Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia

## Refki Saputra
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang – Sumatera Barat
refkysaputra@gmail.com

## A B S T R A K
Upaya  pemulihan  aset  hasil  kejahatan  merupakan  salah  satu perhatian  utama  dari komunitas  global  dalam  menanggulangi kejahatan  keuangan  saat  ini.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  kaidah yang  diatur  dalam United  Nations  Convention  Againts  Corruption (UNCAC)  tahun  2003.  Dimana,  negara-negara  pihak  diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa  tuntuan  pidana.  Melalui  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Perampasan  Aset  yang  sudah  digagas  oleh  pemerintah,  diharapkan
upaya  pemulihan  aset  hasil  kejahatan  dapat  diefektifkan.  Beberapa tantangan  yang  harus  dihadapi  pemerintah  diantaranya  terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil.  Mengingat  pendekatan  perampasan in  rem telah  menggeser nilai  kebenaran  materil  tentang  kesalahan  dalam  hukum  pidana menjadi  sebatas  kebutuhan  akan  kebenaran  formil  atas  asal-usul harta  kekayaan.  Dalam  pengimplementasian  RUU  Perampasan Aset  nantinya,  pemerintah  setidaknya  harus  menegaskan  bahwa mekanisme  yang  digunakan  sama  sekali  tidak  membuktikan kesalahan  seseorang,  melainkan  hanya  membuktikan  bahwa  suatu aset merupakan hasil kejahatan.
Kata  Kunci : perampasan aset, perampasan in rem , harta hasil kejahatan

## A B S T R A C T
$VVHW5HFRYHU\HɣRUWVIURPSURFHHGVRIFULPHLVRQHRIWKHPDLQ FRQFHUQV RI WKH JOREDO FRPPXQLW\ WR WDFNOH WKH FXUUHQW ¿QDQFLDO crime. This has become one of the rules set out in the United Nations Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  in  2003.  Where,  state SDUWLHVDUHH[SHFWHGWRPD[LPL]HWKHHɣRUWVRIFRQ¿VFDWLRQRIDVVHWVRI FULPHZLWKRXWFULPLQDOFKDUJHV7KURXJKWKHGUDIW%LOO&RQ¿VFDWLRQ of assets that have been initiated by the government, is expected to DWWHPSWUHFRYHU\RIDVVHWVIURPFULPHFDQEHHɣHFWHG6RPHRIWKH challenges  faced  by  the  government  of  which  were  related  to  the issue of property rights and also a fair trial. Considering the in rem FRQ¿VFDWLRQDSSURDFKKDVEHHQWRVKLIWWKHYDOXHRIWKHPDWHULDOWUXWK about errors in the criminal law be limited to the need for a formal truth on the origin of the assets. In implementing the legislation of FRQ¿VFDWLRQRIDVVHWVLQWKHIXWXUHWKHJRYHUQPHQWVKRXOGDWOHDVW be  asserted  that  the  mechanisms  used  did  not  prove  the  guilt  of  a person, but only to prove that an asset is the result of a crime.
Keywords : asset recovery, in rem forfeiture, procceds of crime

## ³,I ZH FDQQRW DUUHVW WKH FULPLQDOV ZK\ QRW FRQ¿VFDWH WKHLU
assets?”
—Liz O’Donnell TD, Irish Politician,

## P E N D A H U L U A N
Berbagai  upaya  penanggulangan  kejahatan  terus  berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Dimana upaya menangkap  pelaku  kejahatan  untuk  kemudian  dipenjarakan  agar mendapatkan efek jera berangsur-angsur mulai menemui kegagalan demi kegagalan, terutama bagi kejahatan yang terkait dengan upaya PHQFDUL NHXQWXQJDQ ¿QDQVLDO VHFDUD LOHJDO %HODNDQJDQ XSD\D menanggulangi kejahatan ini mulai bergeser pada tindakan mengejar keuntungan ilegal yang didapat ketimbang pelaku aktivitas ilegal itu sendiri.
Pandangan ini mulai berkecambah pada saat merebaknya jaringan pengedaran narkotika antar-negara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk menumpasnya. Hasil dari produksi narkotika ilegal tersebut tumbuh sangat cepat dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Selain itu, mereka dapat menyuap para pejabat publik, termasuk para penegak hukum setempat untuk menutupi kejahatan yang dilakukan.
Hingga tahun 1986, upaya-upaya penegakan hukum di Amerika Serikat  untuk  memerangi  narkoba  dengan  memenjarakan  mereka yang  mengedarkan  dan  menggunakan  narkoba  terbukti  tidak memberikan  kesuksesan.  Pemerintah  Federal  Amerika  kemudian menggalakkan  upaya  perang  melawan  narkoba  ( War  on  Drugs ), namun dengan pendekatan yang berbeda. Penegak hukum mencari metode  lain  untuk  mengejar  pelaku  kejahatan,  yakni  mengarah kepada hasil kejahatan ( going for the money ), dalam hal ini dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya ( head of the serpent ) menggunakan  konsep  perampasan  secara  pidana  dan  perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat  itu  tidak  lagi  sebatas  pada  pengejaran  pelaku,  melainkan  juga melalui  pengejaran  terhadap  ‘keuntungan’  ilegalnya  ( FRQ¿VFDWH LOO gotten gains ) (Vetori, 2006). Meminjam ungkapan yang digelorakan oleh  Fancois  Noel  Babeuf  (1760-1797)  sebagai  orang  pertama  yang menyuarakan  cita-cita  kaum  sosialisme,  bahwa  secara  etis  apa yang  dicuri  dari  rakyat  harus  sedapat  mungkin  dirampas  kembali (Suseno, 2016). Hasil kejahatan merupakan sesuatu yang tidak boleh dimiliki terus menerus oleh pelaku kejahatan, dan karenanya harus dikembalikan kepada yang berhak atasnya.
Model  pengejaran  terhadap  keuntungan  ilegal,  kemudian diformalkan  dalam  ketentuan United  Nations  Convenant  Againts Corruption (UNCAC)  tahun  2003.  Selain  mengatur  beberapa ketentuan  tentang  kerjasama  penanganan  tindak  pidana  korupsi  di dunia,  UNCAC  juga  memandatkan  kepada  negara  anggota  untuk mengupayakan  perampasan  aset  hasil  kejahatan.  Pasal  54  ayat  (1) huruf  c  UNCAC  yang  mengharuskan  semua  Negara  Pihak  untuk mempertimbangkan  mengambil  tindakan-tindakan  yang  dianggap perlu  sehingga  perampasan  aset  hasil  korupsi  dimungkinkan  tanpa proses  pidana  dalam  kasus-kasus  di  mana  pelanggar  tidak  dapat dituntut  dengan  alasan  kematian,  pelarian  atau  tidak  ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan  hanya  pada  satu  tradisi  hukum  saja,  sebab  perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi  konvensi.  Karena  itu  diusulkan  agar  setiap  Negara Pihak  menggunakan  perampasan  tanpa  tuntuan  pidana  ( Non Conviction  Based- NCB)  sebagai  alat  atau  sarana  –  yang  mampu melampaui  perbedaan  sistem  hukum  –  untuk  merampas  aset  hasil korupsi disemua yurisdiksi (Ramelan dkk, 2012).
Indonesia  sebagai  negara  pihak  dalam  UNCAC  sebagaimana yang  diformalkan  dalam  UU  No.  7  Tahun  2006,  dengan  tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional diwajibkan untuk
mengambil  langkah-langkah  untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam konvensi tersebut.   Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke  DPR  sejak  tahun  2012  melalui  pembuatan  Naskah  Akademis. Jika  dilihat  secara  umum,  materi  muatan  RUU  Perampasan  Aset dianggap  sangat  revolusional  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja  subjek  hukum  sebagai  pelaku  kejahatan,  melainkan  aset  yang diperoleh  dari  kejahatan. Kedua, mekanisme  peradilan  terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.
RUU  Perampasan  Aset  ditujukan  untuk  mengejar  aset  hasil kejahatan,  bukan  terhadap  pelaku  kejahatan.  Dengan  demikian, keberadaan  RUU  Perampasan  Aset  ini  telah  mengubah  paradigma
dari  hukum  pidana  mulai  dari  yang  paling  tradisional,  yakni  untuk menimbulkan  efek  jera  dengan  suatu  pembalasan  ( retributionist ), bahkan  yang  paling  mutakhir  sekalipun,  yakni  rehabilitasi ( rehabilitationist ).  Apakah  kemudian,  dengan  bekerjanya  RUU Perampasan Aset ini akan menggeser bahkan menghilangkan proses penegakan  hukum  konvensional  dalam  mengejar  pelaku  kejahatan atau  kemudian  melakukan  kolaborasi  di  antara  kedua  pendekatan tersebut.

## M E T O D E   P E N E L I T I A N
Penelitian  ini  dilakukan  secara  normatif  dengan  menganalisis beberapa konsep pendekatan perampasan aset tanpa tuntutan pidana ( Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture )  terhadap  materi  muatan RUU  Perampasan  Aset.  Analisis  dilakukan  dengan  menjabarkan beberapa norma yang mendasari kebijakan perampasan aset, mulai dari  UNCAC  hingga  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berkaitan  dengan  mekanisme  perampasan  aset  yang  sudah  ada. Selanjutnya,  analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  teori-teori hukum yang relevan dengan masalah yang dimunculkan.

## N C B   A S S E T   F O R F E I T U R E :   M E R A M P A S   A S E T H A S I L   T I N D A K   P I D A N A   M E L A L U I   J A L U R   P E R D A T A
Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, disebutkan tentang GH¿QLVL 3HUDPSDVDQ In  Rem yang  berarti  suatu  tindakan  negara mengambil  alih  aset  melalui  putusan  pengadilan  dalam  perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.  Secara  tegas  di  sini  disebutkan  bahwa  terhadap  aset  yang diduga  dari  dan  untuk  tindak  pidana  disidangkan  dalam  sebuah pengadilan perdata.
Penggunaan  mekanisme  perdata  dalam  merampas  aset  hasil tindak  pidana  tersebut  dilakukan  murni  dalam  dugaan  kasus tindak  pidana  dengan  putusan  berupa  pengambilalihan  aset  yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku. Adapun
pihak  yang  berkepentingan  dengan  aset  yang  dimaksud  (bisa  jadi pihak  yang  diduga  pelaku)  dapat  menjadi  pihak  terkait  didalam persidangan  untuk  mempertahankan  aset  tersebut.  Penggunaan mekanisme  perdata  dalam  perkara  pidana  ini  merupakan  pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan,  khususnya  korupsi.  Namun  demikian,  pilihan  tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatik, agar tidak terkesan hanya mengambil “jalan pintas” dalam penegakan hukum.
Secara historis, fenomena kejahatan terorganisir seperti peredaran narkotika internasionl ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang  konsep  perampasan  ( FRQ¿VFDWLRQ )  dalam  sistem  peradilan pidana. Sebelumnya, hukum acara pidana yang berlaku didunia secara umum, pada masa lampau hanya mengenal mekanisme perampasan tradisional  yang  disebut  sebagai  perampasan  terhadap  instrumen kejahatan ( instrumentum sceleris ) atau objek dari kejahatan ( objectum sceleris ). Hampir semua sistem peradilan pidana yang berlaku, tidak menyediakan  mekanisme  perampasan  terhadap  hasil  kejahatan ( producta/fructa sceleris ). Hal ini dikarenakan, terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung ( victimless ), pelaku seolah-olah terbebas dari kewajiaban membayar ganti rugi. Terhadap

## SHODNXKDQ\DGLNHQDNDQSLGDQDEDGDQ¿VLNEHUXSDSHPHQMDUDDQ
Hal  ini  berbeda  dengan  jenis  kejahatan  yang  menimbulkan  korban langsung, dimana para korban atau keluarganya dapat mengajukan gugatan materil kepada pelaku kejahatan, seperti yang dipraktikkan di  negara  Belgia  dan  Prancis.  Kekuranglengkapan  hukum  tersebut, memberikan keleluasaan bagi para pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan.  Seperti  kejahatan  peredaran  narkotika  di  Inggris  dalam perkara R. v. Cuthbertson (1981), dimana pengadilan dianggap tidak berwenang  merampas  keuntungan  yang  diperoleh  dari  kejahatan (Stessens,  2003).  Salah  satu  alasan  mengapa  hasil  kejahatan  tidak dapat dikenakan perampasan saat itu adalah karena hasil kejahatan dapat dipungut pajaknya, dan oleh karena itu merupakan wewenang dari lembaga pemungut pajak (Alldridge, 2003). Namun, walaupun terkesan sebagai suatu kemunduran, perkara ini kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan hukum perampasan modern.
Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya ( crime should not  pay ),  atau  dengan  kata  lain,  seseorang  tidak  boleh  mengambil
keuntungan  dari  aktivitas  ilegal  yang  ia  lakukan  (Alldridge, 2003).  Adapun  doktrin  hukum  pidana  yang  melarang  seseorang mendapatkan keuntungan dari suatu kejahatan tersebut, paling jelas dapat  dilihat  dalam  suatu  kasus  pembunuhan  seorang  suami  oleh istrinya, Florence Maybrick dengan menggunakan racun di Inggris. Dimana, pada tahun 1981, pengacara dari Maybrick, Richard Cleaver, mengajukan  banding,  tapi  bukan  untuk  memohon  keringanan hukuman atas kliennya, melainkan karena polis asuransi sang suami yang telah diwasiatkan kepada kliennya tidak bisa dicairkan, karena oleh  pengadilan  pertama,  pelaku  pembunuhan  dianggap  tidak  bisa menerima  keuntungan  dari  kejahatan  yang  ia  lakukan  (Alldridge, 2003; Sly, 2009).
Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan menggunakan jalur  perdata.  Artinya,  perampasan  terhadap  aset  hasil  kejahatan dilakukan  tanpa  perlu  mengenakan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku. Artinya,  konsentrasi  penegak  hukum  hanya  kepada  asetnya,  bukan pelaku.  Perampasan  melalui  jalur  perdata  ini  dipilih,  karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Artinya, harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru  aset  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  dapat  dirampas  oleh negara.
Sementara, mengungkap dan membuktikan kejahatan terorganisir ( organized  crime )  yang  menjadi  fenomena  kejahatan  modern bukanlan  perkara  yang  mudah.  Pengejaran  terhadap  pimpinan organisasi  kejahatan  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  masyarakat internasional  menemui  kegagalan  demi  kegagalan  karena  sulitnya menemukan  jejak-jejak  mereka  dalam  aktivitas  kejahatan  di lapangan.  Mereka  ini  adalah  orang-orang  yang  hanya  memberikan perintah untuk melakukan aksi-aksi kriminal, dan kemudian sebagai pihak  yang  menerima  keuntungan  hasil  kejahatan.  Maka,  pilihan untuk  hanya  mengejar  aset  hasil  kejahatan  ketimbang  menemukan pelakunya dianggap sebagai terobosan dari dinamika dunia kejahatan yang semakin kompleks.
Terlebih,  dalam  tindak  pidana  korupsi,  hasil  kejahatan  yang merupakan  kerugian  negara  yang  harus  segera  dipulihkan  karena terkait  dengan  perekonomian  dan  hak  dari  warga  negara,  maka mekanisme  perdata  dianggap  sangat  relevan.  Mengingat,  hukum perdata  tidak  bertujuan  untuk  menghukum,  melainkan  dirancang untuk dua hal. Pertama, status quo ante yaitu untuk mengembalikan
posisi  dari  pihak  yang  dirugikan.  Kedua,  untuk  mengkompensasi pihak  yang  dirugikan  akibat  kerusakan  yang  dideritanya  (Ramelan et.al ., 2012).

## T A N T A N G A N   P E N G G U N A A N   N C B   A S S E T F O R F E I T U R E   D A L A M   R U U   P E R A M P A S A N   A S E T

## Aset sebagai pihak dalam proses pengadilan
Mekanisme NCB Asset Forfeiture atau perampasan in rem dalam PHPHUDQJL NHMDKDWDQ ¿QDQFLDO ¿QDQFLDO FULPH )  sudah  tidak  bisa ditawar lagi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cassella (2008) bahwa perampasan pidana tidak akan pernah cukup untuk mengambil-alih keuntungan  ekonomis  yang  didapat  oleh  pelaku  kejahatan.  Hal  ini sangat beralasan mengingat prinsip utama dari perampasan pidana yang harus terlebih dahulu mensyaratkan pembuktian kesalahan dari pelaku  untuk  dapat  merampas  asetnya.  Sementara,  banyak  sekali kondisi  yang  tidak  memungkinkan  untuk  menyeret  pelaku  untuk dituntut secara pidana. Seperti pelaku yang buron, pelaku meninggal dunia,  pelaku  memiliki  imunitas,  dan  pelaku  tidak  diketahui keberadaannya.
Pada  dasarnya,  perampasan in  rem memiliki  tujuan  yang  sama dengan  perampasan  pidana,  yakni  untuk  mengambil  hasil  dari kejahatan,  namun  dengan  proses  yang  berbeda.  Mekanisme  ini menempatkan  negara  sebagai  penggugat  dan  aset  sebagai  tergugat, sementara  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  proses  perampasan adalah pihak intervensi ( claimants ). Dalam mekanisme perampasan in rem di USA menggunakan nama yang tidak biasa seperti United States V. $ 160,000 in U.S. Currency atau United States V. Contents of Account Number 12345 at XYZ Bank Held in the Name of Jones &DVVHOOD  'LVLQL EHUODNX WHRUL ¿NVL KXNXP GLWHUDSNDQ terhadap aset yang biasanya sebagai objek, namun dalam mekanisme ini  diposisikan  sebagai  subjek.  Aset  dianggap  dapat  melakukan suatu  perbuatan  yang  harus  dipertanggungjawabkan.  Konsep perampasan in rem ini berasal dari sejarah hukum di Amerika pada abad kedelapan belas dimana dengan memberikan nama kepada aset selundupan  seperti  kapal  bajak  laut  atau  kapal  penyelundup  budak ketika  pemiliknya  berada  di  luar  Amerika  yang  mana  tidak  dapat dijerat oleh hukum Amerika (Cassella, 2007).
Sekilas perampasan in rem memang mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang sudah dikenal dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dimana, diatur tentang peran Jaksa yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 30 ayat 2) sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun, peran JPN dalam perkara pidana ini masih menggunakan hukum acara perdata murni. Dimana, aset masih diperlakukan menjadi objek sengketa dan gugatan dialamatkan kepada pihak yang menguasai aset.
Model perampasan in rem dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU  Tipikor)  mengharuskan  penuntut  umum  untuk  membuktikan adanya  kerugian  negara  ( vide Pasal  32,  33,  34  dan  Pasal  38  UU Tipikor).  Sementara  pendekatan  anti-pencucian  uang  melalui strategi follow the money yang dianggap lebih maju dari pendekatan pidana  konvensional  masih  kurang  memuaskan  karena  pada dasarnya  masih  dilakukan  setelah  putusan  pengadilan  dijatuhkan ( post-conviction  forfeiture ).  Walaupun  tidak  harus  membuktikan tindak pidana asalnya ( predicate crime ), namun dalam persidangan perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  harus  menentukan jenis tindak pidana asalnya untuk dirumuskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum nantinya. Pembuktian terbalik dalam perkara TPPU merupakan  pelengkap  dari  pembuktian  kesalahan  seseorang  untuk dapat  dihukum  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hanya dalam hal terdakwa meninggal dunia saja, perampasan in rem benar- benar  diterapkan  dalam  perkara  TPPU,  yakni  tanpa  membuktikan kesalahan, cukup permintaan untuk merampas aset milik terdakwa yang  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  (Pasal  69  UU  No.  8 Tahun  2010).  Oleh  sebab  itu,  Gallant  dan  King  (2013)  menyebut perampasan in  rem ini  merupakan  perubahan  yang  cukup  radikal dari pendekatan investigasi, penuntutan, dan penghukuman pidana konvensional.
Titik tekan dari perampasan in rem adalah mengungkap hubungan antara  aset  dengan  tindak  pidana,  bukan  hubungan  antara  aset dengan pelaku (Cassella, 2007). Kesalahan bukan merupakan bagian pembuktian  dalam  perampasan in  rem, melainkan  bukti  formil tentang  asal-usul  harta  aset.  Aset  yang  diduga  berasal  dari  tindak pidana,  sepanjang  tidak  ada  pihak  yang  membuktikan  sebaliknya, maka pengadilan dapat memutus bahwa aset tersebut ‘tercemar’ dan
dapat dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Namun penting untuk diingat, bahwasannya perampasan in rem ini  bukan  hendak  menggantikan  proses  peradilan  pidana  terhadap pelaku  kejahatan.  Walaupun  perampasan in  rem dianggap  lebih efektif,  namun  tidak  direkomendasikan  sekiranya  penegak  hukum cukup  mampu  menuntut  pelaku  secara  pidana.  Mengingat,  untuk menanggulangi kejahatan, tetap harus menggunakan sanksi hukum pidana dan juga dengan perampasan aset hasil kejahatan (Greenberg, 2009). Artinya, model perampasan in rem ini tidak dapat memotong ( bypass ) semua proses hukum pidana yang seharus dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan. Kecuali apabila keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana, maka baru perampasan in rem bisa digunakan. Akan lebih baik juga apabila pendekatan  perampasan  pidana  dan  perampasan in  rem tersebut digunakan secara bersamaan (Greenberg, 2009).

## Merampas aset tanpa membuktikan kesalahan
Mekanisme  perampasan  tanpa  tuntutan  pidana  yang  dianggap terobosan  ini  mengandung  poin  yang  sangat  krusial.  Yaitu,  terkait dengan hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28-H ayat (4) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi:  “ Setiap  orang  berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun .” Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang- wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum ( rule of law ). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalah prinsip-prinsip konstitusional.
Bagi sebagian kalangan yang memandang perampasan aset yang diduga  “hasil  tindak  pidana”  harus  didahului  oleh  keputusan  atau kepastian  tentang  tindak  pidana  yang  menghasilkan  aset  kejahatan tersebut, memang sangat mungkin menganggap model perampasan perdata ini bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, hal ini pernah dilakukan oleh terpidana korupsi Akil Mochtar melaui Uji Materi UU No. 8 Tahunn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa: “ Untuk dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidan Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ,” terutama
dalam kata “tidak” yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Pada  intinya,  adanya  kata  “tidak”  tersebut  menyebabkan  tindak pidana  asal  dari  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  menghasilkan aset  ilegal  tidak  perlu  dibuktikan,  dianggap  bertentangan  dengan konstitusi.  Ia  beranggapan  bahwa  tindak  pidana  asal  ( predicate crime )  ini  yang  menghasilkan  aset  hasil  kejahatan  yang  kemudian disembunyikan  melalui  metode-metode  pencucian  uang.  Jika  tidak dibuktikan  tindak  pidananya,  mustahil  akan  ditemukan  pencucian uangnya, apalagi dirampas untuk negara.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  No.  77/PUU-XII/2004, sebenarnya  sudah  menyatakan  bahwa  Pasal  69  UU  TPPU  tersebut tidak  bertentangan  dengan  konstitusi.  Namun,  jika  dilihat  dalam pertimbangan  hukumnya,  MK  tidak  begitu  mengulas  tentang argumen  hukum  yang  lugas  mengapa  tindak  pidana  asal  tersebut tidak perlu dibuktikan. MK melalui putusannya hanya menjabarkan bahwa  akan  ada  ketidakadilan  jika  seorang  yang  nyata-nyata  telah menerima keuntungan dari TPPU tidak bisa diproses apabila tindak pidana  asalnya  tidak  bisa  dibuktikan.  MK  hanya  mencontohkan Pasal  480  KUHP  tentang  penadahan  yang  sudah  sejak  lama  tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal ini menjadikan konsep perampasan aset tanpa memerlukan bukti kesalahan melalui In Rem atau Civil Forfeiture masih perlu dijelaskan lebih lanjut.
Dalam  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini juga telah menerapkan penyitaan terhadap hasil kejahatan. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  menyebutkan  bahwa  yang  dapat  dilakukan  penyitaan adalah:  benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdakwa  yang  seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasi dari  tindak  pidana.  Dalam  kasus  pencurian  misalnya,  benda  yang dicuri sebagai hasil dari kejahatan yang dapat disita jika ditemukan oleh  penyidik  pada  saat  penangkapan,  penggeledahan.  Begitu  juga dalam kasus korupsi, hasil kejahatan yang disita misalnya pada saat ditemukannya sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap kepada pejabat  publik  tertentu.  Hal  mana,  uang  tersebut  juga  termasuk sebagai  kerugian  negara  yang  dapat  dirampas  oleh  negara.  Hanya saja,  paradigma  yang  digunakan  masih  bersifat in  personam yang masih  melekatkan  aset  dengan  individu  sebagai  tersangka  atau terdakwa.  Aset  yang  disita  kemudian  harus  dibuktikan  merupakan
bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku.
Sementara  dalam  penyitaan  yang  bersifat in  rem, yang menggunakan  pembuktian  terbalik,  dimana  yang  diperlukan hanyalah  sebatas  pembuktian  dengan  standar  “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” ( balanced probability ). Teori balanced probability principle atau pembuktian keseimbangan  kemungkinan  ini,  memisahkan  antara  kepemilikan aset  dengan  tindak  pidana.  Teori  ini  menempatkan  perlindungan terhadap  terdakwa  untuk  dianggap  tidak  bersalah  ( presumption  of innoncence ) sebagai penjabaran prinsip non-self incrimination yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya (Yusuf, 2013).
Jika  dalam  kasus  pidana,  standar  pembuktian  memerlukan derajat  kemungkinan  yang  sangat  tinggi,  dengan  diksi  ‘secara  sah dan meyakinkan’ atau dalam sistem hukum anglo saxon berdasarkan ‘ beyond reasonable doubt ’, maka dalam ‘ balanced probability ’, yang maksudnya ‘sesuatu lebih mungkin terjadi daripada tidak’ (Ramelan, et.  al., 2008).  Model  pembuktian  perdata  ini  berlandaskan  prinsip prepondance  of  evidance, dimana suatu  kebenaran  semata-mata didasarkan pada alat bukti mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan siapa yang memiliki bukti lebih banyak (Pohan et.al 2008)  dan    pihak  yang  harus  membuktikan  adalah  pihak  yang menyatakan atau menuntut hak tersebut. Maka, dalam perampasan perdata  ini,  keyakinan  hakim  tidak  dibutuhkan  untuk  menentukan suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, karena standar pembuktian yang sudah diturunkan dari standar pembuktian pidana ke perdata.
Sebagai  penegasan,  dapat  disimak  pertimbangan  Hakim  W.J Kitchen  dalam  perkara  R.  v  Nayanchandra  Shah  di  Kanada,  yang menyatakan  pendiriannya  terhadap  perkara  pencampuran  hasil kejahatan dengan hasil yang legal oleh terdakwa, dengan pandangan sebagai berikut :
“tujuan dari penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah adalah  untuk  menyelesaikan  kesulitan  untuk  membuktikan  hal-hal yang  mungkin  hanya  diketahui  oleh  si  terdakwa.  Penuntut  harus mampu  membuktikan  secara  meyakinkan  fakta  terjadinya  tindak pidana  dan  jumlah  dari  hasil  tindak  pidana  tersebut.  Namun  bukti XQWXN PHQJLGHQWL¿NDVL EDJLDQ PDQD \DQJ PHUXSDNDQ KDVLO WLQGDN pidana  adalah  suatu  hal  lain.  Pemindahan  hasil  tindak  pidana  oleh
tersangka  bisa  dilakukan  sebagai  suatu  manipulasi  harta  ketika hal  tersebut  berada  di  luar  kontrol  dan  pengawasan  dari  orang lain.  Tindakan  tersembunyi  tersebut  bisa  menjadi  sangat  mudah dilakukan  dengan  makin  meningkatnya  kecanggihan  transaksi komersial  dan  kemampuan  untuk  membuat  perintah  pemindahan hak  atas  barang  melalui  komputer  atau  elektronik  pada  skala nasional  maupun  internasional.  Terdakwa  memiliki  beban  korelatif untuk membuktikan bahwa keseimbangan dari kemungkinan bahwa barang yang diperiksa tidaklah dibeli dari hasil kejahatan (Ramelan, et. al ,  2008).
Sementara,  untuk  mencegah  terjadainya  pelanggaran  dalam mekanisme  ini,  penuntut  umum  harus  terlebih  dahulu  memiliki dugaan  kuat  ( probable  cause )  adanya  kayakinan  bahwa  aset tersangka/terdakwa  diperoleh  secara  melanggar  hukum.  Di  sini, ditekankan  kepada  penuntut  umum  untuk  harus  terlebih  dahulu memiliki  bukti,  bahwa  seorang  memiliki  kekayaan  transaksi keuangan  diluar  kewajaran.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan, bahwa  dengan  menggunakan  teori  ‘kemungkinan  berimbang’  ini dalam  perampasan  aset  (negara  melawan  aset),  bukan  ditujukan untuk  menyatakan  kesalahan  dan  menghukum  seorang  tersangka (Yusuf, 2013).

## Masalah kewenangan mengadili
Sebagaimana  konsep  perampasan in  rem yang  merupakan proses  penegakan  hukum  pidana  namun  mengadopsi  proses peradilan perdata dengan mengedepankan kebenaran formil, bukan kebenaran materil. Dalam Naskah Akademis RUU Perampasan Aset ini,  penanganan  prosesnya  merupakan  wewenang  dari  Pengadilan Umum  (Ramelan, et.al ,  2012).  Pengadilan  umum  yang  dimaksud merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  yang  ada  di  setiap  kota/ kabupaten yang berisikan hakim yang sehari-hari memutus perkara pidana dan perdata.

## 5XPXVDQWHUVHEXWWLGDNPHQXQMXNVHFDUDVSHVL¿NNULWHULDKDNLP
yang dapat memutus perkara permohonan perampasan aset nantinya. Mengingat  konteks  perampasan  aset in  rem yang  menggunakan mekanisme  peradilan  perdata,  yang  mana  nantinya  putusan  yang dikeluarkan  berupa  penetapan,  maka  kriteria  hakim  yang  dirujuk dalam  hal  ini  lebih  kepada  hakim  yang  biasa  memeriksa  perkara perdata.  Namun,  sebenarnya  mekanisme  pembuktian  tentang  asal-
dalam Ruu Perampasan Aset di Indonesia (Refki Saputra)
usul aset adalah dengan mekanisme pembuktian terbalik yang tidak biasa  dilakukan  terhadap  perkara-perkara  perdata  pada  umumnya.

## 0DND GHQJDQ GHPLNLDQ XQWXN PHPDVWLNDQ HIHNWL¿WDV SURVHV
perampasan aset in rem dapat dilakukan dengan memadupadankan hakim  pidana  dan  perdata  atau  hakim  yang  diberikan  pelatihan khusus tentang mekanisme perampasan aset in rem.
Kemudian,  terkait  dengan  wewenang  pengadilan  khusus  tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) yang tidak dirujuk dalam naskah akademis  RUU  Perampasan  Aset.  Hal  ini  sesungguhnya  ahistoris dengan  semangat  pembentukan  pengadilan  tipikor.  Dimana  saat itu  ada  pemikiran  agar  penanganan  perkara  korupsi  bisa  lebih efektif  oleh  suatu  pengadilan  khusus  tindak  pidana  korupsi  karena dilengkapi  hakim-hakim  yang  sudah  memiliki  keahlian  yang VSHVL¿NGDODPSHQDQJDQDQWLQGDNSLGDQDNRUXSVLEDLNKDNLPSDGD peradilan  umum  dan  hakim ad  hoc. Konsep  perampasan in  rem yang  diformalkan  dalam  konvensi  anti-korupsi  (UNCAC),  karena maraknya  penyembunyian  hasil  kejahatan  dari  tindak  pidana  ini. Maka sudah selayaknya perkara-perkara perampasan aset in rem ini juga dapat dilakukan di pengadilan tipikor apabila aset yang tercemar diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

## P E N U T U P
Perkembangan  teknologi  yang  membuat  transaksi  ekonomi saat  ini  tidak  mengenal  batas  negara  ( borderless ),  dimana  pelaku kejahatan yang terpisah dengan penikmat hasil kejahatan membuat mekanisme hukum pidana konvensional dirasa belum cukup untuk memulihkan  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  kejahatan  dimaksud. Metode perampasan aset secara in rem melalui NCB Asset Forfeiture ini  merupakan  konsep  yang  revolusioner  dalam  merampas  hasil kejahatan. Prosesnya yang lebih efektif karena menerabas beberapa asas  hukum  dan  juga  dengan  menurunkan  standar  pembuktian dalam perkara pidana, dianggap berpotensi akan berhadap-hadapan dengan prinsip peradilan yang adil ( due process of law ) dan juga hak atas  kepemilikan  harta  kekayaan  seseorang  ( property  rights ).  Hal ini  misalnya  berkaca  dari  pengalaman  gugatan  uji  materi  terhadap beberapa pasal dalam UU TPPU, seperti ikhwal pembuktian terbalik dan  pembuktian  tindak  pidana  asal.  Walaupun  Putusan  MK  sudah menegaskan konstitusionalitas dari pasal-pasal yang diujikan, namun
putusan  tersebut  tidak  mendudukkan  landasan  teoritis  yang  kuat tentang konsep hasil kejahatan dan perkembangan tentang kejahatan keuangan kontemporer.
Tantangan  terbesar  untuk  mengintrodusir  hukum  perampasan aset in  rem dalam  RUU  Perampasan  Aset  adalah  bagaimana menjelaskan pendekatan ini yang memisahkan hubungan aset hasil kejahatan  dengan  pelaku  kejahatan.  Walaupun  tidak  sama  sekali bertujuan  untuk  menghilangkan  proses  hukum  pidana,  namun adakalanya perampasan in rem nantinya memang sama sekali hanya mengejar  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  tanpa  mempedulikan siapa  pelakunya.  Hal  ini  semata-mata  disatu  sisi  ditujukan  untuk mengembalikan  kerugian  akibat  kejahatan  yang  dilakukan  dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

## R E F E R E N S I

## A. Buku
Alldridge, P. 2003. 0RQH\/DXQGHULQJ/DZ)RUIHLWXUH&RQ¿VFDWLRQ
Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of Proceeds of Crime. Hart Publishing. Oregon.
Cassella,  S.  D.  2007. Asset  Forfeiture  Law  in  the  United  States.
Chapters 1 and 2. Juris Publishing. New York, NY.
Pohan, A. et. al . 2008. Pengembalian Aset Kejahatan. Pusat Kajian Anti  Korupsi  [PuKAT]  Korupsi  Fakultas  Hukum  UGM  dan Kemitraan. Yogyakarta.
Ramelan. et . al. 2008. Panduan  untuk  Jaksa  Penuntut  Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan. Indonesia – Australia Legal Development facility. Jakarta.
Ramelan, et. al . 2012. Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Pusat Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional.  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
Sly, N. 2009. Murder by Poison. The History Press. United Kingdom.
Stessens,  G.  2003. Money  Laundering:  A  New  International  Law
Enforcement Model. Cambridge University Press. USA.
Suseno, F. M. 2016. Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke
Perselisihan Revisionisme. Cet. 10 . PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
Vettori, B. 2006. Tough on Criminal Welath: Exploring the Practice RI 3URFHHGV IURP &ULPH &RQ¿VFDWLRQ LQ WKH (8 Springer.
Netherlands.
Yusuf,  M.  2013. Merampas  Aset  Koruptor;  Solusi  Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Peneribit buku Kompas. Jakarta.
Greenberg, T. S et. al. 2009. Stolen Asset Recovery: A Good Practices
Guide  for  Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture. The  World Bank. Washington DC.

## Jurnal
Cassella,  S.  D.  2008.  The  case  for  civil  forfeitureWhy  in  Rem proceedings  are  an  essential  tool  for  recovering  the  proceeds  of crime. Journal of Money Laundering Control. 11 (1): 8 – 14.
Gallant,  M.  M  and  Colin  King.  2013.  The  Seizure  of  Illicit  Assets: Patterns of Civil Forfeiture in Cananda and Ireland. Common Law World Review. 42: 91-109.

## B. Peraturan dan Putusan Pengadilan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2004.
United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 2013.