Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## Kepemilikan Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Setelah Konversi  Undang-Undang Pokok Agraria
Edralin a Widyarini Indriasti Wardani b
a Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang , Indonesia . Korespondensi Penulis, E- mail: edralingrab2020@gmail.com
b Fakultas  Hukum,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  E-mail: widyorini- indriasti@untagsmg.ac.id
Article Abstract Keywords:
Basic Agrarian Law; Conversion of Land Rights; Eigendom.
Kata Kunci: Eigendom; Konversi Hak Atas Tanah; Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA).

## Artikel History
Received: Nov 09, 2023; Reviewed: Nov 22, 2023; Accepted: Des 15, 2023; Published: Des 15,2023.
DOI: 10.56444/NLR
Before  1960,  in  Indonesia,  land  law  dualism  applied,  namely  that  Dutch colonial land laws applied, land that was subject to and regulated by western civil law, which was often called western land or European land. Western civil law  regulates  western  rights,  where  western  rights  are  land  rights  for foreigners  as  regulated  in  law.  Land  rights  are  divided  into  4  (four)  types, namely Eigendom rights, Opstal rights, Erfpacht rights and Gebruik rights. After  the  enactment  of  the  Basic  Agrarian  Law  (UUPA),  these  rights  were converted  into  property  rights,  building  use  rights,  use  rights,  business  use rights.  In  practice,  there  are  still  overlapping  Certificates  of  Ownership Rights,  such  as  the  results  in  the  case  of  Court  Decision  Number 321/Pdt/G/2018/PN.Smg  (Semarang)  where  there  were  two  Certificates  of Ownership Rights for the same object. With this case, the aim of this paper is to see how the dispute over ownership of land rights holders over Eigendom Verponding was resolved after the enactment of the National Agrarian Law. land whose proof of rights overlaps, and what is the ownership status of the western  parcel  of  land  of  Eigendom  Verponding  which  has  proof  of  rights after conversion according to the Basic Agrarian Law. This research uses a normative juridical approach method which emphasizes a legal approach by looking at statutory regulations, both primary and secondary legal materials, or by looking at applicable statutory regulations to solve problems. From the results of this research, it is known that the resolution of the dispute based on the decision of the Semarang District Court Number 321/Pdt/G./2018/PN is by winning the plaintiff because the plaintiff has the origin of the ownership certificate  which  comes  from  the  1984  building  use  certificate.  Semarang based on decision Number 321/Pdt/G./2018/PN is that a certificate of building use  rights  is  the  basis  for  rights  on  which  rights  can  be  upgraded  to  a Certificate of Ownership Rights. So that the owner of the object which has a certificate  of  ownership  with  the  origin  of  the  Certificate  of  Building  Use Rights is the legal owner.
ISSN Print: 2722-287X ISSN Online: 2985-3060
93-102

## Abstrak
Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan yaitu berlaku hukum-hukum tanah kolonial Belanda, tanah yang tunduk dan diatur hukum  Perdata  barat  yang  sering  disebut  tanah  barat  atau  tanah  Eropa. Didalam hukum perdata barat diatur mengenai hak barat, yang mana hak barat merupakan  hak  atas  tanah  bagi  orang  asing  yang  diatur  dalam  Undang- Undang. Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu hak Eigendom, hak Opstal, hak Erfpacht dan  hak Gebruik. Setelah  berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPAhak tersebut dikonversi menjadi hak milik,  hak  guna  bagunan,  hak  pakai,  hak  guna  usaha.  Dalam  prakteknya terdapat  masih  adanya  tumpang  tindih  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM),  seperti hasil  pada  kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor  321/Pdt/G/2018/PN.Smg (Semarang) dimana terdapat dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk satu obyek yang  sama.  Dengan  adanya kasus  tersebut,  tujuan  dari  karya  tulis  ini  untuk dapat  melihat  bagaimana  penyelesaian  terhadap  sengketa  kepemilikan pemegang  hak  atas  tanah Eigendom Verponding  setelah  berlakunya  hukum Agraria  Nasional,  Apa  pertimbangan  Hakim  tentang  sengketa  kepemilikan pemegang    hak  atas  tanah  barat Eigendom  Verponding setelah  berlakunya Undang-Undang  Pokok  Agraria  tanah  yang  tanda  bukti  haknya  tumpang tindih,  dan  bagaimana  status  kepemilikan  bidang  tanah  barat Eigendom Verponding yang  tanda  bukti  haknya  setelah  konversi  menurut  Undang- Undang  Pokok  Agraria.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif  yang  menekankan  pendekatan  hukum  dengan  melihat peraturan perundang-undangan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, atau  dengan  melihat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk memecahkan  masalah.  Dari  hasil  penelitin  ini  diketahui  jika  penyelesaian sengketa  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor 321/Pdt/G./2018/PN  adalah  dengan  memenangkan  penggugat  dikarenakan penggugat  memiliki  asal  usul  SHM  yang  berasal  dari  SHGB  tahun  1984. Pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang  atas  putusan  Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah SHGB merupakan alas hak untuk dapat dilakukan peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sehinga pemilik obyek yang  mempunyai  SHM  dengan  asal  usul  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan(SHGB)  adalah pemilik yang sah.
©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Sebelum  tahun  1960,  di  Indonesia  berlaku  dualisme  hukum  pertanahan  yaitu  berlaku  hukum- hukum tanah kolonial Belanda, tanah yang tunduk dan diatur hukum Perdata barat yang sering disebut tanah barat atau tanah Eropa. 1 Didalam hukum perdata barat diatur mengenai hak barat, yang  mana  hak  barat  merupakan  hak  atas  tanah  bagi  orang  asing  yang  diatur  dalam  Undang- Undang. Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:
1. Hak Eigendom
2. Hak Opstal
3. Hak Erfpacht dan
1 Ulfia Hasna, “ Status Kepemilikan Tanah Hak Konversi Hak barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dihubingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” , Jurnal Hukum, Volum 3 nomoe 1, 2015, hlm, 2.

## 4. Hak Gebruik.
Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap hak-hak lama yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka pemerintah mengatur  tentang  Konversi  kemudian  dirubah  dan  dikonversi  karena  hukum  sejak  tanggal  24 September 1960. Ketentuan Konversi hak atas tanah terkait hak atas tanah barat dan hak atas tanah adat ini termuat dalam bagian kedua ketentuan romawi I s/d IX Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu sebagai berikut:
1. Hak Egindom menjadi hak milik;
2. Hak milik adat, hak AgrarischEigendom , hak Grant sultan dan sejenisnya menjadi hak milik jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 adalah Warga Negara Indonesia (WNI)  dan  jika  bukan  maka  bila  tanah  pertanian  dikonversi  menjadi  hak  guna  usaha (HGU)  dan  jika  tanahnya  non  pertanian  menjadi  hak  guna  bangunan  (HGB)  dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
3. Hak Erfacht untuk perkebunan besar dikonversi menjadi hak guna usaha (HGU);
4. Hak Erfacht untuk perumahan dan hak Opstal menjadi hak guna bangunan (HGB);
5. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagai mana atau mirip dengan hak pakai (seperti  hak  bengkok,  lungguh,  ganggam  bantuah  dan  sebagainya)  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jadi hak pakai;
6. Hak Gogolan yang bersifat tetap menjadi hak milik, sedangkan yang bersifat tidak tetap menjadi hak pakai; 2
Hak atas tanah bekas hak barat juga hak atas tanah adat dikonversi menurut ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya tanggal 24 September  1980.  Tanah  tersebut  dinyatakan  sebagai  tanah  yang  dikuasi langsung oleh  negara apabila  setelah  jangka  waktu  konversinya  berakhir,  pemilik  maupun  ahli  waris  tidak mengkonversi tanah miliknya. Hak atas tanah bekas konversi hak barat tidak ada lagi di Indonesia setelah  jangka  waktu  konversi  berakhir.  Penyelesaian  masalah-masalah  yang  timbul  karena berakhirnya jangka waktu tersebut, maka dikeluarkanlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan  mengenai  permohonan  dan  pemberian  hak  baru  atas  tanah  asal  konversi hak-hak  barat. 3 Pasal  24  ayat  1  dan  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  nomor  24  Tahun  1997 menjelaskan juga mengatur hak atas tanah yang belum dikonversi, sebagai berikut:
1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  mengenai  adanya  hak  tersebut  berupa  bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
2 Hasan  Basri  Nata  Menggala  dan  Sarjita,  “ Pembatalan  dan  Kebatalan  Hak  Atas  Tanah” ,  Tujujogja  Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm, 10.
3 Nadya Karina, “ Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) dengan Tanah Hak Pakai di Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097/K/Pdt/2013)” , Jurnal Diponegoro Law Review, Volum 5, 2016, hlm, 2.
tanah secara seporadik dianggap cukup mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada  ayat  1,  pembuktian  hak  dapat  dilakukan  dilakukan  berdasarkan  kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluannya, dengan syarat:
a. Penguasa  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang bersangkutan  sebagai  yang  berhak  atas  tanah,  serta  diperkuat  oleh  kesaksian  yang dapat dipercaya;
b. Penguasaan  tersebut  baik  sebelum  maupun  selama  pengumuman  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  26  tidak  dipermasalahkan  oleh  masyarakat  hukum  adat  atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya.
Dalam  prakteknya,  beberapa  kasus  mengenai  sengketa  konversi  tanah  bekas  hak barat  terjadi dimasyarakat. Berkaitan dengan kepemilikan bekas tanah barat Eigendom Verponding . Bahwa dalam kenyataannya sesudah berlakunya batas waktu konversi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  nomor  5  Tahun  1960  sampai  dengan  batas  akhir  konversi  tahun  1980  ternyata masyarakat  Indonesia  atau  pribumi  masih  bisa  melakukan  konversi  hak  barat  dengan menggunakan pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997.
Pada pembahasan kepemilikan hak atas tanah Eigendom Verponding terdapat kasus berdasarkan Putusan  Pengadilan  Nomor  321/Pdt/G/2018/PN.Smg  (Semarang)  sebagai  sumber  untuk  data primer penelitian sebagai berikut:
Asal kepemilikan tanah ini ada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. SK. DA II/HGB/1177/28/3006/87 tanggal 20-11-1987 memutuskan: memberikan Hak Guna Bangunan  kepada  Kolonel.Pol.Drs.  Matalka  Digdoatmodjo  dengan  kawan-kawan  (28  orang), tanah  mana  akan  dipergunakan  untuk  perumahan  dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan.  Dan selanjutnya  dalam  daftar  lampiran  surat  keputusan  ini  diantara  Hak  Guna  Bangunan  tersebut diberikan kepada: Kol. Pol. Soeroso, seluas 587 m 2 tersebut oleh Pemegang hak Soeroso di jual kepada Penggugat dengan akta jual beli tanggal 21-1-1993 no 26/8/JB/99/1993, Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  dan  dicatatkan  pada  tanggal  16-4-1993  dan  kemudian  dengan  putusan Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  6  Tahun  1998  Hak  Guna  Bangunan (HGB) No. 409 hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 695 tanggal 30 Maret 2001.
Dari asal kepemilikan sertifikat No. 500 atas nama SUKASDI asal hak pemberian hak atas tanah Negara  bekas  E.  1208  dan  sebagaimana di  uraikan  dalam  gambar  tesebut  pemberian  hak atas tanah Negara berada di sebelah selatan objek sengketa Sertifikat hak milik No. 695 atas nama Penggugat.
Berdasarkan warkah pemberian hak milik No. 500 kepada Sukasdi tanggal 22-5-1999 maka telah terbukti bahwa berdasarkan permohonan Hak Milik dari ubs Sukasdi tertanggal 17-3-1999, maka SUKASDI telah diberikan hak milik sejak tanggal didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang dan penggunaan tanah tersebut di tetapkan peruntukannya untuk rencana perumahan.
Bahwa  dasar diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama SUKASDI dan selanjutnya oleh SUKASDI  dijual  kepada  Tergugat  dengan  Akta  Jual  Beli  tanggal  12  Juli  1999  No. 189/G9.9/1999 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang.
Sengketa seperti inilah yang banyak timbul dalam masyarakat terkait dengan konversi tanah hak barat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  untuk  mengetahui,  meneliti  dan  membahas permasalahan tersebut lebih lanjut dari status hukum tanah bekas Eigendom Verponding maka penulis mengangkat judul : “KEPEMILIKAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH BEKAS EIGENDOM  VERPONDING  SETELAH  KONVERSI    UNDANG-UNDANG  POKOK AGRARIA”.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yaitu:
1. Bagaimana  penyelesaian  terhadap  sengketa  kepemilikan  pemegang  hak  atas  tanah Eigendom Verponding setelah berlakunya hukum Agraria Nasional?
2. Apa pertimbangan Hakim tentang sengketa kepemilikan pemegang  hak atas tanah barat Eigendom  Verponding setelah  berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tanah  yang tanda bukti haknya tumpang tindih?
3. Bagaimana status kepemilikan bidang tanah barat Eigendom Verponding yang tanda bukti haknya setelah konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. 4
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis  adalah  jenis  penelitian  untuk memberikan  data  yang  seakurat  mungkin  tentang  suatu  gejala  atau  gejala  sosial  yang  terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan hanya menguraikan fakta-fakta secara menganalisis, sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Data yang diperlukan untuk penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang secara tidak  langsung  memberikan  pertanyaan  penelitian  penelitian  dari  dokumen,  arsip,  peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berupa berbagai dokumen. Data sekunder ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Pengumpulkan data-data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, yang dilakukan adalah ( library  research ),  yaitu  suatu  cara  memperoleh  data  melalui  studi  pustaka,  dimana  dalam penulisan  laporan  penelitian  ini  penulis  mencari  data  dan  informasi  dengan  mengkaji  dan menganalisis  putusan  pengadilan,  buku,  bahan  kuliah,  karya  ilmiah,  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta dan, serta media massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.
4 J ohny Ibrahim , “ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” , Bayu Media, Malang, 2011, hlm. 57.
Penyajian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu setelah memperoleh berbagai data dan  informasi  dari  sumber  data  yang  ada,  data  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  uraian  yang informasi tentang kepemilikan hak atas tanah bekas tanah barat Eigendom Verponding setelah konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,  yaitu  metode  analisis  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  semua  bahan  yang diperoleh dan menurut hukum, peraturan dan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kualitatif, merupakan proses penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelesaian Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Eigendom Setelah Berlakunya Hukum Agraria Nasional
Bahwa penyelesaian di dalam Putusan Nomor 321/Pdt /G /2018/PN.Smg (Semarang) Perkara Overlapping (Tumpang tindih) Dua Produk Sertifikat Hak Milik yang dimiliki masing-masing orang yaitu Produk Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H. Sukawi Sutarip, S.H., S.E. Nomor 695 Luas kurang lebih 587 m 2 (meter persegi) yang terletak di Jalan Lamongan Timur VII Rt.000/Rw.000 Kelurahan Bendan Ngisor. Kecamatan GajahMungkur Kota Semarang disebut Penggugat Sertifikat Hak Milik tahun 2001 atas nama Sukawi, tumpang tindih dengan Produk Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Nama Jasri  Nomor  500  Luas  kurang  lebih  600  m 2 (meter  persegi)  yang  terletak  di  Jalan Lamongan  Timur  Kelurahan  Bendan  Ngisor.  Kecamatan  GajahMungkur  Kota Semarang  disebut  Tergugat  Sertifikat  Hak  Milik Tahun  1999  atas  nama  Jasri  .  Serta Turut  Tergugat  juga  dihadirkan  dalam  perkara  ini  yaitu  Badan  Pertanahan  Kota semarang  untuk  memediasi  kedua  belah  pihak  Penggugat  dan  tergugat  tapi  tidak tercapai kata sepakat maka dibawalah kasus ini ke Pengadilan Negeri Semarang guna untuk menentukan siapa Pemilik sah atas Objek Sengketa tersebut yang finalnya sah menurut  Hukum  Negara  Indonesia.  Dalam  perkara  ini  Si  penggugat  lah  yang dinyatakan  berhak  atas  Objek  sengketa  tersebut  walaupun  Sertifikat  Hak  Milik Penggugat Tahunnya lebih muda daripada Tergugat, fakta di Persidangan membuktikan seperti itu.
2. Pertimbangan  Hakim  Tentang  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Barat Eigendom VerpondingSetelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tanah Yang Tanda Bukti Haknya Tumpang Tindih
Bahwa  berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria disebutkan jika:
“Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”
Apabila melihat penjelasan atas Pasal tersebut maka didapati jika:
“Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai  dan  lain-lainnya,  yaitu  untuk menunjukkan,  bahwa  diantara  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  dipunyai  orang  hak milik lah yang “ter” (artinya: Paling) kuat dan terpenuh.”
Bahwa  dikarenakan  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  Tergugat  adalah “terkuat dan terpenuh” sudah seharusnya jika terjadi overlapping maka secara logika hukum  yang  harus  diakui  keabsahannya  adalah  kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan status  hak  milik  yang  tercatat  atas  nama Tergugat  sebagaimana  Sertifikat  Hak  Milik (SHM) Nomor 500/Bendan Ngisor atas nama Jasri dengan Luas 616 m 2 (meter persegi), setempat  dikenal  dengan  nama  Jalan  Lamongan  Timur,  sebagaimana  Surat  Ukur Nomor: 202/Bendan Ngisor/1999 pada tanggal 6-5-1999
Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  sangat  jelas  jika  hak  kepemilikan  atas  tanah sebagaimana objek sengketa adalah berada pada Tergugat karena hak kepemilikan atas tanah milik Tergugat adalah “terkuat dan terpenuh”
Bahwa oleh karena itu sangat irrelevant apabila Penggugat mendaku jika Penggugatlah yang memiliki keabsahan atas hak keppemilikan objek sengketa,dan karena alsan yang dikemukakan oleh Tergugat beralasan hukum maka sudah sepatutnya apabila eksepsi ini untuk dikabulkan seluruhnya dan meyatakan jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya  atau  setidak-tidaknya  dinyatakan  jika  gugatan  Penggugat  tidak  dapat diterima (nietontvankelijke verklarrd)
Menimbang,  bahwa  terhadap  eksepsi  Tergugat,  Mejelis  mempertimbangkan  sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang Kompetensi Absolut ,  telah  di  putus  dengan  Putusan  Sela  tertanggal  27  November  2018,  dengan amarnya sebagai berikut:
a. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kopentensi Absolut tidak dapat diterima
b. Menyatakan  Pengadilan  Negeri  Semarang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg
c. Memerintahkan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  serta  Turut  Tergugat  untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 321/Pdt.G/2018/PN SMg
d. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir Dengan demikian eksepsi ke satu Tergugat dan eksepsi ke dua Turut Tergugat tidak dapat diterima
Bahwa karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 500 Luas kurang lebih 616 m 2 (meter persegi), Surat Ukur tanggal 06 Mei 1999 Nomor 202/Bendan Ngisor/1999 atas nama Jasri (Tergugat) Tumpang Tindih (overlap) dengan tanah milik Penggugat yaitu dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 409 Luas kurang lebih 587 m 2 (meter persegi),  Surat  Ukur  tanggal  22-10-1984  yang  telah  berubah  menjadi  Sertifikat  Hak Milik  (SHM)  Nomor  695  Luas  kurang  lebih  587  m 2 (meter  persegi)  atas  nama  H. Sukawi Sutarip, S.H., S.E. (Penggugat), maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 500 Luas  kurang  lebih  616  m 2 (meter  persegi),  Surat  Ukur  tanggal  06  Mei  1999  Nomor 202/Bendan  Ngisor  /1999  atas  nama  Jasri  (Tergugat)  cacat  hukum  sepanjang  terkait dengan  objek  sengketa,  sehingga  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum
mengikat, karena belum ada pelepasan hak atas objek sengketa dari pemegang hak yang sah  yaitu  Penggugat  kepada  Tergugat,  dan  sebagai  konsekuensi  hukumnya  maka perolehan hak Tergugat atas objek sengketa adalah cacat hukum pula, sehingga tidak sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  oleh  karena  itu  Tergugat  harus menyerahkan  objek  Sengketa  dalam  keadaan  baik  dan  kosong  kepada  Penggugat. Disamping  itu  Turut  Tergugat  harus  diperintahkan  untuk  mengeluarkan/memisahkan (inclave) ObjekSengketa  dari  cakupan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  500  Luas kurang  lebih  616  m 2 (meter  persegi),  Surat  Ukur  tanggal  06  Mei  1999  Nomor 202/BendanNgisor/1999 atas nama Jasri (tergugat)
Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat dapat diperhitungkan sebagai berikut:
a. Kerugian materiil, dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan Objek  Sengketa dikarenakan  Tergugat  secara  sepihak  telah  mendaku  jika  Objek  Sengketa  adalah miliknya  dan  Tergugat  meminta  ganti  rugi  kepada  Penggugat  dengan  nilai  yang tidak  wajar  sejak  bulan  sejak  bulan  April  2017  sampai  dengan  sekarang  adalah sebesar  Rp.300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dengan  perincian  kerugian Penggugat perbulan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) x 15 (lima belas)  bulan = Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
b. Kerugian Imateriil, dimana dengan adanya perkara ini konsentrasi  Penggugat telah terganggu,  yang  dapat  diperhitungkan  sebesar  Rp.500.000.000  (lima  ratus  juta rupiah)
Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  di  persidangan telah mengajukan 6 (enam) buah surat bukti bertanda (P.1 s/d P.6) dan satu orang saksi yang  menerangkan  dibawah  sumpah  yaitu  :  (Lilik  Widiyatmoko)  dan Tergugat  guna menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 4 (empat) buah surat bukti bertanda (T.1  s/d  T.4)  serta  Turut  Tergugat  guna  menguatkan  dalil  sangkalannnya  telah mengajukan 8 (delapan) buah surat bukti bertanda (TT.1 s/d TT.8) dan Tergugat dengan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi.
3. Status  Kepemilikan  Bidang  Danah  Barat  Eigendom  VerpondingSetelah dikonversi Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Setelah disahkan dan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 maka tidak ada lagi hukum Barat atau hak-hak Barat di Indonesia yang ada yaitu:
a. Hak Milik, Ketentuan Hak Milik Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA)  adalah  hak  turun  menurun,  terkuat,  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai  orang  atas  tanah  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6.  Turun menurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih  hidup  dan  bila  pemiliknya  meninggal  dunia  maka  Hak  Miliknya  dapat dilanjutkan  oleh  ahli  warisnya  sepanjang  memenuhi  syarat  sebagai  subjek  Hak Milik.
b. Hak Guna Bangunan, Pengertian Hak Guna Bangunan (HGB) adalah menurut Pasal 35  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  adalah  Hak  untuk  mendirikan  dan
mempunyai  bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri,  dengan  jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun 5 c. Hak Guna Usaha
Hak  guna  usaha  (HGU)  adalah  hak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada seseorang untuk melakukan usaha di tanah yang dimiliki oleh negara.Waktu paling lama  yang  diberikan  untuk  seseorang  yang  memegang  sertifikat  hak  guna  usaha adalah 25 tahun.Hak guna usaha dapat digunakan untuk bisnis pertanian, perikanan, serta  peternakan.Dengan  luas  lahan  yang  diberikan  minimal  adalah  5  hektar  dan maksimal 25 hektar.
d. Hak Pakai
Berdasarkan Pasal  41  ayat  (1)  UUPA  Hak  Pakai  adalah  adalah  hak  untuk menggunakan  dan/atau  memungut  hasil  dari  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikannya  atau  dalam  perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya  yang  bukan perjanjian  sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengolahan tanah,  segala  sesuatu  asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut  :  1.  Penyelesaian  sengketa  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri Semarang Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah memenangkan penggugat dikarenakan penggugat memiliki asal usul SHM yang berasal dari SHGB tahun 1984, dengan demikian dapat diartikan bahwa  penggugat  memiliki  silsilah  Hak  Kepemilikan  lebih  dahulu  daripada  tergugat.  2. Pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  321/Pdt/G./2018/PN  yang menyatakan  SHGB  merupakan  alas  hak  untuk  dapat  dilakukan  peningkatan  hak  menjadi Sertifikat Hak  Milik (SHM). Sehinga pemilik obyek yang mempunyai SHM dengan asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB)  adalah pemilik yang sah. 3. Semua kepemilikan hak atas tanah  barat  setelah  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960  wajib dikonversi dan berubah menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai.
Berdasaran pembahasan dan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penulis adalah : Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  penulis  memiliki  beberapa  saran sebagai  berikut:  1.  Bagi  masyarakat  yang  mempunyai  tanah  hak eigendom  verponding harus segera  dikonversikan  menjadi  hak  milik  dengan  cara  mendaftarkan  tanah  hak eigendom verponding tersebut ke Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan pasal 1 UUPA dan ketentuan peraturan  lain  yang  berlaku,  supaya  mendapatkan  kepastian  dan  perlindunganhukum.  2.  Bagi pemerintah, sehubungan dengan sering terjadinya kasus sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah eigendom  verponding, maka  pemerintah  seharusnya  lebih  sering  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat. 3. Pentingnya mendaftarkan tanah hak eigendom verponding menjadi hak
5 Urip Santoso, “Hukum Agraria Kajian Komprehensif” , Surahaya,: Kencana Prenadamedia Group cetakan 1, 2012, hal 92
milik sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 1997 dan lebih memaksimalkan program-program pendaftaran tanah yang sudah ada supaya masyarakat mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan  Basri  Nata  Menggala  dan  Sarjita,  “ Pembatalan  dan  Kebatalan  Hak  Atas  Tanah” , Tujujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
Johny Ibrahim,  “ Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum Normatif” ,  Bayu  Media,  Malang, 2011.
Nadya Karina, “ Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) dengan Tanah Hak Pakai di Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097/K/Pdt/2013)” , Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5, 2016.
Ulfia Hasna, “ Status Kepemilikan Tanah Hak Konversi Hak barat berdasarkan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dihubingkan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah” , Jurnal Hukum, Volum 3 Nomor 1, Bandung, 2015.
Urip  Santoso,  “ Hukum  Agraria  dan  Hak-hak  Atas  Tanah” ,  Cetakan  kedua,  Kencana,  Jakarta, 2005.