## PERAHU
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
Diterbitkan oleh :

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
PERAHU Vol. 3 Nomor 1 Halaman 1 - 80 Sintang Maret 2015 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 3, Nomor 1, Maret 2015 , Halaman 1 - 80

## DAFTAR ISI

## PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
Robert Hoffma ............................................................................................................ 1-33
PENGGUNAAN WEWENANG  KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH (STUDI KASUS DESA NANGA TEMPUNAK DENGAN DESA ANGGAH JAYA) Michell Eko Hardian ............................................................................................... 35-46

## PERLINDUNGAN HUKUM  KAIN TENUN IKAT DAYAK SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG
Victor Emanuel ........................................................................................................ 47-63
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KOTA) Gadion ...................................................................................................................... 65-80

## ABSTRACT
Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sering dikenal dengan istilah Pemilu Legislatif atau Pilleg ternyata banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat diantaranya seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah, apatisme pemilih terhadap Daftar Calon Tetap (DCT), menguatnya politik uang atau money politic dan keterwakilan perempuan minim. Kejadian itu ternyata terdapat permasalahan yakni lemahnya pengawasan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian ini yang diberi judul : ”Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif.”
Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan Umum, Legislatif.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemilu legilatif di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan UU Pilleg.
Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif tersebut, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan UU Ppu). Undang- undang tersebut telah diundangkan sejak tahun 2011 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara

## PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

## Robert Hoffman

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## 2 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246.
Berdasarkan penjelasan umum UU PPu dinyatakan bahwa : ”salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu, diantaranya yaitu kesiapan dan profesionalitas pengawas pemilu.” Dengan demikian, kesiapan dan profesionalitas pengawas pemilu merupakan tuntutan yang diamanatkan oleh UU PPu. Tuntutan itu sekaligus mengartikan bahwa pengawas pemilu mempunyai peranan yang cukup besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu legilatif.
Menurut UU Ppu bahwa salah satu lembaga penyelenggara pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu tersebut membentuk Bawaslu Propinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi membentuk
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa /kelurahan.
Selanjutnya untuk melaksanakan UU PPu tersebut, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah pula membentuk peraturan yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Muhammad dan pada tanggal dan tempat yang sama juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin
dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792.
Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sering dikenal dengan istilah Pemilu Legislatif atau Pilleg yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2014 ternyata banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat diantaranya seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah, apatisme pemilih terhadap Daftar Calon Tetap (DCT), menguatnya politik uang atau money politic dan keterwakilan perempuan minim. Kejadian itu ternyata terdapat permasalahan yakni lemahnya pengawasan.
Dengan kondisi tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian ini yang diberi judul : ”Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif.”
1   Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada., hlm. 78.
2   Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri., Op. Cit.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis/ empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. 1 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya  adalah  mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. 2
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran mengenai pengawasan pemilu legislatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  Gambaran Umum Daerah Kabupaten Sintang
Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05’ Lintang Utara serta

## 4 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
0°46’ Lintang Selatan dan 110°50’ Bujur Timur serta 113°20’ Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu : sebelah ttara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2011 dinyatakan bahwa luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu : 21.635 km2 dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu : 6.386,40 km2 atau sebesar 29,52 persen, sedangkan
Kecamatan Sintang merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya yaitu 277,05 km2 atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau 62,74 persen.
Selain itu, Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu : Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta 2 (dua) sungai kecil yaitu : Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.
Kabupaten Sintang bila dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar
daerah terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 dari luas daerah yaitu : 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol .
Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki air terjun yaitu : Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 (empat) gunung yang terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.
Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2014 bahwa secara administratif, Pemerintahan Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2012 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun
2012, berjumlah 365.058 jiwa.

## B.  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sintang Tahun 2014
Pada tahun 2014, daerah Kabupaten Sintang ikut menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Sintang. Pihak penyelenggara pemilu legislatif saat itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sintang. Panwaslu Kabupaten Sintang terbentuk pada tanggal 14 Juni 2013. Jumlah personalia Panwaslu Kabupaten Sintang saat itu adalah sebagai berikut :
1.  Panwaslu Kabupaten Sintang sebanyak 3 (tiga) orang;
2.  Panwaslu Kecamatan sebanyak
3 (tiga) orang setiap kecamatan. Pada saat itu jumlah kecamatan di Kabupaten Sintang sebanyak 14 Kecamatan sehingga total jumlah Panwaslu Kecamatan sebanyak 42 orang;

## 6 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
3.  Panwaslu Lapangan sebanyak
3 (tiga) orang setiap desa. Pada saat itu jumlah desa di Kabupaten Sintang sebanyak 287 Desa, sehingga total jumlah Panwaslu Lapangan sebanyak 861 orang. Adapun bagan struktur organisasi Panwaslu Kabupaten Sintang pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, adalah sebagai berikut :
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Sintang pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014
Sumber : Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2015.
Struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan Bawaslu
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Demi kelancaran tugas-tugas kepengawasan terutama di bidang administrasi maka sesuai dengan Peraturan tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum  serta Surat Menteri Dalam Negeri perihal Dukungan Pemerintah Daerah bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum maka dibentuklah Jajaran Sekretariat dan pegawai sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Hasil wawancara penulis).

## C.  Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sintang
Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data-data yang berhasil dikumpulkan diketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang dilakukan
7 Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Sintang pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014 Sumber : Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2015. PLENO PANWASLU KABUPATEN SINTANG DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA PENGAWASAN PEMILU IMAM ASRORI, S.Hut, MM KETUA PANWASLU MERANGKAP DIVISI HUKUM, HUMAS dan HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA R. EDUARD SITOHANG, SE DIVISI ADMINISTRASI SAHURI, S.Ag, M.Pd SEKRETARIAT KA. SEKRETARIAT  : SAOL MALA, SE 1.  THOMBES KADUKAI FELIPUS, S.Sos, M.Si
2.  SUTOYO, S.Sos
PANWASLU KECAMATAN
mulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut :
1.  Tahap Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilu. Tahapan ini dilaksanakan mulai  dari  pendaftaran,  verifikasi hingga penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 hingga tanggal 11 Januari 2013. Sebanyak 12 (dua Belas) Partai Politik peserta Pemilu  lulus  verifikasi  di  tingkat Nasional juga lulus di Tingkat Kabupaten Sintang.
2.  Tahap Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi. Pada tahapan ini terdapat penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sintang dari Pemilu sebelumnya dimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan, pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 menjadi 6 (enam) Daerah Pemilihan, yaitu :
a.  Daerah Pemilihan Sintang 1
(Kecamatan Sintang);
b.  Daerah Pemilihan Sintang
2 (Kecamatan Sepauk dan
Tempunak);
c.  Daerah Pemilihan Sintang 3 (Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir,
Kecamatan Ketungau Tengah, dan Kecamatan Ketungau Hulu); d.  Daerah Pemilihan Sintang 4
(Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai).
e.  Daerah Pemilihan Sintang 5 (Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu); dan
f.  Daerah Pemilihan Sintang 6 (Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau).
Sedangkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Sintang sama dengan periode sebelumnya yakni 35 kursi.
3.  Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB).
a.  Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilu Anggota DPR, DPD dan

## 8 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana dalam tabel berikut ini. Tabel. 4.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014.
No Nama Kecamatan Jumlah Desa/ Kelurahan Jumlah TPS Jumlah Pemilih 1. Ambalau 13 50 10.361 2. Binjai Hulu 11 33 8.194 3. Dedai 20 74 22.347 4. Kayan Hilir 26 86 20.430 5. Kayan Hulu 29 80 19.629 6. Kelam Permai 16 50 11.858 7. Ketungau Hulu 17 66 13.885 8. Ketungau Hilir 28 64 15.132 9. Ketungau Tengah 20 84 20.184 10. Sei Tebelian 21 75 22.811 11. Sepauk 33 143 36.046 12. Serawai 24 69 17.117 13. Sintang 180 180 48.415 14. Tempunak 24 78 21.142 Jumlah 287 1.132 287.551
Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang,
Tahun 2015.
b.  Daftar Pemilih Khusus (DPK)
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Tabel. 4.2. Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014.
No Nama Kecamatan Jumlah Desa/Kel Jumlah TPS Jumlah DPK 1. Ambalau 13 50 0 2. Binjai Hulu 11 33 4 3. Dedai 20 74 0 4. Kayan Hilir 26 86 28 5. Kayan Hulu 29 80 105 6. Kelam Permai 16 50 0 7. Ketungau Hulu 17 66 25 8. Ketungau Hilir 28 64 51 9. Ketungau Tengah 20 84 0 10. Sei Tebelian 21 75 0 11. Sepauk 33 143 0 12. Serawai 24 69 0 13. Sintang 180 180 4 14. Tempunak 24 78 33 Jumlah 287 1.132 250 Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang,
Tahun 2015.
c.  Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Tabel. 4.3. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014.
No Nama Kecamatan Jumlah Desa/ Kel Jumlah TPS Jumlah DPKTb 1. Ambalau 13 50 75 2. Binjai Hulu 11 33 152 3. Dedai 20 74 166 4. Kayan Hilir 26 86 129 5. Kayan Hulu 29 80 32 6. Kelam Permai 16 50 104 7. Ketungau Hulu 17 66 220 8. Ketungau Hilir 28 64 129 9. Ketungau Tengah 20 84 242 10. Sei Tebelian 21 75 638 11. Sepauk 33 143 518 12. Serawai 24 69 26 13. Sintang 180 180 1.441 14. Tempunak 24 78 144 Jumlah 287 1.132 4.016
Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

## 4.  Tahap Pencalonan Anggota Dprd
Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sintang terdiri atas tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April hingga 31 Agustus 2013.
5.  Tahap Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Pada tahapan ini, proses penetapan Calon Anggota

## Robert Hoffman, Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 9
DPD dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dari daftar yang ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap terdapat 3 (tiga) Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang berasal dari Kabupaten Sintang, yaitu : 1). Drs. P.E. Chunoi,
M.Pd; 2). Usmandi, S.Sos, M.Si, dan
3). H.Agus Hendro Prayitno.
6.  Tahap Kampanye. Tahapan pelaksanaan kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga di Kabupaten Sintang yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2014 hingga tanggal 5 April 2014.
7.  Tahap Masa Tenang. Masa tenang dilaksanakan dari tanggal 6 April hingga 8 April tahun 2014.
8.  Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik. Pada tahapan pelaksanaan pendistribusian kelengkapan pemilu (logistik) pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang dilakukan secara bertahap
acak. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9.  Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang dilaksanakan di  1.132  TPS se- Kabupaten Sintang pada tanggal 9 April 2014.
10. Tahap Rekapitulasi dan Penghitungan
Suara. Pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara dilaksanakan mulai dari tingkat KPPS,
PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Sintang.
11. Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Pada tahapan pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih di Kabupaten Sintang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di Aula KPU

## 10 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
Kabupaten Sintang. Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang menghasilkan 35 Anggota DPRD Periode 2014-2019, terdiri dari Laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang. Dari jumlah tersebut hanya 14 (empat belas) orang incumbent , sedangkan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang baru lebih dominan dengan jumah 21 orang. Sebaran Perolehan kursi berdasarkan Partai Politik dan Daerah Pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.4. Sebaran Perolehan kursi berdasarkan Partai Politik dan Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sintang.
PARPOL /
DAPIL STG 1 STG 2 STG 3 STG 4 STG 5 STG 6 JMLH Partai Nasdem Hermanto Romeo Terry Ibrahim F. Rony - Honoratus Guntur 5
PKB Chomain W Kusnadi - Syahroni Sangan - 4 PKS - - - - - - 0
PDIP Welbertus 1. Tuah M 2. Agustinus Marko Jefray Edward - Alan 6 Partai Golkar Abdurrazak - Melkianus - Harjono - 3 Partai Gerindra - Herimaturida Julian Syahri G.H. Bala Erliyawati Sandan 5 Partai Demokrat - Kelibuk Theresia Markus Jembari Hikman Sudirman - 4
PAN Hamzah S - - Anton Isdianto - - 2
PPP Ghulam Razik - - - - - 1 Partai Hanura - - Heri Jamri Yulius - - 2 PBB - - - - - - 0
PKPI - K. Danil B Liyus - Hardoyo - 3 JUMLAH 6 7 7 7 5 3 35
Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang, Tahun 2015.
Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih di Kabupaten Sintang diperoleh
hasil pemenang pemilihan Umum di Kabupaten Sintang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan sebanyak 6 (enam) kursi diikuti dengan Partai Gerindra memperoleh 5 (lima) kursi, Partai Nasdem memperoleh 5 (lima) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 4 (empat) kursi, Partai Demokrat memperoleh 4 (empat) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 3 (tiga) kursi, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memperoleh 3 (tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh  2 (dua) kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh 2 (dua) kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 1 (satu) kursi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memperoleh kursi DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019.
12. Tahap Pelantikan. Pada tahapan
Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sintang terpilih dilaksanakan
pada tanggal 8 September 2014 di Aula DPRD Kabupaten Sintang. Prosesi Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sintang tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Asisten Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, Komisioner KPU Propinsi Kalimantan Barat, Komandan Korem 121 Alambhana Wanawai, Bupati Sintang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Sintang dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sintang, Komisioner KPU Kabupaten Sintang, Komisioner Panwaslu Kabupaten Sintang, Pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat serta semua Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019 beserta pendamping/ keluarga.

## D.  Efektivitas Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang

## Efektivitas pengawasan pemilihan
3   Hasil wawancara penulis dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014 pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015.
umum legislatif tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan teori efektivitas hukum bahwa hukum sebagai sistem yang terdiri dari gabungan komponen substansi, struktur dan budaya hukum.
a.  Komponen substansi
Bila dilihat dari komponen substansi bahwa pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, 3
yaitu :
1.  Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU Pilleg);
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

## 12 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (dalam penelitian ini disingkat UU Ppu),
3.  Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu : Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (dalam penelitian ini disingkat Perbawaslu Pengawasan Pemilu). Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada penulis bahwa dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif, pertama kali peraturan yang yang harus diperhatikan adalah Perbawaslu Pengawasan Pemilu, setelah Perbawaslu Pengawasan Pemilu itu diperhatikan kemudian dihubungkan lagi dengan UU PPu dan UU Pilleg. Misalnya, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sintang, pertama kali peraturan yang yang harus diperhatikan
4   Ibid.
adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 3 Perbawaslu Pengawasan Pemilu. Setelah ketentuan itu diperhatikan kemudian selanjutnya dihubungkan lagi dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 3 UU PPu. Ketika hal itu dilakukan ternyata kedua ketentuan tersebut terdapat kesamaan yakni sama-sama menyatakan bahwa : ”Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD  Kabupaten/Kota  dan  verifikasi pencalonan bupati/walikota.”
Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/ Kota  dan  verifikasi  pencalonan  bupati/ walikota tersebut harus juga dihubungkan lagi dengan UU Pilleg, sebab ketentuan mengenai pencalonan anggota legislatif tersebut telah diatur dalam Pasal 51 UU Pilleg. 4
Mengenai pertanyaan penulis
tentang mudah-tidaknya memahami isi dari Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu dan UU Pilleg, Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang mengatakan bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam tiga peraturan itu sangat mudah untuk dipahami atau dimengerti, sebab menggunakan bahasa yang umum.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara tersebut menunjukan secara substansi bahwa :
1.  Pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan mengacu pada Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg.
2.   Isi dari Perbawaslu Pengawasan
Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg mudah dipahami atau dimengerti oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang.
Melihat dari hasil penelitian
tersebut, penulis berpendapat bahwa secara substansi, keberadaan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg telah efektif sebab ketiga peraturan tersebut telah diketahui oleh Panwaslu Kabupaten Sintang sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang. Selain itu, keberadaan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg juga dapat dikatakan telah efektif bila dilihat dari isi ketiga peraturan tersebut yang sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang.
b.  Komponen struktur
Bila dilihat dari komponen struktur bahwa pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang sebagai lembaga penyelenggara pemilu legislatif untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran

## 14 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
pemilu, pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg.
Menurut Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang terbentuk pada tanggal 14 Juni 2013. Struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan pembentukan sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum serta Surat Menteri Dalam Negeri perihal
5   Ibid.
Dukungan Pemerintah Daerah bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum. 5
Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada penulis mengatakan bahwa terbentuknya Panwaslu Kabupaten Sintang pada tanggal 14 Juni 2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU PPu, yang menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai, sebab pelaksanaan  pendaftaran  dan  verifikasi sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sintang belum terbentuk sehingga pada tahapan tersebut belum melakukan pengawasan. Begitu juga pada tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, dimana pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sintang belum terbentuk sehingga pada tahapan tersebut
belum melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar pada pelaksanaan pemilu berikutnya waktu pelaksanaan pembentukan Panwaslu hendaknya mengikuti ketentuan Pasal 70 UU PPu. 6
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara tersebut menunjukan secara struktur bahwa :
1.  Pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah dibentuk Panwaslu Kabupaten Sintang pada tanggal 14 Juni 2013 setelah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 dan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
2.  Panwaslu Kabupaten Sintang telah melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang.
6   Ibid.
Melihat dari hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa secara struktur, keberadaan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg telah efektif sebab dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah dibentuk Panwaslu Kabupaten Sintang pada tanggal 14 Juni 2013. Namun demikian, pembentukan itu dilaksanakan terlambat dari amanat yang ditentukan oleh Pasal 70 UU Ppu, yakni pada tanggal 14 Juni 2013 setelah pelaksanaan  pendaftaran  dan  verifikasi sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 dan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
Terlambatnya membentuk Panwaslu Kabupaten Sintang megindikasikan bahwa keberadaan lembaga itu menjadi kurang efektif sebab Panwaslu Kabupaten Sintang tidak dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan  pendaftaran,  verifikasi

## 16 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan yang sudah dilaksanakan sejak 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013.
Berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu, dan UU Pilleg bahwa keberadaan Panwaslu Kabupaten Sintang merupakan lembaga penyelenggara pemilu legislatif untuk mengawasi tahapan di wilayah Kabupaten Sintang, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu.
c.  Komponen budaya hukum
Bila dilihat dari komponen budaya hukum bahwa personalia Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah mematuhi semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu legislatif, baik Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPu maupun UU Pilleg. 7
7   Ibid.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang telah memiliki kesadaran hukum untuk mentaati peraturan dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif di Kabupaten Sintang. Hal ini mengartikan bahwa komponen budaya hukum telah efektif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap komponen substansi, struktur dan budaya hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilu legislatif di Kabupaten Sintang tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sintang belum efektif dilaksanakan, sebab walaupun komponen substansi dan budaya hukum telah efektif, namun masih terdapat ketidak-efektifan terhadap komponen struktur yaitu terlambatnya pembentukan Panwaslu Kabupaten Sintang. E.  Upaya yang dilakukan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014
Upaya yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan
pengawasan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang dilakukan mulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut : 8
1.  Tahap Penetapan Daftar Pemilih
Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang terhadap seluruh proses penyusunan Daftar Pemilih meliputi :
a.  Pemetaan potensi kerawanan dan tindakan pencegahan.
1)  Pemetaan potensi kerawanan
dalam proses penyusunan daftar pemilih sementara yaitu adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, Pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Ganda, NIK kurang/ lebih dari 16 digit, tanpa NKK, tanpa tanggal lahir dan Alamat Kosong serta pemilih tidak memenuhi
8   Ibid
syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih. Terhadap hasil sampel audit TPS tersebut, Panwaslu Kabupaten telah melakukan Audit Sampling dengan jumlah sampel 3 (tiga) TPS setiap Kecamatan di Kabupaten Sintang ditemukan bahwa sebanyak 907 pemilih sementara yang Ganda/Tanpa NIK. Misalnya di TPS 5 Kelurahan Ladang terdapat 166 Pemilih Tanpa NIK/ Ganda, TPS 1 Desa Sungai Ana terdapat 7 Pemilih Tanpa NIK/Ganda dan TPS 4 Desa Baning kota terdapat 19 Pemilih Tanpa NIK/ Ganda. Jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sintang pada tanggal 16 Agustus 2014, tingkat Panitia Pemilihan

## 18 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
Kecamatan pada tanggal 17 Agustus 2014 dan tingkat KPU Kabupaten Sintang tanggal 18 Agustus 2014. Dari jadwal tersebut berpotensi tidak dilakukan Rapat Pleno di Setiap tingkatan mengingat jarak tempuh dan letak geografis dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota Kabupaten Sintang tidak semuanya cukup di tempuh dalam waktu 1 (satu) hari.
2)  Mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Sintang agar memastikan kepatuhan PPS dan PPK se-Kabupaten Sintang agar  mengumumkan DPS, DPSHP dan DPT tepat waktu sesuai dengan tahapan sebagaimana PKPU Nomor 21 tahun 2013 tentang program, jadwal dan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
3)  Menyampaikan isian formulir analisis DPT kepada Bawaslu
Propinsi Kalimantan Barat.
b.  Peringatan kepada KPU
Kabupaten Sintang dan jajarannya, yaitu :
1)  Berdasarkan hasil audit
sampling 3 (tiga) TPS per- Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Sintang telah meminta KPU Sintang untuk segera melakukan perbaikan data sesuai dengan fakta di lapangan, agar tidak terjadi data Ganda/tanpa NIK.
2)  Terhadap lambatnya KPU
Kabupaten Sintang dalam menyampaikan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sintang mendesak agar KPU Kapupaten Sintang segera menyampaikan salinan DPT hasil Pleno penetapan DPT.
3)  Terhadap DPT hasil pleno penetapan tanggal 13 September 2013 yang
ditetapkan kembali dengan pleno penetapan DPT tanggal 1 Nopember 2013, Panwaslu Kabupaten Sintang meminta daftar perbaikan DPT sesuai nama dan nomor urut yang diperbaiki.
4)  Terjadinya data ganda
yang seharusnya dilakukan pemutakhiran, tetapi yang terjadi justru penambahan jumlah DPT di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Ketungau Hulu, terhadap hal tersebut Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sintang.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Sintang sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki kedepannya, antara lain terkait adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, Pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Ganda,
NIK kurang/lebih dari 16 digit, tanpa NKK, tanpa tanggal lahir dan Alamat Kosong serta pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan di atas Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan untuk pelaksanaan pemilu berikutnya agar :
1.  Hendaknya diberikan tenggat waktu yang cukup dalam menyusun jadual rekapitulasi daftar pemilih antara penyusunan daftar pemilih di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.
2.  Hendaknya dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi online sistem informasi pendataan pemilih (sidalih) yang dapat menolak secara otomatis terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK kurang/lebih dari 16 digit, tanpa NKK, tanpa tanggal lahir dan Alamat Kosong serta pemilih

## 20 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga lebih mempermudah dalam proses pendataan pemilih secara otomatis.

## 2.  Tahap Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Sintang.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang mengacu pada UU Pilleg. Kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Panwaslu Kabupaten Sintang mengadakan audit sampling terhadap berkas pendaftaran calon yang telah di tetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
Metode pengambilan sampling tersebut dilakukan dengan cara mengambil 3 (tiga) berkas calon setiap Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan. Pemetaan potensi kerawanan pada tahap ini adalah terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen
yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019, dan memastikan keterwakilan 30 persen calon perempuan. Hasil dari Audit sampling tersebut tidak ditemukan adanya dugaan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014- 2019. Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang berjumlah 389 memperebutkan 35 (tiga puluh lima) kursi DPRD Kabupaten Sintang.
3.  Tahap Penetapan Perseorangan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penetapan perseorangan Calon Anggota DPD tidak dilakukan karena sesuai dengan tugas dan kewenangan, proses penetapan calon Perseorangan dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian Panwaslu Kabupaten Sintang hanya melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi kelengkapan administrasi
perseorangan Calon Anggota DPD.
4.  Tahap Kampanye.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye mengacu pada UU Pilleg. Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang terhadap Tahapan Kampanye calon Anggota DPR,
DPD dan DPRD meliputi :
a.  Pemetaan potensi kerawanan dan
tindakan pencegahan meliputi :
1)  Potensi kerawanan kepatuhanPeserta pemilu terhadap ketentuan jumlah peserta kampanye.
2)  Potensi kerawanan kepatuhan
Peserta pemilu terhadap ketentuan tempat pelaksanaan kampanye dan tempat penyebaran bahan kampanye kepada umum.
3)  Potensi kerawanan kepatuhan
Peserta pemilu terhadap pemasangan Alat peraga
kampanye dan jumlah perzonasi.
4)  Potensi kerawanan dilakukannya kampanye melakukan praktek politik uang.
5)  Potensi kerawanan kepatuhan Peserta pemilu terhadap ketentuan membuat STTP sebelum melakukan Kampanye.
Pengawasan terhadap potensi kerawanan tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan tindakan-tindakan pencegahan yaitu :
1)  Melakukan sosialisasi regulasi melalui pembuatan kompilasi pasal-pasal tentang kampanye, yang disebarkan melalui Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan.
2)  Mengundang pengurus Partai Politik Peserta pemilu di Kabupaten Sintang dan Calon Perseorangan yang berasal dari Kabupaten Sintang

## 22 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
untuk berkoordinasi terkait kampanye di Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang.
3)  Berkoordinasi dengan pihak
Pemerintah daerah melaui Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai Peraturan Perundang undangan.
b.  Peringatan kepada KPU Kabupaten Sintang dan jajarannya.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dalam pelaksanaan kampanye harus ada Data Pelaksana Kampanye dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Sintang mengajukan permohonan kepada KPU Kabupaten Sintang agar meminta kepada partai politik untuk menyerahkan salinan data pelaksana kampanye. Begitu juga terhadap perlunya regulasi Pemerintah Daerah terkait tempat pemasangan
media kampanye, Panwaslu Kabupaten Sinatang meminta agar KPU Kabupaten Sintang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera membuat Peraturan Daerah atau Surat Edaran tentang tempat-tempat pemasangan media kampanye di Kabupaten Sintang.
Dalam rangka pengawasan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampaye di setiap Desa dan Kelurahan, Panwaslu Kabupaten Sintang telah mengeluarkan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang agar :
a.  Membuat Daftar Inventarisir Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Setiap Desa dan
Kelurahan.
b.  Membuat Rekomendasi kepada
PPK dan Kasi Trantib Kecamatan masing-masing agar mulai tanggal 30 September 2013 melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor : 56/Kpts/KPU- Kab-019.435730/Tahun 2013 tentang penetapan Zona/Wilayah/
Lokasi dan Media pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Aggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
c.  Menghadiri Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di KPU Sintang.
d.  Melakukan pengawasan terhadap
kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyerahkan laporan rekening khusus dana kampanye (RKDK) tahap I. Hasilnya semua Partai Politik di Kabupaten Sintang mematuhi / menyerahkan laporan dana kampanye tahap I sesuai dengan ketentuan.
Disamping itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang mengatakan bahwa dari semua kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang tidak ada yang diteruskan ke Penyidik Polri karena berdasarkan hasil gelar perkara pembahasan laporan/temuan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sintang dinyatakan tidak
memenuhi unsur dugaan pelanggaran secara kumulatif sesuai dengan bunyi pasal yang diduga dilanggar. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarakan agar :
a.  Hendaknya ada perbaikan / revisi
regulasi tentang definisi kampanye sehingga tidak harus memenuhi unsur dugaan pelanggaran secara kumulatif sebagaimana bunyi  definisi  kampanye  dimana calon yang berkampanye harus menyampaikan secara lengkap visi, misi dan program kerjanya. b.  Hendaknya  ada perbaikan/revisi regulasi tentang subjek/pelaku politik uang agar ditujukan kepada setiap orang baik pada masa kampanye, maka tenang, maupun hari pemungutan suara.
5.  Tahap Masa Tenang.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa pengawasan masa tenang merupakan masa yang sangat rawan akan pelanggaran, sebab setiap peserta pemilu dan Calon

## 24 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
Anggota DPR, DPD dan DPRD Peserta Pemilu berusaha untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Masa tenang tanggal 6 April sampai 8 April tahun 2014 terdapat beberapa pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Calon Anggota dan Partai Politik yakni tidak membersihkan alat peraga sehari sebelum Pemungutan suara.
Disamping itu ada beberapa pelanggaran membagikan uang (Politik Uang) pada masa tenang  yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR/DPRD namun setelah dibahas pada pertemuan Sentra Gakkumdu beberapa kasus yang terjadi pada masa tenang tidak dapat diteruskan ke Penyidik Polri karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dalam rangka pengawasan masa tenang Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan upaya-upaya pencegahan meliputi :
a.  Membuat pemetaan terhadap wilayah yang memiliki titik rawan pelanggaran.
b.  Memastikan agar di Kabupaten
Sintang bersih dari semua bentuk kampanye selama masa tenang.
c.  Mengintruksikan Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pangawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi proses pembersihan alat peraga dan bahan kampanye di semua tempat di seluruh Wilayah Kabupaten Sintang.
d.  Melakukan monitoring ke Kecamatan-Kecamatan yang dipetakan sebagai titik rawan, yaitu kecamatan Kayan Hulu,
Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ambalau.
e.  Melakukan patroli monitoring ke TPS-TPS dan mengawasi potensi dilakukannya penandatanganan atau pencoblosan surat suara sebelum waktunya.
6.  Tahap Pengadaan dan Pendistribusian
Logistik.
Menurut Ketua Panwaslu
Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik (kelengkapan pemilu) di Kabupaten Sintang mengacu pada UU Pilleg.
Pelaksanaan pendistribusian kelengkapan pemilu (logistik) pada pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang dilakukan bertahap acak, sehingga cukup menyulitkan dalam proses pengawasan dan rekapitulasi logistik. Dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik (kelengkapan pemilu) di Kabupaten Sintang, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan :
a.  Pemetaan potensi kerawanan dan tindakan pencegahan meliputi :
1)  Pendistribusian logistik tidak tepat Waktu.
2)  Pendistribusian logistik tidak tepat Jumlah.
3)  Pendistribusian logistik tidak tepat jenis.
4)  Pendistribusian logistik tidak tepat Sasaran.
Dalam rangka pencegahan potensi kerawanan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang dan memastikan agar pendistribusian logistik yang dilakukan dapat tepat waktu, tepat
jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran.
b.  Peringatan kepada KPU Kabupaten Sintang dan jajarannya.
Peringatan itu dilakukan karena terjadi kekurangan Surat Suara di Kecamatan Sepauk pada saat Pemungutan dan pengitungan Suara, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Sintang mengingatkan agar KPU Kabupaten Sintang segera mengirimkan Surat Suara Cadangan ke Kecamatan Sepauk. Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang terhadap Tahapan pengadaan dan pendistribusin logistik pada pemilucalon Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :
1)  Mengawasi dan Memastikan
Perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan sesuai dengan ketentuan teriri atas kotak suara,  surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan
2)  Mengawasi dan memastikan Jumlah surat suara yang

## 26 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
didistribusikan sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.
Berdasarkan upaya yang telah dilakukan tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarakan agar hendaknya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu berikutnya dilakukan secara serentak sehingga lebih mudah dalam memastikan kelengkapan yang dibutuhkan agar tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran.
7.  Tahap Pemungutan dan Penghitungan
Suara.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu  Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sintang mengacu pada UU Pilleg. Dalam proses pemungutan dan penghitungan Suara Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan langkah-langkah pengawasan meliputi :
a.  Memastikan pelaksanaan Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota diselenggarakan secara serentak.
b.  Memastikan terjaminnya hak konstitusional warga negara sebagaimana yang terdaftar pada DPT, DPTb, DPK dan DPKTb.
c.  Menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan agar pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS.
d.  Memastikan pemilih tidak
melakukan tindakan mewikili atau mengaku sebagai orang lain untuk menyampaikan hak pilih, dengan cara menempelkan stiker di Semua TPS se Kabupaten Sintang yang bertuliskan Pasal 311 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 terkait ancaman memilih diwakilkan.
e.  Memastikan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan
oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan diinstruksikan agar segera mendapatkan salinan C1 pada hari Pemungutan Suara dan menyampaikannya kepada Panwaslu Kecamatan dan diteruskan ke Panwaslu Kabupaten.
f.  Memastikan bahwa Saksi Partai Politik dan Saksi Calon Perseorangan harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau dari calon anggota DPD.
g.  Memastikan petugas KPPS mengumumkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupate Sintang di TPS, dan menyerahkan salinannya kepada saksi yang hadir serta pengawas pemilu lapangan.
h.  Memastikan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten Sintang di TPS dilaksanakan oleh KPPS, disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu, dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang mengatakan kepada penulis bahwa pada tahapan pemungtan suara, tidak bisa dilakukan pengawasan melekat pada  setiap TPS mengingat terbatasnya jumlah pengawas pemilu lapangan dimana hanya terdapat  3 (tiga) orang PPL di setia Desa/ Kelurahan. Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar hendaknya pada pemilu legislative berikutnya diadakan penambahan jumlah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berbasis jumlah TPS, sehingga dapat dilakukan pengawasan melekat di semua TPS.
8.  Tahap Rekapitulasi dan Penghitungan
Suara.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara

## 28 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
di Kabupaten Sintang mengacu pada UU Pilleg. Dalam proses tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan pengawasan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengawasi di setiap jenjang untuk :
a.  Memastikan PPS, PPK dan KPU
Kabupaten Sintang membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Kabupaten Sintang. b.  Memastikan PPS, PPK, dan KPU
Kabupaten Sintang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu secara berjenjang.
c.  Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan  suara  dan  sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
d.  Memastikan PPS, PPK dan KPU
Kabupaten Sintang membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
e.  Memastikan PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Singtang di tempat umum.
f.  Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu secara berjenjang.
g.  Memastikan Saksi Peserta Pemilu di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang harus membawa surat mandat dari Peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS, PPK dan KPU sesuai dengan jenjangnya masing-masing. h.  Memastikan Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i.  Memastikan Pengawas Pemilu
wajib menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang kepada PPS. Dan PPK sesuai dengan jenjangnya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis mengatakan bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di setiap jenjang penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang sering terjadi kesalahan dalam pengisian berita acara, terutama penghitungan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan di setiap daftar pemilih baik Daftar Pemilih Tetap, Daftar pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, maupun Daftar Pemilih khusus tambahan. Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar hendaknya pada pemilu legislatif berikutnya diadakan bimbingan teknis

## 30 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
yang cukup bagi penyelenggara pemilu khususnya petugas KPPS, maupun Pengawas Pemilu Lapangan, dan bila dimungkinkan pelatihan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu bagi saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu.
9.  Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan
Calon Terpilih.
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa pengawasan pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih mengacu pada UU Pilleg.
10. Tahap Pelantikan
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Sintang mengacu pada UU pilleg bahwa  pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis tersebut
menunjukan bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang telah berupaya melakukan pengawasan pemilu legislatif di Kabupaten Sintang. Hal ini menurut penulis bahwa meskipun pengawasan pemilu tersebut belum efektif dilaksanakan namun Panwaslu Kabupaten Sintang telah memiliki upaya untuk melakukan pengawasan pemilu legislatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :
a.  Efektivitas pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang terdapat pada komponen substansi dan komponen budaya hukum, namun demikian komponen struktur masih belum efektif, karena terlambatnya Panwaslu Kabupaten Sintang dibentuk.
b.  Upaya yang dilakukan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan
pemilihan umum legislatif tahun 2014 dilakukan mulai dari tahapan- tahapan yakni : 1). Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB); 2). Tahap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sintang; 3). Tahap Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 4). Tahap Kampanye; 5). Tahap Masa Tenang; 6). Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik; 7). Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara; 8). Tahap Rekapitulasi dan Penghitungan Suara; 9). Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; dan 10). Tahap Pelantikan. Untuk Tahap Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tahap Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi tidak ada upaya pengawasan sebab pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sintang belum terbentuk.

## B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut,
dalam penelitian ini, saran penulis adalah sebagai berikut :
a.  Efektivitas pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur yang belum efektif, karena terlambatnya pembentukan Panwaslu Kabupaten Sintang disarankan agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU PPu, yaitu : Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.
b.  Upaya yang dilakukan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan pemilihan umum legislatif agar dilakukan pada semua tahapan

## 32 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 1-33
penyelenggaraan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Ali, Achmad. 2008. Menguak Realitas Hukum . Jakarta : Prenada Media Group.
Poerwadarminta., W.J.S., 1975. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta
: Balai Pustaka.
Rahardjo, Sacipto. 2000. Ilmu Hukum . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. 1996. Sosiologi : Suatu Pengantar . Bandung : Rajawali Press.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. Studi Hukum dan Kemiskinan . Semarang : Tugu Muda.
.......................................... 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Sondang P.Siagian. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja . Jakarta : Rineka Cipta.
Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi
Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang : Suryandaru Utama.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246).

## Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316).
Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792).

## Sumber Internet :
Faiz. 2014. Buku Potret Pemilu Di Tingkat Lokal Analisis Pileg Sintang . Antaranews.com. Kalimantan Barat., diakses melalui www. google.com pada hari Kamis, 19 Juni 2014, Pukul 22 : 41 WIB.
Nurul Hakim. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan , diakses melalui www. badilag.net.
Raida L. Tobing. 2010. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang
Efektifitas
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia., hlm. 10., diakses melalui www.google.com pada hari Kamis, 19 Juni 2014, Pukul 22 : 41 WIB.
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam system penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa memberikan pengertian tentang desa adalah sebgai berikut “Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”. Penyelesaian batas wilayah yang dilakukan oleh kedua desa antara desa Anggah Jaya dan Desa Nanga Tempunak dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dikedua desa tersebut dan hasil kesepakatan bersama di setujui dan ditanda tanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemerintahan setempat.

## PENDAHULUAN

## Sejak diberlakukannya otonomi
9   Widjaja, Otonomi Desa, Gramedia, Bandung, 2003, hal  3
daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat  disebut dengan istilah  nagari, di  Aceh  dengan istilah  gampong, di  Papua  dan  Kutai Barat,  Kalimantan Timur  disebut dengan istilah  kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.
Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul otonomi desa menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keaneka ragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyaarakat”. 9

## PENGGUNAAN WEWENANG  KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH (STUDI KASUS DESA NANGA TEMPUNAK DENGAN
DESA ANGGAH JAYA)

## Michell Eko Hardian
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK

## 36 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 35-46

## Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa. 10
Dikaitkan dengan pemerintahan desa  atau warga yang keberadaanya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaksud upaya untuk memberdayakan pemerintahan harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda- tunda lagi. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan karena cepat mudah dan bila ada kepastian dapat terjangkau. Disamping itu pelayanan harus relative dekat dekat yang memerlukannya posisi pemerintahannya yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa.
Sedangkan dari segi pengembangan peran serta  masyarakat maka pemerintah desa selaku Pembina,
10  UU RI Nomor 6 Tahun 2014 11   Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, 2006
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang sangat berperan dalam menunjang mudahnya digerakan untuk berpartisipasi.
Demikian halnya  dengan Desa Nanga Tempunak yang mempunyai beberapa dusun antara lain Dusun Merti Jaya, Dusun nanga Tempunak, Dusun Mangku Matai, dengan melihat jumlah dusun  yang  ada  secara  geografi  Desa Nanga Tempunak dengan luas wilayah +/- 3300 Ha, dengan jumlah penduduk 614 Kepala Keluarga. (sumber diambil dari Kantor Kepala Desa Nanga Tempunak).

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian 11
Dengan metode pendekatan terhadap kelompok masyarakat di Desa Nanga Tempunak Kecaamatan
Tempunak Kabupaten Sintang, artinya penulis mencari secara langsung dan mendapatkan data dari kelompok masyarakat dan menyesuaikan dengan peran kepala Desa Dalam Menyelesaikan wilayah.
Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisi, yaitu suatu penelitan yang menggambarkan secara menyeluruh dari systematis obyek dari pokok permasalahan. 12 Merupakan penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara jelas diuraiikan secara sistematis atas pelaksanaan dan fungsi Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa wilayah pada masyarakat Nanga Tempunak Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.
Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian ini dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, sinar grafika, 1991 hal: 122
13 Bambang Sugono, Metode penelitan Hukum, P.T raja Grafindo, Persada, Jakarta 2005, hal : 118
gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga penarikan suatu kesimpulan, maka penulis tidak mungkin terlepas dari kebutuhan suatu data yang valid. Data valid tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi harus menggunakan teknik pengumpulan data.
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan cirri sama. Populasi dapat berupa orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri sama. 13 Dalam penelitian tersebut maka diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil populasi yaitu Kepala Desa Nanga Tempunak Kecamtan Tempunak Kabupaten sintang, Kepala Desa Mensiap Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Kepala Desa Suka Jaya Kecamtan Tempunak Kabupaten sintang, Kepala Desa Anggah Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Anggota masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian Sengketa wilayah tersebut.
Sampel adalah merupakan bagian dari populasi, yang menjadi sumber

## 38 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 35-46
data dalam penelitian ini. Adapun teknik penggambilan sampel dalam penelitian proposal ini adalah menggunakan bentuk Purposive Sampling (sampel bertujuan), yaitu memilih orang-orang tertentu karena dianggap mewakili populasi, sebagai mana dikatakan Hadari Nawawi tentang Purposive sampling adalah :
“Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana didalam accidental sampling. Perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 14

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Sintang terletak dibagian timur Provinsi Kalimantan Barat, batas wilayah administratif Kabupaten
14  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yokyakarta, 2007,  hal : 167
Sintang yaitu : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia timur (Serawak). Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapangf, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten sekadau.
Kabupaten sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan kabupaten Kapuas Hulu. Letak wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km2 dengan wilayaj terluas terdapat di kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km2 atau sebesar 29,52 persen, sedangkan kecamatan Sintang merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnyayaitu8 277,50 km2 atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut
sebagian besar merupakn wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau 62,74 persen. 15
Selain itu Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari sungai kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari suingai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungai Hilir, Kelam Permai, binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepaok. Sedangkan sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai Sintang, sungai Kayan melalui kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan ketungau Hulu, Ketungau Tengah Sampai ketungau Hilir. 16
Kabupaten sintang bila dilihat tekstur tanahnya sebagian besar daerah terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau 46,99 dari luas daerah yaitu : 2,16 juta, selanjutnya
15  Data Kabupaten Sintang dalam angka Tahun 20014 : badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, BPS :1102001.6107.
16  Data Kabupaten Sintang dalam angka Tahun 20014 : badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, BPS :1102001.6107
17  ibid
tanah popdsolid sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu tanah organosol. 17
Data umum Wilayah Geografis

## Wilayah Desa Nanga Tempunak
Desa Nanga tempunak merupakan desa yang terletak di bagian hilir sungai kapuas dari kabupaten sintang, tepatnya antara kecamatan Sepaok dan Kota Sintang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa nanga Tempunak bahwa Masyarakat Desa Naga Tempunak pada dasarnya masyarakat  yang  sehari-hari  beraktifitas sebagai petani  dan perkebunan (penyadap karet) dan ada beberap yang pekerjaan sebagai swasta dan pegaawai negri sipil. Jumlah dari kepala keluarga (KK) masyarakat tempunak 614 Kepala Keluarag dengan 1.593 jiwa total jumlah penduduk  .  Berikut  ini  letak  geografis daerah Desa Nanga Tempunak Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang adalah

## 40 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 35-46
sebagai berikut :
1.  Sebelah Utara berbatasan dengan desa mensiap baru
2.  Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Suka Jaya
3.  Sebelah barat berbatasan dengan Desa tempunak Kapuas
4.  Sebelah Timur berbatasan dengan desa Anggah jaya
Berikut ini Tabel jarak tempuh dari Puast pemerintahan berdasarkan data dan observasi lapangan.
Tabel. 1 Jarak Tempuh Pusat pemerintahan dengan Desa
No  Jarak Tempuh Kilo Meter (Km) 1 Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan  1 Km 2 Jarak dari Pemerintahan Kota 17 Km 3 Jarak dari ibu kota Kabupaten 17 Km 4 Jarak dari ibu kota provinsi 650 Km Berdasarkan data Lapangan yang diolah 2015
Berikut ini Tabel  pengurus perangkat Desa  nanga tempunak masa Bakti 2012-2018 berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan
Sebagai berikut :
Tabel 2 Pengurus Desa Nanga tempunak
No Nama Jabatan 1 Suhardi Kepala Desa Nanga Tempunak 2 Zulkarnain Sekretaris Desa Nanga Tempunak 3 Alianzon
Ketua BPD Nanga Tempunak
Data lapangan yang  diolah Tahun 2015 Berikut ini tabel data Kelembagaan yang ada di desa nanga Tempunak Kecamatan Tempunak kabupaten Sintang
Tabel 3 No Nama Lembaga Kegiatan 1 Lembaga Adat Ada 2 TP PKK Ada 3 Karang Taruna Ada 4 Gereja Ada 5 Mesjid / surau Ada

## Data Lapangan yang diolah 2015

## 4.1.3  Data umum Wilayah Geografis Wilayah Desa Anggah Jaya
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Anggah jaya  bahwa Masyarakat Desa Anggah Jaya pada dasarnya masyarakat yang sehari-hari  beraktifitas  sebagai  petani dan perkebunan (penyadap karet) dan ada beberap yang pekerjaan sebagai swasta dan pegaawai negri sipil maupun ada yang sebagai penggali emas. Jumlah dari kepala keluarga (KK) masyarakat tempunak 536 Kepala Keluarag dengan 876  jiwa total jumlah penduduk . Berikut ini  letak  geografis  daerah  Desa Anggah Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:
1)  Sebelah Utara berbatasan dengan desa Mensiap baru
2)  Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Nanga Tempunak
3)  Sebelah barat berbatasan dengan
Desa Tanjung Prada
4)  Sebelah Timur berbatasan dengan
desa Sungai kapuas
Berikut ini Tabel jarak tempuh dari Puast pemerintahan berdasarkan data dan
observasi lapangan. No  Jarak Tempuh Kilo Meter (Km) 1 Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan  2 Km 2 Jarak dari Pemerintahan Kota 20  Km 3 Jarak dari ibu kota Kabupaten 205Km 4 Jarak dari ibu kota provinsi 670  Km Tabel 4 Jarak Tempuh Pusat pemerintahan dengan Desa
Berdasarkan data Lapangan yang diolah 2015
Berikut ini Tabel  pengurus perangkat Desa  Anggah Jaya  masa Bakti 2012-2018 berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan Sebagai berikut :
Tabel 5. Pengurus Desa Anggah Jaya. No Nama Jabatan 1 Asrianto Kepala Desa Nanga Tempunak 2 Ajis Sekretaris Desa Nanga Tempunak 3 Hermanto Ketua BPD Nanga Tempunak
Data lapangan yang  diolah Tahun 2015
Berikut ini tabel data Kelembagaan yang ada di Anggah Jaya Kecamatan Tempunak kabupaten Sintang
Tabel 6
No Nama Lembaga Kegiatan 1 Lembaga Adat Ada 2 TP PKK Ada 3 Karang Taruna Ada 4 Gereja Ada 5 Mesjid Tdak Ada
Data Lapangan yang diolah 2015

## 4.2.1 Penyelesaian Sengketa Batas
Desa Nanga Tempunak dan Desa Anggah Jaya Brdasarkan
Kesepakatan Bersama.
Penyelesaian batas wilayah yang dilakukan oleh kedua desa antara desa Anggah Jaya dan Desa Nanga Tempunak dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dikedua desa tersebut dan hasil kesepakatan bersama di setujui dan ditanda tanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemerintahan setempat.
Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa pada dasarnya kesepakatan yang dilakukan dengan pengurus desa yang lain adalah untuk membagi wilayah yang dimasuki

## 42 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 35-46
oleh pihak lain dalam hal ini perusahaan. Oleh sebab itu penentuan batas wilayah yang disepakati oleh Desa Anggah jaya dan nanga Tempunak dapat Batas menggunakan bukit, gunung, pohon, pilar, dan aliran sungai sesuai dengan hasil kesepakatan antara setiap kedua desa anggah Jaya dan  Desa Nanga tempunak , dan apa bila kesepakatan sudah disepakati bersama tentang batas batas wilayah tersebtu maka persengketaan tentang batas wilayah dapat diselesaikan dengan baik oleh pengurus yang ada didesa tersebut salah satunya adalah aparat Desa.
Penyelesaian tentang batas wilayah yang disepakati oleh kedua desa tersebut dengan cara sebagai berikut  :
1.  Melakukan pertemuan antar pengurus desa Anggah jaya dan pengurus Desa nanga Tempunak, termauklah dalam hal ini adalah tokoh-tokoh adat yang mengetahui batas wilayah kedua desa tersebut.
2.  Melaksanakan survei atau mendatangi tempat lokasi sebagai tapal batas kedua desa tersebut.
3.  Mengikut sertakan perwakilan pemerintahan kecamatan atau pun Kabupaten untuk menyaksikan kesepakatan batas wilayah kedua desa tersebut.
4.  Membuat surat berita acara sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang ditanda tangani oleh setiap pengurus maupun masyarakat dari kedua desa tersebut Anggah jaya maupun Nanga Tempunak.
Berikut ini salah satu contoh Surat berita Acara kesepakatan penyelesaian sengketa lahan dan tata batas desa Anggah Jaya dan Nanga tempunak :

## Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Lahan dan Tata batas antara Desa Anggah jaya dan Desa Nanga Tempunak. Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu Sembilan telah dilaksanakan pertemuan antara warga masyarakat Desa Anggah Jaya dengan warga masyarakat Desa Nanga tempunak di gedung Serba Guna kecamatan tempunak Kabupaten Sintang, pertemuan ini merupakan
musyawarah penyelesaian tapal batas antar desa Nanga tempunak dengan desa Anggah Jaya. Pertemua ini difasilitasi oleh Perusahaan Sintang Agro mandiri, dan dihadiri oleh unsur dari pemerintahan Kecamatan dan unsur pemerintahan dari Kabupaten. Serta masing-masing perwakilan masyarakat desa Anggah jaya dan masyarakat Nanga tempunak.
Dari hasil pertemuan ini disepakati secara bersama-sama, bahwa batas wilayah administratif Desa Anggah jaya dan Nanga tempunak menggunakian kesepakatan yang baru ditetapkan pada hari ini sebagai berikut :
Sebelah selatan :  Sungai Pintas (lebih kurang 400 meter dari jalan Sekayu), Mungguk Adau, Mungguk beban, Munggu resak (lebih kurang 3.300 meter dari sungai kapuas).
Sebelah Barat   :   Mungguk resak (lebih Kurang sejajar dengan jarak 3.300 meter dari sungai
kapuas atau lebih kurang 400 meter dari jalan sekayu, mungguk jaung.
Sebelah Utara   :   Mungguk jaung, menyebrang sungai Kelansam, lalau saka dua.
Demikian berita acara musyawarah penyelesaian tapal batas antara desa Nanga tempunak dengan Desa Anggah Jaya dibuat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga dengan semangat persaudaraan semua pihak.
Dari hasil obsevasi lapangan menunjukan bahwa setiap pertemuan dalam menentukan tapal batas antar desa dilakukan dan dilaksanakan dengan nendatangi lokasi tapal batas yang sudah disepakati bersama dengan tanda- tanda yang telah disepakati, antara lain dengan menggunakan pohon besar, bukit, dan aliran sungai. Patok-patok batas yang disepakati tersebut di setujui dan disepakati secara bersama-sama dan disaksikan oleh pengurus pemerintahan

## 44 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 35-46
kecamatan dan masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Penyelesaian Tapal batas antara desa

## Anggah jaya dan Desa Naga tempunak
Peran kepala desa dalam memberikan putusan tidak terlepas dari masukan oleh tokoh masyarakat dan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu kepala desa dalam menjalankan tugas bersama- sama dengan pengurus desa untuk dapat menyelesaikan setiap keperluan dan kepentingan dari setiap warganya terutama dalam urusan administrasi warga.
Begitu juga apabila terjadi perselisihan batas wilayah maka Kepala Desa dapat melakukan langkah-langkah sebagai  sebagai berikut :
1.  Kepala Desa bersama dengan warga melakukan survey batas wilayah dengan wilayah lain yang berdampingan.
2.  Memberikan informasi yang pailid sesuai dengan fungsi kepala Desa.
3.  Mengajak pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan batas wilayah dengan musyawarah.
4.  Membuat peta wilayah sesuai dengan hasil survey yang dilakukanMenyampaikan kepada warga agar tidak meubah, mencabut atau memindahkan patok wilayah sesuai denga kesepakatan antara kedua wilayah anggah jaya dan Nanga tempunak.

## KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
1.  Bahwa kepala desa sebagai pemimpin masyarakat dalam satu Desa dianggap sebagai pemimpin yang pertama kali mengetahui setiap batas wilayah yang di pimpinnya.
2.  Penyelesaian kesepakatan tapal batas antara Desa nanga Tempunak dan Anggah Jaya dilaksanakan dengan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan antara dua wilayah tersebut.
3.  Penyelesaian Tapal batas Anggah
jaya dan naga Tempunak sudah dilaksanakan sesuai dengan hasil dan kesepakatan tapal batas yang disepakati.

## SARAN

## 1.  Bahawa Penyelesaian Tapal batas
daam suatau wilayah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat diharapkan agar lebih ditingkatkan lagi, untuk kedamaian dan ketertiban masyarakat.
2.  Bahwa kepala desa sudah tepat melaksanakan kesepakatan tapal batas melalui cara musyawarah.
3.  Bahwa dalam memberikan patok batas yang disepakati oleh setiap warga baik yang ada di Desa naga tempunak maupun di Desa Anggah jaya tidak memindah ataupun menghilangkan patok tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan hasil musyaawarah .

## DAFTAR PUSTAKA
Arsana, I Made Andi, 2006. Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah, artikel dalam http:// geopolitical.boundaries.blogspot.
co Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk.,
2006, Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam  Praktek,  sinar  Grafika Jakarta 1991
Bambang Sugono, Metode Penelitian
Hukum,  P.T  Raja  Grafindo Persada, Jakarta 2005
Dwiyanto, Agus, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan,
UGM.
Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, 2004, Teori Konflik Sosial (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Social  Conflict:  Escalation,
Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc.
Hadari Nawawi, Metode Penelitian bidang social, Gajah Mada Press Yokyakarta 2007 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum,  Jakarta,Ghalia Indonesia 1983
Syamsul Hadi, et.al., 2007,  Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## 46 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 35-46
Soerjono soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta 2006
Soemitro Roni,H Metode Penelitian

## Hukum Grafika Jakarta 1983
Widjaja, Otonomi Desa, Gramedia

## Banduing 2003
Zuhro, Siti R, 2004,  Konflik& Kerjasama
Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimanatan Timur, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, https://encrypted-tbn3.gstatic.com/
images

## PENDAHULUAN
Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan 18
Pendaftaran suatu ciptaan tidak bersifat mutlak atau bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu
18  Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya, Jakarta, Pabelan Jaya.Hal.14.
19   Otto, Hasibuan, 2008, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Bandung , PT Alumni, Hal.123.
20  Wicky Prmeshwari, 2016, Restorasi Kain Tenun, Upaya Mengawal Kain Tenun  Mencapai Kejayaannya,(Pesona Tenun Indonesia di kancah Internasional), Edisi 36- Kriya Indonesian Crafts. Hal.66
ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti, perlu tidaknya sesuatu ciptaan didaftarkan bergantung, kepada penciptanya sendiri Negara dalam hal ini tidak mewajibkan pencipta mendaftarkan ciptaannya 19
Di Indonesia, Kain Tenun Ikat Dayak Sintang asal Kalimantan Barat menjadi contoh  kesuksesan restorasi kain tenun. Kerap  menjadi  role model  bagi program- program serupa di berbagai daerah,  saat ini kepopuleran Kain Sintang telah merambah mancanegara.  Banyak para pemburu kain tenun asal  Eropa yang jatuh hati pada kain ini.  Beberapa museum di Eropa pun telah Belanda mengoleksi Kain Sintang, seperti  Museum Nasional London di  Inggris, Museum Tropis di Belanda,  Museum Dresden di Jerman, dan  Museum Vatikan di Italia. 20
Salah satu yang cukup terkenal dari Sintang ini adalah kain tenun ikatnya. Tenun ikat Sintang merupakan warisan

## PERLINDUNGAN HUKUM  KAIN TENUN IKAT DAYAK SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG

## Victor Emanuel
Fakultas Hukum  Universitas Kapuas Sintang (email:victoremanuel58@yahoo.com)

## 48 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63
budaya suku Dayak yang mempunyai nilai seni tinggi. Kain tenun ikat Sintang tidak diproduksi dengan mudah. Proses pembuatannya cukup panjang, mulai dari menanam kapas, memintal benang (ngaos), peminyakan benang, pewarnaan dengan mencelup, mengikat motif, hingga menenun. Semua dilakukan dengan cara manual. Proses menenunnya menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu dan bambu yang biasa disebut ‘gedokan’. Untuk menghasilkan selembar kain ukuran kebat atau tating (seukuran taplak meja), umumnya membutuhkan waktu satu bulan. Sedangkan membuat kain yang ukuran kumbu (seukuran selimut), bisa memakan waktu hingga enam bulan. Motif-motif kain tenun ikat Sintang lebih bernuansa tradisional yang terinspirasi dari hal-hal yang ada di sekitar lingkungan masyarakat Sintang, baik dari tumbuhan, hewan, sungai, hutan dan lain-lain. Motif motif diwariskan turun temurun dari pengerajin tua ke pengerajin muda. Motif-motif baru tidak terlalu sering hadir dan jika ada, gaya motifnya tidak berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya, tradisiona  Motif tenun Sintang dibuat dengan cara mengikat-ikat benang untuk membentuk pola gambar tertentu. Motif inilah yang membuat kain tenun Sintang sangat unik dan menarik. Corak etnik kedaerahan yang sangat kuat dan khas menggambarkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Dayak.
21  https://dkv.binus.ac.id/2016/11/29/tenun-sintang-kalimantan-barat/
Proses mencipta motif kain tenun ini juga tidak sembarangan. Dalam sejarahnya, sudah merupakan tradisi dari leluhur masyarakat suku Dayak, dahulu sebelum membuat kain tenun diadakan ritual- ritual tertentu. Tujuannya agar hasilnya memuaskan. Puluhan bahkan ratusan motif-motif pada kain tenun ikat Dayak mengandung makna yang dalam karena berasal dari inspirasi dan pengetahuan para leluhur. Di dalam motif-motif itu tersirat petuah, pantangan dan semangat dalam kehidupan masyarakat Dayak. Ada motif-motif tertentu yang biasa dipakai untuk acara-acara adat dan dikenakan para bangsawan. 21
Namun dari keberadaan kain Tenun Ikat Dayak Sintang ini adalah yang dihubungkan dengan perlindungan hukum kain Tenu Ikat Dayak sebagai pengetahuan tradisional itu senidiri, yang dihubungkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap motif  sebagai pengetahuan trasdisional pada Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang. Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode pendekatan yuridis
normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kualitatif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mengambarkan tentang keadaan hukum yang bersifat berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Sumber Data untuk penelitian ini diambil dari data sekunder diantaranya:a. Sumber Data primer yaitu dari lapangan langsung yaitu  para penenun yang menggunakan  maotif pengetahuan tradisional pada Tenun Ikat Dayak di Kabupaten Sintang .b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang dipergunakan untuk mendukung sumber data primer seperti buku-buku penunjang, hasil penelitian hukum, dokumen dan arsip- arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti
dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang menyatakan sebagai negara hukum. Negara Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi  “Indonesia adalah negara hukum”. Hal Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak- hak hukum warga negaranya, karena perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

## 50 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 22
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. 23 Selain itu perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah  yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya  yang dilaksanakan  berdasarkan  hukum positif di Indonesia 24
Untuk  dapat dilaksanakannya perlindungan hukum, maka diperlukan adanya sarana yang diperlukan dalam perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan 22  Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta,Hal.121 23  Philipus M.Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Yogyakarta.Hal.10.
24 Soeroso,2006,Penghantar Ilmu Hukum,cetakan kedelapan,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,Hal.49
hukum yakni:

## 1) Perlindungan Hukum Preventif
Berdasarkan penelitian sebuah tim dari Council of Europe tentang The Protection of the individual inrelationin Acts of Administrative Authorities yang membahas therightto beheard sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari therighttobe heard ,yaitu:
a.  Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
b.  Cara demikian menunjang s u a t u pemerintahan yang baik ( good administration ) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.
Dengan demikian tujuan dari the right to be heard (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar  ini lebih bermanfaat jika  dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi- saksi yang relevan.Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi
Victor Emanuel, Perlindungan Hukum  Kain Tenun Ikat Dayak 51
dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat
2) PerlindunganHukum Represif Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut civil law system ada dua aset pengadilan,yaitu pengadilan umum (diIndonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut common law system hanya mengenal satu set pengadilan yaitu ordinary court . Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandivania telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut ombudsman . Dengan demikian perlindungan hukum represif di   masing- masing   negara tergantung pada sistem hukum suatu negara apakah menganut civil law system , common law system , atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandivania. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda. Justice Ombudsman pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan / keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan. Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, ombudsman juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima
25  Philipus M. Hadjon.1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu Surabaya,Hal 38
laporan/keluhan dari masyarkat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran ombudsman sebagai sarana perlindungan hukum yang represif . 25
Perlindungan hukum sangat penting untuk dikaji, khususunya pada perlindungan hukum yang diberikan pada kain Tenun Ikat Dayak sebagai pengetahuan tradisional di kabupaten Sintang Propinsi kalimantan Barat. Tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian ini, terutama dalam menengahi berbagai sengketa  atau  konflik  yang  terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak.  Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada  warga  negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

## 52 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63

## 2.  Tinjauan Pengetahuan Tradisional
Sebagai  Bagian Dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Salah satu potensi pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Maluku adalah ketrampilan kerajinan tangan berupa kain tenun yang bahan baku utamanya berasal dari alam. Kain tenun dalam perkembangannya sekarang ini telah tergantikan dengan industri-industri tekstil yang semakin maju di Indonesia. Hanya sebagian kelompok kecil dan daerah-daerah tertentu saja yang masih memelihara budaya tradisional tersebut misalnya Kain Tenun Ikat Dayak di Kabupaten Sintang.
Saat ini Kain Tenu Ikat Dayak kabupaten Sintang selain memiliki nilai kultural juga mempunyai nilai komersial. Melalui kain tenun Ikata Dayak,  yang merupakan kain tradisional dapat melihat kekayaan warisan budaya, tidak saja dilihat dari segi teknik dan aneka corak serta jenis motif yang dibuat, tetapi secara mendalam dapat tersurat dan tersirat berbagai macam fungsi dan arti
26  Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar,Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2010.Hal. 10
kain dalam kehidupan masyarakat, yang mencerminkan tentang kepercayaan, adat istiadat, cara berpikir, identitas dan jati diri suatu bangsa yang berbudaya. Sampai saat ini kain tenun Ikata Dayak Kabupaten Sintang yang merupakan kain tradisional terus digali dan dikembangkan, misalnya dengan cara membuat tenun adat untuk keperluan upacara adat. Lebih membahagiakan lagi bahwa perancang mode saat ini banyak menggunakan kain-kain tradisional sebagai bahan dasar rancangannya.
Pada dasarnya hak atas kekayaan intelektual merupakan hak pribadi yang berkaitan dengan perlindungan atas hasil proses kreatif seseorang.  Hak atas kekayaan intelektual terdiri dari berbagai jenis perlindungan yang berbeda yang tergantung bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sebagai aturan internasional memberikan tujuh kategori bidang pengaturan yang termasuk dalam ruang lingkup HKI yang terdiri dari : 26 a)  Hak Cipta dan hak-hak terkait
( copyright and neighbouring rights ) b) Merek Dagang ( Trademark s)
c) Indikasi Geografis ( Geographical Indications )
d) Desain Industri ( Industrial Design ) Paten ( Paten t), termasuk perlindungan varietas tanaman ( plant variety Rights ) e)  Desain tata letak sirkuit terpadu ( Layout Design of Integrated Circuits ) f)  Informasi Rahasia ( undisclosed information ).
Saat ini dilingkup internasional tengah berkembang isu baru yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, yaitu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional ini disebabkan komunitas lokal atau tradisional ternyata memiliki banyak karya-karya kreatif yang perlu dilindungi. Kekayaan intelektual masyarakat lokal sangat beragam dan luas cakupannya, mulai dari cerita rakyat, seni tradisional, sistem kepercayaan, aktivitas upacara adat, pengobatan tradisonal  hingga berbagai bentuk teknologi tradisional yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat lokal sebagai wujud dari
27   Arif Lutviansori,2010.Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal.45
kearifan lokal.
Adapun Pengetahuan tradisional yang dimasukkan dalam bidang-bidang HAKI  adalah sebagai berikut: 27

## 1)  Pengetahuan Tradisional dan
Hak Cipta Hak cipta melindungi ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan syarat bahwa ciptaan itu asli artinya ciptaan itu tidak semata-mata meniru dapat pula perkembangan dari yang sebelumnya. Hak cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut dilahirkan (Declarative stelsel) . Pada umumnya pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara turun-temurun dan diciptakan berabad-abad yang lalu sehingga kebanyakan dari pengetahuan tradisional adalah public domain . Selain itu beberapa pengetahuan tradisional biasanya diilhami oleh adat dan merupakan pola yang meniru pola lain secara berturut-turut dalam jangka waktu yang panjang sehingga unsur keaslian tidak terpenuhi. Lebih parah lagi bahwa kebanyakan pengetahuan tradisional  tidak diwujudkan dalam bentuk yang dapat diproduksi secara independen serta tidak terdokumentasi secara baik.

## 54 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63

## 2)  Pengetahuan Tradisional dan
Paten.
Obyek dari Paten adalah Invensi di bidang teknologi.
Invensi ini harus baru (novelty) , memiliki langkah inventif (inventive step) , dan dapat diterapkan dalam bidang industry (industrially applicable) . Syarat fundamental paten adalah kebaruan. Kalau melihat syarat kebaruan sebagai salah satu syarat untuk perolehan paten, maka akan sulit kemungkinan bagi pengetahuan tradisional khususnya traditional
technology untuk bisa diberi perlindungan paten. Hal itu dikarenakan kebanyakan pengetahuan tradisional digunakan secara turun temurun dan berpuluh-puluh tahun, mengingat sifatnya yang tradisional sehingga pengetahuan tradisional tersebut tidak baru yang berarti gagal memenuhi syarat kebaruan.
3)  Pengetahuan Tradisional  dan Merek
Merek diartikan sebagai  tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dari pengertian tersebut, pada dasarnya merek merupakan tanda untuk membedakan barang/jasa sejenis, yang
berarti merek berfungsi sebagai identitas suatu komoditas. Jika diperhadapkan dengan karakterisitik merek, maka pengetahuan tradisional sulit untuk mendapatkan perlindungan merek.
4)  Pengetahuan Tradisional  dan Desain Industri
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Desain Industri adalah kreasi tentang  bentuk,  konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 hak atas desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Suatu desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Karena kebanyakan desain tradisional telah dipakai secara luas bahkan secara turun menurun, maka kemungkinan besar desain tradisional tidak dapat memenuhi syarat kebaruan. Hal ini berarti
bahwa desain tradisional tidak dapat masuk dalam lingkup perlindungan desain industri yang mensyaratkan desain yang baru. 5)  Pengetahuan Tradisional dan Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan varietas tanaman diberikan untuk varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Suatu varietas dianggap baru jika pada saat penerimaan permohonan hak perlindungan varietas tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan. Dianggap unik, jika varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas yang lain yang keberadaannya sudah diketahui umum. Dianggap seragam, apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas terbukti seragam dan dianggap stabil, apabila sifat-sifat tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus.
Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem
28  Prabowo, Aditya Danang, 2012, Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,Hal. 22- 23.
29  Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal 3.
HAKI berdasarkan pada prinsip, yaitu: a). Prinsip Keadilan ( the Principle of natural justice ), b.Prinsip Ekonomi ( the economic agrement ), c).Prinsip Kebudayaan ( the culture argument ), d).Prinsip sosial ( the social argument ). 28

## 3.  Tinjauan Tentang Hak Cipta
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundangundangan  yang berlaku. 29 Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan  perasaannya, yaitu :  a). Ciri- ciri hak cipta, b). Jenis ciptaan yang dilindungi. Pencipta memiliki hak-hak

## 56 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63
yang tercakup dalam Hak Cipta adalah a. Hak moral, b. Hak ekonomi. 30
Pengertian pencipta dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”
Pada ketentuan mengenai Hak Cipta baik itu internasional seperti Konvensi Berne dan ketentuan Hak Cipta di Indonesia, obyeknya yang menjadi perlindungan Hak Cipta adalah ciptaan pada ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam ketentuan TRIPs mengenai Hak Cipta dan hak-hak terkait dengan Hak Cipta diatur pada Bab II Bagian Pertama Pasal 9-14 TRIPs . Perlindungan Hak Cipta dalam TRIPs mengacu pada ketentuan

## Konvensi Berne yang merupakan suatu
30   Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 1993, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti,Hal 45 31  Mariah Selirinana,2012, Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon, Tesis program Studi Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Hal.60.
konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra. 31

## PEMBAHASAN
Salah satu hasil budaya Kalimantan Barat adalah tenun ikat Sintang yang telah tercatat di UNESCO sebagai salah satu badan PBB yang mengurusi masalah pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Masyarakat Dayak Sintang mempunyai kepandaian untuk menenun yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Para wanita Dayak melakukan kegiatan ini hanya di selasela waktu istirahat setelah berladang dan hal ini sangat disayangkan karena menyebabkan perkembangan tenun ikat ini tidak mengalami peningkatan tetapi justru hampir punah. Di samping para perajin kurang berminat untuk menenun, daya saing tenun ikat rendah di pasaran. Persaingan yang tidak bisa dihindari dengan produk–produk yang lebih modern dengan harga lebih murah. Apabila kerajinan tenun dikelola dengan baik, maka akan menampung tenaga
kerja yang banyak dan pada akhirnya kesejahteraan mereka akan meningkat. 32
Tenun ikat merupakan proses persilangan antara benang arah memanjang disebut lungsi dan dipadu dengan benang arah melebar yang disebut pakan dengan didasarkan pada pola anyaman tertentu 33 .
Pemanfaatan dan fungsi kain tenun ikat Sintang dapat diketahui dengan melihat siklus hidup masyarakat Dayak dari mulai kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kehidupan masyarakat Dayak Sintang penuh dengan makna atau simbol yang menggambarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari ragam hias yang tergambar dalam kain tenun ikat Dayak Sintang. Dalam perkembangannya masyarakat Dayak Sintang khususnya Dayak Desa dan Dayak Ketungau menggunakan kain tenun bukan hanya dalam suasana formal tetapi juga informal. 34
32  Lisyawati Nurcahyani, 2015, Strategi pengembangan produk kaian tenun ikat Sintang, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat.
33   Panggabean, 2007, Tenun tradisional nusantara. Makalah: Disajikan pada pembekalan penulisan tenun. Jakarta: Direktorat Tradisi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. 34  Lisyawati Nurcahyani, Opcit
35  Spradley dalam Sumerta, 2011, Kain tenun tradisional Bali. Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, 18 (2), 283-302.
36  Huda, I (Ed.).2008, Pewarnaan tenun ikat dengan menggunakan bahan pewarna alami. Pontianak: Yayasan PRCF.
Ragam hias merupakan suatu hasil konstruksi sistem pengetahuan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Hal ini senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa sistempengetahuan merupakan salah satu unsur kebudayaan mencakup aturan, rencana serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia dengan kemampuannya berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 35
Daerah persebaran Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang meliputi: Ajak, Baning Panjang, Baning Pendek , Bayur, Buluk Pendek, Enkaras, Ensaid Panjang, Ensaid Pendek, Kelangsam, Kepara Laut, Luyuk, Mangat, Medang, Menaung, Merempit, Pauh Desa, Ransi Panjang, Ranssi Pendek, Sabang Laja, Sintang, Terunduk, Umin. 36
Peralatan untuk membuat kain Tenun Ikat Dayak Sintang

## 58 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63
yang digunakan oleh para penenun digamabarkan sebagai berikut “Peralatan yang dipergunakan dibuat sendiri secara sederhana menggunakan bahan alam yang tersedia di lingkungan pemukiman dan menggunakan bahan yang berkualitas baik, yaitu dengan kayu ulin , rotan, dan bahan lain yang dipercayai berkualitas baik. Peralatan terdiri dari alat untuk memisahkan serat kapas dengan bijinya, alat memintal (gasing), alat membentang benang, dan alat menenun. Inilah rangkaian proses yang ditelusuri dalam menghasilkan suatu karya seni kain tenun ikat Dayak sebagai salah satu kekayaan budaya masyarakat Dayak di kabupaten Sintang.  Sedangakan proses pembuatan kain tenu ikat dayak sintang meliputi :
1)  Mengeluarkan benang untuk keperluan yang digunakan menenun
2)  Menginsur yaitu menyusun benang secara mendatar (horizontal) 3)  Negi Benang, artinya memberikan pembatas antara kain yang diatas dengan kain dibawah, dan memilih benang untuk digunakan sebagai motif.
4)  Ngebat, artinya mengikat benang untuk sebuah motif yang diinginkan
5)  Ngerapus yaitu mengikat benang untuk diberikan warna
6)  Buka Kebat artinya membuka ikatan kain.
7)  Ngenkah kain, artinya menambah benang pada sisi kain yang sudah di tenun
8)  Ngarap kain artinya memasang benang pada kain yang akan ditenun
9)  Menenun, merupakan proses akhir 10)  Mulaeh kain, artinya memilih ujung dari kain yang tidak ditenun (pada batas tenunan).
Kain Tenun Ikat Dayak di kabupaten Sintang yang masih rutin di produksi sampai dengan saat ini adalah kain Tenun dari Desa Ensaid Panjang. Daerah ini mempunyai potensi tenunan tradisional yang tinggi sejak dahulu kala. Hal ini sangat dibanggakan dengan hasil-hasil produksi para penenun yang sampai dewasa ini masih berkembang dan hidup sebagai sumber mata pencahariannya dengan hanya menggunakan peralatan tradisional yang masih tetap dipertahankan. Menenun merupakan pekerjaan yang telah dilatih sejak kecil dari setiap generasi wanita dari daerah ini secara turun temurun. Pekerjaan menenun bukan saja sebagai suatu sumber kehidupan, tetapi lebih daripada itu sebagai suatu keharusan
adat kepada generasi wanita sebelum memasuki jenjang perkawinan, dan merupakan harta warisan dari orang tua, nenek moyangnya, kepada setiap generasi berikutnya.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pengaturan terhadap kain tenun yang ada di Indonesia sampai saat ini masih berada dalam naungan Undang- undang Hak Cipta, khususnya pasal 10 tentang penguasaan hak cipta folklor.
Negara sebagai pemegang hak cipta sudah berupaya memberikan perlindungan terhadap kain tenun tersebut, dimana pada undang-undang dijelaskan tentang folklor yang merupakan bagian dari kerajinan tangan, dan kerajinan tangan yang dimaksud didalamnya juga termasuk kain tenun. Tetapi walaupun telah diberikan perlindungan sampai saat ini masih saja terjadi pengambilan tanpa izin terhadap kerajinan tangan yang merupakan suatu pengetahuan tradisional. sebagai contoh Malaysia mengklaim batik sebagai ciri khas negara tersebut. hal ini menunjukan bahwa peraturan mengenai hak kekayaan intelektual nampaknya belum sepenuhnya
mampu memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional ini. Ada beberapa alasan pengetahuan tradisional pada kain tenun ini tidak mampu diberikan perlindungan melalui pendekatan HKI, yaitu:
1)  Pengetahuan tradisional merupakan kreasi yang dihasilkan secara komunal dan bersifat turun temurun, sedangkan hak kekayaan intelektual merupakan kreasi yang dihasilkan secara individual. Atas dasar ini, sangat sulit rasanya pengetahuan tradisional dilindungi berdasarkan HKI.
2)  Pengetahuan tradisional merupakan kreasi yang umumnya telah terpublikasikan, sehingga aspek kebaruan (novelty) yang semestinya dipenuhi dalam beberapa persyaratan HKI (seperti paten dan desain industri) tidak terpenuhi.
3)  Pengetahuan tradisional yang saat ini dapat dilindungi oleh ketentuan hukum HKI (seperti hak cipta) ternyata tidak memberikan suatu pengaturan yang tuntas. Hasilnya pengetahuan tradisional tidak mendapatkan perlindungan

## 60 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63
hukum yang memadai. Perlindungan pada pengetahuan tradisional dikatakan tidak tuntas karena walaupun materi pengetahuan tradisional telah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002, namun masih saja terdapat pengambilan tanpa izin dari pengetahuan tradisional khususnya tersebut. Dalam ketentuan hukum HKI, jangka waktu perlindungan pengetahuan tradisional menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 yaitu dilindungi seumur hidup ditambah 50 tahun sesudah meningggal, seharusnya tidak ada jangka waktu tersebut karena pengetahuan tradisional dilindungi selama masyarakat hukum adat tersebut masih berada dan terus berkembang sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 18B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dari masalah ini, sudah jelas terlihat permasalahan pengetahuan tradisional pada kain tenun ini belum mendapatkan perlindungan dalam HKI dan agak sulit untuk dapat dilindungi mengingat adanya paradigma dan filosofi yang berbeda atas
objek pengetahuan tradisional dengan HKI itu sendiri, maka apapun langkah yang diambil saat ini oleh pemerintah atau oleh lembaga swasta yang berupaya melindungi pengetahuan tradisional melalui pendekatan HKI merupakan suatu kekeliruan dan sekaligus merupakan pengingkaran atas penerapan sistem HKI. Ada dua hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas kain tenun, yaitu : untuk jangka pendek seharusnya kain tenun sekarang ini dilindungi dengan sistem inventarisasi/ dokumentasi pengetahuan tradisional yang tidak saja sekedar memberikan fungsi informatif tetapi dapat juga digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum.
Indonesia sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam memberikan perlindungan kepada pengetahuan tradisional, negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti kerajinan tangan misalnya kain tenun tersebut. Negara memegang hak cipta yang salah satunya
secara  definitif  disebutkan  folklor diantaranya pengambilalihan. Dalam praktik selama ini yang diketahui bahwa pengambilalihan dilakukan secara langsung oleh negara tanpa kemudian membicarakan dengan masyarakat adat yang ada dalam komunitas folklor yang merupakan bagian dari kain tenun tersebut. Perlindungan terhadap kain tenun seharusnya tidak saja melindungi kain tenunnya namun juga meliputi perlindungan masyarakat adatnya.
Melihat karakteristik yang berbeda antara HKI dan pengetahuan tradisional, maka akan sulit perlindungan pengetahuan tradisional terhadap kain tenun dimasukkan dalam perundang- undangan HKI. Perlindungan bagi kain tenun yang paling memungkinkan dilakukan pemerintah Indonesia sekarang adalah dengan memperkuat database melalui proses pendokumentasian atas keanekaragaman kain tenun  yang ada di Indonesia. Pendokumentasian pengetahuan tradisional dan mekanisme benefit  sharing yang tepat antara masyarakat lokal dengan pihak
asing. Model dokumentasi yang tepat adalah model dokumentasi yang mempertimbangkan aspek accessability .
Model dokumentasi yang berbentuk digital dengan menggunakan database dianggap sebagai model yang cukup efektif.
Hal ini dilakukan, agar dokumentasi tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar bahwa kain tenun  tersebut memang menjadi milik Indonesia, sehingga ketika ada pihak lain yang mengklaim kain tenun sebagai pengetahuan tradisional negaranya, maka Indonesia sudah mempunyai dasar yang kuat untuk menolak. Pada dasarnya dokumentasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik melalui foto, tulisan, atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Cara-cara tersebut adalah cara yang bagus untuk dilakukan. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan pendokumentasian terhadap beramacam ragam hias kain tenun  sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Ini adalah bentuk

## 62 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 47-63
apresiasi pemerintah terhadap upaya memberikan perlindungan kain tenun.

## Penutup
Pengetahuan tradisional merupakan suatu karya intelektual yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam struktur masyarakat hukum adat yang di pertahankan secara turun temurun. Produk legislatif Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002, tetapi dalam perkembangannya ternyata pengetahuan tradisional sebagian masyarakat telah di klaim oleh pihak asing sebagai pengetahuan tradisional dari negaranya. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan ini ternyat masih memiliki kelemahan. Untuk mengani hal tersebut, maka untuk jangka menengah dan panjang, sudah sepantasnya pemerintah segera mengeluarkan ketentuan undang-undang yang secara khusus melindungi pengetahuan tradisional termasuk kain tenun. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap
pengetahuan tradisional sebagai hak cipta komunal, disamping diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas individu-individu dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktek-praktek pelaksanaan Hak Cipta yang menyimpang. Terkait dengan upaya melindungi kain tenun sebagai pengetahuan tradisional, pemerintah daerah provinsi Maluku telah berupaya melakukan proses inventarisasi terhadap bermacam ragam hias kain tenun, tetapi hendaknya upaya dokumentasi juga diikuti dengan memberikan perlindungan hukum misalnya penguatannya dalam sebuah Peraturan Daerah agar perlindungan terhadap pengetahuan tradisional pada masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat juga memilki perlindungan yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Soedjono Dirdjosisworo, 2016 Pengantar Hukum Dagang Internasional, Refika Aditama, Bandung,
Agus Sardjono,2006 Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung,
Iswi Hariyani, 2010Prosedur
Victor Emanuel, Perlindungan Hukum  Kain Tenun Ikat Dayak 63
Mengurus HAKI Yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
Arif Lutviansori, 2010, Hak
Cipta dan Perlindungan Folklor di
Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Huda, I (Ed.).2008, Pewarnaan tenun ikat dengan menggunakan bahan pewarna alami. Pontianak: Yayasan PRCF.
Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya, Jakarta, Pabelan Jaya..
Otto, Hasibuan, 2008, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Bandung , PT Alumni,
Wicky Prmeshwari, 2016, Restorasi Kain Tenun, Upaya Mengawal Kain Tenun  Mencapai
Kejayaannya,(Pesona Tenun Indonesia di kancah Internasional), Edisi 36- Kriya Indonesian Crafts.
Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta,
Philipus M.Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Yogyakarta.
Soeroso,2006,Penghantar Ilmu Hukum,cetakan kedelapan,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
Nugraha, Meydian, 2011, Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Produk Sarung Tenun Samarinda, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,
Arif Lutviansori,2010.Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Lisyawati Nurcahyani, 2015, Strategi pengembangan produk kaian tenun ikat Sintang, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat.
Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Sintang Kota)

## Gadion

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Salah satu cirri-ciri dari Negara demokrasi adalah diakuinya peran dan kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan (people own government). Sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan dari pemerintahan tersebut berada ditangan rakyat. Hal ini menunjukan bahwa peran dari  rakyat sangat menentukan kelangsungan kehidupan pemerintahan yang didalamnya terdapat kewenangan untuk melakukan control social (social control) terhadap jalannya pemerintahan.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia yang berdiri pada Tanggal 17 Agustus 1945, sebagai Negara yang merdeka bersatu  dan berdaulat. Negara Indnesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dalam arti Negara pengurus (verzorgringsstaat). Penegasan seperti ini dapat kita lihat dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang
Dasar 1945, khususnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke- 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut :
“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Salah satu cirri-ciri dari Negara demokrasi adalah diakuinya peran dan kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan (people own government). Sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan dari pemerintahan tersebut berada ditangan rakyat. Hal ini menunjukan bahwa

## 66 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80
peran dari  rakyat sangat menentukan kelangsungan kehidupan pemerintahan yang didalamnya terdapat kewenangan untuk melakukan control social (social control) terhadap jalannya pemerintahan. Dengan paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat guna tercapainya pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik meteriil maupun spiritual, dimana pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan tersebut, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagai kewenangan pemerintah kapada pemerintah daerah untuk mengaur dan mengatur urusan dan mengurus rumah tangga atau pemerintah daerahnya masing-masing dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan asas Desentralisasi”. 37

## Penyelenggaraan pemerintahan
37  Syaukani HR, 2007, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, yokyakarta, Pustaka Pelajar, ha : 166
daerah pada Negara kesatuan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran dari pola sentralisasi pada masa diberlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di daerah,  ke pola desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004,  serta Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kehadiran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hasil dari reformasi merupakan tonggak baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dan serta membawa perubahan,  baik  secara  filosofis  dan paradigma yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan undang-undang seebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Johan Galtung “Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individua maupun kelompok, dengan cara- cara yang tidak menimbulkan kerusakan,
baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam” 38 Mappadjiamien “Pembangunan adalah proses yang bersifat evolutif, adaptif, dan partisipatif” Jakob Oetama Pembangunan adalah “usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan terdapat  unsur  heroisme,  unsur  konflik, unsur frustasi, unsur romantik, dan unsur manusiawi yang mendalam” 39
Mohammad Ali “Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukansecara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia” 40
Goulet “Pembangunan adalah sebuah skandal, suatu campuran yang sangat mendua dari baik dan jahat, suatu proses yang benar-benar dialektis” 41

## Benny Hoed “Pembangunan adalah
38 http://carapedia.com/pengertian_definisi_pembangunan_info2042.html diakses hari jumat jam 20.00 WIB 39 http://carapedia.com/pengertian_definisi_pembangunan_info2042.html diakses hari jumat jam 20.00 WIB 40  ibid
41  ibid 42  ibid 43  ibid 44  ibid
upaya sistematis melepaskan diri dari keterbelakangan dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat”
42 A. Sonny Keraf “Pembangunan adalah implementasi aspirasi dan kehendak masyarakat demi kepentingan masyarakat”
43 Drs. Joko Untoro “Pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita”. 44
Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik

## 68 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80
Indonesia.
2. Dekosentrasi  adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Otonmi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di indonesia, karena sejak berdirinya negara kesatuan republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi dengan pasal 18 (delapan belas) Undang-Undang dasar 1945 (UUD). Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri
atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah, untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, dengan adanya otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada suatu daerah maka pelaksanaan pembangunan dan kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan daerah kepada pemerintah pusat dapat terkontrol dengan cara aspirasi yang disampaikan.
Kebijakan otonomi daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada  daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintah kecuali, kewenangan dibidang politik  luar negri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal,  agama  serta  kewenangan  bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan.
Dengan adanya otonomi daerah atau desentralisasi membuat manajemen daerah bisa berkembang lebih baik,
partisipasi masyarakat akan lebih tinggi karena dekat dengan kekuasaan dan dengan adanya  control dan pengawasan bisa membatasi ruang gerak apa yang disebut dengan koropsi, kolusi dan nepotisme. Suatu daerah dikatakan makmur atau sejahtera bukan hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi bagaimana sumber daya manusia yang didalamnya mau mengelola dengan baik  dan mau berkerja keras  untuk memajukan daerahnya. Oleh karena itu ketersediaan pendidikan, fasilitas dan teknologi sangat penting untuk kemajuan daerah. 45

## Peranan Kepala daerah dalam Mengambil Kebijakan
Kebijakan Maksudnya adalah berbagai konsep kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Secara formal, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah. Kepala daerah antara lain harus memiliki konsep pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, konsep manajemen
45  Maskun, Soemitro, Pembanguan Masyarakat desa, Asas kebijakan dan manajeman P.P Media Widya Mandala,  Yokyakarta 1994, hal 87.
pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien, konsep investasi yang mengakomodir kepentingan pihak terkait, serta berbagai konsep kebijakan lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999  dan Undang-Uundang Nomor. 32 Tahun 2004, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah  yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang menjabarkan visi dan misinya selama lima tahun masa pemerintahannya. Sehingga dengan demikian arah pembangunan sejak dilantik hingga lima tahun ke depan sudah jelas. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah antara lain jika pemerintah dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar masyarakatnya, yaitu: pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan, dan kesehatan.

## Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu

## 70 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80
pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian 46 Dengan metode pendekatan terhadap pejabat yang terdapat dikantor Camat  Sintang Kabupaten Sintang, artinya penulis mencari secara langsung dan mendapatkan data dari Pejabat yang berwenang didalam melaksanakan pembangunan dan perencanaan pembangunan yang ada di Kantor Camat Sintang Kabupaten Sintang.

## Populasi dan Sampel
a.  Populasi Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan cirri sama. Populasi dapat berupa orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri sama. 47 . Dalam penelitian tersebut maka diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil populasi yaitu
46  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, 2006 47 Bambang Sugono, Metode penelitan Hukum, P.T raja Grafindo, Persada, Jakarta 2005, hal : 118
Kepala Kantor Kecamatan Sintang Kota  Kabupaten sintang, Sekretaris Kecamatan sintang Kota  Kabupaten Sintang, Kepala Seksi Perencanaan pembanguan Kecamatan Sintang Kota Kabupaten Sintang, Staf Pegawai yang ada dilingkungan Kantor Kecamatan Sintang Kota Kabupaten Sintang.
b.  Sampel
Sampel adalah merupakan bagian dari populasi, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun teknik penggambilan sampel dalam penelitian proposal ini adalah menggunakan bentuk Purposive Sampling (sampel bertujuan), yaitu memilih orang- orang tertentu karena dianggap mewakili populasi, sebagai mana dikatakan Hadari Nawawi tentang Purposive sampling adalah :
“Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana didalam accidental sampling. Perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 48
Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini penulis telah mengambil sampel sebagai berikut :
1. Kepala Kantor Camat
Sintang  Kabupaten Sintang 1 orang 2. Sekretaris Camat Sintang Kota Kabupaten Sintang  1
48  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yokyakarta, 2007,  hal : 167

## orang
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Perencanaan Camat

## Sintang   Kabupaten
Sintang 1 orang
4. Staf yang ada dilingkungan kantor Camat Sintang
Kabupaten Sintang 4 orang

## Teknik Analisa Data
Analisa adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah atau mengkaji suatu hipotesis, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pada akhirnya diinterprentasikan untuk menjawab suatu masalah. Dalam peneelitian ini analisis data yang diperguunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh rsponden secara tertulis atau lisan seerta tingkah laku yang nyata,

## 72 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80
yang diiteliti dan dipelajari sebagai Sesutu yang utuh, 49
Maksudnya adalah data  yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar kejelasan masalah yang akan dibahas, data yang diperoleh baik studi dilapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokan, digolongkan sesuai dengan karakyeristik), untuk memperoleh penyelesaian masal dalam proposal skripsi ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu proses awal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

## Hasil Penelitian

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pemerintahan Kecamatan Sintang sudah mengalami pemekaran Desa sejak tahun 2013,  dan jumlah
49  Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, ha :93.
Desa di Kecamatan Sintang mencapai 29 Desa atau mengalami penambahan desa sebanyak 14 desa. Sejak tahun 1936 sampai dengan tahun 2013, di Kecamatan Sintang telah terjadi 25 kali penggantian Camat. Berikut data camat yang telah menjabat di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Tabel 1 Nama-nama Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
No Nama-nama Camat Periode 1 H.M Yasin 1936 – 1940 2 Marah Abdulah 1940 – 1943 3 Raden Abdulah 1943 – 1944 4 Haji Sulaiman 1944 – 1947 5 Abdul Kadir 1947 – 1951 6 Keliwon Permadi 1951 – 1954 7 A.M Sahidin 1955 – 1959 8 Abdurahman Rivai 1959 – 1959 9 Hasan Djapot 1959 – 1962 10 Hasan Abdulatif 1962 – 1964 11 Napak Sukardi 1964 – 1968 12 M. Mahidin 1968 – 1968 13 Abang Husni Hamsah,BA 1968 – 1971 14 Saman samud 1971 – 1972 15 Gusti Badarudin 1972 – 1973 16 Tambi Abubakar 1073 – 1974 17 Gusti Badarudin 1974 – 1984 18 DRS. Baihaki Hasma 1984 – 1988 19 DRS. Sumarsono 1988 – 1993 20 DRS. Zulkipli,HA 1993 – 1998 21 DRS. Masud Nawawi 1998 – 2001 22 Hotler Panjaitan.S.Sos 2001 – 2003 23 Kartiyus,SH, M.Si 2003 – 2006 24 Sudirman.S.Sos M.Si 2006 – 2011 25 Ulidal Muhtar,S.Sos 2011 – Sekarang
Kecamatan Sintang merupakan wilayah yang terdiri dari desa dan kelurahan  yang  berdasaekan  Klasifikasi pemerintahan. Berikut ini adalah klasifikasi desa kelurahan di Kecamatan sintang. Tabel  2.  Klasifikasi  desa  kelurahan  di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2014.
No Nama Desa dan Kelurahan Klasifikasi 1 Teretung Desa 2 Munggu Bantok Desa 3 Tanjung  Puri Kelurahan 4 Baning Kota Desa 5 Ladang Kelurahan 6 Kapuas Kanan Hulu Kelurahan 7 Kapuas kanan Hilir Kelurahan 8 Kapuas Kiri Hilir Kelurahan 9 Kapuas Kiri Hulu Kelurahan 10 Teluk Kelansam Desa 11 Sungai Ana Desa 12 Marti Guna Desa 13 Tanjung Kelansam Desa 14 Anggah Jaya Desa 15 Lalang baru Desa Jumlah 15 Desa

## Berikut  ini adalah Letak
geografis  dari  Kecamatan  Sintang Kabupaten Sintang dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :
1. Sebelah barat berbatasan dengan

## Kecamatan Tempunak
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dedai
3. Sebelah Utara  berbatasan dengan

## Kecamatan  Binjai
4. Sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Sei Tebelian
Kecamatan Sintang merupakan wilayah yang pemerintahan di pusatkan pada wilayah kota Kecamatan dan melengkapi dengan infra struktur yang memadai dan sesuai dengan tingkat Kota kecamatan.
Berikut ini instansi atau fasilitas lembaga pemerintahan di Kecamatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Maupun  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang terdapat di daerah kecamatan Sintang kabupaten Sintang sebagai berikut :
a. Instansi atau Lembaga milik Negara
1. Kantor camat
2. Cabdis Pendidikan
3. Puskesmas tanjung Puri
4. Puskesmas Sei durian
5. Puskesmas dara Juanti
6. Kantor Lurah Tanjung Puri
7. Kantor Lurah ladan g
8. Kantor Lujrah Kapuas kanan

## 74 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80

## Hilir
9. Kantor lurah kapuas kanan Hulu
10.  Kantor lurah kapuas Kiri hilir
11.  Kantor Lurah kapuas Kiri Hulu
12.  BKB
13.  BPS
14.  Polsek
15.  Koramil b. Instansi atau Lembaga BUMN dan BUMD yang ada di kecamatan Sintang
1. Kantor Pos Sintang
2. Telkom Sintang
3. Pertamina Sintang
4. BRI cabang Sintang
5. BRI Caba ng Sintang
6. BNI Cabang Sintang
7. Bank Danamon
8. P.T PLN Cabang Sintang
9. PT Askes Cabang Sintang
10.  PDAM Sintang
Kecamatan Sintang mempunyai beberapa Dusun atau RT dan RW seuai dengan daerah masing-masing, berikut ini data Dusun Rt dan RW berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Sintang tahun 2014
No Desa/Kelurahan Dusun RT RW Nama Dusun 1 Teretung 2 6 2 Dusun Prabu Jaya Singkidang Permai Sejangkung Batu Kakap Tebing Tinggi 2 Munggu Bantok 3 7 2 3 Tanjung Puri 0 39 10 Baning Hilir Baning Tengah Simpang Lima 4 Baning Kota 3 22 3 5 Ladang 10 10 2 6 Kapuas Kanan Hulu 0 44 8
7 Kpuas Kanan Hilir 0 16 3 8 Kapuas Kiri Hilir 0 13 5 9 Kapus Kiri Hulu 0 14 4 10 Teluk kelansam 3 5 3 Teluk Keramat I Teluk Keramat II Batu Besi 11 Sungai Ana 3 12 3 Baning Hulu Sungai Sawak 12 Marti Guna 3 7 2 Keladan Tunggal Nenak Tembulan Meranti jaya 13 Tanjung Kelansam 3 4 1 Tanjung Mulia Sekayu Jaya Sebelentik Raya 14 Anggah Jaya 3 5 3 Marti Jaya Lalang Mangtkok Matai 15 Lalang Baru 3 4 0 Lalang Penyaguk 1 Penyaguk 2 Desa yang Memiliki Badan Perwakilan Desa, Kaur Desa, Temenggung Dewan Adat di kecamatan Sintang No Desa BPD K a u r Desa Temenggung Ketua adat keterangan 1 Tertung 1 4 1 1 Ada 2 Munggu Bantok 1 4 1 1 Ada 3 Tanjung Puri 0 0 1 2 Ada 4 Baning kota 1 4 0 1 Ada 5 Ladang 0 0 0 1 Ada 6 Kapuas Kanan Hulu 0 0 0 2 Ada 7 Kapuas Kanan hilir 0 0 0 1 Ada 8 Kapuas Kiri Hulu 0 0 0 1 Ada 9 Kapuas Kiri Hilir 0 0 0 1 Ada 10 Teluk Kelansam 1 4 1 1 Ada 11 Sungai Ana 1 4 0 1 Ada 12 Marti Guna 1 4 0 1 Ada 13 T a n j u n g kelansam 1 4 0 1 Ada 14 Anggah jaya 1 4 1 1 Ada 15 Lalang Baru 1 4 1 1 Ada 16 Tebing Raya - - - - - 17 Mail jampong - - - - - 18 Jerora Satu - - - - - 19 Kebiau baru - - - - - 20 Akcaya - - - - - 21 Alai - - - - - 22 Ulak jaya - - - - - 23 Menyumbung Tengah - - - - - 24 Batu lalau - - - - - 25 Mekar jaya - - - - - 26 Sengkuang - - - - - 27 Rawa Mambok - - - - - 28 Mengkurai - - - - - 29 Kedabang - - - - -

## Hasil dan Pembahasan
Pembangunan daerah merupakan tanggung jaawab setiap instansi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kemajuan dan perkembangan suatu wilayah, oleh sebab itu perlu adanya kerja sama dalam setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada suatu daerah.
Melihat dari Persoalan kepemimpinan dan pelaksanaan otonomi daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, berkisar atau berpatokan  pada lima pilar tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :
Pilar Pertama, Demokrasi melalui PILKADA  Kebijakan pemberlakuan otonomi membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Terlebih dengan pemilihan kepala daerah secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 ini, membuat kepala daerah terpilih
mendapat legitimasi lebih kuat, dibanding saat dipilih oleh anggota DPRD. Tentunya kepala daerah hasil pilkada langsung ini membuahkan harapan yang cukup besar bagi masyarakat, yaitu kesejahteraan yang akan makin meningkat.
Pilar Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM), Karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM yang diperlukan  Yaitu SDM yang memiliki: moral yang baik (good morality), kemampuan kepemimpinan (leadership), kemampuan manajerial (managerial skill), dan kemampuan teknis (technical skill). Seorang kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai empat kualifikasi  tersebut,  diberbagai  level jabatan dan fungsinya. Moral yang baik menjadi prasyarat utama. Karena tanpa moral yang baik, semua kebijakan, sistem, program maupun kegiatan yang dirancang akan menjadi sia-sia.
Moral yang baik akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kepentingan pribadi atau

## 76 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80
golongan tertentu saja. Namun moral yang baik belumlah cukup, harus diimbangi dengan kompetensi. Yaitu kemampuan di bidang kepemimpinan, manajerial, dan teknis. Untuk mencapai kompetensi yang diperlukan, tidak terlepas dari sistem kepegawaian yang diterapkan. Model manajemen SDM berbasis kompetensi nampaknya menjadi keniscayaan. Termasuk sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian.  Selain itu perlu didukung dengan perubahan paradigma, yaitu dari mental penguasa menjadi pelayan masyarakat. Termasuk budaya kerja yang proaktif dan cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pilar Ketiga, Kebijakan Maksudnya adalah berbagai konsep kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Secara formal, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah. Kepala daerah antara lain harus memiliki konsep pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, konsep manajemen
pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien, konsep investasi yang mengakomodir kepentingan pihak terkait, serta berbagai konsep kebijakan lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang menjabarkan visi dan misinya selama lima tahun masa pemerintahannya. Sehingga dengan demikian arah pembangunan sejak dilantik hingga lima tahun ke depan sudah jelas. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah antara lain jika pemerintah dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar masyarakatnya, yaitu: pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan, dan kesehatan.
Pilar Keempat, Sistem Artinya pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem,  bukan  tergantung  pada  figur. Sangat penting bagi kepala daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat. Beberapa sistem yang harus
dibangun agar pemerintahan dapat berjalan secara baik antara lain: sistem perencanaan pembangunan, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem kepegawaian, sistem pengelolaan aset daerah, sistem pengambilan keputusan, sistem penyeleksian dan pemilihan rekanan, sistem dan standar pelayanan, sistem pengawasan.
Sistem yang dimaksud di sini dapat bersifat manual maupun yang berbasis teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika pemerintahan ingin berjalan lebih efisien dan efektif.
Pilar Kelima, yaitu Investasi. Tidaklah mungkin suatu pemerintahan daerah hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD)  untuk membangun daerahnya. Karena bisa dikatakan, sebagian besar daerah menggunakan rata-rata 2/3 dana APBD tersebut untuk membiayai penyelenggaraan aparaturnya. Hanya sekitar 1/3 yang dapat dialokasikan untuk pembangunan. Dibutuhkan dana ratusan milyar bahkan triliunan rupiah
untuk membangun infrastruktur, seperti pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan laut, bandar udara, telekomunikasi, rumah sakit, hotel. Sedangkan infrastruktur merupakan syarat agar sebuah daerah dapat berkembang. Contoh lain adalah dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, juga memerlukan dana yang tidak sedikit, yang tentunya tidak mungkin jika hanya mengandalkan dana APBD saja.  Dengan keterbatasan dana yang dimiliki tersebut, mau tidak mau pemerintah daerah harus melibatkan pihak investor (dalam maupun luar negeri) dalam membangun daerahnya. Kepala daerah harus dapat menciptakan iklim yang kondusif agar para investor tertarik untuk menanamkan investasi di daerahnya.
Untuk mengawal lima pilar tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, memberikan panduan, yaitu asas-asas pengelolaan tata pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud  Pasal 20.

## 78 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80
Ayat (1). Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
a. asas kepastian hukum.
b. asas tertib. penyelenggara negara.
c. asas kepentingan umum.
a. d.asas keterbukaan.
a. asas proporsionalitas.
b. asas profesionalitas.
c. asas akuntabilitas.
d. asas efisiensi.
e. asas efektivitas.
Pasal 20  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (2). Menyatakan Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 20  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (3). Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dari penjelasan kelima pilar diatas merupakan didalam melaksanakan
sistem pemerintahan pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintahan yang ada dikecamatan berdasarkan kepada 9 (sembilan ) asas seperti yang telah dijelaskan diatas. Sedangkan dari hasil observasi dan wawancara penulis dilapangan bahwa pemerintahan Kecamatan dalam hal ini kantor Kecamatan Sintang kabupaten Sintang untuk pelaksanaan pemabangunan daerah tidak diikut sertakan atau terlibat secara langsung, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupatenlah yang lebih berperan penting untuk melaksanakan pemangunan dalam suatu wilayah di tingkat kecamatan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan, dalam peran pembangunan masyarakat yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, Kecamatan diberi wewenang untuk mengurus program infra struktur, bidang sosial budaya dan mengatur perencanaan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pemimpin dan menampung semua aspirasi maupun keinginan dari masyarakat maka
pemerintah Kecamatan yang menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintahan Kabupaten.
Pembangunan dalam pelaksanaan di tingkat kecamatan saat sekarang ini mengalami hambatan dikarenakan kurang dana ataupun biaya untuk melaksanaan pembangbunan, padahal pembangunan di tingkat kecamatan harus lah lebih diperhatikan dikarenakan bahwa kecamatan adalah pemerintahan yang berhadapan langsung dari setiap kepala desa maupun kelurahan.
Sistem pemerintahan yang dilakukan harusah lebih dikordinasikan antara tingkat Kabupaten dan kecamatan supaya tercapainya kesejahteraan di setiap lapisan masyharakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden bahwa kewenangan kecamatan dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
1. Kewenganan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kewenangan penyerahan terhadap
kepegawaian
3. Kewenangan tentang cuti pegawai
4. Kewengan perpindahan pegawai diantara atau antar kecamatan.

## Kesimpulan Dan Saran
1.  Bahwa Pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Sintang berdasarkan kewenangan  yang di laksnakan berdasarkan ktentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi Daerah.
2.  Bahwa  fa ktor penghambat dari pembangunan daerah di Kecamatan Sintang adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas yang belum memadai.

## Saran
1. Dalam  pelaksanaan pembanguan daerah di Kecamatan Sintang dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten mmberikan kepercayaan penuh bagi pemerintahan Kecamatan dalam menyusun dan melaksanakan pemabnunan daerah.
2. Dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kecamatan Sintang lebih ditingkatkan lagi terutama dalam aspek kemajuan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada

## 80 Perahu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2015, Hlm 65-80
di Kecamatan Sintang kabupaten sintang

## DAFTAR PUSTAKA
A.A. Oka Mahendra. 2006, Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan program legislasi daerah , Jurnal Legislasi Indonesia Vol 3 No. 1 Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan departemen Hukum dan Hak  Asasi Manusia
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, J akarta, sinar grafika.
Bambang Sugono, 2005 Metode penelitan Hukum , P.T raja Grafindo, Persada,
Jakarta
Hr,Ridwan,2011, Hukum Administrasi
Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Haris, Syamsudin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah , LIPI Pres, Jakarta
Hadari Nawawi,2007, Metode Penelitian Bidang Sosial , Gajah Mada University Press, Yokyakarta.
Maskun, Soemitro,1994, Pembanguan Masyarakat desa, Asas kebijakan dan manajeman P.P Media Widya Mandala,  Yokyakarta
Nurcholis, Hanif,2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ronny Hanitijo Soemitro,1983 Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990,
Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri , Jakarta Ghalia Indonesia.
Syaukani HR, 2007, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, yokyakarta, Pustaka Pelajar
Soerjono Soekanto,2006 Pengantar Penelitian Hukum , universitas Indonesia, Jakarta.

## SUMBER DARI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang dasar 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang PemerintahannDaerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah