Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN APBDES DI DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PERIODE
TAHUN ANGGARAN 2014 – 2019

## ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF APBDES MANAGEMENT IN LEMBAH VILLAGE DOLOPO DISTRICT MADIUN REGENCY OF
2014-2019
Yusuf Adam Hilman¹, Wakhidah Agustin Rahayu² ¹ , ²Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia E-mail: 545471adamongis@gmail.com

## ABSTRACT
The  management  of  the  budget  at  the  level  of  the  village  is  an  important  thing because of a limited budget as a means of achieving welfare, But it should be noted that  it  needs  to  use  measurements  So  that  it  can  be  known  whether  the management of we already have the by the regulations. This research is qualitative descriptive with an emphasis on depiction studies to answer the formulation of the problem at hand. The results of the study explained that indicators of the quality of accountability  the  management  of  APBDes  lembah  Village,  Indicators  include: accountability  leadership,  accountability  process,  accountability,  and accountability policy program implemented in The village Lembah administration. In  terms  of  interviews  with  informants  that  start  over  the  formulation  of management APBDes to accountability APBDes have included all society elements village, all criteria met.

## Keyword: APBDES; Transparency; Accountable

## ABSTRAK
Pengelolaan  anggaran  di  level  desa  merupakan  hal  penting  karena  anggaran merupakan  alat  untuk  mencapai  kesejahteraan,  namun  perlu  diperhatikan bahwa  perlu  adanya  pengukuran  terhadap  penggunaannya,  sehingga  dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan aturan. Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  penekanan  pada penggambaran  hasil  kajian  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada.  Hasil penelitian menjelaskan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Lembah, indikator tersebut meliputi: akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
proses,  akuntabilitas  program  dan  akuntabilitas  kebijakan  yang  dilaksanakan Pemerintah  Desa  Lembah.  Ditinjau  dari  hasil  wawancara  dengan  informan bahwa mulai dari awal proses penyusunan APBDes sampai pertanggungjawaban pengelolaan  APBDes  sudah  mengikutsertakan  seluruh  unsur  masyarakat  desa, semua kriteria terpenuhi.

## Kata kunci: APBDes, Terbuka, dapat dipertanggungjawabkan

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengacu  pada  UU    No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah menyatakan  bahwa  Desa  sebagai  sebuah  pemerintahan  yang  otonom  dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain seperti terkait dengan pengelolaan keuangan  dan  alokasi  dana  desa,  pemilihan  Kepala  Desa  (Kades)  serta  proses pembangunan  desa  (Maripah,  2017).  Landasan  pemikiran  dalam  pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan/atau  dibentuk  dalam  sistem Pemerintahan Nasional dan berada  di  desa/kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan  yang  matang  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  berdasarkan  partisipasi  dan  transparansi  serta  demokrasi  yang berkembang  di  desa  yang  dituangkan  dalam  Review  Rencana  Pembangunan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  6  (enam)  tahun  ataupun  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun (Maripah, 2017).
RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan  cita-cita  desa.  RPJMDes  tersebut  nantinya  akan  menjadi  dokumen perencanaan  yang  menyesuaikan  perencanaan  pembangunan  di  tingkat  Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem. Kemudian RKP disusun setiap tahunya sebagai acuan pengelolaan APBDes.
Permendagri  No.  113  tahun  2014  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan  desa  menjelaskan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) (Manossoh & Warongan, 2019).  APBDes  berisi  tentang  penjabaran    kebutuhan  atau  keperluan  dan sumber  dana  dalam  mengelola  desa  selama  satu  tahun.    APBDes  terdiri  dari pendapatan  desa,  belanja  desa  dan  pembiayaan  desa  (Yeni  Fitriani  Somantri, 2019).
Adanya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  37  tahun  2007  tentang pengelolaan  keuangan  desa  yang  memberikan  landasan  atas  otonomi  desa secara praktik bukan sekedar normatif. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan hingga pengawasan. Desa seharusnya  semakin  terbuka  dan  responbilitas  terhadap  proses  pencatatan akuntansi  dan  manajemen  keuangannya  sehingga  dapat  mengelola  keuangan dan  melaporkan  pertanggungjawabannya  secara  transparan,  akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam hal pendapatan  dan  sumber-sumber  pendapatan  serta  mengelola  pembelanjaan anggaran (Hanifah, 2015).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Dengan  memperhatikan  akan  pentingnya  aspek  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  suatu  pemerintahan,  pemerintah  tersebut  akan  mampu menciptakan good governance di dalam sistem pemerintahannya. Tetapi, hingga sekarang  ini  penerapan  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  sangatlah  lemah. Hal  tersebut  terbukti  dan  diperkuat  oleh penelitian  terdahulu (Dewanti,  2015) dalam (Ningrum & Hermawan, 2018) yang menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian  antara  perencanaan  keuangan  desa.  Kondisi  tersebut memberikan  kesadaran  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  menganalisis  sejauh mana  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  sudah  di  terapkan  ataupun dilakukan oleh pemerintah desa, agar pengelolaan dari keuangan desa terjamin segi  transparansi  dan  akuntabilitasnya  didalam  masyarakat  ataupun  pihak- pihak  yang  berkepentingan  serta  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dimata hukum.
Prinsip-prinsip  utama  yang  menjadi  dasar  dari  penerapan Good Governance seperti  yang  diungkapkan  Mardiasmo  2006  dalam  (Ika  Maya  Sari dan  Nur  Arvah  Tamrin,  2014)  adalah  (1)  Keterbukaan/transparansi ( Transparency ),  (2)  Pertanggungjawaban/Akuntabilitas  ( Accountability ),  (3) Responsibilitas  ( Reponsibility ),  (4)  Independen  ( Independency ),  (5)  Kesetaraan dan  kewajaran  ( Fairness ).  Pelaporan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  merupakan  pertanggungjawaban  dari  pemerintah  desa  unuk memberikan  infomasi  dan  laporan  terkait  aktivitas  ataupun  kegiatan  desa kepada  masyarakat  desa  atas  pengelolaan  dana  desa  dan  pelaksanaan  yang diwujudkan  dari  rencana-rencana  program  kerja  yang  dibiayai  dengan  uang desa.
Indikator  akuntabilitas  pengelolaan  APBDes  menurut  Soemantri,  2011 dalam (Ni Kadek Poniasih, 2019) terdiri dari sebagai berikut: (1) Akuntabilitas kepemimpinan  (Penghindaran  penyalahgunaan  pengelolaan  APBDes  dan Kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  mengatur  pengelolaan  APBDes);  (2)
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Akuntabilitas  proses;  (3)  Akuntabilitas  program;  (4)  Akuntabilitas  kebijakan (Penyusunan  pengelolaan  APBDes  dan  Laporan  pertanggungjawaban pengelolaan APBDes).
Akuntabilitas  adalah  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  apa yang  sudah  dilakukan.  Akuntabilitas  APBDes  berarti  pelaporan  atau pertanggungjawaban  atas  manajemen  keuangan  APBDes  dan  digunakan  untuk kegiatan apa saja (Manossoh & Warongan, 2019). Tujuan akuntabilitas keuangan APBDes  ini  adalah  untuk  menyediakan  berbagai  informasi  keuangan  secara lengkap  dan  detail,  cermat  dan  akurat  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan dan  digunakan  sebagai  acuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  keuangan  yang telalu lalu dan  untuk  dasar  pengelolaan  keuangan  di  tahun  mendatang dengan maksimal.  Laporan  keuangan  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  kebutuhan tranparasi,  karena  faktor  pendukung  akuntabilitas  adalah  transparansi  atau keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  atas  aktivitas  pengelolaan sumber daya publik.
Secara  general  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  harus  berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain: (1) pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka  melalui  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  yang  hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi  secara  terbuka  dan  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  desa,  (2) Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  administratif, teknis dan hukum, (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh  oleh  masyarakat,  (4)  Pengelolaan  keuangan  dilaksanakan  dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.  (Hanifah, 2015)
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Lembah.  Desa  Lembah  adalah  salah satu  desa  yang  ada  di  kabupaten  Madiun.  APBDes  di  desa  Lembah  dikelola dengan  semaksimal  mungkin  yang  prioritas  pembangunannya  difokuskan  di  4 bidang  yaitu  (1)  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  (2)  Bidang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Pelaksanaan Pembangunan, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Berdasarkan pemaparan yang sudah  dijelaskan di atas dan berdasarkan hasil  penelitian  lapangan  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  lanjut bagaimana  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang  ada  di  Desa  Lembah.  Mulai  dari  penyusunan APBDes,  Sumber  dana  APBDes,  Pengelolaan  APBDes,  sampai  proses pertanggungjawaban  di  setiap  tahunnya.  Apakah  ada  hambatan  atau  kendala dalam pengelolaan APBDes tersebut dan proses pengelolaan APBDes sudahkah sesuai dengan konsep good governance apa belum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  Deskriptif  Kualitatif  dengan  cara melakukan analisis data yang diambil dari data primer dan sekunder, salah satu data  utamanya  adalah  wawancara,  ada  beberapa  narasumber  yang  menjadi informan, Informan tersebut adalah perangkat desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
Tabel 1. Daftar Informan Nama Jenis Kelamin Jabatan Andik Eko Widodo L Kepala Desa Lembah Suminto L Plt. Sekretaris Desa Lembah Nurul Dwi Wahyuni P Kaur. Keuangan Desa Lembah

## Sumber: data primer
Bogdan  &  Biklen  mengatakan    teknik  analisis  data  adalah  upaya    yang dilakukan      dengan      jalan      bekerja      dengan      data,      mengorganisasikan      data, memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya,  mencari dan  menemukan  pola,  memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007). Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
yang  terjadi  secara  bersamaan  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi  (Huberman,  1992).  Secara  skematis  proses  analisis  data menggunakan model analisis Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1.
Skema Analisis Data
( Sumber: Miles dan Huberman )

## HASIL DAN DISKUSI

## Proses Penyusunan APBDes
Pemerintahan  Desa  melakukan  perencanaan  pembangunan  baik  fisik ataupun  non  fisik  seperti  program  –  program  pemberdayaan  masyarakat, melalui  sebuah  proses  yakni  penyusunan platform anggaran  dan  belanja  desa, yang  diawali  dengan  proses  musyawarah  hingga  terbentuk  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dalam  kurun  waktu  tertentu,  oleh  sebab  itu penting melakukan sebuah proses penyusunan APBDes, seperti yang dilakukan di Desa Lembah, Kecamatan Dalopo, Kabupaten Madiun seperti uraian berikut.
“Penyusunan APBDes disesuaikan dengan RKP(Rencana Kerja Pemerintah) desa  karena  RKPDes  adalah  dasar  untuk  pembuatan  APBDes.  RKPDes itu berdasarkan hasil musrembangdes. Jadi diawali dari musdus (musyawarah dusun),  selanjutnya  musdes  (musyawarah  desa)  baru  musrembangdes. APBDes  di  tetapkan  oleh  kepala  desa  berdasarkan  persetujuan  BPD”. (Widodo, 2019)
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Penyusunan  APBDes “Diawali  dengan  RKP.  RKP  adalah  acuan  untuk membuat  APBDes.  APBDes  itu  semuanya  kegiatan  yg  ada  di  RKPDes, kemudian dianggarkan di APBDes. Secara garis besar RKP itu data untuk merangkum  data  yg  akan  dikerjakan.  APBDes  itu  penganggaran  tentang RKP.  Jadi  jika  sudah  diusulkan  di  RKP  semua  itu  dimasukkan  di  APBDes kemudian  langsung  disesuaikan  dengan  paku  dana  dari  APBDes.  RKP dilakukan  setelah  RPJMDes.  RPJMDes diawali  dengan  visi  dan  misi  kepala desa terpilih. Setelah itu kepala desa membentuk tim tentang RPJMDes yg berjumlah  11  orang  yg  diketuai  sekretaris  desa,  sekretaris  dari  ketua LKPMD, dan anggota 8 orang dari kasun dan tokoh masyarakat. Setelah itu menggali potensi desa jadi segala masalah yang ada di desa kita gali, lalu kita  rumuskan  di  dalam  tim  tersebut,  baru  kita  musdeskan (musyawarahkan desa). Musdes itu ada perangkat desa, lembaga desa, bpd, lpkmd, seluruh rt rw, dan seluruh tokoh masyarakat (tokoh agama, karang taruna,  perwakilan  gapoktan)  Setelah  musdes,kita  juga  menampung usulan dari berbagai tokoh dan lembaga. Lalu kita sesuaikan usulan yang ada di desa tadi dengan visi misi bapak kepala desa. Setelah itu kita buat perangkingan  mana  yang  harus  kita  prioritakan  dulu  mana  yg  kita kerjakan  di  belakang.  Perangkingan  berdasarkan  usulan  yang  paling banyak  di  musdus.  Tim  mencari  gagasan  diawali  musdus  .  kemudian mengecek  lokasi  mana  yg  harus  didahulukan  pembangunan.  Kemudian perangkingan  ditetapkan  di  musdes.  Setelah  itu  kita  tetapkan  di musrembang  tentang  RPJMDes  untuk  6  tahun  yang  akan  datang.” (Suminto, 2019)
“Biasanya penyusunan APBDes itu setelah adanya RKP. RKP disusun setelah musdes dan musrembangdes. Musdes APBDes biasanya sebelum Desember, soalnya  penetapan  APBDes  setiap  30  Desember.  Rancangan  APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD. Secara singkat penyusunan APBDes seperti itu.” (Wahyuni, 2019)
Proses  penyusunan  APBDes  berdasarkan  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah)  desa.  RKPDes  dibuat  sesuai  dengan  RPJMDes  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa)  yang  sudah  ditetapkan  saat musrembangdes  (musyawarah  perencanaan  pengembangan  desa).  Kemudian APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan  Desa).  Penetapan  APBDes  biasanya  dilaksanakan  paling lambat  pada  tanggal  30  Desember  di  setiap  tahunnya.    Dokumentasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
transparansi  penyusunan  dari  proses  musdus,  musdes  dan  musrembangdes sebagai berikut

## Gambar 1.
Pelaksanaan Musdus Desa Lembah
Sumber : Data Sekunder ( Dokumentasi Pemerintah Desa Lembah)
Gambar 2. Daftar Hadir Peserta Musdus Desa Lembah

## Sumber : Data Sekunder (Dokumentasi Pemerintah Desa Lembah)

## Sumber Dana APBDes
Proses  penyusunan  APBDes,  selain  harus  membuat  rencana  jangka menengah,  desa  juga  harus  mengukur  kemampuan finansial yang  dimiliki, sehingga APBDes yang di buat dapat terlaksana, oleh sebab itu dalam dokumen
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
APBDes nantinya juga tertuang sumber – sumber pendanaan yang mungkin bisa digunakan dalam pembiayaan rencana kerja pemerintah, seperti uraian berikut.
“Sumber dana APBDes itu dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PADes  (Pendapatan  Asli  Desa),  BHPDRD  (Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan Restribusi Daerah, BKK (Bantuan Keuangan Khusus)” (Widodo, 2019)
“Sumber  APBDes itu  Pertama  DD  (Dana  Desa),  ADD  (Alokasi  Dana  Desa), PADes  (Pendapatan  Asli  Desa),  BHPD  (Bagi  Hasil  Pajak  Daerah),  BHRD (Bagi  Hasil  Restribusi  Daerah),  BKK  (Bantuan  Keuangan  Khusus)” (Suminto, 2019)
“APBDes itu berasal dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PADes (Pendapatan Asli Desa), BHPDRD (Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah) dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus)” (Wahyuni, 2019)
Sumber  dana  APBDes  berasal  dari  DD  (Dana  Desa),  ADD  (Alokasi  Dana Desa),  PADes  (Pendapatan  Asli  Desa),  BHPD  (Bagi  Hasil  Pajak  Daerah),  BHRD (Bagi Hasil Restribusi Daerah) dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus).
Tabel 2. Prediksi Pendapatan Desa Uraian Pendapatan Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PADesa 209.030.771 126.380.000 214.846.000 280.846.000 226.846.000 232.846.000 Dana Desa - 277.065.000 621.882.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 Bagi hasil pajak dan Restribusi - 17.849.000 16.685.000 17.000.000 17.400.000 17.800.000 Alokasi Dana Desa 88.560.000 440.717.000 469.107.000 499.598.000 532.072.000 566.657.000 Ban Keu dari Kab. 258.290.875 Ban Keu dari Provinsi 42.000.000 100.000.000 Hibah Sumbanga Pihak III Pendapatan Lain-lain JUMLAH 597.881.646 862.011.000  1.422.520.000  1.797.444.000  1.976.318.000  2.217.303.000

## Sumber : Perdes RPJMDes dan RKP Desa Lembah

## Keterlibatan  dalam Penyusunan APBDes
Penyusunan  APBDes  yang  baik  selain  harus  memenuhi  asas  –  asas administrative  dan  juga  keterbukaan  atau  tranparansi,  juga  di  perlukan keikutsertaan  masyarakat  dan  seluruh  elemen  terkait  dalam  proses
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
penyusunannya,  sehingga  keterlibatan  berbagai  pihak  menjadi  penting,  tidak hanya  sebagai  bentuk  partisipasi,  tetapi  juga  dapat  dijadikan  sebagai  sarana mengurangi konflik kepentingan yang seringkali terjadi, seperti uraian dibawah ini.
“Orang  yang  terlibat  di  dalam  penyusunan  APBDes  sama  seperti  yang terlibat di musdes ada dari perangkat desa (Kepala desa dan jajarannya), BPD, lembaga desa seperti PKK, LPKMD, seluruh rt rw, dan seluruh tokoh masyarakat  (tokoh  agama,  karang  taruna,  perwakilan  gapoktan)” (Suminto, 2019)
“Ada  perangkat  desa  sendiri  itu  dari  kepala  desa,  sekretaris  desa  sebagai ketua  tim  penyusunan  APBDes,  Kaur  keuangan,  Kaur  perencanaan,  Kaur umum  dan  tata  usaha, Kasi pemerintahan  dan  Kasi kesejahteraan.  Selain ada ada BPD, dari lembaga lembaga desa seperti PKK, LPKMD, seluruh rt dan rw, dan seluruh tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan kelompok masyarakat.” (Wahyuni, 2019)
Orang  yang  terlibat  dalam  penyusunan  APBDes  adalah  perangkat  desa (Kepala  Desa  dan  jajarannya),  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa),  Lembaga Desa yang terdiri dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan LPKMD (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa),  seluruh  RT  RW  di  desa  Lembah yang berjumlah 33 RT dan 11 RW, dan seluruh tokoh masyarakat seperti tokoh agama,  tokoh  pemuda  (karang  taruna)  dan  kelompok  masyarakat  contohnya Gapoktan.

## Proses Pengelolan APBDes
Ketika  penyusunan  APBDes  telah  selesai,  maka  perlu  dilakukan  upaya sosialisasi  kepada  masyarakat,  dengan  tujuan  adanya  kontrol  dari  masyarakat dan  pihak  yang  terkait,  sehingga  akan  tercipta  keseimbangan  dalam  hal pengelolaan APBdes, sesuai dnegan rencana kerja pemerintah.
“Proses  pengelolaan  APBDes sesuai  dengan  RKP.  Jadi  RKP  itu acuan  awal pengelolaan  APBDes  karena  semuanya  sudah  dicatat  di  RKP  tinggal eksekusinya. Membahas APBDes tidak terlepas dari RKP. Di RKP sendiri ada 4  bidang  yaitu  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  bidang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat.  Jadi  pengelolaan  keuangan APBDes ya berdasarkan 4 bidang tersebut.” (Suminto, 2019)
“Sebenernya  saya  itu  sebagai  penyaluran  dananya.  Pengelolaannya  ya sesuai yang tercantum di RKP. Ibaratnya RKP itu seperti proposalnya. Jadi sudah  diplotkan  kegiatan  ini  dengan  anggaran  seberapa  begitu.  Semua rencana  kegiatan  selama  1  tahun  sudah  didata  di  RKP  mulai  dari  jenis kegiatan  atapun  pembangunan  baik  berupa  fisik  ataupun  non  fisik semuanya  juga  sudah  ada  nominal  uang  pendanaanya.  Dan  biasanya pencairan dana dari APBDes itu harus sudah menyertakan SPJ. Jadi ada SPJ baru uang bisa dicairkan.” (Wahyuni, 2019)
Proses  pengelolaan  APBDes  di  desa  Lembah  ini  acuan  dasarnya  adalah RKPDes  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa).  Didalam  RKPDes  tersebut  sudah tercatat  rencana  kegiatan  selama  setahun  kedepan  dan  nominal  uang  yang dianggarkan  untuk  rencana  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Pengelolaan APBDes  pemerintah  desa  Lembah  difokuskan  dalam  pembangunan  4  bidang yaitu  (1)  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  (2)  Bidang  Pelaksanaan Pembangunan,  (3)  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan,  (4)  Bidang Pemberdayaan  Masyarakat.  Jadi  dalam  pengalokasian  dana  APBDes  itu disalurkan  di  dalam  4  bidang  prioritas  pembangunan  tersebut.  Dana  APBDes dapat dicairkan setelah adanya SPJ kegiatan.
Tabel 3.
Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa Uraian Pengeluaran Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Belanja Penyenggaraan Pemerintahan 60.479.875 74.010.000 626.127.300 735.825.400 751.687.600 618.621.700 Belanja Pelalsanaan Pembangunan 200.000.000 356.000.000 576.272.200 606.639.200 699.788.000 793.782.800 Belanja Pembinaan Masyarakat 40.000.000 90.920.000 55.020.000 303.319.600 349.894.400 396.891.400 Belanja Pemberdayaan Masyarakat 95.000.000 82.477.700 165.100.000 151.659.800 174.948.000 198.445.700
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Belanja tak terduga - - - - - - Lain lain JUMLAH 597.881.646 862.011.000  1.422.520.000 1.797.444.0000  1.976.318.000  2.217.303.000
Sumber : Perdes RPJMDes dan RKP Desa Lembah

## Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan APBDes
Aspek pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan APBdes merupakan hal penting, ketika proses awal sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat,  maka  harus  di  barengi  dengan  kontrol  terhadap  pelaksanaan APBDes, sehingga tercipta sinergitas yang baik, untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kepercayaan dan saling mengawasi.
“Setiap  awal  tahun  biasanya  diantara  bulan  januari  sampai  maret  ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Jadi misalnya ini tahun 2019 jadi awal 2020 nanti ada laporan pertanggungjawaban tahunan atau LPPD  mengenai  kegiatan  dan  pengelolaan  dana  selama  tahun  2019. Laporan  Penyelenggraan  Pemerintahan  Desa  atau  LPPD  Kepala  Desa disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  musdes  LPPD,  kemudian  LPPD Kepala  Desa  disampaikan  ke  kecamatan  untuk  dilaporkan  ke  Bupati” (Widodo, 2019)
“Setelah  akhir  tahun  sekitar  bulan  2/3  itu  ada  LPPD  (Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa Kepala Desa). LPPD itu 2x di tengah semester dan akhir semester. Seluruh kegiatan yg sudah dilaksanakan itu di  perdeskan.  Setelah  itu  kita  musdes  kan  yaitu  musdes  LPPD. Dipertanggungjawabkan di depan masyarakat. Pelaporan secara terbuka. Selain  itu  dipasang  banner  itu  sebagai  bentuk  keterbukaan  pemerintah desa terhadap masyarakat.” (Suminto, 2019)
“Ya kan setiap tahun ada pelaporan pertanggungjawaban. Ada pelaporan / LPPD  itu  dilaporkan  lewat  musdes  LPPD.  Biasanya  musydes  LPPD  itu dilaksanakan  antara  bulan  januari  sampai  maret.  Kemudian  laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan ke Bupati. Pemdes desa Lembah sudah  2  tahun  ini  mencetak  banner  pengelolaan  APBDes  yang  kemudian dipasang  di  depan  Kantor  Desa  sebagai  bentuk  transparansi  kita  kepada masyarakat.  Selain  itu  sekarang  perencanaan  APBDes  pun  juga  sudah berbasis IT jadi harus di upload.” (Wahyuni, 2019)
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Proses  akuntabilitas  pengelolaan  APBDes  dilaksanakan  dalam  wujud laporan  pertanggungjawaban.  Sebagai  bentuk  transparansi  kepada  masyarakat setiap  tahun  diadakan  musdes  LPPD  (Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa)  dengan  mengundang  berbagai  elemen  unsur  masyarakat  seperti perangkat desa, lembaga desa, BPD, seluruh RT RW di desa Lembah dan tokoh masyarakat.  Musdes  LPPD  tersebut  dilaksanakan  antara  bulan  Januari  sampai Maret. Proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes tidak terlepas dari  relasi  antar stakeholder yang  ada  di  desa  Lembah,  dimana stakeholder berpartisipasi  dan  mengambil  peran  dalam proses  pengelolaan  anggaran  desa. Sebagai  bentuk  transparansi  juga,  Pemerintah  desa  Lembah  mencetak  banner besar yang berisi pengelolaan APBDes di setiap tahunnya, kemudian di pasang di depan Balai Kantor Desa sebagai bentuk transparansi pemerintah desa Lembah kepada  masyarakat  setempat.  Kemudian  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala Desa  tersebut  kemudian  disetorkan  ke  Bupati  sesuai  undang-undang  yang berlaku.  Dokumentasi  pengelolaan  keuangan  APBDes  Desa  Lembah  secara terperinci terdapat pada lampiran dalam laporan praktikum ini.
Gambar 3. Alur Proses Transparansi APBDes di Desa Lembah
Sumber : Data Sekunder
Penyusunan Anggaran (1) APB Desa (2) 1. Pendapatan 2. Belanja
3. Pembiayaan
Pengalokasian Anggaran (3)
Pembukuan dan perhitungan (4)
Pelaporan (Perhitungan Realisasi
Anggaran (5)
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020

## Permasalahan dalam Pengelolaan APBDes
Persoalan  –  persoalan  terkait  pengelolaan  APBDes  merupakan  sebuah keniscayaan, hal ini merupakan sebuah fenomena yang lumrah, namun demikian persoalan  yang  muncul  atau  terjadi  menjadi  hal  penting,  untuk  menjadi pertimbangan  dalam  pelaksanaan  APBDes  di  periode  berikutnya,  untuk memaksimalkan proses dan juga hasil yang diharapkan.
“Pertama,  SDM  dari  aparatur  pemerintah  desa  yang  kurang  memadai. Karena  seluruh  perangkat  desa  itu  setelah  menjadi  aparatur  langsung kerja.  Ga  ada  training  ga  ada  sekolah  perangkat  juga.  Kurangnya pemahaman  IT  kadang  juga  menjadi  kendala  dalam  proses  kinerja pemeritahan.  Kedua,  Regulasi  yg  berubah-ubah.  Regulasi  ini  belum  di laksanakan udah ganti peraturan lagi.Regulasi itu di buat oleh pemimpin daerah dan mereka tokoh politik. Dan tokoh politik itu setiap 5 tahun sekali berubah  dan  mereka  mempunyai  kebijakan  sendiri-sendiri  sesuai  dengan visi misi nya jugaa. Regulasi di desa itu harus mengikuti aturan di atas nya seperti  pemerintah  kabupate,  povinsi  dan  pusat.  Ketiga,  kurangnya sosialisasi dari pemkab/pemcam di desa. Kalau ada perubahan regulasi itu seharusnya  minimal  ada  bimtek,  kita  kan  gabisa  langsung  disuruh menyesuaikan  tanpa  adanya  bimtek  dan  itu  terkadang  nggak  ada  kita disuruh  langsung  mengerjakan  sesuai  dengan  peraturan  tersebut.  Kan harusnya ada bimtek tentang penyusaian regulasi tadi. (Suminto, 2019)
“Kendalanya  setiap  ada  kegiatan  itu  biasanya  pemerintah  desa  harus menalangi  dulu  dana  nya.  Karena  dana  dari  APBDes  bisa  diambil  kalau sudah aja SPJ kegiatan. Kalau belum ada SPJ ya belum bisa diambil. Selain itu kadang ada beberapa rencana kegiatan yang tidak terlaksana dengan sebab  tertentu  yang  menjadikan  dana  APBDes  tidak  terserap  secara maksimal  dan  kondisi  tersebut  bisa  menjadi  koreksi  dan  pertimbangan untuk rencana kegiatan di tahun mendatang.” (Wahyuni, 2019)
Kendala  yang  dihadapi  saat  pengelolaan  APBDes  adalah  regulasi  dari pemerintah daerah setempat yang berubah-ubah dan kurangnya sosialisasi dari pihak  pemerintah  daerah  tentang  perubahan  regulasi  tersebut.  Selain  itu kurangnya pengetahuan tentang IT menjadi kendala dalam proses administratif pemerintahan desa apalagi di zaman sekarang yang semuanya sudah by sistem.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Kemudian  terkadang  ada  beberapa  kegiatan  yang  belum  terlaksana  di  tahun yang  telah  ditentukan  dengan  alasan  tertentu,  sehingga  dana  APBDes  tidak dapat terserap secara maksimal.

## Analisis Data
Proses  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Lembah  Kecamatan  Dolopo Kabupaten Madiun dilakukan dengan melewati tahapan-tahapan yang tersistem mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan pertanggungjawaban. Diawali dengan musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes), penyusunan RKP (Rencana Kerja  Pemerintah)  hingga  penyusunan  APBDes.  Dalam  penyusunan  APBDes melibatkan beberapa orang seperti perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa sebagai ketua tim penyusunan APBDes, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kaur umum  dan  tata  usaha,  Kasi  pemerintahan  dan  Kasi  kesejahteraan),  lembaga- lembaga desa seperti PKK (pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan LPKMD (Lembaga  Pemberdasayaan  Masyarakat  Desa),  BPD  (Badan  Permusyawaratan Desa), seluruh ketua RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan kelompok masyarakat. APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penetapan APBDes ini dilaksanakan maksimal pada tanggal 30 Desember disetiap tahunnya.
Sumber APBDes sendiri terdiri dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa),  PADes  (Pendapatan  Asli  Desa),  BHPD  (Bagi  Hasil  Pajak  Daerah),  BHRD (Bagi  Hasil  Restribusi  Daerah)  dan  BKK  (Bantuan  Keuangan  Khusus).    Orang yang  terlibat  dalam  penyusunan  APBDes  adalah  perangkat  desa  (Kepala  Desa dan  jajarannya),  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa),  Lembaga  Desa  yang terdiri dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan LPKMD (Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa),  seluruh  RT  RW  di  desa  Lembah  yang berjumlah  33  RT  dan  11  RW,  dan  seluruh  tokoh  masyarakat  seperti  tokoh
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
agama,  tokoh  pemuda  (karang  taruna)  dan  kelompok  masyarakat  contohnya seperti Gapoktan dan kelompok masyarakat lainnya.
Konsep Good  Governance seperti  yang  diungkapkan  Mardiasmo  2006 dalam  (Ika  Maya  Sari  dan  Nur  Arvah  Tamrin,  2014)  adalah  (1)  Keterbukaan  / transparansi  ( Transparency ),  (2)  Pertanggungjawaban  /  Akuntabilitas ( Accountability ),  (3)  Responsibilitas  ( Reponsibility ),  (4)  Independen ( Independency ),  (5)  Kesetaraan  dan  kewajaran  ( Fairness ).  Setelah  mendapati data  lapangan  yang  ada  di  Desa  Lembah,  akuntabilitas  pengelolaan  APBDes sudah menerapkan konsep Good Governance. Hal tersebut dilihat dari indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes.
Indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut :
a. Akuntabilitas kepemimpinan
1. Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan APBDes Di  Desa  Lembah  untuk  menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan  dan kewenangan  birokrat  pemerintah  desa  memiliki  pengawas  dari  BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan APBDes Yaitu  aparatur  desa  menerapkan  prinsip  transparansi  dengan  mematuhi undang-undang  dalam  hal  pengelolaan  APBDes  dan  berpijak pada  aturan yang  ditetapkan.  Pelaksanaan  APBDes  di  Desa  Lembah  berpijak  pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3) Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
4) Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  21  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
5) Peraturan  Bupati  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.
6) Peraturan  Bupati  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Seriap Desa Tahun Anggaran 2018.
7) Peraturan  Bupati  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pembagian dan  Penetapan  Rincian  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Restribusi  Daerah  Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.
b. Akuntabilitas proses
1. Kesesuaian pengelolaan APBDes dengan prosedur yang berlaku.
Akuntabilitas  pengalokasian  keuangan  APBDes  di  Desa  Lembah disesuaikan  dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes).  Hal tersebut  disesuaikan  dengan  visi  misi  kepala  desa  dan  hasil musrembangdes  bersama  seluruh  unsur  yang  ada  di  desa  Lembah.  RKP dijadikan sebagai acuan dasar dalam pengalokasian dana APBDes.
2. Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan. Yaitu  upaya  pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  serta  hasil  dan  manfaat yang  diperoleh  serta  dapat  menunjukkan  tingkat  pencapaian  tujuan  dan sasaran  yang  ditetapkan.  Pengalokasian  APBDes  di  Desa  Lembah  di  bagi menjadi  4  bidang  yang  menjadi  prioritas  pembangunan  desa  yaitu  (1) Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  (2)  Bidang  Pelaksanaan Pembangunan,  (3)  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan,  (4)  Bidang Pemberdayaan  Masyarakat.  Serta  tercapainya  tujuan  dan  sasaran  yang diharapkan dalam pemaksimalan pengelolaan dana APBDes Desa Lembah.
c. Akuntabilitas program
1. Kesesuaian program yang dibiayai APBDes dengan kebutuhan masyarakat.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Yaitu terkait dengan pertimbangan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan  alternatif  program  yang  memberikan  hasil  yang optimal  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Realisasi  pengelolan APBDes  yang  terjadi  di  Desa  Lembah  yaitu  bidang  penyelenggaran pemerintahan desa (Pembangunan sarana prasarana Kantor Desa), bidang pembangunan  Desa  (pembangunan  infrastruktur  fisik  seperti  aspal, saluran  air  atau  selokan;  aspek  kesehatan  seperti  posyandu,  posbindu, poslansia,  sanitasi  kesehatan,  KB,  dll;  pengelolaan  usaha  perekonomian desa  seperti  BUMDes), bidang pembinaan  kemasyarakatan  (seperti  event pelatihan,  pos  kampling  dan  pembinaan  kesenian  dan  sosial  budaya masyarakat),  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  (seperti  pelatihan usaha  ekonomi,  pertanian,  perikanan;  pendidikan,  pelatihan  dan penyuluhan bagi perangkat desa dan perberdayaan kelompok masyarakat seperti kelompok pengrajin, kelompok pemuda, kelompok tani)
2. Pelaksanaan program APBDes
Yaitu proses pengelolaan dan pelaksanaan APBDes difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa yang sudah disusun rapi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Lembah (RKPDes).
d. Akuntabilitas kebijakan
1. Penyusunan pengelolaan APBDes
Yaitu proses pengelolaan APBDes dalam pencapaian tujuan dibuat dengan kebijakan-kebijakan  yang  terarah  dan  perencanaan  yang  matang.  Hal tersebut  dapat  dibuktikan  dalam  penyusunan  APBDes  mengikutsertakan seluruh  unsur  masyarakat  desa  Lembah.  Penyusunan  APBDes  tersebut diawali  dengan  musrembangdes  untuk  menyepakati  Rencana  Kerja Pembangunan  Desa  (RKP)  tahun  anggaran  yang  direncanakan.  APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020

## 2. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes
Yaitu dokumen tertulis yang  disusun  dengan tujuan memberikan laporan pertanggungjawaban  tentang  pelaksanaan  APBDes  sebagai  wujud pertanggungjawaban  atas  uang  yang  dikelola.  Laporan  pengelolaan keuangan    tahunan  APBDes  Desa  Lembah  dibingkai  dalam  Laporan pertanggungjawaban  yang  disebut  LPPD  (Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa).    LPPD  tersebut  kemudian  di  musdeskan  dan dilaporkan secara gamblang di hadapan masyarakat tentang kegiatan dan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama satu tahun  tersebut.  Harapannya  setelah  dilaksanakannya  musdes  LPPD tersebut  bisa  menjadi  bahan  evaluasi  serta  acuan  untuk  rencana  kerja  di tahun  mendatang  secara  maksimal.  Musdes  LPPD  (Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa)  biasanya  dilaksanakan  di  awal  tahun yaitu  antara  bulan  Januari  sampai  Maret.  Selain  pertanggungjawaban kepada masyarakat, LPPD ini dilaporkan ke kecamatan untuk disampaikan ke Bupati sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  APBDes  tidak  terlepas  dari relasi antar stakeholder yang ada di Desa Lembah, dimana di setiap stakeholder memiliki  peran  dan  partisipasi  dalam  proses  pengelolaan  anggaran  desa. Pemerintah Desa sebagai penentu kebijakan; lembaga pemerintah desa seperti BPD,  LPKMD,  PKK  sebagai  pemberi  pengaruh  kebijakan;  tokoh  masyarakat sebagai  pemberi  ide  dan  gagasan  program  yang  dibutuhkan  masyarakat; masyarakat  luas  sebagai  konsumen  atau  yang  ikut  serta  menerima  hasil  dari kebijakan.  Selain  itu,  melibatkan stakeholder dalam  setiap  proses  mulai  dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan  hingga  pelaporan  pertanggungjawaban pengelolaan  anggaran.  Masing-masing stakeholder saling  berkaitan  dan berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai, dengan demikian setiap  kebijakan  yang  diambil  tidak  menguntungkan  ataupun  merugikan  salah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
satu pihak. Apabila terdapat kendala ataupun kejanggalan dapat mencari solusi yang  terbaik  karena  adanya  komunikasi  yang  baik  antar stakeholder. Adanya relasi stakeholder dalam  proses  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan APBDes pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan apakah program dan kebijakan yang  didanai  dan  dilaksanakan  pengalokasiannya  sudah  tepat  sasaran,  sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat ataupun sebaliknya.
Akuntabilitas  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Lembah  sudah  terlaksana sesuai prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan desa yaitu: (1) pengelolaan keuangan  direncanakan  secara  terbuka  melalui  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  yang  hasilnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  tentang APBDes, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh  unsur  masyarakat  desa,  (2)  Seluruh  kegiatan  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  administratif,  teknis  dan  hukum,  (3)  Informasi tentang  keuangan  desa  secara  transparan  dapat  diperoleh  oleh  masyarakat, terbukti  pemerintah  desa  Lembah  mencetak  pengelolaan  APBDes  di  banner besar  dan  dipasang  di  depan  kantor  Balai  Desa  sebagai  wujud  transparansi pengelolaan  APBDes  Desa  Lembah  kepada  masyarakat.  Sehingga  masyarakat bisa ikut serta mengontrol dan mengawasi arus pengelolaan APBDes.
Pada  saat  pengalokasian  APBDes,  terkadang  ada  kendala  dalam pelaksanaannya  seperti  beberapa  program  yang  tidak  terealisasi  dikarenakan adanya hambatan ataupun waktu yang tidak memungkinkan. Selain itu, peneliti juga  menemukan  kejanggalan  dalam  data  yang  diperoleh  dalam  segi  nominal uang diantara data LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Kepala Desa Lembah dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa Lembah  dalam  satu  periode  (6  tahun)  ,  entah  itu  kesalahan  teknis  input administratif ataupun memang disengaja.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020

## KESIMPULAN
Pemerintah  Desa  Lembah  telah  menerapkan  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pengelolaan  APBDes  Desa  Lembah,  Kecamatan  Dolopo, Kabupaten  Madiun.  Hal  ini  dibuktikan  berdasarkan  indikator  akuntabilitas pengelolaan  APBDes  Desa  Lembah  mulai  dari  akuntabilitas  kepemimpinan, akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program  dan  akuntabilitas  kebijakan  yang dilaksanakan  pemerintah  Desa  Lembah.  Ditinjau  dari  hasil  wawancara  dengan informan  bahwa  mulai  dari  awal  proses  penyusunan  APBDes  sampai pertanggungjawaban  pengelolaan  APBDes  sudah  mengikutsertakan  seluruh unsur  masyarakat  desa.  APBDes  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dengan persetujuan  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa).  Penetapan  APBDes  ini dilaksanakan  maksimal  pada  tanggal  30  Desember  disetiap  tahunnya. Akuntabilitas  pengalokasian  keuangan  APBDes  disesuaikan  dengan  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes).  Hal  tersebut  disesuaikan  dengan  visi  misi kepala desa dan hasil musrembangdes bersama seluruh unsur yang ada di desa Lembah. RKP dijadikan sebagai acuan dasar dalam pengalokasian dana APBDes. Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  (LPPD)  di  musyawarahkan  dan dilaporkan  secara gamblang di  hadapan  masyarakat  tentang  kegiatan  dan pembangunan  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  selama  satu tahun tersebut. Pemerintah Desa Lembah juga mencetak pengelolaan APBDes di banner  besar  dan  dipasang  di  depan  kantor  Balai  Desa  sebagai  wujud transparansi  pengelolaan  APBDes  Desa  Lembah  kepada  masyarakat.  Sehingga masyarakat  bisa  ikut  serta  mengontrol  dan  mengawasi  arus  pengelolaan APBDes.  Proses  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  APBDes  tidak terlepas  dari  relasi  antar stakeholder yang  ada  di  desa  Lembah,  dimana stakeholder berpartisipasi  dan  mengambil  peran  dalam  proses  pengelolaan anggaran desa. Pada saat pengalokasian APBDes, terkadang ada kendala dalam pelaksanaannya  seperti  beberapa  program  yang  tidak  terealisasi  dikarenakan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
adanya hambatan ataupun waktu yang tidak memungkinkan. Selain itu, peneliti juga  menemukan  kejanggalan  dalam  data  yang  diperoleh  dalam  segi  nominal uang diantara data LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Kepala Desa Lembah dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa Lembah  dalam  satu  periode  (6  tahun),  entah  itu  kesalahan  teknis  input administratif ataupun memang disengaja.

## REFRENSI
Hanifah,  S.  I.  (2015).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pertanggungjawaban Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (  APBDes  ). Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi , 4 (8).
Ika  Maya  Sari  dan  Nur  Arvah  Tamrin.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  (Studi  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Kendari). Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis,  UHO , 106–121.
Huberman,  M.  d.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.
Lembah, P. D. (2018). LPPD Desa Lembah 2018 .
Lembah, P. D. (2019). LKPJ Kepala Desa Lembah 2014-2019 .
Manossoh, H., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  di  Desa  Bolangitang Kecamatan  Bolaang  Itang  Barat  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara. Jurnal EMBA , 7 (5), 3199–3208.
Maripah.  (2017).  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  dalam  Penyusunan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  di  Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jom FISIP , 4 (2).
Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 1, Mei 2020
Ni  Kadek  Poniasih.  (2019).  Akuntabilitas  Kepala  Kampung  dalam  Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Study Kasus Kampung Sangga Buana  Kecamatan  Way  Seputih  Kabupaten  Lampung  Tengah). Skripsi . diligib.unila.ac.id
Ningrum,  E.  S.,  &  Hermawan,  S.  (2018).  Analisis  Aspek  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  APBDes  dan  Kemungkinan  Berdirinya  BUMDes. Prospek  Dan  Tantangan  Pengelolaan  Keuangan  Desa , 53 (9),  1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Pemerintah Desa Lembah. (2019). Perdes RPJMD dan RKP Desa Lembah .
Suminto. (2019). Hasil Wawancara .
Wahyuni, N. D. (2019). Hasil Wawancara .
Widodo, A. E. (2019). Hasil Wawancara .
Yeni  Fitriani  Somantri,  U.  L.  N.  (2019).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal EkoPreneur , 1 (1), 124–130.