Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  7, No. 1, April 2024, pp. 49 ~ 57
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v7i1.329
║ 49

## The division of mukim and gampong traditional areas in customary forest management in Aceh Province, Indonesia

## Pembagian wilayah adat mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat di Provinsi Aceh, Indonesia
Teuku Muttaqin Mansur 1* , Muhammad Adli 2 , Sulaiman 3 , Muazzin 4 , Azhari 5 ,
Anggun Mareta 6 , Aufa Miranti 7 1,2,3,4,5,6,7 Faculty of Law, Syiah Kuala University, Indonesia
1 tmuttaqien@usk.ac.id, 2 bawarith@usk.ac.id, 3 sulaiman.fh@usnyiah.ac.id, 4 muazzin@unsyiah.ac.id,
5 azhari.yahya@usk.ac.id, 6 anggunmaretaaa@gmail.com, 7 aufamiranti@gmail.com
*Corresponding Author: tmuttaqien@usk.ac.id

## ABSTRACT
The Article 1 Paragraph (2) the Regulation No 11 of 2006 concerning the Aceh Government (UUPA), Aceh is a provincial region which is a special legal community unit and is given special authority to regulate and manage its own government affairs and the interests of the Acehnese people. Mukim is a form of government in Aceh which is recognized its existance based on the Regulation No 44 of 1999 concerning the Implementation of the Prefentiality Province of the Aceh Prefential Region and UUPA. The legal provision for customary forest management, the Mukim and Gampong have the right to control customary forests in their area for the benefit of their members or people outside the community. This research  aims  to  identify  the  division  of  Mukim  and  Gampong  areas  in  customary  forest management.  The research method used is empirical juridical.  The data was obtained through the field research  by  means  of  observation,  direct  interviews  with  respondents,  reviewing  applicable  legal provisions  and  what  has  happened  in  people's  lives.  The  research  result  shows  that  Mukim  and Gampong have their area boundaries themselves which strengthen the division of Mukim and Gampong positions to provide accuracy regarding the control and management of customary forests in their areas, one  of  them  is  fulfilling  the  customary  forest  management.   The  division  of  Mukim  area  from  the hereditary have been exists alrady, but there is still a discourse where the government does not have the same perception as the Mukim customary forests because they think there is a legal basis but it is still invalid or it has not accurate to state the mukim adat areas.
Key words: management; customary forests; adat areas.

## ABSTRAK
Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA),  Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh. Mukim sebagai salah satu bentuk pemerintahan di Aceh yang diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UUPA. Dalam pengelolaan hutan adat, mukim dan gampong memiliki hak menguasai terhadap hutan adat dan terbagi sesuai dengan wilayahnya untuk kepentingan anggotanya atau orang-orang diluar persekutuannya.  Penelitian ini  bertujuan untuk mengindentifikasi pembagian wilayah mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara langsung dengan responden, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mukim dan gampong memiliki batas wilayah masing- masing yang memperkuat pembagian kedudukan mukim dan gampong untuk memberikan akuralisasi terkait  penguasaan  dan  pengelolaan  hutan  adat  pada  wilayahnya,  salah  satunya  dalam  pemenuhan
50 pengelolaan hutan adat. Pembagian wilayah mukim sudah ada secara turun temurun, namun masih ada diskursus dimana pemerintah  belum sama persepsi  dengan hutan  adat mukim  karena dianggap  ada landasan hukum tapi masih bersifat kabur atau belum secara akurat menyebutkan wilayah adat mukim.
Kata kunci: pengelolaan; hutan adat; wilayah adat.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap komponen bangsa, pernyataan ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaedah dasar yang konstitusional dari kewajiban negara dan fungsi pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, untuk  mewujudkan  kebahagiaan  seluruh  rakyat  Indonesia  dan  sumber  daya  hutan didalamnya.  Sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menurut  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat  istimewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu  regulasi  yang  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang  tersebut  adalah pemerintahan  di  tingkat  mukim.  Mukim  sebagai  salah  satu  bentuk  pemerintahan  di  Aceh diakui  keberadaannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (selanjutnya akan disingkat dengan UUPA).
Mukim  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  di  bawah  Kecamatan  yang  terdiri  atas gabungan  beberapa  gampong  yang  mempunyai  batas  wilayah  tertentu  yang  dipimpin  oleh Imeum Mukim (Imam Mukim) atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Sedangkan  gampong  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  merupakan  organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik (Kepala Desa) atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Nilai-nilai adat yang terdapat di setiap daerah sebagai suatu sistem kearifan lokal dapat kita temukan dalam sistem pengetahuan dan teknologinya. Hal ini terwujud dalam penerapan pengelolaan serta cara dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terhampar di setiap daerah di nusantara.
Penguasaan, pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan hutan adat mukim berada pada lembaga  mukim.  Oleh  sebab  itu,  setiap  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pengaturan, penguasaan,  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  adat  mukim  harus  diputuskan  melalui tahapan musyawarah, yaitu bersama-sama membahas dengan maksud mencapai keputusan atas penguasaan, pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan hutan adat mukim. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Keuchik, Imuem Meunasah (Imam Musholla) , Tuha Peut Gampong (Badan Permusyawarahan  Desa),  perwakilan  pemuda  dan  masyarakat  dari  mukim  dan  gampong. Dalam pelaksanaannya, lembaga mukim membentuk dan memilih pengurus lembaga Pawang Uteuen (Penjaga  Hutan),  lembaga  inilah  yang  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  adat berkaitan dengan hutan dan mengawasi kegiatan pemanfaatan serta pengelolaan hutan adat.
Berdasarkan  penelusuran,  tidak  temukan  kajian  serupa,  setidaknya  dalam  10  tahun terakhir  tidak  ditemukan  kajian  pembagian  wilayah  adat  mukim  dan  gampong  dalam pengelolaan  hutan  adat.  Kajian  Ainul  Mardhiah  dan  Supriatno  (Ainul  Mardhiah,  Supriatno, 2016) tentang “Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim  Lutueng  Kecamatan  Mane  Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh”  penelitian  ini  mengulas nilai-nilai  kearifan  lokal  Qanun  Mukim  Lutueng  dalam  sistem  pengelolaan  hutan  kemudian potensi  pengembangan  hutan  desa  di  Mukim  Lutueng  dan  persepsi  dan  sikap  masyarakat tentang  konservasi  hutan.    Kajian  tersebut  hanya  mengulas  secara  singkat  mengenai
51 pengelolaan  hutan  adat  berbasis  kearifan  l  okal  dan  pengembangan  hutan  desa  di  mukim lutueng, namun tidak menjelaskan terkait pembagian spesifik wilayah mukim dan gampong terhadap pengelolaan hutan adat. Selanjutnya, kajian dengan judul “ Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara ” yang mengulas peranan  aparatur  gampong  dan  lembaga  adat  dalam  pengelolaan  hutan  dan  membangun jaringan  komunikasi  yang  intensif  antara  aparatur  gampong,  lembaga  adat  dengan  para musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan  hutan.  Yulia,  dan  Herinawati  tidak  menjelaskan  pembagian  wilayah  antara mukim  dan  gampong  dalam  pengelolaan  hutan  adat  (Yulia,  2022). “ Strategi  Komunikasi Lingkungan dalam Pelestarian Hutan Lindung pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten  Kuantan  Singingi ” penelitian  ini  mengulas  komunikasi  lingkungan  perencanaan pelestarian hutan lindung Kenegerian Sentajo di Kabupaten Kuantan Singingi. Rahmadi, Noor Efni Salam, dan Zulkarnain tidak membahas strategi pengelolaan hutan adat pada masyarakat hutan  adat  (Rahmadi,  Noor  Efni  Salam,  2022) .  “ Efektivitas  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan ” penelitian ini mengulas mekanisme penyelesaian konflik yang dilaksanakan berdasarkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan  efektifitas  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  sebagai  konflik  resolusi  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan.  Penelitian  ini  bahasannya  hampir  sama  dengan  Imam Arifandy  dan  Martua  Sihaloho  sama-sama  membahas  mengenai  pengelolaan  hutan  adat. Sementara penelitian yang akan dilakukan terkait pembagian wilayah mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat (Imam Arifandy dan Martua Sihaloho, 2015). “ Implikasi Yuridis Pengaturan  Batas  Desa  Di  Aceh ” penelitian  ini  mengulas  aspek  yuridis  antara  regulasi pelaksanaan  penetapan  batas  wilayah  desa  secara  nasional  terkait  dengan  Pelaksanaan pemerintahan  yang  bersifat  khusus  di  Aceh.  Meskipun  kajian  ini  menjelaskan  mengenai batasan  wilayah.  Namun,  tidak  menjelaskan  mengenai  pengelolaan  hutan  adat  terhadap penetapan batas wilayah mukim dan gampong (Syahzevianda, Yanis Rinaldi, 2019) . “ Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim Dan Gampong Di Provinsi Aceh ” penelitian ini mengulas  peran  pemerintahan  mukim  dan  gampong  dalam  penataan  administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kedudukan mukim dan gampong. Namun, tidak menjelaskan mengenai batasan wilayah antara gampong dan  mukim  dalam  pengelolaan  hutan  adat  (M  Jaffar  dan  Sulaiman,  2018) .  “ Perkembangan Mukim di Aceh ” penelitian ini mengulas mengenai pembagian kedudukan mukim dan gampong untuk  memberikan  akuralisasi  terkait  penguasaan  dan  pengelolaan  hutan  adat  pada wilayahnya  salah  satunya  dalam  pemenuhan  pengelolaan  hutan  adat,  sedangkan  pada penelitian  terdahulu  adalah  mengulas  secara  singkat  mengenai  perkembangan  mukim (Mukhlis, 2013).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris,  yaitu  metode  penelitian  dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataaannya pada masyarakat (Suharsinni Arikunto, 2012). Dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan  bahan-bahan  hukum  dengan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  kegiatan lapangan.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data  yang  dibutuhkan  kemudian  di  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah  (Bambang  Waluyo,  2002).  Penelitian  dilaksanakan  di  3  Mukim Kabupaten  Pidie,  yaitu  Paloh  Kecamatan  Padang  Tiji,  Kunyet  Kecamatan  Padang  Tiji,  dan Beungga Kecamatan Tangse.  Populasi penelitian yaitu masyarakat Gampong Paloh, Gampong kunyet dan Gampong Beungga.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
52

## Pembagian Wilayah Mukim dan Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat
Wilayah merupakan satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya. Hal tersebut mendasarkan pada batasan ruang lingkup pengamatan tertentu. Klasifikasi wilayah dibedakan atas wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa kriteria tertentu. Pada mulanya, klasifikasi wilayah  formal  didasarkan  atas  persamaan  fisik,  seperti  topografi,  iklim  atau  vegetasi, kemudian  berkembang  lebih  lanjut  dengan  pemakaian  kriteria  ekonomi,  seperti  adanya wilayah  industri  dan  wilayah  pertanian  bahkan  mempergunakan  kriteria  sosial  politik. Wilayah  fungsional  adalah  wilayah  yang  memperlihatkan  adanya  suatu  kekompakan fungsional, saling tergantung dalam kriteria tertentu.
Penentuan batas wilayah adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih dimana  garis  batas  tersebut  disepakati  oleh  pihak  dari  daerah  tersebut.  Batas  wilayah merupakan  hal  yang  penting  karena  merupakan  salah  satu  faktor  untuk  menunjang perkembangan dari suatu daerah. Tujuan Penataan Batas Wilayah adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Gampong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Pembagian wilayah dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, sehingga kedepannya dapat  membantu dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.
Hutan  ialah  kawasan  hutan  yang  mempuyai  fungsi  pokok  sebagai  pelindung  untuk kehidupan  masyarakat  setempat,  mengenai  persoalan  hak  masyarakat  tentang  pengelolaan hutan menjadi sangat penting untuk di pahami secara komprehensif.  Dalam Pasal 1 angka 11 Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pemerintahan  Gampong,  menyebutkan  bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Kata mukim secara semantik berasal dari bahasa Arab, “Al -M uqim” yang menunjukkan pada  suatu  tempat  atau  orang.    Istilah  mukim  juga  berarti  tempat  tinggal,  penduduk  yang menetap  di  suatu  tempat,  atau  kata  yang  digunakan  untuk  menerangkan  status  tinggal menetap bagi seseorang untuk membedakannya dengan orang yang berada dalam perjalanan (Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, 2007).  Menurut Zakaria Ahmad, dikutip oleh Mahdi Syahbandir (Mahdi Syahbandir, 2014), bahwa kata mukim berarti berkedudukan pada  suatu  tempat,  oleh  orang  Aceh  diterjemahkan  sebagai  suatu  wilayah  tempat  menetap yang terdiri dari beberapa Gampong. Dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pemerintahan  Gampong,  menyebutkan  bahwa  Mukim  adalah  kesatuan  masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian batas wilayah mukim dan gampong Paloh, Kunyet dan Beungga dalam pengelolaan hutan adat terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Pemerintahan  Gampong  dan  Qanun  Kabupaten  Pidie Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pemerintahan  Mukim.  Berdasarkan  masing-masing  regulasi tersebut, bahwa terkait pembagian batas-batas wilayah adat mukim dan gampong memiliki perbedaan  batas  wilayah  antara  keduanya.  Batas wilayah  gampong  yang  dinyatakan  dalam bentuk peta gampong yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota yang tercantuk dalam  Pasal  6  huruf  a  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  92  Tahun  2019 tentang  Pedoman Umum Penataan Mukim Di Aceh. Kejelasan batas wilayah Mukim dengan menggunakan titik koordinat batas terluar dari Gampong yang menjadi cakupan wilayah Mukim sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dalam  bentuk  peta  dan  ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Walikota, peta dibuat dengan mengikuti mekanisme pemetaan secara  kartometrik,  serta  mempertimbangkan  batas  alam,  batas  buatan  dan  kearifan  lokal. Pada dasarnya pembagian wilayah mukim secara turun temurun memang sudah ada, namun masih  ada  diskursus  dimana  pemerintah  belum  sama  persepsi  dengan  hutan  adat  mukim,
53 karena  dianggap  ada  landasan  hukum  tapi  masih  bersifat  kabur  atau  belum  ada  landasan hukum secara akurat menyebutkan wilayah mukim dan tidak ada rujukan peraturan nasional yang lain, selain UUPA yang menyebut ada pemerintahan level lain, yaitu level mukim.
Lahirnya  Qanun  Kabupaten  Pidie  Tentang  Tata  Kelola  Hutan  Adat  Mukim  diawali dengan SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan  Padang  Tiji,  SK  Bupati  Pidie  No  140/343/KEP.02/2016  Tentang  Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, dan SK Bupati Pidie No 140/344/KEP.02/2016 Tentang  Penetapan  Wilayah  Mukim  Beungga  Kecamatan  Padang  Tiji.  Zulfikar  Arma  selaku Sekretaris  Pelaksana  Jaringan  Komunitas  Masyarakat  Adat  Aceh,  mengatakan  bahwa  luas hutan adat di Pidie yang telah diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  adalah  sekitar  18.000  hektare,  bahwa  yang  di  inisiasi  oleh  mukim  untuk  dijadikan hutan  adat  yaitu  Kemukiman  Beungga,  Kecamatan  Tangse,  dan  Kemukiman  Kunyet  dan Kemukiman  Paloh,  Kecamatan  Padang  Tiji.  Manfaatnya,  ketika  hutan  di  tiga  mukim  itu disahkan  nantinya  menjadi  hutan  adat,  masyarakat  sudah  memiliki  kepastian  hukum  serta masyarakat diberi ruang untuk mengelola hutan adatnya tersebut (Zulfikar Arma, n.d.).
Pasal 17 Qanun Mukim, Bupati Pidie telah menetapkan batas-batas wilayah mukim di Kabupaten Pidie, diantaranya:
1) Mukim  Beungga,  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Pidie  No.  140/344/KEP.02/2016 tentang  Penetapan  Wilayah  Mukim  Beungga  Kecamatan  Tangse,  tertanggal  11  Juli 2016, dengan luas wilayah 18.307 hektare termasuk 10.988 hutan adat di dalamnya.

## Gambar 1: Peta Beungga
2) Mukim Paloh, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor
140/342/KP.02/2016  tentang  Penetapan  Wilayah  Mukim  Paloh  Kecamatan  Padang Tiji,  tertanggal  11  Juli  2016,  dengan  luas  wilayah  7.189  hektare,  termasuk  2.921 hektare hutan adat.
54

## Gambar 2: Peta Mukim Paloh
3) Mukim Kunyet, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor
140/343/KP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016, dengan luas 7.271 hektare termasuk di dalamnya 4.106 hektare hutan adat.

## Gambar 3: Peta Mukim Kunyet
Bersadarkan gambaran di atas, sudah memperlihatkan secara jelas bagaimana posisi wilayah mukim dan wilayah gampong terkait dengan usulan penetapan hutan adat mukim.
55
Dengan  demikian,  potensi  konflik  batas  wilayah  antara  gampong  dengan  mukim,  sudah dituangkan dalam keputusan bupati di Kabupaten Pidie.
Mukim  merupakan  masyarakat  hukum  adat  di  Aceh  yang  memiliki  kewenangan pemerintahan,  penyelesaian  sengketa  serta  penguasaan  atas  pengelolaan  hutan  adat ulayatnya.  Mukim  mempunyai  sistem  hukum  dan  kearifan  lokal  dalam  penguasaan  atas pengelolaan  hutan  adatnya,  yaitu  anjuran  dan  pantangan,  kelembagaan,  dan  adat  budaya tersendiri.  Pada  dasarnya,  pembentukan  Qanun  Kabupaten/Kota  tentang  Pemerintahan Mukim  menjadi  penting,  yang  di dalamnya  menegaskan  pengakuan  keberadaan  hutan  adat mukim,  bahwa  perlu  dilakukan  revitalisasi  dan  penguatan  pemerintahan  mukim  yang dipimpin  oleh Imeum Mukim  dan  lembaga  adat  hutan  yang  dipimpin  oleh Pawang  Uteuen dengan menerbitkan kebijakan kehutanan yang berbasis mukim.

## Strategi Mukim dan Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat
Pius A Patanto dan M Dahlan Al-Barry menjelaskan bahwa strategi adalah cara atur siasat  yang  dilakukan  dalam  sebuah  kegiatan  untuk  membuat  suatu  perbaikan  dalam  hal kemakmuran yang dirasakan masyarakat dalam melakukan usahanya, dimana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari pendapatan yang diperoleh dari usahanya, agar usaha  atau  kegiatannnya  berjalan  dengan  lancar  (Pius  A.  Patanto  dan  M.  Dahlan  Al-Barry, 2004).
Hutan  adalah  suatu  lapangan  pertumbuhan  pohon-pohon  yang  secara  keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan nya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, artinya suatu area yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan palem, bersama-sama dengan tanahnya beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainya secara lestari.
Kelembagaan  adat  pengelola  hutan  di  Mukim  Paloh,  Mukim  Kunyet  dan  Mukim Beungga,  terdiri  dari Imuem Mukim, Keuchik dan Pawang  Glee (Penjaga  Hutan/Gunung). Imuem Mukim  bertugas  untuk  bertanggungjawab  menyelesaikan  permasalahan  hutan  dan pengambil  keputusan  akhir  untuk  pelaksanaan  sanksi  bagi  pelaku  perusakan  hutan  dan lingkungan. Keuchik berkoordinasi  dengan Imuem  Mukim untuk  melaporkan  dan menyelesaikan  masalah  terkait  pemanfaatan  hutan. Pawang  Glee untuk  memimpin  dan mengatur pelaksanaan adat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan.
Hutan adat secara yuridis formal baru terdapat penyebutannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun pada prakteknya istilah tersebut telah lama dikenal  dalam  masyarakat  Aceh  bahkan  dalam  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  Aceh telah pula dikenal adanya petua adat yang membidangi urusan kehutanan yaitu Pawang Glee atau  dengan  beberapa  sebutan  istilah  nama  lainnya, sehingga  dalam  masyarakat  adat  Aceh mengenai hutan adat telah memiliki pengaturan dan pengelolaannya secara arif sejak dahulu kala.
Pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat hukum adat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Paloh, Mukim Kunyet dan Mukim Beungga, menunjukkan indikasi  kelestarian  hutan.  Pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat  hukum  adat  menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya alam serta adanya kearifan terhadap  lingkungan.  Pengelolaan  hutan  pada  prinsipnya  merupakan  proses  pengelolaan terhadap  keseluruhan  komponen  ekosistem  termasuk  manusia.  Pengelolaan  kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya  bagi  kemampuan  masyarakat  dengan  tetap  menjaga  kelestarian  fungsi hutan dengan mengutamakan sumber daya alam.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Khalidin  selaku Imuem Mukim  Kunyet, mengatakan bahwa dalam pengelolaan hutan adat harus adanya manajemen agar bisa di kelola dengan baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.  Seluruh aparat-aparat mukim gampong  dan  dituntut  untuk  memiliki  kemauan  dan  kesadaran  tinggi  untuk  memajukan
56 pengelolaan yang ada di gampong tersebut dan taraf ekonomi masyarakatnya (Khalidin, n.d.). Salah satu upaya untuk memajukan pengelolaan dapat diwujudkan melalui kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap tugas yang di amanahkan kepadanya. Pengelolaan kehutanan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  pembangunan  nasional  di  arahkan  untuk memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kemampuan  rakyat  dengan  tetap  menjaga kelestarian  fungsi  hutan  dengan  mengutamakan  sumber  daya  alam  dan  fungsi  lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mukim dan gampong Paloh, Kunyet dan Beungga  dalam  pengelolaan  hutan  adat  memiliki  persepsi  penerapannya  yang  sama,  yaitu mengajak  masyarakat  untuk  bersama-sama  memanfaatkan  hutan  adat  tersebut  yang  telah dibuka menjadi tempat atau lokasi lahan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dengan sebaik mungkin, melaksanakan penataan lahan serta pembinaan terhadap masyarakat yang mengelola lahan tersebut, kemudian membuat perbatasan lahan untuk menghindari terjadi permasalahan diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainya, kemudian melakukan evaluasi atau pemantauan untuk melihat perkembangan masyarakat dalam mengelola hutan adat tersebut, sehingga tidak adanya penggunaan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan atau  aturan  pengelolaan  adat  yang  telah  ditetapkan.  Melalui  kegiatan  tersebut  maka dibutuhkan  kerja  sama  seluruh  perangkat-perangkat  mukim  gampong  dan  serta  seluruh komponen masyarakat agar mendapatkan hasil yang baik terhadap pengelolaan hutan, dimana kesejehteraan  ekonomi  masyarakat  juga  semakin  meningkat  apabila  pengelolaan  serta pemanfaatan lahan dikelola dengan baik.

## 4. KESIMPULAN
Mukim  dan  gampong  memiliki  batas  wilayah  masing-masing  yang  memperkuat pembagian  kedudukan  mukim  dan  gampong  untuk  memberikan  akuralisasi  terkait penguasaan dan pengelolaan hutan adat pada wilayahnya.  Pembagian batas wilayah mukim dan gampong Paloh, Kunyet dan Beungga dalam pengelolaan hutan adat terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Pidie  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Pemerintahan  Mukim.  Pembagian  wilayah  mukim terhadap  pengelolaan  hutan  adat  turun  temurun  sudah  ada,  namun  masih  ada  diskursus dimana  pemerintah  belum  sama  persepsi  dengan  hutan  adat  mukim  karena  dianggap  ada landasan hukum tapi masih bersifat kabur atau belum secara akurat menyebutkan wilayah mukim.  Alhasil, dibentuknya Qanun Kabupaten Pidie Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim diawali dengan SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, SK Bupati Pidie No 140/343/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, dan SK Bupati Pidie No 140/344/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Padang Tiji.
Strategi  mukim  dan  gampong  Paloh,  Kunyet  dan Beungga  dalam pengelolaan  hutan adat,  yaitu  mengajak  masyarakat  untuk  bersama-sama  memanfaatkan  hutan  adat  menjadi lokasi lahan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, melaksanakan penataan lahan serta pembinaan terhadap masyarakat yang mengelola lahan tersebut dan evaluasi untuk melihat perkembangan masyarakat dalam mengelola hutan adat.

## REFERENSI

## Artikel Jurnal
Ainul Mardhiah, Supriatno, D. (2016). Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di  Mukim  Lutueng  Kecamatan  Mane  Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh. Jurnal  Biotik , 4 (2),  128 – 135. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/biotik.v4i2.1080
Imam Arifandy dan Martua Sihaloho. (2015). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi
Konflik Sumber Daya Hutan. Jurnal IPB University Scientific Repository , 148 – 158. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/76954.
Teuku Muttaqin Mansur, Muhammad Adli, Sulaiman, Muazzin, Azhari, et al ║
57
M Jaffar dan Sulaiman. (2018). Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim Dan Gampong Di Provinsi Aceh. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 18 (4), 465 – 476. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.465- 476.
Mahdi Syahbandir. (2014). The History of Imuem Mukim Governance in Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVI, No. 62, April, 2014. , 16 (62).
Mukhlis.  (2013).  Perkembangan  Mukim  di  Aceh. Jurnal  Hukum  Tata  Negara  Nanggroe , 2 (2),  1 – 35. http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/1863.
Rahmadi, Noor Efni Salam,  dan Z. (2022). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Pelestarian Hutan Lindung pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia , 124 – 134. https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL.
Syahzevianda, Yanis Rinaldi,  dan T. M. M. (2019). Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa Di Aceh. Syiah Kuala Law Journal , 3 (3), 348 – 363. https://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12580.
Yulia,  dan H. (2022). Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum: Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Pengabdian Nusantara , 6 (3), 716 – 724. http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM.

## Buku
Achmad  Warson  Munawwir  dan  Muhammad  Fairuz.  (2007). Al-Munawwir:  Kamus  Indonesia  Arab .  Pustaka Progressif.
Bambang Waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika.
Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al-Barry. (2004). Kamus Ilmiah Populer . Arkola.
Suharsinni Arikunto. (2012). Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek . Rineka Cipta.

## Wawancara
Khalidin, Imuem Mukim Kunyet, Wawancara, 20 November 2022.
Zulfikar  Amna,  Sekretaris  Pelaksana  Jaringan  Komunitas  Masyarakat  Adat  Aceh  (JKMA  Aceh),  Wawancara,  22 November 2022