ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Periansy a
Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang Periansya@Polsri.ac.id

## Abstract
This research was conducted with the aim to know the regional wealth, revenue sharing fund and general allocation  fund  to  the  independence  of  regional  finance  at  the  Government  of  Regency/City  in  South Sumatra  Province.  This  research  was  conducted  in  the  period  2014  until  2017.  The  population  in  this study is all of Regency/City in the Province of South Sumatra. Sample determination is determined by the Purposive  sampling  technique  as  many  as  11  regencies/cities  in  South  Sumatera  Province.  The  type  of research is quantitative research with secondary data. Form the Budget Realization from the Audit Result Report  (LHP)  BPK  RI  2014  –  2017.  The  analytical  method  used  is  multiple  linear  regression  analysis with  panel  data.  The  results  showed  that  the  regional  wealth  and  general  allocation  fund  partially influenced  the  direction  of  a  positive  relationship  to  regional  financial  independence.  While  revenue sharing  funds  partially  did  not  influence  regional  financial  independence.  In  addition  simultaneously regional  wealth,  revenue  sharing  funds  and  general  allocation  funds  simultaneously  have  a  significant effect on regional financial independence at the government of regency/city in South Sumatra Province.
Keywords: Regional  Wealth,  Revenue  Sharing  Fund,  General  Allocation  Fund,  Regional  Financial Independence
PENDAHULUAN Selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pengelolaan keuangan pemerintah  daerah  masih  sangat  bergantung  dengan  pemerintah  pusat  karena menggunakan  sistem  sentralisasi.  Namun  paradigma  pengelolaan  keuangan  daerah  telah mengalami  perubahan  yang  sangat  mendasar  sejak  ditetapkannya  otonomi  daerah  pada tahun  2001.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  yang  menjadi  landasan  utama  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  pada hakikatnya  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  lebih mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  daerah,  baik  menyangkut  sumber  daya  manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah(Rochmah, 2015).
Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tiap-tiap pemerintah daerah harus  mampu  meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  demokratis, adil,  merata  dan  berkesinambungan.  Untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pemerintah daerah harus mampu mengelola potensi daerahnya yang berupa sumber daya alam, sumber daya  manusia  hingga  potensi  sumber  daya  keuangan  secara  optimal.  Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja  daerah  (APBD)  yang  kemudian  mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan pemerintahan.
Pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  hanya  membutuhkan  sumber  daya  manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan  keuangan  daerah  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  pendapatan  asli  daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya  agar PAD dapat meningkat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah.
Dalam  bidang  keuangan  daerah,  fenomena  umum  yang  dihadapi  oleh  sebagian besar  pemerintah  daerah  di  Indonesia  adalah  relatif  kecilnya  peranan  PAD  di  dalam struktur  APBD.  Dengan  kata  lain,  peranan/kontribusi  penerimaan  yang  berasal  dari pemerintah pusat lebih mendominasi susunan APBD. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan  46,6%  dari  APBD  tingkat  provinsi  masih  berasal  dari  pemerintah  pusat. Sedangkan tingkat ketergantungan APBD tingkat kabupaten/kota terhadap suntikan pusat lebih  tinggi  lagi,  yaitu  mencapai  66,4%  (www.cnnindonesia.com,  2017).  Hal  inilah  yang harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah  agar  bisa  menjadi  daerah  yang  mandiri  dan mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  atau  pihak  eksternal.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  BPK  RI,  rata-rata  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  tahun  2017  adalah  12,35%.  Hal  ini menujukkan  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera selatan masih rendah atau dengan kata lain masih dominannya perana pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan penyelanggaran pemerintahan di daerah.
Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat ataupun  dari  pinjaman.  Selain  PAD,  kemandirian  keuangan  daerah  juga  disebabkan  oleh faktor  lain,  diantaranya  dana  bagi  hasil  dan  dana  alokasi  umum.  Dalam  penelitian sebelumnya,  Erawati  &  Suzan  (2015)menunjukkan  bahwa  PAD  mempunyai  berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Novalistia (2016)menemukan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun Penelitian yang dilakukan  Sari (2015)menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana alokasi umum  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan.

## KAJIAN TEORITIS
Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Halim  (2014)kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  yang  lain  misalnya  bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.
Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan Kemandirian Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Baik 10,01-20,00 Baik 20,01-30,00 Cukup 30,01-40,00 Sedang 40,01-50,00 Kurang >50,00 Sangat Kurang
Sumber:Tim Litbang Depdagri –Fisipol UGM dalamBisma & Susanto (2010)
Kekayaan Daerah
Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat  diukur  dengan  berbagai  macam  ukuran  yang  tidak  selalu  sama  karena  setiap  orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Salah satu sumber daya yang dimiliki  pemerintah daerah berupa pendapatan asli daerah  (Armaja,  Ibrahim,  &  Aliamin,  2015).  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

## Dana Bagi Hasil
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah,  dana  bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Dana  bagi  hasil  pajak  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50  Tahun 2017 tentang  Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian daerah yang berasal dari penenemaan pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri . Adapun dana bagi hasil  sumber  daya  alam  merupakan  bagian  daerah  yang  berasal  dari  penerimaan  sumber daya  alam  kehutanan,  mineral  dan  batubara,  perikanan,  pertambangan  minyak  bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
Dana Alokasi Umum
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  dana  alokasi umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Dana  alokasi  umum  diberikan  berdasarkan  alokasi  dasar  dan  celah  fiskal.  Alokasi dasar  dihitung  berdasarkan  jumlah  gaji  pegawai  negeri  sipil  daerah  sedangkan  celah  fiskal merupakan  kebutuhan  daerah  yang  dikurangi  dengan  kapasitas  fiskal  daerah.  kebutuhan daerah  dihitung  berdasarkan  variabel-variabel  yang  terdiri  dari  jumlah  belanja  rata-rata, jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  indeks  pembangunan  manusia  (IPM),  indeks  kemahalan kontruksi  (IKK),  dan  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  per  kapita,  sedangkan perhitungan  kapasitas  fiskal  didasarkan  atas  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  dana  bagi hasil yang diterima daerah(Halim, 2016).

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan Desentralisasi.
Kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukkan  kemampuan  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah.  Kemandirian  ditunjukan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah dibandingkan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  yang  lain  misalnya  bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2014). Artinya semakin Besar Pendapatan
Kekayaan Daerah (X1)
Dana Bagi Hasil  (X2) Dana Alokasi Umum (X3) Kemandirian Keuangan Daerah (Y) H 2 H 3 H 4 H 1
Asli Daerah maka Kemandirian keuangan daerah Semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:
H1 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengaruh Dana Bagi Hasil Kemandirian Keuangan Daerah Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan  belanja  negara  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana  bagi  hasil  merupakan  komponen  dana  perimbangan  yang  memiliki  peranan penting  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah  karena  penerimaannya  didasarkan  atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah  satu  modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dana  pembangunan  dan memenuhi  belanja  daerah  yang  bukan  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  selain  dana alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus.  Oleh  karena  itu,  jika  pemerintah  daerah menginginkan  transfer  bagi  hasil  yang  tinggi  maka  pemerintah  daerah  harus  dapat mengoptimalkan  potensi  pajak  dan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh  masing-masing daerah,  sehingga  kontribusi  yang  diberikan  dana  bagi  hasil  terhadap  pendapatan  daerah dapat meningkat. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:
H2 : Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Dana  alokasi  umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi.  Rasio  Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah  dibagi  jumlah  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta pinjaman  daerah  (Halim,  2014).  Dana  alokasi  umum  sendiri  merupakan  salah  satu pendapatan  transfer  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat  yang  bertujuan  untuk ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Daerah yang memiliki ketergantungan besar  terhadap  dana  alokasi  umum  cenderung  tidak  mandiri.  Artinya  semakin  besar penerimaan dana alokasi umum maka kemandirian keuangan daerah cenderung menurun. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:
H3 : Dana alokasi umum berpengaruh Negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Ketiga  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  yaitu  kekayaan  daerah,  dana  bagi hasil  sumber  daya  alam  dan  dana  alokasi  umum  memiliki  hubungan  langsung  dengan variabel  dependen  kemandirian  keuangan  daerah.  Variabel  kekayaan  daerah  merupakan variabel  independen  yang  besarannya  sangat  berpengaruh  terhadap  naik  turunnya kemandirian  keuangan  daerah,  sedangkan  dana  bagi  hasil  dan  dana  alokasi  umum  dana transfer  umum  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pendapatan  daerah  dan berdampak  pada  meningkatnya  kemandirian  keuangan  daerah.  Berdasarkan  uraian  diatas, maka dapat ditarik hipotesis:
H4  :  Kekayaan  daerah,  dana  bagi  hasil  sumber  daya  alam  dan  dana  alokasi  berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian dan variabel penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  karena  penelitian  ini  menggunakan angka-angka,  mulai  dari  pengumpulan  data,  penafsiran  terhadap  data  tersebut,  serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Variabel dalam penelitian ini terdiri  dari  dari  variabel  independen  dan  variabel  dependen.  Variabel  independen  dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel dependennya adalah kemandirian keuangan daerah.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan  yang  terdiri  dari  13  kabupaten  dan  4  kota.  Teknik pengambilan  sampel  dilakukan dengan  menggunakan  metode purposive  sampling. Adapun  kriteria  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  laporan  keuangannya  telah diaudit BPK tahun 2014 – 2017.
2. Kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  laporan  keuangannya memperoleh  opini  audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian  dari  BPK  RI  berturut-turut tahun 2014-2017.
Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2 berikut:
Tabel 2 Sampel dan Observasi
Keterangan Jumlah Kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  laporan keuangannya telah diaudit BPK tahun 2014 – 2017 17 Kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  laporan keuangannya memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI berturut-turut tahun 2014-2017 11 Jumlah Tahun Penelitian 4 Jumlah Unit Analisis 44
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dimana peneliti  mengumpulkan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017 yang diperoleh dari BPK RI melalui laman http://bpk.go.id.
Model Penelitian
Dalampenelitian  ini  model  yang  digunakan  menggunakan  regresi  linear  berganda. Model dalam penelitin ini adalah:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3
Keterangan :
Y = Variabel Kemandirian keuangan pemerintah daerah a  = Konstanta b = Koefisien regresi X1 = Variabel Kekayaan Daerah X2 = Variabel Dana Bagi Hasil X3 = Variabel Dana Alokasi Umum
Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah   dengan cara    mengelola data yang terkumpuluntuk dilakukan analisa. Data yang akan dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan Badan pemeriksa keuangan.  Dalam analisis ini juga dilakukan :
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
b. Uji Autokorelasi
c. Uji Multikolinearitas
d. Uji Heteroskedastisitas
1. Koefisien Determinasi
2. Uji Hipotesis
a. Uji Statistik t
b. Uji Statistik F

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  menggambarkan  deskripsi  variabel-variabel  independen  dan dependen secara statistik dalam penelitian. Nilai terendah dari data ditunjukkan oleh skor minimum  di  dalam  tabel,  sedangkan  nilai  tertinggi  dari  data  ditunjukkan  oleh  skor maksimum. Mean digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari data, dan standar deviasi menunjukkan  simpangan  baku.  Berikut  hasil  uji  statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kekayaan Daerah 44 ,03 ,32 ,0915 ,06192 DBH 44 91300772439,00 2416335642901,00 396375995090,5908 502474820996,54260 DAU 44  131033381000,00 1292124896000,00 653972316954,5455 284357443461,68646 Kemandirian Keuangan Daerah 44 ,04 ,47 ,1113 ,09200 Valid N (listwise) 44
Sumber:Output SPSS
Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 44, nilai minimum variabel independen kekayaan daerah adalah 0,03 dan nilai maksimum 0,32. Nilai  rata-ratanya  adalah  0,915  dengan  standar  deviasi  0,6192.  Nilai  minimum  variabel
independen dana bagi hasil adalah Rp91,3 Miliar dan nilai maksimum Rp2,4 Triliun. Nilai rata-ratanya  adalah  Rp396,375  Miliar  dengan  standar  deviasi  Rp502,474  Miliar.  Nilai minimum  variabel  independen  dana  alokasi  umum  adalah  Rp131  Miliar  dan  nilai maksimum  Rp1,2  Triliun.  Nilai  rata-ratanya  adalah  Rp654  Miliar  dengan  standae  deviasi Rp284,4  Milyar.  Nilai  minimum  variabel  dependen  kemandirian  keuangan  daerah  adalah 0,04  dan  nilai  maksimum  0,47.  Nilai  rata-ratanya  adalah  0,1113  dengan  standar  deviasi 0,9200.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini,  uji  normalitas  dilihat  dengan  menggunakan  penyebaran  data (titik)  pada  normal  P Plot  of  Regression  Standardlized  Residual variabel  independen..Hasilnya menunjukkan  bahwa    uji  Normalitas  data  dengan  analisis  grafik Normal  Probability  Plot berdistribusi  normal  dimana  titik-titik  menyebar  disekitar  garis  dan  mengikuti  garis diagonal, seperti pada gambar dibawah ini :
Gambar 2 Grafik Normal Probability Plot

## Sumber:Output SPSS
Uji Autokorelasi
Uji ini dilakukan bertujuan untuk menguji ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pengamatan dengan pengamatan lain pada  model  regresi.  Model  regresi  yang  baik  adalah  regresi  yang  bebas  dari  autokorelasi. Pengujian  asumsi  ini,  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  statistik  Durbin  Watson  (DW test). Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,687. Dengan jumlah data (n) sama dengan 44  dan  jumlah  variabel  (k)  sama  dengan  3  serta  α=5%  diperoleh  angka  dL=1,3749  dan dU=1,6647.  Nilai  DW  terletak  di  antara  nilai  batas  du  dan  4-du  atau  dapat  dirumuskan
dengan  du<DW<4-du  yaitu  1,6647<1,687<2,3353,  maka  model  persamaan  regeresi  yang diajukan tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

## Uji Mulikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan adanya  hubungan  atau  korelasi  antara  variabel  independen.  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Deteksi  multikolinieritas pada  suatu  model  dapat  dilihat  dimana  jika  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  tidak  lebih dari  10  dan  nilai Tolerance tidak  kurang  dari  0,1,  maka  model  tersebut  dapat  dikatakan terbebas  dari  multikolinieritas,  sedangkan  jika  nilai  VIF  lebih  besar  dari  10  maka diindikasikan  model  tersebut  memiliki  gejala  multikolinieritas.  hasiluji  multikolinearitas diketahui nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Model regresi bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang  dari  10,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam  penelitian  tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  Uji  heteroskedastisitas  dengan  diagram  scatterplot  menunjukkan bahwa titik-titik yang menggambarkan data menyebar secara acak,  tidak  membentuk  pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.Tampak seperti pada gambar dibawah ini :

## Gambar 3
Diagram Scatterplot
Sumber:Output SPSS
Koefisien Determinasi
Dalam  Uji  koefisien  determinasi  ( )  digunakan  untuk  mengetahui  besaran  nilai kolerasi antara variabel independen (X) yang terdiri dari Kekayaan Daerah ( ), Dana Bagi Hasil  ( ),  dan  Dana  Alokasi  Umum  ( ),  terhadap  variabel  dependen  (Y)  Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 6 berikut:

## Tabel 4
Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,993 a ,987 ,986 ,05923 1,687

## Sumber:Output SPSS
Hasil output uji koefisien determinasi menunjukan bahwa nilai R sebesar 0,993. yang berarti  bahwa  korelasi  antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen  adalah  sebesar 0,993. Hal ini berarti hubungan yang sangat erat karena nilai mendekati 1.Sedangkan nilai Adjusted  R  Square adalah  0,986.  Hal  ini  berarti  sebesar  98,6%  variabel  dependen  atau Kemandirian keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasildan  Dana  Alokasi  Umum.  variabel  independen  yang  digunakan  dalam  model (Kekayaan  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum)  mampu  menjelaskan sebesar  98,6  %  variabel  dependen  (Kemandirian  keuangan  daerah).  sedangkan  sisanya sebesar  1,4  %  dipengaruhi  atau  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

## Model Regresi
Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) -,1,093 ,629 X1 1,101 ,023 ,967 X2 -,012 ,014 -,016 X3 ,084 ,026 ,068 Sumber: Output SPSS
Berdasarkan Tabel 5 dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y= – 1,093 + 1,101   – 0,12 + 0,084

## Model regresi tersebut bermakna:
1. Nilai konstanta (a) sebesar –1,093 artinya apabila nilai variabel Kekayaan Daerah ( ), Dana  Bagi  Hasil  ( ),dan  Dana  Alokasi  Umum  ( )  bernilai  konstan  (0),  maka  nilai variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar – 1,093.
2. Koefisien  b1  untuk  variabel  Kekayaan  Daerah  ( )  sebesar  1,101  menunjukkan pengaruh terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y)  berpola  positif  sehingga semakin  bertambah  Kekayaan  Daerah  maka  semakin  Tinggitingkat  Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien Kekayaan Daerah ( )  sebesar1,101  artinya setiap kenaikan  1%  variabel  Kekayaan  Daerah  ( )  akan  menaikan  tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1,101 %.
3. Koefisien  b2  untuk  variabel  Dana  Bagi  Hasil  ( )  sebesar  –  0,12    menunjukkan pengaruh Dana Bagi Hasil  ( ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) berpola negatif,  sehingga  semakin  bertambah  Dana  Bagi  Hasil  ( )  maka  semakin  rendah tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y).  Nilai  koefisien  Dana  Bagi  Hasil    ( ) sebesar  –  0,12    artinya  setiap  pertambahan  1%  variabel  Dana  Bagi  Hasil    ( )  akan menurunkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar – 0,12 %.
4. Koefisien  b3  untuk  variabel  Dana  Alokasi  Umum  ( )  sebesar  0,084  menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum ( ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dan berpola positif sehingga semakin bertambah Dana Alokasi Umum ( ) maka semakin tinggi  Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Dana  Alokasi  Umum  ( )  berpengaruh terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Y)  dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,084 artinya  setiap  pertambahan  1%  variabel  Dana  Alokasi  Umum  ( )  akan  menaikkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,084 %.
Uji Statistik t
Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen atau  Kekayaan    Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  dan  Dana  Alokasi  Umum.  berpengaruh  secara signifikan  atau  tidak  terhadap  variabel  dependen  atau  Kemandirian  Keuangan  Daerah. Berikut ini adalah hasil uji statistik t.

## Tabel 6
Hasil Uji t
Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,093 ,629 -1,739 ,090 kekayaan daerah 1,101 ,023 ,967 48,808 ,000 DBH -,012 ,014 -,016 -855 ,398 DAU ,084 ,026 ,068 3,282 ,002 Sumber:Output SPSS
1. Pengaruh Kekayaan  Daerah ( ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 48,808 dengan signifikansi sebesar 0,000.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  Kekayaan    Daerah  ( )  menunjukkan  nilai dibawah  tingkat  signifikan  sebesar  5%  (α  =  0,05)  dan  nilai  t-hitung  48,808    >  t-tabel 2,015 yang artinya bahwa H1 diterima sehingga variabel Kekayaan  Daerah ( ) secara parsial  terdapat  berpengaruh  dengan  arah  hubungan  positifterhadap  Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil  ( ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Hasil Uji t untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar -855 dengan signifikansi sebesar 0,398.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  Dana  Bagi  Hasil    ( )    menunjukkan  nilai  di bawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai t-hitung -855 > t-tabel sebesar -2,015, yang artinya bahwa H2diterima sehingga variabel Dana Bagi Hasil ( )  secara parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  dengan  arah  negatif  terhadap  Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum ( ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Hasil Uji t untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,282 dengan signifikansi sebesar 0,002.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  Dana  Alokasi  Umum  ( )    menunjukkan  nilai dibawah  tingkat  signifikan  sebesar  5%  (α  =  0,05)  dan  nilai  t-hitung  3,282  >  t-tabel sebesar 2,015 yang artinya bahwa H3 diterima sehingga variabel Dana Alokasi Umum ( ) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

## Uji Statistik F
Uji  statistik  F  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel  independen atau Kekayaan  Daerah, Dana Bagi Hasil  dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama (simultan)  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  dependen  atau  Kemandirian  Keuangan Daerah.

## Tabel 7
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 10,191 3 3,397 968,368 ,000 b Residual ,137 39 ,004 Total 10,327 42 Sumber:Output SPSS
Hasil Uji statistik F pada tabel 7 diatas untuk menguji pengaruh Kekayaan Daerah ( ),Dana Bagi Hasil  ( ),dan Dana Alokasi Umum ( ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  (Y).  Nilai  F-hitung  sebesar  968,368  dengan  nilai  signifikansi  0,000  hal  ini  berarti tingkat signifikansi < 5% (α = 0,05) dan F-hitung sebesar 968,368 > F-tabel sebesar 2,84 yang  artinya  H4  diterima  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Kekayaan    Daerah,  Dana  Bagi

## Hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## Pengaruh Kekayaan  Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki  pengaruh dengan  arah  hubungan  positifterhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  di kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Jika  Pendapatan  Asli  Daerah  suatu  daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah  tersebut  sudah  mandiri  dari  segi  finansialnya  sehingga  pemerintah  daerah  bisa mengurangi  pengalokasian  dana  perimbangan  kepada  daerah  tersebut.  Sebaliknya  jika pendapatan  asli  daerah  suatu  daerah  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  pinjamam  daerah serta  bantuan  pemerintah  pusat/provinsi  seperti  DBH,  DAU  dan  DAK  maka  daerah tersebut  dikatakan  belum  mandiri  dari  segi  finansialnya  karena  daerah  tersebut  masih bergantung pada pemerintah pusat.
Pada  pelaksanaan  otonomi  daerah  maka  sumber  keuangan  yang  berasal  dari Pendapatan  Asli  Daerah  lebih  penting  dibandingkan  dengan  sumber-sumber  pendapatan lain, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah  daerah  yang  bersangkutan  sehingga  optimalisasi  sumber-sumber  pendapatan  asli daerah  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  keungan  daerah.  Berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah  Menyatakan  Bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  Daerah  sebagai perwujudan  Desentralisasi.  Artinya  besaran  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan perwujudan dari keberhasilan Desentralisasi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Susanti, Rahayu, &  Yudowati(2016)yang  menyatakan  bahwa  Kekayaan    Daerah  berpengaruh  pada Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Dari  uji  signifikan  secara  parsial  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  parsial  kekayaan  daerah  berpengaruh  dengan  arah  positif terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  provinsi sumatera selatan.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Dana bagi hasil  merupakan komponen dana transfer umum yang memiliki peranan penting  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah  karena  penerimaannya  didasarkan  atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah  satu  modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dana  pembangunan  dan memenuhi  belanja  daerah  yang  bukan  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  selain  dana alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus.  Oleh  karena  itu,  jika  pemerintah  daerah menginginkan  transfer  bagi  hasil  yang  tinggi  maka  pemerintah  daerah  harus  dapat mengoptimalkan    yang  dimiliki  oleh  masing-masing  daerah,  sehingga  kontribusi  yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.
Halim  (2016)menjelaskan  bahwa  Pemerintah  daerah  pemerintah  daerah  memiliki keleluasaan  untuk  menentukan  arah  penggunaan  DBH.sehingga  pemerintah  daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DBH sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Dalam penelitian ini Dana bagi hasil  yang dialokasikan pemerintah pusat  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  di  provinsi  sumatera  selatan  belum  mampu digunakan  serta  dimanfaatkan  secara  efektif  dan  efisien.  Ini  menunjukan  bahwa
penggunaan Dana bagi hasil  belum mampu mencapai target dan tujuan kepentingan publik serta  penggunaannya  belum  mampu  menghasilkan  output  yang  berdampak padapeningkatatan dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Kondisi ini terjadi disebabkan  karena  permasalahan  penyaluran  Dana  bagi  hasil    yang  sering  muncul,  yaitu adanya  praktek  pembagian  triwulanan  yang  tidak  tepat  waktu  merupakan  keluhan  bagi daerah  penerima  Dana  bagi  hasil  ,  ketika  sudah  dibayarkan  masih  muncul  permasalahan yaitu  kelebihan  atau  kekurangan  pembayaran  untuk  suatu  daerah.Hal  ini  mengakibatkan terganggunya sistem perencanaan pembangunan di daerah.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Kebutuhan  dana  aloksi  umum  suatu  daerah  ditentukan  dengan  menggunakan pendekatan Fiscal gap, dimana fiscal gap tersebut ditentukan atas kebetuhan daerah dengan potensi daerah. Halim (2016)menjelaskan bahwa Dana alokasi umum adalah transfer dana yang  bersifat block  grant ,  sehingga  pemerintah  daerah  mempunyai  keleluasaan  di  dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.
Pemerintah daerah pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan. Dalam penelitian ini dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada  pemerintah  kabupaten/kota  di  provinsi  sumatera  selatan  sudah  digunakan  serta dimanfaatkan  secara  efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  sarana  prasarana  yang dibutuhkan masyarakat, Terpenuhinya kebutuhan  masyarakat sehingga masyarakat  merasa puas  berdampak  pada  produktivitas  dari  sektor  industri  meningkat  dan  menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  penggunaan  dana  alokasi  umum  sudah  bisa  mencapai target dan tujuan kepentingan publik serta penggunaannya sudah bisa menghasilkan output yang  maksimal  dan  berdaya  guna.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  hubungan  yang  positif antara  dana  alokasi  umum  dengan  peningkatan  kemandirian  keungan  daerah.  Ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan sudah dimanfaatkan untuk  sektor  sektor  produktif  yang  berkontribusi  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah, tidak hanya di proyeksikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  olehSari  (2015)  yang menyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  pada  Kemandirian  Keuangan Daerah. Dari uji signifikan secara parsial ini maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  dengan  arah  positif  terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

## Pengaruh Kekayaan  Daerah, Dana Bagi Hasil  dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  simultan  (uji  F)  F-hitung  sebesar  968,368  >  F-tabel  sebesar 2,84  dengan  nilai  signifikan  0,000  nilai  ini  lebih  kecil  dari  nilai  propitabilitas  0,05 (0,000<0,05), maka diterima dan ditolak yang artinya bahwa variabel independen yaitu  Kekayaan    Daerah,  Dana  Bagi  Hasil    dan  Dana  Alokasi  Umumsecara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  yaitu  Kemandiran  Keuangan  daerah. Hal  ini  menunjukan  bahwa  ketika  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki tingkat Kekayaan  Daerah yang cukup tinggi,mendapatkan hasilDana Bagi Hasil yang tinggi, serta  menerima  transfer  Dana  Alokasi  Umum  banyak  dengan  jumlah  besar  dan  dengan
sistem  pembagian  yang  tepat  serta  pengelolaan  yang  tepat  maka  akan  mempengaruhi baiknya tingkat Kemandiran Keuangan daerah daerah tersebut.
Penelitian ini didukung oleh penelitian Novalistia (2016)yang menyatakan Pengaruh Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah  dan  Bagi Hasil  Pajak  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Sari (2015)yang menyatakan pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal  secara  simultan  berpengaruh  Signifikan  terhadap  tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah.
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  kekayaan  daerah  dan  dana  alokasi  umum  secara  parsial berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  dengan  arah  koefisien  positif. Sedangkan dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.  Secara  simultan,  kekayaan  daerah,  dana  bagi  hasil,  dan  dana  alokasi  umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  objek  penelitian.  Selain itu  juga  diharapkan  dapat  menambah  jangka  waktu  penelitian  guna  untuk  meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Armaja,  Ibrahim,  R.,  & Aliamin.  (2015).  Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Dana  Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam ,
3 (September), 168–181.
Bisma, I., & Susanto, H. (2010). Evaluasi  Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Akuntansi , 4 (3), 75–86. Erawati,  N.,  &  Suzan,  L.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota  Bandung  (Studi  Kasus  pada  DPKAD  Kota Bandung Periode 2009-2013). E-Proceeding Of Management , 2 (3). Halim,  A.  (2014). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntasi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salempa Empat. ________. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah . Jakarta: Salempa Empat.
Novalistia, R. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  yang  Sah  dan  Bagi  Hasil  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. Journal Of Accounting , 2 (2). Rochmah,  S.  N.  (2015). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris  pada  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2009-2012) .  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah daerah . Sekretariat Negara. Jakarta.
________________.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Sekretariat Negara. Jakarta.
________________.  2017. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun 2017  Tentang    Pengelolaan  Transfer  Ke  Daerah  Dan  dana  Desa. Sekretariat  Negara. Jakarta.
Sari,  P.  (2015). Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Belanja  Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota  di DIY periode 2007-2014) .
Susanti,  D.,  Rahayu,  S.,  &  Yudowati,  S.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2010-2014). E- Proceeding Of Management , 3 (3), 3308–3314.