## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Agustus  2023,  Hal.  308-315  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7391.308-315

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMATERA UTARA )
Dewi Ervina Suryani 1 , Petricia Simbolon 2 , Gio Swandy Siagian 3 ,  Muhammad Yusuf Siregar 4
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
4 Universitas Labuhan Batu, Medan, Indonesia
1 dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, 2 patriciashwl2505@gmail.com, 3 swandygiosiagiaan@gmail.com,
4 siregaryusuf90@yahoo.co.id

## Abstrak
Melindungi  anak  secara  hukum  dari  penindasan  bukan  hanya  tentang  hak  dan  kepentingan  korban  yang  harus dilindungi . Bullying dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun. Upaya pendekatan restorative justice ikut serta melibatkan pihak kepolisian, dan  masyarakat guna  menyempurnakan proses tersebut demi kepentingan  negara dan  kesejahteraan  anak.  Upaya  perlindungan  anak  dari  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  anak  diperlukan adanya  alternatif  yang  baik  demi  melindungi  hak  seorang  anak.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris normatif  yang  mengunakan  teknik library  research dengan  memanfaatkan  buku,  artikel  ,  dan  perundang- undangan yang sifatnya mengikat semua warga negara untuk patuh terhadap sistem hukum Republik Indonesia. Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  banyak  anak  yang  menjadi  pelaku  dalam  kasus  bullying,  dan  minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep penerapan restorative justice .
Kata Kunci: Anak, Pidana anak bullying, Restorative justice

## Abstract
Protecting children legally from bullying is not just about the rights and interests of victims that must be protected. Bullying can happen and be done by anyone. Efforts to approach restorative justice involve the police, and the public to complete the process for the benefit of  the state and the welfare of  the child. Child protection efforts from child abuse are needed to provide a good alternative to protecting a child’s rights. This type of research is a normative empirical research that uses library research techniques using books, articles, and legislation that bind all citizens to compliance with the Republic of Indonesia’s legal system. Research results show that many children are perpetrators in bullying cases, and lack of public understanding of the concept of restorative justice.
Keywords: Child, Criminal Child Bullying, Restorative Justice

## I.  PENDAHULUAN
Di masa pandemi Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19) , seluruh aktifitas manusia dilakukan secara  daring (online) .  Pada  tahun  2020  Pemerintahan  Indonesia  memutuskan  untuk  berlakukan lockdown dibeberapa kota dan provinsi di indonesia. Hal tersebut berdampak pada sistem pendidikan di indonesia, banyak sekolah yang meliburkan anak didik mereka dan memberlakukan media jarak jauh dengan  menggunakan smartphone .  Dampak  dari Coronavirus  Disease  of  2019  (Covid-19) mengakitbatkan  penggunaan smartphone tidak  lepas  dari  jangkauan  orang  dewasa  sampai  anak  di bawah  umur.  Semua  kalangan  dapat  mengakses  apa  saja  yang  terdapat  dalam smartphone dan mengakses aplikasi dalam smartphone juga dikategorikan sangatlah mudah. Di masa ini sudah sangat sering ditemukan anak-anak lebih memilih bermain smartphone dibandingkan permainan tradisional. Memasuki era digital yang semua hal dapat dilakukan dengan bantuan smartphone serta akses internet pada smartphone memudahkan anak untuk mengakses apa saja. Bahkan membaca atau menonton hal yang  tidak  sesuai  umur  mereka.  Internet  dalam smartphone memudahkan  siapa  saja  untuk menyebarluaskan  apa  saja  yang  ingin  mereka  bagikan  kepada  semua  orang. Smartphone salah  satu media untuk melakukan tindakan bullying .
Bullying dilakukan  bukan  hanya  oleh  orang  dewasa,  namun  anak  yang  belum  masuk  kategori juga  dapat  melakukan  tindakan  tersebut  (Prawesti,  2014).  Makna  kata “bullying” ialah penggertak, penggangu orang yang lemah. Selain perundungan, bullying memiliki arti lain dalam Bahasa Indonesia yang artikan sebagai pengganggu yang suka mengusik orang lain (Wiyani, 2012). Bullying tidak pernah dilakukan  hanya  sekali  saja,  dengan  didasari  perbedaan power yang  mencolok  pelaku  akan  terus melakukannya  kepada  korbannya  dan  akan  merasa  senang  dengan  tindakan  yang  dilakukannya (Priyatna,  2010).  Tindakan bullying yang  terjadi  di  media  sosial  menjadi  faktor  pendukung  untuk melakukan bullying secara  langsung  kepada  temen  sekitar  mereka  dan  hal  tersebut  sering  dianggap sebagai candaan sesama teman. Ucapan yang menyakiti hati pendengar atau pembaca adalah salah satu perbuatan yang dapat menyinggung orang lain hal ini adalah  suatu tingkah laku bullying . Hal sepele yang  sering  anak-anak  dengar  serta  mereka  lihat  secara  langsung  baik  dilingkungan  sekolah,  rumah, atau  dalam  sebuah  postingan  di  media  sosia  hal  tesebut  dapat  memicu  anak  tersebut  untuk  ikut melakukan tindakan bullying. Kebebasan atas fasilitas yang diberikan oleh keluarga, dalam hal ini pihak keluarga dituntut agar lebih proaktif dalam membatasi penggunaan smartphone oleh anak. Smartphone dapat menyebabkan kecanduan sehingga anak tidak memiliki cukup waktu untuk belajar bahkan tidur (Firdausi,  2018).  Dikarenakan  orangtua  kurang  dalam  memberikan  pengarahan  saat  anak  bermain smartphone,  kebutuhan  dalam aspek kehidupan  yang  tidak  terpuaskan,  dan  kurangnya  keharmonisan dalam keluarga.
UNICEF  pada  tahun  2016  merilis  dan  menyematkan  Indonesia  dalam  peringkat  pertama kekerasan    pada anak  dan  pada  tahun  2021  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menerima setidaknya 17 kasus perundungan, dan 6 diantaranya meninggal dunia. Tindakan perundungan ini masih sangat minim dari sisi edukasi dan informasi. Banyak pelaku perundungan yang tidak menyadari ketika jika  dirinya menjadi  pelaku  perundungan  bahkan  pelaku  tidak  menyadari  jika  tindakannya  salah  dan bisa melukai korbannya. Pelaku mengganggap hal itu hanya candaan semata sesama teman. Bullying dapat  berbentuk  kekerasan  fisik,  verbal,  atau  mental/psikologis.  Pelaku  penindasan  tidak  selalu menggunakan  tindakan  fisik  untuk  memanipulasi  orang  lain  karena  tindakan  fisikal  cenderung diketahui  orang  lain  disekitar  pelaku.  Pelaku  biasanya  melakukan  tindakan bullying dalam  jangka panjang yang bertujuan untuk mengintimidasi korban.
Perilaku bullying yang dilakukan anak generasi saat ini, merupakan suatu penyimpangan karakter sosial seorang anak dan banyak pihak terdekat anak mengabaikan hal tersebut. Anak harus dilindungi dari  kekerasan bullying dalam  lingkungan  pendidikan.  Anak  yang  mengintimidasi  anak  -  anak  lain memiliki  kepribadian  yang  lebih  kuat  yang  terus  -  menerus  digunakan  untuk  mengatasi  problem mereka.  Mereka  percaya  bahwa  keunggulan  mereka  atas  orang  -  orang  di  sekitar  mereka  memaksa mereka untuk menggertak orang  - orang  yang mereka anggap rendah hati, oleh karena itu ini adalah upaya  yang  disengaja  untuk  menawan  seseorang  sehingga  mereka  akan  merasa  lebih  berkuasa (Coloroso, 2003).  Tindakan bullying dalam bentuk apapun tidak  diperkenankan  untuk  dilakukan  dan ditiru  karena dapat memberikan dampak negatif bagi korban.  Telah banyak kebijakan  yang diberikan dari para pihak-pihak yang ikut mendukung melindungi hak dan  kewajiban anak. Kebijakan tersebut dengan tujuan menyelesaikan masalah bullying dengan cara kekeluargaan. Namun kebijakan tersebut mendapat  kecaman  dari  masyarakat  karena bullying dianggap  tidak  adil  diselesaikan  secara kekeluargaan (Sari, 2019).
Indonesia adalah negara berbasis hukum. Satu poin spesifik menurut Julius Stahl adalah bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat akan menyadari potensi ancaman terhadap hak asasi manusia (Surini  Ahlan  Sjarif,  2005).  Penggunaan  hukum  dalam  konsep  keadilan  restoratif  terbatas  pada kepatuhan untuk mengevaluasi persyaratan hukum secara terus menerus. Defenisi Anak pelaku pidana adalah anak berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun; Definisi anak yang menjadi korban adalah  anak  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  dan  mengalami  dampak  negatif  dari  tindak  pidana. Seseorang  anak  belum  memasuki  umur  18  tahun  dan  mampu  memberikan  keterangan  atas  kejadian pidana  dialaminya  selama  proses  hukum  dilakukan  maka  anak  tersebut  dikategorikan  sebagai  saksi (Adriani, Luh Putu Ayu Catur, 2021).
Penulis  menemukan  beberapa  kasus  mengenai  tindakan bullying sesama  anak  dan  diupayakan dengan restorative justice, contoh kasusnya adalah seorang siswi salah satu SMP Negeri 27 kota Medan yang merupakan korban dari tindak bullying . Kejadian ini terjadi di pinggir jalan kota Medan. Dalam unggahan video berdurasi 54 detik itu memperlihatkan seorang siswi SMP Negeri 27 Medan berinisial A  yang  merupakan  pelaku  dari  tindak bullying tersebut  menjambak  dan  memukuli temannya  yang
berinisial ATS. Dari keterangan Renaldi Purwanto Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Medan, kasus ini bermula saat ATS berkata tidak pantas kepada A. Pihak keluarga ATS marah atas tindakan tersebut dan  membawa  kasus  yang  menimpa  anak  mereka  tersebut  ke  pihak  kepolisian.  Namun,  pihak Polrestabes  Medan   berupaya  menerapkan restorative  justice kepada  kedua  siswa  tersebut.  Dengan demikian  penulis  melakukan  penelitian  yang  membahas  kasus  bullying  dengan  metode  penyelesaian diluar  pengadilan  dengan  metode restorative  justice ,  maka  penelitian  dilakukan  dengan  judul “Penerapan Restorative  Justice Pada  Kasus Bullying Yang.Dilakukan.Oleh.Anak  (Studi  Kasus  Di Kepolisian Resor.Kota Besar Medan Sumatera Utara)”.
Sebagaimana dinyatakan dalam peristiwa yang sebelumnya, topik permasalahan dalam penelitian ini  adalah:  1)  Bagaimana  kendala  dalam.penerapan  restorative  justice  pada  kasus  bullying  yang dilakukan oleh anak? 2) Bagaimana penerapan Restorative Justice pada kasus bullying yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara? Manfaat penelitian dari pembuatan skripsi  ini  yakni,  1).Untuk  mengetahui  kendala  dalam  proses  restorative    justice  pada  perkara  anak khususnya  kasus  bullying    2)  Untuk  mengetahui  proses  restorative  justice  pada  kasus  bullying  yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara.

## II.  METODE PENELITIAN
Pendapat  Abdulkadil  Muhammad  mengatakan  bahwa  empiris  normatif  merupakan  penelitian yang  memanfaatkan  sebuah  studi  kasus  hukum.  Sifat  penelitian  empris  normatif  dalam  penelitian memanfaatkan  hukum  yang  telah  ada  dan  menafsirkan  hukum  tersebut  berlatarkan  perilaku  hukum dalam  masyarakat  mengenai  penerapan  restorative  justice  khususnya  pada  pada  kasus  bullying  yang melibatkan anak sebagai pelaku tindakan bullying. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut penelitian empris normatif  penulis  memanfaatkan  norma  hukum  dan  unsur-unsur  dalam  proses  penyelesaian  hukum. Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  antara  lain  Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan  hukum  yang bersifat mengikat ( Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak)  yang  memanfaatkan  aturan  hukum  dalam  undang-undang tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan sekunder bersumber dari studi kepustakaan seperti buku, tesis , jurnal yang membantu penulis dalam memaparkan implementasi restorative justice dalam masyarakat khususnya pada penyelesaian perkara anak. Dalam proses pencarian data untuk penelitian ini  memanfaatkan  buku  dan  rujukan  elektronik  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penerapan  restorative justice dan perlindungan anak sebagai pelaku. Penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data field research (Studi Lapangan) yang dalam mengumpulkan data, penulis turun langsung untuk melakukan wawancara dengan pihak Satreskrim PPA Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara. Metode menganalisa  data  secara  kualitatif  diterapkan  dalam  penelitian  ini  dengan  memanfaatkan  buku, peratutan  perundang-undangan,  jurnalyang  berhubungan  dengan  prinsip  restorative  justice.  Hasil wawancara  terhadap  pihak  penegak  hukum  juga  dimanfaatkan  sebagai  bahan  analisis  penelitian  ini dengan  memaparkan  secara  rinci  fakta-fakta  mengenai  proses  penyelesaian  kasus  bullying  sebagai acuan dalam menyempurnakan penelitian.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak

## Pengertian Bullying
Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan  Sumatera  Utara,  Ibu  Gita  Sihotang, S.H.,.M.H..selaku.Penyidik Sat Reskrim Perlindungan.Perempuan.dan.Anak.(PPA) mengatakan bahwa “ Bullying bukanlah  salah  satu  dari  tindak  pidana  melainkan  salah  satu  faktor  terjadinya  tindak pidana.Alasan  dari  pendapat  ibu  Gita  Sihotang,  S.H.,  M.H.  karena  tidak  ada  undang-undang  anti- bullying .  Ibu  Gita  Sihotang,  S.H.,  M.H.  mengatakan  bahwa  laporan  yang  sering  diterima  oleh  pihak Kepolisian adalah kekerasan yang terjadi akibat bullying .
Ada dua golongan laporan yang diterima oleh SatReskrim PPA yaitu kekerasan yang dengan tujuan  mem- bully seperti  memukul,  menendang,  menjambak,  mencakar.  Dan  kekerasan  yang  terjadi dikarenakan  merupakan  pembelaan  diri  dari  korban bully .  Dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku mengatakan  hal-hal  yang  menyakitkan  kepada  korban  sehingga  korban  tidak  menerimanya  dan menyerang pelaku, dan bahwa pelaku akhirnya tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh korban sehingga  ia  melaporkan  tindakan  tersebut  ke  Satuan  Reserse  dan  Kriminal  PPA  dengan  tuduhan
kekerasan.
Menurut Kasat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Polrestabes Medan, 60% murid  melaporkan  penindasan  yang  mengakibatkan  kekerasan  fisik  terhadap  teman  sebaya  lainnya antara  2018  dan  2023.  Penyidik  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Medan  Sumatera  Utara  menyebutkan bahwa  semua  pihak  yang  menjadi  korban  dan  terlibat  dalam  tindakan bullying akan  mendapatkan dampak  negatif  atas  tindakan  tersebut.  Seorang  anak  yang  sulit  mengontrol  diri  sangat  berpotensi melakukan tindakan bullying . Anak tersebut akan merasa terancam sehingga melakukan penyerangan sebelum  anak  lainnya  menyerang.  Bullying  adalah  masalah  bagi  masyarakat,  berikut  dampak  dari bullying (Kurnia, 2016).
a. depresi
b. merasa terisolasi dalam pergaulan
c. berpikir untuk mencoba bunuh diri
Tabel 1. Rekapitulasi laporan data kekerasan perempuan dan anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan
Sumatera Utara Periode 2018-2023 TAHUN LAPORAN MASUK TAHAP II RESTORATIVE JUSTICE KASUS TIDAK DI TINDAK LANJUTI 2018 116 perkara 11 perkara 10 perkara 7 perkara 2019 140 perkara 5 perkara 20 perkara 22 perkara 2020 107 perkara 3 perkara 4 perkara 5 perkara 2021 207 perkara 7 perkara 10 perkara 10 perkara 2022-2023 522 perkara 13 perkara 5/perkara 5 perkara

## Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice
Tidak  semua  intimidasi  anak  dapat  diatasi  dengan  strategi  yang  bertujuan  untuk  mencegah situasi berbahaya. Berdasarkan syarat diversi, pelaku yang tindak pidana dijatuhi ancaman tujuh tahun dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana pengulangan maka kedua kategori tersebut dikecualikan dalam proses restorative justice .
Tindak  pidana  bullying  yang  memenuhi  syarat  tersebut  yang  dapat  diselesaikan  dengan  upaya restorative justice . Penegakkan hukum berbasis konsep diversi maka keadilan yang dicapai tidak hanya berfokus  pada  pemulihan  kerugian  yang  diderita  korban  dan  pemulihan  keadaan  terhadap  pelaku, melainkan didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Berbagai bentuk pemrograman sosial terhadap pelaku seperti pelayanan masyarakat, dan proses restorative justice (Marlina, 2008). Dengan demikian, diversi  adalah  proses  yang  tepat  dan  tanpa  beralih  ke  layanan  alternatif  (sosial)  dapat  menghasilkan respon terbaik dalam situasi tersebut.
Perubahan  regulasi,  pengelolaan  properti,  dan  sumber  daya  manusia  merupakan  hal  yang menghambat proses penyelesaian perkara anak dengan menerapkan keadilan restoratif . Ada beberapa faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  dengan  cermat  sewaktu  menganalisis  suatu  masalah.  Pertama, memperkuat peran dan kegiatan bersama keluarga sebagai sarana untuk mengurangi kriminalitas anak. Kedua,  mengembangkan  infrastruktur,  memperkerjakan  pemimpin  yang  bersifat  otoritas,  dan melakukan  kegiatan  bersama  dengan  dinas  pendidikan  KEMENDIKDUB.  Ketiga,  tntuk  melakukan diversi,  perlu  mempertimbangkan  isi  dari  Pasal  7  ayat  (2)  SPPPA.  Keempat,  melakukan  pelatihan sertifikasi penegakan hukum untuk moderator.
Sulitnya  menegakkan  kejahatan  dengan  keadilan  restoratif  akibat  kurangnya  dukungan  dan simpati masyarakat terhadap anak yang berhadapan hukum.(ABH). Banyak keluarga merasa marah dan tertekan sehingga sulit untuk meredahkan amarah ketika anak-anak mereka mengalami kekerasan, dan salah satu penyebabnya adalah kombinasi kebencian dan emosi yang membuatnya sulit untuk menerima perdamaian.  Pihak  Kepolisian  terus  menghadapi  banyak  kendala  selama  empat  tahun  UUSPPA dilaksanakan dalam penerapan restorative justice untuk mendorong keadilan . Beberapa hal berikut ini merupakan  hambatan  bagi  penerapan  keadilan  restoratif  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  keadaan secara adil, yakni (Muhammad, 2018).
1. Anak-anak  yang  ditahan  di  hadapan  hukum  terus  diadili  dan  dipenjarakan,  menimbulkan
ancaman pidana yang signifikan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melindungi ABH selama proses berlangsung. (selama hasil keputusan hakim ditetapkan) dan minimumnya jumlah Lembaga..Pembinaan..Khusus..Anak.(LPKA).disetiap.provinsi.sehinggabelum sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa, dan..Lembaga Penempatan.Anak.Sementara.
3. Berdasarkan informasi tentang perbedaan kondisi. Di lapangan, tidak terdistribusi secara merata dan sistematis dari tingkat kepolisian, dan dari sektor kepolisian dan dari polres ke rutan.
4. Tidak ada nomenklatur untuk layanan perawatan anak (LPAS)
5. Sistem  Hukum  Negara  Republik  Indonesia  yang  tidak  maksimal  sehingga  kepolisian  kurang tanggap dalam hal bertanggungjawab atas laporan perkara yang masuk.
2. Penerapan  Restorative.Justice.Pada.Kasus  Bullying  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  di Kepolisian Resor Kota.Besar Medan Sumatera Utara

## Penerapan Restorative Justice
Juvenille  ilenquency menyatakan  bahwa  seorang  anak  juga  dapat  bertindak  sebagai  pelaku kejahatan (Andayani, 2021). Hal yang diutamakan dalam penanggulangan  kejahatan ialah penetapan tindak pidana dan menentukan sanksi hukum untuk dilimpahkan kepada pelaku. Sanksi hukum pidana tersebut merupakan imbalan untuk pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan masyarakat. Dalam memberikan sanksi kepada pelaku harus berdasarkan pertimbangan serius, karena masyarakat akan  ikut  merasakan  dampak  positif  dari  keberhasilan  pemerintah  dalam  memidana  pelaku  tindak pidana.,  namun  jika  dalam  penegakkan  kejahatan  pemerintah  gagal  maka  hal  tersebut  dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan begitu juga kepada sistem hukum negara tersebut.
Anak  adalah  generasi  bangsa,  dan  oleh  karena  itu  sangat  penting  bahwa  ia  mendapat perlindungan  dari  siapa  pun  yang  bersedia  bertanggung  jawab  untuk  dibesarkan  agar  ia  dapat berkembang dengan cara yang sehat (Setyorini, Erny Herlin, Sumiato, 2020). Sistem hukum indonesia menerapkan  prosedur  persidangan  secara  khusus  untuk  anak  sebagai  pelaku,  serta  diberikan perlindungan khusus dalam tindakan pemeriksaan proses hukum yang akan dihadapkan terhadap anak tersebut  (Arief,  2007).  Perlindungan  anak  sangat  erat  akan  keadilan,  karena  tindakan  para  penegak hukum  berpengaruh  dalam  proses  peradilan  anak.  Dalam  hal  melindungi  anak  harus  mencerminkan keadilan secara adil dan sesuai dalam perwujudan hak-hak anak (Rose-Ackerman, 2022). Berikut ini adalah hak anak dalam hukum pidana, yakni:
1. diperlakukan  secara  manusiawi  dan  penuh  pertimbangan  dalam  memenuhi  semua  hal  yang dibutuhkan anak.
2. dipisahkan dari orang-orang yang tidak sesuai dengan umur anak anak yang berperkara
3. Mendapatkan perlindungan hukum;
4. Ikut berpartisipasi selama organisasi kegiatan rekreasi;
5. Menghindari penindasan terhadap anak dan perlakuan buruk yang melanggar hak asasi manusia
6. Hukuman  mati  atau  penjara  seumur  hidup  dilarang  dalam  proses  pemberian  sanksi  terhadap anak.
7. Tidak dilakukan proses Penangkapan, ditahan kecuali sebagai solusi akhir dari sanksi kenakalan anak
8. Mendapatkan  keadilan  dalam  pemeriksaan  yang  sistematis  melalui  persidangan  yaang  tidak diperuntukkan untuk umum.
9. Identitasnya tidak akan dipublikasikan;
10. Orangtua ikut serta dalam memberikan perlindungan dengan cara menemani anak selama proses penyelesaian perkara
Berikut ini tujuan dari proses restorative justice, yaitu:
1. untuk menciptakan kesejahteraan dan suasana akur sesama pihak yang berperkara;
2. penyelesaian perkara menggunakan proses arbitrase;
3. tidak menghilangkan hak yang wajub dipenuhi;
4. Mendorong partisipasi masyarakat;
5. Ajari rasa tanggung jawab pafda anak.
6. mendapatkan pembelaan sosial;
7. Aksesibilitas yang dapat diakses, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas;
8. untuk mendapatkan pendidikan;
9. Dapatkan persediaan medis
10. Mendapatkan hak tambahan sesuai dengan peraturan hukum
Landasan filosofis restorative justice adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Tujuan utama dari mediasi dalam penerapan keadilan restoratuif adalah untuk menyatukan korban, pelaku dan masyarakat dalam mediasi dan menciptakan tanggung jawab masing-masing untuk menemukan solusi terbaik bagi anak tanpa  retribusi.  Dalam  kasus  yang  melibatkan  anak,  tujuan  yang  harus  diutamakan  adalah  untuk mencapai keadilan untuk korban dan pelaku melalui proses informal berdasarkan pendekatan keadilan restoratif,  sehingga  kedua  pihak  yang  berperkara  dapat  berdamai  (Meyrina,  2017).  Saat  melindungi anak-anak  dari  bahaya  kejahatan,  kepentingan  terbaik  anak  didahulukan.  Menurut  Wagiati,  Melanin dan, Soepomo, mediasi mensyaratkan pemulihan keadilan, yaitu pemulihan keadilan bagi masyarakat. Yang diharapkan ketikan restorative justice diterapkan, yakni:
1. Jumlah anak di bawah umur yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara menurun
2. Hapus stigma buruk terhadap ABH
3. berharap anak akan lebih bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan anak tidak mengulangi perbuatannya
4. Diperlukan support dari keluarga dan keterlibatan peduduk sekitar dalam mengatasi kenakalan remaja.
5. Anak dapat berbaur kembali dengan lingkungan sekitar anak
Penerapan  keadilan  restoratif  pada  peradilan  pidana  merupakan  teori  yang  penting  karena merupakan  sistem  hukum  yang  melindungi  dan  menitikberatkan  pada  kepentingan  baik  korban  atau pelaku.

## Syarat Penerapan Restorative Justice
Pemulihan  hak  anak  secara  alternatif  dalam  penyelesaian  perkara  anak,  dimana  pelaku, keluarganya,  korban  dan  keluarganya  serta  orang  terdekat  lainnya  dilibatkan  dalam  proses  mediasi untuk mencapai keadilan antara para pihak korban dan pelaku, berpihak pada perspektif hubungan anak. Berikut ini adalah ringkasan materi umum secara materil yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu (Zafrullah, 2023).
1. Bukan menimbulkan ketakutan dan penolakan di masyarakat.
2. Bukan hal yang dapat mempengaruhi masyarakat akan konflik sosial.
3. Jauh dari hal yang dapat menjadi sebab perpecahan antar bangsa.
4. Tanpa adanya radikalisme dan separatisme
5. Tanpa adanya perulangan tindakan berdasarkan keputusan pengadilan
6. Seorang teroris, pelaku pengancaman keamanan negara, pelaku perkara korupsi dan pelaku yang menghilangkan nyawa manusia dikecualikan dari proses mediasi.
Persyaratan  umum  keadilan  restoratif  bertujuan  untuk  memulihkan  situasi  yang  adil  secara formil, meliputi:
1. Kesepakatan korban dan pelaku merupakan tanda perdamaian antara kedua pihak, namun tidak ditegakkan dalam kejahatan narkoba.
2. Pengembalian  barang,  ganti  rugi  atas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan  kerusakan lainnya yang dampaknya ikut dirasakan keluarga korban. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan berdasarkan  kerugian  yang  dilaporkan  oleh  korban  (kecuali  dalam  kasus  perkara  pidana narkotika)

## Prosedur Penerapan Restorative.Justice
Penanganan  perkara  dengan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  dijabarkan  dalam  Edaran  Surat Kepolisin wajib memenuhi persyaratan berikut:
1. Memenuhi syarat, yaitu:
a. Tidak membuat masyarakat merasa terganggu dan penolakan dari lingkungan tersebut;
b. Tidak menyebabkan konflik sosial dalam lingkungan penduduk sekitar;
c. Semua  pihak  yang  terlibat  telah  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  akan  menggugat  dan melepaskan hak mereka untuk berperkara di pengadilan ;
d. Adanya batasan antar kedua pihak berperkara;
1) Pada pelaku:
a) Delik berat yang termasuk kesalahan pelaku, yaitu kesalahan berupa kesengajaan ( dolus  atau  opzet )  atau  menrea,  terutama  kesalahan  kesengajaan  berupa kesengajaan atau niat ( opzet als oogmerk );
b) Pelaku buka residivis.
2) Pada tindak pidana dalam proses:
a) Penyelidikan
b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Memenuhi syarat formil, yaitu:
a. Permohonan surat perdamaian antara pelapor dengan terlapor
b. Pernyataan  surat  perdamaian  ( akte  dading )  dan  penyidik  berhak  mengetahui  setiap  proses penyelesaian  perselisihan  antar  pihak  terkait  yang  berperkara  dan  melibatkan  tokoh masyarakat setempat
c. Hak untuk memulihkan keadaan yang adil dilaksanakan pada saat proses penyelesaian kasus selesai maka akan ada tambahan Berita Acara Pemeriksaan
d. Akan diadakan rekomendasi gelar perkara untuk kasus khusus yang menerima solusi keadilan ( restorative.justice );
e. Pelaku  wajib  bertanggungjawab  dan  mengganti  kerugian,  atau  dengan  sukarela.tanpa  ada paksaan
f. Restorative justice tidak dapat diberlakukan untuk perkara pidana yang menimbulkan korban jiwa
g. Permohonan  perdamaian  diajukan  kepada  atasan  Penyidik  Kepolisian  dapat  dilakukan  jika syarat formil dan syarat materiil telah terpenuhi

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berbagai kendala dalam penerapan keadilan  restoratif pada kekerasan sesama anak antara lain kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga pemasyarakatan dan keluarga korban, masyarakat kurang  memahami  konsep restorative  justice ,  sehingga  keluarga  korban  tidak  dapat  dengan  mudah berdamai  dengan  pelaku.  Dalam  penyelesaian  perkara  dengan  mediasi  dalam  pendekatan  keadilan restoratif  wajib  memenuhi  persyaratan  secara  materil  dan  formil  guna  keberhasilan  penerapan restorative justice dan untuk pemulihan keadaan yang adil.

## 2. Saran
Hasil  survei  menyimpulkan  bahwa  masih  banyak  warga  negara  indonesia  belum  memahami konsep  keadilan  restoratif.  Diharapkan  masyarakat  lebih  memahami  bagaimana  konsep  restorative justice  karena  restorative  justice  tidak  hanya  untuk  melakukan perdamaian yang  hanya menguntungkan  satu  pihak.  Diharapkan  juga kepada pihak kepolisian dan pemerintah untuk bergerak cepat  dan  tanggap  demi  keberhasilan  proses  penerapan  restorative  justice  dalam  menangani  tindak perkara yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani, Luh Putu Ayu Catur, dan I. W. B. S. L. (2021). Penerapan Restoraive Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur. Jurnal Kertha Wicara , 10 (10).
Andayani, G. N. A. & M. E. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Aktual Justice , 6 (2), 211–29.
Arief,  B.  N.  (2007). Kebijakan  Legislatif.Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara . Yogyakarta: Genta Publishing.
Coloroso,  B.  (2003). Stop  bullying.  Memutuskan  rantai  kekerasan  anak  prasekolah  hingga  SMU .  Jakarta:
PT.Serambi Ilmu Semesta.
Firdausi, N. (2018). Anak dan Kecanduan Gadget, Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat . Jakarta Barat: Tempo Publishing. Kurnia, I. (2016). Bullying . Ikapi: Yogyakarta.
Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Equality , 13 (1), 96–108.
Meyrina,  S.  A.  (2017).  Restorative  Justice  dalam  Peradilan  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  No.11  Tahun 2012. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (1).
Muhammad,  A.  (2018).  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  (The  Restorative  Justice  Approach  to  the Implementation of Children. Criminal Justice System In Indonesia) , 1 (11). Prawesti, A. (2014). Celebrate Your Weirdness Positeens: Positives Teens Againts Bullying . Jakarta: Pt.Gramedia. Priyatna,  A.  (2010). Lets  End  Bullying:  Memahami,  Mencegah  &  Mengatasi  Bullying .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Rose-Ackerman, S. (2022). The Political Economy of Corruption- Causes and Consequences. World Bank, 1996. Accessed December 24 .
Sari, J. (2019). Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–99.
Setyorini, Erny Herlin, Sumiato, dan P. U. (2020). The Concept of Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2), 149–59. Surini Ahlan Sjarif, N. E. (2005). Hukum Kewarisan Perdata Barat . Depok: Renada Media. Wiyani, N. A. (2012). Save Our Children From School Bullying . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Zafrullah, M. A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorrative.Justice), Apa Syarat- Syaratnya . Jakarta: Pelangi Cendekia.