JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 11 No. 1 (2024), 79-100; DOI: 10.31942/iq.v11i1.10980, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page |79
Received: 2024-05-07 Accepted: 2024-06-24 Published: 2024-06-29

## Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab, dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan
Ghazy Triyatno,  M. Lutfi Mustofa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ghazytriyatno@gmail.com,  mustofa@yahoo.com

## Abstract
In  recent  times,  discussions  about  waqf  have  been  particularly  engaging,  particularly  when  they address the dynamic concepts involved in maintaining real estate growth. Previously, waqf problems were frequently associated with frozen and sluggish property. However, a number of improvements have since occurred. The numerous disputes over property management, which ultimately became a point of contention and led to land being abandoned, have resulted in the economic issue of family waqf property becoming a contentious one. This research project examines the intersection of family endowment (Wakaf keluarga) and epistemology within the context of contemporary social structures. The objective is to reconcile traditional religious beliefs with modern scientific perspectives on the understanding,  obligations,  and  administration  of  family  endowments.  The  study  employs  a conceptual  analysis  methodology  to  examine  the  interplay  between  family  endowment  and  the epistemological foundations of science, elucidating their implications in social and religious contexts. This  interdisciplinary  approach  enables  the  research  to  provide  insights  into  the  integration  of epistemological  principles  into  family  endowment  practices,  with  the  aim  of  enhancing  their effectiveness for the benefit of families and society as a whole. The findings underscore the necessity of synthesizing age-old values with contemporary knowledge paradigms to ensure the efficacious and sustainable stewardship of family endowments amidst the dynamism of the modern era. This study underscores the importance of bridging traditional and modern perspectives on family endowments, paving the way for enhanced welfare and sustainability in contemporary societies.
Keywords : Family Endowment; Epistemology; Asset Management

## Abstrak
Diskusi mengenai wakaf semakin menarik akhir-akhir ini, terutama ketika membahas konsep-konsep dinamis  untuk  mempertahankan  pertumbuhan  harta.  Permasalahan  wakaf  sebelumnya  sering dikaitkan dengan harta benda yang tetap dan lesu, namun kini telah banyak perbaikan yang terjadi. Karena  banyaknya  perselisihan  mengenai  pengelolaan  harta  benda  yang  akhirnya  menjadi perdebatan dan berujung pada terlantarnya tanah, maka persoalan ekonomi harta wakaf keluarga pun menjadi salah satu yang kontroversial. Penelitian ini meneliti konvergensi wakaf keluarga dan epistemologi  dalam  kerangka  sosial  kontemporer.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelaraskan perspektif  islam  klasik  dengan  perspektif  ilmiah  modern  mengenai  pemahaman,  kewajiban,  dan administrasi  wakaf  keluarga.  Dengan  menggunakan  metodologi  analisis  konseptual,  penelitian  ini mengkaji wakaf keluarga dengan landasan epistemologi ilmu pengetahuan, menjelaskan implikasi dalam  lingkungan  sosial  dan  keagamaan.  Melalui  lintas  disiplin  ilmu  ini,  penelitian  berupaya memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip epistemologi terhadap praktik wakaf keluarga untuk meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  dan  masyarakat.  Temuan  penelitian  menggarisbawahi pentingnya  penggabungan  nilai-nilai  klasik  dengan  paradigma  pengetahuan  kontemporer  untuk memastikan  pengelolaan  wakaf  keluarga  yang  efektif  dan  berkelanjutan  di  tengah  dinamika  era modern. Penelitian ini menekankan pentingnya menjembatani pandangan tradisional dan modern tentang  wakaf  keluarga,  membuka  jalan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan  keberlanjutan  di masyarakat kontemporer.
Kata kunci : Wakaf keluarga; Epistemologi; Pengelolaan harta
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa

## Page | 80

## Pendahuluan
Wakaf keluarga sejatinya telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW dan  budaya  ini  dilanjutkan  pada  generasi-generasi  Islam  setelahnya,  hal  ini dapat dilihat pada kekhalifahan Ustmaniyah di Turki pada abad ke-18 tercatat pendapatan wakaf ahli sebesar 14,20% dan pada abad ke-19 sebesar 16,87% dari total pendapatan wakaf. Di Aleppo pada abad ke-18 dari total 687 wakaf, jumlah  wakaf ahli sebesar  39,3%,  wakaf khairi sebesar  50,7%,  dan  wakaf musytarik (wakaf ahli dan wakaf khairi /sosial) sebanyak 10%. Bahkan di Mesir wakaf ahli lebih  populer  pada  abad  ke-20  menghasilkan  lebih  banyak pendapatan daripada jenis wakaf lainnya. 1
Wakaf  keluarga,  atau  wakaf  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan keluarga,  bukan  hanya  sekadar  praktik  keagamaan,  tetapi  juga  merupakan instrumen  penting  dalam  mendukung  stabilitas  sosial  dan  kemakmuran ekonomi  keluarga.  Tradisi  wakaf  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan masyarakat  dalam  berbagai  budaya  dan  agama,  memainkan  peran  penting dalam  menyediakan  sumber  daya  untuk  mendukung  kebutuhan  keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 2
Namun,  dengan  perkembangan  zaman  dan  transformasi  sosial, pengelolaan wakaf keluarga seringkali menghadapi tantangan kompleks. Salah satunya adalah kesenjangan antara nilai-nilai tradisional yang mendasari praktik wakaf dengan perspektif ilmiah modern yang semakin dominan. 3 Di tengah perubahan  dinamis  dalam  masyarakat  dan  ekonomi,  tantangan  ini  semakin memperumit upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan manfaat dari wakaf keluarga.
Filsafat diartikan sebagai cara berpikir dalam menentukan yang baik dan buruk serta melakukan yang baik secara bijaksana. Tujuan dari filsafat adalah
_______________
1 Fahruroji, Wakaf Kontemporer , 1 ed. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).
2 Jasni Sulong and Muhammad Syamir Izzuddin Zulkifli, “Pembangunan Wakaf Dhurri:
Penubuhan Syarikat Keluarga k e Arah Kelestarian Sumber Ekonomi,” Journal of Contemporary Islamic Law 1, No. 1 (2022): 26 – 34, https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.03.
3 Nurul Iman, Adi Santoso, dan Edi Kurniawan, “Membangun Kesadaran Managerial Nadzir Wa kaf Produktif Ponorogo di Era Digital,” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran , 2019, 386 – 92, https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SNPP2019/article/view/355.
Page | 81
untuk  memahami  hakikat  sebenarnya  suatu  objek  sehingga  orang  dapat mempelajarinya dengan benar. Salah satu cabang pengetahuan dalam filsafat adalah  epistemologi,  yang  membantu  kita  dalam  memilih  dan  menyusun pengetahuan  sebagai dasar  sikap atau tindakan kita.  Namun, meskipun kita menggunakan pertimbangan epistemologis dalam memilih pengetahuan, tidak ada jaminan bahwa pengetahuan tersebut benar. Peneliti percaya bahwa tidak ada orang atau metode yang dapat menjamin kebenaran suatu pengetahuan, dan  bahwa  pengetahuan  hanyalah  analisis  dari  kemungkinan-kemungkinan yang menjadi dasar untuk bertindak. Ini merupakan aspek rasional dari praktik, di mana terkadang keputusan yang diambil tidak selalu bisa dijelaskan secara rasional. 4
Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran wakaf  keluarga  dalam  masyarakat  kontemporer,  dengan  fokus  khusus  pada integrasi  antara  nilai-nilai  tradisional  dan  perspektif  ilmiah  modern.  Untuk mencapai tujuan ini, penelitian akan menggunakan pendekatan lintas disiplin yang melibatkan analisis konseptual, pemetaan pemahaman, dan identifikasi solusi  inovatif.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan  memberikan  kontribusi dalam mengatasi tantangan pengelolaan wakaf keluarga di era modern yang kompleks ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konseptual sebagai metodologi utama. Pendekatan ini memungkinkan untuk pemahaman  yang  mendalam  tentang  konsep-konsep  kunci  dalam  wakaf keluarga dan epistemologi ilmu pengetahuan. 5 Objek penelitian pada artikel ini meliputi konsep-konsep yang terkait dengan wakaf keluarga dan epistemologi ilmu pengetahuan, serta interaksi antara keduanya dalam konteks praktik sosial dan keagamaan.
_______________
4 Agus Arwani,  “Epistemologi Hukum  Ekonomi Islam  (Muamalah),” Religia 15,  No. 1
(2012): 125 – 46, https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126.
5 Samiaji Sarosa, Analisis data penelitian kualitatif , ed. oleh Flora Maharani (Sleman: PT. Kanisius, 2021).
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 82
Bahan utama penelitian ini akan meliputi literatur akademik, dokumen resmi terkait wakaf keluarga, dan karya ilmiah tentang epistemologi. Alat utama yang akan digunakan adalah analisis konseptual, dan pemetaan pemahaman. Teknik  pengumpulan  data  akan  mencakup  pencarian  literatur  dan  studi dokumen. Variabel penelitian dalam konteks ini adalah konsep-konsep yang terkait  dengan  wakaf  keluarga  dan  epistemologi.  Definisi  operasional  akan didefinisikan  untuk  setiap  konsep  yang  dipelajari  untuk  memastikan pemahaman yang konsisten dan jelas.
Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  melalui  pendekatan  analisis konseptual.  Analisis  ini  akan  melibatkan  pengidentifikasian  pola-pola, hubungan,  dan  implikasi  dari  konsep-konsep  yang  dipelajari  dalam  konteks wakaf keluarga dan epistemologi ilmu pengetahuan.

## Diagram 1. Prosedur langkah penelitian
Diagram alir ini menggambarkan langkah-langkah utama dalam metode penelitian, mulai dari rancangan kegiatan hingga teknik analisis. Setiap langkah mengarahkan  ke  langkah  berikutnya,  membentuk  proses  yang  terstruktur dalam pelaksanaan penelitian.
Mulai Rencana Kegiatan Ruang Lingkup atau Objek Bahan dan Alat Utama Memulai Penelitian
Teknik Pengumpulan Data Definisi Operasional
Variabel Penelitian Teknik Analisis
Selesai

## Page | 83

## Hasil dan Pembahasan
Awalnya, istilah epistemologi dipergunakan dalam bidang filsafat untuk merujuk pada metode yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan yang sah dan juga mempertimbangkan asal, sifat, dan batasan ilmu pengetahuan. Dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  epistemologi  dikenal  sebagai  teori  ilmu pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  semua  proses  yang  terlibat  dalam upaya  memperoleh  pengetahuan.  Ilmu,  sebagai  bagian  dari  pengetahuan, diperoleh  melalui  metode  keilmuan  tertentu.  Artinya,  ilmu  merupakan  hasil pengetahuan yang dihasilkan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh karena itu,  ilmu,  yang  sering  disebut  sebagai "science" ,  adalah  sub-bagian  dari pengetahuan yang lebih luas, yang secara khusus merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. 6
Selanjutnya,  ilmu  pengetahuan  dipahami  sebagai  hasil  dari  upaya manusia untuk memahami hukum-hukum objektif yang mengatur alam, ide, dan materi. Pemahaman ini kemudian diatur, diklasifikasikan, dan diverifikasi menggunakan  metode  ilmiah,  yang  menghasilkan  berbagai  cabang  ilmu pengetahuan, baik yang berfokus pada studi empiris maupun eksperimental. Beberapa di antaranya termasuk dalam kategori ilmu alam, yang mempelajari fenomena alamiah, sementara yang lain termasuk dalam kategori ilmu sosial, yang meneliti perilaku manusia dan masyarakat. 7
Dalam epistemologi dasar, terdapat tiga instrumen utama pengetahuan, yaitu  indera (empiris) ,  akal (rasio) ,  dan  hati/perasaan (illuminasi) .  Ketiga instrumen ini memiliki tahapan pengetahuan yang berbeda. Tahapan pertama pengetahuan  indera  menuju  akal (ma’qulat  awwal) dan  tahapan  kedua pengetahuan akal yang menuju pada pemahaman akal itu sendiri (ma'qulat tsani) . Namun, dalam epistemologi Islam, yang merujuk pada ajaran Al-Qur'an, tahap  tertinggi  dari  pengetahuan  adalah  Qalbu,  yang  menggambarkan inherenitas  antara  akal  dan  hati.  Dalam  konteks  ini,  Qalbu  melambangkan pemahaman yang mencakup akal dan hati secara bersama-sama, menandakan
_______________
6 Abdullah, Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah , 2 ed. (Depok: Rajawali Press, 2019).
7 Abdullah.
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 84 tingkat pengetahuan yang paling mendalam dan holistik menurut pandangan Islam. 8
Setelah  melangkah  ke  tahap  falsafah,  individu  akan  memasuki  tahap irfan ,  atau tasawuf .  Dalam  tahap  ini,  terdapat  dua  proses  yang  signifikan. Pertama adalah hushuli , di mana akal berperan dalam membersihkan kekotoran hati sehingga hati menjadi bening atau dalam istilah tasawuf dikenal sebagai tazkiyat  an-nafs .  Tahap  ini  menggambarkan  proses  penyucian  hati  dari pengaruh negatif dan mempersiapkan hati untuk menerima pengetahuan yang lebih tinggi. Tahap kedua adalah nuzhuli, di mana setelah hati menjadi bersih, hati tersebut menjadi sumber pengetahuan yang menerima wahyu ilahi, seperti yang  terdapat  dalam  Al-Qur'an,  dan  meneruskannya  kepada  akal.  Dengan demikian, tahap nuzhuli menandakan hubungan yang erat antara hati yang suci dan pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu ilahi yang diterjemahkan oleh akal.
Jadi,  konsep  manusia  sempurna  dalam  Islam  tidak  hanya  berkaitan dengan individu yang memiliki kemampuan berpikir (akal), tetapi juga individu yang merasakan dan bertindak dengan petunjuk dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, seseorang yang hanya menekankan pada pemikiran rasional, terutama yang terjerumus dalam akal-apologetik dan terjebak dalam sudut pandang politik pragmatis  yang  praktis,  dapat  dianggap  tidak  sepenuhnya  manusia sesungguhnya.
Dalam  pandangan  Islam,  manusia  yang  mulia  adalah  mereka  yang bertakwa. Namun, takwa tanpa kecerdasan dan ilmu tentu tidak akan tercapai. Begitu juga, tanpa kesadaran, pengorbanan, dan penahanan hawa nafsu, takwa juga tidak  akan  terwujud.  Oleh  karena  itu, konsep  takwa  melibatkan  aspek- aspek  ilmu,  amal,  dan  iman,  yang  saling  terkait  dan  berperan  dalam pembentukan karakter manusia yang mulia. 9
_______________
8 Muhammad Dudi Hari Saputra, “Islam Sebagai Alternatif Paradigma dan Epistemologi
Ilmu Pengetahuan,” Jurnal Al-Aqidah 14, No. 1 (2022): 57 – 73,
https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970.
9 Saputra.

## Page | 85

## Definisi Wakaf dan Wakaf Keluarga
Para fuqaha menggunakan istilah " habs " dan " waqf " untuk merujuk pada wakaf. Kata kerja yang digunakan adalah " habasa " atau " ahbasa " untuk " habs ",
dan  " waqafa "  atau  " auqafa "  untuk  " waqf ".  Sedangkan  untuk  kata  benda, digunakan " waqf " dan " habs ", dengan bentuk jamaknya " auqaf ", " ahbas ", dan
" mahbus ".  Kedua  istilah  ini,  " al-habs "  dan  " al-waqf ",  memiliki  makna  yang serupa, seperti al-imsak (menahan), al-man'u (mencegah), dan at-tamakkuts (diam/menetap).  Artinya,  ini  menggambarkan  tindakan  menahan  diri  dari penggunaan,  penjualan,  atau  segala  bentuk  transaksi  lainnya,  serta mempertahankan sesuatu dari segala tindakan tersebut. Selain itu, juga berarti menahan dan mencegah manfaat serta keuntungan dari seseorang atau tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan pewakafannya. 10
Wakaf  ahli  adalah  jenis  wakaf  yang  manfaatnya  ditujukan  untuk kepentingan  umum  bagi  kerabat  berdasarkan  hubungan  darah  dengan pemberi  wakaf.  Praktik  wakaf  ahli  telah  lama  dilakukan  dalam  komunitas Muslim, contohnya Imam Syafi’I yang mewakafkan rumahnya di Fustat (Kairo) untuk keturunannya. Sejarah mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khilafah Utsmaniyah di Turki pada abad ke-18 dan ke-19, pendapatan dari wakaf ahli mencapai persentase tertentu dari total pendapatan wakaf. Namun, beberapa negara telah menghapus atau membatasi wakaf ahli, seperti Turki, Lebanon, Syria,  Mesir,  Irak,  Libya,  dan  Emirat,  dengan  alasan  tekanan  dari  penjajah, pelanggaran hukum waris, pengelolaan yang buruk, dan kurangnya manfaat bagi  kesejahteraan  umum.  Meskipun  demikian,  beberapa  negara  seperti Kuwait, Singapura, Malaysia, dan Indonesia masih mempertahankan wakaf ahli karena dianggap dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf dan memperkaya  aset  wakaf.  Di  Indonesia,  wakaf  ahli  diatur  dalam  peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa jika kerabat dari pemberi wakaf ahli telah punah, wakaf ahli akan beralih menjadi wakaf khairi dengan peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah. 11
_______________
10 Monzer Kahf, “Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembanganya” (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015).
11 Fahruroji, Wakaf Kontemporer .
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa

## Page | 86

## Landasan Hukum Pensyariataan Wakaf Keluarga
Wakaf  ahli  memiliki  landasan  hukum  dari  hadis  Rasulullah  ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma “Bairoha” sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92:
مْيرلَع ٖهرب  َ ىٰللّا َّنراَف ٍء ْ َشَ  ْنرم اْوُقرفْنُت اَمَو ََۗن ْوُّبر ُتُ اَّمرم اْوُقرفْنُت  ىٰتَّح َّ ربِْلا اوُلاَنَت  ْنَل .
A rtinya:  “Kamu  sekali -kali  tidak  sampai  kepada  (kebajikan)  yang  sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” . 12
Rasulullah kemudian  mengatakan kepada Abu  Thalhah agar  manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya. Selain Abu Thalhah, sahabat Nabi yang lainnya melaksanakan wakaf ahli seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di Mekah untuk anak keturunannya dan Zubair bin Awwam yang mewakafkan tanahnya  di  Mekah  untuk  anak  keturunannya. 13 Kemudian  dalam  Surah  Al- Baqarah ayat 261:
رٰ ُك  ْ رفِ َلرباَن َ س َعْب َ س  ْتَتَبْْۢنَا ٍةَّبَح رلَثَ َكَ ر ىٰللّا رلْيرب َس ْ رفِ ْمُهَلاَوْمَا  َن ْوُقرفْنُي  َنْير َّلَّا ُلَثَم ٍَۗةَّبَح ُةَئارٰم ٍ َلَُبْْۢن ُس
مْيرلَع مع رساَو  ُ ىٰللّاَو َُۗءۤا َشَّي  ْنَمرل  ُفرع ىضُي  ُ ىٰللّاَو .
A rtinya: “Perumpamaan orang -orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan  tujuh  tangkai,  pada  setiap  tangkai  ada  seratus  biji.  Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui ”. 14
Ayat-ayat  tersebut  mengajarkan  kepada  orang  yang  beriman  untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan masyarakat, dan wakaf adalah  salah  satu  cara  untuk  menginfakkan  sebagian  harta  tersebut  demi kemashlahatan umat. Selain dalam al- Qur’an juga terdapat landasan hukum dari hadist, meliputi:
Penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:
_______________
12 Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  “Qur’an  Kemenag,”  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2022.
13 Fahruroji, Wakaf Kontemporer . 14 Indonesia, “Qur’an Kemenag.”
Page | 87 ْنَع
اَذ ِ اَ لاق لمسَو رهْيَلَع ُالله  َّلَّ َص رالله َلْو ُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه  ربَِأ َّلإ ِ ا ُ ُلَُ َعَ ُهْنَع َع َطَقْنا  ُنا َسْن ِ لإا  َتاَم ْنرم
)لمسمو هاور( ُ َلَ ْوُع ْدَي ٍحرلا َص ٍ َلََو  ْوَأ رهرب ُعَفَتْنُي ٍ ْلمرعْوَأ ٍةَيرراَج ٍةَقَد َص  ْنرمَّلإِا ٍةَث َلََث Artinya:  Dari  Abu  Hurairah  ra. Bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda “Apabila anak cucu adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqqah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat
dan anak yang mendoakannya.” (HR. Muslim ). 15
Para  ulama  menjelaskan  bahwa  dalam  hadis  ini,  istilah  " shadaqah jariyah "  sebenarnya  merujuk  kepada  wakaf.  Mereka  berpendapat  bahwa konsep shadaqah jariyah mencakup aspirasi agar pahala terus mengalir dari sedekah  tersebut  bahkan  setelah  orang  yang  memberinya  telah  meninggal dunia. Di sisi lain, kata "wakaf" menunjukkan keputusan hukum yang menahan harta yang telah diwakafkan dari aktivitas bisnis. Oleh karena itu, istilah wakaf merujuk pada benda  yang  diberikan  dalam  amal  sedangkan  istilah  sedekah jariyah  lebih  menyoroti  harapan  akan  pahala  yang  berkelanjutan  hingga selamanya. 16

## Rukun dan Syarat Sah Wakaf
Menurut para ahli hukum Islam, seseorang yang mewakafkan harta, atau yang disebut wakif, harus mematuhi semua elemennya. Wakaf terdiri dari empat komponen  utama:  orang  yang  mewakafkan (waqif) ,  harta  atau  benda  yang diwakafkan (mawquf bih) , orang yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf
(mauquf alayh) , dan ucapan orang yang mewakafkan (sighat) . 17
Persyaratan bagi wakif dapat diuraikan sebagai berikut, dengan berbagai pendapat dari para fuqoha: Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa wakif harus memiliki  kecakapan tabaru' ,  yang  berarti  bebas,  dewasa  dan  berakal.  Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang bodoh
_______________
15 “Hadits Muslim 3084 tentang ‘Wasiat: Amalan yang bisa sa mpai kepada mayat setelah meninggal,’” n.d.
16 Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, dan Akhmad Soleh, “Wakaf Konten Y outube Sebagai  Wakaf  Produktif  di  Era  5.0  d alam  Perspektif  Maqashid  Syariah,” At-Thullab  Jurnal Mahasiswa Studi Islam 2, No. 1 (2020): 237 – 50, https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art3.
17 Masftuh Basyuni, Fikih Ruislagh (Indonesia: Badan Wakaf Indonesia, 2015).
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 88 dianggap tidak sah karena mereka tidak termasuk dalam kategori orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan wakaf.
Menurut  Mazhab  Malikiyah,  wakif  harus  dewasa,  berakal,  rela,  sehat, tidak  dibawah  pengampuan,  dan  memiliki  harta  wakaf.  Menurut  Mazhab Syafi'iyah, budak mukatabah, anak kecil, gila, atau bodoh tidak  boleh wakaf. Menurut Mazhab Hanabilah, wakaf harus menjadi pemilik harta. Jika seseorang mewakafkan hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya, wakaf tersebut tidak sah. Pewakaf juga  memiliki  hak  untuk  menggunakan harta  tersebut.  Tidak boleh bertindak atas nama orang lain tanpa izin orang yang dibawah pengampuan atau gila.
Menurut persyaratan para fuqoha di atas, wakif harus merdeka, dewasa, berakal, sehat, pemilik harta atau wakilnya, rela, dan sehat. Akibatnya, wakaf dianggap  tidak  sah  jika  dilakukan  oleh  budak,  anak  kecil,  orang  gila,  orang bodoh,  atau  orang  yang  dipaksa.  Namun,  Abu  Zahrah  berpendapat  bahwa status budak tidak  menghalangi  seseorang untuk  mewakafkan hartanya  jika budak tersebut mendapat izin dari tuannya dan berfungsi sebagai wakilnya. Demikian  juga,  golongan Zahiri  percaya  bahwa  seorang  budak  dapat mewakafkan hartanya. Menurut golongan Syafi'i, orang bodoh atau pemboros dapat menjadi ahli tabarru' setelah meninggal. 18
Dari  persyaratan-persyaratan  yang  disampaikan  oleh  para  fuqoha  di atas, dapat disimpulkan bahwa wakif haruslah orang yang merdeka, dewasa, berakal,  sehat,  pemilik  harta  atau  wakilnya,  rela,  dan  sehat.  Oleh  karena  itu, wakaf dianggap tidak sah jika dilakukan oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, yang berada di bawah pengampuan, orang bodoh, atau terpaksa. Namun, menurut Abu Zahrah, status budak bukanlah penghalang untuk mewakafkan hartanya jika budak tersebut mendapat izin dari tuannya dan bertindak sebagai wakilnya.  Demikian  juga,  menurut  golongan  Zahiri,  seorang  budak  dapat mewakafkan hartanya. Golongan Syafi'i berpendapat bahwa orang bodoh atau pemboros dapat menjadi ahli tabarru' setelah meninggal dunia. 19
_______________
18 Basyuni. 19 Basyuni.
Page | 89
Didasarkan  pada  kriteria  syarat-syarat  bagi  benda  atau  barang  yang diwakafkan (Mawquf Bih) , harta yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut: harta tersebut memiliki nilai ekonomi; bisa berupa barang yang bergerak atau tidak bergerak; milik wakif; terpisah dari harta bersama atau kepemilikan terpisah; dan dapat diidentifikasi nilai dan batasnya.
Persyaratan untuk orang yang ditunjuk sebagai pengelola harta wakaf (Mawquf  'Alayh)  tergantung  pada  interpretasi  yang  digunakan:  Jika  yang dimaksud dengan Mawquf 'Alayh adalah tujuan dari wakaf, maka tujuan wakaf tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa jika yang dimaksud dengan Mawquf 'Alayh adalah nazhir atau  pengelola,  mereka  harus  warga  negara  Indonesia,  beragama  Islam, dewasa, jujur, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum . 20
Keabsahan kontrak wakaf dipengaruhi oleh persyaratan ungkapan atau sighat wakaf. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus jelas dan tegas mengenai siapa  yang  dituju  dan  untuk  keperluan  apa.  Sighat  wakaf  harus  memenuhi syarat-syarat  berikut:  tujuan  harus  jelas,  tidak  dibatasi  oleh  waktu,  tidak tergantung  pada  suatu  syarat  kecuali  syarat  mati,  dan  tidak  mengandung maksud untuk mengembalikan wakaf yang telah diwakafkan. 21,22
Menurut Mazhab Malikiyah, tidak diwajibkan bahwa wakaf harus bersifat permanen, bahkan jika wakaf tersebut berupa Masjid. Wakaf dapat berlangsung untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, dan kemudian kembali menjadi milik wakif. Wakaf juga tidak harus bebas dari syarat tertentu. Oleh  karena  itu,  seseorang  dapat  menyatakan  bahwa  suatu  barang  akan
_______________
20 Kemenag RI, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Presiden Republik Indonesia , 2004.
21 Eva Nur Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al- Ikhlas Kramat Tegal” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).
22 Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarok, “Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf (Studi Analisis Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004),” Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 8, No. 1 (2022): 47 – 67, https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4329.
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 90 diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau dengan ungkapan  bahwa  jika  rumah  tersebut  menjadi  miliknya,  maka  ia  akan wakafkan. 23 Penggunaan  wakaf  juga  tidak  harus  ditentukan  secara  spesifik. Wakif dapat menyatakan bahwa ia akan wakafkan suatu barang kepada Allah tanpa menentukan peruntukan wakafnya . 24

## Epistemologi Wakaf Keluarga
Wakaf keluarga merujuk pada ajaran al- Qur’an d an Hadits, yang menjadi sumber utama pengetahuan manusia tentang wakaf keluarga. Ketentuan dalam al- Qur’an  dan  Hadits terkait  nilai-nilai  yang  mendasari  wakaf  menjadi  dasar hukum Islam dalam pelaksanaannya, yang diakui oleh masyarakat dan diatur oleh  negara  melalui  peraturan  yang  berlaku.  Proses  pembentukan  aturan tentang wakaf keluarga di Indonesia tidak lepas dari pengaruh politik, terutama dalam  konteks  mayoritas  penduduknya  yang  muslim.  Meskipun  belum  ada dasar  hukum  yang  khusus  untuk  wakaf  keluarga,  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah menyiratkan aturan secara umum. 25
Dasar hukum tentang  wakaf keluarga berasal  dari nilai-nilai  ajaran Islam yang tersirat dalam literatur ke-Islam-an sejak zaman Nabi hingga saat ini. Islam menekankan  nilai  tolong-menolong  dan  nilai  tabarru'  dalam  aktivitas  bisnis. Fikih, sebagai cabang ilmu dalam Islam, bertujuan untuk menerapkan pesan- pesan  syariat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pengkajian  fikih  dalam  Islam dilakukan  melalui  metode  ijtihad  yang  memungkinkan  penemuan  dan pembentukan hukum fikih agar tetap sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu,  fikih  menjadi  sumber  referensi  dalam  pengaturan  wakaf  keluarga  agar hikmahnya  terwujud.  Dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf,  prinsip  syariah  telah  menjadi hukum positif, mencerminkan kehendak sosial dalam keputusan politik.
_______________
23 Kholid Masyhari, “Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu dalam Wakaf dan Akibat Hukumnya,” Iqtisad 6, No. 1 (2019): 1 – 31, https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2717.
24 Basyuni, Fikih Ruislagh .
25 Nor Mohammad Abdoeh, “Tinjauan Filosofis terhadap Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 7, No. 1 (2020): 64 – 80, https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3454.

## Page | 91

## Elemen Pengurusan dalam Pengembangan Wakaf Keluarga
Dalam Islam, setiap penetapan hukum/penyariatan memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri yang bertujuan untuk kebaikan umat. Dalam pembentukan wakaf keluarga, tujuan syariatnya adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi anggota keluarga terdekat dari pemilik harta. Pewakaf biasanya bermaksud agar harta tersebut tidak dimiliki oleh satu individu saja, melainkan dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen dan pembangunan harta wakaf oleh pengelola yang ditunjuk sangat penting. Hal  ini  untuk  kepentingan  anggota  keluarga  lainnya  dan  sebagai  bukti solidaritas keluarga yang saling mendukung. Kebijaksanaan pengelola dalam memastikan  tujuan  dan  niat  pewakaf  terwujud  secara  berkelanjutan  melalui manajemen yang produktif akan menjaga agar harta tersebut tetap produktif dan tidak terbengkalai. 26
Di Indonesia, harta wakaf keluarga hadir dalam berbagai bentuk seperti masjid, tanah pemakaman, surau, pondok, madrasah, ladang, bangunan (kedai, rumah kedai, kediaman), dan lain-lain. Selain harta fisik, manfaat wakaf juga dapat  berasal  dari  aset  bergerak  atau  hasil  dari  aset  tidak  bergerak  seperti pendapatan sewa, wakaf tunai, wakaf saham, wakaf takaful, dan sebagainya. 27
Berikut  merupakan  beberapa  elemen  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk pengurusan dalam pengembangan wakaf keluarga:
Pertama,  pembentukan  syarikat  keluarga. Maqasid wakaf  keluarga adalah untuk secara berkelanjutan memanfaatkan kekayaan harta warisan bagi anggota keluarga tertentu. Untuk itu, waris harus sepakat membentuk sebuah entitas penerima manfaat wakaf yang berkelanjutan, dengan syarikat keluarga menjadi pilihan terbaik. Syarikat keluarga, sebuah perniagaan yang dikelola oleh satu atau lebih anggota keluarga, memungkinkan kepemilikan, pengendalian, dan pengelolaan bisnis secara bersama. Pengurusan harta wakaf oleh syarikat keluarga  memastikan  pemanfaatan  maksimal  dan  manfaatnya  disalurkan
_______________
26 Sulong dan Zulkifli, “Pembang unan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi.”
27 Muhammad Afdi Nizar, “Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems,” Munich Personal RePEc Archive , No. 97 (2017): 1 – 48.
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 92 kepada pemilik dan  pekerja.  Namun, tantangan  yang  dihadapi oleh  syarikat keluarga  meliputi  konflik  internal  yang  mungkin  muncul  karena  masalah manajemen, perencanaan, pembagian keuntungan, dan faktor lainnya. Untuk mempertahankan integritasnya, penting bagi syarikat keluarga untuk mengatasi sikap negatif ini melalui perencanaan yang cermat dan profesionalisme. 28
Kedua, penyusunan anggaran dasar syarikat keluarga. Pengelola harta wakaf memiliki kuasa istibdal untuk mengubah harta wakaf jika tujuan awalnya tidak  dapat  tercapai,  yang  dapat  digunakan  sebagai  mekanisme pengembangan  harta  wakaf. 29 Pengelola  juga  memiliki  kewenangan  dalam pendistribusian  manfaat  dan  perencanaan  terhadap  harta  wakaf  keluarga. Pendirian sebuah syarikat keluarga, baik secara resmi maupun tidak resmi, dapat menjadi  cara terbaik untuk  menjaga  keutuhan harta  wakaf dan  memastikan keberlanjutan manfaatnya.
Pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi besar kepada keluarga, seperti yang telah terjadi dalam sejarah pengelolaan harta wakaf  oleh  Kerajaan  Abbasiyah  dan  Khalifah  Sallahuddin  al-Ayubi,  yang berhasil mendirikan institusi kesehatan dan pendidikan yang berkontribusi besar kepada masyarakat setempat. 30 Ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf  yang  dinamis  dan  terencana  dapat  mencapai  pencapaian  yang gemilang. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif terhadap harta wakaf keluarga yang ada saat ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi para penerima wakaf.
Ketiga,  Investasi  Wakaf  Keluarga.  Mekanisme  investasi  menjadi kaedah  utama  dalam  pengurusan  syarikat  keluarga  dan  harta  wakaf keluarga  yang  efektif.  Meskipun  tanggungjawab  pengurusan  diserahkan kepada mutawalli, BWI dapat mewakilkan pengurusan kepada pemegang
_______________
28 Sulong dan Zulkifli, “Pembangunan Wakaf Dhurri : Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi.”
29 Atep  Hendang  Waluya,  “Istibdal  Wakaf  Dalam  Pandangan  Fukaha  Klasik  Dan Kontemporer,” Misykat  Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan  Masyarkat 29,  No. 2  (2018):  49 – 66, https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970.
30 Sulong dan Zulkifli, “Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi.”
Page | 93
amanah  cabang  untuk  memudahkan  pengurusan  harta  wakaf  keluarga secara dinamik. Contoh keberhasilan pengurusan harta wakaf oleh MUIS di Singapura  melalui  anak  syarikatnya,  WARESS  Investment  Pte.  Ltd, menunjukkan bahwa pengurusan melalui entitas yang fokus dan strategis dapat  meningkatkan  pendapatan  wakaf  secara  signifikan.  Hal  ini  juga diterapkan  dalam  contoh  wakaf  keluarga  seperti  yang  dilakukan  oleh Sherrifa  Zain  Alsharoff  Mohamed  Alsogoff,  yang  mampu  memberikan pembiayaan yang layak dari manfaat harta wakaf untuk pendidikan cucu- cucunya  dan  operasi  Klinik  Al-Taha  Dispensary.  Dengan  demikian,  harta wakaf  keluarga  memiliki  potensi  untuk  menjadi  sumber  pendapatan ekonomi bagi ahli keluarga di masa depan . 31
Pengurusan harta wakaf juga dapat diinspirasi dari masyarakat Ponorogo, yang melakukan pengurusan aset tanah secara produktif melalui sewaan dan pengembangan  sendiri,  memberikan  manfaat  ekonomi  tidak  hanya  kepada penerima  manfaat  wakaf  tetapi  juga  kepada  masyarakat  sekitar.  Ini menunjukkan  bahwa  pelaburan  dan  pengembangan  harta  wakaf  dapat menjadikan  aset  wakaf  menjadi  produktif  dan  memberikan  manfaat  yang masyarakat luas. 32

## Analisis Keabsahan dan Wakaf Keluarga
Sebuah negara bertujuan untuk memberikan  kesejahteraan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Untuk mencapai  tujuan  ini,  pemerintah  telah  menetapkan  banyak  peraturan  dan kebijakan  yang  memberikan  kepastian  hukum  dalam  masyarakat. 33 Dalam banyak kasus, peraturan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai
_______________
31 Sulong dan Zulkifli.
32 Abdul Latif dan Rofiqy Nurus Sanusi, “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo,” Journal of Islamic Economic and Philantrophy 5, No. 1 (2022): 153 – 69,
https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.5834.
33 Miftahul Huda, Mengalirkan manfaat wakaf : potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 94 tujuan  sosial,  terutama  dalam  bidang  ekonomi  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  instrumen  yang  dapat  membantu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia, adalah wakaf.  Lembaga  wakaf,  bersama  dengan  lembaga  masyarakat  sipil  lainnya, dapat  menjadi  alternatif  dalam  mengatasi  ketidakadilan  sosial  di  Indonesia. Sejak zaman kesultanan hingga zaman modern, wakaf telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 34
Di  Indonesia,  praktik  wakaf  diyakini  telah  ada  sejak  Islam  menjadi kekuatan sosial-politik. Beberapa praktik yang menyerupai wakaf telah dikenal luas, seperti "tanah Perdikan" di Mataram, "tanah Pareman" di Lombok, "Huma Serang"  di  Banten,  "tanah  pusaka  (tinggi)"  di  Minangkabau,  dan  "tanah weukeuh"  di  Aceh.  Namun,  perkembangan  pengelolaan  wakaf  mengalami kemunduran setelah zaman kesultanan hingga diterbitkannya Undang-Undang No.  41  tahun  2004  tentang  Wakaf.  Meskipun  jumlah  penduduk  Muslim  di Indonesia sangat besar, namun pengelolaan wakaf belum signifikan. 35
Analisis ini memfokuskan pada wakaf keluarga, yang merupakan wakaf yang ditujukan untuk dan diperuntukkan kepada anggota keluarga tertentu. Wakaf keluarga ini sering kali diberikan kepada anggota keluarga wakif atau keturunannya. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengkhawatirkan bahwa jika ia meninggal, anak-anaknya yang masih kecil akan terlantar tanpa ada yang mengurus  harta  peninggalannya.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  seseorang  dapat memutuskan  untuk  mewakafkan  sebagian  dari  harta  miliknya  kepada  anak- anaknya sendiri.
Wakaf keluarga memiliki manfaat yang besar dalam membantu keluarga yang mengalami kesulitan atau cacat. Wakif mendapatkan kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan juga kebaikan dari menjaga silaturahmi dengan keluarga yang  diberikan  harta  wakaf.  Namun,  wakaf  keluarga  juga  sering  kali
_______________
34 Yusi Septa Prasetia dan Miftahul Huda, “Relevansi Tatakelola Wakaf Turki terhadap Pengembangan  Wakaf  Produktif  di  Indonesia,” Justicia  Islamica 14,  No.  2  (2017):  174 – 184, https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1231.
35 Muh.  Arief  Budiman,  “Keabsahan  dan  Pengelolaan  Wakaf  Ahli  (Keluarga),” Jurnal Ekobis-DA 1, No. 2 (2020): 57 – 81, https://doi.org/10.58791/ekobis.v1i02.410.
Page | 95
menimbulkan masalah, seperti masalah pembagian manfaat harta wakaf antara ahli  waris  yang  mungkin  sudah  tidak  ada  lagi,  atau  ketidakjelasan  dalam menentukan  siapa  yang  berhak  mengambil  manfaat  dari  harta  yang diwakafkan. 36
Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang wakaf  keluarga,  sehingga  diperlukan  sebuah  regulasi  yang  khusus  untuk mengaturnya. Beberapa negara, seperti Lebanon, telah memiliki peraturan yang mengatur wakaf keluarga dengan rinci, termasuk dalam hal pengawasan dan batasan-batasan yang diberlakukan terhadap penerima manfaat atau ahli waris wakaf . 37
Secara  umum,  beberapa  negara  Muslim  menempatkan  seorang pengawas  negara  untuk  mengawasi  pengelolaan  harta  wakaf  dalam  wakaf keluarga. Batasan-batasan waktu dan syarat-syarat khusus juga diberlakukan, seperti batasan jumlah penerima manfaat, batasan waktu berlakunya wakaf, dan hak wakif untuk mengubah atau mencabut wakafnya jika diperlukan. Undang- undang  biasanya  memiliki  wewenang  untuk  menyelesaikan  masalah  atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 38
Analisis tersebut menguraikan beberapa contoh regulasi wakaf keluarga dari  negara-negara  seperti  Lebanon  dan  Mesir,  serta  menyajikan  perspektif tentang  wakaf  keluarga  dalam  konteks  Indonesia.  Dalam  beberapa  negara, seperti  Lebanon,  terdapat  peraturan  yang  mengatur  jumlah  maksimal  harta yang dapat diwakafkan dan siapa yang dapat menerima wakaf tersebut. Selain itu,  terdapat  juga  regulasi  yang  mengatur  tentang  pengakhiran  wakaf  jika penerima manfaatnya tidak mampu secara ekonomi atau tidak lagi memenuhi syarat tertentu. 39
_______________
36 Budiman.
37 Budiman.
38 Arif Zunaidi, “Wakaf Ke luarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal  Al- Din  Atiyyah,” Mahakim:  Journal  of  Islamic  Family  Law 5,  No.  2  (2021):  115 – 33, https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137.
39 Budiman, “Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga).”
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 96
Syiria,  Iraq  termasuk  Malaysia  juga  membolehkan  adanya  wakaf keluarga. Bahkan Undang-undang di Irak menyatakan apabila pewakaf masih hidup,  maka  berhak  untuk  meminta  kembali  harta  wakaf  melalui  proses pemohonan melalui mahkamah agar memperoleh surat perintah pembatalan bukti wakaf dan mengembalikan harta mawqūf kepada pewakaf. 40
Di Mesir, regulasi wakaf keluarga juga telah dikembangkan sejak awal abad ke-20, meskipun mengalami pro dan kontra dalam perkembangannya. Beberapa negara Islam lainnya, seperti Turki, Maroko, dan Aljazair, bahkan telah menghapuskan  wakaf  ahli  karena  penyalahgunaan  yang  dilakukan,  seperti menggunakan wakaf ahli untuk menghindari pembagian warisan atau untuk mengelakkan tuntutan kreditor. 41
Dalam konteks Indonesia, belum ada regulasi yang secara rinci mengatur tentang  wakaf  keluarga.  Permasalahan  dan  sengketa  yang  sering  terjadi meliputi ketidakpastian hukum karena kurangnya pembuatan akta ikrar wakaf, ketidakmenerimaan ahli waris terhadap wakaf yang dilakukan oleh wakif, dan penyalahgunaan benda wakaf oleh nazhir.
Sebagai solusi, penting untuk memahami esensi dari wakaf itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 telah mengatur tentang wakaf  secara  umum,  perlu  adanya  revisi  untuk  mengatur  lebih  mendalam mengenai  wakaf  keluarga  agar  tidak  ada  lagi  kekaburan  dalam  regulasi. Sosialisasi  yang  lebih  mendalam  kepada  pihak-pihak  terkait  juga  diperlukan untuk memastikan wakaf berjalan sesuai dengan tujuannya.
_______________
40 Mohd  Zaidi  Daud,  Mohd  Norhusairi  Mat  Hussin,  dan  Syed  Alawi  Mahdi  Syed Mohamad, “Civilizational Development through Family Waqf: An Analysis from Islamic Historical
Perspectives,” Journal of Al-Tamaddun 18, No. 2 (2023): 71 – 86,
https://doi.org/10.22452/jat.vol8no2.6.
41 Budiman, “Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga).”

## Page | 97

## Simpulan
Wakaf  keluarga  tidak  hanya  merupakan  praktik  keagamaan,  tetapi  juga instrumen  penting  dalam  mendukung  stabilitas  sosial  dan  kemakmuran ekonomi keluarga. Namun, pengelolaan wakaf keluarga seringkali menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam menghadapi kesenjangan antara nilai- nilai  tradisional  dengan  perspektif  ilmiah  modern  yang  semakin  dominan. Meskipun  belum  ada  regulasi  khusus  yang  mengatur  wakaf  keluarga  di Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  41  Tahun  2004  telah menyiratkan  aturan  secara  umum.  Pengelolaan  wakaf  keluarga  perlu memperhatikan manajemen yang efektif dan investasi yang bijaksana untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi para penerima wakaf. Meskipun demikian,  masih  terdapat  tantangan  dalam  implementasi  wakaf  keluarga, seperti ketidakpastian hukum dan sengketa antara ahli waris. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk merumuskan regulasi yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai wakaf keluarga serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konsep dan manfaat wakaf tersebut.
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 98

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoeh,  Nor  Mohammad.  “Tinjauan  Filosofis  terhadap  Undang -Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 7, No. 1 (2020): 64 – 80.
https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3454.
Abdullah. Ilmu  Dakwah:  Kajian  Ontologi,  Epistemologi,  Aksiologi  dan  Aplikasi Dakwah . 2 ed. Depok: Rajawali Press, 2019.
Arwani, Agus. “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).” Religia 15, No.
1 (2012): 125 – 146. https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126.
Basyuni, Masftuh. Fikih Ruislagh . Indonesia: Badan Wakaf Indonesia, 2015.
Budiman,  Muh.  Arief.  “Keabsahan  dan  Pengelolaan  Wakaf  Ahli  (Keluarga).”
Jurnal Ekobis-DA 1, No. 2 (2020): 57 – 81.
https://doi.org/10.58791/ekobis.v1i02.410.
Fahruroji. Wakaf Kontemporer . 1 ed. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
“Hadits Muslim 3084 tentang ‘Wasiat: Amalan yang bisa sampai kepada mayat setelah meninggal,’” n.d.
Huda, Miftahul. Mengalirkan manfaat wakaf : potret perkembangan h ukum dan tata kelola wakaf di Indonesia . Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
Iman,  Nurul,  Adi  Santoso,  dan  Edi  Kurniawan.  “Membangun  Kesadaran Managerial  Nadzir  Wakaf  Produktif  Ponorogo  di  Era  Digital.” Prosiding Seminar  Nasional  Pendidikan  dan  Pembelajaran ,  2019,  386 – 392.
https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SNPP2019/article/view/355.
Indonesia,  Departemen  Agama  Republik.  “Qur’an  Kemenag.”  Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2022.
Kahf,  Monzer.  “Wakaf  Islam:  Sejarah,  Pengelolaan  dan  Pengembanganya.”
Damaskus: Dar al-Fikr, 2015.
Latif,  Abdul,  dan  Rofiqy  Nurus  Sanusi.  “Pengaruh  Pengelolaan  Wakaf  Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo.” Journal of Islamic Economic and Philantrophy 5, No. 1
(2022): 153 – 69. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.5834.
Page | 99
Masyhari,  Kholid.  “Analisa  Pendapat  Ulama  Terhadap  Batasan  Waktu  dalam Wakaf  dan  Akibat  Hukumnya.” Iqtisad 6,  No.  1  (2019):  1 – 31.
https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2717.
Nizar,  Muhammad  Afdi.  “Development  of  Productive  Waqf  in  Indonesia: Potential and Problems.” Munich Personal RePEc Archive , No. 97 (2017): 1 – 48.
Prasetia,  Yusi  Septa,  dan  Miftahul  Huda.  “Relevansi  Tatakelola  Wakaf  Turki terhadap Pengembangan Wakaf Produkti f di Indonesia.” Justicia Islamica
14, No. 2 (2017): 174 – 84. https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1231.
Kemenag  RI .  “Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf.” Presiden Republik Indonesia , 2004.
Saputra,  Muhammad  Dudi  Hari.  “Is lam  Sebagai  Alternatif  Paradigma  dan Epistemologi Ilmu Pengetahuan.” Jurnal Al-Aqidah 14, No. 1 (2022): 57 – 73. https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970.
Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif . Diedit oleh Flora Maharani.
Sleman: PT. Kanisius, 2021.
Subekhi, Muhammad Abdulah, dan Zaki Mubarok. “Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf (Studi Analisis Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004).” Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 8, No. 1 (2022):
47 – 67. https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4329.

## Sulong, Jasni, dan Muhammad Syamir Izzuddin Zulkifli. “Pembangunan Wakaf
Dhurri:  Penubuhan  Syarikat  Keluarga  Ke  Arah  Kelestarian  Sumber Ekonomi.” Journal  of  Contemporary  Islamic  Law 1,  No.  1  (2022):  26 – 34. https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.03.
Supriadi,  Muhammad  Roy  Purwanto,  dan  Akhmad  Soleh.  “Wakaf  Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 dalam Perspektif Maqashid Syariah.” At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam 2, No. 1 (2020): 237 – 50. https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art3.
Waluya, Atep Hendang. “Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer.” Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarkat 29, No.
2 (2018): 49 – 66. https://doi.org/10.15548/ja.v14i1.3970.
Yuliana, Eva Nur.  “Tinjauan  Hukum Islam  terhadap Wakaf  Ternak di  Pondok
Ghazy Triyatno, M. Lutfi Mustofa
Page | 100
Pesantren  Tahfidzul  Quran  Al- Ikhlas  Kramat  Tegal.”  Universitas  Islam Negeri Walisongo, 2022.
Zaidi Daud, Mohd, Mohd Norhusairi Mat Hussin, dan Syed Alawi Mahdi Syed Mohamad. “Civilizat ional Development through Family Waqf: An Analysis from  Islamic  Historical  Perspectives.” Journal  of  Al-Tamaddun 18,  No.  2
(2023): 71 – 86. https://doi.org/10.22452/jat.vol8no2.6.
Zunaidi, Arif. “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al- Din Atiyyah.” Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5,
No. 2 (2021): 115 – 33. https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137.