DOI: https://doi.org/10.53754/88
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK, DAN PENYULUHAN  PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPATUHAN  PEMBAYARAN  PAJAK TRANSAKSI E-COMMERCE DI  SURABAYA (The  Effect  of  Taxpayer  Awareness, Knowledge of Tax Regulations, and Tax Education on Tax Payment Compliance With E-Commerce Transactions)
Aloisius Hama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya Email; aloisius@stieyapan.ac.id
Abstract : Testing the conscious effect for taxpayer, knowledge of tax regulations, and  tax  counseling  with  transaction  tax  payment  compliance  for  e-commerce actors  is  the  purpose  of  this  research.  The  research  population  involves  E- commerce  actors  in  the  fashion  sector  who  operate  on  Instagram  social  media accounts and are located in the city of Surabaya. Multiple Linear Regression is the provision chosen in the data analysis model of this study because this study was designed  to  examine  the  influence  of  the  independent  variable  with  the dependent  variable.  The  study  results  indicate  that  the  growing  awareness  of taxpayer has a negative and insignificant effect on compliance with paying taxes for e-commerce actors. Knowledge of tax regulations partially found a significant positive effect on tax compliance for e-commerce actors. Then, other results show that partial tax counseling has a positive effect that is not considered significant on tax compliance for e-commerce players.
Keywords: Taxpayer awarennes; tax regulations; e-commerce transactions

## PENDAHULUAN
Penggunaan  internet  dalam  dunia  perdagangan  melalui  transaksi e-commerce dapat memberikan  keuntungan  bagi  penjual  maupun  pembeli, misalnya  untuk  penjual  dapat menurunkan  biaya  pemasaran  dan  biaya  operasional  menjadi  lebih  rendah  dibandingkan dengan perdagangan bersifat konvensional dan untuk pembeli dapat memudahkan dalam hal berbelanja sehingga lebih praktis, dapat dilakukan kapan dan siapa saja tanpa dilakukan pertemuan dengan para penjual seperti konsep perdagangan konvensional pada umumnya.
Melalui e-commerce, transaksi  jual-beli  menjadi  semakin  mudah  dan  nyaman. Transaksi menggunakan media ini membuat tingkan perdagangan tradisional turun drastis. Tingkat pertumbuhan perihal transaksi E-commerce dalam kurun tahun 2011 sebesar Rp13,5 triliun telah terjadi di Indonesia. Hal demikian sebagiamana dilansir dalam (Bank Indonesia, Katadata dalam Media Keuangan, Maret 2018). Angka demikian naik berkelanjutan sehingga mencapai taksir Rp 47 triliun pada pendataan tahun 2015, Rp75 triliun (2016), kemudian estimasi tahun 2018 sebesar Rp102 T (Media Keuangan, Maret 2018).
Nilai  efektifitas  dan  efisiensi  yang  prestise  membuat e-commerce diminati masyarakat. Kemudahan dan peluang yang ditawarkan ditambah dengan bonus demografi populasi muda yang akrab dengan teknologi membuat bermunculan strategi bisnis, yanag pada pembahasan ini disebut dengan e-commerce atau yang biasa dikenal dengan sebutan Olshop .
E-commerce yang sering dijumpai biasanya menggunakan media sosial; Instagram, Facebook,  Twitter,  dan  sebagainya  untuk  tempat  menawarkan  barang  ke  publik.  Media
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
sosial dipilih karena tidak perlu menggunakan modal besar. Seseorang dapat memiliki bisnis sendiri  secara  personal,  jangkauannya  juga  semakin  dekat  dengan  masyarakat  di  era sekarang yang kebanyakan sudah tidak asing dengan internet, dan transaksinya dilakukan secara online atau maya sehingga sangat mudah untuk mendirikan sebuah bisnis . Transaksi jual belinya dilakukan tanpa perlu bertemu langsung, cukup dengan menawarkan sesuatu diperjual  belikan  dengan  tampilan  gambar  di website .  Proses  pembayaran  kebanyakan menggunakan transfer bank  atau  dengan  cara  lain  yang  telah  disediakan e-commerce tersebut.
Populasi pengguna internet yang besar di Indonesia tentu berpengaruh pada jumlah pengguna media sosialnya. Menurut We Are Social & Hootsuite’s Digital in 2018 in SAP 2 Report diantara  3 platform media  sosial  yang  sering  dimanfaatkan e-commerce untuk menawarkan barang ke publik, Facebook menempati urutan pertama sebesar 41%, kedua Instagram sebesar 38% dan ketiga Twitter sebesar 27% ( wearesocial .com).
Kegiatan transaksi e-commerce yang semakin maju dan bereformasi terus menerus perlu respon pemerintah, terutama dari segi perpajakan. Pemerintah memberikan regulasi tagihan pajak bagi pelaku e-commerce terutama yang bergerak dalam bidang perdagangan konvensional.  Terciptanya  regulasi-regulasi  yang  dirumuskan  pemerintah  demikian  masih dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah ingin memastikan pajak terutang yang  dilalui  dengan e-commerce dapat  dambil  sesuai  ketentuan  regulasi.  Baik  dari  pihak penjual maupun pembeli yang berbelanja dikenakan pajak yang sama.
Pajak memiliki peran yang penting sebagai salah satu sumber utama dan penghasilan negara  yang  digunakan  untuk  pembangunan  nasional  dan  mewujudkan  negara  berdikari, adil, dan makmur. Sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi mengatur dan fungsi penerimaan. Fungsi pajak guna mengatur alat serta melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan    budaya  sedangkan  fungsi  pajak  penerimaan  untuk  sumber  dana  yang  diperuntukkan pembiayaan serta pengeluaran pemerintah (Wardoyo dan Subiyakto, 2016).
Didapati  faktor  yang  dapat  memberi  pengaruh  pada  penerimaan  pajak;  tingkat kepatuhan wajib pajak pada masyarakat di suatu negara. Kini tingkat kepatuhan wajib pajak di  Indonesia  ditemu  banyak  masalah.  Dikutip  oleh  pengamat  perpajakan  dari  DDTC  yang menyebut  saat  ini  tingkat  kepatuhan  pajak  di  negara  tersebut  tergolong  rendah.  Hal demikian  tercermin  dalam  rasio  pajak  ( tax  ratio )  Indonesia  yang  berada  di  level  10,8%. Sedangkan  lembaga  PBB IMF  memebrikan  syarat tax  ratio senilai  12,5%  guna  mencapai pembangunan yang terus berkembang (jawapos.com, Maret 2018).
Dirjen  Pajak  Kemenkeu  RI  sebagaimana  dikutip  Sari  (2018)  menyampaikan, pemasaran e-commerce saat  ini  naik  drastis  di  negara  Indonesia,  tetapi  hanya  didapati sebagian  pelaku e-commerce yang  mereka  telah  mendaftarkan  NPWP.  Dalam  arti  para pelaku  tersebut  belum  mendaftarkan  diri  dan  melapor  sebagai  wajib  pajak.  Data  Dirjen Pajak  Kemenkeu  RI  menyebut  1.600  sampel  yang  diuji  coba.  Jumlah  demikian  menunjuk pada  600  belum  teridentifikasi  dan  sisanya  1.000  sudah.  Jumlah  620  dari  totalitas  1.000 pelaku usaha dan telah memiliki NPWP. Sebagian besar pelaku usaha tersebut sudah melapor
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
namun tidak diketahui pelaporannya. Adapun Kepemilikan NPWP ialah identitas yang telah mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak.  Kini  diberlakukan  sebagai  syarat  untuk  dapat melaporkan  serta  membayar  kewajiban  pajak.  Mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak memiliki arti salah satu indikator guna memenuhi kepatuhan membayar pajak. Dari data tersebut  telah  menunjukkan  betapa  sedikit  sekali  para  pelaku e-commerce yang  telah memiliki NPWP dan menjadi sebab atas kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah.
Sebab timbulnya kepatuhan dimulai dari kesadaran tentang pajak dikarenakan sikap kesadaran ialah modal utama untuk patuh regulasi pajak. Sikap dan kesadaran wajib pajak merupkan  sumber  negara  terbesar,  memahami  UU  perpajakan  serta  sanksi  yang  berlaku, kesadaran  membayar  hal  yang  wajib,  dan  presepsi  wajib  pajak  atas  pelaksanaan  sanksi denda.  Demikian  sebagaiamana  dikutip  (Hasanah,  2016).  Adapun  Kesadaran  wajib  pajak pelaku e-commerce juga  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku e-commerce , karena kesadaran wajib pajak bagi pelaku e-commerce dinilai masih rendah. Hal demikian dikuatkan dengan penelitian Hasanah (2016) yang  menjelaskan  bahwa  variabel  kesadaran  telah  menunjukkan  kesadaran  wajib  pajak tidak  dapat  berpengaruh  terhadap  sikap  patuh  wajib  pajak  bagi  pelaku  e -commerce. Kemudian hasil nilai koefisien regresi telah menunjukan positif. Dalam arti kesadaran wajib pajak  atas  kepatuhan  wajib  pajak  telah  berbanding  lurus.  Adapun  jika  kesadaran  wajib pajak telah ditingkatkan, maka wajib pajak dapat semakin patuh atas keajiban pajak yang harus dibayar.
Hal fundamental yang kini harus dimiliki  wajib  pajak ialah pengetahuan. Didapati penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan pengetahuan atas peraturan pajak agar diketahui bersma sehingga dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak. Pengetahuan peraturan pajak  transaksi e-commerce masih merupakan hal yang baru untuk dipelajari, dipahami,  dan  diaplikasikan  bagi  pelaku e-commerce .  Beberapa  penelitian  menunjukkan pengetahuan  pajak  memebri  pengaruh  pada  kepatuhan  melaksanakan  membayar  pajak. Penelitian Arrum S. (2016), menjelaskan variabel pengetahuan atas peraturan pajak bahwa pengetahuan peraturan pajak dapat memberikan pengaruh positif atas kemauannya.
Kini pemerintah telah berupaya dalam optimalisasi penerimaan pajak, yakni dengan cara  penyuluhan,  seruan  moral,  iklan-iklan  di  media  cetak  maupun  elektronik  dan sebagainya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  khususnya  bagi  para  pelaku e- commerce yang  peraturan  pajak  masih  baru  di  Indonesia.  Penelitian  Marcellin  (2014) menjelaskan  variabel  penyuluhan  perpajakan  tidak  dapat  memberikan  pengaruh,  yakni antara penyuluhan perpajakan dengan sikap patuh membayar pajak bagi pelaku e-commerce di Jakarta sebab tidak meratanya pelaksanaan penyuluhan di lokasi tersebut. Menyikapi hal ini, peran fiskus dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan. Langkah ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak agar senantiasa  melaksanakan  kewajiban  dalam  membayar  pajak  sebagaimana  dalam  UU perpajakan. Pajak nantinya akan kembali kepada negara dan terlebih kepada dirinya sendiri.
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
Penyuluhan perpajakan dapat dilaksanakan secara berkala dan efektif. Penyuluhan saat  ini  dapat  dilakukan  melalui  online  dan  offline,  karena  dinilai  sangat  membantu penyebaran  informasi  mengenai  peraturan  perpajakan.  Informasi  yang  didapatkan  dapat memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  bagi  wajib  pajak  sehingga  dapat  lebih  sadar untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya mengenai peraturan baru tentang pajak e-commerce . Pengetahuan yang didapat diharapkan dapat menimbulkan kesadaran atas kewajiban dan kegunaan pajak  untuk diri dan negara yang nantinya akan menimbulkan rasa keinginan untuk membayar pajak yang dapat membentuk sikap disiplin dalam perpajakan.
Di sisi lain pemerintah mendapatkan tantangan karena bentuk transaksi e-commerce yang cukup unik. Berbeda dengan transaksi secara konvensional yang dapat dengan mudah ditindak lanjuti karena jelas nama pemilik, alamat, usaha dan nomor teleponnya. Walaupun wajib pajak tidak mempunyai NPWP karena masih cukup jelas di mana tempat usaha dan penghasilannya dan masih dapat diselidiki. Penjualan dalam kategori platform media sosial dinilai lebih sulit terekam atau dilacak oleh pemerintah jika dibandingkan dengan bentuk marketplace (Bukalapak,  Tokopedia,  Lazada,  dan  sebagainya)  karena  sifat  transaksinya dalam bentuk personal, ditambah pemerintah belum sepenuhnya mendata seluruh pelaku e-commerce. Jika pemerintah lebih jeli terhadap e-commerce pada situs media sosial.
Penelitian terdahulu yang mendukung kajian penelitian ini adalah Herryanto dan Toly (2013), bahwa kesadaran WAJIB PAJAK memberikan pengaruh negatif dan signifikansi parsial atas kepatuhan daripada WAJIB PAJAK. Adapun 10 item pernyataan yang telah disebutkan dapat diajukan pada responden, kemudian item dapat mengetahui bahwa regulasi diatur dalam Undang-Undang dan yang paling dipahami. Akan tetapi dalam penelitian ini mencakup nilai  71,6%  responden  dan  belum  memiliki  NPWAJIB  PAJAK  ialah  modal  utama  guna membayar pajak. Dalam arti responden masih berada dalam tahap mengakui, mengetahui, menghargai belum sampai pada tahap menaati regulasi pajak yang berlaku, sehingga tidak memiliki komitemen untuk membayar pajak. Sisi lain daripada itu, onlie shop tidak rutin dijalankan oleh beberapa responden yang berdampak pada responden tidak terlalu serius dalam memikirkan masalah pajak.
Hasil penelitian Hasanah (2016) memberikan informasi, yaitu kesadaran wajib pajak yang  tidak  memberi  pengaruh  parsial  atas  kepatuhan  wajib  pajak.  Masyarakat  dapat dituntut  melaksanakan  membayar  pajak  dengan  sukarela  dan  kesadaran  sebagai  bentuk semangat  guna  membangun  kesejahteraan  sosial.  Adapun  kesadaran  masyarakat  dalam pembayaran pajak kini belum mencapai tingkat ditentukan dan diharapkan. Pada umumnya masyarakat kini merasa berat dalam membayar zakat, menghitung, serta melaporkannya.
Penelitian lebih lanjut, Sutiyono (2013), Marcellin (2014), Arrum S. (2016), Hasanah (2016), Nugroho (2016), dan Salmah (2018) yang menunjukkan bahwa penelitian demikian menyimpulkan  adanya  pengaruh  yang  positif  secara  parsial  pengetahuan  regulasi  pajak dengan  kepatuhan  membayar  perpajakan.  Penelitian  ini  menunjukkan  arti  bahwa pengetahuan  membayar  pajak  bagi  responden  dinilai  masih  dalam  koridor  terutama  hal
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
pendaftaran  NPWP,  pengisian  SPT,  tarif,  hingga  info  dan training .  Ditemukan  bahwa mayoritas responden tidak memiliki NPWP, responden merasa tidak ingin membayar pajak karena mereka memiliki asumsi pengetahuan mengenai regulasi pajak e-commerce belum responden yang telah didapatkan dari pemerintah dan berdampak pada timbulnya keraguan membayar pajak.
Sebagai penguat penelitian Marcellin (2014) dan Herryanto dan Toly (2013), bahwa Penyuluhan perpajakan  tiadanya pengaruh signifikan atas kepatuhan  wajib pajak. Hal ini dapat  dikatakan  Penyuluhan  yang  dilakukan  fiskus  atau  pemerintah  belum  mencapai targetnya. Dari 9 item pernyaatan yang diajukan untuk responden, item banyak memperoleh kasus pajak melalui media sosial masih dalam kategori ragu-ragu. Responden yaitu pelaku e-commerce setiap  saat  membuka  internet  atau  media  sosialnya  lebih  terfokus  untuk menjalankan kegiatan usahanya saja dan cenderung menghiraukan berita perpajakan yang ada di media sosial. Penyuluhan sangat dibutuhkan guna memberikan informasi masyarakat atas regulasi perpajakan e-commerce dan sedang berlaku, cara Penyuluhan yang tepat dan dilakukan  secara  berkala  akan  membantu  masyarakat  memahami  kewajibannya  untuk membayar.

## METODE
Jenis  penelitian  adalah  kuantitatif.  Hal  ini  untuk  menguji  serta  menganalisis  terhadap adanya  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  (X1);  pengetahuan  peraturan  pajak  (X2);  dan Penyuluhan perpajakan (X3); dengan kepatuhan membayar pajak (Y) dengan menggunakan data  kuantitatif.  Adapun  datadaa  kuantitatif  diperoleh  melalui  jawaban  para  responden yang  diolah  dengan  menggunakan  data  SPSS.  Uji  hipotesis  telah  diajukan  agar  metode penelitian dan analisis yang dirumuskan dapat memiliki akurasi yang valid.
Populasi  dalam  penelitian  ini  ialah  Pelaku E-commerce di  bidang fashion dan beroperasi di akun media sosial Instagram dan berdomisili di Kota Surabaya.
Adapun  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah Non  Probability; dengan  metode Sampling  Purposive, teknik penentuan  sampel  yang  didasarkan  dengan pertimbangan serta kriteria tertentu (Sugiono, 2017). Dari hal demikian diharapkan dapat mengambil  sampel  dengan  benar-benar  sesuai  daripada  penelitian  yang  dilakukan, sebagaimana  berikut:  1)  Pengusaha  dan  berbisnis e-commerce dibidang fashion yang beroperasi  di  akun  media  sosial  Instagram  dan  berkedudukan  di  Surabaya;  2)  Pelaku e- commerce yang  telah  beroperasi  minimal  1  tahun,  karena  menggambarkan  kemampuan pelaku  sudah  dapat  melaporkan  kewajiban  perpajakannya;  3)  Pelaku e-commerce yang memiliki  beredaran  bruto  (omzet)  yang  pendapatannya  tidak  melebihi  empat  miliar delapanratus  juta  rupiah  selama  1  tahun  pajak,  penelitian  ini  memiliki  fokus  dengan  PP Nomor 23 Tahun 2018.
Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasanah (2016) menjelaskan  uji  ini  digunakan  guna  melihat  besarnya  pengaruh  Variabel  Independen terhadap  Variabel  Dependen.  Adapun  uji  regresi  linear  berganda  dalam  penelitian  dapat
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
memungkinkan  memberi  hitungan  besar  kasarnya  Variabel  Dependen,  jika  Variabel Independen diubah dengan α = 5%.

## PEMBAHASAN
A. Pajak dan Diskurusus yang Meliputinya
1. E-commerce
Diartikan  dengan  sekumpulan  aplikasi, technology ,  dan  bisnis  yang  dapat  berfungsi dengan merelasikan antara penjual dan pembeli guna melakukan transaksi penjualan, penyebaran,  pembelian,  serta  pemasaran  barang  dan  jasa  dengan  sistem  elektronik melalui internet dan jaringan komputer yang lain (wikipedia.com).
Adapun regulasi transaksi sistem e-commerce tidak berbeda dengan sistem yang bersifat  konvensional.  Namun  didapati  perbedaan  dalam  regulasinya  yaitu platform internet dijadikan sebagai ( Point-Of-Sale ) yang bisa diakses di media elektronik seperti komputer personal, smart phone , dan sebagainya.
Regulasi transaksi dapat diawali konsumen dengan mencari produk atau jasa yang  dikehendaki  dalam  internet  yakni  dengan  cara browsing atas  situs-situs e- commerce melalui platform tersebut. Kemudian Melalui online catalog tersedia, para pengguna dapat  menentukan  barang  atau  jasa  yang  hendak  dibeli.  Kemudian  tahap lebih lanjut konsumen mengisi order mail yang disediakan penjual.

## 2. Kepatuhan Membayar Pajak
Kepatuhan sebagaimana didefinisikan dalam KBBI memiliki arti sifat patuh; ketaatan: pimpinan negara meminta kepatuhan darisetiap warganya. Sistem pajak di Indonesia telah menganut system self assessment. Dalam arti kepatuhan memenuhi  kewajiban pajak dan wajib pajak berhak menentukan ketentuannya sendiri atas kewajiban pajak yang harus ia bayarkan di tiap tahun. Mengutip Rahayu (2010), jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah; kepatuhan formal dan kepatuhan material.
3. Kesadaran Wajib pajak
Makna “Kesadaran” dalam KBBI memiliki arti “keinsafan; keadaan mengetahui atas hal yang dialami seseorang. Kesadaran wajib pajak dapat timbul dalam diri wajib pajak karena sebagai dorongan atas motivasi untuk membayar. Dengan kondisi dimana wajib pajak  dapat  mengakui,  mengetahui,  menghargai,  dan  menaati  regulasi  pajak  yang dapat berlaku untuk memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi pajak.
Hasanah  (2016)  dan  Nugroho  (2016)  merinci  bentuk-bentuk  kesadaran  wajib pajak yang dapat mendorong untuk membayar pajak sebagaimana berikut;
a. Sadar  bahwa  pajak  adalah  bentuk  partisipasi  yang  menunjang  pembangunan nasional. Sikap kesadaran ini yang harus tertanam dalam diri  wajib pajak. Wajib pajak  berkehendak  membayar  pajak  karena  ia  merasa  tidak  dirugikan  dari pemungutan pajak oleh negara. Pajak dapat digunakan untuk pembangunan secara berkelanjutan dan menyejahterakan sosial.
b. Sadar bahwa penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak dapatlah merugikan negara. Wajib pajak berkehendak membayar pajak dikarekanakan faktor
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
pemahaman atas penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak akan berdampak  pada kurangnya sumber finansial, sehingga menjadi penghambat atas pembangunan negara.
c. Sadar bahwa pajak telah ditetapkan Undang-Undang yang bersifat memaksa. Wajib pajak dapat membayar pajak dengan sifat disadari dan memiliki landasan hukum normatif. Perihal ini merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.
Adapun  indikator  yang  digunakan  mengukur  variabel  kesadaran  wajib  pajak sebagaimana  dikutip  Nugroho  (2016)  ialah  pajak  dalam  bentuk  partisipasi  guna menunjang pembangunan nasional. Sikap menunda membayar pajak dan mengurangi beban pajak dapat disinyalir merugikan negara. Adapun pajak telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bersifat memaksa, membayar pajak tidak dapat sesuai dengan yang semestinya dan dibayarkan dapat merugikan negara, serta menyampaikan SPT.

## 4. Pengetahuan Peraturan Pajak
Pengetahuan  dalam  KKBI  memiliki  arti  ”kepandaian;  suatu  hal  yang  diketahui,  atau suatu  hal  yang  diketahui  terkait  pengetahuan”. Pengetahuan  didefiniskan  sebagai bentuk hasil yang terjadi pada orang yang telah melakukan aktivitas panca indera atas objek  tertentu.  Aktivitas  panca  indra  terjadi;  indera  rasa,  penglihatan,  penciuman, raba,  dan  pendengaran.  Pengetahuan  pajak  dikontekstualisakan  pada  proses  ubah sikap dan perilaku masyarakat yang membayar pajak.
Didapati  indikator-indikator  indikator  yang  menjelaskan  wajib  pajak  untuk mengetahui  serta  memahami  UU  peraturan  pajak  (Nugroho,  2016),  diantaranya;  (1) Memiliki NPWP; (2) Pengetahuan serta pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak; (3) Pemahaman  atas  PKP,  PTKP,  dan  tarif  pajak.  Dengan  demikian,  pengetahuan  serta pemahaman atas tarif pajak yang berlaku bisa mendorong yang berkewajiban dalam membayar pajak untuk menghitung kewajiban pajanyak secara rasional.

## 5. Penyuluhan Perpajakan
Penyuluhan  perpajakan  berarti  segla  suluhan  yang  dilaksanakan  oleh  Dirjen  Pajak Kemenkeu RI guna memberikan edukasi, pengertian, dan binaan kepada masyarakat terutama wajib pajak untuk mengetahui serta memahami regulasi perpajakan.

## B. Analisis Data
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis yang bekerja dalam riset ini ialah Regresi Linear Berganda, yakni tiga variabel independen;  Kesadaran  wajib  pajak  (X1);  Pengetahuan  peraturan  pajak  (X2);  dan Penyuluhan perpajakan (X3) dan satu variabel dependen; Kepatuhan membayar pajak (Y).  Hasanah  (2016),  menjelaskan  uji  demikian  digunakan  guna  melihat  tingginya dampak pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel dependen.
Kemudian  lebih  lanjut,  ujian  hipotesis  dapat  dilakukan  formulasi  Uji  F (kecocokan  model)  serta  Uji  t.  Adapun  langkah-langkah  penyajian  data  dilakukan dalam masing-masing hipotesis;
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10

## 2. Uji Statistik F
Uji  statistik  F  dilakukan  dengan  misi  menguji  VI;  kesadaran  wajib  pajak; pengetahuan  regulasi  pajak;  Penyuluhan  pajak  yang  mempunyai  dampak  dan pengaruh secara kolektif atas satu VD; kepatuhan membayar pajak. Adapun cara yang dilakukan dengan melihat tabel ANOVA dengan hasil pengolahan SPSS. Ditemui langkah-langkahnya;
a. Formulasi hipotesis statistik
1).  H 0 :  β 1, β 2, β 3 =  0  (Tidak  didapati  pengaruh  positif  secara  simultan  atas kesadaran  wajib  pajak  (X1);  pengetahuan  regulasi  pajak  (X2);  Penyuluhan pajak(X3) atas kepatuhan perpajakan (Y).
2). H 1 : β 1, β 2, β 3 ≠ 0 (Didapati pengaru h positif secara simultan atas kesadaran wajib pajak (X1); pengetahuan regulasi pajak  (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan pajak (Y).
b. Menentukan tingkat signifikansi
Adapun Tingkat signifikansi sebesar (α) = 5% dengan persamaan 0,05; n df1 = (k - ) dan df2=(n-k). Maka dari itu df1 ; df2 = (k - 1 ; n - k) df1 ; df2 = (3 - 1 ; 80 - 3) Diperoleh F tabel seni;lai 3,12
c. Mencari nilai F hitung
Tabel 1 ANOVA untuk Uji F ANOVA a Model SQ Df MQ F Sig. 1 RRT 2264,325 3 754,775 55,883 ,000 b 1026,475 76 13,506 3290,800 79
Pada tabel 1 ANOVA untuk ujian f di atas, diperoleh nilai F hitung senilai 55,883. d. Kriteria keputusan :
1) Jika ditemukan tingkat signifikan lebih besar maka didiapati H o dapat diterima dan  H 1 dinyatakan  ditolak.  Dalam  arti  tiada  pengaruh  yang  positif  secara simultan antara kesadaran wajib pajak (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas sikap patuh membayar pajak (Y).
2) Jika  ditemukan  tingkat  signifikan  dinyatakan  lebih  kecil  maka  didapati  H o dinyatakan  ditolak  dan  H 1 dinyatakan  diterima.  Dalam  arti  ada  pengaruh positif  secara  simultan  antara  kesadaran  wajib  pajak  (X1);  pengetahuan regulasi pajak  X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan perpajakan (Y)
Hasil penelitian ini menunjukkan yang diperoleh bahwa tingkat signifikansi di tabel ANOVA dengan sebesar 0,000 < 0,05 dan F hitung > F tabel yaitu 55,883 > 3,12. Dalam arti, H o dinyatakan tertolak dan H 1 dinyatakan terterima yang memiliki arti
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
adanya  pengaruh  positif  secara  simultan  antara  kesadaran  wajib  pajak  (X1); pengetahuan regulasi pajak (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan pajak (Y).

## 3. Uji statistik t
Dapat dikatakan sebagai uji signifikan individu. Dalam arti uji  yang menunjukkan nilai validasi  jauh  memberi  pengaruh  pada  VI  secara  parsial  atas  VD  yang  ditentukan. Ghozali (2016), menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana berikut;
a. Merumuskan HS
1) H 0 : β 1, β 2, β 3 = 0 (Tiada pengaruh yang positif secara parsial antara kesadaran wajib pajak (X1); pengetahuan regulasi pajak  (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan membayar (Y)).
2) H 1 : β 1, β 2, β 3 ≠ 0 (Adanya pengaruh positif secara parsial   kesadaran  membayar pajak  (X1),  pengetahuan  regulasi  pajak  (X2);  Penyuluhan  pajak  (X3)  atas kepatuhan perpajakan (Y).
b. Menemukan tingkat signifikansi
Adapun Tingkat signifikansi senilai dengan besaran (α) = 5% atau 0,05 atau kata lain derajat kebebasan df = (n - k). Maka dari itu; df = (n - k) df = (80 - 3) df = (77) karena hipotesis uji satu arah maka diperoleh t tabel sebesar 1,665 3. Mencari nilai t hitung Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t) Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,486 2,362 ,629 ,531 Sikap Sadar atas WAJIB PAJAK (X1) -,012 ,082 -,014  -,149 ,882 Pengetahuan regulasi pajak (X2) ,658 ,071 ,798  9,283 ,000 Penyuluhan perpajakan (X3) ,063 ,067 ,075 ,944 ,348
Pada tabel 2 ditemui hasil ujian t di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar - 0,149  untuk  variabel  sikap  wajib  pajak  (X1);    nilai  t hitung sebesar  9,283  untuk variabel  pengetahuan  regulasi  pajak  (X2);  dan  nilai  t hitung sebesar  0,944  untuk variabel Penyuluhan pajak (X3).
c. Kriteria keputusan :
1) Jika  ditemui  tingkat  signifikan  >  0,05  atau  t hitung <  t tabel ,  maka  H o dinyatakan diterima dan H 1 dinyatakan ditolak . Dalam arti tiada pengaruh yang positif antara kesadaran  wajib  pajak  (X1);  regulasi  pajak    (X2);  Penyuluhan  pajak  (X3)  atas kepatuhan membayar pajak (Y).
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
2) Jika tingkat signifikansi < 0,05 atau t hitung > t tabel , maka H o dinyatakan ditolak dan H 1 dinyatakan diterima. Dalam arti adanya pengaruh positif secara parsial antara sikap sadar wajib pajak (X1); pengetahuan regulasi pajak  (X2); Penyuluhan pajak (X3) atas kepatuhan wajib pajak (Y)
4. Pengaruh Kesadaran WAJIB PAJAK dengan Kepatuhan Membayar Pajak Adapun analisis statistika dapat diperoleh nilai koefisien kesadaran  wajib pajak (X1) dengan  nilai  -0,012.  Adapun  Nilai  demikian  menunjukkan  variabel  kesadaran  wajib pajak memiliki nilai pengaruh negatif dengan kepatuhan membayar pajak. Kemudian nilai  demikian  menunjukkan,  bahwa  semakin  meningkatnya  sikap  sadar  atas  wajib pajak,  maka  semakin  menurunkan  sikap  patuh  membayar  pajak.  Deskripsi  hasil  uji hipotesis  (uji  t)  telah  dilakukan  dan  diperoleh  hasil,  kesadaran  wajib  pajak  yang mempunyai nilai signifikansi 0,882 Dalam arti, nilai demikian lebih besar daripada 0,05, dengan t hitung senilai -0,149 dan t tabel 1,665 t hitung < t tabel ,.
Adapun hal ini dapat disimpulkan, bahwa kesadaran wajib pajak dapat memberi pengaruh negatif dan tidak memiliki nilai signifikansi atas kepatuhan membayar pajak bai pelaku e-commerce. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H 1 ) yakni adanya pengaruh  antara  kesadaran  wajib  pajak  dengan  sifat  patuh  membayar  sistem perpajakan yang dinyatakan ditolak.
5. Pengaruh Pengetahuan peraturan pajak t erhadap Kepatuhan Membayar Pajak Analisis  didapati  nilai    K  antara  V  pengetahuan  regulasi  pajak    (X2)  sebesar  0,658. Kemudian nilai demikian memberikan petunjuk adanya variabel pengetahuan regulasi pajak  yang  memiliki  pengaruh  positif  atas  kepatuhan  perpajakan.  Adapun  nilai demikian  menunjukkan  bahwa  semakin  meningkatnya  pengetahuan  regulasi  pajak dapat  semakin  meninggikan  kepatuhan  perpajakan.  Dalam  arti  nilai  ini  lebih  kecil daripada  0,05,  yaitu  dengan  t hitung senilai  9,283  dan  t tabel 1,665  t hitung >  t tabel ,  >  Hal demikian menunjukkan kesimpulan bahwa secara parsial pengetahuan regulasi pajak didapati pengaruh atas kepatuhan membayar pajak bagi pelaku e-commerce l . Deskeipsi demikian  menunjukkan  hipotesis  kedua  (H 2 )  yakni  didapati  pengaruh  positif pengetahuan antara regulasi pajak  terhadap sikap patuh membayar pajak diterima.
6. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada pembahasan ini didapati nilai koefisien V atas Penyuluhan perpajakan (X3) dengan nilai 0,063. Nilai demikian menunjukkan variabel; antara Penyuluhan perpajakan yang memiliki nilai pengaruh positif atas kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis  (uji  t)  yang  dilakukan,  dinyatakan  hasil  Penyuluhan  perpajakan  telah mempunyai nilai yang signifikan sebesar 0,348 Dalam arti nilai demikian lebih besar daripada 0,05, dengan t hitung senilai 0,944 dan t tabel 1,665 t hitung < t tabel , Dengan demikian hipotesis  ketiga  (H 3 )  yaitu  terdapat  pengaruh  signifikan  Penyuluhan  perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak yang ternyata ditolak.
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10

## KESIMPULAN
Sikap sadar atas wajib pajak secara parsial dapat memberi pengaruh negatif atas kepatuhan membayar  pajak  bagi  pelaku e-commerce. Hipotesis  pertama  (H 1 )  menyatakan  didapati pengaruh dan kesadaran wajib pajak bagi sikap patuh membayar pajak yang dapat ditolak.
Sikap  pengetahuan  peraturan  pajak  dapat  dipengaruhi  secara  positif  dengan kepatuhan  membayar  pajak  bagi  pelaku e-commerce .  Hipotesis  kedua  (H 2 )  menyatakan adanya  pengaruh  yang  positif  antara  pengetahuan  regulasi  pajak    dengan  kepatuhan membayar.
Adanya kegiatan penyuluhan perpajakan dapat memberi pengaruh positif yang tidak signifikan dengan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku e-commerce . Hipotesis ketiga (H 3 ) menyatakan  adanya  pengaruh  positif  signifikan  diantara  kegiatan  penyuluhan  perpajakan dengan kepatuhan membayar yang hasilnya ditolak.
Didapati  pengaruh  positif  dan  signifikan  secara  simultan  antara  kesadaran  wajib pajak  (X1);  pengetahuan  regulasi  pajak    (X2);  Penyuluhan  perpajakan  (X3);  dengan kepatuhan membayar pajak (Y). Kepatuhan membayar pajak bagi pelaku e-commerce dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak oleh masyarakat, pengetahuan regulasi pajak; serta Penyuluhan perpajakan  senilai 68,8%. Adapun sisanya sebesar 31,2% ternyata dipengaruhi variabel yang lain.

## BIBLIOGRAFI
Alam,  Syamsu.  2014. Pengaruh  Penyuluhan  perpajakan,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  WAJIB  PAJAK  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Desa Baringeng  Kecamatan  Lilrilau  Kabupaten  Soppeng .  Skripsi. Makassar  :  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai WAJIB PAJAK di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Batu). Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)  Vol.6  No.2.Malang:  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Arrum  S.,  Putri  Citra.  2016. Pengaruh  Pengetahuan  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sistem Komputerisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Pelaku E-Commerce Memenuhi Kewajiban Perpajakan . Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
Faizin, Mochammad  Rizza,  Kertahadi  dan  Ika  Ruhana.  2016. Pengaruh Penyuluhan, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan WAJIB PAJAK (Studi  pada  WAJIB  PAJAK  Orang  Pribadi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro) . Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 . Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Marcellin. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Penghasilan Pemilik Bisnis Online di Wilayah Jakarta Pusat . Jurnal Penelitian. Jakarta: Universitas Binus
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi . (Hal: 54). Yogyakarta: Andi Offset
Mubarak, Wahit Iqbal. 2010. Promosi Kesehatan . (Hal: 257). Yogyakarta: Graha Ilmu
Mulijadi,  Nadia.  2017. Pengaruh  Tingkat  Pengetahuan  Para  Pemilik  E-commerce di  Kota Bandung  Mengenai  Peraturan  Pajak  atas  Transaksi  E-commerce  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Atas  Transaksi  E-commerce .  Skripsi.  Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran WAJIB PAJAK Pada Kepatuhan Pelaporan WAJIB PAJAK Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur . Jurnal Akuntansi Bisnis: Vol.6.1-Januari 2011
Nazir, Mohammad. 2017. Metode Penelitian . (Hal: 110, 170, 179). Bogor: Ghalia Indonesia
Nopiana,  Puspita Rama dan  Erni Yanti Natalia. 2018. Analisis  Penyuluhan  perpajakan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WAJIB PAJAK di Kepulauan Riau . Jurnal Benefita. Batam: Universitas Putera Batam
Notoatmodjo,  Soekidjo.  2012. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .  (Hal:138). Jakarta: PT. Rineka Cipta
Nugroho,  Bhuono  Agung.  2005. Strategi  Jitu  Memilih  Metode  Statistik  Penelitian dengan SPSS . (Hal: 68). Yogyakarta: CV. Andi Offset
Nugroho, Edwin. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak WAJIB PAJAK Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta . Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
Nurmantu,  Safri.  2005.  Pengantar  Perpajakan  (Edisi  3).  (Hal:  148).  Jakarta:Penerbit Granit
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  39/PMK.03/2018  tentang  Tata  Cara  Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh WAJIB PAJAK Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map E-commerce ) 2017-2020
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang Perlakuan  Perpajakan  Atas  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  ( E- commerce )
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. Perpajakan  Indonesia  Konsep  dan  Aspek  Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
Received: 2021-08-03 Revised: 2021-09-06 Approved: 2021-09-10
Salmah, Siti. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran WAJIB PAJAK Terhadap Kepatuhan WAJIB PAJAK Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 2. Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI
Sari, Ririn Puspita. 2018. Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce. Jurnal Akuntabel 15 (1), 2018 67-72. Surabaya: Universitas Airlangga
Sutiyono,  Agus  Eko.  2013. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Formal WAJIB  PAJAK  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Blitar) .  Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 jo Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 jo Undang-Undang  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan (PPh)
Waluyo.  2011. Perpajakan  Indonesia (Edisi  10,  Buku  1).  (Hal:  17).  Jakarta:Penerbit Salemba Empat
Widayati  dan  Nurlis.  2010. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar  Pajak WAJIB PAJAK Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) . Jurnal SNA. Vol SNA XIII
Wijayanto, Guntur Jati. 2016. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WAJIB  PAJAK  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015 . Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

## COPYRIGHT

## Copyright (c) 2021 Aloisius Hama
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0
International License .