INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page - E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Teknologi Dan Media Sosial Dalam Tata Negara Dan Proses Pemilihan Presiden: Tinjauan Pada Pemilihan Presiden 2024
Adam Ramadhan 1 ✉ , Harlin Sabrinda Rasya² , Cleo Patricia Joe³ , Irwan Triadi⁴ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: Ramadhanadam167@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam jurnal    ini,  dengan  penekanan  khusus  pada  Pemilihan  Presiden  2024.  Jurnal  ini  akan  memberikan gambaran  menyeluruh  tentang bagaimana  teknologi  telah  mengubah  dan  memengaruhi  interaksi politik dalam konteks pemilihan presiden dengan menganalisis peran Media Sosial dalam kampanye politik,  strategi  komunikasi  kandidat,  dan  dinamika  politik  di  dunia  digital.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  Yuridis-Normatif  atau  Studi  Kepustakaan yang berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Dalam era digital yang didominasi oleh teknologi dan media sosial, hubungan antara Hukum Tata Negara dengan peran teknologi menjadi semakin penting dan kompleks. Meskipun teknologi memberikan manfaat besar dalam  meningkatkan  partisipasi  politik,  kebebasan  berekspresi,  dan  transparansi  pemerintahan, mereka  juga  menimbulkan  tantangan  baru  dalam  hal  keamanan,  privasi,  dan  penegakan  hukum. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat dalam politik  dan  proses  pengambilan  keputusan.  Hasil  dari  Penelitian  ini  ialah  Pemerintah  berupaya membuat  kebijakan  agar  tidak  adanya  kejahatan  terselubung  dari  perkembangan  Teknologi  dan Media  Sosial,  yaitu  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Tetapi  menurut  penulis kebijakan tersebut isinya multitafsir, jadi harus di perjelas lagi, agar tidak terjadi berbagai penafsiran .Kata Kunci: Teknologi, Media Sosial, dan Pemilihan Presiden .
Abstract
The influence of social media and technology on governance and presidential elections is discussed in this journal, with a special emphasis on the 2024 Presidential Election. This journal will provide a comprehensive overview of how technology has changed and influenced political interactions in the context of presidential elections by analyzing the role of Social Media in political campaigns, candidate communication strategies, and political dynamics in the digital world. The type of research used in this research  is  Juridical-Normative  legal  research  or  Literature  Study  which  is  based  on  laws  and regulations  and  conceptual.  In  a  digital  era  dominated  by  technology  and  social  media,  the relationship  between  Constitutional  Law  and  the  role  of  technology  is  becoming  increasingly important and complex. While technologies provide great benefits in enhancing political participation, freedom of expression, and transparency of governance, they also pose new challenges in terms of security, privacy, and law enforcement. In addition, advances in technology and social media have made citizens more involved in politics and decision-making processes. The result of this research is that  the  government  is  trying  to  make  policies  so  that  there  are  no  hidden  crimes  from  the development of technology and social media, namely the Electronic Information and Transaction Law. But according to the author, the policy contains multiple interpretations, so it must be clarified again, so that various interpretations do not occur.
Keyword: Technology, Social Media, and Presidential Elections

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Presiden  merupakan  suatu  pesta  demokrasi  yang  berlangsung  setiap  5 tahun  sekali,  dan  Pada  tahun  2024,  Indonesia  sedang  melangsungkan  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tidak terlepas untuk menaikan elektabilitas dari masing- masing pasangan calon ada peran teknologi dibelakang itu semua. Kita sudah di zaman Globalisasi, dimana tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, karena semua kejadian yang terjadi pada suatu  distrik, akan diketahui dengan  sangat  cepat di distrik lain. Semisalnya pada daerah A terdapat bencana Kebakaran Besar, lalu beberapa saat kemudian di daerah B sudah mengetahui informasi tersebut. Hal ini dikarenakan pengaruh dari Teknologi yang sudah  hidup  berdampingan  dengan  kita.  Sehingga  Manusia  diharapkan menjaga/membatasi  kehidupan  mereka  dalam  menggunakan  Media  Sosial,  dikarenakan dunia maya lebih menyeramkan dibanding dunia nyata.
Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam Buku nya yang berjudul “Pokok -pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi” bahwa Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur: (1) nilai-nilai luhur dan prinsip kolektif rakyat suatu negara; (2) struktur kelembagaan organisasi negara; dan (3) mekanisme hubungan antar lembaga negara dan warga negara (Sitabuana, 2020). Di era modern yang didominasi oleh
kemajuan  teknologi,  peran  teknologi  dan  media  sosial  semakin  memengaruhi  dinamika politik,  pemerintahan,  dan  hubungan  warga  negara  dengan  pemerintah.  Akibatnya, hubungan antara hukum tata negara dan peran teknologi dan media sosial semakin penting dan kompleks.
Dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, lanskap politik telah sangat  berubah.  Ini  telah  mempengaruhi  berbagai  aspek  pemerintahan  dan  sistem demokrasi, termasuk dalam konteks Pemilihan Presiden. Dengan munculnya platform media sosial  seperti  WhatsApp,  Line,  Facebook,  X,  Instagram,  dan  YouTube,  telah  memberikan ruang  baru  bagi  partisipasi  politik,  penyebaran  informasi,  dan  interaksi  antara  kandidat, partai politik, dan pemilih. Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik dalam 10 tahun terakhir, termasuk dalam pemilihan presiden Indonesia. Studi menunjukkan bahwa calon presiden 2023 memanfaatkan media sosial untuk menciptakan citra, berbagi informasi,  dan  berinteraksi  dengan  pemilih  (A,  Fauzah,  &  Anshori,  2023,  hal.  648).  Para pengguna  Media  Sosial  biasanya  mempunyai  minimal  1  akun  dalam  setiap  jenis  Media Sosial.  Hal  ini  dikarenakan  kebutuhan  para  pengguna  untuk  mempunyai  media  sosial tersebut, biasanya ada dorongan dari instansi dimana mereka bekerja atau teman ataupun keluarga nya yang mempersuasif mereka untuk mempunyai Media Sosial tersebut.
Salah  satu dari Media  sosial yang digunakan  oleh kebanyakan orang ialah  Aplikasi WhatsApp, dimana WhatsApp ini ialah aplikasi untuk berkomunikasi kepada orang-orang melalui nomer telepon yang didaftarkan dengan bantuan Internet, jadi tidak boros dalam menggunakan pulsa. Platform ini juga berperan dalam proses pemilihan presiden melalui group  WhatsApp  yang  sering  mendapati  Broadcast/forward-an  mengenai  paslon  yang berkompetisi di Pemilihan Presiden. Tetapi, kita juga harus menelaah apa yang di kirimkan dalam group WhatsApp tersebut, karena bisa saja hal tersebut ialah Hoax/berita bohong. Jangan sampai kita kemakan berita bohong tersebut, apalagi ikut menyebarluaskan karena itu dapat di tindak pidana sesuai dengan apa yang terkandung dalam UU ITE. Berita-berita yang perlu dipertanyakan atas kebenarannya bukan hanya yang disebarkan melalui group WhatsApp, Melainkan juga seperti yang ada di Instagram, X, Facebook dan TikTok.
Salah satu jenis kampanye digital, yang merupakan pilar dari model marketing politik modern,  adalah  branding  dan  konstruksi  citra  politik  Calon  Presiden  atau  Calon  Wakil Presiden  pada  Pemilihan  Presiden  2024  melalui  media  sosial.  Pemasaran  politik kontemporer  adalah  cabang  dari  marketing  politik  dan  komunikasi  politik  yang menggunakan  berbagai  saluran  media  sosial  atau  platform  digital  untuk  meningkatkan keterlibatan  audiens  dalam  kampanye  digital.  Kampanye  digital  dapat  digunakan  untuk melakukan tindakan atau gerakan sosial, bahkan gerakan politik, selain menjual barang. Di
era digital  saat ini,  pewacanaan masalah politik, terutama hajat  pemilu serentak,  banyak memanfaatkan  platform  media  sosial  seperti  WhatsApp,  Line,  Instagram,  YouTube, Facebook, X, atau TikTok yang dikombinasikan dengan saluran media konvensional seperti televisi, koran, atau radio, dan digunakan dalam konsep komunikasi pemasaran terintegrasi (Mudjiyanto, Launa, & Yanuar, 2024, hal. 3).
Dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum dan keamanan nasional menghadapi tantangan  baru.  Penegakan  hukum  harus  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi baru  dan  membuat  rencana  untuk  mengatasi  ancaman  yang  timbul  dari  penggunaan teknologi secara negatif. Penyebaran konten ilegal atau menghasut kekerasan melalui media sosial dapat mengganggu keamanan dan stabilitas sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara dan masyarakat menurut hukum tata negara. Tetapi untuk menghindari pelanggaran hak-hak sipil dan kebebasan berbicara, upaya untuk mengawasi atau mengontrol media sosial harus dilakukan dengan hati-hati.
Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam artikel ini, dengan penekanan khusus pada Pemilihan Presiden 2024. Artikel ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi telah mengubah dan memengaruhi interaksi politik dalam konteks pemilihan presiden dengan menganalisis peran Media Sosial dalam kampanye  politik, strategi komunikasi kandidat, dan dinamika politik di dunia digital.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis- Normatif  atau  Studi  Kepustakaan  yang  berlandaskan  pada  peraturan  perundangan- undangan dan kopseptual. Penelitian hukum yuridis adalah jenis penelitian hukum dengan studi  kepustakaan  yang  memeriksa  hanya  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder (Soekanto, 2007). Menurut Kornelis dan Azhar pada penelitiannya yang mengutip dari Buku yang  berjudul  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Statistik,  bahwa  dalam  meneliti  masalah hukum yang diangkatnya, penelitian hukum normatif cukup menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder terdiri dari laporan dan publikasi yang dikumpulkan dari lembaga seperti Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian (misalnya Kapolri dan Kapolda), Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, pengacara, notaris, dan perpustakaan (Benuf & Azhar, 2020, hal. 25-26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  unik dalam kehidupan manusia adalah globalisasi, yang  berkembang  di seluruh dunia dan merupakan bagian dari proses manusia global. Teknologi informasi dan komunikasi mempercepat proses globalisasi ini. Dalam tiga puluh tahun terakhir, revolusi teknologi komunikasi dan informasi (ICT) telah mengubah tren ekosistem digital, popularitas politik virtual, dan keberadaan kampanye digital. Jumlah pengguna internet yang meningkat pesat setiap waktu secara signifikan dikaitkan dengan popularitas politik virtual-digital ini. Ini terbukti pada pemilihan presiden 2014, 2019, dan 2024 (Mudjiyanto, Launa, & Yanuar, 2024,  hal.  5).  Presiden  Joko  Widodo  juga  mengatakan  bahwa  Teknologi  informasi  yang berkembang dengan cepat harus benar-benar kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa kita, untuk  menambah  pengetahuan,  memperluas  wawasan,  menyebarkan  nilai-nilai  positif, optimisme,  kerja  keras,  integritas  dan  kejujuran,  toleransi  dan  perdamaian,  nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan, hal ini dikutip dari laman Setkab.go.id. (Diandra, 2017).
Peran teknologi dan media sosial dalam konteks Tata Negara ialah masyarakat dapat lebih  mudah  melihat  bagaimana  pemerintah  beroperasi.  Berbagai  informasi  tentang kebijakan, program, dan keputusan pemerintah dapat dengan mudah diakses dan dibagikan melalui internet dan media sosial. Transparansi adalah prinsip penting dalam  hukum tata negara yang berkaitan dengan hak warga negara untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana keputusan dibuat. Sebagai contoh, transparansi sangat penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Orang-orang di negara bagian dapat menggunakan media sosial untuk melihat apa yang  dilakukan pemerintah, memberikan tanggapan,  dan mendorong  diskusi  publik tentang masalah penting. Oleh karena itu, teknologi dan media sosial sangat penting untuk mendukung demokrasi dalam Hukum Tata Negara.
Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat  dalam  politik  dan  proses  pengambilan  keputusan.  Platform  seperti  Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara  langsung  kepada  pemerintah  dan  sesama  orang,  yang  dapat  memperluas  ruang publik dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik yang lebih luas. Partisipasi politik warga negara adalah komponen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  menurut  Hukum  Tata  Negara.  Konsep demokrasi yang mendasari banyak konstitusi kontemporer mendorong warga negara untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  politik.  Dengan  kemajuan  teknologi  dan  media sosial, orang sekarang dapat berpartisipasi dalam politik melalui kampanye sosial media, forum online, petisi daring, dan pemilihan umum. Segala bentuk keterlibatan warga negara
biasa  (yang  tidak  memiliki  wewenang)  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  yang mempengaruhi hidup mereka, baik  secara individual maupun kolektif,  disebut partisipasi publik  dalam  proses  pembangunan,  yang  juga  mencakup  proses  politik  (Harahap  & Harahap, 2023, hal. 771).
Aktivis  hak  asasi  manusia  menggunakan  media  sosial  dan  teknologi  untuk menyuarakan  pendapat  mereka  dan  mendukung  kebebasan  berbicara.  Media  sosial seringkali  menjadi  satu-satunya  cara  bagi  orang-orang  di  beberapa  negara  di  mana pemerintah  membatasi  atau  menghambat  kebebasan  berekspresi.  Dengan  demikian, mereka tidak perlu khawatir tentang represi atau penyensoran jika mereka menyuarakan keprihatinan mereka. Kebebasan berbicara adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dalam  hal  hukum  tata  negara.  Bagian  dari  hak  asasi  setiap  manusia  adalah  hak  untuk memiliki kebebasan berpendapat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  dan  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia."  (Rachmawati,  Muslichatun,  &  Marizal,  2021,  hal.  64-65).  Teknologi  dan  media sosial  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  kebebasan  berbicara  dengan memberikan  platform  bagi  orang  untuk  secara  terbuka  menyampaikan  kritik,  ide,  dan pandangan mereka.
Teknologi dan media sosial sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik dan kebebasan berekspresi, tetapi mereka juga memiliki beberapa masalah dengan privasi dan  keamanan  data.  Perusahaan  teknologi  besar  menggunakan  data  pribadi,  dan penyebaran  informasi  palsu  atau  provokatif  dapat  mengancam  stabilitas  politik  dan keamanan individu. Pengaturan dan perlindungan privasi menjadi semakin penting dalam konteks Hukum Tata Negara. Berdasarkan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik.”.  Maka  Undang -Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik disahkan,  sebagai  bentuk tanggung  jawab negara untuk melindungi data  pribadi.  Lalu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Peraturan Pemerintah  Penyelenggara  Sistem  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE)  dan  Peraturan  Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlidungan Data Pribadi Penyelenggara Sistem Elektronik  (PP  PDPSE)  telah  disahkan  untuk  melindungi  data  pribadi  pengguna  platform
digital marketplace (Dhianty, 2022, hal. 195-196). Untuk menghadapi ancaman seperti ini, sistem  keamanan  yang  canggih  dan  kebijakan  yang  terus  diperbarui  sangat  diperlukan. Namun, lembaga statistik juga harus mengajarkan karyawannya tentang cara menghindari serangan phishing, kebijakan penggunaan perangkat, dan langkah-langkah keamanan siber lainnya.  Lembaga  statistik  harus  melakukan  pelatihan  terus-menerus  tentang  keamanan data  untuk  memastikan  bahwa  semua  karyawan  memahami  dan  menerapkan  protokol keamanan data yang tepat (Sari, 2023, hal. 702).
Teknologi dan Media sosial sangat berdampak pada saat menuju Pemilihan Umum (PEMILU) karena pada tiap Calon Legislatif (CALEG) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden  dapat  menyampaikan  visi,  misi,  dan  Program  Kerja  nya  dengan  memanfaatkan Teknologi  yang  sudah  berkembang  pada  saat  ini,  khususnya  platform  Media  Sosial,  ini merupakan suatu bentuk perubahan komunikasi di ranah politik Indonesia. Media sosial juga telah  berhasil meningkatkan elektabilitas  beberapa partai politik,  bahkan calon  presiden. Sejumlah parpol sudah lama menyadari pentingnya peran media sosial dalam meningkatkan elektabilitas  partai  mereka,  terutama  di  era  disrupsi  saat  ini,  ketika  kampanye  terbuka dianggap tidak efektif karena kehadiran masa yang begitu besar (Cobis & Rusadi, 2023, hal. 1198). Seperti yang sudah kita ketahui dalam beberapa platform media sosial sudah banyak sekali akun media sosial atas nama Partai Politik, ini merupakan langkah maju bagi para partai politik untuk melakukan persuasif terhadap pengikut media sosial nya agar memilih partai tersebut untuk masuk ke dalam pemerintahan atau menjadi perwakilan rakyat.
Adanya pemanfaatan Media Sosial sebagai alat kampanye tidak berjalan mulus begitu saja, melainkan ada saja akun yang menggiring opini untuk menjatuhkan/mendukung salah satu  partai  politik,  calon  legislatif,  pasangan  calon  presiden,  dan  lain  sebagainya.  Itu merupakan  menjadi  hal  biasa  yang  sudah  terjadi,  hal  itu  juga  disebut  dengan  Buzzer. Menurut Centre for Innovation Policy and Governance, buzzer adalah orang atau akun yang dapat  menarik  perhatian  orang  lain  atau  memicu  diskusi  saat  mereka  bergerak (Kusumawardani & Cahyanto, 2023, hal. 246). Dua jenis buzzer yang digunakan oleh elit politik selama pilkada adalah buzzer yang tidak dibayar dan menyebarkan informasi secara sukarela yang menyebarkan informasi "bias", yang terdiri dari informasi positif atau negative; dan  buzzer  yang  dibayar  yang  menciptakan  opini  dengan  tujuan  menyerang  pasangan politik atau kandidat lawan mereka dan mengganggu penggiringan opini (Kurniawati, 2023, hal. 265).
Dalam penelitian yang berjudul “Fenomena Buzzer dan Hoax P ada Sosial Media dalam Menentukan Pilihan Politik Bagi Gen- Z pada Pilpres 2024 dalam Perspekstif Agenda Setting” mengatakan bahwa “Buzzer telah dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, terutama
generasi milenial dan Gen Z. Hasil survei pilihan politik tahun 2024 menunjukkan bahwa Gen Z juga memainkan peran dalam memilih kandidat tertentu. Pada akhirnya, semua pihak yang berpartisipasi dalam industri buzzer dievaluasi dan menghasilkan pendekatan politik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penulis tidak ingin percaya bahwa semua buzzer memiliki arti negatif. Namun, coba lihat satu per satu cerita yang dihasilkan buzzer. Banyak buzzer yang positif juga muncul dari kontennya, yang dapat memberikan wawasan tentang kita  sebagai  masyarakat.  Jika  pada  akhirnya  ada  pihak  yang  berpendapat  bahwa  setiap buzzer  berkonotasi  negatif,  maka  masing-masing  pihak  akan  berdebat  tentang  hal  itu karena  buzzer  pada  akhirnya  dibatasi  oleh  undang- undang  yang  ada,  yaitu  UU  ITE.” (Kusumawardani & Cahyanto, 2023, hal. 258)
Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk membatasi para pengguna internet atau Media Sosial, agar tidak terjadi kericuhan atau kejahatan terselubung dalam platform media  sosial  tersebut.  Pemerintah  membuat  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Nomor  19  Tahun  2016  (UU-ITE),  Di  Indonesia,  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  mengatur  kegiatan  di  bidang  elektronik,  seperti  internet, komputer, dan teknologi informasi. UU ITE juga mengatur keamanan, privasi, dan transaksi elektronik, dan melarang tindakan seperti menyebarkan konten negatif, penghinaan, atau penipuan melalui media elektronik. Pelanggar UU ITE dapat dikenakan denda dan penjara. Undang-undang ini juga menjadi cyber law pertama di Indonesia (Agustini, 2019).
Dalam  tiga  tahun  terakhir,  pemerintah  telah  berusaha  untuk  menanggapi perkembangan pesat dunia digital. Sayangnya, Undang-Undang ITE, yang diharapkan akan menjadi  undang-undang  utama  untuk  mengatur  konten  di  internet,  justru  dipandang sebagai  undang-undang  yang  tidak  jelas  dan  berbagai  interpretasi.  Menurut Permenkominfo  No.  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  Lingkup Privat, semua platform digital harus terdaftar di Kemenkominfo sebelum dapat digunakan oleh  publik.  Kebijakan  ini  telah  diumumkan  sejak  tahun  2020,  tetapi  pada  tahun  2022, Kemenkominfo  memblokir  beberapa  aplikasi.  Lalu    Peneliti  Pemantau  Regulasi  dan Regulator Media menanggapi akan hal itu, Engelbertus Wendratama mengatakan “UU ITE sudah mengalami berkali-kali revisi. Salah satunya di tahun 2016, tapi ini juga menimbulkan kontroversi soal pencemaran nama baik dan penghinaan juga. Sebagai perbandingan jika di negara demokrasi maju, disebut pencemaran nama baik jika apa yang saya sampaikan itu salah. Nah, di undang-undang ITE itu be lum tegas” (Ardhi, 2023).
Penulis juga menemukan ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  sering  dijadikan  sebagai  cara  untuk  menjebloskan  seseorang ataupun sekelompok orang ke ranah hukum yaitu pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran
nama baik, karena memang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU- ITE) ini terdapat kausal yang tidak memberikan penjelasan menyeluruh, yang menyebabkan banyak interpretasi tentang hak untuk menyampaikan pendapat di bidang digital. Lalu pada artikel yang berjudul “Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Di Era Pasca - Reformasi” mengatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dianggap sebagai pasal karet yang rentan disalahgunakan oleh penguasa. Hal ini disebabkan fakta bahwa pasal tersebut merujuk pada ketentuan penghinaan yang tercantum dalam Bab XVI Buku  II  KUHP,  yang  tercantum  dalam  Pasal  310  dan  311  KUHP.  Dengan  demikian,  pasal tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mekanisme kriminalisasi harus diubah mengenai delik yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Hal ini disebabkan fakta bahwa delik yang dikualifikasikan tidak  benar-benar  merupakan  delik  biasa.  Diutamakan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan (Susanto & Irwansyah, 2021, hal. 73).
Dalam era digital yang didominasi oleh teknologi dan media sosial, hubungan antara Hukum  Tata  Negara  dengan  peran  teknologi  menjadi  semakin  penting  dan  kompleks. Meskipun  teknologi  memberikan  manfaat  besar  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik, kebebasan  berekspresi,  dan  transparansi  pemerintahan,  mereka  juga  menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan, privasi, dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia sudah  berupaya  membuat  kebijakan  untuk  mengontrol  perkembangan  Teknologi khususnya Media Sosial, tetapi penulis berharap agar kebijakan pemerintah dari Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  diperjelas  lagi  isinya,  sehingga  tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Sehingga Masyarakat tidak merasa hak-hak kebebasan berpendapatnya direnggut oleh UU-ITE, karena penulis melihat Teknologi dan Media Sosial sangat berpengaruh juga dengan tata negara yaitu dengan menyampaikan pendapat, kritik, atapun saran untuk pemerintah, sehingga ini perlu di lindungi. Hal ini juga sejalan dengan isi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”.

## SIMPULAN
Di era modern yang didominasi oleh kemajuan teknologi, peran teknologi dan media sosial semakin memengaruhi dinamika politik, pemerintahan, dan hubungan warga negara dengan pemerintah. Salah satu dari Media sosial yang digunakan oleh kebanyakan orang ialah Aplikasi WhatsApp, dimana WhatsApp ini ialah aplikasi untuk berkomunikasi kepada orang-orang melalui nomer telepon yang didaftarkan dengan bantuan Internet, jadi tidak boros  dalam  menggunakan  pulsa.  Platform  ini  juga  berperan  dalam  proses  pemilihan
presiden melalui group WhatsApp yang sering mendapati Broadcast/forward-an mengenai paslon yang berkompetisi di Pemilihan Presiden. Salah satu jenis kampanye digital, yang merupakan pilar dari model marketing politik modern, adalah branding dan konstruksi citra politik  Calon  Presiden  atau  Calon  Wakil  Presiden  pada  Pemilihan  Presiden  2024  melalui media  sosial.  Pemasaran  politik  kontemporer  adalah  cabang  dari  marketing  politik  dan komunikasi politik yang menggunakan berbagai saluran media sosial atau platform digital untuk  meningkatkan  keterlibatan  audiens  dalam  kampanye  digital.  Dengan  kemajuan teknologi,  penegakan  hukum  dan  keamanan  nasional  menghadapi  tantangan  baru. Penegakan hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru dan membuat rencana untuk mengatasi ancaman yang timbul dari penggunaan teknologi secara negatif.
Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap tata negara dan pemilihan presiden dibahas dalam jurnal ini, dengan penekanan khusus pada Pemilihan Presiden 2024. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuat warga negara lebih terlibat dalam politik  dan  proses  pengambilan  keputusan.  Platform  seperti  Twitter,  Facebook,  dan Instagram memungkinkan orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung kepada  pemerintah  dan  sesama  orang,  yang  dapat  memperluas  ruang  publik  dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik yang lebih luas. Teknologi dan Media sosial sangat berdampak pada saat menuju Pemilihan Umum (PEMILU) karena pada tiap Calon Legislatif (CALEG) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menyampaikan visi, misi, dan Program Kerja nya dengan memanfaatkan Teknologi yang sudah berkembang pada saat ini, khususnya platform Media Sosial, ini merupakan suatu bentuk perubahan komunikasi di ranah politik Indonesia.
Adanya pemanfaatan Media Sosial sebagai alat kampanye tidak berjalan mulus begitu saja, melainkan ada saja akun yang menggiring opini untuk menjatuhkan/mendukung salah satu  partai  politik,  calon  legislatif,  pasangan  calon  presiden,  dan  lain  sebagainya.  Itu merupakan menjadi hal biasa yang sudah terjadi, hal itu juga disebut dengan Buzzer. Pada akhirnya,  semua  pihak  yang  berpartisipasi  dalam  industri  buzzer  dievaluasi  dan menghasilkan pendekatan politik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga  telah  mengambil  kebijakan  untuk  membatasi  para  pengguna  internet  atau  Media Sosial, agar tidak terjadi kericuhan atau kejahatan terselubung dalam platform media sosial tersebut. Sayangnya, Undang-Undang ITE, yang diharapkan akan menjadi undang-undang utama untuk mengatur konten di internet, justru dipandang sebagai undang-undang yang tidak  jelas  dan  berbagai  interpretasi.  Pemerintah  Indonesia  sudah  berupaya  membuat kebijakan  untuk  mengontrol  perkembangan  Teknologi  khususnya  Media  Sosial,  tetapi penulis berharap agar kebijakan pemerintah dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dapat diperjelas lagi isinya, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka
Buku:
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
Sitabuana, T. H. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). Soekanto,  S.  (2007).  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Jurnal:
A, N. F., Fauzah, N. A., & Anshori, M. I. (2023, November). Media Sosial dan Persepsi Publik: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial (SNIIS), 2, 643-652.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020,  Juni).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
Cobis,  M.  Y.,  &  Rusadi,  U.  (2023).  Sosial  Media  Sebagai  Media  Kampanye  Partai  Politik. Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 3(4), 1196-1208.
Dhianty,  R.  (2022,  Januari).  Kebijakan  Privasi  (Privacy  Policy)  dan  Peraturan  Perundang- Undangan Sektoral Platform Digital vis a vis Kebocoran Data Pribadi. SCRIPTA: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, 2(1), 186-199.
Harahap, A. F., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik  pada  Pengambilan  keputusan  tata  negara.  EDUCATIO:  Jurnal  Pendidikan Indonesia, 9(2), 769-776.
Herawati, A., Hartanto, Soasiu, S. H., & Wasiati, C. (2024). Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA). Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum dan Pancasila, 2(2), 112-123.
Ismaya,  L.,  &  RizcaSugiyantica.  (2013).  KAMPANYE  HITAM  DI  JEJARING  SOSIAL  DALAM PEMILIHAN UMUM. Recidive, 2(3), 238-245.
Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 260-275.
Kusumawardani, V., & Cahyanto, B. (2023, Desember). Fenomena Buzzer dan Hoax Pada Sosial Media dalam Menentukan Pilihan Politik Bagi Gen-Z pada Pilpres 2024 dalam Perspekstif  Agenda  Setting.  PROMEDIA:  PUBLIC  RELATION  DAN  MEDIA KOMUNIKASI, 9(2), 241-261.
Manurung, J., Sihombing, A. P., & Pandiangan, B. (2023, Agustus 23). Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli, 2(1), 1-7 .
Mudjiyanto, B., Launa, & Yanuar, F. (2024). Branding Capres Dan Konstruksi Wacana Politik Pilpres 2024 Di Ruang Media Sosial. KOMVERSAL: JURNAL KOMUNIKASI UNIVERSAL, 6(1), 1-20.
Nasution, A. I., Azaria, D. P.,  Alfarissa,  T., Abidin, F. R., & Fauzan, M. (2023, November). PENINGKATAN  PERAN  BAWASLU  REPUBLIK  INDONESIA  DALAM  MENGAWASI KAMPANYE  HITAM  DI  MEDIA  SOSIAL  PADA  PEMILU  SERENTAK  2024.  Jurnal  Civic Hukum, 8(2), 173-190.
Noak,  P.  A.  (2023).  Politik  Hukum,  Demokrasi  Digital,  dan  Kekuasaan  Partai  Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 12(3), 596-611.
Nuraflah,  C.  A.,  Nasution,  A.,  Siregar,  F.  A.,  &  Pane,  A.  S.  (2021).  PENINGKATAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TEKNOLOGI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG MEDIA SOSIAL KEPADA SISWA DI SMPN 42 KOTA MEDAN. Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 7-12.
Nurhaidah,  &  Musa,  M.  I.  (2015,  April).  DAMPAK  PENGARUH  GLOBALISASI  BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA. JURNAL PESONA DASAR, 3(3), 1-14.
Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019, Juni). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  Dalam  Penyelesaian  Masalah  Ujaran  Kebencian  Pada  Media Sosial. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 23(1), 27-41.
Rachmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021, Februari). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Widya Pranata Hukum, 3(1), 62-75.
Rasji, R., Avianti, G., & Edward, K. (2023). DINAMIKA KONSTITUSI DAN PERUBAHAN HUKUM TATA NEGARA SEBUAH TINJAUAN PERUBAHAN KONSTITUSI DI ERA DIGITAL. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), 626-634.
Sari, S. D. (2023, Desember). Privasi dan Keamanan Data Dalam Statistik Resmi: Tantangan dan Solusi Dalam Perlindungan Data Individu. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(11), 700-703.
Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1), 65-77.
Yuliani, W. (2018, Mei). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. QUANTA, 2(2), 83-91.
Perundang-undangan:
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
(2008, April 21). Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Dipetik  Febaruari  28,  2024,  dari  peraturan  bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2016, November 25). Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi
Elektronik. Dipetik Februari
28, 2024, dari peraturan.bpk.go.id:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016
Komisi  Yudisial.  (t.thn.).  UUD  1945  Perubahan  Kedua.  Dipetik  Februari  28,  2024,  dari jdih.komisiyudisial.go.id:
https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.p df
Website:
Agustini, P. (2019, Agustus 13). Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dipetik
Februari 26, 2024, dari aptika.kominfo.go.id:
https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/
Ardhi, S. (2023, Desember 28). Kontroversi UU ITE Sampai Nasib Industri Film Indonesia,
Inilah Dinamika Transformasi Digital Sepanjang 2023. Dipetik Februari 28, 2024, dari ugm.ac.id:  https://ugm.ac.id/id/berita/kontroversi-uu-ite-sampai-nasib-industri-film- indonesia-inilah-dinamika-transformasi-digital-sepanjang-2023/
Diandra. (2017, Januari 3). Pemerintah ingin media sosial dimanfaatkan untuk hal produktif.
Dipetik Februari 27, 2024, dari kominfo.go.id:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial- dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan_media
Yeptro. (2024, Januari 10). Apa itu Generasi Milenial, Baby Boomers, Gen X, Gen Z, dan Gen Alpha. Dipetik Februari 22, 2024, dari rri.co.id: https://www.rri.co.id/iptek/509842/apa- itu-generasi-milenial-baby-boomers-gen-x-gen-z-dan-gen-alpha