## TINJAUAN  YURIDISPENIPUAN PENJUALAN  BATIK  TULIS  MELALUI TRANSAKSI DI INTERNET
Oleh: Maurice Rogers 1)
Edison Sianturi 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail: maurice_rogers09@yahoo.com 1) edisonsianturi9034@gmail.com 2)

## ABSTRACT
In  previous  time,  Batik  was  used  based  on  the  objectives  that  surrounded  it.  Many people are deceived by the high prices offered by buyers assessing written and original Batik, valued at millions of rupiah. In this research, a normative study is used, through the approach of IT laws and regulations with written Batik. If you observe a fake batik or    not  original  Batik  it  is  processed  by  integrating  screen  printing.  Batik  motifs  are closed  using  the  night  with  a  printing  tool  for  screen  printing  after  the  color  dyeing process such as the batik process. Ignorance and misperception of consumers who think that  batik  printing  batik  products  are  the  same  as  batik  product;  in  fact  give disadvantages to batik producers and consumers themselves. The sales turnover of batik producers  goes  down,  because  consumers  tend  to  buy  batik  printing  textile  products that have a much cheaper price than batik products and consumers become vulnerable to fraud efforts from dishonest batik producers, who say that the products they sell are batik products but actually is a textile product printing batik motifs.
Keyword: Deception, Batik Writing

## ABSTRAK
Zaman  dulu  batik  dipakai  berdasarkan  tujuan  yang  melingkupinya.  Banyak  orang tertipu dengan harga mahal yang ditawari pembeli menilai batik tulis maupun batik cap yang asli, dihargai jutaan rupiah. Adapun metode penulisan dalam penelitian skripsi ini memakai  studi  normatif,  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ITE dengan  batik  tulis.  Jika  diamati  tiruan  batik  alias  bukan  batik  asli  karena  diproses dengan cara memadukan sablon. Motif batik ditutup menggunakan malam dengan alat printing  untuk  sablon  setelah  proses  pencelupan  warna  seperti  proses  pembatikan. Ketidaktahuan  serta  kesalahan  persepsi  konsumen  yang  menganggap  produk  tekstil printing  motif  batik  adalah  sama  dengan  produk  batik,  ternyata  memberikan  kerugian untuk produsen batik dan  konsumen  itu  sendiri.  Omset  penjualan  produsen  batik menjadi  turun,  karena  konsumen cenderung  membeli  produk  tekstil printing motif batik  yang  memiliki  harga  jauh    lebih  murah dibanding produk batik dan konsumen menjadi  rentan  dengan  upaya  penipuan  dari  produsen  batik  yang    tidak    jujur,    yang menyebutkan  bahwa  produk  yang  dijualnya  tersebut  adalah  produk  batik namun sebenarnya adalah produk tekstil printing motif batik.
Keyword: Penipuan, Batik Tulis

## 1. PENDAHULUAN
Banyak  di  antara  aparat  penegak hukum  yang  tidak  mengetahui  bahwa tindakan  peniruan  atau  penjiplakan
motif  seni  batik  di  kalangan  pengusaha batik  juga  merupakan  suatu  tindak pidana  di  bidang  hak  cipta.  Dapat dikatakan bahwa wawasan dan
pengetahuan  para  penegak  hukum  di bidang  hak  cipta  seni  batik  masih rendah sehingga mereka mengesampingkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Kain yang ini lebih halus penipuannya karena menggunakan teknik  melekatkan  bahan  kimia  cabut warna untuk membentuk motif.
Mempercepat  waktu  produksi  dan menghemat bahan adalah bentuk kecurangan  yang  dilakukan  si  empunya usaha.  Sampai  tahap  itu  biasanya  akan dikombinasikan  dengan  menggoreskan canting tulis dan atau canting cap untuk menaruh  kesan  kepada  pembeli  bahwa yang mereka hasilkan adalah batik tulis.
Pelanggaran  terhadap  hak  cipta batik  tradisional  juga  dapat  dilakukan penuntutan  ke  Pengadilan  Negeri  oleh pihak  Kejaksaan  apabila  ketentuan Pasal  72  dan  73  Undang-Undang  Hak Cipta Dilanggar.
Pada  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  19  Tahun  2002  Tentang Hak Cipta yang lama, suatu pelanggaran hak  cipta  dikategorikan  sebagai  delik biasa  yang  berarti  bahwa  penanganan terhadap  npelanggaran  hak  cipta  dapat dilakukan  oleh  penyidik  atau  aparat penegak  hukum  tanpa  harus  menunggu adanya pengaduan dari masyarakat atau pencipta /pemegang hak cipta.
Berdasarkan  sistem  delik  biasa, satu  kasus  pelanggaran  hak  cipta  daat segera  ditangani  oleh  penyidik  /aparat penegak hukum sehingga kerugian yang imbul dapat dicegah seminimal mungkin.  Namun  demikian  dalam perkembangan selanjutnya kategori delik  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  19  Tahun  2002  Tentang Hak  Cipta  yang  baru  mengalami perubahan
sehingga berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  19  Tahun  2002  Tentang Hak  Cipta,  pelanggarab  suatu  hak  cipta dikategorikan sebagai delik aduan.
Dalam Pasal 12 dinyatakan Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan, mempromosikan  atau  mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau  tarif  khusus  dalam  waktu  dan jumlah  tertentu,  jika  pelaku  usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya  sesuai  dengan  waktu dan jumlah yang ditawarkan,
dipromosikan, atau diiklankan. Dalam Pasal 13 dinyatakan
Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan, mempromosikan,  atau  mengiklankan suatu  barang  dan/atau  jasa  dengan  cara menjanjikan  pemberian  hadiah  berupa barang  dan/atau  jasa  lain  secara  cuma- cuma dengan maksud tidak memberikannya  atau  memberikan  tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Setiap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan  antara  konsumen  dan  pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tapi Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pelaku  usaha  yang  melanggar hak-hak  konsumen  dikenakan  sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen  dan  pelaku  usaha  adalah hubungan  hukum  keperdataan,  tapi Undang-undang Perlindungan Konsumen  juga  mengenakan  sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen.  Sebagaimana  disebutkan dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 3, “Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat  2  tidak  menghilangkan  tanggung jawab pidana

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Batik  (  atau  kata Batik  ) berasal dari  bahasan  Jawa  “  Amba  ”  yang berarti menulis dan “  titik ”.  Kata  batik merujuk  pada  kain  dengan  corak  yang dihasilkan oleh bahan “ malam ” ( wax )
yang  diaplikasikan  ke  atas  kain, sehingga  menahan  masuknya  bahan pewarna (dye), atau  dalam  Bahasa Inggrisnya “  Wax-Resist  dyeing”. Batik adalah  kerajinan  yang  memiliki  nilai seni  tinggi  dan  telah  menjadi  bagian dari  budaya  Indonesia  (  khususnya Jawa) sejak lama.
Produk  yang  diproduksi  oleh rumah  produksi  batik,  dapat  dibedakan menjadi 4 macam yakni:
1. Batik tulis;
2. Batik cap
3. Tekstil printing bermotif batik
4. Kombinasi Batik local memiliki keunggulan
dibandingkan  batik  impor  dan  bahwa produk  batik  tulis  atau  batik  cap memiliki pasarnya sendiri karena kemampuan pilihan konsumen membeli dan menggunakan batik local. Batik merupakan teknik menghias  kain  atau  tekstil  dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses  tersebut  menggunakan  tangan. Pengertian  lain  dari  batik  adalah  seni tentang  warna  yang  meliputi  proses pemalaman (pemawarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan  motif  yang  halus  yang semuanya  ini  memerlukan  ketelitian yang tinggi.
Batik  adalah  sehelai  wastra yakni  sehelai  kain  yang  dibuat  secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam  matra  tradisional  beragam  hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan  teknik  celup  rintang dengan  malam  (  lilin  batik  )  sebagai bahan  perintang  warna.  Oleh  karena  itu suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung  dua  unsur  pokok,  yaitu teknik celup rintang, yang
menggunakan  lilin  sebagai  perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.
Batik  juga  diperingati  setiap tanggal  02  Oktober,  sebagai  Hari  Batik Nasional.  Ada  beberapa  jenis  batik dengan  harga  termahal  di  Indonesia, yaitu:
1. Batik Tiga Negeri
Batik  Tiga  Negeri  adalah  jenis batik  Indonesia  yang  terdiri  dari  tiga warna  berbeda.  Corak,  motif  dan kombinasi warna yang satu ini menunjukkan  bahwa  proses  pembuatan menjadi poin penting. Tidah heran kalau harga per meter kain Batik Tiga Negeri ini  dibanderol  dengan  harga  cukup mencengangkan,  yakni  di  atas  Rp100 juta.Batik  Tiga  Negeri  di  Jawa  Tengah memiliki  aneka  ragam  versi  cerita. Mulai dari batik yang mengalami proses pewarnaan  di  tiga  tempat  yaitu  Lasem, Pekalongan,  Solo  sampai  ke  batik  tiga warna  yang  sejatinya  terdiri  dari  warna merah,  biru,  kuning,  soga.  Motifnya diamini  sebagai  motif  akulturasi  Jawa, Arab, Eropa, Cina.
2.  Batik Indonesia Corak belanda
Batik  Indonesia  Corak  Belanda ini  berawa;  dari  warga  keturunan Belanda yang tertarik dengan corak dan motif batik Indonesia.Akhirnya, mereka membuat  batik  dengan  motif  sendiri yang  lebih  disukai  bangsa  Eropa.  Motif berupa  bunga-bunga  Eropa  seperti  tulip dan  motif  tokoh-tokoh  cerita  dongeng terkenal di sana.
Corak  dan  batik  jenis  ini  juga dikenal  dengan  Batik  Belanda  karena dikembangkan  oleh  wanita  Indo-Eropa antara 1840 dan 1940. Ada banyak jenis motif batik yang dikembangkan saat itu dan  kemudian  dikenal  dengan  nama batik  pembuatnya.  Selembar  kain  Batik Corak  Belanda  mencapai  Rp100  juta dan  harga  ini  bisa  melambung  lagi  jika sudah masuk di balai lelang. 3. Batik halus Cirebon
Kain  Batik  Halus  Cirebon  bisa mencapai  Rp  30  juta.  Nilai  tersebut bukan hanya dilihat dari sulitnya proses
pembuatannya  tetapi  makna  dari  corak dan  moti  dalam  kain  Batik  Halus Cirebon  ini.  Jangan  samakan  Batik Halus  Cirebon  ini  dengan  batik  yang ada  saat  ini.  Batik  jenis  ini  bukanlah batik  cap  atau  printing.  Batik  Halus Cirebon  dibuat  dengan  cara  ditulis  atau dikenal  dengan  batik  tulis.  Untuk  bisa menyelesaikan  pembuatan  selembar kain  batik  membutuhkan  waktu  sekitar satu  tahun  lamanya.  Jadi  pantas  saja kalau  harganya  hingga  puluhan  juta rupiah.
4. Kain Batik Kerajaan
Batik  Kerajaan  adalah  batik karya  asli  seorang  raja  pada  zaman dahulu. Sang raja ini biasanya terinspirasi  dari  sebuah  keris  atau Parang  Barong  yang  melambangkan kekuasaan  dan  kebijaksanaan  tertinggi. Tentu  harga  batik  ini  juga  mahal,  bisa mencapai Rp100 juta
5. Batik Hokokai
Hokokai  mempunyai  desain  dan corak berbentuk bunga sakura,
desainnya sangat kecil tetapi tetap detail dan  rapi.Namanya  memang  ada  unsur kejepang-jepangan,  karena  sejarahnya pembuatan batik ini memang diperuntukkan  kepada  Kaisar  Jepang. Di  Indonesia,  batik  ini  dimiliki  oleh Tumbu  Ramelan,  dan  untuk  harganya diperkirakan di atas Rp100 juta.
Banyaknya  permintaan  batik  di pasar  domestic  membuat  sector  batik tulis  menjanjinkan  termasuk  untuk Pasar batik printing atau tekstil bermotif batik.Pertama,  warna  batik.  Batik  tulis asli  memiliki  warna  natural,  solid,  dan kuat. Selain itu motif batik tulis terlihat kurang rapih, karena disebabkan pengerjaan  yang  dilakukan  dengan tangan.
Penipuan  yang  dilakukan  oleh penjual  dalam  jual  beli  online,  seperti menggunakan  identitas  palsu,  maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan  Pasal  378  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Unsur-unsur  penipuan  melalui IT dalam Pasal 28 ayat (1) antara lain:
1. Setiap orang dengan sengaja;
2. Tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan 3. Yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
4. Diancam  karena  penipuan  dengan pidana  penjara  lama  6  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp  1  Milyar (Pasal 45 ayat (2) Undang-undang ITE ).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum  normatif  yang  menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan pada bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Pengelola    Situs    Belanja  Batik  Tulis Terhadap  Kerugian  Yang  Dialami
Konsumen  Pada  Saat  Bertransaksi Jual  Beli  Batik  Tulis  Melalui  Situs Belanja Online.
Apabila  pelaku  usaha  melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
maka  pelaku  usaha  dapat  dipidana berdasarkan Pasal  62  ayat  (1)  UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  8 ,  Pasal 9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2), Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1) huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf e,  ayat  (2)  dan  Pasal  18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana  denda  paling  banyak Rp 2 miliar. Kontrak Elektronik dan Perlindungan  Konsumen  Menurut  UU ITE  dan  PP  PSTETransaksi  jual  beli Anda, meskipun dilakukan secara online ,  berdasarkan  UU  ITE  dan  PP PSTE  tetap  diakui  sebagai  transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan
Anda  untuk  membeli  barang  secara online dengan  cara  melakukan  klik persetujuan  atas  transaksi  merupakan bentuk  tindakan  penerimaan yang menyatakan persetujuan
dalam kesepakatan  pada  transaksi  elektronik. Tindakan  penerimaan  tersebut  biasanya didahului  pernyataan  persetujuan  atas syarat  dan  ketentuan  jual  beli  secara online yang  dapat  kami  katakan  juga sebagai  salah  satu  bentuk Kontrak Elektronik .
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan  oleh  subjek  hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek  transaksi  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan,
kesusilaan, dan ketertiban
umum.
Kontrak Elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. data identitas para pihak;
b. objek dan spesifikasi;
c. persyaratan
Transaksi Elektronik; d. harga dan biaya;
e. prosedur  dalam  hal  terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. ketentuan yang memberikan hak kepada  pihak  yang  dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan g. pilihan hukum penyelesaian
Transaksi Elektronik.
jual  beli  secara online pada  prinsipnya adalah sama dengan  jual  beli  secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana  kami jelaskan  sebelumnya tidak  berbeda  dengan  hukum  yang berlaku  dalam  transaksi jual  beli  secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan  sarana  internet  atau  sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah  dalam  transaksi  jual  beli  secara online sulit  dilakukan  eksekusi  ataupun tindakan  nyata  apabila  terjadi  sengketa maupun  tindak  pidana  penipuan.  Sifat siber  dalam  transaksi  secara  elektronis memungkinkan setiap orang baik penjual  maupun  pembeli  menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli. Dalam  hal  pelaku  usaha  atau  penjual ternyata  menggunakan  identitas  palsu atau  melakukan  tipu  muslihat  dalam jual  beli online tersebut,  maka  pelaku usaha  dapat  juga dipidana berdasarkan
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan  dan Pasal  28  ayat  (1)  UU
ITE tentang menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam  Transaksi  Elektronik. Pasal  378
KUHP adalah sebagai berikut:
Barangsiapa  dengan  maksud untuk menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, dengan memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan,
menggerakkan
orang  lain  untuk  menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun.
Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  adalah sebagai berikut:
Setiap  Orang  dengan  sengaja, dan  tanpa  hak  menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Terhadap  pelanggaran  Pasal  28 ayat  (1)  UU  ITE  ini  diancam  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:
Setiap  Orang  yang  dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Pertanggungjawaban Pidana Pengelola    Situs    Belanja  Batik  Tulis
Terhadap  Kerugian  Yang  Dialami
Konsumen  Pada  Saat  Bertransaksi  Jual Beli  Batik  Tulis  Melalui  Situs  Belanja Online. Apabila pelaku usaha melanggar  larangan  memperdagangkan barang/jasa  yang  tidak  sesuai  dengan janji  yang  dinyatakan  dalam  label, etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka  pelaku  usaha  dapat  dipidana berdasarkan  Pasal  62  ayat  (1)  UU Perlindungan Konsumen

## 5. SIMPULAN
1. Seharusnya    pengaturan  tentang penjualan  online  perlu  diatur  lebih khsus lagi sehingga dalam pemasangan  produk-produk  dan jasa.  Pelaku  usaha  batik  tulis  agar lebih  memperhatikan  perlindungan hukum  bagi  motif  batik  tulisnya dengan  begitu  pelaku  usaha  agar lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap motif batik  tulis  ciptaanya.  Bagi  penjual online yang berusaha menjual batik tulis palsu, pelakunya dapat dihukum  seberat-beratnya  karena dianggap telah mencemarkan merek batik  tulis  Danar  Hadi  yang  telah lama dipercayai masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Arief,Barda  Nawawi,  2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. --------------------------- 1998, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana ,Bandung: Alumni.
Eddy,Hiariej        O.S.,  2014, Prinsip- prinsip  Hukum        Pidana , Yogyakarta:  Cahaya        Atma
Pustaka
Hanafi,  1997, Strict  Liability  dan Vicarious  Liability , dalam “Hukum  Pidana” ,  Yogyakarta: Lembaga  Penelitian,  Universitas Islam Indonesia
Ibrahim,  Johnny,  2007, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Malang:  Bayumedia Publishing. Kristian,  2015, “Hukum  Pidana Korporasi” ,  Bandung:  Nuansa Aulia
Mahrus    Ali,    2013,  Asas-asas    Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta Moeljatno,  2008,  Azas-azas  Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta. Maramis,Frans,  2012, Hukum    Pidana Umum  dan      Tertulis      di Indonesia ,      Jakarta  :  Rajawali Pers Pramono, Nindyo, 2006, ”Bunga Rampai  Hukum  Bisnis  Aktual” ,
Bandung:    PT.Citra  Aditya Bhakti Priyatno,  Dwidja,  2004, “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia”, Bandung, CV Utomo. -----------------------------2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group. Remi,Sjahdeini Sutan, 2006, “Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi” , Jakarta: Grafiti Pers Sjawie,  Hasbullah  F,  2013, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi ELektronik.