PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BKM PLOSO MAJU SEJAHTERA

## KOTA SURABAYA
Nur Handayani 1* , Susanti 2
1 STIESIA Surabaya, 2 STIESIA Surabaya nurhandayani@stiesia.ac.id 1 , susanti@stiesia.ac.id 2
Abstrak: BKM (Badan keswadayaan Masyarakat) merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk  paguyuban  dengan  kedudukan  sebagai  pimpinan  kolektif  ditingkat  desa/kelurahan. Peran  BKM  sebagai  lembaga  masyarakat  yaitu  menyalurkan  program-program  pembangunan sosial  atau  pemberdayaan  masyarakarat  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dengan pendekatan  partisipatif.  BKM  secara  khusus  ditujukan  untuk  penanggulangan  kemiskinan,  dan secara  umum  ditujukan  untuk  pembangunan  masyarakat  kelurahan.  BKM  memiliki  potensi terhadap  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat,  karena  BKM  secara  tidak  langsung merupakan  manifestasi  dari  masyarakat  itu  sendiri  sehingga  lebih  memahami  permasalahan sosial  di  masyarakat  sekitarnya.  Hasil  survey  lapangan  yang  diperoleh  adalah  Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BKM PLOSO MAJU BERSAMA kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari kota Surabaya disusun berdasarkan Nilai Historis untuk pos  piutang,  aset  tetap  serta  pendapatan  dan  beban.  Terdapat  adanya  salah  catat  dan  salah jumlah.  Permasalahan  sumber  daya  manusia  yang  ada  belum  memadai dari  sisi  kuantitas  dan kompetensinya. Selain itu, pengurus yang bertugas juga belum semuanya aktif menjalankan tugas pokok  dan  fungsinya.  Sebaiknya  BKM  PLOSO  MAJU  BERSAMA  mengoptimalkan  fungsi sumberdaya manusia.
Kata Kunci: BKM, Laporan  Keuangan ,  Sumber Daya Manusia, Optimalisasi Kesekretariatan

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  yang  terjadi  pada  suatu  daerah  akan  menyebabkan  suatu  kondisi  dimana penduduknya  mengalami  keterbatasan  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan,  sandang,  dan papan.  Kemiskinan  juga  menyebabkan  kesulitan  dalam  memperoleh  pendidikan  yang berkualitas, pembiayaan kesehatan karena minimnya pendapatan  yang diperoleh. P emerintah berupaya  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  menanggulangi  kemiskinan  dengan membentuk  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP).  P2KP  merupakan program  memberdayakan  masyarakat  miskin  melalui  usaha  bersama  masyarakat  dengan melibatkan  pemerintah  setempat  dan  pihak  swasta  secara  madiri  dan  berkelanjutan.  Untuk menangani  program  tersebut,  ditingkat  kelurahan  dibentuk  kelembagaan  masyrakat  yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Fungsi BKM untuk membantu masyrakat miskin dalam menghadapi masalah kemiskinan melalui  program  pemberdayaan  dari  pemerintah,  agar  mereka  mampu  melakukan  aktifitas untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  BKM  merupakan  suatu  lembaga  masyarakat  yang
berbentuk paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat desa/kelurahan. Peran BKM sebagai lembaga masyarakat yaitu menyalurkan program-program pembangunan sosial  atau  pemberdayaan  masyarakarat  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dengan pendekatan partisipatif.
BKM  secara  khusus  ditujukan  untuk  penanggulangan  kemiskinan,  dan  secara  umum ditujukan  untuk  pembangunan  masyarakat  kelurahan.  BKM  memiliki  potensi  terhadap pembangunan  kesejahteraan  masyarakat,  karena  BKM  secara  tidak  langsung  merupakan manifestasi  dari  masyarakat  itu  sendiri  sehingga  lebih  memahami  permasalahan  sosial  di masyarakat  sekitarnya.  Dengan  adanya  BKM  sebagai  lembaga  masyarakat,  sebagai  pihak penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan, diharapkan mampu membangun modal sosial dalam suatu masyarakat agar setiap program bantuan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain  itu  BKM  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat diharapkan  mampu  merangkul  serta  mengayomi  masyarakat  dalam  memecahkan  setiap permasalahannya.  Untuk  membantu  melaksanakan  tugasnya,  BKM  sendiri  membentuk  Tim pelaksana  untuk  membantu  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan,  yakni  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM). BKM juga diwajibkan untuk  membuat laporan keuangan atas kegiatan yan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Dana yang diterima oleh BKM menuntut BKM harus  siap  dan  mampu  mengelola  keuangan  berdasarkan  prinsip  transparan,  akuntabel, partisipasif, efisiensi (Dewanti, 2015; Kartika, 2012) sebagai perwujudan akuntabilitas kepada negara dan publik.
Praktek yang ada dilapangan sehubungan dengan bantuan pinjaman bergulir yang dikelola BKM adalah kurangnya rasa tanggungjawab masyarakat untuk mengembalikan pinjaman (Wira dan Gustati, 2014). Persepsi yang ada dimasyarakat pinjaman dana yang diterima merupakan subsidi pemerintah. Adanya pinjaman bergulir yang macet tidak terlepas dari tanggung jawab BKM dan UPK dalam pengelolaan dan pengawasan dana bergulir. Ini membuktikan rendahnya tanggungjawab BKM dan UPK sebagai pengelola dan pengawas.
Pinjaman  bergulir  yang  macet  merupakan  tanggung  jawab  BKM  dan  UPK  dalam pengelolaan  dan  pengawasan  dana  bergulir.  Banyaknya  pinjaman  yang  macet  membuktikan rendahnya  tanggungjawab  BKM  dan  UPK  sebagai  pengelola  dan  pengawas.  Hal  ini  akan berdampak  pada  peyampaian  laporan  keuangan  secara  tepat  waktu  menjadi  tidak  tercapai. Banyak BKM dan UPK yang berhadapan dengan kendala pinjaman macet seperti terjadi di 12 (Dua belas) kelurahan di Palembang (Welly, 2016; Yusrianti, 2011), Malang dengan 134 BKM (Yuliati, Sudarma, & Kamayanti, 2012), Sumatera Barat (Wira & Gustati, 2014), Samarinda (Ngumar, 2012).
Nafidah dan Anisa (2017) menemukan adanya beberapa kendala teknis  yang ada di desa untuk  mewujudkan  akuntabilitasnya  seperti  terjadinya  keterlambatan  pencairan  anggaran, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta  adanya  pemahaman  yang  tidak  sama  antara  desa  dengan  pemerintah  daerah  terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran. Diansari (2016) mengatakan bahwa terdapat kendala akuntabilitas pada BKM yang disebabkan oleh terbatasnya kualifikasi aparatur perangkat desa, tata kelola keuangan yang lembah dan pengawasan yang terbatas.
Ngumar  dan  Fidiana  (2018)  mengemukakan  bahwa  kompetensi  pengurus  dan  pengelola KSM  bahkan  UPK  secara  umum  masih  rendah.  Para  pengurus  bisanya  dipilih  berdasarkan
statusnya sebagai tokoh masyarakat, bukan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan peran dan latar  belakang  pendidikan.  Hal  ini  menjadi  penyebab  ketiadaan  dan  keterlambatan  dalam pelaporan keuangan yang merupakan masalah umum dan klasik karena mereka awam terhadap proses akuntansi.
Berdasarkan  observasi  dilapangan,  BKM  Ploso  Maju  Bersama  yang  beralamatkan  di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya sebagai salah satu Badan Pimpinan Kolektif  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang  masih  mengalami  kendala  dalam pengelolaan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk  perwujudan  akuntabilitas keuangan. BKM Ploso Maju Bersama didirikan masyarakat secara musyawarah, yang bergerak dibidang fisik/lingkungan, sosial dan ekonomi produktif. Kegiatan ekonomi produktif dengan memberi  kredit  lunak  dengan  bunga  1,5%  per  bulan  dengan  sistem  tanggung  renteng. Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  dibentuk  oleh  masyarakat  sendiri  untuk  bisa melakukan kegiatan lingkungan, sosial, dan melakukan simpan pinjam dan mengajukan kredit usaha di BKM. Dana awal yang diperoleh dari pemerintah digunakan sebagai modal awal yang selanjutnya dikelola oleh manajemen sebagai pengurus BKM.
Tujuan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  yaitu  membantu  dan  mendampingi dalam  menyelesaikan  pengelolaan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertangungjawaban  keuangan  yang  harus  dilakukan  oleh  pengurus,  pengelola  dan  pengawas BKM.
Berdasarkan  temuan  audit  Tahun  2018  permasalahan  yang  dihadapi  BKM  Ploso  Maju bersama  dalam  hal  manajemen  kas,  tidak  tertib  administrasi,  belum  sepenuhnya  melakukan prosedur  akuntansi  dan  menyusun  laporan  keuangan  yang  tidak  tepat  waktu.  Sehubungan dengan adanya kewajiban dari BKM untuk melakukan pertanggungajwaban pengelolaan  dan penyusunan laporan keuangan kepada publik secara transparan dan akuntabel maka diharapkan BKM  Ploso  Maju  Bersama  dapat  melakukan  pengelolaan  keuangan  dalam  hal  ini  pinjaman bergulir sehingga perlu adanya pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan kepada publik.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Bentuk  Pengabdian  Masyarakat  dalam  pendampingan  penyusunan  laporan  Keuangan  BKM Ploso Maju Sejahtera Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya menggunakan metode survey lapangan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam survey lapangan yaitu:
Tim berdisusi dengan pengurus dan Pengarah BKM (RW), untuk mengetahui permasalahan utama
Tim  mengidentifikasi  permasalahan yang  ditemukan  dan  mengajukan alternatif pemecahan masalah
Tim melaksanakan pemecahan masalah

## Gambar 1. Tahapan Metode Pelaksanaan
Tujuan  dari  survei  lapangan  yaitu  untuk  mencari  informasi  data  yang  berkaitan  dengan pertanyaan  sehingga  dapat  mengungkap  fenomena  yang  ada  secara  faktual  dan  terperinci. Sumberdata  dan  informasi  utamanya  diperoleh  dari  informan  melalui  wawancara  terstruktur dan mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah : Bpk Maryadi yang menjadi Ketua BKM Ploso Maju Sejahtera.

## 3. HASIL dan PEMBAHASAN
Pada sub bab ini, ada dua bagian yang akan dideskripsikan oleh tim yaitu hasil survey lapangan di  bagian pertamanya   dan pembahasannya dibagian kedua. Hasil berisi  tentang kondisi  dan permasalahan yang ada di BKM Ploso Maju Sejahtera.

## 3.1. HASIL
Pada tahap pertama survey lapangan, hasil diskusi tim dengan ketua BKM dan Pengarah BKM (RW) untuk mengidentifikasi permasalahan utama diperoleh data sebagai berikut:
I. Proses Akuntansi
a. Masih terdapat kesalahan dalam melakukan pencatatan pembukuan. Hal ini terlihat pada masih  ada pencatatan  yang salah posting  dan kesalahan dalam  melakukan penjumlahan. yang disertai bukti-bukti pendukung.
b. Buku  kolektibilitasnya  belum  dijalankan  dan  dicatat  untuk  masing-masing  kelompok, sehingga proses penyusunan laporan keuangannya membutuhkan waktu yang lebih lama.
c. Manajemen kas belum dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat pada adanya uang tunai lebih dari Rp 1.500.000 lebih dari 2 hari kerja pada UPK dan Sekretariat
II. Kegiatan Operasional
a. Kegiatan operasional BKM berjalan dengan baik. Hanya saja pada tahun 2019 ditemukan pinjaman  kolektif  sebesar  Rp  51.000.000  yang  belum  bisa  dipertanggungjawabkan dikarenakan  ketua  kelompok  meninggal  dunia  dan  tidak  ada  data  tercatat  (pembukuan), sehingga pengurus kesulitan untuk menelusurinya.
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam kepengurusannya, sehingga manajemen tertentu merangkap tugas.
Identifikasi  permasalahan  awal  yang  diperoleh  tim  di  atas,  ada  dua  hal  yaitu:  proses akuntansi  dan  kegiatan  operasional  BKM  Ploso  Sejahtera.  Ada  3  permasalahan  utama dalam  proses  akuntansi  BKM  Ploso  Maju  Sejahtera  dan  2  permasalahan  utama  dalam kegiatan  operasional  BKM.Adapun  foto  kegiatan  dalam  identifikasi  permasalahan  awal adalah sebagai berikut.

## Gambar 2. Wawancara dengan Ketua dan pengarah BKM Ploso Maju Sejahtera
Sumber: Data Internal Tim
Selanjutnya setelah permasalahan utama ditemukan tim melakukan kunjungan ke kantor pengurus  BKM  Ploso  Maju  Bersama  di  Jalan  Bogen  No.4  Tambak  Sari  Surabaya.  Tim melakukan penelusuran data keuangan ( cash flow ) yang dimiliki oleh BKM. Kegiatan di atas didokumentasikan seperti terlihat pada gambar 3 di bawah ini:
Gambar 3. Penelusuran dan pengambilan data cash flow dengan Ketua BKM Ploso Maju Bersama
Sumber: Data Internal Tim
Data yang diperoleh tim adalah sebagai berikut:
a. Data aliran kas masuk dan kas keluar dicatat per bulan. Laporan aliran kas masuk dan kas keluar terakhir yang dibuat oleh pengurus BKM pada periode April 2019.
b. Adanya  pengeluaran  BOP  yang  digabungkan  dengan  pengeluaran  UPK.  Adapun Komposisi  pengeluaran  yang  selama  ini  dipraktikkan  BKM  adalah:  untuk  UPK  sebesar 50%, untuk kegiatan sosial 25 % dan untuk infrastruktur 25%.
c. UPK yang ada dibawah payungnya BKM Loso Maju Bersama sebanyak 37 UPK dan setiap UPK beranggotakan 5 orang.
d. Kegiatan UPK yang aktif dilaksanakan adalah kegiatan pinjaman bergulir

## 3.2 PEMBAHASAN
Selanjutnya,  setelah  tim  menemukan  permasalahan  utama  kemudian  dilakukan  pembahasan dan dicarikan solusi pemecahannya. Secara umum, Proses akuntansi berjalan lancar sehingga memudahkan proses audit. Indikator lancarnya proses akuntansi antara lain tersedianya laporan keuangan UPK dan Kesekretariatan. Demikian halnya dengan aktivitas BKM PLOSO MAJU BERSAMA  juga  mematuhi  regulasi  yang  berlaku  dan  berusaha  konsisten  sesuai  dengan maksud, tujuan dan kegiatan BKM yang tercantum dalam Akte Pendirian BKM.
Adapun solusi pemecahan masalah yang diusulkan oleh tim adalah sebagai berikut:

## I. Proses akuntansi
a. Proses  akuntansi  yang  ada  pada  BKM  telah  dilakukan  dengan  melakukan  pencatatan pembukuan  berupa  pembukuan  kas  masuk  dan  kas  keluar  yang  ada  pada  UPK  dan Sekretariat. Proses pencatatan khususnya kegiatan UPK masih sering terjadi kesalahan. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesalahan dalam memasukan jumlah nominal, kesalahan dalam mencatat  penerimaan  maupun  pengeluaan  kas,  kesalahan  dalam  melakukan  penjumlahan dan  adanya  transaksi  yang  belum  dicatat.  Berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut  maka pengurus BKM harus memikirkan tentang kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di BKM PLOSO MAJU BERSAMA yang belum memadai. Dampak lainnya yang timbul  dari  kondisi  tersebut  menyebabkan  terjadinya  perangkapan  tugas dalam melaksanakan pencatatan pembukuan dan fungsi kasir .
b. UPK  belum  melakukan  pencatatan  pada  buku  kolektibilitas  sehingga  UPK  belum  dapat mencadangkan  kerugian  piutang  sebaiknya  pengurus  BKM  melakukan  monitoring  dan evaluasi  secara  kontinyu  dan  periodik  untuk  masing-masing  UPK  berkaitan  dengan pencatatan  buku  kolektibilitas.  Dengan  demikian  akan  memudahkan  pengurus  dalam penelusuran data keuangan.
c. Masih terdapat uang kas tunai dengan jumlah lebih dari Rp 1.500.000 yang lebih dari 2 hari kerja tidak disetor ke Bank. Hal ini terjadi pada UPK maupun pada Sekretariat. Seharusnya UPK maupun Sekretariat tidak menyimpan uang  kas  yang melebihi jumlah tersebut  lebih dari  2  hari.  Uang  kas  tersebut  harus  disetorkan  ke  Bank  dalam  waktu  1x24  jam,  untuk meghindari adanya kehilangan atau penyalahgunaan uang kas.
d. BKM PLOSO MAJU SEJAHTERA menerapkan dan mematuhi Kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BKM disusun berdasarkan Nilai Historis antara lain sebagai berikut:
1. Piutang Usaha
Kredit  yang  diberikan  untuk  kegiatan  pengembangan  usaha  KSM  harus  dilunasi  dalam waktu  10  bulan.  Angsuran  pokok  dibayar  berdasarkan  kesepakatan  dengan  jasa/bunga dibayarkan setiap bulan hingga berakhirnya jangka waktu pinjaman.

## 2. Aset Tetap
Aset  tetap dibayarkan sebesar Harga Perolehan dikurangi  dengan Akumulasi  Penyusutan, semua  pengorbana  yang  berhubungan  dengan  perolehan  Aset  Tetap  dan  perbaikan  dalam jumlah  besar  dikapitalisasi,  penyusutan    dilakukan  dengan  Metode  Garis  Lurus  ( Straight Line Methode ) berdasarkan taksiran isi manfaat mulai dari laporan ini diterbitkan data atas Aset Tetap yang dimiliki sebelum di susutkan.
3. Pendapatan dan Beban
Pengakuan pendapatan berdasarkan Cash Basis meliputi:
- Pendapatan bunga dari KSM diakui pada saat bayar.
- Beban Operasional dicatat pada pos yang seharusnya (Buku Biaya dan Pendapatan).
e. Berikut  ini  laporan  keuangan  BKM  Ploso  Maju  Bersama  yang  terdiri  dari  Neraca  per  31 Desember  2019  dan  Laporan  Laba  Rugi  untuk  periode  yang  berakhir  pada  tanggal  31 Desember 2019

## Tabel 1. NERACA- BKM PLOSO MAJU BERSAMA
Per 31 Desember 2019 ASET KEWAJIBAN DAN EKUITAS Aset Lancar Kewajiban Kas dan Setara Kas Utang kpd  Pihak Ketiga - Kas UPK 46.892.942   Dana Tanggung Renteng 56.733.179 Kas Kesekreariatan 20.525.334   Dana BOP 20.525.334 Bank Jatim (UPK) 398.460   Dana Alokasi Laba UPK 20.231.835 Bank Jatim - Jumlah Kewajiban 97.490.348 Bank Simpeda - Titipan Dana di BKM - Bank Jatim (Kesekretariatan) - Ekuitas Piutang Modal awal P2KP 1.161.803.507 Piutang KSM 1.271.545.150   Pemupukan Modal (955.898.283) Piutang ex UPP 1 155.437.000   Laba tahun lalu 40.463.669 Piutang Lain-lain -   Laba tahun berjalan 49.955.000 Cadangan Kerugian Piutang (1.100.984.645) Jumlah Ekuitas 296.323.893 Jumlah Aset Lancar 393.814.241 Aset Tetap Inventaris Kantor 25.156.675 Akumulasi Penyusutan (25.156.675) Total Aset 393.814.241  Total Kewajiban dan Ekuitas 393.814.241 Sumber: Data Internal BKM Tabel 2. LAPORAN LABA RUGI-BKM PLOSO MAJU BERSAMA

## Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
PENDAPATAN Bunga Pinjaman KSM Rp 70.375.000 Pendapatan Lain Kredit Rp   5.380.000 Pendapatan Lain Non Operasional Rp                 -
Pendapatan Bunga Bank
Rp                 -
Total Pendapatan Rp 75.755.000 BIAYA-BIAYA BOP ke Sekretaris Rp 14.000.000 Biaya Transport Rp                 - Biaya Rapat Rp                 - Biaya Resiko Pinjaman Rp                 - Biaya Penyusutan Rp                 - Biaya Lain Operasional Rp                 - Biaya Non Operasional Rp  11.800.000 Total Biaya Rp 25.800.000 LABA Rp 48.955.000

## Sumber: Data Internal BKM

## II. Kegiatan Operasional
a. Ketiadaan pencatatan di UPK berdampak terhadap adanya permasalahan pada tahun 2019 pinjaman  kolektif  sebesar  Rp  51.000.000  yang  belum  bisa  dipertanggungjawabkan dikarenakan  ketua  kelompok  meninggal  dunia  dan  tidak  ada  data  tercatat  (pembukuan), sehingga  pengurus  kesulitan  untuk  menelusurinya.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  pengurus melakukan  pengendalian  internal  dengan  cara  membuat  SOP  (Standar  Operasional Prosedur)  pemberian  pinjaman.  Seperti  contohnya: form isian  pinjaman  yang  berisi  data peminjam, jumlah pinjaman dan  harus diotorisasi sebagai bentuk persetujuan dari pengurus BKM.
b. Kompetensi  sumberdaya  manusia  harus  ditingkatkan  dengan  melakukan  pelatihan  dan pembinaan serta pendampingan.
c. Peningkatan  kompetensi  sumber  daya  ini  tidak  hanya  sumber  daya  di  UPK  tetapi  juga dibagian keuangan dan manajemen (pengurusnya). Hal tersebut dikarenakan pengurus yang bertugas juga belum semuanya aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun  dokumentasi  untuk  memberikan  solusi  permasalahan  dan  pendampingan  dalam penyusunan laporan keuangan BKM Ploso Maju Bersama yang dilakukan oleh Tim ada pada gambar 4 berikut ini:
Gambar 4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuanga BKM Ploso Maju Sejahtera Sumber Data: Internal

## 4. UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan  mengucap  syukur  Alhamdulillah  laporan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  BKM Ploso Maju Bersama ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini khususnya kepada:
1. Ketua  STIESIA  Surabaya  yang  telah  memberikan  dukungan  kebijakan,  dan  pengarahan dalam menyusun laporan kegiatan ini
2. LP2M STIESIA Surabaya yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini
3. Pengurus  BKM  Ploso  Maju  Bersama  kalurahan  Ploso,  Kecamatan  Tambak  Sari,  Kota Surabaya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dan semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini

## 5. KESIMPULAN
Secara umum aktivitas BKM Ploso Maju Bersama yang dijalankan berusaha sesuai dengan akte pendirian  BKM  perihal  maksud,  tujuan  dan  kegiatan  BKM.  Demikian  halnya  dengan pengendalian  internal,  penerapan  prosedur  telah  berjalan  dengan  cukup  baik,  karena    ada pengawasan  terhadap  operasional  BKM.  Kondisi  tersebut  berdampak  tarhadap  kelancaran proses  akuntansi  sehingga  memudahkan  proses  audit.  Indikator  lancarnya  proses  akuntansi antara lain terdapatnya laporan keuangan UPK dan Kesekretariatan  yang disertai bukti-bukti pendukung lengkap. Permasalahan utama yang ada terjadi pada proses akuntansi dan kegiatan operasional. Solusi atau alternatif pemecahan masalah yang diberikan dalam proses akuntansi adalah:
a. Pencatatan traksaksi keuangan harus cermat dan hati-hati agar tidak terjadi salah catat yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan.
b. UPK sebaiknya tidak menyimpan uang kas tunai diatas Rp 1.500.000 lebih dari 2x24 jam batas penyimpanan 1x24  jam.
c. UPK  sebaiknya  dapat  membuat  buku  kolektabilitas,  agar  pembukuan  UPK  dapat mencadangkan kerugian piutang.
Solusi atau alternatif pemecahan masalah yang diberikan dalam kegiatan operasional adalah:
a. Pada saat pengajuan proposal pinjaman sebaiknya dapat ditunjukkan buktinya, karena pada saat pinjaman dapat mendukung pembuktian pinjaman.
b. Pengendalian  internal  dalam  pemberian  pinjaman  harus  dibuatkan  SOP  (Standar Operasional Prosedur) untuk memperkecil resiko terjadinya pinjaman yang tidak tertagih.
c. Manajemen/pengurus sebaiknya segera menindaklajuti temuan dari auditor.
d. Keterbatasan  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  BKM  Ploso  Maju  Bersama  dari  sisi jumlah  dan kompetensinya sehingga memicu terjadinya salah  catat dan salah  saji dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Sementara  itu  pengurus  juga  belum  menjalankan  tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pembinaan serta  pendampingan  yang  dilakukan  secara  berkala  dan  kontinyu  baik  ditingkat  UPK maupun pengurus/manajemennya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dewanti, E.D.W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Skripsi . Universitas Jember.
Diansari, R.E. (2016). Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Metode Logic Model. Jurnal Akmenika Vol. 13 No. 1.
Kartika, R.S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja , Vol. 4 No. 3, pp. 179 – 188.
Nafidah,  L.N,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntabilitas Vol. 10 N0. 2.
Ngumar,  S.  (2012)  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Keswadayaan  Masyarakat (BKM)  Kelurahan  Penerima  Bantuan  PNPM-Mandiri  Perkotaan  Samarinda. Jurnal Eksis , Vol. 8 No. 2, pp. 2168-2357.
Ngumar, S & Fidiana. (2018). Realitas Akuntabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kota Batu . Jurnal  Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 6 No. 2, , 151-161.
Welly.  (2016).  Efektifitas  Penyelenggaran  Dan  Pengelolaan  Dana  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perkotaan  di  Kecamatan  Ilir  Timur  II Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini , Vol. 7 No. 2, pp. 16-22.
Wira.  V  &  Gustati.  (2014).  Optimalisasi  Dana  Bergulir  dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan Vol. 1 No. 2 hal 144-150.
Yuliati,  Sudarma,  M.  &  Kamayanti,  A.  (2015).  Menyibak  Penyebab  Keterlambatan Penyelesaian  Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  pada  BKM  Bunu  Rejo  Kota  Malang). Jurnal InFestasi, Vol. 11 No. 2, pp. 230-239.
Yusrianti,  H.  (2011).  Efektivitas  Penyaluran  dan  Monitoring  Pinjaman  Bergulir  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perkotaan  di  Kota  Palembang. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Tahun 2011 Palembang.