## KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK TIOM SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN LANNY JAYA

## THE LIFE OF INDIGENOUS PAPUANS OF DISTRIK TIOM AFTER THE DIVISION OF KABUPATEN LANNY JAYA
Yannice Luma Marnala Sitorus Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – USTJ nala_ustj2006@yahoo.co.id

## Abstract
Development in the era of special autonomy Papua aims to improve the welfare of indigenous Papuans and the resources. The resources term is used in this development focuses on resources originating from outside Papua, especially  on  special  autonomy  funds  from  the  central  government  (the  concept  of  exogenous  development). Resources  originating  from  within  Papua  itself  such as  the  social  and  cultural  capital of  indigenous  Papuans that tend to be ignored. After nine years of implementation development there still has not improve the welfare of indigenous Papuans, especially who live in the central mountainous region of Papua. This research has used a case study approach and qualitative methods (descriptive analysis). The study was conducted on indigenous Papuans in Tiom District, Lanny Jaya Regency, one of the districts in the central mountainous region. The study shows  the  changing  of  indigenous  Papuans  in  Tiom  on  social,  culture  and  economic  aspects  after  intensive development since division of Lanny Jaya District from Jayawijaya District in 2008. In other side, indigenous Papuans still are not same level of civilization with migrant community groups.
Keywords: Indigenous Papuans, Resources, Civilization

## Abstrak
Pembangunan di era otonomi khusus Papua bertujuan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan dalam pembangunan ini difokuskan pada sumber daya yang berasal dari luar Papua, terutama pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sumber daya  yang berasal dari dalam Papua,  seperti  modal  sosial  dan  budaya  orang  asli  Papua  yang  cenderung  diabaikan.  Setelah  sembilan  tahun pelaksanaan  ternyata  masih  belum  meningkatkan  kesejahteraan  orang  asli  Papua  khususnya  di  wilayah pegunungan tengah di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif (analisa deskriptif).  Studi dilakukan pada orang asli Papua di Distrik Tiom, Kabupaten  Lanny Jaya, salah satu kabupaten di daerah pegunungan tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa mulai ada perubahan sosial, budaya dan ekonomi orang asli Papua di Tiom setelah pembangunan yang intensif di sana atau sejak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008. Pada sisi lain orang asli Papua masih belum berada pada tingkat peradaban yang setara dengan kelompok masyarakat pendatang di sana.
Kata kunci: Orang Asli Papua, Sumber Daya, Peradaban

## Pendahuluan
Sejak  Papua  resmi  masuk  dalam  NKRI (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia),  setelah PEPERA  (Penentuan  Pendapat  Rakyat)  Papua pada  tahun  1969,  berbagai  program  pembangunan dengan  berbagai  pendekatan  telah  dijalankan. Program  yang  dijalankan  tersebut  ada  yang bersifat top  down hingga bottom  up ,  dengan skala provinsi hingga skala kampung, menggunakan  pendekatan  karitatif  hingga pendekatan  peningkatan  kapasitas  (partisipatif). Namun,  semua  itu  belum  membuat  orang  asli Papua  (OAP)  menjadi  berdaya.  Lebih  lanjut, Papua  juga  memperoleh  otonomi  khusus  dari
pemerintah pusat pada tahun 2001. Namun, latar belakang  Pemerintah  Indonesia  memberikan otonomi  khusus  pada  Papua  ditengarai  adalah untuk  meredam  tuntutan  merdeka  yang diserukan  oleh  OAP.  Berdasarkan  sejarah  yang dipahami  sekelompok  warga  asli  Papua, seharusnya  Papua  berdiri  sebagai  suatu  negara sendiri terlepas dari NKRI (Materay, 2012).
Otonomi Khusus (otsus) adalah kewenangan khusus  yang  diakui  dan  diberikan  kepada Provinsi  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  dan  hak- hak  dasar  masyarakat  Papua  (UU  No.21  Tahun
2001).  Bagi  pemerintah  provinsi,  dana  otsus yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  masih tergolong  kecil  bila  dibandingkan  dengan kebutuhan nyata di Papua. Akses geografis yang sulit,  harga  barang-barang  yang  tinggi,  dan kondisi  sosial-budaya  yang  beragam  membuat pembangunan  di  Papua  sangat  berat  dan memerlukan  biaya  yang  jauh  lebih  besar. Anggaran otsus dianggap kecil bila dibandingkan  dengan  kekayaaan  yang  dimiliki Papua,  antara  lain  bila  dibandingkan  dengan kontribusi  yang  dibayarkan  oleh  Freeport  pada pemerintah pusat (Enembe, 2016).
Pembangunan  pada  era  otsus  di  Papua bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan OAP  dan  sumber  daya  yang  digunakan  dalam pembangunan  ini  difokuskan  pada  sumber  daya yang  berasal  dari  luar  Papua.  Sumber  daya tersebut  khusunya  pada  dana  otsus  dari pemerintah pusat (konsep pembangunan eksogen). Sumber daya yang berasal dari dalam Papua  sendiri,  seperti  modal  sosial  dan  budaya OAP  cenderung  diabaikan.  Setelah  sekian  lama dilaksanakan,  pembangunan  di  sana  masih belum  bisa  meningkatkan  kesejahteraan  OAP, terutama  yang  berada  di  wilayah  pegunungan tengah di Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Provinsi  Papua,  yang  mayoritas penduduknya  merupakan  OAP,  masih  yang terendah  sepanjang  tahun  2009-2013  bila dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia (BPS,  2014).  Lebih  lanjut,  proporsi  desa tertinggal  di  Papua  tidak  banyak  berubah  sejak tahun  2011  (89,5%)  hingga  2014  (91,06%) (Kementerian  PPN/BAPPENAS,  2015).  Khusus untuk  kabupaten-kabupaten  yang  berada  di wilayah  pegunungan  tengah,  IPM-nya  lebih rendah  jika  dibandingkan  dengan  IPM  di kabupaten-kabupaten wilayah pesisir Papua.

## Orang Asli Papua
Menurut  hasil  sensus  penduduk  pada tahun 2010, total jumlah suku bangsa asal Papua di Indonesia adalah 2.693.630 jiwa (atau sekitar 1,14%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia)  yang terbagi  ke  dalam  sekitar  466  suku  bangsa. Sekitar  17,51%  bermukim  di  daerah  perkotaan dan  82,49%  bermukim  di  daerah  perdesaan. Sebanyak  93,16%  bermukim  di  Provinsi  Papua Barat  (387.816  jiwa)  dan  Papua  (2.121.436 jiwa), sedangkan selebihnya tersebar di berbagai daerah  di  Indonesia  (BPS,  2011).  Pada  tahun 2010,  jumlah  total  penduduk  di  Provinsi  Papua Barat  dan  Papua  adalah  3.593.803  jiwa,  yang terdiri  dari  2.509.252  jiwa  penduduk  suku bangsa asal Papua (69,82%) dan 1.084.551 jiwa
penduduk  pendatang  (30,18%),  (BPS,  2011). Secara  fisik,  perbedaan  antara  penduduk  suku bangsa  asal  Papua  dengan  penduduk  pendatang jelas  terlihat–kulit  berwarna  lebih  gelap  dengan rambut  keriting  kecil  merupakan  identitas  fisik OAP.
Orang  asli  Papua  (OAP)  adalah  orang yang  berasal  dari  rumpun  ras  Melanesia  dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang  diterima  dan  diakui  oleh  masyarakat  adat Papua  (UU  Otsus  Papua  Tahun  2001).  OAP yang bermukim pada suatu wilayah tertentu–atau dikenal  juga  dengan  sebutan  kampung– menjalankan  hukum  dan  peraturan  adatnya sendiri  (mempunyai  konsep  pemerintahan tradisional). OAP hidup dalam sistem kekerabatan  dengan  menganut  garis  keturunan ayah (patrilineal) dengan budaya berasal dari ras Melanesia, dan cenderung menggunakan bahasa daerah  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  alam  laut, hutan, dan pegunungan.
Mengacu  pada  perbedaan  topografi  dan adat  istiadat,  penduduk  asli  Papua  dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar, yaitu (Djojosoekarto, dkk, 2008):
(1) Penduduk  daerah  pantai  dan  kepulauan dengan  ciri-ciri  umum  rumah  di  atas  tiang (rumah panggung) dengan mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan.
(2) Penduduk  daerah  pedalaman  yang  hidup  di daerah  sungai,  rawa,  dan  danau.  Umumnya mereka  bermata  pencaharian  menangkap ikan,  berburu  dan  mengumpulkan  hasil hutan;
(3) Penduduk  daerah  pedalaman  di  lembah  dan kaki gunung, umumnya bermata pencaharian berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
(4) Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian  berkebun  dan  berternak  secara sederhana.
Secara  garis  besar  dikenal  ada  lima wilayah  adat  di  Provinsi  Papua  (BAPPEDA Provinsi Papua, 2015), yaitu:
• Wilayah  adat  Mamta  (bagian  utara  Provinsi Papua).
• Wilayah  adat  Saereri  (kawasan  Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua).
• Wilayah  adat  Me-pago  (kawasan  dataran tinggi Provinsi Papua).
• Wilayah  adat  La-pago  (kawasan  dataran tinggi Provinsi Papua).
• Wilayah  adat  Ha-Anim  (bagian  selatan Provinsi Papua).

## Gambar 1
Peta Wilayah Adat di Provinsi Papua

## Sumber: BAPPEDA Provinsi Papua, 2015
Dikenal  ada  enam  nilai  budaya  dasar yang  berlaku  umum  di  Papua,  yaitu (Djojosoekarto, dkk, 2012):
(1) Nilai  tentang  penumpukan  modal  atau kekayaan:  kekayaan  bagi  masyarakat  Papua lebih bersifat sosial, dan bukan ekonomi atau fungsional.
(2) Nilai  tentang  pekerjaan:  aktivitas  kerja bukanlah semata aktivitas ekonomis, melainkan juga aktivitas sosial budaya.
(3) Nilai  tentang  waktu:  waktu  adalah  ruang tempat orang dapat mengalokasikan kegiatan sesuai kebutuhan yang ada. Waktu bukanlah peluang atau kesempatan untuk mengakumulasikan aktivitas, sebagaimana yang menjadi standar pemahaman  modern,  sehingga  penjadwalan serta  pembagian  waktu  kerja  secara  serial dan  terstruktur  dianggap  tidak  terlalu penting.
(4) Nilai  tentang  hubungan  sosial:  lebih merupakan relasi berbasis kerangka suku dan klan.  Ini  mempengaruhi  berbagai  aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, dimana orientasi kerjasama  lebih  berbasis  identitas  kesukuan dan cenderung kurang terbuka kepada pihak luar  karena  tidak  didasarkan  pada  basis manfaat dan keuntungan.
(5) Nilai  tentang  tanah:  tanah  memiliki  dua kategori;  tanah  pribadi  (biasanya  sangat terbatas)  yang  boleh  dijualbelikan  dan diwariskan,  serta  tanah  adat  (sebagian  besar tanah di Papua) yang tidak dijualbelikan dan tidak  diwariskan.  Pemanfaatan  tanah  lebih
merupakan  wewenang  komunal,  dan  bukan personal.
(6) Nilai  tentang  jaminan  sosial:  pertolongan atau  bantuan  yang  diberikan  seseorang kepada  orang  lain,  dipahami  sebagai tindakan  timbal  balik  yang  harus  dibalas dengan cara yang seimbang.
Dalam perkembangannya, terjadi transformasi pada  tiga  aspek  budaya  Papua,  yaitu penumpukan  modal,  pekerjaan,  dan  waktu, sedangkan  tiga  aspek  lainnya  tetap  (lihat  Tabel 1).
Tabel 1 Transformasi Budaya Papua Aspek Budaya Rigid Fleksibel Penumpukan Modal √ Pekerjaan √ Waktu √ Hubungan Sosial √ Tanah √ Jaminan Sosial √
Sumber: Djojosoekarto, dkk, 2012
Berikut  ini  adalah  perkembangan  yang terjadi  terkait  dengan  transformasi  budaya tersebut  di  atas.  Pada  kampung-kampung  yang dekat daerah perkotaan, masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang bervariasi, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan karyawan. Di wilayah  ini  juga  mulai  ada  konflik  tanah  adat karena  sumber  daya  alam  mulai  terbatas  akibat pengaruh  dari  perkembangan  kota.  Sementara itu,  pola  hidup  masyarakat  pada  kampung-
kampung  di  Papua  yang  jauh  dari  perkotaan adalah:  (1)  Pola  hidup  subsistensi,  (2)  Mata pencaharian  adalah  petani,  berburu  dan  meramu hasil  hutan  karena  sumber  daya  alam  masih cukup  tersedia,  menjual  hasil  alam  pada  pihak luar  yang  datang  ke  sana  dengan  harga  murah akibat  keterbatasan  informasi,  dan  dapat menghabiskan  penghasilannya  untuk  keperluan sesaat (tidak menabung), (UNDP, 2005).
OAP  di  wilayah  pegunungan  sudah mulai  menerapkan  budidaya  pertanian  dengan teknologi  yang  lebih  maju,  misalnya  kelompok petani  kopi  di  Wamena.  Terdapat  perubahan budaya  dalam  bercocok  tanam  dari  karakteristik penduduk  asli  wilayah  pegunungan.  Pada umumnya  petani  di  sana  merupakan  petani teknologi  sederhana  yang  menanam  ubi  jalar sebagai bahan pangan pokok. Kemudian mereka mulai  berkembang  dan  belajar  tentang  budidaya pertanian dengan teknologi yang lebih maju.
Tentang  sistem  politik  tradisional  di Papua,  Mansoben  dalam  Soeprapto  (2013) menyebutkan  ada  empat  sistem  kepemimpinan, yaitu: (1) Sistem kepemimpinan pria berwibawa ( bigman ), (2) Sistem kepemimpinan ondoafi, (3) Sistem  kerajaan,  dan  (4)  Sistem  kepemimpinan campuran.  Sejarah  peradaban  penduduk  asli Papua  sebenarnya  tidak  pernah  merasa  harus tunduk pada suatu kekuasaan tertentu yang lebih besar  di  luar  masyarakat  adatnya.  Banyaknya jumlah  suku-suku  atau  masyarakat  adat  di Provinsi  Papua  yang  mencapai  hingga  sekitar 250an  menunjukkan  ketiadaan  suatu  otoritas kekuasaan  yang  dominan  di  sana.  Masyarakat kampung  di  Papua  sebenarnya  tidak  mengenal eksistensi  negara  sebagai  kekuasaan  supra kampung  (Diamond,  2015;  Djojosoekarto,  dkk., 2012; Suryawan, 2014). Kampung adalah bagian dari  permukiman  yang  menjadi  bagian  dari komunitas  adat  serta  tunduk  pada  aturan-aturan adat,  termasuk  dalam  pengelolaan  sumber  daya (Djojosoekarto,  dkk.,  2012,  hlm.  105).  Kondisi politik dan pemerintahan di Papua menjadi relatif kurang  stabil  bila  dibandingkan  dengan  wilayah lain  di  Indonesia  (Diamond,  2015;  Suryawan, 2014).
Di perkampungan Papua terdapat beberapa golongan  masyarakat  dengan  karakteristik sebagai berikut (Sari, dkk., 2011, hlm.33-34).
(1) Kelompok  elit  kampung,  yaitu  kepala  klan atau marga yang kuat dan sekaligus menjadi kepala  kampung.  Jaringan  kekeluargaan ‘diadopsi’  ke  dalam  struktur  pemerintahan
kampung. Kelembagaan kampung umumnya terdiri  dari  pemerintah  kampung  (kepala kampung memiliki pengaruh adat yang kuat) dan Bamuskam/Baperkam.
(2) Kelompok  aktivis  kampung,  merupakan ‘orang-orang  kebanyakan’  yang  memiliki jaringan  kekeluargaan dengan  elit  kampung, atau  memiliki  keahlian  yang  spesifik  yang diperlukan  dalam  sebuah  program  (misal: dapat berbahasa Indonesia, guru, PNS, bidan, suster)  atau  karena  kedudukannya  dalam organisasi gereja atau pelayanan publik yang ada.
(3) Kelompok  kebanyakan  adalah  kelompok orang-orang  biasa,  pada  umumnya  tidak memiliki kontrol terhadap sumber kekuasaan seperti kepala suku atau kerabat kepala suku, tetapi  tetap  memiliki  akses  untuk  mengolah ladang, baik di marga terkuat atau di marga- marga  biasa  (hirarki  rendah).  Termasuk dalam  kalangan  ini  adalah  warga  dari  suku lain di Papua yang menikah dengan anggota marga di kampung tersebut.
(4) Kelompok miskin/marjinal adalah kelompok yang  tidak  mampu  mengolah  lahan,  karena faktor  usia  maupun  fisik  (sakit),  kelompok janda (semakin sulit jika mereka  merupakan pendatang  yang  menikah  dengan  marga  asli dan  memiliki  tanggungan  yang  besar)  dan tidak  memiliki  akses  terhadap  lahan  karena mereka bukan anggota marga yang memiliki lahan.
Di  berbagai  tempat,  terutama  di pegunungan atau daerah yang belum bercampur, perbedaan kelas antargolongan masyarakat tidak terlalu  tegas,  terutama  antara  kelompok  miskin dan kelompok mayoritas. Selain empat kelompok di atas, orang Papua di luar klan atau orang luar dianggap  tidak  mempunyai  hak  untuk  ikut menentukan.  Kekuasaan  sangat  terpusat  di kalangan  elit  kampung  dan  kelompok  di bawahnya  tidak  memiliki  suara  dan  biasanya hanya  mengikuti  kelompok  elit.  Terdapat  dua tipe  konteks  relasi  elit  di  Papua  berdasarkan kekuasaan elit. Konteks pertama adalah kampung yang  memiliki  satu  elit  yang  kuat.  Biasanya hanya  terdapat  satu  klan yang  kuat  dan  terjadi monopoli kekuasaan (contohnya: kepala kampung sekaligus tetua marga terkuat). Kedua, adalah  kampung  yang  memiliki  lebih  dari  satu elit  yang  kuat,  atau  terdiri  dari  dua  atau  lebih klan yang  kuat.  Dalam  konteks  ini  biasanya terjadi  perimbangan  kekuasaan  (Sari,  dkk., 2011).

## Sumber Daya Masyarakat Papua
Sumber  daya  yang  dijadikan  modal dalam  pembangunan  terdiri  dari  modal  sosial, modal  budaya,  modal  manusia,  modal  finansial, modal  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  sumber daya  alam.  Modal  sosial  dan  budaya  yang dimiliki  oleh  masyarakat  adat  sering  diabaikan dalam pembangunan yang umumnya berorientasi pada modernisasi karena dianggap sebagai faktor penghambat.
Budaya  masih  berperan  besar  dalam kehidupan  masyarakat  adat.  Budaya  dapat menjadi  salah  satu  modal  dalam  pembangunan masyarakat  (Throsby,  2001).  Pada  sisi  lain budaya  dan  karakteristik  perilaku  merupakan salah satu penyebab tetap terpuruknya komunitas adat.  Kelompok  masyarakat  tersebut  jauh  lebih rendah  tingkat  kesejahteraannya  bila  dibandingkan dengan  kelompok  masyarakat  lain.  Kondisi  ini ditemui bukan hanya pada negara-negara sedang berkembang  tetapi  juga  di  negara-negara  maju. Masyarakat adat seperti Suku Indian di Amerika Serikat  dan  Suku  Aborigin  di  Australia  relatif lebih  rendah  tingkat  kesejahteraannya  bila dibandingkan dengan komunitas-komunitas lainnya di sana (Hall dan Patrinos, 2010).
Pengabaian  modal  sosial  dan  budaya setempat  dalam  pelaksanaan  pembangunan sering  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat adat  dengan  pemerintah  (negara).  Ilmu kebudayaan  sendiri  tidak  mungkin  dimiliki. Orang  hanya  bisa  mempelajari  kebudayaan sebagai  sebuah  karakteristik  dari  suatu  sistem sosial, sehingga ilmu tentang sistem-sistem sosial lebih  tepat  digunakan  dalam  menganalisis masyarakat  (Radcliffe-Brown,  1957,  dalam  Jenks, 2013, hlm.53). Jika masyarakat dianggap sebagai sekelompok  individu  yang  terorganisasi  yang hidup  dengan  cara  tertentu,  maka  kebudayaan adalah cara hidup itu. Jika masyarakat dianggap sebagai sebuah agregat dari hubungan-hubungan sosial, maka kebudayaan adalah kandungan atau isi  dari  hubungan-hubungan  itu.  Masyarakat menekankan  pada  komponen  manusia,  sekumpulan manusia  dan  hubungan-hubungan  di  antara mereka.  Kebudayaan  menekankan  pada  komponen akumulasi  sumber  daya,  baik  yang  material maupun  yang  non-material,  yang  diwarisi, digunakan,  diubah,  ditambah,  dan  disebarluaskan oleh  masyarakat  (R.  Firth,  1951,  dalam  Jenks, 2013,  hlm.59).  Maka  tidak  salah  jika  kemudian kajian kebudayaan masyarakat adat lebih banyak
dilihat dari sistem sosial atau tatanan hidup yang berlaku dalam komunitas mereka.
Modal  sosial  adalah  sumber  daya  yang memungkinkan  manusia  untuk  bertindak  secara kolektif  dalam  mengakses  sumber  daya  dan memanfaatkannya.  Karakteristik  bertindak  kolektif ini  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan sosial  pada  masyarakat-masyarakat  marjinal. Modal  sosial  terdiri  dari  kepercayaan,  norma, dan  jaringan  kerja,  yang  mengatur  interaksi sosial;  dalam  komunitasnya  ( bonding  social capital ),  dengan  komunitas  lain  yang  sejajar ( bridging  social  capital ),  dan  dengan  institusi vertikal  ( linking  social  capital )  (Woolcock  & Narayan,  2000).  Interaksi  sosial  dalam  suatu masyarakat  adat  ( bonding  social  capital )  sangat kuat  sehingga  dapat  saja  mengabaikan  interaksi sosial  antara  masyarakat  adat  dengan  komunitas lain  ( bridging  social  capital )  dan/atau  institusi vertikal  di  luar  komunitasnya  ( linking  social capital ).
Demokrasi  tradisional  (pengaruh  adat dominan)  yang  berlaku  di  negara-negara  etnis Melanesia  di  Asia  Pasifik  menyebabkan  tidak meratanya  pembangunan  di  sana  (negara dianggap  gagal).  Salah  satunya  adalah  Papua Nugini  yang  memiliki  sekitar  800  etnis  dan dikatakan  memiliki  kualitas bridging  social capital yang rendah (Reilly, 2004). Reilly (2004) menyatakan  bahwa  banyaknya  jumlah  etnis terkait  erat  dengan  kegagalan  jalannya pemerintah  di  negara-negara  etnis  Melanesia  di Asia  Pasifik.  Modal  sosial  antarkomunitas ( bridging  social  capital )  yang  tidak  begitu  baik karena  kepentingan  kelompok  etnisnya  akan lebih  diutamakan  dari  pada  kelompok  lainnya. Pemimpin  pemerintahan  terpilih  di  sana  lebih mengutamakan  kepentingan  klan  atau  sukunya dari  pada  warga  pada  umumnya  dalam pembangunan.  Akibatnya  tingkat  kepercayaan warga  pada  negara  menjadi  rendah  dan menyebabkan  terjadinya  pemberontakan  (Reilly, 2004).
Papua  terdiri  atas  berbagai  suku  bangsa dan  budaya  (heterogen),  yang  tersebar  pada wilayah  yang  luas,  tidak  seperti  yang  terlihat pada budaya Jawa dan Bali yang  fokus dan tidak tersebar  (Zolner,  2006:  66;  Laksono,  2009a, dalam  Suryawan,  2014).  Identitas  bagi  bangsa Papua  berarti  identitas  sekelompok  kecil– keluarga, desa kecil atau sekelompok kecil desa- desa.  Identitas  kelompok  kecil  atau  pribadi  itu didefinisikan  melalui  bahasa  tradisi  keluarga,
agama,  dan  cara  hidup  secara  umum  yang biasanya  berbeda  dengan  tetangganya.  Masing- masing  bangsa  di  tanah  Papua  mempunyai identitas,  yang  ditunjukkan  dengan  menyatakan dirinya  manusia,  orang-orang  yang  kemudian ditambahkan dengan nama desa atau sungai asal mereka.  Terdapat  lebih  dari  253  etnik  dengan bahasa, struktur sosial, tradisi, sistem kepercayaan/agama,  dan  kondisi  geografis  yang berbeda-beda  di  Papua  (Suryawan,  2014). Heterogenitas etnik yang tinggi, kebudayaan dan kompleksitas  adat  serta  gerakan  sosial  di  tanah Papua  memiliki  sejarah  yang  kompleks  dan penuh  dengan  ketegangan  serta  konflik (Suryawan, 2014).
Walaupun  keinginan  merdeka  OAP  dan tekanan  militer  disebut  sebagai  sumber  utama konflik  yang  terjadi  di  Papua,  tapi  itu  hanya sebagian  dari  ketidakamanan  topografi  yang kompleks  di  sana.  Sebenarnya  konflik  yang sering  terjadi  di  Papua lebih  banyak  disebabkan oleh  konflik  horisontal  (kekerasan  dalam  rumah tangga,  antarklan,  atau  dengan  komunitas  lain) dari  pada  konflik  vertikal  (dengan  militer/ negara)  (Anderson,  2015).  Hal  itu  misalnya terlihat pada adanya dikotomi pesisir dan gunung yang  tidak  sadar  dibangun  oleh  OAP  sendiri yang  menurunkan  kualitas bridiging  social capital .  Orang  gunung  Papua  mengalami diskriminasi  dari  orang  pantai  Papua  karena dianggap  masih  berbudaya  primitif  (Wetipo  & Medlama, 2015).
Sementara  itu,  relasi  sosial  di  dalam masyarakat  adat  itu  sendiri  ( bonding  social capital )  tergolong  sangat  kuat,  terlebih  pada masyarakat  adat  Papua  di  daerah  pegunungan tengah.  OAP  pegunungan  tengah,  seperti  Suku Hubula, memandang segala sesuatu di sekitarnya lebih  dengan  hati  atau  perasaan  daripada pikiran/rasio.  Salah  satu  praktik  hidup  dengan konsep  hati  ini  dapat  dilihat  pada  upacara  adat kematian.  Suku  Hubula  dapat  mengorbankan harta  benda  yang  paling  berharga  seperti wam atau  babi  hingga  puluhan  ekor  sebagai  ekspresi kehilangan  akibat  kematian  dan  ungkapan  rasa sedih. Praktik lainnya adalah adanya tradisi ibu- ibu  Suku  Hubula  untuk  memotong  salah  satu jarinya  ketika  orang  yang  dicintai  meninggal dunia (Melait, 2017). Namun, ikatan kekerabatan yang  kuat ini memiliki dampak negatif terhadap pengembangan  modal  usaha  individu.    Karena setiap  warga  berpartisipasi  dan  wajib  ikut membayar,  misalkan  denda  bila  anggotanya melanggar  peraturan  adat  dan  bayar  adat  mas
kawin  bila  ada  anggotanya  menikah  (Turua, 2014).
Wilayah yang memiliki heterogenitas etnis tinggi berpotensi konflik (perang antaretnis) dan menyebabkan  tidak  meratanya  pembangunan karena  etnosentrisme.  Lain  halnya  di  Papua Nugini,  selain  masyarakat  adat  terdapat  juga masyarakat  pendatang  di  Papua.  Pemerintah pusat juga lebih sering direpresentasikan sebagai pihak  luar/pendatang  di  Papua.  Komunitas  yang disebut terakhir ini menjadi penyeimbang dalam kehidupan  berbagai  etnis  asli  di  Papua.  Negara (institusi  polisi  dan  pemda)  seringkali  berperan sebagai  pihak  penengah  untuk  mendamaikan konflik antarsuku di Papua.

## Peradaban Masyarakat Adat
Berdasarkan  karakteristiknya,  masyarakat adat  dapat  dibagi  atas  4  kelompok,  yaitu (AMAN,  dalam  Kementerian  PPN/BAPPENAS, 2013, hlm.8-9):
(1) Tipe  masyarakat  adat  ‘Kanekes’  di  Banten dan  ‘Kajang’  atau  ‘To  Kajang’  (Kajang Dalam)  di  Kabupaten  Bulukumba  Sulawesi Selatan,  yang  menempatkan  diri  sebagai ‘Pertapa  Bumi’.  Mereka  percaya  bahwa mereka  adalah  kelompok masyarakat ‘terpilih’ yang bertugas memelihara kelestarian  bumi  dengan  berdoa  dan  hidup prihatin.
(2) Tipe  masyarakat  adat  ‘Kasepuhan  Banten Kidul’  dan  ‘Suku  Naga’,  yang  berada  di wilayah  Jawa  Barat.  Komunitas  ini  pada dasarnya cukup ketat dalam memelihara dan menerapkan  adat-istiadat,  tetapi  masih membuka  ruang  yang  cukup  luas  bagi adanya  hubungan-  hubungan  komersil dengan dunia luar.
(3) Tipe masyarakat adat yang hidup bergantung dari alam (hutan, sungai, laut, dan lain-lain), mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya  alam  yang  unik,  tetapi  tidak mengembangkan  adat  yang  ketat  untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika  dibandingkan  dengan  komunitas  adat Kanekes,  To  Kajang,  maupun  Kasepuhan, contoh  komunitas  ini  adalah  Masyarakat Adat  Dayak  dan  Penan  di  Kalimantan, Masyarakat  Adat  Pakava  dan  Lindu  di Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Dani dan Dafonsoro di Papua.
(4) Tipe  masyarakat  adat  yang  sudah  ‘tercerabut’ dari  tatanan  pengelolaan  sumber  daya  alam
yang  ‘asli’  sebagai  akibat  dari  penjajahan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Termasuk  dalam  kategori  kelompok  ini adalah  Masyarakat  Adat  Melayu  Deli  yang bermukim  di  wilayah  perkebunan  tembakau di Sumatera Utara dan masyarakat Betawi di Jabodetabek.
Tiga  tipe  masyarakat  yang  disebut pertama  merupakan  ‘masyarakat  hukum  adat’ menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan  karena  masih  memenuhi unsur-unsur:  (a)  Masyarakatnya  masih  dalam bentuk  paguyuban  ( rechts-gemeenschap );  (b) Ada  kelembagaan  dalam  bentuk  perangkat penguasa  adatnya;  (c)  Ada  wilayah  hukum  adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) Masih  mengadakan  pemungutan  hasil  hutan  di wilayah  hutan  sekitarnya  untuk  pemenuhan kebutuhan  hidup  sehari-hari  (Kementerian  PPN/ BAPPENAS, 2013, hlm.9).
Perubahan  budaya  besar  pada  kelompok masyarakat  ke-4  membuat  tidak  ada  lagi  ikatan sosial  budaya  yang  kuat  di  antara  mereka  dan tidak  ada  tuntutan  menjalankan  ritual  adat, membuat  lingkungan  alam  tempat  mereka bermukim  banyak  berubah  menjadi  lingkungan buatan  manusia  yang  berorientasi  ekonomi, meninggalkan  pola  hidup  komunitas  subsistensi menjadi  individu  yang  kapitalis.  Pergeseran pemahaman biocentrism ke  arah anthropocentrism pada komunitas adat dalam upayan pemanfaatan sumber daya alam semakin jauh pada kelompok masyarakat “tercabut”. Anthropocentrism memandang bahwa  manusia  dan  kepentingannya  dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan alam  merupakan  alat bagi kepentingan  manusia. Sementara  itu, biocenstrism memandang  bahwa alam  memiliki  nilai  pada  dirinya  sendiri  lepas dari  kepentingan  manusia dan  bahwa  kehidupan di alam semesta harus dihormati seperti manusia menghormati  sistem  sosial  yang  ada  dalam kehidupannya  (Susilo,  2012).  Saat  ini,  istilah bagi  masyarakat  yang  menganut biocentrism dapat  juga  disebut  sebagai  masyarakat  yang berwawasan ekologi.
Teori  ketertinggalan  budaya  menyebutkan bahwa  ketertinggalan  yang  paling  jelas  dalam kehidupan  manusia  adalah  ketertinggalan  alam pikiran  dengan  perkembangan  teknologi  yang sangat pesat, umumnya terjadi pada masyarakat- masyarakat tradisional yang sedang berkembang (Lauer,  2003).  Beberapa  ahli  menyatakan  ada
perbedaan  karakteristik  antara  masyarakat tradisional  dengan  masyarakat  modern  dan terdapat  tahapan-tahapan  perubahan  struktur ekonomi yang harus dilalui kelompok masyarakat  tradisional  menuju  masyarakat modern  (Parson,  1951,  Rostow,  1960,  dalam Amien,  2005).  Ahli  lainnya  menyatakan  bahwa ciri  masyarakat  tradisional  juga  terdapat  pada masyarakat modern di beberapa negara maju dan untuk  menuju  masyarakat  modern  tidak  selalu harus melalui semua tahapan perubahan struktur ekonomi  (Frank,  1969,  Gerschenkron,  1962, dalam Amien, 2005).
Berdasarkan  perkembangan  tersebut, terdapat  ahli  lain  yang  menyatakan  modernisasi adalah  rasionalisasi  perilaku  sosial  dan organisasi  sosial.  Modernisasi  merupakan pertumbuhan  dalam  kemampuan  menerapkan pengetahuan  yang  teruji  kepada  semua  cabang produksi dan modernitas sebagai kerangka sosial budaya  dan  psikologis  yang  mendukung penerapan  sains  dalam  proses  produksi  (Moore, 1977,  Hettne,  1990,  dalam  Amien,  2005). Berdasarkan  perkembangan  dari  pendapat  ahli yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  suatu masyarakat  yang  menjalankan  ritual  adatnya dalam  kehidupan  keseharian  dapat  masuk kategori  masyarakat  modern  selama  ada penjelasan  sains  atas  setiap  tindakan  tersebut (rasionalisasi).
Pelaksanaan  otsus  di  beberapa  daerah melalui program-program pembangunan pemberdayaan masyarakat  kampung  belum  memberdayakan OAP, yang terlihat dari:
(1) Rendahnya  tingkat  partisipasi  dalam  setiap program  pembangunan  kampung  akibat masih  dominannya  peran  kelompok  elit kampung (Sari, dkk, 2011)
(2) Masih banyaknya OAP yang tidak mengenal berbagai  program  pembangunan  yang didanai  otsus  (BAPPEDA Kab.  Lanny Jaya, 2017).
Pada  masa  ini,  ada  pertumbuhan  dan penguatan  fungsi  kelompok  elit  kampung, membuat  mereka  menjadi  kelompok  yang mendominasi  setiap  aktivitas  pembangunan  di kampung  atau  wilayah  adat.  Kelompok  ini menjadi  kelompok  menengah  yang  tumbuh dalam  masyarakat  adat  Papua  yang  menganut sistem  feodalisme  akibat  pengaruh  kolonialisme pada  masa  lalu.  Pada  bagian  lain  masyarakat dunia,  tumbuhnya  kekuasaan  kelompok  menengah membawa  perubahan  menuju  demokrasi,  tetapi
di Papua, kelompok elit ini membawa perubahan menuju  feodalisme.  Mereka  menjadi  raja-raja kecil  di  daerahnya,  menjadi  penguasa  atas sumber  daya  alam  di  wilayahnya.  Munculnya kelompok  ini  membuat  penggunaan  dan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat menjadi  tidak  merata.  Dampaknya  adalah munculnya  kelompok  marjinal  baru  di  dalam kampung,  yaitu  OAP  tetapi  bukan  berasal  dari daerah setempat (Sari, dkk., 2011).
Minimnya  wawasan  para  elit  tentang masa depan sering dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pemilik modal atau pengusaha untuk  memperoleh  sejumlah  besar lahan  adat  di Papua  (Suryawan,  2017).  Setelah  tanah  adat  ini beralih kepemilikan,  maka menyebabkan semakin  miskinnya  OAP  karena  terputusnya akses  pada  sumber-sumber  daya  alam  mereka. Sementara  itu,  kelompok  elit  menikmati keuntungan  ekonomi  yang  diperoleh  dari  jual beli  tanah  adat  dalam  jangka  waktu  yang  tidak lama,  karena  pada  akhirnya  mereka  juga  akan termarjinalkan.
Program  pembangunan  masa  otsus  justru melemahkan kapasitas OAP sendiri, seperti tidak mau bekerja demi kepentingan kampungnya jika tidak  dibayar  dan  kaum  pria  juga  mulai meninggalkan  pekerjaan  sebagai  petani  karena mengharapkan  dana  kampung  (Semboari,  2012; Go  M,  2014).  Terdapat  ketidakmampuan mengikuti  perkembangan  peradaban  yang demikian  cepat  melalui  berbagai  program pembangunan.  Hal  ini  menimbulkan  tanggapan negatif  dari  OAP  seperti  perasaan  kurang  puas, sikap  pasif,  apatis,  dan  regresif  terhadap keyakinan  suatu  saat  akan  tiba  masa  yang  lebih baik.  Lebih  lanjut,  muncul  sikap  agresif  dan destruktif  (Koentjaraningrat,  dkk.,  1994).  Di awali  perasaan  tidak  puas  yang  mereka  tujukan pada  Belanda  sebagai  penyebab  terjadinya perubahan-perubahan yang cepat dan membingungkan  mereka  (Kouwenhon,  1956, dalam  Koentjaraningrat  dkk,  1994)  dan ketidakpuasan  itu  beralih  ditujukan  pada pemerintah  Indonesia  dan  komunitas  non-Papua (Koentjaraningrat,  dkk.,  1994;  Djojosoekarto, dkk., 2012).
Peradaban  OAP  jauh  tertinggal  bila dibandingkan  dengan  masyarakat  adat  lain  di Indonesia.  Interaksi  dengan  dunia  luar  baru terjadi  sekitar  tahun  1933  pada  masyarakat pedalaman  Papua  (Diamond,  2015).  Masa penjajahan Belanda relatif pendek bila dibandingkan
dengan masa kolonialisme pada masyarakat adat lain  di  Indonesia,  sehingga  tanpa  banyak menerima  pengaruh  budaya  luar,  ketertinggalan peradaban  di  Papua  khususnya  di  daerah pedalaman relatif masih berlangsung.
Ketika  pertama  kali  ke  Papua,  Belanda melihat  OAP  sebagai  bangsa  kafir  dan  primitif yang  harus  segera  ‘diadabkan’  melalui  ajaran agama  dan  memusnahkan  semua  benda-benda pemujaan maupun ajaran-ajaran yang merupakan bagian  dari  budaya  setempat.  Salah  satu contohnya adalah larangan berperang oleh pihak gereja  maupun  pemerintah,  padahal  berperang merupakan  tradisi  OAP  dalam  menyelesaikan konflik  kepentingan.  Selain  rasa  tidak  puas  dan kemarahan, pandangan dan sikap yang demikian keras  ini  menimbulkan  rasa  rendah  diri  pada OAP  karena  adanya  pandangan  budaya  mereka pada  saat  itu  merupakan  suatu  kesalahan  atau kebodohan  besar.  Seharusnya  basis  ontologis dari  struktur  sosial  OAP  menjadi  faktor  penting yang  perlu  diperhatikan  dalam  menentukan kebijakan-kebijakan budaya agar terjadi perubahan  sosial  yang  lebih  bermartabat (Sugandi, 2013).
Kegiatan pembangunan atau modernisasi Papua  oleh  pemerintah  Indonesia  dimulai  sejak tahun  1969.  Sikap  pemerintah  Indonesia  sama dengan  pemerintah  Belanda  yang  melihat penduduk  asli  Papua  sebagai  bangsa  primitif yang  perlu  dimodernisasi.  Ada  perubahan peradaban  yang  dipaksakan  pada  OAP (Koentjaraningrat,  dkk.,  1994;  Djojosoekarto, dkk., 2012; Suryawan (ed.), 2011).
Muncul  dua  realita  baru  pada  diri  OAP setelah  proses  negaraisasi  yang  masif  oleh Pemerintah  Indonesia  sejak  tahun  1969,  yaitu (Djojosoekarto, dkk., 2012, hlm.154):
(1) Realitas inferiority  complex , yaitu  memiliki perasaan  rendah  diri  ketika  harus  berinteraksi baik  dalam  lingkungan  ekonomi  politik maupun  dalam  lingkungan  sosio-kultural. Pada  saat  berhadapan  dengan  negara  atau komunitas  non-Papua,  konstruksi  citra  diri OAP  selalu  menempatkan  posisi  sebagai korban.
(2) Realitas  transaksional  adalah  perwatakan transaksional.  Ini  merupakan  sebuah  pilihan srategi untuk bertahan di tengah pergumulan dilema  yang  tak  berkesudahan.  Praktik transaksional  OAP  dibangun  di  atas  logika inferiority  complex .  Konsekuensi  dari  citra diri  sebagai  korban,  maka  OAP  mempunyai
hak moral untuk memperoleh nilai lebih dari setiap  tindakan  dan  keputusan  yang  diambil oleh  negara  dan  komunitas  non-Papua  di dalam kehidupannya.
Salah  satu  ekspresi  logika  transaksional dari OAP tercermin dari sikap untuk mengambil keuntungan  secara  cepat  dari  setiap  kebijakan publik, seperti pada kebijakan otsus, pengelolaan dana  otsus,  maupun  kebijakan  afirmatif  lainnya. Para penerima manfaat yang bersikap transaksionalis  hanya  akan  melihat  program pembangunan  sebagai  komoditas  yang  bisa diperdagangkan/dipertukarkan  dengan  barang atau  kesempatan  lain  yang  belum  tentu mempunyai  kemanfaatan  yang  baik/jangka panjang (Djojosoekarto, dkk., 2012: 154).
Pengabaian nilai-nilai antropologis seperti  yang  telah  diamati  selama  ini  justru cenderung  kontraproduktif  dan  mengakibatkan daya  rusak  yang  bersifat  masif  (Djojosoekarto, dkk.,  2012:  162).  OAP  masih  menaruh kecurigaan  dan  ketidakpercayaan  terhadap pemerintah.  Sikap  antipati,  apatis,  dan  sinis terhadap  program  Pemerintah  Papua  berpotensi mengganggu  jalannya  pembangunan  itu  sendiri (Enembe, 2016).
Proses  pembangunan  yang  masif  oleh pemerintah  pusat  lewat  berbagai  program pembangunan  ternyata  tidak  memperhatikan modal  sosial  dan  budaya  OAP  dan  malah menimbulkan  dampak  negatif,  yaitu  munculnya kelabilan budaya dalam transformasinya (Djojosoekarto, dkk, 2012; Modouw, 2013). Hal itu  salah  satunya  terlihat  dari  fakta  bahwa  OAP jadi  menginginkan  segala  sesuatunya  serba instan  (Modouw,  2013).  Terdapat  lompatan budaya cukup jauh yang harus dijalani OAP, dari peradaban  masa  prasejarah  tiba-tiba  dihadapkan dengan  peradaban  modern.  OAP  mengalami proses  perkembangan  budaya  dan  peradaban yang  begitu  cepat  hanya  dalam  waktu  yang relatif  singkat  dibandingkan  banyak  bangsa  dan suku  bangsa  lain  di  dunia  (Modouw,  2013:  37). Nilai,  norma,  etika,  agama,  dan  estetika  yang berasal  dari  kearifan  budayanya  sendiri  tidak cukup  lama  mengendap  dan  membentuk  watak dan kebudayaan baru (Modouw, 2013: 50-51).
Para  pimpinan  daerah  yang  juga merupakan  OAP  juga  ingin  segera  menikmati segala  fasilitas  peradaban  modern  dalam  waktu singkat.  Sehingga  lebih  sering  berada  di  daerah yang  lebih  maju  atau  kota-kota  besar  daripada tinggal  di  daerah  pemerintahnnya  sendiri.  Lebih
lanjut,  para  pemimpin  OAP  juga  lebih  memilih memperkerjakan pendatang karena dianggap bisa bekerja daripada berupaya memberdayakan OAP setempat  agar  dilatih  untuk  mampu  bekerja (Dumupa  dalam  Bobi,  2014;  Pigai,  2011).  Agar kelabilan  budaya  ini  tidak  terjadi  terus-menerus perlu  upaya  rekayasa  sosial  lewat  pendidikan (Modouw, 2015).
Pada  saat  Papua  di  bawah  Pemerintahan Belanda,  para  misionaris  atau  pihak  gereja membuka sekolah-sekolah untuk ‘mengadabkan’ masyarakat  asli  Papua  yang  dianggap  masih primitif. Sekolah-sekolah peradaban ini mengajarkan  hal-hal  sederhana  yang  terkait dengan  aktivitas  kehidupan  mereka  sehari-hari. Modouw  (2015)  menyarankan  penerapan pendidikan  di  Papua  dengan  model  pendekatan wilayah, disesuaikan dengan empat karakteristik peradaban  masing-masing  komunitas  OAP, yaitu:  (1)  Masyarakat  kota  (wilayah  perkotaan); (2)  Masyarakat  kampung  di  wilayah  pinggiran; (3)  Masyarakat  kampung  di  wilayah  terpencil; (4) Masyarakat peramu di wilayah terisolasi;
Aliran  pengetahuan  modern  yang cenderung  berorientasi  pada  kesejahteraan manusia ( anthropocentrism ) akan selalu bertolak belakang  dengan  aliran  pengetahuan  tradisional yang cenderung berorientasi pada penghormatan terhadap  alam  ( biocentrism/ecocentrism ).  Dua kutub yang bertolak belakang ini akan sulit untuk dipertemukan.  Umumnya,  di  negara-  negara sedang berkembang, pertemuan dua alam pikiran tradisional dan alam pikiran kapitalistis (modern) menyebabkan  konflik  berkepanjangan.  Oleh karena  itu,  selain  pembangunan  sumber  daya alam  dan  pembangunan  sumber  daya  manusia, penting  juga  untuk  melakukan  pembangunan sumber  daya  kebudayaan  pada  suatu  derajat tertentu  sehingga  kesenjangan  antara  sistem ekonomi  dan  sistem  sosial-budaya  dapat diminimalisasi (Sastradipoera, 2006).

## Kondisi Umum Kabupaten Lanny Jaya
Kabupaten  Lanny  Jaya  terbentuk  pada tahun 2008 yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Beribukota di Tiom, sejak  ada  pemekaran  distrik  dan  kampung  pada tahun 2015, Lanny Jaya terdiri dari 39 distrik, 1 kelurahan, dan 354 kampung (Lanny Jaya Dalam Angka 2017). Distrik Tiom sendiri terdiri dari 1 kelurahan  (Bokon)  dan  10  kampung,  yaitu Kampung  Oyi,  Gurika,  Olume,  Dura,  Langgalo, Kuapur,  Wandinalome,  Yilondum,  Palunggame,
dan  Ginime.  Tiom  dapat  ditempuh  lewat  jalur udara  dan  darat  dari  Wamena.  Letak  geografi Kabupaten  Lanny  Jaya:  137 0 51’4,274”BT  – 138 0 44’  50,365”BT  dan  3 0 43’56,793”  LS- 4 0 14’21,56”LS. Batas wilayah Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut.
• Sebelah Utara : Kabupaten Tolikara
• Sebelah Selatan  : Kabupaten Puncak
• Sebelah Barat : Kabupaten Nduga
• Sebelah Timur : Kabupaten Jayawijaya
Wilayah Kabupaten Lanny Jaya memiliki topografi  dataran  tinggi;  seluruh  wilayahnya berbukit-bukit, terjal, dan sulit untuk mendapatkan  daerah  permukiman  yang  datar. Rata-rata  suhu  mencapai  20.125 0 C  dengan  suhu terendah  10,5 0 C  dan  maksimum  29,4 0 C. Kelembaban  udara  rata-rata  86,58%.  Kerap terjadi hujan di Lanny Jaya.
Pada tahun 2016, Kabupaten Lanny Jaya memiliki  134  sekolah  TKK/PAUD,  68  SD,  24 SMP,  dan  7  SMA  serta  1  SMK.  Terdapat  1 Rumah Sakit pemerintah, 10 unit Puskesmas, 24 Puskesmas  Pembantu,  dan  7  Balai  Pengobatan. Kabupaten Lanny Jaya memiliki 11unit landasan pesawat  dan  29  ruas  jalan  didominasi  jalan kerikil  dengan  total  panjang  235,77  Km. Mayoritas  penduduk  Kabupaten  Lanny  Jaya memeluk agama Kristen Protestan. Ada 270 unit gereja  Kristen  Protestan  dan  2  unit  gereja Katolik.
Tanaman yang paling banyak ditanam di Kabupaten  Lanny  Jaya  adalah  tanaman  umbi- umbian  seperti  ubi  jalar,  ubi  kayu  dan  keladi yang  merupakan  makanan  pokok  penduduk  asli Kabupaten  Lanny  Jaya.  Iklim  di  Kabupaten Lanny Jaya cocok untuk menanam sayuran. Ada juga  produksi  jagung,  kedelai,  kacang  tanah, kacang  merah,  bawang  merah,  bawang  putih, bawang daun, bayam, buncis, cabai rawit, kacang panjang,  kangkung,  ketimun,  kubis,  labu  siam, petsai/sawi,  terong,  tomat,  gembili,  bunga  kol, kentang,  wortel,  cabe  besar,  seledri,  alpukat, jeruk  manis,  jambu  biji,  pepaya,  pisang,  nanas, markisa,  dan  terong  belanda.  Tanaman perkebunan yang ada di Lanny Jaya adalah tebu, kopi dan buah merah (tanaman asli Papua). Pada tahun  2016  produksi  kopi  sebesar  606  ton  (0,6 ton/Ha)  dan  buah  merah  sebesar  700  ton  (4 ton/Ha).  Babi  merupakan  ternak  yang  paling banyak  dipelihara  di  Kabupaten  Lanny  Jaya. Tahun  2016  terdapat  32.823  ekor  babi,  8.880 ekor kelinci, 252 ekor kambing dan 68 ekor sapi. Ayam  buras  sebanyak  20.882  ekor.  Kolam
budidaya ikan seluas 112,76 Ha. Jenis ikan yang dibudidayakan  antara  lain:  ikan  mas,  nila, mujaer,  lele,  dan  udang  (Lanny  Jaya  Dalam Angka 2017).
Pada  tahun  2016,  mayoritas  penduduk Lanny  Jaya  menggunakan  pelita  sebagai penerangan  walau  listrik  PLN  sudah  masuk  ke 15  wilayah  distrik.  Ada  17  pembangkit  tenaga listrik  di  Lanny  Jaya  yang  terdiri  dari  2  unit PLTD (Tiom), 3 unit PLTMH (Poga, Makki, dan Tiom  Ollo),  dan  12  unit  PLTS/Solar  System (Tiomneri,  Malagaineri,  Balingga,  Pirime, Gamelia,  Tiom  Ollo,  Yugungwi,  Mokoni, Wereka, Gollo, Awina, dan Wano Barat).
Jumlah  usaha  perdagangan  secara keseluruhan di Lanny Jaya adalah sebanyak 482 usaha,  yang  didominasi  oleh  usaha  perdagangan kelontong. Usaha dagang kelontong terbanyak di Tiom (170 unit), 20 unit di Makki, dan 15 unit di Poga.  Usaha  rumah  makan  paling  banyak terdapat di Tiom (15 unit). Harga-harga sembako di  Lanny  Jaya  lebih  mahal  jika  dibandingkan dengan  harga  di  Kabupaten  Jayawijaya  karena harus  didatangkan  terlebih  dahulu  melalui  Kota Wamena  lewat  angkutan  darat  (carteran)  atau pesawat terbang. Selama tahun 2016, harga beras Dolog  berkisar  antara  Rp.15.000,-  hingga Rp.16.000,-  /kg,  minyak  goreng  curah  berkisar antara Rp.29.000,- hingga Rp.33.000,-/liter, gula pasir  berkisar  antara  Rp.28.000,-  hingga Rp.30.000,-/kg, garam hancur Rp.8.500- Rp.10.000,-/bungkus,  minyak  tanah  Rp.23.500,- hingga  Rp.25.000,-/liter  dan  sabun  cuci  B29 Rp.14.000,- hingga Rp.15.000,-/bungkus. Berdasarkan  hasil  susenas,  sebagian  besar pendapatan  yang  diperoleh  penduduk  digunakan untuk  konsumsi  makanan  (76,14%)  pada  tahun 2016 (Lanny Jaya Dalam Angka 2017):

## Tabel 2
Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan di Kabupaten Lanny Jaya Kelompok Barang 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Makanan 76,10  79,99  72,30 73,33 71,79  76,14 Bukan Makanan 23,90  20,01  27,70 26,67 28,21  23,86 Jumlah 100,00  100,00  100,00  100,00 100,00  100,00
Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017
Berdasarkan  data  BKKBN  Kabupaten Lanny  Jaya  disebutkan  sebagian  besar  keluarga pada tahun 2015 merupakan keluarga prasejahtera,  yaitu  sebanyak  84.667  keluarga (53,17%).  Kurang  dari  1%  keluarga  di Kabupaten  Lanny  Jaya  termasuk  dalam  tahapan keluarga  sejahtera  III,  yaitu  sebanyak  847
keluarga,  dalam  tahapan  keluarga  sejahtera  II sebanyak  11.408  keluarga  (7,16%),  dan  dalam tahapan  keluarga  sejahtera  I  sebanyak  62.322 keluarga (39,14%). Garis kemiskinan pada tahun 2016  yaitu  Rp  405.347/kapita/bulan.  Persentase penduduk miskin, yaitu 41,68% pada tahun 2016 sedikit turun dibandingkan tahun 2015.

## Tabel 3
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lanny Jaya Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase (Rp/Kapita/ Bulan) Miskin (jiwa) Penduduk Miskin 2011 291.230 69.200 44,96 2012 313.959 61.200 42,33 2013 338.536 71.600 43,79 2014 351.597 67.200 39,26 2015 383.166 72.130 41,97 2016 405.347 72.130 41,68
Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017
Pada  tahun  2008,  Kabupaten  Jayawijaya dimekarkan  menjadi  5  kabupaten,  yaitu Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, serta  Kabupaten  Jayawijaya  sebagai  kabupaten induk.  Bila  dibandngkan  dengan  kabupaten lainnya,  kecuali  Jayawijaya,  pertumbuhan pembangunan  di  Kabupaten  Lanny  Jaya  relatif lebih baik.

## Tabel 4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten-Kabupaten di Pegunungan Tengah (%)
No. Kabupaten  2011  2012  2013  2014  2015  2016 1  Jayawijaya 41,01  39,05  41,81  39,60  39,48  39,66 2  Mamberamo Tengah 45,57  42,84  39,59  35,47  35,54  38,36 3  Yalimo 41,81  34,49  40,33  35,65  35,88  35,80 4  Lanny Jaya  44,96  42,33  43,79  39,24  41,97  41,68 5  Nduga 40,68  38,14  39,69  33,38 - 38,47
Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017
Tahun  2014,  sebanyak  143  kampung/ kelurahan  menerima  Alokasi  Inpres  Bantuan Pembangunan Kampung, dana Respek (Rencana Strategi  Pembangunan  Kampung),  Alokasi PNPM  Mandiri,  Prospek,  MP3KI,  Ekonomi produktif, dan Dana Operasional Kampung yang dikucurkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi Papua.  Masing-masing  dengan  nominal  yang sama  (Kabupaten  Lanny  Jaya  Dalam  Angka 2015).  Pada  tahun  2016,  total  bantuan  dana inpres  kampung  yang  diberikan  oleh  Pemda Kabupaten  Lanny  Jaya  kepada  desa/kampung adalah  sebesar  281  milyar  rupiah  atau  sebesar
794 juta rupiah untuk satu kampung (Lanny Jaya Dalam Angka 2017).

## Tabel 5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten-Kabupaten di Pegunungan Tengah
No. Kabupaten  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 1  Jayawijaya 50,79 51,66 52,27  52,94  53,37  54,18  54,96 2  Mamberamo Tengah 19,62 21,12 23,07  24,42  25,38  25,47  26,56 3  Yalimo 41,49 41,90 42,53  43,05  43,28  44,32  45,16 4  Lanny Jaya  39,37 40,17 41,39  42,43  43,19  44,18  44,15 5  Nduga 38,47 40,45 41,84  43,33  44,21  43,55  44,95

## Sumber: Lanny Jaya Dalam Angka 2017
Pembangunan  di  wilayah  Kabupaten Lanny  Jaya  sepenuhnya  bertumpu  pada pemerintahan  kabupaten.  Arah  pembangunan sesuai  RPJMD  kabupaten  yang  mengacu  pada RPJM  Provinsi  dan  Nasional.  Bupati  beserta jajarannya  merupakan  pengambil  keputusan sentral dalam penggunaan dana-dana pembangunan. Setiap  kampung  akan  memperoleh  dana pembangunan dengan besaran yang diatur seadil mungkin  oleh  pemkab  setempat.  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bertindak sebagai  penerima  proposal  dan  pengawasan pelaksanaan isi proposal sesuai dengan anggaran yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Raker  (rapat kerja)  kepala-kepala  kampung  biasa  dilaksanakan  di bawah  arahan  bupati  pada  awal  tahun  sebelum mereka  menyusun  proposal  pembangunan masing-masing kampungnya.
Bila  bupati  dan  pejabat  di  bawahnya tidak  berada  di  tempat,  aktivitas  pemerintah  di kantor  bupati  relatif  sepi.  Tokoh  kepemimpinan pemerintahan  di  wilayah  pegunungan  mengadopsi pola  pemimpin  ‘pria  berwibawa’  ( bigman ) menurut  adat  setempat.  Segala  macam  aktivitas yang  direncanakan,  diputuskan,  dan  akan diimplementasikan  sangat  tergantung  pada keberadaan  bupati.  Setiap  program  pembangunan yang  berpihak  pada  OAP  di  Kabupaten  Lanny Jaya  merupakan  keputusan  bupati,  walapun masukannya  juga  datang  dari  masyarakat kampung.
Seperti program ‘Lanny Jaya Sehat’ dan ‘Lanny  Jaya  Cerdas’,  adalah  program  yang dicanangkan  bupati  setelah  melihat  kondisi  dan permasalahan  di  daerahnya.  Semua  program  ini sifatnya  adalah  ‘mengobati’  bukan  untuk ‘pencegahan’. Seperti masih rendahnya pendidikan  OAP  di  Lanny  Jaya  diatasi  dengan membangun  sekolah,  asrama,  mendatangkan tenaga  guru  kontrak,  dan  tambahan  biaya  hidup bagi  yang  kuliah  di  luar  Lanny  Jaya.  Mengapa
pendidikan  warganya  masih  rendah  kurang dievaluasi  secara  mendalam  sehingga  belum menyentuh pokok permasalahannya.
Modouw  (2013)  merekomendasikan adanya  kurikulum  pendidikan  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  penduduknya  yang  akan terkait  dengan  topografi  wilayah  tempat  tinggal dan  budaya  peradaban  mereka.  Namun,  semua program  pembangunan  yang  dicanangkan  oleh pemerintah  daerah  umumnya  lebih  sesuai  bila diterapkan  bagi  OAP  yang  tinggal  di  daerah perkotaan.  Pembangunan  dengan  arah  modernisasi seperti  ini  lebih  mudah  diterima  dan  dijalankan oleh OAP yang bermukim di kota.
Atas  instruksi  dari  bupati,  setiap  kepala keluarga  OAP  Kabupaten  Lanny  Jaya  (dibuktikan dengan  KTP  dan  Kartu  Keluarga)  memperoleh uang  satu  juta  rupiah  per  bulan.  Sebagian  dana pembangunan  di  Kabupaten  Lanny  Jaya bersumber  dari  dana  otsus  tetapi  masih  banyak warga  yang  belum  mengetahui  hal  ini.  Tingkat partisipasi  OAP  Kabupaten  Lannya  Jaya  dalam pembangunan berada pada level partisipasi pasif (BAPPEDA Kab.Lanny Jaya, 2017). Pemerintah Kabupaten  Lanny  Jaya  bersikap  protektif terhadap  warganya  seperti  misalkan  miras dilarang  diperjualbelikan  di  sana.  Seorang pendatang  yang  kedapatan  menjual  miras  selain diproses secara hukum juga diberi hukuman fisik agar menjadi peringatan bagi warga lain di sana.

## Kondisi Umum Distrik Tiom
Sejak Kabupaten Lanny Jaya berdiri pada tahun  2008  dan  Tiom  ditetapkan  sebagai ibukotanya,  sudah  banyak  pembangunan  fisik dilakukan  di  sana.  Tiom  yang  dulunya perkampungan  tumbuh  cepat  menjadi  daerah yang  mempunyai  karakteristik  kota.  Walaupun demikian,  masih  banyak  ditemui  rumah-rumah tradisional  (honai)  di  sana.  Infrastruktur  fisik yang  dibangun  terutama  adalah  jalan,  gedung- gedung  perkantoran  pemerintah,  serta  gedung- gedung  fasilitas  pelayanan  publik.  Akan  tetapi jaringan  drainase  dan  fasilitas  penampungan sampah  belum  ada  di  kawasan  pusat perekonomian atau pasar Tiom sehingga kondisi di sana terlihat kumuh.
Kehidupan  sosial,  budaya,  dan  ekonomi warga  asli  pada  umumnya  masih  sama  seperti dengan kehidupan di pedesaan. Mayoritas warga adalah petani dan peternak dan masih melakukan mobilitas  dengan  berjalan  tanpa  alas  kaki. Tingkat  produktivitas  kerja  petani  orang  asli
Papua  di  Tiom  menjadi  rendah  sejak  daerah  ini berkembang  menjadi  daerah  perkotaan.  Warga cenderung  pasif  dalam  menyikapi  perubahan cepat  yang  terjadi  di  sana.  Waktu  keseharian mereka, kaum pria maupun wanita, lebih banyak dihabiskan  dengan  berbincang-bincang  antar- keluarga  karena  hampir  semua  warga  Tiom masih  berkerabat.  Kaum  wanita  masih menyisihkan  sedikit  waktunya  untuk  berkebun. Mereka  menyandarkan  hidupnya  pada  bantuan dari  pemerintah  (dana  kampung)  sebesar  satu juta  rupiah  per  kelurga  per  bulan,  yang sebenarnya  sangat  tidak  cukup  mengingat mahalnya  berbagai  harga  kebutuhan  pokok  di Tiom. Saat uang habis, warga akan berhutang di kios-kios  kecil  dengan  janji  akan  dibayar  jika dana  kampung  cair,  atau  menahan  lapar  jika sudah  tidak  bisa  berhutang  lagi.  Anak  atau anggota  keluarga  lain  kelaparan  dan  berkeliaran mencari makanan ke rumah-rumah warga lainnya yang  notabene  adalah  keluarga  mereka.  Hal tersebut  adalah  hal  yang  biasa,  sehingga pemerintah  turun  tangan  dengan  memberi imbauan agar orang tua memperhatikan makanan anak-anak  mereka.  Karena  jika  setiap  warga saling  berharap  keluarga  lain  akan  memberi makan anak-anak mereka maka yang ada adalah anak- anak lapar yang berkeliaran.
Ubi  jalar  yang  dibakar  merupakan makanan  pokok  mereka.  Karena  suhu  yang dingin,  biasanya  mereka  makan  disertai  dengan minum teh atau kopi panas. Menurut cerita salah seorang  guru  SMA  di  Tiom,  para  siswa  biasa datang  ke  sekolah  tanpa  sarapan  pagi,  jika sekolah usai, mereka akan pulang dan membantu keluarganya  berkebun  dan  baru  makan  setelah orang tua pulang dari kebun dan membawa hasil panen  ubi  jalar  untuk  dimasak.  Anak-anak menahan  lapar  menjadi  hal  biasa  di  Tiom, demikian  juga  dengan  orang  dewasanya,  dan belum  ada  upaya  mereka  sendiri  untuk  mencari jalan keluar atas permasalahan ini.
Lompatan peradaban yang harus dihadapi oleh OAP di daerah pegunungan cukup jauh.  Dalam  prosesnya,  masih  banyak  hal  yang harus  mereka  pelajari  untuk  menemukan  sendiri bentuk adaptasi terhadap peradaban modern yang sesuai  bagi  mereka.  Untuk  hal  yang  bersifat mendasar saja seperti kewajiban memberi makan anak masih harus diingatkan karena sesungguhnya  kondisi  sudah  berubah  saat  ini sehingga  tidak  bisa  lagi  mengandalkan  keluarga lain  untuk  memberi  makan  anak-anak  mereka.

## Gambar 2
Poster Imbauan Pemerintah agar Orang Asli Papua Memperhatikan Kebutuhan Makanan Anak-Anak Mereka
Sumber: hasil survei tahun 2018
Contoh  yang  lain  menunjukkan  bahwa OAP  perlu  waktu  lebih  lama  untuk  beradaptasi dalam lompatan peradaban karena banyak hal-hal mendasar  yang  perlu  mereka  pelajari  terlebih dahulu.  Pimpinan  sebuah  LSM  di  Tiom  yang merupakan  pendatang  menceritakan  bagaimana ia  melatih  dua  orang  pegawainya  yang merupakan OAP yang kuliah untuk membiasakan  diri  datang  ke  kantor  tepat  waktu pada  pagi  hari  dan  membersihkan  ruang  dan lingkungannya  sebelum  mulai  menggunakan kantor  untuk  bekerja.  Diperlukan  waktu  sekitar enam  bulan  untuk  melatih  mereka  hingga mempunyai  sikap  bertanggung  jawab  seperti datang  tepat  waktu  dan  memegang  sapu  secara benar ketika ada atau tidak ada pimpinan kantor mereka.
Kondisi  Ekonomi  Masyarakat  Kampung  di Tiom
Usaha  warung  atau  kios  di  permukiman warga umumnya dimiliki oleh warga pendatang. Kios  menempati  bangunan  yang  disewa  dari warga setempat. Seorang ibu pemilik kios (warga pendatang)  yang  menikah  dengan  OAP membangun  kios  di  depan  rumah  suaminya. Pemilik  kios  ini  mengeluhkan  sulitnya  mencari nafkah lewat usaha kios. Karena warga setempat, yang  juga  merupakan  kerabat  suaminya,  sering berhutang  jika  berbelanja  di  kiosnya.  Sehingga sulit  mengumpulkan  modal  dagang  terlebih menghitung  untung  dari  usaha  yang  dijalaninya.
Namun,  jika  tidak  diberi  hutang,  warga  akan berbelanja  di  kios  lain  saat  memiliki  uang (biasanya  saat  dana  kampung  dicairkan). Keluarga besar suami juga sering berkunjung ke rumah  yang  dianggap  seperti  rumah  sendiri  dan memanfaatkan  makanan  atau  minuman  yang tersedia  di  sana.  Ini  juga  dikeluhkan  oleh  ibu pemilik  kios.  Beberapa  kerabat  suami  ikut menumpang  membangun  kandang  babi  di pekarangan rumah mereka dan memeliharanya di situ.  Berbeda  dengan  warga  di  distrik  lainnya yang  membiarkan  babinya  berkeliaran,  maka semua  warga  Tiom  yang  beternak  babi  wajib mengkandangkannya.
Sang ibu juga mengeluhkan adat budaya yang berlaku di daerah suaminya yang dianggap merugikan dirinya. Ibu ini yang memelihara dan merawat  babi-babi  yang  mereka  miliki,  tapi harus  ihklas  menyerahkan  babi  peliharaannya jika  ada  ketentuan  adat  yang  mengharuskan suaminya  ikut  menyumbang.  Salah  satu  kasus yang  sulit  diterimanya  tetapi  harus  dijalankan adalah  memberikan  babinya  sebagai  mas  kawin untuk keluarga isteri pertama dari suaminya (saat itu mereka tidak menikah secara resmi sehingga pihak  keluarga  pria  belum  memberikan  mas kawin). Walaupun kemudian sang isteri pertama memilih  pergi  meninggalkan  suami  dan  kini sudah  meninggal  dunia.  Sedangkan  keluarga isteri yang kedua ini, tidak berhak menuntut babi sebagai  mas  kawin,  karena  merupakan  warga pendatang (tidak diakui dalam adat).
Masyarakat kampung belum bisa terlibat dalam  aktivitas  ekonomi  modern  seperti  usaha dagang  di  kios.  Mereka  hanya  bisa  berdagang hasil  kebun  di  pasar  yang  hanya  memerlukan modal  tenaga  untuk  berkebun  dan  menjual  hasil panen. Mereka belum bisa mengumpulkan modal dan  memutarnya  untuk  mencapai  keuntungan yang  lebih  banyak.    Salah  satu  kebiasaan  yang mempengaruhinya karena modal usaha ini habis oleh  kebiasaan  berhutang  dan  menganggap barang  yang  dikonsumsi  milik  satu  keluarga adalah  juga  milik  keluarga  besar.  Sehingga muncul  persepsi  tidak  perlu  membayar  barang
yang  dikonsumsi  atau  berhutang  dulu.  Prinsip mereka,  “ ada  sama  dimakan,  tidak  ada  sama- sama  tahan  lapar ”.  Keluarga  yang  dianggap mampu  biasanya  akan  sering  dikunjungi  oleh keluarga  besarnya  dan  keluarga  yang  tidak  mau berbagi  akan  dijauhi  oleh  keluarganya.  Namun, karena  lapar  menjadi  peristiwa  yang  sering terjadi  di  sana  maka  jika  terdapat  pembagian makanan  dengan  jumlahnya  kecil  dapat menimbulkan  perkelahian.  Jika  seseorang memperoleh makanan dalam jumlah yang hanya cukup  untuk  dirinya  bisa  saja  ia  akan  pergi menyendiri untuk menikmatinya.

## Gambar 3
Aktivitas Mama-Mama Tiom Menuju Pasar
Sumber: hasil survei tahun 2018
Aktivitas  ekonomi  modern  yang  mulai dikenal  masyarakat  kampung  adalah  usaha menyewakan lahan atau rumah. Ada ketentuan di Kabupaten  Lanny  Jaya  bahwa  tanah  di  sana merupakan tanah milik komunitas adat dan tidak boleh diperjualbelikan. Kawasan pasar tradisional di Tiom,  walaupun  umumnya  dibangun  dan dikelola  oleh  warga  pendatang,  tetapi  berada  di atas  tanah  milik  warga  setempat.  Hal  ini menjadikan  warga  pendatang  harus  membayar sewa  setiap  bulannya.  Bangunan  di  pasar merupakan  bangunan  semi  permanen  yang terbuat  dari  kayu  dan  triplek  serta  beratap  seng. Warga  pendatang  berjualan  sekaligus  tinggal pada  petak-petak  bangunan  tersebut.  Rata-rata pedagang  membayar  sekitar  Rp.1.000.000,- /bulan  kepada  pemilik  lahan  dan  Rp.300.000,- /bulan  sebagai  retribusi  pada  pemerintah.  OAP atau  masyarakat  kampung  yang  berdagang  di
kawasan  pasar  umumnya  adalah  mama-mama Tiom yang menggelar dagangannya di atas tanah beralas  tikar.  Barang  yang  dijual  kebanyakan adalah hasil kebun mereka berupa umbi-umbian dan sayuran. Pemasaran hasil-hasil pertanian ini kurang  memungkinkan  jika  dijual  keluar  Tiom, karena  masih  mahalnya  biaya  transportasi menuju  wilayah  pemasaran  yang  potensial seperti Kota Wamena. Sarana transportasi umum yang tersedia adalah angkutan mobil bak terbuka dengan  ongkos  sebesar  Rp.200.000,-/orang duduk  di  dalam  mobil  dan  Rp.100.000,-/orang duduk  di  bak  terbuka  dengan  waktu  tempuh sekitar  2-3  jam  melalui  kondisi  beberapa  ruas jalan yang masih buruk.
Harga  berbagai  kebutuhan  pokok  di Tiom  relatif  lebih  mahal  karena  harus didatangkan  dari  Wamena  yang  sebelumnya didatangkan  dari  luar  Papua  melalui  Kota
Jayapura.  Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami mengapa  masyarakat  kampung  lebih  sering berhutang  di  kios-kios  kecil  untuk  memperoleh produk-produk  pabrik.  Hal  tersebut  dikarenakan uang  sebesar  satu  juta  rupiah  per  bulan  yang diterima  setiap  keluarga  OAP  sangat  tidak mencukupi.  Di  sisi  lain,  masyarakat  kampung tidak  produktif  bekerja  untuk  memperoleh penghasilan lain.
Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kampung di Tiom
Pemerintah kabupaten membangun permukiman  rumah  kayu  bagi  masyarakat kampung  untuk  menggantikan  honai.  Karena rumah  tradisional  masyarakat  pegunungan  yang tidak memiliki ventilasi untuk udara dan cahaya dianggap  kurang  higenis.  Pada  kenyataannya beberapa  warga  meninggalkan  rumah  kayu  dan kembali  menghuni  honainya.  Suhu  dingin
diperkirakan menjadi penyebabnya yang berbeda dengan  honai  yang  biasanya  terdapat  tungku perapian  untuk  memasak  di  tengahnya.  Tungku ini berfungsi sekaligus sebagai pemanas ruangan dalam honai. Lebih lanjut, masyarakat kampung (OAP)  masih  belum  mampu  membeli  pakaian dan/atau selimut.
Beberapa  anggota  masyarakat  kampung yang  biasanya  tokoh  masyarakat  yang  memiliki lahan  luas  membangun  beberapa  unit  rumah kayu.  Rumah  tersebut  kemudian  disewakan kepada  para  pendatang.  Ada  seorang  warga kampung,  menggunakan  jasa  seorang  warga pendatang  untuk  mengelola  dan  menyewakan rumah-rumah  sewa  miliknya.  Rata-rata  rumah petak kecil untuk dua orang di Tiom disewakan sekitar  Rp.1.000.000,-/bulan,  sedangkan  rumah lebih  besar  untuk  keluarga  disewakan  sekitar Rp.2.000.000,-/bulan.
Gambar 4.
Permukiman Rumah Kayu untuk OAP di Kampung Wandinalome, Tiom

## Sumber: hasil survei tahun 2018
Babi  atau wam dianggap  sebagai  benda berharga  bagi  masyarakat  pegunungan  Papua. Babi  ini  dipelihara  bukan  untuk  dikonsumsi sendiri  atau  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup keseharian  mereka,  tetapi  untuk  memenuhi kebutuhan  adat  istiadat.  Rata-rata  tiap  keluarga memelihara  sekitar  2-4  ekor  babi.  Babi dikonsumsi  bersama  lewat  acara barapen atau bakar  batu  sebagai  tanda  telah  terselesaikannya secara  damai  suatu  sengketa  antarwarga/suku atau untuk acara adat lainnya.
Jumlah  babi  yang  diputuskan  dalam perundingan jika terjadi konflik sosial seringkali sangat  besar  dan  tidak  masuk  di  akal.  Hal
tersebut  tentu  sangat  memberatkan  keluarga besar bagi pihak yang disalahkan. Contoh kasus yang  terjadi  pada  bulan  Februari  2018  yaitu peristiwa suami bunuh isteri. Pada kasus tersebut keluarga besar pihak isteri menuntut babi dalam jumlah  besar  hingga  akhirnya  mencapai  kata sepakat  pada  jumlah  207  ekor.  Jumlah  tersebut tergolong  besar  ditambah  dengan  denda  adat lainnya. Jika seekor babi dewasa di sana dihargai sekitar Rp.10.000.000,- maka diperkirakan biaya pengadaan babi sebagai denda adat ini mencapai nilai sekitar Rp.2.000.000.000,-. Namun, ketentuan  adat  seperti  ini  sebenarnya  memiliki nilai  positif,  yaitu  (1)  Memberikan  efek  jera
kepada  para  pelaku,  (2)  Peringatan  bagi  yang lainnya  agar  lebih  memperhatikan  sikap  dan perilaku keluarganya sendiri, dan (3) Agar kelak tidak menyusahkan keluarga besar mereka.
Dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal  yang  melibatkan  warga  setempat, hukum  negara  dan  hukum  adat  dijalankan bersamaan.  Polisi  sendiri  masih  sulit  untuk mendidik  masyarakat  pegunungan  mengenai masalah  hukum  dan  sanksi  pengadilan.  Dalam setiap  kesempatan,  polisi  telah  mengingatkan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal  di  pengadilan  sehingga  tidak  perlu menuntut uang ganti rugi dan babi dalam jumlah yang  besar.  Namun,  hal  tersebut  sering  tidak dihiraukan  oleh  warga.  Bila  belum  ada kesepakatan  antarpihak  yang  bertikai  sehingga berpotensi  terjadi  perang  suku,  maka  biasanya pemerintah  setempat  juga  dilibatkan  sebagai mediator  antarkelompok  warga  yang  berkonflik ini. Denda yang sudah diputuskan dalam hukum adat  ini  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi hakim  dalam  memutuskan  besarnya  hukuman dalam pengadilan negara.
Pada  kasus  pembunuhan  tadi,  saat pelaksanaan  bayar  denda  adat,  keluarga  besar pihak  korban  (isteri)  berdatangan  dari  berbagai penjuru  Papua  (karena  ada  yang  sudah merantau). Bahkan,  mereka yang datang berasal dari  daerah  terpencil  yang  belum  terdapat jaringan  komunikasi  dan  transportasi  umum. Beberapa  dari  mereka  berjalan  kaki  selama  2-3 hari  menuju  Tiom.  Mobilisasi  warga  seperti  ini bisa  terjadi  karena  masih  kuatnya  ikatan  sosial antarmereka sendiri.
Menurut keterangan polisi, jumlah kasus kriminal  seperti  pembunuhan  relatif  kecil  di Kabupaten Lanny Jaya, seperti pada tahun 2018 hingga bulan Agustus, baru ada satu kasus suami bunuh  isteri.  Ada  juga  kasus  perzinahan  dan perkosaan  dengan  frekuensi  kejadian  tidak sampai  lima  kasus  setiap  tahunnya.  Peristiwa bayar  denda  adat  dengan  sejumlah  ekor  babi sebenarnya tidak sering terjadi di daerah ini jika melihat  kecilnya  frekuensi  kasus  kriminal  yang terjadi  tetapi  menjadi  besar  seakan-akan  hal  ini sering  terjadi  karena  fantastisnya  besaran tuntutan  yang  diajukan  oleh  pihak  keluarga korban.  Dapat  dikatakan  ikatan  sosial  dalam masyarakat  kampung  masih  terpelihara  dengan baik.

## Penutup
Bupati  yang  juga  OAP  dan  biasanya berasal  dari  suku  setempat  menjadi  representasi ‘pria  berwibawa’  ( bigman )  dalam  pemerintahan di  daerah  pegunungan  tengah.  Bupati  menjadi tokoh sentral dalam pembangunan di kabupaten. Dalam  konflik  besar  antar  suku  pun  unsur pemerintahan ikut dilibatkan (selain unsur adat).
Pembangunan  di  Kabupaten  Lanny  Jaya yang  diterapkan  oleh  pemerintah  kabupaten setempat  lebih  merupakan  pembangunan  yang mendorong  masyarakat  kampung  menuju peradaban modern. Berbagai program pembangunan daerah  mengadopsi  program  pembangunan nasional  dan  belum  banyak  menunjukkan  ke- khas-an  pembangunan  Kabupaten  Lanny  Jaya, sebagai salah satu wilayah di pegunungan tengah Papua.  Pemerintah  daerah  juga  kurang memperhatikan modal budaya dan sosial warganya dalam  menjalankan  program-program  pembangunan. OAP  di  Tiom  lebih  banyak  berperan  sebagai objek  dan  bukan  subjek  atau  pelaku pembangunan. Sementara itu, sebagian dari pola hidup keseharian–dengan kata lain sebagian dari peradaban–OAP  di  Tiom,  setelah  beberapa waktu  Kabupaten  Lanny  Jaya  dibentuk,  malah berkembang ke arah yang memprihatinkan.

## Acknowledgement
Penelitian  ini  didanai  oleh  Direktorat Riset  dan  Pengabdian  Masyarakat,  Direktorat Jenderal  Penguatan  Riset  dan  Pengembangan Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi  Republik  Indonesia,  Tahun  Anggaran 2018.

## Daftar Pustaka
Amien,  A.Mappadjantji.  (2005). Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan  Pendidikan  dari  Perspektif  Sains Baru. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Anderson,  Bobby.  (2015). Papua’s  Insecurity State Failure in the Indonesian Periphery , Policy  Studies  73,  Honolulu:  East  West Centre.

## BAPPEDA  Kabupaten  Lanny  Jaya.  (2017).
Partisipasi  Orang  Asli  Papua  Dalam Pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya 2017 ,  Tiom:  BAPPEDA  Kab.  Lanny Jaya.
BAPPEDA  Kabupaten  Lanny  Jaya.  (2018).
Lanny  Jaya  Dalam  Angka  2017 .  BPS Indonesia.
Bobi,  Willem.  (2014). Meregenerasi  Manusia
Asmat ,  Nabire:  Lembaga  Pendidikan Papua.
Diamond,  Jared.  (2015). The  World  Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin), Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional? , Jakarta: KPG.
Djojosoekarto,  Agung,  Rudiarto  Sumarwono, dan  Cucu  Suryaman.  (2008). Kinerja Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Kemitraan Bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan  di Indonesia.
Djojosoekarto,  Agung,  dkk.  (2012). Nilai-Nilai Dasar  Orang  Papua  Dalam  Mengelola Tata  Pemerintahan  (Governance),  Studi Refleksif  Antropologis ,  Kemitraan  Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Centre  for  Learning  and  Advancing Experimental  Democracy  and  Indonesia Forestry and Governance Institute.
Enembe, Lukas. (2016). Papua Antara Uang dan Kewenangan , Jakarta: RMBOOKS.
Go M, Meity Fransisca. (2014). Analisis Efisiensi
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan di
Kabupaten  Manokwari  Provinsi  Papua Barat , Tesisi, UGM, Yogyakarta.
Hall,  Gillette  and  Harry  Patrinos.  (2010).
Chapter  1:  Introduction ,  World  Bank: Indigeneous  Peoples,  Poverty  and Development Draft Manuscript.
Hettne, Bjorn. (1993). Etnicity and development-
An elusive relationship , Journal Contemporary  South  Asia , Vol.2 ,  1993, Issue 2, p.123-149.
Jenks, Chris. (2013). Culture Studi Kebudayaan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementerian  PPN/BAPPENAS.  (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial  yang  Inklusif. Jakarta:  Direktorat
Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/BAPPENAS.
Kementerian PPN/BAPPENAS. (2015). Rencana Strategis  Bidang  Pemerintahan  Desa. Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa  Pusat  dan  Daerah Tahun 2015, Jakarta, Rabu/29 Juli 2015.
Koentjaraningrat,  dkk.  (1994). Irian  Jaya Membangun Masyarakat Majemuk.
Jakarta: Djambatan.
Lauer,  Robert  H.  (2003). Perspektif  Tentang Perubahan Sosial , Jakarta: Rineka Cipta.
Melait,  Meki.  (2017).  “Eitaken  Herek”:  Hati Menurut  Orang  Huwula, Studi  Budaya Nusantara , Vol.1 No.2 Desember 2017.
Materay, Bernarda. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua , Jakarta: Kompas.
Modouw,  James.  (2013). Pendidikan  dan Peradaban Papua: Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial , Yogyakarta: Bajawa Press.
Pigai, Benny Makewa. (2011). Ekonomi Owaada Dimulai  Dari  Halaman  Rumah  Tiap Keluarga , Jayapura: Deiyai.
Reilly,  Benjamin.  (2004).  State  functioning  and state  failure  in  the  South  Pacific, Australian  Journal  of  International Affairs , Vol.  58 ,  No.  4,pp.  479–493, December 2004.
Sari,  Yulia  Indrawati,  Harmein  Rahman,  dan Dewi  Ratna  Sjari  Manaf.  (2011).
Laporan Final Evaluasi PNPM RESPEK:  Infrastruktur  Pedesaan  dan Kapasitas Kelembagaan . Bandung:
Akatiga- Center for Social Analysis.
Sastradipoera,  Komaruddin. (2006). Strategi Pembangunan  Sumber  Daya  Berbasis Pendidikan Kebudayaan , Bandung:
Kappa-Sigma.
Semboari,  Yakop.  (2012). Pemberdayaan
Kampung Bidang Perumahan dan Infrastruktur  Dasar  (Konteks  Program Respek  Papua),  Studi  di  Distrik  Yapen Selatan  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  di Papua ,  Tesis  Program  Studi  Sosiologi, Universitas Gadjah Mada.
Soeprapto, Tedjo. (2013). Peran Kelompok Etnis Dalam  Kepemimpinan  Pada  Pemda Provinsi Papua , Jurnal Aplikasi Manajemen,  Vol.11  No.2,  Juni  2013, ISSN: 1693-5241, hlm.306-316.
Sugandi, Yulia. (2013). The Notion of Collective Dignity  among  Hubula  in Plaim  Valley,
Papua, Doctor  Disertation ,  Westfälischen Wilhelms-Universität.
Suryawan,  I  Ngurah.  (2017). Papua  Versus Papua , Yogyakarta: Labirin.
Suryawan,  I  Ngurah.  (2014).  Desain  Besar Penataan Daerah Dan Dinamika Identitas Budaya  di  Provinsi  Papua  Barat, Jurnal Studi  Pembangunan  Interdisiplin , Vol. XXIII No. 3, 2014: 1-18.
Susilo,  Rachmad  K.  Dwi.  (2012). Sosiologi Lingkungan , Jakarta: Rajawali Pers.
Throsby,  David.  (2001). Economic  and  Culture . United  Kingdom:  Cambridge  University Press.
Turua,  Untung.  (2014).  Model  Pengembangan Kapasitas  Ekonomi  Petani  Asli  Papua Dalam  Pembangunan  Wilayah  di Kabupaten  Keerom, Disertasi  Doktor , Institut Pertanian Bogor.
UNDP. (2005). Community Livelihoods and Civil Society Organisations in Papua,
Indonesia,  A  Snapshot  y  Local  Non- Government Organisations .
Wetipo, Wempi, dan Marthen Medlama. (2015).
Gunung versus Pantai, Dalam Perspektif Nilai-Nilai Hidup Bersama , Yogyakarta: asdaMEDIA.
Woolcock, Michael, and Deepa Narayan. (2000).
Social Capital: Implications for Development  Theory,  Research,  and Policy ,  World  Bank  Research  Observer,
Vol.15 (2), 2000.