## PROBING: BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN HIKMAT
Purwo Santoso Universitas Nadhatul Ulama Yogyakarta email: psantoso@ugm.ac.id

## ABSTRAK
Sebagai ajaran, demokrasi sangatlah ambisius. Demokrasi menjadikan yang dikuasai, yang menerima mandat kekuasaan menjadi pemerintah. Rakyat jelata sebagai pemilik kekuasaan, yang secara kultural nyaman dalam posisi sebagai hamba sahaya, harus berganti posisi dan peran:  penentu  pilihan  bagi  pihak  yang  menguasainya.  Dalam  kesadaran  bahwa  rakyat mengelola kedaulatan dengan caranya sendiri dan proses-proses untuk mengaktualisasikan kedaulatannya  ( discursive  design ),  cara  berkerakyatan/berkedaulatan  itu  adalah  dengan mengawal berlakunya kebijakan untuk bijak ( meta-policy ).

## Kata Kunci: berkedaulatan rakyat, Ilmu Pemerintahan, khidmat

## ABSTRACT
As a teaching, democracy is very ambitious. Democracy makes the ruled, who receives the mandate  of  power  in  government.  The  common  people  as  owners  of  power,  who  are culturally  comfortable  in  the  position  of  servants,  must  change  positions  and  roles: determining the choice of those who control them. In the awareness that the people manage their  sovereignty  in  their  own  way  and  the  processes  for  actualizing  their  sovereignty (discursive design), the democratic / sovereign way is to guard the enactment of policies to be wise (meta-policy).
Keywords: people's sovereignty, government science, solemn

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2020, Disetujui: November 2020, Dipublikasikan: Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.88

## PENDAHULUAN

## Perihal Hikmat Kebijaksanaan
Kita  semua  telah  sangat  terbiasa  dengan quote di  atas.  Namun  entah  mengapa  saya mengatakan kutipan tersebut sebagai suatu yang klise . Bisa jadi, para pembaca jurnal ini juga memiliki anggapan yang sama. Jangan-jangan, terdapat problematika kronis tidak disadari
dalam  pendidikan  Ilmu  Pemerintahan,  yang  menjadikan  kealpaannya  dalam  memahami pemerintahan di negerinya, justru menjadi alasan untuk abai  kalau tidak angkuh.
Dalam quote yang  diambil  dari  naskah  konstitusi  itu,  ada  frase  yang  terasa  aneh  di telinga:  'kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan'.  Namun  kejanggalan  yang lebih  akut  adalah  kalau  yang  merasakan  kejanggalan  itu  adalah  ilmuwan  mengaku-aku sebagai ahli pemerintahan. Apakah the founding fathers negara ini orang aneh, memasukkan ide  aneh  dalam  naksah  konstusi.  Kemungkinan  besar,  yang  aneh  adalah  ilmuwan pemerintahan  sendiri,  terkunci  mata  hatinya  karena  begitu  seriusnya  tampil  ilmiah  tanpa hikmat.
Ajaran untuk  hikmat  dalam  tradisi pembelajaran  di  perguruan tinggi,  boleh dibilang nihil.  Terminologi  'hikmat'  biasa  dipakai  untuk  mengkomunikasikan  fenomena keagamaan/spiritual.  Literatur  yang  kita  baca  dan  metodologi  keilmuan  yang  kita  adopsi sangat mengedepankan rasionalitas sehingga: (1) berkhidmat kepada publik/negeri, dan (2) dan  mengambil  hikmah  hal  baik,  namun  berada  diluar  koridor  keilmuan.  Sepertinya  kita asyik menekuni paham populer bahwa Ilmu Pemerintahan kita pelajari untuk bisa tampil di jurnal-jurnal  ilmiah    dan  disitir  sebanyak  mungkin  pakar,  bukan  untuk  menjadikan  negeri yang  rumit  ini  semakin governable. Kondisi  ini justru  terjadi  karena  pretensi  kita    perlu mengembangkan ilmu yang bebas nilai, menjadikan Indonesia kesulitan menanamkan nilai- nilai, termasuk nilai demokrasi. Dalam pretensi mengembangkan ilmu yang bebas nilai, kita justru kesulitan untuk berempati, termasuk berempati kepada warga negara dalam bernegara. Justru karena keperluannya untuk menghasilkan proposisi-proposisi yang terukur, lalu hal- hal yang sulit diukur dianggap tidak ada, tidak relevan.  Secara ringkas, kita-kira menyatakan, untuk  berilmu  jangan  berperasaan.  Kecintaan  pada  tanah  air,  karena  melibatkan  unsur perasaan,  tidak  boleh  dicampurbaurkan  dengan  telaah  ilmiah.  Diam-diam  kita  yang menekuni  Ilmu  Pemerintahan  ini  mengandaikan  urusan  hikmat  itu  ada  di  bawah  otoritas keagamaan. Asumsinya, demi keilmiahannya, Ilmu Pemerintahan harus diisolasi dari ajaran agama.
Untuk menghindar dari kontroversi yang lebih pelik, saya perlu tegaskan bahwa telaah dalam  naskah  ini  bukanlah  kebenaran  ajaran  agama.  Yang  diperagakan  di  sini  adalah paralelitas  beragama  dan  berilmu.  Bagimu  negeri,  Ilmu  Pemerintahan  kami.  Dalam paralelitas  itu  tidak  ada  salahnya  kalau  ilmuwan  pemerintahan  berniat  mengkaji,  sambil
bersandar  pada  metodologi  yang  sah,  juga  menyediakan  diri  untuk  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan. The  founding  father memberi  isyarat  bahwa,  agar  Ilmu  Pemerintahan bermanfaat  bagi  (perbaikan)  penyelenggaraan  pemerintahan  di  negeri  ini,  hasil-hasil kajiannya bisa memimpin pemerintah ataupun rakyat (warganegaranya) mengambil hikmat kebijaksanaan. Namun, entah mengapa, terminologi atau konsep kebijaksanaan sudah jarang dipakai, dan konsep yang lebih disukanya adalah kebijakan. Memang dalam bahasa Inggris perbedaannya dengan mudah diekspresikan, ada policy ataupun policy-making (kebijakan) yang  dengan  mudah  dibedakan  dengan wisdom (kebijaksanaan).  Maknanya,  secara  diam- diam ilmuwan pemerintahan menarik diri dari amanah kerakyatan/kenegaraan: mewujudkan praktik pemerintahan yang bijaksana.
Penarikan mundur tersebut di atas sangat masuk akal, ketika Ilmu Pemerintahan merasa cukup mempertaruhkan eksistensinya pada tataran ontologis. Namun ironisnya, pengusung ilmu  ini  justru  terjebak  dalam  pertengkaran  yang  tidak  perlu.  Sisa  pertengkaran  tersurat dalam curhat pemikir cum aktivis pemerintahan senior, Sutoro Eko Yunanto. Menurut beliau, Ilmu  Pemerintahan  yang  digelutinya  mengidap  semacam  "cacat  identitas".  Perdebatan ontologis  yang  berkepanjangan  menghasilkan  "kesepakatan"  diam-diam  bahwa  Ilmu Pemerintahan bercorak: "anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi" (Sutoro Eko, 2020). Untuk keluar dari situ, digalanglah pemikiran yang mulai menyebut diri Mahzab Timoho dengan salah satu isu yang digeluti adalah governabilitas. Dalam melakukan telaah governability , setidaknya ada dua hal yang harus selalu dijadikan pertimbangan: (1) viability (masuk-akal  tidaknya  model  yang  dibahas),  dan  (2) feasibility (kelayakan  untuk mewujudkannya). Betapapun indah/hebat tatanan yang viable , tidak akan bisa kita nikmati kalau tidak bisa kita mewujudkannya. Sebaliknya, betapapun tidak ideal tatanan yang ada, namun jika sejauh ini feasible , haruslah diterima apa adanya.
Untuk ikut hirau pada sisi governabilitas, ada baiknya kita berangkat dari kesenjangan antara studi tentang policy dengan studi tentang wisdom . Yang menjadikan kita tidak nyaman mengkaji  kebijaksanaan  adalah  tuntutan  untuk  serba  empirik  dan  terukur.  Hal  yang  sama terjadi  dalam  studi  hukum.  Tuntutan  untuk  mewujudkan  keadilan  melalui  hukum,  justru terkendala  oleh  norma-norma  dan  kaidah  hukum  yang  diberlakukan.  Untuk  itu,  kita  bisa berangkat dari premis-premis sederhana, berangkat keperluan membikin telaah yang isinya viable sekaligus feasible .
Pertama, bahwa  sesuatu  yang  sudah  berlangsung  (sistem,  lembaga,  kultur)  pada dasarnya  hal  yang viable ,  dan  oleh  karenanya governable .  Kalaulah  sesuatu  tidak  bisa dijelaskan  secara  spesifik/ekspisit  rinciannya,  namun  terus-menerus  berulang,  cukuplah untuk  menandainya  sebagai  hal  yang governable .  Terlepas  dari judgement para  ahli, Indonesia itu demokratis atau tidak, kalau pemerintahan itu tetap berlangsung dalam krisis, pemerintahan  itu  sebetulnya governable .  Perubahan  ke  aras  yang  lebih  ideal,  justru mengharuskan  kita  mengungkap  hal-yang  secara  tersirat,  memahamkan  hal  yang  belum terpahami.  Dengan  begitu,  berbagai  kerangka  pikir  atau  metodologi  yang  sudah  dikenal khazanah keilmuan bisa memimpin kita menuju hikmat. Dengan begitu khidmad keilmuan kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Kedua, dalam  menjalani  kehidupannya,  masyarakat  berpikir  dan  bertindak  dengan menggunakan kerangka pikirnya sendiri. Kalau interaksi bisa dijalin terus-menerus, tentulah ada nalar yang disepakati atau sama-sama diacu. Istilah discursive design dalam telaah ini merujuk  padanya (Dryzek, 1990).  Musyawarah, dalam hal  ini adalah interaksi  dan saling beradaptasi/bertransformasinya desain-desain tersebut. Dalam konteks itu bisa dibayangkan adanya policy dalam ber-policy untuk mempolakan model governance tertentu.

## BEREMPATI PADA RAKYAT DALAM BERKERAKYATAN
Secara aksiologis demokrasi bermaksud memuliakan rakyat, dan itu energi kemuliaan ini  rakyat  tercurah  untuk  menjadikan  negara  berada  dalam  kendalinya.  Terbentang pertanyaan  bagaimana  rakyat  memuliakan  dirinya  sendiri,  dan  dengan  itu  pemerintah ataupun pemerintahan ada dalam kendalinya. Hal itu menuntut ilmuwan pemerintahan untuk memastikan pancaideranya tetap terbuka.
Dalam  mengikuti  arahan  Sutoro  Eko  Yunanto  tersebut  di  atas,  tulisan  ini  mencoba memberikan  tekanan  pada  sisi  aksiologis.  Terlepas  dari  visi  romantik  demokrasi  ini,  kita menemukan kenyataan justru tidak mudah bahwa rakyat untuk mengatur dirinya sendiri, dan tidak  ada  alasan  untuk  optimistik  bahwa  demokrasi  sebagai  popular  kontrol  itu  mudah diwujudkan.  Telaah  yang  lebih  berpijak  pada  sisi  aksiologi  ini  bisa  mengantar  kita  pada kesadaran bahwa yang lebih membutuhkan demokrasi sebetulnya tidak dibutuhkan rakyat. Yang  membutuhkan  demokrasi,  bisa  jadi,  adalah  negara.  Negara  perlu  melegitimasi
penguasaan  atas  rakyat  dengan  cita  demokrasi.  Demokratisasi  di  negeri  ini  tidak  kunjung tuntas, dan bisa jadi, tidak akan pernah tuntas.
Pertanyaan yang mengedepan adalah bagaimana rakyat berkerakyatan/ berkedaulatan. Daripada  mencurahkan  kedaulatan  sebagai  basis  untuk  bisa  mengendalikan  negara,  lebih baik  langsung  mempersalahkan  negara.  Demokrasi  sudah  dikukuhkan  sebagai  hak,  dan secara yuridis, negara sudah diposisikan penjamin terpenuhinya hak ( duty bearer ). Ditambah pula,  ide  dasar  bahwa  'demokrasi  itu  adalah  kerakyatan'  sudah  sangat  populer  yang menjadikan orang menerimanya begitu saja ( taking for granted ). Dalam popularitasnya itu, kedaulatan rakyat justru kehilangan makna. Ide tentang sentralitas rakyat itu bisa kehilangan signifikansi.  Hilangnya  tidak  diratapi,  tidak  juga  disyukuri.  Oleh  karena  itu,  studi  ini mencoba  untuk  tidak  menerimanya  begitu  saja.  Ada  dialog  dengan  diri  sendiri  yang,  ada baiknya saya share .
Kita ini terbiasa melihat rakyat dari luar, seolah-olah kita ini bukan rakyat itu sendiri. Demi objektivitas pengkajian, kita harus berpretensi bahwa rakyat adalah realita objektif, dan harus dibayangkan berada di luar diri kita sendiri, meskipun kita adalah (bagian dari) rakyat itu sendiri. Jelasnya, kerakyatan harus diperlakukan sebagai eksternalitas dari setiap subjek warga negara pemilik negeri ini.
Di  sinilah  terdapat  kejanggalan.  Subjek  yang  berdaulat,  yang  mana  atas  namanya kedaulatan dijalankan, harus saya perlakukan sebagai objek. Artinya, kalaulah pada akhirnya mengatakan bahwa rakyat tidak kompeten memerankan diri sebagai pemegang kedaulatan, kesimpulan tentang inkompetensi itu justru berasal dari inkompetensi kita membayangkan cara masyarakat bermasyarakat. Dalam konteks ini, saya menyadari belum memenuhi kaidah yang pernah saya tetapkan sendiri bahwa ilmu sosial adalah ilmu tentang ke-kita-an. Justru pemilik kedaulatan saya perlakukan sebagai liyan .
Kekhawatiran telah me- liyan -kan pemilik negeri, pemilik kedaulatan ini sempat sirna barang sejenak ketika saya diingatkaan oleh pelajaran tentang sistem politik. Bahwa realitas itu bisa dibayangkan sebagai tatanan sistemik, dan dalam keberlangsungan sistem itu ditandai oleh silang-menyilang aksi-reaksi. Persilangan-persilangan itu tidak berujung dan juga tidak berpangkal, justru karena sistem itu sendiri.
Saya  merasa  bahwa  pihak  yang  berpandangan  pesimistik  adalah  ilmuwan  sendiri. Memang, dengan menerapkan kaidah berpikir sistemik ini saya sempat lega sejenak. Tetapi
tiba-tiba  menyeruak  pertanyaan,  di  mana  posisi  saya  sebagai  warga  yang  secara  normatif berhak  mengklaim  hak,  berkekuatan  mengubah  keadaan.  Apakah  sebagai  warga  negara, sebagai subjek pemilik kedaulatan di negeri ini, harus meninggalkan diri saya dalam silang- sengkarut  yang  dirapikan,  dan  dibungkus  dengan  istilah  'sistem  politik'.  Lagi-lagi,  ada kerumitan  yang  bersumber  pada  metodologi  yang  dipakai  oleh  kalangan  ilmuwan  sendiri. Bahkan terdapat kecurigaan, istilah sistem itu sendiri lebih dimaksudkan untuk membantu penguasa  supaya  efektif  memegang  kendali  atas  rakyat,  dari  pada  untuk  mengoptimalkan rakyat  dalam  berkerakyatan.  Yang  jelas,  dalam system  thinking ,  yang  menjadi  kehirauan adalah relasi-relasi yang fungsional, dan subjek ataupun subjektifitas tidak dianggap sebagai persoalan penting.
Sepertinya,  dalam  kajian-kajian  saya  tekuni,  saya  terbiasa  meliyankan  orang-orang yang menjadi warga negara secara apa adanya. Lebih dari itu, saya pun harus me-liyan-kan diri  saya  sendiri.  Ketika  telaah  aksiologis  terhadap  kerakyatan  dan  kedaulatan  rakyat  ini diteruskan, semakin saya memergoki ironi. Bukankan faktanya, saya ini dosen ⎯ memegang jabatan akademik guru besar ⎯ yang banyak bergaul dengan elite lokal. Kalaulah saya tidak satu kelas dengan elit lokal itu sendiri, saya kan punya jejak dan kontribusi dalam kehidupan publik di negeri ini. Sejalan dengan itu, ada subjek-subjek lain yang tak terhitung yang juga punya kontribusi, dan mengambil manfaat dari domain publik. Dalam posisi sebagai dosen, jangan-jangan  saya  tidak  bersungguh-sungguh  memperlakukan  warga  negara  yang  ikut  di kelas  saya,  sebagai  warga  negara?  Jangan-jangan  kolega-kolega  sesama  pengampu matakuliah kewarganegaraan melakukan kekhilafan metodologis yang sama, memperlakukan  mahasiswa  sekedar  sebagai  pembayar  SPP,  bukan  sebagai  warganegara sedang  memperbaiki  kewarganegaraannya.  Singkat  cerita,  saya  telah  mengikhianati  cita kepublikan yang harus saya geluti dalam kehidupan sehari-hari, karena entengnya komitmen aksiologis yang dibebankan kepada saya sebagai dosen.
Dalam  kegalauan  ini,  sindiran  Sutoro  Eko  Yunanto—bahwa  kami  ini  hanya  sok ingkar—harus  saya  camkan  baik-baik.  Faktanya,  secara  hukum,  politik  maupun administratif,  negara  Republik  Indonesia  ini  diarsiteki  tokoh-tokoh  yang  kita  muliakan sebagai the founding father . Mereka telah mewariskan pesan yang sepertinya berada di luar pendar metodologis yang disepakati. Di sana ditegaskan bahwa dalam berkerakyatan itu kita
bersandar pada 'hikmat kebijaksanaan'. Namun masalahnya dalam Ilmu Pemerintahan yang saya geluti tidak pernah diajarkan metodologi 'mengambil hikmah'.
Bagaimana cara berkerakyatan ataupun berkedaulatan dengan hikmah? Kalau pijakan aksiologis  dalam  studi  pemerintahan  hendak  diperkuat,  harus  diniatkan  bahwa  studi pemerintahan ini adalah studi(nya) rakyat. Amanat the founding father adalah menemukan 'hikmat kebijaksanaan', dan lokasi untuk menemukannya adalah 'permusyawaratan/perwakilan'. Untuk itu metodologi lesson drawing yang diterapkan dalam studi  kebijakan  bisa  di- mainstream -kan.  Dalam  konteks  ini, governance bisa dioperasionalkan meta-policy (kebijaksanaan  untuk  bijaksana).  Untuk  mengambil  hikmat kita  harus  memilah  hal-hal  yang  esensial,  dan  dengan  keberpihakan  pada  hal  yang  lebih esensial,  tertib  sosial  dalam  berkedaulatan  tetap  terbayang  dan governable .  Dengan  cara itulah telaah ini berusaha melakukan probing: bagaimana rakyat berkedaulatan.
Mengingat problem-problem metodologis tersebut di atas, telaah ini hanya bermaksud untuk probling . Inipun didasarkan pada keterlibatan (khitmad) saya sebagai salah satu Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sejumlah pengalaman  mengambil  kebijaksanaan  berdasarkan  hikmat,  dan  pengalaman  ini  tidak tergantikan  oleh  riset  yang  dilakukan.  Pelibatan  diri  ini  dipandu  oleh  gagasan action research , meski tidak dijalani secara ketat. Meskipun terkesan sambil lalu, pengalaman yang didokumentasikan  melalui  naskah  ini,  percobaan  tentang  proses  mengambil  hikmat kebijaksanaan ini sangat jarang (untuk tidak mengatakan tidak pernah) dilakukan.

## MEMBUKA PINTU HIKMAH: BERKERAKYATAN BERSAMA KYAI
Untuk  bisa  memperagakan  cara  memaknai  frase  dipimpin  oleh  hikmat,  saya  merasa perlu  menarasikan  subjek  warganegara,  saya  sendiri.  Dengan  menjaga  intersubjektivitas dalam  memahami  rakyat  berkerakyatan,  saya  harus  membuka  mata  bahwa  ketika bernaung/dinaungi NU, identitas mereka berubah menjadi jamaah. Sense jamaah yang ada diri  saya  justru  memudahkan  saya  paham  bagaimana  jamaah  berjamaah,  bagaimana konfigurasi  politik  jamaah  digelar.  Jelasnya,  diksi  'berkerakyatan'  dipakai  bukan  sekedar untuk  tampil  beda  apalagi  untuk  membuat  lebih  rumit,  melainkan  agar  telaah  itu  ini  bisa sampai ke hati.

## Memposisikan Diri dalam Panduan Hikmat Kebijaksanaan
Kepemimpinan,  dalam  konteks  ini  dibahas  dalam  konteks  spesifik,  tepatnya  dalam pengelolaan kontrol kolektif dan kebersamaan jamaah. Di sinilah hikmat menjadi taruhan. Catatan berikut ini kiranya bisa menjelaskan. Suatu hari, KH Hasan Abullah (Katib Syuriah PWNU  DIY,  untuk  selanjutnya  saya  sebut  Pak  Kyai)  memanggil  saya,  mengajak  untuk mendiskusikan  permasalahan  politik  yang  muncul  secara  periodik.  Beliau  menyebutnya 'musibah  lima  tahunan'.  Istilah  ini  beliau  pakai  untuk  menunjukkan  keprihatinan  terhadap munculnya  permasalahan  secara  periodik,  yang  oleh  sebagian  masyarakat  diglorifikasi sebagai 'pesta', tepatnya pesta demokrasi. Even yang dimaksudkan adalah pemilihan umum.
Ada  dua  narasi  yang  bersilangan:  prihatin  dan  sukacita.  Pak  Kyai  mengekspresikan keprihatinan pada saat publik pada umumnya sedang bersuka-cita mengusung wacana pesta demokrasi. Sebagai narasi dominan yang didukung secara luas, Pak Kyai tentu tidak dalam posisi untuk menghentikannya. Pesta yang dimaksudkan sejatinya adalah game , kontes adu banyak  pendukung.  Melalui  KPU,  negara  menggelar  narasi  yang  memungkinkan  setiap warganya  melampiaskan  hasratnya  untuk  berdaulat.    Yang  jelas,  ada moral  hazard yang harus  dicegah  dan  dimitigasi,  manakala  sebagian  besar  warga  berpesta  pora,  lomba  adu kuat/banyak pendukung.
Ketika  memposisikan  diri  sebagai  pengurus  NU ⎯ di  mana  beliau  adalah  sentra kepemimpinan di level DIY ⎯ saya dengan jelas bisa merasakan nuansa musibah yang beliau maksudkan.  Nuansa  kontestasi  yang  menyelimuti  jamaah,  menjadikan  kegiatan  ke-NU-an tidak feasible untuk  dilakukan.  Sejumlah  kegiatan  harus  dihentikan,  sejumlah  mekanisme direlakan disfungsi, memberi  ruang bagi  warga  untuk  ikut berpesta, tanpa harus ikut larut dalam pesta itu sendiri. Dari obrolan saat itu, muncullah kebutuhan. NU harus merumuskan dan menyepakati semacam kode etik atau tata-kelola jamaah. Elit NU diminta mencermati keadaan  dan  merumuskan  respons-respons  seperlunya.  Dalam  renungan  saya,  inilah  yang korespons dengan istilah dipimpin oleh hikmat, dipimpin oleh akal sehat pemimpin jamaah.
Game yang sedang digelar atas nama demokrasi  mengharuskan perumusan berbagai langkah  mitigatif.  Dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan,  dalam  konteks  ini  maknanya: merumuskan formula mitigasi dan mejalankannya posisi masing-masing sebagai pemimpin. Artinya 'langkah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan' harus dibayar dengan merelakan kegiatan jamaah mengalami disfungsi. Bijaksana, dalam konteks ini maknanya adalah rela
membayar  kebebasan ⎯ yang  konotasi  sufistiknya  bebas  melampiaskan  hasrat ⎯ dengan susah  payang  namun  diam-diam,  menghindari  terjadinya  mudharat  yang  lebih  besar. Indonesia  masih  dalam euphoria ,  di  samping  menyederhanakan  demokrasi  sebagai kebebasan, batas artikulasi kebebasan itu sendiri masih sangat fleksibel.
Hal  ini  sebetulnya  adalah  penjabaran  dari  kaidah ushul  figh ,  bahwa  menghindari mudharat  itu lebih utama dari pada mengejar manfaat.  Yang hendak digarisbawahi  di  sini adalah bahwa hikmah itu didapatkan dari penguasaan dan pemberlakukan kaidah ushul fiqh . Kaidah inipun sebetulnya diajarkan dalam perkuliahan manajemen resiko, ataupun rational choice .  Yang  hendak  digarisbawahi  di  sini  adalah  adanya  alur  narasi  wacana  ( discursive design )  (Dryzek,  1990)  yang  sama  dalam  kebermanfaatannya,  namun  beda  dalam artikulasinya.
Dalam  kasus  di  atas,  hikmat  itu  bisa  hadir  dalam  berbagai  desain  perwacanaan  atau kerangka  pikir.  Hikmat  dalam  kasus  itu  justru  sangat  penting  ketika  jamaah  NU  asyik berpesta, mengumbar hasrat politik. Sementara narasi untuk berpolitik dengan mengumbar hasrat  tidak  realistik  untuk  diwujudkan  saat  itu.  Narasi  tentang  demokrasi  yang  sedang mainstream di negeri ini, dan mungkin juga di seluruh dunia adalah, penjaminan hak untuk mengumbar hasrat.
Sampai  di  sini,  bisa  dicatat  bahwa  untuk  artikulasi  kedaulatan  rakyat  ada  silang menyilang alur narasi perwacanaan. Yang menempati mendominasi alam pikir publik—yang dikompori  oleh  akademisi  dan  media,  dan  dinikmati  para  penjaja  kekuasaan—adalah  alur menang-kalah. Kalau berani perform dalam pemilihan, artinya berani untuk memang  atau kalah. Untuk mudahnya, alur ini asyik dengan performance . Di luar persoalan kalah-menang, adalah sekedar persoalan ekses, dan ada begitu banyak ekses yang tidak dipilihkan. Maklum, namanya juga ekses. Hikmat yang diperlukan dalam konteks ini untuk merumuskan langkah antisipatif,  dan  mengelola  dan  memitigasi  eskses  itu.  Jelasnya,  tidak  perlu  hikmat  untuk merumuskan  cara  memenangkan  kontestasi.  Hikmat  diperlukan  ketika  semua  kontestan memasuki ruang kontes, bahkan para penonton  kontes ikut berperilaku sebagai  kontestan. Dalam game yang kontestatif yang kita sebut pemilu, kontes dipimpin oleh organ-organ yang jelas  nama/atributnya  (KPU,  tim  pemenangan,  kandidat),  tidak  usah  ditegaskan  perlunya dipimpin oleh hikmat.
Istilah  'dipimpin  oleh  hikmat'  lebih  merujuk  pada performativity ,  bukan  pada performance .  Yang  dipentingkan  bukan  siapa  yang  kalah/menang,  melainkan  indah  atau eloknya  kontestasi.  Bahwa  kebersamaan  jamaah  adalah  yang  utama,  dan  justru  karena keutamaannya itulah Pak Kyai mengajak untuk mengalah: membiarkan sejumlah program kerja  tetap underform .  Saat  itulah  saya  lebih  paham  bahwa  keikutsertaan  warga nadhliyin dalam  pemilihan  umum  harus  dibayar  dengan  pembiaran  sejumlah  program  kerja terbengkalai. Bahwa artikulasi kedaulatan melalui penggunaan hak memilih dan dipilih harus dijaga  melalui  kepemimpinan  informal,  dan  kalaulah  tidak  dalam  posisi  formal  untuk memutuskan,  kontribusi  sistemiknya  tidak  bisa  disepelekan.  Narasi  di  atas  hanya  untuk memberikan gambaran bagaimana kerakyatan berjalan di  tengah rakyat.  Di  luar persoalan teknikalitas kepemiluan ada kiprah publik yang dipimpin oleh hikmat, dengan menegakkan politik performatif.
Ketika euphoria berkebebasan  politik  atas  nama  demokrasi  tidak  kunjung  reda, berbagai moral hazard bermunculan dan, repotnya lagi: tak kunjung reda.  Langkah mitigatif yang diikhtiarkan, jelas tidak memadai. Dalam posisi sebagai bagian komunitas yang dilabeli atribut 'komisi saqofah' saya memiliki tugas periodik memitigasi konflik antar jamaah, ketika ke hadapan setiap warga NU terbuka hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI. Daerah pemilihan untuk pengisian jabatan ini adalah Provinsi, dan komisi saqofah mendapat amanah  untuk  memastikan  adanya  spesifikasi  warga  yang  direstui  NU,  tepatnya diperbolehkan  mengusung  citra  bahkan  mengatasnamakan  jamaah  NU.  Karena  misi  yang disepakati  hanyalah  sekedar  mitigasi  konflik,  maka  yang  dilakukan  dari  waktu  ke  waktu "hanyalah" menyelenggarakan konvensi: menyepakati siapa saja orang-orang yang direstui. Alhamdulillah, misi terselenggara dan selalu ada tokoh NU yang duduk di kursi DPD. Hanya saja,  ada  sejumlah  isu  lain  yang  mengedepan.  Perlu  kiranya  dilakukan  semacam  " action research ", meski harus dilakukan secara diam-diam saya jalani sambil tetap berkhitmad pada jamaah NU. "Temuan" dari action research ini membantu kita memahamkan kita, bagaimana permusyawaratan/perwakilan  menjadi  basis  untuk  mendapatkan  hikmat.  Mari  kita  simak segmen berikut ini.

## Permusyawaratan/Perwakilan
Jauh-jauh hari sebelum tibanya musibah musiman (pemilu) di tahun 2019, saya sempat mengadu ke pak Kyai. Dengan mengedepakan komitmen untuk tetap berkhidmad ke jamaah, mengalirkan kemasygulan saya terhadap langkah minimalis dalam mengambil hikmat. Kita tahu, satuan hitung dalam penyelenggaraan pemilu adalah individu, dan individu ini terbagi dua:  pemegang  hak  pilih  dan counter-part- nya:  pengguna  hak  pilih.  Dengan  bersandar metode rational choice , langkah mitigatif tersebut di atas masih menyisakan ketidakadilan. Memang, ada begitu banyak warga yang berkhidmad di NU tanpa berhitung-hitung secara ikhlas  atau lillahi  ta'ala ,  tanpa  mengkait-kaitkan  dengan  pilihan  dalam  pemilu.  Dalam keikhlasannya itulah mereka tidak merasa diperlakukan tidak  adil, ketika ada sekelompok orang  yang  diperkenankan  mengatasnamakan  jamaah.  Mereka  diberi  "hak"  untuk memobilisasi solidaritasnya sebagai jamaah, tanpa sedikitpun dipertanyakan kontribusinya kepada  jamaah.  Pengguna  hak  dipilih  yang  sudah  mendapatkan  rekomendasi  ,  sepertinya paham  bahwa  dirinya  telah  memanen  nama  NU  tanpa  harus  repot-repot  merawat  dan membesarkan  NU.  Untuk  itu  cukuplah  diredistribusikan  recehan  kepada  siapa-siapa  yang sepantasnya  diberi  ucapan  terima  kasih.  Saya  membayangkan  jamaah  NU  adalah  suatu entitas modal  sosial,  dan dalam  entitas ini tidak  ada hubungan yang jelas antara penanam modal dan pemanfaat modal.
Dengan nalar kalkulatif a la rational  choice inilah saya mencoba-coba  menawarkan pemikiran ini sebagai hikmat. Percobaan dimulai dengan curhat bernada provokasi: "Sebagai khodimnya [pelayan] para Kyai, saya tetap semangat untuk berkhitmat Pak Kyai. Hanya saja, saya tidak rela NU dijual  eceran. Kalaulah dijual,  seyogyanya ya grosiran ".  Seingat saya, kira-kira begitulah redaksi curhat saya. Setelah itu ada berbagai dinamika yang berlangsung, namun apa yang saya maksudkan dengan 'dijual grosiran' itu berkesesuaian dengan langkah- langkah penatakelolaan jamaah.
Untuk menyongsong penyelenggaraaan Pemilu 2019, diputuskan bahwa NU DIY tidak hanya menyepakati siapa-siapa yang diberi rekomendasi. Dengan diksi 'diberi rekomendasi', maknanya pemegang rekomendasi diberi kesempatan untuk memanen lumbung suara NU, namun sebagai jamaah NU sendiri pasif. Kalaulah ada jual-beli dukungan hal itu berlangsung pada  level  individual  tokoh.  Nah,  dengan  diksi  'dijual  grosiran'  NU  sebagai  jamaah dikondisikan  untuk  melakukan  konsolidasi.  Prosedur  kelembagaan  ditempuh  sedemikian
sehingga  ada  figur  yang  secara  syah  dinobatkan  sebagai  representasi  NU  untuk  maju  ke pemilihan anggota DPD RI.
Karena kader sebelumnya menjabat  dirasa harus memberi kesempatan kepada kader baru, maka ditemukanlah figur kyai muda dari Pondok Krapyak untuk diberi amanah sebagai representasi NU.  Beliau adalah Hilmi Muhammad yang lebih populer  dengan Gus Hilmi, seorang kyai muda berpendidikan doktor, Syuriah PWNU DIY yang juga cucu ulama besar Kyai Ali Maksum. Dari latar belakang ini, beliau adalah figur yang kalaulah saat itu belum terkenal,  namun  elektabilitasnya  relatif  mudah  untuk  diolah.  Meski  demikian  kader  lama tetap diberi kesempatan untuk mencalonkan diri, dan senyatanya memang mencalonkan diri, dengan  kesepakatan  beliau  tampil  sebagai  individu  warga  negara.  Singkat  cerita,  beliau terpilih menjadi anggota DPR RI dengan urutan perolehan suara kedua terbesar setelah GKR Hemas, yang dari waktu ke waktu mengantongi sekitar separo suara pemilih DPD di provinsi ini.  Penting  dalam  telaah  ini,  sebetulnya  bukan  kemenangan  Gus  Hilmi  semata.  Yang sebetulnya  lebih  penting  adalah  dualitas  kerja  permusyawaratan/  perwakilan.  Bahwa permusyawatan  dan  perwalikan  adalah  dua  sisi  dari  mata  kedaulatan  rakyat.  Dengan dimpinpin  oleh  hikmat,  bukan  sekedar  hasrat  untuk  meraup  suara  terbesar  kedua,  NU menemukan jalan yang lebih lebar untuk tampil menjalankan fungsi-fungsi dan pelayanan- pelayanan publik. Bagi saya pribadi, yang melebihi itu semua, adalah jamaah yang tergalang dalam ormas besar ini keluar dari jebakan politik eceran.
Ketika  diselenggarakan  pemilihan  DPD  RI  untuk  yang  pertama  kali,  penggalangan dukungan dari komunitas NU memang menghasilkan kemenangan bagi Drs. Hafidz Asram MM  dan  ceruk  suara  NU  terus-menerus  didedikasikan  untuk  kemenangan  beliau.  Setelah beliau  menjabat  dalam  tiga  periode,  dilakukanlah  evaluasi  secara  menyeluruh  ide  tentang 'perwakilan' yang  berlangsung melalui pemilihan anggota DPD. Di satu sisi, ada kandidat yang terus-menerus memposisikan diri sebagai orang yang dipilih, dan pada saat yang sama jamaah NU diposisikan sebagai ceruk suara yang diperebutkan. Sebagai anggota DPD dari komunitas  NU,  Drs.  Hafidz  Asram  punya  reputasi  yang  mapan,  dan  di  sisi  lain  para pemimpin NU juga tidak harus berjuang mati-matian untuk memastikan kader yang diusung akan  menang.  Implikasinya,  pelaksanaan  fungsi  representasi  masih  sub-optimal.  Kalaulah terlihat, nuansanya adalah representasi identitas daripada representasi kepentingan. Dengan kejelasan posisi NU sebagai ceruk dukungan, baik yang memilih maupun yang dipilih, sama-
sama nyaman. Pada saat itu pula, tokoh yang sudah lama bercokol di DPD RI ini tidak dengan mudah diposisikan sebagai pejuang bagi kepentingan strategis Jamaah/Jamiyyah NU. Perlu upaya ekstra keras dan waktu cukup lama untuk menyediakan pengganti posisinya sebagai representasi  NU.  Di  sinilah  keperluan  untuk  bermusyawaratan  untuk  menghasilkan  wakil yang lebih mudah dikendalikan.
Perlu waktu lebih dari dua tahun untuk memusyawarahkan Gus Hilmi sebagai Wakil NU  di  DPR  RI.  Setelah  penggalangan  gagasan  pada  level  wilayah  (provinsi)  tuntas, diperlukan  serangkaian road  show ke  Majelis  Wakil  Cabang    atau  pengurus-pengurus  di tingkat  kecamatan.  Lebih  dari  itu  komunikasi  massa  dengan  kader-kader  lapangan  dan menjadikan pemilih terkonsolidasi. Peran yang biasanya dijalankan oleh partai politik harus dijalankan oleh NU, agar Gus Hilmi bisa menggantikan posisi Drs. Hafidz Asrom di DPD. Perlu disyukuri bahwa agenda penggantian itu berlangsung dengan baik, dan ada cara baru menjalankan fungsi perwakilan di DPD.
Dari  pengalaman  berpolitik  dan  berkomunitas  NU  tersebut  di  atas  dapat  dirasakan bahwa  permusyawaratan  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  perwakilan.  Tidak  mengherankan kalau  penulisannya  dalam  teks  resmi  adalah  'permusyawaratan/perwakilan'.  Kualitas  dan ekstensitas musyawarah dalam periode pencalonan dan masa khidmad Hafidz Asram sama sekali  berbeda,  dan  pada  akhirnya  membuahkan  kualitas  perwakilan  yang  berbeda.  Justru proses deliberatif yang menyertai perwakilan itulah yang menjadikan kedaulatan rakyat bisa diaktualisasikan, dan hal itu dilakukan untuk NU sebagai jamaah, bukan NU sebagai simpul- simpul  ketokohan.  Dengan  memahami  bagaimana  permusyawaratan/perwakilan  sebagai serangkaian performative  acts ,  lebih  bisa  dipahami  bagaimana  kedaulatan  rakyat  hidup sebagai praksis.

## PROBING
Kasus  pelibatan  diri  dalam  perpolitikan  jamaah  tersebut  di  atas  membukakan  mata bahwa  hikmat  kebijaksanaan  itu  manifes  dalam  praktek,  hanya  saja  kehadirannya  harus dihayati secara saksama. Sebagai pembelajar Ilmu Pemerintahan, saya mendapatkan peluang untuk  secara  diam-diam  menyelenggarakan action  research yang  hasilnya  saya  sajikan  di atas. Dengan acuan metodologis ini, tidak relevan pemilahan saya sebagai ilmuwan dengan saya  sebagai  khodim  kyai  yang  sedang  menata  kelola  jamaahnya.  Di  luar text akademik,
rakyat  berkedaulatan  tanpa  harus  menunggu  signifikasi  administratif  karena  kedaulatan itupun untuk mereka sendiri.
Game yang berlangsung, sebagaimana saya sifati di atas, membuka ruang pelampiasan. Demokrasi  adalah  hak,  dan  pesta  pora  hak  menimbulkan  disharmoni.  Untuk  memastikan artikulasi  berbagai  kekuatan  tersebut governable ,  diberlakukanlah  ajaran rule  of  law dan check  and  balances .  Sejalan  dengan  hal  itu,  berlangsung  juga  proses  mengembangkan collective  self-control .  Repotnya,  hal  itu  berlangsung  di  bawah  permukaan,  dan  saya mendapatkan previllage karena berposisi sebagai pengurus NU.
Kalau  alur  narasi  tersebut  di  atas  dihayati,  jelaslah  lokus  perjuangan  dalam berdemokrasi  ada  di  luar  diri  manusia.  Gambar  anak-anak  tersebut  menunjukkan  bahwa ketika pandora politik dalam berkedaulatan rakyat dibuka, yang harus dilampiaskan adalah kekuatan  'terhadap',  bukan  kekuatan  'untuk'.  Atas  nama  demokrasi,  kita  mengundang partisipasi  untuk  berkontestasi  namun  pada saatnya harus mengeluh  mengelola kontestasi, ketengan  dan  konflik.  Nalar  yang  memandu  kita  dalam  berdaulat  adalah  nalar  berebut (menang-kalah),  dan  semakin  banyak  semakin  baik.  Demokrasi  menjadi  mahal  karena adanya biaya untuk memenangkan pertarungan kepentingan. Namun sejalan dengan hal itu berlangsung khitmat (pelibatan diri secara bil hikmah) yang dipimpin pak Kyai, aktualisasi dari, oleh dan untuk rakyat menjadi governable .
Dalam  kesehariannya,  rakyat  memiliki  caranya  sendiri  untuk  menjalani  perannya sebagai  pemegang  kendali.  Kendali  itu  tidak  berada  di  mana-mana;  melainkan  di  dalam mindset , dalam kemampuannya mengendalikan diri. Ada ritus  puasa, semedi, taqiroh,  dan sejenisnya.  Atas  dasar  itulah  pemerintahan  sedikit  banyak  dipimpin  oleh  hikmah.  Kalau
dalam discursive  design yang  disebutkan  di  atas,  kontrol  disandarkan  pada  prosedur  dan mekanisme,  dalam  desain  ini  ditandai  oleh  kemampuan  menghasilkan  situasi  paradoksal. Kesediaan  untuk  menghormati  orang  lain,  justru  menuai  rasat  hormat.  Kesediaan  untuk berbagi justru mengantarkan dirinya untuk mendapat bagian dari arah yang tidak terduga- duga.  Repotnya, discursive  design yang  menunjukkan  sentralitas  tatanan  berporos  pada hikmah, kalaulah ada tidak terjangkau oleh mainstream metodologi berfikir.
Dengan membuka mata-hati terhadap beroperasinya dua discursive design tersebut di atas, kiranya kita bisa membuat telaah yang lebih dingin; tidak hanya mengadopsi visi etik melainkan juga visi emik; dan jika memungkinkan visi emansipatoris. Dalam berkedaulatan rakyat, kita belepotan dengan apa yang kita sebut sebagai money politics , dan sulitnya kita keluar  dari  persoalan  ini  adalah  karena  kita  tidak  menggunakan discursive  design yang berada di dalam benak pelaku. Yang jelas, kalaulah ada yang merujuk pada keperluan untuk mengadopsi prosedur dan mekanisme, selalu saja ada alur alternatif yang siap ditawarkan.
Dalam  konteks  ini,  kerakyatan  adalah  artikulasi  subjektivitas  warga  negara  sebagai subjek.  Justru  dengan  asah  intersubjektivitas  sebagai  sesama  rakyat  itulah  kita  bisa menggalang  siginifikansi  politik:  berkedaulatan.  Agar  bisa  menghayati  dan  memahami bagaimana  rakyat  berkerakyatan,  perlu  kiranya  para  pengkaji  Ilmu  Pemerintahan mencurahkan empathy terhadap sesama warga negara. Jika demokrasi sebagai ajaran hendak dipraktekkan,  kita  perlu  camkan  setidaknya  dua  hal.  Pertama,  kita  akan  membincangkan kewarganegaraan, di mana kita adalah warga negara itu sendiri. Kedua, betapapun sulit dan rumitnya berada dalam posisi mendisiplinkan negara, ada warga-warga negara yang secara politik disebut juga 'rakyat'.
Ada  catatan  metodologis  yang  buru-buru  harus  disodorkan  ke  hadapan  pengkaji pemerintahan.  Baik  negara  maupun  rakyat  adalah  sebuah  abstraksi.  Secara  keilmuan, konsep-konsep abstrak ini diperlukan agar berbagai kerumitan yang ada bisa disederhanakan. Kalau  tidak  seksama  menggunakan  konsep-konsep  keilmuan  ini,  ilmuwan  yang menggunakan konsep ini akan terlibat  dalam penyesatan. Ada problema yang sudah sejak tahun  1925  dipopulerkan  Alfred  North  Whitehead  (1997):  problema fallacy  of  misplace concreness .  Ketika  mengabstraksikan  negara  ataupun  rakyat,  ada  berbagai  penampakan konkret yang "terkaburkan", dan ketika menjabarkan konsep-konsep abstrak itu ke tataran yang operasional, konsep operasional itu tidak lagi tepat.
Ketika kita menelaah bagaimana kerakyatan dipraktekkan rakyat, kita dibangunkan oleh alarm  metodologis  ini.  Ada urgensi  untuk  keluar dari narasi  besar ( grand narrative ) yang obsesinya  untuk  tampil  dengan  presisi  (ontologistik),  dan  menggesernya  ke  narasi  yang menekankan sharing manfaat  (lebih  aksiologistik).  Karena  dalam  telaah  ontologis  kita terjebak  pada  keragaman  dan  simpang-siurnya  makna  atau  konotasi  itulah  masing-masing maka  kita  tidak  harus  menyamakannya,  yang  penting  memiliki  muara  yang  sama:  rakyat dalam  kesendiriannya  maupun  dalam  kolektivitasnya  mencurahkan  kontrol  publik.  Hanya saja,  perlu  dicatat  bahwa  'kepublikan'  yang  kita  bicarakan  tidak  harus  sama  dengan 'kenegaraan'.  Dalam  masyarakat  Indonesia,  begitu  tebal  silang-menyilang  artikulasi kepublikan yang tanpa dijangkau oleh negara sekalipun, memiliki manfaat bersama. Sebagai contoh, NU dan Muhammadiyah menyelenggarakan begitu banyak layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan atau tanpa bantuan pemerintah/negara. Dengan kerangka telaah seperti itulah, kita bisa melacak berkerakyatan a la rakyat.
Untuk  bisa  menghayati  artikulasi  rakyat  yang  berkerakyatan,  kita  tidak  harus memaksakan cara pandang yang Weberianistik.  Negara, memang masih  bisa dibayangkan sebagai  tatanan berbasis  otoritas,  dan oleh karenanya harus selalu tampil otoritatif. Hanya saja,  ada  begitu  banyak  urusan  yang  tidak  harus  ditangani  dengan  mengandalkan  otoritas negara. Ada otoritas adat, otoritas agama, otoritas keilmuan yang sama-sama bisa beroperasi, tanpa harus bersilang pendapat.
Kalaulah  kita  menggunakan  lensa  telaah  Weberian,  kita  akan  temukan  kenyataan bahwa di masyarakat ada banyak sekali tatanan yang dalam dirinya sendiri sebetulnya sangat fungsional.  Operatornya  memang bisa menjadi solusi yang fungsional,  hanya saja mereka tidak selalu birokratis/teknokratik. Di sana ada tatanan hierarkis, namun tata kelolanya tidak sama  dengan  tata  kelola  birokrasi.  Dari  balik  lensa  fikir  inilah  kita  membayangkan pemerintahan tergelar dalam informalitasnya. Dengan begitu maka potensi salah paham dan salah perlakuan ( missplace of concreteness ) karena memaksakan kerangka pikir Weberian bisa diminimalisir.
Untuk menjelaskan hal tersebut di atas, mari kita simulasikan kekacauan yang hanya mau  tahu  kalau  cocok  dengan  lensa  pikir  Weberian  untuk  memahami  Desa.  Desa  adalah lokus  strategis  dalam  mengartikulasikan  kedaulatan  rakyat.  Di  manakah  posisi  desa  (dan nama lain yang sejenis) dalam tatanan hirarkis a la Weberian? Weberian  memposisikan Desa
di lapis paling bawah. Bagaimana exercise kedaulatan rakyat bisa dilakukan oleh orang Desa ketika kita polakan berpikir bahwa posisi Desa adalah posisi jelata: bawahan paling bawah. Hal  ini  menjadikan exercise kedaulatan  rakyat  dari  Desa  terasa  mustahil,  kecuali orang/pengkaji  desa  ini  keluar  dari missplacement ini.  Cara  berfikir  Weberian  ini  rapi meruntutkan  kita  berpikir,  dan  juga  begitu  kokoh  mengerangkeng  opsi-opsi  yang  ada. Kerangka pikir yang memiliki kapasitas begini ini oleh John Dryzek (1990) dan orang-orang se-mahzabnya, disebut sebagai discursive design .
Dari  simulasi discursive  design Weberian  dalam  studi  pemerintahan,  kita  tergiring untuk  membayangkan  negara  adalah  organisasi.  Karena  telah  nyaman  dengan  desain pewacanaan ini, 'negara' kita konkretkan menjadi 'pemerintah', dan hal itu kita konkretkan lagi  menjadi  birokrasi.  Dalam  konteks  ini,  tantangan  keilmuan  bagi  yang  hendak memperjuangkan kedaulatan rakyat adalah menerobos, setidaknya terobosan wacana.
Sejumlah  terobosan  telah  dilangsungkan  secara  praktis,  mencoba  membalik  logika. Sebagai  praktisi  yang  tercerahkan,  Wahyudi  Anggoro  Hadi  dalam  kapasitasnya  sebagai seorang lurah (Kepala Desa) Panggungharjo, Bantul justru memanfaatkan  situasi Pandemi Covid-19  tahun  ini  menyelenggarakan  Kongres  Kebudayaan,  melibatkan  eksponen  dari berbagai pelosok negeri. Kongres adalah medium organisasional untuk membuat keputusan penting, dan isu yang diusung adalah kebudayaan Desa. Dengan networking yang canggih, aktivis  yang  menggunakan  politik  sebagai  lokasi  aktivismenya,  menghasilkan  rumusan- rumusan  penting/berbobot;  yang  jangkauannya  tidak  hanya  Desa  Panggunghajo  sendiri melainkan  Desa-Desa  di  seluruh  negeri,  dan  bahkan  Desa-Desa  di  negara-negara  di  luar negeri.
Hirarki  kekuasaan  yang  sifatnya top-down ,  berhasil  diterobos  dengan  manajemen jejaring dan hubungan kerjanya dengan berbagai pihak (kementerian, kantor kepresidenan, universitas, birokrasi dan lain-lain) bersifat setara. Dengan penuh hormat dan percaya diri, Lurah Wahyudi mengajukan permohonan agar Presiden Joko Widodo membacakan rumusan keputusan  kongres.  Presiden  memenuhi  permohonan  tersebut  melalui  disposisi  kepada Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,  Prof.  Muhajir Effendi.  Kesimpulan-kesimpulan dari event tersebut  juga masuk sebagai  materi pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X saat peringatan hari ulang tahun Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat. Yang jelas, Lurah Wahyudi harus mengusung discursive design tersendiri agar
tidak  terkerangkeng  oleh  wacana mainstream .  Desain  diskursif  ini  bisa  menyebar  dan terreproduksi  ketika  wacana-wacana  yang  digulirkan  sudah  menjadi  praktik  dalam berkerakyatan, misalnya memutus rantai korupsi di desanya (Bayo dan Santoso, 2019).
Dibidiknya issue governabilitas oleh jurnal ini, akan memiliki dampak praktek lebih dahsyat ketika dibarengi dengan reorientasi pengkajian. Belajar dari Lurah Wahyudi, salah satu  kunci  dari  governabilitas  adalah  berleburnya  praksis  dengan  visi  keilmuan.  Untuk menemukan orientasi yang  tepat, agar optimal dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, para pengkaji fenomena pemerintahan perlu mengambil hikmah kebijaksanaan, sebagaimana dikukuhkan  dalam  konstitusi  negeri  ini.  Kedaulatan  rakyat  bisa  terwujud  kalau  dalam telaahnya ilmuwan yang menekuni ini, lebih dalam dan saksama dalam mengambil hikmah.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Lurah  Wahyudi  Anggoro  Hadi,  adalah  penyelenggaraan pemerintahan yang dipandu oleh hikmah. Hikmah menjadi aktivis, hikmah menjadi santri, serta  hikmah  menjadi  tokoh,  memungkinkan  dia  memimpin  Desa  Panggungharjo  dengan gemilang dan Desa ini menjadi rujukan Desa-Desa lain. Pengkajian dengan cara mengambil hikmah, jelas tidak lazim, setidaknya dicurigai bisa mengganggu objektivitas yang kita jalani. Kalaulah tidak lazim, namun  bermanfaat  untuk  negeri di  mana kita  adalah warganya.  Hal yang terpenting, telaah yang kita sajikan justifiable .
Dari paparan tersebut di atas, untuk sementara bisa disimpulkan bahwa kalau kita bisa berilmu  sambil  mengambil  hikmah,  ada  manfaat  aksiologi  yang  mengedepan.  Kita  tidak terlalu skeptis dalam menyaksikan bagaimana masyarakat berkedaulatan. Ada berbagai cara berkedaulatan dan cara itu tidak terkodifikasi secara keilmuan karena kebutaan metodologis yang menjangkiti ilmuwan pemerintahan. Dengan begitu, kita bisa ikut mentransformasikan agenda  bersama,  justru  dengan  menambatkan  nilai  kerakyatan  dalam  cara  kita  berilmu. Justifikasi tentang hal ini saya sampaikan sebagai komitmen dalam ilmu sosial transformatif (Santoso, 2011).

## BERKERAKYATAN BIL HIKMAH: GOVERNANCE SEBAGAI META-POLICY
Sebelum  Ilmu  Pemerintahan  berkontribusi  bagi  praktek  pemerintahan  di  negeri  ini, para ilmuwannya perlu mengasah kompetensi epistemologis untuk mengembangkan proses keilmuan bil hikmah . Hanya saja, tradisi keilmuan sebagaimana dipraktikkan para ahli agama tidak  bisa  diadopsi  secara  bulat-bulat.  Hal  yang  terdekat  bisa  diadopsi  adalah  metodologi
para agamawan mempraktekkan cara beragama. Berkat kedekatan dengan  Kyai, saya bisa beragama sambil menggunakan dan memperbaiki pengetahuan saya sendiri tentang politik, khususnya  bagaimana  warga  negara,  baik  secara  individual  maupun  secara  kolektif berkedaulatan.
Dengan  meniti  desain  perwacanaan  yang  dipaparkan  di  atas,  Indonesia  masih governable dan telah memiliki trajektori tersendiri. Terdapat situasi pasang dan surut serta perubahan-perubahan mendadak yang dilangsungkan untuk merespon situasi krisis. Karena krisis-krisis itulah trajektori rakyat Indonesia dalam berkedaulatan lebih tepat digambarkan sebagai  patahan-patahan  sejarah.  Pertama,  ada  periode  di  mana  kita  menjiplak  desain demokrasi yang diberlakukan di negara-negara industri. Era itu kita labeli 'demokrasi liberal' yang narasinya dijejali dengan stigma instabilitas dan konflik pemerintahan. Uji coba untuk berdaulat  digambarkan  dengan  pelampiasan  penuh  nafsu  berkuasa,  menghasilkan  konflik seru, saling memojokkan sekaligus mempahlawankan Presiden Sukarno sebagai penengah. Beliau mengeluarkan kiat kepempimpinannya, dan eksperimentasi ini menghasilkan patahan sejarah bernama demokrasi terpimpin. Pada era ini sentralitas figur Presiden Sukarno yang menjaga  dengan  kontestasi  ideologis  antar  partai  politik  tidak  bisa  dilupakan.  Perguliran sejarah selanjutnya, justru mengambil pelajaran dari Presiden Sukarno menghasilkan sistem kepemimpinan  yang  lebih  rapi.  Pada  saat  itu,  kata  'Orde'  mulai  dipakai,  dan  untuk menunjukkan  revisi  yang  hendak  dikedepankan,  dipopulerkankah  istilah  Orde  Baru    yang melabeli kredonya dengan istilah demokrasi Pancasila. Kepemimpinan yang rapi dijabarkan dengan sentralitas militer yang dengan kooptasi-kooptasinya menghasilkan stabilitas dalam kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa. Setelah itu, mucullah era baru, bertajuk reformasi, yang  sejatinya  adalah  meneruskan  eksperimentasi  berdemokrasi  liberal.  Trajektori  di  atas bisa  dirumuskan  tanpa  hikmat,  tanpa  repot-repot  berempati  pada  rakyat  sebagai  pemilik kedaulatan.
Catatan pelibatan diri di dalam Komunitas NU di DIY menunjukkan bahwa kerakyatan bisa  diberbaiki  dengan  tatakelola  jamaah,  dan  dengan  perbaikan  tatakelola  itu  kualitas perwakilan bisa ditingkatkan, dan brutalitas politik sebagai pelampiasan hak bisa dimitigasi. Untuk  memagari  brutalitas  ini  memang  telah  diberlakukan  kerangka check  and  balance sebagai kerangka ketatanegaraan, namun masih perlu peredaman politik berbasis penjaminan hak  untuk  melampiaskan  hak  ke  dalam  desain  pengendalian  diri  secara  kolektif.  Sebagai
policy atas policy , check and balance bersandingan dengan keharusan arif sebagai metapolicy yang secara teknis dibahasakan sebagai tatakelola jamaah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayo,  Longgina  Novadona  dan  Purwo  Santoso.  2019. Breaking  the  Chains  of Transactionalism: A Village Election without Money Politics in Panggungharjo , PCD [ Power,  Conflict  &  Democracy ] Journal ,  Vol  7,  No  2  (2019),  diakses  dari https://doi.org/10.22146/pcd.52726.
Dryzek,  John.  1990. Discursive  Democracy:  Politics,  Policy,  and  Political  Science . Cambridge University Press.
Santoso,  Purwo.  2011. Ilmu  Sosial  Transformatif. Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Universitas Gadjah Mada, 19 April 2011.
Whitehead, Alfred North. 1997. Science and the Modern World . The MacMillan Company 1925, Reprinted 1997.
Yunanto, Sutoro Eko. 2020. Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa pada Hukum dan Enggan  pada  Administrasi .  Governabilitas  (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Semesta) , Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.