Thomas Bustomi (2023) Penguatan Disain Organisasi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Pasca Covid-19 Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat, (5) 1, https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## PENGUATAN DISAIN ORGANISASI DALAM SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) PASCA COVID-19 KABUPATEN BANDUNG BARAT

## PROPINSI JAWA BARAT
Thomas Bustomi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pasundan Bandung, Indonesia Email: thomas.bustomi@unpas.ac.id

## Abstrak
Pengembangan  sektor  unggulan  melalui  inovasi  dalam  meningkatkan  daya  saing bidang  usaha  unggulan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  informasi  bahwa pemerintahan  Kabupaten  Bandung  Barat  kesulitan  menentukan  sector  unggulan prioritas  pasca  pandemic  COVID-19,  dimana  dalam  menentukan  bidang  unggulan sektoral  dan  keperluan  mengidentifikasi  kebutuhan  inovasi  pada  bidang  usaha unggulan  prioritas  ulang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  mengidentifikasi bidang  administrasi  utama  di  masing-masing  lembaga;  2)  Penetapan  sumber daya/sektor utama untuk fasilitas masing-masing sektor; 3) Identifikasi area (WP). Berdasarkan  analisis  diperoleh  sektor  yang  memiliki  pertumbuhan  yang  cepat dengan daya saing yang tinggi yaitu sektor jasa pendidikan, terdapat sektor dengan pertumbuhan  yang  tinggi  namun  daya  saing  kurang  baik  diantaranya  yaitu  sektor kontruksi,  sektor  transportasi  dan  pergudangan,  sektor  penyediaan  akomodasi  dan makan  minum,  sektor  informasi  dan  komunikasi,  sektor  sektor  jasa  perusahaan, sektor  jasa  kesehatan  dan  kegiatan  sosial  dan  jasa  lainnya.  Pada  sektor-sektor  ini memiliki  pertumbuhan  yang  cepat  namun  perlu  peningkatan  agar  dapat  memiliki daya  saing  yang  baik,  maka  diperlukan  pola  tentang  hubungan  antara  berbagai sektor dari system inovasi yang dikembangkan melalui desain organisasi dipetakan jalan  proses  pengembangan  hubungan  kebijakan  dalam  dan  penciptaan  struktur kelembagaan  yang  saling  melengkapi  dalam  akselerasi  RPJMD  Kabupaten Bandung  Barat.  Kesimpulan,  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  untuk  klaster barang/industri premium: Fokus industri di kawasan Batujajar, diperlukan inovasi: Perbaikan  sistem  pasar,  peningkatan  nilai  tambah  industri,  perbaikan  sistem produksi  kelembagaan.  Fokus  pertanian  terkonsentrasi  di  Kecamatan  Cihampelas, Cikalong dan Cipongkor.
Kata kunci : Disain Organisasi; Sistem Inovasi Daerah (SIDA); COVID-19.

## Abstract
developing leading sectors through innovation in increasing the competitiveness of leading  business  fields.  In  this  study,  information  was  obtained  that  the  West Bandung  Regency  government  had  difficulty  determining  priority  leading  sectors after the COVID-19 pandemic, where in determining sectoral leading fields and the need to identify innovation needs in priority leading business sectors. The aims of this  study  are  1)  to  identify  the  main  administrative  areas  in  each  institution;  2) Determination  of  main  resources/sectors  for  the  facilities  of  each  sector;  3)  Area
JURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 1, Januari 2023
identification (WP). Based on the analysis, it is obtained that the sectors that have fast  growth  with  high competitiveness  are  the education  services  sector,  there  are sectors  with  high  growth  but  poor  competitiveness  including  the  construction sector,  the  transportation  and  warehousing  sector,  the  accommodation  and  food and  beverage  provision  sector,  the  information  and  communications,  corporate service  sector,  health  service  sector  and  social  activities  and  other  services.  In these  sectors  that  have  fast  growth  but  need  improvement  in  order  to  have  good competitiveness, it is necessary to have a pattern of relationships between various sectors from system innovation developed through organizational design to map the process of developing policy relations in and the creation of institutional structures that complement each other in acceleration of West Bandung Regency RPJMD. In conclusion,  it  can  be  formulated  as  follows  for  premium  goods/industry  clusters: Industrial focus in the Batujajar area, innovations needed: Improvement of market systems, increase of industrial added value, improvement of institutional production systems. The focus of the rebellion was in the Districts of Cihampelas, Cikalong and Cipongkor.
Keywords: Organizational design; Regional Innovation System (SIDA); COVID-19.

## PENDAHULUAN
Sistem  inovasi  adalah  jaringan  institusi  publik  dan  swasta  yang  interaksinya menginisiasi,  mengadopsi,  mengubah,  dan  menyebarkan  teknologi  baru (Ramadhani, 2018 ).  Sementara  itu,  menurut (Sirnawati  &  Ratule,  2020) ,  Sistem  inovasi  merupakan sekelompok aktor yang secara kolektif berperan penting dalam mempengaruhi kegiatan inovasi.  Menurut (Sumar’in,  Andiono,  &  Yuliansyah,  2017) dan (Arnold,  Boekholt, Deiaco, & McKibbin, 2003) menggunakan istilah “Sistem Riset Dan Inovasi Nasional”, d.  H.  Semua  pelaku  ekonomi  dan  tindakan  yang  diperlukan  untuk  munculnya  inovasi industri dan komersial serta pembangunan ekonomi. Di Indonesia, istliah inovasi dalam konteks  penyelenggaraan  pemerintah  mulai  mengemukakan  terutama  terutama  sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut. Sejumlah daerah giat  mengembangkan  inovasi  dalam  memperbaiki  tata  kelola  pemerintahan,  pelayanan public,  dan  perbaiki  iklim  ekonomi.  Dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir  pasca reformasi misalnya, banyak daerah telah menunjukkan peningkatan kinerja yang dipicu oleh praktif inovatif. Inovasi yang di dasarkan pada semangat untuk membuat pelayanan public “lebih  dekat,  lebih cepat, lebih  mudah,  dan  lebih  murah”  seakan  jadi antithesis dari stigma yang sempat begitu lekat dalam birokrasi.
Inovasi  bahkan  menjadi  kata  kunci  penting  dalam  berhasil  tidaknya penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan  publik.  Di  bidang  tata  kelola  pemerintah, banyak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain terkait dengan upaya pengembangan  system  transparansi,  mekanisme  penanganan  aduan  masyarakat,  dan lain-lain. Sejumlah daerah inovasi pun bermunculan, seperti Gianyar, Sragen, Jembrana yang dikenal produktif dalam menghasilkan terobosan-terobosan. Namun sayangnya, di era  tersebut  regulasi  mengenai  inovasi  daerah  belum  dibunyikan  dalam  UU  No  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Tidak  jarang  inovasi  yang  bertujuan memperbaiki  pelayanan  publik  justru  dipandang  sebagai  praktik  pelanggaran
administrasi  yang  memiliki  implikasi  hukum.  Kriminalisasi  terhadap  pratiktik  inovasi tentu  saja  kontraproduktif  terhadap  upaya  mendorong  inovasi  dan  kreativitas pemerintah  daerah  dalam  menemukan  solusi-solusi  jitu  untuk  mengatasi  persoalan  di daerahnya.
Para  kepala  daerah  akan  berpikir  ratusan  kali  untuk  berani  mengambil  kebijakan terobosan  yang  tidak  memiliki  sandaran  hukum  meskipun  memberikan  kemaslahatan bagi  rakyat.  Akibatnya,  kondisi  tersebut  membuat  inovasi  daerah  berada  pada persimpangan  jalan.  Pada  satu  sisi  kepala  daerah  di  tuntut  untuk  melakukan  berbagai inovasi, di sisi lain diskresi dalam prosedur dianggap salah dan bahkan banyak dianggap melanggar  hukum  administrasi  keuangan  negara  yang  menjerat  kepala  daerah  masuk penjara.  Kondisi  tersebut  tentu  sangat  memprihatinkan  dan  memperlihatkan  perlunya regulasi  yang  mammpu  mengawai  dan  menjamin  keselamatan  kepala  daerah  dalam bentuk peraturan yang kuat. Setelah direvisinya UU No 32 Tahun 2004 yang dipandang sudah  tidak  sesuai  perkembangan  menjadi  UU  No  23  Tahun  2014  barulah  dalam  UU tersebut menyembunyikan peraturan tentang inovasi yang selanjutnya diturunkan dalm PP tentang inovasi daerah.
Menurut (Darmalaksana,  2016) ,  Inovasi  sistem  terdiri  dari  penciptaan  informasi baru  yang  memandu  proses  penerapan  penyedia  dan  pengguna  teknologi.  Jadi  sistem inovasi  sebenarnya  terdiri  dari  basis  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (termasuk pendidikan,  penelitian,  pengembangan  dan  perencanaan) (Hidayat,  Firdaus,  &  Somad, 2020) .  Dari  berbagai  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi  adalah  sesuatu yang  baru  yang  membawa  perubahan  teknologi,  sosial  dan  ekonomi  yang  lebih  baik (lebih  menguntungkan) (Hasan,  2015) .  Dalam  Perda  No.  22  Tahun  2010  tentang perencanaan  daerah  di  bidang/sektor  prioritas  kebutuhan  inovasi  masing-masing lembaga.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi bidang administrasi utama di masing-masing  lembaga;  2)  Penetapan  sumber  daya/sektor  utama  untuk  fasilitas masing-masing sektor; 3) Identifikasi area (WP).

## METODE PENELITIAN
Lokasi  dan  Waktu  Penelitian  Penelitian  dilaksanakan  di  SKPD  di  Kabupaten Bandung  Barat  yang  ditentukan  oleh  instansi  tersebut  dilakukan  untuk  pendataan (Agustia, 2021) . Dengan menganalisis program/kegiatan perangkat daerah yang konsen pada pemberdayaan masyarakat. Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan dari Juli  hingga  Desember  2022.  BAPELITBANGDA,  Dinas  Pupr,  Dinas  Sosial,  Dinas Keuangan, Dinas Perindustrian, Koperasi Umkm, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Dan Dinas Pendidikan.

## A. Jenis Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap
program/kegiatan  yang  efektif  dan  prioritas  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di Kabupaten Bandung Barat.

## B. Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  dua  sumber  data,  yakni  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  berupa  penyebaran  angket  terhadap tokoh,  akademisi  dan  peneliti,  aktivis NonGovernment  Organization (NGO)  yang konsen  dan  terlibat  dalam  berbagai  program/kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di Kabupaten  Serang.  Sedangkan,  sumber  data  sekunder  diperoleh  dengan  cara mengkaji laporan, data dari perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.

## C. Pengumpulan dan Analisis Data
Data  sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  pihak  terkait  &  data  utama dikumpulkan melalui wawancara (Imron, Nurkayah, & Purwangka, 2017) . Data yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  meliputi  PDRB,  perusahaan/komoditas  unggulan daerah/kota  di  masing-masing  kelompok  kerja,  ketersediaan  inovasi  di  perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Analisis dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu:
1. Penentuan Sektor Unggulan Prioritas pada Masing-masing SKPD.
Data  sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  pihak  terkait  &  data  utama dikumpulkan  melalui  wawancara (Imelda,  Kusrini,  &  Hidayat,  2019) .  Data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  meliputi  PDRB,  perusahaan/komoditas unggulan  daerah/kota  di  masing-masing  kelompok  kerja,  ketersediaan  inovasi  di perguruan  tinggi  dan  lembaga  penelitian.  Analisis  dilakukan  dalam  beberapa langkah,  yaitu: (Budiharsono,  2001) ; (Hendayana,  2003) (RTRW)  Provinsi  Jawa Barat 2009-2029.
Setiap  fasilitas  mencantumkan  sektor  unggulan  tetapi  tidak  menyertakan sumber daya atau sektor industri unggulan (Nusran et al., 2021) . Berkaitan dengan perkembangan industri-industri utama tersebut, tentunya perlu diketahui di mana barang/perusahaan  utama  tersebut  terkonsentrasi  dan  inovasi  apa  saja  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  daya  saing  barang/industri  utama  tersebut (Mutohharoh,  Jamaluddin,  &  Bawaihi,  2022) .  Dengan  kata  lain,  konsentrasi sektor SKPD.
Jika nilai LQij = 1, maka kabupaten/kota ke-i memiliki pangsa sektor yang sama dengan pangsa seluruh wilayah (WP). Dengan kata lain, konsentrasi industri di suatu tempat/kota sama dengan rata-rata (WP) seluruh wilayah.
Jika nilai LQij <; 1, maka kabupaten/kota ke-i memiliki pangsa sektor yang relatif lebih kecil secara umum di seluruh wilayah (WP).
Jika  nilai  LI  mendekati  nol,  berarti  perkembangan  sektor  tersebut  secara  umum sama dengan perkembangan di semua wilayah (WP). Tingkat perkembangan sektor ini relatif tidak berbeda antar daerah (WP). Oleh karena itu, potensi pengembangan sektor ini sesuai dengan potensi seluruh wilayah (WP) (Rukmana, Amaranti, & Shakira, 2020) . Nilai  yang  mendekati  1  berarti  pengamatan  cenderung  berkembang  di lingkungan/kota  yang  terpusat.  Artinya,  industri  akan  berkembang  lebih  baik  apabila diimplementasikan secara lokal.
Kaidah :
Jika  nilai  SI  mendekati  nol,  berarti  tidak  ada  kekhususan.  Dengan  kata  lain, suatu  daerah/kota  dianggap  tidak  memiliki  sektor  tertentu  yang  pembangunannya relatif penting dibandingkan dengan daerah/kota lainnya (Santoso, Hakim, Ningrum,
& Widyatmanti, 2018) .
Jika  nilainya  mendekati  1,  itu  berarti  unik.  Artinya,  daerah/kota  yang bersangkutan  memiliki  sektornya  sendiri  yang  perkembangannya  relatif  penting dibandingkan dengan daerah/kota lainnya.
2. Penentuan Unggulan dan Kebutuhan Inovasi Berbasis Fokus
Artinya,  daerah/kota  yang  bersangkutan  memiliki  sektornya  sendiri  yang perkembangannya  relatif  penting  dibandingkan  dengan  daerah/kota  lainnya (Labunga, Nur, & Labatjo, 2018) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sektor unggulan di setiap area fokus. Bandung Barat.
Berdasarkan SK Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Perencanaan Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2009-2029,  sektor  unggulan  masing-masing wilayah pembangunan ditunjukkan pada Tabel 1.

## Tabel 1
Sektor Unggulan Pada Wilayah Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, Berdasarkan Fokus Prioritas No  Fokus Program Tujuan 1 Sumber daya manusia Meningkatkan akses pelayanan kesehatan esensial di masyarakat Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas 2 Pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada tujuan serta pelayanan publik yang inovatif Meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pertanian dan peternakan dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi industri 3 Penyelenggaraan Pembangunan Peningkatan kinerja
No  Fokus Program Tujuan pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada tujuan serta pelayanan publik yang inovatif penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepuasan pelayanan publik 4 Priangan Timur- Pangandaran Sumedang, Kota Tasikmalaya Sumber RT RW Kab. Bandung Barat 2009-2029
Di antara industri utama, beberapa titik fokus dipilih dengan bantuan analisis LQ, LI,  SI  data  PDRB  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  tahun  2008.  Sektor  unggulan  pada masing-masing  sektor  primer  tersebut  adalah  sektor  riil,  yaitu  sektor  unggulan  yang terjadi PDRB sekitar dan pada RTRW, seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Sektor Unggulan prioritas pada wilayah tahun 2021-2022 No  WP Sektor Unggulan Konsentrasi 1 Batujajar 1. Industry Manufaktur 2. Agribisnis 3. agrowisata Industri 2 Cihampelas 1. Industri Manufaktur 2. Pertanian lahan basah 3. Bisnis Kelautan Petanian Lahan Basah 3 Cikalong Wetan 1. Industri 2. Pertanian 3. Perikanan Pertanian 4 Cililin 1. Indusri 2. Kerajinan Perikanan Industri Kerajinan 5 Cipatat 1. Ternak ruminansia (sapi potong) 2. Perikanan 3. Industri Perikanan dan Industri 6 Cipongkor 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan Pertanian
Hasil  analisis  (pada  Tabel  2)  kemudian  digunakan  sebagai  dasar  untuk menentukan  aset  kunci/aktivitas  bisnis  di  setiap  area  fokus  di  setiap  sektor kepemimpinan  utama (Azalia,  2022) .  Analisis  ini  juga  mengidentifikasi  masalah  dan kebutuhan  inovasi  di  setiap  redaksi/area  bisnis  terpilih  bekerja  sama  dengan  sponsor kabupaten/kota terkait.

## KESIMPULAN
Hasil analisis konsep keunggulan dapat dirumuskan sebagai berikut untuk klaster barang/industri  premium:  Fokus  industri  di  kawasan  Batujajar,  diperlukan  inovasi: Perbaikan  sistem  pasar,  peningkatan  nilai  tambah  industri,  perbaikan  sistem  produksi kelembagaan.  Fokus  pertanian  terkonsentrasi  di  Kecamatan  Cihampelas,  Cikalong  dan Cipongkor.  Inovasi  yang  dibutuhkan:  Memperbaiki  sistem  pemasaran,  memperbaiki pengairan,  meningkatkan  nilai  budidaya  padi  dan  memperbaiki  sistem  kelembagaan produksi benih skala besar. Fokus industri ada di Cililin.
Memperbaiki  sistem  industri  rumahan,  pengembangan  dan  fasilitas  teknis, memperbaiki  jaringan  perdagangan,  meningkatkan  ketersediaan  nutrisi dan memperbaiki  kelembagaan  pemasaran.  Klaster  ekonomi  kreatif  padat  di  kawasan Cililin.  Inovasi  yang  diperlukan:  Desain  produk  industri  kreatif  dan  pertumbuhan wirausaha baru. Klaster batik padat di Kabupaten/Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya dan Garut.  Inovasi  yang  dibutuhkan:  Desain  produk,  model  dan  pertumbuhan  pengusaha baru.  Kelompok  induk  dan  konveksi  berpusat  di  kota  Tasikmalaya  dan  Garut:  Inovasi yang dibutuhkan: Desain produk, model, pertumbuhan pengusaha baru. Klaster Pangan Olahan  difokuskan  di  daerah  Cililin,  diperlukan  inovasi:  Sertifikasi/label  untuk penjaminan mutu, diversifikasi produk dan pengembangan pemasaran. Klaster makanan olahan berbasis bahan baku pertanian terkonsentrasi di Cililin. Inovasi yang dibutuhkan: peningkatan  kualitas  produk,  peningkatan  kewirausahaan,  peningkatan  keterampilan dan permodalan kelembagaan (lembaga keuangan mikro).

## BIBLIOGRAFI
Agustia,  Dian.  (2021). Implementasi  Peraturan  Gubernur  Bengkulu  Nomor  27  Tahun 2016  Tentang  Pedoman  Ganti  Rugi  Tanam  Tumbuh  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . Uin Fatmawati Sukarno. Google Scholar
Arnold, Erik, Boekholt, Patries, Deiaco, Enrico, & Mckibbin, Shonie. (2003). Research And Innovation Governance In Eight Countries. A Meta-Analysis . Google Scholar
Azalia,  Dea  Malinda.  (2022).  Pengaruh  Institusi  Regional  Terhadap  Konvergensi Kebijakan  Antarnegara:  Studi  Kasus  Asean  Open  Skies. Jurnal  Politik , 2 (2),  1. Google Scholar
Budiharsono,  Sugeng.  (2001). Teknik  Analisis  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  Dan Lautan . Pradnya Paramita. Google Scholar
Darmalaksana,  Wahyudin.  (2016). Outlook  Penelitian  Dosen:  Studi  Atas  Penelitian Dosen Uin Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2010-2015 . Google Scholar
Hasan,  Muhammad.  (2015).  Inovasi  Dan  Modernisasi  Pendidikan  Pondok  Pesantren.
Karsa: Journal Of Social And Islamic Culture , 23 (2), 296–306. Google Scholar
Hendayana,  Rachmat.  (2003).  Aplikasi  Metode  Location  Quotient  (Lq)  Dalam
Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Informatika Pertanian , 12 (1), 658–675.
Google Scholar
Hidayat,  Tatang,  Firdaus,  Endis,  &  Somad,  Momod  Abdul.  (2020).  Model Pengembangan  Kurikulum  Tyler  Dan  Implikasinya  Dalam  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam , 5 (2), 197–218. Google Scholar
Imelda,  Imelda,  Kusrini,  Novira,  &  Hidayat,  Rakhmad.  (2019).  Strategi  Pengelolaan Perikanan  Tangkap  Berkeimelda,  I.,  Kusrini,  N.,  &  Hidayat,  R.  (2019).  Strategi Pengelolaan  Perikanan  Tangkap  Berkelanjutan  Di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten Kubu  Raya.  Marine  Fisheries:  Journal  Of  Marine  Fisheries  Technology  And Management. Marine  Fisheries:  Journal  Of  Marine  Fisheries  Technology  And Management , 10 (1), 59–69. Google Scholar
Imron,  Mohammad,  Nurkayah,  Riris,  &  Purwangka,  Fis.  (2017).  Pengetahuan  Dan Keterampilan  Nelayan  Tentang  Keselamatan  Kerja  Di  Ppp  Muncar,  Banyuwangi. Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut , 1 (1), 99–109. Google Scholar
Labunga,  Alimin,  Nur,  Nirwan  Moh,  &  Labatjo,  Ridwan.  (2018).  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Dalam  Pembinaan  Pelatihan  Dan  Produktifitas  Tenaga Kerja Di Kabupaten Banggai. Jurnal Yustisiabel , 2 (2), 139–154. Google Scholar
Mutohharoh,  Mutohharoh,  Jamaluddin,  Jamaluddin,  &  Bawaihi,  Bawaihi.  (2022). Strategi  Pemasaran  Lembaga  Pendidikan  Studi  Ruang  Guru .  Uin  Sulthan  Thaha Saifuddin Jambi. Google Scholar
Nusran,  Muhammad,  Parakassi,  Idris,  Siri,  Rusli,  Akil,  Muhammad  Anshar, Misbahuddin,  Misbahuddin,  Yasen,  Syahruddin,  Arifai,  Syamsul,  Awaluddin, Murtiadi,  Ab,  Achmad,  &  Razak,  Mashur.  (2021). Transformasi  Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Halal . Google Scholar
Ramadhani, Nursyam. (2018). Strategi Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau  Dalam  Mengembangkan  Kebijakan  Sistem  Inovasi  Daerah  (Sida) . Universitas Islam Riau. Google Scholar
Rukmana,  Asep  Nana,  Amaranti,  Reni,  &  Shakira,  Muhammad  Akbar.  (2020). Penetapan  Potensi  Unggulan  Kecamatan  Di  Kabupaten  Bandung. Journal  Of Research And Technology , 6 (1), 23–32. Google Scholar
Santoso,  Kurniawan  Budi,  Hakim,  Lukman,  Ningrum,  Esya  Racha,  &  Widyatmanti, Wirastuti. (2018). Studi Temporal Pertumbuhan Ekonomi Dan Polusi Udara. Studi Kasus:  Dki  Jakarta,  Semarang,  Dan  Surabaya  Pada  Tahun  2005-2015. Jurnal Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika , 5 (2), 54–70. Google Scholar
Sirnawati,  Enti,  &  Ratule,  Muhammad  Taufiq.  (2020). Operasionalisasi  Spektrum Diseminasi  Multi  Channel  (Sdmc)  Teknologi  Pertanian  Untuk  Diseminasi  Yang
Efektif . Google Scholar
Sumar’in,  Sumar’in,  Andiono,  Andiono,  &  Yuliansyah,  Yuliansyah.  (2017). Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Berbasis  Wisata  Budaya:  Studi  Kasus  Pada Pengrajin  Tenun  Di  Kabupaten  Sambas. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan , 6 (1), 1–17. Google Scholar
Copyright holder: Thomas Bustomi (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: