## Volume 22 NO 2, Juli 2020

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi
Nini, Novi Pebriani Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharma Andalas 1,2 niniazwar@gmail.com 1

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of hotel tax effectiveness in Padang City and Bukittinggi City, the level of hotel tax growth rate in Padang City and Bukittinggi City, the level of hotel tax contribution for Padang City and Bukittinggi City, and projected hotel tax in Padang City and Bukittinggi  in the  future.  Namely the  years  2020 to  2024  and  a  comparative  analysis  between the City of Padang and the City of Bukittinggi. The type of research used is descriptive research with  quantitative  and  qualitative  approaches.  The  data  source  used  is  secondary  data  and primary data that is conducting interviews with the Head of the Subdivision of Levies and Other Revenues  of  the  City  of  Padang  Bapenda  and  the  Head  of  Revenue  Section  of  the  Bukittinggi City DPKAD. The results of this study indicate that the level of hotel tax effectiveness in the city of Padang is very effective, and in the city of Bukittinggi the level of hotel tax effectiveness has been effective. While the level of hotel tax growth in Kota Padang and Kota Bukittinggi is still very less in terms of growth, and the level of hotel tax contribution in Padang City is still very less contributing to PAD, and Kota Bukittinggi hotel tax contribution to PAD is said to be less contributing.  the  level  of  projection  of  Padang  City  and  Bukittinggi  City  has  increased  from 2020 to 2024
Keywords: effectiveness, contribution, hotel taxes, regional original revenue

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel Kota Padang dan  Kota Bukittinggi,  tingkat  laju  pertumbuhan  pajak  hotel  Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi,  tingkat kontribusi pajak hotel Kota Padang dan Kota Bukittinggi, dan proyeksi pajak hotel Kota Padang dan Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang yaitu tahun 2020  sampai 2024 serta analisis komparatif  antara  Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang  digunakan adalah  data  sekunder  dan  data  primer  yaitu  melakukan  wawancara  kepada  Kepala  Subbidang Retribusi  Dan  Pendapatan  Lainnya  Bapenda  Kota  Padang  Dan  Kepala  Seksi  Pendapatan DPKAD Kota Bukittinggi. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di  Kota  Padang  sangat  efektif,  dan  di  Kota  Bukittinggi  tingkat  efektivitas  pajak  hotel  telah efektif.  Sedangkan  tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel  Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi  masih sangat  kurang  dari  segi  pertumbuhan,  dan  tingkat  kontribusi  pajak  hotel  Kota  Padang  masih sangat  kurang  berkontribusi  terhadap  PAD,  dan  Kota  Bukittinggi  kontribusi  pajak  hotel terhadap  PAD  dikatakan  kurang  berkontribusi  .  tingkat  proyeksi  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024.
Kata Kunci : efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  cara pemerintah untuk mewujudkan pembangunan  yang  merata  di  setiap daerah.  Dalam  melaksanakan  berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan  daerah  tentu  diperlukan biaya yang  cukup  besar.  Sumber pendapatan yang digunakan dalam pelaksanaan  daerah  berasal  dari  bantuan pemerintah  pusat  dan  dari  pemerintah daerah  itu  sendiri.  Tetapi,  tidak  semua sumber  pembiayaan  pemerintah  pusat dapat  diberikan  kepada  daerah,  maka dari  itu  pemerintah  daerah  diwajibkan untuk  dapat  menggali  segala  sumber- sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah  Yang  Sah.  Pendapatan  asli daerah merupakan suatu indikator keberhasilan  dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah.  Semakin  tinggi  PAD
maka semakin tinggi kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai kebutuhan  daerahnya  sendiri.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah(Rabunusa dkk., 2018). Pendapatan  asli  daerah  salah  satunya terdiri  dari  pajak  daerah,  dimana  pajak daerah  menjadi  salah  satu  sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah. Dengan begitu, penerimaan pajak daerah nantinya  dapat  memberikan  kontribusi terhadap  pendapatan  asli  daerah  dalam hal pencapaian dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  jenis  pajak  daerah yang  dipungut  oleh  pemerintah  Kota
Padang  dan  Kota  Bukittinggi  adalah pajak hotel. Hotel adalah bangunan yang dipakai  orang  untuk  menginap  dan dipungut bayaran sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dimana objek  pajak  hotel  adalah  hotel,  pondok pariwisata, losmen pesanggrahan, rumah kos  dengan  kamar  lebih  dari  10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Penetapan tarif  pajak  untuk  hotel  adalah  sebesar 10%,  penetapan  ini  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak  hotel  merupakan  pajak  atas pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel yang  mempengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Jumlah penerimaan pajak hotel  di  Kota  Padang  maupun  Kota Bukittinggi    dari  tahun  ke  tahun  relatif besar,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:
Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Padang (dalam rupiah) Tahun 2014- 2018 Tahun Target Pajak Hotel Realisasi Pajak Hotel % 2014 19.865.600.000 21.353.875.779 107,49 2015 25.000.000.000 20.459.528.061 81,84 2016 26.050.000.000 26.332.513.864 101,08 2017 29.750.000.000 31.458.525.178 105,74 2018 34.500.000.000 37.103.700.301 107,55 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2020 Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan.  Pada  tahun  2015  realisasi pajak hotel mengalami penurunan akibat tingginya  target  yang  ditetapkan  dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak  hotel  yang  setiap  tahunnya mengalami kenaikan menunjukkan, bahwa  pajak  hotel  sangat  berpotensi sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah Kota Padang, dan masih bisa dioptimalkan.  Untuk  itu  pemerintah daerah  perlu  meningkatkan  penerimaan
pajak hotel untuk memperlancar pembangunan daerah. Tabel 2 Realisasi Pajak Hotel dan PAD Kota Padang (dalam rupiah)Tahun 2014- 2018 Tahun Pajak Hotel PAD 2014 21.353.875.779 315.678.797.930 2015 20.459.528.061 370.413.732.165,05 2016 26.332.513.864 391.925.662.646,92 2017 31.458.525.178 456.295.916.658,03 2018 37.103.700.301 487.655.433.745,61 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang,
2020
Tabel  2  menunjukkan  bahwa realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Padang  pada  tahun  2014  sampai 2017  mengalami  kenaikan,  tetapi  pada tahun  2018  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  penerimaan  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  (Halim,  2001).  Untuk  itu pemerintah  daerah  Kota  Padang  harus terus meningkatkan sumber-sumber PAD, salah satunya dalam hal peningkatan pajak hotel.
Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi (dalam rupiah)Tahun 2014-2018 Tahun Target Pajak Hotel Realisasi Pajak Hotel % 2014 9.016.000.000 8.609.195.161 95,49 2015 9.016.000.000 9.061.818.042 100,51 2016 12.679.189.563 10.332.160.754 81,49 2017 14.779.000.000 12.648.113.302 85,58 2018 14.779.000.000 13.819.121.537 93,51

## Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa realisasi  pajak  hotel  di  Kota  Bukittinggi dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2015 target pajak  hotel  dapat  tercapai,dan  untuk
tahun  yang  lain  target  untuk  pajak  hotel tidak  dapat  tercapai  akibat  tingginya target  pajak  hotel  yang  ditetapkan. Realisasi  penerimaan  pajak  hotel  yang setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan menunjukkan,  bahwa  pajak  hotel  sangat berpotensi  sebagai  sumber  pendapatan asli  daerah  Kota  Bukittinggi,  dan  masih bisa dioptimalkan sehingga target penerimaan  pajak  hotel  dapat  dicapai. Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu meningkatkan  penerimaan  pajak  hotel, supaya  penerimaan  pemerintah  terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah.
Tabel 4
Realisasi Pajak Hotel dan PAD Kota Bukittinggi (dalam rupiah)Tahun 2014-2018 Tahun Pajak Hotel PAD 2014 8.609.195.161 61.613.681.043 2015 9.061.818.042 66.027.359.716,34 2016 10.332.160.754 71.303.771.735,85 2017 12.648.113.302 106.147.934.380,69 2018 13.819.121.537 101.935.592.226,61

## Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota
Bukittinggi Tabel  4  menunjukkan  bahwa realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Bukittinggi  pada  tahun  2014 sampai 2017 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  penerimaan  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  (Halim,  2001).  Untuk  itu pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi harus terus meningkatkan sumber- sumber  PAD,  salah  satunya  dalam  hal peningkatan pajak hotel.
Pajak  hotel  ikut  berperan  dalam meningkatkan  penerimaan  pendapatan asli  daerah  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi.  Hal  ini,  bisa  dilihat  dari banyaknya
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Padangdan  Kota  Bukittinggi  mengenai industri hotel. Dibawah ini data
mengenai jumlah hotel yang ada di Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
Tabel 5
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi Hotel di Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018 Tahun Kota Padang Kota Bukittinggi 2014 72 67 2015 77
66 2016 91 66 2017 94 75 2018 108 75

## Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
Tabel 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa  jumlah hotel di Kota Padang dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami  kenaikan  jumlah  hotel,  yaitu yang  paling  pesat  terjadi  pada  tahun 2018  sebesar  108  hotel.  Hal  ini membuktikan bahwa
banyaknya pembangunan  industri  hotel  di  Kota Padang  didukung  dengan  banyaknya wisatawan  yang datang ke Kota Padang, tidak  hanya  untuk  berwisata  tetapi  juga untuk menginap serta beristirahat. Jumlah  hotel  di  Kota  Bukittinggi  dari tahun 2014-2018 mengalamitingkat fluktuasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kota  Padang  lebih  berpotensiterhadap penerimaan  pajak  hotel  dibandingkan dengan Kota Bukittinggi. Ditandai
dengan  lebih  banyaknya  jumlah  hotel  di
Kota Padang.
Penelitian  ini  merupakan  replika
dari penelitianArdiles (2015) yang
meneliti  tentang  Analisis  Potensi  dan
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah Kota  Padang  2008  sampai  2014,  tetapi yang membedakannya adalah tahun serta ruang  lingkup  dalam  penelitian  penulis. Peneliti  mengambil  ruang  lingkup  yaitu Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi, dikarenakan  lebih  banyaknya  jumlah hotel yang ada di Kota Padang dan Kota Bukittinggi  dibandingkan  dengan  kota- kota  lain  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera
Barat  serta  jumlah  wisatawan  yang datang  ke  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi lebih banyak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan  dengan  kota-kota  lain yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  besar  realisasi  pajak  hotel yang  dapat  dipungut  oleh  pemerintah setempat  dengan  efektif  sesuai  dengan target  yang  telah  ditetapkan,  dan  untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Tujuan penelitian yang berhubungan  dengan  uraian  yang  telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut  :  (1)  Untuk  mengetahui  tingkat efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  di Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi (2014-2018);  (2)Untuk  mengetahui  laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Padang dan  Kota  Bukittinggi  (2014-2018);  (3)
Untuk mengetahui kontribusi penerimaan  pajak  hotel  terhadap  PAD Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi (2014-2018); (4)Untuk mengetahui proyeksi  penerimaan  pajak  hotel  untuk masa  yang  akan  datang  di  Kota  Padang dan  Kota  Bukittinggi  (2020-2025); (5)Untuk mengetahui analisis komparatif pajak hotel di Kota Padang dengan Kota Bukittinggi (2014-2018).
Pengertian Pajak Pangerapan dkk. (2018) mendefinisikan  pajak  ialah  pungutan wajib  yang  dibayar  rakyat  untuk  negara dan  akan  digunakan  untuk  kepentingan pemerintah daerah. Pajak adalah peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat kepada  kas  negara  untuk  membiayai pengeluaran  rutin  dan  “surplus”nya digunakan  untuk  membiayai public investment (Resmi,  2016).  Pajak  yaitu salah  satu  sumber  dari  sekian  banyak sumber  penerimaan  pemerintah  daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan  di  daerah  yang  bertujuan
untuk membiayai dan memajukan daerah yang  ditempuh  dengan  kebijakan  pada pengoptimalisasian  penerimaan  pajak, dimana  setiap  orang  wajib  membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Toding,  2016).  Dari  berbagai  definisi diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pajak  adalah  iuran  rakyat  yang  dapat dipaksakan  menurut  Undang-Undang dan  dipungut  oleh  pemerintah  guna untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.

## Fungsi Pajak
Menurut Resmi (2016) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend Fungsi Budgetair Pada  fungsi  ini  pajak  sebagai sumber dana bagi pemerintahan digunakan untuk membiayai pengeluaranbaik rutin maupun pembangunan.  Sebagai  sumber  keuagan negara, pemerintah berupaya
memasukkan  uang  sebanyak-banyaknya ke kas negara.
Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pada fungsi ini pajak sebagai alat untuk  mengatur  serta  melaksanakan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan diluar bidang keuangan.
Teori Pemungutan Pajak Teori  yang  mendukung  hak negara  untuk  memungut  pajak  dari rakyatnya, antara lain (Resmi, 2016):
Teori Asuransi
Teori  ini  mengatakan  bahwa negara bertugas melindungi orang dengan  segala  kepentingannya,  meliputi keselamatan  dan  keamanan  jiwa,  dan juga harta bendanya.
Teori Kepentingan . Teori ini hanya memperhatikan
pembagian  beban  pajak  yang  harus dipungut dari seluruh masyarakat.
Pembagian  beban  ini  didasarkan  pada kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah,
termasuk perlindungan  atas  jiwa  orang-orang  itu beserta harta bendanya.
a. Teori Gaya Pikul
Teori  ini  mengatakan  bahwa  dasar keadilan  pemungutan  pajak  dilihat dari  jasa  yang  diberikan  oleh  negara kepada  warganya,  yaitu  perlindungan atas  jiwa  dan  harta  bendanya.  Gaya pikul  seseorang diukur dari  besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran pembelanjaan seseorang. b. Teori  Kewajiban  Pajak  Mutlak  (Teori
Bakti)
Teori  ini  berlandaskan kepada paham argnische staatsleer yaitu mengajarkan  dengan  adanya  sifat suatu  negara  maka  timbullah  hak mutlak untuk memungut pajak.
c. Teori Asas Gaya Beli Teori  ini  tidak  mempermasalahkan asal  mula  negara  memungut  pajak, tetapi    melihat  pada  efeknya,  dan memandang  efek  yang  baik  itu sebagai dasar keadilan.
Jenis Pajak Pajak dapat dikelompokkan menjadi  3  (tiga)  kelompok  (Resmi, 2016): Menurut Golongan . Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Pajak  Langsung.  Pajak  yang  harus ditanggung  sendiri  oleh  wajib  pajak dan  tidak  dapat  dilimpahkan  ke  pihak lain. Pajak harus  menjadi  beban wajib pajak  yang  bersangkutan.  Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak  Tidak  Langsung.  Pajak  yang pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan  kepada  orang  lain.  Pajak tidak  langsung  terjadi  karena  adanya kegiatan,  peristiwa,  atau  perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya  terjadi  penyerahan  barang atau  jasa.  Contoh:  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN).
Menurut Sifat . Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : a. Pajak Subjektif. Pajak yang didasarkan pada keadaan pribadi wajib pajak  atau  pengenaan  pajak  yang
memperhatikan  keadaan  subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya  baik berupa  benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan  timbulnya  kewajiban dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan  keadaan  pribadi  wajib pajak maupun tempat tinggal.
Menurut  Lembaga  Pemungut. Pajak dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu :
a. Pajak  Negara  (Pajak  Pusat  ).  Pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat dan  pada  umumnya  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara. Contoh:  PPh,  PPN,  PPnBM,  dan  Bea Materai.
b. Pajak  Daerah.  Pajak  yang  dipungut oleh  pemerintah  daerah  baik  daerah tingkat  I  (pajak  provinsi)    maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota)  dan  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  masing- masing daerah.

## Asas Pemungutan Pajak
Resmi  (2016)  menjelaskan  3  (tiga) asas pemungutan pajak yaitu :
1. Asas Domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik itu  penghasilan  yang  berada  dalam negeri maupun diluar negeri.
2. Asas Sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan  tempat  tinggal  wajib pajak.  Misalnya,  tenaga  kerja  asing yang  bekerja  di  Indonesia  maka  dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas  Kebangsaan.  Pengenaan  pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu  negara.  Asas  ini  berlandasan pada  status  kewarganegaraan  dari orang  atau  badan  yang  memperoleh
penghasilan.  Misalnya,  pajak  bangsa asing  di  Indonesia  dikenakan  atas setiap  orang  asing  yang  bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Sistem Pemungutan Pajak
Resmi  (2016)    menjelaskan tentang  sistem  pemungutan  pajak  yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 1. Official  Assessment  System. Sistem pemungutan  pajak  yang  memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan  dalam  menentukan  sendiri jumlah  pajak  yang  terutang  setiap tahunnya,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku.
2. Self Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberikankewenangan kepada wajib pajak  dalam menentukan  sendiri jumlah  pajak  yang  terutang  setiap tahunnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang  berlaku,  dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti penting dalam membayar pajak.
3. With Holding System. Sistem pemungutan pajak yang memberikankewenangan kepada pihak  ketiga  yang  ditunjuk  untuk menentukan  besarnya  pajak  yang terutang  oleh  wajib  pajak,  sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Syarat Pemungutan Pajak Agar  pemungutan  pajak  tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,  maka  pemungutan  pajak harus memenuhi syarat (Putra,
2017)sebagai berikut:
1. Syarat  Keadilan.  Dengan  adanya tujuan  hukum  maka  pelaksanaan dalam  pemungutan  pajak  harus  adil, yakni  pengenaan  pajak  harus  umum
dan  merata  serta  disesuaikan  dengan kemampuan wajib pajak.
2. Syarat  Yuridis.  Pajak  diatur  dalam UUD  1945  pasal  23  ayat  2,  yang memberikan  jaminan  hukum  untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis. Dalam hal pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga  tidak  menimbulkan  kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat Finansial. Sesuai dengan fungsi budgetair,  dimana  biaya  pemungutan pajak  harus  lebih  rendah  dari  hasil pemungutannya.
5. Syarat Sosiologis. Dalam hal
pemungutan pajak, sistem yang digunakan haruslah sederhana sehingga  akan  memudahkan  dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Stelsel Pemungutan Pajak
Menurut  Resmi  (2016)  dalam pemungutan  pajak  terdapat  3  (tiga) stelsel pajak, yaitu:
1. Stelsel  Nyata.  Pajak  didasarkan  pada objek  yang  sebenarnya.  Oleh  karena itu,  pemungutan  pajak  baru  dapat dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak, yaitu  setelah  semua  penghasilan  yang sesungguhnya  dalam  suatu  tahun pajak diketahui.
2. Stelsel Anggapan (Fiktif). Pajak didasarkan  pada  suatu  anggapan  yang diatur  oleh  undang-undang.  Sebagai contoh,  penghasilan  suatu  tahun  di anggap  sama  dengan  penghasilan tahun  sebelumnya,  sehingga  pajak yang  terutang  pada  suatu  tahun dianggap  sama  dengan  pajak  yang terutang  pada  tahun  sebelumnya. Dengan  stelsel  ini,berarti  besarnya pajak  yang  terutang  pada  tahun berjalan  sudah  dapat  ditetapkan  atau diketahui  pada  awal  tahun  yang bersangkutan.
3. Stelsel Campuran. Bahwa pajak didasarkan  pada  kombinasi  antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

## Pajak Daerah Pengertian Pajak Daerah
Pajak daerah ialah kontribusi wajib yang  disetorkan  oleh  warga  negara disuatu  daerah  tertentu  yang  akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai  keperluan  rumah  tangganya, guna  mendukung  kemakmuran  rakyat yang  berdomisili  di  daerah  tersebut (Toding, 2016). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan  PAD  disamping  sumber pendapatan daerah lainnya.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  menyatakan  pajak  yaitu  kontribusi wajib  kepada  daerah  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi kemakmuran rakyat. Dari pengertian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  pajak  derah  merupakan  iuran wajib  oleh  wajib  pajak  baik  orang pribadi  ataupun  badan  kepada  daerah yang  telah  diatur  dalam  undang-undang dan  hasilnya  digunakan  untuk  kegiatan pembangunan  daerah  demi  terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

## Jenis-jenis Pajak Daerah
Pajak  daerah  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 adalah sebagai berikut : Pajak provinsi terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
Pajak kabupaten/kota terdiri dari :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan Dan Perkotaan
k. Pajak  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan
Dari  jenis-jenis  pajak  daerah diatas  tidak  mutlak  ada  disetiap  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia.  Hal  ini berkaitan  dengan  kewenangan  yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah untuk dapat dipungut pada suatu daerah, pemerintah  daerah  harus  terlebih  dahulu menerbitkan  peraturan  daerah  tentang Pajak  Daerah,  yang  akan  menjadi landasan  hukum  operasional  dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak daerah yang bersangkutan.
Tarif Pajak Daerah
Tarif  maksimal  yang  ditetapkan oleh  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000 adalah sebagai berikut :
Tabel 6 Tarif Maksimal Atas Pajak Provinsi Dan Pajak Kota/Kabupaten Keterangan Jenis Tarif Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor 5% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% Pajak Air Permukaan 20% Pajak Rokok 10% Pajak Kabupaten/K ota Pajak Hotel 10% Pajak Restoran 10% Pajak Hiburan 35% Pajak Reklame 25% Pajak Penerangan Jalan 10% Pajak Parkir 30% Pajak Air Tanah 20% Pajak Sarang Burung Walet 10% Pajak  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan 5%
Keterangan Jenis Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 30%

## Sumber : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Pemerintah  daerah  baik  provinsi maupun  kabupaten/kota  wajib  mentaati ketentuan  tarif  maksimal  pajak  seperti yang tertera diatas. Untuk pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu  mengaturnya  dalam  Peraturan Daerah,  berapa  tarif  minimum  dan maksimum  untuk  masing-masing  objek pajak.  Besarnya  tarif  yang  berlaku definitif  untuk  pajak  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah,  namun  tidak  boleh tinggi  dari  tarif  maksimum  yang  telah ditentukan dalam UU.
Pajak Hotel Pajak merupakan sumber keuangan  dari  daerah  termasuk  di dalamnya  Pajak  Hotel.  Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak daerah atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh hotel.  Menurut  Rabunusa  dkk.  (2018) Pajak  hotel  ialah  pajak  atas  pelayanan hotel.  Hotel  merupakan  bangunan  yang khusus  disediakan  bagi  orang  untuk menginap  atau  beristirahat,  memperoleh pelayanan,  dan  fasilitas  lainnya  dengan dipungut bayaran. Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan  pada  Peraturan  Daerah. Peraturan  daerah  tentang  pajak  hotel memberikan  kepastian  hukum  mengenai objek  pajak,  subjek  dan  wajib  pajak, dasar pengenaan tarif dan cara menghitung pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman  bagi  setiap  pelanggaran  pajak juga  diatur  dalam  peraturan  daerah tersebut.  Peraturan  Daerah  Kota  Padang Nomor  8  Tahun  2011  tentang  pajak daerah  menyebutkan  yang  termasuk dalam objek pajak hotel adalah :
a. Hotel
b. Pondok pariwisata c. Losmen
d. Pesanggrahan
e. Rumah  kost  dengan  kamar  lebih  dari 10 (sepuluh)
f. Rumah penginapan
g. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
Sedangkan untuk jasa-jasa lainnya  yang  tidak  termasuk  dalam golongan objek pajak hotel antara lain :
a. Jasa  tempat  tinggal  asrama  yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau pemerintah daerah
b. Jasa  sewa  apartemen,  kondominium dan sejenisnya yang digunakan sebagai tempat tinggal
c. Jasa tempat tinggal di psat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
d. Jasa  tempat  tinggal  di  rumah  sakit, asrama  perawat,  panti  jompo,  panti asuan  dan  panti  sosial  lainnya  yang sejenis
e. Jasa  biro  perjalanan  atau  perjalanan wisata  yang  diselenggarakan  oleh hotel  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh umum.
Subjek  pajak  hotel  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  melakukan pembayaran  kepada  orang  pribadi  atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan  wajib  pajak  hotel  adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan  hotel.  Dasar  pengenaan pajak  hotel  adalah  jumlah  pembayaran atau  yang  seharusnya  dibayar  kepada hotel.  Mengenai  tarif  pajak  hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Menurut Roziana (2017)
efektivitas  adalah  suatu  ukuran  dalam menghitung  berhasil  atau tidaknya  suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Apabila  organisasi  berhasil  mencapai tujuan,  maka  organisasi  tersebut  dapat dikatakan  telah  berjalan  dengan  efektif. Sedangkan  menurut  Syafitri  (2016) efektivitas  merupakan  gambaran  dari kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  PAD  dan  komponen-
komponen  PAD  yang  direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kontribusi Kontribusi merupakan
sumbangan,  sokongan  atau  dukungan terhadap  suatu  kegiatan.  Kontribusi adalah  suatu  ukuran  untuk  mengetahui seberapa  besar  sumbangan  pajak  daerah dalam  meningkatkan  Pendapatan  asli daerah.  Dalam  mengetahui  kontribusi dilakukan  dengan  cara  membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD
periode  tertentu  pula  (Ardiles,  2015). Menurut  Syafitri  (2016)  kontribusi daerah  ialah  seberapa  besar  pengaruh atau  peran  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah Setiap daerah harus dapat mengatur  rumah  tangganya  sendiri termasuk  dalam  urusan  pendanaan  yang diperlukan  daerah  untuk  melakukan pembangunan,  untuk  itulah  diperlukan sumber-sumber keuangan daerah. Sumber  keuangan  yang  berasal  dari dalam daerah itu sendiri disebut pendapatan  asli  daerah.  Pendapatan  asli daerah  bertujuan  untuk  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi daerah  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan  daerah  selain  penerimaan dana  transfer,  dan  lain-lain  pendapatan yang  sah.  (Fitra,  2016).  Menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat Dan Daerah, bahwa pembangunan daerah merupakan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan
prinsip  ekonomi  daerah  dan  pengaturan sumer  daya  nasional  yang  memberikan
kesempatan  bagi  peningkatan  demokrasi dan  kinerja  daerah  untuk   meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat yang  bebas  korupsi.Dari  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan  asli  daerah  dapat  dikatakan sebagai  penerimaan  keuangan  suatu daerah,  dimana  penerimaan  daerah  itu bersumber dari potensi-potensi  yang ada di daerah tersebut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah  Daerah,  pendapatan  asli daerah (PAD) bersumber dari : a. Pajak Daerah. Pajak daerah adalahpemungutan  pajak  pada  daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan dalam membiayai urusan  rumah  tangga  daerah  sebagai badan hukum publik.
b. Retribusi Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah dan  retribusi  daerah,  menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pemungutan pajak pada daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau badan.
c. Bagian  Laba  Badan  Usaha  Milik Daerah.  Bagian  badan  usaha  milik daerah  ialah  bagian  keuntungan  atau laba  bersih  dari  perusahaan  daerah yang  merupakan  badan  usaha  milik daerah.  Sedangkan  perusahaan  daerah adalah  perusahaan  yang  modalnya sebagian  atau  seluruhnya  merupakan kekayaan milik daerah yang
dipisahkan.
d. Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang Sah.  Merupakan  penerimaan  selain yang  disebutkan  diatas  tapi  sah. Penerimaan  ini  meliputi sewa, gedung dan tanah milik daerah dan penerimaan-penerimaan  lain  yang  sah menurut undang-undang.

## Kendala  Peningkatan  Pajak  Asli Daerah (PAD)
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah,  pemerintah  daerah  diharapkan memiliki  kemandirian  yang  lebih  besar. Akan tetapi, masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan  asli  daerah.  Permasalahan tersebut  disebabkan  oleh  kurangnya sumber  daya  manusia  dalam  mengelola penerimaan didaerah. Menurut Mardiasmo (2002) masalah yang dihadapi adalah : 1. Tingginya  tingkat  kebutuhan  daerah yang tidak seimbang dengan penerimaan daerah.
2. Kualitas  layanan  publik  yang  masih lemah,  sehingga  produk  layanan publik  yang  sebenarnya  dapat  dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat  malas  untuk  taat  dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lembaga  infrastruktur  sarana  dan prasarana umum yang kurang.
4. Berkurangnya  dana  bantuan  dari pusat.
5. Belum  diketahui  potensi  PAD  yang mendekati potensi riil.

## Kerangka Pemikiran
Dalam  menghitung  efektivitas, laju  pertumbuhan,  kontribusi,  serta proyeksi  pajak  hotel  diperlukan  data mengenai  taget  dan  realisasi  pajak  hotel dan  pendapatan  asli  daerah  melalui Laporan  Realisasi  Pendapatan  Daerah Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi  yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota  Padang  dan  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Bukittinggi.  Data  yang telah  dikumpulkan  tersebut  kemudian digunakan untuk menghitung efektivitas, laju pertumbuhan, kontribusi pajak  hotel terhadap  pendapatan  asli  daerah,  dan proyeksi  pajak  hotel  pada  masa  yang akan  datang  serta  melakukan  analisis komparatif terhadap pajak hotel.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Sumber  data  yang  digunakan berupa  data  sekunder  dan  data  primer. Data  sekunder  adalah  data yang
mengacu kepada informasi yang dikumpulkan  dari  sumber  yang  telah ada  (Sekaran,  2011).  Data  primer berupa  informasi  yang  terkait  dengan pajak  daerah  yang  diperoleh  dengan metode observasi, dokumentasi, maupun  wawancara  langsung  dengan pihak yang terkait (Puttri, 2015).
Penelitian ini mengambil data di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Bukittinggi  serta  Badan  Pusat  Statistik
Provinsi Sumatera Barat. Waktu
penelitian  dari  bulan  November  2019 sampai dengan selesai. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Dokumentasi. Pengumpulan data
yang diperoleh dari dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan objek penelitian yang akan
menunjang  dan  membuktikan  hasil dari isi penelitian nantinya. Dalam hal ini data-data yang diperlukan diambil dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Padang dan Badan Pendapatan
Daerah  Kota  Bukittinggi  berupa Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi (2014 sampai 2018).
2. Studi  KepustakaanSegala  usaha  yang dilakukan oleh peneliti untuk
menghimpun  informasi  yang  relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.  Informasi  ini  dapat  diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian,
karangan-karangan penelitian, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya
3. Wawancara.  Wawancara  merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan  melalui  tatap  muka  dan
Pemda Kota Padang Dan Kota Bukittinggi Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Pajak hotel Tingkat Efektivitas
Laju Pertumbuhan Kontribusi terhadap PAD Proyeksi Analisis Komparatif
tanya jawab langsung antara pengumpul  data  maupun  peneliti terhadap  narasumber  atau  sumber data.
Metode  analisis  data  yang  akan digunakan  berupa  rasio  efektivitas, analisis  tingkat  pertumbuhan,  rasio kontribusi  dan  analisis  proyeksi,  serta analisis komparatif.
1. Rasio  Efektivitas.  Hubungan  antara output  dengan  tujuan  atau  dapat  juga dikatakan  suatu  ukuran  sebera  jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur  dari  organisasi  (Ardiles, 2015).  Besarnya  efektivitas  pajak hotel dapat dihitung dengan rumus :
Analisis Efektivitas =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Target Pajak Hotel × 100%
Terdapat  beberapa  kriteria  untuk menentukan  apakah  pajak  hotel dapat  dikatakan  efektif  atau  tidak, kriteria  tersebut  ditunjukkan  pada tabel 7 :
Tabel 7 Kriteria Efektivitas Persentase Kriteria ≥ 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif

## Sumber : Halim, 2007
2. Analisis  Laju  Pertumbuhan.  Menurut (Halim,  2013)  laju  pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya  dari  periode  sebelumnya ke periode berikutnya.
Gx = Xt−X(t−1) X(t−1) × 100%

## Ket :
Gx : Laju pertumbuhan pajak hotel per tahun. Xt  :  Realisasi  penerimaan  pajak  hotel  pada
tahun tertentu. X(t-1)  :  Realisasi  penerimaan  pajak  hotel  pada
tahun sebelumnya
Untuk menentukan apakah penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  dapat  dikatakan  berhasil  atau tidak,  dapat  ditentukan  dengan  kriteria yang ditunjukkan pada tabel 8:
Tabel 8 Kriteria Laju Pertumbuhan Persentase Kriteria ≤ 10% Sangat Kurang 10% - 20% Kurang
20% - 30% Sedang 30% - 40% Cukup Baik
40% - 50% Baik ≥ 50% Sangat Baik
Sumber : Halim, 2007
3. Rasio  Kontribusi.  Menurut  (Roziana,
2017)kontribusi  adalah  sesuatu  yang diberikan bersama-sama dengan pihak  lain  untuk  tujuan  biaya  atau kerugian tertentu atau bersama.

## Analisis kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Realisasi Penerimaan PAD × 100% Terdapat kriteria untuk menentukan  apakah  kontribusi  pajak hotel  terhadap  PAD  sudah  baik  atau belum, kriteria tersebut yang ditunjukkan pada tabel 9: Tabel 9 Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria <10% Sangat Kurang 10% - 20% Kurang 20% - 30% Sedang 30% - 40% Cukup Baik
40% - 50%
Baik
>50% Sangat Baik Sumber : Halim, 2007 4. Analisis Proyeksi. Menurut Susnawati  dkk.  (2014)  secara  umum, persamaan  penaksiran  atau  proyeksi dengan  teknik  anuitas  dapat  ditulis sebagai berikut :
Pt = Po (1 + r) 𝑡 Untuk mendapatkan rata-rata pertumbuhannya (r) maka
digunakan rumus sebagai berikut :
𝑟 = (𝑃𝑡) 𝑡 1 − 1 𝑃𝑜
Keterangan :
Po  =  Penerimaan  Pajak  Hotel Tahun Awal Pt = Penerimaan Pajak Hotel Tahun tr = Tingkat Pertumbuhan t = Waktu/Tahun 5. Analisis Komparatif. Menurut Sugiyono  (2014)  komparatif  adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel  atau lebih pada dua  atau  lebih  sampel  yang  berbeda, atau  waktu  yang  berbeda.  Penulis melakukan analisis komparatif dengan cara: 1. Peneliti akan melihat tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Padang dan Kota Bukittinggi, lalu mengidentifikasi  penyebab  terjadinya perbedaan sertamenganalisis perbandingan. 2. Peneliti akan melihat laju pertumbuhan  pajak  hotel  di  Kota Padang  dan  Kota  Bukittinggi,  lalu mengidentifikasi  penyebab  terjadinya perbedaan sertamenganalisis perbandingan. 3. Peneliti akan melihat tingkat kontribusi pajak hotel di Kota Padang dan Kota Bukittinggi, lalu mengidentifikasi  penyebab  terjadinya perbedaan sertamenganalisis
perbandingan.
4. Peneliti akan melihat tingkat proyeksi pajak  hotel  dimasa  yang  akan  datang di Kota Padang dan Kota Bukittinggi, lalu mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan serta menganalisis perbandingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak  Hotel  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi Berdasarkan hasil penelitian
dapat  diketahui  Efektivitas  Penerimaan Pajak  Hotel  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi  yang  ditunjukkan  dalam tabel  10 berikut ini:
Tabel 10 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018 Tahun Kota Padang(%) Kota Bukittinggi(%) 2014 107,49 95,49 2015 81,84 100,51 2016 101,08 81,49 2017 105,74 85,58 2018 107,55 93,51 Rata-rata 100,74 91,32

## Sumber : Data diolah, 2020
Tabel  10  dapat  dilihat  bahwa tingkat  efektivitas  pajak  hotel  di  Kota Padang  lebih  besar  dari  pada  Kota Bukittinggi.  Dimana  rata-rata  tingkat efektivitas  pajak  hotel  Kota  Padang sebesar 100,74% dengan kriteria “Sangat  Efektif”,  dan  Kota  Bukittinggi dengan  rata-rata  tingkat  efektivitas pajak  hotel  sebesar  91,32%  dengan kriteria “Efektif”. Penyebab terjadinya  perbedaan  tingkat  efektivitas pajak  hotel  Kota  Padang  dengan  Kota Bukittinggi dikarenakan :
a. Dilihat  dari  penerimaan  realisasi pajak hotel di Kota Padang yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,  dimana  pada  tahun  2018 sebesar Rp.37.103.700.301. Sedangkan  Kota  Bukittinggi  juga mengalami  peningkatan  dimana  pada tahun 2018 sebesar Rp.13.819.121.537. Hal ini menandakan bahwa penerimaan realisasi  pajak  hotel  di  Kota  Padang lebih  besar  dibandingkan  dengan Kota Bukittinggi.
b. Berdasarkan data  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera  Barat,  jumlah  hotel  yang ada  di  Kota  Padang  sampai  tahun 2018 berjumlah 108 hotel, sedangkan di  Kota  Bukittinggi  sampai  tahun 2018 berjumlah 75 hotel. Ini menandakan  bahwa  jumlah  hotel  di Kota Padang lebih banyak dibandingkan dengan Kota Bukittinggi.
c. Berdasarkan data  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera  Barat,  jumlah  wisatawan yanng  berkunjung  ke  Kota  Padang pada  tahun  2018  sebanyak  5.147.635 orang, sedangkan di Kota Bukittinggi wisatawan  yang  berkunjung  pada tahun  2018  sebanyak  4.047.135 orang.  Jadi,  Kota  Padang  merupakan kota  yang  banyak  dikunjungi  oleh wisatawan dibandingkan Kota Bukittinggi.
Laju  Pertumbuhan  Pajak  Hotel  di Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
Tabel 11
Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018 Tahun Kota Padang Kota Bukittinggi 2014 - - 2015 -4,2 5,26 2016 28,71 14,02 2017 19,47 22,41 2018 17,94 9,26 Rata-rata 15,48 12,74

## Sumber : Data diolah, 2020
Tabel  11  dapat  dilihat  bahwa tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kota Padang  lebih  besar  dibandingkan  Kota Bukittinggi.  Dimana  rata-rata  tingkat pertumbuhan  pajak  hotel  Kota  Padang sebesar 15,48% dengan kriteria
“Kurang”, dan Kota Bukittinggi dengan rata-rata  tingkat  pertumbuhan  pajak hotel  sebesar  12,74%  dengan  kriteria “Kurang”.
Penyebab  terjadinya  perbedaan tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel  antara Kota  Padang  dengan  Kota  Bukittinggi adalah  perbedaan  penerimaan  pajak hotel,  dimana  Kota  Padang  mengalami peningkatan  penerimaan  pajak  hotel yang  lebih  besar  dari  Kota  Bukittinggi.
Sehingga
menyebabkan laju pertumbuhan  realisasi  pajak  hotel  di Kota Padang lebih tinggi dibandingkan
dengan Kota Bukittinggi.
Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel Terhadap  PAD  Kota  Padang  dan Kota Bukittinggi.
Tabel 12 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel
Terhadap PAD Kota Padang  dan Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018 Tahun Kota Padang (%) Kota Bukittinggi (%) 2014 6,76 13,97 2015 5,52 13,72 2016 6,72 14,49 2017 6,89 11,92 2018 7,61 13,56 Rata-rata 6,72 13,53 Sumber : Data diolah, 2020 Pada  tabel  12  dapat  dilihat bahwa  tingkat  kontribusi  pajak  hotel Kota Bukittinggi lebih besar dibandingkan  dengan  Kota  Padang. Dimana  rata-rata  tingkat  kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota
Bukittinggi  sebesar  13,53%  dengan kriteria  “Kurang”,  dan  Kota  Padang dengan rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel  terhadap  PAD  sebesar  6,72% dengan kriteria “Sangat Kurang”.
Penyebab  terjadinya  perbedaan tingkat  kontribusi  pajak  hotel  terhadap PAD Kota  Padang  dengan Kota Bukittinggi,  karena  penerimaan  PAD dan  realisasi  pajak  hotel  Kota  Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,  tetapi  realisasi  pajak  hotel tidak  mendekati  besarnya  penerimaan PAD, dan mengakibatkan tingkat kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PAD masih  sangat  kurang.  Dilihat  dari  Kota Bukittinggi,  penerimaan  PAD  dan realisasi pajak hotel mengalami peningkatan,  tetapi  PAD  Kota  Padang lebih  tinggi  dari  pada  Kota  Bukittinggi, sehingga  kotribusi  pajak  hotel  Kota Bukittinggi  lebih  besar  dari  pada  Kota Padang.
Analisis  Proyeksi  Kota  Padang  dan
Kota Bukittinggi.
Tabel 13 Proyeksi Pajak Hotel Kota Padang Dan Kota BukittinggiTahun 2020- 2024 Tahun Kota Padang Kota Bukittinggi 2020 49.392.812.258,4 17.923.928.954 2021 56.801.734.097,2 20.254.039.178 2022 65.321.994.211,8 22.887.064.881,4 2023 75.120.293.343,5 25.862.383.315,9 2024 86.388.337.345,1 29.224.493.147

## Sumber: Data diolah, 2020
Pada  tabel  13  dapat  dilihat bahwa proyeksi penerimaan pajak  hotel di  Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatansetiap tahunnya. Dimana  proyeksi  penerimaan  Kota Padang lebih besar dibandingkan dengan Kota Bukittinggi.
Penyebab  terjadinya  perbedaan proyeksi  di  Kota  Padang  dengan  Kota Bukittinggi  dikarenakanpotensi  yang dimiliki  oleh  Kota  Padang  lebih  besar seperti  diperkirakan  jumlah  hotel  yang ada  di  Kota  Padang  akan  semakin bertambah banyak dibandingkan dengan
Kota Bukittinggi, dan kunjungan wisatawan  ke  Kota  Padang  akan semakin bertambah dari tahun sebelumnya  diakibatkan  karena  sudah banyak  tempat  wisata  yang  baru dibangun oleh Pemerintah Kota Padang.

## Pembahasan
Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Padang Dan Kota Bukittinggi
Dari perhitungan yang dilakukan bahwa  tingkat  efektivitas  dari  realisasi pajak  hotel  Kota  Padang  tahun  2014 sampai  2018  dikatakan  sangat  efektif, dikarenakan terjadinya peningkatan realisasi  pajak  hotel  serta  tercapainya target  pajak  hotel  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dari  tahun 2014  sampai  2018.  Jika  dilihat  dari jumlah  hotel  yang  ada,  jumlah  hotel Kota  Padang  mengalami  peningkatan
setiap tahunnya. Serta jumlah wisatawan yang datang ke Kota Padang juga  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya. Tingkat efektivitas dari realisasi  pajak  hotel  Kota  Bukittinggi tahun  2014  sampai  2018  dikatakan efektif, dikarenakan terjadinya peningkatan  realisasi  pajak  hotel  dari tahun  2014  sampai  2018  tetapi  tidak dapat  mencapai  target  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi,  serta  jumlah  hotel  Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  dengan jumlah  wisatawan  yang  datang  ke  Kota Bukittinggi  bertambah,  tetapi  tidak sebanyak jumlah wisatawan yang datang ke Kota Padang.

## Tingkat  Pertumbuhan  Pajak  Hotel Kota Padang Dan Kota Bukittinggi
Dari perhitungan yang dilakukan bahwa  tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel Kota  Padang  tahun  2014  sampai  2018 dikatakan  kurang,  walaupun  realisasi pajak  hotel  Kota  Padang  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini belum menandakan bahwa laju pertumbuhan  pajak  hotel  telah  berhasil. Tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel  Kota Bukittinggi  tahun  2014  sampai  2018 dikatakan  kurang,  walaupun  realisasi pajak  hotel  mengalami  peningkatan setiap  tahunnya,  tetapi  peneriman  pajak hotel  tidak  jauh  besar  dari  penerimaan tahun sebelumnya.
Tingkat  Kontribusi  Pajak  Hotel Terhadap  PAD  Kota  Padang  Dan Kota Bukittinggi
Dari perhitungan yang dilakukan bahwa  kontribusi  pajak  hotel  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Padang  tahun  2014  sampai  2018 mengalami  peningkatan  dengan  kriteria kontribusi  pajak  hotel  sangat  kurang, walaupun  penerimaan  pajak  hotel  dan penerimaan  PAD  Kota  Padang  dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi penerimaan pajak hotel jauh lebih rendah  dari  penerimaan  PAD,  sehingga
menyebabkan  kontribusi  pajak  hotel sangat  kurang  terhadap  PAD  Kota Padang. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Bukittinggi  tahun  2014  sampai  2018 mengalami  fluktuasi  dengan  kriteria kontribusi  pajak  hotel  kurang,hal  ini dikarenakan  penerimaan  pajak  hotel Kota  Bukittinggi  belum  maksimal dibandingkan  penerimaan  PAD  Kota Bukittinggi.
Tingkat  Proyeksi  Pajak  Hotel  Kota Padang  Dan  Kota  Bukittinggi  Tahun 2020 Sampai 2024
Dari perhitungan yang dilakukan bahwa diperkirakan proyeksi
penerimaan  pajak  hotel  Kota  Padang akan  mengalami  peningkatan  selama tahun  2020  sampai  2024.  Dimana diperkirakan  pembangunan  hotel  yang ada  di  Kota  Padang  akan  mengalami peningkatan akibat dari wisatawan yang datang semakin bertambah serta maraknya  tempat  wisata.  Proyeksi penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi akan mengalami peningkatan,  karena  Kota  Bukittinggi dikenal  sebagai  kota  wisata  yang  akan menarik para wisatawan untuk berkunjung. Dengan begitu, pembangunan  hotel di  Kota Bukittinggi akan semakin meningkat.
Analisis  Komparatif  Kota  Padang Dengan Kota Bukittinggi
1. Dilihat dari tingkat efektivitas, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Padang  lebih  besar  dari  pada  Kota Bukittinggi. Dimana efektivitas pajak hotel  Kota  Padang  dengan  kriteria sangat  efektif,  dan  Kota  Bukittinggi efektivitas pajak hotel dengan kriteria efektif. Penyebab perbedaannyakarena  realisasi  pajak hotel  Kota  Padang  lebih  besar,  seta jumlah hotel yang ada di Kota Padang lebih  banyak  dibandingkan  Kota Bukittinggi.
2. Dilihat  dari  tingkat  pertumbuhan, tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel  di
Kota Padang lebih besar dibandingkan Kota Bukittinggi. Dimana  pertumbuhan  pajak  hotel Kota  Padang  dengan  kriteria  kurang, dan Kota Bukittinggi dengan pertumbuhan  pajak  hotel  dengan kriteria  kurang.  Penyebab  terjadinya perbedaan  karena  penerimaan  pajak hotel Kota Padang lebih besar. 3. Dilihat dari tingkat kontribusi, tingkat kontribusi pajak hotel Kota Bukittinggi  lebih  besar  dibandingkan dengan Kota Padang. Dimana kontribusi pajak hotel Kota Bukittinggi  masih  kurang  terhadap PAD Kota Bukittinggi, dan kontribusi pajak  hotel  Kota  Padang  terhadap PAD  Kota  Padang  dikatakan  sangat kurang.
4. Dilihat  dari  proyeksi  pajak  hotel, proyeksi  penerimaan  pajak  hotel  di Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana proyeksi penerimaan  Kota  Padang  lebih  besar dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, dilihat dari lebih banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang,
membuat  Pemerintah  Kota  Padang lebih  meningkatkan  objek  wisata serta  pembangunan  hotel  di  Kota Padang.
Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi dalam proses
pemungutan  pajak  hotel  tahun  2014 sampai 2018. Pemerintah  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi
menggunakan self
assessment  system dalam  pemungutan pajak  yaitu  wajib  pajak  menetapkan, melaporkan  dan  menyetorkan  sendiri pajaknya. Mekanisme dalam
pemungutan  pajak  adalah  wajib  pajak melakukan  pelaporan  melalui  Sistem Operasional  Penerimaan  Pajak  Daerah (SOPD),  disana  wajib  pajak  menginput
berapa  omzet  yang  diterima  perbulan yang  langsung  dikenakan  tarif  10% dalam  hal  penginputan.  Setelah  itu keluar nilai pajak yang harus disetorkan, pembayaran  dilakukan  di  dua  bank (Bank Nagari dan BNI) dan 1 pos yang ada  di  Indonesia.  Kemudian  keluarlah bukti setoran, untuk mendapatkan angka yang tertera di bukti setoran maka hotel tersebut  harus  melakukan  pemungutan pajak  dari  pengunjung  yang  sudah menikmati fasilitas yang sudah
diberikan. Pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak masuk ke kas daerah.
Tabel 14 Kendala Dan Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel No. Hambatan- hambatan Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel 1. Adanya  wajib  pajak yang  tidak  tertib dalam  pembayaran pajak. 1. Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung
wajib pajak yang belum membayar pajak.
2. Menerbitkan Surat Teguran apabila wajib pajak tidak melunasi hutang  pajak  7  hari  setelah  jatuh tempo pembayaran. 3. Menerbitkan  Surat  Tagihan  Pajak Daerah (STPD). 4. Koordinasi  dengan  instansi  terkait antara  Badan  Pendapatan  Daerah dengan Kantor Pelayanan Pajak 2. Adanya  wajib  pajak yang tidak melaporkan  omzet yang sebenarnya. 1. Memasangkan Tapping  Box (alat untuk mendeteksi transaksi secara online) di komputer yang menginput terjadinya transaksi. 2. Melaksanakan monitoring di lapangan dengan mengawasi langsung  hotel  tersebut  selama beberapa  hari,  untuk  melihat menghitung besarnya omzet serta membandingkan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian. 3. Melaksanakan  pemeriksaan  wajib pajak. 3. Adanya  calon  wajib pajak  baru  yang belum terdaftar. Mendatangi  hotel  baru  tersebut, kemudian di daftarkan sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajibannya.
Pada  tabel  14  dapat  dilihat kendala  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Kota  Padang  dan  Pemerintah  Kota Bukittinggi  dalam  pemungutan  pajak hotel hampir memiliki kesamaan
kendala,  tetapi  ada  kendala  lain  yang dihadapi oleh Pemerintah Kota
Bukittinggi  dalam  proses  pemungutan pajak hotel, seperti: a. Masih belum memadainya pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi dalam  pemungutan  pajak  hotel,  dan ini  akan  segera  dievaluasi  secara sungguh-sungguh  oleh  pemerintah daerah  Kota Bukittinggi dalam upaya peningkatan  pelayanan  dan  fasilitas kepada masyarakat.
b. Masih  kurang  efektif  dan  efisien target  untuk  mencapai  realita  dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
c. Ketidaksiapan Pemerintah Kota
Bukittinggi  dalam  menggali  potensi pajak  hotel,  karena  ini  Pemerintah
Daerah  Kota  Bukittinggi  akan  lebih mempersiapkan  dan  merencanakan pengglian  potensi  pajak  hotel  yang lebih maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tingkat efektivitas dari realisasi pajak hotel Kota Padang tahun 2014 sampai 2018 bisa dikatakan  “Sangat Efektif” dengan  rata-rata  tingkat  efektivitas sebesar  100,74%.Tingkat  efektivitas dari  realisasi  pajak  hotel  Kota Bukittinggi  tahun  2014  sampai  2018 bisa  dikatakan  “Efektif”  dengan  rata- rata tingkat efektif sebesar 91,32%.
2. Tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel Kota Padang tahun 2014 sampai 2018 dikatakan  “Kurang”  dengan  rata-rata tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel sebesar  15,48%.  Sedangkan  tingkat pertumbuhan pajak hotel Kota Bukittinggi  tahun  2014  sampai  2018 dikatakan  “Kurang”  dengan  rata-rata tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel sebesar 12,74%.
3. Kontribusi  pajak hotel  terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Padang  tahun  2014  sampai  2018 mengalami peningkatan dengan
kriteria kontribusi pajak hotel “Sangat  Kurang”  dengan  rata-rata kontribusi  pajak  hotel  sebesar  6,7%.
Kontribusi  pajak hotel  terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Bukittinggi  tahun  2014  sampai  2018 mengalami  fluktuasi  dengan  kriteria kontribusi  pajak  hotel    “Kurang” dengan  rata-rata  kontribusi  pajak hotel sebesar 13,53%.
4. Diperkirakan  proyeksi  penerimaan pajak  hotel  Kota  Padang  dan  Kota
Bukittinggi akan mengalami peningkatan selama  tahun  2020 sampai  2024,  dengan  potensi  yang lebih besar dari tahun sebelumnya.
5. Dari analisis komparatif yang dilakukan  antara  antara  Kota  Padang dengan Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan:
a. Dilihat  dari  tingkat  efektivitas, tingkat  efektivitas  pajak  hotel  di
Kota  Padang  lebih  besar  dari  pada Kota Bukittinggi. Dimana efektivitas pajak hotel dengan kriteria  “Sangat  Efektif”,  dan  Kota Bukittinggi  dengan  efektivitas  pajak hotel dengan kriteria “Efektif”.
b. Dilihat  dari  tingkat  pertumbuhan, tingkat  pertumbuhan  pajak  hotel  di
Kota Padang lebih besar dibandingkan Kota Bukittinggi. Dimana  pertumbuhan  pajak  hotel Kota Padang dengan kriteria
“Kurang”,  dan  Kota  Bukittinggi dengan  tingkat  pertumbuhan  pajak hotel dengan kriteria “Kurang”.
c. Dilihat  dari  tingkat  kontribusi, tingkat  kontribusi  pajak  hotel  Kota
Bukittinggi lebih besar dibandingkan  dengan  Kota  Padang. Dimana kontribusi pajak hotel terhadap  PAD  Kota  Bukittinggi dengan  kriteria  “Kurang”,  dan  Kota
Padang kontribusi pajak hotel terhadap PAD dengan kriteria “Sangat Kurang”.
d. Dilihat  dari  proyeksi  pajak  hotel, proyeksi  penerimaan  pajak  hotel  di
Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi dari  tahun  2020  sampai  2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana proyeksi penerimaan Kota Padang lebih besar dibandingkan dengan Kota Bukittinggi. 6. Kendala  yang  dihadapi  Pemerintah
Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi dalam  meningkatkan  pajak  hotel hampir  memiliki  kesamaan  yaitu adanya  wajib  pajak  yang  tidak  tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak  yang  tidak  melaporkan  omzet yang  sebenarnya  dan  adanya  calon wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai  wajib  pajak  Pemerintah  Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi,  namun  Pemerintah  Kota Padang dan Kota Bukittinggi mempunyai  upaya  yang  dijalankan untuk  mengatasi  segala  kendala seperti  dengan  melakukan  penagihan pajak  dengan  mendatangi  langsung wajib  pajak  yang  belum  membayar pajak,  menerbitkan  surat  teguran, menerbitkan  Surat  Tagihan  Pajak Daerah (STPD), memasangkan Tapping  Box (alat  untuk  mendeteksi transaksi  secara  online)  di  komputer yang  menginput  terjadinya  transaksi, serta  mendatangi  hotel  baru  untuk didaftarkan  sebagai  wajib  pajak  dan melaksanakan kewajibannya. Adapun kendala  lain  yang  dihadapi  oleh Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya masih belum memadainya  pemerintah  daerah  Kota Bukittinggi  dalam  pemungutan  pajak hotel,  dan  ini  akan  segera  dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah  daerah  Kota  Bukittinggi dalam  upaya  peningkatan  pelayanan dan  fasilitas  kepada  masyarakat, masih  kurang  efektif  dan  efisien target  untuk  mencapai  realita  dalam pemenuhan  kebutuhan  masyarakat, serta  ketidaksiapan  Pemerintah  Kota
Bukittinggi  dalam  menggali  potensi pajak  hotel,  karena  ini  Pemerintah Daerah  Kota  Bukittinggi  akan  lebih mempersiapkan  dan  merencanakan pengglian  potensi  pajak  hotel  yang lebih maksimal.
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa  saran  yang  dapat  diberikan, antara lain:
Bagi  Pemerintah  Kota  Padang  dan Kota Bukittinggi
a. Sebaiknya  Pemerintah  Kota  Padang Kota  Bukittinggi  lebih  meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak hotel agar terciptanya kesadaran sehingga masyarakat menjalankan kewajibannya demi meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Padang Kota Bukittinggi.
b. Kontribusi  pajak  hotel  masih  sangat kurang  sehingga  Pemerintah  Kota Padang  Kota  Bukittinggi  harus  lebih memperhatikan  dan  mencari  solusi atau cara dalam meningkatkan kontribusi  dari  pajak  hotel  dengan cara menggali potensi yang ada.
c. Pemerintah Kota Padang Kota Bukittinggi diharapkan lebih meningkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah  terhadap  instansi  terkait demi  terciptanya  kinerja  yang  lebih baik  lagi  untuk  tahun  selanjutnya dapat memberikan hasil dari penerimaan  pajak  hotel  yang  lebih optimal.
d. Pemerintah Kota Padang Kota Bukittinggi diharapkan untuk mengkaji  lagi  dalam  hal  penetapan target  pajak  hotel  tahun  berikutnya agar  tidak  lebih  rendah  dari  realisasi tahun sebelumnya. Serta mengoptimalkan  kriteria  untuk  pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
e. Pemerintah Kota Padang Kota
Bukittinggi  sebaiknya  mempertegas kembali  sanksi  yang  dapat  diberikan kepada  wajib  pajak  yang  membuka hotel,  apabila  wajib  pajak  secara
sengaja lalai dalam melakukan pembayaran  pajak.  Hal  ini  dipelukan agar  penerimaan  pajak  daerah  Kota Padang  dan  Kota  Bukittinggi  dapat terserap secara optimal.
Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan  dapat  memperluas  objek penelitian  pada  kota/kabupaten  yang ada  di  Provinsi  Sumatera  Barat  serta menambah  variael  penelitian,  bukan hanya  dari  pajak  hotel  tetapi  dapat melakukan  penelitian  dari  sektor-sektor lain  yang  sangat  berpengaruh  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Padang  dan  Kota  Bukittinggi,  seperti Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan pajak lainnya. Keterbatasan Penelitian Didalam  proses  pembuatan  skripsi  ini, peneliti  memiliki  keterbatasan  terkait objek yang diteliti. Keterbatasan penulis tersebut sebagai berikut:
1. Penulis  membandingkan  efektivitas dan  kontribusi  pajak  hotel  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  hanya  5 (lima)  tahun  saja,  yaitu  dari  tahun 2014 sampai 2018.
2. Penulis  hanya  meneliti  1  (satu) komponen  sektor  pajak  daerah  yaitu pajak hotel.
3. Penulis  hanya  meneliti  2  (dua)  kota yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Barat yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiles.  (2015).  Analisis  Potensi  Dan Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah  Kota  Padang  (Studi Kasus  Di  Dinas  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  Negeri  Padang , 151 ,
10–17.
Https://Doi.Org/10.1145/3132847. 3132886.
Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya  Undang-Undang Otonomi  Daerah. Jurnal  Praktik
Bisnis,  Volume  5,  Nomor  1,Mei 2016,  Issn  2302-9242 , 1 (1),  87. Https://Doi.Org/10.25124/Jaf.V1i
01.902. Halim,  A.  (2013). Akuntansi  Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta. Salemba Empat.
Kurniawan,  N.  A.  C.,  Harimurti,  F.,  & Astuti,  D.  S.  P.  (2016).  Analisis
Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Surakarta  Tahun 2010  –  2014. Jurnal  Akuntansi Dan  Sistem  Teknologi  Informasi Vol.  12  No.  3  September  2016: 372 – 381 , 12 (Chilcot), 14–15. Nini,  &  Adli,  M.  F.  (2018).  Analisis
Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoranterhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Padang Periode  2012-2016  (Studi  Di Badan  Pendapatan  Daerah  Kota
Padang). Menara  Ilmu  Vol.  Xii,
No.11  Oktober  2018  Tahun ,
Xii (11), 80–93.
Mahmudi.  2009. Manajemen  Keuangan Daerah . Jakarta : Penerbit
Erlangga.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor
Publik . Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
Pangerapan,  T.  R.,  Karamoy,  H.,  & Alexander, S. W. (2018). Analisis Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah Kabupaten  Halmahera Utara. Jurnal  Riset  Akuntansi Going  Concern  13(3),  2018,  165- 173 , 13 (4), 165–173. Https://Doi.Org/10.32400/Gc.13.0
3.20050.2018.
Pujiasih,  R.,  &  Wardani,  D.  K.  (2014). Analisis  Potensi,  Efektifitas  Dan
Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntansi.  Vol.2  No.2  Desember 2014. , 2 (2), 43–54.
Putra,  I.  M.  (2017). Perpajakan . Yogyakarta. Quadrant.
Puttri,  D.  (2015).  Analisis  Potensi Penerimaan  Pajak  Daerah  Kota
Bukittinggi. Fakultas  Ekonomi
Universitas Bung Hatta. Rabunusa,  M.,  Nangoi,  G.  B.,  & Suwetja,  I.  G.  (2018).  Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tomohon  (Pada  Badan  Keuangan
Daerah  Kota  Tomohon). Jurnal Riset  Akuntansi  Going  Concern 13(2), 2018, 68-77 , 13 (2), 68–77. Resmi,  S.  (2016). Perpajakan  Teori Dan  Kasus .  Jakarta.  Salemba Empat.
Roziana, E. (2017). Analisis Efektivitas Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Surakarta. Program Studi Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta . Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 21 No 1, Januari 2019 , 21 (1), 32–53.
Sekaran, Uma. (2011). Research
Methods for Business  Edisi  1  and 2 . Jakarta. Salemba Empat.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung. Alfabeta.
Susnawati,  dkk.  2014.  Analisis  Potensi Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  Do  Kota Metro. Jep-Vol.3. Universitas Lampung.
Syafitri, D. I. (2016). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Dan  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi  Pada  Kabupaten/Kota  Di
Provinsi  Jawa  Tengah). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta . Toding,  R.  B.  (2016).  Analisis  Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota
Palangka  Raya. Jurnal  Emba
Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 214- 222 , 4 (1), 214–222. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang  Ketentuan  Umum  Dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000  Tentang  Tarif  Maksimal
Pajak Daerah. Wibowo, A.  P. (2018). Analisis
Efektivitas,  Kontribusi,  Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  (Pad). Fakultas  Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten , قثقق ث ( 2 قثقثقثقث ,) . Https://Doi.Org/10.1051/Matecco nf/201712107005.