## POLITIK HUKUM EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA
Oleh: Nevi Hasnita
Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111
Email: nevi_hnt@yahoo.com
Abstract. Legal  policy  is  understood  as  the  aims  or  policy  direction  taken  by  the government in making and implementing rules and regulations  to achieve the state goal. The implementation of  sharia  economics in  Indonesia, showed  that the regulation is  very fundamental  to  the  growth  and  development  of  Islamic  economics.  In  the  first  10  years (1991-1999), the activities of Islamic economics were not well developed because it is not supported by adequate regulation. But in the second 10 years (2000-2011), there is a rapid progress in the area of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, Syariah Obligation, Islamic mutual fund, microfinance institution, and Islamic public finance. This study  concluded  that  the  formal  regulation  and  the  economic  policy  of  Indonesian government  on  the  Islamic  economics  had  been  very  positive.  This  means  that  the goverment  has  play  a  very  good  rules  and  support  by  setting  a  conducived  formal regulation for supporting the sharia economics development in Indonesia.

## Kata Kunci: Politik Hukum,  Ekonomi Syariah

## A. Pendahuluan
Institusi/Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia    mengalami  perkembangan  dan kemajuan yang sangat pesat dalam 10 tahun belakangan ini  (2000-2010). Hal ini berbeda dengan  apa  yang  terjadi  dalam  10  tahun  sebelumnya  (1989-1999).  Perkembangan  ini terjadi  di  hampir  semua  lembaga  keuangan  syariah,  seperti  perbankan  syariah,  asuransi syariah,  pasar  modal  syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah,  pegadaian  syariah,  dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).  Kemajuan serupa juga terjadi di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dan sebagainya.
Menurut  data  Bank  Indonesia,  tingkat  perkembangan  ekonomi  syariah  ini  dapat dilihat  dari  jumlah  institusi  perbankan  syariah  yang  tumbuh  dan  berkembang  pada  dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 – 1999 hanya ada 2 Bank Umum Syariah (BUS), 1  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan  79  BPRS  dengan  aset  masih  berkisar  1,5  triliun. Sedangkan  pada  kurun  waktu  2000  –  2010  hingga  bulan  Januari  2011,  jumlah  institusi
perbankan  syariah  telah  menjadi  11  BUS,  23  UUS,  151  BPRS  dengan  aset  mencapai  95 Trilyun plus 745 M. 1
Bagi  sebagian  kalangan,  perkembangan  di  sektor  rill  ini  tidak  diikuti  dengan perkembangan  dalam  bidang  hukum  atau  aturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  fakta bahwa  dari  sisi  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang ekonomi  syariah  masih  jauh  tertinggal,  seperti  belum  adanya  Undang-Undang  tentang Asuransi Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT). Padahal dalam berbagai studi  tentang  hubungan  hukum  dan  pembangunan  ekonomi  menunjukkan  bahwa pembangunan  ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa  pembaharuan  hukum.  Memperkuat institusi-institusi  hukum  adalah  prasyarat  bagi  kemajuan  ekonomi  ( precondition  for economic  change), serta  alat  untuk  melakukan  perubahan  sosial (an  agent  of  social change) . 2 Karena itulah tulisan ini ingin mengulas tentang politik hukum yang terjadi pada upaya positifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

## B. Pengertian Politik Hukum
Menurut Moh.Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh  Pemerintah  Indonesia  yang  meliputi: pertama , pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan  pembaruan  terhadap  materi-materi hukum  agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan; kedua ,  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang telah  ada  termasuk  penegasan  fungsi-fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak hukum. 3
Dari  pengertian  tersebut  terlihat  politik  hukum  mencakup  proses  pembuatan  dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan  ditegakkan.  Dengan  demikian,  politik    hukum  adalah  arahan  atau  garis  resmi  yang dijadikan  dasar  pijak  dan  cara  untuk  membuat  dan  melaksanakan  hukum  dalam  rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik  hukum dapat  dikatakan juga sebagai  jawaban
1 Nur  Kholis, Potret  Politik  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia  Era  Reformasi, dalam  www.uii-ac.id, diakses tanggal 10 Desember 2011.
2 Agustianto, Politik  Hukum  Dalam  Ekonomi  Syariah, dalam  www.  Pkesinteraktif.org,  dipostkan pada tanggal 3 April 2008.
3 Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 1998). h. 1-2.
atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. 4
Sementara  itu,  Bellfroid  mendefinisikan rechtpolitiek yaitu  proses  pembentukan hukum  positif  dari  hukum  yang  akan  dan  harus  ditetapkan  untuk  memenuhi  kebutuhan perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Politik  hukum  terkadang  juga  dikaitkan  dengan kebijakan  publik  ( public  policy )  yang  menurut  Thomas  Dye  yaitu  “ whatever  the government choose to do or not to do ”. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris policy atau  dalam  bahasa  Belanda politiek yang  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  prinsip- prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau  menyelesaikan  urusan-urusan  publik,  masalah-masalah  masyarakat  atau  bidang- bidang  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dan  pengaplikasian  hukum/peraturan, dengan  suatu  tujuan  yang  mengarah  pada  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  atau kemakmuran masyarakat (warga negara). 5
Dalam  istilah  yang  lain  namun  memiliki  makna  yang  sama,  Masudul  Alam Choudhury  menyebutkan  dengan  istilah  politik  ekonomi,  yang  juga  bermaksud  sebagai tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme  pengaturan  kehidupan  masyarakat.  Menurut  beliau,  politik  ekonomi  Islam adalah essentially a study of the endogenous role of ethico-economic relationships between polity  and  the  deep  ecological  system .  Dalam  redaksi  yang  lain  beliau  mendefinisikan sebagai the  study  of  interactive  relationships  between  polity  (Shura)  and  the  ecological order (with market subsystem) . 6
Terkait erat dengan politik hukum ini adalah upaya positifikasi hukum. Positifikasi dipahami  sebagai  upaya  memformalkan  suatu  hukum  yang  normatif  seperti  hukum  Islam menjadi hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam positif artinya hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional (diformalisasikan). Ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia adalah segala ketentuan yang telah  melalui  proses  positifikasi  oleh  negara.  Jika  hukum  ekonomi  syariah  ini  sudah diformalkan  oleh  negara,  maka  kekuatan  berlakunya  bersumber  dari  negara,  sehingga
4 Agustianto, Politik Hukum ekonomi Syariah... , h. 3.
5 Suhartono, Dinamika  Politik  Hukum  Dalam  Kompetensi  Pengadilan  Agama, dikutip  dari  www. Badilag.net, diakses pada tanggal 5 November 2011.
6 Nur Kholis, Potret Politik Ekonomi..., h. 2.
berlaku  menyeluruh  bagi  rakyat  Indonesia  dan  dapat  dipaksakan  untuk  diterapkan  dalam kegiatan ekonomi tersebut. 7
Istilah lain yang penting dipahami terkait dengan tulisan ini adalah hukum ekonomi ( economic  law ).  Sumantoro  memberikan  pengertian  hukum  ekonomi  sebagai  seperangkat norma-norma  yang  mengatur  hubungan  kegiatan  ekonomi  dan  secara  substansial  sangat dipengaruhi  oleh  sistem  yang  digunakan  oleh  suatu  negara  yang  bersangkutan  (sosialis, liberalis,  atau  campuran).  Sementara  itu  F.  X  Sudiana  mengemukakan  bahwa  hukum ekonomi adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mariam Darus Badruzzaman yang  memberikan  pembatasan  hukum  ekonomi  hanya  sebagai  pengaturan-pengaturan hubungan  yang  menyangkut  bidang  ekonomi  antara  negara  dan  individu. 8 Demikian  pula Satjipto  Raharjo  memberikan  pengertian  hukum  ekonomi  merupakan  hukum  publik  yang khususnya  mengatur  persoalan-persoalan  ekonomi  demi  kepentingan  umum  dan kelangsungan hidup bangsa. 9
Sedangkan ekonomi syariah atau dikenal juga dengan ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan  oleh  Afzalur  Rahman  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  yang  berbeda  dengan sistem  kapitalisme  dan  sosialisme.  Ekonomi  Islam  memiliki  kebaikan-kebaikan  yang terdapat  dalam  kedua  sistem  tersebut  dan  terbebas  dari  kelemahan-kelemahan  yang  ada dalam  kedua  sistem  tersebut.  Melalui  ekonomi  Islam  tidak  hanya  menyiapkan  individu- individu  sejumlah  kemudahan  dalam  bekerja  sama  berlandaskan  syariah,  tetapi  juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan. 10
Umar  Chapra  dalam  bukunya The  Future  of  Economic:  An  Islamic  Perspective mendefinisikan  ekonomi  Islam  dengan  ilmu  yang  memberikan  konstribusi  langsung  atau tidak  langsung  terhadap  realisasi  kesejahteraan  manusia,  tetap  berkonsentrasi  pada  aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dengan tujuan utama merealisasi maqâshid al- syarîah .  Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  Syed  Nawab  Haider  Naqvi  dalam  bukunya Islam,  Economy,  and  Society mengemukakan  bahwa  ekonomi  Islam  merupakan  sistem
7 H.  M.  Arfin  Hamid, Membumikan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  (Perspektif  Sosio-Yuridis), (Jakarta: Elsas, 2006), h. 92.
8 Mariam Darus Badruzzaman, Beberapa Pemikiran Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Luar Pengadilan. PDF file, diakses dari www.Bphn.net, tanggal 20 Oktober 2011.
9 Ibid.
10 Afzalurrahman, Muhammad  Sebagai  Pedagang, (terj.  Dewi  Nurjulianti,  dkk),  (Jakarta:  Yayasan Swarna Bhumi, 1996), h. 10.
buatan  manusia  sebagaimana  sistem  ekonomi  lainnya.  Pandangan  ini  lebih  menekankan pada  aspek  empiris  dari  ekonomi  Islam  yang  dapat  diuji  baik  secara  teoritik  apalagi  sisi praktisnya. 11
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum dalam proses positifikasi  hukum  ekonomi  syariah di  Indonesia dapat  dipahami sebagai  arah, cara,  serta kebijakan  dari  pemerintah  dalam  upaya  memformalkan  hukum-hukum  yang  berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.

## C. Hubungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas  manusia diatur oleh suatu instrument yang disebut hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  negara.  Oleh  karenanya  hukum  sangat  dibutuhkan untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  di  dalam  segala  aspek,  baik  dalam  kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Reformasi  sistem  hukum  merupakan  salah  satu  persyaratan  dalam  pembangunan sistem  ekonomi.  Karena  tanpa  memprioritaskan  hukum  sebagai  salah  satu  pendukung utama  untuk  mencapai  kemakmuran  bangsa,  maka  usaha-usaha  yang  ditempuh  akan  sia- sia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa  pembangunan  hukum  yang  mendahuluinya.  Demikian juga  dalam  tatanan  sistemik,  hukum  sebagai  sebuah  sistem  harus  dipandang  mempunyai titik  temu  yang  sinergis  dengan  ekonomi.  Dengan  pemahaman  ini,  sinergi  antara  hukum dan  ekonomi  diharapkan  akan  memperkuat  pembangunan  bangsa  secara  sistematik, sehingga  pada  gilirannya  baik  sistem  ekonomi  nasional  maupun  sistem  hukum  nasional akan semakin mantap untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Oleh karenanya sangat tepat jika dikatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi  senantiasa  terdapat  interaksi  dan  hubungan  saling  pengaruh-mempengaruhi. Interaksi ini akan menjadi  positif jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tetapi
11 H. M. Arfin Hamid, Membumikan Hukum Ekonomi Syariah..., h. 68.
juga dapat bersifat negatif, karena hukum hanya sebagai alat pembangunan semata bahkan hukum diabaikan/tidak ditetapkan sebagaimana mestinya. 12
Fakta  pendukung  terhadap  premis  di  atas  dapat  dilihat  secara  gamblang  dalam perjalanan  pengimplementasian  ekonomi  Islam  di  Indonesia.  Sebagai  contoh, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat  jauh tertinggal di banding  negara  muslim  lain  seperti  Malaysia.  Kondisi  ini  tidak  lepas  dari  politik  hukum dari  pemerintah  yang  berkuasa  dalam  menyikapi  perkembangan  ekonomi  Islam.  Hal  ini terlihat  dari  awal  berdirinya  perbankan  syariah  di  Malaysia  yang  didukung  regulasi pemerintah Malaysia yaitu Islamic Banking Act tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di  Indonesia  baru  mulai  tahun  1992  yaitu  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia yang  hadir  tanpa  dukungan  peraturan  perundangan  yang  memadai.  Pada  sepuluh  tahun pertama, tidak terjadi perkembangan yang cukup berarti pada sektor perbankan syariah ini disebabkan  tidak  adanya  payung  hukum  dan  legalitas  kelembagaan  yang  kuat. Perkembangan  yang  positif  Baru  terjadi  setelah  disahkannya  Undang-Undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, sehingga landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Dalam undang-undang ini „prinsip syariah‟  secara  definitif  terakomodasi.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  ketersediaan pranata hukum merupakan keniscayaan dalam pembangunan ekonomi.

## D. Realisasi Perkembangan Ekonomi  Syariah di Indonesia
Sebagaimana  yang  terjadi  di  berbagai  belahan  dunia  Islam  lainnya,  awal pertumbuhan  ekonomi  Islam  ditandai  dengan  pendirian  bank  Islam/bank  syariah,  maka praktik  ekonomi  Islam  di  Indonesia  ditandai  dengan  pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI) pada tahun 1991,  yang  baru beroperasi  pada tahun 1992.  Saat  Itu  belum memakai nama Bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena  belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank syariah di Indonesia.
Dalam  kurun  waktu  mulai  dari  tahun  1991-1998,  perkembangan  bank  syariah  di Indonesia  tergolong  lambat.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  didukung  oleh  aspek
12 Ermiyati Arifah, Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Diakses dari http//www. Lbh-makassar.org, dipostkan pada  tanggal 26 Juli 2011.
perundangan-undangan.  Undang-undang  yang  ada  saat  ini  adalah  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  72  Tahun  1992  yang merupakan  salah  satu  peraturan  pelaksanaan  undang-undang  tersebut.  Dalam  Pasal  6 Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  ditentukan  bahwa  bank  umum  dan  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR)  yang  kegiatannya  berasaskan  prinsip  bagi  hasil,  tidak  diperkenankan melakukan  usaha  yang  tidak  berasaskan  prinsip  bagi  hasil.  Begitu  juga  sebaliknya.  Ini bermakna,  tidak  ada  peluang  untuk  membuka Syariah  Windows di  bank  konvensional. Peraturan  itu  menjadi  penghalang  bagi  berkembangnya  bank  syariah,  karena  jalur pertumbuhan  bank  syariah  hanya  melalui  perluasan  kantor  bank  syariah  yang  telah  ada atau pembukaan bank syariah baru yang membutuhkan dana sangat besar.
Di  sisi  lain,  dengan  segala  keterbatasannya  keberhasilan  pendirian  BMI  sebagai bank  yang  menganut  prinsip  syariah,  telah  mengilhami  kesadaran  masyarakat  untuk mengamalkan  ekonomi  syariah,  sehingga  sejak  itu  mulai  didirikan  lembaga  keuangan syariah  mikro  yaitu  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS,  kini  singkatannya  menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT). 13
Pada tahun 1998, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang di dalamnya  sudah  memuat  tentang  operasi  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Setahun kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  (BI)  yang  dalam  Pasal  10,  menyatakan  bahwa  BI  dapat  menerapkan  policy keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Hadirnya  dua  undang-undang  tersebut semakin memperkokoh landasan yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia.
Selain  mengatur  bank  syariah,  kedua  undang-undang  tersebut  juga  menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan dual banking system , yaitu  sistem  perbankan  konvensional  dan  syariah  yang  berjalan  secara  berdampingan,  di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka Syariah windows . Sejak itu,
13 Istilah  BMT  berasal  dari  dua  suku  kata  yaitu bayt  al-mal dan bayt  al-tamwil .  Istilah bayt  al-mal berasal dari kata bayt dan al-mal . Bayt artinya  bangunan atau rumah, sedangkan al-mal berarti harta benda dan kekayaan. Jadi secara etimologis ( harfiyyah ) atau segi bahasa berarti, baytul mal berarti rumah kekayaan. Namun  demikian  kata bayt  al-mal biasa  diartikan  sebagai  perbendaharaan  (umum  atau  negara).  Sementara bayt  al-tamwil berasal  dari  kata bayt artinya  rumah,  dan al-tamwil merupakan  bentuk masdar yang  artinya pengumpulan  harta.  Jadi bayt  al-tamwil dapat  diartikan  sebagai  rumah  pengumpulan  harta  atau  dapat diidentikkan  dengan  bank  pada  zaman  modern  ini.  Dalam  konteks  Indonesia,  BMT  memiliki  makna  yang khas,  yaitu  lembaga  keuangan  mikro  Syariah  untuk  membantu  usaha  ekonomi  rakyat  kecil,  yang beranggotakan  perorangan  atau  badan  hukum,  yang  dijalankan  berdasarkan  prinsip  Syariah  dan  prinsip koperasi. Pada akhir 2010, jumlah BMT di Indonesia mencapai 4000an buah.
didirikan  berbagai  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  di  bank  konvensional  seperti  Bank  IFI cabang  usaha  Syariah  (1999),  Bank  Jabar  cabang  usaha  Syariah  (2000),  Bank  BNI  46 Syariah  (2000),  Bank  Bukopin  cabang  Usaha  Syariah  (2001),  BRI  Syariah  (2001),  Bank Danamon  Syariah  (2002),  BII  Syariah  (2003)   dan  lain-lain. Di  samping  itu  berdiri  pula Bank  Umum  Syariah  (BUS)  seperti  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  yang  sepenuhnya beroperasi  secara  Syariah (1999)  dan  Bank  Syariah  Mega  Indonesia  (2004).  Hingga Januari 2011, telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011). 14
Dalam bidang asuransi syariah, perkembangannya di Indonesia dimulai sejak tahun 1994  yang  ditandai  dengan  pendirian  PT  Asuransi  Takaful  Indonesia.  Setelah  itu,  jasa asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi full syariah  ataupun  perusahaan  asuransi  yang  mengembangkan  divisi  syariah. Keberadaan  asuransi  syariah  didorong  oleh  anjuran  adanya  upaya-upaya  menuju  kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan  keyakinan  sebagian  masyarakat  bahwa  pengelolaan  asuransi  harus  sejalan  dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maisir dan gharar . Menurut Biro Perasuransian Bapepam-LK pada tahun 2010 telah ada  45  lembaga  asuransi  syariah  yang  terdiri  dari  42  perusahaan   asuransi  syariah  dan  3 perusahaan re-asuransi syariah.
Sedangkan  Pegadaian  Syariah,  perkembangannya  di  Indonesia  tahun  ini  sudah memasuki  tahun  ke-8,  sejak  diluncurkan  pada  Januari  2003  juga  menunjukkan  kemajuan yang  cukup  menggembirakan.  Jumlah  pembiayaan  Pegadaian  Syariah  sampai  akhir Februari 2009, mencapai Rp 1.6 trilyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang dan  jumlah kantor cabang sebanyak 120 buah. 15
Perkembangan  yang  menggembirakan  juga  terjadi  di  pasar  modal.  Berdasarkan Keputusan  Nomor:  Kep-523/BL/2010  tentang  daftar  efek  syariah,  telah  ditetapkan  nama- nama  efek  yang  sesuai  dengan  syariah  berjumlah  209  yang  terdiri  dari  SBSN,  saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Ini berarti semakin banyak efek yang dapat dipilih masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah.
14 Nur Kholis , Potret Politik Ekonomi Syariah..., h. 3.
15 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 59.

## 116
Saat  ini,  pemerintah  Indonesia  juga  telah  menerbitkan  sukuk  negara  sebagai  salah satu  instrumen  pembiayaan  pemerintah,  yaitu  sukuk  global,  korporasi,  dan  sukuk  ritel. Sukuk  negara  perdana  yang  dikeluarkan  pemerintah  Indonesia  diterbitkan  dengan  tingkat imbalan tetap sebesar 8,8 persen dengan tenor 5 (lima) tahun, sedangkan yang sukuk ritel bertenor  3  tahun  dengan  imbalan  tetap  sebesar  12  persen.  Faktor  utama  yang  mendasari penerbitan  sukuk  negara  ini,  yaitu  sebagai  instrumen  diversifikasi  pembiayaan  defisit anggaran pemerintah dan percepatan akselerasi ekonomi syariah di Indonesia. 16
Dalam  hal  lembaga  bisnis  syariah,  perkembangannya  di  Indonesia  juga    sangat pesat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  munculnya  berbagai  perusahaan  pembiayaan  yang menawarkan  jasa  keuangan  syariah  seperti  FIF  Syariah,  al-Ijarah  Indonesia  Finance,  dan lain-lain. Muncul juga bisnis sektor riil baik barang maupun jasa yang menerapkan prinsip Syariah seperti Sofyan Hotel, Ahad-Net internasional, dan lain-lain.
Di  samping  itu,  dalam  sektor  keuangan  publik  Islam  juga  telah  berkembang lembaga-lembaga  yang  bonafid  dan  dibentuk  pemerintah  seperti  BWI  (Badan  Wakaf Indonesia)  dan  BAZNAS  (Badan  Amil  Zakat  nasional)  dan  derivasinya  sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah. 17
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  perkembangan  dan  pertumbuhan  praktik  ekonomi Islam  di  Indonesia  bergerak  sangat  signifikan.  Hal  ini  di  samping  karena  meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengamalan agama secara kaffah dalam bidang ekonomi, juga disebabkan  karena  telah  adanya    dukungan  pemerintah  yang  diwujudkan  dalam  berbagai regulasi dan political will yang semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

## E. Politik  Hukum Ekonomi  Syariah
Berdasarkan  fakta  dan  realita  yang  telah  disebutkan  di  atas,  terlihat  bahwa  arah perkembangan  ekonomi  syariah  saat  ini  menuju  ke  titik  positif.  Terutama  arah ( constituendum) dan  kebijakan  ( policy,beleid )  menyangkut  hukum  ekonomi  syariah.
Perkembangan  tersebut  tentunya  sangat  menggembirakan  bagi  industri  ekonomi  syariah. Namun  perkembangan  ini  tidak  akan  berjalan  signifikan  jika  tidak  mempunyai  dasar  dan kebijakan  yang  mendukung,  sehingga  target  pertumbuhan  ekonomi  syariah  sulit  tercapai.
16 Abdul  Ghofur  Anshori, Penerapan  Prinsip  Syariah  Dalam  Lembaga  Keuangan:  Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 112-114.
17 Nur Kholis, Potret Politik Ekonomi ..., h. 4.
Untuk  itu  diperlukan  politik  hukum  pemerintah  untuk  melandasi  dan  mendukung  secara penuh.
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  bahwa  politik  hukum  dapat  diartikan sebagai  kebijakan  penyelenggara  negara  yang  bersifat  mendasar  dalam  menentukan  arah ( ius  constituendum ),  bentuk  maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk (ius constitutum). 18
Berangkat  dari  pengertian  politik  hukum  di  atas,  maka  politik  hukum  ekonomi syariah  saat  ini  dapat  dikategorikan  ke  dalam  dua  sifat.  Secara ius  constitutum adalah produk hukum ekonomi syariah yang telah disahkan dan berjalan,  seperti Undang-Undang No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  Undang-Undang  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  dan  juga  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang digagas  oleh  Mahkamah  Agung  (MA).  Kedua,  politik  hukum  yang  bersifat ius constituendum yakni produk hukum yang sedang atau akan terbit.
Dari  ke  dua  bidang  politik  hukum  tersebut,  baik  dari  segi  arah  dan  kebijakan ataupun dari segi aturan perundang undangan yang telah keluar atau pun yang masih dalam proses,  Politik  hukum  ekonomi  syariah  dapat  dianalisis  dari  dua  sudut  pandang,  politik hukum  yang  bermuatan  positif  bagi  perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  dan politik  hukum  yang  masih  kurang  kondusif  terhadap  kemajuan  ekonomi  syariah  di Indonesia. 19
Secara  rinci  kilasan  politik  hukum  dalam  bidang  ekonomi  syariah  ini  dapat dipetakan sebagai  berikut:
1.    Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN),  yang  disahkan  pada  7  Mei  2008.  Lahirnya  Undang-Undang SBSN ini  bertujuan untuk  membiayai  Anggara  Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang selalu  defisit,  termasuk  juga  untuk  pembiayaan  proyek.  Adanya  Undang-Undang SBSN  akan  memberikan  pembiayaan  pembangunan  secara  lebih  variatif  sehingga dapat  lebih  menyerap  dana  dari  para  investor  secara  ekstensif.  Undang-Undang  ini
18 Mustafa Kamal Rokan, Politik Hukum... , h. 2.
19 Menurut  Suhartono,  dalam  realitasnya  Politik  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  intervensi  dari golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara politik maupun ekonomi. Menurutnya, ketika elit  politik  Islam  memiliki bargaining yang  kuat  dalam  interaksi  politiknya,  maka  pengembangan  hukum Islam  dalam  suprastruktur  politik  pun  memiliki  peluang  yang  sangat  besar,  begitupula  sebaliknya  apabila posisi tawar elit politik Islam lemah, maka pengembangan hukum Islam di Indonesia laksana “katak dalam tempurung”. Suhartono, Dinamika Politik Hukum... , h. 1.
telah  menjadi  landasan  hukum  bagi  pemerintah  RI  untuk  penerbitan  sukuk  negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai  alternatif  yang lebih baik daripada  berutang  ke  luar  negeri  karena  antara  lain  mengandung  unsur  kerja  sama investasi,  berbagi  risiko  dan  keterlibatan  aset  (proyek  riil)  yang  juga  mendasari penerbitan  sukuk.  Ini  menunjukkan  dukungan  pemerintah  untuk  mendanai  APBN dengan instrumen keuangan syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel  sangat  pesat  setelah  ada political  will pemerintah  dengan  mengesahkan  UU SBSN. 20
2.    Diundangkannya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, pada  tanggal  17  Juni  2008.  Lahirnya  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  menandai era  baru  perbankan  syariah  yang  sudah  memiliki  payung  hukum  jelas.  Dengan Undang-Undang  Perbankan  Syariah  ini  makin  memperkuat  landasan  hukum perbankan  Syariah  sehingga  dapat  setara  dengan  bank  konvensional.  Selain  itu, payung  hukum  ini  makin  menguatkan  eksistensi  perbankan  syariah  di  Indonesia  dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan  kemiskinan  ( poverty  alleviation ),  kesejahteraan  masyarakat,  dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional. 21
3.    Pemerintah  yang  diwakili  BUMN  mendirikan  Bank  Syariah.  Bukti  nyata  dari  politik ekonomi  Islam  yang  diperankan  pemerintah  dalam  sektor  industri  perbankan  syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri  yang  nota  benenya  bank  BUMN,  berdirinya  BRI  Syariah  yang  modal  inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benenya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota benenya bank BUMN, pegadaian syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN, dan lain-lain.
4.    Diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Untuk  melengkapi  undang-undang  tersebut,  pemerintah  juga  telah  menetapkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf  Uang.  Itu  semua  menunjukkan  politik  ekonomi  Islam  yang  diperankan
20 Abdul Ghafur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah..., h. 132-137.
21 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.
pemerintah  RI  dalam  ranah  keuangan  publik  Islam  telah  menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal.

## 5.   Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  bidang  keagamaan  yang berhubungan  dengan  kepentingan  umat  Islam  Indonesia  membentuk  suatu  dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada  tanggal  10  Februari  1999  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  (SK)  MUI  No.  kep- 754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat  dalam  penentuan  dan  penjagaan  penerapan  prinsip  syariah  dalam  operasional  di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  Pasal  32  maupun  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas Pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di  bank  syariah  maupun  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip syariah.
6.   Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat
Diundangkannya  undang-undang  zakat  menunjukkan  politik  ekonomi  Islam  dalam ranah  keuangan  publik  pemerintah  RI  cukup  akomodatif  terhadap  kebutuhan  umat Islam  untuk  melaksanakan  rukun  Islam  yang  ke-3.  Saat  ini  potensi  zakat  yang  dapat dikumpulkan  secara  nasional  mencapai  39  triliun  Rupiah  per  tahun.  Padahal  dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, undang-undang zakat adalah kebutuhan umat Islam.
7.   Diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  memberikan arah  baru  bagi  kompetensi  Peradilan  Agama  untuk  menangani,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di  tingkat  pertama antara orang-orang  yang beragama  Islam  di bidang  ekonomi  syariah. 22 Amademen  ini  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan
22 Ekonomi  Syariah  yang  dimaksud  dalam  pasal  49  huruf  i,  penjelasannya  mencakup  (a)  bank syari‟ah;  (b).  lembaga  keuangan  mikro  syari‟ah.  (c). asuransi  syari‟ah;  (d). reasuransi  syari‟ah;  (e). Reksa dana syari‟ah; (f). obligasi syari‟ah dan surat berharga berjangka menengah syari‟ah; (g). sekuritas syari‟ah;
hukum  masyarakat,  terutama  setelah  tumbuh  dan  berkembangnya  praktik  ekonomi Islam di Indonesia.
8.  KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah)
Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari‟ah  (KHES)  yang  dikordinir  oleh Mahkamah  Agung  (MA)  RI  yang  kemudian  dilegalkan  dalam  bentuk  PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG  (PERMA)  02  Tahun  2008  merupakan  respon  terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia.
Kehadiran  KHES  merupakan  bagian  upaya  positifisasi  hukum  perdata  Islam  dalam sistem  hukum  nasional,  mengingat  praktek  ekonomi  syari‟ah  sudah  semakin  semarak melalui  LKS-LKS.  Kompilasi  tersebut  dapat  dijadikan  acuan  dalam  penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari‟ah yang semakin hari semakin bertambah.
9.   Gerakan Wakaf Tunai
Gerakan  nasional  wakaf  tunai  dimotori  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia  (BWI).  BWI  sudah  membuat  aturan  tentang  wakaf  uang  sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit  oleh  auditor  independen.  Melalui  gerakan  nasional  wakaf  tunai,  maka  kini masyarakat  dapat  melakukan  wakaf  berbentuk  uang  yang  lebih  mudah  dan  lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat.
10. Dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  39  Tahun  2008  Asuransi  syariah  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perasuransian.  Walaupun  pemerintah  belum  mengundangkan secara  khusus  tentang  asuransi  Syariah,  akan  tetapi  hadirnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  39  tersebut  menunjukkan  keberpihakan  pemerintah  terhadap  pengembangan industri asuransi syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.
11. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU
Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Utang  Departemen Keuangan  RI  merupakan  direktorat  yang  melaksanakan  amanah  Undang-Undang  No.
(h). pembiayaan  syari‟ah;  (i).  Pegadaian  syari‟ah;  (j). dana  pensiun  lembaga  keuangan  syari‟ah;  dan  (k). bisnis syari‟ah.
19  Tahun  2008  tentang  SBSN,  sehingga  lahirnya  berbagai  jenis  sukuk  negara,  di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi. 23
Sedangkan politik hukum yang menurut penilaian sebagian kalangan masih kurang kondusif  adalah  berkaitan  dengan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  ( dispute )  ekonomi syariah. 24 Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah melakukan perluasan ( extensive ) kompetensi  absolut  ( absolutely  competence )  Peradilan  Agama  (PA)  melalui  amandemen Undang-Undang  Nomor  7  1989  menjadi  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (PA). Dengan  perluasan  kewenangan  ini,  lembaga  peradilan  yang  berwenang  menyelesaikan sengketa  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah  adalah  Peradilan  Agama  (PA)  yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PN).
Namun  sebelum  kompetensi  ini  terlaksana  secara  sempurna,  Pemerintah  dalam Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  telah  memberikan peluang  untuk  memilih  jalur  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum  sepanjang disepakati di  dalam  akad oleh para pihak. Ketentuan ini bagi sebagian  kalangan  diyakini  sebagai  mekanisme  yang  kurang  tepat  bagi  perkembangan ekonomi  dan  perbankan  syariah  di  tanah  air  dan  juga  tidak  adil  bagi  Pengadilan  Agama karena  telah  mencabut  kewenangan  absolutnya  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Lebih  lanjut,  hal  ini    juga  dianggap  menyalahi  Pasal  4  ayat  (1)  TAP  MPR  No  III Tahun  2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa setiap aturan hukum  yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang secara hierarki lebih tinggi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa
23 Nurkholis, Potret Politik Ekonomi Syariah. .., h. 5. 24 Terkait  hal  ini  dapat  dijumpai  banyak  sekali  tulisan  yang  menyoroti  kebijakan  pemerintah  yang memberikan  kembali  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  kepada  Pengadilan  Negeri berdasarkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Padahal  sebelumnya pemerintah  dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2008  amandemen  terhadap  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  melimpahkan  kewenangan  tersebut  kepada  Pengadilan  Agama. Tindakan  ini  dianggap  ahistoris  oleh  sebagian  kalangan  dan  akan  melahirkan  kekacauan  hukum.  Ahmad Tholabi  Khairi, Problem  Yuridis  RUU  Perbankan  Syariah, dalam  HukumOnline.com,  dipostkan  pada  23 Juni 2008.  Khalilurrahman, Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di  Indonesia, diakses  dari  http//ptasemarang.net,  dipostkan  pada  Rabu,  19  Maret  2008.  Dadan  Muttaqien, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Dalam Perspektif Sosiologi Hukum , MSI- UII.net, dipostkan pada 3-5-2006.
dalam  hierarki  yang  setarapun  sejatinya  tidak  bertentangan  karena  akan  melahirkan kerancuan, bahkan kekacauan hukum. 25
Bagi  para  praktisi  Perbankan  Syariah  seperti  Adiwarman  A.  Karim,  menyatakan bahwa  perkara  perbankan  syariah  bukanlah  semata-mata  masalah  umat  Islam.  Oleh karenanya,  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  pada  perbankan  syariah,  tidak semestinya  dibatasi  pada  satu  forum  peradilan  saja.  Ia  menganggap  perlu  diberikan kebebasan kepada para pihak yang berkontrak untuk menentukan media atas penyelesaian sengketa  bila  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari.  Sebab,  bila  dipaksakan  para  pelaku perbankan syariah harus membawa perkaranya ke pengadilan agama, maka hal ini berarti mengurangi  hak/kebebasan  para  pihak  yang  berkontrak.  Begitu  pula  bila  dipaksakan  ke pengadilan  umum,  ia  akan  bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak.  Lagi  pula menurutnya choice of forum berada dalam ranah kontrak, bukan ranah undang-undang 26
Praktisi perbankan lainnya juga tidak mempermasalahkan lembaga yang mengurusi sengketa perbankan syariah di Indonesia, apakah akan ditangani oleh peradilan agama atau oleh  peradilan  umum,  atau  melalui  institusi  penyelesaian  sengketa  lainnya.  Yang terpenting  menurut  mereka  adalah,    hakim  yang  menangani  perkara  tersebut  memahami dengan  baik  masalah  bisnis  perbankan  syariah.  Para  praktisi  ini  menambahkan  bahwa  di beberapa  negara  lain,  penanganan  sengketa  bisnis  perbankan  syariah  ditangani  oleh peradilan  non  agama.  Sebagai  contoh  di  Arab  Saudi,  seluruh  sengketa  perbankan  baik syariah  maupun  konvensional  ditangani  oleh  peradilan  khusus,  dengan  tujuan  untuk mempercepat proses penanganan perkara sengketa bisnis perbankan syariah 27 .
Terlepas dari persoalan di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa secara garis besar  politik  hukum  pemerintah  terhadap  perkembangan  ekonomi  syariah  sudah  sangat kondusif.  Hal  ini  juga  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Menteri  Keuangan  Agus Martowardojo,  bahwa  pemerintah  memberi  dukungan  penuh  terhadap  perkembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Selain  dukungan  regulasi,  pemerintah  juga  telah menggunakan  banyak  instrumen  syariah  dalam  pembiayaan-pembiayaan  negara. Dukungan ini di samping karena sistem ekonomi Islam yang bersifat universal karena bisa
25 Khalilurrahman, Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, diakses dari http//ptasemarang.net, dipostkan pada Rabu, 19 Maret 2008.
26 Adiwarman  A.  Karim, Choice  of  Forum  Perbankan  Syariah, dikutip  dari  http/www.sebi.ac.id, dipostkan pada Senin, 25 Februari 2008.
27 Republika, Pengadilan  Umum  Diminta  Tangani  Sengketa  Perbankan  Syariah, diakses  dari www.Republikaonline.com. Dipostkan pada Tanggal 20 Februari 2008.
dilakukan oleh siapa pun tidak terbatas untuk umat Islam saja, juga karena nilai-nilai dalam ekonomi  syariah  itu  bisa  diterapkan  dalam  tata  kelola  keuangan  yang  baik. 28

## F. Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perkembangan  dan  pertumbuhan  praktik  ekonomi syariah di  Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam  bentuk  regulasi  maupun  penggunaan  instrumen  syariah  dalam  pembiayaan- pembiayaan negara. dan kebijakan politik hukum berupa ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perkembangan pesat tersebut dapat terlihat dalam berbagai bidang  ekonomi  syariah  seperti  perbankan  syariah,  asuransi  syariah,  sukuk,  pasar  modal syariah,  keuangan  publik,  dan  lain-lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  politik  hukum pemerintah  dalam  pelaksanaan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  sudang  sangat  positif  dan berpengaruh  besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Dukungan regulasi  dan political  will pemerintah  ini  harus  terus  didorong  dan  dipertahankan  agar mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan di bumi nusantara.
28 Republika, Menkeu:  Pemerintah  Dukung  Penuh  Ekonomi  Syariah, diakses  dari  Republika.co.id, Jumat,  21 Oktober 2011.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Adiwarman  A.  Karim. Choice  of  Forum  Perbankan  Syariah. dikutip  dari http/www.sebi.ac.id, dipostkan pada Senin, 25 Februari 2008.
Agustianto. Politik  Hukum  Dalam  Ekonomi  Syariah. Dalam  www.  Pkesinteraktif.org, dipostkan pada tanggal 3 April 2008.
Afzalurrahman. Muhammad  Sebagai  Pedagang. Terj.  Dewi  Nurjulianti,  dkk.,  Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996.
Anshori, Abdul Ghofur. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Mahfud MD., Mohd. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1998.
Suhartono. Dinamika Politik Hukum Dalam Kompetensi Pengadilan Agama. dikutip dari www. Badilag.net, diakses pada tanggal 5 November 2011.
Hamid,  H.    M.  Arfin. Membumikan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia:  Perspektif  Sosio- Yuridis. Jakarta: Elsas, 2006.
Badruzzaman, Mariam Darus. Beberapa Pemikiran Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi  di  Luar  Pengadilan .  PDF  file,  diakses  dari  www.Bphn.net,  tanggal  20 Oktober 2011.
Kholis,  Nur. Potret  Politik  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia  Era  Reformasi. dalam  www.uii- ac.id, diakses tanggal 10 Desember 2011.
Arifah, Ermiyati. Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum  dilihat  Dari  Perspektif  Sosiologi  Hukum .  Diakses  dari  http//www.  Lbh- makassar.org, dipostkan pada  tanggal 26 Juli 2011.
Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah . Jakarka: Sinar Grafika, 2008.
Ali Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
Republika. Pengadilan Umum Diminta Tangani Sengketa Perbankan Syariah. Diakses dari www.Republikaonline.com. Dipostkan pada Tanggal 20 Februari 2008.
Republika. Menkeu:  Pemerintah  Dukung  Penuh  Ekonomi  Syariah. Diakses  dari Republika.co.id, Jumat,  21 Oktober 2011.