## FUNGSI HUKUM DAN BUDAYA DALAM PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH
Oleh: Humam Balya
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram NTB Jalan Banda Seraya 47 Pagutan Mataram, NTB email.stisdafa@gmail.com . Web. www.stisdafa.ac.id. Email:umam@gmail.com

## Abstrak
Dalam  pemanfaatan  tata  ruang  dan  tanah  seharusnya  tidak  boleh  terpisah  dari  hukum  dan budaya,  seperti  sebuah  kepingan  mata  uang  yang  menyatu.  Hubungan  masyarakat  dengan sebuah  sistem  pemanfaatan  raung  dan  tanah  bukan  hanya  memberikan  manfaat,  tapi menimbulkan sebuah dilema negatif. Sehingga peran hukum  melalui  fungsi  mengatur dapat memberi sebuah kebahagian dalam setiap peraturan pemanfaatan ruang dan tanah tidak boleh meninggalkan budaya tempatan.

## Abstract
In the spatial and land use should not be separated from law and culture, such as a piece of currency that is fused. Public relations with a roar and land utilization system not only provides benefits, but cause  a negative  dilemma. So the  role  of law  through the  function set can give  happiness  in  each rule use of space and land should not leave the local culture.

## Kata Kunci: Hukum, Ruang, dan Tanah

## PENDAHULUAN
Permasalahan pemanfaatan ruang dalam  era  yang telah dikatakan sebagai sebuah kemajuan ekonomi  dan  teknologi,  seolah  tidak  akan  pernah  ada  titik  henti.  Terutama  apabila  kita menilisik  bagaimana  sebuah  fungsi  hukum  dan  budaya  untuk  dapat  berada  sebagai  sebuah titik sentral dalam pemanfaatan ruang trsebut. Sehingga apa yang sejatinya diinginkan dalam sebuah tujuan hukum dapat tercapai.
Sebelum  melanjutkan  sebuah  penalaran  tentang  permaslahan  diatas,  seyogyanya  kita merefresh atau  menyamakan  perspektif  tentang  apa  sebenar  dari  tujuan  hukum.  Sebuah pemahaman  dasar  mengenai  tujuan  hukum  seperti  yang  diungkapkan  Radbruch,  Keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dimana dalam melihat hal tersebut, perlu ada  skala  prioritas  seperti  yang  diajarkannya.  Skala  prioritas  yang  termaksud,  prioritas pertama  adalah  keadilan  kemudian  kemanfaatan  dan  prioritas  terakhir  adalah  kepastian hukum 1 . Sehingga, dalam hal out put hukum yang berupa peraturan hukum harus pula dapat mengakomodir hal tersebut.
Pendapat  tentang  skala  prioritas  dalam  mencapai  tujuan  hukum,  juga  di amini oleh  Rusli Effendy  maupun  Achmad  Ali  yang  menganggap  bahwa  kita  menggunakan  skala  prioritas
1 Stain mando, Analisi tentang Tujuan Hukum, http://www.blogster.com/stainmanado/analisis-tentang-tujuan
kasuistis,  dimana  dalam  hal  tersebut  dipergunaka  selama  tidak  mengganggu  ketenteraman dan kedamaian  merupakan tujuan akhir dari  hukum  itu sendiri 2 . Terutama  jika  melihat dari beberapa kasus yang menyangkut tentang pemanfaatan ruang.
Skala prioritas tersebut tidak boleh menyimpang dari sebuah fungsi hukum dan budaya yang berada  dalam  masyarakat  dalam  hal  memanfaatkan  ruang  dalam  kehidupan  mereka.  Hal tersebut,  dirasa  perlu  karena  setiap  masyarakat  di  negara  ini  telah  memilik  folkor  (sistem kepercayaan) tentang keselarasan antara ruang dan kehidupan 3 . Sehingga apabila hal tersebut diabaikan,  akan  dapat  mengakibatkan  sebuah  instabilitas  dalam  kehidupan  masyarakat  dan dapat menimbulkan sebuah permaslahan sosial yang lebih akut.
Semisal  mengabaikan  sebuah  nilai  budaya  dalam  masyarkat  utuk  sebuah  permasalahan  tata ruang dapat dilihat bagaimana dampak dari sebuah kejadian di Lombok, Sape Bima. Apabila menelisik  asal  muasal  kejadiannya  adalah  sebuah  izin  penambangan.  Tentu  saja  dalam memberikan  izin  haruslah  sesuai  dengan  peruntukan  kawasan  yang  telah  diatur  oleh pemerintah. Celakanya, dalam kasus tersebut peruntukkan kawasan tidak melihat sebuah nilai budaya  pada  masyarakat  tempatan.  Dimana,  masyarakat  tersebut  memeliki  nilai  keikatan yang kuat terhadap  lokasi atau areal penambangan, karena  merupakan sebuah sumber  mata air  bagi  mereka.  Klimaks  dari  diabaikan  budaya  dalam  masyarakat  dapat  kita  pahami  dari kejadian  di  Lambo  tersebut.  Masih  banyak  lagi  kasus  yang  telah  terjadi  pada  dinegara  ber falsafah Pancasila ini.
Ada  kiranya  kita  menyimak  sebuah  pernyataan  dari  Friedman  tentang  prspektif  budaya hukum,  bahwa “bilangan anasir budaya  yang  mempengaruhi  hukum adalah  juga  “inten sitas perasaan” dan “kekuasaan relatip” di dalam masyarakat” 4 .

## FUNGSI HUKUM DAN BUDAYA
Hubungan  masyarakat  dengan  sebuah  sistem  penataan  ruang  bukan  hanya  memberikan manfaat,  tapi  menimbulkan  sebiah  dilema  negatif  dalam  hubungan  tersebut.  Sehingga disinlah sebuah peran dari hukum melalui fungsinya, dimana sebisa fungsi hukum mengatur hubungan  tersebut  diatas  dapat  memberi  sebuah  kebahagian.  Karena  hukum    haruslah menjadi institut akal sehat ( reasonable ) 5 . Fungsi hukum menurut Lawrance M. Friedman 6 , adalah :
a. Pengawasan/pengendalian sosial (social control);
b. Penyelesaian sengketa (dispute settlement);
c. Rekayasa sosial (social engineering).
2 Ibid.
3 Antro, Budaya dan Tata ruang ( Pengaruh dan Penerapannya dalam sistem  tata ruang) http://theperspectiveofanthropology.wordpress.com/2011/01/24/%E2%80%9Cbud aya-dan-tata-ruang%E2%80%9D-pengaruh-dan-penerapannya-dalam-suatu- sistem-tata-ruang/
4 Lawrence M. Friedman, “On Legal Development”, Rutgers Law Review, 1969, hlm. 27- 30. Diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko
Soemadio. http://mihuksw.edublogs.org/2011/01/27/budaya-hukum/
5 Stjipto rahardjo, Berhukum dengan Akal Sehat, Kompas 19 Desember 2008.
6 Indrayanto, Fungsi Hukum, http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155- fungsi-hukum/#ixzz1hnwpZJu9
Apabila  mengkaji  point  b  dalam  pernyataan  diatas,  maka  dalam  menyelesaikan  sebuah sengketa  dalam  masyarakat,  terutama  berkaitan  permaslahan  tata  ruang  seyogyanya kembanali  pada  skala  prioritas  Radbruch.  Sehingga  seperti  yang  dikatakan  Franz  magniz Suseno,  bahwa  sebuah  fungsi  hukum  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik “tidak  lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat  dan  yang  lemah,  dan  orientasi  itu  disebut  keadilan” 7 .  Lebih  jauh  lagi,  Theo  Huijbers, menyatakan bahwa  “fung si  hukum  ialah  memelihara kepentingan umum dalam  masyarakat, menjaga hak- hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama” 8 .
Kemudian  bagaimana  dengan  fungsi  hukum  sebagai  rekayasa  sosial?  seperti  yang  di Ungkapkan  oleh  Muchtar  Kusumaatmadja  bahwa  fung si  “  Hukum  di  dalam  pembangunan sebagai  sarana  pembaruan  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang dianggap  penting  dan  sangat  diperlukan” 9 .  Akan  tetapi,  hal  tersebut  mendapat  sebuah tanggapan atau persepsi berbeda dengan penguasa, dimana kita tidak pungkiri bahwa banyak mendapatkan  sebuah  kritikan,  karena  penggunaannya  oleh  penguasa  yang  menjadi  salah kaprah.
Semisal  pada  rezim  Orde  Baru  yang  memanfaatkan out  put dari  sistem  hukum  untuk “memaksakan”  kepentinganya.  Sehingga,    fungsi  hukum  di  Negara  kita  telah  mengunci pemaknaan aturan hanya sebatas aturan (rules by rules), bukan sebagai aturan untuk keadilan (rules  for  justice) 10 .  Sehingga,  Hukum  dapat  di  persepsikan  sama  dengan  sebuah  teknologi yang tidak  memiliki  hati nurani, karena hukum  mempunyai  hakekat mengeluarkan  manusia dari ketidakadilan, bukan mencabut manusia dari sekumpulan aturan undang-undang 11 . Selain  fungsi  hukum,  perlu  diperhatikan  pula  bagaimana  sebuah  budaya  harus  tidak terlupakan dalaiustem hum menjalankan sebuah sistem hukum.
Sebuah  sistem  hukum  yang  sedang  beroprasi,  dapat  dikatakan  mencakup  tiga  kompoonen. Dimana komponen tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh lawrance M. Friedman 12 adalah ; pertama, komponen struktural yaitu bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Kedua, komponen Substansi yaitu hasil aktuil yang diterbitkan oleh sistim hukum. Ketiga, komponen sikap  publik  dan  nilai-nilai  dimana  komponen  ketiga  ini  sering  kita  perspektifkan  sebagai sebuah kultur ( culture ).
Sebuah buadaya hukum akan memberikan sebuah kesan yang berbaeda dari setiap kesatuan masyarakat,  karena  cara  pandang  mereka  dalam  mengejawantahkan  sebuah  nilai.  Dimana
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Herdiansyah  Hamzah,  Hukum  Progresif  dalam  Perspektif  Kelas  Sosial, http://politik.kompasiana.com/2010/03/28/hukum-progresif-dalam-perspektif- kelas-sosial/
11 Ibid.
12 Lawrence M. Friedman, “On Legal Development”, Loc Cit.
nilia tersebut “berupa cara -cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok tertentu” 13 . Menlihat  bagaimana  sebuah    niali  dipersepsikan  diatas,  maka  kedudukan  budaya  sangatlah penting  dalam  hal  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  membuat  suatu  pemanfaatan  ruang, terutama dalam hal tata guna tanah.

## Peran Hukum Dan Budaya Dalam Tata Guna Tanah
Dalam  Undang-undang  26  tahun  2007  tentang  penataan  ruang,  kata  budaya  dipergunakan sebanyak  dua  puluh  kali.  penggunaan  tersebut  dapat  memberikan  kita  sebuah  asumsi  awal bahwa  budaya  mendapatkan  sebuah  tempat  tersendiri.  Dalam  penataan  ruang  yang  akan diselenggarakan harus mempertimbangkan aspek budaya, sejalan dengan redaksi pasal 6 ayat (1) undang-undang 26 tahun 2007 yang redaksinya sebagai berikut :
(1)  Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
a.   kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
b.   potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya buatan;  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  hukum,  pertahanan keamanan,  lingkungan  hidup,  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sebagai satu kesatuan; dan
c.  geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Menelisik prasarat bagaimana  seharusnya penyelenggaraan penataan ruang  yang  berorintasi sebuah Urbant Development , tidak hanya melihat sebuah pembangunan fisik saja, tapi harus memperhatikan  aspek  sosial  budayanya  pula 14 .  Oleh  karena  itu,  perlu  dipertimbangkan sebuah budaya masyarakat tempatan yang akan diperuntukan sebagai areal tertentu terutama dalam  hal  berorientasi  kepentingan  investasi.  Akan  tetapi,  apabila  menyangkut  tentang sebuah investasi sering terjadi konflik antara investor dan masyarakat tempatan.
Pada  kondisi  tersebutkan  diatas,  keterlibatan  pemerintah  sangatlah  strategis  untuk  menjadi penengah  atau  jembatan  antara  dua  pihak  yang  berkonflik.  Dalam  kenyataannya,  memang sering  pemerintah  menjadi  penghubung  dalam  bagi  investor  dan  masyarakat.  Akan  tetapi pemerintah  sering  telihat  membantu  para  investor  dalam  hal  kemudahan  perijinan  dan bantuan apabila terjadi pertentangan pemanfaatan lahan dengan masyarakat 15 .
Sehingga  semestinya  untuk  menghindarkan  hal  yang  tak  ingin  terjadi,  para steak holder harus  mempertimbangkan  budaya  dalam  hal  penentuan  pemanfaatan  lahan didaerahnya. Disebabkan fungsi budaya  menurut Anang Husni dalam hal pemanfaatan ruang dan tata guna tanah dapat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 16 :
a. Penerapan  nilai-nilai  pada  system  hokum,  shg  norma,  peratutran  hokum sertakebijaksanaan  berfungsi  menyerasikan  nilai  yang  saling  bersitegang dalam system kemasyarakatan.
13 Leonard Siregar, Antropologi dan Konsep Kebudayaan, Jurnal Antropologi Papua Volume 1 no.1 Agustus 2002, Diterbitkan Laboraorium Antropologi jurusan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendarwasih, hal. 5.
14 Muhammad Danisworo, Penataan Ruang Kota Perlu law Enfrocment, Media Indonesia jumat 28 November 2008.
15 Anang Husni, Hukum, Birokrasi, dan Budaya, Genta Publishing, 2009, yogyakarta, hal. 4
16 Ibid, Hal. 188
b. Pembentukan  kebersamaan  pandangan  atau  komitmen  individu  dlm masyarakat  ,  terutama  terhadap  pola  pembentukan  komitmen  seseorang dalam  melaksanakan  hokum  untuk  mewujudkan  keharmonisan  hidup bermasyarakat.
Oleh  karenanya,  dalam  hal  ini  hukum  harus  dipahami  sebagai  institusi,  serta  sebagai  suatu norma  yang  dijadikan  sebagai  kebutuhan  dan  nilai  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat 17 . Untuk menjadi ditaati, sebuah institusi, norma dan kebijaksanaan bukan hanya diperkenalkan melalui  sosialisasi 18 .  Karena  Budaya  hukum  bukanlah  apa  yang  secara  kasar  disebut  opini publik,  tapi  lebih  jauh  lagi  daripada  sekedar  suatu  gambaran  oleh  sebuah  survey  mengenai hukum 19 . Melainkan, seperti yang diungkapkan kembali oleh Anang husni,   budaya hukum haruslah “ diinternalisasi ke  masing- masing pribadi anggota masyarakat” 20 .
Apabila  budaya  telah  dapat  diinternalisasikan  dalam  setiap  segmen  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  ruang  dan  tata  guna  tanah,  dapat  kita  berharap  dalam  fungsinya  hukum  dapat menyelesaikan  sebuah  sengketa  yang  akan  memberikan  rasa  keadilan,  sehingga  “ arah  dan kerangka  pemikiran  serta  pendekatan-pendekatan  dalam  pengaturan  (substansi  peraturan perundang-undangan)  apa  pun,  termasuk  UU  Penataan  Ruang,  wajib  dijiwai  oleh  asas keadilan ” 21 .

## Penutup
Dari  uraian  yang  singkat  diatas,  dapat  kita  tari  sebuah  benang  merah  bahwa  dalam pemanfaatan ruang memang masih banyak permaslahannya. Baik perbedaan apa yang tertulis dan  kenyataan  dilapangan.  Sehingga,  dalam  fungsi  hukum  dan  budaya  dala  pemanfaatan ruang  sangatlah  signifikan  diperlukan,  serta  untuk  mencapai  hasil  yang  membahagiaan haruslah  semua  pihak  dalam  penataan  ruang  harus  dapat  menginternalisasi  nilai  yang  telah berkembang dalam diri masyarakat.

## Daftar Pustaka
Anang Husni, Hukum, Birokrasi, dan Budaya, Genta Publishing, 2009, yogyakarta
Antro, Budaya  dan  Tata  ruang  (  Pengaruh  dan  Penerapannya  dalam  sistem    tata  ruang) http://theperspectiveofanthropology.wordpress.com/2011/01/24/%E2%80%9Cbudaya -dan-tata-ruang%E2%80%9D-pengaruh-dan-penerapannya-dalam-suatu-sistem-tata- ruang/
Herdiansyah Hamzah, Hukum Progresif dalam Perspektif Kelas Sosial, http://politik.kompasiana.com/2010/03/28/hukum-progresif-dalam-perspektif-kelas- sosial/
Herman  Hermit, Pembahasan  Undang-undang  Penataan  Ruang ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2008,
Indrayanto, Fungsi  Hukum, http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi- hukum/#ixzz1hnwpZJu9
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Lawrence M. Friedman, “On Legal Development”, Loc Cit.
20 Anang Husni, Loc Cit.
21 Herman Hermit, Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 68
Leonard Siregar, Antropologi dan Konsep Kebudayaan, Jurnal Antropologi Papua Volume 1 no.1  Agustus  2002,  Diterbitkan  Laboraorium  Antropologi  jurusan  antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendarwasih, hal. 5.
Lawrence M. Friedman , “On Legal Development”, Rutgers Law Review, 1969, hlm. 27 -30. Diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko Soemadio. http://mihuksw.edublogs.org/2011/01/27/budaya-hukum/
Muhammad  Danisworo, Penataan  Ruang  Kota  Perlu  law  Enfrocment, Media  Indonesia jumat 28 November 2008.
Stjipto rahardjo, Berhukum dengan Akal Sehat, Kompas 19 Desember 2008. Stain mando, Analisi tentang Tujuan Hukum, http://www.blogster.com/stainmanado/analisis- tentang-tujuan