329

## ANAlISIS FeNomeNA ExpEctation Gap
dAN TANgguNg JAwAb Hukum AudITor (Studi Pada KAP ”mH & N” di Jakarta)
Andi mirdah, gugus Irianto, Yuliati Universitas Jambi, Universitas Brawijaya Email: andimirdah09@gmail.com

## abstrak
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  gambaran dan  sikap  akuntan  publik  dan  staf  profesional  mereka  dengan fenomena  kesenjangan  harapan  yang  terjadi  antara  akuntan publik  dan  pengguna  laporan  keuangan.  Pendekatan  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik untuk  memahami  bagaimana  persepsi  auditor  dan  pengguna laporan  keuangan  dengan  isu  kesenjangan  harapan.  Dengan menggunakan  teori  interaksionisme  simbolik,  diperoleh  hasil bahwa  ada  kekeliruan-kekeliruan  yang  terjadi  antara  terutama tentang sikap terhadap hasil laporan keuangan. Klien menganggap akuntan  publik  dapat  mengesahkan  laporan  keuangan  tanpa proses audit. Kekeliruan lain adalah pemegang saham yang tidak memahami laporan audit.
Kata Kunci: Ekspektasi, interaksi, hukum

## abstract
ANALYSIS  OF  EXPECTATION  GAP  AND  AUDITOR’S LEGAL  LIABILITY  (Case  Study  of  KAP  ”MH  &  N”  in Jakarta)  This  article  applies  qualitative  approach  to  portray public  accountant  and  the  professional  staff’s  attitude  towards
andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
expectation gap between the accountant and the users of auditing reports. This article uses positivistic paradigm to understand how auditors’ perspective and the client and expectation gap is. Using interactionism symbolic theory this article shows that there some misunderstanding between auditors and clients about the attitude towards  the  report.  The  clients  assume  that  accountant  may legalize  financial  report  without  doing  the  process  of  auditing. Furthermore, some creditors has little information about the result of auditing  process.
Keywords: Expectation,  Interacsionism, Law
Pendahuluan A.
Kehadiran  akuntansi  dalam setting entitas  ekonomi semakin nyata dan berpengaruh untuk mewujudkan suatu bentuk pertanggungjawaban keuangan oleh pengelola entitas lewat output yang  dihasilkannya.  Agar  pertanggungjawaban  tersebut  semakin dapat dipercaya, dibutuhkan auditing yang diperankan oleh profesi akuntan  publik.  Sejarah  perkembangan  organisasi  sosial,  politik dan  ekonomi  modern  telah  membuktikan  pentingnya  peranan audit  untuk  mewujudkan  keberhasilan  dan  kemajuan  organisasi (Wallace  ,1987;  Benson,  1985)  dalam  Silaban  (2000),  namun dalam perjalanan sejarahnya, yang menjadi tantangan adalah masih terdapatnya kesenjangan harapan ( Expectation Gap ) antara auditor dengan  masyarakat  pengguna  jasa  audit,  demikian  Hadibroto menengarai seperti dikutip Prabowo (Prabowo, 2001).
Saat ini banyak sorotan dialamatkan kepada akuntan publik karena banyaknya kasus yang melibatkan profesi akuntan publik yang melanggar kode etik dan standar profesi. Studi Albrect dan Willingham (1993) seperti dikutip oleh Irianto (2003) memotret berbagai kasus yang terkait langsung dengan profesi akuntan publik di Amerika Serikat. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia. Lebih jauh dikatakan bahwa di antara berbagai faktor yang  diduga  menjadi  penyebab  munculnya  sengketa  terhadap akuntan,  terutama  akuntan  publik  adalah  adanya  perbedaan ekspektasi ( expectation gap ) antara auditor dengan publik dalam
331
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor memandang  tanggung  jawab  auditor  dalam  mendeteksi  dan melaporkan kecurangan oleh manajemen.
Sementara itu pengguna jasa akuntan menuntut tanggung jawab auditor secara penuh atas pekerjaannya, keabsahan laporan sampai pada aspek hukum ( legal ) dan pembuktian pengadilan jika diperlukan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa laporan auditor dapat dijadikan tameng oleh pemakai untuk kepentingannya dan telah diakui sah menurut hukum. Hal ini menyebabkan permintaan akan penyempurnaan peraturan dan tanggung jawab hukum yang lebih besar bermunculan (lihat Kholis et al. (2001).
Al Twaijry (2006) mengungkapkan bahwa sebagian besar studi tentang audit expectation gap terfokus pada Amerika Serikat (AS)  dan  Eropa,  beberapa  peneliti  membahas audit  expectation gap di  kawasan  lain.  Penelitian  dengan  tema expectation  gap di Indonesia  diantaranya  dilakukan  oleh  Nadirsyah  (1993),  Erlina (1993),  Yeni  (2000),  Arrozi  (2004),  Wirarna  (2004),  dan  lain- lain  yang  secara  umum  penelitian  mereka  berkisar  tentang  ada tidaknya perbedaan persepsi antara auditor dan pengguna laporan keuangan auditan atas isu-isu expectation gap dengan menggunakan pendekatan positivistik.
Peneliti  merasa  perlu  melakukan  penelitian  dengan  tema yang  sama  namun  dengan  fokus  dan  pendekatan  yang  berbeda mengenai  pandangan  dan  sikap  akuntan  publik  menanggapi fenomena expectation gap agar dapat dipahami bagaimana respon dari  akuntan  publik  sendiri  menyikapi  fenomena  tersebut. Fenomena expectation  gap jika  mengacu  pada  Guy  &  Sullivan (1988) fokus pada adanya perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab  yang  diyakini  oleh  auditor  dengan  yang  diyakini  oleh pengguna laporan keuangan, karena itu perlu pula kajian tertentu yang  ditekankan  pada  pemahaman  tentang  tanggung  jawab itu  sendiri.  Selama  ini  belum  banyak  dilakukan  kajian  tentang tanggung jawab hukum ( legal liability ) auditor, mengingat bahwa timbulnya expectation gap menurut Dejong & Smith (1984) juga dapat  didorong  oleh  penolakan  profesi  untuk  melakukan  tugas pendeteksian  kecurangan.  O’Sullivan  (1993)  mengemukakan
andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
bahwa Profesi terus berusaha untuk menghindari tanggung jawab pendeteksian  kecurangan  di  mana  dimotivasi  untuk  melindungi kepentingan  dirinya  guna  membelokkan  tekanan  publik  dan mengurangi legal liability auditor.
Penelitian  ini  dipusatkan  pada  KAP  M  Hasansyah  & Nugroho (disingkat KAP MH & N, nama samaran) di Jakarta. Nama samaran  juga  digunakan  untuk  semua  informan.  Data  diperoleh dengan  cara  pengamatan  langsung  ke  objek,  dokumentasi  atas dokumen-dokumen  relevan,  mengumpulkan    berbagai  literatur, dan  wawancara  mendalam  dengan  informan.  Dari  wawancara dibuat  catatan  tertulis  dan  rekaman  dengan  alat  perekam  dan kamera kemudian dijadikan sumber data utama untuk dianalisis, diinterpretasikan  dan  membandingkannya  dengan  dokumen- dokumen tertulis dan teori serta realitas sosial yang ada. Peneliti juga  terlibat  langsung  dalam  proses  operasional  di  kantor  KAP MH  & N.
Pembahasan

## b.
Expectation Gap Dan Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik 1.
Dunia  usaha  saat  ini  memperlihatkan,  kecurangan  di dunia perbankan, pasar saham, dan segi usaha lainnya seringkali terjadi  termasuk  manipulasi  pembukuan  dan  perpajakan  yang tak  jarang  melibatkan  profesi  akuntan.  Namun  penyelesaiannya juga membutuhkan profesi akuntan publik. Oleh karena itu perlu dipahami  bagaimana  akuntan  publik  memahami  permasalahan ini  terutama  terkait  dengan expectation  gap dan  tanggung  jawab hukum akuntan publik.
Peran dan tanggung jawab auditor sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  secara  ringkas  dapat  diuraikan sebagai berikut:
Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan a. ( fraud ),  kekeliruan,  dan  ketidak-beresan,  (diatur  dalam SPAP seksi 316).
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor
Tanggung jawab memper-tahankan sikap indpendensi dan b. menghindari konflik, (diatur dalam SPAP seksi 220). Tanggung  jawab  meng-komunikasikan  informasi  yang c. berguna tentang sifat dan hasil proses audit, (diatur dalam SPAP seksi 341).
Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum
d. dari klien, (diatur dalam SPAP seklsi 317).
Profesi  akuntan  publik  sering  menjadi  kambing  hitam atas masalah yang terjadi di dunia usaha. Sementara itu tuntutan terhadap profesi juga semakin besar seiring dinamika perkembangan masyarakat. Karena itu tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum  akuntan  publik  semakin  menjadi  perhatian.  Pengguna laporan keuangan menuntut laporan keuangan auditan yang dapat dipercaya  dan  menyediakan  informasi  yang  lebih  lengkap  dan benar  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan. Masyarakat  seringkali  mengharapkan  sesuatu  yang  berlebihan dari  yang  dapat  diberikan  oleh  akuntan  publik.  Kompetensi dan  independensi  akuntan  publik  selalu  dipertanyakan  dan menjadi sorotan masyarakat, terutama dalam keadaan bisnis yang memburuk.  Masyarakat  masih  menganggap  bahwa  kegagalan bisnis ( business failure ) sama dengan kegagalan audit ( audit failure ), demikian dikatakan oleh Jusuf (1999).
Di sini kita melihat masih adanya expectation gap yang besar terhadap  profesi  akuntan  publik.  Semakin  banyaknya  tuntutan masyarakat  mengenai  professional-isme  auditor  menunjukkan besarnya expectation  gap (Yeni,  2000).  Secara  sederhana  Regar (2007)  menggambarkan  adanya  situasi  seperti  ini  dengan mengungkapkan  bahwa  di  kalangan  masyarakat  masih  banyak anggapan  yang  tidak  tepat  mengenai  ujud  dari  laporan  akuntan, dengan  membayangkan  bahwa  laporan  akuntan  merupakan  satu jaminan atau pengesahan tentang mutu suatu perusahaan; seolah- olah  laporan  akuntan  memberikan  pengakuan  ( certification ) tentang  keberhasilan  perusahaan  yang  mampu  memberikan laba  yang  memuaskan.  Jika  perusahaan  sudah  diperiksa  oleh akuntan  dianggap  bahwa  manajemennya  sudah  menjamin  akan
andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
memberikan dividen atau keuntungan yang melebihi perusahaan yang  tidak  diperiksa  oleh  akuntan.  Jika  ternyata  perusahaan tersebut  tidak  memenuhi  harapan,  mendapat  keuntungan  yang kecil  atau  mengalami  kerugian,  akuntan  akhirnya  dipersalahkan karena dianggap memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Laporan Komisi Cohen (CAR, 1978) yang telah dibentuk oleh  AICPA  menyatakan  bahwa Expectation  Gap adalah  suatu fenomena  yang  terjadi  karena  perbedaan  persepsi  antara  apa yang dipercaya auditor menjadi tanggung jawabnya dan apa yang dipercaya  para  pengguna  laporan  keuangan  mengenai  tanggung jawab auditor yang seharusnya (Guy & Sullivan, 1988).
Beberapa studi menegaskan eksistensi gap tersebut di AS, Inggris,  dan  negara-negara  maju  lainnya,  ketika  pengguna  dan publik secara kontinyu mengkritik auditor karena tidak memadai dalam  mendeteksi  dan  melaporkan  kecurangan  (CAR,  1978; CICA, 1988). Istilah Expectation Gap dapat ditelusuri awalnya dari AS, pada tahun 1974, komisi tanggung jawab auditor yang dibentuk oleh  AICPA  dan  dikenal  dengan  nama  Cohen  Commission tersebut bertujuan untuk menanggapi kritik masyarakat mengenai kualitas kinerja auditor yang saat itu terdapat berbagai kasus yang memperlihatkan  bahwa  auditor  gagal  mendeteksi  atau  men- disclose kegagalan atau tindakan penyimpangan dari perusahaan- perusahaan yang dimiliki publik.
Menurut Hartadi et al. (2001), expectation gap menjelaskan keyakinan pengguna (users) yang tidak mengerti peranan akuntan publik  dalam  proses  pelaporan  keuangan  dan  arti  laporan  audit. Yusuf (2001) mempertegas penjelasan mengenai expectation gap ini dengan menyatakan bahwa “para pengguna laporan keuangan auditan mengharapkan agar auditor: 1) melakukan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independen dan objektif, 2) mencari dan  mendeteksi  salah  saji  material,  baik  yang  disengaja  maupun tidak  disengaja,  3)  mencegah  diterbit-kannya  laporan  keuangan yang menyesatkan.
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor
Humphrey  (1992)  menguraikan  beberapa  perdebatan expectation gap secara konsisten terpusat pada isu-isu yaitu: tugas dan  tanggung  jawab  auditor,  lingkungan  dan  arti  pesan  laporan audit,  mutu  akan  fungsi  audit,  serta  struktur  dan  peraturan profesi. Tahun 1988, The Canadian Institute Chartered Accountants (CICA)  mengembangkan  suatu  model  pemeriksaan expectation gap secara  lengkap  yang  menganalisis  komponen  individu expectation gap yaitu: unreasonable expectation, deficient standards, dan deficient performance. CICA  mengusulkan bahwa komunikasi dan pendidikan pengguna, perluasan tugas auditor sama baiknya dengan  pendidikan  auditor  dan  kedisiplinan  sebagai  tindakan efektif untuk meminimalisasi kesenjangan ( gap ).
Kesenjangan  ( gap )  terjadi  antara  persepsi  dan  realitas. Harapan  seseorang  akan  selalu  berbeda  dari  realitas  seseorang lainnya. Secara prinsip akuntan tidak bertanggungjawab terhadap manipulasi  kliennya  (Suratman,  2002),  kantor  akuntan  publik hanya  bertanggungjawab  sebatas  pada  pernyataan  pendapat  atas laporan  keuangan  berdasarkan  hasil  audit.  Prinsip  ini  seperti menempatkan  kantor  akuntan  publik  pada  wilayah  yang  sangat abstrak  untuk  dituntut  pertanggungjawaban.  Jusuf  (1999) mengemukakan bahwa “seringkali terjadinya pelanggaran hukum oleh  manajemen  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  tanggung jawab akuntan publik menemukan kecurangan dan penggelapan. Terlihat bahwa ada ekspektasi yang belum dipenuhi profesi. karena kesenjangan ekspektasi dapat disebabkan oleh kelemahan dalam profesi  atau  oleh  ketidakpahaman  masyarakat  terhadap  profesi akuntan.
Mautz  &  Syaraf  (1964)  menggambarkan  bahwa  ketika seseorang  mengklaim  dirinya  sebagai  seorang  profesi,  maka melekatlah  sebuah  tanggung  jawab  di  luar  dirinya  sendiri.  Dia berkewajiban untuk memahami idealisme dan fungsi profesinya, dia  memiliki  kewajiban  untuk  mempertimbangkan  kemung- kinan  akibat  tindakan  yang  ditunjukkannya,  dia  berkewajiban untuk  menghindari  diri  dari  aktivitas  yang  dapat  mengurangi kelangsungan  hidup  yang  sehat  bagi  profesinya.  Posisi  profesi

## andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
akuntan  dalam  kaitan  dengan  pendeteksian  dan  pelaporan kecurangan  manajemen  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke waktu, sementara secara umum ekspektasi publik tidak mengalami perubahan,  bahkan  cenderung  mengalami  penguatan  (Irianto, 2003),  maka  terkait  dengan gap ini  yang  perlu  direspon  adalah mengklarifikasi dan memperketat standar audit dan meningkatkan komunikasi peranan akuntan publik dan pekerjaannya ke publik.
Hartadi et  al. (2001)  menguraikan  bahwa  yang  sering terjadi  adalah  keyakinan  yang  keliru  dari    investor  bahwa kegagalan  perusahaan  identik  dengan  kegagalan  audit.  Sering dipublikasikan bahwa laporan keuangan yang mengandung unsur fraud dan  kegiatan  perusahaan  yang  illegal  ( illegal  act )  telah menjadikan  permasalahan  pada  tanggung  jawab  akuntan  publik untuk  mendeteksi  dan  melaporkan  ketidaklegalan  kegiatan  dan juga tentang peranan dalam menilai kebijakan dan prosedur yang mungkin menghendaki ketidak-beresan.
Disadari bahwa akuntan publik jika menjalankan akitivitas profesinya bersandar dan berlindung kepada standar profesi yang seolah  menjadi  tameng  dan  benteng  pertahanan  bagi  dirinya, sementara  klien  dan  pengguna  hasil  audit  lainnya  mempunyai harapan  dan  perspektif  hukum  tersendiri.  Kholis et  al. (2001) menjelaskan bahwa “hubungan dan interaksi yang terjalin antara kedua  belah  pihak  inilah  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban masing-masing  yang  mempunyai  konsekuensi  hukum.  Harapan memperoleh penilaian yang bebas dan tidak memihak oleh profesi akuntan publik, seringkali juga menimbulkan tuntutan yang lebih besar  yaitu  adanya  suatu  tanggung  jawab  hukum  dari  akuntan publik tersebut. Disinilah expectation gap itu terjadi.
Hartadi et al. (2001) menguraikan bahwa tanggung jawab hukum tidak diartikan sebagai kesalahan penafsiran dalam aturan, atau ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan legal audit , tetapi diartikan sebagai tuntutan pihak yang berhubungan dengan akuntan publik sehubungan akuntan publik men-jalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi akuntan. Sumber-sumber tuntutan yang berpotensi tentu dapat berhubungan dengan hukum perdata,
337
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor undang-undang perseroan, undang pasar modal, aturan bursa efek, bahkan  bisa  dengan  undang-undang  pidana  sehingga  jelasnya berasal  dari  aturan-aturan  di  luar  profesi  yang  juga  berlaku  bagi profesi  akuntan  publik,  misalnya  undang-undang  perlindungan konsumen  karena  akuntan  publik  dalam  kaitannya  dengan  ini merupakan  pelaku  usaha,  dengan  demikian  merupakan  subjek hukum dari berbagai undang-undang tersebut.
Tuanakotta  (2006)  menjelaskan  pandangan  orang  yang bukan  akuntan  publik,  ”KAP  menjalankan  profesi  dan  bisnis sekaligus. Pandangan ini secara tegas dikemukakan oleh para ahli hukum yang menjalankan profesi advokat. Namun, para akuntan publik  seringkali  enggan  mengakui  bahwa  profesinya  sekaligus adalah  bisnis.  Tetapi  banyak  keputusan  KAP  mengindikasikan bahwa bottom  line (aspek  bisnis)  berperan  penting,  di  samping aspek profesinya.
Merujuk  pada  pemikiran  Tuanakotta  (2006)  di  atas menunjukkan  bahwa  akuntan  publik  (KAP)  sebagai  profesi sekaligus  juga  merupakan  pelaku  usaha.  Istilah  pelaku  usaha menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi. Akuntan publik menjalankan aktivitas profesinya  sekaligus  juga  menjalankan  aktivitas  bisnis  sehingga sebagai  pelaku  usaha  merupakan  subjek  hukum  dalam  hukum perusahaan.
Menurut Kantaatmadja (1996), tanggung jawab profesional ( professional liability ) adalah tanggung jawab hukum ( legal liability ) dalam  hubungan  dengan  jasa  profesional  yang  diberikan  kepada klien.  Shidarta (2000) menegaskan bahwa sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena para penyedia jasa  profesional  tidak  memenuhi  perjanjian  yang  disepakati
andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum.  Untuk menentukan  apakah  suatu  tindakan  menyalahi  tanggung  jawab profesional, perlu ada ukuran yang jelas. Indikator ini ditetapkan tidak dalam undang-undang, tetapi oleh asosiasi profesi. Asosiasi inilah yang menetapkan standar pelayanan yang wajib diberikan kepada  klien  dari  setiap  tenaga  profesional  yang  berkecimpung dalam profesi itu.
Teori 2. interaksionisme simbolik
Teori interaksionisme  simbolik dipakai  sebagai  alat  untuk menganalisis  pandangan  dan  sikap  auditor  terhadap  fenomena expectation  gap .  Model  analisis  dengan  teori  ini  merupakan salah  satu  model  metodologi  penelitian  kualitatif  berlandaskan pendekatan  phenomenologik.  Tiga  asumsi  dasar  teori  interaksi simbolis seperti dikatakan Blumer  (1969), yaitu:
Manusia  bertindak  terhadap  suatu  objek  berdasarkan a. pemahaman  makna  objek  tersebut  bagi  dirinya,  atau berdasarkan  definisi  situasi  tempat  objek  tersebut  berada (Hewitt, 1991) Makna objek, atau definisi situasi, terbentuk oleh interaksi b. sosial, khususnya interaksi dengan significant other, orang- orang  yang  dianggapnya  penting  atau  dijadikan  referensi untuk  satu  masalah  tertentu  (Hewitt,  1991;  Charon, 1995).
Makna objek tidak konstan, tetapi dapat berubah dari waktu
c. ke  waktu  melalui  proses  interpretasi,  proses  pemahaman kembali makna, pemahaman kembali situasi.
Tiga asumsi dasar (premis) teori interaksionisme simbolik tersebut  menjadi  kerangka  dasar  berfikir  yang  mengarahkan bagaimana  memahami  sikap  akuntan  publik  dalam  memaknai dan merespon situasi atau objek, baik objek fisik (benda), objek sosial  (perilaku  manusia)  dan  objek  abstak  seperti  gagasan, perspektif,  fenomena,  dan  lain-lain  dalam  interaksi  dengan  diri dan lingkungannya. Analisis dari aspek hukum tentang tanggung jawab  auditor  dalam  praktik  profesional  menggunakan  prinsip
339
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor professional  liability yaitu  berupa  tanggung  jawab  hukum  ( legal liability ) auditor. Fenomena expectation  gap merupakan  objek  sosial  dalam lingkup  interaksi  antara  akuntan  publik  dengan  para  pengguna dimana terdapat banyak simbol yang digunakan dalam serangkaian interaksi.  Simbol  adalah  obyek  sosial  yang  dipakai  untuk merepresentasikan  (menggantikan)  apapun  yang  disetujui  orang yang  akan  mereka  representasikan  (Charon,  1998).  Jadi  simbol adalah  obyek  yang  berfungsi  mewakili  sesuatu  berupa  apa  saja yang  disepakati  bersama  oleh  para  interaktan.  Simbol  dikatakan obyek sosial karena maknanya ditentukan oleh kesepakatan para pelaku  interaksi.
Di bidang akuntansi, seperti dikatakan Triyuwono (2000) kita  dapat  menemukan  banyak  simbol  yang  tujuannya  (simbol itu sendiri) diciptakan dan dibentuk oleh individu yang memiliki perhatian  khusus  pada  bidang  tersebut.  Laporan  keuangan  yang meliputi asset , hutang, ekuitas merupakan suatu simbol, sehingga laporan auditor independent , hasil dari proses audit yang di antara isinya  adalah  opini  dari  akuntan  publik  juga  merupakan  suatu simbol.  Fenomena expectation  gap dengan  demikian adalah  juga merupakan suatu simbol.
Analisis  dan  pemahaman  situasi  dalam  teori  interaksi simbolik  dinamakan  definisi  situasi.  Bagaimana  cara  ia mendefinisikan situasi, itulah realitas bagi dirinya, meskipun orang lain mungkin menilainya salah.
Situasi (simbol berupa fenomena expectation gap ) tersebut sebagai sesuatu yang wajar saja terjadi jika terdapat kondisi dimana pengguna laporan keuangan auditan tidak memahami fungsi atau peranan  dan  tanggung  jawab  auditor  (akuntan  publik)  dan  juga tergantung bagaimana auditor memahaminya. Pemahaman objek sosial expectation  gap seperti  diungkapkan  informan  dan  obyek sosial  lain  yang  terkait    disadari  tentunya  berdasarkan  banyak faktor,  seperti  pengetahuan  dan  pengalaman  masa  lalunya  ( the past ) yang sudah cukup lama menjalani praktek sebagai akuntan publik, juga kebudayaan yang dianut dan melingkupi dirinya dalam

## andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
interaksi  sosial.  Kebudayaan  disini  sebagaimana  diyakini  oleh kaum  interaksi  simbolik  dapat  diartikan  sebagai  aturan,  norma atau  hukum  yang  berlaku,  bagi  akuntan  publik  seperti  standar profesional dan kode etik yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan audit,  di  samping  juga  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  bagi akuntan publik dalam menjalankan roda organisasi KAP. Untuk hal ini Mead menggunakan istilah the generalized other.
Dalam realitas praktik yang dijalankan oleh akuntan publik pada  KAP  MH  &  N  maupun  staf  auditornya  mengalami  dan mendapati  kenyataan  masih  adanya  anggapan-anggapan  keliru terkait dengan profesi yang dijalankannya yang dapat dikategorikan termasuk dalam kerangka expectation gap antara lain: harapan berlebihan pengguna jasa audit yang beranggapan
a. bahwa  setelah  dilakukan  audit,  maka  semua  masalah perusahaan dapat diatasi dan apa yang diharapkannya dapat tercapai  (kasus dengan perusahan klien dimana pemegang saham perusahaan tersebut warga keturanan India) klien ataupun calon klien  mengharapkan dan menganggap
b. bahwa  akuntan  publik  dapat  mengesahkan  laporan keuangan  perusahaan  dengan  memberikan  cap  sudah diaudit  tanpa  dilakukan  proses  audit  sebelumnya,  (kasus dengan perusahaan kontraktor) terdapat  pemegang  saham  perusahaan  klien  yang  pernah
c. audit  tidak memahami dengan baik laporan audit, mereka cenderung hanya memperhatikan  hal-hal yang mengarah kepada cash  flow atau  laporan  dalam  bentuk  manajemen letter , (kasus dengan PT.BSR group), adanya  kesan  tidak  mau  tahu  dengan  laporan  audit,  yang
d. penting laporan keuangan sudah ada dan diaudit, “selesai”, dan adanya persepsi yang keliru mengenai tanggung jawab auditor, (kasus NGO Terre des Homes dengan mitranya dan pihak Kepolisian di Aceh mengenai kemungkinan mark-up dana pembangunan proyek perumahan dan sekolah untuk korban  bencana  tsunami  di  Aceh  yang  diaudit  oleh  KAP MH  & N).
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor
Fakta-fakta  yang  di  atas,  menunjukkan  bahwa  fenomena expectation gap berlangsung dalam suatu situasi sosial. Situasi ini adalah  nyata  ( real )  yang  timbul  dari  proses  interaksi  diri  ( self ) akuntan  publik  dengan  para  klien,  calon  klien  dan  pihak-pihak lainnya  yang  terlibat.  Interaksi  itu  lahir  karena  adanya  motivasi berupa  kesepakatan  untuk  melakukan  audit  yang  nantinya  akan menghasilkan  suatu  bentuk  laporan  audit.  Dalam  perspektif interaksi  simbolik,  laporan  keuangan  dan  laporan  audit  seperti telah  dibahas  di  awal  merupakan  suatu  simbol.  Masing-masing pihak  yang  berinteraksi  memiliki  tujuan,  pengetahuan,  harapan, dan  persepsi  yang    berbeda  mengenai  simbol  atau  objek  sosial tersebut. Pada titik inilah kemudian muncul fenomena expectation gap, sehingga wajar jika mereka juga memaknai objek sosial tersebut secara berbeda.
Melakukan  tindakan  merupakan  sifat  mendasar  dari  pola dinamis manusia. Ia muncul dari proses yang rumit yang dengan sungguh-sungguh dilakukan oleh individu sebagai respon terhadap situasi  yang  menghadang  atau  objek-objek  sosial.  Individu tersebut dengan sadar bertindak terhadap objek-objek sosial atas dasar  makna  yang  diraih  atau  muncul  dari  interaksi  sosial  yang melibatkan  anggota-anggota  masyarakat  melalui  suatu  proses interpretasi (Blumer, 1969).
Tiga  premis  dasar  interaksionisme  simbolik  seperti diuraikan sebelumnya dan  disimpulkan oleh Triyuwono (2000) bahwa  “seseorang  secara  sadar  bertindak  terhadap  obyek-obyek sosial  berdasarkan  arti  yang  diraih  atau  muncul  dari  interaksi sosial, yang melibatkan anggota-anggota masyarakat melalui proses interpretasi.  Interpretasi  yang  didalamnya  arti  simbol  sosial  bisa ditangkap, kemungkinan juga dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kepercayaan, pengetahuan dan harapan masa depan. Dengan kata lain, arti simbol-simbol itu akan dimulai dari perspektif individu. Tindakan dalam perspektif interaksionisme simbolik mempunyai makna yang lebih luas, yakni apa saja yang dilakukan oleh individu sebagai  reaksi  terhadap  stimuli,  baik  stimuli  yang  datang  dari lingkungan eksternal maupun internal (Turner, 1988).
Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September  2015

## andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
Seperti uraian sebelumnya bagaimana Hasan mendefinisikan situasi, expectation  gap menurutnya  merupakan  suatu  hal  yang wajar  terjadi  biasanya  pada  hal-hal  yang  bersifat general  audit . Pemahaman  ini  tentu  didasari  pada  pengalaman  KAP  MH  &  N dalam melakukan tugas ini. Konsekuensinya, maka selaku akuntan publik  dan  pimpinan  KAP  MH  &  N  merespon  situasi  tersebut secara wajar pula, sewajar sikap keseharian KAP yang dipimpinnya menjalankan  aktivitasnya  terutama  melakukan  audit  laporan keuangan dalam bentuk audit umum ( general audit ) yang menjadi core bisnisnya.  Tidak resah, gelisah ataupun menganggap hal itu sebagai suatu yang harus ditakuti, sehingga tidak perlu kalang-kabut meresponnya  sebab  memang  hal  itu  wajar  karena  masih  adanya ketidakpahaman masyarakat pengguna jasa terhadap fungsi, peran dan tanggung jawab akuntan publik.
Sementara  itu  upaya  organisasi  profesi  untuk  terus memperbaiki standar profesi tidak selalu sepenuhnya memenuhi harapan  masyarakat  yang  bahkan  cenderung  menguat.  Standar profesi  adalah  dinamika  tanpa  batas,  tidak  ada  satu  standar  pun yang sempurna di dunia sehingga wajar jika ada celah atau grey area- nya, terbuka peluang untuk beragam interpretasi dan pemahaman. Ini  pula  yang  banyak  tidak  dipahami  oleh  masyarakat  pengguna jasa akuntan publik.
Kenyataan tersebut disadari oleh akuntan publik pada KAP MH  &  N  sehingga  dapat  mengambil  sikap  wajar,  tidak  tampak berlebihan  untuk  mewujudkan  tanggung  jawab  profesi  sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai  tanggung jawab akuntan publik  dalam  melakukan  audit  yang  telah  ditentukan  dalam standar,  menjalankan  operasional  KAP  sesuai    kaidah-kaidah profesionalisme.  Refleksi  sikap  yang  cenderung  wajar  secara umum merespon fenomena expectation gap juga ditunjukkan oleh para personil KAP MH & N karena memang mereka sudah cukup paham  dengan  bidang  pekerjaan  dan  profesi  yang  dijalaninya. Di  samping  itu  beberapa  di  antara  mereka  juga  adalah  pendidik (dosen) seperti halnya sosok Hasan. Sebagian yang lain meskipun
343
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor bukan  pendidik  tetapi  cukup  memiliki  pengalaman  bekerja  di bidang keuangan.
Lebih jauh, tidak sekedar meresponnya, namun juga upaya nyata  dalam  bentuk  sumbangan  pemikiran  maupun  tindakan- tindakan tertentu juga ditunjukkan oleh akuntan publik pada KAP MH & N untuk mengurangi expectation gap seperti komitmen KAP MH & N untuk menjaga kualitas auditnya cukup kuat tertanam dalam diri setiap personil KAP meskipun ukuran KAP MH & N ini masih tergolong kecil menengah, terbukti semakin berkembangnya KAP  ini,  makin  banyaknya    klien  yang  ditangani  dan  terjaganya hubungan klien dengan KAP.  Kepercayaan masyarakat terhadap profesi  akuntan  publik  adalah  suatu  hal  yang  vital  karena  akan bersinggungan  langsung  dengan  masalah  eksistensi.  Seperti dikatakan  oleh  Taufik  (2004)  “tanpa  kepercayaan  publik  maka eksistensi profesi akuntan akan dipertaruhkan.
Untuk menjaga kualitas kinerjanya,  KAP MH & N telah menyusun  dan  menerapkan  Sistem  Pengendalian  Mutu  (SPM) yang ketat dan cukup memadai. Ini penting mengingat sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar (2006) Direktur  Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai Departemen Keuangan menyatakan berdasarkan pemeriksaan  berkala  dari  tahun  2003  sampai  tahun  2004  dan pemeriksaan  investigasi  terhadap  KAP  dan  akuntan  publik menyimpulkan  hasil review nya  bahwa  SPM  KAP  umumnya masih  lemah,  rata-rata  kurang  memadai.  Hasil  penelusuran  dan pengamatan peneliti, KAP MH & N tidak termasuk di dalamnya.
Untuk  mengatasi  kelemahan  dalam  kompetensi  personil KAP,  dilakukan briefing berkala  terhadap  personil  KAP  minimal sekali  dalam  dua  minggu  atau  terkadang  bersifat  insidentil tergantung  kebutuhan.  Disarankan  agar  dunia  pendidikan akuntansi  menerapkan  mata  kuliah  tambahan  untuk  bidang auditing yaitu mata kuliah khusus tentang penyusunan kertas kerja audit di luar mata kuliah praktik audit, perlunya auditor memahami masalah komunikasi, contoh kasus misalnya auditor menghadapi situasi  dimana  perusahaan  klien  dalam  suasana  konflik intern . Sebagaimana  disebutkan  dalam  SPAP  seksi  220  yaitu  tanggung
andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
jawab  mempertahankan  sikap  independent  dan  menghindari konflik. Beberapa langkah (sikap) yang perlu dilakukan adalah: Jika klien dalam suasana konflik kepentingan, maka harus a. ada  persetujuan  semua  pihak  untuk  diaudit,  tidak  boleh satu pihak saja,
Auditor harus mampu menjadi pendengar yang baik,
b. Mengetahui dan memahami dengan jelas permasalahannya,
c. karena  biasanya  hal  yang  dipermasalahkan  justru  hanya perbedaan pemahaman,
Lakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak yang
d. konflik, Memberikan edukasi kepada pihak yang terlibat konflik.
e.
Pada  intinya  auditor  harus  mempunyai  kemampuan komunikasi sosial yang baik agar dapat menghadapi suasana seperti itu. Dengan ini diharapkan akan semakin banyak informasi yang kemungkinan  tersembunyi  dapat  diungkapkan  sehingga  dapat meningkatkan kualitas audit dan dapat memenuhi harapan banyak pihak.  Mutu  pribadi  auditor  yang  baik  juga  akan  menentukan kinerjanya di organisasi (Donnelly et al., 2003).
Proses edukasi (pendidikan) sangat penting dalam konteks menyikapi expectation gap. Perlu lembaga pendidikan memberikan tekanan dan perhatian khsusus dalam hal ini, di samping muatan etika dalam mata kuliah auditing , perlu pula memasukkan aspek- aspek  kemampuan  berkomunikasi  dan  psikologi.  Middleton Report mengenali bahwa pendidikan adalah sangat penting untuk membantu mengatasi expectation gap (Gay, 2002).
Menjadi  kewajiban  bagi  organisasi  profesi  dan  seluruh anggotanya  untuk  mensosialisasikan  profesinya,  mencakup tugas,  peranan  dan  tanggung  jawab  serta  standar  profesi  yang berlaku.  Untuk  lebih  baiknya,  profesi  akuntan  publik  harus memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat.  Apa  saja  yang  harus  dikomitmenkan  oleh  profesi, seyogyanya  profesi  bersedia  mendengarkan  semua  masukan dari  manapun,  baik  yang  enak  didengar  maupun  yang  tidak enak  didengar.  Selalu  menjaga  independensi,  kompetensi  dan
345
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor integritas  anggota  profesi  serta  menegakkan  disiplin  anggota dengan mekanisme organisasi yang ada. Seperti penegakan disiplin terhadap  anggotanya.  Demikian  sebagaimana  diungkapkan  oleh Jusuf (1999).
Upaya Mewujudkan Tanggung Jawab Profesional (Profesional 3.

## Liability)
Salah  satu  yang  mendorong  melebarnya expectation  gap seperti  dituturkan  O’Sullivan  (1993)  adalah  karena  adanya upaya  profesi  untuk  menghindari  tanggung  jawab  pendeteksian kecurangan  di  mana  dimotivasi  untuk  melindungi  kepentingan dirinya guna membelokkan tekanan masyarakat dan mengurangi tanggung  jawab  hukum  auditor.    Tanggung  jawab  hukum  dapat terjadi  ketika  akuntan  publik  memberikan  jasa  profesionalnya, semisal dalam konteks pasar modal di mana keberadaan akuntan publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal mempunyai konsekuensi hukum ketika memberikan jasa profesionalnya.
Nuansa kepentingan publik melekat pada profesi akuntan publik. Bagaimana profesi akuntan publik ini mengatur diri melalui organisasi profesi, terutama regulasi dalam hal pelaksanaan praktik profesional  yang  dijalankannya  menjadi  penting  pula  untuk dipahami,  demikian  pula  tanggung  jawab  hukum  profesi  ini  jika terjadi pelanggaran, baik terhadap aturan  profesi maupun aturan lain  diluar  profesi  seperti  undang-undang  dan  aturan  hukum lainnya  yang  tentunya  juga  dapat  dikenakan  karena  keterlibatan profesi  ini  dalam  aktivitas  bisnis  maupun  sebagai  subjek  hukum dari aturan itu  sendiri.
Sebagai  upaya  menegakkan self  regulation ,  IAI  sebagai wadah organisasi profesi telah menetapkan aturan yang jelas dan tegas bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi. Untuk tujuan penegakan disiplin anggota IAI, sejak KLB bulan Mei 2007, sesuai pasal 20 ART IAI, dibentuk Komite Penegakan Disiplin Anggota (KPDA) sebagai pengganti Badan Peradilan Profesi (BP2AP) yang merupakan kelengkapan organisasi di tingkat kompartemen yang dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Kompartemen. KPDA

## andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
ini  melakukan  koordinasi  dengan  Majelis  Kehormatan  (MK). Untuk  fungsi  pengawasan,  sesuai  pasal  17  AD  IAPI  dibentuk Pengawas  yang  terdiri  dari  Pengawas  Internal  dan  Pengawas Profesi.  Proses  terhadap  pelanggaran  masih  menerapkan  konsep delik  aduan,  artinya  pelanggaran  yang  terjadi  atas  kode  etik  dan standar profesi hanya akan diproses bila ada aduan dari anggota maupun  masyarakat/pengguna  jasa  akuntan  (Satyo,  2005).  Jika terdapat keberatan atas penetapan sanksi, baik pengadu dan yang diadukan dapat mengajukan banding ke MK.
IAI  sudah  cukup  sering  menemukan  dan  memberi sanksi  pada  KAP  dan  Akuntan  Publik  yang  terbukti  melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik maupun standar yang berlaku.  Pasal  9  ayat  (1)  ART  IAI  menyebutkan  bahwa  setiap anggota  dapat  dikenakan  sanksi  berupa:  (a)  peringatan  tertulis, (b)  berkewajiban  mengikuti  Pendidikan  Profesional  (PPL)  bagi anggota  perseorangan,  (c)  denda  administratif,  (d)  pembekuan sementara sebagai anggota, atau (e) pemberhentian tetap sebagai anggota.
Profesi  akuntan  publik  yang  berkaitan  dengan  tanggung jawab hukum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang  Pasar  Modal,  Undang-Undang  Pasar  Modal, Undang-Undang  Perbankan,  KUHP  dan  KUH  Perdata.  Erick (2004) yang menangani Bidang Advokasi IAI-KAP mengemukakan bahwa  “meskipun  profesi  ini  memiliki  peran  untuk  menilai kewajaran  atas  laporan  keuangan  yang  diterbitkan  manajemen, namun  dia  tetap  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menemukan dan  mengungkapkan  adanya  kekeliruan  dan  ketidakberesan. Apabila  dalam  menjalankan  perannya  ternyata  terdapat  unsur kebohongan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Ketentuan pidana dalam KUHP pasal 103 mengatakanKetentuan- ketentuan  dalam  Bab  I  sampai  Bab  VIII  buku  ini  —ketentuan umum KUHP— juga berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan  undang-undang  yang  lain  diancam  dengan  pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan  lain.
347
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor
Ketentuan  pidana  dalam  Pasal  107  Undang-Undang  No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau  menyesatkan  Bapepam,  menghilang-kan,  memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyem-bunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kejahatan pasar modal sesuai Pasal 107 Undang-undang Penanaman Modal tidak hanya dapat menjerat pelaku utama kejahatan tetapi juga siapa saja yang terlibat dalam tindak kejahatan yang diatur dalam pasal 107 Undang-undang  Penanaman  Modal  dengan  mendasarinya  pada pasal 55 ayat 1 butir 2 dan pasal 55 KUHP.
Ketentuan pidana dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.  10  tahun  1998  tentang  perbankan,  menyebutkan  bahwa subjek  tindak  pidana  terebut  adalah  komisaris,  direksi,  atau pegawai  bank,  tetapi  mengingat  bahwa  tanggung  jawab  akuntan adalah  menemukan  dan  mengungkapkan  adanya  kekeliruan  dan ketidakberesan, maka secara logika, bila pasal 49 ini dituduhkan kepada  subyek  tindak  pidana  ini,  maka  sudah  sewajarnya  bila akuntan  ini  dapat  dikenakan  ketentuan  pasal  49  ini  dengan memperhatikan ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP.
Ketentuan  pasal  1365  KUHPerdata,  menyatakan  bahwa tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut. Gugatan ganti rugi ini tidak hanya dapat ditujukan kepada akuntan yang menjadi penyerta ataupun pembantu tindak pidana, juga dapat diperluas kepada KAP dimana akuntan bernaung. Ini sesuai pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September  2015

## andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
Ketentuan  dalam  Undang-undang  Pasar  Modal  yang berkaitan  dengan  tuntutan  ganti  rugi  ini,  menyatakan  (Ps 111):  “Setiap  Pihak  yang  menderita  kerugian  sebagai  akibat dari  pelanggaran  atas  Undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya  dapat  menuntut  ganti  rugi,  baik  sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Semakin ketatnya regulasi terhadap akuntan publik ditandai antara lain munculnya RUU-AP yang mengundang pro dan kontra, akuntan publik pada KAP MH & N menyikapinya secara wajar dan profesional.  Baginya  “sanksi  berat  yang  kemungkinan  dikenakan kepada  akuntan  publik  yang  melanggar  ketentuan  adalah  relatif, karena  semua  ada  pertimbangan  hukumnya,  kena  sanksi  adalah penegakan  hukum  yang  mengandung  aspek  pendidikan,  juga konsekuensi  pelaksanaan  profesi.  Yang  penting  baginya  adalah bekerja  secara  profesional.  Sikap  ini  menunjukkan  kesadaran dirinya  terhadap  tanggung  jawab  profesional,  tidak  khawatir ataupun takut dengan adanya regulasi yang semakin ketat, dan KAP MH & N siap menyongsongnya dengan sikap profesional sebagai cerminan tanggung jawab hukum profesi yang dijalankannya. Sikap wajar dan profesional yang ditunjukkan oleh akuntan publik pada KAP MH & N terhadap regulasi yang semakin ketat dan sebagai perwujudan tanggung jawab profesionalnya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  pada  situs  penelitian, ditemukan beberapa bentuk refleksi pemahaman dan sikap yang ditunjukkan oleh akuntan publik dan para personil KAP MH & N yang menandai kesadaran tanggung jawab hukum yang diembannya dalam menjalankan profesi, yaitu:
Menghadapi kenyataan bahwa menjalankan profesi selalu bersentuhan  dengan  aspek  hukum  mengindikasikan  pentingnya kesadaran hukum bagi auditor.
Dalam  hal  teknis  melakukan  audit  sekalipun  misalnya, kesadaran  hukum  tersebut  menjadi  hal  penting.  Pembuktian  itu terkait dengan hukum, ini tanggungjawab kita memahaminya. Arti
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor hukum sebagaimana ditulis oleh Wiranata (2005) dapat diketahui salah  satunya  melalui  pengalaman  sehari-hari.  Berbicara  tentang kesadaran hukum, Salman (2004) mengatakan bahwa kesadaran hukum  sebenarnya  merupakan  kesadaran  atau  nilai-nilai  yang terdapat  dalam  manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang hukum yang diharapkan ada. Muncul pendapat bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang.
Ketika kontrak sudah ditandatangani dalam suatu dokumen yang  disebut  surat  perikatan  ( engagement  letter ),  berarti  timbul hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  (para  pihak).  Hak dan  kewajiban  ini  berupa  prestasi.  Pihak  auditor  berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak klien berhak atas prestasi. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan.  Jadi,  di  samping  kewajiban  berprestasi  perlu  juga diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum. Dengan demikian  kewajiban  memenuhi  prestasi  dari  auditor  kepada kliennya  sesuai  dengan  yang  disepakati  dalam  perikatan  selalu disertai tanggung jawab ( liability ).
Tanggung jawab hukum auditor dipahami sebagai tanggung jawab memenuhi standar pekerjaan yang ditetapkan profesi sebagai wujud profesionalisme akuntan. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam  SPAP  khususnya  dalam  standar  auditing  (SPAP  SA  Seksi 316 dan SA Seksi 317).
Ganuza  dan  Gomez  (2007)  mengungkapkan  pentingnya kepatuhan  terhadap  standar  profesi,  Di  dalam  tulisannya menyatakan  betapa  krusialnya  peran  para gatekeepers seperti auditor, pengacara dan analisis saham. Isu independensi menjadi agenda  teratas  bagi  seorang  auditor.  Lebih  jauh,  bahwa  desain standar profesional yang dapat mengendalikan auditor seharusnya diterima  sebagai  pencegah  utama  untuk  mengurangi  perilaku menyimpang.  Menyadari  hal  ini  berarti  kepatuhan  terhadap standar  profesi  bagi  auditor  merupakan  suatu  keharusan  sebagai bukti tanggung jawab menjalankan profesi.

## andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
Moralitas  pada  hakikatnya  bersangkut  paut  dengan bagaimana  manusia  menjadi  baik.  Kata  Etika  memiliki  makna yang sama dengan moral. Moral adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku  manusia  dan  masyarakat  di  mana  manusia  itu  berada (Wiranata,  2005).  Bermoral  tidaknya  suatu  perbuatan  sangat bergantung dari kesadaran dan kebebasan kehendak si pelaku yang hanya ada dalam hati nurani makhluk manusia, makhluk primata lain  tidak  memilikinya.  Dalam  menjalankan  tugas  profesi  bagi personil KAP juga memberikan penekanan bahwa kualitas moral akan sangat menentukan kualitas audit yang mereka lakukan.
Menegakkan    moralitas  auditor  dalam  penugasan  audit adalah  sangat  penting  karena  akan  sangat  menentukan  kualitas audit.  Lebih  tragis  sekiranya  auditor  atau  akuntan  publik  berani menandatangani dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian tanpa  melakukan  proses  atau  prosedur  audit.  Dalam  realitas praktik  kemungkinan  ini  dapat  saja  terjadi  seolah  terjadi  jual beli opini antara akuntan publik dan klien. Pengalaman menarik pernah dialami oleh KAP MH & N ketika mendapat tawaran dari calon  kliennya.
Bagaimanapun  baiknya  suatu  aturan  atau  hukum  dalam bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  standar  profesi dan  sebagainya,  jika  tidak  didasari  moralitas  yang  tinggi  untuk menegakkannya akan sia-sia belaka dan tidak akan berarti apa-apa. Quid  leges  sine  moribus? Istilah  ini  berasal  dari  masa  Kekaisaran Roma  yang  maknanya  “apa  artinya  undang-undang,  kalau  tidak disertai moralitas?”  Hukum tidak akan berarti banyak jika tidak dijiwai oleh moralitas. Keberadaan hukum akan menjadi kosong jika tidak dilengkapi dengan moralitas (Wiranata, 2005).
Akhirnya, refleksi pemahaman dan sikap yang ditunjukkan oleh  akuntan  publik  dan  para  personil  KAP  MH  &  N  sebagai bentuk  kesadaran  akan  tanggung  jawab  hukum  profesinya mengantarkan  kepada  suatu  sintesa  bahwa  kesadaran  tersebut harus dimanifestasikan ke dalam upaya memahami, taat dan patuh
351
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor kepada  aturan  profesi,  aturan-aturan  hukum  dan  menegakan moralitas  profesi.

## C. Simpulan
Dalam  perspektif  teori  interaksi  simbolik  fenomena expectation  gap merupakan  salah  satu  dari  berbagai  objek  sosial dalam  dunia  akuntansi  dan auditing yang  oleh  akuntan  publik pada KAP MH & N dipahami sebagai sesuatu yang wajar terjadi pada hal-hal yang sifatnya general audit. KAP MH & N mendapati kenyataan  masih  adanya  anggapan-anggapan  keliru  yang  dapat dikategorikan  sebagai expectation  gap misalnya  (a)  harapan berlebihan pengguna jasa audit yang beranggapan bahwa setelah dilakukan audit, maka semua masalah perusahaan dapat diatasi dan apa  yang  diharapkannya  dapat  tercapai,  (b)  klien  ataupun  calon klien    menganggap  bahwa  akuntan  publik  dapat  mengesahkan laporan  keuangan  perusahaan  dengan  memberikan  cap  sudah diaudit  tanpa  dilakukan  proses  audit  sebelumnya,    (c)  terdapat pemegang saham perusahaan klien yang  tidak memahami dengan baik laporan audit, mereka cenderung hanya memperhatikan  hal- hal  yang  mengarah  kepada cash  flow atau  laporan  dalam  bentuk manajemen letter, (d) adanya kesan tidak mau tahu dengan laporan audit,  yang  penting  laporan  keuangan  sudah  ada  dan  diaudit, selesai, dan adanya persepsi yang keliru mengenai tanggung jawab auditor.
andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati

## dAFTAr PuSTAKA
Al Twaijry, Abdulahman A. (2006). “Expectation Gaps In Relation to Corporate Auditing In Developing Countries: Case of Saudi Arabia”, EABR & ETLC , Florence, Italy Arrozi,  MF.  (2004). Expectation  Auditor,  Investor,  Dan  Akuntan Manajemen  Terhadap  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan , Makalah  Simposium  Nasional  Akuntansi  VII ,  Denpasar, Bali.
Blumer, Herbert. (1969). Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Canadian  Institute  of  Chartered  Accountants  (CICA).  (1988). Report of the Commission on Study the Public’s Expectation of Audits, Toronto, CICA.
Charon, Joel M. (1998). Symbolic Interactionis: An Intorroduction, An  Interpretation,  An  Integration, Sixt  edition.  Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Commision on Auditors’ Responsibility (CAR). (1978). Report: Conclusions  and  Recommen-dations (Cohen  Commission Report), New York: AICPA.
Donnelly,  David  P.,  Quirin  J.J,  O’Bryan,  D.  (2003). “ Auditor Acceptance  of  Dysfunctional  Audit  Behavior: An  Explanatory  Model  Using  Auditors’  Personal Characteristics ”,  Behavior  Research  In  Accounting  Vol.  15,
2003
Erick.  (2005).  Penipuan  Akuntansi, Media  Akuntansi Edisi  45/ Tahun XII/Mei,  hal 33 – 35 Erlina.  (1993)  “Persepsi  Akuntan  Publik  dan  Pemakai  Laporan Pemeriksaan terhadap Laporan di Pasar Modal Indonesia”,
Tesis S-2 UGM Yogyakarta.
Ganuza, J. Jose and Fernando Gomez. (2007). ” Should we trust the gatekeepers?  Auditors’  and  Lawyers’  Liability  for  Clients Misconduct. International Review of Law and Economics
analisis Fenomena Expectation Gap dan tanggung Jawab Hukum auditor
Gay,  Grant.  (2002).  ”The Effect Of Education On Reducing The Expectation  Gap  Concerning  Perceptions  Of  Messages Conveyed  By  Audit  And  Review  Reports”, Accountability symposium  manuscript  details, Department  of  Accounting and Finance, Monash University.
Guy, Dan. M & Jerry. D Sullivan,. (1988). “The Expectation gap
Auditing Standards.” The Journal of Accountancy, April
Hartadi, Bambang, “Taufik bin Abad, dan Bahagia Tarigan”. (2001).
Auditing: Suatu Pendekatan Komprehensif  Per Pos dan Per Siklus , Edisi Pertama, Yogyakarta, PT.Mudaya Hewitt, John P. (1991). Self and Society: A Symbolic Interactionist Social Psychology. Boston: Allyn and Bacon, Inc
Irianto, Gugus. (2003). ”Skandal Korporasi dan Akuntan” , Lintasan Ekonomi volume XX, Nomor 2, Juli Jusuf, Amir Abadi. (1999). ”Persepsi Ekspektasi”, Media Akuntansi, No. 33/Th. VI/Maret – April
Kantaatmadja,  Komar.  (1996).  ”Tanggung  Jawab  Profesional”, Jurnal Era Hukum Tahun III No.10, Oktober Kholis, Azizul, I Nengah Rata, Sri Sulistyowati, dan Endah Prapti Lestari.  (2001).  ”Kewajiban  Hukum  ( Legal  Liability ) Auditor”, Jurnal  Bisnis  dan  Akuntansi. Vol.  3.  No.3, Desember Mautz,  R.K  and  H.A.Syaraf.  (1964). The  Philosophy  of  Auditing. American Accounting, USA Mochtar.  (2006). Sistem  Pengendalian  Mutu  KAP  Masih  Lemah , Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Profesional- isme Akuntan Publik dalam Era Keterbukaan”,Jakarta,Mei, http://www.akuntanpublik.org/publikasi/ pu3jun05.html Nadirsyah.  (1993).  ”Persepsi  Pemakai  Informasi  Akuntansi, Akuntan  dan  Masyarakat  Umum  terhadap  Independensi Akuntan Publik”. Tesis S-2 , UGM, Yogyakarta.
O’Sulivan, N. (1993). ”Auditors’ Liability: its role in the corporate governance debate”, Accounting and Business Research, Vol.
23, No. 91A
andi Mirdah, Gugus irianto, Yuliati
Regar, Munaf H. (2007). Mengenal Profesi Akuntan & Memahami laporannya, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Salman,  Otje  dan  Anton  F.  Susanto.  (2004). Teori  Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung, PT. Refika Aditama
Satyo.  (2005).  BPPAP:  ”Peradilan  Tingkat  Pertama”, Media Akuntansi Edisi 44/Tahun XII/Maret 2005, Penerbit IAI kerja sama dengan PT Ray Indonesia. Silaban,  Adanan.  (2000). Hubungan  auditor  intern  dan  auditor ekstern  serta  tanggung  jawab  publik ,  makalah  dalam proceding  seminar  nasional  peran  auditor  dalam  sistem pemerintahan,  Universitas  HKBP  Nomensen,  Medan (Tidak dipublikasikan).
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per 1 januari 2001, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Penerbit Salemba Empat.
Suratman,  Adji.  (2002).  ”Mewaspadai  Manipulasi  Laporan
Keuangan Emiten”, Investor , Edisi 59.
Taufik.  (2004).  ”Tanpa  Kepercayaan,  Tanpa  Eksistensi”, Media Akuntansi Edisi 37/Januari – Pebruari/Tahun XI Tuanakotta,  Theodorus  M.  (2006).  ”Profesi  Auditing  Di  Sektor Swasta  dan  Publik  Mendukung  Demokrasi  Ekonomi  dan politik” , Economics Business & Accounting Review, Edisi II/ April Turner, Jonathan H. (1988). A Theory of Social Interaction. Stanford, California: Stanford University Press.
Triyuwono,  Iwan.  (2000). Organisasi  dan  Akuntansi  Syariah,
Yogyakarta, LKiS
Prabowo, Tommy. (2001). “Mengukur Kesalahan Akuntan, Hasil
Liputan”, Media  Akuntansi, No.  18/Juni/2001,  Jakarta, Intama Artha Indonusa Wirarna,  Jaka.  (2004). Persepsi  Pemakai  Laporan  Keuangan, Auditor,  Dan  Mahasiswa  Akuntansi  Terhadap  Expectation Gap , Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII