Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022

## PENYIARAN FILM TANPA SENSOR DI PLATFORM NETFLIX
Ajeng Septianur Putri 1 , Kristoforus Laga Kleden 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ajeng.ay@gmail.com , kleden@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  berimplikasi  terhadap  industri  penyiaran  yang  mengubah hampir  di  setiap  aspek  kehidupan  manusia.  Penyiaran  yang  awalnya  hanya  melalui  media konvensional yaitu spektrum frekuensi radio melalui udara serta kabel seperti televisi atau radio, saat ini mulai bergeser pada media penyiaran  digital  menggunakan  platform  digital  yang  dapat  diakses menggunakan  jaringan  internet.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative  guna memberikan jawaban isu hukum yang dihadapi. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Netflix  menyiarkan  konten  film  yang  terdapat unsur  kekerasan  dan  pornografi.  Tentu  saja,  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  dan peraturan yang ada di Indonesia. Jika KPI mengawasi konten siaran di platform Netflix, itu melanggar kewajiban  dan  wewenangnya  dan  bertentangan  dengan  definisi  penyiaran  dalam  Undang-Undang Penyiaran.  Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  dinamis  yang  menyesuaikan  dengan  perubahan keadaan dan dinamika sosial. UU Penyiaran membutuhkan amandemen segera, karena tidak sejalan dengan teknologi penyiaran modern. Perluasan kewenangan KPI untuk mengawasi konten siaran di media  digital  tidak  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang  KPI  dan  definisi  penyiaran  dalam  UU Penyiaran.
Kata Kunci : Netflix, KPI, Platform Digital

## Abstract
The development of technology and information has implications for the broadcasting industry which has  changed  almost  every  aspect  of  human  life.  Broadcasting  which  was  originally  only  through conventional  media,  namely  radio  frequency  spectrum  over  the  air  and  cable  such  as  television  or radio,  is  now  starting  to  shift  to  digital  broadcasting  media  using  digital  platforms  which  can  be accessed via an internet connection. This type of research is normative legal in nature and is conducted in  order  to  address  legal  issues.  Utilizing  research  methods  that  incorporate  both  a  statutory  and conceptual  approach.  Netflix  broadcasts  film  content  that  contains  elements  of  violence  and pornography.  This of course violates  the  existing  laws  and  regulations  in  Indonesia.  If  KPI  oversees broadcast content on the Netflix platform, then this is outside of its duties and authorities and is not in accordance with the concept of broadcasting based on the Broadcasting Law. Good law is dynamic law that develops according to the times and the dynamics of society. The Broadcasting Law must be amended immediately because it is no longer relevant to the current broadcasting technology. In terms of expanding the authority of KPI to supervise broadcast content in digital media, this is outside the duties and authorities of KPI and is not in accordance with the concept of broadcasting based on the Broadcasting Law.
Kata Kunci : Netflix, KPI, Digital Platform

## PENDAHULUAN
Sebelum  Tahun  2021  khususnya  era  revolusi  industri  4.0  teknologi  dan  informasi berimplikasi terhadap industri penyiaran yang mengubah hampir di setiap aspek kehidupan manusia.  Yang  awalnya  penyiaran  itu  hanya  di  sebuah  media  konvensional  saja  yaitu
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
spektrum frekuensi radio melalui udara serta kabel seperti televisi atau radio, saat ini mulai bergeser  pada  media  penyiaran  digital  menggunakan  platform  digital  yang  dapat  diakses memakai  jaringan  internet.  Pengguna  internet  yang  semakin  meningkat  tiap  tahunnya menuntut  masyarakat  untuk  melakukan  perubahan  pada  sistem  yang  biasanya  masih dilakukan  secara  konvensional  menjadi  sistem  yang  berbasis  digital  termasuk  dalam  dunia penyiaran.
Penyiaran  digital  merupakan  penyiaran  yang  berbasis  internet  atau  sering  dikenal dengan  layanan over  the  top (OTT).  Layanan  OTT  merupakan  subjek  hukum  yang memanfaatkan  jaringan  telemunikasi  berbasis  internet  sehingga  terjadi  transmisi  antar pengguna dalam bentuk panggilan video, panggilan suara, pesan singkat, media sosial, games , transaksi  finansial,  penyimpanan  data,  serta  layanan chatting .  Layanan  OTT  banyak menghasilkan  platform  digital  seperti  Instagram,  Youtube,  Facebook,  Tiktok,  Netflix,  dan banyak  lainnya  yang  berbentuk  aplikasi.  Dalam  layanan  OTT  banyak  konten-konten  yang tersedia yang dapat dinikmati oleh penggunanya antara lain semua bentuk informasi digital seperti  suara,  foto,  video,  animasi,  musik,  games,  film,  atau  sebagian  campuran  konten ataupun  keseluruhan.  Pada  dasarnya  layanan  OTT  juga  membuat  konten  siaran,  maka seharusnya layanan OTT termasuk kedalam kategori penyiaran.
Namun  perkembangan  teknologi  penyiaran  digital  tidak  seimbang  dengan  aturan undang-undang  yang  berlaku.  Di  Indonesia  aturan  belum  tersedia  secara  rinci dan  spesifik mengatur tentang layanan OTT dan Layanan OTT juga belum jelas keberadaannya apakah juga termasuk bagian dari kegiatan penyiaran karena terdapat perbedaan pemancarluasan antara OTT  dan  media  konvensional.    Pada  pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Penyiaran  disebutkan bahwa “ penyiaran  yaitu  pemancarluasan  siaran  melalui  transmisi  di  darat,  laut,  antariksa, menggunakan  frekuensi  radio  melalui  udara,  kabel  atau  media  lainnya  agar  bisa  diterima secara bersamaan masyarakat dengan perangkat penerima siaran. ” Sedangkan layanan OTT dilakukan melalui jaringan telekomunikasi berbasis internet. Dikarenakannya belum adanya aturan atau kepastian yang cukup kuat dalam hukum penyiaran dalam menggunakan internet contohnya layanan OTT yang nantinya msuk kedalm definisi penyiaran, hal tertulis dalam UU Penyiaran dalm pasal 1 ayat 2 yaitu menyebabkan hingga saat ini penyiarian yang memakai pemancaarluasan koneksi internet tidaklah termasuk dalam Undang-Undang Penyiaran.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
Salah  satu  hal  yang  diminati  oleh  masyarakat  dalam  penyiaran  yaitu  konten  film. Seiring  berkembangnya  teknologi,  film  tidak  hanya  bisa  disaksikan  di  bioskop,  televisi, ataupun digital video disk (DVD). Kini masyarakat cukup menonton film melalui gawai yang terhubung dengan internet pada platform digital yang menyediakan layanan film berbayar yaitu Netflix. Netflix merupakan platform Video on Demand (VoD) dengan peminat terbanyak, bisa dilihat dari jumlah pelanggan Netflix hingga 2021 yang tercatat sebanyak 209 juta orang di  dunia.  Namun,  film  yang  disiarkan  oleh  Netflix  terdapat  hal  yang  melanggar  ketentuan perundang-undangan di Indonesia seperti memuat adegan kekerasan, pornografi, terorisme, serta menyudutkan kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya sensor. Seperti Fifty Shades Of  Grey,  Sex  Education yang  memuat  adegan  pornografi, Game  of  thrones , squid  game memuat kekerasan hingga film Messiah juga dinilai provokatif terhadap unsur kepercayaan yang  menuai  kontroversi  di  masyarakat.  Beberapa  negara  pernah  memblokir  Netflix  yaitu negara  Vietnam,  Singapura,  Italia,  dan  di  Indonesia  dikarenakan  Netflix  tidak  mentaati peraturan  yang  berlaku  di  negara-negara  tersebut.    Berdasarkan  hal  tersebut  Netflix  tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada dan juga belum ada peraturan secara konkrit  mengatur  mengenai  platform  digital  ini.  Sehingga  penyiaran  Netflix  dikhawatirkan tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  telah  dianut.  Pemerintah  khawatir  adanya  peredaran pornografi dalam bentuk film yang terdapat di platform Netflix tanpa adanya sensor. Hasilnya adalah  keinginan  pemerintah  untuk  mengawasi  platform  Netflix  melalui  Komisi  Penyiaran Indonesia  (selanjutnya  disebut  KPI).  Menurut  Pasal  8  UU  Penyiaran, “ KPI  adalah  lembaga swadaya  masyarakat  independen  yang  bertugas  mengawasi  segala  bentuk  penyiaran  di daratan  Indonesia. ” Pengawasan  yang  ingin  dilakukan  KPI  di  platform  Netflix  diperlukan karena  Netflix  termasuk  dalam  kategori  informasi  elektronik  dan  melakukan  kegiatan penyiaran  di  wilayah  Indonesia.  Tetapi  mengingat  belum  adanya  payung  hukum  untuk melakukan  pengawasan  terdahap  platform  digital  KPI  belum  bisa  melakukan  pengawasan. Maka  jika  terdapat  konten  yang  mengandung  kesusilaan  atau  pornografi  hal  tersebut melanggar pasal 27 Undang-Undang No 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE).
Seharusnya  dalam  hal  kedudukan  dan  status  dalam  penyiaran  dalam  konvensional atau digital atau layanan OTT dapat perlakuan yang sama di dalam UU Penyiaran tidak ada perlakuan yang beda antara beberapa penyiaran yang ada. Namun, apabila ketentuan Pasal
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
1 ayat 2 UU Penyiaran tidak diatur yang mengatur penyelenggaraan penyiaran digital, maka akan mengakibatkan disparitas status dan kedudukan penyelenggara penyiaran.
Penyelenggara  sistem  elektronik  (PSE)  yang  melakukan  kegiatan  penyiaran didefinisikan  dalam  UU  ITE  sebagai  platform  yang  melakukan  kegiatan  penyiaran  melalui jaringan  internet.  Kehadiran  Netflix  menimbulkan  masalah  regulasi,  seperti  apakah  Netflix memenuhi  syarat  sebagai  ITE  untuk  tujuan  penerapan  peraturan  ITE,  atau  apakah  Netflix memenuhi syarat sebagai lembaga penyiaran untuk tujuan penerapan peraturan penyiaran. Akibat permasalahan tersebut, Kominfo menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 dari Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Layanan Aplikasi Melalui Konten Internet.  Namun,  surat  edaran  itu  tidak  memiliki  sanksi  dan  tidak  ditegakkan.  Hal  ini menghambat  upaya  Netflix  untuk  membentuk  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  di  Indonesia, sebagaimana tertuang dalam SE Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2016. Akibatnya, layanan platform Netflix menuai manfaat dan menarik perhatian pada bagaimana legalitas kegiatan  penyiaran diatur.  Peraturan  yang  mengatur  ITE  dan penyiaran.  SE  Menkominfo  3 Tahun 2016 juga mewajibkan adanya segregasi konten guna melarang adanya layanan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam Kode Konten Industri  Video-on-Demand  Subscription  Self-Regulatory  Bangsa  Asia  Tenggara,  ada kesepakatan bahwa konten yang disiarkan di platform tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual dan tidak boleh mengandung ujaran kebencian, pornografi, atau hal-hal lain yang tidak pantas. isi. Apakah regulasi di Indonesia ini bisa diterapkan pada service provider (SVoD), seperti  Netflix,  yang  tidak  memiliki  BUT  di  Indonesia  dan  malah  memiliki  regulasi  internal sendiri.
Pada Undang-Undang No 33 Tahun 2009  tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman)  menyebutkan  pada  Pasal  3  huruf  e “ salah  satu  tujuan  perfilman   adalah berkembangnya  dan  lestarinya  nilai  budaya  bangsa.  Hal  tersebut  menjadi  wujud implementasi  dari  Pasal  32  ayat  1  UUD  NRI  1945  sebagai  upaya  untuk  menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai budaya Indonesia. ” Oleh karena itu, Pasal 57 ayat 1 UU Perfilman mewajibkan film dan iklan film memperoleh Surat Keterangan Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum diedarkan dan/atau ditayangkan guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
Setiap  orang  berhak  atas  informasi  dan  komunikasi  sebagai  sarana  untuk mengembangkan  kepribadian  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  untuk  mencari,  memiliki, memperoleh,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  melalui  saluran  yang tersedia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena hal tersebut jangan sampai adanya sensor dalam film membuat masyarakat merasa haknya untuk memperoleh informasi tersebut  merasa  diambil.  Negara  memiliki  fungsi  salah  satunya  yaitu  fungsi  pengawasan. Maksud  dari  pengawasan  yakni  menghindari  jika  terjadi  kemungkinan  penyimpangan  atas pencapaian tujuan negara. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan rencana yang telah dibentuk dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Namun, dilihat dari fakta yang ada negara belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa  negara  belum  memperbarui  aturan  dalam  UU  Penyiaran  dan  atau  membuat pengaturan  tentang  sensor  film  yang  terdapat pada penyiaran digital, lembaga  mana  yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan penyensoran dalam penyiaran digital dan hal lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas. Negara memiliki peran yang besar dalam mengambil tindakan untuk menjaga nilai yang dianut di Indonesia.
Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi, maka ditemukan rumusan masalah mengenai  Penyiaran  Fim  Tanpa  Sensor  di  Platform  Netflix  ditinjau  dari  Undang-Undang Penyiaran di Indonesia dan Bagaimana peran KPI dalam mmberi batasan konten digital pada platform Netflix.

## METODE PENELITIAN
Metide penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian normatif. Yang di maksud penelitian normatif  adalah  bagaimana  hukum  menemukan  aturan,  prinsip,  ataupun  doktrin-doktrin hukum yang berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi atau yang disebut legal  issues.  Penelitian  hukum  normatif  juga  memiliki  arti  penelitian  memakai  pendekatan undang-undang dan konseptual.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyiaran  film  tanpa  Sensor  dalam  platform  digital  Netflix  ditinjau  dari  Undang-Undang Penyiaran di Indonesia
Netflix  merupakan  penyedia  layanan  streaming  digital  asing  pertama  yang  hadir  di Indonesia pada tahun 2016. Netflix berkantor di pusat kota Los gatos California. Hingga saat ini  Netflix  belum  memiliki  kantor  di  Indonesia  yang  berarti  tidak  berbentuk  Badan  Usaha Tetap (selanjutnya disebut BUT). Selama melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia banyak peraturan yang dilanggar salah satunya yaitu peraturan tentang penyiaran. Konten film yang ada  dalam  platform  Netflix  banyak  memuat  adegan  pornografi  maupun  kekerasan  tanpa adanya sensor. Sedangkan di Indonesia film atau iklan dari film yang akan disiarkan dan atau diedarkan harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga sensor film (LSF) hal itu diatur dalam UU Penyiaran Pasal 47. Selain itu, pada penjelasan pasal 47 dikatakan bahwa yang  dimaksud  lulus  sensor  pada  pasal  ini  berlaku  untuk  penyiaran  televisi  saja.  Hal  itu membuat pemerintah khawatir dan ingin mengawasi  Netflix. Tetapi belum bisa melakukan hal tersebut karena payung hukum yang mengatur hal tersebut belum tersedia.
Pemerintah ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix melalui Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI) yang dilandasi UU Penyiaran. Pengawasan oleh KPI yang akan dilakukan terhadap Netflix terkait adanya konten film yang berumatan pornografi dan kekerasan.  Kekhawatiran  Pemerintah  ialah  ditakutkan  konten  film  tersebut  dapat  menjadi penyebaran  pornografi  jenis  baru.  Keinginan  KPI  dalam  pengawasan  terhadap  Netflix  di dukung oleh Kominfo. KPI ingin mengawasi Netflix dan hal tersebut diketahui Kominfo, tetapi banyak  menuai  pro  kan  kontra  dari  masyarakat.  Siaran  acara  di  televisi  saat  ini  dinilai masyarakat  dengan  nilai  sangat  tidak  berkualitas.  Masyarakat  khawatir  jika  KPI  akan melakukan  pengawasan  terhdap  Netflix  mereka  akan  menikmati  hiburan  yang  tidak berkualitas sama hanya seperti di televisi. KPI sangat ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix juga dengan alasan Netflix merupakan televisi berbayar asal Amerika sehingga budaya yang diangkat dalam film tentunya mayoritas adalah budaya barat sangat berbeda dengan budaya di Indonesia dimana terdapat beberapa hal yang pantas untuk dilakukan. Meski serial film mendapatkan rating untuk penonton berumur 18 tahun keatas tetapi bukan berati bebas diperbolehkan menampilkan adegan kekerasan dan pornografi.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
Dalam UU Penyiaran Konsep penyiaran terdapat pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ penyiaran  yaitu  pemancarluasan  siaran  melalui  transmisi  darat,  laut,  antariksa, menggunakan  frekuensi  radio  melalui  udara,  kabel  atau  media  lainnya  agar  bisa  diterima secara  bersamaan  masyarakat  dengan  perangkat  penerima  siaran. ” Dalam  pasal  tersebut tidak  mengatur  penyiaran  melalui  platform  digital.  Hanya  terdapat  frasa  “media  lainnya” sehingga tidak jelas apakah penyiaran secara digital termasuk dalam “media lainnya”.
Dalam  pasal  36  UU  Penyiaran  menyatakan  bahwa “ isi  konten  dalam  siaran  wajib memuat informasi, pendidikan, hiburan yang membentuk intelektual, watak, dan moral serta memberikan perlindungan untuk khalayak khusus seperti anak-anak dan remaja dengan wajib menampilkan  klasifikasi  usia  sesuai dengan  isi  siaran  dan memilih  waktu  yang  tepat untuk menyiarkan suatu acara. Isi siaran juga dilarang memuat hal yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan  dan atau bohong,  terdapat  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian, narkotika  dan hingga menyudutkan suatu suku, agama, ras, dan antargolongan. ”
Netflix  secara  terbuka  menyatakan  bahwa  film  yang  didistribusikan  di  platformnya mengandung  unsur  kekerasan  dan  pornografi.  Selain  itu,  dinyatakan  di  kiri  atas  layar  film Netflix  bahwa  ada  bahasa  kasar,  kekerasan,  seks,  ketelanjangan,  narkoba,  alkohol,  dan merokok. Hal ini tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Pasal 36 UU Penyiaran. Selain itu, Netflix melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa “ siapa  pun  yang  mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau  membuat  Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diakses dengan sengaja dan tanpa izin dijerat dengan pelanggaran kesusilaan. ” Netflix telah melanggar dua undang-undang dan peraturan sebagai akibatnya, yaitu UU Penyiaran dan UU ITE.
Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  dinamis  yang  berkembang  mengikuti perkembangan  zaman  dan  dinamika  sosial.  Maka  menurut  penulis  sudah  saatnya  untuk segera dilakukan perubahan pada UU Penyiaran. Mengingat pembahasan revivi UU Penyiaran yang akan mengatur Netflix telah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tetapi pembahasannya  masih  terus  ditunda  padahal  hal  tersebut  diajukan  dari  tahun  2017. UU Penyiaran  yang  tidak  segera  direvisi  akan  menyebabkan  terjadinya  kemunduran  sistem hukum penyiaran di Indonesia mengingat teknologi digital yang telah berkembang pesat. UU Perfilman  yang  masih  berlaku  hingga saat  ini,  termasuk  ketentuan  yang  mengatur  tentang
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
sensor  film  dan  lembaga  sensor  film,  sudah  ketinggalan  zaman,  dan  oleh  karena  itu  perlu segera dilakukan reformasi terhadap UU Penyiaran.

## Peran KPI dalam membatasi konten digital pada platform Netflix
Negara  demokrasi  memiliki  karakteristik  yang  kuat  seperti  dengan  adanya  peran dalam memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi warganya, hal ini Hak Asasi Manusia lah yang dimaksud. HAM atau Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup untuk setiap warga negaranya, hak untuk memilih agamanya sendiri, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak memilih dan dipilih, warga negara berhak memutuskan apa yang berhak ia dapatkan, serta masih banyak hak-hak yang lainnya yang melekat pada dirinya. Jadi hak adalah sesuatu yang tidak  akan bisa  diambil  oleh  negara.  Sama  halnya  dengan  kebebasan  berpendapatan  yang tidak akan diambil oleh negara dikarenakan warga memiliki Hak untuk berpendapat di umum, tanpa adanya rasa takut. Konstitusi sudah menjamin mengenai Hak sebagai perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUDNRI 1945 pada pasal 28 E ayat 3 yang menyatakan bahwa “ setiap orang dapat bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. ” Kebebasan berpendapat menjadi penting karena beberapa hal, yaitu :
1. Dasar dari adanya demokrasi;
2. Memiliki peran dalam memberantas korupsi;
3. Kebebasan  berpendapat  adalah  cara  terbaik  untuk  masyarakat  dalam  menemukan kebenaran;
4. Memperkenalkan tanggung jawab antar satu dengan yang lain.
Namun,  sejauh  apa  kebebasan  berpendapat  yang  bisa  dilakukan  oleh  masyarakat. Dalam  diskusi  publik  ALSA  Indonesia  Legal  Discussion  Profesor  Eddy  mengatakan  bahwa kebebasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah kebebasan yang bertanggung jawab hal  itu  didasarkan  karena  sering  kali  terjadi  ketika  seseorang  menyampaikan  pendapatnya akan bersinggungan dengan orang lain, suatu lembaga institusi dan hal lainnya. Dapat kita ketauhi bahwa demokrasi telah memberikan peluang terhadap individu untuk memiliki dan menikmati  kebebasan  secara  proporsional  karena  kebebasan  diri  sendiri  terbatasi  dengan kebebasan orang lain.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
Seiring perkembangan teknologi spektrum frekuensi radio sifatnya terbatas dan hanya beberapa  orang  atau  pihak  tertentu  saja  yang  dapat  menggunakan  media  tersebut mengalami perpindahan ke dunia digital, masyarakat tidak perlu lagi untuk dapat melakukan kebebasan  berpendapat  atau  berekspresinya  melalui  siaran  televisi.  Mereka  dapat menggunakan media digital satunya internet menggunakan jaringan telekomunikasi yang bisa diakses langsung oleh seluruh masyarakat di dunia. Layanan digital Over The Top (OTT) yang menggunakan  jaringan  internet  membuat  perkembangan  komunikasi  di  era  4.0  dengan menawarkan  kecepatan  tinggi  transfer data  yang  menawarkan  pengiriman  layanan  konten secara langsung dan serentak kepada konsumen.
Dalam  Surat  Edaran  Menteri  layanan  OTT  dijelaskan  klasifikasinya  yang  dibentuk Menkominfo  pada  tahun  2016.  Berdasarkan  SE  Menteri  Kominfo  3  tahun  2016  tentang Penyedia Layanan Aplikasi Melalui Konten Internet,  Layanan OTT diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu :
1. Layanan berbasis aplikasi adalah layanan yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang terhubung ke internet untuk menyampaikan layanan komunikasi seperti pesan singkat,  panggilan  video  atau  suara,  permainan,  layanan  transaksi  keuangan  dan komersial, dan turunannya.
2. Penyedia konten digital melalui internet adalah seseorang yang membuat informasi digital  berupa  tulisan,  gambar,  suara,  musik,  video,  atau  animasi  tersedia  untuk diunduh atau streaming melalui layanan telekomunikasi yang memanfaatkan internet.
3. Penyediaan  layanan  melalui  aplikasi  atau  konten  melalui  internet,  yang  secara bersama-sama  disebut  Layanan  OTT,  adalah  penyediaan  layanan  aplikasi  dan/atau konten melalui internet.
Klasifikasi  oleh  Menkominfo  dalam  SE  Menteri  Kominfo  3  tahun  2016  tentang Penyedia Layanan  Aplikasi  Melalui  Konten  Internet  ini  dapat  dijadikan  acuan  pemahaman tentang  Layanan  OTT.  Namun  surat  edaran  ini  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap karena belum dijadikan sebuah Peraturan Menteri. Padahal pengaturan lebih lanjut mengenai layanan  OTT  dirasa  penting  untuk  memahami  dan  mengawasi  pemanfaatan  Layanan  OTT. Dengan  adanya  penjelasan  klasifikasi  dari  SE  Menteri  Kominfo  diatas  pada  poin  nomor  2 masyarakat  dapat  menggunakan  kreativitasnya  serta  kegiatannya  dengan  menggunakan
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
layanan  OTT  yang  menyediakan  konten  digital  berupa  video  yang  dapat  menggunakan layanan  streaming  dan  dapat  diunduh  melewati  jaringan  internet.  Melalui  aplikasi  seperti Youtube, Netflix,  Instagram serta  media lainnya  masyarakat dapat  menggunakan penyedia siaran secara langsung ( live streaming ) dalam menggunakan layanan OTT.
Dalam  rumusan  Pasal  1  ayat  1  UU  Penyiaran  menjelaskan  bahwa  siaran  dapat menghasilkan  gambar,  video  serta  suara  yang  bisa  diterima  melalui  perangkat  penerima siaran, penyedia siaran secara langsung dalam konten digital yang dilakukan oleh masyarakat termasuk kedalam kategori siaran. Dimana perangkat penerima siaran yang dimaksud bukan hanya sebuah televisi atau radio tetapi juga termasuk gawai yang sudah dapat menyalurkan jaringan  internet.  Timbul  pertanyaan  apakah  siaran  yang  dilakukan  masyarakat  dapat dikategorikan sebagai penyiaran atau bukan.
Sebagai  Lembaga  Pengawas  Penyiaran  Indonesia  KPI  mempunayi  rencana  untuk memantau konten-konten yang berada di platform digital. Menurut KPI frasa “media lainnya” mencakup layanan OTT. Sementara itu, kominfo telah menyatakan bahwa pengertian pasal tersebut tidak termasuk kegiatan penyiaran berbasis internet atau over-the-top (OTT). Istilah "media  lain"  dalam  pasal  tersebut  menimbulkan  kekaburan  norma,  karena  sementara  KPI hanya  bertujuan  untuk  mengawasi  penyiaran  layanan  penyiaran  televisi  dan  radio  sesuai dengan  Undang-Undang  Penyiaran,  istilah  "media  lain"  digunakan  untuk  layanan  konten video.  disediakan  melalui  layanan  OTT  dapat  diterima.  merangkap  oleh  masyarakat,  itu termasuk  dalam  kategori  penyiaran  dan  penyiaran,  menurut  penulis.  Adanya  pengawasan layanan  konten  digital  melalui  KPI  memungkinkan  masyarakat  yang  akan  melakukan penyiaran melewati Instagram atau Youtube atau aplikasi lainnya yang memenuhi rumusan Pasal 1 UU Penyiaran harus memiliki izin penyiaran. Lalu bagaimana Legalitas dari masyarakat yang menggunakan Layanan OTT tanpa ada pengawasan, penulis menganggap hal tersebut boleh  saja  dilakukan  karena  secara  tidak  langsung  Layanan  OTT  telah  mendapatkan pengawasan melalui Pasal 27-28 UU ITE. Pasal yang dapat melindungi masyarakat didalam UU ITE merupakan sebuah delik aduan dimana masyarakat yang merasa dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. UU ITE juga tidak memiliki penjelasan yang cukup terkait apa yang dimaksud dalam Pasal 27 sebagaimana cakupan seseorang melanggar Pasal  Tersebut.  Adanya  dari  penjelasan  cukup  jelas  menimbulkan  kebingungan  terkait
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
misalnya dalam Pasal tersebut apa yang dimasud dengan kesusilaan dan muatan pencemaran nama baik.
Undang-Undang Penyiaran memberi wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya  disebut  KPI)  untuk  mengembangkan  dan  mengawasi  berbagai  peraturan penyiaran bekerja sama dengan lembaga  penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Regulasi penyiaran  mencakup  keseluruhan  proses  penyiaran,  mulai  dari  pembentukan  hingga pengoperasian, pertanggungjawaban, dan evaluasi. KPI diberi wewenang berdasarkan Pasal 8  ayat  2  UU  Penyiaran  untuk  menetapkan  standar  program  siaran,  menulis  peraturan, menetapkan dan mengawasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran, menjatuhkan  sanksi  atas  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  penyiaran,  dan mengoordinasikan  kegiatannya  dengan  pemerintah, penyiar,  dan  masyarakat umum.  Pasal 13 UU Penyiaran menetapkan batas KPI untuk objek kewenangan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "jasa penyiaran" hanya mengacu pada layanan penyiaran radio dan televisi. Akibatnya, kewenangan penyiaran KPI terbatas pada program radio dan televisi. KPI tidak berwenang untuk memantau konten digital, seperti yang tersedia di platform Netflix, dalam hal ini.
Kewenangan KPI untuk mengawasi konten di media digital dapat diperluas. KPI ingin berupaya mengembangkan aturan yang nantinya akan menjadi pedoman penambahan objek pengawasan  konten  digital  dari  media  populer  seperti  YouTube,  Netflix,  dan  gerai  sejenis. Ketua  KPI  menjelaskan,  hal  itu  dilakukan  untuk  memastikan  konten  di  media  digital  tidak hanya mendidik tetapi juga mengandung pesan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal  ini  diperlukan  karena  preferensi  masyarakat  untuk  mengakses  media  digital  telah bergeser  dari  media  tradisional  seperti  televisi  dan  radio.  KPI  mengadvokasi  perluasan kewenangan ini untuk dipertimbangkan dalam pembahasan revisi UU Penyiaran.
KPI  berpedoman  pada  Kode  Etik  dan  Standar  Program  Penyiaran  (P3SPS)  dan  UU Penyiaran. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar KPI juga berjalan optimal. Menurut  Pasal  6  UU  Penyiaran,  penyiaran  didefinisikan  sebagai  informasi  yang  secara serentak  dan  bebas  diterima  oleh  masyarakat  dan  berdampak  besar  bagi  pembangunan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila. Seiring dengan tanggung jawab lembaga KPI untuk mengawasi konten yang beredar di masyarakat, termasuk televisi dan radio, serta konten di
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
platform  media  digital  baru  seperti  Netflix  atau  platform  serupa,  dengan  catatan  akan mengubah  UU  Penyiaran  untuk  memasukkan  KPI  kewenangan  untuk  mengawasi  konten siaran di media digital. Namun, jika KPI memberlakukan pembatasan pada konten media di platform  Netflix,  KPI  akan  bertindak  di  luar  tanggung  jawab  dan  wewenangnya  dan  akan bertentangan  dengan definisi penyiaran dalam  UU  Penyiaran.  Penulis  beranggapan  bahwa KPI diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam mengawasi konten penyiaran yang tidak mendidik yang seringkali hanya mementingkan peringkat penonton dibandingkan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Hukum yang dynamis yaitu hukum dengan baik, yakni hukum yang berkembang yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin maju. Undang- Undan Penyiaran harus segera diperbarui dikarenakan sudah terlalu lama dan tidak relevan dngan  teknologi  penyiaran  saat  ini.  Dalam  hal  melakukan  perluasan  wewenang  guna memantau konten siaran dalam media digital, hal ini diluar kewenangan KPI dan juga tidak sesuai  berdasarkan  konsep  penyiaran  yang  berdasarkan  Undang-Undang  Penyiaran.  KPI diharapkan  dapat  lebih  teliti lagi  dalam mengawasi  konten  penyiaran  yang  tidak  mendidik yang seringkali hanya mementingkan peringkat penonton dibandingkan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Berapa Pelanggan Streaming Netflix Di Indonesia?
| Databoks’
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan- streaming-netflix-di-indonesia> [accessed 30 March 2021]
Ellya,  Rosana,  ‘Negara  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam 12 , No. 1 (2016), 37 – 53
Fajar  ND,  Mukti,  and  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Hukum Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
‘KPI Ingin Awasi Konten
Digital, Kominfo: Belum Ada Aturannya’ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5260a5e791a/kpi-ingin-awasi- konten-digital--kominfo--belum-ada-aturannya> [accessed 7 January 2022]
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika, Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika Nomor 3 Tahun 2016 , 2016
Paidjo, Hufron, and Erny Herlin Setyorini, ‘Hak Asasi Manusi a Dalam Kebebasan Berpendapat
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
Berkaitan Dengan Makar’, Jurnal Akrab Juara 4 , No. 5 (2019), 146 – 52
‘Pembahasan  Revisi  UU  Penyiaran  Yang  Atur  Netflix  Mundur  Lagi  Jadi  2021 -  Lifestyle Katadata.Co.Id’
<https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5eff004cf3b42/pembahasan-revisi-uu- penyiaran-yang-atur-netflix-mundur-lagi-jadi-2021> [accessed 7 January 2022]
‘Presiden  Jokowi  Luncurkan  Roadmap  Revolusi  Industri  4.0 - Bisnis  Tempo.Co’ <https://bisnis.tempo.co/read/1076107/presiden-jokowi-luncurkan-roadmap-revolusi- industri-4-0/full&view=ok> [accessed 18 May 2021]
Valentine, and Laura Zinnia Valentine, ‘Analisis Perpektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis’, InComTech: Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer 8 , No. 3 (2018), 222 – 32