## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (44-53) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nurfatin Yollandita Mandovi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: nurfatinyollandita@gmail.com
Sutrisno
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: sutrisnoupn2017@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 18 Januari 2022 |Revised : 24 April 2022 |Accepted : 24 April 2022
How  to  cite:  Nurfatin  Yollandita  Mandovi,  Sutrisno ,  “ Penerapan  E-Litigasi  pada  Perkara Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1, (April, 2022 )”, hlm. 1 -10.

## ABSTRAK:
Along with the development of the times, it is not surprising that at this time the development of information technology has a major influence on the ease of all human activities, all things can be solved very quickly and simply  through  this  information  technology.  This  digitization  can  also  be  found  in  the  court  process.  E- Litigation  is  an  electronic  trial  that  includes  the  process  of  sending  answers,  both  replicas,  duplicates, conclusions, and judges' decisions. E-Litigation is part of the e-court or electronic judiciary which is a form of implementation of the application of information technology from the Supreme Court of the Republic of Indonesia which is implemented to help facilitate tasks within the judiciary by realizing a simple trial, short process, and low cost. . This is of course stated in the legal basis regarding E-Litigation Perma No. 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial in Court which is supported by Supreme Court Decree No. 129/KMA/SK/VIII/2019. The District Court that has implemented the E-Litigation system, namely the Sidoarjo  District  Court,  especially  in  cases  of  unlawful  acts.  a  more  modern  justice  system  based  on technology, effective and efficient. This study uses empirical juridical research methods.
Keyword : E-Litigation, Act Againts The Law, Sidoarjo District Court

## ABSTRAK:
Seiring  berkembangnya  zaman  maka  tak  heran  apabila  pada  saat  ini  perkembangan tekhnologi  informasi  berpengaruh  besar  terhadap  kemudahan  dalam  segala  aktivitas  manusia, semua  hal  dapat  diselesaikan  dengan  sangat  cepat  dan  simple  melalui  tekhnologi  informasi  ini. Digitalisasi  tersebut  juga  dapat  ditemu  dalam  proses  persidangan.  E-Litigasi  merupakan persidangan elektronik yang meliputi proses pengiriman jawaban baik replik, duplik, kesimpulan hingga  putusan  hakim.  E-Litigasi  ialah  bagian  dari e-court atau  peradilan  elektronik  yang  mana sebagai wujud implementasi pemanfaatan tekhnologi informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di implementasikan untuk membantu memudahkan tugas – tugas di dalam badan peradilan  dengan  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  prosesnya  singkat,  dan  biaya  yang kecil.  Hal  tersebut  tentunya  sebagaimana  tercantum  di  dalam  dasar  hukum  mengenai  E-Litigasi Perma  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  Dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara Elektronik  yang  di  dukung  dengan  Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  No. 129/KMA/SK/VIII/2019.  Pengadilan  Negeri  yang  sudah  melaksanakan  sistem  E-Litigasi  yakni Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum.Implementasi E-Liti gasi dianggap membantu memudahkan proses di dalam pengadilan, sehingga hal tersebut menandakan  bahwa  E-Litigasi  merupan  suatu  sistem  yang  dapat  memberikan  impact  dalam mewujudkan  suatu  sistem  peradilan  yang  lebih  modern  dengan  berbasis  tekhnologi,  efektif  dan juga efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
Kata Kunci : E-Litigasi, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Sidoarjo .

## Pendahuluan
Adanya  revolusi  perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung  menuntut  lembaga-lembaga peradilan  dari  berbagai  negara  tak terkecuali di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo  dalam  penyelesaian  perkara perbuatan  melawan  hukum  untuk proses atau diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan  perkembangan  zaman.  Jika sebelumnya  dalam  proses  persidangan di  pengadilan  perkara  di  pengadilan dilakukan secara manual atau konvensional yang dengan demikian tak jarang dapat mengakibatkan
penggunakan  waktu  yang  lama  hingga biaya  yang  tidak  sedikit  pula  maka dengan  diterapkannya  pemanfaatan tekhnologi  informasi  diharapkan  dapat menjadi  solusi  akan  permasalahan tersebut  sehingga  dapat  berupaya mempermudah proses pengadilan, efisiensi waktu serta biaya yang ringan.
Adanya  E-Litigasi  diawali  pada tahun  2018,  yang  mana  terbentuk  suatu ide badan pengadilan  guna menerapkan sebuah  tekhnologi  informasi  ke  dalam penanganan suatu kasus dibantu menggunakan  sistem  yang  di  namakan E-Court atau Pengadilan Elektronik yang bertujuan untuk mempermudah
penggugat  dan  tergugat  dalam  mencari keadilan  dalam  proses  penyelesaian perkaranya. 1 Gagasan  tersebut  akhirnya direalisasikan  dengan  diberlakukannya Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi  Perkara  di  Pengadilan Secara elektronik yang memuat
mengenai  administrasi  perkara  yang dilakukan  secara  elektronik.  Kemudian
1 Rifqani  Nur  Fauziah  Hanif,  “E -Court, Berperkara  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik,” KPKNL  Manado,  accessed  September  30,  2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl- manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara- Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html.
setelah  adanya  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  Secara
Elektronik sebagai bentuk penyempurnaan terhadap perma sebelumnya. Sehingga setelah diberlakukannya  Perma  tersebut  maka kini  persidangan  juga  bisa  diterapkan melalui elektronik.
Seperti  hal-nya  pada  Pengadilan Negeri  Sidoarjo  yang  mana  Pengadilan Negeri  Sidoarjo  merupakan  salah  satu
Pengadilan Negeri yang sudah melaksanakan/menerapkan sistem
Persidangan Elektronik atau E-Litigasi ini sebagai  bentuk  penerapan  terhadap PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Perkara  yang  diproses  melalui sistem E-Litigasi ini  salah  satunya  yakni perkara  perdata  mengenai  Perbuatan Melawan  Hukum  atau  yang  biasa disingkat  menjadi  PMH.  Perbuatan Melawan  Hukum  ini  ialah  salah  satu perkara yang paling banyak didaftarkan atau  ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri Sidoarjo.

## Metode Penelitian
Metode  ini  adalah  penelitian hukum  yuridis  empiris  ( Empiricial  Legal Research ),  yaitu  penelitian  yang  disebut sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung  ke  lapangan,  Penelitian  ini mempelajari  mengenai  hukum  yang berlaku  dan  kenyataan  yang  ada  di dalam sekitar masyarakat. 2
Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan diselingi  dengan  metode  wawancara.
Metode  wawancara  ini  adalah  metode yang  efektif  dalam  pengumpulan  data primer dalam suatu penelitian. 3
2 Bambang  Waluyo, Pemnelitian  Hukum Dalam  Praktek (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008),  hlm. 15.
3 Bambang, Op-Cit , hlm. 57.
Terhadap  data  lapangan  dikumpulkan dengan  teknik  bertatap  muka  kepada narasumber  terkait  guna  menggali informasi,  saran,  maupun  pendapat mengenai fakta yang terjadi di lapangan.
Selain  itu  juga  menggunakan metode  studi  pustaka  yang  dilakukan dengan  mengumpulkan,  mempelajari dan  mengutip  bahan  pustaka  dan literatur  terkait  yang    yang  mencakup bahan-bahan  hukum  baik  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  serta bahan hukum tersier.
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  bersifat  deskriptif analitis,  yakni  dengan  cara  mempelajari dan  menganalisis  data  yang  merujuk pada data primer maupun data sekunder untuk menjelaskan permasalahan hukum  yang  menjadi  objek  penelitian dalam  ini.  Adapun  metode  penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif/realitas. 4
Prosedur  E-Litigasi  pada  Perkara  PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pada dasarnya E-Litigasi merupkan  bagian  dari E-Court. Yang mana  sistem  e-court  ini  sendiri  terdiri dari  beberapa  fitur  atau  layanan  yang diantaranya yakni, e-filing atau pendaftaran perkara secara elektronik, E-
Payment  atau  pembayaran  panjar perkara  secara  online,  e-summons  atau pemanggilan para pihak secara elektronik, dan e-litigasi atau
persidangan secara elekrtonik. 5 Adapun  rangkaian  dalam  proses penyelesaian  perkara  secara e-litigasi yang  diterapkan  di  Pengadilan  Negeri
4 Bambang Op-Cit , hlm. 107.
5 “  Mahkamah  Agung  RI,  “E -Court Mahkamah  Agung  RI,”  Mahkamah  Agung  RI,  “, 2021 “E - Court Mahkamah Agung RI”, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/  ,  Diakses Pada  Hari  Kamis  9  September  2021  Pukul  18:56 WIB.
.
Sidoarjo dapat diuraiakan dalam penjelasan sebagai berikut :
Langkah  pertama  setelah  selesai dan  berhasil  mendaftarkan  gugatan  dan melewati  tahap  administrasi  perkara dalam e-court ,  maka  selanjutnya  akan melalui  tahap  panggilan  kepada  para pihak  untuk  melakukan  persidangan dalam  sidang  pertama.  Sesuai  dengan Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf D, panggilan  pertama  yang  ditujukan kepada  penggugat  di  sampaikan  secara elektronik  melalui  alamat  email  dari pengguna  terdaftar (e-Summons) dan juga  dapat  dilihat  dalam  akun e-court , sedangkan  panggilan  pertama  yang ditujukan kepada  tergugat  dilaksanakan secara manual. Hal tersebut sebagaimana tercantum juga di dalam Pasal 15 Perma No.1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara  Elektronik  yang  menyatakan bahwa panggilan secara elektronik dapat di sampaikan kepada: a) Pihak penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik/online.
b) Dan  pihak  tergugat    atau  pihak  lain yang  telah  sepakat  untuk  dipanggil secara elektronik.
Setelah pemanggilan kepada para pihak  baik  kepada  pihak  penggugat ataupun tergugat, maka tahap selanjutnya  yakni  persidangan  pertama dihadiri  oleh  penggugat  dan  tergugat dengan  membawa  surat  kuasa  asli,  , surat  gugatan  asli,  dan  surat  asli persetujuan  principal  untuk  beracara secara elektronik. Sidang pertama adalah upaya  damai  atau  mediasi  oleh  kedua belah pihak, namun apabila kedua belah tidak  menemukan  titik  terang  setelah diadakan  mediasi  maka  hakim  akan memutuskan  melanjutkan  persidangan kedua  dengan  pembacaan  gugatan. Namun  sebelum  itu  hakim  akan menawarkan  terlebih  dahulu  kepada para  pihak  yakni  penggugat  dan
tergugat apakah persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik atau konvensional.
Apabila  para  pihak  sepakat untuk  melakukan  persidangan  secara konvensional  maka  persidangan  akan dilaksanakan seperti
persidangan konvesional  seperti  biasa  yakni  dengan datang  ke  pengadilan  negeri  sesuai dengan  jadwal  persidangan.  Namun apabila  para  pihak  sepakat  untuk melakukan persidangan secara
elektronik/ e-litigasi maka  hakim  akan membuat  kalender  elektronik (Court
Calendar) untuk  agenda  persidangan selanjutnya yang meliputi jawab
menjawab yakni jawaban, replik, duplik, pembuktian  sampai  dengan  pembacaan putusan.
6
Persidangan  secara  elektronik dapat diterapkan dalam agenda
persidangan  selajutnya  dalam,  jawaban, replik,  duplik,  pembuktian,  kesimpulan hingga  putusan  hakim  sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 4 Perma No.1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
Untuk  jawaban,  replik,  duplik, maupun  kesimpulan  wajib  disampaikan oleh  para  pihak  secara  elektronik terakhir  yakni  pada  jadwal  persidangan dalam e-court dengan hari dan jam yang telah  ditentukan.Adapun  penyampaian jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan  hingga  putusan  dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
a) Tergugat  menyampaikan  jawaban secara  elektronik  kemudian  hakim akan  memverifikasi  jawaban  tersebut yang  kemudian  akan  disampaikan kembali  kepada  penggugat  dalam Sistem Informasi Pengadilan.
b) Penggugat  menyampaikan  replik secara  elektronik  kemudian  hakim
6 “Huruf E, Surat Keputusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Tekhnis  Administrasi  Perkara  Dan  Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik” .
akan  memverifikasi  jawaban  tersebut yang  kemudian  akan  disampaikan kembali  kepada  tergugat  dalam Sistem Informasi Pengadilan. c) Tergugat menyampaikan duplik secara  elektronik  kemudian  hakim akan  memverifikasi  jawaban  tersebut yang  kemudian  akan  disampaikan kembali kepada penggugat.
d) Dalam  agenda  pembuktian  secara elektronik  maka  sesuai  dengan  pasal 24  Perma  No.1  Tahun  2019  Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan  Di  Pengadilan  Secara Elektronik, dalam persidangan
agenda  pembuktian  keterangan  saksi dan atau ahli dapat dilakukan dengan menggunakan  media    elektronik yakni  menggunakan video  conference / jarak  jauh.  Dan  dalam  agenda pembuktian  alat  bukti  surat,  maka penggugat  dan  tergugat  harus  berkas alat  bukti  surat-surat  yang  sudah diberi  materai  pada  fitur  Sistem Informasi  Pengadilan  yang  kemudian akan diperlihatkan di muka persidangan  sesuai  dengan  hari  dan jam yang telah ditentukan.
e) Tahap  putusan  secara  elektronik yakni  tahap  putusan  yang  yang disampaikan oleh hakim yang menangani  perkara  tersebut  secara elektronik (dokumen elektronik) berbentuk  pdf  kepada  pihak-pihak terkait,  yakni  pihak  penggugat maupun pihak
tergugat. 7 Penyampaian putusan hakim ini akan dikirimkan melalui e-court. Dan dalam hal  pengucapan  putusan  tersebut dianggap  telah  dihadiri  oleh  para pihak,  dianggap    terbuka  untuk umum dan sudah dianggap sah secara hukum.  Hal  tersebut  sebagaimana sudah  tercantum  di  dalam  Pasal  26 Perma  No.1  Tahun  2019  Tentang
7 Huruf  E,  Surat  Keputusan  Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk
Tekhnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Administrasi Perkara Dan Persidangan  Di  Pengadilan  Secara Elektronik  dan  diperjelas  kembali  di dalam  Huruf  E  Angka  8  Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Penerapan  E-Litigasi  pada  Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pada  dasarnya  penerapan  e- litigasi  pada  perkara  PMH  yakni  untu memudahkan  para  pihak  mencari keadilan.  Adapun  kelebihan-kelebihan dari e-litigasi yakni Dalam hal persidangan  secara  elektronik  tentu  saja kelebihan  yang  pertama  ialah  mengenai efisiensi  waktu,  tenaga  dan  juga  biaya, seperti halnya adminitrasi perkara secara elektronik, persidangannya pun dapat di lakukan di tempat yang fleksibel karena berkas  berkas  baik  jawaban,  replik duplik  hingga  putusan  dikirim  secara elektronik,  selain  itu  mengenai  agenda pembuktian  menjadi  lebih  mudah karena  menggunakan  tanda  tangan elektronik  dalam  bukti-bukti  surat  dan dapat  dilakukan  dengan  audio  visual untuk  pembuktian  saksi,  sehingga  para pihak  tidak  harus  datang  langsung  ke Pengadilan  Negeri  untuk  beracara, melainkan  hanya  perlu  membuka aplikasi e-court sesuai  jadwal  yang  telah ditentukan. 8 Kelebihan e-litigasi yang  kedua yakni  berkas  tersimpan  dan  terarsip dengan  baik.  Dokumen  atau  berkas berkas  perkara  lebih  mudah  diakses dengan  fitur  pengunduhan  dan  telah terarsip dengan baik sehingga memudahkan    pula  dalam  mengakses
8 “Wawancara  Bapak  Aris  Darwin  S.H Selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan  Kuasa  Hukum  Perkara  PMH  Pada  Tangal  7 September  2021  Pukul  11.00  WIB  Di  Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo.,” .
dokumen  tersebut  dari  berbagai  lokasi. Para pihak yang berkaitan dengan proses penyelesaian  perkara  dapat  dengan cepat  mengakses  dokumen  atau  berkas- berkas  yang  berkaitan  dengan  proses penyelesaian  perkara  karena  proses temu  data  dalam  hal  ini  menjadi  lebih cepat.
Selain kelebihan diatas, kelebihan lainnya yakni  informasi mengenai jadwal agenda  persidangan  baik  mulai  dari sidang pertama mediasi, gugatan, jawaban  baik  eksepsi  atau  rekonvensi, replik duplik hingga putusan lebih mudah di  akses  karena  sudah  tertera  dan tercantum  di  dalam  menu  sistem informasi  pengadilan.  Selain  itu  perihal relaas  panggilan  kepada  para  pihak  juga dapat dengan mudah tersampaikan karena terdapat  fitur e-summons yang  mana panggilan  disampaikan  secara  elektronik ke alamat email pihak yang bersangkutan. 9 Kendati demikian dalam Penerapan  E-Litigasi  Pada  Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  diperoleh jumlah perkara PMH pada bulan januari hingga  September  tercatat  ada  83 perkara  yang  ditangani  oleh  Pengadilan Negeri Sidoarjo dan  kesemuanya didaftarkan  menggunakan  sistem E- Court. Dari jumlah perkara PMH tersebut terdapat  62  Perkara  yang  diselesaikan dengan  sistem  persidangan  manual, sedangkan  21  perkara    diselesaikan dengan sistem persidangan elektronik/ E-Litigasi .
Sehingga disimpulkan  bahwa  perkara  PMH  yang ditangani  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo kesemuanya  sudah  didaftarkan  melalui sistem E-Court dan dalam hal persidangannya  masih  terdapat  perkara
9 “Wawancara Bapak Pandu Selaku Staff Bagian  Hukum  Dan  Relaas  Panggilan  Di  Ruang Panitera Pada Tangal 26 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB  Di  Ruang  Tunggu  Pengadilan  Negeri Sidoarjo,” .
yang diselesaikan menggunakan metode manual atau non elektronik
Dimana  pada  dasarnya  dengan dilakukannya proses penyelesaian perkara melalui elitigasi dapat
memudahkan  pihak-pihak  yang  sedang berperkara, selain itu dapat menciptakan proses  pengadilan  yang  sederhana yang dapat  mewujudkan  arti  efisiensi  waktu sehingga  berupaya  mempercepat  proses persidangan  dalam  perkara  PMH  dan tidak menimbulkan penumpukan perkara serta diharapkan dapat mewujudkan  biaya  ringan  dikarenakan para  pihak  yang  berperkara  tidak  harus datang langsung ke pengadilan
melainkan  dapat  diakses  dengan  jarak jauh  dan  bisa  dilakukan  ditempat  yang fleksibel.
Sebagai  contoh,  pada  perkara dengan nomor register 39/Pdt.G/2021/PN SDA. Perkara ini di daftarkan oleh pihak penggugat  secara e-court melalui  web Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Mengenai  mediasi  dalam  perkara  ini dilakukan  secara  manual  dengan  datang langsung ke Pengadilan Negeri. Dan para pihak sepakat untuk melakukan persidangan    secara  elektronik (E- LItigasi).
Dalam hal pembuktian dilaksanakan  secara  manual  dengan datang  langsung  ke  Pengadilan  Negeri Sidoarjo.  Dan  perkara  ini  selesai  dalam kurun waktu 203 hari.
Pada  perkara  dengan  nomor register 174/Pdt.G/2021/PN SDA, perkara ini di daftarkan atau masuk sudah secara e-court, yakni dengan melalui fitur e-filng pada  sistem e-court MA-RI. Mengenai  mediasi  dalam  perkara  ini dilakukan  secara  manual  dengan  datang langsung  ke  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,
Kemudian untuk persidangan
selanjutnya  para  pihak  sepakat  untuk melakukan  persidangan  secara  manual juga, namun belum sampai pada putusan akhir dan masih sampai pada persidangan ke-3  perkara  ini  dicabut  oleh  penggugat.
Dan  perkara  ini  selesai  dalam  kurun waktu 90 hari.
Terkait dengan persidangan secara  elektronik  pada  perkara  PMH  di Pengadilan  Negeri  sidoarjo  terdapat beberapa  tahap  yang  dilakukan  dengan cara konvensional yakni datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Adapun tahap-tahap tersebut yakni :
1. Tahap Mediasi Mediasi  merupakan  tahap awal sebelum suatu perkara dilanjutkan  pada  tahap  persidangan selanjutnya. Mediasi berasal dari kata latin “medius” yang berati “medium” yang  lantas  dapat  diuraikan  bahwa mediasi  merupakan  suatu  wujud negoisasi  atau  kesepakatan  oleh  para pihak  yang  sedang  bersengketa dengan  bantuan  oleh  pihak  ketiga yang  betujuan  untuk  mencari  jalan keluar  atau  musyawarah  mufakat terhadap  permasalahan  yang  sedang di hadapi. 10
Pada  dasarnya  tahap  mediasi ini  dapat  dapat  dilakukan  secara online atau elektronik yang memungkinkan  para  pihak  yang bersangkutan  dalam  perkara  tersebut dapat  hadir  dan  berpartisipasi  untuk melakukan mediasi dengan menggunakan video  conference jarak jauh, dan hadirnya para pihak melalui video  conference tersebut  dianggap seperti  kehadiran  seperti  tatap  muka. Hal  tersebut  sebagaimana  tertera  di dalam  Pasal  5  Ayat  (3)  dan  Pasal  6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan kemudian  dipertegas  kembali  di dalam  Surat  Keputusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf E.
Namun  pada  tahap  mediasi dalam penyelesaian
perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di
10 Dwi  Rezky  Sri  Astarini, Mediasi Pengadilan (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm. 85.
Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  masih menggunakan  sistem  manual  atau bertemu  langsung  dengan  datang  ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, dilakukannya  tahap  mediasi  secara manual  atau  tatap  muka  ini  yakni dilandasi  oleh  beberapa  hal  misalnya saja berakitan dengan lebih efektifnya proses  jawab  menjawab ketika mediasi  atau  diskusi  dengan  cara bertatap  muka  secara  langsung. Karena  apabila  tahap  mediasi  ini dilakukan  secara  virtual  atau video conference maka  dimungkinkan  akan terdapat  kendala,  baik  jaringan, device dan lain sebagainya. Selain itu apabila  mediasi  dilakukan  secara langsung  maka  para  pihak  yang sedang melakukan mediasi diharapkan dapat lebih leluasa dalam berdiskusi dan mencapai kemufakatan. 11
2. Tahap Pembuktian Saksi Dalam  hal  tahap  pembuktian baik  pembuktian  surat  maupun pembuktian  saksi-saksi  sudah  diatur dan  tercantum  di  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  No.1  Tahun  2019 Tentang  Administrasi  Perkara  dan
Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik. Terkait dengan pembuktian  saksi-saksi  sebagaimana dalam  pasal  24  Ayat  (1)  Perma  No. 1Tahun 2019 yang dipertegas kembali di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019    Huruf  E Angka  5  bahwa  dalam  pembuktian saksi-saksi  baik  saksi  dari  pihak penggugat  maupun  saksi  dari  pihak tergugat,  agenda  keterangan  tersebut dapat dilakukan secara online/elektronik yakni dengan diselenggarakan  melalui  audio  visual jarak  jauh  atau  yang  saat  ini  kerap
11 “Wawancara  Bapak  Drs.H.Imam
Khanafi  Ridhwan  S.H.,M.H  Selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Pada  Tangal  27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo,” .
disebut dengan
video conference. Penggunaan  sistem  audio visual  dalam  tahap  pembuktian  ini dimungkinkan  agar  para  pihak  yang bersangkutan  dapat  berpartisipasi dalam persidangan tersebut.
Namun, dalam tahap pembuktian perkara PMH di Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  masih menggunakan  sistem  manual  yakni dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan  jadwal  yang  sudah ditentukan. Menurut Hakim Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  hal tersebut dilakukan dikarenakan dengan dilakukannya tahap
pembuktian  dengan  cara  manual, dengan  harapan  dapat  mencegah adanya intervensi dari pihak lain yang berdampak  pada  acara  pemeriksaan keterangan saksi, selain itu dalam hal proses  tanya  jawab  terhadap  saksi atau  interaksi  lainnya  menjadi  lebih jelas dan juga leluasa. 12 Adapun  dari  penjelasan  tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan  e-litigasi  pada  perkara  PMH di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal misalnya saja  lebih  efektifnya  beberapa  tahap persidangan  apabila  dilakukan  secara konvensional  serta  masih  terdapat  para pihak  pencari  keadilan  yang  lebih memilih  menyelesaikan  persidangan secara konvensinal dibandingkan dengan  persidangan  secara  elektronik dikarenakan berbagai hambatan.
Adapun  hambatan  tersebut  antara lain  ialah  jaringan yang mana dirasakan oleh pengguna lain atau advokat bahwa terkadang  jaringan  ditiap-tiap  wilayah berbeda  dan  terdapat  tidak  menutup kemungkinan  pula  bahwa  para  pihak
12 “Wawancara  Bapak  Drs.H.Imam Khanafi  Ridhwan  S.H.,M.H  Selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Pada  Tangal  27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo.”
yang sedang berada di wilayah yang bisa dikatakan  minim  jaringan  sehingga  hal tersebut ditakutkan dapat mempengaruhi sulitnya mengakses sistem E-Court ini.
Namun  kendati  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  pihak  pencari keadilan  yakni  dengan  cara  menjalin komunikasi  yang  baik  dengan  pihak Pengadilan  Negeri  sidoarjo  agar  tidak sampai terjadi ketertingkalan informasi.
Yang  kedua  yakni  hambatan sumber daya manusia Hambatan sumber daya  manusia  merupakan  hambatan yang  paling  dirasakan  pada    penerapan e-court dalam penyelesaian perkara PMH ini.  Hambatan  tersebut  tersebut  selain dirasakan  oleh  para  pencari  keadilan juga  dirasakan  oleh  pihak  penegak hukum  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo. Terlebih  lagi  bagi  para  advokat  yang usianya  bisa  dikatakan  sudah  tidak muda  lagi  tetapi  dituntut  untuk menggunakan  sistem  peradilan  yang berbasis tekhnologi. 13 Salah  satu  contoh  hambatan terkait  dengan  sumber  daya  adalah dapat  dilihat  ketika  terdapat  para  pihak baik  penggugat  maupun  tergugat  yang lebih  memilih  untuk  menggunakan persidangan secara manual saja dibandingkan secara elektronik dikarenakan berhubungan dengan hambatan jaringan, device dll. Namun kendati demikian pengadilan negeri sidoarjo selalu
berupaya  dalam  meningkatkan  sumber daya manusia itu sendiri, baik dilakukan dengan  cara  sosialisasi  secara  langsung maupun secara tidak langsung terhadap pihak  penegak  hukum  maupun  pihak pencari keadilan;

## Penutup
13 “Wawancara  Bapak  Aris  Darwin  S.H Selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan  Kuasa  Hukum  Perkara  PMH  Pada  Tangal  7 September  2021  Pukul  11.00  WIB  Di  Ruang Tunggu Pengadilan Negeri S idoarjo.”
Dari penjelasan yang sudah di paparkan diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pada dasarnya penerapan e-litigasi pada perkara  PMH  yakni  untu  memudahkan para  pihak  mencari  keadilan.  Adapun kelebihan-kelebihan  dari  e-litigasi  yakni dalam hal persidangan secara elektronik tentu  saja  kelebihannya  ialah  mengenai efisiensi waktu, tenaga dan juga biaya.
Kendati  demikian  penerapan  e- litigasi pada perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo masih belum menyeluruh,  karena  dilatorbelakangi oleh  masih  adanya  para  pihak  pencari keadilan  yang  memilih  menggunakan persidangan secara konvensional dibandingkan dengan metode elektronik dikarenakan berbagai
hambatan misalnya  saja  hambatan  jaringan  dan sumber  daya  manusia  namun  kendati demikian  pihak  pengadilan  negeri sidoarjo maupun pencari keadilan selalu berupaya  dalam  mengatasi  hambatan tersebut,  sehingga  dapat  meminimalisir hambatan  tersebut  dan  tercapainya pengimplementasian  e-litigasi  sesuai dengan  perundang  undangan  yang berlaku.
Selain  itu  juga  dapat  dilihat  dari jumlah perkara PMH pada bulan januari hingga  September  tercatat  ada  83 perkara  yang  ditangani  oleh  Pengadilan Negeri Sidoarjo dan  kesemuanya didaftarkan  menggunakan  sistem E- Court. Dari jumlah perkara PMH tersebut terdapat  62  Perkara  yang  diselesaikan dengan  sistem  persidangan  manual, sedangkan  21  perkara    diselesaikan dengan sistem persidangan elektronik/ E-Litigasi .
Serta  terdapat  beberapa  tahap  e- litigasi  yang  masih  dilaksanakan  secara konvensional  yakni  dalam  agenda pembuktian  saksi  saksi  dan  juga  tahap mediasi  dikarenakan  lebih  efektifnya
penyelesaian  perkara  menggunakan metode  konvensional  dibandingkan elektronik.

## Daftar Pustaka
Dwi  Rezky  Sri  Astarini. Mediasi Pengadilan . Bandung:  PT  Alumni, 2020. Huruf  E,  Surat  Keputusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (n.d.). Mahkamah  Agung  RI,  “.  “E -Court Mahkamah Agung RI.” Mahkamah Agung RI, “, 2021.
Rifqani  Nur  Fauziah  Hanif.  “E -Court, Berperkara  Di  Pengadilan  Secara Elektronik.”  KPKNL  Manado,. Accessed  September  30,  2021. https://www.djkn.kemenkeu.go. id/kpknl-manado/baca- artikel/12840/E-court- Berperkara-Di-Pengadilan- Secara-Elektronik.html. Waluyo,  Bambang. Pemnelitian  Hukum Dalam  Praktek .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2008. “Wawancara  Bapak  Aris  Darwin  S.H Selaku  Advokat  Kantor  Hukum Darwin  Associate  Dan  Kuasa Hukum  Perkara  PMH  Pada Tangal  7  September  2021  Pukul 11.00  WIB  Di  Ruang  Tunggu Pengadilan  Negeri  Sidoarjo.,”
n.d. “Wawancara Bapak Drs.H.Imam Khanafi Ridhwan S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  Pada Tangal  27  September  2021  Pukul 13.00  WIB  Di  Ruang  Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d. “Wawancara  Bapak  Pandu  Selaku  Staff Bagian  Hukum  Dan  Relaas Panggilan  Di  Ruang  Panitera Pada  Tangal  26  Oktober  2021 Pukul  10.00  WIB  Di  Ruang
Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d.