## PENDAHULUAN
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip  seluas-luasnya,  dimana  daerah diberikan  kewenangan  mengurus  dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar  yang  menjadi  urusan  pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu  sama  dengan  daerah  lainnya. Pemerin tah  daerah  h arus  mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder

## PENGARUH  TRANSPARANSI  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DANA DESA  DAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  TERHADAP KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  DESA  SIDOHARJO

## Dewi Kusuma Wardani
Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, email: dewifeust@gmail.com

## Ratih Ranika Putri Utami
Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, email: Putriranika6@gmail.com

## A bstract
This study aims to determine the effect of transparency in financial management of village funds and community empowerment on community welfare in Sidoharjo Village, Tepus District, Gunungkidul Regency. This research method uses quantitative descriptive methods and primary data using questionnaires. This study took a sample of residents who were divided into 11 hamlets in Sidoharjo Village, Tepus District, Gunung kidul Regency. The sampling technique is stratified random sampling. Data collection is done by distributing questionnaires directly to people’s homes, attending social gatherings and routine meetings held by community members. It aims to obtain more data from respondents directly. The number of questionnaires processed was 120 questionnaires. Data were analyzed using multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  community empowerment has a positive  effect on  the welfare of the people of  Sidoharjo Village, Tepus District, Gunungkidul Regency, while transparency in financial management of village funds does not affect the welfare of the community in Sidoharjo Village, Tepus District, Gunungkidul Regency.
Keywords: Transparency, financial management, community empowerment, community welfare
bahkan  tersier  dengan  mengedepankan kebermanfaatan  untuk  kesejahteraan masyarakat (Zastrow, 2017).
Soetomo  (2017) menyatakan  bahwa kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi  yang  mengandung  unsur  atau komponen ketertiban, keamanan, kradilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas, bukan  hanya  terciptanya  ketertiban  dan

## JURNAL KAJIAN BISNIS

## PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SIDOHARJO
keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kesejahteraan mencakup se mua  tind akan   dan   pro ses  seca ra langsung,  diantarannya  tindakan  dan pencegahan  masalah  sosial,  pengem- ban gan  sumb er  d aya  manu sia  dan peningkatan kualitas hidup ( Sukoco, 2015).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa otonomi
langsung  diberikan  kepada  desa-desa dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer  dari Anggaran  Pendapatan  dan Be lanja  Ne gara   (AP BN)  ke  d aera h/ kabupaten untuk dilanjutkan  ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda dan jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk  desa  tahun-tahun  sebelumnya. Tujuan  dari  dana  desa  adalah  untuk membangun  infrastruktur  desa  maupun pemberdayaan  masyarakat  desa,  yang akan  menin gkatkan   kesejah tera an masyarakat. Akan  tetapi,  kebijakan  dari Undang-  Undang  Desa  ini  mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang  semestinya  dalam  pengimplemen- tasiannya  dilakukan  secara  akuntabel, profesional, efektif, efisien dan transparan, serta  didasarkan  pada  prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar
dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi (Sukoco, 2015)
Penyimpangan,  penyelewengan  dan tin daka n  ko rupsi  pe rnah   terjadi  di Gunungkidul yang menyeret Kepala Desa (KADES)  dan  perangkat  desa  sehingga terjerat kasus pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
Desa  Sidoharjo,  Kecamatan  Tepus, merupakan salah satu desa  yang ada di kabupaten  Gunungkidul.  Desa  Sidoharjo adalah salah satu desa dari 5 (lima) desa di kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, yaitu desa Tepus, Purwodadi, Giripanggung dan  Sumberwungu.  Kecamatan  tepus memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.110 jiwa pada sensus tahun 2018 yang terdiri dari 16.248 penduduk laki laki dan 17.862 penduduk perempuan. Penduduk terbanyak ada di desa Tepus  dengan jumlah 8.542 penduduk,  sedangkan  jumlah  penduduk terkecil adalah pada desa Sumberwungu sebesar 5.947 penduduk. Luas Kecamatan Tepus  yaitu  10.492,21  Ha.  Desa  terluas adalah desa Tepus dengan luas sebesar 2.855,48 Ha dan desa dengan luas terkecil adalah di Desa Sidoharjo seluas 1.604,29 Ha. Dari segi klasifikasi desa, semua desa di  kecamatan  Tepus  tergolong  desa
Tabel 1

## Fenomena Kasus yang Pernah Terjadi di Gunungkidul
No Tahun Kasus 1 2013 Terdapat oknum Kepala Desa Wunung, Wonosari yang tertangkap tangan telah melakukan tindakan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2008 sebesar Rp 198 juta 2 2017 Pada  akhir  tahun  2017  di  Desa  Beji  terjadi  tindakan  korupsi  atau penggelapan  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  seorang  oknum bendahara desa sebesar Rp400 juta, yang seharusnya di alokasikan guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa Beji.
Diakses Kamis, 29 November 2018
swakarya yaitu desa yang setingkat lebih maju  dari  desa  swadaya,  dimana  adat istiad at  masya rakat  d esa  seda ng mengalami  transisi,  pengaruh  dari  luar su dah  mula i  ma suk  ke  desa ,  ya ng mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga  mata  pencaharian  penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke  sektor  sekunder,  produktifitas  mulai men ingkat  d an  d iimb angi  den gan bertambahnya prasaranan desa. (Sensus Kantor  Kecamatan  Tepus  Kabupaten Gunungkidul 2017).
Menurut  data  dari  Sensus  Penduduk Kantor Kecamatan Tepus pada Tahun 2017, desa Sidoharjo merupakan desa dengan tingkat  kesejahteran  masyarakat  paling tinggi di badingkan dengan desa-desa yang lain di kecamatan Tepus. Hal ini tentu saja dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor ya ng  p erta ma  yaitu  transp aran si pe ngelolaa n  ke uan gan  dana   desa. Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan  masyarakat  melalui  penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut.
Adanya  transaparansi  pengelolaan keuangan dana desa akan membuat tingkat penyimpangan,  penyelewengan  dan tindakan  korupsi    menjadi  lebih  minim, karena  masyarakat  bisa  memantau/ mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa  sehingga  kecenderungan  aparatur desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Apabila pengelolaan keuangan desa dilakukan  dengan  baik  dan  sesuai  yang diharapkan, tentu dana desa tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa,  sehingga  tingkat  kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi.
Selain  faktor  transparansi,  pember- dayaan  masyarakat  juga  mampu  mem- pengaruhi  kesejahteraan  masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan prakrasa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan  perumahan,  pengembangan  usaha ekonomi  desa,  pengembangan  lembaga keuangan  desa,  serta  kegiatan-kegiatan yang  dapat  meningkatkan  kemampuan ma syarakat  dalam  mena ikan   hasil produksinya (Aris, 2018). Adanya pember- dayaan  masyarakat  akan  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang akan menjadikan  masyarakat  memiliki  sifat kreatif, aktif dan pintar dalam menciptakan peluang  pekerjaan  ataupun  perbaikan perekonomian  sehingga  akan  membuat kesejahteraan  masyarakat  menjadi  lebih baik .
Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perdebatan dari hasil masing-masing  penelitian  sebelumnya, sehingga kesejahteraan masyarakat masih menjadi  topik  yang  menarik  untuk  diteliti kembali. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa Sidoharjo,  maka  pada  penelitian  kali  ini penulis  melakukan  penelitian  mengenai pen garu h  transp aran si  p enge lola an keuangan dana desa, dan pemberdayaan masyarakat  terhadap  kesejahteraan masyarakat  desa  Sidorjo,  Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

## KAJIAN PUSTAKA

## a. Teori  Stewardship
Stewardship Theory menggambarkan situasi  dimana  para  manajemen  tidaklah termotivasi oleh tujuan tujuan individu tetapi lebih ditunjukan pada sasaran  hasil utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi/ badan  (Wahida,  2015).  Teori  ini  meng- asumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat  antara  kepuasan  dan  kesuksesan organisasi/badan. Teori ini dapat diterapkan
dalam  penelitian  akuntansi  organisasi/ badan  sektor  publik  seperti  organisasi pemerintahan desa (Wahida, 2015). Sejak awal  p erke mban gan nya,  aku ntan si organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara organisasi pemerintahan dengan  masyarakat.  Kontrak  hubungan antara  organisasi  pemerintahan  dan masyarakat  atas  dasar  kepercayaan (amanah  = tru st )  dan   keterb uka an (transparansi)  bertindak  kolektif  sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory .
Wahida (2015) mengemukakan bahwa teori stewardship dapat diaplikasikan untuk menjelaskan  eksistensi  pemerintah  desa seb agai  suatu   lemba ga  ya ng  da pat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tug as  d an  f ungsinya   den gan  tepa t, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan tanggungjawab  tersebut  maka stewards (manajemen/aparatur  pemerintahan) mengerahkan  semua  kemampuan  dan keahliannya dalam mengefektifkan pengen- dalian  intern  untuk  dapat  menghasilkan laporan informasi pengelolaan keuangan dana desa yang berkualitas dan transparan.

## b. Teori  Nurkse
Grand  theory kedua  yang  mendasari pen elitian  ini  adalah  teori Nu rkse . Kesejahteraan  masyarakat  yang  rendah salah  satunya  disebabkan  oleh  tingkat kemiskinan  yang  tinggi.  Bertumpu  pada teori  nurkse,  tingkat  kesejahteraan  yang rendah disebabkan oleh adanya ketidak- sempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan  sumber  daya  manusia
menyebabka n  produ ktivitas  ren dah. Rendahnya produktivitas akan mengakibat- kan pendapatan ikut rendah. Rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah  mengakibatkan  kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak  maksimal,  sehingga  diperlukannya program pemberdayaan masyarakat agar tidak ada lagi keterbelakangan pada SDM sehingga masyarakat akan lebih produktif (Kuncoro, 2015).
Kuncoro (2015) mengemukakan bahwa den gan  adan ya  teori nurkse ,  ma ka pemerintah desa dapat meningkatkan pro- gram pemberdayaan masyarakat, dengan program  tersebut  maka  SDM  yang  ada akan lebih produktif dan dapat memenuhi kebutuhan  hidupnya  secara  maksimal, sehingga  lingkaran  kemiskinan  akan menurun  dan  kesejahteraan  masyarakat dapat meningkat.

## c. Konsep Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan mencakup semua tidakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah  sosial,  pengembangan  sumber daya  manusia  dan  peningkatan  kualitas hidup  (Sukoco,  2015).  Kesejahteraan masyarakat  adalah  sebuah  sistem  yang meliputi  program  dan  pelayanan  yang membantu  orang  agar  dapat  memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan  yang  sangat  mendasar  untuk memelihara masyarakat, (Zastrow, 2017). Menurut  Soetomo  (2014)  kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen dimana masyarakat merasa aman tentram,
terdapat  fasilita s  umum  yang  dapat menunjang  perekonomian  masyarakat, pendapatan  perkapita  yang  mendorong kemakmuran  masyarakat  dan  akses informasi yang mudah dijangkau. Adapun menurut Soetomo (2014) indikator dalam kesejahteraan  masyarakat  desa  adalah sebagai berikut:
1. Rasa aman 2. Fasilitas umum
3. Pendapatan
4. Akses informasi
Masyarakat  yang  merasa  aman  dan tentram tanpa adanya tekanan dari pihak manapun merupakan indikator seseorang yang sejahtera, keberadaan fasilitas umum sebagai  penunjang  roda  perekonomian juga sangat membantu dalam mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera,  contohnya fasilitas  jalan  yang  layak  dan  memadai. Selain  itu,  pendapatan  perkapita  juga sangat menentukan seberapa sejahteranya seseorang,  semakin  tinggi  pendapatan seseorang maka akan semakin sejahtera hid upnya.  K emud ahan   mempero leh informasi yang didapatkan masyarakat juga akan  menin gkatkan   kesejah tera an masyarakat desa.

## d. Konsep Transparansi  Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Konsep  transparansi  yang  dimaksud dalam penelitian  ini adalah  terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh in formasi  meng ena i  pe rencanaa n, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung- jawaban pengelolaan keuangan dana desa (Laolo, 2015). Menurut Mardiasmo (2016) transp aran si  a dalah  keterbuka an pemerintah  desa  dalam  memberikan informasi  yang  terkait  dengan  aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo  (2016)  menyebutkan  tujuan transparansi  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan desa yaitu:
1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Up aya  peningka tan   man ajemen pengelolaan pemerintahan desa.
Men urut  Kamus  B esar  Bah asa Indoneisa  (2008)  transparansi  dapat diartikan sebagai sesuatu yang jelas dan nyata,  dengan  demikian  transparansi pengelolaan keuangan dana desa berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan ma syarakat  untuk  meng etah ui  d an mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya tentang keuangan. Dengan adanya transparansi, dapat menjamin akses atau kebeba san  bagi  se tiap  orang   untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta  hasil-hasil  yang  dicapai  yang  akan berdampak langsung kepada masyarakat. Adapun indikator transparansi pengelolaan keuangan  dana  desa  menurut  Khanisa (2015) adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan pemerintah desa
2. Proses pembuatan kebijakan
3. Pelaksanaan kebijakan
4. Hasil yang dicapai
Dalam  hal  ini,  apabila  masyarakat dengan mudah dapat mengakses indikator- indikator  tersebut,  maka  sudah  dapat dikatakan  bahwa  sistem  pemerintahan sudah  transparan  terhadap  pengelolaan keuangan dana desa (Khanisa, 2015).

## e. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Nugroho  (2013)  menyatakan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  merupakan upaya  untuk  memandirikan  masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka  miliki.  Pemberdayaan  menunjuk pada  kemampuan  orang,  khususnya kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:
1. Me menu hi  kebutuha n  da sarn ya sehingga mereka memiliki kebebasan ( freedom ), dalam arti bukan saja hanya bebas  mengemukakan  pendapat, melainkan bebas dari kelaparan,bebas dari kebodohan,bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang  memungkinkan  mereka  dapat meningkatkan  pendapatannya  dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartsipasi  dalam  proses  pem- bangunan  dan  keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan  masyarakat  sebagai  upaya untuk  mewujudkan  kemampuan  dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Inti  pengertian pemberdayaan  masyarakat  merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian  masyarakat.  Pemberdayaan merupakan  proses  pembangunan  dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia.
Ind ikator  yang  digu naka n  un tuk mengukur  pemberdayaan  masyarakat menurut Nugroho (2013) terdapat 4 yaitu sebagai berikut:
1. Akses
2. Partisipasi
3. Kontrol
4. Manfaat
Dalam  hal  ini  akses  yang  dimaksud adalah  kemudahan  masyarakat  dalam mengakses  program-program  pember- dayaan  masyarakat  yang  diadakan  oleh pemerintah  desa,  sehingga  masyarakat dapat  pro  aktif  dan  tidak  tertinggal. Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah
se mua  warg a  ma syarakat,  ba ik  itu masyarakat biasa maupun aparatur desa, sama sama memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada. Selain itu, kontrol yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang berwenang ju ga  d apat  memban tu  keefe ktif an pemberdayaan  masyarakat,  agar  sesuai sasaran,  sehingga  akan  memberikan manfaat  yang  positif  bagi  masyarakat maupun  pihak  aparatur  desa  sendiri (Nugroho, 2013).
Pad a  ha kika tnya   pe mberdaya an merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkemb ang  ( ena bling ). Lo gika  ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat  tanpa  memiliki  daya.  Setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang  mereka  tidak  menyadari atau daya tersebut masih belum dikatahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang  maka  pemberdayan  upaya untuk  membangun  daya,  dengan  cara mendorong, memotivasi dan membangkit- kan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehin gga  tercapailah  kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2013).

## PENGEMBANGAN  HIPOTESIS
a. Pengaruh Transparansi Pengelolaan
Keuanga n  Dana  Desa  terhadap

## Kesejahteraan Masyarakat
Ha di  (2016 )  me nyatakan   bah wa kesejahteraan  masyarakat  sangat  erat hu bung annya  de nga n  transp aran si pengelolaan keuangan dana desa. Dimana transparansi merupakan suatu tolak ukur prinsip  keterbukaan  yang  tentu  dapat menjadikan  masyarakat,  terlebih  khusus masyarakat desa untuk memperoleh dan mengetahui  penjabaran  akses  informasi seluas-luasnya  mengenai  keuangan
daerah/desa. Hal tersebut didukung dengan penelitian Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek  mend asar  ba gi  terwu judn ya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan  ada nya  ke terbukaan, keterlibatan  dan  kemudahan  akses  bagi masyarakat  terhadap  proses  penyeleng- garaan  pemerintahan.  Keterbukaan  dan kemudahan  informasi  penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, karena salah satu indikator kesejahteraan masyarakat  adalah  adanya  kemudahan akses  informasi  oleh  pemerintah  desa. Karena menurut Agus (2015) transparansi adalah  sebagai  penyediaan  informasi tentang  pemeritahan  bagi  publik  dan dijamin nya  kemu daha n  di  dalam memperoleh  informasi-informasi  yang akurat  dan  memadai  sehingga  dapat memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai  informasi  keuangan  maupun kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah serta  menjamin  akses  bagi  setiap  orang atau  masyarakat  dalam  memperoleh informasi tersebut.
Menurut Mardiasmo (2015) salah satu komponen good governance adalah sikap keterbukaan  (transparan)  dimana  prinsip tra nspa ransi  in i  da pat  mencipta kan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan  masyarakat  melalui  penyediaan informasi  dan  menjamin  kemudahan didalam memperoleh informasi, selain itu masyarakat tidak hanya dapat mengkakses suatu  kebijakan  pengelolaan  keuangan dana desa tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya.
Dalam penelitian ini teori stewardship menjelaskan  eksistensi  pemerintah  desa seb agai  suatu   lemba ga  ya ng  da pat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban  keuangan  yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan eko nomi,  pela yanan  publik  mau pun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan tanggungjawab  tersebut  maka stewards (manajemen/aparatur  pemerintahan) mengerahkan  semua  kemampuan  dan ke ahliannya  da lam  meng efektifkan pengendalian  intern  untuk  dapat  meng- hasilkan  laporan  informasi  pengelolaan keuangan dana desa yang berkualitas dan transparan (Rusydi,  2017). Jadi  semakin terbukannya pemerintah terhadap masukan dan  usulan  dari  masyarakat,  maka  hal tersebut  akan  berpengaruh  positif  bagi kesejahteraan masyarakat. Karena trans- paransi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah  desa. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  terdapat dugaan:
H 1 : Transparansi pengelolaan keuangan dan a  de sa  b erpe ngaruh  p ositif terhadap kesejahteraan masyarakat.

## b. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Kesejah tera an  masya raka t  erat hubungannya  dengan  pemberdayaan masyarakat.  Menurut  Nugroho  (2013) pemberdayaan  masyarakat  merupakan upaya  untuk  memandirikan  masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teori Nurkse , dimana kesejahteraan masyarakat itu di pengaruhi oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Apabila masyarakat  memiliki  daya  atau  berdaya maka masyarakat akan lebih produktif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pember- dayaan  masyarakat  juga  mampu  mem- pengaruhi  kesejahteraan  masyarakat, karena  pemb erda yaan   masyara kat merupakan  sa lah  satu   upaya  un tuk
meningkatkan  kesejateraan  masyarakat, melalui  berbagai  kegiatan  antara  lain pening katan  prakrasa  dan  swadaya masyarakat,  perbaikan  lingkungan  dan perumah an,  peng emba ngan   usa ha ekonomi  desa,  pengembangan  lembaga keuangan  desa,  serta  kegiatan-kegiatan yang  dapat  meningkatkan  kemampuan ma syarakat  dalam  mena ikan   hasil produksinya (Aris, 2018)
Pemberdayaan masyarakat ini sangat berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat,  dengan  perbaikan  kualitas SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  maka masyarakat akan memiliki sifat kreatif, aktif dan  pintar  dalam  menciptakan  peluang pekerjaan ataupun perbaikan perekonomian, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut maka terdapat dugaan:
H 2 : Pemberdayaan  masyarakat  ber- pengaruh  positif  terhadap  kesejah- teraan masyarakat.
Rerangka  teo ritis  disajikan  p ada gambar 1 berikut.
Gambar 1 : Rerangka Teoritis Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa H1 (+) Pemberdayaan  Masyarakat H2 (+)
Kesejahteraan Masyarakat Y

## METODA  PENELITIAN

## 1. Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah masyarakat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus,  Kabupaten  Gunungkidul.  Sempel penelitian ini adalah 120 warga masyarakat di  Desa  Sidoharjo,  Kecamatan  Tepus, Kabupaten Gunungkidul, yang terbagi dari 11 dusun.

## 2. Pendekatan  Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk me ngetahui  Pen garu h  Transparan si Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industry atau prespektif lain.

## 3. Lokasi Penelitian
Pe nelitian   dilaksanakan  d i  De sa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

## 4. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuisioner. Sempel data di peroleh dengan teknik stratified random sampling.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara  membagikan  angket  langsung  ke rumah  warga  secara  acak,  mendatangi acara arisan maupun pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh warga masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih banyak dari responden secara langsung. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara singkat kepada pihak pemerintah desa  dan  masyarakat  setempat,  dengan tujuan  mendapat  informasi  langsung  dan akurat.  Karakteristik  responden  disajikan pada tabel 2.

## 6. Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  data  yaitu  statistik  deskriptif,  uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 3.
Berdasarkan  tabel  3  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan valid. Hal ini ditunjukan dengan nilai pearson correlation yang berada di atas r-tabel dan
Tabel 2 Karakteristik Responden Data Diskriptif Keterangan Jumlah Presentase Alamat tempat tinggal  Dusun Prigi 10 8,33% Dusun Bintaos 10 8,33% Dusun Klepu 10 8,33% Dusun Jati 10 8,33% Dusun Bengle 1 15 12,5% Dusun Bengle 2 15 12,5% Dusun Pule Ngelo 10 8,33% Dusun Pule Ireng 10 8,33% Dusun Pule Gundes 1 10 8,33% Dusun Pule Gundes 2 10 8,33% Dusun Pule Kulon 10 8,33% Sumber:data primer diolah 2019
Tabel 3 Uji Validitas No. Variabel/Indikator Pearson Correlation r-tabel Sig. Keterangan 1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Butir 1.1 0,683 0.1793 0,000 Valid Butir 1.2 0,747 0.1793 0,000 Valid Butir 1.3 0,780 0.1793 0,000 Valid Butir 1.4 0,660 0.1793 0,000 Valid Butir 1.5 0,663 0.1793 0,000 Valid 2. Pemberdayaan Masyarakat Butir 2.1 0,585 0.1793 0,000 Valid Butir 2.2 0,786 0.1793 0,000 Valid Butir 2.3 0,742 0.1793 0,000 Valid Butir 2.4 0,672 0.1793 0,000 Valid Butir 2.5 0,680 0.1793 0,000 Valid 3 Kesejahteraan Masyarakat ` Butir 4.1 0,629 0.1793 0,000 Valid Butir 4.2 0,780 0.1793 0,000 Valid Butir 4.3 0,770 0.1793 0,000 Valid Butir 4.4 0,667 0.1793 0,006 Valid
Sumber: Data diolah tahun 2019
nilai signifikansinya di bawah nilai alpha , yaitu 0,05.
Se dang kan  hasil  Uji  Re liab ilitas disajikan pada tabel 4.
Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0 berdasarkan hasil out- put SPSS  yang  tersaji  dalam  tabel  4 tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach’s Alpha yang lebih tinggi dari 0,600.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Hasil  Uji  Normalitas  disajikan  pada tabel 5.
Berdasa rkan   tab el  5 ,  ma ka  d ata dinyatakan berdistribusi dengan normal. Hal ini  ditunjukan  dengan  nilai Kolmogorov- Smirno v  se besa r 0 ,817   dan   nilai signifikansinya sebesar 0,516 yang berarti
lebih besar dari nilai alpha , yaitu 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga  memperkuat  normalitas  pada model regresi penelitian ini.

## 2. Uji  Multikolonieritas
Hasil Uji Multikolonieritas disajikan pada tabel 6.
Berdasarkan  tabel  6  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  pengujian  data  dengan men ggun a-ka n  progra m  SP SS  1 6.0 menunjukan  penelitian  ini  terbebas  dari
Tabel 4 Uji Reliabilitas No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa 0,750 Reliabel 2. Pemberdayaan Masyarakat 0,733 Reliabel 3. Kesejahteraan Masyarakat 0,677 Reliabel
Sumber: Data diolah tahun 2019
Tabel 5

## Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters (a,b) Mean Std. Deviation Absolute Most Extreme Differences Positive Negative Kolomogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 120 0.0000000 2.49738105 0.075 0.051 -0.075 0.817 0,516 c
Test distribution is Normal. a.
masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai tolerance > 0,10 dan nilai Vari- ance Inflation Factor (VIF) < 10. Variabel transparansi pengelolaan keuangan dana desa memiliki nilai tolerance sebesar 0,828 dan  nilai  VIF  sebesar  1.207.  Variabel pemberdayaan  masyarakat  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,683  dan  nilai  VIF sebesar 1.465.

## 3. Uji  Heterokedasitas
Hasil Uji Heterokedasitas disajikan pada tabel 7.
Berdasarkan  hasil  olah  data  di  atas dengan bantuan  SPSS versi  16.0, maka penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas.  Hal  ini  didukung dengan  nilai  signifikansi  dari  masing- masing variabel yang yang berada di atas 0,05. Berdasarkan tabel 7, nilai signifikansi
dari  transparansi  pengelolaan  keuangan dana desa sebesar 0,053. Nilai signifikansi pemberdayaan masyarakat sebesar 0,897.

## ANALISIS REGRESI BERGANDA
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regre si  linier berganda  yang  fungsinya  untuk  meneliti faktor-faktor  yang  berpengaruh  antara variabel independen terhadap dependen, dimana   variabe l  in depe nden   dalam penelitian ini adalah dua variabel.

## 1. Hasil Uji Spesifikasi Model (Uji F)
Uji  Spesifikasi  Model  (Uji  F)  disajikan pada tabel 8.
Tabel  di  atas  menunjukkan  hasil  uji model fit (Uji F) menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan
Tabel 6 Uji Multikolonieritas Collinearity Stati stics Model Tolerance VIF 1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa 0,828 1.207 2 Pemberdayaan Masyarakat 0,683 1.465
Sumber: Data diolah tahun 2019
Tabel 7

## Uji Heterokedasitas
Unstandardized Coeffci ents Standardized Coefficients Sig. Model B Std. Error Beta   t 1 (Constant) -1,311 1,145 -1.145 0,255 2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa 0,097 0,049 0.192 1.957 0,053 3 Pemberdayaan Masyarakat 0,007 0,055 0.014 0,130 0,897
Sumber: Data diolah tahun 2019
sebesar 0,032 dan nilai F hitung hasil out- put dari  program  SPSS  sebesar  3.043. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka  model  dinyatakan  berpengaruh signifikan. F hitung 3.043 lebih besar dari pada F tabel 2,68 sehingga dengan kata lain, model dalam penelitian ini dinyatakan fit .

## 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Hasil  Uji Parsial  (Uji t)  disajikan pada tabel 9.
Pembuktian  lain  mengenai  variabel independen  berpengaruh  signifikan  atau tidak terhadap variabel dependen adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel serta tingkat signifikansinya berada dibawah 0,05. Apabila t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H 1 diterima dan H 0 ditolak. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H 1 ditolak dan H 0 diterima.
Tabel 9 menjelaskan sebagai berikut:
1. Variabel  transparansi  pengelolaan keuangan dana desa memiliki nilai t hitung sebesar -0,478 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,980 dan hasil uji t untuk variabel transparansi pengelolaan keuangan dana desa  diperoleh  nilai  signifikan  yaitu sebesar  0,634  dan  nilai  koefisiennya sebesar -0,039. Hal ini menunjukan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa  tidak  berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Variabel  pemberdayaan  masyarakat memiliki  t  hitung  sebesar  2,669  lebih besar dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai signifikansinya 0,009 dan nilai koefisien 0,241.  Hal  ini  menunjukan  bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif  terhadap  kesejahteraan masyarakat.
Tabel 8 Uji Spesifikasi Model (Uji F) No Model Sum Of Square Df Mean Square F Sig. 1 Regression 21.783 3 7.261 3.043 0,032 2 Residual 276.835 116 2.387 Total 298.618 119 Sumber: Data diolah tahun 2019 Tabel 9 Uji Parsial (Uji t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. B Std. Error Beta t 1 (Constant) 13.974 1,874 7,456 0,000 2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa -0,039 0,081 -0,047 -0,478 0,634 3 Pemberdayaan Masyarakat 0,241 0,090 0,291 2,669 0,009
Sumber: Data diolah tahun 2019

## 3. Hasil Uji  Koefisien Determinasi  (R²)
Hasil  Uji  Koefisien  Determinasi  (R²) disajikan pada tabel 10.
Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi (R²) Sumber: Data diolah tahun 2019 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,244(a) 0,059 0,035 2.529
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat diketahui bahwa nilai R Square adalah 0,059 atau  5,9%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah  desa  dapat  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 5,9%, sedangkan sisanya 94,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  olah  data  dengan bantuan program SPSS versi 16.0 maka dapat disimpukan mengenai hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

## 1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuanga n  Dana  Desa  terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Hipotesis  1  yang  diajukan  dalam pen elitian  ini  adalah  transpara nsi pen gelo laan   keu anga n  da na  d esa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.  Namun  hasil  uji  hipotesis me nyimpulkan  b ahwa  transp aran si pengelolaan  keuangan  dana  desa  tidak berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung sebesar -0,478 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,980, nilai signifikansinya 0,634 dan nilai koefisien -0,039. Berdasarkan hasil tersebut, maka H 1 tidak terdukung.
Transparansi  pengelolaan  keuangan dana desa yang tidak berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat dapat disebab- kan  oleh  adanya  rasionalitas  formal. Rasionalitas formal dalam hal ini meliputi proses berfikir dan menetapkan keputusan yang memiliki timbal balik positif terhadap pihak  yang  memiliki  wewenang  atau kekuasaan tersebut. Selain itu, rasionalitas formal  menekankan  pada  hubungan pemerintah desa dengan masyarakat yang bersifat  atau  didasarkan  pada  tekanan/ koersif, yaitu hubungan yang terbangun dari rekayasa  sosial  dari  pihak  yang  memiliki otoritas (kekuasaan) terhadap yang power- less .  Rasionalitas  formal  ini  biasanya diarahkan secara rasional untuk mencapai suatu  tujuan  formalitas  tertentu,  salah satunya  adalah  sifat  pokok  yang  harus diterap kan  dala m  su atu  orga nisa si/ pemerintahan,  yaitu  sifat  transparan. Pe merintah   desa  sebag ai  lemba ga pe merintah an  yang  memiliki  tug as meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  melaksanakan  pertanggungjawaban pe ngelolaa n  ke uang an  d esa,  tid ak seh arusnya  hanya  me ngutamakan rasionalitas  formal  saja,  namun  harus mengedepankan  nilai dan kewajiban dalam mengupayakan  sifat  transparan  agar memiliki dampak positif bagi masyarakat. Pendapat  tersebut  sudah  sesuai  dan diperkuat  dengan  hasil  analisis  jawaban responden   atas  pernyataan   seluruh kegiatan  dan  laporan  pengelolaan  dana desa mudah diketahui oleh masyarakat.
Mayoritas responden menjawab setuju, artinya masyarakat sudah mengakui bahwa tra nspa ransi  ke giatan  d an  laporan pengelolaan dana desa itu sudah berjalan transparan namun demikian, hal tersebut tidak  memp enga ruhi  kesejah tera an masyarakat.  Transparan  dalam  hal  ini hanya  sebagai  rasionalitas  formal  yang diterapkan oleh pemerintah, namun tidak dapat  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa
pemerintah desa telah transparan, namun tidak  memberikan  dampak  positif  bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini sesuai dengan teori aksi dan pilihan rasional max waber yang menjelaskan bahwa sebuah organisasi/pemerintahan memiliki sifat alami yaitu rasionalitas formal, dimana pihak yang memiliki kekuasaan akan menerapkan suatu tindakan  yang  menguntungkan  golongan tersebut  atau  atas  dasar  tujuan  tertentu. Dalam  teori  aksi  ini  disebutkan  bahwa organisasi/pemerintah akan  menerapkan suatu  tindakan  atas  dasar  mengikuti peraturan  yang  berlaku  atau  kebiasaan yang  telah  berlaku,  tanpa  mempertim- bangkan  apakah  hal  tersebut  memiliki dampak  positif  atau   tid ak  terha dap ke seja hteraan  masyarakat.  Deng an demikian,  rasionalitas  formal  dalam  teori aksi  dapat  di  simpulkan  sebagai  suatu tindakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu  yang  diterapkan  dan  membawa timbal balik positif kepada seseorang atau kelompok yang  memiliki kekuasaan  atau wewenang (Ritzer, 2005).

## 2. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Hipote sis  2  da lam  pene litian  ini men yata kan  bahwa  pe mberdaya an masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung sebesar 2,669 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,980 dengan nilai signifikansi 0,009 dan nilai koefisiennya sebesar 0,241. Berdasarkan hasil tersebut, maka H 2 terdukung.
Pemberdayaan masyarakat yang baik ya itu  pemb erda yaan   yan g  me miliki pengaruh positif terhadap warga masyarakat, dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka  faktor-faktor  pendukung  kesejah- teraan  akan  tercapai.  Sebagai  contoh, masyarakat desa yang biasanya menjual hasil panen dengan harga rendah, melalui pemberdayaan  masyarakat  maka  akan
dibantu untuk mengolah hasil panen agar memiliki harga jual yang lebih tinggi, yang secara  langsung  akan  meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terbebas dari  masalah  kemiskinan.  Hal  ini  sesuai dengan teori Nurkse bahwa kesejahteraan masyarakat  yang  rendah  salah  satunya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi.  Dari  acuan  teori  nurkse,  tingkat kesejahteraan yang rendah disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan berdampak pada pendapatan yang rendah. Oleh sebab itu,  pendapatan  yang  rendah  meng- akibatkan kesejahteraan masyarakat juga menurun  karena  modal  untuk  mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal, sehingga diperlukannya  program  pemberdayaan masyarakat  agar  tidak  ada  lagi  keter- belakangan pada SDM sehingga masyarakat akan lebih produktif (Kuncoro, 2015).

## PENUTUP

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  menunjukan bukti pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat  terhadap  kesejahteraan masyarakat  Desa  Sidoharjo,  Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan  terhadap 120  responden  yang tinggal di desa Sidoharjo, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh pen eliti,  d apat  disimpu lkan   bah wa pemberdayaan  masyarakat  berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan  transparansi  pengelolaan keuangan  dana  desa  tidak  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

## Keterbatasan  Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya.
a. Penelitian  ini  hanya  mencakup  tiga variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap  kesejahteraan  masyarakat, yaitu  transpara nsi  peng elolaan keuangan dana desa, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan pemerintah desa.
b. Penelitian ini menggunakan dua sumber data  penelitian,  yaitu  kuesioner  dan wawancara singkat. Dengan demikian, kesimpu lan  yang   dia mbil  han ya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui  kuesioner  dan  wawancara singkat tersebut.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran  yang  dapat  disampaikan  adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  hendaknya  mem- perhatikan dan meningkatkan kualitas pemberdayaan  masyarakat  karena dap at b erpe ngaruh terha dap kesejahteraan masyarakatnya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat  menggunakan  variabel  inde- penden lain selain yang digunakan dalam pe nelitian   ini,  ba ik  d enga n  ca ra penggantian variabel atau penambahan variabel. Variabel independen lain yang dapat digunakan adalah akuntabilitas. Sumber data untuk penelitian selanjutnya dapat  diperoleh  tidak  hanya  dari kuesioner  dan  wawancara  singkat, namun  dapat  menggunakan  sistem wawancara  terstruktur  kepada  pihak pe merintah   desa  ma upun   pih ak masyarakat agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap, obyektif, dan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M.  Z.  (2015).  “Tinjauan  Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung  Kebijakan  Dana  Desa”. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Publik , 6(1), 61–76.
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E.  W.,  &  Da rwan to.  (201 6). “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13(1), 67–81.
Albertus. (2016). ”The Influence of Empow- ering Rural, Communities On Increas- ing The Income and Welfare Of The Community” . Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi .
Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D.,  &  Caecilia  Srimidarti.  (2018). “Transpara nsi  dan   Aku ntab ilitas Pengelolaan Dana Desa” . Prosiding,
(2017) , 978–979.
Astari,  Furqani.  (2015).  “Pengelolaan Keuangan  Desa  dalam  Mewijudkan Go od  G overnance  (Stud i  Pa da Pe merintah an  Desa   Kalimo’ok Kecamatan  Kalianget  Kabyupaten Sumenep)” . Thesis .
Atmadja, A.  T.,  &  Saputra, A.  K.  (2017).
“P ence gaha n Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa” . Jurnal
Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12.
Azwardi, Sukanto. (2014). “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi  Sumatra Selatan” .  Jurnal Ekonomi Pembangunan , 12(1), 29–41.
Chandra.  (2014).  “Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Jurnal Administrasi Publik , 1(6), 1203–1212.
Damayanti, W. (2018). “Transparansi dan
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa” .
Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5.
Darmiasih,  dkk. (2015). “Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten  Karangasem)”. Jurnal Akuntansi  Universitas  Pendidikan Ganesha , 1(3)
Dura,  J.  (2018).  “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,  K ebijakan   Desa,  Dan Kelemba gaan   Desa  Te rhad ap Kesejahteraan  Masyarakat” . Jurnal
Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia , 10(2),
26–32.
Ekaputra, Y. D., Sudarwani, M. M., & Dewi Fatmasari.  (2014).  “Pengembangan Sarana  dan  Prasarana  Permukiman Guna Perbaikan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di  Dusun  Mantran  Wetan  Kabupaten Magelang” . 120–141.
Elsa, Dwi. (2016). “A nalisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng”. Artikel Ilmia h, Jember.
Faridah  (2015 ). ” Transparan si  d an Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Sekolah Tin ggi  Ilmu   Eko nomi  Ind onesia (STIESIA) Surabaya”. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 4(1).
Fernando  Victory  Tambuwun,  Harijanto Sabijono,  S.  W. A.  (2018).  “Analisis Tra nspa ransi  da n  Akunta bilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Ka uneran  S atu Kecamatan  S onde r  Ka bupa ten Minahasa” . Jurnal Riset Akuntansi Go- ing Concern , d(2), 512–528.
Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L.
S.  (20 17).  ”Transparan si  d an Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan a  De sa  u ntuk  Men doro ng
Kemandirian Masyarakat Pedesaan” . Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan .
Ghozali, I. (2016 ). Aplikasi Analisis Multi- variate  Dengan  Program  IBM  dan SPSS 16 . Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM Dan SPSS 16.
ICW.  (2018,  February  5). Outlook  Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran  Desa  di  Tahun  Politik . Retieved from Antikorupsi , Indonesia Corruption Watch: h ttps:// antikorupsi.org/id/news/outlook-dana- desa-2018-potensi-penyalahgunaan- anggaran-desa-di-tahun-politik.
Kartasasmita,  G.  (1997). Pemberdayaan Masyarakat:  Konsep  Pembangunan Yang  Berakar  Pada  Masyarakat. Jakarta :  Ba dan  Pere ncan aan Pembangunan Nasional
Mahendra, B. P. (2017). “Analisis Pengaruh Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm Mp ) Terhadap Produktifitas Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat” . Interna- tional Journal of Social Science and Business , 1(1), 1.
Mahfudz (2014). “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa”. Universitas Diponegoro. Semarang.
Miriam (2012). “Penerapan Otonami Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di  Desa  Aglik  Kecamatan  Grabag Kabupaten  Purworejo” . Yogyakarta: UNY.
Nugroho (2013). “Pengembangan Sarana Dan  Prasarana  Pemukiman  Guna Perbaikan  Kesejahteraan  Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di  Dusun  Mntran  Wetan Kabupaten Magelang”. Ilmu Ekonomi , 1(4), 514–
526.