Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 10 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI JANDA DALAM PERISTIWA TURUN WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN PEWARIS
Arofah Afridha Zaelani 1 , Destri Budi Nugraheni 2
1 Faculty of Law, Universitas Gajah Mada, Indonesia. E-mail: Arofahafridhazaelani1997@mail.ugm.ac.id 2 Faculty of Law, Universitas Gajah Mada, Indonesia.
Abstract: Based on the research results, it can be concluded that (1) the Sleman and Bantul Regency Land Offices use customary law as the basis for making regulations regarding the inheritance process because they are based on custom. The Sleman and Bantul Regency Land Offices require a statement of willingness from the widow not to receive her share of inheritance in the inheritance process. The absence of this letter of willingness can cause the inheritance process  to not be carried out. (2)  The position of the widow's statement of willingness not to receive a share of the  inheritance in terms of Islamic inheritance law is contrary to the legal basis of the ijbari principle and the individual principle. However, if the widow agrees not to receive a share of the heir's inheritance then this refers to a peace or elimination of disputes which can be called Ishlah.
Keywords: Widow; Letter of Consent; Inheritance; Land Agency; Asas Ijbari.
How  to  Site:  Arofah  Afridha  Zaelani,  Destri  Budi  Nugraheni  (2024).  Surat  Pernyataan  Kerelaan  dari  Janda  Dalam Peristiwa  Turun  Waris  Terhadap  Harta  Bawaan  Pewaris. Jurnal  hukum to-ra , 10  (1),  pp  151-164.  DOI. 10.55809/tora.v10i1.298

## Introduction
Kematian  adalah  sesuatu  yang  pasti.  Apabila  seseorang  yang  mengalami  kematian biasanya meninggalkan Ahli waris dan harta peninggalan atau aset yang dimiliki semasa hidupnya.  Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 1 Akibat hukum yang timbul setelah proses  kematian  seseorang  diantaranya  ialah  masalah  bagaimana  pengurusan  dan kelanjutan  hak-  hak  dan  kewajiban  yang  meninggal  dunia  tersebut  beralih  ke  ahli warisnya.  Hak-  hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  akibat  meninggalnya  seseorang diatur oleh hukum waris. 2
1 Pasal 171 huruf c Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan
2 Muhamad Romdoni, Skripsi, “ Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti  Menurut Kompilasi Hukum Islam ”, 2017, hlm. 1.
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
Dijelaskan Amir Syarifuddin mengenai pengertian hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW  dalam  Istilah bahasa  Arab  disebut faraidl. 3 Secara  normatif  dalam  kitab  suci  Al- Qur’an ditegaskan bahwa orang Islam seharusnya menjalankan hukum Islam, salah satu hukum Islam adalah hukum waris  Islam. 4
Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang  telah  meninggal,  baik  yang  berupa  benda  berwujud  maupun  yang  berupa  hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. 5 Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, hukum kewarisan adalah hukum yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.  Berdasarkan  batasan  tersebut  dapat  diperoleh  ketentuan  bahwa menurut  hukum  Islam,  waris  baru  terjadi  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup  tidak  dipandang  sebagai  Waris.  Agama  Islam  mengatur  cara  pewarisan  itu berasaskan  keadilan  antara  kepentingan  anggota  keluarga,  kepentingan  agama  dan kepentingan masyarakat. 6
Dalam pewarisan terdapat tiga syarat terjadinya pewarisan, pertama yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), kedua yaitu adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris (ahli waris), ketiga yaitu  adanya  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  (harta  warisan). 7 Pewarisan  akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan  meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Dalam Islam, penetapan adanya hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan darah ditentukan pada  saat  terjadinya  peristiwa  kelahiran. 8 sedangkan  yang  dimaksud hubungan perkawinan adalah janda/duda pewaris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
3 Amir Syarifuddin, “ Hukum Kewarisan Islam ”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.5
4 Tercermin dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat 208.
5 Aunur Rahim Faqih, 2016, Mawaris Hukum Waris Islam , Yogyakarta: Universitas Islam  Indonesia Press, 2016 , hlm.4.
6 Amir Syarifuddin, Op.cit , hlm.13
7 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW , Bandung: Refika Aditam, 2005. hlm. 28-29.
8 Hajar M, “ Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris ”, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan  Hukum, Vol.47, hlm. 120
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah,  pembayaran  utang,  dan  pemberian  untuk kerabat. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan dari masing- masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing,  sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung.  Kemudian  bagi janda/duda  yang  merupakan  salah  satu  ahli  waris  suami/isteri  maka  janda/duda tersebut  memiliki  hak  waris  yang  ditinggalkan  suami/isteri  selama  tidak  terhalang sebagai ahli waris termasuk didalamnya adalah harta bawaan suami/isteri. 9
Mengenai harta peninggalan dalam proses peralihan hak yang harus dipenuhi haknya. Peralihan  hak  disebabkan  oleh  adanya  suatu  peristiwa  hukum  yakni  meninggalnya pewaris. Pada saat pewaris meninggal dunia, maka secara langsung hak atas harta yang bersangkutan  sudah  berpindah  tangan  kepada  ahli  waris,  karena  hal  ini  merupakan peristiwa hukum. Untuk menguatkan kedudukan ahli waris bagi warganegara Indonesia penduduk asli (pribumi) peralihan hak atas kewarisan harus membuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan surat pernyataan kepemilikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  menyebutkan bahwa,  bagi  warganegara  Indonesia  penduduk  asli  (pribumi)  yang  akan  melakukan proses peralihan hak atas kewarisan harus membuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris  dan  surat  pernyataan  kepemilikan  yang  dibuat  oleh  para  ahli  waris  dengan disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan  dikuatkan  oleh  Kepala  Desa/Kelurahan  dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal. Pendaftaran tanah yang diperoleh dari warisan wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan  rumah  susun  yang  bersangkutan  sebagai  warisan  kepada  Kantor  Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 10
Proses  peralihan  hak  atas  kewarisan  dapat  dilakukan  jika  syarat  telah  dipenuhi. Kantor Petanahan akan meminta dokumen-dokumen Surat keterangan waris  dan Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat dibawah tangan oleh para ahli waris  yang nantinya akan menjadi dasar Kantor Pertanahan Nasional untuk pendaftaran peralihan hak atas kewarisan. Disamping itu ada dokumen lainnya untuk mendukung terlaksananya proses turun  waris  yaitu  Surat  Kerelaan  Tidak  Menerima Bagian  Waris.  Surat  Kerelaan Tidak Menerima  Bagian  Waris  yang  dibuat  oleh  ahli  waris  merupakan  suatu  pengakuan dengan  sukarela  merelakan  bagiannya  untuk  ahli  waris  lainnya  atau  rela  tidak
9 Ayu Saputri, Jurnal ilmiah, “ Kedudukan Janda/Duda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan ”, Mataram: Universitas mataram, 2019, hlm. 6
10 Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
mendapatkan bagian warisan. Surat Pernyatan Kerelaan tidak menerima bagian waris yang  disahkan  oleh  kepala  desa  dan  dikuatkan  oleh  camat  setempat  yang  dapat dipergunakan  untuk  pengurusan  seluruh  harta  peninggalan  pewaris  yang nantinya ahli waris yang merelakan bagiannya tidak akan tercatat didalam kepemilikan hak.
Sementara itu, dalam proses peralihan hak atas pewarisan, harta bawaan ditunjukkan melalui sertifikat Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya. Dalam sertifikat tersebut disebutkan sebab perubahan hak milik harta pewaris dan ahli waris  yang  berhak mendapatkan  harta  tersebut.  Dalam  sertifikat  tersebut,  terdapat keterangan  mengenai  waktu  harta  didapatkan  oleh  suami  atau  istri.  Selain  itu, terdapat perubahan yang berupa kepada siapa harta tersebut dialih atau diserahkan, yang dalam konteks pewarisan, harta tersebut diserahkan kepada ahli waris. Terdapat alasan harta tersebut dialih serahkan, alasan yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah  meninggalnya  pewaris.  Pengurusan  peralihan  hak  atas  kewarisan  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  telah  menerapkan  hal  tersebut  sebagai petunjuk teknis. 11
Pada  praktiknya  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  penulis menemukan  beberapa  Surat  Pernyataan  Kerelaan  Tidak  Menerima  Bagian  Waris  dari janda yang berkenaan dengan  harta bawaan Pewaris. Surat Kerelaan Tidak Menerima Bagian Waris tersebut, Ilustrasi kasusnya adalah seorang ayah atau suami beragama Islam meninggal dunia meninggalkan anak, isteri (janda) dan harta yang dimiliki selama hidupnya.  Salah  satu harta  yang ditinggalkan  adalah  sertifikat  tanah  yang  diperoleh sebelum pernikahan dengan isteri (janda), yang mana setelah meninggalnya ayah atau suami tersebut para ahli waris akan melakukan proses peralihan hak karena kewarisan. Kemudian  pada  saat  berjalannya  proses  turun  waris  pihak  Kantor  Pertahanan mewajibkan/mengharuskan  janda  membuat  Surat  Kerelaan  Tidak  Menerima  Bagian Waris. Dalam hal ini sudah jelas bahwa isteri (janda) beragama islam merupakan ahli waris  yang  sah  untuk  mendapatkan  bagian  waris.  Sebagai  seorang  yang  beragama Islam  wajib  hukumnya  untuk  menjalankan  ketentuan-ketentuan  di  dalam  hukum Islam. Namun pada kenyataannya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul menggunakan hukum adat “segendong sepikul” yang menjadi dasar untuk peralihan hak atas kewarisan.
Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah apa dasar Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan Bantul
mengharuskan/mewajibkan Surat Pernyataan Kerelaan Janda dalam peristiwa turun
11 Wanwancara dengan Iriyanto., selaku PPAT Kab. Sleman. 2022, “ mengenai Surat Kerelaan dari Janda”, 25 November 2022, di Sleman
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
waris terhadap harta bawaan pewaris dan kedudukan surat kerelaan janda tersebut ditinjau dari hukum kewarisan Islam.

## Discussion
Turun waris adalah peristiwa penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dalam proses pewarisan, terjadi peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris.  Peralihan  hak  tersebut  merupakan  sebuah  peristiwa  hukum.  Saat  pewaris meninggal  dunia,  harta-harta  pewaris  beralih  kepada  ahli  waris.  Dalam  penerusan tersebut, terdapat proses peralihan hak atas harta milik pewaris kepada ahli warisnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa proses turun waris dipengaruhi oleh sistem hukum adat . Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan  tata  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarak  dan  bersifat kekeluargaan. 12
Hukum waris adat menurut B. Ter Haar meliputi aturan-aturan hak yang bersangkut paut dengan  proses  dan  sangat  mengesankan  tentang  penerusan  dan  pengoperan  harta kekayaan  yang  berwujud  (materiil)  dan  yang  tidak  berwujud  (immateriil)  dan  suatu generasi kepada generasi berikutnya. Yang menjadi masalah dan persoalan dari hukum adat ialah tidak adanya satu ketentuan atau dasar hukum apabila akan memakai hukum waris adat. Hukum adat Jawa tidak mengatur besarnya pembagian jumlah warisan yang akan diterima oleh ahli waris. Dalam pembagian warisannya dipusatkan kepada anak- anak pewaris dengan mengutamakan bagian anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak jika dibandingkan dengan anak perempuan 13 . Namun dalam penelitian ini seluruh pewaris beragama Islam meninggalkan anak dan seorang janda. Dokumen yang dibutuhkan untuk proses turun waris antara lain, Surat Keterangan Ahli Waris yang didalamnya tercantum nama-nama yang berhak menerima warisan pewaris. Dokumen kedua yang harus ditandatangani adalah surat pernyataan kepemilikan. Surat pernyataan kepemilikan merupakan bukti penting yang menunjukkan kepemilikan dari suatu  bidang  tanah.  Dokumen  ketiga  yang  harus  ditandatangani  dalam  proses  turun waris  adalah  Surat  Pernyataan  Rela  Tidak  Menerima  Bagian  Warisan.  Surat  tersebut wajib dibuat jika terdapat ahli waris yang tidak menerima bagian warisannya. Sementara itu,  dalam  proses  turun  waris  di  Kabupaten  Sleman,  Surat  Pernyataan  Rela  Tidak Menerima Bagian Warisan adalah surat yang harus ditulis dan ditandatangani oleh ahli
12 https://serupa.id/hukum-adat-pengertian-jenis-sumber-hukum-sifat-corak-dsb/ , Gamal Thabroni, 2022, Hukum Adat: Pengertian, Jenis, Sumber Hukum, Sifat, Corak, dsb, diakses tanggal 2 Januari 2021
13 Hasbi Taobah Ramdani, Eldessa Vava Rilla, and Wini Yuningsih, “ Pelaksanaan Pewarisan PadaMasyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur, ” Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 4, no. 1 (2017): 37–45, https://dinkes.palangkaraya.go.id/wp content/uploads/sites/19/2021/11/Profil-Kesehatan-Kota-Palangka-Raya-Tahun-2020
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
waris dalam hal ini janda tidak mendapatkan bagian maka diwajibkan membuat surat kerelaan. Kantor Pertanahan Sleman mewajibkan janda membuat Surat Kerelaan karena Kantor Pertanahan Sleman memakai hukum adat bahwa atas harta yang ditinggalkan hanya mengutamakan anak yang berhak dan agar proses turun waris dapat dijalankan.
Semua dokumen turun waris diserahkan kepada Kantor Pertanahan  untuk diproses. Jika ada  kekurangan  dokumen  yang  belum  bisa  dipenuhi  maka  pihak  Kantor  Pertanahan kabupaten  sleman  terkhusus  di  loket  korektor  kemudian  akan  menyimpan  dokumen tersebut serta meminta ahli  waris untuk melengkapi dokumennya paling lama 7 hari kerja agar proses turun waris dapat segera dilanjutkan. Namun di kabupaten Bantul jika terdapat dokumen yang tidak diserahkan dalam proses turun waris, Kantor Pertanahan Kabupaten  Bantul  akan  menghentikan  seluruh  proses  turun waris  yang  diajukan oleh ahli waris. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga akan mengembalikan dokumen-dokumen  ahli  waris  terlebih  dahulu.  Proses  turun  waris  dapat  dilanjutkan setelah ahli waris mengirimkan seluruh dokumen secara lengkap. 14
Dalam  proses  turun  waris,  ada  kalanya  yang  akan  dilakukan  peralihan  adalah  harta bawaan. Untuk mengetahui harta tersebut merupakan harta bawaan dapat dilihat pada bagian  sertifikat  hak  melalui  sertifikat  Pendaftaran  Peralihan  Hak,  Pembebanan,  dan Pencatatan  Lainnya.  Dalam  sertifikat  tersebut  disebutkan  sebab  perubahan  hak  milik harta pewaris dan ahli waris yang berhak mendapatkan harta tersebut. Dalam sertifikat tersebut, terdapat keterangan mengenai waktu harta didapatkan oleh suami atau istri. Selain itu, terdapat perubahan yang berupa kepada siapa harta tersebut dialihserahkan, yang dalam konteks pewarisan, harta tersebut diserahkan kepada ahli waris. Selain itu, terdapat juga alasan harta tersebut dialih serahkan, dalam konteks pewarisan, alasan yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah meninggalnya pewaris.
Meskipun  janda  tidak  berhak  untuk  menerima  harta  bawaan  dari  suaminya  menurut Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Bantul,  namun  nama  janda  tetap  muncul dalam  Surat  Keterangan  Ahli  Waris.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  dalam  surat keterangan  ahli  waris,  terdapat  bagian  yang  menyebutkan  nama  pasangan  pewaris. Sementara  itu,  nama-nama  orang  yang  berhak  menjadi  ahli  waras  akan  tercantum dalam  surat  keterangan  ahli  waris.  Dari  nama-nama  tersebut,  akan  diketahui  orang- orang yang berhak menerima warisan dan apakah orang yang merelakan hak warisnya merupakan  ahli  waris  dari pewaris 15 .  Artinya,  dalam  surat  keterangan  ahli  waris,  istri selaku janda juga menjadi bagian dari ahli waris dalam proses pewarisan tersebut. Akan tetapi,  istri  tidak  berhak  mendapatkan  harta  waris  dari  pewaris.  Oleh  karena  itu,
14 Wawancara dengan Wahyuni Pujiastuti selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Bantul, mengenai surat kerelaan , pada 22 Desember 2023.
15 Wawancara dengan Novita selaku pegawai BPN Sleman, mengenai surat kerelaan , 23 Agustus 2023, di Sleman
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
diwajibkannya  surat  kerelaan  yang  dibuat  janda  merupakan  cara  untuk  dapat  tidak dimunculkannya nama isteri (janda) tersebut disertifikat hak yang akan dialihkan karena pewarisan.
Sebagai salah satu berkas yang harus ada dalam proses turun waris, tidak diserahkannya surat  tersebut  menyebabkan  proses  turun  waris  tidak  dapat  dilanjutkan 16 .  Surat kerelaan merupakan aturan yang dibuat oleh kantor pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul.  Surat  tersebut  merupakan  surat  yang  diwajibkan  untuk  ada  bagi  masyarakat kedua  kabupaten  itu dalam  mengurus  proses  turun waris.  Kedua  kabupaten  tersebut memberlakukan syarat surat keterangan rela tidak mendapatkan waris yang dibuat oleh janda. Apabila surat kerelaan tidak mendapatkan waris tidak dilampirkan, maka proses pembagian harta waris tidak akan dilanjutkan hingga surat tersebut terlengkapi 17 . Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa berkas klien yang tidak menerima  bagian  waris  dan  tidak  melampirkan  surat  kerelaan  tidak  menerima  harta waris maka tidak akan diproses lebih lanjut 18 .
Sementara  itu,  tidak  semua  janda  bersedia  untuk  membuat  surat  kerelaan.  Terdapat alasan  yang  menyebabkan  tidak  diserahkannya  surat  pernyataan  kerelaan  tidak menerima  bagian  warisan,  seperti  merasa  bahwa  berdasarkan  posisinya  sebagai  istri pewaris, ahli waris berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Akan tetapi, dirinya tidak menerima  bagian  dari  warisan  tersebut.  Hal  tersebut  menyebabkan  janda  tersebut memilih  untuk  memusyawarahkan  permasalahan  tersebut  bersama  dengan  ahli-ahli waris  lainnya.  Tidak diserahkannya  surat  keterangan  kerelaan  tidak  menerima bagian waris pun menyebabkan proses turun waris tertunda dan tidak bisa dilanjutkan 19 . Untuk menangani permasalahan tidak dilanjutkannya proses turun waris, janda tersebut pun akan  mendiskusikan  permasalahan  tersebut  dengan  anggota  keluarga  yang  lain.  Dari musyawarah antar anggota keluarga tersebut, diharapkan didapatkan kesetujuan antar anggota  keluarga  mengenai pembagian harta  waris.  Dari  kesetujuan  tersebut, proses turun waris yang awalnya terhenti dapat dilanjutkan kembali 20 .
Sementara  itu,    Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  seharusnya melakukan beberapa upaya untuk menindaklanjuti ketidaksediaan pewaris yang tidak menerima bagian warisan. Salah satunya adalah dengan memberi penjelasan terperinci mengenai  ilmu  yang  berkaitan  dengan  kewarisan.  Apabila  janda  tersebut  beragama
16 Wawancara dengan Sri selaku pegawai BPN Bantul, mengenai surat kerelaan , 15 September 2023, di Bantul
17 Wawancara dengan Ayisa Kiranasari, selaku PPAT, 21 November2023, di Sleman
18 Wawancara dengan Widuriarti, selaku janda dari Bantul, 29 November  2023, di Bantul.
19 Wawancara dengan Nyonya Widuriati selaku ahli waris yang tidak menerima bagian waris, 23 Oktober 2023, di Bantul.
20 Wawancara dengan Nyonya Widuriati selaku ahli waris yang tidak menerima bagian waris, 23 Oktober 2023, di Bantul.
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
Islam,  maka  akan  diberikan  ilmu  mengenai  kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Ahli waris akan diberikan penjelasan mengenai bagian-bagian warisan untuk ahli waris berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam dan  pengertian  atas  dibuatnya  surat  kerelaan tersebut. Selain itu, sebelum dibuatnya surat kerelaan, akan dipastikan terlebih dahulu bahwa surat tersebut dibuat secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 21 Janda tersebut telah diberi penjelasan mengenai bagian waris  berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi janda dari pewaris merelakan hak warisnya, maka janda bersedia membuat surat kerelaan tidak menerima bagian dengan sadar dan tanpa paksaan. 22
Meskipun  terdapat  janda  yang  menolak  untuk  membuat  surat  pernyataan  kerelaan tidak  menerima  warisan, 23 juga  terdapat  ahli  waris  yang  dengan  suka  rela  untuk membuat  surat  tersebut. 24 Berdasarkan  data  yang  telah  ditemukan,  dapat  diketahui bahwa terdapat janda, yang meskipun dirinya diwajibkan untuk membuat surat kerelaan tidak menerima bagian waris, tetap dengan suka rela untuk membuatnya. Kedua janda tersebut memaparkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kerelaan keduanya membuat surat itu. Keduanya menempatkan masa depan anak sebagai pertimbangan untuk  membuat  surat  kerelaan  tersebut.  Bagi  keduanya,  pada  akhirnya  anak  kedua janda tersebutlah yang akan mendapatkan harta waris dari suami mereka. Ketidakrelaan janda dalam membuat surat kerelaan dapat menyebabkan proses turun waris menjadi terhambat.  Hal  tersebut  pun,  menurut  kedua  janda  itu,  dapat  mempengaruhi  masa depan anak mereka. Oleh karena itu, janda-janda tersebut dengan suka rela membuat surat kerelaan agar proses turun waris dapat dilakukan dan hak waris akan jatuh pada anak-anak ahli waris yang membuat surat kerelaan tersebut.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  Surat Pernyataan  Rela  Tidak  Menerima  Bagian  Waris  dari  janda atas harta bawaab  pewaris merupakan dokumen yang diwajibkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Sleman. Diwajibkannya pembuatan surat keterangan  kerelaan tidak menerima bagian warisan merupakan hal yang tidak benar. Namun pada kenyataannya Kantor Pertanahan Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  menggunakan  hukum  adat  yang  menjadi  dasar  untuk peralihan hak atas kewarisan karena suatu kebiasaan. Mengenai hak kewarisan suami isteri    yang  beragama  Islam  telah  ditentukan  dalam  AlQuran  Surat  An-nisa’  (4):12 disebabkan  karena  janda  termasuk  ahli  waris  karena  berdasar  dari  agama  keyakinan pewaris  adalah  agama  Islam  maka  hukum  yang  seharusnya  digunakan  adalah  hukum
21 Wawancara dengan Iryanto selaku Notaris/PPAT, mengenai surat kerelaan , 23 Agustus 2023, di Sleman.
22 Wawancara dengan Iryanto selaku Notaris/PPAT, mengenai surat kerelaan , 23 Agustus 2023, di Sleman.
23 Wawancara dengan Niken, selaku ahli waris yang tidak menerima bagian dari warisan, 23 November 2023, di Sleman.
24 Wawancara  dengan  Inayah,  selaku  ahli  waris  yang  tidak  menerima  bagian  dari  warisan,  19  November 2023, di Sleman.
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
Islam. Dengan penetapan hukum waris sesuai agama pewaris tidak akan ada sengketa penentu hukum, karena agama pewaris jelas dan hanya satu. 25
Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan adalah harta bawaan  ditambah  setengah  dari  harta  bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah,  pembayaran hutang,  dan  pemberian  untuk  kerabat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  apabila  seorang pewaris meninggalkan seorang janda dan anak-anak, maka harta peninggalannya adalah harta  pribadi  dan  setengah  dari  harta  bersama  perkawinannya,  sedangkan  setengah harta  bersama  lainnya  menjadi  hak  dari  janda  pewaris,  yang  juga  masih  akan mendapatkan harta waris pewaris karena merupakan ahli waris yang berhak mewaris. 26 Meskipun  demikian,  pengetahuan  mengenai  janda  berhak  menerima  harta  bawaan belum  diketahui  secara  luas.  Masih  terdapat  janda  yang  merasa  tidak  berhak  untuk menerima harta bawaan dari suaminya. Hal tersebut dapat menyebabkan janda-janda tersebut merasa dirugikan dan protes saat mengetahui dirinya tidak mendapatkan harta bawaan dari suami. Oleh karena itu, surat pernyataan rela tidak menerima bagian waris yang  dibuat  oleh  janda  menjadi  bagian  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  oleh  janda dengan dasar hukum Islam.

## Kedudukan Surat Pernyataaan Kerelaan dari Janda Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam
Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang  telah  meninggal,  baik  yang  berupa  benda  berwujud  maupun  yang  berupa  hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. 27 Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, hukum kewarisan adalah hukum yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.  Berdasarkan  batasan  tersebut  dapat  diperoleh  ketentuan  bahwa menurut  hukum  Islam,  waris  baru    terjadi  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup  tidak  dipandang  sebagai  Waris.  Agama  Islam  mengatur  cara  pewarisan  itu berasaskan  keadilan  antara  kepentingan  anggota  keluarga,  kepentingan  agama  dan kepentingan masyarakat. 28
25 Destri Budi Nugraheni, Disertasi “Rekonseptualisasi dan Kontekstualisasi Asas Legaliter dalam Hukum Kewarisan di Indonesia”, Yogyakarta, belum dipublikasikan, hlm 338.
26 Destri Budi Nugraheni, Op.cit., hlm . 75.
27 Aunur Rahim Faqih, Op.cit , hlm.4.
28 Amir Syarifuddin, Op.cit , hlm.13
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
Hukum kewarisan Islam mengatur 3 (tiga) hal utama, yaitu tentang harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, para pihak yang behak untuk mendapatkan warisan  atas  harta  tersebut,  serta  bagian  yang  dapat  diterima  oleh  masing-masing pihak. 29 Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunianya  pewaris mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  danga  pewaris,  beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 30 ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.  Dalam  Islam,  penetapan  adanya  hubungan  kewarisan  antara  seseorang dengan  orang  lain  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  adanya  hubungan  darah  dan hubungan  perkawinan.  Hubungan  darah  ditentukan  pada  saat  terjadinya  peristiwa kelahiran. 31 sedangkan  yang  dimaksud  hubungan  perkawinan  adalah  janda/duda pewaris.
Kompilasi  Hukum  Islam  mendefinisikan  harta  warisan  adalah  harta bawaan  ditambah bagian  dari  harta  bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit sampai  meninggalnya, biaya  pengurusan  jenazah,  pembayaran  utang,  dan pemberian untuk  kerabat. 32 Berdasarkan  Ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  harta  waris  adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris, sedanfkan harta peninggalan adalah harta yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang merupakan kebutuhan atau kewajiban pewaris  yang  belum  ditunaikan.  Namun  demikian,  pengertian  harta  waris  yang membatasi harta bawaan dan bagian dari harta bersama.
Surat  kerelaan dari  janda  menjadi  salah satu  syarat  yang harus  dilengkapi  oleh  janda yang  bersangkutan  ketika  akan  melakukan  prose  turun  waris  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sleman  dan  Bantul.  Padahal  ditegaskan  bahwa  hukum  kewarisan  Islam kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Oleh karena itu, bahwa siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentu bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan kepada ahli  warisnya,  telah  ditentukan  secara  limitative  oleh  Allah  dan  manusia  tidak dibenarkan untuk turut campur.
Pengaturan hukum kewarisan Islam yang bersifat memaksa yang sering disebut dengan asas  ijbari.  Setiap  muslim  diwajibkan  menaati  hukum  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  suatu ibadah.  Sehubungan  dengan  surat  kerelaan  tidak  menerima  bagian yang  diwajibkan  oleh  janda.  Pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman  dan  Bantul mengesampingkan  Asas Ijbari yang  merupakan  asas  yang  mengatur  bahwa  saat
29 Destri Budi Nugraheni, Op.cit., hlm .47.
30 Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam
31 Hajar M, “ Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris ”, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol.47, hlm. 120
32 Pasal 171 huruf e  Kompilasi Hukum Islam
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
seseorang telah meninggal, maka kerabat, yang dihubungkan atas pertalian darah dan pertalian  perkawinan,  langsung  menjadi  ahli  waris.  Kerabat-kerabat  tersebut  tidak memiliki hak untuk menolak sebagai ahli waris. Kerabat tersebut juga tidak memiliki hak untuk memikirkan terlebih dahulu apakah dirinya akan menerima warisan tersebut atau tidak. Asas tersebut bersifat memaksa harta pewaris yang telah meninggal berpindah tangan ke ahli warisnya.
Sifat memaksa hukum kewarisan Islam ini ternyata tidak bersifat mutlak, sebab dalam hal  tertentu  dapat  dikecualikan.  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  kemungkinan tersebut,  bahwa  penyelesaian  pembagian  harta  peninggalan  dapat  dilakukan  secara damai dan musyawarah diantara ahli warisnya. Ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  para  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing  menyadari bagiannya. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara damai dan musyawarah, asalkan sebelumnya ahli waris secara nyata  telah  mengetahui  bagian  peruntukannya  masing-masing  yang  menjadi  haknya, baru setelah itu dengan kerelaan masing-masing ahli waris untuk menyerahkan bagian peruntukannya  kepada  ahli  waris  lainnya  atau  dibagi  sama  rata  diantara  ahli  waris tersebut.
Berkenaan  dengan  surat  Kerelaan  janda  tersebut  merujuk  pada  asas  dalam  hukum kewarisan  islam  yaitu  asas  individual.  Berdasarkan  asas  individual,  keseluruhan  harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing 33 Ahli waris berhak menggunakan harta warisan bagiannya baik digunakan oleh diri sendiri atau dibagi-bagikan sesuai dengan kehendak ahli waris. 34 Asas individual yang mengatur hak yang dimiliki oleh janda dalam mengelola bagian warisan yang  dimilikinya.  Dalam  asas  tersebut,  hak  janda  dalam  mengelola  bagian  dari warisannya tidak terikat dengan ahli waris lain. Harta warisan dikelola atas kehendak pribadi sesuai dengan keputusan janda tersebut. 35
Asas individual dimaknai juga bahwa warisan dapat dibagi-bagi kepada setiap ahli waris untuk  dimiliki  secara  perorangan.  Asas  tersebut  mengatur  pelaksanaan  proses  turun waris, bahwa seluruh harta warisan yang dinyatakan dalam nilai tertentu akan dibagi- bagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan  tersebut.  Setiap  ahli  waris menerima  bagian  warisan  sesuai  dengan  pembagiannya  masing-masing.  Setiap  ahli waris tersebut pula berhak menggunakan bagian warisannya tanpa terikat dengan ahli
33 Amir Syariffudin, 2011, op.cit, hlm 25
34 Mohammad Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, “ Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28
35 Johan Sullivan, “ Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam,” Lex Privatum 7, no. 3 (2019): 87–94.
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
waris  lain.  Asas  individual  secara  garis  besar  dijelaskan  dalam  Surah  An-Nisa  ayat  7. disebutkan mengenai besaran-besaran hak warisan yang akan diterima oleh anak laki- laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan berhak untuk menerima warisan dari orang tua maupun keluarga terdekat mereka. Sementara itu, ayat tersebut juga  menyatakan  bahwa  pembagian  harta  waris  untuk  anak  laki-laki  dan  anak perempuan mengikuti aturan pembagian harta yang telah ditetapkan 36 . Artinya, jumlah harta  yang  menjadi  bagian  untuk  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  tunduk  pada ketentuan  yang  berlaku  dalam  surah  An-Nisa.  Asas  individual  menegaskan  hak  janda untuk mengatur bagian waris yang didapatkannya secara bebas. Oleh karena itu, janda yang  melepaskan  hak  warisnya  ditegaskan  oleh  asas  individual  juga.  Selama  janda tersebut dengan suka rela melepaskan bagian warisnya, tindakan janda tersebut tidak dianggap melanggar asas individual.
Hukum kewarisan Islam memberikan bagian janda terhadap harta peninggalan pewaris, yang terdiri dari harta bawaan dan bagian dari harta bersama. Mengenai surat kerelaan yang  dibuat  oleh  janda  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara sukarela  dengan  memusyawarahkan  hingga  mencapai  kumufakatan  bahkan  damai (Islah). Hal tersebut berdasarkan ketentuan Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 159, bahwa seseorang  hendaknya  bermusyawarah  dalam  berbagai  urusannya.  Surat  kerelaan menjadi  bukti  penggunaan  harta  warisan  yang  dilakukan  oleh  janda  untuk  tidak mendapatkan  bagian  dari hak  warisnya  sebagai  ahli  waris  sehingga dapat  diturunkan kepada  anaknya.  Sistem  kewarisan  yang  berasaskan  individual  tersebut  memberikan hak kepada ahli waris untuk menggunakan harta waris yang menjadi bagiannya sesuai dengan  kehendak  seorang  janda. 37 Penyelesain  sengketa  dengan  musyawarah  dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip  hukum  Islam  adalah  mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat,  tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian tersebut, dan selanjutnya para  pihak  menyerahkan  ke  badan  peradilan,  artinya  para  ahli  waris  diberi  hak  opsi untuk menyesaikan masalah waris mereka. Hak opsi itu sendiri berarti kebebasan untuk memilih.  Hak untuk  memilih  secara  bebas  hukum  mana  yang  akan  diberlakukan  atau yang sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang belaku. 38
Kedudukan surat pernyataaan kerelaan dari janda ditinjau dari hukum kewarisan Islam, berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  bertentangan  dengan  dasar hukum asas ijbari dan asas individual. Apabila janda merelakan tidak menerima bagian atas  harta  bawaan  pewaris  maka  diperbolehkan  berdasarkan  Pasal  183  Kompilasi
36 Quran Surat An-Nisa ayat 7
37 Akhmad Haries, 2019, " Hukum Kewarisan Islam ", Ar-Ruzz Media, Jakarta.Hlm. 20
38 Lina Kushidayati, 2013, “ Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia” , Vol. VII. No. 1
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164
Hukum  Islam  yang  mengaskan  bahwa  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing  menyadari bagiannya.  Hal  tersebut  juga  mengacu  pada  suatu  perdamaian  untuk  menghilangkan sengkata yang dapat disebut sebagai Ishlah .

## Conclusion
Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sleman dan Bantul menggunakan  hukum  adat  sebagai dasar  pembuatan  peraturan  mengenai  proses  turun  waris.  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sleman  dan  Bantul  mewajibkan  adanya  surat  pernyataan  kerelaan  tidak menerima  bagian  waris  dari  janda  dalam  proses  turun  waris  terhadap  harta  bawaan Pewaris. Tidak adanya surat kerelaan tersebut dapat menyebabkan proses turun waris terhadap harta bawaan, tidak dapat dilanjutkan.
Kedudukan surat pernyataan kerelaan dari janda tidak menerima bagian waris terhadap harta bawaan Pewaris ditinjau dari hukum kewarisan Islam bertentangan dengan asas ijbari dan  asas individual.  Apabila  janda merelakan  tidak  menerima bagian  atas harta bawaan  pewaris  maka  diperbolehkan  berdasarkan  pasal  183  Kompilasi  Hukum  Islam yang  mengaskan  bahwa  ahli  waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing  menyadari  bagiannya.  Oleh karenanya  apabila  Janda  tidak  mau  merelakan  bagiannya  terhadap  harta  bawaan Pewaris, seharusnya proses turun waris tetap harus dilanjutkan.

## Acknowledgments
Hendaknya  Kantor  Pertanahanan  menggunakan  Hukum  Waris  yang  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku  menurut  agamanya.  Namun  demikian,  bagi  masyarakat  yang hukumnya  tidak  mengatur  maka  pemerintah  dan  lembaga  hendaknya  mengeluarkan perarturan  atau  kebijakan  tertulis  mengenai  pemberlakukan  surat  kerelaan  tidak menerima  waris  agar  dapat  dijadikan  dasar  hukum  bagi  seluruh  kantor  bapan pertanahan dalam mewajibkan surat kerelaan.
Kepada instansi yang berwenang agar perlu diperhatikan bahwa kedudukan janda harus lebih  diperhatikan  mengingat  tugas  seorang  ibu  adalah  mulia.  Dan  agar  pelaksanaan kedudukan  janda  yang  beragama  islam  seimbang  sebagaimana  yang  ditegaskan  di dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam.
Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris Jurnal Hukum tora: 10 (1): 151-164

## References

## Books
Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2012.
Aunur Rahim Faqih, Mawaris, Hukum Waris Islam , Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2016.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2012.
Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat  dan  BW , Bandung: Refika Aditam, 2010.
Hajar  M, Dimensi  Keadilan  Pada  Penetapan  Ahli  Waris ,  Asy-Syir’ah  Jurnal  Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jakarta, 2012.
Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam , Pustaka Raja, Jakarta, 2016.
Mohammad Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum kewarisan Islam Sebagai
Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## Regulation
Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 96 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang perluasan Kompilasi Hukum Islam

## Journal
Ayu Saputri, Jurnal ilmiah , Kedudukan Janda/Duda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan, Mataram: Universitas mataram, 2019.
Nugraheni Destri Budi, Disertasi “Rekonseptualisasi dan Kontekstualisasi Asas Legaliter dalam Hukum Kewarisan di Indonesia”, Yogyakarta, belum dipublikasikan.
Hasbi Taobah Ramdani, Eldessa Vava Rilla, and Wini Yuningsih, “Pelaksanaan Pewarisan
Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur,” Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 4, no. 1 (2017): 37–45, https://dinkes.palangkaraya.go.id/wpcontent/uploads/sites/19/2021/11/Profil-
Kesehatan-Kota-Palangka-Raya-Tahun-2020
Muhamad  Romdoni, Skripsi ,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penetapan  Ahli  Waris Pengganti  Menurut  Kompilasi Hukum Islam”, 2017.
Johan Sullivan, “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam,” Lex Privatum 7, no. 3 (2019): 87–94.