## REKONSTRUKSI PROGRAM KELOMPOK KERJA GURU SD/MI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA
Moch. Tolchah Universitas Islam Negeri Surabaya Mochtolchah@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  describe:  the  working  group  program  of  Islamic religious  education  teachers  in  Tambaksari  Sub-district  of  Surabaya  City, the mechanism of program implementation, its effectiveness, the supporting and  inhibiting  factors,  the  ideal  profile  construction  program  according  to the  board,  and  the  reconstruction  of  the  working  group  of  teachers  of religious education of Islam.The approach used is qualitative. The subject is coach,  clerk,  and  cluster  coordinator.  Data  were  collected  by  observation, interview, and documentation. Data were analyzed by Yin model. Result of research:  (1)  program  of  working  group  of  Islamic  religious  education teacher  formulated  at  the  beginning  of  each  year  through  deliberation  of board,  builder,  and  cluster  representative.  Work  programs  are  grouped  per field,  covering  areas  of  religious  dissemination,  training  and  development, fundraising  and  welfare,  and  public  relations;  (2)  Mechanism:  The  coach conducts  incidental  guidance,  the  general  chairman  is  responsible  for  the organization's performance to  the members, the field leader and the cluster coordinator  are  responsible  to  the  chairman;  (3)  The  effectiveness  of  the implementation  teacher  working  group  program  of  the  Islamic  teacher education can not be known because the board has not evaluated the results, but seen from the program implementation until September 2017 about 70% of the program can be done. The unfinished program is the commemoration of  the  great  Islamic  days  of  Muharram  and  the  Islamic  race  commemorate the  Prophet's  Mawlid,  social  care  to  the  orphanage,  the  making  of  android learning  media,  Quran  literacy  training,  comparative  studies,  visiting scholars, peer tutors, joint ventures; (4) Supporting Factors: the willingness of the board and members to advance, the ability and openness of the board, and  continuous  coaching.  Inhibiting  factors:  minimal  funds,  solid  teacher teaching hours, insufficient infrastructure, and lack of government support; (5) Ideal program of working group of Islamic religious education teachers according to the board includes routine and development programs. Routine programs  at  least:  learning  discussions,  syllabus  formation,  semester programs,  and  lesson  plans,  curriculum  analysis,  preparation  of  evaluation instruments,  and  consolidation  of  national  examinations.  Development programs  can  be  selected  for  at  least  three  of  these  activities:  research, scientific writing, seminars, workshops, research findings, panel discussions, journal  publications,  and  website  development;  (6)  The  main  points  of reconstruction  of  the  working  group  of  teachers  of  Islamic  religious education  include  the  need  for  Vision  and  mission  formulation,  program objectives,  routine  and  development  programs  in  which  each  program  is
formulated to facilitate the evaluation of its success and its implementation schedule.
Key  Words :  Reconstruction,  working  group  program  of  teachers,  Islamic religious education.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan:  program  KKG  PAI  di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, mekanisme pelaksanaan program,efektifitasnya,  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat, konstruksi  profil  ideal  program  menurut  pengurus,  dan  rekonstruksi program  KKG  PAI.Pendekatan  yang  digunakan  kualitatif.  Subjeknya Pembina,  Pengurus,  dan  koordinator  gugus.  Data  dikumpulkan  dengan observasi, wawancara, dandokumentasi. Data dianalisis dengan model Yin. Hasil  penelitian:  (1)  program  KKG  PAI  dirumuskan  setiap  awal tahunmelalui  musyawarah  pengurus,  pembina,  dan  perwakilan  gugus. Program kerja dikelompokkan per bidang, meliputi bidang dakwah,pelatihan  dan  pengembangan,  penggalian  dana  dan  kesejahteraan,
dan  bidang  humas;  (2)  Mekanismenya:Pembina  melakukan  pembinaan secara  insidentil,ketua  umum  mempertanggungjawabkan  kinerja  organisasi kepada  anggota,  ketua  bidang  dan  koordinator  gugus  bertanggungjawab kepada ketua umum; (3) Efektivitas Pelaksanaan Program KKG PAI belum dapat  diketahui  karena  pengurus  KKG  belum  melakukan  evaluasi  hasil, namun  dilihat  dari  keterlaksanaan  program  hingga  September  2017  sekitar 70% program dapat terlaksana. Program yang belum terlaksana: PHBI kirab semarak  Muharram  dan  lomba  Islami  memperingati  Maulid  Nabi,  Bhakti sosial  ke  panti  asuhan,  pembuatan  media  pembelajaran  android,  pelatihan baca  tulis  Quran,  studi  banding  KKG,  silaturahmi  ke  tokoh,  tutor  teman sebaya,  dan  pembentukan  koperasi  KKG;  (4)  Faktor-faktor  Pendukung: adanya  kemauan  pengurus  dan  anggota  untuk  maju,  kemampuan  dan keterbukaan pengurus, dan pembinaan yang kontinyu. Faktor
penghambatnya:  dana  minim,  jam  mengajar  guru  padat,  sarana-prasarana kurang, dan dukungan pemerintah kurang; (5) Program Ideal KKG menurut pengurusmeliputi  program  rutin  dan  pengembangan.  Program  rutin sekurang-kurangnya:  diskusi  pembelajaran,  penyusunan  silabus,    program semester,  dan  RPP,analisis kurikulum, penyusunan instrumen evaluasi, dan pemantapan  menghadapi  ujian  nasional.  Program    pengembangan    dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan-kegiatan:
penelitian,penulisan karya tulis ilmiah, seminar,  lokakarya,  paparan   hasil penelitian,      diskusi  panel,  penerbitan  jurnal,  dan  penyusunan website ;  (6) Pokok-pokok  rekonstruksi  program  KKG  meliputi  perlunya  rumusan  Visi dan  misi,  tujuan  program,  program  rutin  dan  pengembangan  dimana  setiap program  dirumuskan  tujuan  untuk  memudahkan  evaluasi  keberhasilannya dan jadwal kegiatan pelaksanaannya.
Kata  Kunci :  Rekonstruksi,  Program  Kelompok  Kerja  Guru,  Pendidikan Agama Islam

## Pendahuluan
Persoalan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia masih saja mendapat sorotan meskipun  berbagai  upaya  telah,  sedang,  dan  akan  tetap  dilakukan  oleh  pemerintah, dalam  hal  ini  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Rendahnya  mutu  pendidikan tersebut  bukanlah  sebuah  opini  belaka,  tetapi  didukung  oleh  data  yang  bisa  diterima kebenarannya. Hasil studi UNDP ( United Nation and Development Program ) mengenai IPM  (Indeks  Pembangunan  Indonesia)  yang  meliputi  penilaian  bidang  kesehatan, pendidikan,  dan  pendapatan  per  kapita,  misalnya,  menunjukkan  bahwaperingkat Indonesia  terus mengalami penurunan sejak tahun 1995, yaitu: tahun 1995 menduduki peringkat  ke-104;  tahun  2000  menduduki  peringkat  ke-109;  tahun  2002  menduduki peringkat ke-110; dan tahun 2003 menduduki peringkat ke-112 dari 175 negara. 1 Lebih lanjut  dikatakan  pengalaman  di  beberapa  negara  yang  telah  maju  menunjukkan  bahwa pendidikan  yang  bermutu  dan  relevan  dengan  kebutuhan  pembangunan  bangsanya mampu menjadi   lokomotif dalam pembangunan di  segala bidang. Dengan pendidikan yang  bermutu  dan  relevan,  mampu  dihasilkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas sehingga  walaupun  negaranya  memiliki  sumber  daya  alam  yang  terbatas,  mereka mampu  memajukan  bangsanya,  menyejahterakan  rakyatnya,  dan  membangun  daya saing bangsanya.
Gambaran rendahnya mutu pendidikan tersebut harus disikapi secara positif oleh seluruh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia, mulai pengelola pendidikan dasar, menengah  dan  pendidikan  tinggi  sebagai  lembaga  pendidikan  formal  maupun pendidikan  non  formal  dengan  berbagai  ragam  bentuknya.  Sekolah  Dasar  merupakan sub sistem pendidikan nasional yang eksistensinya sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Setiap orang memahami bahwa tanpa mengikuti pendidikan dasar – termasuk  pendidikan  di  sekolah  dasar  --  tidak  mungkin  seseorang  dapat mengikuti  tingkat  pendidikan  selanjutnya. Stoops dan Johnson, mengemukakan bahwa Sekolah  Dasar  merupakan  dasar  dari  semua  jenjang  pendidikan  berikutnya,  dimana seorang  anak  didik  mengikuti  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi  ditentukan oleh keberhasilannya dalam mengikuti jenjang Sekolah Dasar.
Dalam  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang
1 Wayan Koster, Memperjuangkan Nasib Guru dan Dosen (Jakarta: tanpa penerbit, 2006),5.
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah  Dasar  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  bekal  kemampuan dasar  kepada  peserta  didik  untuk  mengembangkan  kehidupannya  sebagai  pribadi, anggota  masyarakat,  warga  negara  dan  mempersiapkan  peserta  didik  dalam  mengikuti pendidikan  menengah.  Salah  satu  bentuk  pendidikan  dasar  yang  menyelenggarakan pendidikan program 6 tahun adalah Sekolah Dasar. 2
Menyadari  akan  pentingnya  lembaga  pendidikan  Sekolah  Dasar  dalam memberikan  bekal  kemampuan  dan  pengalaman  dasar  bagi  peserta  didik  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  berikutnya,  maka  dibutuhkan  pengelolaan  Sekolah Dasar yang profesional. Untuk itu diperlukan sumber daya pengelola yang profesional, baik dalam pengelolaan peserta didik, sarana-prasarana, keuangan, kurikulum, maupun pengelolaan tenaga kependidikan terutama  guru.
Guru  sebagai  tenaga  pendidik  sekaligus  memegang  peranan  strategis  dalam pembangunan  nasional  dan  sebagai  aktor  sentral  yang  berhubungan  langsung  dengan keberhasilan  pendidikan.  Brandt  (1993) 3 menjelaskan  bahwa  guru  merupakan  kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode- metode  mengajar,  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  hanya  akan  berarti  apabila melibatkan guru.
Guru  Sekolah  Dasar  sebagai  pionir  dalam  mensukseskan  tujuan  institusi  harus mengikuti perkembangan zaman, sebab kebutuhan masyarakat tentang pendidikan juga terus  berubah  seiring  dengan  perubahan  zaman.  Oleh  karena  itu  guru  harus  mampu mensejajarkan  pengetahuannya  dengan  tuntutan  zaman,  dengan  berbekal  pengetahuan yang up to date dengan tuntutan zaman, maka guru akan dapat membelajarkan peserta- didiknya selaras dengan tuntutan zaman. Kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  terus-menerus  mengalir  dengan  sendirinya  menjadi  sebuah  perhatian serius  bagi  pemerintah  agar  guru  juga  diberikan  pembinaan  profesional  secara  terus- menerus,  sehingga  guru  tidak  ketinggalan  dengan  perkembangan  mutakhir  ilmu pengetahuan dan teknologi.
2 PP No. 8 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3 Dalam  Fasli  Jalal  dan  Dedy  Supriadi  (Ed). Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001),42.
Tanggung  jawab  dalam  mengembangkan  profesi  sebagai  seorang  guru  pada dasarnya  adalah  tuntutan  dan  panggilan  untuk  selalu  mencintai,  menghargai,  menjaga, dan  meningkatkan  tugas  serta  tanggung  jawab  profesinya.  Guru  harus  sadar  bahwa tugas  dan  tanggung  jawabnya  tidak  bisa  dilakukan  oleh  orang  lain  kecuali  dirinya sendiri. Hal itu merupakan konsekwensi logis bahwa guru adalah sebuah jabatan profesi. Oleh  karenanya  ia  harus  mampu  melaksanakan    tugasnya    secara    profesional. Seseorang    dianggap    profesional  apabila  mampu  mengerjakan  tugas  dengan  selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen,   produktif, efektif, efisien dan  inovatif serta didasarkan pada  prinsip-prinsip  pelayanan  prima yang  didasarkan  pada unsur- unsur  ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan  kode    etik    yang    regulatif. 4 Untuk    itu  guru  dituntut  agar  selalu  meningkatkan pengetahuan,  kemampuan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  profesinya.  Ia  harus  peka terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi,  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  dan pengajaran.  Tugas  dan  tanggung  jawab  itu  erat  kaitanya  dengan  kemampuan  yang disyaratkan  untuk  memangku  profesi,  kemampuan  dasar  yang  harus  dimiliki  adalah kompetensi guru. 5
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan,  Pasal  28  dinyatakan  bahwa:  Pendidik  harus  memiliki  kualifikasi akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Kualifikasi akademik  adalah  tingkat  pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  meliputi:  kompetensi  pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Seorang  guru  dikatakan  profesional  apabila  kompetensi-kompetensi  tersebut  di atas diwujudkan dalam kinerja secara utuh, tepat dan efektif. Hal ini dikarena guru yang profesional  tidak  hanya  menguasai  bidang  ilmu,  bahan  ajar,  menguasai  metode  yang
4 Sulipan . 2007. “Kegiatan Pengembangan Profesi Guru.”
Lihat di http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru, (diakses pada tanggal Juni 1, 2015).
5 Sudjana  S,  H.D. Pendidikan  Luar  Sekolah:  Wawasan,  Sejarah,  Perkembangan,  Falsafah,  Teori Pendukung, Asas (Bandung: Falah Production, 2001), 16.
tepat,  mampu  memotivasi  peserta  didik,  memiliki  keterampilan  yang  tinggi  dan wawasan  yang  luas  terhadap  dunia  pendidikan.  Guru  yang  profesional  juga  harus memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  hakikat  manusia  sebagai  landasan  pola pikir  dan  pola  kerja  guru  dan  loyalitasnya  kepada  profesi  pendidikan  yang  mampu mengembangkan  budaya  organisasi  kelas,  dan  iklim  organisasi  pengajaran  yang bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis sehingga menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 2 a). Untuk itulah profesionalisme guru harus terus dikembangkan.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  pendidik,  khususnya  pengembangan profesional  guru,  merupakan  usaha  mempersiapkan  guru  agar  memiliki  berbagai wawasan,  pengetahuan,  keterampilan,  dan  memberikan  rasa  percaya  diri  untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  petugas  profesional.  Indikasi peningkatan  profesionalisme  guru  dalam  pembelajaran  dapat  diwujudkan  melalui pemberdayaan potensi dan prestasi guru.
Upaya  untuk  meningkatakan  kualitas  guru  dapat  dilakukan  melalui  jalur pendidikan  formal  maupun  non  formal  atau  pendidikan  luar  sekolah.  Pendidikan  Luar Sekolah  (PLS)  berperan  untuk  menjembatani  terpenuhinya  kebutuhan  warga  belajar bagi  yang  telah  menyelesaikan  tingkat  pendidikan  tertentu  untuk  menambah pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kerjanya.
Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya kualitas guru di Sekolah Dasar (SD) haruslah menjadi salah satu fokus perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  dan  profesionalisme  guru.Hal  ini  karena  SD  merupakan  satuan pendidikan  formal  pertama  yang  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar.Pengembangan  sumber  daya  manusia  pendidik,  khususnya  pengembangan profesional  guru,  merupakan  usaha  mempersiapkan  guru  agar  memiliki  berbagai wawasan,  pengetahuan,  keterampilan,  dan  memberikan  rasa  percaya  diri  untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional.Pengembangan atau peningkatan kemampuan profesional harus bertolak pada kebutuhan atau permasalahan nyata  yang  dihadapi  oleh  guru.Salah  satu  wadah  peningkatan  profesionalisme  guru Sekolah Dasar adalah Kelompok Kerja Guru (KKG).
KKG  adalah  organisasi  sekolah  nonstruktural  yang  bersifat  mandiri,  berasaskan kekeluargaan,  dan  tidak  mempunyai  hubungan  hirarkis  dengan  lembaga  lain.  KKG mewadahi kegiatan profesional guru terutama yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas (sebagai guru kelas).Melalui wadah KKG diharapkan agar pembinaan dan pelatihan kemampuan profesional guru dapat dilaksanakan dengan optimal.
Wadah  gugus  sekolah  dapat  digunakan  oleh  para  guru  sebagai  warga  belajar pelatihan  dalam  KKG  untuk:  (1)  menumbuhkembangkan  semangat  kerjasama, menginformasikan, dan menyebarluaskan perolehan pengetahuan, wawasan, kemampuan,  dan  keterampilan  serta  gagasan  baru  tentang  usaha  peningkatan  mutu pendidikan agar mempercepat  arus pembaharuhan pendidikan  yang dibawah oleh guru sebagai  anggota  gugus  dari  penataran/pelatihan  dan  pembinaan  baik  ditingkat  wilayah maupun tingkat  pusat; (2) memberikan kesempatan kepada para  guru  yang kreatif dan inovatif  untuk  berbagai  pengetahuan,  wawasan,  kemampuan  dan  keterampilan profesional  kepada  sesama  teman  sejawat  dan  mendiskusikan  bersama  hasil  karyanya untuk  memperoleh  yang  lebih  baik  dalam  meningkatkan  mutu  pengetahuan,  wawasan, kemampuan,  gagasan  baru,  dan  keterampilan  masing-masing;  (3)  mendiskusikan  dan merumuskan  pemecahan  berbagai  masalah  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Sekolah  Dasar,  termasuk  Madrasah  Ibtidaiyah  merupakan  sub  sistem  pendidikan nasional  yang  eksistensinya  sangat  penting  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan nasional. Setiap orang memahami bahwa tanpa mengikuti pendidikan dasar – termasuk pendidikan  di  sekolah  dasar  tidak  mungkin  seseorang  dapat  mengikuti  tingkat pendidikan selanjutnya.
Dalam  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah  Dasar  (SD)  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  bekal kemampuan  dasar  kepada  peserta  didik  untuk  mengembangkan  kehidupannya  sebagai pribadi,  anggota  masyarakat,  warga  negara  dan  mempersiapkan  peserta  didik  dalam
mengikuti  pendidikan  menengah.  Salah  satu  bentuk  pendidikan  dasar  yang menyelenggarakan pendidikan program 6 tahun adalah Sekolah Dasar. 6
Menyadari  akan  pentingnya  lembaga  pendidikan  SD  dalam  memberikan  bekal kemampuan dan pengalaman dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang  berikutnya,  maka  dibutuhkan  pengelolaan  Sekolah  Dasar  yang  profesional. Untuk itu diperlukan sumber daya pengelola yang profesional, baik dalam pengelolaan peserta  didik,  sarana-prasarana,  keuangan,  kurikulum,  maupun  pengelolaan  tenaga kependidikan terutama  guru.
Pengembangan profesional guru harus bertolak pada kebutuhan nyata guru.Salah satu  wadah  peningkatan  profesionalisme  guru  SD  adalah  Kelompok  Kerja  Guru (KKG).KKG adalah organisasi sekolah nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan,  dan  tidak  mempunyai  hubungan  hirarkis  dengan  lembaga  lain.  KKG mewadahi kegiatan profesional guru terutama yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas.Melalui  KKG  diharapkan  pembinaan  dan  pelatihan profesional guru dapat dilaksanakan dengan optimal.
Wadah gugus sekolah dapat digunakan guru untuk: (1) menumbuh kembangkan semangat kerjasama, menginformasikan, dan menyebarluaskan perolehan pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan keterampilan serta gagasan baru tentang usaha peningkatan mutu pendidikan agar mempercepat arus pembaharuhan pendidikan yang dibawah oleh guru  sebagai  anggota  gugus  dari  penataran/pelatihan  dan  pembinaan  baik  ditingkat wilayah  maupun  tingkat  pusat;  (2)  memberikan  kesempatan  kepada  para  guru  yang kreatif  dan  inovatif  untuk  berbagai  pengetahuan,  wawasan,  kemampuan  dan keterampilan  profesional  kepada  sesama  teman  sejawat  dan  mendiskusikan  bersama hasil  karyanya  untuk  memperoleh  yang  lebih  baik  dalam  meningkatkan  mutu pengetahuan,  wawasan,  kemampuan,  gagasan  baru,  dan  keterampilan  masing-masing; (3)  mendiskusikan  dan  merumuskan  pemecahan  berbagai  masalah  dan  kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Beberapa permasalahan yang dihadapi KKG: (1) masih minimnya minat anggota untuk  mengikuti  pelatihan  yang  dilakukan  oleh  KKG;  (2)  terbatasnya  sarana  dan prasarana  yang  menunjang  program  KKG;  (3)  terbatasnya  dana  untuk  mengadakan pelatihan  ataupun  pendidikan  bagi  anggota  KKG;  (4)  masih  minimnya  tindak  lanjut
6 PP No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
terhadap beberapa program  yang telah dilaksanakan (setelah pelatihan selesai,  anggota masih menerapkan metode pembelajaran  yang konvensional); (5) anggota KKG masih belum menguasai Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan belum mempunyai ketrampilan Information  Comunication  Technology  (ICT) sehingga  wawasan  anggota  masih  sangat terbatas.
Berbagai  peningkatan  profesionalisme  guru,  baik  melalui  berbagai  diklat  yang diselenggarakan  pemerintah  maupun  pihak  swasta,  termasuk  melalui  KKG,  ditengarai masih belum dapat meningkatkan kualitas guru, terutama guru SD. Hal itu diantaranya karena minimnya ketersediaan dana, belum tumbuhnya partisipasi aktif dari bawah, dan rendahnya  kompetensi  guru,  terutama  guru  SD. 7 Pendapat  tersebut  kiranya  sesuai dengan kondisi empiris KKG secara umum, dimana kurangnya dana untuk kegiatan dan rendahnya partisipasi  guru  mengikuti  kegiatan KKG menjadi  penghambat  pelaksanaan program  KKG.  Rendahnya  kompetensi  guru  semestinya  memotivasi  guru  untuk meningkatkannya melalui KKG.
Permasalahan  yang  dihadapi  KKG  juga  diidentifikasi  oleh  Soemantri  dan Ridwan, 8 di  antaranya:  (1)  belum  semua  KKG  memiliki  rencana  kerja  yang  berbasis pada analisis kebutuhan peningkatan profesionalisme; (2) program KKG kurang relevan dengan  kebutuhan  penembangan  profesionalitas  guru-guru,  (3)  kurangnya  dana pendukung operasional kegiatan KKG; (4) belum memadainya fasilitasi dari pemerintah daerah  dalam  menunjang  kegiatan  KKG;  (5)  Organisasi  profesi  guru,  kepala  sekolah, dan pengawas sekolah kurang mendukung terlaksanakan kegiatan KKG;  dan (6) KKG kurang  diberdayakan  dalam  rangka  peningkatan  kompetensi  profesional,  kompetensi pedagogis, dan peningkatan mutu pembelajaran.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa  KKG merupakan  wadah  pendidikan  non  formal  sebagai  upaya  meningkatkan  kemampuan profesional  guru  khususnya  dalam  mengelola  pembelajaran  di  sekolah  dasar.  Dengan adanya  KKG,  diharapkan  dapat  memberikan  keleluasaan  terhadap  pengelolaan  proses pembelajaran  di  SD.  Oleh  karena  itu,  KKG  di  bawah  naungan  gugus  sekolah  perlu
7 Fasli Jalal, Hand-out Rembug Nasional (Jakarta: Ditjen PMPTK, Depdiknas, 2007), 24.
8 Manap  Sumantri  & Sa’adah Ridwan. “Revitalisasi  Kelompok  Kerja  Guru Guna  Meningkatkan Kompetensi  dan  Profesionalisme  Guru  SD/MId i Kabupaten  Seluma”. Jurnal  Kependidikan  Triadik 14, No.1 (April, 2011),19.
dikelola  dengan  baik,  dikembangkan  terus,  dilaksanakan  secara  berkelanjutan,  dan memperhatikan  kalender  pendidikan,  memperhatikan  kebutuhan  dan  permasalahan lapangan,  serta  keterpaduan  antara  komponen  yang  satu  dengan  komponen  yang  lain saling menunjang sesuai tujuan dan komitmen bersama, sehingga KKG dapat berfungsi secara efektif.
Kepedulian  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  KKG  sangat  diharapkan agar KKG dapat efektif. Guru sebagai anggota, tutor, guru pemandu mata pelajaran, dan pembina  adalah  personel  yang  harus  memiliki  kepedulian  yang  tinggi  untuk meningkatkan  keefektifan  KKG  di  gugusnya  masing-masing  sesuai  dengan  fungsi  dan peranannya  masing-masing.    Tutor  mempunyai  tugas  membantu  teman  sejawat  (guru- guru), oleh karena itu dituntut mengusai seluruh mata pelajaran yang dibelajarkan di SD beserta  variasi  metode  pembelajarannya.  Guru  Pemandu  Mata  Pelajaran  (GPMP) mempunyai tugas membantu guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran  dan  melaksanakan  serta  mengevaluasinya  untuk  satu  mata  pelajaran tertentu  yang  menjadi  keahliannya.  Pembina  mempunyai  tugas  melakukan  pembinaan administrasi  yang  dilakukan  oleh  pembina  dari  Cabang  Dinas  Pendidikan  Kecamatan dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh pembina yang berasal dari pengawas TK/SD. Sedangkan guru sebagai anggota KKG dituntut untuk bersikap positif terhadap seluruh program  KKG  dan  berpartisipasi  aktif  mengikuti  seluruh  program  kerja  KKG  di gugusnya masing-masing.
Selain kepedulian personel yang tinggi, agar KKG efektif maka harus memiliki program  kerja  yang realistis. Program  kerja  yang realistis menggambarkan:  (1) hal-hal yang  akan  dilakukan;  (2)  cara  melakukan;  (3)  fasilitas  yang  diperlukan;  (4)  waktu pelaksanaan;  dan  (5)  orang  yang  bertugas  melaksanakan  kegiatan.  Program  kerja tersebut  dirumuskan  berdasarkan  kebutuhan  riil  guru  untuk  meningkatkan profesionalismenya,  khususnya  dalam  mengembangkan  manajemen  pembelajaran  di sekolah.
Penelitian  ini  dilakukan  di  KKG  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  Kecamatan Tambaksari  Kota  Surabaya  yang  terdiri  dari  6  gugus,  yakni  gugus  Pacarkeling, Pacarkembang,Tambaksari,  Ploso,  Gadung,  dan  gugus  Rangkah.  Jumlah  anggota seluruhnya ada 80 guru PAI SD/MI. Keberadaan gugus untuk KKG PAI sebatas untuk koordinasi,  program  kerjanya  tersentral  di  tingkat  Kecamatan.  Oleh  karena
iturekonstruksi  program  KKG  PAI  harus  didasarkan  pada  program  kerja  KKG  PAI Kecamatan Tambaksari.
Berdasarkan  data  dari  Ketua  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  bahwa  KKG PAI  Kecamatan  Tambaksaritelah  memiliki  program  kerja  dan  telah  dilaksanakan dengan  pertemuan  rutin  setiap  hari  Sabtu  setelah  jam  pelajaran  efektif  selesai.  Dalam penyususnan  program  belum  seluruh  guru  anggota  KKG  PAI  diminta  untuk mengemukakan  permasalahan  yang  perlu  dibahas  dalam  KKG  PAI,  karena  hanya koordinator  guru  PAI  pada  setiap  gugus  yang  diberi  kesempatan  memberi  masukan kepada  Ketua  KKG.  Kendala  yang  dijumpai  diantaranya:  (1)  partisipasi  guru  masih rendah; (2) dana kurang; dan (3) belum adanya kebijakan yang mengharuskan guru PAI untuk berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan KKG PAI. Terdapat kebutuhan guru-guru PAI    yang  belum  terakomodasi  yaitu  kebutuhan  workshop  penulisan  KTI  baik  untuk sertifikasi  maupun  untuk  kenaikan  pangkat.  Selain  itu  kebutuhan  workshop  lanjutan tentang pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran.
Data  awal  yang  diperoleh  bahwa  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  telah memiliki  program  kerja  tahunan,  dan  ada  jadwal  kegiatan.  Program  kerja  tersebut disusun  atas  masukan  beberapa  koordinator  guru  PAI  di  setiap  gugus.  Pelaksanaan kegiatan  dilakukan  pada  hari  Sabtu  setelah  jam  pelajaran  efektif  selesai  bertempat secara  bergilir  di  sekolah  anggota  gugus  masing-masing.  Evaluasi  program  selama  ini yang  dilakukan  adalah  evaluasi  proses,  yakni  mencocokkan  rencana  kegiatan  dengan realisasinya.  Evaluasi  hasil  masih  dilakukan  berdasarkan  laporan  kepala  sekolah  dan prestasi  guru  PAI  dalam  mengikuti  berbagai  lomba  guru  teladan.  Hambatan  yang dominan terletak pada kurangnya dana baik untuk mendatangkan nara sumber dari luar, untuk  studi  banding,  maupun  untuk  pengadaan  sarana  laboratorium  pembelajaran sebagai  tempat  praktikum  inovasi  pembelajaran  bagi  guru-guru  PAI  anggota  gugus. Selain  dana,  hambatan  yang  dihadapi  adalah  masih  rendahnya  partisipasi  guru  PAI mengikuti  kegiatan  KKG.  Ada  kebutuhan  guru  PAI  yang  belum  terakomodasi,  yakni kebutuhan  guru  mendapat  pembinaan  dalam  melakukan  penelitian  tindakan  kelas  dan menulis  laporan  hasil  penelitian  sampai  dapat  dimuat  dalam  jurnal  kependidikan  yang terakriditasi  dan  kebutuhan  guru  PAI  untuk  workshop  lanjutan  tentang  pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran.
Temuan  awal  tersebut  perlu  ditindaklanjuti,  apakah  benar  program  kerja  KKG PAI Kecamatan Tambaksari tersebut belum didasarkan atas kebutuhan riil semua guru PAI  dalam  meningkatkan  profesionalismenya?.  Bagaimana  cara  menemukan kebutuhan-kebutuhan  guru  PAI  tersebut?  Sudahkah  evaluasi  proses  sebagaimana dikemukakan  dilakukan  secara  benar?  Mengapa  evaluasi  hasil  hanya  dilakukan berdasarkan laporan koordinator KKG PAI di setiap gugus? Apakah betul dana menjadi penghambat pelaksanaan program, khususnya untuk mendatangkan nara sumber, untuk studi banding, maupun untuk membuat laboratorium pembelajaran? Bagaimana mereka menggali  dana  selama  ini?  Mengapa  pembinaan  untuk  melakukan  penelitian  tindakan kelas  yang  dibutuhkan  oleh  mayoritas  guru  anggota  gugus  belum  terlaksana?  Untuk itulah  diperlukan  penelitian  lebih  mendalam  yang  hasilnya  digunakan  untuk merekonstruksi program KKG PAI Kecamatan Tambaksari. Untuk itulah penelitian ini dilakukan.  Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  , pertama ,  Bagaimana  program  KKG PAI  Kecamatan  Tambaksari  Kota  Surabaya  tahun  pelajaran  2016-2017; kedua , Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  program  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  Kota Surabaya  tahun  pelajaran  2016-2017; ketiga ,  Bagaimana  efektifitas  pelaksanaan Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tahun pelajaran 2016-2017; keempat ,  Faktor-faktor  apa  saja  yang  mendukung  dan  menghambat  pelaksanaan program kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tahun pelajaran 2016- 2017; kelima ,  Bagaimana  konstruksi  profil  ideal  program  KKG  PAI  menurut  pihak- pihak  yang  berkepentingan  dengan  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  Kota  Surabaya tahun  pelajaran  2016-2017, keenam ,  bagaimana  rekonstruksi  program  KKG  PAIdi Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.Tujuan  utama  penelitian kualitatif adalah untuk  memahami ( to understand ) secara mendalam tentang fenomena atau  gejala  sosial  melalui  perspektif  emik  ( emic  view )    dan  perspektif  etik  ( etic  view ). Dengan pemahaman fenomena atau gejala sosial secara mendalam dan holistic melalui studi tersebut diharapkan dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk teori baru yang dalam konteks  penelitian  ini  berupa  program  KKG  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di
Kecamatan  Tambaksari  Surabayayang  dipandang  efektif.  Silverman  dan  Marvasti 9 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada pengkajian kondisi nyata sebagai  substansi  dan  proses.  Sehingga  data  yang  diperlukan  merupakan  data  empiris lapangan yang diperoleh dengan berbagai cara.
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus,    menurut  Yin 10 dapat mengidentifikasi  3  (tiga)  luaran  yang  dihasilkan,  yaitu:(1)  dapat  mengeksplorasi  kasus secara  lebih  mendalam  berdasarkan  data-data  yang  akurat;  (2)  mendeskripsikan  hasil lebih  rinci  sehingga  mudah  untuk  dimengerti  orang  lain;(3)  dapat  dijadikan ‘ jalan ’ untuk menguji teori.
Subjek  penelitian  ini  adalah  koordinatorgugus  KKG  PAI  di  enamGugus  di Kecamatan  Tambaksari  Surabaya,  pembina,  dan  pengurus  KKG.  Pemilihan  subjek penelitian  yang  dijadikan  informan  didasarkan  atas  kelayakan  subjek  dalam memberikan  informasi  guna  menjawab  rumusan  masalah  penelitian  ini.  Jumlah informan ditetapkan: (1) Pembina Teknis KKG PAI, 1 orang; (2) Ketua I KKG PAI, 1 orang;  (3)  Sekretaris  KKG  PAI,  1orang;  (4)  Koordinator  Gugus/Kelurahan6orang dimana  setiap  Gugus  1  orang.  Dengan  demikian  jumlah  informan  9  orang.  Jika  data yang  diperoleh  dari  informan  sudah  mencapai  titik  kejenuhan  atau  sudah redundance , jumlah informan tersebut dipandang telah memadai, namun jika masih ada variasi  data yang cukup menarik, jumlah informan masih perlu ditambah.
Teknik  pengumpulan  data:  observasi,  wawancara,  dandokumentasi,  sedangkan analisis  datanya  dilakukan  simultan  dengan  reduksi  data  sehingga  data  yang  diperoleh langsung  dipilah  dan  dipilih  sesuai  dengan  kategori  yang  dibutuhkan,  dan  kemudian dianalisis  pemaknaan  sesuai  dengan  kenyataan  tersebut.  Lebih  detail  Yin 11 ,  (2011) membuat  Siklus5  (lima)  tahap  dalam  analsis  data  studi  kasus,  yaitu:  (1)  Kompilasi (compiling) , (2) Pembongkaran (disassembling) , (3) Menyusun ulang (reassembling) , (4) Menafsirkan (interpreting) , dan (5) penarikan kesimpulan (concluding) .
Untuk  memperoleh  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  : memperpanjang masa observasi/keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
9 David  Silverman  &  Amir  Marvasti.. Doing  Qualitative  Research:  A  Comprehensive  Guide .  1  edition. SAGE Publications, Inc, 2008), 93.
10 Robert K Yin, Qualitative Research from Start to Finish (London: The Guilford Press, 2011), 86.
11 Ibid., 90.
data  itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu. Trianggulasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  trianggulasi  antar  sumber, trianggulasi antar metode, dan trianggulasi antar waktu.

## Diskusi Hasil Penelitian

## Program Kerja KKG PAI Kecamatan Tambaksari Tahun 2017
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  kerja  KKG  PAI  Kecamatan Tambaksari tahun 2017 tidak memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan baik tujuan umum maupun tujuan setiap program. Hal ini jelas tidak sejalan dengan standar pengembangan program KKG/MGMP yang menegaskan bahwa perumusan program KKG/MGMPdimulai dari menyusun Visi, Misi, Tujuan, sampai kalender kegiatan. 12
Dilihat dari sasarannya dalam program KKG PAI Kecamatan Tambaksari tahun 2007  dijumpai  ada  siswa  menjadi  sasaran  program  KKG.  Misalnya  program  PHBI Lomba  Islami  memperingati  Maulid  Nabi,  dimana  sasarannya  adalah  siswa.  Juga pesantren Romadhon baik tingkat sekolah, Kecamatan maupun Kota sasarannya adalah siswa.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program  KKG  yang  ada  kurang  fokus  untuk kepentingan  peningkatan  profesionalisme  guru  PAI  yang  menjadi  anggotanya.Padahal KKG  didirikan  tujuannya  untuk  meningkatkan  kualitas  guru.  Sebagaimana dikemukakan dalam standar pengembangan KKG/MGMP, bahwa:
“ KKG/MGMP bertujuan untuk 13 :
a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan  pembelajaran,  strategi  pembelajaran,  metode  pembelajaran, memak-simalkan  pemakaian  sarana/prasarana  belajar,  memanfaatkan sumber belajar, dsb.
b. Memberi  kesempatan  kepada  anggota  kelompok  kerja  atau  musyawarah kerja  untuk  berbagi  pengalaman  serta  saling  memberikan  bantuan  dan umpan balik.
12 Depdiknas. Standar  Pengembangan  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  dan  Musyawarah  Guru  Mata Pelajaran MGMP (Jakarta, Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008), 7.
13 Ibid., 4-5
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan  dalam  pembelajaran  yang  lebih  profesionalbagi  peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
d. Memberdayakan  dan  membantu  anggota  kelompok  kerja  dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
e. Mengubah  budaya  kerja  anggota  kelompok  kerja  atau  musyawarah  kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP.
f. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermindari peningkatan hasil belajar peserta didik.
g. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkatKKG/MGMP. ”
Fokus  KKG  PAI  bagi  peningkatan  kompetensi  guru  PAI  juga  telah  dibuktikan oleh Abdul Gani 14 yang membuktikan bahwa KKG PAI dapat meningkatkan kompetensi pedagogik  guru.Hasil  penelitiannya:  (1)  Pelaksanaan  kegiatan  KKG  PAI  Kecamatan Payaraman  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  program kegiatansudah  disusun  sistematis  dan  sesuai  dengan  permasalahan,  (2)  Kedisiplinan guru  PAI  dalam  mengikuti  kegiatan  KKG  sudah  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari kehadiran  peserta  (guru-guru)  dalam  kegiatan  KKG  PAI.  Selanjutnya  keaktifan  guru terlihat  dalam  mengajukan  pertanyaan,  merespon  pertanyaan  guru  lain,  saling  berbagi informasi  dengan  interaksi  banyak  arah,  yaitu  peserta  dengan  peserta,  peserta  dengan tutor  dan  sesama  tutor,  3)  Kompetensi  pedagogik  guru  Pendidikan  Agama  Islam  SD Negeri  gugus  sudah  baik  yaitu  program  pembelajarannya  disiapkan  dengan  baik, selanjutnya pembelajaran dan program penilaian berpedoman pada persiapan yang telah disusun sebelumnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  berarti  siswa  bukanlah  sasaran  langsung  aktivitas KKG  PAI,  tetapi  sasaran  tidak  langsung.  Artinya,  jika  program  KKG  dapat meningkatkan kompetensi guru, maka kualitas pembelajaran akan meningkat dan hal itu
14 AbdulGani.“ Peran  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Meningkatan Kompetensi Paedagogik Guru Di Sekolah Dasar Negeri Gugus Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. ” Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung: Perpustakaan UPI, 2014), iv. t.d.
berarti  siswa  akan  dapat  mengambil  manfaatnya  dari  program  KKG  secara  tidak langsung.

## Mekanisme Pelaksanaan Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pelaksanaan  program  kerja  KKG PAI Kecamatan Tambaksari sebagai berikut:
a. Setiap jabatan ada rincian pekerjaannya masing-masing ( job description ).
b. Pembina,  selaku  Pengawas  PAI  melakukan  pembinaan  secara  insidentil  baik  ke pengurus  maupun  ke  anggota  pada  saat  ada  kegiatan  atau  sewaktu-waktu  jika Pengawas  sedang  melakukan  kepengawasannya  di  KKG  PAI  Kecamatan Tambaksari.
c. Pengurus harian menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai job yang disepakati dalam rapat anggota.
d. Ketua Umum mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada anggota diakhir masa jabatannya.
e. Ketua-ketua  bidang  melaksanakan  program  kerjanya  masing-masing  dikoordinasi oleh  Ketua  KKG  supaya  tidak  berbenturan  pelaksanaannya.  Ketua  bidang bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
f. Koordinator gugus bertanggungjawab kepada Ketua umum.
Mekanisme  pelaksanaan  program  KKG  tergantung  pada  AD  dan  ART  KKG masing-masing.Hal itu berarti tidak ada kebijakan khusus tentang mekanisme KKG, tergantung  AD  dan  ART  hasil  rapat  anggota.Namun  demikian  aktivitas  suatu organisasi  jika  tidak  dievaluasi  maka  tidak  mungkin  pimpinan  organisasi  dapat mempertanggungjawabkan  kinerja  organisasi  kepada  anggota  dan  pihak-pihak terkait, yakni pengawas, dan MKKS. Oleh karena itu belum dilakukannya evaluasi hasil  di  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  merupakan  kesenjangan  utama  antara harapan dan realita yang harus diperbaiki dalam rekonstruksi program KKG.

## Efektivitas Pelaksanaan Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  perumusan  program  kerja, pengurus  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  belum  merumuskan  tujuan  program,  baik tujuan  umum  maupun  tujuan  setiap  program.  Oleh  karena  itu  evaluasi  yang  dilakukan hanyalah evaluasi proses,  yakni  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, terlaksana, belum
terlaksana  atau  tidak  terlaksana  karena  sesuatu.  Evaluasi  hasil  belum  dilakukan,  oleh karena  itu  efektifitas  setiap  kegiatan  KKG  dalam  mencapai  tujuannya  belum  dapat dilakukan,  yang  berarti  tingkat  keefektifan  program,  baik  secara  keseluruhan  maupun setiap program belum dapat diketahui.

## Faktor-faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Program  KKG  PAI  Kecamatan Tambaksari
Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor Pendukung pelaksanaan program kerja KKG PAI di Kecamatan Tambaksarin antara lain: (1) adanya kemauan pengurus dan  anggota  untuk  maju;  (2)  adanya  kemampuan  dan  keterbukaan  pengurus  dalam mengelola  organisasi  KKG  PAI;  dan  (3)  adanya  pembinaan  dari  Pengawas  yang dilakukan  secara  kontinyu.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  antara  lain  (1):  Dana sangat minim; (2) Jam mengajar guru sangat padat sehingga sulit mengatur waktu untuk kegiatan  KKG  PAI;  (3)    rendahnya  motivasi  beberapa  guru  untuk  mengikuti  kegiatan KKG,  terutama  guru  senior;  dan  (4)  sarana-prasarana  KKG  PAI  hampir  seluruhnya pinjam  ke  sekolah,  belum  milik  sendiri  sehingga  kurang  leluasa  dalam mempergunakannya.
Fakhruddin 15 dalam  penelitiannya “ Revitalisasi  Kelompok  Kerja  Guru  Dalam Mengembangkan  Kurikulum  Satuan  Pendidikan  Sekolah  Dasar  Di  Kota  Semarang ” menemukan  di  antaranya  bahwa  dukungan  pemerintah  dalam  memberdayakan  KKG dipersepsi  termasuk  kategori  kurang  dengan  besaran  68,57  persen.  Bentuk  dukungan diharapkan  berupa  dana  operasional  (71,43%)  dengan  alasan  kondisi  sarana  dan prasarana  di  sekolah  untuk  melaksanakan  kegiatan  KKG  dalam  kerangka pengembangan kurikulum termasuk kurang memadai.
Temuan  Fakhruddin  tersebut  juga  ada  kesamaannya  dengan  kondisi  KKG  PAI Kecamatan  Tambaksari,  bahwa  dukungan  pemerintah  memang  dirasakan  kurang, dukungan  yang  diharapakan  adalah  dana  operasional  dan  atau  sarana.  Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena memang anggarannya tidak mencukup.
15 Fakhruddin.  “ Revitalisasi  Kelompok  Kerja  Guru  Dalam  Mengembangkan  Kurikulum  Satuan Pendidikan  Sekolah  Dasar  Di  Kota  Semarang ”. Laporan  Penelitian.  Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Semarang: Perpustakaan Unes, 2010), v, t.d.

## Program Ideal KKG PAI Kecamatan Tambaksari Menurut Informan
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengurus  KKG  PAI  Kecamatan Tambaksari  sebenarnya  memiliki  prinsip-prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam merumuskan program KKG yakni sebagai berikut.
a. Dalam  proses  perumusan  program  harus  meminta  masukan  semua  guru  anggota melalui  angket,  sebab  jika  suara  guru  diperhitungkan  mereka  akan  mudah  diajak aktif mengikuti kegiatan KKG PAI.
b. Program  harus  dapat  meningkatkan  kemampuan  guru  dalam  mengajar,  baik  dalam membuat  RPP,  membuat  soal,  melaksanakan  pembelajaran  sesuai  RPP,  dan melakukan evaluasi serta menganalisis hasil ulangan/ujian.
c. Program  harus  mengacu  pada  kebutuhan  guru  dan  perkembangan  tuntutan keprofesionalan  guru  sehingga  KKG  PAI  benar-benar  bermanfaat  bagi  guru,  jika tidak guru banyak yang enggan untuk aktif di KKG.
d. Pilih  program  yang  diprioritaskan  oleh  kebanyakan  guru  anggota,  seperti keterampilan  membuat  PTK  yang  selama  ini  kebanyakan  guru  masih  mengalami kesulitan.
e. Perumusan  program  diawali  dengan  visi-misi  program,  tujuan  program,  dan  jadwal kegiatan.
f. Sebaiknya  penyusunan  program  kerja  KKG  PAI  mengacu  pada  standar pengembangan program KKG yang dirumuskan oleh Kemendiknas.
g. Program  perlu  dievaluasi,  baik  proses  kegiatan  maupun  efektivitas  kegiatan  dalam mencapai target hasil.
Program  KKG terdiri dari program  rutin dan program  pengembangan. Program rutin  sekurang-kurangnya  terdiri  dari:  (a)  Diskusi  permasalahan  pembelajaran;  (b) Penyusunan    silabus,    program    semester,    dan    Rencana    Program  Pembelajaran;  (c) Analisis  kurikulum;  (d)  Penyusunan  instrumen  evaluasi  pembelajaran;  dan (e)Pembahasan  materi  dan  pemantapan  menghadapi  Ujian  Nasional.  Sedangkan program    pengembangan    dapat    dipilih    sekurang-kurangnya    tiga    dari  kegiatan- kegiatan  berikut:  (a)  Penelitian;  (b)  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah;  (c)  Seminar, lokakarya,    koloqium      (paparan      hasil    penelitian),      dan  diskusi  panel;  (d)  KKG berjenjang (diklat berjenjang); (e) Penerbitan jurnal KKG; (f) Penyusunan website KKG; (g)  evaluasi  kemampuan  guru  dalam  mengelola  pembelajaran  setiap  awal  tahun
pelajaran;  (h)  studi  banding  ke  sekolah  dan  atau  KKG  yang  lebih  maju;  dan  (i) pelatihan-pelatihan  peningkatan  profesionalisme  guru  dalam  mengelola  pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja guru.
Sebagai  referensi  untuk  rekonstruksi  program  KKG  kiranya  temuan  Manap Somantri  dan  Sa ’ adah  Ridwan 16 ini  dapat  menjadi  rujukan.Ia  meneliti  dengan  tema “ Revitalisasi KKG Guna Meningkatkan Kompetensi  dan Profesionalisme Guru SD/MI Di  Kabupaten  Seluma ” .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  KKG model lesson  study efektif  untuk  meningkatkan  kemampuan  guru  dalam  melakukan pembelajaran  secara  PAIKEM.  Hal  ini  didukung  oleh  peningkatan  kualitas  perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, serta aktivitas dan hasil belajar siswa. Secara rinci hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  KKG  model lesson  study di Kabupaten Seluma dapat meningkatkan: (1) kualitas proses pembelajaran yang berfokus pada  siswa;  (2)  meningkatkan  kesadaran  guru  untuk  bersikap  terbuka  dan  refleksi  diri melalui pelaksanaan open class dalam lesson study ; (3) meningkatkan minat guru-guru, kepala  sekolah  dan  pengawas  sekolah  khususnya  untuk  belajar  bersama;  (4) meningkatkan keharmonisan kerja sama antara pengawas sekolah dengan guru-guru dan atau  dengan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  khususnya dalam  implementasi  PAKEM;  (5)  meningkatkan  kualitas  proses  pembinaan  pengawas sekolah  terhadap  guru-guru  di  sekolah  binaan;  dan  (6)  meningkatkan  kemampuan widyaiswara dalam analisis kebutuhan diklat.
Wartoni 17 dalam  studinya  berjudul “ Evaluasi  Keefektifan  KKG  Pada  Program Bermutu ” di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ” . Ia menemukan bahwa: (1) kondisi KKG di kabupaten Batang, Jawa Tengah dikategorikan baik, (2) kondisi sarana dan prasarana dikategorikan  baik  dan  mendukung  proses  pelaksanaan  kegiatan  KKG  di  kabupaten Batang  Jawa  Tengah,  (3)  kondisi  organisasi  dikategorikan  baik  dan  program  telah berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuannya,  (4)  peran  kelompok  kerja  guru  di kabupaten Batang Jawa Tengah dalam meningkatkan dan  mengembangkan profesional guru  dikategorikan  baik,  dan  (5)  produk  KKG  menunjukkan  bahwa  kompetensi  guru
16 ManapSu mantri  &  Sa’adah Ridwan .  “ Revitalisasi  Kelompok  Kerja  Guru    Guna  Meningkatkan Kompetensi  dan  Profesionalisme  Guru  SD/MI  d i  Kabupaten  Seluma” . Jurnal  Kependidikan  Triadik 4, No.1 (2011).
17 Wartoni. “ Evaluasi  keefektifan  kelompok  kerja  guru  (KKG)  pada  program  BERMUTU ( Better Education  through  Reformed  Management  and  Universal  Teacher  Upgrading ) di  Kabupaten  Batang, Jawa Tengah. ” Tesis.Universitas Negeri Yogyakarta (Yogyakarta: Perpustakaan UNY, 2013), vii, t,d.
dan hasil belajar siswa meningkat.Penelitian tersebut mempertegas bahwa evaluasi hasil pelaksanaan  program  KKG  memang  harus  dilakukan  sehingga  tindak  lanjut  dan rekomendasi perbaikan program dapat dilakukan dengan efektif.

## Rekonstruksi Program KKG PAI Kecamatan Tambaksari
Berdasarkan  deskripsi  hasil  evaluasi  program  KKG  PAI  di  atas  dapat  diketahui kesenjangan  antara  program  KKG  yang  ada  dan  efektivitas  pelaksanaannya  dengan program  KKG  yang  ideal  menurut  informan.  Kesenjangan  tersebut  antara  lain  sebagai berikut.
a. Belum  dilakukannya  analisis  kebutuhan  program  KKG  kepada  seluruh  anggota KKG,  pengurus  dan  Pembina,  tidak  melalui  perwakilan.  Teknik  yang  digunakan dapat dengan kuesioner.
b. Belum  ada  rumusan  visi-misi,  tujuan,  sasaran  dan  jadwal  kegiatan  pelaksanaan program KKG PAI Kecamatan Tambaksari berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
c. Belum ada rumusan tujuan program baik secara umum maupun tujuan pada setiap program.
d. Belum  dilakukannya  evaluasi  keefektifan  program  KKG  pada  setiap  program kerja  sehingga  tidak  dapat  diketahui  dampak  program  terhadap  peningkatan profesionalisme guru.
e. Penyusunan program belum mengacu pada standar pengembangan KKG.
Berdasarkan  beberapa  kesenjangan  tersebut  maka  dapat  direkonstruksi  pokok- pokok  Program  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  yang  masih  perlu  disempurnakan oleh pengurus.Pokok-pokok rekonstruksi program KKG tersebut meliputi rumusan Visi dan  misi,  Tujuan  program,  Program  Rutin  dan  pengembangan  dimana  setiap  program dirumuskan  tujuan  untuk  memudahkan  evaluasi  keberhasilannya  dan  jadwal  kegiatan pelaksanaannya.Dengan  demikian  untuk  dapat  merekonstruksi  program  KKG  yang efektif sangat bergantung pada goodwill (kemauan baik) seluruh pengurus dan anggota KKG.  Pengalaman  baik  di  KKG  lain  dan  rambu-rambu  pengelolaan  KKG  dari Kemendiknas kiranya menjadi rujuan yang sangat penting untuk menghasilkan program KKG yang efektif  bagi peningkatan professional guru PAI.

## Kesimpulan
Pertama ,  Program  Kerja  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari    Tahun  2017, dirumuskan  setiap  awal  tahun  (Januari).  Proses  perumusannya  dilakukan  melalui musyawarah  segenap  pengurus,  pembina,  dan  perwakilan  gugus.  Program  kerja  KKG PAI Kecamatan Tambaksari tahun 2017  dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi  kepengurusan  organisasi  KKG-nya,  meliputi  program  yang  menjadi tanggungjawab:  Ketua  Umum,  Ketua  1,  Ketua  2,  Sekretaris,  Bendahara,  dan  Ketua Bidang.  Program  Bidang  Dakwah  meliputi:  PHBI,      pesantren  romadhon,  pembinaan mental,  bakti  sosial,  kuliah  tujuh  menit  sebelum  rapat,  dan  dakwah  seni.  Bidang Pelatihan dan Pengembangan meliputi: peningkatan kualitas SDM guru, organisasi, dan kaderisasi.  Bidang  character  building  meliputi  istigotsah,  tahfidz  Quran,  Baksos,  dan Khotmil Qur ’ an. Bidang penggalian dana dan kesejahteraan meliputi: iuran wajib, sosial anggota,  wira  usaha,  dan  kesejahteraan  anggota.  Bidang  humas  meliputi:  koordinasi dengan  pihak  terkait,  pengefektifsn  koordinasi  anggota,  dan  sosialisasi  program  serta kegiatan.
Kedua ,  mekanisme  pelaksanaan  program  kerja  KKG  PAI  Kecamatan Tambaksari  sebagai  berikut:  (1)  Setiap  jabatan  memiliki  rincian  pekerjaannya;  (2) Pembina melakukan pembinaan secara insidentil baik ke pengurus maupun ke anggota; (3) Pengurus harian menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai pekerjaannya yang disepakati  dalam  rapat  anggota;  (4)  Ketua  Umum  mempertanggungjawabkan  kinerja organisasi  kepada  anggota  setiap  akhir  tahun  dan  akhir  masa  jabatannya;  (5)  Ketua- ketua  bidang  bertanggungjawab  kepada  Ketua  Umum;  dan  (6)  Koordinator  gugus bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
Ketiga ,  efektivtas  Pelaksanaan  Program  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari belum  dapat  diketahui  karena  pengurus  KKG  belum  melakukan  evaluasi  hasil,  namun demikian  dilihat  dari  keterlaksanaan  program  hingga  September  2017  sekitar  70% program  dapat  terlaksana.  Program  yang  belum  terlaksana  antara  lain:  PHBI  kirab semarak Muharram dan lomba Islami memperingati Maulid Nabi, Bhakti sosial ke Panti asuhan,  pembuatan  media  pembelajaran  android,  Pelatihan  baca  tulis  Quran,  studi banding  KKG,  silaturahmi  ke  tokoh-tokoh.  Tutor  teman  sebaya,  dan  pembentukan koperasi KKG.
Keempat ,  faktor-faktor  Pendukung  pelaksanaan  program  kerja  KKG  PAI  di
Kecamatan Tambaksarin antara lain:  (1) adanya kemauan pengurus dan anggota untuk maju;  (2)  adanya  kemampuan  dan  keterbukaan  pengurus  dalam  mengelola  organisasi KKG  PAI;  dan  (3)  adanya  pembinaan  dari  Pengawas  yang  dilakukan  secara  kontinyu. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain (1): Dana sangat minim; (2) Jam mengajar guru sangat padat sehingga sulit mengatur waktu untuk kegiatan KKG PAI; (3) sarana- prasarana  masih  sangat  kurang;  dan  (4)  kurangnya  dukungan  pemerintah,  khususnya dukungan dana operasional.
Kelima ,  program  Ideal  KKG  PAI  Kecamatan  Tambaksari  seharusnya penyusunannya memenuhi prinsip-prinsip: (1) Dalam proses perumusan program harus meminta  masukan  semua  guru;  (2)  Program  harus  dapat  meningkatkan  kemampuan guru  dalam  mengajarl;  (3)  Program  harus  mengacu  pada  kebutuhan  guru  dan perkembangan  tuntutan  keprofesionalan  guru;  (4)  Perumusan  program  diawali  dengan visi-misi  program,  tujuan  program,  dan  jadwal  kegiatan;  (5)  Sebaiknya  penyusunan program  kerja  KKG  PAI  mengacu  pada  standar  pengembangan  program  KKG  yang dirumuskan oleh Kemendiknas; dan (6) Program harus dievaluasi, baik proses maupun hasil.Program  KKG  terdiri  dari  program  rutin  dan  program  pengembangan.Program rutin  sekurang-kurangnya  terdiri  dari:  (a)  Diskusi  permasalahan  pembelajaran;  (b) Penyusunan    silabus,    program    semester,    dan    Rencana    Program  Pembelajaran;  (c) Analisis  kurikulum;  (d)  Penyusunan  instrumen  evaluasi  pembelajaran;  dan (e)Pembahasan  materi  dan  pemantapan  menghadapi  Ujian  Nasional.  Sedangkan program    pengembangan    dapat    dipilih    sekurang-kurangnya    tiga    dari  kegiatan- kegiatan  berikut:  (a)  Penelitian;  (b)  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah;  (c)  Seminar, lokakarya,    koloqium      (paparan      hasil    penelitian),      dan  diskusi  panel;  (d)  KKG berjenjang (diklat berjenjang); (e) Penerbitan jurnal KKG; dan (f) Penyusunan website KKG.
Keenam ,  pokok-pokok  rekonstruksi  program  KKG  meliputi  perlunya  rumusan Visi  dan  misi,  Tujuan  program,    Program  Rutin  dan  pengembangan  dimana  setiap program  dirumuskan  tujuan  untuk  memudahkan  evaluasi  keberhasilannya  dan  jadwal kegiatan pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Professional  Development  for  SD  Teachers  Through  School  Cluster, Teachers in Indonesia. Their Education, Training and Struggle Ince Colonial Era untul Reformation Era . Directorate General of Primary and Secondary Education.
Jakarta: Ministry of National Education of The Republic of Indonesia, 2004. Amiruddin. Tanpa Tahun. ” Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil  melalui  Dana  Blockgrant  di  Provinsi  Nanggro  Aceh  Darussalam ” . Tidak Diterbitkan
Bafadal,  Ibrahim. Peningkatan  Profesionalisme  Guru  Sekolah  Dasar .  Jakarta : Bumi aksara, 2006.
Creswell,  JohnW. Research  Design:  Qualitative  &  quantitative  approach .  Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, .1994.
Depdiknas. Standar  Pengembangan  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  dan  Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) . Jakarta, Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan,  Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008.
Fakhruddin. “ Revitalisasi  Kelompok  Kerja  Guru  Dalam  Mengembangkan  Kurikulum Satuan  Pendidikan  Sekolah  Dasar  Di  Kota  Semarang ” . Laporan  Penelitian (tidak  diterbitkan).  Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Negeri  Semarang, 2010.
Gani,    Abdul. “ Peran  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  Pendidikan  Agama  Islam  dalam Meningkatan  Kompetensi  Paedagogik  Guru  Di  Sekolah  Dasar  Negeri  Gugus Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. ” Tesis, tidak diterbitkan, 2014,
Hajaroh,  Mami.  Tanpa  Tahun. Paradigma,  Pendekatan,  dan  Metode  Penelitian Fenomonologi. Dokumen dalam bentuk soft-copy, Tidak Diterbitkan.
Indrawati. Peningkatan  Profesionalisme  Guru  dan  Upaya  Pengembangannya  Melaui CPD/PKB . Bandung: Forum Kreativitas dan Karya Inovasi PTK IPA, 2013.
Keputusan  Menteri   Pendidikan  dan Kebudayaan  RI  Nomor  0487/U/1982  tentang Sekolah  Dasar.
Keputusan  Direktur    Jenderal    Pendidikan    Dasar    dan    Menengah      Nomor 079/C/K/I/1993  tentang      pedoman      pelaksanaan      sistem      pembinaan profesional   guru   melalui pembentukan gugus sekolah di Sekolah Dasar.
Koster, Wayan. 2006. Memperjuangkan Nasib Guru dan Dosen . Jakarta: tanpa penerbit Pedoman Pelaksanaan KKG PAI pada SD . Kanwil Depag Jatim, 1996/1997
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. Purnanda,  Aan.  2013. “ Pelaksanaan  Fungsi  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  di  Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecamatan Sungai  Tarab Kabupaten Tanah Datar. ” Jurnal Administrasi Pendidikan 1 No,1 (Oktober 2013).
Smith,  Jonathan  A.,Flowers,  Paul.  and  Larkin.  Michael. Interpretative  phenomeno logical analysis: Theory, method and research. LosAngeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage, 2009.
Samana, A. Profesionalisme keguruan . Kanisius. Yogyakarta, 1994.
Soelaeman, M. I. Penghampiran Fenomenologis Terhadap Pendidikan . Bandung: IKIP Bandung, 1977.
Somantri,  Manap  &  Ridwan,  Sa ’ adah. “ Revitalisasi  Kelompok  Kerja  Guru    Guna Meningkatkan  Kompetensi  Dan  Profesionalisme  Guru  Sd/Mi  Di  Kabupaten Seluma ” . Jurnal Kependidikan Triadik 14, No.1 (April, 2011).
Sulipan. 2007. “ Kegiatan Pengembangan Profesi Guru. ” Diakses dari http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru, tanggal 1 Juni 2015.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Waji  D.P.,  Sholikhul. “ Bentuk  Penyiasatan  Terhadap  Keinginan  Atasan  (Kasus Partisipasi Warga Belajar dalam KKG pada Gugus Sekolah) ” . Tesis Pascasarjana Program Studi Pendidikan Luar Sekolah.Universitas Negeri Malang, 2003. Wartoni.  2013. “ Evaluasi  keefektifan  kelompok  kerja  guru  (KKG)  pada  program BERMUTU  ( Better  Education  through  Reformed  Management  and  Universal Teacher  Upgrading )  di  Kabupaten  Batang,  Jawa  Tengah. ” Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.