## KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN

## CYBERCRIME DI PENGADILAN
Cahyo Handoko 1
Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Magister Ilmu Hukum Email: Cahyohandoko36@gmail.com
Abstract
B asically every law made by legislators is the answer to the question of public law at the time of the establishment of the law. Should legal developments in line with the development of society, so that when people change or grow then the law should be changed to arrange all the developments taking place in an orderly manner in the growth of modern society, because globalization has been the driver of the birth of the HUDRILQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\7KLVVWXG\DLPHGWRGHVFULEHWKHSUR¿OHRIGLJLWDOHYLGHQFH in cyber crime cases, knowing the position of digital evidence in cases of cyber crime. The theory used in this research is a progressive legal theory with empirical juridical methods using qualitative data analysis, kind of his research is a descriptive study. The conclusion of this study, System proofs and evidences under Article 184 Criminal Procedure Code FDQUHDFKF\EHUFULPHHYLGHQFHIRUFULPHVFODVVL¿HGDVQHZFULPLQDORৼHQVHV$VHDUFKIRU evidence of unconventional tools such as witness testimony and expert witnesses, as well as letters and instructions shift from conventional towards electronic will be able to ensnare cybercriminals. Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on Article 5 has been clearly stated that electronic information is a valid legal evidence in the form of electronic information and / or electronic documents and / or printout.
Keywords: Crime, Electronic Transactions, Cyber Crime.

## Abstrak
P ada  dasarnya  setiap  undang-undang  yang  dibuat  oleh  pembuat  undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang  tersebut.  Perkembangan  hukum  seharusnya  seiring  dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern 2 , karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. 3 3HQHOLWLDQLQLEHUWXMXDQXQWXNPHQGLVNULSVLNDQSUR¿ODODWEXNWLGLJLWDO pada perkara cyber crime, mengetahui kedudukan alat bukti digital pada perkara cyber crime. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori hukum progresif dengan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, jenis penelitian nya  merupakan  penelitian  deskriptif.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini,  Sistem  pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan cybercrime yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik akan mampu menjerat pelaku cyber crime. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 telah secara jelas
1 Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya, Jakarta: 5DMD*UD¿QGR3HUVDGD+OPL[
3 Ibid. Hlm 1.
menyebutkan  bahwa  Informasi  Elektronik  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah  berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Transaksi Elektronik, Cyber Crime .

## Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Pada  dasarnya  setiap  undang-undang  yang  dibuat  oleh  pembuat  undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang- undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata  semua  perkembangan  yang  terjadi  dengan  tertib  di  tengah  pertumbuhan  masyarakat modern 4 , karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. 5
Seiring  dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di  dunia,  teknologi  informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi  dunia.  Pertama,  teknologi  informasi  mendorong  permintaan  atas  produk-produk teknologi  informasi,  kedua  adalah  memudahkan  transaksi  bisnis  terutama  bisnis  keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. 6
Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 7 Perbuatan  melawan  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  kejahatan  dalam  teknologi  informasi  disebut  dengan Cyber Crime. Cyber Crime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan  sebuah  rekayasa  teknologi  yang  mengandalkan  tingkat  keamanan  yang  tinggi,  dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. 8
Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” .
Di  Indonesia  banyak  kasus  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  dunia  maya  ( cybercrime ). Menurut Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Muhammad Salahudin mengatakan saat ini kasus pelanggaran cyber crime tahun 2014 hingga awal april telah mencapai sekitar 1.000 kasus. Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 persen. Di 2010 hanya 100 kasus setahun, 2011 naik 200 kasus, 2012 menjadi 400 kasus. 9 Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan MHQLVNHMDKDWDQ\DQJVXOLWXQWXNGLNODVL¿NDVLNDQVHEDJDLWLQGDNSLGDQD 10 Permasalahan hukum
4 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya, Jakarta: 5DMD*UD¿QGR3HUVDGD+OPL[
5 Ibid. Hlm 1.
6 Loc.Cit.
7 Ibid. Hlm. 2.
8 Agus Tri P.H. Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana ,Skripsi,  2010,Surakarta:UMS. Hlm. 10.
9 Jatimprov, 2014, Tiap Tahun Kasus Cyber Crime Naik 100 Persen, (2-4-2014) dalam http://www.jatimprov.go.id/site/ tiap-tahun-kasus-cyber-crime-naik-100-persen/. Di unduh senin 23 Juni 2014 Pukul 06.00 WIB
10 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 62.
yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang tekait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. 11
Salah  satu  contoh  kasus cyber crime yang  terjadi  di  Surakarta,  yang  mana  dalam pembuktiannya mengalami kendala dalam kasus pembobol sebuah password email, yang mana seseorang tersebut menderita kerugian hingga miliaran rupiah, karena email tersebut menjadi alat transaksi di perusahaan tersebut. Dalam hal ini seorang hakim menghadirkan seorang saksi DKOL\DQJGLSHUFD\DXQWXNPHQJLGHQWL¿NDVLPDOZDUH\DQJGLWDQDPGDODPODSWRSNRUEDQDNDQ tetapi  saksi  ahli  dari  pelapor/korban  tidak  dapat  membuktikannya  sehinga  terdakwa  diputus bebas oleh hakim. 12
Dengan demikian dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim. Setiap kendala yang muncul membuat penegak hukum menjadi bingung untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi Informasi, yang mana bentuk barang bukti berbentuk digital.

## Perumusan Masalah
%DJDLPDQDSUR¿ODODWEXNWLGDODPNDVXV cyber crime ?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti dalam kasus cyber crime ?

## Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan secara langsung dengan terjun ke lapangan. Dengan demikian metode  penelitian  yuridis  empiris  dapat  memberikan  gambaran  bagaimana  Kedudukan Alat Bukti Digital dalam kasus Cyber Crime.

## 2. Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai proses pembuktian tindak pidana cyber, Penelitian Deskriptif sendiri dimaksudkan untuk meberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penulis didalam penelitian ini menggambarkan mengenai bagaimana Pembuktian dalam kasus Cyber Crime .

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. 3UR¿ODODWEXNWLGLJLWDOGDODPNDVXV cybercrime
Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu dakwaan atau tuntutan tersebut dengan menunjuk pada alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna  menimbulkan  keyakinan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  telah dilakukan terdakwa. 13 Pembuktian sendiri ialah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi  atau  memperlihatkan  bukti,  melakukan  sesuatu  sebagai  kebenaran,  melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. 14
11 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.
12 Putusan No.20/Pid.sus/2011/PN.SKA
13 Politkum, Pengertian alat bukti yang sah, dalam http://politkum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah- dalam.html. diakses pada tanggal 21 Nopember 2014 pukul 14.36
14 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012, Hal 3.
Pengaturan mengenai alat bukti dalam cyber crime diatur dalam : a.  KUHAP.
b.  Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  sistem  pembuktian  yang  dianut  dalam  KUHAP  Pasal  183  KUHAP  dijelaskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Masalah pembuktian ini cukup  memegang  peranan  penting  dalam  menangani  kejahatan  siber,  hal  ini  perlu  menjadi catatan  sebab  bukti  elektronik  telah  menjadi  media  perantara  baru  bagi  pelaksanaan  suatu tindak kejahatan. 15
Dalam Konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu undang-undang, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi unjuk bukti. Artinya, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan adalah unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan  kepada  tersangka.  Berikut  merupakan  perbandingan  dari  Undang-Undang  yang mengatur tentang bukti elektronik :
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Keterangan Saksi Keterangan Saksi Keterangan Ahli Keterangan Ahli Surat Surat Petunjuk Petunjuk Keterangan Terdakwa -
Berdasarkan  KUHAP  dan  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  dalam  tindak  pidana cyber crime alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan adalah sebagai berikut :
a.  Keterangan Saksi
'H¿QLVL VDNVL GDQ GH¿QLVL NHWHUDQJDQ VDNVL VHFDUD WHJDV GLDWXU GDODP .8+$3 berdasarkan  Pasal  1  angka  26  KUHAP  dinyatakan  “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ”. Sementara itu Keterangan Saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, “ keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ”. Saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang  sebenarnya  atau  paling  tidak  mendekati  dari  peristiwa  yang  dia  lihat,  untuk memberikan pemahaman pada hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana.
Sedangkan  saksi  dalam  perkara cybercrime melibatkan  orang  yang  melihat  dan menguasai dunia maya yang keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengungkap fakta di persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  berbunyi “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari
15 Khairul Anam, Hacking VS Hukum Positif & Islam , Yogyakarta:Sunan Kalijaga Pers, 2010. Hal 62.
sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan” . Dalam  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  seorang  saksi  dapat  menggunakan  media  elektronik  untuk  memberikan keterangan nya, sehingga tidak harus datang langsung ke pengadilan sehingga bisa melalui media komunikasi berdasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “ Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut : alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.
Dalam penyidikan tindak pidana cyber crime ada 3 (tiga) fase yang digunakan oleh penyidik, saksi mata disuruh menceritakan segala informasi yang ia lihat dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Polisi mencari tersangka berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi mata dan mencari rekam jejak dari orang yang berpotensi sebagai WHUVDQJND3ROLVLPHPLQWDVDNVLPDWDXQWXNPHQJLGHQWL¿NDVLSHODNXGDULVHMXPODKFDORQ tersangka yang dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukan calon tersangka tersebut. 16
Jika keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
Dalam  pengaturan  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  seorang  saksi  tidak  diwajibkan  datang  ke  muka  persidangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 44 menyebutkan “ Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut : alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”. Dalam prosedur pemberian keterangan saksi di pengadilan dapat melalui teleconference dengan menunjuk pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ angka 1 : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, angka 4: Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Walau melalui teleconference keterangan saksi itu tetap sah menurut hukum dengan menunjuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 “ Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.
Dengan  demikian,  berdasarkan  pembahasan  diatas,  memberikan  gambaran  bahwa keterangan saksi dalam KUHAP yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  keterangan  saksi  merupakan  sebuah  alat  bukti  dalam
16 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta:Erlangga, 2012, Hal 103.
perkara pidana yang berupa keterangan yang diberikan langsung oleh saksi, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Saksi tersebut dalam memberikan keterangannya wajib untuk  hadir  dalam  persidangan  yang  dibuka  untuk  umum,  sebagaimana  sesuai  dengan penjelasan dalam Pasal 160 KUHAP.
b.  Keterangan Ahli
Keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Keterangan ahli memang terkait dengan alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara cybercrime, biasanya di ambil dari seorang guru besar dan seorang pemikir. 17 Didalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “ keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan ”.  Menurut  penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
Merujuk  pada  ketentuan  dalam  KUHAP,  keahlian  dari  seorang  yang  memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal,  namun  keahlian  itu  juga  dapat  diperoleh  berdasarkan  pengalamannya.  Karena GLGDODP.8+$3WLGDNDGDSHUV\DUDWDQNXDOL¿NDVLVHRUDQJDKOLKDUXVPHPHQXKLMHQMDQJ akademik tertentu.
Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan  memberikan  penilaian  terhadap  kasus  yang  sedang  di  sidangkan.  Oleh karena  itu,  pertanyaan  terhadap  ahli  biasanya  bersifat hipotesis atau  pernyataan  yang bersifat umum. Ahli pun tidak boleh memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan padanya.
Jadi, dalam perkara cyber crime seorang ahli di tuntut untuk memberikan pengertian tentang pengungkapan kejadian perkara yang terjadi di dunia maya sepanjang pengetahuan nya, karena saksi ahli merupakan orang yang berkompeten di bidangnya, hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  berbunyi  “ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya ”. Istilah “dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” merupakan tuntutan kepada saksi ahli untuk menerjemahkan kejadian yang diungkapkan oleh saksi dan terdakwa, dan keterangan ahli berbentuk laporan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
c.  Surat
Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, jenis surat yang dimaksud adalah:
1)  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang  berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat  keterangan tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  yang  dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2)  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang
17 Samardi, Keterangan Ahli , dalam https://samardi.wordpress.com/tag/keterangan-ahli/ , diakses pada tanggal 21 Nopem- ber 2014, pukul 15.08 WIB
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3)  Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta  secara resmi dan padanya;
4)  Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
Berdasarkan Pasal 187 KUHAP diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari 4  (empat)  butir.  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektroni dan atau Dokumen Elektronik berikut hasil cetakannya  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  acara.  Dokumen Elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, Undang-Undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.
Jadi alat bukti surat yang dipakai dalam pembuktian cyber crime merupakan alat bukti yang sah sepanjang itu sesuai dengan sistem elektronik yang di atur dalam undang-undang yang mengaturnya, karena alat bukti surat terlebih yang berbentuk digital dapat dirubah keasliannya dalam hitungan detik dan tanpa harus memegang barang bukti yang ditunjukan di persidangan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa surat merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta merujuk pada pertimbangan hakim yang bersangkutan. d.  Petunjuk
Pasal 188 KUHAP ayat (1) yang berbunyi “ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk  haruslah  menghubungkan  alat  bukti  yang  satu  dengan  yang  lain.  Penilaian atas  kekuatan  pembuktian  suatu  petunjuk  dalam  setiap  keadaan  tertentu  dilakukan  oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai perseuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
Menurut Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut : 18
1)  Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang berseuaian. Perbuatan, Kejadian, dan Keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukan tentang telah terjadinya tindak  pidana,  menunjukkan  terdakwa  yang  melakukan,  dan  menunjukan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
2)  Ada  dua  persesuaian,  yaitu  bersesuaian  antara  masing-masing  perbuatan, kejadian,  dan  keadaan  satu  sama  lain  ataupun  bersesuaian  antara  perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
18 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta:Erlangga, 2012, Hal 110.
3)  Persesuaian  yang  demikian  itu  menandakan  atau  menunjukan  adanya  dua  hal, yaitu menunjukan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
4)  Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan  terdakwa.  Sesuai  dengan  asas  minimum  pembuktian  seperti  pada Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.
Oleh  karena  itu,  alat  bukti  petunjuk  ini  baru  digunakan  dalam  hal  alat-alat  bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Petunjuk yang ditemukan dalam penyidikan, merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila petunjuk tersebut dalam bentuk digital, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
e.  Keterangan Terdakwa
Penerapan  pembuktian  perkara  pidana  yang  diatur  dalam  hukum  acara  pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 19 Terdakwa dalam Pasal 1 Butir 15 KUHAP adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, “ Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri ”. Keterangan terdakwa yang  diberikan  di  luar  sidang  dapat  digunakan  untuk  membantu  menemukan  bukti  di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
Keterangan  terdakwa  hanya  dapat  digunakan  terhadap  dirinya  sendiri,  hal  ini menunjuk pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP “ Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Bahwa  seorang  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban  dalam  pembuktian,  jadi  keterangan terdakwa yang sah adalah keterangan ia nyatakan di sidang pengadilan.
Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Penulis berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas  suatu  peristiwa.  Dalam  konteks  hukum,  arti  penting  pembuktian  adalah  mencari kebenaran  suatu  peristiwa  hukum.  Peristiwa  hukum  adalah  peristiwa  yang  mempunya akibat hukum.
Jadi,  dapat  dimengerti  bahwa  pembuktian  dilihat  dari  perspektif  hukum  acara pidana,  yakni  ketentuan  yang  membatasi  sidang  pengadilan  dalam  usaha  mencari  dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ada pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2.  Kedudukan alat bukti digital dalam perkara cyber crime
Dalam menangani kasus cyber crime aparat penegak hukum harus memperhatikan mengenai alat bukti digital yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perbuatannya. Karena alat bukti digital tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka proses pembuktian di Persidangan Pengadilan. Dari alat bukti digital tersebut yang nantinya juga akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar bersalah menurut hukum.
19 Yahya  Harahap  dalam  www.HukumOnline.com/klinik/detail/lt52e015b3902e6/kekuatan-pengakuan-terdakwa-dipersi- dangan.html, diakses pada tanggal 28 pebruari 2015, jam 23.06 WIB.
Dalam hal ini penulis akan melakukan analisis terhadap 3 Putusan Pengadilan (2 Putusan Pengadilan  Negeri  Surakarta  dan  1  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman)  mengenai  perkara tindak pidana cyber crime. Dari analisis putusan yang dilakukan penulis, sehingga akan dapat diketahui  mengenai  kedudukan  alat  bukti  digital  dalam  perkara  tindak  pidana cyber crime. Analsis tersebut akan diuraikan penulis sebagaimana berikut dibawah ini :
.XDOL¿NDVL Putusan Pengadilan No. Putusan 20/Pid.Sus/2011/ PN.Ska 79/Pid.Sus/2013/ PN.Ska 476/Pid.B/2013/ PN. Sleman Terpidana Syarif Bin Syech Salim Anthon Wahjupramono, S.H, M.Hum. Herman  Joseph  bin  le Hie Soeng Tindak Kejahatan Pembobolan Email/ Mengakses  komputer tanpa ijin. Penyebaran ancaman melalui  Pesan  Instan (SMS) Tanpa hak m e n t r a n s m i s i k a n informasi elektronik yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan Dakwaan Pasal  30  ayat  (1)  Jo Pasal  46  ayat  (1) Undang-Undang RI Nomor  11  tahun  2008 Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal  45  ayat  (1)  Jo Pasal  27  ayat  (1) U n d a n g - U n d a n g Republik Indonesia No. 11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Putusan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun dikurangi  selama  masa penangkapan dan masa penahanan  yang  telah dijalani  terdakwa,  dan denda  sebesar  Rp. 1.000.000,-  (satu  juta rupiah)  subsidair  1 (satu) bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan  pidana  penjara selama 5 (lima) tahun  dikurangi  masa penahanan  yang  telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Menjatuhkan pidana terhadap Herman Joseph Bin le Hie Soeng pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
.XDOL¿NDVL
Putusan Pengadilan Alat Bukti Keterangan Saksi:
Umar Edrus AL Habsyi Ali Muladawileh Ahmad Idrus Suherman Alias Herman Abdulah Aldjufri Keterangan Ahli: Sapto Hermawan
Makhali Arsyad Trisna Samodra Petunjuk:
Percakapan Kepada pelanggan  nya  melalui e-mail, 7  (tujuh)  bendel  Nota pembelanjaan dari toko  IAKA  Shop  pada alamat  toko  tersebut tercantum  alamat  :  Jl. 'RXEOH 6L[ 1R  ; Legian  Kuta  Bali  Ph/ )D[ dan  Email  : iaka_ kuta@yahoo.com yang digunakan  sejak  tahun 2003 hingga 2009;
Alat Bukti Digital: Laptop  Merk  Toshiba Satelite  L20  System Unit  Model  Nomor
36/;ZDUQD hitam. /DSWRS 0HUN $[LR Notebook Computer Model : M54 V Product Code  M541V  warna Hitam. Email Iaka.Kuta@ yahoo.com (email milik Umar Edrus) 1 (satu) buah CD Aplikasi Uniblue Spyerasser Keterangan Saksi: Sumartono Hadinoto Iwan Setiawan Arlita  Handayani  Binti
Paryono
Rizki  Agung  Perkasa
Bin Ateng Efendi Pratiwi  Binti  Slamet Hariyono Saksi  Ririn  Wijayanti Binti Sutarno
Keterangan Ahli: Toto  Tri  Kusuma,  R, S.Si Drs. Supardjo, M.Hum Dr.  Mudzakkir,  S.H, M.H. DR. Henry Subiakto Slamet Uliandi
Petunjuk: 1 (satu) lembar list data,
VDWXER[;30HQWDUL Smartphone
yang ditandatangani  oleh  G. Sinta  Setyandari  anak dari Winarsanto dan. 2 (dua) lembar kwitansi No.  129136  dari  CV. Dayamitra Selindo tertanggal 26 Nopember 2012 kepada GRA Cellular  warna  kuning dan merah. Rekaman  CCTV  dari Ambarukmo Plaza Yogyakarta 6 (enam) Pesan singkat/
SMS  yang  mengancam dan  memaki  ditujukan pada H.M Lukminto.
Alat Bukti Digital: S e p e r a n g k a t Smartphone BB Dakota type  9900  NO.  IMEI 3585.67.04.281426.5 warna hitam

## Keterangan Saksi:
Arik Susilo Agung Kusmiyanto Sri Handayani Agustina Erlinda Purwantari
Keterangan Ahli: Donny Zulianto, ST Bisyron Wahyudi, S. Si, MT
Alat Bukti Digital: 1(satu) buah CPU server 1  (satu)  buah  CPU biling
3(tiga) buah CPU biling No. 10, 15 dan 17 1  (satu)  unit  Flashdisk tanpa tutup merk Multitech  warna  biru  1 Unit Mouse 1 (satu)  Unit Monitor
1 (satu) Unit Mouse
1 (satu) buah keyboard 1 (satu) buah swit Data  dan  File  Konten Porno
Dalam 3 (tiga) putusan di atas dapat dikategorikan dalam tindak pidana cyber crime karena ketiga  putusan  tersebut  melanggar  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pertama putusan No. 20/Pid.Sus/2011/PN.Ska yang didakwa dengan Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  yang  kedua  Putusan  No.  79/Pid.Sus/2013/PN.Ska  yang
didakwa dengan Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang terakhir Putusan No. 476/Pid.B/2013/PN. Sleman yang didakwa Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pertimbangan hakim dalam mengungkap fakta di persidangan dengan menggunakan alat bukti digital ialah  pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  menjelaskan  “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ”. Untuk mengungkap alat bukti digital maka hakim memerlukan saksi ahli dalam menjelaskan alat bukti tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang menjelaskan “ angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sehingga dapat kita ketahui kedudukan alat bukti digital dalam ketiga putusan diatas  adalah  bahwa  dalam  pengungkapan  fakta  di  persidangan  dalam  rangka  menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim membutuhkan alat bukti digital dalam perkara cyber crime dan  peran  saksi  ahli  dalam  menguatkan  peran  kedudukan  alat  bukti  digital  tersebut,  karena dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik hanya bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, orang yang mampu memahaminya berarti mempunyai keahlian dalam bidang Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  dalam  hal  ini  disebut  saksi  ahli,  yang  didalam  putusan diatas saksi ahli diperintahkan untuk menjelaskan kedudukan alat bukti digital kepada majelis hakim. Karena kedudukan alat bukti digital dalam putusan diatas mempengaruhi pertimbangan hakim untuk membuat putusan.
Berdasarkan 3 Putusan cyber crime di atas dapat diketahui alat bukti digital diatas yang digunakan adalah :
1.  Laptop 2.  Email 3.  CD 4.  Software ( Uniblue Spyerasser)
5.  Smartphone
6.  CPU ( Central Processing Unit)
7.  Flashdisk
8.  Data
9.  Konten Film Porno 10.  Rekaman CCTV 11.  SMS
Alat  bukti  digital  adalah  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Barang bukti dapat dikatakan alat bukti digital karena berbentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sesuai dengan kriteria Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang
meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang dalam putusan diatas merupakan alat bukti yang mempunyai kedudukan untuk menjelaskan suatu tindak cyber crime yang mungkin dilakukan oleh tersangka, sehingga alat bukti digital ini memperjelas fakta yang terjadi dengan didukung alat bukti lainnya.
Dapat diketahui jenis-jenis alat bukti digital yang telah di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 ialah meliputi :
Jenis Alat Bukti Digital Informasi Elektronik Dokumen Elektronik Bentuk Alat Bukti Digital Tulisan ; Suara ; Gambar ; Peta ; Rancangan ; Foto ; Electronik Data Interchange
(EDI) ; Surat Elektronik ( E-mail) ;
Telegram ;
Teleks ;
Telecopy ; Huruf ; Tanda ; Angka ; Kode Akses ; Simbol ; Perforasi ; Analog ; Digital ; Elektromagnetik ; Optikal ;
Yang membedakan antara Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ialah sarana yang dipakai dalam pembuktian alat bukti digital tersebut, sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Informasi Elektronik hanya terbatas pada orang yang mampu memahami Informasi yang selanjutnya dapat mengartikan  Informasi  Elektronik  tersebut  ,  sedangkan  pada  Pasal  1  angka  4  menggunakan sarana  komputer dan/atau sistem elektronik untuk menerjemahkan Informasi yang ada dalam Dokumen  Elektronik.  Yang  dimaksud  Sistem  Elektronik  ialah  serangkaian  perangkat  dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  Informasi Elektronik (Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sehingga dalam pengungkapan fakta ketiga putusan diatas harus bisa membedakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik untuk meminimalisir multitafsir yang mungkin terjadi oleh hakim pengadilan. Dalam Pasal 183 KUHAP “ Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Pembuktian  menggunakan  alat  bukti  digital,  hakim  harus  bisa  mengungkap  fakta  dan mendapat  minimal  2  alat  bukti  untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  melakukannya.  Hakim  Pengadilan  Negeri Surakarta  Kun  Maryoso,  S.H,  M.H  menjelaskan cyber crime merupakan  kejahatan    dunia maya, pengungkapannya menggunakan alat bukti digital dan saksi ahli yang benar-benar ahli di bidangnya untuk memberikan pengertian tentang peristiwa menurut kacamata ahli, hal ini untuk meminimalkan multi tafsir dengan hakim yang lain karena, kedudukan alat bukti digital ini sebagai petunjuk atau surat dan/atau dokumen elektronik yang dijelaskan dalam Undang- Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 20 Kedudukan alat bukti digital ketiga putusan tersebut sebagai petunjuk atau surat dan/atau dokumen elektronik yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dibutuhkan saksi ahli untuk memahaminya seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kasus cyber crime ketiga putusan diatas memerlukan pembuktian guna mengetahui fakta yang  terjadi,  dalam  pengungkapan  pembuktian  tersebut,  Penegak  hukum  wajib  mematuhi prosedur  dan  ketentuan  dalam  Hukum Acara  Pidana  dan  Ketentuan  dalam  Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Dalam Undang-Undang No. 11  tahun  2008  dalam  Pasal  5  ayat  1  ” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah”. Sehingga dalam hal menentukan tentang tata cara pembuktian alat bukti digital Bhudhi Kuswanto, S.H menjelaskan sebagai berikut :
1. Saksi ahli diperintahkan untuk memaparkan tentang pengetahuannya mengenai kasus yang sedang di sidangkan.
2. Kemudian  Penyidik  dari  Polisi  wajib  menyalin/meng copy VHPXD LVL ¿OH GDUL GRNXPHQ atau informasi elektronik tersebut dalam satu perangkat yang baru, kemudian bukti digital tersebut dihadirkan di muka persidangan.
3. Lalu  saksi  ahli  membuat  analisis  tentang  alat  bukti  digital  tersebut  untuk  menjadi pertimbangan hakim.
Untuk  menjaga  keaslian  dari  bukti  digital  maka  penegak  hukum  mempunyai  prosedur sendiri dalam menangani alat bukti digital yang menjadi barang bukti di Pengadilan, Prosedur yang digunakan ialah sebagai berikut :

## 1. Proses Acquiring dan Imaging
Setelah pe nyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses acquiring dan imaging yang mengkopi (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1 dari hasil kopi  tersebutlah  maka  seorang  ahli  forensik  dapat  melakukan  analisis  karena  analisis  tidak boleh  dilakukan  dari  barang  bukti  digital  yang  asli  karena  dikhawatirkan  akan  mengubah barang bukti.
2. Melakukan Analisis
Setelah  melakukan  proses Acquiring dan imaging, maka  dapat  dilanjutkan  untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log- ¿OH yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan.
Menurut  Bhudhi  Kuswanto,  S.H,  dalam  pembuktian  alat  bukti  digital  di  Pengadilan haruslah memperhatikan keaslian atau originalitas dari alat bukti digital tersebut, karena alat bukti  digital  ini  dapat  dirubah  sewaktu-waktu  dalam  hitungan  menit,  sehingga  penyidik  di Wilayah hukum Pengadilan Surakarta diharapkan dapat memperhatikan hal itu. 21
20 Wawancara Kun Maryoso, S.H, M.H , Kamis 28 Agustus 2014, Pukul 11.30 WIB.
21 Bhudhi Kuswanto, Wawancara Pribadi, Pada Hari Sabtu, Tanggal 10 Januari 2015, Pukul 11.30 WIB
Dalam  prosedur  pembuktian  alat  bukti  digital  di  pengadilan  ditegaskan  pada  Pasal  43 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “ Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” ,  Penegak  hukum  belum  sepenuhnya  memperhatikan  prosedur  yang sudah  ditetapkan,  seperti  contohnya  pada  ketiga  putusan  diatas,  yang  rata-rata  memberikan kebebasan bagi saksi ahli untuk langsung meng eksplore isi dari alat bukti digital yang berupa laptop,  seharusnya  penegak  hukum  sebelum  menghadirkan  alat bukti  digital harus  men copy data  dari  laptop  tersebut  ke  perangkat  yang  baru,  sesuai  dengan  prosedur Acquiring and imaging, sehingga meminimalkan perubahan alat bukti yang sedang dihadirkan di Pengadilan dan tidak mengurangi nilai keaslian alat bukti tersebut. Bhudhi Kuswanto menjelaskan bahwa alat bukti digital ini sangat rentan untuk dirubah, bisa saja dirubah dalam hitungan menit tanpa diketahui  siapa  pun,  sehingga  sangat  disayangkan  apabila  prosedur  yang  sudah  ada  tidak diimplementasikan dalam pembuktian alat bukti digital ini. 22
Dapat  disimpulkan  bahwa  pemrosesan  alat  bukti  digital  pada  ketiga  putusan  tersebut belum sepenuhnya mematuhi prosedur yang sudah digunakan, sangat dimungkinkan adanya perubahan keaslian alat bukti digital yang dihadirkan di pengadilan, tak bisa di pungkiri bahwa tersangka mungkin dikenakan putusan bebas karena, tidak terbukti melakukan suatu hal tertentu karena  alat  bukti  nya  sudah  dirubah  karena,  kedudukan  alat  bukti  digital  ini  mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.
Dari ketiga Putusan yang didapat penulis di lapangan, belum ada pemrosesan alat bukti yang sesuai prosedur, alat bukti digital yang dihadirkan di persidangan telah di explore oleh saksi ahli sebelumnya, sehingga mengurangi keaslian dari sebuah alat bukti itu sendiri, padahal dalam  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  pada  Pasal  43  ayat  (2)  telah  dijelaskan  tentang pelaksanaan prosedur penyidikan dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah  seorang  Hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Menjelaskan  bahwa  dalam  penanganan alat  bukti,  seorang  hakim  hanya  mendengarkan  keterangan  dari  para  pihak,  salah  satunya keterangan  saksi  ahli  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  membuat  putusan,  sehingga dalam pemrosesan alat bukti itu sepenuhnya kuasa penyidik. 23
Jadi ketiga putusan diatas, belum sepenuhnya menggunakan prosedur pemrosesan alat bukti yang benar dari penyidik, sehingga mengurangi keaslian alat bukti digital, karena kedudukan alat bukti ketiga perkara tersebut sangat menentukan putusan hakim. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Sehingga  dalam  pemrosesan  alat  bukti  tersebut  harus  memperhatikan prosedur  yang  berlaku  sesuai  Pasal  43  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Kesimpulan
Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP mampu menjangkau pembuktian  untuk  kejahatan cybercrime yang  tergolong  tindak  pidana  baru.  Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik akan mampu menjerat pelaku cyber crime. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 telah secara jelas menyebutkan bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.
23 Wawancara dengan Kun Maryoso, Kamis Tanggal 28 Agustus 2014, Pukul 11.30 WIB
Kedudukan  alat bukti digital ini  mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Serta sebagai pelengkap alat bukti surat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam pemrosesan alat  bukti  digital  harus  di  jaga  keaslian  alat  bukti  tersebut  untuk  meminimalisir  berubahnya alat bukti digital karena, dapat mempengaruhi proses persidangan. Dari hasil penelitian ketiga Putusan  yang  didapat  penulis  di  lapangan,  belum  ada  pemrosesan  alat  bukti  yang  sesuai prosedur,  alat  bukti  digital  yang  dihadirkan  di  persidangan  telah  di explore oleh  saksi  ahli sebelumnya, sehingga mengurangi keaslian dari sebuah alat bukti itu sendiri, padahal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 pada Pasal 43 ayat (2) telah dijelaskan tentang pelaksanaan prosedur penyidikan dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Daftar Pustaka
Hiariej, O.S Eddy,  2012. Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta:Erlangga.
Maskun, 2013. Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
Suhariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya -DNDUWD5DMD*UD¿QGR3HUVDGD
Jatimprov,  2014, Tiap Tahun Kasus Cyber Crime Naik 100 Persen, (2-4-2014)  dalam  http:// www.jatimprov.go.id/site/tiap-tahun-kasus-cyber-crime-naik-100-persen/
Politkum, Pengertian alat bukti yang sah, dalam  http://politkum.blogspot.com/2013/05/ pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html. diakses pada tanggal 21 Nopember 2014
Samardi, Keterangan Ahli , dalam https://samardi.wordpress.com/tag/keterangan-ahli/