## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA

## Sosialisasi Sanksi Penyebaran Berita Bohong ( Hoax ) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Windy Sri Wahyuni 1* , Beby Suryani Fithri 2 , Dessy Agustina Harahap 3 , & Arie Kartika 4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia Email: 1* windy@staff.uma.ac.id, 2 bebysuryani07@gmail.com, 3 Dessyagustina86@yahoo.com, 4 ariekartika@staff.uma.ac.id (*: coressponding author)

## Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh setiap dosen yang mengajar di  Universitas  Medan  Area.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  bekerja  sama  dengan  pengurus  Pimpinan  Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Medan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terkait dengan  sanksi  penyebaran  berita  bohong  (hoax)  berdasarkan  Undang-undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Sasaran  dari  pengabdian  ini  adalah  para  ibu  rumah  tangga  yang  biasanya  tidak  tebang  pilih  dalam  hal menyebarkan  berita  yang  diperoleh  sehingga  mereka  tidak  mengetahu  dampaknya  di  masyarakat  sehingga  perlu diadakan sosialisasi terkait dengan sanksi yang akan mereka peroleh. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Materi yang dipaparkan terkait dengan pengertian berita bohong (hoax), sanksi penyebaran berita bohong (hoax) berdasarkan UU ITE, dan Upaya mencegah penyebaran berita bohong (hoax).
Kata Kunci: Sanksi, Berita Bohong (Hoax), UU ITE

## Abstract
This community service activity is an activity that is routinely carried out by every lecturer who teaches at the Medan Area University. This activity is carried out in collaboration with the management of the Regional Leadership of the Muslimah Brotherhood of Medan City which is expected to contribute to science related to the sanctions for spreading hoaxes based on  the  Law  on  Electronic  Information  and  Transactions.  The  target  of  this  service  is  housewives  who  are  usually  not selective in terms of spreading the news they get so they don't know the impact on the community so it is necessary to hold socialization related to the sanctions they will receive. The method used in this activity is socialization in the form of lectures and discussions or questions and answers. The material presented is related to the definition of fake news (hoax), sanctions for spreading fake news (hoax) based on the ITE Law, and efforts to prevent the spread of fake news (hoax).
Keywords: Sanctions, Fake News (Hoax), UU ITE

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  saat  ini,  pengguna  internet  semakin  meningkat, khusunya pengguna  media  sosial  ( social  networking )  sedangkan  dalam  realitanya  tidak  semua  orang  dapat menggunakan internet dan memanfaatkannya dengan baik [4]. Masifnya penggunaan media sosial untuk berbagi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi media yang memadai dapat menjadi ancaman serius bagi  bangsa  Indonesia,  bila  berita  informasi  yang  dibagikan  berisikan  pesan  yang  berisi  fitnah,  berita bohong,  ujaran  kebencian,  provokasi,  sentiment  SARA  dan  bisa  berujung  pada  terjadinya  kegaduhan, bentrokan, rasa tidak aman, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi [10].
Berita bohong (Hoax) adalah sebuah pemberitaan palsu yakni usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk memercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media social [2].
Mengacu hasil pemeriksaan polisi, para ibu rumah tangga ini bukan pembuat konten hoaks, mereka hanya  menyebarkan  melalui  akun  masing-masing.  Hasil  pemeriksaan  polisi  diketahui  bahwa  para  ibu rumah tangga ini mengaku hanya iseng memposting ulang informasi yang mereka terima melalui media sosial  (medsos).  Mereka  umumnya  tidak  menyadari  bahwa  dengan  memposting  ulang,  apalagi  dengan menambahkan  komentar  yang  sejatinya  bukan  fakta,  itu  merupakan  pelanggaran  atas  Undang-  Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana.
Ada sejumlah alasan yang bisa dimajukan untuk mengetahui penyebab mengapa ibu rumah tangga muda demikian rentan menjadi penyebar berita bohong. Pertama, ibu rumah tangga merupakan kalangan yang paling berpotensi menjadi pengguna medsos paling aktif dibanding segmen lain. Ini tidak lepas dari faktor  intensitas  ibu  rumah  tangga  dalam  mengakses  internet  dalam  setiap  harinya.  Diketahui  bersama bahwa banyak ibu rumah tangga yang memilih berada di sektor domestik dengan mengurus rumah tangga ketimbang bekerja sebagai karyawan atau pekerja kantoran. Kondisi ini memungkinkan ibu rumah tangga memiliki banyak waktu luang untuk berselancar ria di berbagai platform medsos yang ada. Di era 90-an, waktu dan perhatian ibu rumah tangga lebih banyak tercurah untuk menonton tayangan telenovela atau

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
sinetron  di  televisi.  Kini  era  telenovela  sudah  berlalu,  dan  tergantikan  dengan  “mainan”  baru  bernama medsos.  Kedua,  masalah  literasi digital  yang  harus  diakui  masih  sangat  buruk.  Media  sosial merupakan ruang publik yang tetap perlu batasan dan filter dalam menggunakannya. Namun, di saat masyarakat begitu aktif menggunakan medsos, kemampuannya dalam memahami aturan yang berlaku di dunia maya justru minim. Akibatnya, mereka mudah meneruskan pesan yang diterimanya tanpa klarifikasi, tabayyun. Tidak terpikirkan lagi bahwa apa yang disebarnya itu kebohongan sehingga menimbulkan keresahan [5].
Oleh  karena  itu,  perlu  diadakannya  sosialisasi  tentang  sanksi  penyebaran  berita  bohong  (hoax) berdasarkan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  kepada  para  ibu  rumah  tangga  agar mereka lebih berhati-hati dalam hal penyebaran informasi di media sosial terutama berita bohong (hoax). Dalam  hal  ini  yang  menjadi  sasaran  kegiatan  ini  adalah  para  ibu  anggota  pengurus  Pimpinan  Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Medan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Berita Bohong (Hoax)
Hoax adalah  usaha  untuk  menipu  atau  mengakali  pembaca/pendengarnya  untuk  mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan  yang  berbeda  dengan  barang/  kejadian  sejatinya.  Definisi  lain  menyatakan hoax adalah  suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online [8].
Marino (2017) membedakan berita palsu menjadi enam jenis, yaitu: 1) fantasy fake , berita palsu yang sengaja dirancang untuk menghibur, seperti kisah dunia lain tentang penampakan Bat Boy dan Elvis dari Weekly World News, Enquirer, dsb.; 2) funny fake , berita palsu yang dirancang untuk menghibur; 3) fony fake , berita yang dirancang untuk mengerjai seseorang; 4) fallacious fake atau propaganda elite, berita yang menyesatkan dan hanya mencari sensasional; 5) flat fake atau propaganda kekuatan penuh, berita yang berpura-pura menjadi sindiran dan membuat orang mengeklik tautan tersebut; dan 6) falshivka fake atau propaganda de ruski , kabar palsu yang berasal dari Moskow. Berdasarkan jenis kontennya, Parliamentary Office of Science and Technology (2017) membedakan berita palsu tersebut menjadi enam yaitu: 1) konten fabrikasi, konten yang sepenuhnya salah; 2) konten manipulasi, distorsi informasi atau citra asli, misalnya judul yang dibuat lebih sensasional, sering dipopulerkan clickbai’ ; 3) konten pemikat, peniruan sumber asli, misalnya  menggunakan branding dari  kantor  berita  yang  sudah  mapan;  4)  konten  menyesatkan, penggunaan  informasi  yang  menyesatkan,  misalnya  dengan  menghadirkan  komentar  sebagai  fakta;  5) konten kesalahan koneksi, konten yang akurat secara faktual yang dibagikan dengan yang salah informasi kontekstual, misalnya ketika judul artikel tidak mencerminkan isi; 6) Satir dan parodi, menyajikan berita lucu tetapi palsu seolah-olah benar [1]-[3].

## 2.2 Sanksi  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  berdasarkan  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Ketentuan  tentang  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  yang  dapat  menerbitkan  keonaran  diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1)  menegaskan  “barang  siapa  dengan  sengaja  menyiarkan  berita  atau  pemberitahuan  bohong  dengan senagaja menertibkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.  Ayat  (2)  “barang  siapa  mengeluarkan  pemberitahuan  yang  dapat  menerbitkan  keonaran  di kalangan rakyat, sedangkan dia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun ”. Nilai pembeda dari kedua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama  merupakan  perbuatan  menyebarkan  berita  bohong  akan  menimbulkan  keonaran  karena kesengajaan, sebagai maksud atau kepastian” [11].
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebensian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan atau goloongan (SARA) (Dwinanda, 2019). Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) [9].
Berdasarkan  asas lex  specialis  derogate  legi  generali yang  berarti  aturan  yang  bersifat  khusus mengesampingkan  aturan  yang  bersifat  umum,  maka  pertangganggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
penyebar berita bohong (hoax) di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu :
1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax);
3. Tanpa hak atau melawan huku, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang.
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dnegan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax);
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  orang  yang  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) UU ITE, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah [6] .
2.3 Upaya Mencegah Penyebaran Berita Bohong (Hoax)
1. Kembangkan rasa penasaranmu setiap saat, jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya.
2. Berhati-hatilah dengan judul yang provokatif
3. Cari tahu keaslian alamat situs laman
4. Perhatian keaslian foto
5. Periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya
6. Ikut serta dalam grup diskusi antihoax di media sosial
7. Segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoax

## 3. METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah ceramah dan diskusi atau tanya jawab antara pemateri dengan peserta yang hadir saat kegiatan berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di ruangan yang telah disediakan oleh anggota Pengurus Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Medan. Waktu  pelaksanaan  kegiatan  ini  pada  hari  Selasa  6  April  2021  pukul 14.00  WIB sampai  dengan selesai. Tempat pelaksanaan di Jalan Denai Nomor 121, di rumah salah satu anggota Pengurus Pinpinan Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Medan. Peserta yang hadir pada saat kegiatan berlangsung adalah 25 orang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang wajib dilakukan  oleh  setiap  dosen.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  bentuk  sosialisasi  yakni  Sosialisasi  tentang Sanksi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pangabdian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang tepat untuk masyarakat yang  belum  mengetahui  dan  belum  memahami  tentang  Sanksi  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pada  awalnya  kegiatan ini dilakukan dengan  menentukan objek atau sasaran kegiatan sosialisasi. Dalam  hal  ini  sasaran  atau  onjek  yang  dipilih adalah  anggota  pengurus  Pimpinan  Daerah  Persaudaraan Muslimah  Kota  Medan  yang  notabenenya  terdiri  dari  Ibu  Rumah  Tangga,  dimana  sesuai  dengan  latar belakang diatas bahwa paling rentan penyebaran berita bohong (hoax) dilakukan oleh ibu rumah tangga yang masih kurang kehati-hatian dalam melakukan penyebaran informasi atau berita yang mereka peroleh dan juga mereka tidak mengetahui dan memahami sanksi yang terdapat di dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
Setelah penentuan objek atau sasaran, diajukan permohonan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat  dengan  menentukan  waktu  kegiatan.  Kegiatan  dilaksanakan  pada  hari  Selasa,  6  April  2021 pukul  14.00  WIB  sampai  dengan  selesai.  Acara  tersebut  dihadiri  oleh  Anggota  Pempinan  Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Medan berjumlah 25 orang.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  sistem  sosialisasi  ini  dikatakan  berhasil.  Hal  ini terbukti dengan aktifnya para peserta untuk mengajukan pertanyaan ketika para pemateri memberikan materi terkait dengan sanksi penyebaran berita bohong (hoax) berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi Sanksi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) berdasarkan Undang- undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab dengan peserta

## 5. KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  sosialisasi  sanksi  penyebaran  berita  bohong  (hoax) berdasarkan Undnag-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah berhasil dilaksanakan. Hal ini  dapat  dilihat  dari  pemahaman  peserta  dengan  munculnya  pertanyaan  serta  proses  diskusi  antara peserta dan pemateri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diadakan ini, pengetahuan dan pemahaman  para  peserta  bertambah.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  penting  sekali  untuk dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui  ataupun memahami permasalahan hukum, peraturan hukum serta sanksi yang dikenakan jika mereka melakukan perbuatan hukum.

## Daftar Pustaka
[1] Arwendria, & Oktavia, A. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Mengendalikan Berita Palsu. BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi , 40 (2), 197-198.
[2] Berlian,  C.  (2017).  Sanksi  Pidana  Pelaku  Penyebar  Berita  Bohong  dan  Menyesatkan  (Hoax)  melalui  Media  Online. Journal Equitable , 2 (2), 33.
[3] Dwinanda,  R.  A.  (2019).  Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Penyebaran  Berita  Bohong  di  Media  Sosial. Jurnal Panorama Hukum , 4 (2), 117.
[4] Herdiana,  D.,  Hadi,  A.,  &  Arifal,  M.  K.  (2019).  Sosialisasi  Undang-undang  ITE  dalam  Mempersiapkan  Siswa  SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus. Jurnal Loyalitas Sosial , 1 (2), 93.
[5]   Koran  Sindo.  (2018,  November  15). Ibu  Rumah  Tangga  dan  Hoax .  Dipetik  Juni  19,  2021,  dari  Sindonews.com: https://nasional.sindonews.com/berita/1354784/16/ibu-rumah-tangga-dan-hoaks
[6]   Pinatih, I. G., & Suardana, I. W. (2019). Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 8 (3), 8-9.
[8] Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , 5 (1), 61.
[9] Rahmatullah, T. (2018). Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Meida Justitia Nusantara , 8 (2), 104.
[10]  Ratnawati, E. T. (2021). Perlindungan Hukum bagi Korban yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong. Pranata Hukum , 3 (1), 36.
[11]  Wati, L. (2020). Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan berdasarkan Hukum Pidana Islam). Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam , 1 (1), 81.