## JIEE:
Kepemimpinan  Kepala  Negara  Perempuan:  Studi  Komparatif  antara  Indonesia  dan Selandia Baru
Zikra Putri Irmalinda 1 , Lince Magriasti 2*
1 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia *penulis korespondensi: lince@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history:
Penelitian mengenai representasi perempuan dalam politik telah berkembang pesat dalam beberapa  tahun terakhir. Berapa  analisis  mengenai  kepemimpinan  berfokus  pada preferensi dan kinerja perempuan sebagai legislator, dan kendala  serta  peluang  yang  mereka  hadapi  dalam kepemimpinannya.  Negara  Indonesia  dan  Selandia  Baru pernah  dikepalai  oleh  seorang  perempuan.  Artikel  ini bertujuan untuk membandingkan kepemimpinan perempuan  kepala  negara  Indonesia,  Presiden  Megawati Soekarnoputri,  dengan  kepala  negara  Selandia  Baru, Perdana  Menteri  Jacinda  Ardern.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Kepemimpinan  Presiden  Megawati  sebagai sebagai  kepala  negara  di  Indonesia  merupakan kepemimpinan  perempuan  yang  pertama  kalinya, sedangkan  Perdana  Menteri  Jacinda  Adern  di  Selandia Baru bukanlah pemimpin perempuan pertama di negara itu.  Perdana  Menteri  Jacinda  Adern  terpilih  menjadi Perdana Menteri pada pencalonannya yang pertama, yang diusung oleh Partai Buruh. Lain halnya dengan Presiden Megawati  yang  diputuskan  melalui  Sidang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).    Presiden  Megawati memiliki  kekuatan  pada  prestise  dan  statusnya  sebagai anak  Presiden  Pertama  Indonesia,  berbeda  dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern yang diusung oleh partai buruh  tanpa  memiliki  prestise  keluarga,  melainkan memiliki  kepemimpinan  otentik  melalui  keterampilan komunikasi publik yang luar biasa yang ia miliki.
Received  11  October 2022 Received in revised  form
22 September 2022
Accepted  15  Desember 2022
Keyword: Kepemimpinan, Komparatif, Indonesia, Selandia Baru

## PENDAHULUAN
Terdapatnya  pemimpin  perempuan di berbagai bidang, baik legislatif maupun eksekutif,
menunjukkan adanya kesamaan gender (gender equality). Pemimpin  perempuan  yang  ada  di organisasi  pemerintah  merupakan  bukti bahwa penerimaan seorang pemimpin oleh
masyarakat  sebagian  besar  ditentukan oleh  kualifikasinya,  bukan  jenis  kelamin (Islam  and  Nasira,  2016).  Sikap  positif seorang  pemimpin  lebih  berkorelasi dengan tingkat dan jenis pendidikan, serta refleksi pengalaman masa lalu. Keunggulan  teknologi,  pendidikan  tinggi,
dan  dukungan  yang  baik  dari  keluarga, dapat  membuktikan  bahwa  pemimpin perempuan tidak kalah
dari kepemimpinan  laki-laki  (Pranathi  and Lathabhavan, 2021; Hejaase et.al., 2013).
Perempuan  masuk  parlemen  kini telah  menjadi  normal  dan  lebih  diterima. Pencapaian  ini  membuktikan  bahwa masyarakat  sudah  tidak  ragu  lagi  untuk mempercayakan kepemimpinan di daerahnya  kepada  perempuan.  Namun demikian, upaya perempuan dalam meraih kepemimpinan dan jabatan publik bukanlah hal yang mudah. Menurut Karim (2007)  dan  Hastuti  (2015)  partisipasi perempuan  dalam  dunia  publik  memiliki tantangan  kultural  dan  structural,  yang menyangkut sistem ideologi dan pengaruhnya  dalam  pembentukan  cara pandang. Sejarah  sebetulnya  telah  mencatat kemunculan beberapa kepemimpinan kaum perempuan. Hart (1994) menyebutkan beberapa pemimpin
perempuan  di  dunia,  antara  lain  Ratu Bilqis  yang  memimpin  kerajaan  Saba, Tribhuwana  Wijayatunggadewi  sebagai penguasa ketiga Kerajaan Majapahit pada tahun  1328-1351,  serta  kepemimpinan Ratu  Elizabet  di  Inggris.  Di  Indonesia, sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia,  seorang  kepala  negara  perempuan pun  pernah  memimpin,  yaitu  Presiden Megawati  Sukarnoputri.  Ia  merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia.
Meskipun  di  Indonesia  kepemimpinan perempuan  masih  selalu  menjadi  suatu pro  dan  kontra,  Presiden  Megawati  telah mengepalai  negara  Indonesia  selama periode 2001-2004.
Saat  ini,  salah  satu  negara yang  sedang  dipimpin  oleh  perempuan adalah  Selandia  Baru.  Selandia  Baru dipimpin  oleh  seorang  Perdana  Menteri perempuan  yang  tergolong  masih  sangat muda,  yaitu  Perdana  Menteri  Jacinda Ardern.  Perdana  Menteri  Jacinda  Ardern yang  terpilih  menjadi  Perdana  Menteri pada  usia  37  tahun,  merupakan  Perdana Menteri  termuda  selama  terbentuknya negara  Selandia  Baru.  Penelitian  ini bertujuan untuk membandingkan kepemimpinan  perempuan  kedua  negara tersebut, Indonesia dan Selandia Baru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian ini dilaksanakn pada November 2022  dengan  melakukan  studi  literatur. Data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan kemudian  direduksi  dan  diverifikasi dengan  teknik  triangulasi  sumber.  Uji triangulasi  sumber  dilakukan  untuk menguji  kredibilitas  data  dengan  cara mengecek  data  yang  telah  diperoleh  dari sumber  yang  berbeda.  Kemudian  data disajikan  secara  deskriptif  dalam  bentuk narasi.

## HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri Presiden  perempuan  pertama  di Indonesia,  dengan  nama  lengkap  Diyah Permata Megawati Setyawati
Soekarnoputri, memimpin Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2004. Statusnya sebagai  anak  kedua  Presiden  Soekarno (Hapsari, 2017), founding father sekaligus presiden  pertama  Indonesia,  memberinya
p restise “bukan orang biasa” (Soekarnoputri,  2021).  Ia  dibesarkan dalam suasana keistanaan karena ayahnya  menjabat  sebagai  presiden. Sehingga dalam kepemimpinannya, status dan prestise menjadi keunggulan Presiden Megawati.  Menurut  Klapp  (1964)  dalam Safitri  (2014),  pemimpin  simbolik  yakni seseorang yang
mencoba
mengkomunikasikan  bagaimana  status, prestise, dan reputasinya.
Tidak  hanya  status  dan  prestise yang  menjadikan  Presiden  Megawati memiliki keunggulan dalam kepemimpinannya, melainkan
juga reputasi yang ia peroleh sendiri. Megawati telah  membangun  reputasinya  dengan berkecimpung  dalam  Gerakan  Nasional Mahasiswa Indonesia (GNMI) saat menjadi mahasiswa  di  Universitas  Padjajaran  dan Universitas Indonesia (Soekarnoputri, 2021).    Setelah  menyelesaikan  studinya, Megawati  mulai  aktif  terlibat  di  dunia politik dan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDI-Perjungan),  di mana  salah  satu  tokoh  besar  partai tersebut ialah ayahnya.
Seiring karir politik Megawati yang terus melaju, ia pun terpilih menjadi wakil ketua  Partai  PDI-Perjuangan  Cabang Jakarta  Pusat.    Kemudian  ia  menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 23  Juli  2001  sampai  20  Oktober  2004. Megawati  tidak  serta  merta  menjadi Presiden.  Mulanya,  Sidang  Umum  MPR tahun  1999,  memutuskan  Gus  Dur sebagai  presiden  dan  Megawati  sebagai wakilnya.  Dua  tahun  kemudian,  23  Juli 2001, mandat MPR RI memutuskan status Gus  Dur  sebagai  presiden  dicabut. Kemudian,  barulah  Megawati  diangkat menjadi Presiden.
Kesempatan  Megawati  memimpin Indonesia  hanya  pada  tahun  2001-2004, atas  penunjukannya  oleh  MPR.  Selama kepemimpinan tersebut, Presiden Megawati menghadapi krisis multidimensional.  Sebagian  besar  krisis tersebut
merupakan bagian dan kelanjutan  dari  krisis  ekonomi,  krisis politik,  krisis  kepercayaan,  dan  krisis keamanan nasional (Soekarnoputri, 2021). Selain  krisis  ekonomi,  pada  kurun  waktu tahun  2001  dan  2004,  Indonesia  juga mengalami  beberapa  ancaman  nasional, seperti  konflik  etnis  dan  agama  serta ancaman  separatisme  dan  terorisme. Menurut Wirutomo
(2003)
dalam Soekarnoputri  (2021),  konflik  etnis  yang
terjadi  di  Indonesia  saat  itu  disebabkan oleh dua  hal, yakni terjadinya  perubahan konstelasi  politik  pada  masa  reformasi, dan iklim kebebasan yang dijadikan rakyat sebagai kesempatan untuk mengungkapkan keresahan.
Berbagai  krisis  di  Indonesia  pada masa  kepemimpinan  Presiden  Megawati diselesaikan melalui berbagai pendekatan. Krisis  ekonomi  Indonesia  pada  masa kepemimpinan Presiden Megawati diselesaikan  melalui  berbagai  upaya perundingan,  diplomasi,  dan  kebijakan pembangunan  ekonomi  berkualitas  dan berkelanjutan. Politik luar negeri Indonesia pada masa itu dijalankan sesuai amanat  Undang-undang  Dasar  1945.
Krisis social yang berupa konflik masyarakat etnik dan agama diselesaikan melalui  berbagai  perundingan  damai  dan kesepakatan bersama.
Konflik lingkungan pun terjadi pada masa  pemerintahan  Presiden  Megawati. Hal  ini  tersebut  diatasinya  dengan pengesahan  kebijakan  pemerintah  dan membentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan  dan  Lahan  (GERHAN).  Sedangkan krisis  bidang  pertahanan  dan  keamanan diselesaikan melalui pengesahan Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Program  Bela  Negara  dan  Kesejahteraan Prajurit TNI/Polri.
Masa pemerintahan Megawati berakhir  pada  tahun  2004 ketika pemilihan  umum  oleh  rakyat  kembali dilangsungkan. Pada 20 September 2004, Megawati  kalah  suara  dari  Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu. Susilo Bambang  Yudhoyono,  mantan  Menteri Koordinator  pada  masa  pemerintahan Megawati, terpilih menjadi Presiden. Lima tahun  kemudian,  pada  tahun  2009, Megawati  kembali  maju  sebagai  calon presiden, dan gagal lagi.
Selanjutnya,  pada  pemilu  tahun 2014,  Megawati  banyak  membentuk pendapat  nasional,  mulai  dari  pemberi mandat yang
dilakukan sebelum
pemilihan legislatif (pileg), hingga terdengar  konflik  dengan  Ketua  Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait pemberian  mandat  tersebut.  Megawati, dinilai  sebagai  sosok  yang  berkhianat terhadap  perjanjian  yang  pernah  dibuat dengan  Prabowo,  terkait  pilpres  2014 (safitri,  2014).  Status  Megawati  yang pernah menjadi Presiden, tidak menjanjikan  keterpilihannya kembali oleh masyarakat.  Meski  telah  beberapa  kali menjadi  calon  Presiden,  tetap  saja  tidak berhasil. Fakta ini, menunjukkan keraguan  dan  pertanyaan  publik  atas kepemimpinannya.
Kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern Di  Selandia  Baru,  Perdana  Menteri Jacinda Ardern yang kini sedang memimpin pemerintahan, bukanlah pemimpin  perempuan  pertama  di  negara itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri perempuan  yang  lain,  Helen  Clark,  telah pernah  memimpin  Selandia  Baru  pada tahun 1993 (McLean, 2018; Curtin, 2008). Namun demikian, Perdana Menteri Ardern memang  Perdana  Menteri  termuda  dalam sejarah negara Selandia Baru.
Jacinda Ardern memenangkan suara rakyat pada pemilihan umum tahun 2017.  Ia  merupakan  calon  Perdana Menteri  yang  diusung  oleh  partai  buruh. Kepemimpinannya  telah  menjadi  sosok lambang  karakter  kepemimpinan  politik kontemporer. Keterampilan kepemimpinan dan politiknya diwujudkan dalam komunikasinya  yang  sangat  baik,  sesuai dengan keahliannya yang pernah menempuh  pendidikan  tinggi  di  bidang komunikasi politik.
Keterampilan  komunikasi  Jacinda Ardern berhasil membuatnya  berinteraksi dengan  efektif  dalam  berbagai  konteks sosial.  Sehingga  terbentuklah  opini  serta tanggapan  publik  yang  baik.  Hal  inilah yang  menjadi  salah  satu  faktor  penentu
kemenangannya  pada  pemilihan  umum tahun 2017 di Selandia Baru.
Kepemimpinan erat kaitannya dengan  konteks  manajemen  krisis.  Baru- baru ini pemimpin perempuan termuda di Selandia  Baru  itu  berhasil  membawa negaranya menjadi negara pertama keluar dari krisis Covid-19 (Craig, 2021). Sebagai tanggapan atas ancaman Covid-19, pemerintah mengumumkan empat tingkat sistem  peringatan  Covid-19.  Seiring dengan  pengumuman  keadaan  darurat, negaranya  paling  pertama  siap  untuk melaksanakan  penguncian  ( lock  down ). Keputusan-keputusan  tegas  dan  cepat yang  diambil  Perdana  Menteri  Ardern menyelamatkan  Selandia  Baru  dari krisis Covid-19.  Saat  itu,  Ardern  sangat  jelas mengartikulasikan pesannya yang sederhana  agar  masyarakat  tidak  keluar rumah, melalui
pidatonya ia menyampaikan:
“Anda  tidak  sendiri…  Keberhasilan tidak  instan.  Anda  mungkin  tidak  pergi bekerja, tapi itu bukan berarti Anda tidak memiliki  pekerjaan.  Tugas  Anda  adalah menyelamatkan nyawa. Jika Anda memiliki  pertanyaan  dan  Anda  sedang mencari  jawaban,  terapkan  aturan  yang sederhana  ini — bertindaklah  seolah-olah Anda  mengidap  Covid-19.  Jadilah  baik, tinggal di rumah, istirahat, putuskan mata rantai (infeksi Covid-19)."  (Craig, 2021)
Keberhasilan respons nasional Selandia  Baru  terhadap  virus  Covid-19 tidak bisa dibilang kecil pengaruhnya dari gaya  kepemimpinan  politik  Perdana Menteri Jacinda
Ardern. Selama penguncian  di  negara  itu,  konferensi media  selalu  melibatkan  presentasi  oleh Perdana  Menteri  Ardern  sendiri,  atau terkadang bersama menteri terkait. Ardern tidak  takut  dengan  keputusannya  untuk melakukan  penguncian  selama  30  haru, sebab  ia  memiliki  rencana  yang  jelas (Craig,  2021).  Tindakan  dan  wacana Ardern  melalui  krisis  Covid-19  semakin mengukuhkan reputasinya sebagai
seorang  politisi yang  efektif  dan  terampil. Reputasi  yang  muncul  dari  caranya berkomunikasi  dalam  menanggapi  krisis nasional.
Selain krisis Covid-19, keterampilan kepemimpinan  Jacinda  Ardern  juga tampak  melalui  penanganan  serangan terror masjid Christchurch pada 2019, dan Letusan  gunung  berapi  di  Pulau  Putih. Ardern  berhasil  kembali  membangun kepercayaan  publik  dalam  menghadapi krisis.    Dalam  kasus  terror  di  masjid Christchurch,  Ardern  membuat  beberapa keputusan yang efektif dan tetap waspada (Balci, 2021). Berhati-hati berarti mengambil  tindakan  pencegahan  untuk masa  depan.  Untuk  tujuan  ini,  Ardern tampaknya  telah  membuat  beberapa keputusan yang efektif dalam menghilangkan  trauma  mendalam  dan gangguan stres pasca trauma yang dialami oleh  umat  Islam  dan  masyarakat  lokal  di
negaranya  (Kerdemelidis  dan  Reid,  2019). Perdana  menteri  mengambil  langkah signifikan pertamanya dengan meningkatkan  tingkat  keamanan,  untuk menghilangkan rasa takut akan kekerasan akibat kejadian tersebut.
Tidak diragukan lagi bahwa Penembakan Masjid Christchurch
memberikan  tanggung  jawab  yang  besar kepada  Ardern,  yang  dinilai  masih  muda dan  belum  memiliki  cukup  pengalaman dan kesempatan untuk mengevaluasi diri. Namun,  ia  berhasil  memenuhi  tanggung jawabnya  dengan  gaya  kepemimpinan yang otentik. Wacana kepemimpinan yang diadopsi Adern dalam periode kritis cocok dengan gaya asli kepemimpinan, sehingga disebut  gaya  kepemimpinannya  sangat otentik.  Gaya  kepemimpinannya  yang otentik  paling  nyata  melalui  komunikasi dan presentasinya di hadapan publik yang selalu singkat dan jelas.

## SIMPULAN
Kepemimpinan  Presiden  Megawati sebagai sebagai kepala negara perempuan di  Indonesia  merupakan  yang  pertama kalinya,  sedangkan  Perdana  Menteri Jacinda Adern di Selandia Baru bukanlah pemimpin  perempuan  pertama  di  negara itu.  Perdana  Menteri  Jacinda  Adern terpilih  menjadi  Perdana  Menteri  pada pencalonannya yang pertama, yang diusung  oleh  Partai  Buruh.  Lain  halnya dengan Presiden Megawati
yang diputuskan  melalui  Sidang  MPR,  dan kemudian  selalu  gagal  dalam  pemilihan umum  pada  beberapa  pencalonannya. Presiden  Megawati  memiliki  kekuatan pada prestise dan statusnya sebagai anak Presiden  Pertama  Indonesia,  berbeda dengan  Perdana  Menteri  Jacinda  Ardern yang  memiliki  kepemimpinan  otentik melalui  keterampilan  komunikasi  publik yang luar biasa yang ia miliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Balcı,  O.  2021.  Authentic  leadership:  A
thematic analysis of Jacinda Ardern’s speeches during Christchurch mosque shootings. Turkish Studies, 16(1), 83- 103.
Craig,  Geoffrey.  2021.  Kindness  and Control:  The  Political  Leadership  of Jacinda  Ardern  in  the  Aotearoa  New Zealand COVID-19 Media Conferences. Journalism and Media 2: 288 – 304
Curtin,  J.  2008.  Women,  Political Leadership and Substantive
Representation:  the  Case  of  New Zealand. Parliamentary Affairs Vol. 61
No. 3, 490 – 504
Hastuti,  D K.  2015.  Profile, statuses,  and performance  of  female  local  leaders: Impact study of Direct Local Elections. Indonesian feminist journal. Vol 3 no. 1 pp 47-52.
Hapsari,  N.  2017.  Framing  Women Politician in Democratic Environment: A  Study  of  Megawati  Soekarno  Putri and Hillary Clinton. Rubikon Journal,
(4) 1.
Hart,  M  H.  1994.  Seratus  Tokoh  yang
Paling  Berpengaruh  dalam  Sejarah. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
Hejase,  H.,  Haddad  Z,  Hamdar  B,  Rasha
M.,  2013.  Female  Leadership:  An Exploratory  Research  from  Lebanon. American Journal of Scientific Research: (86) 28-52. Islam  M,  and  Nasira  S.  2016.  Attitude Towards Women Leadership in Organizations: OSR Journal of
Business  and  Management  (IOSR- JBM): 18 (1)  112-139 Dahuri, R. dan K.  Samah.  2019.  The  Brave  Lady: Megawati  dalam  Catatan  Kabinet Gotong  Royong.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Karim.  2007.  Kepemimpinan  perempuan Pemimpin  Wanita  Madura.  Jurnal Mimbar. 23 (2): pp221-234.
Kerdemelidis  M,  and  Reid,  MC.  2019.
Wellbeing recovery after mass shootings: Information for the response to the Christchurch Mosque Attacks 2019. Rapid Literature
Review.  Christchurch,  New  Zealand:
Planning and Funding.
Klapp, O E. 1964. Symbolic Leaders: Public
Dramas  and  Public  Men.  USA:
Irvington  Publisher  cit.  Safitri,  Dini.
2014. Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik. Jurnal komunikasi:  9 (1), 49-58.
McLean,  G.  2018.  New  Zealand  History: Biography  of  Helen  Clark.  Tersedia online: URL: Helen Clark | NZHistory, New  Zealand  history  online,  diakses pada 18 November 2022.
Safitri,  D.  2014.  Woman  and  Political
Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik. Jurnal komunikasi:  9 (1), 49-58. Soekarnoputri, D P M S. 2021. Kepemimpinan  Presiden  Megawati
Pada  Era  Krisis  Multidimensi  2001- 2004.  Jurnal  Pertahanan  dan  Bela Negara :11 (1), 49-66
Pranathi, B K P, and Lathabhavan R. 2021. A  Study  on  Role  of  Woman  in Leadership  Positions.  International Journal  of  Innovative  Research  in Applied  Sciences  and  Engineering:  4 (12).