http://jiss.publikasiindonesia.id/ P-ISSN:2723 – 6692

## EVALUASI ATAS TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT

## Hasta Budiratna dan Riatu M. Qibthiyyah
Universitas Indonesia Email: Hastabudiratna08@gmail.com, prcrmqx@gmail.com

## Artikel info
Artikel history Diterima : 29-11-2020 Direvisi : 06-12-2020 Disetujui : 17-12-2020
Kata kunci: Desentralisasi Asimetris, Dana Otonomi Khusus (Otsus), Angka Kemiskinan, dan Angka Partisipasi Murni (APM)

## Keywords: Asymmetric
Decentralization, Special Autonomy Fund (Otsus), Poverty Rate, and Pure Participation Rate (APM).

## Abstrak
Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang      berlaku umum  untuk  seluruh  wilayah  di Indonesia,  tapi  juga  sudah  mengadopsi desentralisasi  asimetris  utamanya  untuk  wilayah-wilayah  tertentu  seperti  Aceh, Papua,  dan  Papua  Barat.  Kebijakan  desentralisasi  asimetris  ini,  melimpahkan kewenangan  yang lebih besar untuk  fungsi tertentu kepada  wilayah terkait,  yang juga  didukung  melalui  alokasi  dana  transfer  Otonomi  Khusus  dari  pemerintah pusat.  Transfer  Dana  Otonomi  Khusus  ini  telah  berjalan  belasan  tahun  dan  akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028 (untuk Aceh). Transfer Dana Otonomi Khusus diantaranya digunakan untuk membiayai program- program pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan dua  indikator  penting  dalam  capaian  pembangunan  daerah,  terutama  dikaitkan dengan  kondisi  capaian  pembangunan  yang  relatif  belum  baik  apabila dibandingkang daerah lain di Indonesia. Angka kemiskinan, secara rata-rata untuk periode  2015-2018,  di  ketiga  daerah  tersebut  masih  berada  di  atas  rata-rata nasional,  termasuk  juga  untuk  partisipasi  pendidikan  khususnya  di  Papua  dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana  Otonomi  Khusus  terhadap  angka  kemiskinan  dan  Angka  Partisipasi  Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11  kabupaten/kota  di  Papua  Barat  pada  tahun  2013-2018.  Sedangkan  Papua dilakukan  pada  29  kabupaten/kota  tahun  2015-2018.  Hasil  penelitan  ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara  signifikan  berkorelasi  dengan  penurunan  angka  kemiskinan,  dan peningkatan  angka  Partisipasi  Murni  jenjang  SMP,  namun  studi  ini  belum menemukan korelasi yang cukup kuat untuk konteks Dana Otonomi Khusus yang diterima kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

## Abstract
Indonesia has implemented a decentralization policy, not  only  that  is  generally  applicable  to  all  regions  in  Indonesia,  but  has  also adopted  asymmetric  decentralization,  especially  for  certain  areas  such  as  Aceh, Papua and West Papua. This asymmetric decentralization policy, delegates greater authority  for  certain  functions  to  the  related  regions,  which  is  also  supported through  the  allocation  of  Special  Autonomy  transfer  funds  from  the  central government. The transfer of the Special Autonomy Fund has been going on for a dozen years and will end soon in 2022 (for Papua and West Papua) and 2028 (for Aceh). Transfers of the Special Autonomy Fund, among others, are used to finance poverty alleviation and education programs. These two things are two important indicators in the achievement of regional development, especially in relation to the relatively poor condition of development achievements compared to other regions in Indonesia. The poverty rate, on average for the 2015-2018 period, in the three regions  is  still  above  the  national  average,  including  also  for  education participation, especially in Papua and West Papua. Therefore, this study aims to determine  the  magnitude  of  the  influence  of  the  Special  Autonomy  Fund  on  the poverty  rate  and  the  Pure  Enrollment  Rate  for  junior  high  school  education  in Aceh, Papua and West Papua. Using panel data regression, the study covered 23 districts  /  cities  in  Aceh  and  11  districts  /  cities  in  West  Papua  in  2013-2018. Meanwhile, Papua was conducted in
29 districts / cities in 2015-2018. The results of this study indicate that the Special Autonomy Fund in districts / cities in West Papua is significantly correlated with a reduction in poverty and an increase in junior high school enrollment rates, but

## Pendahuluan
Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang  berlaku  umum untuk  seluruh  wilayah  di  Indonesia,  tapi  juga  sudah  mengadopsi  desentralisasi  asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu. Kebijakan desentralisasi asimetris  ini, melimpahkan kewenangan  yang  lebih  besar  untuk  fungsi  tertentu  kepada  wilayah  terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Tantangan transfer asimetris adalah bahwa manfaat dari dana transfer ini benar-benar sampai ke populasi yang membutuhkan, mengingat baik Aceh, Papua, dan Papua Barat tidak memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  atau  kualitas  layanan  publik  yang  relatif  tinggi daripada  provinsi  lain  di  Indonesia  (Agustina  et  al.,  2012).  Oleh  karena  itu  diperlukan pembangunan social yang merupakan sebuah proses perencanaan  perubahan  sosial  yang
this study has not found a strong enough correlation in the context of the Special Autonomy Funds received by districts in Papua and Aceh.
Koresponden author: Hasta Budiratna Email: Hastabudiratna08@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2020
dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Hakikat transfer asimetris melalui  Otonomi Khusus bagi  Aceh,  Papua  Barat  dan  Papua  adalah  sejauh  mana  pembangunan  dapat  meningkatkan kualitas  hidup  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  penyelesaian  konflik, rehabilitasi,  dan  rekonstruksi  pasca  konflik.  Kondisi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan partisipasi pendidikan, meningkatan pendapatan per kapita, dan mengurangi angka kemiskinan. Salah  satu  contoh  kebijakan  desentralisasi  asimetris  di  Indonesia,  yang  diadopsi  sejak  tahun 2001 yang menandai era “big-bang decentralization”, adalah kebijakan otonomi khusus untuk wilayah  Aceh,  Papua,  yang  dilanjutkan  dengan  Papua  Barat.  Terkait  dengan  pemberian otonomi khusus di ketiga wilayah ini, adalah salah satu bentuk untuk meredakan konflik yang terjadi di wilayah tersebut (Dardias, 2012).
Konstitusi  pemerintah  Republik  Indonesia  sebetulnya  telah  cukup  responsif mengakomodir tuntutan beberapa daerah khususnya terkait keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18 B menempatkan beberapa provinsi di Indonesia  sebagai  daerah  khusus  atau  istimewa.  Ayat  (1)  pasal  terebut  menyatakan  bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang-  undang.  Atas  dasar  UUD  45,  desentralisasi asimetris  memperoleh  ruangnya  di  Republik  Indonesia  dengan  menitikberatkan  pada kekhususan, keistimewaan dan keberagaman daerah yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
Menurut  (Tauda,  2018),  desentralisasi  asimetris  (asymmetrical  decentralisation) merupakan  pemberlakuan  kewenangan  khusus  yang  hanya  diberikan  kepada  daerah-daerah tertentu  pada  suatu  negara  sebagai  alternatif  penyelesaian  permasalahan  hubungan  antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks ini untuk menjaga kesatuan daerah dalam kerangka NKRI.  Desentralisasi  asimetris  mencakup  desentralisasi  politik,  ekonomi,  fiskal  dengan mempertimbangkan  kekhususan  dan  keistimewaannya  yang  tidak  berlaku  seragam  di  semua daerah. Daerah dengan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah  Papua,  Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta, dan Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Kelima provinsi  tersebut  telah memiliki UU tersendiri yang mengatur kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki. Desentralisasi asimetris menjadikan kelima daerah tersebut memiliki ruang gerak yang lebih terbuka dalam pelaksanaan pemerintahan  daerah  di  luar  ketentuan  yang  diatur  pada  Undang-  Undang Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Desentralisasi  asimetris  merupakan  kontra  konsep  dari  desentralisasi  simetris (symmetrical  decentralisation)  yang  berlaku  pada  29  provinsi  di  Indonesia.  Sementara  itu, (Tauda, 2018) menyatakan bahwa desentralisasi simetris merupakan  perwujudan desentralisasi yang seragam  yang mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 – menekankan pada pelimpahan kewenangan yang menjadi urusan daerah kepada seluruh  daerah  di  Indonesia  secara  serempak.  Kedua  konsep  baik  desentralisasi  simetris maupun  asimetris  dijalankan  secara  bersamaan  dalam  praktek  ketatanegaraan  di  Republik Indonesia.
Berdasar ketentuan Undang- Undang, bahwa Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan  Papua  Barat  hanya  diberikan  pemerintah  pusat  selama  20  tahun.  Hal  ini  menjadikan Aceh akan kehilangan Dana Otsus pada tahun 2028, sementara Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial akan menjadi sektor terdampak dengan berhentinya  penerimaan  anggaran  yang berasal  dari  kontribusi  Dana  Otonomi
Khusus.  Selain  berkurangnya  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  Dana  Otonomi  Khusus, Papua dan Papua Barat juga akan memperoleh pengurangan persentase Dana Bagi Hasil Migas menjadi hanya 50 % pada 2027 dari 70 % pada tahun 2002 sd 2026. Pada saat itu, tentu saja diharapkan peran Pendapatan Asli Daerah telah mampu menggantikan proporsi dana otonomi khusus bagi pembiayaan sektor-sektor publik khususnya pendidikan dan kesejahteraan sosial di Papua dan Papua Barat.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Dana Otsus, PAD di Aceh, Papua, dan Papua
Barat Tahun 2018 PROVINSI/ INDIKATOR DANAOTS US(RP) PAD(Rp) Daper(Rp) ACEH 5.973.040.45 9.000 2.786.413.382.000  17.329.971.518.00 0 PAPUABARAT 3.772.808.09 3.000 477.620.965.000  9.858.075.272.000 PAPUA 9.433.346.93 8.000 1.349.793.880.000  28.158.591.932.00 0
*Sumber; Statistik Keuangan Kabupaten Kota BPS, 2019 Angka merupakan agregat dari kabupaten kota
Komposisi penerimaan daerah kabupaten/kota di Aceh, Papua, dan Papua Barat secara umum adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA, DAU, DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kabupaten/kota di Aceh, Papua, dan Papua Barat tahun 2018 pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar penerimaan ketiga provinsi tersebut disusul dengan Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Papua merupakan daerah yang menerima transfer pusat terbesar melalui Dana Perimbangan  dan  Dana  Otsus.  Namun  demikian,  komponen  penerimaan  yang  berasal  dari internal daerah  yakni PAD adalah  yang terendah dibanding komponen  penerimaan  lainnya. Aceh,  dan  Papua  Barat  juga  hanya  mampu  menghasilkan PAD  yang  tergolong  kecil dibanding proporsi dana transfer pusat. Sementara, Dana Otsus pada akan segera berakhir pada 2022 untuk Papua dan Papua Barat dan 2028 untuk Aceh.
Studi  ini  membatasi  lokus  penelitian  pada  desentralisasi  asimetris  kabupaten/kota  di Aceh, Papua, dan Papua Barat-mengingat kesamaan latar belakang konflik separatis di ketiga daerah  tersebut.  Selain  itu  penulis  tertarik  dengan  ketiga  daerah  tersebut  mengingat  capaian pembangunan  khususnya  sektor  pendidikan  (Angka  Partisipasi  Murni)  di  Papua  dan  Papua Barat  masih  berada  di  bawah  rata-rata  nasional.  Dalam  pengentasan  kemiskinan  (Angka Kemiskinan)  di  Aceh,  Papua,  dan  Papua  Barat  juga  masih  berada  di  atas  angka  rata-rata nasional. Hingga 18 tahun pasca diberlakukan desentralisasi asimetris, Papua masih konsisten menjadi provinsi dengan APM dan Angka Kemiskinan terburuk di Indonesia. Terkecuali Aceh, Papua  dan  Papua  Barat  juga  masih  menghadapi  konflik  separatisme  yang  menelan  banyak korban  jiwa  hingga  saat  ini.  Mengingat  hal  ini,  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar SMP dan Angka Kemiskinan kabupaten/kota di Aceh, Papua, dan Papua Barat.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang bersumber dari  Badan  Pusat  Statistik,  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini dilakukan terhadap kabupaten/kota di Aceh (23 kabupaten/kota) dan dan Papua Barat (11 kabupaten/kota) pada 2013-2018. Sedangkan kabupaten/kota di Papua (29 kabupaten/kota) dilakukan  pada 2015- 2018.

## 2. Metode Analisis
Analisis  inferensial  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  pemberian  Dana  Otonomi Khusus  terhadap  angka  kemiskinan  dan  partisipasi  pendidikan.  Metode  analisis  inferensial yang  digunakan  adalah  dengan  analisis  data  panel.  Studi  ini  menggunakan  analisis  regresi linear  berganda  karena  peneliti  hendak  mengetahui  besaran  pengaruh  beberapa  variabel independent  Dana  Otonomi  Khusus  (Otsus),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan  (DP),  Realisasi  Belanja  Fungasi  Pendidikan  (RBP),  Realisasi  Belanja  Fungsi Perlindungan  Sosial  (RBPS),  PDRB  per  Kapita  (PDRBK),  dan  populasi  (Pop)  terhadap variabel  dependent  Angka  Kemiskinan  (Pov)  dan  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  jenjang Pendidikan  dasar  SMP  di  Aceh,  Papua  Barat  dan  Papua.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membuat prediksi  nilai  variabel  dependent  apabila  nilai  variabel  independent  yang  berhubungan dengannya  sudah  ditentukan.  Selain  itu  untuk  menguji  signifikansi  pengaruh  variabel independent terhadap variabel dependent. Variabel- variabel yang digunakan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang Dana Otsus di Aceh dan Papua oleh (Hartati et al., 2016), (Astuti & Astika, 2016), (Monika, 2018), dan (Rasu et al., 2019)
Fungsi persamaan umum dalam penelitian ini adalah:
APM it = βo + β1 ln(Otsus) it + β2 ln(PAD) it + β3 ln(DP) it + β4 ln(PDRBK) it + β5 ln(RBP) it + β6 ln(Pop) it + e it
Pov it = βo + β1 ln(Otsus) it + β2 ln(PAD) it + β3 ln(DP) it + β4 ln(PDRBK) it + β5 ln(RBPS) it + β6 ln(Pop) it + eit

## Keterangan :
APM : Angka Partisipasi Murni jenjang SMP kabupaten ke i periode ke t Pov : Angka Kemiskinan kabupaten ke i periode ke t
Otsus  : Dana Otsus kabupaten ke i periode ke t
PAD  : Pendapatan Asli Daerah kabupaten ke i periode ke t DP
: Dana Perimbangan kabupaten ke i periode ke t PDRBK:  PDRB per kapita kabupaten ke i periode ke t
Pop : Jumlah Penduduk kabupaten i periode ke t E
: kesalahan karena faktor acak kabupaten ke i periode ke t β1, β2...: koefisien regresi sekaligus koefisien elastisitas

## Hasil dan Pembahasan
1. Perbandingan Angka Kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni SMP  di Aceh,

## Papua, dan Papua Barat
Secara umum, ketiga provinsi dengan desentralisasi asimetris tersebut  masih memiliki tingkat kemiskinan yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Papua merupakan provinsi dengan  angka  kemiskinan  tertinggi  dan  APM  terendah  diantara  provinsi lainnya.  Namun demikian  secara  tren  Angka  Partisipasi  Murni  SMP  di  Papua  memperlihatkan  peningkatan dari tahun-tahun. Angka kemiskinan Papua juga memperlihatkan  penurunan  dalam  3  tahun terakhir  (2016-  2018)  meskipun  sangat  landai (laju penurunan sangat kecil). Aceh menjadi provinsi dengan taraf APM SMP yang telah sejajar dengan rata-rata nasional pada tahun 2015 s.d 2018.
Grafik 4.5. Perbandingan Angka Kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Papua, Papua Barat, dan Aceh

## *) Sumber : Pengolahan Data BPS & Kemdikbud
Tabel  di  bawah  memperlihatkan  bahwa  Aceh  telah  memiliki  APM  tertinggi  pada seluruh  jenjang  pendidikan  dibanding  Papua  dan  Papua  Barat.  Bahkan  APM  Aceh  secara umum telah berhasil melebihi rata-rata nasional pada 2015 sd 2018. Kondisi berbeda terjadi di Papua yang memiliki APM jauh di bawah rata-rata nasional dan berada di bawah Aceh dan Papua Barat pada seluruh jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dengan angka partisipasi sekolah  tertinggi  adalah  pada  tingkat  Sekolah  Dasar/  sederajat  baik  pada  provinsi  Aceh, Papua,  Papua  Barat  maupun  secara  nasional.  Persentase  partisipasi  akan  semakin  menurun seiring  dengan  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan.  Gejala  ini  terlihat  pada  provinsi  Aceh, Papua, Papua Barat maupun nasional
Grafik 1. Angka Partisipasi Murni Pada Berbagai Jenjang Pendidikan di Aceh, Papua, Papua Barat, dan Indonesia

## *Sumber : web APM Kemdikbud, diolah
Penurunan  angka  APM  yang  cukup  curam  terjadi  pada  tingkat  SD  ke  SMP  pada seluruh jenjang pendidikan. Ini memperlihatkan bahwa terdapat jauh lebih sedikit penduduk usia  sekolah  SMP/  sederajat  yang  menempuh  pendidikan  pada  jenjang  tersebut  karena berbagai  alasan  termasuk  diantaranya  tidak  melanjutkan  sekolah  di  jenjang  SMP/sederajat atau  harus  menempuh  pendidikan  jenjang  SD/sederajat  secara  lebih  lama  dari  yang seharusnya.  Skema  Distribusi  Dana  Otonomi  Khusus  Dana  Otonomi  Khusus  selanjutnya menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  dalam  APBD  Aceh  tiap  tahun.  Tata  cara pengalokasian Dana ini selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur tiap  tahun.  Dana  Otsus  pertama  diperuntukkan  untuk  membiayai  program  bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan perincian a) minimal 50 % bagi pembangunan infrastruktur dan b) minimal 5 %  untuk  pelaksanaan syariah Islam. Setelah dikurangi  dengan  kedua  pembiayaan  tersebut,  maka  Dana  Otonomi  Khusus  akan dialokasikan  sebesar  60  %  bagi  pemerintah  provinsi  dan  40  %  bagi  pemerintah kabupaten/kota.  Formula pembagian di  tingkat  pemerintah kabupaten kota adalah a) 50 % dialokasikan  dengan  proporsi  sama  besar,  dan  b)  50  %  sisanya  menggunakan  indikator sebagai  berikut  ;  jumlah  penduduk  (40  %),  luas  wilayah  (30  %),  IPM  (20  %),  dan  Indeks Kemahalan Konstruksi (10 %).
Gambar 2. Skema Distribusi Dana Otsus Aceh
Sumber : Qanun Aceh No.1/2018
Sementara itu, alokasi dana Otonomi Khusus bagi Papua menurut pasal 36 UU No. 21 Tahun 2001 Jo UU No. 35/ 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat  adalah  minimum  30  %  bagi  sektor  pendidikan  dan  minimum  15  %  bagi  sektor kesehatan dan perbaikan gizi. Menurut Undang Undang ini, transfer Dana Otsus bagi Papua dan Papua Barat hanya berlangsung selama 20 tahun . Hal ini berarti, Papua dan Papua Barat tidak  akan  menerima  lagi  Dana  Otsus  masing-masing  pada  tahun  2022  mendatang. Pembagian besaran Dana Otsus untuk kedua provinsi paling timur ini ialah 70 %  bagi Papua dan 30 % bagi Papua Barat dari total 2 % DAU nasional.
Dana  Otonomi  Khusus  selanjutnya  menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  dalam APBD  Papua  tiap  tahun.  Pembagian  penerimaan  dan  pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  Gubernur  tiap  tahun. Sasaran pembiayaan Dana Otsus meliputi pendidikan (minimal 30 %), kesehatan (minimal 15 %),  pengembangan  ekonomi  kerakyatan  (minimal  25  %),  infrastruktur  (minimal  20  %), lembaga keagamaan dan adat (maksimal 6 %), perencanaan & monev ( maksimal 2 %), dan lainnya  (maksimal  2  %).  Dana  Otsus  pertama  diperuntukkan  untuk  membiayai  program strategis  bersama  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Setelah  dikurangi dengan kedua pembiayaan tersebut, maka Dana Otonomi  Khusus akan dialokasikan sebesar 20 % bagi pemerintah provinsi dan 80 % bagi pemerintah kabupaten/kota. Formula pembagian di  tingkat  pemerintah  kabupaten  kota  adalah  a)  50  %  dialokasikan  dengan
proporsi sama besar, dan b) 50 % sisanya menggunakan indikator sebagai berikut ;  jumlah penduduk (40 %), luas wilayah (30 %), IPM (20 %), dan Indeks Kemahalan Konstruksi (10 %).

## Gambar 4. Skema Distribusi Dana Otsus Papua Barat Sumber : Pergub Papua Barat No.1/2018 jo. No.56/2018
Dana otonomi khusus menurut UU No. 12 Tahun 2018  tentang  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  Tahun  2019  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah yang telah ditetapkan melalui Undang- Undang sebagai daerah khusus atau istimewa. Otonomi khusus Aceh, Papua dan Papua Barat dilatarbelakangi oleh pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam yang masih belum didayagunakan  secara  optimal  untuk  peningkatan  taraf  dan  kualitas  hidup  masyarakat setempat. Otonomi Khusus merupakan kebijakan khusus pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan  pembangunan  dengan  daerah  lain  di  wilayah  NKRI.  Kebijakan  ini  akan memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan mengelola sendiri pemerintahannya dalam kerangka NKRI.

## 2. Analisis Hasil Estimasi Model
Tabel  di  bawah  ini  memperlihatkan  bahwa  penerimaan  yang  bersumber  dari  Dana Otsus  hanya  mampu  mempengaruhi  secara  signifikan  atas  Angka  Kemiskinan  dan  Angka Partsisipasi Murni jenjang SMP pada kabupaten/kota di Papua Barat pada tahun 2013-2018. Setiap  peningkatan  1%  Dana  Otsus  akan  mampu  menurunkan  Angka  Kemiskinan  sebesar 2.838 % dan meningkatkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMP sebesar 6.329 %. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Monika, 2018) dan (Hartati et al., 2016).
Tabel 3. Hasil Analisis Inferensial Kabupaten/Kotadi Aceh, Papua, dan Papua Barat
VARIABEL/ LOKUS ACEH PAPUA PAPUA BARAT ANGKA KEMISKINAN Dana Otsus 0.149 (0.132) 0.474 (0.337) -2.838** (0.618) Pendapatan Asli Daerah -0.591** (0.191) 0.150 (0.081) 0.137 (0.250) Dana Perimbangan 0.826 (0.789) 0.045 (0.188) -0.574 (0.535) Realisasi Belanja Perlindungan Sosial -0.018 (0.126) 0.082 (0.160) -0.464 (0.312) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita -3.040** (1.111) -6.023** (1.089) 0.408 (2.097) Populasi -6.448** (1.812) -2.652 (1.705) -12.549** (2.919) ANGKA PARTISIPASI MURNI Dana Otsus 0.135 (1.021) 1.201 (3.451) 6.329** (3.103) Pendapatan Asli Daerah 0.630 (1.465) 0.918 (0.787) 2.097 (1.467) Dana Perimbangan -11.631 (6.042) 0.041 (1.836) -5.031 (3.088) Realisasi Belanja Pendidikan -0.993 (0.552) -0.458 (1.870) -0.231 (1.311) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita - 36.690 ** (8.357) 7.242 (22.34 1) -4.571 (3.293) Populasi -50.499** (13.892) 121.693** (48.517) 12.575** (3.947)
Sumber : hasil pengolahan data
Secara umum faktor-faktor yang terkonfirmasi berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan dalam studi ini adalah Dana Otsus (di Papua Barat), Pendapatan Asli Daerah (di Aceh), Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (di Aceh, Papua), serta populasi (di Aceh, Papua  Barat).  Sedangkan  faktor  faktor  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  partisipasi pendidikan jenjang SMP ialah Dana Otsus (di Papua Barat), Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (di Aceh), dan populasi (di Aceh, Papua, Papua Barat Sementara itu penerimaan daerah yang berasal dari Dana Otonomi Khusus  tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka kemiskinan  kabupaten/kota  di  Aceh,  dan  Papua,.  Hal ini  kemungkinan  disebabkan  oleh beberapa  faktor  seperti  aspek  regulasi,  maupun  penggunaan  anggaran.  Dari  aspek  regulasi tidak  ditemukan  persentase  alokasi  yang  eksplisit  bagi  pengentasan  kemiskinan  di  level Undang-Undang  maupun  Qanun  (di  Aceh),  dan  Undang-Undang  (di  Papua).  Oleh  karena ketiadaan kejelasan regulasi, penggunaan Dana Otsus di Aceh untuk pengentasan kemiskinan hanya mencapai 2-3 %. Demikian juga yang terjadi  di  Papua  dan  Papua  Barat,  penggunaan Dana  Otsus  bagi  pengentasan  kemiskinan
hanya dimasukkan ke dalam sektor lainnya, sehingga tidak spesifik  dan  kurang transparan. Selain  itu  penggunaan  Dana  Otsus  di  Papua  relatif  digunakan  untuk  program  yang  kurang berkualitas  dan  tidak  berdampak  jangka  panjang.  Dana  Otonomi  Khusus  juga  tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan jenjang SMP di Papua dan Aceh. Hal ini  dapat  dilihat  melalui  aspek  penggunaan  anggaran  maupun  aspek  regulasi.  Penggunaan Dana Otsus sektor pendidikan di Papua tahun 2014-2018 masih di bawah 30 % dari ketentuan seharusnya menurut UU dan Perdasus yakni minimum 30 %. Permasalahan non fiskal lainnya terkait  partisipasi  pendidikan  di  Papua  adalah  tingkat  kesadaran,  kondisi  geografis  dan pemukiman  yang  tersebar  serta  jauh  dari  layanan  pendidikan.  Sementara  itu,  penggunaan Dana Otsus  sektor pendidikan di  Aceh masih terfokus pada pembangunan fisik pendidikan semata. Secara regulasi pun, tidak terdapat persentase alokasi sektor pendidikan yang eksplisit pada Undang-Undang atau Qanun Aceh yang mengatur Otonomi Khusus.
Tabel 4. Tabulasi Dana Otsus, Angka Kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni SMP Kabupaten/Kota di Aceh, Papua, dan Papua Barat
V A R IAB E L Poverty APM Aceh
Papua Papua Barat Aceh Papua Papua Barat D ana
O tsus
 Tidak signifi kan  Tidak signifikan  Signifikan  Tidak signifikan  Tidak signifikan  Signifik an  Aspek Pengguna an
Anggaran: Pengguna an dana hanya 2%-
3%
(2014 – 2016)
 Aspe k Regul
asi:
Tidak terdapat persentase alokasi secara ekspilist di
UU
& Qanun  Asp ek Peng guna an
Ang gara n : a. Penggun aan dana untuk kegiatan kecil, berdurasi pendek, b. Sektor ini dalam realisasi penggun aan dana masuk ke dalam sektor lainnya Sehingga tidak spesifik  Aspek  Aspek Penggunan Anggaran:
Penggunaan dana otsus sektor pendi
- dikan masih di bawah 30  % (2014-2018).
Ketentuan regulasi (UU
& Perdasus) minimal 30
%.
 Aspek Sosial
Geografis
Permasalahan partisipasi pendidikan di Papua adalah tingkat kesadaran, kondisi geografis dan
pemukiman
 Aspek Penggu naan Anggar an: Penggu naan danotsu s sektor pendi - dikan(2
014- 2018) sudah sesuai dengan Pergub sebesar 20 % s.d. 30
%.  Aspek Pengg Pengguna unaan an Angg Anggaran aran : : Sektor a. Rata-rata ini  dalam penggunaa realisasi n dana penggunaa sektor n dana pendidikan masuk  ke mencapai dalam 20.9 % sektor (2012– lainnya 2016) sehinggati b. Terlalu dak fokus pada
spesifik.
pembangu  Aspek nan fisik, Regulasi: belum Tidak pada terdapat aspek persentase peningkat alokasi an secara partisipasi eksplisit pendidika di UU n. maupun  Aspek
dan kurang transparan  Aspek Regulasi : Alokasi dalam perdasus 25%,, namun tidak ada aloksi eksplisit di UU Pergub regulasi: Tidak terdapat persentase alokasi secara ekspilist di UU & Qanun yang tersebar serta jauh dari layanan pendidikan.

## *Sumber : Kajian Literatur

## Kesimpulan
Angka kemiskinan di kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2013-2018 terbukti sinifikan turut  dipengaruhi  oleh  penerimaan  Dana  Otsus.  Peningkatan  Dana  Otsus  sebesar  1%  dapat menurunkan  Angka  Kemiskinan  sebesar  2.838  %.  Sementara  itu  penerimaan  daerah  yang berasal dari Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka kemiskinan kabupaten/kota  di  Aceh,  dan  Papua.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor seperti aspek regulasi, maupun penggunaannya. Dari aspek regulasi tidak ditemukan persentase alokasi yang eksplisit bagi pengentasan kemiskinan di level Undang- Undang maupun Qanun (di  Aceh),  dan  Undang-Undang  (di  Papua).  Oleh  karena  ketiadaan  kejelasan  regulasi, penggunaan  Dana  Otsus  di  Aceh  untuk  pengentasan  kemiskinan  hanya  mencapai  2-  3  %. Demikian juga yang terjadi di Papua, penggunaan Dana Otsus relatif digunakan untuk program yang  kurang  berkualitas  dan  tidak  berdampak  jangka  panjang.  Selain  itu  penggunaan  Dana Otsus bagi pengentasan kemiskinan juga hanya dimasukkan ke dalam sektor lainnya, sehinga tidak spesifik dan kurang transparan.
Dana  Otonomi  Khusus  menunjukkan  pengaruh  yang  siginifikan  pada  partisipasi pendidikan  jenjang  SMP  kabupaten/kota  di  Papua  Barat.  Setiap  peningkatan  Dana  Otsus sebesar  1  %  akan  turut  meningkatan  partisipasi  pendidikan  jenjang  SMP  kabupaten/kota  di Papua Barat sebesar 6.329 %. Penggunaan Dana Otsus bagi sektor pendidikan di Papua Barat pada  tahun  2014-2018  telah  sesuai  dengan  minimum  alokasi  yang  diatur  dalam  Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana yakni sebesar 20 – 30 %. Namun, Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi  pendidikan jenjang SMP kabupaten/kota di Papua  dan  Aceh.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  aspek  penggunaan  anggaran  maupun  aspek regulasi. Penggunaan Dana Otsus sektor pendidikan di Papua tahun 2014-2018 masih di bawah 30 % dari ketentuan seharusnya menurut UU dan Perdasus yakni minimum 30 %. Sementara itu, penggunaan Dana Otsus sektor pendidikan di Aceh masih terfokus pada pembangunan fisik pendidikan  semata.  Secara  regulasi  pun,  tidak  terdapat  persentase  alokasi  sektor  pendidikan yang eksplisit pada Undang- Undang atau Qanun Aceh yang mengatur Otonomi Khusus.

## Bibliografi
Agustina, C. D., Ahmad, E., Nugroho, D., & Siagian, H. (2012). Political economy of natural resource revenue sharing in Indonesia .
Astuti, I. A. P., & Astika, I. B. P. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi , 17 (3), 2416–2446.
Dardias,  B.  (2012).  Model  lmplementasi  Desentralisasi  Asimetris  yang  Menyejahterakan: Belajar dari Pengalaman Aceh dan Papua. Yogyakarta: Belum Diterbitkan .
Hartati, C. S., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh penerimaan  dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil migas terhadap belanja modal serta dampaknya pada indeks pembangunan  manusia  Kabupaten/Kota  di  Aceh. Jurnal  Administrasi  Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 5 (2).
Monika.  (2018). Dampak  Dana  Otonomi  Khusus  Terhadap  Kemiskinan  di  Provinsi  Papua Periode 2010-2016 . IPB.
Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). ANALISIS PENGARUH DANA  ALOKASI  KHUSUS,  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH,  DANA  ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT KEMISKINANDI KOTA MANADO. JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN  DAERAH , 20 (2), 1–14.
Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia. Administrative Law & Governance Journal , 1 (4), 413–435.