## PENEGAKAN PASAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Yan Patmos ∗
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Kota Batam

## Abstract
Property  may be derived from crimes. In the case of money laundering, perpetrator acquired the origin of property from a criminal offense, so that it cannot be traced by law  enforcers.  This study aims to explain the effectiveness of law enforcement on  money laundering crimes in preventing and combating corruption in Indonesia. The effectiveness  is examined by adopting  the theory of legal effectiveness of  Soerjono Soekanto.  The type of research used in this study is normative  legal  research The results of this study concludes  that the legal  enforcement of money laundering is not effective enough to prevent and combat corruption in Indonesia. This is due to differences in judges’ comprehension and convictions in deciding the cases of money laundering as a further criminal act of corruption.
Keywords: Corruption, Money Laundering, and Legal Effectiveness

## Abstrak
Harta kekayaan mungkin  berasal dari berbagai kejahatan..  Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun efektivitas tersebut akan dikaji dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang belum cukup efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman hakim dan keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Korupsi, Pencucian Uang, dan Efektivitas Hukum.

## A. Latar Belakang Masalah
Penegakan hukum tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun penegakan hukum tindak pidana korupsi seringkali dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang untuk dapat secara maksimal mengembalikan kerugian negara. Dalam hal ini, penegakan hukum tindak
∗ Alamat korespondensi : yanpatmos@gmail.com
pidana korupsi merupakan perbuatan pidana awal yang dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan.
Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana white collar crime atau kejahatan kerah putih, dimana tindak pidana pencucian uang ini kelanjutan dari kejahatan-kejahatan lain, yang biasanya dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah lain.
Hasil dari harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum. Biasanya pelaku tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu mengupayakan menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ke dalam suatu sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan, yang diharapkan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.
Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat. 1
Selanjutnya penerapan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

## B. Perumusan Masalah
Adapun penelitian ini dibuat dengan perumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Apakah penerapan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka tindak pidana korupsi sudah berjalan efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi?
2. Apakah  penerapan  pasal tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka  tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya?
1 H. Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering , Jakarta : Visimedia, 2012, hlm.12.

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis melakukan kajian terhadap literatur atau studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan yuridis dan pendekatan deduktif. Adapun pendekatan yuridis yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan legal formal atau normatifnya. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujukannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara  Indonesia, yaitu Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana,  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaiman telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dengan perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Sedangkan  pendekatan deduktif yang dimaksud adalah pemberian gambaran penelitian secara umum dan dilanjutkan dengan gambaran khusus.
Obyek penelitian dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan penerapan tindak pidana pencucian uang untuk mencegah tindak tindak pidana korupsi. Obyek penelitian tersebut akan dikaji dengan teori efektifitas hukum . Teknik pengumpulan data memiliki banyak cara, akan tetapi yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian  ini adalah studi keperpustakaan dengan menggunakan data sekunder. Dapat dikatakan bahwa, studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.
Dari keseluruhan data yang sudah diperoleh dan terkumpul dari buku dab referensi akan diolah  dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya, selanjutnya diadakan proses pengolahan data dengan menyusun data tersebut kemudian disistimatisir dan diklasifikasikan sehingga memudahkan dalam melaksanakan analisis data.
Data-data yang diperoleh Penulis dari hasil studi kepustakaan akan diuraikan dalam pemaparan yang sistemik dan logis dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah ada beserta teori-teori yang secara tegas digunakan dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan pendekatan yang ditinjau dari perspektif Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaiman telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dengan perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi
Dari sisi penegakan hukum, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. Berbagai upaya tersebut antara lain penerbitan Keppres Nomor 228 Tahun 1967, pembentukan TGTPK dan KPKPN dan terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun demikian, dengan upaya ini belum dapat dikatakan kita telah berhasil mengatasi permasalahan penegakan hukum, tercermin dari publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparancy International dan PERC ( Political and Economic Research Consulting ) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk. Sementara itu, Country Manager International Finance Corporation (IFC), German Vegarra dalam laporan Doing Business in 2006 yang disusun International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia ( World Bank ) menyatakan bahwa dari hasil survey kemudahan berbisnis di 166 negara, Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai   bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property,  memperoleh kredit, melindungi investor dan menutup usaha.
Di samping itu, indikator lain adalah pembayaran pajak, lisensi usaha dan perdagangan antar batas Negara.  Apa yang telah dilakukan di atas masih terbatas dalam lingkup korupsi dan belum menyentuh tindak pidana lain khususnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan seperti penyuapan, penyelundupan, perbankan, pasar modal, dan lainnya, baik yang melibatkan sektor pemerintahan maupun swasta.
Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa penanganan perkara tindak pidana  pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  membantu dalam upaya memerangi tindak pidana asal ( predicate crime ) di Indonesia sehingga dapat dikatakan cukup baik,
t erutama dalam pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana, 2014 , hlm. 93-97.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan ( bribery ), narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih ( white collar crime ).
Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system).
Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini dikenal sebagai pencucian uang ( money laundering ).
Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana dan sanksi untuk menjeratnya yaitu: 3
1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 4
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah). 5
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undangundang ini. 6
Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
Di luar pengaturan  Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 4
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5.
dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU. Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan penyedia jasa keuangan.
Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.
Dalam Undang-Undang TPPU, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat,  perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang. 7 Undang-Undang TPPU juga cukup efektif dalam menjelaskan transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu : 8
1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Selain memberikan sanksi yang tegas, didalam peraturan tindak pidana pencucian uang juga diatur suatu lembaga yang berfungsi mencegah tindak pidana pencucian uang yang dikenal dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ( Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC ).
7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1).
8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (5).
Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari The Forty Recommendations yang diusulkan oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Dalam Pasal 16 The Forty Recommendations dari FATF disebutkan mengenai pembentukan Financial Intelligent Unit yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti Financial Intelligent Unit di Indonesia ini adalah PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya.
PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan Financial Intelligent Unit dengan model administratif ( administrative model ).
Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk melaksanakan perannya sebagai financial intelligent unit dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah: 9
1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Pada ketentuan Undang-Undang TPPU, PPATK dalam
melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang: 10
1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan
9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40
10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41.
mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Dalam  pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak. Selain dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa pemerintah sudah serius dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
Namun peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti fungsi PPATK. PPATK meskipun independen namun fungsinya sangat terbatas yaitu hanya sebagai fungsi administratif.
Di Indonesia PPATK tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang  berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. PPATK berfungsi sebagai motor  penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi yang mencurigakan.
Namun demikian badan ini tetap dalam status melakukan tahap penyelidikanpun sangat awal dan sangat terbatas (lihat Pasal 1 huruf a angka dan 2) membantu kepolisian. Hasil analisis atas transaksi atau kecurigaan adanya  pencucian uang kemudian diserahkan kepada polisi yang  ternyata oleh polisi masih dilakukan  penyelidikan lagi baru ditindak lanjuti dengan penyidikan dan proses selanjutnya.
Artinya  bahwa hasil anlisis PPATK ini bukanlah sebagai alat bukti karena masih harus ditindaklanjuti dalam penyidikan, selain itu dalam
masa penyidikan tersebut PPATK tidak berwenang untuk memblokir, artinya hasil analisis ini tidak terlalu berarti.
Selain itu terdapat peran Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara pencucian uang. Dalam ketentuan Undang-Undang TPPU dimaksud penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan Kepolisian, disamping itu dibentuk lembaga (Financial Investigation Unit), yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang fungsinya antara lain penerima laporan ( repository function ) dan  penganalisis ( analysis function ) dan sebagai clearing house yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atas transaksi yang mencurigakan. Berkenaan dengan tugas penyidikan polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan  pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk perkara pencucian uang  bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Peran polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak  pidana ini di luar negeri.
Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan  kerjasama antara Negara. Penyidikan juga akan semakin sulit ketika melibatkan penggunaan jasa wire system, hal ini nampaknya dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. Sejak 1989 dihampir semua negara telah menerapkan wire transfer system secara internal, antar bank dan lembaga keuangan (transffering fund by electronic messages between banks-wire transfer ), ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak  oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail. Cara ini juga sering disebut sebagai Electronic Fund Transfer (EFT) atau cyber payment yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh electronic banking, yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan  perbankan international ( International Offshore Banking Centers ) sebagai lembaga intermediasi. Masalah wire transfer system yang menyertai money laundering semakin mempersulit  pembuktian, transfer semacam ini bisa terjadi antarbank ( transffering fund by electronic messages between banks-wire transfer) adalah suatu cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail. Selain itu polisi juga harus menemukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subyektif atau mens rea dan unsur obyektifnya atau actus reus . Mens rea yang harus dibuktikan yaitu knowledge (mengetahui atau patut menduga) dan intended (bermaksud).
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut  berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk memenuhi unsur yang harus dibuktikan jaksa tersebut sangat sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan,  benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku.
Selain itu, tindak pidana pencucian uang dalam pengaturannya mempersulit jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan ( follow up crimes ) sehingga ada permasalahan lain yaitu bagaimana dengan core crime ( predicate offencenya ).
Berdasarkan amanat undang-undang maka predicate offece tidak perlu dibuktikan, artinya cukup  menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternative, karena antara predicate offence dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan  pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan predicate offencenya , namun pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (as a separate crime). Dengan demikian dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 maka predicate offence dan follow up crimesnya didakwakan sekaligus.
Namun demikian perlu diperhatikan adakalanya terhadap pelaku
Pasal 3 dakwaan bisa saja tunggal yaitu ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana  pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan namun dia patut untuk menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus dipertanggungjawabkan predicate offencenya , tetapi hanya tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya masih ada dakwaan tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus dikaitkan dengan predicate offencenya , dalam hal ini misalnya pelaku hanya berkenaan dengan dakwaan Pasal 6, dimana pelaku hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan  pencucian uang pasif yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau  patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan.
Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan Pasal 6 maka dakwaannya bersifat tunggal atau didakwa alternative dengan pasal lain yang relevan, yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatannya hanya satu. Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan pembuktian unsur subyektif atau mens rea dan unsur obyektifnya atau actus reus . Mens rea yang harus dibuktikan yaitu knowledge (mengetahui) atau reason to know (patut menduga)  dan intended (bermaksud).
Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan
terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi knowingly dan willingly , selanjutnya berkenaan pembuktian unsure patut menduga maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur proparte dolus dan proparte culpoos (setengah sengaja setengah lalai). Pembuktian selanjutnya adalah unsur intended yaitu bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, untuk pembuktian ini juga sulit maka pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa  bukti pendukung atau petunjuk ( circumstantial evidence ) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut.
Jadi apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan bersal dari kejahatan maka dengan sendirinya unsur intended terbukti. Di Indonesia  hal ini nampaknya belum dilakukan, maka jaksa harus mengambil unsur menyamarkan (disguissing) yang lebih mudah dibuktikan daripada menyembunyikan ( hiding ).
Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus.
Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua system acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan  pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban  pembuktian ( the shifting of the burden of proof ).
Undang-Undang TPPU belum mengatur secara  rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan  beban pembuktian ini, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tatacara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan  beban pembuktian pada dasarnya melanggar prisip non self incrimination, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsure saja.
Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bias dibuktikan oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsure lainnya baik itu unsure obyektif amaupun subyekti, sepanjang itu merupakan inti delik ( bestandelen ). Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti  pendukung ( circumstancial evidence ) akan diterapkan.
Pemikiran tentang pembuktian unsur ( intended ) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan hal-hal lainnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur didepannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharus melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsure intended pasti terbukti.
Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melaku transfer misalnya, dan kemuidian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atas logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai Negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan.
Untuk menentukan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Penulis akan mengkaji keadaan dan dasar pertimbangan hakim dalam 3 (tiga) kasus yang telah dibahas oleh Penulis pada bagian Hasil Penelitian, yakni :
1. Amar  Putusan nomor : 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST dengan terdakwa Rudi Rubiandini;
2. Amar Putusan nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq;
3. Amar Putusan nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST dengan terdakwa Djoko Susilo;
Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sudah cukup baik namun masih kurang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan pengaturan agar dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pasal tindak pidana pencucian uang.
Hanya saja dalam putusan hakim belum seragam dan selaras dalam menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang bagi pelaku tindak pidana korupsi, salah satu diantaranya adalah putusan Putusan nomor : 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST dengan terdakwa Rudi Rubiandini. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan pasal tinak pidana pencucian uang, namun hakim tetap berkeyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencucian uang.
Keadaan tersebut tentu berbeda dengan Putusan nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dan Putusan nomor : 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST dengan terdakwa Djoko Susilo. Kedua putusan sesuai dengan semangat penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak cukup kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab pelaku pencucian uang seringkali melakukan aksinya dengan cara-cara  yang rumit, kompleks dan canggih dengan serangkaian transaksi yang dilakukan di industri keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan, bahkan melewati batas-batas negara  secara  mudah dan cepat, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap  pelaku dan hasil-hasil kejahatannya.
Untuk itu, perlu adanya peran serta lembaga di luar penegak hukum, termasuk lembaga privat (khususnya lembaga keuangan dan lembaga yang terkait dengan  keuangan) dalam membantu penegakan hukum, yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan.  Sebaliknya, untuk bekerjanya sistem penegakan hukum anti pencucian uang secara efektif, menuntut adanya profesionalisme aparat penegak hukum dengan melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan yang cukup khususnya tentang seluk-beluk operasi industri keuangan.
Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Pihak Pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya, PPATK melakukan analisis atau  Pemeriksaan dan meneruskan hasil analisis  atau Pemeriksaan dimaksud kepada penyidik, dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU ( money laundering ) atau tindak pidana lain. UU TPPU mengatur bahwa laporan Hasil Pemeriksaan PPATK  diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya.
Penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan  hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU  TPPU. Adapun yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi  yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai -  Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dalam hal ini perlu dipahami bahwa TPPU ( money laundering ) merupakan independent crime , artinya kejahatan yang berdiri sendiri. TPPU memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang ( AML Regime ) di hampir seluruh negara menempatkan TPPU sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan TPPU.
Pemahaman TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Tindak pidana yang berdiri sendiri ini tidak bersifat absolut, artinya
kemandiriannya dapat dilaksanakan pada proses awal penanganan perkara TPPU. Begitu sudah sampai pada pembuktian di sidang pengadilan, maka seluruh unsur TPPU harus dibutikan.
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Hal mana kedua undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebu Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangan i kegiatan pencucian uang di Indonesia.
Perubahan yang pertama adalah keberlakuan Undang-Undang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini telah menyatakan praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, sehingga akan ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini. Perubahan yang kedua adalah dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang di Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disebut PPATK).
Dalam pembahasan kondisi setelah diundangkannya Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini akan dibagi menjadi tiga bagian.
Bagian pertama adalah Pokok-Pokok Undang-undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang dalam hubungannya dengan pengkriminalisasian pencucian uang di Indonesia, bagian kedua adalah mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnyayang terkait, sedangkan pada bagian ketiga pembahasan akan dikhususkan pada PPATK sebagai pelaksana dari Undang-Undang ini.
Dinamika Pengaturan Pencucian Uang di Indonesia setelah disahkan
Undang-Undang 15 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
1. Substansi Pengaturan UUTPPU merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UUTPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. Banyak sistem penanganan kejahatan dalam undang-undang ini yang diproses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, karena memang asas-asas hukumnya bersifat lex specialis .
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Lex Specialis. Dalam pasal 68 Undang-Undang ini ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
3. Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman. Pidana yang diancamkan kepada subjek hukum yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UUTPPU. Dalam hal ancaman sanksi yang diancamkan pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dengan yang terdapat pada pasal 10 tidak dibedakan. Pengaturan dalam pasal 10 UUTPPU ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pada pasal 53 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan.
4. Fungsi PPATK yang diperluas dari undang-undang sebelumnya, antara lain:
a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.
d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka kewenangan PPATK menjadi semakin luas guna menjalankan fungsi-fungsinya tersebut.
5. Perintah Pemblokiran Penyidik,Penuntut Umum dan Hakim.
Tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut adalah hasil kejahatan. Pasal 71 UUTPPU menentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana.
6. Alat Bukti dan Cyberlaundering. Dalam Pasal 73 UUTPPU yang merupakan alat bukti dalam pemeriksaan adalah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen; dan c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16. Adapun ketentuan dalam pasal 1 angka 16 UUTPPU adalah Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada :
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
1) tulisan, suara atau gambar
2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.” Alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pencucian uang menurut pasal 73 UU No. 8/2010 ini memang sangat beragam. Hal ini jelas merupakan suatu kebutuhan dalam pemberantasan pencucian uang karena masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktekan oleh para pelaku penucian uang sudah melibatkan alat-alat berteknologi tinggi. 7. Penentuan Pidana Minimum dan Maksimum. Berbeda dengan KUHP, UUTPPU ini menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada pasal 3,
pasal 4, pasal 5, dan pasal 7 UU ini yang menentukan  ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar rupiah)
8. Peradilan In Absentia
Kekhususan hukum acara pidana yang dipergunakan oleh UUTPPU ini ialah diterapkannya sistem peradilan in absentia .
Peradilan in absentia ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Pengaturan sistem peradilan in absentia yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang TPPU ini bertujuan agar peradilan dapat berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
9. Pembuktian Terbalik
Undang-Undang TPPU menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketentuan dalam pasal 77 menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”
10. Harta Terdakwa Yang Meninggal Sebelum Putusan Hakim. Dalam pasal 79 ayat (4) UUTPPU ini dinyatakan bahwa jika seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan,
dimana terdapat bukti-bukti meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang sudah disita untuk dirampas dan dimiliki oleh negara. Ketentuan pada pasal 79 ayat (4) ini sangat bertentangan dengan asas presumption of innocence, dimana
seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.
11. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal. Berbeda dengan UU No.15 Tahun 2002, dalam UU No.25 Tahun 2003 terdapat pasal yang menjelaskan mengenai pengertian dari pencucian uang, sedangkan di dalam UUTPPU definisi Pencucian Uang diperluas kembali menjadi berbunyi ”Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Dalam UU No.15 Tahun 2002, pengertian pencucian uang tidak dijelaskan secara eksplisit akan tetapi diberikan arti kategorisnya saja (pada pasal 2
UU No.15 Tahun 2002). Adapun pengertian dari pencucian uang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No.25
Tahun 2003 adalah: “ perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah .”
Pada pasal 2 Undang-Undang TPPU diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hasil dari tindakan tersebut merupakan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang TPPU. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dari Undang-Undang Pencucian Uang, karena tindak pidana ini terkait dengan tindak pidana lainnya yang disebut sebagai predicate offences.
Adapun yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU adalah:
1. Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan
m. perdagangan senjata gelap; JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. perjudian;
t. prostitusi;
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan dan perikanan; atau
y. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 2. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan oleh Penulis diatas,
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi selalu dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kondisi tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Adapun pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan oleh Penulis diatas adalah belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan pengadilan seringkali memberikan putusan yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa.
Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan pemahamaman majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi mengenai pengembalian kerugian negara melalui penegakan tindak pidana pencucian uang.
Dapat dilihat bahwa total pengembalian dana yang diterapkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi masih belum memiliki kepastian hukum dan masih bergantung pada pemahaman dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, guna melaksanakan pengembalian dana hasil korupsi yang lebih efektif melalui tindak pidana pencucian uang, maka pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang harus disamakan diantara seluruh jajaran pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung.
Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau kajian. Efektivitas  mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan
hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. 11
Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama- tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 12
Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyrakat dalam pergaulan hidup”. 13
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. 14
Berdasarkan keefektivitasan hukum yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto, penerapan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi adalah belum cukup efektif. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemahaman hakim terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Perbedaan pemahaman tersebut menyebabkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penegakan hukum pada tindak pidana korupsi terkait dengan tindak pidana pencucian uang adalah berbeda-beda dan masih beragam.
Oleh karena itu, dalam penegakan hukum yang efektif seharusnya dibentuk peraturan perundang-undangan khusus terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang agar terdapat keragaman dalam penegekan hukum terkait.
Sebagaimana dalam putusan tindak pidana Rudi Rubiandini menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melalukan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam putusan tindak pidana yang dilakukan oleh Djoko Susilo dan Luthfi Hasan Ishaaq diputuskan bahwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.
11 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Cetakan Ketiga, Bandung : Citra Aditya, 2013 hlm. 67.
12 Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 375.
13 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi , Bandung : Remaja Karya, 1985, hlm.7.
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau Pengantar , Bandung : Rajawali Pers, 1996, hlm. 20.
Oleh karena perbedaan tersebut menyebabkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui penegakan hukum tindak pidana pencucian uang menjadi tidak maksimal.

## E.   Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulisan mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sudah cukup baik akan tetapi masih kurang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengembalian dana yang berhasil dikembalikan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan melalui penegakan hukum tindak pidana pencucian uang masih belum maksimal.
2. Total pengembalian dana yang diterapkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi belum memiliki kepastian hukum dan bergantung pada pemahaman serta keyakinan hakim. Oleh karena itu, guna melaksanakan pengembalian dana hasil korupsi yang lebih efektif melalui tindak pidana pencucian uang, maka pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang harus  disamakan diantara seluruh jajaran pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Cetakan Ketiga, Bandung :
Citra Aditya,  2013.
H. Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering , Jakarta : Visimedia, 2012. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana, 2014. Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta : Rajawali Press, 2013. Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi , Bandung : Remaja Karya, 1985.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau Pengantar , Bandung : Rajawali Pers, 1996.