## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## Abdul Atsar
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang abdulatsar.fhunsika@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi  budaya  tradisional  di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan  upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode pendekatan penelitian yang   digunakan dalam penelitian  ini adalah metode yuridis  normatif dengan  spesifikasi  deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 menyatakan  bahwa  hak cipta atas ekspresi  budaya  tradisional dipegang oleh  Negara. Negara  wajib menginventarisasi, menjaga  dan  memelihara ekspresi budaya tradisional.  Penggunaan  ekspresi budaya  tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak  Cipta yang dipegang oleh  Negara atas ekspresi  budaya  tradisional  diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada  peraturan  pemerintahnya. Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017,  juga memberikan  perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat  dan  olahraga  tradisonal (Pasal  5).  Perlindungannya  dilakukan  dengan  cara  inventarisasi  objek pemajuan  kebudayaan  melalui sistem  pendataan  kebudayaan  terpadu,  pengamanan (Pasal  22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradsional dan ekspresi budaya tradsional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat  terutama  masyarakat  adat,  Karena  memperoleh  perlindungan  hukum  kekayaan  intelektual terhadap  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  tradisional  maka  masyarakat  adat  tersebut  dapat mempunyai hak ekonomi.
Kata  Kunci  : Kesejahteraan  Masyarakat; Pengetahuan dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional; Perlindungan Hukum

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Kebudayaan di  Indonesia termasuk  di dalamnya  seni  budaya, saat  ini  mulai  menjadi perhatian  khusus  pemerintah  untuk  “dijual”  ke pasar  budaya  internasional.  Namun  dalam perkembangan  dan  keberadaanya,  seni  tradisi lemah  dari  segi  perlindungan.  Misalnya  saja, perlindungan atas hasil karya seniman tradisinya, perlindungan  atas  buah  pemikiran  intelektualnya berupa  syair,  lagu,  dongeng,  cerita  dan  lain sebaginya  masih  belum  dibentuk  perangkat hukumnya  secara  khusus. Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki  secara  komunal  (dimilik bersama). Sehingga  muncul  anggap  bahwa pengetahuan tradisional dan  ekspresi  budaya  tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan publik domein. Dalam konsep ini, tidak terkandung  konsep monopolisasi penggunaan pengetahuan tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional sebagaimana halnya dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Karena itu, pengaturan hukum menjadi  urgen dalam melindungi pengetahuan tradisional dan  ekspresi  budaya tradisional karena terjadi kekosongan  hukum. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, Indonesia  umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisonal dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat
diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya.
Konflik  kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan  ekspresi  budaya tradisional harus  dimasukan  dalam  perjanjian TRIPs. Negara maju lebih menginginkan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai public domein sehingga dapat diakses,  hal  ini  sangat merugikan  negara-negara  berkembang. Sedang negara berkembang menganggap bahwa rezim HKI yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan tradisional  dan  ekspresi  budaya tradisional. Rangkaian kegiatan yang  dilakukan oleh WIPO yang  berdampak  sangat  penting terhadap HKI adalah perlindungan  pengetahuan tradisional dan  ekspresi  budaya  tradisional, sebagai salah satu bentuk dari intellectual activity yang menunjukkan bahwa:
1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak diantaranya terkait dengan sistem kepercayaan;
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang;
4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional penting  untuk melindungi  kehormatan individu dan komunitas;
5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan
bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinan untuk dilindungi  dengan rezim  HKI (seperti paten, merk, hak cipta dan desain industri). 1
Sistem perlindungan  hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya  tradisional, terutama yang telah dikembangkan  sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya. Pengetahuan tradisonal merupakan tata nilai dalam kehidupan masyarakat adat antara lain dapat berupa tanaman obat dan pengobatan,  seni  ukir,  seni tenun  pemuliaan tanaman dan budaya masyarakat adat.
Perlahan-lahan  pengetahuan tradisional dan  ekspresi  budaya  tradisional itu akan hilang sejalan dengan tergerusnya budaya tradisional dengan  kemajuan  zaman dan terpinggirkannya masyarakat adat. Hal ini  karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual, tidak terdokumentasikanya pengetahuan adat tersebut dengan baik.  Di sisi lain, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah persoalan perlindungan hukum.
1 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandung, 2010, hlm. 18
Karena, konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan  kegiatan untuk menghasilkan temuan (invention). Pemegang HKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Persoalannya dapatkah HKI  diberikan kepada komunitas kekerabatan masyarakat adat yang tidak mengenal sistem kepemilikan individual atas pengetahuan tradisional  dan  ekspresi  budaya tradisional. Secara tradisional,  sesungguhnya masyarakat adat tidak memahami filosofi dasar HKI sehingga  banyak pengetahuan tradisional masyarakat adat dimanfaatkan tanpa izin dan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat.
Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat memuculkan adanya kesadaran komunal akan  keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan secara turun temurun. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional yang dimiliki masyarakat adat. Ketentuan TRIPs, dasar hukum bagi tuntutan masyarakat adat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tadisional dan  ekspresi  budaya  tradsionalnya secara komersial tanpa izin teryata belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI Indonesia.
Pasal  39 Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional.
Penggunaan ekspresi budaya  tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4)  menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi  budaya  tradisional  diatur dengan Peraturan Pemerintah,  akan  tetapi  hak  cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh  negara  belum  ada  peratran  pemerintahnya. Berdasarkan  perumusan ketentuan Pasal 39 tersebut, tidak mencakup  perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Artinya, kedudukan pengetahuan tradisional masyarakat adat rentan untuk  dieksplotasi oleh pihak lain. Padahal perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting  karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan  dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.
Masyarakat adat sebagai pemilik kolektif pengetahuan tradisional tersebut tidak memperoleh keuntungann yang adil atas kemanfaatannya.  Gagasan    pematenan pengetahuan tradisional merupakan alternatif yang patut pertimbangkan walupun memerlukan waktu yang panjang  diterapkan  di Indonesia. Pendekatan kapitalis dan individual tersebut
dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat. 2 Negara-negara maju dengan keras menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai public  property atau publik domain,  bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Negara-negara berkembang, justru sebaliknya, menginginkan agar instrumen hukum internasional.
Negara  memajukan  Kebudayaan  Nasional Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi  terwujudnya  tujuan  nasional  sebagaimana diamanatkan oleh Undang­Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Keberagaman Kebudayaan  daerah  merupakan  kekayaan  dan identitas  bangsa  yang  sangat  diperlukan  untuk memajukan  Kebudayaan  Nasional  Indonesia  di tengah  dinamika  perkembangan  dunia;  Untuk memajukan  Kebudayaan  Nasional  Indonesia, diperlukan  langkah  strategis  berupa  upaya Pemajuan  Kebudayaan  melalui  Pelindungan, Pengembangan,  Pemanfaatan,  dan  Pembinaan guna  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.
2 Arimbi Heroepoetri. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat:Prospek, Peluang dan Tantangan, Jakarta, diakses pukul 22:11 Wib Tanggal 10 Mei 2017, 1998. hlm. 7
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pengaturan  atas perlindungan  hukum  terhadap pengetahuan  dan  ekspresi  budaya  tradisional untuk  memajukan  kebudayaan  nasional  ditinjau dari undang-undang  No.  5  tahun  2017  tentang pemajuan  kebudayaan  dan  undang-undang  No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan  hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum    normatif  adalah penelitian hukum yang dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka  atau data sekunder. 3
Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat  deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,  keadaan atau gejala- gejala lainnya. 4
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang  diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan  dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. 5 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif  SuatuTinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 13.
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, 2005, hlm. 10 5 Ibid, hlm. 12
karya ilmiah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis  teliti. Analisa  terhadap  data  utama dilakukan  secara  kualitatif  dengan  menggunakan metode  pendekatan  deduktif  dan  dalam pembahasannya  disesuaikan  dengan  pokok masalah  yang  disajikan  untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.
3. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisonal dan  ekspresi  budaya  tradisional  di Indonesia.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Indonesia  sebagai Negara  kepulauan, memiliki keanekaragaman  seni dan  budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan  salah  satu sumber dari karya intelektual yang  dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata  untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat  dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang    perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan  budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja,  tetapi juga bagi  bangsa dan negara.
Indonesia sebagai negara yang kaya  akan kebudayaan, terutama kesenian tradisional, harus melindungi pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional  yang  ada di  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dari ancaman  pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada    umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang
bersangkutan. 6
Pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan aset negara yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kepemilikannya banyak diakui (diklaim) oleh pihak  asing tanpa adanya benefit sharing, sehingga terjadi konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Kelemahan kita dalam mengembangkan sistem perlindungannya belum adanya sistem perlindungan yang tepat dan memadai serta terbatasnya data, dokumentasi dan informasi tentang PT dan EBT. 7
Pengetahuan  Tradisional  adalah  karya intelektual  di  bidang  pengetahuan  dan  teknologi yang  mengandung  unsur  karakteristik  warisan
6 Agus Sardjono, Membumikan HKI  di Indonesia,  Nuansa Aulia: Bandung, 2009, hlm. 160
7 Ahmad Ubbe, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, BPHN Depkumham: Jakarta, 2009, hlm 1
tradisional  yang  dihasilkan,  dikembangkan,  dan dipelihara  oleh  komunitas  atau  masyarakat tertentu.  Sedangkan  pengertian  Ekspresi  Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur  karakteristik  warisan  tradisional  yang dihasilkan,  dikembangkan,  dan  dipelihara  oleh komunitas  atau  masyarakat  tertentu  (RUU PTEBT).  Menurut  Johnson,  pengetahuan tradisional sebagai:” Traditional of knowledge built by a group of people through generation living in close contact with nature. It includes a system of classification, a set of empirical observations about the  local  environments,  and  a system  of selfmanagement  that  governs  resourse  use”. 8 Hiebert  dan  Van  Rees  berpendapat: “Traditional knowledge  had  many  definitions  but  the  central theme  consisted  of  cultural  beliefs  and  traditions being  passed  on  from  their  forefathers  to  the present generation  for  the  purpose  of  survival while  still  living  in  harmony  with  the  ecosystems. Traditional knowledge is something that is learned during  a  lifetime  and  realizes  the interconnectedness of the trees, soil and water”. 9
Istilah  pengetahuan  tradisional  digunakan untuk menerjemahkan istilah traditional knowledge, yang  dalam  perspektif  WTO  digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup
8 Graham Dutfield, Intellectual Property Biogenetic Resources and  Traditional  Knowledge,  Earthscan:  London,  2004,  hlm. 91 9 Duane Hiebert dan Ken van Rees, Traditional Knowledge on Forestry Issues  Within  Deep  Prince, Albert  Grand  Counsil: Saskatchewen, 1998, hlm. 3
Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional.  Dari  beberpa  definisi,  bahwa pengetahuan  tradisional  memiliki  karakteristik khusus yaitu:
a. Merupakan  sebuah  pengetahuan  yang dipraktikkan secara turun-temurun;
b. Kepemilikan  dari  pengetahuan  tradisional bersifat komunal;
c. Pengetahuan  tradisional  merupakan  hasil interaksi antara penemunya dengan alam. 10
Ekspresi  Budaya  Tradisional  berakar  dalam tiga kata,  tradisi,  budaya dan  ekspresi.Untuk "ekspresi", itu  berarti  untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan.Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia. 11 Hal ini berakar pada bahasa Sansekerta  "budhayah"  yang berarti  pikiran atau intelektual. 12 Secara umum, budaya  dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia  dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka  di    lingkungan mereka.ekspresi  budaya tradisional  adalah bagian dari  kehidupan    budaya masyarakat  sebagai  pemilik. ekspresi  budaya tradisional  sudah mengandung  beberapa  nilai seperti ekonomi,  spiritualitas  dan komunalitas.
10 Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM Kemenkumham,  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  atas Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional Masyarakat Adat, Alumni: Bandung, 2013, hlm. 23 11 Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu  Antropologi,      Rineka Cipta: Jakarta, 2009, hlm..69 12 Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya  : Paduan Berkomunikasi  Dengan  Orang-Orang  Berbeda Budaya¸ Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006, hlm..59
Semua  nilai-nilai  ini dihormati oleh masyarakat tradisional.Oleh  karena  itu, ekspresi budaya tradisional dapat mewakili    identitas masyarakat adat di daerah tertentu. 13
Pengetahuan  tradisional mengacu  pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di  dunia  yang  dikembangkan  dari pengalaman mereka  di  abad dan menurut, pengetahuan  tradisional  langsung  budaya  dan lingkungan  ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi. ini adalah  kolektif yang  dimiliki dan dikelola dalam  beberapa  bentuk seperti cerita rakyat, lagu- lagu rakyat, peribahasa,  nilai-nilai budaya, iman, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal dan keturunan hewan. 14
Industri budaya perlu dilindungi. Kebudayaan termasuk  ke  dalam  produk  “ciptaan”.  Budaya diciptakan  tetapi  sangat  sulit  dideteksi kemunculannya, tetapi bisa ditelisik perkembangannya.  Seni  dan  Budaya  di  tangan masyarakat  akan  berjalan  di  tempat.  Sementara ditangan peneliti akan berkembang menjadi sebuah produk yang bernilai dan memiliki daya saing tinggi. Permasalahannya  yang  umum  ditemui  adalah terkadang  masyarakat  bersikap  defensif  dan cenderung  sulit  menerima  keberadaan  “tangan- tangan”  baru.  Inilah  yang  merupakan  persoalan klasik  dalam  hal  pengembangan  budaya  di
13 Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat, Mandar Maju: Jakarta, 2010, hlm..51
14 I  Nyoman  Lodra, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1, 2012, hlm..11
masyarakat; tetapi dalam hal sistem nilai mayoritas masih menerima perubahan.
Munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh negara berkembang, terjadi karena pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional mereka tidak mendapatkan perlindungan, sebagaimana kekayaan intelektual di negara maju. Sementara itu negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan, dengan jalan menekan negara-negara di dunia ketiga, untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Keengganan negara maju untuk mengakui pengetahuan dan ekspresi   kebudayaan negara- negara berkembang, disebabkan karena mereka tidak  ingin kehilangan akses mengambil pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisonal masyarakat lokal, yang telah terbukti sangat menguntungkan bagi mereka, baik secara ekonomis ataupun secara pengetahuan dan teknologis. 15
Perlindungan  hukum  terhadap  ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan oleh negara- negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai  tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan  hidup  warisan budaya  tak benda dan kreativitas komunal. 16 Ada dua    hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional:
15 Ahmad Ubbe, Lock.Cit, hlm 1
16 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan  Intelektual (Intellectual  Property Right), PT  RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm.78
1. Untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional yang ada, hal ini  tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum.
Pendokumentasian    dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah;
2. Untuk jangka menengah dan panjang dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus melindungi pengetahuan tradisional. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan  nasional di tingkat internasional    adalah dengan menciptakan peraturan perundang- undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional. 17
Perlindungan hukum merupakan suatu  hal yang melindungi subyek-subyek  hukum melalui peraturan perundang-undangan yang  berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Salah satu sifat dan  sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu,  perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam  bentuk adanya kepastian hukum.
17 Budi Agus Riswandi dan Arif Lutviansori, Mempersoalkan Perlindungan Tradisional Knowledge, http:// www.hukumonline.com/detail.asp?id=20725&cl=kolom, diakses pukul 13.00 WIB.
Berkaitan dengan penegakan hukum hak  cipta tersebut,  bahwa masalah  pokok dalam  penegakan hukum  hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan  perlindungan hak    cipta di Indonesia, kemudian perundang-undangan hak cipta yang belum kompherensif. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu  pun,  seperti pencipta  dan pemegang hak terkait banyak yang kurang mengetahui hak cipta sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari  arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.
Pemberian  perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak- pihakyang  tidak  berhak terhadap komponen- komponen pengetahuan tradisional dan
pengembangan penggunaan
kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional  berperan    positif memberikan  dukungan kepada komunitas
masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya. 18
Perlindungan yang  dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi PTEBT  terhadap pemanfaatan yang  dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT  sebagai bagian pengetahuan tradisional  ini  sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal. 19
Upaya yang  dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas    kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer. 20
18 Ibid.
19 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 2-3
20 Tunjukan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional: M. Imam Nasef; http//www.tempo- institute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nase , diakses 06 Januari 2010.
Masyarakat  Indonesia  sekarang  ini  adalah masyarakat  yang  tengah  membentuk  dirinya masing-masing. Sistem tata nilainya juga bergerak, saling  mempengaruhi,  berubah-ubah”. 21 Hal  ini membuat  budaya  sebagai  produknya  sulit menemukan  jati  diri  dan  cenderung  tidak  terpola. Masyarakat  “tradisi”  telah  berubah  menjadi masyarakat modern. Bagi daerah yang sudah maju sistem  pengelolaannya,  budaya  dikelola  sebagai sebuah  komoditi  dan  perlu  dikembangkan  terus; difasilitasi  dan  disediakan  anggaran  untuk melakukan  pengenbangan  dalam  hal  riset misalnya. Seni dikelola oleh pemerintah daerah dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat;  masyarakat  memiliki skill  dan  memiliki  kemampuan bersaing  di  kancah internasional.  Hal  ini  karena  suku  bali  merupakan kelompok  manusia  yang  terikat  oleh  kesadaran akan kesatuan budayanya. 22
The  term  ‘art’  was  applied  to  all  kinds  of human  activities  which  we  would  can  craft  or sciences.  It  designated  any  techne  or  skill  which could be learned: ‘a skill in making products, a skill in  practical  performance,  and  skill  in  theoretical activities  of  the  mind”. 23 Maka,  seni  merupakan sebuah  produk  yang  sangat  mahal  harganya  dan memiliki  nilai  atas  hasil  pemikiran  manusia.  Tari dan  musik  misalnya  merupakan  hasil  pemikiran
21 Jakob Sumardjo, Filsafat  Seni,  ITB:  Bandung,  2000,  hlm. 230 22 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan: Jakarta, 2004, hlm. 286 23 K. Schubert,  K  &  Daniel  McClean,  Dear  Images:  Art, Copyright  and  Culture,  Institute  of Contemporary  Art  and Ridinghouse: London, 2002, hlm. 286
manusia  berupa  gerak  dan  bunyi  yang  dapat dinikmati  secara  auditif  dan  visual.  Selanjutnya buah  dari  pemikiran  berupa  seni  tersebut  ‘diakui’ sebagai  produk  sebuah  komunitas;  namun  perlu adanya  pengumuman  dan  konvensi  agar  produk tersebut dapar diakui menjadi bagian dari budaya.
Negara  sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang  merusak atau  pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seiizin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini    dimaksudkan    untuk    menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut  dan memanfaatkan  secara komersial tanpa izin dari pemilik EBT.
Persoalan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) kerap  menjadi  isu  panas  khususnya  dalam  hal kesenian  tradisional  termasuk  di  dalam  mengenai pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya tradisional.  Insiden  diklaimnya  kesenian  Indonesia oleh  negara  tetangga  menjadi bukti  masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual.  Undang-undang  Hak  Cipta  nomor  28 tahun  2014  tentang  hak  cipta,  dapat  melindungi kesenian  dan  budaya  tradisional  Indonesia. Kesenian tradisional Indonesia yang sudah masuk ke  UNESCO  hanya  diakui  hak  moral  atau  asal usulnya  saja.  UNESCO  tidak  memberikan eksklusifitas  kepada  sebuah  kebudayaan
tradisional.  Sebab  ketika  budaya  Indonesia  diakui oleh  UNESCO  itu  sudah  menjadi  warisan  budaya manusia.
Saat ini tantangan bagi negara berkembang semakin  berat  seiring  dengan  berkembangnya tekonologi dan sistem permodalan yang mayoritas dikuasai oleh negara-negara maju. Negara-negara maju hadir dengan teknologi dan modal yang siap untuk  menggali  potensi kekayaan-kekayaan budaya,  sumber  daya  genetik,  dan  pengetahuan tradisional  di  negara  berkembang. Akhir-akhir  ini, banyak  kekayaan  intelektual  bangsa  Indonesia berupa  seni  budaya  diklaim  milik  bangsa  asing. Klaim  paling  banyak  dilakukan  oleh  Malaysia. Untuk menghindari hal tersebut, Indonesia diminta mematenkan  hasil  karya  leluhur  tersebut  guna mengantisipasi  hal  kejadian  serupa  terulang kembali.  Akan  tetapi  hal  tersebut  rasanya  sulit dilakukan  karena  adanya  perbedaan  pandangan tentang hak kekayaan intelektual (HKI).
HKI  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu bersifat  pribadi  dan  komunal.  Dikatakan  olehnya, budaya  masuk  dalam  kategori  komunal,  yang artinya  kekayaan  yang  dimiliki  bersama-sama.  Ini berarti,  sangat  sulit  mendaftarkan  kebudayaan bersifat HKI komunal. Karena hak paten itu hanya digunakan  yang  sifatnya  penemuan,  merek,  dan desain  industri.  Kalaupun  ingin  didaftarkan, nantinya  masuk  ke  dalam  HKI  kategori  pribadi, yang berarti tergolong hak cipta. Hak cipta memiliki batas  masa  waktu  yang  bisa  habis.  Jika  seorang menciptakan suatu penemuan, maka hak ciptanya
akan  terpakai  selama  dia  hidup.  Namun  setelah meninggal  dunia,  hak  cipta  akan  habis  70  tahun sejak sang pencipta wafat.
Upaya  perlindungan  kesenian  tradisional atau  ekspresi  budaya  tradisional  juga  bisa dilakukan dengan cara mempublikasikan budaya itu seluas-luasnya.  Pemerintah  Indonesia  melalui Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017  telah memberikan  perlindungan  terhadap  ekspresi budaya  tradisional  yang  dilakukan  dengan  cara membuat data  base kekayaan  tersendiri.  Nanti disiarkan  ke  internet  agar  semua  orang  tahu (kesenian tradisional  itu)  asalnya  Indonesia,  siapa maestronya,  siapa  ahlinya,  siapa  guru  yang  bisa didatangi  kalau  mau  belajar,  itu  cara melindunginya.
Pemajuan kebudayaan  adalah  upaya meningkatkan  ketahanan  budaya  dan  kontribusi budaya  Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan,  dan  pembinaan  kebudayaan.  Ada empat  aspek  dalam  melakukan  pemajuan kebudayaan, yaitu :
1. Pelindungan, yaitu upaya menjaga keberlanjutan  Kebudayaan  yang  dilakukan dengan  cara  inventarisasi,  pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
2. Pengembangan  adalah  upaya  menghidupkan ekosistem  Kebudayaan  serta  meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan;
3. Pemanfaatan  adalah  upaya  pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial, budaya,  pertahanan,  dan  keamanan  dalam mewujudkan tujuan nasional;
4. Pembinaan  adalah  upaya  pemberdayaan Sumber  Daya  Manusia  Kebudayaan,  lembaga Kebudayaan,  dan  pranata  Kebudayaan  dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
Undang-Undang  pemajuan  kebudayaan dapat  melindungi  kekayaan  intelektual  bangsa secara  lebih  menyeluruh. Undang-Undang  No.  5 Tahun  2017,  juga  memberikan  perlindungan terhadap  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya  tradisional  seperti  seni,  adat  istiadat, permainan  rakyat  dan  olahraga  tradisonal  (Pasal 5).  Perlindungannya  dilakukan  dengan  cara inventarisasi  objek  pemajuan  kebudayaan  melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).
Dalam  Pasal  16  ayat  (4)  Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  terdiri atas tahapan: 1) pencatatan dan pendokumentasian; 2) penetapan; 3) pemutakhiran data.  Pengamanan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan dilakukan  dengan  cara:  1)  memutakhirkan  data dalam Sistem Pendataan; 2) Kebudayaan Terpadu secara  terus-menerus;  3)  mewariskan  Objek
Pemajuan  Kebudayaan  kepada  generasi berikutnya;  4)  memperjuangkan  Objek  Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia (Pasal 22  ayat  4).  Pemeliharaan  Objek  Pemajuan Kebudayaan  dilakukan  dengan  cara:  1)  menjaga nilai  keluhuran  dan  kearifan  Objek;  2)  Pemajuan Kebudayaan;  3)  menggunakan  Objek  Pemajuan Kebudayaan  dalam  kehidupan  sehari-hari;  4) menjaga  keanekaragarnan  Objek  Pemajuan Kebudayaan;  5)  menghidupkan  dan  menjaga ekosistem  Kebudayaan  untuk  setiap  Objek Pemajuan Kebudayaan; dan  6)  mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya (Pasal 24 ayat 4).
Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) revitalisasi; 2) repatriasi; dan/ atau 3). Restorasi (Pasal 26 ayat 3). Publikasi dilakukan  untuk  penyebaran  informasi  kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan  menggunakan  berbagai bentuk  media (Pasal 28 ayat 3). Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan  dilakukan  dengan  cara:  1) penyebarluasan;  2)  pengkajian;dan  3)  pengayaan keberagaman.(Pasal 30 ayat 3).
Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui hukum cipta  merupakan salah bentuk  perlindungan yang paling  relevan dalam prinsip-prinsip hukum  kekayaan intelektual. 24 Pasal  39 Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya
24 Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm. 375.
tradisional dipegang oleh  Negara. Negara  wajib menginventarisasi, menjaga  dan  memelihara ekspresi budaya tradisional.  Penggunaan  ekspresi budaya  tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam  Pasal  39  ayat  (4)  menyatakan  bahwa ketentuan  lebih lanjut mengenai  Hak  Cipta yang dipegang oleh  Negara atas ekspresi  budaya tradisional  diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan  tetapi  hak  cipta  terkait  ekspresi  budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya.
Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang  No.  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai  hak  cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sementara itu atas inisiaf Dewan Perwakilan Daerah, saat ini sedang dibahas mengenai pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Karakterisk hak cipta adalah keaslian dalam membuat karya cipta. Karya tersebut  harus  dihasilkan oleh  orang yang mengakuinya  sebagai  ciptaannya. Karya tersebut dak boleh disalin atau direproduksi dari karya lain. Jika  pencipta telah  menerapkan  ngkat pengetahuan, keahlian, dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini
dianggap sudah  memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan hak cipta. 25
Banyak  karya-karya  tradisional  diciptakan oleh  masyarakat  tradisional  secara  kelompok, berarti  orang  banyak  memberi  sumbangan terhadap  produk  akhir.  Banyak  pengetahuan tradisional sering kali ditemukan secara kebetulan. Lagipula,  karya-karya  dan  pengetahuan tradisional  juga  dapat  dikembangkan  oleh  orang yang  berbeda  selama  jangka  waktu  panjang (barangkali selama beberapa abad). Bahkan lebih penting  lagi,  banyak  masyarakat  tradisional  tidak mengenal konsep individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian, para pencipta  dalam  masyarakat  tradisional  tidak berniat atau ingin mementingkan hak individu atau hak  kepemilikikan  atas  karya-karya  mereka. 26 Padahal  Pengetahuan  Tradisional  dan Ekspresi Budaya Tradisional juga mempunyai potensi ekonomi yang  menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata  dan industri ekonomi kreatif  seperti ukir  kayu, ukir  perak, tenunan adalah produk yang mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara. Keberadaan  hak  eksklusif  melekat  erat  kepada pemiliknya  atau  pemegangnya  yang  merupakan kekuasaan  pribadi  atas  ciptaan  yang bersangkutan.  Munculnya  hak  eksklusif  adalah
25 Laina  Raﬁan dan  Qoliqina Zolla  Sabrina, Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Unpad, Volume 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 499-450
26 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Alumni: Bandung, 2011, hlm. 261
setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu  hak  tersebut  mulai  dapat  dilaksanakan. Dengan hak ekslusif seorang pencipta/pemegang hak  cipta  mempunyai  hak  untuk  mengumumkan, memperbanyak  ciptaannya  serta  memberi  izin kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  perbuatan tersebut.
Hak  ekonomi  adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu : a. Hak reproduksi (reproduction right) yakni hak untuk menggandakan atau
memperbanyak ciptaan;
b. Hak adaptasi (adaptation right) yakni hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada;
c. Hak distribusi (distribution right) yakni hak untuk menyebarkan kepada
masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan;
d. Hak pertunjukkan (performance right) yakni hak untuk mengungkapkan karya seni dalam    bentuk pertunjukkan atau  penampilan oleh  pemusik,  dramawan, seniman, peragawati;
e. Hak penyiaran (broadcasting right) yakni hak untuk menyiarkan  ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang;
f. Hak programa kabel (cablecasting right) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel;
g. Droit de suit yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan;
h. Hak pinjam masyarakat (public lending right) yakni hak pencipta atas  pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.
Pengetahuan  Tradisonal  dan  Ekspresi Budaya  Tradisional yang dilindungi, dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja (masyarakat adat), tetapi juga bagi  bangsa dan negara,  selain  itu  juga untuk  menjaga  budaya  bangsa  Indonesia  dari ancaman  pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain.

## C. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Hak  cipta atas ekspresi  budaya  tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga  dan  memelihara ekspresi budaya tradisional.  Penggunaan  ekspresi budaya  tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Hak Cipta yang dipegang oleh  Negara atas ekspresi budaya  tradisional  diatur dengan Peraturan Pemerintah,  akan  tetapi  hak  cipta  terkait  ekspresi budaya  tradisional  yang  dipegang  oleh  negara belum ada peraturan pemerintahnya.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017,  juga memberikan  perlindungan  terhadap  pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga
tradisonal. Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi  objek  pemajuan  kebudayaan  melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.
2. Saran
Instrumen  hukum  nasional  maupun internasional  saat  ini,  belum  ada  yang  mengatur secara khusus tentang Pengetahuan Tradisional dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional.  Oleh  karena itu,  hendaknya  pemerintah  melakukan  upaya melakukan  berbagai  upaya  agar  dapat melindungi Pengetahuan    Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Mengusulkan agar merevisi  perjanjian  Trips  yang  secara  khusus mengatur  masalah  tersebut  agar Pengetahuan Tradisional dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional yang  dimiliki  negara-negara  berkembang dapat dilindungi dari ekploitasi negara-negara maju. Pemerintah dan  DPR  harus  membuat  membuat undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur tentang Pengetahuan  Tradisional dan Ekspresi Budaya  Tradisional,  untuk  menghindari  terjadi divarietas pengaturan mengenai hal tersebut.
Pemerintah harus mendesak negara-negara yang  tergabung  dalam  WIPO,  untuk  segera merevisi Perjanjian  TRIPs agar secara tegas mengatur perlindungan  pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM Kemenkumham, 2013, Perlindungan Kekayaan  Intelektual  atas  Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, Bandung: Alumni.
Graham  Dutfield,  2004, Intellectual  Property Biogenetic  Resources  and Traditional Knowledge, London: Earthscan.
Hadikusuma, Hilman, 2010, Pengantar Hukum
Adat, Jakarta: Mandar Maju.
Heroepoetri,  Arimbi 1998, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat:Prospek, Peluang dan Tantangan, Jakarta, diakses pukul 22:11 Wib Tanggal 10 Mei 2017.
Hiebert,  Duane  dan  Ken  van  Rees,  1998,
Traditional  Knowledge  on  Forestry  Issues Within  Deep  Prince, Saskatchewen:  Albert
Grand Counsil.
Kholis  Roisah,  2014, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, MMH, Jilid 43 No. 3
Juli 2014.
Koentjaraningrat, 2004, Manusia  dan  Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan.
Koentjoroningrat, 2 0 0 9 , Pengantar Ilmu Antropologi,   Jakarta: Rineka Cipta.
Lindsey, Tim,  2011, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2011.
Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017
Lodra,  I  Nyoman,  2012, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1.
M. Imam Nasef,  2010, Lindungi Kebudayaan
Tradisional http//www.tempo-institute.org/wp- content/uploads/2009/10/M.Imam-Nase, diakses 06 Januari 2010.
Mulyana, Deddy, 2009, Komunikasi Antar Budaya :
Paduan  Berkomunikasi  Dengan  Orang- Orang  Berbeda Budaya¸  Bandung:  Remaja
Rosdakarya.
Raﬁan, Laina  dan  Qoliqina Zolla  Sabrina,  2014,
Perlindungan  bagi  'Kustodian'  Ekspresi
Budaya Tradisional  Nadran  Menurut  Hukum Internasional  dan  Implementasinya  dalam Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  di
Indonesia,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Unpad,
Volume 1 No. 3 Tahun 2014
Riswandi, Budi Agus dan Arif Lutviansori,
Mempersoalkan Perlindungan Tradisional Knowledge,http://www.hukumonline.com/deta il.asp?id=20725&cl=kolom, diakses  Pukul 13.00
Saidin,  OK.,  2006, Aspek Hukum Hak Kekayaan
Intelektual (Intellectual  Property Right),
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sardjono, Agus, 2009,  Membumikan HKI  di
Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia.
------------, 2010, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung:
Alumni.
Schubert, K & Daniel McClean, 2002, Dear Images:
Art, Copyright and Culture, London: Institute of Contemporary Art and Ridinghouse.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006,
Penelitian Hukum Normatif    SuatuTinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press
Sumardjo, Jakob, 2000, Filsafat  Seni,  Bandung:
ITB.
Ubbe,  Ahmad,  2009, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang  Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, Jakarta:  BPHN
Depkumham.