## Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH) Sebagai Bentuk
Inovasi Pemerintah DKI Jakarta
(Studi tentang Pengaruh Pelayanan Terpadu Malam Hari terhadap Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kacang Jakarta Pusat)
Restu Rahmawati 1
 

## Abstrak
Kajian  ini  akan  mengkaji  tentang  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH).  PTMH  merupakan bentuk  inovasi  pemerintah  DKI  Jakarta.  Inovasi  ini  dilakukan  guna  memaksimalkan  pelayanan kepada masyarakat.  Berhasil tidaknya pelaksanaan PTMH ini salah satunya dapat dilihat dari aspek society yakni dengan melihat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari  (PTMH)  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kelurahan  Kebon  Kacang sangat puas terhadap Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH), dimana keadilan yang merata sangat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Terpadu Malam Hari PTMH. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik sudah tercermin dalam  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH).  Dengan  demikian,  inovasi  pemerintahan  daerah diperlukan  guna  menciptakan  kemandirian  wilayah,  meningkatkan  daya  saing  daerah,  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  terwujudnya  good  governance,  penguatan  kelembagaan  pemerintah daerah, dan terjaganya kearifan lokal.
Kata Kunci: inovasi; Pelayanan Terpadu Malam Hari; good  governance

## Abstract
This  study  will  examine  Evening-Integrated  Services  or  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH). PTMH  is  an  innovation  of  government  of  DKI  Jakarta.  This  innovation  is  initiated  in  order  to maximize the service to the community. Aspect of society, particulary society’s satisfaction on the implementation  of  the  Night-Integrated  Services  (PTMH),  is  used  to  measure  and  evaluate  both success  and  failure  of  this  program.  The  results  showed  that  people  in  Kebon  Kacang  are  satisfied with the Night-Integrated Services (PTMH) in which equally distributed service significantly effects on people's satisfaction in Night-Integrated Services (PTMH).Moreover, the results also showed that the principles of public service are already reflected in the Night-Integrated Services Night (PTMH). Hence, the local government’s innovation is needed to create the independence of the region, enhance regional  competitiveness,  increase  prosperity,  create  good  governance,  encourage  institutional strengthening of local government, and preserve of local wisdom.
Keywords: Innovation; Night-Integrated Services; good governance
1 Korespondensi:
Pengajar Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta Jl. Sunter Permai Raya No.1, RT.11/RW.6, Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Jkt Utara Email : restu.rahmawati@gmail.com

## Pendahuluan
Jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri yakni sebagai ibukota negara, pusat  pemerintahan,  pusat  kegiatan  ekonomi,  pusat  keuangan  dan  jasa,  gerbang  utama wisatawan  mancanegara  serta  sebagai  tempat  kedudukan  hampir  keseluruhan  perangkat pemerintahan  tingkat  nasional,  perwakilan  negara  asing,  pusat  perusahaan  multinasional. Jakarta terbagi ke dalam 5 wilayah kota administrasi dan 1 wilayah kabupaten administrasi. Kota  administrasi  Jakarta  Pusat  merupakan  bagian  dari  Provinsi  DKI  Jakarta  yang melaksanakan  kebijakan  provinsi  yang  berorientasi  pada  pelayanan  publik  sebagai  bentuk inovasi pemerintahan daerah. Berbagai upaya peningkatan pelayanan publik terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Kegiatan  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH)  merupakan  inovasi  terkait peningkatan pelayanan publik yang dibuat oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk  memberikan  berbagai  jenis  pelayanan  secara  terpadu  pada  malam  hari  mengingat kesibukan  masyarakat  pada  siang  hari.  Kegiatan  ini  dimulai  pada  Tahun  2010  dan  dalam perkembangannya,  kegiatan  ini  dinilai  efektif  dan  dibutuhkan  masyarakat,  sehingga  terbit Instruksi Gubernur Nomor 111 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari.  Tujuan  dari  Instruksi  Gubernur  tersebut  ialah  untuk  lebih  mendekatkan  lagi  fungsi- fungsi  pelayanan  ke  tengah  masyarakat.  Ada  dua  kategori  pelayanan  yang  disajikan  yakni pelayanan  administrasi  dan  pelayanan  konsultasi  dan  informasi.  Melalui  koordinasi  dengan sejumlah  sudin/kantor  pemberi  pelayanan  perizinan,  Pemerintah  Kota  Adm  Jakarta  Pusat berusaha  menjangkau  dan  memudahkan  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  namun tidak memiliki waktu senggang di pagi hingga sore hari. Kegiatan PTMH ini juga melibatkan unsur Kepolisian, Bank, Telkom, PLN.
Hal yang menarik dalam PTMH ialah pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) berupa nikah gratis bagi pasangan yang berasal dari keluarga kurang mampu yang juga dilaksanakan pada  malam  hari.  PTMH  berfungsi  sebagai  media  untuk  mengembangkan  kreativitas masyarakat melalui panggung hiburan serta sebagai media informasi terkini yang dibutuhkan masyarakat, misalnya informasi PEMILU dengan melibatkan KPU. Kemudian dalam upaya mencerdaskan  masyarakat,  dihadirkan  pula  perpustakaan  keliling.  PTMH  di  Jakarta  Pusat sudah berlangsung selama 4 tahun.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  perlu  dilihat  respon  masyarakat  terkait  pelayanan  terpadu malam hari ini sebagai bentuk evaluasi terhadap inovasi pemerintahan daerah sehingga hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  bagi  Pemerintah  Jakarta  Pusat  pada khususnya  dan  menjadi  rujukan  bagi  daerah  lainnya  di  Indonesia  pada  umumnya.  Hal  ini dikarenakan,  sejatinya  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  mengembangkan  program-
program  inovatif  yang  dapat  mendorong  terwujudnya  prinsip-prinsip  tata  kelola pemerintahan  daerah  yang  baik,  pelayanan  publik  yang  lebih  berkualitas,  meningkatkan pemberdayaan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  dan  meningkatkan  daya  saing daerah  dalam  bidang  ekonomi  dan  empat  aspek  pokok  ini  merupakan  amanat  Undang- Undang No. 32/2004.
Dengan  demikian  dalam  makalah  ini  penulis  akan  melihat  pengaruh  pelayanan terpadu  malam  hari  (PTMH)  terhadap  tingkat  kepuasan  masyarakat  Jakarta  Pusat.  Adapun permasalahan  pokok  yang  akan  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai;  1)  Adakah pengaruh  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH)  terhadap  kepuasan  masyarakat  di Kecamatan  Tanah  Abang;  2)  Seberapa  besar  pengaruh  kesederhanaan  (XI),  kejelasan  dan kepastian  (X2),  keamanan  (X3),  keterbukaan  (X4),  efisien  (X5),  ekonomis  (X6),  keadilan yang  merata  (X7),  dan  ketepatan  waktu  (X8)  terhadap  kepuasan  masyarakat  di  Kelurahan Tanah  Abang  Jakarta  Pusat;  3)  Manakah  variabel  yang  paling  signifikan  mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

## Pelayanan Publik
Pengertian  pelayanan  publik  oleh  Roth  sebagai any  service  available  to  the  public whether  provided  publicly  (as  in  museum)  or  privately  (as  in  retaurant  meal) (Gabriel, 1987:1) . Menurut Roth, pelayanan public merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan jika untuk kepentingan publik disediakan oleh pemerintah contohnya “museum” atau untuk pribadi yang menyediakan yaitu swasta, contohnya restaurant. Dengan pemahaman tersebut, lingkup  pengertian  “pelayanan  publik”  secara  formal  dirumuskan  sebagaimana  dituangkan dalam  keputusan  MENPAN  Nomor  63  Tahun  2003  sebagai  berikut  (Kementrian Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  2003:3)  :  “pelayanan  publik”  adalah  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  public  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kemudian  kembali  pada  pendapat  Roth  bahwa “Any  service” yang  diungkapkan olehnya  berkaitan  dengan  barang  dan  jasa  dalam  pelayanan.  Pelayanan  publik  yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu  dalam  bentuk  barang  jasa  kepada  masyarakat  baik  secara  individu  maupun kelompok atau organisasi.
Dalam pelayanan publik pada umumnya pemerintah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa maupun barang setengah publik. Sejalan dengan karakteristik barang diatas,
kegiatan  pelayanan  publik  dikatakan  oleh  Londsdale  &  Enyedi  sebagaimana  dikutip  Roth, sebagai “ something made available to the whole of population, and it involves things which people  can  not  provide  for  themselves,  i.e.  people  must  act  collectively (Gabriel,  1987:23). Pengertian  ini  memberikan  ciri  bahwa  setiap  orang  tidak  dapat  menyediakan  kebutuhannya sendiri melainkan harus disediakan secara berkelompok.
Penetapan sebuah layanan yang berkualitas, terdapat tiga landasan pemikiran seperti dikatakan Schedler & Felix bahwa (Schedler, Kuno, dan Felix, 2000:125):
Legitimation may be consedered to have three layers: basic legitimation is a product of social contract and refers to the state analist structures in general terms; institusional legitimation  relats  to  public  management  as  institution,  and  to  its  outward manifestations;  and  individual  legitimation  is  the  product  of  specific  contac  between management and customers.
Pemikiran  di  atas  dijelaskan  perbedaan  ketiga  dalam  penetapan  kualitas  pelayanan yang  dielaborasi  dalam  tiga  sudut  pandang.  Pertama,  pengaruh  kebijakan  pemerintah  yang melaksanakan  mandat  dari  masyarakat  untuk  melayani  (amanah).  Kedua,  kualitas  yang ditetapkan  dari  kacamata  pemerintah.  Ketiga,  penilaian  terhadap  birokrasi  yang  melakukan pelayanan dari kacamata masyarakat sebagai konsumen.
Pola-pola pelayanan publik sesuai dengan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003, adalah sebagai berikut: 1) Pola Pelayanan Fungsional; 2) Pola Terpusat  yakni pola pelayanan yang diberikan  secara  tunggal  oleh  penyelenggaraan  pelayanan  berdasarkan  pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan; 3) Pola Terpadu yakni terpadu satu atap dan terpadu satu pintu; 4) Pola Gugus Tugas yakni petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.
Sesuai  dengan  Pedoman  Tatalaksana  Pelayanan  Umum  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Menpan Nomor: 81 Tahun 1993, prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:  1)  kesederhanaan;  2)  kejelasan  dan  kepastian;  3)  keamanan;  4)  keterbukaan;  5) efisien; 6) ekonomis; 7) keadilan yang merata; 8) ketepatan waktu.

## Kepuasan
Kata  kepuasan  ( satisfactions )  berasal  dari  bahasa  latin  “statis”  (artinya  cukup  baik, memadai)  dan  “ facio ”  (melakukan  atau  membuat),  menurut  Edwin  kepuasan  merupakan perasaan  yang  diperoleh  daripada  sesuatu  tugas  sebagai  nilai  kerja  yang  selaras  dengan keperluan individu (Sufean, 2005:132).
Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari  perbedaan  antara  kinerja  yang  dirasakan  dengan  harapan.  Kepuasan  pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan pada tiga taraf , yaitu:
a. Taraf pertama : Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pelanggan
b. Taraf kedua : memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi.
c. Taraf ketiga : melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan.
Kepuasan pelanggan berbeda dengan kualitas pelayanan, dimana kepuasan merupakan evaluasi spesifik  terhadap transaksi pemberi  jasa, sedangkan persepsi  terhadap kualitas jasa terkait  dengan  penilaian  umum  mengenai  superioritas  pemberi  jasa.  Meskipun  definisi  para ahli  tentang  kepuasan  berbeda,  akan  tetapi  pada  dasarnya  tingkat  kepuasan  merupakan perbandingan  antara  harapan  pelanggan  dan  nilai  produk  atau  jasa  pelanggan. mengemukakan tentang harapan dan persepsi sebagai berikut :
a. Nilai harapan = nilai persepsi maka konsumen puas b. Nilai harapan < >
c. Nilai harapan > nilai persepsi maka konsumen tidak puas
Kerangka Konsep No. Variabel Indikator 1 Kesederhanaan Makin  sedikitnya  meja/petugas  dalam prosedur birokrasi Mudah dalam pelayanan Memperkecil pelayanan yang birokratis Kerumitan dalam mengurus persyaratan Kapasitas petugas yang cukup Koordinasi antar unit kerja 2 Kejelasan dan Kepastian Prosedur tata cara pelayanan Persyaratan  pelyanan  yang  baik  teknis maupun administrasi Pejabat yang berwenang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan Rincian biaya yang jelas Tata Pembayaran Jadwal waktu penyelesaian pelayanan 3 Keamanan Kondisi  tempat/ruang  pelayanan  yang dapat memberikan pelayanan
Terpenuhi  secara  lancar  bagi  kepentingan urusan pelayanan Mutu  Produk  pelayanan  yang  diberikan
dapat memenuhi ukuran standar Pelayanan rapi Sesuai prosedur 4 Keterbukaan Penginformasian  instrument  pelayanan secara  terbuka  (daftar  persyaratan,  daftar tariff,  jadwal  waktu,  nama  loket,  nama petugas, meja kerja) Menyediakan papan informasi/pengumuman,  loket  informasi, kotak  saran,  media  cetak/brosur,  monitor tv, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat 5 Efisien Ada  kaitan  antara  persyaratan  pelayanan dengan produk pelayanan yang dihasilkan Dicegah  adanya  pengulangan  pemenuhan persyaratan 6 Ekonomis Biaya tidak melebihi batas kewajaran Kondisi  dan  kemampuan  masyarakat untuk membayar Ketentuan peraturan perundang-undangan 7 Keadilan yang merata Golongan masyarakat penerima pelayanan mencakup semua lapisan sosial Tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian  pelayanan  misal  dalam  hal tarif,  nomor  urutan  pendaftaran,  dan kecepatan  kelancaran  waktu  pelaksanaan pelayanan 8 Ketepatan Waktu Konsisten dalam waktu pemberian pelayanan Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan 9 Kepuasan Memenuhi kebutuhan dasar Memenuhi harapan masyarakat Melakukan  lebih  daripada  apa  yang diharapkan pelanggan

## PTMH dan Bentuk Inovasi Pemerintah Daerah
Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  atau  PTMH  dilaksanakan  berdasarkan  Instruksi Gubernur  Nomor  111  Tahun  2010  tertanggal  15  November  2010.  Meski  Instruksi  itu  baru turun  pada  15  November  2010,  Pemerintah  Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat  telah melaksanakannya  sejak  27  Januari  2010.  Tahun  2012  merupakan  tahun  ke-3  Jakarta  Pusat melaksanakan  PTMH  dengan  jumlah  pemanfaat  layanan  rata-rata  540  orang  setiap  kali PTMH  diadakan.  Jumlah  jenis  layanan  bergerak  antara  20  hingga  25  jenis.  Rabu  malam adalah waktu dimana PTMH digelar di Kelurahan Kebon Kacang, ada 27 jenis layanan yang digelar, dari layanan Akte Kelahiran sampai pemeriksaan  gula darah. Dalam  pelayanan ini, masyarakat  tidak  dikenakan  biaya  apapun  (gratis).  Instruksi  Gubernur  Nomor  111  Tahun 2010 selengkapnya berbunyi :
Kesatu : Para Walikota, Bupati, Kepala Badan dan Kepala Dinas agar memerintahkan kepada  para  Kepala  Suku  Dinas,  Kepala  Kantor  dan  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis Badan/Dinas  untuk  memprogramkan  dan  melaksanakan  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  di Kelurahan. Kedua :  Para  Kepala  Suku  Dinas,  Kepala  Kantor  dan  Kepala  Unit  Pelaksana Teknis Badan/Dinas, agar mempersiapkan personil, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari,  termasuk  mengoordinasikan  dengan  instansi  terkait  dalam pelaksanaan  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat. Ketiga: Para  Camat,  agar mengoordinasikan  kegiatan  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  di  kelurahan  dengan memperhatikan  kepadatan  penduduk,  mobilitas  penduduk  dan  volume  pelayanan  yang dibutuhkan.  Keempat  :  Para  Lurah,  agar  mempersiapkan  dan  menyosialisasikan  program- program  pelaksanaan  pelayanan  malam  hari  kepada  pengurus  RT,  RW,  tokoh  masyarakat dan  masyarakat.  Kelima  :  Segala  biaya  dalam  rangka  pelaksanaan  Instruksi  Gubernur  ini, dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  melalui  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
PTMH  tidak  hanya  melayani  manusia.  Tapi  juga  hewan.  Di  PTMH  warga  bisa membawa  hewan  peliharaan  mereka  seperti  kucing  dan  anjing  untuk  divaksin.  Juga  ada sertifikasi  unggas  seperti  burung.  Selain  itu,  PTMH  juga  merupakan  usaha  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mendekatkan  fungsi-fungsi  pelayanan  ke  tengah-tengah masyarakat.  Dengan  PTMH,  warga  yang  tidak  cukup  memiliki  waktu  datang  ke  kantor kelurahan,  bisa  mengurus  keperluan  mereka  di  malam  hari.  Itu  sebabnya,  lokasi  PTMH dipilih di kantor kelurahan.
Pemerintah  Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat  telah  melaksanakannya  sejak  27  Januari 2010. Tahun 2012, merupakan tahun ke-3 Jakarta Pusat melaksanakan PTMH dengan jumlah
pemanfaat  layanan  rata-rata  540  orang  setiap  kali  PTMH  diadakan.  Jumlah  jenis  layanan bergerak antara 20 hingga 25 jenis. Setiap Rabu malam PTMH digelar di Kelurahan Kebon Kacang, ada 27 jenis layanan yang digelar, dari layanan Akte Kelahiran sampai pemeriksaan gula  darah.  Masyarakat  tidak  dikenakan  biaya  apapun  (gratis).  Adapun  jadwal  pelaksanaan PTMH  Kelurahan  Kebon  Kacang  Tahun  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Pelayanan Terpadu adalah (Surat Pengumuman No 404/047, 2015) :  (1) 27 Mei 2015 (2) 10 Juni  2015  (3)  29  Juli  2015  (4)  19  Agustus  2015,  (5)  2  September  2015  (6)  16  September 2015, (7) 21 Oktober 2015, (8) 4 Nopember 2015.

## PTMH dan Kepuasan Masyarakat
Kelurahan  Kebon  kacang  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan Tanah Abang. Rukun Warga 09 Kelurahan Kebon Kacang dipilih menjadi lokasi penelitian. Alasan  pemilihan  RW  09  karena  RW  inilah  yang  paling  banyak  jumlah  RT  nya.  Secara geografis,  luas  wilayah  Kebon  Kacang  berdasarkan  data  Dinas  Kependudukan  dan  catatan sipil  Pemda  DKI  pada  bulan  Maret  2009  memiliki  luas  wilayah  71  Ha,  terdiri  dari  11  RW DAN 152 RT. Jumlah penduduk pada kelurahan ini sebanyak 19.167 jiwa yang dirinci laki- laki  sebanyak  9.709  jiwa,  perempuan  sebanyak  9.458  jiwa,  dan  total  kepala  keluarga sebanyak 5.314 jiwa.
Dari jumlah populasi tersebut, maka sample yang diambil dalam penelitian ini yakni sebanyak  50  orang  dengan  menggunakan  teknik  random  sampling.  Dari  34  pertanyaan penelitian yang penulis ajukan kepada responden maka semua pertanyaan penelitian tersebut valid karena r hitung > dari r tabel= 0.273. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan penelitian yang diajukan mampu mengukur apa yang ingin diukur.
Descriptive Statistic Mean Std. Deviation N Skor Jawaban 1 Skor Jawaban 2
Skor Jawaban 3
Skor Jawaban 4
Skor Jawaban 5 Skor Jawaban 6
Skor Jawaban 7 Skor Jawaban 8 Skor Jawaban 9 Skor Jawaban 10 3.44 4.04 4.00 3.06 3.82 3.66 3.88 3.94 3.76 3.42 787 450 000 935 438 658 558 550 716 906 50 50
50 50 50
50
50
50
50 50
Skor Jawaban 11 Skor Jawaban 12 Skor Jawaban 13 Skor Jawaban 14 Skor Jawaban 15 Skor Jawaban 16 Skor Jawaban 17 Skor Jawaban 18 Skor Jawaban 19 Skor Jawaban 20 Skor Jawaban 21 Skor Jawaban 22 Skor Jawaban 23 Skor Jawaban 24 Skor Jawaban 25 Skor Jawaban 26 Skor Jawaban 27 Skor Jawaban 29 Skor Jawaban 29 Skor Jawaban 30 Skor Jawaban 31
Skor Jawaban 32 Skor Jawaban 33 Skor Jawaban 34 Total 3.52 4.12 3.54 3.90 4.02 3.58 2.74 2.76 4.02 2.84 4.06 2.84 3.96 3.94 4.05 4.02 3.94 3.90 3.98 3.40 3.98 4.01 3.54 3.56 110.69 789 328 706 614 377 673 694 744 377 822 240 792 283 314 240 141 240 303 377 756 428 245 314 743 14.727 50 50 50
50
50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50
13

## Sumber: Hasil diolah data SPSS
Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH)  meliputi  pelayanan  administrasi,  pelayanan konsultasi  dan  informasi.  PTMH  di  Kelurahan  Kebon  Kacang  sangat  memuaskan masyarakat.  Hal  ini  terbukti  berdasarkan  hasil  penghitungan  olah  data  dari  instrumen penelitian yang kami sebarkan. Hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa
Hubungan  (korelasi)  antara  kesederhanaan,  kejelasan  dan  kepastian,  keamanan, keterbukaan,  efisien,  ekonomis,  keadilan  yang  merata,  ketepatan  waktu  sangat  kuat  positif terhadap  kepuasan  masyarakat,  yaitu r=1.000 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan
yang merata, ketepatan waktu maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat (Hasil olah data SPSS).
Model Summary b Model R R Squa re Adjusted R Square Std. Error of the Estimat e Change Statistic
R
Square Chang
e
F Chang e Df 1 Df 2 Sig. F Chang e 1 1.000 3 1.00 0 1.000 .000 1.000 . 8 41 .
Predictors: (Constant), ketepatan waktu, kejelasan&kepastian, efisien, keamanan, keadilan yang merata, keterbukaan, kesederhanaan, ekonomis
b. Dependent Variable: kepuasan
Puasnya  masyarakat  Kelurahan  Kebon  Kacang  RW  09  dengan  Pelayanan  Terpadu Malam  Hari  (PTMH)  karena  dalam  PTMH  tersebut  masyarakat  dimudahkan  dalam  segi pelayanan  misalnya  dengan  adanya  sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),  sistem birokrasi  yang  berbelit-belit  dapat  dihindari.  Hal  ini  kemudian  yang  juga  menyebabkan sedikitnya jumlah meja dalam pelayanan. Ruang PTMH sudah disediakan tersendiri dengan petugas  yang  ditunjuk  kira-kira  3  orang  yakni  2  orang  untuk  administrasi,  dan  satu  orang untuk  teknisi.  Selain  sedikitnya  meja,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan permintaan  pelayanan  masyarakat  misalnya  pembuatan  KTP  dan  KK  itu  hanya membutuhkan waktu satu hari. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan edaran dari Gubernur DKI Jakarta  Basuki  Tjahaya  Purnama  (Ahok)  bahwa  semua  jenis  pelayanan  harus  diselesaikan dalam  waktu  satu  hari.  Kemudahan-kemudahan  ini  yang  menjadi  cerminan  kesederhanaan dalam PTMH. Oleh karena itu, wajar adanya ketika terdapat hubungan antara kesederhanaan dengan kepuasan masyarakat dalam PTMH.
Tata  cara  pelayanan  yang  dilakukan  petugas  PTMH  juga  sangat  baik,  rapi, profesionalitas  dijunjung  tinggi  dan  lurah  pun  ikut  memantau  jalannya  PTMH  yang diselenggarakan  setiap  hari  Rabu  malam  tersebut.  Terkait  biaya,  tidak  ada  biaya  yang dikenakan  kepada  masyarakat  untuk  pelayanan  apapun  karena  sesuai  Instruksi  Gubernur Nomor  111  Tahun  2010  tertanggal  15  November  2010  segala  biaya  dalam  rangka pelaksanaan  Instruksi  Gubernur  ini,  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  melalui  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  masing- masing.  Hal  ini  juga  kemudian  yang  menyebabkan  kejelasan,  kepastian,  dan  keamanan berpengaruh  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Semua  mekanisme  pelayanan  ini  tentu  saja
menimbulkan  rasa  puas  bagi  masyarakat  Kelurahan  Kebon  Kacang  yang  memiliki  tingkat kesibukan tinggi pada siang hari.
Kemudian  berbicara  keterbukaan  dalam  PTMH,  penginformasian  adanya  PTMH dilakukan  dengan  cara  ditempelnya  jadwal  pelayanan  untuk  satu  tahun  di  papan  informasi kelurahan, disosialisasikan kepada RW dan RT sesuai Instruksi Gubernur Nomor 111 Tahun 2010  tertanggal  15  November  2010,  dan  adanya  monitor  tv  di  dalam  ruang  pelayanan. Indikator-indikator  keterbukaan  dalam  PTMH  tersebut,  kiranya  membuat  masyarakat mengetahui  tentang  bagaimana  manfaat  adanya  PTMH  dan  pentingnya  PTMH  tersebut dilaksanakan.  Semua  media  penginformasian  memang  belum  sepenuhnya  ada  di  Kelurahan Kebon  Kacang,  seperti  daftar  persyaratan,  dan  media  cetak/brosur,  namun  meskipun demikian masyarakat tetap merasa puas dengan keterbukaan dalam PTMH yang ada saat ini di Kelurahan Kebon Kacang.
Persyaratan  pelayanan  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  produk pelayanan yang dihasilkan. Misalnya persyaratan pembuatan KTP dan KK itu sesuai dengan standar  yang  ada  dalam  pembuatan  KTP  dan  KK.  Hal  ini  tentu  saja  memangkas  sistem berbelit-belit  dalam  pemenuhan  persyaratan.  Tidak  ada  juga  permintaan  persyaratan berulang-ulang untuk mengundur-undur waktu penyelesaian. Intinya, pemenuhan persyaratan pelayanan bersifat efisien. Hal inilah yang membuat puas masyarakat terhadap PTMH.
Tidak  adanya  biaya  yang  dikenakan  dalam  setiap  permintaan  pelayanan,  telah meringankan  masyarakat.  Ditengah  mahalnya  biaya  hidup  saat  ini,  masyarakat  sangat terbantu,  karena  bagaimanapun  masyarakat  Jakarta  tidak  semuanya  berasal  dari  kalangan menengah ke atas. Apalagi dengan adanya nikah gratis itu juga sangat dinantikan oleh warga Kelurahan Kebon Kacang. Apabila akan diadakan nikah gratis massal, biasanya pelaksanaan PTMH  lebih  meriah  ada  semacam  hiburan  khas  betawi,  PTMH  tersebut  bagi  kalangan masyarakat Kebon Kacang disebut PTMH gebyar.
Azas  keadilan  juga  dijunjung  tinggi,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  golongan  penerima pelayanan  mencakup  semua  lapisan  masyarakat,  tidak  membeda-bedakan  perlakuan pemberian  pelayanan,  tidak  membeda-bedakan  nomor  urut  pendaftaran,  dan  tidak membedakan  kecepatan  kelancaran  waktu  pelaksanaan  pelayanan.  Hal  ini  yang  membuat masyarakat  Kebon  Kacang  puas  dengan  PTMH.  Di  tengah  multikulturalnya  masyarakat Jakarta  maka  azas  keadilan  ini  patut  dipertahankan.  Ketepatan  waktu  penyelesaian  dalam pelayanan juga konsisten. Artinya bahwa semua jenis pelayanan diselesaikan dalam satu hari. Adapun  terjadinya  penguluran  waktu  penyelesaian,  semata-mata  disebabkan  oleh  masih kurangnya persyaratan yang belum dipenuhi oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kesederhanaan, kejelasan  dan  kepastian,  keamanan,  keterbukaan,  efisien,  ekonomis,  keadilan  yang  merata, dan  ketepatan  waktu  berpengaruh  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Namun,  dari  delapan variabel  tersebut,  ada  satu  variabel  yang  sangat  berpengaruh  signifikan  mempengaruhi kepuasan  masyarakat  yakni  variabel  keadilan  yang  merata  dengan  nilai  0.309 .  (lihat lampiran 1)
Dari analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PTMH di Kelurahan Kebon Kacang  sangat  memperhatikan  keadilan  dan  multikulturalisme  masyarakat  yang  menjadi karakteristik  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  Jakarta  khususnya  Kebon  Kacang  sangat senang dengan ditempatkannya semua lapisan masyarakat secara adil dalam pelayanan. Hal ini merubah paradigma pelaksanaan birokrasi yang lama dimana masyarakat kurang mampu tidak terlayani dengan baik. Dengan demikian, inovasi pemerintahan daerah yang berbentuk PTMH ini senantiasa bersifat merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur sehingga jajaran aparatur  pemerintah  daerah  yang  berpikir  konvensional  dapat  melakukan  perubahan  kearah yang lebih baik.

## PTMH dan Prinsip Pelayanan Publik
Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH)  di  Kelurahan  Kebon  Kacang  telah  sesuai dengan Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Menpan Nomor:  81  Tahun  1993,  yang  melibatkan  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  diantaranya:  1) kesederhanaan;  2)  kejelasan  dan  kepastian;  3)  keamanan;  4)  keterbukaan;  5)  efisien;  6) ekonomis; 7) keadilan yang merata; 8) ketepatan waktu.
Dengan  tercerminnya  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  dalam  PTMH,  maka Pemerintah  DKI  Jakarta  menjalankan  penerapan  good  governance  yang  merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih  berpihak  kepada  kepentingan  rakyat  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terciptanya political governance yang menghendaki  bahwa  berbagai  proses  pemerintahan  baik  itu  dari  segi  proses  prumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan  agar  berjalan  secara  transparan,  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel kesederhanaan; kejelasan dan kepastian; keamanan;  keterbukaan;  efisien;  ekonomis;  keadilan  yang  merata;  ketepatan  waktu berpengaruh  terhadap  kepuasan  masyarakat.  Adapun  variabel  keadilan  yang  merata merupakan  variabel  yang  paling  signifikan  mempengaruhi  kepuasan  masyarakat.  Dengan demikian, prinsip-prinsip pelayanan publik tercermin dalam Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH).  Adapun  Pelayanan  Terpadu  Malam  Hari  (PTMH)  di  Kelurahan  Kebon  Kacang dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.
Meskipun PTMH sudah berjalan saat ini, namun tetap saja harus terus disempurnakan guna  perbaikan  ke  depan.  Masyarakat  Kelurahan  Kebon  Kacang  berharap  pelayanan  yang belum maksimal ditingkatkan sehingga seluruh prinsip-prinsip pelayanan publik tercapai dan good governance terealisasi. Perbaikan yang harus dilakukan terutama mengenai keterbukaan dimana  semua  media  informasi  belum  dimanfaatkan  secara  optimal.  PTMH  ini  harus menjadi contoh bagi daerah lain yang mempunyai karakteristik wilayah dan sosial yang sama dengan  Jakarta  supaya  semua  masyarakat  terlayani  dengan  baik.  Dengan  demikian,  inovasi pemerintahan daerah diperlukan guna menciptakan kemandirian wilayah, meningkatkan daya saing  daerah,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  terwujudnya  good  governance, penguatan kelembagaan pemerintah daerah, dan terjaganya kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Fredickson,  HG.  (1997). The  Sprit  of  public  administration ,  San  Fransisco  :Jossey-  Bass Publisher
Hussin,  Sufean.  (2005). Pentadbiran  dalam  Pembangunan  Pendidikan .  Malaya:  Zafar  Sdn Bhd.
Istianto,  Bambang.  (2011). Manajemen  Pemerintahan  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Roth, Gabriel. (1987). The Private Provision o Public Service in Developing Countries, EDI series  in  Economic  Development,  Publish  for  The  World  Bank :  Oxford  University Press.
Schedler,  Kuno,  and  Jurg  Felix.  (2002). Quality  in  Public  Management:  the  customer Prespective,  Institute  for  Public  Service  and  Tourism .  University  of  St.  Gallen: Varnbuelstrasse Public Management Journal
Siregar,  Sofian.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Surat Pengumuman Nomor 404/074 tentang Jadwal Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari  (PTMH)  untuk  kantor  PTSP,  Satlak  PTSP  Kecamatan  dan  Satlak  PTSP Kelurahan Kota Administratif Jakarta Pusat Tahun 2015