Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.1957

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL TIPE-C GUNTUR GARUT

## Erna Rustiana
Universitas Garut erna.rustiana@gmail.com Ieke Sartika Iriany
Universitas Garut
ieke_sartika@fisip.uniga.ac.id Ardi Pardiansyah Nugraha Universitas Garut ardi_pardiansyah@fisip.uniga.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan retribusi jasa usaha  angkutan  umum  di  Terminal  Tipe-C  Guntur  Garut,  serta  mengetahui  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  pengimplementasian  kebijakan  tersebut.  Dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif, melalui  proses  observasi,  studi  dokumentasi,  dan  wawancara  terhadap  8  informan  dengan  menggunakan teknik  purposive.  Data  kemudian  dianalisis  mulai  dari  tahap  mereduksi  data,  menyajikan  data,  hingga menarik  kesimpulan.  Edward  III  berpandangan  bahwa  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  empat  faktor  yakni  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.  Semua  faktor  tersebut  bekerja  dan  mempengaruhi  tingkat  efektivitas  implementasi  kebijakan retribusi  jasa  usaha  angkutan  umum,  baik  secara  langsung,  tidak  langsung  dan  berinteraksi  secara simultan. Komunikasi dan sumberdaya menjadi faktor yang berpengaruh dalam menghambat implementasi kebijakan  retribusi  jasa  usaha  angkutan  umum  ini.  Maka  dari  itu  peneliti  memberikan  saran  untuk melakukan komunikasi ulang secara intensif dan memanfaatkan media komunikasi, memberikan pelatihan yang spesifik bagi SDM serta membenahi fasilitas yang ada guna mengoptimalkan kembali fungsi Terminal Tipe-C Guntur Garut.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Jasa, Usaha Angkutan Umum, Terminal.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  implementation  of  the  public  transportation  service retribution  policy  at  the  Guntur  Garut  Type-C  Terminal,  as  well  as  to  find  out  the  factors  that  become obstacles  in  implementing  the  policy.  With  a  descriptive  qualitative  approach,  through  the  process  of observation, documentation study, and interviews with 8 informants using purposive techniques. The data is then  analyzed  starting  from  the  stage  of  reducing  the  data,  presenting  the  data,  to  drawing  conclusions. Edward  III  is  of  the  view  that  the  success  or  failure  of  policy  implementation  can  be  influenced  by  four factors,  namely  communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure.  All  of  these  factors work  and  affect  the  level  of  effectiveness  of  the  implementation  of  the  retribution  policy  for  public transportation  services,  either  directly,  indirectly  and  interacting  simultaneously.  Communication  and resources  are  influencing  factors  in  hindering  the  implementation  of  this  public  transport  service retribution  policy.  Therefore,  the  researcher  provides  suggestions  for  intensive  re-communication, providing specific training for HR and improving existing facilities in order to optimize the function of the Guntur Garut Type-C Terminal.
Keywords: Policy Implementation, Service Charges, Public Transport Businesses, Terminals.

## PENDAHULUAN
Retribusi  daerah  merupakan  pungutan  wilayah  menjadi  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin tertentu yang secara spesifik disediakan dan/atau diberikan bagi kepentingan orang atau  badan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  UU  No.  28  Tahun  2009.  Sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  tersebut  salah  satu  jenis  retribusi  yaitu  Retribusi  Jasa  Usaha, dimana  jasa  (pelayanan)  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  menganut  prinsip komersial yang pada dasarnya bisa juga disediakan oleh pihak swasta. 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selaku daerah otonom dituntut agar dapat mengatur serta  mengurus  pemerintahannya  sendiri,  sehingga  segala  sesuatunya  tidak  bergantung  pada pemerintah  pusat.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  yaitu  dalam  penyelenggaraan  terminal berkaitan  dengan  Retribusi  Jasa  Usaha  Angkutan  Umum,  Pemerintah  Kabupaten  Garut mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016. 2
Pengamatan awal  yang telah peneliti lakukan ke lapangan, dalam pelaksanaan kebijakan retribusi  jasa  usaha  Angkutan  Umum  di  Terminal  Tipe-C  Guntur  Garut  ditemukan  beberapa permasalahan,  diantaranya:  1)  Minimnya  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  instansi  terkait kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum kepada masyarakat khususnya yang menjadi subjek retribusi baik orang pribadi atau badan selaku pengguna jasa pelayanan fasilitas terminal. Dimana tidak  ada  pemanfaatan  media  komunikasi  lain  sejauh ini,  hanya  tertera  pada  karcis  retribusi; 3 2) Pengelolaan  sumberdaya  yang  tidak  berfungsi,  rendahnya  pemeliharaan  sumberdaya  peralatan yang  menjadi  sarana  dan  prasarana  dalam  menunjang  kegiatan  yang  ada  di  Terminal  Tipe-C Guntur  Garut  yang  terbengkalai  sudah  menjadi  rahasia  umum;  3)  Penertiban  yang  harusnya dilakukan  terhadap  angkutan  umum  yang  melanggar  belum  optimal,  baik  sanksi  berupa  teguran ataupun  penindakan  langsung  di  lapangan  seperti  sanksi  administratif  berupa  bunga  sebesar  2% setiap  bulan  dari  retribusi  yang  terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan  ditagih  dengan menggunakan  STRD  (Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah)  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dalam  kebijakan  terkait  retribusi  jasa  usaha; 4 4)  Terdapat  trayek  transfortasi  umum yang  tidak  memasuki  area  Terminal  Tipe-C  Guntur  Garut  yang  mengakibatkan  tidak  ter pungutnya retribusi pada angkutan tersebut.
1 Ramadhan, Puja Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara." Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis:  Jurnal  Program  Studi  Akuntansi 5.1 (2019): 81-87.
2 Tevapitak, K., dan AHJ Bert Helmsing. "The Interaction between Local Governments and Stakeholders in Environmental Management: The Case of Water Pollution by SMEs in Thailand." Journal of Environmental Management 247 (2019): 840-848.
3 Zhang,  Junyi.  "Transport  Policymaking  that  Accounts  for  COVID-19  and  Future  Public  Health Threats: A PASS Approach." Transport policy 99 (2020): 405-418.
4 Widodo, Hananto. "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Asongan Berkaitan dengan Larangan Menjual  Barang  di  Dalam  Angkutan  Umum  Jenis  Bus  di  Terminal  Tambak  Osowilangun Surabaya." Novum: Jurnal Hukum 7.4 (2020).
Penelitian terkait retribusi terminal telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dengan fokus  dan  objek  yang  berbeda.  Peneliti  mencoba  memetakan  hasil  penelitian  ini  dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu untuk menjadi acuan serta menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan dan juga persamaan antara penelitian terdahulu dengan  penelitian  ini. 5 Penelitian  terdahulu  lebih  berfokus  pada  objek  penelitian  secara  umum yakni retribusi terminal, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada objek penelitian secara khusus yakni pada retribusi angkutan umum. Kemudian memiliki subjek yang sama yaitu terminal  namun  dengan  lokasi  yang  berbeda  dan  teori  yang  digunakan  juga  berbeda,  sehingga hasil dari penelitian ini jelas akan berbeda dengan penelitian terdahulu. 6
Permasalahan  yang  muncul  dalam  pemungutan  retribusi  angkutan  umum  tersebut menyebabkan  realisasi  pendapatan  tidak  mampu  memenuhi  target  yang  telah  ditetapkan. Mengingat  bahwa  retribusi  jasa  usaha  pada  sektor  angkutan  umum  juga  menjadi  salah  satu sumber  pendapatan  yang  cukup  berpotensi  bagi  PAD  di  Kabupaten  Garut.  Hal  itulah  yang membuat  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  secara  komprehensif  dalam  penelitian  yang  berjudul “Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Jasa  Usaha  Angkutan  Umum  di  Terminal  Tipe-C  Guntur Garut”.  Dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengimplementasian  Kebijakan  Retribusi  Jasa  Usaha Angkutan Umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Implementasi Kebijakan
Edward  menyatakan  bahwa  ada  empat  variabel  penting  dalam  implementasi  kebijakan, yaitu:  komunikasi,  sumber  daya,  kecenderungan  atau  perilaku,  dan  struktur  birokrasi.  Menurut Edward,  konteks  kecenderungan  dan  perilaku  berarti  kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan pembuat  kebijakan  untuk  mengimplementasikannya  secara  sungguh-sungguh  sehingga  tujuan kebijakan  dapat  terwujud. 7 Jika  suatu  kebijakan  ingin  diimplementasikan  secara  efektif  dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa  yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  tetapi  juga  memiliki  niat  untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 8
5 Miraj,  Perdana,  dkk.  "Research  Trend  of  Dry  Port  Studies:  A  Two-Decade  Systematic Review." Maritime Policy & Management 48.4 (2021): 563-582.
6 Mańkowska,  Marta,  dkk.  "Seaports  during  the  COVID-19  Pandemic:  The  Terminal  Operators’
Tactical Responses to Disruptions in Maritime Supply Chains." Energies 14.14 (2021): 4339.
7 Sari,  Diana,  dan  Mulyono  Yalia.  "Implementasi  Kebijakan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Komunikasi  untuk  Pengembangan  Kepariwisataan  di  Kota  Cirebon." Jurnal  PIKOM  (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan) 20.1 (2019): 13-28.
8 Dalimunthe,  Yowanda  Pasyah,  dan  Susilawati  Susilawati.  "Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi Covid-19  di  Kota  Medan  Menggunakan  Teori  Edward  III." FLORONA:  Jurnal  Ilmiah  Kesehatan 1.2 (2022): 59-64.
Fragmentasi adalah tersebarnya tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi dalam pelaksanaannya. 9 Edward mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah atau tersebar) dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya  kegagalan  komunikasi,  karena  kemungkinan  terjadinya  distorsi  informasi  akan  sangat besar. Semakin terdistorsi suatu informasi, semakin intensif koordinasi yang dibutuhkan. 10
Meskipun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana kebijakan  mengetahui  apa  dan  bagaimana  melakukannya,  serta  memiliki  keinginan  untuk melakukannya, Edward menyatakan bahwa implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif karena  struktur  birokrasi  yang  tidak  efisien.  Menurut  Edward  struktur  birokrasi  ini  mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, serta hubungan antar unit organisasi dan sebagainya. 11
Berdasarkan  hasil  penelitian  Edward  III,  diketahui  bahwa  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  sangat  mungkin  menjadi  penghambat  implementasi  kebijakan  baru  yang  membutuhkan cara  kerja  baru  atau  jenis  personel  baru  untuk  mengimplementasikan  kebijakan.  Dengan demikian,  semakin  besar  kebijakan  membutuhkan  perubahan  cara-cara  yang  lazim  dalam  suatu organisasi, semakin besar kemungkinan SOP menghambat implementasi kebijakan. 12

## B. Biaya Retribusi
Retribusi daerah merupakan pembayaran tertentu atas jasa atau perizinan yang disediakan atau diberikan oleh perseorangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut  Latief,  retribusi  daerah  adalah  pungutan  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  perizinan tertentu  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  perseorangan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan. 13 Pelayanan  tersebut  dapat  dikatakan  bersifat  langsung. Salah satu contohnya adalah retribusi jasa angkutan umum yang dipungut oleh pemerintah. Objek retribusi  adalah  retribusi  atas  pelayanan  yang  diberikan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah. Tidak semua dapat dipungut Retribusi oleh pemerintah daerah, tetapi hanya jenis-jenis pelayanan
9 Pozoukidou,  Georgia,  dan  Zoi  Chatziyiannaki.  "15-Minute  City:  Decomposing  the  New  Urban Planning Eutopia." Sustainability 13.2 (2021): 928. 10 Nurlailah,  Nurlailah.  "Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  di  Kab.  Ogan  Komering Ulu." Jurnal dinamika 1.2 (2021): 59-68.
11 Watopa, Elsye Henni, Alfitri Alfitri, dan Andrias Lionardo. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus  dalam  Rangka  Meningkatkan  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  Kampung  Tobati  di  Kota Jayapura Provinsi Papua." SEIKO: Journal of Management & Business 4.3 (2022): 32-41. 12 Mubarok,  Syahrul,  dkk.  "Policy  Implementation  Analysis:  Exploration  of  George  Edward  III, Marilee  s  Grindle,  and  Mazmanian  and  Sabatier  Theories  in  the  Policy  Analysis  Triangle Framework." JPAS (Journal of Public Administration Studies) 5.1 (2020): 33-38.
13 Nurfatriani, Fitri, dkk. "Oil Palm Economic Benefit Distribution to Regions for Environmental Sustainability: Indonesia’s Revenue-Sharing Scheme." Land 11.9 (2022): 1452.
tertentu  yang  menurut  pertimbangan  sosial  ekonomi  sebagai  objek  yang  layak  dipungut Retribusi. 14
Retribusi  biasanya  bermanfaat  bagi  pendapatan  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  semua  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  di  dalam  wilayahnya sendiri,  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. 15 Sektor  pendapatan  daerah  memegang  peranan  yang  sangat  penting, karena  melalui  sektor  ini  dapat  diketahui  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan pemerintahan  dan  pembangunan  daerahnya.  Menurut  Mardiasmo  Pendapatan  asli  daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan pendapatan asli daerah lainnya. 16
Retribusi  lokal  untuk  daerah  biasanya  terbagi  ke  dalam  beberapa  jenis.  Retribusi Pelayanan Publik adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh perseorangan atau dinas. 17 Retribusi  jasa  usaha  adalah  retribusi  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  khusus  usaha  yang disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  swasta  atau  dinas. Retribusi  Perizinan  Khusus  adalah  retribusi  daerah  sebagai  pembayaran  atas  pemberian  izin tertentu  yang  secara  khusus  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi atau departemen. 18

## C. Angkutan Umum
Angkutan  umum  adalah  pemindahan  orang  dan/atau  barang  dari  satu  tempat  asal  ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan umum dengan  dipungut  biaya.  Dalam  perencanaan  transportasi,  diperlukan  peramalan  perilaku perjalanan  secara  akurat  antara  atribut  sistem  transportasi  dan  keputusan  individu  untuk melakukan  perjalanan. 19 Berkembangnya  berbagai  bidang  di  dalam  masyarakat,  seperti  ekonomi
14 Roemer, Kelli F., dan Julia H. Haggerty. "The Energy Transition as Fiscal Rupture: Public Services and Resilience Pathways in a Coal Company Town." Energy Research & Social Science 91 (2022): 102752.
15 Lubis,  Rahmat,  dan  Utary  Maharany  Barus.  "BPHTB  Management  in  Increasing  Genuine Income Deli Serdang District." East Asian Journal of Multidisciplinary Research 1.10 (2022): 2291-2300.
16 Feldman,  Maryann,  Frederick  Guy,  dan  Simona  Iammarino.  "Regional  Income  Disparities, Monopoly dan Finance." Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 14.1 (2021): 25-49.
17 Kristiana,  T.,  dan  R.  I.  Poetri.  "Implementation  of  Local  Tax  Service  Policies  at  the  Regional Tax and Retribution Management Agency Office of Palangka Raya City." Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis 5.2 (2019): 61-69. 18 Roestamy, Martin, dkk. "A Review of the Reliability of Land Bank Institution in Indonesia for Effective Land Management of Public Interest." Land Use Policy 120 (2022): 106275.
19 Li,  Zao,  dkk.  "Analysis  of  the  Elderly’s  Preferences  for  Choosing  Medical  Service  Facilities from  the  Perspective  of  Accessibility:  A  Case  Study  of  Tertiary  General  Hospitals  in  Hefei, China." International Journal of Environmental Research and Public Health 19.15 (2022): 9432.
menyebabkan  perlu  adanya  perkembangan  di  dalam  bidang  angkutan  umum  agar  dapat menyeimbangakan  perkembangan  ini.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  sekali  bidang  yang  sangat membutuhkan  angkutan  umum.  Kegiatan-kegiatan  seperti  perdagangan,  pekerjaan,  rekreasi  dan berbagai kegiatan lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi angkutan umum yang ada. 20
Empat tujuan dasar pengoperasian angkutan umum meliputi:
a) Menyediakan akses ke pekerjaan, pendidikan, ritel, kesehatan, fasilitas rekreasi, dll.
b) Memastikan  kemungkinan  bepergian  bagi  semua  penduduk  yang  tidak  dapat  atau  tidak ingin menggunakan mobil pribadi;
c) Menyediakan  perjalanan  yang  dibandingkan  dengan  penggunaan  mobil  pribadi  tidak efektif karena alasan ekonomi, waktu atau ekologis;
d) Menjadi alternatif sebenarnya dari mobil pribadi (Pozoukidou & Chatziyiannaki, 2021). Layanan  angkutan  umum  dapat  dibedakan  berdasarkan  jalur  yang  digunakan  sebagai berikut:
a) Kendaraan melalui jalan raya: bus, troli, layanan paratransit, layanan vanpool;
b) Kendaraan melalui rel: kereta berat, kereta komuter, trem, bawah tanah;
c) Kendaraan yang menggunakan “jalur tetap lainnya”: kereta gantung, monorel, transit jalur pemandu otomatis;
d) Kendaraan yang melewati air: feri khusus penumpang dan kendaraan, taksi air.
e) Kendaraan melalui udara: Pesawat dan helicopter. 21
Semua  kendaraan  ini  berbeda  satu  sama  lain  dalam  karakteristik  operasional.  Dengan demikian,  mayoritas  sistem  angkutan  umum  menggunakan  lebih  dari  satu jenis  kendaraan,  yang membantu  mencapai  efek  sinergi.  Karakteristik  kendaraan  angkutan  umum  juga  ditentukan  oleh jarak  tempuh  yang  harus  ditempuh.  Karena  jarak  atau  wilayah  operasionalnya,  angkutan  umum dapat dibedakan menjadi angkutan lokal (perkotaan), regional, nasional dan internasional. 22

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif  kualitatif, dimana pendekatan deskriptif kualitatif pada penelitian ini mengungkapkan permasalahan dengan menggambarkan  dan  menginterpretasikan  lebih  jelas  mengenai  implementasi  kebijakan  retribusi
20 Gultom, Rifyal Zuhdi, dan Annisa Qadarusman Tini. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.2 (2020): 203-211. 21 Hörcher,  Daniel,  Ramandeep  Singh,  dan  Daniel  J.  Graham.  "Social  Distancing  in  Public Transport: Mobilising New Technologies for Demand Management under the Covid-19 crisis." Transportation 49.2 (2022): 735-764. 22 Vidal,  Thibaut,  Gilbert  Laporte,  dan  Piotr  Matl.  "A  Concise  Guide  to  Existing  and  Emerging Vehicle Routing Problem Variants." European Journal of Operational Research 286.2 (2020): 401-416.
jasa  usaha  angkutan  umum  di  Terminal  Tipe-C  Guntur  Garut.  Pada  penelitian  ini  sumber  data diperoleh  melalui  data  primer  dan  juga  data  sekunder.  Peneliti  dalam  melakukan  pengumpulan data  menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi. Pada penelitian ini informan  dibagi  menjadi  2  (dua),  yang  terdiri  dari  informan  kunci  (key  informan)  yakni  kepala UPTD  Perhubungan  Wilayah  I  dan  informan  tambahan  yaitu  petugas  penagih  retribusi,  serta pengemudi  angkutan  umum.  Peneliti  menggunakan  teknik  purposive  atau  dipilih  secara  sengaja didalam  memilih  informan  guna  mengumpulkan  data  yang  akurat.  Pada  penelitian  ini  peneliti menggunakan  teknik  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  tiga  tahapan  yaitu  mereduksi  data, menyajikan  data  dan  menarik  kesimpulan  atau  verifikasi.  Dalam  menguji  keabsahan  data  pada penelitian  ini  peneliti  memilih  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  penelitian  ini,  yakni  dengan meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UPTD  Perhubungan  Wilayah  I  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  Dinas  Perhubungan yang  menjalakan  tugas-tugas  dinas.  Adapun  jangkauan  wilayah  kerja  UPTD  Perhubungan Wilayah I meliputi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Karangpawitan,  Banyuresmi,  Leles,  dan  Kadungora.  Adapun  terkait  dengan  infrastruktur  yang merupakan  fasilitas  umum  yang  menjadi  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  tugas  UPTD Perhubungan  Wilayah  I  ialah  Terminal  Tipe  C  Guntur  Garut,  dimana  pengelolaannya  berkaitan langsung dengan pelayanan pada masyarakat khususnya dalam bidang angkutan atau transportasi. Berkenaan  dengan  tugas  lain  yang  dilaksanakan  oleh  UPTD  Perhubungan  Wilayah  I  terkait dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  salah  satunya  ialah  Retribusi  Terminal  atau  lebih  khususnya retribusi angkutan umum.
Peneliti telah melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data-data dan juga  informasi  yang  diperlukan  dalam  proses  penyelesaian  penelitian  baik  melalui  observasi, wawancara  maupun  studi  dokumentasi.  Setelah  melakukan  reduksi  data,  peneliti  akan memaparkan hasil tersebut dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang digagas  oleh  Edward  III.  Edwar  III  mengajukan  empat  dimensi  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  yakni  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  juga struktur birokrasi.

## A. Komunikasi
Beberapa  instansi/organisasi  pelaksana  terlibat  dalam  proses  implementasi  kebijakan retribusi  jasa  usaha  angkutan  umum.  Akibatnya,  variabel  komunikasi  dan  koordinasi  harus dipantau  secara  hati-hati.  Komunikasi,  dalam  ungkapan  Edwards,  dipandang  sebagai  instrumen
kebijakan  yang  bertindak  untuk  menyampaikan  instruksi  dan  arahan  dari  pembuat  kebijakan kepada lembaga yang bertugas melaksanakannya. Komunikasi diyakini mampu menciptakan atau meningkatkan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan formal dan arahan dari pembuat kebijakan.
Jika  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak  jelas  atau  tidak  diketahui  oleh  kelompok sasaran,  maka  kelompok  sasaran  kemungkinan  besar  akan  keberatan.  Komunikasi  yang  baik dibutuhkan guna meningkatkan koordinasi, berbagi informasi baik secara intern ataupun ekstern, serta  menjadi  pemuas  bagi  kebutuhan  sosial.  Bagaimanapun  masalah  koordinasi,  informasi, sosialisasi,  dan  juga  persuasi  jangan  sampai  terabaikan  dari  rangkaian  pelaksanaan  kebijakan. Terdapat  tiga  indikator  dalam  komunikasi  implementasi  kebijakan  retribusi  jasa  usaha  angkutan umum yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Proses transfer informasi yang dimaksud adalah bagaimana menyampaikan informasi dari pembuat  kebijakan  kepada  pihak  pelaksana.  Hal  ini  penting  karena  distribusi  yang  baik  akan menghasilkan  implementasi  yang  baik.  Miskomunikasi  antara  pembuat  kebijakan  dan pelaksananya sering terjadi dalam distribusi komunikasi. 23
Jika  kebijakan  dijalankan  sesuai  keinginan,  petunjuk  implementasi  tidak  hanya  harus diterima  oleh  pelaksana  kebijakan,  tetapi  juga  harus  dikomunikasikan  dengan  jelas.  Dengan informasi yang jelas akan mendukung pihak mana pun dan menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin berdampak pada kesimpulan kebijakan.
Kemudian,  agar  implementasi  kebijakan  menjadi  efektif,  perintah  implementasi  harus konsisten  dan  eksplisit.  Meskipun  perintah  yang  diberikan  kepada  pelaksana  kebijakan  sudah jelas, namun jika perintah tersebut bertentangan, maka akan sulit bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya secara efisien.
Dalam  implementasi  kebijakan  di  terminal-c  Guntur  Garut,  transmisi  atau  penyampai kebijakan  ini  hanya  rutin  disampaikan  di  lingkungan  internal  saja  dan  masih  minim  dilakukan kepada  para  subjek  atau  sasaran  dari  kebijakan  tersebut,  meski  secara  tidak  langsung  kebijakan tersebut  sudah  ditransmisi  kan  melalui  STRD  atau  surat  tagihan  retribusi  daerah  saja. Penyampaian  secara  langsung  dirasa  sangat  penting  untuk  dilakukan  agar  subjek  kebijakan mengetahui substansi dari kebijakan tersebut. Namun pada kenyataannya masih minim dilakukan, dimana hanya pernah diadakan sosialisasi 1 kali yakni pada tahun 2018.
Komunikasi  mengenai  kebijakan  retribusi  jasa  usaha  angkutan  umum  yang  dilakukan oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Garut  baik  itu  oleh  UPTD  Perhubungan  Wilayah  I  selaku pengelola dan penanggung jawab dari Terminal Tipe-C Guntur Garut dan juga bidang lain  yang
23 Fong, Simon James, dkk. "Composite Monte Carlo Decision Making Under High Uncertainty of Novel  Coronavirus  Epidemic  using  Hybridized  Deep  Learning  and  Fuzzy  Rule  Induction." Applied  Soft Computing 93 (2020): 106282.
terkait sudah jelas dan konsisten, sehingga para pelaksana tidak hanya sebatas tahu tarif pungutan retribusi saja.

## B. Sumberdaya
Kemampuan  untuk  menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  sangat  penting  untuk keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Manusia  merupakan  sumber  daya  yang  paling  penting dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Setiap  tingkat  pelaksanaan membutuhkan penggunaan sumber daya manusia berkualitas tinggi sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang diputuskan secara politis. 24
Tanpa sumber daya, kebijakan yang hanya akan menjadi tulisan yang berada di atas kertas saja; mereka tidak diimplementasikan untuk memberikan solusi atas masalah masyarakat saat ini atau upaya untuk  memberikan layanan  masyarakat. Menurut M.A Wahyudi dan Tjijtjik Rahayu, salah  satu  variabel  yang  sangat  penting  dalam  menetapkan  kebijakan  yang  efektif  dan  efisien adalah  sumber  daya.  Selain  itu,  sumber  daya  memainkan  peran  penting  dalam  rotasi  organisasi. Implementasi  membutuhkan  penggunaan  sumber  daya  manusia  dan  non-manusia.  Sumberdaya diperlukan sebagai pendukung dalam menjalankan kebijakan, sumberdaya kebijakan disini terbagi menjadi tiga, yaitu sumberdaya staf, fasilitas, dan informasi.
Staf  adalah  sumber  daya  yang  paling  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Salah  satu kegagalan paling umum dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya karyawan  yang cukup, memadai,  atau  kompeten  di  bidangnya.  Dalam  hal  mengumpulkan  tarif  angkutan  umum, diperlukan staf yang memadai dengan keahlian yang diperlukan.
Fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam proses implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki karyawan yang tepat, memahami apa yang harus dilakukan, dan  memiliki  kekuatan  untuk  melaksanakan  tugasnya,  tetapi  tanpa  gedung  sebagai  kantor  untuk koordinasi, peralatan, dan perlengkapan, implementasi yang direncanakan tidak mungkin berhasil.
Eksekusi  kebijakan  sangat  bergantung  pada  informasi,  dan  ketersediaan  informasi  yang memadai  sangat  bermanfaat.  Dalam  situasi  ini, informasi  mengacu  pada  bagaimana  mengadopsi atau  mengelola  suatu  kebijakan.  Dari  tujuan  dan  topik  biaya,  hingga  tarif  biaya,  hingga pelaksanaan  dan  kepatuhan  staf  dalam  menjalankan  tugasnya  masing-masing,  informasi  yang diterima oleh pelaksana mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat.
Dalam  implementasi  kebijakan  retribusi  angkutan  umum,  sumberdaya  staf  yang  ada dengan  jumlah  88  sudah  terbilang  lebih  dari  memadai,  namun  kompetensinya  masih  tergolong rendah dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum ini.
24 Mohamed, Btool H., dkk. "Strategizing Human Development for a Country in Transition from a Resource-Based to a Knowledge-Based Economy." Sustainability 13.24 (2021): 13750.
Berbagai  fasilitas  didalam  pelaksanaan  kebijakan  pun  sebenarnya  kelengkapannya  sudah  cukup namun  dapat  diketahui  kondisi  fasilitas  yang  ada  terlihat  jelas  tidak  terawat  dan  sangat memprihatinkan.  Adapun  terkait  informasi,  pada  dasarnya  sudah  adanya  informasi  tertulis  yang berasal dari pemerintah mengenai kebijakan retribusi jsa usaha angkutan umum.

## C. Disposisi/Sikap
Sifat  dan  karakter  pelaksana  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis  disebut sebagai  disposisi.  Sikap  pelaksana  merupakan  salah  satu  unsur  yang  mempengaruhi  efektifitas implementasi  kebijakan.  Jika  pelaksana  setuju  dengan  isi  kebijakan,  mereka  dengan  senang  hati akan melaksanakannya; Namun, jika pendapat mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan menemui kesulitan. 25
Sikap  pelaksana  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  berhasil  atau tidaknya implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan-kebijakan yang telah  dijalankan  bukanlah  hasil  perumusan  masyarakat  lokal  yang  sangat  paham  akan  tantangan dan permasalahan yang mereka alami. Namun, kebijakan publik biasanya bersifat top-down, yang berarti  bahwa  pembuat  keputusan  mungkin  tidak  menyadari,  atau  tidak  mampu  menyentuh, kebutuhan, keinginan, atau masalah yang harus ditangani.
Disposisi  dibagi  menjadi  dua  bagian:  komitmen  dari  aparat  pelaksana  dan  kognisi. Komitmen  adalah  kesepakatan  (persekutuan)  untuk  melakukan  sesuatu.  Komitmen  aparatur pelaksana  merupakan  aspek  kunci  dalam  implementasi  kebijakan;  dengan  demikian,  komitmen harus  didukung  oleh  berbagai  faktor  dari  aparat  pelaksana.  Faktor  pertama  yang  mempengaruhi komitmen  aparatur  pelaksana  adalah  komitmen  organisasional,  karena  kinerja  pelaksana kebijakan  publik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan organisasi. Sedangkan kognisi adalah keyakinan seseorang terhadap segala sesuatu yang diperoleh melalui  proses  berpikir  tentang  seseorang  atau  sesuatu.  Prosesnya  melibatkan  pengumpulan  dan manipulasi pengetahuan melalui tindakan mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan.
Aspek-aspek  yang  menjadi  perhatian  terkait  disposisi  dalam  implementasi  kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif. Manipulasi insentif merupakan upaya yang telah dilakukan  oleh  instansi  terkait  (Dinas  Perhubungan)  untuk  menjadi  faktor  pendorong  serta mempengaruhi disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan.
25 Wijaya, Andy Fefta, dkk. "The  Implementation  of Street Vendor Relocation Policy in the Pro- Environmental  Era  in  Mojokerto  City  Square." The  Journal  of  Indonesia  Sustainable  Development Planning 2.2 (2021): 145-159.

## D. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi terkait dengan rentang kendali manajemen dan proses koordinasi dalam pelaksanaan  operasi  di  dalam  perusahaan,  yang  dapat  berdampak  pada  efektifitas  pencapaian tujuan organisasi. Karena banyaknya desk post dan seksi yang harus dilalui, struktur yang terlalu besar  dengan  banyak  hirarki  menjadi  salah  satu  penyebab  lambannya  proses  pelaksanaan  tugas dalam organisasi. Di sisi lain, struktur sederhana memberikan eksekusi kerja yang lebih cepat.
Hanya  saja,  struktur  sederhana  dengan  beban  kerja  yang  besar  memungkinkan  tumpang tindih  dalam  melaksanakan  pekerjaan.  Jika  hal-hal  seperti  itu  tidak  terkendali,  akan  berdampak pada  penumpukan  tenaga  kerja,  dan  pekerjaan  sulit  dikendalikan.  Akibatnya,  setiap  bisnis  terus mencari  atau  berusaha  mengembangkan  struktur  yang  ideal  untuk  memastikan  terciptanya struktur sederhana dengan beban tugas yang proporsional.
Ada  dua  bentuk  struktur  birokrasi  dalam  pelaksanaannya:  kewenangan  dan  standar operasional  prosedur  atau  SOP.  Secara  umum,  otoritas  formal  diperlukan  agar  kebijakan  dapat dijalankan. Kewenangan atau keabsahan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tertentu disebut dengan kewenangan. Ketika tidak ada kewenangan, kekuatan pelaksana kebijakan di mata publik tidak  terlegitimasi,  dan  dapat  menghambat  pelaksanaan  kebijakan.  Agar  pelaksanaan  tugas berjalan  dengan  sukses,  juga  harus  ada  pembagian  tugas  yang  baik  agar  pelaksanaan  kumpulan dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  lancar.  Prosedur  operasi  standar  (SOP)  kemudian  menjadi metode atau alur kerja. Cara atau alur kerja para pelaksana yang menjalankan operasional sehari- hari sesuai dengan kriteria yang ditentukan menjadi acuan penulis dalam penelitian ini.
Dalam implemetasi retribusi jasa usaha angkutan umum, SOP yang ada di Terminal Tipe- C  Guntur  Garut  dilaksanakan  dengan  sederhana  sehingga  menimbulkan  fleksibilitas  dalam penerapannya. Kemudian kewenangan Dinas Perhubungan khususnya yang bersangkutan dengan kebijakan  retribusi  jasa  usaha  angkutan  umum  ini  dapat  dikatakan  kabur.  Minimnya  tindakan- tindakan yang dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan itu menjadi hal yang cukup jelas bahwa kewenangan yang ada masih terbatas

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan umum di Terminal Tipe-C Guntur Garut berdasarkan model implementasi Edward III, diketahui bahwa komunikasi dan sumberdaya menjadi faktor yang berpengaruh dalam menghambat implementasi kebijakan retribusi jasa usaha angkutan  umum  ini.  Kurangnya  pemanfaatan  media  komunikasi,  serta  komunikasi  secara langsung  yang  tidak  dilakukan  secara  intensif  kepada  sasaran  kebijakan  menyebabkan  tidak diketahuinya  antara  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Dengan  demikian,  dampak  dari komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  ini  tidak  hanya  langsung,  namun  juga  dirasakan
kaitannya  dengan  capaian  pendapatan  retribusi  yang  tidak  memenuhi  target.  Sumberdaya  juga secara  tidak  langsung  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  retribusi  jasa  usaha  kurangnya kompetensi yang dimiliki sumberdaya manusia bisa merintangi transmisi kebijakan. Sumberdaya kewenangan  yang  tersedia  terbatas,  hal  ini  menyulitkan  Dinas  Perhubungan  ataupun  UPTD Perhubungan  untuk  bertindak.  Kemudian  sumberdaya  fasilitas  yang  tersedia  di  Terminal  Tipe-C Guntur  Garut  tidak  terawat  dengan  baik  yang  membuat  fasilitas  yang  ada  menjadi  terbengkalai dan pelayanan pun menjadi buruk.

## DAFTAR PUSTAKA
Dalimunthe,  Yowanda  Pasyah,  dan  Susilawati  Susilawati.  "Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi Covid-19  di  Kota  Medan  Menggunakan  Teori  Edward  III." FLORONA:  Jurnal  Ilmiah Kesehatan 1.2 (2022): 59-64.
Feldman,  Maryann,  Frederick  Guy,  dan  Simona  Iammarino.  "Regional  Income  Disparities, Monopoly and Finance." Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 14.1 (2021): 25-49.
Fong, Simon James, dkk. "Composite Monte Carlo Decision Making Under High Uncertainty of Novel  Coronavirus  Epidemic  using  Hybridized  Deep  Learning  and  Fuzzy  Rule Induction." Applied Soft Computing 93 (2020): 106282.
Gultom,  Rifyal  Zuhdi,  dan  Annisa  Qadarusman  Tini.  "Pembangunan  Infrastruktur  dalam  Islam:
Tinjauan Ekonomi dan Sosial." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.2 (2020): 203-211.
Hörcher,  Daniel,  Ramandeep  Singh,  dan  Daniel  J.  Graham.  "Social  Distancing  in  Public Transport:  Mobilising  New  Technologies  for  Demand  Management  under  the  Covid-19 crisis." Transportation 49.2 (2022): 735-764.
Kristiana, T., dan R. I. Poetri. "Implementation of Local Tax Service Policies at the Regional Tax and  Retribution  Management  Agency  Office  of  Palangka  Raya  City." Jurnal  Terapan Manajemen Dan Bisnis 5.2 (2019): 61-69.
Li, Zao, dkk. "Analysis of the Elderly’s Preferences for Choosing Medical Service Facilities from the  Perspective  of  Accessibility:  A  Case  Study  of  Tertiary  General  Hospitals  in  Hefei, China." International Journal of Environmental Research and Public Health 19.15 (2022): 9432.
Lubis, Rahmat, dan Utary Maharany Barus. "BPHTB Management in Increasing Genuine Income Deli  Serdang  District." East  Asian  Journal  of  Multidisciplinary  Research 1.10  (2022): 2291-2300.
Mańkowska,  Marta,  dkk.  "Seaports  during  the  COVID-19  Pandemic:  The  Terminal  Operators’ Tactical  Responses  to  Disruptions  in  Maritime  Supply  Chains." Energies 14.14  (2021): 4339.
Miraj,  Perdana,  dkk.  "Research  Trend  of  Dry  Port  Studies:  A  Two-Decade  Systematic Review." Maritime Policy & Management 48.4 (2021): 563-582.
Mohamed, Btool H., dkk. "Strategizing Human Development for a Country in Transition from a Resource-Based to a Knowledge-Based Economy." Sustainability 13.24 (2021): 13750.
Mubarok,  Syahrul,  dkk.  "Policy  Implementation  Analysis:  Exploration  of  George  Edward  III, Marilee  s  Grindle,  and  Mazmanian  and  Sabatier  Theories  in  the  Policy  Analysis  Triangle Framework." JPAS (Journal of Public Administration Studies) 5.1 (2020): 33-38.
Nurfatriani,  Fitri,  dkk.  "Oil  Palm  Economic  Benefit  Distribution  to  Regions  for  Environmental Sustainability: Indonesia’s Revenue-Sharing Scheme." Land 11.9 (2022): 1452.
Nurlailah,  Nurlailah.  "Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  di  Kab.  Ogan  Komering Ulu." Jurnal dinamika 1.2 (2021): 59-68.
Pozoukidou,  Georgia,  dan  Zoi  Chatziyiannaki.  "15-Minute  City:  Decomposing  the  New  Urban Planning Eutopia." Sustainability 13.2 (2021): 928.
Ramadhan, Puja Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara." Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis:  Jurnal  Program  Studi Akuntansi 5.1 (2019): 81-87.
Roemer,  Kelli  F.,  dan  Julia  H.  Haggerty.  "The  Energy  Transition  as  Fiscal  Rupture:  Public Services  and  Resilience  Pathways  in  a  Coal  Company  Town." Energy  Research  &  Social Science 91 (2022): 102752.
Roestamy,  Martin,  dkk.  "A  Review  of  the  Reliability  of  Land  Bank  Institution  in  Indonesia  for Effective Land Management of Public Interest." Land Use Policy 120 (2022): 106275.
Sari,  Diana,  dan  Mulyono  Yalia.  "Implementasi  Kebijakan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Komunikasi  untuk  Pengembangan  Kepariwisataan  di  Kota  Cirebon." Jurnal  PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan) 20.1 (2019): 13-28.
Tevapitak,  K.,  dan  AHJ  Bert  Helmsing.  "The  Interaction  between  Local  Governments  and Stakeholders  in  Environmental  Management:  The  Case  of  Water  Pollution  by  SMEs  in Thailand." Journal of Environmental Management 247 (2019): 840-848.
Vidal,  Thibaut,  Gilbert  Laporte,  dan  Piotr  Matl.  "A  Concise  Guide  to  Existing  and  Emerging Vehicle  Routing  Problem  Variants." European  Journal  of  Operational  Research 286.2 (2020): 401-416.
Watopa,  Elsye  Henni,  Alfitri  Alfitri,  dan  Andrias  Lionardo.  "Implementasi  Kebijakan  Otonomi Khusus dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kampung Tobati di Kota Jayapura Provinsi Papua." SEIKO: Journal of Management & Business 4.3 (2022): 32-41.
Widodo,  Hananto.  "Penegakan  Hukum  terhadap  Pedagang  Asongan  Berkaitan  dengan  Larangan Menjual  Barang  di  Dalam  Angkutan  Umum  Jenis  Bus  di  Terminal  Tambak  Osowilangun Surabaya." Novum: Jurnal Hukum 7.4 (2020).
Wijaya,  Andy  Fefta,  dkk.  "The  Implementation  of  Street  Vendor  Relocation  Policy  in  the  Pro- Environmental  Era  in  Mojokerto  City  Square." The  Journal  of  Indonesia  Sustainable Development Planning 2.2 (2021): 145-159.
Zhang,  Junyi.  "Transport  Policymaking  that  Accounts  for  COVID-19  and  Future  Public  Health Threats: A PASS Approach." Transport policy 99 (2020): 405-418.