Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)

## EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015
Erna Haryanti Koestedjo haryanti_erna@yahoo.com Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Judul  penelitian  ini  adalah  Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Kabupaten  Pacitan  Tahun  2015. Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menyusun evaluasi  program  penanggulangan  kemiskinan  tahun  2015.  Mendeskripsikan efektifitas dan hasil program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Metode  analisis  kegiatan  Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Kabupaten  Pacitan  dilakukan  di  wilayah  administrasi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pacitan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya ( valid )  dan  terbarukan  ( update )  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pacitan .
Hasil  Penelitian  ini  berupa  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten  Pacitan  secara  keseluruhan  telah  mencapai  keberhasilan  dengan indikator  menurunnya  angka  kemiskinan  hingga  tercapai  sebesar  15,74  persen pada tahun 2014. Keberhasilan Grindulu Mapan ditunjukkan dengan menurunnya jumlah  RTSM  pada  tahun  2011  sebesar  6.936  RT  menjadi  2.092  RT.    Terjadi penurunan  jumlah  RTSM  sebanyak  69,84  %.  Pelaksanaan  program  Grindulu Mapan  sebagai  inisiatif  dan  inovasi  pemerintah  daerah  dinilai  semakin  baik dengan diperluasnya rumahtangga sasaran dari RTSM menjadi RTSM, RTM dan RTHM.  Tujuan  program  Grindulu  Mapan  untuk  meningkatkan  ketahanan  sosial ekonomi  dan  pemenuhan  layanan  dasar  telah  tercapai.  Sedangkan  tujuan keberdayaan RT miskin masih harus ditingkatkan lagi. Dari analisis Nilai Tambah Ekonomi  bantuan,  program  paling  efektif  adalah  dengan  memberikan  bantuan modal  usaha  produktif,  dengan  pengawasan  dan  pengendalian  yang  baik. Partisipasi dan kontribusi pihak swasta (perusahaan) dan LSM masih rendah dan perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Kata Kunci: Penganggulangan, Kemiskinan, Nilai Tambah, Ekonomi,.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang.
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  persisten  dan  multidimensi  yang memerlukan  upaya  penanganan  secara  serius  dan  berkelanjutan.  Secara  umum, kondisi  kemiskinan  masyarakat  ditandai  dengan  kerentanan,  ketidakberdayaan, dan  ketidakmampuan  dalam  menyampaikan  aspirasi  dan  kebutuhan.  Konsep kemiskinan  memiliki  lima  dimensi,  yaitu  :  1)  kemiskinan  ( proper ),  2) ketidakberdayaan  ( powerless ),  3)  kerentanan  menghadapi  situasi  darurat,  4) ketergantungan  ( dependence ),  dan  5)  keterasingan  ( isolation )  baik  secara geografis  maupun sosiologis.  Kemiskinan tidak hanya  berkaitan dengan  masalah
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
kesejahteraan masyarakat, namun juga terkait dengan aspek lainnya seperti akses infrastruktur dasar dan peluang kerja.
Isu  kemiskinan  sebagai  isu  global  telah  melahirkan  konsep  MDG‟s (Millenium  Development  Goals).  MDGs  (Milenium  Development  Goal)  adalah agenda  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  memperbaiki  kehidupan  yang  telah disepakati para pemimpin dunia pada Millennium Summit pada bulan September 2000.  MDGs  dapat  juga  dikatakan  sebagai  komitmen  dunia  dalam  mengatasi kemiskinan global melalui berbagai dimensi (UNDP, 2010).
Di  Indonesia,  perhitungan  jumlah  penduduk  miskin  menggunakan pendekatan  moneter.  Artinya,  pengukuran  kemiskinan  didekati  dari  sisi pendapatan/pengeluaran.  Dalam  prakteknya,  BPS  menghitung  garis  kemiskinan, yang  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  jumlah  rupiah  minimum  yang dibutuhkan  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Pada  tahun  2013, BPS  menetapkan  garis  kemiskinan  sebesar  Rp  292.251,-  dan  naik  menjadi  Rp 312.328,-  per  kapita  perbulan,  pada  tahun  2014.  Oleh  karenanya,  perkembangan angka  kemiskinan,  secara  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten  Pacitan  hingga  saat  ini  juga  masih  menghadapi  persoalan- persoalan  kemiskinan  yang  salah  satunya  dicirikan  dengan  prosentase  penduduk miskin  relatif  cukup  tinggi.  Berdasarkan  data  BPS,  pada  tahun  2013,  tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Pacitan  sebesar  16,66  persen.  Angka  ini  masih  di  atas angka  kemiskinan  Propinsi  Jawa  Timur  (12,55  persen)  maupun  Nasional  (11,37 persen), pada  tahun yang  sama.    Menurut  Bupati  Indartato,  angka  kemiskinan di Pacitan  pada  tahun  2014  mengalami  penurunan  lagi  sebesar  0,92  persen.  Pada tahun 2014, angka kemiskinan turun menjadi 15,74 persen.
Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berupaya  keras  dengan  mencanangkan  berbagai  program  penanggulangan kemiskinan,  baik  yang  dibiayai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kabupaten  Pacitan,  maupun  program-program  yang  pendanaannya sharing dengan  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Pusat.    Salah  satu inovasi  Pemerintah  Daerah  adalah  adanya  program  Grindulu  Mapan  yang merupakan  Gerakan  Terpadu  Menyejahterakan  Masyarakat  Pacitan.  Selain  itu, dilaksanakan berbagai program pembangunan melalui SKPD/Badan dilingkungan Kabupaten Pacitan.
Berbagai  keberhasilan  program  penanggulangan  kemiskinan  dapat disaksikan  dan  dinilai  di  wilayah  pesisir  ini.  Dengan  adanya  berbagai  program penanggulangan  kemiskinan  yang  telah  dan  sedang  berjalan  selama  ini  di Kabupaten  Pacitan,  maka  sudah  waktunya  untuk  melakukan  evaluasi  dari berbagai  program  tersebut  bagi  rumah  tangga  miskin.  Dalam  rangka  percepatan penanggulangan  kemiskinan  di  daerah  maka  dibentuk  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  Provinsi  dan  Kabupaten  sebagaimana tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Kabupaten/  Kota.  Tugas  TKPK Kabupaten  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  10  Permendagri  Nomor  42  Tahun 2010  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  adalah  melakukan  koordinasi  serta  mengendalikan  pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
Berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  telah  dan  sedang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pacitan  telah  menunjukkan  hasilnya sesuai targetnya masing-masing. Namun demikian pelaksanaan program-program tersebut,  baik  yang  dibiayai  oleh  APBN,  APBD  Provinsi  maupun  APBD Kabupaten Pacitan, masih harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga dapat diketahui program apa saja yang memberikan dampak atau manfaat terbesar dalam  menurunkan  angka  kemiskinan  daerah.  Adapun  program  penanggulangan kemiskinan  nasional  yang  dapat  dievaluasi  antara  lain  :    Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM),  Jamkesmas/BPJS,  Beras  untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan PNPM Mandiri.  Dari program daerah, antara lain : program Grindulu Mapan. Program ini telah berhasil memberikan bantuan sosial kepada kelompok paling miskin. Bantuan berupa beras.

## TUJUAN DAN MANFAAT Tujuan kegiatan ini adalah :
1. Menyusun Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015.
2. Mendeskripsikan  efektifitas  dan  hasil  program  penanggulangan  kemiskinan di Kabupaten Pacitan.
Manfaat kegiatan ini adalah :
1. Tersedianya  Laporan  Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Tahun 2015.
2. Tersedianya  informasi  tentang  strategi  prioritas,  peningkatan  efektifitas  dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

## TINJAUAN PUSTA KA

## Konsep Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  multidimensi  yang  memerlukan upaya  penanganan  secara  serius.  Secara  umum,  kondisi  kemiskinan  ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dalam menyampaikan  aspirasi  dan  kebutuhan.  Konsep  kemiskinan  memiliki  lima dimensi,  yaitu:  1)  kemiskinan  ( proper ),  2)  ketidakberdayaan  ( powerless ),  3) kerentanan  menghadapi  situasi  darurat,  4)  ketergantungan  ( dependence ),  dan  5) keterasingan  ( isolation )  baik  secara  geografis  maupun  sosiologis.  Kemiskinan tidak  hanya  berkaitan  dengan  masalah  kesejahteraan  masyarakat,  namun  juga terkait dengan aspek lainnya seperti akses infrastruktur dasar dan peluang kerja. Menurut World  Bank  Institute (2005),  ada  4  alasan  mengapa  kemiskinan diukur. Pertama adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, maka orang miskin akan mudah terlupakan. Kedua, orang  harus  mampu  mengidentifikasi  orang  miskin  jika  salah  satu  tujuannya adalah  untuk  keperluan  intervensi  dalam  rangka  mengentaskan  kemiskinan. Ketiga  adalah  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  proyek-proyek  atau  kebijakan intervensi  yang  diarahkan  kepada  orang  miskin.  Dan  terakhir  adalah  untuk mengevaluasi  efektivitas  lembaga-lembaga  pemerintah  dalam  mengentaskan kemiskinan.
Kemiskinan menggambarkan keadaan dimana individu atau rumah tangga berada dalam kondisi yang sangat kekurangan dalam kesejahteraannya. Perspektif
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
yang berbeda mengenai kesejahteraan dan pembangunan memberikan ruang yang berbeda dimana kemiskinan diamati dan diukur.

## Ukuran Kemiskinan
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  model  penghitungan  kemiskinan,  yaitu Model  Tingkat  Konsumsi,  Model  Kesejahteraan  Keluarga  dan  Model Pembangunan Manusia. Penjelasan masing-masing model sebagai berikut :

## 1)  Model Tingkat Komsumsi.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menghitung  angka  kemiskinan  lewat  tingkat konsumsi  pendududk  atas    kebutuhan  dasar.  Perbedaannya  adalah  bahwa  BPS tidak  menyertakan  kebutuhan-kebutuan  dasar  dengan  jumlah  beras.  Dari  sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi  kebutuhan  non-makanan  tidak  hanya  terbatas  pada  sandang  dan  papan melainkan  termasuk  pendidikan  dan  kesehatan.  BPS  pertama  kali  melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. pada saat itu  penghitungan  jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  mencakup  pereode 1976-1981  dengan  menggunakan  model  konsumsi  susenas  (survey  Sosial Ekonomi Nasional).

## 2)  Model Kesejahteraan Keluarga.
Untuk  menghitung  tingkat  kesejahteraan,  BKKBN  melakukan  program yang    disebut    sebagai    Pendekatan  Keluarga.  Pendataan  Keluarga  dilakukan dengan  tujuan untuk  memperoleh data dasar kependudukan   dan keluarga  dalam rangka  program  pembangunan  dan  pengentasan  kemiskinan.  terdapat  empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu: Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dll.
Data  Keluarga  Berencana,  misalnya  Pasangan  Usia  Subur  (PUS),  peserta KB, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam katagori  keluarga  pra-sejahtera,  sejahtera  I,  II  dan  III.  Data  kemiskian dilakukan melalui  pentahapan  keluarga  sejahtera  yang  dibagi  menjadi  lima  tahap,  yaitu Keluarga  Pra Sejahtera  (sangat  miskin),  Keluarga  Sejahtera  I  (miskin),  Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus.

## 3)  Model Pembangunan Manusia.
Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh Lembaga Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk  program  pembangunan  yaitu:  United Nation  Developmen  Program  (UNDP).  Laporan  tentang  Pembangunan  Manusia atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) dibuat pertama kali pada  tahun  1990  dan  kemudian  dikembangkan  oleh  lebih  dari  120  negara. Laporan UNDP tahun 2004 yang menjelaskan keadaan pada tahun 1999 dan 2002. HDR  berisikan  penjelasan  tentang  empat  index  yaitu  index  Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Index Pembangunan Jender atau Gender  Development  Index  (GDI),  Langkah  Pemberdayaan  Jender  atau  Gender Empowerment  Measure  (GEM)  dan  Index  Kemiskinan  Manusia  atau  Human Poverty Index (HPI). HDI dengan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
huruf  orang  dewasa,  rata-rata  lama  bersekolah,  dan  tingkat  daya  beli  perkapita. HPI, dengan indikator kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang dewasa, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada  air  yang  aman  untuk  digunakan,  persentase  penduduk  yang  tidak  memiliki akses  pada  fasilitas  kesehatan,  dan  persentase  balita  yang  kurang  makan.  GDI, indikatornya adalah tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan, tingkat melek huruf  orang  dewasa  laki-laki  dan  perempuan,  rata-rata  lama  sekolah  untuk  laku- laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan.
Sedangkan  GEM  indikatornya  adalah  persentase  jumlah  anggota  DPR  dari  laki- laki  dan  perempuan,  persentase  jumlah  pegawai  tingkat  senior,  manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan lai-laki dan perempuan.
Ukuran  kemiskinan  dalam  HPI  lainnya  mengukur Poverty  Gap  Index atau P 1 dan Poverty  Severity  Index atau  P 2 .  P overty  Gap  Index atau  P 1 atau  indeks kedalaman  kemiskinan  menggambarkan  selisih  (dalam  persen  terhadap  garis kemiskinan)  rata-rata  antara  pengeluaran  penduduk  miskin  dengan  garis kemiskinan.  Perkembangan  angka  indeks  P 1 dari  waktu  ke  waktu  yang  semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.  Sedangkan Poverty Severity Index atau P2  atau  indeks  keparahan  kemiskinan  ini  adalah  jumlah  dari  kuadrat  selisih (dalam  persen terhadap  garis  kemiskinan) rata-rata antara  pengeluaran  penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Serupa dengan P 1 , Perkembangan angka indeks P 2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

## Program Penanggulangan Kemiskinan
Dalam  rangka  pengurangan  penduduk  miskin,  pemerintah  telah menelurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan  menciptakan  skema  perlindungan  sosial.  Perlindungan  sosial  berfungsi sebagai  kerangka  kerja  kebijakan  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan  kerentanan. Perlindungan  sosial  juga  mencakup  dan  memperluas  pendekatan  alternatif  untuk pembangunan ekonomi dan sosial.
Sebagai  kerangka  kerja  kebijakan  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan kerentanan di negara berkembang, perlindungan sosial merupakan komponen kunci dari kebijakan pembangunan. Peran pembangunan yang lebih luas dari perlindungan sosial di negara berkembang mencakup 3 fungsi, yaitu:
1) membantu  melindungi  tingkat  dasar  dari  konsumsi  diantara  masyarakat miskin dan masyarakat yang terancam jatuh ke dalam kemiskinan,
2) memfasilitasi  investasi  manusia  dan  aset  produktif  lainnya  yang  dapat memberikan  jalan  keluar  dari  kemiskinan  yang  menetap  ( persistent )  dan kemiskinan antar generasi,
3) memperkuat  mereka  yang  berada  dalam  kemiskinan  sehingga  mereka  dapat mengatasi kesulitannya.
Dibedakan dua jenis tindakan umum dalam bidang perlindungan sosial, yaitu bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial meliputi segala bentuk tindakan publik  (pemerintah  dan  non  pemerintah)  yang  dirancang  untuk  mentransfer sumber daya  untuk  kelompok-kelompok  yang dianggap  memenuhi  syarat  karena kekurangan, atau kasus lain seperti veteran perang. Kekurangan dapat dilihat dari
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
segi  miskin  pendapatan,  atau  status  sosial  atau  gizi.  Jaminan  sosial  adalah  jaminan yang didanai dan didasarkan pada prinsip asuransi.

## Sekilas Grindulu Mapan
Penanggulangan  kemiskinan  adalah  salah  satu  kebijakan  dan  program pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah penduduk  miskin  dalam  rangka  meningkatkan  derajat  kesejahteraan  rakyat.  Hal ini  telah  tercantum  dalam  visi  Bupati  Pacitan  yang  dituangkan  melalui  RPJMD (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  Tahun  2011-2016,  yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”.
Grindulu Mapan (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan) merupakan  kelanjutan  program  penanggulangan  kemiskinan  dalam  RPJMD sebelumnya.  Program  ini  telah diperluas  dan diperkuat  dengan  mengikutsertakan berbagai  pihak  di  luar  pemerintahan  agar  beban  pemerintah  dapat  dikurangi sehingga penanggulangan kemiskinan lebih cepat dapat diatasi.
Visi  program  Grindulu  Mapan  adalah  terwujudnya  kesejahteraan  dan keberdayaan  rumahtangga  miskin  serta  kebanggaan  masyarakat  yang  lebih mampu  ikut  serta  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Kesejahteraan  berarti terpenuhinya  kebutuhan  dasar,  sedangkan  keberdayaan  berarti  mampu memanfaatkan potensi, aset dan kemampuan sosial yang dimilikinya,  mengakses dan  mengelola  sumberdaya  yang  ada  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Program  Grindulu  Mapan  merupakan  gerakan  terpadu  program-program penanggulangan  kemiskinan  dari  pemerintah  dan  pihak-pihak  di  luar  pemerintah yang  ditujukan  untuk  Rumahtangga  Sangat  Miskin  (RTSM),  Rumahtangga Miskin  (RTM)  dan  Rumahtangga  Hampir  Miskin  (RTHM).  Prioritasnya  adalah penanggulangan  RTSM.  Sasarannya  adalah  masyarakat  miskin  yang  telah diidentifikasi  oleh  pemerintah  daerah  beserta  jajarannya  berdasarkan  Peraturan Bupati  pacitan  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Indikator  Keluarga  Miskin  di Kabupaten Pacitan.
Tujuan  program  ini  adalah  :  a)  meningkatkan  ketahanan  sosial  ekonomi seluruh  masyarakat  Kabupaten  Pacitan  terutama  masyarakat  miskin;  b) meningkatkan  keberdayaan  seluruh  masyarakat  Pacitan  terutama  masyarakat miskin  sehingga  mampu  memobilisasi  potensi  sosial  yang  dimiliki,  mampu menolong  dirinya  sendiri  dan  menentukan  nasibnya  sendiri;  c)  terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan.
Strategi  yang  ditempuh  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan  Grindulu  Mapan  adalah  :  a)  menempatkan masyarakat  miskin  sebagai  titik  sentral  pemberdayaan  sehingga  mampu mendorong  keluarga  miskin  untuk  meningkatkan  taraf  hidupnya;  b)  sumber pendanaan  program  ini  diperluas,  selain  dari  pemerintah  melalui  APBN  dan APBD,  juga  mengikutsertakan  dukungan  dari  perusahaan  dan  berbagai  unsur dalam  masyarakat  sendiri;  c)  meningkatkan  ketahanan  sosial  ekonomi  RTSM melalui  bantuan  sosial  terpadu  dan  memberdayakan  RTM  dan  RTHM  melalui dukungan sosial ekonomi agar mandiri dan meningkat kesejahteraannya.
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
Selain bantuan sosial dan pemberdayaan tersebut, masyarakat miskin terus menerus  di  motivasi  agar  bangkit  dan  bergerak  memberdayakan  keluarganya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dirinya sendiri.
Ruang lingkup kegiatan program Grindulu Mapan meliputi : a) penyediaan data  mikro  yang  menyediakan  data  rumahtangga  miskin  sesuai  Peraturan  Bupati Nomor 13 Tahun 2011, secara akurat menggunakan data by name by address dan by  character;  b)  identifikasi  kebutuhan  masyarakat  miskin  dengan  mengajak rumahtangga  sasaran  terlibat  langsung  dalam  mengungkapkan  aspirasi  dan kebutuhan  mereka  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mereka.  Kebutuhan  ini disesuaikan  dengan  karakteristik  sosial  ekonomi  dan  wilayah  geografis  dimana rumahtangga sasaran berada; c) fasilitasi bantuan kepada masyarakat miskin, yang dikategorikan dalam rumahtangga miskin yang produktif (masih bekerja) dan non produktif;  d)  peningkatan  kapasitas  masyarakat  miskin  melalui  kegiatan penyuluhan,  bimbingan  teknis  dan  pelatihan,  pengembangan  teknologi,  fasilitasi pemasaran  dan  sebagainya;  e)  pendampingan  masyarakat  miskin  yang  dilakukan oleh  SKPD  maupun  lembaga  sosial  lainnya  untuk  memberikan  empati,  fasilitasi sehingga menumbuhkan optimisme dan keberdayaan rumahtangga sasaran.

## METODOLOGI
Lokasi  kegiatan  Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Kabupaten  Pacitan  dilakukan  di  wilayah  administrasi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pacitan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya ( valid )  dan  terbarukan  ( update )  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pacitan .

## KEADAAN UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN
Pemerintah  Kabupaten  Pacitan  memiliki  Komitmen  yang  tinggi  untuk menanggulangi  kemiskinan  sesuai  dengan  visi  Terwujudnya  Masyarakat  Pacitan yang  Sejahtera  sebagaimana  program  sebelumnya,  yaitu  :  PUNADIRPA, GERBANG  INTAN  dan  GERBANG  EMAS.  Untuk  menjamin  kesinambungan komitment,  maka  Program  Pengentasan  Kemiskinan    dilaksanakan  dan dijabarkan  melalui Program GRINDULU MAPAN.
Perkembangan  persentase  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Pacitan terus  menurun  dalam  6  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2008,  angka  kemiskinan  di Kabupaten  Pacitan  berada  di  angka  21,17  %.  Dengan  kata  lain  1  dari  5  warga Kabupaten  Pacitan  masih  hidup  dibawah  garis  kemiskinan.  Pada  tahun  2013, penduduk miskin masih tercatat sebesar 16,66% atau sekitar 91,3 ribu jiwa.
Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin menurun lagi menjadi 15.74
%. Meskipun masih diatas rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang cukup baik bagi pemerintah Kabupaten Pacitan.
Kemiskinan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pacitan  lebih  bersifat  struktural daripada individual. Masyarakat Kabupaten Pacitan mengalami kemiskinan bukan karena  malas  bekerja,  tetapi  karena  struktur  sosial  menghambat  mereka  dalam mengakses  sumber-sumber  pendapatan.  Struktur  sosial  yang  tidak  berkeadilan tidak  hanya  melahirkan  kemiskinan  tetapi  juga  melanggengkan  kemiskinan  di dalam kehidupan masyarakat.
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
Kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Pacitan didasarkan pada :
a. Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan.
b. Instruksi  Presiden  RI  no.  3  Tahun  2010  tentang  Program  Pembangunan  yang Berkeadilan, Pembangunan Pro-Rakyat, Keadilan untuk Semuadan Pencapaian Tujuan Milenium.
c. Keputusan  Presiden  No  10/2011  tentang  Tim  Koordinasi  Peningkatan  dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
d. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2010-2014 dan selanjutnya dijabarkan pada kebijakan Gubernur Jawa  Timur,  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  program pro-rakyat, pro-poor dan pro-job.
e. Peraturan  Daerah  No.  11  tahun  2011  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah    Daerah  Tahun  2011-2016  yang  memuat  6  (enam)  Prioritas Kabupaten Pacitan 2011-2016.
f. Keputusan  Bupati  No.  13  tahun  2011  tentang  Indikator  Keluarga  Miskin  di Kabupaten Pacitan.
g. Keputusan  Bupati  Pacitan  No.  188.45/19.A/408.21/2012  tentang  Tim Koordinasi  dan  Sekretariat  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  Kabupaten Pacitan.
h. Keputusan  Bupati  Pacitan  nomor  188.45/239.A/KPTS/408.21/2012  Tentang Tim  Teknis  Penyusun  dan  Pelaksana  Program  „GRINDULU  MAPAN” Kabupaten Pacitan tahun 2012
Kabupaten  Pacitan  mempunyai  dasar  dalam  menilai  sebuah  keluarga masuk dalam kategori miskin atau tidak, hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati  No.  13  tahun  2011  tentang  Indikator  Keluarga  Miskin  di  Kabupaten Pacitan. Berikut ini adalah indikator kemiskinan Kabupaten Pacitan :
Tabel 1 Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Pacitan
No Aspek Indikator Operasional 1 Penghasilan Penghasilan kepala keluarga  kurang dari Rp 600.000,- (enam ratus  ribu  rupiah)  per  bulan  atau  petani  dengan  luas  lahan kurang dari 0,5 Ha. Tidak memiliki tabungan uang atau barang yang mudah dijual senilai  Rp  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah),  seperti  sepeda motor  (kredit/non  kredit),  emas,  ternak,  kapal  motor  atau barang modal lainnya. 2 Kesehatan Tidak  mampu  membayar  biaya  pengobatan  (rawat  jalan)  di Puskesmas  dan  jaringan  lainnya.  Hanya  mampu  makan  1 (satu) atau 2 (dua) kali sehari. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/ikan laut 1 (satu) kali dalam seminggu. Sumber air minum dari sumur/mata air yang tidak terlindungi /sungai/air hujan. Tidak  memiliki  fasilitas  buang  air  besar  (BAB)  atau bergabung dengan tetangga.
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
No Aspek Indikator Operasional 3 Pendidikan Pendidikan  tertinggi  kepala  rumah  tangga  adalah  tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 4 Ekonomi Satu  tahun  hanya  mampu  membeli  satu  pasang  pakaian  baru per jiwa Bahan  bakar  untuk  memasak  sehari  hari  adalah  kayu bakar/arang/minyak tanah 5 Perumahan Luas  lantai  rumah/bangunan  tempat  tinggal  kurang  dari  8m2 per anggota keluarga Lantai rumah/bangunan tempat tinggal dari tanah Dinding  rumah/bangunan  tempat  tinggal  dari  bamboo/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester

## Penerangan rumah tidak menggunakan listrik
Sumber : Pedoman Umum Grindulu Mapan Tahun 2013
Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan pendataan rumah tangga miskin oleh  pemerintah  daerah  sehingga  diperoleh  sebanyak  6.936  RTSM  yang memenuhi  13-14  indikator.  RTSM  tersebut  tersebar  di  12  kecamatan,  171 desa/kelurahan.  Pada  tahun  2008,  rumahtangga  miskin  yang  tercatat  PPLS sebanyak  44.059  rumah  tangga.  Dalam  kenyataannya,  banyak  rumah  tangga miskin  yang  belum  terdata  oleh  pemerintah  pusat,  yaitu  sebanyak  6.936 rumahtangga.  Berdasarkan  pendataan  PPLS  2008,    rumah  tangga  sangat  miskin yang terbanyak dijumpai di 3 Kecamatan yaitu Tulakan, Tegalombo dan Bandar. Struktur  organisasi  program  Grindulu  Mapan  disusun  berdasarkan keputusan Bupati  Pacitan pada  tahun  2011. Penanggungjawab  program Grindulu Mapan adalah Bupati selaku kepala daerah, dengan ketua umum program adalah Wakil  Bupati.  Tugas  kesekretariatan  program  ini  diberikan  kepada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang melakukan koordinasi dengan semua SKPD yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.  Bagian paling  bawah  dalam  organisasi  ini  pada  awalnya  adalah  RTSM  (Rumahtangga Sangat  Miskin).  Pada  tahun  2013,  bagian  sasaran  tersebut  diubah  menjadi  lebih luas meliputi RTSM, RTM dan RTHM.

## Kegiatan dan Hasil Program Grindulu mapan
Kegiatan dan hasil yang dicapai program Grindulu Mapan berdasarkan laporan tahun 2013, sebagai berikut :
1. Bantuan Perabot Rumah Tangga
Sumber  anggaran  berasal  dari    anggaran  BOP  :  Rp  18.500.000,-    dan anggaran  BLM  :  Rp  256.500.000,-.    Bantuan  diberikan  untuk  7  kecamatan, dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2. Realisasi Bantuan Perabot Rumahtangga Grindulu Mapan, 2013 No. Lokasi Penerima Jumlah RTSM Jenis Perabot Kecamatan Desa 1. Punung : (7) desa Sooka, Mendolo Kidul, Mendolo Lor, Tinatar, Punung, Mantren, Ploso 51 RTSM Perabot tidur
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
No. Lokasi Penerima Jumlah RTSM Jenis Perabot Kecamatan Desa 2. Pringkuku (1)  Pelem 17 RTSM Perabot rumah tangga 3. Pacitan (2) Ploso, Sambong 3 RTSM Perabot dapur 4. Kebonagung (1) Gembuk 6 RTSM Perabot rumah tangga 5. Tulakan (1) Ketro 6 RTSM Perabot rumah tangga 6. Ngadirojo (2) Pagerejo, Wonoasri 9 RTSM Perabot dapur dan rumah tangga 7. Sudimoro (6) Ketanggung, Gunungrejo, Pager Lor, Sudimoro, Gunungrejo, Ketanggung. 40 RTSM Perabot tidur Jumlah 7 20 132 Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

## 2. Bantuan Ternak
Sumber anggaran sebesar  Rp 264.000.000,-   diwujudkan menjadi 172 ekor kambing, 1 ekor domba dan 3 paket ternak ayam. Setiap RTSM atau RTM mendapatkan  satu  ekor  kambing.  Bantuan  diberikan  untuk  25  desa  di  3 kecamatan, dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.
Realisasi Bantuan Ternak Grindulu Mapan, 2013 No. Lokasi Penerima Jumlah dan Jenis Bantuan Kecamatan Desa 1. Donorojo : (7) desa Donorojo, Gedompol, Widoro, Gendaran, Kalak, Sekar, Sukodono 45 ekor kambing 2. Punung : (11) desa Kebonsari, Tinatar, Mendolo Kidul, Kendal, Mendolo Lor, Wareng, Gondosari, Ploso, Mantren 35 ekor kambing 1 ekor domba 3 paket ternak ayam 3. Pringkuku : (7) desa Candi, Poko, Glinggangan, Jlubang, Sobo, Sugihwaras, Tamanasri 92 ekor kambing Jumlah 3 25 176 RTSM Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

## 3. Bantuan Modal Usaha
Sumber anggaran sebesar Rp 117.000.000,-  diberikan kepada 117 RTSM kategori produktif di 12 Kecamatan.  Datanya dalam tabel sebagai berikut :
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
Tabel 4.
Realisasi Bantuan Modal Usaha Grindulu Mapan, 2013
No. Lokasi Penerima Jumlah Bantuan (Rp) Kecamatan Jumlah RTSM Produktif 1. Donorojo 7 RTSM Rp   7.000.000,- 2. Punung 1 RTSM Rp   1.000.000,- 3. Pringkuku 5 RTSM Rp   5.000.000,- 4. Pacitan 17 RTSM Rp   17.000.000,- 5. Kebonagung 7 RTSM Rp   7.000.000,- 6. Arjosari 13 RTSM Rp   13.000.000,- 7. Nawangan 5 RTSM Rp   5.000.000,- 8. Bandar 6 RTSM Rp   6.000.000,- 9. Tegalombo 8 RTSM Rp   8.000.000,- 10. Tulakan 40 RTSM Rp   40.000.000,- 11. Ngadirojo 8 RTSM Rp   8.000.000,- 12. Sudimoro - - Jumlah 3 117 RTSM Rp   117.000.000,- Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013
Bantuan  modal  usaha  diberikan  kepada  RTSM  produktif  pada  bulan Juli  2013  oleh Dinas  Koperasi,  Perindustrian dan Perdagangan. Setiap RTSM menerima  bantuan  hibah  sebesar  Rp  1.000.000,-  (Satu  juta  rupiah)  dan  tidak perlu  dikembalikan.  Modal  usaha  ini  dimaksudkan  sebagai  tambahan  modal bagi usaha yang telah ada dan berjalan dengan baik.
4. Bantuan Peralatan Usaha
Anggaran 2012 : Rp 240.000.000,-  Anggaran 2013 : Rp   56.500.000,-. Jumlah penerima  37 RTSM, tetapi lokasi penerima bantuan tidak disebutkan. Bantuan  peralatan  usaha  diberikan  kepada  RTSM  yang  memiliki  usaha produktif berupa usaha jasa dan non perdagangan seperti tukang kayu, penjahit, bengkel  motor,  pembuat  kue,  produsen  tempe,  selep  tepung,  tambal  ban, tukang  cukur  dan  sebagainya.  Bantuan  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kualitas  produk  dan  produktifitas  kerja  sehingga  memuaskan  bagi  konsumen. Diharapkan  dapat  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  sekitarnya. Selain  mendapatkan  bantuan  teknis  dalam  pemanfaatan  bantuan,  RTSM  juga akan  dipantau  perkembangannya  dalam  memanfaatkan  bantuan  peralatan tersebut.
5. Bantuan Perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Bantuan  perbaikan  RTLH  milik  masyarakat  miskin  tetap  bersandar pada  kaidah  kreatifitas  dan  partisipasi  masyarakat.  Bantuan  tidak  didasarkan pada ukuran rumah yang harus direhabilitasi dan tidak menetapkan desain atau konstruksi  rumah.  Pemerintah  menyadari  bahwa  RTSM  dan  masyarakat  di sekitarnya  diberikan  kesempatan  untuk  membangun  rumahnya  sendiri. Sehingga bantuan bahan non lokal yang diberikan oleh Grindulu Mapan hanya merupakan  subsidi  yang  bersifat  melengkapi.  Tujuannya  agar  RTSM  lebih produktif  dan  mandiri.    Jenis  kegiatan  bantuan  perbaikan  RTLH  meliputi  :
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
rehab  rumah,  plesterisasi,  pembuatan  jamban  atau  WC  tertutup,  pembuatan sumur  dan  bantuan pompa air.    Realisasi  bantuan  perbaikan RTLH  pada  tahn 2012 dan 2013, datanya dalam tabel sebagai berikut :
Tabel  5. Realisasi Bantuan Perbaikan RLTH Grindulu Mapan, 2012 dan 2013
No. Jenis Kegiatan Jumlah Sasaran Tahun 2012 Tahun 2013 Jumlah Sasaran Belum Dibantu Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran 1. Rehab Rumah 2.361 259  1.590.255.700 695  4.169.755.700 1.666 2. Plesterisasi 1.035 219  1.017.493.900 282  1.357.993.900 753 3. Jamban/wc 76 3 22.500.000 11 59.500.000 65 4. Sumur 1 1 5.455.000 1 5.455.000 - 5. Pompa air 1 - - - - 1 Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013
Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) ini adalah program penanggulangan  kemiskinan yang paling  besar anggaran  dan dampaknya  bagi kehidupan  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Pacitan.  Realisasinya  sejak  tahun 2010  hingga tahun 2014,  sebanyak   11.989  rumah telah dibantu  atau direhab. Masih  tersisa  sebanyak  3.879  rumah  yang  belum  mendapatkan  bantuan perbaikan  ini,  dan  membutuhkan  dana  sebesar  Rp  38.790.000.000,-  dengan asumsi setiap RTLH mendapatkan bantuan sebesar Rp 10.000.000,-.

## 6. Bantuan Biaya Pendidikan
Bantuan  biaya  pendidikan  dari  program  Grindulu  Mapan  hanya diberikan  kepada  siswa  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)/  Madrasah Tsanawiyah  (MTs)  dan  SMA/SMK/MA  yang  orang  tuanya  termasuk  dalam data base RTSM  Grindulu  Mapan. Siswa SD/MI  sudah mendapatkan bantuan dari program bantuan pendidikan dari APBN dan APBD Povinsi Jawa Timur. Artinya  para  pelajar  tersebut  belum  nemdapatkan  beasiswa  siswa  miskin (BSM) dari pemerintah pusat atau APBN.  Mekanismenya dengan memberikan fasilitas Kartu Pacitan Pintar (KPP). Pembiayaan dari KPP ini dapat digunakan untuk  melanjutkan  studinya  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.    Data  realisasi bantuan pendidikan tersebut dalam tabel sebagai berikut :
Tabel  6 Realisasi Bantuan Pendidikan Grindulu Mapan, 2013 No. Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa Anggaran Keterangan 1. SD / MI 743 Rp 334.350.000,-  @450.000/APBN 2. SMP / MTs 120 Rp 90.000.000,-  @750.000/APBN 84 Rp 46.200.000,-  @550.000/APBD 3. SMA/SMK/MA 58 Rp 45.240.000,-  @780.000/APBD 4. Biaya Operasional - Rp 75.000.000,- APBD Jumlah 25 Rp  590.790.000,-
Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)

## 7. Bantuan Biaya Kesehatan
Bantuan  biaya  kesehatan  dari  program  Grindulu  Mapan  bernama Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  Pacitan  (JPKP).  Bantuan  ini  diberikan kepada  seluruh  RTSM  terutama  yang  belum  dijamin  kesehatannya  oleh pembiayaan  dari  Jamkesmas  dan  Jamkesda.  Pada  tahun  2013,  program Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  Pacitan  telah  menerbitkan  Kartu  Pacitan Sehat.
Bantuan  biaya  kesehatan  terbesar  digunakan  untuk  belanja  langsung RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Pacitan, yaitu sebesar Rp 2,5 Milyar.  Dana  bantuan  kesehatan  untuk  masyarakat  miskin  secara  keseluruhan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 sebesar Rp 3.935.000.000,-.
Tabel  7. Realisasi Bantuan Kesehatan Grindulu Mapan, 2013 No. SKPD Jumlah RTSM Anggaran Keterangan 1. Dinas Kesehatan 6.936 Rp 700.000.000,- Belanja Langsung Rp 735.000.000,- Bansos APBD 2. RSUD 6.936 Rp 2.500.000.000,- Belanja Langsung Jumlah 6.936 Rp  3.935.000.000,- Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013
8. Bantuan Pangan (Raskinda)
Bantuan  pangan  adalah  kegiatan  pemberian  subsidi  pangan  berupa beras  15  kg  perbulan  untuk  rumahtangga  miskin.  Bantuan  ini  telah dilaksanakan  mulai  tahun  2012.  Bantuan  raskinda  diberikan  kepada rumahtangga  miskin  yang  tidak  menerima  bantuan  raskin  dari  pemerintah pusat.  Bantuan  ini  diprioritaskan  kepada  rumahtangga  miskin  yang  non produktif.  Bantuan  raskinda  diberikan  kepada  rumahtangga  miskin  secara gratis, atau disubsidi 100 %.
Pada  tahun  2012,  raskinda  menerima  15  kg  beras  perbulan  selama setahun.  Pada  tahun  2013,  bantuan  pangan  tidak  dalam  bentuk  beras,  tetapi diberikan  dalam  bentuk  uang  tunai  sebesar  Rp  101.250,-  perbulan.  Dalam prakteknya,  uang  yang  diterimakan  sebesar  Rp  105.000,-  perbulan.  Alasan penggantian  jenis  bantuan  tersebut  karena  proses  pengadaan  beras  dan pendistribusian yang lama. Selain itu, bantuan pangan yang dalam bentuk uang bisa  dimanfaatkan  menurut  kebutuhan  keluarga  masing-masing.  Realisasi bantuan beras selama bulan Juni-Desember 2013 mencapai Rp 1.875.453.750,- yang diberikan kepada 2.923 rumahtangga sasaran.

## KESIMPULAN
1. Program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Pacitan  secara keseluruhan telah mencapai keberhasilan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan hingga tercapai sebesar 15,74 persen pada tahun 2014.
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
2. Keberhasilan  Grindulu  Mapan  ditunjukkan  dengan  menurunnya  jumlah RTSM  pada  tahun  2011  sebesar  6.936  RT  menjadi  2.092  RT.    Terjadi penurunan jumlah RTSM sebanyak 69,84 %.
3. Pelaksanaan  program  Grindulu  Mapan  sebagai  inisiatif  dan  inovasi pemerintah  daerah  dinilai  semakin  baik  dengan  diperluasnya  rumahtangga sasaran dari RTSM menjadi RTSM, RTM dan RTHM.
4. Tujuan  program  Grindulu  Mapan  untuk  meningkatkan  ketahanan  sosial ekonomi  dan  pemenuhan  layanan  dasar  telah  tercapai.  Sedangkan  tujuan keberdayaan RT miskin masih harus ditingkatkan lagi.
5. Dari  analisis Nilai  Tambah Ekonomi  bantuan,  program  paling  efektif  adalah dengan memberikan bantuan modal usaha produktif, dengan pengawasan dan pengendalian yang baik.
6. Partisipasi dan kontribusi pihak swasta (perusahaan) dan LSM masih rendah dan perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

## REKOMENDASI
1. Program Grindulu Mapan membutuhkan indikator outcome dan manfaat yang dapat menjabarkan pencapaian secara kuantitatif, khususnya dalam mengukur tujuan peningkatan ketahanan sosial ekonomi rumahtangga sasaran.
2. Dibutuhkan sosialisasi  lebih  intensif  tentang program  ini  kepada  masyarakat luas sehingga dapat diharapkan adanya partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.
3. Pemberdayaan  masyarakat  miskin  diharapkan  dapat  dilaksanakan  dalam konsep  pemberdayaan  berbasis  komunitas,  sehingga  rumahtangga  sasaran tidak  berjuang  sendirian  dan  selalu  mendapatkan  pendampingan  dari komunitasnya.
4. Fokus bantuan bagi rumahtangga produktif disarankan pada kelompok rumah tangga miskin. Karena 52,55 persen RTM masih membutuhkan bantuan agar menjadi  RT  yang  mampu  dengan  pendapatan  diatas  garis  kemiskinan. Diharapkan kelompok ini dapat segera berubah dan terlepas dari kemiskinan dan  menarik  perhatian  bagi  kelompok  Rumahtangga  Miskin  (RTM)  dan Rumahtangga Sangat Miskin (RTSM) yang masih produktif.
5. Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  membuat  sistem  informasi  tentang berbagai  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang  telah  dilakukan  melalui SKPD  terkait.  Sistem  informasi  melalui  media  online  dan  cetak  yang transparan  dan  akuntabel  diharapkan  mampu  menarik  perhatian  masyarakat luas untuk membantu masyarakat miskin.
6. Program  penanggulangan  kemiskinan  Grindulu  Mapan  yang  telah menunjukkan  keberhasilannya  patut  dilanjutkan  lagi  pada  masa  mendatang dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, selain menggunakan anggaran dari  pemerintah  Kabupaten  Pacitan,  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  anggaran dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
-------------,  2014.  Perkembangan  Pembangunan  Jawa  Timur  2014.  Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
Evaluasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Pacitan,  Tahun  2015 (Erna Haryanti Koestedjo)
-------------,  2014.  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten Pacitan Tahun 2013. Grindulu Mapan (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan). Sekreatariat Program Grindulu Mapan. Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pacitan.
-------------,  2013.  Pedoman  Umum  Tahun  2013  –  Grindulu  Mapan.  Posdaya sebagai Ujung Tombak. Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pacitan.
-------------, 2014. Laporan Pendampingan Program Grindulu Mapan Tahun 2014. Kerjasama YKMI dengan Bappeda Kabupaten Pacitan. Pacitan.
-------------,  2014.  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Dan  Implementasi Program Kabupaten Sehat Di Kabupaten Pacitan.  Presentasi Bappeda Kabupaten  Pacitan  pada  Acara  Kunjungan  Bappeda  Kabupaten Mamasa. Pacitan.
-------------,  2011.  Laporan  Pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  Kabupaten Pacitan 2003-2010. Bapemas Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
-------------,  2011.  Profil  Pembangunan  Provinsi  Jawa  Timur.    Sistem  Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) Bappenas. Jakarta.
Adhistya  Cinta  DI.  2014.  Analisis  Biaya  Manfaat  Proyek  Pembangunan  Melalui Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan Terhadap Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
Mohammad  Muktiali.  2009.  Penyusunan  instrumen  monitoring  dan  evaluasi manfaat program pembangunan di Kota Semarang. Jurnal Riptek Vol. 3.  Nomor  2.  Tahun  2009.  Hal.  11-20.  Universitas  Diponegoro.
Semarang.
TNP2K. 2012. Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan. Buku Pegangan TKPK Daerah. Jakarta.
Andrew D. Steer.  2006. Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Ringkasan Laporan Bank Dunia. Jakarta