Artikel ini terdapat di http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti

## DARMABAKTI
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
journal  homepage: www.elsevier.com/locate/rsase
Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep
Ida Syafriyani 1 , ⁎ , Nur Inna Alfiyah 1
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia
Alamat e-mail: idafisipunija@gmail.com , nurinna@wiraraja.ac.id .

## Informasi Artikel

## Kata Kunci :
Kekerasan Pendampingan Kebijakan Publik

## Keyword :
Violence Accompaniment Public policy

## Abstrak
Perempuan  dan  anak  merupakan  kelompok  yang  juga  wajib  mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara hak asasi. Di Kabupaten Sumenep, upaya  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  pada  anak  dan  perempuan tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep  Nomor  7  tahun  2011. Lahirnya  perda  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  kekerasan  pada perempuan  dan  anak  yang  masih  terjadi  di  Kabupaten  Sumenep.  Berdasarkan data DP3AKB, terjadi 11 kasus KDRT dan 22 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun  2018.  Jumlah  kasus  yang  masuk  dalam  data  dinas  tentu  tidak  terlalu signifikan  mengingat  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  juga  terjadi  di tingkat  desa.  Sehingga  perlu  dilakukan  perlindungan  dan  pendampingan  bagi korban. Disamping itu perlu diberikan edukasi bagi tiap kepala keluarga terkait bahaya dan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan, serta manfaat bagi korban ketika melapor. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode edukasi (penjelasan dan pengertian) tekait manfaat, dampak serta konsekuensi bagi  korban  atau  pelaku.  Selain  dalam  bentuk  edukasi  dilakukan  juga pendampingan terhadap korban kekerasan, bekerjasama dengan DP3AKB.

## Abstract
Women and children are groups that are also obliged to obtain guarantees for their rights  based  on  human  rights.  In  Sumenep  District,  efforts  to  protect  victims  of violence against children and women are stipulated in the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 7 of 2011. The issuance of this regional regulation aims to reduce the number of violence against women and children that still occurs in Sumenep Regency. Based on DP3AKB data, there were 11 cases of domestic violence and 22 cases of violence against children in 2018. The number of cases included in the official  data  is  certainly  not  too  significant  considering  that  violence  against children and women also occurs at the village level. So it is necessary to provide protection  and  assistance  for  victims.  In  addition,  it  is  necessary  to  provide education  for  each  head  of  the  family  regarding  the  dangers  and  sanctions  for perpetrators of violence, as well as benefits for victims when reporting. The method of  implementing  this  service  activity  is  carried  out  by  the  method  of  education (explanation and understanding) regarding the benefits, impacts and consequences for victims or perpetrators. Apart from being in the form of education, there is also assistance for victims of violence, in collaboration with DP3AKB.
Ida Syafriani, Nur Inna Alfiyah
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 01-02 (2020) 058–064
Pemberdayaan
1. Pendahuluan
Perempuan  dan  anak  sebagai  suatu kelompok  dalam  masyarakat  harusterjamin hak-hak  yang  dimilikinya  secara  asasi  dalam hukum  yang  kuat  dan  konsisten.  Terdapat  30 pasal  terkait  peraturan  perlindungan  tersebut yang  tertuang  dalam  konvensi  penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  yang  ditetapkan  pada  tahun  2007, diantaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan  dan  anak  serta  kewajiban  yang harus dilakukukan oleh pemerintah. Pasal 6-16 memuat  hak-hak  substantif  dan  kewajiban pemerintah.  pasal  17-30  memuat  ketentuan- ketentuan  mengenai  struktur  kelembagaan, prosedur dan mekanisme pelaporan’ pelakasanan  konvensi, ratifikasi  dan  aksesi.  Di Indonesia  sendiri,  kasus  kekerasan  pada perempuan  dan  anak  seringkali  menjadi masalah  yang  tidak  bisa  diselesaikan  dengan baik  oleh  pemerintah.  Sehingga  pada  tahun 1997,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Surat  keputusan  Menteri  Sosial  RI  Nomor 81/huk/1997 yang dilanjutkan dengan penetapan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
Secara  umum  dapat  diketahui,  tindak kekerasan-terhadapperempuan-dan-anak merupakan  permasalahan  yang  sering  dan banyak  terjadi  di  dalam  masyarakat,  karena untuk  memastikan  terkait  jumlah  dan  angka pasti  dari  korban  kekerasan  sangatlah  sulit, apalagi jika berkaitan dengan tindak kekerasan tersebut  terjadi  di  dalam  rumah  tangga. Sebagian  besar  masyarakat  menganggap kekerasan  yang  terjadi  merupakan  masalah yang harus ‘ditempuh secara kekeluargaan. Hal tersebut  kemudian  menyebabkan  korban- kekerasan-dalam-rumah-tangga menutup mulut  dan  menyimpan  persoalan  tersebut rapat-rapat’, sehingga pemerintah sulit memberikan perlindungan ketika korban tidak
melaporkan  pada  petugas  resmi  pemerintah. Mayoritas korban-Kekerasan-dalam-rumah tangga  pada  prinsipnya  merupakan  salah  satu fenomena  pelanggaran  HAM  (hak  asasi manusia)’  khususnya  terhadap  perempuan yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.
Di Kabupaten Sumenep, upaya memperkuat adanya  ‘perlindungan  perempuan  dan  anak tertuang  dalam-Peraturan-Daerah-Kabupaten Sumenep-Nomor-7-Tahun-2011-tentang- Penyelenggaraan.....Perlindungan  perempuan- dan-Anak-Korban-Kekerasan.  Upaya  dalam mengatasi  segala  permasalahan  tersebut menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan publik di Kabupaten Sumenep. Terlebih lagi mengingat Kasus-kekerasan-pada- perempuan-dan-anak harus berhadapan dengan  hukum  (ABH)  dan  kekerasan-dalam- rumah-tangga (KDRT) di-Kabupaten Sumenep,- Madura,-Jawa-Timur-masih  tergolong  tinggi. Hal ini dapat dilihat dari masuknya Kabupaten Sumenep  kedalam  10  kabupaten/kota  yang memiliki  kasus  kekerasan  anak  di  Jatim. Berdasarkan  data  LPA  tahun  2019,‘yakni, Surabaya  (97  kasus),  Tulungagung  (20  kasus), Sidoarjo-Mojokerto (16 kasus), Gresik- Lamongan  (11  kasus),  Jombang  (10  kasus), Sumenep (9 kasus), Lumajang-Malang- Probolinggo-Pasuruan  (8  kasus),  Bojonegoro- Bondowoso  (7  kasus),  Jember-Blitar-Kediri  (6 kasus), dan
Bangkalan (5 kasus)’ (https://www.jatimtimes.com).  Disamping  itu menurut  data  DP3AKB  Kabupaten  Sumenep, tahun 2018 jumlah kekerasan karena tindakan KDRT terdapat 11 kasus dan ABH sebanyak 22 kasus  (https://kumparan.com/).  Tujuan  dari adanya perlindungan-perempuan-dan-anak- korban-kekerasan pada prinsipnya merupakan bentuk  penghargaan  dan  pengakuan  terhadap hak-hak  martabat  kemanunisaan  yang  sama dan  tidak diskriminatif,  dalam hal  ini  keadilan dan  kesetaraan  gender  merupakan  asas  yang
Ida Syafriani, Nur Inna Alfiyah
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 01-02 (2020) 058–064 Pemberdayaan
paling  mendasar  yang  perlu  ditekankan  dan dikuatkan dalam pelaksanaannya.
Pada  umumnya  Pelaku  kekerasan  pada- perempuan-dan-anak  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  mempunyai  kedekatan  hubungan atau  sudah  mengenal  korban  terlebih  dahulu. Pemicu  terjadinya  kekerasa  dapat  disebabkan oleh kurangya  fungsi  keluarga  yang  baik  serta latar  belakang  perekonomian  keluarga  yang buruk.Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, banyak dari korban tidak melaporkan  tindak  kekerasan  kepada  pihak berwajib dan berwenang sehingga menyebabkan  pemerintah  sendiri  dalam melacak  berapa  jumlah  kasus  menjadi kesulitan.  Pada  umumnya  korban  kekerasan tidak  mau  keluarga  dan  rasa  malu  yang ditanggung ketika tindak kekerasan tersebut di laporkan  dan  dikatahui  oleh  tetangga  atau masyarakat. Tentu hal ini menjadi problem bagi pemerintah daerah atau Dinas--Pemberdayaan- -Perempuan,--Perlindungaan--Anak--dan-- Keluarga Berencana’(DPA3KB) sebagai pelaksana  peraturan  daerah  tersebut.  Oleh karena  itu  diperlukan  adanya  pemdampingan bagi korban untuk tidak lagi merasa takut dan malu  untuk  melapor  apabila  mendapatkan perlakuan kekerasan.

## 2. Metode Pengabdian
Melihat  permasalahan  yang  terjadi  pada korban  kekerasan  perempuan  dan  anak,  maka solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah  dengan  memberikan  edukasi  dan pendampingan.  Fungsi  edukasi  biasanya diberikan  kepada  korban,  keluarga  korban terkait  pemahaman  serta  dampak  dari kekerasan  terhadap  korban  serta  sanksi  yang diterima bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Edukasi ini bianya mulai diberikan sedini mungkin terhadap tiap kepala keluarga  di  Kabupaten  Sumenep  agar  korban nantinya  bisa  mendapatkan  solusi  dan  jalan keluar apabila nantinya mendapatkan
perlakuan  yang  mengarah  pada  tindakan kekerasan.
Disamping memberikan
edukasi, pengabdian ini juga menawarkan solusi dengan memberikan pendampingan bagi-korban- kekerasan-perempuan dan-anak. Pada pendampingan  ini  tim  pengabdian  akan berkejasam  dengan  Dinas--Pemberdayaan-- Perempuan,--Perlindungaan--Anak--dan-- Keluarga Berencana’ (DP3AKB) yang merupakan  lembaga  resmi  yang  menangani kasus-kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak dalam  rumah  tangga.  Pendampingan  bagi- korban  kekerasan  perempuan  dan  anak, dilakukan  dalam  dua  tahap;pertama,  yaitu pendampingan  ketika  melaporkan  tindak kekerasan  yang  diterima,  dalam  melakukan assessment  awal,  yang  harus  dilakukan  oleh pendamping, tidak hanya melakukan observasi dan  wawancara  terhadap  korban  tetapi  juga melakukan observasi dan wawancara terhadap lingkungan  dan  orang-orang  terdekat.  Kedua, pendampingan  dalam  hal  pemulihan  psikolgis dan trauma dari korban kekerasan dalam tahap ini  tim  pangabdian  akan  menjadi  perantara dalam  penyediaan  konseling  psikologis  bagi korban kekerasan.
2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian Pengabdian  ini  telah  dilaksanakan  di Kabupaten Sumenep pada Mei 2020.

## 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode adaptasi  dari  Vincent  II,  J.  W.  (jack)  (2009) sebagaimana  di  gambarkan  pada  diagram  alur (Gambar 1) berikut ini.
Ida Syafriani, Nur Inna Alfiyah
Pemberdayaan

## Gambar 1. Alur kerja kegiatan pengabdian kepada
masyarakat (diadaptasi dari Vincent II, 2009)

## 2.3. Target/Peserta Pengabdian
Adapun  target  atau  peserta  yang  akan  ikut pada  kegiatan  pengabdian-masyarakat  ini adalah korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep yang berjumlah 2 (dua) orang dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungaan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebanyak 3 (tiga) orang.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada  tahap  awal  kegiatan  pengabdian  ini dimulai  dengan  pembentukan  tim  pelaksana yang terdiri dari dosen FISIP, serta menentukan perumusan  tujuan  yang  hendak  dicapai  pada pengabdian  ini.  Tahap  selanjutnya  melakukan identifikasi  stakeholders  terkait,  yakni  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana  (DP3AKB),  kemudian  langkah selanjutnya  adalah  Pengumpulan  dan  analisis kebutuhan  mitra  dengan  cara  menjaring informasi  dari  para  korban  kekerasan pada’perempuan  dan  anak.  Hingga  kemudian mengimplementasikan  tujuan  PERDA  Nomor7 Tahun
2011 kemudian melakukan pendampingan bagi korban.

## 3.1. Tahap Interpretasi
Tahap  interpretasi  dalam  pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7  Tahun  2011  yang  dilakukan  DP3AKB Kabupaten Sumenep dengan teknis operasional yang  dilakukan,  dalam  penanganannya  dan perencanaan  korban  kekerasan  dilakukan
dengan administrasi serta dilakukan peninjauan  lapangan  yang  dilakukan  evaluasi penanganan kasus, sehingga hasilnya lebih baik.
DP3AKB  Kabupaten  Sumenep  senantiasa melakukan  pembimbingan  kepada  anak  dan perempuan  korban  kekerasan,  dimana  dapat langsung  melakukannya  di  tempat  pengaduan sehingga yang mengadu dilakukan oleh tenaga yang  profesional  yang  dibuka  selama  24  jam, jadi  masyarakat  diberi  kesempatan  dalam melakukan  konsultasi  atas  yang  terjadi  dalam rumah  tangganya  maupun  tindak  kekerasan disekitar lingkungan masyarakat, sehingga pos pelayanan pengaduan ini berfungsi secara tepat dalam  mengayomi  masyarakat  yang  terkena korban  kekerasan  maupun  korban  sosial lainnya.
DP3АКВ  selalu  siap  dalam  membantu  dan merealisasikan  penanggulangan  kekerasan, sehingga para korban dapat ditolong termasuk dalam  memberikan  bantuan  kepada  korban, sehingga  korban  secara  mental  dan  materiil dapat  terpulihkan  kembali.  Tahap  interpretasi yang  dlakukan  tim  pengabdi  bersama  dengan DP3AKB
Kabupaten Sumenep dalam mengupayakan penganggulangan korban kekerasan, yaitu :
a. Pendampingan  dan  pemberian  konseling terhadap  korban  jenis  kekerasan  fisik, seksual, ekonomi maupun psikis terhadap perempuan dan anak;
b. Bentuk kekerasan secara ekonomi berupa penelantaran  anggota  keluarga  seperti halnya  tidak  memberikan  kehidupan perawatan  atau  pemeliharaan  terhadap anak, sehingga DP3AKB dapat memberikan  bantuan  konseling  dan pendampingan kepada korban;
c. Memberikan bantuan psikologis terhadap korban  yang  dalam  kondisi  sebelumnya mengalami  hal-hal  yang  menyebabkan hilangnya  kepercayaan  diri,  rasa  takut
Ida Syafriani, Nur Inna Alfiyah
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 01-02 (2020) 058–064
Pemberdayaan
berlebih,  rasa  tidak  berdaya  dan/atau kondisi-kondisi psikis berat lainnya.
Adanya hal tersebut menunjukkan kemampuan  dalam  melaksanakan  kegiatan pendampingan  dan  konseling  pada  tahap interpretasi yang dilakukan UPT PPA yang telah menjadi tugas dan fungsi dalam menanggulangi kekerasan di KabupatenSumenep.
Pada  dasarnya  menjaga  masyarakat  dari korban kekerasan sebagai  pertanggung jawaban  DP3AKB  untuk  mengurangi  segala bentuk  kekerasan  terhadap  keberadaan  fisik rumah dan pribadinya yang ada di masyarakat, serta  menjaga  agar  kehidupan  bermasyarakat dapat  berjalan  dengan  lancar,  dan  menjadi harmonis.

## 3.2. Tahap Pengorganisasian
Tahap  pengorganisasian  dalam  upaya pencegahan  kekerasan  perempuan-dan-anak yang  dibentuk  DP3AKB  Kabupaten  Sumenep dilaksanakan  sesuai  dengan  Perda  Nomor  7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan sangatlah tepat guna mengefektifkan kegiatan-perlindungan-perempuan  dan-anak- korban-kekerasan,  sehingga  para  pegawai dapat  menjalankan  fungsinya  memberikan bimbingan dan konseling kepada korban.
Pelaksanaan perlindungan kekerasan pada- anak-dan-perempuan,  dibentuk  atas  dasar Perda  Nomor  7  Tahun  2011,  dimana  perda tersebut  merupakan  bentuk  kepedulian  dan kewajiban  pemerintah  Kabupaten  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat khususnya  terhadap  perempuan-dan-anak- korban-kekerasan.
DP3AKB Kabupaten Sumenep telah mampu dalam  menanggulangi  korban  yang  telah ditangani secara tepat dan singkat pada saat itu juga  dan  dibantu  dalam  menangani  bencana dengan  penuh  kehati-hatian  sehingga  korban
merasa dibantu termasuk bantuan stimulan dan keberadaan  korban  merasa  senang  mendapat bantuan dari pemerintah.
Bentuk  pengorganisasian  yang  telah dilakukan  tim  pengabdi  bersama  dengan DP3AKB Kabupaten Sumenep‘dalam- memberikan-perlindungan  pada  anak-dan- perempuan korban-kekerasan, yaitu :
a. Membantu penanggulangan korban kekerasan  pada  anak  dan  perempuan dengan  membentuk  organisasi  yang mampu dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban;
b. Perlindungan  Anak  dan  Perempuan  yang ada  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak-dan perempuan‘dalam memenuhi  hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, sehingga  dapat  berpartisipasi,  secara maksimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif’;
c. Memberikan pendampingan secara moral dan  materiil  guna  meringankan  beban yang  telah  dideritanya  karena  terkena korban  kekerasan  maupun  korban  sosial yang  dilakukan  orang  tidak  bertanggung jawab.
Adanya  hal  demikian  telah  menunjukkan adanya  strategi  organisasi  yang  baik,  dimana SDM yang ada telah mampu meringankan beban dengan  memberikan  bantuan  stimulan  bagi masyarakat yang terkena dampak kekerasan.
Selain  itu,  dengan  memulihkan  kembali lingkungan  yang  terkena  dampak  kekerasan dengan  melakukan  rehabilitasi  lingkungan untuk  menjadi  baik  kembali,  agar  keberadaan lingkungan  tidak  membuat  korban  merasa tertekan  secara  terus  menerus  dari  dampak kekerasan yang telah menimpanya.
Ida Syafriani, Nur Inna Alfiyah
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 01-02 (2020) 058–064
Pemberdayaan
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  disadari sepenuhnya masih perlu ditingkatkan, mengingat  pada  kenyataannya  masih  banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik, oleh karena itu kepekaan terhadap kondisi tersebut wajib disadari melalui  tindakan-tindakan yang nyata dan antisipatif.

## 3.3. Tahapan Aplikasi
Tahap  aplikasi  yang  dilakukan  dalam mengimplementasikan  Perda  7  Tahun  2011 telah  dapat  direalisasikan  secara  nyata  dan tepat dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak-anak dengan memberikan bantuan  pendampingan  sampai  pulih  secara psikis  dan  fisik  serta  diberikan  bantuan  tunai kepada korban.
Penanganan  korban  kekerasan  dan  korban sosial  pada  anak  perempuan  dan  anak  telah dilakukan penanganan beberapa kasus termasuk bantuan stimulan berupa uang tunai kepada  para  korban,  sehingga  dalam penanganannya  benar-benar  sampai  pulih korban diberikan pendampingan serta konseling di UPT PPA.
Tahap  aplikasi  yang  diterapkan  tim pengabdi  sebagai  strategi  yang  demikian menunjukkan  adanya  kesiap  siagaan  dalam membantu  anak  dan  perempuan  korban kekerasan,  sehingga  korban  yang  terkena masalah  dapat  merasakan  terlindungi  dirinya, yaitu :
a. Bentuk  perlindungan  yang  dilakukan terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan  yaitu  berupa  perlindungan medis,  hukum,  medicolegal  (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis.
b. Memberikan pendampingan dalam
penyelesaian proses hukum dan peradilan terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan  sebagai  bentuk  pelayanan perlindungan hukum.
c. Upaya  perlindungan  ekonomi  yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak Korban  Kekerasan  berupa  layanan pelatihan  keterampilan  dan  membantu akses  ekonomi  agar  korban  dapat berkembang dan mandiri.
d. Bentuk  perlindungan  psikologis  terhadap perempuan  dan  anak  korban  kekerasan berupa  pendampingan  dalam  rangka memulihkan kondisi traumatis.
Selain  itu,  dalam  hal  ini  DP3AKB KabupatenSumenep  menyediakan  fasilitas berupa  rumah  aman  yang  berfungsi  sebagai perlindungan  terhadap  korban  dari  ancaman- ancaman  dan  intimidasi  serta  sebagai  wadah bagi  korban  dalam  penyelesaian  masalah khususnya  secara  psikologis  atau  pemulihan kondisi psikis yang diderita.

## 4. Simpulan dan Saran
Program  Pemberdayaan  Masyarakat  yang telah  dilaksanakan  oleh  tim  pengabdi  yang bekerjasama  dengan  DP3AKB  Kabupaten Sumenep  mengenai  perlindungan  perempuan dan  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu tahap
interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Peraturan Daerah  Kabupaten  Sumenep  Nomor    7  Tahun 2011  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  serta dengan  kemampuannya  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya  dalam  memberikan perlindungan,  pembimingan  dan  konseling  di Kabupaten  Sumenep,  dimana  aplikasi  yang dijalankan  telah  menujukkan  kematangan  dan menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi korban.
Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan  memaksimalkan  upaya  menangani korban  kekerasan  anak  dan  perempuan  guna mengurangi  jumlah  korban  kekerasan  pada anak dan perempuan di Kabupaten Sumenep.
Ida Syafriani, Nur Inna Alfiyah
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 01-02 (2020) 058–064
Pemberdayaan
5. Ucapan Terimakasih
Pengabdian  kepada  masyarakat  ‘ini  tidak akan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  tanpa adanya  bantuan  dari  berbagai  pihak,  oleh karena itu’ kami selaku tim pengabdian kepada masyrakat  mengucapkan  banyak  terimakasih kepada; pertama, Dinas pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  yang  telah kooperatif memberikan informasi dan pelayanan  kepada  tim  pengabdian.  Kedua, terimakasih  kepada  para  informan  terutama korban kekerasan atas waktu dan informasinya selama  proses  interview.  Ketiga,  kepada Universitas  dan  fakultas  atas  kesempatannya dan  dukungan  bagi  terlaksananya  pengabdian kepada masyarakat ini.

## 6. Daftar Pustaka
Kordi,  Ghufran.  (2013).  HAM  tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan  Kompilasi  Instrumen  HAM Nasional  dan  Internasional.  Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Media Madura. (2018).”’Kasus Kekerasan Anak dan KDRT  di  Sumenep  Masih’  Tinggi”.  Diakses  di https://kumparan.com/mediamadura/kasus- kekerasan-anak-dan-kdrt-di-sumenep-masih- tinggi-1538016701422927176
Nana,  Dede.  (2020).  ”Kasus  Kekerasan  Anak  terus
Mengintai”.
Diakses
di
https://www.jatimtimes.com/baca/209254/20
200216/143600/kasus-‘kekerasan-anak-terus-
mengintai-malang-masuk-10-zona-merah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumenep  Nomor  7
Tahun  (2011)  Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Santika Adhi, dkk. (2007). “Optional Protocol Cedaw Terhadap  Hukum  Nasional  yang  Berdampak Pada  Pemberdayaan  Perempuan”.  Diakses  di https://bphn.go.id/data/documents/optional_p rotocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang _berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan. pdf