Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun di DPRA Periode 2014-2019 Tinjaun Dari Perspektif Islam Oleh :
Bustamam Usman, Shi,Ma walidyazzuhra78@gmail.com

## ABSTRAK
Peran merupakan keikutsertaan dalam kegiatan baik dilembaga maupun masyarakat. Salah satu peran dan kedudukan perempuan di DPRA adalah dalam proses pembentukan Qanun. Qanun merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRA bersama dengan gubernur Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh. Dalam  hal  ini  yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana peran perempuan pada masa sultaniah sampai sekarang  dan  bagaimana  kedudukan  perempuan  selama  perempuan  tersebut  terlibat  dalam pembentukan tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana  peran perempuan dalam pembentukan Qanun  di  DPRA  selama  menjabat  sebagai  anggota  legislatif  untuk  mengetahui  kendala  dan peluang  yang  dihadapi  oleh  politikus  perempuan  dalam  pembentukan  Qanun.  Penulis melakukan  penelitian  kualitatif  dengan    menggunakan  pendekatan    normatif  empiris    yaitu penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan  hukum  normatif  (kodifikasi,  Undang- Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.    Sumber  data  yang  diambil  oleh  penulis,  melalui  sumber  data  primer  dan  data sekunder. Sumber data primer  melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan  anggota DPRA. Sedangkan sumber data sekunder  melalui penelitian keperpustakaan yaitu dengan dokumen dan daftar buku bacaan yang terkait.  Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah peran perempuan dalam proses pembentukan qanun hanya sebagai anggota yang mengusulkan, member pendapat dan kritikan, jarang ada perempuan yang menjadi ketua ketika rancangan Qanun tersebut, dalam Islam pun perempuan hanya sebagai pemberi masukan yang memutuskan yaitu Rasullullah seperti pada perjanjian Hudaibiyah.
Kata Kunci: Peran, Perempuan, Pembentukan Qanun, Islam

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  merupakan  salah  satu  lembaga penyelenggaraan  Pemerintah Aceh  yang bertugas sebagai  badan perumusan kebijakan Aceh (legislasi), mengalokasi sumberdaya (budgeting), dan pengawasan (oversigh). DPRA dibentuk dalam peraturan perundang-undangan sehingga bertanggung jawab pada tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang kepadanya. DPRA dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  yang  berhubungan  dengan  fungsi  legislasi  yaitu  dalam  membentuk Qanun.  Karena  Kurangnya    anggota  yang  berada  di  DPRA  akan  mengakibatkan  kurangnya produk hukum yang lahir. 33
33 Rahmawati Dan Hanif Dalam S2 Plod UGM, 2008. Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2018
Peran  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  sangat  bergantung  pada  sistem  pemilu  di setiap negara. Pada setiap  fase pemilu, perempuan  mengalami penurunan  yang sangat cepat. Pada  pemilu  2004  dengan  peraturan  menggunakan  kuota,  perempuan  Indonesia  hanya mengalami  peningkatan  0.01%  dibandingkan  dengan  pemilu  1992  yang  tidak  menggunakan kuota,  sedangkan  bila  dibandingkan  dengan  pemilu  1999  mengalami  peningkatan  sebesar 2.81%. Pemilu pada tahun 2004 yang menggunakan kuota sebesar 30% ternyata hanya mampu mengatur perempuan di DPR sebesar 11.81%.

## A. Perempuan Dalam Perspektif Islam
Sebelum abad ke-6 Masehi, status perempuan dianggap sama dengan barang yang bisa diperjual belikan. Perempuan  tidak dihormati dan dihargai sebagai seorang manusia, mereka juga  tidak  mendapatkan  hak  yang  layak  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang dilaksanakan sebagai perempuan, karena sifat perempuan yang lemah lembut dan budaya yang primitif membuat penganiyaan dan penindasan terhadap perempuan sangat kejam. Pada masa tersebut,  Seorang  ayah  akan  merasa  malu  apabila  mempunyai    anak  perempuan  dan  rela mengubur anak perempuannya hidup-hidup,  hal ini tercantum sebagaimana dalam QS An-Nahl ayat 58-59
(ٌميِظَك  َوُه َو اًّد َوْسُم ُهُهْج َو َّلَظ ىَثْنُ ْلْاِب ْمُهُدَحَأ  َرِ شُب اَذِإ َو 58 ىَلَع ُهُكِسْمُيَأ ِهِب  َرِ شُب اَم ِءوُس ْنِم  ِم ْوَقْلا َنِم ى َرا َوَتَي)
( َنوُمُكْحَي اَم َءاَس  َلََأِبا َرُّتلا يِف ُهُّسُدَي ْمَأ  ٍنوُه 59 )
Artinya  :“ dan  apabila    seseorang  dari  mereka  diberi  khabar  dengan  (kelahiran)  anak perempuan,  hitamlah  (merah  padamlah)  mukanya,  dan  dia  sangat  marah.  Ia menyembunyikan  dirinya  dari  orang  banyak,  di  sebabkan  buruknya  berita  yang disampaikan  kepadanya.  Apakah  ia  akan  memeliharanya  dengan  menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)?. ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.(Q,S An-Nahl ayat 58-59)
Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat kita pahami bahwa ketika pada masa Jahiliyah mempunyai  tradisi  tidak  manusiawi  kepada  perempuan.  Bahkan  pada  saat  itu  perempuan merupakan barang yang dapat diwarisi apabila suami dan wali menginginkannya.
Ketika  Islam  datang,  masa  suram  terganti  dengan  masa  yang  sangat  cerah  terhadap perempuan. Perlakuan yang diterima oleh perempuan pada masa Jahiliyah telah merubah posisi mereka  menjadi  sangat dihormati dan dihargai. Islam  memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya ayat  Al-Qur’an  yang  memerintahkan amar ma’ruf  nahi mungkar ,  hal  ini  juga  berlaku  untuk
semua  kegiatan,  tidak  terkecuali  dalam  bidang  politik  dan  kenegaraan,  perempuan  juga bertanggung  jawab dalam  hal  itu. 34 Di dalam  Al-Qur’an  juga  banyak terdapat ayat-ayat atau surah  yang    membahas    permasalahan  tentang  derajat  perempuan  yang  dapat  diteladani  dan diikuti dengan berperan sebagai agen  intelektual  dan kemuliaan seperti Asma  bin  Abu bakar yang  merupakan  contoh  bagaimana  seorang  perempuan  dapat  ikut  serta  dalam  menyusun strategi hijrah nabi. 35 Bahkan dalam Al-Qur’an memberikan nama khusus kepada nama surat yaitu Q,S An-Nisa yang berarti “ wanita” yang di dalamnya menjelaskan tentang wanita yang memerankan penebar kebajikan bagi kehidupan dan hukum-hukum yang terkait tentang wanita.
Namun demikian, dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki tidak membuat mereka bisa melakukan  perbuatan-perbuatan    yang  merugikan  atas  hak    perempuan  dan  bersikap diskriminatif terhadap perempuan,  karena dalam Islam perbuatan itu sangat dilarang dan begitu pula sebaliknya laki-laki bisa menuntun perempuan dalam hal kebajikan. Dengan begitu, dapat dikatakan  bahwa  Islam  memandang  perempuan  dari  berbagai  sudut  pandang  yangdapat membuat perempuan itu mempunyai nilai lebih di dalam masyarakat. Perempuan dan laki-laki mempunyai  kedudukan  yang  sama,  yang  membedakan  hanyalah  amal  saleh  mereka,  hal  ini sesuai dengan  Al-qur’an surat An-Nahl ayat 97 yaitu:
” barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 36
Pada masa Rasulullah para perempuan yang mukminah menjalankan perannya dengan baik. Bahkan perempuan yang berani bersuara untuk mengakui dan membenarkan risalah yang dibawa  oleh  Rasulullah  SAW  adalah  Khadijah  r.a.  perempuan  yang  syahid  pertama  demi membela  Islam  yaitu  Summayyah  binti  Khabath  r.a.  bahkan  ada  diantara  perempuan  yang muslimah ada yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada peperangan Uhud ( Ummu Imarah) , serta dalam peperangan lainnya. 37
Kaum  perempuan  di  masa  Rasulullah  juga  digambarkan  sebagai  wanita  yang  aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Qur’an, seorang perempuan yang muslimah
34 Huzaimah,  T.  Yanggo, Fiqh  Perempuan  Kontemporer ,  (  Jakarta:  Al-Mawardi  Prima, 2001). Hlm. 152
35 Nurhikmah ,  Hak-Hak  Politik  Wanita  Dalam  Islam ,  Jurnal  Al-Maiyyah,  Vol.7,  No.1, Januari 2014. Hlm. 59  Diakses Pada Tanggal 2 September 2018
36 Yanti Haryani, Jurnal Pemikiran Islam “Konstribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan ”, Mazahib, Vol XV. No.1. 1 Juni 2016. Hlm 129 37 Muhammad  Sa’id  Ramadha, Al-Buthi,  Al-Sirah  Nabawiyah, (Jakarta:  Robbabi  Press, 1999). Hlm 154 Dikutip Dari Jurnal Jhon Afrizal, Gender Dan Hak-Hak Politik Wanita Kampar Dalam Perspektif Islam, Menara Vol.12 No. 2 Desember 2013
disimbolkan  sebagai  pribadi  yang  memiliki  kemandirian  politik, Al-Istiqlal  Al-Siyasah (Al- Mumtahanah  60:12).  Fakta  sejarah  menunjukkan,  tatkala  delegasi  Anshar  membai’at Rasulullah  SAW  dalam bai’at  Aqabah  kedua  (  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad SAW terhadap 73 (tujuh puluh tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dari  Yatsrib), 38 dalam  hal  ini  tercatat  beberapa  orang  perempuan  Mereka  bersumpah  dalam bai’at itu untuk membela dan  melindungi Islam. Hal ini menunjukkah bahwa adanya sebuah konstibusi perempuan dalam kegiatan politik.
Bahkan  Rasulullah  SAW  membolehkan  perempuan  mewakili  kaum  muslimin,  untuk berbicara  dan  memberikan  jaminan  atas  nama  mereka.  Hal  ini  terdapat  dalam  kasus  Ummu Hani. Rasulullah SAW telah menerima perlindungan Ummu Hani terhadap seorang kafir pada hari penaklukan kota Makkah (Fathul Makkah) . Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “ kami melindungi orang yang dilindungi Ummu Hani” 39
Salah  satu  contoh  yaitu  peristiwa  yang  terjadi  setelah  Nabi  SAW  menandatangani Perjanjian  Hudaibiyah.  Sesudah  menandatangani  kesepakatan  damai,  Nabi  SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan kurban, tetapi para sahabat enggan untuk  melakukannya  dan  tidak  mematuhi  perintah  Nabi.  Nabi  mengulangi  perintah  tersebut sebanyak tiga kali,  namun  hasilnya sia-sia. Beliau kemudian pergi dan  memberitahu  istrinya Ummu Salamah tentang sikap para sahabatnya dan ketidakpatuhan mereka kepadanya. Ummu Salamah menasihatkan agar beliau sendirilah yang melaksanakannya dan tidak perlu berbicara dengan  siapapun,  untuk  menyembelih  hewan  qurbannya  dan  mencukur  rambutnya.  Setelah menyaksikan apa yang dilakukan Nabi SAW, maka kaum muslim pun ikut melaksanakan hal tersebut. 40 Kejadian diatas mencerminkan bahwa perempuan  mempunyai peran dan hak dalam menyampaikan sesuatu hal  demi kemaslahatan umat Islam. Hak ini berlaku untuk masyarakat semua tanpa memandang usia, status sosial dan kelamin.

## B. Legalitas Perempuan Berpolitik Di Dalam Al-Qur’an
Politik ( Al-Siyasah ), dalam Islam dirumuskan sebagai suatu cara untuk mengatur atau mengurus segala urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara  fitrah,  manusia (laki-laki  dan  perempuan) adalah  seorang  politikus,  Melalui  politik
38 Musdah Mulia, Negara Islam; Pemikiran Poltik Husain Haykal , (Jakarta:  Paramadina, 2000). Hlm. 180-181
39 Hernadi  Affandi  Dan  Riaka  Ratna  Permana, Pikiran  Rakyat.  Hak  Perempuan Jalan  Di Tempat .  Pada  Situs  www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm  Diakses  Pada  Tanggal  10 September 2018
40 Fatimah Umar Nasif, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam , (Jakarta: Cendekia, 2003). Hlm 124
manusia berusaha berkerjasama untuk memenuhi keperluan dalam rangka mempertahankan diri dan menjaga agar tidak tenggelam  dalam gejolak nafsu. 41
(khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri).
Yusuf  Al-Qardhawi  berpendapat  bahwa  kesejajaran  perempuan  dan  pria  dalam  hal menyuarakan  haknya  di  lembaga  DPR  ataupun  MPR  adalah  sesuatu  yang  sangat  biasa  dan wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan perempuan, merekalah lebih dominan dalam membahas dan memecahkannya. dalam memahami ayat surat An-Nisa (4): 34
“kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka…..”
Al-Qardhawi menegaskan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan dan keluarga bukan dalam pemerintahan. Meskipun laki-laki itu berperan sebagai pemimpin dalam keluarga,  bukan  berarti  segala  sesuatu  secara  mutlak  berada  ditangannya,  sehingga  kaum perempuan  tidak  memiliki  hak  koreksi  terhadap  dirinya,  karena  secara  tegas  Al-Qur’an mengisyaratkan harus adanya musyawarah di antara keduanya. Umpamanya yang diisyaratkan dalam  Al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan  masalah  menyapih  anak  :” apabila  keduanya  ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”
Jadi  menurut  Al-Qardhawi,  tidak  ada  satu  pun  dalil  dari syara ’  yang  menghalangi keanggotaan perempuan di DPR atau MPR, karena pada dasarnya segala persoalan (keduniaan) itu dibolehkan, kecuali apabila ada teks tegas yang melarangnya. 42 Secara fitrah setiap manusia (laki-laki dan perempuan) adalah politikus. Menurut  Ibnu  Khaldun  peranan  politik  dalam kehidupan  kemasyarakatan  sangat  penting.  Politik  merupakan  mekanisme  yang    harus digunakan  manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Melalui politik manusia berusaha  agar  dapat  bekerjasama  untuk  memenuhi  keperluan  pokok  dalam  rangka mempertahankan diri.
Di  samping  itu,  politik  menjaga  manusia  agar  jangan  tenggelam  dalam  gejolak  nafsu yang bersifat merusak atau menghancurkan ( Destruktif ) . 43
41 A  Rahman  Zainuddin, Kekuasaan  Dan  Negara,  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun ,  ( Jakarta: Gramedia, 1992 ). Hlm. 92-93
42 Yusuf Al-Qardhawi, Min Fiqh Al –Daulah Fi Al-Islam , ( Mesir: Dar Al-Syuruq, 1997). Hlm.  207  Dikutip  Dari  Jurnal  M.Zainuddin,  Dan  Ismail  Maisaroh, Posisi  Wanita  Dalam  Sistem Politik Islam, (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi) , Vol XXI No. 2 April- Juni 2005, Hlm 190

## PEMBAHASAN

## A. Sejarah Perpolitikkan Perempuan Di Aceh
Pengaruh yang terbesar dari nilai dan kebudayaan yang datang ke Aceh adalah agama Islam  yang  dibawa  masuk  sekitar  abad  ke-12  M  oleh  bangsa  Arab.Dalam  sejarah  mencatat bahwa  Kerajaan  Aceh  pernah  menjadi  Kerajaan  Islam  terbesar  di  AsiaTenggarayang  berada dibawah kepemimpian Ali Mucharajat Syah.Pada masa Kerajaan Aceh, perempuan diberi peran cukup  besar  dalam  angkatan  perang  kerajaaan  yaitu  pasukan Inong  Balee pada  masa  Sultan Alaudin  Riayat  Syah  (  1589-1604),  yang  terdiri  dari  janda-janda  prajurit  yang  mati  dalam pertempuran.  Pasukan  ini  dipimpin  oleh  Laksamana  Malahayati,  yang  juga  sangat  menonjol dalam  menyusun  strategi-strategi  perang.  Selain Inong  Balee ,  ada  juga  Resimen  Wanita Pengawal  Istana  ( Si  Pai  Inong ),  yang  dibentuk  pada  masa  Sultan  Muda  Ali  Riayat  Syah  V (1604-1607) dan di pimpin  langsung oleh Laksama Leurah Ganti dan  Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen. 44
Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, kerajaan Darussalam dipimpin oleh beberapa Ratu  selama  59  tahun,  yaitu:  Sultanah  Sri  Ratu  Tajul  Alam  Safiatuddin  Johan  (1641-1675), Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1677), Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin (1677- 1688), Dan yang terakhir Adalah Sultanah Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Ratu-ratu yang memimpin  pada  saat  itu  selain  Mempunyai  kemampuan  memimpin  dan  memerintah  juga berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. 45
Pada  masa  pemerintahan  Sulthan  Alaiddin  Ali  Mughaiyat  Syah  sampai  masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin adalah pemerintahan yang gemilang di Aceh yang terus menajak. Sehingga kepiawaian dan kepandaian Ratu Safiatuddin di tuliskan dalam kitab Bustanus Salatin , yang dijelaskan sebagai berikut “Bahwa Adalah Bagi Duli Hadharat Tuan Kita Seri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zil Allah Fil-Alam itu beberapa sifat yang kepujian dan perangai yang kebajikan, lagi takut akan Allah senantiasa dengan membaca kitab Allah dan menyuruhkan orang berbuat kebajikan-kebajikan dan melarang orang berbuat kejahatan…..”. Sementara  zaman-zaman  selanjutnya  yaitu  pemerintahan  Ratu Nurul Alam Naqiatuddin sampai pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah adalah pemerintahan  yang  suram.  Sejarah  telah  mencatat  sejumlah  nama  perempuan  yang  telah
44 Ainal Mardhiah, (Aly, 1980). Hlm. 285-287 Dalam Jurnal  Sri Lestari Wahyuningroem, Peran Perempuan Dan Era Baru Nanggroe Aceh Darussalam , Vol. 29, No.1, Januari 2005. Hlm.
96
45 Ibid. Hlm 96
memainkan peranan penting di  Aceh, sejak zaman  Kerajaan Perlak sampai kepada  Kerajaan Aceh Darussalam. 46
Tabel 1

## DAFTAR PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG MEMAINKAN PERAN POLITIK DI ACEH
No.  Nama-Nama Tahun Keterangan 1. Puteri Lindung Bulan 753-800H.
(1333-1398 M)
Anak Raja Muda Sedia yang memerintah Kerajaan Islam Benua/Teuming.
2. RatuNihrasiyah Rawangsa Khadiyu 801-831 H.
( 1400-1428 M)
Raja  terakhir  dari  Kerajaan  Islam Samudra/Pase.
3. Laksamana Malahayati 998-1011 H.
(1589-1675 M)
Janda  muda  yang  menjadi  panglima  dari Armada Inong Balee, yang dibangun oleh Sultan  Alaiddin  Riayat  Syah  Saidil
Mukammil.
4. Ratu SafiatuddinSyah 1050-1086 H.

## (1641-1678 M)
Ratu Kerajaan Aceh Darussalam 5. Ratu Naqiatuddin 1086-1088 H. (1675-1678 M) Ratu Kerajaan Aceh Darussalam 6. Ratu Nakiatuddin 1088-1098 H. (1688-1699 M) Ratu Kerajaan Aceh Darussalam 7. Ratu Kamalat Syah 1098-1109 H. (1688-1699 M) Ratu Kerajaan Aceh Darussalam 8. Cut Nyak Dhien Pimpinan  perang  pada  masa  penjajahan. Dalam  keadaan  buta,  Cut  Nyak  Dhien dibuang ke Jawa
46 A.  Hasjmy, 59  Tahun  Aceh  Merdeka  Di  Bawah  Pemerintahan  Ratu, (  Jakarta:  Bulan Bintang, 1977). Hlm. 24-25
9. Tauku Fakinah Seorang ulama perempuan yang memimpin sebuah resimen dalam perang, setelah  usai  perang,  beliau  mendirikan pusat  pendidikan  Islam  yang  bernama Dayah Lam Diran 10. Cut Meutia Seorang  pahlawan  perempuan  yang selama 20 tahun memimpin perang gerilya dalam hutan-hutan Pase. 11. Pocut Baren 1898-1906 Pahlawan  perempuan  yang  memimpin perang terhadap belanda, sehingga  beliau tertawan dalam mempertahankan bentengnya. 12. Pocut Meurah Intan
Srikandi yang juga bernama Pocut Biheu , bersama  putra-putranya  yang  bernama Tuanku  Muhammad,  Tuanku  Budiman
Dan  Tuanku  Nurdin, berperang  tanpa menyerah selama bertahun-tahun menghadapi  belanda, beliau ditahan pada tahun  1904  bersama  dengan  putrannya
Tuanku  Nurdi,  sedangkan  putra  yang lainya meninggal pada tahun 1902.
13. Cutpo Fatimah
Cutpo  Fatimah  teman  seperjuangan  Cut Meutia,  beliau  adalah  putri  dari  ulama besar yaitu Tengku Khatim atau Teungku Chik  Mata  Le.Cutpo  Fatimah  bersama suaminya,  teungku  di  barat,  melanjutkan perang  setelah  Cut  Mutia  dan  suaminya meninggal,  sehingga  dalam  pertempuran pada tanggal 22 Februari 1921. 47
47 Lihat Buku A.Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka…….. Hlm 24-26
Aceh  sudah  merdeka  selama  59  tahun      salah    satunya  berada  dibawah  pimpinan perempuan, walaupun pada masa itu pemerintahan  ratu mulai menurun,  akan tetapi pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam  masih cukup terkenal dan berkembang, hubungan  luar negeri masih  ada,  pemerintahan  masih  teratur,  ekonomi  masih  baik,  dan  angkatan  perang  masih teratur. Pada masa Ratu Safiatuddin, beliau bertekad untuk memberikan bukti bahwa hak dan kewajiban  yang  diberikan  oleh  Islam  kepada  kaum  laki-laki  dan  perempuan  sama,  kecuali dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan kekhususannya. 48
Sebelum  akhir  abad  ke-  19,  perempuan  Aceh  memainkan    peran  penting  dalam pengambilan  keputusan  dalam  perang  melawan  bangsa-bangsa  Eropa.  Salah  satu  catatan historis  yang  ditulis  oleh  Jakobi  menyebutkan  bahwa:” perwira-perwira  Belanda  banyak membicarakan  perempuan  Aceh  dengan  penuh  rasa  kagum  dan  hormat  atas  keberanian mereka. Dengan gagah perempuan Aceh tidak pernah gusar dalam mempertaruhkan seluruh pribadinya untuk mempertahankan sesuatu yang dipandang sebagai kepentingan agama dan nasional.Mereka berperan dan terlibat langsung dalam peperangan 80 tahun antara Aceh dan Belanda. Atas  kekaguman  tersebut  mereka  menyebut  perempuan  Aceh  sebagai  “de  grootes dames”(perempuan-perempuan  agung)  yang  telah  memainkan  peran  besar  dalam  politik peperangan di Aceh.” 49
Dalam  buku  yang  sama  dan  halaman  yang  sama,  Jaboki    juga  menuliskan  sebuah cuplikan  tulisan  yang  diambil  dari  tulisan  H.M.  Said  dalam  bukunya  yang  berjudul  Aceh sepanjang masa, yaitu :” pada masa Van Der Heijden menyerang Samalanga ada perempuan yang  bernama  Pocut  Meuligo  yang  berhasil  memperngaruhi  adik  laki-lakinya,  Teuku  Chik Samalanga,  untuk  terus  melakukan  perlawan  belanda.  Dan  Cut  Nyak  Dhien  juga mempengaruhi  suaminya, yaitu Teuku Umar supaya balik melawan Belanda. Ini  merupakan sejarah, apabila digali lagi, banyak perempuan-perempuan Aceh yang mengagumkan dengan tekat perjuangaannya, seperti Cut Meutia yang ditemukan meninggal tertindih dengan mayat Pang Nanggroe. 50
48 Ibid. Hlm 34
49 Jokobi,  Tgk.A.K., Aceh  Dalam  Perang  Mempertahankan  Proklamasi  Kemerdekaan 1945-1949 Dan Perenan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). Hlm.35
50 Ibid. 35

## B. Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Ditinjaun Dari Perspektif Hukum Islam
Peran  anggota  DPRA  yang  paling  utama  adalah  pembentukan  peraturan-peraturan  yang disebut dalam Qanun,  yaitu dengan melakukan sidang dan diskusi bersama dalam membahas Qanun  tersebut.  Qanun  digunakan  sebagai  istilah  untuk  peraturan  daerah  yang  menjadi peraturan  pelaksana  langsung  untuk  Undang-Undang  (dalam  rangka  otonomi  khusus  di Provinsi  Aceh).  Qanun  Aceh  dibentuk  melalui  berbagai  tahapan-tahapan  yang  telah  diatur dalam perundang-undangan dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Qanun. Adapun proses dalam pembentukan Qanun di DPRA sebagai berikut:
Adapun dari tahapan- tahapan tersebut para anggota perempuan perempuan terlibat dalam beberapa tahapan.
1.Perencanaan
Adapun tahapan pertama dalam pembentukan Qanun ialah perencanaan yaitu suatu proses dimana DPRA dan pemerintahan Aceh menyusun rencana dan skala prioritas Qanun yang akan dibuat  oleh  DPRA  dalam  waktu  tertentu.  Proses  ini  diwadahi  suatu  program  yaitu  program legislasi  Aceh  ( prolega) .  Yang  dimana  prolege  adalah  instrument  perencanaan  program pembentukan  Qanun  yang  disusun  berencana,  terpadu,  sistematis.  Dalam  perencanaannya DPRA membentuk  raqan (rancangan qanun) dengan berpedoman pada proleg yang pernah di susun  dengan  melibatkan  masyarakat.  Dalam  tahapan  yang  pertama  ada  beberapa  anggota perempuan yang mengajukan rancangan tetapi bukan yang lebih spesifik kepada permasalahan
Penyampaian Pembahasan Pengesahan Pengundangan Evaluasi Perancangan Proses Tahapan Pembentukan Qanun Aceh penyiapan Partisipasi masyarakat Penyeberluasan
tetapi  ketika penulis melakukan wawancara tidsk dijelaskan lebih detail qanun yang rancang oleh anggota tersebut. 51

## 2. Penyiapan Pembentukan Qanun
Tahap selanjutnya penyiapan pembentukan qanun diprakasai oleh satuan kerja perangkat daerah Aceh/Kebupaten/Kota untuk setiap penyiapan rancangan dari gubernur/bupati/walikota, sedangkan untuk rancangan yang berasal dari DPRA akan di prakasai oleh komisi, gabungan komisi  dan  panitia  legislasi.  Anggota,  komisi,  atau  gabungan  komisi  atau  panitia  legislasi DPRA dalam menyusun rancangan harus terlebih dahulu menyusun naskah akademik. Naskah akademik oleh DPRA harus sesuai dengan syariat yang berlaku di Aceh. salah satunya adalah naskah tentang pendidikan dayah  yang diusulakan kepada komisi VII, para anggota tersebut meenyiapakn naskah untuk dibahas ketika diadakan rapat. 52

## 3. Pembahasan Rancangan Qanun
Pada tahapan  ini akan dilakukan  pembahasan rancangan Qanun di DPRA . Berdasarkan peraturan  tata  tertib  DPRA,  pembahasan  raqan  terbagi  kepada  empat  tahapan  pembicaraan, yaitu tingkat I,II,III, dan IV. Pada tahapan I, ketua yang memimpin rapat tersebut menjelaskan dan  menerangkan  naskah  tersebut.  para  Anggota  DPRA  hanya  terlibat  dalam  pembahasan tingkat II, III, karena dalam pembahasan semua anggota dalam rapat tersebut dalam mmberikan saran, pendapat, usulan dan beberapa hal yang dikira perlu di bantah dan ditambah dalam Qanun tersebut,. 53
Peran  dan  kedudukan  yang  dimiliki  oleh  anggota  DPRA  perempuan  hanya  sebatas anggota dalam pembahasan qanun tersebut, jarang ada anggota perempuan yang menjadi ketua atau sekteraris dalam rapat pembahasan Qanun.  Dalam  posisi sebagai anggota, perempuan dan laki-laki  sama, baik dalam  hal pembentukan Qanun dan pembahasan Qanun dan  lain-lainya. Dalam  hal  pembahasan  Qanun,  setiap  laki-laki  dan  perempuan  diberikan  kesempatan  yang sama tanpa mendiskriminasi dalam  menyampaikan  pendapat, aspirasi.  Perbedaan keduanya yang  mencolok  adalah ketika  anggota DPRA memberi atau menyampaikan pendapat ketika tahapan-tahapan  untuk  pembentukan  Qanun  sesuai  dengan  kemampuannya  . 54 Jadi  peran anggota perempuan dalam pembentukan Qanun hanya sekedar sebagai anggota, adanya aspirasi perempuan dalam sebuah lembaga akan menjadi acuan bagi perempuan untuk kearah yang lebih
51 Wawancara Dengan Yuniar, Sebagai Anggota Dewan Perewakilan Rakyat  Aceh (DPRA) Dari Fraksi Golkar Dan Komisi 7 Bidang Agama Dan Budaya, Pada Tanggal 9 September 2018
52 Wawancara Dengan Aisyah Ismail Daud, Sektretaris Komisi 7, Pada Tanggal 10 September 2018
53 Wawancara Dengan Yuniar, Sebagai Anggota Dewan Perewakilan Rakyat  Aceh (DPRA) Dari Fraksi Golkar Dan Komisi 7 Bidang Agama Dan Budaya, Pada Tanggal 9 September 2018
54 Wawancara Dengan Ummi Kalsum , Anggota  Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) Dari Fraksi Partai Aceh, Pada Tanggal 9 September 2018
baik.  Dalam  menyampaikan  pendapat  atau  usulan.  Para  anggota  dewan  perempuan  tidak menemukan  kendala-kendala  yang  menyulitkannya,  karena  setiap  pendapat  yang  diberikan oleh  semua  anggota  rapat  dalam  pembentukan  sebuah  Qanun  di  terima  dan  nantinya  akan dipilah-pilah dan dicermati pendapat siapa yang akan dipakai. 55
Ketika  penulis  melakukan  peneltian  kepada  beberapa  anggota  perempuan  DPRA, penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  setiap  proses  pembentukan  Qanun  anggota-anggota legislatif,  terlibat  dalam  beberapa  hal,  anggota  tersebut  bisa  mengajukan  rancangan  Qanun, tetapi ketika Qanun di bahas dalam suatu forum, anggota perempuan jarang yang menjadi ketua rapat, sektretaris atau jabatan lainnya, yang ada mereka banyak berperan sebagai anggota yang dapat memberikan usulan dan pendapat dan bukan sebagai pemutus kebijakan tersebut .
Begitu  pula  kedudukan  dan  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hukum  Islam. Walaupun tidak sepenuhnya kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan itu sama, ada beberapa yang memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki  contoh seperti menjadi  pemimpin  dalam  rumah  tangga  dan  menjadi  imam  shalat  dan  beberapa  hal  lainnya. Tetapi ketika membicarakan tentang politik untuk kemaslahatan ummat, perempuan dan laki- laki mempunyai peran yang sama, hal ini terkandung Al-Quran dalam surat al-Mumtahanah:12.
Artinya:” wahai nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan  baiat  (janji  setia),  bahwa  mereka  tidak  akan  mempersekutu  sesuatu  apapun dengan Allah ; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, dan tidak akan berdusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan  mendurhakaimu  dalam  urusan  yang  baik,  maka  terimalah  janji  setia  mereka  dan mohonkanlah  ampunan  untuk  mereka  kepada  Allah.  Sesunggunya  Allah  maha  pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Mumtahanah:12)
Hal  ini  dilihat  pada  masa  terdahulu,  ketika  para  sahabat-sahabat  nabi  mendapatkan ilmunya  dengan  bertanya    kepada ummahatul  mukminin (istri-istri  Rasulullah).  Adapun partisipasi  perempuan  terdahulu  dalam  mengemukakan  pendapat  salah  satunya  yaitu  Ummu Salamah  pada  Perjanjian  Hudaibiyah.  Oleh  karena  itu,  perempuan  bisa  dalam  ikut  berperan dalam   membentuk qanun di DPRA, walaupun ada beberapa pendapat  yang  mengemukakan bahwa  perempuan  tidak  boleh  ikut  dalam  politik,  tetapi  kenyataan  sekarang  perempuan mempunyai hak untuk ikut berpolitik dan dapat memberikan aspirasi.
55 Wawancara  Dengan  Aisyah  Ismail  Daud,  Sektretaris  Komisi  7,  Pada  Tanggal  10 September 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004
Abu  Ahmad, Sosiologi  Pendidikan:  Membahas  Gejala  Pendidikan  Dalam  Konteks Struktur Sosial Masyarakat , Jakarta: Nima Ilmu, 1982
A.Hasjmy, 59  Tahun  Aceh  Merdeka  Di  Bawah  Pemerintahan  Ratu, Jakarta:  Bulan Bintang, 1977
Andek  Manah,  Andek  Kelawa, ”Kepimpinan  Wanita  Dalam  Islam”:  Kedudukannya Dalam Syariah , Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM), 2000
Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan, Jakarta: Kompas, 2005
Ardianto, Metode  Penelitian  Untuk  Public  Relations  Kuantitatif  Dan  Kualitatif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010
A  Rahman  Zainuddin, Kekuasaan  Dan  Negara,  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun ,
Jakarta: Gramedia, 1992
Astrid  Anugrah, Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Politik ,  Jakarta:  Pancuran  Alam Jakarta, 2009
Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Bandung: Rajawali Pers, 2008
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka, 2005
Edriana  Noerdin, Politik  Identitas  Perempuan  Aceh, Jakarta;  Women  Research Institute, 2005
Fatimah Umar Nasif, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam , Jakarta: Cendekia,
2003
Henri,Ida, Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi , Jakarta: Kencana, 2012
I.P.M.  Ranuhandoko, Terminology  Hukum  Inggris-Indonesa ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2000
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia. , Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989
Martono, Metode Penelitian Kuantitatif , Jakarta: Rajawali Pers,  2010
Mitha Thoha, Pembinaan Organisasi  (Proses Diagnose Dan Intervensi), Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 1997
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1986
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi ,  Jakarta: Gramedia, 2008
Mohn.  Din, Stimulasi  Pembangunan  Hukum  Pidana  Nasional  Dari  Aceh  Untuk Indonesia, Bandung: Unpad Press,  2009
Mohd. Kalam Daud, Qanun Meukuta Alam; Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di
Mulek Dan Komentarnya ,  Aceh: Banda Aceh, 2009
Mona Asriati, “Kontruksi Realitas Para Calon Legislator Pada Partai Politik Lokal Di Aceh”, Skripsi, 2009
Musdah Mulia, Negara Islam; Pemikiran Poltik Husain Haykal , Jakarta:  Paramadina, 2000
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Cet, VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2007
Nasruddin  Umar, Argument  Kesetaraan  Gender:;Perspektif  Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 1999
Naqiyah  Mukhtar, “Telaah  Terhadap  Perempuan  Karir  Dalam  Pandangan  Hukum Islam”, Dalam Wacana Baru Fiqh Sosial. Bandung: Mizan, 1997
Nimmo, Komunikasi Politik, Khalayak Dan Efek, Bandung: Remaja Karya CV, 1989
Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2005
Persatuan Ulama Islam Sedunia, 25 Prinsip Islam Moderat, Jakarta: Pt.Scc Jakarta, 2008
Quraisy  Shihab, “Konsep  Wanita  Menurut  Al-Qur’an,  Hadis  Dan  Sumber-Sumber Ajaran Islam”, Dalam Wanita Islam Kajian Tekstual Dan Kontekstual . Jakarta:
Inis, 1993
Siregar,  S.N, “Pemberontakan  “  Perempuan  Aceh  Dalam  Dunia  Politik:  Studi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Lokal. Jakarta: Gading Inti Prima, 2012
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ,  Jakarta: Rajawali Pers, 1990
Sudikin, Dkk., Manajemen Penelitian Tindakan Kelas , Jakarta: Insane Cendekia, 2004
Sutrisno Edi, Manajemen Sumber Daya Manusia ,   Jakarta: Pranadamedia Group, 2016
Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UNS Press, 1989
T.  Huzaimah,  Yanggo, Fiqh  Perempuan  Kontemporer ,    Jakarta:  Al-Mawardi  Prima, 2001
Umaimah  Wahid, Risalah  Politik  Perempuan  :  Media  Massa  Dan  Gerakan  Counter Hegemony Tanggerang : Empat Pena Publishing, 2014
W. J. S. Poewadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pt. Balai Pustaka,
Yusuf M. Pambumdi, “ Perempuan Dan Politik Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampan, Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ. Airlangga, 2007

## Website:
Http://Www.Radarbanten.Com/Mod. Di Akses 06 Maret 2018
Http://Www.Un.Org/Womenwatch/Daw/Followup/Session/Presskit/Fs7.Htm  Diakses 07 Juli 2018
Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6904/Affirmative-Action. Diakses Pada Tanggal 06 September 2018
Http:∕∕Www.Kpu.Go.Id∕Koleksigambar∕Money_Politik_Dan_Implikasinya_Thd_Partisi pasi_Masyarakat_Cirebon.Pdf Diakses 06 Juli 2018
Ignatius  Mulyono, Strategi  Meningkatkan  Keterwakilan  Perempuan ,  Hlm.
3.Http://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/Makalah_Strategi_Meningkatkan_ Keterwakilan_Perempuan_Oleh-_Ignatius_Mulyono.Pdf Diakses 07 Juli 2018
Imas,  Rosidawati, ”Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat  Kesiapan  Partai Politik Dan Perempuan Indonesia Di Arena Politik Praktis” , Jurnal Politik (Online) 2012 .Http ://Wwwuninus.Ac.Id/DataIlmiah/Quota%20di%Dpr.Pdf Diakses 10 Maret 2018
Internasional Development Law Organization (IDLO), Posisi Perempuan Dalam Qanun Dan UU Pemilu. http://www.idlo.org/docnews/262DOCFI.pdf. Diakses 11 Juni 2018
Sugiarto I, Perempuan Muda Dan Partisispasi Politik , Diakses Dari Situs Http://Www.Jurnalperempuan-Org/Blog-Muda1/Perempuan-Muda-Dan-Partisipasi- Politik Diakses Pada 10 September 2018
Hernadi Affandi Dan Riaka Ratna Permana, Pikiran Rakyat. Hak Perempuan Jalan Di Tempat .  Pada  Situs  www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm  Diakses Pada Tanggal 10 September 2018
Terjemahan Dari Buku: Judith Squires, Gender In Political Theory, Publishied In The
USA By Blackwel. Hal.115
Di Akses 07 juli 2018
Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/25127/4/Chapter%201.Pdf
Artikel / Jurnal:
Djafar,  M.Tb. “Pilkada  Dan  Demokrasi  Konsosiasional  Di  Aceh.  “Jurnal  Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan. Diakses 10 Maret 2018.
Jaweng. Endi, Robert, Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia (Artikel),
Analisis Csis, Vol 40.No.2 ( Jakarta ). Hlm..174
Muhammad Sa’id Ramadha, Al-Buthi,  Al-Sirah  Nabawiyah, (Jakarta:  Robbabi  Press,
1999). Hlm 154 Dikutip Dari Jurnal Jhon Afrizal, Gender Dan Hak-Hak Politik
Wanita Kampar Dalam Perspektif Islam, Menara Vol.12 No. 2 Desember 2013

## Wawancara :
Ibu  Yuniar,  Sebagai  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh,  Dari  Fraksi  Partai  Golkar (Golongan Karya), Pada Tanggal 9 September 2018
Ibu Ummi Kalsum, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dari Fraksi Partai Aceh
, Pada Tanggal 9 September 2018
Ibu Aisyah  Ismail Daud, Sektretaris Komisi 7, Pada Tanggal 10 September 2018
Ibu  Siti  Nahziah  S.Pd, Sebagai  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh,  Dari  Faksi  Partai Aceh, Pada Tanggal 8 Oktober 2018
Ketua Bagian Hukum Dan Ham DPRA, Pada Tanggal 1 September 2018