## Wajah Hukum

## Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahan Pasangan Usaha (PPU)

## Indrajaya
Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak. Dalam  menjalankan  usahanya,  yang  sering  menjadi  kendala  utama  bagi  pelaku  usaha  dalam  mengembangkan  usaha biasanya  terkait  dalam  penyedian  modal.  Guna  mengatasinya,  Pemerintahan  mengeluarkan  kebijakan  dibidang  ekonomi,  Salah satunya dengan terbitnya kebijakan tentang Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.  Ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Tentang  Perusahaan  Modal  Ventura  No.  18  Tahun  2012. Sebagai salah  satu  usaha  dibidang  jasa  pembiayaan,  pendekatannya  tidak  hanya  dalam  bisnis  tapi  juga  perlu  didampingan  pendekatan hukum  (legal  approch)  sehingga  keberadaannya  mendapat  pengakuan  dalam  lalu  lintas  bisnis.  Meskipun  perjanjiannya  sudah diikat  dalam  kontrak,  namun  masih  sering  terjadi  adanya  perusahaan  pasangan  usaha  yang  melakukan  wanprestasi,  bahkan berujung  pada  sengketa  di  Peradilan.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  penyelesaian  sengketa  akibat wanprestasi yang dilakukan PPU terhadap isi kontrak pembiayaan antara Perusahaan Modal Ventur dan PPU. Metode penelitian adalah  p enelitian  hukum  normatif,  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Pendekatan  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang  -  undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach).  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa penyelesaian  sengketa  akibat  wanprestasi  yang  dilakukan  PPU  terhadap  isi kontrak pembiayaan antara Perusahaan Modal Ventur dan PPU penyelesaian sengketanya dilakukan dengan lebih mengutamakan mekanisme non litigasi, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka digunakan jalur Litigasi.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Modal Ventura; Perusahan pasangan usaha
Abstract. In  running  their  business,  what  is  often  the  main  obstacle  for  business  actors  in  developing  their  business  is  usually related to the provision of capital. In order to overcome this, the Government issued policies in the economic sector, one of which was the issuance of policies regarding Financing Institutions as regulated in Presidential Regulation Number 9 of 2009. Followed up by the Regulation of the Minister of Finance on Venture Capital Companies No. 18 of 2012. As one of the businesses in the financial  services  sector,  its  approach  is  not  only  in  business  but  also  needs  to  be  accompanied  by  a  legal  approach  (legal approch) so that its existence can be recognized in business traffic. Even though the agreement has been bound in a contract, it is still common for business partner companies to default, and even lead to disputes in court. The purpose of this study is to analyze the settlement of disputes due to default by PPU on the contents of the financing contract between the Venture Capital Company and  the  PPU.  The  research  method  is  normative  legal  research,  using  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and tertiary  legal  materials.  The  approach  is  carried  out  with  a  statutory  approach  (statute  approach)  and  a  conceptual  approach (conceptual approach). From the results of the research it is known that the settlement of disputes due to default by PPU on the contents of the financing contract between the Venture Capital Company and PPU, the settlement of the dispute is carried out by prioritizing non-litigation mechanisms, but if no agreement is reached, the Litigation channel is used.
Keywords: Dispute Resolution; Venture Capital; Business partnercompany

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid  19  yang  saat  ini  terjadi  secara  global  tidak  hanya  berdampak  pada  kondisi  Kesehatan.  Hal inipun berdampak pada perekonomian dunia yang mengarah pada terjadinya krisis ekonomi secara global. Hal ini tak terkecuali terjadi pada perekonomian di Indonesia.
Akibatnya  pandemi  ini,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dalam  kuartal  II-2020  mengalami  krisis ekonomi  yang  sangat  dalam  hingga  mencapai  minus  5,32%,  kondisi  ini  jauh  dari  perkiraan  semula  yaitu  minus  3 sampai  5  persen.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  Menteri  keuangan  Sri  Mulyani  dalam  wawancara  eksklusif dengan CNBC Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2020.
Namun demikian,  tidak semua usaha  kecil di  Indonesia sampai mengalami “gulung tikar” karena  usaha kecil saat ini banyak yang mampu dalam mempertahankan usahanya dari resesi ekonomi dengan kemandirian dan tiadanya pinjaman kredit dari perbankan yang besar ditambah dengan adanya bantuan dari Pemerintah dalam berbagai bantuan pemberian insentif kepada pelaku usaha kecil.
Dalam  prakteknya,  saat  ini  usaha  kecil,  mikro  dan  menengah  meski  dilindungi  oleh  UU  NO  20  Tahun  2008. Namun  dalam  kenyataannya  Usaha  ini  masih  sulit  berkembang,  hal  ini  karena  sulitnya  usaha  kecil  dalam mendapatkan modal usaha dari perbankan.
Selain  itu  juga  kendala  yang  dihadapi  pelaku  usaha  kecil  adalah  terkait  akses  manajemen  yang  baik, kemampuan alih teknologi dari perlengkapan kerja, adanya persaingan usaha tidak sehat oleh pengusaha besar dalam kegiatan bisnis dalam merebut pasar 1 .
Melihat  kenyataan  diatas,  untuk  mengurangi  kesenjangan  antara  pengusaha  kecil  dan  pengusaha  besar dikeluarkanlah kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi.
Kebijakan dalam bidang  ekonomi yang diambil pemerintah dalam  upaya meningkatan pembangunan dibidang ekonomi adalah dengan mengeluarkan berbagai paket regulasi kebijakan ekonomi secara nasional.
Salah  satu  kebijakan  Pemerintah  tersebut  adalah  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  yang  mengatur mengenai Lembaga Pembiayaan dan pelaksaann secara teknisnya dilaksanakan dengan keputusan Menteri Keuangan mengenai Ketentuan serta Tata cara Pelaksanaannya.
Dalam  prakteknya,  modal  merupakan  salah  satu  faktor  utama  dalam  mengembangkan  usaha,  karena  dengan semakin besarnya modal yang dimiliki akan lebih memperluas usaha dan jaringan usaha. Namun dalam kenyatannya modal merupakan kendala utama, khsususnya kalangan usaha kecil dan menengah.
Sulitnta pelaku usaha kecil dalam mendapatkan pendanaan dari bank dikarenakan Bank dalam setiap pemberian kreditnya  kepada  calon  nasabah  menerapkan prosedur  administrasi  standar  bank . Prosedur  standar  ini  diberlakukan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari.
Selain itu dalam upaya pembiayaan mengantisipasi kredit bermasalah tersebut Bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan  dalam  setiap  pemberian  kredit  juga  memberlakukan  prinsip  kehati  –  hatian  yang  meliputi  adanya  data yang lengkap bagi setiap calon nasabahnya. Selain itu Bank juga harus mengetahui tujuan dan penggunan kredit yang akan  diajukan.  Bank  juga  akan  melihat  dan  menilai  apakah  usaha  yang  menggunakan  kredit  dari  bank  itu  memiliki prospek yang menguntungkan serta yang paling penting adanya kemampuan pengembalian kredit dari debiturnya.
Oleh  karena  itu,  Untuk  mengatasi  kendala  keuangan,  khususnya  bagi  kalangan  UMKM  maka  peranan perusahaan jasa yang menyediaankan permodalan selain bank memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan dana yang diperlukan. Ini dikarenakan fungsi utama perusahaan  keuangan  adalah  menyediakan Pembiayaan dana / modal  bagi  perusahaan  lain  yang memerlukan  dana / modal.
Dalam  praktek  perbankan,  kegiatan  dalam  bidang  keuangan  biasanya  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  dalam kegiatnnya dibidang  keuangan  yang dikenal  dengan lembaga  keuangan.  Fungsi  utama  dari  lembaga   keuangan   ini adalah  menghimpun  dana   yang berasal   masyarakat  disamping itu   juga  memberikan   pembiayaan   modal  pada suatu  bidang  usaha.
Dalam  undang–undang  dapat  diartikan  bahwa  yang  dimasud  dengan  Perbankan  merupakan  suatu  perusahaan yang  aktifitasnya  dalam  bidang  keuangan  yang  memiliki  fungsi  sebagai  penghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada masyarakat, baik itu orang perorangan kelompok orang maupun badan hukum. 2 ”.
Sedangkan  petunjuk  teknis  dari  undang  –  undang  itu  adalah  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  RI mengenai  Lembaga  pembiayaan.  Secara  umum  Lembaga  pembiayaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  badan  usaha  yang  aktifitasnya  dalam  bidang  pembiayaan.  Pembiayaan  tersebut  dapat  berupa penyediaan dana maupun barang sebagai modal bagi pelaku usaha yang membutuhkannya 3
Dalam prakteknya, Lembaga pembiayaan dalam mejalankan fungsinya dilaksaksanakan oleh suatu perusahaan yang  dikenal  dengan  perusahaan  pembiayaan.  Secara  umum  perusahaan  pembiayan  merupakan    suatu  usaha  yang khusus didirikan  guna  melakukan sewa  guna usaha, maupun  Anjak Piutang, serta Pembiayaan Konsumen,  selain itu juga usaha Kartu Kredi” 4 .
Secara prakteknya kegiatan yang dilakukan Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu  :  Lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan  dalam  bentuk  bank,  lembaga    keuangan    bukan  bank    dan Lembaga – Lembaga pembiayaan lainya, 5 salah  satu  lembaga  pembiayaan  yang  meliputi  bidang  usaha  yang  di jalankan  oleh  perusahaan  pembiayaan adalah  perusahaan  modal  ventural (pmv).
Kehadiran  pmv  membawa      harapan    baru    bagi    perkembangan    dunia    bisnis    di    Indonesia    terutama    bagi kalangan  dunia  usaha  kecil  dan  menengah,  karena  diharapkan  dapat  menawarkan  kemudahan  dan  alternatif yang  lebih efektif dan efisien dalam  pengembangan  dunia  usaha.
Walaupun    pmv    sebagai    salah    satu    lembaga    pembiayaan    yang    belum    begitu    banyak    dikenal    dikalangan pengusaha  namun  kehadirannya  dapat  menjadi alternatif  dalam  mengatasi  permasalahan  kekurangan  modal  usaha khususnya usaha kecil mikro dan menengah.  Selain  itu  disamping  penyediaan  modal  yang  diberikan  juga  adanya
1 A. Toni Prasetiantono, Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 27
2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan
3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
4 Ibid
5 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung: PT. Citra Adhitya Bakati, 2004), hlm. 17

## Indrajaya, Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahan Pasangan Usaha (PPU)
pendampingan    manajemen    dari    perusahaan    modal    ventura    serta    adanya    sistem    pengembaliaan (repayment) yang cukup fleksibel,  hal  ini  memberikan  nilai  tambah  tersendiri  bagi pmv  dari  lembaga  pembiayaan  lainya.
Dari  data  yang  diperoleh, Industri  modal  ventura  menunjukkan  pertumbuhan  signifikan  di  tahun  ini.  Ini tercermin dari kinerja pembiayaan dan rasio nonperforming financing (NPF) yang membaik. Berdasarkan  data  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) ,  sampai  Oktober  2019,  pembiayaan  atau  penyertaan  modal ventura tercatat Rp 8,13 triliun. Jumlah itu tumbuh 20% dari Oktober tahun lalu yakni Rp 6,77 triliun 6 .
Portofolio  pembiayaan  masih  didominasi  kegiatan  pembiayaan  bagi  hasil  sebesar  Rp  6,25  triliun,  lalu mengikuti penyertaan saham Rp 1,38 triliun dan sisanya dari obligasi konversi Rp 484 miliar. Mayoritas pembiayaan modal ventura untuk menopang sektor perdagangan, restoran dan hotel, kemudian diikuti jasa pengakutan bisnis serta sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.
Dengan meningkatnya jumlah perusahaan modal ventura yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , semakin  meningkatkan  pembiayaan  industri  ventura  di  bulan  Juli  2018.  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) mencatat bahwa  sampai  dengan  Juli  2018  ini  industri  modal  ventura  yang  terdaftar  di  OJK  mengalami  penambahan  jumlah perusahaan yang cukup banyak. Tercatat ada sekitar 65 perusahaan modal ventura yang telah terdaftar secara resmi di OJK.
Hal  ini  mengalami  peningkatan    sebesar  20%    bila    di  bandingkan    dengan    nilai    kenaikan    pada    tahun sebelumnya.    Demikian  jumlah  perusahaan  pasangan  usaha (PPU) juga  mengalami  kenaikan  6%  dari  tahun sebelumnya  menjadi  10.738  ppu.  Lain  halnya    dengan    nilai    total    laba (rugi) perusahaan    modal    ventura    yang justru  mengalami  penurunan  sebesar  22,4%  dari tahun  sebelumnya  menjadi 7 30  milyar  rupiah.
Dari  total  Perusahaan  Pasangan  Usaha (PPU) yang  memperoleh  penyertaan  modal  dari  PMV  adalah  10.738 PPU yang terdiri dari PMV swasta nasional berjumlah 714 PPU, PMV patungan berjumlah 58 PPU. Dengan demikian dari data secara nasional dapat diperoleh bahwa jumlah PPU yang mendapatkan penyertaan modal dari PMV sebanyak 10.738 PPU 8 .
Dalam  hal  penyertaan  modalnya,  Perusahan  Modal  Ventura  dalam  prakteknya  membagi  penyertaan  modal tersebut menjadi tiga klasifikasi, yaitu 9 :
1. Berupa  Penyertaan  modal  oleh  PMV  secara  langsung  kedalam  Perusahaan  Pasangan  Usahanya  yang  dibiayai (investee Company)
2. PMV dapat melakukan Pembelian saham PPU yang dibiayai
3. Obligasi Konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham biasa PPU yang dibiayai.
Penyertaan  langsung  adalah  modal  oleh  PMV  berupa  pengambilan  sejumlah  saham  tertentu  dari  PPU.  Saham tersebut  biasanya  dari  saham  –  saham  fortofolio  yaitu  saham  _saham  yang  belum  diambil  bagian  dan  disetor  oleh pemegang  saham  lainnya.  Penyertaan  modal  dalam  bentuk  saham  dapat  dilakukan  dengan  cara:  pertama  dengan Mendirikan  suatu  usaha  bersama  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas,  selanjutnya  dengan  cara  saham  dalam  simpanan (forto folio) PPU.
Sedangkan bentuk penyertaan modal secara tidak langsung tersebut dapat berupa: 10
1. Obligasi  Konversi,  yaitu  bentuk  pembiayaan  yang  pada  awalnya  dilakukan  dalam  bentuk  hutang  piutang  yang nantinya akan dikonversi menjadi saham.
2. Partisipasi  terbatas  /  bagi  hasil,  yaitu  instrumen  pembiayaan  yang  dilakukan  dalam  hal  usaha  yang  akan  dibiayai tidak berbentuk Badan Hukum atau     syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau dipenuhi oleh PPU, Bentuk ini menekankan pada pola bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha.
Namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan yang dilakukan melalui PMV terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 11 : 1. Dalam bentuk penyertaan modal
2. Dalam bentuk pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil seperti halnya pinjaman/kredit bank
Apabila  pembiayaan  dilakukan  dalam  bentuk  penyertaan  equity  maka      PMV  tidak  perlu  meminta  jaminan kepada  PPU,  sebaliknya  apabila  pembiayaan  diberikan  dalam  bentuk  kredit/pinjaman  maka  PMW  harus  meminta jaminan dari PPU.
6 https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-modal-ventura-tumbuh-20-hingga-oktober-2018,  diakses  tanggal  20 Februari 2020
7 ibid
8 Sumber : www.depkeu.go.id=kinerjaventura,diakses , 7 Maret 2020
9 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Op.Cit , hlm. 86
10 Andi  Maradang  Mackulau, Aspek  Hukum  Pembiayaan  Dengan  Modal  Ventura,( Makalah  Bahan  Pelatihan  Training Legal Officer PMV, 2001), hlm. 26
11 Hasannuddin Rahman, Segi  Hukum Modal  Ventura, Alternatif  Pemikiran Kearah Modal  Ventura yang Sesuai  Dengan Kultur Bisnis di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,  2012),    hlm. 157

## Indrajaya, Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahan Pasangan Usaha (PPU)
Biasanya  dalam  kontrak  pembiayaan  dijelaskan  bahwa  Sebagai  lembaga  pembiayaan  terikat  dengan  adanya sanksi  penghentian  kegiatan  atau  pencabutan  izin  bagi  pmv  yang  melakukan  pembiayaan  yang  bertentengan  dengan surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  yang  mengatur  mengenai  ketentuan  maupun  mengenai  tata  cara  Lembaga pembiayaan  dalam  melakukan  kegiatanya,  yang  kemudian  peraturan  itu  diubah  dengan  KepMenKeu  RI      No. 468/KMK.017/1955 Tanggal 3 Oktober 1995.
Dalam  prakteknya  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pmv  hanya  terbatas  pada  pemberian  kredit  dengan  pola bagi  hasil.  Sedangkn  dalam  mendapatkan  pembiayaan  dari  pmv,  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  perusahaan pasangan usaha ( CPPU) antara lain :
1. CPPU  harus  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  dengan  melampirkan  proposal  kegiatan  usaha  yang  akan dibiayai  dengan  membuat  laporan  keuangan  mengenai  kondisi  ysaha  yang  terakhir  dan  perkiraan  kondisi  usaha yang akan dating
2. CPPU  harus  melengkapinya  dengan  aspek  legalitas  atas  usaha  yang  akan  dibiayai  misalnya  hal  yang  berkaitan dengan masalah – masalah perizinan dan jaminan.
3. Menyampaikan  semua  dokumen  yang  berkaitan  dengan  usaha  yang  dimaksud  untuk  selanjutnya  dievaluasi  oleh PMV.
Setelah  syarat  diatas  terpenuhi  maka  pmv  dalam  penyertaan  modalnya  pada  beberapa  calon  Perusahaan Pasangan  Usaha (CPPU) terlebih  dahulu  membuat  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis (kontrak) yang berisi beberapa kesepakatan, diantaranya mengenai jangka waktu divestasi atau selama jangka waktu kontrak,  Perusahaan Pasangan Usaha dapat mengembalikan modal dengan cara mencicil setiap bulan yaitu angsuran modal  dan  bunga,  Disamping  adanya  kewajiban  untuk  memberikan  jaminan  kepada  pmv  .  Jaminan  dimaksud bertujuan  sebagai  factor  pengaman (security  factor) atas  resiko  yang  mungkin  terjadi  apabila  PPU  melakukan wanprestasi dikemudian hari.
Wanprestasi  dimaksud  adalah  jika  salah  satu  pihak  terutama  perusahaan  pasangan  usaha  Ketika  didalam pelaksanaan perjanjiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam isi kontrak.
Secara umum,  wanprestasi yang dapat dialkukan oleh para pihak dapat berupa para pihak  tidak melaksanakan sesuai denga  nisi perjajian, melaksanakan suatu perbuatan tapi tidak sesuai denga  nisi  kontrak yang telah disepakati, salah  satu  pihak  terlambat  dalam  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  isi  kontrak  serta melakukan sesuatu yang tidak ada dalam isi kontrak 12 .
Namun  demikian,  adakalanya  PPU  dalam  memenuhi  prestasinya  sebagaimana  kesepakatan  dalam  kontrak pembiayaan tidaklah sebagaimana yang diharapkan, hal inilah  yang dapat menyebabkan terjadinya  wanprestasi yang dilakukan oleh PPU.

## METODE
Salah satu ciri dari kegiatan penelitian ilmiah adalah menggunakan metode yang logis dan sistematis. Ditinjau dari  asal  katanya  metodelogi  berasal  dari  Bahasa  Yunani,  yaitu  methodus  dan  logos  yang  berarti  cara  kerja  untuk memahami  obyek  sasaran  yang  bersangkutan 13 .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  yaitu penelitian yang  dilakukan  melalui  study  Pustaka  atau  dengan  kata  lain  ini  penelitian menggunakan  studi  dokumen, dengan  mempergunakan  bahan  hukum  sekunder  seperti  peraturan  perundang  -undangan,  keputusan  pengadilan, teori hukum, dan juga pendapat para ahli hukum 14 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian Sengketa Kontrak PMV Dengan PPU Yang Melakukan Wanprestasi
Istilah “modal  ventura” merupakan  terjemahan  dari  terminologi  Bahasa  Inggris  yaitu “ventura  capital” Ventura  adalah merupakan  serapan dari  venture  yang berarti  usaha  yang mengandung resiko. Modal Ventura  adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko.
Dalam  Dicionory  of  business  terms,  dikatakan  modal  ventura  adalah: “sumber  pembiayaan  dari  suatu perusahan yang melibatkan resiko invenstasi namun juga dapat memberikan keuntungan besar dari  investasi modal tersebut” 15 .
Sedangkan keputusan Menteri keuangan memberikan pengertian lembaga modal vntura merupakan suatu usaha yang  melakukan  penyertaan  modal  kedalam  suatu  perusahaan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dalam  penyertaan modalnya kepada perusahan pasangan usahanya, pmv diisyaratkan dalam melakukan penarikan modalnya tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.
12 Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm. 61
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta :  Press UI, 1986), hlm. 15
14 Johhnny Ibrahim, T eori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta : Bayu Madia, 2016), hlm. 45
15 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109

## Indrajaya, Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahan Pasangan Usaha (PPU)
Dalam  dunia  bisnis,  adalah  hal  yang  wajar  jika  setiap  orang  yang  menjalankan  usaha  bisnisnya  menghendaki segala  sesuatu  berjalan  dengan  baik  tanpa  ada  masalah.  Akan  tetapi  dalam  kenyataan  usaha  bisnis  tidak  selamanya dapat  berjalan  dengan  lancar.  Tidak  heran  jika  dalam  berbisnis  tidak  hanya  masalah  yang  muncul  tapi  juga  dapat menimbulkan sangketa.
Dalam  melakukan  usaha  bisnisnya,  PMV  pun  tak  lepas  dari  permasalahan  dengan  PPUnya  yang  melakukan wanprestasi,  hal  ini  bahkan  dapat  menimbulkan  sangketa.  Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi  masalah  yang  mungkin saja dapat menimbulkan kerugian, maka PMV dalam setiap kesepakatan kontrak penyertaan modalnya selalu disertai dengan jaminan. Hal ini merupakan penyertaan modal ventura “ala” Indonesia.
Menurut  Richard  Burton  S,  di  Indonesia  dalam  prakteknya  ada  3 (tiga)  bentuk pembiayaan  yang  dapat dilaksanakan oleh modal ventura yaitu 16 : 1. Convensional Ioan , pinjaman jenis ini biasa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan.
2. Conditional  Ioan ,  dalam  model  ini  modal  ventura  turut  menikmati  laba,  namun  jika  proyeknya  mengalami keruggian maka modal ventura ikut juga mengalami kerugian.
3. Equity  investmen ,  PMV  hanya  menyertakan  sahamnya  terhadap  perusahaan  yang  baru  berdiri  sehingga  diantara keduanya terjalin kerjasama dibudang manajemen.
Pada mulanya penyertaan modal kepada PPU oleh PMV diberi peluang untuk tidak menyertakan jaminan sesuai dengan  karakteristik  PMV  itu  sendiri,  namun  dalam  kenyataannya  PPU  dalam  pengembalian  pinjamannya  banyak melakukan  ingkar  janji/wanprestasi  dengan  berbagai  alasan  sehingga  membuat  PMV  mengalami  kerugian  baik  dari segi permodalan maupun waktu yang banyak tersita dalam mengurusi PPU yang wanprestasi.
Oleh  karena  itu  dalam  perkembangannya  klausul  yang  terdapat  dalam  isi  kontrak  yang  dibuat  oleh  PVM mewajibkan PPU untuk menyertakan jaminan, hal ini dimungkinkan sebagai faktor pengaman (security factor) dalam setiap  penyertaan  modalnya.  Guna  menentukan  apakah  PPU  telah  melakukan  wanprestasi  atau  tidak  maka  terlebih dahulu  akan  dianalisa  isi  kontrak  pembiayaan  yang  dibuat  oleh  PVM  dengan  PPU  khususnya  pasal-pasal  yang berkaitan dengan hak dan kewajiban PPU, ketentuan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan PPU serta ketentuan isi kontrak tentang cara penyelesaian sengketa antara kdua belah pihak.
Menurut  Salim  HS, 17 didalam  isi  kontrak  atau  pejanjian  yang  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  paling  tidak memiliki 2 fungsi. Baik itu berupa fungsi yuridis maupun fungsi ekonomis.
Fungsi tersebut mengandung arti bahwa, kontrak yang dibuat para pihak itu selain dapat memberikan kepastian hukum  bagi  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  juga  dengan  adanya  kontrak  itu  dapat  meningkatkan  fungsi  hak milik sebagai sumber daya dari nilai yang lebih rendah menjadi penggunaan yang semakin tinggi.
Lebih  lanjut  menurutnya  bahwa  fungsi  utama  dari  kontrak  adalah  fungsi  yuridis,  fungsi  yuridis  dari  kontrak yaitu 18 :
1. untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak;
2. untuk mengamankan transaksi bisnis;
3. untuk mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.
Mengingat dalam setiap transaksi bisnis yang buat para pihak harus dituangkan dalam perjanjian atau kontrak, maka  dalam  setiap  perjanjian  atau  kontrak  yang  dibuat  haruslah  memenuhi  syarat  –  syarat  tertentu  khususnya sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku,  terutama  sebagaimana  diatur  dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (Pasal 1320 dan 1338 KUH Pdt).
Hal  inipun  tak  terkecuali  dengan  kontrak  pembiayaan  yang  dibuat  antara  PMV  dengan  Perusahaan  Pasangan Usaha. Dimana dalam isi kontrak mengatur hak dan kewajiban para pihak.
Dalam  kenyataan  terdapat  banyak  hal-hal  yang  menjadi  kewajiban  bagi  Perusahaam  Pasangan  Usaha  yang harus dipenuhi, hal ini dalam rangka keyakinan PMV untuk pemenuhan kewajiban pengembalian pemberian bantuan modal tersebut.
Hal seperti ini oleh PMV dimasukkan sebagai materi pasal-pasal dalam kontrak, seperti laporan atas usaha dan penggunaan modal yang telah diterimanya.
Hal-hal yang lazim diperjanjikan yang dituangkan dalam isi kontrak pembiayaan modal ventura, meliputi : a. Suku bunga atau besarnya prosentase bagi hasil modal ventura yang diberikan;
b. Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh Perusahaan Pasangan Usaha;
c. Cara-cara pengembalian dari PPU kepada PMV ;
d. Convenant yang harus dipenuhi oleh PPU baik sebelum maupun setelah pencarian dana oleh PMV ;
16 Richard Borton S, Aspek Hukum Dagang Dalam Bisnis , (Jakarta : Rineka Cipta, 2003),       hlm. 106
17 Salim HS dkk, Perancangan Hukum Kontrak dan MoU , (Jakrta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 24
18 I bid , hlm. 25
e. Biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan bagi PPU
Karena  kontrak  tersebut  telah  dibuat  dan  telah  memenuhi  syarat  sahnya  kontrak (Pasal  1320  KU  Pdt) ,  maka kontrak  tersebut  adalah  sah  dan  mengikat  bagi  para  pihak.  Kontrak  yang  dibuat  secara  sah  tersebut  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya,  sehingga  adanya  kewajiban  untuk  dilaksanakan  dengan  itikad  baik (Pasal 1338 KU Pdt).
Bagi  pihak  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  maka  dapat dikatakan  telah  melakukan  tindakan  wanprestasi.  Karena  kewajiban-kewajiban  bagi  Perusahaan  Pasangan  Usaha adalah merupakan suatu prestasi.
Prestasi  adalah  apa  yang  menjadi  hak  keditur  dan  menjadi  kewajiban  bagi  debitur,  adapun  yang  dimaksud dengan  prestasi  yaitu  baik  dalam  bentuk  melakukan  penyerahan  sesuatu,  melakukan  suatu  perbuatan  maupun  tidak melakukan sesuatu perbuatan.
Selain  itu,  Subekti 19 memberikan  pengertian  prestasi  yang  ada  dalam  kontrak  adalah  pelaksanan  perjanjian tertulis yang dilaksanakan para pihak yang terikat dalam perjanjian itu dan dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak.
Apabila menurut pertimbangan PT Sarana Sumatera Selatan Ventura dianggap perlu guna memenuhi ketentuan Pasal  224  HIR  atau  Pasal  258  Rbg.  Berdasarkan  perjanjian  ini  dapat  menetapkan  pengakuan  utang  perusahaan pasangan  usaha  dalam  suatu  perjanjian  tersendiri  termasuk  penegasan  atas  jaminan-jaminan  yang  telah  di  berikan besertan  segala  perubahannya  dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan-ketentuan  yang  di  setujui  oleh  PMV  dan  tidak bertentangan ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian.
Dari kontrak tersebut diketahui bahwa pihak ppu telah mengakui secara sah adanya hutang pada PMV, terhadap pengakuan  hutang  ini  PMV  telah  menerima  baik  pengakuan  utang  tersebut.  Penetapan  besarnya  jumlah  hutang  ini termasuk  kewajiban  pembayaran  bagi  hasil  yang  telah  jatuh  tempo,  juga  termasuk  pengakuan  terhadap  jaminan- jaminan yang telah di berikan.
Dalam kontrak pembiayaan usaha kecil pihak perusahaan pasangan Usaha selain dari beberapa kewajiban yang akan  dibebankan  kepadanyan,  juga  telah  menyatakan  beberapa  kesanggupan  yang  harus  dilaksanakan.  Sebagaimana yang diatur dalam kontrak pembiayaan.
Perusahaan  Pasangan  Usaha  dalam  menjalankan  usahanya  akan  melaksanakan  penatausahaan  diadministrasi dan penyediaan tenaga stap yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, termasuk penatausahaan administrasi proyek pengadaan/pembelian barang;
Perusahaan  pasangan  usaha  menanggung  semua  biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan  penatausahaan administrasi  dan  pelaksanaan  perjanjian  ini  termasuk  pajak-pajak  yang  tertuang  dan  timbul  serta  wajib  dibayarkan oleh  perusahaan  pasangan  usahan  selama  berlangsungnya  perjanjian  undangan  maupun  doktrin  hukum  serta  prinsip hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.
Kesanggupan-kesanggupan  yang  dikemukakan  oleh  perusahaan  pasangan  usaha  seperti  melaksanakan  penata usahaan,  penyediaan  stap,  pembayaran  pajak,  pengembalikan  dan  membayar  semua  kewajiban  yang  timbul  dalam perjanjian.  Juga  peryataan  kesanggupan  untuk  membayar  semua  fasilitas  dana  yang  telah  diterimannya,  serta  akan membayar semua keuntungan bagi hasil dalam waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
Bila  pihak  perusahaan  pasangan  usaha  tidak  kelaksanakan  kewajibannya,  melaksanakan  kewajibannya  tetapi terlambat atau melaksankan kewajiban tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yang tgelah ditentukan dalam kontrak maka dapat dikatakan melakukan kelalaian atau wanprestasi.
Dalam  prakteknya  kontrak  pembiayaan,  Pernyataan  lalai  para  pihak  telah  sepakat  untuk  mengesampingkan ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  1266-1267  KUH  Perdata  sehingga  pelaksanaan  tidak  diperlakukan  lagi keputusan, penaetapan ,izin, maupun kekuasaan dari pengadilan.
Terhadap  pihak  Perusahaan  Pasangan  Usaha  yang  dilakukan  tindakan  wanprestasi  sebagaimana  dikemukakan diatas,  maka  pihak  PMV  akan  melakukan  peringatan  yang  tujuannya  agar  pihak  Perusahaan  Pasangan  Usaha  akan melakukan kewajibannya.
Setelah jangka waktu 8 (delapan) hari Perusahaan Pasangan Usaha tidak memenuhi kewajban tersebut kepada perusahaan modal Ventura akan mengirimkan peringatan (somasi) kedua. Setekah  jangka  waktu  8 (delapan) hari  sejak  peringatan (somasi )  kedua,  Perusahaan  Pasangan  Usaha  tidak memenuhi kewajibannya kepada PMV maka akan mengirimkan peringatan (sosmasi) ketiga; Maka setelah jangka waktu 8 (delapan) hari sejak peringatan (somasi) ketiga, Perusahaan Pasangan Usaha tetap tidak  memenuhi  kewajibannya,  maka  PMV  dapat  memutuskan  perjanjian  ini  secara  sepihak  dengan mengenyampingkan Pasal 1266-1267 KUH Perdata 20 .
19 Subekti, Pokok – pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm. 120
20 Pasal  1226  KUH  Pdt  menjelaskan  bahwa  dalam  perjanjian  yang  timbal  balik  perlu  dicantumkan  syarat-syarat  batal suatu perjanjian dan tiap-tiap pembatalan perjanjian harus dimintakan putusan Hakim

## Indrajaya, Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahan Pasangan Usaha (PPU)
Dengan  terjadinya  kelalain  atau  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  PPU  dan  telah  beberapa  kali  diberikan peringatan.  Pengakhiran  perjanjiana  ini  kerena  PPU  tidak  melaksanakan  perjanjian  karena  kelalaian  dan/atau kesalahan tidak menghilangkan hak PMV untuk menuntut ganti kerugian sebesar seluruh jumlah fasilitas pembiayaan dan bagi hasil yang tertuang serta baiaya-biaya lainnya yang akan timbul akibat kelalain tersebut. Dalam hal terjadinya sengketa antara PMV dengan PPU harus diselesaikan makanisme yang telah diatur dalam kontrak perjanjian.
Adapun  cara  penyelesaian  sengketa  kontrak  ini  pada  perjanjian  pembiayaan  PMV  dengan  PPU  biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Semua sengketa yang akan timbul dikemuadian  hari antara pihak dan/atau  antara para pihak dalam perjanjian ini dengan  pihak  ketiga  mengenai  perjanjian  ini  dan/atau  pelaksanaannya,  para  pihak  telah  sepakat  untuk menyelesaikan  dengan  mekanisme  Non  Litigasi (alternative  disputes  resolution) dan  hasilnya  akan  dibuat  secara tertulis;
2. Mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud, apabila tidak tercapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka para  pihak  telah  sepakat  untuk  memilih  domisili  hukum  di  kantor  kepaniteraan  pengadilan  Negeri,  atau  dengan tidak  mengurangi  hak  PMV  mengajukan  tuntutan/gugatan  hukum  kepada  perusahaan  pasangan  usaha  melalui kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) .
Dari  ketentuan  diatas  jelas  bahwa  penyelesaian  sengketa  antara  PMV  dengan  PPU  diutamakan  dengan  Non Litigasi  atau  penyelesaian  di  luar  pengadilan.  akan  tetapi  jika  penyelesaian  melalui  mekanisme  Non  Litigasi  ini mengalami kegagalan, maka alternative lainnya diselesaikan melalui melalui pengadilan.
Pihak  perusahaan  pasangan  usaha (ppu) dapat  dikatakan  melakukan  kelalaian  bila  mana  ia  tidak  memenuhi kewajiban  sama  sekali,  atau  terlambat  memenuhi  kewajibanya,  atau  memenuhi  kewajibannya  tetapi  tidak  sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan.
Hal  kelalaian  atau  wanprestasi  pihak  perusahaan  pasangan  usaha  ini  harus  dinyatakan  terlebih  dahulu  secara resmi,  yaitu  dengan  memberikan  somasi  atau  peringatan  bahwa  perusahaan  pasangan  usaha  dikehendaki  untuk melakukan pembayaran baik angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil.
Menurut  Suyud  Margono 21 dalam  bukunya  berjudul  Alternatif  Dispute  Resolution  &  Arbitrase,  proses pelembagaan  dan  Aspek  Hukum , yang  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  bisnis  dapat  diselesaikan  secara alternative terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Negosiasi  secara  umum  dapat  diartikan  “proses  consensus  yang  digunakan  para  pihak  untuk  memperoleh kesepakatan diantara mereka”.
Sedang Jackman mengarti negosiasi merupakan terjadinya pertemuan dua orang atau lebih yang pada mulanya memiliki  pandangan  yang  berbeda  akan  suatu  masalah  namun  pada  akhirnya  memiliki  satu  kesepakatan  terhadap masalah tersebut 22 .
Dalam  proses  ini  para  pihak  berhadapan  langsung  dalam  mendiskusikan  permasalahan  yang  mereka  hadapi dengan  cara kooperatif dan  saling  terbuka.  proses  tawar-menawar  dengan  jalan  berunding  untuk  member  atau menerima  guna  mencapai  kesepakatan  bersama  antara  satu  pihak  kepada  pihak  yang  lain.  dengan  demikian  bahwa dalam negosiasi terdapat keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan tujuan  mendapat  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan.  Dalam  negosiasi  ini  terdapat  beberapa  prinsip  penting yaitu:
1. Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih;
2. Pihak-pihak harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama;
3. Pihak-pihak  yang  bersangkutan,  setidak-tidaknya  pada  awalnya  menganggap  negosiasi  sebagai  cara  yang  lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode-metode lain;
4. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka;
5. Setiap  pihak  harus  mempunyai  harapan  akan  sebuah  hasil  akhir  yang  mereka  terima,  dan  suatu  konsep  tentang seperti apakah hasil akhir itu;
6. Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan  pihak lain untuk bertindak;
Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi di antara orang-orang terutama antar komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting.
Di  samping  negoisasi,  penyelsaian  sengketa  bisnis  dapat  juga  di  tempuh  melalui  mediasai.  Mediasi  adalah 23 proses perdamaian yang dilakukan para pihak yang bersengketa dan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator.
21 Suyud Margono, ADR (Alternatif Disfute Resulation  & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, ( Jakarta : GhaliaIndonesia, 2000), hlm. 28
22 Jacman, A, How To Negotiate : Teknik Sukses Bernegosiasi , (Jakrta : Erlangga, 2005),  hlm. 8
23 Abdurrasyid, H. Priyatna, Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa , ( Jakarta : PT. Fikahati, 2001 ), hlm 42

## Indrajaya, Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahan Pasangan Usaha (PPU)
Mediasi  sering  disebut  juga  proses  di  mana  para  pihak  dengan  bantuan  seorang  atau  beberapa  orang  secara sistematis menyelsaikan permasalahan yang di sengketakan untuk mencari alternative dan mencapai penyelsaian yang tepat mengakomodisi kebutuhan para pihak.
Dalam prakteknya penyelsaian yang dilakukan Oleh PMV terhadap PPU yang melalukan wanprestasi biasanya diselesaikan  dengan  cara  negosiasi  antar  para  pihak.  Apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  maka  pihak  PMV  akan menyelesaikannya melalui Kantor Pelayanan dan Piutang Negara ( KP2LN ) guna mengambil pelunasan dari jaminan yang di serahkan oleh PPU pada saat penanda tangan kontrak. Apabila masih terdapat sengketa yang belum atau dapat diselesaikan maka PMV akan membawa perkara ini melaui proses hukum di Pengadilan.

## SIMPULAN
Dari  uraian  latar  belakang  dan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Dalam  hal  terjadi  sengketa, Sebagaimana ketentuan isi kontrak dimana para pihak sepakat dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi lebih mengutamakan mekanisme non litigasi atau dengan penyelesaian sengketa alternative (alternative dispute resolution) , baik  secara  negoisasi,  mediasi,  konsiliasi  maupun  arbitrase,  dimana  hasil  kesepakatan  tersebut  harus  dibuat  secara tertulis.
Bila  mana  penyelesaian  sengketa  tidak  tercapai  kesepakatan,  maka  dalam  waktu  60 (enam  puluh) hari  para pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  jalur  litigasi  dan  sepakat  untuk  memilih  domisilih hukum  dikantor  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  atau  dengan  tidak  mengurangi  hak  PMV  untuk  mengajukan tuntutan/gugatan  hukum  kepada  PPU  melalui  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  lainnya  yang  berwenang  atau  melalui Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, 2004: PT. Citra Adhitya Bakati, Abdurrasyid, H. Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Jakarta: PT. Fikahati, 2001 Andi  Maradang  Mackulau, Aspek  Hukum  Pembiayaan  Dengan  Modal  Ventura, Jakarta , Makalah  Bahan  Pelatihan Training Legal Officer PMV, 2001 A. Toni Prasetiantono, Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000 Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Bandung: 2004, Mandar Maju Hasannuddin Rahman, Segi Hukum Modal Ventura, Alternatif Pemikiran Kearah Modal Ventura yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012 Jacman, A, How To Negotiate: Teknik Sukses Bernegosiasi , Jakarta: Erlangga, 2005 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Jakarta:  Bayu Media, 2016 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek , Bandung: 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung Richard Borton S, Aspek Hukum Dagang Dalam Bisnis ,   Jakarta: Rineka Cipta, 2003 Salim HS dkk, Perancangan Hukum Kontrak dan MoU , Sinar Grafika Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian   Hukum, Jakarta: Press UI, 1986 Subekti, Pokok – pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 2008 Suyud  Margono, ADR  (Alternatif  Disfute  Resulation  &  Arbitrase,  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000

## Peraturan Perundang - undangan
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Undang-undang Republik Indoneaia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Peraturan Preseden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan Menteri Kuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura

## Internet
https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-modal-ventura-tumbuh-20-hingga-oktober-2018 www.depkeu.go.id=kinerjaventura, 2019