JURNAL META-YURIDIS No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History:  Received: 2021-05-01 Accepted: 2022-02-22 Published: 2022-03-01

## PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENETAPAN TARIF MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA DI MAKASSAR

## Danil
Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar danil.pasanda@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memberi  gambaran  secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh mengenai  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Atas  Penetapan  Tarif  Maskapai BUMN  dan  Swasta.  Konsep    Perlindungan  Hukum  yang  di  maksud  Terhadap Konsumen  atas  Tarif  Maskapai  terdapat  banyak  sekali  perbedaan  antara perusahaan  maskapai  milik    BUMN  dan  maskapai  milik  swasta  mengenai terutama  fasilitas  kelas  penerbangan  yang  sama  seperti  kelas  ekonomi  terjadi banyak  perbedaan  serta  mengenai  pelayanan  dan  juga  untuk  mendapatkan informasi  kepada  calon  penumpang  maskapai  penerbangan    banyak  sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik  BUMN dan maskapai milik swasta mengenai  terutama  fasilitas  kelas  penerbangan  yang  sama  seperti  kelas ekonomi  Dan    mempengaruhi  Kenaikan  Tarif  Maskapai  adalah  bahan  bakar Avtur  sebagai    faktor  dominan  yang  mempengaruhi    kenaikan  harga  tarif maskapai.
Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Maskapai, tarif

## Abstract
This research provides a detailed, systematic and comprehensive  description of the Consumer Legal Protection for State and Private Airline Tariffs. The concept of legal protection that is intended for consumers on airline fares, there are many differences  between  state-owned  airlines  and  private-owned  airlines  regarding especially  the  same  flight  class  facilities  as  economy  class,  there  are  many differences  and  regarding  services  and  also  to  get  information  to  prospective airline passengers. There are many differences between state-owned airlines and private-owned  airlines,  especially  regarding  the  same  flight  class  facilities  as economy class.
Keywords: Protection, Consumers, Airlines, Rates.

## PENDAHULUAN
Dalam  kegiatan  sehari-hari  kata pengangkutan  sering  diganti  dengan kata  "transportasi".  Pengangkutan  lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian,  akan  tetapi  keduanya memiliki  makna  yang  sama,  yaitu sebagai  kegiatan  pemindahan  dengan menggunakan alat angkut. Secara etimologis,  transportasi  berasal  dari bahasa  latin,  yaitu  transportasi,  trans berarti  seberang  atau  sebelah  lain;  dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian,
transportasi  berarti  mengangkut  atau membawa  sesuatu  ke  sebelah  lain  atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa  yang  diberikan,  guna  menolong orang  atau  barang  untuk  dibawa  dari suatu tempat ke tempat lain lainnya. [ 1 ] Pada era sekarang ini, salah satu sarana pengangkutan yang perlu diperhatikan dan sangat penting peranannya adalah pengangkutan udara.
Pengangkutan udara mempermudah dalam  melakukan  transportasi  antar pulau  maupun  daerah  dengan  waktu yang lebih singkat dan ekonomis, karena biaya  masih  dapat  dijangkau  oleh masyarakat. Seiring perkembangan teknologi  dan  jaman,  masyarakat  juga lebih  sering  menggunakan  pesawat udara  sebagai  alat  angkutannya  baik untuk  bepergian  intern  dalam  sebuah pulau maupun antar pulau. Hal ini terjadi karena adanya efektivitas dalam waktu.
Perkembangan pelayanan maskapai  dari  tahun  ke  tahun  semakin menjadi  perhatian  masyarakat  luas.  Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan pelayanan,  harga  dan  promosi  yang ditawarkan berbagai maskapai penerbangan.  Perusahaan  penerbangan harus  dapat  mengembangkan  produk yang  bersifat  memberikan  kemudahan, menguntungkan  dan  bias  diterima  oleh pelanggan.
Perusahaan-perusahaan atau maskapai penerbangan yang ada melayani rute penerbangan baik domestik  maupun  internasional.  Berikut ini adalah daftar maskapai yang beroperasi untuk penerbangan di Indonesia, antara lain : Garuda
Indonesia,  Sriwijaya  Air,  Batik  Air,
Citilink,  Lion  Air,Wings  Air,  Susi  Air,  Air
Asia,  Nam  Air,  Avia  Star,  Express  Air,
Trans  Nusa,  Kalstar  Aviation.  Dari keseluruhan maskapai tersebut memberikan tarif tiket nilai nominal yang beragam  sekarang  terjadi  perbedaan antara  maskapai  penerbangan  BUMN dan Swasta. Perkembangan jumlah
perusahaan  penerbangan  disatu  sisi menguntungkan  bagi  para  pengusaha transportasi  udara  (penumpang  dan pemilik  kargo)  karena  akan  ada  banyak pilihan.
Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut berkompetisi atau bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-
banyaknya  dengan  menawarkan  tarif yang  lebih  murah  atau  menawarkan berbagai  bonus.  Tarif  adalah  harga  jasa transportasi  yang  harus  dibayar  oleh pengguna jasa transportasi.
Namun  di  sisi  lain,  dengan  tarif yang lebih  murah  tersebut sering menurunkan  kualitas  pelayanan  atau service,  bahkan  lebih  mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan
berkurangnya kualitas maintenance (pemeliharaan)  pesawat  udara  sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan  dan  akan  berdampak kurang balk terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen. Pada awal 2019, industri penerbangan Indonesia kembali mendapat sorotan publik. Namun, bukan karena  prestasi  atau  pelayanan  yang baik,  akan  tetapi  karena  peningkatan tariff  secara  signifikan.  Peningkatan  tarif tersebut  yaitu  kenaikan  harga  tiket
pesawat  jurusan  domestik  yang  sangat tajam.
Kenaikan  harga  tiket  pesawat tersebut  naik  antara  30%  hingga  50%.
Sehingga banyak pengguna jasa angkutan  udara  yang  komplain  dengan kenaikan  harga  tiket  yang  terlalu  tinggi. Kenaikan  harga  tiket  pesawat  tersebut memberikan dampak kurang baik terhadap  jumlah  penumpang  pesawat yang  mengalami  penurunan  secara signifikan hingga 18,5% dibanding tahun lalu.  Kenaikan  harga  tiket  tersebut  juga membawa multiplier  effect yang  cukup kelam  terhadap  laju  roda  bisnis  di berbagai  lokasi  di  tanah  air.  Kenaikan harga tiket pesawat juga di sertai dengan adanya peraturan baru maskapai
penerbangan bahwasanya peraturan tersebut  menerapkan  tentang  bagasi berbayar sehingga lebih lagi menimbulkan  dampak yang sangat siginifikan  bagi  penumpang  dan  setiap transaksi pengiriman barang yang menggunakan jasa angkutan udara. [ 2 ] Oleh sebab itu Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan diminta  untuk  menata  kembali  lagi kebijakan mekanisme formulasi
perhitungan  dan  penetapan  tarif  batas atas  dan  batas  bawah  penumpang pelayanan  ekonomi  angkutan  udara niaga berjadwal dalam negeri.
Peraturan  Menteri  (PM)  Nomor 20  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  dan Formulasi  Perhitungan  Tarif  Batas  Atas Penumpang  Pelayanan  Kelas  Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal  Dalam Negeri, pada 29 Maret 2019,  dan aturan baru  itu  mengggantikan    Peraturan
Menteri  (PM)  Nomor  14  Tahun  2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan  dan  Penetapan  Tarif  Batas Atas dan Bawah Penumpang Pelayanan Kelas  Ekonomi  Angkutan  udara  Niaga Berjadwal  Dalam  Negeri.  Sementara  itu juga    Menteri  Perhubungan  (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menandatangani  Keputusan    Menhub (KM)  Nomor  72  Tahun  2019  Tentang
Tarif  Batas  Atas  Penumpang  Pelayanan Kelas  Ekonomi  Angkutan  Udara  Niaga Berjadwal Dalam Negeri. [ 3 ]

## POKOK PERMASALAHAN
permasalahan  yang  seringkali  di tengah  masyarakat  adalah  berbagai maskapai menetukan tarif yang bervariasi  dan  dapat  naik  sampai  tidak ada  batas  maksimum  sehingga  tidak adanya  perlindungan  hukum  terhadap konsumen, untuk itu pentingnya penerapan tarif maksimum dan minimum sebagai bentuk kontribusi negara terhadap  perlindungan  hukum  kepada konsumen perlu dikaji yang oleh penulis, hal  ini  menjadi  pokok  permasalahan  di dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis metode yuridis empiris dengan mengunakan analisis,  deskriptif  yang artinya penelitian ini memberikan gambaran  secara  rinci,  sistematis  dan menyeluruh  mengenai  segala  hal  yang berhubungan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tarif Maskapai , analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap Permasalahan perlindungan Konsumen Atas Tarif Maskapai serta memberikan data mengenai Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai. Penelitian ini Pengambilan data Maskapai  penerbangan  untuk  penelitian ini dilaksanakan pada 2 (dua)  Maskapai penerbangan  yang  beropersional  di Bandara Internasonal Sultang
Hasanuddin Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Perlindungan  Hukum  Terhadap
Konsumen atas Tarif Maskapai.
Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang hak  dan  hukum.  Secara  etismologi antara  hukum  dan  hak  adalah  sama. Istilah  dalam  bahasa-bahasa  Eropa
Kontinental, hak dan hukum dinyatakan  dalam  istilah  yang  sama, yaitu ius dalam  bahasa  latin, droit dalam  bahasa  Prancis, recht dalam bahasa  Jerman  dan  Belanda.  Untuk membedakan  hak  dan  hukum,  dalam literatur berbahasa Belanda digunakan  istilah subjectief  recht untuk  hak  dan objectief  recht untuk hukum. [ 4 ] Hans  Kelsen  sebagaimana dikutip  dalam    disertasi  Winner Sitorus, [ 5 ] mengartikan objectief recht atau objective law is norm , a complex norms, a  system ,  sedangkan  sebagai subjectief  recht atau subjective  rights is intersest or will.
Teori perlindungan hukum dari Telders, Van der Grinten dan Molengraff sebagaimana dikutip Misahardi  Wilamarta  menyebutkan bahwa  suatu  norma  dapat  dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh norma itu  dilanggar.  Teori  ini  menjadi pegangan  yang  kuat  untuk  menolak suatu  tuntutan  dari  seseorang  yang merasa dirugikan kepentingannya oleh  suatu  perbuatan  melanggar hukum. [ 6 ] Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah tercapainya  keadilan.  Fungsi  hukum tidak hanya dalam upaya
mewujudkan  kepastian  hukum  saja, tetapi  juga  agar  tercapainya  jaminan dan  keseimbangan  yang  sifatnya tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel, akan  tetapi  berfungsi  juga  untuk menciptakan keseimbangan pengusaha dan konsumen, pemerintah  dengan  rakyat.  Hukum sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi mereka  yang  lemah  atau  belum  kuat secara  sosial,  ekonomi  dan  politik untuk memperoleh keadilan sosial. [ 7 ]
Keseimbangan perlindungan
hukum  terhadap  pelaku  usaha  dan konsumen  tidak  terlepas  dari  adanya pengaturan tentang
hubungan-
hubungan  hukum  yang  terjadi  di  antara para pihak.
Agar  seluruh  hak  dari  konsumen dapat  diperoleh serta terpenuhinya kewajiban  dari  pelaku  usaha  terhadap konsumen  dalam  hubungannya  dengan jual-beli  yang  mereka  lakukan,  maka konsumen yang mendapatkan perlindungan  menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanyalah konsumen akhir. Adapun yang dimaksud dengan konsumen akhir menurut Pasal 1 angka  (2)  UUPK,  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain  maupun  makhuk  hidup  lain  yang mengonsumsi  secara  langsung  barang dan/atau  jasa  yang  diperolehnya  dan bukan untuk kepentingan komersil.
Perlindungan hukum terbagi menjadi  2  (dua)  yakni  perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif adalah sebagai berikut: 1)  Perlindungan hukum preventif adalah  perlindungan  hukum  yang diberikan  sebelum  terjadinya  suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan  atau  tidak  diinginkan sehingga perlindungan hukum preventif  bertujuan  untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  dan  dituangkan  dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak  yaitu  pelaku  usaha  dan konsumen  yang  tercantum  dalam Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Selanjutnya  mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha  diatur  dalam  Pasal  8  sampai dengan  Pasal  17  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999.  Adapun mengenai  tanggung  jawab  pelaku
usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan  Pasal  28  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999. 2)  Perlindungan hukum represif, adalah  perlindungan  hukum  yang diberikan  setelah  terjadinya  suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan  atau  tidak  diinginkan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu  sengketa  yang  telah  terjadi. Perlindungan  hukum  represif  ini biasanya  dituangkan  dalam  bentuk pemberian  sanksi  kepada  pelaku usaha  yang  dapat  berbentuk  sanksi administratif. Dalam UUPK, perlindungan  hukum  represif  diatur dalam  Pasal 60  UUPK  yaitu  berupa penetapan  ganti  rugi  paling  banyak
Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta rupiah)  juga  bisa  dengan  sanksi pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 62 UUPK yakni berupa pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  atau  pidana  denda  paling banyak    Rp.  2.000.000.000,-  (dua miliar  rupiah),  serta  sanksi  pidana tambahannya  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  63  UUPK, apabila pelaku usaha terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap hak-hak konsumen.
Pertumbuhan  jumlah  maskapai penerbangan  yang  menyediakan  jasa penerbangan  dilihat  dari  sisi  konsumen
(selanjutnya disebut
penumpang), memberikan dampak yang positif.
Dengan adanya persaingan antar maskapai penerbangan, penumpang memperoleh keuntungan berupa penawaran  harga  yang  lebih  murah  dan semakin  banyaknya  alternatif  pilihan. Alternatif pilihan ini memberikan kesempatan  kepada  penumpang  untuk dapat  memilih  maskapai  penerbangan yang menawarkan berbagai kemudahan, seperti pemberian service yang  semakin baik  dan  harga  tiket  yang  sangat bersaing.
Untuk menarik minat calon penumpang  tersebut,  para  masakapai penerbangan akan berlomba-lomba memberikan  penerbangan  dengan  tarif yang murah yang pada akhirnya, karena alasan  penekanan  biaya  operasional, menyepelekan aspek kualitas pelayanan dan  keamanan  bagi  penumpangnya. Karena itu pulalah, suatu yang tak dapat dipungkiri  kalau  makin  banyak  keluhan mengenai  mutu  pelayanan  ini,  baik pelayanan  sebelum  penerbangan  ( pre flight ),  selama  penerbangan  ( in  flight ) dan sesudah penerbangan ( post flight ).
Menurut  A  A.  Hardika  Agung Lestari, mengatakan. [ 8 ]
Dalam  penjualan  tiket  pesawat udara  PT  Garuda  Indonesia  Airlines terdiri  dari    3  kelas,  pertama  kelas Ekonomi dimana kapasitas tempat duduk berukuran  30,32  inci,  ruang  kaki  yang lebar,  memiliki  selimut  dan  bantal  serta semua  kursi  memiliki  layar  sentuh  dan semua penumpang mendapatkan layanan  makanan  dan  minuman  selama penerbangan. Kedua kelas Bisnis kapasitas tempat duduk berukuran 42,44 inci,  ruang  kaki  yang  lebar,  memiliki selimut  dan  bantal  serta  semua  kursi memiliki  layar  sentuh  dengan  avad disetiap kursi dan terdapat power suplay laptop dan semua penumpang mendapatkan  layanan  makanan  dan minuman  serta  berhak  memilih  menu makanan minuman selama
penerbangan.  Kelas  satu  ( First  Class ) mendapat  fasilitas  dengan  penjemputan dengan  mobil  mewah  alphard  atau memiliki asisten  First  Class yang  akan mengurus semua kebutuhan penumpang, dapat menikmati First Class launge dengan  berbagai  fasilitas  kelas, saat  boording  tidak  perlu  mengantri, kapasitas  kursi  82  inci  serta  layanan makan minum dengan menu internasional. Sementara  Muh  Ahmad  Said mengatakan: [ 9 ] Dalam  penjualan  tiket pesawat  udara  Lion  Air    terdiri  dari    2 kelas , pertama kelas Ekonomi
mendapatkan  free  bagasi  cabin  7  kg tidak  mendapatkan  fasilitas in-flight
entertaiment  dan  layanan  makanan minuman yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan, Kelas
Bisnis  dengan  kapasitas  ruang  cabin yang  lebih  lega  ruang  kaki  yang  luas 38 inci dan mendapatkan layanan makanan minumam selama penerbangan. Muh Ahmad Said juga mengatakan hal sama: Menteri Perhubungan memanggil semua direktur maskapai penerbangan untuk membicarakan  kenaikan  harga  tiket  dan BUMN dalam melakukan kenaikan harga tiket maskapai lebih bijaksana, Dalam  mengatasi  permsalahan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tarif maskapai penerbangan Menurut  A  A.  Hardika  Agung  Lestari, mengatakan:  PT.  Garuga  Indonesia Airlines melihat dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah memang membuat  pihak  maskapai  penerbangan menilai  pemerintah  berlebihan  seperti pembatasan  keuntungan  namun  disisi lain  untuk  melindungi  masyarakat  yang menggunakan jasa maskapai penerbangan apalagi penerbangan nasional  pemerintah  perlu  lebih  jauh mengontrol sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penetapan tarif. Dari  hasil  wawancara  diatas dapat disimpulkan terdapat  banyak sekali  perbedaan  antara  perusahaan maskapai  milik  BUMN  dan  maskapai milik sewasta mengenai fasilitas terutama  mengenai  pelayanan  dan  juga untuk  mendapatkan  informasi  kepada calon penumpang maskapai penerbangan. Dalam perlindungan hak konsumen dalam UUPK atas
pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah  jasa  angkutan  udara  telah  diatur dalam  Pasal  4  UUPK.  Beberapa  jumlah hak  yang  tercatat  pada  UUPK  yang berkaitan dengan hak konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan, yaitu: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan  hal  terpenting  dalam penerbangan.  Walaupun  adanya pemberlakuan  tarif  batas  atas dan batas bawah yang ditentukan oleh pemerintah, maskapai harus tetap mengutamakan hak tersebut.  Jika  maskapai  tidak mengutamakan hak tersebut, maka telah terjadinya pelanggaran yang di lakukan dan berdampak pada tingkat penurunan penumpang pada bidang industri penerbangan.
2)   Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi dan  jaminan  barang  dan  /atau jasa,  Informasi  ini  merupakan bagian  terpenting  dimana  hal  ini sangat mempengaruhi  konsumen dalam  menentukan  pilihan.  Pada zaman  reformasi  saat  ini  suatu informasi  memiliki  arti  dan  peran yang  sangat  penting  di  dalam kehidupan. Pada saat pratransaksi,  pencarian  informasi akan berlangsung mengenai harga  maupun  persyaratan  yang harus di penuhi untuk melakukan berbagai pertimbangan. Hak atas informasi  yang  jelas  dan  benar maksudnya  adalah  konsumen dapat  memilih  penyedia  layanan jasa penerbangan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan  agar  terhindar    dari kerugian. Informasi mengenai tarif tiket jasa penerbangan mempengaruhi  konsumen  yang kurang  mampu  agar  tetap  bisa menggunakan  pelayanan  jasa penerbangan dan konsumen yang ingin berpergian jauh dengan  waktu  yang  singkat. Informasi mengenai Pemberlakuan  tarif  batas  atas
dan batas bawah sangat mempengaruhi  bidang  pariwisata karena  melonjaknya  harga  tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan informasi penerbangan yang diberikan dikarenakan keterlambatan keberangkatan  pesawat.  Dengan demikian konsumen tidak mendapatkan  kepastian  hukum dan keterbukaan informasi dalam proses  pemilihan  produk  jasa yang di tawarkan. 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara patut,  Dalam hal  ini perlindungan hak konsumen maskapai penerbangan  Lion  Air  yang  di lakukan  pertama  kali  adalah dengan  cara  musyawarah.  Jika tidak  tercapai  kesepakatan  oleh kedua  belah  pihak,  konsumen berhak  memilih  salah  satu  cara penyelesaian sengketa yaitu mealui  arbitrase  yang  akan  di lakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya  disebut  BPSK)  atau pengadilan  negeri  berdasarkan ketentuan  yang  terdapat  dalam
Hukum  Acara  Perdata  yang berlaku di Indonesia. Perlindungan terhadap konsumen penerbangan  sebagaimana  telah  di  atur dalam Undang-undang penerbangan Pasal 127 ayat (2) yaitu :
“tarif  batas  atas  sebagaimana dimaksud  pasa  ayat  (1)  di tetapkan  oleh  Menteri  dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan badan  usaha  angkutan  udara niaga  berjadwal  dari  persaingan tidak sehat”
yang  telah  di  tetapkan  oleh Kementerian  Perhubungan  maksudnya dengan melindungi konsumen  pengguna jasa  penerbangan  dari  pemberlakuan tarif  tinggi  oleh  badan  usaha  angkutan udara  niaga  dan  melindungi  konsumen dari  informasi  dan  atau  iklan  tarif penerbangan  yang  dapat  memberikan potensi merugikan  konsumen  dan  atau meyesatkan  sehingga  oleh  pemerintah telah di tetapkan tarif batas atas. B.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai. Terdapat  beberapa  komponen yang  memengaruhi  tarif  tiket  pesawat adalah sebagai berikut : 1.  Bahan bakar minyak (BBM) Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti   mengatakan bahwa bahan bakar avtur menempati  peringkat  tertinggi komponen  penentu  tarif  tiket pesawat,  yaitu [ 10 ] ±40%.  Harga avtur  dunia  selama  bulan  Juli 2018  hingga  Januari  2019  turun cukup  signifikan  hingga  31%. Berdasarkan  data  Index  Mundi, harga  avtur  pada  Juli  2018 tercatat USD1,42/liter dan menjadi USD1,79/liter pada Januari 2019. Di Indonesia, masih  terdapat  disparitas  harga avtur.  Untuk  harga  avtur  yang berlaku  saat  ini,  di  Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp 8.060/liter atau USD0,57/liter, sementara  di  Bandara  Sentani,
Jayapura  sebesar  Rp10.980/liter atau USD0,78/liter. [ 11 ] 2. Mata uang (Nilai pertukaran mata uang) Fluktuasi  kurs  dolar  memberikan proporsi yang tidak sedikit, terutama  untuk  perawatan  dan biaya  sewa  pesawat [ 12 ] .  Dalam setahun terakhir, kurs dolar tertinggi  berada  di  bulan  Oktober 2018,  yaitu  Rp15.309,  dan  turun menjadi  Rp14.132  pada  bulan
Maret 2019 atau menguat ±8%. [ 13 ] Walaupun  kedua  faktor  penentu harga  tiket  berasal  dari  eksternal, sebenarnya  tarif  tiket  dapat  disesuaikan kembali. Alvin Lie, Komisioner Ombudsman dan juga pengamat penerbangan,  mendukung  penyesuaian harga tersebut, karena harga avtur yang sudah  turun  dan  rupiah  yg menguat. [ 14 ] Komisi  V  DPR  RI  yang  disampaikan dalam  Rapat  Dengar  Pendapat  dengan
Dirjen Perhubungan Udara pada tanggal 29 Januari 2019, juga meminta pemerintah  untuk  mereformulasi  tarif tiket pesawat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan industri penerbangan nasional. [ 15 ] Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menghimbau maskapai untuk menurunkan tiket pesawat. Upaya
pemerintah  dapat  dilakukan  melalui beberapa cara.
1.  Penurunan biaya avtur. Ketua  Umum  Asosiasi  Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia ( Indonesia National Air Carrier Association /INACA), Ari  Askhara, meminta kepada regulator dan operator  untuk  menurunkan  harga avtur hingga 10%. 2.  Penghapusan pajak terhadap avtur. Rini Soemarno, Menteri BUMN, berharap pemerintah dapat menghapuskan  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  untuk  avtur  sehingga dapat  bersaing  dengan  avtur  di negara lain. [ 16 ]
3.  Pemberlakuan  satu  harga  bagi  avtur di  seluruh  wilayah  Indonesia  seperti halnya BBM.
Pada  kenyataannya,  harga  avtur  di Indonesia  tidak  sama,  tergantung  pada lokasi  penjualannya,  berkisar  Rp8.210- Rp10.980/liter.  Bandara  di  Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku menanggung  harga  termahal,  karena menerapkan  ongkos  distribusi  avtur
sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang  formula  harga  dasar  untuk eceran  Avtur  yang  berlaku  per  1  Feb 2019. Dalam putusan itu juga ditetapkan margin maksimal 10%.
Asosiasi  Maskapai  Penerbangan
Nasional  Indonesia  ( Indonesia  National Air Carrier Association /INACA) mengklaim penurunan tarif tiket penerbangan seluruh maskapai nasional sudah  dilakukan  sejak  11  Januari  2019, dengan besaran antara 20%-60%. Faktor yang mempengaruhi kenaikan harga tarif maskapai penerbangan  Menurut  A  A.  Hardika Agung Lestari, mengatakan: [ 17 ] Implementasi  besaran fuel  surcherger dilapangan  sudah  menyimpang  dari definisi universal  fuel  surcherger yakni untuk  menutup  biaya  yang  diakibatkan oleh kenaikan harga avtur, fuel surcherger  telah  digunakan  maskapai penerbangan  unutuk  menutupi  biaya lainnya  dan  juga  berpotensi  digunakan untuk meningkatkan  pendapatan  melalui ekploitasi terhadap konsumen.
Muh  Ahmad  Said  Asisten  juga mengatakan  hal  sama ,  dimana:  “Faktor yang  paling  mempengaruhi  kenaikan harga tarif maskapai penerbangan adalah persoalan bahan bakar avtur ”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang  mempengaruhi    kenaikan  harga tarif maskapai adalah bahan bakar Avtur.
Dalam hal ini Pemerintah berupaya untuk mengatur kembali komponen  tarif  tiket  pesawat  melalui beberapa  alternatif,  yaitu  penurunan biaya  avtur,  penghapusan  pajak  bahan bakar  avtur,  dan  pemberlakuan  satu harga  bagi  avtur  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Oleh  karena  itu,  DPR  RI berperan  untuk  mendukung  pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan kenaikan  tarif  dan  bagasi  berbayar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat  dan  kelangsungan  industri penerbangan, serta berkordinasi dengan instansi lain terkait harga komponen tarif.
Untuk itu hendakanya komponene tarif di laksanakan sesuai dengan Dasar Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  merupakan  dasar  yang  dapat memberikan  gambaran [ 18 ] untuk  itu dalam kehidupan berkonstitusi hendaknya  memegang  penuh  konstitusi dalah  kehidupan  sehari-  hari  khususnya dalam  pengaturan  pengangkutan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai bagian dari perlindungan .

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat
diberikan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  atas  Tarif  Maskapai. terdapat  banyak  sekali  perbedaan antara  perusahaan  maskapai  milik BUMN  dan  maskapai  milik  swasta mengenai  terutama  fasilitas  kelas penerbangan  yang  sama  seperti kelas ekonomi terjadi banyak perbedaan serta mengenai pelayanan dan juga untuk mendapatkan informasi kepada calon penumpang maskapai penerbangan 2. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kenaikan  Tarif  Maskapai  adalah bahan  bakar  Avtur  sebagai    faktor dominan yang mempengaruhi kenaikan  harga  tarif  maskapai. Harga avtur dunia selama bulan Juli 2018  hingga  Januari  2019  turun cukup signifikan hingga 31%.
Berdasarkan  data  Index  Mundi, harga  avtur  pada  Juli  2018  tercatat USD1,42/liter  dan    menjadi  USD 1,79/liter pada Januari 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
[ 1 ] Raharjo Adisasmita. (2015). Analisis  Kebutuhan  Transportasi ,
Penerbit  Graha  Ilmu,  Yogyakarta. hal.25.
[ 2 ] ibid . hal.25.
[ 3 ] Sekretaris Cabinet Republik Indonesia, Batas  Tarif  Penumpang
Kelas  Ekonomi  Sesuai  Keputusan Menhub Republic Indonesia , https://setkab.go.id/inilah- sebagian-batas-tarif-penumpang- kelas-ekonomi-sesuai-keputusan- menhub-no-722019/ diakses  pada tanggal  6  Desember  2019  Jam 23;00 Wita
[ 4 ] Peter  Mahmud  Marzuki.  (1999). Luasnya Perlindungan Paten , Jurnal  Hukum,  UII,  Vol.  6  No.  12, tahun 1999 ., hal.165-166. [ 5 ] Winner Sitorus. (2004). Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi , Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 24. [ 6 ] Mishardi  Wilamarta.  (2002). Hak Pemegang Saham Monoritas dalam  Rangka  Good  Corporte Gorvernance , Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.20. [ 7 ] L.J. Van Apeldoorn. (2001). Pengantar Ilmu Hukum , diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.52. [ 8 ] A  A.  Hardika  Agung  Lestari.
(2020).  Wawancara,  dalam  posisi nya  sebagai  General  Manager
Operasional Garuda Indonesia Airlines  Cabang  Makassar,  tgl  05 Januari 2020. [ 9 ] Muh Ahmad Said. (2020). Wawancara,  dalam  posisi  nya sebagai  Asisten  General  Manager Operasional Lion Air Cabang Makassar, tgl 10 Januari 2020. [ 10 ] Gini  Hartomo.  (2019).  Jika  Avtur Turun,  Harga  Tiket  Pesawat  Bisa Murah?, https://economy.okezone.com/rea
d/2019/02/13/320/2017313/jika- avtur-turun-harga-tiket-pesawat- bisa-murah., diakses pada 6 Desember 2020.
[ 11 ] Aviation  pertamina, pengunaan bahan  bakar  dalam  penerbangan ,
http://aviation.pertamina.com/Aviati on.aspx ,    di  post  dari  5  Mar  2019, diakses  pada  Akses  pada  9 Januari 2020.
[ 12 ] inaca, industry  penerbangan  di Indonesia ,    http://inaca.or.id/wp- content/uploads/2019/11/buku- Sejarah-INACA_cetak-2-Okt-final- rev_compressed.pdf  diakses    1 Februari 2020.
[ 13 ] Vinna,  Ulfa  Rivki  Maulana,  market bisnis, https://market.bisnis.com/read/202 00915/93/1291640/nilai-tukar- rupiah-terhadap-dolar-as-hari-ini- 15-september-2020 ,  Diakses pada 9 Januari 2020 [ 14 ] Achmad  Wirabrata, Kebijakan  Tarif Tiket  Pesawat  Akibat  Pengenaan Bagasi  Berbayar ,  Pusat  Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkas Dewan perwakilan Rakyat, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/i nfo_singkat/Info%20Singkat-XI-5-I- P3DI-Maret-2019-226.pdf,  diakses pada 21 Januari 2020 [ 15 ] Ketua  Komisi  V  DPR  RI  Lasarus. Desakan ketua DPR RI mendesaka  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Udara  Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan berbagai langkah
skema untuk memberikan stimulus dalam  rangka  membantu  pihak maskapai untuk tetap bisa menjalankan  roda  bisnis  industri penerbangan , https://www.dpr.go.id/berita/detail/id /31715/t/Komisi+V+Desak+Ditjen +Perhubungan+Udara+Beri+Stim ulus+Maskapaitanggal 6 Desember 2019 Jam 22;30 Wita. [ 16 ] choirul  Arifin, pemerintah  perlu evaluasi batas tarif maskapai ,https://www.tribunnews.c om/bisnis/2021/01/25/pengamat- pemerintah-perlu-evaluasi-tarif- batas-atas-dan-bawah-maskapai- penerbangan,  diakses  13  Januari 2020 [ 17 ] A  A.  Hardika  Agung  Lestari. (2020).  Wawancara,  dalam  posisi nya  sebagai  General  Manager Operasional Garuda Indonesia Airlines  Cabang  Makassar,  tgl  10 Januari 2020.
[ 18 ] Roni  sulistyanto  luhukay, Refleksi Atas  Pemisahan  Pemilu  Nasional dan Pemilu Local , Legalitas: Jurnal Hukum,  12(2),  Desember  2020, ISSN  2085-0212  (Print),  ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v12i2.205, pusat penelitian dan pengembangan  hukum  universitas Batanghari, 2020,  Hlm 189