## IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM MENYIAPKAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA

## AYU RATNASARI

## ABSTRAK
Program Generasi Berencana merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah upaya  merespon  berbagai  permasalahan  terkait  remaja  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  remaja  dengan  memberikan  informasi  dan  pengetahuan  terkait  dengan penyiapan  diri  remaja  menghadapi  masa  depan  dan  menyongsong  kehidupan  berkeluarga dengan  baik  yang  berlandaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009.  Tujuan  dari penelitian  ini  ialah  untuk  menganalisis  implementasi  Program  Generasi  Berencana  dalam menyiapkan  kehidupan  berkeluarga  bagi  remaja  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan bahwa implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga  bagi  remaja  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep belum berhasil diimplementasikan secara maksimal dimana  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  angka  pernikahan  dini  di  Kabupaten Sumenep.  Komunikasi  pada  aspek  sosialisasi  berhasil  dilakukan  dengan  baik  namun  pada aspek intensitas komunikasi belum dilakukan dengan maksimal. Sumber daya yang meliputi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  implementor  Program  Generasi  Berencana  jumlahnya  tidak proporsional dengan cakupan luas wilayah sasaran program, sedangkan fasilitas serta sumber daya  finansial  sudah  cukup  mendukung  proses  implementasi  dari  Program  Generasi Berencana. Disposisi  yang dimiliki pegawai  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep  cukup  baik  serta  operasional  prosedur yang digunakan oleh para implementor sangat mudah dipahami.
Kata Kunci: Implementasi, Program Generasi Berencana

## A. PEDAHULUAN
Masa  remaja  merupakan  masa peralihan  dari  anak-anak  ke  masa  dewasa. Kehidupan  remaja  merupakan  kehidupan yang  sangat  menentukan  bagi  kehidupan masa  depan  mereka  selanjutnya  (BKKBN, 2012:  01).  Berdasarkan  data  proyeksi penduduk  pada  tahun  2014,  jumlah  remaja Indonesia  mencapai  sekitar  65  juta  jiwa atau 25% dari 255 juta jiwa penduduk yang ada  di  Indonesia  (Zilmawati,  dkk,  2016: 4739). Usia remaja dapat dikatakan sebagai usia produktif dimana para remaja nantinya dapat  memiliki  kontribusi  lebih  terhadap pembangunan  suatu  negara  mengingat bahwa  remaja  adalah  generasi  penerus
bangsa  dan agent  of  change sehingga memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam membantu proses ketercapaian tujuan suatu bangsa.
Dalam  perkembangannya,  jumlah remaja  yang  besar  diikuti  juga  dengan kualitas permasalahan remaja yang beragam  seiring dengan masa transisi  yang dialami oleh remaja. Masa transisi kehidupan  remaja  oleh  Bank  Dunia  dibagi menjadi 5 hal ( Youth Five Life Transition ), transisi  kehidupan  yang  dimaksud  menurut Progress  Report  World  Bank adalah melanjutkan  sekolah  ( continue  learnin g), mencari pekerjaan ( start working ), memulai  kehidupan  berkeluarga  ( form
families ),  menjadi  anggota  masyarakat ( exercise  citizenship ),  dan  mempraktikkan hidup sehat ( practice healthy life ) (BKKBN, 2013: 02).
Adapun permasalahan  yang sering terjadi  terkait  remaja  tergolong  dalam  tiga resiko yang dihadapi remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja (TRIAD  KRR)  yaitu  seksualitas,  NAPZA (Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Aditif), HIV  ( Human  Immuno  Deficiency  Virus ) dan  AIDS  ( Acquired  Immuno  Deficiency Syndrome ).  Tahun  2014,  remaja  yang melakukan  pernikahan  usia  15-19  tahun presentasenya  mencapai  46%  dan  remaja yang  menikah  dibawah  usia  15  tahun presentasenya sekitar
5%
(http://m.tribunnews.com  diakses  tanggal 21 Maret 2017).
Jawa  Timur  menempati  urutan kedua  sebagai  wilayah  dengan  jumlah penduduk  terbanyak  setelah  Jawa  Barat yaitu  mencapai  36.717.483  jiwa  dari  enam provinsi yang  ada  di  Pulau  Jawa. Permasalahan  teror  kependudukan  di  Jawa Timur  juga  tidak  terlepas  dari  remaja. Fertilitas  yang  merupakan  penyumbang angka  tertinggi  pada  LPP  menjadi  salah satu  masalah  yang  saat  ini  dihadapi  oleh Jawa  Timur.  Tingginya  angka  pernikahan dini  di  Jawa  Timur  membuat  angka  ASFR ( Age Specific Fertility Rate ) yang merupakan  angka  banyaknya  kelahiran  per 1000  wanita  pada  kelompok  usia  tertentu tergolong  tinggi  terutama  pada  kelompok tertentu  pada  usia  remaja,  di  Jawa  Timur, angka  ASFR  ( Age  Specific  Fertility  Rate ) sudah  melampaui  rata-rata  nasional  (Adib, 2015:  88). Data dari  Badan Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional  Provinsi Jawa Timur menunjukkan kasus pernikahan dini  di  Jawa  Timur  jumlahya  mencapai lebih  dari  3000  pasangan  pada  tahun  2015
(http://www.antarajatim.com diakses tanggal 02 Desember 2016).
Permasalahan  terkait  remaja  di Kabupaten  Sumenep  juga  tidak  terlepas dari  seksualitas,  NAPZA,  HIV  dan  AIDS. Pada  tahun  2016,  Kabupaten  Sumenep menduduki  peringkat  ke  3  sebagai  daerah yang  memiliki  angka  pernikahan  dini tertinggi  di  Jawa  Timur.  Faktor  tingginya pernikahan dini di sebabkan karena budaya masyarakat  dan  masalah  ekonomi  serta keterbatasan informasi mengenai bagaimana seharusnya para remaja mempersiapkan  diri  sebelum  menikah  baik dari segi  fisik  maupun non fisik.  Informasi terkait dampak negatif dari pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab mengapa budaya  pernikahan  dini  masih  kental  di Kabupaten
Sumenep (http://sorotpublik.com  di  akses  tanggal  15 Desember 2016). Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep menyatakan  bahwa  pada  tahun  2015  data terkait  pernikahan  berdasarkan  umur  istri menunjukkan  sebanyak  390  perempuan  di Kabupaten Sumenep melakukan pernikahan dibawah umur 21 tahun dan 202 perempuan menikah di umur 21-25 tahun.
Sebagai  upaya  utuk  merespon berbagai  permasalahan  terkait  remaja, maka  pemerintah  melakukan  berbagai program  dan  kegiatan  yang  disebar  ke instansi  terkait  sebagaimana  tugas  pokok dan  fungsi  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan. Dalam rangka mengemban  amanat  undang-undang  dan merespon
permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  oleh  remaja  sebagaimana yang telah dijelaskan, Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana
Nasional
(BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja  dan  keluarga  yang  memiliki  remaja dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor
52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan  keluarga  pasal  48  ayat  1  (b) yang  mengatakan  bahwa  “Peningkatan kualitas  remaja  dengan  pemberian  akses informasi,  pendidikan,  konseling,  dan pelayanan  tentang  kehidupan  berkeluarga”. Program  Generasi  Berencana  berkaitan dengan bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja yaitu mempraktikkan  pola  hidup  sehat  ( practice healthy life ). Dalam Program
Generasi Berencana, selain remaja diharapkan terbebas dari tiga resiko kesehatan reproduksi  remaja  juga  diharapkan  mampu menunda  usia  pernikahan  pertama  hingga mencapai usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun  bagi  pria.  Dengan  adanya  Program Generasi Berencana, remaja juga diharapkan  mampu  merencanakan  masa depan  dengan  baik  termasuk  bagaimana cara  membentuk  sebuah  keluarga  kecil, bahagia  dan  sejahtera.  Keluarga  adalah lingkup utama dan terpenting dalam proses pembentukan karakter remaja. Melalui pola asuh yang baik maka berimplikasi terhadap pembentukan  karakter  yang  baik  bagi  diri remaja  dimana  pola  asuh  tersebut  dapat berupa kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan  orang  tua  dan  komunikasi orang tua dengan remaja. Melalui komunikasi  yang  baik,  sebuah  keluarga hendaknya dapat menjadi sumber informasi dan  pendidik  utama  tentang  kesehatan reproduksi  remaja  juga  tentang  bagaimana seorang  remaja  merencanakan  hidupnya dengan baik seiring masa transisi yang akan dilewati  oleh  remaja  sehingga  penyiapan kehidupan  berkeluarga  bagi  remaja  juga
menjadi  salah  satu  hal  terpenting  bagi remaja untuk diketahui.
Sejak  awal  tahun  2013  promosi Program  Generasi  Berencana  digalakkan melalui  advokasi  program  yang  diarahkan untuk  terbentuknya  wadah  Bina  Keluarga Remaja  dan  wadah  Pusat  Informasi  dan Konseling Remaja atau Mahasiswa.
Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep, pada  tahun  2015  terdapat  28  kelompok Bina  Keluarga  Remaja  dan  48  kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa yang telah terbentuk.
Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa tercapai di  hampir  semua  tingkatan  wilayah  mulai dari  wilayah  kecamatan  hingga  wilayah desa  baik  jalur  pendidikan  (basis  SLTP, basis  SLTA  dan  basis  PT)  maupun  jalur kemasyarakatan  (basis  agama,  pemuda  dan lainnya).
B. TINJAUAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Grindle  dalam  Akib (2010:02)  mendefinisikan  implementasi sebagai proses umum tindakan administratif  yang  dapat  diteliti  pada tingkat tertentu dan proses dari implementasi tersebut dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program  kegiatan  telah  tersusun  dan  dana telah  siap  dan  disalurkan  untuk  mencapai sasaran.
Tachjan (2006:25) menjelaskan mengenai  implementasi  kebijakan  publik yakni merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui.
Kegiatan  ini  terletak  di  antara  perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down , maksudnya menurunkan  atau  menafsirkan  alternatif- alternatif  yang  masih  abstrak  atau  makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.”
Dapat diketahui bahwasannya implementasi kebijakan memberikan pemahaman  tentang  bagaimana  implikasi dari  suatu  kebijakan  yang  telah  ditetapkan yang termuat dalam program-program  bagi kehidupan  masyarakat,  apakah  kebijakan tersebut  dapat  mengatasi  permasalahan yang terjadi pada masyarakat atau sebaliknya.
Wahab  (2011:159)  berpendapat bahwa  fungsi  implementasi  kebijakan publik ialah dapat menerjemahkan kebijakan-kebijakan  publik  yang  pada umumnya masih abstrak kedalam program- program  yang  lebih  operasional  (program aksi)  yang  kesemuanya  dilakukan  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  ataupun  sarana- sarana  tertentu  yang  diarahkan  menuju ketercapaian  tujuan  dan  sasaran  yang dikendaki.
Adapun faktor keberhasilan implementasi  menurut  Edwards  III  dalam Indiahono  (2009:  31)  menyatakan  terdapat 4  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan dari  sebuah  implementasi  kebijakan  publik yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan strutur birokrasi.

## Program Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh BKKBN sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan
penyiapan diri remaja menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik karena keluarga adalah lingkup utama yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter para generasi penerus bangsa.
Wirdhana  (2013:  26),  Generasi Berencana  (GenRe)  adalah  suatu  program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan  dan  perencanaan  kehidupan berkeluarga  bagi  remaja.  Salah  satu  yang menjadi  fokus  utama  adalah  promosi pendewasaan  usia  perkawinan  dengan tujuan  meningkatnya  median  usia  kawin pertama khususnya bagi perempuan.”
Menurut  Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (2013: 18),  implementasi  nyata  dari  Program Generasi Berencana ialah melalui terbentuknya  Pusat  Informasi  Remaja  atau Mahasiswa  dan  Bina  Keluarga  Remaja. Sasaran dalam Program Generasi Berencana antara lain :
a. Remaja  usia  10-24  tahun  dan  belum menikah.
b. Mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah.
c. Keluarga yang memiliki remaja maupun tidak memiliki remaja.
d. Masyarakat yang peduli remaja.
Program Generasi Berencana merupakan  salah  satu  program  yang diimplementasikan untuk merespon permasalahan  yang  terjadi  dikalangan remaja  yang  diarahkan  untuk  mencapai tegar  remaja  dalam  rangka  menyiapkan kehidupan  berkeluarga  bagi  remaja  yang diwujudkan  dengan  terbentuknya  keluarga kecil,  bahagia  dan  sejahtera  (BKKBN, 2013: 16).
Strategi pelaksanaan
dan pengembangan  program  GenRe  mengacu pada  strategi  tegar  remaja  yang  bertumpu pada  tiga  pengembangan  faktor-faktor pendukung  ( Promotive  Factors )  yaitu pengembangan  faktor Assets/Capabilities , Resourcess/Opportunities , dan Second Chance .  Faktor  pendukung  yang  pertama yaitu  pengembangan Assets/Capabilities dimaksudkan bahwa program GenRe dikembangkan  dengan  segala  sesuatu  yang positif  yang  terdapat  pada  diri  remaja meliputi, minat, bakat, pengetahuan, hobbi, sikap dan perilaku. Faktor yang kedua yaitu Resourcess/Opportunities menitik  beratkan pada  dukungan  dan  jaringan  yang  harus diberikan  kepada  remaja  dan  program GenRe  oleh  semua stake  kholder antara lain, orang tua, guru/dosen, LSM, organisasi  keagamaan  dan  kepemudaan, tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan pemerintah.  Sedangkan  faktor  yang  ketiga ialah Second  Chance dimana  dalam  faktor ini pelaksanaan dan pengembangan program GenRe dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada remaja yang sudah  menjadi  korban  risiko free  sex, NAPZA, HIV dan AIDS maupun pernikahan dini agar bisa pulih dan kembali hidup normal.
implementasi  nyata  dari  Program Generasi Berencana ialah melalui terbentuknya  Pusat  Informasi  Remaja  atau Mahasiswa  dan  Bina  Keluarga  Remaja, definisi  terkait  dua  aspek  tersebut  yaitu sebagai berikut :
a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK-R/M), merupakan  suatu  wadah  yang  dikelola dari,  oleh  dan  untuk  remaja  atau
mahasiswa guna
memberikan
pelayanan  informasi  dan  konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga  bagi  remaja  serta  kegitan penunjang  lainnya  (BKKBN,  2012: 07).
b. Bina Keluarga Remaja (BKR), merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan orang  tua  dan  anggota  keluarga  lain dalam membina tumbuh kembang anak dan  remaja  secara  seimbang  melalui komunikasi  efektif  antara  orang  tua dan  anak  remaja  (Wirdhana,  Indra, dkk, 2013: 02-03).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif.  Fokus  penelitian  ini yaitu  menggunakan  model  implementasi kebijakan  publik  dengan  pendekatan top- down. Berdasarkan  model  pendekatan top- down , dalam fokus penelitian ini mengambil  teori  dari  Edwards  III  terkait keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang dipengaruhi pada 4 faktor, yaitu :
1. Komunikasi,  meliputi  sosialisasi  dan
intensitas komunikasi dalam implementasi Program Generasi
Berencana di Kabupaten Sumenep.
2. Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi fasilitas  dan  sumber  daya  finansial dalam  mendukung  proses  implementasi
Program Generasi Berencana.
3. Disposisi,  yaitu  tugas  dan  tanggung jawab sebagai pelaksana Program
Generasi  Berencana  yang  meliputi komitmen, kejujuran dan sikap
demokratis.
4. Struktur birokrasi yang meliputi prosedur  operasional  yang  digunakan dalam  mengimplementasikan  Program
Generasi Berencana di Kaupaten
Sumenep.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui  penelitain  yang  telah dilakukan terkait Program Generasi Berencana  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencara  Kabupaten Sumenep  maka  didapatkan  hasil  sebagai berikut :

## a. Komunikasi
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencara Kabupaten Sumenep telah melakukan  komunikasi  pada  elemen- elemen  masyarakat  di  wilayah  yang menjadi sasaran Program Generasi Berencana.  Sosialisasi  dilakukan  baik kepada  remaja  itu  sendiri  maupun  kepada lingkungan keluarga yang outputnya adalah pembentukan  kelompok  Pusat  Informasi dan  Konseling  Remaja/Mahasiswa  bagi remaja  dan  Bina  Keluarga  Remaja  bagi orag  tua  remaja  atau  lingkungan  keluarga remaja.
Meskipun sosialisasi Program
Generasi  Berencana  yang  dilakukan  tidak seluruhnya dilakukan di Kabupaten Sumenep,  namun  bertambahnya  kelompok
Pusat
Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa  dan  Bina  Keluarga
Remaja di Kabupaten Sumenep merupakan indikator  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan bertahap  dalam  menjangkau  wilayah- wilayah  yang  sebelumnya  tidak  pernah dilakukan  sosialisasi  Program  Generasi Berencana.
Dalam  pembentukan  kelompok- kelompok Generasi Berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep pada  tahap  awal  dilakukan  komunikasi dengan tokoh formal maupun non formal di wilayah  yang  akan  dijadikan  kelompok sasaran,  jika  komunikasi  tersebut  berjalan dengan baik maka dapat dilanjutkan dengan pemberian  sosialisasi  terhadap  masyarakat mengenai  apa  itu  Generasi  Berencana  lalu akan dibentuk kelompok-kelompok Generasi Berencana,  sebagaimana  10 langkah kerja petugas lapangan KB.
Menurut  Indiahono  (2009:  31) komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel yang dapat mempengaruhi proses ketercapaian  tujuan  dari  suatu  kebijakan karena  dengan  adanya  komunikasi  yang efektif maka berimplikasi terhadap kesepahaman antara implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan terkait bagaimana arah  dan  tujuan  dari  suatu  kebijakan  yang ditetapkan tersebut.
Sebagaimana teori Indiahono tentang  pentingnya  komunikasi  yang efektif,  tentu  pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep telah  melakukan  komunikasi  yang  baik dengan  masyarakat  karena  tidak  adanya penolakan Generasi Berencana dari masyarakat yang ditandai dengan
bertambahnya kelompok
Generasi Berencan di Kabupaten Sumenep.
b. Sumber Daya
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep menunjukkan  bahwa  kurangnya  jumlah pegawai yang menjadi implementor menjadi  salah  satu  kendala  mengapa Program  Generasi  Berencana  tidak  dapat terlaksana dengan baik.
Keterbatasan  SDM  implementor Program  Generasi  Berencana  membuat kelompok-kelompok dari Program Generasi  Berencana  yang  sudah  terbentuk cenderung  pasif.  Kurangnya  kontrol  dari pembina  kelompok  yang  dalam  hal  ini adalah petugas lapangan (PLKB) membuat kelompok tersebut tidak dapat berkembang dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok  yang  semestinya  dilakukan sesuai  dengan  oprasional  prosedur  yang tertera pada buku pedoman.
Kelompok  Generasi  Berencana yang  pasif  juga  berimplikasi  terhadap minimnya  pengetahuan  tentang  materi- materi Program Generasi Berencana seperti pendewasaan  perkawinan  dan  delapan fungsi  keluarga  dimana  materi  tersebut berkaitan dengan bagaimana seorang remaja  menata  kehidupan  masa  depan  dan juga menata kehidupan berkeluarga baginya.

## c. Disposisi
Keberhasilan  dari  implementasi suatu  kebijakan  publik  salah  satunya  ialah dilihat  dari  disposisi  atau  sifat  dari pelaksana  kebijakan  tersebut.  Disposisi yang  diharapkan  ada  pada  implementor program  dari  suatu  kebijakan  publik  ialah kejujuran, komitmen dan demokratis dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  pelaksana  kebijakan.  Sebagaimana
teori Edward III dalam indiahono (2009:31) mengatakan kejujuran mengarahkan implementor  tetap  berada  pada  arah program  yang  telah  ditetapkan,  komitmen mengarahkan  implementor  tetap  berada pada  arah  dan  tujuan  yang  sejalan  dengan kebijakan publik, sedangkan sikap demokratis dapat menumbuhkan  rasa percaya  dan  kepedulian  kelompok  sasaran terhadap implementor atau pelaksana kebijakan.
Disposisi  yang  dimiliki  oleh  para  pegawai yang menjadi implementor program GenRe di  Kabupaten Sumenep cukup baik  dimana mereka tetap melaksanakan Program Generasi Berencana sesuai dengan kemampuan  yang  ada  sehingga  secara kuantitas  kelompok  GenRe  (PIK-R/M  dan BKR) mengalami peningkatan dan sosialisasi yang dilakukan semakin meluas.

## d. Struktur Birokrasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi yang peneliti lakukan, ditemukan bahwasannya rentang kendali  yang tercipta cukup  jauh  dari  Kepala  Dinas  dengan Bidang  yang  bertanggung  jawab  terhadap implementasi Program  Generasi  Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana  Kabupaten  Sumenep,  hal  ini dibuktikan  dengan  kurangnya  koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  kepada pegawai  tingkat  bawah  (UPT  Kecamatan) dimana seluruh kegiatan Program  Generasi Berencana  diserahkan  secara  utuh  pada Bidang  KB,  Ketahanan  dan  Kesejahteraan Keluarga  untuk  mengelola  dan  memproses seluruh  bentuk  pelaporan  dari  UPT Kecamatan. Jauhnya rentang kendali antara pucuk  pimpinan  dan  bawahan  dalam
struktur organisasi akan berimplikasi terhadap  lambatnya  respon  perkembangan program (Indiahono, 2009:34).
Pembangunan  koordinasi  yang baik dari Kepala Dinas dengan bawahannya tentu  sangat  penting  mengingat  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  baru terbentuk  pada  akhir  tahun  2016  di Kabupaten Sumenep. Koordinasi yang baik tentu  diharapkan  mampu  memecahkan berbagai  solusi  yang  selama  ini  ada  pada proses  implementasi  Program  Generasi Berencana  dan  menjadi  penghambat  dari implementasi tersebut. Pada struktur organisasi  pelaksana,  diharapkan  agar struktur  didesain  secara  ringkas  dan fleksibel upaya terhindar dari struktur yang kaku,  terlalu  hirarkhis  dan  birokratis  serta dapat menjamin adanya  pengambilan keputusan  yang  cepat  dan  tepat  atas kejadian yang terjadi dalam proses pelaksanaan  program  dari  suatu  kebijakan (Indiahono, 2009: 31).
Kepala  Dinas  yang  merupakan pimpinan dalam struktur birokrasi hendaknya ikut andil dalam berbagai proses implementasi  Program  Generasi  Berencana karena  Kepala  Dinas  memiliki  wewenang tertinggi yang diharapkan mampu mengambil  keputusan  yang  terbaik  demi ketercapaian  Program  Generasi  Berencana seperti  halnya  terkait  disposisi  yang  harus dimliki  oleh  pegawai  dan  bagaimana implikasinya.  Oleh  karena  itu,  koordinasi yang baik sangat diperlukan upaya terhindar dari struktur birokrasi yang kaku.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang peneliti  lakukan  tentang  implementasi
Program Generasi Berencana dalam menyiapkan  kehidupan  berkeluarga  bagi remaja di
Kabupaten Sumenep sebagaimana fokus dari penelitian ini maka kesimpulan  yang  penulis  peroleh  adalah implementasi Program  Generasi  Berencana yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Sumenep belum  berhasil  diimplementasikan  secara maksimal  dimana hal  tersebut  dapat  dilihat dari  meningkatnya  angka  pernikahan  dini di Kabupaten Sumenep.
a. Komunikasi, intensitas komunikasi yang dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep  kurang  dilakukan  sehingga berimplikasi terhadap pasifnya
Kelompok  Generasi  Berencana  yang sudah terbentuk di Kabupaten Sumenep.
b. Sumber  Daya  meliputi  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  fasilitas  serta  sumber daya  finansial.  Ketersediaan  dana  yang dianggarkan  setiap  tahun  dan  fasilitas berupa  sarana  alat  transportasi  bagi pegawai,  media  elektronik,  brosur, pamflet  dan  buku  pedoman  cukup membantu
kelancaran proses
implementasi Program
Generasi
Berencana  di  Kabupaten  Sumenep. Sedangkan  jumlah  SDM  implementor Program  Generasi  Berencana  di  Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  Kabupaten  Sumenep  tidak proporsional dengan cakupan luas
wilayah  sasaran  dari  Program  Generasi Berencana.
c. Disposisi  yang  dimiliki  oleh  pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  Kabupaten  Sumenep  cukup demokratis  yang dapat dilihat dari sikap tidak  membedakan  Kelompok  Generasi Berencana  yang  satu  dengan  yang lainnya, memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap dapat mengimplementasikan Program  Generasi  Berencana  sesuai dengan kemampuan yang ada serta jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab  khususnya  pengelolaan  dana dimana  ada  transparansi  pengelolaan dana dalam mengimplementasikan
Program
Generasi
Berencana di
Kabupaten Sumenep antara implementor dengan kelompok sasaran.
d. Struktur birokrasi yang mengacu terhadap  oprasional  prosedur  yang digunakan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan
Keluarga Berencana Kabupaten
Sumenep  dalam  mengimplementasikan Program  Generasi  Berencana  sangat mudah  dipahami  oleh  pegawai  yang menjadi  implementor  dari  Program Generasi Berencana di Kabupaten
Sumenep.
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti kemukakan  sebagai  bahan  masukan  untuk lebih  meningkatkan  implementasi  Program
Generasi  Berencana  dalam  menyiapkan kehidupan  berkeluarga  bagi  remaja  di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:
a. Komunikasi seharusnya sering dilakukan untuk mengetahui perkembangan  kelompok  tersebut  dan meminimalisir adanya kelompok- kelompok yang tidak aktif yang berimplikasi terhadap minimnya pengetahuan  kelompok  tentang  upaya menata masa depan dengan
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP) dan membangun sebuah keluarga dengan baik.
b. Jumlah Sumber Daya Manusia seharusnya melakukan kerjasama
dengan  pihak  lain  seperti  kelompok masyarakat, lembaga formal atau nonformal  upaya  mengatasi  kurangnya jumlah  SDM  implementor  Program Generasi Berencana di Kabupaten
Sumenep serta pengembangan
Kelompok  Generasi  Berencana  untuk menjadi  Kelompok  Tegar  agar  dapat menjadi  sistem  kontrol  bagi  kompok lainnya.
c. Disposisi  yang  harus  ditingkatkan  oleh pegawai
Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Sumenep  adalah  kedisiplinan  pegawai karena  kedisiplinan  akan  mengacu terhadap  pencapaian  tujuan  yang  efisien dan efektif.
d. Pada  struktur  birokrasi  dalam  proses koordinasi  antara  pucuk  pimpinan  dan bawahan  seharusnya  di  desain  tidak terlalu  kaku  dan  hirarkhis  sehingga rentang kendali tidak jauh antara Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  Kabupaten  Sumenep  dengan
para  petugas  lapangan  yang  menjadi
implementor Program Generasi
Berencana.  Rentang  kendali  yang  tidak jauh  berimplikasi  pada  upaya  mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dapat segera teratasi dengan baik.

## Daftar Pustaka
Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan  :  Apa,  Mengapa  dan Bagaimana”. Dalam Jurnal Administrasi  Publik  Vol.  1  No.  1, Tahun 2010 . hal. 1-11. Aneta, Asna. 2010. “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo”. Dalam Jurnal Administrasi  Publik  Vol.  1  No.  1, Tahun 2010. hal. 55-65.
“Angka  Pernikahan  Dini  Sumenep  Duduki Peringkat  Tigas  Jawa  Timur”, dalam situs
http://sorotpublik.com/berita- terkini/angka-pernikahan-dini- sumenep-duduki-peringkat-tiga- jawa-timur.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: Rineka Cipta. BKKBN. 2013. Generasi Berencana (GenRe) . Surabaya: Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
BKKBN.  2012. Pedoman  Pengelolaan Pusat  Informasi  dan  Konseling Remaja  dan  Mahasiswa. Jakarta: BKKBN.
“BKKBN  Prihatin  Tingginya  Angka
Pernikahan Dini di Jatim”, Antaranews, 02 Desember 2016. BNN. 2016. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok  Rumah  Tangga  di  20 Provinsi Tahun 2015. Jakarta Timur:  Pusat  Penelitian  Data  dan Informasi BNN RI.
Erana  Gherby.  2015.  “Kredibilitas  Kader
Pusat  Informasi  Dan  Konseling (PIK)  Dalam  Menginformasikan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda”.  Dalam eJournal  Ilmu Komunikasi  Vol.  4  NO.  2,  Tahun 2015. hal. 224-238.
Hidayat, Rachmad, Adam  Idris, dkk. 2014. “Implementasi  Kebijakan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disisplin  PNS  Pada  Kantor Kementrian Agama Kabupaten Berau”. Dalam eJurnal Administrative Reform Vol. 2 No. 2,
Tahun 2014. hal. 1238-1250.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Machmudin,  Mellysa.  2014.  “Upaya Kantor  Pemberdayaan  Perempuan Dan  Keluarga  Berencana  Dalam Mengembangkan Program  Generasi Berencana  (Genre)  Di  Kabupaten Berau”.  Dalam e-Jurnal Ilmu
Administrasi  Negara  Vol.  3  No.  2, Tahun 2014 . hal. 814-825.
“Menyelamatkan  Bangsa  Lewat  Generasi Berencana  (GenRe)”,  dalam  situs http://www.google.co.id/amp/www. kompasiana.com/amp/astridamayan ti/menyelamatkan-bangsa-lewat- generasi-berencana-genre.
Moleong,  Lexy  J.  2010. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya.
“Pentingnya Program GenRe”, dalam situs http://bpmpkb.sumenepkab.go.id/art ikel.php?id=4
“Pernikahan  Dini  di  Indonesia  tergolong Tinggi”, Tribunnews ,  21  Maret 2017.
Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti.  2012. Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang
No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan  Keluarga. Jakarta:
Sekretariat Negara.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2015. Metodologi  Penelitian Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2012. Analisis  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Suandi,  I  Wayan.  2010  “Eksistensi
Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah”.  Dalam Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1, Tahun
2010. Diunduh  pada  tanggal  07 April 2016 di
http://ojs.unud.ac.id/index.php/widy a/article/download/3682/2710.
Tachjan.  2006. Implementasi  Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Utami, Devi Bwi Yana. 2015. “Penyuluhan
Program BKKBN Mengenai
Generasi  Berencana  (GenRe)  dan
Sikap  Remaja”.  Dalam Jurnal Simbolika Vol. 1 No. 2, Tahun 2015.
hal. 199-210.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2011. Pengantar
Analisis  Kebijakan  Publik .  Malang: UPT Penerbitan Unversitas Muhammadiyah Malang. Wirdhana,  Indra,  dkk.  2013. Kurikulum Diklat Teknis Bina Keluarga Remaja  bagi  Kader  Bina  Keluarga Remaja. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Wirdhana,  Indra,  dkk.  2013. Kurikulum Diklat  Teknis  Bina  Pengelolaan PIK  Remaja/Mahasiswa. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.
Zilmawati,  Efik.  2016.  “Pelaksanaan
Program GenRe (Generasi Berencana) di Kecamatan Samarinda  Ulu  Kota  Samarinda”. Dalam eJournal Administrasi Negara  Vol.  4  No.  4,  Tahun  2016.
hal. 4738-4750.
“10  Negara  dengan  Jumlah  Penduduk Terbanyak  di  Dunia”,  dalam  situs http://ilmupengetahuanumum.com/1 0-negara-dengan-jumlah-penduduk- populasi-terbanyak-di-dunia.