Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar

## Jatsiyah Financing System : Fintech Berbasis Waqaf- Crowdfunding untuk Tercapainya Kemaslahatan
Nelayan ABK
Sri Wahyuni 1 , Septiana Indriani Kusumaningrum 2
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang 1
D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang 2

## wsri8012@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6469

## Abstrak
Badan Pusat Statistik yang merilis data tahun 2015 bahwa 25% penduduk miskin Indonesia bekerja sebagai nelayan. Salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan nelayan adalah sistem pembagian yang tidak adil antara nelayan ABK dan nelayan pemilik kapal. Tentu saja, fenomena ini membutuhkan solusi,  salah  satunya  adalah  proyek  pengadaan  kapal  penangkap  ikan  berbasis  kemanusiaan,  yang dikelola  secara  profesional,  berkelanjutan  dan  dapat  menjadi  aset  produktif.  Selain  itu,  dalam melaksanakan  proyek  pengadaan  kapal,  diperlukan  dukungan  pendanaan,  salah  satunya  adalah wakaf  tunai  yang  dikolaborasikan  dengan  teknologi  keuangan  untuk menggalang  dana wakaf  tunai dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis memprakarsai Sistem Pendanaan Jatsyiah (JAFIS).
Tujuan penulisan makalah ilmiah ini adalah untuk merancang grand design JAFIS. Metode penulisan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  data  sekunder.  Diharapkan  keberadaan  JAFIS  dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan ABK di Indonesia.
Hasil  dari  penelitian  imi  adalah  bahwa  konsep  JAFIS  merupakan  platform  berbasis  pendanaan crowdfunding yang mengumpulkan dana wakaf tunai dari masyarakat, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan proyek pengadaan kapal nelayan berbasis nelayan. Visi utama JAFIS adalah "Meningkatkan  Nelayan  Pasukan  Khusus  Melalui  Pengadaan  Kapal  Nelayan  Berbasis  Nelayan". JAFIS  terdiri  dari  enam  fitur  utama  termasuk:  proyek  Jatsyiah,  aset  Jatsyiah,  proyek  operasional Jatsyiah, sistem Jatsyiah mudharabah, pelaporan keuangan dan audit Jatsyiah, dan kelangsungan usaha Jatsyiah.
Katakunci: JAFIS, kesejahteraan, nelayan
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar

## Pendahuluan
Lautan menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, cinta kasih tersebut  diwujudkan  dengan  menyediakan  sumber  makanan,  perhiasan  serta  keindahan alam bawah laut yang dapat dieksplorasi oleh manusia. Karunia Allah tersebut termaktub dalam Al-Qur’an Surat Al Jatsyiah ayat ke 12.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  dikaruniai  sumber  daya  laut  yang melimpah.  Pusat  Penelitian  Oseanografi  LIPI  mengungkapkan  bahwa  perkiraan  kasar potensi laut Indonesia hingga pada Bulan Maret tahun 2019 ialah sebesar Rp. 1.772 triliun (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  2019).  Disamping  itu,  Siaran  Pers  Nomor: SP.250/SJ.04/XII/2018  mengungkap,  capaian  sektor  perikanan  terhadap  produk domestik  bruto  (PDB)  dan  produksi  perikanan  pada  kuartal  III  tahun  2017-2018 menunjukkan  angka  yang  semakin  meningkat  (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, 2019).  Pertama,  kontribusi  perikanan  terhadap  PDB  tahun  2017  mencapai  Rp.57.838 triliun  dan  meningkat  menjadi  Rp.59.984,3  triliun  di  tahun  2018.  Kedua,  produksi perikanan pada triwulan III tahun 2017 berada pada angka 6.124.522 ton dan meningkat menjadi 6.242.846 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa  dalam  skala  ekonomi  makro,  perikanan  menjadi  sektor  andalan  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tingginya potensi dan kontribusi perikanan terhadap PDB ternyata tidak menjadi replika  bagaimana  kondisi  perekonomian  nelayan  yang  sesungguhnya.  Badan  Pusat Statistik  mencatatat,  pada  tahun  2016  jumlah  penduduk miskin  berprofesi  nelayan  ialah sebesar  7.870.000  orang  atau  setara  dengan  25,14%  dari  total  jumlah  kemiskinan  di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Kemudian, beberapa studi terdahulu mengungkap penyebab  kemiskinan  yang  terjadi  pada  masyarakat  nelayan,  salah  satunya  ialah ketidakadilan  atas  sistem  bagi  hasil  tangkapan  antara  nelayan  anak  buah  kapal  (ABK) dengan pemilik kapal (juragan kapal).  Menurut (Retnowati, 2011) Prosentase pembagian keuntungan  bersih  (setelah  dikurang  iseluruh  pengeluaran)  di  implementasikan  secara beraneka ragam, seperti 50% untuk juragan dan 50% untuk ABK, 60% untuk juragan dan 40%  untuk  ABK dan  70%  untuk  juragan serta  30%  untuk ABK. Dari  pembagian  hasil tersebut  ternyata  hanya  menguntungkan  pihak  juragan  dan  cenderung  merugikan  pihak nelayan ABK (Yonvitner, 2015). Lebih lanjut, dengan diimplementasikannya sistem bagi hasil  tersebut  maka  pendapatan  yang  akan  diterima  nelayan  ABK  belum  mampu mencukupi  kebutuhan  sehari-hari,  bahkan  nelayan  kerap  kali  harus  berhutang  kepada pemilik  warung  untuk  memenuhi  kebutuhan  makanan  sehari-hari,  dan  membayarnya setelah mendapatkan upah melaut (Retnowati, 2011).
Pada  umumnya,  sistem  pembagian  hasil  tersebut  telah  menjadi  tradisi  di  banyak daerah  (Sutrisno,  2012).  Dengan  dijadikannya  tradisi,  maka  Nelayan  ABK  dan  juragan telah  bersama-sama  menyepakati  sistem  bagi  hasil  tersebut  diterapkan,  meskipun
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
sesungguhnya dari pihak nelayan ABK merasakan keberatan (tidak ridho ) atas sistem bagi hasil  tersebut.  Jika  ditinjau  dari  ranah  ekonomi  Islam,  sistem  bagi  hasil  tersebut  tidak memenuhi  akad mudharabah, ialah  harus  adanya  keridhoan  antara pihak  ABK dan pihak juragan. Tentunya, fenomena seperti ini membutuhkan sebuah solusi .
Proyek  pengadaan  kapal  nelayan  yang  berorientasi  pada  kemaslahatan  nelayan ABK  menjadi  jawaban  atas  permasalahan  tersebut.  Maknanya,  hasil  keuntungan  yang didapatkan  dari  aktivitas  melaut  haruslah  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  nelayan dengan memberikan bagi hasil yang lebih layak. Disamping itu, diharapkan kapal nelayan tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  aset  produktif  umat  Islam  yang  dapat  dikelola  secara profesional  dan  berkelanjutan  dimasa  mendatang.  Dalam  upaya  mewujudkan  proyek pengadaan  kapal  tersebut  tentunya  membutuhkan  dukungan  permodalan.  Wakaf  tunai ( cash  waqaf )  menjadi  salah  satu  instrumen  solutif  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk mengimplementasikan  proyek  ini.  Sifat  kekalnya  harta  wakaf  dan  keuntungan  yang didapatkan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, menjadi alasan mengapa wakaf tunai  dinilai  tepat  sebagai  permodalan  pengadaan  proyek  kapal  berbasis  kemaslahatan umat.
Disamping itu, dalam upaya menghimpun dana wakaftunai dari masyarakat dapat memanfaatkan financial  technology berbasis crowdfunding-donation  based. sebagai  salah  satu bentuk  kemudahan  bagi  wakif  dalam  mewakafkan  sebagian  rezekinya  guna  mendukung proyek pengadaan kapal nelayan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  penulis  menggagas Jatsyiah  Financing  System (JAFIS). JAFIS adalah fintech berbasis crowd funding-donation based yang menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, yangselanjutnya dimanfaatkan untuk proyek pengadaan kapal nelayan berbasis kemaslahatan nelayan ABK. Fokus utama dari JAFIS ialah memberikan bagi hasil yang layak dan nelayan ridho atas pembagian hasil keuntungan tersebut. Lebih lanjut,  hasil  penghimpunan  dana  wakaf  tunai  dari  masyarakat pada  JAFIS  akan dikelola secara profesional, sesuai dengan ekonomi Islam, berkelanjutan, dan mengimplementasikan asas-asas  good  governance .  Diharapkan  dengan  adanya  JAFIS  dapat menjadi solusi efektif guna mewujudkan kemaslahatan ekonomi pada nelayan ABK.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Kajian Al-Qur’an Surat Al Jatsyiah Ayat Ke-12
Surat Al Jatsyiah merupakan surat ke 45, juz 25 dan termasuk golongan surat-surat makkiyah . Dalam Al-Qur’an Surat Al Jatsyiah ayat ke 12 Allah berfirman :
Artinya: Allah-lah  yang  menundukkan  lautan  untukmu  supaya  kapal-kapal dapatberlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia- Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
Mengkaji Surat Al Jatsyiah ayat ke 12 dari tafsir Al Misbah karya M Quraisy Shihab (Ernawati  &  Setiyati,  2017),  pada  umumnya  ayat  ini  menjelaskan  fungsi  dari  kehadiran
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
lautan di muka bumi. Bahwa laut merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia.  Allah  memerintahkan  lautan  unutk  membawa  kapal-kapal  yang  berlayar melewatinya  ( litajriyal  fulku) .  Tujuan  perintah  ini  ialah,  Allah  menjadikan  lautan  sebagai salah  satu  infrastruktur  guna  mendukung  perekonomian  manusia  seperti  berdagang, berprofesi sebagai nelayan ( wa litabtagumi fadlihi ), dan mendistribusikan kebutuhan manusia dari satu pulau ke pulau lainnya ( wala’allakum tasykurun ).
2. Wakaf Tunai
Meninjau pengertian wakaf secara etismologi, wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu- waqfan yang  bermakna  berhenti,  berdiri  di  tempat,  dan  menahan  (Atabik,  2014). Kemudian,  jika  dikaji  dalam  konteks terminologi,  al-Jazari  mendefiniskan  wakaf sebagai sebuah  upaya  menahan  harta  wakif  agar  harta  tersebut  tidak  diperjualbelikan,  tidak dijadikan sebagai warisan atau tidak dihibahkan, melainkan hasil dan kebermanfaatan dari harta  wakaf  haruslah  disedekahkan  kepada mauquf  alaih (Abdullah,  2018).  Lebih  lanjut, madzhab  Syafi’i  juga  memberikan  penjelasan  mengenai  definisi  wakaf,  ialah  tindakan menahan  danmenghilangkan  kepemilikan  harta  atas  nama  wakif,  menjadi  harta  atas kepemilikan  umat  (Hidayatullah  &  Priantina,  2018).  Selanjutnya,  hasil  keuntungan  dari harta  tersebut  hanya  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umat.  Definisi  wakaf  juga dikaji  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2018,  yang mendefinisikan  wakaf  sebagai  tindakan  wakif  yang  menyerahkan  sebagian  harta  yang dimilikinya  kepada nadzir ,  dan  penyerahan harta  tersebut  dapat dalam  beberapa  periode waktu atau selamanya, agar harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  wakaf  adalah  upaya pengalihan  kepemilikan  harta  wakif  menjadi  harta  kepemilikan  umat,  pengalihan  harta tersebut dapat untuk beberapa periode atau dalam jangka waktu selamanya, kemudian dari hasil pengelolaan harta tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat.
Landasan  perintah  untuk  berwakaf  termaktub  dalam  Al-Quran  Surat  Ali  Imran ayat 92.
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Selain terdapat di Surat Ali Imran  ayat  92,  perintah  berwakaf  juga  termaktub  pada  Surat  Al-Baqarah  ayat 261,  Al-Hajj  ayat  77  dan  pada  hadist  riwayat  al-Nasa’i  dan  Ibnu  Majah  yang artinya:  dari  Ibnu  Abbas  Umar  ra,  Umar  berkata  kepada  Nabi  saw,  “Saya mempunyai saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya dapatkan harta yang  lebih  saya  kagumi  melebihi  tanah  itu;  saya  bermaksud  menyedekahkannya. Nabi  saw,  berkata:  “Tahanlah  pokoknya  dan  alirkan  (sedekahkanlah)  hasilnya (HR. al-Nasa’i dan Ibnu Majah). Jika diperhatikan lebih saksama pada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist tersebut, perintah berwakaf tidak disebutkan secara langsung,
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
namun  diungkapkan  secara  tidak  langsung,  maknanya  disini  ialah  ibadah  wakaf disebutkan sebagai sebuah “tindakan kebajikan”.
Dalam  perkembangannya,  wakaf  di  Indonesia  banyak  dikembangkan  dalam beberapa instrumen, salah satunya ialah instrumen uang. Majelis Ulama Indonesia (2002) mendefinisikan  wakaf  uang  ( cash  waqf/waqf  al-Nuqud )  sebagai  tindakan  wakif  untuk mewakafkan  sebagian  hartanya, dan  harta  tersebut  berbentuk  uangtunai  atau  surat-surat berhaga yang senilai dengan uang, contohnya saham, obligasi syariah dan lain sebagainya (Majelis  Ulama  Indonesia,  2002).  Disamping  itu,  madzhab  hanafi  juga  menambahkan bahwa  hasil  penghimpunan  wakaf  uang  nantinya  dapat dijadikan  sebagai  modal  dengan berakad mudharabah atau mubada’ah pada sebuah unit usaha, dengan catatan modal awal dari  dana  wakaf  tersebut  tidak  boleh  berkurang  (Atabik,  2014).  Selanjutnya,  dari  profit yang  didapatkan  harus  dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan  umat.  Disamping  itu,  Komisi Fatwa Majelis Ulama di Indonesia pada tahun 2002 telah memberikan izin mewakafkan uang  tunai  dan  surat-surat  berharga  (setara  uang)  sebagai  objek  harta  yang  diwakafkan, dengan  syarat  nominal  pada  wakaf  uang  agar  terjaga  keberlanjutannya,  tidak diperbolehkan dijual, diwariskan ataupun dihibahkan (Majelis Ulama Indonesia, 2002).
Cikal  bakal  dari  munculnya  wakaf  uang  ialah,  harta  yang  diwakafkan  masyarakat pada  umumnya  bergerak  pada  kegiatan  yang  kurang  produktif  seperti  wakaf  kuburan, wakaf masjid, wakaf lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Padahal, salah satu makna “kemaslahatan  umat”  dari  wakaf  ialah  harta  yang  diwakafkan  dapat  mendatangkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan umat seperti berdakwah, beasiswa, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.
Menilik  potensi  wakaf  uang  di  Indonesia,  disampaikan  oleh  Ketua  Divisi Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Wakaf  Badan  Wakaf  Indonesia  menyampaikan  bahwa potensi  wakaf  uang  di  Indonesia  setiap tahunnya  mencapai  Rp.77  triliun  (Kasdi,  2006). Dari  potensi  tersebut,  yang  dapat  dihimpun  hanyalah  sebesar  Rp  185  miliar.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dana  wakaf  uang  yang  dapat  dihimpun  tergolong  rendah,  yakni sebesar  0,24%  dari  potensi  wakaf  uang  yang  ada.  Lebih  lanjut,  beberapa  studi berusaha mengungkap  penyebab  rendahnya  penghimpunan  dana  wakaf  uang  menurut  penelitian (Hazami, 2016), (Muntaqo, 2015) dan (Akhmad Sirojudin Munir, 2015) diantaranya :
a. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan instrumen wakaf uang.
b. Sosialisasi wakaf uang dinilai kurang massif.
c. Manajemen  pengelolaan  wakaf  uang  yang  kurang  baik  dan  kurangnya profesionalitas nadzir, sehingga mengakibatkan nilai objek wakaf berkurang atau menghilang.
d. Wakaf uang tidak dikelola secara transparan dan akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Keuangandan,
e. Minimnya pengawasan wakaf uang. Pada poin (c), (d), dan (e) mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada nadzir berkurang, dan kurang tertariknya masyarakat untuk mewakafkan uangnya.
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  dibutuhkan  upaya  penyelesaian, beberapa  riset  terdahulu  berusaha  memaparkan  solusi  guna  memaksimalisasi penghimpunan  wakaf  uang  dan  memperbaiki  manajemen  pengelolaan  wakaf  uang tersebut,  diantaranya  penelitian  dari  (Huda,  Rini,  Mardoni,  Anggraini,  &  Hudori,  2017) dan  (Ali,  Yuliani,  Mulatsih,  &  Abdullah,  2018)  yang  menjelaskan  solusi  dari  perbaikan manajemen tersebut adalah:
a. Memberikan pelatihan kepada nadzir terkait pengelolaan harta wakaf yang baik dan bertanggung jawab, meliputi pelatihan mendokumentasikan aset wakaf dimulai dari tahap  penghimpunan,  manajemen  investasi,  dan  proses  pendistribusian  harta wakaf.
b. Melakukan riset terkait potensi dan realisasi harta wakaf.
c. Berinovasi  pada  instumen  harta  wakaf  yang  bernilai  produktif  dan  merumuskan strategi-strategi solutif guna memaksimalisasi penghimpunan dana wakaf.
d. Mengamanahkan  pengelolaan  harta  wakaf  pada  nadzir  yang  kompeten  dibidang manajemen investasi dan manajemen risiko.
e. Mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat.
f. Menyatukan  beberapa  aset  wakaf  yang  bernilai  rendah  untuk  dikelola  oleh  satu nadzir dengan tujuan efektifitas dan efisiensi harta wakaf.
g. Memberikan  pelatihan  akuntabilitas  kepada  para  nadzir,  akuntabilitas  dalam konteksnya  terbagi  menjadi  dua  ialah  akuntabilitas  primer  dan  akuntabilitas sekunder. Akuntabilitas primer ialah suatu bentuk pertanggung jawaban keuangan antara  manusia  dengan  Allah,  sedangkan  akuntabilitas  sekunder  yakni  suatu pertanggungjawaban  manusia  dengan  manusia.  Dalah  hal  ini  nadzir  haruslah membuat  laporan  keuangan  berstandar  PSAK  wakaf  112  meliputi  penyusunan laporan  posisi  keuangan,  laporan  rincian  aset,  laporan  aktivitas,  laporan  arus  kas dan catatan atas laporan keuangan .
h. Melakukan  transformasi  bentuk  nadzir,  dari  nadzir  yang  bersifat  perseorangan menjadi nadzir yang terlembaga (instansi nadzir).
i. Bersinergi dengan lembaga dakwah untuk mengedukasi masyarakat akan instrumen keuangan wakaf.
3. Crowdfunding
Crowdfunding didefinisikan sebagai sebuah platform penghimpunan danamasyarakat, dengan hasil yang didapatkan ditujukan sebagai pembiayaan pada sebuah proyek, kegiatan sosial,  atau  merealisasikan  unit  usaha  (Arifin  &  Wisudanto,  2017).  Disamping  itu, crowdfunding juga dijelaskan (Nur Aqidah Suhaili & Mohd Rizal Palil, 2017) sebagai sebuah upaya  membangun  koneksi  para  pengusaha  yang  membutuhkan  bantuan  permodalan dengan para investor yang memiliki permodalan berskala kecil dalam prasarana berbasis internet.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa crowdfunding ialah media platform yang didesain untuk menghimpun danamasyarakat, dana tersebut ditujukan untuk merealisasikan sebuah proyek, kegiatan atau pengembangan unit usaha.
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Seiring  berkembangnya  waktu,  dari  perkembangan  layanan platformcrowdfunding , munculah konsep “ crowdfunding syariah/islamic crowdfunding” sebagai internalisasi nilai-nilai  Islam  dalam  taktis  penghimpunan  dana  dari  masyarakat.  Hal  yang  menjadi pembeda  antara crowdfunding (konvensional)  dengan crowdfunding  syariah terlihat  pada  dua aspek (Manara, Permata, & Pranjoto, 2018) ialah Crowdfunding syariah mewajibakan bahwa dana  yang  telah  terhimpun  harussuci  dari  unsur-unsur maghrib meliputi  larangan riba, gharar ,  dan maysir dan  penggunanan  dananya  harus  berpedoman  pada  Al-Qur’an  dan Sunnah Rasulullah, maknanya dana tidak  boleh digunakan pada pengembangan produk- produk atau kegiatan yang dilarang Islam seperti narkoba, tindakan-tindakan tercela dan lain  sebagainya.  Selanjutnya crowdfunding dibedakan  menjadi  empat  macam  diantaranya: reward based , donation based, equity based dan debt based.
Reward  Based yaitu crowdfunding yang  memberikan  permodalan  pada  unit  bisnis, program, atau proyek, para donatur nantinya akan mendapatkan imbalan berupa output akhir  dari  pembiayaan  tersebut.  Sedang donation  based adalah crowdfunding yang  berfokus pada pembiayaan kegiatan kemanusiaan, dengan tidak memberikan imbalan kepada para donatur.  Selanjutnya Equity  Based yaitu  berfokus  menghimpun  dana  masyarakat  untuk membiayai sebuah program atau proyek bisnis dan modal yang akan disetorkan nantinya akan menjadi tanda bukti kepemilikan dalam bentuk saham. Debt Based yaitu crowdfunding yang  berfungsi  sebagai perantara  permodalanantara  pemilik  modal  dengan  para  investor yang memiliki  modal, dengan tujuan  utama  untuk memberikan  permodalan  atas  sebuah proyek  yang  menarik  perhatian  pemodal.  Adapun  hasil  keuntungan  yang  didapatkan nantinya ialah berupa bunga atas pinjaman yang diserahkan debitur kepada kreditur.
Lebih  lanjut,  menurut  (Az-Zahra  Rasyid  &  Setyowati,  2017)  dalam mengimplementasikan crowdfunding syariah melibatkan beberapa pihak yang divisualisasikan pada gambar dibawah ini:

## Gambar 1

## Islamic Crowdfunding Platform Process
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Konsep crowdfunding syariah melibatkan empat elemen yang memiliki fungsi masing- masing,  diantaranya  (Masrikhan,  2019):  inisiator,  penyandang  dana  potensial,  operator crowdfunding dan  dewan  syariah.  Inisiator  berfungsi  sebagai  perseorangan,  perusahaan, lembaga  atau  organisasi  yang  mengajukan  projek  untuk  mendapat  pendanaan  dari masyarakat.  Penyandang  dana  potensial  sering  disebut  investor  atau  donatur  yang  akan membiayai  projek-projek  yang  tertera  pada platform  crowdfunding  syariah. Operator Crowdfunding merupakan user dari  seluruh  aktivitas crowdfunding ,  melakukan  seleksi kelayakan  projek  yang  diajukan  inisiator,  danmenghimpun  dana  masyarakat.  Dewan Syariah  terdiri  dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  termasuk  juga Otoritas  Jasa  Keuangan.  DSN  MUI  bertugas  untuk  menjamin  kehalalan crowdfunding syariah (terbebas dari riba dan maysir). Kemudian, OJK berperan sebagai lembaga negara yang memberikan izin praktik fintech crowdfunding dan mengawasi segala aktivitasnya.

## 4. Kemaslahatan Umat
Kata  maslahat  ditinjau  dari  pengertian  yang  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  ialah  suatu  hal  daripadanya  mendatangkan  kebajikan,  hal  yang  berfaedah  dan benilai guna bagi umat manusia (KBBI, 2012). Kemudian, Asy Syatibi menjelaskan bahwa maslahah/kemasalahatan  dikategorikan  dalam  tiga  tingkatan  diantaranya  (Dr.  Hasan Aznan,  2012): Maslahah  Daruriyyah yaitu  mengarah  pada  kebutuhan-kebutuhan  primer yangharus  dipenuhi,  seperti  kebutuhan  beragama,  harta,  dan  lain  sebagainya. Maslahah Hajiyyah yaitu mengarah pada kebutuhan akan hal-hal sekunder. Maslahah Tahsiniyyah yaitu mengarah pada kebutuhan yang bersifat pelengkap.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penulisan
Jenis penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah kualitatif. Metode penulisan  ini  mendeskripsikan  secara  kualitatif  akan  dua  hal,  pertama  ialah mendeskripsikan  kondisi  sistem  bagi  hasil  keuntungan  antara  nelayan  ABK  dengan juragan pemilik kapal berdasarkan data-data, kemudian yang kedua membahas crowdfunding JAFIS ( Jatsyiah Financing System ) sebagai solusi untukmeningkatkan kesejahteraan nelayan ABK di Indonesia. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan pada sebuah penulisan yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan, sistem ataupun inovasi secara sistematis.

## 2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  karya  tulis  ilmiah  ini  ialah  jenis  data  sekunder. Data  sekunder  adalah  jenis  data  yang  didapat  melalui  studi  kepustakaan  melalui  jurnal, skripsi,  laporan  penelitian  dan  informasi  dari  internet  dengan  sumber  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  karya  tulis ilmiah ini ialah dengan memanfaatkan studi kepustakaan melalui jurnal penelitian, artikel ilmiah,  laporan  penelitian,  dan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga kepemerintahan.
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar

## 3. Metode Analisis dan Sintesis
Proses  analisis  dilakukan  pada  data-data  yang  terkumpul  yang  kemudian dipaparkan dalam bab empat ialah pembahasan. Sintesis dilakukan dengan menggunakan studi silang antara data yang terkumpul dengan teori dan konsep yang relevan. Kemudian, diambil  titik  utama  dan diolah  menjadi  beberapa  kesimpulan.  Pada  kesimpulan tersebut diperkuat dengan beberapa saran yang relevan. Proses analisis data yang digunakan dalam karya  tulis  ilmiah  ini  terdiri  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data, pemaparan dan penegasan kesimpulan (Moelong, 2004).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Menelisik  Kondisi  Ekonomi  Nelayan  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  yang Sesungguhnya
Menguak fakta lapangan bagaimana sistem bagi hasil sesungguhnya antara nelayan anak buah kapal (ABK) dengan pemilik kapal (Juragan). Riset yang dilakukan oleh (Rifqi, 2017)  mengungkap, masyarakat  nelayan  di  Kelurahan  Brondong  Kabupaten  Lamongan, nelayan  ABK  hanya  mendapatkan  upah  sebesar  40%  dari  “penghasilan  bersih”.  Makna dari  penghasilan  bersih  disini  ialah  total  pendapatan  melaut  dikurangi  total  pengeluaran selama melaut.  Kemudian, dari  penghasilan  bersih tersebut dikurangi 60%  sebagai  jatah nelayan pemilik kapal. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat nelayan di Cisolok  (Rifqi dkk,  2017).  Bahkan,  terdapat  pembagian  prosentase  30%  dari  penghasilan  bersih  untuk nelayan  ABK  yang terjadi  pada masyarakat nelayan.  Dari seluruh  prosentase  pembagian hasil  tersebut,  nelayan  memberikan  pendapat  bahwa  diimplementasikannya  prosentase sistem bagi hasil tersebut hanyalah menguntungkan pihak juragan saja, dan nelayan ABK menjadi  pihak  yang  dirugikan.  Dikatakan  nelayan  ABK  merugi  dikarenakan  penyertaan modal  (non  kapal)  dalam  usaha  bisnis  nelayan  dibebankan  pada  dua  belah  pihak  ialah nelayan ABK dan pemilik kapal dengan proporsi “tidak adil / tidak sama rata”. Dari penghasilan  tersebut,  nelayan  belum  cukupmemenuhi  kebutuhan  hidup  dan  sering  kali meminjam  kebutuhan  sehari-hari  kepada  pemilik  warung  sembako  dan  membayarnya ketika  mendapatkan  upah  di  periode  melaut  selanjutnya  (Muhtarom,  2017).  Maknanya disini ialah seperti gali  lubang-tutup lubang. Lebih lanjut, sistem bagi hasil demikian jika dikaji  dari  kacamata  ekonomi  islam  maka  tidak  sesuai  dengan  prinsip  pada  akad mudharabah, ialah tidak adanya keridhoan dari pihak nelayan ABK.
Mengungkap  lebih  dalam  lagi  bagaimana  cikal  bakal  sistem  bagi  hasil  tersebut mulai  diimplementasikan  pada  masyarakat.  Hakikatnya,  sistem  bagi  hasil  demikian merupakan  hal  yang  telah membudaya di  masyarakat nelayan,  dan masyarakat  setempat wajib  patuh  pada  sistem  budaya  tersebut.  Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka dibutuhkan  sebuah  solusi,  solusi  yang  paling  memungkinkan  pada  masalah  ini  ialah pengadaan kapal nelayan yang berorientasi keumatan. Maknanya, profit yang didapatkan dari penangkapan ikan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan ABK. Berdasarkan  permalasahan  diatas  maka  penulis  menggagas Jatsiyah  Financing  System (JAFIS).
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar

## 2. Gambaran Umum Jatsyiah Financing System (JAFIS)
Jatsyiah  Financing  System (JAFIS)  adalah crowdfunding-donation  based yang  berfungsi untuk  menghimpun  wakaf  tunai  dari  masyarakat.  Hasil  dari  penghimpunan  wakaf  tunai tersebut  selanjutnya  akan  dimanfaatkan  untuk  implementasi  proyek  pengadaan  kapal nelayan berbasis kemaslahatan umat. Makna dari “kemasalahan umat” disini ialah profit yang  akan  didapatkan  dari  proyek  ini  akan  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  nelayan  Anak  Buah  Kapal.  Visi  utama  dari  JAFIS  ini  ialah “Mensejahterahkan  Nelayan  ABK  Melalui  Pengadaan  Kapal  Nelayan  Berbasis Keumatan”. Fokus utama dari JAFIS ialah memberikan bagi hasil yang layak dan nelayan ridho atas pembagian hasil keuntungan tersebut.
Gambar 2 Konsep JAFIS
Wakaf Uang Wakif
JAFIS
Nadzir Kapal Nelayan Profit Mauquf alaih Nelayan ABK
JAFIS Kesejateraan Keberlanjutan
Konsep dari JAFIS divisualisasikan pada gambar 2. Dari gambar tersebut diketahui konsep JAFIS memuat lima tahapan. Pertama, JAFIS akan menghimpunwakaf uang dari masyarakat  melalui platform JAFIS.  Kedua,  ketika  nominal  wakaf  uang  tersebut  dirasa cukup,  maka  akan  dilakukan  pembelian  kapal  nelayan.  Pembelian  kapal  nelayan  ini  juga dilengkapi dengan instrumen asuransi pada kapal untuk menjaga aset kapal tersebut dari kerusakan dan kehilangan. Ketiga, JAFIS akan melakukan open recruitment kepada nelayan ABK sebagai tenaga kerja. Keempat, net profit yang didapatkan akan ditetapkan bagi hasil dengan akad mudharabah, ialah sebesar 80% untuk nelayan, 10% untuk nadzir, dan 10%
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
untukkeberlanjutan program JAFIS di daerah lainnya. Prosentase 80% ditujukan kepada pihak  nelayan  dengan  harapan  dapat  memperbaiki  taraf  hidup  nelayan  ABK  dan meningkatkan kesejahteraan nelayan ABK.
Lebih lanjut, pada platform JAFIS tersedia enam fitur diantaranya: a) Jatsyiah Project ,
b) Jatsyiah  Assets ,  c) Jatsyiah  Operational  Project ,  d) Jatsyiah  Mudharabah  System ,  e) Jatsyiah Financial and Audit Reporting , dan f) Jatsyiah Going Concern . Berikut ini akan dijelaskan satu persatu dari enam fitur tersebut.
a. Jatsyiah Project adalah fitur yang memberikan informasi kepada wakif tentangproyek- proyek  kapal  nelayan  yang  akan  segera  di  implementasikan,  juga  termasuk  lokasi yang akan ditempatkan projek kapal JAFIS, kebutuhan nominal wakaf tunai, dan nomor rekening wakaf tunai JAFIS.
b. Jatsyiah Assets yaitu fitur yang mendokumentasikan seluruh aset wakaf yangdimiliki oleh  JAFIS,  baik  aset  berupa  kapal  nelayan,  peralatan  melaut  dan  aset  lainnya. Disamping  itu,  fitur  ini  akan  menginformasikan  bagaimana  kondisi  aset  wakaf terkini,  apakah  dalam  kondisi  baik,  buruk,  atau  aset  telah  hilang.  Perkembangan kondisi aset wakaf akan di update setiap satu bulan sekali.
c. Jatsyiah  Operational  Project: ialah  fitur  yang  memberikan  informasikeberangkatan setiap  kapal  JAFIS  yang  telah  berangkat  melaut,  meliputi  tanggal  dan  waktu keberangkatan,  tempat  keberangkatan,  nama-nama  nelayan  yang  menjadi  tenaga kerja,  kondisi  cuaca  pada  saat  keberangkatan,  dan  pemeriksaan  kondisi  kapal sebelum  keberangkatan.  Laporan  ini  harus  dilaporkan  oleh  nelayan  ketika  akan berangkat, selama ditengah laut dan pulang setelah melaut.
d. Jatsyiah Mudharabah System adalah fitur yang melaporkan perolehan tangkapan ikan oleh  nelayan  selama  melaut.  Hasil  perolehan  tersebut  akan  dikurangi  dengan pengeluaran-pengeluaran  selama  melaut  (menghasilkan  penghasilan  bersih), kemudian  dari  pendapatan  bersih  akan  diterapkan  sistem  bagi  hasil  mudharabah sebesar 80% untuk nelayan ABK, 10% untuk JAFIS, dan 10% untuk keberlanjutan JAFIS di daerah masyarakat nelayan lainnya.
e. Jatsyiah Financial and Audit Reporting artinya setiap 6 bulan dan 1 tahun sekali, JAFIS akan  mempublikasikan  laporan  keuangan  kepada  publik.  Penyusunan  laporan keuangan JAFIS akan berlandas pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 112 Wakaf. Disamping itu, laporan keuangan yang telah disusun nantinya akan diaudit oleh akuntan publik independen dan menghasilkan laporan audit dan opini audit. Publikasi  laporan  keuangan dan  laporan  audit  ini  merupakan  upaya  JAFIS  untuk menghadirkan  tata  kelola  keuangan  wakaf  yang  transparan,  berakuntabilitas,  dan bertanggung jawab.
f. Jatsyiah  Going  Concern: pada  fitur  ini  akan  ditampilkan  daerah-daerah  yangakan menjadi projek JAFIS selanjutnya. Disamping itu, pada fitur ini akan ditampilkan analisis kelayakan proyek JAFIS di tempat tersebut, rencana anggaran biaya (RAB) implementasi JAFIS, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Dalam mengimplementasikan JAFIS kepada masyarakat nelayan, maka dibutuhkan sinergi dengan beberapa stakeholder diantaranya:
a. Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI):  JAFIS  akan  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan izin kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar dapat menjadi nadzir dan dapat menghimpun wakaf tunai dari masyarakat.
b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): sebelum melakukan launching platform JAFIS kepada masyarakat,  pihak  JAFIS  akan  terlebih  dahulu mengurus  perinzinan  kepada OJK sebagai  instansi  yang  menaungi  penyelenggaraan  dan  pemberian  izin financial technology di  Indonesia.  Disamping  itu,  JAFIS  akan  patuh  pada  seluruh  peraturan OJK.
c. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sebagai  salah  satu stakeholder yang  terlibat  dalam implementasi  keuangan  syariah  di  Indonesia,  JAFIS  akan  mengajukan  perizinan label  “halal”  kepada  pihak  MUI  untuk  menjamin  seluruh  transaksi  dan  program JAFIS telah sesuai dengan perintah Al-Qur’an.
d. Lembaga  Asuransi  Syariah  adalah  salah  satu  hal  yang  melekat  pada  harta  wakaf ialah sustainability ,  maknanya  harta  wakaf  tidak  boleh  berkurang.  Berdasarkan haltersebut, maka JAFIS akan bekerjasama dengan Lembaga Asuransi Syariah agar dapat  menjamin  keberlanjutan  harta  wakaf  tersebut  khususnya  kapal  nelayan. Disamping  itu,  nelayan  ABK  yang  bekerja  pada  JAFIS  juga  akan  diikutsertakan dalam asuransi syariah meliputi asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan.
e. Pemerintah  Daerah  Setempat:  sebagai  upaya  mengedukasi  masyarakat  nelayan, maka  terlebih  dahulu  pihak  JAFIS  akan  memproses  izin  kepada  perangkat pemerintah  setempat  (kelurahan,  kecamatan  dan  kota)  untuk  mensosialisasikan JAFIS dan mengimplementasikan JAFIS didaerah setempat.
f. Kelompok  Persatuan  Nelayan  Setempat:  hal  pertama  kali  yang  akan  dilakukan dalam  memperkenalkan  JAFIS  kepada  nelayan  ialah  bekerja  sama  dan bersilahturahmi  dengan  Kelompok  Persatuan  Nelayan  setempat  agar  dapat  turut serta bergabung dan mendukung di implementasikannya JAFIS di daerah tersebut.
3. Proses Penghimpunan Wakaf Tunai, Recruitmen Tenaga Kerja Nelayan ABK
dan Proses Bagi Hasil yang Terintegrasi
Proses menghimpun wakaf tunai dari masyarakat dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya:
a. Memilih Projek JAFIS: pertama, wakif dapat memilih fitur Jatsyiah Project terlebih dahulu, kemudian membaca dan memahami lebih lanjut deskripsi atas projek yang telah dipilih. Selanjutnya, dilanjutkan dengan memilih “setuju”.
b. Ikrar Wakaf: ketika telah menekan tombol “setuju” maka dilanjutkan dengan wakif membaca  niat  wakaf  ialah  “Saya  wakafkan  uang  saya  senilai  Rp.  100.000  untuk mendukungan program JAFIS, karena Allah”.
c. Transfer Wakaf Tunai: setelah membaca ikrar wakaf dilanjutkan dengan melakukan transfer dana wakaf tunai ke rekening JAFIS yang telah ditentukan, dan kemudian
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
selesai.  Lebih  lanjut,  setiap  wakif  akan  mendapatkan  notifikasi  laporan  keuangan dan laporan audit setiap periode.
Kemudian,  untuk  setiap  masyarakat  nelayan  ABK  yang berminat menjadi  tenaga kerja pada JAFIS, maka harus mendaftarkan diri dengan beberapa langkah diantaranya:
a. Mengirim  CV  dan  Surat  Lamaran:  pertama,  nelayan  ABK  dapat  mengirimkan curriculum vitae (CV) dan surat lamaran permohonan bekerja kepada JAFISmelalui email.
b. Konfirmasi  dari  JAFIS:  kemudian,  JAFIS  akan  memberikan  balasan  atas  surat lamaran  tersebut.  Disamping  itu,  JAFIS  juga  mengirimkan  jadwal  dan  tempat keberangkatan  kapal  nelayan.  Kemudian,  dengan  surat  penerimaan  tersebut nelayan ABK dapat segera melaut.
c. Menerima  Laporan dan Mendapatkan Nominal  Bagi  Hasil:  setelah  nelayan  ABK selesai melaut, maka  dilanjutkan dengan menerima laporan bagi hasil, selanjutnya nominal bagi hasil akan ditransfer melalui ATM masing-masing nelayan ABK.
4. Konsep Pemberdayaan Mitra Jatsyiah Financing System (JAFIS)
Tidak berhenti pada tujuan “meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan ABK”, JAFIS juga memiliki cita-cita mulia ialah meningkatkan kemampuan softskill nelayan ABK dalam  beberapa  aspek.  Oleh  karena  itu  JAFIS  merancang  sebuah  program  pelatihan kepada para nelayan ABK diantaranya:
a. Peningkatkan  Pemahaman  Inklusi  dan  Literasi  Keuangan  Syariah:  JAFIS  akan bekerja  sama  dengan  para  praktisi  keuangan  syariah  untuk  dapat  memberikan pemahaman terkait literasi dan inklusi keuangan syariah kepada nelayan ABK.
b. Pengajian Rutin Keagamaan: untuk meningkatkan spiritualitas nelayan ABK, maka JAFIS  akan  mengadakan  kajian  keagamaan  setiap  satu  bulan  sekali,  dan mengundang para ulama setempat untuk memberikan siraman qalbu.
c. Pelatihan Teknologi Pelayaran: guna menunjang produktifitas melaut, maka JAFIS akan  memberikan  pelatihan  kepada  nelayan  ABK  untuk  menguasai  teknologi- teknologi yang bermanfaat dalam pelayaran.
d. Membudayakan Wakaf Tunai Pada Nelayan: dalam mendukung tugas dari Badan Wakaf  Indonesia  untuk  memaksimalisasi  penghimpunan  dana  wakaf  tunai  di Indonesia,  maka  JAFIS  akan  mengadakan  sosialisasi  wakaf  tunai  dikalangan nelayan  ABK.  Sosialisasi  ini  ditujukan  untuk  menanamkan  kebudayaan  berwakaf tunai di kalangan nelayan ABK.

## Kesimpulan
Jatsyiah  Financing  System (JAFIS)  adalah crowdfunding-donation  based yang  berfungsi untuk  menghimpun  wakaf tunai  dari  masyarakat.  Hasil  dari  penghimpunan  wakaf  tunai tersebut  selanjutnya  akan  dimanfaatkan  untuk  implementasi  proyek  pengadaan  kapal nelayan berbasis kemaslahatan umat. Visi utama dari JAFIS ini ialah “Mensejahterahkan Nelayan ABK Melalui Pengadaan Kapal Nelayan Berbasis Keumatan”. Fokus utama dari
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
JAFIS  ialah  memberikan  bagi  hasil  yang  layak  dan  nelayan  ridho  atas  pembagian  hasil keuntungan tersebut. Platform JAFIS tersedia enam fitur diantaranya: a) Jatsyiah Project , b) Jatsyiah Assets , c) Jatsyiah Operational Project , d) Jatsyiah Mudharabah System , e) Jatsyiah Financial and  Audit  Reporting ,  dan  f) Jatsyiah  Going  Concern .  Dalammengimplementasikan  JAFIS kepada  masyarakat  nelayan,  maka  dibutuhkan  sinergi  dengan  beberapa stakeholder diantaranya:  Badan  Wakaf  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Majelis  Ulama Indonesia,  Lembaga  Asuransi  Syariah,  pemerintah  daerah  setempat,  dan  kelompok persatuan  nelayan  setempat.  Tidak  berhenti  pada  tujuan  “meningkatkan  kesejahteraan ekonomi  nelayan  ABK”,  JAFIS  juga  memiliki  cita-cita  mulia  ialah  meningkatkan kemampuan soft  skill nelayan  ABK  dalam  beberapa  aspek.  Oleh  karena  itu  JAFIS merancang  sebuah  program  pelatihan  kepada  para  nelayan  ABK  diantaranya:  a) Peningkatkan  Pemahaman  Inklusi  dan  Literasi  Keuangan  Syariah,  b)  pengajian  rutin keagamaan, c) pelatihan teknologi pelayaran dan membudayakan wakaf tunai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  (2018).  Waqf,  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  and  maqasid  al- shariah. International Journal of Social Economics , 45 (1), 158–172. https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295
Akhmad  Sirojudin  Munir.  (2015).  Optimalisasi  Pemberdayaan  Wakaf  Secara  Produktif.
Ummul Quro .
Ali,  K.  M.,  Yuliani,  M.,  Mulatsih,  S.,  &  Abdullah,  Z.  (2018).  Aspek-Aspek  Prioritas Manajemen  Wakaf  di  Indonesia. AL-FALAH :  Journal  of  Islamic  Economics . https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345
Arifin,  S.  R.,  &  Wisudanto.  (2017).  Crowdfunding  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan Infrastruktur. University Network for Indonesia Infrastructure Development .
Atabik, A. (2014). Manajemen pengelolaan wakaf tunai di indonesia. Ziswaf .
Az-Zahra  Rasyid,  M.,  &  Setyowati,  R.  (2017).  Crowdfunding  Syariah  Untuk Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah  Dari  Perspektif  Shariah  Compliance. Diponegoro Law Journal .
Badan  Pusat  Statistik.  2018. Statistik  Sumber  Daya  Laut  dan  Pesisir .  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Ernawati, E., & Setiyati, R. (2017). Wawasan Quran Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran). Jurnal Ekonomi .
Friantoro,  Dian.  2018.  Menggagas  Badan  Usaha  Milik  Haji  (BUMH):  Ikhtiar  Mencari Model  Investasi  yang Bernilai  Maslahat. Call  For  Paper  BadanPengelola Keuangan Haji Tahun 2018.
Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. Analisis .
Hidayatullah,  A.,  &  Priantina,  A.  (2018).  Toward  Zakat  Management  Integration  in Indonesia:  Problems  and  Solution. AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah .
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.6319
Huda,  N.,  Rini,  N.,  Mardoni,  Y.,  Anggraini,  D.,  &  Hudori,  K.  (2017).  Manajemen pengelolaan  wakaf  di  indonesia  timur. Ekuitas  (Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan) . https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.2035
Kasdi,  A.  (2006).  Potensi  ekonomi  dalam  pengelolaan  wakaf  uang  di  indonesia. Journal Equilibrium .
KBBI. 2012. Maslahat . (Online) https://kbbi.web.id/maslahat.html, diakses 9 September 2019.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  2014. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  Dilengkapi Tajwid Warna . Banten: Sahifa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Siaran Pers Nomor :SP.250/SJ.04/XII/ 2018. Tunjukkan Pertumbuhan  Positif,  KKP  Catat  PDB  Perikanan  Rp.  59,98  Triliun .  (Online) https://kkp.go.id/artikel/8063-tunjukkan-pertumbuhan-positif-kkp-catat-pdb- perikanan-rp-59-98-triliun, diakses 9 September 2019.
Majelis  Ulama  Indonesia.  2002. Wakaf  Uang .  Jakarta:  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia.
Manara,  A.  S.,  Permata,  A.  R.  E.,  &  Pranjoto,  R.  G.  H.  (2018).  Strategy  Model  for Increasing  the  Potential  of  Zakat  through  the  Crowdfunding-Zakat  System  to overcome Poverty in Indonesia. International Journal of Zakat .
Masrikhan,  M.  (2019).  Optimalisasi  Potensi  Wakaf  Di  Era  Digital  Melalui  Platform Online  Wakafin.com  Dengan  Konsep Crowdfunding  Sebagai  Penggerak  Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ekonomi Syariah .
Menggala, Sidi Rana. 2016. Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan di Cilincing.
Muhtarom, A. (2017). Analisis kontribusi hasil perikanan laut terhadap kesejahteraan para nelayan dan masyarakat  di kabupaten lamongan. Jurnal akuntansi . https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.91
Muntaqo,  F.  (2015).  Problematika  Dan  Prospek  Wakaf  Produktif  Di  Indonesia. Al- Ahkam . https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195
Nur Aqidah Suhaili, & Mohd Rizal Palil. (2017). Crowdfunding : A Collaborative Waqf Based  Internet  Platform. Kuala  Lumpur  International  Islamic  Studies  and  Civilisations Conference -: Al Maqasid As -Syariah as the Guiding Principles of the Past, Present and Future Life" .
Profesor Madya Dr. Hasan Aznan. (2012). Pelaburan Secara Crowdfunding Dan Isu-Isu Syariah Yang. In يداصتقا ياهشهوژپ همانلصف .
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  2019. Riset  dan  Konservasi  Jadi  KunciPemanfaatan Potensi Laut  Indonesia. (Online)  http://lipi.go.id/berita/single/Riset-dan-Konservasi- Jadi-Kunci-Pemanfaatan-Potensi-Laut-Indonesia/21606, diakses 9 September 2019.
Retnowati,  E.  (2011).  Nelayan  Indonesia  Dalam  Pusaran  Kemiskinan  Struktural Perspektif sosial, ekonomi dan hukum, Jurnal Perspektif .
Rifqi, M. F. (2017). Modal Sosial Pada Rukun Nelayan (RN) Di KelurahanBrondong, Kecamatan
Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 38-53
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## Brondong, Kabupaten Lamongan .
Sutrisno,  E.  (2012).  Kesejahteraan  Nelayan  (Studi  di  Perdesaan  Nelayan  Cangkol Kelurahan  Lemahwungkuk  Ke
Jurnal
Dinamika Hukum .
Yonvitner,  Y.  (2015).  Rekonstruksi  uu  sistem  bagi  hasil  perikanan  pro  nelayan  kecil.
Risalah kebijakan pertanian dan lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan . https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i3.10297