## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia)
Lati Marvian Timotius Putra 1 , Abdurrahmah Konoras 2 , Mercy M. M. Setlight 3
1 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
2 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
3 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
Abstract: This study aims to analyze the form of legal protection against the ownership of trade secrets in Indonesia and how to resolve trade secret disputes in the boiler machine business. This study was conducted on the principles of law and the rule of law that applies and analyzes its strengths and weaknesses and analyzes the harmonization between these rules and other regulations both vertically and horizontally so that this type of research is a juridical normative research type. The results show that the forms of legal protection against the ownership of trade secrets in Indonesia include, first, the TRIPs and WTO agreements, which are the rules of the world trade organization as a legal reference that contains juridical norms that must be obeyed and implemented in the field of intellectual property rights, especially those that regulate Intellectual Property Rights issues globally. Second, the method of making goods in the form of an agreement is in the form of a method of making goods and includes processing processes, materials, safety procedures, equipment, operating procedures, equipment, and quality control procedures. Third, the transfer of rights and license agreements in this case registration of applications for trade secrets, rights of ownership of trade secrets and/or licenses does not need to go through a registration procedure except for the transfer of rights. Ownership of trade secrets that you want to protect must first be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights.

## Keywords : Legal Protection; Trade Secrets; Proprietary
How to Site: Lati Marvian Timotius, Konoras, A. ., & Setlight, M. M. M. . (2021). The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia). Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 435–446. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.48

## Introduction
Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights ) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
perdagangan baik nasional mau pun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional. 1
Perlindungan HKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan perdagangan dunia ( Agreement Establishing World Trade Organization ). Sehingga tanpa disadari bahwa setiap anggota WTO telah tunduk pada aturan ini, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang mau tidak mau harus siap  untuk bersaing dalam kompetisi di era pasar global dunia saat ini. Suatu informasi atau data yang bersifat rahasia bagi dunia usaha. 2 Suatu informasi rahasia adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikategorikan sebagai orang dalam. 3
Mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berhubungan dengan kepemilikan Rahasia Dagang yaitu yang terdapat pada pasal 28H ayat (4) yang berbunyi :
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”
Bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan Rahasia Dagang adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP’s melalui Undang-  undang  No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari Undang- undang Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP’s sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO. 4
Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Pengungkapan informasi dapat dilakukan dilakukan oleh tenaga kerja dari pemilik informasi. Seorang pekerja dapat menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi rahasia perusahaannya
1 Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs . Bandung: PT. Alumni. 1
2 Sujud Margono & Amir Angkasa. 2002. Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis . Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.  4.
3 Gunawan Widjaja. 2001. SERI HUKUM BISNIS: RAHASIA DAGANG . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 3 .
4 Gerungan A.E. 2017.  Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat . Vol 22. Nomor 5: 70
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
terhadap perusahaan lainnya. Pemeliharaan kerahasiaan informasi wajib dilakukan oleh pemilik informasi rahasia dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artinya semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Pemeliharaan rahasia biasanya berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yang merupakan pemilik rahasia dagang. Dalam lingkungan kerja perlu diatur prosedur perusahaan yang bisa menjamin kerahasiaan informasi. Perlu diatur secara jelas dan tegas pula dalam peraturan perusahaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas informasi rahasia. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang- undang seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian. 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatakan bahwa pemilik rahasia dagang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin (lisensi) atau melarang pihak lain tanpa hak untuk menggunakan atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Dengan demikian pengungkapan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan yang tidak komersial, maka pengungkapan tersebut bukan merupakan pelanggaran rahasia dagang. Hal itu jelas secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Undang- Undang tersebut tidak menguraikan secara rinci apakah pengecualian yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang tersebut bersifat limitatif, dalam arti hanya mencakup 2 (dua) tindakan tersebut, ataukah terdapat tindakan lainnya. 6
Bahaya dari ketidakterlindungan rahasia dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehinnga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori asset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan. 7
Putusan Pengadilan  Negeri  Nomor 280/Pdt.G/2008 di mana PT. Basuki Pratama Engineering menggugat PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia di Pengadilan
5 Syarifah Mahila. 2010. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 10. No 3: 16 .
6 Sudjana dan Elisantris Gultom. 2016. Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen . Bandung: Cv Keni Media. 11 .
7 Reynald Timbuleng. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. Lex Privatum. Vol. 7 No. 6: 14 .
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
Negeri Bekasi. Gugatan  itu  dilayangkan lantaran PT. Hitachi Contruction Marchinery Indonesia telah menggunakan metode produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari PT. Basuki selaku pemegang hak rahasia dagang. Padahal kedua metode tersebut bersifat rahasia. Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
PT. Basuki telah mendapat ijin resmi dari pemerintah Indonesia sebagai produsen yang memproduksi mesin boiler dan hal tersebut ternyata tidak disangkal oleh PT. Hitachi, Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Hitachi telah melanggar peraturan rahasia dagang. Seharusnya PT. Hitachi menghentikan produksi, promosi, peredaran dan/atau perdagangan produksi mesin boiler karena hal tersebut sangat merugikan PT. Basuki, sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Rahasia Dagang PT. Basuki berhak untuk meminta/menuntut ganti rugi kepada PT. Hitachi.
Perlu diketahui, mesin boiler atau ketel uap adalah alat untuk menghasilkan uap air yang akan digunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak.  Bahan bakar pendidih bermacam-macam dari yang populer batubara dan minyak bakar, sampai listrik, gas, biomasa, nuklir dan lain-lain. Pendidih merupakan bagian terpenting dari penemuan mesin uap yang merupakan pemicu lahirnya revolusi industri.
Masih terjadi pelanggaran seperti pembocoran informasi rahasia dagang mesin boiler yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Contoh kasus pelanggaran rahasia dagang ini yang sudah memiliki putusan nomor 280/PDT.G/2008 di Pengadilan Negeri Bekasi menujukan bagaimana bahaya ketidak terlindungnya informasi rahasia dagang, serta bagaimana proses upaya hukum yang dilakukan jika terjadi pelanggaran pengungkapan rahasia dagang.

## Discussion

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang di Indonesia
Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia menegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan Rahasia Dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Penelitian ini berbasis pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 30 tahun
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu mengenai bagaimana bentuk sebenarnya atau apa saja yang termasuk dalam lingkup Rahasia Dagang. Bunyi  pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah sebagai berikut :
“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”
Bentuk-bentuk Rahasia dagang tersebut di atas, dianggap telah sah kepemilikannya jika sudah terlebih dahulu didaftarkan dan terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Mengenai permohonan pencatatan Rahasia Dagang, yang “wajib dicatatkan” pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.
Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang  menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dapat dibagi ke dalam beberapa bagian besar, yaitu: 1) adanya unsur kontrak/perjanjian, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang dapat memberian lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi secara garis besar merupakan izin yang diberikan oleh pemegang Rahasia Dagang kepada pihak lain dalam bentuk tertulis (perjanjian). Perjanjian lisensi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, harus mampu menampung segala aspek yang diperlukan untuk melindungi Rahasia Dagang tersebut; 2) hak pemilik Rahasia Dagang benar-benar diperhatikan (adanya Hak Eksklusif). Keeksklusifan dari hak tersebut diharapkan dapat membuat kerahasiaan dari Rahasia Dagang itu sendiri tetap dapat terjaga; 3) dicantumkannya unsur perbuatan melawan hukum. Prinsip melawan hukum sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan Rahasia Dagang antara para pihak yang sama sekali tidak terikat kontrak/perjanjian satu sama lain. 8 ; 4) penyelesaian sengketa di Peradilan Negeri. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk membayar ganti kerugian, dimana gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri; 5) pengalihan Hak Rahasia Dagang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. disebutkan dalam pasal itu bahwa Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan melalui Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 6 mengatur tentang
8 Himalay Taufan. 2008. Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang .  Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 74 .
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
Pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan lisensi berdasarkan perjanjian lisensi. Dari dua ketentuan di atas disebutkan bahwa pengalihan Rahasia Dagang dapat berupa pengalihan hak dengan non lisensi dan pengalihan hak dengan lisensi; 6) jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang.  Kedua ketentuan hukum tersebut tidak menyebutkan batasan waktu perlindungan Rahasia Dagang. Dalam artian bahwa perlindungan Rahasia Dagang tidak terbatas oleh waktu seperti halnya perlindungan di bidang HAKI lainnya yang terdapat batasan waktu perlindungan, misalnya perlindungan Paten selama kurun waktu 20 tahun. 9
Pemilik rahasia dagang juga berhak mendapatkan perlindungan atas informasi yang bersifat rahasia yang dimilikinya karena itu mempunyai nilai ekonomis dan bernilai jual. Hak atas kepemilikan rahasia dagang  dilindungi  oleh  2 sistem perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yakni first to file system dan first to use system . Perlindungan hukum first to use system (sistem deklaratif) yaitu menitik beratkan pada pengguna pertama kali, siapa pengguna pertama dari suatu merek dialah yang menurut hukum dianggap berhak atas merek tersebut. Prinsip firist to use tidak efektif lagi untuk digunakan karena tidak dapat dibuktikan secara hukum. Apabila menggunakan prinsip first to use penemu pertama rahasia dagang akan mengalami kesulitan apabila terdapat pihak lain yang mencuri atau menggambil metode pembuatan barang miliknya karena pemilik rahasia dagang tidak memiliki bukti  yang nyata bahwa metode pembuatan barang tersebut adalah miliknya.
Pemilik rahasia dagang juga akan tersudutkan untuk memenangkan kasusnya dalam pengadilan dan kemungkinan untuk memenangkan dan memiliki kembali rahasia dagangnya akan sangat kecil. Hal ini  akan berbeda apabila prinsip yang digunakan adalah prinsip first to file yaitu yang dianggap sebagai pemilih hak adalah pendaftar yang pertama. Jika metode pembuatan barang dicuri oleh pihak lain maka pemilik rahasia dagang yang asli memiliki bukti yang nyata atas rahasia dagang tersebut, sehingga kuat didepan pengadilan. Peraruran mengenai perlindungan atas informasi yang dirahasiakan tertuang dalam Article 39 paragraph 2 TRIPs. 10

## Proses Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang dalam Usaha Mesin Boiler
Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 merupakan kasus antara PT. Basuki Pratama Engineering (BPE) selaku badan hukum, yang beralamat di Jalan Pulo Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta
9 Ahmad M. Ramli. Op.Cit . 75.
10 Paingot Rambe Manalu . Op.Cit . 11.
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
Timur sebagai pemohon kasasi melawan: 11 1)  PT.  Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI}; 2) Shuji Sohma (ex direktur PT. HCMI), 3) Gunawan Setiadi Martono (ex direktur PT. HCMI); 4) Calvin Jonathan Barus (ex karyawan PT.BPE); 5) Faozan (ex karyawan PT.BPE); 6) Yoshapat Widiastanto (ex karyawan PT.BPE); 7) Agus Riyanto (ex karyawan PT.BPE); 8) Aries Sasangka Adi (ex karyawan PT.BPE); 9) Muhamad Syukri (ex karyawan PT.BPE); 10) Roland Pakpahan (ex karyawan PT.BPE) sebagai termohon kasasi semua termohon kasasi berkedudukan/bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi Km 28,5 Rawapasung Bekasi 1733, Jawa barat. 12
Setelah menempuh penyelesaian perkara secara pidana pada 2005, perkara niaga pada 2006-2008 dan tata usaha negara, Basuki Pratama kembali menggugat Hitachi ke Pengadilan Negeri Bekasi pertengahan 2008 lalu. Kali ini Basuki Pratama tidak mempermasalahkan desain industri yang mencuat sejak 2005, melainkan gugatan ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang terkait metode produksi mesin boiler (ketel uap). Namun gugatan itu kandas.
Melalui  putusan sela,  majelis hakim menolak mengadili perkara tersebut. Alasannya, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili sebab perkaranya masuk ranah Pengadilan Niaga. Merujuk pada posita (dasar gugatan) penggugat, majelis hakim menyatakan gugatan penggugat adalah tentang desain industri. Pasalnya, isi gugatan menguraikan tentang tahapan pembuatan mesin boiler. Yakni, informasi yang rinci, detail dan spesifik mengenai bagian atau produk alam bentuk dua dimensi, ukuran produk jumlah bagian produk dan jenis bahan, kreasi tentang bentuk konfigurasi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri sebagaimana dituangkan dalam cetak biru atau blue print . 13
Pendapat majelis hakim, meskipun dalam posita atau petitum (tuntutan) penggugat tidak meminta pembatalan desain industri mesin boiler, tetapi gugatan dalam perkara berkaitan erat dengan gugatan antara penggugat dengan para tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Saat ini, pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Dalam bagian lain pertimbangannya, majelis menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi belum ditetapkan sebagai Pengadilan Niaga, karena itu Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perkara No. 280/PDT.G/2008/PN.BKS. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, ujar
11 Mohamad Nurdiyansyah. 2015. Perlindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010). Jakarta: Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH. 56.
12 Ibid
13 www.hukumonline.com . DIakses pada tanggal 13 Desember 2020. Pukul 11.57
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
ketua majelis hakim Aroziduhu Waruwu saat membacakan putusan.
Pertimbangan majelis hakim senada dengan eksepsi yang diajukan kuasa hukum Hitachi dari Otto Hasibuan & Associates. Dalam eksepsi yang disampaikan Maret 2009 lalu, kuasa hukum Hitachi menyatakan pokok gugatan Basuki Pratama menyangkut rahasia dagang mesin boiler yang menjadi ranah hak kekayaan intelektual. Perkara yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual merupakan perkara perdagangan atau niaga yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga. 14
Isi Gugatan PT. Basuki Pratama menuntut ganti rugi sebesar Rp127,7 miliar kepada Hitachi. Perusahaan penanaman modal asing itu dituding telah mengungkap dan menggunakan rahasia dagang metode produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari Basuki Pratama selaku pemegang hak rahasia dagang. Padahal kedua metode itu bersifat rahasia. Sejak 1981, Basuki Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Dalam gugatannya, Basuki Pratama menaksir kerugian materiil akibat pelanggaran rahasia dagang sebesar Rp27,7 miliar. Kerugian itu dihitung dari estimasi penjualan mesin boiler Hitachi plus keuntungannya ditambah dengan bunga dan biaya promosi yang telah  dikeluarkan oleh Basuki Pratama. Sedangkan kerugian immateriil diperhitungkan sebesar Rp100 miliar. Total tuntutan ganti rugi sebesar Rp127,7 miliar.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan perkara desain industri mesin boiler produksi Basuki Pratama pada Juli 2008. Ketika itu,  Hitachi dihukum membayar ganti rugi sekitar Rp13,5 miliar kepada Basuki Pratama lantaran terbukti melakukan pelanggaran desain industri boiler milik Basuki Pratama. Nilai ganti rugi  yang harus dibayar oleh Hitcahi dan tergugat lainnya lebih kecil dari tuntutan yang diajukan oleh Basuki Pratama, yakni sekitar Rp106 miliar. Selain ganti rugi, Basuki Pratama juga meminta agar majelis hakim menyatakan para tergugat telah membongkar dan menggunakan rahasia dagang milik penggugat. 15
Agustus 2008, Hitachi mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Dalam kasasinya, kuasa hukum Hitachi  menyatakan Pengadilan Niaga telah memeriksa ulang putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap pada Oktober 2006. Dalam putusannya, MA menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Basuki Pratama karena tidak disertai dengan perincian dan bukti yang konkrit. Putusan Mahkamah Agung itu berawal dari gugatan Hitachi yang meminta pembatalan sertifikat desain industri milik Basuki Pratama pada 2006. Sebab desain industri mesin boiler merupakan public domain . Basuki Pratama sendiri mengajukan gugatan balik dan menuntut ganti rugi ke
14 Yuniar Kurniawaty . Op.Cit
15 www.hukumonline.com . Op.Cit.
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
Hitachi sekitar Rp10 miliar. Namun gugatan Hitachi dan rekonvensi Basuki Pratama sama-sama ditolak. Perkara pun berlanjut ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pada Januari 2008, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Hitachi.
Hasil analisa mengenai proses penyelesaian sengketa terkait rahasia dagang terdapat 2 kategori yakni Pertama, dalam proses penyelesaian terkait pembocoran rahasia dagang dalam kategori perdata bisa dilakukan dengan cara melayangkan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri seperti contoh kasus diatas antara PT. Basuki Pratama  Engineering  dan  PT.  Hitachi Construction Machinery Indonesia, yang mana dalam isi gugatan PT. Basuki Pratama menuntut ganti rugi materiil dan imateriil yang di akumulatifkan sebesar Rp127,7 miliar kepada Hitachi. Perusahaan penanaman modal asing itu dituding telah mengungkap  dan menggunakan rahasia dagang metode produksi dan penjualan mesin boiler tanpa izin dari Basuki Pratama selaku pemegang hak rahasia dagang. Dan juga bisa melakukan gugatan di Pengadilan Niaga terkait hak paten suatu rahasia dagang, apabila kedua bela pihak merasa mempunyai hak atas suatu “kekayaan intelektual”.
Perbedaan antara gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga yakni dalam hal untuk menentukan siapa yang mempunyai hak atas suatu “Kekayaan Intelektual” dalam hal ini rahasia dagang maka yang berhak untuk mengadili yakni Pengadilan Niaga, namun apabila seseorang telah mempunyai hak paten atas suatu “Kekayaan Intelektual” kemudian ada oknum yang dengan sengaja menggunakan ataupun membocorkan hasil “Kekayaan Intelektual” dan seseorang tersebut merasa dirugikan maka gugatannya dimasukan dalam Pengadilan Negeri.
Kedua dalam kategori tindak pidana penyelesaiannya sesuai dengan yang diatur dalam KUHPidana dan Undang – undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yakni berupa sanksi kurungan badan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terhadap seseorang yang dengan sengaja membocorkan suatu rahasia dagang yang dalam hal ini saya sebut sebagai “Karya Intelektual”. Ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap seseorang yang mempunyai sebuah “Karya Intelektual” agar tidak disalahgunakan oleh oknum – oknum yang ingin mengambil keuntungan dari sebuah “Karya Intelektual”  tersebut.
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446

## Conclusion
Bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan rahasia dagang di Indonesia meliputi pertama, persetujuan TRIPs dan WTO, yang merupakan aturan-aturan organisasi perdagangan dunia sebagai acuan hukum yang berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HKI, terutama yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global. Kedua, Metode pembuatan barang dalam bentuk perjanjian berupa metode pembuatan barang dan mencakup proses-proses pengolahan, bahan-bahan, tata cara keamanan, perlengkapan, tata cara pengoperasian, peralatan, dan tata cara pengendalian mutu.  Ketiga, pengalihan hak dan perjanjian lisensi dalam hal ini pendaftaran permohonan rahasia dagang, hak kepemilikan rahasia dagang dan/atau lisensi tidak perlu melalui prosedur pendaftaran kecuali pengalihan haknya. Kepemilikan terhadap rahasia dagang yang ingin dilindungi terlebih dahulu harus didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
Proses upaya hukum penyelesaian sengketa rahasia dagang dalam usaha mesin boiler yaitu melalui pengadilan (litigasi), dalam hal ini dilihat dari aspek perdata yaitu sanksi ganti rugi dan pemberhentian semua kegiatan. Aspek pidana melihat tindakan pelanggaran rahasia dagang. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non- litigasi) meliputi Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsuliasi. Pada contoh kasus putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 merupakan kasus antara PT. Basuki Pratama Engineering (BPE) melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI) mengenai pelanggaran pengungkapan informasi rahasia pembuatan mesin boiler atau ketel uap. Setelah menempuh penyelesaian perkara secara pidana pada 2005, PT. HCMI mengajukan kasasi terhadap putusan Nomor 280/PDT.G/2008/PN.BKS dengan alasan keberatan harus membayar ganti rugi sekitar Rp13,5 miliar kepada PT. BPE. Alasan Pengadilan Negeri Bekasi menolak gugatan PT. BPE adalah karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan kasus mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan berpendapat bahwa kasus tersebut harus diselesikan di Pengadilan Niaga.

## Acknowledgments
Pengaturan mengenai rahasia dagang yang sesuai dengan standar TRIP’s baiknya disosialisasikan terlebih dahulu oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkepentingan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum rahasia dagang kepada masyarakat terutama kepada  pelaku-pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu informasi yang bersifat rahasia yang dimiliki seorang pelaku usaha atau sebuah perusahaan yang dimana informasi tersebut bernilai ekonomi dan merupakan kunci utama dalam  menjalankan suatu usaha di dunia persaingan usaha seperti sekarang ini. Begitupun dengan mekanisme
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446
permohonan administrasi pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus dijelaskan secara signifikan kepada masyarakat terutama para pengusaha- pengusaha.
Upaya-upaya penyelesaian sengketa rahasia dagang dalam usaha mesin boiler haruslah dipertegas dan dijalankan dengan benar sehingga menjadi contoh penegakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran pembocoran informasi terhadap rahasia dagang dalam usaha apapun terlebih khusus usaha mesin boiler atau ketel uap. Penyelesaian secara litigasi dalam kasus mesin boiler di Pengadilan Negeri Bekasi harus memperhatikan sifat Rahasia Dagang yang bersifat tertutup sehingga Pengadilan Negeri Bekasi harusnya dapat memeriksa dan mengadili kembali kasus sengketa Rahasia Dagang PT. BPE dan PT. HCMI. Sebelum menempuh jalur litigasi, sebaiknya menyelesaikan secara baik-baik melalui mediasi di luar pengadilan.
Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, Mercy M. M. Setlight (2021) The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) Jurnal Hukum tora: 7(3): 435-446

## References
Books
Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs . Bandung: PT. Alumni. 1
1 Sujud Margono & Amir Angkasa. 2002. Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis . Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.  4.
Gunawan Widjaja. 2001. SERI HUKUM BISNIS: RAHASIA DAGANG . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 3.
Gerungan A.E. 2017.  Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat . Vol 22. Nomor 5: 70
Syarifah Mahila. 2010. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 10. No 3: 16. Sudjana dan Elisantris Gultom. 2016. Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen . Bandung: Cv Keni Media. 11.
Reynald Timbuleng. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. Lex Privatum. Vol. 7 No. 6: 14.
Himalay Taufan. 2008. Perlindungan Hukum atas Rahasia Dagang . Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 74. Mohamad Nurdiyansyah. 2015. Perlindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010). Jakarta: Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH. 56.