Hasbi  Tarmum,  Henny  Marlyna  (2023)  Implementasi  Dan  Penguatan  Lembaga  Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi, (8) 4, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11739 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 4, April 2023

## IMPLEMENTASI DAN PENGUATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASABAH ASURANSI

## Hasbi Tarmum, Henny Marlyna
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: hasbi.tarmum@gmail.com, hennymarlyna@gmail.com

## Abstrak
Akhir-akhir  ini,  kasus  gagal  bayar  perusahaan  asuransi,  khususnya  asuransi  jiwa tengah menjadi sorotan publik. Dalam sepuluh tahun terakhir rentetan kasus gagal bayar asuransi tengah membuat cemas masyarakat. Mirisnya lagi, kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar. Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Otomatis, realitas tersebut tidak bisa  dibiarkan.  Sebab,  jika  terbiarkan  akan  berprospek  membuat  citra  publik terhadap  industri  asuransi  runtuh.  Melihat  kenyataan  tersebut,  tentu  pemerintah dalam  hal  ini  lembaga/regulator  yang  menaungi  kebijakan  polis  asuransi  harus segera  mengambil  tindakan  dengan  melakukan  penguatan  lembaga  perlindungan konsumen  nasabah  asuransi  Adapun  implementasi  lembaga  perlindungan konsumen nasabah asuransi pada saat ini sudah berjalan nanum belum sepenuhnya efektif.  Namun  demikian  beberapa  peraturan  perundangan  yang  mengatur mengenai  usaha  perasuransian  dan  perlindungan  terhadap  konsumen  menjadi modal  utama  untuk  menjaga  hubungan  antar  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk terlibat  aktif  dan fair dalam  industri  keuangan  Indonesia.  Penguatan  lembaga perlindungan  konsumen  nasabah  asuransi  perlu  diperkuat  agar  kepercayaan masyarakat  terhadap  perusaan  asuransi  dapat  terus  tumbuh  dan  berkembang. Penguatan  lembaga  perlindungan  konsumen  nasabah  asuransi  melalui  (1) penguatan  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  menjadi  satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola jasa keuangan khususnya industri asuransi.  (2)  Segera  membentuk  dan  mensahkan  Lembaga  Penjamin  Polis  (LPP) yang  saat  ini  telah  termuat  dalam  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (PPSK)  atau Omnibus  Law Keuangan.
Kata  Kunci :  asuransi;  perlindungan  konsumen;  lembaga  penjamin  polis;  otoritas  jasa keuangan.

## Abstract
Lately, cases of failure to pay insurance companies, especially life insurance are in the public spotlight. In the last ten years, a series of cases of insurance default have made the public anxious. Unfortunately, again, the default case occurred in large insurance companies. The most recent default case was PT Asuransi Jiwa Kresna
or Kresna Life. The Krishna case adds to the series of cases of life insurance default in Indonesia after previously experienced by customers of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).  Automatically,  this  reality  cannot  be  tolerated.  Because,  if  left unchecked, it will have the prospect of making the public image of the insurance industry  collapse.  Seeing  this  reality,  of  course  the  government  in  this  case  the institution/regulator that oversees the insurance policy policy must immediately act by  strengthening  the  insurance  customer  consumer  protection  institution.  The implementation  of  consumer  protection  institutions  for  insurance  customers  is currently  running  but  is  not  yet  fully  effective.  However,  several  laws  and regulations  governing  the  insurance  business  and  consumer  protection  are  the main capital to maintain the relationship between consumers and business actors to  be  actively  and  fairly  involved  in  the  Indonesian  financial  industry.  The strengthening of consumer protection institutions for insurance customers needs to be strengthened so that public trust in insurance companies can continue to grow and  develop.  Strengthening  consumer  protection  institutions  for  insurance customers through (1) strengthening the Financial Services Authority (OJK) which is the only institution that has the authority to manage financial services, especially the insurance industry. (2) Immediately establish and ratify the Policy Guarantee Institution (LPP) which is  currently contained in the Draft  Law on Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK) or the Financial Omnibus Law.

## Keywords: insurance; consumer protection; policy guarantee institution; financial
services authority.

## Pendahuluan
Asuransi  merupakan  bentuk  pengalihan  suatu  risiko  kerugian,  dari  satu  pihak kepada  pihak  lain,  dengan  membagi  risiko  pembayaran  pada  sejumlah  premi  yang dilakukan secara adil (Fauzi, 2019). Manusia akan menghadapi hal-hal yang tidak pasti sepanjang  hidupnya,  mungkin  menguntungkan  atau  merugikan.  Setiap  keputusan  dan kehidupan  manusia  selalu  dipenuhi  risiko  (Samsudin  &  Setyowati,  2022).  Risiko  ini menimbulkan  beban  kerugian  bagi  jiwa  atau  harta  benda  manusia.  Risiko  terjadi bersumber dari bencana alam, penyakit, kecelakaan, keteledoran, ketidakmampuan atau sebab  lain  yang  tak  terduga  (Pawitri,  2017).  Peranan  dasar  asuransi  adalah  untuk mengatasi  ketidakpastian  terhadap  potensi  kerugian  tersebut.  Kekhawatiran  akan ketidakpastian ini menyebabkan seseorang memerlukan perlindungan asuransi.
Dewasa  ini  telah  berkembang  beragamnya  produk  yang  ditawarkan  perusahaan asuransi, baik produk-produk asuransi yang berbasis investasi ( asuransi unitlink) maupun yang  tidak . Asuransi unit  link merupakan  produk  asuransi  jiwa  yang  dikaitkan  dengan investasi yang dapat memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu polis, yaitu manfaat perlindungan  dan  manfaat  investasi  yang  memiliki  risiko  sesuai  dengan  dana  investasi yang  dipilih  (Rianawati  &  Kusumaningsih,  2021).  Dengan  semakin  berkembangnya produk-produk  asuransi  yang  ditawarkan  berpotensi  munculnya  masalah-masalah, terutama adanya keluhan-keluhan nasabah soal produk asuransi  yang dikaitkan dengan investasi atau unit link karena tak mendapat manfaat sebagaimana yang dijanjikan para agen (Wibowo, Chaerawaty, & Andini, 2017).
Adanya  ketidakseimbangan  posisi  antara  nasabah  sebagai  pemegang  polis  dan pihak  perusahaan  asuransi,  memiliki  potensi  menimbulkan  suatu  masalah.  Masalah- masalah  yang  sering  muncul,  adalah  kendala  dalam  memperoleh  pembayaran  klaim ketika  terjadi  peristiwa  yang  tidak  diharapkan  atau evenement .  Hal  ini  bertentangan dengan  tujuan  utama  seorang  pemegang  polis  atau  nasabah  mengikatkan  diri  dalam perjanjian  asuransi  adalah  untuk  menerima  ganti  kerugian  bila  terjadi  suatu  peristiwa yang tidak diduga menimpa objek asuransi (Dewi & Kasih, 2020).
Nasabah asuransi memiliki hak untuk memperoleh dana ganti kerugian dan/atau kompensasi, jika produk yang didapat menyalahi isi kontrak perjanjian atau menyalahi kesepakatan,  seperti  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Sebagian dari nasabah asuransi adalah nasabah individual, dan ada  pula  nasabah  dengan  keadaan  ekonomi  menengah  ke  bawah,  sehingga  peraturan hukum lebih beratensi dan memberi perlindungan hukum yang lebih kuat untuk nasabah dari  peluang  atau  risiko  adanya  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  pihak  perusahaan asuransi (Rambe & Sekarayu, 2022).
Dalam hal perusahaan asuransi sebagai penanggung bersedia menanggung risiko dari pihak tertanggung, sehingga harus ada hubungan hukum yang mengikat antar para pihak  terlebih  dahulu.  Kesepakatan  kedua  belah  pihak  membentuk  hubungan  hukum dalam  bentuk  akta  tertulis  yang  disebut  polis.  Polis  tersebut  tidak  hanya  memuat kesepakatan kedua belah pihak tentang peralihan risiko,  namun  juga berfungsi  sebagai bukti ketika terjadi klaim atau perkara antara kedua belah pihak (Savitri, 2019).
Dalam UU Nomor  40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, menyatakan bahwa usaha  yang dimana perasuransian dapat dilaksanakan oleh perusahaan, koperasi, usaha bersama  dimana  hal  tersebut  telah  ada  sebelum  UU  tersebut  di  terbitkan.  Tentu perusahaan-perusahaan tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketidakmampuan membayar atau melunasi klaim nasabah yang jatuh tempo, biasanya  disebabkan  karena  kondisi  perusahaan  asuransi  yang  usahanya  mengalami kemerosotan  sehingga  tidak  dapat  menghasilkan  pendapatan  yang  cukup  ( financial distress) .
Pandemi Covid-19 ( Corona Virus Disease 2019) yang sudah berlangsung selama lebih  dari  2  (dua)  tahun  ini,  mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat, khususnya  dunia  usaha.  Selama  terjadi  pandemi  Covid-19  sektor  asuransi  juga mengalami  pukulan  yang  telak.  Kelesuan  perekonomian  dengan  segala  dampaknya sangat  berpengaruh  perkembangan  industri  asuransi.  Secara  nyata  dampaknya,  akhir- akhir  ini  banyak  terjadinya  kasus-kasus  terjadinya  gagal  bayar  bahkan  kasus  pailitnya perusahaan asuransi. Kasus yang menjadi sorotan publik diantaranya adalah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, AIA, AXA Mandiri, dan Prudential.
Kecenderungan  penurunan  tersebut  nampak  dari  data  yang  tersaji.  Berdasarkan data  kinerja  industri  asuransi  secara  agregat,  pendapatan  premi  menunjukkan kecenderungan  penurunan  apabila  dibandingkan  dengan  triwulan  yang  sama  di  tahun sebelumnya.  Pendapatan  premi  asuransi  mengalami  penurunan  dari  Rp258,73  triliun
menjadi  Rp265,96  triliun.  Komposisi  pendapatan  premi  didominasi  oleh  BPJS  dengan porsi sebesar 41,84%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 32,00%, serta Asuransi Umum dan  Reasuransi  sebesar  22,32%.  Adapun  data  selengngkapnya  teraji  dalam  tabel  1  di bawah.

## Tabel 1
Kinerja Perusahaan Asuransi Konvensional Dan BPJS, 2021-2022 (Dalam Triliun Rupiah) No.  Jenis Indikator 2021 2022 TW II TW III  TW IV  TW I TW II 1. Total Pendapatan Premi Asuransi Jiwa 94,02 136,26 184,32 43,68 85,10 Asuransi Umum dan Reasuransi 50,48 72,40 100,10 28,75 59,36 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan dan Lalu Lintas Jalan 5,65 8,56 11,65 7,37 10,22 Asuransi Sosial 108,58 165,71 223,95 54,03 111,28 Jumlah 258,73 382,94 520,02 133,83 265,96 2. Total Klaim Bruto Asuransi Jiwa 73,75 117,45 159,68 40,13 76,96 Asuransi Umum dan Reasuransi 18,85 29,74 45,03 11,62 24,20 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan dan Lalu Lintas Jalan 8,97 13,76 18,31 4,74 9,38 Asuransi Sosial 62,16 94,88 133,11 38,53 75,84 Jumlah 163,73 255,83 356,13 95,02 186,39
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Laporan OJK triwulan II Tahun 2022, hal. 31.
Kecenderungan ini tentunya sangat memprihatinkan karena berkembangnya suatu perusahaan  asuransi  tidak  terlepas  dari  kepercayaan  atau  trust  masyarakat  terhadap perusahaan  asuransi.  Gagal  bayar  perusahaan  asuransi  ini  dikhawatirkan  menggerus kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Apabila masyarakat sudah tidak percaya lagi  dengan  perusahaan  asuransi  maka  perusahaan  asuransi  akan  mengalami  banyak sekali  kesulitan  dalam  menjual  produk-produk  asuransinya.  Apabila  kondisi  ini  tidak membaik, maka perusahaan asuransi akan mengalami kemeresotan sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup (financial distress). Ketidakmampuan membayar atau  melunasi  klaim  nasabah  yang  jatuh  tempo,  biasanya  disebabkan  karena  kondisi keuangan yang buruk tersebut.
Sebenarnya telah terbentuk perundangan maupun berbagai lembaga perlindungan konsumen  bagi  nasabah  asuransi,  baik  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  maupun masyarakat.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  lembaga  yang  independen  yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan penyidikan terhadap pelaku usaha jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21  Tahun  2011  yang  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Thariq,
Sukirno,  &  Prananingtyas,  2020).  Selain  itu  OJK  juga  berwenang  dalam  mengajukan permintaan kepailitan atas suatu perusahaan asuransi terhadap kepentingan kreditor yang merasa dirugikan.
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor    21  Tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan pengaturan atas pengawasan suatu perusahaan asuransi dapat lebih memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi. Berdasarkan UU OJK  dalam  Pasal  4,  dibentuknya  OJK  salah  satunya  bertujuan  untuk  melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah asuransi (Rani, 2014).
Namun implementasi perlindungan konsumen bagi nasabah asuransi dari berbagai perangkat  tersebut  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  nasabah asuransi. Terbukti masih adanya berbagai masalah yang terjadi pada sektor asuransi di Indonesia  untuk  itu  penelitian  terkait  asuransi  menjadi  sangat  penting  dan  mendesak untuk dilakukan.

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma,  yang  menggunakan sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan  kepustakaan  atau  bahan literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  (Efendi  &  Ibrahim,  2018). Adapun  bentuk  penelitian  ini  merupakan  penelitian  preskriptif.  Penelitian  preskriptif dilakukan bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
Pendekatan Penelitian. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan- bahan  hukum  yang  lain  karena  penelitian  yang  diteliti  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yaitu  hubungan  peraturan  yang  satu  dengan  peraturan  yang  lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perbandingan  hukum (comparative  approach) yang  dilakukan  dengan menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain-lain.
Dalam  hubungannya  dengan  proses  pengumpulan  data  dan  jika  dilihat  dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data  yang  diperoleh  dari  langsung  dari  objek  yang  diteliti,  sedangkan  data  sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukaan dengan cara studi pustaka (library research) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi
Implementasi  perlindungan  konsumen  nasabah  asuransi  secara  umum sebenarnya  telah  dijamin  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen. Secara spesifik kerugian yang dialami konsumen di bidang asuransi,  telah  diwadahi  dalam  Pasal  4  UU  Nomor    8  Tahun  1999.  Dalam  pasal tersebut  perlindungan  meliputi  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  perjanjian;  informasi  yang  benar,  jelas, dan  jujur  sebagaimana  perjanjian;  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang dan/atau  jasa  yang  dipergunakan;  mendapat  dengan  patut  perlindungan  serta penyelesaian  permasalahannya;  mendapat  pembinaan  serta  pendidikan  konsumen; diperlakukan  atau  dilayani  dengan  benar  dan  jujur  serta  tidak  bersifat  diskriminasi; mendapat penggantian, jika barang dan/atau jasa yang didapatkan tidak sama dengan kesepakatan  yang  telah  dilakukan;  serta  hak-hak  yang  diatur  melalui  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Rasyida, 2015).
Adapun  implementasi  perlindungan  konsumen  nasabah  asuransi  melalui lembaga yang telah dibentuk yaitu BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). BPKN  merupakan  lembaga  perlindungan  konsumen  yang  secara  eksplisit  telah disebutkan  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Lembaga  ini  telah  melakukan  pembenahan  kelembagaan,  menerima pengaduan  konsumen,  melakukan  edukasi  konsumen,  serta  menjalin  kerjasama dengan berbagai  pihak.  Dari semua tugas tersebut,  kebijakan  yang  paling dirasakan manfaatnya  secara  langsung  oleh  masyarakat  adalah  peran  serta  aktif  BPKN  dalam menyelesaikan persoalan konsumen (advokasi konsumen) (Pantouw, 2016).
Masyarakat  konsumen  Indonesia  sebenarnya  mendapat  banyak  keuntungan dengan hadirnya BPKN. Selain secara  hukum mendapat kepastian melalui Undang- undang Perlindungan Konsumen, masyarakat memiliki wadah penyelesaian persoalan yang dihadapinya, terkait jaminan hak dan ganti rugi.
Namun, keberadaan lembaga konsumen yang mayoritas hanya di kota besar, membuat  tidak  mudah  masyarakat  untuk  mengaksesnya.  Masyarakat  biasanya  akan memiliki  kepercayaan  tinggi  kepada  lembaga,  jika  lembaga  tersebut  mampu membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dari  tugas  dan  kewenangan  BPKN  yang  ada  dalam  pasal  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  tahun  2019,  seperti  memberi  saran  dan  rekomendasi  kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan, melakukan penelitian dan pengkajian undang-undang,  melakukan  penelitian  terhadap  barang  dan/atau  jasa,  mendorong LPKSM,  menyebarluaskan  informasi  melalui  media,  serta  melakukan  survei, nampaknya konsumen lebih menyukai tentang penguatan advokasi konsumen. Hal ini dapat  dilihat  dari  animo  masyarakat  yang  meningkat  setiap  tahun.  Masyarakat menginginkan  persoalannya  dapat  dibantu  dan  diselesaikan  oleh  BPKN,  maupun lembaga konsumen lainnya.
Setelah  diterbitkannya  UU  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, pada Pasal 28, implementasi perlindungan konsumen bagi nasabah asuransi ditangani  oleh  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  OJK  memiliki  wewenang untuk  menerapkan  fungsi  edukasi  dan  perlindungan  konsumen  dalam  sektor  jasa
keuangan termasuk di dalammnya nasabah asuransi. Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan fungsi yang penting karena ini menjadi pilar penting bagi OJK untuk mewujudkan sistem keuangan nasional yang baik.
Dalam  implementasinya  Otoritas  Jasa  Keuangan  menerbitkan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  :  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Konsumen  termasuk  nasabah  asuransi  sangat diutamakan  dalam  peraturan  ini.  Ini  terlihat  bagaimana  perumusan  mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sangat lengkap.
Implementasi pengawasan asuransi dan perlindungan nasabah asuransi pasca terbentuknya OJK, diatur  dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor  2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo Pasal 9 ayat (1) PP Nomor  63 Tahun 1999 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992  Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perasuransian,  dimana  di  dalam  pasal  tersebut  dijelaskan mengenai  tata  cara  mendapatkan  izin  serta  syarat  untuk  mendirikan  perusahaan perasuransian.
Kemudian  pada  tanggal  18  April  2022,  dalam  rangka  memperkuat  aspek perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan,  OJK  menerbitkan  POJK  Nomor 6/POJK/07/2022  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa Keuangan.  Seperti  telah  diuraikan  bahwa  perlindungan  konsumen  bagi  nasabah asuransi  sebelumnya  telah  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Dalam perkembangannya  peraturan  tersebut  perlu  dilakukan  penyempurnaan  untuk memperkuat  aspek  perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan.  Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan  munculnya  pelaku  usaha  baru,  pemasaran  dan  pemanfaatan  produk  dan layanan secara online, perjanjian berbentuk elektronik, serta terbitnya peraturan dan kebijakan baru di sektor jasa keuangan perlu didukung dengan penguatan perlindungan konsumen.
Selain  itu,  untuk  mewujudkan  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  di sektor  jasa  keuangan,  perlu  dilakukan  perbaikan  implementasi  perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan penguatan implementasi dari amanat  Pasal  28,  Pasal  29,  dan  Pasal  30  Undang-Undang  OJK,  yaitu  melakukan tindakan  pencegahan  kerugian,  pelayanan  pengaduan  Konsumen,  serta  melakukan pembelaan hukum.
Dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  konsumen  yang  efektif,  menjaga kepercayaan  konsumen,  serta  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  pelaku-pelaku  usaha  dalam  industri  asuransi  harus  memenuhi prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  yaitu  (1)  edukasi  yang memadai,  (2)  keterbukaan  dan  transparansi  informasi,  (3)  perlakuan  yang  adil  dan perilaku  bisnis  yang  bertanggung  jawab,  (4)  perlindungan  aset,  privasi,  dan  data konsumen, serta (5) penanganan pengaduan dan  penyelesaian sengketa  yang efektif dan efisien.
Pemenuhan  prinsip-prinsip  tersebut  dilakukan  dalam  kegiatan  desain, penyediaan  dan  penyampaian  informasi,  pemasaran,  penyusunan  perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen nasabah asuransi. Untuk mendukung hal  tersebut,  OJK  melakukan  transformasi  pengaturan  yang  diharapkan  dapat  lebih memperkuat perlindungan konsumen.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  perlindungan  masyarakat,  untuk  pengaduan  yang diterima OJK termaktub pada pasal 29 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  mengatur  pelayanan  pengaduan  konsumen  menyebutkan bahwa OJK dalam pelayanan pengaduan konsumen dapat melakukan diantaranya : (a). menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  Konsumen  yang dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan;  (b).  membuat  mekanisme pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan;  c. memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 29 mengatur pelayanan OJK dalam pengaduan nasabah atas kerugian yang  didapat  atas  investasi  illegal.  OJK  telah  menyiapkan  program  dalam perlindungan masyarakat, yaitu pembentukan sistem pelayanan konsumen keuangan terintegrasi  (Financial  Customer  Care/FCC).  Program  FCC  menjadi  prioritas  utama untuk  meningkatkan  ketersediaan  informasi  bagi  masyarakat  dan  pelayanan pengaduan konsumen keuangan (Samsul, 2016).
Pengawasan  OJK  terhadap  jasa  keuangan  melalui  koordinasi  antara  OJK, otoritas  moneter,  pemerintah  dan  LPS,  yang  telah  diatur  dalam  UU  OJK,  maka diharapkan  semakin  bertambahnya  lembaga  keuangan  yang  sehat,  efektif  dan melayani nasabah dengan baik.
Terkait dengan perlindungan nasabah asuransi pada saat ini sebenarnya telah ada  ada  lembaga  reasuransi.  Reasuransi  adalah  istilah  yang  digunakan  saat  satu perusahaan  asuransi  melindungi  dirinya  terhadap  risiko  asuransi  dengan memanfaatkan  jasa  dari  perusahaan  asuransi  lain.  Terdapat  banyak  alasan  yang menyebabkan perusahaan asuransi melakukan reasuransi. Pembagian atau penyebaran risiko adalah salah satu alasan reasuransi. Adapun implementasi dari Reasuransi yang dilakukan oleh sebagian perusahaan asuransi di Indonesia ternyata dirasa belum cukup untuk  menjamin  nasabah  mendapatkan  pertanggungan  sepenuhnya  dari  perusahaan asuransi.  Hal  tersebut  karena  jika  perusahaan  asuransi  mengalami  kepailitan  maka perusahaan  reasuransi  hanya  mengeluarkan  30%  dari  biaya  pertanggungan  yang tertera pada polis asuransi yang dimiliki nasabah (Prihandoko & Syuhada, 2019).
Dengan demikian, adanya lembaga penjamin polis alternatif dari perusahaan reasuransi, yang benar-benar dapat memberikan perlindungan nasabah asuransi dirasa sangat  penting  di  tengah  banyaknya  penurunan  pendapatan  premi  yang  terjadi (Pratama & Rini, 2020).
2. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi
Berdasarkan  uraian  di  atas,  nampak  bahwa  implementasi  perlindungan konsumen khususnya bagi nasabah asuransi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan  masyarakat.  Untuk  itu  perlu  kiranya  segera  dilakukan  upaya-upaya  untuk melakukan penguatan lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi. Upaya yang pertama  yang  perlu  dilakukan  adalah  penguatan  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan. Penguatan  lembaga  OJK  ini  sangat  penting,  terlebih  OJK  merupakan  satu-satunya lembaga  otoritas  jasa  keuangan  dan  telah  memberikan  komitmen  yang  tinggi  untuk melakukan  upaya-upaya  edukasi  dan  literasi  terhadap  perlindungan  konsumen  di sektor jasa keuangan.
Dalam  Laporan  OJK  triwulan  II-2022  yang  mengusung  tema  "Penguatan Ekosistem  Sektor  Jasa  Keuangan  melalui  Perlindungan  Konsumen  yang  Optimal". Tema tersebut menggambarkan berbagai upaya OJK dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tepercaya, stabil, berdaya saing, dan inklusif tanpa mengesampingkan kepentingan konsumen yang wajib dilindungi (Raharjo, 2021).
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  pada  saat  ini  OJK  telah melakukan upaya-upaya penguatan pengaturan melalui pemberlakukan POJK Nomor 6/POJK.07/2022  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa Keuangan.  Adapun  perubahan  substansi  pengaturan  pada  POJK  Nomor 6/POJK.07/2022,  terdapat  beberapa  penguatan  peraturan  perlindungan  konsumen apabila  dibandingkan  dengan  POJK  sebelumnya  yakni  Nomor    1/POJK.07/2013 antara lain (Syukron, 2022):
a) Pendekatan  pengaturan  pada  siklus  hidup  produk  dan/atau  layanan  ( product  life cycle ).  Dengan  pendekatan  ini,  PUJK  semakin  mengoptimalkan  upaya perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  sejak  desain  produk  dan/atau  layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa.
b) Penyesuaian  prinsip  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat.  Salah  satunya penambahan  prinsip  “edukasi  yang  memadai”  dalam  rangka  mendorong  PUJK untuk  berperan  aktif  melakukan  edukasi  atau  meningkatkan  literasi  keuangan sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan.
c) Penguatan  penerapan  prinsip  keterbukaan  dan  transparansi  informasi  melalui pengaturan  bentuk,  tata  cara  dan  pengecualian  penyampaian  ringkasan  informasi produk dan/atau layanan.
d) Penguatan dukungan terhadap konsumen dan/atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, peningkatan upaya perlindungan data/informasi konsumen.
e) Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian  sebelum  ditandatangani  atau  masa  jeda  setelah  penandatanganan perjanjian terhadap produk dan/layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan/atau bersifat kompleks.
f) Kewajiban rekaman apabila penawaran produk dan/atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan/atau video.
g) Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK.
h) Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat.
i) Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen.
j) Kewajiban PUJK dalam memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen. PUJK  wajib  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  tertulis  perlindungan  konsumen. Kebijakan  dan  prosedur  tertulis  ini  dimiliki  oleh  PUJK  sebagai  dasar  dari  PUJK untuk  menerapkan  aspek  perlindungan  konsumen  atas  produk  dan/atau  layanan sejak  dilakukannya  desain  produk  dan/atau  layanan  sampai  dengan  penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Penguatan  perlindungan  terhadap  konsumen  perlu  dilakukan,  didorong  oleh perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat serta dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran, pemanfaatan produk dan layanan secara daring. POJK ini menyempurnakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
OJK berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan fungsi sebagai regulator dan  pengawas  lembaga  jasa  keuangan,  pelindung  konsumen  sektor  jasa  keuangan. Program pengembangan pengawasan terus dilakukan melalui beberapa kajian untuk memperkuat memperkuat efektivitas pengaturan dan sistem pengawasan, pembenahan SDM  OJK  yang  berkelanjutan,  serta  pengembangan  aplikasi/sistem  pengawasan berbasis teknologi.
Kasus  gagal  bayar  yang  terjadi  tentu  sangat  bertentangan  dengan  hak  yang seharusnya didapatkan nasabah asuransi seperti yang sudah diamanatkan di dalam UU Perlindungan Konsumen berupa  hak untuk  mendapat perlindungan, advokasi, dan upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan    konsumen.  Untuk  itu  penguatan perlindungan  konsumen  nasabah  asuransi  dilakukan  dengan  segera  membentuk Lembaga  Penjamin  Polis  (LPP)  yang  akan  memberikan  jaminan  dan  perlindungan kepada nasabah asuransi.  Dengan adanya Lembaga Penjamin Polis maka akan mampu meminimalisir  kerugian  pemegang  polis  serta  memberikan  keringanan  pemerintah atau regulator (OJK) (Sahara, 2020).  Salah satu sumber kendala yang sering menjadi masalah  dalam  perusahaan  asuransi  adalah  tidak  adanya  Lembaga  Penjamin  Polis (LPP)  seperti  yang  dimiliki  dalam  dunia  perbankan  yakni  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS). Memang untuk menjamin perlindungan nasabah asuransi, pada saat ini telah ada perusahaan reasuransi namun dalam implementasinya belum sepenuhnya efektif  dan  sesuai  harapan  untuk  melakukan  pertanggungan  terhadap  polis  nasabah. LPP  nantinya  berperan  menjaga  polis-polis  nasabah  jika  suatu  waktu  perusahaan
asuransi  mengalami  kendala  sehingga  terjadi  gagal  bayar  atau  ketidakmampuan membayar klaim (Rahmah, 2015).
Kebutuhan  terbentuknya  LPP  saat  ini  sudah  sangat  mendesak  karena  dalam pasal 53 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah menegaskan bahwa setiap perusahaan asuransi harus masuk sebagai peserta program penjamin polis dan seharusnya pendirian LPP tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga)  tahun setelah  UU Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  diundangangkan  pada  Oktober  2014 silam. Dengan  demikian maka apabila tidak  segera dibentuk LPP  ini  maka  secara tidak    langsung    pemerintah    tidak  menjalankan    isi    dari    undang-undang  tersebut (Dewi & Kasih, 2020).
Dengan  dibentuknya  LPP  maka  akan  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  pada  perusahaan  asuransi  karena  telah  ada  yang  menjamin.  LPP  yang dibentuk  tentu  harus  memiliki  kriteria  perusahaan  yang  layak  menjadi  peserta  LPP sehingga  tidak  menjadi  beban  bagi  industri  asuransi  dan  dana  nasabah  juga  aman. Selain itu dalam membentuk LPP, pemerintah juga harus mempertimbangkan terkait batasan pertanggungan yang diberikan jaminan dari LPP (Dewi & Kasih, 2020).
Berbagai pihak dewasa ini masih terus mendorong reformasi industri asuransi yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) atau omnibus law sektor keuangan, yang pada saat ini perkembangannnya  sudah  masuk  dalam  pembahasan  di  Badan  Anggaran  DPR  RI bersama pemerintah. Salah satu kebijakan utama yang diatur adalah rencana perluasan tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi Lembaga Penjamin P olis (LPP).
Percepatan  pembentukan  lembaga  penjamin  polis  asuransi  dimuat  dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan. Pembentukan lembaga penjamin polis sehingga pemegang polis bisa mendapat proteksi terhadap hal-hal  yang merugikan pemegang polis. OJK juga terus berupaya mendorong dari sisi perundangan dan pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin polis. Adapun bentuk lembaga penjamin polis nantinya apakah  berdiri  sendiri  atau  bisa  digabungkan  dengan  Lembaga  Penjamin  Simpanan yang  sudah  ada.  Adapun,  dalam  draf  RUU  PPSK  disebutkan  bahwa  program penjaminan  polis  asuransi  nantinya  akan  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penjamin Simpanan  (LPS)  (BASEL,  2016).  Hal  tersebut  berarti,  LPS  tidak  hanya  menjamin simpanan dana masyarakat di perbankan, tapi juga harus menjamin polis asuransi yang dibeli dan dimiliki masyarakat dan perusahaan asuransi. Dengan demikian cara kerja LPP  juga  relatif  sama  dengan  LPS  di  industri  perbankan,  dengan  tidak  semua perusahaan bisa memperoleh jaminan dari LPP (Syantoso, 2015).

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut: a) Implementasi lembaga perlindungan konsumen nasabah asuransi pada saat ini sudah berjalan nanum  belum sepenuhnya  efektif.  Namun  demikian beberapa  peraturan
perundangan  yang mengatur mengenai  usaha perasuransian dan perlindungan terhadap konsumen menjadi modal utama untuk menjaga hubungan antar konsumen dan pelaku usaha  untuk  terlibat  aktif  dan fair dalam  industri  keuangan  Indonesia.  b)  Penguatan lembaga  perlindungan  konsumen  nasabah  asuransi  perlu  diperkuat  agar  kepercayaan masyarakat terhadap perusaan asuransi dapat terus tumbuh dan berkembang. Penguatan lembaga  perlindungan  konsumen  nasabah  asuransi  melalui  (1)  penguatan  lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola jasa keuangan khususnya industri asuransi. (2) Segera membentuk dan mensahkan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang saat ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang  Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

## BIBLIOGRAFI
BASEL,  T.  I.  M.  (2016). Strategi  Penguatan  Sektor  IKNB  Melalui  Inisiasi  Program Nasional Akselerasi Industri Peer to Peer Lending (P2PL) .
Dewi,  Ni  Putu  Sintha  Tjiri  Pradnya,  &  Kasih,  Desak  Putu  Dewi.  (2020).  Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 9 (4), 739–751.
Efendi,  Jonaedi,  &  Ibrahim,  Jhoni.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris .
Fauzi, Wetria. (2019). Hukum Asuransi di Indonesia. Padang . Andalas University Press.
Ichsan, Reza Nurul.(2020). Pengaruh Sistem.
Pantouw,  Magdalena  Peggy.  (2016).  Peran  dan  Fungsi  Lembaga  Pengawasan  dalam Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Lex Crimen , 5 (6).
Pawitri, Rosiani Niti. (2017). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Wacana Hukum , 23 (1).
Pratama,  Wibi  Pangestu,  &  Rini,  A.  S.  (2020). Transformasi  Digital  Masif  di  Masa Pandemi, Fintech Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi . Bisnis. Com. https://finansial. bisnis. com/read/20200910/563/1289945.
Prihandoko,  Dedy  Irawan,  &  Syuhada,  Khreshna  Imaduddin  Ahmad.  (2019).  Prediksi Ukuran  Risiko  Agregat  Klaim  Berbasis  Copula  pada  Model  Autoregressive Conditional Amount (ACA). Jurnal Matematika Integratif , 15 (2), 129–137.
Raharjo, Budi. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik , 1–299.
Rahmah, Ghoida. (2015). Ini 7 Masalah Bank Syariah. Retrieved May , 15 , 2019.
Rambe, Soraya Hafidzah, & Sekarayu, Paramitha. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. JURNAL USM LAW REVIEW , 5 (1), 93–109.
Rani,  Marnia.  (2014).  Perlindungan  Otoritas  Jasa  keuangan  Terhadap  kerahasiaan  dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat , 2 (1), 168–181.
Rasyida,  Andi  Astari.  (2015).  Analisis  Hukum  Terhadap  Klausula  Baku  Pada  Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar .
Rianawati, Tititk,  & Kusumaningsih,  Sabtarini.  (2021). Mengenal  Unit  Link: Asuransi Dengan  Fitur  Investasi  (Get  To  Know  Unit  Link:  Insurance  With  Investment
Features). Jurnal Visi Manajemen , 7 (3), 157–165.
Sahara, Nida. (2020). Pandemi Covid-19 Ajang Transformasi Digital Banking .
Samsudin,  Samsudin,  &  Setyowati,  Nanik.  (2022).  Manajemen  Konflik  Lembaga Pendidikan  Dasar  Islam. Scaffolding:  Jurnal  Pendidikan  Islam  Dan Multikulturalisme , 4 (2), 549–563.
Samsul, Inosentius. (2016). Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 4 (2), 153–166.
Savitri, Nur Aisyah. (2019). Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian. Jurnal  Hukum Magnum Opus , 2 (2), 162–173.
Syantoso,  Arie.  (2015).  Analisis  Fiqh  Keuangan  Terhadap  PP  No.  39  Tahun  2005 Tentang  Penjaminan  Simpanan  Pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. AL- IQTISHADIYAH: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah , 1 (1), 1–20.
Syukron, Syukron. (2022). Peran OJK dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat di Sector Jasa Keuangan. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 8 (2), 190–201.
Thariq, Muhammad, Sukirno, Sukirno, & Prananingtyas, Paramita. (2020). Pelaksanaan Pengawasan  Asuransi  Jiwasraya  Oleh  OJK  Provinsi  Sumatera  Barat  Di  Kota Padang. Notarius , 13 (1), 111–126.
Wibowo,  Eko  Budi,  Chaerawaty,  Fahnia,  &  Andini,  Ayu  Nurfitri.  (2017). Model  Unit Usaha PMI-Program Safer Sumatera . Divisi PSD dan Kerja Sama, Markas Pusat Palang Merah Indonesia.

## Copyright holder:
Hasbi Tarmum, Henny Marlyna (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: