p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
Analisis Hukum dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Bisnis antar Pelaku Usaha

## Muhammad Usman Syahirul Azmani
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email: usman_syahirul@unisma.ac.id

## Abstrak
Dalam era bisnis yang semakin kompleks, perjanjian bisnis antara pelaku usaha  menjadi  landasan  utama  dalam  menata  hubungan  kerja  sama.  Perjanjian merupakan klausula- klausula yang berisikan hak dan tanggungjawab yang wajib dipenuhi  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian,  dan  akan  menjadi  sah setelah  disepakati  oleh  para  pihak.  Salah  satu  aspek  krusial  dalam  klausula perjanjian tersebut adalah klausula eksonerasi, atau lebih dikenal dengan klausula pembatasan bahkan pelepasan tanggungjawab yang dapat mempengaruhi dinamika tanggung  jawab  bisnis  di  antara  para  pihak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  analisis  hukum  secara  normatif  terhadap  klausula  eksonerasi  dalam perjanjian bisnis, Batasan yang diperbolehkan dengan menyoroti perspektif hukum kontraktual  serta  implikasinya  maupun  akibat  hukumnya    terhadap  para  pihak dalam perjanjian bisnis.
Kata-Kunci: Klausula Eksonerasi, Tanggungjawab Bisnis, Kontraktual

## Abstract
In  an  increasingly  complex  business  era,  business  agreements  between  business actors  are  the  main  foundation  for  organizing  cooperation  relationships. Agreements are clauses that contain rights and obligations that must be fulfilled by the parties involved in the agreement, and will be valid after being agreed upon by the parties. One crucial aspect of the agreement clause is the exoneration clause, or better known as the limitation clause or even the release of responsibility that can  affect  the  dynamics  of  business  responsibility  among  the  parties.  This  study aims to conduct a normative legal analysis of the exoneration clause in business agreements,  the  limitations  allowed  by  highlighting  the  contractual  legal perspective  as  well  as  its  implications  and  legal  consequences  for  the  parties  in business agreements.

## Keywords: Exoneration clause, Business responsibility, Contractual

## PENDAHULUAN
Hubungan hukum keperdataan antar anggota masyarakat diatur dengan dua cara, yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa dan peraturan yang dilakukan atau dibuat oleh para pihak itu sendiri. pengaturan yang dibuat oleh pemerintah bersifat dan berlaku umum. sedangkan peraturan yang dilakukan oleh para pihak berlaku secara individu dan mengikat hanya bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.
Oleh karena hubungan keperdataan itu diatur secara demikian maka kitab Undang-undang Hukum Perdata disamping memuat aturan yang bersifat memaksa (dwingenrecht) artinya  tidak  dapat  disimpangi  oleh  para  pihak,  juga  memuat ketentuan yang bersifat mengatur (aanvullenrecht) artinya melengkapi aturan yang sudah  ada  yang  berlakunya  sepanjang  para  pihak  tidak  mengatur  sendiri  dalam perjanjian yang dibuat. 1
Dasar pengaturan secara individual itu dapat dilihat dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang berbunyi sebagai berikut : "Semua perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya ".
Dalam konteks bisnis modern, perjanjian bisnis antara pelaku usaha menjadi instrumen  kunci  dalam  membentuk  dan  mengatur  hubungan  bisnis.  Isi  dari perjanjian pada umumnya terdiri dari banyak klausul, yaitu hal hal apa saja yang menjadi  kewajiban  dan  hak  dari  para  pihak  dalam  perjanjian.  Salah  satu  elemen yang  sering  menjadi  perhatian  adalah  klausula  eksonerasi,  yang  merinci pembatasan, pengalihan, maupun pelepasan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat.
Perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi  pada umumnya dapat dilihat  dalam  perjanjian  antara  produsen  dengan  konsumen,  walaupun  tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi dalam perjanjian bisnis. Ada beberapa contoh perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi, misalnya
1 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Kontrak di Indonesia (Selanjutnya disebut Mariam Darus Badrulzaman II) , ELIPS, 1998, hal. 148

## Jurnal Negara dan Keadilan
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
Perspektif  Hukum  Kontraktual:  Analisis  dimulai  dengan  pemahaman hukum  kontraktual  terkait  dengan  klausula  eksonerasi.  Dalam  hukum  perikatan, perjanjian  menjadi  hukum  yang  berlaku  bagi  para  pihaknya,  kontraktualitas menciptakan  kerangka  hukum  di  mana  klausula  semacam  itu  diartikulasikan, memungkinkan  interpretasi  yang  cermat  terhadap  hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak.
Klausula  eksonerasi  adalah  klausula  yang  membebaskan  salah  satu  pihak dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian. Klausula ini sering  ditemukan  dalam  perjanjian  baku  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  untuk konsumen.  Namun,  klausula  eksonerasi  tidak  selalu  dilarang  oleh  hukum  di Indonesia, terutama jika para pihak dalam perjanjian bukan konsumen, melainkan pihak-pihak  yang  seimbang  kedudukannya  dan  memiliki  kebebasan  untuk menentukan isi perjanjian.
Implikasi  Terhadap  Tanggung  Jawab  Bisnis,  Penelitian  ini  menggali dampak  praktis  dari  penggunaan  klausula  eksonerasi  terhadap  tanggung  jawab bisnis para pelaku usaha. Apakah klausula yang dimasukkan dalam perjanjian itu membatasi  risiko  hukum, mengatur pertanggungjawaban  ganti rugi, atau  merinci mengenai  pembebasan  tanggungjawab  dari  tuntutan  pihak  ketiga,  klausula  yang disusun  tersebut  memainkan  peran  penting  dalam  menentukan  porsi  tanggung jawab. Klausula eksonerasi adalah salah satu poin yang dituliskan dalam perjanjian dan  dimaknai  sebagai  klausul  yang  memuat  pengecualian  kewajiban  atau pengalihan tanggung jawab.
Dalam  konteks  hukum  di  Indonesia,  penggunaan  klausula  eksonerasi memiliki  batasan.  Dalam  perjanjian  jual  beli  Berdasarkan  Pasal  1505  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan bahwa penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Dalam konteks ini, “cacat yang nyata” merujuk pada cacat yang jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh pembeli pada saat  pembelian,  sehingga  pembeli  dianggap  telah  mengetahui  dan  menerima kecacatan  pada  barang  yang  dijual  oleh  penjual. 2 Namun,  berdasarkan  Pasal  18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula
2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1505
eksonerasi  termasuk  dalam  jenis  klausul  baku  yang  dilarang.  Beberapa  contoh klausula baku yang dilarang antara lain:
1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen.
2. Pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang  dibeli konsumen.
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. 3
Jika  klausula  baku  yang  memuat  sesuatu  terlarang  tersebut  tetap dicantumkan  oleh  pelaku  usaha,  maka  berdasarkan  ketentuan  UU  Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum pidana penjara maksimum 5 tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00. Serta dapat  digugat secara perdata untuk mengganti kerugian konsumen baik materiil maupun imateriil.
Maka berdasarkan ketentuan diatas, dalam perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen, UU Perlindungan konsumen lah yang digunakan sebagai aturan khusus atau lex specialisnya, bahkan jika perjanjian tersebut menimbulkan kerugian  terhadap  konsumen  secara  tidak  langsung,  akan  tetapi  jika  dalam  suatu perjanjian  jual  –  beli,  pihak  yang  terlibat  tidak  ada  yang  memiliki  kedudukan hukum/ legal standing sebagai konsumen, maka ketentuan 1505 KUHPerdata lah yang  digunakan,    bahkan  jika  klausula  eksonerasi  tersebut  digunakan  dalam perjanjian yang bukan jual  beli, tentu pasal  1505 KUHPerdata juga dikecualikan sebagai payung hukumnya.
Penyebutan  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  dimana  para  pihaknya bukan konsumen seperti perjanjian bisnis, Namun, klausula eksonerasi tidak selalu dilarang oleh hukum di Indonesia, terutama jika para pihak dalam perjanjian bukan konsumen,  melainkan  pihak-pihak  yang  seimbang  kedudukannya  dan  memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.
Salah  satu  contoh  perjanjian  yang  memuat  klausula  eksonerasi  tapi  tidak dilarang  oleh  hukum  di  Indonesia  adalah  perjanjian  penitipan  barang.  Dalam perjanjian  ini,  pihak  yang  menitipkan  barang  (penitip)  menyerahkan  barangnya kepada  pihak  yang  menerima  titipan  (penerima  titipan)  untuk  disimpan  dan
3 Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Jurnal Negara dan Keadilan
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
dikembalikan  sesuai  dengan  kesepakatan.  Penerima  titipan  dapat  mencantumkan klausula  eksonerasi  yang  menyatakan  bahwa  ia  tidak  bertanggung  jawab  atas kerusakan  atau  kehilangan  barang  yang  dititipkan,  kecuali  jika  disebabkan  oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Klausula ini tidak dilarang oleh hukum, karena para pihak dalam perjanjian penitipan barang bukan konsumen, melainkan pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama  dan  dapat  saling menguntungkan.  Selain  itu,  para  pihak  juga  dapat  menolak  atau  menyetujui klausula  eksonerasi  tersebut,  atau  mengajukan  syarat-syarat  lain  yang  lebih menguntungkan  bagi  mereka.  Dalam  hal  yang  lain,  pencantuman  klausula eksonerasi  yang  dimaksudkan  untuk  membebaskan  atau  mengurangi/  membatasi tanggungjawab  itu  dilakukan  dengan  cara  tidak  mengakui  atau  tidak memberlakukan pasal- pasal tertentu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini seringkali dilakukan dalam pembuatan kontrak franchise, perjanjian sewa menyewa,  pemberian  kuasa,  dan  sebagainya.  Hanya  saja,  pasal-pasal  yang dikesampingkan  oleh  para  pihak  itu  adalah  pasal-pasal  yang  menurut  sifatnya merupakan peraturan yang bersifat memaksa (dwingenrecht). Artinya, berlakunya pasal-pasal  tersebut  bersifat  memaksa  dan  tidak  dapat  disimpangi  dengan kesepakatan  para  pihak  meskipun  para  pihak  bersandar  pada  asas  kebebasan berkontrak.  Contohnya  dalam  pemberian  surat  kuasa,  berakhirnya  surat  kuasa adalah  jika  pemberi  kuasa  meninggal  dunia,  salah  satu  aturan  dalam  pasal  1813 KUHPerdata,  tetapi  berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak  seringkali  penerima kuasa  menyodorkan  surat  kuasa  yang  cukup  ditandatangani  oleh  pemberi  kuasa dimana dalam surat tersebut mencantumkan klausul eksonerasi seperti “para pihak sepakat  untuk  menyimpangi  ketentuan  pasal  1813  KUHPerdata”,  hal  ini menyebabkan surat kuasa tetap berlaku meskipun pemberi kuasa meninggal, dan menyebabkan  ahli  waris  pemberi  kuasa  tidak  bisa  menguasai  obyek  waris  yang sudah  dikuasakan  oleh  pemberi  waris.  Sehingga  dari  penelitian  ini    penulis mengkaji  pertentangan  hukum  yang  diterapkan  dalam  klausul  eksonerasi berdasarkan aaturan tentang kebebasan berkontrak di KUHPerdata dengan pasal – pasal  yang  dikesampingkan  dari    KUHPerdata  sendiri  dalam  kontrak/  perjanjian yang  diterapkan  pada  umumnya.  Apakah  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian antara  pelaku  usaha  dilarang  dalam  hukum  perdata?  sejauh  mana  klausula
eksonerasi diperbolehkan dalam perjanjian bisnis, serta akibat hukumnya bagi para pihak.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian  Yuridis  Normatif.  Pendekatan  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  menggunakan  bahan  hukum  seperti  undang-undang  dan  bahan- bahan kepustakaan yang terkait. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data  yang  diperoleh  dari  Undang-undang  dan  peraturan  terkait  dinamakan  data primer  (atau  data  dasar),  sedangkan  yang  diperoleh  dari  bahan-  bahan  pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. 4

## PEMBAHASAN
Laboratorium  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Parahyangan, Bandung memberikan definisi Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dibuat untuk  membebaskan  tanggung  jawab  kreditur  dari  resiko-resiko  yang sebenarnya/  secara  yuridik  merupakan  tanggungjawabnya.  Adakalanya klausula Eksonerasi sampai batas-batas tertentu dapat dibiarkan berlaku, tetapi dalam  keadaan  yang  lebih  ekstreem,  klausula  Eksonerasi  dapat  pula  muncul dalam wujud ketentuan didalam kontrak yang bertujuan untuk mengecualikan salah  satu  pihak  dari  kewajiban  pembayaran  ganti  rugi  atas  kerugian  yang timbul  akibat  kesalahan  pihak  terse  but.  Yang  dimaksud  "kesalahan"  disini adalah perilaku yang diancam pidana (criminal conduct), perbuatan melanggar hukum  yang  disengaja (intentional  torts) atau  keteledoran  yang  luar  biasa
(gross ngelignet.) 5
Menurut  Purwahid  Patrik  syarat  eksonerasi  adalah  syarat  yang  berisi untuk  membebaskan  atau  membatasi  tanggungjawab  seseorang  dalam melaksanakan  perjanjian.  Syarat  eksonerasi  ini  menurut  Purwahid  Patrik termasuk  dalam  perjanjian  baku.  Syarat  eksonerasi  ini  dicantumkan  karena orang  tidak  menginginkan  kerugian  yang  terlalu  besar  atas  perjanjian  yang
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 12.
5 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan Bandung, Ketrampilan Perancangan Hukum , 1997, h. 194-195.

## Jurnal Negara dan Keadilan
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
dibuatnya,  sehingga  berusaha  meminimalisir  atau  bahkan  membebaskan tanggungjawab dengan mencantumkan klausula Eksonerasi.
Pencantuman  klausula  Eksonerasi  tidak  boleh  bertentangan  dengan itikad  baik.  Oleh  karena  itu  menurut  Houwing,  klausula  Eksonerasi  harus diteliti dari peristiwa yang lain dan hendaknya harus diteliti juga maksud dari pihak-pihak  bersangkutan  dan  keadaannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  keputusan Hooge Raad ketika memeriksa dan memutuskan perkara Bovag. Dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan bahwa asas itikad baik dapat menilai apakah syarat Eksonerasi (perjanjian baku) itu sah atau tidaknya. 6

## Berdasarkan hukum Klausula Eksonerasi
Pencantuman  klausula  eksonerasi  didasarkan  pada  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1338  KUHPerdata  yang  pada  intinya menyebutkan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  antara  kedua  belah  pihak, merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena perjanjian itu harus  dibuat  secara  sah,  malca  perjanjian  itu  harus  memenuhi  syarat sebagaimana dimaksud dalam 1320 KUHPerdata. 7
Pasal  1320  KUHPerdata  yang  berbunyi  "Supaya  terjadi  persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Menurut pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban  umum.  Karena  klausula  eksonerasi  akibat  hukumnya  adalah  sah, maka  apabila  terjadi  adanya  kata  tidak  setuju  dari  salah  satu  pihak  yang
6 Purwahid Patrick, Hukum Kontrak di Indonesia , ELIPS, 1998, h. 152-154.
7 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
membuat  perjanjian/kontrak  tersebut,  hal  ini  dapat  dibatalkan  dengan persetujuan kedua belah pihak.
Dilihat  dari  pasal  1337  KUHPerda  yang  mana  menyebutkan  "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang- undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." Jadi dengan  alasan  dari  pasal  1337  KUHPerdata  tersebut  upaya  hukum pembatalannya tidaklah bisa dibuat alasannya, karena klausula eksonerasi yang dibuat dalam perjanjian/ kontrak baku selalu telah mendapat persetujuan dahulu atau kesepakatan bersama dari para pihaknya, dan para pihak mengetahui betul apa  yang  menjadi  tujuan  dari  klausula  eksonerasi  yang  dicantumkan  dalam perjanjian/kontraknya itu. 8
Dalam arti klausula eksonerasi tersebut oleh para pihak dianggap tidak dilarang  oleh  undang-undang  dan  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan maupun ketertiban umum, karena para pihaknya mengetahui dan tidak merasa keberatan atas klausula eksonerasi tersebut, dan selama klausula eksonerasi itu ditaati bersama sesuai isi dari pada perjanjian/ kontrak itu.
Karena tujuan dari klausula eksonerasi adalah pihak lain yang dituntut untuk  bertanggungjawab  atas  apa  yang  telah  disepakati  itu  betul-betul bertanggungjawab  demi  terlaksananya  tujuan  daripada  perjanjian/  kontrak tersebut.
Studi Kasus dan Analisis Dokumen:
Studi  kasus  dan  analisis  dokumen  hukum  memberikan  wawasan  tentang variasi  formulasi  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  bisnis.  Dengan memperhatikan kasus nyata, penelitian ini mencoba menggambarkan pelaksanaan praktis  klausula-klausula  tersebut  dalam  berbagai  konteks  bisnis.  Melibatkan pertimbangan  etis  dan  hukum  seputar  klausula  eksonerasi.  Sejauh  mana penggunaannya adil dan seimbang dalam konteks bisnis, serta bagaimana klausula- klausula tersebut dapat memengaruhi kepercayaan dan kestabilan hubungan bisnis, menjadi pokok bahasan yang penting. Saat ini, larangan klausula eksonerasi atau klausula pelepasan tanggungjawab hanya ada pada perlindungan konsumen, namun
8 Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## Jurnal Negara dan Keadilan
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
belum ada peraturan khusus yang mengatur penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian antara sesama pelaku usaha di Indonesia. Namun, penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
Jenis-jenis klausula eksonerasi yang diperbolehkan dalam perjanjian dapat bervariasi  tergantung  pada  hukum  yang  berlaku  di  suatu  yurisdiksi.  Klausula eksonerasi sering digunakan untuk mengatur batasan tanggung jawab pihak-pihak yang  terlibat  dalam  suatu  kontrak.  Beberapa  jenis  klausula  eksonerasi  yang mungkin diperbolehkan dalam perjanjian melibatkan 9 :
1. Eksonerasi Tanggung Jawab Umum:
Klausula  yang  mengesampingkan  tanggung  jawab  pihak  tertentu  untuk kerugian  atau  kerusakan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  kontrak.  Ini  dapat mencakup kerugian keuangan, kerugian properti, atau kerugian lainnya.
2. Eksonerasi untuk Kerusakan atau Kecelakaan:
Klausula  yang  membatasi  tanggung  jawab  terkait  dengan  kerusakan  atau kecelakaan  yang  dapat  terjadi  dalam  konteks  pelaksanaan  kontrak.  Ini  dapat mencakup kerusakan fisik atau cedera yang mungkin muncul.
3. Eksonerasi Terkait Keterlambatan atau Kegagalan Pemenuhan:
Klausula yang mengesampingkan tanggung jawab terkait dengan keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban kontrak. Hal ini dapat mencakup penundaan dalam penyampaian barang atau layanan.
4. Eksonerasi untuk Kesalahan atau Cacat Produk:
Klausula yang membatasi tanggung jawab produsen atau penjual terkait dengan kesalahan  atau  cacat  pada  produk  yang  dihasilkan  atau  dijual.  Namun,  beberapa yurisdiksi  dapat  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  konsumen  dalam konteks ini.
9 Moch. Dani Pratama Huzaini,Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya, Artikel Hukum Online 2022, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam-bentuk-klausul-eksonerasi- dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/
5. Eksonerasi untuk Force Majeure:
Klausula yang mengesampingkan tanggung jawab dalam situasi force majeure atau  kejadian  di  luar  kendali  pihak  yang  terlibat,  seperti  bencana  alam  atau peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dihindari.
6. Eksonerasi untuk Pelanggaran Kontrak Kecil:
Dalam  praktiknya,  jika  terjadi  sengketa  terkait  klausula  eksonerasi  dalam pelanggaran  kontrak  kecil,  hakim  dapat  membatalkan  klausula  tersebut  dan memutuskan bahwa pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjadi salah satu fokus utama dalam hukum perjanjian di Indonesia.
7. Eksonerasi untuk Kehilangan Data atau Informasi:
Klausula  yang  mengesampingkan  tanggung  jawab  terkait  dengan  kehilangan data atau informasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  validitas  dan  jangkauan  klausula  eksonerasi dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki undang-undang  perlindungan  konsumen  atau  batasan  hukum  tertentu  yang mempengaruhi penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak.
Di Indonesia, klausula eksonerasi dalam perjanjian dapat diatur oleh hukum kontrak dan berbagai undang-undang terkait. Namun, perlu diingat bahwa validitas klausula  eksonerasi  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  prinsip- prinsip hukum umum, hukum perlindungan konsumen, dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan klausula eksonerasi di Indonesia:
Hukum Kontrak Indonesia:
Hukum kontrak Indonesia memperbolehkan para pihak untuk menyusun perjanjian dan  menentukan  ketentuan-ketentuan  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini,  klausula
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
eksonerasi  dapat  diperbolehkan  jika  disusun  secara  sah,  jelas,  dan  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen:
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UU  No.  8  Tahun  1999)  memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen. Meskipun undang-undang ini melindungi hak- hak  konsumen,  terdapat  ruang  bagi  kesepakatan  antara  pihak  asal  dan  pihak konsumen  selama  kesepakatan  tersebut  tidak  melanggar  hukum  atau  ketertiban umum.
Prinsip Good Faith dan Etika Bisnis:
Prinsip  good  faith  (itikad  baik)  dalam  kontrak  diterapkan  di  Indonesia.  Klausula eksonerasi  yang  tidak  adil,  merugikan  salah  satu  pihak  secara  berlebihan,  atau bertentangan dengan etika bisnis dapat dipertanyakan dan mungkin dianggap tidak sah.
Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Produk Cacat:
Klausula eksonerasi yang mencoba mengesampingkan tanggung jawab atas produk cacat  akan  membuat  klausul  tersebut  batal  demi  hukum,  namun  klausul  tersebut tidak  sertamerta  batal  begitu  saja,  sebab  batal  demi  hukumnya  akan  berlaku  jika kerugian  para  pihak  maupun  pihak  ketiga  atas  sebab  cacatnya  produk    tersebut terjadi.
Hukum Lingkungan:
Jika klausula eksonerasi berkaitan dengan dampak lingkungan, hukum lingkungan di Indonesia, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Jika klausula eksonerasi diterapkan pada perjanjian yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, hal ini  dapat  menimbulkan  masalah  serius  karena  pelaku  usaha  mungkin  mencoba menghindari  tanggung  jawab  atas  kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan  oleh kegiatan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan  yang  seharusnya  dipegang  oleh  setiap  perusahaan.  Dalam  konteks hukum Indonesia, klausula eksonerasi yang bertujuan untuk menghindari tanggung
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
jawab  atas  kerusakan  lingkungan  kemungkinan  besar  akan  dianggap  tidak  sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan konsumen. Oleh karena itu, penerapan klausula eksonerasi dalam situasi seperti ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi bagi pelaku usaha yang bersangkutan 10

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  Penelitian    ini  mengakhiri  analisis  dengan  merangkum temuan penelitian dan menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap klausula eksonerasi. Rekomendasi diberikan untuk membantu pelaku bisnis, atau pihak  non  konsumen  memahami  dan  mengelola  risiko  dengan  bijaksana.  Untuk menentukan  apakah  klausula  eksonerasi  tidak  bertentangan  dengan  asas keseimbangan,  kepatutan,  dan  itikad  baik,  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan, antara lain:
1. Jika  klausula  eksonerasi  tersebut  dibuat  secara  jelas,  tegas,  dan  tidak menimbulkan multitafsir
2. Jika  klausula  eksonerasi  tersebut  mengandung  unsur  paksaan,  penipuan, atau kesalahan dari salah satu pihak
3. Jika  klausula  eksonerasi  tersebut  mengakibatkan  kerugian  yang  tidak seimbang bagi salah satu pihak
4. Jika klausula eksonerasi tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi perjanjian yang dibuat oleh para pihak
5. Jika  klausula  eksonerasi  tersebut  memperhatikan  norma-norma  hukum, kesusilaan, dan kemanusiaan yang berlaku di masyarakat
Apabila unsur unsur diatas tidak terpenuhi, maka klausula eksonerasi tersebut dapat dikatakan  bertentangan  dengan  asas  keseimbangan,  kepatutan,  dan  itikad  baik. Dalam  hal  ini,  hakim  berwenang  untuk  menghapuskan  atau  mengubah  klausula eksonerasi tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Akibat  pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  itu  tidak  akan membuat perjanjian secara otomatis menjadi batal demi hukum, tetapi pembatalan
10 Moch. Dani Pratama Huzaini, Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam-bentuk-klausul- eksonerasi-dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
perjanjian  secara  sepihak  itu  harus  dimintakan  kepada  hakim.  Dengan  kata  lain, pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut.
Dalam  praktek  pembatalan  perjanjian  melalui  putusan  pengadilan  seperti yang  diperintahkan  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  pasal  1266 KUHPerdata  tersebut  seringkali  memakan  waktu  yang  cukup  lama,  karena mekanisme  pembatalan  perjanjian  melalui  putusan  pengadilan  melalui  tahap pemeriksaan  perkara  yang  bertingkat  mulai  dari  Pengadilan  Negeri,  apabila pembatalan tersebut harus banding ke Pengadilan Tinggi dan pemeriksaan Kasasi di  Mahkamah  Agung,  bahkan  dimungkinkan  untuk  diajukan  permohonan peninjauan kembali. Hal ini memang memerlukan waktu yang cukup Panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mariam  Darus  Badrulzaman, Hukum  Kontrak  di  Indonesia  (Selanjutnya  disebut Mariam Darus Badrulzaman II) , ELIPS, 1998, hlm. 148
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12
Purwahid Patrick, Hukum Kontrak di Indonesia , ELIPS, 1998, h. 152-154.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 8
Laboratorium  Fakultas  Hukum  Universitas  katolik  Parahyangan  Bandung,
Ketrampilan Perancangan Hukum , 1997, h. 194-195.
Purwosutjipto , Hukum Dagang , Alumni, Bandung, 1981, hlm. 8.
Subekti, Aneka Perjanjian , (Bandung: Citra Aditya.s,a.) Hlm. 40
Wiryono  Projodikoro, Asas-asas  Hukum  Perjanjian ,  (Bandung:  Sumur,  1991), Hlm. 50
Yahya Harahap, Segi- Segi Hukum Perjanjian , (Bandung: Alumni, 1991), Hlm. 220
Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801

## Jurnal
AH  Asmanasipa, Klausula  Eksonerasi  Dalam  Kontrak  Bisnis .  Repository  Unair,
2003
I Made Hendrawan Dwi Saputra, KEWENANGAN BERTINDAK ORANG ASING SEBAGAI PIHAK DALAM AKTA PERJANJIAN MENGULANGSEWAKAN
TANAH STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2099 K/PDT/
2017 , Indonesian
Notary: Vol.
2, Article 15.
https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/15

## Peraturan Undang-Undang
Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1505
Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## Website
Cahyono,  PEMBATASAN  ASAS    “FREEDOM  OF  CONTRACT”  DALAM  PERJANJIAN KOMERSIAL, https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract- dalam-perjanjian-komersial/ diakses pada jumat 8 desember 2023
Moch. Dani Pratama Huzaini, Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam- bentuk-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/ diakses Jumat 8 desember 2023
Moch. Dani Pratama Huzaini,Ragam Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian
dan Akibat Hukumnya,
Artikel Hukum
Online 2022,
https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629cc5399a314/ragam- bentuk-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-dan-akibat-hukumnya/
diakses kamis 7 Desember 2023