Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)

## ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BOJONEGORO
Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati sis_endang@uwks.ac.id Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro 2018 dengan tujuan (1) mengetahui capaian komponen IPM Kabupaten Bojonegoro, (2) mengetahui keterbandingan  angka  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten  Bojonegoro  dengan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Metode  yang  digunakan  dalam  analisis  IPM tersebut  adalah  IPM  dihitung  sebagai  rata-rata  geometrik  dari  indeks  kesehatan, pendidikan,  dan  pengeluaran.  Dalam  menghitung  IPM,  diperlukan  nilai  minimum  dan maksimum  untuk  masing-masing  indikator.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Capaian  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  pada  tahun  2016  adalah  66,73  dan  pada  tahun 2017  sebesar  67,28  naik  sebesar  0,23  point.  Nilai  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  bila menurut  UNDP  termasuk  kedalam  tingkat  pembangunan  “sedang”.  Dengan  nilai tersebut  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  berada  pada  peringkat  ke-26  dari  38 kabupaten/kota  se  Jawa  Timur,  dan  posisi  ini  tidak  berubah  dari  tahun  sebelumnya. Pada  tahun  2017  terjadi  peningkatan  pada  seluruh  indikator  penyusun  IPM.  Indeks kesehatan yang diwakili dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat naik yang ditunjukkan dengan  meningkatnya angka  harapan hidup  (AHH)  menjadi  70,83  tahun  dibandingkan tahun  sebelumnya  masih  sebesar  70,67  tahun.  Selanjutnya  Indeks  pendidikan  yang diwakli  oleh  dimensi  naik  dengan  meningkatnya  angka  harapan  lama  sekolah  (HLS) menjadi  12,34  tahun,  dan  rata-rata  lama  sekolah  (RLS)  menjadi  6,71  tahun dibandingkan  tahun  2016.  Indeks  daya  beli  yang  diwakili  oleh  dimensi  pengeluaran juga  naik  yang  ditunjukkan  dengan  meningkatnya  pengeluaran  per  kapita  per  tahun menjadi  9,420  juta  rupiah  pada  tahun  2016  dibandingkan  tahun  2015  yang  sebesar 9,553 juta rupiah per kapita penduduk per tahun.
Kata Kunci: Analisis, Indeks, Manusia.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pembangunan manusia adalah sebuah proses dan hasil yaitu proses memperbesar pilihan  orang  tetapi  juga  menjadi  tujuan.  Pembangunan  manusia  mengimplikasikan bahwa  orang  harus  mempengaruhi  proses  yang  membentuk  kehidupan  mereka. Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  sarana  penting  bagi  pembangunan  manusia,  namun tidak pada akhirnya. Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan  kemampuan  manusia,  oleh  masyarakat  melalui  partisipasi  aktif  dalam proses  yang  membentuk  kehidupan  dan  masyarakat  dengan  memperbaiki  kehidupan mereka.  Ini  lebih  luas  daripada  pendekatan  lain,  seperti  pendekatan  sumber  daya manusia,  pendekatan  kebutuhan  dasar  dan  pendekatan  kesejahteraan  manusia.  Indeks Pembangunan  Manusia  gabungan  (IPM)  mengintegrasikan  tiga  dimensi  dasar pembangunan  manusia.  Harapan  hidup  saat  lahir  mencerminkan  kemampuan  untuk
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
menjalani  hidup  yang  panjang  dan  sehat.  Tahun  bersekolah  dan  tahun-tahun  sekolah yang  diharapkan  mencerminkan  kemampuan  untuk  memperoleh  pengetahuan.  Dan pendapatan  nasional  bruto  per  kapita  mencerminkan  kemampuan  untuk  mencapai standar kehidupan yang layak. ( Human Development Report Office).
Dewasa  ini  di  kalangan  pengambil  kebijakan  telah  sadar  akan  pentingnya pembangunan di bidang sumber daya manusia. Kesadaran ini tumbuh setelah dirasakan bahwa  pembangunan  yang  cenderung  berorientasi  pada  pertumbuhan  ternyata menghasilkan kesenjangan yang sangat besar baik antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  diikuti  oleh  penyerapan  tenaga  kerja, adanya  kualitas  hidup  yang  rendah,  tingkat  pendidikan  yang  tidak  merata,  daya  beli masyarakat  yang  menurun  drastis  dan  lain  sebagainya.  Padahal  rendahnya pembangunan  di  bidang  manusia  juga  akan  melemahkan  sendi-sendi  perekonomian secara  menyeluruh,  karena  pembangunan  manusia  yang  baik  mempunyai multiplier effects ke  berbagai  bidang. Multiplier  effects yang  dimaksud  adalah  efek  penyebaran yang  ditimbulkan  dari  suatu  Penelitian  yang  berdampak  pada  Penelitian  lain  karena Penelitian  tersebut  mempunyai  keterkaitan  atau  saling  tergantung  satu  sama  lain, misalnya  dengan  semakin  membaiknya  pendidikan  dan  kesehatan  manusia  maka dengan  sendirinya  memperbaiki  tingkat  pendapatannya,  dan  seterusnya  akan menciptakan  pula  Penelitian  lain  yang  sifatnya forward  linkage seperti  peningkatan pelayanan. Dalam rangka melengkapi indikator pengukuran keberhasilan pembangunan, maka  perlu  diukur  dari  aspek  yang  langsung  berkaitan  dengan  kesejahteraan  dan kualitas hidup setiap penduduk Indonesia. Ukuran yang dapat menunjukkan hal tersebut yaitu  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  biasa  disebut Human  Development Index (HDI).  Indeks  ini  dapat  menggambarkan  kondisi  kualitas  hidup  penduduk  dari sisi  kualitatif  (non  ekonomi)  maupun  kuantitatif (ekonomi). Cara pengukurannya pun berdasarkan  penghitungan variabel  individu  penduduk,  bukan variabel  akumulatif  atau kolektif,  misal  pertumbuhan  ekonomi  diukur  dari  perubahan  output  total  penduduk tanpa melihat siapa penghasilnya.
UNDP ( United Nation Development Programme ) memberikan ukuran terhadap keberhasilan  pembangunan  manusia  yakni  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia ( Human  Development  Index ).  Indeks  Pembangunan  Manusia  atau  disingkat  IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak yang tertuang dalam Paritas Daya Beli ( purchasing power parity ). Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk  mengetahui  ukuran  IPM  daerahnya  sendiri  baik  untuk  keperluan  perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil- hasil pembangunan bidang manusia.
Secara  umum  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan  akan  tetapi  peningkatannya  lamban.  Peningkatan  IPM  di  Kabupaten Bojonegoro sangat mungkin sepanjang semua elemen bergerak bersama, karena banyak hal hambatan terutama dari sisi budaya (nilai–nilai lokal dan modal sosial). Disepanjang hal  tersebut  harus  diketahui  nilai  masing-masing  komponen  yang  mendukung  IPM tersebut pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, karena dengan mengetahui nilai di masing-masing kecamatan akan diketahui kecamatan mana yang nilainya rendah dan  perlu  intervensi  penanganannya.  Maka  rencana  di  tahun  2018  adalah  perhitungan dan  analisa  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  yang  akan  ditampilkan  angka-angka  capaian per kecamatan.
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)

## Rumusan Masalah
Pengukuran  keberhasilan  pembangunan  di  seluruh  wilayah  Kabupaten Bojonegoro  perlu  diukur  dengan  angka  IPM.  Angka  ini  dapat  menunjukkan  sejauh mana  tingkat  pencapaian  pembangunan  daerah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan penduduknya.  Untuk  mengukur  hal  tersebut  maka  penelitian  ini  akan  membahas permasalahan berikut:
1. Seberapa  besar  pencapaian  komponen  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  dilihat  dari aspek:  tingkat  kesehatan  penduduk,  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  penduduk serta kemampuan daya beli (standar kelayakan hidup) penduduk?
2. Bagaimana  perbandingan  pencapaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di Kabupaten Bojonegoro dengan kabupaten/Kota di Jawa Timur?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui  capaian  komponen  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  dilihat  dari  aspek: tingkat  kesehatan  penduduk,  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  penduduk  serta kemampuan daya beli (standar kelayakan hidup) penduduk.
2. Mengetahui  keterbandingan  angka  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

## Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 ini adalah:
1. Diketahuinya  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  besaran  komponen unsur pembentuk Indeks Pembangunan Manusia;
2. Tersedianya  rekomendasi  kebijakan  intervensi  perbaikan  sektoral  berdasarkan kewilayahan dan disparitas kesejahteraan penduduk;
3. Terumuskannya kebijakan pembangunan yang berbasis pada data dan informasi
4. Terukurnya tingkat kualitas hidup penduduk Kabupaten Bojonegoro secara kualitatif dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan dan pengetahuan penduduk; perkecamatan seingga bisa di ketahui disparitas pencapaian nya.

## Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan
Lingkup  Penelitian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  meliputi  3  (tiga) komponen antara lain:
1. Angka Harapan Hidup (Life Expectation of Age), jumlah rata-rata tahun (umur) yang diharapkan oleh seseorang yang baru lahir untuk dijalani sampai meninggal kelak.
2. Angka Melek Huruf penduduk dewasa (Adult Literacy Rate /LIT) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years  of  Schooling/MYS) yakni mengukur pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill).
3. Paritas  daya  beli (Purchasing  Power  Parity) merupakan  ukuran  pendapatan  yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli.

## Keluaran (Output)
Penelitian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten  Bojonegoro  Tahun 2018  diharapkan akan menghasilkan “Dokumen  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM)
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018” yang memuat substansi materi sebagai berikut:
1. Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten  Bojonegoro  beserta  tiga  komponen pembentuknya.
2. Upaya-upaya peningkatan dan faktor-faktor pencapaian IPM
3. Posisi capaian IPM Kabupaten Bojonegoro di antara IPM kabupaten lainnya di Jawa Timur selama lima tahun terakhir
4. Disparitas  level  kecamatan  serta  keterkaitan  antara  input,  proses,  dan  output pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
5. Kontribusi  dan  peran  pembangunan  manusia  (dilihat  dari  IPM)  terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro
6. Mengetahui  arahan  pengambilan  kebijakan  terkait  pemberdayaan  sumber  daya manusia di kabupaten Bojonegoro.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Indeks Pembangunan manusia
Menurut  UNDP  ( United  Nations  Development  Programme ),  pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau  definisi  pembangunan  manusia  tersebut  pada  dasarnya  mencakup  dimensi pembangunan  yang  sangat  luas.  Dalam  konsep  pembangunan  manusia,  pembangunan seharusnya  dianalisis  serta  dipahami  dari  sudut  manusianya,  bukan  hanya  dari pertumbuhan  ekonominya.  Sebagaimana  dikutip  dari  UNDP  ( Human  Development Report, 1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:
 Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
 Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya  untuk  meningkatkan  pendapatan  mereka.  Oleh  karena  itu  konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
 Pembangunan  manusia  memperhatikan  bukan  hanya  pada  upaya  meningkatkan kemampuan  (kapabilitas)  manusia  tetapi  juga  dalam  upaya-upaya  memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
 Pembangunan  manusia  didukung  oleh  empat  pilar  pokok,  yaitu:  produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
 Pembangunan  manusia  menjadi  dasar  dalam  penentuan  tujuan  pembangunan  dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
Berdasarkan  konsep  tersebut,  penduduk  di  tempatkan  sebagai  tujuan  akhir sedangkan  upaya  pembangunan  dipandang  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Produktivitas
Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan
Penduduk  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  akses  terhadap sumber  daya  ekonomi  dan  sosial.  Semua  hambatan  yang  memperkecil  kesempatan untuk  memperoleh  akses  tersebut  harus  dihapus,  sehingga  mereka  dapat  mengambil manfaat  dari  kesempatan  yang  ada  dan  berpartisipasi  dalam  Penelitian  produktif  yang
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)

## dapat meningkatkan kualitas hidup
3. Kesinambungan
Akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  harus  dipastikan  tidak  hanya untuk  generasi-generasi  yang  akan  datang.  Semua  sumber  daya  fisik,  manusia,  dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan
Penduduk  harus  berpartisipasi  penuh  dalam  keputusan  dan  proses  yang  akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.
Sebenarnya  paradigma  pembangunan  manusia  tidak  hanya  berhenti  sampai  di sana.  Pilihan-pilihan  tambahan  yang  dibutuhkan  dalam  masyarakat  luas  seperti kebebasan  politik,ekonomi  dan  sosial,  sampai  kesempatan  untuk  menjadi  kreatif  dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani.

## Komponen Pembangunan Manusia
Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut  Human Development  Indeks  (HDI). Meskipun  HDI  merupakan alat  ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna. Adapun  indikator  yang  dipilih  untuk  mengukur  dimensi  HDI  adalah  sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106)
 Longevity, diukur  dengan  variabel  harapan  hidup  saat  lahir  atau life  expectancy  of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality rate .
 Educational Achievement , diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia  15  tahun  ke  atas  ( adult  literacy  rate )  dan  tahun  rata-rata  bersekolah  bagi penduduk 25 tahun ke atas ( the mean years of schooling ).
 Access  to  resource ,  dapat  diukur  secara  makro  melalui  PDB  rill  perkapita  dengan terminologi purchasing  power  parity dalam  dolar  AS  dan  dapat  dilengkapi  dengan tingkatan angkatan kerja.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  komponen-komponen  yang mempengaruhi IPM antara lain
1. Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup ( life expecntacy  rate ),  parameter  kesehatan  dengan  indikator  angka  harapan  hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.
2. Pendidikan  yang  diukur  dengan  angka  melek  huruf  rata-rata  lamanya  sekolah, parameter  pendidikan  dengan  angka  melek  huruf  dan  lamanya  sekolah,  mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
3. Pendapatan  yang  diukur  dengan  daya  beli  masyarakat  ( purchasing  power  parity ), parameter  pendapatan  dengan  indikator  daya  beli  masyarakat,  mengukur  manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

## Pengukuran Pembangunan Manusia
Indikator  komposit  pembangunan  manusia  adalah  alat  ukur  yang  dapat digunakan  untuk  melihat  pencapaian  pembangunan  manusia  antar  wilayah  dan  antar waktu.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  alat  ukur  yang  dapat menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli.
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)

## Tabel 1 Kriteria Komponen Pembangunan Manusia
Sum ber: UNDP, Human Development Report
Dengan tiga ukuran pembangunan tersebut dan menerapkan suatu formula yang kompleks  terhadap  data  160  negara  pada  tahun  1990,  rangking  HDI (Human Development Index) semua negara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu
1. Negara  dengan  pembangunan  manusia  yang  rendah  ( low  human  development )  bila nilai HDI berkisar 0,0 hingga 0,50.
2. Negara  dengan  pembangunan  manusia  yang  menengah  ( medium  human development ) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79.
3. Negara  dengan  pembangunan  manusia  yang  tinggi  ( high  human  development )  bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.
Dapat  disimpulkan  bahwa  negara  dengan  nilai  HDI  dibawah  0,51  hingga  0,79 dapat  dikatakan  bahwa  negara  tersebut  mulai  memperhatikan  pembangunan manusianya,  sedangkan  negara  dengan  nilai  HDI  0,8  berarti  negara  tersebut  sangat memperhatikan pembangunan manusianya.
Penghitungan  IPM  sebagai  indikator  pembangunan  manusia  memiliki  tujuan penting, diantaranya:
 Membangun  indikator  yang  mengukur  dimensi  dasar  pembangunan  manusia  dan perluasan kebebasan memilih.
 Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
 Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
 Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks  pembangunan  manusia  merupakan  indeks  dasar  yang  tersusun  dari dimensi-dimensi: (1) Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, (2) Pengetahuan, yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS),  dan  (3)  Standar  hidup  yang  layak,  dengan  indicator pengeluaran per kapita disesuaikan.
Konsep  Pembangunan  Manusia  yang  dikembangkan  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  menetapkan  peringkat  kinerja  pembangunan  manusia  pada  skala  0,0  – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :
 Sangat Tinggi : IPM > 80
 Tinggi
: IPM antara 70 < IPM < 80  Sedang : IPM antara 60 < IPM < 70  Rendah
: IPM < 60

## Angka Harapan Hidup
Angka  Harapan  Hidup  (AHH),  dijadikan  indikator  dalam  mengukur  kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak  tahun  yang  dapat  ditempuh  seseorang  selama  hidup.  Angka  Harapan  Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun
Faktor Komponen Maksimum Minimum Kelangsungan hidup Angka Harapan Hidup (AHHo) tahun 85 20 Pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 18 0 Rata-rata lama sekolah (thn) 15 0 Daya Beli Pengeluaran per perkapita (Rp) 26.572.352 1.007.436
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
tertentu.  Angka  harapan  hidup  dihitung  menggunakan  pendekatan  tak  langsung ( indirect  estimation ).  Ada  dua  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penghitungan  Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara  itu  untuk  menghitung  indeks  harapan  hidup  digunakan  nilai  maksimum harapan  hidup  sesuai  standar  UNDP,  dimana  angka  tertinggi  sebagai  batas  atas  untuk penghitungan  indeks  dipakai  85  tahun  dan  terendah  25  tahun  (standar  UNDP).  Usia harapan hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi, dan lingkungan yang baik.

## Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Indikator  pengeluaran  perkapita  digunakan  untuk  mengukur  standar  hidup manusia. Indikator ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai Penelitian produktif sehingga menghasilkan output baik  berupa  barang  maupun  jasa  sebagai  pendapatan.  Kemudian pendapatan  yang  ada  menciptakan  pengeluaran  atau  konsumsi.  Pengeluaran  perkapita memberikan  gambaran  tingkat  daya  beli  PPP  ( Purchasing  Power  Parity )  masyarakat, dan  sebagai  salah  satu  komponen  yang  digunakan  dalam  melihat  status  pembangunan manusia  di  suatu  wilayah.  Rata-rata  pengeluaran  per  kapita  setahun  diperoleh  dari SUSENAS,  dihitung  dari  level  provinsi  hingga  level  kab/kota.  Rata-rata  pengeluaran per  kapita  dibuat  konstan/riil  dengan  tahun  dasar  2012=100.  Perhitungan  paritas  daya beli  pada  metode  baru  menggunakan  96  komoditas  dimana  66  komoditas  merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

## Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata  lama  sekolah  mengindikasikan  makin  tingginya  pendidikan  yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin  tinggi  jenjang  pendidikan  yang  dijalani.  Asumsi  yang  berlaku  secara  umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang,  baik  pola  pikir  maupun  pola  tindakannya.  Rata-rata  Lama  Sekolah didefinisikan  sebagai  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh  penduduk  dalam  menjalani pendidikan  formal.  Diasumsikan  bahwa  dalam  kondisi  normal  rata-rata  lama  sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
1. Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS)
Rata-rata  Lama  Sekolah  didefinisikan  sebagai  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh penduduk  dalam  menjalani  pendidikan  formal.  Diasumsikan  bahwa  dalam  kondisi normal  rata-rata  lama  sekolah  suatu  wilayah  tidak  akan  turun.  Cakupan  penduduk yang  dihitung  dalam  penghitungan  rata-rata  lama  sekolah  adalah  penduduk  berusia 25 tahun ke atas.
2. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling EYS) Angka  Harapan  Lama  Sekolah  didefinisikan  lamanya  sekolah  (dalam  tahun)  yang diharapkan  akan  dirasakan  oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa  mendatang. Diasumsikan  bahwa  peluang  anak  tersebut  akan  tetap  bersekolah  pada  umur-  umur berikutnya  sama  dengan  peluang  penduduk  yang  bersekolah  per  jumlah  penduduk untuk  umur  yang  sama  saat  ini.  Angka  Harapan  Lama  Sekolah  dihitung  untuk penduduk berusia  7  tahun ke atas.  HLS  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

## Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling EYS)
Salah  satu  indikator  yang  dapat  dijadikan  ukuran  kesejahteraan  sosial  yang merata  adalah  Angka  Harapan  Lama  Sekolah.  HLS  mendefinisikan  lamanya  sekolah (dalam  tahun)  yang  diharapkan  akan  dirasakan  oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa mendatang.  Diasumsikan  bahwa  peluang  anak  tersebut  akan  tetap  bersekolah  pada umur-umur  berikutnya  sama  dengan  peluang  penduduk  yang  bersekolah  per  jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk  berusia  7  tahun  ke  atas.  HLS  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi pembangunan  sistem  pendidikan  di  berbagai  jenjang  yang  ditunjukkan  dalam  bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh anak.

## METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  Penyusunan  Penyusunan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Kabupaten  Bojonegoro  Tahun  2018  ini  meliputi  lokasi  seluruh  wilayah  Kabupaten Bojonegoro.

## Jenis Dan Sumber Data
Dilihat  dari  sumbernya,  data  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  data sekunder . Data  ini  merupakan  data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  pihak  lain.  Adapun data  sekunder  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  data kependudukan, pendidikan dan ekonomi.
Data-data yang sudah diuraikan dimuka akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:
1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi,  dengan  cara  mengutip  atau  menyalin  dokumen-dokumen  yang  relevan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

## Metode Perhitungan IPM
Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode  baru.  Untuk  mengaplikasikan  metode  baru,  sumber  data  yang  tersedia  di Indonesia antara lain:
1. Angka  harapan  hidup  saat  lahir  (Sensus  Penduduk  2010/SP2010,  Proyeksi Penduduk)
2. Angka  harapan  lama  sekolah  dan  rata-rata  lama  sekolah  (Survei  Sosial  Ekonomi Nasional/SUSENAS 2015)
3. PNB  per  kapita  tidak  tersedia  pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/  kota,  sehingga diproksi  dengan  pengeluaran  per  kapita  disesuaikan  menggunakan  data  SUSENAS 2015.
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
Beberapa  penyesuaian  yang  dilakukan  terhadap  metode  baru  dilakukan  pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP.  Khusus  untuk  PNB  per  kapita,  indikator  ini  diproksi  dengan  pengeluaran  per kapita.  Perbedaan  indikator  antara  metode  lama  dan  metode  baru  perhitungan  IPM adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2015, BPS 2016 Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa  capaian  satu  dimensi  tidak  dapat  ditutupi  oleh  capaian  pada  dimensi  lain. Artinya,  untuk  mewujudkan  pembangunan  manusia  yang  baik,  ketiga  dimensi  harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

## Perhitungan Indeks Komponen IPM
Setiap  komponen  IPM  distandardisasi  dengan  nilai  minimum  dan  maksimum sebelum  digunakan  untuk  menghitung  IPM.  Rumus  yang  digunakan  sebagai  berikut. (BPS, 2016)
Dimensi Kesehatan :
Dimensi Pendidikan :
Dimensi Pengeluaran :

## Menghitung IPM
IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.
Dimensi Metode Lama Metode Baru Kesehatan Umur  Panjang dan Hidup Sehat Angka  Harapan  Hidup  saat  Lahir (AHH) Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Pengetahuan Angka Melek Huruf (AMH) Kombinasi  Angka  Partisipasi  Kasar (APK) Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Standar Hidup Layak PDB per Kapita Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Agregasi Rata-rata Aritmatik Rata-rata Geometrik
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Dalam  menghitung  IPM,  diperlukan  nilai  minimum  dan  maksimum  untuk masing-masing indikator. Pada tabel 4 berikut disajikan nilai-nilai tersebut.
Tabel 3 Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2015, BPS 2016
Keterangan:
Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
**  Daya  beli  maksimum  merupakan  nilai  tertinggi  kabupaten  yang  diproyeksikan hingga  2025  (akhir  RPJPN)  yaitu  perkiraan  pengeluaran  per  kapita  Jakarta  Selatan tahun 2025

## Variabel dalam IPM Metode Baru
Variabel  dalam  perhitungan IPM  metode baru sebagaimana  dikutip  dari  Indeks Pembangunan Manusia 2015, BPS 2016 antara lain meliputi:
1) Angka  Harapan  Hidup  Saat  Lahir  -  AHH (Life  Expectancy  –  e 0 ) Angka  Harapan Hidup  saat  Lahir  didefinisikan  sebagai  rata-rata  perkiraan  banyak  tahun yang  dapat ditempuh  oleh  seseorang  sejak  lahir.  AHH  mencerminkan  derajat  kesehatan  suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
2) Rata-rata  Lama  Sekolah  -  RLS (Mean  Years  of  Schooling  -  MYS), Rata-rata  Lama Sekolah  didefinisikan  sebagai  jumlah  tahun  yang  digunakan  oleh  penduduk  dalam menjalani  pendidikan  formal.  Diasumsikan  bahwa  dalam  kondisi  normal  rata-rata lama  sekolah  suatu  wilayah  tidak  akan  turun.  Cakupan  penduduk  yang  dihitung dalam  penghitungan  rata-rata  lama  sekolah  adalah  penduduk  berusia  25  tahun  ke atas.
3) Angka  Harapan  Lama  Sekolah-HLS (Expected  Years  of  Schooling  EYS), Angka Harapan  Lama  Sekolah  didefinisikan  lamanya  sekolah  (dalam  tahun)  yang diharapkan  akan  dirasakan  oleh  anak  pada  umur  tertentu  di  masa  mendatang. Diasumsikan  bahwa  peluang  anak  tersebut  akan  tetap  bersekolah  pada  umur-  umur berikutnya  sama  dengan  peluang  penduduk  yang  bersekolah  per  jumlah  penduduk untuk  umur  yang  sama  saat  ini.  Angka  Harapan  Lama  Sekolah  dihitung  untuk penduduk berusia  7  tahun ke atas.  HLS  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai.
4) Pengeluaran  per  Kapita  Disesuaikan,Pengeluaran  per  kapita  yang  disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP) .  Rata-rata  pengeluaran  per  kapita  setahun  diperoleh  dari  SUSENAS, dihitung  dari  level  provinsi  hingga  level  kab/kota.  Rata-rata  pengeluaran  per  kapita
Indikator Satuan Minimum Maksimum UNDP BPS UNDP BPS Angka  Harapan  Hidup  Saat Lahir Tahun 20 20 85 85 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 0 0 18 18 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 0 0 15 15 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 100 (PPPUS) 1.007.436* (Rp) 107.721 (PPPUS) 26.572.352** (Rp)
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan  sisanya  merupakan  komoditas  nonmakanan.  Metode  penghitungan  paritas  daya beli menggunakan Metode Rao.

## Pengelompokan IPM
Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu: (BPS 2015)
 IPM  <  60 : IPM rendah
 60  ≤  IPM  < 70    : IPM sedang
 70  ≤  IPM  < 80   : IPM tinggi
 IPM  ≥  80 : IPM sangat tinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN IPM
Konsep  pembangunan  manusia  memenuhi  dimensi  yang  sangat  luas  dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan  hidup  yang  tinggi  atau  umur  panjang  dan  sehat,  memiliki  pengetahuan  dan ketrampilan  atau  keahlian  serta  mempunyai  peluang  atau  kesempatan  merealisasikan pengetahuan  tersebut  dalam  Penelitian  produktif,  sehingga  masyarakat  atau  penduduk memiliki daya beli yang tinggi.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  salah  satu  aspek  penting  yang  berkaitan  dengan  kualitas  dari  hasil-hasil pembangunan  ekonomi,  yakni  derajat  perkembangan  manusia.  IPM  merupakan  suatu indeks komposisi yang didasarkan pada 3 (tiga) indikator yakni, kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar kehidupan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro dari tahun ketahun selalu  meningkat,  pada  tahun  2013  pencapaian  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  sebesar 64.85  meningkat  sebesar  1.58  point  pada  tahun  2014  yang  sebesar  65.27.  dan  pada tahun  2015  angka  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  sebesar  66.17  meningkat  1.07  point dibandingkan  angka  IPM  tahun  2014.  Pada  tahun  2016  angka  IPM  Kabupaten Bojonegoro menjadi 65.73 meningkat 0.56 dari angka IPM tahun 2015.
Untuk  mengetahui  kemajuan  tersebut  dan  sejauh  mana  keadaan  sumber  daya manusia  di  Kabupaten  Bojonegoro,  akan  dibahas  indikator-indikator  tunggal  seperti keadaan  pendidikan,  kesehatan,  dan  ketenagakerjaan  yang  selanjutnya  akan  dikaitkan dengan hasil perhitungan angka IPM.

## Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2017
Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten  Bojonegoro  meningkat  setiap  tahun dengan  rata-rata  1.09  persen  pertahun.  Gambar  dibawah  menunjukan  pencapaian  nilai IPM  dari  tahun  2010  hingga  2017.  Pada  tahun  2017  pencapaian  IPM  Kabupaten Bojonegoro sebesar 67.28 atau meningkat 0,55 point (1,16%) dari tahun 2016  (66,73). Angka  pencapaian  IPM  Kabupaten  Bojonegoro  sebesar  67,28  masih  dibawah pencapaian  IPM  Propinsi  Jawa  Timur  yang  sebesar  70,27.  Peringkat IPM  Kabupaten Bojonegoro  di  tahun  2016  menduduki  peringkat  kedua  puluh  delapan (26) se Propinsi Jawa  Timur.  Peringkat  ini  sama  dengan  tahun  sebelumnya,  tidka  mengalami peningkatan meski nilai IPM naik.
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Bojonegoro 2011-2017
Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro 2017
Capaian  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  menentukan  peringkat, namun  tidak  mutlak  untuk  menilai  keberhasilan  pembangunan  manusia.  Akselerasi peningkatan  capaian  IPM  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  sebesar  1,4  %  pada tahun  2015  dan  pada  tahun  2016  dan  2017  peningkatan  nya    mengalami  penurunan yakni sebesar 0,8%.

## Perkembangan Komponen IPM
United  Nations  Development  Programmes (UNDP)  telah  merekomendasikan penggunaan IPM untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan  manusia.  Sebagai  sebuah  indeks  komposit  yang  dapat  mencerminkan kinerja  pembangunan  manusia,  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  dapat dibandingkan  antarwilayah  dan  antarwaktu.  Bahkan  nilai  IPM  suatu  daerah  menjadi tidak bermakna jika tidak dibandingkan dengan waktu lainnya.
Tabel 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2017
Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro 2017
Tingkat  pencapaian  pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Bojonegoro  yang digambarkan  oleh  IPM,  pada  tahun  2012  sebesar  64.2    dan  terus  meningkat  hingga tahun 2017 sebesar 67.28. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun  2016, pertumbuhan tertinggi  IPM  terjadi  pada  tahun  2015  sebesar  0.9.  poin  Jika  dibandingkan  dengan keadaan  tahun  2015,  IPM  tahun  2014  telah  terjadi  peningkatan  sebesar  1,25  persen. IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar 67,51 dan terus meningkat pada tahun 2017  menjadi  67,Peningkatan  angka  IPM  menjadi  67,51  tersebut  menandakan  arah pembangunan daerah yang mulai berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bojonegoro.
IPM dan Komponennya IPM AHH EYS MLS RPP 2012 64.20 69.98 11.74 5.8 8809.44 2013 64.85 70.07 12.04 5.9 8934.19 2014 65.27 70.11 12.08 6.14 8963.65 2015 66.17 70.51 12.09 6.64 8993.21 2016 66.73 70.67 12.11 6.65 9420 2017 67.28 70.83 12.34 6.71 9553
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)

## Angka Harapan Hidup (AHH)
Salah satu aspek penting pembangunan manusia adalah kualitas fisik penduduk yang  dapat  dilihat  dari  derajat  kesehatan  penduduk.  Komponen  IPM  yang  digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hdup (AHH – e o ). Gambar 2 Angka Harapan Hidup (AHH-e o ) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2017
Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro 2017 Angka  Harapan  Hidup  Kabupaten  Bojonegoro  menunjukkan trend yang  terus meningkat dan penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 memiliki peluang hidup  hingga  usia  70,83  tahun.  Angka  Harapan  Hidup  ini  berlaku  pada  manusia  yang masih berumur nol tahun atau baru lahir. Dengan kata lain, seorang bayi yang baru lahir di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup hingga 70,83 tahun  ke  depan.  Variabel  Angka  Harapan  Hidup  (e o )  mencerminkan  “lama  hidup” sekaligus  “hidup  sehat”  suatu  masyarakat.  Hasil  perhitungan  Angka  Harapan  Hidup akan  lebih  berbobot  jika ada  perbandingannya  dengan  periode waktu  sebelumnya atau dengan  daerah  lain.  Sebelu  tahun  2017,  angka  harapan  hidup  70,11  tahun  di  tahun 2016.  Pada  tahun  2014,  AHH  sebesar  70,75  tahun  dan  terus  meningkat  hingga  tahun 2015  sebesar  70,16  tahun.  Hal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  terjadi peningkatan  kualitas  kesehatan  masyarakat  di  Kabupaten  Bojonegoro  yang  ditandai dengan peningkatan angka harapan hidup.

## Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah
Pendidikan  merupakan  proses  pemberdayaan  peserta  didik  sebagai  subyek sekaligus  obyek  dalam  membangun  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pendidikan  sangat berperan  sebagai  faktor  kunci  dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia. Komponen  kedua  dalam  penghitungan  indeks  pembangunan  manusia  berkaitan  erat dengan  data-data  pendidikan.  Komponen  pendidikan  dalam  IPM  dihitung  dengan  dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)

## Gambar 3
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2017
Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro 2017
Rata-rata  lama  sekolah  penduduk  Kabupaten  Bojonegoro  menunjukkan  trend yang  terus  meningkat  dan  rata - rata  lama  sekolah  Kabupaten  Bojonegoro  pada  tahun 2017  sebesar  6,71  tahun.  Dengan  kata  lain,  penduduk  Kabupaten  Bojonegoro  pada tahun  2017  rata-rata  menjalani  pendidikan  formal  selama  6,71  tahun  atau  setara  SMP Kelas  I.  Variabel  Rata-rata  lama  sekolah  (RLS)  mencerminkan  kualitas  pendidikan suatu masyarakat. Hasil perhitungan rata-rata lama sekolah akan lebih terlihat jika ada perbandingannya  dengan  periode  waktu  sebelumnya.  Sebelum  tahun  2014,  rata-rata lama  sekolah  di  Kabupaten  Bojonegoro  masih  di  bawah  6  tahun  dengan  pertumbuhan tertinggi  dicapai  pada  tahun  2015  mencapai  hamper  4  persen  dari  5,9  menjadi  6,14. Pada  tahun  2012,  RLS  sebesar  5.51  tahun  dan  terus  meningkat  hingga  tahun  2015 sebesar  6,14  tahun  hingga  akhirnya  pad  atahun  2017  mencapai  angka  6,71  tahun.  Hal tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  terjadi  peningkatan  kualitas  pendidikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah.  Akan  tetapi  pendidikan  masih  harus  menjadi  perhatian  penting  di  saat  ini. Dilihat  dari  rata-  rata    lama    sekolah    selama    lima    tahun    terakhir    masih    dibawah tujuh    tahun,      yang  menandakan  masih  membutuhkan  usaha  keras  dari  semua  pihak untuk mencapai pendidikan 9 tahun.
Gambar 4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2017 Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro 2017 11.7 11.8 11.9 12 12.1 12.2 12.3 12.4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
Earn Years Schools
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
Harapan  lama  sekolah  Kabupaten  Bojonegoro  menunjukkan trend yang  terus meningkat  dan  harapan lama  sekolah  Kabupaten  Bojonegoro  pada  tahun  2017  sebesar 12,34 tahun. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Bojonegoro yang masih bersekolah pada  tahun  2017  memiliki  harapan  untuk  menjalani  pendidikan  formal  selama  hampir 12 tahun atau setara dengan Sekolah menengah tingkat atas.
Selain  variabel  rata-rata  lama sekolah,  variabel  harapan lama sekolah termasuk indikator pencapaian kualitas pendidikan suatu masyarakat. Hasil penghitungan harapan lama  sekolah  akan  lebih  berarti  jika  ada  perbandingannya  dengan  periode  waktu sebelumnya.  Sebelum  tahun  2013,  harapan  lama  sekolah  masih  dibawah  12  tahun dengan  pertumbuhan  tertinggi  mencapai  hamper  3  persen  di  tahun  2016.Yakni  12,11 menjadi  12,34  di  tahun  2017.  Hal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  terjadi peningkatan  kualitas  pendidikan  masyarakat  di  Kabupaten  Bojonegoro  yang  ditandai dengan peningkatan harapan lama sekolah.

## Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan
Suatu  masyarakat  yang  ideal  selain  harus  memenuhi  kondisi  peluang  hidup panjang dan sehat serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang memadai, juga harus mempunyai  peluang  bekerja  dan  berusaha  yang  memadai  sehingga  memperoleh sejumlah  uang  yang  memiliki  daya  beli  ( purchasing  power ).  Pemenuhan  kebutuhan seperti itulah yang dicoba diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan.
Tabel 5
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Bojonegoro, 2016 (Ribu Rupiah) Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp) Persentase (%) < 149 999 - 150 000 – 199 999 0.32 200 000 – 299 999 9.73 300 000 – 499 999 37.36 500 000 – 749 999 23.63 750 000 – 999 999 15.40 1 000 000  + 13.88 Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016
Hasil  perhitungan  pengeluaran  per  kapita  penduduk  Kabupaten  Bojonegoro tahun  2016,  banyak  penduduk  yang  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  per  bulan disesuaikan berkisar sebesar Rp. 300 000 – Rp. 499 999 yakni, berjumlah 27,66 persen. Sementara pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi sebesar lebih dari Rp. 1 000 000 mencapai 18,78 persen. Salah satu hal yang menggembirakan adalah pada tahun 2016, sudah tidak ada pengeluaran per kapita disesuaikan per bulan dari penduduk Kabupaten Bojonegoro dengan pengeluaran di bawah Rp. 149 999 per bulan, bahkan pengeluaran per  kapita  disesuaikan  per  bulan  sebesar  Rp.  150000  –  Rp.  199  999  hanya  berjumlah 0.32  persen.  Hal  ini  menunjukkan  kemampuan  daya  beli  masyarakat  Kabupaten Bojonegoro  pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan.  Kemampuan  daya  beli masyarakat  erat  kaitannya  dengan  kemampuan  penduduk  untuk  mendapatkan penghasilan,  yang  juga  berhubungan  dengan  masalah  ketenagakerjaan.  Semakin beragamnya  lapangan  pekerjaan  di  suatu  daerah,  mencerminkan  banyaknya  pilihan penduduk  dalam  meningkatkan  pendapatannya  untuk  memenuhi  beragam  kebutuhan
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
hidup.  Berikut  beberapa  Faktor/Indikator  penunjang  pada  Pegeluaran  per  Kapita  yang disesuaikan .

## Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai  salah  satu  indicator  pengukuran  Indeks  Pembangunan  dari  sector ekonomi  adalah  pengeluaran  perkapita  yang  di  sesuaikan.  Gambar  berikut menggambarkan pergerakan besarnya pengeuaran perkapitan di Kabupaten Bojonegoro.
Gambar 5
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Kapubaten Bojonegoro
Trend  yang  terus  naik  dari  grafik  di  atas  juga  merupakan  bukti  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar 21,95 persen bahkan menduduki peringkat 1 se Jawa Timur.
Peningkatan  Investasi  memiliki  konstribusi  sebagai  pengungkit  terhadap bergeraknya  pembangunan  ekonomi  di  kabupaten  Bojonegoro,  Industri  akan  tumbuh jika Investasinya tumbuh dan pasarnya makin meluas.
Pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  2  (dua)  macam  faktor,  yaitu  faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (jhingan, 2007:67).
a. Faktor ekonomi
1) Sumber Daya Alam
Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu  perekonomian  daerah.  Potensi  sumber  daya  alam  yang  baik  akan  memudahkan pemerintah dan  masyarakat  dalam  upaya  menciptakan  terobosan/inovasi baru. Kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro yang memiliki luas wilayah sebesar 1.389,87 km 2 . Luas tanah sawah Kabupaten Bojonegoro sebesar 130,15 km 2 atau sekitar 9,36% dan luas tanah kering adalah 1.259,72 km 2 atau sekitar 90,6%. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan sebesar 51,53%, dan sebagian besar dari tanah kering adalah  untuk  tanaman  kayu-kayuan  sebesar  35,89%.  Dimana  Kabupaten  Bojonegoro terletak  pada  alam  yang  bervariasi  dan  sangat  kaya  akan  sumber  daya  alam  yang mempunyai tanah yang subur  dan juga banyak terdapat perbukitan.
Topografi  Kabupaten  Bojonegoro  sebagian  besar  berupa  pegunungan  dan perbukitan  sehingga  menjadikan  penggunaan  lahan  yang  ideal  pada  kawasan  tersebut berupa kawasan hutan. Hal ini menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari potensi hutan ini sebagian akan dihasilkan berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh
8,700.00 8,800.00 8,900.00 9,000.00 9,100.00 9,200.00 9,300.00 9,400.00 9,500.00 9,600.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPP
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
masyarakat  sekitar  tetapi  juga  dipasarkan  keluar  Kabupaten  Bojonegoro.  Hutan  di Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi hutan produksi yang luasnya mencapai 87,89% dari  luas  hutan yang ada,  sedangkan sisanya  12,10%  adalah hutan lindung.  Luas  areal hutan  rakyat  meningkat  dikarenakan  adanya  penanaman  tanaman  kayu–kayuan  yang cukup  besar  terutama  karena  adanya  Penelitian  pengembangan  baik  dari  dukungan APBD  Kabupaten,  APBD  Provinsi  dan  APBN  maupun  bantuan  dari  mitra  usaha, pembuatan  bedengan  tanaman  secara  swadaya  dan  pembuatan  kebun  bibit  rakyat.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  kesadaran  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  pelestarian hutan  semakin  meningkat.  Berikut  adalah  kondisi  topografi  Kabupaten  Bojonegoro dapat dirinci sebagai berikut:
a) Datar  (kelas  kelerengan  0-5%)  dengan  luas  55,59  km 2 atau  4%  dari  luas  wilayah Kabupaten Bojonegoro;
b) Berombak  (kelas  kelerengan  6-10%)  dengan  luas  138,99  km 2 atau  10%  dari  luas wilayah Kabupaten Bojonegoro;
c) Bergelombang  (kelas  kelerengan  11-30%)  dengan  luas  333,57  km 2 atau  24%  dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro;
d) Berbukit  (kelas  kelerengan  31-50%)  dengan  luas  722,73  km 2 atau  52%  dari  luas wilayah Kabupaten Bojonegoro;
e) Bergunung  (kelas  kelerengan  >  52%)  dengan  luas  138,99  km 2 atau  10%  dari  luas wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Kandungan  mineral  di  Kabupaten  Bojonegoro  yang  tercatat  pada  Dinas Pertambangan  dan  Energi  bahwa  Kabupaten  Bojonegoro  memiliki  kandungan  mineral berupa logam dan bukan logam yang tersebar pada beberapa kecamatan dan kelurahan atau desa.
2) Akumulasi Modal
Salah  satu  factor  pertumbuhan  ekonomi  terletak  pada  ketersedian  dana/modal dari  lembaga-lembaga  keuangan  dan  koperasi  guna  mendukung  IKM  yang membutuhkan  dana  untuk  kemajuan  usahanya.  Akumulasi  modal  ini  adalah  sebagian pendapatan  yang  ditabung  atau  diinvestasikan  kembali  dengan  tujuan  untuk memperbesar produksi dan pendapatan.
3) Kemajuan Teknologi
Pesatnya  perkembangan  teknologi  yang  cukup  pesat  mempunyai  dampak perubahan yang berguna bagi kemajuan peningkatan produktivitas dan efisiensi  dengan jumlah  sumber  daya  yang  terbatas.  Kemajuan  teknologi  ini  tidak  hanya  pada  bidang industry tetapi juga pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, jasa kontruksi dan lain-lain.
b. Faktor Non Eknomi
1) Faktor sosial budaya
Untuk  mempercepat  pembangunan/pertumbuhan  eknomi  dibutuhkan  wilayah dengan  kondisi  yang  aman  dan  kondusif.  Dengan  jumlah  peduduk  Kabupaten Bojonegoro sebanyak 552.307 jiwa yang terdiri dari beberapa agama dan suku termasuk wilayah  yang  aman  dan  kondusif.  Hal  ini  disebabkan  masih  dijunjung  tingginya  nilai- nilai  luhur  budaya  Indonesia,  yang  masih  melekat  di  Kabupaten  Bojonegoro  yaitu gotong  royong  dan  kerjasama  yang  digunakan  untuk  melandasi  kebijakan  pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian.
2) Faktor Manusia
Laju pertumbuhan penduduk berhubungan dengan tersedianya tenaga kerja yang
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
membutuhkan  pekerjaan  guna  mencukupi  kebutuhan  hidup.  Selain  itu  untuk  melihat atau  menggambarkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  adalah  laju  pertumbuhan angkatan kerja yang terserap di lapangan pekerjaan.  Jumlah angkatan kerja yang besar Kabupaten Bojonegoro.
Serapan tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro masih terbilang rendah. Merujuk data dinsosnakertrans setempat, dari 3.285 pencari kerja pada tahun 2016 hanya sekitar 1.181 orang yang sudah mendapatkan pekerjaan.
Jumlah itu belum termasuk sisa pencari kerja tahun lalu sebanyak 6.066 orang. Dari  jumlah  tersebut,  hanya  sekitar  3.897  orang  yang  telah  bekerja.  Sementara  di sepanjang  tahun  2017  serapan  tenaga  kerja  masih  di  bawah  1.100  orang.  Angka pengangguran itu turun dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu tingkat pengangguran terbuka  (TPT)  (2016)  di  Bojonegoro  mencapai  5.243  orang  atau  sekitar  1,08  persen. Sedangkan tahun 2017 persentasenya sekitar 0,97 persen dari jumlah angkatan kerja
3) Faktor Politik
Terpilihnya  kepala  daerah  secara  demokarsi  di  Kabupaten  Bojonegoro  telah berdampak pada setabilnya perkembangan ekonomi. Hal ini tercermin pada :
a. Komitmen pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam membangun infrastruktur. Pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  akan  mendorong  peningkatan  kebutuhan akan  berbagai  infrastruktur.  Faktor  infrastruktur  jalan  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten Bojonegoro sudah baik sehingga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Banyak hal yang  diperoleh  dari  sistem  prasarana  jalan  terkait  dengan  pendapatan,  aksesbilitas, lapangan  kerja,  reduksi  biaya  operasional,  penghematan  waktu,  dan  meningkatkan industri.
Tabel 6
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk Minimal Dilalui Roda 4
(m) Tahun 2013 - 2018 Kabupaten Bojonegoro No Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017*) 1 Jembatan Kondisi baik 697 704 727 757 785 2 Jembatan Kondisi Sedang 142 141 134 144 116 3 Jembatan Kondisi rusak ringan 22 21 11 11 11 4 Jembatan Kondisi rusak berat 14 9 3 7 7 5 Jumlah Jembatan 875 875 875 919 919 Proporsi Jembatan Kondisi Baik (%) 79,65 94,95 95,43 95,66 95,88 Proporsi Jembatan Kondisi Sedang (%) 16,22 16,11 15,31 15,66 12,62 Proporsi jembatan Kondisi rusak ringan (%) 2,51 2,4 1,25 1,19 1,19 Proporsi jembatan Kondisi Rusak berat (%) 1,6 1,02 0,34 0,76 0,76
Sumber Data : Dinas PU dan Dinas Pengairan  Bojonegoro Kondisi  Jembatan  di  Kabupaten  pada  tahun  2017  berjumlah  919  buah,  yang terdiri  dari  jembatan  besi/kayu  dan  jembatan  beton/komposit.  Pada  Tahun  2017 Jembatan  dengan  kondisi  baik  berjumlah  785  buah  atau  meningkat  sebesar  14,26% dibanding  tahun  2013  yang  berjumlah  687  buah.  Jembatan  dengan  kondisi  sedang berjumlah  116  atau  menurun  18,31%  pada  tahun  2017  dibandingkan  tahun  2013  yang berjumlah 142 jembatan dengan kondisi  rusak ringan sejumlah 11 buah atau menurun 50%  pada  tahun  2017  dibanding  tahun  2013  sejumlah  22  buah  dan  jembatan  dengan kondisi  rusak  berat  juga  mengalami  penurunan  50%  dari  14  buah  pada  tahun  2013 menjadi 7 buah pada tahun 2017. Sedangkan perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Bojonegoro dapat di lihat pada table di bawah ini:
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
Tabel 7
Kondisi Jalan di Kabupaten Bojonegoro 2015-2017
No Indikator Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Panjang jalan (km) 628.789 628.789 628.727 628.790 649.840 2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km) 496.107 519.240 525.710 556.910 571.000 3 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (km) 92.877 73.725 68.352 53.020 58.970 4 Panjang jalan kabupaten dala kondisi rusak (km) 23.883 21.494 34.727 19.860 19.860 5 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (km) 15.922 14.330 0 0 0 Proporsi Kondisi Baik (%) 78,89 82,57 83,61 88,56 87,86 Proporsi Kondisi Sedang (%) 14,77 14,19 10,87 8,43 9,07 Proporsi Kondisi Rusak (%) 3,79 4,13 5,52 3,15 3,05 Proporsi Konsisi Rusak Berat (%) 2,53 2,75 0 0 0 Sumber Data : Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2015, 2016, & 2018
b. Komitmen pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam membangun Investasi. Sektor Industri Pertanian menjadi sektor ekonomi yang mendongkrak kemajuan perekonomian  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Perkembangan  penanaman  modal  di Kabupaten  Bojonegoro  cenderung  meningkat  selama  kurun  tiga  tahun  terakhir. Peningkatan  nilai  investasi  ini  didapatkan  dari  empat  sumber  yaitu  nilai  investasi PMDN, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Jumlah  nilai  investasi  menggambarkan  ketersediaan  pelayanan  penunjang  yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Tahun   2017  target  yang  ditetapkan  adalah Rp 0,728  trilyun sedangkan  realisasinya mencapai Rp. 1,138  trilyun. Dengan  demikian  nilai  capaian 156,32  %, dan  dapat dikategorikan sangat baik. Faktor yang mendukung capaian investasi antara lain sumber daya alam yang mencukupi, meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur, birokrasi perizinan  yang  mudah,  cepat  dan  transparan,  serta  adanya  regulasi  terhadap  kepastian hukum  yang  jelas.  Selain  itu  adanya  investasi  dari  pemerintah  pusat  untuk pembangunan  Waduk  Tukul  Karanggede  Arjosari  dan  pembangunan  Jembatan  Jalur Lintas  Selatan  (JLS)  di  kabupaten  Bojonegoro  serta  adanya  dana  dari  pemerintah provinsi  untuk  pembangunan  jalan  lintas  kabupaten  dan  pembangunan  Pelabuhan Tamperan.
Untuk  PMDN,  pertumbuhan  unit  dan  nilai  investasi  tercatat  pada  sektor penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN)  fasilitas  maupun  non  fasilitas.  Pada  tahun 2017 jumlah PMDN sebanyak 819 unit usaha dengan nilai investasi Rp. 602.271.412.143.
Data itu naik sekitar 7,8 persen dibanding dengan nilai investasi pada tahun 2016 sebesar  Rp. 558.632.955.700 dengan 723  unit  usaha.  Pertumbuhan  sektor  usaha  yang mendukung  investasi  adalah  bidang  usaha  perikanan,  kehutanan,  industri  kayu,  hotel dan restoran serta industri mineral non logam. (pmptsp.Bojonegorokab.go.id)

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Pembangunan  manusia  sesungguhnya  memiliki  makna  yang  sangat  luas.  Ide dasar  dari  pembangunan  manusia  cukup  sederhana,  yaitu  menciptakan  pertumbuhan
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam  kesejahteraan  manusia.  Oleh  karena  itu,  manusia  harus  diposisikan  sebagai kekayaan  bangsa  yang  sesungguhnya.  Dengan  berbekal  konsep  ini,  tujuan  utama  dari pembangunan  manusia  harus  mampu  menciptakan  lingkungan  yang  memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.
Dari  hasil  pengamatan  data  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten Bojonegoro  selama  periode  tahun  2016-2017  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan diantaranya:
1. Selama  kurun  waktu  2016  hingga  2017,  pembangunan  manusia  di  Kabupaten Bojonegoro  menunjukkan  perkembangan  yang  terus  meningkat.  Capaian      IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 adalah 66,73 dan pada tahun 2017 sebesar 67,28 naik sebesar 0,23 point. Nilai IPM Kabupaten Bojonegoro bila menurut UNDP termasuk  kedalam  tingkat  pembangunan  “sedang”.  Dengan  nilai  tersebut  IPM Kabupaten Bojonegoro berada pada peringkat ke-26 dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan posisi ini tidak berubah dari tahun sebelumnya.
2. Pada  tahun  2017  terjadi  peningkatan  pada  seluruh  indikator  penyusun  IPM.  Indeks kesehatan  yang  diwakili  dimensi  Umur  Panjang  dan  Hidup  Sehat  naik  yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup  (AHH) menjadi 70,83 tahun dibandingkan  tahun  sebelumnya  masih  sebesar  70,67tahun.  Selanjutnya  Indeks pendidikan  yang  diwakli  oleh  dimensi  naik  dengan  meningkatnya  angka  harapan lama sekolah (HLS) menjadi 12,34 tahun, dan rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 6,71  tahun  dibandingkan  tahun  2016.  Indeks  daya  beli  yang  diwakili  oleh  dimensi pengeluaran  juga  naik  yang  ditunjukkan  dengan  meningkatnya  pengeluaran  per kapita per tahun menjadi 9,420 juta rupiah pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 9,553 juta rupiah per kapita penduduk per tahun.
3. Bila  dilakukan  perbandingan  capaian  IPM  dengan  daerah  sekitar,  maka  IPM Kabupaten  Bojonegoro  (67,28)  masih  kalah  dengan  IPM  lamongan  (71,11);  Kota Madiun  (70,27);  dan  Nganjuk  (70,69).    Akan  tetapi  lebih  tinggi  dari  Kabupaten Tuban  (66,77); dan Kabupaten Pasuruan (66,69)

## Rekomendasi
Dari berbagai kesimpulan diatas yang telah diuraikan, maka berbagai saran yang dapat  diberikan  untuk  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten Bojonegoro, antara lain :
1. Konsep pembangunan manusia tidak berdiri  sendiri  sebagai  sesuatu  yang eksklusif. Konsep  pembangunan  yang  ada  harus  berkaitan  dengan  konsep  pembangunan manusia.  Dan  pembangunan  manusia  bukan  hanya  produk  dari  pertumbuhan ekonomi,  tetapi  sekaligus  merupakan  input  penting  untuk  pertumbuhan  ekonomi. Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  manusia  harus  berjalan beriringan secara simultan.
2. Perlu  kebijakan  dan  program  pembangunan  yang  terencana  dalam  menentukan  dan memilih prioritas atas kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan manusia dapat tepat  sasaran.  Berdasarkan  indeks  pada  setiap  komponen  pembentuk  IPM,  terlihat bahwa  pembangunan  manusia  kedepannya  yang  perlu  diprioritaskan  adalah pembangunan  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  indeks  daya  beli.  Adapun dukungan kebijakan dapat di fokuskan sebagai berikut :
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
a. Dimensi Pendidikan
1) Peningkatan  partisipasi  sekolah  penduduk  di  tingkat  pendidikan  menengah pertama dan menengah atas, perlu pengembangan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan,
2) Penambahan unit sekolah terutama untuk menengah atas
3) Perlu  adanya  program  khusus  untuk  menjembatani  kesenjanagn  jumlah guru pns dan non pns
4) Mendorong  guru  untuk  melaksanakan  pembelajaran  yang  dapat mengembangkan  kebersamaan  dan  kebiasaan  berkolaborasi  diantara  peserta didik.
5) Memberikan  perhatian  lebih  besar  pada  pendidikan  non-formal  dengan mengembangkan  berbagai  program  strategis  dan  mensinergikan  dengan pendidikan formal.
b. Dimensi Kesehatan
1) Pemerataan  penyebaran  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  sarana  dan  prasarana pada  fasilitas  kesehatan  serta  masih  kurangnya  tenaga  kesehatan  khususnya dokter  spesialis  sehingga  perlu  ditingkatkan  untuk  menunjang  kualitas kesehatan penduduk.
2) Peningkatan  Kerjasama  Lintas  Sektor  untuk  osialisasi  masalah-masalah kesehatan  pada  sektor  lain  perlu  dilakukan  secara  intensif  dan  berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan  penilaian  serta  melandaskan  dengan  seksama  pada  dasar-dasar pembangunan kesehatan.
3) Pengenbangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan  dan  diarahkan  untuk  menciptakan  tenaga  kesehatan  yang  ahli  dan terampil.  Pengembangan  tenaga  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan  dari  masyarakat  dan  pemerintah  yang  mampu  melaksanakan pembangunan  kesehatan.  mesyarakat  dan  pemerintah  perlu  ditingkatkan dengan  tenaga  dan  Penyeyediaan,  jumlah  serta  mutu  tenaga  kesehatan  dari masyarakat.
c. Dimensi Standar Hidup Layak
1) Pelaksanaannya  program  pembangunan  tersebut  mempunyai  tujuan,  sasaran, kebijakan  dan  program  yang  antara  lain  berguna  untuk  meningkatkan dukungan  bagi  penguatan  usaha  industri  rumahtangga  kecil  dan  menengah, keparawisataan, pengembangan perdagangan dan sistem distribusi, pengembangan ekspor, pengembangan koperasi dan UKM dan memberdayakan kemampuan usaha masyarakat miskin.
2) Dengan progam pembangunan ini kemampuan daya beli masyarakat berkaitan erat  dengan  kemampuan  penduduk  suatu  daerah  untuk  mendapatkan penghasilan,  yang  juga  berhubungan  dengan  masalah  ketenagakerjaan. Semakin  beragamnya  lapangan  pekerjaan  di  suatu  daerah,  mencerminkan banyaknya  pilihan  penduduk  dalam  meningkatkan  pendapatannya  untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya.
3) Upaya  pengembangan  lapangan  pekerjaan  dapat  dimulai  dengan:  Pemberian kemudahan dalam hal regulasi untuk Penelitian investasi, seperti pelayanan dan perijinan  satu  atap,  regulasi  untuk  perlindungan  tenaga  kerja  lokal  dalam  hal
Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro (Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati)
penentuan  upah  minimum  kabupaten  dan  pengendalian  stabilitas  harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. 2017. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
BPS  Kabupaten  Bojonegoro.2017.  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
BPS  Kabupaten  Bojonegoro.2017.  Produk  Domestik  Bruto  Kabupaten  Bojonegoro Menurut  Pengaluaran  Tahun  2012-2016.  Bojonegoro:  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Bojonegoro.
BPS  Kabupaten  Bojonegoro.2017.  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat  Kabupaten Bojonegoro 2017. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
BPS  Propinsi  Jawa  Timur  (2017).  Berita  Resmi  Statistik  :  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur. Surabaya: BPS Jawa Timur.
BPS  Propinsi  Jawa  Timur  (2016).  Indeks  Pembangunan  Manusia  Jawa  Timur  1999, 2002, 2004- 2015. Surabaya: BPS Jawa Timur.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Profil Kesehatan 2015-2017
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Profil Pendidikan 2015 -2017
Human  Development  Report  (1990).  Published  for  the  United  Nations  Development Program (UNDP). New York, Oxford: Oxford University Press
Human  Development  Report  (2016).  Published  for  the  United  Nations  Development Program (UNDP). New York, Oxford: Oxford University Press
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Melliana,A  dan  Ismaini  Zain.  2013.  Analisis  Statistika  Faktor  yang  Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel.Jurnal Sains dan Sni Pomits Vol. 2, No.2.
Setiawan dan Dwi Endah Kusrini.2010.Ekonometrika.ANDI, Jogyakarta.