## MELACAK AKAR PEMIKIRAN NU DALAM
MENETAPKAN HADIS SEBAGAI HUJJAH PERPEKTIF

## MICHEL FOUCAULT
Pipin Armita pipinarmita@gmail.com

## Abstract
NU always cite a  Hadith  of the  Prophet to  issue a  statute  of law. Reviewing the Hadith in  NU traditions  and understanding  is  exciting  and  unique. This uniqueness can  also  be  seen on NU  tradition  of Hadith when  they  set  it as proof when  deciding  religion  contemporary issues. If  the  attempt  is  seen  by Foucault’s theory, hadith what be NU choice as evidence is a form of power relations and knowledge. If the efforts seen with Foucault’s theory, the hadith which has been selected  as  a  proof  (hujjah)  is  a  form  of  power  and  knowledge  relation.  This paper examines how  the  roots thought of  NU in the  determination of the Hadith as proof by analysis genealogu approach and archeological method on Foucault theory carried “power and knowledge relations”. Base on this theory, to know a root thought of NU in determination of the hadits as proof (hujjah), the impor- tant thing to do is: (1) conducting a genealogical approach to trace the roots of the thought of  NU, (2) using  the  method  of assignment as  the  basis  for the NU archeological on Hadith, (3) with the approach of the genealogy and the archeol- ogy method, then a discourse can be presented. With the advent of the discourse, it will  be answered how the  roots thought of  NU in the  determination of the Hadith as proof.
Keywords: NU Thought, Hadith, Proof (Hujjah), Michel Foucault.

## Abstrak
NU senantiasa mencantumkan hadis nabi untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum. Mengkaji hadis dalam tradisi dan pemahaman NU merupakan hal yang menarik dan unik. Keunikan ini juga dapat dilihat pada usaha NU memposisikan hadis sebagai hujjah saat memutuskan persoalan-persoalan agama kontemporer. Jika usaha tersebut dilihat dengan teori Foucault, maka pilihan NU tentang hadis yang dipilih sebagai hujjah merupakan bentuk relasi kuasa ( power ) dan pengetahuan ( knowledge ). Tulisan ini mengkaji bagaimana akar pemikiran NU dalam penetapan hadis sebagai hujjah dengan analisis pendekatan genealogi dan metode arkeologi yang diusung Foucault dalam teorinya ‘relasi kuasa dan pengetahuan’. Berdasarkan teori tersebut, untuk mengetahui sebuah akar pemikiran NU dalam penetapan hadis sebagai hujjah, hal yang penting dilakukan adalah: (1) melakukan pendekatan genealogi untuk melacak akar pemikiran
96 Pipin Armita, Melacak Akar Pemikiran NU Dalam Menetapkan Hadis ...
NU, (2) menggunakan metode arkeologis NU sebagai dasar penetapan hadis, (3) dengan adanya pendekatan genealogi dan metode arkelogi, maka sebuah wacana dapat  dimunculkan.  Dengan  munculnya  wacana  tersebut,  maka  akan  terjawab bagaimana akar pemikiran NU dalam penetapan hadis sebagai hujjah tersebut.
Kata kunci: Pemikiran NU, Hadis, Hujjah, Michel Foucault

## A. Pendahuluan
Nahdhatul Ulama (NU) 1 merupakan salah satu organisasi keagamaan ( jam’iyah diniyyah ) terbesar di Indonesia. Dengan eksistensinya itu, banyak hal menarik yang patut  dilirik dalam  tubuh NU  berkenaan dengan  pemahaman keagamaan  yang dimilikinya. Seperti sikap NU yang berkomitmen menjaga tradisi dalam mazhab atau khazanah turams qadim yang disebut dengan kitab al-mu’ta > barah, 2 yang pada tataran selanjutnya mempengaruhi sikap NU terhadap al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Dalam hal ini NU menilai beristinbath hukum langsung kepada al-Quran dan hadis tanpa memperhatikan kitab fikih merupakan hal yang tidak dibenarkan, 3 sekalipun hal tersebut belum maksimal.
NU senantiasa mencantumkan hadis nabi di dalamnya (walaupun ada beberapa masalah yang tidak dicantumkan) untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum. Paling tidak dari hadis-hadis yang dicantumkan tersebut membuktikan bahwa hadis merupakan sebuah term penting dalam aktifitas istinbath hukum dalam tradisi Islam khususnya di kalangan NU. Oleh karena itu, mengkaji hadis dalam tradisi dan pemahaman NU merupakan hal yang menarik dan unik. Keunikan ini juga dapat dilihat pada usaha NU memposisikan hadis sebagai hujjah saat memutuskan persoalan-persoalan agama kontemporer.
Jika usaha tersebut dilihat dengan teori Foucault, maka pilihan NU tentang hadis yang dipilih sebagai hujjah merupakan bentuk relasi kuasa ( power ) dan pengetahuan ( knowledge ). Dalam teori relasi kuasa dan pengetahuan Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikontruksi berdasarkan aturan-aturan ( episteme ) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Dengan demikian, sebagai organisasi keislaman yang besar, melihat relasi tersebut tentu merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena problematika ini memungkinkan terjadinya pergulatan hadis dengan realitas sosial masyarakat NU yang luas. Pergulatan ini pada tataran selanjutnya diregulasi oleh adanya relasi kuasa dan pengetahuan dalam tubuh NU dalam menetapkan suatu hadis sebagai hujjah.
Dengan berbagai persoalan agama kontemporer yang dibahas, hadis diminta berbicara, mengomentari dan pada akhirnya memberi keputusan terhadap suatu
1 Selanjutnya disebut dengan NU.
2 Lihat  “Bahtsul  Masail  Al-Diniyah Al-Waqi’iyah”,  Keputusan  Muktamar  NU  Ke-1  tentang
Hukum Bermazhab, (Surabaya, 21 Oktober 1926 M).
permasalahan yang muncul baik untuk membenarkan, membiarkan, menolak, atau bahkan menyalahkan. 4 Akibatnya, keberadaan hadis yang melintasi waktu dan mengiringi berbagai realitas yang muncul adakalanya menyebabkan pemahaman hadis terjerembab dalam kawasan-kawasan hitam 5 atau bahkan menjadi ‘korban’ dari satu kepentingan kelompok berkuasa tertentu.
Dengan demikian, mengetahui bagaimana penetapan hadis yang digunakan sebagai hujjah sangat diperlukan. Maka, untuk memberikan gambaran dan tinjauan lebih jauh mengenai hal ini, penulis akan mengkaji bagaimana penetapan hadis yang digunakan sebagai hujjah tersebut sebagai objek kajian dengan analisis pendekatan genealogi dan metode arkeologi yang diusung Foucault dalam teorinya ‘relasi kuasa dan pengetahuan’. Setelah problematika dianalisis, akan terlihat bagaimana diskursus-diskursus keagamaan yang telah diproduksi oleh relasi kuasa selanjutnya menopang dan menjustifikasi bekerjanya relasi-relasi kuasa tersebut sebagai implikasinya.

## B. Setting Historis dan Kerangka Berfikir NU
NU merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan ( jam’iyyah diniyah) yang ada dan berkembang di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asyari serta para ulama di kalangan pesantren pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M. Dilihat dari sisi kesejarahannya, organisasi ini berdiri dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah. 6
Sebelum organisasi ini terbentuk dengan nama NU, pada mulanya adalah sekumpulan ulama yang tergabung sebagai Komite Hijaz; sebuah komite yang dibentuk untuk memperjuangkan sebuah tujuan dan apresiasi ulama yang harus segera diajukan kepada Raja Ibn Su’ud di Tanah Hijaz. Pada masa itu sang raja yang hidup dalam masayarakat wahabi bermaksud untuk menutup tempat-tempat bersejarah seperti makam para sahabat, keluarga nabi dan para wali, melarang praktek ziarah kubur, tahlil, dan menutup ruang gerak golongan yang tidak sepaham, seperti sunni dan syi’ah. Sehingga mengakibatkan hilangnya kebebasan bermazhab di sana. 7 Sebagai bentuk penolakan atas kebijakan sang raja, perkumpulan ini kemudian Komite Hijaz berubah nama menjadi Nahdhatul Oelama (kebangkitan ulama) tanggal 31 Januari 1926. 8
3 Keputusan Muktamar NU Ke-11, tentang Berhukum Langsung Dengan Al-Quran dan Hadis,
(Banjarmasin, 9 Juni 1936 M).
4 Duwi Harono, “Hadis Dalam Fatwa Dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI Dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III Di Padang Panjang Tahun 2009)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 2.
5 Muhammad Zuhri, Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 9.
6 Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdhatul Ulama , (Jakarta: Lembaga Ta’lif Wan Nasyr PBNU,
2016),  97.
7 Andre Feillard, Islam Et Armee Daus L’ Indonesia Contemporaine, Edisi Indonesia NU Vis A Vis Negara; Pencarian Isi , (Jakarta: Pustaka Setia, 1992), 11.
8 M. Ali  Haidar, Nahdhatul  Ulama  dan  Islam  Di  Indonesia,  Pendekatan  Fikih  dalam  Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 58.
98 Pipin Armita, Melacak Akar Pemikiran NU Dalam Menetapkan Hadis ...
Jika diperhatikan, pembentukan organisasi keagamaan ini merupakan salah satu bentuk proses pembentukan pemikiran keislaman di tanah air. Tidak hanya di Indonesia, pada waktu itu, umat Islam di dunia sedang menggeliat dari tidur panjangnya: dunia Islam sedang bangkit membebaskan diri dari kolonialisme dan pembebasan dari keterpurukan yang menyebabkan umat Islam dalam masa kegelapan ( darkness) intelektual dan keterpurukan peradaban.
Sebagai gantinya, di sana-sini marak praktik mistis, klenik dan yang berbau irrasional. Realitas kebangkrutan inilah yang kemudian mendorong sejumlah pemikir muslim progresif, seperti Jamâluddin al-Afghani, Muh}ammad ‘Abduh, Ah}mad Khan, Syakib Arselan dan lain-lain melakukan ‘reformasi teologis’ dan pembaruan intelektual keagamaan pada abad 19. Mereka mengembangkan sejenis ‘doktrin modernisme Islam’ yang bertumpu pada pembaruan (reformasi teologis), dengan ciri-ciri yang menonjol: purifikasi atau puritanisme ajaran keislaman, anti bermazhab ( taqlid ), dan anti tradisi lokal. Abad  ke-19  dikenal  sebagai  abad  ‘gerakan  kebangkitan  ( harakah  an- nah } d } hah ). 9
Kondisi ini mendapat respon positif dari masyarakat khususnya di Indonesia, seperti; Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, Syarikat Islam dan lain-lain. Sekalipun di sisi lain tidak sedikit juga yang menentang gerakan reformasi tersebut. Adapun NU, khususnya kelompok tradisional juga setuju terhadap reformasi tersebut, bahwa dunia Islam harus bangkit secara politik dan intelektual untuk melawan penjajah untuk mengembalikan supremasi Islam, tetapi mereka menolak jika kebangkitan Islam disertai dengan menghapus tradisi keislaman klasik kebudayaan lokal. Dalil yang menjadi landasan berfikir adalah: al-muh } âfaz } hah ‘ala qadîmi s } halih } wa al-akhz } u bil jadîdil as } hlah } , pembaruan dilakukan dengan cara memelihara warisan lama (al-qâdim ) yang baik, dan menambil hal baru (al-jadîd ) yang lebih baik.
Dalam pandangan NU tidak semua tradisi buruk, usang (out of date) tidak mempunyai relevansi dengan kekinian, bahkan tidak jarang, tradisi (baik dalam pengertian khazanah keislaman klasik maupun tradisi lokal) bisa memberi inspirsi bagi munculnya modernisasi Islam. Penegasan atas keberpihakan terhadap warisan masa lalu diwujudkan dalam sikap bermazhab yang menjadi tipikal NU. Dalam hal bermazhab, KH. Hasyim Asyari memandang sebagai masalah yang mendasar ( principil ). Dalam memahami maksud al-Quran dan hadis tanpa mempelajari karya dan pemikiran ulama- ulama besar (Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali) hanya akan sampai pada pemahaman ajaran Islam yang keliru. Penegasan ini disampaikan KH. Hasyim Asyari di hadapan para ulama peserta muktamar ke-3 pada September 1928 (kemudian dikenal sebagai muqaddimah qanu > n a > sa > si NU atau pembukaan Anggaran Dasar NU). 10
Dalam kapabilitasnya  sebagai organisasi keagamaan, NU  dikenal sebagai organisasi kaum santri tradisional, dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, inti dari NU adalah kiai dan santri serta pesantrennya. Kedua , berpegang teguh pada produk
9 M. Mukhsin Jamil, dkk, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan NU , (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 326-327.
10 M. Mukhsin Jamil, dkk, Nalar Islam Nusantara Studi Islam ...., 328-329.
fiqh dan kalam serta jaran tasawuf seperti yang terungkap dalam kitab-kitab kuning dan tidak suka melakukan pembaruan ajaran. Ketiga, pintu ijtihad tertutup atau setidaknya  sulit  dilakukan,  karena  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  jauh  dari kemungkinan bagi orang biasa. Keempat, menganggap kurang mempunyai kontak dengan dunia luar. Kelima, tradisi kefeodalan yang masih kental di kalangan mereka. Kefeodalan ini nampaknya memperoleh legitimasi dari kitab Ta’limul Muta’allim yang terlalu mengagungkan sang guru. Demikianlah cirikhas yang disematkan dalam tubuh NU. Namun di balik candra yang tersebut di atas, terdapat dinamika pemikiran ijtihadi di kalangan mereka. 11
Para ulama pendiri NU yang sebelumnya memang telah akrab dengan lapisan masyarakat yang paling bawah dengan pesantren-pesantrennya yang telah mampu mewarnai bahkan membentuk sebuah sub kultur di kalangan santri dengan penuh antisipasi dan kepekaan yang tajam atas kemaslahatan umat serta didukung oleh dinamika keagamaan yang dihadapi. Singkatnya, motif awal didirikannya organisasi ini semata-mata didorong oleh motif keagamaan, bukan karena motif politik apalagi dorongan pihak luar. Dengan demikian, NU kemanapun alur aktifitas NU selalu berlandaskan keagamaan. Segala sikap, perilaku, dan karakteristik perjuangannya sesalu disesuaikan dan diukur dengan norma ajran agama Islam ahlu sunnah wal jamaah, serta bercita-citakan keagaamaan yakni ‘izzul Islâm wal muslimîn atau dengan kata lain tercapainya sa’adatul d } arain. 12 Dari bingkai sejarah ini dapat dilihat bagaimana cikal bakal berdirinya NU yang bermotif keagamaan berusaha mewujudkan nuansa keislaman di tengah masyarakat. Sekalipun hal tersebut di mulai dari ruang lingkup pesantren, namun paling tidak cikal-bakal inilah yang membuat NU tetap eksis hingga hari ini dan terus berkembang.
Berkenaan dengan kerangka berfikir NU, hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa kemunculan NU sebagai organisai sosial dan keagamaan pada tahun 1926 harus dilihat sebagai kontiniutas dari tradisi pesantren yang sudah lama ditanamkan dan dikembangkan para kiai di Jawa, baik tradisi pemikiran keislaman sunni (yang sudah lama mengakar) dalam kognisi para kiai, maupun tradisi dalam konteks kultur keagamaan (yang merupakan ‘sintesis’) dari tradisi dan kebudayaan setempat. Apalagi dalam tradisi pesantren ada sejenis keyakinan, bahwa ilmu hanya diperoleh dengan jalan pengalihan, transmisi, pewarisan dan bukan sesuatu yang bisa diciptakan ( created ). 13 Hal inilah yang kemudian turut mempengaruhi kerangka berfikir NU. Dengan demikian, maka setiap keputusan dan sikap NU secara kultural mengikuti kerangka berfikir yang telah ditetapkan. Namun dalam perkembangannya, paling tidak ada dua model berfikir dalam tubuh NU, yakni model berfikir kiai 14 dan gus. Dua
11 M. Masyur Amin, NU Dan Ijtihad Politik  Kenegaraannya , (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), 11-12.
12 Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Ekmbali Ke Khittah 1926, (ttp: Erlangga, 1992), ix.
13 M. Mukhsin Jamil, dkk, Nalar Islam Nusantara Studi Islam ....., 339-351.
14 Kiai adalah sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam). Lihat Pusat Bahasa Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 719.
100 Pipin Armita, Melacak Akar Pemikiran NU Dalam Menetapkan Hadis ...
model berfikir ini ‘berhadapan’ pada masa 80-an. Pada model pertama, kiai tradisionalis yang memegang teguh pemikiran konservatif yang hanya menerima interpretasi Islam yang tercantum dalam kitab kuning ortodoks, al-kitab al-mu’tabaroh, terutama fikih mazhab Syafi’i dan akidah mazhab Asy’ary dan menekankan taqlid kepada ulama besar masa lalu. 15 Sementara pada model kedua, yakni di kalangan gus, progresif NU berusaha untuk memberi nuansa baru dalam tradisi berfikir NU.

## C. Sketsa Biografis dan Pemikiran Foucault
Paul-Michel Foucault adalah filsuf Prancis, sejarawan, intelektual, kritikus, dan sosiolog. Semasa hidupnya, ia memegang kursi jabatan di Collège de France berkat karyanya yang berjudul “History of Systems of Thought” (Sejarah Sistem Pemikiran). Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Paris. Foucault paling dikenal dengan penelitian tajamnya dalam bidang institusi sosial, terutama psikiatri, kedokteran, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sistem penjara. Selain itu, Foucault juga mempunyai karya- karya tentang sejarah seksualitas. Karyanya yang menelaah kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan dan diskursus, telah banyak diperdebatkan secara luas. 16 Dalam teori yang dikembangkannya, ada dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan, yakni pendekatan ‘genealogi’ dan metode ‘arkeologi’. Istilah genealogi merupakan istilah yang beliau pinjam dari gurunya Nietzsche, sedangkan istilah ‘arkeologi’ merupakan hasil pemikirannya. Terkait dua istilah ini, Foucault menjelaskan dalam karyanya ‘ Truth and Power ’ bahwa; pertama, kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Kedua, ‘kebenaran’ selalu terhubung dan ada di dalam relasi dengan sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya. Foucault selalu terkait dengan efek-efek kuasa yang dipengaruhinya dan disebarluaskannya. Hipotesis pertama merupakan hipotesis ringkas Foucault tentang metode arkeologinya, sedangkan hipotesis kedua mengenai pendekatan genealoginya. 17
Lebih lanjut, menurut Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikontruksi berdasarkan aturan-aturan ( episteme ) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan
15 Laode Ida, NU Muda; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru , (Jakarta: Erlangga, 2004),  xii.
16 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Michel Foucault, Kekuasaan, Disiplin,
Hukuman, dan Seksualitas, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 51
17 Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan , terj. Moechtar Zoerni, (Yogyakarta: Qalam, 2002), viii.
ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi. 18 Sehingga, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. 19 Hal ini sesuai dengan pendapat Geoff, bahwa ada banyak versi dan sudut pandang dalam merumuskan ide Foucault tentang kekuasaan, salah satunya pada lembaga organisai yang tersebar di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan manusia setiap harinya.
Dalam karyanya “The Archeology of Knowledge” Foucault juga menjelaskan bahwa antara relasi kuasa dan pengetahuan akan menghasilkan satu istilah yang disebutnya sebagai ‘diskursus’. Diskursus dalam perspektif Foucault merupakan konsep kunci dalam falsafah modern yang melihat pentingnya sejarah dan waktu di dalam perbincangan tentang bahasa dan prakteknya. Dalam hal ini, sejarah tidak lagi sekedar mengkonotasikan rangkaian, urutan, evolusi atau kontiniutas, akan tetapi lebih komplek dari itu. Dalam karyanya, Foucault menjelaskan sejarah dalam konteks diskontiniutas, bukan kontiniutas. Baginya, dalam rentang waktu adalah sesuatu yang terputus atau kontradiktif. Dengan demikian, setiap peristiwa memiliki keterkaitan dengan peritiwa-peristiwa sebelumnya.
Dalam kerangka operasionalnya, paling tidak ada tiga pendekatan studi agama dalam perspektif Foucauldian: 20
1. Menginvestigasi praktek-praktek sosial termasuk agama yang akan menjadi sasaran investigasi. Investigasi diarahkan kepada praktek-praktek yang secara efektif menjadi wilayah relasi kekuasaan menghasilkan efeknya yang represif.
2. Mendeskripsikan  bagaimana  relasi  kuasa  bekerja  lewat  mekanisme  yang disediakan oleh praktek-praktek sosial tersebut dan bagaimana relasi kuasa tersebut mengonstitusi, memproduksi dan memunculkan diskursus keagamaan.
3. Menganalisis bagaimana diskursus-diskursus keagamaan yang telah diproduksi oleh relasi kuasa selanjutnya menopang dan menjustifikasi bekerjanya relasi- relasi kuasa tersebut.
Jadi, dalam perspektif studi agama, hal ini lebih mengarahkan perhatian kepada bekerjanya efek-efek  kuasa yang  negatif, seperti  membatasi, mengucilkan  dan merepresi sebuah interpretasi. 21 Dengan analisis foucauldian ini, perangkat tidak hanya dinilai menyatukan kehidupan sosial atau kekuatan koersif yang menyubordinasikan sekumpulan orang atas orang lain, melainkan proses yang membangun jalan bagi segala bentuk tindakan, hubungan sosial, dan tatanan sosial. 22 Kajian dengan pendekatan ini
18 Michel Foucault, Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 144.
19 Steven Best dan Douglas Kellner, Teori Postmodern: Interogasi Kritis, terj. Indah Rohmani, (Malang: Boyan Publishing, 2003), 40.
20 Rudi Harisyah Alam, “Perspektif Pasca-Postmodernisme dalam Kajian Keagamaan”, dalam M.
Deden Ridwa (Ed), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu , (Bandung: Nuansa Cendekia, 2001), 99-100.
21 Shafwan Rozi, “Agama dan Post-Modernisme: Menelusuri Metodologi dan Pendekatan Studi- Studi Agama”, Jurnal Ilmu Ushuludin, Vol. 1, no. 3 Tahun 2012, 237.
22 M. Ridhah Taqwa, “Menyoal Praktek Kekuasaan di Arena  Pendidikan Berbasis Keagamaan Suatu  Perspektif Cultural  Studies”, dalam Prosiding  Simposium  Nasional  Mahasiswa  Pascasarjana Tahun 2008: 100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Perpektif , Yogyakarta, 16-17 Mei 2008.
102 Pipin Armita, Melacak Akar Pemikiran NU Dalam Menetapkan Hadis ...
merupakan perpaduan antara perspektif studi agama atau cultural studies dan kritis yang mempunyai keberpihakan pada nilai dan komitmen pada perubahan struktur relasi sosial yang bersifat hegemonik-dominasi. 23
Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan tiga kata kunci utama dalam teori ini, yaitu; pendekatan genealogis, metode arkeologi dan relasi kuasa dan pengetahuan. Dengan pendekatan genealogi dan metode arkelogi sebuah wacana dilahirkan. Dengan lahirnya  wacana  tersebut  maka  akan  terkuak  bagaimana  sebuah  wacana  itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya. Tidak hanya itu, sebuah wacana juga dikontruksi berdasarkan aturan-aturan ( episteme ) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan yang disebut Foucault sebagai ‘relasi kuasa dan pengetahuan’.
Menurut teori Foucault, untuk melihat bagaimana sebuah relasi kuasa dan pengetahuan ini beroperasi dapat dianalisa dengan tiga persfpektif; 24
1. Adanya wilayah dan teknik pengaturan kekuasaan. Teknik ini memusatkan perhatian pada bagaimana kekuasaan dilaksanakan sebagai sebuah permainan taktis dan strategis yang dilakukan dari titik mana saja yang tidak terhitung jumlahnya. Ia dapat berasal dari bawah, imanen hubungannya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.
2. Ada teknik pemerintahan yang menghubungkan pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini sering disebut dengan praktik pendisiplinan yang merupakan dimensi strategis kekuasaan yang diwujudkan sebgai manuvern normativitas, strategi integrasi, dan taktik produktivitas. Pendisiplinan merupakan sebuah kondisi ketika individu berada di bawah domain pengetahuan tertentu dan berada di bawah rezim dan hirearki tertentu. Pendisiplinan merupakan bentuk peningkatan ketaatan dan kesetiaan pada pengaturan dan pengorganisasian hubungan timbal balik yang mendasar, sehingga individu menjadi lebih canggih, rasional, dan ekonomis karena mereka selalu berada di bawah pengawasan.
3. Teknik pemerintah dengan menghubungkan diri dan kekuasaan. Teknik ini disebut sebagai praktik individualisasi. Foucault memberikan contoh praktik ini dengan menjelaskan dikotomi gila dan waras , sakit dan sehat di dalam diri mereka sendiri dan dari yang lain.
Dari tiga komponen ini, pengaturan kekuasaan, praktik pendisiplinan, dan praktik- praktik individualisasi dalam hal penetapan hadis sebagai hujjah dapat dilihat sebagai relasi kuasa.
23 Shafwan Rozi, “Agama Dan Post-Modernisme.....”, 238.
24 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Michel Foucault, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas , 51-52.

## D. Melacak Akar Pemikiran NU dalam Menetapkan Hadis Sebagai Hujjah

## 1. Pendekatan Genealogis: Melacak Akar Pemikiran NU
Sebagaimana yang disampaikan oleh Foucault dalam teorinya tentang relasi kuasa. Untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa terbentuk, maka pendekatan genealogis merupakan hal yang penting dilakukan. Pembahasan genealogi NU menjadi penting dan mutlak dilakukan karena untuk memahami karakteristik, corak keagamaan dan bangunan pemikiran keislaman NU secara utuh dan akurat. Setidaknya, ada dua hal yang  harus  dibicarakan  untuk  mengetahui  genealogi  pemikiran  NU; Pertama, penelusuran guru para pendiri ( founding fathers ) NU. Kedua, pembahasan seputar ruang lingkup pesantren, termasuk kebudayaan dan tradisinya serta kitab-kitab yang diajarkan dan dijadikan sebagai basis penggalian pemikiran keislaman. 25 Hal ini dalam teori Foucault berperan penting untuk melacak akar pemikiran NU.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berdirinya NU sebagai organisasi keagamaan dipelopori oleh KH. Hasyim Asy’ary dan para ulama pesantren lainnya, seperti; Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Alwi dan lain-lain. Para Kiai ini merupakan santri para ulama sunni di Mekkah dan Madinah ( haramain ), bahkan orang tua mereka (para pendiri NU), hampir dapat dipastikan juga ulama/kiai pengikut dan penganjur tradisi sunni melalui lembaga pesantren di Jawa. 26 Pada umumnya, sebelum diberangkatkan ke Haramain, mereka di gambleng oleh ayah mereka atau kiai lain di pesantren.
Jika kaum modernis Islam Indonesia menjadikan Mesir sebagai “kiblat intelektual”, karena di sana ada Muhammad Abduh yang dibanggakan, maka kaum intelektual NU menjadikan Mekkah sebagai rujukan intelektual dan ‘kiblat spiritual’. Mekkah merupakan tempat muqimnya para ulama sunni yang memiliki reputasi intelektual mengagumkan dan kharisma spiritual yang luar biasa. Seperti Syaikh Muhammad Nawawi Banten (1813-1897), Syaikh Mahfud Termas (w.1919), Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (1855-1916), dan Syaikh Khalil Bangkalan (1819-1925). 27
KH. Hasyim Asya’ary sebagai bapak pendiri NU juga mengalami hal yang demikian dan banyak berguru dengan kiai-kiai besar di Mekkah. Namun, dari sekian banyak guru, beliau lebih cenderung dipengaruhi oleh Syaik Mahfudh Termas, bahkan beliau telah mendapat ijazah hadis dari Syaikh Mahfudh hingga beliau juga dikenal sebagai ahli hadis. Keterpengaruhan tersebut terlihat jelas saat beliau kembali dan mendirikan pesantren Tebu Ireng Jombang 1899, beliau memperkenalkan kitab-kitab Kiai Mahfudh Termas kepada santrinya. 28 Jika dilihat dari akar sejarahnya, the founding fathers organisasi ini didorong untuk mendirikan NU karena kondisi sosial keagamaan yang tidak stabil di tengah gejolak penjajahan pada waktu itu. Tidak hanya di dalam
25 Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah....., 325.
26 Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah..... , 330.
27 Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah...... , 335.
28 Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah..... , 335.
104 Pipin Armita, Melacak Akar Pemikiran NU Dalam Menetapkan Hadis ...
negeri, ketidakstabilan sosial keagamaan tersebut juga terjadi dalam dunia Islam secaa umum. Sehingga gejala reformasi teologis juga dilakukan sejumlah ulama lainnya seperti Jamaluddin al-Faghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain.
Dalam merespon kondisi ini, NU menunjukkan sikap bahwa reformasi teologis tersebut adalah urgen, namun hal ini dilakukan tanpa harus membuang tradisi secara total karena tidak semuanya buruk dan out of to date . Keberpihakan ini ditunjukkan dengan sikap bermazhab NU. Dalam hal ini, KH. Hasyim Asy’ary menegaskan bahwa memahami maksud al-Quran dan hadis tanpa mempelajari karya dan pemikiran ulama-ulama besar (Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali) hanya akan sampai pada pemahaman ajaran Islam yang keliru. 29 Sikap ini kemudian membawa NU pada aliran sunni sebagai identitasnya. NU yang beraliran sunni ini juga dipengaruhi oleh adanya hubungan muslim Indonesia khususnya the founding fathers NU dengan ulama haramain. Bahkan hubungan tersebut masih berlangsung hingga saat ini dilanjutkan oleh para kiai, ataupun anak-anak mereka yang menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah. Selain ulama sunni (yang menjadi guru para pendiri NU), tradisi pesantren di Jawa juga ikut membentuk corak dan bangunan pemikiran NU. Pesantren merupakan lembaga tradisional Islam yang sudah ada jauh sebelum NU dibentuk bisa dikatakan pesantren adalah ‘ruh’ NU. Artinya, jika hubungan NU dan pesantren diputus maka berakhirlah riwayat dan identitas NU. Memisah NU dari pesantren sama saja dengan memutus historisitas dan akar kultural NU.
Sebagai lembaga yang merawat tradisi sunni, pesantren tampak dari literatur ‘kitab kuning’ 30 yang diajarkan para kiai. Jauh sebelum NU meneguhkan sebagai ormas Islam berbasis sunni, pesantren telah bersandar pada tradisi-tradisi sunni. Para kiai mengajarkan kitab kuning yang ditulis oleh para ulama sunni kepada para santrinya. Penulisan tersebut berdasarkan bukti-bukti historis yang ada, bisa dikatakan bahwa kitab kuning menjadi text book, references, dan kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren yang kita kenal sekarang ini dimulai abad ke-18. 31
Berkenaan dengan hal ini, pada tahun 1980-1981, Van den Berg seorang sarjana belanda melakukan intervensi kitab arab (kitab kuning) yang dipakai di pesantren di jawa dan madura yang berafiliasi ke paham sunni. Berdasarkan intervensi tersebut diketahui bahwa; pertama , kitab-kitab yang mendominasi di pesantren adalah kitab- kitab fikih dan tata bahasa arab, sementara kitab tasawuf, apalagi tafsir al-Quran sangat sedikit. Bahkan kumpulan hadis klasik nyaris tidak ditemukan. Lantaran faktor ini, menyebabkan banyak pesantren menjadi ‘fikih sinkretis’, sedangkan tasawuf lebih banyak dipraktikan lembaga tarikat. Kedua , kajian yang langsung ke inti teks skriptual islam (al-Quran dan hadis) hampir tidak dilakukan. Tafsir jalalain adalah satu-satunya kitab tafsir yang ditemukan Berg.
29 Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah..... , 328-329.
30 Kitab kuning adalah kumpulan literatur yang membahas disiplin ilmu-ilmu keislaman, yang ditulis para ulama sunni, terutama Timur Tengah, pada masa 800 tahun silam. Lihat Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah.... , 340.
31 Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah.... , 341-344.
Kajian terhadap al-Quran dan hadis kebanyakan dilakukan melalui kitab-kitab fikih. Lemahnya kajian terhadap ilmu hadis, kelak menjadi faktor yang mendorong kiai Hasyim menekuni pelajaran hadis di bawah otoritas Syaikh Mahfudh Termas. Ketiga, meskipun mayoritas umat islam tradisional menganut mazhab Syafi’i. Tetapi kajian terhadap karya syafi;i sangat minim dilakukan. Kitab utama Imam Syafi’i ‘ al-‘Umm’ tidak ditemukan di pesantren. Dalam konteks masyarakat Islam yang warna-warni, kiai dituntut untuk mengembangkan model keislaman yang lebih mengedepankan pada ‘dialog’ bukan ‘konfrontasi’. Maka, pesantren didesain untuk menampung realitas ‘ortodoksi’ dan ‘heterodoksi’ sekaligus. Dari sini, kiai kemudian dikenal sebagai ‘ cultural broker ’ karena prestasinya yang mampu menjadi agen perubahan sosial keislaman tanpa memunculkan ketegangan di masyarakat.
Kemunculan NU sebagai organisasi sosial dan keagamaan pada tahun 1926 harus dilihat sebagai proses panjang, sebagai kontiniutas dari tradisi pesantren yang sudah lama ditanamkan dan dikembangkan para kiai Jawa, baik tradisi dalam pengertian pemikiran keislaman sunni yang sudah lama mengakar dalam kognisi para kiai, maupun tradisi dalam konteks kultur keagamaan yang merupakan ‘sintesis’ dari tradisi dan kebudayaan setempat. Apalagi dalam tradisi pesantren ada sejenis keyakinan, bahwa ilmu hanya diperoleh dengan jalan pengalihan, transmisi, pewarisan dan bukan sesuatu yang bisa diciptakan ( created ). Dalam salah satu kitab kuning yang menjadi pedoman wajib para santri di pesantren, yang bernama ta’lîmul muta’allim fî mhâriqil ta’allûm, diajarkan bahwa ‘ilmu adalah sesuatu yang harus kamu ambil dari lisan rijal (guru, kiai, ulama) karena mereka telah menghafalbagian yang paling baik dari yang pernah mereka hafal’. Bagi para kiai, mengembangkan keislaman dengan memutus atau mengabaikan mata rantai intelektual ulama sebelumnya, menafikan warisan keislaman sebelumnya adalah sebuah bentuk ‘kekurang-ajaran’.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa corak dan karakteristik bangunan keislaman NU yang berlandaskan pada tradisi sunni, tidak lepas dari genealogi pemikiran NU yang dipengaruhi oleh dua hal mendasar; (1) jaringan ulama sunni haramain  sebagai  bagian  dari  mata  rantai  intelektual  NU  yang  muncul  akibat internasionalisasi islam, (2) tradisi pesantren jawa yang sudah lama eksis dan dibangun di  atas  basis  teologi  sunni.  Kehadiran  NU  hanya  sejenis  ‘formalisasi’  atau ‘institusionalisasi’ dari tradisi informal sunni yang sudah lama dipraktikkan para ulama haramain dan para kiai pesantren. 32
Dengan demikian, dari genealogi NU yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana NU menjadi organisasi keagamaan yang beraliran sunni yang dipelopori oleh para founding fathers -nya, KH. Hasyim Asy’ary dan ulama lainnya yang beraliran sunni. Identitasnya sebagai organisasi keagamaan yang yang beraliran sunni, dipengaruhi oleh pola pendidikan yang mereka terima, baik itu di lingkungan pesantren maupun keterpengaruhan pendidikan dari haramain sebagai kiblat mereka dalam menuntut ilmu. Hal inilah yang dalam konteks teori Foucault disebut sebagai genealogis.
32 Jamil, Nalar Islam Nusantara Studi Islam ala Muhammadiyah...., 339-351.
33 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media , (Yogyakarta: Lkis, 2001), 65.

## 2. Metode Arkeologis NU Sebagai Dasar Penetapan Hadis
Metode  arkeologi  dalam  perspektif  Foucault  menegaskan  bahwa  sebuah kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Dengan demikian, sebuah relasi kuasa  dan  pengetahuan  akan  terbentuk  dengan  adanya  sistem  yang  mengatur bagaimana produksi hingga distrubusi tersebut dapat bekerja. Dalam konteks ini penulis menyebut istilah metode arkeologis sebagai metode NU dalam dasar penetapan suatu hadis.
Hal ini menjelaskan bahwa NU sebagai sebuah sistem kuasa tentunya memiliki aturan-aturan tertentu dalam mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi dan operasinya dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam hal operasional kerjanya, dimulai dengan melihat setiap pembahasan yang mana mengutip hadis di dalamnya dan mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini, NU menggunakan bahasa yang beragam; terkadang dengan kata ‘referensi’, ‘dasar penetapan”, “dalil/dasar hukum”, atau bahkan tidak menyebutkannya.

## 3. Relasi Kuasa dalam Menetapkan Hadis Sebagai Hujjah
Dengan adanya pendekatan genealogi dan metode arkelogi, maka sebuah wacana dapat dilahirkan. Dengan lahirnya wacana tersebut, maka akan terkuak bagaimana sebuah wacana itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya, dalam hal adalah ulama NU. Tidak hanya itu, sebuah wacana juga dikontruksi berdasarkan aturan-aturan ( episteme ) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan kekuasaan. Foucault menempatkan kebenaran rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, dan lain sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan yang diistilahkan Foucault sebagai ‘relasi kuasa dan pengetahuan’.
Dalam hal relasi kuasa dan pengetahuan dalam perspektif Foucault, keduanya memiliki hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitupun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan 33 yang amat samar. Relasi kuasa dan pengetahuan yang tercipta dalam penetapan hadis ini terjadi disadari dan tidak disadari oleh orang- orang yang terikat dengan NU. Keterikatan tersebut terbentuk sesuai dengan kehendak ‘pemilik kuasa’ sekalipun hal tersebut berbeda dengan kebenaran yang diyakini oleh kelompok-kelompok lain, seperti MUI, Muhammadiyah, dan lain-lain.
Dalam kacamata tradisi agama-agama, wacana-wacana yang dilahirkan dan dikontruksi oleh NU memiliki otoritas persuasif sehingga menjadi salah satu alternatif/ panduan bagi masyarakat NU sebagai pembaca dalam rangka mengkonstitusi sikap dan perilaku mereka. mereka melimpahkan otoritas kepada para ulama sebagai perwakilan dari wakil umum ( common agents ) dan meyakini apa yang diputuskan adalah benar, bahkan dikehendaki Tuhan sehingga harus diikuti dan diaktualisasikan dalam kehidupan serta menyandarkan komitmen dan menyetujui wacana-wacana yang
telah diputuskan oleh ulama NU pada sidang muktamar tersebut. 34
Wacana-wacana yang dibahas kemudian dibaca oleh masyarakat NU. Dalam aktifitas ini berlangsunglah sebuah proses hubungan sosial, yakni antara ulama NU dan warga nahdhiyyin. Maka ulama NU sebagai sebagai mufassir ( author ) dan masyarakat NU sebagai reader dan pihak yang meresponnya. Dalam proses sosial penafsiran inilah secara nirsadar dan amat tersamar melekat beroperasinya kekuasaan. Muncul dan beroperasinya kekuasaan ini adalah akibat langsung dari adanya peran dan status kedua pihak di atas. Di sinilah yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, diperoleh, dirampas, atau diberikan, tetapi kekuasaan adalah strategis dalam sudut hubungan sosial yang bergerak dan tidak egalitarian. 35

## E. Kesimpulan
Berdasarkan teori relasi kuasa Foucault untuk mengetahui sebuah akar pemikiran, hal yang penting dilakukan adalah melakukan pendekatan genealogi. Dalam konteks NU, penulis melihat pendekatan genealogi dari sisi kesejarahan pendiri ( founding fathers ) NU dan ruang lingkup pesantren sebagai cikal-bakal berdirinya NU. Dari dua kategori ini, penulis menemukan bahwa pertama, pada dasarnya pemikiran NU berawal dari keterpengaruhan ulama Haramain (Mekkah dan Madinah). Hal ini berawal karena banyaknya ulama-ulama NU khususnya generasi awal yang belajar dan menuntut ilmu ke sana, termasuk bapak pendiri NU KH. Hasyim Asya’ary. Kemudian the founding fathers organisasi ini didorong untuk mendirikan NU karena kondisi sosial keagamaan yang tidak stabil di tengah gejolak penjajahan pada waktu itu.
Dalam merespon kondisi ini, NU menunjukkan sikap bahwa reformasi teologis tersebut adalah urgen, namun hal ini dilakukan tanpa harus membuang tradisi secara total karena tidak semuanya buruk dan out of to date . Keberpihakan ini ditunjukkan dengan sikap bermazhab NU. Kedua, tradisi pesantren di jawa juga turut andil dalam membentuk corak dan bangunan pemikiran dalam tubuh NU. Pesantren merupakan lembaga tradisional Islam telah ada dan berkembang sebelum berdirinya NU. Dalam ruang lingkup pesantren tradisi tradisi sunni adalah hal mutlak yang harus dijaga. Hal ini tercermin dari literatur ‘kitab kuning’ yang diajarkan para kiai yang kemudian menjadi text book, references, dan kurikulum dalam sistem  pendidikan pesantren. Dari pesantren inilah kemudian NU dilahirkan dan dibesarkan hingga menjadi organisasi besar. Maka pemikiran dan corak berfikir pesantren adalah cerminan berfikir NU.
Metode  arkeologi  dalam  perspektif  Foucault  menegaskan  bahwa  sebuah kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Dengan demikian, sebuah relasi kuasa  dan  pengetahuan  akan  terbentuk  dengan  adanya  sistem  yang  mengatur
34 Menurut Khalid Abu L.Fadhl pola yang seperti ini disebut sebagai pelimpahan otoritas atau peristiwa dari wakil umum ( common agents ) yaitu masyarakat muslim awam mewakilkan kepada wakil khusus ( a special group / a certain strata of agents ), yakni mufassir. Lihat Khaled Abu L.Fadhl, Speaking In God’s Name: Islamic Law, Authority And Women , (Oxford: One World, 2001), 53.
35 Lihat Michel Foucault, The History Of The Sexuality , (New York: Vintage Books, 1990), 94.
108 Pipin Armita, Melacak Akar Pemikiran NU Dalam Menetapkan Hadis ...
bagaimana produksi hingga distrubusi tersebut dapat bekerja. Dalam konteks ini penulis menyebutkan metode arkeologi sebagai metode NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah. Dari dua poin di atas, terciptalah wacana yang telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya yang dalam kacamata Foucault disebut relasi kuasa dan pengetahuan. Dalam konteks ini, penulis mengarahkan relasi ini pada otoritas NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah.
Dalam konteks ini, kemudian lahirlah sebuah wacana yang kemudian dibaca oleh masyarakat NU sebagai reader dan responden. Sedangkan dalam hal ini ulama NU berperan sebagai author. Dalam proses sosial penafsiran inilah secara nirsadar dan amat tersamar melekat beroperasinya kekuasaan. Muncul dan beroperasinya kekuasaan ini adalah akibat langsung dari adanya peran dan status kedua pihak di atas. Di sinilah yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, diperoleh, dirampas, atau diberikan, tetapi kekuasaan adalah strategis dalam sudut hubungan sosial yang bergerak dan tidak egalitarian.

## Daftar Pustaka
Alam, Rudi Harisyah, “Perspektif Pasca-Postmodernisme dalam Kajian Keagamaan”, dalam M.  Deden  Ridwa  (Ed), Tradisi  Baru  Penelitian  Agama  Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu , Bandung: Nuansa Cendekia, 2001 Amin, M. Masyur, NU Dan Ijtihad Politik Kenegaraannya , Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996 Best, Steven and Douglas Kellner, Teori Postmodern: Interogasi Kritis, terj. Indah Rohmani, Malang: Boyan Publishing, 2003 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media , Yogyakarta: Lkis, 2001 Fadhl, Khaled Abu L., Speaking In God’s Name: Islamic Law, Authority And Women , Oxford: One World, 2001 Feillard, Andre, Islam Et Armee Daus L’ Indonesia Contemporaine, Edisi Indone- sia NU Vis A Vis Negara; Pencarian Isi , Jakarta: Pustaka Setia, 1992 Foucault, Michel, Arkeologi Pengetahuan , terj. Moechtar Zoerni, Yogyakarta: Qalam, 2002 , Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu Jakarta: Gramedia, 2000
, The History Of The Sexuality , New York: Vintage Books, 1990
Haidar, M. Ali, Nahdhatul Ulama dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam
Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994 Ida, Laode, NU Muda; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru , Jakarta: Erlangga, 2004 Jamil, M. Mukhsin, dkk, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan NU , Jakarta: Departemen Agama RI, 2007 Marijan, Kacung, Quo Vadis NU Setelah Ekmbali Ke Khittah 1926, ttp: Erlangga, 1992
Martono,  Nanang, Sosiologi  Pendidikan  Pengetahuan, Michel  Foucault, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas, Jakarta: Rajawali Pres, 2014 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Rozi,  Shafwan,  “Agama  dan  Post-Modernisme:  Menelusuri  Metodologi  Dan Pendekatan Studi-Studi Agama”, Jurnal Ilmu Ushuludin, Vol. 1, No. 3 Tahun 2012
Taqwa, M. Ridhah, “Menyoal Praktek Kekuasaan di Arena Pendidikan Berbasis Keagamaan Suatu Perspektif Cultural Studies”, dalam Prosiding Simposium Nasional  Mahasiswa  Pascasarjana  Tahun  2008:  100  Tahun Kebangkitan  Nasional  Dalam  Berbagai  Perpektif , Yogyakarta,  16-17 Mei 2008