## INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENETAPKAN HARGA BBM DITINJAU DARI MEKANISME PASAR ISLAM

## Yenti Afrida
Lecturer of Syari’ah PPs Faculty at IAIN Imam Bonjol Padang Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang, Sumatera Barat 25153
Email: yen_afrida@gmail.com

## Abstract
This paper aims to explain the Indonesian government intervention in setting the price of fuel in terms of market mechanisms Islam. In a market system adopted Islam is a free market  system.  Price  left  to  the  forces  of  demand  and  supply.  The  government  is  not allowed to intervene in the price of a normal state. The government is only justified in case of emergency. The intervention price in Indonesia aims to kemaslahan people not overly burdened with the cost of fuel when oil shot up .
Keyword : BBM , tas’ir al-jabari , mekanisme pasar .

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  intervensi  pemerintah  Indonesia  dalam menetapkan harga bahan bakar dalam hal mekanisme pasar Islam. Dalam sistem pasar mengadopsi  Islam  adalah  sistem  pasar  bebas.  Harga  diserahkan  kepada  kekuatan permintaan  dan  penawaran.  pemerintah  tidak  diperbolehkan  untuk  campur  tangan dalam  harga  keadaan  normal.  pemerintah  hanya  dibenarkan  dalam  keadaan  darurat. Harga  intervensi  di  Indonesia  bertujuan  untuk  kemaslahatan  orang  tidak  terlalu dibebani dengan biaya bahan bakar saat minyak melonjak.
Kata Kunci: BBM , tas’ir al-jabari , market mechanism.

## PENDAHULUAN
Persoalan  energi  menjadi  wacana  hangat  yang  sering  diperbincangkan  di  belahan dunia.  Mulai  dari  meningkatnya  harga  minyak  dunia,  spekulasi  di  komoditas  minyak sampai  dengan  subtitusi  energi  fosil  ke bioful yang  mengancam  produksi  pangan.  Di Indonesia  wacana  ini  tidak  kalah  serunya,  masyarakat  disuguhi  pemberitaan  menurunnya lifting minyak  dalam  negeri  yang  diikuti  dengan  tren  meningkatnya  impor  minyak nasional. 1
Sejatinya, wacana pentingnya energi dalam perekonomian bukan hal yang baru lagi. Bahkan kalau mau ditelusuri lebih jauh bisa ditarik mulai sejak adanya kegiatan ekonomi itu sendiri. Namun, dalam perkembangannya wacana ini juga mengalami pasang surut seiring fluktuasi  ekonomi  yang  terjadi  dan  kiblat  ekonomi  yang  dianut.  Minyak-komoditas  energi yang  paling  dominan  digunakan  dalam  kegiatan  ekonomi  bisa  dijadikan  gambaran
1 Eko  Listiyanto, Kenaikan  Harga  Minyak  Dunia  :  Penyebab  dan  Dampaknya  terhadap  Subsidi  Energi  di Indonesia , Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik Quarterly Review of The Indonesian Economy Subsidi dalam Perekonomian Indonesia , Volume 9, Nomor 3, Juli 2008, hal 10
perkembangan wacana energi selama ini. Fluktuasi harga minyak dunia mewartakan bahwa minyak  sebagai  energi  eksklusif  dalam  perekonomian  tidak  hanya  sensitif  terhadap  isu ekonomi tetapi juga geopolitik, kondisi alam dan perminyakan dunia.
Melonjaknya harga minyak dunia tentu akan menyebabkan instabilitas perekonomian dibanyak negara terutama negara berkembang. Di Indonesia, melambungnya harga minyak menyebabkan  pembengkakan  anggaran  subsidi.  Kondisi  seperti  itu  memaksa  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  pengurangan  subsidi,  dari  sisi  politik,  pengurangan  subsidi  BBM merupakan  suatu  bentuk  kebijakan  yang  tidak  popular  dan  berpotensi  menyulut  konflik vertikal antara rakyat dan pemerintah.
Terlebih lagi pengurangan subsidi ini terjadi disaat masyarakat sudah terbebani oleh meningkatnya  harga  komoditas  pangan  dunia.  Selama  ini  harga  BBM  di  Indonesia berdasarkan  ketentuan  pemerintah,  tanpa  terikat  langsung  dengan  fluktuasi  harga internasional.  Tujuannya  menurunkan  harga  guna  percepatan  pembangunan  ekonomi. Dengan BBM yang lebih terjangkau diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan melalui meningkatnya berbagai kegiatan ekonomi seperti industri, transportasi dan distribusi barang dan jasa.
Secara  teoritis  kebijakan  subsidi  BBM  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam rangka  membantu  konsumen  (masyarakat)  agar  mendapatkan  harga  BBM  pada  tingkat harga  yang  lebih  murah  dengan  sebagian  beban  harga  ditanggung  pemerintah.  Dengan harga  yang  lebih  terjangkau  maka  akan  semakin  banyak  masyarakat  yang  bisa  mengakses BBM. Pada gilirannya penggunaan BBM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui makin  aktifnya  kegiatan  produksi  dan  distribusi  barang  dan  jasa  termasuk  kegiatan transportasi.
Di  Indonesia,  sejak  beberapa  dekade  terakhir  pemerintah  punya  prioritas  penuh dalam menetapkan harga BBM. Harga BBM sering mengalami naik turun. Dalam satu tahun bisa tertadi tiga kali  fluktuasi harga BBM. Hal ini yang selalu menjadi polemik di Indonesia. Setiap kali pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi maka masyarakat akan protes dengan demonstrasi besar-besaran.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  wacana  naik  turunnya  harga  BBM  di Indonesia  dan  subsidi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Penulis  akan  menghubungkannya dengan  mekanisme  pasar  Islam.  Sistem  pasar  dalam  Islam  adalah  pasar  bebas.  Harga didasarkan  pada  kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  Pemerintah  tidak  dibenarkan melakukan intervensi harga. Kecuali dalam keadaan darurat.

## LATAR BELAKANG
Kisruh  kenaikan  harga  BBM  di  Indonesia  selalu  menjadi  topik  hangat  pada pemerintah  berencana  menaikkan  harga  BBM.  Disetiap  ada  rencana  pemerintah  untuk menaikan  harga  BBM  masyarakat  selalu  mengadakan  demonstrasi  besar-besaran  untuk
mencegah  kenaikan  harga  tersebut.  Padahal  usaha  demonstrasi  itu  tidak  pernah membuahkan  hasil.  Pemerintah  akan  tetap  menaikkan  harga  BBM  sesuai  dengan  rencana awal. Karena di Indonesia selama ini harga minyak tidak diserahkan pada mekanisme pasar.
Alur  naik  turunnya  harga  BBM  terjadi  dari  masa  era  orde  baru  sampai  sekarang. Pada  Era  Presiden  Soeharto,  harga  BBM  mengalami  kenaikan  sebanyak  empat  kali  selama delapan  tahun  terakhir  pemerintahan  dimulai  dari  tahun  1980  harga  BBM  mulai  Rp.150, tahun  1991  harga  BBM  naik  menjadi  Rp.550,  tahun  1993  harga  BBM  kembali  naik  menjadi Rp.700,  dan  tahun  1998  harga  BBM  naik  lagi  menjadi  Rp.1.200.  Kemudian  pada  masa presiden BJ Habibie harga BBM mengalami penurunan dari Rp.1.200 menjadi Rp.1.000.
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Abdurahman  Wahid  Tahun  1998  harga  BBM dimulai  dengan  harga  Rp.1.000turun  pada  tahun  1999  menjadi  Rp.600,  pada  tahun  2000 harga  BBM  kembali  naik  menjadi  Rp.1.150  dan  pada  tahun  2001  kembali  mengalami kenaikanmenjadi  Rp.1.450.  Kemudian  pada  masa  pemerintahan  Megawati  Soekarno  Putri, tahun 2002 harga BBM mulai Rp.1.550
kemudian Tahun 2003 harga BBM mengalami kenaikan menjadi Rp.1.810.
Selanjutnya  pada  masa  pemerintahan  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  pada tahun  2003  harga  BBM  mulai  Rp.1.810,  pada  Maret  2005  harga  BBM  meningkat  menjadi Rp.2.400, dan masih pada bulan Maret 2005 harga BBM kembali naik manjadi Rp.4.500. Pada bulanMei  2008 harga  BBM  kembali naik  menjadi  Rp.6.000  dan  pada  November  2008 harga BBM mengalami penurunan menjadi Rp.5.500, selanjutnya pada Desember 2008 harga BBM kembali turun menjadi Rp.5.000. Tahun 2009 harga BBM turun menjadi Rp4.500 dan tahun 2013 harga BBM kembali naik menjadi Rp.6.500. 2
Pemerintahan  presiden  Jokowi  yang  baru  dimulai  sejak  Oktober  2014  sudah mencatat dua kali menaikkan dan menurunkan harga BBM. Di mulai dengan harga Rp. 6.500 naik menjadi Rp. 8.500 pada bulan November 2014. Kemudian turun Rp. 7.600, dan pada 19 Januari  2015  kemaren  harga  BBM  kembali  diturunkan  menjadi  Rp.  6.600.  Turunnya  harga BBM  mengikuti  turunnya  harga  minyak  dunia  saat  ini.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Sofyan Djalil selaku Menteri Koordinator Perekonomian. 3
Terkait  anjloknya  harga  minyak  dunia,  Sofyan  mengatakan,  penurunan  harga  BBM subsidi juga menjadi kajian pemerintah ."Turunnya minyak dunia akan dirasakan rakyat.  Revisi harga  (BBM  subsidi)termasuk  opsi  yang  dipikirkan.  yang  membuat  masalah  ini  tidak  berulang- ulang," jelas Sofyan. Sofyan mengatakan, pemerintah menginginkan kebijakan yang sifatnya permanen.  Sebagaimana  diketahui,  selama  ini  pemerintah  selalu  dipusingkan  dengan
2 Economy Okezone, From : http://economy.okezone.com/read/2014/08/28/19/1030923/sejarah-harga-bbm- subsidi-di-indonesia , 27 Januari 2015, 15.00
3 Tineberita, From: http://tinoberita.blogspot.com/2014/12/harga-bbm-akan-turun-di-akhir-tahun.html . 27 Januari 2015, 15.10
membengkaknya  beban  subsidi  karena  naiknya  konsumsi  atau  lonjakan  harga  minyak dunia. ‛ Kita ingin masalah itu tidak terulang-ulang ,‛ ucapnya.
Salah satu opsi yang dinilai bisa menjadi solusi permanen atas permasalahan subsidi BBM  adalah  skema  subsidi  yang  dipatok  di  angka  tetap  atau fixed  subsidy .  Dengan  skema tersebut, harga BBM subsidi akan naik turun mengikuti harga keekonomian BBM.
Yang  menjadi  permasalahan  di  Indonesia  sekarang  adalah  subsidi  BBM  sudah dihapuskan  dan  dialokasikan  ke  sektor  lain.  Bila  harga  BBM  didasarkan  pada  mekanisme pasar, maka masyarakat yang akan menanggung sendiri kenaikan harga BBM apabila harga minyak dunia melonjak naik. Pertanyaannya adalah bila terjadi minyak dunia melonjak naik kembali apakah pemerintah akan melakukan intervensi atau tidak?

## MEKANISME PASAR ISLAMI
Berbicara  mengenai  mekanisme  pasar  dalam  hukum  Islam  yang  pertama  menjadi dasar hukum yaitu Al-Qur’an, walaupun dalam Al-Qur’an tidak memberikan aturan secara jelas tentang apa itu mekanisme pasar. Namun demikian sebagai manusia yang dilengkapi akal  maka  kita  akan  dapatkan  aturan  main  tentang  pasar  yaitu  seperti  apa  yang  tersebut dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 : 4 ٰرٰ ت نٰع ًةٰرِٰٓت ٰنوُكٰت نٰأ أَّلَِإ ِلِطٰٓب ۡلٱِب مُكٰنۡ يٰ ب مُكٰلٰٓوۡمٰأ ْاأوُلُكٰۡتَ  ٰلَ ْاوُنٰماٰء ٰنيِذَّلٱ اٰهُّ يٰأٰٓيَ ضا
ِّم مي ِحٰر ۡمُكِب ٰناٰك َّٰللَّٱ َّنِإ ۡۚۡمُكٰسُفنٰأ ْاأوُلُ تۡقٰ ت  ٰلَٰو ۡۚۡمُكن
ا ٩٢
Artinya :‛Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  bathil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama  suka  diantara  kamu,  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. ‛ (QS. An-Nisa : 4)
M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, Al Misbah menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut.  Dalam  konteks  ekonomi,  ayat  tersebut  menyebutkan  beberapa  prinsip  penting dalam berekonomi. Pertama adalah kata amwaalakum yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. 5 Kedua adalah albathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama  atau  persyaratan  yang  disepakati.  Dalam  konteks  ini,  Nabi  Muhammad  SAW bersabda : ‚ kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama  tidak  mengahalalkan  yang  haram  atau  mengharamkan  yang  halal‛ 6 dan  selanjutnya adalah  kata  yang  mengharuskan  adanya  kerelaan  kedua  belah  pihak  yaitu  prinsip ‘antaradhin  minkum. Walaupun  kerelaan  adalah  hal  yang  tersembunyi  di  dalam  hati, tetapi  indicator  dan  tanda-tandanya  dapat  terlihat. Ijab dan Kabul ,  atau  apa  saja  yang dikenal  dalam  adat  kebiasaan  sebagai  serah  terima  adalah  bentuk-bentuk  yang digunakan  hukum  untuk  menunjukkan  kerelaan.  Dari  tafsir  tersebut  terlihat  jelas  apa yang menjadi prinsip dasar aktifitas pasar.
4 Arif  Wahyudi, Telaah  Kritis  Pemikiran  Ekonomi  Islam  terhadap  Mekanisme  Pasar  dalam  Konteks  Ekonomi Islam Kekinian, Jurnal Eksyar, Volume 01, Nomor 01 , Maret 2014 STAI Muhammadiyah Tulung  Agung, hal 56
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah (Jakarta:Lentera hati, 2002), hal 412
6 Ibid , hal 413
Pasar  memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian  masyarakat  Muslim pada  masa  Rasulullah  SAW.  dan  Khulafaurrasyidin.  Bahkan  Nabi  Muhammad  sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis demikian pula khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun sudah pergi berdagang ke Negeri Syam. Seiring berjalannya waktu Nabi semakin giat berdagang dan menjalin mitra dengan saudagar kaya yaitu Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Nabi adalah seorang pedagang professional dan menjunjung tinggi kejujuran. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga pada saat itu  tiba-tiba  naik.  Sepanjang  kenaikan  terjadi  karena  kekuatan  permintaan  dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. 7
Pasar  adalah  sebuah  mekanisme  pertukaran  barang  dan  jasa  yang  alamiah  dan telah  berlangsung  sejak  peradaban  awal  manusia.  Islam  menempatkan  pasar  pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh  pasar  sebagai  harga  yang  adil.  Beliau  menolak adanya  suatu price  intervention seandainya  perubahan  harga  terjadi  karena  mekanisme pasar  yang  wajar.  Namun,  pasar  di  sini  mengharuskan  adanya  moralitas,  antara  lain  : persaingan  yang  sehat  ( fair  play ),  kejujuran  ( honesty), keterbukaan  ( Transparancy )  dan keadilan  ( justice). Jika  nilai-nilai  ini  telah  ditegakkan,  maka  tidak  ada  alasan  untuk menolak harga pasar. 8
Dewasa ini, kemunculan pesan moral Islam dalam pencegahan teori pasar, dapat dikaitkan  sebagai  bagian  dari  reaksi  penolakan  sosialisme  dan  sekularisme,  ataupun secara  khusus  ideologi-ideologi  yang  sudah  banyak  diasumsikan  orang  sebagai  sistem yang merusak pasar dan memposisikan diri sebagai oposisi dari paham pasar bebas dan terbuka di dunia Arab. Ajaran Islam dengan tegas menolak sejumlah ideologi ekonomi yang  terkait  dengan  keagungan privat  property, kepentingan  investor, asceticism (menghindari  kehidupan  duniawi), economic  egalitarianism maupun authoritarianism (ekonomi terpimpin atau paham mematuhi seseorang atau badan secara mutlak). 9
Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect  competition). Namun  demikian  bukan  berarti  kebebasan  tersebut  berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah 10 .
Pada  dasarnya  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  mekanisme  pasar  dibangun  atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
7 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI), Ekonomi  Islam, (Jakarta  :  Rajawali  Pers, 2009), hal 302
8 Ibid , hal 301
9 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekflusif Ekonomi Islam , (Jakarta : Kencana, 2007), hal 158.
10 Ibid.
Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi,  walaupun  kebebasan  itu  bukanlah  kebebasan  mutlak  seperti  yang  dianut paham  kapitalis.  Namun,  kebebasan  itu  diikat  dengan  aturan.  Yaitu  tidak  melakukan kegiatan  ekonomi  yang  bertentangan  dengan  aturan  syariat,  tidak  menimbulkan kerugian  bagi  para  pihak  yang  bertransaksi,  dan  senantiasa  melakukan  kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. 11
Pemikiran tentang mekanisme pasar, sudah menjadi perhatian para ulama klasik, beribu-ribu  tahun  yang  lalu,  seperti  Abu  Yusuf  (731-798),  Al-Ghazali  (1058-1111),  Ibnu Taimiyah (1263-1328), Ibnu Khaldun (1332-1383). Al-Ghazali menjelaskan proses evolusi pasar, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain, petani membutuhkan ikan yang  ada  pada  nelayan  sebaliknya  nelayan  membutuhkan  beras  yang  ada  pada  petani dan lain sebagainya.
Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya harga  di  pasar.  Murah  bukan  karena  melimpahnya  makanan,  demikian  juga  mahal bukan  karena  kelangkaan  makanan,  kadang  makanan  sangat  sedikit  tetapi  harganya murah. Murah dan mahal merupakan sunnatullah (Ketentuan Allah). Harga bukan hanya ditentukan  oleh supply (penawaran)  semata,  tetapi  juga  ditentukan  oleh demand (permintaan).
Ibnu  Taimiyah  memiliki  pandangan  yang  hampir  sama  dengan  ini.  Ia menyatakan  mekanisme  pasar  dalam  Islam  adalah  pasar  bebas,  harga  ditentukan  oleh kekuatan  penawaran  dan  permintaan.  Kenaikan  harga  tidak  selalu  disebabkan  oleh ketidakadilan  dari  para  pedagang,  harga  merupakan  hasil  interaksi  antara  permintaan dan  penawaran  yang  terbentuk  karena  faktor  yang  komplek.  Terkadang naik  turunnya harga  disebabkan  oleh  defenisi  produksi  atau  penurunan  terhadap  barang  permintaan atau  tekanan  pasar.  Jika  permintaan  terhadap  barang  meningkat,  sedangkan  kesediaan barang menurun maka harga akannaik. Begitu pun sebaliknya.
Ibnu  Khaldun  menyatakan  pendapat  yang  hampir  sama,  dalam  kitabnya Muqaddimah jika  suatu  kota  berkembang  dan  jumlah  penduduknya  semakin  banyak, penuh dengan kemewahan maka harga barang-barang pokok akan menurun, sedangkan barang mewah akan menjadi naik.
Sistem  ekonomi  Islam  menganut  prinsip  pasar  bebas  dan  pasar  persaingan sempurna. Negara dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat ikut campur dalam kegiatan pasar.  Akan  tetapi,  negara  mempunyai  wewenang  melakukan  pengawasan  terhadap mekanisme  pasar,  mencegah  dan  menindak  pelaku  kecurangan,  spekulasi  seperti penimbunan barang, monopoli dan tindakan lainnya yang merugikan konsumen.
11 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi , (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal 148
Dengan mengacu kepada kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan sikap yang diambil Rasulullah dalam menghadapi kenaikan harga di pasar, merupakan bentuk dari mekanisme pasar islami, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Orang bebas keluar masuk pasar.
2. Adanya  informasi  yang  cukup  mengenai  kekuatan-kekuatan  pasar  dan  barang- barang dagangan.
3. Unsure-unsur monopolistic harus dilenyapkan dari pasar.
4. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan.
5. Adanya  homogenitas  dan  standarisasi  produk  agar  terhindar  dari  pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan tentang kualitas produk.
6. Terhindar  dari  penyimpangan  terhadap  kebebasan  ekonomi  yang  jujur  seperti sumpah  palsu,  keecurangan  dalam  timbangan,  ukuran  dan  pelaku  pasar  juga dilarang menjual barang-barang haram. 12
Menurut  Ibnu  Taimiyah  dalam  kitab ‚Majmu  Fatawa‛ perilaku  atau  etika  yang harus  diperhatikan  seorang  penjual  atau  merupakan  prinsip-prinsip  pasar  yang  efisien antara lain : 13
1. Dilarang Menipu
Segala praktik kecurangan, termasuk penipuan dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai  hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  Muslim  dimana  Rasulullah  SAW pernah  melewati  sebuah  wadah  berisi  makanan,  lantas  beliau  memasukkan  tangan beliau  ke  dalamnya,  ternyata  jari-jari  beliau  menyentuh  sesuatu  yang  basah. Kemudian beliau bertanya, ‚Apakah ini wahai pemilik makanan?‛ pemilik makanan menjawab: ‚Terkena air hujan wahai Rasulullah‛. Beliau mengatakan mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas agar dapat dilihat orang lain. Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami‛ (H.R Muslim).
Praktik  kecurangan  tersebut  antara  lain  menyembunyikan  barang  cacat, mengurangi  timbangan,  ukuran  dan  sebagainya.  Jika  penjual  bertindak  curang terhadap  timbangannya,  ukuran,  jenis  dan  nilai  maka  pengaruhnya  terhadap pembeli adalah : daya pembeli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli bila ia jual kembali.
2. Akad-Akad Illegal
a. Akad yang mengandung riba
b. Akad yang mengandung perjudian
c. Jual beli yang mengandung gharar (dengan tipu daya)
d. Mulamasah, yaitu jual beli zaman jahiliyah yaitu dengan cara meraba-raba barang dagangan
12 Ibid , hal 153
13 Lukman Hakim , Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , (Surakarta : Airlangga, 2012), hal 166
e. Munabazah, yaitu jual beli dengan cara melempar barang dagangan batu kerikil, dimana kerikil jatuh maka barang yang dijatuhi kerikil harus dibeli
f. Jual beli najsy atau tsuna’niyah, jika tujuannya adalah mengambil dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya sampai masa tertentu.
3. Mencegat Barang Sebelum Sampai di Pasar
Produsen  dilarang  mencegat  pedagang  dipinggir  kota,  demi  mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari satu kota terhadap harga yang berlaku di  kota  lain.  Sebagaimana  hadits  Rasulullah  SAW:  ‚ Janganlah  kamu  cegat  (jemput kafilah sebelum sampai di kota). Barang siapa dicegat lalu dibeli daripadanya sesuatu, maka apabila  yang  empunya  barang  itu  datang  ke  pasar,  ia  berhak  khiyar  (hak  menentukan  jadi atau batalnya penjualan)‛ (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)
4. Dilarang Menimbun Barang
Segala  bentuk  penimbunan  dilarang  dalam  Islam,  karena  menyebabkan terjadinya  kelangkaan  barang  di  pasar,  sehingga  harga-harga  mengalami  kenaikan. Rasulullah  SAW  bersabda:  ‚ Ia  yang  menimbun  adalah  orang  yang  berdosa‛ (H.  R. Muslim  dalam  sahihnya).  Penimbunan  adalah  halangan  terbesar  dalam  pengaturan persaingan  dalam  pasar  Islam.  Hal  tersebut  dikarenakan  pengaruhnya  terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbum, dimana beberapa pedagang memilih  untuk  menahan  barang  dagangannya  dan  tidak  menjualnya  karena menunggu naiknya harga.
Demikian  juga  barang-barang  yang  tidak  berkaitan  secara  langsung  dengan barang-barang  yang  ditimbun,  mengakibatkan  harga  barang  lain  juga  akan  naik. Sehingga  tingkat  konsumsi  masyarakat  akan  menurun  dan  pada  gilirannya  akan mengurangi tingkat produksi.
5. Monopoli Perdagangan
Monopoli  perdagangan  adalah  penjual  membuat  komitmen  agar  yang menjual  bahan  makanan  atau  lainnya  hanya  kepada  orang-orang  tertentu  yang sudah  dikenal.  Barang-barang  itu  tidak  dijual  selain  kepada  mereka,  kemudian mereka menjualnya, seandainya ada orang lain yang menjualnya, maka dilarang. Ini merupakan kezhaliman terhadap tugas dan wewenang penjual yang dilarang dalam Islam.
Mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir Islam Klasik : 14
a. Permintaan
Permintaan  merupakan  salah  satu  elemen  penggerak  pasar.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi permintaan sbb:
14 Eko Listianto, Kenaikan Harga Minyak Dunia : Penyebab dan Dampaknya terhadap Subsidi Energi di Indonesia , Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik Quarterly Review of The Indonesian Economy Subsidi dalam Perekonomian Indonesia, Volume 9, Nomor 3, Juli 2008 .
1) Harga barang yang bersangkutan;
Pada  umumnya  hubungan  antara  tingkat  harga  dan  jumlah  permintaan adalah  negatif.  Semakin  tinggi  tingkat  harga  maka  semakin  rendah  jumlah permintaan, demikian sebaliknya.
2) Efek subtitusi;
Jika harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari  barang  lain  yang  bisa  menggantikan  fungsi  barang  yang  harganya naik tersebut
3) Efek pendapatan;
Jika  harga  suatu  barang  naik  maka  berarti  pula  secara  riil  pendapatan konsumen  turun  sebab  dengan  pendapatan  yang  sama  ia  hanya  dapat membeli barang sedikit
4) Pendapatan konsumen;
Semakin  tinggi  pendapatan  konsumen,  maka  semakin  tinggi  daya  belinya sehingga permintaannya terhadap barang akan meningkat pula.
5) Harga barang lain yang terkait;l
Yang  dimaksud  barang  lain  yang  terkait  adalah  harga  barang  subtitusi (pengganti) dan komplementer (pelengkap)
6) Selera konsumen;
Jika  selera  konsumen  terhadap  barang  tersebut  tinggi  maka  permintaannya pun akan tinggi meskipun harganya tinggi dan begitupun sebaliknya
7) Ekspektasi (penghargaan);
Ekspektasi  bisa  positif  dan  bisa  negatif.  Dalam  kasus  ekspektasi  positif konsumen  akan  lebih  terdorong  untuk  membeli  suatu  barang,  dan  untuk negatif berlaku sebaliknya
8) Maslahah;
Pengaruh  mashlahah  terhadap  permintaan  tidak  bisa  dijelaskan  secara sederhana sebab ini tergantung pada tingkat keimanan.
b. Penawaran
Dalam  khasanah  pemikiran  ekonomi  Islam  klasik,  pasokan  (penawaran) telah  dikenal  sebagai  kekuatan  penting  di  dalam  pasar.  Ibnu  Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersedian barang di pasar:
1) Mashlahah;
Pengaruh  mashlahah  terhadap  penawaran  pada  dasarnya  tergantung  pada tingkat  keimanan  produsen.  Jika  jumlah  mashlahah  yang  terkandung  dalam barang  yang  diproduksi  semakin  meningkat,  maka  produsen  muslim  akan memperbanyak jumlah produksinya.
2) Keuntungan;
Keuntungan  merupakan  bagian  dari  mashlahah  Karena  ia  dapat mangakumulasi  modal  pada  akhirnya  dapat  digunakan  sebagai  aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah:
3) Harga barang;
Jika harga suatu barang naik maka keuntungan akan naik pula
4) Biaya produksi;
Biaya  produksi  jelas  menentukan  tingkat  keuntungan  sebab  keuntungan merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya produksi. Jika biaya turun maka  keuntungan  produsen  akan  meningkat,  dan  hal  ini  mendotrongnya untuk meningkatkan penawaran.

## PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM
Konsep  Islam  memahami  bahwa  pasar  dapat  berperan  efektif  dalam  kehidupan ekonomi  bila  prinsip  persaingan  bebas  dapat  berlaku  secara  efektif.  Pasar  tidak mengharapkan  adanya  intervensi  dari  pihak  mana  pun,  tak  terkecuali  negara  dengan otoritas penentuan harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik atau lainnya.
Karena  pada  dasarnya  pasar  tidak  membutuhkan  kekuasaan  yang  besar  untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan  untuk  memilih  sendiri  apa  yang  dibutuhkan  dan  bagaimana  memenuhinya. Inilah  pola  normal  dari  pasar  atau  ‚keteraturan  alami‛  dalam  istilah  Al-Ghazali  berkait dengan  ilustrasi  dari  evolusi  pasar.  Selanjutnya  Adam  Smith,  menyatakan  serahkan  saja pada invisible hand, dan ‚dunia akan teratur dengan sendirinya‛. Dasar dari keutusan para pelaku  ekonomi  adalah voluntary, sehingga  otoritas  dan  komando  tidak  lagi  terlalu diperlukan. 15
Harga  sebuah  komoditas  barang  dan  jasa  ditentukan  oleh  penawaran  dan permintaan,  perubahan  yang  terjadi  pada  harga  berlaku  juga  ditentukan  oleh  terjadinya perubahan  permintaan  dan  perubahan  penawaran.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadits  yang diriwayatkan  dari  Anas  bahwasanya  suatu  hari  terjadi  kenaikan  harga  yang  luar  biasa  di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi besabda:
ٰح ٰ ث د ٰن ُع ا ْث ٰم ُنا ْب ُن ٰأ ِب َٰ ْ ي ٰب ٰة ٰح ٰ ث د ٰن ٰع ا اف ُن ٰح ٰ ث د ٰن ٰح ا ُُ ا ْب ُن ٰس ٰل ٰم ٰة ٰأ ْخ ٰ ب ٰر ٰن َِٰ ُتب ٰع ْن ٰأ ٰن س ٰو ٰ ق ٰت ُٰا ُة  ٰو ُٰح ْي د ٰع ْن ٰأ ٰن س ٰق ٰلا ٰق ٰلا ِسانلا ٰي ٰر ُس ْو ٰل ِالل ٰغ ٰل ِسلا ْع ُر ٰف ٰس ِع ْر ٰل ٰن ٰ ف .ا ٰق ٰلا ٰر ُس ْو ُل ِالل – صلى الله عليه وسلم - ِإ ٰاللا ن ُه ٰو ْلا ُم ٰس ِع ُر  ْلا ٰق ِب ا ُض ْلا ٰب ِسا ُط ْلا ٰر ِزا ُق ٰو ِإ ِن ٰأ ْر ُج ٰأ و ْن ٰا ْل ٰق ٰالل ى ٰو ٰل ْي ٰس ٰأ ٰح د ِم ْن ُك ْم  ُي ٰط ِل ا ُب ِن ِِٰ ْظ ٰل ٰم  ة ِف ُٰ م ٰو ٰلَ ٰم ل ا
Artinya  ‚Ya  Rasulullah  telah  terjadi  kenaikan  harga-harga  barang  maka  tetapkan  harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab : sesungguhnya Allah yang
15 Mustafa Edwin Nasution, Op., Cit , hal 160
maha  penetap  harga,  yang  menyempitkan  dan  melapangkan  serta  pemberi rezeki,  saya  berharap  akan  bertemu  dengan  Allah  dan  tidak  seorang  pun  yang menuntut  saya  karena  kezaliman  yang  saya  lakukan  dalam  masalah  darah  dan harta ‛ (H. R. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad).
Dari  hadits  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  waktu  terjadi  kenaikan  harga Rasulullah SAW, meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Dilain pihak Rasul juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak  terlalu  lama  (sifat  darurat).  Penetapan  harga  menurut  Rasul  merupakan  suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa  terpaksa  untuk  menjual  barangnya  sesuai  dengan  harga  patokan,  yang  tentunya yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.
Dengan  demikian,  pemerintah  tidak  memiliki  wewenang  untuk  melakukan intervensi  terhadap  harga  pasar  dalam  kondisi  normal.  Ibnu  Taimiyah  mengatakan  jika masyarakat  melakukan  transaksi  jual  beli  dalam  kondisi  normal  tanpa  ada  bentuk  distorsi atau penganiayaan apa pun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan.
Harus  diyakini  bahwa  nilai  konsep  Islam  tidak  memberikan  ruang  intervensi  dari pihak  mana  pun  untuk  menentukan  harga,  kecuali  dan  hanya  kecuali  adanya  kondisi darurat  yang  kemudian  menuntut  pihak-pihak  tertentu  untuk  ambil  bagian  menentukan harga. 16
Dalam  Islam,  tingkat  harga  diserahkan  pada  kekuatan  permintaan  dan  penawaran. Dalam  keadaan  pasar  berjalan  secara  alami  pemerintah  tidak  dibenarkan  ikut  campur tangan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan hadits yang telah dibahas sebelumnya bahwa penentu  harga  adalah  Allah,  maksudnya  diserahkan  kepada  penawaran  dan  permintaan. Penolakan  Rasulullah  terhadap  penetapan  harga  ( tas’ir )  berdasarkan  hadits  ini  adalah karena  tidak  ditemukannya  kondisi  yang  mengharuskan  untuk  melakukannya  karena kenaikan  harga  yang  terjadi  masih  dalam  keadaan  normal  bukan  akibat  distorsi  pasar. Ketika  harga  terbentuk  karena supply dan demand yang  apabila  dilakukan  intervensi  akan menimbulkan kezaliman bagi banyak pihak.
Namun,  apabila  harga  barang  di  pasar  tidak  lagi  ditentukan  oleh  kekuatan permintaan  dan  penawaran,  seperti  melonjaknya  harga  suatu  barang  disebabkan  oleh hilangnya  barang  di  pasaran  karena ikhtikar (penimbunan  barang  komoditi  tertentu  yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat), atau kenaikan suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang komoditi karena bencana alam. Dalam keadaan seperti ini, menurutIbnu Taimiyah, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga. 17
17 Abdul Azhim Islahi, Economic Consepts of ibnu Taimiyah, (London : The Islamic Foundation, 1998), hal 98
Pendapat Ibnu Taimiyah ini sama dengan pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan penentuan  harga  harus  diserahkan  pada  kekuatan  pasar,  yaitu  kekuatan  permintaan  dan penawaran, jika  terjadi ketidaksempurnaan  pasar ( distorsi ), seperti  monopoli,  Ibnu  Qayyim merekomendasikan intervensi pemerintah untuk memperbaiki harga pasar. 18
Dalam  konsep  Islam,  cara  pengendalian  harga  ditentukan  oleh  penyebabnya.  Bila penyebabnya  adalah  perubahan  pada  permintaan  dan  penawaran,  maka  mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan  dan  penawaran  maka  pengendalian  dilakukan  dengan  menghilangkan distorsi tersebut.
Intervensi  pasar  menjadi  sangat  penting  dalam  menjamin  ketersediaan  barang kebutuhan  masyarakat.  Dalam  keadaan  kekurangan  barang  kebutuhan  pokok,  pemerintah dapat  membuat  aturan  agar  pedagang  tidak  menjual  barang  ke  luar  wilayah,  ataupun dengan membuat kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah kebutuhan pokok di pasar. 19
Inilah  bentuk  peran  negara  dalam  mekanisme  pasar  sebagai  regulator,  mengawasi dan  mengatur  mekanisme  pasar  agar berjalan  seimbang,  sehingga  tercipta  harga  yang  adil ( equilibrium price ). Dalam perspektif ekonomi Islam, equilibrium price adalah harga yang tidak menimbulkan  dampak  negatif  ataupun  kerugian  bagi  para  penjual  maupun  pembeli. 20 Menurut  Said  Saad  Marathon,  harga  tidak  dapat  dikatakan  adil  apabila  harga  tersebut terlalu rendah sehingga penjual tidak dapat menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkannya dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan memberatkan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu serta tidak merugikan konsumen. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat apabila harga yang  terbentuk  tidak  merefleksikan  kerelaan  masing-masing  pihak  dan  tidak  terdapat persentase  keuntungan  tertentu  maka  hal  tersebut  akan  menyebabkan distorsi harga  dan dapat merugikan manusia. 21
Dalam  rangka  melindungi  hak  penjual  dan  pembeli,  Islam  membolehkan  bahkan mewajibkan  melakukan  intervensi  harga.  Ada  beberapa  faktor  yang  membolehkan intervensi harga, yaitu sebagai berikut:
1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit  magin (keuntungan),  dan  pembeli  dalam  hal purchasing  power (Kemampuan pembeli). Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi yang dapat merugikan pembeli
2. Intervensi harga mencegah ikhtikar atau ghaban f ȃ hisy
18 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori.... hal 164-165
19 Ibid.
20 Said Sa’ad Marathon, Al-Madkhal li al-Fikr al-Ikhtishad fi al-Islam , (Riyadh : Maktabah a-Riyad, 2001), hal 36
21 Ibid. , hal 37
3. Intervensi  harga  melindungi  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas  karena  pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas. Sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. 22
Dalam  menetapkan  harga  para  ulama  Fiqih  berbeda  pendapat,  sebagian  ulama membenarkan  negara  untuk  menetapkan  harga,  sebagian  lagi  menolak.  Ulama  Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi’iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Asy-Syaukani  menyatakan  berdasarkan  hadits  ini  dalam  kondisi  apapun  penetapan  harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Pematokan harga merupakan  suatu  kezaliman.  Menurut  mereka,  baik  harga  itu  melonjak  tinggi  yang disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulan maupun faktor alam, segala bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam  penetapan  harga  tidak  dibolehkan.  Apabila pemerintah  ikut  campur  tangan  dalam  penetapan  harga  komoditi,  berarti  unsure  penting dari  jual  beli  yaitu antarhadin para  pihak  hilang.  Ini  berarti  pemerintah  telah  membuat kezaliman kepada para pihak yang melakukan jual beli. Alasannya bahwa manusia berkuasa atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.
Ibnu  Qudamah  al-Maqdisi,  salah  seorang  pemikir  terkenal  dari  Mahzab  Hambali berpendapat,  Imam  (pemerintah)  tidak  memiliki  wewenang  untuk  menetapkan  harga  bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Qudamah menjadikan hadits yang dibahas sebelumnya sebagai landasan tidak diperkenankannya  penetapan  harga. Pertama, Rasulullah  tidak  pernah  menetapkan  harga meskipun  penduduk  menginginkan.  Bila  itu  dibolehkan  pasti  Rasulullah  akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan  harga  adalah  suatu  ketidakadilan  ( zulm )  yang dilarang.
Ibnu  Qudamah  menganalisis  bahwa  penetapan  harga  oleh  pemerintah  tidaklah menguntungkan.  Ia  berpendapat  bahwa  penetapan  harga  akan  mendorong  harga  menjadi lebih mahal. Jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan penetapan harga, mereka tidak akan mau menjual barang dagangannya ke wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya  di  luar  harga  yang  dia  inginkan.  Para  pedagang  lokal  yang  memiliki  barang dagangan  akan  menyembunyikan  barang  dagangannya.  Para  konsumen  yang membutuhkan  barang-barang  tidak  bisa  memenuhi  permintaan  mereka  karena  harganya tinggi. Akhirnya kedua belah pihak menderita.
Mahzab Hanafi dan Syafi’I menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetakan harga. Jumhur ulama berpendapat penetapan harga oleh pemerintah hukumnya haram.  Namun,  Ibnu  Taimiyah  menolak  pendapat  Jumhur  Ulama  yang  mengharamkan secara  mutlak  penetapan  harga  tersebut.  Sejumlah  ahli  Fiqih  Islam  mendukung  kebijakan
pengaturan  harga,  walaupun  baru  dilaksanakan  dalam  situasi  genting  dan  menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.
Ibnu  Taimiyah  menguji  pendapat-pendapat  dari  keempat  Mahzab  itu,  menurutnya ‚kontroversi antar para ulama berkisar dua poin‛, Pertama , jika terjadi harga yang tinggi di pasar  dan  seseorang  berusaha  menetapkan  harga  yang  lebih  tinggi  daripada  harga sebenarnya,  perbuatan  mereka  itu  menurut  Mahzab  Maliki  harus  dihentikan.  Menurtu Syafi’I  dan  dan  penganut  Ahmad Hanbal,  seperti Abu  Hafzal-Akbari, Qadi  Abu  Ya’la  dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan ini.
Kedua, dari  perbedaan  pendapat  antar  para  ulama  adalah  penetapan  harga maksimum  bagi  para  pedagang  dalam  kondisi normal.  Inilah  pendapat yang  bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id menyetujuinya. Para pengikut Abu  Hanifah  berkata  bahwa  otoritas  harus  menetapkan  harga,  hanya  bila  masyarakat menderita  akibat  peningkatan  harga  itu,  dimana  hak  penduduk  harus  dilindungi  dari kerugian yang diakibatkan oleh penetapan harga tersebut.
Ibun  Taimiyah  menjelaskan  bahwa  jika  harga  itu  bisa  ditetapkan  untuk  memenuhi kebutuhan  satu  orang  saja,  pastilah  akan  lebih  logis  kalau  hal  itu  ditetapkan  untuk memenuhi  kebutuhan  produk  atas  produk  makanan,  pakaian,  perumahan,  karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu.
Istilah  harga  yang  adil  dalam  Islam,  dijumpai  dalam  beberapa  terminology,  antara lain si’r al-mithl, thaman al mithl dan qimah al-adl. Istilah qimah al-adl (harga yang adil) pernah digunakan  Rasulullah  SAW  dalam  mengomentari  konpemsasi  bagi  pembebasan  budak, dimana  budak  ini  akan  menjadi  manusia  merdeka  dan  majikannya  tetap  memperoleh konpemsasi dengan harga yang adil atau qimah al-adl (Shahih Muslim). Penggunaan istilah ini  juga  ditemukan  dalam  laporan  tentang  khilafah  Umar  bin  Khattab  dan  Ali  bin  Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru  atas diyah (denda/uang  tebusan  darah),  setelah  nilai  dirham  turun  sehingga  harga- harga naik (Ibnu Hanbal) 23
Meskipun  istilah-istilah  di  atas  telah  digunakan  sejak  masa  Rasulullah  dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana Muslim yang pertama  yang memberikan perhatian khusus adalah  Ibnu  Taimiyah.  Ibnu  Taimiyah  sering  menggunakan  dua  terminology  dalam pembahasan  harga  ini,  yaitu ‘iwad  al-mithl  (equivalen  compensation /kompensasi  yang  setara) dan thaman  al-mithl ( equivalen  price /harga  yang  setara).  Dalam  Al  Hisbah,  karangannya  ia mengatakan ‚kompensasi yang setara dan itulah esensi keadilan ( nafs al-adl ). Dalam Majmu Fatawa karangannya Ibnu Taimiyah menjelaskan equivalen price sebagai harga baku ( si’ir ) di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu
23 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam..., hal 331
yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara  dalam Al-Hisbah, ia  menjelaskan  bahwa equivalen  price ini  sesuai  dengan keinginan  atau  lebih  persisnya  harga  yang  ditetapkan  oleh  kekuatan  pasar  yang  berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi-antara penawaran dan permintaan.
Dalam  Islam  istilah  penetapan  harga  oleh  pemerintah  dikenal  dengan At -t as’ir  al- jabari. Kata At -t as’ir yang berarti penetapan harga. Sedangkan al-jabari berarti secara paksa. Beberapa rumusan yang dikemukakan oleh ulama Fiqih. Ulama Hanbali mendefenisikan At - tas’ir al-jabari ‚ upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam  transaksi  jual  beli  warganya‛ . 24 Imam  Asy-Syaukani  mendefenisikan ‚instruksi  pihak penguasa  kepada  para  pedagang  agar  mereka  tidak  menjual  barang  dagangannya  kecuali  sesuai dengan  ketentuan  harga  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  dengan  tujuan  kemaslahatan  bersama‛ Kemudian  pakar  Fiqih  Maliki  yaitu  Ibn  ‘Urfah  al-Maliki,  mendefenisikan ‚Penetapan  harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif‛

## TELAAH  INTERVENSI  PEMERINTAH  DALAM  SUBSIDI  ATAU  MENETAPKAN HARGA BBM
Dari  penjelasan  di  atas  dijelaskan  bahwa  sistem  pasar  dalam  Islam  adalah  sistem pasar  bebas.  Bebas  bukan  berarti  bebas  seutuhnya  tapi  berada  dalam frame aturan  syariah. Dalam  Islam,  tingkat  harga  diserahkan  sepenuhnya  pada  kekuatan  permintaan  dan penawaran.  Dalam  keadaan  pasar  berjalan  secara  alami  pemerintah  tidak  dibenarkan  ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan hadits yang telah dibahas sebelumnya bahwa  penentu  harga  adalah  Allah,  maksudnya  diserahkan  kepada  penawaran  dan permintaan.
Melihat  masalah  kenaikan  harga  BBM  di  Indonesia,  selama  ini  pemerintah memberikan  subsidi  untuk  meringankan  biaya  rakyat.  Walaupun  harga  minyak  dunia mengalami  kenaikan  tidak  akan  ada  pengaruhnya  terhadap  harga  minyak  di  Indonesia selagi  pemerintah  Indonesia  tidak  menaikkan  harga  BBM.  Itu  merupakan  intervensi pemerintah Indonesia dalam membantu meringankan biaya masyarakat.
Secara  teoritis  kebijakan  subsidi  BBM  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka membantu konsumen (masyarakat) agar mendapatkan harga BBM pada tingkat harga yang lebih murah dengan sebagian beban harga ditanggung pemerintah. Dengan harga yang lebih terjangkau  maka  akan  semakin  banyak  masyarakat  yang  bisa  mengakses  BBM.  Pada gilirannya  penggunaan  BBM  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  makin aktifnya kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa termasuk kegiatan transportasi.
Tujuan  pemerintah  adalah  untuk  kemaslahan  rakyat,  supaya  tidak  dibebani  dengan biaya  yang  terlalu  tinggi.    Kalau  harga  minyak  diserahkan  kepada  mekanisme  pasar  dan
24 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah , (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal 139
pemerintah tidak melakukan intervensi lagi, maka rakyat Indonesia akan menanggung biaya yang tinggi apabila harga minyak dunia melonjak naik.
Meskipun  menurut  mekanisme  pasar  islami,  pemerintah  tidak  boleh  intervensi  harga, karena  harga  ditetapkan  oleh  mekanisme  pasar,  --  kecuali  dalam  keadaan  tertentu,  seperti adanya ihtikar (penimbunan  barang),  kecurangan,  distorsi  harga  dan  lainnya--,  akan  tetapi untuk  kemaslahatan  masyarakat  yang  belum  mampu  merata  secara  ekonomi  mengikuti harga  pasar  minyak  dunia  tanpa  subsidi,  dan  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  intervensi harga, maka hal itu dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:
ةحلصلمبا طونم ةيعر ىلع ماملاا فرصت
Artinya:  ‚Tindakan  seorang  penguasa  terhadap  rakyatnya  harus  senantiasa  mengacu kepada maslahah ‛ 25
Dari  kaidah  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  pemerintah  dalam  menetapkan harga BBM merupakan suatu kemaslahatan dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

## PENUTUP
Berdasarka n uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  konsep  mekanisme pasar  secara  islami, harga-harga  komoditi  ditetapkan  oleh  mekanisme pasar,  artinya  harga berlaku tergantung kepada permintaan dan penawaran. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti  penetapan  harga  BBM  yang  mengalami  turun-naik  tergantung  harga  minya  dunia, maka  pemerintah  boleh  intervensi  harga  demi  kemaslahatan  dan  melindungi  kepentingan rakyat yang belum merata kemampuannya secara ekonomi. Karena tindakan intervensi oleh pemerintah tersebut berlandaskan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
25 Imam Alam Syahibuddin al-Qarafi, al-Furuq, (Beirut: Alim al-Maktab, t.th), h. 31

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim, Lukman , Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , Surakarta : Airlangga, 2012
Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah , Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
Islahi,  Abdul  Azhim, Economic  Consepts  of  ibnu  Taimiyah, London  :  The  Islamic  Foundation, 1998
Eko Listiyanto, Kenaikan Harga Minyak Dunia : Penyebab dan Dampaknya terhadap Subsidi Energi di  Indonesia ,  Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  Politik  Quarterly  Review  of  The  Indonesian Economy Subsidi dalam Perekonomian Indonesia, Volume 9, Nomor 3, Juli 2008
Marathon, Said Sa’ad, Al-Madkhal li al-Fikr al-Ikhtishad fi al-Islam , (Riyadh : Maktabah a-Riyad, 2001
Nasution, Mustafa Edwin, dkk, Pengenalan Ekflusif  Ekonomi Islam , Jakarta : Kencana, 2007
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2009
al-Qarafi, Imam Alam Syahibuddin, al-Furuq, Beirut: Alim al-Maktab, t.th
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al Misbah , Jakarta:Lentera hati, 2002
Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi , Jakarta : Rajawali Pers, 2014
Wahyudi, Arif, Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi  Islam  Kekinian, Jurnal  Eksyar,  Volume  01,  Nomor  01,  Maret  2014  STAI Muhammadiyah Tulung  Agung
http://economy.okezone.com/read/2014/08/28/19/1030923/sejarah-harga-bbm-subsidi-di- indonesia, 27 Januari 2015, 15.00
http://tinoberita.blogspot.com/2014/12/harga-bbm-akan-turun-di-akhir-tahun.html. 27
Januari 2015, 15.10
Pengalihan Dana Zakat Menjadi Pinjaman Modal Usaha Oleh BAZDA Kota Padang Dalam Perspektif  Al-Qur’an Dan Hadits