## AL-AWQAF

## Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Vol. 12, No. 2, Tahun 2019

## Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba
Pupun Saepul Rohman 1 , Sri Herianingrum 2
1 1 Universitas Airlangga, Surabaya, pupun.tauqoly.tasik@gmail.com 2 Universitas Airlanggga, Surabaya, sriheria@gmail.com
Abstract: This  research  aimed  to  observe  about  concept  of  Waqf  based  Baitul Mal  wa  Tamwil  (BMT)  as  a  solution  for  Riba.  Conducting  qualitative  method, this research uses interview method with Anti-Riba Community of West Java to elaborate  the  issues  about  riba.  To  pursue  the  solution,  we  analyze  The  Holy Quran, Hadits and then library study. The result shows that Waqf based BMT potentially used to overcome issues facing by community in obtaining free riba- financial services. In addition, it can be a solution to empower the member and the community through empowerment programs.
Keywords : riba, waqf based bmt, empowerment.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Baitul Mal wa Tamwil (BMT)  berbasis  wakaf  sebagai  solusi  atas  permasalahan  riba.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Untuk  mendapat  data penelitian,  penulis  melakukan  teknik  wawancara  dengan  pegiat  komunitas  anti riba di Jawa Barat. Setelah itu, penulis mengkaji isi Al-Quran dan Al-Hadits yang berkenaan dengan riba dan solusi atas riba. Kajian ini dilanjutkan dengan kajian pustaka dengan tema yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT berbasis  wakaf  sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan  dalam  rangka memberikan solusi pembiayaan bebas riba. Di samping itu, BMT berbasis wakaf dapat dijadikan sarana untuk memberdayakan angggota dan masyarakat melalui serangkaian program pemberdayaan.
Kata Kunci : riba, bmt berbasis wakaf, pemberdayaan.
:صخلم
.ابسلا تلكشلم لحك فقىلا ىلع مئاقلا ليىمخلاو لالما تيب مىهفم تسازد ىلإ تسازدلا هره فهت نيضهاىم ءاطشو عم تلباقم ثايىقج اىيسجأ ثحبلا ثاىيب ىلع لىصحلل .تيعىىلا يه تمدخخسلما تقيسطلا حو ابسلا بخكو تيىبىلا ثيداحالأو نآسقلا اىعجاز ,لح داجيلإ .تيبسغلا ةواج يف ابسلل هره جئاخه ريشح .هلىل
ليىمج لىلح ريفىج لجأ نم سيىطخلا ىلع ةزدقلا هيدل فقىلا ىلع مئاقلا ليىمخلاو لالما تيب نأ ىلإ تسازدلا عمخجلماو ءاضعالأ نيكمخل تليسىك همادخخسا نكمي ,كلذ ىلإ تفاضلإاب .ابسلا نم تيلاخ
. ال تاملك ةيحاتفلما : لا ليىمخلاو لالما تيب ,ابسلا نيكمخلا ,فقىلا ىلع مئاق .

## Pendahuluan
Riba  merupakan  transaksi  yang  dilarang  di  dalam  ajaran  Islam.  Banyak  ayat  dan  hadis  di dalam Al-Quran yang menyatakan keharamannya. Tidak ada perbedaan di antara ulama umat Islam,  semuanya  sepakat  (ijma‟)  akan keharaman  riba.  Penyebab  keharamannya  di  dalam Islam  dikarenakan  riba  telah  terbukti  memberikan  dampak  yang  sangat  buruk  terhadap kehidupan  bermasyarakat.  Riba  merusak  tata  nilai  sosial  di  masyarakat  (Idri,  2016).  Riba menjadi salah satu penyebab munculnya perbudakan di masa lampau. Riba menjadi alat bagi si  kaya  yang  zalim  untuk  mengeksploitasi  si  miskin.  Riba  seolah  menjadi  alat  legal  untuk menjadikan manusia bertindak zalim atas manusia lainnya. Ketika si peminjam tidak mampu membayar  hutang  ribawi,  maka  tanah,  kebun,  hewan  ternak  bahkan  rumah  tempat  tinggal dirampas dengan semena-mena dengan alasan aset-aset tersebut menjadi jaminan atas hutang riba (Tarmizi, 2013).
Seiring berjalan waktu, riba telah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika pada zaman  dahulu  riba  hanya  dipraktikkan  dalam  bentuk  transaksi  tradisional  antar  individu  di masyarakat,  maka  kini  riba  telah  dipraktikkan  secara  luas  dan  melembaga  dengan  istilah bunga. Menyikapi hal ini, lembaga-lembaga fatwa di seluruh dunia menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba. Lembaga fatwa seperti al- Majma‟ Fiqh al -Islami (divisi fiqih Rabithah Alam  Islami),  Majma‟  Fiqh  al -Islami  (divisi  fikih  OKI),  dan  lembaga  fatwa  dunia  lainnya sepakat menyatakan keharaman bunga bank. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI)  mengeluarkan  fatwa  pada  2004  tentang  keharaman  bunga  bank.  Kesamaan  persepsi seluruh  lembaga  fatwa  ulama  di  seluruh  dunia  terkait  keharaman  bunga  bank  menurut Tarmizi  (2013)  bisa  disamakan  dengan  ijma‟.  Kedudukan  ijma‟  dalam  hu kum  Islam menempati  urutan  ketiga  setelah  Al-Quran  dan  Hadis.  Artinya,  keharaman  bunga  bank dengan alasan bunga bank sama dengan riba telah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi
Umat Islam yang memiliki kesadaran akan keharaman bunga bank melakukan upaya agar bisa tetap melakukan aktifitas keuangan tanpa harus melakukan dosa riba. Maka bermunculanlah bank dengan prinsip syariah yang mengusung konsep tanpa bunga. Di Indonesia sendiri bank dengan  konsep  tanpa  bunga  diawali  dengan  kemunculan  Bank  Muamalat  yang  resmi beroperasi pada 1992. Seiring berjalannya waktu, hingga kini telah ada kurang lebih 14 (empat belas)  bank  umum  syariah,  20  (dua  puluh)  unit  usaha  syariah  dan  128  (serratus  dua  puluh delapan) bank perkreditan syariah (OJK-Statistik Perbankan Syariah per Juli 2019). Lembaga keuangan  syariah  yang  ada  di  Indonesia  dalam  melaksanakan  aktifitasnya  menerapkan  akad syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).
Dalam  perjalanannya,  praktik  di  lapangan  tidak  sesempurna  konsep  yang  sudah  digariskan oleh fatwa. Menurut Mardian (2015):
“Sebetulnya  DSN-MUI  sebagai  pihak  yang  memberikan  jaminan  terhadap  kepatuhan  syariah  telah berupaya  maksimal.  Namun  berbagai  keterbatasan  terutama  sumber  daya  menyebabkan  penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah.”
Hal  inilah  yang  mendorong  sebagian  kelompok  masyarakat  membentuk  komunitas- komunitas  yang  menamakan  dirinya  sebagai  komunitas  anti  riba.  Komunitas  yang  mereka bentuk  memiliki  cita-cita  yang  mulia  yaitu  terwujudnya  sistem  keuangan  yang  betul-betul bersih  dari  praktik  riba.  Oleh  karenanya,  mereka  aktif  menyampaikan  edukasi  kepada masyarakat  secara  umum  tentang  keharaman  riba  dan  keharaman  bunga  bank  melalui penyelenggaraan  kajian  dan  seminar.  Setelah  mengikuti  kajian-kajian  tersebut  tidak  sedikit masyarakat yang sadar akan keharaman riba dan juga keharaman bunga bank.
Permasalahan  muncul  ketika  ada  di  antara  anggota  komunitas  yang  memerlukan  dana pinjaman  untuk  menutupi  kebutuhannya.  Sementara  selama  ini  komunitas  anti  riba  belum menyentuh kepada pembahasan tentang bagaimana solusi praktis di lapangan. Dengan kata lain, komunitas anti riba belum memiliki lembaga khusus yang bisa memberikan solusi ketika ada anggotanya yang memerlukan pinjaman uang tanpa riba.
Berdasarkan literatur yang ada, lembaga keuangan syariah yang cocok diterapkan di lingkup komunitas  adalah  lembaga  keuangan  mikro  syariah  semisal  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT). Telah  banyak  peneliti  yang  melakukan  kajian  terkait  lembaga  keuangan  mikro  syariah termasuk  BMT  di  dalamnya.  Akan  tetapi,  penelitian-penelitian  tersebut  pada  umumnya menekankan pada kontribusi BMT dalam pengentasan kemiskinan (Abdullah & Ismail, 2017; Sholihin et al., 2018; Rozzani, 2017; Wulandari, 2019; Wulandari & Kassim, 2016). Adapun kajian  yang  secara  spesifik  membahas  peran  BMT  dalam  mengatasi  riba  masih  jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut.
Penelitian  ini  berupaya  menitikberatkan  pembahasan  pada  aspek  BMT  sebagai  solusi  atas permasalahan riba di masyarakat.
Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  gambaran  umum  konsep  BMT  berbasis wakaf yang dapat dikembangkan sehingga ia bisa menyediakan solusi atas pembiayaan murni syariah dan terbebas dari unsur riba.  Untuk menjawab rumusan permasalahan, metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik wawancara  dengan  pegiat  komunitas  anti  riba  di  Jawa  Barat.  Wawancara  dilakukan  untuk mengetahui dan menguraikan permasalahan yang dihadapi terkait riba. Untuk mendapatkan solusi  terbaik  atas  permasalahan  riba  tersebut,  penulis  menggali  kandungan  ayat-ayat  Al- Quran, Hadis, dan dilanjutkan dengan kajian pustaka.
Struktur artikel ini terdiri dari: pertama , pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian. Kedua ,  literature  review  yang  di  dalamnya  mengkaji  permasalahan  riba  yang  bersumber  dari Al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Di samping itu pada bagian ini dibahas tentang konsep  BMT  dan  konsep  wakaf. Ketiga, Metodologi  Penelitian.  Pada  bagian  ini  penulis berbicara  tentang  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Keempat ,  hasil
penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini penulis menyampaikan profil komunitas anti riba di  Jawa  Barat,  dilanjutkan  dengan  diskusi  tentang  konsep  BMT  berbasis  wakaf. Kelima, kesimpulan.

## Kajian Literatur
1. Definisi Riba
Secara bahasa riba adalah al-ziyaadah yang artinya tambahan dan al-nama yang artinya tumbuh (Idri,  2016).  Sementara  secara  istilah,  riba  adalah  menambahkan  beban  kepada  orang  yang berhutang.  Riba  juga  berarti  menambahkan  takaran  dalam  tukar-menukar  komoditas  ribawi sejenis  (emas,  perak,  gandum  syair,  gandum  burr,  kurma,  garam)  atau  tukar-menukar komoditas ribawi secara tidak tunai (Tarmizi, 2013).

## 2. Jenis-Jenis Riba
Riba secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu riba dain dan riba buyu‟ (Karim dan Sahroni, 2016). Pertama, riba dain , (riba hutang piutang) yaitu riba yang terjadi ketika adanya tambahan  beban  yang  harus  dibayarkan  oleh  orang  yang  berhutang  berdasarkan  perjanjian yang  disepakati.  Misal,  A  meminjam  uang  kepada  B  senilai  10  juta  rupiah.  Kemudian  B mempersyaratkan  dalam  akad  perjanjian  agar  A  membayar  hutang  tersebut  senilai  12  juta rupiah dengan rincian 10 juta sebagai pokok dan 2 juta sebagai bunga (riba).
Kedua,  riba buyu‟ .  Yaitu,  riba  yang  terjadi  pada  jual  beli  atau  pertukaran  komoditas  ribawi. Komoditas  ribawi  adalah  komoditas  sebagaimana  yang  disampaikan  Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam dalam HR. Muslim yang artinya:
“Emas apabila ditukar dengan emas, perak apabila ditukar dengan perak, gandum apabila ditukar dengan gandum,  sya‟ir  apabila  ditukar  dengan  sya‟ir,  kurma  apabila  ditukar  dengan  kurma,  garam  apabila ditukar  dengan  garam,  haruslah  sama  ukuran  dan  takarannya  serta  tunai.  Apabila  jenisnya  berbeda, ukurannya boleh berbeda dengan syarat pertukarannya dilakukan secara tunai.”
Berdasarkan hadis di atas, komoditas ribawi terdiri atas emas, perak, gandum sya‟ir, gandum burr, kurma dan garam. Para ulama kemudian memperlebar kriteria komoditas ribawi tidak hanya pada 6 (enam) komoditas di atas. Menurut Mubarok dan Hasanudin (2017), komoditas ribawi  secara  umum  terbagi  ke  dalam  2  (dua) illat hukum,  yaitu  mata  uang  dan  makanan pokok. Yang termasuk illat mata uang adalah emas, perak dan semua  jenis mata uang yang masih  berlaku  pada  masa  sekarang  ini.  Adapun  yang  termasuk Illat makanan  pokok  adalah gandum  sya‟ir,  gandum  burr,  kurma,  garam  dan  semua  jenis  makanan  pokok  termasuk  di dalamnya  adalah  beras.  Dengan  demikian,  komoditas  ribawi  terdiri  atas  emas,  perak,  mata uang (termasuk di dalamnya adalah rupiah dan semua jenis mata uang yang berlaku saat ini), gandum  sya‟ir,  gandum  burr,  kurma,  garam  dan  makanan  pokok  (termasuk  di  dalamnya adalah beras dan semua jenis makanan pokok).
Riba  buyu‟  terbag i  lagi  menjadi  2  (dua)  bagian.  Pertama,  riba fadhl ,  yaitu  riba  yang  terjadi dikarenakan adanya tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis. Contoh, emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram. Kurma Ajwa 1 Kg ditukar dengan kurma biasa 2 Kg. Kedua, riba nasiah , yaitu riba yang disebabkan pertukaran barang ribawi yang memilliki illat hukum yang sama secara tidak tunai. Contoh, emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram akan tetapi
serah  terimanya  tidak  tunai.  Contoh  lainnya  adalah  kurma  ditukar  dengan  gandum  secara tidak tunai (ash-Shawi dan al-Mushlih, 2015).
Gambar 1. Skema Jenis-Jenis Riba

## 3. Dalil Al-Quran
Riba  diharamkan  dalam  Al-Quran  melalui  4  (empat)  tahapan  pengharaman  (Mubarok  dan Hasanudin,  2017).  Tahap  pertama,  Allah  membandingkan  riba  dengan  zakat.  Riba  secara hitungan manusia dapat menambah nominal harta yang dimiliki, namun menurut Allah ta‟ala ia sama sekali tidak menambah nominal harta. Adapun zakat secara hitungan manusia dapat mengurangi nominal harta yang dimiliki, akan tetapi di sisi Allah ta ‟ala justru zakat -lah yang dapat menjadikan harta lebih berkembang dan barakah. Tahapan pertama terdapat di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum: 39:
“Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar riba bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah  pada  sisi  Allah.  dan  apa  yang  kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk mencapai  keridhaan  Allah,  Maka  (yang  berbuat  demikian)  itulah  orang-orang  yang  melipat  gandakan (pahalanya).”
Tahapan kedua, Allah mengabarkan kepada umat Islam bahwa riba pernah diharamkan atas kaum  Yahudi.  Namun,  mereka  malah  melegalkan  riba  dengan  segala  bentuk  rekayasa. Akibatnya, Allah menghukum mereka atas pelanggaran tersebut. Bentuk hukumannya adalah dengan mengharamkan makanan dan minuman yang disenangi oleh kaum Yahudi dan Allah mengancam siksa yang pedih bagi mereka di akhirat kelak. Menurut Nasution et.al (2012) di tahapan ini Allah belum mengharamkan riba secara eksplisit kepada umat Islam, akan tetapi merupakan  bentuk  peringatan  dini  bagi  umat  Islam  bahwa  setelah  ini  Allah  akan mengharamkan riba atas umat Islam sebagaimana Dia pernah mengharamkannya atas kaum Yahudi. Tahapan kedua ini terdapat di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 160-161:
“Maka  disebabkan  kezaliman  orang-orang  Yahudi,  Kami  haramkan  atas  (memakan  makanan)  yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari  jalan  Allah,  dan  disebabkan  mereka  memakan  riba,  padahal  sesungguhnya  mereka  telah  dilarang daripadanya,  dan  karena  mereka  memakan  harta  benda  orang  dengan  jalan  yang  batil.  Kami  telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”
Tahapan  ketiga,  riba  mulai  diharamkan  atas  umat  Islam,  akan  tetapi,  keharaman  ini  secara khusus  pada  riba  yang  berlipat  ganda  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  riba  jahiliyah. Tahapan ketiga ini terdapat di dalam Al- Quran Surah Ali „Imran: 130:
Riba Riba Buyu' Riba Fadhl Riba Nasiah Riba Dain Riba Qardh
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”
Tahap  keempat,  Allah  mengharamkan  riba  secara  keseluruhan.  Di  tahapan  ini  Allah mengharamkan riba atas umat Islam. Allah bahkan mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang masih memungut riba. Allah bahkan mengancam akan memerangi siapa  saja  yang  tidak  bersedia  meninggalkan  riba.  Di  tahapan  ini  Allah  sama  sekali  tidak memberikan  celah  untuk  pelegalan  riba.  Allah  hanya  mengijinkan  menagih  pokok  hutang. Allah mengharamkan kelebihannya meskipun hanya sedikit. Ini merupakah tahapan terakhir dari rangkaian pengharaman riba. Tahapan keempat ini terdapat di dalam Al-Quran Surah Al Baqarah: 275-279:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat  dosa.  Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman,  mengerjakan  amal  saleh,  mendirikan  shalat  dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan  tidak  (pula)  mereka  bersedih  hati.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  maka  ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya  akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

## 4. Dalil Hadis
Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam mengharamkan riba atas umatnya. Hal ini dikarenakan riba  merupakan  salah  satu  dari  tujuh  dosa  besar  yang  dapat  mengakibatkan  kebinasaan  di dunia dan di akhirat. Beliau bersabda, yang artinya:
“Jauhi tujuh perkara yang membinasakan! Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah apakah tujuh perkara yang membinasakan itu? Beliau bersabda, (1) „Menyekutukan Allah, (2) sihir, (3) membunuh jiwa yang diharamkan  Allah  tanpa  haq,  (4)  memakan  harta  riba,  (5)  memakan  harta  anak  yatim,  (6)  lari  dari medan perang dan (7) menuduh wanita beriman yang lalai berzina.” (HR. Muttafaq „alaih).
Tidak hanya itu, dosa riba bertingkat-tingkat. Dosa riba yang paling ringan sebanding dengan dosa  seorang  anak  yang  berzina  dengan  ibu  kandungnya  sendiri.  Hal  ini  sebagaimana  yang diungkapkan  dalam  hadis  riwayat  Thabrani  yang  diterima  dari  Baraa  bin  „Azib radhiyallaahu „anhu bahwa Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:
“(Dosa) riba memiliki 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan sama dengan dosanya seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.” (HR. Thabrani).
Dalam hadits yang lain Nabi shallallahu „alaihi wa sallam mengabarkan bahwa satu dirham yang dihasilkan dari riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dosa berzina sebanyak 36 kali (HR. Ibnu Abi Dunya).
Dikarenakan besarnya dosa riba, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam melaknat para pelaku riba. Mereka  adalah  pemakan,  penyetor,  pencatat  dan  saksi-saksi  transaksi  riba.  Ancaman  ini termaktub di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu „anhuma .
Dengan demikian, berdasarkan hadis, riba diharamkan atas umat Islam. Sekecil apa pun hasil dari riba, dosanya begitu besar di sisi Allah ta‟ala. (Idri, 2016).

## 5. Dalil Ijma’
Menurut ash-Shawi dan al-Mushlih (2015) umat Islam di seluruh dunia di setiap masa telah sepakat akan keharaman riba. Tidak ada satu pun ulama yang menyelisihi ijma‟ ini. Semuanya sepakat bahwa riba adalah dosa besar dan berbahaya bagi kehidupan manusia.

## 6. Fatwa Ulama Kontemporer tentang Bunga Bank
Bunga  bank  merupakan  bentuk  lain  dari  riba.  Menurut  Tarmizi  (2013),  keharaman  bunga bank merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa ulama umat Islam di seluruh dunia. Lebih lanjut,  Tarmizi  menyampaikan  beberapa  hasil  keputusan  lembaga  fatwa  di  dunia  terkait keharaman bunga bank.
Pada 1965 dalam Muktamar Islam ke-2 di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam  memutuskan  bahwa  bunga  bank  dalam  segala  bentuknya  adalah  bentuk  lain  dari pinjaman  ribawi  yang  hukumnya  haram.  Muktamar  ini  tidak  membedakan  antara  pinjaman konsumtif ataupun produktif, pinjaman dengan persentase bunga kecil maupun besar. Pada 1976,  muktamar  ekonomi  Islam  di  Makkah  al-Mukarramah  yang  dihadiri  300  ulama  dan ekonom  dari  seluruh  penjuru  dunia  kembali  menekankan  tentang  keharaman  bunga  bank. Pada  1983,  Muktamar  bank  syariah  sedunia  di  Kuwait  menguatkan  kembali  tentang keharaman bunga bank. Pada 1985, Divisi Fikih OKI memutuskan bahwa setiap tambahan dalam pengembalian hutang atau bunga adalah riba yang diharamkan oleh Syariat. Pada 1986, Divisi  Fikih  Rabithah  Alam  Islami  menyatakan  bahwa  segala  bentuk  keuntungan  atas pinjaman adalah riba dan diharamkan.
Untuk di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram.

## 7. Solusi Permasalahan Riba Berdasarkan Al-Quran
Syariat  Islam  mengharamkan  riba  dalam  segala  bentuknya.  Umat  Islam  dilarang  melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba. Oleh karenanya, umat Islam dituntut untuk berhati-hati karena jika tidak, suatu saat tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan dosa riba.
Salah  satu  keunggulan  Syariat  Islam  adalah  setiap  kali  Islam  mengharamkan  suatu  perkara, maka Islam telah menyiapkan solusinya, tak terkecuali dalam masalah riba. Inilah sunnatullah yang berlaku sebagai bentuk kasih sayang Allah atas segenap makhluk-Nya (Antonio, 2013).
Untuk  permasalahan  riba  setidaknya  kita  akan  menemukan  2  (dua)  solusi.  Solusi  pertama terdapat di dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 275. Sementara solusi kedua terdapat di dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 276. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.
Pertama, di dalam QS. Al Baqarah: 275 terdapat penggalan kalimat “…dan Allah menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba…” .  Hikmah  dari  penggalan  kalimat  ini  adalah  Allah  telah mengharamkan riba, akan tetapi kita tidak perlu khawatir karena Dia telah menghalalkan jual beli sebagai gantinya. Keuntungan yang diperolah dari jual beli akan lebih mashlahat daripada keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  riba.  Keuntungan  dari  akad  jual  beli  akan  berdampak positif baik bagi si penjual maupun pembeli. Hal ini dikarenakan keuntungan dari akad jual beli akan menggerakan roda perekonomian sehingga memberikan maslahat yang lebih besar bagi  umat  manusia  (Herianingrum  et.al.,  2019).  Akad  jual  beli  dalam  ayat  ini  mewakili keseluruhan akad tijari (akad bisnis). Dengan demikian, solusi pertama dari permasalahan riba adalah  setiap  bisnis  yang  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Di  antara  contoh  akad bisnis adalah murabahah, ijarah, mudharabah dan musyarakah .
Kedua, di  dalam  QS  Al  Baqarah:  276  kita  menemukan  penggalan  kalimat “Dan  Allah menghancurkan  riba  dan  menyuburkan  shadaqah…” .  Allah  mengabarkan  kepada  kita  bahwa  Dia akan  menghancurkan  riba.  Menurut  Tafsir  Jalalain,  Allah  menghancurkan  riba  dengan menguranginya dan  melenyapkan  berkahnya.  Menurut  Tarmizi  (2013),  “hancur”  dalam pengertian ayat ini maknanya adalah kehancuran bagi para pelaku riba secara perlahan-lahan sampai  pada  titik  benar-benar  hancur  binasa.  Para  pelaku  riba  diancam  dengan  kebinasaan baik  dirinya  maupun  hartanya.  Pada  penggalan  kalimat  selanjutnya,  Allah  berjanji  akan menyuburkan  sedekah.  Allah  akan  menambah  dan  mengembangkannya  serta melipatgandakan pahalanya (Tafsir Jalalain). Kata arbaa-yurbii dalam ayat ini semakna dengan kata azziyaadah yang berarti bertambah, al-namaa yang berarti tumbuh, dan al-„uluw yang berarti meningkat/menjadi  tinggi, al-rif‟ah yang  berarti  menjulang  dan  al-rimaa  yang  berarti bertambah  (Jaih  dan  Hasanudin,  2017).  Allah  akan  melipatgandakan  keberkahan  sedekah sampai  dengan  700  kali  lipat  bahkan  tidak  terhingga  bergantung  pada  tingkat  keikhlasan pelakunya (QS. Al Baqarah [2]: 261).
Dari  kedua  ayat  ini  kita  mendapatkan  hikmah  bahwasannya  ada  2  (dua)  solusi  atas permasalahan  riba.  Solusi  pertama  adalah  solusi  berbasis  bisnis  syariah.  Yang  termasuk  ke dalam solusi jenis pertama ini adalah jual beli, murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah dan  transaksi  bisnis  syariah  lainnya.  Solusi  kedua  adalah  solusi  berbasis  shadaqah.  Yang termasuk ke dalam solusi jenis kedua adalah semua akad berbasis shadaqah, yaitu zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.
Idealnya kedua jenis solusi ini dijalankan secara terintegrasi supaya masyarakat terbebas dari semua jenis transaksi ribawi.

## 8. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan sistem syariah. Baitul mal wa tamwil merupakan gabungan dari dua divisi yaitu divisi baitul mal dan divisi bait al-tamwil (Pradhana dan Nafik, 2016). Baitul mal merupakan sebuah lembaga pada masa Rasulullah s hallallaahu „alalihi wa sallam yang berfungsi untuk menampung zakat, infaq,
shadaqah,  wakaf  dan  sumber  pemasukan  lainnya  untuk  kemudian  dikelola  dan  disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Baitul mal merupakan lembaga yang membawa misi sosial dalam praktik operasionalnya (Ismanto, 2015). Adapun bait tamwil menurut Ismanto adalah divisi yang ada di dalam tubuh BMT yang bergerak dalam bisnis, kegiatannya adalah dalam bidang  usaha  produktif  dan  pengembangan  investasi.  Produk  pembiayaan  BMT  menurut Pradhana dan Nafik (2016) adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan IMBT.
Misi  utama  baitul  mal  wa  tamwil  tidak  hanya  bersifat profit  oriented akan  tetapi  juga social oriented .  Kegiatan profit  oriented diwujudkan  melalui  pembiayaan  berbasis  syariah  sementara kegiatan social  oriented diwujudkan  melalui  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  zakat,  infaq, shadaqah dan wakaf.
Tujuan  didirikan  BMT  menurut  Manan  (2016)  adalah  meningkatkan  taraf  ekonomi  untuk kesejahteraan anggota dan juga masyarakat. Menurut Adnan & Ajija (2015), pembiayaan yang diberikan  BMT  terbukti  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  fakir  miskin  dalam meningkatkan pendapatannya.

## 9. Wakaf
Berkenaan  dengan  wakaf,  para  ulama  menukil  QS.  Ali  „Im ran:  92  sebagai  dalil  (Rozalinda 2015). Dalam ayat ini Allah ta‟ala berfirman, yang artinya:
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali „Imran: 92)
Dalam  ayat  di  atas  Allah  memotivasi  orang  beriman  untuk  menginfakkan  harta  yang dicintainya pada jalan kebaikan yang dapat bernilai jariyah, yaitu amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun individunya telah wafat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam, yang artinya:
“Apabila manusia meninggal, terputuslah (pahala) perbuatannya, kecuali tiga perbuatan, (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).
Dalil tentang wakaf selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu „anhuma yang mengisahkan aktifitas wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu  „anhu pada  masa  Rasulullah shallallahu  „alahi  wa  sallam .  Imam  Al  Bukhari mengisahkan, yang artinya:
“Diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar,  sesungguhnya  Umar  bin  Khattab  mendapatkan  tanah  di  Khaibar. Kemudian  dia  mendatangi  Nabi  shallallahu  „alahi  wa  sallam  untuk  meminta  istruksi  mengenai  tanah tersebut. Umar berkata, “Wahai Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar yang sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih saya sukai dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang Anda  perintahkan  kepada  saya?  Beliau  bersabda,  „Apabila  kamu  mau,  kamu  bisa  mewakafkan pokoknya  dan  menyedekahkan  hasilnya.‟  Maka  Umar  pun  mewakafkan  tanah  itu.  Tanah  itu  tidak dijual,  dihibahkan  dan  diwariskan.  Umar  menyedekahkan  hasilnya  untuk  fakir  miskin,  kerabat, membebaskan budak, untuk jihad fi sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Tidaklah masalah
bagi  pengelolanya  untuk  makan  dari  hasil  tersebut  dengan  cara  yang  makruf  asal  bukan  untuk  tujuan memperkaya diri.”
Secara bahasa wakaf artinya al-habs yang berarti menahan, al-man‟u yang berarti menghalangi. Rozalinda  (2015)  mendefinisikan  wakaf  dengan  membawakan  pendapat  yang  dinukil  dari ulama  madzhab.  Menurut  ulama  Hanafiah  wakaf  adalah  menahan  harta  milik  orang  yang mewakafkan dan menyerahkan manfaatnya sebagai sedekah dengan niat untuk kebaikan baik untuk  sekarang  maupun di  masa  yang  akan  datang.  Ulama  Malikiyah  mendefinisikan  wakaf sebagai “Orang  yang  berwakaf  menyerahkan  manfaat  dari  harta  miliknya  dengan  cara  sewa  ataupun hasilnya seperti dirham dengan shighat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak orang  yang  berwakaf  tersebut.” Adapun  ulama  Syafiiyah  mengartikan  wakaf  sebagai  penahanan atas  harta  yang  dapat  dimanfaatkan  dengan  tetapnya  zat  benda  yang  diwakafkan  tersebut, yang  dapat  menghalangi wakif  dan  yang  lainnya  dari  tindakan  hukum  yang  bersifat  mubah. Lebih  lanjut  menurut  ulama  Syafiiyyah,  wakaf  bertujuan  untuk  mendapatkan  kebaikan  dan mendekatkan diri kepada Allah ta‟ala.
Wakaf  menurut  Ash-Shawi  dalam  Qahaf  (2008)  adalah “Menyerahkan  manfaat  barang  yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak pada jangka waktu yang dikehendaki si wakif.”
Wakaf  menurut  Qahaf  adalah “Menahan  harta  baik  secara  abadi  maupun  sementara  untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”
Mubarok  dan  Hasanudin  (2017)  mengutip  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  Wakaf Uang yang menyatakan bahwa wakaf adalah:
“Menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan  tanpa  hilang  benda  atau  pokoknya,  dengan  cara  tidak melakukan  tindakan  hukum  terhadap  benda  tersebut  (menjual,  menghibahkan,  atau  mewariskannya) untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang dibolehkan (tidak haram) kepada pihak yang ada.”
Berdasarkan penjelasan para ahli di atas kita bisa mendefinisikan wakaf sebagai amal kebaikan dalam Islam berupa pemberian sejumlah harta untuk dijaga pokok harta wakaf tersebut dan hasilnya  diserahkan  kepada  orang  yang  berhak  menerima  wakaf.  Wakaf  bisa  berupa  wakaf aset tidak bergerak semisal wakaf tanah dan bangunan. Wakaf juga bisa berupa wakaf barang bergerak seperti wakaf uang atau wakaf tunai.

## 10. Penelitian Terdahulu tentang Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf
Herianingrum  (2019)  mengkaji  peran  lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam  proses pemberdayaan masyarakat. Kajian ini membuktikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran dalam proses pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
Para  peneliti  juga  mengkaji  lembaga  keuangan  mikro  syariah  berbasis  wakaf.  Lembaga keuangan  mikro  berbasis  wakaf  diyakini  efektif  dalam  mengatasi  permasalahan  sosial  di tengah-tengah masyarakat (Haneef et.al., 2015).
Sadeq (2002) dalam Haneef et.al (2015) mengkaji wakaf dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan lembaga keuangan mikro semisal BMT. Untuk penggalangan dana wakaf, Sadeq
menyarankan  penggalangan  dana  melalui  penjualan  sertifikat  wakaf.  Dalam  hal  ini  BMT menerbitkan sertifikat wakaf dalam 2 (dua) tipe: (1) sertifikat wakaf dengan denominasi tinggi; dan  (2)  sertifikat  wakaf  dengan  denominasi  rendah  dan  sedang.  Sertifikat  ini  dijual  kepada individu  maupun  lembaga.  Mereka  akan  membeli  sesuai  dengan  kemampuan.  Dengan  cara seperti  ini  BMT  dapat  mengumpulkan  dana  untuk  digunakan  dalam  membiayai  proyek- proyeknya  seperti  membangun  usaha  bisnis  yang  hasilnya  disalurkan  dalam  bentuk  hibah kepada  mustahik.  Dana  wakaf  juga  bisa  digunakan  untuk  penyaluran  pembiayaan  qardhul hasan (pembiayaan tanpa bunga) kepada mereka yang membutuhkan pinjaman dana.
Ahmad  (2007)  dalam  Haneef  (2015)  menyatakan  bahwa  BMT  berbasis  wakaf  sangat berpotensi dalam membantu kaum fakir yang membutuhkan. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan BMT dalam jangka panjang.
Untuk  menjaga  keberlangsungan  operasional  BMT  berbasis  wakaf,  Haneef  et.al  (2015) menyarankan agar BMT memitigasi proses pencairan pinjaman/pembiayaan dengan melalui mekanisme pembiayaan berbasis kelompok atau social collateral. Maksudnya, calon penerima pinjaman  dikelompokkan  ke  dalam  beberapa  kelompok  penerima  pinjaman.  Tiap  anggota bertugas untuk saling mengingatkan dan saling membantu antara satu dengan lainnya. Hal ini diharapkan bisa meminimalisasi terjadinya pembiayaan macet.
Dalam  kajiannya,  Haneef  et.al.  (2015)  menawarkan  konsep Integrated  Waqf-based  Islamic Microfinance Model (IWIMM) dengan rincian sebagai berikut:
a. Dana wakaf bisa dimanfaatkan penyalurannya melalui lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga  keuangan  mikro  syariah  memiliki  keterbatasan  sumber  dana,  oleh  karenanya dana wakaf diharapkan bisa memperluas cakupan kerja lembaga keuangan mikro syariah.
b. Program  khusus  yang  memungkinkan  bagi  sebuah  lembaga  keuangan  mikro  syariah adalah  pembiayaan  takaful  (asuransi  syariah),  pembiayaan  proyek  bisnis  dan  program pengembangan sumber daya manusia.
c. Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan hendaknya dipersyaratkan untuk mengikuti program pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu program lembaga keuangan mikro syariah.
d. Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  mikro  syariah  diharapkan  dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
e. Berhubung takaful dimaksudkan untuk proteksi bisnis anggota LKMS dan juga proteksi keluarga, maka diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi setiap member.
Hamber  &  Haneef  (2017)  menekankan  peran  lembaga  keuangan  mikro  berbasis  wakaf sebagai  lembaga  keuangan  inklusif  yang  bisa  menyentuh  semua  kalangan  khususnya  fakir miskin. LKMS berbasis wakaf diharapkan bisa menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat menengah  ke  bawah.  Pemberdayaan  dimaksud  adalah  pemberdayaan  dari  sisi  keagamaan, sosial,  maupun  pendapatan.  Hal  serupa  diungkapkan  oleh  Abdul  Rahman  &  Dean  (2013)
yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah diharapkan turut berperan dalam pengurangan angka kemiskinan di suatu negara.
Abdullah & Ismail (2017) memperkuat argumen tentang besarnya potensi lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf dengan syarat pengelolaan dilakukan dengan tepat yaitu dengan memperhatikan tata kelola yang baik (good corporate governance) .
Mohd  Thas  Thaker  (2018)  menyatakan  bahwa  wakaf  dapat  dimanfaatkan  untuk  program pemberdayaan melalui pembiayaan usaha kecil menengah guna meningkatkan skala ekonomi masyarakat kecil.
Dari berbagai literatur yang ada, penelitian yang ada pada umumnya lebih menekankan pada peran  BMT  berbasis  wakaf  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan.  Adapun  kajian  yang menitikberatkan pada peran BMT sebagai solusi dari masalah riba belum banyak peneliti yang mengkajinya.  Posisi  penelitian  ini  dibandingkan  penelitian-penelitian  sebelumnya  adalah untuk mengisi kekosongan tersebut, yakni mengkaji BMT berbasis wakaf sebagai solusi atas permasalahan  riba  di  masyarakat.  Hal  ini  didasari  bahwa  permasalahan  riba  di  masyarakat berbahaya jika tidak ada solusinya. Merebaknya riba di masyarakat menjadi salah satu sebab berkurangnya  keberkahan  dengan  terjadinya  banyak  malapetaka  di  masyarakat  (Tarmizi, 2013). Sebagaimana sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, yang artinya:
“Jika zina dan riba telah merajalela di suatu negeri maka sesungguhnya negeri tersebut dengan sendirinya telah menghalalkan turunnya azab Allah (atas negeri tersebut).” (HR. Al Hakim).

## Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Noor  (2013),  pendekatan kualitatif  adalah  proses  penelitian  yang  menyandarkan  pada  metode  penyelidikan  atas fenomena sosial kemasyarakatan dan problematika manusia. Menurut Lestari (2013) ciri-ciri penelitian  kualitatif  antara  lain:  (1)  peneliti  merupakan  aktor  utama  penelitian;  (2)  data penelitian umumnya berupa kata-kata dan tampilan gambar; (3) penelitian lebih berorientasi pada proses daripada hasil; (4) analisis data lebih ditekankan pada analisis induktif.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Alquran,  Hadits  dan  hasil  wawancara  dengan  pegiat  komunitas  anti  riba.  Adapun  data sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  yang  mengkaji permasalahan riba, BMT, wakaf dan BMT berbasis wakaf.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dengan  pegiat  komunitas anti  riba  di  Jawa  Barat.  Wawancara  dilakukan  untuk  menggali  permasalahan  yang  dihadapi komunitas  anti  riba.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dicarikan  solusinya  melalui kajian ayat-ayat Alquran dan Hadits terkait riba dan juga studi kepustakaan dengan mengkaji
buku, jurnal dan dokumen penelitian lainnya dengan kata kunci riba, BMT, wakaf dan BMT berbasis wakaf.

## 4. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  diawali  dengan  mengkaji  secara  seksama  hasil wawancara dengan pegiat komunitas anti riba untuk mendapatkan gambaran umum tentang permasalahan yang dihadapi. Setelah itu peneliti melakukan kajian terhadap kandungan  ayat suci Alquran dan Hadits terkait riba dan solusi atas permasalahan riba. Hasil dari kajian ini kemudian  dipadukan  dengan  hasil  dari  kajian  pustaka  untuk  mendapatkan  gambaran operasional dari solusi yang diinginkan. Proses analisis ini digambarkan secara sederhana pada Gambar 2.

## Gambar 2. Teknik Analisis Data

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Profil Komunitas Anti Riba
Komunitas  anti  riba  didirikan  sebagai  bentuk  keresahan  sebagian  anggota  masyarakat  akan praktik  ribawi  di  masyarakat.  Mereka  adalah  kelompok  masyarakat  yang  menginginkan pelaksanaan  ajaran  Islam  secara  menyeluruh  (kaaffah)  dalam  seluruh  aspek  kehidupan termasuk di dalam aktifitas ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Fajar Rachman yang merupakan pendiri komunitas anti riba di Jawa Barat, komunitas anti riba berdiri pada Juni  2015  dengan  pusat  kegiatan  di  Kota  Tasikmalaya.  Cikal  bakal  komunitas  ini  pada awalnya adalah kelompok majelis taklim. Pada 2016 komunitas majelis taklim ini kemudian diberi nama Tasik Bebas Riba (TBR). Dari Tasikmalaya komunitas ini kemudian menginisiasi pendirian  beberapa  komunitas  anti  riba  di  beberapa  wilayah  di  Jawa  Barat.  Beberapa komunitas yang kemudian berdiri adalah RBTR (Rajapolah Berkah Tanpa Riba) berpusat di Kecamatan  Rajapolah  Kabupaten  Tasikmalaya.  CBR  (Ciawi  Bebas  Riba)  yang  berpusat  di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. CBTR (Ciamis Berkah Tanpa Riba) yang berpusat di  Kabupaten  Ciamis,  SIBER  (Singaparna  Bebas  Riba)  yang  berpusat  di  Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, GTR (Garut Tanpa Riba) yang berpusat di Kabupaten Garut, BBR (Bandung Bebas Riba) yang berpusat di Kota Bandung, Sukabumi Bebas Riba di Kabupaten Sukabumi.  KBR  (Kuningan  Bebas  Riba)  yang  berpusat  di  Kabupaten  Kuningan.  BHR (Bogor Hijrah Riba) yang berpusat di Kota Bogor. Dan yang terakhir adalah komunitas PMH (Plat  Merah  Hijrah),  kumpulan  para  pegawai  negeri  sipil  yang  menginginkan  terbebas  dari pinjaman ribawi. Lebih jelasnya berikut disajikan tabel komunitas anti riba di Jawa Barat.
Tabel 1. Daftar Komunitas Anti Riba di Jawa Barat
No.  Nama Komunitas Kota/Kabupaten Tanggal Berdiri 1. Tasik Bebas Riba (TBR) Kota Tasikmalaya Juni 2015 2. Rajapolah  Berkah  Tanpa Riba (RBTR) Rajapolah - Kab. Tasikmalaya 27 Januari 2019 3. Ciawi Bebas Riba (CBR) Ciawi - Kab. Tasikmalaya 27 Oktober 2018 Kajian Alquran Kajian Hadits Kajian Literatur Solusi
4.
Singaparna Bebas Riba (SIBER) Singaparna – Kab. Tasikmalaya 20 Januari 2019 5. Pagerageung  Panjalu  Bebas Riba Pagerageung-Panjalu 21 Maret 2019 6. Ciamis  Berkah  Tanpa  Riba (CBTR) Kabupaten Ciamis 11 Februari 2019 7. Banjar Tanpa Riba (BANTAR) Kota Banjar 16 Februari 2019 8. Garut Tanpa Riba (GTR) Kabupaten Garut 28 Januari 2019 9. Bandung Bebas Riba (BBR) Kota Bandung 4 Juli 2019 10.  Sukabumi Bebas Riba Kabupaten Sukabumi 15 Agustus 2019 11.  Bogor Hijrah Riba (BHR) Kota Bogor 23 Oktober 2019 12.  Kuningan Bebas Riba (KBR)  Kabupaten Kuningan 11 April 2019 13.  Plat Merah Hijrah (PMH) - 14 Juni 2019
Sumber data: drh. Wardoyo (Aktivis Anti Riba Jawa Barat)
Menurut  H.  Fajar  Rachman,  kegiatan  komunitas  anti  riba  selama  ini  lebih  banyak  berupa kajian  rutin  fiqih  muamalah.  Dalam  kajian  tersebut  materi  yang  disampaikan  antara  lain materi tentang bahaya riba, materi fiqih jual beli, materi halal haram dalam transaksi bisnis dan materi fiqih lainnya. Menurutnya, kajian biasa diadakan secara rutin setiap 2 (dua) pekan sekali. Dalam hal pemateri kajian, komunitas TBR dan komunitas anti riba lainnya biasanya menghadirkan  pemateri  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  ekonomi  syariah,  hal  ini menurutnya sebagai upaya komunitas untuk membimbing para anggota agar lebih memahami fiqih  muamalah.  Karena  menurutnya,  dengan  memahami  fiqih  muamalah  seseorang  dapat membedakan  mana  transaksi  yang  dilarang  dan  mana  transaksi  yang  diperbolehkan  oleh syariah.  Dengan  fiqih  muamalah  pula,  seseorang  dapat  membedakan  mana  riba  dan  mana bukan riba.
Kehadiran  komunitas  anti  riba  di  masyarakat  telah  menyadarkan  banyak  orang  tentang bahaya riba. Selama ini masyarakat umat Islam mengetahui bahwa riba adalah transaksi yang diharamkan di dalam Islam. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui secara detil transaksi riba itu  seperti  apa.  Masih  banyak  yang  beranggapan  bahwa  riba  hanya  terjadi  pada  pinjaman dengan bunga yang sangat besar sementara pinjaman dengan bunga kecil tidaklah riba. Ada pula  yang  beranggapan  bahwa  riba  hanya  terjadi  pada  pinjaman  konsumtif  sementara pinjaman produktif meskipun ada tambahan bunga bukanlah riba. Yang lainnya beranggapan bahwa  yang  namanya  riba  adalah  setiap  pinjaman  yang  bersumber  dari  rentenir  sementara pinjaman berbunga yang diberikan oleh perbankan bukanlah riba.
Dengan gerak dakwahnya, banyak masyarakat yang tertarik dan bergabung dengan komunitas anti  riba.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  drh.  Wardoyo,  salah  satu  tokoh  penting  di komunitas anti riba di Jawa Barat, diketahui bahwa jumlah anggota komunitas sampai saat ini berjumlah kurang lebih 2500 anggota yang tersebar di 13 komunitas anti riba se-Jawa Barat. Motivasi mereka untuk bergabung bermacam-macam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Erick Dudi Susanto, salah satu anggota komunitas anti riba, bahwa motivasi bergabung menjadi anggota komunitas anti riba di antaranya:
“Motivasi saya dan teman-teman bergabung di komunitas beragam (berbeda-beda). (Di antaranya) (1) Ada yang  (bergabung)  karena  khawatir  ajal  (kematian)  datang  di  kala  masih  punya  hutang;  (2)  Ada  yang khawatir dengan azab Allah (dalam hal) dosa riba seperti (dosa) berzina dengan ibu sendiri; (3) ada yang takut (karena) malu ketahuan punya hutang; (4) ada yang takut dipolisikan (dilaporkan ke pihak yang berwenang dikarenakan hutang); (5) Ada yang takut asetnya diambil/dilelang.”
Jika  memperhatikan  apa yang  disampaikan  oleh  Erick  Dudi  Susanto,  sebetulnya  ekspektasi mereka  terhadap  komunitas  anti  riba  cukup  besar.  Mereka  berharap  dengan  bergabung menjadi  anggota  komunitas,  mereka  bisa  menemukan  solusi  yang  selama  ini  mereka  cari, yaitu  terbebas  dari  hutang  ribawi  mereka  yang  sudah  berjalan  selama  ini  dan  mendapatkan pinjaman yang benar-benar terbebas dari riba dari komunitas. Namun demikian, komunitas anti  riba  sendiri  bukan  berarti  berjalan  tanpa  masalah.  Dalam  perjalanannya,  komunitas  ini menghadapi  beberapa  permasalahan,  baik  yang  bersumber  dari  internal  pengurus  maupun yang bersumber dari member. Berdasarkan wawancara dengan Hj. Aneu (pegiat Tasik Bebas Riba), beliau menyampaikan masalah yang dihadapi komunitas di antaranya:
“Masalah yang ada di pengurus komunitas Riba di Tasik khususnya TBR (Tasik Bebas Riba) yangg saya rasakan: (1) Adanya ketidaksamaan visi misi jangka panjang maupun (jangka) pendek diantara pengurus, tapi sejauh ini dapat diatasi; (2) Kita para pengurus merasa bahwa keilmuan kita masih jauh dari kata pantas  untuk  dapat  menjawab  semua  masalah  seputar  dunia  riba.  Khususnya  bila  yang  ditanyakan masalah  solusi  riil  utk  segera  keluar  dari  riba;  (3)  Keterbatasan  waktu  kita  sebagai  pengurus  sehingga ketika  „ngadain‟  kajian  jarang  semua  bisa  terjun;  (4)  Masalah  dana,  selama  ini  dana  buat  perjalanan dakwah  riba  ini  kita  masih  seadanya..dari  infak  pengurus,  donatur  dan  infak  dari  member;  (5)  Perlu „charge‟  energi  lagi  agar  semua  pengurus  lebih  „solid‟  semangat  dalam  melaksanakan  agenda-agenda dakwah.”
Selain  permasalahan  yang  bersumber  dari  internal  pengurus,  komunitas  juga  menghadapi permasalahan  yang  bersumber  dari  anggota  komunitas.  Untuk  masalah  yang  berkaitan dengan anggota komunitas, Hj. Aneu menyampaikannya sebagai berikut:
“Masalah yg ada di anggota komunitas anti Riba (1) Anggota  di WAG  – grup whatsapp  – banyak, hampir  lebih  dari  1000  orang  –  khusus  anggota    TBR  –  ...tapi  yg  hadir  di  tiap  kajian  hanya  10  % kadang kurang; (2) „Pingin‟ solusi untuk keluar riba tapi sulit untuk menghadiri kajian-kajian seputar riba dan tauhid; (3) Terlalu berharap pada solusi riil utk bebas riba tanpa mau ikut serta prosesnya karena dangkalnya ilmu; (4) Sibuk mencari pinjaman anti riba di grup utk menutup utang riba yg ada.”
Apa  yang  disampaikan  oleh  Hj.  Aneu  terkait  permasalahan  yang  dihadapi  komunitas berkaitan  dengan  anggota  komunitas  anti  riba  bisa  jadi  ini  mewakili  permasalahan  seluruh komunitas  anti  riba  dalam  hal  mereka  belum  bisa  memberikan  solusi  riil  kepada  para anggotanya  ketika  memerlukan  pinjaman  uang.  Komunitas  anti  riba  baru  bisa  sebatas menyampaikan bahaya riba kepada masyarakat dan belum bisa memberikan solusi riil karena memang  mereka  belum  memiliki  lembaga  keuangan  syariah  yang  dikelola  oleh  mereka sendiri.  Akibatnya,  tidak  sedikit  di  antara  anggota  komunitas  tersebut  yang  kembali bertransaksi dengan lembaga keuangan ribawi semisal bank dan rentenir dikarenakan terdesak dengan kebutuhan yang harus segera mereka penuhi.

## 2. BMT Berbasis Wakaf sebagai Solusi Masalah Riba
Dengan jumlah anggota yang cukup banyak, sangat memungkinkan bagi komunitas anti riba untuk  mendirikan  lembaga  keuangan  mikro  semisal  BMT.  Dalam  hal  ini,  penulis menawarkan BMT berbasis wakaf sebagai solusi untuk permasalahan yang dihadapi saat ini. BMT dengan peran gandanya baik sebagai unit sosial (baitul mal) maupun unit bisnis (baitut tamwil) sebenarnya merupakan lembaga ideal yang diharapkan bisa menjawab ekspektasi para anggota terhadap komunitas anti riba selama ini yakni solusi riil untuk terlepas dari riba.
Sebagai  unit  sosial,  BMT  dengan  baitul  mal-nya  memungkinkan  untuk  menampung  dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dari anggota dan masyarakat luas. Dana zakat dihimpun dari mereka yang hartanya telah mencapai nishab zakat (Qardawi, 2004). Maka dalam hal ini pihak BMT  dapat  mengadakan  sosialisasi  terkait  program  penghimpunan  dana  zakat  tersebut kepada  anggota  dan  masyarakat  luas.  Dana  zakat  yang  terkumpul  kemudian  dikelola  dan disalurkan  kepada  para  mustahiq  (kelompok  yang  berhak  menerima  zakat)  yang  sudah ditetapkan  ketentuannya  di  dalam  Alquran  Surah  At-Taubah  ayat  60  yaitu  fakir,  miskin, amilin,  muallaf,  untuk  membebaskan  budak,  untuk  orang  yang  terlilit  hutang,  orang  yang berjihad  di  jalan  Allah  dan  orang  yang  sedang  dalam  perjalanan.  Pihak  BMT  hendaknya memprioritaskan penyaluran zakat kepada anggota BMT yang dalam hal ini adalah anggota komunitas  anti  riba.  Kemudian  jika  berlebih,  sisanya  disalurkan  kepada  masyarakat  luas. Alokasi  dari  zakat  ini  dikhususkan  bagi  fakir  miskin  yang  tidak  memiliki  penghasilan  atau mereka yang berpenghasilan tapi masih sangat kurang untuk menutupi kebutuhan dasarnya. Ada  banyak  metode  penyaluran  zakat,  akan  tetapi  menurut  Tarmizi  (2013),  pendapat  yang paling  kuat  terkait  metode  penyaluran  zakat  adalah  dalam  bentuk  pemberian  cuma-cuma, bukan  dalam  bentuk  pinjaman.  Hal  ini  senada  dengan  Herianingrum  et  al.  (2019)  dan Abdullah & Ismail (2014) yang menyatakan bahwa kalaupun dana zakat akan diintegrasikan pada proses pembiayaan BMT, maka dana zakat ini digunakan sebagai dana untuk memitigasi pembiayaan  anggota  yang  tidak  lancar.  Ketika  anggota  tidak  mampu  membayar  angsuran maka dia termasuk kategori gharimin dan ia berhak menerima zakat (QS. At-Taubah [9]: 60).
Selain  meghimpun  dana  zakat,  BMT  dengan  unit  sosialnya  memungkinkan  untuk menghimpun dan mengelola dana infaq dan shadaqah. Pengelolaan dana infaq dan shadaqah relatif  lebih  fleksibel  dibandingkan  pengelolaan  dana  zakat.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  ada aturan  khusus  di  dalam  Alquran  maupun  Hadits  terkait  batasan  penerima  infaq  shadaqah sebagaimana halnya zakat. Oleh karena itu, selain bisa disalurkan dalam bentuk dana bantuan cuma-cuma,  dana  infaq  dan  shadaqah  memungkinkan  untuk  disalurkan  dalam  bentuk pinjaman  tanpa  bunga  (qardhul  hasan)  dan  juga  program-program  pemberdayaan (Herianingrum, 2019). Akad qardhul hasan adalah akad pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya  tambahan  (Mubarok  dan  Hasanudin,  2017).  Menurut  Mubarok  dan  Hasanudin, tujuan  dari  akad  ini  adalah  untuk tabarru‟ (kebaikan),  yaitu  untuk  membantu  orang  yang diberikan pinjaman agar terlepas dari kesulitan yang dihadapinya. Pembiayaan qardhul hasan diarahkan  untuk  menutupi  kebutuhan  para  anggota  yang  sifatnya  mendesak  seperti  biaya berobat  dan  biaya  pendidikan  anak.  Adapun  sasaran  penerima  pembiayaan  qardhul  hasan adalah  mereka  yang  memiliki  penghasilan  dan  memiliki  kesanggupan  untuk  membayar pinjaman.  Adapun  member/masyarakat  yang  sama  sekali  tidak  berpenghasilan  atau
berpenghasilan  kurang,  maka  mereka  layak  dibantu  dengan  dana  zakat  sebagaimana  telah dijelaskan sebelumnya (Hasan [2010] dalam Haneef et.al [2015]).
Selanjutnya, BMT memungkinkan untuk menghimpun dana wakaf. Seperti halnya infaq dan shadaqah,  pengelolaan  wakaf  relatif  lebih  fleksibel  daripada  zakat  dalam  hal  penerima  atas manfaat wakaf tersebut. Menurut Haneef et.al. (2015), dana wakaf sangat berpotensi untuk diintegrasikan  dalam  pengelolaan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  untuk  pemberdayaan masyarakat luas. BMT dapat menampung dana wakaf dari masyarakat dengan berbagai cara yang halal dan legal seperti dengan penerbitan sertifikat wakaf dengan berbagai denominasi untuk  kemudian  dijual  kepada  masyarakat  luas  (Sadeq  [2002]  dalam  Haneef  et.al.,  [2015]). Selanjutnya, BMT memungkinkan untuk menghimpun dana wakaf. Seperti halnya infaq dan shadaqah,  pengelolaan  wakaf  relatif  lebih  fleksibel  daripada  zakat  dalam  hal  penerima  atas manfaat wakaf tersebut. Menurut Haneef et.al. (2015), dana wakaf sangat berpotensi untuk diintegrasikan  dalam  pengelolaan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  untuk  pemberdayaan masyarakat luas. BMT dapat menampung dana wakaf dari masyarakat dengan berbagai cara yang halal dan legal seperti dengan penerbitan sertifikat wakaf dengan berbagai denominasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat luas (Sadeq [2002] dalam Haneef et.al., [2015]).
Dana  wakaf  yang  terkumpul  kemudian  disalurkan  dalam  berbagai  program  yang  dapat menjamin  terjaganya  pokok  harta  wakaf  tersebut.  Menurut  Manjoo  (2010)  dalam  Haneef, et.al. (2015) dana wakaf bisa digunakan untuk membangun unit bisnis yang nantinya dikelola oleh  BMT.  Menurut  Rozalinda  (2015),  sebagai  langkah  nyata  dalam  mengelola  harta  wakaf adalah  dengan  menyusun  studi  kelayakan  atas  bisnis  yang  akan  dikelola.  Hal  ini  perlu dilakukan  berhubung  dana  wakaf  harus  terjaga  pokok  hartanya.  Artinya,  dana  wakaf  harus disalurkan dalam kegiatan bisnis yang dapat menjamin terjaganya pokok harta wakaf tersebut. Sebagai  contoh,  pihak  BMT  dapat  mendirikan  minimarket  berbasis  wakaf.  Hasil  dari minimarket ini sebagian disisihkan untuk pendapatan BMT sebagai nazhir (pengelola) dengan persentase tidak melebihi 10% dari hasil unit bisnis tersebut (Rozalinda, 2015).  Selebihnya disalurkan  kepada  pihak  yang  berhak  menerimanya  baik  dalam  bentuk  pemberian  hibah semisal  beasiswa  pendidikan  ataupun  digulirkan  dalam  bentuk  program  pengembangan sumber  daya  manusia  dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  para  anggota  dan masyarakat  luas.  Selain  itu,  hasil  dari  pengembangan  harta  wakaf  bisa  digunakan  untuk membiayai  kajian-kajian  fiqih  muamalah  yang  selama  ini  sudah  berjalan  sehingga  kiprah komunitas  anti  riba  bisa  lebih  meluas  dengan  bentuk  kegiatan  yang  lebih  kreatif  dan  lebih semarak.  Dengan  cara  seperti  ini  partisipasi  anggota  di  dalam  mengikuti  acara-acara  yang diadakan komunitas diharapkan lebih meningkat lagi. Bahkan, dengan bentuk kegiatan yang lebih semarak dimungkinkan masyarakat luas akan lebih banyak yang tertarik dengan kajian komunitas anti riba sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang tercerahkan tentang bahaya riba.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  berikut  disajikan  tabel  penggunaan  dana  zakat,  infaq  dan shadaqah dalam BMT berbasis wakaf.

## Tabel 2. Penggunaan ZISWAF dalam BMT Berbasis Wakaf
No.  Jenis Penghimpunan  Metode Penyaluran Sasaran 1. Zakat 1. Hibah 2. Mitigasi risiko gagal bayar Fakir,  miskin,  amilin, muallaf, riqab, gharim, fii sabiilillah,  ibnu  sabiil (QS. At Taubah: 60) 2. Infaq dan Shadaqah 1. Dana bantuan hibah 2. Pembiayaan qardhul hasan 3. Program pemberdayaan 1. Fakir  miskin  dan ashnaf zakat 2. Selain ashnaf zakat 3. Wakaf 1. Pokok  harta  digunakan  untuk membangun unit bisnis 2. Hasil dari unit bisnis digunakan untuk  program  pemberdayaan anggota dan masyarakat. a. Qardhul hasan b. Hibah c. Pelatihan  dan  pembinaan SDM 1. Fakir  miskin  dan ashnaf zakat 2. Selain ashnaf zakat
Selanjutnya,  sebagai  suatu  unit  bisnis (baitut  tamwil) ,  BMT  dapat  mengembangkan  bisnisnya dengan menjadikan para anggota yang tergabung di komunitas anti riba sebagai mitra bisnis. Akad yang memungkinkan digunakan adalah sebagai berikut:
a. Akad murabahah ; yaitu akad jual beli dengan harga pokok dan margin yang diketahui oleh kedua belah pihak (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Sesuai konsep akad murabahah , pihak BMT  bertindak  sebagai  penyedia  barang  yang  diperlukan  oleh  anggota.  Dalam  BMT belum memiliki produk yang dipesan, BMT dapat menjadi jembatan penghubung antara anggota  satu  dengan  anggota  lainnya  dengan  tetap  mengikuti  kaidah  syar‟i  dalam  akad murabahah. Sebagai contoh, ketika ada member, katakanlah anggota A yang memerlukan produk X dan dia mengajukan pembiayaan murabahah kepada BMT, maka pihak BMT dapat  menyediakan  produk  yang  dibutuhkan  dengan  cara  mencari  produk  tersebut  di pasaran.  Dalam  hal  ini,  BMT  harus  memprioritaskan  pembelian  produk  dari  sesama anggota  komunitas/BMT,  katakanlah  BMT  membeli  produk  tersebut  dari  anggota  B. Setelah  barang  dimiliki  oleh  pihak  BMT,  baru  kemudian  BMT  menjualnya  kepada anggota A.
1 2 4 3

## Gambar 3. Alur Skema Jual Beli Murabahah oleh BMT
Keterangan gambar:
1. Anggota  A  mendatangi  pihak  BMT  untuk  memesan  produk  X  dengan  janji  akan membeli produk tersebut.
Anggota A (Pembeli) Anggota B
(Supplier)
BMT
2. BMT membeli produk X kepada Anggota B (Supplier).
3. Setelah  produk  X  dibeli  oleh  BMT,  produk  X  diserahterimakan  dari  Anggota  B (Supplier) kepada BMT sehingga produk X dimiliki sepenuhnya oleh BMT.
4. Setelah  produk  X  dimiliki  secara  penuh  oleh  BMT,  pihak  BMT  menjual  produk  X kepada anggota A dengan harga pokok dan margin yang diketahui.
b. Akad Musyarakah ; yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dan tiap-tiap pihak  yang  bekerja  sama  tersebut  masing-masing  menyetorkan  modal  untuk  dijadikan modal  usaha  bersama  (Mubarok  dan  Hasanudin,  2017).  Bisnis  kemudian  dikelola  oleh kedua  belah  pihak  atau  oleh  salah  satu  pihak  berdasarkan  kesepakatan.  Dengan  skema musyarakah, BMT dapat bermitra dengan anggota yang memiliki skill bisnis akan tetapi ia tidak  memiliki  modal  yang  cukup  untuk  memulai  bisnisnya.  Akad musyarakah yang diterapkan  BMT  hendaklah  diniatkan  untuk ta‟awun ,  yaitu  membantu  anggota  yang kekurangan modal. Prinsip ta‟awun (tolong-menolong) sebaiknya menjadi nilai-nilai yang dipraktikkan oleh BMT meskipun dalam akad yang sifatnya profit oriented . Hal ini sejalan dengan firman Allah ta‟ala dala m Alquran Surah Al Maidah ayat 2 yang artinya: “…dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam taqwa…”
c. Akad Mudharabah ; yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam hal pihak pertama bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan pihak kedua disebut mudharib (pengelola usaha) (Mubarok dan Hasanudin, 2017). Dalam pembiayaan mudharabah , pihak BMT bertindak sebagai shahibul mal sementara anggota bertindak sebagai mudharib . Akad mudharabah diperuntukkan  bagi  anggota  yang  memiliki  skill  bisnis  tapi  ia  tidak  memiliki modal.
Untuk  menjaga  keberlangsungan  dana  yang  digulirkan  oleh  pihak  BMT  baik  dalam  bentuk qardhul hasan maupun akad lainnya, maka pihak BMT penting untuk memperhatikan hal-hal berikut ini.
a. Pembiayaan qardhul hasan hanyalah diperuntukkan bagi anggota yang benar-benar mampu untuk  membayar  angsurannya.  Anggota  komunitas  yang  samasekali  tidak  memiliki penghasilan,  maka  dia  dibantu  dengan  dana  yang  bersumber  dari  dana  zakat  dengan menggunakan akad hibah.
b. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan berbasis kelompok. Kelompok bisa terdiri dari 7 (tujuh)  sampai  dengan  12  orang.  Masing-masing  anggota  kelompok  memiliki  kewajiban untuk saling tolong-menolong di antara sesama mereka atau menerapkan konsep ta‟awun (QS. Al-Maidah [5]: 2). Dengan konsep ta‟awun , mereka akan saling bahu-membahu untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok mampu menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu. Penyelesaian kewajiban tepat waktu dinilai penting karena dana BMT harus terus bergulir supaya seluruh anggota merasakan nilai manfaatnya.
c. Sebelum mereka mendapatkan dana bantuan dari BMT, maka dipersyaratkan agar mereka mengikuti  pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  program yang sudah terintergrasi di dalam BMT. Materi pembinaan terdiri dari materi tauhid, fiqih
dan  akhlak.  Adapun  materi  pengembangan  sumber  daya  manusia  bisa  dalam  bentuk materi pelatihan bisnis, keterampilan, kursus keahlian, strategi marketing dan sebagainya. Harapannya, dari hasil pembinaan dan pelatihan ini setiap anggota BMT memiliki pribadi yang jujur sekaligus memiliki kecakapan di dalam berbisnis (QS. Al-Qashash [28]: 26).
Terakhir,  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  transaksi  berjalan  sesuai  dengan  syariah,  BMT harus menunjuk Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, seluruh elemen yang ada di dalam BMT hendaknya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan juga memahami syariah serta memiliki komitmen untuk menerapkannya secara konsisten.
Jika  dijalankan  secara  konsisten,  lembaga  keuangan  syariah  semisal  BMT  yang  langsung terkait  dengan  sektor  riil,  tidak  hanya  akan  membebaskan  masyarakat  dari  riba,  akan  tetapi juga  akan  dapat  menggerakkan  roda  perekonomian  secara  nasional  (Herianingrum  et.al., 2019).

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  kita  dapat  mengetahui  bahwa  BMT  berbasis  wakaf berpotensi  untuk  diterapkan  oleh  komunitas  anti  riba  guna  memberikan  solusi  atas permasalahan  yang  dihadapi  selama  ini  khususnya  terkait  solusi  konkret  atas  pembiayaan tanpa  riba  untuk  anggota  dan  masyarakat  luas.  BMT  dapat  melebarkan  usahanya  dengan mengelola  unit  bisnis  berbasis  wakaf.  Hasilnya  dikelola  secara  terintegrasi  dalam  program BMT. Akad yang memungkinkan untuk diterapkan adalah akad hibah, akad qardhul hasan, akad  murabahah,  akad  musyarakah  dan  akad  mudharabah.  Di  samping  itu,  BMT  dapat membiayai  program-program  pemberdayaan  guna  membina  anggota  dan  juga  masyarakat menjadi pribadi yang jujur dan memiliki kemampuan berbisnis.

## Referensi

## 1. Jurnal
Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2014). Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. Humanomics, 30(4), 325 – 348. https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006
Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. International Journal of Social Economics, 44(8), 1018 – 1031. https://doi.org/10.1108/IJSE- 06-2015-0176
Abdul  Rahman,  R.,  &  Dean,  F.  (2013).  Challenges  and  solutions  in  Islamic  microfinance. Humanomics, 29(4), 293 – 306. https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013
Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of baitul maal wat tamwil in reducing poverty the  case  of  indonesian  islamic  microfinance  institution.  Humanomics,  31(2),  160 – 182. https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003
Hamber, N. M., & Haneef, M. A. (2017). Waqf-based social micro venture fund: A proposal for the Malay-muslim  community  in  Singapore.  Journal  of  King  Abdulaziz  University,  Islamic Economics, 30(1), 37 – 60. https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.3
Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Bin Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration  of  waqf-Islamic  microfinance  model  for  poverty  reduction:  The  case  of Bangladesh.  International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management,
8(2), 246 – 270. https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029
Herianingrum, S. (2019). Model for Microeconomic Empowerment. Articulos, 317 – 326.
Herianingrum, S., Drasmawita, F., Ratnasari, R. T., & Fadlillah, H. (2019). The Social Function Of Imi‟s In The Exemption Of Micro Business Loans. Opcion, 35(88), 819– 830.
Herianingrum, S., Ratnasari, R. T., Widiastuti, T., Mawardi, I., Amalia, R. C., & Fadhlillah, H. (2019). The impact of Islamic bank financing on business. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(1), 133 – 145. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(11)
Ismanto,  Kuat.  2015.  Pengelolaan  Baitul  Maal  pada  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT)  di  Kota Pekalongan. Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015. Hlm. 24-38
Lestari,  Ambar  Sri.  2013.  Analisis  Penilaian  Kinerja  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  Dengan  Metode Balanced  Scorecard:  Penerapannya  dalam  Sistem  Manajemen  Strategis  (Studi  Kasus  Pada Universitas  Brawijaya  Malang).  2nd  International  Seminar  on  Quality  and  Affordable Education (ISQAE 2013)
Mardian, Sepky. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1 (2015)
Mohd  Thas  Thaker,  M.  A.  Bin.  (2018).  A  qualitative  inquiry  into  cash  waqf  model  as  a  source  of financing for micro enterprises. ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(1), 19 – 35. https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013
Pradhana, Heppy Prasetyo dan Muhammad Nafik H.R. 2016. Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 4 April 2016: 325-332
Rozzani,  N.,  Mohamed,  I.  S.,  &  Syed  Yusuf,  S.  N.  (2017).  Risk  management  process:  Profiling  of islamic microfinance providers. Research in International Business and Finance, 41(April), 20 – 27. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.009
Sholihin, M., Zaki, A., & Maulana, A. O. (2018). Do Islamic rural banks consider Islamic morality in assessing credit applications? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(4), 498 – 513. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0015
Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor  at  the  bottom  of  the  economic  pyramid:  Case  study  of  Baitul  Maal  wa  Tamwil  in Indonesia.  Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business  Research,  10(3),  382 – 391. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005
Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa  Tamwil  in  Indonesia.  International  Journal  of  Bank  Marketing,  34(2),  216 – 234. https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007
2. Buku
Antonio,  Muhammad  Syafii.  2013. Asmaul  Husna  For  Success  in  Business  &  Life .  Jakarta:  Tazkia Publishing
Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. 2015. Fikih Ekonomi Islam . Jakarta: Darul Haq Idri. 2016. Hadis Ekonomi – Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi . Jakarta: Prenadamedia Group Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. 2016. Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi . Depok: PT Rajagrafindo Persada Manan,  Abdul.  2016. Hukum  Ekonomi  Syariah:  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama .  Jakarta: Kencana
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.  2017. Fikih  Mu‟amalah  Maliyyah  Akad  Tabarru‟ .  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.  2017. Fikih  Mu‟amalah  Maliyyah  Akad  Syirkah  dan  Mudharabah . Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.  2017. Fikih  Mu‟amalah  Maliyyah  Akad  Jual-Beli .  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.  2017. Fikih  Mu‟amalah  Maliyyah  Prinsip-Prinsip  Perjanjian .  Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Nasution,  Mustafa  Edwin,  et  al.  2012. Pengenalan  Ekslusif:  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Noor,  Juliansyah.  2013. Metodologi  Penelitian  Skripsi, Tesis,  Disertasi,  &  Karya  Ilmiah .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group
Qahaf, Mundzir. 2008. Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup) Qardawi, Yusuf. 2004. Hukum Zakat . Bogor: Pustaka Litera AntarNusa Rozalinda. 2016. Manajemen Wakaf Produktif . Depok: PT Raja Grafindo Persada Tarmizi, Erwandi. 2013. Harta Haram Muamalat Kontemporer . Bogor: Berkah Mulia Publishing

## 3. Internet
Statistik Perbankan Syariah – OJK Juli 2019 diakses melaului
https:// ojk.go.id /id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan- syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---July-2019.aspx#

## 4. Narasumber
H. Fajar Rachman (Ketua komunitas Tasik Bebas Riba/inisiator berdirinya komunitas-komunitas riba di Jawa Barat)
drh. Wardoyo (Aktivis komunitas bebas riba Jawa Barat) Hj. Aneu (Pegiat komunitas bebas riba di Tasikmalaya) Erick Dudi Susanto (Anggota komunitas bebas riba)