## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris 

## Aliya Sandra Dewi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Surya Kencana Tangerang Selatang Banten Email: aliya_sandra@yahoo.com
Abstract: The  Foreign  Language  Agreement  Made  by  Notary  Based  on  Law Number 30 Year 2004. Notary office as functionary in the society is considered as an official place to have advice. Everything which is written and set is correct and the  official  producer  officer  in  the  documents has  legal  power,  especially  in  the document  related  to  contracts  in  society.  Along  with  the  development  of  legal subject with different nationality, to make agreement in foreign language is often used by related parties who has different language and nationality.
Keywords: foreign language agreement, notary, legal document
Abstrak: Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat Notaris Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004. Posisi  notaris  sebagai  fungsionaris  dalam masyarakat  dianggap  sebagai  tempat  resmi  yang  dapat  memperoleh  saran. Segala  sesuatu  yang  ditulis  dan  ditetapkan  sudah  benar  dan  pejabat  produsen resmi  dalam  dokumen  kekuatan  hukum,  khususnya  dokumen  yang  berkaitan dengan  kontrak  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dengan  perkembangan  hubungan antara  subjek  hukum  warga  negara  yang  berbeda  untuk  membuat  perjanjian dalam  bahasa  asing  selalu  digunakan  antara  pihak-pihak  yang  memiliki perbedaan karena perbedaan bahasa kewarganegaraan.
Kata Kunci: perjanjian berbahasa asing, notaris, dokumen hukum
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2922
 Naskah diterima: 13 Maret 2013, direvisi: 29 April 2013, disetujui untuk terbit: 12 Mei 2013.

## Pendahuluan
Pertumbuhan  jumlah  dan  kebutuhan  hidup  manusia  sejalan  dengan perkembangan  teknologi  modern  yang  begitu  cepat  membuat  jumlah  aktifitas  dan cara  manusia  tersebut  beraktifitas    dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  menjadi semakin kompleks. Hal tersebut berlaku baik sebagai individu, sebagai badan hukum, sebagai  kumpulan  individu  maupun  sebagai  komunitas  masyarakat  tertentu,  dan sebagai suatu bangsa ataupun sebagai bagian dari masyarakat dunia.
Peraturan yang secara khusus mengatur kepentingan antara pribadi manusia dengan pribadi manusia lain dalam pemenuhan kebutuhan dan ambisi hidup dalam lapangan kekayaan secara umum telah di atur dalam suatu ketentuan hukum privat . Dimana secara umum ketentuan hukum privat tersebut telah terkodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang lebih dikenal dengan KUH Perdata dan  Hukum  Dagang  terkodifikasi  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang atau    KUHD.  Disamping  itu,  secara  khusus  dalam  membangun  hukum  yang mengatur tata cara hubungan antar pihak dalam aktifitas bisnisnya, ketentuan hukum perdata  menganut  asas  keterbukaan  dengan  memastikan  kebebasan  bagi  masing- masing  pihak  tersebut  untuk  saling  mengikatkan  dirinya  ( freedom  to  contract )  dalam suatu pemenuhan hak dan kewajiban antara mereka ( party autonomy ). 1
Pelaksanaan  perikatan  tersebut  diatas  dijamin  oleh  Undang-Undang berdasarkan Pasal 1338, 1319, 1320, dan 1340 KUH Perdata. Atas prinsip Lex Specialis Derogat  Legi  Generalis yang  berarti  bahwa  suatu  perikatan  dapat  berlaku  lebih  kuat ataupun  mengesampingkan  pengaturan  Undang-Undang  sebagai  suatu  ketentuan yang bersifat umum yang telah ada, kecuali terhadap ketentuan yang bersifat mutlak harus diikuti. Oleh karena itu maka pada dasarnya para individu dapat mengadakan perikatan–perikatan  untuk  apa  saja  selama  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan yang bersifat mutlak tersebut.
Perikatan-perikatan  yang  telah  sah  dan  memenuhi  aturan  hukum  positif Indonesia  tentunya  akan  dapat  menunjang  aktifitas  ekonomi  dan  atau  bisnis  yang semakin mengglobal tanpa batas, hal ini membuat aktifitas-aktifitas tersebut semakin memungkinkan bagi para pihak untuk dihadapkan pada dua hukum yang berbeda, baik  direncanakan  atau  tidak  direncanakan.  Sebagai  contoh  karena  kontrak  tersebut ataupun  masing-masing  pelaku  bisnis  yang  berperjanjian  tersebut  tunduk  kepada hukum  negara  yang  berbeda.  Adanya  lebih  dari  satu  hukum  dan  lebih  dari  satu bahasa  yang  dipakai  sebagai  dasar  dari  suatu  hubungan  hukum  ataupun  perjanjian dapat  memberikan  ketidakpastian  hukum  jika  terjadi  sengketa  sehubungan  dengan pelaksanaan perjanjian tersebut.
Untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  khususnya  bagi  dokumen  atau  akta yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  di  mata  hukum,  masyarakat dapat memilih untuk membuat akta dihadapan notaris. Hal ini tidak terkecuali bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerjasama dengan warga negara asing tentunya dengan menggunakan perjanjian berbahasa asing.
1 L.J.  Van  Apeldorn. Pengantar  Ilmu  Hukum,  Cetakan  ke-29 ,    (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1996),  h. 155.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 13

## PengertianNotaris
Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jadi Peranan notaris sangat jelas yaitu membuat akta-akta yang penting yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini untuk menjamin kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  karena  dalam  melakukan  tindakan  hukum diperlukan  alat  bukti  tertulis  yg  bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. 2
Notaris sebagai Pejabat Umum ditegaskan juga dalam bab I pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, yang menyebutkan: Notaris adalah pejabat  umum yang satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  oleh yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 3
Dengan memperhatikan beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang- undangan  yang  melegitimasikan  keberadaan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum,  dan melihat tugas dan pekerjaan notaris memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat)  untuk  membuat  akta-akta  otentik,  notaris  juga  ditugaskan  untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan ( waarmerken dan legaliseren ) surat-surat/akta- akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai  undang-undang  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  serta pengangkatan  dan  pemberhentian  seorang  Notaris  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah dalam  hal  ini  Menteri  yang  bidang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi  bidang kenotariatan,  maka  persyaratan  Pejabat  Umum  adalah  seorang  yang  diangkat  oleh Pemerintah  dengan  tugas  kewenangan  memberikan  pelayanan  publik  di  bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.
Masyarakat membutuhkan seseorang ( figuur ) yang keterangan-keterangannya dapat  diandalkan,  dapat  dipercayai,  yang  tanda  tangannya  serta  segelnya  (capnya) memberi  jaminan  dan  bukti  kuat.  Seorang  ahli  yang  tidak  memihak  dan  penasihat yang  tidak  ada  cacatnya  ( onkreukbaar atau unimpeachable ),  yang  tutup  mulut,  dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau  seorang  advokat  membela  hak-hak  seseorang  ketika  timbul  suatu  kesulitan, maka seoarang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

## Pengertian Akta Notaris
Akta  Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, demikian menurut ketentuan umum
2 Pasal  1868  KUHPerdata  “suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  didalamnya  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.
3 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 31
Bab I Pasal 1 angka (7) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Akta  Notaris  tidak  boleh  memuat  penetapan  atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi: 1). Notaris, istri atau suami Notaris; 2). Saksi, istri atau suami saksi; atau 3). Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  tanpa  pembatasan  derajat  maupun  hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.
Menurut    R.  Soebekti,    yang  dinamakan  “Akta  adalah  suatu  tulisan  yang memang  dengan  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  bukti  tentang  suatu  peristiwa  dan ditandangani.” 4 Sedangkan  menurut  Mr.  A.  Pitlo,  “Akta  adalah  suatu  surat  yang ditanda  tangani,  diperbuat  untuk  dipakai  sebagai  bukti,  dan  untuk  dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”. 5
Dalam  hal  yang  sama,  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  yang dimaksud  Akta:  “Adalah  surat  yang  diberi  tanda  tangan  yang  memuat  peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.” 6
Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Akta adalah:
Pertama; Surat itu harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1874 KUHPerdata. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah  akta  yang  satu  dengan  akta  yang  lainnya,  sebab  tanda  tangan  dari  setiap orang  mempunyai  ciri  tersendiri  yang  berbeda  dengan  tanda  tangan  orang  lain, dengan  penanda  tangannya  itu  sesesorang  dianggap  menjamin  tentang  kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.
Kedua; Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.  Surat  harus  berisikan  suatu  keterangan  yang  dapat  menjadi  bukti  yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.
Ketiga; Surat  itu  diperuntukan  sebagai  alat  bukti.  Surat  memang  sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2000,  dalam  Pasal  1  dan    Pasal  2,  ditentukan  antara  lain  bahwa  semua dokumen  yang  ditanda  tangani  yang  diperkuat  sebagai  buktinya  perbuatan kenyataan  atau  keadaan  yang  bersifat  hukum  perdata  dikenakan  bea  materai  tetap sebesar Rp.6.000,-. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditempeli bea materai secukupnya.
Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat jual beli, surat  sewa  menyewa,  bahkan  sehelai  kwitansi  adalah  suatu  akta,  karena  ia  dibuat sebagai  bukti  dari  suatu  peristiwa  hukum  dan  tanda  tangani  oleh  yang berkepentingan. Begitu pula dengan akta-akta yang dibuat oleh Notaris.
4 R. Subekti, Hukum Perjanjian , Cet.12, (Jakarta : PT. Intermasa, 1990), h. 34
5 G.H.S. Lumban Tobing, op cit, hal. 76
6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 29
Dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Akta Otentik mengandung beberapa unsur yaitu:
Pertama; Akta itu harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pegawai atau Pejabat Umum  yang  ditunjuk  oleh  Undang-undang . Dalam  ketentuan  pasal  1869  KUH Perdata  hanya  mengatur  apa  yang  dinamakan  Akta  Otentik,  tetapi  pasal  tersebut yang  dimaksud  dengan  “Pegawai/Pejabat  Umum”  itu  dan  juga  tidak  menjelaskan tempat  dimana  ia  berwenang,  sampai  dimana  batas-batas  wewenangnya  dan bagaimana  akta  menurut  Undang-undang  itu,  sehingga  Pembuat  Undang-undang masih  harus  membuat  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  hal-hal tersebut  diatas.  Hanya  saja  disebutkan  bahwa  sebagai  Pegawai  Umum  yang dmaksud,  berlaku  seorang  Notaris,  seorang  Hakim,  seorang  Juru  Sita  pada  suatu pengadilan,  seorang  Pegawai  Catatan  Sipil  dan  sebagainya.  Sehingga  suatu  Akta Notaris, suatu Surat Keputusan Hakim, suatu Surat Proses Verbal, Surat Perkawinan, Surat  Kelahiran,  Surat  Proses  Verbal,  Surat  Kematian,  semuanya  itu  adalah  Akta Otentik.  Menurut  ketentuan  pasal  1868  KUH  Perdata  mengenai  Akta  Otentik  dapat dibedakan menjadi: Akta  Otentik yang dibuat “oleh” Pegawai/  Pejabat Umum, dan Akta Otentik yang dibuat “dihadapan” Pegawai/ Pejabat umum.
Suatu Akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, itu merupakan laporan suatu perbuatan  atau  kejadian  resmi  yang  dtelah  dilakukan  “oleh”  Pegawai  Umum,  itu merupakan  laporan  suatu  perbuatan  atau  kejadian  resmi  yang  telah  dilakukan  oleh Pegawai  Umum  yang  bersangkutan,  misalnya  Akta  Notaris  yang  dibuat  di  dalam Rapat  Umum  Para  Pemegang  Saham  suatu  Perseroan  Terbatas.  Dikatakan  “oleh” disini  karena  inisiatif  dari  isi  akta  itu  tidak  datang  dari  orang-orang  yang  beritakan tentang  sesuatunya  dalam  akta  itu,  tetapi  Pegawai  Umum  tersebut  menerangkan, menguraikan  sesuatu  tindakan  yang  dilakukan  atau  suatu  keadaan  yang  dilihatnya atau disaksikan, dilakukan oleh Pembuat Akta itu yakni Pejabat umum itu sendiri, di dalam  menjalankan  jabatannya  dan  akta  yang  dibuat  sedemikian  itu  dan  yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan Akta Pejabat atau Relaas Akta.
Sedangkan  akta  yang  dibuat  “dihadapan”  Pegawai  umum,  itu  merupakan suatu laporan sesuatu perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan  dan  atas  permintaan  para  pihak  yang  bersangkutan,  Pegawai  Umum mendengarkan apa yang bersangkutan, atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan  perbuatan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  sengaja  datang  menghadap  itu agar  keterangan  itu  atau  perbuatan  yang  dikehendaki  itu  dinyatakan,  diwujudkan serta  dikonstatir  oleh  Pegawai  umum  dalam  suatu  akta.  Akta  yang  sedemikian  itu dinamakan Akta para Pihak atau Partij Akta.
Kedua; Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang- undang No 30 Tahun 2004. Mengenai bentuk dari Akta Otentik itu sebenarnya tidak ditentukan  secara  tegas  dalam  Undang-undang,  tetapi  yang  ditentukan  secara  tegas adalah  “isi”  dari  Akta  Otentik  itu.  Akta-akta  Otentik  yang  dibuat  oleh  para  Pejabat Pembuat  Akta  menurut  hukum  publik,  seperti  vonis  hakim,  proses  verbal  yang dibuat oleh  juru  sita, dan lain-lain,  mempunyai  bentuk beragam, hanya saja  isi  atau hal-hal  apa  saja  yang  dimuat  dalam  akta  itu  telah  ditentukan  dalam  Peraturan
Perundang-undangannya, berdasarkan nama, maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa.
Ketiga; Pegawai umum oleh dan atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai  wewenang  untuk  membuat  akta  itu.  Adapun  akta-akta  yang pembuatannya  juga  ditugaskan  kepada  pejabat  lain  oleh  Undang-undang dikecualikan  pembuatannya  kepada  antara  lain:  1).  Pasal  281  KUH  Perdata,  selain Notaris  sebagai  Pejabat  Umum,  juga  Pegawai  Kantor  Catatan  Sipil  membuat  akta pengakuan  anak  luar  kawin.  2).  Pasal  1227  KUH  Perdata,  selain  Notaris  sebagai Pejabat  Umum,  juga  Juru  Sita  berwenang  membuat  berita  acara  karena  adanya penolakan atau keterlambatan pendaftaran Hipotik oleh Pegawai penyimpanan yang berwenang  untuk  itu.  3).  Pasal  1405  dan  1406  KUH  Perdata,  tentang  penawaran pembayaran karena adanya penolakan dari yang berpiutang, yang harus dibuktikan dengan  adanya  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  atau  Juru  Sita.  4).  Pasal  145  dan  218 KUH  Dagang,  kewajiban  Juru  Sita,  disamping  Notaris  membuat  akta  protes  wesel dan  cek.  5).  Pasal  4  KUHPerdata,  kewajiban  dari  Pegawai  Catatan  Sipil  dengan mengecualikan  Notaris,  untuk  membuat  register  kelahiran,  pemberitahuan  kawin, perceraian serta kematian.

## Pengertian Perjanjian
Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal. 7 Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  dapat  terlihat  bahwa  timbul  hubungan  antara dua  orang  tersebut  yang  dinamakan  perikatan.  Berdasarkan  peristiwa  tersebut, timbullah  suatu  hubungan  antara  dua  orang  atau  dua  pihak  yang  dinamakan perikatan,  perjanjian  itu  menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua  orang  atau  dua pihak yang membuatnya. 8
Menurut  Subekti  Perikatan  adalah  suatu  perhubungan  hukum  antara  dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.  Sedangkan  perikatan  menurut  Buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata)  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  yang memberi  hak  pada  yang  satu  untuk  menuntut  barang  sesuatu  dari  yang  lainnya, sedangkan  orang  yang  lainnya  diwajibkan  memenuhi  tuntutannya  itu.  Suatu perikatan dapat lahir dari dari undang-undang dan dapat pula lahir dari perjanjian. 9
Hubungan  antara  perikatan  dan  perjanjian  adalah  perikatan  sebagai  bagian dari perjanjian, maka perjanjian akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai  hak  atas  pemenuhan  prestasi  sedangkan  pihak  lain  mempunyai  hak untuk memenuhi prestasi tersebut.
7 R. Subekti, Hukum Perjanjian , h.1.
8 Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis , (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009), h. 7.
9 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , cet.27, (Jakarta : PT. Intermasa, 1995), h.22.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 17
Pengertian  perjanjian  dan  perikatan  dapat  dibedakan  menjadi:  “Suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Sedangkan suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” 10
Kedua  definisi  tersebut  memberikan  perbedaan  yang  tegas  dari  sisi konsekuensi  hukumnya.  Pada  perikatan  masing-masing  pihak  mempunyai  hak hukum  untuk  menuntut  pelaksanaan  prestasi  dari  masing-masing  pihak  yang  telah bersepakat  untuk  saling  terikat.  Sementara  dari  perjanjian  tidak  ditegaskan  tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji.
Pendapat yang serupa juga di berikan oleh salah satu Ahli Hukum Indonesia yang lain yaitu J. Satrio beliau menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi perikatan, dapat  dilakukan  dengan  ganti  rugi  dalam  sejumlah  uang  tertentu  yang pemenuhannya dapat di tuntut di depan hakim. 11
Subekti  tidak  membedakan  pengertian  perjanjian  dengan  persetujuan  yang dalam bahasa Belanda lebih dikenal dengan nama overeenkomst, sebab menurut beliau, perjanjian  dan  persetujuan  sama-sama  mempunyai  pengertian  bahwa  kedua  belah pihak  tersebut  setuju  untuk  melakukan  sesuatu  yang  telah  disepakati  bersama, dengan  begitu  penggunaannya  dapat  saja  secara  bebas  menggunakan  perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang  mengikat  para  pihak  untuk  melaksanakannya,  atupun  sebaliknya  penggunaan perjanjian,  persetujuan  atupun  kesepakatan  pada  hubungan  yang  tidak  mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. 12
Arthur  S  Hartkamp  dan  Marianne  M.M  Tillema  mendefinisikan  perjanjian sebagai  sebuah  kontrak  yang  dibuat  sebagai  undang-undang  dengan  format  yang tidak ditentukan, terdiri dari dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak pada satu pihak  dan  kewajiban  pada  pihak  lain,  atau  dapat  dikatakan  menimbulkan  hak  dan kewajiban pada para pihak. 13
Hukum Perjanjian di Indonesia menganut ketentuan dari Belanda yang dapat dilihat  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Belanda  mendasarkan  Hukum  Perjanjian kedalam 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1). Prinsip kewajiban para pihak, karena dalam hal ini perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang yang berisi kewajiban-kewajiban bagi para pihak dan harus ditaati oleh pembuatnya yaitu para pihak dalam perjanjian.
10 R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1985), h. 29. 11 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 38. 12 Ricardo  Simanjuntak, Teknik  Perancangan  Kontrak  Bisnis ,  (Jakarta:  Mingguan  Ekonomi  dan Bisnis KONTAN, 2006),  h. 50. 13 Arthur  S.  Hartkamp,  dan  Marianne  M.M.  Tillema, Contract  Law  In  The  Netherlands , (Netherlands: Kluwer Law International, 1995), h. 33.
2). Prinsip kebebasan berkontrak, dalam hal ini para pihak bebas membuat perjanjian dengan siapa saja dan para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian, asalkan sesuai dengan undang-undang yang dipilih. 3). Prinsip Konsensualisme, merupakan prinsip yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak  diadakan  secara  formal, melainkan  cukup  dengan  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Kesepakatan adalah  persesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan  yang  dibuat  oleh  kedua  belah pihak. 14
Pengertian  perjanjian  berdasarkan  uraian  diatas  merupakan  kesepakatan yang  dibuat  oleh  para  pihak  untuk  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat. Namun pengertian kontrak tidak disebut secara tegas dalam literatur hukum. Kontrak lebih merupakan istilah yang digunakan dalam perikatan-perikatan bisnis disamping MoU  dan  LoI,  yang  pemakaian  istilahnya  bersifat  khusus  untuk  perikatan  bisnis. Kontrak  yang  dibuat  dalam  hubungan  bisnis  memiliki  sifat  yang  tidak  berbeda dengan  perjanjian,  yaitu  ikatan  yang  memiliki  akibat  hukum.  Oleh  karena  kontrak merupakan  kesepakatan  para  pihak  yang  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang mengikat,  maka  pengertiannya  sama  dengan  perjanjian  sekalipun  istilah  kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis.
Selain  perjanjian  dan  kontrak,  masih  dikenal  istilah  persetujuan  atau  dalam bahasa Inggris disebut agreement . Sama seperti yang dimaksud oleh perjanjian dalam Pasal  1313  KUH  Perdata,  pengertian agreement dalam  pengertian  luas  dapat  berarti sebagai  kesepakatan  yang  mempunyai  konsekuensi  hukum  dan  juga  kesepakatan yang  tidak  mempunyai  konsekuensi  hukum. Agreement akan  mempunyai  kualitas atau  pengertian  perjanjian  atau  kontrak  apabila  ada  akibat  hukum  yang  dikenakan terhadap  pelanggaran  janji  ( breach  of  contract )  dalam agreement tersebut.  Dalam pengertian  kesepakatan  para  pihak  yang  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang mengikat,  maka agreement sama  artinya  dengan  perjanjian.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kontrak  juga  merupakan agreement karena agreement dalam bahasa  Indonesia  merupakan  perjanjian,  sedangkan  sebuah  perjanjian  merupakan persetujuan  yang  melahirkan  perikatan,  maka  istilah  perjanjian,  kontrak,  ataupun agreement memiliki pengertian yang sama. 15
Dalam paparan tulisan ini, penggunaan ketiga istilah itu merujuk kepada hal yang  sama.  yang  mana  diperkuat  lagi  jika  telah  memenuhi  4  syarat  seperti  yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
Pertama; Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya.  Kesepakatan sebagai  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian  merupakan  persyaratan  yang  berlaku secara  umum  pada  semua  negara  di  dunia.  Kesepakatan  harus  terjadi  secara  bebas, adanya  kebebasan  bersepakat  (konsensual)  para  subjek  hukum  atau  orang,  dapat terjadi dengan: 1). Secara  tegas, baik dengan cara mengucapkan kata atau tertulis. 2). Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat.
14 Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M. Tillema, Contract Law In The Netherlands , h. 34.
15 Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M. Tillema, Contract Law In The Netherlands , h. 50
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 19
Perjanjian  atau  kontrak  dapat  dikatakan  tidak  memuat  unsur  kebebasan, apabila kesepakatan didapatkan dengan cara paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  1321  KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena  kekhilafan  atau  diperoleh  dengan  paksaan  atau  penipuan. 16 Penegasan  hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1449 KUH Perdata bahwa bila hal tersebut terbukti dilakukan  maka  akan  menghasilkan  suatu  kesepakatan  yang  tidak  sah  yang memberikan  konsekuensi  dapat  dibatalkannya  perjanjian  yang  telah  secara  formal disepakati.
Pengertian  dari  paksaan  tersebut  ialah  paksaan  terhadap  badan  (fisik)  dan paksaan  terhadap  jiwa  (psikis)  dan  paksaan  yang  dilarang  oleh  undang-undang. Undang-undang  memberikan  definisi  dari  paksaan  seperti  pada  Pasal  1324  KUH Perdata yang menyatakan bahwa paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, ternacam rugi besar dalam waktu dekat, dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan  kedudukan  orang  yang  bersangkutan,  kemudian  Pasal  1325  KUH  Perdata menyatakan  bahwa  paksaan  menjadikan  suatu  persetujuan  batal,  bukan  hanya  bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami  atau isteri atau  keluarganya dalam garis  ke atas maupun ke bawah.
Ancaman  yang  dimaksud  tersebut  harus  benar-benar  dapat  menimbulkan ketakutan  yang  sangat  yang  dapat  membuat  orang  tersebut  tidak  punya  jalan  lain selain  dari  mengikuti  kehendak  orang  yang  memaksa.  Untuk  mempertimbangkan apakah  paksaan  tersebut  sesuai  dengan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1324  KUH Perdata, ketentuan hukum perdata Indonesia mengharuskan untuk dilakukan dengan memeperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Hal tersebut  dapat  diartikan  usia,  kelamin,  dan  kedudukan  orang-orang  yang ebrsangkutan  juga  menjadi  bagian  dari  pertimbangan  sejauh  mana  ketakutan  yang diderita  oleh  orang  yang  bersangkutan  sehingga  membuat  orang  tersebut  terpaksa menandatangani sebuah Perjanjian atau Kontrak.
Selain  dari  tindakan  yang  memaksa  orang  untuk  menyetujui  seuatu perjanjian  atau  kontrak,  penipuan  juga  merupakan  alas  an  yang  diatur  dalam  Pasal 1321 KUH Perdata yang menyebabkan perjanjian atau kontrak batal demi hukum. Hal tersebut di karenakan tindakan penipuan telah menutup kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menyepakati sebuah  perjanjian  atau  kontrak.  Penipuan  dalam  KUH  Perdata  dapat  dilihat pengaturannya  pada  Pasal  1328  yang  menyatakan  sebagai  berikut  penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan  yang dipakai oleh salah  satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa  pihak yang  lain  tidak  akan  mengadakan  perjanjian  itu  tanpa  adanya  tipu  muslihat, penipuan  tidak  hanya  dapat  dikira-kira,  melainkan  harus  dibuktikan.  Prof.  Subekti
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek) , diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.27. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, h. 45
S.H. dalam bukunya hukum perjanjian memberikan deinisi penipuan yaitu penipuan terjadi,  apabila  satu  pihak  dengan  sengaja  memberikan  keterangan-keterangan  yang palsu  atau  tidak  benar  disertai  dengan  tipu  muslihat  untuk  membujuk  pihak lawannya  memberikat  perizinannya,  pihak  yang  menipu  itu  bertindak  secara  aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. 17
Tindakan  selanjutnya  adalah  kekhilafan,  dimana  pengaturan  kekhilafan terdapat  pada  Pasal  1322  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  kekhilafan  tidak mengakibatkan  batalnya  suatu  persetujuan,  kecuali  jika  kekhilafan  itu  terjadi mengenai  hakikat  barang  yang  menjadi  pokok  persetujuan,  kekhilafan  tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya  seseorang  bermaksud  untuk  mengadakan  persetujuan,  kecuali  jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. Dari  Pasal tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kekhilafan  dapat  terjadi  dalam  2  (dua)  kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang atau subjek hukum dan kekeliruan terhadap barang atau objek hukum.
Kedua; Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan.  Kecakapan  untuk melakukan  tindakan  hukum  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  dan  dijamin oleh  hukum  baik  terhadap  orang  pribadi  dan  orang  korporasi  sebagai  subjek pendukung  hak  dan  pelaksana  kewajiban.  Apabila  kita  membahas  mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, berarti kita membahas mengenai subjek hukum,  karena  subjek  hukum  adalah  sesuatu  yang  dapat  melakukan  perbuatan hukum atau menjadi pihak/subjek dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap (berkapasitas) untuk membuat suatu perjanjian. 18
Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat  perikatan-perikatan  bila  ia  oleh  undang-undang  tidak  dinyatakan  tidak cakap.  Sebagai  konsekuensi  dari  pengertian  tersebut  maka  perlu  di  lihat  pengertian dari  tidak  cakap  tersebut  menurut  KUH  Perdata.  Pengaturan  mengenai  pengertian tidak  cakap  tersebut  dapat  di  temukan  pada  Pasal  1330  KUH  Perdata  yang menyatakan “tidak cakap untuk membuat persetujuan” adalah: 1). Orang-orang yang belum  dewasa.  Yaitu  orang  yang  belum  berumur  21  tahun  dan  belum  kawin.  2). Mereka  yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan  ( curatele )  seperti  yang  diatur  dalam Buku  1  (satu)    KUH  Perdata  BAB  XVII  tentang  Pengampuan.  3).  Orang-orang perempuan  yang  mempunyai  suami  hilang  kecakapannya  karena  harus  didampingi oleh  suami.  Ketentuan  ini  telah  di  hapus  oleh  SEMA  No.  3  Tahun  1963,  yang ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun hubungan hukum untuk dan atas  kepentingan  pribadi  adalah  berbeda  dengan  kewenangan  melakukan  tindakan hukum  untuk  dan  atas  kepentingan  suatu  badan  hukum.  Apabila  subjek  hukum tersebut adalah orang pribadi maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum akan dapat dimulai setelah orang tersebut dewasa ataupun telah berumur 21 tahun. Sementara  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  hukum  untuk  dan  atas
17 R.Subekti, 1990, Hukum Perjanjian . 18 Hardijan  Rusli,  “ Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law ,”  Cet.  Kedua,  (Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 74.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 21
kepentingan  badan  hukum  tergantung  dari  aturan  yang  mengatur  mengenai  badan hukum tersebut. 19 Sebagai contoh badan  hukum yang  berbentuk  Perseroan Terbatas maka kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tunduk pada aturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Ketiga; Suatu  pokok  persoalan  tertentu.  Hal  tertentu  dalam  syarat  sahnya perjanjian adalah mengenai isi prestasi sebagai objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas  dan  setidaknya  ditentukan  jenisnya.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1333  dan Pasal 1334 KUH Perdata sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu  perjanjian  atau  kontrak  yang  sah.  Dalam  Pasal  tersebut  diatur  bahwa  dalam suatu kontrak harus terdapat isi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal tersebut sangat penting untuk ada dalam perjanjian karena hal tertentu itu  akan  digunakan  untuk  mengukur  bagaimana  para  pihak  menjalankan  prestasi masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian atau konrak.
Apabila hal-hal yang disepakati tidak jelas, maka keadaan tidak jelas tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan dari perjanjian atau kontrak itu sendiri. Para pihak dapat  dianggap  melakukan  suatu  transaksi  seperti  membeli  kucing  dalam  karung, yang dapat mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum keberlakuannya. Atau menurut  Prof  Subekti  S.H.,  bahwa  perjanjian  tersebut  dari  semula  tidak  pernah  di lahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan. 20
Undang-undang  tidak  melarang  para  pihak  untuk  memperjanjikan  barang- barang  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari  sebagai  isi  pokok  perjanjian,  asalkan tatacara pemenuhan prestasi dari barang yang aka nada tersebut jelas di atur. Sebagai contoh perjanjian untuk memperjanjikan hasil panen yang akan datang, selama jenis dan lokasi, waktu panen dan benda yang akan dipanen itu jelas. Jumlahnya bisa saja tidak  jelas  asalkan  pada  saat  perjanjian  ditutup  jumlahnya  harus  menjadi  jelas. Perjanjian  untuk  benda  yang  akan  datang  tidak  diperbolehkan  bila  bertentangan dengan  undang-undang,  sebagai  contoh  memperjanjikan  warisan  yang  belum terbuka.
Keempat; Suatu sebab yang tidak terlarang. Kausa yang halal ialah bukan hal yang  menyebabkan  perjanjian,  tapi  “isi”  perjanjian  itu  sendiri.  Isi  perjanjian  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  maupun  ketertiban  umum, seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1337  KUH  Perdata.  Kausa  dapat  juga  diartikan sebagai  dasar  objektif  yang  menjadi  latar  belakang  terjadinya  suatu  kontrak.  Kausa bukan keinginan subjektif dari para pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan nama motif. Motif sebagai keinginan yang bersifat subjektif dari apa yang menyebabkan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian atau kontrak,  tidak  menjadi  ukuran  dalam  menentukan  halal  atau  tidaknya  perbuatan hukum tersebut.
Suatu  sebab  yang  halal  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  akan menyebabkan perjanjian itu batal, bila perjanjian itu  menyebabkan timbulnya akibat
19 Hartkamp, Contract Law In The Netherlands , h. 74. 20 R.Subekti , 1990 , Hukum Perjanjian, h. 20.
yang  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  membahayakan  kepentingan umum. 21 Dalam  Pasal  1335  KUH  Perdata  ditegaskan  bahwa  suatu  perjanjian  atau kontrak  yang  didasari  oleh  kausa  yang  tidak  halal  adalah  tidak  memiliki  kekuatan hukum, dan sebagai konsekuensi lanjutannya adalah perjanjian atau kontrak tersebut batal  demi  hukum  karena  tidak  memenuhi  syarat  objektif  dari  sahnya  suatu perjanjian.  Pemahaman  mengenai  kausa  yang  halal  dan  tidak  halal  harus  dilihat secara objektif pada inti dan lahirnya kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian atau kontrak tersebut. 22
Keempat syarat tersebut diatas dapat dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dan syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut: 1). Syarat  Subjektif,  yaitu  syarat  untuk  subjek  hukum  atau  orangnya:  a).  Adanya  kata sepakat/kesepakatan para pihak; b). Adanya kecapakapan dari para pihak. 2). Syarat Objektif,  yaitu  syarat  untuk  objek  hukum  atau  bendanya.  a).  Adanya  hal  tertentu yang diperjanjikan; b). Adanya suatu sebab yang halal.
Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum ( void ab initio ) adalah perjanjian yang dari semula sudah  batal,  berarti  perjanjian  itu  dianggap  tidak  pernah  ada.  Sedangkan  apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian  yang  dapat  dimintakan  pembatalannya  ( voidable )  adalah  perjanjian  yang dari  semula  berlaku  tetapi  perjanjian  itu  dapat  dimintakan  pembatalannya  dan  bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku. 23

## Perjanjian Berbahasa Asing Yang dibuat Oleh Notaris
Salah  satu  asas  dalam  perjanjian  adalah  asas  kebebasan  berkontrak,  yang dapat  dianalisis  dari  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata,  yang  berbunyi: “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.”  Asas  ini  merupakan  suatu  asas  yang  memberikan kebebasan  kepada  para  pihak  untuk:  (a).  Membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian; (b).  Mengadakan  perjanjian  dengan  siapa  pun;  (c).  Menentukan  isi  perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (d). Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
Begitu  pula  dengan  penggunaan  bahasa  asing  dalam  pembuatan  perjanjian dengan  akta  otentik  yang  dibuat  dihadapan  notaris,  yang  mana  disebutkan  dalam Pasal  43  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  sebagai  berikut:  1).  Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. 2). Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan  dalam  akta,  Notaris  wajib  menerjemahkan  atau  menjelaskan  isi  akta  itu dalam  bahasa  yang  dimengerti  oleh  penghadap.  3).  Apabila  Notaris  tidak  dapat menerjemahkan  atau  menjelaskannya,  akta  tersebut  diterjemahkan  atau  dijelaskan oleh  seorang  penerjemah  resmi.  4).  Akta  dapat  dibuat  dalam  bahasa  lain  yang dipahami  oleh  Notaris  dan  saksi  apabila  pihak  yang  berkepentingan  menghendaki
21 Rusli, “ Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law ,” h. 99. 22 C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata , Cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995),  h. 233.
23 Rusli, “ Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law ,” h. 44.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 23
sepanjang  undang-undang  tidak  menentukan  lain.  5).  Dalam  hal  akta  dibuat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Notaris  wajib  menerjemahkannya  ke  dalam bahasa Indonesia.
Ketentuan Pasal 43 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut sesuai juga dengan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan  Lambang  Negara  Serta  Lagu Kebangsaan,  sebagai  berikut:  1).  Bahasa  Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara,  instansi  pemerintah  Republik  Indonesia,  lembaga  swasta  Indonesia,  atau perseorangan  warga  negara  Indonesia.  2).  Nota  kesepahaman  atau  perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” 24

## Kesimpulan
Peran  Notaris  dalam  pengikatan  jual  beli  yang  dibuat  dalam  bahasa  asing, yaitu  memfasilitasi  dan  menjembatani  pembuatan  akta  antara  duabelah  yang mungkin  tidak  saling  mengerti  karena  kendala  bahasa,  sepanjang  Notaris  yang bersangkutan  mengerti  dan  paham  bahasa  asing  tersebut  dan/atau  dapat  meminta bantuan penterjemah resmi atau tersumpah untuk menterjemahkan aktanya ke dalam bahasa  asing,  dimana  akta  Notaris  wajib  mematuhi  dan  mengikuti  kaidah  dan  asas Pasal  43  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Notaris  melaksanakan  tugas  jabatannya dalam melangsungkan pembuatan dan pembacaan akta, dimana pengetahuan bahasa asing  dari  Notaris  menempatkan  posisi  penting  bagi  menuangkan  keinginan penghadap  secara  lisan  ketika  menerangkan  dalam  membacakan  akta  maupun tertulis ketika membahasakan kepentingan yang ditransaksikan para pihak.

## Pustaka Acuan
Apeldorn. L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-29 ,  Jakarta: Pradnya Paramita,
1996.
Harjono,  Dhaniswara  K. Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis ,  Jakarta:  Pusat  Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009.
Hartkamp,  Arthur  S.  dan  Marianne  M.M.  Tillema, Contract  Law  In  The  Netherlands , Netherlands : Kluwer Law International, 1995.
Juwana,  Hikmahanto. Kewajiban  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  dalam  Kontrak  Bisnis Internasional , < http :// www.hukumonline.com>, 26 Oktober 2009. Kansil, C.S.T. Modul Hukum Perdata , Cet. 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1998.
Rusli,  Hardijan.“ Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law ,”  Cet.  Kedua,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 16.
24 Indonesia, Undang-Undang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan , UU No. 24 Tahun 2009, LN. No. 109 Tahun 2009, ps. 31.
Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Simanjuntak,  Ricardo Teknik  Perancangan  Kontrak  Bisnis ,  Jakarta:  Mingguan  Ekonomi dan Bisnis KONTAN, 2006.
Subekti,  R. Aneka Perjanjian , Bandung: Alumni, 1985. _________, Hukum Perjanjian , Cet.12, Jakarta : PT. Intermasa, 1990. _________, Pokok-Pokok Hukum Perdata , cet.27, Jakarta : PT. Intermasa, 1995.

## Perundang-undangan:
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek) ,  diterjemahkan  oleh  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.27. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995. Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004.
Indonesia, Undang-Undang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan , UU No. 24 Tahun 2009, LN.No. 109 Tahun 2009.