## A.  Pendahuluan
Indonesia adalah bangsa yang khas dan unik. Menurut Clifford Geertz, Indonesia merupakan negeri  tempat  semua  arus  kultural  sepanjang tiga  milenia  mengalir  berurutan  memasuki Nusantara dari India, Cina, Timur Tengah, dan Eropa yang terwakili di tempat-tempat tertentu. Seperti  di  Bali  terdapat  komunitas  agama Hindhu,  pemukiman  Cina  terlihat  di  Jakarta, Semarang  dan  Surabaya,  pusat-pusat  muslim di  Aceh,  Makasar  atau  dataran  tinggi  Padang, di  daerah-daerah  Minahasa  dan  Ambon  yang Calvinis atau daerah-daerah Flores yang Katolik. 1 Selain  memaparkan  fakta  historis  kultural seperti disebut di atas, Geertz juga menunjukkan fakta  tentang  situasi  masyarakat  Indonesia
1 Tauﬁ q Rohman Dhohiri, dkk, Sosiologi 2: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2006, h. 123.
yang  memiliki  rentang  struktur  sosial  yang lebar, seperti sistem-sistem Melayu Polinesia di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi, ibu kota- ibu kota provinsi yang kumuh dan kota-kota kecil di Jawa dan di luar Jawa, kota-kota metropolitan seperti  Medan,  Surabaya  dan  Makasar,  dan keanekaragaman bentuk perekonomian, sistem- sistem stratiﬁ kasi atau aturan kekerabatan juga melimpah ruah.
Nurcholish Madjid mendeﬁ nisikan budaya Indonesia atau keindonesiaan, tidak lain adalah hasil interaksi yang kaya (resourcefull) dan dinamis antarpelaku  budaya  yang  beranekaragam  itu dalam suatu melting pot yang efektif. 2 Singkat kata, Indonesia  adalah  bangsa  majemuk  paripurna
2 Nurcholish  Madjid,  “Asas-Asas  Pluralisme  dan  Toleransi  Dalam Masyarakat Madani, dalam Abuddin Nata, dkk (ed), Problematika Politik Islam di Indonesia, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002, h. 3.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL INTERRELIGIUS: UPAYA MENYEMAI PERDAMAIAN DALAM HETEROGENITAS AGAMA PERSPEKTIF INDONESIA

## Mahathir Muhammad Iqbal
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia  Nahdlatul Ulama (Lakpesdam) PCNU Kota Malang
Email: Iqbalz_mm@yahoo.com

## Abstract
This article was written with the purpose to obtain a picture of  interreligious conception of  multicultural education as an attempt to create peace in the livelihood of  the Indonesian nation that is multicultural. Conception of  multicultural education were developed through in-depth and intensive literature studies. The author emphasizes the idea of  multireligious and interreligious education models, not monoreligius, so that each element in different nations and religious beliefs in this country will show the inclusive character including attitude of  brotherhood, mutual tolerance for differences, respect for differences, and to avoid a culture of  violence.
Keywords: multicultural, interreligious education, tolerance

## Abstrak
Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang konsepsi pendidikan multikultural  interreligius  sebagai  sebuah  upaya  untuk  menciptakan  perdamaian  dalam  peri kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  multikultural.  Konsepsi  pendidikan  multikultural  tersebut dikembangkan melalui kajian kepustakaan secara mendalam dan intensif. Penulis menekankan gagasan tentang pendidikan agama model multireligius dan interreligious, bukan monoreligius, sehingga setiap elemen bangsa yang berbeda keyakinan dan agama di negeri ini akan menampilkan karakter yang inklusif  termasuk sikap persaudaraan, saling toleransi terhadap perbedaan, saling menghormati terhadap perbedaan, serta terhindar dari budaya kekerasan.
Kata kunci: multikultural, pendidikan interreligius, toleransi
(par excellence). 3
Rupert  Emerson,  dalam  Harold  R.  Isaacs, Idols of  the Tribe: Group Identity and Political Change, pernah  mengatakan  bahwa  bangsa  adalah masyarakat  luas  yang  apabila  dalam  keadaan krisis,  secara  efektif   memimpin  loyalitas orang-orang,  yang  untuk  tujuan  sekarang merupakan  akhiran  yang  efektif   dari  perjalan manusia  sebagai  makhluk  sosial  (homo  socius) dan  tujuan  akhir  dari  solidaritas  yang  berlaku di antara manusia. Bangsa harus dilihat sebagai masyarakat  yang  membuat  pendekatan  yang paling  dekat  untuk  merangkul  semua  aspek kehidupan, keluarga, suku-suku, dan kelompok keagamaan.
Sejatinya  ada  tiga  kecenderungan  yang sering dihadapi masyarakat multikultural, yakni: (1)  mengidap  potensi  konﬂ ik  yang  kronis  di dalam  hubungan-hubungan  antarkelompok, (2)  pelaku  konﬂ ik  melihat  sebagai  all  out  war (perang habis-habisan), dan (3) proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas suatu  kelompok  oleh  kelompok  lain.  Potensi konﬂ ik dalam masyarakat majemuk ini menjadi sesuatu  yang  sudah  tidak  dapat  dipungkiri  lagi bahwa di masa lalu kerukunan umat beragama harus  dibayar  dengan  amat  mahal,  seperti meledaknya  konﬂ ik  antaragama  di  sejumlah daerah.  Karena  itulah,  tantangan  terbesar  dari masyarakat  majemuk  adalah  rapuhnya  ikatan kebersamaan  akibat  perbedaan  agama  yang mudah  menyulut  konﬂ ik  agama  jika  tidak berhasil  dikelola  dengan  baik.  Konﬂ ik  agama selalu  menjadi  tantangan  yang  sangat  serius bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan kata lain, kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan  sosial.  Karena,  kemajemukan sebagai  sumber  daya  masyarakat  yang  paling pokok  untuk  mewujudkan  masyarakat  plural dikikis habis oleh kepalsuan dan manipulasi.
Adalah  fakta  sejarah  bahwa  masyarakat Indonesia  hidup  dalam  keadaan  pluralistik, beragam,  baik  secara  natural  (jenis  kelamin, ras  dan etnis)  maupun secara kultural  (bahasa, struktur sosial, nilai-nilai yang dianut, dan tradisi keagamaan).  Indonesia  adalah  bangsa  yang majemuk  yang  diperlihatkan  dari  banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia
3 Yudi Latif, NEGARA PARIPURNA: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia), 2007, h. 252.
telah  lama  hadir  sebagai  realitas  empirik  yang tak  terbantahkan.  Indonesia  kemudian  dikenal sebagai  bangsa  dengan  sebutan  “mega  cultural diversity” karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda. 4
Dalam  perspektif   Indonesia,  pluralitas kehidupan ini merupakan rantai kesinambungan dari  tradisi  megalitik  di  masa  prasejarah. Keragaman  ini,  menurut  sementara  arkeolog, terwujud  dalam  tiga  aspek  kehidupan,  yakni teknologi, organisasi sosial, dan religi. Dalam hal teknologi,  tradisi  megalitik  telah  menghasilkan alat  batu  yang  bentuknya  beragam.  Dalam organisasi  sosial,  keragaman  ditandai  oleh pembagian kerja, yang pada  gilirannya memunculkan  kelompok-kelompok  fungsional serta  pola  hubungan  yang  bersifat  struktural, vertikal,  dan  horizontal.  Begitu  juga  dalam agama, terdapat pola keragaman ritualitas yang bertumpu  pada  kepercayaan  terhadap  arwah nenek moyang. Unsur religi ini merupakan aspek yang  paling  dominan  dan  sangat  berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu itu.
Dewasa ini, ciri pluralistik dalam masyarakat bukan saja menjadi realitas yang tak terbantahkan, tetapi juga menjadi problematika tersendiri. Pluralitas menjadi isu penting seiring dengan semakin menguatnya berbagai tuntutan dari  komunitas-komunitas  masyarakat  atau entitas budaya, terutama mereka yang minoritas dan  pinggiran,  agar  dalam  kerangka  hegemoni universalisme  dan  keragaman  ini  eksistensinya diakui.
Pluralitas  kehidupan  memiliki  dua  aspek yang  hadir  secara  bersama-sama  bagai  dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pada satu sisi,  secara  fungsional  pluralitas  merupakan “rahmat”,  sebagai  khasanah  sosial  budaya yang  memainkan  peran-peran  tertentu  yang dianggap  positif   bagi  masyarakat.  Manusia juga  dapat  menumbuhkembangkan  nilai-nilai dan peradaban bersama demi mencapai sebuah idealitas  kehidupan.  Kendati  di  dalamnya terdapat  kemungkinan  terjadi  bentrokan,
4 Jika  setiap  suku  bangsa  dicirikan  oleh  bahasa  etnik  yang  mereka pakai, para ahli lingustik mencatat lebih dari 1500 bahasa etnik di Indonesia. Akan tetapi kenyataannya, dua atau lebih suku bangsa yang berbeda bisa menggunakan satu  bahasa  yang sama,  sehingga  jumlah suku  bangsa  di  Indonesia  lebih  banyak dari  jumlah  bahasa  etnik.  Meskipun  demikian,  pada  umumnya,  suku  bangsa  di Indonesia  dicirikan dan  dinamakan  dengan  nama  bahasa  etniknya,  untuk  uraian lebih  mendalam,  lihat  Zulyani  Hidayah,  Ensiklopedia  Suku  Bangsa  di  Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1997.
namun  bentrokan  itu  bisa  diupayakan  agar tidak  merusak  tatanan  sosial.  Juga  karenanya, masyarakat  yang  hidup  di  dalamnya  mesti dibekali  dengan  elan  (semangat)  kesetiaan, solidaritas, dan toleransi.
Tetapi  pluralitas,  pada  sisi  yang  lain,  juga merupakan tantangan dan persoalan yang pada saat-saat  tertentu  menghantui  masyarakat. Di  sana-sini  pluralitas  sering  manjadi  “pra- kondisi”,  kalau  bukan  sebagai  sumber,  bagi instabilitas,  konﬂ ik,  dan  disintegrasi  sosial, kekerasan, bahkan pembunuhan massal. Meski  demikian,  menurut  perspektif   para panganut  teori  konﬂ ik,  keadaan  musykil  yang menyertai  pluralitas  tidak  lain  adalah  proses sosial  yang  terpaksa  harus  ditempuh  manusia demi  pencapaian-pencapaian  tertentu  dalam kehidupannya.  Senegatif-negatifnya  pluralitas itu tentu memiliki nilai positif  bagi, katakanlah, proyek revolusi (progresivitas) sosial. 5
Pendidikan multikultural sangat penting dan sangat dibutuhkan  oleh bangsa yang majemuk dalam hal agama. Jika toleransi beragama tidak ditegakkan,  bangsa  atau  negara  tersebut  akan menghadapi  berbagai  konﬂ ik  antarpemeluk masing-masing agama dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Untuk memberi perhatian khusus  kepada  masalah  pluralitas  beragama, harus diupayakan  pemahaman yang benar  dan ditemukan  cara untuk menciptakan kerukunan tersebut.

## B.  Justiﬁ kasi Teologis
Pluralitas  beragama  dalam  perspektif justiﬁ kasi  teologis,  terutama  dalam  agama Islam,  seharusnya  merupakan  suatu  nilai yang  terlembagakan  dalam  masyarakat.  Islam mengajarkan  bahwa  agama  Tuhan  adalah universal  karena  Tuhan  telah  mengutus  Rasul- Nya  kepada  setiap  umat  manusia. 6 Selain itu,  ajaran  Islam  juga  mengajarkan  tentang pandangan  tentang  kesatuan    kenabian (nubuwwah)  dan  umat  yang  percaya  kepada Tuhan. 7 Ditegaskan  juga  bahwa  agama  yang dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  (Islam) adalah  kelanjutan  langsung  agama-agama  yang
5 Aba  Du  Wahid,  Ahmad  Wahib:  Pergulatan  Doktrin  dan  Realitas Sosial, Yogyakarta: Resist Book, 2004.
6 Q.S. An-Nahl (16): 36.
7 Q.S. Al-Anbiya’ (21): 92.
dibawa nabi-nabi sebelumnya. 8 Oleh karena itu, Islam  memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan  baik  dengan  para  pemeluk  agama lain, khususnya  para penganut kitab  suci  (Ahli Kitab). 9
Prinsip-prinsip Islam seperti yang terbubuh  dalam  ayat-ayat  al-Quran  di  atas membawa  konsekuensi  adanya  larangan  untuk memaksakan agama. 10 Ayat ini, menurut Ibn al- Qayyim al-Jauzi, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid, diturunkan karena ada anak-anak kaum anshar  di  Madinah  yang  tidak  mau  mengikuti jejak  orang tua mereka untuk   memeluk Islam dan memilih agama Yahudi yang sudah mereka kenal, tetapi  kemudian orang tua mereka ingin memaksa mereka memeluk agama Islam. 11 Hal ini mendapat penegasan ﬁ rman Allah: ”Dan jika seandainya  Tuhanmu  menghendaki,  maka  pastilah beriman semua orang di bumi, tanpa kecuali. Apakah engkau  (Muhammad) akan  memaksa umat  manusia sehingga  mereka  beriman  semua?” 12 Pendirian  ini perlu  dikemukakan  karena  sampai  sekarang masih  dirasakan  kekurang-percayaan  kepada prinsip ini dari berbagai kalangan.
Dalam  kajian  sejarah  agama  Islam, pluralitas  mempunyai  akar  historis  yang  kuat. Semua  sarjana  mengetahui  dan  mengakui bahwa tindakan Nabi SAW dalam mewujudkan masyarakat Madinah, yaitu dengan menetapkan dokumen  perjanjian  yang  disebut  Mitsaq  al- Madinah  (Piagam  Madinah),  yang  di  kalangan para  sarjana  Barat  dikenal  sebagai  Konstitusi Madinah.  Inilah  dokumen  politik  pertama dalam  sejarah  umat  manusia,  yang  meletakkan dasar-dasar  pluralisme  dan  toleransi.  Dalam piagam itu ditetapkan adanya pengakuan kepada semua  penduduk  Madinah,  tanpa  memandang perbedaan  agama  dan  suku,  sebagai  anggota umat  yang  tunggal  (ummatan  wahidah),  dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. 13 Di  antara  aspek  pluralitas  yang  tinggi potensialitas  peran  positif-negatifnya  adalah pluralitas  keagamaan.  Hal  ini  tidak  terlepas
8 Q.S. Al-Syura (42): 13. 9 Q.S. Al-’Ankabut (29): 46.
10 Q.S. Al-Baqarah (2): 256.
11 Nurcholish  Madjid  Madjid,  “Asas-Asas  Pluralisme  dan  Toleransi Dalam Masyarakat Madani, dalam Abuddin Nata, dkk (ed), Problematika Politik Islam di Indonesia. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002, h. 110.
12 Q.S. Yunus (10): 99.
13 Piagam Madinah itu telah diterjemahkan oleh A. Guillaume, dalam buku  the  life  of  Muhammad  (terj.  Kitab  Ibn  ishaq,  Sirat  Rasul  Allah),  Karachi, Oxford University Press, 1980, h. 231-233.
dari  keberadaan  agama  yang  memiliki  fungsi multi-faces.  Agama  bisa  berperan sebagai  faktor kohesi  sosial  di  mana  manusia  pemeluknya bisa  menemukan  kedamaian  dan  kebahagiaan, individu dan masyarakat, di dalamnya. Tetapi di saat lain agama bisa juga sebagai faktor konﬂ ik dan  disintegrasi.  Dengan  agama  orang  bisa meledakkan suatu revolusi sosial yang berwatak kekerasan  dan  intoleran.  Dengan  agama  pula suatu  masyarakat  bisa  bangkit  menaﬁ kan, melawan, dan membasmi kelompok masyarakat lainnya.
Agama  di  Indonesia  memegang  peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal  ini  dinyatakan  dalam  ideologi  bangsa Indonesia, Pancasila: “KeTuhanan Yang Maha  Esa”.  Sejumlah  agama  di  Indonesia berpengaruh  secara  kolektif   terhadap  politik, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 2010, kira-kira 85,1%  dari  240.271.522  penduduk  Indonesia adalah  pemeluk  Islam,  9,2%  Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Budha. 14
Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “tiap- tiap  penduduk  diberikan  kebebasan  untuk memilih  dan  mempraktikkan  kepercayaannya” dan  “menjamin  semuanya  akan  kebebasan untuk  menyembah,  menurut  agama  atau kepercayaannya”.  Pemerintah,  bagaimanapun, secara  resmi  hanya  mengakui  enam  agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan  Khonghucu.  Meskipun  keenam  agama  ini yang mendapatkan perhatian negara, tetapi para penganut  agama  lainnya,  seperti  Baha’i,  Sinto, Yahudi, dan agama pribumi yang diwarisi oleh keyakinan  para  leluhur  diberikan  kebebasan untuk dipeluk dan diyakini oleh masyarakat.

## C.  Fakta  Kerukunan  Umat  Beragama  di Indonesia
Kesadaran  akan  masyarakat  yang  plural tidak  serta  merta  membekali  masyarakat dengan  sikap  arif   dalam  menyikapinya.  Sikap arif   terhadap  dua  sisi  pluralitas  ini  terkadang membingungkan.  Ini  karena,  pertama,  orang tidak  memahami  persis  apa  sisi  positif   dan negatif   dari  fenomena  ini,  sehingga  tidak bisa  memutuskan  kapan  dimanfaatkan  dan untuk keperluan apa, atau kapan dihindari dan
14 http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia.  (diakses  4 April 2014).
bagaimana.  Kedua,  dibalik  pluralitas  ini  bisa termuat  faktor  eksternal  berupa  kepentingan- kepentingan suatu pihak yang memanfaatkannya demi capaian-capaian tertentu. Politik misalnya, sebagai kegiatan pemanfaatan kondisi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kepentingan, adalah  faktor  yang  paling  dominan  yang menyertai  munculnya  pelbagai  akses  negatif dari pluralitas masyarakat.
Tak  heran  jika  bangsa  Indonesia  pernah mengalamai  konﬂ ik  di  Ambon  dan  Poso. Konﬂ ik massif  di Ambon dan Poso tampaknya bukan  akhir  dari  konﬂ ik.  Konﬂ ik  baru  masih bermunculan dalam skala kecil, tetapi meluas ke banyak daerah dalam bentuk konﬂ ik pendirian rumah ibadah. Bekasi, Bogor, Depok, Kupang, Denpasar, Kota Padang, Makassar, dan sejumlah daerah  lainnya  menunjukkan  eskalasi  konﬂ ik kecil  dalam  soal  pendirian  rumah  ibadah. Masyarakat masih begitu sensitif  terhadap hal- hal yang dianggap menyinggung keyakinannya, terutama  dalam  pendirian  rumah  ibadah  dan penyiaran  agama.  Ini  berarti  tingkat  potensi laten  terjadinya  konﬂ ik  bernuansa  agama  di Indonesia masih cukup tinggi.
Mengutip  perrnyataan  Ketua  Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, kita kerap disuguhi adegan  penggerebekan  dan  penggusuran. Kisruh  pembangunan  gereja  dan  juga  konﬂ ik internal agama masih bergejolak dengan saling menyesatkan. Agaknya, ada sesuatu yang “tidak beres”. 15
Berdasar  data  yang  dirilis  oleh  Litbang “Kompas”  sentimen  keagamaan,  termasuk radikalisme  dan  melemahnya  toleransi  masih menjadi  hal  yang  dinilai  sebagai  ancaman  bagi masa depan kebangsaan Indonesia. 16
15 Said Aqil Siradj, “Mengurai kekusutan Keberagamaan”, Jawa Pos. 26 Januari 2012, h 4.
16 Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas  pada  16-18  Mei  2012.  Sebanyak  869  responden  berusia  minimal  17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di 12 Kota di Indonesia. Jumlah wilayah responden  di  setiap  wilayah  ditentukan  secara  proporsional.  Menggunakan metode ini tingkat kepercayaan 95%, nirpencuplikan penelitian +3,3%. Meskipun demikian, kesalahan diluar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat Indonesia.

## Gambar 1: Ancaman bagi kebangsaan
Indonesia
Sumber: Litbang “Kompas” Senada  dengan  data  yang  dilansir  oleh Litbang  Kompas  di  atas, Lingkaran  Survei Indonesia dan Yayasan Denny J.A. mengungkap hasil  survei  mengejutkan  mengenai  kehidupan antar-umat  beragama  di  Indonesia.  Survei  itu mengatakan mayoritas masyarakat di Indonesia merasa tidak nyaman jika hidup berdampingan, dan  bertetangga  dengan  yang  berbeda,  baik itu  beda  agama  juga  beda  orientasi  seksual. Sebanyak 15,1 persen responden mengaku tidak nyaman hidup  berdampingan  dengan  tetangga berbeda agama. Angka intoleran terhadap aliran yang dianggap sesat lebih tinggi lagi. Sebanyak 41,8  persen  mengaku  tak  nyaman  bertetangga dengan  aliran  Syiah.  Sedangkan  46,6  persen mengatakan tak nyaman dengan Ahmadiyah. 17
Pada  tahun  2013  (periode  Januari-Juni), sebuah  organisasi  hak  asasi  manusia  yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia  di  Indonesia  bernama  SETARA Institute  mencatat  122  peristiwa  pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung  160  bentuk  tindakan,  yang menyebar  di  16  provinsi.  Separuhnya  terjadi di  Jawa  Barat  (61  peristiwa),  pelanggaran tertinggi  berikutnya  yaitu,  Jawa  Timur  (18 peristiwa), dan DKI Jakarta (10 peristiwa).
Ironisnya,  dari  160  bentuk  tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat  70  tindakan  negara  yang  melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 70 tindakan negara tersebut, 58 tindakan merupakan tindakan  aktif   (by  commission),  termasuk  11 tindakan  penyegelan  tempat  ibadah  dan  8 tindakan  diskriminasi.  Sementara  12  tindakan merupakan  tindakan  pembiaran  (by  omission). Termasuk  dalam  tindakan  aktif   negara  adalah pernyataan-pernyataan  pejabat  publik  yang provokatif dan mengundang terjadinya
17 http://indonesia.faithfreedom.org/forum/survei-lsi-masyrakat- indonesia-semakin-tidak-toleran-t50247/. (Diakses 4 April 2014).
kekerasan (condoning).
Institusi  negara  yang  paling  banyak melakukan  pelanggaran  adalah  Kepolisian  RI sebanyak 23 tindakan, disusul unsur pemerintah daerah di semua tingkatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan 20 tindakan, serta  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP) dengan 14 tindakan. Selebihnya adalah institusi- institusi  dengan  jumlah  tindakan  di  bawah  8 tindakan. Dari 160 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan  beragama  dan  keyakinan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa,  terdapat  90  tindakan yang  dilakukan  oleh  warga  negara.  Tindakan yang  paling  menonjol  adalah  dalam  bentuk intoleransi  sebanyak  19  tindakan,  9  tindakan berbagai  motif   pengancaman,  dan  6  tindakan diskriminasi.
Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori  ini  adalah  individu  warga  negara maupun  individu-individu  yang  tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang  paling  banyak  melakukan  pelanggaran secara  berturut-turut  adalah:  kelompok  warga sebanyak  35  tindakan,  Front  Pembela  Islam (FPI) sebanyak 10  tindakan, dan Forum Umat Islam  (FUI)  sebanyak  6  tindakan.  Tingginya jumlah  kelompok  warga  yang  menjadi  aktor pelanggaran menjadi indikasi bahwa intoleransi telah  menyebar  ke  berbagai  komunitas warga.  Pelanggaran  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  periode  Januari-Juni    2013  paling  banyak menimpa  Jemaat  Ahmadiyah  (46  peristiwa), umat Kristen (30 peristiwa), Syiah (12 peristiwa), serta  umat  dan  aliran  keagamaan  Islam  (13 peristiwa).
Masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya,  dominasi  peristiwa  pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah berhubungan  dengan  kriminalisasi  keyakinan atau  penyesatan  terhadap  paham  atau  aliran keagamaan minoritas, pendirian tempat ibadah,  diskriminasi  yang  berlanjut  terhadap Ahmadiyah, dan pembiaran institusi kepolisian dalam  menangani  kasus-kasus  kekerasan  atas nama  agama.  Sejumlah  kasus  yang  menyulut eskalasi  peristiwa  pelanggaran  kebebasan beragama d atau berkeyakinan terhadap Tuhan Yang  Maha  Esa  pada  periode  ini  adalah  kasus
Jemaat Ahmadiyah Jawa Barat, Syiah Sampang Madura,  kasus  pembongkaran  Gereja  Setu Bekasi,  serta  kasus  pelemparan  bom  molotov secara berantai di Sulawesi Selatan. Contoh lain, belum lama ini, sebagian masyarakat Kelurahan Lenteng  Agung,  Jakarta  Selatan,  menolak kehadiran  lurah  yang  seorang  wanita  bernama Susan Jasmine Zulkiﬂ i hanya dikarenakan yang bersangkutan beragama Kristen Protestan. 18
Menyimak  data  dan  fakta,  serta  peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa di  atas,  tampak  jelas  bahwa  intoleransi  yang direﬂ eksikan  dalam  bentuk  kekerasan  ﬁ sik maupun  psikis  terus  menyebar  ke  berbagai institusi dan kelompok, selain aktor yang masuk dalam kelompok ormas. Jika eskalasi kekerasan terus dibiarkan tanpa penanganan sistemik dan terintegrasi,  Indonesia  akan  berada  satu  kelas bersama Nigeria dan Pakistan dalam hal tingkat indeks  intoleransi  beragama,  sebagaimana analisis seorang peneliti dari Christian Solidarity Worldwide yang berbasis di London. 19

## D.  Level Mikro: Tantangan Ke-Indonesia- an
Pada  dasarnya,  setiap  agama  mengajarkan perdamaian,  kebersamaan,  sekaligus  menebar misi kemaslahatan bagi lingkungan di sekitarnya. Namun  dalam  tataran  sosiologis,  wajah  agama tidak  seideal  seperti  yang  diharapkan  dalam kerangka  normatif   tersebut.  Kerapkali  wajah agama  tampak  bopeng, tercoreng  dan  ternoda dalam kecamuk konﬂ ik sosial, budaya, ekonomi, dan  politik.  Demikian  itu  sebenarnya  bukan kesalahan ajaran agama itu sendiri, namun lebih diakibatkan  oleh  human  error,  yakni  sebagian para pemeluknya yang kadang kala menafsirkan ajaran  teologis  normatif  secara  serampangan. Bisa  juga  karena  kepentingan  politik  atau ekonomi  sebagian  umat beragama  yang  terlalu berlebihan, sehingga mengalahkan kepentingan agama.  Atau  mungkin  juga  karena  kesalahan sistem negara, yang menjadikan politik sebagai panglima dalam segala urusan bangsa, sehingga politik  dinyatakan  sebagai  cara  paling  rasional untuk menangani segala persoalan masyarakat,
18  Jawa Pos, 29/8/2013. 19  Fajar  Riza  Ul  Haq,  “Politik  Kekerasan  Kian  Mencemaskan”, Kompas, 21 Mei 2012. h. 7.
termasuk persoalan agama. 20
Senada dengan hal di atas, Nur Syam, mantan rektor IAIN Sunan Ampel, dalam bukunya yang berjudul “Transisi Pembaruan Dialektika Islam, Politik,  dan  Pendidikan”  menuliskan  bahwa agama  mempunyai  dua  wajah  yang  berbeda. Ketika agama tampil dengan wajah yang teduh, damai, dan bersahabat, agama bisa memperkuat solidaritas sosial (social order). Dengan kata lain, agama  merupakan  sarana  mempererat  relasi antarkomunitas,  bahkan  lintas  agama.  Tetapi, agama  juga  mempunyai  potensi  menimbulkan konﬂ ik sosial (social conﬂ ict). Hal itu disebabkan karena setiap agama memiliki klaim kebenaran (truth  claim)  sebagai  identitas,  aktualisasi,  dan eksistensi.  Ketika  klaim  kebenaran  tampil demikian  kuat  sebagai  manifestasi  harga diri,  kesakralan  bisa  menegangkan  bahkan menakutkan. Dalam posisi inilah sumber konﬂ ik terjadi karena benturan kian keras.
Menurut  Abdul  A’la,  rektor  IAIN  Sunan Ampel  Surabaya,  ketidakmampuan  teologi menangkap  perkembangan  realitas  kehidupan bermasyarakat  telah  mengakibatkan  agama bersifat  eksklusif   dan  defensif.  Itu  menjadi salah  satu    faktor  ketidakmampuan  agama menjadi  landasan  bagi  terciptanya  kehidupan beragama  yang  rukun  dan  damai.  Akibatnya, kepentingan  masyarakat  sering  terkoyak  oleh sikap arogansi merasa benar sendiri (truth claim) dari  sekelompok  orang  atau  sejumlah  orang yang  menempatkan  target  ekslusifnya  sebagai kepentingan  istimewa  dan  absolut  yang  tidak bisa digeser oleh kepentingan dalam skala yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat.
Kondisi  ini  diperparah  oleh  mereka  yang berada  di  puncak  piramida  kekuasaan  yang gagal  memimpin  (mengendalikan),  mendidik, dan menghumanisasikan diri karena kita masih menjatuhkan  egoisme sektoral, kelompok,  dan merasa  paling  ber-Tuhan  atau  melegalitaskan klaim  “surgawi”  tanpa  memberi  ruang  bagi yang  lain  untuk  berbeda  dan  berdemokrasi secara beradab.
Hal inilah rupanya yang membedakan kita dengan negara-negara yang kultur demokrasinya sudah  mapan.  Demokrasi  mereka  tampaknya telah sampai pada suatu taraf, di mana variabel
20    Lan  Fang,  “Kekerasan;  Darimana-Oleh  Siapa?”,  Jawa  Pos,  26 maret 2011, h. 4.
primodial seperti ras, kesukuan dan keagamaan tidak sangat berperan, dan rasionalitas menjadi pertimbangan utama. Kenyataan ini mengurangi konﬂ ik-konﬂ ik  horizontal  dan  memudahkan mereka dalam mengambil keputusan- keputusan  bersama.  Yang  kini  sedang  terjadi adalah  para  elite  kekuasaan  bahkan  seringkali mematikan  atau  menghilangkan  apa  yang disebut  “paradigma  kekuasaan”.  Apa  yang mereka lakukan dari hari ke hari mengakibatkan makin  tercerabutnya  dan  punahnya  komitmen persaudaraan  kemanusiaan,  sehingga  mereka gigih saling menabur brutal, jegal, dan jagal.
Berangkat  dari  fakta  ini,  memang diperlukan  kerja  keras  dan  upaya  yang  serius dari  semua  pihak,  baik  pemerintah  maupun masyarakat sipil (civil society) untuk menyebarkan inspirasi  perdamaian,  yaitu  antara  lain  sebagai berikut. Pertama, perlu melakukan rekonstruksi budaya,  mengubah  budaya  kekerasan  dan intoleran  menjadi  budaya  damai  (culture  of peace).  Kedua,  yang  tak  kalah  penting,  adalah dengan menerapkan pendidikan yang menggunakan  pendekatan  multikultural  dan berpijak  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  prinsip pluralisme.  Memahami  pluralisme  tidak  cukup hanya  dengan  sikap  mengakui  dan  menerima kenyataan  masyarakat  yang  majemuk,  tapi harus  disertai  dengan  sikap  yang  tulus  untuk menerima  kenyataan  kemajemukan  itu  sebagai nilai positif.
E.  Gagasan Pemecahan: Pendidikan Multikulturalisme Berbasis

## Interreligius
Pengajaran  agama  yang  menggunakan model  monoreligius  harus  diubah  menjadi multireligius  dan  interreligius.  Selain  telah membuat    orang  ”buta”  tentang  agama  lain, model  pengajaran  monoreligius  yang  hanya mengajarkan agama sendiri cenderung membuat orang  bersikap  pasif   terhadap  keragaman,  jika bukan malah menarik diri.
Pendidikan yang bersifat agama monoreligius  identik  dengan  pendidikan  yang monokultural.  Monokultur  (budaya  tunggal) adalah  bentuk  kehidupan  yang  tunggal  dan seragam.  Alam  tak  suka  akan  budaya-budaya seragam  (Pattrick  J  Deneen)  karena  budaya seperti  ini  sangat  rentan  terhadap  virus  atau
hama. Kerusakan yang akan terjadi bersifat total dan serempak.
Pendidikan  agama  monoreligius  akan rentan pula terhadap ideologi radikal. Biasanya pendidikan macam ini tak memiliki banyak variasi dalam  memberikan  ilustrasi  yang  lengkap  dan holistik. Sebab, yang diutamakan adalah metode pembelajaran dan tes yang terstandardisasi: tidak membuat  peserta  didik  menjadi  manusia  yang utuh,  dengan  pemahaman  akan  dunia  secara holistik.  Yang  diberikan  gambaran-gambaran sempit,  cenderung  hanya  memuji  diri  sendiri, dan sebaliknya buta terhadap budaya pihak lain. Akibatnya,  metode  pembelajaran  macam  ini hanya memproduksi alumni yang tidak adaptif terhadap dunia yang berubah, bahkan berpotensi (menurut  Deneen)  menjadi  suatu  gerombolan terideologi  tunggal  yang  mudah  dimobilisasi. Padahal,  pembentukan  masyarakat  yang  plural adalah  kebutuhan  sosial  mendasar.  Sebab,  di mana dan kapan pun akan terjadi petaka ketika sekumpulan orang yang besar bergerak ke arah yang  sama,  secara  serempak,  memperebutkan ruang,  kesempatan,  dan  materi  yang  terbatas. Dalam  keadaan  seperti  ini  yang  terjadi  hanya desak-desakan,  saling  dorong,  bahkan  injak- injakan yang  fatal. Malapraktik  yang kuat yang menang akan berulang dengan sendirinya dalam situasi serba seragam dan serentak.
Alam  dan  manusia  memang  memerlukan kebinekaan  nyata.  Keberagaman  ritual,  tradisi, dan  budaya  dalam  menghadirkan  religiusitas perlu  dilihat  sebagai  potensi,  hikmah,  atau subjek pembelajaran agama secara multikultural dan interkultural. Namun, untuk merealisasikan keinginan itu diperlukan komitmen bersama para pelaku  dunia  pendidikan  yang  sesungguhnya telah diatur dalam UUD 1945.
Pendidikan  multireligius  dan  interreligius itu bukan hanya penting dan lebih mencerahkan, melainkan  juga  esensial  dan  fundamental bagi  kesinambungan  pergaulan  sosio-kultural atau  interaksi  kemanusiaan.  Daya  hidup kesinambungan  sosio-kultural  hanya  dapat berjalan  secara  baik,  aman,  indah,  dan  kreatif apabila masyarakat pendukungnya memberikan ruang dan toleransi bagi kemajemukan. 21
Model-model  monoreligius,  multireligius,
21 M. Dwi Marianto, “Belajar Dari Alam dan Orang Desa”, Kompas, 28 April 2014, h. 7.
dan  interreligius  bukanlah  kategori  tingkatan di  mana  yang  satu  dengan  sendirinya  lebih unggul  ketimbang  yang  lain.    Masing-masing bisa  menjadi  model  yang  efektif   menurut konteks  yang  berbeda.  Model  monoreligius, misalnya,  adalah  metode  yang  efektif   untuk tujuan internalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas  iman,  seperti  yang  dilakukan  di pesantren atau seminari, di mana peserta didik memang mempunyai latar belakang agama yang seragam. Untuk menghindari kekhawatiran yang berlebihan, model  monoreligius  ini  masih  bisa diterapkan untuk sekolah umum, tetapi hanya di tingkat sekolah dasar.
Untuk sekolah menengah, model multireligiuslah  yang  semestinya  digunakan. Melalui  model  ini,  siswa  berkesempatan mendapatkan  pemahaman  yang  informatif- deskriptif  tentang beberapa agama di sekitarnya. Dengan  demikian,  sejak  dini  siswa  belajar mengapresiasi  dan  bersikap  toleran  terhadap para  penganut  dan  warisan  tradisi  berbagai agama. Norma bersama dan sikap yang positif terhadap pluralitas hanya bisa dibentuk melalui proses yang panjang, antara lain melalui model pengajaran semacam ini.
Di  perguruan  tinggi  umum  model  yang paling  efektif   adalah  interreligius.  Jika  model multireligius  menekankan  pengajaran  agama- agama  yang  bersifat  deskriptif,  informatif   dan objektif   tentang  doktrin,  ritual,  dan  sejarah agama  tertentu,  model  interreligius  bergerak lebih jauh dengan menekankan aspek dialog.
Meskipun  telah  berusaha  seobyektif mungkin,  seorang  Muslim  yang  mempelajari agama  Kristen,  misalnya,  mustahil  bisa memahami  agama  itu  sebagaimana  yang dilakukan penganut Kristen. Memang bukan itu tujuannya.  Oleh karena  itu, selain  kemampuan memperoleh informasi dan melakukan deskripsi berbagai  agama  secara  memadai,  dengan mempelajari agama-agama tersebut, yang lebih penting mahasiswa belajar melatih kemampuan melakukan  dialog  melalui  proses  dialektis berbicara  dan  mendengar,  melihat  dan  dilihat, dengan  menggunakan  berbagai  perspektif secara kritis.
Seorang mahasiswa Muslim yang mempelajari  zaman  kegelapan  Kristen  abad pertengahan, misalnya, tidak terutama bertujuan
menemukan bukti-bukti realitas sejarah Kristen yang  kelam  kemudian  dikontraskan  dengan wajah ideal Islam. Melainkan, untuk memahami secara  empiris  bagaimana  penggal  sejarah  itu terjadi  dalam  agama  Kristen  dan  apakah  hal yang sama juga terjadi dalam kurun dan bentuk yang mungkin berbeda dalam sejarah Islam dan mengapa. Banyak orang terampil memilih yang nyata  dalam  agama  lain  untuk  dikontraskan dengan yang ideal dalam agama sendiri. Namun, apa  hasilnya  selain  saling  curiga,  salah  paham, dan kian berkobarnya rasa saling permusuhan?
Melalui  proses  dialog,  seseorang  bisa mendapat pemahaman kritis yang lebih baik serta sikap dan tindakan yang lebih tepat dan saling memperkaya dalam perjumpaan agama-agama. Dialog,  sebagaimana  dikemukakan  Leonard Swidler,  tentu  akan  ”mengubah”  pelakunya. Artinya,  seseorang  yang  mempelajari  agama lain—sebetulnya  apa  saja—akan  mendapat pengaruh  yang  kemudian  mengubah  persepsi, sikap,  dan  tindakannya.  Namun,  jika  dilihat secara positif, mengikuti John Cobb, perubahan itu  justru  mencerminkan    pemahaman  yang lebih  diperkaya  dan  tercerahkan,  baik  tentang agama sendiri maupun agama orang lain sebab, sembari mempelajari ”yang lain”, melalui dialog itu  seseorang  sebetulnya  terus-menerus  diajak mereﬂ eksi dan  mengenali kembali ”diri sendiri” lebih intensif  dari sejumlah perspektif.
Ini sekaligus menegaskan bahwa studi dan pengajaran agama model interreligius, dan juga multireligius,  tak  perlu  menyeret orang kepada pendangkalan  akidah  atau  relativisme  agama, sebagaimana kadang dikhawatirkan. Sebaliknya, studi dan pengajaran agama model multireligius dan interreligius merupakan suatu metode yang efektif   membentuk  norma  bersama  dan  sikap yang positif  terhadap pluralitas agama sehingga perjumpaan  agama  bisa  menjadi  kesempatan saling  memperkaya  dan  bekerja  sama,  guna mengoptimalkan potensi pribadi setiap pemeluk agama dalam pergaulan kemanusiaan.

## F.  Penutup
Akhirnya,  kalau  saja  setiap  elemen  bangsa yang berbeda keyakinan dan agama di negeri ini benar-benar  menunjukkan  sikap  persaudaraan inklusif,  saling  terbuka  dalam  menghormati perbedaan, tentu kekerasan yang mengorbankan
nyawa antarpemeluk agama tidak perlu terjadi. Kedamaian  dalam  perbedaan  bukan  hal mustahil  untuk  dirasakan  jika  setiap  elemen bangsa  menyadari  bahwa  sebenarnya  mereka saling membutuhkan.
Sudah  saatnya  semua  elemen  bangsa mendesain kehidupan keberagamaan yang  berbasis  inklusivitas  dan  humanitas (pemanusiaan  manusia).  Dalam  konteks  inilah pendidikan  multikultural  berbasis  interreligius menjadi amat sangat strategis posisinya. Dengan pendidikan  multikultural  berbasis  interreligius, maka  diharapkan  ada  sebuah  kesadaran  diri dari pemeluk agama tertentu yang benar-benar mempelajari  dengan  sungguh-sungguh  tradisi agama lain, tidak dalam semangat membuktikan kesalahan  agama  lain  itu,  tetapi  untuk  secara empatik  menyelami  tradisi  itu  dari  dalam  dan mengambil manfaat dari sana.

## Daftar Pustaka
Abdhalla,  Ulil  Abshar.   Menjadi Muslim  Liberal.
Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi. 2006.
Baidhawi, Zakiyuddin. Kredo Kebebasan Beragama. Jakarta: PSAP. 2005.
Dhohiri, Tauﬁ q Rahman, dkk. Sosiologi 2: Suatu Kajian  Kehidupan  Masyarakat.  Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
Fang, Lan, “Kekerasan; Darimana-Oleh Siapa?”, Jawa Pos, 26 maret 2011, hal. 4
Guillaume, A. the life of  Muhammad. Terjemahan Ibn  ishaq.  Karachi:  Oxford  University Press. 1980.

## Hanskung.  Etik  Global.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar. 1999.
Haq,  Fajar  Riza,  Ul,  “Politik  Kekerasan  Kian Mencemaskan”,  Kompas,  21  Mei  2012. Hal. 7
Hidayah,  Zulyani.  Ensiklopedia  Suku  Bangsa  di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1997.
Http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_ Indonesia . (diakses 4 April 2014).
Http://indonesia.faithfreedom.org/forum/ survei-lsi-masyrakat-indonesia-semakin- tidak  toleran-t50247/ .  (diakses  4  April 2014).
Isaacs, Harold R. Idols of  the Tribe: Group Identity and Political Change. Terjemahan Khamami Zada. Jakarta: Prakarsa. 1975.
Jawa Pos edisi 14 Maret 2004.
Kompas, 22 Mei 2012. “Kebebasan Dimanipulasi”. Kompas,  24  Mei  2012.  “Intoleransi  jadi  Sorotan
dunia”. Halaman 9.
Latif,  Yudi,  dkk.  Bayang-Bayang  Fanatisme:  Esai-
Esai  Untuk  Mengenang  Nurcholish  Madjid. Jakarta:  PSIK  Universitas  Paramadina. 2007.
Latif, Yudi. NEGARA PARIPURNA: Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia. 2011.
Madjid,  Nurcholish  “Asas-Asas  Pluralisme
dan Toleransi Dalam Masyarakat Madani,  dalam  Abuddin  Nata,  dkk  (ed), Problematika  Politik  Islam  di  Indonesia. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2002.
Marianto,  M.  Dwi  “Belajar  Dari  Alam  dan
Orang Desa”, Kompas, 28 April 2014, hal.
7.
Muchsin, M. Bashori. “Doktrin Cinta Kenabian”.  Jawa  Pos.  9  Agustus  2011. Hal. 4.
Mulkhan,  Abdul Munir. Kesalehan Multikultural: BerIslam  Secara  Autentik  Kontekstual  di Aras  Peradaban  Global.  Jakarta:  PSAP Muhammadiyah. 2005.
Munjid, Achmad. “Pengajaran Agama
Interreligius”.  Kompas.  4  januari  2014. Hal.7.
Naﬁ s, Muhammad Wahyuni, dkk. KESAKSIAN
INTELEKTUAL:  Mengiringi  Kepergian Sang  Guru  Bangsa.  Jakarta:  Paramadina. 2005.
Nordholt, Henk Schulte. Kriminalitas, modernitas dan  identitas  :  dalam  sejarah  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
Rakhmat, Jalaluddin. Islam dan Pluralisme: Akhlaq Alquran  Menyikapi  perbedaan.  Jakarta: Serambi. 2006.
Siradj,  Said  Aqil “Mengurai kekusutan Keberagamaan”, Jawapos. 26 Januari 2012, hal 4.
Subkhan, Imam. Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
Ujan, Andre Ata, dkk. MULTIKULTURALISME: Belajar Hidup Bersama  Dalam  Pebedaan.  Jakarta:  PT Index. 2011.
Wahid,  Aba  Du.  Ahmad  Wahib:  Pergulatan Doktrin  dan  Realitas  Sosial.  Yogyakarta:
Resist Book. 2004.
Wahid, Abdurrahman. Tuhan Tidak Perlu Dibela. Yogyakarta: LKIS. 1999.