## STATUS UANG APBN YANG DIPISAHKAN DAN DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PADA BUMN PERSERO
David Putra Timbo 1 , Peter Mahmud Marzuki 2

## ABSTRAK
Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan  orang  menyertakan  modal,  tetapi  menjadi  kekayaan  perseroan  itu  sendiri. Hal  tersebut  terjadi  pemisahan  kekayaan  antara  kekayaan  pemegang  saham  dan perseroan.  Berkaitan  dengan  di  persangkakan  dan  dituntutnya  sejumlah  mantan direksi atau direksi PT BUMN (Persero) atas perbuatan mereka  yang merugikan PT BUMN  (Persero)  sehingga  dikategorikan  merugikan  keuangan  negara,  perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan PT BUMN (Persero) berdasarkan teori  hukum  dan  teori  lingkungan  kuasa  hukum  bukan  merupakan  keuangan  negara sehingga kerugian pada PT BUMN (Persero) bukan kerugian negara.
Kata Kunci: Keuangan Negara.

## ABSTRACT
Legally, the capital that came into the company no longer includes a wealth of capital,  but  a  wealth  of  the  company  itself.  It  is  a  separation  of  wealth  between shareholders and corporate wealth. In connection with the allegation and demanded in a  number  of  former  directors  or  directors  of  State  Owned  Enterprises  for  their  acts detrimental  to  State  Owned  Enterprises  to  be  considered  detrimental  to  the  state, should be given in depth understanding as financial SOEs based on legal theory and the  theory  of  power  law  is  not  a  financial  loss to  the  state,  so that  the State  Owned Enterprises is also not harm the country.
Keywords : State Finances
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan negara selama ini masih menggunakan ketentuan  perundang-undangan  yang disusun  pada  masa  pemerintahan kolonial  Hindia  Belanda  yang  berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu IndischeComptabiliteitswet yang  lebih dikenal  dengan  nama  ICW  Stbl.  1925 Nomor  448  terakhir  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1968  yang  ditetapkan pertama  kali  pada  tahun  1864  dan mulai berlakupada tahun 1867,
Indische  Bedrijvenwet yang  lebih dikenal  dengan  nama  IBW  Stbl.  1927 Nomor419  jo.  Stbl.  1936  Nomor  445 dan Reglement voor het Administratief Beheer  (RAB)  Stbl.  1933  Nomor  381.
Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan  yang  terjadi  dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah negara Republik Indonesia.
Pemikiran aparat penegak
hukum Kejaksaan Agung, Kepolisian  dan  Pemeriksa  BPK, bahwa kerugian persero merupakan kerugian negara tidaklah  salah.  Landasan  hukum yang mendasari pemikiran tersebut  adalah  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  dimana  Pasal  1 angka  1.  Pada  sisi  kalangan akademisi dan juga Direksi Persero berpendapat bahwa pengaturan BUMN Persero sebagai Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2003  tentang BUMN, dan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  tentang Perseroan  Terbatas  sebagaimana telah  diganti  dengan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa  kerugian  persero  adalah merupakan kerugian persero sebagai  badan  hukum  ( legal person ),  dan  bukan  merupakan kerugian negara
2.  Metode Penelitian
Di  dalam  penelitian  hukum terdapat  beberapa  pendekatan,
dimana melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari
jawabnya. Pendekatan yang
dilakukan  oleh  peneliti  adalah pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan sejarah ( historical approach ).
3.  Kerangka Teori
Perseroan  terbatas  sebagai  badan
hukum perdata (privat) yang mempunyai status kemandirian
( persona standi in judicio ) sudah tentu memiliki  identitas  hukum  sendiri. Identitas  hukum  suatu  korporasi  atau perusahaan  terpisah  dari  identitas hukum para pemegangsahamnya, direksi,  maupun  organ-organ  lainnya. Kajian  penelitian  tesis  ini  akan menyangkut  tentang;  Teori  Badan
Hukum dan Teori Pertanggung Jawaban Direksi.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Status Uang APBN Yang
Dipisahkan Dan Dijadikan Penyertaan Modal a. Keuangan Negara
Sebagai sumber pembiayaan terhadap  pelaksanaan  tugas  negara, terlebih  dahulu  dipahami  pengertian keuangan negara. Hal ini dimaksudkan agar  tidak  terdapat  kesalahpahaman mengenai  substansi  yang  terkandung dalam  keuangan  negara.  Sebagai pedoman ada beberapa definisi tentang keuangan negara dapat
dikelompokkan:
1) Pakar hukum berdasarkan kompetensi keilmuannya; Menurut M. Ichwan yang dimaksud  keuangan  negara  adalah rencana  kegiatan  secara  kuantitatif, yang  akan  dijalankan  untuk  masa mendatang,  lazimnya  satu  tahun mendatang.  Berdasarkan  pengertian keuangan menurut M. Ichwan tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa M. Ichwan  menunjuk  keuangan negara  dari  sudut  pandang  proses karena hanya menyangkut pengelolaan keuangan negara. Sehingga pendapat M. Ichwan
tentang  keuangan  negara  tersebut
tidak mendefinisikan keuangan negara,  tetapi  lebih  memandang pengertian anggaran negara.
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki yang  dimaksud  keuangan  negara adalah dana yang dimiliki oleh negara dalam  rangka  menjalankan  kegiatan publik.  Dengan  pengertian  demikian, uang  yang  diinvestasikan  ke  suatu badan  hukum  untuk  kegiatan  yang tunduk  kepada  hukum  privat  bukan lagi  keuangan  negara,  melainkan keuangan  badan  hukum  tersebut; sama  halnya  dengan  seorang  yang melakukan  investasi  ke  suatu  PT, uang  orang  tersebut  sudah  menjadi uang PT itu. Berdasarkan pengertiankeuangan  negara  menurut
Peter  Mahmud  Marzuki  tersebut, maka dapat penulis simpulkan keuangan  negara  merupakan  dana yang dimiliki negara untuk menjalankan  kegiatan  publik,  apabila keuangan  negara  masuk  dalam  badan hukum  privat  sebagai  penyertaan modal,  maka  keuangan  negara  bukan lagi  milik  negara  melainkan  milik badan  hukum  privat  tersebut.  Hal  ini dikarenakan adanya perubahan fungsi dan  transformasi  status  yaitu  yang
semula digunakan untuk publik menjadi digunakan untuk kepentingan badan  hukum  privat  dan  status  uang negara  tersebut  menjadi  uang  badan hukum privat.
Menurut penulis pengertian keuangan  negara,  yaitu  kekayaan negara  baik  berupa  barang  maupun uang,  dimana  keuangan  negara  ini  di gunakan  untuk  kepentingan  publik. Apabila pemerintah melakukan penyertaan  modal  uang  negara  yang di ambil dari APBN ke badan hukum privat,  fungsi  uang  negara  tersebut sudah berubah dari untuk kepentingan publik  menjadi  kepentingan  badan hukum  privat.  Hal  ini  di  karenakan uang  negara  yang  sudah  masuk  ke dalam  badan  hukum  privat  menjadi milik badan hukum privat seutuhnya. 2)  Undang-undang.
Definisi yang terdapat dalam Pasal 1  angka  1  UU  Keuangan  Negara menggunakan pendekatan luas, dengan  tujuan  terdapat  perumusan definisi  keuangan  negara  secara cermat  dan  teliti  untuk  mencegah terjadinya  multi  interpretasi  dalam segi  pelaksanaan  anggaran  supaya tidak  terjadi  kerugian  negara  sebagai
akibat  kelemahan  dalam  perumusan undang-undang dan memperjelas proses  penegakan  hukum  apabila terjadi  penyalahgunaan  administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Undang-undang  nomor  1  tahun 2004  tentang  perbendaharaan  negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Pada
pasal  1  angka  1  tidak  terdapat  secara spesifik pengertian lebih lanjut tentang  keuangan  negara  yang  harus dipertanggungjawabkan, namun terdapat kata-kata “termasuk investasi dan  kekayaan  yang  dipisahkan”. Demikian  pula  dalam  penjelasan umum disebutkan. Jika mengacu pada pengertian ini, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tersebut, semua kekayaan yang berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan  termasuk  dalam  lingkup pengelolaan  dan  pertanggungjawaban negara.
Undang-Undang  BUMN  pertama kali  diterbitkan  pertama  kali  oleh pemerintah  pada  tahun  1960  berupa Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Perpu ini
diterbitkan dengan tujuan mengusahakan  adanya  keseragaman dengan  cara  mengurus  dan  mengusai serta  bentuk  hukum  dari  badan  usaha negara  yang  ada.  Dalam  Perpu  yang dimaksud  dengan  perusahaan  negara adalah  semua  perusahaan  dalam bentuk  apapun  yang  modalnya  untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara  Republik  Indonesia,  kecuali jika  ditentukan  lain  dengan  atau berdasarkan Undang-Undang.
3)  Keuangan Negara Menurut Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada  tanggal  16  Agustus  2006, Mahkamah Agung RI melalui keputusan
No.
WKMA/Yud/20/VII/2006 mengeluarkan fatwa tentang Tata Cara Penghapusan  Piutang  Negara  yang menyatakan  bahwa  piutang  BUMN tidak  dapat  disebut  piutang  negara. Fatwa  MA  ini  diterbitkan  sebagai jawaban  atas  permintaan  pendapat hukum  dari  Menteri  Keuangan  RI melalui surat nomor S-
324/MK.01/2006  pada  tanggal  26  Juli
2006. Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa
terjadi perubahan fungsi dan transformasi status hukum kekayaan/keuangan negara dalam BUMN  dari  kewenangan  ( taak  en bevoegdheid )  sebagai  badan  hukum publik menjadi
hak  dan  kewajiban  sebagai  akibat transaksi  horisontal  dan  transformasi status  hukum  uang  negara  menjadi uang perdata, yang hakikatnya menjadi dasar yang kuat untuk menguatkan hak dan kewajiban BUMN (Persero) sebagai badan hukum.
Berdasarkan fatwa mahkamah agung  tersebut,  bahwa  modal  BUMN berasal  dari  kekayaan  negara  yang telah  dipisahkan  dari  APBN  dan selanjutnya
pembinaan dan pengelolaannya  tidak  didasarkan  pada sistem  APBN  melainkan  didasarkan pada  prinsip-prinsip  perusahaan  yang sehat,  maka  BUMN  (Persero)  tersebut harus  tunduk  kepada  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam  4  UU  Nomor  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dengan adanya pemisahan
kekayaan sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 4 UU BUMN, seharusnya piutang  yang  terdapat  pada  BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan  oleh  BUMN  selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang  sebagai  piutang  negara.
Pengelolaan termasuk pengurusan atas piutang BUMN tersebut, tidak dilakukan  dalam  koridor  pengurusan piutang  negara  melainkan  diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang  sehat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka BUMN  memiliki  kewenangan  dalam mengoptimalkan pengelolaan pengurusan  atau  penyelesaian  piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan,  sehingga  pengaturan
Penghapusan Piutang Perusahaan
Negara  atau  Daerah  yang  ada  pada
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun  2005  saat  ini  menjadi  tidak diperlukan lagi. 3
b. Penyertaan  modal  negara  pada
3 Erman Rajagukguk, “ Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara” , makalah disampaikan pada peran BUMN dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional, Jakarta, 12-13 April 2007.
BUMN Persero Penyertaan modal adalah pemisahan  kekayaan  negara  dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  atau  penetapan  cadangan perusahaan, dan dikelola secara korporasi.  Sumber  Penyertaan  Modal Negara  pada  BUMN  tersebut  berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan, dan/atau  sumber  lainnya.  Sumber penyertaan  modal  negara  yang  berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara  berupa  dana  segar,  proyek- proyek  yang  dibiayai  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, piutang  negara  pada  BUMN  atau Perseroan  Terbatas  serta  aset-aset negara  lainnya  berupa  keuntungan revaluasi aset dan/atau agio saham. c. Konsepsi  kekayaan  Negara  Yang Dipisahkan  Dalam  Perusahaan Perseroan
Secara yuridis, modal yang disertakan  ke  dalam  perseroan  bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan  modal,  tetapi  menjadi kekayaan  perseroan  itu  sendiri.  Jelas bahwa berdasarkan hal  tersebut  terjadi pemisahan  kekayaan  antara  kekayaan
pemegang saham dan perseroan. Dengan  karakteristik  tersebut,  maka tanggung  jawab  pemegang  saham  atas kerugian  atau  utang  perseroan  juga terbatas.  Utang  atau  kerugian  tersebut semata-mata  dibayar  secukupnya  dari harta  kekayaan  yang  tersedia  dalam perseroan.
d. Perbandingan ICW Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara dan IBW Dengan Undang-Undang 19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara
Pada  zaman  pemerintah  kolonial Belanda,  keuangan  negara  diatur dalam IndischeComptabiliteitswet yang  lebih  dikenal  dengan  nama  ICW Stbl.  1925  Nomor  448  yangmengatur tentang  tata  pembukuan  yang  harus dilakukan  oleh  para  pejabat  yang melakukan  pengurusan  keuangan  baik di  tingkat  Departemen  Keuangan maupun  di  Departemen  teknis,  dan secara  khusus  mengatur  kewenangan di  sisi  kebendaharaan. Pencatatan atau pembukuan  yang  didasarkan  pada ketentuan ICW Bab  I  Bagian  4  dan Bagian  5  diharapkanakan  mampu menghindari penggelapan atau
penipuan  yang  berhubungan  dengan keuangan ( financial fraud ) yang mungkin  dilakukan  oleh  para  pejabat pada  saat  itu.  Selain  pencatatan  atau pembukuan  juga  mengatur  tentang kewenangan  di  sisi  kebendaharaan yaitu  wewenang  untuk  melakukan tindakan-tindakan yang akan membawa  ke  arah  penerimaan  atau pengeluaran  negara  yang  dilakukan oleh Pemerintah yang bertindak
sebagai Otorisator sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  25 ICW dan
wewenang  untuk  melaksanakan  tugas pekerjaan yang dilakukan oleh
Presiden  atau  Pembantu-Pembantunya bertindak sebagai Ordonanteur
meliputi menerima tagihan yang diajukan  kepada  negara  atas  beban APBN, meneliti dan menguji keabsahan tagihan tersebut, dan menerbitkan  surat  perintah  membayar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 35,  Pasal  36,  Pasal  39,  Pasal  40  dan Pasal 41 ICW.
Sedangkan  pada  zaman  setelah kemerdekaan,  keuangan  negara  diatur dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  yang mengatur peran lembaga Legislatif dan
lembaga  Eksekutif  dalam  penyusunan dan penetapan APBN menjadi Undang-Undang, kejelasan peran tersebut  merupakan  suatu  keharusan untuk menjamin terselenggaranya transparansi  di  bidang  penganggaran. Lahirnya  Undang-Undang  No.  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah  menjadikan  perubahan  yang mendasar  dalam  system  perencanaan dan  penganggaran  yaitu  perubahan pola keuangan negara yang sebelumnya Publik Financial Adminstration menjadi Publik
Financial ManagementI.
Perubahan-perubahan  yang  terjadi pada  pengelolaan  keuangan  negara adalah perubahan dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  serta sampai dengan pemeriksaan perubahan keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pada  zaman  pemerintah  kolonial Belanda,  perusahaan  negara  diatur dalam IndischeBedrijvenwet yang lebih  dikenal  dengan  nama  IBW  Stbl.
1927 Nomor 419
mengatur tentangbeberapa  hal  yaitu  ;  anggaran perusahaan  negara,  modal  perusahaan
Negara,  pemilikan  perusahaan  negara,
penerimaan dan pengeluaran perusahaan  negara,  beban-beban  dan keuntungan-keuntungan
eksploitasi
perusahaan negara,
perhitungan tahunan  dari  perusahaan-perusahaan negara kepala-kepala departemen- departemen pemerintahan dalam waktu  empat  bulan  setelah  tahun pembukuan mengirimkan perhitungan- perhitungan  tahunan  dari  perusahaan- perusahaan  negara  yang  termasuk kementerian  mereka  masing-masing kepada pemerintah.
Sedangkan  pada  zaman  setelah kemerdekaan, perusahaan negara diatur  dalam  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha Milik Negara mengatur tentang beberapa  hal  yaitu;  definisi,  maksud dan tujuan, modal, jenis-jenis perusahaan  negara,  penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan Pembubaran  BUMN,  dan  kewajiban pelayanan umum 2.  Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bagi BUMN Persero
Organ  BUMN  Persero  sama seperti  yang  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  oleh karena  itu  BUMN  Persero  pada hakekatnya adalah Perseroan Terbatas. Organ  BUMN  Persero  yaitu  meliputi RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  yang selanjutnya disebut RUPS.
Adapun  yang  membedakan  antara organ  Perseroan  Terbatas  dengan organ  BUMN  Persero  terletak  pada pemegang  sahamnya.  Pada  BUMN Persero  pemerintah  dapat  bertindak selaku RUPS apabila seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, sementara apabila pemerintah terlibatdalam penyertaan modal negara (PMN)  sebagian,  maka  kedudukan pemerintah  adalah  sebagai  salah  satu pemegang saham.
Pada  BUMN  Persero  modal  yang disertakan oleh pemerintah merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.  Penyertaan  negara  dalam rangka  pendirian  atau  penyertaan modal  pada  BUMN  Persero  salah satunya  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain dari  kapitalisasi  cadangan  dan  sumber lainnya.  penyetoran  atas  modal  saham
dapat  dilakukan  dalam  bentuk  uang dan / atau dalam bentuk lainnya.
UU  BUMN  telah  mengadopsi beberapa  prinsip Good  Corporate Governance ,  hal  ini  dinyatakan  pada Pasal  36  ayat  (1)  UU  BUMN  yang menyatakan  bahwa  Perum  dalam menyelenggarakan  usahanya  harus berdasarkan  pada  prinsip  pengelolaan perusahaan  yang  sehat. 4 Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) UU BUMN.
3. Persangkaan Direksi BUMN Persero Melakukan Tindakan Korupsi Dalam Menjalankan Transaksi  Bisnis  Yang  Diduga Dapat Merugikan Keuangan Negara Penyidikan perkara yang dilanjutkan  dengan  penuntutan  di pengadilan tidak lepas dari pemahaman para penyidik dan penuntut umum terhadap status keuangan  PT  BUMN  (Persero)  dan status direksinya. Penyidik dan
penuntut umum memandang keuangan PT BUMN (Persero) merupakan  keuangan  negara  dan direksi PT BUMN (Persero)
4 Bismar Nasution, Mengukur Kinerja Direktur BUMN , makalah, hlm. 1
merupakan  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara.  Oleh  karena itu,  jika  terjadi  kerugian  pada  PT BUMN  (Persero)  maka  kerugian tersebut  merupakan  kerugian  negara dan  terhadap  direksi  PT  BUMN (Persero)  dianggap  penyelenggara negara  sehingga  dapat  di  pidana korupsi.
Sebagai  badan  hukum  privat tersendiri  dari  manapun  asal  modal yang diberikan, ketika sudah dimasukkan  ke  dalam  PT  BUMN (Persero), maka modal tersebut sudah merupakankekayaan  BUMN  sebagai hukum mandiri yang kemudian pengelolaan  modal  tersebut  tunduk pada lingkungan kuasa hukum privat.
Selanjutnya  M.  Yahya  Harahap menyatakan, pemegang saham sebagai  pemilik,  hanya  mempunyai hak  kontrol  tidak  langsung  atas operasional  sehari-hari  perseroan  dan atas  segala  kebijaksanaan  direksi. Akan  tetapi  pemegang  saham  tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan  fungsi-fungsi  direksi. Semakin banyak saham yang dimiliki seorang  pemegang  saham,  semakin besar  kekuasaan  kontrol  yang  dapat
dilakukannya, dimana tanggung jawab pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan  yang  dibuat  atas  nama perseroan melebihi saham yang dimiliki. 5
Berkaitan dengan di persangkakan dan  dituntutnya  sejumlah  mantan direksi  atau  direksi  PT  BUMN (Persero)  atas  perbuatan  mereka  yang merugikan PT BUMN (Persero)
sehingga dikategorikan merugikan keuangan  negara,  perlu  diberikan pemahaman  mendalam  kepada  para penyidik  dan  penuntut.  Termasuk hakim yang akan mengambil keputusan  terhadap  perkara  tersebut. Apabila penyidik dan penuntut mempersangkakan/  menuntut  mereka dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No. 31 tahun  1999  jo  UU  No.  20  tahun  2001 masing-masing pasal tersebut mengandung salah satu unsur pasalnya dapat  merugikan  negara,  maka  sesuai asas  hukum  pidana  yang  berlaku seharusnya direksi PT BUMN (Persero)  dibebaskan.  Hal  tersebut
5 M Yahya Harahap, Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 3 Tahun 2007, hal. 44
karena  keuangan  PT  BUMN  (Persero) berdasarkan  teori  hukum  dan  teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan  keuangan  negara  sehingga kerugian  pada  PT  BUMN  (Persero) juga bukan kerugian negara.
Pengenaan  delik  pidana  korupsi yang  salah  satu  unsur  pasal  berbunyi “merugikan keuangan negara” terhadap perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang  dilakukan  direksi  PT  BUMN (Persero) adalah tidak pada tempatnya. Secara  garis  besar  pengenaan  ini seharusnya tidak dilakukan berdasarkan  teori  badan  hukum  dan teori lingkungan kuasa hukum.
Berdasarkan alasan tersebut diatas apabila  direksi  PT  BUMN  (Persero) melakukan perbuatan melawan hukum dan akibatnya merugikan keuangan PT BUMN  (Persero),  maka  direksi  PT BUMN (Persero) tidak dapat dipersangkakan/  dituntut  berdasarkan Pasal  2 atau Pasal  3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Oleh karena persangkaan maupun pendakwaan kepada direksi PT BUMN (Persero)  tidak  memenuhi  tindak pidana,  karena  dalam  hukum  pidana
berlaku  asas  umum  bahwa  apabila salah  satu  unsur  pasal  tidak  terbukti maka  unsur  pasal  lain  tidak  perlu dibuktikan  dan  tindak  pidana  tidak terpenuhi,  sehingga  terhadap  terdakwa harusnya di bebaskan.
Banyaknya  PT  BUMN  (Persero) yang  mengalami  kerugian  atau  tidak mendapatkan  keuntungan  semestinya menjadi  problem  utama  bagi  negara, sehingga  negara  memberikan  subsidi ke PT BUMN (Persero) yang menguras kas negara. Kondisi tersebut tidak  lepas  dari  masih  melekatnya perilaku korupsi dalam pengelolaan PT BUMN (Persero) maupun orang diluar organ  tetapi  memiliki  kemampuan untuk  mempengaruhi  direksi  dan komisaris PT BUMN (Persero).
Perilaku  korupsi  tersebut,  berupa kolusi  dengan  pihak  tertentu  dalam pengadaan  barang,  investasi  secara sembarang karena mendapatkan imbalan  dari  pihak  yang  diuntungkan, kolusi  dengan  perusahaan  pesaing yang  merugikan  perusahaan,  biaya
keperluan pribadi yang dibayar perusahaan, manipulasi distribusi
barang  produksi,  kongkalikong  dalam penentuan proyek, pembocoran
strategi  perusahaan,  dan  lainnya. Memberantas  perilaku  korupsi  dapat dilakukan  dengan  cara  pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Perilaku korupsiterjadi karena  adanya  niat  dan  kesempatan. Adapun niat bisa timbul karena adanya tekanan  darikementerian    BUMN sebagai    pihak    pengawas  yang memiliki kemampuan untuk menentukankelangsungan jabatan direksi  bersangkutan  atau  bisa  juga dari diri direksi pribadi karenamoralitas yang jelek.

## C.  SIMPULAN DAN SARAN
1.  Simpulan
Berdasarkan penelitian penulis terhadap tiga permasalahan dalam tesis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas tiga permasalahan penelitian sebagai berikut:
a. Secara  yuridis  penyertaan negara dalam BUMN (Persero) merupakan kekayaan  negara  yang  di pisahkan,  oleh  karena  itu kekayaan
tersebut
merupakan
kekayaan
BUMN  (Persero).  Hal  ini disebabkan status uang negara  yang  telah  menjadi saham  terjadi  transformasi
hukum  dari  “uang  publik” menjadi “uang privat”. b. Organ dalam BUMN Persero  sebagaimana  diatur dalam  pasal  13  UU  BUMN sama  seperti  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas. Adapun  yang  membedakan antara organ Perseroan Terbatas dengan organ BUMN Persero terletak pada  pemegang  sahamnya. Pada BUMN Persero, pemerintah  dapat  bertindak selaku RUPS apabila seluruh  sahamnya  dimiliki oleh negara, sementara apabila  pemerintah  terlibat dalam  penyertaan  modal negara (PMN) sebagian, maka kedudukan pemerintah adalah  sebagai  salah  satu
pemegang saham.
Sehingga
berdasarkan pada  penjelasan  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  PT BUMN  (Persero)  tunduk pada  Undang-Undang  No. 19  Tahun  2003  tentang Badan  Usaha  Milik  Negara dan Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. c. Kekayaan PT BUMN
(Persero) pengelolaannya tunduk  pada  lingkup  kuasa privat,  sehingga  pengenaan delik  pidana  korupsi  yang salah satu unsur pasal berbunyi “merugikan keuangan  negara”  terhadap perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan  yang dilakukan direksi  PT BUMN (Persero) adalah tidak pada
tempatnya.
2. Saran
a. Pemerintah seharus menyadari  bahwa  BUMN (Persero)  merupakan  entitas bisnis  yang  tidak  bisa  lepas dari  pengaruh  pasar  yang
dinamis.  Oleh  karena  itu kerugian yang dialami BUMN (Persero) harus di pandang
sebagai sesuatu yang wajar sepanjang pengurus BUMN (Persero) telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengurus BUMN (Persero).
b. Bagi pengurus BUMN
(Persero) yang tidak melaksanakan  tata  kelola perusahaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMN (Persero),  pemerintah  dapat mengatasinya  dengan  cara pemerintah sebagai pemegang saham dapat menggugat direksi atau komisaris  BUMN  (Persero) secara perdata, dan pemerintah dapat melaporkan pengurus BUMN  (Persero)  kepada aparat penegak hukum apabila diduga terjadi pemalsuan  data  dan  laporan keuangan, penggelapan uang perusahaan, pelanggaran atas perundangan-undangan  lain yang memuat ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Erman Rajagukguk, “ Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara” , makalah disampaikan pada peran BUMN dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional, Jakarta, 12-13 April 2007. Bismar Nasution, Mengukur Kinerja Direktur BUMN , makalah M Yahya Harahap, Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 3 Tahun 2007 Republik  Indonesia.Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999, tanggal  16  Agustus  1999  jo
Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2001,tanggal  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 140 Tahun 1999)
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003,
tanggal  5  April  2003  tentang Keuangan Negara, (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun
2003) Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003, tanggal  19 Juni  2003 tentang Badan  Usaha  Milik  Negara, (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  70  Tahun
2003) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003, tanggal 21 Nopember 2001tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Republik Indonesia,  Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah sebagaimana  telah  di  ubah terakhir dengan Undang- Undang  No.  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor106 Tahun 2007) http://id.wikipedia.org/wiki/ Badan Usaha Milik Negara http://id.wikipedia.org/wiki/Anggara n Pendapatan dan Belanja Negara