## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 17, No. 2, Desember 2017 (hlm. 117-125)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## ISTRI WAJIB MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA SUAMI: TRADISI ADAT SARI GALUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## A WIFE RESPONSIBILITY TO PROVIDES A LIVING TO HUSBAND: ADAT/TRADITION OF SARI GALUH VIEWED FROM ISLAMIC LAW

## Muhammad Amirul Hasbi, Mohd Norhusairi bin Mat Hussin, dan Raihanah Abdullah
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: muhammadamirulhasbi14@gmail.com
Abstract: This article examines the Adat/ tradition of Sari Galuh related to the functions of a wife who has an obligation to provide a living to husband. Where, Adat/tradition of Sari Galuh has adopted a matrilineal system. In this system, the right sand the position of the husband under the influence of his wife and relatives. Based on that basis, a wife is obliged to provide a living to her husband and their children, and all household on the responsibility of a wife while the husband is only responsible for paying attention to the house hold. This is contrary to the agreement of Jumhur Ulama and Law No. 1 in 1974, that the obligation to provides a living is husband not a wife.
Keywords: Adat, livelihoods wife, Islamic law, legislation.
Abstrak: Artikel ini meneliti tentang tradisi adat Sari Galuh yang berkaitan dengan fungsi seorang istri yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Masyarakat adat Sari Galuh menganut sistem matrilinal yang mangatur hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar inilah seorang istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak mereka, dan segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh seorang istri dan suami hanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan jumhur ulama dan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami bukan istri.
Kata Kunci: Adat, nafkah istri, hukum Islam, undang-undang.

## Pendahuluan
Nafkah merupakan tanggung jawab suami ke- pada istri dalam rumah tangga. Nafkah yang dimaksud adalah kebutuhan rumah tangga
seperti makan, minum, pakaian, menyedia- kan tempat tinggal dan  segala sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangga. 1 Nafkah wa-
Muhammad Amirul Hasbi, Mohd Norhusairi bin Mat Hussin, dan Raihanah Abdullah
jib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz . Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian, suami tetap wajib memberikan nafkah untuk istrinya. 2 Hak-hak ini telah dijelaskan dalam Alquran:
اﻮُﻘِّﻴ َﻀُﺘِﻟ َّﻦُﻫوُّرﺎ َﻀُﺗ َﻻَو ْ ُﰼِﺪْﺟُو ْﻦِﻣ ْ ُﱲْﻨَﻜ َﺳ ُﺚْﻴَﺣ ْﻦِﻣ َّﻦُﻫﻮُﻨِﻜ ْﺳَٔا َّﻦِ ْﳱَﻠَﻋ
Tempatkanlah istri-istri itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. 3
Para ulama sepakat bahwa memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib. Karena itu merupakan tanggung jawab suami. Sedang- kan tanggung jawab istri kepada suami adalah melayani suami dan anak-anak. Sebuah ke- luarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertang- gung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini ses- uai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwa setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih anak-anak dan miskin, lemah, buta, dan melarat. 4
Berbeda dengan ketentuan tersebut, ke- wajiban memberi nafkah pada masyarakat Desa Sari Galuh 5 justru terjadi sebaliknya. Istri bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan nafkah kepada suami. Segala ke- butuhan rumah tangga ditanggung oleh istri. Sedangkan tugas seorang suami hanya men- gurus rumah dan anak-anak. Adat ini yang mereka yakini sampai sekarang ini. Alasan
al-Mu’in , (Beirut: Maktabah wa Matbaah), 19.
2  Iman Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, Bidayatul Mujtahid , Juz 3, (Beirut: Dar Alfikr, 1997), 41.
3  Ath-Thalaq (65): 6.
4 Abdur Rahman Al-Jaziri, Fiqh ‘ala Mazahib al- Arba’ah , Juz 4, (Mesir: Al Maktabah Al Tijariyah Al Kubro, 1969), 553.
5  Syekh Muhammad Ibn Qasim al Ghazzi, Fath al- Qarib al-Mujib , (Beirut: Dar al Fikr), 51.
masyarakat di daerah itu karena sewaktu akad nikah istri yang memberikan mahar kepada suami. Dalam adat Sari Galuh, ketika istri memberikan mahar kepada suami, maka tang- gung jawab istri beralih kepada suami dan be- gitu juga sebaliknya tanggung jawab  suami beralih kepada istri. Walhasil, nafkah adalah tanggung jawab istri.

## Pengertian Nafkah
Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan, dan kata ini tidak digunakan selain untuk kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaa ( anfaqa dalam bentuk muta’addiy ) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. 6 Maka nafkah se- bagai kata dasar/kata bendanya akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dike- luarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafaqa/infaq hanya digunakan untuk pengertian positif yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya. Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 7
Menurut Djamaan Nur, 8 nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepa- da istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keper- luan pokok itu adalah berupa makanan, paka- ian, dan tempat tinggal. Menurut M. Shodiq, 9 nafkah adalah pemberian seseorang baik beru- pa makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun
6 Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimyathi, I’anah at-Talibin , Juz 4, (Beirut: Dar al Fikr), 60.
7 Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh , Jilid 2, (Yogyakarta:
Dana Bhakti Wakaf, 1995), 141.
8 Djaman Nur, Fiqh Munakat , Cet. I, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 10.
9 M. Shodiq, Kamus Istilah Agama , (Jakarta:
Bonafida Cipta Pratama, 1991), 237.
ketenteraman/kesenangan (nafkah bathin) ke- pada seseorang. Disebabkan karena perkaw- inan, kekeluargaan, dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya atau budak), sesuai dengan kemampuan. Menurut Sayyid Sabiq, 10 nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri  jika ia seorang yang kaya.
Ibnu Hajar al-Asqalani berkata:
“Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syariat menye- butnya sebagai sedekah untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menu- naikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak mendapatkan balasan apa-apa.”
Menurut para ulama, nafkah terdiri dari dua jenis, yaitu, pertama: nafkah dzhahiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti: san- dang, pangan, papan, dan biaya hidup lain- nya, termasuk biaya pendidikan anak dan bi- aya rumah tangga. Kedua, nafkah bathiniyah yaitu nafkah yang bersifat nonmateri seperti: hubungan suami istri ( jima’ ), kasih saying, dan perhatian.
Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang ber- hak menerima nafkah sebagai berikut: 11
a.  Imam Malik  berpendapat  bahwa  nafkah wajib  diberikan  oleh  ayah kepada  anak dan  kemudian  anak  kepada  ayah  ibu- nya  dan  terbatas hanya di situ saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.
b. Imam Syafi’i berpendapat  bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluar- ga  yang mempunyai  hubungan  vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi
10 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz 2, (Kairo: Mak- tabah Dar al-Turas), 228.
11  Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-anak da- lam Islam , Alih Bahasa Chatijah Nasution, (Ja- karta: Bulan Bintang, t.th.), 91.
dengan anggota-anggota yang tertentu. c. Imam Hanafi berpendapat  bahwa  kewa- jiban memberi nafkah  itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang mahram. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dengan demikian, lingkup kewajiban nafkah bertambah luas. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib mem- beri nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada sau- dara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.
d.  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal berpendapat bahwa  nafkah   wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas,   mencakup   kaum   keluarga   selu- ruhnya,   mahram,   dan   bukan muhrim.

## Nafkah Istri
Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. 12 Apabila terlihat adanya kerusakan dalam akad nikah atau batalnya pernikahan, maka seorang suami boleh mem- inta kembali nafkah yang telah diberikannya. 13 Dasar hukum kewajiban nafkah suami kepada istri adalah ayat Alquran berikut ini:
ُ َّللهاَو ۗ ٌﺔَﺟَرَد َّﻦِ ْﳱَﻠَﻋ ِلﺎَﺟِّﺮﻠِﻟَو ۚ ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟ ِبا َّﻦِ ْﳱَﻠَﻋ يِ َّلذا ُﻞْﺜِﻣ َّﻦُﻬَﻟَو ٌﲓِﻜ َﺣ ٌﺰﻳِﺰَﻋ
Artinya: “Para wanita mempunyai hak yang
12 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di In- donesia , (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 165.
13 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adil- latuh , Juz VII, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2007), 786.
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempu- nyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 14
Dalil dari ijma para fuqaha sepakat bah- wa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz . 15 Adapun dalil secara akal, seorang istri itu setelah akad nikah tertahan di bawah pengawasan suamin- ya. Tugasnya hanya di rumah melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya otomatis harus ditanggung oleh suaminya sebagai ganti pena- hanan. 16
Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wajib- nya suami memberikan nafkah kepada istri, pertama, adanya ikatan pernikahan yang sah.
Kedua , istri telah menyerahkan dirinya ke- pada suami. Ketiga , istri menaati kehendak suami. Keempat , keduanya (suami dan istri) telah menikmati hubungan seksualitas mer- eka. Jika salah satu alasan dipenuhi oleh istri, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri. 17 Menurut jumhur ulama: a) suami wajib memberikan nafkah istri apabila istri meny- erahkan diri kepada suaminya sekalipun be- lum melakukan hubungan suami-istri. b) istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan suami-istri. c) perkawinan suami-istri telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. d) tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebab- kan kesibukan istri yang dibolehkan agama. 18
Para ulama fiqih meyimpulkan, nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri
14  Al-Baqarah (2): 228. 15 Ibnu Qudamah, al-Mughniy , (Kairo: Mathba’ah al Aqahirah), 235-237.
16 Ibnu  Hazm, al-Muhalla , (Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyyah al Arabiyyah, 1970), 251-252.
17 Sayyid Sabiq, Op. Cit ., 260.
18 Zakariyyah Al Anshariy, Fath al-Wahhab , (Bei- rut: Dar Al Kutub Al Imiyyah), 141.
meliputi: makanan, minuman, berikut lauk- pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersih- kan angggota tubuh, dan perabot rumah tang- ga. Sedangkan nafkah untuk alat-alat kecan- tikan bukanah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk untuk menghilangkan bau badanya. Imam Nawawi (631-676 H) dari mazhab Syafi’i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lain- nya yang semuanya dimaksudkan untuk me- nambah gairah seksual. 19

## Kadar Nafkah Istri
Al-Syaukani mengemukakan bahwa pemberi- an nafkah suami kepada istri itu diukur menu- rut keadaannya (keadaan suami) dan seorang suami wajib memberikan istri dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 7. 20 Menurut Imam Syafi’i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk go- longan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd , bila termasuk menengah maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd , dan jika kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 mudd.
Ada dua perbedaan pendapat masalah standar pemberian nafkah suami terhadap istri. Pertama, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status so- sial ekonomi suami dan istri secara-bersama-
19 Al Hasfakiy, al-Durr al-Muktar , Jilid III, (Beirut:
Dar al Fikr, 1386 H), 572.
20 Abdur Rahman Al Jaziri, Fiqh ‘ala Mazahib al Arba’ah , Juz 4, (Mesir: Al-Maktabah Al Tijari- yyah Al Kubro,1969), 553.
sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya. Yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluar- ga itu merupakan gabungan antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan per- timbangan dalam menentukan standar nafkah. Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa be- sarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak, tetapi berdasarkan perbe- daan, tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. 21

## Tradisi Adat Sari Galuh
Berdasarkan penelitian di Desa Sari Galuh, dijumpai suatu realita seorang istri memberi- kan nafkah kepada suaminya. Di desa terse- but, pertalian darah menurut garis keturunan ibu ( matrilineal ) dan bentuk perkawinannya merupakan “ kawin samondo ” yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk melanjut- kan keturunan dari pihak ibu. Kawin samondo ini sebagai suatu keharusan yaitu perkawinan yang dijalankan pada masyarakat Sari Galuh. Sedangkan sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem eksogami yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berawal dari klan atau marga yang berlainan. 22
Dalam keluarga matrilineal, setelah me- nikah, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan ke- luarga istrinya sebagai “ipar”. Pada saat pe- rkawinan ia (mempelai laki-laki) dijemput dari rumahnya dengan sekadar upacara untuk kemudian dibawa ke rumah istrinya. Upacara pada penjemputan ini disebut “ adat melepas mempelas ”. Suami seterusnya turut berdiam
21 Muhammd Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak , Cet. I, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 19.
22 Wawancara dengan Suwarno, Tokoh Adat Sari Galuh , 12 September 2017.
di rumah istrinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga istri (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anak keturu- nan masuk keluarga istrinya, masuk keluarga kerabat istrinya dan suami pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak- anaknya. Rumah tangga suami istri dan anak- anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat istri, ini pada awal rumah tangga sebelum istri memberi nafkah kepada suami. 23
Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang “jujur ” di Desa Sari Galuh, yang kebanyakan dipertahankan oleh masya- rakat kekerabatan matrilineal di Desa Sari Galuh dimaksudkan untuk mempertahankan garis keturunan wanita. Setelah suami masuk ke dalam kekerabatan istri atau hanya sebagai pemberi benih keturunan, yang tidak bertang- gung jawab penuh di dalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami be- rada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar itu ada keluarga yang meletakkan kewajiban memberi nafkah kepada istri. 24 Is- tri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak, segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh istri dan suami ber- tanggung jawab untuk mengurus rumah tang- ga. 25
Bahwa  istri  yang memberi nafkah dija- min masuk surga, setidak-tidaknya diampuni segala dosa istri terutama dalam hubungannya dengan tanggung jawab terhadap keluarga khususnya pada suami. Demikian keteran-
23  Wawancara dengan Budiman, Tokoh Masyarakat Sari Galuh, 12 September 2017.
24 Wawancara dengan Nurhamin, Ketua Pemangku Adat Sari Galuh, 25 September 2017.
25  Wawancara dengan Cahyono, Tokoh Masyarakat Sari Galuh, 25 September 2017.
gan Mukhlis dan istri. 26 Pernyataan Mukhlis dan istri  menandakan kuatnya adat  pencar- ian nafkah oleh istri berdasarkan dua faktor: pertama , faktor jaminan surga bagi istri dan, kedua , faktor tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang istri mencari nafkah. Pengakuan Hendri Herafat dan istri kepada peneliti sebagai berikut:
Sudah sewajarnya istri yang mencari nafkah, karena kalau memang mau dengan saya, ya harus bersedia mencari nafkah. Saya sudah memberi kekuasaan pada istri untuk membeli barang yang ia sukai dan saya dari pagi sam- pai sore yang mengurus anak serta memasak walaupun ada pembantu tetapi pembantu tidak bisa sepenuhnya ngurus anak. Jadi wajarlah is- tri yang memberi nafkah. Apalagi pada waktu kami sebelum menikah sudah sudah  ada  ket- erus  terangan bahwa istri bersedia mencari nafkah. 27
Pengakuan Hendri Herafat dan istri men- jadi indikator bahwa istri bersedia mencari nafkah adalah karena tiga faktor utama. Fak- tor pertama adalah istri memiliki  kekuasaan penuh  untuk  membeli  barang  yang  disu- kainya. Kedua , mengurus anak dan rumah adalah tugas suami. Ketiga , sebelum menikah, ada komitmen bahwa istri bersedia mencari nafkah.
Dengan  demikian, apabila  dirangkum keterangan para  informan di atas, ada be- berapa faktor yang mendorong kuatnya adat tentang kesediaan istri mencari nafkah. Paling tidak ada enam faktor berikut:
1. Jaminan masuk surga bagi istri yang rida mencari nafkah;
2. Tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang istri mencari nafkah;
26 Wawancara dengan Mukhlis dan istri, Salah Se- orang Suami yang Mendapatkan Nafkah dari Istri di Desa Sari Galuh, 2 Oktober 2017.
27 Wawancara dengan Hendri Herafat dan istri, Salah Seorang Suami yang Mendapatkan Nafkah dari Istri di Desa Sari Galuh, 2 Oktober 2017
3. Istri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya;
4. Suami yang mengurus anak dan rumah;
5. Sebelum menikah, ada komitmen bahwa istri bersedia mencari nafkah
6. Wanita di Kampar meskipun mempu- nyai hak mendapat nafkah, namun karena kerelaannya maka wanita yang mencari nafkah. Dengan demikian wanita tidak menuntut hak mendapat nafkah dari sua- mi.

## Akibat Hukum Suami Tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri

## 1. Menurut Hukum Islam
Jumhur ulama sepakat jika suami tidak mem- beri nafkah kepada istrinya karena miskin, maka istri berhak mengajukan ke pengadilan agar dapat menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan dan menetapkan kebolehan istri berutang atas tanggungan suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia da- lam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Alquran yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang. 28
Menurut madzhab Syafi’i, hak istri menuntut fasakh tidak bisa gugur sekalipun istri telah mengetahui kemiskinan suaminya sebelum dilaksankan perkawinan. Apabila suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, maka suami dapat menyuruh istri un- tuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama atau bercerai. Jika istri memilih un-
28 Ibnu al Human, Al Imam Kamal al Din Ibn Abd al Rahid al Siraszi, Sharh Fath al-Qadir , (Beirut:
Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyayah, 1970), 167.
tuk bercerai, maka istri itu bercerai dengan bukan talak, karena tidaklah sesuatu yang di- jatuhkan oleh suami. Dan suami tidak men- etapkan kepada seseorang untuk menjatuhkan nya. Madzab Syafi’i juga memberi batas toler- ansi ditangguhkan selama tiga hari agar dapat memenuhi nafkah. Sedangkan mazhab Maliki memberi batas toleransi selama satu bulan, dan madzhab Hambali memberi batas satu ta- hun, atau dalam hal ini menyerahkan kepada kewenangan hakim untuk menentukan batas tenggang waktu tersebut. 29
Mufid Abdullah menjelaskan terkait persoalan nafkah, perlu ditegaskan bahwa ulama  fiqh mengemukakan  persoalan pent- ing berkaitan dengan nafkah istri. Pertama , keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus diba- yarkannya, maka menurut ulama fiqh huku- mnya: apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak men- jual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut. 30 Akan tetapi, apabila ternyata suami memang tidak mempunyai har- ta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah menyatakan apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai ia berkelapangan. Firman Allah:
ُﻩ َتآا ﺎَّﻤِﻣ ْﻖِﻔْﻨُﻴْﻠَﻓ ُﻪُﻗْزِر ِﻪْﻴَﻠَﻋ َرِﺪُﻗ ْﻦَﻣَو ۖ ِﻪِﺘَﻌ َﺳ ْﻦِﻣ ٍﺔَﻌ َﺳ وُذ ْﻖِﻔْﻨُﻴِﻟ
29  Abdul Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf al-Juwaini,
Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madinah , (Jed- dah: Dar al-Minhaj, 2008), 430.
30 Mufid Abdullah, Pemberian Nafkah Suami ke- pada Istri , (Bandung: Mizan, 2006), 66.

## ٍ ْﴪُﻋ َﺪْﻌَﺑ ُ َّللها ُﻞَﻌ ْﺠَﻴ َـﺳ ۚ ﺎَﻫ َتآا ﺎَﻣ َّﻻِٕا ﺎ ًﺴْﻔَﻧ ُ َّللها ُﻒِّ َﳫُﻳ َﻻ ۚ ُ َّللها ً ْﴪُﻳ
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang dis- empitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Al- lah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan ke- padanya. Allah kelak akan memberikan kela- pangan sesudah kesempitan. 31
Al Qurthubi berpendapat bahwa maksud firman Allah di atas hendaklah suami mem- beri nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin. Sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebi- asaan setempat. 32

## 2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Masalah nafkah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara khusus dan rinci. Namun, ketentuan ini secara implisit dapat dipahami dari Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Sua- mi wajib melindungi istrinya dan memberi- kan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” 33 Artinya, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera haruslah terpenuhi kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah rumah tangga. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak-anak, maupun suami sendiri harus diperhatikan.
31  Ath-Thalaq (65): 7. 32 Ahmad  Al-Qurthubiy, Al-Jami’li Ahkam Al- Qur’an , Jilid 5, (Riyad: Dar Alam al Kutub, 2003),  32.
33 Yahya  Harahap, Hukum Perkawinan Nasional , (Medan: Zahir Trading, 1975), 91.
Jika suami-istri melalaikan kewajiban- nya, maka masing-masing pihak suami-istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 yang menyata- kan: “Jika suami atau istri melalaikan kewa- jibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” 34 Mengenai jenis khusus dan bentuk-bentuk kelalaian sebagai berikut: 1. Tidak seimbangnya antara hak dan kewa- jiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam ke- hidupan rumah tangga, sehingga beraki- bat salah satu dirugikan.
2. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah rumah tangga.
3. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara, dan membimbing anak-anak baik pertum- buhan maupun agama.
4. Suami tidak melindungi dan tidak mem- berikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
5. Suami tidak menanggung dan tidak ber- tanggung jawab dalam soal nafkah, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika suami atau istri tidak melaksana- kan kewajibannya terhadap masing-masing pihak, maka akan menimbulkan akibat ho- kum, yaitu suami dapat mengajukan gugatan terhadap istri, begitu juga sebaliknya istri juga dapat mengajukan gugatan terhadap suaminya jika suami tersebut melalaikan kewajibannya. Walhasil, jika dihubungkan, istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan mela- laikan tanggung jawab (pengabaian nafkah),
34 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan: UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 93.
maka istri mempunyai hak mengajukan gu- gatan kelalaian atas kewajiban suaminya ke pengadilan. 35
Menurut Andi Syamsu, 36 gugatan nafkah bisa berdiri sendiri karena pada dasarnya sua- mi adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberi- kan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Seorang istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengaju- kan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. Meski dibolehkan UU, gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. Bahkan, jika anak perlu biaya seko- lah tapi ayahnya yang mampu ternyata tidak mau membiayai, bisa digugat.

## Penutup
Nafkah merupakan tanggung jawab suami ke- pada istri dalam rumah tangga. Nafkah yang dimaksud adalah kebutuhan rumah tangga seperti makan, minum, pakaian, menyediakan tempat tinggal dan segala sesuatu yang diper- lukan dalam rumah tangga. Nafkah istri meru- pakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada is- trinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. Ini berbeda yang terjadi di Desa Sari Galuh di mana istri yang memberikan nafkah kepada suami disebabkan adat di Desa Sari Galuh yang menempatkan peran istri sebagai pencari nafkah, sedangkan suami mengurus anak dan rumah.
35 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Indonesia Legal Center Pub- lishing, 2002), 34.
36 Andi Syamsu, Nafkah Perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , (Jakarta: Grenada, 2005), 52.
Ada beberapa faktor yang melatarbela- kangi hal tersebut, antara lain tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang istri mencari nafkah dan istri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukai tanpa persetujuan suami. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, hal ini bertentangan karena di dalam Alquran dan Hadis sudah di- jelaskan bahwa yang mencari nafkah adalah suami, bukan istri, dan tidak ada satu pendapat ulama yang menjelaskan bahwa istri berkewa- jiban memberikan nafkah kepada suami. Hal serupa juga terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

## Bibiliography

## Books
Al-Anshariy, Zakariyiyah. Fath al-Wahhab , Beirut: Dar Al Kutub Al Imiyyah, 1999. Al-Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qasim.
Fath al-Qarib al-Mujib , Beirut: Dar al Fikr, 2001. Al-Hasfakiy. al-Durr al-Muktar , Jilid III, Beirut: Dar al Fikr, 1386 H.
Al-Human, Al Imam Kamal al Din Ibn Abd al Rahid al Siraszi Ibnu, Sharh Fath al-Qadir, Beirut: Dar al Kutub Al-
‘Ilmiyayah,1970.
Al-Jaziri, Abdur Rahman. Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah , Juz 4, Mesir: Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969.
Al-Juwaini, Abdul Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf. Nihayah al-Matlab fi Dirayah al Madinah , Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008.
Al-Malibary, Syekh Zainudidin Ibn Abd Aziz,
Fath al-Mu’in, Beirut: Maktabah wa Matbaah, 1996.
Al Qurthubiy, Ahmad. Al-Jami’ li Ahkam Al- Qur’an , Riyad: Dar Alam al Kutub, Jilid
V, 2003.
Al Syairazi, Al Syaikh al Imam Al Zahid al
Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ali Fairuz Zabado. Al Muhazzab , Beirut: Dar al Kutub, 1999.
Al-Zuhayli, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, Bairut: Dar al-Fikr,
2007.
Darajat, Zakiah, Ilmu Fiqh , Jilid 2, Yogyakar- ta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Dimyathi, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha. I’anah at-Talibin , Beirut: Dar al Fikr, t. th.
Djaman, Nur, Fiqh Munakahat , Semarang: CV. Toha Putra, Cet. I, 1993.
Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Nasion- al , Medan: Zahir Trading, 1975.
Ibnu Hazm, al-Muhalla, Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyyah al Arabiyyah, 1970.
Ibnu Qudamah, al-Mughniy , Kairo: Mathba’ah al Aqahirah, 1996.
Iman Qodzi, Abu Walid Muhammad bin Ah-
mad, Bidayatul Mujtahid , Juz 3, Beirut: Dar Al-fikr, 1997.
Mufid, Abdullah. Pemberian Nafkah Suami kepada Istri , Bandung: Mizan, 2006.
Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkaw- inan Indonesia , Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
Shodiq, Muhammad, Kamus Istilah Agama , Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Yogya- karta: Liberty Yogyakarta, 1999.
Syamsu, Andi. Nafkah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Jakar- ta: Grenada, 2005.
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
Thalib, Muhammad. Ketentuan Nafkah Istri dan Anak , Cet. I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.