## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952

## HAMBATAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN PIDIE
T. Yasman Saputra
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur. Email: teukuyasman@unigha.ac.id

## ABSTRAK
Keberadaan IMB salah satunya berfungsi sebagai kontrol Pemerintah Daerah terhadap pendataan fisik  kota  dalam  perencanaan,  pengawasan,  dan  penerbitan  pembangunan  kota  yang  terarah. Fungsi lainnya memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan. Penelitian telah dilakukan pada  tahun  2012  di  Kabupaten  Pidie,  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  hambatan  Komisi  C DPRK  Kabupaten  Pidie  dalam  pengawasan  perizinan  izin mendirikan  bangunan.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh yuridis emperis. Data dianalisis secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sejumlah  hambatan  baik  internal  maupun  eksternal. Hamnatan internalnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan hambatan eksternalnya adalah terkait peran masyarakat yang bersikap apatis.
Kata kunci ;,Komisi C, DPRK Pidie, hambatan.

## Pendahuluan
Komisi  dalam  dewan  perwakilan rakyat  meruapak  alat  kelengkapan  DPRD yang  bersifat  tetap  dan  dibentuk  pada  awal masa  jabatan  keanggotaan  DPRD.  Setiap anggota  DPRD  kecuali  pimpinan  DPRD wajib  menjadi  anggota  komisi  dan  jika terjadi perpindahan antar komisi hanya dapat dilakukan  atas  dasar  usulan  fraksi  dan diputuskan  dalam  rapat  paripurna  DPRD (Wasistiono,  2009).  Arti  atau  pengertian IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan)  adalah produk  hukum  yang  berisi  persetujuan  atau perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Daerah  Setempat  (Pemerintah  kabupaten  / kota)  dan  wajib  dimiliki  /  diurus  pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan. Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada  sebuah  bangunan  sangatlah  penting, karena  bertujuan  untuk  menciptakan  tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan  lahan.  Bahkan  keberadaan  IMB juga  sangat  dibutuhkan  ketika  terjadi transaksi  jual  beli  rumah.  Pemilik  rumah yang  tidak  memiliki  IMB  nantinya  akan
dikenakan  denda  10  persen  dari  nilai bangunan, rumah pun juga bisa dibongkar.
Komisi  C  DPRK  Kabupaten  Pidie memiliki  peran  dalam  hal  perizinan  di Kabupaten Pidie. Izin mendirikan bangunan (IMB)  merupakan  kewenangan  Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dalam implementasinya,
Komisi C DPRK Kabupaten  Pidie  melakukan  fungsinya sebagai pengawas pemerintah daerah dalam perizinan,  karena  Pemerintah  Kabupaten Pidie sendiiri memiliki potensi sumber daya alam yang baik, yang nantinya mempengaruhi  iklim  investasi  di  daerah Pidie.  IMB  berfungsi  supaya  pemerintah daerah dapat mengontrol prndataan fisik kota sebagai  dasar  yang  sangat  penting  bagi perencanaan,  pengawasan,  dan  penerbitan pembanguna  kota  yang  terarah  dan  sangat bermanfaat  pula  bagi  pemilik  bangunan karena  memberikan  kepastian  hokum  untuk bernbagai  keperluan,  antara  lain  dalam  hal pemindahan  hak  bangunan  kepada  pohak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan).
Permasalah  di  lapangan  dijumpai banyaknya bangunan yang sedang dibangun

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
di  sepanjang  rusa  jalan  nasional  tidak memiliki  IMB,  pemerintah  sedianya  peka dan  lebih  cepat  mengambil  kebiajkan terhadap  pembangunan  sejumlah  ruko  yang tidak meiliki IMB agar tidak terus menjamur. Karena  selain  mrnyrbsbksn  kesemrautan lalulintas,  juga  mrmbuat  ruas  jalan  Negara menjadi sempit, sehingga rawan kecelakaan. Melihat  hal  tersebut,  perlu  dikaji  mengenai hambatan komisi C DPRK Kabupaten Pidie terhadap  pengawasan  Izin  mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pidie.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini dibatasi  pada  hambatan  yang  dihadapi Komisi  C  DPRK  Kabupaten  Pidie  terhadap pengawasan izin mendirikan bangunan, serta upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hsmbstsn tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  manfaat  secara  teroritis untuk  menambah  wawasan  khasanah  ilmu penegtahuan dalam bidang hokum administrasi  Negara  terutama  di  bidang perizinan.  Secara  praktis  ,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran kepada  masyarakat  mengenai  hambatan komisi C DPRK Pidie dalam hal pengawasan izin endidirkan bnagunan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yang didukung oleh  yuridis  emperis.  Pendekatan  yuridis normative  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan terlebih dahulu mneeliti bahan-bahan kepustakaan (Library Reseacrh) yang relevan  dengan  permasalahn  yang  dirlwiti. Pendekatan  yuridis  emperis  dilakukan dengan  studi  lapangan  dalam  hal  ini  di DPRK  Pidie  opada  Komisi  C  mengenai hambatan  yang  didpaat  komisi  C  dalam pengawasaan  perizinan  iiizin  mendirikan bangunan.

## Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian
Pemilihan lokasi di lakukan di Komosi C DPRK  Kabupaten Pidie, didasarkan pada bahwasanya  Komis  C  merupakan  momisi yang memiliki peran oenting dalam melakukan  fungsi  prngawasan  dsalsm
perizinan di kabupaten Pidie terutama dalam hal izin mendirikan bangunan
Populasi penelitoiannya adalag seluruh anggota  DPRK  Kabupaten  Pidie  dan samplenya adalah anggota Komisi C DPRK Kabupaten Pidie.

## Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  wawancara  berdasarkan  pedoman wawancara  yang  telah  disususn  dan disiapkan sebelumnya. Data sekunder didapat  dari  lembaga  hukum  yang  terkait dengan Penelitian ini. adapun data sekunder diperoleh melalui telaah kepustakaan.

## Analisis data
Analisis data dilakukan dengan model analisis  kualitatif,  dimana  data-data  yabng diperkukan  guna  menjawab  permasalahan, baik  data  primer  maupun  data  sejunder, dikumpulkan  iuntuk  kemudian  diseleksi, dipilah-pilah berdasarksn kualitas dsn relevansinya  utnuk  kemudisn  durentukan data  yang  penting  dan  data  yang  tidak penting untuk menjawab permasalahan.

## Hasil penelitian dan pembahasan
Hambatan  yang  dihadapi  komisi  C DPRK  pidie  dalam  hal  izin  mendirikan bnagunan adalah sebagai berikut:
1. Hambatan internal Adapun hambatan internal yang dihadapi Komisi  C  Pidie  dalam  hal  perizinan mendirikan  bangunan  adalah  sebagai berikut:
a. Hambatan  secara  internal  adalah terkait sumber daya manusia (SDM) anggota  DPRK  Pidie.  Hal  tersebut dikarenakan latar belaknag pendidikan  anggota  DPRK  yang berasal  dari  berbagai  disiplin  ilmu, sehingga untuk
memproses perancangan qanun yang akan disesuaikan tentunya mengalami kendala.
b. Tim  legislasi  DPRK  Pidie  dalam merancang qanun tentang izin mendirikan bangunan hanya menganalisis  legal  drafting  yang diajukan Pemerintah Kabupaten saja, tanoa  menganalisis  keadaan  di masyarakat.

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
c. Kurang maksimal pengawasan DPRK,  hal  tersebut  dikarenakan pengajuan  RAPBK  sering  terlambat melewati jadwal yang ditentukan.
d. Kurang berfungsinya alat kelengkapan dewan, contoh kurangnya  rapat-rapat  konsultasi dengan pihak terkait.
2. Hambatan eksternal Adapun hambatan secara eksternal yang dihadapi  komisi  C  DPRK  Pidie  adalah sebagai berikut:
a. Lambannya pengajuan legal drafting qanun  oleh  executive,  maka  dengan sendirinya  pengerjaan  rapat  dewan tidak maksimal.
b. Hambatan  eksternal  lainnya  adalah terkait peran masyarakat, hal tersebut dikarenakan  pemerintah  kabupaten pidie dalam sosialisasi qanun nomor 23  tahun  2002  kepada  masyarakat sangat  rendah,  sehingga  masyarakat tidak  begitu  memahami  qanun  yang diterapkan.
3. Hambatan  dalam  melaksanakan  fungsi pengawasan oleh DPRD
a. Belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD Di dalam menjalankan fungsi
pengawasan seyogyanya DPRD
memiliki rencana atau agenda pengawasan meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Para wakil  rakyat  belum  memandang pengawasan sebagai proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengedalian. Pengawasan  oleh  DPRD  yang  tidak sesuai  ranah  pengawasan  DPRD- yakni  ranah  kebijakan  dan  politik serta tidak terprogram, akan membawa  dampak  pada  munculnya hal-hal sebagai berikut: 1) Ruang lingkup pengawasan
DPRD terabaikan
2) Duplikasi  pengawasan  dengan lembaga pengawasan lainnya;
3) Kurangnya mutu pengawasan;
4) Pengawasan belum efektif.
b. Belum  adanya  standar,  system  dan prosedur bakun pengawasan DPRD
Pelaksanaan  pengawasaan  DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadic, tanpa terencana dan tersistem  dalam  pelaksanaannya.
Selain  itu  standar  pengawasan, system dan prosedur serta
administrasi pengawasan belum disusunj secara baik.
c. Partisipasi masyarakat belum optimal Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD  diharapkan  dapat  mendorong pihak  pemda  agar  perda  yang  sudah ada  dapat  diimplementasikan  seara konsisten  dan  berkelanjutan  supaya tercipta  tertib  hokum  dan  kepastian bukum,  sehingga  dapat  memberikan manfaat  besar  bagi  masyarakat.
Sebagai pemilik kedaulatan,
masyarakat  memilih  hak  untuk dilakukan optimaisasi saluran pengawasan masyarakat baik melalui wakilnya  di  DPRD  maupun  melalui media,  seperti  media  cetak  dan elektronik, kotak pos, pesan singkat, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  atau lainnya.
Fakta yang ada
menunjukkan bahwa penyaluran pengawasan  masyarakat  sampai  saat ini belum terlaksana dengan optimal.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi hambatan  dalam  hal  izin  mendirikan bangunan
1. Upaya internal
Adapun  upayas  internal  yang  dilakukan DPRK Pidie adalah sebagai berikut:
a. Mengikuti pelatihan-pelatihan dalam menambah pengetahuan dalam rangkan  pelaksanaa  tugas  tugas masing-masing bagi anggota DPRK.
b. Tim  legislasi  DPRK  Pidie  harus menerima aspirasi masyarakat

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
tentang penetapan IMB dan
konsultasi denagn pihak terkait.
c. Para  anggota  DPRK  Pidie  harus memahami  tata  gtertib  yang  sudah ditetapkan.
d. Masing-masing  alat  kelangkapan dewan supaya memperbanyak rapat- rapat  konsultasi  dengan  miytra kerjanya.
e. Memperbanyak pemantauan ke lokasi yang telah ditetapkan.
f. Memperbanyak peninjauan ke lokasi- lokasi yaitu dalam bentuk pansus.
g. Upaya eksternal Adapun upaya eksternal yang dilakukan DPRK Pidie adalah sebagai berikut:
1. Dewan menyurati Pemerintah Kabupaten  Pidie  agar  poengajuan Qanun segera disampaiakn ke DPRK, supaya  dapat  dilakukan  pemabhasan bersama,  sehingga  kegiatan  dewan tidak  terganggu  dengan  kegiatan jadwal yang lain.
2. Menagajak masyarakat untuk berperan  aktif  dalam  hal  terkait  izin mendirikan  bangunan  agar  dapat meminimalisirnpelanggaran
atata ruang.

## Kesimpulan
1. Hambatan  secara  internal  yang dihadapai  Komisi  C  DPRK  Pidie dalam melakukan pengawasan adalah terait sumber
daya manusia,
dikarenakan beragamnya latar
belakang pendidikan anggota DPRK
2. Hambatan  secara  esternal  adalah lambannya  pengajuan  legal  drafting qanun  oleh  exsekutif,  sehingga pengerjaaan  rapat  dewan  tidak maksimal.
3. Uapay yang dilakukan terkait
pengingakatn  SDM  sdalah  dengan mengikuti pekatihan-pelatihan.

## Daftar Pustaka
Adisasmita,  rahardjo,  2010.  Ppembangunan kawasan dan tata Ruang, Grha Ilmu, Yogyakarta.
Budihardjo, Eko, 1997, tata Ruang Perkotaan, Alumni, Bandung. Hadjon, Philipus M, et. Al., 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
Sutedi,  Adrian,  2010.  Hukum  Perizinan: dalam sector pelayanan public, Sinar Grafika, Jakarta. Wasistiono,  sadu,  dan  Yonatan  Wiyoso, 2009,  menigkatkan  keinerja  Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Fokusmedia, bandung.
Sugiyono  (2013).  Cara  Mudah  Menyusun
Skripsi, Thesis, dan Disertasi.
Bandung. Alfabeta.