## ARTIKEL RISET
URL artikel: http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh4306
Analisis Kemampuan dan Kemauan Pasien PBPU Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Dewi Agustina 1 , Alfi Rofifah Kusuma 2 , K Putra Apriadi Siregar 3 1,2,3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Email Penulis Korespondensi ( K ): putraapriadisiregar@uinsu.ac.id dewiagustina@uinsu.ac.id 1 , alfirofifahkusuma@gmail.com 2 , putraapriadisiregar@uinsu.ac.id 3
(082198830067)

## ABSTRAK
Terjadi  kenaikan  iuran  BPJS  pada  tahun  2020  sebesar  100%  sementara  itu  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah (PBPU)  memiliki  penghasilan  yang  tidak  menentu  setiap  bulannya.  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU) memiliki  masalah  keuangan  atas  kenaikan  iuran  BPJS  ini  sehingga  akan  meningkatkan  risiko  Pekerja  Bukan Penerima  Upah  (PBPU)  untuk  berhenti  menggunakan  BPJS  sebagai  asuransi  kesehatannya.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan kemauan membayar iuran pasien  Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan design cross sectional . Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan pada bulan Agustus-Desember 2020. Sampel penelitian  ini  sebanyak  96  orang  pasien  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU).  Penelitian  ini  menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji chi square . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden ATP I kategori  mampu  sebanyak  54.2%,  ATP  II  non  makanan  kategori  mampu  sebanyak  74.0%  dan  non  essensial kategori tidak mampu sebanyak 65.6%. Kemauan membayar bedasarkan nilai WTP ketika iuran JKN naik dalam kategori tidak mau sebanyak 71.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kemampuan ATP II  dengan  kemauan  membayar  JKN  di  Rumah  Sakit  Umum  Sufina  Aziz  Kota  Medan  (p=0.041).  Tidak  ada hubungan antara kemampuan ATP I (p=0.776) dan ATP III (0.0076) dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.
Kata kunci : JKN; kemampuan membayar (ATP) ; kemauan membayar (WTP); PBPU.
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021) : 238-247                          E-ISSN 2614-5375

## Article history :
Received 13 February 2021 Received in revised form 9 July 2021 Accepted 12 July 2021 Available online 25 July 2021
licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## PUBLISHED BY :
Public Health Faculty Universitas Muslim Indonesia

## Address :
Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 (Kampus II UMI) Makassar, Sulawesi Selatan.
Email : jurnal.woh@gmail.com , jurnalwoh.fkm@umi.ac.id Phone : +62 85397539583
Penerbit : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375

## ABSTRACT
There  was  an  increase  in  BPJS  contributions  in  2020  by  100%;  meanwhile,  Non-Wage  Recipient  Workers (PBPU)  have  uncertain  incomes  every  month.  Non-Wage  Recipient  Workers  (PBPU)  have  financial  problems due to the increase in BPJS contributions to increase the risk of Non-Wage Recipient Workers (PBPU) stopping using BPJS as their health insurance. This study analyses the ability and willingness to pay patient contributions for  non-wage  workers  (PBPU)  of  the  National  Health  Insurance  (JKN).  This  study  uses  quantitative  research methods with a cross-sectional design. This research was conducted in the city of Medan to August-December 2020.  The  sample  of  this  study  was  96  patients  of  Non-Wage  Recipient  Workers  (PBPU).  This  study  used  a questionnaire  and  analyzed  using  the  chi-square  test.  This  study  indicates  that  the  ATP  I  respondents  in  the capable  category  are  54.2%,  the  non-food  ATP  II  in  the  capable  category  is  74.0%,  and  the  non-essential category  is  65.6%.  Willingness  to  pay  based  on  WTP  value  when  JKN  contributions  increase  in  the  unwilling category by 71.9. This study indicates a relationship between the ability of ATP II and the willingness to pay for JKN at the Sufina Aziz General Hospital, Medan City (p = 0.041). There is no relationship between the ability of ATP  I  (p=0.776)  and  ATP  III  (0.0076)  with  the  willingness  to  pay  for  JKN  at  Sufina  Aziz  General  Hospital Medan City.
Keywords: JKN; ability to pay (ATP); willingness to pay (WTP); non-receiving wage workers.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  216  juta  dimana  sebanyak  70  hingga  80  juta penduduk  Indonesia  belum  memiliki  jaminan  kesehatan  padahal  pemerintah  berharap  peserta  BPJS kesehatan  sebanyak  mungkin. 1 Saat  ini  hanya  sekitar  50%  peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah (PBPU) yang membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan sisanya hanya mendaftar  kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  saat  membutuhkan  pelayanan  atau ketika sudah jatuh sakit dan biasanya penyakit yang dialami merupakan penyakit katastropik, penyakit yang  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar. 1 Banyak  warga  yang  tidak  mempunyai  kartu  BPJS Kesehatan,  walaupun  warga  mengetahui  mereka  memiliki  potensi,  warga  seperti  ini  tidak  memiliki kemampuan untuk membiayai dirinya jika menderita sakit. 2
Cakupan  kepesertaan  pada  peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  di  Indonesia  pada bulan  Desember  tahun  2017  yaitu  terdapat  25.397.828  jiwa.  Untuk  jumlah  peserta  Pekerja  Bukan Penerima  Upah  (PBPU)  di  wilayah  Sumatera  Utara  dan  Daerah  Istimewa  Aceh  terdapat  1.785.761 jiwa  atau  sebanyak  98.72%  pada  tahun  2017.  Untuk  jumlah  peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah (PBPU) BPJS Kesehatan Cabang Kota Medan pada tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 adalah sebanyak 609.096 jiwa/peserta. 3
Mulai bulan April, Mei dan Juni 2020 iuran peserta program JKN-KIS  mengikuti Perpres No. 82 tahun 2018 yaitu Rp. 80.000 untuk kelas I, Rp. 51.000 untuk kelas II dan Rp. 25.500 untuk peserta kelas III. Per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta mandiri disesuaikan menjadi Rp. 150.000 untuk peserta kelas 1, Rp. 100.000 untuk kelas II, dan Rp. 42.000 untuk peserta kelas III, namun demikian pemerintah  memberikan  subsidi  bagi  peserta  kelas  III  sebesar  Rp.  16.500  sehingga  bagi  peserta mandiri kelas 3 tetap akan membayar iuran sebesar Rp. 25.500/orang/bulannya. Kenaikan 100% premi BPJS  Kesehatan  pada  tahun  2020  ini  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  untuk  mengetahui bagaimana Ability  To  Pay (ATP)  dan Willingness  to  Pay (WTP)  terhadap  peserta  Pekerja  Bukan
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375
Penerima Upah Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini untuk mengetahui seberapa mampu dan seberapa mau  masyarakat  dalam  membayar  premi  atau  iuran  BPJS  Kesehatan,  terutama  bagi  pengguna  jasa pelayanan rumah sakit.
Kemampuan  membayar  dan  kemauan  membayar  merupakan  aspek  yang  berfungsi  dalam pemanfaatan jasa medis yang akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan membayar bisa  diukur  dengan  cara  menjumlahkan  pemasukan  keluarga,  pengeluaran  rumah  tangga,  ataupun peninggalan  keluarga. 4 Kemauan  membayar  dapat  diukur  dengan  menanyakan  kepada  seseorang melalui dua cara yaitu berapa pengeluaran riil individu/keluarga untuk kesehatan dalam waktu tertentu dan  dengan  menanyakan  langsung  kepada  suatu  individu  berapa  biaya  (rupiah)  yang  sanggup  untuk dikeluarkan guna mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. 5
Mayoritas  warga  berasumsi  uang  yang  diperoleh  (pemasukan  utama  ataupun  bonus)  lebih mengutamakan  serta  mengedepankan  biaya  keperluan  sehari-hari  dan  tidak  memprioritaskan  biaya kesehatan. 6 Pendapatan  keluarga  juga  sangat  mempengaruhi  seseorang  dalam  membayar  biaya pelayanan kesehatan, jika seseorang tersebut memiliki pendapatan yang masih kurang maka orang lain (baik  tenaga  kesehatan  ataupun  lainnya)  menganggap  bahwa  seseorang  tersebut  tidak  memiliki kemampuan  untuk  membiayai  pelayanan  kesehatan. 7 Willingness  to  Pay terhadap  iuran  JKN dipengaruhi  beberapa  faktor  seperti  pendapatan,  informasi  tentang  JKN,  ketersediaan  fasilitas  dan kemampuan membayar (ATP). 8,9
Kenaikan  100%  premi  BPJS  Kesehatan  pada  tahun  2020  ini  merupakan  salah  satu  faktor pendorong  untuk  mengetahui  bagaimana Ability  To  Pay (ATP)  dan Willingness  to  Pay (WTP) terhadap  pengunjung  ataupun  pasien  peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini untuk mengetahui seberapa mampu dan seberapa mau masyarakat dalam  membayar  premi  atau  iuran  BPJS  Kesehatan,  terutama  bagi  pengguna  jasa  pelayanan  rumah sakit.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  desain cross  sectional .  Penelitian  ini dilakukan  di  Rumah  Sakit  Umum  Sufina  Aziz  Kota  Medan  pada  bulan  Agustus  hingga  Desember tahun  2020.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pasien  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah (PBPU) yang berkunjung di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan, baik rawat inap ataupun rawat  jalan  pada  saat  penelitian  ini  dilaksanakan.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  sebanyak  96 pasien  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU).  Adapun  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan jenis non random sampling dengan teknik accidental sampling pada pasien PBPU JKN.
Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  secara  langsung  dengan  melakukan wawancara  menggunakan  kuesioner  terstruktur  yang  sudah  dipersiapkan.  Data  sekunder  didapatkan dari  BPJS  Kesehatan  Kota  Medan  dan  data  Rumah  Sakit  Umum  Sufina  Aziz  Medan.  Analisis  data dalam  penelitian  ini  berupa  analisis univariat yang  akan  menggambarkan  distribusi  frekuensi  dari
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375
setiap  variabel  dan  uji bivariate dilakukan  dengan  membuat  tabulasi  silang  antara  kemampuan membayar  dan  kemauan  membayar  pasien  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  kemudian  akan dilakukan uji chi square .

## HASIL
Tabel 1. Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran Pasien PBPU JKN
di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan Variabel n % Pendapatan (Rp) < 3.400.000,- 53 55.2 ≥ 3.400.000,- 43 44.8 Pengeluaran Makanan (Rp) < 1.600.000,- ≥ 1.600.000,- 59 37 61.5 38.5 Pengeluaran Non Makanan (Rp) < 1.000.000,- ≥ 1.000.000,- 56 40 58.3 41.7 Pengeluaran Non Essensial (Rp) < 500.000,- ≥ 500.000,- 48 48 50.0 50.0
Hasil penelitian Tabel 1 diketahui bahwa hasil dari pendapatan per bulan responden terbanyak yaitu  <Rp.  3.400.000,-  sebanyak  55.2%,  pengeluaran  makanan  responden  terbanyak  adalah  <Rp. 1.600.000,- sebanyak 61.5%, pengeluaran non makanan terbanyak adalah <Rp. 1.000.000,- sebanyak 58.3%, dan pengeluaran non essensial memiliki hasil yang sama yaitu <Rp. 500.000,- sebanyak 50.0% dan ≥500.000,- sebanyak 50.0%.
Tabel 2. Distribusi Kemampuan ( Ability To Pay ) dan Kemauan Membayar ( Willingness to Pay) Pasien PBPU JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan
Variabel n % ATP I( Ability To Pay) Tidak Mampu 44 45.8 Mampu 52 54.2 ATP II ( Ability To Pay) Non Makanan Tidak Mampu 25 26.0 Mampu 71 74.0 ATP II ( Ability To Pay) Non Essensial Tidak Mampu 63 65.6 Mampu 33 34.4 Willingness to Pay (WTP) ketika tarif iuran naik Tidak Mau 69 71.9 Mau 27 28.1
Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa  hasil  pada  variabel  independen  ATP  1  yang  mampu membayar iuran sebanyak 54.2%, ATP 2 non makanan yang mampu membayar iuran sebanyak 74.0% dan  ATP  2  non  essensial  yang  mampu  membayar  iuran  sebanyak  34.0%.  Sedangkan  kemauan membayar  yaitu  pada  WTP  normatif  atau  kelas  pelayanan  yang  diinginkan  adalah  kelas  3  sebanyak 87.5%, dan WTP aktual atau tarif yang seharusnya dibayar yaitu terdapat pada kelas 3 juga sebanyak
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375
64.7%.  Kemauan  membayar  ketika  tarif  iuran  naik  (WTP)  responden  masih  banyak  yang  tidak  mau yaitu sebanyak 71.9%.
Tabel 3. Hubungan antara ATP I, ATP II dengan WTP pasien PBPU JKN Pasien
di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan ATP WTP Total P Tidak Mau Mau n % n % n % ATP I Tidak Mampu 31 32.3 13 13.5 44 45.8 0.776 Mampu 38 39.6 14 14.6 52 54.2 ATP II (Non Makanan) Tidak Mampu 22 22.9 3 3.1 25 26.0 0.041 Mampu 47 49.0 24 25.0 71 74.0 ATP II (Non Essensial) Tidak Mampu 49 51.0 14 14.6 63 65.6 0.076 Mampu 20 20.8 13 13.5 33 34.4
Berdasarkan Tabel  3  diketahui  bahwa  dari  44  orang  (45.8%)  responden  yang  memiliki  ATP  I dalam kategori tidak mampu ditemukan sebanyak 31 orang (32.3%) responden tidak mau  membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 13 orang (13.5%). Responden yang memiliki ATP I dalam ketegori mampu sebanyak 52 orang (54.2%) ditemukan sebanyak 38 responden (39.6%) yang tidak mau membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 14 orang (14.6%). Hasil uji chi square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kemampuan ATP I dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 25 orang (26%) responden yang memiliki ATP II dalam kategori tidak mampu ditemukan sebanyak 22 orang (22.9%) responden tidak mau  membayar JKN  dan  responden  yang  mau  membayar  JKN  sebanyak  3  orang  (3.1%).  Responden  yang  memiliki ATP II dalam ketegori  mampu sebanyak 71 orang (74%) ditemukan sebanyak 47 orang (49%) yang tidak  mau  membayar  JKN  dan  responden  yang  mau  membayar  JKN  sebanyak  24  responden  (46%). Hasil  uji exact  fisher menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  kemampuan  ATP  II  dengan  kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 63 orang (65.6%) responden yang memiliki ATP II non  essensial dalam  kategori  tidak  mampu  ditemukan  sebanyak  49  orang  (51%)  responden  tidak mau  membayar  JKN  dan  responden  yang  mau  membayar  JKN  sebanyak  14  orang  (14.6%). Responden  yang  memiliki  ATP  II non  essensial dalam  ketegori  mampu  sebanyak  33  orang  (34.4%) ditemukan  sebanyak  20  orang  (20.8%)  yang  tidak  mau  membayar  JKN  dan  responden  yang  mau membayar  JKN  sebanyak  13  responden  (13.6%).  Hasil  uji chi  square menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  hubungan  kemampuan  ATP  II non  essensial dengan  kemauan  membayar  JKN  di  Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375

## PEMBAHASAN
Membayar  iuran  jaminan  kesehatan  memerlukan  peran  serta  masyarakat  karena  bergantung dengan Willingness  to  Pay (WTP). Willingness  to  Pay ataupun  kemauan  untuk  membayar  bisa dimaksud dengan uang yang hendak dibayarkan seorang pelanggan buat mendapatkan sesuatu benda ataupun  pelayanan.  Tingkat  besar  atau  kecilnya  WTP  masyarakat  dalam  membayar  iuran  tentunya dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  tertentu  seperti  pengeluaran  dari  keluarga  dan  pendapatan  keluarga tersebut. 10
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  RSU  Sufina  Aziz  Medan  bahwa  responden  yang berpendapatan  rendah  ikut  serta  program  JKN  ini  ketika  sudah  membutuhkannya  saja  seperti  ketika sudah terlanjur sakit dan tidak memiliki biaya untuk membayar biaya berobat ataupun biaya perawatan rumah sakit secara mandiri. Adapun dikarenakan pendapatan yang diperoleh tiap bulannya tidak tetap dikarenakan  responden  merupakan  pekerja  bukan  penerima  upah  sehingga  hanya  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  sehari-hari,  sehingga  mempengaruhi  kemampuan  membayar  mereka. Semakin tinggi pendapatan maka mempengaruhi kemampuan membayar seseorang. 11 .
Kemampuan responden PBPU JKN RSU Sufina Aziz Kota Medan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan  (program  JKN)  akan  dipengaruhi  oleh  penghasilan  tambahan  sama  halnya  dengan pendapatan.  Responden  yang  memiliki  penghasilan  tambahan  berpendapat  hal ini  disebabkan  karena penghasilan  tambahan  yang  didapatkan  tiap  tahunnya  tidak  stabil  dan  lebih  baik  digunakan  untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lainnya dari pada membayar biaya untuk pelayanan kesehatan, oleh karena  itulah  banyak  responden  yang  mendaftar  JKN  (BPJS  Kesehatan)  ketika  sudah  sakit  saja  dan apabila  sudah  mendaftar  tetapi  tidak  membayar  iuran  JKN  (BPJS  Kesehatan)  ketika  sudah membutuhkannya saja (sakit, bersalin dll).
Pengeluaran  pada  pasien  PBPU  JKN  RSU  Sufina  Aziz  Kota  Medan  yaitu  meliputi  makanan pokok  (beras),  ikan,  daging,  telur,  buah,  bumbu,  mie,  serta  konsumsi  lainnya  yang  dihitung  dalam satuan  rupiah.  Mayoritas  peserta  JKN  di  RSU  Sufina  Aziz  Kota  Medan  memiliki  ATP  I  dalam kategori  mampu  namun  masih  banyak  peserta  JKN  tidak  mau  membayar  JKN  di  RSU  Sufina  Aziz Kota  Medan.  Hasil  uji chi  square menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  kemampuan  ATP  I dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.
Banyak  masyarakat  yang  menginginkan  manfaat  dari  JKN  namun  ketika  disuruh  melakukan pembayaran  maka  peserta  JKN  cenderung  tidak  mau  membayar. 10 Nilai  ATP  tidak  berhubungan dengan  WTP,  penghasilan  peserta  JKN  yang  tinggi  ternyata  tidak  berhubungan  dengan  kemauan membayar  JKN. 12 Kemampuan  membayar  iuran  JKN  akan  dipengaruhi  oleh  pengeluaran  keluarga baik itu pengeluaran dari jumlah anggota keluarga yang banyak maupun gaya hidup keluarga tersebut yang  memberikan  dampak  terhadap  ketidakmampuan  keluarga  dalam  membayar  iuran  JKN. 13 Pengeluaran konsumsi biasanya dibelikan buat keperluan utama dalam rangka memberikan kebutuhan makan  dan  kebutuhan  jasmani  sebagai  kebutuhan  utama  dalam  pengeluaran  konsumsi  biasanya
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375
dibelanjakan  buat  keinginan  utama  untuk  penuhi  keinginan  badan,  konsumsi  santapan  ialah  aspek terutama sebab santapan ialah tipe benda penting buat menjaga kesinambungan hidup.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan terbanyak yaitu pengeluaran untuk pembiayaan rumah sewa, listrik, air dan gas, hal ini disebabkan karena banyak responden yang masih menyewa rumah karena pendapatan yang belum mencukupi untuk membeli rumah, sedangkan untuk pembayaran listrik, air dan gas merupakan pengeluaran yang mesti dikeluarkan setiap bulannya sama  halnya  dengan  keperluan  sabun  dan  transportasi.  Pengeluaran  non  makanan  yang  cukup  besar yaitu pengeluaran untuk keperluan sabun dan transportasi, sedangkan pengeluaran non makanan yang paling sedikit yaitu pembiayaan untuk alat dapur, alat makan, dan telepon seluler. Hasil uji exact fisher menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  kemampuan  ATP  II  dengan  kemauan  membayar  JKN  di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.
Kemampuan  masyarakat  dalam  memenuhi  pengeluaran  non  pangan  akan  berkaitan  dengan kemauan  membayar JKN. Masyarakat yang tidak  mampu dalam  memenuhi pengeluaran non pangan memerlukan  bantuan  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan  untuk  membayar  JKN. 14 Pemenuhan kebutuhan  biaya  pendidikan,  perumahan  dan  rumah  tangga  akan  berkaitan  dengan  kemampuan membayar  iuran  JKN. 15,16 Masih  banyak  masyarakat  yang  menganggap  iuran  JKN  terlalu  besar sehingga  mereka  lebih  memprioritaskan  pengeluaran  rumah  tangga  dibandingkan  mengalokasikan dana untuk membayar iuran JKN. 17
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  RSU  Sufina  Aziz  Medan  dalam  besarnya  ATP  I  sebagian besar  dapat  membayar  tarif  dibandingkan  dengan  yang  tidak  mampu  membayar,  begitu juga  dengan ATP II non makanan lebih banyak yang termasuk dalam kategori mampu. Berbeda dengan ATP II non essensial yang  kebanyakan responden masuk  kedalam kategori  tidak mampu, akan tetapi jika dirata- ratakan maka pengeluaran essensial responden yaitu sebesar Rp. 490.521.
Banyak  masyarakat  miskin  yang  memiliki  pengeluaran  ATP  II  non  esensial  namun  ketika pembayaran iuran JKN masih banyak yang menunggak atau tidak membayar. 18 Keluarga miskin yang memiliki  pengeluaran  rumah  tangga  yang  tinggi  memiliki  keinginan  untuk  mengikuti  JKN  namun penghasilan yang rendah membuat mereka tidak mampu membayar iuran JKN namun jika pemerintah mau memberikan bantuan iuran JKN maka keluarga miskin bersedia mengikuti program JKN. 19
Jika  ATP  lebih  besar  dari  WTP  berarti  pengguna  memiliki  pendapatan  yang  besar  tetapi pemanfaatan  terhadap  pelayanan  medis  menjadi  berkurang.  Hasil  penelitian  yang  tidak  jauh  berbeda diungkapkan oleh Hermanto bahwa hasil perhitungan Ability to Pay (ATP) terhadap pengendara truk kontainer  dapat  melunasi  iuran  Rp.  25.500,-  tetapi Willingness to  Pay (WTP)  hanya  Rp.  5000  –  Rp. 10.000,- setiap bulan untuk setiap orang. 20 Penghasilan masyarakat akan berdampak secara langsung terhadap kemauan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. 21
Kemauan  responden  dalam  membayar  iuran  yaitu  cenderung  lebih  banyak  yang  tidak  ingin membayar  dibandingkan  responden  yang  ingin  membayar,  hal  ini  disebabkan  karena  kenaikan  tarif iuran  100%  atau  dua  kali  lipat  dari  sebelumnya  sehingga  cukup  memberatkan  dengan  kondisi
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375
pendapatan  yang  tidak  menentu  dan  responden  merupakan  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU). Selain itu alasan lainnya adalah ketika hendak digunakan saja baru membayar iuran karena uang yang ada  lebih  diutamakan  untuk  keperluan  sehari-hari.  Dan  berdasarkan  WTP  normatif  dan  WTP  aktual responden  lebih  banyak  yang  memilih  pada  kategori  kelas  3  dengan  alasan  masih  cukup  terjangkau walaupun setelah kenaikan 100% kebanyakan responden yang sangat keberatan, oleh karena itu juga banyak responden yang mengajukan penurunan kelas kepada pihak BPJS Kesehatan, seperti dari kelas 2  turun  menjadi  kelas  3.  Hasil  penelitian  Hardy  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  pasien  kelas  3 menjadi  golongan  pasien  yang  memiliki  kemauan  pasien  membayar  ( Willingness  to  Pay )  paling besar. 14
Masyarakat sebenarnya sangat mengharapkan bantuan pemerintah sebagai anggota peserta JKN- KIS  atau  PBI  (Penerima  Bantuan  Iuran)  karena  pendapatan  yang  tidak  menentu  dan  merupakan Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU).  Akan  tetapi  karena  kondisi  yang  mendesak  akhirnya kebanyakan responden mendaftar secara mandiri dengan iuran yang sudah ditetapkan. Pekerja Bukan Penerima  Upah  (PBPU)  yang  tidak  mampu  sebenarnya  mau  melakukan  pembayaran  terhadap  iuran JKN  namun  pekerjaan  yang  tidak  menentu  akan  memberikan  dampak  terhadap  pendapatan  Pekerja Bukan  Penerima  Upah  (PBPU).  Ketidakmampuan  responden  karena  kurangnya  pendapatan  dan banyaknya  anggota  keluarga  yang  menyebabkan  banyaknya  pengeluaran  rumah  tangga  sehingga pengeluaran rumah tangga yang tinggi akan berdampak terhadap kemauan membayar iuran JKN.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Responden  dalam  penelitian  ini  mayoritas  memiliki  tingkat  pendapatan  <Rp.3.400.000,00 sedangkan untuk tingkat pengeluaran responden dengan rata-rata untuk makanan yaitu Rp.1.594.583, untuk  non  makanan  yaitu  Rp.  962.781  dan  non  essensial  yaitu  Rp.  490.521. Jenis  pengeluaran  yang paling besar dikeluarkan oleh responden yaitu untuk pengeluaran makanan.
Responden  dalam  penelitian  ini  memiliki  ATP  1  terbanyak  pada  kategori  mampu  sebanyak 54.2%  dengan  rata-rata  ATP  setiap  orang  sebesar  Rp.  96.109  per  bulan.  Untuk  ATP  2  berada  pada kategori mampu untuk non makanan yaitu sebanyak 74.7 % dengan rata-rata ATP sebesar Rp. 47.566 dan untuk non essensial terbanyak berada pada kategori tidak mampu sebanyak 65.6 % dengan rata- rata ATP sebesar Rp. 25.021.
Kemauan membayar ( Willingness to Pay ) normatif terbanyak berada pada kategori kelas 3 JKN yaitu sebanyak 87.5 % dengan rata-rata setiap orang sebesar Rp. 37.604 per bulan. Untuk WTP aktual terbanyak  berada  pada  kategori  kelas  3  JKN  yaitu  sebanyak  66.7  %  dengan  rata-rata  setiap  orang sebesar Rp. 55.359 per bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan ATP responden lebih besar dari pada WTP.  Kemauan  Membayar  ( Willingness  to  Pay )  berdasarkan  kenaikan  tarif  iuran  terbanyak  berada pada kategori tidak mau sebanyak 71.9%.
Untuk  seluruh  masyarakat  pengguna  pelayanan  kesehatan,  khususnya  kepada  pasien  Pekerja Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  JKN  RSU  Sufina  Aziz  lebih  baik  untuk  mengurangi  pengeluaran
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375
rumah  tangga  non  esensial  untuk  dapat  membayar  iuran  JKN.  Masyarakat  yang  menjadi  Pekerja Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  JKN  yang  tidak  sanggup  membayar  iuran  JKN  diharapkan mengajukan bantuan pembiayaan iuran JKN melalui program JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih banyak kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan dan terimakasih banyak atas  dukungan  semua  pihak,  baik  kedua  orang  tua,  sahabat,  teman,  keluarga,  bapak/ibu  dosen  dan seluruh staff FKM UIN Sumatera Utara Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.; 2019.
2.   Abadi  MY.  Analisis  Kepesertaan  Mandiri  BPJS  Kesehatan  Di  Sektor  Informal  (Studi  Di  Kota Makassar). J Manaj Kesehat Yayasan RS Dr Soetomo. 2019;5(2):114-124.
3.   BPJS  Kesehatan  Kota  Medan.  Laporan  Pengelolaan  Program  Keuangan  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.; 2019.
4.   Ahmad F et all. Willingness- To-Pay For Community-Based Health Insurance Among  Informal Workers In Urban Bangladesh. J Public Heal Clin Sci. 2017;4(4):154-163.
5.   Razak A. The Pay Ability and Willingness to Pay for Treatment at Pangkajene Hospitals. Indian J Public Heal Res Dev. 2019;10(4):845-850.
6.   Marzuki. D. S. Analisis Kemampuan Membayar Dan Kemauan Membayar Peserta PBPU JKN Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. J Manaj Kesehat Yayasan RS Dr Soetomo. 2019;5(2):102- 113.
7.   Mudayana. A. A. Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Pasien Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah Bantul. KesMas J Fak Kesehat Masyaraka. 2015;9(1):44-52.
8.   Yunianti AD. Willingness To Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pedagang Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Timbangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Published online 2018.
9.   Babatunde  O.  Willingness-To-Pay  For  Community  Based  Health  Insurance  by  Farming Households:  A  Case  Study  Of  Hygeia  Community  Health  Plan  In  Kwara  State,  Nigeria.  J  Sci. 2016;14(3):281-286.
10.   Karimah.  Ability  dan  willingness  to  pay  pekerja  kerajinan  tangan  terhadap  iuran  jaminan kesehatan nasional di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Published online 2015.
11.   Sihaloho.  E.  N.  Determinan  Kemauan  Membayar  Iuran  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional Mandiri Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Published online 2015.
12.   Pratiwi.  Analisis  Kemampuan  (ATP)  dan  Kemauan  (WTP)  Membayar  Premi  BPJS  Kesehatan Pekerja  oleh  Pemilik  UKM  di  Pertokoan  Tekstil  di  Jalan  Urip  Sumoharjo,  Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. J Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati. 2016;1(2):1-10.
13.   Hildayanti AN. Determinan Ability To Pay dan Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar). Promot J Kesehat Masy. 2020;10(2):130-137.
14.   Hardy.  I.  Kemauan  dan  Kemampuan  Membayar  (Ability  –  Willingness  to  Pay)  dalam Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  Sektor  Informal  Pedagang  Pasar  Tradisional  di
Window of Health : Jurnal Kesehatan, Vol. 4 No. 3 (Juli, 2021): 238-247                          E-ISSN 2614-5375
Kota Denpasar. J Kesehat Terpadu. 2017;2(2):96-100.
15.   Sahriana.  A.  Analisis  Kemampuan  Membayar  (Ability  To  Pay)  Dan  Kemauan  Membayar (Willingness  To  Pay)  Iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pada  Masyarakat  Di  Pulau  Lakkkang Kota Makassar Tahun 2017. Published online 2017.
16.   Nurbaeti N. Kemampuan Membayar Iuran Bpjs Bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal (Studi Pada Tukang Ojek Dan Becak/Bentor). Promot J Kesehat Masy. 2019;8(2):65-72.
17.   Hasibuan  R.  Gambaran  Respon  Peserta  JKN  Mengenai  Kenaikan  Premi  Pada  Dua  Puskesmas Kota  Medan  Tahun  2019.  Contag  Sci  Period  Public  Heal  Coast  Heal.  2019;1(2):108-120. doi:10.30829/contagion.v1i2.7245
18.   Nainggolan AR. Ability dan Willingness to Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Nelayan di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Tahun 2019”. Published online 2020.
19.   Putra.  Analisis  Ability  to  Pay  dan  Catastropic  Payment  pada  Peserta  Mandiri  BPJS  Kesehatan Makassar. Published online 2014.
20.   Hermanto.  A.  S.  Kesiapan  Pekerja  Sektor  Informal  (Sopir  Truk  Kontainer)  dalam  Membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang. Visikes J Kesehat Masy. 2015;2(13):1-10.
21.   Rismawati, R. Factors Related With Compliance Paying Of Bpjs Mandiri Insurance/Contribution In  The  Working  Area  Of Batalaiworu  Public  Health Center  In  2017.  J  Ilm  Mhs  Kesehat  Masy. 2017;2(8):1-10.