## LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DALAM ADAT JAWA DI DESA LESES KABUPATEN KLATEN PERSPEKTIF SADD AD-DZARI’AH
Chalwan Syafingi Graduate Student of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract
Part  of  the  diversity  of  traditions  in  Indonesia,  as  a country with a diverse Muslim community, is marriage.  In some areas  of  Indonesia,  marriage  has  a  unique  and  challenging  face. What  happened  in  Leses  Village,  Klaten  Regency,  Central  Java concerning  what  is  called  “ ngalor-ngulon marriage”  is  one  of them. This term refers to the prohibition of marriage because the position  of  the  house  between  the  prospective  husband  and  the future  wife  is  considered  contradictory.  In  the  minds  of  the Javanese,  direction  is  something  sacred,  so  the  tradition  of  such prohibition  is  likely  to  occur.  This  model  of  marriage  is prohibited  because  the  bride's  house  is  located  in  the  Northwest ( ngalor-ngulon ) of the groom. The geographic location of one of the  brides  has  an  impact  on  customary  law  and  has  been  passed down  from  generation  to  generation  in  Leses  Village.  This research  tries  to  look  at  the  practice  of  prohibition  from  the perspective  of sadd  al-dzari'ah .  Questions  that  will  arise  range from  how  does  the  face  of  the  practice  of  " ngalor-ngulon marriage"  look  like  and  what  will  be  happened  if  one  treats  it from  Islamic  Family  Law  Perspective,  especially  the sadd  al- dzariah theory.
Keywords : Marriage; Sadd al-dzari‟ah; Islamic Family Law

## Abstrak
Bagian  dari  keragaman  tradisi  di  Indonesia,  sebagai negara dengan jumlah masyarakat Muslim yang beragam, adalah ihwal  pernikahan.  Di  beberapa  daerah  Indonesia,  pernikahan memiliki  wajah  yang  unik  dan  menantang.  Apa  yang  terjadi  di Desa Leses, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tentang apa itu yang disebut  sebagai  “perkawinan ngalor-ngulon ”  adalah  salah
satunya.  Istilah  ini  merujuk  pada  larangan  pernikahan  karena posisi  rumah  antara  calon  suami  dan  calon  istri  dianggap bertentangan.  Dalam  benak  masyarakat  Jawa,  arah  mata  angin merupakan  sesuatu  yang  sakral,  sehingga  tradisi  pelarangan seperti  ini  mungkin  untuk  terjadi.  Pernikahan  model  ini  dilarang sebab rumah mempelai perempuan berada di sebalah Barat Daya
( ngalor-ngidul )  mempelai  laki-laki.  Letak  geografis  salah  satu mempelai  berdampak  pada  hukum  adat  dan  dipraktikkan  secara turun-temurun  di  Desa  Leses.  Penelitian  ini  mencoba  untuk melihat praktik larangan tersebut dari perspektif sadd al-dzari‟ah. Pertanyaan  yang  akan  muncul  berkisar  antara  bagaimana  wajah dari  praktik  “perkawinan ngalor-ngidul ”  dan  bagaimana hukumnya  jika  dilihat  dari  jendela  Hukum  Keluarga  Islam, terutama teori sadd al-dzariah.
Kata kunci : Pernikahan; Sadd al-dzariah; Hukum Keluarga Islam

## A. Pendahuluan
Setiap  bangsa  atau  masyarakat  memiliki  kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki adat hukumnya masing-masing  yang  berbeda  dengan  lainnya.  Perbedaan  inilah yang  menunjukkan  bahwa  setiap  masyarakat  memiliki  ciri  khas masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Adat inilah  yang  membedakan  bangsa  Indonesia  dengan  bangsa  lain. Salah  satu  adat  yang  terbentuk  adalah  praktik  pantangan  atau larangan perkawinan.
Proses  interaksi  antara  tradisi  pernikahan  masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan  yang  sampai  saat  ini  masih  menimbulkan  pro dan  kontra  baik  dari  ajaran  Islam  maupun  tradisi  dalam  konteks Muslim  Indonesia  yang  heterogen,  bahkan  dalam  realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental  dalam  masyarakat  dan  para  pemuda  tidak  berani melanggar  larangan-larangan  tersebut  karena  banyak  kalangan masyarakat  yang  memiliki  kepercayaan  bahwa  tradisi  larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya.
Larangan-larangan  menikah  dalam  tradisi  Jawa  memang banyak. Salah satunya adalah larangan perkawinan ngalor-ngulon yang  dipercayai  oleh  masyarakat  Desa  Leses  secara  turun- temurun.  Salah  satu  tokoh  masyarakat  Desa  Leses  mengatakan bahwa  perkawinan ngalor-ngulon adalah  perkawinan  ketika posisi  rumah  calon  mempelai  wanita  berada  di  barat  laut. Menurutnya larangan ini sudah berlaku turun-temurun. 1
Larangan  perkawinan  tersebut  akan  penulis  bahas  dalam tulisan  ini  melalui  teori sadd  ad-dzari‟ah .  Namun  sebelum mengkaji lebih jauh tentang larangan perkawinan ngalor-ngulon, maka  penulis  terlebih  dahulu  mencoba  mendeskripsikan  secara umum  tentang  makna  perkawinan,  larangan-larangan  dalam perkawinan  menurut  hukum  Islam,  serta  membahas sadd  ad- dzari‟ah sebagai alat analisis dalam tulisan ini.
1 Mashuri, wawancara tanggal 15 Desember 2019, pukul 13.00 WIB.

## B. Makna perkawinan dalam hukum Islam
Istilah  nikah  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  ( حاكنلا ), adapula  yang  mengatakan  perkawinan  menurut  istilah  fiqh dipakai  perkataan  nikah  dan  perkataan zawaj . 2 Sedangkan menurut  istilah  Indonesia  adalah  perkawinan.  Dewasa  ini  kerap kali  dibedakan  antara  pernikahan  dan  perkawinan,  akan  tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. 3
Para  ulama  fiqh  pengikut  mazhab  yang  empat  (Syafi‟i, Hanafi,  Maliki,  dan  Hanbali)  pada  umumnya  mereka mendefinisikan  perkawinan  pada:  “Akad  yang  membawa kebolehan  (bagi  seorang  laki-laki  untuk  berhubungan  badan dengan  seorang  perempuan)  dengan  (diawali dalam  akad) lafazh nikah  atau  kawin,  atau  makna  yang  serupa  dengan  kedua  kata tersebut”. 4
Secara  terminologi  perkawinan  adalah  akad  yang membolehkan istimta‟ (persetubuhan)  dengan  seorang  wanita, selama  seorang  wanita  tersebut  bukan  yang  diharamkan  baik sebab keturunan atau seperti sebab susuan. 5
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan:  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  KeTuhan    an  Yang  Maha  Esa.”  Definisi ini  diberikan  oleh  pembentuk  undang-undang  yang  diharapkan sebagai  pembakuan  pengertian  tentang  perkawinan,  sehingga masyarakat telah memahami apa inti makna sebuah perkawinan.
2 Kamal  Mukhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.
3 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.
4 Abdurrahman  al-Jaziri, al-Fiqh  „ala  Madzahib  al-Arba‟ah ,  Jilid  IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.
5 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
Menurut  Amir  Syarifuddin,  ada  beberapa  hal  dari rumusan  tersebut  di  atas  yang  perlu  diperhatikan 6 : Pertama , digunakannya  kata:  “seorang  pria  dengan  seorang  wanita” mengandung  arti  bahwa  perkawinan  itu  hanyalah  antara  jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang  waktu  ini  telah  dilegalkan  oleh  beberapa  Negara  Barat. Kedua ,  digunakannya  ungkapan  “sebagai  suami  istri” mengandung  arti  bahwa  perkawinan  itu  adalah  bertemunya  dua jenis  kelamin  yang  berbeda  dalam  suatu  rumah  tangga,  bukan hanya  dalam  istilah  “hidup  bersama”. Ketiga ,  dalam  definisi tersebut  disebutkan  pula  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan  temporal  sebagaimana yang  berlaku  dalam perkawinan  mut‟ah dan  perkawinan  tahlil. Keempat ,
disebutkannya  berdasarkan  ke-Tuhan-an  Yang  Maha  Esa menunjukkan  bahwa  perkawinan  itu  bagi  Islam  adalah  peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

## C. Perkawinan yang dilarang dalam Islam
Maksud larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk menikahi  ( kawin )  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita. Menurut  syara‟  larangan  tersebut  dibagi  dua,  yaitu  halangan abadi  dan  halangan  sementara.  Halangan  abadi  ada  yang  telah diseakati  ada  pula  yang  masih  diperselisihkan.  Halangan  abadi yang  disepakati  yaitu  nasab  (keturunan),  pembesanan  (karena pertalian  kerabat  semenda)  dan  sesusuan.  Sedangkan  yang  di perselisihkan  yaitu  karena  Zina  dan  karena  sumpah  Li‟an. Halangan  sementara  yaitu  wanita  yang  sedang  dalam  „iddah, wanita  yang  ditalak  tiga,  wanita  yang  sedang  melakukan  ihram, dan wanita musyrik. 7 Secara ringkas penjelasan tentang halangan- halangan  tersebut  terbagi  menjadi  dua:  halangan  abadi  dan sementara.
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 40.
7 Abdul  Rohman  Ghozali, Fiqh  Munakahat (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2010), 103.
1) Halangan abadi
a. Larangan nikah karena pertalian nasab
Larangan  perkawinan  karena  nasab  dijelaskan  dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 23:
ُتاَنَ بَو ْمُكُت َلَاَخَو ْمُكُتاَّمَعَو ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَنَ بَو ْمُكُتاَهَّمُأ ْمُكْيَلَع  ْتَمِّرُح ِتْخُْلْا ُتاَنَ بَو ِخَْلْا
Artinya:  “Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu- ibumu;  anak-anakmu  yang  perempuan;  saudara-saudaramu yang perempuan,
Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak- anak  perempuan  dari  saudara-saudaramuyang  laki-laki;
anak-anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang perempuan .”(QS. an-Nisa: 23).
Berdasarkan  ayat  di  atas,  wanita-wanita  yang  haram dinikahi  untuk  selamanya  karena  pertalian  nasab  adalah: 8 1) Ibu,  perempuan  yang  ada  hubungan  darah  dalam  garis keturunan  ke  atas,  yaitu  ibu,  nenek  (baik  dari  pihak  ayah maupun  ibu  dan  seterusnya  ke  atas).  2)  Anak  perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah,  yakni  anak  prempuan,  cucu  perempuan,  baik  dari anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan  dan  seterusnya  ke bawah. 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja,
atau  seibu  saja.  4)  Bibi,  saudara  perempuan  ayah  atau  ibu, baik  saudara  sekandung  ayah  atau  seibu  dan  seterusnya  ke atas.  5)  Kemenakan  (keponakan  perempuan),  yaitu  anak perempuan  saudara  laki-laki  atau  saudara  perempuan  dan seterusnya ke bawah.
8 Tihami, dkk, Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 65.
b. Larangan nikah karena hubungan sesusuan
Jika  diperinci  hubungan  sesusuan  yang  diharamkan adalah:  1)  Ibu  susuan,  yaitu  ibu  yang  menyusui.  2)  Nenek susuan,  yaitu  ibu  dari  yang  pernah  menyusui  atau  ibu  dari suami  yang  menyusui  itu.  3)  Bibi  susuan,  yakni  saudara perempuan  ibu  susuan  atau  saudara  perempuan  suami  ibu susuan  dan  seterusnya.  4)  Kemenakan  susuan  perempuan, yakni  anak  perempuan  dari  saudara  ibu  susuan.  5)  Saudara susuan  perempuan,  baik  saudara  seayah  kandung  maupun seibu saja. 9
c. Larangan  nikah  karena  pertalian  kerabat  semenda ( mushaharah )
Pertalian  Kerabat  Semenda    jika  diperinci  adalah
sebagai berikut: 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri,  dengan  syarat  kalau  telah  terjadi  hubungan  kelamin antara  suami  dengan  ibu  anak  tersebut.  3)  Menantu,  yakni istri  anak,  istri  cucu,  dan  seterusnya  ke  bawah.  4)  Ibu  tiri, yakni bekas istri ayah.
d. Karena li‟an
Apabila  seseorang  suami  menuduh  isteri  berbuat  zina tanpa  ada  saksi  yang  cukup,  maka  sebagai  gantinya  suami mengucapkan persaksian pada Tuhan  bahwa ia dipihak yang benar  dalam  tuduhannya  itu  sampai  empat  kali,  dan  Yang kelimanya  ia  menyatakan  bersedia  menerima  laknat  dari Tuhan    apabila  ternyata  ia  berdusta  dalam  tuduhan  itu.
Sumpah  laknat  seperti  itu  disebut  sumpah  li‟an.  Akibat  dari sumpah li‟an itu, maka hubungan suami isteri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk nikah selama-lamanya. 10
e. Karena zina
2) Halangan sementara
Sedangkan  halangan  yang  bersifat  sementara  adalah:
a)  Wanita  yang  masih  terikat  perkawinan  dengan  laki-laki lain. b) Wanita yang sedang dalam „iddah. c) Wanita yang di talak tiga. d) Wanita yang sedang melakukan ihram. 11
9 Tihami, dkk, Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.
10 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 35.
11 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:
Prenada Media Group, 2006), 130.
D. Sadd ad-dzari’ah dan macam-macamnya Secara  etimologi, ad-dzari‟ah ( ةعيرذلا )  berarti  “jalan  yang menuju  kepada  sesuatu.” 12 Ada  juga  yang  mengkhususkan pengertan dzari‟ah dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang  dan  mengandung  kemudharatan.”  Akan  tetapi,  Ibn Qayyim  al-Jauziyah,  mengatakan  bahwa  pembatasan  pengertian dzari‟ah kepada  sesuatu  yang  dilarang  saja  tidak  tepat,  karena ada juga dzari‟ah yang bertujuan kepada  yang dianjurkan. Oleh sebab  itu  menurutnya,  pengertian dzari‟ah lebih  baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari‟ah mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan sadd  al-dzari‟ah dan  yang  dituntut  untuk  dilaksanakan,  disebut fath al-dzari‟ah . 13 Dasar hukum sadd ad-dzari‟ah adalah firman Tuhan:
مْلِع ِْيَْغِب اًوْدَع َهَّللا اوُّبُسَيَ ف ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُعْد َي َنيِذَّلا اوُّبُسَت  َلََو
“Dan  janganlah  kamu  memaki  sembahan-sembahan yang  mereka  sembah  selain Tuhan ,  karena  mereka  nanti  akan memaki Tuhan dengan  melampaui  batas  tanpa  pengetahuan”. (QS Al-Anam [6]: 108).
Ayat ini melarang masyarakat Muslim untuk mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat  menutup  pintu arah tindakan  orang-orang  musyrik  mencaci  dan  memiliki  Tuhan secara melampaui batas. 14
12 Wahbah  Zuhaili, Ushul  Fiqh  Al-Islami (Damakus:  Darul  Fikri,  1996), 873.
13 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.
14 Ahmad Sabusi, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.
Sementara  klasifikasi dzari‟ah bila  ditinjau  dari  akibat (dampak)  yang  ditimbulkan  menurut  Ibnu  al-Qayyim  terbagi menjadi empat macam, yaitu: 15
1) Dzari‟ah yang  memang  pada  dasarnya  membawa  kepada kerusakan  seperti  meminum  minuman  keras  yang  membawa pada  kerusakan  akal,  atau  zina  yang  membawa  pada kerusakan tata keturunan.
2) Dzari‟ah yang  awalnya  untuk  sesuatu  yang  mubah,  namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah  muhallil  atau  mencaci  sesembahan  agama  lain.  Nikah sendiri  itu  sebenarnya  boleh,  tetapi  karena  tujuannya  semata agar  menghalalkan  yang  haram,  maka  menjadi  terlarang.
Begitupun  mencaci  sesembahan  agama  lain  asalnya  boleh, tetapi hal itu menjadi perantara pengikut agama lain mencaci Tuhan , maka perbuatan yang semula boleh menjadi terlarang.
3) Dzari‟ah yang  semula  untuk  sesuatu  yang  mubah,  tidak ditujukan  untuk  kerusakan  atau  keburukan,  namun  biasanya sampai  juga  kepada  kerusakan  atau  keburukan,  dan  bobot keburukannya  lebih  besar  daripada  kebaikannya.  Seperti berhias  bagi  wanita  yang  menjalani  iddah  ditinggal  mati suaminya.  Berhias  itu  pada  dasarnya  boleh,  tapi  berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.
4) Dzari‟ah yang  semula  untuk  sesuatu  yang  mubah,  namun terkadang  membawa  kepada  kerusakan  atau  keburukan, sedangkan  keburukannya  lebih  kecil  daripada  kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang atau khitbah.
15 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  Jilid  2 (Jakarta:  LogosWacana  Ilmu, 1997), 402.

## E. Larangan perkawinan ngalor-ngulon dalam adat Jawa di Desa Leses
Masyarakat  desa  Leses  masih  memegang  teguh  adat kebudayaan  dari  para  leluhur  atau  nenek  moyang  mereka. Contohnya  saja  pantangan  perkawinan  ngalor  ngulon.  Meskipun demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  sebagian  dari masyarakat desa Leses justru kurang meyakini adanya pantangan perkawinan  ngalor-ngulon  tersebut.  Secara  singkat  perkawinan ngalor-ngulon  didefinisikan  sebagai  perkawinan  dimana  letak rumah  mempelai  perempuan  berada  di  sebelah  barat  laut  dari rumah  mempelai  laki-laki,  dengan  catatan  rumah  mempelai perempuan dapat ditempuh tanpa menyeberangi laut. Jika rumah mempelai  perempuan  berada  di  luar  pulau  maka  larangan perkawinan ngalor-ngulon tidak berlaku. Masyarakat  desa  Leses mempercayai hukum tersebut dengan Ilmu Titen (hafalan), karena unsur  pembentukannya  adalah  kebiasaan  dalam  kehidupan manusia  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  dan  menjadi  ilmu titen yang dilakukan sejak lama.
Mbah  Wedo  sebagai  sesepuh  dan  dianggap  sebagai  orang pintar  (dalam  hal  kebatinan)  menerangkan  bahwa  pernikahan dengan  posisi  rumah  ngalor-ngulon  sebenarnya  sah  saja,  karena tidak  ada  aturan  yang  melarangnya  baik  itu  dalam  hukum  Islam maupun hukum positif. Tetapi sebagai orang jawa sebaiknya kita menjaga  dan  menghormati  adat  istiadat  yang  sudah  ada  dan dipercayai.  Menurut  beliau  janganlah  melanggar  hal-hal  yang sudah  diyakini  masyarakat  sekitar  kita.  Bahkan  apabila  terjadi perkawinan  dengan  posisi  rumah  ngalor-nglulon  maka  akan terjadi  hal-hal  yang  dapat  membayakan  salah  satu  pihak  atau bahkan keluarganya, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut sudah sering sekali terjadi pada masyarakat yang nekat melakukannya. 16
Bapak Mashuri selaku ulama di wilayah Leses menjelaskan bahwa  memang  ada  pantangan  perkawinan  ngalor  ngulon  dan sebagian  besar  masyarakat  Desa  Leses  masih  mempercayainya. Dia  juga  beranggapan  apabila  ada  seorang  yang  melanggar pantangan  perkawinan  tersebut  maka  biasanya  anggota  keluarga pelaku  maupun  pelaku  akan  tertimpa  masalah  maupun  musibah, karena  ngalor  ngulon  identik  dengan  posisi  orang  meninggal. Sebagai  orang  muslim,  beliau  mengatakan  bahwa  benar  semua kebaikan dan keburukan itu semua atas kehendak Tuhan.
16 Wedo, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.
Akan  tetapi  sebagai  orang  muslim  yang  hidup  di  Jawa hendaknya  ia  menghormati  adat  dan  sebisa  mungkin  tidak melakukan pelanggaran terhadap adat tersebut. 17
Anang  (pelaku  perkawinan ngalor-ngulon )  menjelaskan bahwa  dahulu  dia  tidak  mempercayai  akan  hal  tersebut  dan menganggapnya  hanya  sebagai  mitos.  Dia  menikah  dengan seorang gadis yang rumahnya di daerah Muntilan. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi ketika sang ibu dari Anang tersebut datang ke  rumah  calon  isterinya.  Setibanya  di  rumah  calon  isteri,  sang ibu  pun  mendadak  tidak  sadarkan  diri  dan  akhirnya  meninggal dunia.  Sejak  saat  itu  Anang  mulai  mempercayai  bahwa  memang mitos  itu  benar  adanya.  Dan  ia  pun  tetap  melangsungkan pernikahan dengan cara tidak berangkat dari rumahnya sendiri. ia berangkat dari rumah pamannya yang berada di Ketep Magelang. Karena  Ketep  letaknya  di  sebelah  utara  Muntilan.  Hal  tersebut dilakukannya untuk mensiasati adanya larangan adat perkawinan ngalor-ngulon tersebut. Namun sebagai seorang muslim ia yakin sepenuhnya  bahwa  kematian  ibunya  tersebut  memang  sudah takdir.  Tetapi  tidak  boleh  menyepelekan  adat  yag  sudah  berlaku dan harus menghormatinya. 18
Berbeda dengan Alwi yang berpendapat bahwa perkawinan Ngalor-ngulon tersebut sah dan boleh dilakukan karena dalam al- Qur‟an  dan  Hadist  tidak  ada  yang  melarangnya.  Seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi syarat sah nikah dan  rukun  nikah.  Disinggung  soal  kepercayaan  masyarakat mengenai  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan,  ia  menentang  keras kepercayaan  itu  karena  hal  itu  akan  merusak  aqidah  dan keimanan seseorang. 19
Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber yang berbeda, pada intinya sebagian masyarakat desa Leses masih mempercayai larangan perkawinan ngalor-ngulon dengan dasar bahwa larangan tersebut  merupakan  ilmu  titen  (hafalan)  yang  sudah  diwariskan dari  nenek  moyang  dan  sudah  banyak  terbukti  kebenarannya, serta  arah ngalor-ngulon merupakan  posisi  orang  meninggal dunia.  Sedangkan  sebagian  masyarakat  yang  lain  menjelaskan bahwa  larangan  perkawinan ngalor-ngulon sama  sekali  tidak dilarang  di  dalam  al-Qur‟an  dan  Hadits,  maka  sah  dan  boleh dilakukan. Dan keyakinan terhadap larangan perkawinan ngalor- ngulon justru dapat merusak keimanan seseorang.
17 Mashuri, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.
18 Anang Wahab, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 WIB.
19 Alwi, wawancara tanggal 15 Desember 2019 pukul 20.00 WIB.
F. Analisis menggunakan teori sadd al-dzari’ah
Tujuan  Hukum  Islam  adalah  kemaslahatan  hidup  manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu  tidak  hanya  untuk  kehidupan  dunia  ini  saja  tetapi  juga  untuk kehidupan  yang  kekal  di  akhirat  kelak. 20 Kemaslahatan  manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu pertama tingkat dhurari dimana tingkatan ini terbagi menjadi  beberapa  yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memlihara keturunan, dan  memelihara  harta,  kedua  tingkat  haji,  dan  ketiga  tingkat tahsini.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas sadd  al-dzari‟ah berarti  mencegah atau menutup  sesuatu  yang dilarang agar tidak sampai  menimbulkan  kerusakan.  Pada  dasarnya  hukum  syariat yang ditetapkan oleh Tuhan ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan.
Menurut  penulis,  pantangan  perkawinan ngalor-ngulon merupakan  perbuatan  yang  boleh  saja  dilakukan  (boleh dilanggar) bagi masyarakat desa Leses yang ingin melakukannya dengan  mensiasati  perkawinan  tersebut,  dengan  tujuan  supaya rumah tangga yang dijalaninya kelak damai dan tentram. Namun tidak  menutup  kemungkinan  apabila  tradisi  tersebut  tetap dipatuhi maka akan sesuai dengan apa  yang diharapkan. Dengan ditaatinya  pantangan  perkawinan  karena  alasan  letak  kediaman calon  mempelai  perempuan  berarah ngalor-ngulon maka  dapat membahayakan  salah  satu  pihak  atau  keluarganya,  menurut Bapak  Mashuri  selaku  tokoh  agama  semua  kebaikan  dan keburukan  itu  semua  atas  kehendak  Tuhan,  akan  tetapi  sebagai orang  muslim  yang  hidup  di  Jawa  hendaknya  ia  menghormati adat  dan  sebisa  mungkin  tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap adat tersebut.
Hal  itu  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  Ibnu  al-Qayyim pada  bahasan  sebelumnya,  yaitu: “Dzari‟ah    yang  semula  untuk sesuatu  yang  mubah,  tidak  ditujukan  untuk  kerusakan  atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan,  dan  bobot  keburukannya  lebih  besar  daripada kebaikannya”.
20 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54.
Adapun  larangan  perkawinan ngalor-ngulon merupakan perbuatan  yang  apabila  dilakukan  menimbulkan  kemaslahatan yang  mana  pantangan  perkawinan  tersebut  diterapkan  untuk menjaga keselamatan, menjaga kelanggengan rumah tangga serta menghargai adat budaya, oleh karena itu adanya himbauan (untuk tidak  melanggar  adat)  dari  orang  tua  untuk  generasi  penerus ataupun  anaknya  diharapkan  dapat  memberikan  kebaikan  serta jauh  dari  kemudharatan  sehingga  rumah  tangganya  kelak  tidak dirundung  permasalahan,  meskipun  pantangan  perkawinan ngalor-ngulon tidak  ada  ketentuannya  dalam  syariat  Islam  akan tetapi hal tersebut dilakukan  demi  menjaga  kebaikan masyarakatnya.  Keadaan  yang  dapat  memberikan  manfaat  agar terhindar dari segala bahaya maka hal tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

## لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد
Artinya:  “Menolak  kerusakan  diutamakan  dari  mengambil kemaslahatan”

## G. Penutup
Perkawinan ngalor ngulon merupakan perkawinan dimana letak  rumah  mempelai  perempuan  berada  di  sebelah  barat  laut dari  rumah  mempelai  laki-laki,  dengan  catatan  rumah  mempelai perempuan dapat ditempuh tanpa menyeberangi laut. Jika rumah mempelai  perempuan  berada  di  luar  pulau  (menyeberangi  laut) maka  larangan  perkawinan ngalor-ngulon tidak  berlaku. Sebagian  masyarakat  desa  Leses  masih  mempercayai  larangan perkawinan ngalor-ngulon dengan dasar bahwa larangan tersebut merupakan ilmu titen (hafalan) yang sudah diwariskan dari nenek moyang  dan  sudah  banyak  terbukti  kebenarannya,  serta  arah ngalor-ngulon identik  dengan  posisi  orang  meninggal  dunia. Apabila  terjadi  perkawinan  dengan  posisi  rumah  ngalor-nglulon maka  akan  terjadi  hal-hal  yang  dapat  membayakan  salah  satu pihak  atau  bahkan  keluarganya.  Itulah  kepercayaan  adat masyarakat desa Leses.
Pada  dasarnya  larangan  perkawinan ngalor-ngulon tidak terdapat  di  dalam  al-Qur‟an  maupun  Hadis.  Akan  tetapi,  jika ditinjau  dengan sadd  ad-Dzari‟ah, sebenarnya larangan perkawinan ngalor-ngulon merupakan  perbuatan  yang  apabila dilakukan  menimbulkan  kemaslahatan,  yaitu  menghargai  adat budaya serta menghormati adat leluhur. Dan jika dilanggar maka akan  menimbulkan  anggapan  tidak  menghargai  adat  budaya masyarakat  setempat,  serta  tidak  menghormati  adat  warisan leluhur.  Seperti  halnya  mencaci  sesembahan  agama  lain  asalnya boleh,  tetapi  hal  itu  menjadi  perantara  pengikut  agama  lain mencaci  Tuhan  ,  maka  perbuatan  yang  semula  boleh  menjadi terlarang.  Dalam  konteks  perkawinan ngalor-ngulon di  Desa
Leses,  hendaknya  tetap  dihormati  serta  dipatuhi  adat  tersebut. Namun,  bila  memang  harus  melakukan  perkawinan ngalor- ngulon maka  sebaiknya  menggunakan  adat  yang  berlaku,  yaitu calon  mempelai  pria,  saat  akan  melakukan  akad  nikah,  ia  tidak berangkat  dari  rumahnya  sendiri.  Tetapi  berangkat  dari  rumah saudaranya  yang  berada  di  arah  lain.  Misalnya  berangkat  dari rumah saudaranya yang berada di utara rumah mempelai wanita.
Meskipun pantangan perkawinan ngalor-ngulon tidak ada ketentuannya  dalam  syariat  Islam  akan  tetapi  hal  tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan  yang dapat  memberikan  manfaat  agar  terhindar  dari  segala kemudharatan  maka  hal  tersebut  diperbolehkan.  Perkawinan ngalor-ngulon sebenarnya  boleh  dilakukan  dengan  cara mensiasati proses akad nikah seperti  yang dilakukan oleh Anang (salah satu informan).
Hal  yang  perlu  diingat  adalah  kasus  ini  diteliti  dengan terori sadd  ad-dzari‟ah .  Tentu  hasilnya  akan  berbeda  jika  dikaji dengan perspektif „urf maupun teori-teori yang lain .

## Daftar Pustaka
Al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba‟ah , Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2001.
Ghozali,  Abdul  Rohman, Fiqh  Munakahat, Jakarta:  Prenada
Media Group, 2010.
Haroen,  Nasrun, Ushul  Fiqh  I, Ciputat:  Logos  Wacana  Ilmu,
1997.
Mardani, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Mukhtar,  Kamal, Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Sabusi, Ahmad, Ushul Fiqh , Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
Sudarsono, Hukum  Keluarga  Nasional ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 1997.
Syarifuddin,  Amir, Ushul  Fiqh  Jilid  2 ,  Jakarta:  LogosWacana Ilmu, 1997.
, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
, Hukum Perkawinan Islam di  Indonesia  Antara Fiqh Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan ,  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Tihami,  dkk, Fiqh  Munakahat  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Zuhaili,  Wahbah, Ushul  Fiqh  Al-Islami ,  Damakus:  Darul  Fikri,
1996.