## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN BULELENG PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim)
Rianitapril Putri Nababan 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { rianitaprilnababan308@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  terkait  upaya pelaksanaan penegakan hukum  dan (2) faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kdrt terhadap istri  Studi  Kasus No.BP  /55/VIII/2021/Reskrim. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  penelitian deskriptif.    Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan  adalah dengan cara studi dokumen,   wawancara. Teknik penentuan sampel yang  digunakan  adalah  teknik Non  Random  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data secara  kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  upaya  pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap  istri studi kasus  No.  BP  /55/VIII/2021/Reskrim  dari  pihak  kepolisian  telah  melakukannya  dengan melanjutkannya ke Jalur Hukum dan tidak menggunakan mediasi sebagai upaya  Restorative Justice  karena  permintaan  dari  korban  sendiri.  Setelah  itu  dilanjutkan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dan  diproses  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  1B  dan  diputus  berdasarkan  Pasal  44 Ayat 4 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai alat bukti dan keterangan  yang  ada.  Selanjutnya  mengenai  (2)  faktor  Penghambat  Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  KDRT  Terhadap  Istri  Studi  Kasus  No.BP /55/VIII/2021/Reskrim  yaitu  Pandemi  Covid-19  yang  cukup  menghambat  dalam  proses penegakan  hukumnya  yang  berdampak  pada  lambatnya  proses  persidangan.  Selain  Covid- 19,  adapun  kendala  yang  di  temui  yaitu  perbedaan  keterangan  antara  korban  dan  pelaku sehingga pihak Polres Buleleng membutuhkan waktu untuk menemukan kebenaran dan fakta dari khasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.
Kata kunci: Kekerasan, KDRT, Covid-19 .

## Abstract
The aims of this study are (1) to identify and analyze the efforts to implement law enforcement and (2) the factors that hinder law enforcement against domestic violence against the wife of Case  Study  No.  BP/55/VIII/2021/Reskrim.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal research with a descriptive nature of research. The location of this research was conducted in Buleleng  Regency.  Data  collection  techniques  used  are  document  studies,  interviews.  The sampling technique used is the Non Random Sampling technique. Qualitative data processing and  analysis  techniques.  The  results  of  the  study  show  that  (1)  efforts  to enforce  the  law  on criminal acts of domestic violence against the wife of case study no. BP /55/VIII/2021/Reskrim from the police have done this by proceeding to the Legal Path and not using mediation as an effort to restore justice because of the request of the victim herself. After that, it was continued by the Public Prosecutor and at the Singaraja District Court 1B and decided based on Article 44 Paragraph 4 of the Law on the Elimination of Domestic Violence according to the available evidence and decisions. Furthermore, regarding (2) the factors that hinder law enforcement for
the  crime  of  domestic  violence  against  wives,  Case  Study  No.  BP  /55/VIII/2021/Reskrim, namely  the  Covid-19  pandemic  which  is  quite  an  obstacle  in  the  law  enforcement  process which has an impact on the slowness of the court process. Apart from Covid-19, the obstacle encountered was the difference in information between the victim and the perpetrator so that the Buleleng Police needed time to find out the truth and facts of this domestic violence.
Keywords: Violance, KDRT, Covid-19

## PENDAHULUAN
Rumah tangga merupakan komunitas  terkecil  dari  suatu  masyarakat. Rumah  tangga  yang  bahagia,  aman,  dan tentram  menjadi  dambaan  setiap  orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  (Ulin,  2014:3).  Dengan  demikian, setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya  harus  didasari  oleh  agama dan  teologi  kemanusiaan.  Hal  ini  penting ditumbuh  kembangkan  dalam  rangka membangun  keutuhan  rumah  tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung  pada  setiap orang  dalam  satu lingkup  rumah  tangga,  terutama  dalam sikap,  perilaku  dan  pengendalian  diri setiap  orang  di  lingkup  rumah  tangga tersebut  (Jupri,  2012:14).  Kitab  Undang- undang  hukum  pidana  telah  mengatur perbuatan pidana yang dimana dibedakan menjadi  2  yaitu  kejahatan  (diatur  dalam buku  kedua)  dan  pelanggaran  (diatur dalam  buku  ketiga).  Dalam  pelanggaran tidak  diancam  dengan  pidana  penjara (Hamzah,  2017).  Namun  untuk  tindak pidana kejahatan telah diatur dan diancam dengan  pidana  penjara  ataupun  pidana denda. Salah satu tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut  Mr.  M.  H.  Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya”  yaitu  dengan  sengaja membuat  sakit  atau  luka  kepada  orang lain,  akan  tetapi  suatu  perbuatan  yang menyebabkan  sakit  atau  luka  kepada orang  lain  tidak  dapat  dikatakan  sebagai suatu  penganiayaan  jika  perbuatan  itu dilakukan  untuk  menjaga  keselamatan badan (Marpaung, 2002 : 5).
Selanjutnya,  salah  satu  bentuk penganiayaan  yang  ada  yaitu  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  adalah  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama
perempuan, yang akibat timbulnya kesengsaraan    penderitaan  atau  secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan  pelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga  (UU  No.  23  Tahun  2004  Pasal  1 ayat  1  Tentang  KDRT).  Kekerasan  dalam rumah tangga dikenal juga dengan hidden crime karena  baik  korban  dan  pelaku sama  sama  berusaha  menyembunyikan dari public (Erman, 2021: 462).
Selain  itu,  hubungan  antara  suami dan  istri  diwarnai  dengan  penyiksaan secara  verbal,  tidak  adanya  kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan  istri.  Kekerasan  pada  istri bukan  hanya  terwujud  dalam  penyiksaan fisik,  namun  juga  penyiksaan  verbal  yang sering  dianggap  remeh  namun  akan berakibat  lebih  fatal  dimasa  yang  akan datang.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan suatu dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri,  dan  anak.  Dalam  skripsi  ini  hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh  suami  terhadap  istri.  Hal  ini  bisa dimengerti  karena  kebanyakan  korban dalam  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  adalah  istri.  Bila  kita  lihat  lebih jauh  banyak  sekali  keluarga  yang  tidak bahagia,  rumah  tangga  yang  selalu  ditiup oleh badai pertengkaran dan percekcokan. Dengan  keadaan  yang  semacam  ini  istri manapun  tidak  akan  nyaman  dalam menjalani kehidupannya.
Ada  dua  hal  pokok  penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama ,  faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud  adalah  masalah  penghasilan suami,  sehingga  sering  kali  menjadi
pemicu  pertengkaran  yang  berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab  adanya  tuntutan  istri  yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya.  Kasus  yang  lain  yakni ketika  istrinya  selalu  menghina,  selalu mencela  sang  suami  bahkan  memaki- makinya  kalau  ada  masalah  di  dalam rumah  tangga.  Bukan  karena  kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini  disebakan  karena  penghasilan  istri yang  memenuhi  segala  keperluan  rumah tangga.  Kalau  suami  merasa  kesal diperlakukan  demikian  cekcok,  maka biasanya  berujung  pada  kekersan  fisik. Kedua ,  faktor  perselingkuhan.  Selain masalah  ekonomi  biasanya  bukan  karena kekurangan  tetapi  berlebih  atau  cukup, sehingga  selain  memenuhi  kebutuhan rumah  tangganya  dengan  cukup,  juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung  langsung  memakimaki  atau memukul  istrinya  karena  untuk  menutupi perselingkuhannya.
Dari  sejumlah  8.234  kasus  yang ditangani  oleh  lembaga  layanan  mitra (Komnas Perempuan,
2020) jenis kekerasan  terhadap  perempuan  tercatat.
Kasus  yang  paling  menonjol  adalah  di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP  (Kasus  Dalam  Rumah  Tangga/ Ranah  Personal)  sebanyak  79%  (6.480 kasus).  Diantaranya  terdapat  Kekerasan Terhadap  Istri  (KTI)  menempati  peringkat pertama  3.221  kasus  (50%),  disusul kekerasan  dalam  pacaran  1.309  kasus (20%)  yang  menempati  posisi  kedua. Posisi  ketiga  adalah  kekerasan  terhadap anak  perempuan  sebanyak  954  kasus (15%),  sisanya  adalah  kekerasan  oleh mantan  pacar,  mantan  suami,  serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.  Kekerasan  di  ranah  pribadi  ini mengalami pola yang sama seperti tahun- tahun  sebelumnya,  bentuk  kekerasan yang  paling  menonjol  adalah  kekerasan fisik  2.025  kasus  (31%)  menempati peringkat  pertama  disusul  kekerasan seksual  sebanyak  1.983  kasus  (30%), psikis  1.792  (28%),  dan  ekonomi  680 kasus (10%).
Data (LBH Apik Bali, 2020) mencatat, kasus kekerasan dalam Rumah tangga  (KDRT)  tahun  2018  sebanyak  159 kasus.  Meningkat  di  tahun  2019  menjadi 236 kasus dan kekerasan seksual di tahun 2018  sebanyak  34  kasus,  meningkat  di tahun 2019 sebanyak 39. Untuk
kekerasan  dalam  pacaran  tahun  2018, sebanyak  2  kasus,  dan  di  tahun  2019 menjadi 5 kasus. Menurut (Muladi, 2002:60) kekerasan  terhadap  perempuan  (KDRT) merupakan rintangan
terhadap pembangunan  karena  kekerasan  dapat menimbulkan  akibat  kumulatif  yang  tidak sederhana.  KDRT  merupakan  masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat  angka  KDRT  yang  dilaporkan menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke tahun (Mulyadi, 2012:40). Menurut Mustofa  Hasan  Kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  bentuk  kejahatan  yang terjadi  di  dalam  rumah  tangga  yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya.
Berdasarkan  pembahasan  diatas pada kenyataanya kekerasan dalam rumah  tangga  terhadap  istri  masih  kerap terjadi khususnya di salah satu kabupaten yang  ada  di  provinsi  Bali  di  kabupaten Buleleng  yang  mana  merupakan  salah satu  kabupaten  terbesar  dan  terpadat  di provinsi  Bali.  Sejak  ditetapkan  sebagai bencana  nasional,  hingga  saat  ini  masih ada  terjadi  kasus  peningkatan  Covid-19. Salah  satu  strategi  pemerintah  dalam menekan  penyebaran  Covid-19  adalah menetapkan  kebijakan  pembatan  sosial bersekala besar (PSBB) yang menyebabkan oeang lebih banyak berkegiatan  dirumah,  baik  untuk  belajar, bekerja,  maupun  beribadah  dari  rumah. Kondisi  dapat  menimbulkan  berbagai masalah  baru  dalam  keluarga  termasuk tindak kekerasan, Kekerasan dalam rumah  tangga  atau  KDRT  yang  terjadi pada  masa  pandemi  Covid-19.  Sehingga dari  hasil  analisis,  pada  masa  pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT yang mana di kabupaten buleleng terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini mengakibatkan  orang  bekerja  dirumah dan/atau  di  PHK  dan  dimana  diketahui masyarakat  bali  pada  umunnya  bermata
pencarian  pada  sektor  pariwisata    namun dikarena  kasus  dari  pandemi  Covid-19 terus  berlanjut  mengakibatkan  bali  harus melakun  lockdown  yang  mengakibatkan ditutupnya semua sektor pariwisata seperti Kapal  Pesiar,  Hotel,  Bar,  Cafe  dll. Mengingat  tingkat kepadatan  penduduk  di kabupaten  Buleleng  berbanding  terbalik dengan ketersediaan  lapangan  pekerjaan, sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak memiliki  pekerjaan  dan  penghasilan  tetap selama  pandemi.  Hal  tersebut  berdampak terhadap kesulitan ekonomi dan mengakibatkan  permasalahan  dikeluarga yang berujung pada kekerasan.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitan  awal di  Kantor  Polres  Kabupaten  Buleleng dengan  pengambilan  data  di  Kasat Reskrim  Tentang  kasus  KDRT  terhadap istri  Pada  masa  Pandemi  Covid-19  di Kabupaten  Buleleng  dengan  Bapak  I Dewa  Gede  A.S,  S.H  mengatakan  bahwa Kasus KDRT dari Tahun 2017-2021 bulan Agustus  memyampaikan  bahwa  terdapat beberapa  kasus  KDRT  yang  bisa  dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. 1 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga data Dari Polres Kabupaten Buleleng. No Tahun JTP (Jumlah Tindak Pidana) PTP (Putusan Tindak Pidana) 1 2017 23 18 2 2018 27 22 3 2019 34 39 4 2020 26 25 5 2021 22 18 Kekerasan yang dialami oleh perempuan  dapat  menjadi  peristiwa  yang jika  tidak  ditangani  dengan  tepat  akan menjadi ganguan trauma psikologi.
Namun  sebaliknya,  apabila  diatasi  secara sehat dan efektif, trauma psikologis  selain dapat  dipulihkan  juga  akan  membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam
meminimalisasi  dan  mengatasi  dampak buruk  suatu  bencana  (resiliensi).  Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan  pendampingan  baik  secara hukum, medis dan psikologis.
Seperti  kasus  yang  dialami  oleh salah satu ibu rumah tangga di kabupaten buleleng  dengan  Nomor  laporan  Lp- b/71/VII/2021/Reskrim, korban Gusti  Ketut Sugiani  Astini  di  desa  Panji  yang  mana menjadi korban KDRT yang mana mengalami  pemukulan  mengenai  pilipis kanan  dan  mendapat  dorongan  serta tendangan di bagian perut yang dilakukan oleh  suaminya  sendiri  yang  ditetapkan sebagai  tersangka  ialah  Gede  Budiman Santika. Yang mana Pelapor/korban melaporkan  kejadian  tersebut  ke  Polres Buleleng  sesuai  dengan  pasal  44  UU No.23  tahun  2004  tentang  PKDRT  pada tanggal  20  Juli  tahun  2021  pukul  17.00 wita dengan memenuhi persyaratan protocol Kesehatan Kepoleres Buleleng. Perkembangan dewasa ini
menunjukkan  bahwa  tindak  kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai  untuk  menghapus  kekerasan dalam    rumah  tangga.  Pembaruan  hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi khususnya perempuan menjadi  sangat  diperlukan  sehubungan dengan  banyaknya  kasus  kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah diatas, maka penulis tertarik unuk melakukan penelitian dengan judul “ Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  Terhadap  Istri  di  Kabupaten Buleleng  Pada  Masa  Pandemi  COVID- 19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim) ”.

## METODE
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat ”  (Ishaq,
2017: 31). Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier  yaitu  kamus  hokum  (Zaenudin, 2017).  Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara. Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya menggunakan  teknik Non  Probability Sampling dan bentuknya adalah Purposive  Sampling. Teknik  pengolahan data  adalah  kegiatan  merapikan  data  dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga  siap  untuk  dianalisis.  Data  yang diperoleh  untuk  penelitian  ini  dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan
pemikiran secara logis dari hasil waawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  KDRT  Terhadap  Istri Studi Kasus No. BP /55/VIII/2021/Reskrim Dari  tujuan  penegakan  hukum tersebut,  maka  nantinya  dapat  mencegah tindak pidana dimasyarakat seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan.  Dari  tindak  pidana  yang ada,  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  menjadi  alasan  penulis  mengkaji ini karena masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah
tangga khususnya di Kabupaten Buleleng. Rumah tangga
merupakan kumpulan paling  kecil dalam suatu komponen  masyarakat.  Rumah  tangga yang  bahagia,  aman,  dan  damai  menjadi harapan  bagi  setiap  orang.  Negara Republik  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Atas  dasar  tersebut,  setiap  orang  dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan  hak  dan  kewajibannya harus  didasari  oleh  agama  dan  teologi kemanusiaan  Kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  adalah  setiap  perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang  akibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis,  dan  pelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam  lingkup  rumah  tangga  (UU  No.  23 Tahun  2004  Pasal  1  ayat  1  Tentang KDRT).
Selain  itu,  hubungan  antara  suami dan  istri  diwarnai  dengan  penyiksaan secara  verbal,  tidak  adanya  kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan  istri.  Kekerasan  pada  istri bukan  hanya  terwujud  dalam  penyiksaan fisik,  namun  juga  penyiksaan  verbal  yang sering  dianggap  remeh  namun  akan berakibat  lebih  fatal  dimasa  yang  akan datang.
Perkembangan dewasa ini
menunjukkan  bahwa  tindak  kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai  untuk  menghapus  kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya penelitan  awal  yang  dilakukan  penulis  di Kantor Polres Kabupaten Buleleng dengan pengambilan  data  di  Kasat  Reskrim Tentang  kasus  KDRT  terhadap  istri  Pada masa  Pandemi  Covid-19  di  Kabupaten Buleleng dengan Bapak I Dewa Gede A.S, S.H menyatakan bahwa Kasus KDRT dari Tahun 2017-2021 bulan Agustus memyampaikan bahwa terdapat beberapa kasus  KDRT  terhadap  istri  yang  diatur pada  Pasal  44  UU23/2004  tentang  P- KDRT  Terdapat  Jumlah  Tindak  Pidana dari  tahun  2017  sebanyak  23  kasus  dan Putusan  Tindak  Pidana  dan  18  Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2018 sebanyak  27  kasus  dan  Putusan  Tindak Pidana  dan  22  Putusan  Tindak  Pidana pada tahun, 2019 sebanyak 34 kasus dan Putusan  Tindak  Pidana  dan  39  Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2020 sebanyak  26  kasus  dan  Putusan  Tindak Pidana  dan  25  Putusan  Tindak  Pidana pada  tahun  dan  2021  sebanyak  22  kasus dan  Putusan  Tindak  Pidana  dan  15 Putusan Tindak Pidana.
Penyebab terjadinya KDRT saat ini di  akibatkan  oleh  beberapa  faktor  seperti keadaan  ekonomi,  pihak  ketiga  sehingga
menyebabkan  perselingkuhan  dan  lain sebagainya.  Keadaan  Pandemi  Covid  19 menyebabkan masyarakat mengalami dapak  yang  cukup  signifika,  baik  dari ekonomi,  sosial  maupun  budaya.  Salah satu  upaya  pemerintah  untuk  menekan penyebaran Covid-19 adalah mengesahkan  kebijakan  pembatan  sosial bersekala
besar (PSBB) yang menyebabkan  masyarakat  lebih  banyak berkegiatan  dirumah,  baik  untuk  belajar, bekerja,  maupun  beribadah  dari  rumah. Kondisi  tersbut  tentu  dapat  menimbulkan berbagai  masalah  baru  dalam  keluarga termasuk  tindak  kekerasan,  Kekerasan dalam  rumah  tangga  atau  KDRT  yang terjadi  pada  masa  pandemi  Covid-19. Yang  dari  hasil  analisis,  pada  masa pandemi  Covid-19  terjadi  peningkatan kasus  KDRT  yang  mana  di  Kabupaten Buleleng  terkena  dampak  dari  pandemi Covid-19.
Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam kasus KDRT telah dibantu oleh  Unit  IV  Kepolisian  Resor  Buleleng. Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Konsideran  huruf  B menerangkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :
1.  Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat; 2.  Menegakkan Hukum; 3.  Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Ruslan, 2016:207).
Dari tugas pokok yang ada menurut  konsideran  b  padan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia mecerminkan  bahwa  kepolisian  menjadi ujung tombak dan garda pali depan dalam mengawal terwujudnya penegakan hukum yang  ada.  Adapun  kasus  yang  harus  di tegakkan hukumnya ada Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  atau  KDRT. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Kopisian khususnya Kapolres
Kabupaten  Buleleng  yaitu  melalui  2  cara yaitu sebagai berikut :
1.  Mediasi Penal Mediasi  penal  merupakan  instrumen dari  konsep  keadilan  restoratif.  Para
pihak-pihak yang bersangkutanlah yang menentukan nilai keadilan yang mereka harapkan,  bukan  lembaga  peradilan. Keikutsertaan  aparat  penegak  hukum hanyalah sebagai penngah atau mediator. Sebelum permasalahan dilanjutkan  ketahap  pengadilan,  maka kedua  pihak  diberikan  opsi  untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. (Adrizal, 2017: 8) Adapun  fungsi  dan  tujuan    utama dari mediasi penal adalah a.  Melindungi dan memberdayakan  korban  agar dapat menyampaikan keinginannya  dan  mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan; b.  Memulihkan  kehidupan  rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan; c.  Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia (Syukur, 2011:3). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kasus KDRT tidak semuanya secara mutlak dapat diselesaikan secara  mediasi.  Hal  ini  karena  korban tidak  akan  menyelesaikan  dengan kekeluargaan apabila akibat yang ditimbulkan ke korban itu merugikan diri korban  seperti  bekas  kekerasan  akibat kekerasan  fisik  yang  dilakukan  pelaku. Apabila dampak yang timbulkan pelaku KDRT  ringan  seperti  kekerasan  verbal saja  atau  lecet  sedikit,  maka  melalui jalur  penal  kasus  mungkin  dapat dimaafkan oleh korban karena penyelesaiaannya
secara
kekeluargaan. Dalam hal ini tentu polisi hanya  dapat  mengupayakan  sebagai opsi saja. Apabila mediasi tidak berhasil  barulak  kasus  dilanjutkan  ke meja hijau yaitu pengadilan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Aiptu  Dewa  Gede Agung  Sudiartha  selaku  PS.  KAUR MINTU  Sat  Reskim  Polres  Buleleng dalam  melakukan  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  yaitu  pertama dengan  memanggil  kedua  belah  pihak yaitu  korban  dan  pelaku.  selanjutnya dipertemukan  secara  langsung  untuk
mecari  kesepakatan  guna  mencari upaya  terbaik  untuk  penyelesaiannya. Polisi  sebagai  mediator  juga  bertugas membantu  merumuskan  tujuan  dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain
menghadirkan  para  pihak  yaitu  pelaku dan  korban,  kepolisian  unit  PPA  juga menghadirkan  lembaga  sosial  P2TP2 untuk  ikut  serta  mengambil  andil  guna mencari hasil terbaik untuk kedepannya bagi korban dan pelaku.
2.  Jalur hukum
Jalur  hukum  adalah  upaya  terakhir yang  harus  dilalui  oleh  para  tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Terkhusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana maka  akan  diproses  melalui  peradilan pidana.  Peradilan  pidana  dilaksanakan berdasarkan hukum  acara pidana melalui  terbagi  ke  dalam  beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan  institusi  tertentu  (Hartono, 2020:  287).    Perbuatan  tindak  pidama ini  harus  memperoleh  sanksi  bagi pelaku  yang  telah  diatur  di  dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam  Rumah  Tangga.  Dalam  rangka menjalankan  tugas  sebagai  penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan  untuk  memperoleh  bukti melalui penyelidikan.
Penyelesaian tindak
pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau KDRT  diselesaikan  melalui  jalur  hukum, maka  tentu  saja  akan  ditindaklanjuti sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Dari studi  kasus  yang  penulis  ambil  yaitu dengan nomor kasus
BP/55/VIII/2021/Reskim, Bapak Bapak
Aiptu  Dewa  Gede  Agung  Sudiartha menerangkan  bahwa  kasus  tersebut  di peroses  dengan  Jalur  Hukum.  Hal  ini mengingat  permintaan  sendiri  dari  korban yaitu  Gusti  Ketut  Sugiani  warga  Desa Panji.  Kepolisian  Resor  Buleleng  telah melakukan kewajibannya dengan melakukan  penyidikan  terhadap  kasus yang  dilakukan  oleh  Gede  Budi  Santika. Dari fakta yang didapat Gede Budi Santika
memang  sedang  tidak  bekerja  akibat dampak  Pandemi  Covid-19  dan  sang  istri hanya  buruh  tani  atau  kebun.  Dari  alat bukti yang di peroleh, polisi meneruskannya ke Jaksa Penuntut
Umum.  Penyerahan  Tersangka  dan  Alat Bukti dilakukakun pada tanggal 14 Desember 2021. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Buleleng  telah  memproses  berkas  yang telah  diperoleh  dari  Kepolisian  Resor Buleleng. Dalam
proses upaya pelaksanaan penegakan hukum mengenai kasus KDRT sengan numor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim,  Kejaksaan  telah melakukan  peran  serta  fungsnya  sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Menurut  UU  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan,  menerangkan  bahwa pengerti  Penuntut  Umum  adalah  jaksa yang  diberi  wwenang  oleh  Undang- Undang  ini  untuk  melakukan  penuntutan dan  melaksanakan  penetapan  hakim. Adapun kewenang penuntut umum berdasarkan  Pasal  14  KUHAP  adalah sebagai berikut :
a. menerima  dan  memeriksa  berkas perkara  penyidikan  dari  penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan prapenuntutan apabila  ada  kekurangan  pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan  Pasal  110  ayat  (3)  dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau  penahanan  lanjutan  dan  atau mengubah  status  tahanan  setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan  hari  dan  waktu  perkara disidangkan  yang  disertai  surat panggilan,  baik  kepada  terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang  pada  sidang  yang  telah ditentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi
kepentingan hukum;
i. mengadakan  tindakan  lain  dalam lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  penuntut  umum  menurut ketentuan undang-undang ini;
j. melaksanakan penetapan hakim.
Dari studi kasus yang penulis ambil yaitu dengan nomor
kasus BP/55/VIII/2021/Reskim,  Bapak  I  Made Heri  Permana  Putra,  S.H.,  M.H  selaku Kepala  Subseksi  Pra  Penuntutan,  Seksi Tindak  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri Buleleng  menerangkan  bahwa  kasus tersebut  di  proses  dengan  Jalur  Hukum. Penyerahan  Tersangka  dan  Alat  Bukti dilakukakun  pada  tanggal  14  Desember 2021  dan  saat  ini  sudah  dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja  1B.  Adapun  tuntutan  untuk kasus  BP/55/VIII/2021/Reskim  di  tuntut dengan  Undang  Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yaitu Pasal 44 Ayat 4 dengan unsur:
1.  Setiap Orang
2.  Yang  Melakukan  Kekerasan  Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga
3.  Yang  tidak  menimbulkan  penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian  atau  kegiatan  sehari hari.
Dimana  bunyi  pasal  tersebut  adalah sebagai berikut,
“ Dalam hal
perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian  atau  kegiatan  sehari-hari, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  4  (empat)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ” Ketiga  unsur  diatas  telah  terpenuhi berdasarkan hasil wawancara serta berkas  yang  diberi  oleh  pihak  kejaksaan berupa  Surat  Dakwaan  (P-29),  dan kronologi  kasus  yang  lengkap  yaitu berdasrkan Berita Acara Pendapat (P-24).
Selanjutnya  dalam  UU  Nomor  48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman  adapaun  tugas  pokok  dari hakim  adalah  Memeriksa,  Mengadili,  dan
Memutus  Suatu  Perkara.  Dari  studi  kasus yang  penulis  ambil  yaitu  dengan  nomor kasus  BP/55/VIII/2021/Reskim,  Ibu  Made Hermayanti  Muliartha,  S.H.  selaku  Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja 1B menerangkan  bahwa  kasus  tersebut  di proses  dengan  Jalur  Hukum.  Dimana berdasarkan Surat Dakwaan dari Kejaksaan,  kasus  ini  dituntut  berdasarkan Pasal  44  Ayat  4  Undang  Undang
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Selanjutnya berdasarkan penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgr,
bahwa kasus ini telah diproses persidangannya  dari  tanggal  18  Januari 2022. Selanjutnya dalam kasus ini terdapat  5  kali  sidang  dan  sidang  terkahir adalah  pembacaan  putusan  hakim  pada tanggal  23  Februari  2022.  Dapun  hasil putusan  tersebut  sesuai  dengan  tuntutan dari  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  dengan alat bukti serta keterangan yang ada.
Selanjutnya berdasarkan teori sistem hukum untuk mengetahui efektivitas  dan  kemanjuran  hukum  dalam pelaksanaannya  menurut  Lawrence  M. Friedman,  terdiri  dari  tiga  komponen utama,  yaitu  (Diantha,  2016:98)  Struktur Hukum,  Substansi  Hukum  dan  Budaya Hukum.  Melihat  dari  sudut  pandang Struktur Hukum, yaitu aturan yang berlaku,  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  tidak terdapat  aturan  kosong,  norma  yang tumpang  tindih  dengan  aturan  lainnya ataupun  norma  yang  ambigu  sehingga penulis tidak melihat adanya permasalahan  dari  segi  Struktur  Hukum atau Hukum yang berlaku.
Selanjutnya  dari  Substansi  Hukum yaitu  para  penegak  hukum.  Dalam  uoaya penyelesaian kasus BP/55/VIII/2021/Reskim,  penegak  hukum disini yaitu pihak Polres Buleleng,
Kejaksaan
Negeri
Buleleng dan
Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1  B. dalam  proses  mulai  dari  penyidikan, penyelidikan,  tuntutan,  hingga  putusan pengadilan,  para  penegak  hukum  telah melakukan upaya penanggulangan dengan  menerapkan  aturan  yang  terkait mengenai  kasus  KDRT.  Selanjutnya  juga para  penengak  hukum  telah  melakukan peran  dan  wewenangnya  sesuai  aturan
yang berlaku sehingga tidak ada kesewenang-wenangan yang terjadi.
Penulis  tidak  melihat  permasalahan  dari segi  Substansi  Hukum  atau  penegak hukumnya.
Terakhir  adalah  Budaya  Hukum atau  kebiasaan  masyarakat.  Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu di sebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Kasus BP/55/VIII/2021/Reskim  yang  dilakukan oleh pelaku dengan melakukan kekerasan terhadap  istrinya  sendiri  selaku  korban adalah  wujud  kurangnya  kontrol  diri  dari pelaku.  Sehingga  penulis  melihat  ada permasalahan  dari  Budaya  Hukum  yaitu kesadaran  akan  hukum  pelaku  masih rendah  sehingga  berani  untuk  melakukan kekerasan  terhadap  istrinya.  Dari  tiga  hal yang  dikemukakan  oleh  M.  Friedman, dapat  diketahui  bahwa  adanya  Budaya Hukum  adalah  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  pelaksaan  sebuah  aturan yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  tidak berjalan  efektif  dalam  pelaksaannya.  Hal ini  dikarenakan  kesadaran  hukum  yang masih  rendah  sehingga  pelaku  berani untuk berbuat tindakan kekerasan terhadap istri sendiri.
Faktor  Penghambat  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  KDRT  Terhadap  Istri Studi Kasus No.BP /55/VIII/2021/Reskrim Demi  terwujudnya  keaman  dan ketertiban  didalam  kehidupan  bernegara dan  bermasyarakat,  maka  para  penegak hukum dalam suatu negara harus melaksanakan penegakan hukum terhadap  kasus  yang  terjadi  didalam masyarakat.  Adapun  penegakan  menurut para  ahli  salah  satunya  yaitu  Soerjone Soekanto  menyatakan  penegakan  hukum adalah  kegiatan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah- kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
Penegakan Hukum berfungsi untuk memberi perlindungan
kepentingan
manusia,
sehingga hukum harus
dijalankan  secara  normal,  damai,  namun dapat  terjadi  pula  pelanggaran  hukum, sehingga  hukum  harus  ditegakkan  agar hukum menjadi apa yang diharapkan atau yang  cita-citakan.  Penegakan  hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap  segala  tindak  pidana  yang  ada seperti salah satunya kasus tindak pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau KDRT.
Dalam  pelaksaaan  penyelesaian kasus  KDRT  yang  terjadi  di  Kabupaten Buleleng,  Unit  IV  PPA  Polres  Buleleng tidak  jarang  menemukan  faktor-faktor penyebab  penghambat  dalam  proses penyelesaian  kasus  KDRT.  Berdasarkan wawancara  penulis  dengan  Bapak  Aiptu Dewa  Gede  Agung  Sudiartha  selaku  PS. KAUR MINTU Sat Reskim Polres Buleleng terdapat hambatan-hambatan yang di bagi menurut  jalur  penyelesaian  yaitu  sebagai berikut :
1.  Jalur Mediasi Penal Dalam proses mediasi yang dilakukan  oleh  kepolisian,  polisi menemukan  kesulitan  mengingat mediasi  ini  tidak  termasuk  dalam sistem  peradilan  pidana  seperti mediasi  di  Pengadilan.  Mediasi kepolisian  dalam  proses  atau  tata cara  penyelesaiannya  tidak  diatur lebih  lanjut  apalagi  dalam  kasus KDRT.  Mediasi  ini  tidak  diatur secara  langsung  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Apabila  dari kedua  belah  pihak  yaitu  korban  dan pelaku menginginkan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, maka polisi hanya melaksanakannya melalui wewenang diskresi kepolisian dengan melakukan upaya Restorative Justice.Wewenang diskresi kepolisian adalah
wewenang yang diberikan oleh polisi untuk  mengambil  keputusan  dalam situasi  tertentu  yang  mebutuhkan pertimbangan tersendiri yang menyangkut  masalah  moral  serta terletak  antara  batas  antara  hukum dan moral.
2.  Jalur Hukum
Dalam penyelesaian kasus
kekerasan  dalam  rumah  tangga, adapun  hambatan  yang  diperoleh dalam  penyelesaian  jalur  Hukum yaitu bermulai dari pengumpulan alat bukti.  Alat  Bukti  adalah  kunci  untuk membuat  sebuah  kasus  menjadi terang secara hukum. Namun dalam kenyataaanya dilapangan, pengumpulan  bukti  dalam  kasus KDRT terkadang
mengalami kesulitan  akibat  ketidak  pantian informasi  yang  diperoleh.  Sering terjadi  keditdak  sesuaian  antara penyampaian  dari  pihak  korban  dan pihak  pelaku.  Hal  ini  membuat kepolisian harus melakukan hal lebih guna  mencari  alat    bukti  yang  lebih kuat.  Selain  itu  dalam  proses interograsi, kepolisian sering
menemukan  permasalahan  seperti tidak koperatifnya korban saat dimintai keterangan. Bahkan terdapan  korban  yang  mendadak mencaput  laporannya.  Berdasarkan pengalaman  yang  dilalui  olek  Polres Buleleng,  hal  ini  dapat  terjadi  akibat ketergantuangn korban terhadap pelaku,s eperti ketergantuangan ekonomi  sehingga  korban  berfikir ulang  dalam mealporkan  lebih  lanjut dan berujung pencabutan laporan.
Selain  faktor  penghambat  yang  diperoleh saat  proses  mediasi  penal  atau  jalur hukum, kepolisian juga menemukan beberapa pengahambat dalam penegakan kasus  KDRT  di  masyarakat.  Adapaun faktor lainnya adalah sebagai berikut :
1.  Kurangnya  wawasan  masyarakat dalam kasus KDRT.
Dalam  kaitannya  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga,  polisi  tidak dapat  semata-mata  menindaklanjuti kasus  yang  ada  dimasyarakat.  Hal ini  karena  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  termasuk  kedalam delik aduan. Polisi dapat memproses kasus  yang  ada  apabila  terdapat laporan  yang  masuk  ke  Polres Buleleng. Dalam kenyataaanya, beberapa masyarakat terkadang masih  enggan  untuk  melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Hal ini arena kekerasan dianggap aib
keluarga  dan  permasalahan  privat, bukan dibandang sebagagi
permasalahan criminal. Hal ini membuat  kepolisian  tidak  dapat berbuat  secara  mandiri  atau  lebih mengingat  harus  ada  laporan  yang masuk  terlebih  dahulu.  Masyarakat perlu  dieduksi  mengenai  bagaimana penindakan  apabila  terjadi  KDRT dan bagimana cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 2.  Faktor  Luar  seperti  Keluarga  atau Masyarakat.
Faktor penghambat penegekan hukum  tidak  hanya  diperoleh  dari korban  melainkan  dari  kelurga  atau masyarakat. Masyarakat menganggap kekerasan dalam
rumah tangga adalah masalah rumah  tangga  antara  pelaku  dan korban sehingga masyarakat enggan  untuk  ikut  membantu  atau menyelesaiakan  kasus  KDRT.  Hal ini terkadang menjadi kendala dalam melakukan  intrograsi  saat  dimintai keterangan  terhadap  masyarakat sekitar  sebagai  saksi  saat  kasus KDRT  terjadi.  Apabila  masyarakat tidak aktif juga dalam upaya penegakan  hukum  kasus  KDRT, maka  kepolisian  akan  mengalami kendala  dalam  proses  penegakan hukum  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga di masyarakat.
Dari  studi  kasus  yang  penulis  ambil  yaitu dengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Bapak Bapak
Aiptu  Dewa  Gede  Agung  Sudiartha menerangkan bahwa kasus dengan korban  yaitu  Gusti  Ketut  Sugiani  warga Desa  Panji  sempat  mengalami  kesulitan dalam  proses  penyidikannya.  Pertama terdapat  perbedaan  penyampaian  fakta antara korban dan pelaku, lalu selanjutnya saat  masyarakat  sekitar  seperti  tetangga dimintai keterangan, mereka enggan untuk menjawab  karena  tidak  mau  ikut  campur urusan  rumah  tangga  orang  lain.  Namun setelah  melakukan  upaya  penyidikan dengan  maksimal,  kepolisian  berhasil melanjutkan  kasus  tersebut  ke  Jaksa Penuntut  Umum  bahkan  sudah  diperoses di Pengadilan Negeri Singaraja 1 B.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang  terjadi  yaitu  penyelesaian  jalur mediasi penal berupa tidak diaturnya lebih jelas  mengenai  penyelesaian  dan  tata cara  penanganan  kasus  KDRT  melalui mediasi  ataupun  jalur  hukum  seperti  tidak koperatifnya  korban  atau  pelaku  saat dimintai keyerangan tentu dapat menghambat  proses  penyelesaiannya. Bahkan  faktor  penghambat  ini  menjadi penyebab  penyidik  mengalami  kesulitan dalam mencari keterangan dan fakta yang terjadi  guna  membuat  kasus  menjadi terang di mata hukum.
Selanjutnya menurut pendapat Bapak  I  Made  Heri  Permana  Putra,  S.H.,
M.H selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan,  Seksi  Tindak  Pidana  Umum Kejaksaan  Negeri  Buleleng  mengenai faktor  penghambat  penegakan  hukum kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  bahwa  dalam  menjalankan  tugas dan  wewenang  sebagai  Jaksa  tidak pernah  terjadi  penghambat  atau  halangan karena  Kejaksaan  hanya  akan  menuntut apabila  alat  bukti  dan  pendukung  lainnya telah terpenuhi oleh Kepolisian.
Selanjutnya  apabila  sudah  terpenuhi  dan penuntutan  telah  selesai  maka  Kejaksaan akan  melimpahkan  berkas  perkara  ke Pengadilan  Negeri  Singaraja  1  B  untuk segera melakukan proses persidangan.
Dalam  kondisi  Pandemi  Covid-19 terdapat  kendala  yang  ditemui  kejaksaan dalam  menegakkan  keadilan  yaitu  proses persidangan  agak  lambat,  lalu  terdapat beberapa pegawai yang isolasi serta saksi yang  tidak  berada  di  tempat  karena merasa tidak aman dan takut ditempatnya saat  ini.  Namun  berkaitan  dengan  kasus BP/55/VIII/2021/Reskim tidak terdapat kendala yang begitu berarti, hanya sempat terjadi  penundaan  sidang  sebanyak  2  kali yaitu  25  Januari  2022  dan  02  Februari 2022  karena  belum  siapnya  berkas penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
Dari studi kasus yang penulis ambil yaitu dengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Ibu Made Hermayanti  Muliartha,  S.H.  selaku  Hakim Pengadilan Negeri Singaraja 1B
menerangkan  bahwa  tidak  ada  faktor penghambat  dalam  proses  penegakan
hukum, hanya terdapat penundaan persidangan  sebanyak  satu  kali  yaitu tanggal  09  Februari  2022  karena  Majelis Hakim  belum  siap  dengan  putusan, namun hal tersebut sudah dapat di proses dan  diputus  pada  tanggal  23  Februari 2022.  Jadi  secara  keseluruhan  tidak ditemukan faktor atau kendala yang berarti baik dari kasus ini maupun kasus KDRT di Kabupaten Buleleng selama ini yang telah diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Singaraja 1B .

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut. 1.  Adapun upaya
pelaksanaan penegakan  hukum  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  terhadap  istri  studi  kasus No.  BP  /55/VIII/2021/Reskrim  dari pihak kepolisian telah melakukannya dengan  melanjutkannya  ke  Jalur Hukum  dan  tidak  menggunakan mediasi  sebagai  upaya  Restorative Justice  karena  permintaan  dari korban sendiri. Setelah itu dilanjutkan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dan  diproses  di  Pengadilan
Negeri  Singaraja  1B  dan  diputus berdasarkan  Pasal  44  Ayat  4 Undang Undang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga sesuai  alat  bukti  dan  keterangan yang ada.
2.  Faktor Penghambat Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap  Istri  Studi  Kasus  No.BP /55/VIII/2021/Reskrim yaitu Pandemi Covid-19  yang  cukup  menghambat dalam  proses  penegakan  hukumnya yang  berdampak  pada  lambatnya proses  persidangan.  Selain  Covid- 19,  adapun  kendala  yang  di  temui yaitu  perbedaan  keterangan  antara korban  dan  pelaku  sehingga  pihak Polres Buleleng membutuhkan waktu  untuk menemukan kebenaran dan  fakta  dari  khasus  Kekerasan
Dalam Rumah Tangga ini.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Untuk masyarakat agar ikut berperan  aktif  dan  kooperatif  dalam terjadinya kasus KDRT agar penegak  hukum  dalam  mencegah kasus  KDRT  makin  banyak  di lingkungan  masyarakat.  Selain  itu agar  masyarakat  juga  aktif  dan  jujur ketika  di  mintai  keterangan  oleh pihak  berwajib  agar  sebuah  kasus yang  sedang  berjalan  dapat  segera terselesaikan  dan  terang  di  mata hukum.
2.  Untuk pemerintah, khususnya penegakan  hukum  agar  melakukan pencegahan dengan melakukan sinergitas  dengan  lembaga  lembaga terkait guna mengedukasi masyarakat  mengenai  kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu agar para penegak hukum juga menjunjung  tinggi  keadilan  yang seadil-adilnya  baik  bagi  korban maupun  pelaku  kasus  kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Erman  Triardana,  Rai  Yuliartini,  Dewa Gede  Sudika  Mangku.  “Tinjauan
Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustistia Undiksha. Volume 4 Nomor 2.
Hamzah,  A.  2015. Hukum  Acara  Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Hartono,  Made  Sugi  dan  Rai  Yuliartini,
2020. “Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan”. Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).
Ishaq,  2017. Metode  Penelitian  Hukum . Bandung: Alfabeta. Jupri. “Istri dan Ancaman KDRT”. Tersedia pada www.kompasiana.com
(diakses pada 18 October 2021)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Marpaung,  Leden.  2002. Tindak  Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh . Jakarta: Sinar Grafika. Syukur,  Fatillah.  2011.  Mediasi  Perkara KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga)  Teori  dan  Praktek  di
Pengadilan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju Ulin Nuha K. 2014. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 2 Nomor 2. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 95).
Zaenudin, A. 2017. M etodologi  Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada