## PERAN DPRD DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN BERWIBAWA
Nurochman
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Email : nurochman111@gmail.com

## Abstrak
DPRD  Kota  Batu    berusaha  maksimal  membangun  pemerintahan  daerah  yang baik  dan  berwibawa.  Standar  baik  dan  kuat  ini  terletak  terwujudnya  suatu pemerintahan  yang  dapat  menjalankan    perintah  peraturan  perundang-undangan dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  di  Kota  Batu. Penyelenggaraan  pemerinatahan  daerah    di  Kota  Batu  identik  dengan  sejumlah pemerintahan  daerah  di  Propinsi  lain,  yang  sama-sama  mengandalkan optimalisasi,  efektifitas,  dan  profesionalitas  kinerja  dewan,  sehingga  apa  yang diperankan  oleh  DPRD  Kota  Batu    pun  menentukan  bangunan  pemerintahan sekarang  dan  mendatang.  Oleh  karena  itu,  DPRD  Kota  Batu    akan  berusaha memaksimalisasikan peran yang sudah digariskan oleh norma yuridis.
Kata kunci: dewan, peran, yuridis, kinerja, penyelenggaraan

## Abstract
The  Batu  City  DPRD  tries  its  best  to  build  good  and  authoritative  regional government. This good and strong standard lies in the realization of a government that can best carry out the orders of laws and regulations in accordance with the interests of the people in Batu City. The implementation of regional government in Kota Batu is identical with a number of regional governments in other provinces, which  both  rely  on  the  optimization,  effectiveness  and  professionalism  of  the performance  of  the  council,  so  that  what  is  played  by  the  Batu  City  DPRD determines the current and future government buildings. Therefore, the Batu City DPRD will try to maximize the role outlined by juridical norms.
Keywords: board, role, juridical, performance, administration

## PENDAHULUAN
Tiap  manusia  mempunyai  sifat,  watak,  dan  kehendak  sendiri-sendiri. Namun  di  dalam  masyarakat  manusia  mengadakan  hubungan  antara  yang  satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, Bantu membantu, dan lainnya  untuk  memperoleh  keperluan  hidupnya.  Keperluan  atau  kepentingan manusia  kadang-kadang  baru  bisa  dipenuhi  oleh  manusia  lainnya  Peran  manusia lain    akan  menjadikan    terjadinya  hubungan    sosial  yang  lebih  baik  dan  saling menguntungkan. 1
Kepentingan  itu  setidaknya  dapat  terbaca  dalam  pertimbangan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan
1 CST. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 33.
Daerah,  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  dan bahwa  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu ditingkatkan  dengan  lebih  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antara Pemerintah  Pusat  dengan  daerah  dan  antardaerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  serta  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Salah  satu  idealitas  otonomi  daerah  yang  diatur  norma  hukum  adalah terwujudnya  konstruksi  pemerintahan    daerah  yang  baik  dan  berwibawa (sebagaimana  yang  dikehendaki  norma  yuridis).  Kuatnya  pemerintahan  daerah ditandai  atau  diindikasikan  dengan  berjalannya  peran  masing-masing  pilar pemerintahan  sebagaimana  yang  digariskan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Ekspektasi  publik  terhadap  implementasi  peran  masing-masing  pilar ini merupakan harapan normal sebagai implikasi  terjadinya perubahan rezim dan sejumlah tatanan yang mengaturnya. 2 setiap implementasi ini tentu saja dikaitkan dengan  norma  yuridis  sebagai  landasan  atau  pijakan  setiap  subyek  bangsa, termasuk hubungan dan peran para pemangku kekuasaan di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dari  sekian  banyak  jenis  hubungan  dan  wewenang  antara  DPRD  dengan Kepala  Daerah  tersebut  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga terlihat  bahwa  Kepala  Daerah  bukan  merupakan  penguasa  tunggal  di  daerah, karena  penyelenggara  pemerintah  daerah  adalah  Kepala  Daerah  dan  DPRD,  hal ini  diharapkan  agar  tercipta  iklim  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  kemudian  terjadi check  and  balance ,  gambaran  tersebut dapat  diklarifikasikan  menjadi  tiga  jenis  hubungan,  yaitu  hubungan  kemitraan (partnership),  hubungan  pengawasan  (controlling),  dan  hubungan  anggaran (budgeting),  seperti  halnya  hubungan  antara  DPR  dengan  Presiden  pada Pemerintah Pusat. 3
Norma  hukum  dibutuhkan  untuk  mengatur  hubungan  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  hubungan  yang  dibangun  oleh  setiap orang  atau  pihak,  ditentukan  oleh  norma  yang  mengaturnya.  Norma  yang mengatur ini menjadi pijakan kepastian bersikap dan berperilakunya.

## METODE PENELITIAN
Dengan  menggunakan  pemikiran  Bambang  Sunggono 4 ,  penelitian  yang peneliti lakukan ini dapat  disebut sebagai  penelitian kasus.  artinya, penelitian ini pada  umumnya  bertujuan  untuk  mempelajari  secara  mendalam  terhadap  suatu individu,  kelompok,  instititusi  atau  masyarakat  tertentu,  tentang  latar  belakang, keadaan,  kondisi,  faktor-faktor  atau  interaksi-interaksi  sosial  yang  terjadi  di
2 Abdillah Hamdani, Hukum  dan Pemerintahan Daerah, Supapipres, Yogyakarta, 2015, hal.4.
3 I Gde Panca Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia , Alumni, Bandung, 2008, hal. 112
4 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum ,  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 31
dalamnya.  Sedangkan problem yang ingin diketahui dan dipahami adalah tentang implementasi yang dilakukan DPRD  Kota Batu dalam membangun pemerintahan yang  bersih  dan  berwibawa  dan    hambatan  dan  upaya  apa  saja  yang  dilakukan DPRD  Kota Batu dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Selain  itu,  penelitian  tersebut  disebut  pula  sebagai  yuridis  empirik,  yakni penelitian tentang implementasi atau penerapan norma-norma yuridis atau norma- norma  hukum  di  masyarakat.    Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan sosiologis, kasuistis, dan peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
Dalam  kapasitasnya  sebagai  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah,  DPRD Kota  Batu  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  Pemerintah  Daerah (walikota)  dalam  membangun  dan  mengusahakan  dukungan  dalam  penetapan kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  dapat  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.
Upaya peningkatan peran dan fungsi DPRD Kota Batu  tersebut,  tentunya sejalan  dengan  semakin  besarnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  kinerja  lembaga legislatif,  yang  merupakan  pilar  utama  dalam  mewujudkan  kedaulatan  rakyat. DPRD dituntut untuk lebih aspiratif, proaktif dan professional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
DPRD  Kota  Batu  juga  diharapkan  menjadi  lembaga  penyeimbang  untuk mencegah  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  yang  otoriter.  Hal  ini  tentunya membuat  tugas dan tanggung jawab DPRD Kota Batu  semakin berat,  khususnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan atau pengiomplementasian pemerintahan yang baik dan berwibawa.
Dapat  kita  kaji,  bahwa  bergulirnya  era  globalisasi  dan  reformasi  politik telah mendorong terjadinya berbagai perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Secara  spesifik  dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan  reformasi  telah melahirkan berbagai  dinamika politik  lokal.  Terjadinya  euphoria  yang  mendominasi  kehidupan  dan  perilaku masyarakat  pada  kurun  waktu  terakhir  merupakan  anti  klimaks  dari  berbagai fenomena sosial yang selama ini tidak memperoleh solusi secara baik. 5 Disinilah kemudian  masing-masing  Lembaga  yang  membawa  bendera  kepentingan  rakyat, termasuk      DPRD  di  Kota  Batu  berusaha  menunjukkan  kalau  dirinya  bisa  atau kapabel  dalam  memberikan  yang  terbaik,  khususnya  bagi  masyarakat  dan pemerintahan Kota Batu.
Salah  satu  lembaga  strategis  dalam  pemerintahan,  selain  eksekutif  adalah legislatif.  Secara  yuridis  memang  sudah  digariskan  mengenai  kewenangan  dan tugas  yang  harus  dijalankan  oleh  legislatif,  tetapi  ketika    hal  itu  dikorelasikan dengan  realitas  sosial-empirik,  maka  eksistensi  legislatif  kembali  digugat  atau dipertanyakan,  mengingat  antara  idealitas  normatif  dalam  peraturan  perundang- undangan seringkali tidak sejalan dengan praktik-praktik politiknya. Faktor-faktor perubahan  politik  juga  berpengaruh  besar  terhadap  peran  atau  perilaku  yang dibangun oleh praktisi politik itu, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5 Ondo Riyani dan Sadu Wasistiono, 2003, Etika Hubungan Legislatif – Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Fokus Media, Bandung, 2003,  hal. 111
Seorang  pakar  di  bidang  ilmu  politik  Karl  Lowenstein  menyatakan “hakekat  politik  merupakan  perjuangan  untuk  memperoleh  kekuasaan,  teknik menjalankan kekuasaan, dan mengontrol kekuasaan”. 6
Salah satu subyek demokrasi yang sangat strategis dalam penyelenggarakan kehidupan pemerintahan dan demokrasi kita adalah DPRD.  Di zaman Orba, unsur legislatif ini  pernah menjadi kekuatan yang turut menciptakan distorsi  demokrasi,  sehingga  demokrasi  layak  disebut  gagal  menjadi    kekuatan moral  politik  bernegara  yang  ideal.    Demokrasinya  tetap  ideal,  namun  di  era  ini hanya  dalam  wacana,  sedangkan  dalam  realita  terbatas  dijadikan  simbol-simbol penyelenggaraan kekuasaan.
Di  era  reformasi  ini,    secara  yuridis  DPRD,  termasuk  tentu  saja  DPRD Kota  Batu,    telah  diberikan  kedudukan  yang  lebih  strategis  baik  dalam  tugas, fungsi,  dan  kewajibannya.    Strategisnya  tanggungjawab  ini  wajar  seiring  dengan besarnya hak-hak yang diberikan oleh negara kepadanya.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat,  secara  konseptual  memegang  tiga  peran.Pertama,  sebagai  agen  perumus agenda  bagi  masyarakat  yang  diwakilinya.Kedua,  DPRD  berperan  sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya.Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya.Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan.DPRD  bukan  hanya  menjadi  perantara  yang  menjembatani pemerintah  (eksekutif)  dengan  rakyatnya,  namun  juga  menjembatani  ketegangan dari  berbagai  segmen  dalam  masyarakat  yang  saling  memperjuangkan kepentingannya.  Dalam  praktik  kehidupan  demokrasi  DPRD  sebagai  lembaga legislatif  memiliki  posisi  sentral  yang  dipandang  terpercaya  untuk  membawakan aspirasi  masyarakat  di  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  didasarkan  pada  suatu pandangan  bahwa  badan  legislatif  yang  dapat  mewakili  rakyat  dan  memiliki kompetensi  untuk  memenuhi  kehendak  rakyat.  DPRD  yang  memegang  peranan penting  dalam  sistem  demokrasi  paling  berperan  dalam  proses  kehidupan demokratisasi  di  daerah.  Walaupun  dalam  kenyataannya  DPRD  masih  belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. 7
Selaras dengan hal tersebut di atas, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur  yang  sangat  penting  di  samping  unsur-unsur  lainnya  seperti,  sistem pemilihan,  persamaan  di  depan  hukum,  kebebasan  berserikat  dan  sebagainya. Setiap  sistem  demokrasi  selalu  didasarkan  pada  ide  bahwa  warga  negara seharusnya terlihat  dalam  hal  tertentu di  bidang pembuatan keputusan-keputusan politik,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  wakil  pilihan  mereka  di  lembaga perwakilan. 8
Di  awal  menempati  posisi,  DPRD  sudah  diingatkan  secara  moral mengenai  tanggungjawabnya  dalam  menegakkan  demokrasi  dan  membangun pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat terbaca dalam  pasal 369  Undang-undang
6 Misbahul Munir,. Pemilihan Umum dan Ijtihad Politik Perempuan , Surabaya,Visipress, 2004, hal. 25.
7 Jhony  Fredy  Hahury,  Fungsi  DPRD  Dalam  Mewujudkan Good  Governance, Jurnal Fokus , Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014, hal. 265,
8 Tower Lyiman Sarjen, Idelologi Politik Kontemporer ,  Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 1
Republik  Indonesia  nomor    17  tahun  2014  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Rakyat,Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: " Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil  ketua)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota  dengan  sebaik- baiknya  dan  seadil-adilnya;bahwa  saya  akan  memegang  teguh  Pancasila  dan menegakkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 serta  peraturan  perundang-undangan;bahwa  saya  akan  menegakkan  kehidupan demokrasi  serta  berbakti  kepada  bangsa  dan  negara;bahwa  saya  akan memperjuangkan  aspirasi  rakyat  yang  saya  wakili  untuk  mewujudkan  tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia." 9
Sumpah  tersebut  merupakan  suatu  perikatan  moral  politik  kenegaraan, bahwa  DPRD  di  daerah  manapun,  termasuk  di  Kota  Batu  punya  tanggungjawab besar  dalam  membangun  demokrasi  dan  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih ( clean  government ).  Rakyat  yang  diwakilinya,  karena  telah  memilihnya  dalam Pemilu,  idealnya  merupakan  representasi    perjuanganya  sebagai  unsur penyelenggaraan  kekuasaan  di  daerah.  Sedangkan  kekuasaan  di  daerah  inilah yang menjadi cermin penyelengaraan kehidupan kenegaraan.
Hal  itu  makin  tegas  dalam  terbaca  Pasal  343  UU  Nomor  27  tahun  2009,
bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan, c)  pengawasan.    Fungsi  ini  jelas  tidak  fungsi  main-main,  karena    menyangkut masalah besar bangsa atau rakyat di daerah, seperti produk peraturan perundang- undangan,  keuangan  daerah,  dan  kontrol  terhadap  jalannya  kekuasaan  yang dilakukan eksekutif.
Pengawasan  yang  menjadi  fungsi  legislatif  tersebut  menjadi  strategis  di saat  rakyat  sedang  menuntut  suatu  model  pemerintahan  yang  bersih.  Bobroknya pemerintahan di daerah selama ini dibutuhkan pemberdayaan lebih maksimal atas fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD.  Kasus  di  Kota  Batu,  dimana pernah  tersangkutnya  pimpinan  daerah  dalam  perkara  hukum  dengan  tuduhan melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan  seperti  tindak  pidana  korupsim  secara langsung  atau  tidak  langsung  telah  mencoreng  kewibawaan  pemerinatahn  Kota Batu,  sehingga  membuat  komunitas  DPRD  merasa  dituntut  supaya  kasus demikian tidak akan terulang di masa mendatang.
Oleh  karena  itu,  Implementasi  peran  DPRD  Kota  Batu  terjabarkan  pula dalam tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang- undang  Republik  Indonesia  nomor    17    tahun    2014  tentang        Susunan  dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10
Dalam  Pasal  18A  UUD  1945,  diamanatkan  hubungan  wewenang  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  propinsi,  kabupaten  ,  dan  kota,  atau antara  propinsi,  kabupaten  serta  kota,  diatur  dengan  undang-undang  dengan memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Disamping  itu,  hubungan keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  serta  sumber  daya
9 Undang-undang Republik Indonesia nomor  27  tahun  2009 tentang    Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10 Tidak termasuk yang diamandemen dalam UU yang baru
lainya  antara  pemerintah  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diatur  dan dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  berdasarkan  undang-undang.  Perubahan terhadap  Pasal  18  tersebut  dapat  dilihat  sejumlah  paradigma  penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang dimaksud adalah : 11
1)  Pemerintahan  daerah  disusun  dan  dijalankan  berdasarkan  otonomi  dan  tugas pembantuan  (belaka).  Dimasa  depan  tidak  ada  lagi  pemerintahan  dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah
2) Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya. Semua fungsi pemeritahaan di bidang administrasi negara (administratief regelen en  bestur)  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah,  kecuali  yang  ditentukan  oleh pemeriintah pusat;
3)  Pemerintahan  daerah  disusun  dan  dijalankan  atas  dasar  keragaman  daerah.
Urusan rumah tangga tidak perlu seragam.  Peerbedaan harus dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya;
4)  Pemerintahan  daerah  disusun  dan  dijalankan  dengan  mengakui  dan menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  ( adatrechts  gemeenschap )  dan berbagai  hak  tradisionalnya.  Satuan  pemerintah  asli  dan  hakhak  masyarakat  asli atas bumi, air, dan lain-lain wajib dihormati untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat.
5)  Pemerintahan  daerah  dapat  disusun  dan  dijalankan  berdasarkan  sifat  atau keadaan  khusus  tertentu  baik  atas  kedudukan  (seperti  Ibi  kota  Negara), kesejarahan (seperti D.I. Yogyakarta), atau karena keadaan sosial kultural (seperti D.I. Aceh dan Papua)
6) Anggota DPRD dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Dimasa depan tidak ada lagi anggota DPRD (begitu juga anggota DPR ) yang diangkat.
7) Hubungan Pusat dan Daerah dilaksanakan secara selaras dan adil.
Lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  yang  seharusnya  dapat membenahi  dirinya  menjadi  pengawal  reformasi  malah  menimbulkan  persoalan baru  yang  saling  berhadapan.  Begitu  juga  masih  kuatnya  asumsi  negatif masyarakat  terhadap  peran  eksekutif,  stigmatisasi  atas  legislatif  sebagai  lembaga yang  tidak  berfungsi  terus  terjadi,  termasuk  pencitraan  terhadap  kemandulan peran  yudikatif.  Gejala  seperti  itu  pada  gilirannya  dapat  mengaburkan  proses penataan kedaerahan secara baik dan konstitusional. 12
Deskripsi  secara  umum  tentang  wajah  pemerintahan  di  Indonesia, termasuk  pemerintahan  daerah,  merupakan  tantangan  yang  menguji  atau memngesaminasi DPRD Kota Batu untuk menyelenggarakan pemerinatahan yang kuat  dan  berwibawa  dengan  tetap  diselaraskan  dengan  koridor  norma-norma yuridis.
Secara  yuridis  sudah  jelas  ditentukan,  bahwa  dalam  menyelenggarakan pemerintahan di daerah seperti di Kota Batu, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga  untuk  menyelenggarakan  jalannya  pemerintahan  di  daerah sehari-hari.  Sebagaimana  hanya  di  pusat  negara,  perangkat-perangkat  dan
11 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah . Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001. hal 229.
12 Abdul Hakiem, Nukman,  2003. Membangun Sistem Politik yang Sehat , Pikiran Rakyat, 23 September 2003, diakses 15 Januari 2018
lembaga-lembaga  daerah  biasanya  merupakan  refleks  dari  sistem  yang  ada  di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislative daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan  Rakyat,  dan  lembaga  ini  biasa  dikenal  atau  dinamakan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah  lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam Pasal 364 Undang-Undang  Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan  Dewan  Perwakilan    Rakyat  Daerah  disebutkan,  bahwa  DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota 13
Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat  pemerintahan  saja.  Pemerintahan  pusat  memberikan  wewenangnya  kepada pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahannya  sendiri,  dan  di Indonesia  yang  dimaksud  dengan  pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara teoritis sudah jelas, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,  dilaksanakandengan  asas  desentralisasi,  yaitu  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  system  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Di  samping  itu  juga  melaksanakan  dekonsentrasi,  yaitu  pelimpahan wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  dan/atau  kepada  instansi  vertikal,  dan  serta  melaksanakan  Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan  propinsi  kepada  kabupaten/kota  kepada  desa  untuk  melaksanakan tugas tertentu.
Kalau berpijak pada alur itu, maka DPRD Kota Batu merupakan salah satu pilar  penting  dalam  pemerintahan  daerah.  Pemerintahan  daerah  akan  menjadi pemerintahan  yang  kuat,  bersih,  dan  berwibawa,  adalah  tidak  lepas  dari  besar kecilnya  peran  yang  dijalankan  oleh  DPRD  Kota  Batu.  Lembaga  parlemen  atau DPRD  Kota  Batu  itu  adalah  lembaga  politik,  dan  karena  itu  pertama-tama haruslah  dipahami  sebagai  lembaga  politik,  karena  di  lembaga  ini  berkumpul perwakilan dari kekuatan politik atau Parpol di masyarakat.
Sifatnya  sebagai  lembaga  politik  itu  tercermin  dalam  fungsinya  untuk mengawasi  jalannya  pemerintahan,  sedangkan  fungsi  legislasi  lebih  berkaitan dengan  sifat-sifat  teknis  yang  banyak  membutuhkan  prasyarat-prasyarat  dan dukungan-dukungan  yang  teknis  pula.    Mengenai  fungsi  di  bidang  anggaran, DPRD berperan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), termasuk  RAPBD Kota Batu.  Disinilah salah satu  eksaminasi strategis  yang  ditunjukkan  DPRD  Kota  Batu  dalam  upaya  membangun pemerintahan  yang  baik  dan  berwibawa.  Mencermati  dan  menghitung  dengan cermat  identik  dengan  membangun  belanja  kepentingan  pemerintahan  dalam melayani kepentingan rakyat atau masyarakat Kota Batu.
13 Tidak  termasuk  yang  diamandemen  dari  Undang-Undang    Nomor  17  tahun 2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah
Lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan dalam bertindak atas nama kepentingan  rakyat  yang  diwakili  sebagai  pencerminan  demokrasi,  agar  dapat berjalan, lembaga legislatif memiliki beberapa macam fungsi. Berjalannya fungsi lembaga  perwakilan  rakyat  akan  dapat  mencerminkan  derajat  demokrasi.  Pada umumnya  fungsi  perwakilan  dibedakan  menjadi  empat  macam  fungsi,  yaitu  (1) fungsi  penganggaran,  (2)  fungsi  perundangan,  (3)  fungsi  pengawasan,  dan  (4) fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat (Widodo, 2001:106). DPRD harus melaksanakan fungsinya dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu dengan terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat  utama  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  mencapai  tujuan  dan  citacita bangsa  dan  negara.  Supaya  pelaksanaan  fungsi  DPRD  dapat  terwujud  maka pemerintahan  dilaksanakan  dengan  mengedepankan  prinsip  demokrasi  dan prinsipprinsip  good  governance.  DPRD  merupakan  lembaga  legislatif  yang  para anggotanya  terpilih  melalui  mekanisme  Pemilihan  Umum.  Keberadaannya (DPRD)  sangat  penting  dan  strategis  dalam  melaksanakan  perannya  guna mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  ( good  and  clean  governance ) dalam  menjalankan  fungsinya  perlu  mengedepankan  komitmen  moral  dan profesionalitas.  Komitmen  menjadi  penting  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan DPRD yang produktif, terpercaya dan berwibawa. 14
Dalam  ranah  idealitas,  DPRD,  termasuk  DPRD  Kota  Batu,    sebagai lembaga  legislatif  yang  kedudukannya  sebagai  wakil  rakyat  tidak  mungkin melepaskan  dirinya  dari  kehidupan  rakyat  yang  diwakilinya  .  Oleh  karena  itu secara material  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan pengabdian terbaiknya kepada rakyat atau publik yang diwakilinya.
Jika  berpijak  pada  paparan  itu,  DPRD  Kota  Batu    sebagai  wakil  rakyat dalam  tindakan  atau  perbuatan  harus  menyesuaikan  dengan  norma-norma  yang dianut  dan  berlaku  dalam  kebudayaan  rakyat  yang  diwakilinya.  Kalau  hal  ini diikuti  atau  dipatuhi,  DPRD  tidak  akan  melakukan  perbuatan  yang  tidak  terpuji, menguntungkan pribadi  dan membebani  anggaran rakyat  untuk  kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya.
Kepatuhan  pada  kepentingan  itu  bermaknakan,  bahwa  DPRD  juga  harus memahami etika pemerintahan supaya dapat  mengurangi  tindakan-tindakan yang tercela,  tidak  terpuji  dan  merugikan  masyarakat.  Etika  pemerintahan  ini diantaranya  berpijak  atau  menggunakan  tolok  ukur  diimplementasikan  tidaknya kode etik.
Kode  etik  untuk  para  anggota  DPRD  merupakan  salah  satu  pedoman berperilaku baginya untuk dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya,  sehingga  DPRD  benar-benar  memahami,  bahwa  kewenangan  yang besar atau fundamentalnya juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.
Kalau mencermati tuntutan tersebut,  maka sosok  ideal  DPRD  Kota Batu yang  ditentukan  melalui  peran-perannya  itu  dapat  diidentikkan  bahwa  di  pundak DPRD    Kota  Batu terkandung  kewajiban  memperjuangkanatau  mengusahakan secara  maksimal  tentang  terbentuknya  pemerintahan  kota  Batu  yang  baik  dan berwibawa.
Implementasi  yang  dilakukan DPRD    Kota  Batu dalam  membangun pemerintahan yang baik dan berwibawa  adalah berpijak pada norma yuridis yang
14 Jhony Fredy Hahury, op.cit. hal. 265-266.
mengaturnya  yang  berkaitan  dengan  peran  yang  harus  dilakukannya,  baik  dalam hubungannya dengan masyarakat atau eksekutif.
Norma  yuridis  yang  menggarikan  tentang  peran  DPRD  Kota  Batu  yang diantaranya berkenaan dengan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dalam peran-peran  inilah      DPRD  Kota  Batu    berusaha  maksimal  membangun pemerintahan  daerah  yang  baik  dan  kuat.  Standar  baik  dan  kuat  ini  terletak terwujudnya  suatu  pemerintahan  yang  dapat  menjalankan    perintah  peraturan perundang-undangan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat di Kota Batu. Peran yang dilakukan DPRD Kota Batu tidak akan lepas dari koridor norma yuridis,  kecuali jika mereka berani berhadapan dengan jeratan pertanggungjawaban hukum.
Penyelenggaraan  pemerinatahan  daerah    di  Kota  Batu  identic  dengan sejumlah  pemerintahan  daerah  di  Propinsi  lain,  yang  sama-sama  mengandalkan optimalisasi,  efektifitas,  dan  profesionalitas  kinerja  dewan,  sehingga  apa  yang diperankan  oleh  DPRD  Kota  Batu    pun  menentukan  bangunan  pemerintahan sekarang dan mendatang.
Oleh  karena  itu,  DPRD  Kota  Batu    akan  berusaha  memaksimalisasikan peran  yang  sudah  digariskan  oleh  norma  yuridis/  disinilah  yang  menjadi  kunci keberhasilan  tidaknya  implementasi  pran  DPRD  Kota  Batu  dalam  berusaha membangun pemerintahan daerah  yang baik dan berwibawa,

## PENUTUP
Implementasi  yang  dilakukan DPRD    Kota  Batu dalam  membangun pemerintahan yang baik dan berwibawa  adalah berpijak pada norma yuridis yang mengaturnya  yang  berkaitan  dengan  peran  yang  harus  dilakukannya,  baik  dalam hubungannya  dengan  masyarakat  atau  eksekutif.  Norma  yuridis  yang menggarikan tentang peran DPRD Kota Batu yang diantaranya berkenaan dengan fungsi  legislatif,  anggaran,  dan  pengawasan.  Dalam  peran-peran  inilah      DPRD Kota  Batu    berusaha  maksimal  membangun  pemerintahan  daerah  yang  baik  dan berwibawa.  Standar  baik  dan  kuat  ini  terletak  terwujudnya  suatu  pemerintahan yang dapat menjalankan  perintah peraturan perundang-undangan dengan sebaik- baiknya  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  di  Kota  Batu.  Penyelenggaraan pemerinatahan daerah  di Kota Batu identic dengan sejumlah pemerintahan daerah di  Propinsi  lain,  yang  sama-sama  mengandalkan  optimalisasi,  efektifitas,  dan profesionalitas  kinerja  dewan,  sehingga  apa  yang  diperankan  oleh  DPRD  Kota Batu    pun  menentukan  bangunan  pemerintahan  sekarang  dan  mendatang.  Oleh karena  itu,  DPRD  Kota  Batu    akan  berusaha  memaksimalisasikan  peran  yang sudah digariskan oleh norma yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdillah Hamdani, Hukum  dan Pemerintahan Daerah, Supapipres, Yogyakarta,
2015
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum ,    Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 1997.
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah . Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001
CST. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2000.
I  Gde  Panca  Astawa, Problematika  Hukum  Otonomi  Daerah  di  Indonesia , Alumni, Bandung, 2008.
Misbahul  Munir,. Pemilihan  Umum  dan  Ijtihad  Politik  Perempuan , Surabaya,Visipress, 2004.
Ondo  Riyani  dan  Sadu Wasistiono,  2003, Etika Hubungan  Legislatif  –  Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Fokus Media, Bandung, 2003. Tower Lyiman Sarjen, Idelologi Politik Kontemporer , Gramedia, Jakarta, 2000

## Jurnal
Jhony  Fredy  Hahury,  Fungsi  DPRD  Dalam  Mewujudkan Good  Governance, Jurnal Fokus , Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor    27    tahun    2009  tentang        Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang    Nomor  17  tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah

## Internet
Abdul Hakiem, Nukman,  2003. Membangun Sistem Politik yang Sehat , Pikiran Rakyat, 23 September 2003, diakses 15 Januari 2018