Volume 1 Nomor 1 │ Februari 2020│Halaman 15- 40
Perubahan Fiksasi Video Klip Musik : Problematika Hukum di Era Digital

## Riki Dwi Putra
Rikidwiputra80@yahoo.com
Dwi Suryahartati dwisurya@unja.ac.id
Nelli Herlina Nelli.herlin@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted: 12 Desember 2019; Accepted: 17 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

## Abstract
This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on  statutory  regulation  and  whether  changing  a  fixation  on  a  music  video  clip  is  a valuation of the copyright perspective. This discussion is needed due  to development of intellectual  property  rights  are  closely  related  with  increasing  intellecual  abilities  of humans.  One  of  them  is  copyright  where  the  basic  idea  of  copyright  is  to  protect  the original  form  of  human  copyright  works  that  were  born  because  of  their  intellectual abilities. This article concludes that from law concerning copyright still lack of discussion about  fixation  and  nothing  legal  protection  for  the  creator  of  his  creation  especially  on fixation music clip video. If viewed on from law concerning copyright there is nothing legal certainty is applied. The meaning of legal certainty is concerning applied on sanction for the violator who do change on fixation music video clip from someone else. The change of music  video  clip  is  including  law  violator  based  on  copyright  perspective  because  have been the work of copyright from someone else in this case is change background on music video cklip is result form label music copy right.
Keyword : Fixation; Copyright; Music Video Clip.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  bagaimana  pengaturan  hukum  mengenai  fiksasi  pada  video  klip musik berdasarkan perturan perundang-undangan dan apakah merubah fiksasi terhadap video  klip  musik  merupakan  pelanggaran  dalam  perspektif  hak  cipta.  Pembahasan  ini diperlukan  karena  perkembangan  hak  kekayaan  intelektual  erat  kaitannya  dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Salah satunya dalam bidang hak cipta yang dimana ide dasar dari hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
manusia  yang  lahir karena  kemampuan intelektualnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta masih kurangnya pembahasan mengenai Fiksasi  dan  tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi  pencipta  atas  ciptaannya  terutama dalam  bidang  Fiksasi  video  klip  musik.  Jika  dilihat  dari  Undang-Undang  yang  terbaru tentang hak cipta yaitu Undang-UndangTentang Hak Cipta tidak adanya kepastian hukum yang  diterapkan.  Kepastian  hukum  yang  dimaksud  adalah  mengenai  sanksi  yang diterapkan bagi pelanggar yang melakukan perubahan terhadap Fiksasi video klip musik milik orang lain. Merubah Fiksasi video klip musik termasuk ke dalam pelanggaran hukum dalam perpektif hak cipta karna telah merubah hasil karya cipta orang lain dalam hal ini merubah latar belakang gambar video klip musik yang merupakan hasil dari karya cipta label musik.
Kata Kunci: Fiksasi; Hak Cipta; Video Klip Musik.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas Perubahan Fiksasi Video Klip Musik ; Problematika Hukum di Era Digital yang menggunakan tipe penelitian secara normatif . Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai fiksasi pada video klip musik berdasarkan perturan perundang-undangan dan apakah merubah fiksasi terhadap video klip  musik  merupakan  pelanggaran  dalam  perspektif  hak  cipta.  Perkembangan  Hak Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disebut  HKI)  erat  kaitannya  dengan  semakin meningkatnya  kemampuan  intelektual  manusia.  Kemampuan  tersebut  berupa  karya  di berbagai  bidang,  seperti  dibidang  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Dapat dikatakan  bahwa  HKI  adalah  pengakuan  dan  penghargaan  pada  seseorang  atau  badan hukum  atas  penemuan  atau  ciptaan  karya  intelektual  mereka  dengan  memberikan  hak- hak  khusus  bagi  mereka  baik  yang  bersifat  sosial  maupun  ekonomis. 1 Menurut  Sudargo Gautama bahwa hak milik intelektual menjadi dua golongan yakni karya-karya di bidang hak  cipta  ( copyright )  dan  hak  milik  industri  ( industrial  property  right ). 2 Yang  termasuk kelompok  hak  milik  perindustrian  yaitu  paten,  merek  dagang,  desain  industri,  rahasia dagang, indikasi geografis, model dan rancang bangun, dan persaingan curang. Sedangkan kelompok hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak hak yang terkait dengan hak cipta. 3
1 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis ( Jakarta; Grasindo, 2002) hal. 24.
2 Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Bandung: Penerbit  BukuPustaka Bani Quraisy, 2004) hal. 5.
3 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society ( Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2008) hal.. 21.
Terkait  dengan  hak  cipta,  tediri  atas  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Hak  ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. 4
Suatu persoalan yang penting didalam sistem perlindungan hak cipta adalah menyangkut kepemilikkan  ciptaan,  karena  pada  dasarnya  perlindungan  itu  sendiri  terutama dimaksudkan  untuk  melindungi  pemilik  hak  cipta.  Dan  disini  pula  sebenarnya  letak kepentingan ekonomi dan kepentingan hak moral dari yang berhak. 5 Pencipta diberi hak ekonomi  untuk  mengumumkan  dan  hak  untuk  memperbanyak  hasil  ciptaan  nya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walupun hak cipta telah dialihkan. 6
Pencipta  di  beri  hak  moral  untuk  dicantumkan  namanya  dalam  ciptaan  dan  hak  cipta untuk  melarang  orang  lain  mengubah  ciptaannya,  termasuk  judul  ataupun  anak  judul ciptaan. 7
Pengaturan perlindungan hak cipta dimana ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki  bentuk  yang  khas,  bersifat  pribadi  dan  menunjukkan  kaslian  sebagai  ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 8
Perlindungan  hak  cipta  khususnya  terhadap  ciptaan  musik  atau  lagu  menjadi masalah  serius,  sebab  Indonesia  dikategorikan  masuk  sebagai  salah  satu  negara  yang terdapat  pembajakan  terhadap  hak  cipta.  Berdasarkan  laporan international  intellectual property  alliance menyatakan  bahwa  sejumlah  negara  yang  cukup  parah  melakukan pelanggaran hak cipta antara lain Cina,Taiwan, India, Korea, Malaysia, dan Indonesia. 9
Music industry in Indonesia is developing very rapidly. It is also supported by the fact that  music  is  one  of  the  biggest  foundation  in  the  creative  industry,  which  is  very  labor intensive.  Creative  economy  has  become  a  source  of  new  hope  to  increase  the  level  of income. 10
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Idustri  musik  di  Indonesia
4 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 115.
5 Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 39.
6 Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah , Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, hal. 210 .
7 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral ( Depok : Rajawali Pers, 2017 ) hal. 47.
8 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, hal. 115.
9 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan , Cet. 1,
Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 6.
10 Dwi Suryahartati dan Nely Herlina, “ Utilization Of Economic Rights In Music And Song Works As A Pillar Of Creative Economy ,” Jambie Law Journal, Vol 1 No. 1, 2018, hal. 121.
berkembang sangat pesat, musik adalah salah satu fondasi terbesar di Indonesia sebagai ekonomi kreatif yang sangat padat karya. Ekonomi kreatif menjadi sumber harapan baru untuk  meningkatkan  pendapatan.  Selain  itu  juga  didorong  oleh  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  karya  musik  telah  menjadi  komoditi  industri  yang  bernilai tinggi.
Pada zaman sekarang ini, telah banyak karya-karya musik yang dihasilkan oleh para musisi di Indonesia, sehingga untuk menikmati karya-karya musik tersebut salah satunya bisa melalui karaoke. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan video klip  musik yang berisikan teks lirik musik yang ditunjukkan pada sebuah  layar  televisi.  Namun  di  tempat  karaoke  tidak  luput  juga  dari  pelanggaran  hak cipta terhadap video klip musik yang terdapat pada daftar musik di karaoke, seperti yang dilansir  pada  situs  resmi  halaman  berita  di  www.liputan6.com  yang menyatakan  bahwa Siti  Badriah  selaku  penyanyi  dari  label  Nagaswara  mengaku  merasa  dirugikan  oleh  PT Vizta Mandiri, pemilik rumah karaoke. Siti Bariah kecewa lantaran video klip lagunya yang berjudul Bara Bere di layar Inul Vizta tak sesuai dengan video klip yang asli.
Pencipta  mempunyai  hak  yang  timbul  atas  ciptaannya  untuk  mengawasi  karya ciptanya  yang beredar dimasyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja merubah fiksasi video  klip  musik  tanpa  izin  dari  pencipta  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri, maka telah terjadi pelanggaran hukum dalam konteks hak cipta.

## B. Pembahasan
1. Pengaturan Fiksasi Menurut Peraturan Perundang-undangan.
Konsep  hak  cipta  dalam  bahasa  Indonesia  merupakan  terjemahan  dari  konsep copyright dalam  bahasa  Inggris  (secara  harafiah  artinya  "hak  salin"). Copyright ini diciptakan  sejalan  dengan  penemuan  mesin  cetak.  Sebelum  penemuan  mesin  ini  oleh Johannes  Gutenberg,  proses  untuk  membuat  salinan  dari  sebuah  karya  tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. 11
Pengaturan terhadap perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur di Indonesia sejak  zaman  Hindia  Belanda  seperti  Auterswet  1912,  peraturan  perundang-undangan terkait hak cipta pertama yang diatur di Indonesia adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Selanjutnya pertauran perundang-undangan tentang hak
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
cipta  terus  diperbaharui  yaitu  diawali  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982t  tentang  Hak  Cipta  dan  Undang-Undang  Nomot  7  Tahun  1987,  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 6  Tahun  1982  tentang  HakCipta, Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1987, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, hingga saat ini yang terakhir adalah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Pengaturan perlindungan hak cipta dimana ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki  bentuk  yang  khas,  bersifat  pribadi  dan  menunjukkan  kaslian  sebagai  ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 12
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  menyatakan  bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  Hak  eksklusif  adalah  hak  yang  semata-mata  diperuntukkan  bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pengertian hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang  melaksanakan  hak  cipta  tersebut  tanpa  persetujuan  pemegang  hak  cipta.  Hak eksklusif  pemegang  hak  cipta  termasuk  kegiatan  menerjemahkan,  mengadaptasi, mengaransemen,  mengalihwujudkan,  menjual,  menyewakan,  meminjamkan,  mengimpor, memamerkan,  mempertunjukan  kepada  publik,  menyiarkan,  merekam,  dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.
Pengertian hak cipta berdasarkan Auteurwet 1912 dalam pasal 1 menyatakan bahwa Hak  cipta  adalah  hak  tunggal  dari  pencipta,  atau  hak  dari  yang  mendapat  hak  tersebut, atas  hasil  ciptaannya  dalam  lapangan  kesusasteraan,  pengetahuan  dan  kesenian,  untuk mengumumkan  dan  memperbanyak  dengan  mengingat  pembatasan-pembatasan  yang ditentukan oleh undang-undang. 13
12 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, hal. 115.
13 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 58.
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi yaitu:
(1) Ciptaan  yang  dilindungi  adalah  ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra, terdiri atas:
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karyatulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan  gambar,  ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan,  adaptasi,  aransemen,  transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi  ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer.
Dalam  kerangka  ciptaan  yang  mendapatkan  hak  cipta  setidaknya  harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yakni:
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, perlindungan hak cipta dalam bentuk perwujudan salah satu contohnya adalah video klip musik
sebagai  ciptaan  harus  telah  berwujud  secara  nyata  yaitu  dapat  didengar  dan dilihat agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta pada saat pencipta mewujudkan idenya  dalam  suatu  bentuk  yang  berwujud.  Dengan  adanya  wujud  dari  suatu  ide, maka suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan.  Suatu  ciptaan  yang  tidak  diumumkan,  hak  ciptanya  tetap  pada pencipta.
3. Suatu  ciptaan  tidak  perlu  diumumkan  untuk  memperoleh  hak  cipta.  Suatu  ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak  cipta  bukan  mutlak (absolute) .  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil  karya  cipta  yang  tidak  dilindungi  oleh  hak  cipta  yaitu  apabila  ada  unsur- unsur sebagai berikut :
a. Hasil karya cipta yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah  diungkapkan,  dinyatakan,  digambarkan,  dijelaskan,  atau  digabungkan dalam sebuah ciptaan.
c. Alat  benda,  atau  produk  yang  diciptakan  hanya  untuk  menyelesaikan  masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 14
Keberadaan  UUHC  memang  diperuntukkan  khusus  untuk  melindungi  hak  bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelaktualitas (intangible). 15
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta  dinyatakan  bahwa  hak  moral  merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta untuk :
14 Tim  Visi  Yustisia, Panduan  Resmi  Hak  Cipta  dari  Mendaftar,  Melindungi,  Hingga  Menyelesaikan Sengketa ( Jakarta: Visimedia, 2015) hal. 10.
15 Tommy  Hottua  Marbun,  dkk, Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Karya  Cipta  Lagu  Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler , Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1, No. 1, Mei 2013, hal.2.
a. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. Mempertahankan  haknya  dalam  hak  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. Penerbitan ciptaan;
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan;
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan ciptaan;
g. Pengumuman ciptaan;
h. Komunikasi ciptaan; dan
i. Penyewaan ciptaan.
Faktor ekonomi yang didasarkan karena ingin mencari keuntungan financial secara cepat  dan  mengabaikan  kepentingan  para  penciptadan  pemegang  hak  cipta,  Faktor harga,faktor  budaya  masyarakat  itu  sendirisehingga  kesadaran  masyarakat terhadapbarang bajakan yang illegal masih sangatrendah. 16
Istilah kata “Fiksasi” baru tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dinyatakan  bahwa  Fiksasi  adalah  perekaman suara  yang  dapat  didengar,  perekaman  gambar  atau  keduanya,  yang  dapat  dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Menurut penulis berdasarkan pengertian mengenai Fiksasi tersebut dapat diketeahui bahwa Fiksasi terdiri dari  2  bentuk  yaitu  Fiksasi  dalam  bentuk  perekaman  suara  yang  dapat  didengar  dan Fiksasi dalam bentuk perekaman gambar atau keduanya (suara dan  gambar) yang dapat
16 Surya Prahara, Pembajakan Musik Dan Lagu : Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra Secara Digital Di Indonesia, Jurnal stkip sumbar , Vol. 5, No.1, Desember 2012,  hal.37.
dilihat,  didengar,  atau  dikomunikasikan melalui  perangkat  apapun.  Dalam  penelitian  ini, penulis  memfokuskan  pada  Fikasi  dalam  bentuk    perekaman  gambar  atau  keduanya (suara  dan    gambar)  yang  dapat  dilihat,  didengar,  atau  dikomunikasikan  melalui perangkat apapun yaitu seperti video klip musik.
Objek  dari  hak  cipta  yaitu  suatu  ciptaan  yang  sudah  tercipta  dalam  bentuk  nyata. Pengertian  ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, keterampilan, atau kahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Pada era digital  sekarang ini, telah banyak karya-karya musik yang dihasilkan oleh para  musisi  di  Indonesia,  sehingga  untuk  menikmati  karya-karya  musik  tersebut  salah satunya bisa melalui karaoke. Karaoke adalah  sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi  diiringi  dengan  video  klip  musik  yang  berisikan  teks  lirik  musik  yang ditunjukkan  pada  sebuah  layar  televisi.  Namun  di  tempat  karaoke  tidak  luput  juga  dari pelanggaran  hak  cipta  terhadap  video  klip  musik  yang  terdapat  pada  daftar  musik  di karaoke, seperti yang dilansir pada situs resmi halaman berita di www.liputan6.com yang menyatakan  bahwa Siti  Badriah  selaku  penyanyi  dari  label  Nagaswara  mengaku merasa dirugikan oleh PT Vizta Mandiri, pemilik rumah karaoke. Siti Bariah kecewa lantaran video klip lagunya yang berjudul Bara Bere di layar Inul Vizta tak sesuai dengan video klip yang asli. Pihak Nagaswara selaku label musik mengatakan jika inul vizta menampilkan video klip  lagu  bara  bere  yang  dinyanyikan  oleh  siti  badriah  dan  lagu  satu  jam  saja  yang dipopulerkan  oleh  zaskia  gotik  tak  melakukan  izin  terlebih  dahulu  kepada  pihak nagaswara.
Dengan  banyaknya  hasilkarya  ciptaantersebut,  maka  harus  ada  media  yang mengaturatau menjaga agar tidak  terjadisuatupenyimpangan atau pelanggaran terhadap karyaciptaan  tersebut. 17 Menurut  penulis,  tidak  dianggap  pelanggaran  hak  cipta  apabila pihak  karaoke  ingin  melakukan  modifikasi  atas  fiksasi  video  klip  musik  tersebut  telah mendapat persetujuan dari pemegang hak cipta dalam hal ini label musik yang dilakukan melalui  perjanjian  lisensi.  Lisensi  adalah  suatu  bentuk  pemberian  izin  untuk memanfaatkan  suatu  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  dapat  diberikan  oleh  pemberi lisensi  kepada  penerima  lisensi  agar  penerima  lisensi  dapat  melakukan  suatu  bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang  akan  dipergunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan  jasa  tertentu,  dengan
17 Agus Dimyatihal. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Kraoke , Jurnal Unswagati, Vol. 7 No.1, hal. 31.
mempergunakan  hak  kekayaan  intelektual  yang  dilisensikan  tersebut. 18 Hak  Cipta  Lagu tidak hanya dianggap sebagai komoditi namun juga dianggap sebagai milik pribadi yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara dan Internasional sebagai Hak Asasi Manusia. 19
Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  dinyatakan  bahwa  hak  ekonomi  pelaku  pertunjukan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan :
a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan;
b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
d. Pendistribusian atas fikasi pertunjukan atau salinannya;
e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
Berdasarkan  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta dinyatakan bahwa Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:
a. Namanya  dicantumkan  sebagai  pelaku  pertunjukan,  kecuali  disetujui  sebaliknya; dan
b. Tidak dilakukannya distorsi  ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal- hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak  cipta  melindungi  suatu  ekspresi  dari  sebuah  ide,  sedangkan  ide  yang  belum diwujudkan belum dilindungi”. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya  pada  karya-karya  yang  merupakan  penuangan  ide  secara  nyata,  bukan  sekedar gagasan  dan  ide  semata. 20 Adapun  beberapa  peraturan  pelaksana  di  bidang  hak  cipta adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1986  tentang  dewan  hak  cipta ditetapkan tanggal 5 April 1989.
b. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1989  tentang penerjemahan  dan/atau  perbanyak  ciptaan  untuk  kepentingan  pendidikan,  ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan ditetapkan tanggal 14 Januari 1989.
18 Rezky Lendi Maramis, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti, Jurnal Unsrat, Vol. 2,No. 2, April 2014, hal. 118. 19 Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftachul Jannah, Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia Dan Malaysia, Jurnal Untidar, Vol. 3, No.2, 2019, hal. 1. 20 Arya  Utama,  Titin  Titawati,  dan  Aline  Febryani  Loilewen, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Cipta  Lagu  Dan  Musik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 ,  Jurnal  Unmasmataram, Vol.13 No. 1 Maret 2019, hal. 81.
c. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1986  tentang  dewan hak cipta ditetapkan tanggal 6 Maret 1986.
d. PP nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang pengesahan WIPO  Performances  and  Phonograms  Treaty,  1996/Traktat  WIPO  mengenai pertunjukan dan perekam suara.
f. Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan perekam suara.
Hukum  diciptakan  sebagai  suatu  sarana  untuk    mengatur  hak-hak  dan  kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. 21 Sanksi yang dapat di  terapkan  apabila  ada yang melakukan perubahan latar  belakang    video  klip  musik,  maka  berdasarkan  pasal  72  ayat  (6)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  150.000.000  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah). Namun menurut penulis, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak  adanya  peraturan  mengenai  Sanksi  terhadap  pelaku  yang  merubah  latar  belakang video  klip  musik  dikarenakan  bahwa  kata  ‘merubah’  pada  undang-undang  nomor  19 tahun 2002 tentang hak cipta mengandung arti yang luas. Sedangkan kata “merubah” pada undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta  mengandung  arti  yang  sangat sempit dalam hal ini hanya bertujuan untuk perubahan fiksasi pada video klip musik.
Menurut  penulis,  merubah  latar  belakang  gambar  video  klip  musik  termasuk kedalam  kegiatan  melanggar  hukum  yaitu  telah  dilakukannya  kegiatan  “Modifikasi Ciptaan”.  Berdasarkan  penjelasan  dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak  Cipta  dinyatakan  bahwa  Modifikasi  ciptaan  adalah  pengubahan  atas  karya  pelaku pertunjukan. Fiksasi video klip musik adalah hasil karya cipta dari label musik. Merubah latar  belakang  video  klip  musik    merupakan  perbuatan  melanggar  hukum.  Pelanggaran hukum  harus  mendapat  sanksi  hukum.  Sehingga  dengan  tidak  adanya  sanksi  hukum berupa  denda  atau  kurungan  penjara,  maka  pelanggaran  hukum  tersebut  membuka peluang  untuk  banyak  para  pihak  yang  tidak  berhak  dalam  hal  ini  pihak  karaoke  untuk merubah  latar  belakang  video  klip  musik.  Penulis  berfikir  bahwa  seharusnya  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  harus  lebih  lengkap  dari  peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta karena dalam Undang-Undang No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  masih  kurangnya  perlindungan  terhadap  label
21 Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube, Udayana Master Law Journal, Vol.6 No. 4  Desember 2017, hal. 516.
musik selaku pencipta video klip musik.
2. Landasan Ketiadaan Sanksi Terhadap Fiksasi dalam Undang-Undang.
Bahwa  undang-undang  hak  cipta  itu  dibuat  untuk  menimbang  bahwa  hak  cipta merupakan  kekayaan  intelektual  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang mempunyai  peranan  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  bangsa  dan  memajukan kesejahteraan  umum,  selanjutnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan sastra  sudah  demikian  pesat  sehingga  memerlukan  peningkatan  perlindungan  dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
Menurut penulis, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kurang melindungi si pencipta suatu karya cipta yang dalam hal ini karya cipta video klip musik karena pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terdapat kekosongan pengaturan  mengenai  sanksi  terhadap  pelaku  yang  melakukan  perubahan  Fiksasi  video klip  musik  yaitu  dilakukannya  modifikasi  ciptaan.  Dengan  tidak  adanya  sanksi  tersebut maka  telah  melanggar  tujuan  dari  pembentukan  undang-undang  nomor  28  tahun  2014 tentang hak cipta yaitu melindungi pencipta.

## 3. Konvensi Internasional mengenai Hak Cipta.
Konvensi  internasional  adalah  perjanjian  internasional,  perjanjian  internasional akan  menimbulkan  hak-hak  dan  kewajiban  bagi  para  negara  peserta  maka  apabila persetujuan telah tercapai timbulah hak-hak dan kewajiban bagi para negara peserta yang telah  mngikatkan  dirinya.  Dengan  ini  tujuan  diadakan  perjanjian  internasional  adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu hak yang timbul dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap negara peserta.
Konvensi  Roma  berlaku  pada  tahun  1961  terhadap  negara-negara  anggota persetujuan  Trade Related  Aspects  Of  Intteleltual  Property  Rights (selanjutnya  disebut TRIPS).  Rome  Convention  yaitu International  Convention  for  the  Protection  of  the Performers  Producers  of  Phonograms  and  Broadcasting  Organization dibentuk  karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. Rome Convention ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal  dengan Neighboring  Rights .  Selain  hak  cipta  yang  bersifat  orisinil  (asli),  juga dilindunginya hak turunannya yaitu hak salinan (neighbouring rights atau ancillary rights) .
Konvensi Berne, konvensi ini ditandatangani pada tanggal 9 september tahun 1986,
Fiksasi  berasal  dari  istilah  bahasa  Inggris Fixation .  Kata  yang  terdapat  pada Berne Convention ini  yang  kemudian  popular  di  kalangan  praktisi  hukum  hak  kekayaan intelektual.  Terkait  dengan  perwujudan  sebuah  ide  yang  disebut  sebagai  ekspresi  maka
The Berne Convention  for the Protection of Literary and Artistic Works menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta mengenai Fiksasi. Namun, prinsip fiksasi yang ada pada Berne  Convention mengarahkan negara penandatangan  konvensi untuk tunduk pada  persyaratan  fiksasi  perlindungan  hak  cipta  pada  hukum  nasional  masing-masing negara. Fiksasiyang akarnya dari The Berne Convention justru seharusnya mengacu pada bentuk  nyatasuatu  ciptaan  sebagai  syarat  untuk  mendapatkan  perlindungan  Hak  Cipta, bukan  mengacu  pada  perekaman  suara  atau  gambar.  Mengenai  objek  perlindungan  hak cipta  dalam  konvensi  ini  adalah  karya-karya  sastra  dan  seni  yang  meliputi  segala  hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian. Salah satu hal yang penting dalam konvensi ini adalah mengenai  perlindungan  yang  diberikannya  terhadap  para  pencipta  atau  pemegang  hak. Hasil dari konvensi berne tersebut memunculkan sejumlah ketentuan pokok yaitu:
a. Pembentukan union.  Pembentukan  union  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak para pencipta karya seni dan sastra.
b. Perlindungan  karya  cipta  yang  dilakukan  dengan  tidak  memandang  bentuk ekspresi  karya  cipta.  Ide  saja  tidak  dapat  dilindungi  sampai  ide  tersebut menjadi kenyataan.
c. Kriteria  pemberian  perlindungan  yaitu  kriteria  perlindungan  bagi  pengarang warga  yang  diterbitkan maupun  yang  tidak dan pengarang  dari  negara  bukan anggota union atas karya-karya yang pertama diterbitkan di salah satu negara anggota union atau di luar negara union dan dinegara anggota union.
d. Kriteria perlindungan untuk karya sinematorgrafi, arsitektur, dan karya artistik tertentu.  Konvensi  memberikan  perlindungan  bagi  pengarang  karya sinematografi dan pencipta karya arsitektur yang dibangun dinegara union atau karya-karya artistik yang diletakan pada gedung atau struktur lain yang terletak dinegara anggota union.
e. Hak-hak  yang  diberikan.  Pengarang  menikmati  karya-karya  mereka  yang dilindungi  dengan  konvensi  ini  di  negara  anggota  union  selain  dinegaranya sendiri atas hak-hak yang diberikan oleh undang-undang yang bersangkutan.
f. Pembatasan perlindungan atas karya  tertentu dan warga negara bukan union. Jika  suatu  negara  bukan  union  tidak  dapat  melindungi  karya  cipta  yang merupakan  bukan  warga  negara  union,  negara  terakhir  ini  bisa  membatasi perlindungan  yang  diberikan  kepada  karya  pencipta  yang  pada  tanggal  kali pertama  publikasi  merupakan  warga  negara  lain  dan  yang  bukan  penduduk negara.
The  Universal  Copyright  Convention (selanjutnya  disebut  UCC),  ide  dasar
terbentuknya konvensi ini  adalah untuk memberikan perlindugan yang lebih rendah dari pada  tidak  akan  mempengaruhi  keanggotaan  dari  konvensi  berne.  UCC  juda  mengatur masalah national treatment , tetapi tidak mensyaratkan perlindungan otomatis, dalam arti bahwa harus ada mekanisme pendaftaran perlindungan juda didasarkan pada respirocity principle (prinsip timbal balik).
TRIPs atau Trade Related Aspects on Intellectul Property Rights merupakan lampiran dari  persetujuanpembentukan  organisasi  perdagangan  dunia  (WTO)  yangdisahkan  pada tanggal  4  April  di  Marrakesh  Maroko.  Tujuan  dari  perjanjian  TRIPs  iniadalah meningkatkan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  produkperdagangan, menjamin  prosedur  pelaksanaan  hak  kekayaan  intelektualyang  tidak  menghambat perdagangan,  merumuskanaturan  dan  disiplin  pelaksanaan  perlindungan  hak  kekayaan intelektual. 22
WIPO Copyright  Treaty (selanjutnya  disebut  WCT).  Pada  kovensi  ini  ada  3  digital agenda  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  pada  pemegang  hak  cipta  untuk perbanyakan  ciptaan  yang  dilindungi  hak  cipta  dengan  menggunakan  sarana  teknologi komunikasi digital. 3 digital agenda tersebut yaitu:
a) Memberikan kepada pencipta untuk mengumumkan kepada publik hasil ciptaannya dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel.
b) Memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  dan  penegakan  hukum  yang efektif  terhadap  tindakan-tindakan  penyalahgunaan  teknologi  yang  merugikan pencipta.
c) Kewajiban  negara  untuk  menegakan  hukum  secara  efektif  terhadap  seorang  yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1) Menghapus  atau  mengubah  secara  elektronik  hak  informasi  manajemen elektronik tanpa izin pencipta.
2) Mendistribusi,  mengimpor  untuk  mendistribusikan,  menyiarkan  atau mengkomunikasikan  kepada  publik  suatu  ciptaan  bahwa  hak  pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta.
Menurut penulis, dapat disimpulkan mengenai konvensi-konvensi mengenai hak cipta  yaitu  konvensi  Roma,  konvensi Bern e, The  Universal  Copyright  Convention,Related Aspects  on  Intellectul  Property  Rights ,  dan  WIPO Copyright  Treaty merupakan  konvensi yang  mengatur  tentang  perlindungan  karya-karya  dan  juga  mengenai  tujuan  yang  pasti
22 Denny Kusmawan, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku ,  Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. xix, No. 2  Mei 2014, hal. 139
bawa  dengan  diadakannya  perjanjian  internasional  adalah  untuk  melindungi  atau memberikan  kepastian  hak  atas  suatu  hak  yang  berdasarkan  dari  suatu  perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota.
Sebagai  suatu  perbandingan,  di  Amerika  Serikat  dikenal  ciptaan  yang  disebut dengan derivative  works  yang dihasilkan  dari  berbagai  tindakan  alih  wujud.  Amerika Serikat  tidak  sekedar  mengenal  perubahan  bentuk  saja  sebagai  pengertian pengalihwujudan  tetapi  juga  berbagai  tindakan  lain  yang  dianggap  dapat  menghasilka karya derivative .  Agar  dapat  memenuhi  syarat  sebagai  pengalihwujudan,  karya  tersebut harus  melalui  proses  mengubah  (mentransformasi),  mengadaptasi,  atau  memodifikasi karya yang ada. 23 Di Negara Amerika Serikat juga mengatur mengenai perubahan Fiksasi video klip musik, yaitu diatur pada title 17 chapter 11 of the United States Code mengenai Sound Recordings and Music Videos yang menyatakan bahwa:
Unauthorized  acts,  anyone  who,  without  the  consent  of  the  former  or  performers involved
(1) fixes the sounds or  sounds and image  of live musical performance  in a  copy or phonorecord,  or  repoduces  copies  or  phonorecords  of  such  us  of  performance from an anauthorized fixation.
(2) transmits or otherwise communicates to the public the sounds or sounds and image of live musical performance.
(3) distributes or offers to distributes, sells or offers to sell, rents of offers to rent, or traffics in any copy or phonorecord fixed as described in paragraph (1).
Diatur juga mengenai sanksi yang diterapkan, Berdasarkan Titel 18 chapter 18 of the United States Code mengenai Criminal Code menyatakan “shall be imprisoned not more than  10  years,  or  fined  in  the  amount  set  forth  in  this  title,  or  both,  if  the  offense  is  a felony”
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perubahan  fiksasi  yang dianggap  menjadi  pelanggaran  hak  cipta  yakni  tindakan  melakukan  perubahan  fiksasi dilakukan  tanpa  izin  dari  si  pencipta,  memperbaiki  suara  atau  suara  dan  gambar  dari pertunjukan musik live dalam salinan atau rekaman suara atau mereproduksi salinan atau rekaman suara dari fiksasi, mentransmisikan atau mengkomunikasikan suara atau suara dan  gambar  kepada  publik,  dan  mendistribusikan,  menjual,  menyewakan  hasil  salinan atau rekaman suara apapun yang diperbaiki sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1).
23 Hanisa, E. I. (2014). Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat . Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum,
1 (1).
Dan  adapun  sanksi  yang  diterapkan  apabila  ada  yang  merubah  Fiksasi  video  klip  musik yaitu akan dipenjara tidak lebih dari 10 tahun.
Jadi menurut penulis pengaturan hukum pada negara Amerika Serikat mengenai hak  cipta  lebih  lengkap  dari  pengaturan  hukum  di  Indonesia  karna  di  Pengaturan  hak cipta  di  Amerika  Serikat  telah  dijelaskan  menganai  apa  apa  saja  yang  dianggap pelanggaran hak cipta dalam hal ini perubahan Fiksasi video klip musik dan terdapat juga sanksi  yang  akan  diterapkan  apabila  ada  yang  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  yaitu melakukan perubahan fiksasi video klip musik yaitu akan dipenjara 10 tahun, sedangkan pengaturan hak cipta  di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor  28  Tahun 2014 tentang hak  cipta  terdapat  kekosongan  pengaturan  hukum  yaitu  mengenai  sanksi  yang  akan diterapkan  bagi  yang  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  dalam  hal  ini  melakukan perubahan  Fiksasi  video  klip  musik.  Perlu  diketahui  bahwa  undang-undang  hak  cipta Indonesia  yaitu  Undang-Undang  no.  19  Tahun  2002  tentang  hak  cipta  telah  mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran hak cipta berupa merubah karya cipta milik orang lain karna  menurut  penulis  undang-undang  no.  19  tahun  2002  tentang  hak  cipta  ini  definisi “merubah”  itu  memang  bermakna  luas,  namun  di  undang-undang  no.  24  tahun  2014 tentang  hak  cipta  definisi  “merubah”  lebih  diartikan  khusus  kepada  perubahan  Fiksasi video  klip  musik.  Sehingga  undang-undang  no.  24  tahun  2014  tentang  hak  cipta  harus lebih lengkap dari undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

## 4. Perubahan Fiksasi Pada Video Klip Musik
Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar  atau  keduanya,  yang  dapat  dilihat,  didengar,  digandakan,  atau  dikomunikasikan melalui  perangkat  apapun.  Menurut  penulis  berdasarkan  pengertian  mengenai  Fiksasi tersebut dapat diketahui bahwa Fiksasi terdiri dari 2 bentuk yaitu Fiksasi dalam bentuk perekaman suara yang dapat didengar dan Fikasasi dalam bentuk perekaman gambar atau keduanya (suara dan  gambar) yang dapat dilihat, didengar, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Fikasi dalam bentuk perekaman gambar atau keduanya (suara dan  gambar) yang dapat dilihat, didengar, atau dikomunikasikan  melalui  perangkat  apapun  yaitu  seperti  video  klip  musik  yang ditampilkan melalui perangkat televisi di usaha karaoke.
Perkembangan  kegiatan  pelanggaran  hak  cipta  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor. Rendahnya  tingkat  pemahaman  masyarakat  akan  arti  dan  fungsi  hak  cipta,  sikap  dan keinginan  untuk  memperoleh  keuntungan  dagang  dengan  cara  yang  mudah,  ditambah dengan  belum  cukup  terbinanya  kesamaan  pengertian,  sikap,  dan  tindakan  para  aparat
penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian. 24
Objek  dari  hak  cipta  yaitu  suatu  ciptaan  yang  sudah  tercipta  dalam  bentuk  nyata. Pengertian  ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, keterampilan,  atau  kahlian  yang  diekspresikan  dalam  bentuk  nyata.  Berdasarkan penjelasan  diatas  maka  terdapat  dua  persyaratan  pokok  untuk  mendapatkan perlindungan hak cipta yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa hasil dari suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan  milik  karya  cipta  orang  lain.  Menurut  penulis,  Fiksasi  video  klip  musik  termasuk karya cipta karna untuk menghasilkan suatu fiksasi video klip memerlukan kretifitas dan hasil dari fiksasi video klip musik dalam penelitian ini sudah dalam bentuk nyata, dapat dilihat, dan didengar.
Lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks  merupakan  ciptaan  yang  dilindungi, berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  atau  tanpa  teks  diartikan  sebagai  satu kesatuan  karya  cipta  yang  bersifat  utuh.  Selanjutnya  penulis  asumsikan  bahwa  usaha karaoke  telah  mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  atas  lagu  dan membayar royalti untuk mengumumkan atau memperdengarkan lagu miliknya dalam hal ini  lagu  milik  label  musik  dikaraoke  tersebut (performance  royalties) maupun  royalti untuk melakukan penggandaan (mechanical royalties) .
Dilansir  dari  artikel mechanical  reoyalties  vs  performance  royalties:  whats  the difference? .  Dari  laman royalty  exchange yang  merupakan  sebuah  marketplace  yang menghubungkan artis dengan investor menyatakan bahwa:
“Performance royalties are the fees music users pay when music is performed publicly. Mechanical  royalties  are  paid  to  songwriters  and  artist  when  music  is  sold  (think  CD  or Vinyl) but also when music is streamed (streaming mechanicals) like spotify.” 25
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa performance royalties adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna lagu saat lagu dipertunjukan di depan umum. Dan mechanical royalties dibayarkan kepada pencipta lagu dan artis ketika musik dijual (dalam bentuk CD atau vinil) tetapi juga ketika musik dialirkan (streaming  mechanicals) seperti
24 Yessica Agnes Saragi, Perlindungan Hukum Bagi Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Jurnal Usu, hal.9. 25 https://www.royaltyexchange.com/blog/mechanical-and-performance-royalties-whats-the- difference#sthash.yD0ppB0F.dpbs
spotify .
Selanjutnya dilansir dari artikel Lima Pencipta Lagu Laporkan Perusahaan Karaoke menyatakan bahwa mechanical royalties (hak di bidang penggandaan) dibayarkan karena pada  saat  pelaku  usaha  memperbanyak  lagu  ciptaan  seseorang  pencipta  dari  sever  ke server  lain  di  beberapa  ruangan  karaoke,  maka  yang  bersangkutan  telah  melakukan penggandaan. 26
Menurut penulis yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu pada hak ekslusif pelaku pertunjukan  yaitu telah dilakukan perubahan  fiksasi pada video  klip musik yang terdapat pada list lagu karaoke. Perlu diketahui bahwa dalam video klip musik terdapat  pelaku  pertunjukan,  berdasarkan  pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  28 tahun  2016  tentang  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  Pelaku  pertunjukan  adalah  seorang atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menampilkan  dan mempertunjukan  suatu ciptaan. Kemudian mengenai hak terkait.  Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
Hak eksklusif perlaku pertunjukan terbagi atas hak moral pelaku  pertunjukan  dan hak  ekonomi  pelaku  pertunjukan.  Hak  moral  pelaku  pertunjukan  merupakan  hak  yang melekat  pada  pelaku  pertunjukan  yang  tidak  dapat  dihapus  atau  dihilangkan  dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Berdasarkan pasal 22 undang- undang nomor 28 tahun 2014  tentang hak cipta Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:
a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan. Kecuali disetujui sebaliknya.
b. Tidak  dilakukannya  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau hal-hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau  reputasinya  kecuali disetujui sebaliknya.
Selanjutnya  hak  ekonomi  pelaku  pertunjukan  meliputi  hak  untuk  melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang orang lain untuk melakukan :
a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi.
c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
d. Perndistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik.
f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
26 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56386a3aa7444/lima-pencipta-lagu-laporkan- perusahaan-karaoke
Berdasarkan  penelitian  ini,  menurut  penulis  apabila  perubahan  fiksasi  video  klip musik tidak disetujui oleh pelaku pertunjukan yang ada pada video klip musik  tersebut, maka  perbuatan  usaha  karaoke  yang  merubah  gambar  latar  belakang  video  klip  musik (fiksasi)  yang  berbeda  dengan  versi  aslinya  merupakan  pelanggaran  hukum  dalam konteks hak cipta.
Berdasarkan  jurnal  hukum  unamasmataram  yang  diteliti  oleh  Arya  Utama,  Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen yang  berjudul perlindungan hukum  terhadap hak cipta lagu dan musik menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa:
“Hak  cipta  melindungi  suatu  ekspresi  dari  sebuah  ide,  sedangkan  ide  yang belum  diwujudkan  belum  dilindungi,  hak  cipta  diberikan  hanya  pada  karya- karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata”. 27
Penulis  setuju  dengan  pernyataan  tersebut,  karna  perubahan  fiksasi  harus mendapat perlindungan hukum karna perubahan fiksasi termasuk kedalam pelanggaran hak cipta karna pelanggaran tersebut telah dilakukan secara nyata seperti yang dilakukan oleh  pihak  karaoke.  Penulis  berfikir  bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak karaoke  yaitu  dengan  melakukan  perubahan  atas  gambar  yang  ada  di  video  klip  musik tersebut  yang  berbeda  dari  versi  aslinya.  Para  pengunjung  karaoke  sering  sekali  tidak memperhatikan  bahwa  video  klip  lagu  yang  dinyanyikan  telah  terdapat  pelanggaran terhadap hak cipta lagu tesebut. Para pengunjung hanya menikmati suara musiknya saja tanpa mengetahui bahwa suatu video klip lagu bukan hanya sekedar suara lagu saja tetapi juga  terdapat  gambar  pada  video  klip  musik  tersebut.  Pihak  karaoke  telah  melakukan modifikasi  ciptaan,  yaitu  dengan  dilakukan  perubahan  atas  gambar  pada  latar  belakang video klip musik yang berbeda dari video klip musik versi aslinya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, modifikasi ciptaan termasuk kedalam pelanggaran  hak  cipta  dan  harus  mendapat  sanksi  hukum  yang  bertujuan  untuk melindungi pencipta suatu karya cipta dalam hal ini label musik.
Selanjutnya berdasarkan Udayana Master Law Journal yang diteliti oleh Anak Agung Mirah  Satria  Dewi  yang  berjudul  perlidungan  hukum  hak  cipta  terhadap  cover  version lagu di youtube yang menyatakan bahwa:
“Hukum  diciptakan  sebagai  suatu  sarana  untuk  mengatur  hak-hak  dan kewajiban  subjek  hukum.  Disamping  itu,  hukum  juga  berfungsi  sebagai
27 Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 , Jurnal Unmasmataram, Vol.13 No. 1 Maret 2019, hal. 81.
instrumen perlindungan bagi subjek hukum.” 28
Penulis  setuju  dengan  pernyataan  tersebut  karna  hukum  harus  melindungi  si pencipta. Penulis berfikir bahwa untuk membuat karya cipta dalam hal ini membuat video klip  musik,  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  karya  cipta  yang  telah  di  hasilkan  oleh pencipta  memerlukan  pengorbanan  tenaga,  waktu,  dan  biaya.  Setiap  karya  yang digolongkan  ke  dalam  hak  cipta  harus  mendapat  kekuatan  hukum  atas  karya  atau ciptaannya.  Oleh  karna  itu  fiksasi  video  klip  musik  harus  dilindungi  dalam  konteks  hak cipta  karna  ide  dasar  dari  perlindungan  hak  cipta  adalah  untuk  melindungi  wujud  asli karya cipta yang lahir karena kemampuan intelektualnya.
Berdasarkan  jurnal  unsrat  yang  diteliti  oleh  Lucia  Ursula  Rotinsulu  yang  berjudul penegakan hukum atas pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa:
“Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dilindungi oleh  undang-undang  dan  perlindungan  itu  dimaksudkan  agar  tidak  kehilangan haknya atas karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualnya.” 29
Penulis setuju dengan pernyataan tersebut karna pelanggaran hak cipta dalam hal ini  telah  dilakukannya  perubahan  fiksasi  video  klip  musik  sehingga  harus  ada  sanksi hukumnya  terhadap  siapapun  yang  telah  melakukan  pelanggaran  tersebut  karna  fiksasi video  klip  musik  termasuk  hasil  dari  kemampuan  intelektual    Pencipta.  Penulis  berfikir bahwa Pencipta dalam hal ini label musikmemiliki kontrol terhadap hasil karya ciptanya karena di dalam  hasil ciptanya terdapat hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada hasil ciptanya tersebut, sehingga pencipta berhak untuk menjamin bahwa hasil karya cipta nya  tersebut  tidak  dirubah  oleh  siapapun.  Serta  untuk  menjaga  nama  baik  pencipta sebagai pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya, penghargaan terhadap hasil karya intelektual tidak dapat dinilai dari sudut materi/uang 30 . Tetapi penghargaan itu berwujud dari  pemberian  kekuasaan  kepada  pencipta  yang  bersangkutan  apabila  ada  orang  lain yang melanggar terhadap hasil karya ciptaanya.
Dari  apa  yang dihasilkan oleh  Pencipta  merupakan  hasil  yang  patut  dipertahankan oleh Pencipta dengan mendaftarkan ciptaannya, namun demikian pedaftaran tidak mutlak diharuskan  atau  bukan  merupakan  suatu  keharusan  bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak
28 Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube, Udayana Master Law Journal, Vol.6 No. 4  Desember 2017, hal. 516. 29 Lucia  Ursula  Rotinsulu, Penegakkan  Hukum  Atas  Pelanggaran  Hak  Ekonomi  Pencipta  Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 , Jurnal Unsrat, Vol. V No 3 Maret 2016, hal. 17.
30 Hendra Tanu Atmadja, Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu ( Jakarta : Hatta International, 2004 ) hal. 36.
Cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (4) UUHC, maka tanpa pendaftaran pun Hak Cipta yang bersangkutan walaupun  tidak  atau  belum diumumkan tetapi ada, diakui dan dilindungi sama seperti yang didaftarkan. 31
“The company  task  is not just those realised when it is sold in recorded  form to the public, but also thoserealised when  it is broadcast  on  radio  or television,  used  on  a film, commercial  orvideo soundtrack,  and  so on.” 32
Berdasarkan penejelasan diatas dapat diketahui bahwa tugas perusahaan adalah tidak hanya yang direalisasikan ketika dijual dalam bentuk rekaman kepada publik, tetapi juga  disuplai  ketika  disiarkan  di  radio  atau  televisi,  digunakan  pada  film,  soundtrack komersial atau video, dan seterusnya.
Menurut penulis terhadap pernyataan tersebut bahwa perusahaan dalam hal ini label  musik  selaku  perusaahan yang melakukan  pembuatan  video  klip  musik  harus mengawasi  produk  karya  ciptanya  jangan  sampai  dirubah  oleh  siapapun  dalam  hal  ini pihak  karaoke  dan  dari  youtube.  Karna  fiksasi  video  klip    musik  termasuk  kedalam  hak cipta dan harus dilindungi dalam konteks hak cipta.
Berdasarkan jurnal unsrat  yang  diteliti  oleh  Christine  C.  Salindeho  yang  berjudul perlindungan musik  dan lagu di  era teknologi internet dalam perspektif undang-undang hak cipta Indonesia menyatakan bahwa:
“Pelanggaran  yang  dilakukan  pihak  pihak  tertentu  dalam  hal  ini  pihak  karaoke dan  youtube  menunjukan  lemahnya  masalah  penegakkan  hukum  terhadap  hak cipta,  serta  kesadaran  masyarakat  lemah  terhadap  pemahaman  hukum  hak cipta.” 33
Penulis setuju dengan pernyataan tersebut karena pihak karaoke telah melakukan pelanggaran  hak  cipta.  Penulis  berfikir  bahwa  dalam  penelitian  ini  telah  dilakukan perubahan Fiksasi video klip musik yang dilakukan dengan cara merubah latar belakang video klip musik yang berbeda dengan video klip  musik versi aslinya. Perubahan fiksasi video  klip  musik  termasuk  kedalam  modifikasi  ciptaan.  Berdasarkan  penjelasan  dari undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta  dinyatakan  bahwa  modifikasi ciptaan adalah perubahan atas karya pelaku pertunjukan.
Berdasarkan jurnal hukum udayana yang diteliti oleh Duwi Aprianti yang berjudul
31 Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan / Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) , Journal Hukum Universitas Padjadjaran. Vol. 1 No. 2 Juni 2018, hal. 230 32 Simon Frith, Copyright and the music business , Journal Cambridge. Vol. 7 No. 1 Januari 1988, hal.
57.
33 Christine C. Salindeho , Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Jurnal Unsrat, Vol.v No. 5  Juli 2017, hal. 155
implementasi  penarikan  royalti  bagi  pelaku  usaha  komersial  karaoke  berdasarkan undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta  menyatakan  bahwa  “Undang- Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  yang  semakin  memperjelas  perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk suatu karya cipta”. 34 Penulis tidak setuju dengan pernyataan  tersebut  karena  penulis  berfikir  pada undang-undang  tersebut masih  belum melindungi pencipta karena terdapat kekosongan pengaturan yaitu mengenai sanksi yang diterapkan apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dalam hal  ini  yaitu  pelanggaran  dengan  dilakukannya  perubahan  fiksasi  video  klip  musik. Perubahan tersebut disebut sebagai kegiatan modifikasi ciptaan.
Hasil  karya  cipta  memperoleh  perlindungan  hak  cipta  dengan  menganut  sistem perlindungan otomatis ( automatically  protection )  artinya diperoleh oleh pencipta secara otomatis, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat  perlindungan  hukum  atas  karya  cipta  nya  saat  karya  tersebut  sudah diwujudkan  dalam  bentuk  karya  cipta  nyata  ( expression  work)  . 35 Sehingga  perubahan fiksasi video klip musik harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan  dan  kedamaian  dari  pelindung  kepada  yang  dilindungi  dari  bahaya  atau resiko  yang  mengancamnya. 36 Dengan  demikian  perlindungan  hukum  dapat  diartikan sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  penegak  hukum  untuk  menjamin kepastian  hukum  agar  hak-hak  tidak  dilanggar  dan  bagi  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  hak-hak  tersebut  maka  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak cipta.
Perlindungan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan  batas-batasan dalam  melakukan  suatu  kewajiban.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  yaitu perlindungan yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,
34 Duwi Aprianti, implementasi penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial karaoke berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, jurnal hukum udayana, vol. 6 no. 4 desember 2017, hal. 492
35 Ari Mahartha, Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta ,  Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 1 April 2018, hal. 20 36 Denny Kusmawan, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku ,  Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Vol. xix, No. 2  Mei 2014, hal. 138
daan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  pelanggaran.  Menurut Sudikno  Mertokusumo  perlindungan  hukum  adalah  kumpulan  peraturan  atau  kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh  dilakukan  atau  yang  harus  dilakukan  serta  menentukan  bagaimana  caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. 37
Menurut penulis, pengaturan perlindungan hak cipta dimana ide  dasar  sistem hak cipta  adalah  untuk  melindungi  wujud  asli  karya  cipta  manusia  yang  lahir  karena kemampuan  intelektualnya.  Perlindungan  hak  cipta  tidak  diberikan  kepada  ide  atau gagasan  karena  karya  cipta  harus  memiliki  bentuk  yang  khas,  bersifat  pribadi  dan menunjukkan  kaslian  sebagai  ciptaan  yang  lahir  berdasarkan  kemampuan,  kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan  itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Karya cipta yang lahir  dari  kreativitas  manusia,  akal,  budi,  dan  kemampuan  intelektual  yang  tinggi  tidak dapat  dilepaskan  dari  pengorbanan  waktu,  tenaga  serta  usaha  yang  maksimal  dari individu  yang  menghasilkan  karya  tersebut.  Orang  lain  sudah  pasti  mengetahui  bahwa suatu  karya  cipta  pasti  ada  penciptanya,  sehingga  tidak  dapat  dengan  semena-mena mengatas namakan ciptaan yang bukan ciptaannya.
Dengan  meningkatnya  teknologi  didalam  masyarakat,  maka  semakin  mudah  pula masyarakat mengakses lagu sehingga menyebabkan hak cipta tersebut harus dilindungi. Prakteknya  ada  upaya  dari  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan keinginannya. 38 Karya  cipta  dalam  bentuk  digital  memang  sangat  mudah  untuk diduplikasi. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistibusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. 39
Pencipta  mempunyai  hak  yang  timbul  atas  ciptaannya  untuk  mengawasi  karya  ciptanya yang beredar dimasyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja merubah fiksasi video klip musik tanpa izin dari pencipta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka telah  terjadi  pelanggaran  hukum  dalam  konteks  hak  cipta.  Oleh  karenanya,  sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum dalam bentuk hak eksklusif bagi penciptanya dan mendapat pengakuan dari negara.  Oleh karena itu, hal prinsip yang diharapkan dari implementasi UUHC adalah dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada
37 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta; Liberty 1996) hal. 69. 38 Agrian Hilmar Alfattah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru , Jurnal Unri, Vol. 4, No.2, Oktober 2017, hal.3.
39 Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Unduh Melalui Internet , Jurnal FH Unila, Vol.10 No. 3 September 2016, hal. 490.
pencipta dari orang-orang yang ingin memanfaatkan karya ciptaannya secara tidak wajar dengan cara mengkomersilkan hak cipta yang bukan miliknya. 40

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  diatas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, masih kurangnya pengaturan  hukum  mengenai  Fiksasi  sehingga  tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi pencipta atas ciptaannya terutama dalam bidang Fiksasi video klip musik. Jika dilihat dari Undang-Undang  yang  terbaru  tentang  hak  cipta  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  tidak  adanya  kepastian  hukum  yang  diterapkan.  Kepastian hukum  yang  dimaksud  adalah  mengenai  sanksi  yang  diterapkan  bagi  pelanggar  yang melakukan  perubahan  terhadap  Fiksasi  video  klip  musik  yang  merupakan  ciptaan  dari label musik.
Merubah Fiksasi video klip musik tanpa izin pemegang hak cipta termasuk ke dalam pelanggaran  hukum  dalam  perpektif  hak  cipta  karna  telah  merubah  hasil  karya  cipta orang lain dalam hal ini merubah latar belakang gambar video klip musik yang merupakan hasil dari karya cipta label musik.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektua., Cetakan-1 . Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Agrian Hilmar  Alfattah,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Lagu  Yang  Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru, Jurnal Unri, Vol. 4, No.2, Oktober 2017, hal.3.
Agus  Dimyatihal. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Hak  Cipta  Dalam  Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Kraoke , Jurnal Unswagati, Vol. 7 No.1, hal. 31.
Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube, Udayana Master Law  Journal, Vol.6  No. 4  Desember 2017, hal. 516.
Ari Mahartha, Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta ,  Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 1 April 2018, hal. 20.
40 A.  Tenripadang  Chairan,  Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta,  Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No.2, Juli 2011,  hal. 164.
Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 , Jurnal Unmasmataram, Vol.13 No. 1 Maret 2019, hal. 81.
A. Tenripadang Chairan, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No.2, Juli 2011,  hal. 164.
Christine  C.  Salindeho ,  Perlindungan  Musik  Dan  Lagu  Di  Era  Teknologi  Internet  Dalam
Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Jurnal Unsrat, Vol.v No. 5  Juli 2017, hal. 155.
Denny  Kusmawan, Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Buku ,    Jurnal  Hukum  Universitas Airlangga, Vol. xix, No. 2  Mei 2014, hal. 138.
Duwi  Aprianti,  implementasi  penarikan  royalti  bagi  pelaku  usaha  komersial  karaoke berdasarkan  undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta,  jurnal hukum udayana, vol. 6 no. 4 desember 2017, hal. 492.
Dwi Suryahartati, Nely Herlina, “ Utilization Of Economic Rights In Music And Song Works As
A Pillar Of Creative Economy ”. Jambie Law Journal. Vol 1 No. 1, 2018, hal. 121.
Franciska  Mifanyira  Sutikno  dan  Indah  Dwi  Miftachul  Jannah,  Perlindungan  Hukum  Hak
Cipta Lagu di Indonesia Dan Malaysia, Jurnal Untidar, Vol. 3, No.2, 2019, hal. 1.
Ghaesany  Fadhila,  U.  Sudjana, Perlindungan  Karya  Cipta  Lagu  Dan  /  Atau  Musik  Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) , Journal Hukum Universitas Padjadjaran. Vol. 1 No. 2 Juni 2018, hal. 230.
Hendra  Tanu  Atmadja. Perlindungan  Hak  Cipta  Musik  atau  Lagu. Cetakan-2 . Hatta International, Jakarta, 2004.
Henry Soelistyo. Hak Cipta Tanpa Hak Moral . Cetakan-2. Rajawali Pers, Depok, 2017.
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights). PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Habi  Kusno, Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  Yang  Di  Unduh Melalui Internet , Jurnal FH Unila, Vol.10 No. 3 September 2016, hal. 490. Hanisa,  E.  I.  (2014). Tinjauan  Yuridis  Tindakan  Pengalihwujudan  Atas  Karya  Fotografi Dalam  Perspektif  Hak  Cipta  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat .  Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1 (1). http://aureliusratu.com/2012/07/john-locke-tentang-hak-milik/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56386a3aa7444/lima-pencipta-lagu- laporkan-perusahaan-karaoke https://id.wikipedia.org/wiki/Video_musik https://www.liputan6.com/showbiz/read/2296383/kasus-inul-vizta-siti-badriah- seperti-dibunuh-dari-belakang
https://www.royaltyexchange.com/blog/mechanical-and-performance-royalties-whats- the-difference#sthash.yD0ppB0F.dpbs
Lucia Ursula Rotinsulu, Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 , Jurnal Unsrat, Vol. V No 3 Maret 2016, hal. 17.
Otto  Hasibuan.  Hak  Cipta  Di  Indonesia  Tinjauan  Khusus  Hak  Cipta  Lagu  Neighbouring
Rights dan Collecting Society. Cetakan-1. PT. Alumni, Bandung, 2008.
Rezky Lendi Maramis, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti , Jurnal Unsrat, Vol. 2,No. 2, April 2014, hal. 118.
Sanusi Bintang. Hukum Hak Cipta . Cetakan-1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Sophar  Maru  Hutagalung. Hak  Cipta  Kedudukan  Dan  Peranannya  Dalam  Pembangunan . Cetakan-1. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Simon  Frith, Copyright  and  the  music  business ,  Journal  Cambridge.  Vol.  7  No.  1  Januari 1988, hal. 57.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1996. Surya  Prahara, Pembajakan  Musik  Dan  Lagu  :  Sebuah  Kajian  Yuridis  Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra Secara Digital Di Indonesia, Jurnal stkip sumbar , Vol. 5, No.1, Desember 2012,  hal.37. Suyud  Margono  dan  Amir  Angkasa, Komersialisasi  Aset  Intelektual-Aspek  Hukum  Bisnis , Grasindo, Jakarta, 2002.
Syarifin Pipin, Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
Tim  Visi  Yustisia, Panduan  Resmi  Hak  Cipta  dari  Mendaftar,  Melindungi,  Hingga Menyelesaikan Sengketa , Cetakan-1.Visimedia, Jakarta, 2015. Tommy Hottua Marbun, dkk, Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Karya Cipta  Lagu Dan  Musik  Dalam  Bentuk  Ringtone  Pada  Telepon  Seluler ,  Jurnal  Hukum  Ekonomi, Vol 1, No. 1, Mei 2013, hal.2. Yessica  Agnes  Saragi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Lagu  Yang  Dinyanyikan  Ulang  (Cover)
Untuk  Kepentingan  Komersial  Dalam  Media  Internet  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Jurnal Usu, hal.9.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Peraturan Amerika Serikat 18 Chapter 18 of the United States Code mengenai Criminal Code PeraturanAmerikaSerikat  Title  17  Chapter  11  of  the  United  States  Code  mengenai Sound Recording and Music Videos.