## SIPUD (SISTEM PELAYANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA) BERBASIS WEB PADA DESA PRINGKASAP
Tari Komalasari 1 , Nining Suryani 2 , Ilham Kurniawan 3
123 Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Karawang Jalan Banten No. 1, Karangpawitan Karawang E-mail: 1 tarikomalasari02@gmail.com , 2 nining.nns@bsi.ac.id , 3 ilham.imk@bsi.ac.id
Abstract –  ( MSME  sector  services  can  be  more  effective  and  efficient  if  accompanied  by  the  development  of technology  that  supports  them.  Making  business  certificates  (SKU)  at  the  Pringkasap  Village  office  is  still manual, bookkeeping reports are still recorded using handwriting, MSME data collection obtained from RT data collection is also not comprehensive. In addition, the lack of socialization regarding the program for submitting a  halal  logo  on  home  products  is  the  scope  of  this  problem.  Therefore,  the  authors  designed  a  computerized website  for  creating  SKUs  and  data  collection  for  UMKM  to  facilitate  data  processing,  both  in  adding, changing,  deleting,  storing  and  searching  data.  The  author  also  includes  the  flow  of  the  halal  certification process on the website page to expand the socialization of the program.
Keywords: System  Design,  Business  Certificate  Making,  MSME  Data  Collection,  Halal  Certification Socialization

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pelayanan  UMKM  diperlukan  untuk  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  sekitar,  salah  satu  program pemerintah  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan pertumbuhan  di  sektor  UMKM  adalah  Program Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  selain  pada  sektor UMKM,  program  KUR  juga  digunakan  untuk permodalan pada sektor pertanian (jual beli padi atau gabah) atau perikanan (budidaya).
Salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh peminjaman dari program  KUR adalah memiliki  surat  keterangan  usaha  yang  dapat diperoleh melalui Kantor Desa setempat.
Kendala  yang  dihadapi  pada  pelayanan UMKM  Kantor  Desa  Pringkasap  yaitu,  adanya pemalsuan  jenis  usaha  atau  bukan  usaha  milik sendiri,  pemohon  yang  mengajukan  SKU  terkadang tidak benar adanya mempunyai usaha tersebut sesuai dengan  yang  diajukan  di  dalam  SKU.  Pendataan usulan  UMKM  di  Desa  Pringkasap  belum  merata, dikarenakan  kurangnya  informasi  yang  didapatkan oleh  pihak  Kepala  Desa,  pendataan  secara  manual juga kurang efektif karena tidak  menyeluruh. Selain itu,  masyarakat  belum  mengetahui  adanya  program pengajuan  logo  halal  pada  produk  rumahan  bisa dibantu oleh kepala seksi kesejahteraan rakyat (Kasi. Kesra.)  yang  bekerja  sama  dengan  pihak  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  kecamatan.  Kemudian kendala  dalam  pengajuan  pembuatan  surat  yaitu pemohon  terkadang  merasa  tidak  enak  jika  tidak memberi  uang  administrasi,  sedangkan  pada pembuatan  surat  sebenarnya  tidak  dipungut  biaya, melainkan  jika  ingin  memberi  bisa  seikhlasnya. Selain itu, pemohon harus secara langsung
mendatangi Kantor Kepala Desa pada jam kerja saja (hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat)  pukul  08.15 s.d.  pukul  14.00  diluar  jam  kerja  ataupun  hari  libur pembuatan  SKU  maupun  surat  keterangan  lainnya tidak  dilayani.  Pemberian  tanda  tangan  hanya  bisa dilakukan  Lurah  dan  atau  Perangkat  Desa  seperti Sekretaris  Desa,  Kepala  Seksi  maupun  Kepala Urusan.  Sedangkan  terkadang  yang  mempunyai wewenang  tersebut  belum  datang  atau  ada  urusan lain  di  luar  wilayah  Kantor  Desa  Pringkasap.  Staf hanya  bisa  membuatkan  suratnya  saja,  tidak berwenang untuk memberi tanda tangan.
Pengembangan teknologi yang semakin pesat adalah suatu hal yang  harus juga diimbangi dengan fasilitas  yang  memadai  agar  bisa  dimanfaatkan untuk  kepentingan  bersama,  pelayanan  pada pendataan  usulan  UMKM  dapat  lebih  efektif  dan efisien  jika  dibarengi  dengan  pengembangan teknologi yang mendukungnya.

## 1.2.   Rumusan Masalah
1. Bagaimana  cara  mengatasi  pemalsuan  jenis usaha  yang  diajukan  oleh  pemohon  pada SKU?
2. Bagaimana  agar  pendataan  usulan  UMKM bisa dilakukan secara menyeluruh?
3. Bagaimana  proses  pengajuan  logo  halal produk rumahan?
4. Bagaimana  agar  pembuatan  SKU  bisa  lebih transparan dalam masalah uang administrasi.
5. Bagaimana agar pembuatan SKU bisa dimana saja dan kapan saja?
6. Bagaimana  penggunaan  barcode  atau  tanda tangan digital?
L L P P 2 2 M M S S T T M M I I K K N N U U R R D D I I N N H H A A M M Z Z A A H H J J A A M M B B I I

## 1.3.   Tujuan Penelitian
1. Mengatasi  pemalsuan  jenis  usaha  yang diajukan oleh pemohon pada SKU.
2. Pendataan usulan UMKM secara menyeluruh.
3. Pengajuan  logo  halal  produk  rumahan,  bisa dibantu oleh Kasi. Kesra.
4. Pembuatan SKU yang lebih transparan dalam masalah uang administrasi.
5. Pembuatan  SKU  bisa  dimana  saja  dan  kapan saja.
6. Penggunaan  barcode  atau  tanda  tangan digital.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Sistem
Sistem  adalah  kesatuan  jaringan  kerja prosedural  yang  saling  berhubungan,  elemen tersebut  saling  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan tertentu(Maulana et al., 2018).
Sistem  adalah  sekelompok  komponen  yang saling  bergantungan  dan  berfungsi  untuk  mencapai tujuan yang sama(Frisdayanti, 2019).

## 2.2. Pengertian Informasi
Informasi  adalah  data  yang  dikelola  menjadi bentuk  yang  dapat  dimengerti  oleh  penerimanya, informasi ini merupakan fakta. Dalam transmisi data menjadi suatu informasi adalah proses dari masukan yang  dikelola  kemudian  dapat  menghasilkan keluaran(Maulana et al., 2018).
Informasi  merupakan  data  yang  diproses menjadi  sesuatu  yang  lebih  bermanfaat  bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan (Asmara, 2019).

## 2.3. Pengertian Sistem Informasi
Sistem  informasi merupakan  kumpulan langkah demi langkah yang terorganisasi dan apabila dilakukan  dapat  memberikan  informasi  untuk pengendalian  organisasi  atau  untuk  mengambil sebuah keputusan(Asmara, 2019).
Sistem  informasi  yaitu  sekumpulan  kegiatan prosedural  yang  diorganisasikan  untuk  penyediaan informasi  dalam mengambil  keputusan  serta mengendalikan  suatu  organisasi  (Kurniawan  et  al., 2021).

## 2.2 Pelayanan UMKM
Pelayanan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan  tata  cara  atau  kebijakan  yang  telah ditetapkan, pelayanan  memberikan sebuah kepuasan
meskipun tidak hanya berbentuk fisik (Ramadhani et al., 2019).
UMKM  adalah  salah  satu  jenis  atau  bidang usaha  yang  cukup  penting  untuk  pertumbuhan ekonomi,  UMKM  juga  memiliki  peran  dalam penyerapan  tenaga  kerja  serta  penyaluran  hasil pembangunan (Soetjipto, 2020).
Surat  Keterangan  Usaha  ialah  surat  yang dapat diperoleh dari kantor Desa, surat ini digunakan untuk  menyatakakn  bahwa  pemohon  adalah  benar merupakan  warga  setempat  dan  benar  memiliki usaha  yang  tercantum  dalam  surat  tersebut (Nurqolbiah et al., 2023).
Pendataan UMKM yang tertib dan transparan dapat  meningkatkan  jumlah  data  UMKM,  karena kemudahan dalam sosialisasi dan pengoperasiannya, khususnya untuk pendataan (Muflikhah et al., 2022).
Pengembangan  dan  inovasi  produk  atau  jasa potensial  desa  melalui  penerapan  sertifikasi  halal bagi  pelaku  UMKM  bertujuan  untuk  menjamin kualitas  produk  dan  penyaluran  produk  ke  pasar ASEAN (Putra et al., 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Rancangan Usecase Diagram
Gambar 3 . Use Case Diagram Sistem Usulan
1. Rancangan  Antarmuka  Halaman  Utama
User
Gambar 2 . Halaman Utama User
2. Rancangan Antarmuka Halaman
Gambar 3. Halaman Pengajuan SKU User
3. Rancangan  Antarmuka  Halaman  Riwayat
SKU User
Gambar 4. Halaman Riwayat SKU User
4. Rancangan Antarmuka Halaman
Pengajuan Usulan UMKM User
Gambar 5. Halaman Pengajuan Usulan UMKM
User 5. Rancangan  Antarmuka  Halaman  Utama
Admin
Gambar 6. Halaman Utama Admin
6. Rancangan  Antarmuka  Halaman  Surat Keterangan Usaha Admin
Gambar 7 . Halaman SKU Admin
7. Rancangan Antarmuka Halaman Lihat
Gambar 8. Gambar Halaman Lihat Detail Surat
8. Rancangan  Antarmuka  Halaman  Laporan Pembukuan SKU Admin
Gambar 9. Halaman Laporan Pembukuan SKU
Admin
9. Rancangan  Antarmuka  Halaman  Cetak
Laporan Pembukuan SKU Admin
L L P P 2 2 M M S S T T M M I I K K N N U U R R D D I I N N H H A A M M Z Z A A H H J J A A M M B B I I
10. Rancangan  Antarmuka  Halaman  Usulan UMKM Admin
Gambar 11. Halaman Usulan UMKM Admin
IV. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut : 1. Dalam proses pembuatan SKU di  Kantor Desa Pringkasap masih dilakukan secara konvensional,  adanya  sistem  yang  sudah terkomputerisasi pemohon SKU dapat mengajukan  pembuatan  SKU  secara  mandiri, kapan  saja  dan  dimana  saja,  kemudian pengecekan  permohonan  SKU  akan  dilakukan oleh  staf,  jika  pengajuan  surat  memenuhi ketentuan  seperti  mencantumkan  foto  usaha sebagai  bukti  bahwa  pemohon  benar  memiliki usaha  tersebut,  maka  staf  akan  menambahkan tanda tangan digital berupa barcode pada surat tersebut,  untuk  selanjutnya  SKU  dapat  dicetak langsung oleh pemohon.
2. Pada  laporan  pembukuan  SKU  pun  masih dicatat  menggunakan  tulisan  tangan,  sehingga terlihat kurang rapi dan  menyulitkan pencarian data  dalam  pembukuan  tersebut,  sistem  yang sudah  terkomputerisasi  ini  menjadikan  laporan pembukuan  dapat  direkap  langsung  oleh sistem,  untuk  kemudian  dapat  dilihat  dan dicetak langsung bila diperlukan.
3. Pendataan usulan UMKM yang dilakukan oleh RT  dan  masih  menggunakan  formulir  dinilai kurang  efektif,    melalui  sistem  ini  pendataan UMKM  dapat  dilakukan  langsung  oleh  para pelaku  usaha  dengan  cara  menginputkan identitas  diri  dan  identitas  usahanya,  termasuk para  pelaku  usaha  yang  sudah  mendapatkan logo  halal  pada  produknya.  Dengan  begitu, pendataan akan langsung tercatat pada sistem.
4. Sistem  ini  diharapkan  dapat  membantu  kinerja pemerintahan Desa Pringkasap dalam pembuatan SKU, pembukuan hingga
pelaporannya, beserta pendataan usulan
UMKM  yang  diharapkan  menjadi  suatu  upaya pengembangan UMKM di Desa Pringkasap.

## 4.2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  untuk peningkatan sistem adalah sebagai berikut : 1. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada masyarakat Desa Pringkasap, mengenai pembuatan  SKU  maupun  pendataan  usulan UMKM, selain itu sosialisasi mengenai persiapan  logo  halal  produk  makanan  atau minuman  di  Desa  Pringkasap  perlu  ditingkatkan lagi,  mengingat baru  ada dua pelaku usaha  yang berhasil mendapatkan logo halal  melalui website Sihalal.
2. Pada  pendataan  usulan  UMKM  sebaiknya dikelompokkan  sesuai  dengan  bidang  usahanya masing-masing,  contohnya  untuk  jenis  usaha yang  bergerak  di  bidang  produk  makanan  atau minuman  maka  akan  masuk  ke  bidang  usaha kuliner,  sedangkan  untuk  jenis  usaha  seperti budidaya ikan maka akan masuk ke bidang usaha perikanan.
3. Untuk  laporan  pembukuan  SKU,  sebaiknya dibuatkan folder yang berbeda per tahunnya.

## DAFTAR REFERENSI
Asmara,  J.  (2019).  Rancang  Bangun  Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa  Netpala). Jurnal  Pendidikan  Teknologi Informasi , 2(1) , 1–7.
Frisdayanti,  A.  (2019).  PERANAN  BRAINWARE
DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi , 60–69. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/JEMSI Kurniawan,  H.,  Apriliah,  W.,  Kurnia,  I.,  & Firmansyah,  D.  (2021).  Penerapan  Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi  Penggajian  Pada  SMK  Bina  Karya Karawang. Jurnal  Interkom:  Jurnal  Publikasi Ilmiah  Bidang  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi , 14(4) , 13–23. https://doi.org/https://doi.org/10.35969/interko
m.v14i4.78
Maulana,  A.,  Sadikin,  M.,  &  Izzuddin,  A.  (2018).
Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen Inventaris  Berbasis  Web  Di  Pusat  Teknologi Informasi  Dan  Komunikasi  –  BPPT. Jurnal Setrum :  Sistem  Kendali-Tenaga-Elektronika- Telekomunikasi-Komputer , Vol.  7  No. ,  182– 196.
Muflikhah,  L.,  Yudistira,  N.,  &  Perdana,  R.  S. (2022).  Web  Responsif  Pendataan  Umkm Sebagai  Sarana  Peningkatan  Potensi  Desa Ngijo Karangploso. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 28(3) , 364–370.
Nurqolbiah,  N.,  Malfiany,  R.,  &  Suherman,  Y.
(2023). Sistem Informasi Pelayanan Permohonan  Surat  Keterangan  Usaha  Pada Kelurahan Karangpawitan. Dirgamaya :
Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi , Vol. 2 No. , 30–37.
Putra, A. B. N. R., Ulfatin, N. U., Wahyuni, W. W.,
& Sumarli, S. (2022). PEMBINAAN
EKONOMI KREATIF UMKM DESA SUMBERDEM MELALUI PENDAMPINGAN NIB, SERTIFIKASI
HALAL  DAN  BPOM. Prosiding  Hapemas , Vol. 3 No. , 146–153. Ramadhani, O., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2019).
Studi  Tentang  Penerapan  Sistem  Informasi Pelayanan  Umum  Terpadu  (Siput)  Pada
Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan
Bontang  Barat  Kota  Bontang. EJournal Administrasi Negara , 7(1) , 8634–8648.
Soetjipto,  H.  N.  (2020). Ketahanan  UMKM  Jawa Timur  Melintasi  Pandemi  COVID-19 .  K- Media.
Asmara,  J.  (2019).  Rancang  Bangun  Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa  Netpala). Jurnal  Pendidikan  Teknologi
Informasi , 2(1) , 1–7.
Frisdayanti,  A.  (2019).  PERANAN  BRAINWARE
DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi , 60–69. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/JEMSI
Kurniawan,  H.,  Apriliah,  W.,  Kurnia,  I.,  &
Firmansyah,  D.  (2021).  Penerapan  Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi  Penggajian  Pada  SMK  Bina  Karya
Karawang. Jurnal  Interkom:  Jurnal  Publikasi Ilmiah  Bidang  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi , 14(4) , 13–23. https://doi.org/https://doi.org/10.35969/interko
m.v14i4.78
Maulana,  A.,  Sadikin,  M.,  &  Izzuddin,  A.  (2018). Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen Inventaris  Berbasis  Web  Di  Pusat  Teknologi Informasi  Dan  Komunikasi  –  BPPT. Jurnal Setrum :  Sistem  Kendali-Tenaga-Elektronika- Telekomunikasi-Komputer , Vol.  7  No. ,  182– 196.
Muflikhah,  L.,  Yudistira,  N.,  &  Perdana,  R.  S. (2022).  Web  Responsif  Pendataan  Umkm Sebagai  Sarana  Peningkatan  Potensi  Desa Ngijo Karangploso. Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat , 28(3) , 364–370. Nurqolbiah,  N.,  Malfiany,  R.,  &  Suherman,  Y. (2023). Sistem Informasi
Pelayanan
Permohonan  Surat  Keterangan  Usaha  Pada
Kelurahan Karangpawitan. Dirgamaya :
Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi , Vol. 2 No. , 30–37.
Putra, A. B. N. R., Ulfatin, N. U., Wahyuni, W. W.,
& Sumarli, S. (2022). PEMBINAAN EKONOMI KREATIF UMKM DESA SUMBERDEM MELALUI PENDAMPINGAN NIB, SERTIFIKASI HALAL  DAN  BPOM. Prosiding  Hapemas , Vol. 3 No. , 146–153.
Ramadhani, O., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2019).
Studi  Tentang  Penerapan  Sistem  Informasi Pelayanan  Umum  Terpadu  (Siput)  Pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan
Bontang  Barat  Kota  Bontang. EJournal
Administrasi Negara , 7(1) , 8634–8648. Soetjipto,  H.  N.  (2020). Ketahanan  UMKM  Jawa Timur  Melintasi  Pandemi  COVID-19 .  K- Media.
IDENTITAS PENULIS Nama : Tari Komalasari NIDN/NIK : - TTL : Subang, 02 Januari 2002 Golongan / Pangkat  : - Jabatan Fungsional   : - Alamat Rumah : - Telp. : 083816017831 Email : tarikomalasari02@gmail.com Nama : Nining Suryani NIDN/NIK : 0306017902 TTL : Jakarta, 6 Januari Golongan / Pangkat  : Penata Muda Tk. I Jabatan Fungsional   : Lektor Alamat Rumah : Parung Bingung Rt.002/013 Telp. : 081280093730 Email : nining.nns@bsi.ac.id Nama : Ilham Kurniawan NIDN/NIK : 0306069501 TTL : Sukabumi, 06 Juni 1995 Golongan / Pangkat  : Penata Muda III/c Jabatan Fungsional   : Asisten Ahli 150 Alamat Rumah : Perum Mutiara Alam Permai Telp. : 0816619179 Email : ilham.imk@bsi.ac.id