## KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG
Ananta Triyatmojo dan Endang Sri Kawuryan Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia anantatriyatmojo@gmail.com, endangsri@gmail.com
How  To  Cite:  Ujianti.  N.  M.  P  and  Dewi.  A.A.S.L.  Tinjauan  Yuridis  Asas  Keseimbangan  Dalam  Kontrak Pengadaan    Barang/Jasa  Pemerintah.  Kertha  Wicaksana.  2018.  Volume  12,  Nomor  2.  Hal  140-144. http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.725.140-144

## Abstrak
Pada akhir-akhir  ini, untuk bertransaksi atas hak  atas tanah  yang tanda  bukti  haknya  berupa sertipikat pengganti karena hilang, banyak pihak yang meragukan kekuatan hukum dan kepastian hukum dari serpikat pengganti karena hilang tersebut, maka perlu dilakukian analisis dengan cara diskripsi komparatif,  yakni dengan  mengetengahkan prosedur penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, dengan segala karakteristiknya. Dari hasil analisis dengan metode diskripsi komparatif dari ketentuan-ketentuan perundangan yang terkait nampak bahwa kedudukan hukum serpikat pengganti karena hilang sama halnya sertipikat originer, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama pula, serta  bagi  pihak-pihak  yang  mengadakan  transaksi  terhadap  hak  atas  tanah  yang  tanda  bukti  haknya  berupa sertipikat pengganti karena hilang tidak perlu ragu-ragu, karana ia memperoleh perlindungan hukum  baik perdata, pidana maupun tata usaha negara.

## Kata Kunci : Sertipikat pengganti; Perlindungan hukum; Kekuatan hukum.

## Abstract
In  recent  years,  to  transact  land  rights  whose  proof  of  rights  is  in  the  form  of  a  replacement  certificate  due  to disappearance,  there  are  many  who  doubt  the  legal  power  and  legal  certainty  of  the  successor's  replacement because it is missing, it is necessary to conduct an analysis by means of a comparative description, the procedure of  issuance  of  the  replacement  certificate  because  it  is  lost,  with  all  its  characteristics.  From  the  results  of  the analysis with the comparative description method of the relevant provisions of the law it appears that the status of the substitute law as a lost due to the originer certificate, and has the same legal force, as well as for the parties who entered into the transaction of land rights which the evidence his right in the form of a substitute certificate because  of  missing  need  not  hesitate,  because  he  obtained  legal  protection  both  civil,  criminal  and  state administration.
Keywords: Alternative certificate; Legal protection; Legal force.

## I.  PENDAHULUAN
Semua  lahan  langka  karena  tuntutan  yang bersaing  untuk  penggunaannya,  dan  penggunaan lahan  yang  berkelanjutan  serta  kebijakan  lahan terkoordinasi  telah  mendapat  tekanan  yang meningkat  dari  industrialisasi  dan  urbanisasi  dan pembangunan  peradaban  ekologis  ( Wang,  Lin, Glendinning,  &  Xu,  2018 ).  Keputusan  tentang penggunaan  lahan  adalah  situs  kontestasi  politik dan  hukum  tentang  keadilan  sosial  dan lingkungan  baik  dalam  konteks  pedesaan  dan perkotaan  ( Van  Wagner,  2016 ).  Narasi  lahan didasarkan  pada  perbedaan  dikotomis  antara lahan  perkotaan  dan  pedesaan-pertanian,  dan
akibatnya  antara  pemukim  perkotaan  dan pedesaan-pertanian  ( Hananel, 2015 ). Penggunaan lahan yang dibudidayakan adalah proses di mana orang  memanfaatkan  fungsi-fungsi  layanan ekosistem  lahan  yang  dibudidayakan  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri  ( Li,  Zhang, Zhang, & Wu, 2017 ). Hak atas kepemilikan tanah dan  penggunaan  petani  dan  penggembala  adalah abadi  karena  tidak  dapat  dibatasi  kecuali  dalam kasus  pengambilalihan  oleh  otoritas  pemerintah ( Tura,  2018 ).  Kepemilikan  tanah  industri  milik negara dilindungi oleh hukum. Kepemilikan lahan industri  kolektif  dari  pasar  informal  tidak dilindungi oleh hukum, jadi ada risiko permintaan tanah  oleh  negara.  Secara  umum  diterima  bahwa
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved Halaman 140 Received: 01/06/2018 Revised: 12/07/2018 Accepted: 28/07/2018
negara  memiliki  kepemilikan  tanah  lebih  aman daripada  kepemilikan  lahan  kolektif  ( Ye  et  al., 2018 ).
Pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan kemajuan  di  bidang  prasarana  dan  sarana memerlukan  bidang  tanah.  Hubungan  hukum antara  tanah  dengan  kehidupan  manusia  dan penyelenggaraan  pemerintahan  sangat  erat  dan saling  mendukung  dalam  pelaksanaannya,  tanpa tersedia  cukup  bidang  tanah  kehidupan  manusia dan  penyelenggaraan  pemerintah  tidak  dapat berlangsung  lancar.  Peran  sentral  negara  dalam hubungan tanah menyebabkan promosi pembangunan  pertanian  dan  pengendalian  aset yang  berharga  ( Ekpodessi  &  Nakamura,  2018 ). Masalah  tanah  telah  berkembang  pesat  menjadi persoalan  lintas  sektoral,  mempunyai  dimensi ekonomi,  dimensi  sosial  budaya,  dimensi  politik, bahkan  dimensi  pertahanan  keamanan.Sebagai wadah  sumber  kekayaan  alam  di  darat,  tanah merupakan  wujud  konkrit  dari  salah  satu  Modal Dasar  Pembangunan  Nasional  yang  tercantum dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara ( Moerdiono, 1988 ).
Tanah sebagai wujud konkrit satu modal Dasar Pembangunan  Nasional  secara  merata  dan  adil harus  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  Indonesia  sebagai  peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan  sosial  sekaligus  akan  meningkatkan ketahanan  nasional  dan  pada  gilirannya  akan meratakan  jalan  bagi  generasi  akan  datang mencapai  masyarakat  maju,  sejahtera  adil  dan makmur.  Tanah  amat  diperlukan  untuk  aktifitas sehari-hari,  oleh  karena  itu  manusia  memerlukan tanah  yang  bebas  dari  penguasaan,  pendudukan dan hak pihak lain ( Djanggih & Salle, 2018 ).
Filsuf  Cofusius  mengatakan  ribuan  tahun  lalu kepada  muridnya:  “Jika  kita  ingin  membangun, bukanya mutlak diperlukan papan, ramuan rumah atau  peralatan  lainnya,  melainkan  tempat kosong.”  dimaksud  tanah  kosong  atau  bebas  dari pendudukan,  bebas  dari  bangunan  orang,    dan terutama bebas dari hak orang ( Salindeho, 1994 ). Tanah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehidupan manusia,  setiap  orang  memerlukan  tanah  untuk kehidupannya,  mempunyai  nilai  ekonomis sehingga  sering  menimbulkan  permasalahan tersendiri,  dan  konflik-konflik  serta  benturan- benturan di dalam masyarakat. Tanah merupakan suatu benda yang mempunyai nilai magis religius ( S. Harsono, 1997 ).
Bertambahnya  manusia  setiap  hari,  berakibat
tanah sebagai benda yang mempunyai nilai magis religius  akan  semakin  langka.  Tersedianya  tanah untuk  dapat  dikuasai  oleh  manusia  sangat terbatas,  di  lain  pihak  jumlah  manusia berkembang  terus  dengan  pesatnya.  Penggunaan tanah dengan berbagai macam kepentingan makin banyak  macam  ragamnya  sejalan  dengan kemajuan  peradapan  manusia  dan  kemajuan teknologi,  antara  lain  untuk  permukiman, pertokoan,  pertanian,  perkebunan,  peternakan, pabrik-pabrik,  lapangan  terbang,  lapangan  golf, tempat rekreasi dan sebagainya.
Kepastian  akan  perlindungan  hak  atas  tanah bagi  negara  akan  mendatangkan  investasi  asing menanamkan  modal  di  Indonesia,  hal  ini  akan membuka  banyak  lapangan  kerja,  menambah devisa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Tanpa  perlindungan  terhadap  hak atas tanah maka tidak mungkin ada pembangunan berkesinambungan,  karena  terdapat  sedikit mereka yang bersedia melakukan investasi jangka panjang.  Bagi  negara  berkembang  seperti Indonesia  akan  sulit  memperoleh  investasi  asing bila  tidak  ada  perlindungan  hukum  terhadap  hak atas  tanah.  Akibat  kemajuan  pembangunan  di semua  sektor  dan  kecepatan  pertambahan penduduk,  faktor  tanah  menjadi  sangat  penting dan  vital  sebagai  lahan  pertanian,  industri, pemukiman  maupun  prasarana.  Kemajuan pembangunan  dan  pertambahan  penduduk  terus bertambah, namun luas tanah tetap dan tidak akan tambah. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak orang membutuhkan tanah, maka nilai tanah akan semakin meningkat.
Falsafah  Indonesia  dalam  konsep  hubungan antara  manusia  dengan  tanah  menempatkan individu  dan  masyarakat  sebagai  kesatuan  yang tidak  terpisahkan  dan  kebutuhan  pemenuhan seseorang  terhadap  tanah  diletakkan  dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi  lebih  bersifat  kolektif  dengan  tetap memberikan  tempat  dan  penghormatan  terhadap hak  perseorangan.  Kepentingan  'lebih  dari kepemilikan'  ini  menyulitkan  konstruksi  hukum dan  budaya  kepemilikan  properti  sebagai hubungan  terdefinisi  antara  orang  dan  tempat ( Van  Wagner,  2016 ).  Dari  ketentuan  tersebut dapat  diartikan  bahwa    tanah  /  bumi,  air  ruang angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya harus dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ( Hatta, 1977 ).
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 141

## Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Karena Hilang
Tanah  memiliki  arti  penting  dalam  kehidupan manusia pada dimensi lain tanah memiliki fungsi ganda,  yaitu  sebagai  social  asset  dan  sekaligus capital  asset.  Dalam  ujud  sebagai  social  asset tanah merupakan sarana pengikat  kesatuan sosial bagi  kalangan  masyarakat  Indonesia  untuk  hidup dan  memaknai  kehidupan  ini  sedangkan  sebagai capital  asset  tanah  adalah  merupakan  faktor modal  dalam  pembangunan  ( Hajati,  2005 ). Sebagai  capital  asset  tanah  telah  tumbuh  sebagai benda  ekonomi  yang  sangat  penting  sekaligus sebagai  bahan  perniagaan  dan  akhirnya  sering menjadi  objek  spekulasi.  Tanah  meruapakan bagian  permukaan  bumi  yang  kepemilikan  hak- haknya  diakui,  mencakup  dan  benda-benda  di atasnya  baik  bentukan  alam  maupun  tumbuh- tumbuhan.Hubungan hukum antara hak kepemilikan di atas permukaan bumi dan yang di bawah  permukaan  bumi  perlu  pengaturan  secara tegas.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  diskripsi komparatif dari ketentuan-ketentuan perundangan.  Dalam  proses  menganalisis  data dilakukan dengan cara diskripsi komparatif, yakni dengan  mengetengahkan  prosedur  penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, dengan segala karakteristiknya.

## III. PEMBAHASAN

## Penerbitan Sertipikat
Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  dan  Pemerintah  sendiri  guna menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  bagi warganya.  Pemerintah  memberikan  jaminan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah dengan  jalan  penerbitan  suatu  surat  tanda  bukti hak atas tanah berupa sertipikat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Pasal  19 Ayat  (2)  huruf  c  menyebutkan  kegitan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti  hak  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat, dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian hukum  bagi  para  pemegang  hak  tanah,  oleh karena  itu  oleh  Pemerintah  diselenggarakan pendaftaran hak atas tanah (rechts kadaster) yang meliputi kegiatan :
A. Pengukuran dan Pemetaan,
B.  Pembukuan
C.  PenerbitanSertipikat
D. Pencatatan  beban-beban  danperbuatan  dan peristiwa hukum
Keempat  bidang  kegiatan  tersebut  sangat  erat hubungannya  satu  sama  lain  sehingga  tidak  ada satupun  dapat  diabaikan  melainkan  masing- masing memerlukan perhatian  khusus  yang  sama cermat  dan  seksama.  Penanganan  yang  kurang teliti  dari  salah  satu  bidang  tersebut  dapat mengakibatkan  permasalah  hukum  di  bidang pertahanan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah.
Masalah  pendaftaran  tanah  yang  muncul  ini mempunyai  akibat  luas  bagi  masyarakat  dan dapat  mengurangi  kepercayaan  terhadap  alat-alat bukti  hak  atas  tanah,  khususnya  sertipikat  hak atas tanah.Informasi melalui media masa ataupun internet  mengenai  sertipikat  palsu,  sertipikat “aspal”, sertipikat tumpang  tindih, atau  sertipikat ganda sungguh memprihatinkan.Mengatasi hal ini perlu  perhatian  khusus  dan  serius,  usaha  yang sungguh-sungguh,  penyelesaian  melalui  mediasi perlu  diteruskan  selain  disalurkan  melalui lembaga  peradilan  dan  penertiban  administrasi pedaftaran tanah perlu ditingkatkan.
Sengketa  pertanahan  terus  bermunculan  ke permukaan  menuntut  penyelesaian  baik  secara administratif,  yuridis  maupun  politis.  Masalah- masalah  pertanahan  dapat  dicirikan  sebagai masalah  bersifat  laten  dalam  arti  meskipun permasalahan  tertentu  telah  ditangani  dan dianggap selesai, namun tidak tertutup kemungkinan  dikemudian  hari  masalah  sama akan muncul kembali. Ini merupakan konsekuensi logis  dari  dianutnya  stesel  “negatif”  dalam pendaftaran  tanah  di  Indonesia  ( Luthfi  Ibrahim, 2002 ).
Salah satu rumitnya permasalahan pendaftaran tanah  adalah  diterbitkannya  sertipikat  hak  atas tanah  pengganti  (kedua)  kareana  sertipikat  hak atas  tanah  semula  (pertama)  hilang,  karena    hal demikian  berpotensi  adanya  sertipikat  hak  atas tanah  ganda  atau  sering  disebut  sertipikat  ganda diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, karena dalam satu  bidang  seharusnya  tidak  boleh  terbit  lebih dari  satu  sertipikat  hak  atas  tanah,  kecuali sertipikat  tersebut  mempunyai  hubungan  hukum seperti  sertipikat  hak  guna  bangunan  di  atas  hak pengelolaan  atau  di  atas  hak  milik.  Sertipikat kedua  (pengganti)  merupakan  sertipikat  hak  atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai pengganti  atas  sertipikat  pertama  yang  hilang,
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved Halaman 142

## Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Karena Hilang
terhadap  bidang  yang    tanah  sama,  dalam  hal  ini subjek haknya sama,dan obyeknya juga sama.
Kekuatan  Hukum  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Pengganti, Karena Hilang
Permasalahan  yang  timbul  kemudian  adalah bagaimana  jika  sertipikat  yang  telah  dinyatakan hilang  tersebut  kemudian  ditemukan  atau  malah sertipikat  yang  dinyatakan  hilang  tersebut ternyata digadaikan dibawah tangan bahkan dijual dibawah  tangan.  Bagaiman  Perlindungan  hukum terhadap  pihak  yang  memegang  sertipikat  kedua (pengganti)  yang  dengan  itikat  baik  telah memperoleh  hak  tersebut  misalnya  karena  jual beli atau Pemegang hak tanggungan.
Secara  administrasi  Pendaftaran  Tanah  bagi seseorang  atau  badan  hukum  sebagai  subyek hukum  hak  atas  tanah  yang  kehilangan  sertipikat hak  atas  tanah,  bisa  mengajukanpermohonan kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  pada  letak tanahnya,  Sertipikat  pengganti  dari  sertipikat yang  hilang  dengan  urutan  mekanismenya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  138  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah,  sebagai berikut:
A. Pemohon  dalam  hal  ini  orang/badan  hukum yang  namanya  tercantum  sebagai  pemegang hak  harus  menyatakan  dibawah  sumpah dihadapan  Kepala  Kantor  Pertanahan/Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan;
B.  Penerbitan  sertipikat  pengganti  didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu  surat  kabar  harian  setempat  atas  biaya pemohon atau untuk daerah pelosok diumumkan  pada  kantor  Kepala  Desa setempat;
C.  Dalam pengumuman tersebut telah dinyatakan bahwa sertipikat yang hilang dinyatakan tidak berlaku  lagi  sebagai  tanda  bukti  hak  setelah dilakukan penerbitan sertipikat pengganti.
Kepada pemegang Hak Atas Tanah yang telah terdaftar  tersebut  kepadanya  dapat  diberikan sertifikat  atau  Sertipikat  Pengganti.  Sertifikat merupakan  surat  tanda  bukti  hak  terdiri  dari salinan  Buku  Tanah  dan  salinan  Surat  Ukur  ( B. Harsono,  1986 ).  Sertifikat  maupun  Sertifikat Pengganti  tersebut  merupakan  tanda  bukti  hak, berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (2c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
Memperhatikan  ketentuan-ketentuan  tersebut di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  daftar- daftar Buku Tanah dalam rangka pendaftaran hak dari  padanya  diterbitkan  Sertifikat  atau  Sertifikat Pengganti  merupakan  daftar  umum  yang mempunyai  kekuatan  bukti,  kepada  siapa Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya.
Sertipikat  dan  sertipikat  pengganti  karena hilang,  adalah  berasal  dari  Salinan  Buku  Tanah dan  Salinan  Surat  Ukur,  dari  nomor  yang  sama, sehingga  kekuatan  hukumnya  juga  sama,  hal  ini sesuai  ketentuan  Pasal  139    Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa  “Untuk  penerbitan  sertipikat  pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan  nomor hak tidak diubah ( Kartasaputra, 1986; Sembiring, 2010; Tehupeiory, 2012 ).
Dengan  diterbitkanya  sertipikat  pengganti tersebut melalui Berita Acara Pengumuman yang dibuat  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  sertipikat yang  terbit  terdahulu  telah  dinyatakan  tidak berlaku, sehingga apabila setelahnya diterbitkannya sertipikat pengganti karena hilang, ada  orang  yang  masih  memegang  sertipikat tersebut  sudah  tidak  bisa  melakukan  perbuatan hukum  apapun,  karena  semua  pihak  yang  akan melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  hak  atas tanah,  yang  telah  terdaftar  harus  melakukan ceking  sertipikatnya  terlebih  dahulu,  pada  waktu ceking  sudah  tidak  dapat  dilayani  oleh    Kantor Pertanahan.

## IV.  SIMPULAN
Melalui  pendekatan  di  atas  dapat  dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:
Sertipikat Pengganti karena hilang, mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan sertipikat  yang  dinyatakan  hilang,  karena  sama- sama  merupakan  salinan  buku  tanah  dan  surat ukur dengahn nomor yang sama.
Untuk pemegang hak yang dalam hal ini orang yang telah melakukan perbuatan hukum (jual beli, hibah,  jaminan  kredit)  terhadap  hak  atas  tanah yang  tanda  bukti  hak  nya  berupa  Sertipikat Pengganti  karena  hilang,        secara  hukum  telah memperoleh  perlindungan  hukum  dari    hukum pidana  ,hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  hukum perdata
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 143

## DAFTAR PUSTAKA
Djanggih,  H.,  &  Salle,  S.  (2018).  Aspek  Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Pandecta: Research Law Journal, 12(2).
Ekpodessi, S. G. N., & Nakamura, H. (2018). Land use and  management  in  Benin  Republic:  An evaluation  of  the  effectiveness  of  Land  Law 2013-01.  Land  Use  Policy,  Vol  78  (November 2017), 61–69.
Hajati,  S.  (2005).  Restrukturisasi  Hak  atas  Tanah dalam  rangka  Pembaruan  Hukum  Agraria Nasional.
Hananel,  R.  (2015).  The  Land  Narrative:  Rethinking Israel’s National Land Policy. Land Use Policy, 45, 128–140.
Harsono,  B.  (1986).  Hukum  agraria  Indonesia: himpunan  peraturan-peraturan  hukum  tanah. Penerbit Djambatan.
Harsono,  S.  (1997).  Konflik-Konflik  Pertanahan  dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya. Yogyakarta.
Hatta, M. (1977). Pelaksanaan Undang-Undang  Dasar 1945  Pasal  33.  Penjabaran  Pasal  33  Undang- Undang Dasar 1945, 1, 26–33.
Kartasaputra,  R.  G.  (1986).  Masalah  pertanahan  di Indonesia. Bina Aksara.
Li,  H.,  Zhang,  X.,  Zhang,  X.,  &  Wu,  Y.  (2017). Utilization  benefit  of  cultivated  land  and  land institution  reforms:  Economy,  society  and ecology.  Habitat  International,  Vol  77
(December), 0–1.
Luthfi  Ibrahim,  N.  (2002).  Kebijakan  Dalam Melaksanakan  Pembaruan  Agraria.  In  Seminar Nasional  Pertanahan.  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Moerdiono,  M.  (1988).  Dimensi-Dimensi  Masalah Pertanahan Kita. Jakarta.
Salindeho, J. (1994). Manusia, tanah, hak dan hukum. Sinar Grafika.
Sembiring,  J.  J.  (2010).  Panduan  Mengurus  Sertifikat Tanah. VisiMedia.
Tehupeiory,  A.  (2012).  Pentingnya  pendaftaran  tanah di Indonesia. RAIH ASA SUKSES.
Tura, H. A. (2018). Land Use Policy Land rights and land  grabbing  in  Oromia,  Ethiopia.  Land  Use Policy, 70(October 2017), 247–255.
Van  Wagner, E. (2016). Law’s rurality:  Land use law and  the  shaping  of  people-place  relations  in rural Ontario. Journal of Rural Studies, 47, 311 –325.
Wang, J., Lin, Y., Glendinning, A., & Xu, Y. (2018). Land-use changes and land policies evolution in China’s  urbanization  processes.  Land  Use Policy, 75(February), 375–387.
Ye,  L.,  Huang,  X.,  Yang,  H.,  Chen,  Z.,  Zhong,  T.,  & Xie, Z. (2018). Effects of dual land ownerships and different land lease terms on industrial land use  efficiency  in  Wuxi  City,  East  China. Habitat International, (January 2017).
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 144

## Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Karena Hilang