## DIGITAL SYSTEM BLOCKCHAIN SEBAGAI STRATEGI UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT: STUDI KONSEPTUAL
Khalida Urfiyya a,1, , Sulastiningsih b,2
a Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 55281, Indonesia
b Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta 55162, Indonesia
1 khalidaurfiyya@gmail.com; 2 Sulastiningsih@stieww.ac.id

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received : 2021-08-03 Revised : 2021-09-24 Accepted : 2021-12-01 Digitalization is a new phenomenon in the early twenty-first century connecting  technology  with  civilization  and  benefits  mankind  in  an intelligent and efficient way. The adoption of the blockchain concept in zakat institutions is the time to be a solution in dealing with existing Islamic problems such as the collection and distribution of zakat funds. This study was to provide an overview of the opportunities, potential and  capabilities  of  blockchain  system  adoption  in  zakat  institutions, especially  in  Indonesia.  The  method  was  a  literature  study  by reviewing  various  relevant  literatures  and  balanced  with  related studies  on  phenomena  in  various  countries.  With  dynamic technological  developments,  especially  the  emergence  of  blockchain technology,  the  zakat  ecosystem  can  be  further  enhanced  since blockchain  offerred the concept of  data decentralization  which  were permanent,  real-time,  secure  and  transparent.  Several  things  to encourage this practice could be done  by increasing the capabilities of  zakat  institutions'  human  resources,  increasing  awareness  of compulsory  zakat  and  the  concept  of  digitizing  zakat,  integrated cooperation  between  OPZs,  and  collaborating  with  various  digital platforms.

## ABSTRAK
Digitalisasi adalah fenomena baru di awal abad kedua puluh satu yang menghubungkan  antara  teknologi  dengan  peradaban  dan  memberi manfaat  bagi  umat  manusia  dengan  cara  cerdas  dan  efisien. Pengadopsian  konsep  blockchain  pada  lembaga  zakat  sudah  saatnya dapat menjadi solusi dalam menangani permasalahan - permasalahan keislaman  yang  ada  seperti  pada  pengumpulan  dan  pendistribusian dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas peluang,  potensi  dan  kemampuan  adopsi  sistem blockchain pada institusi  zakat,  terutama  di  Indonesia.  Metodologi  yang  digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan serta diimbangi dengan studi - studi terkait pada fenomena diberbagai negara.  Dengan  perkembangan  teknologi  yang  dinamis  terutama munculnya  teknologi  blockchain,  ekosistem  zakat  dapat  lebih ditingkatkan  karena blockchain menawarkan  konsep  desentralisasi data  yang  permanen, real-time ,  aman  dan  transparan.  Beberapa  hal yang  dapat  diupayakan  dalam  mendorong  praktik  ini  adalah  dengan peningkatan kapabilitas SDM lembaga zakat, peningkatan kesadaran wajib zakat dan konsep digitalisasi zakat, kerjasama terintgritas antar OPZ, serta melakukan kerja sama dengan berbagai platform digital.
Keywords:
Blockchain Technology Zakat Potential Zakat Empowerment
Economic Growth
Kata kunci: Teknologi blockchain Potensi Zakat
Pemberdayaan Zakat Pertumbuhan Ekonomi

## I. Pendahuluan
Zakat adalah bentuk dari salah satu rukun Islam  sebagai  wujud  aksi  sosial  yang  harus dilakukan  oleh  setiap  muslim.  Zakat  dapat membersihkan jiwa dari keserakahan, keegoisan  dan  kikir,  memurnikan  harta  dari hak  orang  lain  dan  memberikan  dampak positif bagi ekonomi masyarakat dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  serta meningkatkan keseimbangan daya beli masyarakat (Rahim & Kaswadi, 2014). Zakat menjadi  salah  satu  bentuk  ibadah  ekonomi dan sosial yang mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat. Pengelolaan dana zakat yang baik dan tepat dapat mewujudkan distribusi pendapatan yang merata.
Awal abad ke-21 telah membawa revolusi besar  pada  teknologi  dan  sains  dunia.  Mulai dari  akhir  dekade  pertama  pada  abad  ke-21, kemajuan  teknologi  telah  menyatu  dengan sektor  jasa  keuangan  yang  kemudian  meluas dengan  masuknya  inovasi  teknologi  pada sektor keuangan, perbankan, ritel, pendidikan dan  institusi  sosial.  Laporan  penelitian  dari The Deutsche Bank (Dapp, 2014), menggambarkan  pergerakan  pada  sektor Financial Technology (FinTech) digambarkan sebagai  digitalisasi  dalam  sektor  keuangan, dimana  sebagian  besar  teknologi  berbasis internet  di  sektor  keuangan.  Inovasi  pada sektor  Fintech  semakin  meluas  dan  populer, misalnya  pada  akses  rekening  bank  yang sebelumnya  terbatas,  menjadi  lebih  praktis dengan adanya mobile banking, e-money dan lain sebagainya. Inovasi ini juga terlihat pada segi lembaga sosial, seperti lembaga ZISWAF (zakat,  infak,  shodaqah  dan  wakaf)  yang mulai  meletakkan digital  assistant sebagai penunjangnya.
Di sisi lain, dari sekitar 1,8 miliar populasi di seluruh dunia, Islam adalah agama dengan pertumbuhan  tercepat  di  dunia.  Jumlah Muslim  diproyeksikan  melebihi  kelompok- kelompok  Kristen  di  tahun-tahun  mendatang (Lipka & Conrad, 2017). Salah satu efek dari peningkatan populasi ini adalah meningkatnya  permintaan  akan  produk  yang sesuai  dengan  sumber  hukum  umat  Islam, terutama pada negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Sehingga, konsep transaksi keuangan  modern  yang  memegang  aspek
syariah  harus  memiliki  ciri  yang  transparan, menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak,  dan yang  paling  utama  yaitu  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan syariat islam.
Selain  pada  potensi  perkembangan  yang ditunjang  oleh  aspek  media  digital  pada lembaga  zakat,  potensi  lain  terlihat  dari besarnya dana ZISWAF yang terus mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. Sampai  dengan  tahun  2018,  diperkirakan penerimaan  zakat  dalam  5  tahun  tumbuh dengan  rata-rata  sebesar  26,64%  (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019).
Data  penerimaan  zakat  oleh  BAZNAS (Badan  Amil  Zakat  Nasional)  menunjukkan bahwa  selama  5  tahun  sejak  2015  hingga 2019,  dana  zakat  yang  berhasil  terkumpul meningkat  sebesar  64,2%,  dari  yang  semula Rp  3.70  triliyun  menjadi  10.12  triliyun  di tahun  2019.  Selain  itu,  data  IPPZ  (Indikator Potensi  Pemetaan  Zakat),  menunjukkan bahwa  potensi  penerimaa  zakat  di  Indonesia secara nasional pada tahun 2019 mencapai Rp 233.84 triliun atau sebesar $15.91 billion. Dari data  tersebut  menunjukkan  bahwa  indikator dengan nilai potensi zakat paling tinggi adalah sektor zakat penghasilan dengan nilai sebesar Rp.  139.07  triliun,  yang  selanjutnya  disusul sebesar  Rp.  58.76  triliun  pada  zakat  uang, zakat  pertanian  Rp.  19.79  triliun  dan  zakat peternakan  sebesar  Rp.  9.51  triliun  (Badan Amil Zakat Nasional, 2020).
Di  sisi  lain,  sesuatu  yang  disayangkan adalah  dalam  realisasinya,  penerimaan  dana zakat  masih  belum  optimal.  Menurut BAZNAS,  perolehan  dana  zakat  pada  tahun 2019  baru  mencapai  Rp.  10,07  triliun  atau 4,31% dari potensi yang dimilikinya yaitu Rp. 233,84  triliun.  Dari  basarnya  potensi  yang ada,  baru  sebesar  3,5%  atau  sekitara  Rp.  8 triliun yang bisa dikelola oleh lembaga zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Apabila dana zakat dihimpun dan dikelola dengan baik oleh  amil  yang  amanah,  terpercaya  dan professional, serta didistribusikan dengan baik dan  merata,  maka  zakat  sejatinya  dapat menanggulangi  kemiskinan  di  masyarakat. Secara  empirik,  hal  tersebut  telah  dibuktikan dalam sejarah, yaitu pada masa pemerintahan Umar  bin  Abdul  Aziz,  dimana  dana  zakat yang  dikelola  oleh  amil  dapat  mengurangi tingkat  kemiskinan  dalam  waktu  relatif singkat (Shalihati, 2010).
Selain  berpotensi  dapat  memberikan kesejahteraan  dan  meningkatkan  kualitas sosial masyarakat pada taraf mikro ekonomi, dana  zakat  juga  memiliki  potensi  yang  besar dalam pembangunan ekonomi. Ahmed Shaikh &  Ismail  (2017)  menyatakan  bahwa  rasio zakat  terhadap  PDB  melebihi  rasio  indeks kesenjangan  kemiskinan  terhadap  PDB, kecuali  pada  3  negara  dengan  garis kemiskinan  yang  ditetapkan  sebesar  $1,25 sehari.  Artinya,  agregat  sumber  daya  yang dikumpulkan dari pengumpulan zakat potensial di 17 negara Organisasi Kerja Sama Islam  (OKI)  akan  cukup  untuk  mendanai sumber  daya  pengentasan  kemiskinan  di semua 17 negara OKI jika digabungkan.
Mahat  dan  Warokka  (2013),  menyatakan bahwa  pemerintah  negara-negara  muslim harus sungguh-sungguh memperhatikan optimalisasi penggunaan zakat sebagai sumber dana investasi untuk pertumbuhan dan pembangunan  ekonomi,  yang  sebagian  besar diyakini  bahwa  zakat  memberikan  keadilan sosial  ekonomi  yang  lebih  adil  dan pemerataan kekayaan. Menurut Yusoff
(2011),  zakat  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia sedangkan menurut  Azam  et  al.  (2014)  zakat  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rumah  tangga dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Pakistan.
Dalam tahapan menuju era 4.0, Indonesia telah mampu beradabtasi dengan penggunaan financial technology . Lebih luas, penggunaan
Robotics Process Automation (RPA),
Artificial  Intelligent (AI),  dan Internet  of Things (IoT),  yang  termasuk  didalamnya adalah blockchain ,  dapat  merubah  tatanan seluruh  industri  secara  fundamental  dengan cepat. Hal  ini dikarenakan teknologi  tersebut mampu  memberikan  manfaat  yang  besar dalam  meningkatkan  kinerja  Industri  menuju performa  yang  lebih  baik  dengan  biaya  yang efisien.  Sebagai  lembaga  yang  mengelola dana  publik,  keberadaan  teknologi  seperti penggunaan blockchain akan sangat membantu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam  meningkatkan  efisensi,  transparansi, dan akuntabilitas.
Beberapa  penelitian  telah  membahas mengenai konsep blockchain dan penerapannya  pada  lembaga  nirlaba  di  suatu negara. Teerlink (2019) melakukan penelitian
mengenai  penerapan  sistem blockchain pada organisasi non-profit Non-Government Organizations  (NGOs)  atau  yang  sering disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menyebutkan bahwa terdapat beberapa potensi utama dari penerapan sistem blockchain, yaitu  peningkaan  akuntabilitas dan  transparansi  pada  penyimpan  data transaksi dan aktivitas, smart contract dengan pendanaan  basis  jangka  waktu  yang  dapat menigkatkan  kepercayaan  pendonasi,  dan dapat  menciptakan  tolak  ukur  terhadap  LSM yang  kemudian  meningkatkan  efektifitas penyebaran dana antar LSM, dapat meningkatkan  standar  pelaporan.  United Nations  (2020)  mencoba  menerapkan  sistem blockchain pada  10  bidang  organisasi  untuk berbagai  project  dan  operasi  dengan  tujuan melihat  efektifitas  dari  sistem  tersebut. Temuan paling optimis dari  uji coba tersebut adalah bahwa tahun-tahun pertama penerapan blockchain pada  sistem  Persatuan  Bangsa- Bangsa (PBB) dapat mengkonfirmasi adanya hubungan kerjasama yang baik dan sehat antar lembaga pada organisasi. Selanjutnya,
Santoso  et  al.  (2020)  melakukan  penelitian mengenai  penerapan  sistem blockchain pada pengelolaan zakat dengan mengambil sampel sebanyak  200  responden  yang  terdiri  dari akademisi, aktivis ekonomi islam, amil zakat dan  mahasiswa.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa Information  and  Communication Technology (ICT) dapat meningkatkan kesadaran orang dalam berzakat dan penggunaan sistem blockchain dapat meningkatkan  nilai  kredibilitas  lembaga zakat. Selain itu, transparansi dapat mendorong  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
Berdasarkan berbagai latar belakang yang telah  dipaparkan,  menjadi  menarik  untuk mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  urgensi  dan potensi  penerapan  sistem blockchain pada lembaga  zakat,  terutama  di  Indonesia. Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengkaji  lebih dalam dan melihat seberapa besar potensi dan kemampuan pertumbuhan dana zakat dengan bantuan teknologi digital dan didukung sistem blockchain yang dihubungkan dengan fenomena  dan  regulasi  berfokus  di  negara Indonesia.  Penelitian  ini  diimbangi  dengan melihat  studi-studi  terkait  dari  fenomena  di berbagai negara.

## II. Tinjauan Pustaka
Zakat  merupakan  instrumen  kemakmuran dari  sisi  sosial  dan  ekonomi.  Dengan pemerataan  ekonomi  melalui  pengurangan konsentrasi  kekayaan,  kohesi  sosial  akan meningkat.  Ketika  ketimpangan  pendapatan mengusik  tatanan  sosial  negara,  termasuk pada negara-negara Muslim dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat, membangun  sistem  zakat  yang  efisien menjadi  sebuah  kebutuhan. Dalam penelitian Salleh  et  al.  (2019)  menyebutkan  bahwa peningkatan efisiensi zakat dengan merangkul perkembangan teknologi terkini dan mengadaptasi blockchain sebagai  tolok  ukur dalam  menjaga  transaksi  yang  aman, transparan, dan hemat biaya, diharapkan dapat menciptakan disrupsi positif di sektor zakat.
Blockchain adalah sistem database terdistribusi terbuka yang melakukan transaksi pada buku besar terdesentralisasi, di mana  setiap  pihak  memiliki  akses  terhadap data  (Nor,  Rahman,  Rahman,  &  Abdullah, 2017).  Lebih  khusus, blockchain merupakan rantai  data  transaksi  antara  pengguna  yang disimpan  dalam  blok  di  mana  setiap  blok mencatat  sejumlah  data  tertentu  yang dienkripsi  berkat  hashing  kriptografi.  Ketika seorang pengguna ingin melakukan transaksi, ia harus mengomunikasikannya kepada semua pengguna jaringan lain sehingga mereka dapat memverifikasi keaslian operasi. Setiap pengguna  akan  memiliki  salinan  buku  besar data,  sehingga  semua  transaksi  terlihat  dan tersedia  untuk  seluruh  pihak  dan  tidak mungkin  terjadi  transaksi  palsu,  tindakan penipuan,  atau  operasi  peretasan.  Selain transparansi,  keandalan,  dan  kemungkinan pelacakan  dana  yang  tepat  dan  terperinci, struktur jaringan blockchain yang terdesentralisasi juga dapat mengurangi biaya transaksi  dengan  menghilangkan  perantara apa pun dalam proses transaksi (Rejeb, 2020).
Blockchain sebagai  sistem  manajemen dapat menjadi alat bantu lembaga zakat dalam perencanaan  dan  pengendalian funding dan distributing .  Konsep  dari blockchain yang merupakan  rantai  penghubung  aktivitas stakeholder  dengan  manajer  tidak  terdapat unsur-unsur non-syar’i didalamnya. Aktivitas ini  justru  dapat  memberikan  maslahah  untuk seluruh  pihak.  Dengan  demikian,  hukum blockchain diperbolehkan.  Salah  satu  kaidah
yang menjadi arahan Rasulullah SAW adalah memudahkan.
Berikut  beberapa  hadits  Rasulullah  SAW yang  dapat  dijadikan  sandaran  hukum mengenai halalnya penerapan blockchain:
او ُرِّ سَي اَل َو او ُرِّ سَعُت اوُنِّ كَس َو اَل َو او ُرِّ فَنُت
“Permudahlah  oleh  kalian  dan  jangan mempersulit, buatlah hati mereka tenang dan jangan  menakut-nakuti.” (HR.  Muslim,  No. 3263).
ا نَع اَةَشِّئاَع اَي ِّض َر اَُاللّ اَه نَع اَهَنَأ ا تَلاَق اَم اَرِّ يُخ
اُلوُس َر اَِّاللّ ىَلَص اَُاللّ اِّه يَلَع اَمَلَس َو يِّف اِّن ي َر مَأ اَلِّإ اَراَت خا اَمُه َرَس يَأ اَم ا مَل ا نُكَي اًم ثِّإ
“Dari 'Aisyah  radliallahu  'anha  ia berkata,  "Tidaklah  Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  diberi  dua  pilihan  kecuali beliau  memilih  yang  paling  mudah  dari keduanya selama tidak termasuk dosa” (HR.
Abu Daud, No. 4153).
و ِّر مَع اِّن ب ا ف  وَع ا يِّن َزُم لا ا نَع اِّهيِّبَأ ا نَع اِّهِّ دَج اَنَأ
اَلوُس َر اَِّاللّ ىَلَص اَُاللّ اِّه يَلَع اَمَلَس َو اَلاَق اُح ل صلا ا زِّئاَج اَن يَب اَني ِّمِّل سُم لا اَلِّإ اًح لُص اَم َرَح اًل َلََح ا وَأ اَلَحَأ اًما َرَح
اَنوُمِّل سُم لا َو ىَلَع ا مِّه ِّطو ُرُش اَلِّإ اًط  رَش اَم َرَح اًل َلََح ا وَأ اَلَحَأ اًما َرَح
“ Dari  ‘Amr  bin  ‘Auf  al-Muzani  dari ayahnya  dari  kakeknya,  bahwa  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: Sulh (penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah untuk  mufakat)  dapat  dilakukan  di  antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang  haram.  Dan  kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang halal atau menghalalkan yang haram.” ( HR. Al-Tirmidzi, No. 1272).
Berdasarkan  hadits-hadits  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan blockchain dalam  optimalisasi  pengelolaan  dana  zakat dapat  memberikan  nilai  tambah  kepada lembaga,  sehingga  kemanfaatan  dana  zakat menjadi semakin luas.

## III. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan  melalui kajian  pustaka  mendalam  terkait  dengan
digitalisasi  zakat  melalui  sistem blockchain. Penelitian ini berupaya untuk menyajikan dan menggambarkan urgensi dan potensi optimalisasi  pengelolaan  dana  zakat  serta kontribusinya  terhadap  perekonomian  yang disertai  dengan  ilustrasi  model  digitalisasi sistem blockchain .  Lebih  jauh,  peneltian  ini bertujuan  untuk  memperlihatkan  kepada masyarakat,  pemangku  kepentingan  dan organisasi  pengelolaan  zakat  atas  kesiapan Indonesia  dan  bersama-sama  mendukung kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia.
Respon  Lembaga  zakat  salah  satunya ditunjukkan  oleh  BAZNAS  yang  saat  ini sedang  dalam  proses  menerapkan  teknologi bolckchain . Diproyeksikan BAZNAS mampu menerapkan secara lengkap pada seluruh fitur blockchain termasuk  dalam  membangun networking pada tiga tahun mendatang.

## IV. Hasil dan Diskusi
a. Tingkat Pertumbuhan Populasi Muslim di Dunia
Dalam Pew  Research  Center’s  Forum  on Religion and Public Life menyebutkan bahwa jumlah populasi muslim di dunia diproyeksikan  akan  mengalami  peningkatan sebesar  35%  pada  tahun  2030  yaitu  sebesar 2,2  miliar  muslim  yang  terdiri  dari  segala golongan  usia  dapat  ditemukan  di  seluruh dunia.  Dalam  penelitian  lain  dengan  judul “ The  future  of  world  religions:  Population growth projections 2010-2050 ”, menunjukkan  umat  beragama  Islam  adalah kelompok  agama  tertinggi  yang  akan meningkat jauh lebih cepat dari agama lain di dunia (Lipka & Conrad, 2017).
Pew  Research  Center (2015) juga menyatakan bahwa tingkat kelahiran terbesar berasal  dari  kelompok  muslim,  yaitu  dengan rata-rata 3,1 anak, yang berada di atas rata-rata yaitu  2,1  anak  untuk  menopang  populasi kelahiran  yang  stabil.  Laporan  tersebut  juga menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah pemuda  di  bawah  usia  15  tahun  berjumlah 27%  dari  total  populasi  global.  Dari  total jumlah pemuda di seluruh dunia, 34% terdiri dari  pemuda  Muslim,  yang  memberikan kontribusi  tertinggi  dibandingkan  dengan kelompok  pemuda  dari  agama  lain.  Migrasi merupakan  salah  satu  faktor  kuat  yang mempengaruhi  proporsi  agama  di  suatu
negara  atau  wilayah  tertentu.  Migrasi penduduk muslim di Eropa diperkirakan akan secara  terus  menerus  meningkat  dari  4,9 persen  pada  tahun  2015  menjadi  7,4  persen pada tahun 2050.
Selain  itu,  populasi  muslim  di  Eropa diproyeksikan akan tumbuh sebesar 63 persen antara  tahun  2010  hingga  2050.  Selama periode tersebut, diperkirakan populasi Muslim  di  kawasan  Asia  Pasifik  akan mengalami  peningkatan  sebesar  48  persen, sedangkan  secara  keseluruhan  populasi kawasan  akan  meningkat  sebesar  22  persen (Pew Research Center, 2015).
Gambar 1 Proyeksi Populasi Penduduk Muslim Terbesar di Dunia
(Sumber: Pew Research Center, 2015)
Gambar  di  atas  memperlihatkan  bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim  terbesar  di  dunia,  dan  diproyeksikan akan  tetap  menjadi  salah  satu  negara  dengan penduduk muslim terbesar hingga tahun 2050. Ziswaf  (zakat,  infaq,  sedekah  dan  wakaf), sebagai aliran dana pendapatan umat muslim yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup masyarakat, semestinya dapat berkontribusi besar sesuai dengan tujuannya.
b. Dana  Zakat  dan  Kontribusinya  Pada Pertumbuhan Ekonomi
Banyak  negara  berkembang,  termasuk negara-negara  muslim,  telah  mendorong  dan merumuskan  strategi  pembangunan  untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan  dan  meningkatkan  taraf  hidup masyarakatnya.  Dalam  perspektif  Islam, pembangunan  mempunyai  peran  penting
dalam  mengatasi  kemiskinan.  Pengendalian kemiskinan merupakan tanggung jawab moral dan  sosial  setiap  orang  yang  tertuang  dalam fikih muamalah.
Dalam Yusoff (2011), menyatakan bahwa zakat  dapat  digunakan  sebagai  alat  penting untuk  mendorong  pembangunan  manusia. Penyaluran  dana  zakat  dengan  tujuan pemberdayaan  sumber  daya  manusia  dapat mendorong  kualitas  hidup  yang  lebih  baik bagi  penerimanya,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  peningkatan  zakat  dalam  jangka pendek  dapat  memberikan  nilai  positif  pada peningkatan  level  sosial  masyarakat  dan kualitas  pendidikan mustahiq .  Sedangkan dalam  jangka  panjang,  hal  ini  dapat menaikkan angka konsumsi, investasi, permintaan  atas  tenaga  kerja,  dan  kemudian dapat  merangsang mustahiq untuk  menjadi muzzaki .  Meningkatnya  kehidupan  sosial dapat diartikan sebagai harapan pembangunan masyarakat  dan  pendidikan  dapat  digunakan sebagai  indikator  untuk  mengukur  Indeks Pembangunan  Manusia  (HDI)  (Badrudin, 2015; Stevans & Session, 2008).
Islam  memiliki  solusi  melalui  penyaluran dana  sosial,  khususnya  zakat  dan  Indonesia memiliki  potensi  besar  dalam  sektor  dana sosial Islam. Pusat Kajian Strategis BAZNAS juga  merilis  di  dalam  Outlook  Zakat Indonesia  2020  bahwa  potensi  zakat  pada tahun  2019  mencapai  Rp.  233,84  triliun.  Di sisi  lain,  sebagai  negara  dengan  jumlah populasi  muslim  terbesar  di  dunia, World Giving Index memberikan Indonesia predikat sebagai negara paling dermawan.
Data  BAZNAS  lebih  lanjut  menyebutkan bahwa  perolehan  zakat  terus  meningkat  dan rata-rata  tumbuh  36,2  persen  selama  periode 2002-2019.  Tercatat  bahwa  pengumpulan dana zakat nasional tumbuh sekitar 24 persen dalam  lima  tahun  terakhir,  sehingga  dapat dikatakan zakat menjadi instrumen yang amat potensial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya di tengah pandemi seperti ini.
Dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23 tahun  2011  mengenai  Pengelolaan  Zakat, menyebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam pengelolaan  zakat,  serta  berupaya  untuk
meningkatkan  manfaat  perolehan  zakat  yang kemudian  dapat  menciptakan  kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.
Uraian  UU  tersebut  menjelaskan  bahwa proses  pengelolaan  dan  distribusi  dana  zakat tidak  hanya  berujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  miskin/ mustahiq , tetapi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan  nilai  efisiensi  dan  efektivitas dari  pelayanan  lembaga  dalam  mengelola zakat  yang  dioperasionalkan  oleh  lembaga atau badan amil zakat.
Melalui perantara zakat, berbagai persoalaan  di  masyarakat  baik  berupa permasalahan sosial maupun ekonomi semestinya  dapat  diatasi.  Dana  zakat  dapat didistribusikan pada program kerja produktif, misalnya pembiayaan pada unit usaha mikro, kecil  dan  menengah  (UMKM),  sehingga nantinya mustahiq dapat berdiri dan lepas dari kemiskinan. Sarea (2012) dalam
penelitiannya,  menyimpulkan  bahwa  zakat secara  positif  dapat  memberikan  pengaruh baik  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dalam hal penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran serta laju inflasi.
Sejauh ini penelitian mengenai potensi dan pengaruh  dana  zakat  terhadap  kesejahteraan masyarakat dan masalah-masalah sosial serta kajian  mengenai  realisasi  riil  dana  zakat sering  diteliti  secara  terpisah.  Jauh  sebelum masuknya  era  teknologi,  Kahf  (1987)  telah memperkirakan  adanya  potensi  zakat  di  8 negara Islam yaitu Arab Saudi, Sudan, Suriah, Turki,  Indonesia,  Mesir,  Pakistan  dan  Qatar. Penelitian ini mencoba mengestimasi potensi zakat  melalui  tiga  cara,  yaitu  1)  fiqh tradisional,  2)  perhitungan  ala  Qardawi dimana pendapatan zakat dihitung 2,5 persen dan  laba  bersih  aktiva  tetap  dihitung  sebesar 10 persen, dan 3) memodifikasi versi Qardawi yaitu, semua dana zakat baik yang berasal dari aktiva  tetap  maupun  pendapatan  sebesar  2,5 persen.  Penelitian  tersebut  berkesimpulan bahwa  potensi  besaran  zakat  di  Indonesia adalah  antara  1  hingga  2  persen  dari  Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari  berbagai  aspek  dan  fenomena  zakat, telah  banyak  peneliti  yang  melakukan penelitian  mengenai  potensi  kontribusi  dana zakat  pada  pertumbuhan  perekonomian. Kurniawati  (2004),  memperkirakan  bahwa
potensi  zakat  di  Indonesia  sebeasr  Rp.  6,132 triliun.  Firmansyah  (2009)  menggunakan asumsi tingkat zakat minimal 2,5 persen dari masing-masing  sektor  perekonomian  daerah atau  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB), memperkirakan potensi zakat sebagai berikut, 1) tingkat zakat pertanian 2,5 persen  dari  nilai  PDRB  sektor  pertanian,  2) tingkat  zakat  pertambangan  2,5  persen  dari nilai  PDRB  sektor  pertambangan,  dan  3) tingkat  zakat  sektor  lainnya  masing-masing memiliki  persentase  2,5  persen.  Selanjutnya, penelitian Firdaus (2012) menyimpulkan dari berbagai  sektor  pendapatan  seperti  rumah tangga,  perusahaan  dan  tabungan/investasi, potensi  zakat  di  Indonesia  diperkirakan mencapai  Rp.  217  triliun  atau  setara  dengan 3,4 persen dari PDB di Indonesia.
c. Implikasi  Penerapan
Digital  System Dalam  Peningkatan  Kinerja  Lembaga Zakat
Blockchain dibuat sebagai sistem pembukuan keuangan yang terdistribusi kuat, aman,  dan  transparan.  Teknologi  baru  yang revolusioner  ini  juga  merupakan  teknologi yang  tidak  biasa  karena  meskipun  secara nyata  merupakan  teknologi  informasi  dan komputasi,  sebagai  protokol  perangkat  lunak yang didasarkan pada kriptografi, blockchain adalah  teknologi  baru  untuk  database  publik (Davidson, Filippi, & Potts, 2016).
Definisi  lain  menyebutkan blockchain sebagai magic computer dimana setiap orang dapat mengunggah program dan membiarkan program  berjalan  sendiri.  Status  program dapat selalu terlihat oleh publik (terdesentralisasi)  yang  membawa  jaminan keamanan kripto yang sangat kuat dan dijamin secara ekonomi bahwa program berjalan serta akan  terus  mengeksekusi  persis  seperti  yang ditentukan oleh protokol blockchain (Buterin,
2015).
Pada sektor ekonomi  Islam, implementasi asas  digital  pada  sistem  di  berbagai  sektor berpotensi  dapat  memudahkan  dan  dapat meningkatkan  efisiensi  serta  efektivitas  dari suatu lembaga. Dengan
mengimplementasikan blockchain sebagai sistem  dapat  menjamin  keamanan  transaksi, transparansi  dan  efisiensi  biaya.  Selain  itu blockchain dapat  mengurangi  kemungkinan adanya korupsi, penipuan dan risiko.
Implementasi blockchain dapat  dimulai dengan memperkenalkan teknologi blockchain kepada para ulama Islam mengenai konsep, pengetahuan, dan mempelajari perspektifnya terhadap Maqasid al-Shari'ah .
Atribut  dan  konsep blockchain memiliki potensi  yang  signifikan  untuk  diterapkan dalam sistem keuangan islam karena beberapa hal, yaitu (Elasrag, 2019):
1. Transparansi: blockchain memberikan dan menampilkan sumber,
ketertelusuran,  dan  transparansi  dalam transaksi.
2. Kontrol:  akses  ke  jaringan  yang diizinkan dibatasi untuk pengguna yang diidentifikasi.
3. Kemananan:  data  keuangan  dalam bentuk sistem pembukuan digital tidak dapat  diubah  atau  dirusak  setelah  data dimasukkan.  Kemungkinan  penipuan sangat  kecil  dan  lebih  mudah  untuk dilacak.
4. Informasi real-time :  ketika  informasi diperbarui, informasi itu secara langsung dan otomatis diperbarui untuk semua  orang  di  jaringan  pada  waktu yang sama.
Penghimpunan dana zakat telah dilembagakan  di  banyak  negara  muslim. Promosi,  pengumpulan  dan  distribusi  zakat dilakukan  oleh  otoritas  agama  di  masing- masing  negara,  sesuai  dengan  ketetapan syariah dan mulai mengarah pada pengadopsian  sistem  digital.  Sebagai  contoh, di  Indonesia  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  bekerjasama dengan penyedia jasa fintech melalui situs e- commerce dan dompet digital. Terhitung sejak tahun  2020,  telah  terdapat  8  lembaga  zakat yang  bekerjasama  dengan  situs  penjualan online  Tokopedia,  Shopee  dan e-commerce lainnya, antara lain BAZNAS, Rumah Yatim, Dompet  Dhuafa,  Rumah  Zakat,  LAZISMU, LAZ  Al-Azhar,  NU  Care  (LAZIS  NU)  dan Inisiatif  Zakat  Indonesia  (IZI).  Selain  itu, trend  donasi  digital  terbukti  mengalami peningkatan. Aplikasi Gojek melalui platform GoZakat  yang  bekerjasama  dengan  LAZ, melaporkan  pertumbuhan  transaksi  zakat meningkat 17 kali  lipat terhitung sejak  tahun 2019  (Komite  Nasional  Ekonomi  dan Keuangan Syariah, 2020).
Dalam suatu penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada lembaga zakat antara  lain  adalah  inefisiensi,  kurangnya transparansi  dalam  hal  bagaimana  dana dikumpulkan,  dikelola  dan  didistribusikan, serta  perbedaan  pandangan  ulama  tentang bagaimana  hal  ini  harus  ditangani  dan masalah birokrasi yang luas.
Zakat adalah kewajiban amal tahunan bagi seluruh  umat  Islam.  Kewajiban  ini  dihitung berdasarkan  nilai cut-off indeks  kehidupan dasar  yang  disebut nisab yang  merupakan indeks  standar  hidup  dasar  masyarakat. Mereka  yang  kekayaan  bersihnya  di  bawah batas  ini  dibebaskan  dari  membayar  zakat. Sebaliknya,  orang  dengan  kekayaan  bersih lebih  besar  dari nisab selama  setahun  penuh memenuhi  syarat  wajib  membayar  zakat. Dengan mengadopsi blockchain dapat membuat  prosesnya  mudah  dilacak,  diaudit, dan  tidak  dapat  diubah,  yang  semuanya merupakan  kualitas  penting  dari  setiap kesuksesan pengumpulan dana sosial.
d. Keunggulan Model Blockchain
Blockchain sebagai  gudang  rantai  data yang saling terhubung, membutuhkan beberapa  database  primer  untuk  diinput  ke dalam  sistem  yaitu,  (1)  data muzaki ,  (2) data mustahiq , (3) laporan donasi dana terkumpul,
(4) laporan pendistribusian dana, dan (5) data amil pengelola. Selanjutnya dalam prosesnya, data  yang  sudah  terkumpul  akan  di approve secara  online  dan  dimasukkan  ke  dalam platform blockchain .
Pada  model  tradisional multi-system ,  data secara teknis dipercayakan kepada seseorang, sehingga  transaksi  dana  zakat  tidak  dapat dilacak  oleh  berbagai  pihak.  Hal  tersebut dapat memungkinkan risiko adanya manipulasi  atau hacking pada  sistem  atau dana.  Selain  itu,  lembaga  zakat  juga memerlukan  biaya  monitoring  yang  mahal karena  di  dalamnya  perlu  ada  pengawasan dari  berbagai  pihak  seperti  auditor  eksternal, pengawasan OJK, BI dan pihak keamanan.

## Gambar II
Model Tradisional Penyaluran Dana
Zakat
Pada  sistem  operasional  dana  zakat tradisional  dapat  ditemukan  celah  untuk terjadinya asymmetry  information dan moral hazard . Kegiatan multi-system yang melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari muzaki , amil , mustahiq dan  lembaga  pengawas menjadi sulit untuk dilacak kebenaran dan ke- absolutan  dari  tiap  tahapan  transaksi.  Data dengan sistem tersentralisasi sangat memungkinkan  hal  tersebut  terjadi.  Prakek yang merupakan peluang terjadinya ketidakjujuran  dan  ketidakhati-hatian  yang dapat merugikan suatu lembaga atau organisasi,  terutama  organisasi  Islam  yang mengelola  dana  zakat,  sangat  perlu  untuk dihindari.
Gambar III Model Digitalisasi Blockchain Penyaluran
Dana Zakat
Selanjutnya, lebih mudah divisualisasikan dengan:
Vol. 17, No.02, Desember 2021, p. 83-95

## Gambar IV
Visualisasi Perbandingan Model Tradisional dan Digital
Tujuan  dari  penerapan blockchain adalah
untuk  mendobrak  dinding  antara  berbagai pemangku kepentingan dan untuk menyediakan  satu  sumber  data,  sebuah database/  sistem  yang  dapat  dipercaya  setiap pihak. Dengan menggunakan smart- contracts , muzaki sebagai  kontributor  akan semakin  mudah  mengakses  pendistribusian secara transparan. Selain itu, tingkat kepercayaan kepada amil juga akan meningkat.  Lembaga  zakat  juga  tidak memerlukan  biaya  audit  monitoring  yang cukup  mahal,  dan  otoritas  pengawas  zakat akan  terbantu  dengan  mudahnya  sistem pengawasan.  Di  sisi  lain,  dana  dapat terdistribusi dengan baik hingga sampai pada tangan mustahiq penerima zakat. Selanjutnya, sistem  zakat  dengan blockchain memiliki potensi  yang  signifikan  dengan  percepatan nilai dan penerimaan dana.

## e. Kemampuan  Indonesia  Mengadaptasi Digital System
Dari  segi  pengumpulan  dan  pengelolaan dana zakat, OPZ secara umum telah memiliki strategi yang mulai beradaptasi dengan digital aspect . Digitalisasi pada proses pengumpulan dana  zakat  dilakukan  melalui  berbagai fasilitas diantaranya website, aplikasi berbasis android  hingga  mesin  otomatis  seperti  m- cash.
Pada aspek proses pengelolaan dana zakat, lembaga  zakat  telah  melakukan  proses digitalisasi  dalam  rangka  meningkatkan proses good governance , tingkat
akuntabilitas,  dan  efisiensi.  Sebagai  contoh, BAZNAS telah melakukan kerjasama dengan salah  satu  perusahaan fintech bernama  Desto dalam  membuat  aplikasi  zakat  berbasiskan teknologi.  Aplikasi  tersebut  dinamakan  i- Zakat  dan  diluncurkan  perdana  pada  tahun 2018 pada acara tahunan World Zakat Forum (WZF) di Malaysia. Hal ini sebagai salah satu upaya  dalam  melakukan  proses  digitalisasi pada  aspek  manajerial  OPZ  (Badan  Amil Zakat Nasional, 2020). Dari segi pendistribusian dana, adaptasi teknologi yang telah  dilakukan  berupa  bentuk  pembuatan nomor  identifikasi  mustahik  bekerjasama dengan Kementrian Sosial dalam memanfaatkan  Basis  Data  Terpadu  (BDT), sehingga OPZ dapat menyalurkan dana zakat secara  efektif  tanpa  terjadi  tumpang  tindih dengan bantuan serupa.
Pada  prakteknya,  BAZNAS  sebagai lembaga  zakat  terbesar  di  Indonesia,  telah menerapkan  system digital  fundraising strategy melalui  beberapa  platform  yaitu komersial dan platform non-komersial seperti aplikasi crowfunding dan payment  point, innovative  platform ,  sosial  media  dan artificial  intelligence platform.  Selain  itu, dalam  data  menunjukkan  bahwa  kontribusi penerimaan  dana  zakat  melalui  digital  terus mengalami  peningkatan,  dari  yang  tadinya hanya  sebesar  1%  pada  tahun  2016  menjadi sebesar 24% pada tahun 2020 (Beik, 2020).
Selain  itu,  sistem blockchain sendiri sewajarnya telah dapat digunakan di Indonesia.  BAZNAS  sedang  dalam  proses menerapkan basis teknologi bolckchain dalam manajemen  pengelolaan  zakatnya  yang  pada tahun  2020  berada  pada  tahap  1  (tahapan awal). Tahap ke 2, diproyeksikan pada tahun 2021 BAZNAS telah dapat menerapkan fitur secara lengkap. Selanjutnya pada tahun 2022 tahapan  3  yaitu networking ,  diproyeksikan platform ini dapat diterapkan secara keseluruhan  pada  BAZNAS  di  tingkat provinsi maupun daerah.
Tantangan  selajutnya,  dengan  besarnya potensi  yang  dimiliki,  Indonesia  perlu  untuk membentuk suatu platform digital blockchain yang  dapat  menjadi  penghubung  antara mustahiq, amil dan muzaki serta seluruh aspek pelayanan  zakat  ke  dalam  satu  aplikasi, sehingga  nantinya  ekosistem  per-zakatan secara  nasional  akan  terbuka  lebih  luas.
Lembaga zakat dapat dengan mudah menarik muzaki dengan mencantumkan program kerja melalui  lembaganya.  Melalui  pendataan, mustahiq yang  sesuai/memenuhi  persyaratan dapat  melakukan  pendaftaran  diri  melalui platform  yang  dibentuk  dan  menyebutkan kebutuhan-kebutuhannya.  Dari  sisi  pemberi donasi, muzaki dapat memilih untuk menyalurkan  dananya  kepada  OPZ  sesuai dengan  preferensi  masing-masing muzaki . Lebih jauh, seluruh laporan pengelolaan zakat dapat  disajikan  secara real  time ,  sehingga nantinya  inovasi  teknologi  dapat  melahirkan integrasi  nasional database perzakatan  dan menciptakan big data zakat.
Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi pusat pengembangan industri  ekonomi  islam  di  dunia,  memiliki kekuatan  antara  lain,  1)  mayoritas  penduduk muslim, 2) dukungan penuh dari pemerintah, 3)  kelembagaan  zakat  yang  besar  dan  4) komitmen pengelola lembaga zakat.
Berdasarkan tantangan dan kekuatan yang dimiliki, berikut beberapa strategi yang perlu dilakukan  untuk  mewujudkan  potensi  yang ada:
1. Peningkatan Kapabilitas SDM Lembaga Zakat Lembaga  zakat  di  Indonesia  masih menemukan tantangan dari segi kelembagaan  dan  pengelolaan  dana zakat.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sulastiningsih  dan  Utami  (2013), tentang  strategi  pengumpulan  dana zakat  pada  OPZ  di  Yogyakarta, berkesimpulan  bahwa  citra  OPZ  di Yogyakarta  masih  minim  dan  rendah. Hal  tersebut  disebabkan muzaki masih meragukan  perilaku  dan  mental  SDM zakat/aparat,  data-data  yang  kurang akurat, lembaga zakat belum menginventarisir  data  dengan  baik, serta  kualitas  SDM  lembaga  yang kurang  baik  karena  kemampuan  dan keterampilan manajemen untuk mengelola lembaga belum berkembang di  kalangan  pengurus  lembaga.  Di  sisi lain,  pemberdayaan  para mustahiq penerima zakat melalui bimbingan OPZ belum  dilakukan  secara  intensif  dan maksimal.
Fenomena tersebut memperlihatkan perlu adanya pembenahan mindset pada
SDM  lembaga  zakat  mengenai  fungsi utama  SDM  lembaga  zakat  sebagai mediator  amal  sholeh.  Paradigma  etos kerja islami dengan bekerja optimal dan ikhlas  yang  bertujuan  utama  mencari ridha  Allah,  apabila  diterapkan  secara maksimal  tentu  dapat  memberikan implikasi  baik  terhadap  kinerja  OPZ. SDM lembaga zakat sebagai fasilitator umat,  mempunyai  peran  mulia  tetapi juga  tanggung  jawab  yang  besar  yaitu untuk  dapat  menyampaikan  amanah publik  baik  dari  segi  penerimaan maupun  pendistribusian  dana  zakat dapat terealisasi dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya dengan transparansi yang tinggi, dapat meningkatkan kepercayaan muzaki dan masyarakat.
2. Peningkatan  Kesadaran  Wajib  Zakat dan Digitalisasi Zakat
Terdapat  beberapa  alasan  yang menyebabkan orang enggan membayar zakat  antara  lain,  tidak  memiliki pengetahuan  akan  manfaat  besar  dari zakat,  memiliki  ketakutan  bahwa  dana yang  disumbangkan  akan  disalah gunakan  oleh  pihak  pengumpul  dana, kurang  tegasnya  UU  terkait  zakat, minimnya  kepercayaan  pada  lembaga terkait  dan  terdapat mindset bahwa membantu  sesama  tidak  mesti  melalui perantara zakat.
Rendahnya  kesadaran  masyarakat muslim dalam membayar zakat memiliki keterkaitan dengan keimanan dan  pengetahuannya  mengenai  zakat. Sosialisasi tentang kesadaran pentingnya  membayar  zakat  dapat menambah pengetahuan dan lebih jauh lagi,  meningkatkan  keimanan  umat islam.
Meskipun  zakat  merupakan  rukun Islam dan wajib untuk ditunaikan, tidak semua  masyarakat  paham  akan  peran zakat yang mampu mendorong perekonomian negara.
Aspek kesejahteraan dari suatu bangsa tercermin  ketika  tingkat  kesenjangan sosial  dan  angka  kemiskinan  kecil. Dengan  dana  zakat  yang  terhimpun secara  optimal  dan  terdistribusi  secara maksimal,  dapat  menghapus  rantai kemiskinan,  meningkatkan  kualitas
hidup masyarakat dan kemudian memberikan kesejahteraan sosial.
Selain  itu,  sosialisasi  secara  masif terhadap digitalisasi zakat sangat perlu untuk  dilakukan.  Masyarakat  perlu diberikan  pemahaman  bahwa  dengan sistem digital seperti blockchain pengelolaan  zakat  justru  akan  lebih efisien.  Digitalisasi  zakat  mampu meningkatkan keamanan
pengumpulan,  pengelolaan  zakat,  dan mengurangi  biaya  yang  selama  ini dikeluarkan  dalam  transasksi. Amil bersama-sama dengan pemerintah perlu membuat  gambaran  sosialisasi  zakat digital  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat.
3. Kerjasama Terintegrasi Antar OPZ Data  tahun  2017  menunjukkan jumlah  organisasi/lembaga  pengelola zakat  di  Indonesia  sebanyak  603 lembaga.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari 548  BAZNAS  (48  BAZNAS  provinsi dan 514 BAZNAS kabupaten/kota) dan 55  LAZ  (19  LAZ  nasional,  11  LAZ provinsi,  dan  25  LAZ  kabupaten/kota) (Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
Pada  realitanya  masih  banyak organisasi  dan  lembaga  zakat  pada masjid-masjid daerah yang tidak terlacak  keberadaan  dan  jumlahnya. Untuk  dapat  memaksimalkan  peran zakat,  negara  perlu  memiliki  database seluruh organisasi yang berperan dalam menghimpun  dan  mendistribusikan zakat.
Dengan  adanya  data  yang  saling tersingkron,  pemerintah  akan  lebih mudah  melihat  potensi  dan  realisasi pengelolaan dana secara rill. Selain itu, pendistribusian  zakat  dapat  lebih  luas dan  merata,  bantuan  tidak  hanya menumpuk pada mustahik tertentu dan tidak  sebatas  pada  daerah  tertentu. Dengan  adanya  data  yang  saling terintegrasi,  pihak  pemerintah  akan lebih mudah mengawasi dan mensosialisasikan  apabila menerbitkan peraturan-peraturan terkait. 4. Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Platform Digital Guna
Memudahkan Muzaki Salah  satu  hal  yang  dinilai  penting dan berdampak positif pada penerimaan
dana zakat adalah memberikan kemudahan  kepada muzaki dalam menunaikan  kewajibannya.  Kerjasama yang  telah  terjalin  dengan  sejumlah platform e-commerce digital  saat  ini sudah  tergolong  baik  meskipun  masih memerlukan  beberapa  peningkatan. Marketplace yang  telah  bekerjasama dengan  OPZ  dalam  menerima  zakat seperti  Tokopedia,  Bukalapak,  dan Blibli.com,  dalam  aplikasinya  perlu untuk lebih dimaksimalkan agar nantinya  dapat  memudahkan  dan memberikan  lebih  banyak  pilihan  bagi para  wajib  zakat  dalam  melakukan pembayaran zakat.

## V. Kesimpulan
Kehadiran  sistem  digital,  dalam  hal  ini blockchain ,  merupakan  sebuah  fenomena yang  muncul  karena  adanya  keinginan transaksi  yang  lebih  terpercaya,  aman  dan transparan.  Implementasi blockchain pada lembaga zakat menjadi sebuah urgensi karena dinilai  dapat  meningkatkan  kepercayaan seluruh  stakeholder  mulai  dari muzaki , amil hingga mustahiq .  Dengan  perkembangan teknologi yang dinamis, maka penghimpunan dan pendistribusian zakat akan lebih sistematis dan dapat lebih ditingkatkan karena blockchain menawarkan konsep desentralisasi data  yang  permanen,  rela-time,  aman  dan transparan sehingga dapat mengatasi stabilisasi sistem keuangan non-bank, termasuk  lembaga  OPZ  dalam  kegiatan mengelola dana zakat.
Potensi  penggunaan  teknologi blockchain dapat membantu mengatasi masalah ekonomi negara dalam hal pengentasan kemiskinan dan mencapai keadilan sosial, di mana data dapat diakses  secara  global  yang  memungkinkan untuk melacak pengumpulan dan pendistribusian  zakat  secara  keseluruhan. Teknologi  tersebut  akan  memastikan  donasi dan pendanaan zakat sampai kepada penerima yang tepat.
Indonesia  sebagai  negara  pionir  dalam ekonomi  Islam  dengan  potensi  yang  ada, dirasa  mampu  untuk  beradaptasi  dengan sistem  ini.  Aturan  dan  pedoman  yang  jelas mengenai hal ini di tingkat lokal, regional dan internasional akan ideal untuk
mengoptimalkan teknologi blockchain
misalnya  dalam  dompet  digital  untuk dipatuhi.  Namun,  para  cendikiawan  muslim perlu  membuat  strategi  yang  jelas  dan  rapi mengenai beberapa aspek teknis seperti smart contract sehingga model ini dapat dikembangkan  baik  untuk  instansi  zakat maupun  untuk  cabang  keuangan  Islam lainnya. Beberapa hal yang dapat diupayakan dalam  mendorong  praktik  ini  adalah  dengan peningkatan kapabilitas SDM lembaga zakat, peningkatan  kesadaran  zakat  dan  konsep digitalisasi zakat, kerjasama terintegrasi antar OPZ,  serta  melakukan  kerjasama  dengan berbagai platform digital. Diharapkan penelitian  selajutnya  dapat  menggali  lebih dalam dan memberikan gambaran serta model smart  contract atas  penerapan  sistem blockchain pada  lembaga  zakat  yang  relefan dan dapat diterapkan di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ahmed Shaikh, S., & Ghafar Ismail, A. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. International Journal of Zakat , 2 (2), 1–9.
https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.21 Azam, M., Iqbal, N., & Tayyab, M. (2014).
Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan. Bulletin of Business and Economics , 3 , 85–95.
Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Statistik Zakat Nasional 2017 . Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020 . Jakarta: Pusat
Kajian Strategis BAZNAS.
Badrudin, R. (2015). Evaluation of The SpecifAc Allocation Fund for Indonesian Society Welfare.
International Journal of Applied Business and Economic Research , 13 (7), 5607–5624.
Beik, I. S. (2020). The Use of Technology in
Zakat Management: BAZNAS Experience. 4th International Conference of Zakat . BAZNAS: Indonesia.
https://doi.org/10.37706/iconz.2020
Buterin, V. (2015). Visions Part I: The Value of Blockchain Technology. Diambil 11 November 2020, dari Ethereum Blog website: https://blog.ethereum.org/2015/04/13
/visions-part-1-the-value-of- blockchain-technology/ Dapp, T. (2014). Fintech-The Digital Revolution in The Financial Sector. Dalam Deutsche Bank Research (No. 1). Germany.
Davidson, S., Filippi, P. De, & Potts, J.
(2016). Economics of Blockchain. Public Choice Conference 2016 , (May), 1–24. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.27447 51
Elasrag, H. (2019). Obstacles Challenges
Blockchains for Islamic finance.
Munich Personal RePEc Archive , (92676). Firmansyah. (2009). Potensi dan Peran
Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur . Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Khaf, M. (1987). Zakah Estimation in Some Muslim Countries . Jeddah: Islamic Research and Training Institute of The Islamic Development Bank. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020, Mei 6). Gerakan Platform Digital Maksimalkan Donasi Masyarakat. Diambil 9 September 2021, dari https://knks.go.id/berita/244/gerakan- platform-digital-maksimalkan- donasi-masyarakat?category=1 Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019).
Pemerataan Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Insight: Buletin Ekonomi Syariah , (3), 1–24. Kurniawati. (2004). Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia (Cet.1). Jakarta: Piramedia. Lipka, M., & Conrad, H. (2017). Why Muslims Are the World’s Fastest Growing Religious Group. Diambil 5 November 2020, dari Pew Research Center website: http://www.pewresearch.org/fact- tank/2017/04/06/whymuslims-are- the-worldsfastest-growing-religious- group/
Manhat, N. I., & Waroka, A. (2013). Investigation on Zakat as an Indicator for Moslem Countries’ Economic Growth. Journal Global Business Advancement , 6 (1), 50–58.
https://doi.org/10.1504/JGBA.2013.0 53478 Nor, R. M., Rahman, M. M. H., Rahman, T., & Abdullah, A. (2017). Blockchain Sadaqa Mechanism Frajor Disaster Aid Crowd Funding. Proceedings of the 6th International Conference on Computing and Informatics: Embracing Eco-Friendly Computing, Kuala Lumpur , 25–27.
Pew Research Center Religion & Public Life. (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Pwe Research Center , 2010–2050. Rahim, S., & Kaswadi, H. (2014). An
Economic Research on Zakat Compliance Among Muslim’s Staff in Unimas . 53–65. Kuala Lumpur:
International Conference on Masjid, Zakat, and Waqf. Rejeb, D. (2020). Blockchain and Smart contract’s contributions to Zakat management system. International Conference of Zakat , 15–24. Salleh, W. N., Abdul Rasid, S. Z., &
Basiruddin, R. (2019). Towards
Transforming Zakat Collection and Distribution Roles Using Digital Wallet in Support of Social Justice and Social Financing. Open International Journal of Informatics , 7 (2), 95–103.
Santoso, B., Amilahaq, F., Ahmad, S., & Nasir, N. E. M. (2020). Study on Block-Chain Implementation in Zakat Management (Case Study in Indonesia). ICIC 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Civilization, ICIC 2020, 27th August 2020, Semarang,
Indonesia , 232. European Alliance for Innovation.
Sarea, A. (2012). Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach. International Journal of Business and Social Science , 3 (18), 242–245. Shalihati, F. (2010). Analisis Presepsi dan Sikap Muzzaki Terhadap Badan Amil Zakat Nasional di Kota Jakarta . Institut Pertanian Bogor.
Stevans, L., & Session, D. (2008). The
Relationship Between Poverty, Economic Growth, and Inequality Revisited. Journal of Income Distribution , 17 (1), 5–20.
Sulastinigsih, & Utami, S. (2013). Strategi Pengumpulan Zakat pada OPZIS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper (SANCALL) , 264–276. Syariah Paper Accounting UMS. https://doi.org/ISSN 2460- 0784 Teerlink, M. (2019). Creating Transparency and Accountability in Non- governmental Organisations Using Blockchain Technology . Utrecht University. United Nations. (2020). Blockchain applications in the United Nations system: Towards a state of readiness (Vol. 7).
Yusoff, M. (2011). Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia. International Journal of Business and Social Science , 2 (6), 175–181.