Baro  Kabupaten  Pidie  dalam  jangka waktu  setahun  sekali  biasanya  dilaksanakan  lomba  masak  memasah dan ketrampilan lain yang diikuti oleh semua organisasi PKK yang di di Gampong-Gampong  dalam  Kecamatan  Glumpang  Baro.  Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang diperlombakan  dalam kegiatan  PKK  di tingkat Kecamatan  untuk
Universitas Dharmawangsa
84
kegiatan  bidang  masak  memasak  yaitu  memasak  makanan  dengan bahannya non beras.
Sedangkan  kegiatan  ketrampilan  yang  diperlombakan  adalah cara  merangkai  bunga  dan  beberapa  ketrampilan  lain  bidang kewanitaan. Kegiatan kesenian merupakan suatu kegiatan yang sangat disukai oleh generasi muda baik di Gampong maupun di Kota, karena seni  merupakan  suatu  keindahan  yang  melambangkan  kepribadian seseorang.  Sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kegiatan  kesenian  ini  tidak  dilaksanakan perlombaab, kecuali hanya kegiatan rebana yang diselenggarakan oleh anak-anak  di  bawah  umur  15  tahun  yang  dilaksanakan  khusus  pada saat Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Olah Raga merupakan salah satu  kegiatan  yang  sangat  digemari  oleh  para  remaja  baik  putra maupun  putri,  karena  dengan  berolah  raga  semua  genarasi  muda diharapkan  akan  menjadi  generasi  muda  yang  sehat  dan  tangguh dalam  menjalankan  kehidupan  dan  cita-citanya.  Membina  genarasi muda  melalui  kegiatan  oleh  raga  diselenggarakan  di  Kecamatan Glumpang  Baro  Kabupaten  Pidie  terutama  di  beberapa  Gampong dirasakan  masih  kurang,  hal  ini  disebabkan  fasilitas  yang  tersedia belum memadai jika dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap kegiatan  tersebut.  Sesuai  dengan  kenyataan  yang  ditemui  dari penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  Gampong  dalam Kecamatan  Glumpang  Baro  Kabupaten  Pidie  yang  telah  memiliki sarana  /  fasilitas  kegiatan  oleh  raga  seperti  lapangan  bola  volly  dan lapangan  bola  kaki,  sedangkan  fasilitas  oleh  raga  yang  lain  belum dimiliki  sehingga  apabila  ada  genarasi  muda  atau  kalangan  tua  yang hendak  mengikuti kegiatan  olah raga lain  mereka harus datang ke ibu kota  Kecamatan  atau  ke  Kabupaten.  Melalui  berbagai  kegiatan  dan organisasi  sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat  diharapkan  masyarakat  dapat  memperoleh  banyak pengetahuan  serta  ketrampilan-ketrampilan  khusus  yang  dapat dipergunakan  ditengah-tengah  masyarakat.  Sebagai  salah  satu  wadah
Universitas Dharmawangsa
85
pembinaan masyarakat terutama generasi muda Keuchik bersama-sama dengan  perangkat  Gampong  berupaya  untuk  lebih  meningkatkan semua  kegiatan  kepemudaan,  serta  mengarahkan  kegiatan-kegiatan tersebut  secara  menyeluruh  sehingga  diharapkan  dapat  membina watak  dan  kepribadian  masyarakat  pada  umumnya.,  dan  generasi muda  pada  khususnya  agar  berguna  bagi  pembangunan  bangsa  dan negara serta berguna bagi lingkungan dan keluarganya.
Keamanan dan ketertiban di Gampong merupakan sesuatu yang menjadi  tanggung  jawab  Keuchik  dan  seluruh  masyarakat  Gampong. Keamanan  dan  ketertiban  di  tiap-tiap  Gampong  harus  selalu  dijaga guna untuk  menjaga timbulnya hal-hal yang tidak dinginkan. Keuchik selalu  penanggung  jawab  penuh  dalam  bidang  keamanan  dan ketertiban  di  Gampong  harus  senantiasa  waspada  bterhadap rongrongan  yang  timbul  dari  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab,  untuk  menjaga  hal  tersebut  Keuchik  senantiasa  membina  dan mengarahkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh terhadap hal- hal  yang  dapat  merugikan  dirinya  sendiri  dan  masyarakat  luas  pada umumnya.  Keuchik  merupakan  seorang  pemimpin  yang  sangat dihormati  oleh  semua  lapisan  masyarakat  yang  ada  di  Gampong, apalagi  Keuchik  tersebut  merupakan  seorang  pemimpin  yang kharismatik. Dalam membina masyarakat seorang pemimpin dalam hal ini  Keuchik  harus  terlebih  dahulu  mengetahui  sikap  dan  perilaku masyarakat yang dipimpinnya, karena keberhasilan seorang pemimpin ditandai  dengan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  apa  yang diperintahkan  oleh  sang  pemimpin  terutama  dalam  melaksanakan berbagai  macam  pembangunan,  baik  pembangunan  fisik  maupun pembangunan non fisik.

## 3.1.3. Hambatan-Hambatan Yang Dijumpai
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  bagi  Keuchik dalam  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Glumpang  Baro  Kabupaten

## Universitas Dharmawangsa
86
Pidie,  Hambatan-hambatan  dimasud  antara lain  dapat penulis  sajikan berikut ini :
1) Keuchik  belum  sepenuhnya  berhasil  dalam  pelayanan  publik dikarenakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik belum  memadai  seperti  halnya  Kantor  Kechik  belum  ada  masih dalam proses pembangunan Komputer juga belum ada;
2) Kemampuan  Kechik  masih  terbatas,  karena  dalam  pelayanan publik  khususnya  dalam  pembuatan  surat  menyurat  sudah menggunakan  komputer,  sementara  Keuchik  di  beberapa Gampong  yang  dijadikan  sampel  tidak  mampu  mengaplikasikan komputer.
3.2. Pembahasan
Pelaksanaan  pembangunan  itu  sendiri  tetap  diarahkan  dalam rangka  pembangunan  manusia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu  tidah  hanya  mengejar  kemajuan  lahiriah  seperti  sandang,  pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah, seperti pendidikan,  rasa  aman  dan  sebagainya,  melainkan  keselarasan  dan keseimbangan  antara  kemajuan  lahiriah  dan  batiniah.  Pelaksanaan pembangunan  itu  sendiri  disamping  untuk  meningkatkan  pendapatan masyarakat,  sekaligus  harus  pula  dapat  menjamin  pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai azas keadilan sosial sehingga  disatu  pihak  pembangunan,  itu  tidak  hanya  ditujukan  untuk meningkatkan  produksi,  melainkan  sekaligus  mencegah  melebarnya jurang  pemisah  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin  dengan menumbuhkan  azas  hidup  sederhana,  bukan  saja  untuk  mencapai masyarakat  yang  makmur,  melainkan  juga  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  adil.  Dilain  pihak  kepedulian  masyarakat  terhadap pembangunan perlu terus ditingkatkan, karena dengan meningkatktnya pembangunan  disuatu  daerah,  maka  besar  kemungkinan  daerah tersebut  akan  semakin  maju  dan  berkembang  sesuai  dengan  harapan
Universitas Dharmawangsa
87
kita  semua  Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  dari  berbagai  sektor adalah  merupakan  suatu  upaya  dalam  rangka  mencapai  tujuan pembangunan nasional. Pemerintah dalam Kecamatan Glumpang Baro telah  berusaha  secara  bersama-sama  dengan  segenap  lapisan masyarakat  untuk  melaksanakan  pembangunan  menurut  kemampuan dan  kekuatan  yang  ada,  dimana  hasilnya  telah  dapat  dilihat  dan dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  namun  dari  hasil-hasil  yang  telah dicapai tersebut masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan yang perlu  disempurnakan  dimasa-masa  yang  akan  datang.    Kekurangan dimaksud  adalah  disebabkan  karena  disamping  kekurangan  dan keterbatasan  dana  yang  tersedia,  juga  disebabkan  karena  keterbatasan atau kurangnya tenaga ahli yang  mampu  mengelola  sumber  daya dan sumber  alam  secara  efektif,  sedangkan  kebutuhan  dan  tuntutan masyarakat  terus  meningkat.    Oleh  karenanya  hambatan-hambatan sosial  yang  terjadi  serta  keterbatasan  tenaga  ahli  yang  membuat kendala,  namun  pemerintah  telah  berusaha  dengan  kemampuan  yang ada untuk melaksanakan tugas dimaksud seoptimal mungkin.
Pembangunan  yang  dititik  beratkan  pada  peningkatan    sarana dan prasarana  di bidang perekonomian, tidak berarti bahwa perhatian dibidang  mental  spiritual  diabaikan,  kedua  bidang  tersebut  mutlak diperlukan  untuk  suksesnya  pembangunan.  Sedangkan  pembangunan dibidang  ekonomi  dimaksudkan,  yaitu  menyangkut  dalam  berbagai kegiatan  ekonomi  dari  masyarakat  gampong  sesuai  dengan  potensi gampong  yang  dimiliki.  Hal  ini  terasa  amat  penting  bagi  kelanjutan perkembangan perekonomian masyarakat gampong. Peningkatan taraf hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  adil  dan  merata  yang  ingin diupayakan  melalui  pembangunan,  semua  itu  dapat  dicapai  jika  ada peningkatan  kemampuan  ekonomi  yang  harus  dihasilkan  dalam pembangunan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  perlu  diusahakan peningkatan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  melalui  peningkatan produksi  dengan  laju  pertumbuhan  yang  cukup  tinggi.  Dikalangan masyarakat gampong disamping adanya swadaya masyarakat terhadap
Universitas Dharmawangsa
88
pembangunan, masyarakat juga ingin berpertisipasi dalam setiap gerak dan  langkah  pembangunan.  Partisipasi  dapat  timbul  dalam  bentuk aktivitas-aktivitas  bersama  dalam  program-program  pembangunan, dan  juga  bisa  diluar  aktivitas  bersama.  Partisipasi  dalam  bentuk aktivitas bersama masyarakat gampong diajak, disesuaikan, diperintah atau  dipaksa  untuk  men-yumbangkan  tenaga  atau  hartanya  kepada pembangunan yang sedang dilaksanakan biasanya dalam bentuk  fisik. Dalam  partisipasi  yang  lain,  tidak  ada  pembangunan  yang  khusus, tetapi  ada  pembangunan  biasanya  bersifat  non  fisik  dan  tidak memerlukan  partisipasi  masyarakat  atas  perintah  atau  paksaan  pihak atasan untuk
melaksanakannya.
Kegiatan bersama dalam
pembangunan  yang  tumbuh  dari  masyarakat  sendiri  dan  memperoleh bantuan  dana  maupun  bimbingan  teknis  dari  pemerintah.  Menurut konsep  pemerintah  bentuk  Swadaya  masyarakat  gampong  terhadap pembangunan  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  melaksanakan program-program pembangunan berupa
dukungan maupun sumbangan dalam bentuk tenaga, uang, jasa dan ketrampilan.
Sifat  gotong-royong,  musyawarah  dan  mufakat  dalam kehidupan  masyarakat  merupakan  pendukung  utama  terhadap pelaksanaan pembangunan gampong. Gotong royong dalam kehidupan masyarakat  merupakan  suatu  sikap  hidup  yang  tinggi  nilainya. Kebiasaan  gotong  royong  dalam  kehidupan    masyarakat  biasa  dilihat dari  kebiasaannya  untuk  saling  tolong  menolong,  kerja  bakti.  Hal  Ini sudah  merupakan  suatu  budaya  yang  hidup  dan  bertkembang ditengah-tengah  masyarakat  gampong.  Ada  beberapa  hal  yang dilakukan  oleh  Kuchik  dalam  pelayanan  publik  yang  menyangkut derngan  kehidupan  masyarakat  di  Gampong  seperti  dalam  bidang PKK,  kegiatan  olah  raga,  pembinaan  ketertiban  dan  keamanan  dan berbagai  kegiatan  sosial  lainnya  yang  hidup  ditengah-tengah masyarakat  Gampong.  Pelayanan  yang  diberikan  Keuchik  dalam kegiatan PKK khususnya pembinaan kaum wanita. Dalam kegiatan ini banyak hal yang dapat dipelajari bagi kaum wanita atau ibu-ibu seperti
Universitas Dharmawangsa
89
memasak, menjahit, menyulam, merangkai bunga dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peranan wanita dalam membina rumah tangganya.

## 4. Kesimpulan
Ada  beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  dari  uraian-uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan berdasarkan kenyataan atau  data-data  yang  dijumpai  dari  hasil  penelitian,  sehingga  penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan  antara lain  sebagai berikut : 1) Fungsi Keuchik Gampong dalam pelayanan publik sangat menentukan keberhasil di segala sektor pembangunan Gampong, tidak terlepas dari didukung  masyarakat  secara  nyata  dalam  proses  pembangunan tersebut.  Jadi  dalam  upaya  mamajukan  pemerintahan  dan pembangunan  Gampong,  orang  yang  sangat  berperan  adalah Pemerintah Gampong itu sendiri yaitu Keuchik, dan unsur Pemerintah Gampong  lainnya.  2)  Fungsi  Keuchik  dalam  pelayanan  publik  belum sepenuhnya  terlaksana  dikarenakan  dijumpai  berbagai  faktor penghambat.  Hambatan-hambatan  dimaksud  antara  lain  Keuchik belum  sepenuhnya  berhasil  dalam  pelayanan  publik  dikarenakan sarana  dan prasarana dalam rangka pelayanan publik belum memadai seperti  halnya  Kantor  Kechik  belum  ada  masih  dalam  proses pembangunan  Komputer  juga  belum  ada,  kemampuan  Kechik  masih terbatas, karena dalam pelayanan publik khususnya dalam pembuatan surat  menyurat  sudah  menggunakan  komputer,  sementara  Kechik  di beberapa  Gampong  yang  dijadikan  sampel  belum  mampu mengaplikasikan komputer.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi,2013.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktis. Jakarta, Rineka Cipta.
Bajuri, 2012. Reformasi Pelayanan Publik, Buki Aksara: Jakarta

## Universitas Dharmawangsa
90
Muhammad  Ali,  2012.  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonsia,  Balai  Pustaka,

## Jakarta
Hassan Shadily, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta Harley,  2012.  Mukim  Masa  Ke  Masa,  Jaringan  Komunikasi  Masyarakat Aceh, Banda Aceh
Inu  Kencana  Syafei,  2013.  Sistem  Administrasi  Negera  RI,  Bumi  Aksara: Jakarta
Norman, 2013. Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta. Koentjaraningrat, 2013. Pengantar Antropologi, CV. Rajawali, Jakarta Sondang  P.Siagian,  2014.  Administrasi  Pembangunan,  Gunung  Agung,
Jakarta Saul.M.Katz, 2012. Administrasi Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta Wayong, 2012. Fungsi Administrasi Negara, Djambatan, Jakarta Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.11  Tahun  2006  tentang
Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang  No.  32  Ttahun  2006  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Desa, Jakarta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  6  Tahun  2014  tentang Desa
Peraturan  Pemerintahj  Republik  Indonesia.  Nomor.  19  Tahun  2008 tentang Kecamatan.
Qanun  Kabupaten  Pidie  Jaya  Nomor.  15  Tahun  2008  tentang  Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.