## PERAN MAHASISWA MELALUI EDUKASI TERHADAP PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
Patricia Carmila Apriliana Mai Sila 1)* , Ni Nyoman Juwita Arsawati 2)
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia *Corresponding author : milaapriliana159@gmail.com* , juwitaarsawati@undiknas.ac.id

## ABSTRAK
Tidak  semua  tindak  pidana  dalam  penyelesaiannya  di  tempuh  melalui  proses  di  persidangan, namun, bisa melalui kesepakatan Bersama antar kedua belah pihak yang saling menguntungkan yakni penyelesaian di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian dengan cara restorative justice . Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada  masyarkata  tentang  pelaksanaan restorative  justice pad  tindak  pidana  pencurian kendaraan  bermotor  serta  mengedukasi  kepada  masyarakat  bahwa  adanya restorative  justice dapat mewujudkan atau mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Dalam jurnal pengabdian masyarakat ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji sehubungan  dengan  studi  kasus  tentang  pelaksanaan  prinsip restorative  justice dalam penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  menurut  observasi  melalui  magang  dan  wawancara langsung  bersama  Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar.  Pelaksanaan restorative  justice begitu penting  jika  dihubungkan  dengan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020,  karena  jika dilihat  dari  sejarah  seiring  berjalannya  waktu  banyak  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  dan lembaga  pemasyarakatan  (LP)  mulai overcapacity sehingga  munculah  gagasan  agar  LP  tidak lagi overcapacity ,  dibuatlah  pemidanaan  yang  sifatnya  lebih  merestorasi  dan  munculah  yang namanya  keadilan  restoratif  atau restorative  justice .  Hasil  dari  pengabdian  ini  menunjukkan bahwa  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  berkomitmen  dalam  mengedepankan  penegakan  hukum yang  humanis,  melalui  pendekatan Restorative yang  tidak  hanya  menyelesaikan  kasus  tetapi juga  menyentuh  hati  masyarakat  serta  tercapainya  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan menurut hasil studi kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.
Kata Kunci: restorative justice, tindak pidana pencurian, kejaksaan negeri denpasar

## PENDAHULUAN
Implementasi  prinsip  negara  hukum pada  masa  kini  selain  mengedepankan keadilan  tetapi  juga  mengutamakan  hati nurani dalam tercapainya keadilan sehingga timbulah keadilan restorative
atau restorative justice (Rosadi & Satria, 2022). Restorative J justice adalah sebuah
penyelesaian  perkara  yang  mengutamakan kesepakatan  anatar  kedua  belah  pihak, antara  korban  dan  pelaku  untuk  mencari hasil  terbaik  yang  menguntungkan  kedua belah  pihak  dan  mengutamakan  keadilan. Pada  titik  tertentu,  penyelesain  masalah tidak  harus  dilakukan  secara  penegakan hukum,  namun  tidak  semua  perkara  pidana harus  ditempuh  melalui  tindakan  hukum atau  jalur  hukum,  tetapi  dapat  dilakukan melalui kesepakatan bersama yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  (Hatta
& Kartika, 2024). Di beberapa negara, penerapan keadilan  restoratif  berkembang  pesat  dan menjadi salah satu pendekatan utama dalam memerangi  kejahatan  dan  keadilan  yang terus dipertimbangkan pada sistem peradilan dan peraturan perundang- undangan  (Kurnia  &  Rosando,  2023). Keadilan restoratif dinilai lebih mengedepankan  hati  nurani.  Satu  dari banyaknya  keuntungan  yang  diperoleh melalui  penerapan restorative  justice ini yakni meminimalisir beban lembaga pemasyarakatan guna menampung narapidana  karena overcapacity rutan (Situmorang,  2019).  Banyak  kasus  yang semakin  meningkat  yang  terjadi  di  LP Kerobokan,  seakan  sistem  pemidaaan  tidak lagi  mewujudkkan  efek  jera  bagi  para pelaku  seoalah  lapas  dan  rutan  telah
2623-212X
bergeser  fungsi  menjadi academy  of  crime , tempat  dimana  para  narapidana  lebih “diasah” kemampuannya dalam menjalankan tindak pidana, yang
dikhawatirkan  jika  nantinya  sudah  keluar dari lapas akan lebih ahli dalam melakukan tindakan kriminal (Saputra, 2019).
Pencurian  adalah  tindakan  kriminal di mana seseorang mengambil barang milik orang  lain  tanpa  izin  atau  persetujuan  dari pemiliknya,  yang  merupakan  perbuatan melawan hukum. Pasal 362 KUHP berbunyi  “Barang  siapa  mengambil  barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum, diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  tahun”  Berdasarkan studi  kasus  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar perkara  tindak  pidana  pencurian  termasuk salah  satu  jenis  kejahatan  yang  cukup merajalela di masyarakat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian diantaranya :
- Faktor Ekonomi : Kesenjangan ekonomi  dapat  menimbulkan  konflik yang  terjadi  di  masyarakat,  umumnya harga barang di pasaran mulai meningkat sehingga berdampak kebutuhan  yang  terhambat,  banyak pelaku yang berniat melakukan pencurian demi terpenuhi kebutuhannya. - Faktor Pendidikan : Kurangnya pendidikan  menimbulkan  SDM  yang tidak  berkualitas  karena  keterbatasan pola pikir dan pengetahuannya. Hal ini dianggap sebagai faktor internal seseorang melakukan tindak pidana.
- Faktor  Lingkungan  : Baik  buruknya perilaku  seseorang  sangat  ditentukan oleh  faktor  lingkungannya,  pergaulan yang  salah  mengakibatkan pelaku ikut berpartisipasi  melakukan  perbuatan yang tidak baik. Kurangnya
pengendalian  dari  lingkungan  dan sering  bergaul  bersama  teman  yang memiliki  pekerjaan  sebagai  pencuri dapat mempengaruhi teman lainnya.
- Faktor Individu : Kurangnya kesadaran diri serta ingin mendapatkan
uang  atau  barang  yang  ingin  ia  miliki dengan  cara  praktis  tanpa  harus bekerja keras menjadi pola pikir utama seseorang melakukan tindakan kriminal. - Faktor Perkembangan global : Seiring kemajuan  teknologi  yang  semakin berkembang pesat,tidak hanya berdampak positif saja tetapi membawa  dampak  negatif  juga,  ada beberapa orang yang salah memanfaatkan teknologi tersebut dengan  mencari  tutorial  di  internet mengenai modus-modus operandi pencurian  sehingga  di  terapkan  dalam aksinya.
Adapun  modus  operandi  atau  taktik yang  digunakan  oleh  tersangka  antara  lain seperti  berpura-pura  meminjam  maupun menyewa  barang,  mengintai,  membuntuti dan  selanjutnya  menghadang  calon  korban (Sihombing dkk., 2023).
Di Kejaksaan Negeri Denpasar sepanjang  tahun  2024  bulan  januari  hingga bulan mei terdapat 44 kasus pencurian yang sudah  di  putus  di  Pengadilan  Negeri Denpasar  (Flora,  2017).  Adapun  beberapa kasus  pencurian  kendaraan  bermotor  yang diselesaikan  melalui alternatif  penyelesaian secara restorative justice (Afendy  dkk.,
2023) . Jaksa  mempunyai  kewenangan dalam melimpahkan atau tidak melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  yang disebut  sebagai  asas dominus  litis (AL, 2023) . Secara  filosfis  pada  awalnya  Jaksa Agung  memandang  tindak  pidana  yang tidak terlalu berat dalam tanda kutip ringan perlu dicarikan solusi yang lebih merestorasi  berdasarkan  teori  keadilan restoratif.  Sehingga  dibuatlah  ”Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan  Restoratif’’.  Demi  tercapainya suatu  keadilan  dalam  masyarakat  dalam bentuk restoratif  justice dalam  pengadilan pidana,  kebijakan  penghentian penuntutan ini  membuka  ruang  yang  pasti  menurut hukum  bagi  pelaku  dan  korban  untuk bersama-sama  mencari  solusi  penyelesaian perkara dan mengembalikan keadaan seperti  semula  sebelum  upaya X penuntutan hukum X pidana  itu  dilakukan  (Marghobi,
2623-212X
2014). Pada hakekatnya di Indonesia sebuah penyelesaian  perkara  dan  sengketa  melalui forum  musyawarah  tidaklah  asing  dan sudah  berlangsung  turun  temurun.  Hal  ini terjadi  sebelum X Belanda  datang  ke Indonesia dan hukum asli yaitu hukum adat Indonesia,  sudah ” mengimplementasikan sistem  musyawarah  untuk  menyelesaikan beberapa  perkara X ,  baik  sebuah  perkara perdata  maupun  perkara  pidana  dengan maksud  guna  memulihkan  keseimbangan ataupun memulihkan keadaan (Anjani dkk., 2024).  Selanjutnya  Sila L ke  empat  dalam Pancasila,  menekankan  bahwa  “kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan.”  yang artinya bangsa Indonesia telah mengutamakan prinsip musyawarah menjadi  sebuah  kebiasaan  turun  temurun yang  dipakai  dan  dirasa  cukup  efektif dalam menuntaskan persoalan yang terdapat  di  tengah  masyarakat  saat  ini (Dewi,  2021).  Hal  ini  menjadi  bukti bahwasanya  sebenarnya restorative  justice juga telah berkembang X di dalamnya. Karena melalui musyawarah nantinya dapat mencapai  sebuah  kesepakatan  yang V win- win solution yang  menguntungkan  kedua belah pihak tanpa merugikan atau menimbulkan  ketidakseimbangan  di  antara kedua  belah  pihak,  sehingga  penyelesaian perkara  dapat  diselesaikan  dengan  baik (Setiawan, 2022).
Salah  satu  pengabdian  masyarakat
yang ditulis dalam bentuk jurnal pengabdian  ini,  penulis  mengkaji  bahwa keadilan restoratif yang di implementasikan di  wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri Denpasar juga turut melihat aspek kemanusiaan dari pelaku yang
menyebabkan  terjadinya  kejahatan  tertentu dan  mengedepankan  hati  nurani  dalam meyakinkan korban untuk  mau  memaafkan tindakan  pelaku  (Santoso,  2021).  Seperti contoh studi kasus yang diangkat mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor  bahwa  saksi  korban  mau  untuk berdamai  dengan  tersangka  dan  perkara tindak  pidana  pencurian  yang  dimaksud dapat dimintakan persetujuan untuk dihentikan  penuntutan  menurut  keadilan restorative ,  dengan  terpenuhinya  syarat
yang  telah  ditetapkan.  Namun  perlu ditegaskan  juga  bahwa  dalam  menerapkan keadilan restoratif, Jaksa harus memperhatikan konteks sosial atau keadaan masyarakat, artinya, bahwa setiap X tindakan yang diambil oleh jaksa harus berlandaskan keadilan serta hati V nurani. Sistem penegakan  hukum  dengan  dasar  asas keadilan  adalah  penegakan  hukum  dengan mengutamakan keadilan
dirasakan kemanfaatannya  oleh  masyarakat  (Siregar, 2019).

## METODE KEGIATAN
Pengabdian masyarakat di Kejaksaan
Negeri  Denpasar  dilaksanakan  melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  (MBKM).  MBKM  ini  ialah program  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong mahasiswa
memperoleh beragam  ilmu  sebagai  bekal  persiapan dalam  memasuki  dunia  kerja,  dengan maksud  memberikan  kesempatan  kepada mahasiswa untuk bekerja dan belajar dalam pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan diluar kampus.
Kegiatan  ini  berlangsung  selama  3 bulan  dan  berkolaborasi  dengan  berbagai pihak antara lain dosen sebagai pembimbing  dikampus  dan  jaksa  sebagai pembimbing  dilapangan.  Kegiatan  ini  juga sangat  erat  kaitannya  dengan  berbagai perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dan  kondisi masyarkat  yang  masih  belum  paham mengenai Hukum, sehingga menjadi penting agar kegiatan pengabdian
masyarakat  ini  menjadi  bentuk  upaya edukasi  kepada  masyarakat  mengenai hukum  karena  Indonesia  adalah  negara hukum.
Pengabdian masyarakat di Kejaksaan Negeri  Denpasar  ini  mengkaji  mengenai studi  kasus  tentang  pelaksanaan  prinsip Restorative  Justice pada  penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut observasi melalui magang dan wawancara terstruktur bersama Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar. Melaksanakan  kegiatan  edukasi  kepada masyarakat  sebagai  bentuk  upaya  preventif guna  pengendalian  sosial  sebagai  bentuk
2623-212X
pencegahan  terhadap  gangguan.  Metode Edukasi  yang  diberikan  melalui  beberapa dua (2) cara, yaitu : - Metode penyuluhan hukum Metode ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai restorative justice
- Metode Pemecahan Masalah
Pada  metode  ini  melakukan  sharing mengenai  permasalahan  yang  mungkin dialami oleh masyarakat untuk kemudian di diskusikan  dicari  jalan  keluar  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Tabel wawancara tersangka. No Jenis Jumlah 1. Faktor Ekonomi 5 2. Faktor Pendidikan 1 3. Faktor Lingkungan 3 4. Faktor Individu 1 5. Faktor Perkembangan Global 1 Sumber : hasil wawancara jaksa (tahap 2) dengan tersangka tindak pidana pencurian. Melalui tabel tersebut, mampu dilihat faktor-faktor yang merupakan faktor tersangka  melakukan  pencurian  di  wilayah hukum  Kejaksaan  Negeri Denpasar.  Faktor ekonomi  menjadi  posisi  pertama  seseorang melakukan pencurian dengan alasan kondisi perekonomian  yang  rendah,  kurangnya pendapatan hingga
kemiskinan.
Berdasarkan studi kasus yang penulis ambil yang  diambil  yaitu  pencurian  kendaraan bermotor  di  Jalan  Bisma  no.37,  Kelurahan Dauh  Puri  Kaja,  Kec  Denpasar  Utara, tersangka  Ivan  Ardiyansah  (22th)  telah mengambil 1unit sepada motor yamaha mio warna  hitam  milik  saksi  korban  I  Made Aken, bahwa sebelum tersangka mengambil sepeda  motor  tersebut  berada  di  pinggir jalan bisma Kel Dauh Puri kaja dan setelah berhasil  diambil  sepeda  motor  tersebut  di dorong  kurang  lebih  20  meter  di  ketahui oleh  saksi  korban  I  Made  Aken.  Adapun maksud  dan  tujuan  tersangka  mengambil sepeda  motor  tersbut  untuk  dijual  dan mendapatkan  uang.  Karena  perbuatan tersebut saksi korban menghadapi kerugian sebanyak Rp.12.000.000 atau sekitar jumlah  itu,  sehingga  perbuatan  tersangka
diancam  dengan  Pasal  362  KUHP  atau Pasal  53  Ayat  (1)  jo  Pasal  362  KUHP tentang  Pencurian.  Perkara  tindak  pidana pencurian yang dimaksud dapat dimintakan persetujuan  agar  dihentikan  penuntutan berdasarkan  keadilan restorative ,  dengan terpenuhinya syarat seperti berikut:
tersangka  Ivan  Ardiyansah  baru  pertama kali melakukan tindak pidana. Bahwa saksi korban I Made Aken sudah memaafkan dan melakukan  perdamaian  dengan  tersangka Ivan, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian di Rumah Restorative  Justice Wayan  Adhyaksa  di Desa Sumerta Kelod.
Tabel 2. Tabel wawancara kejaksaan. No Aspek Restoratif 1. Landasan Filosofi Adanya kata maaf dari korban sebagai dasar memulihkan keadaan antara korban dengan pelaku. 2. Cara Pelaku menyesali perbuatan,  berjanji  tidak mengulangi perbuatannya dengan  memberikan  ganti rugi 3. Fokus Kepada korban dan pelaku. Sumber : Hasil wawancara langsung antara mahasiswa dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas narasumber  menjelaskan  point  penting  dari adanya restorative  justice dapat  dilihat bahwa  keadilan restoratif dinilai  lebih merestorasi  artinya  melibatkan  para  pihak pada  hal  ini  korban  dan  pelaku  agar berpartisipasi  aktif  dalam  menyelesaikan masalahnya yang berdasarkan atas kesepakatan  bersama,  dimana  korban  akan menyampaikan  kerugiaan  yang  dideritanya dan  pelaku  diberikan  kesempatan  dalam memulihkan  hak  korban  dengan  cara  ganti kerugian.
Jaksa  memegang  peranan  menjadi fasilitator  yang  mana  mengindikasikan  jika tidak  mempunyai  kepentingan  dengan korban,  pelaku  dalam  upaya  alternatif penyelesaian  melalui restorative  justice dalam  tindak  pidana  pencurian.  Namun tidak setiap tindak pidana mampu ditangani melalui  alfternatif  penyelesaian  secara restorative  justice. Adapun  persyaratan yang wajib terpenuhi untuk
mengimplementasikan restorative  justice antara lain tersangka tidak memiliki catatan kriminal  sebelumnya  atau  belum  pernah dihukum,  kerugian  akibat  tindak  pidana tidak  melebihi  Rp.2.500.000,-,  dan  ada kesepakatan  antara  tersangka  dan  korban. Ancaman hukuman penjara yang dijatuhkan tidak  lebih  dari  lima  tahun,  dan  tersangka bersedia  mengembalikan  barang  yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
Berdasarkan hasil pelaksanaan edukasi  dalam  meningkatkan  pemahaman masyarakat  mengenai restorative  justice diharapkan  masyarakat  mampu  paham mengenai kesadran hukum dan tidak semua perkara  harus  diselesaikan  secara  hukum tetapi bisa
diselesaikan
melalui musyawarah  seperti  restorative  justice. Selain itu, melalui kegiatan edukasi tersebut memberikan pemahaman baru terkait peran Kejaksaan  Negeri  Denpasar  tidak  hanya menjalankan penuntutan pada tindak pidana yang  terjadi  tetapi  juga  berperan  sebagai fasilitator dalam keadilan restoratif, melaksanakan  upaya  preventif  berupa penyuluhan  hukum,  sosialisasi  dan  edukasi di wilayah hukum kota Denpasar.
Gambar 1. Pelaksanaan pembukaan kegiatan
Gambar 2. Pelaksanaan edukasi mengenai restorative justice
Gambar 3. Pelaksanaan Tahap 2
Gambar 4. Wawancara dengan Jaksa: Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani

## PENUTUP
Sistem restorative justice di Kejaksaan  Negeri  Denpasar  sudah  dapat dijalankan mengingat regulasi yang ditekankan  pada  Peraturan  Kejaksaan  No. 15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ,  Jaksa  mempunyai  kewenangan dalam melimpahkan atau tidak melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  yang disebut  dengan  asas dominus  litis. Fokus utama  dari  keadilan restoratif untuk menormalkan  kembali  hubungan  yang rusak antara pelaku dan korban akibat suatu kejahatan  atau  tindak  pidana. Kejaksaan
Negeri  Denpasar  berkomitmen  dalam mengedepankan  penegakan  hukum  yang humanis,  melalui  pendekatan  restoratif yang  tidak  hanya  menyelesaikan  kasus tetapi juga menyentuh hati masyarakat serta tercapainya asas peradilan V cepat, XX sederhana  dan  biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afendy,  I.,  Sudiyana,  S.,  Hartanti,  H.,
Ethika,  &  Diana,  T.  E.  (2023). MODEL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN. Jurnal  Kajian  Hasil Penelitian Hukum , 7 (1), 38–48.
2623-212X
AL,  H.  K.  P.  (2023). Penerapan  Restoratif Justice  Oleh  Penuntut  Umum  Di Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif . Universitas Pasundan.
Anjani,  A.  G.,  Siswanto,  R.  A.  D., Nugroho,  B.,  Kusumawati,  T.  A.,  & Prabowo,  W.  (2024).  ANALISIS PENANGANAN KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI DALAM UPAYA  RESTORATIVE  JUSTICE. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan , 2 (9), 81–90. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.247 4 DEWI, D. K. (2021). Upaya Menghentikan Penuntutan  Demi  Rasa  Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15 Tahun  2020 .  Universitas  Pancasakti Tegal. Flora, H. S. (2017). Pendekatan Restorative Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Law  Pro Justitia , II (2), 41–60.
Hatta,  M.  M.,  &  Kartika,  F.  B.  (2024).
Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya  Penyelesaian  Tindak  Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Medan Labuhan). Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH) , 2 (1), 75–92.
Kurnia,  E.  A.,  &  Rosando,  A.  F.  (2023). Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam
Tindak Pidana Ringan. COURT REVIEW:  Jurnal  Penelitian  Hukum
(e-ISSN:  2776-1916) , 3 (4),  34–45.
https://aksiologi.org/index.php/courtre view/article/view/1192
Marghobi, B. D. (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Malang) [Brawijaya University].  In Fakultas  Hukum .
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/i
ndex.php/hukum/article/view/538/528 Rosadi, O., & Satria, A. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERSANGKA  TINDAK  PIDANA. UNES LAW REVIEW , 5 (1), 99–109.
Santoso,  A.  F.  (2021). Tinjauan  Yuridis Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  Terhadap  Tindak  Pidana Pencurian Ringan .
Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana  pencurian  di  Indonesia. Jurnal Pahlawan , 2 (2), 45–52.
Setiawan,  A.  (2022).  Restorative  Justice
Terhadap Pelaku  Tindak Pidana
Ringan  Berupa  Pencurian  Ditingkat
Penuntutan. Jurnal  Juristic , 3 (03),
332–345.
Sihombing,  D.  C.,  Alvi  Syahrin,  Madiasa
Ablisar,  &  Mahmud  Mulyadi. (2023). Penguatan  Kewenangan  Jaksa  Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum , 3 (2), 63–75. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42
Siregar,  V.  A.  (2019).  Analisis  Eksistensi
Restorative  Justice  Dalam  Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Das Sollen , 3 (1), 1–32.
Situmorang,  V.  H.  (2019).  Lembaga
Pemasyarakatan  sebagai  Bagian  dari
Penegakan  Hukum. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 85. https://doi.org/10.30641/kebijakan.20 19.v13.85-98