## EKSISTENSI SISTEM JAMINAN RESI GUDANG DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RESI GUDANG
Dwi Suryahartati, Arsyad dan Dicky Azwan Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jambi Kampus Telanai Email: dwisuryahartati@yahoo.co.id; arsyad@gmail.com; dickyazwan@yahoo.com

## ABSTRAK
Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan  hutang,  yang  memberikan  kedudukan  untuk  diutamakan  bagi  penerima  Hak jaminan  terhadap  kreditur  yang  lain. Barang  yang  dimaksudkan  dalam  sistem  resi  gudang adalah  benda  bergerak  yang  apat  disimpan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan diperdagangngkan  secara  umum. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  26/M- DAG/PER/6/2007  telah  menetapkan  delapan  komoditas pertanian  sebagai  barang  yang disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Provinsi Jambi adalah salah satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  kaya  akan  hasil  produksi  komoditi  ketahanan  pangan,  baik dari sektor pertanian maupun perkebunan. Setidaknya Komoditi Kopi, Karet, Beras. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  mekanisme  penjaminan  dengan  sistem Resi  Gudang,  dan  kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  Sistem  resi  gudang. Metode  Penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif dengan  pendekatan  Konseptual dan Perundang-undagan,  tentunya  juga  mempertimbangan  fakta  hukum  yang  menyebabkan adanya  issu  hukum. Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  mekanisme  sistem  Resi  Gudang melibatkan  beberapa  pihak  yang  terintegrasi. Kealpaan  salah  satu  pihak  menyebabkan  tidak berjalannya sistem. Di Propinsi Jambi penjaminan sistem resi Gudang ini belum dapat eksis sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem  Resi  gudang  ini  di  Propinsi  Jambi  adalah  persoalan  komoditi dan  harganya kurang stabil  karena  tidak  ada  pengaturan  secara  Nasional  dalam  jangka  yang  baik,an belum  ada Perdaturan Daerah yang mengatur mengenai Resi Gudang secara di limitatif untuk bekerjanya regulasi.
Kata Kunci : Lembaga Jaminan, Resi Gudang, Undang-undang Sistem Resi gudang.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah salah satu negara agraris di dunia yang sangat kaya. Agraris adalah suatu keadaan  dimana  suatu negara ditopang perekonomian nya  dari  sektor  pertanian.  Artinya penduduknya  sangat bergantung  mata  pencarian-nya  dari  hasil  pertanian  dan  bekerja  dalam lingkup  pertanian.  Sehingga  Warga  Negara  Indonesia  memanfaatkan  pertanian  baik  darat maupun  laut  dan perkebunan sebagai upaya mempertahankan kehidupannya,  bahkan  lebih dari  sekedar  mempertahankan  hidup.    Hal  ini  sejalan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang tercantum  dalam  Konstitusi  Negara  Indonsia  Pasal  28A    Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  Negara  RI  Tahun  1945).  Bahwa  setiap  orang  berhak  untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.
Negara  Indonesia  yang  menyandang  predikat  negara  agraris    sudah  pasti    menghasilkan produksi pertanian dan perkebunan yang melimpah pula. Didukung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang mumpuni. Contoh Negara yang termasuk sebagai negara agraris adalah Thailand,  Vietnam,  Brazil,  India,  China,  Afrika.  Pemanfaatan  sektor  pertanian  di  negara- negara  tersebut  mendukung  sektor  lain  seperti  permodalan,  melalui  perbankan  dan  atau lembaga non bank.  Secara  global pertumbuhan  ekonomi sutau negara dapat ditentukan dari seberapa  besar  segala  sumber  daya  tergunakan  dengan  baik.  Sektor  lain  yang  mendukung sektor  petanian  adalah  suatu  lembaga  penjaminan  resi gudang,  dimana  gudang menjadi tempat  penyimpanan  komoditi  pertanian  menjadi  pihak  yang  penting  dalam  mengelurakan suatu bukti hak atas jaminan terhadap barang yang disimpan di gudang, yang berupa komoditi pertanian. Hal tersebut dinamakan sistem resi gudang.
Salah  satu  upaya  menghadapi  persaingan  global  adalah  dengan  menerbitkan  instrumen baru  dalam  bidang  pembiayaan  perdagangan  dan  pengelolaan  stok  nasional,  sehingga  harga barang  yang  ditawarkan  dapat  bersaing  di  pasar  global.  Sistem  pembiayaan  perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan  petani  kecil,  yang  selama  ini  masih  terbentur  masalah  kesulitan  permodalan  dan keterbatasan jaminan kredit. (Iswi Hariyani dan Serfianto.D.P., Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit  &  Alat  Perdagangan,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2010). Ada  beberapa  faktor  pendorong dan  penghambat  bagi  suatu  negara  dalam  mencapai  pertumbuhan  ekonomi.  Negara  yang mampu  memaksimalkan  faktor  pendorong  maka  akan  lebih  mudah  dalam mencapai pertumbuhan  ekonominya. Di    negara  maju  titik  berat  strategi  pembangunan  nampaknya ditekan  untuk  mengalihkan  pertumbuhan  menuju  usaha-usaha  mandiri  yang  menyangkut peningkatan  kualitas  hidup  (semisal  pemerintah  mempermudah  kredit  Usaha  Kecil  dan Menengah).
Melalui  Sistem  Resi  gudang  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2006  tentang  Resi  Gudang (selanjutnya  disebut  UUSRG),  Pemerintah  memberikan  terobosan  dengan  memanfaatkan gudang dan  hasil  pertanian  ataupun  perkebunan  sebagai  suatu  sistem  yang  menguntungkan untuk  semua  pihak.    Sistem  Resi  Gudang  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Penerapan sistem ini berorientasi pada  komoditi ketahanan pangan  yang  subjeknya  adalah  petani  dengan  bertujuan  melindungi  petani  sebagai  pembuat harga, bukan pihak lain.
Sebagai  contoh  adalah PT. Food  Station  Tjipinang  Jaya adalah  Pengelola  Gudang  dalam Sistem Resi Gudang yang telah ditetapkan Bappebti (Badan Pengawas) dengan Dasar Hukum PT  Food  Station  Tjipinang  Jaya  sebagai  Pengelola  Gudang  adalah  Surat Persetujuan BadanPengawas No. 12./BAPPEBTI/ KepSRG/SP/PG/6/ 2014  Tanggal  16  Juni  2014. Pengelola Gudang tersebuut dapat menerbitkan Resi Gudang yang antinya dimanfaatkan oleh petani  yang menyimpan  hasil pertanian untuk dijadikan jaminan atas utangnya di perbankan atau lembaga non bank lainnya.
Sistem  resi  gudang  merupakan  suatu  lembaga  penjaminan  yang  baru  berkembang  di Indonesia. Resi Gudang dapat dipergunakan sebagai jaminan (collateral) atau diterima sebagai bukti  penyerahan  barang  dalam  rangka  pemenuhan  kontrak  derivative  yang  jatuh  tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi
pemberian kredit bagi dunia dengan agunan inventori atau barang  yang disimpan di gudang. Hampir sama dengan penjaminan Fidusia, hanya yang berbeda adalah objeknya, dalam sistem resi gudang  objeknya  adalah  produk  komoditi  pertanian  dan  perkebunan  yang telah ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  pasal  4  Peraturan  Menteri Perdagangan No:37/M-DAG/PER/11/2011  tentang  Barang  yang  dapat  dismpan  di Gudang dalam penyelenggaraan sistem resi  gudang terdapat delapan komoditas  yang masuk dalam sistem resi gudang yatitu: gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan jagung. Bagi petani sistem resi gudang membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik, kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan, mendapatkan pembiayaan dengan cara  tepat  dan  mudah,  mendorong  berusaha  secara  berkelompok, sehingga  meningkat kan posisi  tawar.  Dalam  Sistem  Resi  Gudang  ini,  pembiayaan  yang  dapat  diakses  oleh  pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank, tetapi juga dapat berasal dari investor melalui Derivatif Resi Gudang.
Melalui sistem resi gudang, petani tidak harus menjual komoditasnya saat panen. Namun, komoditas  hasil  panen  tersebut  dapat  disimpan  terlebih  dulu  di  dalam  gudang,  dan menjualnya  di  kemudian  hari  ketika  harga  komoditas  menjadi  lebih  baik.  Petani  dapat menyimpan  hasil  komoditasnya  di  gudang-gudang  yang  telah  mendapatkan  izin  dari Kementerian  Perdagangan.  Dengan  menyimpan  hasil  komoditasnya  di  gudang,  petani  akan mendapatkan resi yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.    Sistem  ini  telah dipergunakan  secara  luas  di  Negara-negara  dimana  pemerintah  telah mulai  mengurangi  perannya  dalam  menstabilisasi  harga  komoditi,  terutama  komoditi agribisnis. Dalam kelompok terakhir ini, beberapa Negara yang menerapkan instrument Resi Gudang antara lain: India, Malaysia, Philippine, Ghana, Turki, Polandia, Mexico dan Uganda. (https://pertaniupgjatim.wordpress.com/2012/03/08/ pengertian-sistem-resi-gudang.
Provinsi  Jambi  adalah  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  kaya  akan  hasil  produksi komoditi  ketahanan  pangan,  baik  dari  sektor  pertanian  maupun  perkebunan.  Setidaknya Komoditi  Kopi,  Karet,  Beras  menjadi  unggulan dari  komoditi  ketahanan  pangan Jambi (http://bappeda.jambi prov.go.id/dwnfilemanager.asp?id = 568).
Menurut Salim  HS, pemberian  kredit  merupakan  pemberian  uang  berdasarkan kepercayaan,  dalam  arti  bank  atau  lembaga  keuangan  non  bank  percaya  bahwa  debitur sanggup  untuk  mengembalikan  pokok  pinjaman  dan  bunganya (Djaja  S,  Meliala,  OP.  Cit. Hal.  45). Tentu    dengan  jaminan  komoditi  yang  disimpan  di  gudang.  Walaupun  pada umumnya  agunan  dalam    konstruksi  hukum  jaminan  hanya  bersifat  accecoir.  Apapun bentuknya, namun  pemanfaatan  dan  eksistensi  resi  gudang  dalam  lembaga  jaminan  di Indonesia perlu untuk diperhatikan mengingat bahwa potensi besar komoditas hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia sangat mendukung.

## Rumusan Masalah
Dari uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :
1. Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  sistem  penjaminan  Resi  Gudang    menurut  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?
2. Apa  kendala  hukum  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  sistem  penjaminan  resi  gudang sebagai  satu  lembaga  jaminan  dalam  rangka  peningkatan  pertumbuhan    ekonomi  dan industri komoditas di Propinsi Jambi ?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pelaksanaan Penjami nan  dengan  Sistem  resi Gudang  Menurut  Undang- undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
Secara  umum  resi  gudang  hampir  sama  dengan  gadai  dan  fidusia,  karena  sama-sama menjaminkan  benda  bergerak.  Namun  tidak  semua barang  dalam  gadai  dan  fidusia  dapat diakomodir  membantu  pengadaan  modal. Maka  dengan  diundangkan nya  undang-undang tentang  sistem  resi  gudang  terbuka  kesempatan  bagi  pemilik  barang  komoditi  untuk mengadakan  modal  tambahan  dengan  menjminkan  komoditinya  dalam  skema  sistem  resi gudang.  Menurut Djaja  S,  Meilala jaminan  resi  gudang  adalah  merupakan  perkembangan lembaga jaminan dari jaminan fidusia, sedangkan jaminan fidusia adalah perkembangan lebih lanjut dari jaminan gadai.
Adapun perbedaan sistem resi gudang dengan gadai adalah :
1. Barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan gadai jenisnya lebih luas;
2. Barang  yang  dapat  dijadikan  jaminan  resi  gudang  lebih  terbatas,  yaitu  hanya  hasil pertanian,  perkebunan,  perikanan,  yang  meliputi  :  gabah,  beras,  jagung,  kopi, kakao/coklat, lada, karet dan rumput laut.
Adapun perbedaan resi gudang dengan fidusia adalah :
1) Dalam  sistem  resi  gudang,  barang  dagangan  milik  debitur  harus  disimpan  di  gudang terakreditasi  yang  dikelola  oleh  pihak  ketiga.  Dalam  fidusia,  barang dagangan  milik debitor bisa disimpan di gudang milik denitor.
2) Dalam sistem resi gudang, ada surat bukti kepemilikan barang bernama resi gudang. Resi gudang  tersebut  dapat  dialihkan,  diperjual  belikan,  atau  dijadikan  agunan  kredit.  Dalam fidusia  tidak  ada  surat  bukti  kepemilikan  barang  seperti  resi  gudang,  yang  dapat dialihkanm diperjualbelikanm dan dijadikan agunan kredit.
3) Jenis  barang  bergerak  yang  dapat  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  lebih  banyak dibandingkan objek jaminan resi gudang.
Resi  gudang merupakan  suatu  hak  jaminan  yang  digunakan  untuk  pelunasan  utang,  yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.  Resi  gudang  merupakan  bukti  kepemilikan  atas  suatu  barang  yang  disimpan  di  dalam gudang. Penerbitannyapun diselenggarakan dengan kriteria tertentu.

## Tujuan Resi Gudang
Tujuan  resi  gudang  adalah  untuk  menampung  kebutuhan  pemegang  resi  gudang,  yaitu pemilik  barang  yang  menyimpan  barangnya  pada  pengelola  gudang.  Resi  gudang  ini  tidak apat dibebankan pada lembaga jaminan lain seperti hak tanggungan, gadai ataupun fidusia.

## Prinsip Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
Tujuan utama diadakannya sistem penjaminan resi gudang yaitu mengakomodir kebutuhan masyara-kat yang mempunyai barang bergerak cukup bernilai secara ekonomis, namun tidak dapat dijadikan jaminan utang  melalui lembaga jaminan di Indonesia. Sementara di sisi lain kebutuhan akan pengembangn ausaha dan peningkatan modal sangat signifikan dibantu oleh perbankan.
Dasar penerbitan resi gudang adalah suatu kontrak, keanggotan dan UUSRG. Artinya resi gudang hanya dapat dinikmati oleh anggota pengelola pergudangan dan tidak dapat dialihkan. Pengalihannya adalah dengn atas nama dan dilakukan dengan akta otentik. Jika ada peralihan pihak  yang  mengalihkan  wajib  memberitahukan  kepada  pusat  registrasi.  Resi  gudang  yang telah lewat waktu tidak dap dialihkan. Keunggulan dari resi gudang  dan derivatifnya adalah dapat diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa.
Menurut Irma Devita, ciri Resi Gudang yang dapat dialihkan adalah :
a) Terdiri dari resi gudang atas nama (Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) UUSRG dan atas perintah (dilakukan dengan endoresment dan penyerahan barang (Pasal 3 Ayat 1).
b) Atas  warkat  (Resi  Gudang  atas  Nama  dan  Resi  Gudang  atas  Perintah),  sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PP SRG dan tanpa warkat (diterbitkan oleh pengelola gudang dan  ditata usahakan  oleh  pusat  Registrasi.  Sebagai  bukti  kepemilikan  barang,  maka pemenag Resi Gudang dalam Bentuk Tanpa warkat memperoleh Tanda Bukti Pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi, diatur dalam Pasal 6 PP SRG.
c) Dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang dan dokumen barang (http://www.mediajambi. com/berita-1099-srg-upaya-stabilkan-harga-dan-putuskan-rantai-tengkulak.html).
Menurut pasal 4 UUSRG, jaminan resi gudang selain dapat dialihkan juga dapat menjadi dokumen penyerahan barang, dan jaminan utang. Dapat dijadikan jaminan utang tanpa harus ada  jaminan  lain.    Hak  atas  jaminan  utang  juga  meliputi  klaim  asuransi  atas  komoditas tertentu.

## Pengalihan Resi Gudang
Sama  seperti  hak  kebndaan  dan  hak  perseorangan,  hak  jaminan  resai  gudang dapat dialihkan dengan cara : hibah, jual beli, pewarisan atau sebab lain yang dibenarkan Undang- undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang smeula merupakan pemegang resi gudang.
Bagi  lembaga  keuangan  sendiri  (bank/nonbank)  sistem  resi  gudang  bermanfaat  untuk menumbuhkan  peluang  baru  jasa  keuangan  di  daerah,  perlindungan  tinggi  atas  jaminan, jaminan bersifat dapat dicairkan, aktivitas penyaluran kredit aman dan menguntungkan, serta pengenalan  dan  pemanfaatan  produk  perbankan  bagi  petani/UKM  berupa  kredit  resi  gudang serta  produk  perbankan  lain.  Sementara  itu  pelaku  usaha  pun  akan  diuntungkan  dengan pemanfaatan  sistem  resi  gudang  oleh  petani,  yakni  adanya  ketersediaan  atas  volume  dan kualitas  komoditas,  terdapatnya  pembiayaan  bagi  perdagangan,  menambah  keyakinan  para pihak  dalam  membeirkan  kredit,  serta  mengurangi  terjadinya  penipuan  dalam  transaksi
perdagangan  komoditas. Perbankan  di  Indonesia  pada  dasarnya  telah  menerima  sistem  resi gudang  sebagai  lembaga  jaminan  yang  berlaku  di  Propinsi  Jambi.  SRG  juga  merupakan peluang  investasi.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari  sistem  resi  gudang  bisa  berlipat  ganda ketimbang menyimpan uang di bank. Pemerintah akan mengoptimalkan sinnergis pasar lelang komoditas  dengan  SRG.  Antara  lain  melalui  pasar  lelang  online  yang  dapat  memasarkan seluruh komoditas yang tersimpan dalam gudang SRG, dengan delapan komoditi. Pemerintah Propinsi  jambi  belum  dapat  menerapkan  SRG,  karena  perangkat  pendukung  belum tersedia. Peraturan  Daerah  yang  mendukung  terlaksananya  RSG  di  Jambipun  belum  mendapat perhatian  penting  dari  para  pemangku  kepentingan.  Diperlukan  Peraturan  Daerah    yang mengatur  perdagngan  komoditas  melalui  pasar  lelang.    Provinsi  Jambi  saat  ini  merupakan daerah  persiapan revitalisasi  bersama  delapan  provinsi  lainnya,  yaitu  Sumbar,  Jambi, Lampung,  Yogyakarta,  NTB,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tenggara  dan  Gorontalo.    Untuk komoditas yang diusulkan masuk SRG yaitu karet, pinang dan casiavera.
Ketiga  komoditi  ini  merupakan  unggulan  Provinsi  Jambi  dan  dalam  beberapa  tahun  ini harganya  berpluktuatif.  Selama  tahun  2015  harga  karet  paling  tinggi  hanya  Rp13.000/kg, pinang  mencapai  Rp18.000/kg  dan  casiavera  berkisar  Rp10.000/kg.  Kini  harga  karet  sudah lebih  dari  16.000,  pinang  belum  ada  perubahan  dan  casiavera  kualitas AB mencapai Rp.21.000/kg
(http://www.tribunnews.com/regional/2016/10/24/kelembagaansistemresigudangperludiperku at). Mekanisme integrasi sistem resi gudang melibatkan petani atau pemilik modal, penyedia info  harga,  pengelola  gudang,  pusat  registrasi,  lembaga  keuangan,  lembaga  penilaian kesesuaian/aprasial,  badan  pengawas,  lembaga  keuangan  dan  asuransi.  Keterlibatan  pihak- pihak  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  berhasilnya  lembaga  penjaminan  ini  eksis. Artinya  dalam  satu  wilayah  penghasil  komoditi  harus  memiliki  pihak-pihak  yang  terkait dengan  sistem  resi  gudang  tersebut,  serta  berfungsi  baik. Fungsi  tiap  lembaga  telah  jelas diatur dalam UUSRG. Dapat dirangkum fungsi tiap lembaga/pihak tersebut adalah :

## 1.Badan Pengawas Srg (Bappebti)
Memiliki Tugas : melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Memberikan persetujuan kepada : Pengelola  Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu dan Pusat Registrasi.

## 2. Pengelola Gudang
Badan  usaha  yang  menyimpan  barang  dan  menerbitkan  Resi  Gudang.  Berbentuk  Badan Usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang  jasa  pengelolaan gudang dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

## 3. Lembaga Penilaian Kesesuaian
Lembaga  terakreditasiyang melakukan kegiatan: penilaian untuk membuktikan bahwa persya-ratan  tertentu  mengenai  produk, proses,  sistem,  dan/atau  personel  telah terpenuhi Kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yang telah mendapat persetujuan
Badan
Pengawas.

## 4. Pusat Registrasi
Badan  usaha  melakukan  penatausahaan  Resi  Gudang:  pencatatan, penyimpanan,  pengali han, pembebaban hak jaminan, pela poran, serta   penyediaan  sistem dan jaringan informasi
Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

## Kendala Pelaksanaan Sistem resi Gudang di Propinsi Jambi
Tantangan  yang  dihadapi  adalah  masih  terbatasnya  infrastruktur  pengolahan  komoditas hasil panen di sekitar lokasi gudang SRG.  Pada dasarnya fungsi gudang dalam hal ini adalah untuk  menunda  jual  dan  menjaga  mutu  dan  kualitas  komoditi.  Sehingga  petani  mempunyai posisi tawar. Selain itu juga merupakan sarana pemberi nilai tambah komoditas dengan biaya yang ekonomis.
Sebagai  contoh  di  Jepara  terdapat  gudang  komoditi  yang  dapat  menampung  komoditas 1.500 ton gabah, beras, dan jagung namun, sejak 2011-2016 gudang SRG Kabupaten Jepara baru dimanfaatkan untuk komoditas gabah. Sistem Resi Gudang memiliki manfaat bagi petani sebagai  produsen,  pergudangan,  pengguna  komoditi,  pedagang,  perbankan,  perekonomian daerah.
Di  Propinsi  Jambi  Sistem  Resi  gudang  ini  belum  Populer,bahkan  dapat  dikatakan  belum berjalan,  walaupun telah disosialisasikan oleh Pemerintah Pada Tahun 2014 hingga 2015. Hal lain  yang  menyebabkan  sistem  Resi  Gudang  belum  terlaksana  dan  eksis  di  jambi,  karena memang  Gudang  yang  memenuhi  syarat  secara  Nasional  belum  ada,  dan  baru  akan diselenggarakan pada tahun 2016. Rencana pembangunan RSG di buat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kendala  yang dihadapi  dari lembaga kaeuangan adalah nilai barang. Hal ini karena nilai barang berubah-berbah sesuai dengan nilai pasar. Selain itu, agar Sistem Resi  Gudang  dapat  lebih implementatif  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  pasar, pengaturan mengenai penjaminan Resi Gudang juga perlu diperjelas terkait dengan objek Hak Jaminan yang dapat dilakukan penjualan oleh penerima Hak Jaminan dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji.
Tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  sangat  urgen  sehubungan  dengan  persecapatan pelaksanaan resi gudang. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 USRG :
Pasal  33  (1)  Urusan  Pemerintah  Daerah  di  bidang  pembinaan  Sistem  Resi  Gudang meliputi:
a. pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
b. pengembangan komoditas unggu-lan di daerah;
c.  penguatan  peran  pelaku  usaha  ekonomi  kerakyatan  untuk  mengembangkan  pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan
d. pemfasilitasian pengembangan pa-sar lelang komoditas.
Urusan  Pemerintah  Daerah  di  bidang  pembinaan  Sistem  Resi  Gudang    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Pengawas. Menurut Pasal 5 UUSRG disebutkan  bahwa  dalam  sistem  resi  gudang,  terdapat  suatu  bukti  tertulis  yang  mencakup  ; Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:
a. judul Resi Gudang;
b. jenis Resi Gudang;
c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
d. lokasi gudang tempat penyimpa-nan barang;
e. tanggal penerbitan;
f. nomor penerbitan;
g.waktu jatuh tempo simpan barang; h. deskripsi barang; i. biaya penyimpanan;
j. tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan Secara rinci manfaat.
Sistem Resi gudang bagi para pihak adalah :
Resi  gudang  bersifat  temporar,  dan  memilikin  jangka  waktu  asesuai  dengan  barang  yang disimpan  dalam  gudang  pebgelola.  Tidak  sembarang  gudang  dapat  menjadi  pengelola  resi gudang. Gudang yang dapat mengeluarkan resi gudang adalah gudang yang telah disertifikasi dengan  syarat-syarat  tertentu. Terlihat  jelas  bahwa dalam  resi  gudang  tersebut  menarangkan kondisi baik secara fisik maupun yuridis berkenaan dengan objek dan subjek hak atas jaminan resi  gudang. Walupun  di  Jambi  terdapat  banyak  gudang  dan  komplek  pergudangan,  namun dalam  kenyataannya  belum  termanfaatkan  secara  yuridis  untuk  fungsi  sebagai  gudang  dan pengelola gudang menurut UUSRG.
Menurut pasal 21 UUSRG mekanisme pengelolaan gudang ada dalam kompetensi Badan pengawas, yaitu :

## Pasal 21
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  20 ayat (1), Badan Pengawas berwenang:
a.  memberikan  persetujuan  sebagai  Pengelola  Gudang,  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian,  dan Pusat  Registrasi  serta  bank,  lembaga  keuangand.  nonbank,  dan  pedagang  berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang;
b. melakukan pemeriksaan teknis terhadap Pengelola Gudang, lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka;
1. memerintahkan  pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap  setiap  pihak  yang  diduga melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan Undang-Undang  ini  dan/atau  peraturan pelaksanaannya;
2. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu;
3. melakukan  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencegah  kerugian  masyarakat  sebagai akibat  pelanggaran  ketentuan  Undang-Undang  ini  dan/atau  peraturan pelaksanaannya; dan
4. membuat  penjelasan  lebih  lanjut  yang  bersifat  teknis  berdasarkanUndang-Undang  ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
Kendala dalam eksistensi resi gudang yang paling urgen adalah mengenai regulasi tingkat daerah, dimana menurut Pasal 33UUSRG :
1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang meliputi: a. pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan
Sistem Resi Gudang;
b. pengembangan komoditas unggulan di daerah;
c. penguatan  peran  pelaku  usaha ekonomi  kerakyatan  untuk  mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan
d. pemfasilitasian pengembangan pasar lelang komoditas.
(2) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan pengawas:
a) Bagi Produsen :
- Mendapatkan harga yang lebih baik (menunda waktu penjualan). - Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan. - Mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah.
- Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar.
b) Bagi Pergudangan :
- Mendorong tumbuhnya Industri Pergudangan dan bidang usaha  terkait.
- Mendapatkan income dari Jasa Pergudangan
c) Bagi Perusahaan Pengguna Komoditi (Prosessor):
- Meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas.
- Mengurangibiayapenyimpanan.
- Perencanaan supply yang lebih baik.
d) Bagi Pedagang
- Gudang sebagai  dokumen transaksi Letter of Credit akan menambah  keyakinan para pihak termasuk bank (issuing bank & nominated  bank)
- Mencegah/mengurangi terjadinya fraud dalam transaksi ekspor
e) Perekonomian Daerah/Nasional
- Mendorong tumbuhnya pelaku usaha (petani produsen/eksportir), industri pergudangan, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pengujian mutu.
- Sarana pengendalian sediaan (stok) nasional yang lebih efisien.
f) Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)
- Tumbuhnya peluang baru: Jasa Perbankan di daerah (Propinsi & Kabupaten).
- Perlindungan yang tinggi atas jaminan
- Jaminan bersifat liquid.
- Aktivitas penyaluran kredit yang aman dan menguntungkan.
- Pengenalan  dan  pemanfaatan  produk  perbankan  bagi  petani/UKM berupa kredit Resi Gudang serta produk perbankan
- Pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor (SKBDN dan L/C).
Pengaturan  mengenai  sistem  penjaminan  resi  gudang  ini  mendapat  perhatian  serius. Sebagai  suatu  perangkat hukum,  dilengkapi  pula  dengan  sanksi  yang  bersifat  administratif dan  sanksi  pidana. Sanksi  Administratif  berupa  peringatan  tertulis  ,  denda  administratif, pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha  dan  /  atau  pembatalan  persetujuan akibat tidak membuat Surat Perjanjian Penyimpanan Barang dan ketidaktertiban administrasi dan pelaporan. Ketentuan pidana mnegatur dengan :
 Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (  Delapan  )  tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 ( Sepuluh milyar Rupiah) bagi setiap orang  yang melakukan manipulasi atau keterangan palsu terkait dengan Resi Gudang dan Derevatif Resi Gudang.
 Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 ( Lima ) tahun dan pidana denda paling banyak  Rp  6.500.000.000,00 (Enam  milyar  limaratus  juta  rupiah  bagi  setiap  orang
yang  melakukan  kegiatan  Sistem  Resi  Gudang tanpa  memiliki  persetujuan  dari  Badan Pengawas Sistem Resi Gudang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Mekanisme  Penjaminan  melalui  sistem  Resi  Gudang  melibatkan  pihak-pihak  yang terintegrasi  yaitu  Petani/Kelompok  tani,  Pusat  Registrasi,  Pengelola  Gudang,  Lembaga Keuangan, Asuransi, Penilai, badan Pengawas. Di propinsi Jambi penjaminan sistem Resi Gudang belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa pihak yang belum hadir dalam sistem yang dimaksudkan. Artinya sistem resi gudang ini sampai dengan Tahun 2016 ini di Propinsi Jambi belum dapat dilaksanakan dan tidak esksis.
2. Kendala yang dihadapai dalam menjalankan sistem penjaminan resi gudang sebagai salah satu lembaga Jaminan di Indonesia terdiri dari :
- Komoditi  di  tiap  ndaerah  di  Indonesia  tidak  sama,  sehingga  kesulitan mengoptimalkan  gudang  yang  telah  didaftarkan  sebagai  pengelola  gudang  dengan sistem resi gudang.
- Harga komoditi di Indonesia sering tidak stabil, sehingga lembaga keuangan menjadi sulit untuk mengakomodir jaminan sebagai agunan utama.
- Diperlukan  Peraturan  Daerah  di  Tiap  Propinsi  guna  mengatur  mekanisme penjaminan  dengan  sistem  resi  gudang yang  potensi  kiomoditinya  berbeda-beda  di Indonesia.  Peraturan  Daerah  juga  diperlukan  untuk  mengoptimalkan  komoditi unggulan yang mengoptimalkan potensi komoditi di tiap daerah.
- Secara hukum masih ada perbedaan penafsiran mengenai agunan dan jaminan, yang menyebabkan  perbedaan  sikap  tindak  lembaga  keuangan  terhadap  jaminan  dengan resi gudang ini.

## Saran
Saran yanga dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah :
2) Mengingat  pada  Tahun  2016  ini  di  Propinsi  Jambi  telah  dipersiapkan  instrumen  dan gudang pengelola, maka Pemerintah segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai sistem resi gudang di Propinsi Jambi.
3) Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya mengoptimalkan potensi komoditi yang ada di Jambi sesuai dengan komoditi yang diperkenankan dalam aturan BAPPEBTI.
4) Pemerintah Daerah Propinsi Jambi perlu mengoptimal kan Pusat Koperasi Unit Desa di daerah-daerah  penghasil  yang  menghasilkan  komoditi  yang  diperkenankan  dalam  resi gudang.
5) Pemerintah  dan  stake  holder  yang  terkait  lebih  serius  mensosialisasikan  sistem penjaminan  resi  gudang  ini  kepada  para  pihak    yang  berhubungan  langsung  dengan mekanisme  penjaminan  resi  gudang  di  Propinsi  Jambi  agar  tujuan  yang  diamanatkan Undang-undang Sistem Resi Guang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus S, dkk, 2014, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Ahmadi  M,  1998,  Surat  berharga  bersifat  kebdnaan  dan  keanggotaan  yang  dapat diperdagangkan di Indonesia, ELIPS, Seri dasar Hukum Ekonomi 6 (Surat Berharga). Bahder J, 2008,  Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Mandar  Maju.
Dyah O dan A’an E , 2014. Penelitian Hukum (legal research), Sinar Grafika, Jakarta.
Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung : Nuansa Aulia.
Irma  D,  2014,  Kiat-Kiat  Crdas,  Mudah  dan  Bijak  Memahami  Masalah  Hukum  Jaminan Perbankan, Bandung: Kaifa.
Iswi H dan Serfianto. D.P., 2010, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan, Sinar Grafika, Jakarta.
Johny  I,  2005,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  BayuMedia Publishing, Malang.
Rahmadi U,  2016, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Sinar Grafika. Peter M, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Salim  Hs,  2004,  Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  Jakarta:  iRaja  Grafindo
Persada.
Salim  Hs,  2008,  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominat  di  Indonesia,  jakarta:  Sinar Grafika.
Soetandyo W, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang.
Sorjono S, 1986, Pengantar Metode penelitian, UI Press, Jakarta.
Widhi H, 2016, Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan ekonomi, Recital : Jurnal Hukum
Kenotariatan, Vol. 1, Nomor, 1, Pascasarjana : Universitas Jambi.

## JURNAL
Perspektif, Volume  Xix  No.  3  Tahun  2014  Edisi  September,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga  Surabaya Recital,  Jurnal  Magister  Kenotariatan  Universitas  Jambi,  Vol.1 Tahun1.
INTERNET
http://www.mediajambi.com/berita-1099-srg-upaya-stabilkan-harga-dan-putuskan-rantai- tengkulak.html http://www.tribunnews.com/regional/2016/10/24/kelembagaan-sistem- resi-gudang-perlu-diperkuat
https://pertaniupgjatim.wordpress.com/2012/03/08/pengertian-sistem-resi-gudang/ http://bappeda.jambiprov.go.id/dwnfilemanager.asp?id=568.