76

## IMPLEMENTASI PASAL 75 HURUF (J) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DI POLRES BULELENG
Komang Tri Sundari Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { trisundari.dewi@gamil.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres  Buleleng,  serta  (2)  mengetahui  dan  menganalisa  kendala  yang  dihadapi  pihak  Polres  Buleleng  dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di  Polres  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi  dokumen,  observasi,  dan wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik  Non  Probability  Sampling  dan  penentuan subjeknya  menggunakan  teknik  Purposive  Sampling.    Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  implementasi  Pasal  75  Huruf  (j)  Undang-Undang  Narkotika  terkait  teknik penyidikan  pembelian  terselubung  dan  penyerahan  di  bawah  pengawasan  di  Polres  Buleleng  tidak  sepenuhnya berhasil karena lebih berisiko untuk gagal dan tingkat keberhasilan juga tidak dapat dipastikan, karena target operasi tidak  dengan  mudah  membeli  narkotika  kepada  orang  yang  tidak  dikenalnya,  (2)  kendala  yang  dihadapi  Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah  kendala  internal  yaitu  kurangnya  jumlah  peralatan  yang  diperlukan,  terbatasnya  biasa  operasional,  dan kendala eksternal yaitu mendapatkan informan, dan menentukan lokasi.
Kata Kunci : Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang Narkotika, Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan.

## ABSTRACT
This research aims to (1) identify and analyze Article 75 Letter (j) of Law Number 35 Year 2009 concerning under cover buyi and control delivery of Narcotics in Polres Buleleng, and (2) identify and analyze the constrains faced by Polres  Buleleng  in  implementing  investigative  techniques  related  to  under  cover  buy  and  control  delivery  of Narcotics. This type of research is empirical legal research, with the descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Polres Buleleng. The data collection technique used is to study documents, observation, and  interviews.  Sampling  technique  used  is  the  Non  Probability  Sampling  technique  and  the  determination  of  the subject using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results  showed  that  (1)  the  implementation  of  Article  75  Letter  (j)  of  the  Narcotics  Law  related  to  under  cover buyiand control delivery of Narcotics in Polres Buleleng was not fully successful because it was more likely to fail and the success rate could not be ascertained, because of the operational target does not easily buy narcotics from people he does not know, (2) the constrains faced by the Polres Buleleng in implementing investigative techniques related to techniques related to under cover buy and control delivery of Narcotics are internal constraints, namely the lack of the number of equipment needed, limited operational habits, and external obstacles, namely constraints informants, and determine locations.
Keywords : Article 75 Letter (J) of the Narcotics Law, Under Cover Buy and Control Delivery Technique.
77
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  suatu  bentuk  dari perilaku  menyimpang  yang  selalu  melekat  dan ada  dalam  setiap  kehidupan  masyarakat. Semakin pesatnya kemajuan teknologi transportasi, informasi, komunikasi yang canggih,  maka  semakin  pesat  juga  laju pembangunan di segala bidang. Dengan perkembangan hal tersebut menimbulkan akibat, baik  dari  segi  positif  ataupun  negatif.  Akibat negatif  negatif  yang  ditimbulkan  yaitu  dengan semakin tinggi angka kejahatan. Kejahatan yang terjadi  dalam  kurun  waktu  yang  relatif  singkat dan  mobilitas  yang  cepat,  maka  tidak  hanya berdimensi  lokal,  tetapi  juga  memiliki  dimensi nasional,  bahkan  internasional  karena  telah melewati batas-batas negara, seperti kejahatan di bidang Narkotika.
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  dan obat-obatan terlaramh telah bersifat transnasional  (Santi,  2019:217).  Narkotika menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  dialami setiap  Negara,  termasuk  Negara  Indonesia. Narkotika memberikan efek negatif dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat (Hasibuan, 2017:33), khususnya yang
menyangkut terkait perilaku generasi muda yang mengarah dan terperangkap dalam
penyalahgunaan Narkotika. Dalam usaha menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaan
narkotika, Pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian pada tanggal 12  Oktober  2009  dilakukan  perubahan  menjadi Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika (Wahyuningrum, Gita Prasasty Tresna,  2020:1116).  Undang-Undang  No.  35
Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan  narkotika,  meskipun  telah  ada aturan  yang  mengatur  terkait  tindak  pidana narkotika, kenyataannya yang terjadi di lapangan  tindak  pidana  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan  narkotika  masih  sering  terjadi. Kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum  di
Indonesia  memiliki  peran  aktif  dalam  menekan angka peredaran narkotika (Prawiradana,
2018:252).  Untuk  menanggulangi  fenomena tersebut tentunya perlu dilakukan proses hukum terkait  tindak  pidana,  yaitu  dengan  penyidikan. Penyidikan merupakan proses yang utama dalam penanganan  kasus  penyalahgunaan  narkotika. Hal ini dikarenakan dalam penyidikan merupakan  proses  untuk  mengumpulkan  bukti- bukti  yang  kuat  untuk  menentukan  pelaku  atau tersangka,  dan  menemukan  barang  bukti  yang dapat mendukung kejahatan terkait penyalahgunaan  narkotika,  serta  dalam  proses penyidikan  ini  dapat  menetapkan  status  apakah pelakunya sebagai pemakai atau pengedar. Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  yang  menyebutkan  bahwa dalam  melakukan  penyidikan,  penyidik  BNN berhak  untuk  melakukan  teknik  penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.  Teknik  penanggulangan  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  tersebut  tidak hanya  diperbolehkan  untuk  penyidik  BNN, tetapi penyidik dari kepolisian juga diperbolehkan  menggunakan  teknik  tersebut. Pasal  81  Undang-Undang  Narkotika  mengatur bahwa :
“Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dan  penyidik  BNN  berwenang melakukan penyidikan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.” Dalam hal ini, Undang-Undang Narkotika sudah secara jelas memberikan kewenangan bagi BNN dan Kepolisian untuk melakukan penyidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  pelaku tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Kota Singaraja  merupakan  Wilayah  Hukum  dari Polres  Buleleng,  jika  dilihat  dari  perkembangan Kota  Singaraja  maka  Polres  Buleleng  intensitas kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  telah diungkap  oleh  Polres  Buleleng.  Satuan  Reserse Narkoba  Polres  Buleleng  memiliki  wewenang dalam  melakukan  penyidikan  terkait  dengan tindak pidana narkotika. Dalam penanggulangan terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika,  salah  satunya  yaitu  dengan  cara melakukan  penyidikan,  salah  satu  teknik penyidikan  yang  dilakukan  oleh  satuan  reserse
78
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
narkoba  Polres  Buleleng  yaitu  dengan  cara pembelian  terselubung,  dan  penyerahan  di bawah  pengawasan.  Berdasarkan  Petunjuk Lapangan  No.  Pol  Junklap/04/VIII/1983,  taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika,  pembelian  terselubung  adalah suatu  teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan  narkotika  dan  prekursor  narkotika, seorang  informan  atau  anggota  polisi  (dibawah selubung),  bertindak  sebagai  pembeli  dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud  untuk  pada  saat  terjadi  hal  tersebut, penjual atau perantara ataupun orang-orang yang memiliki kaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya. Kabupaten
Buleleng sebagai kabupaten
yang memiliki tingkat penyalahgunaan  narkotika  yang  cukup  tinggi, saat  ini  telah  memasuki  zona  merah  terkait penyalahgunaan  narkotika  terhitung  semenjak bulan  Desember  tahun  2016  sampai  dengan pertengahan  tahun  2020  akibat  meningkatnya penyalahgunaan  narkotika.  Pada  praktiknya, penggunaan  teknik  pembelian  terselubung  dan penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan  oleh  penyidik  di  Polres  Buleleng, mengalami masalah tidak sesuai dengan harapan untuk dilakukan karena identitas dan gerak-gerik dari  penyidik  sudah  diketahui  oleh  target operasi,  jaringan  dari  peredaran  narkotika  yang luas, serta lokasi transaksi bisa berpindah-pindah tempat.
Berdasarkan  apa  yang  diuraikan  di  atas dengan  melihat  kondisi  penyidikan  pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan  di  Polres  Buleleng,  dimana  terjadi kesenjangan antara das solen dan das sein maka perlu dilakukan pengkajian terhadap implementasi  Pasal  75  Huruf  (J)  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi pihak Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan  di  bawah  pengawasan  di  Polres Buleleng.
METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum empiris, merupakan jenis penelitian yang mengacu  kepada  kenyataan  hukum  yang mencakup  kenyataan-kenyataan  sosial  atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum  tertulis  ataupun  hukum  kebiasaan  yang tercatat  terdapat  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan  antara  teori dengan  dunia  realita  (Ali  dan  Heryani,  2012:2). Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  pada penelitian  ini  menggambarkan  secara  nyata mengenai keadaan dan gejala-gejala yang ada di daerah tertentu, dan pada saat tertentu (Diantha, 2016:152)  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  Pasal 75  huruf  j  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  mengenai  teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan  di  bawah  pengawasan  di  Polres Buleleng  dan  kendala  yang  dihadapi  pihak Polres  Buleleng  dalam  melaksanakan  teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan  di  bawah  pengawasan.  Data  Primer ( Field Research)  adalah  data  yang  diperoleh langsung  di  dalam  masyarakat  yang  bersumber dari responden, ataupun informan yang memiliki keterkaitan  dengan  penelitian  (Ali,  2014:106). Data  Sekunder  ( Library  Research )  adalah  data yang  diperoleh  dan  bersumber  dari  penelahaan studi  kepustakaan  berupa  literatur-literatur, karya  ilmiah  (hasil  penelitian),  peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah di dokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti (Ishaq,  2017:  30).  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  yakni  teknik  studi  dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo,  2008:8).  Teknik  penentuan  sampel penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yang mana dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  pasti  berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasi  nya  (Waluyo,  2008:46).  Teknik pengolahan  dan  analisis  data,  Data  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  diolah  dan dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  data  yang disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka,  tetapi dengan  data-data  yang  wujudnya  dalam  bentuk kata-kata  yang  disusun  secara  sistematis,  logis,
79
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
dan  tidak  tumpeng  tindih  serta  efektif  guna memudahkan pemahaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik  Penyidikan  Pembelian  Terselubung Dan  Penyerahan  Di  Bawah  Pengawasn  Di Polres Buleleng
Narkotika  didefinisikan  sebagai  zat  atau obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis, yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai hilangnya  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika (Syamsuddin, 2016:90). Hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Putu Wiyana selaku  penyidik  di  Satuan  Reserse  Narkoba Polres  Buleleng,  untuk  dimulainya  suatu penyidikan  terhadap  tindak  pidana  biasanya dimulai dengan adanya pelaporan atau pengaduan  kepada  pihak  yang  berwajib. Pelaporan  atau  pengaduan  itu  dapat  dilakukan oleh  korban  ataupun  pihak  lain.  Namun  hal  ini berbeda dengan tindak pidana narkotika, korban dari tindak pidana tersebut tidak akan melakukan pelaporan ataupun pengaduan, karena  korban  narkotika  adalah  sebagai  pelaku tindak pidana.
Terkait  dengan  tindak  pidana  narkotika telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  telah  membagi kejahatan  narkotika  menjadi  2  (dua)  kelompok yaitu,  kejahatan  terhadap  penyalahgunaan  dan kejahatan  terhadap  peredaran  narkotika.  Pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut lebih dikenal dengan sebagai penyalahguna secara victimologi yang  artinya  korban  dari  kejahatan  narkotika sedangkan pengedarnya sebagai pelaku kejahatannya  (Iskandar,  2019:52).  Pasal  79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan :
“Teknik  penyidikan  pembelian  terselubung dan  penyerahan  di  bawah  pengawasan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75 huruf  J  dilakukan  oleh  Penyidik  atas perintah tertulis dari pimpinan.”
Penunjukan  penyidik  ditunjuk  langsung oleh  Kasat  Satuan  Reserse  Narkoba  Polres Buleleng  melalui  surat  perintah  yang  diberikan kepada  penyidik  yang  bersangkutan.  Terkait dengan teknik penyidikan tindak pidana narkotika telah tertulis dengan jelas dalam Pasal 75  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika mengenai kewenangan penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah  pengawasan.  Pasal  75  Huruf  J  Undang- Undang  Narkotika  yang  menyatakan  bahwa penyidik melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan,  tujuannya  untuk  menunjuk  siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan  bukti-bukti  terkait  masalah  yang telah dilakukan.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bripka  I Nyoman  Sumanegara,  S.H.  selaku  penyidik narkotika di Polres Buleleng, sebelum dilakukannya  teknik  penyidikan  pembelian terselubung  di  Polres  Buleleng  perlu  diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan, dengan pengedar ataupun informan yang  memiliki  kapasitas  dan  mengetahui informasi  mengenai  target  operasi  untuk dimungkinkannya dilakukan pembelian terselubung.  Namun  dalam  melakukan  teknik penyidikan  pembelian  terselubung  hal  tersebut tergantung  dengan  situasi  dan  kondisi,  yang artinya  apabila  terdapat  pemilihan  tempat  dan keadaan  yang  mendukung,  seperti  jauh  dari keramaian dan tersembunyi.
Pembelian terselubung adalah teknik yang dilakukan  penyidik  dalam  mengungkap  kasus tindak pidana narkotika, anggota polisi (dibawah selubung),  bertindak  sebagai  pembeli  dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud  untuk  pada  saat  terjadinya  hal  tersebut, penjual,  perantara,  ataupun  orang-orang  yang berkaitan  dengan  pemasok  narkotika  dapat ditangkap  beserta  dengan  barang  buktinya. Dalam  melakukan  teknik  penyidikan  dengan cara  pembelian  terselubung,  penyidik  terlebih dahulu  telah  mendapatkan  seorang  informan
80
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
yang  dapat  membantu  memberikan  informasi terkait  dengan  tindak  pidana  narkotika  yang terjadi,  kemudian  dengan  informasi-informasi yang  sudah  terkumpul,  maka  penyidik  mulai melakukan  tindakan  selanjutnya  yaitu  penyidik dibawah selubung melakukan pembelian berupa transaksi  dengan  pengedar  narkotika.  Apabila dari  pihak  lawan  tidak  terdapat  kecurigaan, kemudian  dilanjutkan  dengan  penentuan  lokasi untuk  dilakukan  teknik  pembelian  terselubung. Penentuan  lokasi  pembelian  terselubung  perlu memperhatikan hal-hal yaitu :
a. Lokasi  pembelian  terselubung  yang dilakukan  oleh  penyidik  narkoba  Polres Buleleng  harus  memungkinkan  untuk dapat  dilakukan  pengawasan  terhadap setiap  gerak-gerik  pihak  lawan,  serta menghindari  tempat  yang  terbuka  dan ramai.
b. Lokasi  pembelian  terselubung  harus sudah  dikuasi  oleh  penyidik  narkoba Polres Buleleng, sehingga dimungkinkannya untuk dilakukan pengamanan dari pihak penyidik.
Penyerahan  di  bawah  pengawasan  adalah teknik yang dilakukan penyidik dalam mengungkap  kasus  tindak  pidana  narkotika. Dalam hal ini penyidik berperan sebagai penjual (yang  menyerahkan)  narkotika  yang  akan  dijual kepada  target  atau  sasaran  dalam  penyidikan (Swendlie,  2012:24) .  Pelaksanaan  teknik penyerahan  di  bawah  pengawasan  di  Polres Buleleng terdapat beberapa tahapan yaitu :
a. Mendapatkan  seorang  informan  yang mana  informan  tersebut  mengetahui bahwa  akan  ada  transaksi  jual-beli narkotika.
b. Informasi-informasi yang telah
didapatkannya, untuk selanjutnya dilakukan  pertemuan  dan  perundingan untuk  membahas  lebih  lanjut  terkait dengan penyerahan yang akan dilakukan.
c. Merencanakan  waktu  dan  tempat  untuk dilakukan penyerahan di bawah pengawasan.
d. Pelaksanaan teknik penyerahan di bawah pengawasan.
Pelaksanaan  Pasal  75  Huruf  J  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  terkait  teknik  pembelian  terselubung dan  penyerahan  di  bawah  pengawasan  yang dilakukan  di  Polres  Buleleng  tidak  dapat dilakukan secara maksimal karena lebih beresiko untuk  tidak  berhasil.  Ketidakberhasilan  tersebut tentunya  disebabkan  karena  dalam  pelaksanaan teknik  tersebut  terdapat  beberapa  kendala- kendala  yang  dihadapi  penyidik  narkoba  Polres Buleleng.  untuk  mengungkap  kasus  narkotika yang  terjadi  di  Buleleng,  terdapat  teknik  lain yang  bisa  digunakan  dengan  pertimbangan keberhasilan penyidikan. Teknik yang dimaksud yaitu observasi, dan surveillance (pembuntutan). 1. Teknik Observasi
Pelaksanaan dengan menggunakan teknik  observasi  dalam  kasus  narkotika yang  dilakukan  di  Polres  Buleleng dengan cara penyidik melakukan peninjauan  atau  mengamati  terhadap tempat yang digunakan untuk melakukan  transaksi jual beli narkotika, yang  bertujuan  untuk  mengetahui  hal- hal yang biasa ataupun yang tidak biasa, dalam  hal  pengamatan  yang  telah dilakukan  oleh  penyidik  kemudian dicacat  sehingga  hasil  dari  observasi tersebut dituangkan dalam suatu laporan.
2. Teknik Surveillance (Pembuntutan) Penggunaan teknik surveillance (pembuntutan) dilakukan terhadap orang,  tempat,  objek,  kendaraan  yang dilakukan secara
terus-menerus, berselang, dan rahasia untuk mendapatkan  informasi  kegiatan  yang dilakukan  oleh  target  operasi.  Informasi yang didapat dalam melakukan pembuntutan  ( surveillance )  digunakan untuk  mengidentifikasi  kurir,  sumber, dan penerima dari Narkotika.
Penggunaan  teknik  penyidikan  dengan cara  observasi  dan  pembuntutan  lebih dapat digunakan bisa digunakan dengan pertimbangan  keberhasilan  penyidikan, dibandingkan  dengan  teknik  penyidikan pembelian  terselubung  dan  penyerahan di bawah pengawasan.
81
Kendala Yang Dihadapi  Pihak  Polres Buleleng Dalam Pelaksanaan Teknik
Penyidikan  Terkait  Pembelian  Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam serangkaian  sebelum  dan  sampai  dilakukannya teknik  penyidikan  pembelian  terselubung  dan penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan oleh penyidik narkoba Polres Buleleng  masih  mengalami  berbagai  jenis kendala yang dihadapi terkait penggunaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan  di  bawah  pengawasan.  Hasil wawancara  dengan  Bapak  Ipda  Choiril  Aman Soleh  selaku  Kanit  I  penyidikan,  terdapat kendala internal dan eksternal.
Kendala-kendal internal sebagai berikut : 1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan  saat  melakukan  penyidikan oleh  penyidik  Satuan  Reserse  Narkoba Polres  Buleleng  masih  menjadi  kendala yaitu  dalam  hal  penyadapan.  Tanpa adanya alat tersebut, akan memperlambat  kecepatan  dan  ketelitian penyidik  dalam  mengumpulkan  bukti- bukti  mengenai  suatu  tindak  pidana narkotika.
2. Pendanaan Penyidikan  dengan  teknik  pembelian terselubung  dan  penyerahan  di  bawah pengawasan  membutuhkan  pendanaan yang  besar,  karena  pendanaan  tersebut meliputi  biaya  transportasi,  teknik pembelian terselubung,  dan  biaya  untuk membeli alat untuk penyadapan.
Kendala-kendala eksternal sebagai berikut :
1. Informan
informan diperlukan sebagai orang yang dapat dimintai atau memberikan
penjelasan  detail  dan  akurat  yang menyangkut  apa,  siapa,  dimana,  kapan, bagaimana  dan  mengapa.  Informan dalam mengungkap tindak pidana
narkotika  merupakan  hal  yang  sangat penting, jangan sampai informan tersebut menyesatkan proses penyidikan yang dilakukan.
2. Lokasi  pembelian  terselubung  dan penyerahan di bawah pengawasan Penyidik harus menentukan dan mencari lokasi  yang  memungkinkan  seperti menghindari  tempat  yang  terlalu  ramai dan terbuka untuk dilakukannya pengawasan  terhadap  tersangka  untuk dilakukannya  pembelian  terselubung dan  penyerahan  di  bawah  pengawasan. itu  penentuan  lokasi  menjadi  kendala dalam  melakukan penyidikan ini karena tidak banyak tempat yang dapat digunakan  untuk  melakukan  teknik penyidikan  tersebut.  Pengamanan  harus dilakukan  terlebih  dahulu  oleh  penyidik agar  penduduk  sekitar  yang  berada  di lokasi  tersebut  tidak  ikut  terlibat  dalam kasus tindak pidana narkotika tidak ikut terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana narkotika.
Kendala  internal  dan  eksternal  yang  telah dijelaskan diatas menyebabkan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan tidak dapat berjalan secara maksimal,  dan  diperlukan  adanya  upaya  lebih lanjut  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang dihadapi.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  penyidik untuk mengatasi kendala internal sebagai berikut :
1. Upaya  untuk  mengatasi  kekurangan peralatan yang diperlukan
Mengoptimalkan  kinerja  yaitu  dengan memaksimalkan  sumber  daya  manusia,
penyidik mengupayakan melalui peningkatan  kegiatan-kegiatan  pelatihan penyidikan.  sehingga  proses  penyidikan dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Upaya untuk mengatasi pendanaan
Mengajukan rencana penambahan jumlah  anggaran  untuk  melakukan teknik penyidikan
pembelian terselubung  dan  penyerahan  di  bawah pengawasan  dengan  harapan  dapat ditindaklanjuti oleh bagian operasional.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  penyidik untuk  mengatasi  kendal  eksternal  sebagai berikut :
1. Upaya untuk mendapatkan informan
82
Mengumpulkan informan dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah  tertangkap  karena  telah  biasa  dan akrab  dengan  pengguna  atau  jaringan narkotika.
2. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian  terselubung  dan  penyerahan di bawah pengawasan a. Lokasi harus memungkinkan dengan  menghindari  tempat  yang ramai  dan  terbuka.  Menghindari tempat  terbuka  dan  ramai  adalah tempat-tempat  yang  jarang  dilalui oleh  orang-orang,  tertutup,  dan jauh dari arus kendaraan, sehingga aman  untuk  dilakukannya  teknik penyidikan  tersebut  serta  tidak membahayakan  orang-orang  yang terlibat dalam operasi penyidikan. b. Lokasi harus dilakukan pengamanan  terlebih  dahulu  yaitu dengan terlebih dahulu mengamankan  penduduk  yang berada  di  sekitar  lokasi  sehingga tidak  terlibat  dalam  pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.
Upaya  yang  sudah  dijelaskan  diatas merupakan  cara  yang  dapat  digunakan  untuk mengatasi kendala-kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh penyidik dalam hal pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan  diatas  maka  didapatkan  simpulan sebagai berikut :
1. Implementasi Pasal 75 Huruf J Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  terkait  teknik  penyidikan pembelian  terselubung  dan  penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng,  dalam  teknik  penyidikan  ini tidak  sepenuhnya  berhasil dibandingkan teknik penyidikan biasa seperti
pembuntutan,  dan  observasi,  karena
penggunaan teknik pembelian
terselubung  penyidik  bertindak  sebagai pembeli  dan  memerlukan  modal  yang besar  dalam  melakukan  teknik  tersebut, sementara  untuk  teknik  penyerahan  di bawah  pengawasan,  penyidik  bertindak menjadi  penjual,  bertindaknya  penyidik sebagai penjual tentunya harus masuk ke dalam  jaringan  narkotika  sehingga pembeli  yang  sudah  menjadi  target operasi dapat ditangkap.
2. Kendala  yang  dihadapi  pihak  Polres Buleleng  dalam  melaksanakan  teknik penyidikan  pembelian  terselubung  dan penyerahan di bawah pengawasan sebagai berikut :
1. Kurangnya peralatan yang
digunakan.
2. Terbatasnya pendanaan.
3. Kendala mendapatkan informan.
4. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Upaya  yang  dilakukan  pihak  Polres  Buleleng dalam  meminimalisir  kendala  yang  dihadapi yaitu :
1. Mengoptimalkan kinerja melalui peningkatan  kegiatan-kegiatan  pelatihan penyidikan  dalam  mengungkap  kasus tindak pidana narkotika.
2. Mengajukan  rencana  pembahan  jumlah anggaran untuk melakukan teknik penyidikan  pembelian  terselubung  dan penyerahan di bawah pengawasan.
3. Mengumpulkan informan dengan
menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap.
4. Lokasi  harus  memungkinkan  dengan menghindari  tempat  yang  ramai  dan terbuka.

## SARAN
1. Kepada  pihak  penyidik  Satuan  Reserse Narkoba Polres Buleleng perlu
meningkatkan  kinerja  sumber  daya manusia  agar  penanganan  terhadap tindak  pidana  narkotika  dapat  berjalan dengan baik.
83
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
2. Terkait  kendala  yang  dihadapi  oleh pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng perlu melengkapi
perlengkapan  yang  mendukung  teknik- teknik dalam mengungkap tindak pidana narkotika  dan  penambahan  jumlah anggaran agar pelaksanaan teknik penyidikan  pembelian  terselubung  dan penyerahan  di  bawah  pengawasan  di Polres  Buleleng  dapat  berjalan  dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali,  Ahmad  dan  Wiwie  Heryani.  2012.
Menjelajah  Kajian  Empiris  Terhadap Hukum .,  Jakarta:  Kencana Prenada  Media Group.
Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum Edisi I. Jakarta: Sinar Grafika. Diantha,  I  Made  Pasek,  2016. Metodelogi
Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi  Teori  Hukum. Jakarta  :  PT.
Kharisma Putra Utama.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum.
Bandung: Alfabeta. Iskandar,  Anang.  2019. Penegakan  Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna  Dan  Pecandu. Jakarta:  PT
Gramedia.
Syamsuddin,  Aziz.  2016. Tindak  Pidana Khusus. Jakarta : Sinar Grafika.
Waluyo,  Bambang,  2008. Penelitian  Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

## Artikel Dalam Jurnal
Hasibuan,
Abd Aziz. “ Narkoba dan Penanggulangannya”. Jurnal Ilmiah Bidang  Pendidikan.  Vol.  11  No.  1,  Juni
2017. Prawiradana,  I.  B.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Windari,  R.  A.  (2020).  Peran  Kepolisian Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap
Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3),.
Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  “Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten Buleleng”. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3),.
Santi, Swendile F, “Teknik  Penyidikan Penyerahan  Yang  Di  Awasi  Dan  Teknik
Pembelian  Terselubung  Undang-Undang Narkotika  Dan  Psikotropika“. Jurnal Lex Crimen  Volume  I  No.1,  Januari-Maret 2012. Wahyuningrum, Gita Prasasty Tresna, “Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana
Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh  Anak Dibawah  Umur  Di  Kota  Batu”. Jurnal Ilmiah  Ilmu  Hukum,  Volume  26  No.  9, Agustus 2020.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M.,
Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019). Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  (Studi  Putusan Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Saputra,  I.  G.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,
Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Curanmor  yang  dilakukan  Oleh  Anak  di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara
Nomor:
B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
84
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (3), 71-80.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019). Sistem  Pembinaan  Terhadap  Narapida Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas
Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (1), 330-339.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian  Yuridis
Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (2), 191-200. Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan
Anakdalam  Fenomena  Balapan  Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43. Intaran,  G.  R.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penegakan
Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (1), 1-10.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kepolisian Republik Indonesia, Petunjuk Lapangan  No  Pol.  JUKLAP/69/II/1993 Tentang  Taktik  dan  Teknik  Pembelian Narkotika dan Psikotropika. Petunjuk Lapangan No. Pol Junklap/04/VIII/1983,  Taktik  dan Teknik
pembelian Narkotika dan Psikotropika.
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  (  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  143, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5062).