## KINERJA PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP INSTANSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Studi di Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah)

## Nofriandy Imanuel

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  performance  of  internal  supervision Inspectorate of Central Kalimantan Province. Indicators used in measuring internal supervision  performance of the Central  Kalimantan Provincial Device  Institution namely  Input  (inputs),  Process  (process),  Output  (Output),  Outcomes,  Benefits, Impacts. This research was conducted by using qualitative descriptive method by interviewing Central Kalimantan provincial inspectorate staff. The data obtained is then  processed  by  reduction  steps,  presenting  the  data  and  drawing  conclusions. The informants interviewed in the Inspectorate of Central Kalimantan Province are 4 informants and 3 informants from different SOPD, with the number of informants 7 people. The results of this study explain that the performance of Inspectorate of Central  Kalimantan  Province  in  carrying  out  the  function  of  guidance  and supervision  has  been  done  well,  based  on  the  rules  and  applicable  law.  Internal supervision is done so that no abuse in government, coaching and supervision in PP 60  year  2008  is  a  preventive  action.  The  factors  that  affect  the  performance  of internal supervision of the regional apparatus of Central Kalimantan Province are: Supporting Factors: a. Ability b. Motivation c. Communication. Inhibiting Factor is  the  ability  of  human  resources  that  limited  the  number  of  personnel  of  the supervisory  apparatus,  limited  availability  of  budget,  limited  function  of supervision  activities  in  terms  of  performing  the  task  of  the  absence  of  search function, seizure if SOPD is not open. Conducting internal control over the local apparatus  institutions,  the  financial  management  is  running  well  and  neatly, reducing the administrative errors of the office, the work environment  is  orderly and effective, the regional apparatus institutions feel helped by the supervision and guidance by the Inpektorat of Central Kalimantan Province. For that through this thesis  the authors provide suggestions that is  expected for the Government  to  be able  to  overcome  obstacles  in  implementing  coaching  and  supervision,  such  as human  resources  limited  personnel  supervisory  personnel,  limited  availability  of budget.
Keywords : Performance, Supervision, Provincial Inspectorate

## PENDAHULUAN
Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sebagai pengawas  internal  Pemerintah  harus  optimal  dan  dapat  menjaga  integritas pemerintahan  agar  tidak  terjadi  penyelewengan  dan  tindakan  kecurangan Pemerintahan.  Karena  sebagai  bagian  internal  dalam  Pemerintahan,  Inspektorat Provinsi  mempunyai  peranan  dan  norma  pengawasan  tersendiri  serta  harus melaksanakannya  sebagai  bagian  penting  dalam  proses  pelaksanaan good
governance. Inspektorat Provinsi mempunyai kewenangan yang secara tegas harus mengawal jalannya praktek Pemerintahan, sehingga bisa mencegah dan mendeteksi bila  adanya  penyelewengan  oleh  aparatur  Pemerintah  melalui  pengawasan  yang optimal. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan utamanya untuk mewujudkan  tata  Kepemerintahan  yang  baik  ini  terwujud  jika  sistem pengawasannya dapat berfungsi dengan baik, efektif dan efisien.  Dengan demikian sistem  pengawasan  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan.
Adanya  suatu  permasalahan  misalnya  terbatasnya  SDM,  kurangnya disiplin  dalam  sebuah  instansi  pemerintahan  untuk  mentaati  peraturan  dan pelaksanaan  tugas  yang  lainnya  masih  terkadang  diremehkan.  Keadaan  tersebut disebabkan  oleh  tingkat  kesadaran  pegawai  tentang  tugasnya  belum  maksimal. sering  kali  pegawai  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi  atau  golongannya. Pentingnya  dorongan  dalam  melakukan  pengawasan  yang  lebih  baik  lagi,  sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan.
Peningkatan kinerja pengawasan fungsional serta untuk  memberikan arah dan kebijakan sesuai dengan program pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang baik dan profesional. Peningkatan pengawasan bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dalam mewujudkan aparatur Negara yang bersih, akuntabel dan bebas KKN. Di samping itu juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan  tugas-tugas  umum  Pemerintahan,  pelayanan  masyarakat  dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan bobot pengawasan melekat/pengawasan  menghindari  terjadinya  kesalahan  yang  berulang-ulang. Berdasarkan latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  peneliti  dan  pengkajian  ini diberi  judul  :  “ KINERJA  PENGAWASAN  INTERNAL  TERHADAP INSTANSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Studi di Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah)”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Kinerja
Secara umum pengertian kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering  diartikan  sebagai  penampilan,  unjuk  kerja  atau  prestasi,  kinerja  pada  dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja individu pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja ( performance ) menurut Bernardin dan Russel (1993:379) didefinisikan sebagai catatan hasil  dan  keuntungan  yang  dihasilkan  oleh  fungsi  pekerjaan  tertentu  atau  aktivitas tertentu selama periode tertentu ..

## Indikator Kinerja
Indikator kinerja yang dimaksud LAN RI dalam Harbani Pasalong (2016:177) : “Yaitu  ukuran  kuantitatif/kualitatif  yang  menggambarkan  tingkat pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dengan mempertimbangkan  indikator  masukan (inputs) ,  keluaran (output) ,  proses (process), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dampak (impacts)”.
Proses  identifikasi  dan  klasifikasi  indikator  kinerja  melalui  sistem  pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan, penetapan indikator kerja harus berdasarkan pada : a. Masukan (Input)
Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran. Indikator input harus dibedakan dengan masukannya sendiri. Input adalah  segala  hal  yang  digunakan  untuk  menghasilkan output dan outcome . Sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah input yang  digunakan  untuk  menghasilkan  masukan  dan  keluaran melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis kesesuaian alokasi sumber daya dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
Tolok  ukur input tidak  dapat  digunakan  untuk  menilai  kinerja  suatu kegiatan apabila diterapkan tidak menggunakan pertimbangan yang tepat. Besarnya input dengan  tingkat  keberhasilan  atau  kinerja  suatu  kegiatan  memang  memiliki hubungan/korelasi.  Namun,  tingkat  korelasi  ini  tidak  sepenuhnya  tepat,  karena Input yang besar tidak selalu menjamin tercapainya suatu keberhasilan pemerintah.
b. Proses (Process)
Indikator ini berisi gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa.
Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi:
-  Frekuensi proses atau aktivitas,
-  Ketaatan terhadap ketentuan atau standar yang ditentukan dalam    melaksanakan proses.
c. Keluaran (Output)
Indikator output harus dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas atau kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk mendeskripsikan bagaimana organisasi mengelola input tersebut dalam menghasilkan output dan outcome . Dengan membandingkan output , suatu unit  kerja  dapat  menganalisis  sejauh  mana  kegiatan  terlaksanan  sesuai  dengan rencana.  Untuk  dapat  menilai  kemajuan  suatu  kegiatan,  tolok  ukur output harus dikaitkan  dengan  sasaran-sasaran  kegiatan  yang  terdefinisi  dengan  baik  dan terukur.  Untuk  dapat  menggambarkan  mengenai  hal  tersebut,  indikator  kinerja output dapat  dikelompokkan  menjadi  indikator  yang  menggambarkan  mengenai kuantitas output, kualitas output dan efisiensi dalam menghasilkan output .
d. Hasil (Outcome)
Indikator outcome memberikan  gambaran  mengenai  hasil  aktual  atau  yang diharapkan  dari  barang  atau  jasa  yang  diproduk  oleh  suatu  organisasi.  Indikator kinerja outcome mengukur outcome yang lebih dapat dikendalikan (controllable) bagi organisasi. Untuk outcome yang melibatkan banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor lain di luar kendali organisasi sebaiknya diukur sebagai manfaat (benefit ) atau dampak (impact ).
e. Manfaat (Benefit)
Indikator  kinerja  ini  menggambarkan  manfaat  yang  diperoleh  dari  indikator  hasil. Manfaat  tersebut  baru  tampak  setelah  beberapa  waktu  kemudian,  khususnya  dalam jangka  menengah  dan  jangka  panjang.  Indikator  manfaat  menunjukkan  hal-hal  yang
diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal tepat lokasi dan tepat waktu.
f. Dampak (Impact)
Indikator  dampak  memberikan  gambaran  mengenai  efek  langsung  atau  tidak langsung  yang  dihasilkan  dari  tercapainya  tujuan-tujuan  program.  Dampak merupakan outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga batas tertentu. Indikator kinerja dampak, mengukur outcome yang lebih makro dan melibatkan pihak lain diluar  organisasi.  Karena  sifatnya  yang  tidak  dikendalikan (uncontrollable), indikator dampak boleh tidak disertai dengan target.

## Faktor-faktor Yang Menjadi Pendukung Kinerja
Menurut  Anwar  Prabu  Mangkunegara  (2016:13-14)  terdapat  tiga  faktor yang  mempengaruhi  kinerja,  yaitu:  faktor  kemampuan  ( ability ),  faktor  motivasi (motivation), dan  faktor  komunikasi.  Adapun  penjelasan  daripada  faktor kemampuan (ability), faktor motivasi (motivation), dan faktor komunikasi adalah sebagai berikut :
-   Faktor kemampuan (ability ), faktor ini diterangkan bahwa kemampuan (ability) karyawan atau pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ ), dan kemampuan reality (knowledge  + skill ). Artinya, jika karyawan atau pegawai memiliki  IQ diatas  rata-rata  ( IQ  110-120) dengan  pendidikan  yang  memadai  untuk jabatannya dan terampil  dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
-   Faktor motivasi (motivation), faktor motivasi ini terbentuk dari sikap (attitude) seorang guru dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi  yang  menggerakkan  daripada  kondisi  diri  guru,  yang  terarah  untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sedangkan sikap mental merupakan kondisi  mental  yang  mendorong  diri  guru  untuk  berusaha  mencapai  kinerja secara maksimal.
-   Faktor  komunikasi,  yaitu  Perekat  dalam  organisasi,  menjadi  penghubung mempererat  rantai-rantai  manajemen  untuk  menggerakan  organisasi  dalam mencapai tujuannya serta meningkatkan kinerja.

## Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Kinerja
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  suatu  organisasi  dapat dijelaksan dalam Harbani Pasalong (2016:186-189), sebagai berikut : 1.  Kemampuan
Pada  dasarnya  menurut  Robbins  (2002:50),  adalah  suatu  kapasitas  individu untuk  mengerjakan  berbagai  tugas  dalam  suatu  pekerjaan.  Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi :
a.  Kemampuan  intelektual,  yaitu  kemampuan  yang  diperlukan  untuk melakukan kegiatan mental.
b.  Kemampuan  fisik,  yaitu  kemampuan  yang  diperlukan  untuk  melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecakatan, kekuatan dan keterampilan.
2.  Kemauan
Kemauan atau motivasi menurut Robbins (2002:208), adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.
3.  Energi
Energi  menurut  Jordan  E.  Ayan  (2002:47),  adalah  pemercik  api  yang menyalakan  jiwa.  Tanpa  adanya  energi  pisikis  dan  fisik  yang  mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat.

## Pengawasan
Pengawasan (controlling) adalah  proses  pengamatan,  penentuan  standar yang  akan  dicapai,  menilai  pelaksanaan,  dan  jika  perlu  mengambil  tindakan korektif  sehingga  pelaksanaan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah membuat kegiatan-kegiatan  manajemen  dinamis  dan  berhasil  secara  efektif  dan  efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, pengawasan memiliki beberapa fungsi.  Pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar  dan  mencegah  pengulangan  kesalahan,  pengawasan  merupakan membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran.
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa  yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. William  H.  Newman  (1992:111)  dalam  Sukarna  (1992:111), Administrative Actions menyebutkan:
“ Control  is  assurance  that  the  performance  conform  to  plan . Pengawasan  ialah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana ”.

## Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Pengawasan  intern  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.  Inspektorat Provinsi menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  adalah  adalah  aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Selain  dari  pada  itu  peran  dan  fungsi  Inspektorat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007.  Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan  urusan  pemerintahan,  Inspektorat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: a.  Perencanaan program pengawasan b.  Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan c.  Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Kualitatif  Deskriftif.  Pada  penelitian Kualitatif  Deskriftif,  peneliti  menggambarkan  fenomena  empiris  dengan menganalisa  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematis  untuk  mempermudah
pemahaman  dan  penarikan  kesimpulan.  Dikatakan  Maelong  (2012:6)  Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memmahami fenomena tentang apa yang dialami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.
Lokasi  pada  penelitian  ini  adalah  di  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Dipilihnya  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sebagai  objek penelitian  adalah  karena  lokasi  tersebut  merupakan  tempat  yang  sesuai  dengan permasalah  ataupun  topik  yang  diangkat  penulis  dalam  melaksankan  penelitian. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  cara  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  model  interaktif  dari  Miles  dan Huberman.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa hal  yang  ditemukan  dalam  Kinerja  Pengawasan  Internal  Terhadap  Instansi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
a.   Setiap  hasil  pemeriksaan  dilaporkan  kepada  Gubernur  dan  atas  rekomendasi wajib  ditindaklanjuti/diselesaikan/dipertanggungjawabkan  oleh  instansi pemerintah.  Program  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  tugas  pengawasan yaitu  pemeriksaan  reguler  setiap  tahun  sebanyak  2  kali  dan  pemeriksaan probity  audit  yaitu  penilaian  (independen)  untuk  memastikan  bahwa  proses pengadaan  barang/jasa  telah  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai  dengan prinsip  penegakan  integritas,  kebenaran,  dan  kejujuran  dan  memenuhi ketentuan  perundangan  berlaku  yang  bertujuan  meningkatkan  akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
b.   Proses  yang  dilakukan  dalam  pengawasan  yang  dilakukan  aleh  pengawas internal mulai dari perencanaan audit yang sudah ditetapkan sehingga tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  yaitu  pemeriksaan  khusus  atas permintaan pihak yang ingin megetahui termasuk pengaduan masyarakat, audit operasional, keuangan, perencanaan.
c.    Tindakan  pencegahan  yang  dilakukan  dengan  pegawasan  dilakukan  agar  tidak terjadi peyalahgunaan dalam pemerintahan, langkah kerja/program harus tepat agar hasil optimal. Tindakan Pencegahan dengan melalui pelaksanaan pembinaan dan peengawasan untuk mendukung ketepatan pelaksanaan tujuan tugas dan kegiatan, tindakan  pencegahan  untuk  menghindari  penyalahgunaan/kecurangan  dalam melanggar hukum .
d.    Hasil temuan pemeriksaan materil dan non materil, dalam LKPD (laporan keuangan pemerintah daearah) dan nilai temuan bisa memepengaruhi opini audit BPK. Hasil pengawasan  dengan  cermat  maka  semakin  tidak  ditemukan  masalah  dan  tingkat kepuasan masyarakat  tinggi  berarti berhasil. Setiap hasil pemeriksaan dilaporkan kepada  Gubernur  atas  rekomendasi  wajib  ditindaklanjuti  /  diselesaikan  / dipertanggungjawabkan, hasil dari pemeriksaan berupa kerugian atau pemeberian teguran,  peran  dari  pengawasan  harus  ditingkatkan  dengan  optimal  agar  berjalan degan baiknya Pemerintahan.
e.   Bahwa manfaat dari pengawasan internal terhadap instansi perangkat daerah yaitu Administrasi kantor dan pengelolan keuangan berjalan lebih baik dan rapi sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  ketika  pengawasan  sudah
dilakukan SOPD merasa terbantu terciptanya lingkungan kerja yang tertib, rapi dan efisien.
f. Dampak  dari  pengawasan  internal  terhadap  instansi  perangkat  daerah  yaitu peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat,  terciptanya  Pemerintah  daerah yang bersih dan beribawa.
g.   Berdasarkan wawancara tersebut dan hasil penelitian dilapangan menujukan bahwa ada  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  yaitu  faktor  pendukung  yang  terdiri  dari (kemampuan, kemauan/motivasi, komunikasi) dan faktor penghambat yang terdiri dari (kamampuan dan kemauan).
Faktor  pendukung  yaitu  adanya  rasa  kebersamaan  dalam  organisasi  untuk mendorong  menjadi  yang  lebih  baik  dalam  melakukan  pengawasan.  Salah  satu kunci  kesuksesan pengawasan juga dibantu oleh sumber daya manusia,  perlunya kemampuan  aparatur  yang  kompoten,  kerjasama  yang  baik  akan  mendukung kinerja itu berjalan dengan lancar. Kemauan/motivasi merupakan faktor pendukung dalam bekerja karena dengan kemauan yang baik kita akan mendapatkan hasil yang ingin  dicapai.  Komunikasi  sebagai  pendukung  kinerja  seseorang  agar  berjalan dengan baik maka seharusnya komunikasi  meningkat seiring lamanya dia bekerja dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa.
Faktor  penghambat  yaitu  Kemampuan  SDM  dengan  terbatasnya  jumlah  personil aparat  pengawasan,  terbatasanya  ketersediaan  anggaran  dalam  pelaksanaan kegiatan  pengawasan,  juga  yang  meghambat  kinerja  karena  tidak  adanya  fungsi pengeledahan, penyitaan apabila SOPD tidak terbuka.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan:
a.   Setelah  melakukan  penelitan  tentang  Kinerja  Pengawasan  Internal  Terhadap Instansi  Perangkat  Daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  data  yang  sudah diperoleh dan diolah pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kinerja Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  melaksanakan  fungsi pembinaan  dan  pengawasan  sudah  dilakukan  dengan  baik,  berdasarkan peraturan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Kinerja  pengawasan  internal Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sudah  berdasarkan  Indikator  yang digunakan  dalam  mengukur  kinerja  pengawasan  internal  terhadap  instansi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Masukan (inputs) , Proses (process) ,  Keluaran (output) ,  Hasil (outcomes) ,  Manfaat (benefits) ,  Dampak (impacts).
b.   Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pengawasan  internal terhadap instansi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: Faktor Pendukung:  a.  Kemampuan  b.  Motivasi  c.  Komunikasi.  Faktor  Penghambat yaitu  Kemampuan  SDM  yang  terbatasnya  jumlah  personil  aparat  pengawas, terbatasnya  ketersediaan  anggaran,  terbatasnya  fungsi  pelaksanaan  kegiatan pengawasan  dalam  hal  melakukan  tugas  tidak  adanya  fungsi  pengeledahan, penyitaan apabila SOPD tidak terbuka.
Dilakukannya  pengawasan  internal  terhadap  instansi  perangkat  daerah  maka pengelolan  keuangan  berjalan  degan  baik  dan  rapi,  mengurangi  kesalahan administrasi kantor, lingkungan kerja yang tertib dan efektif, instansi perangkat daearah  merasa  terbantu  dengan  adanya  pengawasan  dan  pembinaan  oleh Inpektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitan  dan  pembahasan  yang  dilakukan  mengenai kinerja  pengawasan  internal  terhadap  instansi  perangkat  daerah  Provinsi Kalimantan Tengah, penulis menemukan beberapa aspek penting yang dinilai perlu untuk  diperhatikan  lagi,  dalam  hal  yang  menjadi  kendala/penghambat  dalam melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  instansi  perangkat  daearah, untuk itu melalui skripsi ini penulis memberikan saran yaitu Perlu ditingkatkannya koordinasi  dan  optimalisasi  tindakan preventif terhadap  SOPD,  diharapkan  bagi pemerintah  untuk  bisa  mengatasi  kendala  dalam  melaksanakan    pembinaan  dan pengawasan,  seperti  SDM  yang  terbatasnya  jumlah  personil  aparat  pengawas, terbatasnya  ketersediaan  anggaran,  terbatasnya  fungsi  pelaksanaan  kegiatan pengawasan  dalam  hal  melakukan  tugas  tidak  adanya  fungsi  pengeledahan, penyitaan apabila SOPD tidak terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2006. Evaluasi  Kinerja  SDM .  Bandung:  PT. Refika Aditama.
Ayan,  E.  Jordan.  2002. Bengkel  Kreativitas .  Dalam  Harbani  Pasalang. Teori Administrasi Publik. Makasar. Makasar : CV. Alfabeta.
Bernardin, H. John & Joyce E. A. Russell, 1993, Human Resource Management .
Singapore: McGraw Hill Inc.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua , Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto,  Agus.  2006. Penilain  Kinerja  Organisasi  Pelayanan  Publik. Dalam Harbani Pasalong. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.
Gibson. 1997. Organisasi Prilaku Struktur Proses. Dalam Harbani Pasalang. Teori Administrasi Publik. Makasar. Makasar : CV. Alfabeta.
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 2016. Diambil 1 Maret 2017, dari situs Word Wide Web http://www.inspektorat-
kalteng.org/web/web/pages/1/profil-kantor.
Koontz,  Harold.  William.  1959. Principles  Of  Management. Dalam  Sukarna. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: CV Mandar Maju.
Maelong  Lexy  J.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi  2 . Yogjakarta: Andi.
Miles,  M.B.  dan  Huberman,  A.M.  1992. Analisis  Data  Kualitatif :  Buku  Sumber Tentang Metode Metode Baru. Jakarta: UIPress.
Newman,H.  William,  Dalam  Sukarana. Dasar-dasar  Manajemen. Bandung:  CV Mandar Maju.
Pasalong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Makasar : CV. Alfabeta.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Robbin.  2002. Teori  Organisasi. Dalam  Harbani  Pasalang. Teori  Administrasi Publik. Makasar. Makasar : CV. Alfabeta.
Serdamayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil(ce. Bandung: PT Refika Aditama.
Strauss.G, Sayles.L. 1990. Manajemen Personalia. Dalam Harbani Pasalang. Teori Administrasi Publik. Makasar. Makasar : CV. Alfabeta.
Terry,  G.R. Principles  Of  Management. Dalam  Sukarana. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: CV Mandar Maju.
Timpe  A. Dale. 1992. Kinerja . Dalam A. Anwar Prabu Mangkunegara. Evaluasi Kinerja SDM Bandung: PT. Refika Aditama.
Timpe  A. Dale. 1992. Kinerja . Jakarta: PT.Gramedia.
Widodo,  Joko.  2006. Membangun  Birokrasi  Berbasisi  Kinerja. Dalam  Harbani Pasalang. Teori Administrasi Publik. Makasar. Makasar : CV. Alfabeta.