## KEBIJAKAN RELOKASI PKL
(STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT.

## HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA)

## Sendy Noviko
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Soedirman Email : sen_noev@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan  kebijakan  relokasi  PKL.  Akan  tetapi  pada  prakteknya,  kebijakan  tersebut  sering  menuai penolakan  darI    PKL  itu  sendiri.  Hal  yang  sama  terjadi  di  Jalan  Dipayuda  dan  MT  Haryono  ke  Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT  Haryono  ke  Pusat  Kuliner  Kabupaten  Banjarnegara  dalam  3  sub  fokus  penelitian.  Pertama,  latar belakang  munculnya  kebijakan  relokasi,  kedua,  partisipasi  PKL  kelompok  sasaran  kebijakan,  dan  ketiga, keterkaitan  situasi  politik  yang  melatarbelakangi  proses  kebijakan  relokasi  terhadap  penolakan  PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL,  akan  tetapi  lebih  merupakan  proyek  pemanfaatan  bangunan  mangkrak  (eks-Terminal  Lama), membangun  pencitraan  di    akhir  masa  jabatan,      dan  mencairkan  anggaran  dari  pusat.  Partisipasi  PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada taraf  Therapy dan ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi.  Selain  itu,  Peneliti  menangkap  adanya  indikasi  bahwa  kebijakan  relokasi  tersebut  telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan  dengan  teori  institusional,  Pemerintah  Kab.  Banjarnegara  selaku  organisasi  publik  telah  gagal menerapkan  konsep-konsep  yang  ada  dalam  teori  tersebut  pada  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner  (perilakunya  belum  proper  dan  adequatemanner).  Hal  ini mengakibatkan  kebijakan  yang  dihasilkan  tidak  mendapat  legitimasi  eksternal  (terutama  dari  PKL kelompok  sasaran),  terlebih  di  tengah  situasi  politik  yang  terjadi  saat  itu  (pilkada).  Wajar  jika  kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.
Katakunci :Kebijakan Publik, Relokasi ,PKL, Relokasi PKL, Kebijakan Relokasi PKL, Teori Institusional.

## 1.  Pendahuluan
Pedagang  Kaki  Lima  merupakan  realita yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  perkembangan pertumbuhan  kota.    Keberadaannya  merupakan konsekuensi  dari  konsepsi  pembangunan  kota-
sentris 1 yang kita anut, dimana roda pembangunan selalu dimulai dan terpusat di kota.  Kota menjadi “pusat  segala  pusat”  sehingga  “sensualitasnya” mampu  menarik  setiap  orang  untuk  berbondong-
1 Konsep pembangunan “kota-sentris” di Indonesia mulai dipopulerkan saat rezim Orde Baru berkuasa (1966-1998), yang kemudian melahirkan ketimpangan pertumbuhan antara Jawa-luar Jawa, daerah perkotaan dan pedesaan.
50.
bondong  datang  guna  mewujudkan  mimpi  hidup sejahtera  yang  selama  ini  tidak  pernah  mereka peroleh  di  desa.    Walhasil  arus  urbanisasipun  tak mampu terbendung.
Tidak  semua  dari  mereka  tertampung dalam  kegiatan  ekonomi  sektor  formal.    Hal  ini disebabkan  karena  tidak  berimbangnya  jumlah calon tenaga kerja dengan formasi pekerjaan yang tersedia,  disamping  tentu  saja  keterbatasan kualifikasi  SDM  yang  disyaratkan.    Akhirnya mereka  memilih  sektor  informal  untuk  dapat bertahan hidup ( subsistance ), salah satunya PKL.
Jumlah  PKL  yang  terus  berkembang secara  pesat  kemudian  memunculkan  sejumlah persoalan,  terutama  terkait  dengan  ketersediaan ruang  publik,  tata  kota  dan  estetika  ruang  kota. “Bunga  trotoar” 2 biasanya  memilih  tempat- tempat  strategis  di  pusat  keramaian  kota  (ruang publik)  untuk  berjualan.   Karena jumlahnya  yang terus bertambah, penyebarannya pun kian meluas, bahkan  hingga  ke  bahu  jalan.    Akibatnya,  ruas jalan  menyempit  dan  kemacetan  pun  tak  bisa dihindari.    Wajah  kota  menjadi  semrawut. Keberadaan  PKL  kemudian  dianggap  sebagai masalah  utama  daerah perkotaan.    Padahal  di sisi lain,  PKL  (sektor  informal)  merupakan  katup penyelamat  perekonomian  nasional  saat  krisis. PKL  juga  mampu  memberikan  kontribusi  yang tidak  sedikit  bagi  PAD.    Atas  kemampuannya tersebut  PKL  sesungguhnya  juga  merupakan potensi  daerah  perkotaan.    Dualisme  ini  harus mampu  disikapi  pemerintah  secara  bijaksana melalui sebuah kebijakan terkait dengan penataan
2 Bunga Trotoar adalah istilah yang dipopulerkan oleh Iwan Fals untuk menyebut PKL dalam lagunya yang juga berjudul Bunga Trotoar.
dan  pengelolaan  PKL  agar  keberadaannya  dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat/daerah  tanpa  menimbulkan  dampak negatif bagi kota yang bersangkutan.
Pemerintah  Pusat  telah  menghimbau seluruh  Pemerintah Kabupaten/Kota  untuk  segera mengimplementasikan keberpihakan terhadap PKL  (melalui UU No. 5/1995 yang diperbaharui dengan  UU.  No.  20/2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah) dengan mengeluarkan Perda khusus  tentang  PKL.    Ini  merupakan entry  point bagi  munculnya  kebijakan  yang  berpihak  pada PKL.
Relokasi  PKL  menjadi  kebijakan  yang banyak dipilih pemerintah kab/kota dalam menata dan  mengelola  PKL.  Terlebih  pasca  fenomena keberhasilan  Kota  Solo  merelokasi  PKL  (dari Banjarsari  ke  Notoharjo).    Akan  tetapi  pada prakteknya,  kebijakan  relokasi  tidak  jarang menuai  penolakan  dari  PKL  kelompok  sasaran kebijakan.  Setidaknya  begitulah  yang  terjadi  di Kabupaten Banjarnegara.
Rencana  Pemerintah  untuk  merelokasi PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat Kuliner  mendapat  penolakan  dari  PKL  Jalan Dipayuda.    Penolakan  tersebut  secara  resmi disampaikan oleh Tugi Rahmanto (Ketua Papilayuda) saat audiensi dengan Disperindagkop UMKM  yang  difasilitasi  oleh  Komisi  B  DRPD Kab. Banjarnegara, Sabtu, 19 November 2011.
Fenomena penolakan PKL Jalan Dipayuda terhadap rencana relokasi menjadi awal ketertarikan  Peneliti  untuk  meneliti  proses kebijakan relokasi tersebut.  Apalagi ini terjadi di saat suhu politik meningkat (Pilkada).  Tujuannya
adalah  untuk  dapat  mendeskripsikan  proses kebijakan  relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T
Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara  (baik manifest maupun latent ).
Peneliti  kemudian  menurunkannya  dalam  3  (tiga) sub  fokus,  yaitu, pertama ,  latar  belakang munculnya kebijakan relokasi. Kedua , partisipasi PKL kelompok sasaran terhadap proses kebijakan relokasi,  dan ketiga ,  keterkaitan  situasi  politik yang  melatar  belakangi  proses  kebijakan  relokasi terhadap  penolakan  PKL  kelompok  sasaran. Ketiga  sub  fokus  tersebut  akan  Peneliti  analisis dengan menggunakan teori institusional.
Dari  seluruh  uraian  di  atas  pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah, bagaimana  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner Kab. Banjarnegara sehingga mendapat penolakan dari  PKL  Jalan  Dipayuda  selaku  Kelompok Sasaran Utama Kebijakan?

## 2.  Tinjauan Pustaka
A.  Kebijakan Relokasi PKL dalam

## Kerangka Kebijakan Publik
1.  Kebijakan Publik
Banyak  pakar  telah  memberikan definisi terhadap kebijakan publik.  Thomas R.  Dye  mengatakan  kebijakan  publik sebagai,  “ whatever  government  choose  to do  or  not  to  do ”. 3 Senada  denganDye,
George  C.  Edwards  III  dan  Ira  Sharkansky mengartikan  kebijakan  publik  sebagai, “... is  what  goverments  say  and  do,  or  not  do.
3 Dye, Thomas R., Understanding Public Policy , New Jersey
: Prentice Hall, 1995, Hal. 2.
It  is  the  goals  or  purposes  of  goverment programs...” . 4 Sementara  itu,  Riant Nugroho  lebih  melihat  kebijakan  publik sebagaisebuah  strategi  pemerintah  untuk merealisasikan/mencapai tujuan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu :
“Keputusan  yang  dibuat  oleh negara,  khususnya  pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.    Kebijakan  publik adalah  strategi  untuk  mengantar masyarakat  pada  masa  awal, memasuki  masyarakat  pada  masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.” 5
Dari  pandangan  beberapa  ahli  tersebut, Peneliti  menyimpulkan  bahwa  kebijakan publik  merupakan  serangkaian  keputusan ( decisions )  atau  tindakan  ( actions )  berpola dari  pemerintah,  baik  yang  bersifat  positif ataupun  negatif  terkait  dengan  kepentingan publik ( publik interest ) guna mengatur/menangani/menyelesaikan permasalahan publik ( public affairs ).

## 2.Relokasi PKL
Evers dan Korff (2002) 6
menyatakan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan  aktivitas  produksi  barang
4 Santoso, Amir., Analisa Kebijaksanaan Publik : Suatu Pengantar , Jurnal Ilmu Politik 3, PT. Gramedia, Jakarta,
1988, Hal. 4.
5 Nugroho, Riant., Public Policy , PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2008, Hal. 55.
6 Dalam  Isna,  Alizar., Rekam  Jejak  dan  Peta  Pustaka Pedagang  Kaki  Lima:  Sebuah  Pengantar  Diskusi .  Makalah pada  Diskusi Publik PKL in  The  Future yang  diadakan  oleh HMJ AN FISIP Unsoed pada tanggal 22 Maret 2008.
52.
Jalan Dipayuda dan Mt. Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)
dan  jasa  di  luar  kontrol  pemerintah  dan tidak  terdaftar.    Isna  berpendapat  bahwa PKL merupakan pedagang yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana  dan  perlengkapan  yang  mudah dibongkar  pasang  atau  dipindahkan,  dan seringkali  menggunakan  lahan  fasilitas umum sebagai tempat usahanya. 7
Dari  berbagai  definisi  tentang PKL di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa PKL  merupakan  salah  satu  jenis  kegiatan ekonomi sektor informal di bidang perdagangan  dan  atau  jasa  yang  dilakukan seseorang  atau  kelompok  di  ruang  terbuka strategis  (menetap/ mobile )  yang  dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan fasilitas yang mudah dibongkar  pasang  maupun  bangunan  semi permanen.
Relokasi  oleh  Harianto  (2001) didefinisikan sebagai suatu upaya menempatkan  kembali    suatu  kegiatan tertentu  ke  lahan  yang  sesuai  dengan peruntukannya.    Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  relokasi  adalah  suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan  dari  satu  tempat  ke tempat  lain  yang  dianggap  lebih  tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu.    Kaitannya  dengan  relokasi  PKL berarti  aktivitas/kegiatan  yang  dipindahkan tentu saja PKL itu sendiri.
7 Ibid.
Relokasi PKL harus
mempertimbangkan  faktor  lokasi. Apakah lokasi  tersebut  cukup  strategis,  mudah dijangkau  (aksesibilitas),  tersedia  sarana dan  prasarana  pendukung  yang  memadai, cukup  menarik  secara  visual,  terjangkau secara  ekonomi  oleh  pedagang ,  adalah rentetan pertanyaan terkait dengan kualifikasi lokasi yang disyaratkan.  Tujuan relokasi  PKL  tidak  hanya  memindahkan lokasi berjualan tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dari  seluruh  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  Kebijakan  Relokasi  PKL merupakan  serangkaian  keputusan  ( decisions ) atau tindakan ( actions ) berpola dari pemerintah dalam  upaya  penempatan  kembali  sebuah aktivitas/kegiatan  PKL  dari  satu  tempat  ke tempat  lain  yang  dianggap  lebih  tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu.
Kebijakan Relokasi PKL  harus dibuat  berdasarkan  permasalah  riil  PKL sehingga  kebijakan  tersebut  nantinya  mampu menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Oleh sebab  itu  mengkaji  secara  mendalam  latar belakang kemunculannya perlu dilakukan.
Relokasi PKL bukan sekedar memindahkan  lokasi  berjualan  dari  tempat lama  ke  tempat  baru,  tapi  juga  memindahkan manusia/pedagang  dengan  keberagaman  aspek yang  ada.    Oleh  sebab  itu,  kebijakan  relokasi PKL harus mampu mengakomodir keberagaman,  termasuk  kebutuhan  PKL  ke dalamnya.    Pada  konteks  inilah  partisipasi
mereka  dalam  proses  kebijakan  relokasi  PKL menjadi penting.

## B.  Kebijakan Publik yang Unggul : Partisipasi Publik sebagai Prasyarat Utama
Riant Nugroho menyebutkan bahwa keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan  negara  tersebut  mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. 8
Kebijakan  publik  yang  unggul  (ideal)  haruslah kontekstual,  mengacu  pada  tantangan  yang dihadapi  saat  ini  dan  di  masa  depan,  baik  dalam skala  nasional  maupun  global  sehingga  mampu membawa  kehidupan  bangsa  ke  arah  yang  lebih baik  di  masa  depan,  dalam  pemaknaan  Nugroho dikatakan sebagai masyarakat yang dicita-citakan.
Ian  Patrick  Agustin  (2001)  menyebut  model seperti  ini  sebagai  sebuah pragmatisme  dalam kebijakan publik 9 . Pragmatisme harus bersifat etis dan  strategis.    Sifat  etis  terkait  dengan keberpihakan  kebijakan  publik,  yaitu  pada kepentingan publik.  Sifat strategis terkait dengan upaya yang dilakukan untuk membawa kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan.
Terkait dengan kebijakan publik yang unggul ada  3  hal  pokok  yang  tidak  bisa  diabaikan.
8 Nugroho, Riant., Public Policy , PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2008, Hal. 7.
9 Ibid ., Hal. 575.
Pertama ,  kebijakan  publik  yang  unggul  adalah kebijakan yang mampu membawa bangsa ini pada kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan kepentingan  publik  sebagai  dasar  pijaknya. Kedua , terkait dengan tugas pokok pemerintah itu sendiri  (pelayan  publik),  kebijakan  publik  pun dibuat  dalam  kerangka  pelayanan  publik  ( public services )  yang  artinya  melayani  kepentingan publik. Ketiga , agar kepentingan publik terakomodir  dalam  kebijakan  maka  keterlibatan publik  (partisipasipublik)  dalam  setiap  proses kebijakan menjadi prasyarat utama. Oleh karenanya,  partisipasi  PKL  kelompok  sasaran terhadap  proses  kebijakan  relokasi  PKL  perlu dikaji  secara  mendalam. Lantas  apa  itu partisipasi publik?
Partisipasi publik dapat diartikan sebagai ’the continued  active involvment  of  citizens  in  making which  affect  them . 10 Partisipasi  publik  dimaknai sebagai  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses kebijakan  yang  menyangkut  kehidupan  dirinya. Ada 8 tangga partisipasi publik/masyarakat ( eight rungs  on  the  leader  of  citizen  participation ) menurut Arstein 11
10 Antoft  K,  &  Novack  J., Grassroots  Democracy:  Local Government  in  the  Maritimes ,  Nova  Scotia  Henson  College Dollhouse University, 1998.
11 Tim FKIB UI., Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otda, Jurnal Forum Inovasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 102.
54.

## Jalan Dipayuda dan Mt. Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)
C. Model  Sistem  Politik  :  Kebijakan  Publik Tidak  Bisa  Lepas  dari  Situasi  Politik  yang

## Berkembang
Model  Sistem  Politik  mengadopsi  teori sistem  politiknya  David  Easton. The  Political System  Theory didasarkan  pada  konsep-konsep teori informasi, yaitu input , with input , output dan feed  back .  Kebijakan  negara  ( public  policy ) menurut  model  ini  dipandang  sebagai  respon suatu  sistem  politik  terhadap  kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis,  dan  sebagainya)  yang  ada  di  sekitar. 12
Ini artinya kebijakan publik tidak bisa melepaskan diri  dari  pengaruh  lingkungan,  termasuk  situasi politik yang perkembang saat kebijakan publik itu dibuat.
Mengacu  pada  model  sistem  politik  tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  pengaruh lingkungan, termasuk situasi politik yang berkembang saat kebijakan itu dibuat.  Atas dasar inilah  maka  keterkaitan  situasi  politik  yang berkembang  saat  proses  kebijakan  relokasi  PKL berlangsung  terhadap  penolakan  PKL  kelompok sasaran menjadi perlu diteliti secara mendalam.
12 Islamy, M. Irfan., Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara , Bumi Aksara, Cet. IV, Jakarta, 1989, Hal. 44.

## D.  Teori  Institusional  :  Bangunan  Teori sebagai Pisau Analisis
Ide  pokok  teori  institusional  adalah  bahwa terbentuknya  organisasi  oleh  karena  tekanan lingkungan  institusional  yang  menyebabkan terjadinya  institusionalisasi. 13 John  W.  Meyer  dan Brian  Rowan  (1977)  menulis, “banyak  posisi, kebijakan,  program  dan  prosedur  organisasi modern  dipengaruhi  opini  publik,  pandangan konstituen,  pengetahuan  sah  melalui  sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan”. 14 Perilaku organisasi akan dipengaruhi  oleh institusi/lingkungan  yang  ada  di luar  organisasi  tersebut  (kekuatan  penekan). Faktor tekanan dari luar ini  akan  menjadi  kontrol bagi  aktor/individu  untuk  tidak  berperilaku kalkulatif 15 ,  memaksimalkan utility  function -nya untuk  mengakses  dan  menguasai  sumber  daya, institusi  atau  pranata,  yang  pastinya  mengganggu kinerja.    Organisasi  berupaya  menyesuaikan  diri dengan  tekanan  dari  luar  untuk  mempertahankan eksistensinya.    Upaya  ini  membentuk  3  pilar (regulatif,  normatif,  dan  kultural-kognisi)  yang akan memberikan legitimasi pada sebuah institusi.
Scott  memberikan  rumusan  institusi sebagai  berikut  : “institutional  are  comprised  of regulative,  normative  and  cultural-cognitive element  that,  together  with  associated  activities
13 Roen, Ferry., Teori Institusional (Institutional Theory), Artikel, http://perilakuorganisasi.com/teori-institusional- institutional-theory-2.html
14 Irawan, Dhedhi., Pendekatan Institusional dalam Merumuskan Kebijakan Publik (Sebuah Kajian Teoritis) , Artikel, http://dhedhi- irawan.blogspot.com/2012/03/pendekatan-institusional- dalam.html, Hal. 1.
15 Kalkulatif diartikan sebagai pilihan tindakan yang dilakukan individu aktor dalam rangka mengoptimalkan kepuasan individu tersebut.
and  resources,  provide  stability  and  meaning  to social  life”. 16 Institusi  menyediakan  pedoman dan  sumbar  daya  untuk  bertindak,  sekaligus batasan-batasan  dan  hambatan  untuk  bertindak (aturan dan norma, dan kultural-kognisi).  Dengan demikian  institusi  akan  memberikan  pengaruh terhadap  perilaku  individu,  bukan  sebaliknya.
Ada  satu  konsep  penting  terkait  dengan upaya penyesuaian diri tersebut, yaitu isomorphism 17 .    Di  Maggio  dan  Powell  (1983) dalam  Sri  Rejeki  mengartikan  isomorphism sebagai  “ constraining  process ”  yang  memaksa satu unit di dalam populasi untuk memiliki wujud atau  sifat  yang  sama  dengan  unit  lain  yang menghadapi  lingkungan  yang  sama. 18 Ada  tiga proses isomorpism ,  yaitu coercive  isomorphism , mimetic isomorphism , normative isomorphism .
Pemerintah  sebagai  organisasi  publik mempunyai  fungsi  utama  memberikan  pelayanan publik,  baik  melalui  proyek,  program  ataupun kebijakan publik yang dikeluarkannya.  Pelayanan publik  tersebut  sudah  barang  tentu  bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik.
Dengan  demikian  kepentingan  publik  harus menjadi  orientasi  pemerintah  (organisasi  publik) pada  saat  memberikan  pelayan  publik  tersebut. Oleh  karenanya,  mengkaji  perilaku  pemerintah dalam  proses  kebijakan  publik  menjadi  menarik dilakukan.    Pada  konteks  inilah  relevansi  teori
16 Scott, Richard W., Institutions and Organizations : Ideas an Interest. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore , Sage Publication, 3th Edition, 2008, Hal : 48.
17 Isomorphism terbangun dari kata Iso = sama dan Morp = bentuk, sehingga dari kata yang membentuknya tersebut isomorpism diartikan sebagai proses menjadi sama bentuk.
18 Rejeki, Sri., Teori Institutional (institutionalism) , Artikel, http://srirejekibog-oke.blogspot.com/2012/01/akuntansi- manajemen.html
institusional  dapat  digunakan  sebagai  pisau analisis,  yaitu  untuk  memberikan  penjelasan  dan batasan atas perilaku pemerintah secara teoritis.

## 3.  Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif  yang  lebih  menekankan  pada “kedalaman”  aspek  kajian  dibanding  “keluasan” sehingga  Peneliti  memiliki  keleluasaan  untuk menggali  informasi  secara  mendalam  terkait fokus/sub fokus penelitian dengan mengedepankan logika induktif.
Penelitian dengan judul Kebijakan Relokasi  PKL  di  Kabupaten  Banjarnegara  (Studi tentang  Proses  Kebijakan  Relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner Kabupaten  Banjarnegara)  berangkat  dari  sebuah realita  empirik  atas  penolakan  PKL  Jalan Dipayuda  terhadap  rencana  relokasi  ke  Pusat Kuliner.  Proses selanjutnya, menggunakan teknik indepth  interviewing ,  berbagai  informasi  terkait dengan  fokus/sub  fokus  penelitian  akan  peneliti serap  dari  informan  terpilih  (yang  memiliki referensi) dengan menekankan aspek “kedalaman” (reduksi  data).    Informasi  (data  primer)  yang dilengkapi  data  sekunder  (dokumen)  kemudian dianalisis  dengan  metode analisis  interaktif  untuk selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif guna  mendapatkan  generalisasi  yang  dapat menjawab  pertanyaan  penelitian.    Penelitian  ini dilakukan dalam rentang waktu Juli–awal September 2014 di Kabupaten Banjarnegara.
Proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner 19
19 Yang dimaksud proses kebijakan relokasi PKL dalam penelitian ini adalah proses yang terjadi sejak awal rencana
56.
menjadi  fokus  penelitian  yang  kemudian  Peneliti breakdown ke dalam 3 sub fokus, yaitu :
1. Latar  belakang  munculnya  kebijakan relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara,
2. Partisipasi PKL kelompok sasaran terhadap proses kebijakan relokasi, dan
3. Keterkaitan  situasi  politik  yang  melatar belakangi proses kebijakan relokasi PKL terhadap penolakan PKL kelompok sasaran.
Dengan  menitik  tekankan  pada  fokus  dan sub  fokus  tersebut,  peneliti  diharap  akan  mampu mengungkap  informasi  secara  mendalam  (baik yang  bersifat manifest maupun latent )  tentang proses kebijakan relokasi PKL jalan Dipayuda dan M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner.    Informasi tersebut  selanjutnya  akan  menjadi  bahan  analisis untuk  menghasilkan  konklusi  yang  kemudian akan menjadi input -an bagi upaya relokasi PKL di masa yang akan datang.
4.  Hasil dan Pembahasan
A.  Gambaran  Umum  Proses  Kebijakan Relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara
Proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner Kabupaten Banjarnegara sudah dimulai sejak awal 2010  saat  pertama  kali  Aryadi  Joko  Pradono (Asisten  II  Bidang  Perekonomian  dan  Kesra) mengundang  Disperindagkop  UMKM,  Bagian Perekonomian,  Satpol  PP,  DPU  dan  Bappeda untuk  menindak  lanjuti  disposisi  Bupati  Djasri
kebijakan relokasi ini muncul (awal 2010) sampai menjelang soft opening Pusat Kuliner (Januari 2012).
terkait  dengan  perencanaan Pilot  Project tentang penataan  PKL  di  Kabupaten  Banjarnegara. Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  sempat melakukan  studi  banding  ke  Kota  Solo  (25 Februari 2010)
Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  melalui Disperindagkop UMKM mengajukan anggaran ke Kementerian  Perdagangan  (April  2010).    Setelah beberapa  kali  direvisi  (menyesuaikan  Permendag No.42  Tahun  2010),  akhirnya  pada  bulan  Mei 2011  anggaran  sebesar  hampir  3  M  pun  turun (APBN Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2011).  Bulan Juni proses  lelang  (dimenangkan  oleh  PT  Bumi  Rejo) dan bulan Juli proyek pembangunan Pusat Kuliner (tempat  relokasi)  mulai  berjalan  (Wahyudiono selaku PP Kom).
Pada bulan Oktober 2011 reaksi penolakan  mulai  bermunculan  (terutama  PKL Jalan Dipayuda).  Di saat yang bersamaan suksesi politik  pun  terjadi  (pilkada).    Penolakan  PKL Jalan  Dipayuda  terhadap  kebijakan  relokasi  PKL tersebut secara resmi disampaikan Tugi Rahmanto (Ketua Paguyuban) saat audiensi dengan Disperindagkop  UMKM  yang  difasilitasi  oleh Komisi  B  DPRD  Kab.  Banjarnegara  (19 Nopember 2011).
Di  sisi  lain,  Pemerintah  Kabupaten  tetap melanjutkan  proyek  pembangunan  Pusat  Kuliner. Proyek tersebut selesai pada pertengahan Nopember  2011.    Beberapa  PKL  yang  bersedia masuk  mulai  ditempatkan,  sambil  mencari Pedagang  lain  untuk  mengisi  los-los  yang  masih kosong  (karena  sebagian  besar  PKL  Jalan
Dipayuda  menolak  masuk).    Muncullah  nama- nama baru yang bukan merupakan PKL kelompok sasaran kebijakan.
Tanggal 5 Desember 2011 Edy Supangat 20 diangkat sebagai Kabid Perdagangan.  Setelah itu penataan  kemudian  diambil  alih  oleh  Edy Supangat.  Satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 7  Januari  2012  Pusat  Kuliner  secara  resmi digunakan  ( soft  opening ).    Pada  sisi  lain  25 anggota  Papilayuda  tetap  berjualan  di  Jalan Dipayuda.    Pada  tanggal  24  Januari  2012 Wahyudiono  dimutasi  ke  Kecamatan  Pejawaran dengan status non job .
B.  Hasil Penelitian 1.  Latar  Belakang  Munculnya  Kebijakan Relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kab. Banjarnegara
Mencermati kondisi riil di Kabupaten  Banjarnegara  sebetulnya  titik  rawan PKL  ada  di  Jalan  Veteran,  bukan  PKL  Jalan Dipayuda dan M.T  Haryono. Dari hasil wawancara  dengan  Hana  (tokoh  LSM  Tiang Banjarnegara) dan Tri Mulyantoro (saat itu Wakil Ketua Komisi B), keduanya sama-sama berpendapat  bahwa  PKL  Jalan  Veteran  dirasa sudah  sangat  mengganggu  sehingga  seharusnya menjadi  prioritas  utama  penataan  PKL.    Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono ke Pusat Kuliner tidak bertujuan untuk memecahkan  permasalahan  PKL  yang  ada  di Kabupaten Banjarnegara.
20 Edy Supangat sebelumnya dikenal tidak hanya dekat dengan Papilayuda tapi beliau juga merupakan Pembina Paguyuban PKL Jalan Dipayuda tersebut.
Hasil  wawancara  dengan  M.  Syarif (wartawan  Suara  Merdeka  sekaligus  Ketua  PWI Kab.  Banjarnegara)  diperoleh  informasi  bahwa wacana  eks-Terminal  Lama  akan  dimanfaatkan menjadi  Pusat  Kuliner  hadir  sudah  sejak  lama, jauh sebelum ada rencana penataan PKL, tepatnya saat Terminal baru dipindah ke Parakan Canggah. Jika kebijakan tersebut berorientasi pada permasalahan riil, harusnya pemerintah melakukan pemetaan dulu, PKL di titik mana saja yang harus ditata dan bagaimana cara menatanya. Setelah  itu  baru  menentukan  lokasi  yang  akan dijadikan  tempat  penataan.    Bukan  sebaliknya, lokasi  tempat  penataan  (relokasi)  ada  dulu,  PKL mana  yang  akan  ditata  menyesuaikan  lokasi.  Ini yang  terjadi.    PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T Haryono akan direlokasi karena letaknya berdekatan dengan eks-Terminal Lama yang akan dijadikan  Pusat Kuliner.   Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  relokasi  tersebut muncul lebih pada proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama).
Pasca  keberhasilan  Jokowi  (saat  itu Walikota  Kota  Solo)  menata  PKL  di  Kota  Solo, kebijakan penataan PKL seakan menjadi kebijakan  populis.    Hampir  semua  Pemerintah Kab/Kota  melakukannya  untuk  tujuan  yang beragam,  salah  satunya  membangun  pencitraan sebagai  pemimpin  yang  pro wong  cilik .    Walau belum terbukti apakah penataan PKL di Kota Solo salah  satunya  bertujuan  untuk  membangun  citra tersebut,  yang  jelas  keberhasilan  Jokowi  dalam menata  PKL  turut  mendongkrak  popularitasnya secara  signifikan.    Ini  dapat  dilihat  dari  karir politiknya  yang  terbilang  moncer  (terakhir
58.
memenangi  pilpres  2014  lalu).    Fenomena tersebut  menginspirasi  banyak  pemimpin  di daerah,  paling  tidak  untuk  membangun  citra positif  yang  akan  menunjang  karir  politiknya kelak.
Pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner indikasi  ini  nampak  ketika  Bupati  melalui Disperindagkop  UMKM  seakan  berupaya  ngejar target  bahwa  proyek  ini  harus  selesai  sebelum masa  jabatan  Bupati  Djasri  berakhir.    Informasi ini  Peneliti  peroleh  dari  Wahyudiono  yang  tanpa sadar  mengatakan  proyek  ini  ditargetkan  harus sudah  dikerjakan  akhir  tahun  2010  sehingga diharapkan  di  awal  2011  sudah  selesai  (asumsi penggarapan  proyek  4  bulan).    Seperti  diketahui masa  jabatan  Bupati  Djasri  akan  berakhir pertengahan  2011.    Upaya  ini  terlihat  pada  saat Pemerintah  melalui  Disperindagkop  UMKM mengajukan  anggaran  ke  Pemerintah  Pusat melalui  Kementerian  Perdagangan  (karena  alasan resistensi DPRD saat ini diajukan melalui APBD).
Jika  semuanya  berjalan  sesuai  dengan rencana  pastinya  ini  dapat  membangun  citra Bupati  Djasri  di  akhir  masa  jabatan.    Hal  ini sangat  diperlukan  untuk  kepentingan  karir politiknya  ke  depan.    Apalagi  belakangan diketahui Djasri sempat masuk dalam bursa Calon Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  (2013)  dan kemudian  Calon  Legislatif  DPR  RI  dari  PBB (Partai Bulan Bintang) di tahun 2014. 21
Walaupun  pada  akhirnya  target  tersebut  gagal
21 Data DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2014, Propinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng VII, ditetapkan tanggal 22 Agustus 2013, http://kpu.go.id/dmdocument/3307.JATENG%20VII_DPR_P emilu%202014.pdf
dipenuhi  karena  pada  kenyataannya  dana  baru turun  di  Tahun  Anggaran  2011.    Dari  penjelasan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono ke  Pusat  Kuliner  merupakan  proyek  dalam membangun pencitraan di akhir masa jabatan.
Selain  itu  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner juga lebih  merupakan  proyek  mencairkan  anggaran dari  Pusat.    Ini  dapat  dilihat  pada  saat Disperindagkop UMKM menyesuaikan proposal – yang  awalnya  dihasilkan  lewat  studi  banding– dengan batasan aturan yang ada di Permendag No. 42 Tahun 2010.  Ini tidak lain dilakukan agar dana pusat  bisa  turun.    Informasi  ini  Peneliti  peroleh saat  wawancara  dengan  Wahyudiono.    Secara implisit  Peneliti  menangkap  yang  terpenting  bagi Pemerintah  Kabupaten  saat  itu  adalah  bagaimana dana tersebut bisa turun walaupun harus merubah konsep awal (hasil studi banding).  Memang pada akhirnya  konsep  yang  diajukan  sesuai  dengan peraturan  tapi  itu  belum  tentu  sesuai  dengan kebutuhan.  Untuk  mempertahankan  konsep, Disperindagkop  UMKM  bisa  mencari  sumber anggaran lain (APBN ataupun lewat APBD) yang sesuai  dengan  konsep  awal  tersebut.  Merubah konsep sudah barang tentu merubah substansi.

## 2.  Partisipasi  PKL  Kelompok  Sasaran terhadap Proses Kebijakan Relokasi PKL
Papilayuda  menolak  direlokasi  ke  Pusat Kuliner  tidak  lain  karena  tempat  dan  fasilitasnya tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan PKL.  Los yang sempit serta jumlah tempat duduk yang  terbatas  dan  tak  beratap  menjadi  alasan
utama  penolakan  tersebut.    Kondisi  seperti  ini dikhawatirkan  akan  berpengaruh  pada  omset mereka  jika  dipaksa  masuk.    Dari  uraian  tersebut jelas  bahwa  apa  yang  menjadi  kebutuhan pedagang  tidak  terakomodir  di  Pusat  Kuliner. Pusat  Kuliner  oleh  Hana 22 diilustrasikan  sebagai bangunan  rumah  yang  tidak  berorientasi  pada kenyamanan  dan  kebutuhan  calon  penghuninya. Partisipasi  publik  dalam  proses  kebijakan  akan menjamin  terakomodirnya  kebutuhan  mereka dalam  kebijakan  tersebut.    Komunikasi  memang sudah ada tapi sifatnya lebih pada sosialisasi yang bersifat  satu  arah  tanpa  pernah  menanyakan  apa yang  menjadi  keinginan  dan  kebutuhan  PKL. Indarto (saat itu Sekretaris Komisi B) berpendapat seharusnya  komunikasinya  tidak  satu  arah. Pemerintah  perlu  bertanya  apa  yang  diinginkan dan dibutuhkan PKL.
Pola  komunikasi  seperti  ini  menurut Arstein  masuk  pada jenis partisipasi therapy .    Ini masuk  dalam  kelompok  non  partisipasi.    Dengan kata  lain  partisipasi  (keterlibatan)  PKL  kelompok sasaran  dalam  proses  kebijakan  relokasi  PKL belum terjadi.
3.  Keterkaitan Situasi Politik yang Melatar  Belakangi  Proses  Kebijakan  Relokasi PKL  terhadap  Penolakan  PKL  Kelompok Sasaran
Kebijakan  publik  sangat  bergantung  pada pengaruh  lingkungan,  termasuk  situasi  politik. Hal  ini  mengacu  pada  teori  sistem  politiknya
22 Beliau adalah aktivis LSM Tiang Banjarnegara yang ikut mendampingi Papilayuda saat audiensi dengan Disperindagkop UMKM yang difasiltasi Komisi B di DPRD Kab. Banjarnegara.
David  Easton.    Demikian  juga  dengan  kebijakan relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono ke Pusat Kuliner.
Seperti telah disebutkan pada 2 sub fokus terdahulu, kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner  tidak berorientasi  pada  permasalahan  dan  kepentingan publik  sehingga  kemudian  memunculkan distrust (hilangnya kepercayaan) yang terakumulasi dalam sebuah  aksi  penolakan  PKL  Jalan  Dipayuda (kelompok  sasaran)  terhadap  kebijakan  relokasi tersebut.
Situasi  politik  yang  menghangat  dengan adanya  pilkada  juga  turut  memberikan  pengaruh yang signifikan terhadap penolakan PKL tersebut. Seperti diketahui menjelang Pilkada mesin politik dari  setiap  kekuatan  politik  yang  bersaing  akan bekerja  secara  maksimal  guna  mencari  dukungan masyarakat. Issue-issue kebijakan  biasanya dipilih  sebagai  peluru  untuk  membidik  sasaran tembak  guna  memuluskan  tujuan  politiknya (memenangkan Pilkada).  Kekuatan baru pastinya akan  selalu  mengkritik  setiap  kebijakan  yang merepresentasikan  kekuatan  lama  ( incumbent ).
Selain  itu,  iming-iming  yang  sesungguhnya  lebih merupakan  janji  politik  juga  masih  umum digunakan  mesin  politik  di  Republik  ini  dalam menggalang  dukungan  massa.    Pada  konteks inilah  Kebijakan  Relokasi  PKL  tersebut  sangat seksi  untuk  dijadikan  komoditas  politik  bagi setiap kontestan yang akan berkompetisi.  Apalagi ada  beberapa  anggota  PKL  kelompok  sasaran yang berperan sebagai timses salah satu kontestan yang  pada  akhirnya  memenangkan  Pilkada. Singkatnya, situasi politik yang terjadi saat proses
60.
kebijakan  relokasi  PKL  berlangsung  (Pilkada) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penolakan  PKL,  dengan  menjadikan  kebijakan relokasi  tersebut  sebagai  komoditas  politik  untuk memenangkan  Pilkada  dan  kemudian  guna memenuhi  janji  politik  terhadap  timses  saat kampanye (terjadinya reposisi di jajaran Disperindagkop UMKM, beberapa timses memiliki hak khusus terhadap penggunaan lapak).
C.    Analisis  Teoritik  terhadap  Fokus Penelitian  :  Teori  Institusional  sebagai  Pisau Analisis.
Seperti  telah  diuraikan  pada  bagian terdahulu, kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner  tidak berorientasi  pada  pemecahan  permasalahan  PKL yang  ada  di  Banjarnegara.    Kebijakan  relokasi PKL  tersebut  lebih  berorientasi  pada  kepentingan elit  pemerintah,  baik  kepentingan  politik  maupun ekonominya.  Ini merupakan perilaku kalkulatif 23 , individu aktor dalam organisasi dalam memaksimalkan utility  function -nya    untuk mengakses  dan  menguasai  sumber  daya,  institusi atau  pranata  yang  sudah  pasti  dapat  mengganggu kinerja.    Harusnya  kebijakan  publik  dibuat  untuk memecahkan  permasalah  publik  dan  berorientasi pada kepentingan publik itu sendiri.  Oleh karena itu,  kebijakan  relokasi  PKL  harusnya  berangkat dari realitas empirik permasalahan PKL yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah melalui  Disperindagkop  UMKM  juga  tidak melibatkan  partisipasi  PKL  kelompok  sasaran
23 Kalkulatif diartikan sebagai pilihan tindakan yang dilakukan individu aktor dalam rangka mengoptimalkan kepuasan individu ters ebut
dalam proses kebijakan publik (terutama pada saat kebijakan itu dibuat).  Partisipasi yang ada bersifat semu,  lebih  pada  sosialisasi  dan  mobilisasi. Padahal  menurut  teori  institusional,  nilai  ataupun norma  yang  menjadi  dasar  perilaku  organisasi juga harus adaptif terhadap nilai-nilai yang ada di lingkungan  yang  mengelilinginya  agar  mendapat legitimasi publik.  Artinya kebijakan relokasi PKL harus  memfasilitasi  kepentingan  PKL  kelompok sasaran  dengan  melibatkan  PKL  dalam  proses kebijakan relokasi.
Jika  mencermati  awal  proses  kebijakan, upaya  mengadopsi  model  relokasi  PKL  yang dilakukan  Kota  Solo  (melalui  studi  banding) sudah  benar ( mimetic isomorphism ).    Akan  tetapi proses  adopsi  ini  menjadi  aktivitas  formalitas semata  pada  saat  Pemerintah  Kabupaten  melalui Disperindagkop UMKM harus merevisi proposalnya  menyesuaikan  Permendag  No.  42 Tahun  2010  agar  dana  bisa  turun  ( coercive isomorphism ).    Jika  sungguh-sungguh  ingin mengatasi permasalahan PKL, harusnya pemerintah mempertahankan konsep yang digagas dari hasil studi banding tersebut.  Disperindagkop UMKM  bisa  saja  mengakses  sumber-sumber anggaran lain (baik dari APBD atau APBN) yang sekiranya  bisa adaptable terhadap  konsepnya.
Penjelasan  ini  dapat  memberikan  kesimpulan bahwa perilaku pemerintah melalui Disperindagkop  UMKM  terkait  proses  kebijakan relokasi PKL belum proper dan adequate manner .
Nilai-nilai  kepentingan  individu  aktor  lebih dominan  mempengaruhi  perilaku  organisasi  pada saat merumuskan kebijakan relokasi PKL.
Sementara  itu  kaitannya  dengan  situasi politik  (Pilkada)  yang  berkembang  saat  proses kebijakan  relokasi  berlangsung,  teori institusional sudah  menjelaskan  bahwa  organisasi  dibentuk oleh  lingkungan  institusional  yang  mengitarinya sehingga  keberadaannya  sangat  dipengaruhi  oleh tekanan-tekanan  lingkungan  eksternal  (sosial, budaya,  maupun  politik).    Disperindagkop UMKM  harusnya  mampu  melakukan  adaptasi terhadap  tekanan-tekanan  lingkungan  eksternal tersebut  agar  memperoleh  legitimasi  untuk kesuksesan  dan  kelangsungan  hidup  organisasi tersebut.    Pada  kenyataannya  saat  muncul penolakan  PKL  ,  Disperindagkop  UMKM  bukan melakukan revisi kebijakan dengan mengadopsi/mengakomodir kepantingan PKL kelompok  sasaran  tapi  justru  tetap  melanjutkan kebijakan.
Dari  keseluruhan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  perilaku  Disperindagkop UMKM (representasi Pemerintah selaku organisasi publik) terkait dengan proses kebijakan relokasi  PKL  Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono ke  Pusat  Kuliner  belum proper dan adequate manner .    Perilaku  seperti  ini  menyebabkan kebijakan  tersebut  tidak  mendapat  legitimasi eksternal,  terutama  dari  PKL  kelompok  sasaran. Distrust PKL kelompok sasaran terhadap kebijakan  relokasi  PKL  pun  akhirnya  berujung penolakan  PKL.    Hal  ini  semakin  diperparah akibat  eskalasi  politik  yang  berkembang  saat proses  kebijakan  relokasi  PKL  berlangsung  dan Disperindagkop  UMKM  tidak  melakukan  proses adaptasi.    Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  pemerintah  selaku  organisasi  publik  telah
gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori  institusional.    Pemerintah  harusnya  mampu membuat kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sebaliknya kepentingan-kepentingan  individu  aktor  (politik maupun  ekonomi)  justru  menjadi  penentu  arah atas kebijakan publik yang dibuatnya.

## 5.  Penutup
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis terhadap  fokus/sub  fokus  penelitian  diperoleh hasil sebagai berikut :
1.   Kebijakan relokasi PKL tersebut tidak bertujuan  untuk  memecahkan  permasalahan PKL yang ada.  Kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner lebih merupakan :
a. Proyek  pemanfaatan  bangunan  mangkrak (eks-Terminal Lama),
b. Proyek  membangun  pencitraan  di  akhir masa jabatan dan
c. Proyek  untuk  mencairkan  anggaran  dari Pusat.
2.  Pada  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner, partisipasi baru pada tarap Therapy . Ini masuk dalam kelompok non partisipasi.
3.   Ada  indikasi  bahwa  kebijakan  relokasi  PKL Jalan  Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat Kuliner telah menjadi komoditas politik.
Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan  M.T  Haryono  ke  Pusat  Kuliner Kabupaten Banjarnegara masih kurang baik.
62.
Selain  itu  dilihat  dari  teori  institusional dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsep- konsep  yang  ada  dalam  teori  institusional. Perilaku  Disperindagkop  UMKM  (organisasi publik)  dalam  proses  kebijakan  relokasi  PKL belum proper dan adequate  manner .    Hal  ini menyebabkan  munculnya distrust PKL  kelompok sasaran terhadap kebijakan relokasi PKL tersebut. Ini  semakin  diperparah  oleh  eskalasi  politik  yang berkembang  saat  proses  kebijakan  relokasi  PKL berlangsung  (pilkada),  sementara  Disperindagkop UMKM  pun  tidak  melakukan  proses  adaptasi. Wajar jika pada akhirnya kebijakan relokasi PKL tersebut ditolak justru oleh PKL kelompok sasaran kebijakan tersebut.
Rekomendasi  yang  dapat  Peneliti  berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :
1. Kebijakan  Publik  terkait  dengan  penataan
PKL  ke  depan  harus  dirumuskan  secara serius  berpijak  pada  akar  permasalahan  PKL itu  sendiri  sehingga  keberadaannya  mampu menjawab permasalahan yang ada.
2. PKL  selaku  kelompok  sasaran  harus  lebih dilibatkan  secara  aktif  (partisipasi  nyata) dalam setiap proses kebijakan penataan PKL agar  kebijakan  tersebut  sungguh-sungguh berpihak  pada  kepentingan  PKL.    Ini  akan meningkatkan kepatuhan PKL saat kebijakan tersebut diimplemantasikan.
3. Pemerintah  harus  bijak  melihat  bahwa kebijakan publik berbicara tentang
kepentingan  publik,  bukan  kepentingan segelintir  orang,  elit  politik  atau  pemerintah, sehingga tidak menjadi komoditas politik.
4. Perlu segera dibuat payung hukum (perda) terkait dengan penataan PKL di Kabupaten Banjarnegara terutama tentang zonasi (daerah yang boleh dan tidak untuk berjualan).
5. Pemerintah  sebagai  organisasi  publik harusnya  mampu  menerapkan  konsep- konsep  yang  ada  dalam  teori institusional dalam  berperilaku,  terutama  pada  saat memberikan  pelayanan  publik  (fungsi utama  organisasi  publik),  baik  melalui proyek, program ataupun kebijakan publik yang dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku Teks
Antoft  K,  &  Novack  J.,  1998, Grassroots Democracy:  Local  Government  in  the Maritimes , Nova Scotia Henson College
Dollhouse University. M. Irfan Islamy., 1989, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan  Negara ,  Bumi  Aksara, Cet. IV, Jakarta.
Riant  Nugroho.,  2008, Public  Policy ,  PT  Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
Richard  W.  Scott.,2008, Institutions  and Organizations  :  Ideas  an  Interest.  Los Angeles, London, New Delhi, Singapore , Sage Publication, 3th Edition.
Thomas  R.  Dye.,  1995, Understanding  Public Policy , New Jersey : Prentice Hall.

## Jurnal, Artikel, Makalah
Alizar Isna., 2008, Rekam Jejak dan Peta Pustaka
Pedagang Kaki Lima: Sebuah Pengantar Diskusi . Makalah pada Diskusi Publik PKL in The Future yang diadakan  oleh  HMJ  AN  FISIP  Unsoed, Purwokerto.
Amir  Santoso.,  1988, Analisa  Kebijaksanaan Publik  :  Suatu  Pengantar ,  Jurnal  Ilmu Politik 3, PT. Gramedia, Jakarta.
Tim  FKIB  UI.,  2002, Partisipasi  Masyarakat dalam  Penyelenggaraan  Otda, Jurnal Forum  Inovasi  Universitas  Indonesia,
Jakarta.
Ferry  Roen., Teori  Institusional  (Institutional Theory), Artikel,
http://perilakuorganisasi.com/teori-
institusional-institutional-theory-2.htm l
Dhedhi  Irawan., Pendekatan  Institusional  dalam Merumuskan  Kebijakan  Publik  (Sebuah Kajian  Teoritis) ,  Artikel,  http://dhedhi- irawan.blogspot.com/2012/03/pendekata n-institusional-dalam.html.
Sri  Rejeki., Teori  Institutional  (institutionalism) ,
Artikel,
http://srirejekibog- oke.blogspot.com/2012/01/akuntansi- manajemen.html

## Sumber-Sumber Lain
Data DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2014, Propinsi Jawa Tengah, Dapil Jateng VII, ditetapkan tanggal 22 Agustus 2013, http://kpu.go.id/dmdocument/3307.JAT ENG%20VII_DPR_Pemilu%202014.pd f
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Keputusan KPU Kab. Banjarnegara No.
24/Kptsn/KPU-Kab-012.329402/2010 tanggal 24 Des 2010 Perda  Kabupaten  Banjarnegara  No.  20  Tahun 2000  tentang  Penataan  dan  Pembinaan Pedagang Kaki Lima Permendag No.42 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Tugas Pembantuan UU  No.20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah