Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1208-1219                        Muhammad Luqman Abdul Aziz.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
Muhammad Luqman Abdul Aziz 1 , Kalvin Edo Wahyudi 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondent author : kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id Surabaya, 60294, Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  level  of  success  of  the  Non-Cash  Food  Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency. The research method used in this research is  qualitative  descriptive  research.  The  research  focus  in  this  study  is  to  describe  the evaluation  of  the  Non-cash  Food  Assistance  Program  (BPNT)  in  Cerme  District,  Gresik Regency.  Data  collection  techniques  in  this  research  include  interviews,  observation, documentation and literature study. The data sources used are primary and secondary data sources. The results of research on the Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency, namely: that the BPNT program is useful in helping meet their economic needs even though the assistance provided is not commensurate with their food needs until the following month and assistance from last year was given alternately in the form of goods or given in cash. This is because the BPNT program plays a more or less significant  role  in  meeting  their  daily  needs,  and  also  provides  them  with  sufficient  relief  in meeting the food needs of underprivileged communities. Based on the conclusions, the Non- Cash Food Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency, can be said to be quite successful.
Keywords: Evaluation; Non-Cash Food Assistance Program; Public policy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  Program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Fokus  penelitian  pada penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  mengenai  Evaluasi  Program  Bantuan  Pangan Non tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  berupa  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  studi  pustaka.  Sumber data yang  digunakan  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  Evaluasi  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan  Cerme  Kabupaten  Gresik,  yaitu:  bahwa program  BPNT  bermanfaat  membantu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka  meskipun bantuan  yang  diberikan  tidak  sebanding  dengan  kebutuhan  pangannya  hingga  bulan selanjutnya dan bantuan dari tahun kemarin diberikan secara berganti-ganti berupa barang atau  diberikan  secara  tunai.  Hal  ini  karena  program  BPNT  sedikit  banyak  cukup  berperan dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  mereka,  dan  juga  cukup  memberikan  mereka keringanan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Berdasarkan kesimpulan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan  Cerme  Kabupaten Gresik bisa dikatakan Cukup Berhasil .
Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan public; Program Bantuan Pangan Non Tunai
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1208-1219 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251

## PENDAHULUAN
Dalam  mengkaji  studi  implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui  variabel- variabel  atau  faktor  yang  mempengaruhinya.  Ada  beberapa  model  implementasi  yang dapat digunakan sebagai acuan, seperti menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan  bahwa  Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara teoritik dan  konseptual,  namun  tidak senantiasa  demikian  dalam  bentuknya  yang  kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Demikian juga menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu  diterapkan  atau  implementabilitas (implementability) .  Implementabilitas  ini  dapat  dilihat dari  aspek  isi  kebijakan (content  of  policy) dan  aspek  konteks  implementasi  kebijakan (contexs of policy implementation) (Supriadin et al., 2020) .
Teori  implementasi  Mirelee  Grindle  (Grindle,  2017)  kemudian  digunakan  pada  dua  level (diterjemahan dari Bahasa inggris):
1.  Pertama,  akan  terlihat  secara  umum  bagaimana  implementasi  kebijakan  yang  dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya.
2.  Kedua,  untuk  membantu  menjelaskan  temuan  tahap  pertama  yaitu  menjawab pertanyaan  “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi  dengan  hal -hal yang  secara  umum  menurut  Grindle  menentukan  keberhasilan  kebijakan  yaitu  isi  kebijakan dan konteks implementasinya.
Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  biasanya  diuraikan  dan  disesuaikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)   (Ode et al., 2023)
Pada  konteks  ini,  subtansi  kajiannya  adalah  bagaimana  pembangunan  itu  dapat memberikan  wujud  nyata  dalam  mengimplementasikan  sebuag  kebijakan  publik  yang berpihak kepada masyarakat. Oleh itu, kondisi ini diharapakan agar pembangunan nasional dapat  mengubah  seluruh  aspek  kehidupan  suatu  negeri  dari  kondisi  sekarang  ke  masa depan  yang  lebih  baik.  Salah  satu  solusi  yang  coba  diselesaikan  dari  pembangunan  yang sedang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  upaya  untuk  pengentasan  kemiskinan. Kemiskinan  ialah  kondisi  saat  seseorang  serta  sekelompok  orang  yang  tidak  mampu
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1208-1219                        Muhammad Luqman Abdul Aziz.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan yang bermartabat (Arfiani, 2020).
Problematika  kemiskinan  yang  cukup  banyak  membuat  penanganan  yang  ada harus melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan kordinasi yang optimal. Sesuai data Badan Pusat Stasistik (BPS) Indonesia pada maret tahun 2021 masyarakat miskin yang  ada  di  Indonesia  berjumlah  27,45  juta  jiwa.  Populasi  masyarakat  miskin  meningkat 0,36% dari sebelumnya 26,42 juta jiwa pada maret 2020. Dimana jumlah tersebut membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi nasional pada tahun 2021.
Mengingat angka persentase masyarakat miskin di Indonesia masih cukup tinggi dan bahkan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan persentase masyarakat miskin, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat berbagai program pada mengurangi angka persentase masyarakat miskin tersebut.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik (Ribu Jiwa)
Tahun Jumlah Ribu Jiwa 2017 164,08 2018 154,02 2019 148,61 2020 164,05 2021 166,35 2022 149,64

## Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023
Berdasarkan tabel 1, menunjukan bahwa Kabupaten Gresik yaitu wilayah yang ada di Jawa Timur  yang  mempunyai  jumlah  masyarakat  miskin  yang  mulai  mengalami  naik  turun  pada tiga  tahun  terakhir  yaitu  pada  tahun  2017  Jumlah  Masyarakat  Miskin  di  Kabupaten  Gresik mencapai  164  ribu  jiwa  dengan  presentase  masyarakat  miskin  12,80%,  pada  tahun  2018 Jumlah  Masyarakat  Miskin  mulai  sedikit  turun  sebanyak  154  ribu  jiwa  dengan  presentase masyarakat miskin 11,89% dan pada tahun 2019 tercatat Jumlah Masyarakat Miskin sebesar 148 ribu jiwa dengan presentase masyarakat miskin 11,35% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan  yang  sangat  signifikan  tercatat  Jumlah  Masyarakat  Miskin  sebesar  166  ribu  jiwa dimana  presentase  Jumlah  Masyarakat  Miskin  Provinsi  maka  Kabupaten  Gresik  tergolong mempunyai  kemiskinan  yang  masih  relatif  tinggi,  dimana  presentase  masyarakat  miskin Kabupaten Gresik pada tiga tahun terakhir masih diatas presentase provinsi. Oleh karena hal tersebut pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan berbagai upaya-upaya yang harus di lakukan pada rangka mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.
Beberapa  upaya  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  yang  diberikan  kepada masyarakat  yang  ada  untuk  mengurangi  beban  masyarakat  yaitu  pemenuhan  kebutuhan pokok  masyarkat  ialah  beberapa  program  dari  pemerintah  program  Beras  Sejahtera (RASTRA) yang saat ini diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Program bantuan pangan non tunai (BPNT) yaitu bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1208-1219 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251
dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan Bank Negeri (Julianto, 2020).
Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik
No Kecamatan BPNT 1 Wringinanom 5.441 3 Bungah 4.415 4 Balongpanggang 3.950 5 Tambak 2.022 6 Kebomas 4.541 7 Manyar 5.122 8 Kedamean 5.469 9 Ujung Pangkah 4.967 10 Sidayu 4.259 11 Benjeng 5.756 12 Sangkapura 3.614 13 Cerme 4.676 14 Duduksampeyan 4.321 15 Gresik 2.357 16 Panceng 4.178 17 Driyorejo 4.023 18 Dukun 5.853 Total 77.184 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik, 2023
Berdasarkan tabel tabel 2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Cerme memiliki jumlah KPM BPNT sebanyak 4.676 KPM. Mengingat jumlah KPM BPNT yang cukup banyak, hal ini tentunya perlu  perhatian  lebih  dalam  implementasi  program  BPNT  kepada Keluarga  Penerima Manfaat. Sehingga bantuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
Mengingat  Program  Bantuan  Non  Tunai  (BPNT)  yaitu  program  dari  pemerintah  pusat serta  melihat  adanya  presentase  masyarakat  miskin  yang  ada  di  Kabupaten  Gresik mengalami kenaikan, sehingga Kabupaten Gresik yaitu beberapa wilayah di Indonesia yang diterapkannya  program  tersebut.  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) dilaksanakan secara bertahap terhadap uang tunai yang akan diterima penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terutama di Kecamatan Cerme.
Setiap  program  pasti  memiliki  problematika  yang  ada  itu  juga  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Gresik  pada  imlementasi  program  BPNT  yang  ada  di  Kecamatan Cerme, maka perlu dilihat evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Kurniawan, 2021) bahwa suatu kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur melalui evaluasi agar hasil yang dicapai diketahui, apakah  hasil  tersebut  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  serta  hasil  tersebut  jauh menyimpang dari yang diharapkan. Evaluasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1208-1219                        Muhammad Luqman Abdul Aziz.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pada memahaminnya menggunakan suatu kerangka pemikiran tertentu. BPNT mempunyai beberapa  faktor penentu  sikap yang  kurang  berhasil  pada  implementasi  program  tersebut (Yunus, 2019). “
Oleh  karena  itu  jika  melihat  uraian  diatas  menjadi  sesuatu  yang  urgent  untuk diteliti karena apabila banyak problematika yang ada tersebut kalau tidak segera dievaluasi maka akan  kembali  terjadi  lagi  dan  juga  menimbulkan  problematika  baru,  dan  tujuan  yang ditetapkan sebelumnya pada program BPNT tidak akan bisa tercapai. Evaluasi dari program BPNT  harus  berjalan  dengan  lancar  dengan  bertujuan  agar  dapat  mengetahui  tingkat keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  untuk menggambarkan  dan  memberikan  penjelasan  mengenai  hal-hal  tertentu  tanpa  melihat keadaan di luar dari kelompok, fenomena, subjek, dan objek yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Lokasi tersebut dipilih karena Kecamatan  Cerme  Kabupaten  Gresik  mempunyai  jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) yang cukup banyak di Kabupaten Gresik.
Fokus  penelitian  yaitu  penjelasan  dari  kerangka  berfikir  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Fokus  pada  penelitian  kualitatif  berkaitan  erat  denga  rumusan  permasalahan dimana  permasalahan  penelitian  dijadikan  sebagai  acuan  pada  menentukan  fokus penelitian. Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan  permasalahan dan tujuan  penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai Evaluasi Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan  studi  pustaka.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder. Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk dapat mengetahui tingkat  keberhasilan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan  Cerme Kabupaten Gresik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian berupa temuan temuan di lapangan berdasarkan pengamatan penulis pada kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1208-1219 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251
Angka presentase penduduk miskin di Indonesia cukup tinggi dan bahkan beberapa waktu terakhir  mengalami  kenaikan  presentase  penduduk  miskin,  maka  pemerintah  membuat berbagai  program  dalam  mengurangi  angka  presentase  penduduk  miskin  tersebut  yang dimana  salah  satunya  yakni  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT).  Untuk  mengetahui  tingkat keberhasilan  suatu  program,  maka  dibutuhkan  suatu  evaluasi.  Evaluasi  program mempersoalkan  apa  yang  sesungguhnya  telah  terjadi  sebagai  dari hasil  sebuah  kebijakan suatu  program  dengan  apa  yang  terjadi  setelah  kebijakan  tersebut  dilaksanakan.  Akan dijabarkan  lebih  lanjut  berdasarkan  teori  William  N.  Dunn.  Berikut  secara  rinci  dari  setiap kriteria evaluasi menurut Dunn dikutip oleh Nughroho (2018:786).

## Efektivitas
Efektivitas merupakan hal yang berkaitan dengan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan memberikan fokus pada tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam  merumuskan  suatu  kebijakan  merupakan  bentuk  penyelesaian  masalah-masalah publik yang berada dilingkungan masyarakat yang dapat teratasi dengan masksimal. Untuk melihat  tingkat  keefektifan  dari  BPNT  di  Kecamatan  Cerme  terdapat  sasaran  kajian  yang digunakan  yakni  menurut  Budiani  dikutip  oleh  Maijun  &  Utama  (2013)  sebagai  dasar pengetahuan  apakah  program  tersebut  sudah  berjalan  seperti  yang  diharapkan  yakni sebagai berikut:
Ketepatan sasaran program, yaitu kesesuaian peserta program dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian apabila ditemukan kondisi ekonomi yang ternyata sudah layak dan sudah memenuhi kriteria penerima bantuan, maka pihak yang ada dapat melaporkan  hal  tersebut  kepada  pemerintah  desa  dan  nanti  pemerintah  desa  akan melaporkan  ke  Kementerian  Sosial  melalui  website  SIKS-NG.  Selain  pelaporan  dari  pihak pemerintah  masyarakat  juga  harus  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  sebagai  penerima bantuan.  Karena  kalau  masyarakat  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  yang  sudah  mampu akan  mengundurkan  diri  dan  tidak  akan  menerima  bantuan  lagi  dibulan  berikutnya. Sehingga ketepat sasaran program BPNT bisa terlihat cukup tepat pada sasaranya kepada masyarakat  miskin  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dan  sesuai  dengan  data  yang tersedia selalu dilakukan perbaikan dan selalu di update data tersebut oleh pihak desa.
Sosialisasi  program,  dimana  kemampuan  penyelengara  program  melakukan sosialisasi,  sehingga  informasi  pelaksanaan  program  dapat  tersampaikan  kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Yang dalam hal ini dilihat melalui kemampuan para pelaksana, materi yang diberikan, dan metode sosialisasi yang  digunakan.  Diketahui  bahwa  bantuan  ini  sudah  dikoordinasikan  dan  disosialisasikan oleh  pihak-pihak  terkait  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  hingga kepada  penerima  bantuan  KPM.  Setelah  program  tersebut  dikorrdinasikan  dan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1208-1219                        Muhammad Luqman Abdul Aziz.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
disosialisasikan  oleh  pihak-pihak  terkait,  maka  pemerintah  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  melalui  media  sosial  dan  pertemuan  kelompok  yang  dilakukan.  Selain  itu sosialisasi  juga  dilakukan  melalui  grup  WhatsApp.  Namun  dengan  metode  sosialisasi  yang dilakukan  masih  belum  menjangkau  ke  seluruh  masyarakat  penerima  bantuan  sehingga masih terdapat penerima bantuan yang tidak tahu mengenai bantuan tersebut.
Tujuan program, yaitu kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  20  Tahun 2019  Tentang  Penyaluran  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  terdapat  tujuan  program pemberian BPNT, yaitu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan  dan  memberikan  gizi  yang  lebih seimbang kepada KPM. Bantuan yang diberikan sendiri sudah sesuai dengan tujuan adanya program  ini.  Masyarakat  menilai  dengan  adanya  program  BPNT  dapat  membantu  mereka dalam  meringankan  beban  biaya  pengeluaran  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan. Dengan  adanya  BPNT  memberikan  pengaruh  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  keluarga  mereka  sehari-hari.  Meskipun  dari  jumlah  bantuan  yang  diberikan  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  mereka  selama  sebulan  penuh  hingga  bantuan  selanjutnya akan  diberikan.  Selain  itu  bantuan  yang  diberikan  dipilih  karena  bertujuan  untuk  menjaga kecukupan  gizi  KPM.  Sehingga  bantuan  yang  telah  diberikan  memenuhi  syarat  minimal bahan pangan yang mengandung karbohidrat, protein nabati, protein hewani, serta sumber vitamin dan mineral meskipun terkadang bantuan ini juga diberikan secara tunai.
Pemantuan  program,  salah  satu  kegiatan  mengamati  perkembangan  pelaksanaan suatu  program  serta  mengidentifikasi  permasalahan  yang  menghambat  pelaksanaan  BPNT apakah  terdapat  permasalahan  sehingga  permasalahan  yang  ada  dapat  ditindak  lanjuti. Adanya  pelaksanan  pemantuan  terkait  program  BPNT  di  Kecamatan  Cerme.  Namun meskipun  adanya  pemantuan  atau  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait terutama  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gresik,  realitanya  dilapangan  masih  beberapa  kali terjadi permasalahan mengenai kualitas dari bantuan yang diberikan seperti bahan pangan yang  tidak  layak  konsumsi.  Mengenai  kualitas  bantuan  yang  tidak  layak  konsumsi  dapat terjadi  karena  adanya  keteledoran  dari  pihak  terkait  yang  melakukan  pemantuan  dan pengawasan program BPNT.

## Efisiensi
Efisiensi  berhubungan  dengan  seberapa  banyak  usaha  yang  diperlukan  untuk `mencapai  hasi  dari  yang  diinginkan.  Fokus  dari  kriteria  ini  adalah  banyaknya  usaha  yang diperlukan  untuk  mencapai  keberhasilan  program  BPNT  meliputi  sumber  daya  yang digunakan  baik  alokasi  tenaga  (SDM),  estimasi  waktu,  dan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1208-1219 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251
rendahnya.  Untuk melihat  tingkat  keefesiensian  dari BPNT  di  Kecamatan  Cerme  terdapat  2 (dua) sasaran kajian yang digunakan yakni menurut Rusydiana (2018:49) ada dua hal yang menjadi  sasaran  kajian  sebagai  dasar  pengetahuan  apakah  program  tersebut  sudah berjalan seperti yang diharapkan yakni sebagai berikut :
Efisien  sumber  daya,  Program  BPNT  di  Kecamatan  Cerme  terdapat  banyak  usaha atau  sumber daya  manusia  yang  terlibat  dalam  pemberian  BPNT  ini  mulai  dari pihak Dinas Sosial  Kabupaten  Gresik,  Tim  Koordinasi  Bantuan  Sosial  Pangan  Kabupaten  Gresik, Pendamping  Sosial  dari  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK),  Kepala  Desa  dan Agen penyalur BPNT dari pemantuan hingga proses penyaluran bantuan. Sehingga bantuan yang ada dapat diterima oleh KPM.
Efisiensi  Waktu,  Program  BPNT  di  Kecamatan  Cerme  bisa  diketahui  bahwa  proses penyaluran  BPNT  dapat  dikatakan  tepat  waktu  setiap  bulan  dengan  waktu  pengambilan yang terbilang cukup cepat. Meskipun terkadang bantuan BPNT tersebut diambil beberapa kali dalam satu bulan (digabung).

## Kecukupan
Fokus  kecukupan  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang diinginkan  memecahkan  masalah.  Kriteria  ini  lebih  mempersoalkan  kecukupan  hasil kebijakan  dalam  mengatasi  masalah  kebijakan  atau  seberapa  jauh  pencapaian  tujuan yang  sudah  dirasakan  dalam  menjawab  persoalan  yang  dialami  masyarakat  miskin.  Untuk melihat  tingkat  kecukupan  dari  BPNT  di  Kecamatan  Cerme  dapat  dilihat  dengan  sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Damanik & Marom (2016:226):
Program  BPNT  memecahkan  permasalahan  masyarakat  yang  diakibatkan  oleh kemiskinan  dan  ketimpangan  pangan,  Yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yakni  dimana  BPNT dapat  memecahkan  permasalahan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan hidupnya.  Bahwa  program  BPNT  masih  belum  bisa  memcahkan  masalah  yang  ada  di masyarakat  mengenai  banyaknya  pengeluaran  dalam  memenuhi  kebutuhan  kebutuhan pangan keluarga mereka. Dengan jumlah uang 200 ribu dan jumlah barang yang diterima masyarakat  merasa  belum  cukup  memenuhi  kebutuhan  mereka  selama  satu  bulan, maksimal bantuan yang mereka terima bertahan selama 2 minggu saja. Sehingga meskipun BPNT  mampu  mengurangi  beban  hidup  keluarga  mereka,  namun  program  BPNT  ini  hanya memberikan  manfaat  yang  terbatas  ke  mereka  karena  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan mereka terutama kebutuhan pangan hingga bulan selanjutnya bantuan diberikan.
Dilihat dari segi perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat setelah adanya program  BPNT.  Pengukuran  kecukupan  juga  dapat  dilihat  dari  perubahan  sikap,  perilaku, dan  pola  pikir  masyarakat  setelah  adanya  program  BPNT.  Dapat  diketahui  bahwa  dengan adanya BPNT juga dapat merubah sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat tersebut. Hal ini
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1208-1219                        Muhammad Luqman Abdul Aziz.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
terjadi  karena  masyarakat  lebih  bersyukur  dan  bersikap  terbuka  atas  bantuan  yang  telah diberikan  meskipun  dengan  jumlah  bantuan  yang  terbatas  dan  seadanya,  masyarakat bernggapan  bahwa  setidaknya  bantuan  ini  cukup  membantu  mereka.  Masyarakat  juga lebih  sadar  lagi  bahwa  dengan  kemampuan  masing-masing,  sehingga  kalau  ada  yang sudah  mampu  harus  mengundurkan  diri  sebagai  penerima  bantuan  karena  masih  banyak masyarakat lain yang membutuhkan bantuan ini.

## Perataan
Perataan berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria perataan dalam kebijakan publik dapat juga  diartikan  suatu  keadilan  yang  diberikan  dan  diperoleh  dari  suatu  kebijakan  publik. Dalam  ha  ini  yaitu  menganalisis  pendistribusian  secara  merata  kepada  kelompok masyarakat,  khususnya  kelompok  masyarakat  penerima  manfaat  BPNT.  Untuk  melihat tingkatan  perataan  dari  BPNT  di  Kecamatan  Cerme  dapat  dilihat  dengan  sasaran  kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Duri & Rahmah (2020:50):
Pemerataan  pendistribusian  program  BPNT,  dapat  ketahui  bahwa  pendistribusian  BPNT sudah  merata ke  semua  masyarakat  miskin  yang  ada  di  Kecamatan  Cerme.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  selalu  dilakukan  verifikasi,  verifikasi  dan  survey  langsung  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  maupun  kecamatan  mengenai  kelayakan  penerima  bantuan.  Sehingga selalu ada update data mengenai penerima BPNT.
Berkurangnya jumlah masyarakat miskin, bahwa dengan adanya program BPNT tidak bisa  mengetahui  apakah  program  ini  dapat  mengurangi  jumlah  masyarakat  miskin  atau tidak.  Karena  penurunan  jumlah  masyarakat  miskin  tidak  hanya  akibat  adanya  program BPNT  saja  melainkan  juga  ada  bantuan  lainnya  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat.  Selain  itu  dari data yang  ada  Tahun  2021  angka  penduduk miskin  mengalami peningkatan  yang  sangat  signifikan  karena  adanya  pandemi  yang  melanda  di  seluruh wilayah  yang  ada  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  terjadinya  pembatasan  kegiatan secara  besar-besaran  dan  secara  tidak  langsung  itu  pula  yang  juga  berdampak  pada peningkatan angka penduduk miskin.

## Responsibilitas
Responsibilitas  berkenaan  dengan  apakah  kebijakan  memuaskan  kebutuhan, preferensi,  atau nilai  kelompok-kelompok  tertentu.  Kriteria  ini  lebih  kepada  aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai  telah  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai  kelompok  masyarakat  tertentu atau  tidak.  Untuk  melihat  tingkat  perataan  dari  BPNT  di  Kecamatan  Cerme  dapat  dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Akibu (2014:10):
Tanggapan  kelompok  sasaran  mengenai  apakah  program  BPNT  memenuhi kebutuhannya,  Responsibilitas  dalam  pelaksanaan  BPNT  salah  satunya  dapat  dilihat  dari

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1208-1219 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251
tanggapan masyrakat mengenai adanya program BPNT. Bahwa masyarakat di Kecamatan Cerme  sudah  merasa  puas  dengan  program  BPNT.  Pada  dasarnya  program  BPNT  sendiri mampu  membantu  masyarakat  dalam mengurangi  beban  pengeluaran  dalam memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat merasa cukup terbantu meskipun bantuan yang diberikan tidak  dapat  bertahan  hingga  bantuan  di  bulan  selanjutnya  diberikan.  Meskipun  bantuan sekarang sudah diberikan secara tunai akan tetapi masyarakat lebih suka bantuan diberikan seperti dulu berupa barang seperti beras, ayam dan buah-buahan.
Kelompok  rentan  dan  terdampak mendapatkan  preferensi  (prioritas)  program  BPNT, Responsibilitas  dalam  pelaksanaan  BPNT  juga  dapat  dilihat  dari  kelompok  sasaran  yang mendapatkan  prioritas  seperti  masyarakat  yang  rentan.  Dapat  diketahui  bahwa  program BPNT  di  Kecamatan  Cerme  diperuntukan  untuk  warga  yang  kurang  mampu  dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Prioritas menjadi penerima BPNT diberikan kepada warga  yang  datanya  ada  di  DTKS  yang  datanya  terpadu  secara  resmi yang  terintegrasi dengan pemerintah pusat dan diutamakan untuk warga kurang mampu.

## Ketepatan
Kriteria  ketepatan  ini  menganalisis  tentang  kebergunaan  hasil  kebijakan,  yaitu apakah  hasil  yang  telah  dicapai  benar-benar  berguna  bagi  masyarakat  khususnya kelompok  sasaran.  Untuk  melihat  tingkat  perataan  dari  BPNT  di  Kecamatan  Cerme  dapat dilihat  dengan  sasaran  kajian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  menurut  Lejiu (2014:524):
Hasil yang dicapai bermanfaat atau bernilai bagi masyarakat, bahwa program BPNT bermanfaat  membantu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka  meskipun  bantuan  yang diberikan  tidak  sebanding  dengan  kebutuhan  pangannya  hingga  bulan  selanjutnya  dan bantuan dari tahun kemarin diberikan secara berganti-ganti berupa barang atau diberikan secara tunai. Hal ini karena program BPNT sedikit banyak cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan  sehari-hari  mereka,  dan  juga  cukup  memberikan  mereka  keringanan  dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Meskipun begitu bantuan yang diberikan  belum  bisa  mengetahui  apakah  sudah  bermanfaat/bernilai  bagi  masyarakat dikarenakan  program  ini  sudah  diberikan  dalam  bentuk  tunai  dari  akhir  tahun  kemarin sampai sekarang.
Membandingkan  antara  manfaat  yang  ada  pada  peraturan  dengan  kenyataan yang  ada  di  lapangan,  Ketepatan  dalam  pelaksanaan  BPNT  dapat  dilihat  dari membandingkan antara peraturan yang mengatur mengenai BPNT yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan yang ada di lapangan. Dapat diketahui bahwa teknis penyaluran program BPNT yang ada di  Kecamatan  Cerme  sudah  sesuai  dengan  yang  ada  di  peraturan  yaitu  mulai  dari
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1208-1219                        Muhammad Luqman Abdul Aziz.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penyiapan  data  penerima  bantuan,  penyiapan  agen  penyalur,  bank  penyalur dan  kantor pos,  kemudian  pemberitahuan  kepada  calon  penerima  bantuan  dan  dilakukan  sosialisasi dan  edukasi.  Kemudian  dilanjutkan  registrasi  dan  aktivasi  kartu  yang  mana  ketika  bantuan siap  diterima  kartu  tersebut  bisa  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  mengambil  bantuan pangan di agen penyalur yang telah disediakan ataupun bisa diambil secara tunai ke bank dan juga melalui kantor pos.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  hasil  dan  pembahasan  sebelumnya  mengenai  Evaluasi  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di  Kecamatan  Cerme  Kabupaten  Gresik,  sebagaimana  yang dikaji  melalui  6  indikator  teori  William  N.  Dunn  (2003)  dapat  disimpulkan  bahwa  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  belum  sepenuhnya  efektif,  meskipun  tepat  sasaran. Efisiensi  terlihat  dalam  koordinasi  penyaluran  bantuan  yang  melibatkan  berbagai  pihak. Namun,  bantuan  yang  terbatas  tidak  cukup  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dan kurangnya  pengawasan  terhadap  kualitas  menjadi  tantangan.  Meski  merata,  BPNT  belum memberikan  dampak  besar  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Respons  positif  masyarakat terhadap  BPNT,  tetapi  preferensi  masih  pada  bantuan  barang  daripada  uang  tunai. Ketepatan  program  ini  sesuai  regulasi,  namun  manfaatnya  sulit  diukur  karena  disalurkan dalam bentuk tunai.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Hartawan.  (2020). “ KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DALAM  PENANGGULANGAN  KEMISKINAN  DI KABUPATEN MUSI RAWAS ” . Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 5(1), 59 – 68.
Kharisma,  I.  S.,  &  Rosdiana,  W.  (2018). “ Implementasi  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) Melalui  EWarung  Di  Kelurahan  Sidosermo  Kecamatan  Wonocolo  Kota  Surabaya ” . Jurnal Publika, 6.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Larantika, A., Zauhar, S., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017 ). “Collaboration as a Strategy for Poverty  Alleviation”.  International  Journal of  Social  Sciences  and  Humanities, 1(3),  40 – 48.
Matana, T. R. (2016). Faktor Penyebab Penduduk Miskin di Kecamatan Lage. Jurnal Ekomen,
16(1), 68 – 77.
Muryadi,  A.  D.  (2017). “ MODEL  EVALUASI  PROGRAM  DALAM  PENELITIAN  EVALUASI ” .  JURNAL ILMIAH PENJAS, 3(1), 1 – 16.
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1208-1219 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.251
Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Ramadhan,  A.  H.,  &  Hidir,  A.  (2021). “ LANSIA  PENERIMA  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN  DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ” . Cross-Border , 4(1), 166 – 180.
Rosaliana,  A.  &  Hardjati,  S.  (2019). “ Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan  Wonocolo  Kota  Surabaya ” . Public  Administration  Journal , 2(2), 96-110.
Sasmito,  C.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2019). “ IMPLEMENTASI  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN DALAM  UPAYA  MENGENTASKAN  KEMISKINAN  DI  KOTA  BATU ” . Journal  of  Public  Sector Innovations , 3(2).
Suhardin,  Y.  (2012). “ PERANAN  NEGARA  DAN  HUKUM  DALAM  MEMBERANTAS  KEMISKINAN DENGAN  MEWUJUDKAN  KESEJAHTERAAN  UMUM ” .  Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan, 42(3), 302 – 317.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). “ Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar ” . Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik , 5(1), 28 – 42.
Yunus,  E.  Y.  (2019). “ IMPLEMENTASI  PROGRAM  BANTUAN  PANGAN  NON  TUNAI  (BPNT)  DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA  PROBOLINGGO ” .  REFORMASI:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik, 9, 138 – 152.