Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.324-329| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4938.324-329

## EKSISTENSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA DATAH KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM
I Gede Andik Surya Dana, Ida Ayu Putu Widiati, I wayan arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gedesu027@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  adalah  salah  satu  wujud  dari  lembaga  desa  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Kesejahteraan  kehidupan  masyarakat  harus  diwujudkan  dalam  menciptakan pemerataan  pada  setiap  hak  serta  kewajiban  masyarakat  di  sekitar.  Pemerintah  dalam  upaya  peewujudannya sudah  siap  dengan  berbagai  susunan  program  untuk  menunjang  hal  tersebut.  Penelitian  ini  difokuskan  untuk mengetahui eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta kendala dan upaya dalam mewujudkan pembangunan desa yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Datah, Kecamatan Abang,  Kabupaten  Karangasem.  Metode  yang  digunakan  merupakan  pendekatan  hukum  empiris  dengan mencari informasi serta data langsung ke lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi LPM di desa Datah dalam pembangunan desa masih perlu ditingkatkan. Pemerintah desa harus berupaya menemukan kendala  atau  faktor  penghambat  yang  terjadi,  serta  upaya  yang  dilakukan  agar  program  LPM  bisa  dikatakan efektif dalam rangka pembangunan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  eksistensi  atau  keberadaan  LPM  di  desa  Datah  belum  memiliki  dampak yang signifikan dan dirasakan penuh oleh masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan lembaga ini sehingga memberi pengaruh baik terhadap kemajuan masyarakat setempat.
Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Desa.

## Abstract
Community empowerment institutions are one form of village institutions in realizing community welfare. The welfare  of  people's  lives  must  be  realized  in  creating  equal  distribution  of  rights  and  obligations  of  the surrounding community. The government in its efforts to realize it is ready with various program arrangements to  support  this.  This  research  is  focused  on  knowing  the  existence  of  Community  Empowerment  Institutions (LPM),  as  well  as  obstacles  and  efforts  in  realizing  village  development  carried  out  by  Community Empowerment Institutions (LPM) in Datah Village, Abang District, Karangasem Regency. The method used is an empirical legal approach by seeking information and data directly in the field. Research findings reveal that the existence of LPM in Datah village in village development still needs to be improved. The village government must  try  to  find  the  obstacles  or  inhibiting  factors  that  occur,  as  well  as  the  efforts  made  so  that  the  LPM program can be said to be effective in the context of village development that aims to prosper the community. Based on the results of the study, it can be concluded that the existence of LPM in Datah village  has not had a significant impact and is fully felt by the community. The government needs to increase the empowerment of this institution so that it has a good influence on the progress of the local community.
Keywords : Existence; Community Empowerment Institutions; Village Development.

## I. PENDAHULUAN
Pemerataan terhadap pembangunan menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam rangka mewujudkan sebuah  keadilan  serta  pemerataan  pembangunan  nasional  sebagai  usaha  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  dikarenakan  wilayah  indonesia  adalah  wilayah  yang  amat  besar  dan  luas yang  terbentuk  berdasar  pulau  yang  membentang  perlu  adanya  upaya  perpanjangan  tangan  dari pemerintah dalam wujud menjalankan program pembangunan di setiap desa yang berada dalam setiap provinsi.  Sebuah  pembangunan  desa  harus  didasarkan  oleh  rasa  adil  agar  dapat  terwujud  dengan selaras dan serasi sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Hal ini sudah sejalan dengan tujuan
hukum yaitu untuk mencapai ketertiban, keamanan, perdamaian dan keadilan (Atmadja & Budiartha, 2019) . Dalam menjangkau pemerataan perwujudan pembangunan tentu saja bisa dimulai dari bagian kecil  yaitu  desa.  Desa  dalam  menjalankan  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan  program  selalu berpedoman pada aturan yang menyangkut dengan keberadaan desa agar apa yang sudah dicanangkan dapat selaras serta serasi dengan adanya suatu tujuan desa yaitu berdasar peraturan tentang desa yang dimuat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang memuat tentang desa.
Tujuan  dari  keberadaan  peraturan  tentang  desa  tentu  agar  desa  bisa  berbuat  dalam  hal pembangunan  desa  serta  dapat  mencanangkan  program  yang  bisa  mempercepat  pembangunan  desa sehingga  tercapai  suatu  bentuk  kesejahteraan  masyarakat (Muin  &  Mucharom,  2016) .  Keberhasilan pada desa bisa dirasakan serta dapat dilihat dalam wujud pembangunan dari fasilitas yang ada dalam kehidupan  sehari  sebab  ini  akan  dapat  menunjang  daripada  aktivitas  masyarakat  sehari-harinya. Terwujudnya  pembangunan  pada  lingkup  pedesaan  menjadi  dasar  sebuah  peningkatan  taraf  hidup serta kesejahteraan masyarakat pada lingkup pedesaan serta bisa mendorong masyarakat untuk dapat ikut  serta  dalam  upayanya  membagun  desanya  dengan  pengeraknya  ialah  pemerintah  desa (Nadir, 2013) .  Pemerintahan  pada  tingkat  provinsi  serta  kecamatan  bisa  dijadikan  sebagai  penggerak  dan benar-  benar  dapat  mendorong  dan  jalankan  agar  terlaksananya  otonomi  pada  jenjang  desa.  Pada dasarnya  setiap  pembangunan  adalah  tugas  secara  bersama-  sama  semua  pihak  serta  mempunyai tanggung jawab yang sama dalam setiap proses pembangunan desa. Pada setiap desa tentu saja harus dapat mencapai sebuah kesejahteraan dalam setiap program desanya guna mencapai tujuan dari desa dan pembangunan desa.
Adanya sebuah lembaga-lembaga desa dalam membantu setiap keberadaan program desa tentu saja akan membantu dalam mempercepat realisasi daripada setiap program desa dalam hal diharapkan mampu  menjadi  suatu  bentuk  kemitraan  desa  dalam  usaha  pembangunan  di  desa  Datah,  kecamatan abang, kabupaten karangasem. Desa Datah merupakan sebuah desa yang berada di karangasem serta mempunyai kawasan yang cukup gersang dan fasilitas umum pada desa Datah juga belum memadai dalam menunjang dan setiap bentuk aktivitas masyarakat di area di desa Datah. Keberadaan lembaga kemitraan  desa  seperti  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Datah  tentu  saja  diharapkan mampu  memberi  wujud  kesejahteraan  pada  masyarakat  di  desa  Datah  guna  menciptakan  sebuah pedesaan  yang  mampu  berkembang  dalam  upayanya  menuju  kesejahteraan.  Sebuah  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  menjadi  lembaga  kemasyarakatan  yang  berada  di  wilayah  desa serta  mempunyai  suatu  peran  melaksanakan  pembangunan  di  desa (Widjaja,  2003) .  Dalam  hal  ini peranan  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  agar  mampu  mengajak  dan  menggandeng masyarakat  untuk  mau  ikut  serta  dalam  upayanya  membangun  desanya  sendiri,  di  karena  peranan lembaga  pemberdayaan  masyarakat  ialah  mampu  untuk  menyalurkan  serta  menampung  aspirasi masyarakat di desa. Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting adanya dalam membantu Lembaga pemberdaya  masyarakat  dalam  berhasilnya  mensukseskan  program  yang  dibuat. Peran  adalah  aspek dinamis kedudukan/status (Soekanto & Sulistyowati, 2014) . Lembaga pemberdayaan ,masyarakat ada dan  dibuat  atas  dasar  prakarsa  melalui  dasar  musyawarah  oleh  masyarakat,  vitalnya  peran  lembaga pemberdayaan  masyarakat  sebagai  garda  dalam  usahanya  menggerakan  partisipasi  masyarakatnya dalam  membangun  desanya  dan  peran  sertanya  masyarakat  menjadi  kunci  dari  keberhasilan  dari sebuah program lembaga ini.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum bisa berbicara serta berperan banyak dalam upaya menjalankan  program  pembangunan  desa  Datah,  terutama  dalam  hal  perencanaan  program pembangunan  desa  yang  telah  disepakati  dan  disetujui  serta  diterapkan.  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  di  desa  Datah  belum  sepenuh  nya  bisa  atau  mampu  dalam  menyampaikan  aspirasi warganya  dan  belum  bisa  menggerakan  partisipasi  masyarakat  dalam  memajukan  desanya  seperti halnya  belum  bisa  memberi  suatu  masukan  maupun  dorongan  serta  ajakan,  belum  bisa  memberikan suatu  penjelasan  tentang  program  yang  bakal  dilaksanakan,  serta  belum  bisa  mengarahkan  setiap warga  masyarakatnya  agar  ikut  aktif  dalam  setiap  langkah  pembangunan  desa  terutama  di  wilayah desa Datah. Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik guna melaksanakan pengamatan yang lebih tajam  dari  permasalahan  dan  persoalan  yang  diuraikan  diatas  yang  memiliki  kaitan  dengan  peranan LPM pada Desa yang nanti akan coba di kaikan dengan beradanya LPM yang berada di desa Datah. Oleh  karena  itu  peneliti  ingin  untuk  melaksanakan  penelitian  yang  berjudul  “Eksistensi  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Di  Desa  Datah,  Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Berlandaskan pada paparan di atas, kajian ini berfokus pada eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  Desa  Datah,  Kecamatan  Abang,  Kabupaten  Karangasem  dalam  mewujudkan pembangunan  desa,  serta  kendala  dan  upaya  yang  dihadapi  dalam  mewujudkan  pembangunan  desa yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dalam pembahasan penelitian ini  didapat  dari  data  langsung  di  lapangan  serta  data  dengan  pihak  terkait (Margono,  2005) yang berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  kepustakaan.  Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis pengumpulan  bahan  data  yaitu  dengan  cara  observasi  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang diteliti (Fathoni, 2011) , kemudian data yang diperoleh  dari  teknik  bertanya  dengan  narasumber  memberikan  serangkaian  pertanyaan  untuk mengumpulkan  informasi dari  informan  untuk  menganalisis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif terhadap kasus yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dalam Mewujudkan Pembangunan Desa
Keberadaan  lokasi  desa  pada  pada  umumnya  terkait  dengan  hal  kesederhanaan  serta  lokasi  wilayah yang berada pada suatu wilayah administratif. Dalam hal ini desa didasar pada perpaduan hasil antara suatu  kegiatan  kelompok  warga  masyarakat  dengan  tempat  hidupnya  yang  sama  yang  termuat berdasar atas unsur fisiografi tertentu, kultural, sosial, ekonomi yang memiliki interaksi antara unsur yang  menjadi  suatu  hubungan  yang  menjadi  sebuah  bagian.  Desa  mempunyai  hak  mengatur wilayahnya  dengan  lebih  luas  dan  leluasa,  rencana  untuk  membangun  desa  itu  sendiri  adalah  suatu bagian  daripada  tahapan  yang  didasarkan  pada  proses  penyelenggaraan  yang  dilakukan  pemerintah desa  Datah  dimana  dalam  proses  ini  mengaitkan  badan  permusyawaratan  dan  unsur-unsur  secara partisipatif  agar  manfaat  dan  juga  alokasi  sumber  daya  pada  desa  dapat  menunjang  kesejahteraan warga desa.
Pembangunan desa memiliki suatu tujuan yang sudah termuat dalam undang-undang desa yaitu berdasar UU Nomor 6 tahun 2014 dimana tujuan desa termuat pada pasal 78 ayat 1, yang  memiliki makna  dengan  adanya  pembangunan  terhadap  desa  diharap  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  pengembangan  sumber  daya  lokal,  mengurangi  kemiskinan  serta  diharapkan  mampu melaksanakan  pemanfaatan  sumber  daya  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Untuk  mewujudkan tujuan  ini,  maka  dibentuklah  lembaga  yang  berada  di  desa  yang  disebut  sebagai  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  yang  disingkat  atau  lebih  dikenal  dengan  LPM.  Dasar  daripada pemberdayaan  masyarakat  pengembangan  manusiawi  yang  autentik  dan  integral  dari  masyarakat (Sumaryadi,  2005) .  LPM  atau  lebih  dikenal  dengan  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  ialah kelembagaan yang didirikan dan tumbuh berkembang di dalam wilayah masyarakat desa di karenakan di bentuk oleh warga masyarakat desa tersebut dan dicanangkan atas dasar kepentingan masyarakat. Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  suatu  tempat  dalam  ikut  serta  partisipasi  masyarakat dalam  hal  menampung  aspirasi  warga  meliputi  pelaksanaan  dan  pengendalian  membagun  yang bertitik  tumpu  pada  kepentingan  masyarakat  yang  memiliki  suatu  maksud  dalam  pemerataan membangun  desa  berdasar otonomi  desa  guna  mewujudkan  kesejahteraan.  Setiap  orang  mempunyai kedudukan  sama  sejak  lahir  yang  tidak  bisa  diganggu-gugat  oleh  siapapun (Palguna,  Sugiartha,  & Suryani, 2021) . Lembaga ini dibentuk dalam rangka menampung menyerap serta menyalurkan setiap aspirasi  masyarakat  desa.  Masyarakat  juga  diharapkan  berpartisipasi  secara  aktif  serta  mendukung setiap  program  dan  situasi  serta  langkah–langkah  dalam  pembangunan  desa  itu  sendiri  agar  selalu dapat meningkatnya partisipasi dalam pembangunan.
Sebagai tempat menyalurkan partisipasi masyarakat pada bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  dalam  pembangunan  desa.  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  diharapkan  mampu untuk  menjadi  mitra  kerja  dalam  pemerintahan  desa  dalam  wujud  peran  aktif  dalam  pembangunan desa  berdasar  dengan  otonomi  desa.  Keberadaan  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  pada  desa diharap  mampu  dalam  mebangkitkan  gairah  warga  masyarakat  dalam  hal  peran  aktif  pembangunan desa  demi  kepentingan  umum  serta  semua  pihak  terkait  harus  bersatu  padu  dalam  upaya
pembangunan  desa  yang  maju  sehingga  tujuan  desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya  bisa  terlaksana.  Keberadaan  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Datah seharusnya memiliki eksistensi yang dapat serta mampu untuk membangun desanya sendiri berdasar pada otonomi desa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Maka dalam hal ini adanya LPM di desa berfungsi untuk mempercepat dan membantu dalam menjalankan program – program di desa demi mewujudkan suatu kesejahteraan warganya sesuai dengan yang telah tertuang dalam Undang  – undang tentang Desa yakni undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana dalam hal ini fungsi  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  telah  tercantum  dalam  dalam  pasal  92  disebutkan  secara rinci tentang fungsi LPM.
Ada  beberapa  fungsi  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  yang  dapat  membuat masyarakat  itu  sendiri  bergerak  demi  perubahan  sehingga  dapat  meningkatkan  masyarakat  dalam berpartisipasi  yaitu  masyarakat  ialah  sebagai  suatu  fasilitator  serta  dinamisator dalam  pembangunan wilayah  Desa  Datah  Berikut  ini  beberapa  fungsinya  di  Desa  Datah.  Lembaga  pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai fasilitator Maksudnya memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program  pembangunan  yang  direncanakan  kemudian  untuk  dilaksanakan  kedepannya  sebagai fasilitator  LPM  di  Desa  Datah  selain  mengusulkan  pembangunan  desa  hal  ini  ditandai  dengan program  LPM  di  dalam  melakukan  aktivitas  rapat  antara  perangkat  desa  yang  mewakili  warga masyarakat dengan pemerintah desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai Dinamisator Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan LPM dengan teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan  pembangunan  dengan  cara  menempatkan  dirinya  di  tengah  tengah  masyarakat  untuk  lebih berperan  aktif  di  desanya.  Peran  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu dalam berjalannya pelaksanaan dalam kegiatan LPM dengan ditunjukan ikut memberi swadaya dalam program pemerintah sebagai sebuah prioritas di desa Datah.
Berdasar  pada  keterangan  di  atas  dalam  hal  upaya  serta  cara  yang  akan  dilaksanakan  oleh lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Datah,  yakni  mencoba  menumbuhkan  rasa  partisipasi warganya  dengan  cara  membangun  kepekaan  masyarakat  melalui  stimulus  dengan  harapan  adanya suatu  respon  yang  positif  yaitu  munculnya  sebuah  kesadaran  berkaitan  dengan  pembangunan  yang perlu untuk dilaksanakan demi kemajuan desa yang nantinya akan membantu masyarakat menunjang kegiatan  sehari-hari.  Kemudian  menyadari  pentingnya  memberi  suatu  masukan  berupa  keinginan dalam bentuk aspirasi yang bertujuan menyelaraskan program dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa. Sehingga kedepannya mulai muncul dan timbul sebuah rasa masyarakat untuk ikut serta berperan aktif, ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan pembangunan di desa Datah, kecamatan abang, kabupaten karangasem.
2. Kendala dan Upaya yang Dihadapi dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Dilakukan oleh  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  di  Desa  Datah,  Kecamatan  Abang, Kabupaten Karangasem.
Dalam  setiap  proses  pembangunannya  sebuah  kendala  serta  banyak  faktor  yang  akan  menjadi penyebab  dalam  segala  pelaksanaan  dalam  mewujudkan  program  nyata  pembangunan  LPM  di  desa Datah sebagai lembaga swadaya di desa dapat dilihat dari beberapa aspek. Adanya faktor pendukung yakni hal yang mampu memfasilitasi suatu perilaku kelompok maupun individu yang memiliki sikap membangun  serta  mendukung,  faktor  ini  menjangkau  pelayanan  pembangunan,  komitmen  warga masyarakat,  dan  perilaku  yang  berkaitan  dalam  pembangunan.  Adanya  faktor  penghambat  ialah segala  sesuatu  hal  dengan  sifat  menghambat  ataupun  menghalangi  terbentuknya  sesuatu  hal.  Dalam hal  ini  ada  beberapa  faktor  pendukung  serta  penghambat  peran  lembaga  pemberdayaan  masyarakat dalam membangun desa Datah.
Faktor  pendukung,  adanya  sebuah  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  pembangunan  desa Datah  karena  peran  aktif  masyarakat  dalam  kepekaan  membangun  desa  tentu  saja  akan  mampu mempercepat  penyelesaian  program  pemerintah  pada  pembangunan  ,  adanya  sebuah  aspirasi  yang diberikan  masyarakat  pada  proses  perencanaan  maupun  pencanangan  program  kerja  kepada pemerintah melalui pemerintah desa agar program yang akan berjalan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  serta  pemerintah  selalu  melakukan  pembinaan  di  dalam  suatu  desa  dimana  pemerintah selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat dalam melakukan suatu pembinaan. Selain menampung  aspirasi  masyarakat  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  juga  melakukan  pembinaan
terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program LPM di desa data antara  lain  kurangnya  tingkat  Pendidikan  dan  SDM  yang  ada  di  desa  Datah  sehingga  pemahaman warga masyarakat akan program LPM di desa Datah menjadi acuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan program juga menghambat pelaksanaan program LPM di desa Datah, serta keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dalam  menunjang  setiap  program  LPM  di  desa  Datah.  Bantuan pendanaan  ini  menjadi  penting  guna  menanggulangi  kelemahan  dan  aspek  ketidakmampuan masyarakat  desa  dalam  mengelola  potensi  usaha  kecil–kecilan  seperti  UMKM  yang  mereka kembangkan  di  desa.  Bantuan  dana  juga  perlu  ditunjang  dengan  program  pendukung  yang  bersifat menyeluruh bagi pertumbuhan desa.
Sebagai  tempat  ataupun  wadah  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Datah  sebagai sarana  untuk  tempat  melapor  serta  memberi  suatu  usulan  berkaitan  dengan  apa  persoalan  yang  ada pada  kenyataanya  yang  tengah  masyarakat  desa  alami.  Terdapat  tujuan  dari  pendirian  lembaga pemberdayaan masyarakat yakni dalam upaya memelihara rasa kekeluargaan serta memperkuat nilai- nilai  gotong  royong  yang  merupakan  sebuah  sendi  dalam  menjalin  suatu  hubungan  harmonis  antar masyarakat  demi  tujuan  kesejahteraan.  Peran  adalah  aspek  dinamis  kedudukan/status (Soekanto  & Sulistyowati,  2014) .  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Datah  dalam  upaya  menjalankan perannya  sebagai  sebuah  lembaga  kemasyarakatan  dalam  wujud  menyalurkan  serta  menampung partisipasi  masyarakat  memiliki  langkah-langkah  yang  konkret  untuk  mempermudah  masyarakat dalam  berperan  aktif  dalam  pembangunan.  Menggunakan  kotak  saran  sebagai  media  dalam menampung segala bentuk usulan, permasalahan serta keluhan yang tengah masyarakat hadapi maka LPM  desa  Datah  menyediakan  media  berupa  kotak  saran.  Selain itu  berkaitan  dengan  adanya  kotak saran warga desa Datah diharap mau untuk  menyampaikan gagasanya berkait dengan pembangunan serta pelayanan  di desa.  Hal ini  menjadi  keseriusan LPM  desa  Datah  dalam  hal  pembangunan  desa, dikarenakan  kotak  saran  ini  memiliki  sifat  umum  serta  keterbukaan  dan  identitas  orang  yang  dijaga kerahasiaannya  maka  masyarakat  tidak  usah  takut  ataupun  ragu  dalam  menyampaikan  sebuah pemikiranya.
Adanya  media  kuisioner,  dengan  cara  menyebar  suatu  kuesioner  kepada  masyarakat  atau responden  dalam  hal  ini  yang  didalamnya  terdapat  beberapa  hal  pertanyaan.  Biasanya  kuesioner dipergunakan sebagai tolak ukur sebuah program serta untuk mengetahui tanggapan terhadap hal yang ingin  dicapai  serta  untuk  mendapat  data  yang  sesuai  dengan  program  yang  berjalan,  oleh  sebab  itu maka  dalam  pembuatan  pertanyaan  kuesioner  harus menggunakan  bahasa  yang  cukup  mudah  untuk dipahami oleh responden agar tujuan dari penyebaran kuesioner dapat mencapai target. Mengadakan kegiatan  rapat,  metode ini  merupakan  langkah  yang  efektif dalam  penyampaian aspirasi  masyarakat dikarenakan  masyarakat  akan  langsung  menyampaikan  pendapat  ataupun  usulanya  kepada  lembaga terkait dan kegiatan rapat ini biasanya sudah di susun jadwal pelaksanaanya sehingga masyarakat bisa lebih  dalam  hal  menyampaikan  gagasanya.  Semua  hal  di  atas  ini  merupakan  langkah  mudah  yang dilakukan  oleh  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  desa  Datah  dalam  mensukseskan  pembangunan desanya demi tercapainya tujuan desa seperti apa yang telah diamanatkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
LPM merupakan wadah atau tempat untuk masyarakat dalam untuk ataupun memberikan usulan yang berkaitan dengan adanya persoalan yang tengah dihadapi masyarakat . Terdapat tujuan dari pendirian lembaga  pemberdayaan  masyarakat  yakni  dalam  upaya  memelihara  rasa  kekeluargaan  serta memperkuat nilai-nilai gotong royong yang merupakan sebuah sendi dalam menjalin suatu hubungan harmonis  antar  masyarakat  demi  tujuan  kesejahteraan.  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  di  desa Datah  dalam  upaya  menjalankan  perannya  sebagai  sebuah  lembaga  kemasyarakatan  dalam  wujud menyalurkan serta menampung partisipasi masyarakat memiliki langkah-langkah yang konkret untuk mempermudah masyarakat dalam berperan aktif dalam pembangunan. Eksistensi LPM dalam hal ini dapat dirasakan dengan aktifnya beberapa organisasi di desa Datah yang ikut serta dalam menjalankan program LPM di desa Datah antara lain organisasi PKK dan bidang olahraga seperti sepak bola dan voli.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh LPM Desa Datah kaitannya dengan pengembangan di desa tentu  saja  karena  LPM  adalah  perwakilan  dari  masyarakat  itu  sendiri  aspirasi  dan  keluhan  di
masyarakat  itulah  yang  menjadi  dasar  dalam  kami  di LMP  berkegiatan  sesuai  dengan  yang  menjadi aspirasi  masyarakat  yang  dituangkan  dalam  Lembar  kerja  (LK)  dimasing-masing  seksi  yang membidangi,  nah  dari  LK  yang  dibuat  ini  nantinya  LK  tersebut  akan  digodok  dalam  Musdes  yang dilaksanakan  oleh  pemerintahan  desa  kaitannya  dengan  skala  prioritas  yang  akan  dilaksanakan kegiatannya dalam periode tahun anggaran berjalan.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  dapat  dikemukakan  saran  kepada  Kepada  Pemerintah  dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya serius dan memegang komitmen  khususnya aturan-aturan mengenai  pembangunan  desa  melalui  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  agar  upaya  dalam pembangunan  desa  melalui  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Dan kedepannya pemerintah juga harus memberikan andil kepada masyarakat dalam membuat rancangan program  kegiatan  desa,  sebab  masyarakatlah  yang  mengetahui  secara  jelas  dan  rinci  mengenai  apa saja  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  dan  dapat  menjadikan  suatu  pemecahan  bagai  masalah masyarakat.  Kepada  Lembaga  pemberdayaan  masyarakat  desa  Datah  harus  terus  berupaya  dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa, khususnya di desa Datah agar pembangunan desa melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat mampu berjalan dengan baik dengan cara lembaga pemberdayaan  masyarakat  tahu  faktor  apa  yang  menjadi  penghambat  tentang  pembangunan  desa sehingga  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  dalam  hal  ini  mampu  memberi  solusi  dari  persoalan yang  menghambat  dari  pembangunan  desa.  Kepada  masyarakat  selaku  subjek  dalam  hal pembangunan desa harus berperan aktif dalam pembangunan desa Datah, agar mencapai target dalam hal  pembangunan  desa  dikarenakan  peran  aktif  serta  ikut  serta  masyarakat  akan  menentukan keberhasilan  sebuah  lembaga  kemasyarakatan  yakni  LPM  dalam  hal  membagun  desa  sesaui  dengan data yang relevan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum . Malang: Setara Pers. Fathoni, A. (2011). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi . Jakarta: Rineka Cipta. Margono, S. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK . Jakarta: Rineka Cipta.
Muin,  F.,  &  Mucharom,  R.  S.  (2016).  Desa  dan  Hukum  Adat:  Persepektif  Normativitas  dan  Sosiologis Keindonesiaan. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper UNISBANK KE-2 , 1 (6), 461–468.
Nadir,  S.  (2013).  Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Jurnal Politik Profetik , 1 (1), 2013.
Palguna,  A. Y.,  Sugiartha, I.  N. G., & Suryani,  L. P. (2021). Perlindungan  Hukum terhadap Hak-Hak  Korban dalam Perdagangan Manusia dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1). Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sumaryadi, I. N. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra Utama.
Widjaja,  H.  A.  W.  (2003). Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli  Bulat  dan  Utuh .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.