ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat

## Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia
Fitri Raya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id

## Abstrak
Perbankan  syariah  semakin  hari  perkembangannya semakin dikenal di masyarakat. Tak hanya untuk kalangan Islam  semata,  tetapi  juga  bagi  mereka  yang  non  muslim. Tantangan  bank  syariah  ke  depan  sangatlah  berat  karena harus mampu bersaing dengan kompetitor yang lebih banyak dan besar, apalagi jika dibenturkan dengan revolusi industri teknologi dan industri digital yang semakin canggih dan cepat. Sehingga bank syariah dituntut untuk mengimbangi bahkan menjawab  perkembangan  tersebut  dengan  merevolusi  dan memberikan  terobosan-terobasan  yang  tepat  agar  mampu bertahan  dan  eksis  dalam  pola  kegiatan  perekonomian. Perbankan syariah bukanlah hal baru dalam perkembangan sistem  ekonomi  di  Indonesia.  Keberadaannya  sudah  cukup lama  dan  menjadi  lembaga  yang  ikut  andil  dalam  sejarah krisis  ekonomi  1998.  Akan  tetapi  perkembangannya  yang sedikit  lamban  membuatnya  dipandang  sebelah  mata oleh  masyarakat.  Perlu  kerja  keras  dan  kerja  cerdas  untuk memajukan  perbankan  syariah.  Perkembangan  bank syariah  ke  depan  akan  mengalami  sinyal  yang  lebih  baik, karena  pemerintah  sudah  memberikan  dukungan  baik secara langsung maupun tidak langsung. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan normatif dalam  menjalankan  operasional  perbankan  syariah.  Selain itu  pemerintah juga sudah membentuk komite  khusus serta membuat  Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia  2019- 2024  yang  konsen  terhadap  perkembangan  dan  kemajuan ekonomi syariah dan industri keuangan syariah ke depan.
Kata Kunci: Bank Syariah, Realitas, Masyarakat

## A. Pendahuluan
Islam merupakan the comprehensive way of life bagi setiap muslim. Ajarannya yang bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali  dalam  aspek  ekonomi,  Islam  sangat  menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka mencari karunia Ilahi. Setiap aspek kehidupan dalam Islam telah diatur dan tertuang dalam Alquran, meskipun hanya secara umum. Pengaturan lebih lanjut bisa dipelajari dari berbagai sumber hukum Islam yang lain yaitu, Hadist, Ijma’, dan Qiyas. Terkadang kemajuan sebuah peradaban membuat  hukum  tertinggal  dibelakangnya,  sehinga  diperlukan kemampuan dan kefasihan penafsiran keilmuan bagi setiap muslim untuk menggali hukum-hukum yang ada agar dapat diterapkan dalam sistuasi saat ini.
Bank syariah lahir dari kegelisahan masyarakat khususnya masyarakat muslim yang menginginkan adanya sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Sejak tahun 1992 Indonesia memperkenalkan dual banking sistem (sistem perbankan ganda), yaitu suatu sistem bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun yang sama berdirilah bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak tahun 1998 pada saat dikeluarkannya perubahan Undang- Undang Perbankan dengan UU No.10/1998. Undang-undang ini selain memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah juga memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru maupun bagi bank konvensional untuk  membuka  unit  usaha  syariah.  Sejak  saat  itu,  pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai  kebijakan  untuk  mengembangkan  bank  syariah,  dan sejak itu juga bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan. 1
Keberadaan bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung lamban jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menyebabkan bank syariah masih menjadi pilihan alternatif bukan pilihan utama. Perkembangan
1 Ascarya,  Diana  Yumanita, Bank  Syariah;  Gambaran  Umum ,  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta: 2005, hlm. v.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat
perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari besar kecilnya dukungan  atau  ada  tidaknya  dukungan  dari  Pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Komitmen dukungan Pemerintah terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia berawal sejak tahun 1992. Sebelum tahun 1992, Pemerintah belum memberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sehingga belum ada satu pun peraturan yang menuju ke arah pengembangan bank syariah. Dukungan lebih besar dari Pemerintah baru dimulai sejak tahun 1998. Oleh karena itu, tahun 1998 dapat dipakai sebagai pembatas dua periode kebijakan Pemerintah mengenai bank syariah.
Selain itu, apresiasi dari masyarakat khususnya masyarakat muslim juga masih rendah. Karena tidak bisa dipungkiri dari awal masyarakat Indonesia lebih familiar bertransaksi menggunakan bank  konvensional,  sehingga  untuk  mengubah  kebiasaan  dan paradigma masyarakat bukanlah hal yang mudah. Disamping itu pemahaman masyarakat tentang sistem bank syariah masih rendah. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat bagi perbankan syariah. Oleh sebab itu tulisan ini akan menguraikan babak baru perbankan syariah yang bisa menjadi salah satu referensi pengembangan sistem bank syariah ke depan.

## B.  Konsep Perbankan Syariah a.  Sumber Dana Bank Syariah
Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Dalam bank syariah sumber dana berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ke tiga yang terdiri dari dana titipan ( wadi’ah ) dan kuasi ekuitas ( mudharabah  account ). Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang menyertakan dananya melalui pembelian saham. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan (i) titipan ( wadi’ah ) yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank (ii) Investasi ( mudharabah ) adalah dana masyarakat yang diinvestasikan. 2
2 Amir  Machmud  dan  Rukmana, Bank  Syariah  Teori,  Kebijakan  dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 26.

## b.  Akad Bank Syariah
Pada dasarnya akad yang ada dalam perbankan syariah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu (i) akad tabarru’ dan (ii) akad tijaroh . Akad tabarru’ merupakan akad yang menyangkut non profit transaction yang bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari  keuntungan  komersil,  akan  tetapi  akad  ini  dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Sedangkan akad tijaroh segala bentuk perjanjian yang menyangkut profit  transaction dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. 3
c.  Produk Bank Syariah
Sedangkan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 4
1.  Penghimpunan dana ( Funding )
Pada prinsipnya proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk berupa  giro, tabungan, dan deposito  sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih nasabah. 5
2.  Penyaluran dana ( Financing )
Dalam  menyalurkan  dananya  kepada  nasabah,  produk perbankan syariah terbagi dalam empat kategori, yaitu: 6 a.  Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang menghasilkan
produk murabaha h, salam , dan istishna’ . Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. 7
3 Ibid., hlm. 26-27.
4 Adiwarman  Azwar  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Edisi Ke-1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 85.
5 Abdul  Ghofur  Anshori, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Cet.  Ke-2,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 82-83.
6 Adiwarman  Azwar  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, hlm. 85-96.
7 Muhammad  Syafi’i  Antonio ,  Bank  Syariah  Wacana  Ulama  & Cendikiawan, Cet. Ke-1, (Tazkia Institut, 1999), hlm. 121.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat
Salam menurut definisi para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli  suatu  barang  secara  tangguh,  hanya  sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai. 8 Istishna ’  menurut  jumhur  dari  segi  definisi  sama dengan  salam,  hanya  saja  Hanafiyah  lebih  spesisifik dan membedakannya dari salam .  Menurut  Hanafiyah akad istishna merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan. 9
b.  Pembiayaan  dengan  prinsip  sewa,  yang  menghasilkan produk berupa ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik .
Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa  memalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah muntahiya  bitamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa. 10
c.  Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang menghasilkan produk mudharabah , musyarakah , muzaro’ah ,  dan musaqah .
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola. Musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah  pihak  untuk  usaha  tertentu,  dimana  masing- masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise)  dengan  kesepakatan  bahwa  resiko  akan ditanggung bersama. 11
8 https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam- dan-ishtishna.html  oleh:  Isnawati,  Lc.,  MA,  Akses  tgl  16  Juli  2019  jam  14.14 wib.
9 https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam- dan-ishtishna.html oleh Isnawati, Lc., MA, Akses tgl 16 Juli 2019 jam 14.14 wib.
10 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  &
Cendikiawan , hlm. 155-163. 11 Ibid., hlm. 155-163.
Muzzaro’ah adalah kerjasama pengelolahan pertanian  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap,  dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaro’ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 12
d.  Pembiayaan dengan akad pelengkap yang menghasilkan hiwalah , rahn , qardh , wakalah , dan kafalah .
Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandat. Kafalah adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 13

## 3.  Produk jasa (Service)
Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana dengan  pihak  yang  kelebihan  dana,  perbankan  syariah bisa juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah seperti sharf (jual beli valuta asing), ijarah (penyewaan save deposit box). 14

## d.  Prinsip Operasional Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang
12 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , hlm. 131. 13 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  & Cendikiawan , hlm. 201-237. 14 Adiwarman  Azwar  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan , hlm. 101.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat
berpedoman  utama  kepada  Alquran  dan  Hadist.  Islam  sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia.
Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma Islam, maka dalam perilaku investasi dan pembiayaan dalam perbankan syariah harus merujuk pada prinsip sebagai berikut: 15
1)  Tidak ada transaksi keuangan yang berbasis bunga (riba).
2)  Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah dan zakat.
3)  Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam.
4)  Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar.
5) Penyediaan takaful (asuransi yang bebasis syariah).

## C.  Realitas Masyarakat Indonesia
Berbicara tentang realitas masyarakat Indonesia sangatlah kompleks,  sehingga  hal  ini  penulis  hanya  menguraikan  tentang realitas masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan apresiasi ataupun minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Walaupun secara kuantitas masyarakat Indonesia merupakan penganut  agama  Islam  terbanyak  di  dunia,  tapi  itu  tidak  bisa menjadi tolak ukur untuk minat mereka dalam bertransaksi dengan bank syariah. Hal ini tentunya menjadi catatan khusus bagi  bank  syariah,  agar  bisa  mencari  akar  masalah  sekaligus solusinya. Sebenarnya minimnya apresiasi dan respon dari masyarakat dalam penggunaan bank syariah merupakan hal yang wajar saja, karena setiap individu akan melihat kebutuhan dan  kepentingannya  dalam  melakukan  sebuah  transaksi,  dan akan mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa proses yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk membeli sebuah produk barang atau jasa. 16 a.  Mengenali kebutuhan
Pada tahap ini konsumen merasakan bahwa ada hal yang dirasakan kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen
15 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , hlm. 105.
16 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 17.
menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan yang diharapkan.
b.  Mencari informasi
Untuk  memenuhi  kebutuhan,  konsumen  harus  melakukan yang terbaik. Agar dapat memenuhi kebutuhan dengan cara  yang  baik,  maka  konsumen  berusaha  untuk  mencari informasi.
c.  Mengevaluasi alternatif
Informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk mengambil keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk kepercayaan merk dan biaya atau risiko yang akan diperoleh jika membeli suatu produk.
d.  Mengambil keputusan
Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, konsumen akan mengambil keputusan.
e.  Evaluasi paska pembelian
Setelah  membeli,  konsumen  akan  mengevaluasi  atas keputusan dan tindakannya dalam membeli. Jika konsumen menilai kinerja produk atau layanan yang dirasakan sama atau  melebihi  apa  yang  diharapkan,  maka  konsumen  akan puas dan sebaliknya jika kinerja produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen akan tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya.
Dengan  demikian,  konsumen/nasabah  (masyarakat)  sangat jeli dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadi tolak ukur bagi bank syariah dalam memberikan pelayanan dan menciptakan sebuah produk agar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan segmentasi pasarnya pun harus jelas. Pelayanan tidak hanya selesai pada  3S  (Senyum,  Sapa,  Salam)  tetapi  bagaimana  memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada nasabah. Produk yang dikeluarkan pun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kompetitor yang ada bukan sekedar  menganut  filosofi  “anti  riba”.  Karena  “riba”  sudah  jelas ketentuannya. Sehingga produk yang dikeluarkan itu benar-benar shariah compliance dan market needs.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat

## D.  Babak Baru Perbankan Syariah 1.  Pengembangan Perbankan Syariah
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,  sudah  selayaknya  Indonesia  menjadi  pelopor  dan  kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi global  player keuangan  syariah  sangat  besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang  cerah,  tercermin  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif tinggi. Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar  5,07  persen  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan  triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam  lima  tahun  terakhir,  menunjukkan  adanya  penguatan ekonomi  domestik, 17 yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan sovereign  credit  rating Indonesia menjadi investment  grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah. 18
Posisi perkembangan bank syariah mengacu data Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK),  untuk  data  Maret  2019, market  share keuangan  syariah  mencapai  5,94%  dan  total  aset  keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.340,65  Triliun  atau  mencapai  USD  94,12  Miliar,  yakni  8,69% dari total aset keuangan Indonesia. Total capaian ini diperoleh dari  kontribusi  perbankan  syariah  sebesar  5,94%  INKB  Syariah 4,30% pasar modal syariah 15,75%. 19 Hal ini menurut pengamatan
17 h t t p s : / / w w w . b a p p e n a s . g o . i d / i d / b e r i t a - d a n - s i a r a n - p e r s / perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i-tahun-2019/  Akses 22 Juli 2019 jam 10.17.
18 Halim  Alamsyah, Perkembangan  Dan  Prospek  Perbankan  Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015, disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.
19 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/ publikasi/
Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-
Maret-2019/ akses 23 Juli 2019, jam 10.13.
penulis masih relative kecil karena bank syariah bisa melakukan di atas angka tersebut.
Zaman terus bergerak dan perubahan menjadi keniscayaan. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh perilaku konsumen atau nasabah perbankan dalam melakukan transaksi. Agar bisa tetap kompetitif, perubahan perilaku nasabah tersebut harus bisa direspons para pelaku usaha di sektor perbankan. Perbankan harus melakukan transformasi secara komprehensif dan berkesinambungan. Dengan melakukan transformasi,  bank  akan  mendapatkan  peran  dominan  dalam perkembangan zaman. Transformasi menuntut bank harus bisa melakukan  inovasi  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi, baik produk, layanan, maupun proses bisnis. Hal ini juga harus menjadi perhatian serius bagi industri perbankan syariah. Karena jika perbankan syariah tidak mampu merespon dan membuat inovasi terbaru maka bukan tidak mungkin bank syariah akan mengalami ketertinggalan bahkan kehancuran.
Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tidak dapat dijalankan secara parsial. Sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Di era saat ini, peran riset, asesmen dan edukasi menjadi bagian  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Demikian  juga, kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu,  pengembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  dibangun dalam 3 (tiga) pilar yang meliputi: 20
a.  Pemberdayaan  ekonomi  syariah,  mewujudkan  ekonomi syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia yang dapat mendukung  distribusi  sumber  daya  dan  kesempatan, mengoptimalkan investasi yang berdaya guna, dan mendorong partisipasi  sosial  untuk  kepentingan  publik,  sehingga melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian.
b.  Pendalaman  pasar  keuangan  syariah,  memaksimalkan pengembangkan instrumen dan infrastruktur keuangan syariah,  mengembangkan  basis  investor  dan  regulasi,
20 https :// www.bi.go.id / id / ekonomi-dan-keuangan-syariah / Cetak-Biru / Pilar-3 / Default. aspx Akses 15 Juli 2019 jam 10.48 wib.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat
mengembangkan  manajemen  likuiditas  syariah,  menjalin kerjasama baik domestik maupun internasional dalam pendalaman pasar keuangan syariah.
c.  Penguatan  riset,  penilaian  dan  edukasi  termasuk  sosialisasi dan  komunikasi,  memaksimalkan  dalam  memperkuat  riset dan asesmen ekonomi syariah meningkatkan kompetensi industri dan regulator; dan peningkatan awareness masyarakat.
Selain 3 point tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah agar bisa lebih maju minimal menyamai bank konvensional:
a.  Bank syariah harus berevolusi secara menyeluruh mulai dari  perbaikan  pelayanan,  sumber  daya  manusia,  integritas lembaga, aset, jaringan, sistem dan produk yang dihasilkan.
b. Bank syariah harus dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dan pasar.
c.  Membuat produk yang visible dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kompetitor yang ada bukan atas dasar sentimen agama.
d.  Bank syariah harus patuh kepada prinsip dan nilai syariah ( shariah compliance ) dan harus sesuai dengan tujuan syariah
( maqashid al-syari’ah ).

## 2.  Shariah Compliance
Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip- prinsip syariah. Kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah ( shariah compliance ) menjadi aspek yang membedakan sistem konvesional dan syariah. Kepatuhan syariah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut.
Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank  syariah  adalah  terletak  pada  filosofis  dan  landasan  dalam pelaksanaan  operasionalnya.  Jika  bank  konvensional  hanya tunduk kepada UU Perbankan secara umum, maka bank syariah disamping tunduk kepada UU Perbankan juga harus tunduk
kepada ketetuan-ketentuan syariah. Selain itu di bank syariah dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS fungsi utamanya adalah mengawasi kinerja dan operasional bank syaraih. DPS adalah badan independen pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.

## Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan
DPS dan tingkat pengawasan berikutnya di level nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  yang  bukan  badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah. Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). 21
Model pengawasan oleh DPS terhadap industri keuangan syariah, di mana DPS sebagai supervisory body . DPS dari yang mengawasi bank syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke DSN. Berdasarkan laporan tersebut, DSN  meneruskan  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  dilakukan investigasi terkait dengan isu yang dilaporkan. Dalam hal pelaporan kepada DSN, bahwa DPS harus membuat pernyataan secara berkala dalam menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syariah. Pernyataan tersebut dimuat dalam bentuk laporan tahunan ( annual report ) di bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS adalah pihak sebagai penyaring pertama atas suatu produk yang baru dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh pihak DSN. 22
Dengan  demikian,  kemampuan  dan  kejelian  bank  syariah dalam menangkap dan memahami isu terbaru tentang keuangan syariah menjadi point utama, karena hal ini akan menjadi tolak ukur seberapa pogresifnya bank syariah dalam menjawab isu- isu terkini guna kemajuan dan pengembang produk yang akan
21 Pasal 26 ayat (4) dan (5) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
22 Luqman  Nurhisam, Kepatuhan  Syariah  (Sharia  Compliance)  dalam Industri Keuangan Syariah, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 Januari 2016: 77 – 96, hlm. 15.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat
dihasilkan. Serta dalam proses operasionalnya harus memenuhi kriteria shariah  compliance dan tujuan syariah ( maqashid  al- syari’ah ).
3. Good Corporate Governance dalam Industri Perbankan Syariah
Penerapan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance menjadi  suatu  keharusan  bagi  sebuah  institusi,  termasuk  di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab public ( public accountability ) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Alquran, Hadist, dan Ijma’ para ulama.
Good  Corporate  Governance merupakan proses yang digunakan untuk mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Secara konseptual Good  Corporate  Governance pengaplikasian prinsip transparency, accountability,
responsibility , independency, dan fairness. 23
a. Transparency, keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
Artinya,  bank  syariah  berkewajiban  memberi  informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu,  memadai,  jelas,  dan  akurat.  Informasi  harus  mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah;
b. Accountability, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Artinya bank syariah harus menetapkan tanggung jawab
23 Amir  Machmud  dan  Rukmana, Bank  Syariah  Teori,  Kebijakan  dan Studi  Empiris  di  Indonesia, (Jakarta:  Erlangga,  2010),  hlm.  77.  Dan  Aldira Maradita, Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank  Konvensional, Jurnal  Yuridika,  Vol.  29  No  2,  Mei-Agustus  2014,  hlm.
193.
yang  jelas  dari  setiap  komponen  organisasi,  selaras  dengan visi,  misi,  sasaran  usaha,  dan  strategi  perusahaan.  Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung  jawab  masing-masing.  Selain  itu,  bank  harus memastikan ada dan tidaknya check  and  balance dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaaan ( corporate values ), sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki reward and punishment sistem ;
c. Responsibility, kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip pengelolaan bank yang sehat.
Artinya,  bank  syariah  harus  memegang  prinsip prudential banking practices . Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah pun harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik);
d. Independency, pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun.
Artinya Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders . Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan ( conflict of interest );
e. Fairness, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran ( equal treatment ). Serta memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah.
Good  Corporate  Governance merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Good Corporate Governance secara konsisten akan memperkuat
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat
posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders .

## 4.  Peran Pemerintah
Potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Faktor utamanya adalah Indonesia mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. Sehingga industri perbankan syariah di Indonesia perlu terobosan baru yang dapat memperbesar size industri secara signifikan. Dalam industri keuangan syariah, peran Pemerintah secara langsung baru sebatas pada bidang hukum 24 dan keuangan negara meng- endorse dalam penerbitan sukuk global 25 sukuk ritel 26 dan sukuk tabungan 27 . Selain itu pemerintah juga menerbitkan Sukuk Negara Berbasis Pembiayaan Proyek ( Based  Project  Sukuk ) yang khusus untuk pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan proyek sebagai underlaying asset. Sedangkan secara tidak langsung Pemerintah mengizinkan beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan Bank BUMN tersebut.  Tapi  sebagai  anak  perusahaan,  bank  syariah  tersebut mempunyai aset yang mungil dibandingkan induknya. Hal ini membuat bank syariah mengalami keterbatasan modal dan aset. Disisi lain pemerintah pun dilematis jika memberikan cash management yang tinggi kepada bank syariah karena akan mengalami beban biaya yang tinggi yang disebabkan keterbatasan produk yang ada di bank syariah.
24 Penerbitan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
25 Adalah sukuk Negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing.
26 Adalah produk Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Kementerian Keuangan) dan dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.
27 Adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada  individu  Warga  Negara  Indonesia,  sebagai  tabungan  investasi  yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

## E.  Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah
(KNKS)
Ada angin segar yang akan membuat industri perbankan syariah di Indonesia akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang,  karena  pemerintah  sudah  membentuk  Komite  Nasional Keuangan Syariah (KNKS). 28 KNKS akan mengawal agenda dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI ) yang telah diluncurkan Pemerintah Indonesia di sela acara World  Islamic  Economic  Forum (WIEF)  2016  di  Jakarta. Masterplan AKSI berisi kajian dan rekomendasi strategi untuk memperbaiki  industri  keuangan  syariah  di  bidang  perbankan, pasar  modal,  lembaga  keuangan  non-bank,  dan  dana  sosial keagamaan yang meliputi dana haji, zakat, dan wakaf. Perbaikan tersebut  menyangkut  permodalan,  sumber  daya  manusia,  tata kelola,  perlindungan  konsumen,  teknologi  informasi,  sosialisasi dan sistem jaring pengaman. Masterplan AKSI fokus untuk menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan. 29
Masuknya keuangan dan ekonomi syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan  pembangunan  dengan  enam  cara  utama.  Pertama, menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur,  pendidikan,  dan  pertanian  yang  diperlukan. Investasi dapat berasal dari investor Islam dari negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang kaya akan minyak dan gas, investor konvensional internasional dan ASEAN yang mencari
28 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, kemudian ada Dewan Pengarah yang beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Menteri Keuangan,  Menteri  Agama,  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,  Gubernur  Bank  Indonesia,  Ketua  Dewan  Komisioner  Lembaga
Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
29 https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10204/komite- nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan- keuangan-syariah-di-indonesia/0/artikel_gpr. Akses tanggal 15 Juli 2019 jam 10.13 wib.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat
kelas aset baru untuk memperluas portofolio investasi mereka dalam instrumen syariah, dan investor dari negara-negara barat (western countries) yang hanya berinvestasi dalam proyek-proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial. Kedua, menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik. Ketiga, mendiversifikasikan  sumber  dana  untuk  pemerintah  dan  sektor korporasi  untuk  manajemen  risiko  yang  lebih  baik.  Keempat, memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu.  Kelima,  meningkatkan  daya  saing  industri  keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara. Keenam, menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah agar ke depan menjadi kiblat dalam bisnis keuangan syariah di dunia. 30
Selain itu pemerintah juga meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 31 untuk menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ada empat langkah dan strategi utama pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia yang tercantum dalam masterplan tersebut. Pertama, penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Yang akan memperkuat nilai tambah pada sektor- sektor, misalnya makanan minuman, tourism, fashion, media dan rekreasi,  serta  farmasi  dan  kosmetik. Kedua adalah penguatan sektor keuangan syariah, keuangan syariah ke depannya akan lebih
30 https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10204/komite- nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan- keuangan-syariah-di-indonesia/0/artikel_gpr. Akses tanggal 15 Juli 2019 jam 10.13 wib.
31 Diluncurkan pada hari Selasa, 14 Mei 2019 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
berorientasi kepada sektor perbankan retail. Ketiga, penguatan sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  atau  UMKM sebagai penggerak utama halal value chain atau rantai nilai halal. strategi ini bisa mendorong agar tidak hanya pemain besar yang menjadi pemain global. Dengan demikian akan semakin banyak pemain yang bisa terlibat. Keempat, penguatan di bidang ekonomi digital. Utamanya, perdagangan, misalnya e-commerce dan market place , serta keuangan, yakni teknologi finansial. Sehingga sektor tersebut diharapkan dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya, akan diperbanyak halal goods dan services yang masuk e-commerce  platform yang akan bekerjasama dengan beberapa e-commerce yang ada. 32
Untuk  menjalankan  empat  strategi  tersebut,  MEKSI  2019- 2024 telah menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan. Strategi itu antara lain peningkatan kesadaran publik, peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia, penguatan  kapasitas  riset  dan  pengembangan,  serta  penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. Dengan demikian, Indonesia bisa meningkatkan posisi perekonomian syariah Indonesia di kancah internasional. 33
Melihat upaya pemerintah yang sudah memperhatikan ekonomi syariah dan keuangan syariah tentu menjadi kabar baik untuk pengembangan ke depan. Hal ini tentunya akan menjadi tolak ukur dalam menjalankan program pemerintah dibidang ekonomi. Artinya tidak hanya sebatas ekonomi konvensional saja, akan tetapi harus melihat dari sisi ekonomi syariah juga.
32 https://bisnis.tempo.co/read/1205390/diluncurkan-jokowi-ini-4- fokus-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia Akses Tanggal 15 Juli 2019 Jam. 09.45 wib.
33 https://bisnis.tempo.co/read/1205390/diluncurkan-jokowi-ini-4- fokus-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia Akses Tanggal 15 Juli 2019 Jam. 09.45 wib.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat

## Babak Baru Sistem Perbakan Syariah
34
34 Diambil dari berbagai literatur dan pengalaman (diskusi) kemudian diolah menjadi sebuah ringkasan.
Bank Syariah Kebijakan yang diambil Isu Stategis Pemerintah Program Kerja 1.  Modal yang masih terbatas
2.  Pelayanan yang masih lambat, kurang efektif dan efisien
3.  Produk yang dihasilkan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4.  Kualitas & kuantitas SDM
5. Pengetahuan
& apresiasi
masyarakat yang minim
1.  Penambahan Modal 2.  Memperbaiki layanan yang cepat, tepat dan akurat
3.  Memahami akad- akad yang ada ketentuan fiqh muamalah
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
5.  Literasi kepada masyarakat Berpegang pada : -  Good Corporate Governance
-  Shariah Compliance
-  Maqashid al-syari’ah
1.  Melakukan kerjasama dengan pemilik modal yang besar (BUMN atau pihak swasta), lembaga pendidikan, lembaga riset atau bahkan lembaga keuangan Internasional
2.  Digitalisasi pelayanan dan memangkas birokrasi
3.  Membuat produk yang lebih variatif agar masyarakat lebih banyak pilihan dan lebih kepada pembiayaan ke sektor riil 4.  Pelatihan karyawan & rekruitmen karyawan yang handal sesuai dengan kriteria dan kebutuhan lembaga
5.  Penguatan riset, penilaian dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat

## G. Penutup
Perbankan syariah bukanlah hal baru dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Keberadaannya sudah cukup lama dan menjadi lembaga yang ikut andil dalam sejarah krisis ekonomi 1998. Akan tetapi perkembangannya yang sedikit lamban membuatnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memajukan perbankan syariah.
Pemerintah sudah membuka kran baru untuk kemajuan bank syariah ke depan. Berarti saatnya bank syariah berubah, berubah menjadi lembaga keuangan prioritas dan yang diunggulkan.
Bank syariah yang maju dan bonafit menjadi dambaan bukan hanya bagi lembaga tapi masyarakat juga mendambakan hal tersebut.  Berubah  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah,  tetapi  jika diawali dengan niat baik dan dilakukan secara perhalan-lahan maka pasti akan terwujud. Keinginan dan semangat lembaga keuangan syariah (bank syariah) menjadi point utama.
Fitri Raya: Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat

## Daftar Pustaka
Adiwarman  Azwar  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan Keuangan, Edisi Ke-1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
Ascarya,  Diana  Yumanita, Bank  Syariah;  Gambaran  Umum , Pusat  Pendidikan  dan  Studi  Kebanksentralan  (PPSK)  BI, Jakarta: 2005.
Amir  Machmud  dan  Rukmana, Bank  Syariah  Teori,  Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010.
Aldira Maradita, Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, Jurnal Yuridika, Vol. 29 No 2, Mei-Agustus 2014.
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , Cet. Ke-
2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
Halim  Alamsyah, Perkembangan  Dan  Prospek  Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015, disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli
Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.
Muhammad  Syafi’i  Antonio ,  Bank  Syariah  Wacana  Ulama  & Cendikiawan, Cet. Ke-1, Tazkia Institut, 1999.
Tatik  Suryani, Perilaku  Konsumen  ;  Implikasi  pada  Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Luqman  Nurhisam, Kepatuhan  Syariah  (Sharia  Compliance) dalam  Industri  Keuangan  Syariah, Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 Januari 2016.
UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah https :// bisnis.tempo.co / read / 1205390 / diluncurkan-jokowi- ini-4-fokus-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia  Akses Tanggal 15 Juli 2019 Jam. 09.45 wib.
https :// kominfo.go.id /index .php / content / detail / 10204 / komite-nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan- pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di- indonesia / 0 / artikel_ gpr.  Akses  tanggal  15  Juli  2019  jam 10.13 wib.
https :// www.bi.go.id / id / ekonomi-dan-keuangan-syariah / Cetak- Biru / Pilar-3 / Default. aspx Akses 15 Juli 2019 jam 10.48 wib. https :// www. rumahfiqih .com /fikrah -549-perbedaan-jual-beli- salam-dan-ishtishna.html oleh Isnawati , Lc ., MA , Akses tgl 16 Juli 2019 jam 14.14 wib.
https :// www.bappenas.go.id / id / berita-dan-siaran-pers / perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i- tahun-2019 / Akses 22 Juli 2019 jam 10.17.
https :// www.ojk.go.id / id / kanal / syariah / berita-dan-kegiatan / publikasi / Documents / Pages / Snapshot-Perbankan-Syariah- Indonesia-Maret-2019 / akses 23 Juli 2019 , jam 10.13.

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.