Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp.) di Indonesia*
Wahyu Hardiningsih,** Hari Purwadi,*** dan Emmy Latifah**** DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a9
Abstrak Kuota ekspor merupakan salah satu mekanisme perlindungan ekosistem laut. Banyaknya perburuan Ikan Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia saat ini karena permintaan pasar yang tinggi, khususnya dari luar negeri. Tingginya permintaan menyebabkan ikan jenis ini masuk ke dalam daftar Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendiks II pada tahun 2016. Jika Ikan Hiu Tikus yang merupakan predator puncak pada rantai makanan di laut ini sampai terancam punah, maka ekosistem laut akan mengalami kerusakan parah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai terkait dengan penentuan komponen-komponen kuota ekspor  Ikan  Hiu,  khususnya  Ikan  Hiu  Tikus  sebagaimana  ketentuan  yang  diatur  di  dalam CITES.  Keadaan  ini  menimbulkan  dampak  terhadap  kelestarian  Ikan  Hiu  Tikus  itu  sendiri, kepentingan  masyarakat  Indonesia,  keberlangsungan  lingkungan  laut  dan  generasi  yang memanfaatkannya, serta berdampak terhadap perdagangan internasional.
Kata kunci : CITES, hiu tikus, konservasi, kuota ekspor, pengelolaan perikanan berkelanjutan.

## The Consequencies of an Inexistence of Alopias Ssp Export Quota Regulation In Indonesia

## Abstract
Export quota is one of mechanical ways to protect marine ecosystem. The huge number of Alopias  Ssp.  hunts has recently been caused by its international  trade worldwide.  Highly demands of Alopias Ssp. get this species to be listed on Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES)  Appendix II in 2016. When Alopias Ssp. as the top predator have been endangered, the marine ecosystem will come to a serious damage. Research shows that Indonesia does not have yet the regulation on components of export quota of Alopias Ssp. as it is regulated on CITES. This condition has affected the preservation of Alopias Ssp. itself, Indonesians’ interest, marine ecosystem sustainability and the generation taking the benefit of it, also international trade as well.
Keywords : CITES, Alopias Ssp., conservation, export quota, sustainable fisheries. .
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan dukungan baik dana maupun segala fasilitas terkait dengan penelitian ini
** Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, hardiningsih.wiyoto@gmail.com, S.H., (Universitas Sebelas Maret).
***   Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, hpurwadie@gmail.com , S.H. (Universitas  Airlangga), M.Hum., Dr. (Universitas Diponegoro).
****  Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, emmy.latifah@staff.uns.ac.id, S.H.(Universitas Sebelas Maret), M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 589

## A.  Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan adalah fakta alam yang luar biasa dan harus disukuri. Potensi yang terdapat di lautan Indonesia sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keanekaragaman hayati di laut Indonesia yang begitu tinggi, salah satunya adalah potensi perikanan tangkap. Volume perikanan tangkap di Indonesia mencapai kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, terdiri dari: 1,16 juta ton ikan pelagis besar;  3,6  juta  ton  pelagis  kecil;  1,36  juta  ton  demersal;  0,094  juta  ton  udang penaeid; 0,004 juta ton lobster; 0,028 juta ton cumi-cumi dan 0,14 juta ton ikan- ikan karang konsumsi. 1 Perdagangan hasil perikanan tangkap baik domestik maupun internasional  memperlihatkan  sisi  positif  bagi  kesejahteraan  masyarakat  yang menggantungkan sebagian besar hidupnya dari hasil laut serta bagi pendapatan negara yang berasal dari kegiatan ekspor di bidang perikanan.
Hampir semua bagian Ikan Hiu memberikan nilai ekonomis dalam berbagai bentuknya.  Produk  Ikan  Hiu  terdiri  dari  daging,  tulang  rawan,  kulit,  gigi,  rahang, jeroan/isi  perut,  hati,  dan  sirip.  Daging  biasanya  diolah  menjadi  abon,  dendeng, pindang,  diolah  dengan  cara  diasap,  digunakan  sebagai  bahan  baku  bakso,  otak- otak,  dan  kerupuk.  Tulang  rawan  Ikan  Hiu  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan perekat, kosmetik, pupuk, dan bahan baku farmasi yang dipercaya oleh masyarakat Jepang sebagai bahan obat kanker. Gigi Ikan Hiu digunakan sebagai aksesoris seperti kalung, gelang, anting dan lainnya. Kulit Ikan Hiu, setelah disamak, dapat dipergunakan  sebagai  bahan  baku  kulit  yang  nantinya  digunakan  dalam  industri tas,  dompet  dan  sepatu.  Hati  Ikan  Hiu  menghasilkan  minyak  yang  dimanfaatkan sebagai pelumas mesin-mesin pabrik, bahan industri obat-obatan, serta kosmetik karena hati Ikan Hiu mengandung vitamin A dan D. Sirip Ikan Hiu merupakan bagian yang memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi karena bagian ini digunakan sebagai bahan  pembuatan  sup  yang  harga  satu  porsinya  bisa  mencapai  Rp500.000,-  di restoran yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. 2 Tingginya nilai ekonomi Ikan Hiu dalam berbagai bentuk produk dan turunannya dan masih adanya nelayan di beberapa daerah yang hanya menggantungkan hidupnya dari penangkapan Ikan Hiu serta besarnya penangkapan Ikan Hiu secara bycatch , 3 mengakibatkan ancaman yang besar terhadap kehidupan Ikan Hiu di Laut Indonesia. Hal ini berarti bahwa meskipun Ikan Hiu bukan sebagai tangkapan utama, namun pada kenyataannya Ikan Hiu merupakan tangkapan yang diinginkan karena besarnya nilai ekonomis tersebut. Maraknya  penangkapan  Ikan  Hiu  pada  awalnya  tertuju  pada  pemanfaatan siripnya saja, namun kemudian berkembang ke semua bagian tubuh dari Ikan Hiu karena nilai ekonomisnya yang semakin tinggi. Gambaran mengenai bentuk produk,
1 Ridwan  Lasabuda,  “Tinjauan  Teoritis  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Dalam  Perspektif  Negara Kepulauan Republik  Indonesia”, Jurnal Platax , Vol. I-2, 2013, hlm 93-94.
2 Fahmi dan Dharmadi, Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia , Jakarta: direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013, hlm. 65-66.
3 Bycatch adalah tangkapan ikan-ikan tidak diinginkan yang tertangkap secara tidak sengaja karena keterbatasan alat tangkap untuk memilih tangkapan atau biasa disebut sebagai tangkapan sampingan (bukan utama).
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 590
nilai ekonomis, dan pangsa pasar lokal maupun internasional dalam dilihat dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1.  Beberapa macam produk hiu dan pari di Tanjung Luar, Lombok Tahun 2014 (hasil survei) 4
Salah  satu  jenis  Ikan  Hiu  yang  memiliki  potensi  ekonomi  yang  tinggi  adalah  Ikan Hiu Tikus ( Alopias Ssp .). Perairan Indonesia merupakan salah satu habitat terbesar Ikan  Hiu  Tikus.  Masyarakat  Indonesia  yang  tinggal  di  pesisir  pantai  banyak  yang menggantungkan  hidupnya  pada  ikan  jenis  ini.  di  samping  itu,  Ikan  Hiu  Tikus masuk daftar Appendix II Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES) berdasarkan Conference of Parties (CoP) ke-17 yang diselenggarakan  di  Johannesburg,  Afrika  Selatan  pada  tanggal  24 September –5 Oktober 2016. Ikan Hiu Tikus disebut juga dengan Thresher Shark, sedangkan dalam Appendix II CITES menggunakan nama Alopias Ssp. dan Alopiidae Tresher Shark untuk nama kelasnya. Indonesia sendiri lebih banyak menggunakan nama lokalnya yang terdiri dari 2 spesies yaitu: (a) Alopias pelagicus dengan nama lokal: Hiu Monyet, Hiu Lancur (Bali), Hiu Tikus (Lombok), Cucut Pedang (Jakarta), Tikusan (Cilacap); dan (b) Alopias superciliosus , yang oleh nelayan lokal biasa disebut Hiu Monyet, Hiu lancur (Bali), Hiu Tikus (Lombok), dan Paitan (Cilacap) . Sebaran kedua Hiu ini yaitu berada di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. 5
4 Derta Prabuning (et.al), “Rantai Perdagangan Hiu dan Pari di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara  Timur)”, Makalah  disampaikan  pada  Simposium  Hiu  dan  Pari  di  Indonesia  Kerjasama  Kementrian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan WWF Indonesia , IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015, hlm. 132.
5 Fahmi  dan  Dharmadi, Pengenalan  Jenis-Jenis  Hiu  Indonesia ,  Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Direktorat  Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015, hlm. 33-34.
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 591
Pengaturan spesies Ikan Hiu Tikus tersebut ke dalam Appendix II CITES memiliki makna bahwa penangkapan Ikan Hiu Tikus untuk tujuan ekspor masih diperbolehkan, namun harus dengan pengaturan yang ketat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam CITES Article II Fundamental Principles Point 2 : “Appendix II shall include (a) all species which although not necessarily now  threatened  with  extinction  may  become  so  unless  trade  in specimens  of  such  species  is  subject  to  strict  regulation  in  order  to avoid utilization incompatible with their survival; and (b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain Species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.”
CITES  memperbolehkan  dilakukannya  tindakan  pembatasan  melalui  kuota ekspor sebagaimana tercantum di dalam Resolution  Conf.  14.7  ( Rev.  CoP15 ). Ketentuan  kuota  ekspor  CITES  mengatur  mengenai:  (1)  waktu  berlakunya  kuota ekspor  hanya  dalam  kurun  waktu  12  bulan; 6 (2) penentuan kuota ekspor harus sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Scientific Authority (SA) atau Otorita Ilmiah yang mendasarkan penilaiannya pada non-detriment finding untuk menjamin populasi  spesies  tidak  terancam  punah  dan    tidak  terganggu  perannya  dalam ekosistem; 7 (3) spesies yang mungkin diambil dari sumber lain seperti pembesaran, penakaran,  dan  lainnya  ditetapkan  dengan  kuota  terpisah; 8 (4) prinsip dasar pengambil keputusan kuota ekspor yang berkelanjutan harus didasarkan pada data ilmiah, pengelolaan pemanenan yang benar, termasuk implementasi administrasi dan penegakan hukum dengan memperhatikan konteks biologi; 9 (5) kuota ekspor harus diinformasikan termasuk perubahannya oleh negara anggota kepada sekretariat CITES paling lambat 30 hari sebelum dimulai berlakunya kuota tersebut; 10 (6) negara anggota yang menetapkan kuota bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pemanfaatannya dan harus menjamin pemanfaatannya tidak melebihi yang ditetapkan; 11 (7) negara anggota juga harus membuat laporan tahunan nasional yang akan disimpan dalam database perdagangan CITES sebagai upaya monitoring perdagangan dan implementasi kuota ekspor pada level internasional. 12
Data produksi Ikan Hiu secara umum dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) di beberapa pendaratan Ikan Hiu di Indonesia dapat dilihat dari grafik I berikut:
6 Paragraph 2 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.
7 Paragraph 3 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.
8 Paragraph 11 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.
9 Paragraph 6 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.
10 Paragraph 15 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.
11 Paragraph 22 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.
12 Paragraph 23 Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15) Annex 2.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 592
Grafik I. Perkembangan produksi hiu di tujuh lokasi pendataan tahun 2009-2013 (dinas Kelautan dan Perikanan) 13
Data  tersebut  memperlihatkan  bahwa  produksi  Ikan  Hiu  mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2013 yaitu lebih dari 300.000 ton meskipun terjadi penurunan di tahun 2011 yang hanya mencapai sekitar 100.000 ton. Namun demikian, data di atas belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan yang sesungguhnya karena penangkapan Ikan Hiu di lokasi monitoring cenderung banyak yang  tidak  dilaporkan  sehingga  belum  terdata  dengan  baik.  Data  perkembangan volume  produksi  Ikan  Hiu  pada  sembilan  lokasi  monitoring  menunjukkan  bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bom Kalianda Lampung Selatan dan TPI Tambak Lorok Semarang, Jawa Tengah, tidak memiliki data pendaratan Ikan Hiu sehingga hanya tujuh lokasi pendaratan yang memberikan data perkembangan volume produksi Ikan Hiu ini. Hal Ini berarti volume penangkapan Ikan Hiu pada kenyataannya bisa lebih tinggi lagi. 14 Kondisi tersebut jelas sangat merugikan dan mengancam keberlanjutan hidup populasi Ikan Hiu di Indonesia.
Data penangkapan Ikan Hiu Tikus yang diperoleh dalam kurun waktu 2006-2010 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap menunjukkan penurunan tangkapan yang cukup signifikan di tahun 2010, yang berarti bahwa populasi Ikan Hiu Tikus di lautan Indonesia semakin menurun. Ini menandakan bahwa keberadaan Ikan Hiu Tikus semakin langka dan memerlukan perhatian serius terkait perlindungan dan keterancaman di masa yang akan datang. Berikut data penangkapan Ikan Hiu Tikus yang  tertangkap  rawai  tuna  di  Samudera  Hindia  yang  didaratkan  di  PPS  Cilacap tahun 2006-2010:
13 Djumadi Parluhutan dan Ririn Irnawati, “Monitoring Jenis Ikan Hiu di Lampung, Banten,  Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah”, Makalah disampaikan pada Simposium Hiu dan Pari di Indonesia Kerjasama Kementrian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan WWF Indonesia , IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015, hlm. 59.
14 Ibid .
Grafik  II. Data PPS Cilacap tahun 2006-2010 15
Penangkapan Ikan Hiu Tikus di Indonesia yang tanpa ada batasan volume ini akan mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Demikian pula penangkapan Ikan Hiu yang merupakan hasil bycatch ikan. Inilah yang melatarbelakangi mengapa Ikan Hiu Tikus harus segera mendapat perhatian lebih dalam rangka perlindungan dan kelestarian hidupnya melalui pengaturan hukum yang tepat.
Pendekatan  konvensional  perlindungan  ekosistem  laut  dan  perikanan  yang mengatur  eksploitasi dapat didasarkan pada 2 (dua) metode yaitu: (1) efficiency of fishing effort (effort-controlled fisheries) atau jumlah tangkapan secara spesifik dalam kuota; dan (2) alokasi (quota-based fisheries). Kuota ekspor merupakan salah satu mekanisme quota-based  fisheries sebagaimana  dijelaskan  oleh  Xiao  Recio- Blanco:
“Management systems typically institute a variety of output and input controls  to  regulate  fisheries  over  their  geographic  ranges.  Quota allocations, often among sectors of the fishery (e.g., commercial and recreational),  are  common;  minimum  sizes  or  other  size  regulations may apply….” 16
Kuota ekspor itu sendiri dalam perdagangan internasional sebagaimana diatur di dalam aturan World Trade Organization (WTO) dikategorikan sebagai technical barriers of trade. Hambatan teknis ini dapat menggangu liberalisasi perdagangan antar negara yang telah menjadi tujuan utama WTO. Permasalahan timbul ketika perdagangan bebas dihadapkan pada isu perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana kasus Ikan Hiu Tikus ini. Penelitian ini mengkaji dampak ketiadaan pengaturan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia.
15 Agustinus Anung Widodo dan Ralph Thomas Mahulette, “Jenis, Ukuran dan Daerah Penangkapan Hiu Thresher (Famili Alopiidae) Yang Tertangkap Rawai Tuna di Samudera Hindia”, Jurnal BAWAL , Vol. 4, No. 2, 2012, hlm 78.
16 Xiao Recio-Blanco, “Protecting Marine Biodiversity in Latin America Through Area-Based Fisheries Regulation” , Selected  Works ,  Duke  University,  2015,  hlm  30-31.  Dapat  diakses  di  http://works.bepress.com/xiao_recio- blanco/3/.

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 594
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari CITES, General Agreement of Tarriff and Trade 1994 (GATT 1994), Resolution  Conf .  14.7  (Rev.  CoP15)  CITES; Resolution 12/09 Indian  Ocean Tuna  Commission (IOCT), Doha  Ministerial  Conference; serta peraturan nasional yang  terkait  dengan  perikanan.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  jurnal-jurnal yang membahas kuota ekspor Ikan Hiu. Teknik analisis data menggunakan metode penafsiran hukum.
B.  Pengaturan  Kuota  Perdagangan  Berdasarkan World  Trade  Organization dan Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Mekanisme kuota ekspor memang diperbolehkan oleh CITES sebagaimana diatur secara detail dalam Rev. CoP15. Meskipun demikian, hal ini  sangat rentan terhadap komplain negara anggota WTO lainnya baik yang merupakan pemerhati perlindungan, khususnya spesies Ikan Hiu maupun yang mempunyai kepentingan tertentu. Penerapan kuota ekspor itu sendiri jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan WTO,  sebenarnya  tidak  diperkenankan  karena  dianggap  sebagai  penghalang (technical barriers of trade) liberalisasi perdagangan internasional. Namun demikian, dalam  upaya  perlindungan  Ikan  Hiu  yang  terancam  punah,  WTO  telah  membuat pengecualian sebagaimana aturan dalam Article XX GATT 1994 sebagai berikut. “Article XX GATT 1994: General Exceptions Subject  to  the  requirement  that  such  measures  are  not  applied  in  a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall  be  construed  to  prevent  the  adoption  or  enforcement  by  any contracting party of measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;  …” WTO dan CITES telah berkoordinasi untuk menjembatani antara kepentingan perdagangan internasional dengan isu perlindungan lingkungan hidup. Ini dikuatkan di dalam Doha Ministerial Conference (Doha Round) Declaration sebagai berikut: “Doha Minis terial Conference Paragraph 31: With a view to enhancing the  mutual  supportiveness  of  trade  and  environment,  we  agree  to negotiations, without prejudging their outcome, on:
(i)  the  relationship  between  existing  WTO  rules  and  specific  trade obligations set out in multilateral environmental agreements (MEAs). The negotiations shall be limited in scope to the applicability of such existing  WTO  rules  as  among  parties  to  the  MEA  in  question.  The negotiations shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to the MEA in question;
(ii)  procedures  for  regular  information  exchange  between  MEA Secretariats and the relevant WTO committees, and the criteria for the
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 595
granting of observer status;…” CITES merupakan salah satu dari multilateral environment agreements (MEAs) yang  dibahas  dalam  konferensi  tersebut.  CITES  dibawah  Strategi  Visi  2008-2020 bekerja untuk meningkatkan hubungan dan dukungan atas instrumen dan proses yang berkaitan dengan perdagangan, lingkungan, dan pembangunan. Isu lingkungan dan  perlindungan  terhadap  flora  dan  fauna  memang  mendapat  pengecualian di  dalam  WTO.  Namun  demikian,  bukan  berarti  Indonesia  akan  terbebas  dari gugatan  negara  lain  jika  dianggap  lemah  dalam  melakukan  perlindungan  Ikan Hiu sebagaimana kegiatan ekspor Ikan Tuna pun akan berpotensi dilarang oleh WTO maupun IOCT (India  Ocean  Tuna  Commission) di  bawah Regional  Fisheries Management  Organizations (RFMO’s),  sebuah  aturan  internasional  lain  yang mengikat Indonesia dalam memberikan perlindungan Ikan Hiu akibat bycatch Ikan Tuna. Perlindungan Ikan Hiu yang tertangkap bycatch oleh nelayan yang mencari Ikan Tuna di wilayah Samudera Hindia dinyatakan dalam Resolusi 12/09 IOCT yang mengatur Ikan Hiu Tikus (yang masuk dalam Family Alopiidae ).  Oleh  karena  itu, Indonesia harus mampu menunjukkan upaya perlindungan hukum yang memadai terhadap kelestarian Ikan Hiu itu sendiri maupun potensi bycatch Ikan Tuna agar terhindar dari complain negara lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung.

## C.  Pengaturan Ikan Hiu di Indonesia
Perlindungan hukum terhadap Ikan Hiu di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih sangat minimnya aturan-aturan hukum yang melindungi kehidupan Ikan Hiu di perairan Indonesia. Beberapa aturan yang ada sudah mengatur Ikan Hiu spesies tertentu. Aturan tersebut antara lain: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  59/ PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi ( Carcharhinus longimanus ) dan Hiu Martil ( Sphyrna spp ) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke  Luar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Sebelumnya,  melalui  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014, larangan berlaku hingga 30 November 2015 dan diperpanjang sampai 31 Desember 2016 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015. Kedua jenis ikan ini telah masuk daftar Appendix II CITES.
b.  Hiu Paus ( Rhincodon  typus ) sebagaimana tercantum dalam Appendix II CITES telah diatur pula perlindungannya secara penuh melalui Keputusan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Perlindungan Penuh Ikan  Hiu Paus ( Rhincodon typus) . c. Hiu Gergaji ( Prestidae Ssp .), salah satu jenis Ikan Hiu Indonesia telah masuk ke Appendix  I  CITES  juga  telah  diatur  perlindungan  hukumnya  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan Satwa.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 596
d. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta, dan Jenis-jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat. Peraturan ini merupakan satu-satunya peraturan pemerintah daerah yang mengatur perlindungan ikan, khususnya jenis Ikan Hiu.
Khusus  untuk  pengaturan  Ikan  Hiu  Tikus  yang  juga  telah  masuk  daftar  Appendix II CITES, Indonesia baru mengatur perlindungannya dalam satu pasal saja yaitu di dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang  Usaha  Perikanan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia (Permen KP No. PER.30/MEN/2012). Aturan dalam Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari Resolusi Indian Ocean Tuna Commission Regional Fisheries Management Organization (IOTC-RFMO). Pasal 73 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa: “ (1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organization .
(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.  Ikan hasil tangkapan sampingan ( bycatch ) berupa Hiu
Monyet ( thresher shark ); atau
b. Non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja ( incidental catch ) berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus.
(3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan ( bycatch ) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (a) meliputi:
a. Melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
b. Melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
c. Melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada direktur Jenderal melalui Kepala Pelabuhan Pangkalan se bagaimana tercantum dalam SIPI.”
Lebih jauh, Pasal 73 Permen KP No. PER.30/MEN/2012 ini jika dikaitkan dengan beberapa  aturan  terkait  dengan  perikanan  juga  menimbulkan  ketidakpastian hukum. Pasal 73 Peraturan Menteri ini jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam terdapat perbedaan yang dapat
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 597
mempengaruhi kelestarian Ikan Hiu Tikus di Indonesia. UU tersebut memberikan pengertian nelayan kecil adalah nelayan yang kapal penangkap ikannya berukuran paling besar sepuluh Gross Ton (GT), 17 sedangkan dalam Permen KP No. PER.30/ MEN/2012 menyatakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar lima Gross Ton (GT). 18 Pasal 12 Permen KP No. PER.30/MEN/2012 19 memberikan pengecualian izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi nelayan kecil dengan hanya diganti Bukti Pencatatan Kapal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor  26/Permen-KP/2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor  PER.30/MEN/2012  tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mewajibkan SIUP untuk kapal 300 GT (Pasal 16), SIPI untuk kapal yang berukuran 30 GT (Pasal 19 Ayat (1) huruf (g)), sedangkan SIKPI dengan pola kemitraan untuk kapal berukuran 10 GT (Pasal 24 Ayat (2) huruf (b). Akibatnya, nelayan kecil yang hanya 5 GT tidak wajib mempunyai  izin  dan  tidak  wajib  mencatat  serta  melaporkan  hasil  tangkapannya. Dengan  demikian,  nelayan  kecil  sebagaimana  bunyi  Pasal  73  Ayat  (1)  Permen KP No. PER.30/MEN/2012 tidak terkena kewajiban untuk mencatatkan dan melaporkan serta  melakukan  tindakan  konservasi  terhadap  hasil  tangkapan  sampingan ( bycatch ).  Kondisi  seperti  ini  jika  dibiarkan  akan  sangat  berpengaruh  terhadap pendataan terhadap Ikan Hiu Tikus di sepanjang wilayah persebarannya. Walaupun nelayan kecil hanya menggunakan kapal dengan berat 5 GT, namun terkait dengan pendataan keluar masuk ikan jenis ini dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia menjadi sangat penting.
Berdasarkan uraian di atas, baru ada lima spesies Ikan Hiu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, padahal terdapat 161 jenis Ikan Hiu yang termasuk dalam 25 suku yang ditemukan di wilayah perairan Indonesia. 20 Minimnya  pengaturan  ini  menunjukkan  bahwa  perhatian  Pemerintah  Indonesia terhadap  perlindungan  Ikan  Hiu  di  Indonesia  masih  sangat  minim.  Lebih  lanjut,
17 Pasal  1  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam: “Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).”
18 Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No. PER.30/MEN/2012): “Nelayan  Kecil  adalah  orang  yang  mata  pencahariannya  melakukan  penangkapan  ikan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonnage (GT).”
19 Pasal 12 Permen KP No. PER.30/MEN/2012:
(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf a dikecualikan bagi: a.  Nelayan kecil; dan
b. Pemerintah, Pemerintah daerah, atau Perguruan Tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
(2) Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf b dan Huruf c, dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.
20 Fahmi dan Dharmadi, Pengenalan Jenis-Jenis Hiu Indonesia , Op.cit. , hlm. 1.

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 598
tingginya  produksi  Ikan  Hiu  di  Indonesia  menjadikan  Indonesia  menjadi  sorotan dunia saat ini. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya suatu sistem pengelolaan perikanan Hiu nasional yang dapat diimplementasikan secara efektif, termasuk di dalamnya terkait dengan mekanisme penentuan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus. Terkait  dengan  pengaturan  Ikan  Hiu  Tikus  yang  terdaftar  di  dalam  Appendix II  CITES  pada  CoP-17,  Pemerintah  Indonesia  belum  memutuskan  apakah  akan memberlakukan larangan ekspor Ikan Hiu Tikus atau memberlakukan mekanisme kuota ekspor. Pilihan pengaturan pelarangan ekspor Ikan Hiu Tikus berpotensi menjadi  isu  sensitif  karena  terkait  dengan  permasalahan  sosial  dan  ekonomi masyarakat yang banyak memanfaatkan Ikan Hiu Tikus sebagai sumber penghasilan terbesar  mereka.  Namun  sebaliknya,  apabila  pilihan  Pemerintah  Indonesia  jatuh pada pemberlakuan mekanisme kuota ekspor, maka hal ini akan menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia karena aturan tersebut belum tersedia.

## D.  Dampak dari Ketiadaan Aturan Kuota Ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia
Ketiadaan pengaturan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia berdampak terhadap banyak pihak yang berkepentingan seperti: Pemerintah Indonesia sendiri, nelayan, pelaku  bisnis  (pengusaha  perikanan  tangkap,  pengusaha  rumah  makan/bidang kuliner),  pemerhati  lingkungan,  peneliti,  masyarakat  umum  pengkonsumsi  ikan, dan lain sebagainya. Dampak atas ketiadaan aturan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia diuraikan di bawah ini.

## 1.  Dampak terhadap Kelestarian Ikan Hiu Tikus
Ketiadaan pengaturan kuota ekspor Ikan Hiu sangat berkaitan erat dengan keberadaan ikan itu di alam. Meskipun Ikan Hiu Tikus merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui,  namun  apabila  keberadaannya  terus  dieksploitasi  secara  besar- besaran  tanpa  mempertimbangkan  keberlangsungan  maupun  keseimbangannya dengan  alam  dan  ekosistem  lainnya,  hal  ini  akan  menimbulkan  ancaman  serius terhadap kelestariannya bahkan bisa punah. Kesalahan cara pandang manusia terhadap lingkungannya yang menganggap bahwa semua sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan kembali ada tanpa campur tangan dari manusia merupakan anggapan yang salah. Cara pandang ini perlu diluruskan sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Dwi Hendro W sebagai berikut.
“Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat  bagi  pemuasan  kepentingan  dan  kebutuhan  hidup  manusia. Manusia  dianggap  berada  di  luar,  di  atas  dan  bahkan  terpisah  dari alam.  Bahkan,  manusia  dipahami  sebagai  penguasa  atas  alam  yang boleh melakukan apa saja. Cara pandang seperti ini, melahirkan sikap dan perilaku eksploitasi tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 599
dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.” 21
Sejalan dengan Hendro, Jan G. Laitos dan Sandra B. Zellmer berpendapat bahwa keberadaan  keanekaragaman  hayati  di  alam  ini  sudah  menurun  secara  drastis dewasa ini sehingga diperlukan konservasi untuk melindungi spesies dan populasi serta habitat hidupnya.
“Biologist suggests that between ten and million species exist on earth, but  taxonomists  have  only  identified  about  one  and  a  half  million species.  The  majorities  of  the  species  that  have  been  identified  are insects;  while  vertebrates,  such  fish,  birds,  and  mammals,  make  up less than five percent of species diversity. Overtime, natural selection ensures  that  some  species  are  created  and  continually  adapt,  while others are doomed to extinction.
The current rate of species extinction, and rapid decrease in biodiversity levels, however, is concerning. Scientists have estimated that current ectinction  rates  have  accelerated,  and  surpassed  previous  time periodes. In fact, extinction rates presently range from 100 to 1.500 times  the  background  rate  over  earlier  geological  time  periodes. Today’s extinction rates, when compared with rates over past million of years, indicate that Earth is on the verge of the sixth great wave of extinction in geologic history….” 22
Sumber daya hayati memerlukan proses untuk memperbarui dirinya. Bahkan tidak  jarang,  ada  pula  yang  memerlukan  waktu  yang  sangat  lama  untuk  menjadi dewasa dan mampu berkembang biak. Sumber daya semacam ini merupakan sumber daya hayati yang rawan punah. Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus merupakan satu diantaranya.
Fahmi dan Dharmaji menjelaskan lebih detail mengenai kerawanan terhadap punahnya Ikan Hiu sebagai berikut:
“Keunikan sifat kelompok ikan bertulang rawan tersebut, menyebabkan populasinya amat mudah dipengaruhi oleh aktifitas manusia, baik secara langsung  ataupun  tidak  langsung.  Beberapa  jenis  Hiu  kini  terancam kepunahan  dikarenakan  beberapa  faktor  yang  menyebabkannya, antara lain sebagai berikut:
a. Siklus hidup Hiu yang panjang dan kemampuan reproduksi yang rendah, serta  membutuhkan  waktu  lama  mengakibatkan  mudah  terjadi  over eksploitasi pada sumber daya Hiu karena kemampuan pulihnya yang rendah.
b. Pertumbuhan perikanan yang cepat, tetapi tidak disertai oleh peraturan dan  pengawasan  yang  tepat  sehingga  tidak  ada  batasan  dalam
21 Gatot  Dwi  Hendro  Wibowo, Hukum  Konservasi  Lautan  (Kerangka  Hukum  Pengelolaan  Ekosistem  Terumbu Karang untuk Keanekaragaman Hayati Lautan) , Sidoarjo: Cakrawala Printing and Advertising, 2009, hlm. 42-43.
22 Laitos Jan G. dan Zellmer Sandra B., Natural Resources Law: Hornbook Series , Amerika Serikat: West Academic Publishing, 2015, hlm. 166.

## 600
perdagangan Hiu di dunia internasional.
c. Tingkat kematian Hiu sangat tinggi akibat tangkapan yang tidak disengaja ( incidental  take )  oleh  nelayan,  sehingga  tak  jarang  ikan-ikan  yang tertangkap tersebut dibuang kembali ke laut.
d. Penurunan  kualitas  areal  pembesaran  ikan  dan  daerah-daerah  pantai, estuaria  maupun  air  tawar  akibat  pembangunan,  over-eksploitasi  dan pencemaran.” 23
Sikap dan perilaku manusia yang mengekloitasi besar-besaran demi kebutuhan dan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan keseimbangan lingkungan, serta sifat Ikan Hiu yang memerlukan proses panjang dalam perbaruan dirinya, menjadikan Ikan  Hiu  menjadi  rawan  terancam  punah.  Beberapa  contoh  kepunahan  spesies yang dapat dijadikan pelajaran bagi Bangsa Indonesia  antara lain Harimau seperti: Harimau Jawa, Harimau Bali; 126 jenis burung seperti: Cendrawasih, Beo, Jalak Bali, Kakaktua; serta 63 mamalia seperti: orang utan, gajah di Sumatra dan Kalimantan. 24 Terdapat  29  jenis  Ikan  Hiu  di  Indonesia  yang  masuk  ke  dalam  kategori  langka ( endangered ) dan rawan ( vulnerable ) menurut International Union on Concervation Nation (IUCN). 25 Aktivitas  penangkapan  Ikan  Hiu,  khususnya  Ikan  Hiu  Tikus  di Indonesia yang cukup tinggi sangat membahayakan kelestariannya. Ikan Hiu Tikus baik jenis Pelagic Thresher Shark maupun Big Eye Thresher Shark yang telah masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan telah masuk dalam Appendix II CITES secara global memang masih ada dan belum punah. Namun demikian, apabila tidak ada upaya perlindungan secara hukum, maka sangat besar kemungkinan spesies ini juga akan punah.

## 2.  Dampak terhadap Kepentingan Masyarakat Indonesia
Perlindungan  hukum  terhadap  Ikan  Hiu  Tikus  tidak  terlepas  dari  tanggung  jawab bersama  diantara  masyarakat  internasional.  Selain  karena  masuk  dalam  daftar Appendix II CITES, Ikan Hiu Tikus merupakan jenis ikan yang memiliki sifat highly migratory fish (beruraya jauh). 26
Ketentuan dalam CITES masih bersifat umum. Semua  negara  yang  menjadi pihak CITES, termasuk Indonesia, harus mematuhi semua kewajiban internasional yang ada di dalamnya. Namun demikian, bagaimana cara menentukan kuota ekspor (dalam hal ini rumusan atau formulasi penentuan jumlah kuota ekspor tersebut), masing-masing negara anggota diberi kewenangan untuk mengaturnya secara detail
23 Fahmi dan Dharmaji, “Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya”, Jurnal Oseana , Volume XXX, Nomor 1, 2005, hlm. 2-3.
24 Fahruddin M. Mangunwijaya, Konservasi Alam dalam Hukum Islam , Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 14.
25 Fahmi dan Dharmadi, Tinjauan Status Perikanan Hiu …, Op.cit., hlm. 117.
26 Highly  migratory  fish (beruraya  jauh)  artinya  adalah  jenis  ikan  yang  mampu  melakukan  pergerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang menguntungkan keberlangsungan hidupnya dan keturunannya. Perpindahan ini bisa berlangsung sangat jauh dan bahkan dapat melewati batas wilayah perairan negara lain.
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 601
di dalam peraturan hukum nasionalnya. Lebih lanjut, terkait penetapan  kuota ekspor ini , Rev. CoP15 : Management of nationally established export quotas menyatakan bahwa CITES tidak mewajibkan pelaksanaan mekanisme kuota bagi negara pihak. Namun demikian, mekanisme kuota ekspor ini penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun mekanisme perlindungan bagi kepentingan  masyarakat  Indonesia.  Penetapan  mekanisme  kuota  ekspor  dinilai sebagai  langkah  taktis  dan  tepat  karena  proses  pengimplementasiannya  lebih cepat dan juga spesies Ikan Hiu Tikus yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui aktivitas perdagangan lebih mudah didata. Selain itu, pengaturan kuota ekspor ini lebih menjamin kepastian hukum.
Laut merupakan jantung perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagai Negara Kepulauan, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia tumbuh di wilayah pesisir pantai hingga akhirnya menyebar  ke  seluruh  wilayah  Indonesia  melalui perdagangan hasil-hasil laut Indonesia. Tanpa mengaturan kuota ekspor ini, maka dapat  dikatakan  kepentingan  masyarakat  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan diabaikan oleh pemerintah sendiri.

## 3.  Dampak terhadap Keberlangsungan Lingkungan Laut Indonesia dan Generasi yang Memanfaatkannya
Ketiadaan  pengaturan  kuota  ekspor  Ikan  Hiu,  khususnya  Ikan  Hiu  Tikus, mengakibatkan tidak adanya batasan volume ekspor untuk Ikan ini. Lebih jauh, jika volume ekspor tidak dibatasi, maka berdampak pada menurunnya populasi Ikan Hiu Tikus  di wilayah perairan Indonesia. Jika populasi ikan ini menurun drastis, maka ekosistem laut di Indonesia menjadi tidak seimbang.
Data dari Mojetta dan Bascompte (et.al) menunjukkan bahwa populasi gurita meningkat  tajam  di  Tasmania-Amerika  karena  menurunnya  populasi  Ikan  Hiu  di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah lobster yang di mangsa oleh gurita-gurita tersebut. Ekosistem terumbu karang di Karibia rusak karena habisnya Ikan Hiu sebagai predator puncak. Ikan herbivora dan omnivora meningkat sehingga  vegetasi  di  laut  menjadi  berkurang  yang  berakibat  pada  tidak  adanya makanan dan tempat berlindung bagi ikan-ikan yang masih muda ( juvenile ) maupun biota bentuk lainnya. 27 Penting  untuk  disadari  bahwa  kehidupan  organisme  yang hidup di lautan saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Ikan Hiu menjadi penjaga keseimbangan ekosistem laut. Ikan Hiu tidak hanya sekedar sebagai  pemangsa  ikan  lainnya  namun  juga  memasti kan  agar  kondisi  ekosistem tetap sehat dan ikan tetap berlimpah.
Pentingnya peranan Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus, sebagai top predator di rantai makanan laut menjadikan ikan ini berharga untuk dilindungi. Apalagi Ikan Hiu Tikus telah masuk ke Apendix II CITES. Lebih lanjut, dengan adanya pengaturan
27 Fahmi dan Dharmadi, Tinjauan Status Perikanan Hiu…, Op.cit. , hlm. 15-16.

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 602
kuota  ekspor  ini  maka  terciptalah  kepastian  hukum  dalam  pengelolaan  Ikan  Hiu Tikus. Kondisi ini akan membawa keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan bidang  ini.  Keadilan  yang  maksud  tidak  hanya  mencakup  keadilan  bagi  generasi sekarang saja, namun juga keadilan bagi generasi yang akan datang. Sebagaimana tujuan  CITES  yang  mengacu  kepada  pengelolaan  perikanan  yang  berkelanjutan, maka penentuan komponen-komponen kuota ekspor haruslah mengintegrasikan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Implementasi aturan CITES mengenai kuota ekspor di Indonesia dapat dicapai apabila Indonesia mampu melakukan pembentukan hukum positif, khusus mengenai kuota ekspor Ikan Hiu Tikus yang belum ada hingga saat ini.

## 4.  Dampak terhadap Perdagangan Internasional Indonesia
Tingginya produksi Ikan Hiu Tikus dan minimnya perlindungan sangat berdampak terhadap perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara lain. Perdagangan Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus, dapat terkena sanksi oleh Regional Fisheries  Management  Organizations (RMFOs)  apabila  Indonesia  tidak  segera melakukan tindakan terhadap perlindungannya. Dalam hal ini, sanksi perdagangan dapat berupa penolakan pendaratan dan transhipments ,  penolakan  pemberian fasilitas  pelabuhan,  perlakuan  diskriminasi  terhadap  kapal  dari  negara-negara tertentu, hingga pelarangan impor. Pemberian sanksi perdagangan ini dimaksudkan sebagai upaya pemaksa terhadap negara anggota untuk melakukan konservasi di wilayahnya agar tetap terjaga keberkelanjutannya.
Selain  dari  RMFOs,  sanksi  perdagangan  juga  dapat  dikenakan  oleh dispute Settlement Body WTO jika ada negara anggota WTO yang merasa keberatan dengan perdagangan Ikan Hiu Tikus dengan alasan perdagangan tersebut mengancam kehidupan  dan  keberlangsungan  eksosistem  laut.  Tidak  adanya  batasan  volume ekspor  Ikan  Hiu  Tikus  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dapat  dikategorikan sebagai ’tidak menjaga keberlangsungan hidup‘ ikan tersebut. Pembentukan aturan mengenai  kuota  ekspor  dapat  menjadi  salah  satu  langkah  kebijakan  yang  dapat diambil untuk membatasi maupun mengurangi eksploitasi Ikan Hiu Tikus akibat perdagangan internasional. Ketersediaan data ilmiah dalam hal ini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan penentuan kuota ekspor. Sayangnya, data-data ilmiah yang diperlukan Indonesia masih sangat minim khususnya terkait data-data ilmiah Ikan Hiu Tikus maupun data-data sosial dan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Kekurangan data ilmiah tersebut tidak boleh dijadikan alasan penundaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip di dalam Hukum Lingkungan Internasional yaitu precautionary principle. Prinsip ini telah diakui secara internasional dan dijadikan landasan dalam pembentukan kebijakan publik suatu negara. Oleh Emmy Latifah dinyatakan bahwa: “Secara  garis  besar, precautionary  principle diformulasikan dalam kebijakan  publik  melalui  dua  cara  yaitu  cara  negative  dan  positif. Formulasi  precautionary  principle  melalui  cara  negatif  digunakan
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 603
untuk mengecualikan pembenaran tertentu untuk “tidak bertindak”, atau dapat pula digunakan sebagai lisensi (izin) untuk melakukan suatu tindakan, namun tidak memerlukan tindakan pencegahan. Sementara cara positif dilakukan dengan merumuskan tindakan-tindakan kehati- hatian.” 28 Precautionary  principle itu  sendiri  merupakan  prinsip  kehati-hatian  yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari tindakan-tindakan manusia yang dapat membahayakan atau mengancam kondisi lingkungan semakin rusak karena  ketiadaan  bukti  ilmiah.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Katie  Steele berikut ini.
“The ‘precautionary principle’ (hereafter referred to as the PP) requires that  public  policy  include  measures  to  avoid  or  diminish  morally unacceptable harms that may result from human actions. The harms need not be certain outcomes of an action; it is sufficient that they be scientifically plausible.” 29
Penerapan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di sini merupakan salah satu tindakan yang mencerminkan precautionary  principle karena dengan menetapkan kuota ekspor  berarti  Pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk  mengendalikan  volume perdagangan Ikan Hiu Tikus, walaupun data-data ilmiah belum tersedia. Pengendalian volume  perdagangan  melalui  penetapan  kuota  ekspor  ini  merupakan  tindakan kehati-hatian yang dapat dilakukan untuk mencegah menurunnya populasi Ikan Hiu Tikus di Indonesia dan pada akhirnya dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain, menjaga keberlangsungan Ikan Hiu Tikus dengan membatasi volume ekspornya berarti menjaga keberlangsungan perdagangan internasional.

## E.  Penutup
Hingga saat ini, Indonesia belum menyediakan perlindungan hukum terhadap Ikan Hiu Tikus yang telah masuk ke dalam daftar Appendix II CITES. Hal ini membawa dampak  yang  signifikan  terhadap  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  penghasil Ikan Hiu Tikus. Dampak ketiadaan pengaturan Ikan Hiu jenis ini antara lain: terhadap pelestarian Ikan Hiu Tikus itu sendiri; terhadap kepentingan masyarakat Indonesia; terhadap keberlangsungan lingkungan laut dan generasi yang memanfaatkannya; dan terakhir berdampak terhadap perdagangan internasional.
Beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah:
1.  Pemerintah harus segera mengatur kuota ekspor Ikan Hiu Tikus untuk kemudian dapat  dijadikan  acuan  dalam  penetapan  kuota  ekspor  Ikan  Hiu  jenis  lainnya maupun sumber daya laut hayati lainnya.
28 Emmy Latifah, “Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik”, Jurnal Yustisia , Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 33.
29 Katie Steele, “The Precautionary Principle: a New Approach to Public Decision-making?“, Law, Probability and Risk , Vol. 5, Issue 1, 2006, hlm. 19.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 604
2. Pemerintah harus mempertimbangkan precautionary principle dalam penetapan kuota ekspor Ikan Hiu Tikus di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku Fahmi  dan  Dharmadi, Pengenalan  Jenis-Jenis  Hiu  Indonesia ,  Cetakan  Kedua, direktorat  Konservasi  Kawasan  dan  Jenis  Ikan,  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan, Jakarta, 2015.
__________________, Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia ,  direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2013.
Fahruddin  M.  Mangunwijaya, Konservasi  Alam  dalam  Hukum  Islam ,  Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005. G., Laitos Jan dan B., Zellmer Sandra, Natural Resources Law: Hornbook Series, West Academic Publishing, Amerika Serikat, 2015. Gatot Dwi Hendro Wibowo, Hukum Konservasi Lautan (Kerangka Hukum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang untuk Keanekaragaman Hayati Lautan) , Cakrawala Printing and Advertising, Sidoarjo, 2009.

## Dokumen Lain
Agustinus Anung Widodo dan Ralph Thomas Mahulette, “Jenis, Ukuran dan Daerah Penangkapan Hiu Thresher ( Famili Alopiidae ) Yang Tertangkap Rawai Tuna di Samudera Hindia”, Jurnal BAWAL , Vol. 4 (2), 2012. Derta  Prabuning  (et.al),  “Rantai  Perdagangan  Hiu  dan  Pari  di  Provinsi  NTB  (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur)”, Makalah disampaikan pada Simposium  Hiu  dan  Pari  di  Indonesia,  Kerjasama  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  dan  WWF  Indonesia ,  IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015. Djumadi  Parluhutan  dan  Ririn  Irnawati,  “Monitoring  Jenis  Ikan  Hiu  di  Lampung, Banten,  Jakarta,  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah”, Makalah  disampaikan  pada Simposium  Hiu  dan  Pari  di  Indonesia,  Kerjasama  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  dan  WWF  Indonesia ,  IPB Convention Centre Bogor, 10 Juni 2015. Emmy  Latifah,  “Precautionary  Principle  Sebagai  Landasan  Dalam  Merumuskan Kebijakan Publik”, Jurnal Yustisia , Vol. 5, No. 2, Mei – Agustus 2016. Fahmi  dan  Dharmaji,  “Status  Perikanan  Hiu  dan  Aspek  Pengelolaannya”, Jurnal Oseana , Vol. XXX, No. 1, 2005. Recio-Blanco, Xiao, “Protecting Marine Biodiversity in Latin America Through Area- Based Fisheries Regulation” , SelectedWorks , Duke University,  2015. Ridwan  Lasabuda,  “Tinjauan  Teoritis  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, Jurnal Platax , Vol. I-2, 2013.
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia 605
Steele,  Katie,  “The  precautionary  principle:  a  new  approach  to  public  decision- making?“, Law, Probability and Risk , Vol. 5, Issue 1, 2006.

## Dokumen Hukum
The General Agreement on Tariffs and Trade. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild  Fauna and Flora. Resolution Conf. 14.7 (Rev. CoP15.) CITES. Doha Ministerial Conference (Doha Round) Declaration. Resolution 12/09 IOCT (India Ocean Tuna Commission). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta, dan jenis-jenis Ikan tertentu di Perairan Laut Raja Ampat.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  PER.30/MEN/2012  tentang Usaha Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen- KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI  Nomor  PER.30/MEN/2012  Tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  48/PERMEN-KP/2016  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/ PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi ( Carcharhinus longimanus )  dan  Hiu  Martil  ( Sphyrna  spp ) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Penetapan Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus ( Rhincodon typus) .