Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024

## IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN TERHADAP KECAKAPAN SUPORTER SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya 1 , Ni Putu Ari Setyaningsih 2 1 2 Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar E-mail: satriawiradharma713@gmail.com 1 , arisetya26@gmail.com 2
Abstract, The aim of this paper is to analyze the implications of changes to the Sports Law on the proficiency of supporters as legal subjects in making agreements. This study uses a normative legal method because the focus of the study departs from the ambiguity of norms. The approaches used are Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study show that after the amendment, the Sports Law provides substantial benefits to the organizers  of  sports  championships,  one  of  which  is  regarding  the  arrangements concerning supporters in the Sports Law. The existence of supporters in the organizers of sports  championships  is  obliged  to  register  as  a  member  of  a  sports  supporter organizations  or  legal  entities.  Supporters  have  the  ability  as  legal  subjects  in  making agreements if the supporters are established in the form of a legal entity. If the supporters are  established  in  the  form  of  an  organization,  their  ability  to  make  agreements  is determined based on the form of the organization at the time of establishment. Keywords: Supporters, Proficiency, Legal Subject, Agreement
Abstrak, Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap kecakapan suporter sebagai subjek hukum dalam pembuatan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena fokus kajian  berangkat  dari  kekaburan  norma.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan undang-undang  ( Statute  Approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( Conseptual  Approach ). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pasca  perubahan  Undang-Undang  Keolahragaan memberikan  manfaat  yang  substansial  terhadap  penyelenggara  kejuaraan  olahraga  salah satunya mengenai pengaturan suporter dalam Undang-Undang Keolahragaan. Keberadaan suporter dalam penyelenggara kejuaraan olahraga berkewajiban untuk mendaftar sebagai anggota  organisasi  atau  badan  hukum  suporter  olahraga.  Suporter  memiliki  kecakapan sebagai  subjek  hukum  dalam  pembuatan  perjanjian  apabila  suporter  yang  didirikan berbentuk  badan  hukum.  Apabila  suporter  didirikan  dalam  bentuk  organisasi, kecakapannya dalam membuat perjanjian ditentukan berdasarkan pada bentuk organisasi pada saat pendirian.
Kata kunci: Suporter, Kecakapan, Subjek Hukum, Perjanjian
PENDAHULUAN Undang-Undang  Keolahragaan merupakan pedoman pelaksanaan keolahragaan  di  Indonesia.  Sehingga dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dengan  olahraga  harus mengacu pada pengaturan yang terdapat dalam  Undang-Undang  Keolahragaan. Di Indonesia Undang-Undang Keolahragaan telah mengalami perubahan, yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005
Tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional, pada  tahun  2022  di  ubah  menjadi
Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2022 Tentang Keolahragaan (yang selanjutnya disebut  Undang-Undang  Keolahragaan). Berlakunya Undang-Undang Keolahragaan membawa perubahan terhadap pengaturan aspek penting dalam keolahragaan. Perubahan-perubahan tersebut  meliputi  hak-hak  olahragawan
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
profesional, ketentuan mengenai persyaratan menjadi olahragawan profesional, jaminan sosial bagi olahragawan  dan  pengaturan  mengenai suporter. Pengaturan  suporter  baru  ada sejak berlakunya Undang-Undang Keolahragaan.  Pada  Pasal  1  angka  10 Undang-Undang  Keolahragaan  suporter didefenisikan sebagai perseorangan  atau kelompok masyarakat yang memberikan dukungan dan memiliki perhatian khusus terhadap  cabang  Olahraga  tertentu. Definisi  suporter  menurut  Undang- Undang Keolahragaan tersebut menunjukkan  suporter  memiliki  unsur yang  penting  dalam  industri  olahraga. Pada  cabang  olahraga  sepakbola  di Indonesia  misalnya  terdapat  beberapa suporter The Jakmania, Bobotoh, Bonek, Aremania dan Persipura Mania. 1 Kelompok masyarakat yang hadir langsung  mendukung  Tim  favoritnya bertanding dan membentuk suatu kreatifitas  yang  mencirikan  kekhasan dari  pendukung  tersebut  inilah  yang disebut suporter. Cabang olahraga sepakbola mampu menarik dan memobilisasi  suporter  untuk  datang  ke stadion sehingga memberikan penågaruh pada  suatu  penyelengaraan  kejuaraan olahraga. Suporter dalam suatu penyelenggara kejuaraan olahraga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 55 ayat  (5)  Undang-Undang  Keolahragaan antara lain: 1. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga; 2. mendapatkan  pembinaan  dari organisasi  atau  badan  hukum suporter olahraga yang menaunginya; 3. mendapatkan kesempatan prioritas  memiliki  klub  melalui
1 S.  Dian  Andryanto.  2022. Fanatisme Fans Sepak Bola Liga Indonesia, Bobotoh hingga
The Jakmania. https://bola.tempo.co/read/1603805/fanati
kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. memberikan dukungan langsung atau  tidak  langsung,  baik  di dalam maupun di luar
pertandingan olahraga.
Suporter  selain  memiliki  hak juga  memiliki  kewajiban  yang  diatur dalam Pasal 55 ayat (6) Undang-Undang Keolahragaan  yakni  mendaftarkan  diri menjadi  anggota  organisasi  atau  badan hukum  Suporter  Olahraga  tertentu  dan menjaga  ketertiban  dan  keamanan,  baik di  dalam  maupun  di  luar  pertandingan olahraga.  Suporter  yang  keberadaanya telah diakui oleh undang-undang memiliki  kedudukan  tersendiri  dalam penyelenggara  kejuaraan  olahraga  yakni berperan  aktif  memberikan  dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan  olahraga.  Peran  suporter tidak  hanya  terbatas  pada  memberikan dukungan namun dalam perkembangannya suporter juga memiliki peran dalam industri olahraga. Industri  olahraga  menurut  Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Keolahragaan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih  tinggi  dan  berdampak  pada perekonomian masyarakat dan  olahraga. Industri Olahraga dalam pelaksanaannya dapat  berbentuk  prasarana  dan  sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau  disewakan  untuk  masyarakat, selain  itu  industri  olahraga  dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Keolahragaan. Kegiatan  dalam  industri  olahraga  dapat dilaksanakan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat. Peran suporter dalam
sme-fans-sepak-bola-liga-indonesia-bobotoh- hingga-the-jakmania.  Diakses  pada  tanggal 25 Januari 2023.
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
pelaksanaan  industri  olahraga  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  kemitraan yang  saling  menguntungkan  dengan pelaku  industri  olahraga  sebagai  upaya mendukung pengembangan industri olahraga. Definisi  kemitraan  diatur  dalam Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tenang Kemitraan  (yang  selanjutnya  disebut  PP Kemitraan) yang mengartikan kemitraan sebagai  kerjasama  usaha  antara  Usaha Kecil  dengan  Usaha  Menengah  atau dengan  Usaha  Besar  disertai  pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah  atau  Usaha  Besar  dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,  saling  memperkuat,  dan saling  menguntungkan.  Kemitraan  juga dapat  diartikan  sebagai  suatu  strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih  keuntungan  bersama  dengan prinsip saling menguntungkan dan saling memberikan  manfaat  antar  pihak  yang bermitra. Berasarkan pengertian tersebut maka  kemitraan  antara  suporter  dengan pelaku  industri  olahraga  dijalankan  atas dasar perjanjian kemitraan.
Perjanjian kemitraan untuk dapat memiliki  kekuatan  mengikat  harus memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata), yakni sepakat bagi mereka yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu  dan  sebab  yang  halal.  Unsur kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan  diri  serta  unsur  kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan  syarat  subyektif.  Apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka dapat memohonkan
pembatalan perjanjian,  selain  itu  apabila  tidak terpenuhi syarat objektif maka perjanjian
2 H.  Ishaq,  2017, Metode  Penelitian Hukum, CV Alfabeta, Bandung, h.66.
batal  demi  hukum.  Berdasarkan  Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dengan tegas mensyaratkan  adanya  unsur-unsur  yang wajib  terpenuhi  sehingga  perjanjian dinyatakan  sah.  Oleh  karena  itu  apabila suporter  menjadi  pihak  dalam  suatu perjanjian harus memiliki kecakapan atau kewenangan bertindak untuk melakukan suatu  perbuatan  hukum.  Dalam  Pasal  1 angkat 10 Undang-Undang Keolahragaan  yang  diakui  sebagai suporter adalah perseorangan dan kelompok  masyarakat,  namun  dalam Pasal  55  ayat  (2)  terdapat  pengaturan bahwa suporter olahraga harus membentuk organisasi atau badan hukum.  Dari  kedua  pengaturan  tersebut menimbulkan suatu ketidakjelasan mengenai suporter yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latarbelakang tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap kecakapan
suporter  sebagai  subjek  hukum  dalam pembuatan perjanjian.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  hukum  normatif  karena  fokus kajian  berangkat  dari  kekaburan  norma. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang, 2 sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 3 Pendekatan  yang  digunakan
3 Ibid. h.66
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
adalah pendekatan undang-undang ( Statute  Approach )  dan  pendekatan konseptual ( Conseptual Approach ).
Teknik pengumpulan bahan hukum  pada  penelitian  ini  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  ( library research )  dan  pencarian  bahan  hukum melalui internet ( online research ). Studi kepustakaan  dilakukan  dalam  rangka memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi  dan  menyusun  secara sistematis  bahan  hukum  yang  memiliki otoritas  berupa  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian, sedangkan teknik  pengumpulan  bahan  hukum sekunder, dilakukan dengan mengidentifikasi  buku-buku,  jurnal,  dan bahan  hukum  sekunder  lainnya  untuk mendapatkan  teori  dan  konsep  hukum yang  mendukung  penelitian.  Bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan  ( library  research )  dan pencarian bahan hukum melalui internet ( online research ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Kelembagaan  Suporter  Pasca Perubahan Undang-Undang Keolahragaan Pasca perubahan Undang- Undang  Keolahragaan  satu  masalah substansial yang diatur yakni permasalahan  suporter.  Di  Indonesia sudah  banyak  permasalahan  terkait suporter dalam penyelenggaraan kejuaraan  olahraga  baik  pertandingan skala  nasional  maupun  internasional, misalnya  kerusuhan  antar  suporter,
penyerangan suporter terhadap tim lawan
4 Kelurahan Tambangan. 2023. Pengertian Kelembagaan. https://keltambangan.semarangkota.go.id/ kelembagaan.  Diakses  pada  tanggal  20 Januari 2023.
5 Syahrul  Sajidin.  2014.  Pelembagaan Bentuk  Badan  Hukum  Suporter  Menuju
dan  yang  terkini  kerusuhan  yang melibatkan  suporter  Arema  dengan aparat  kepolisian  yang  menewaskan hingga  ratusan  jiwa  manusia.  Beranjak dari  permasalahan  tersebut  dibutuhkan pengaturan  khusus  mengenai  suporter. Pemerintah  melalui  perubahan  Undang-
Undang Keolahragaan mengatur mengenai suporter sebagai upaya preventif dalam penanggulangan permasalahan  dalam  penyelenggaraan keolahragaan. Undang-Undang Keolahragaan  mengatur  bahwa  suporter memiliki hak untuk mendapat pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan. Suporter agar dapat diberikaan pembinaan  wajib  dikelola  dalam  suatu kelembagaan. Kelembagaan  menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  suatu organisasi  yang  melakukan  suatu  usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian kelembagaan juga dikemukakan oleh Ostrom yang mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan dan rambu-rambu  yang  dijadikan panduan  oleh  para  anggota  suatu kelompok  masyarakat  untuk  mengatur hubungan  yang  saling  mengikat  atau saling  tergantung  satu  sama  lain. 4 Jenis lembaga terdiri dari lembaga formal dan non  formal.  Dibentuknya  lembaga  baik formal maupun informal memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakpastian melalui pembentukan struktur/pola interaksi. 5
Suporter dalam Undang-Undang Keolahragaan Pasal 55 ayat (2)
diwajibkan  untuk  membentuk  suatu kelembagaan  dalam  bentuk  organisasi dan badan hukum agar memiliki struktur organisasi  yang  jelas  sehingga  mudah untuk dikelola dan diberikan pembinaan.
Pengelolaan  Klub  Sepakbola  Berbasis  Peran Serta  Suporter  (Studi  Pada  Kelompok Suporter  Aremania  Dan  Klub  Arema Indonesia).  Kumpulan    Jurnal  Mahasiswa Magister  Ilmu  Hukum  dan  Kenotariatan Universitas Brawijaya, h. 7.
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
Berdasarkan pasal tersebut maka bentuk lembaga  suporter  yang  diakui  oleh undang-undang  adalah  organisasi  dan badan hukum. Organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang dibentuk berdasarkan munculnya sekelompok individu,  dengan  interaksi  antara  satu individu  dengan  yang  lainnya.  Setiap anggota  memiliki  tugas  dan  fungsi sehingga membentuk pola secara terstruktur  dalam  satu  kesatuan  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Organisasi terbentuk  oleh  adanya  dorongan  dari dalam  diri  sekelompok  orang  dalam mencapai  tujuan  tertentu. 6 Menurut  T. Hani    Handoko    pengorganisasian individu-individu  dalan  suatu  organisasi merupakan    proses    dan    kegiatan  yang bertujuan untuk: 7
1) penentuan    sumber    daya-sumber daya    dan    kegiatan-kegiatan    yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan organisasi;
2) perancangan  dan  pengembangan suatu  organisasi  atau  kelompok kerja yang dapat  membawa hal-hal tersebut kearah tujuan;
3) penugasan tanggungjawab  tertentu; dan
4) mendelegasikan  wewenang  yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas- tugasnya.  Fungsi  ini  menciptakan struktur  formal  di  mana    pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Suporter  yang  memiliki  kewajiban membentuk organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keolahragaan memiliki manfaat terhadap kepastian dalam menentukan pola interaksi  antar  individu,  sehingga  dapat
6 Sempoerna University, 2022, Pengertian  Organisasi  dan  Teori-teorinya ,
https://www.sampoernauniversity.ac.id/id /pengertian-organisasi-dan-teori-teorinya/, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.
7 Muhammad  Syukran,Dkk,  2022, Konsep  Organisasi  Dan  Pengorganisasian Dalam    Perwujudan    Kepentingan  Manusia,
dilakukannya pembinaan secara berkelanjutan oleh pengurus organisasi. Bentuk kelembagaan suporter selain organisasi adalah badan hukum ( rechtspersonen ). Badan hukum merupakan  subjek  yang  timbul  akibat suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah  masyarakat,  karena  manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individual) juga mempunyai  kepentingan  bersama  dan memiliki tujuan yang harus diperjuangkan  bersama. 8 Badan  hukum dapat  melakukan  hubungan-hubungan hukum ( rechtsbetrekking/rechtsverhouding ) baik  antara  badan  hukum  yang  satu dengan badan hukum  yang lain maupun antara  badan  hukum  dengan  orang, seperti  mengadakan  perjanjian  jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian  kerjasama  dan  segala  macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. 9
Pengaturan mengenai badan hukum secara  umum  terdapat  dalam  KUH Perdata. Menurut Pasal 1653 KUHPerdata  suatu  badan/perkumpulan atau  badan  usaha  dapat  dikategorikan sebagai  badan  hukum  apabila  termasuk pada  salah  satu  dari  empat  jenis  badan hukum, yakni: 10
1. Badan hukum yang diadakan  (didirikan)  oleh kekuasaan umum ( zadelijk lichaam op openbaar gezag ingesteid ), contohnya pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten  dan  bank-bank yang didirikan oleh negara;
Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Volume 9, Nomor 1, h. 97.
8 H. Riduan Syahrani, 2013, Seluk Beluk dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata ,  PT  Alumni, Bandung, h. 52.
9 Ibid , h. 50.
10 Ali  Chidir,  2014 ,  Badan  Hukum,  PT Alumni. Bandung . h. 56
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
2. Badan hukum yang diakui oleh  kekuasaan  umum ( zadelijk lichaam op openbaar  gezag  erkend ), contohnya  perkumpulan- perkumpulan, gereja- gereja  dan  organiasasi- organisasi agama lainnya; 3. Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan ( zadelijk lichaam  als  geoorloofd toegelsten ); 4. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu ( zadelijk linchaam  op  een  bepald oogmerk  ingelsted )  yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan seperti, perseroan terbatas, perkumpulan, asuransi, perkapalan dan lain sebagainya. Menurut  doktrin  terdapat  beberapa syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu badan  atau  perkumpulan  atau  badan usaha  agar  dapat  dikategorikan  sebagai badan hukum, yakni: 11 1. Mempunyai harta kekayaan terpisah Harta  kekayaan  ini  diperoleh  dari  para anggota  maupun  perbuatan  pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan tersebut, meskipun berasal dari pemasukan-pemasukan anggota-
anggotanya,  namun  terpisah  dari  harta kekayaan  pribadi  anggota-anggotanya. Perbuatan  pribadi  anggota-anggotanya
11 Titik  Triwulan  Tutik,  2014, Hukum Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Kencana, Jakarta, h. 54.
tidak  mengikat  harta  kekayaan  badan hukum dan perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya juga tidak mengikat  harta  kekayaan  anggota- anggotanya.
2. Mempunyai tujuan tertentu
Tujuan tertentu dari badan hukum dapat berupa  tujuan  idiil  maupun  tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan  sendiri  oleh  badan  hukum dengan  diwakili  organnya.  Tujuan  yang hendak dicapai tersebut lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 3. Mempunyai kepentingan sendiri Badan  hukum  mempunyai  kepentingan sendiri  yang  dilindungi  oleh  hukum untuk mencapai tujuannya. Kepentingan- kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif  sebagai  akibat  dari  peristiwa- peristiwa  hukum.  Badan  hukum  dapat menuntut  serta  dapat  mempertahankan kepentingannya  terhadap  pihak  ketiga dalam  pergaulan  hukum.  Kepentingan tersendiri  dari  badan  hukum  ini  harus stabil,  artinya  tidak  terikat  pada  suatu waktu  yang  pendek  tetapi  untuk  jangka waktu yang panjang.
4. Mempunyai organisasi yang teratur
Badan  hukum  adalah  suatu  konstruksi yuridis.  Sebagai  subjek  hukum  selain manusia  badan  hukum  dapat  melakukan perbuatan  hukum  dengan  perantara organnya. Tata cara organ badan hukum yang  terdiri  dari  manusia  itu  bertindak mewakili  badan  hukum,  tata  cara  organ badan  hukum  dipilih,  diganti  dan sebagainya  diatur  dalam  anggaran  dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota, dengan demikian  badan  hukum  mempunyai organisasi yang teratur. Berdasarkan jenis-jenis badan
hukum  tersebut  diatas,  badan  hukum
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
suporter  merupakan  jenis  badan  hukum yang didirikan untuk suatu  maksud atau tujuan  tertentu  yang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  dan  kesusilaan.
Suporter  merupakan  badan  hukum  yang didirikan  dengan  tujuan  mengorganisir suporter  hingga  dapat  dikelola  dan diberikan pembinaan, selain itu pembentukan  badan  hukum  suporter tidak  bertentangan  dengan  peraturang perundang-undangan maupun kesusilaan. Suporter sebagai suatu perkumpulan  telah  memenuhi  syarat sebagai  badan  hukum  jika  dilihat  dari pengaturan  yang  terdapat  pada  Undang- Undang Keolahragaan. Pertama mempunyai tujuan tertentu, dalam hal ini suporter memiliki tujuan untuk memberikan  dukungan  terhadap  cabang olahraga tertentu. Kedua suporter memiliki organisasi yang teratur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat  (3)  dan  ayat  (4)  yang  mewajibkan suporter memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan memiliki  anggota  yang  terdaftar.  Dalam pengelolaan  badan  hukum  suporter  juga diwajibkan  untuk  memiliki  pengurus badan  hukum.  Ketiga  badan  hukum memiliki  kepentingan  tersendiri  yakni Kepentingan-kepentingan yang merupakan  hak-hak  subjektif  sebagai akibat  dari  peristiwa-peristiwa  hukum, seperti mendapatkan
perlindungan hukum  baik  didalam  maupun  diluar pertandingan  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan. Suporter juga telah memenuhi syarat memiliki harta kekayaan  yang  terpisah,  hal  ini  dapat dilihat  dari  kewajiban  suporter  untuk memiliki anggaran dasar/anggaran rumah  tangga  tersendiri  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (3)  Undang-
Undang  Keolahragaan  selain  itu  dalam Pasal  55  ayat  (5)  huruf  c  mengatur mengenai  hak  suporter  untuk  memiliki
12 Ibid, h. 40.
13 Ibid, h. 41.
saham  dari  klub,  hal  tersebut  secara implisit  menunjukan  bahwa  suporter memiliki harta kekayaan tersendiri.
Merujuk  pada  ketentuan  dalam
Undang-Undang Keolahragaan dan pemenuhan syarat-syarat suporter sebagai  organisasi  dan  badan  hukum maka  pasca  perubahan  Undang-Undang Keolahragaan  suporter  telah  memiliki bentuk  kelembagaan  yang  jelas  yakni dapat  berbentuk  organisasi  atau  badan hukum  sepanjang  semua  persyaratan yang  ditentukan  oleh  undang-undang dapat dipenuhi.

## Kecakapan  Suporter  Sebagai  Subjek Hukum Dalam Pembuatan Perjanjian
Subjek  hukum  berasal  dari  istilah Bahasa Belanda recht subject atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah law of  subject . 12 Subjek  hukum  memiliki kedudukan  dan  peranan  yang  sangat penting  di  dalam  bidang  hukum, khususnya  hukum  keperdataan  karena subjek  hukum  tersebut  yang  dapat mempunyai  wewenang  hukum. 13 Dalam hukum perdata yang mempunyai wewenang  hukum  sebagai  pendukung hak  dan  kewajiban  adalah  orang ( natuurlijke  persoon )  dan  badan  hukum ( rechtspersonen ). Menurut hukum modern,  setiap  manusia  diakui  sebagai manusia  pribadi  yang  berarti  bahwa diakui  sebagai  orang  atau persoon . 14 Orang  ( natuurlijke  persoon )  sebagai subjek  hukum  berarti  bahwa  seseorang sebagai  pembawa  hak  dan  kewajiban. Seseorang sebagai pembawa hak, dimulai pada saat dilahirkan dan berakhir pada  saat  meninggal  dunia,  namun terhadap hal tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian diatur dalam
Pasal  2  ayat  (1)  KUH  Perdata,  pasal tersebut  mengatur  bahwa  pengecualian diberlakukan terhadap anak yang berada dalam  kandungan  seorang  perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan,
14 Ibid , h. 42.
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
apabila kepentingan anak tersebut menghendaki. 15 Menurut  hukum  tiap orang  dapat  memiliki  hak-hak  tanpa terkecuali,  namun  terdapat  orang-orang yang  oleh  undang-undang  digolongkan sebagai  orang  yang  tidak  cakap  atau kurang  cakap  untuk  melakukan  sendiri perbuatan-perbuatan  hukum. 16 Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum yang dapat melakukan perbuatan- perbuatan  hukum  sebagaimana  halnya manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta  dalam  lalu  lintas  hukum  dengan perantara  pengurusnya,  dapat  digugat dan menggugat dimuka hakim). 17 Badan hukum  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban  dapat  melakukan  perbuatan- perbuatan hukum salah satunya mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Suporter  yang  berbentuk  badan hukum  dalam  melaksanakan  perannya untuk mendukung pengembangan industri  olahraga  dapat  melakukan kemitraan dengan pelaku industri olahraga sebagaimana yang diatur dalam Pasal  55  ayat  (7)  Undang-Undang Keolahragaan. Kemitraan antara suporter dengan pelaku industri olehraga melahirkan suatu perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata,  yakni  suatu  perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau  lebih.  Dalam  pembuatan  perjanjian kemitraan antara suporter dengan pelaku industri olahraga harus memenuhi syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,
yakni:
1. Sepakat  bagi  mereka  yang mengikatkan dirinya.
Sepakat  bagi  mereka  yang mengikatkan  dirinya,  artinya suporter  dengan  pelaku  industri
15 P.N.H.  Simanjuntak.  2015. Hukum Perdata Indonesia . Kencana, Jakarta.
16 Subekti,  1996, Pokok-Pokok  Hukum Perdata , PT Intermasa, Jakarta, h. 20.
17 Titik Triwulan Tutik, op.cit, h. 46.
olahraga  bersepakat  mengenai hak  dan  kewajiban  yang  akan muncul dalam perjanjian kemitraan tersebut. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Badan hukum mempunyai kewenangan  bertindak  sebagai subjek  hukum  sejak  mendapat status  sebagai  badan  hukum setelah  memenuhi  syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  hukum. 18 Badan  hukum  diakui  sebagai subjek  hukum  yang  mandiri, yang memiliki kewenangan serta kecakapan bertindak, yang memiliki dan melaksanakan sendiri  hak  dan  kewajiban  yang dilekatkan  pada  badan  hukum yang bersangkutan. 19 Badan hukum dalam melakukan pembuatan  perjanjian  diwakili oleh  pengurus  yang  memiliki kewenangan  untuk  mewakili badan  hukum  sesuai  dengan yang  diatur  dalam  anggaran dasar/anggaran  rumah  tangga badan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut kecakapan bertindak badan hukum  dilihat  dari  kewenangan pengurus  yang  mewakili  badan hukum  untuk  membuat  suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu. Unsur ini dapat dipahami bahwa adanya suatu objek yang diperjanjikan  dalam  perjanjian kemitraan antara suporter dengan pelaku industri olahraga. Objek yang diperjanjikan berkaitan dengan pengembangan industri olahraga.
4. Sebab yang halal.
18 Putu  Sudarma  Sumadi.  2016. Hukum  Olahraga  dalam  Bingkai  Hukum Bisnis.  Udayana  university  Press.  Denpasar. h.53.
19 Ibid. h. 46
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
Perjanjian kemitraan yang dibuat antara  suporter  dengan  pelaku industri olahraga berkaitan dengan  pengembangan  industri olahraga  sebagaimana  diatur dalam Pasal 55 ayat (7) Undang- Undang Keolahragaan, sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan  dengan  ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecakapan  merupakan  salah  satu syarat  yang  wajib  dipenuhi  dalam pembuatan perjanjian. Kecakapan suporter  dalam  melakukan  perjanjian ditentukan  berdasarkan  dari  bentuk kelembagaan  suporter.  Sebagaimana yang  dijelaskan  sebelumnya  bentuk kelembagaan  suporter  adalah  organisasi dan  badan  hukum.  Suporter  yang memiliki  kecakapan  dalam  melakukan perjanjian kemitraan adalah yang didirikan  dalam  bentuk  badan  hukum.
Hal  ini  karena  menurut  ketentuan KUHPerdata yang diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan- perbuatan hukum hanya orang dan badan hukum.  Dalam  melakukan  perjanjian kemitraan,  suporter  yang  berbentuk badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang  diberikan  kewenangan  untuk bertindak  mewakili  dalam  pembuatan perjanjian.
Apabila  suporter  didirikan  dalam bentuk  organisasi,  kecakapannya  dalam membuat perjanjian ditentukan
berdasarkan pada bentuk organisasi pada saat  pendirian,  karena  dalam  pendirian suatu  organisasi  dapat  berbentuk  badan hukum  dan  tidak  berbadan  hukum. Organisasi  berbadan  hukum  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  tindakan perdata  seperti  melakukan  perjanjian selama masih dalam lingkup kepentingan organisasi.  Sedangkan  bagi  organisasi yang  tidak  berbadan  hukum  tidak  dapat melakukan tindakan perdata atas namanya sendiri karena bukan merupakan subjek hukum.

## KESIMPULAN
Pasca perubahan Undang-Undang Keolahragaan memberikan manfaat yang substansial terhadap penyelenggara kejuaraan olahraga salah satunya mengenai  pengaturan  suporter  dalam Undang-Undang Keolahragaan. Suporter sebagaimana  yang  di  maksud  dalam Undang-Undang Keolahragaan memiliki peran yang strategis dalam penyelenggara kejuaraan olahraga, seperti  memberikan  dukungan  baik  di dalam  maupun  di  luar  pertandingan. Keberadaan suporter dalam penyelenggara kejuaraan olahraga berkewajiban  untuk  mendaftar  sebagai anggota  organisasi  atau  badan  hukum suporter  olahraga.  Suporter  sebagai anggota  organisasi  atau  badan  hukum dalam penyelenggara kejuaraan olahraga mendapatkan  hak  perlindungan  hukum, memberikan  dukungan  langsung  atau tidak langsung, mendapatkan pembinaan dari  organisasi  atau  badan  hukum suporter  dan  mendapatkan  kesempatan prioritas  untuk  memiliki  klub  melalui kepemilikan  saham.  Suporter  memiliki kecakapan  sebagai subjek  hukum  dalam pembuatan  perjanjian  apabila  suporter yang  didirikan  berbentuk  badan  hukum. Apabila suporter didirikan dalam bentuk organisasi, kecakapannya dalam membuat perjanjian ditentukan berdasarkan pada bentuk organisasi pada saat pendirian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Chidir,  2014, Badan  Hukum ,  PT Alumni, Bandung.
H.  Ishaq,  2017, Metode  Penelitian
Hukum, CV Alfabeta, Bandung.
H.  Riduan  Syahrani, 2013, Seluk  Beluk dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata ,
PT Alumni, Bandung.
Kelurahan Tambangan. 2023. Pengertian Kelembagaan. https://keltambangan.semarangkot a.go.id/kelembagaan. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
Muhammad Syukran,Dkk, 2022, Konsep
Organisasi  Dan  Pengorganisasian Dalam  Perwujudan  Kepentingan Manusia, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 9, Nomor 1, h. 97.
S.  Dian  Andryanto.  2022. Fanatisme Fans  Sepak  Bola  Liga  Indonesia, Bobotoh  hingga  The  Jakmania. https://bola.tempo.co/read/160380 5/fanatisme-fans-sepak-bola-liga- indonesia-bobotoh-hingga-the- jakmania. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.
S.  Dian  Andryanto.  2022. Fanatisme Fans  Sepak  Bola  Liga  Indonesia, Bobotoh  hingga  The  Jakmania. https://bola.tempo.co/read/160380 5/fanatisme-fans-sepak-bola-liga- indonesia-bobotoh-hingga-the- jakmania. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023. Simanjuntak,  P.N.H.,  2015, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta.
Subekti,  1996, Pokok-Pokok  Hukum Perdata , PT Intermasa, Jakarta Sumadi,  P.S.  (2016). Hukum  Olahraga dalam  Bingkai  Hukum  Bisnis . Denpasar:Udayana university Press. Denpasar. Syahrul  Sajidin.  2014.  Pelembagaan Bentuk  Badan  Hukum  Suporter Menuju Pengelolaan Klub Sepakbola  Berbasis  Peran  Serta Suporter  (Studi  Pada  Kelompok Suporter  Aremania  Dan  Klub Arema Indonesia). Kumpulan Jurnal  Mahasiswa  Magister  Ilmu Hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, h. 7. Titik  Triwulan  Tutik,  2014, Hukum
Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.