## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  5  No.  2 – Mei  2021 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017

## PERANAN PEGAWAI SUB BAGIAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU

## Hadriansyah
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu hadriansyahbtl@gmail.com

## Irawanto
STIA Bina Banua Banjarmasin irawanto@stiabinabanuabjm.ac.id

## Anhar Yani
STIA Bina Banua Banjarmasin anharyani@stiabinabanuabjm.ac.id
Akhmad Abdurahman STIA Bina Banua Banjarmasin akhmad.abdurahman@stiabinabanuabjm.ac.id

## Bakhtiar
STIA Bina Banua Banjarmasin bakhtiar8967@gmail.com

## Rizalul Gadi
STIA Bina Banua Banjarmasin rizalulgadi@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract  :  The role of  the staff  of  the  sub-division of  facilitation  of  the  supervision  of  the DPRD secretariat in the implementation of the service functions of the DPRD members of Tanah Bumbu Regency. This study aims (1) to find out how the procedure for implementing the role functions in the implementation of the service functions of members of the Tanah Bumbu Regency DPRD. (2) To find out how the implementation of the function of  the employee’s role. (3) Constraints faced by employees of the    facilitation subdivision of the implementation of DPRD secretariat supervision in the implementation of service of the function for members of the Tanah Bumbu Regency DPRD. The research gives the result that (1) Can find out how the procedure for implementing the role of the  employees  of  the  sub-division  of  facilitation  oversight  of  the  DPRD  secretariat  in  the implementation of the service functions of members of the Tanah Bumbu Regency DPRD. (2) as well as the implementation of the functions of the employee’s role. (3) the obstacles in the implementation of  the  function  of  the  emplyoees  role  in  the  facilitation  of  the  DPRD  secretariat  oersight  in  the implementation of the service functions for members of the Tanah Bumbu Regency DPRD consist of,  a).  Transportation  tools  thet  are  still  lacking.  The  main  suggestion  should  be  to  be  more professional in facilitating teh activities of members of teh Tanah Bumbu Regency DPRD and must prioritize good team cooperation.
Keywords: Role of Employees, Facilitating DPRD Activities
Abstrak : Peranan pegawai sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan sekretariat DPRD dalam  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Penelitian  ini bertujuan  (1)  Untuk  mengetahui  Bagaimana  prosedur  pelaksanaan  fungsi  peranan  dalam pelaksanaan  fungsi  pelayanan  anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  (2)  Untuk  mengetahui Bagaimana pelaksanaan fungsi peranan    pegawainya. (3) Kendala yang dihadapi oleh pegawai sub bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  sekretariat  DPRD  dalam  pelaksanaan  fungsi pelayanan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Penelitian memberikan hasil bahwa (1) Dapat mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan fungsi peranan  pegawai  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  sekretariat  DPRD  dalam pelaksanaan  fungsi  pelayanan  anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  (2)  serta  pelaksanaan fungsi  peranan  pegawainya.  (3)  kendala  dalam    pelaksanaan  fungsi  peranan  pegawai  sub  bagian fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  sekretariat  DPRD  dalam  pelaksanaan  fungsi  pelayanan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas, a). alat transfortasi yang masih kurang. Saran utama  harus  lebih  propesional  dalam  memfasilitasi  kegiatan  anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu dan harus lebih mengutamakan kerjasama Tim yang baik.
Kata Kunci : Peranan Pegawai, Memfasilitasi Kegiatan DPRD

## PENDAHULUAN
Peranan  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi pelayanan anggota DPRD Kabupaten Tanah  Bumbu  sangat  diperlukan  karena  akan  memudahkan  dan  melancarkan kegiatan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Tanah Bumbu. Fungsi pada pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan tersebut  untuk  memfasilitasi  tufoksi  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dalam penyelenggaraan  di  bidang  pengawasan. Pelayanan  kepada  anggota  DPRD Kabupaten  Tanah  Bumbu  tersebut  diberikan  baik  untuk  kegiatan  yang  sudah direncanakan  atau  sudah  terjadwal  maupun  kegiatan  yang  tidak  terjadwal  atau kegiatan  insidentil. Selain  itu  tugas  atau  peranan  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan  sekretariat  DPRD  dalam  pelaksanaan  fungsi pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah pendampingan pada kegiatan monitoring Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.
kegiatan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal  kegiatan  Anggota  DPRD Kabupaten  Tanah  Bumbu. Peran  tersebut  dilaksanakan  untuk  mempermudah pelaksanaan  kegiatan  monitoring  Anggota  DPRD  kabupaten  Tanah  Bumbu keberbagai  objek  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  anggota DPRD. dengan memfasilitasi kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu  diharapkan  dapat  bekerja  dengan  efisien  dan  efektif, mengingat  adanya tudingan  masyarakat  bahwa  anggota  DPRD  cenderung  menghambur-hamburkan uang  negara  karena  bekerja  tidak  efisien  dan  tidak  efektif. Kabupaten  Tanah Bumbu adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Sebelumnya Kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Ibukota Kabupaten  terletak  di  Batulicin, dan  pusat  pemerintahan  Kabupaten  terletak  di Kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama desa Pondok Butun. Kabupaten ini memiliki luas 5.066,96 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 267.913 jiwa , dan pada tahun 2014 berdasarkan proyeksi penduduk jumlah penduduk Tanah Bumbu mencapai  315.815. kabupaten  Tanah  Bumbu  merupakan  pemekaran  dari Kabupaten  Kotabaru  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang-undang  no.  2  tahun 2003  tanggal  8  april  2003  tentang  pembentukan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dan Kabupaten  Balangan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Berdasarkan  Adapun Peraturan  yang  di  laksanakan  oleh  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  Peraturan  Bupati Tanah Bumbu No. 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat DPRD
Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  pada  Bab  XII  berbunyi Operasional dan Sekretariat DPRD bagian kesatu Sekretariat DPRD pasal 131 pada ayat  (7)  dengan  alas  an  tertentu,  sekretaris  DPRD  dapat  mendelegasikan  tugas sebagaimana yang diatur ayat (6) kepada pejabat lainnya dilingkungan sekretariat DPRD.
Peranan  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  sekretariat DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dalam  pelayanan  terhadap  anggota  DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan.
Visi Sub Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Sekretariat DPRD Kab.  Tanah      Bumbu  ”Terwujudnya  penyelenggaraan  fasilitasi  kegiatan  DPRD Kab. Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance.
Menurut pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, peran staf Sekretariat Dewan  Perwakilat  Rakyat  Daerah  belum  sepenuhnya  mampu  melaksanakan perannya  berdasarkan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik.  Hal-hal  tersebut berpengaruh terhadap kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan tugas  dan  fungsinya.  Untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  pelayanan  melalui pelaksanaan  peranan  dari  pegawai  pada  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tidak  dicapai  dengan  cara-cara  metode kuantitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  quality atau  hal  terpenting  terhadap  suatu  barang  atau jasa.  Penelitian  kualitatif  dapat  di desain  untuk  memberikan  sumbangannya  terhadap  teori,  praktis,  kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.
Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  proses  penyelidikan  pemahaman berdasarkan pada tradisi metodologis terpisah yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sesuatu yang kompleks, gambaran yang sesuai  dengan  dilapangan,  meneliti  kata-kata,  laporan  yang  merinci  sesuatu pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi disuatu pengaturan alam, John W. Creswell (1998;455).
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif  yaitu  mendiskripsikan  secara  intensif  atau  terperinci  tentang  Peranan pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  sekretariat  DPRD dalam pelaksanaan fungsi pelayanan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

## PEMBAHASAN
Prosedur  pelaksanaan  kegiatan  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan pengawasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

## Berdasarkan Peraturan yang di atur oleh Pemerintah Daerah
Berdasarkan peraturan daerah yang di atur oleh Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 bahwa peranan sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pada sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  hanya  sebatas  memfasilitasi pelaksanaan  kegiatan  atau  tugas  dan  fungsi  Anggota  DPRD  serta  menjalankan
sistem administrasi sekretariat DPRD di Bidang Pengawasan. Terkait dengan hal tersebut para pewagai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan harus berperan  aktif  dalam  program  kegiatan  tersebut  khususnya  pada  bidang pengawasan.  Dalam  hal  ini  peranan  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu banyak bergerak dalam pelaksanaan pendampingan kegiatan monitoring Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendampingan monitoring Anggota DPRD banyak dilaksanakan di dalam daerah. Adapun dalam pelaksanaan  kegiatan  tersebut  bahwa  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan  mempunyai  standar  operational  prosedur  (SOP). Dalam  pelaksanaan  tersebut  terdapat  adanya  saling  koordinasi  antara  Anggota DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dengan  bagian  sekretariat  DPRD  Kabupaten Tanah  Bumbu,  dalam  hal  ini  yang  berperan  aktif  adalah  pegawai  di  sub  bagian fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 bagian keempat (bagian pengawasan dan penganggaran) pasal 17 ayat (2) poin i menyatakan bahwa pegawai pada sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pada sekretariat DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan  pelaksanaan  tugas.  Disitu  dikatakan  bahwa  penjelasan  tersebut  hanya melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Namun hal tersebut  dapat  di  buatkan  semacam  SOP  agar  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan monitoring  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.  Dalam  hal  ini
diperlukan koordinasi yang baik, agar pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada kendala dikemudian hari.

## Pelaksanaan kegiatan pada sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan
Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan pada sub bagian fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu  terhadap  pelayanan  tugas  dan  fungsi  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu harus terkoneksi dengan baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai  dengan  prosedur,  namun  terkadang  terbentur  dengan  beberapa  kebijakan yang terkadang muncul pada saat akan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dalam hal  ini  pernah  terjadi  pada  saat  kegiatan  monitoring  Anggota  DPRD  Kabupaten Tanah Bumbu.
Ada  pula  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Komisi  III  (AK)  yang  sebagai informan,  beliau  telah  menyampaikan  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan monitoring pada khususnya bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut memang sudah terjadwal,  namun  pada  saat  mau  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  terkadang  tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa ada skala prioritas yang lebih diutamakan dalam kegiatan tersebut. Namun tidak menjadikan suatu kendala atau persoalan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut. Dalam hal ini kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, dengan melakukan penundaan kegiatan tersebut yang akan  dilaksanakan  pada  waktu  yang  akan  ditentukan.  Namun  beliau  memaklumi bahwa  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  berdampak  pada  indikator  kinerja  pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini terus dilakukan upaya untuk  memenuhi  agar  kegiatan  tersebut  terlaksana  sesuai  dengan  ketentuan  atau kegiatan  tersebut  dapat  memenuhi  targetnya  selama  satu  tahun.    Beliau  telah
menyampaikan  bahwa  selama  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  khususnya pelaksanaan  kegiatan  monitoring  selalu  terlaksana  dengan  baik.  Baik  pada  sub bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  maupun  pada  Anggota  DPRD Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Hal  ini  dikarenakan  sistem  pelaksanaan  pada  saat kegiatan tersebut tidak sesuai dengan penjadwalan. Untuk tahun 2019 target kinerja selama satu tahun tetap terlaksana dengan baik.
Disamping  itu  juga  telah  dijelaskan  oleh  Sekretaris  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (  Bapak  Sekwan),  beliau  telah  menjelaskan  terkait  dengan pelaksanaan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan,  memang  selama  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan prosedur,  namun  terkadang  terkendala  dengan  sistem  penjadwalan  yang  tidak sesuai  dengan  pelaksanaan  kegiatannya.  Hal  ini  dikarenakan,  ada  skala  prioritas yang  lebih  diutamakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  Anggota  DPRD  Kabupaten Tanah Bumbu. Memilah mana yang lebih utama dalam kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu.  Dalam  mengungkap  dan  menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  daerah.    Dalam  hal  ini,  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan  harus  berperan  aktif  dalam  pelayanan  tugas  dan  fungsi  kegiatan Anggota DPRD. Oleh karena itu, pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan  harus  pro  aktif  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsinya.  Baik  dalam hal  terkait  dengan  rapat-rapat  maupun  dalam  pelaksanaan  kegiatan  monitoring. Pelaksanaan  kegiatan  yang  sudah  disusun  sudah  sesuai  dengan  prosedur. Pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dengan melihat sistem penjadwalan Anggota DPRD yang telah disusun oleh BANMUS DPRD atau Badan Musyawarah DPRD
Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Selanjutnya  dikoordinasikan  dengan  bagian penyelenggaraan kegiatan tersebut, dengan mempersiapkan perihalnya, pembuatan surat,  menyampaikan  surat,  serta  mengatur  pertemuan  pada  saat  pelaksanaanya, sampai pada pembuatan pelaporannya. Itu sudah terkoordinir dengan baik dan harus sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  yang  terpenting  adalah  dalam pelaksanaan  tugas  harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ditetapkan,  terkait dengan  target  kinerja  yang  sudah  disepakati  tergantung  dengan  pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Begitu juga yang disampaikan oleh Kabag Pengawasan dan Penganggaran beliau menyampaikan bahwa dalam setiap pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan  fungsi  Anggota  DPRD  harus  terkoneksi  dengan  baik.  Pelaksanaan  tersebut harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan beliau telah menerangkan bahwa  selama  ini  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dalam  hal  membantu  pelaksanaan kegiatan  dalam  menyelesaikan  tugas  dan  fungsi  Anggota  DPRD  sudah  sesuai dengan prosedur.
Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu
Pelaksanaan kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan
Ada  beberapa  kegiatan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yang difasilitasi oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan  monitoring  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu yang difasilitasi oleh    pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan.
Dalam  hal  ini  dapat  dijelaskan  pada  masing-masing  kegiatan  tersebut, diantaranya pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring Anggota DPRD Kabupaten Tanah  Bumbu,  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan berperan  aktif  dalam  hal  memfasilitasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan penjadwalan pada kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  terdiri  dari  6  (enam)  anggota, diantaranya  1(satu)  orang  Kepala  Sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan,  5  (lima)  orang  staf  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan. Dari  6  (enam)  orang  tersebut  berperan  sebagai  fasilitator  terhadap  pelaksanaan kegiatan  monitoring  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Pelaksanaan kegiatan  monitoring  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dilaksanakan  di dalam  daerah.  Pelaksanaan  tersebut  didampingi  oleh  pegaawai  di  sub  bagian fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan,  mulai  dari  koordinasi,  pemberkasan, pendampingan pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring Anggota DPRD, sampai pada pembuatan laporan pertanggung jawaban.    Pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan oleh Anggota DPRD (Komisi I, II, dan III).
Masing-masing pada bidang tersebut di laksanakan sesuai dengan Komisi yang membidanginya. Hal tersebut pada saat kegiatan monitoring dilaksanakan di dampingi  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan. Dengan membagi personil pada saat pelaksanaan pendampingan kegiatan tersebut. Pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring selain pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan, ada juga para pegawai yang mendampingi Anggota
DPRD. Biasanya didampingi 2 (dua) orang pegawai staf, 1 (satu) dari staf Komisi dan 1 (satu) staf dari Humas sekretariat DPRD. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai fasilitator terhadap pelayanan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.  Para  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pencatat atau merekam hasil pertemuan pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  monitoring  tersebut,  sedangkan  staf  Komisi bertugas untuk mencatat dan merekam hasil pertemuan serta mempersiapkan alat kelengkapan DPRD, sedangkan bagian staf Humas tugasnya meliput berbagai acara pada  saat  pelaksanaan  pertemuan  tersebut.  Hasilnya  tersebut  di  dokumentasikan dan diarsipkan pada saat setelah selesai pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut. Kemudian hasil laporannya di buatkan dokumen kegiatan monitoring. Hasilnya pun tersebut dapat dilakukan hearing atau di bahas pada saat rapat intern untuk sebagai bahan  tidak  lanjut  selanjutnya.  Hal  tersebut  dilaksanakan  untuk  mengakomodir kegiatan  DPRD  dalam  program  kegiatan  selama  satu  tahun.  Disamping  itu  juga Anggota DPRD melakukan kegiatan Sidak. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan keperusahaan  maupun  ke  instansi-instansi.  Hal  tersebut  biasanya  dilakukan  pada saat ada temuan-temuan atau laporan dari masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan tindakan diluar penjadwalan pada Banmus DPRD. Hal tersebut dilakukan untuk menyikapi persoalan yang dapat merugikan masyarakat. Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  diluar  dari  program  kegiatan  pada  sub  bagian fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan.  Namun  kegiatan  tersebut  tetap  harus  di fasilitasi, guna untuk memenuhi aspirasi atau pengaduan dari masyarakat. Namun tidak  mengurangi  dari  target  kinerja  pada  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten
Tanah Bumbu tersebut baik Komisi I, II, dan III harus difasilitasi oleh sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan.
Evaluasi  dan  analisis  atas  capaian  target  kinerja  pada  indikator  kinerja terhadap  sasaran  strategis  ini  dapat  di  jelaskan  bahwa,  dalam  rangka  mendorong pelaksanaan  penerapan  penyelenggaraan  sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  23  Tahun  2014 tentang  sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  53  Tahun  2015  tentang  petunjuk  teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan Kinerja  dan  tata  cara  reviu  atas  laporan  kinerja,  baik  dlingkungan  Pemerintah Kabupaten  Tanah  Bumbu,  pada  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu melalui  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  dalam  rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk pelayanan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).
Sasaran  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan adalah  meningkatkan  fungsi  pelayanan  terhadap  kegiatan  Anggota  DPRD  sesuai dengan fungsinya, sedangkan capaian dari target yang ditetapkan sebagai berikut, jumlah fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pada pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD sesuai SOP (2 kali). Dalam hal ini bahwa pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan sudah semaksimal mungkin dalam hal memfasilitasi pelayanan terhadap Anggota DPRD.
Adapun  yang  menjadi  kendala  mengapa  indikator  kinerja  tidak  sesuai dengan  target.  Itu  disebabkan  karena  sistem  penjadwalan  yang  sudah  ditetapkan namun  pelaksanaan  yang  dijalankan  oleh  Anggota  DPRD  terkadang  jadwalnya berubah.  Itulah  yang  menyebabkan  pelaksanaan  kegiatan  pada  pegawai  di  sub bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  tidak  setepat  waktu  penyusunan jadwal  yang  disusun  oleh  Banmus  pada  waktu  itu.  Semua  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan tergantung pelaksanaan kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan  Badan  Kehormatan  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yang  difasilitasi oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan.
Ada  beberapa  kegiatan  Badan  Kehormatan  DPRD  yang  difasilitasi  oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan. Di antaranya adalah sebagai berikut : (1) Memantau atau mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD  terhadap  sumpah/janji  dan  kode  etik;  (2)  Meneliti  dugaan  pelanggaran terhadap  sumpah/janji  dan  kode  etik  yang  dilakukan  Anggota  DPRD;  (3) Melakukan  penyelidikan,  verifikasi,  dan  klarifikasi  atas  pengaduan  Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan (4) Melaporkan keputusan badan kehormatan  atas  hasil  penyelidikan,  verifikasi,  dan  klarifikasi  sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
Kegiatan  tersebut  difasilitasi  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan.  Pelaksanaan  kegiatan  tersebut  sesuai  dengan Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Tanah  Bumbu  Nomor  1 Tahun  2018,  tentang  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Tentang  Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pada bagian
ketujuh  ( badan  Kehormatan )  Pasal  72  Ayat  (1).  Terkait  dengan  adanya  dugaan pelanggaran  Anggota  DPRD  terhadap  kode  etik,  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan pengawasan tidak ada wewenang untuk beragumentasi. Tugas dan fungsi  pada  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  hanya penyampaikan  data  terkait  dengan  masalah  tersebut.    Disamping  itu  juga mengumpulkan absensi kehadiran pada saat pelaksanaan rapat-rapat, terkait dengan itu,  para  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  telah merekap kehadiran para Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan kehadiran  atau  absensi  Anggota  DPRD  di  tangani  oleh  salah  satu  staf  pada  sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan. Disamping itu juga, pegawai di sub bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  juga  ikut  dalam  pelaksanaan pendampingan kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Badan Kehormatan DPRD. Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Kehormatan dlaksanakan diluar provinsi dan juga kedalam Provinsi. Hal tersebut pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaran pengawasan yang  ikut  mendampingi  kegiatan  tersebut.  Untuk  memfasilitasi  semua  kegiatan tersebut, mulai dari koordinasi, persiapan surat perintah tugas, mendampingi pada saat  pelaksanaan  kunjungan  kerja  sampai  pada  pembuatan  laporan  pertanggung jawaban.  Hal  itu  semua  difasilitasi  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan.  Kegiatan  tersebut  tidak  termasuk  pada  indikator kinerja  pada  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan.  Kegiatan pendampingan tersebut hanya sebagai kegiatan penunjang atau tambahan. Sehingga
pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap target kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang difasilitasi oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan.
Pelaksanaan  kegiatan  kunjungan  kerja  oleh  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu  itu  di  dampingi  oleh  sub  bagian  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu.  Pelaksanaan  kegiatan  tersebut  di  lakukan  oleh  para  pendamping  untuk mendampingi anggota DPRD guna untuk mempermudah sistem pengadministrasian.  Hal  tersebut  dilaksanakan  secara  bergantian,  dengan pengaturan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh bagian yang mempunyai tugas  dan  fungsi  tersebut.  Pegawai  pada  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan  tersebut  juga  ikut  melaksanakan  pendampingan  kunjungan  kerja Anggota  DPRD.  Hal  ini  dilakukan  supaya  dapat  menambah  wawasan  dan pengetahuan. Oleh karena itu, dilakukan secara bergantian pada bagian sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Pelaksanaan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah  Bumbu  di  dampingi  1  (satu)  orang  pejabat,  dan  2  (dua)  orang  staf. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Komisi I, II, dan III DPRD Kab. Tanah  Bumbu.  Masing-masing  Komisi  semua  ada  pendampingnya.  Kegiatan tersebut  juga  bukan  menjadikan  indikator  kinerja  utama,  namun  salah  satu penunjang  untuk  menambah  kegiatan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu.
Kegiatan  rapat-rapat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yang  difasilitasi  oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan.
Kegiatan  tersebut  yang  difasilitasi  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan  terkait  dengan  pengawasan  dan  adanya  pengaduan
dari masyarakat diantaranya Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yaitu: (1) pengawasan  urusan  pemerintahan  bidang  pemerintahan  dan  hukum;  (2) pengawasan  urusan  pemerintahan  bidang  infrastruktur;  (3)  pengawasan  urusan pemerintahan  bidang  kesejahteraan  rakyat;  (4)  pengawasan  urusan  pemerintahan bidang perekonomian; (5) pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam; (6) pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan; (7) pengawasan penggunaan anggaran.
Pemaparan  uraian  pendapat  informan  terkait  pelaksanaan  kegiatan  Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan Pengawasan.
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menyampaikan bahwa semua kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Anggota  DPRD  harus  difasilitasi  oleh  bagian sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Baik  pelaksanaan  rapat-rapat, kunjungan  kerja,  pendokumentasian,  peliputan,  dan  sebagainya.  Semua pelaksanaan itu harus terfasilitasi. Guna penunjang pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.    Terkait dengan sistem penjadwalan kegiatan DPRD yang sudah disusun, dengan adanya perubahan penjadwalan kegiatan tersebut itu hal yang sangat wajar. Dan  tidak  ada  aturan  yang  mengikat  bahwa  pembuatan  jadwal  tersebut  dapat dilakukan. Dengan mengingat dan melihat skala prioritas yang lebih diutamakan. Dan  hal  yang  terpenting  tidak  mengurangi  pada  program  kinerja  yang  sudah ditetapkan. Begitu juga yang dipaparkan oleh beberapa informan bahwa hal yang terpenting semua pelaksanaan kegiatan Anggota DPRD dapat terfasilitasi dan tidak mengurangi  pada  indikator  kinerja  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu.
Begitu  juga  yang  disampaikan  oleh  ketua  Komisi  III  beliau  telah menyampaikan bahwa Anggota DPRD juga harus sesuai dengan program kegiatan yang sudah disusun sedemikian rupa. Dan DPRD juga mempunyai target kinerja. Itu  harus  dicapai  100%  karena  apabila  tidak  sampai  100%  kinerja  yang dilaksanakan oleh DPRD dianggap tidak berhasil. Saat ini kami bekerja keras untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu. Itu yang disampaikan oleh Ketua  Komisi  III  pada  saat  wawancara.  Terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan monitoring,  kita  harus  menyesuaikan  dengan  sistem  penjadwalan  yang  sudah dibuat. Bagian sekretariat DPRD harus memfasilitasi semua kegiatan tersebut.
Sekretariat DPRD juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh para pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan harus  benar-benar  memfasilitasi  semua  pelaksanaan  kegiatan  DPRD  yang  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  pada  sekretariat  DPRD  yang  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Nomor  11  Tahun  2017.  Apapun  bentuk  kegiatannya  yang menyangkut  di  bidang  pengawasan  dan  monitoring  pada  khususnya.  Hal  yang terpenting kita harus melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada sub bidang  yang  sudah  ditetapkan.  Program  kinerja  pada  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan pengawasan banyak hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan monitoring  Anggota  DPRD.  Kita  memaklumi  dengan  keterbatasan  anggaran  kas daerah  yang  terkait  dengan  penggunaan  anggaran  pengadaan  transportasi  yang terbatas.  Namun  itu  tidak  menjadikan  sebuah  alasan  untuk  tidak  melaksanakan tugasnya  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara.  Hal  ini  terus  kita  lakukan  guna  untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal pelayanan atau memfasilitasi semua  pelaksanaan  kegiatan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu.  Beliau
telah menyampaikan  bahwa  kita  sebagai pelaksana  tugas  pada  sekretariat  DPRD Kabupaten  Tanah  Bumbu  harus  mengsinkronkan  tugas  pokok  dan  fungsi  pada bagian  sekretariat  DPRD  dengan  agenda  kegiatan  DPRD  yang  sudah  disusun selama  setahun.  pada  tahun  2019  pada  pelaksanaan  tugas  yang  diperankan  oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan sudah tercapai, baik itu target kinerjanya maupun capaian kinerjanya. Beliau bangga atas pelaksanaan tugas  yang  sudah  dijalankan  selama  tahun  2019  pada  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dengan keterbatasan fasilitas dikantor, dikarenakan target  dan  capaian  kinerja  sudah  dilaksanakan  sesuai  prosedur  dengan  baik.  Dan harapan beliau semoga pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun 2020 ini juga sesuai dengan target dan capaian kinerja.
Kepala  bagian  pengawasan  dan  penganggaran  juga  menyampaikan pendapatnya terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada sub bagian fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan  bahwa  setiap  pelaksanaan  tugas  tersebut  harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan  Tata  Kerja  Unsur-unsur  Organisasi  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada nomor 1 Tahun 2018 tentang  tata  tertib  Dewan  perwakilan  Rakyat  Daerah.  Pada  saat  pelaksanaan kegiatan kalau tidak sesuai dengan peraturan tersebut dapat di lakukan koordinasi terlebih  dahulu  dengan  atasannya  langsung,  yang  kemudian  akan  disampaikan kembali  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hal  ini  dlakukan  untuk menghindari  adanya  temuan  pada  saat  pemeriksaan  berlangsung.  Hal  tersebut
selalu dipantau dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam berkoordinasi juga harus selalu dilakukan. Peranan pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi pelayanan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini sangat berperan pada kegiatan monitoring Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pegawai di sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  harus  melaksanakan pendampingan pada kegiatan Anggota DPRD tersebut. Mulai dari pembuatan surat, berkoordinasi,  penyampaian  surat,  serta  melaksanakan  pendampingan  dan membuat laporan pertanggung jawaban pada saat pelaksanaan surat perintah tugas. Dan kita menyadari dengan keterbatasan transportasi pada sekretariat DPRD, akan tetapi itu tidak menjadikan suatu kendala yang siknifikan. Namun hal tersebut harus selalu kita laksanakan dan semua agenda kegiatan DPRD harus terfasilitasi dengan baik dan benar. Dan hal yang terpenting target dan capaian kinerja pada sub bagian fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  harus  terpenuhi  100%.  Dan  sangat bersyukur pada saat pelaksanaan pada tahun 2019 untuk target dan capaian kinerja yang  dilaksanakan  oleh  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan  sudah  terpenuhi  dengan  baik  dan  benar.  Dan  yang  terpenting  saling berkoordinasi dengan baik antara DPRD dan juga pada sekretariat DPRD baik itu dengan  atasannya  langsung  atau  dengan  staf.  Menjaga  kekompakan  dan keharmonisan dalam bekerja juga diutamakan baik dengan atasan maupun dengan bawahan  atau  staf.  Melaksanakan  surat  perintah  tugas  harus  mengacu  pada peraturan  yang  sudah  ditentukan,  itu  penuturan  yang  disampaikan  oleh  Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran.
Salah satu staf pada sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan juga menyampaikan  pendapat  terkait  dengan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  fasilitasi penyelenggaraan pengawasan bahwa kita merupakan pelayanan terhadap tugas dan fungsi kegiatan DPRD harus benar-benar memfasilitasi. Apapun kegiatannya yang menyangkut  pelaksanaan  kegiatan  di  pengawasan  dan  monitoring  tersebut  harus dilaksanakan.  Dan  kami  sebagai  staf  hanya  menunggu  pelaksanaan  perintah  dari atasan langsung.

## Faktor-faktor penyebab terkendalanya kegiatan pada pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan
Dari beberapa kegiatan yang telah dibuat sesuai dengan sistem penjadwalan yang sudah disusun oleh Banmus DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Ada beberapa faktor penyebab terkendalanya kegiatan pada sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  kabupaten  Tanah  Bumbu.    Diantaranya kegiatan yang dlaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yaitu ; kegiatan monitoring DPRD, kegiatan Badan Kehormatan DPRD, kegiatan kunjungan kerja dan  kegiatan  rapat-rapat. Kegiatan  DPRD  tersebut  merupakan  kegiatan  yang difasilitasi oleh pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang sering mengalami kendala pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring DPRD. Terkait  dengan  persoalan  tersebut  ada  beberapa  informan  telah  menyampaikan dikarenakan  pembatasan  anggaran  kas  daerah  dengan  skala  prioritas  kepada masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu. Diantaranya kurangnya alat transportasi pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini pada saat  pelaksanaan  pendampingan  kegiatan  monitoring  Anggota  DPRD.  Sebelum
melaksanakan kegiatan tersebut, pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pada saat penyampaian surat harus menyampaikannya terlebih dahulu kepada pihak yang sudah dijadwalkan. Namun pada saat pelaksanaannya yaitu pada saat  pelaksanaan  pendampingan  kegiatan  monitoring  Anggota  DPRD  pada  sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan harus mempunyai alat  transportasi sendiri.  Alat  transportasi  yang  sudah  ada  hanya  1  (satu)  unit  untuk  keperluan kegiatan  sekretariat  DPRD.  Pada  pelaksanaan  kegiatan  monitoring  DPRD  ada  3 Komisi yakni Komisi I, II, dan III. Masing-masing Komisi harus ada pendamping. Minimal  3  ( tiga )  orang  pendamping  pada  sekretariat  DPRD  diantaranya  1  (satu) orang dari sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan, 1 (satu) orang staf komisi, dan 1 (satu) orang staf dari sub bagian humas sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu. Jumlah pendamping pada masing-masing kegiatan pelaksanaan monitoring DPRD  ada  3  (tiga)  orang  pendamping.  Dari  total  jumlah  pendamping  untuk kegiatan tersebut pada Komisi I, II, dan III berjumlah 9 (sembilan) orang. Karena pada  masing-masing  Komisi  DPRD  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  monitoring tempatnya  berbeda.  Pada  saat  pendampingan  kegiatan  tersebut  Faktor  penyebab utamanya  adalah  alat  transportasi  masih  kurang.  Dari  beberapa  informan menyampaikan  bahwa  pada  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan harus  pandai-pandai  dalam  hal  pembagian  kelompok  kegiatan  pendampingan monitoring  DPRD.  Sebagian  personil  pendampingan  harus  ikut  alat  transfortasi Anggota  DPRD  atau  menggunakan  alat  transfortasi  yang  digunakan  oleh  kepala bagian sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

## PENUTUP
Setelah mendeskripsikan dan menelaah data-data kemudian dianalisis maka dapat  disimpulkan  tentang  pelaksanaan  peranan  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan  pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu dalam  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  terhadap  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu serta sistem pengadminstrasian sekretariat DPRD di Bidang Pengawasan, pada  intinya  menggambarkan  penomena  kinerja  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Prosedur  pelaksanaan  kegiatan  pegawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaran pengawasan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pelayanan  terhadap  Anggota DPRD  Kabupaten Tanah Bumbu sudah sesuai dengan SOP (Standar Operational Prosedur),  namun  hal  tersebut  terkadang  terbentur  dengan  sistem  penjadwalan kegiatan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  yang  tidak  tersingkronisasi dengan baik. Sehingga program kinerja pada sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan  yang  sudah  disusun  tidak  terakomodir  dengan  baik.  Namun  tidak mengurangi pada target dan capaian kinerja yang sudah dibuat selama satu tahun;
(2)  Pelaksanaan  peranan  pagawai  di  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan pengawasan  pada  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Tanah  Bumbu  diantaranya; Kegiatan monitoring Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kegiatan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten  Tanah  Bumbu,  dan  Kegiatan  Rapat-rapat  DPRD  Kabupaten  Tanah Bumbu.
Target dan capaian kinerja pegawai di sub bagian fasilitasi penyelenggaraan pengawasan  pada  kegiatan  pendampingan  monitoring  DPRD  dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama satu tahun (tahun 2019). Pada pelaksanaan kegiatan Anggota  DPRD  tersebut  semua  pelaksanaan  kegiatannya  terfasilitasi  oleh  sub bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan  dengan  baik  serta  terpenuhinya target dan capaian kinerja selama satu tahun; (3) Faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya  kegiatan  pada  sub  bagian  fasilitasi  penyelenggaraan  pengawasan adalah alat transportasi pada saat melaksanakan pendampingan kegiatan monitoring DPRD  masih  kurang.  Hanya  pada  kegiatan  monitoring  DPRD  yang  menjadi kendala,  sedangkan  pada  kegiatan  DPRD  yang  lainnya  tidak  ada  masalah. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan transportasi tersebut adalah  dengan  memanfaatkan/ikut  kendaraan  transportasi  anggota  DPRD  atau menggunakan alat transfortasi yang dipakai oleh kepala bagian sekretariat DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA
Hendra,  Pinaria.  2015.  Peranan  staf  sekretariat  dewan  dalam  menunjang  fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Politico. Vol 4, No 1.