## KEWBNANGAN  PERIZINAN DALAM  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN
PADA USAHA PERTAMBANGAN
Oleh: Fenty U. puluhulawa

## Abstract
This article  describes issues related  to licensing  in rhe mining business today. ln this qrticle will describe  the institution in terms of llcensing  authZriry relating to the mining business.
Next will be described several weaknesses in the existing  licensing system.  This article is normative, that is expected to provide sorutions "about the need for an integrated  institutional system in the management of ricensing by ricensing an integrated  institutional  arrangement. llith an integrated  licensing system  is expected to fac i I i t at e t he co or din  at i on,  inie gr at i o n and i m p r e ie nt at i on ou r rrTgi,-'
Keywords: Author ity, Licens ing, Env ironmental Managenrenf , Mining
Latar Belakang Tuhan yang  Maha Esa menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan sangat sempurna. Kesempurnaan ciptaan Tuhan yang N1aha Esa ini telah digariskan melalui Firman Allah  yang telah digariskan dalam Al Quran Surat Al Mulk (Surat ke-67)  ayat (3) yang  artinya, ... Kamu sekali-sekali  tidak melihat pada ciptaan Tuhan  Yang  Maha pemurah sesuatu
_rang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu Iihat sesuatu yang  tidak seimbang? Dilanjutkan  dengan ayat (4) yang artinya,  kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak rnenemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun datam keadaan payah.Selanjutnya Firman AIlah dalam Surat Al A'Raaf (Surat  ke-7)  ayat (56)
dinyatakan bahwa,  dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya cian berdoalah  kepadaNya  dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan  harapan  (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah arnat  dekat kepada orang_orang yang berbuat  baik.
Firman Allah, baik  yang terdapat dalam Surat Al-Mulk ayat (3) dan  (a) dan Surat AI A-Raaf ayat (56) mempunyai  makna cukup mendalam. Firman Allah yang telah diuraikan di atas menganjurkan kepada setiap manusia  untuk selalu menjaga ciptaan Tuhan, menjaga  keseimbangan  yang membawa efek terjadinya kerusakan lingkungan.  Terjadinya kerusakan lingkungan biasanya terjadi karena aktivitas manusia yang melampaui batas.
Jurnal Legalitas V;i i N;:,

## Tambang adalah termasuk
sumber  kekayaan alam Yang tidak dapat diperbaharui. KemamPuan sumber  daya alam yang tersedia  sangat
terbatas untuk menyerap pengaruh- pengaruh aktivitas  manusia.Oleh sebab itu,  untuk keberlanjutan usaha pertambangan, maka seyogyanya pengelolaannya dilakukan secara bijak dan berdasarkan pada prinsip-prinsip
pengelolaan
pertambangan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
melalui izin. lzin adalah instrumen yang sifatnya preventii sebagai
instrumen pengendalian. Izin berisi tentang hak serta kewajiban pengusaha pertambangan. Oleh sebab itu melalui
tatacara perizinan dan pelaksanaan izin
dapat diketahui sejauhmana  aktivitas yang dilakukan Pada usaha
pertambangan.
Di lndonesia  terdapat beberaPa
lernbaga yang berkewenangan dalam
menerbitkan izin baik dalam lingkup pemerintah, wilayah Provinsi, kabupaten/kota, seperti, Dinas
Lingkungan Hidup berkewenangan
menerbitkan izirr lingkurrgan, Dinas
Errergi Sumber Daya Mirreral berkewenangan  mengeluarkan Izin
Usalra Pertambangan.  Selain itu ada pembagian  kewenangan  antara pusat dan daerah. Beragamnya lembaga
perizinan inilah menyebabkan  masing- masing  lembaga memiliki kewenangan
yang berbeda-beda  khususnya dalam hal perizinan. Hal  ini tentunYa
berdampak  pada lemahnya  pengawasan terhadap  pelaksanaan izin itu sendiri.
Menteri  Lingkungan melalui instansi yang ditujuk  memiliki kewenangan menjalankan  pengawasan, di lain pihak instansi sektoral yang mengeluarkan
izin merasa memiliki kewenangan  yang sama. Di sinilah  timbulnya berbagai
kelemahan, dan tentuanya hal ini menyebabkan tidak efektifnya
pengawasan izin, yang pada  akhirnya berdampak pada pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu untuk optimalnya perizinan diperlukan langkah-langkah konkrit dalam mengatasi permasalahan tersebut
melalui  pembentukan  sistem perizinan terpadu,  dan  pelaksanaan pengawasan.
Berbagai Kasus Berkaitan Pertambangan Fakta menunjukkan bahwa permasalahan  pertambangan saat ini masih  menjadi persolan dari berbagai
kalangan. Menurut H. Salim, HS,
(2008: 6), penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam
pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertarnbangan.
Darnpak negatif  dari keberadaan  usalta
pertambangan meliputi; (l) rusaknya
liutan di daerah lingkar tambang, (2) tercemarnya laut, (3) terjangkitnya penyakit bagi  warga  masyarakat yang
bermukim di daerah wilayah tambang dan (4) konf'lik antar masyarakat lingkar tambang dengan perusahaan
tambang.
Jurnal Legalitas  Vol. 3 No.2
Relevan jika dikatakan bahwa usaha pertambangan  berpotensi  cukup besar menimbulkan dampak timbulnya kerusakan  Iingkungan jika tidak dikelola sesuai  ketentuan perundang_ undangan. Dampak langsung dari kegiatan pertambangan adalah kerusakan
ekologis
berupa
pengurangan debit air laut, sungai dan tanah. Eksplorasi  tambang dimulai dari pembukaan  hutan, pengupasan  lapisan tanah  dan sampai pada  gerusan tanah pada kedalaman tertentu.  pada saat tersebut keadaan air akan mengalami perubahan dan hal ini tentunya akan membuka  peluang untuk terjadinya banjir dan  tanah  longsor.
Menurut Sus yanti Kamil(2009), penelitian  menunjukkan bahwa Iimbah tailing hasil penambangan emas mengandung salah satu atau lebih bahan  beracun seperti arsen (As), kadmium (Cd), timbal (pb), merkuri {Hg), sianida (Cn), dan lainnya. Logam-logam yang berada dalarl tailing sebagian adalah  logam berat r.ang  termasuk  dalam  kategori limbah bahan berbahaya dan beracun, yang kemudian  limbah-limbah tersebut tidak akan terurai melalui laut, sungai ataupun tanah.Tambang termasuk sumber kekayaan alam yang tidak dapat  diperbarui, oleh sebab itu rusaknya  kawasan  tambang akan menyebabkan  rusaknya  ekosistem dan pada  akhirnya  dapat menyebabkan ketidakmampuan  masyarakat dalam memperolelr lingkungan yang  sehat.
Koesnadi
Hardjosoemantri
(1992: 15), menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya  alam  saat ini telah membawa masalah yang sangat serius serta  harus dicari jalan keluar pemecahannya. Masalah yang dimaksudkan adalah belum adanya keserasian dan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi di satu sisi, dengan kepentingan ekologi di sisi lain. sehingga terkadang saling
mengabaikan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Otto Soemarwoto (2001 :35), pada bidang pertambangan, permasalahan berkaitan dengan rnasalah lingkungan cenderung diabaikan,  seperti pencemaran  yang timbul akibat penggunaan  bahan kimia berbahaya seperti  merkuri, juga masalah  berkaitan dengan terjadinya keasaman  pada tubuh air (acid nine drainage) sebagai akibat penggunaan logam berat  yang dapat mengakibatkan pencemaran. Kondisi  seperti ini sudah merupakan  masalah  pertambangan  di seluruh dunia dan juga perusahaan tambang multi nasional termasuk Indonesia  maupun  tradisional yang membutuhkan  biaya pemulihan sangat mahal. Hal ini tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengelolaan I ingkungan.
Kompas mencatat, sejak tahun 2001 pemerintah pusat telah melepaskan kewenangannya untuk lurnal Legalitas VoL 3 No. 2
menerbitkan kuasa pertambangan.
Dalam l0 tahun terakhir, tepatnya  sejak pemberlakuan otonomi daerah, jumlah kuasa pertambangan di Indonesia mencapai 8400 Kuasa Pertambangan (KP). Banyak kuasa pertambangan yang melanggar  ketentuan, tumpang tindih dengan kuasa perlambangan lainnya,  bahkan  merambah  hingga ke hutan  konservasi. Padahal sampai saat ini pemerintah pusat hanya mengeluarkan sekitar 650-700 perjanjian karya pengusahaan  untuk pertambangan batubara. Banyak
pemberian izin kuasa pertambangan yang tidak dilaporkan ke pusat
(Kompas 2001  edisi  28 Januari).
Pernerintah tidak dapat
menyelesaikan  kasus konflik tumpang tindih  lalian antara kehutanan, perkebunan,  pertanian,  dan kepentingan
lainnya. Konfl ik-konfl ik pertambangan tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas. Konflik pertambangan lebih dianggap
sebagai persoalan
adrnirristratif, oleh karena lemahnya
pengawasan inspektur tambang, sehingga dilrindari penyelesaian
rnelalui perrgadilan (Suhala,  2009).
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa, terdapat 169 pemegang tjin tambang yang ditengarai nakal  oleh karena menambang ke wilayah hutan konservasi  dan hutan lindung (Fakultas
Ekologi  IPB).  Operasi penambangan batubara baik di Kalimantan Selatan maupun  Kalimantan Timur meninggalkan  lubang-lubang raksasa.

## Sejurnlah Lembaga
Swadaya
Masyarakat  bidang  lingkungan baik di Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Timur membenarkan keengganan perusahaan mereklamasi tambang karena pengawasan yang minim (Kompas, edisi 25 Januari
2010). Fenomena yang  telah diuraikan di  atas menunjukkan adanya kecenderungan lemahnya instrumen perizinan dan pengawasan terhadap izin sebagai instrumen pencegahan terhadap terjadinya kasus di atas.

## Kewenangan  Dalam Perizinan
H.D.  Stout  (2009: 136), berpandangan  bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi  pemerintahan, yang dapat
dijelaskan  sebagai  keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik dalam hubungannya  dengan hukum publik.
Menurut FPCL Tonner bahwa kewenangan pemerintahatt dalam kaitan  ini
dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakart hukurn positif sehingga dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah  dan  warga  negara.
Selanjutnya menurut P. Nicolai bahwa Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk  menimbulkan  akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum).  Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak
Jurnal Legalitas  Vol, 3 No. 2
melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan  tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya  disebut UUppLH) secara tegas dalam pasal 36 UUppLH menyatakan bahwa satah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan, maka harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL-RpL. Selanjutnya dalam pasal 39 UUPPLH  diatur bahwa:
(l) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib r"ngu*u*ku, setiap  permohonan  dan keputus an izin lingkungan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan  cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
Pasal 39 UUppLH di atas menunjukkan bahwa nrasyarakat memiliki  hak untuk  mengetahui setiap keputusan  pemerintah yang berkaitan dengan  permohonalr dan keputusarr mengenai izin lingkungan.
Undang-UndangNomor I I tahun 1967 tentang pertambangan yang berlaku sebelumnya tidak mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam  bidang peftambangan.
Semua  urusan  yarrg berkaitan dengan penetapan izin kuasa peftambangan, kontrak karya, perjanjian karya
pengusahaan  batubara maupun  kegiatan lainnya,  maka pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri  yakni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Mineral (selanjutnya disebut UU Pertarnbangan Minerba), yang menggantikan Undang_Undang Nomor I I tahun 1967 tentang peftambangan secara rinci mengatur kewenangan Pemerintah,  pemerintah provinsi dan kabupaten/kota  mengenai pengelolaan pertambangan dan batubara.
Adapun  kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan  batubara yang diatur dalam Pasal 6 ayat (l) UU pertambangan
Minerba yaitu: a. Penetapan  kebijakan
b. Pembuatan  peraturan undangan.
c. Penetapan standar
pedoman dan kriteria.
nasional. perundang-
nasional,
d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional.
e. Penetapan Wp yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. f. Pemberian IUp, pembinaan, penyelesaian  konfl ik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada  pada lintas wilayah provinsi, danlatau
Jurnat Legalitas VifiNo. Z
wilayah laut lebih dari 12 mil
dari garis  pantai.
g. Pemberian IUP, Pembinaan, penyelesaian  konfl ik masYarakat dan pengawasan usaha pertambangan Yang lokasi penambangannya berada Pada lintas wilayah provinsi dan/atau
wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis  pantai.
h. Pemberian IUP, Pembinaan,
penyelesaian  konfl ik masYarakat, dan pengawasan usaha
pertambangan  oPerasi Produksi yang berdamPak lingkungan langsung lintas  provinsi dan/atau
wilayah laut  lebih dari 12 mil dari garis  pantai.
i. Pemberian IUPK
EksPlorasi
IUPK operasi  Produksi' j Pengevaluasian IUP oPerasi
produksi  dikeluarkan Pemerintah daerah, yang  telah  menimbulkan
kerusakan lingkungan serta tidak
menerapkan
kaidah
pertamban  gan  Yang baik.
k. Penetapan kebijakan Produksi, pemasaralt,  Pemanfaatan dan
konservasi.
l. Penetapan kebijakan  kerja sama,
kemitraan, dan PemberdaYaan
masyarakat.
m. Perumusan dan PenetaParr
penerimaan  negara bukan Pajak dari hasil usaha Pertambangan mineraldan batubara.
n. Pembinaan & Pengawasan
penyelenggaraan Pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah  daerah.
o. Pembinaan dan Pengawasan
penyusunan  peraturan daerah  di
bidang  pertambangan.
p. Penginventarisasian, penyelidikan, dan Penelitian serta eksplorasi dalam rangka
memperoleh  data dan intbrmasi rnineral dan batubara sebagai
bahan penyusunan WUP dan
WPN. q. Pengelolaan infonnasi geologi,
informasi  potensi sumber daYa mineral dan batubara, serta informasi pertambangan Pada
tingkat nasional.
r. Pembinaan dan Pengawasan
terhadap  reklamasi  lahan Pasca
tambang.
s. Penyusunan  neraca sumber daYa
mineral dan batubara tingkat
nasional.
t. Pengembangan dan Peningkatan nilai tambah kegiatan usaha
pertambangan.
u. Penirrgkatan
kemampuan
aparatur  Pemerintah, Pemerintall provinsi dan kabupaten/kota pemerintah dalarn penyelenggaran Pengelolaan
usaha pertambangan (WP adalah
Wilayah Pertambangan).
Kewenangan  pemerintah  Provinsi dalam pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam
Pasal 7 UU Pertambangan  Minerba
sebagai berikut:
Jurnal Legalitas Vol. 3 No.2
il
Pembuatan peraturan perundang_ undangan daerah.
a. Pemberian lzin Usaha Pertambangan (lUp), pembinaan, penyelesaian  konfl ik masyarakat dan pengawasan usaha peftambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota atau wilayah  laut 4 mil sampai lz mil.
b. Pemberian
Izin
Usaha
Pertambangan (lUp), pembinaan, penyelesaian  konfl ik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya  berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai l2 mil. c. Pernberian Izin
Usaha Pertambangan (lUp), pembinaan, penyelesaian  konfl ik masyarakat dan pengawasan usaha peftanrbangan yang berdampak lingkungan langsung Iintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampaidengan l2 mil. d. Pengirrventarisasian,
penyelidikan  dan penelitian serta eksplorasi dalanr rangka memperoleh  data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan  kewenangannya.
e. Pengelolaan informasi geologi, informasi  potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah  provinsi.
irnrl Lesriitu;i/ollNa z.- -**
Penyusunan  neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi.
Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi.
Pengembangan dan peningkatan peran  serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan o b' h. J. t. tambang. m. Peningkatan kelestarian kemampuan k. memperhatikan lingkungan.
Pengoordinasian perizinan dan pengawasan  penggunaan bahan peledak di wilayah tarnbang sesuai  dengan kewenangannya.
Penyampaian informasi hasil inventarisasi
penyelidikan
umum, dan penelitian serta eksplorasi  kepada Menteri dan bupatiiwalikota.
Penyampaian informasi hasil produksi,  penjualan dalam negeri,  serta eksport kepada Menteri dan bupati/walikota.
Pembinaan dan pengawasan terhadap reklarnasi  lahan pasca
aparatur pemerintah provirrsi darr
pemerintah
kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.
Selanjutnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan  pertambangan mineral dan batubara diatur dalam  pasal g UU Pertambangan Minerba sebagai berikut: a. Pembuatan  peraturan  perundang_ undangan daerah.
b. Pembuatan IUP  dan lzin Pertambangan Rakyat (lPR), pembinaan, penyelesaian  konfl ik masyarakat dan pengawasan
usaha  pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan  atau wilayah laut sampaidengan 4 mil.
Pemberian IUP  dan IPR, pembinaan,  penyelesaian  konfl ik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada
di wilavah
f.
kabupaten/kota dan/atau wilayah
laut  sampai dengan 4 mil.
Penginventarisasian,
penyelidikan dan penelitian,
serta eksplorasi dalam rangka memperoleh  data dan informasi mineral dan batubara.
Pengelolaan infomasi geologi,
informasi potensi  rnineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota.
Penyusunan  neraca  sumber  daya mineral dan batubara pada
w ilayah kabupaten/kota.
Pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat setempat  dalam usaha
pertambangan
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal.
i. Penyampaian informasi
hasil inventarisasi, penyelidikan
umum, dan penelitian serta eksplorasi  dan eksploitasi kepada
Menteridan Gubernur. j Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri,  serta  eksport kepada
Menteridan gubernur.
k. Pembinaan dan pengawasan
terhadap  reklamasi  lahan pasca
tambang. l.  Peningkatan kemampuan aparatur pemerintalt kabupatenlkota dalam
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
Ketentuan di atas menunjukan bahwa kebijakan pada tingkat pusat adalah merupakan kewenangan Menteri, untuk Provinsi adalah kewenangan gubernur,  dan pada tingkat kabupaten/kota adalah merupakan
kewenangan
Kervenangan bupati/walikota. sebagaimana c. d. o D' dimaksudkan di atas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sehubungan dengan masalah perizinan  dalam  pertambangan, maka
IUP terdiri atas 2 tahapan  sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU
Pertambangan Minerba  yaitu: L IUP eksplorasi yang meliputi kegiatan  penyelidikan umum,
eksplorasi  dan studi kelayakan.
2. IUP produksi meliputi kegiatan
konstruksi, penambangan,
Jurnal Legalitas Vol.3 No.2
pengolahan dan  pemurnian serta pengangkutan  dan penj ualan. Selanjutnya IUp sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 UU Pertambangan Minerba  diberikan oleh: I. Bupati/walikota  apabila  Wilayah lzin  Usaha pertambangan (WIUP) berada dalam satu wi layah  kabupaten/kota.
2. Gubernur apabila WIUP berada
pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam I provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari  bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan  perundang_undangan.
3. Menteri  apabila WIUp berada pada lintas  wilayah provinsi setelah mendapatkan  rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
lzin usaha sebagaimana dikemukakan di atas dapat  diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dan hanya dapat diberikan  untuk I jenis mineral ataupun batubara,  serta tidak dapat digunakan selain yang dirnaksudkan dalam pemberian IUp.
Uraiarr di atas menunjukkan bahwa untuk memperoleh IUp, maka
sebelumnya  haruslah di awali dengan izin lingkungan, dan untuk mendapatkan izin lingkungan, maka kepada  badan  usaha terlebih dahulu harus memiliki AMDAL. Terdapatnya beberapa lembaga yang menangani permasalahan perizinan, dalam realisasinya permasalahan menimbulkan pada tataran
operasionalnya. Belum terdapatnya kesamaan persepsi  mengenai dapat tidaknya penetapan wilayah pertambangan,  penetapan izin usaha
l I I petambangan,
menyebabkan munculnya berbagai kasus seperti tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan  kawasan lain seperti konservasi, wilayah perkebunan dsb. Kondisi seperri ini juga menyulitkan dalam melakukan pengawasan, oleh karena masing_ masing pihak merasa bertanggung jawab dalam pengawasan, yang membawa  akibat  sulitnya pelaksanaan koordinasi  dalam pengawasan. Oleh sebab itu dibutuhkan  sistem perizinan yang terpadu sebagai solusi untuk permasalahan irri. Melalui sistem perizinan  terpadu diharapkan memudahkan  pelaksanaan  koordinasi, dan kesamaan persepsi datam menerbitkan izin lingkungan.
J*"rt L:;s;ittrs /;i-i N^7-

## Daftar Pustaka
Fakultas Ekologi  Manusia IPB, 2010,  Menhut  Ancam  Mencabut lzin,
http//fema.  ipb.ac. id/index.php.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad Sodiq Sudrajat,  2009,  Hukum Administrasi Negara Dan  Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa,  Bandung'
Koesnadi Hardjasoemantri, 1992, Menielang  Sepuluh  Tahun Undang-
undang  Lingkungan  Hidup, Gajah  Mada University Press, Yogyakarta.
Otto Soemarwoto, 2001, Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan, Gajah
Mada University Press, Yogyakarta.
salim, HS, 2008,  Hukum Pertambangan  Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada,  Jakafta.
Sus Yanti  Kamit, Tambang  Emas Bombana;  Berkah  Atau Ancaman,  2009,
http//www.sarekath ij aui ndones i4org, Akses 2 Apri I 20 I 0.
Supriatna Suhala, 2009, Penyelesaian Konflik Pertambangan
Lemb aga  khusus, www.rnajalahtamban  g.cottt.
Kompas, Edisi, 28  Januari  2010
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
Butuh ,-