## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia

## Haniyah
Universitas Sunan Giri Surabaya E-mail: haniyahkarsa99@gmail.com

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dengan  jumlah  penduduk  yang sangat  besar,  Konsekuensi  negara  hukum,  sebagaimana  di  muat  dalam undang-undang  dasar  1945  diantaranya  adalah  melindungi  hak  asasi manusia  baik  secara  individual  maupun  secara  kolektif,  dalam  rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 1 Kewajiban negara dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara dan
1 Haniyah,  “Penyadaran  Hukum  Orangtua  Siswa  Dalam  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (PAUD),” Atthiflah:  Journal  of  Early  Childhood  Islamic  Education 10,  no.  1  (2023):  60 – 70, https://jurnal.insida.ac.id/index.php/atthiflah/article/view/324.
Abstrak: Fenomena anak yang menjadi pekerja di Indonesia, cukup  memprihatinkan.  Anak  sebagai  aset  bangsa  dan negara tidak mendapatkan hak mereka. Penelitian ini hendak mengupas  hak  dan  perlindungan  yang  seharusnya  di dapatkan  oleh  setiap  anak  di  Indonesia,  serta  bagaimana sanksi  pidana  terhadap  pemberi  kerja  terhadap  anak    yang tidak  memperhatikan  hak  pekerja  anak.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  pendekatan undang-undang (statue aprroach), hasil penelitian menunjukan  bahwa  sebagaian  anak  di  Indonesia  tidak merasakan  kesejahteraan  sebagaimana    hak  anak  secara mutlak,    khususnya  anak  yang  berprofesi  sebagai  pekerja anak,  yang  di  lindungi  oleh  undang-undang,  anak  sebagai sosok  lemah  yang  seharusnya  mendapat  perlindungan  dari negara  juga  terabaikan,  banyak  kasus  pekerja  anak  yang  di eksploitasi  oleh  pemberi  kerja,  padahal  undang-undang ketenagakerjaaan dan undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 jelas mengatur tentang Batasan pekerja anak dan perlindungan  anak  dari  segala  eksploitasi  maupun diskriminasi.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kelalaian pemerintah  dan  pemerintad  daerah  khususnya  terhadap pengawasan dan pembinaan oleh kementrian ketenagakerjaan, terhadap sistem perlindungan pekerja anak di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan, hak, pekerja anak.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
seluruh rakyat Indonesia membawa kosekuensi negara dalam mengakui, menghormati  dan  menghargai  serta  memenuhi  hak-hak  tersebut khususnya  hak  asasi  manusia  warga  negara  dalam  kehidupan  nyata. 2 Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga negara salah satunya di  bidang  pekerjaan,  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Laju pertumbuhan penduduknya 2010-2020 rata-rata 1,25% pertahun. Dengan  jumlah  generasi  Z  sebanyak  75,49%  rentang  usia  8-23  tahun berdasarkan sensun penduduk pada tahun 2020. 3 Dari data badan statistik bahwa  di  Inonesia  terdapat  sejumlah  1,05  juta  anak  yang  berprofesi sebagai  pekerja,  jumlah  ini  memang  mengalami  penurunan  di  tahun sebelumnya sebanyak 1,33 juta, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat sejumlah 1,82% anak di Indonesia dengan status sebagai pekerja. Menurut data pusat badan statistik pada tahun 2021 ada sekitar 940 ribu anak yang berstatus  sebagai  pekerja  dengan  rentang  usia  10-17  tahun,  memang  ini menaglmi  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  pada  tahun  2020.  Angka pekerja anak berdasarkan  partsipasi sekolah sejumlah 15,03% pada tahun 2021  adalah  pekerja  anak  yang  tidak  sekolah  lagi  atau  putus  sekolah. 4 Untuk  wilayah  jawa  timur  jumlah  pekerja  anak  dari  data  badan  pusat statistic (BPS) terdapat sejumlah  dalam tiga tahun mengalami penurunan dari  tahu  2020  ada  sebanyak  2,59%  dan  tahun  2021  ada  sebanyak  2,01% dan tahun 2022 ada sejumlah 1,51% pekerja anak usia 10-17 tahun. 5
Salah  satu  tujuan  negara  sebagimana  di  muat  dalm  pembukaan undang-undang  dasar  1945  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  maka  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  wajib  belajar  tiga  belas  tahun  (RUU  Sikdisnas), pendidkan merupakan hak asasi, hak mutlak yang harus di dapatkan oleh setiap  anak  Indonesia  tanpa  kecuali,  dalam  hal  keadaan  tertentu,  ada
2 Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya,” Refleksi Hukum (2011), http://publikasi.uniska-
kediri.ac.id/data/otherjournal/refleksihukum/Refleksi  Hukum  -  Edisi  April  2011- Netty.pdf.
3 Yuli  Nurhanisah,  “Usia  Muda  Dominasi  Penduduk  Indomesa,  Indonesia  Baik.Id,” Indonesiabaik.Id , n.d., https://indonesiabaik.id/infografis/usia-muda-dominasi- penduduk-indonesia.
4 Monavia  Ayu  Rizaty,  “Ada  940  Ribu  Pekerja  Anak  Di  Indonesia,  Banyak  Yang  Putus Sekolah,” Databoks , 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada- 940-ribu-pekerja-anak-di-indonesia-banyak-yang-putus-sekolah, .
5 Lukman Hakim, “Jumlah Pekerja Anak Di Jawa Timur Mencapai 1,151% Tahun 2022,” Sindo.Com , 2023, Jumlah Pekerja Anak Di Jwa Timur Mencapai 1,151%25 tahun 2022.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
banyak  anak  Indonesia  yang  harus  menghadapui  kenyataan  untuk mendapatkan  akes  pendidikan  karena  beberapa  faktor.  Inilah  yang mendorong  para  anak-anak  di  Indonesia,  berubah  dan  merubah  diri menjadi seorang pekerja anak di usia belajar mereka.
Negara berkepentingan terhadap aset bangsa, anak sebagai salah satu aset  bangsa  seharusnya  mendapatkan  perhatian  lebih  dari  aset  bangsa yang lain, karena itulah negara berkewajiban menjamin semua hak yang seharyusnya  di  dapat  oleh  setiap  anak  di  Indinesia  tanpa  kecuali termasuk,  hak  anak  dengan  status  pekerja  anak. 6 salah  satu  hak  yang harus  di  pemenuhi  oleh  pemerintah  adalah  di  bidang  pekerjaan  bahwa setiap  orang  berhak  atas  penghidupan  yang  layak,  dan  berhak  atas pekerjaan mereka serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak  dalam  hubungan  kerja  ,  hal  ini  sejalan  dengan  Amanah  undang- undang dasar 1945 pasal 27 dan 28 (2), atas dasar ini pekerja anak harus mendapatkan  keadilan  serta  perlindungan  atas  pekerjaan  yang  anak jalani.
Dalam fenomena pekerja anak, sering kita jumpai dan dengar tentang kejadian bagi pekerja anak yang tidak menghormati keberadaan hak anak, bahkan  mengeksploitasi  pekerja  anak,  tanpa  memandang  hak  anak dengan status pekerja anak, terutama hak Pendidikan dan hak lain seperti hak  kesehatan  serta  perlindungan,  sebagai  mahluk  lemah  yang membutuhkan  perlindungan  dari  semua  pihak.  ini  sangat  membuat  kita miris  melihat  anak  adalah  sebuah  harapan  bagi  bangsa.  Berdasarkan permasalah  di  atas  maka  peneliti  ingin  meneliti  tentang  hak  konvensi yang  seharusnya  di  dapatkan  oleh  setiap  anak  yang  berprofesi  sebagai pekerja anak  berdasarkan undang-undang perlindungan anak  Nomor 35 Tahun 20014.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan jenis penelitian normatif  yurudis,  denga  melakukan  pendekatan  poada  undang-undang sebagai  bahan  hukum  primer  dan  kemudian  fenomena  sosial  di masyarakat tentang status pekerja anak sebagi bahan sekunder dan bahan lainya yang di dapat  memlaui media ofline maupunmedia online, untuk selanjutnya  di  kaji  oleh  peneliti  berdasarkan  permasalaahn  penelitian
6 Haniyah,  “Menggapai  Keadilan  Bagi  Korban  Kejahatan  Seksual  Anak”  (Banyuwangi:
IAI Darusalam Blok Agung Banyuwangi, 2017), http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/175/168.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
tentang perlin Dungan hak anak dengan stsus anak sebagi pekerja anak, dan selanjutnya akan di telaah berdasarkan unadng-undang perlindungan anak  Nomor  35  tahun  2014,  dan  hasil  dari  telah  berbagai  sumber  bahan hukum  akan  di  deskripsikan  dalam  bentuk  narasi  sebagai  hasil  dari kesimpulan penelitain.

## Hasil dan Pembahasan Hak Anak di Indonesia
Sebagai  aset  bangsa  dari  sebuah  negara  hukum  Indonesia,  maka konsekuensi dari negara hukum itu sendiri adalah adanya pengakuan hak asasi  manusia. 7 Manusia  adalah  makhluk  ciptaan  Allah  SWT  yang memiliki  akal  untuk  berfikir  logis  untuk  membedakan  mana  yang  baik dan mana yang buruk. 8 Anak merukan bagaian dari manusia itu sendiri, yang  mempunyai  hak  asasi  yang  sama  dengan  manusia  dewasa.  Semua hak  anak  wajib  di  jamin  dan  di  penuhi  serta  di  lindungi  oleh  orangtua, keluarga,  masyarakat,  dan  negara  sebagaimana  amanah  undang-undang dasar 1945 pasal 28 b  ayat 2 dimana setiap  anak  Indonesia, ber hak atas penghidupan  yang  layak,  tumbuh  kembang  dengan  baik  serta  berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Semua  pemenuhan  hak  anak  yang  merupakan  kewajiban  bersama antara  orangtua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara  merupakan  modal awal  bagi  anak  untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang  sebagai  bagaian dari  aset  pembangunan  bangsa  dan  negara,  dan  pekerja  anak  termasuk diantara  yang  harus  mendapat  hak  mereka,  apalagi  Indonesia  telah meratifikasi konversi hak anak, sebagai salah satu hukum positif dengan dikeluarkan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 yang secara ekplisit juga  di  perkuat  dalam  pembukaan  undang-undang  dasar  1945 (amandemen kedua). Secara subtansi konvensi hak anak, ada lima kriteria diantaranya  (1)  hak  sipil  dan  kebebasan,  (2)  lingkungan  keluarga  dan pengasuhan  alternatif,  (3)  Kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan,  (3) Pendidikan,  (4)  pemanfaatan  waktu  luang  dan  kegiatan  budaya,  (5) perlindungan khusus.
Untuk  anak  dengan  status  pekerja  anak  masuk  dalam  kategori  hak anak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus,  terutama  perlindungan
7 Haniyah, “Child Bullying Crimes (Islamic Perpective),” in Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) (Surabaya: Kopertais Wilayah IV, 2019), 817 – 827,
http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/294.
8 Ihda Shofiyatun Nisa ’ , Arif Sugitanata, Tingkatan Toleransi Manusia dalam Pemikiran Fahrudin Faiz sebagai Wujud Berfikir Kritis, Jurnal At-Ta'Hlm 145

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dari  kekerasan.  hakekat  perlindungan  hak  anak  adalah    untuk menegaskan  bahwa  anak  dengan  segala  hak  yang  melekat  ,mendapat jaminan  perlindungan  hak,  baik  hak  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik, terutama  hukum,  hal  ini  dimaksudkan  agar  anak  mampu  berkembang sesuai perkembangan tahapan anak, yang memliki hak untuk hidup dan berkembang  sesuai  dengan  kemampuan  intelektualnya  masing-masing. 9 Perlindungan  anak  yang  terdapat  dalam  berbagai  undang-undang  di Indonesia agar ada perlindungan hak anak di setiap aspek kehidupan.
Anak  sebagai  bagaian  dari  masysrkat  berhak  atas  lngkungan  yang bersih  dan  sehat,  berteman  dengan  siapapun  ter,asuk  mendapat perlindungan dan kemanan dari masyarakat, berhak bersosialisasi, berhak mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat,  selain  itu  setiap  anak berdasarkan  undang-undang  No:35  Tahun  2014  tentang  perlindungan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan  bakat  dan  minat  anak  serta  mengembangkan  kecerdasan anak,  sehingga  anak  mendapatkan  Pendidikan  yang  layak  dalam menunjang  pengembangan  diri  secara  maksimal  sebagai  bekal kepribadian  anak  menyongsong  masa  depan  menjadi  generasi  yang mempunyai daya tawar sehingga mampu bersaing sebagai generasi yang patut di perhitungkan oleh nusa dan bangsa.

## Faktor Penyebab Anak Menjadi Pekerja
Salah satu masalah sosial baik di dunia maupun di Indonesia, adalah isu tentang  pekerja anak.  menurut undang-undang dasar semua  anak  di larang  untuk bekerja dan dipekerjakan, karena dunia anak  adalah dunia bermain  dan  belajar,  sebagaimana  ketentuan  dalam  undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan atas eksploitasi ekonomi, serta  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  diri  anak  dan  Pendidikan anak,  Kesehatan,  moral  anak,  kehidupan  sosial  anak,  Kesehatan  psikis anak. 10 jadi  negara  memberikan  perlindungan  melalui  undang-undang untuk  melarang  setiap  anak  bekerja  di  sektor  formal  maupun  informal,
9 Passalbessy,  “Implementasi  Hak -Hak  Anak  Di  Indonesia  (Kajian  Terhadap  Usaha Perindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Anak  Di  Maluku),” Jurnal  Pattimura (n.d.), https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap- usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/.
10 Muh  Bangsu,  “Telaah  Hukum  Omnibus  Law  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia(Perspektif  Undang- Undang  No:  11  Tahun2020  Tentang  Cipta  Kerja),” Legisia 15, no. 1 (2023): 64 – 78
https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/257/205.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dalam  rangka  kepentingan  dan  masa  depan  anak,  oleh  karenanya  hak anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  menjadi  terhalang kondisi  keluarga  dan  lingkungan  anak,  anak  tidak  lagi  fokus  belajar, tetapi fokus bekerja.
Fenomena  anak  bekerja  di  Indonesia,  sebenarnya  bersumber  pada budaya  dan  tradisi  masyarakat,  bahwa  membantu  orangtua  bekerja, merupakan salah satu bakti anak terhadap orangtua, pola pikir orangtua yang  menganggap  bekerja  merupakan  proses  pembelajaran  bagi  anak yaitu  belejar  menghargai  pekerjaan,  belajar  bertanggung  jawab  terhadap pekerjaan,  dan  Upaya  memperkenalkan  anak  pada  dunia  kerja,  dan membantu  perekonomian  keluarga,  serta  sebagai  bekal  anak  ketika dewasa. Pemikiran ini tidak salah tetapi adakalanya pihak-pihak tertentu memanfaatkan  kelemahan  anak  yang  bekerja,  dengan  tidak  menghargai hak anak bahkan menyiksa dan mengeksploitasi anak.
Kenyataan  di  masyarakat,  sebagaimana  kita  ketahui    banyak  sekali anak yang bekerja, terutama di sektor informal. Adanya pendapat bahwa bekerja merupakan hak setiap manusia termasuk anak, tetapi masyarakat kurang  memahami,  bahwa  anak  belum  di  perbolehkan  untuk  bekerja, bukan  hanya  karena  ada  larangan  dari  undang-undang,  karena  anak termasuk dalam kondisi lemah yang seharusnya di lindungi, serta rentan mendapatkan kekerasan baik fisik atau psikis dalam menjalankan profesi mereka  sebagai  pekerja  anak,  secara  faktual  banyak  pekerja  anak,  yang dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk mengeksploitasi anak. kondisi di Indonesia  banyak  anak-anak  yang  tidak  dapat  tumbuh  dan  berkembang secara  wajar,  karena  kondisi  kondisi  ekonomi,  keluarga  broken  home, lingkungan,  menurut  pendapat  bagong  suyanto  faktor  kemiskinan  yang menjadi  pendorong  utama  anak-anak  menjadi  pekerja  selain  faktor ekonomi  dan  linkungan,  karena  kondisi  kemiskinan,  seorang  anak terpaksa  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  dan  meningkatkan ekonomi keluarga serta memperbaiki nasib. 11
Kondisi  anak  sebagai  pekerja  menurut  pendapat  haryadi  dan Indrasari  terletak  pada  keterlibatan  anak  dalam  membantu  orangtua,  (1) karena  kondisi  ekonomi  keluarga  mendorong  anak  membantu  orangtua bekerja,  (2)  anak  yang  bekerja  sebagai  buruh  atau  karyawan  sehingga anak terikat hubungan kerja antara majikan dan buruh serta mendapaka
11 B  dan  Sutinah  Suyanto, Metodologi  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif  Pendekatan (Jakarta: KENCANA, 2010).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
upah, (3) anak  yang  bekerja dengan tujuan magang  untuk mendapatkan ilmu serta menguasai ketrampilan khusus, magang baik secara formal dan informal. 12 Jadi  ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  anak  menjadi pekerja  yaitu:  (1)  kemiskinan,  (2),  ekonomi  (3),  keluarga  (4)  lingkungan, (5)  adanya  penawaran  dan  permintaan  pekerja  anak.  dari  faktor-faktor yang  disebutkan  di  atas  faktor  yang  paling  dominan  yang  mendorong anak  menjadi  pekerja  anak  adalah  faktor  kemiskinan  denga  tingkat Pendidikan orantua yang rendah.
Kemiskinan keluarga dan pekerja anak menjadi dua kutub yang saling berhubungan,  anak  yang  dilahirkan  dari  keluarga  miskin,  akan mendorong  orangtua  untuk  mengajak  anaknya  bekerja  membantu orangtua, sedangkan ekonomi keluarga yang tidak stabil juga mendorong anak  untuk  ikut  bekerja  dalam  rangka  membantu  kebutuhan  anak maupun anggota keluarga anak, sedangkan faktor keluarga, bahwa anak yang  berada  dalam  lingkungan  keluarga  boken  home  akan  mendorong anak bekerja untuk pelampiasan diri, bukan semata mencari uang,  faktor lingkungan  juga  mampu  mempengaruhi  anak  menjadi  pekerja,  karena anak terbiasa melihat anak sebaya bekerja, sehingga anak bekerja karena faktor ikut-ikutan misalnya menjadi pengamen dan lainya, yang terakhir faktor  penawaran  dan  permintaan,  artinya  pekerja  anak  itu  ada  karena memang  adanya  penawaran  dan  permintaan  pekerja  anak  dari  pemberi kerja, demi keuntungan pemberi kerja. 13

## Pekerja  Anak  Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Pada  prinsipnya  dunia  anak  adalah  dunia  belajar  bukan  dunia bekerja,    tetapi  ada  kondisi  tertentu  yang  menyebabkan  anak  menjadi pekerja.  Perusahaan  juga  diperbolehkan  memperkerjakan  anak  dengan syarat  tertentu,  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  termasuk peraturan tentang  kategori pekerjaan bagi anak.  Dalam Undang-Undang Nomor:13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan mengatur tentang bentuk- bentuk pekerjaan sebagai berikut :(1) pekerjaan ringan, artinya anak yang berusia  13-15  tahun  boleh  bekerja  sepanjang  tidak  menganggu  tumbuh kembang anak, terutama perkembangan fisik, mental dan sosial anak, (2)
12 Tjandraningsih  dan  Indrasari  Haryadi,  Dedy, Buruh  Anak  Dan  Dinamika  Industri  Kecil (Bandung: Alkatiga, 1995).
13 ILO, “Pengusaha Dan Pekerja Anak, Panduan 1: Pengenalan Terhadap Permasalahan Pekerja Anak/Organisasi Perburuhan Internasional” (Jakarta, 2009).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
pekerjaan dalam lingkup kurikulum pendidikan atau magang/pelatihan, dengan  catatan  minimal  usia  14  tahun  serta  adanya  petunjuk  jelas, bimbingan dan pengawasan atas pekerjaaan yang dilakukan, (3) pekerjaan dalam  uapa  mengembangkan  bakat  dan  minat  anak,  artinya  unuk menghindari  eksploitasi  anak  maka  anak  perlu  mengembangkan  bakat dan minat, sehingga bakat dan minat bisa berkembang secara maksimal. 14 Pada  dasarnya  pengusaha  di  larang  memperkerjakan  anak  sesuai ketentuan pasal 68 Undang-undang No: 13 Tahun 2003 , atas dasar itu ada ketentuan  anak  di  bawah  uasia  18  tahun  (13-15  tahun)  negara    memberi perlindungan  kepada  pekerja  anak  dengan  mengatur  syarat  bagi perusahaan  yang  ingin  memperkerjakan  anak  diantaranya  sebagai berikut:  pertama  adanya  ijin  dari  orangtua/wali  anak,  kedua  adanya perjanjian  antara  penguasa  dan  orangtua/wali,  ketiga  waktu  kerja maksimal,  keempat  pekerjaan  dilakukan  waktu  siang  hari  tanpa menganggu  waktu  sekolah,  kelima  adanya  jaminan  dan  keselamatan kerja,  ke  enam  hubungan  kerja  yang  jelas,  ke  tujuh  adanya  upah  yang jelas.
Adanya larangan untuk memperkerjakan anak, diatur dalam pasal 68 dan  mengenai  kriteria  pekerja  anak  di  atur  dalam  pasal  69-72  Undang- undang  No  13  Tahun  2003.  Sedangkan  ketentuan  tentang  larangan memperkerjakan  pada  pekerjaan  terburuk,  misalkan  pekerjaan  dalam bentuk  perbudakan,  pekerjaan  yang  mengeksploitasi  seksual  anak, pekerjaan  berhubungan  dengan  perdagangan  miras,  narkoba, psikotropika  dan  sejenisnya  serta  pekerjaan  lain  yang  membahayakan keselamatan dan moral anak sebagaimana di atur dalam pasal 74 Undang- undang  No  13  tahun  2003.  Dari  data  kementrian  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  Republik  Indonesia,  terdapat sejumlah  20,7%  pekerja  anak  menjalani  bentuk  pekerjaan  terburuk  bagi anak (BPTA). 15
Salah  satu  bentuk  perlindungan  pemerintah  atau  negara  terhadap anak  adalah  adanya  ketentuan  tentang  larangan  memberi  pekerjaan
14 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).
15 Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam
Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak , 2021, https://www.kemenpppa.go.id/Index.Php/Page/Read/29/3248/Indonesia-Hadapi-
Tantangan-Pekerja-Anak-Di-Sektor-Pertanian-Lebih-Dari-800-Ribu-Anak-Terjebak- Dalam-Bentuk-Pekerjaan-Terburuk-Bagi-Anak.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
terburuk  bagi  anank  di  atur  dalam  pasal  183  Umdang-undang  No  13 tahun  2003  tentang  larangan  memberi  pekerjaan  terburuk  bagi  anak diantaranya  pekerjaan  dalam  bentuk  perbudakan,  pekerjaan  yang mengekploitasi  yang  berhubungan  dengan  seksual  atau  perjudian, pekerjaan  terkait  perdagangan  miras,  pskotropika  dan  narkoba,    atau pekerjaan  yang  membahayakan  Kesehatan,  keselamatan  dan  moral  anak diberikan  sanksi  pidana  penjara  minimal  satu  tahun  dan  maksimal  lima tahu dengan denda  minimal seratus juta (100.000.000) hingga lima ratus juta (500.000.000). selanjutnya ketentuan pidana juga di atur atas larangan memperkerjakan  anak  kecuali  anak  dengan  usia  13-15  tahun  yang melakukan  pekerjaan  ringan  sepanjang  tidak  menganggu  perkemangan anak, kesehatan fisik dan mental serta sosial, sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana  ketentuan  pasal  69  ayat  (2)  ,  maka  sanksi  pidana  minimal satu tahun dengan maksimal pidana empat tahun dan  atau denda seratus juta (100.000.000,-) hingga empat ratus juta (400.000.000,-)
Implementasi  Perlindungan  Pekerja  Anak  Menurut  Undang-Undang

## Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Proses pembangunan  di Indonesia terus berlangsung, dengan tujuan utama  adalah  pembanguan  manusia  seutuhnya,  dengan  target mewujudkan  masyarakat  adil  dan  Makmur,  baik  secara  materi  maupun spiritual.  anak  sebagai  bagaian  dari  masyarakat,  dan  tunas  bangsa penerus  pembangunan  bangsa,  harus  mendapat  perhatian  lebih,  dari negara  maupun  masyarakat  luas,  karena  anak  salah  satu  obyek  dari pembangunan  manusia  seutuhnya.  beragam  kondisi  anak  di  Indonesia, menjadikan anak tidak semua menjalani kehidupan layaknya kehidupan seorang  anak,  yang  hanya  mengembangkan  potensi  diri  dengan  belajar. Diantara kondidi anak, ada kondisi  anak yang berprofesi sebagai pekerja anak,  tentunya  ini  berkaitan  dengan  kondisi  keluarga  anak,  tingkat pendidikan orangtua, tingkat sosial ekonomi orangtua dan keluarga serta kondisi lingkungan tempat tinggal anak. 16
Perlindungan pemerintah terhadap anak, karena anak belum matang secara fisik dan psikis, sehingga anak membutuhkan perlindungan, bentk perlindungan  anak  dapat  di  bedakan  menjadi  dua  yaitu  pertama: perlindungan  yang  bersifat  hukum  (yuridis)  berupa  perlindungan
16 Silvia Fatmah Nurusshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implemetasinya Di Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  dan  pelayanan  Pekerja  Sosial  (BIYAN) 1,  no.  2  (2019), https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
pemerintah melalui segala peraturan baik secara hukum publik maupun secara  hukum  privat,  kedua  perlindungan  yang  bersifat  non  hukum (yuridis)  berupa  perlindungan  di  bidang  Pendidikan,  Kesehatan  dan perlindungan sosial. 17 Dalam bekerja pasti ada resiko yang berhubungan dengan alat kerja maupun proses bekerja, lingkungan bekerja, dan segala hal  berkaitan  dengan  pekerjaan,  obyek  keselamatan  kerja  adalah  tempat bekerja baik di darat, laut serta udara. 18 Keselamatan kerja bagi anak juga wajib di perhatikan oleh pemerintah, masyarakat terutama pemberi kerja, agar  anak  mampu  menjakankan  tugas  ganda  sebagai  anak  yang  harus berlajar  dan  bekerja,  serta  mempunyai  waktu  unuk  bermain,  demi mengasah kemampuan anak secara kognitif.
Memperkerjakan anak  sebenarnya  tidak  ada masalah,  sepanjang  hak anak  diperhatikan,  karena  anak  tidak  hasus  bekerja,  maka  tentu  anak harus  mendapat  perlakuan  khusus,  yang  harus  di  pahami  para  pemberi kerja anak, agar tretap mematuhi segala ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  menagtur  tentang  hak  anak  dalam  bekerja,  karena sejatinya tidak semua anak yang bekerja itu buruk atau negatif, tetapi bisa jadi anak yang bekerja akan mendapat tempaan menta yang kuat, melatih kepekaan  sosial  anak,  kekuatan  fisik  dan  mengasah  kemampuan intelektual  anak,  tetapi  dengan  catatan  anak  pekerja  anak  tetap  bekerja sesuai porsi anak dan mendapatkan hak anak sesuai aturan yang berlaku, ada  kesempatan  baermain  dan  belajar,  ini  sebagai  bentuk  perhatian  dan perlindungan  terhadap  anak,  tanpa  adanya  diskriminasi  dan  eksploitasi anak. 19
Tingkat Pendidikan orangtua serta kemiskinan  mendorong orangtua menjadikan  anak  bekerja  dalam  membantu  memnuhi  kebutuhan keluarga, adanya sebagaian anggapan bahwa mencari dan menghasilkan uang  lebih  utama  dari  sekedar  sekolah  yang  membutuhkan  biaya.
17 Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi  Pekerja  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  13  TAHUN  2003  JO  a UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014” 1, no. 1 (2017), http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/157%0A%0A.
18 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakkerjaan Indonesia (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2003).
19 Imam Supriyadi , “ Komparasi anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam ”, The  Indonesia  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law,  Vol.1,  No.1,  April  2020. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Berdasarkan penelitian lissa oktavia wardana dan lizza kurniasari bahwa sebagaian besar anak di Indonesia mengalami eksploitasi pada tahun 2018 dengan  jumlah  tertinggi  DKI  Jakarta,  Banten  dan  terakhir  jawa  tengah. Pekerja anak laki-laki di kota besar yang bekerja di sektor formal dengan latar belakang  pendidikan orantua setingkat sekolah menengah atas dan sekolah dasar rentan mengalami eksploitasi anak. jadi tingkat Pendidikan dan  kemiskinan  orantua  berpotensi  mendorong  anak  bekerja  dan mengalami ekploitasi. 20
Meningkatnya  ekploitasi  pekerja  anak  diantaranya  anak  yang menjalani  pekerjaan  terburuk  (BPTA)  menunjukkan  bahwa  sistem perlindungan terhadap anak masih memprihatinkan, Sebagai negara yang telah  meratifikasi  konvensi  hak  anak,  dengan  di  sahkan  undang-undang nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  maka  secara  otomatis undang  -undang  perlindungan  anak  telah  menyerap  semua  prinsip  hak anak sebagaimana yang ada dalam konvensi hak anak, termasuk terserap dalam undang-undang  pendidikan dan undang-undang ketenagakerjaan dan  konvensi  ILO  nomor  182  tentang  bentuk  pekerjaan  terburuk  bagi anak. 21 perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak terpenuhi agar anak mampu untuk tumbuh dan berkembang, mampu berpartisipasi secara  maksimal,  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan,  diskriminasi, berahlaq mulia, sehingga mempunyai potensi yang kuat. 22
Hak  anak  dengan status pekerja anak  juga  di lindungi oleh undang- undang,  terlebih  anak  yang  di  eksplotasi  secara  ekonomi  dan  seksual, sebagaimana  di  atur  dalam  pasal  66  undang-undang  Nomor  35  tahun 2014  tentang  perlindungan  anak,  bahwa  pememerintah  bertanggung jawab  dan  berkewajiban  terhadap  anak  yang  mengalami  (a)  anak  yang dalam  siatusia  darurat,  (b)  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  (c) anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  (d)  anak  yang  mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual, (e) anak yang menjadi korban narkoba, psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya,  (f)  anak  yang  menjadi  korban pornografi, (h) anak korban penculikan, perdagangan/penjualan, (i) anak
20 Lizza Kurnia Sari Lissa Oktavia Wardana, “Analisis Faktor -Faktor Yang Memengaruhi Eksploitasi  Pekerja  Anak  Di  Indonesia  Menggunakan  Regresi  Logistik  Biner,  Indonesia
Jurnal of Statstics and Its Aplications” (2020), https://stat.ipb.ac.id/journals/index.php/ijsa/article/view/616. 21 Asri  Wijayanti, 8.  Hukum  Ketenagakerjaan,  Dasar  Filosofi,  Prinsip  Dan  Sejarah  Hak Berserikat Buruh Di Indonesia (Setara Press, 2018).
22 Haniyah,  “Penyadaran  Hukum  Orangtua  Siswa  Dalam  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (PAUD).”

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
korban kekerasan fisik dan psikis, (j) anak korban kejahatan seksual. Anak sebagai  pekerja  bisa  saja  mengalami  hal  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal di atas, untuk itulah pemerintah juga memberi perlindungan khusus berupa  penanganan  cepat  termasuk  rehabilitasi  baik  secara  fisik,  psikis dan  sosial  serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan  Kesehatan  lainnya serta  pendampingan  psikososial    saat  pengobatan  sampai  pemulihan, sebagaimana di atur  pasal 59 A  dan pasal 69 undang-undang  Nomor 35 tahun 2014. Sanksi pidana bagi pemberi kerja yang melakukan kekerasan terhadap pekerja anak paling lama  tiga tahun enam bulan dan aatu denda sebesar  72.000.000,-  dan  jika  mengalami  luka  berat  maka  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  dan  atau  denda  sebesar  100.000.000,-  dan  jika sampai mengalami kematian sanksi pidana penjaranya salama lima belas tahun dan atau denda sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
Penyadaran masyarakat terkait pekerja anak di Indonesia masih harus melalui  jalan  panjang.  Masyarakat  harus  terlibat  secara  aktif  untuk  ikut bersuara  dan mengadvokasi kasus-kasus yang  menimpa pekerja anak  di sekitar  mereka, pencegahan  dan  penanganan  pekerja  anak  tidak  hanya bisa  ditangani  dari  satu  sektor  saja,  dan  bukan  hanya  tanggung  jawab kemenaker, sehingga  perlu  keterlibatan  pemerintah  sebagai  pelindung termasuk  perubahan  norma  sosial  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam memonitor  masalah pekerja anak secara komperensif. Indonesia bertekad untuk  membuat  lima  lima  arahan  prioritas  presiden  Joko  Widodo,  salah satu  prioritas  adalah  penghapusan  pekerja  anak,  minimal  menurunkan angka  jumlah  pekerja  anak  sampai  jumlah  seminim  mungkin,  dengan jalan  memperkuat  koordinasi  dan  kolaborasi  dengan  pemangku kepentingan,  terkait  pekerja  anak  dalam  program  kebijakan  dan perlindungan anak sampai tingkat kabupaten/kota.

## Penutup
Permasalahan  pekerja  anak  merupakan  permasalahan  bersama, salama  ini  banyak  terjadi  kasus  terkait  pekerja  anak,  mulai  dari  tindak kekerasan  pekerja  anak,  eksploitasi  pekerja  anak,  perdagangan  illegal yang  melibatkan  anak  dan  sebagainya,  ini  menunjukkan  kelalaian pemerintah  khususnya  kementrian  ketenagakerjaan,untuk  itulah  dalam mengatasi  penanganannya  juga  harus  melibatkan  beberapa  pihak  baik pihak  pemerintah,  kememtrian  teanaga  kerja,  pemerintah  daerah, pengusaha atau pemberi kerja serta masyarakat dan orantua pekerja anak sehingga  dengan  pembinaan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  di

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
harapkan  anak  tetap  mendapatka  hak  anak  meskipun  sebagai  pekerja anak.

## Referensi
Asri Wijayanti. 8. Hukum Ketenagakerjaan, Dasar Filosofi, Prinsip Dan Sejarah Hak Berserikat Buruh Di Indonesia . Setara Press, 2018.
Bangsu, Muh. “Telaah Hukum Omnibus Law Dan Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia(Perspektif  Undang-Undang  No:  11  Tahun2020 Tentang  Cipta  Kerja).” Legisia 15,  no.  1  (2023):  64 – 78.
https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/257/20 5.
Djakaria,  Mulyani.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  Bagi  Pekerja  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  13  TAHUN  2003  JO  a  UNDANG-UNDANG  NOMOR  35 TAHUN 2014” 1, no. 1 (2017). http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/157%0A %0A.
Endrawati,  Netty.  “Faktor  Penyebab  Anak  Bekerja  Dan  Upaya Pencegahannya.” Refleksi  Hukum (2011).  http://publikasi.uniska- kediri.ac.id/data/otherjournal/refleksihukum/Refleksi  Hukum  - Edisi April 2011-Netty.pdf.
Haniyah.  “Child  Bullying  Crimes  (Islamic  Perpective).”  In Conference  for Muslim Scholars (AnCoMS) , 817 – 827. Surabaya: Kopertais Wilayah IV,
2019.
http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/vie w/294.
——— . “Menggapai  Keadilan  Bagi  Korban  Kejahatan  Seksual  Anak.” Banyuwangi:  IAI  Darusalam  Blok  Agung  Banyuwangi,  2017. http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/175 /168.
———.  “Penyadaran  Hukum  Orangtua  Siswa  Dalam  Pendidikan  Anak Usia  Dini  (PAUD).” Atthiflah:  Journal  of  Early  Childhood  Islamic Education 10, no. 1 (2023): 60 – 70. https://jurnal.insida.ac.id/index.php/atthiflah/article/view/324.
Haryadi,  Dedy,  Tjandraningsih  dan  Indrasari. Buruh  Anak  Dan  Dinamika Industri Kecil . Bandung: Alkatiga, 1995.
ILO.  “Pengusaha  Dan  Pekerja  Anak,  Panduan  1:  Pengenalan  Terhadap Permasalahan  Pekerja  Anak/Organisasi  Perburuhan  Internasional.”
Jakarta, 2009.
Imam Supriyadi , “ Komparasi anak  Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam ”, The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law,Vol.1, No.1, April 2020. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Khakim, Abdul. Pengantar Hukum Ketenagakkerjaan Indonesia . Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2003.
Lissa  Oktavia  Wardana,  Lizza  Kurnia  Sari.  “Analisis  Faktor -Faktor  Yang
Memengaruhi  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Di  Indonesia  Menggunakan Regresi  Logistik  Biner,  Indonesia  Jurnal  of  Statstics  and  Its
Aplications” (2020).
https://stat.ipb.ac.id/journals/index.php/ijsa/article/view/616.
Lukman Hakim. “Jumlah Pekerja Anak Di Jawa Timur Mencapai 1,151% Tahun  2022.” Sindo.Com ,  2023.  Jumlah  Pekerja  Anak  Di  Jwa  Timur Mencapai 1,151%25 tahun 2022.
Nurhanisah, Yuli. “Usia Muda Dominasi Penduduk Indomesa, Indonesia
Baik.Id.” Indonesiabaik.Id , n.d. https://indonesiabaik.id/infografis/usia-muda-dominasi-penduduk- indonesia.
Nurusshobah,  Silvia  Fatmah.  “Konvensi  Hak  Anak  Dan  Implemetasinya
Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  dan  pelayanan  Pekerja  Sosial (BIYAN) 1, no. 2 (2019). https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211. Passalbessy.  “Implementasi  Hak -Hak  Anak  Di  Indonesia  (Kajian Terhadap  Usaha  Perindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Anak  Di Maluku).” Jurnal Pattimura (n.d.). https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia- kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama- konflik-di-maluku/. Rizaty, Monavia Ayu. “Ada 940 Ribu Pekerja Anak Di Indonesia, Banyak Yang Putus Sekolah.” Databoks , 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada-940- ribu-pekerja-anak-di-indonesia-banyak-yang-putus-sekolah, .
Suyanto,  B  dan  Sutinah. Metodologi  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif Pendekatan . Jakarta: KENCANA, 2010.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia, Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian,
Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak , 2021.
https://www.kemenpppa.go.id/Index.Php/Page/Read/29/3248/In donesia-Hadapi-Tantangan-Pekerja-Anak-Di-Sektor-Pertanian-Lebih- Dari-800-Ribu-Anak-Terjebak-Dalam-Bentuk-Pekerjaan-Terburuk- Bagi-Anak.
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).