Asas-Asas dan Landasan Teoretis dalam Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016

## Muhtadi

## Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Menggunakan pendekatan normatif tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan asas- asas  dan  landasan  teoretis  dalam  pembentukan  Naskah  Akademik  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Tulang  Bawang Tahun  2011-2016.  Hasil  penelusuran  kepustakaan  ditemukan  bahwa  asas-asas dalam  penyusunan  RPJMD  meliputi  asas  hukum  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Adapun  landasan  teoretisnya  mencakup  antara  lain wewenang pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kata kunci : RPJMD, asas-asas, landasan teoretis dan Naskah Akademik.

## I. Latar Belakang
Peraturan daerah (perda) merupakan  instrumen  hukum  dalam melaksanakan  urusan  wajib  dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah.
Dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan, perda adalah norma hukum  yang  bersifat  pengaturan  di daerah yang pembahasannya menjadi kompetensi Dewan Perwakilan Daerah  Rakyat  (DPRD)  bersama Kepala Daerah. Pasal  18  ayat  (5)  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD Tahun 1945) memberikan kewenangan  seluas-luasnya  kepada daerah  otonom  untuk  mengurus urusannya sepanjang tidak ditentukan sebagai urusan pemerintah  (pusat),  yang  kemudian diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  10 sampai  Pasal  14  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda), 1 sebagaimana  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 2 , kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  atau  Kota. 3 Demikian pula yang dikehendaki sebagai substansi  yang  perda  sebagaimana ditentukan dikehendaki Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan
1 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (LNRI)  Tahun  2004  No.  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4437.
2 LNRI Tahun 2008 No. 59, LNRI No.4844.
3 LNRI  Tahun  2008  No.  83,  TLNRI No.4787.
Perundang-undangan (UU P3), 4 lebih dari itu, Pasal 14 UU P3 menyebutkan  bahwa  Materi  muatan Peraturan  Daerah  Kabupaten  berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan  serta  menampung kondisi  khusus  daerah  dan/atau penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  Dengan  demikian,  urusan pemerintahan  daerah  dalam  skala Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat baik  urusan  wajib  ataupun  urusan pilihan yang terkait dengan pemenuhan  hak-hak  dasar  ataupun karena kekhasan daerah secara normative  diatur  dengan  peraturan daerah.
Pasal  14  ayat  (1)  huruf  a  UU Pemda  menyebutkan  bahwa  salah satu  urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten  yang  dilaksanakan  dalam skala  kabupaten  adalah  perencanaan dan pengendalian pembangunan, yang  secara  sistematis  dalam  Pasal 154  UU  tersebut  menegaskan  bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan  rencana  pembangunan daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang- undangan.  Tindak  lanjut  ketentuan tersebut selanjutnya disahkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata cara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah. 5 Ketentuan
4 LNRI  Tahun  2011  No.  82,  TLNRI  No. 5234.
5 LNRI  Tahun  2008  No.  21,  TLNRI  No. 4817.
Pasal  20  ayat  (3), 6 Pasal  37, 7 Pasal 42  ayat  (2) 8 dan  Pasal  51 9 PP tersebut menegaskan untuk pembuatan  pedoman  kegiatan  yang terkait dengan pelaksanaan Musyawarah  Rencana  Pembangunan (Musrenbang), Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu,  dan  Pedoman  pengendalian dan  evaluasi  rencana  pembangunan daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Menteri. Atas pendelegasian  kewenangan  tersebut, Menteri  Dalam  Negeri  menerbitkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  54  Tahun
2010  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah  menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara  spesifik  Pasal  75  ayat (1) Permendagri memerintahkan pembuatan  peraturan  daerah  tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  (RPJMD)  harus sudah menyerahkan Raperda RPJMD paling  lambat  5  (lima)  bulan  setelah pelantikan  Bupati.  Senada  dengan itu,  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan
6 Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pelaksanaan  Musrenbang  diatur  dengan Peraturan Menteri.
7 Pedoman  penyusunan  perencanaan  dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
8 Tata cara koordinasi antarprovinsi di dalam penyusunan  rencana  pembangunan  daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri.
9 Pedoman  pengendalian  dan  evaluasi rencana  pembangunan  daerah  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pembangunan Nasional 10 menyebutkan bahwa tata cara penyusunan  RPJP  Daerah,  RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang  Daerah  diatur  dengan
Peraturan Daerah.
RPJM  secara  normative  oleh Pasal  1  angka  11  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  diuraikan sebagai  dokumen  perencanaan  untuk periode  5  (lima)  tahun,  pengertian serupa  terdapat  dalam  Pasal  1  angka 5 PP Nomor 8 Tahun 2008, demikian pula  makna  yang  terdapat  dalam Pasal  1  angka  10  Permendagri  yang secara  spesifik  menyematkan  anak kalimat daerah di belakang RPJM.
Pembangunan  Daerah  menurut
Pasal  1  angka  7  Permendagri  adalah pemanfaatan  sumber  daya  yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,  baik  dalam  aspek  pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,  maupun  peningkatan  indeks pembangunan  manusia.  Sedangkan Pasal  1  angka  8  Permendagri menyebutkan  bahwa  Perencanaan pembangunan  daerah  adalah  suatu proses  penyusunan  tahapan-tahapan kegiatan  yang  melibatkan  berbagai unsur  pemangku  kepentingan  di dalamnya,  guna  pemanfaatan  dan pengalokasian  sumber  daya  yang ada,  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  sosial  dalam  suatu lingkungan  wilayah/  daerah  dalam jangka waktu tertentu.
Sebagai  salah  satu  dari  tiga daerah  otonom  baru  di  Provinsi Lampung,  dibentuk  dengan  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2008
10 LNRI  Tahun  2004  No.  104,  TLNRI  No. 4421.
tentang Pembentukan Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  Di  Provinsi Lampung, 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rencana pengembangan jalur tranportasi nasional berada dalam jaringan lintas timur  sumatera,  transportasi  bebas hambatan,  dan  kereta  api  nasional. Sedangkan ketersediaan sumber daya alam  untuk  pengembangan  produk pertanian  berbasis  keunggulan  dan kekhasan local dapat menjadi unggulan  dan  dapat  berkompetisi secara nasional, disamping itu melimpahnya  sumber  daya  alam didukung  dengan  dominasi  sumber daya  manusia  yang  berada  dalam masa produktif berdasarkan data BPS 2010 mencapai 74,32% atau 198.235 jiwa,  yang  kemudian  didukung dengan  tingginya  komitmen  aparatur penyelenggaran
Negara untuk meningkatan  dan  bahkan  percepatan pembangunan merupakan factor-
faktor pendukung dan modal pembangunan  Kabupaten  Tulang Bawang masa depan, namun demikian, tingginya jumlah
penduduk  miskin  yang  berdasarkan catatan BPS terdapat 24.515 KK atau sekitar  35,71  %  dari  total  266.703 jiwa,  infrastruktur  yang  rusak  di sebagian  besar  kecamatan,  sarana telekomunikasi  yang rendah, luasnya lahan kritis atau tidak produktif yang mencapai 15%-17,5% terjadinya perubahan  fungsi  lahan  dari  lahan produktif menjadi perumahan, keamanan  yang  kurang  kondusif merupakan factor-faktor internal yang dapat mempengatuhi dan
berpotensi menggagalkan atau setidak-tidaknya  membuat  mandeg pembangunan.
Disamping itu, terdapat  factor  eksternal  yang  antara
11 LNRI  Tahun  2008  No.  187,  TLNRI  N omor 4934.
lain  nilai  tukar  rupiah  yang  rendah, inflasi  yang  tinggi  yang  secara nasional juga terjadi berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat yang pada  akhirnya  berakibat  rendahnya produktifitas masyarakat Tulang
Bawang, demikian pula kondisi alam yang  kurang  memberi  dukungan optimal  pada  pengembangan  potensi pertanian  dapat  berdampak  langsung pada  tingat  produksi  pertanian  yang merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Factor-faktor sebagaimana
tersebut  dapat  menjadi  penghambat kemajuan  Tulang  Bawang  Barat  jika salah  dalam  pengelolaannya,  atau salah  mengurus  ( mismanagement ) pemerintahan daerah, namun demikian  dalam  kontek  manajerial yang visioner, futuristik yang sedapat mungkin menerapakan prinsip- prinsip good  and  clean  government factor-faktor tersebut justeru menjadi modal  dan  tantangan  mencapai tujuan pembangunan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah
Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Secara normative, implementasi manajerial tersebut diimplementasikan  dengan  adanya instrument  hokum  yang  memberikan kepastian  hokum,  keadilan  dan kemanfaatan dalam pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam  bentuk  produk  hokum  daerah yang  menjamin  bahwa  pelaksanaan pembangunan direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  apa yang menjadi asas-asas dan landasan
teoretis  dalam  pembentukan  RPJMD Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat Tahun 2011-2106?

## II. Pembahasan

## 2.1. Asas-asas dalam Naskah Akademik RPJMD
Asas  (Beginzel  atau  principe:
Bahasa Belanda atau principle Bahasa  Inggris)  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hokum,  (2)  dasar;  dan  (3)  cita-cita. 12 Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang  menjadi  pokok  berpikir  atau bertindak, 13 yang  istileh  tersebut merupakan  adalah  adaptasi  istilah asing principle (Bahasa  Inggris)  dan oleh  Hornby  sebagaimana  dikutip Rusli  Effendi  dkk  didefinisikan sebagai basic  truth atau general  law of  cause  and  effect . 14 Black’s  Law Dictionary  mengartikan  principle sebagai a  fundamental  truth  or doctrinal, as of law: a comprehensive  rule  of  doctrine whinch furnishes a bsic or origin for other;  a  settled  rule  of  action, procedure, or determination . 15
Asas atau prinsip apabil dikaitkan  dengan  hokum,  maka  asas hokum  menurut  Scholten  adalah
12 Tim  Penyusun, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta:  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002), hlm. 52. 13 Peter  Salim  dan  Yenny  Salim, Kamus Bahasa  Indonesia  Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 97.
14 Rulis  Effendi,  dkk, Teori  Hukum, (Ujung Pandang:  Hasanuddin  University  Press, 1991), hlm. 28.
15 Henry  Campbell  Black’s, Black’s  Law Dictionary  :  Definition  of  the  term  and pharses of American and English Jurisfrudence,  American  and  Modern, (ST
Paul Mina: West Publisting  Co, 1979), hlm. 1074.
pikiran-pikiran  dasar,  yang  terdapat di  dalam  dan  di  belakang  system hokum  masing-masing  dirumuskan dalam aturan-aturan perundang- undangan dan putusan-putusan
hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan  dan  keputusan- keputusan individusl dapat dipandang  sebagai  penjabarannya. 16 Satjipto Raharjo berpandangan bahwa  asas  hokum  itu  lebih  abstrak dari  aturan  atau  peraturan  hokum; merupakan jantungnya huku, dimana di  dalamnya  terkandung  nilai-nilai etis. 17 Asas tersebut menurut Logemann  sebagaimana  dikutip  Abu Daud  Busroh  dan  Abubakar  Busroh adalah  sebagai  bangunan  hokum yang bersumber dari perasaan manusia,  yang  merupakan  unsure idiil  dari  aturan. 18 Karenanya  ia bersifat  dinamis  berubah  sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya,  sehingga  tidak langgeng  tergantung  pada  kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara  langsung  atau  disimpulkan baik  secara  langsung  atau  tidak langsung  dari  peraturan  hokum  yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsure-unsur (kiem=bibit) dari asas hokum
bersangkutan. 19
Asas  hokum  yang  berisikan nilai-nilai  etis  yang  disebut  juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakangataupun di dalam kaidah perilaku untuk
kemudian mewujudkan kaidah 16 Bruggink, Refleksi  Tentang  Hukum (terjemahan  :  A.  Sidharta),  (Bandung  :  PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 119.
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,
(Bandung: Alumni, 1982), hlm. 85.
18 Abu  Daud  Busroh  dan  Abubakar  Busroh, Asas-asas  Hukum  Tata  Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.
19 ML.  Tobing, Sekitar  Pengantar  Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 22.
hokum tertinggi dalam system hokum positif, karenanya asas hokum  dalam  hal  ini  berfungsi sebagai  pondasi  (landasan)  bagi pembentukan system tersebut. 20 Rusli Effendi dkk menyebutkan  bahwa  asas  hokum mempunyai fungsi antara lain : 1. Menjaga  konsistensi  tetap  dapat dipertahankan dalam suatu system  hokum,  untuk  menjaga agar konflik-konflik yang mungkin  timbul  dalam  suatu system  hokum  dapat  diatasi  dan dicarikan jalan keluar pemecahannya. 2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis. 21
Disamping  itu,  jika  hokum mempunyai  salah  fungsi  sebagai a tool of social engeenering , maka asas hokum juga demikian. 22 Akan tetapi, jika  dipergunakan  dalam  upaya menemukan dan pembentukan hokum  baru,  maka  asas  hokum berfungsi  sebagai  batu  uji  kritis terhadap hokum positif. 23 Pasal 5 Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan  (UU  P3) 24 ditentukan bahwa  dalam  membentuk  Perda harus  dilakukan  berdasarkan  pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,
yang  meliputi:  a).  kejelasan  tujuan;
b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara  jenis,  hierarki,  dan  materi muatan;  d).  dapat  dilaksanakan;  e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f).
20 Bruggink, Op.Cit., hlm. 132.
21 Op.Cit., hlm. 97.
22 Ibid., hlm. 100.
23 Bruggink, Op.Cit., hlm. 133.
24 LNRI  Tahun  2011  No.  12,  TLNRI  No. 5234.
kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan. Terkait  dengan  materi  muatan Peraturan Perundang-undangan, Pasal  6  ayat  (1)  UU  P3  menegaskan bahwa substansi Perda harus mencerminkan asas: a). pengayoman; b).  kemanusiaan;  c).  kebangsaan;  d).
kekeluargaan;  e).  kenusantaraan;  f). bhinneka  tunggal  ika;  g).  keadilan;
h).  kesamaan  kedudukan  dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban  dan  kepastian  hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Pembentukan  Perda  menurut Pasal  137  UU  Pemda,  ditentukan bahwa  Perda  dibentuk  berdasarkan pada  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Kejelasan  tujuan,  yang  berarti tujuan  dari  perda  yang  akan dibentuk  tidak  menyimpang  dari tujuan  dalam  dasar  filosofis, yuridis dan sosiologis.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk  yang  tepat.  Artinya, perda  hanya  dapat  dibentuk  atas kesepakatan bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan DPRD baik  berasal  dari  hak  inisiatif lembaga  legislatif  atau  oleh Kepala Daerah.
3. Kesesuaian  antara  jenis  dan materi  muatan.  Artinya,  materi muatan  yang  terkandung  dalam perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya.  Pembentukan  Perda tentang RPJMD merupakan Perda yang terkait dengan implementasi  urusan  wajib  dan pilihan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.
4. Dapat dilaksanakan. Artinya, perda  yang  akan  dibentuk  akan menjadi  pedoman  perilaku  bagi
semua  pihak  serta  ketentuan pasal/norma  dalam  perda  dapat diimplentasikan/operasional. Pembentukan Perda tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang Barat akan menjadi dasar hokum bagi pemerintah, masyarakat dan pemangku  kepentingan  lainnya untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya perda yang akan dibentuk dapat diterima  baik  secara  filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang  Barat  dilandasi  dengan aspek  filosofis,  sosiologis  dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannya pun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis. 6. Kejelasan rumusan. Artinya bahwa  rumusan  pasal  dapat dipahami  dan  dilaksanakan  dan tidak  menimbulkan  tafsir  ganda (ambigu).  Pembentukan  Perda tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang  Bawang  Barat akan dirumuskan dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.
7. Keterbukaan. Artinya, peran serta masyarakat  dapat  diakomodasi baik  dalam  proses  penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan.  Pembentukan  Perda tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang  Bawang  Barat akan  melibatkan  peran  serta masyarakat  baik  dalam  proses
penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Asas-asas tersebut selanjutnya  akan  diserap  dalam perumusan  norma  atau  pasal  yang menjadi  materi  muatan  Perda  yang akan disusun. Selain asas pembentukan Perda,  dalam  menentukan  materi muatan Pasal 138 ayat (1) UU Pemda menentukan  bahwa  materi  muatan Perda mengandung asas : a) pengayoman;  b)  kemanusiaan;  c) kebangsaan;  d)  kekeluargaan;  e)
kenusantaraan;  f)  bhineka  tunggal ika;  g)  keadilan;  h)  kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  i)  ketertiban  dan kepastian hukum; dan/atau j)
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pasal  3  Permendagri  Nomor 54  Tahun  2010  menyebutkan  bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: a. merupakan  satu  kesatuan  dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan  berdasarkan  peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan  rencana  tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing  daerah,  sesuai dinamika  perkembangan  daerah dan nasional. Pasal  3  PP  Nomor  8  Tahun
2008,  serta  Pasal  4  dan  Pasal  5
Permendagri  menyebutkan  bahwa penyusunan perencanaan pembangunan  daerah  dirumuskan secara : a) transparan,  yaitu  membuka  diri terhadap  hak  masyarakat  untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  negara  dengan tetap memperhatikan perlindungan  atas  hak  asasi pribadi,  golongan,  dan  rahasia negara b) reponsif, yaitu dapat mengantisipasi  berbagai  potensi, masalah  dan  perubahan  yang terjadi di daerah c) efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan  terendah  atau  masukan terendah dengan keluaran maksimal.
d) Efektif,  merupakan  kemampuan mencapai  target  dengan  sumber daya  yang  dimiliki,  dengan  cara atau proses yang paling optimal.
e) Akuntabel,  yaitu  setiap  kegiatan dan  hasil  akhir  dari  perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi negara,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
f) Partisipatif, merupakan hak masyarakat  untuk  terlibat  dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah  dan  bersifat  inklusif terhadap  kelompok  masyarakat rentan  termarginalkan,  melalui jalur  khusus  komunikasi  untuk mengakomodasi aspirasi kelompok  masyarakat  yang  tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
g) Terukur,  adalah  penetapan  target kinerja  yang  akan  dicapai  dan cara-cara untuk mencapainya.
h) Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,  pendapatan,gender  dan usia.
i) Berwawasan  lingkungan,  yaitu untuk  mewujudkan  kehidupan adil  dan  makmur  tanpa  harus menimbulkan kerusakan lingkungan  yang  berkelanjutan dalam  mengoptimalkan  manfaat sumber  daya  alam  dan  sumber daya manusia, dengan cara menserasikan  aktivitas  manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya; dan j) Berkelanjutan  yang  berarti  dapat dilaksanakan secara terus menerus  sampai  dengan  batas akhir waktu yang telah
ditentukan  dan  dapat  menjadi bahan  bagi  penyusunan  pada periode selanjutnya.
2.2. Landasan Teoretis
Tujuan  nasional  pembentukan pemerintahan Indonesia sebagai tujuan negara sebagaimana dirumuskan  pendiri  bangsa  ( the founding  nation )  dalam  Pembukaan
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD  Tahun  1945)  adalah  (1)
melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan  kehidupan  bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan social. UUD  Tahun  1945 adalah hokum dasar dalam peraturan perundang-undangan 25 yang
berpuncak  pada  Pancasila  sebagai sumber  dari  segala  sumber  hokum negara. 26 Sebagai  hokum  dasar,
konstitusi menegaskan bahwa Pemerintahan  daerah  mengatur  dan mengurus sendiri urusan
25 Lihat Pasal 3 ayat (1) UU P3.
26 Lihat Pasal 2 UU P3
pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan, 27 untuk menjalankan otonomi (seluas- luasnya) 28 dan  tugas  pembantuan pemerintahan daerah berhak menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan lain. 29
Sebagai  daerah  otonom  yang mengurus  dan  menjalankan  urusan yang terdesentralisasikan, daerah kabupaten  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  berpedoman  kepada asas-asas  pemerintahan  yang  baik, yaitu:  a)  asas  kepastian  hukum;  b) asas  tertib  penyelenggara  negara;  c) asas  kepentingan  umum;  d)  asas keterbukaan; e) asas proporsionalitas; f) asas profesionalitas;  g) asas akuntabilitas; h)  asas  efisiensi;  dan  i)  asas efektivitas. 30 Pasal 21 UU Pemda menegaskan  bahwa  sebagai  daerah otonom yang menyelenggarakan urusan  otonomi  mempunyai  hak untuk  a).  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahannya;  b). memilih pimpinan daerah; c). mengelola aparatur daerah; d). mengelola  kekayaan  daerah;  e). memungut pajak daerah dan retribusi daerah;  f).  mendapatkan  bagi  hasil dari  pengelolaan  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  lainnya  yang berada  di  daerah;  g).  mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;  dan  h).  mendapatkan  hak lainnya  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Sedangkan kewajiban pemerintahan  daerah  berdasarkan Pasal 22 UU Pemda adalah meliputi : a. melindungi masyarakat,
menjaga  persatuan,  kesatuan
27 Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945.
28 Lihat Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945.
29 Lihat Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945.
30 Lihat Pasal 20 ayat (1) UU Pemda.
dan  kerukunan  nasional,  serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan
kualitas
kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan  pelayanan  dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. menyusun  perencanaan  dan  tata ruang daerah;
j. mengembangkan  sumber  daya produktif di daerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola administrasi kependudukan;
m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk  dan  menerapkan peraturan  perundang-undangan sesuai  dengan  kewenangannya; dan
o. kewajiban  lain  yang  diatur dalam  peraturan  perundang- undangan. Yang  keduanya,  hak  dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan  daerah  dan  dijabarkan dalam  bentuk  pendapatan,  belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola  dalam  sistem  pengelolaan keuangan daerah. 31 Asas  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,  hak  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,  serta  kewajiban
31 Lihat Pasal 23 ayat (1) UU Pemda.
untuk  membentuk  dan  menerapkan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya adalah selaras dengan salah satu dari indikator  pemerintahan  yang  baik dan bersih ( good and clean government ), yaitu prinsip akuntabilitas,  yang  dalam  penjelasan Pasal  3  angka  7  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi, Dan  Nepotisme, 32 diartikan  sebagai asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara  Negara  harus  dapat dipertanggungjawab-kan kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Pertanggungjawaban  tersebut menurut William C. Johnson sebagaimana dikutip Saldi Isra secara internal  salah  satunya  dilakukan dengan adanya rule-making procedure dan  secara  eksternal dilakukan  dengan  adanya legislative rule-making . 33
4  (empat)  hal  yang  terkait dengan good  and  clean  government
adalah  (1) good  government ;  (2) clean government ; (3) good governance ; dan (3) clean governance ,  artinya  paradigma  yang hendak dikembangkan
adalah pemerintahan  yang  baik  dan  bersih yang  didukung  oleh  penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih. 34
Secara lebih spesifik good
32 LNRI  Tahun  1999  No.  75,  TLNRI  No. 3851.
33 Saldi Isra, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca  Amandemen  UUD  1945 ,  (Padang: Andalas  University  Press,  2006),  hlm.  221- 222.
34 Ibid., hlm. 218.
covernance dapat  diartikan  sebagai suatu  proyek  sosial,  hukum  dan pemerintahan, yang melibatkan sektor negara, rakyat dan pasar, yang berisikan  ketentuan  yang  mengatur hubungan antara unsur-unsur pemerintah,  parlemen,  pengadilan, dan  rakyat  dan  lain-lain  yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan. 35 Penerapan Good Governance ke  dalam  pemerintahan dipengaruhi  beberapa  unsur  penting yang  saling  kait  mengait  antara  satu dan lainnya, yaitu :
1) Aturan hukum yang baik;
2) law Enforcement yang baik;
3) sistem peemrintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, accountable,  dan  berwawasan hak asasi manusia;
4) sistem  pemerintahan  yang  dapat menciptakan  masyarakat  yang cerdas dan egaliter; dan
5) sistem pemerintahan yang kondusif  terhadap  pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. 36
Sesuai  dengan  kewenangan pemerintahan  daerah  yang  terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945,  maka  pembentukan  perda apabila  dikaitkan  dengan  prinsip- prinsip good  and  clean  governmant adalah  dalam  rangka  menjamin kepastian hukum, dan apabila dikaitkan  dengan  fungsi  peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah yang akan dibentuk secara  internal  berfungsi  sebagai penciptaan  hukum  (recshepping), pembaharuan hukum, integritas hukum dan kepastian hukum,
sedangkan  secara  eksternal,  Perda berfungsi untuk melakukan
perubahan,  menjaga  dan  menjamin
35 Munir  Fuady, Teori  Negara  Hukum Modern  (Rechatstaat), (Bandung:  Refika Aditama, 2009), hlm. 78.
36 Ibid., hlm. 79.
stabilitas  masyarakat,  dan  berfungsi menjamin  kemudahan  bagi  aparatur pemerintahan,  masyarakat  ataupun stake holder lainnya. 37
Terkait dengan implementasi good  and  clean  government dan fungsi peraturan perundang- undangan,  maka  substansi  yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14 UU  P3  adalah  berisi  materi  muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi  khusus  daerah  dan/atau penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  Dengan  demikian,  menurut Armen  Yasir,  materi  yang  diatur dalam perda adalah :
1) Dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi daerah;
2) dalam rangka tugas pembantuan;
3) dalam  kaitannya  dengan  kondisi khusus di daerah; dan
4) pengaturan  lebih  lanjut  dari peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi baik dilingkungan daerah yang bersangkutan  maupun  peraturan perundang-undangan yang berskala nasional. 38 Filosofi kewenangan  otonom haruslah dipahami sebagai kewenangan  untuk  menyejahterakan rakyat dan bukan kewenangan dalam  konteks  kekuasaan  semata . Berkenaan  dengan  hal  tersebut, Perda dibuat atas dasar tujuan-tujuan tertentu  yang  ingin  dicapai  yang dilandaskan  pada  pedoman  atau standar  norma  yang  digariskan  oleh pemerintah.  Perda  sebagai  instrumen penyelenggaraan
kekuasaan pemerintah daerah harus mempunyai 37 Bandingkan dengan Amen Yasir,
Hukum…, Op.Cit., hlm. 30-33.
38 Ibid., hlm. 85-86.
karakter yang menghormati, melindungi  dan  memenuhi  hak-hak masyarakat,  khususnya  masyarakat miskin dalam pelayanan publik yang diselenggarakannya. Karakter pengaturannya  pun  harus  bersifat progresif,  artinya  pengaturan  atau perda yang mengatur tentang pungutan kepada masyarakat tersebut tetap harus memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya  telah  diberi  patokan- patokan yang tertuang dalam Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang telah ditetapkan pemerintah.
Substansi yang menjadi pengaturan  dalam  Perda  Kabupaten berdasarkan  Pasal  14  UU  P3,  Pasal 14  UU  Pemda  adalah  terkait  dengan pengimplementasian 16 (enam belas) rusan wajib yang menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah untuk skala kabupaten, yang kemudian  dijabarkan  lebih  luas menjadi  32  urusan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 tentang  Urusan  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Dan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/ Kota  yaitu  mencakup  urusan  wajib  :
a)  perencanaan  dan  pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengawasan  tata ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat;
d)  penyediaan  sarana  dan  prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan pendidikan; g) penanggulangan masalah  sosial;  h)  pelayanan  bidang ketenagakerjaan; i) fasilitasi pengembangan  koperasi,  usaha  kecil dan  menengah;  j)  pengendalian lingkungan  hidup;  k)  pelayanan pertanahan; l) pelayanan kependudukan,  dan  catatan  sipil;  m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi  penanaman  modal;  o) penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya;  dan  p)  urusan  wajib  lainnya yang  diamanatkan  oleh  peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  urusan  pilihan yang  menjadi  kewajiban  daerah adalah  terkait  dengan  urusan  yang secara  nyata  ada  dan  berpotensi untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  kondisi, kekhasan,  dan  potensi  unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib yang diselenggarakan pemerintahan daerah  berdasarkan  PP  38  tahun 2007  merupakan  urusan  yang  terkait dengan pelayanan dasar yang mencakup  26  (dua  puluh  enam) urusan,  yaitu  :  a)  pendidikan;  b) kesehatan;  c)  lingkungan  hidup; d)pekerjaan  umum;  e)  penataan ruang; f) perencanaan pembangunan; g)  perumahan;  h)  kepemudaan  dan olahraga;  i)  penanaman  modal;  j) koperasi  dan  usaha  kecil  dan menengah;  k)  kependudukan  dan catatan  sipil;  l)  ketenagakerjaan;  m) ketahanan  pangan;  n)  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak; o)  keluarga  berencana  dan  keluarga sejahtera; p) perhubungan; q)
komunikasi  dan  informatika;  r) pertanahan;  s)  kesatuan  bangsa  dan politik  dalam  negeri;  t)  otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat  daerah,  kepegawaian,  dan persandian; u) pemberdayaan masyarakat  dan  desa;  p)  sosial;  w) kebudayaan; x) statistik; y) kearsipan; dan z) perpustakaan. Sedangkan yang terkait dengan urusan pilihan sebagaimana
diamksud Pasal 7 ayat (4) PP No. 38
Tahun 2007 adalah mencakup
urusan: a) kelautan dan perikanan; b) pertanian;  c)  kehutanan;  d)  energi dan sumber daya mineral; e) pariwisata; f) industri; g) perdagangan; dan h) ketransmigrasian. Dalam  rangka  mengimplemen-
tasikan  kewenangan  otonomi  daerah yang  luas  tersebut    dan  pencapaian tujuannya  agar  lebih  efektif  dan efisien  dibutuhkan  koordinasi  yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota  dalam  merencanakan dan  melaksanakan  program-program pembangunan. Koordinasi antar sektor kegiatan juga sangat diperlukan dalam memecahkan permasalahan dan penyusunan prioritas pembangunan ke depan. Perwujudan  dari  penyusunan prioritas pembangunan daerah diperintahkan Pasal 150 ayat (3) UU Pemda,  Pasal  69  UU  Nomor  33 Tahun  2004,  UU  Nomor  25  Tahun 2005, UU Nomor 17 Tahun 2007, PP Nomor 8 Tahun 2008, dan Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010 dalam  bentuk dokumen  berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Rencana  Kerja  Tahun  sebagai  dasar penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
RPJMD  berdasarkan  Pasal  50
Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010 memuat  a)  visi,  misi,  dan  program kepala  daerah;  b)  arah  kebijakan keuangan daerah; c) strategi
pembangunan  daerah;  d)  kebijakan umum;  e)  program  SKPD;  f) program  lintas  SKPD;  g)  program kewilayahan;  h)  rencana kerja dalam kerangka  regulasi  yang  bersifat indikatif;  dan  i)  rencana  kerja  dalam kerangka  pendanaan  yang  bersifat indikatif.
Pasal 51 Permendagri menjelaskan maksud dari peristilahan dalam Pasal 50 Permendagri, yaitu: a. visi,  misi,  dan  program  kepala daerah  merupakan  keadaan  masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program- program pembangunan yang ditawarkan  oleh  Kepala  Daerah terpilih. b. arah  kebijakan  keuangan  daerah merupakan pedoman dan gambaran  dari  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan  bidang urusan  pemerintahan  daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban daerah tersebut. c. strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif  untuk  mewujudkan  visi dan misi dalam rangka pemanfaatan  sumber  daya  yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan  masyarakat  yang nyata baik dalam aspek pendapatan,  kesempatan  kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan  kebijakan,  berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
d. kebijakan umum memberikan
arah  perumusan  rencana  program prioritas pembangunan yang
disertai kerangka pengeluaran jangka  menengah  daerah  dan menjadi  pedoman  bagi  SKPD dalam  menyusun  program  dan kegiatan Renstra SKPD.
e. program SKPD merupakan program yang dirumuskan berdasarkan  tugas  dan  fungsi
SKPD  yang  memuat  indikator kinerja,  lokasi  program,  tahun pelaksanaan,  dan  sumber  daya yang diperlukan.
f. program  lintas  SKPD  merupakan program  yang  melibatkan  lebih
dari  satu  SKPD  untuk  mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja,  lokasi  program,  tahun pelaksanaan,  dan  sumber  daya yang diperlukan.
g. Program  kewilayahan  merupakan program  pembangunan  daerah untuk  terciptanya  keterpaduan, keserasian,  keseimbangan  laju
pertumbuhan,  dan  keberlanjutan pembangunan antarwilayah/
antar-kawasan  dalam  kecamatan di  wilayah  kabupaten/kota  atau antar  kabupaten/kota  di  wilayah provinsi  atau  dengan  provinsi lainnya  berdasarkan  rencana  tata ruang wilayah.
h. rencana  kerja  dalam  kerangka regulasi  yang  bersifat  indikatif merupakan  dasar  hukum  atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
i. rencana  kerja  dalam  kerangka pendanaan  yang  bersifat  indikatif merupakan  tahapan  dan  jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi  jumlah  pagu  indikatif berdasarkan  prakiraan  maju  dan sumber pendanaannya, untuk mencapai  target  dan  sasaran  yang ditetapkan.
Adapun  tahapan  penyusunan
RPJMD  berdasarkan  Permendagri adalah sebagai berikut :
1. persiapan  penyusunan  RPJMD,
yang meliputi :
a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
b. orientasi mengenai RPJMD;
c. penyusunan  agenda  kerja  tim penyusun RPJMD; dan
d. penyiapan  data  dan  informasi perencanaan pembangunan
daerah. 2. penyusunan rancangan awal RPJMD disusun :
a. memuat visi, misi dan program  bupati  dan  wakil bupati  terpilih  atau  walikota dan wakil walikota terpilih;
b. berpedoman pada RPJPD dan
RTRW kabupaten/kota; dan c. memperhatikan RPJMN, RPJMD  provinsi,  RPJMD dan  RTRW  kabupaten/kota lainnya.
3. penyusunan  rancangan  RPJMD, rancangan awal RPJMD disampaikan  Bappeda  kepada Kepala  SKPD  untuk  kemudian dilakukan verifikasi untuk melakukan harmonisasi awal :
a. memecahkan  isu-isu  strategis sesuai  dengan  tugas  dan fungsi masing-masing SKPD;
b. menyelaraskan  dengan  visi, misi, tujuan dan sasaran;
c. menyelaraskan
dengan strategi dan arah kebijakan;
d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan e. mempedomani indikasi rencana  program  prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. 4. pelaksanaan musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan Bappedda provisi  dan  kabupaten  yang bertujuan untuk penajaman,
penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan  terhadap  rancangan
RPJMD yang mencakup :
a. sasaran  pembangunan  jangka menengah daerah;
b. strategi  dan  sinkronisasi  arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas- bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah  dan  wakil  kepala daerah;
d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
e. capaian indikator kinerja
daerah  pada  kondisi  saat  ini dan pada akhir periode RPJMD;
f. komitmen  bersama  antara pemangku  kepentingan  untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
g. sinergi  dengan  RPJMN,  dan
RPJMD daerah lainnya.
5. perumusan rancangan akhir RPJMD  merupakan  sepakatan dan  ditandatangani  oleh  yang mewakili  setiap  unsur  pemangku kepentingan  yang  menghadiri musrenbang untuk kemudian dibahasa  kepala  SKPD  dengan tujuan memastikan program pembangunan  jangka  menengah sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD. Untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Gubernur. 6. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten
dilakukan  dengan  pembahasan
bersama  Raperda  RPJMD  yang diajukan  Bupati  paling  lambat  5 (lima)  setelah  dilantik  untuk kemudian menjadi perda.
III. Penutup 3.1. Simpulan
a. Asas-asas yang terdapat dalam Naskah Akademik tentang  RPJMD  Kabupaten Tulang Bawang Barat  Tahun 2011-2016 adalah asas hukum yang  diatur  dalam  UU  Pemda
2004  dan  UU  No.  12  Tahun 2011.
b. Landasan  teoretis  yang  dapat dipergunakan  dalam  Naskah Akademik  tersebut  antara  lain terkait  dengan  urusan  yang menjadi wewenang pemerintahan dalam skala kabupaten berdasarkan peraturan perundang- undangan terkait.

## B. Saran
Mengingat  bahwa  asas-asas  hukum tidaklah  bersifat  aplikatif,  maka  asas tersebut  tidaklah  merupakan  kaidah normatif  yang  akan  ditempatkan dalam perda.

## Daftar Pustaka
Abu  Daud  Busroh  dan  ABubakar Busroh,
1985, Asas-asas Hukum  Tata  Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia) Armen Yasir, 2007, Hukum Perundang-undangan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung) Bruggink,  1996, Refleksi  Tentang Hukum (terjemahan: A. Sidharta), (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti)
H.L.A.  Hart,  2009, Konsep  Hukum (The Concept Of Law) , (Bandung: Nusamedia) Henry  Campbell  Black’s,  1979, Black’s  Law  Dictionary  : Definition  of  the  term  and pharses  of  American  and English Jurisfrudence, American  and  Modern, (ST Paul  Mina:  West  Publisting
Co)
Imam  Syaukani,  dan  A.  Ahsin Thohari,  2008, Dasar-Dasar
Politik  Hukum ,  (Jakarta:  Raja
Grafindo Persada) Jimly  Asshiddiqie,  2006, Perihal Undang-undang, (Jakarta: Konstitusi Pres) John, Gilissen dan Fritz Gorle. 2007, Historische  Inleiding  Tot  Het Recht ,  (Terjemahan  :  Freddy Tengker), Sejarah Hukum , (Bandung :PT Refika Aditama) ML. Tobing, 1983, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga)
Munir  Fuady,  2009, Teori  Negara Hukum  Modern  (Rechatstaat),
(Bandung: Refika Aditama) Peter  Salim  dan  Yenny  Salim,  1991, Kamus Bahasa Indonesia
Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press) Rulis  Effendi,  dkk,  1991, Teori Hukum, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press) Saldi  Isra,  2006, Reformasi  Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945 , (Padang:  Andalas  University Press) Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu
Hukum, (Bandung: Alumni) Tim  Penyusun,  2002, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, (Jakarta:
Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan RI) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  ( LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa  kali,  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah  ( LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844); _______, Undang-undang  Nomor  17
Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara (LNRI Tahun  2003
Nomor  47, TLNRI Nomor 4286. _______, Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara (LNRI
Tahun  2004  Nomor  5, TLNRI
Nomor 4355). _______, Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun  2004
Nomor  66, TLNRI Nomor 4400).
______, Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (LNRI  Tahun  2004 Nomor  104,  TLNRI  Nomor 4421); _______, Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerntah Pusat dan Pemerinta Daerah (LNRI Tahun  2004 Nomor  126, TLNRI Nomor 4438).
_______, Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  Rencana Gpembangunan Janaka Panjang  Nasional  2005-2025
(LNRI  Tahun  2007  Nomor  33, TLNRI Nomor 4700); ________,Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung  (LNRI  Tahun  2008 Nomor  187,  TLNRI  Nomor 4934) _______, Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234). _______, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun
2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4737). _______, Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  2008  tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan  Daerah  (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817); _________,Peraturan Presiden Nomor  5  Tahun  2010  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2010- 2014; _________,Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  54  Tahun  2010
tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2008  tentang  Tahapan,  Tata cara Penyusunan, Pengendalian,  dan  Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung Nomor  6  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka anjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung  Nomor  41  Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulang Bawang  Barat  Nomor  2  tahun 2012  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  Tahun 2011-20131 (Lembaran Daerah Tulang  Bawang  Barat  Nomor 17).