## Impikasi Pelaksanaan  Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali
Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Wisnu Nugraha, dan Lis Juliant Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar *sukawatilanang@gmail.com

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  has  had  a  very  broad  impact  on  people's  lives,  especially  with  regard  to  traditional ceremonies in Bali. One of these activities is the Ngaben Ceremony (Pitra Yadnya). On the other hand, PPKM has been  a  policy  of  the  Indonesian  Government  to  combat  the  Covid-19  pandemic  since  early  2020.  PPKM  has  a great influence in the Ngaben ceremony. Ngaben is a ceremony to purify spirits and smelting corpses by burning the bodies of people who have died. The formulation of the problem in this research; What is the role of law in carrying out the Ngaben ceremony in Bali? and how to use sanctions against people who violate PPKM during the Ngaben ceremony in Bali? This research approach, with legislation, the type of research used is normative legal research. The technique of collecting legal materials used in this paper is through literature study. The conclusions from the formulation of the problem are the role of law and sanctions against PPKM violators in relation to the Ngaben  ceremony,  namely  in  accordance  with  applicable  regulations,  such  as;  Minister  of  Home  Affairs Instruction Number 35 of 2021 and Governor's Circular Letter Number 12 of 2021.

## Keywords: covid 19 pandemic; ngaben ceremony; PPKM

## Abstrak
Pandemi  covid  19  membawa  dampak  yang  sangat  luas  terhadap  kehidupan  masyarakat,  khususnya  berkaitan dengan  upacara  adat  di  Bali.  Salah  satu  kegiatan  tersebut  adalah  Upacara  Ngaben  (Pitra  Yadnya).  Disisi  lain PPKM telah menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. PPKM  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  upacara  ngaben.  Ngaben  merupakan  upacara  menyucikan  roh  dan peleburan mayat dengan cara membakar mayat orang yang telah meninggal. Rumusan masalah dalam penelitian ini;  Bagaimana  peran  hukum  dalam  pelaksanaan    upacara  ngaben  di  bali?  dan  bagaimana  penggunaan  sanksi terhadap  masyarakat  yang  melanggar  PPKM  saat  upacara  ngaben  di  bali?  Pendekatan  penelitian  ini,  dengan perundang-undangan,  tipe  penelitian  yang  digunakan    adalah  penelitian  hukum  normatif.    Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  melalui  studi  kepustakaan.  Adapun  simpulan  dari rumusan masalah adalah peran  hukum dan sanksi terhadap pelanggar PPKM dalam kaitan dengan upacara ngaben yaitu  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  seperti  ;  Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  tahun  2021  dan  Surat Edaran Gubernur Nomor 12 Tahun 2021.
Kata kunci: pandemi covid 19; upacara ngaben; PPKM
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 117
Published: 25/07/2022
How To Cite:
Perbawa, K, S, L, P., Nugraha, P, W., Juliant, L. ( 2022). Impikasi Pelaksanaan  Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Akibat  Pandemi  Covid-19  di  Provinsi  Bali . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  16  (2).  pp  117  -  122. https:// doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.117-122

## I.  PENDAHULUAN
Pandemi  kovid  19  mewabah  diseluruh  dunia, Indonesia  pada  saat  awal  tahun  tepatnya  pada bulan  maret  2020  telah  mengumunkan  kasus pertama Coronavirus 2019  yang  jumlah  kasus positifnya  berjumlah  dua  orang  (Susilo,  2020). Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  yaitu penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  sindrom pernafasan  akut  parah  yang  belum  pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Nugraha,  2020).  Saat  ini  meningkatnya  kasus positif  di  indonesia  khususnya  di  pulau  Bali, Pemerintah  telah  menindaklanjutinya  dengan menetapkan  PPKM.  PPKM  merupakan  istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan “Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan  Masyarakat”  yang  tujuannya  untuk mencegah  meluasnya  penyebaran  virus  corona yang  terjadi  antar  wilayah  tertentu.  PPKM pertama  kali  diberlakukan  pada  tanggal  11 Januari sampai 25 Januari 2021 dan diberlakukan lagi pada tanggal 3 Juli 2021 di beberapa daerah salah satunya di Provinsi Bali. (Sibuea, 2021) dan Pemerintah  telah  mengeluarkan  Intruksi  Mentri Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2021  tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat Level4,  Level  3,  dan  Level  2  Corona  Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
Upacara ngaben merupakan  sebuah  upacara penyucian roh dan peleburan jenazah dari unsur- unsur  panca  maha  bhuta  dengan  cara ngeseng atau  membakar  jenazah  manusia  yang  telah meninggal  (Paramadhyaksa,  2016).  Tujuan  dari pelaksanaan  upacara  ngaben  yaitu  untuk mempercepat  ragha  sarira agar  dapat  kembali  ke panca maha bhuta di alam bagi atma menuju alam pitara  dan  memutuskan  keterkaitannya  dengan badan duniawi.
Adanya  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat berpengaruh  besar  terhadap  pelaksanaan  upacara ngaben  di  pulau  Bali  ini  yang  dimana pelaksanaan  upacara  ngaben  pada  umumnya melibatkan warga banyak yang dapat menimbulkan  kerumunan.  Maka  dari  itu  upacara ngaben dianggap dapat menjadi klister penyebaran Covid-19 karena dapat menimbulkan kerumunan.  Menurut  Mentri  Dalam  Negeri (Mendagri)  masyarakat  yang  melanggar  PPKM darurat  dapat  dipidana  berdasarkan  Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut
maka  akan  dikaji  permasalahan  yaitu  bagaimana Impikasi Peran Hukum Pelaksanaan
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  Dalam  Kaitan  Dengan  Upacara  Ngaben di  Bali?  Dan  bagaimana  Sanksi    Terhadap Masyarakat  Yang  Melanggar  PPKM  Saat Pelaksanaan Upacara Ngaben di Bali?

## II.  METODE
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini dengan  melakukan  pendekatan  perundang- undangan, dengan tipe penelitian hukum normatif atau  penelitian  doktrin.  Penelitian  hukum  ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Penelitian hukum  normatif  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  dari  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  (Soekanto,  1994).  Pendekatan masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Hukum Pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Dalam Kaitan Upacara Ngaben di Bali
Tradisi  upacara ngaben di  Bali  ,  Sudah merupakan  tradisi  peninggalan  para  leluhur. Upacara Ngaben disebut    pula  upacara Pitra Nyadnya . Pitra Yadnya yang terdiri dari dua kata “ pitra ”  dan  “ yadnya ”.  “pitra”  yang  berarti  orang tua  (ayah  dan  ibu),  dapat  juga  diartikan  sebagai leluhur.  Sedangkan  “yadnya”  yang  artinya pengorbanan yang tulus ikhlas nan suci. Jadi pitra yadnya  berarti  pengorbanan  yang  dilandasi  hati yang  tulus  suci  kepada  leluhur,  terutama  kepada orang  tua  atau  orang  yang  telah  meninggal. Upacara ngaben diartikan sebagai sebuah upacara penyucian  roh  atau  peleburan  unsur  panca  maha bhuta  pembentuk  tubuh  manusia  dengan  cara ngeseng atau  membakar  jenazah  orang  yang telah  meninggal.  (I  Gusti  Ketut  Kaler,  201;  3). Upacara  penghormatan  pengembalian  raga-sarira dan suksma sarira ini dianggap merupakan bentuk satu-satunya pelaksanaan Pitra yadnya . Karena itu upacara  keagamaan  ini  menduduki  tempat  yang istimewa,  dalam  bentuk sewa-wedana dan atma- wedana.  Sawa  wedana adalah  upacara penghormatan  pengembalian sthula-sarira atau badan  jasmani  ke  panca  mahabhuta,  dan  atma- wedana  pengembaian  atma  ke  parama  atma (Wirata, 2018).
Tradisi  upacara  ngaben  ini  dilakukan  pada setiap  orang  yang  telah  meninggal  dunia  oleh
Halaman 118
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Impikasi Pelaksanaan  Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali
keturunannya atau prestisentana sebagai pembayaran  hutang  terhadap  leluhur  atau  orang yang  telah  meninggal.  (Ni  Made  Sri  Arwati, 2013;  1).  Tujuan  dari  upacara  ngaben  yaitu mempercepat ragha sarira agar dapat kembali  ke panca  maha  bhuta  di  alam  dan  bagi  atma  (roh) menuju  alam  pitara  (leluhur)  dan  memutuskan keterikatannya  dengan  badan  duniawi.  Apabila upacara ngaben dilaksanakan dalam kurun waktu yang  cukup  lama,  badan  kasar  akan  berubah menjadi bibit penyakit, yang disebut bhuta cuwil , dan  atmanya  akan  mendpatkan  neraka  (Nengah, 2001).
Impikasi  Tradisi  upacara ngaben di  Bali, berkaitan  dengan  pelaksanaan  PPKM  adalah suatu delimatis. Di satu sisi upacara ngaben (pitra yadnya) adalah kewajiban bagi umat hindu untuk melakukan  penyempurnaan  bagi  arwah  leluhur yang  merupakan  perwujudan  rasa  bakti  terhafap leluhur yang selalu menjadi bagian dari lehidupan beragama  khusunya  agama  hindu  di  bali  todak dapat  di  pungkiri  bahwa  upacara  ngaben memerlukan kegiatan yang di hadiri oleh banyak orang terutama kerabat dan keluarga seraanggota banjar adat. Namun di sisi lain PPKM merupakan pembatasan  kegiatan  masyarakat  karena  adanya wabah  papandemi  covid  19  dimana  penerapan protokol  kesehatan  dengan  ketat.    Ini  lah terjadinya  implikasi  2  kepentingan  yang  sangat berbeda,  Keberadaan  fungsi  hukum  dalam mengatur  ke  2  kegiatan  tersebut  menjadi  sangat penting.
Pengaturan  Hukum  adalah  sebuah  ketentuan sosial  yang  mengatur  perilaku  mutual  antar manusia, yaitu peraturan yang mengatur perilaku tertentu.  Berdsarkan  definisi  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pengaturan  Hukum  adalah suatu tatanan yang dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat, agar terciptanya suatu ketertiban sosial. (Lukman Hakim, 2019; 188).  Pengaturan Hukum  terhadap  Pemberlakuan  Pembatasan kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dikaitkan  dengan Pelaksanaan  Upacara  Ngaben  di  Provinsi  Bali, yaitu:  Intruksi  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  35 Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona  Virus  Disease  2019 di  wilayah  Jawa dan  Bali,  Pada  Diktum  KEEMPAT,  KELIMA, dan  KEENAM.  Surat  Edaran  Gubernur  Bali Nomor  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  Level  4 Corona  Virus  Disease  2019 Dalam  Tatanan Kehidupan  Era  Baru  Di  Provinsi Bali,  pada  angkat  1  huruf  f,    dan  Keputusan
Bersama  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia (PHDI)  Provinsi  Bali  Dan  Majelis  Desa  Adat (MDA)  Provinsi  Bali  Nomor:  020/PHDI-Bali/ III/2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara Panca  Yadnya Dan/Atau  Kegiatan  Adat  Dalam Status  Pandemi  Covid-19  Di  Bali,  Pada  huruf  D angka ke 7 (C) .
Pada Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun  2021  ini  merupakan  Intruksi  lanjutan karena Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  yang  dimana  berlaku  mulai  24  Agustus sampai  30  Agustus  2021,  dimana  terdapat kelonggaran  terhadap  aktivitas  masyarakat  di masa  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  kriteria  Level  4,  Level  3, dan Level 2. Pada daerah yang kriterianya Level 4 dan  Level  3  dalam  pelaksanaan  Peribadatan/ keagamaan  berjamaah  di  tempat  ibadah  atau tempat  lainnya  yang  difungsikan  sebagai  tempat ibadah diperbolehkan dengan maksimal 50% atau maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan  secara  lebih  ketat.  Pada  daerah  yang kriteria  Level  2  dalam  pelaksanaan  Peribadatan/ keagamaan  berjamaah  di  tempat  ibadah diperbolehkan  dengan  maksimal  75%  atau maksimal 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Pengaturan  mengenai  pelaksanaan  upacara ngaben saat pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  yang dijadikan  patokan  sudah  tertuang  dalam  Intruksi Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2021 tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus  Disease  2019 di  wilayah  Jawa  dan  Bali, dan  sudah  diteruskan  juga  dalam  Surat  Edaran Gubernur  Bali  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  Level  4 Corona  Virus  Disease  2019 Dalam  Tatanan Kehidupan  Era  Baru  Di  Provinsi Bali.
Berdasarkan pendekatan kasus upacara ngaben di  Desa  Adat  Bukih,  Kecamatan  Kintamani, Kabupaten  Bangli  yang  melaksanakan  upacara ngaben  massal  pada  tanggal  24  Agustus  2021 yang  dimana  pada  saat  itu  sedang  diberlakukan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM),  menurut  penuturan  bapak  I  Wayan Sakap  selaku  Bendesa  Desa  Adat  Bukih,  beliau telah  mengeluarkan  himbaun  khusus  kepada masyarakat  mengenai  pelaksanaan  upacara ngaben seperti masyarakat yang boleh memasuki
Impikasi Pelaksanaan  Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
areal pengesengan atau  pembakaran pengawak / jenazah  hanya  diperbolehkan  maksimal  5  orang untuk  1 Sawa /jenazah,  yang  dimana  pada  saat upacara ngaben massal di Desa Adat Bukih pada tanggal 24 Agustus 2021 ini jumlah jenazah yang di aben berjumlah 11 Sawa /Jenazah.
Pengenaan Sanksi Bagi masyarakat yang melaksanakan Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat Pandemi Covid 19 Di Bali
Dilematis  penegakan  hukum  pada  saat pandemi  covid  19  memang  sangat  terasa.  Disisi lain  hukum  wajib  ditegakan  untuk  perlindungan masyarakat,  akan  tetapi  Upacara  Ngaben  juga merupakan  kewajiban  anggota  masyarakat terhadap  para  leluhurnya  sebagai  bagian kewajiban  terhadap  agama  bagi  umut  beragama Hindu  di  Bali.  Penegakan  hukum  agar  dapat maksimal  diperlukan    efektivitas  norma  hukum yang  berlaku  (Budihartawan,  I,  P  &  Sukadana, 2020).  Dimana  sanksi  sebagaimana  termuat dalam  peraturan  yang  dimaksudkan  untuk menjalankan  ketentuan  yang  dirumuskan  agar dapat  dilaksanakan  secara  tertib  dan  tidak  di langgar.  (Sri  Nur  Hari  Susanto,  2019;  126). Pelaksanaan  upacara  ngaben  ( Pitra  Y adnya )  ini yang  dimana  pada  umumnya  cenderung melibatkan  banyak  warga  dan  menimbulkan kerumunan  yang  yang  dimana  saat  ini  Indonesia khususnya  Provinsi  Bali  sedang  diberlakukannya Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  untuk  mencegah  meluasnya  penyebaran Covid-19  yang  terjadi  antar  orang  di  suatu wilayah  tertetu.  Upacara  ngaben  sangat berpotensi  menjadi  klaster  penularan  Covid-19 karena  menimbulkan  kerumunan  dan  melibatkan banyak  warga,  dengan  adanya  kerumunan  dapat meningkatkan penyebaran Covid-19 dan meningkatnya  kasus  positif  Covid-19  di Indonesia Khususnya di Pulau Bali.
Akibat  Hukum  adalah  segala  akibat  yang terjadi  dari  segala  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  subjek  hukum  terhadap  objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang  bersangkutan  sendiri  telah ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat  hukum. (A.  Ridwan  Halim,1985;  30).  Akibat  Hukum yang  timbul  pada  saat  pelaksanaan  upacara ngaben saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  adalah  dimana  adanya Penentangan  dan  tidak  mengindahkan  atau menjalankan  peraturan  yang  sudah  dibuat  dan ditetapkan  mengenai  Pemberlakuan  Pembatasan
Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  saat  pelaksanaan upacara  ngaben  seperti  yang  sudah  disebutkan diatas.  Dapat  disimpulkan  akibat  hukum  yang timbul  akibat  pelaksanaan  upacara  ngaben  saat PPKM  yaitu  adanya  penentangan  dan  tidak mengindahkan peraturan.
Barang  siapa  yang  melanggar  atau  tidak mengindahkan  isi  dari  peraturan  diatas  maka dapat dikatakan telah menimbulkan akibat hukum dimana  dimasa  pandemi  Covid-19  akan  semakin meningkatkan jumlah kasus positif, meningkatnya  jumlah  kematian  dan  dapat berdampak pada kapasitas rumah sakit (RS) yang tidak mampu menampung pasien dan juga sangat berdampak  terhdap  pereokonomian  masyarakat. Apabila  seseorang  telah  menimbulkan  akibat hukum  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pada peraturan-peraturan  yang  sudah  ditetapkan. Dalam  pelaksanaan  upacara  ngaben  saat Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) terdapat  sanksi  hukum  yang  diberikan  kepada pelanggar PPKM yaitu berupa Sanksi Administratif dan juga Sanksi Pidana.
Berdasarkan  Intruksi  Mentri  Dalam  Negeri Nomor 35 Tahun 2021, yaitu pada huruf a (sanksi terhadap  kepala  daerah)  dan  huruf  c  (sanksi terhadap  masyarakat).  Sanksi  Pidana  yang  dapat dijatuhkan  terhdap  pelanggar  PPKM  terdapat pada  Kitab  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1984,  dan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018.  Berdasaran  Surat  Edaran  Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  Level  4 Corona  Virus  Disease  2019 Dalam  Tatanan Kehidupan  Era  Baru  Di  Provinsi Bali,  memuat  sanksi  terhadap  pelanggar  PPKM terdapat pada angka ke 5, 7, dan angka ke 9.
Dapat  disimpulkan  bahwa  bagi  pelanggar PPKM  saat  pelaksanaan  upacara  ngaben  dapat dikenakan  sanksi  Pidana  maupun  sanksi Administratif  dari  Pasal-Pasal  diatas  apabila setiap  orang  tersebut  melanggar  dan  tidak mengindahkan  perintah-perintahnya.  Apabila masyarakat  menjalankan  upacara  nagben  dengan sangat mentaati, mengindahkan dan menjalankan peraturan  yang  sudah  diterbitkan  seperti mematuhi arahan dari pemerintah, mendapat izin dari  Satga  Covid-19  untuk  menjalankan  upacara ngaben,  melaksankan  protokol  kesehatan  dengan sangat  ketat  pada  saat  pelaksanaan  upacara ngaben,  seperti  Memakai  Masker  dengan  baik dan  benar,  Mencuci  tangan  dengan  sabun  dan menggunakan hand sanitizer, Melakukan physical
Halaman 120 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Impikasi Pelaksanaan  Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali
distancing atau  menjaga  jarak  minimal  2  meter, dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan maka tidak  dapat  di  kenakan  sanksi  karena  sudah mengindahkan  peraturan-peraturan  yang  sudah ditetapkan. Karena pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat dapat  berupa  pertanggung  jawaban  administratif, perdata, dan pidana (Sugiartha, I, N & Widiati, I, A, 2020).
Berdasarkan  pendekatan  kasus  di  Desa  Adat Bukih, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli, yang  melaksanakan  upacara  ngaben  massal  pada tanggal  24  Agustus  2021 yang  dimana  pada  saat itu sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM), menurut  penuturan  bapak  I  Wayan  Sakap  selaku Bendesa  Desa  Adat  Bukih,  Upacara  ngaben massal  yang  dilaksanakan  sudah  mendapatkan izin  dari  Satgas  Covid-19.  Sudah  adanya himbauan  dari  Bupati  yang  diturunkan  ke Bendesa  Adat  dan  Bendesa  Adat  memberikan Himbauan kepada masyarakat mengenai Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  yang  dimana  saat  pelaksanaan  upacara ngaben  bertepatan  dengan  pelaksanaan  PPKM yang  dimana  masyarakat  dihimbau  untuk menjalankan  Protokol  Kesehatan  dengan  ketat dan  mentaati  peraturan-peraturan  yang  sudah ditetapkan.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  dalam hal  gubernur,  Bupati,  wali  Kota  tidak  menjalan tugasnya  seperti  tidak  menindaklanjuti  atau mengindahkan  Intruksi  dari  Presiden  Republik Indonesia  dalam  hal  Pelaksanaan  PPKM  maka dapat dikatakan tidak menjalankan kewajiban dan tidak  mentaati  perundang-undangan,  seperti dalam  hal  pelaksanaan  upacara  ngaben  yaitu dimana  Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota  tidak memberikan  himbauan  kepada  masyarakat mengenai  PPKM  maka  dapat  dikenakan  sanksi berupa  sanksi  administratif    dan  juga  sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sanksi terhdap  masyarakat  yang  melanggar  PPKM  saat pelaksanaan  upacara ngaben yaitu  seperti  tidak menjalankan  protokol  kesehatan  dengan  ketat, tidak mematuhi peraturan yang terkait dan dengan sengaja  menghalangi  penanggulangan  wabah penyakit  sehingga  menyebabkan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  maka  dapat  diberikan sanksi  pidana  yang  dimana  sudah  diatur  dalam peraturan yang sudah disebutkan diatas.
IV. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan maka simpulan yang dapat  ditarik  adalah  impikasi  Tradisi  upacara ngaben di  Bali,  berkaitan  dengan  pelaksanaan PPKM adalah suatu delimatis. Dimana di satu sisi upacara  ngaben  (pitra  yadnya)  dilaksanakan karena  itu  sebuah  tradisi  dari  masyarakat  Bali untuk  memberikan  pengormatan  terakhir  untuk leluhur yang melibatkan orang banyak sedangkan Peran Hukum sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dalam  kaitan pelaksanaan upacara ngaben di bali yaitu dimana upacara ngaben merupakan salah satu contoh dari Pitra  Yadnya ,  Ngaben  merupakan  upacara penyucian roh dan peleburan jenazah dari unsur- unsur  panca  maha  bhuta  pembentuk  tubuh manusia  dengan  cara ngeseng atau  membakar jenazah  orang  yang  telah  meninggal.  Upacara ngaben tidak  dapat  ditunda  dalam  kurun  waktu yang  cukup  lama,  karena  badan  kasar  akan berubah  menjadi  bibit  penyakit  yang  disebut bhuta  cuwil ,  dan  atmanya  akan  mendapatkan neraka. Dalam pelaksanaan upacara ngaben yang dilaksanakan pada saat Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  di Provinsi Bali yang dimana pengaturan hukumnya adalah  Intruksi  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  35 Tahun  2021  tentang  Peberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona  Virus  Disease 2019 di  wilayah  Jawa dan Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  4 Corona Virus  Disease 2019 Dalam  Tatanan  Kehidupan Era  Baru  di  Provinsi  Bali,  dan  Keputusan Bersama  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia (PHDI)  Provinsi  Bali  dan  Majelis  Desa  Adat (MDA)  Provinsi  Bali  Nomor:  020/PHDI-Bali/ III/2020  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Upacara Panca  Yadnya dan/atau  Kegiatan  Adat  Dalam Status Pandemi Covid-19 di Bali.
Sanksi  bagi    masyarakat  yang    melaksanakan upacara ngaben ( pitra  Yadnya )  saat  pandemic covid  19  di  Bali,  dimana  akibat  pelaksanaan upacara ngaben di Bali yang pelaksanaannya pada umumnya  cenderung  melibatkan  banyak  orang dan  menimbulkan  kerumunan  yang  dimana pelaksanaan  upacara  ngaben  yang  dilaksanakan pada  saat  PPKM,  yang  dimana  masyarakat dihimbau  untuk  mengurangi  mobilitas  atau mengurangi  aktivitas  diluar  rumah  dan  mentaati Protokol  Kesehatan.  Sanksi  hukum  terhadap pelanggar  PPKM  saat  pelaksanaan  upacara ngaben yaitu diatur dalam Intruksi Mentri Dalam Negeri  Nomor  35  Tahun  2021  tentang
Impikasi Pelaksanaan  Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Peberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat Level  4,  Level  3,  dan  Level  2 Corona  V irus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Pasal 68 sampai  Pasal  78  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal 218  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular, Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  dan  Surat Edaran  Gubernur  Bali  Nomor  12  Tahun  2021 tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Level  4 Corona  V irus Disease 2019 Dalam  Tatanan  Kehidupan  Era Baru di Provinsi Bali.
Peran  hukum  untuk  mengatur  tata  tertib kehidupan  masyarakat  adalah  merupakan  fungis dari  hukum  itu  sendiri,  dalam  meningkatkan efektivitas  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyrakat  (PPKM)  saat  pelaksanaan  upacara ngaben hendaknya  Pemerintah  memberikan himbauan  kepada  Satgas  Covid-19  agar memantau  atau  mengawasi  masyarakatnya  lebih ketat  agar  pelaksanaan  upacara  ngaben  berjalan dengan  baik  dan  melaksanakan  Protokol Kesehatan (Prokes) dengan sangat ketat.
Penjatuhan  sanksi  hokum  terhadap  pelanggar tentu merupakan kewajiban pemerintah, hendaknya bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara ngaben saat  PPKM  agar  selalu  menjalakan  Protokol Kesehatan  (Prokes)  dengan  sangat  ketat  dan mematuhi peraturan yang berlaku.

## DAFTAR BACAAN
Budihartawan,  I,  P,  G.,  &  Sukadana,  I.  K.  N.  G.  S. (2020).  Sanksi  Hukum  Terhadap  Anggota Kepolisian  Yang  Melakukan  Punggutan  Liar. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (1). Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/ index.php/juprehum/article/view/1999
Kaler, I Gusti Ketut, 2011, “Ngaben Mengapa Mayat Dibakar?”, Jl. Kepundung 67A Denpasar. Nengah,  B.  A.  (2001). Reformasi  Kearah  Kemajuan yang Sempurnadan Holistik . Surabaya. Nugraha,  D.  P.  (2020). Buku  Modul  Pencegahan COVID-19 . Riau.
Paramadhyaksa,  I.  N.  W.  (2016).  Konsepsi  Panca Mahabhuta  dalam  Perwujudan  Arsitektur Tradisional  Bali. Jurnal  Archii  Green , 3 (4). Retrieved  from  https://jurnal.pancabudi.ac.id/ index.php/archigreen/article/view/74
Sibuea,  H.  Y.  P.  (2021). Penegakan  Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali .
Jakarta. Soekanto,  S.  (1994). Penelitian  Hukum  Normatif . Jakarta: UI-Press.
Sri  Arwati,  Ni  Made,  2013,  “ Upacara  Ngaben Dadakan ”, Denpasar. Sri Nur Hari Susanto, 2019, “ Karakter Yuridis Sanksi Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan Komparasi ”, Universitas Diponegoro, vol.2
Sugiartha,  I,  N,  G.,  &  Widiati,  I,  A,  P.  (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat  untuk  Pembangunan  Daerah  Bali.
KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi Dosendan  Mahasiswa , 14 (2).  Retrieved  from https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102 Susilo,  A.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019. Jurnal Penyakit  Dalam  Indonesia , 7 (1).  Retrieved from http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/ index.php/jpdi/article/view/415 Wirata, I. K. (2018). Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan . Yogyakarta: Ruas Media.
Impikasi Pelaksanaan  Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali