## PENYUSUNAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PEREKONOMIAN JAWA BARAT MENGGUNAKAN METODE TOGAF ADM 9.2
Ken Rangga Dinar* 1) , Asti Amalia Nur Fajrillah 2) , Ridha Hanafi 3)
1. Universitas Telkom, Bandung, Indonesia
2. Universitas Telkom, Bandung, Indonesia
3. Universitas Telkom, Bandung, Indonesia
Article Info ABSTRAK
Kata Kunci: Bidang Perindustrian, Enterprise Architecture, e-Government, TOGAF ADM 9.2
Keywords: Industrial Sector, Enterprise Architecture, e-Government, TOGAF ADM 9.2

## Article history:
Received 15 November 2022 Revised 29 November 2022 Accepted 7 December 2022 Available online 1 March 2023
DOI : https://doi.org/10.29100/jipi.v8i1.3267
* Corresponding author.
Corresponding Author E-mail address: ranggadinar@student.telkomuniversity.ac.id
Penerapan  teknologi  informasi  yang  begitu  pesat  berperan penting dalam segala  aspek  kehidupan  salah  satunya  pada  bidang  pemerintahan.  Hal  ini juga mendorong pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan  urgensi  penyelenggaraan  e-government,  pemerintah  dari  berbagai negara telah mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik di negaranya,  termasuk  diantaranya  Indonesia.  Pengembangan  tersebut mencakup  pemerintahan  pusat  hingga  pemerintah  daerah.  Kementerian Perindustrian  Republik  Indonesia  berperan  aktif  bersama  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  menargetkan  meningkatkan  peran  industri  dan perdagangan  dalam  stabilitas  perekonomian  melalui  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  (DISPERINDAG)  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  membantu  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik melalui  perancangan  arsitektur  SPBE  dengan  mengadopsi  pendekatan TOGAF ADM 9.2 dan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  untuk  pembuatan  rancangan Enterprise Architecture (EA). Penelitian akan difokuskan pada perancangan arsitektur  proses  bisnis,  data  dan  informasi,  aplikasi,  dan  layanan  (tidak termasuk infrastruktur dan keamanan). Hasil akhir dari penelitian ini adalah blueprint perancangan EA yang berisi usulan solusi untuk perbaikan proses bisnis,  integrasi  data,  pengembangan  aplikasi,  dan  pemenuhan kebutuhan pelayanan  public  bidang  Perindustrian  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  harapan  dapat  mempermudah proses birokrasi dan aksesibilitas pada pelayanan industri di Jawa Barat

## ABSTRACT
The rapid development of information technology plays an important role in all aspects of life, one of which is in the field of government. This also encourages the development of e-government services, with the urgency of implementing  e-government,  governments  from  various  countries  have developed  electronic-based  government  services  in  their  countries, including  Indonesia.  The  development  covers  the  central  government  to local  government.  The  Ministry  of  Industry of  the  Republic  of  Indonesia plays an active role with the West Java Provincial Government in targeting to increase the role of industry and trade in economic stability through the West Java Province Department of Industry and Trade (DISPERINDAG). This study aims to assist the effectiveness and efficiency of public services through  SPBE  architectural  design  by  adopting  the  TOGAF  ADM  9.2 approach and referring to the Presidential Regulation on Electronic-Based Government  System  Architecture  for  the  manufacture  of  Enterprise Architecture (EA) designs. The research will focus on designing business process  architecture,  data  and  information,  applications,  and  services (excluding infrastructure and security). The final result of this research is an  EA  design  blueprint  that  contains  proposed  solutions  for  business process  improvement,  data  integration,  application  development,  and fulfillment  of  public  service  needs  in  the  Industrial  sector,  West  Java Province  Industry  and  Trade  Office  in  the  hope  of  simplifying  the bureaucratic process and accessibility to industrial services in West Java.

## I. P ENDAHULUAN
EVOLUSI Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dan pengembangan birokrasi aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  atau  e-government  [1].    Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memanfaatkan  TIK  untuk  memberikan  layanan  kepada  instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan  mendorong  dan  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terbuka,  partisipatif,  inovatif,  dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama [2].
Guna menjadi acuan dalam penyusunan arsitektur diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. dimana dibutuhkan pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi yang ditunjang oleh kemajuan ekonomi digital sehingga menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. [3]. Arsitektur  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)    merupakan  suatu  landasan  yang   menggambarkan  tentang   integrasi  proses bisnis,  data  dan  informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan sebuah layanan SPBE yang  saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. [4].
Pada    tahun    2020,  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  menerbitkan peraturan  terkait  panduan  evaluasi  kematangan SPBE. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  59  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik. Pedoman tersebut bertujuan menjadi acuan validasi dalam perancangan SPBE mulai dari pemerintah pusat hingga perangkat daerah menggunakan konsep penilaian dengan tingkat  kematangan  kapabilitas  layanan menggunakan E-government Maturity Model [5]. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi SPBE 2018-2023 yang diakses  pada website Open Data Jawa Barat,  Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat  predikat 'Baik' dengan indeks 2,4 dari target 2,6 untuk kebijakan pelayanan SPBE. Indeks ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan kebijakan pelayanan, yang nantinya akan membantu Pemerintah Jawa Barat dalam mencapai tujuannya dan tujuan [6].
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat turut berkontribusi dalam peningkatan indeks layanan SPBE  khususnya  di  sektor  perindustrian  yang  bertujuan  meningkatkan  stabilitas  perekonomian  Provinsi  Jawa Barat.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  analisa  dan  evaluasi  untuk  menjamin  keberlangsungan  penerapan e- government pada  Pemerintah  Daerah  khususnya  bidang  perindustrian  sehingga  dapat  mencapai  visi,  misi,  dan tujuan Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Dengan  melakukan  Perancangan  Arsitektur  Enterprise  dinilai  dapat mendefinisikan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi dengan menciptakan peta proses bisnis, keterikatan layanan pemerintah provinsi, dan integrasi antar aplikasi yang digunakan
Penelitian ini berfokus pada menghasilkan rancangan blueprint Arsitektur Enterprise pada bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada domain Proses Bisnis, Layanan, Data, dan Aplikasi menggunakan TOGAF ADM 9.2. Arsitektur Enterprise (EA) merupakan suatu praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumberdaya organisasi, investasi teknologi informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya  [7].  Penerapan  EA  sering  lebih  fokus  kepada  keselarasan  antara  bisnis  dengan  teknologi  informasi dimana  dapat  meningkatkan  pengambilan  keputusan,  efektivitas  manajemen  proyek,  peningkatan  kemampuan bisnis dan peningkatan platform dan sistem teknologi informasi [8].

## II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Metode Konseptual Model
Metode konseptual yang digunakan mengadopsi kerangka kerja konseptual yang akan dilakukan pada Bidang Perindustrian  Provinsi  Jawa  Barat  untuk  mengahasilkan  artefak  arsitektur blueprint  enterprise  architecture. Pengambaran metodologi penelitian jelaskan melalui Tabel 1 dibawah ini.
R
T ABEL I
M ODEL K ONSEPTUAL M ODEL Aspek dalam Penelitian Komponen Penelitian Deskripsi Model Konseptual Kerangka  Penelitian  Sistem  Informasi  untuk perancangan Enterprise Architecture (EA). Berorientasi  pengembangan  ilmiah  melalui  desain  arsitektur  yang relevan dan solusi untuk konteks penelitian sistem informasi. Kerangka Kerja/ Arsitektur Referensi  TOGAF ADM 9.2  Peraturan  Presiden  Tentang  Penyusunan
Sistem Arstektur SPBE Nasional
 PermenPAN  RB  No.19  of  2018  tentang penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  Perangkat Daerah
Pada  tahap  penyusunan  arsitektur,  dilakukan  penyesuaian  dengan acuan framework TOGAF  ADM  9.2,  Peraturan  Presiden  Tentang Penyusunan  Sistem  Arstektur  SPBE  Nasional  sebagai  referensi utama penyusunan SPBE dan PermenPAN RB No.19 of 2018 tentang penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  Perangkat  Daerah  untuk  referensi penyusunan peta proses bisnis.
Metode Pengumpulan Data 
Analisis  kuliatitaf  berdasarkan  interview dan observasi dokumen perangkat daerah.  Study  literatur  berdasarkan  penelitian sebelumnya da teori dasar
Data diolah guna mengidentifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan organisasi.  Kemudian  observasi  langsung  melalui  dokumen- dokumen yang ada di organisasi. Selanjutnya dilakukan studi literatur tentang ilmu EA dengan TOGAF ADM, hukum yang berlaku terkait e-Government  dan  pemerintah  daerah,  serta  penelitian  sebelumnya yang relevan dengan penelitian tersebut Tools/Software  Draw.io  Bizagi Modeler Penggambaran  arsitektur    menggunakan Draw.io dan Bizagi Modeler. Metode Validasi  Aspek Relevance  Aspek Arsitektur Validasi  penelitian  dilakukan  dengan  mengevaluasi  kepada stakeholder dengan menggunakan parameter relevansi dan arsitektur pada artefak yang dihasilkan

## B. Metode Pengumpulan Data
Tahapan pengumpulan data ini menjelaskan gambaran mengenai data apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian ini, data tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung melalui berbagai sumber seperti melakukan wawancara dengan pihak DISPERINDAG maupun dengan  survei  dan  melakukan  observasi  pada  objek  penelitian.  Sementara  itu,  data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dan  dikumpulkan  dari  beberapa  sumber,  seperti  studi  pustaka,  dan  dapat  pula  berasal  dari  dokumen tertulis yang diperoleh dari subjek penelitian. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Berikut Tabel 2 adalah jenis klasifikasi data yang digunakan pada penelitian.
T ABEL II
J ENIS K LASIFIKASI D ATA Jenis Data Sumber Data Penggunaan Data Data Primer Dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMD) 2018-2023. Memberikan  informasi  tentang  situasi  terkini  di  Provinsi  Jawa  Barat, termasuk  visi  dan  misi,  tujuan,  Rencana  Strategis  (Renstra),  dan  prioritas pembangunan. Dokumen Renstra Perubahan (Renstra) Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Barat Digunakan  sebagai  acuan  dalam  menjelaskan  kondisi  eksisting  di DISPERINDAG  Jawa  Barat  dan  rencana  ke  depan  terkait  kondisi  SPBE dengan target yang ingin dicapai. Keputusan Gubernur No. 5991/HK.02.03/SKRT Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian & Perdagangan Sebagai  acuan  penyusunan  arsitektur  proses  bisnis  Dinas  Perindustrian  & Perdagangan Data Sekunder Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai acuan dan sudut pandang dalam arsitektur EA dalam penelitian ini.
PermenPANRB Republik Indonesia No. 19 tahun 2018
Peraturan  Presiden  No.95  2018  tentang  Penyusunan
Arsitektur SPBE The Open Group Fundamental of Business Process Management
Sebagai  acuan  dan  panduan  dalam  merancang  peta  proses  bisnis,  peta hubungan, dan peta lintas fungsi di instansi pemerintah
Sebagai referensi dan acuan penyusunan Arsitektur SPBE
Sebagai panduan dalam mendesain EA SPBE.
Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan proses bisnis.

## C. Analisis
Data & Pengembangan Artefak
Setelah  tahap  pengumpulan  data,  dilakukan  proses  pengolahan  data,  dan  artefak  akan  dikembangkan  sesuai dengan  kerangka  studi  yang  dinyatakan  pada  bagian  sebelumnya.  Berikut  rincian  proses  pengolahan  data  dan pengembangan artefak:

## 1) Tahap Inisiasi
Tahap pertama dalam penelitian adalah tahap inisiasi. Tahap ini bertujuan untuk mengenalkan, merencanakan, dan  menentukan  objek  yang  akan  diteliti.  Tahapan  ini  diawali  dengan  pengenalan  dasar e-Government untuk mengetahui  ruang  lingkup  dan  keterbatasan  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Setelah  itu,  penulis  mengusulkan kepada lembaga penelitian mengenai desain EA. Sebelum mengajukan penelitian, penulis harus melakukan studi kepustakaan, mewawancarai objek penelitian, dan membuat timeline kerja.
2) Tahap Identifikasi
Tahap  kedua  adalah  tahap  identifikasi.  Tahap  ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang dibutuhkan serta mengidentifikasi objek penelitian dan masalah untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Data dan informasi  diperoleh  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pemangku  kepentingan  terkait  di  Kementrian Perindustrian untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kondisi yang ada di Kementrian Perindustrian dan mengidentifikasi dokumen terkait. Dokumen tersebut adalah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres Arsitektur SPBE Nasional, RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, Renstra Industri dan Perdagangan Tahun 2018- 2023, dan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis.

## 3) Tahap Analisis dan Desain
Tahap  Analisis  dan  Des  adalah  Perancangan  arsitektur  SPBE  pada  penelitian  ini  menggunakan  acuan berdasarkan Peraturan Presiden Arsitektur SPBE Nasional yang disesuaikan dengan metode TOGAF ADM 9.2. TOGAF menawarkan metode detil bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method (ADM). TOGAF ADM Architecture Development Method (ADM) merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan  dalam  memodelkan  pengembangan  arsitektur  enterprise.  TOGAF  ADM  memiliki  beberapa  tahapan tentang  bagaimana  melakukan  pengembangan  arsitektur  enterprise,  tahapan  tersebut  digunakan  sebagai  ukuran dalam menilai  keberhasilan dari pengembangan arsitektur enterprise oleh organisasi . TOGAF ADM memiliki 8 (delapan) fase utama dan fase preliminary , seperti terlihat pada Gambar 1.
Fase TOGAF yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari fase pendahuluan, arsitektur visi, dan arsitektur bisnis, dan Arsitektur Sistem Informasi yang disesuaikan dengan arsitektur SPBE menjadi arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, dan arsitektur aplikasi. Beberapa tahapan dari TOGAF ADM yang digunakan pada penelitian kali ini secara ringkas bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Preliminary Phase , Merupakan langkah persiapan dalam penyusunan arsitektur untuk mewujudkan tujuan sesuai tanggung jawab dari pemangku kepenntingan, penentuan framework yang digunakan serta metode detail untuk proses pengembangan dari Enterprise Architecture.
Gambar 1 TOGAF ADM 9.2
2. Architecture Vision , Menciptakan kesesuaian mengenai pandangan pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai  tujuan  organisasi  dalam  bentuk  strategi  serta  menentukan  lingkup  dari  arsitektur  yang  akan dikembangkan.
3. Business Process Architecture , Mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis ( existing ), menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan rencana yang sudah dibuat.
4. Service Architecture, bertujuan untuk mengidentifikasi layanan SPBE yang berfokus pada pengguna yang berorientasi pada proses bisnis dan aplikasi melalui sistem informasi yang terintegrasi
5. Data  and  Information  Architecture,  fase  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  entitas  data  yang  akan digunakan dalam merancang cetak biru arsitektur enterprise.
6. Application  Architecture,  fase  ini  digunakan  untuk  menentukan  jenis  aplikasi  yang  dibutuhkan  untuk mengelola data dan mendukung aktivitas bisnis organisasi.

## D. Alasan Pemilihan Metode
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode konseptual dimana terdapat tiga unsur yang telah disebutkan  sebelumnya  dan  mengadopsi  framework  TOGAF  yang  memiliki  4  domain  arsitektur,  antara  lain arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi sehingga mampu menunjang penelitian ini  secara  menyeluruh  dan  terintegrasi.  Melalui  penggunaan  metode  konseptual  dengan  framework  TOGAF, penelitian ini dapat  menghasilkan  output  yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pada 4 domain arsitektur   untuk bidang perindustrian pada perangkat daerah Dinas Industri & Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

## III. H ASIL & P EMBAHASAN

## A. Preliminary Phase
The preliminary phase merupakan tahapan awal dimana penyusunan arsitektur Enterprise Architecture dimulai. Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini adalah Principles Catalog yang berfungsi memetakan prinsip-prinsip mulai  dari  bisnis,  data,  aplikasi,  dan  teknologi  untuk  memudahkan  dalam  analisa  dan  perancangan  ke  dalam enterprise  arsitektur.  Berikut  Tabel  II  merupakan principles  catalog pada  Bidang  Perindustrian  Provinsi  Jawa Barat.
T ABEL II
P RINCIPLES C ATALOG Domain Prinsip Rasional Proses Bisnis Primacy of Principles Proses  bisnis  dapat  memberikan  panduan  &  informasi  berkualitas  secara  konsisten, terukur, dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan. Information  Management  is Everybody's Business Melibatkan seluruh entitas organisasi untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pada proses manajemen informasi TI untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Compliance with Law Bahwa  aktivitas  bisnis  yang  berjalan  pada  DISPERINDAG  Provinsi  Jawa  Barat  tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku Service Orientation Memudahkan penyebaran informasi seluruh informasi layanan DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat. Layanan Simple Layanan  memiliki  kemudahan  akses  dengan  mudah,  cepat,  akurat,  dan  akuntabel  bagi pengguna layanan. Participative Pengguna  layanan  dapat  mengawasi  sekaligus  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan layanan. Accountable Layanan  yang  cepat,  mudah,  transparan,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  dapat dipertanggung jawabkan mampu memberikan kepuasan bagi pengguna layanan. Sustainable Pengelolaan dan pengembangan layanan menjadi tanggung jawab pihak terkait. Data & Informasi Data is an Asset Data  memuat  berbagai  informasi  berharga  dengan  nilai  yang  dapat  terukur  sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan Data is Shared Data  disimpan  pada  database  yang  sama  sesuai  kebutuhan  pengguna  aplikasi DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat Data is Accessible Akses  data  yang  terjangkau  dan  luas  mengarah  pada  efektivitas  dan  efisiensi  dalam pengambilan  keputusan  serta  kecepatan  respons  terhadap  informasi  dan  penyampaian layanan. Common Vocabulary and Data Definitions Perlunya definisi yang sama dan istilah yang familiar untuk mewujudkan data yang dapat diakses dengan mudah pada jangkauan yang luas. Data Security Agar tidak terjadi penyalahgunaan data, luasnya akses jangkauan data perlu diseimbangkan dengan kebutuhan untuk membatasi ketersediaan informasi hanya sesuai unitkerja/fungsi Aplikasi Technology Independence Memungkinkan stakeholder dapat menggunakan aplikasi secara efisien. Ease-of-Use Semakin  mudah  aplikasi  dapat  digunakan,  maka  semakin  maksimal  aplikasi  dapat dimanfaatkan untuk membantu produktivitas pengguna.

## B. Architecture Vision
Fase architecture vision mendeskripsikan nilai bisnis yang dimiliki oleh top level management , serta Pada fase ini  mendeskripsikan  tujuan  utama  dan  batasan arsitektur  enterprise.  Dimana  keluaran  dari  fase  ini  adalah value chain  yang  bertujuan menggambarkan  visualisasi  nilai  nilai  yang  dimiliki  oleh organisasi  berdasarkan  kegiatan yang berada didalam instansi Pemerintah Desa  untuk mencapai tujuan intansi nilai-milai yang terdapat  didalam organisasi.  Berikut  merupakan  Gambar  2  yang  menggambarkan  Value  Chain  pada  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

## Gambar 2 Value Chain Diagram

## C. Arsitektur Proses Bisnis
Fase Arsitektur Proses Bisnis adalah fase kedua dalam perancangan TOGAF, Pada fase ini mendefinisika tentang strategi  bisnis,  fungsional,  proses,  dan  informasi  proses  bisnis  utama  yang  berjalan  pada  Bidang  Perindustrian Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Jawa  Barat.  Proses  bisnis  dimaksud  merupakan  sekumpulan aktivitas  yang  terstruktur  yang  memilki  keterikatan  terkait  dalam  penerapan  tugas  serta  fungsi  yang  ada  dalam organisasi. Pada fase ini juga memuat deskripsi arsitektur proses bisnis existing serta targeting, yang diharapkan dapat  menjadi  usulan  yang  efisien  serta  efektif  yang  berguna  untuk  organisasi.  Output  yang  dihasilkan  pada arsitektur ini merujuk pada Peraturan Presiden tentang Penyusunan Arsitektur SPBE. [5]
Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang meliputi Peta Proses Bisnis, Peta Sub Proses, Peta Relasi, serta Peta Lintas Fungsi. Penggambaran Peta Proses dilakukan dengan
Gambar 3 Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
melakukan  identifikasi  proses  inti  dan  pendukung  organisasi,  kemudian  dikaitkan  persyaratan  standar  dengan memasukkan  proses  yang  berkaitan  dengan  strategi  organisasi.  Berikut  merupakan  penggambaran  peta  proses bisnis, sub-proses, dan peta relasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peta Lintas Fungsi memuat  rincian aktivitas dilengkapi  dengan aktor yang terlibat dalam setiap proses bisnis level 1. Adapun Peta Lintas Fungsi atau Cross Functional Map yang ada digambarkan sesuai dengan Keputusan Gubernur  No.  5991/HK.02.03/SKRT  tentang  Peta  Proses  Bisnis  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan penggambaran Peta Lintas Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Gambar 6 Peta Lintas Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Gambar 4 Peta Sub-proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Gambar 5 Peta Relasi Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

## D. Service Architecture
Arsitektur  Layanan  merupakan  arsitektur  yang  menjabarkan  layanan  berdasarkan    proses  bisnis,  data,  dan aplikasi  di  suatu  organisasi.  Layanan  sendiri  dapat  dikategorikan  menjadi  2  (dua)  kategori,  yaitu  layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Layanan administrasi pemerintahan merujuk pada layanan untuk mendukung  tata  laksana  internal  birokrasi  pada  instansi  pusat  atau  pemerintah  daerah,  meliputi  bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik  negara,  pengawasan,  akuntabilitas  kinerja,  dan lainnya.  Sementara, layanan  publik  merujuk  pada  layanan untuk mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,  lingkungan  hidup,  kesehatan,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan,  sumber  daya  alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Kinerja  Layanan  pada  bidang  Perindustrian  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Jawa  Barat tergambarkan  didalam  Dokumen  Rencana  Strategis  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Jawa  Barat Tahun  2018-2023.  Dimana  didalamnya  mencakup  Program  Perencanaan  dan  Pembangunan  Industri,  Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Berikut Tabel 3 yang menggambarkan katalog layanan yang menjelaskan layanan yang tersedia pada bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
T ABEL IV K ATALOG L AYANAN Bidang Pelayanan Pemerintah Provinsi Jenis Pelayanan Dinas Perindustrian & Perdagangan Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri Pengendalian Izin Usaha Industri Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Fasilitas Sertifikat Halal/HaKI/SNI SIYANTI Bidang ILMATE DISPERINDAG Jasa Layanan Penggunaan Alat dan Mesin SIYANTI, SIPKD UPTD INLOG Jasa Layanan Sewa Tanah dan/atau Bangunan SIYANTI, SIPKD UPTD INLOG Layanan Kemasan Perencanaan Industri Verifikasi Teknis Permohonan  Informasi  Publik  untuk  sistem pengelolaan Industri SIYANTI, Rumah
Kemasan Jabar
INDAG Online
Registration
OSS RBA, SIINas OSS RBA, SIINas UPTD IPOK Bidang ILMATE DISPERINDAG Bidang AKTA DISPERINDAG Bidang AKTA DISPERINDAG

## E. Data and Information Architecture
Untuk mendukung Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan, terdapat Arsitektur Data dan Informasi yang bertujuan  menjelaskan dan  melakukan  identifikasi  kebutuhan  data  organisasi  yang  akan  dilanjutkan  dengan perancangan model data yang dapat memenuhi kebutuhan yang ditentukan. Model data yang dirancang harus dapat mendukung integrasi data, mengontrol aset data, dan menyelaraskan data dengan  strategi bisnis organisasi.
Untuk  menjelaskan  relasi  antara  entitas  data  beserta  komponen  logikal  aplikasi  dengan business  service pada organisasi  digunakan Data  Disseminaton  Diagram .  Diagram  ini  akan  meningkatkan  kemungkinan  untuk melakukan pengukuran yang efektif terhadap penerapan SI/TI karena dapat menunjukkan bagaimana entitas logical data  diwujudkan  dalam  bentuk  fisik  pada  setiap  komponen  aplikasi  organisasi.  Selain  itu, Data  Disseminaton Diagram juga  mampu  menggambarkan  entitas  data  yang  berada  pada  beberapa  aplikasi  untuk  diidentifikasi hubungan  antara  aplikasi  tersebut  melalui  perantara  seperti  apa  [9].  Berikut  Gambar  7  merupakan Data Dissemination Diagram pada Bidang Perindustrian DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat.
.

## Gambar 7 Data Dissemination Diagram

## F. Application Architecture
Berdasarkan  pendekatan  TOGAF  ADM,  Arsitektur  Data  dan  Arsitektur  Aplikasi  berada  pada  satu  fase perancangan  yang  sama,  yaitu Phase  C:  Information  System  Architecture .  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa Arsitektur Data dan Arsitektur Aplikasi harus berhubungan serta mendukung satu sama lain. Arsitektur Aplikasi berisikan  pemetaan  dan  pendefinisian  aplikasi  yang  digunakan,  serta  bagaimana  interaksi  antar  aplikasi  untuk memproses data sesuai kebutuhan bisnis organisasi.
Katalog  Aplikasi  mendeskripsikan  aplikasi  yang  digunakan  DISPERINDAG  Provinsi  Jawa  Barat  untuk menunjang layanan dan kegiatan internal  bidang perindustrian. Pada katalog ini, akan memuat  aplikasi existing atau yang sudah ada dan aplikasi target atau yang akan  dikembangkan ataupun ditambahkan. Adapun informasi mengenai aplikasi diperoleh melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 1664/OT.03/SET, Rencana Strategis, dan  deskripsi  di  dalam  setiap  aplikasi  eksisting.  Berikut  Tabel    IV  merupakan  Katalog  Aplikasi  pada  Bidang Perindustrian DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat.
T ABEL II K ATALOG A PLIKASI Nama Aplikasi Deskripsi Aplikasi Penyedia Aplikasi Unit Keja Terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sistem  Informasi  Industri  Nasional  (SIINas)  dapat  didefinisikan sebagai suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan  informasi  tentang  industri  nasional.  Ruang  Iingkup  SIINas meliputi  proses  pengumpulan  data  pengolahan,  hingga  penyajian informasi Kementrian  Perindustrian Republik Indonesia (KEMENPERIN) Bidang  Industri  Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka (AKTA) Sistem Informasi Pelayanan Industri (SIYANTI) Sistem  Informasi  Pelayana  Industri  (SIYANTI)  merupakan  sistem informasi  pelayanan  yang  mendukung  pengawasan  industri  di Provinsi Jawa Barat DISPERINDAG  Provinsi Jawa Barat Bidang  Industri  Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Rumah Kemasan Jawa Barat Layanan berbasis website untuk mendukung layanan UPTD Industri Pangan,  Olahan,  dan  Kemasan.  Dimana  memiliki  fungsi  yang membantu proses produksi kemasan produk Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Barat DISPERINDAG  Provinsi Jawa Barat UPTD  Industri  Pangan, Olahan,  dan  Kemasan (IPOK) SIPKD (Sistem Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah OSS  RBA  (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) INDAG Online Registration
Aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  pemerintah  daerah  yang digunakan  meningkatkan  efektivitas  implementasi  dari  berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable
Merupakan aplikasi sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPENDA) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) UPTD  Industri  Logam (INLOG) Bidang  Industri  Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka (AKTA)
Nama Aplikasi Deskripsi Aplikasi Penyedia Aplikasi Unit Keja Terkait Merupakan  aplikasi  pencatatan  kehadiran  untuk  entitas  internal DISPERINDAG  maupun  pihak  eksternal  yang  bersangkutan mengikuti kegiatan dan program bidang Industri dan Perdagangan DISPERINDAG  Provinsi Jawa Barat Bidang  Industri  Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)

## G. GAP Analysis
Gap  Analysis menjelaskan  identifikasi  setiap  kesenjangan  yang  digunakan  sebagai  metode  untuk mengidentifikasi     kebutuhan perihal pengembangan arsitektur yang akan dilakukan. Berikut merupakan Tabel V yang mengambarkan Gap Analysis dari 4 domain (Proses Bisnis, Data, Aplikasi, Layanan).
Table III GAP Analysis
Requirement Fulfillment Keterangan Solusi Alternatif N P F
Arsitektur Proses Bisnis
Proses bisnis dapat memuat informasi yang  konsisten  agar  terhindar  dari subjektivitas  dan  inkonsistensi  guna mendukung pengambilan keputusan. V DISPERINDAG Provinsi
Jawa Barat memiliki  proses  bisnis  organisasi  yang mengacu  pada  Keputusan  Gubernur  Jawa
Barat Nomor: 5991/HK.02.03/SKRT -
Proses  bisnis  dapat  melibatkan  SDM yang tersedia dalam mengelola informasi  TI  agar  selaras  dengan kebutuhan organisasi. V Proses bisnis yang digambarkan belum secara menyeluruh  memuat  informasi  TI.  Juga, terdapat  aplikasi  yang  akan  dikembangkan dan  ditambahkan  guna  menunjang  aktivitas organisasi. Melakukan pembaharuan terhadap peta proses bisnis. Memastikan  bahwa  alur  informasi  melalui aplikasi juga tergambar pada proses bisnis.
Operasional  bisnis  harus  selaras  dan dapat  menunjang  aplikasi  yang  sudah
dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat V Proses  bisnis  yang  dijalankan  sudah  sinkron dengan  Pemerintah  Provinsi,  hanya  saja terdapat beberapa pengembangan dan penambahan aplikasi untuk integrasi. Melakukan pembaharuan terhadap peta proses bisnis. Perancangan  Arsitektur  Proses  Bisnis mampu memenuhi hukum, aturan, dan kebijakan instansi pemerintah sebagaimana diatur
melalui
PermenPAN RB No. 19 Tahun 2018 Proses  bisnis  yang  tersedia  berfokus pada  menyediakan layanan yang luas, mudah diakses, dan terpusat.
V V The business process complies with applicable laws, rules and policies.
DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat memiliki  proses  bisnis  yang  menyediakan layanan untuk pihak internal maupun layanan publik  dengan  selaras  dengan  visi,  misi, sasaran, arah kebijakan dan program Provinsi Jawa Barat
Melakukan  penggambaran  ulang  peta  proses bisnis dan memastikan bahwa konten pada satu artefak  ke  artefak  lainnya  saling  berhubungan dan konsisten.- Arsitektur Layanan Terdapat layanan yang berkualitas,mudah  dimengerti,  cepat, akurat, dan akuntabel. V Terdapat kendala pada aksesibilitas penyediaan layanan dikarnakan masi terdapat proses manual. Melakukan otomasi terhadap seluruh pelayanan bidang Industri Layanan yang diberikan mengikutsertakan  dan  dapat  diawasi oleh masyarakat. V Adanya  kendala  pada  penyediaan  layanan yang  belum  dapat  diakses  oleh  masyarakat luas. Melakukan otomasi terhadap seluruh pelayanan bidang Industri. Terdapat  layanan  yang  berinovasi secara berkelanjutan Layanan  mampu  mencakup  seluruh
proses bisnis dan aplikasi pada bidang
Perindustrian V V Terdapat  kendala    birokrasi  dan    regulasi dalam penentuan layanan baru atau perbaikan eksisting Arsitektur Data Melakukan  penyesuaian  perbaikan  layanan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023
Data  dan  informasi  yang  merupakan aset penting organisasi yang memiliki value dan harus dapat dikelola dengan baik V Belum dilakukan identifikasi dan dokumentasi Melakukan identifikasi dan dokumentasi data Data dialokasikan ke seluruh unit kerja dan  organisasi,  sehingga  data  dapat V Belum dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap data authority .
Melakukan  pemetaan  data  berdasarkan  unit kerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi
Requirement Fulfillment Keterangan Solusi Alternatif N P F
diakses  sesuai  dengan  kebutuhan untuk menunjang aktivitas bisnis. Penerapan prinsip Satu Data Indonesia melalui  Perpres  No.  39  Tahun  2019 yang mendukung kebutuhan organisai dalam  menjalankan  operasional  unit kerja
V Data  yang  dikelola  dan  dimilki  sudah menerapkan  melakukan  integrasi  satu  data namun  perlu  peningkatan  khusunya dari  sisi dokumentasi terkait data tersebut. Melakukan pembaharuan terhadap peta proses bisnis. Data  dapat  dipertanggungjawabkan validitasnya. V Terdapat beberapa kendala terutama persoalan  birokrasi  yang  disebabkan  alur yang rumit serta belum terdapat dokumentasi yang lengkap terkait pengelolaan data. Melakukan identifikasi dan dokumentasi data Terdapat  konsistensi  data/informasi dengan  menggunakan  istilah  yang dipahami  baik  dalam  organisasi maupun  lintas  organisasi  dan  mampu mendukung target aplikasi V Belum dilakukan identifikasi dan dokumentasi  terhadap  data  pada  target aplikasi. Melakukan  pemetaan  dan  penggambaran entitas data pada target aplikasi. Data  terlindung  dari  ancaman  dan eksploitasi  data  dengan  menerapkan
kontrol hak akses bagi yang berkepentingan V Masi terdapat beberapa data belum terintegrasi sehingga raawan terkena ancaman dan eksploitasi Melakukan identifikasi dan dokumentasi data Arsitektur Aplikasi Aplikasi  mudah  untuk digunakan  dan mampu  mendukung  aktivitas  bisnis organisasi. V Diperlukannya pengembangan dari beberapa aplikasi  khusus  DISPERINDAG  untuk menunjang layanan perindustrian Melakukan perancangan aplikasi dan teknologi yang  saling  mendukung  dan  memastikan pengakomodasian kemandirian aplikasi (integrasi antar aplikasi) Aplikasi  DISPERINDAG  Provinsi Jawa  Barat  tidak  bergantung  pada teknologi tertentu dan memungkinkan stakeholder dapat menggunakan aplikasi secara efisien V Aplikasi  yang  sudah  ada  memanfaatkan beberapa  teknologi  yang  mudah  digunakan, namun  perlu  dilakukan  penerapan  standar terhadap  aplikasi  yang  digunakan  maupun diperbaiki
Melakukan  perancangan  pembuatan dan
perbaikan  terhadap  aplikasi  target,  serta melakukan  pembaruan  berkala  yang  didasari pada evaluasi aplikasi selama penggunaan

## IV. K ESIMPULAN
Setelah melalui beberapa tahapan penelitian ditemukan menghasilkan temuan penelitian yang memilki keluaran blueprint Enterprise Architecture. Penelitian menerapkan best practice TOGAF ADM dan PermenPAN RB No. 19 Tahun 2018, serta disusun melalui Fase Preliminary , Fase Architecture  Vision , Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data  dan  Informasi,  Arsitektur  Aplikasi,  hingga  Arsitektur  Layanan.  Setiap  tahapan  tersebut  menghasilkan masukan dan keluaran tperancangan model EA yang diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. Adapun  untuk  melengkapi  penyusunan  arsitekur  SPBE  sangat  dianjurkan  adanya  kelanjutan  pada  domain arsitektur selanjutnya, yaitu Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan sesuai dengan aturan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar dapat menjadi Arsitektur SPBE yang lengkap dan komprehensif. Selain itu, diharapkan ruang lingkup penelitian juga dapat lebih luas dibandingkan dengan level perangkat daerah.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  M. Muhammad Fathoni and B. Maulidya Izzati, “Perancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Bidang Pertanahan Menggunakan TOGAF ADM (Studi Kasus: Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Barat) Design of Enterprise Architecture Electronic Based Government System in Land Sector Using TOGAF ADM (Case Study: Department Public Housing and Settlement Areas of West Java Province),” 2020.
[2]  B. Irawan, “Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik,” 2017.
[3]  2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,” 2018.
[4]  V. Dwiana Putri, S. Fajar, S. Gumilang, R. A. Nugraha, ) Jurusan, and S. Informasi, “Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan,” 2021.
[5]  A. Nabilah, “Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Spbe ) Menggunakan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020,” p. 21, 2021.
[6]  Open Data Jabar, “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Barat,” 2021.
[7]  Rahayu & Hadiana, “Perancangan Enterprise Architecture Berbasis Service Menggunakan Zachman Framework: Studi Kasus PDAM Kota Sukabumi,”
2016.
[8]  G. Shanks, M. Gloet, I. Asadi Someh, K. Frampton, and T. Tamm, “Achieving benefits with enterprise architecture,” Journal of Strategic Information Systems, vol. 27, no. 2, pp. 139–156, Jun. 2018, doi: 10.1016/j.jsis.2018.03.001.
[9]  D. N. Murti, Y. A. Prasetyo, A. Amalia, and N. Fajrillah, “PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI UNIVERSITAS TELKOM MENGGUNAKAN TOGAF ADM DESIGNING ENTERPRISE ARCHITECTURE IN HUMAN RESOURCES FUNCTION OF TELKOM UNIVERSITY USING TOGAF ADM 1,” 2017.