## PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT)
Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Kahay 1 , Zainal Asikin 2 , Eduardus Bayo Sili 3 1,2,3 Universitas Mataram Email: aishalisfinaayu@gmail.com , asikinzainal@unram.ac.id dan eduardusbayosilli@unram.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci:
UU Cipta Kerja; UMKM; Perlindungan Hukum UMKM Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  Indonesia  yang  disahkan  pada tahun  2020  memiliki  tujuan  mendasar  untuk  meningkatkan  investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja  membawa  tantangan  dan  peluang  bagi  UMKM,  dengan  aspek  kunci termasuk  regulasi  tenaga  kerja,  investasi,  ketahanan  ekonomi  daerah,  dan peningkatan  kompetitivitas.  Perlindungan  hukum  menjadi  faktor  krusial  bagi UMKM,  mencakup  kemudahan  perizinan,  insentif  fiskal,  hak  kontraktual,  dan perlindungan  kepemilikan  intelektual.  UU  Cipta  Kerja  memberikan  fasilitas, insentif,  dan  pembiayaan  untuk  mendukung  pertumbuhan  UMKM,  termasuk pelayanan  terpadu  satu  pintu,  insentif  pajak,  dan  fasilitas  kepabeanan. Keterlibatan  UMKM  dalam  rantai  pasok  ditekankan,  dengan  regulasi  yang mengatur  kemitraan  antara  UMKM,  Usaha  Menengah,  dan  Usaha  Besar. Pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  UMKM  tercermin  dalam  perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas  terhadap  kepemilikan  saham  dan  memungkinkan  pendirian Perseroan  Perorangan  sesuai  dengan  kriteria  UMKM.  Penyesuaian  regulasi  ini mencerminkan  respons  terhadap  perkembangan  bisnis  modern,  memberikan landasan  hukum  inklusif  dan  adaptif.  Kajian  ini  juga  menyoroti  pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan  ini  mencerminkan  upaya  legislatif  untuk  menciptakan  lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif..

## ABSTRACT
Keywords: Job Creation Law; UMKM; Legal Protection for
UMKM.
The Job Creation Law (UU Cipta Kerja) in Indonesia, enacted in 2020, aims to boost investment, create jobs, and simplify regulations for an improved business climate. Its impact on Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in West Nusa Tenggara (NTB) is dynamic, contingent on sectors, geography, and local government  policies.  The  law's  implementation  presents  challenges  and opportunities  for  UMKM,  involving  labor  regulations,  investments,  regional economic  resilience,  and  competitiveness  enhancement.  Legal  protection  is crucial  for  UMKM,  encompassing  streamlined  permits,  fiscal  incentives, contractual rights, and intellectual property protection. The Job Creation Law provides facilities, incentives, and financing to support UMKM growth, including one-stop  integrated  services,  tax  incentives,  and  customs  facilities.  The  law
emphasizes  UMKM  involvement  in  the  supply  chain,  regulating  partnerships between UMKM, Medium Enterprises, and Large Enterprises. The significance of  legal  protection  for  UMKM  is  reflected  in  the  changes  to  the  definition  of Limited Liability Companies (PT) by the Job Creation Law. These changes offer flexibility  in  share  ownership  and  allow  the  establishment  of  Individual Companies  that  meet  MSME  criteria.  Regulatory  adjustments  reflect responsiveness  to  modern  business  developments,  providing  an  inclusive  and adaptive  legal  framework.  This  study  also  highlights  exceptions  to  company establishment  rules,  offering  further  flexibility  in  share  ownership.  This strengthens  regulatory  adaptability  to  economic  and  business  dynamics  in Indonesia,  with  a  focus  on  supporting  the  UMKM  sector.  These  changes represent  legislative  efforts  to  create  a  responsive  and  inclusive  business environment.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, yang lebih dikenal dengan UU Ciptaker atau Omnibus  Law ,  adalah  undang-undang  yang  diusulkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan disahkan oleh DPR RI pada tahun 2020. UU ini bertujuan untuk merampingkan regulasi bisnis dan investasi  guna  meningkatkan  investasi  dan  lapangan  kerja  di  Indonesia.  Dari  perspektif pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap esensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperbanyak lapangan kerja di Indonesia.
Pasal  34  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  peran  negara  dalam  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  untuk  semua  warga negara dan memberdayakan kelompok masyarakat  yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat  kemanusiaan.  Dalam  kerangka  tersebut,  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) memegang peranan esensial dalam ekonomi Indonesia, berkontribusi tidak hanya dalam penciptaan  lapangan  pekerjaan,  tetapi  juga  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  lokal  dan memperkuat  ketahanan  ekonomi  nasional.  Namun,  tantangan  berupa  regulasi  yang  kompleks, birokrasi yang berbelit-belit, dan kesulitan dalam mengakses finansial dan pasar sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang  Cipta  Kerja  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut  dan  mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus di bidang pembiayaan dan investasi.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  juga  memiliki  implikasi  yang  signifikan  terhadap  profesi notaris  di  Indonesia.  Diberlakukannya  undang-undang  pada  tahun  2020  ini  telah  menginduksi transformasi  dalam  berbagai  sektor,  termasuk  dalam  kewenangan  dan  praktek  notaris. Sebelumnya,  profesi  notaris  diatur  secara  spesifik  dalam  peraturan  yang  menentukan  tugas, wewenang,  dan  tanggung  jawab  notaris.  Perubahan  yang  dibawa  oleh  UU  Cipta  Kerja mempengaruhi perizinan, praktik bisnis, dan prosedur kerja,  yang semua memiliki konsekuensi substantif  terhadap  bagaimana  notaris  menjalankan  tugas  profesional  mereka  dan  berinteraksi dengan  masyarakat  serta  klien.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  bagaimana  UU  Cipta Kerja berdampak pada peran dan praktik notaris di Indonesia, mengidentifikasi perubahan spesifik, manfaat  potensial,  serta  tantangan  dan  kontroversi  yang  muncul  akibat  perubahan  tersebut. Pemahaman  tentang  pengaruh  UU  Cipta  Kerja  terhadap  profesi  notaris  memberikan  wawasan tentang  pergeseran  dalam  kerangka  hukum  yang  berhubungan  dengan  notaris  dan  implikasinya bagi sistem hukum serta masyarakat secara lebih umum.
Salah  satu  perubahan  signifikan  yang  diperkenalkan  oleh  UU  Cipta  Kerja  adalah kemungkinan  pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT)  tanpa  perantara  akta  notaris.  Ini  mewakili pergeseran dalam fungsi tradisional notaris, yang sebelumnya selalu terlibat dalam pendirian PT.
Meskipun  kehadiran  notaris  dalam  proses  ini  tidak  lagi  diwajibkan,  mereka  masih  diharapkan untuk  memberikan  konsultasi  dan  bantuan  kepada  usaha  yang  ingin  mendirikan  PT  secara elektronik.  Pada  bagian  konsideran  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM dijelaskan  bahwa:  (a)  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  harus  diwujudkan  melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, (b) sesuai dengan amanat Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat  yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan, (c)  pemberdayaan  UMKM  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  b  perlu  diselenggarakan  secara menyeluruh,  optimal,  dan  berkesinambungan  melalui  perkembangan  iklim  yang  kondusif, pemberian  kesempatan  berusaha,  dukungan,  perlindungan,  dan  pengembangan  usaha  seluas- luasnya,  sehingga  mampu  meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan  potensi  UMKM  dalam mewujudkan (Suhardi, 2012).
Sehubungan  dengan  UU  Cipta  Kerja,  pemerintah  berharap  para  pelaku  usaha  tidak  lagi mengalami  kendala  dalam  membangun  usahanya.  Sebelumnya,  para  pelaku  usaha  harus berhadapan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  tumpang  tindih  terkait  pelaksanaan perizinan. Bank dunia dan International Finance Corporation (IFC) memposisikan Indonesia di peringkat 166 dunia dalam hal kemudahan berusaha, menimbang dari proses yang begitu ketat dan panjang. Jika dibandingkan dengan lima rata-rata OECD, pengurusan pendirian badan usaha di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 47 hari untuk menyelesaikannya. Maka dari itu,  dalam  hal  mendukung  kemudahan  berusaha,  khusunya  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK) pemerintah membentuk badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas.  Namun,  implementasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tidak  berjalan  tanpa  kontroversi. Beberapa  pihak  memuji  langkah-langkah  penyederhanaan  regulasi  dan  pengurangan  birokrasi, sementara  yang  lain  mengkhawatirkan  dampaknya  terhadap  hak  pekerja  dan  lingkungan.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi pengaruh Undang-Undang Cipta  Kerja  terhadap  regulasi  dan  kinerja  Perusahaan  Terbatas  UMKM  di  Indonesia.  Dengan adanya  RUU  Cipta  Kerja,  diharapkan  terjadi  perubahan  struktur  ekonomi  yang  mampu menggerakkan semua sektor ekonomi untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai  5.7% hingga 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tinggi, peningkatan investasi yang dapat  meningkatkan  pendapatan  dan  daya  beli,  serta  peningkatan  produktivitas,  yang  pada gilirannya akan meningkatkan upah, daya beli, dan konsumsi. Setelah disahkan sebagai UU Cipta Kerja, perkembangannya masih menimbulkan kontroversi di masyarakat hingga saat ini.
Penolakan  terhadap  UU  Cipta  Kerja  muncul  ke  permukaan  karena  dianggap  lebih menguntungkan  perusahaan  besar  dan  investasi  asing.  Pemerintah  Indonesia  secara  aktif membangun  perekonomian  melalui  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Banyak kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  terus  mendorong  pertumbuhan  UMKM  sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Pertama, UMKM memiliki potensi yang  sangat  besar  untuk  berkembang.  Kedua,  pengembangan  UMKM  harus  dilakukan  sesuai dengan budaya lokal dan potensi lokal. Kelima, sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta pasar global yang semakin terbuka, memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha mikro. Selain  itu,  peningkatan  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi,  akses  permodalan,  akses pemasaran,  akses  informasi,  dan  manajemen  sangat  penting  untuk  pengembangan  usaha  mikro (Abidin,  2008).  Kendala  yang  paling  sulit  dihadapi  pengusaha  kecil  adalah  menyangkut
permodalan,  manajemen  keuangan  perusahaan,  akses  pemasaran,  serta  fokus  usaha  yang  multi bisnis.  Kesempatan  berusaha  bagi  UMKM  akhir-akhir  ini  semakin  sempit,  karena  kegiatan- kegiatan  yang  dapat  dilakukan  UMKM  diambil  alih  oleh  usaha  besar.  Usaha  besar  dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu ke hilir, sehingga UMKM sulit berkembang dan sering menghadapi kendala  dalam menjalankan usahanya (Yusri, 2014).
Mengingat,  UMKM  merupakan  kelompok  pelaku  ekonomi  terbesar  dalam  perekonomian Indonesia  dan  terbukti  menjadi  katup  pengaman  dalam  perekonomian  Indonesia,  serta  menjadi dinamisator  pertumbuhan  ekonomi  pasca  krisis  ekonomi  (Sulfiati,  2018).  UMKM  berperan penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  karena  merupakan  tulang  punggung  pereMkonomian negara, hal ini didukung dengan jumlahnya  yang mencapai 99,99% dari total pelaku usaha dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai hingga 61,07% serta penyerapan tenaga  kerja  Indonesia  hingga  97%  (Kementrian  Koperasi  dan  UKM,  2017).  UMKM  juga memiliki resistansi yang lebih baik terhadap krisis karena tenaga kerja dan struktur organisasi yang lebih  fleksibel  menyesuaikan  dengan  keadaan  kini  (Abbas,  2018).  Sehingga  dengan  adanya Perseroan  Perorangan  diyakini  dapat  membantu  UMKM  serta  memberi  jalur  keluar  bagi masyarakat  dengan  modal  terbatas.  Pemerintah  juga  berpendapat  bahwa  Perseroan  Perorangan dapat  memberikan  terobosan  baru  serta  payung  hukum  bagi  UMK  dan  koperasi  dengan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan yang diberikan.
UMKM  merupakan  elemen  kritikal  dalam  arsitektur  ekonomi  Indonesia,  memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  penciptaan  pekerjaan,  dan  distribusi pendapatan.  Sektor  UMKM  telah  menghadapi  tantangan  berupa  regulasi  yang  kompleks  dan prosedur birokrasi yang membebani. Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai bagian dari reformasi ekonomi,  menawarkan  perubahan  dalam  regulasi  yang  berpotensi  mempengaruhi  Perseroan Terbatas  dalam  sektor  UMKM.  Perubahan  ini  mencakup  penyederhanaan  perizinan  usaha, harmonisasi dengan standar internasional, dan peningkatan fleksibilitas dalam pengaturan relasi kerja. Akan tetapi, efek riil dari undang-undang ini terhadap regulasi dan operasional PT UMKM memerlukan  evaluasi  yang  mendetail.  Dari  konteks  tersebut,  penelitian  ini  direncanakan  untuk menelusuri pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap PT UMKM di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengukur dampak perubahan regulasi yang disebabkan oleh undang-undang ini terhadap kinerja PT UMKM, melihat dari aspek pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan iklim investasi. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak ini akan memberikan  dasar  bagi  pemerintah  dan  stakeholder  untuk  membuat  kebijakan  yang  lebih informatif  dalam  mendukung  evolusi  sektor  UMKM  di  Indonesia.  Penelitian  ini  akan mengidentifikasi  efek  positif  dan  negatif  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pada  regulasi  yang mempengaruhi PT UMKM di Indonesia. Melalui analisis terhadap perubahan-perubahan regulasi dan  dampaknya  terhadap  kinerja  UMKM,  studi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan mendalam  tentang  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  efektif  dalam  mendukung  pertumbuhan  dan kesinambungan UMKM di Indonesia.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doctrinal  (Aamiruddin,  2004).  Adapun  beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  studi  dokumen  meliputi
peraturan  perundang-undangan,  buku,  serta  karya  tulis  lainnya,  yaitu  dengan  menghimpun  dan mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  menggunakan  preferensi hukum  yang  mencakup  asas-asas  hukum  (Muhaimin,  2020).  Selanjutnya  peneliti  menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian disimpulkan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan  yang dihadapi (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Indonesia, yang disahkan pada  tahun  2020,  dirancang  untuk  meningkatkan  investasi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan iklim bisnis. Namun, pengaruh UU Cipta Kerja terhadap PT UMKM (Perusahaan Terbatas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat bervariasi tergantung  pada  sejumlah  faktor,  termasuk  sektor  usaha,  geografi,  dan  kebijakan  pemerintah daerah.
Dalam  konteks  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  penerapan  UU  Cipta  Kerja  mungkin menghadapi  tantangan  dan  peluang  tertentu  untuk  PT  UMKM.  Beberapa  aspek  yang  mungkin perlu dipertimbangkan termasuk:
1) Regulasi Tenaga Kerja:
• UU  Cipta  Kerja  mengenai  ketenagakerjaan  menyederhanakan  beberapa  peraturan terkait hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
• Dalam sektor UMKM, perubahan ini dapat membantu pengusaha untuk lebih mudah mengelola tenaga kerja, namun, juga perlu memperhatikan hak-hak pekerja.
2) Investasi dan Kemudahan Berusaha:
• UU  Cipta  Kerja  bertujuan  meningkatkan  investasi  dengan  memberikan  kemudahan berusaha.
• UMKM  di  NTB  dapat  mengalami  peningkatan  aksesibilitas  dan  fasilitas  untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.
3) Ketahanan Ekonomi Daerah:
• Penting  untuk  mempertimbangkan  dampak  UU  Cipta  Kerja  terhadap  ketahanan ekonomi NTB.
• Kebijakan  pemerintah  daerah  NTB  dapat  memainkan  peran  penting  dalam mengoptimalkan potensi UU Cipta Kerja.
4) Peningkatan Kompetitivitas:
• UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
• UMKM di NTB perlu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan daya saing mereka, mungkin melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, atau diversifikasi.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat potensi yang signifikan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M). Sayangnya, di balik potensi tersebut, muncul sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan UMK-M, terutama terkait dengan kesulitan yang sering dihadapi dalam penanganan masalah hukum. Kesulitan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan  hingga  penyelesaian  konflik  hukum,  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  dan perkembangan UMK-M. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan perlindungan hukum  yang  memadai  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  kesuksesan  UMK-M  dalam menghadapi  dinamika  lingkungan  bisnis  (Arliman,  2017).  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi
permasalahan  yang  dihadapi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK-M)  memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum ini menjadi esensial untuk menjamin keberlanjutan operasional UMK-M dan memberikan kepastian serta keadilan dalam menanggapi serta  menyelesaikan  berbagai  tantangan  hukum  yang  mungkin  muncul  dalam  konteks  bisnis mereka. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, UMK-M dapat lebih percaya diri dan berpotensi mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat hukum dalam perjalanan bisnis mereka.
Dalam pandangan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya yang bertujuan memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia yang telah direnggut atau dirugikan oleh pihak lain. Definisi ini menyoroti peran esensial hukum dalam menjaga dan memulihkan hak-hak  individu  yang  mungkin  terancam  atau  dilanggar.  Perlindungan  hukum  menjadi instrumen  penting  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  adil  dan  menghormati  hak-hak  dasar setiap  individu,  memberikan  dasar  keamanan  bagi  masyarakat,  serta  menegakkan  prinsip keadilan  dalam  berbagai  konteks  kehidupan  (Satjipto,  2000).  Perlindungan  hukum  yang disediakan memiliki dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, memungkinkan mereka untuk  menikmati  hak-hak  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Dengan  adanya perlindungan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa hak-hak asasi mereka akan dihormati serta dilindungi. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mencerminkan pentingnya sistem hukum sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara (Soewandi, 1975).
Prinsip  utama  yang  diharapkan  dari  adanya  perlindungan  hukum  adalah  memberikan batasan-batasan yang jelas dan menyatukan berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya  keragaman  kepentingan  dari  setiap  individu,  yang  memerlukan  pembatasan  terhadap berbagai  kepentingan  tersebut.  Kepentingan  hukum  berfokus  pada  pengurusan  hak  dan kepentingan  manusia,  dan  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan manusia  yang perlu diatur dan dilindungi.  Perlindungan hukum  berasal  dari ketentuan hukum dan  norma-norma  hukum  yang  telah  disepakati  oleh  masyarakat.  Prinsip-prinsip  ini  pada dasarnya  muncul  dari  kesepakatan  bersama  antara  masyarakat  dan  antara  individu  dengan pemerintah  yang mewakili  kepentingan rakyat.  Dengan demikian, perlindungan hukum  bukan hanya  menciptakan  struktur  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat,  tetapi  juga  mencerminkan kesepakatan bersama untuk menjaga keadilan dan hak-hak individu dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.
Sementara  Philipus  M  Hadjon  berpandangan  bahwa  bentuk  dari  perlindungan  hukum diklasifikasikan sebagai dua bentuk, yakni preventif dan represif (Philipus, 1987). Perlindungan hukum  preventif  dapat  diartikan  sebagai  serangkaian  upaya  yang  bertujuan  mencegah  potensi terjadinya sengketa di masa depan. Dalam konteks ini, pihak yang berpotensi dirugikan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum pemerintah mengambil keputusan.  Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  perselisihan  dan  potensi  kerugian  di masa  mendatang.  Melalui  perlindungan  hukum  preventif,  pemerintah  diharapkan  dapat mengambil  keputusan  dengan  hati-hati,  mempertimbangkan  berbagai  perspektif,  dan memberikan ruang partisipasi kepada pihak yang terlibat sebelum keputusan akhir diambil.
Sementara itu, pembelaan hukum represif adalah bentuk pembelaan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Fokusnya adalah pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan  setelah  pelanggaran  atau  konflik  terjadi.  Melalui  proses  peradilan  dan  penegakan hukum, pembelaan hukum represif berusaha memberikan keadilan dan memastikan bahwa pihak yang terkena dampak negatif mendapatkan restitusi atau kompensasi yang pantas sesuai dengan
ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Kajian  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  analisis mendalam  terhadap  bentuk  dan  tujuan  dari  upaya  perlindungan,  subjek  hukum  yang  menjadi penerima  perlindungan,  serta  objek  perlindungan  yang  diberikan  oleh  sistem  hukum  kepada subjeknya. Dalam konteks ini, kajian tersebut melibatkan penelusuran dan pemahaman terhadap esensi dan tujuan adanya perlindungan hukum dalam suatu konteks hukum tertentu.
Perlindungan  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK-M)  di  Indonesia didasarkan pada prinsip hukum aktif yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Pasal  tersebut  menegaskan  kewajiban negara untuk mengembangkan kehidupan sosial dan sistem keamanan yang merata untuk semua warganya,  sambil  memberdayakan  mereka  yang  lemah  dan  tidak  mampu  menyesuaikan  diri dengan martabat manusia. Dengan demikian, UMK-M memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan  perlindungan  dan  dukungan  dalam  rangka  tumbuh  dan  berkembangnya  usaha mereka.  Tujuan  dari  UMK-M  sendiri  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  nasional,  yaitu membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dan  prinsip  ekonomi berkeadilan.  Dengan  begitu,  perlindungan  hukum  ini  mendukung  visi  pembangunan  ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konsideran huruf b dan huruf c Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), dijelaskan bahwa UMK-M perlu dikembangkan sebagai bagian inti ekonomi yang memiliki  posisi  peran  dan  potensi  strategis.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  mewujudkan pembangunan  perekonomian  nasional  yang  berkeadilan  dan  merata,  sesuai  dengan  amanat Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI/MPRRI/1998 tentang  Politik  Ekonomi  dalam  rangka  Demokrasi  Ekonomi.  Pengembangan  UMK-M  perlu dilaksanakan  secara  komprehensif  sesuai  dengan  fungsinya  dan  berkelanjutan,  mengikuti perkembangan  situasi  bisnis  yang  kondusif.  UMK-M  juga  harus  diberikan  kesempatan  yang sama  dalam  mendirikan  usaha,  mendapatkan  bantuan,  perlindungan,  dan  pengembangan aktivitas usaha seluas-luasnya. Semua ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kedudukan, peran, dan potensi UMK-M dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta mengakhiri kemiskinan.
Pasal  5  UU  UMK-M  memberikan  landasan  hukum  untuk  mewujudkan  pemberdayaan UMK-M  dengan  memfokuskan  pada  pembangunan  ekonomi  yang  seimbang,  peningkatan potensi UMK-M, dan kontribusi positif terhadap lapangan kerja, pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) memiliki peran krusial dalam meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)  dengan  tujuan  tidak  hanya  memberikan  keringanan,  bantuan,  pembinaan,  dan pemberdayaan  kepada  UMK-M  beserta  koperasi,  tetapi  juga  untuk  mengembangkan perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja. Hal ini tercermin dalam konsideran UU Cipta Kerja.
Lebih  lanjut,  Bab  V  dalam  UU  Cipta  Kerja  didesain  untuk  memberikan  berbagai kemudahan  bagi  UMK-M.  Langkah  ini  dapat  diinterpretasikan  sebagai  bentuk  konkret  dari inisiatif  pemerintah  dalam  mendorong  digitalisasi  UMK-M.  Digitalisasi  di  sini  mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya  saing  UMK-M  dalam  menghadapi  tantangan  ekonomi  yang  semakin  kompleks.  Dengan demikian, UU Cipta Kerja diarahkan tidak hanya untuk memberikan dukungan terhadap UMK- M  dalam  berbagai  aspek,  tetapi  juga  untuk  mengakomodasi  perkembangan  teknologi  dengan memberikan  kemudahan  dalam  menerapkan  solusi  digital.  Hal  ini  sejalan  dengan  upaya
pemerintah  untuk  memajukan  sektor  UMK-M  dan  meningkatkan  kontribusinya  terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Bab V Pasal 87 UU Cipta Kerja membawa perubahan pada ketentuan Pasal 12 UU Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK-M).  Dalam  substansinya,  undang-undang  ini  bertujuan untuk menyederhanakan metode dan jenis legalitas usaha dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan keringanan dan/atau membebaskan anggaran  pengeluaran  perizinan  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil.  Dengan  diberlakukannya ketentuan Pasal 87 ini, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak hanya mendapatkan fasilitas penyederhanaan  dalam  perizinan  usaha,  tetapi  juga  mendapatkan  bantuan  pelayanan  yang bersifat  sederhana.  Pelayanan  sederhana  ini  mencakup  berbagai  aspek,  seperti  kejelasan  dan kepastian  dalam  hal  waktu,  biaya,  keamanan,  tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana-prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Dengan demikian, pelaku UMK-M akan memiliki akses  yang lebih mudah untuk memperoleh informasi  yang luas terkait dengan seluruh  proses  penyelenggaraan  perizinan,  mulai  dari  tahap  permohonan  hingga  penerbitan dokumen.  Hal  ini  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan  UMK-M  dengan  mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usaha mereka.
UU Cipta Kerja melakukan perubahan pada ketentuan pembiayaan dan penjaminan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 21 UU Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK-M).  Dalam  substansinya,  penyelenggara  negara,  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dan  pelaku  Usaha  Besar  nasional-asing  diwajibkan  untuk menyediakan  pembiayaan  kepada  UMK.  Pembiayaan  ini  dapat  berupa  pemberian  pinjaman, penjaminan, hibah, dan  bentuk  pembiayaan lainnya. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memberikan insentif, seperti kemudahan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, atau insentif lainnya.
Perubahan lainnya dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan Pasal 25 UU UMK-M yang berkaitan dengan Kemitraan, serta penambahan pola rantai pasok di antara huruf e dan huruf f dalam Pasal 26. Adanya tambahan ini mengindikasikan fokus pada konsep rantai pasok untuk memperkuat kemitraan antara UMK, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pasal 32 dan Pasal 33 juga  disisipkan  untuk  mengatur  pelaksanaan  kemitraan  dengan  pola  rantai  pasok,  yang  dapat melibatkan  kegiatan  dari  UMK,  Usaha  Menengah,  dan  Usaha  Besar.  Dengan  demikian, perubahan-perubahan  ini  memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  jelas  dan  terperinci  terkait dengan  pembiayaan,  penjaminan,  dan  kemitraan  dalam  rantai  pasok  bagi  UMK,  serta memberikan insentif bagi pengembangan usaha mereka.
Pasal 35 UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) mengalami perubahan dengan penambahan ketentuan yang memberikan jaminan bahwa pelaku usaha besar yang menjalin kerja sama  dengan  pelaku  UMK-M  tidak  diizinkan  untuk  melakukan  peralihan  kekuasaan  dan/atau kepemilikan atas aset kekayaan yang dimiliki oleh pelaku UMK-M. Demikian pula, pelaku usaha menengah  juga  dilarang  untuk  melakukan  peralihan  kepemilikan  aset  pelaku  UMK-M  dalam menjalankan hubungan kemitraan. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja),  pemerintah  Indonesia  telah  memastikan  untuk  memudahkan  segala  bentuk  legalitas berusaha sebagai upaya dukungan bagi bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini diatur dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang menetapkan bahwa proses pengurusan kelegalan berusaha dapat dilakukan baik secara online maupun offline, dengan syarat yang lebih mudah, yaitu  hanya  dengan  melampirkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Surat  Keterangan  Usaha (SKU) dari Rukun Tetangga (RT).
Para  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk  membuat  permohonan  penerbitan  SKU,  yang berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku usaha tersebut berdomisili di lokasi setempat. Setelah itu, melalui  pendaftaran  secara  online,  pelaku  usaha  akan  mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha (NIB) secara elektronik. NIB ini berfungsi sebagai perizinan tunggal yang mencakup Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku UMK diwajibkan untuk memenuhi  syarat  kepemilikan  sertifikat  sertifikasi  standar  dan  izin.  Dengan  demikian, pemerintah tidak hanya  menyederhanakan proses perizinan, tetapi  juga memberikan perhatian pada pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikasi halal, sehingga memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar bagi  para pelaku UMK tersebut.  Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan  dan  daya  saing  UMKM  di  Indonesia.  Dalam  upaya  mendorong  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK)  yang  mendirikan  Perseroan  Terbatas  (PT)  dengan  sifat perseorangan,  pemerintah  memberikan  fasilitas  insentif.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  92 Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  menyebutkan  bahwa  penyelenggara  negara  memberikan pembebasan  dan/atau  keringanan  atas  biaya  administrasi  perpajakan  dan  kepabeanan  dalam pengurusan perizinan berusaha.
Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan manfaat bagi perekonomian negara  dengan  memberikan  insentif  kepada  pelaku  UMK  yang  ingin  mengembangkan  skala usaha  dan  kapasitasnya.  Pemerintah  memberikan  fasilitas  insentif  pajak  penghasilan  kepada pelaku usaha mikro sebagai bentuk dukungan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis mereka. Selain memberikan insentif pajak, fasilitas ini juga memiliki tujuan sebagai media pembelajaran untuk membantu pelaku usaha mikro memahami pentingnya hak dan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemberian fasilitas insentif diharapkan tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga membantu dalam pemahaman aspek perpajakan bagi pelaku UMK yang ingin mengembangkan usaha mereka menjadi Perseroan Terbatas (Niken, 2020). Fasilitas kepabeanan merupakan insentif  yang diberikan oleh penyelenggara negara dan terkait dengan kegiatan  ekspor  dan  impor.  Insentif  ini  berupa  keringanan  dan/atau  pembebasan  bea  masuk. Dengan  memberikan  fasilitas  ini,  pemerintah  bertujuan  untuk  mendorong  dan  memfasilitasi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor.
Pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk dapat menjadi stimulus yang signifikan bagi  pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam  perdagangan  internasional.  Dengan  demikian,  fasilitas kepabeanan  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing  produk-produk  lokal  di  pasar internasional  serta  mendorong  pertumbuhan  sektor  ekspor.  Hal  ini  sesuai  dengan  upaya pemerintah  untuk  menggalakkan  perdagangan  internasional  dan  mengoptimalkan  potensi ekonomi nasional. Melalui Pasal 97 dan Pasal 104 dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK)  serta  koperasi  mendapatkan  kemudahan  dalam melakukan  pemasaran  dan  pasca  produksi.  Dalam  rangka  mendukung  digitalisasi  UMK, pemerintah  mengamanatkan  bahwa  pelaku  usaha  dan  koperasi  harus  mendapatkan  alokasi minimal 40% dari pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah untuk produk UMK.
Selain  itu,  Pasal  104  memberikan  bentuk  dukungan  tambahan  dari  pemerintah  dengan memberikan  jaminan  pengalokasian  paling  sedikit  30%  dari  lahan  komersial,  tempat perbelanjaan,  dan/atau  usaha,  serta  infrastruktur  publik  untuk  pelaku  UMK.  Dengan  adanya peraturan  ini,  diharapkan  pelaku  UMK  dan  koperasi  dapat  lebih  mudah  mengakses  dan memanfaatkan  peluang  pasar,  serta  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah  dalam  hal infrastruktur.  Melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  pemerintah  bertujuan  untuk  melindungi,
membina,  dan  mengembangkan  UMK  dan  koperasi  melalui  program  kemitraan,  pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi, perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi secara  luas.  Ini  merupakan  langkah  nyata  dalam  mendukung  pertumbuhan  dan  keberlanjutan UMK serta koperasi di Indonesia (Wuri, 2021).
Dalam rangka memperluas basis pemberdayaan dan pembinaan kemudahan untuk Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMK-M),  sejalan  dengan  tujuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja, pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan  dan  mengesahkan  dua  peraturan,  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  (PP  No.  36/2021)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP No. 7/2021).
Dalam  konteks  pengupahan,  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  mendapatkan  pengecualian khusus  dalam  menentukan  dan/atau  memberikan  upah  minimum  kepada  pekerjanya. Pengecualian ini diatur melalui PP No. 36/2021, di mana penentuan upah minimum bagi pelaku UMK tidak harus mencapai tingkat yang sama dengan upah minimum umum. Dalam praktiknya, pengecualian  ini  berarti  bahwa  upah  yang  diberikan  kepada  pekerja  UMK  dapat  ditetapkan sebesar  minimal  50%  dari  rata-rata  konsumsi  masyarakat.  Selain  itu,  pemberian  upah  kepada pekerja  UMK  harus  disepakati  paling  sedikit  25%  di  atas  garis  kemiskinan  tingkat  provinsi. Dengan adanya pengecualian ini, diharapkan dapat memberikan kelonggaran kepada UMK-M dalam mengelola aspek pengupahan, sesuai dengan kondisi ekonomi dan skala usaha yang lebih kecil.  Peraturan  ini  menjadi  salah  satu  langkah  pemerintah  untuk  memberikan  fasilitas  dan kemudahan kepada UMK-M guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.
Benar, pengecualian terkait upah minimum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) harus mematuhi  syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  diatur  secara  rinci  dalam  Pasal  35  dan  Pasal  36 Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP No. 7/2021). Pasal 35 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa pengecualian dalam menentukan upah minimum bagi pelaku UMK  harus  mempertimbangkan  beberapa  faktor,  termasuk  daya  saing,  produktivitas,  kondisi ekonomi, dan potensi pengembangan usaha. Sementara itu, Pasal 36 PP No. 7/2021 menegaskan bahwa  penentuan  upah  minimum  pekerja  UMK  harus  memperhatikan  pertimbangan  bersama antara pekerja dan pengusaha.
Dengan adanya regulasi yang rinci ini, pemerintah bertujuan untuk memberikan kejelasan dan batasan dalam pemberian pengecualian upah bagi pelaku UMK. Hal ini diharapkan dapat memastikan  bahwa  pengecualian  tersebut  tidak  hanya  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku UMK, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan pekerja. Penerapan syarat-syarat ini  dapat  membantu  menciptakan  situasi  di  mana  pelaku  UMK  dapat  berkembang,  sementara pekerja tetap mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam hal upah. Sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah sebagai fasilitas pelengkap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMK-M) juga telah mengatur kriteria pengelompokan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMK-M)  berdasarkan  perolehan  hasil  penjualan  tahunan dan/atau kekayaan bersih, yang dihitung dengan mengurangkan jumlah aset dengan kewajiban pelaku  usaha.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  (PP  No.  7/2021)  tidak  hanya memberikan kepastian terkait kriteria dan pengelompokan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M),  tetapi  juga  menjamin  pelaku  UMK-M  untuk  mendapatkan  layanan  bantuan  dan pendampingan hukum dari pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan  fasilitas  perlindungan  hukum  tanpa  biaya  tambahan  bagi  pelaku  UMK-M.
Beberapa  bentuk  layanan  yang  dijamin  termasuk  pengarahan  dan  konseling  hukum,  mediasi, kodifikasi dokumen, serta pengantar di luar pengadilan.
Berikut  adalah  kewajiban  pemerintah  berdasarkan  Pasal  51  PP  No.  7/2021  untuk mewujudkan fasilitas perlindungan hukum bagi pelaku UMK-M:
1. Identifikasi Permasalahan Hukum:
Pemerintah wajib  melakukan identifikasi  terhadap permasalahan hukum  yang dihadapi oleh pelaku UMK-M.
2. Keterbukaan Informasi:
Memberikan  keterbukaan  informasi  kepada  pelaku  usaha  agar  mereka  dapat  dengan mudah mengakses perlindungan hukum.
3. Peningkatan Literasi Hukum: Menambahkan literasi hukum kepada pelaku usaha, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan aspek hukum yang relevan.
4. Distribusi Anggaran: Mendistribusikan  anggaran  untuk  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  fasilitas  perlindungan hukum, memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung inisiatif ini.
5. Kolaborasi dan Partisipasi:
Melakukan kolaborasi dan partisipasi dengan instansi, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum untuk memperkuat upaya perlindungan hukum bagi pelaku UMK-M.
Dengan  langkah-langkah  ini,  pemerintah  berusaha  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  dan  melindungi  keberlanjutan  usaha  UMK-M  melalui  pemberian  fasilitas perlindungan  hukum  yang  efektif.  Modal  merupakan  hal  yang  prinsip  dan  utama  dalam menjalankan  usaha,  karena  tanpa  didukung  oleh  modal  yang  memadai  maka  suatu  usaha  tidak akan berjalan dengan baik. Modal merupakan komponen utama dalam menjalankan usaha serta hal  utama  dalam  membentuk  Perseoan  Terbatas.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka  1  UU  PT,  yang  menjelaskan  bahwa  “ Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya.” Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut  sebuah  perseoran  dapat  berdiri  apabila melakukan usaha dengan modal dasar.
Pengaturan modal dasar tersebut diatas diatur sendiri dalam pasal Pasal 32 ayat (1) UUPT Tahun 2007 menyatakan bahwa “ modal dasar  PT paling sedikit  adalah  Rp. 50.000.000,-  (lima puluh  juta  rupiah) ”.  Hal  tersebut  menyatakan  bahwa  di  dalam  pendirian  suatu  PT  diperlukan modal dasar yang tidak kurang dari jumlah batas minimal tersebut dan lebih dari itu tidak dilarang. Persyaratan  modal  minimal  tersebut  dimaksudkan  agar  ketika  PT  didirikan  setidaknya  sudah memiliki  modal  yakni  sebesar  modal  yang  disetor  dan  juga  dapat  menjadi  jaminan  bagi  setiap tagihan  dari  pihak  ketiga  terhadap  PT  dan  semuanya  ini  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan perlindungan  terhadap  tagihan  pihak  ketiga  (Yohana,  2016).  Modal  dasar  adalah  seluruh  nilai nominal  saham  perseroan  yang  disebut  dalam  anggaran  dasar.  Modal  dasar  perseroan  pada prinsipnya  merupakan  total  jumlah  saham  yang  dapat  diterbitkan  oleh  perseroan  terbatas  (PT). Anggaran  dasar  sendiri  yang  menentukan  berapa  jumlah  saham  yang  dijadikan  modal  dasar. Jumlah  yang  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  merupakan  “nilai  nominal  yang  murni  (Yahya, 2016).
Sifat  dari  pendirian  PT  adalah  didirikan  berdasarkan  perjanjian.  Hal  tersebut  berarti kesepakatan para pihak adalah syarat mutlak dalam pendirian PT. Adanya kesepakatan para pihak
dalam pendirian PT dapat dilihat dari adanya kesepakatan para pihak dalam menentukan hal-hal yang  penting  dalam  perjanjian  pendirian  PT  salah  satunya  adalah  adanya  kesepakatan  dalam menentukan  besaran  modal  dasar  pendirian  PT.  Selain  itu,  apabila  asas  kebebasan  berkontrak dikaitkan dengan pendirian PT, maka sebenarnya dalam pendirian PT sudah menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak. Contohnya dalam menentukan batas minimal modal dasar (Yohana, 2016). Terkait dengan modal dasar perseroan yang dimaksud dengan modal dasar perseroan yaitu merupakan jumlah modal dalam akta pendirian sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh  saham  dikeluarkan.  Selain  itu  dalam  perseroan  terbatas  juga  dikenal  ada  modal  yang ditempatkan,  ada  pula  modal  yang  disetor  serta  modal  bayar.  Modal  yang  ditempatkan  yaitu jumlah modal yang disanggupi oleh para pendiri perseroan untuk dimasukkan, untuk modal yang disertor yaitu modal yang dimaksukkan ke dalam perseroan dan untuk modal biaya adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang (Agus, 2019).
Sedangkan  di  dalam  Pasal  109  angka  3  UUCK  Tahun  2020  mengatur  bahwa  “ PT  wajib memiliki modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan ”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran  Perseroan  Yang  Memenuhi  Kriteria Untuk  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Menyatakan  Bahwa:  “ Modal  dasar  Perseroan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ”. Perlu dicatat bahwa minimal 25% dari modal dasar ini harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah yaitu setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.Modal yang terdapat pada PT berdasarkan pada modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor. Terkait penyetoran modal atas saham bisa digunakan dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 34 ayat  (1)  UU  PT.  Adapun  bentuk  lainnya  tersebut  yakni  berbentuk  benda  berwujud  serta  benda yang tidak berwujud dapat diperhitungkan dengan uang serta didapat oleh PT. Setoran modal atas saham dalam bentuk benda berwujud dapat berupa benda berwujud tidak bergerak yaitu tanah, dan modal disetor dalam bentuk benda tidak berwujud dapat berupa hak tagih yang mana hak tagih ini menjadi modal disetor dengan ketentuan syarat-syarat tertentu (Ida, 2020).
Kewajiban minimal 50 juta rupiah dalam UU PT sebelumnya dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang akan mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya. Maka dari itu , pemerintah kemudian menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, UU CK dengan mendelegasikan PP No. 8 tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan cara menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan . Sehingga alasan pemerintah memberlakukan UU CK adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan modal dasar pendirian  Perseroan  Terbatas  dengan  mengutamakan  asas  kebebasan  berkontrak,  namun  harus berdasarkan ketentuan hukum perdata (I Dewa, 2020). Kesepakatan dari besaran modal tersebut ditandai  dengan  adanya  kesesuaian  atau  pertemuan  maksud  dari  para  pihak  yang  mengadakan transaksi bisnis dan adanya kehendak untuk saling mewujudkan tujuan masing-masing menjadi tujuan  bersama.  Jadi  terciptanya  suatu  kesepakatan  merupakan  titik  awal  ( starting  point ) pelaksanaan  kontrak.  Titik  awal  kesepakatan  tersebut  menjadi  patokan/pedoman  bagi  para pembuat  kontrak,  karena  pada  saat  itu  terjadi  pertemuan  maksud  dan  kehendak  para  pihak  dan
sejak  saat  itu  pula  kontrak  berikut  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dimulai  (Yohana, 2016).
Akibat dari kurangnya pemahaman tersebut dapat memicu permasalahan dalam proses pendirian perseroan terbatas di Indonesia, dimana hal ini dapat menimbulkan kesepakatan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT. Para pendiri perseroan terbatas bisa membuat kesepakatan yang kurang dari 50 juta rupiah untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas (Yohana, 2016). Menyikapi permasalahan  yang  mungkin  terjadi,  bahwa  tujuan  pemerinta  melakukan  Revisi  UUPT  melalui UUCK dan ditungkan dalam Pasal 109 angka 3 UUCK adalah untuk memberi kemudahan dalam berusaha  dan  sekaligus  menjamin  ketertiban  dunia  usaha  berkaitan  dengan  investasi  yaitu peraturan  ini  dibentuk  dengan  tujuan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pengusaha  pemula berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha.
Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menyebutkan  untuk  mendirikan  sebuah  PT  hanya ditentukan  berdasarkan  keputusan  pendiri  perseroan.  Sehingga  dalam  UUCK  memberikan kemudahan pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya agar memiliki dasar landasan hukum dan payung hukum yang pasti dalam berusaha. Oleh karena itu Ketentuan modal dasar dalam pendirian PT, baik Undang-undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan adanya modal dasar. Namun,  yang membedakan adalah ketentuan penyetoran modal dasar PT dimana dalam UUCK memiliki kelebihan ketentuan yang dipermudah dalam rangka meningkatkan sector perekonomian, kemudahan berusaha dan menambah tenaga kerja di Indonesia.

## KESIMPULAN
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan pada tahun 2020 di Indonesia bertujuan  utama  untuk  meningkatkan  investasi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan menyederhanakan  regulasi  guna  memperbaiki  iklim  bisnis.  Dampaknya  terhadap  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, seperti kemudahan  perizinan,  insentif  fiskal,  hak  kontraktual,  dan  perlindungan  terhadap  kepemilikan intelektual.  Perlindungan  terhadap  UMKM  di  Indonesia  didasarkan  pada  UUD  1945  dan  UU UMK-M, dengan tujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. UU Cipta Kerja menekankan peningkatan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok dengan mengatur kemitraan  antara  UMKM,  Usaha  Menengah,  dan  Usaha  Besar.  UU  Cipta  Kerja  juga  mengatur perlindungan terhadap pelaku UMKM terkait dengan peralihan kepemilikan dan aset saat menjalin kerja sama dengan usaha besar atau usaha menengah. Selain itu, UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan memungkinkan pengurusan secara online atau offline, dengan syarat yang lebih  mudah,  seperti  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Surat  Keterangan  Usaha  (SKU). Selanjutnya  rekomendasi  yang  bisa  disampaikan  adalah  Pelaku  usaha  sebaiknya  memahami perubahan-perubahan  regulasi  yang  terkait  dengan  pendirian  PT  UMKM  setelah  berlakunya Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Pastikan  semua  persyaratan  administratif  untuk  pendirian  PT UMKM  dipenuhi  dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Manfaatkan  kemudahan teknologi  dalam  proses  pendirian,  seperti  pendaftaran  secara  online  dan  penggunaan  platform elektronik untuk mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, D. (2018). Pengaruh modal usaha, orientasi pasar, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja ukm kota makassar. Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi, 5(1), 95-112. Abidin, “Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah,”
Agus  Budiarto,  2009, Kedudukan  Hukum  dan  Tanggungjawab  Pendiri  Perseroan  Terbatas , Ghalia Indonesia, Bogor Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2004
Arliman S, Laurensius. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 387-402. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194 Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, p.2
I Dewa Gede Agung Putra Diatmika, “Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas”, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 8 No. 2 (2020)
Ida  Bagus  Putra  Pratama,  “Kepastian  Hukum  Modal  Dasar  Pendirian  Perseroan  Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Kenotariatan , Vol. 5 No. 2 (2020)
Indonesia, Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008., Ps. 3 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangah (UKM). Perkembangan Data Usaha Mikro,
Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018. http://www.depkop.go.id/
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020 Peraturan  Pemerintah  No.  8  tahun  2021  Modal  Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
Purwanto, Niken Paramita. (2020). Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19.
Info Singkat,13(17)
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Soewandi. (1957). Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern. Jakarta: PT.
Pembangunan,p.12
Suhardi, Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia Sulfati,  A.  (2018).  Efektivitas  Pengembangan  Usaha  Mikro  Di  Indonesia.  Jurnal  Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 59-69. hal. 59
Sumampouw,  Wuri,  et  al.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal de Jure, 13(1), 24-39., p.36. DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506
Yahya Harahap . Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta: Sinar Grafika, 2016
Yohana  Feryna, “Makna Kesepakatan Para Pihak Terhadap Perubahan  Modal  Dasar Perseroan Terbatas”, Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 7 No. 2 (2016)
Yusri,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  Dalam  Perspektif Keadilan Ekonomi,”.