FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI
Shintya Purnamasari 1 , Hanny Purnamasari 2 , Ani Nurdiani Azizah 3
Shintya Purnamasari, shintyapurnamasari561@gmail.com, 081296782887, Universitas Singaperbangsa Karawang 1 Hanny Purnamasari, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id, 085716311812, Universitas Singaperbangsa Karawang 2 Ani Nurdiani Azizah, ani.nurdiani@fisip.unsika.ac.id, 0811949682, Universitas Singaperbangsa Karawang 3

## Abstract
The Family  Hope  Program (PKH)  is  a  conditional  cash  social  assistance  program  that  given  to poor  families (KM)  who  have  been  designated  as beneficiary  families (KPM).  This  study  aims  to determine  the implementation of the Family  Hope Program (PKH) policy in Pebayuran  District.  In  this study using a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary  data  obtained  through  observation,  interviews,  and  literature  study.  The  theory  used  by  the author  is  the  theory  of  Implementation  According  to  George  C.  Edward  III  (1980)  as  a  reference  for conducting  an  analysis  consisting  of  communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure. The results of the research, the implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Pebayuran District, Bekasi Regency is well established between facilitators and KPM. The assistant can carry out his duties well and patiently in dealing with several characteristics of KPM. The human resources involved in the Family Hope Program (PKH) have been  patient inassisting Beneficiary Families (KPM) in  utilizing accessibility to education, healty services, and providing counseling to KPM to develop their skills amidst the limitations of their education.
Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program (PKH). Pebayuran District

## Abstrak
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  bantuan  sosial  tunai  bersyarat  yang diberikan  kepada  Keluarga  Miskin  (KM)  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima  manfaat (KPM).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  jalannya  implementasi  kebijakan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Pebayuran.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang  diperoleh melalui  observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan.  Teori  yang  digunakan  penulis  ialah  teori Implementasi Menurut George C. Edward III (1980) sebagai acuan untuk melakukan analisis yang terdiri dari  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  hasil  dari  penelitian,  Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi terjalin dengan baik antar pendamping dan KPM.  Sumberdaya manusia yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH)  telah  sabar  mendampingi  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dalam  memanfaatkan  aksesibilitas terhadap  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  dan  memberikan  penyuluhan  kepada  KPM  untuk mengembangkan keahlian yang mereka miliki ditengah-tengah keterbatasan pendidikannnya.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kecamatan Pebayuran
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1

## 1. LATAR BELAKANG
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial, Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Program Keluarga  Harapan  yang  ditetapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  penyaluran  program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  memiliki  salah  satu  program  untuk menanggulangi  kemiskinan  yaitu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  PKH  merupakan program  pemberian  Bantuan  Sosial  tunai  bersyarat  kepada  keluarga  miskin  (KM)  yaitu ditunjuk  sebagai  penerima  PKH.  PKH  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  Tahun  2007 tersebar di 7 Provinsi dan pada Tahun 2018, PKH telah diterapkan pada 34 Provinsi yang meliputi 512 Kabupaten/Kota.
PKH sebagai program bersyarat telah terbuka bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak. Sehingga mereka dapat menggunakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pendidikan  yang  ada  disekitarnya.  Saat  ini,  dengan  menjaga tinggkat  kesejahteraan  sosial,  manfaat  PKH  juga  mencakup  penyandang  disabilitas  dan lansia.  Sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  Kemensos  sudah  membentuk  Unit  Pengelolaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang diberada ditingkat pusat atau daerah.
PKH  mulai  dilaksanakan  di  kabupaten  Bekasi  pada  tahun  2013  dan  hanya  19 Kecamatan  yang  mendapatkan  bantuan.  Seiring  berjalannya  waktu  PKH  sudah  mulai menyebar  di  23  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Menurut  data  BPS  jumlah penduduk  miskin  di  Kabupaten  Bekasi  dari  tahun  2016-2020  bisa  dilihat  pada  tabel dibawwah ini.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi Tahun 2016 – Tahun 2020
P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
2016 2017 2018 2019 2020
164.410  163.950  157.210  149.430  189.300
Sumber: Website bekasikab.bps.go.id
Tabel  diatas  dapat  membuktikan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten Bekasi  mengalami  penurunan  dari  tahun  2016-2019,  namun  pada  tahun  2020  terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 189.300 atau meningkat 4,82%.
Berdasarkan  observasi  yang  peneliti  lakukan  dengan  Kasi  Perlindungan  Jaminan Sosial Dinas Sosial, terdapat beberapa permasalah yang terjadi yaitu RT yang memegang Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  KPM,  banyak  KPM  yang  tidak  mengerti  cara menggunakan  kartu  tersebut,  terdapat  beberapa  KPM  yang  menolak  dikeluarkan  dari PKH  padahal  kenyataannya  perekonomian  peserta  KPM  sudah  membaik,  dan ditemukannya data ganda.

## 2. METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  Kualitatif. Adapun  tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  meliputi:  Penelitian  lapangan dan  Studi  kepustakaan.  Penelitian  lapangan  ini  dilaksanakan  melalui  2  teknik  yaitu wawancara  dan  observasi.  Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kasi  Perlindungan Jaminan  Sosial  Dinas  Sosial  selaku  Sekretaris  UPPKH  di  Kabupaten  Bekasi,  para pendamping PKH di Kecamatan Pebayuran, dan KPM PKH. sedangkan untuk observasi adalah  ketika  peneliti  langsung  turun  kelapangan  untuk  mengumpulkan  data  dan mengamati  bagaimana  keadaan  dilapangan.  Sedangkan  studi  kepustakaan  yaitu mengumpulkan  data  dari  buku,  artikel,  pasal-pasal  yang  menjelaskan  tentang implementasi kebijakan PKH.
3. HASIL
3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III
Implementasi  kebijakan  adalah  suatu  proses  yang  krusial,  karena sebagus/sebaiknya  kebijakan  jika  tidak  dipersiapkan  secara  matang  untuk diimplementasikan, maka  tujuan  tidak  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Begitu  sebaliknya,  sebaik  apapun  rencana  implementasi  kebijakan,  Maka  dari  itu, supaya dapat mencapai suatu tujuan kebijakan, perlu disiapkan semaksimal mungkin untuk perumusan Implementasi kebijakan. Model implementasi menurut Edward III memiliki  empat  variabel  yang  saling  terkai,  yaitu:  komunikasi,  sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 3.2 Definisi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pebayuran
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  bantuan  sosial  tunai  bersyarat  yang diberikan  pada  keluarga  miskin  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sebagai Program bansos bersyarat, PKH juga memungkinkan akses untuk ibu hamil dan anak sekolah untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan kesehatan    di  sekitarnya.  Penyandang  disabilitas  dan  lansia  juga  dapat  merasakan manfaat PKH. Tujuan dari PKH yaitu supaya mengangkat taraf hidup KPM melaluii fasilitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan,  berkurang  beban  pengeluaran, memberikan  perubahan  perilaku,  meningkatkan  kemandirian  keluarga  penerima manfaat, serta mengurangi kemiskinan.
Supaya dapat mencapai tujuan tersebut, harus ada perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mensukseskan program tersebut, salah satunya adalah koordinator/pendamping yang mengetahui langsung tentang situasi di lapangan.  Untuk  menjadi  pendamping  dalam  PKH,  harus  memiliki  gelar  sarjana. Tugas  utama  pekerja  sosial  PKH  adalah  membantu  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  untuk  menggunakan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan.  Standar  penerima adalah ibu hamil/menyusui, anak 0-6 tahun, siswa SD, anak siswa SMP, anak siswa SMA,  anak  usia  6-21  Tahun  (belum  menyelesaikan  wajib  belajar  12  tahun),  lansia, dan penyandang disabilitas.
Besaran  bantuan  sosial  PKH  pada  tahun  2020.  Besaran  bantuan  pada  setiap komponen  berbeda-beda.  Terdapat  tujuh  komponen  bantuan  yang  terdapat  pada program PKH yaitu:
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Gambar 1. Indeks Besaran Bantuan Sosial PKH Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, 2020
Kecamatan  Pebayuran  yaitu  salah  satu  Kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Letak Kecamatan Pebayuran berbatasan dengan Kabupaten Karawang.  Berdasarkan  tingkat  pemanfaatan  ruang,  sebanyak  80%  wilayah  Kecamatan Pebayuran  adalah  pertanian.  Mayoritas  penduduk  di  subkawasan  Pebayuran  bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencahariannya sebagai buruh tani.
Jumlah penerima PKH pada tahun 2020 sebanyak 78.287 orang yang berada di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah Kecamatan Pebayuran yang akan menjadi  lokasi  penelitian.  Berikut  data  yang  diperoleh  peneliti  mengenai  jumlah penerima PKH di Kecamatan Pebayuran.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Tabel 3: Total Penerima PKH/Desa di Kecamatan Pebayuran Tahun 2020
No Desa Total KPM 1 Bantarjaya 1084 2 Bantarsari 619 3 Karangharja 883 4 Karanghaur 149 5 Karangjaya 779 6 Karangpatri 798 7 Karangreja 826 8 Karangsegar 457 9 Kertajaya 572 10 Kertasari 577 11 Sumberreja 335 12 Sumbersari 600 13 Sumberurip 404 Total 8083
Sumber: Pendamping PKH Kabupaten Bekasi
Menurut  data  diatas,  Kecamatan  Pebayuran  yang  memiliki  13  desa,  seluruhnya dapat  merasakan  manfaat  dari  bantuan  PKH.  Desa  Bantarjaya  merupakan  desa  yang paling  banyak  total  KPM  PKH  dengan  jumlah  1084  KPM  dan  desayang  paling  sedikit mendapatkan bantuan PKH berada di Desa Karanghaur sebanyak 149 KPM.

## 4. PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  sesuatu  yang  paling  penting  dalam  setiap  hal. Apalagi  dalam  menyukseskan  jalannya  implementasi  kebijakan  sebuah  program untuk meneruskan pesan-pesan kesemua pihak yang terlibat.  Dalam memberikan informasi  harus  yang  akurat  dan  konsisten.  Penyampaian  informasi  yang
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
dilakukan oleh pihak UPPKH dan pendamping dalam Program Keluarga  Harapan (PKH)  dijalin  dengan  baik,  walaupun  pada  kondisi  covid  19  tidak  meluluhkan semangat  para  pendamping.  Begitupun  komunikasi  pendamping  dengan  KPM, pendamping rutin setiap minggu datang ke setiap desa yang berada di Kecamatan Pebayuran untuk melaksanakan P2K2 dan menanyakan kepada KPM kendala apa saja yang sedang di hadapi. Seperti permasalahan yang sedang terjadi yaitu KPM yang  tidak  mengerti  cara  menggunakan  KKS  (Kartu  Keluarga  Sejahtera)  karena keterbatasan  pengetahuan,  disitu  pendamping  harus  sangat  sabar  untuk  memberi arahan cara menggunakannya. Jika tetap tidak mengerti KKS bisa dipegang oleh wanita dewasa di dalam satu Kartu Keluarga (KK).

## 2. Sumberdaya
Ketika  menjalankan  implementasi  kebijakan  harus  ditunjang  oleh sumberdaya,  apalagi  sumberdaya  manusia.  Sumberdaya  manusia  pada  program keluarga  harapan  di  Kecamatan  Pebayuran  Kabupaten  Bekasi  meliputi:  UPPKH, Koordinator  Kabupaten, Koordinator Kecamatan. semua pendamping PKH harus memiliki  pendidikan  sarjana.  Tupoksi  pendamping  PKH  adalah  untuk mendampingi  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dalam  memanfaatkan aksesibilitas  terhadap  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  dan  memberikan penyuluhan  kepada  KPM  untuk  mengembangkan  keahlian  yang  mereka  miliki ditengah-tengah  keterbatasan  pendidikannnya.  Kegunaan  penyuluhan  tersebut untuk  membuka  pemikiran  para  KPM  supaya  tidak  bergantung  pada  bantuan sosial  PKH,  karena  mereka  tidak  selamanya  akan  mendapatkan  bantuan.  Dinas Sosial  melalui  pendamping  PKH  saat  ini  sedang  mencari  tahu  para  KPM  yang hidupnya  sudah  sejahtera  untuk  dikeluarga  dari  bantuan  PKH.  melalui  tehnik MPA,  pendamping  memberi  arahan  kepada  para  KPM  dan  memfasilitasi  KPM untuk  mengidentifikasi  situasi-situasi  KPM  pada  saat  ini,  apakah  mereka  masih pantas  mendapatkan  bantuan  PKH.  tujuan  memakai  tehnik  MPA  yaitu  supaya membuka fikiran para KPM dan mau untuk dikeluarkan dari bantuan yang selama ini mereka dapatkan. Karena terdapat kasus KPM yang hidupnya sudah sejahtera
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
dan  sudah  tidak  mempunyai  salah  satu  komponen  yang  menjadi  syarat  sebagai KPM  PKH  tetapi  tidak  mau  dikeluarkan.  Penggunaan  tehnik  MPA  terus dilakukan, mengingat kasus kemiskinan yang semakin banyak.

## 3. Disposisi
Sikap  serta  komitmen  UPPKH  dan  pendamping  sangat  menentukan keberhasilan  pelaksanaan  PKH.  Tanpa  adanya  sikap  dan  komitmen  yang  tinggi dari  pelaksana  kebijakan  PKH  di  Kecamatan  Pebayuran  Kabupaten  Bekasi, program  tersebut  tidak  akan  berjalan  dengan  baik. Variabel  ini  sangat  memuat banyak harapan dari UPPKH ataupun pendamping. Semua berharap supaya tujuan dari  PKH  bisa  dicapai.  Pada  program ini  walaupun  sudah  mendapatkan  bantuan, para  KPM  tetap  diberikan  pendampingan.  Dinas  Sosial  dan  Koordinator  selalu mengadakan  Monitoring  dan  Evaluasi  yang  diharuskan  KPM  menghadiri  acara tersebut, gunanya supaya bisa mengetahui permasalahan apa yang terjadi dan Unit Pelaksana dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

## 4. Struktur Birokrasi
Tugas  dan  fungsi  pendamping  PKH  yaitu  bertugas  melakukan  pengawasan dan  pengendalian  terhadap  pelaksana  kegiatan  P2K2.  Pendamping  sebisa mungkin  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  SOP  yang  telah  ditetapkan, seperti mengecek apakah KPM telah memeriksakan kehamilannya bagi ibu hamil ke  pelayanan  kesehatan.  Dalam  hal  ini  bisa  kita  lihat  bahwa  struktur  birokrasi pada  PKH  dalam  implementasinya  sudah  sesuai  dengan  SOP,  tetapi  masih terdapat beberapa KPM yang tidak komitmen pada hak dan kewajibannya.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Komunikasi, sudah  terjalin  dengan  baik  antara  UPPKH  Dinas  Sosial  Kabupaten Bekasi,  Koordinator  Kabupaten,  Koordinator  Kecamatan  dan  KPM  di  Kecamatan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Pebayuran.  Koodinator  Kecamatan  rutin  setiap  minggu  menjalankan  tugasnya  untuk menyampaikan P2K2 kepada KPM.
Sumberdaya, sumberdaya  manusia  yang  terlibat  didalam  PKH  telah  sabar mendampingi  KPM  dalam  memanfaatkan  aksesibilitas  terhadap  pelayanan  pendidikan, kesehatan,  dan  memberikan  penyuluhan  kepada  KPM  untuk  mengembangkan  keahlian yang mereka miliki ditengah-tengah keterbatasan pendidikannnya.
Disposisi, UPPKH  dan  para  pendamping  sangat  berperan  dalam  menyukseskan jalannya  PKH  maka  di  butuhkan  pendamping  yang  baik  dan  amanah  untuk  mengutas kemiskinan di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
Struktur  Birokrasi, pada  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  khususnya  di Kecamatan  Pebayuran  dalam  implementasinya  telah  sesuai  dengan  SOP,  tetapi  masih terdapat beberapa KPM yang tidak komitmen pada hak dan kewajibannya.

## Saran
Dari  penjabaran  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  sudah  tertera  diatas  dari implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Pebayuran, peneliti mengemukakan beberapa saran,  dapat  meningkatkan  kewajiban_kewajiban  dalam  kegiatan  PKH,  pendamping harus  lebih  ekstra  memberikan  pendampingan  atau  penyuluhan  hak  dan  kewajiban  apa yang  seharusnya  dipenuhi  oleh  para  KPM  supaya  program  PKH  dapat  berjalan  dengan lancar.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Bhinadi, Ardito. (2017). Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
Kemensos. (2019). Pedoman Pelaksanaan PKH
Taufiqurokhman. (2015). Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM. Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas  Moestopo  Beragama  (Pers) , 53 (9), 1689–1699.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol.7 No. 1
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Secara Non Tunai
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Program Keluarga Harapan
WEBSITE:
Badan  Pusat  Statistik.  Bekasikab.bps.go.id.  (2019).  Jumlah  Masyarakat  Miskin  di kabupaten  Bekasi,  dari  https://bekasikab.bps.go.id/indicator/23/429/1/jumlah-penduduk- miskin-di-kabupaten-bekasi.html
Hidayat, Anwar. (2012). Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Ahli, dari https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-
kualitatif.html#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20(2011)%2C%20metode,sampel%20su mber%20data%20dilakukan%20secara