## Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana
Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi
Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra
Program Pascasarjana Akuntansi,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unviersitas Brawijaya e-mail: agungkresnandra@gmail.com
Abstract: This  study  aimed  to  examine  the  effect  of  fiscal  decentralization  on  local  economic growth  as  well  as  view  the  ability  of  balance  funds  and  private  investment  as  a  moderating variable, in strengthening the positive impact of fiscal decentralization on local economic growth in the province of Bali. The study was conducted in nine districts / municipalities in the province of Bali with a total sample of 45 samples. The data analysis techniques used in this study is partial least square (PLS). Hypothesis test results showed that only fiscal decentralization has a positive and  significant  impact  on  regional  economic  growth.  Meanwhile,  two  moderating  variables  not proven  to  strengthen  the  positive  effects  of  fiscal  decentralization  on  economic  growth  in  the region.
Keywords: Fiscal Decentralization, Local Economic Growth, Balance Funds, Private Investment
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menganalisis kemampuan dana perimbangan dan investasi swasta  sebagai  variabel  moderasi,  dalam  hubungan  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali. Penelitian dilakukan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan  total  sampel  sebanyak  45  sampel.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu partial  least  square (PLS).  Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa desentralisasi  fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.  Sementara, dana perimbangan  dan  investasi  swasta  tidak  memoderasi  pengaruh  desentralisasi  fsikal  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kata Kunci : Desentralisasi  Fiskal,  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah,  Dana  Perimbangan, Investasi Swasta
Sebagai negara berkembang,
peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  memiliki banyak  makna  bagi  Indonesia.  Selain  sebagai ukuran keberhasilan perekonomian, meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  juga mengindikasikan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat serta penurunan tingkat kemiskinan dan  pengangguran  di  Indonesia.  Maka  dari  itu isu melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan, merupakan  peringatan  bagi  pemerintah  yang harus  segera  disikapi,  karena  dampak  yang ditimbulkan sangatlah luas.
Jika  berbicara  tentang  pertumbuhan ekonomi nasional, tentu tidak akan terlepas dari peran daerah sebagai penyumbang PDRB yang merupakan  ukuran  dari  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Bali  sebagai  salah  satu  provinsi  di Indonesia  memiliki  potensi  sumbangan  PDRB yang  cukup  tinggi  terutama  dari  sektor
pariwisatanya. PDRB Bali tumbuh dengan laju rata-rata  5,94  persen  sama  dengan  laju pertumbuhan  ekonomi  nasional,  walaupun demikian,  laju  pertumbuhan  ekonomi  tersebut tidaklah konsisten terjadi di tiap tahunnya. Ada berbagai  macam  faktor  yang  menyebabkan peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah provinsi  Bali  tidak  konsisten  tiap  tahunnya. Salah  satunya  adalah  masih  rendahnya  kinerja kapasitas  fiskal  di  beberapa  daerah  di  Bali. Berdasarkan  teori  federalisme  fiskal,  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur segala urusan di  daerah,  salah  satu  bentuknya  adalah desentralisasi fiskal.
Hingga  saat  ini,  isu  desentralisasi  fiskal selalu  menjadi  pembicaraan.  Seringkali  hasil- hasil  riset  terdahulu  masih  mendapatkan kesimpulan  yang  berbeda  antar  peneliti
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
desentralisasi fiskal, yang mana masing-masing pihak  memiliki  argumentasi  logis  serta  telah membuktikannya  secara  empiris.  Fadjar  dan Sembiring (2007) merupakan salah satu peneliti yang  mendukung  dilakukannya  desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Kedua  peneliti  ini  mendapatkan kesimpulan  bahwa  desentralisasi  fiskal  dan faktor endowment berpengaruh  secara  positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  Indonesia,  studi  ini  dilakukan  pada  26 provinsi  di  Indonesia  dari  tahun  2000-2007. Berbeda  halnya  dengan  Fadjar  dan  Sembiring, Situngkir,  et  all  (2014)  menemukan  bahwa, desentralisasi fiskal dengan indikator pengeluaran  dan  pendapatan  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Sumatera Utara.
Adanya research  gap, memiliki  makna bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini  sekaligus  bertentangan  dengan  penjelasan teori  federalisme  fiskal.  Selain  itu,  perbedaan hasil riset terdahulu juga menyebabkan peneliti menduga  bahwa,  ada  faktor  kontingensi  atau variabel  lain  (variabel  moderasi),  yang  dapat memperkuat  ataupun  memperlemah    pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Dari  beberapa  variabel  yang memang  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dua  diantaranya adalah dana perimbangan dan investasi swasta.
Walaupun penelitian terkait desentralisasi fiskal dan  pertumbuhan  ekonomi daerah  telah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti- peneliti  terdahulu,  namun  masih  sedikit  yang memasukkan  variabel  moderasi  ke  dalam skema  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Selain  itu, perbedaan hasil penelitian terdahulu menyebabkan,  penelitian  terkait  desentralisasi fiskal  dan pertumbuhan  ekonomi  daerah  masih belum  konklusif,  sehingga  menarik  untuk diteliti  kembali  pada  latar  tempat  dan  waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian:
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  masalah penelitian  yang dapat dirumuskan yaitu:
1) Apakah  desentralisasi  fiskal  berpengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah di Provinsi Bali?
2) Apakah  dana  perimbangan  memperkuat pengaruh  positif  desentralisasi  fiskal terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  di Provinsi Bali?
3) Apakah  investasi  swasta  memperkuat pengaruh  positif  desentralisasi  fiskal terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  di Provinsi Bali?
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:
1) Untuk  menguji  pengaruh  desentralisasi fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah di Provinsi Bali.
2) Untuk menguji interaksi variabel moderasi dana  perimbangan  dalam  memperkuat pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  di  Provinsi Bali.
3) Untuk menguji interaksi variabel moderasi investasi swasta dalam memperkuat pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  di  Provinsi Bali.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Federalisme Fiskal
Teori Federalisme  Fiskal  merupakan  teori yang dikembangkan oleh Hayek, Musgrave dan Oates.  Dalam  teori  ini  ditekankan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  dapat  dicapai  dengan jalan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang  oleh  pusat  kepada  daerah  untuk mengatur daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (otda).
Menurut  Oates  (1972),  desentralisasi  fiskal akan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah sub nasional/pemerintah  daerah  akan  lebih  efisien dalam  produksi  dan  penyediaan  barang-barang publik.  Pengambilan  keputusan  pada  level pemerintah  lokal  (kabupaten/kota)  akan  lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan  lokal/daerah  dan  lebih  berguna  bagi efisensi alokasi.
Teori  Federalisme  Fiskal  memiliki  dua perspektif  teori  yang  menjelaskan  tentang dampak ekonomi dari implementasi desentralisasi, yakni menurut traditional theories  (first  generation  theory) dan new perspective theories (second generation theories) .
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
Pertumbuhan Ekonomi Kuznets dalam Jhingan (2004)
mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai kenaikan  jangka  panjang  dalam  kemampuan suatu  negara  untuk  menyediakan  semakin banyak  jenis  barang-barang  ekonomi  kepada penduduknya,  kemampuan  ini  tumbuh  sesuai dengan  kemajuan  teknologi  dan  penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.
Pertumbuhan  ekonomi  dari  sudut  tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Variabel  ini sering  digunakan  untuk  mengukur  seberapa baik  ekonomi  suatu  Negara  sudah  dikelola dengan  benar.  Menurut  Mankiw  (2003),  PDB dapat  dipandang  dalam  dua  hal. Pertama , total pendapatan  yang  diterima  oleh  setiap  orang dalam  perekonomian. Kedua, adalah  total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) dalam konteks pembangunan daerah pendapatan  perkapita  adalah  total  pendapatan suatu  daerah  dibagi  jumlah  penduduk  di  suatu wilayah.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan.

## Desentralisasi Fiskal
Parson dalam Hidayat (2005)
mendefinisikan  desentralisasi  sebagai  berbagi ( sharing ) kekuasaan pemerintah antara kelompok  pemegang  kekuasaan  di  pusat dengan  kelompok-kelompok  lainnya,  di  mana masing-masing  kelompok  tersebut  memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu Negara.
Secara  garis  besar,  kebijakan  desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999):
1. Desentralisasi Politik Desentralisasi  politik  merupakan  sebuah pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada  daerah,  menyangkut  berbagai aspek  pengambilan  keputusan,  termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan
2. Desentralisasi Administrasi Desentralisasi  administrasi  adalah  sebuah pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan  sumber  daya  antar  berbagai  tingkat pemerintahan
3. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk
menggali  sumber-sumber  pendapatan,  hak untuk menerima transfer dari pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  dan menentukan belanja rutin maupun investasi.
Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses distribusi  anggaran  dari  tingkat  pemerintahan yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang lebih  rendah  untuk  mendukung  fungsi  atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Khusaini (2006) menyatakan bahwa  dalam  membahas  desentralisasi  fiskal, umunya  terdapat  tiga  variabel  yang  sering digunakan  sebagai  representasi  desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi pengeluaran, desentralisasi  pengeluaran  pembangunan,  dan desentralisasi penerimaan.
Mardiasmo  (2009)  menyatakan  bahwa  ada beberapa prinsip dan tujuan dari diberlakukannya desentralisasi fiskal, yaitu:
1) Mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah ( vertical  fiscal  imbalance )  dan  antar daerah ( horizontal fiscal imbalance ).
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3) Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4) Tata  kelola,  transparan,  dan  akunTabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5) Mendukung  kesinambungan  fiskal  dalam kebijakan ekonomi makro.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Dalam  UU  No.  33  tahun  2004  tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah,  pada  bab  V  (lima) nomor  1  (satu)  disebutkan  bahwa  PAD bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengolahan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  lain-lain  PAD  yang  sah,    dan komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
akibat  dari  penjualan  dan/atau  pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah.

## Belanja Modal
Mardiasmo  (2009)    menjelaskan  bahwa belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran  rutin  untuk  biaya  operasional  dan biaya  pemeliharaan,  sementara  menurut  Halim (2002:73), belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya  melebihi  satu  tahun  anggaran  dan akan menambah aset dan kekayaan daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun  2006,  tanggal  3  April  2006,  tentang Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah  dalam  Lampiran  I-A.3  Laporan
Realisasi
Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang termasuk Belanja Modal adalah  :  Belanja  Tanah,  Belanja  Peralatan  dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan,  Belanja  Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya.

## Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  merupakan  pendapatan daerah  yang  berasal  dari  APBN  untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan  daerah  dalam  mencapai  tujuan pemberian  otonomi  kepada  daerah,  terutama peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  membaik  (Wijaya, 2005:33). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  dan antar pemerintah daerah.
Alasan dipilihnya dana perimbangan sebagai  salah  satu  variabel  moderasi  dalam penelitian  ini  karena  berdasarkan  hasil-hasil riset  terdahulu,  diantaranya  oleh  Hidayat  dan Sirojuzilan  (2006),  Setiyawati  dan  Hamzah (2007),  Sihite  (2010),  Riska  dkk.  (2012),  serta Najiah (2013), yang melihat pengaruh langsung dana  perimbangan  (DAU  dan  DAK)  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  menunjukkan  bahwa dana perimbangan  memang  memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga  hal  ini  semakin  menguatkan  dugaan peneliti  bahwa,  dana  perimbangan  dapat menjadi sebuah variabel moderasi yang mampu memperkuat  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU  merupakan  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU  bersifat block  grant yang  berarti penggunaannya  diserahkan  kepada  daerah sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka ontonomi daerah.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  Pasal  1,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional.  Menurut  Yani  (2002:166)  dana alokasi  khusus  dimaksudkan  untuk  mendanai kegiatan  khusus  yang  menjadi  urusan  daerah dan  merupakan  prioritas  nasional,  sesuai dengan  fungsi  yang  merupakan  perwujudan tugas  kepemerintahan  di  bidang  tertentu, khususnya  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

## Pengertian,  Tujuan,  Manfaat  dan  Jenis Investasi
Dalam  kamus  ekonomi  yang  disusun  oleh Winardi  (1992),  dikemukakan  bahwa  dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat- alat  produksi  (termasuk  didalamnya  benda- benda  untuk  dijual),  dengan  modal  berupa uang.  Sedangkan  secara  makro,  investasi berarti  jumlah  yang  dibelanjakan  sektor  bisnis untuk  menambah  stok  modal  dalam  periode tertentu  (Nanga,  2005).  Menurut  Halim (2005:1), investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang  datang.  Dalam  investasi  tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari  penyediaan  modal  yang  rusak  (depresiasi) dan  tambahan  penyediaan  modal  yang  ada (investasi netto).
Tendelilin  (2010)  mengungkapkan  tiga alasan  mengapa  investor  melakukan  investasi, yaitu:
1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang.
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
2) Mengurangi tekanan inflasi.
3) Dorongan menghemat pajak.
Jenis-jenis  investasi  secara  umum  di  dalam pembangunan  ekonomi  terdapat  empat  jenis investasi, yaitu:
1) Investasi  Otonom  dan  Investasi  yang Terdorong
2) Publik Investment dan Private Investment . 3) Domestic Investment dan Foreign Investment .
4) Gross Investment dan Net Investment .
Investasi  Swasta  Berupa  Penanaman  Modal Dalam  Negeri  (PMDN)  dan  Penanaman Modal Asing (PMA)
PMDN  adalah  kegiatan  menanam  modal yang  dilakukan  oleh  pihak  dalam  negeri  untuk melakukan  usaha  di  wilayah  Indonesia. Sementara PMA adalah kegiatan investasi yang hanya  meliputi  penanaman  asing  secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pemilik modal secara langsung menanggung resiko.
Penelitian ini menggunakan investasi swasta dengan  dua  indikator  yaitu  PMDN  dan  PMA sebagai  variabel  moderasi  dengan  beberapa alasan  yaitu:  1)  Inkonsistensi  penelitian terdahulu  terkait  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 2) Hasil riset  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Raharjo (2006) dan Rustiono (2008) menemukan bahwa investasi  swasta  secara  parsial  memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi,  sehingga  hal  ini  menguatkan  dugaan peneliti  bahwa  variabel  investasi  swasta nantinya  akan  mampu  memperkuat  pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah.  3)  Provinsi  Bali  yang merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia  tentunya  akan  banyak  menarik  minat tidak  hanya  wisatawan  yang  ingin  berkunjung ke  Bali,  tetapi  juga  para  investor  yang  ingin menanamkan modalnya di Bali. Maka investasi swasta  baik  berupa  PMDN  maupun  PMA sangat  memungkinkan  untuk  dilakukan  di Provinsi  Bali.  Tentu  hal  ini  juga  menjadi pertimbangan peneliti dalam memasukan investasi  swasta  berupa  PMDN  dan  PMA sebagai variabel moderasi.

## Kerangka Konseptual Dan Hipotesis
Berdasarkan  teori  federalisme  fiskal, peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional dapat  dicapai  dan  digandakan  kecepatannya dengan  cara  memberikan  kewenangan  kepada daerah  yang  lebih  besar  untuk  mengatur pemerintahannya  sendiri  atau  sering  disebut dengan otonomi daerah (desentralisasi) dimana salah  satunya  adalah  desentralisasi  fiskal. Keuntungan  alokatif  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah akibat desentralisasi menyebabkan  pemerintah  daerah  lebih  baik dalam  mengambil  kebijakan  terkait  pelayanan publik  di  daerah  jika  dibandingkan  dengan sistem  yang  tersentralisasi  dimana  semua kebijakan diambil oleh pusat. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah dapat membuat  kebijakan  yang  mengoptimalkan kinerja  pelayanan  publik  di  daerah.  Dengan diberikannya  kewenangan  yang  lebih  besar, daerah nantinya akan mampu untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  pula pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait  keuangan  publik,  pemerintah daerah  tentunya  memiliki  informasi  yang  lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi daerah  masing-masing  sehingga  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah dalam  penyediaan barang  dan jasa  publik  akan lebih  tepat  daripada  jika  diserahkan  ke pemerintah  pusat  (Suaryana,  2010).  Pendapat serupa  juga  dikemukakan  oleh  Oates  (1972) yang  berpendapat  bahwa  desentralisasi  fiskal akan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  karena pemerintah  sub  nasional/pemerintah  daerah akan  lebih  efisien  dalam  produksi  dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan  pada  level  pemerintah  lokal  akan lebih  didengarkan  untuk  menganekaragamkan pilihan  lokal  dan  lebih  berguna  bagi  efisensi alokasi.
Dua indikator dalam desentralisasi fiskal baik  itu  dari  sisi  penerimaan  maupun pengeluaran  pembangunan  daerah  menjadi tolak  ukur  keberhasilan  dari  desentralisasi fiskal di daerah. Secara teori, peningkatan pada kedua indikator tersebut akan turut memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi  daerah.  Namun,  tidak  selamanya peningkatan  kedua  indikator  desentralisasi fiskal  tersebut  serta  merta  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah atau
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
pengaruhnya  tidak  selalu  linear.  Hal  ini  juga didukung oleh hasil-hasil riset empiris terdahulu  yang  masih  inkonsisten,  ditambah fenomena  yang  terjadi  di  Provinsi  Bali  bahwa, peningkatan  desentralisasi  fiskal  misalnya  saja PAD,  tidak  serta  merta  membawa  konsistensi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini  menjadi  dasar  bagi  peneliti  dalam  dugaan adanya faktor kontingensi yang bisa memperkuat  pengaruh  positif  peningkatan desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah  dan  dari  beragam  faktor,  dua diantaranya  adalah  dana  perimbangan  dan investasi swasta.
Tidak  semua  daerah  memiliki  kapasitas fiskal  yang  memadai  untuk  bisa  mewujudkan suatu peningkatan  pertumbuhan ekonomi daerah  walaupun  telah  diberikan  kewenangan yang  lebih  luas  dalam  bentuk  desentralisasi fiskal.  Ini  merupakan  fakta  yang  terjadi  di banyak daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan perlu adanya bantuan lain, di luar kemampuan daerah dalam menciptakan sumber-sumber  penerimaan  daerah.  Sumber pertama tentunya dari transfer pemerintah pusat berupa  dana  perimbangan  baik  DAU  maupun DAK.  Sumber  lainnya  tidak  berasal  dari pemerintah  pusat  maupun  daerah,  akan  tetapi bersumber dari pihak swasta di luar pemerintahan berupa investasi swasta.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  pendekatan  kontingensi  dengan memasukkan  dua  variabel  moderasi  ke  dalam model  penelitian  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai penelitian  yang  menggunakan  pendekatan kontijensi dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi  berbagai  variabel  kontijensi yang memengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian. Hasil penelitian
sebelumnya menunjukkan  bahwa  ada  ketidakkonsistenan antara  satu  peneliti  dengan  peneliti  lainnya sehingga  peneliti  berkesimpulan  bahwa  ada variabel lain yang memengaruhinya. Govindarajan  (1986) dalam Husnatarina  dan Nor  (2007)  mengemukakan  bahwa  untuk menyelesaikan  perbedaan  dari  hasil  temuan tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontijensi ( Contingency Approach ). Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mencoba untuk  menggunakan  dana  perimbangan  (DAU dan  DAK)  dan  investasi  swasta  (PMA  dan PMDN) sebagai variabel moderasi, karena kuat dugaan  bahwa  kedua  variabel  tersebut  mampu meningkatkan  pengaruh  positif  peningkatan kedua  indikator  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  khususnya  di Provinsi  Bali.  Adapun  alur  pemikiran  teoritis secara  ringkas  dapat  dilihat  pada  gambar  1 berikut ini.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang dipaparkan, penelitian ini akan melakukan dua tahap  pengujian  hipotesis.  Tahap  pertama yaitu  menguji  pengaruh  langsung  kedua indikator desentralisasi fiskal (penerimaan dan
pengeluaran  pembangunan  daerah)  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Tahap  kedua dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  interaksi antara  variabel  moderasi  berupa  dana  transfer dan investasi swasta dengan variabel
independen berupa desentralisasi fiskal terhadap
variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi daerah. Secara sistematis  hubungan  antara  desentralisasi
fiskal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  daerah beserta  interaksi  variabel  moderasi  dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
.
Gambar 2 Kerangka Penelitian
Keterangan: DF : Desentralisasi Fiskal TPAD : Penerimaan Daerah
TBM : Pengeluaran Pembangunan Daerah DP
: Dana Perimbangan
DAU : Dana Alokasi Umum DAK : Dana Alokasi Khusus IS
: Investasi Swasta
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA
: Penanaman Modal Asing PED : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

## Hipotesis
Hipotesis  yang  diuji  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  tiga  hipotesis,  dimana  hipotesis pertama  untuk  menguji  pengaruh  langsung kedua  indikator  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebelum berinteraksi dengan variabel moderasi.
Hipotesis  kedua  dan  ketiga  untuk  menguji pengaruh interaksi variabel dependen penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dengan variabel  moderasi  dana  perimbangan  dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
H 1 : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah. H 2 : Dana perimbangan
memperkuat pengaruh  positif  desentralisasi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
H 3 : Investasi  swasta  memperkuat  pengaruh positif  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## METODE Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode kuantitatif. Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  yang dijelaskan  oleh  Indriantoro  dan  Supomo (2013:12)  mengenai  penelitian  kuantitatif  yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka  dan  melakukan  analisis  data  dengan prosedur statistik. Berdasarkan tingkat eksplanasinya,  penelitian  ini  tergolong  ke dalam  penelitian  asosiatif.  Menurut  Sugiyono (2003:  11),  penelitian  asosiatif  merupakan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  ataupun  juga  hubungan  antara  dua variabel atau lebih.
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016

## Populasi dan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sample jenuh  dimana  sampling  jenuh  adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan  sebagai  sampel.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  data  keuangan  berupa PAD,  belanja  modal,  total  penerimaan  dan belanja  daerah,  dana  transfer  berupa  DAU  dan DAK  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kurun  waktu lima tahun (2009-2013) di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali. Selain itu sampel dalam penelitian ini juga meliputi data realisasi investasi  swasta  berupa  PMA  dan  PMDN  dan juga  pertumbuhan  ekonomi  berupa  PDRB  di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali kurun waktu lima tahun dari tahun 2009-2013.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data menurut sifatnya yang digunakan dalam  mendukung  penelitian  ini  adalah  data kuantitatif.  Sementara  sumber  data  dalam penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  yang dianggap  reliabel  dan  valid,  yaitu  sumber  data yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung melalui  media  perantara  dan  melalui  kegiatan dokumentasi  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak lain).
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan adalah data keuangan APBD Provinsi Bali dan realisasinya  termasuk  di  dalamnya  alokasi belanja  modal,  PAD  dan  penerimaan  daerah, serta  dana  perimbangan  termasuk  DAU  dan DAK.  Selanjutnya,  data  keuangan  APBN  dan realisasinya  termasuk  di  dalamnya  total pengeluaran  pembangunan  (belanja  modal) pemerintah  pusat.  Selain  itu  data  lainnya didapat  dari  laporan  PDRB  Provinsi  Bali termasuk  di  dalamnya  PDRB  per  Kapita  dan juga  data  mengenai  investasi  swasta  Provinsi Bali.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan melalui strategi  arsip,  yaitu  data  dikumpulkan  dari catatan atau basis data yang sudah ada. Karena sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder maka digunakan teknik pengumpulan data  dari  basis  data  yang  dipublikasi.  Adapun data  publikasi  yang  dimaksud  antara  lain dokumen  yang  dipublikasi  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi  Bali,  Badan  Pemeriksaan  Keuangan
Daerah  (BPKD)  Provinsi  Bali  dan  Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
Identifikasi, Definisi Operasional dan

## Pengukuran Variabel Identifikasi Variabel
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  dua  variabel  laten  beserta variabel  manifestnya  dan  juga  satu  variabel moderasi,  secara  detail  dapat  diidentifikasi sebagai berikut :
1) Variabel Laten: Variabel  yang  tidak  dapat  diukur  secara langsung  dalam  terminology  SEM  disebut variabel  laten  atau  konstruk  yang  harus diukur  dengan  indikator  atau  manifest (Sholihin,  2013:  5).  Variabel  laten  dalam penelitian  ini  dibagi  atas  variabel  laten endogen  dan  eksogen.  Masing  masing  dari variabel  laten  memiliki  indikator  atau variabel manifestnya.
a. Variabel  laten  endogen/terikat  dan variabel manifestnya:
Variabel  laten  endogen  merupakan variabel  laten  yang  nilainya  ditentukan oleh  variabel  lain  di  dalam  model (Solihin,  2013:  5).  Variabel  laten endogen  dalam  penelitian  ini  adalah Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (PED) yang  memiliki  indikator  atau  variabel manifest  berupa  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.
b. Variabel  laten  eksogen/bebas  dan variabel manifestnya:
Variabel  laten  eksogen  merupakan variabel  yang  nilainya  ditentukan  oleh variabel  lain  di  luar  model  (Sholihin, 2013:5).  Variabel  laten  eksogen  dalam penelitian  ini  adalah  Desentralisasi Fiskal yang memiliki dua indikator atau variabel  manifest  yaitu  penerimaan darah  berupa  rasio  PAD  terhadap  total penerimaan daerah (TPAD) dan pengeluaran pembangunan daerah berupa rasio belanja pembangunan/modal pemerintah daerah terhadap total belanja
pembangunan/modal  pemerintah  pusat (TBM).
2) Variabel Moderasi Variabel  moderasi  merupakan  variabel independen yang berfungsi menguatkan atau melemahkan  hubungan  antara  variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  (Lie  Liana, 2009).  Variabel    moderasi  dalam  penelitian

## Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
ini  adalah  Dana  Perimbangan  berupa  DAU dan  DAK  serta  investasi  swasta  berupa investasi  swasta  berupa  penanaman  modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA)
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Menghindari  perbedaan  pengertian  dan memberikan  batasan  yang  tegas  pada  variabel yang    diteliti,    maka    definisi    operasional terhadap    masing-masing    variabel    dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y)
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai  kenaikan  jangka  panjang  dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang- barang  ekonomi  kepada  penduduknya, kemampuan  ini  tumbuh  sesuai  dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya  (Kuznets  dalam  Jhingan, 2004).  Pertumbuhan  ekonomi  dari  sudut tinjauan  ekonomi  dapat  direfleksikan  oleh pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto (PDB).
Dalam  kaitanya  dengan  pertumbuhan ekonomi  daerah,  maka  parameter  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB Per  Kapita  menurut  harga  konstan.  PDRB per kapita dihitung dengan cara total PDRB masing-masing  kabupaten/kota  provinsi Bali  dibagi  dengan  jumlah  penduduk  dari masing-masing  kabupaten/kota  provinsi Bali.  Dalam  penelitian  ini,  pertumbuhan ekonomi  daerah  disingkat  PED  dan indikatornya disingkat PDRB Per Kapita.
2) Desentralisasi Fiskal (X1)
Desentralisasi  fiskal  merupakan  salah satu  cara  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah dalam skema yang dijelaskan  oleh  teori  federalisme  fiskal. Menurut  Khusaini  (2006),  keberhasilan desentralisasi  fiskal  dapat  diukur  dari parameter  penerimaan  dan  pengeluaran masing-masing pemerintah
daerah.
Berdasarkan
hal tersebut maka, desentralisasi fiskal dalam penelitian memiliki  dua  indikator  atau  manifest  yang berbentuk reflektif, yaitu dari sisi penerimaan  pemerintah  daerah  (X1.1)  dan dari  sisi  pengeluaran  pemerintah  daerah
(X1.2).  Desentralisasi  fiskal  selanjutnya disingkat  DF  dalam  penelitian  ini.  Untuk pengukuran  dari  masing-masing  variabel adalah sebagai berikut:
a. Indikator Penerimaan Daerah (X1.1)
Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota  (APBD)  terhadap  total penerimaan  pemerintah  (Philips  dan Woller, 1997). Indikator dalam penelitian  ini  diukur  dengan  cara membagi  total  PAD  masing-masing kabupaten/kota  provinsi  Bali  dengan total penerimaan daerah masing- masing  kabupaten/kota  provinsi  Bali. Dalam penelitian ini indikator penerimaan  daerah  disingkat  dengan TPAD.
b. Indikator  Pengeluaran  Pembangunan Daerah (X1.2)
Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara  total  pengeluaran  pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan  Zou,  1998).  Dalam  penelitian indiaktor  pengeluaran  pembangunan diukur  dengan  cara  membagi  total belanja modal masing-masing kabupaten/kota  provinsi  Bali  dengan total belanja daerahnya. Dalam penelitian  ini  indikator  pengeluaran pembangunan  daerah  disingkat  dengan TBM.
3) Dana Perimbangan (X2) Dana  perimbangan  (DP),  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  Dana  perimbangan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  total sumber  pendanaan  dana  perimbangan  yang terdiri dari dua indikator berbentuk reflektif yaitu  DAU  (X2.1)  dan  DAK  (X2.2)  di Provinsi Bali.
a. Indikator Dana Alokasi Umum (X2.1)
Dana Alokasi Umum (DAU)
dialokasikan  kepada  daerah  dengan menggunakan  formula  DAU  yang berdasarkan  Alokasi  Dasar  dan  Celah Fiskal  dengan  proporsi  pembagian DAU  untuk  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  masing-masing  sebesar 10%  (sepuluh  persen)  dan  90% (sembilan  puluh  persen)  dari  besaran
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
DAU  secara  nasional.  Formula  DAU per daerah rumusnya adalah:
DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal
Dalam  penelitian  ini,  nilai  DAU  yang digunakan  sudah  dalam  bentuk  nilai absolut  yang  tercantum  dalam  laporan realisasi APBD Provinsi Bali dari tahun 2009-2013.
b. Indikator Dana Alokasi Khusus (X2.2) Menurut  Poesoro  (2008),  penetapan jumlah  DAK  dan  alokasinya  kepada daerah  merupakan  hasil  keputusan antara  panitia  anggaran  DPR  dengan
Pemerintah  yang  terdiri  dari  unsur Depkeu,  Depdagri,  Bappenas,  dan departemen teknis yang bidang
tugasnya  menerima.  alokasi  DAK. Meskipun  mekanisme  penetapan  DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan  akhir  mengenai  total  jumlah
DAK dan alokasinya menjadi wewenang  Menteri  Keuangan  setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing  Kab/Kota  dapat  dilihat dari  pos  dana  perimbangan  dalam Laporan  Realisasi  APBD  dari  tahun 2009-2013.
4) Investasi Swasta (X3)
Adapun  investasi  swasta  dalam  penelitian ini  menggunakan  total  realisasi  investasi swasta  baik  PMA  maupun  PMDN  masing- masing kabupaten/kota provinsi Bali.
a. Indikator  Penanaman  Modal  Dalam Negeri (PMDN) (X3.1)
Investasi  swasta  berupa  penanaman modal  dalam  negeri  (PMDN)  atau domestic  investment ,  merupakan  jenis investasi swasta dimana sumber pendanaannya berasal dari warga dalam negeri atau masyarakat yang secara sah menjadi  warga  negara  Indonesia  baik secara  individu  maupun  berkelompok. Nilai  PMDN  dalam  penelitian  ini menggunakan  nilai  atau  angka  yang tercantum  pada  realisasi  PMDN  dari tahun 2009-2013 di Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
b. Indikator  Penanaman  Modal  Asing (PMA) (X3.2)
Investasi  swasta  berupa  penanaman modal  asing  (PMA)  atau foreign investment, merupakan  jenis  investasi
swasta  dimana  arus  modal  berasal  dari pihak  asing  di  luar  Negara  Republik Indonesia baik individu maupun kelompok.  Menurut  Undang-undang PMA  No.  1  tahun  1967,  pengertian penanaman  modal  hanya  meliputi penanaman asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pemilik modal  secara  langsung  menanggung resiko. Nilai PMA dalam  penelitian ini menggunakan  angka  atau  nilai  yang tercantum  dalam  realisasi  PMA  dari tahun 2009-2013 di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  Partial  Least Squares  (PLS)  dalam  menganalisis  data penelitian.  PLS  merupakan  salah  satu  metode SEM  berbasis  varian  yang  didesain  untuk menyelesaikan  regresi  berganda  ketika  terjadi permasalahan  spesifik  pada  data,  contohnya ukuran  sampel  penelitian  kecil,  adanya  data yang hilang (missing values) dan multikolenieritas (Hartono dan Abdillah, 2009:11).
Lebih lanjut, Hartono dan Abdillah (2009:16) mengungkapkan beberapa keunggulan dari penggunaan PLS. Keunggulannya adalah sebagai berikut:
1) Informasi  yang  dihasilkan  oleh  PLS lebih
efisien dan mudah diinterpretasikan  terutama  pada  model yang kompleks.
2) Dapat  dijalankan  dengan  sampel  yang sedikit.
3) Dapat menguji model penelitian dengan dasar teori yang lemah
4) Mampu  memodelkan  banyak  variabel dependen dan independen (model yang kompleks).
5) Mampu mengelola masalah multikoleniaritas antar variabel independen.
6) Hasil  tetap  kokoh  walaupun  terdapat data yang tidak normal dan hilang.
7) Menghasilkan variabel laten independen  secara  langsung  berbasis crossproduct yang  melibatkan  variabel laten dependen sebagai kekuatan
prediksi.
8) Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif.
9) Tidak  mensyaratkan  data  berdistribusi
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
normal.
10) Dapat digunakan pada data dengan tipe skala  berbeda,  yaitu:  nominal,  ordinal dan kontinus.

## Tahapan dalam Menggunakan Analisis PLS
Menurut  Ghozali  dan  Lathan  (2012), tahapan  analisis  menggunakan  PLS  setidaknya harus  melalui  lima  proses  tahapan  dimana setiap  tahapan  akan  berpengaruh  terhadap tahapan  selanjutnya.  Adapun  tahapan-tahapan tersebut yaitu:
1) Konseptualisasi Model
a. Merancang inner model.
b. Merancang outer model
2) Menentukan Metode Analisis Alogirthm
3) Menentukan Metode Resampling
Umumnya  terdapat  dua  metode  yang digunakan  oleh  peneliti  di  bidang  SEM untuk  melakukan  proses  penyampelan kembali yaitu bootstrapping dan jackknifing. Dalam  penelitian  ini,  metode resampling yang digunakan adalah metode bootstrapping  karena  metode resampling ini  lebih  umum  digunakan  dalam  model persamaan struktural.
4) Menggambar Diagram Jalur
Setelah melakukan konseptualisasi model, langkah berikutnya adalah menggambar  diagram  jalur  dari  model yang  akan  diestimasi  tersebut.  Adapun gambar  diagram  jalur  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 3  Konstruk Diagram Jalur
5) Evaluasi Model
Model  evaluasi  PLS  dilakukan  dengan menilai outer  dan  inner  model .  Evaluasi model  pengukuran  atau outer  model dilakukan  untuk  menilai  validitas  dan reliabilitas model. Karena dalam penelitian ini outer  model berbentuk  reflektif,  maka evaluasi yang dilakukan yaitu:
a. Outer model
Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model.
- Convergent validity
Nilai loading  factor  >0,70 serta
Nilai Average Variance Extracted (AVE) >0,50
- Discriminant validity Korelasi  konstruk  dengan  item pengukuran  harus  lebih  besar daripada  ukuran  konstruk  lainya dan  nilai Cross  loading harus >0,70.
- Composite reliability Nilai  batas  yang  diterima  untuk tingkat  reliabilitas  komposit  (pc)
adalah > 0,7 . b. Inner model
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
Evaluasi  model  struktural  atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan  antara  variabel  laten. Inner Model dievaluasi dengan melihat besarnya presentase variance yang  dijelaskan  yaitu dengan  melihat  nilai R-Square (Latan  dan
Ghozali,  2013:  77).  Menurut  Hair  (2011) dalam Latan dan Ghozali (2013: 85), nilai R-Square 0,75  ,0,50  dan  0,25  dapat disimpulkan bahwa model kuat, menengah atau  moderate  dan  lemah.  Sementara menurut  Chin  (1998)  dalam  Latan  dan Ghozali  (2013:  85)  nilai R-Square 0,67 ,0,33  dan  0,19  menunjukkan  model  kuat, moderate dan lemah. Dalam penelitian ini, evaluasi  model  structural  menggunakan rule of thumb yang dikemukakan oleh Hair (2011).

## Pengujian Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian semuanya merupakan hipotesis yang telah diberi arah ( one tail ). Hartono dan Abdillah (2009:63)
mengatakan bahwa hipotesis one tail signifikan
apabila  nilai  t-statistiknya  lebih  dari  1,64. Ketentuan  diterimanya  hipotesis  alternatif  atau hipotesis  nol  dalam  penelitian  ini  bisa  dilihat dibawah ini:
H a = Diterima apabila nilai t-statistik lebih dari 1,64.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Model
Sebelum melangkah pada pengujian hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  evaluasi model.  Model  evaluasi  PLS  dilakukan  dengan menilai outer  model dan inner  model (Ghozali dan  Latan,  2012)  Untuk  validitas  konvergen dinilai dari loading factor > 0,70 dan AVE serta communality > 0,50. Menurut Chin (1998), Hair et  al. (2011),  Hair et  al. (2012)  dalam  Latan dan  Ghozali  (2013:  81),  terdapat  tiga  kriteria didalam  penggunaan  teknik  analisis  data dengan Smart PLS  untuk  menilai outer  model yaitu validitas konvergen (convergent validity), validitas  diskriminan (discriminant  validity), dan reliabilitas (reliability).
Gambar 4 Loading Factor Konstruk Berindikator Reflektif
Dari  hasil output analisis  yang  ditampilkan pada  Gambar  5.1,  dapat  dilihat  bahwa  semua konstruk dengan indikator reflektif menghasilkan  nilai loading  factor lebih  besar dari  0,70  yang  berarti  bahwa  semua  indikator konstruk  adalah  valid.  Selain  dengan  melihat
nilai loading factor, evaluasi validitas konvergen  juga  dapat  dilihat  melalui  nilai AVE. Dari hasil output analisis pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa semua konstruk menghasilkan  nilai  AVE  di  atas  0,50  sehingga memenuhi validitas konvergen.
Tabel 1 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

## Sumber Data Primer Diolah: 2016
Setelah  menilai  validitas  konvergen  dari konstruk  dengan  indikator  berbentuk  reflektif, langkah  selanjutnya  adalah  menilai  validitas diskriminan.  Hasil output analisis  data  yang disajikan pada Tabel 5.2 di bawah,
mendapatkan  nilai  korelasi  indikator  terhadap konstruknya  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai korelasi  indikator  tersebut  dengan  konstruk lainnya.  Selain  itu  juga  dapat  dilihat  bahwa
nilai cross  loading dari  setiap  variabel  telah memenuhi  persyaratan,  nilai cross  loading harus  lebih  besar  dari  0,70,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  data  pada  Tabel  5.3 mencerminkan  adanya discriminant  validity yang baik.

## Tabel 2  Nilai Cross Loading

## Sumber Data Primer Diolah: 2016
Setelah  menilai  validitas  konvergen  yang dilanjutkan
dengan menilai validitas diskriminan  dari  konstruk,  langkah  selanjutnya adalah  menguji  reliabilitas  model  pengukuran atau outer  model dengan  melihat  nilai composite reliability . Nilai composite reliability harus  lebih  besar  dari  0,70  barulah
konstruk  dapat  dikatakan  reliabel  atau  telah memenuhi uji reliabilitas.
Nilai composite  reliability yang  dihasilkan semua  konstruk  pada table  5.3 sangat  baik yaitu  di  atas  0,70  maka  dapat  disimpulkan bahwa  semua  indikator  adalah  reliabel  atau konstruk telah memenuhi kriteria uji reliabilitas.
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas
Sumber Data Primer Diolah: 2016
Mengevaluasi Model Struktural (Inner Model) Dalam  mengevaluasi inner  model, dimulai  dengan  melihat  nilai R-Square untuk  setiap  variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural (Latan dan Ghozali, 2013: 82).
Variabel AVE DF 0.868 DP 0.706 IS 0.700 PED 1.000 DF DP IS PED DAK -0.57 0.95 -0.66 -0.69 DAU -0.25 0.71 -0.14 -0.29 PDRB Per Kapita 0.80 -0.64 0.71 1.00 PMA 0.80 -0.44 0.87 0.65 PMDN 0.54 -0.53 0.80 0.53 TBM 0.91 -0.37 0.61 0.64 TPAD 0.95 -0.61 0.87 0.84
Composite Reliability DF 0.93 DP 0.82 IS 0.82 PED 1.00
Tabel 4 R- Square Variabel Endogen R Square PED 0.71
Sumber Data Primer Diolah: 2016
Hasil  analisis  data  yang  disajikan  pada Tabel  5.4  di  atas  menunjukkan  besarnya  R- Square adalah 0,71 sehingga dapat disimpulkan bahwa model kuat. Nilai R- Square 0,71 dapat diartikan  pula  bahwa  sebesar  71%  varian  dari variabel  pertumbuhan  ekonomi  daerah  (PED) dapat  dijelaskan  oleh  variabel  desentralisasi fiskal  (DF),dana  perimbangan  (DP)  dan investasi  swasta  (IS),  sementara  sekitar  29% sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar model.

## Pengujian Hipotesis
Peneliti menggunakan tiga variabel eksogen dan  satu  variabel  endogen  yang  secara  rinci terdiri  atas  Desentralisasi  Fiskal  (DF)  sebagai variabel  independen,  Dana  Perimbangan  (DP) dan  Investasi  Swasta  (IS)  sebagai  variabel moderasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah (PED)  sebagai  variabel  dependen.  Keempat variabel  tersebut  memiliki  indikator  masing- masing.  Model  struktural  hasil  uji  hipotesis menggunakan  teknik bootstrapping dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini:
Gambar 5 Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis (Bootstraping)
Koefisien path adalah koefisien yang menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian  hipotesis.  Hipotesis  yang  dibangun dalam  penelitian  ini  menggunakan  pengujian hipotesis satu ekor (one tailed). Oleh karena itu,
hipotesis diterima jika nilai t statistik lebih besar dari 1,64. Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan  bahwa  hanya  H1  yang  diterima, sedangkan  sisanya  ditolak.  Berikut  hasil path coefficients dapat dilihat pada Tabel 5
Tabel 5 Hasil Koefisien Jalur (Path Coeficients)
Sumber Data Primer Diolah: 2016

## Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  dalam penelitian  ini  mendukung  hipotesis  satu  yaitu, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan  dari  nilai  koefisien  jalur  sebesar 0.605  dengan  nilai  t-statistik  2.952  lebih besar  dari  nilai  t  Tabel  1,64  yang  berarti berpengaruh positif dan signifikan.
Hasil  pengujian  empiris  ini  sekaligus mendukung  teori  federalisme  fiskal,  bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat akselerasinya dengan jalan memberikan otonomi/kewenangan  kepada  daerah  dimana desentralisasi  fiskal  termasuk  di  dalamnya. Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung/konsisten dengan  hasil  penelitian  Iimi  (2005),  Malik (2006),  Akai  dkk  (2007)  serta  Fadjar  dan Sembiring (2007).
Hasil  pengujian  hipotesis  dua  yaitu  dana perimbangan  memperkuat  pengaruh  positif desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi  daerah  menunjukkan  nilai  koefisien jalur  sebesar  0.044  dengan  nilai  t-statistik sebesar  0.247.  Nilai  t  statistik  tersebut  lebih kecil  dari  nilai  t  Tabel  sebesar  1,64  atau  dapat dikatakan tidak berpengaruh. Walaupun koefisien  jalurnya  bertanda  positif  namun secara  statistik  tidak  signifikan  maka  hipotesis dua tidak didukung atau ditolak. Hal ini berarti dana perimbangan tidak memoderasi (memperkuat)  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan hasil  penelitian  Sihite  (2010),  Prasetyono (2011) dan Prasetya (2011) yang menyimpulkan  bahwa,  dana  perimbangan  baik berupa DAU maupun DAK berpengaruh positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Akan tetapi  hasil  ini  didukung  oleh  penelitian  yang
dilakukan  Setiyawati  dan  Hamzah  (2007), Arifintar (2013), serta Hendriwiyanto (2014).
Interaksi dana perimbangan dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  kemungkinan disebabkan  oleh  alokasi  yang  belum  tepat sasaran. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan  beberapa  peneliti  sebelumnya seperti Setiyawati dan Hamzah (2007), Arifintar  (2013),  serta  Hendriwiyanto  (2014), alokasi  dana  perimbangan  baik  berupa  DAU maupun DAK, di lokasi ketiga peneliti tersebut melakukan  penelitian  memang  tidak  tepat sasaran.
Hasil pengujian hipotesis tiga yaitu investasi swasta memperkuat pengaruh positif desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah,  menunjukkan  nilai  koefisien jalur  sebesar  0.051  dengan  nilai  t-statistik sebesar  0.399  yang  lebih  kecil  dari  t-Tabel 1,64.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel investasi  swasta  tidak  berhasil  memoderasi (memperkuat)  pengaruh  positif  desentralisasi fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Walaupun  koefisien  jalurnya  menunjukan  arah yang  positif,  namun  karena  tidak  signifikan  (t statistik<  t  Tabel)  maka  hipotesis  tiga  tidak didukung  atau  ditolak.  Hasil  penelitian  ini bertentangan  dengan  hasil  penelitian  yang diperoleh oleh Raharjo (2006) yang menemukan bahwa investasi swasta berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya,  hasil  penelitian  ini  konsisten dengan hasil penelitian Tandiawan dkk (2012), serta  Hukubun,  Rotinsulu  dan  Niode  (2012). Peneliti-peneliti tersebut mendapatkan simpulan bahwa investasi swasta tidak berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah di Sulawesi Utara.
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
Ketidakmampuan investasi swasta memoderasi
(memperkuat) pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah  disebabkan  oleh  beberapa  hal. Pertama,  nilai  realisasi  investasi  swasta  yang
masih  fluktuatif.  Hal  ini  terbukti  jika  melihat perbandingan  data  realisasi  investasi  swasta (PDMN  dan  PMA)  menurut  lokasi tahun  2009 dengan  tahun  2013  yang  disajikan  pada  Tabel 5.7.

## Tabel 6  Perbandingan Realisasi PMDN dan PMA Tahun 2009 dan 2013  (dalam miliar rupiah)
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2015
Penyebab  yang  kedua  adalah,  investasi swasta  di  Provinsi  Bali  masih  belum  merata dan  hanya  terpusat  di  daerah-daerah  yang memiliki kapasitas  fiskal memadai dan mempunyai obyek-obyek wisata andalan seperti  Kabupaten  Badung,  Gianyar  dan  Kota Denpasar.  Jika  dilihat  pada  Tabel  5.8, Kabupaten Badung pada tahun 2013 menyumbang  53,79%  total  investasi  bagi Provinsi Bali, disusul Denpasar dengan 26,50% dan  Gianyar  di  tempat  ketiga  dengan  10,77%. Jika  dijumlahkan,  ketiga  daerah  tersebut menyumbang sekitar 91% dari total investasi di Provinsi  Bali.  Fenomena  ini  menggambarkan bagaimana  tidak  meratanya  arus  investasi swasta  yang  masuk  di  Provinsi  Bali.  Praktis,
daerah-daerah  seperti  Tabanan,  Jembrana, Buleleng,  Bangli,  Klungkung  dan  Karangasem yang total investasinya di bawah dua digit, akan sangat  sulit  untuk  mendapatkan  tambahan modal  ataupun  dana  dari  arus  investasi  yang kemudian  digunakan  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Nilai realisasi  investasi swasta  yang  masih  fluktuatif kemudian  diperparah  oleh  fakta  bahwa  terjadi ketimpangan  realisasi  investasi  swasta  antar daerah  di  Bali  menjadi  faktor  penyebab investasi  swasta  di  Bali  belum  mampu memperkuat  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerahnya.

## Tabel 7  Total Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013
Lokasi Total Investasi (dalam miliar Rupiah) Persentase Badung 6.147,50 53,79% Denpasar 3.028,22 26,50% 2009 2013 2009 2013 Badung 28.3 3,126.3 1,968.5 3,021.2 Denpasar 22.5 2,932.8 58.8 95.4 Tabanan - 108.9 3.6 331.9 Jembrana - 80.3 22.1 1.4 Buleleng - 201.7 6.4 60.5 Bangli - 21.3 2.3 0.1 Klungkung - 24.0 1.4 4.9 Gianyar - 1,134.5 28.4 95.9 Karangasem - 163.4 6.7 23.5 LOKASI PMDN PMA
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2015

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Beberapa  simpulan  yang  dapat  diambil berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah dilakukan  dalam  penelitian  ini  antara  lain: Pertama,  desentralisasi  fiskal  berpengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  Iimi (2005),  Malik  dkk  (2006),  Akai  dkk  (2007) serta  Fadjar  dan  Sembiring  (2007)  sekaligus mendukung  teori  federalisme  fiskal  yaitu peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah dapat  dicapai  dengan  cara  desentralisasi  yang salah satunya berbentuk desentralisasi fiskal.
Kedua,  dana  perimbangan  memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Hal  ini  salah satunya disebabkan ketidaktepatan alokasi dana perimbangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  di  Provinsi  Bali.  Alokasi  dana perimbangan  baik  berupa  DAU  maupun  DAK lebih  banyak  dihabiskan  pada  porsi  belanja rutin  dan  proyek-proyek  yang  tidak  memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketiga,  investasi  swasta  tidak  memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Nilai  realisasi investasi  swasta  yang  masih  fluktuatif  di beberapa  daerah  di  Provinsi  Bali  merupakan salah  satu  penyebab  investasi  swasta  tidak memoderasi  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  di Provinsi  Bali.  Selain  itu,  ketidakmerataan  arus investasi  di  Provinsi  Bali  menjadi  penyebab lain  atas  ketidakmampuan  investasi  swasta dalam  memperkuat  pengaruh  desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Keempat,  walaupun  dana  perimbangan  dan investasi swasta tidak memoderasi (memperkuat)  pengaruh  positif  desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Bali,  hal  tersebut  tidak  lantas  menjadikan keduanya  sebagai  sesuatu  yang  tidak  penting
dalam skema peningkatan pertumbuhan ekonomi  daerah.  Dana  perimbangan  dan investasi  swasta  masih  tetap  diperlukan  bagi daerah,  karena jika  dilihat nilai R-Square yang ditunjukan  cukup  besar  yaitu  0,71  (71%)  atau tergolong  dalam  model  yang  kuat.  Nilai  R- Square  sebesar  71%  memiliki  arti  bahwa  dana perimbangan  dan  investasi  swasta  serta desentralisasi  fiskal  dapat  menjelaskan  varian pertumbuhan  ekonomi  daerah,  sementara  29% sisanya  di  pengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar model.  Ini  berarti  pemerintah  masih  harus memasukan  dana  perimbangan  dan  investasi swasta  dalam  skema  peningkatan  pertumbuhan ekonomi daerah.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan  antara  lain:  pertama,  peneliti kesulitan untuk memperoleh data terbaru (up to date) khususnya  untuk  pertumbuhan  ekonomi daerah dengan indikator PDRB per kapita. Data terakhir  yang  peneliti  berhasil  peroleh  di  BPS adalah  data  tahun  2013.  Sementara  untuk  data PDRB  per  kapita  tahun  2014  hanya  tersedia sampai  semester  pertama  dimana  data  tersebut masih  bersifat  estimasi  dan  belum  final, sementara  data  tahun  2015  masih  belum tersedia  di  BPS  Provinsi  Bali.  Karena  peneliti juga dibatasi oleh waktu yang tidak memungkinkan  peneliti  untuk  menunggu  lebih lama untuk data PDRB per kapita terbaru yang telah  bersifat  final.  Penelitian  selanjutnya disarankan  menggunakan  data  terbaru  yaitu tahun 2014 dan 2015 sehingga lebih mencerminkan kondisi kekinian.
Saran bagi pemerintah daerah Provinsi Bali, hendaknya  pemerintah  daerah  Provinsi  Bali meningkatkan kinerja keuangan daerah terutama yang  menjadi tolak ukur keberhasilan desentralisasi  fiskal  Pemerintah  Provinsi  Bali hendaknya  menetapkan  capaian  PAD  sesuai
Tabanan 440,84 3,86% Jembrana 81,66 0,71% Buleleng 262,21 2,29% Bangli 21,39 0,19% Klungkung 28,89 0,25% Gianyar 1.230,39 10,77% Karangasem 186,98 1,64% BALI 11.428,09 100%
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
potensi  riil  yang  dimiliki  oleh  Provinsi  Bali bukan  berdasarkan  tingkat  kemudahan  untuk mencapainya.
Terkait belanja daerah,
pemerintah Provinsi Bali sebaiknya
mengalokasikan  lebih  banyak  pada  porsi belanja modal terutama pada belanja infrastruktur  yang  telah  terbukti  berdasarkan hasil  penelitian  ini  memberikan  dampak  pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah  pusat  sebaiknya  memberikan kriteria  pengalokasian  DAU  walaupun  tidak sama  persis  seperti  kriteria  pada  alokasi  DAK (sepenuhnya ditentukan pusat), agar pengalokasian  DAU  tidak  hanya  habis  untuk membiayai belanja konsumsi pemerintah daerah  seperti  belanja  gaji pegawai,  melainkan dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanja modal.
Saran terkait investasi swasta untuk pemerintah  daerah  hendaknya  mulai  membuat pengaturan  mengenai  penguatan  kelembagaan yang mendukung pelaksanaan hukum investasi. Pemerintah pusat maupun daerah juga sebaiknya memberikan kemudahan yang paling mendasar  atas  pelayanan  yang  ditujukan  pada para investor baik asing maupun lokal, meliputi perijinan  investasi,  imigrasi,  kepabeanan, perpajakan  dan  pertahanan  wilayah  juga. Pemerintah  daerah  Provinsi  Bali  sebaiknya mulai  melakukan  pemerataan  arus  investasi yang masuk ke Bali
Untuk  mewujudkan  pemerataan  investasi, maka  pemerintah  daerah  hendaknya  mulai merevitalisasi  dan  menambah  sarana  dan prasarana  penunjang  seperti  infrastruktur  jalan dan  transportasi  di  kabupaten/kota  yang sebelumnya tidak dilirik investor, agar investor tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut.
Terakhir,  pemerintah  Provinsi  Bali  harus mulai  berani  mengevaluasi  kinerja  jajarannya terutama  yang  berkaitan  dengan  penanaman modal  pihak  swasta  baik  dalam  negeri (PMDN), menghilangkan segala bentuk ketidakefisienan  dan  menindak  tegas  oknum- oknum  yang  menghambat  proses  masuknya investasi ke Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Akai,  Nobuo,  Yukihiro  Nishimura,  Masayo Sakata.  2007. Complementarity,  Fiscal Decentralization  and  Economic  Growth, Economics  of  Governance. Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8, Iss. 4; p. 339. Fadjar  A.  D  dan  Britany  Alasen  Sembiring. 2007.  Efektifitas  Faktor  Input  dan
Ketimpangan  Pendapatan  Daerah  Di Indonesia  Setelah  Desentralisasi  Fiskal.

## Wibiz Economic Research Centre.
Ghozali,  Imam  dan  Hengky  Latan.  2012.
Partial  Least  Squares  :  Konsep,  Teknik dan  Aplikasi  Menggunakan  Program SmartPLS  2.0  M3 .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Jawa Tengah.
Halim,  Abdul.  2002.  Analisis  Diskripsi Pengaruh  Fiskal  Stress  pada  APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. KOMPAK  STIE:  127-146 . Yogyakarta.
Hartono, J. dan W. Abdillah. 2009. Konsep dan
Aplikasi  PLS  (Partial  Least  Square)
Untuk Penelitian Empiris . Andi. Yogyakarta.
Hidayat,  Paidi  dan  Sirojuzilan.  2006.  Kajian
Tentang Keuangan Daerah Kota Medan
Era  Otonomi  Daerah  Periode  2001- 2005. Jurnal Perencanaan dan pengembangan  Wilayah ,Vol  2,No.1
Agustus Hidayat,  Syarif.  2005. Too  Much  Too  Soon  ; Local  States  Elite’s  Perspective  on  The Puzzle  Of  Contemporary  Indonesian Regional  Autonomy  Policy. Rajawali
Pers. Jakarta
Hukubun,  Mefi,    Debby  Rotinsulu  dan  Audie
Niode. 2012. Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta
Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Dampaknya  Terhadap  Tenaga  Kerja Propinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2002- 2012. Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis,  Jurusan  Ekonomi  Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Husnatarina,  F  dan  Nor,  W.  2007. Pengaruh keterlibatan  Pekerjaan  dan  Budget Imphasis dalam Hubungan atara Partisipasi  Anggaran  dengan  Senjangan Anggaran. The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas  Indonesia,  Depok:1-25.  7-9 November. Iimi,  Atsushi,  2005.  Decentralization  and Economic Growth Revisited: An
Empirical  Note. Journal  of  Urban Economics 57.
Jhingan, ML. 2004. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Rajawali Pers. Jakarta Khusaini,  Muhammad  Dr.  2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan
Pembangunan Daerah . BPFE Universitas Brawijaya. Malang.
Litvack, Jennie. 1999. Decentralization . World
Bank. Washington DC.
Malik, Shahnawaz. 2006. Fiscal Decentralisation  and  Economic  Growth in  Pakistan. The  Pakistan  Development Review, 45: 4 part ii (Winter 2006).
Mankiw,  N.  Gregory.  2003. Teori  Makro Ekonomi . Erlangga. Jakarta.
Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Najiah,  Laeni.  2013. Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,  dan  Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap PDRB di Kota
Depok  Periode  2001-2010 .  UIN  Syarif Hidayatullah; Jakarta.
Oates,  W.E.  1972.  Fiscal  Decentralization  and Economic  Development. National  Tax Journal 46 .
Philip,Kerk  dan  Gary  M.  Woller.  1997. Fiscal Decentralization  and  LDC  Economic Growth  (An  Empirical  Investigation).
The  Journal  of  Development  Studies, Vol.34 No.4, April Prasetyono,  Pipin.  2011. Analisis  Pengaruh Dana  Perimbangan  dan  Pad  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau
Jawa Tahun 2001-2009).
Presetya,  Wawan.  2011. Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  Kasus Kabupaten/Kota  Se-Jawa  Bali  Tahun 2006-2009). Raharjo,  Adi.  2006.  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Angkatan  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Tahun  1982-2003.  Skripsi.
Universitas Diponegoro. Semarang.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Riska, A. A. I., Ahmidati, F. N., Lolowang, N. H., dan Anggraini, R. M. 2014. Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Daerah Tahun 2008- 2012.http://www.academia.edu/8095829/ Pengaruh_PAD_dan_dana_perimbangan _terhadap_Pertumbuhan_Ekonomi_Regi onal.  Diakses  Tanggal  28  November 2015.
Rustiono,  Deddy.  2008. Analisis  Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa
Tengah .  Tesis,  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro. Jawa Tengah.
Setyawati,  Anis.,dan  Ardi  Hamzah.  2007.
Analisis  PAD,  DAU,  DAK,  dan  Belanja Pembangunan  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan:  Pendekatan  Analisis  Jalur. Jurnal Akuntan dan Keuangan
Indonesia ,  Vol.  4,  No.  2,  Tahun  2007, hal. 211-228.
Sihite, Friska. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus,  dan  Belanja  Modal terhadap  pertumbuhan  Ekonomi  (Studi
Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 2004-2007).
Situngkir,Freddy,  Sirojuzilam,  Erlina,  Agus Suriyadi.2014. Pengaruh  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Di  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal Ekonomi Vol.17 No.3 Juli 2014. Solihin, Mahfud., Dwi Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 .Yogyakarta: ANDI. Suaryana. 2010. Pengaruh Moderasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah,  Keserasian  Belanja  Daerah, dan Kemampuan Ekonomi Daerah
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali .  Riset. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Jurusan Akuntansi Universitas Udayana. Denpasar. Tandelilin,  Eduardus.  2010. Portofolio  Dan Investasi  Teori  Dan  Aplikasi ,  Edisi
Pertama. KANISIUS: Yogyakarta.
Tandiawan,  Elvandry,  Amran  Naukoko  dan
Patrick Wauran. 2012. Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi  dan  Dampaknya  Terhadap Kesempatan  Kerja  di  Kota  Manado Tahun  2001-2012 .  Skripsi.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Juni 2016
Wijaya, HAW. 2005.

## Penyelenggaraan
Otonomi  di  Indonesia .  PT  Raja Grafindo Persada. Jakarta. Winardi.  1992. Kamus  Ekonomi. Mandan
Maju. Bandung.
Yani,  Ahmad.  2002. Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di
Indonesia .  PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Zhang  Tao  dan  Zou  Heng  Fu.  1998.  Fiscal Decentralization.  Public  Spending  and Economic  Growth  in  China. Journal  of Public Expenditure 67, 221 240.