## TANAH ADAT DESA PAKRAMAN LEMUKIH DAN PERALIHANNYA MENJADI TANAH HAK MILIK
Putu Sugi Ardana 1 , I Nyoman Surata 2
Abstrak: Masalah  tanah  adat    memiliki  hal-hal  yang  khusus.  Di  dalam permasalan  tanah  adat  tidak  semata-mata  terkait  nilai  ekonomis  dari  tanah, tetapi lebih dari pada itu di dalamnya tersangkut paut masalah kepercayaan dan keyakinan.  Dalam  permasalahan  tanah  di  lemukih  perlu  diketahui  status  tanah sebelum  diubah  atau  ditetapkan  menjadi  hak  milik,  dan  proses  perubahannya agar  dapat  diketahui  apakah  hal  tersebut  terjadi  sesuai  dengan  tujuan  hukum untuk  menciptakan  ketertiban,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Antara  status  tanah dengan  proses  perubahannya  memiliki  keterkaitan  erat,  karena  status  tanah menentukan proses perubahan yang harus dilakukan.
Penelitian  ini  membahas  tentang  status  tanah  adat  Desa  Lemukih  sebelum diakui dan ditegaskan menjadi hak milik perorangan dan proses perubahan hak atas tanah tersebut terjadi.  Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study) .
Dapat  disimpulkan  bahwa:  BKD  Kabupaten  Buleleng  berperan  menyelesaikan pelanggaran  disiplin  PNS  daerah  yang  bertugas  pada  seluruh    Perangkat Organisasi  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  yang  meliputi  Sekretariat  Daerah, Sekretariat  DPRD,  Dinas,  Badan,  Kantor,  Kecamatan,  maupun  Kelurahan. Peranan  BKD  terutama  bersifat  administratif  berupa  penyiapan  data  PNS  dan bahan-bahan  lain  yang  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  menyelesaikan pelanggaran  disiplin  PNS  yang  terjadi.  Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada PNS  yang  melanggar  disiplin  pegawai  umumnya  mengacu  pada  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  tahun  1980  dapat  berupa  hukuman  disiplin ringan,  sedang,  dan  berat.  Penjatuhan  hukuman  didasarkan  pada  berbagai pertimbangan,  kecuali  hukuman  yang  sudah  ditetapkan  secara  defitinif  oleh peraturan perundang-undangan.
Kata-kata kunci: Pelanggaran Disiplin PNS, sanksi .

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia. Wignjodipuro (1995: 197) membedakan pentingnya kedudukan tanah pada pokoknya adalah :
1 I Nyoman Lemes, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 I Nyoman Gede Remaja, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
1. Karena  sifatnya,  yakni  satu–satunya  benda  kekayaan  yang  meski  mengalami keadaan  bagaimanapun  juga,  masih  bersifat  tetap  dalam  keadaannya,  bahkan kadang–kadang menjadi lebih menguntungkan.
2.  Karena Fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu:
a. Merupakan tempat tinggal persekutuan.
b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
c. Merupakan tempat warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
d. Merupakan tempat para warga persekutuan dan roh leluhur persekutuan.
Dalam konteks Hukum Adat diakui adanya pertalian hukum (r echtsbetrekking ) antara  umat  manusia  dengan  tanah  yang  didasarkan  pada “participerend  denken” (alam  pikiran  serba  berpasangan).  Berdasarkan  pandangan  ini  manusia  tidak  dapat lepas dari tanah oleh karena :
1. tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat;
2. memberikan kehidupan ;
3. tempat warga yang meninggal dikuburkan;
4. dipercayai  merupakan  tempat  tinggal  dewa–dewa  pelindung  dan  tempat  roh leluhur bersemayam (Ter Haar, 1991 dan Bushar Muhammad, 1985).
Kompleksitas  pemikiran  religio  magis  ini    melahirkan  ikatan  hukum  ( iuris vinculum )  berupa ikatan hak dan kewajiban (Dharmayuda, 2001: 116).
Secara  nasional  karena  sampai  saat  ini  Indonesia  masih  merupakan  negara agraris, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani maka masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari semua pihak. Tanah  yang  tersedia  tidak  akan  bertambah  sedangkan  jumlah  penduduk  selalu mengalami pertumbuhan, sehingga kebutuhan  akan jaminan adanya kepastian hak – hak atas tanah akan semakin diperlukan.
Setiap  permasalahan  atas  tanah,  terlebih–lebih  yang  berkaitan  dengan kepentingan  umum,  harus  dicari  penyelesaiannya  dengan  mengakomodasi kepentingan  semua  pihak.  Kepentingan  umum  dan  kepentingan  individu  warga
masyarakat  harus  ditempatkan  dalam  suatu  tatanan  yang  harmonis  untuk  menjamin adanya ketertiban, keadilan, kenyamanan  dan kepastian hukum di masyarakat.
Masalah tanah adat  memiliki hal-hal yang khusus. Di dalam permasalan tanah adat tidak semata-mata terkait nilai ekonomis dari tanah, tetapi lebih dari pada itu di dalamnya tersangkut paut masalah kepercayaan dan keyakinan. Kadang-kadang unsur kepercayaan dan keyakinan ini lebih menonjol  dibandingkan dengan nilai  ekonomis tanah  yang  dipermasalahkan,  meskipun  lebih  sering  keduanya  sedemikian  rupa berkaitan  sehingga  tidak  lagi  dapat  dipisahkan.  Tanah  laba  pura  misalnya,  selain karena  tanah  tersebut  diyakini  memiliki  hubungan  spiritual  dengan  puranya  (dalam tatanan  kewilayahan  dianggap  masih  menjadi  satu  kesatuan),  secara  ekonomis keberadaan  pura  didukung  oleh  hasil-hasil  tanah  laba  pura.  Hasil  tanah  laba  pura dipergunakan  untuk  perbaikan  pisik  bangunan  pura,  dan  terutama  untuk  membiayai upacara yang diselenggarakan di pura tersebut, baik yang insidental maupun rutin.
Masalah  tanah  yang  melibatkan  Desa  Pakraman  Lemukih  dengan  sekelompok pemegang sertifikat hak milik perorangan atas tanah seluas kurang lebih 66 ha, yang terletak di Desa Lemukih dilihat dari kurun waktu bukan merupakan masalah baru.
Bukti  tertulis  dari  masa  yang  paling  awal  yang  ditemukan  berkenaan  dengan masalah  ini  berupa pengeling-eling  pasubayan yang  dibuat  tahun  1930.  Surat pengingat  perjanjian  ini  memuat  perjanjian ngupetinin tanah,  yaitu  perjanjian menggarap tanah milik desa dengan kewajiban membayar upeti.
Masalah  yang  timbul  kemudian  ada  hubungan  dengan  pembentukan  Hukum Agraria  Nasional  Tahun  1960  (Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  selanjutnya  disebut  UUPA).  Hukum  Agraria Nasional  menjadikan  Hukum  Adat  sebagai  landasan,  sehingga  walaupun  dualisme Hukum Agraria  yang terjadi pada masa sebelumnya dapat dihapus, tetapi masih ada pluralisme dalam Hukum Agraria.
Untuk  menciptakan  adanya  kesatuan  dan  kepastian  hukum  dalam  UUPA  ada ketentuan  tentang  konversi,  yang  pada  prinsipnya  menghapus  hak-hak  atas  tanah berdasarkan  Hukum  Barat  maupun  Hukum  Adat    untuk  kemudian  dikonversi  ke
dalam  salah  satu  hak  baru  menurut  UUPA.  Semua  hak-hak  adat  harus  dikonversi tanpa  kecuali.  Konversi  tanah  tidak  dimaksudkan  untuk  mengadakan  hak-hak  baru, tetapi untuk menegaskan dan atau mengakui adanya hak itu (Salindeho, 1994: 8). Jadi status  tanah  atau  eksistensi  tanah  sebelum  ditegaskan  atau  diakui,  atau  diberikan, sangat penting untuk diketahui.
Dalam  permasalahan  tanah  di  lemukih  perlu  diketahui  status  tanah  sebelum diubah  atau  ditetapkan  menjadi  hak  milik,  dan  proses  perubahannya  agar  dapat diketahui apakah hal tersebut terjadi sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Antara  status  tanah  dengan  proses perubahannya  memiliki  keterkaitan  erat,  karena  status  tanah  menentukan  proses perubahan yang harus dilakukan.
Sehubungan  dengan  permasalahan  Eksistensi  Tanah  Adat  Desa  Pakraman Lemukih perlu dicari jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  status  tanah  adat  Desa  Lemukih  sebelum  diakui  dan  ditegaskan menjadi hak milik perorangan?
2. Bagaimanakah proses perubahan hak atas tanah tersebut dilakukan?

## TINJUAN PUSTAKA
Istilah  Tanah  adat  telah  lama  dikenal  dalam  hukum  pertanahan  di  Indonesia. Pasal 62 RR/ 51 IS membedakan antara :
a. Gromeden door de inlandere out gomen (tanah yang sudah digarap oleh Bangsa Indonesia).
b. Gromeden  als  gemeene  hacide  of  niteningen  anderen  haafde  tot  de  dorpen  of dessa’s  behonderen (tanah  yang  termasuk  kepunyaan  desa,  baik  sebagai  tanah penggalaan maupun dengan sifat lain).
c. Gromeden  door  Inlandere  voor  digen  gebruik  out  gomen (tanah  yang  digarap oleh Bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri).
d. Gromeden    door  Inlandere  in  erfelijk  individual  gebruik  bezitten (tanah  yang dipunyai oleh Bangsa Indonesia dengan hak milik).
Hak  masyarakat  adat  atas  tanah  pada  masa  lampau  disejajarkan  dengan  istilah hak ulayat (suatu istilah berasal dari Bahasa Minangkabau). Mr. C.C. J. Maassen dan A.P.G. Hens dalam bukunya Agrarische Regelingen voor Het Gouvernementsgebied van Java en Madura (Ruchiyat, 1986 : 31) menerangkan tentang hak ulayat sebagai berikut  :  “Yang  dinamakan  hak  ulayat  ( beschikkingsrecht )  adalah  hak  desa  menurut adat  dan  kemauannya  untuk  menguasai  tanah  dalam  lingkungan  daerahnya  buat kepentingan  anggota–anggotanya  atau  untuk  kepentingan  orang  lain  (orang  asing) dengan  membayar  kerugian  kepada  desa,  dalam  hal  mana  desa  itu  sedikit  banyak turut  campur  dengan  pembukaan  tanah  itu  dan  turut  bertanggungjawab  terhadap perkara – perkara yang terjadi disitu yang belum dapat diselesaikan“.
Dalam  bukunya Een  Adat-Wetboekje  voor  hell  Indonesie ,  Van  Vollenhoven menegaskan sebagai berikut (Ruchiyat,1986 : 32):
a. Beschikkingsrecht atas  tanah  hanya  dapat  dimiliki  oleh  persekutuan  hukum ( gemeenschappen ) dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan ;
b. Beschikkingsrecht tidak dapat dilepaskan untuk selama–lamanya.
c. Jika  hak  itu  dilepaskan  untuk  sementara,  maka  bilamana  ada  alasan  selain kerugian untuk penghasilan – penghasilan  yang hilang harus dibayar juga cukai ( heffingen ) oleh orang – orang asing menurut  hukum adat diwajibkan membayar kepada persekutuan hukum ( gemeenschap ) yang memiliki tanah itu.
Pengakuan  bahwa  masyarakat  desa  (adat)  dapat  memiliki  hak  atas  tanah  telah lama di pegang orang. Dinyatakan bahwa yang dapat memegang hak milik adalah :
a. Perseorangan.
b. Persekutuan  hukum,  termasuk  didalamnya  desa  di  Jawa,  Bali  dan  Lombok  ; marga di Sumatra ; dan sebagainya.
c. Familie atau keluarga sedarah seperti di Minangkabau dan Menado.
Tanah  ulayat  di  Bali  lebih  di  kenal  dengan  sebutan  tanah  desa.  Tanah  desa dalam  Istilah  Bali  di  sebut druwe  desa .  Tanah  druwe  desa  berupa  tanah  pertanian (tanah  basah,  tanah  kering)  akan  digarap  oleh  krama    desa      (warga  desa)  dan penggarapannya  diatur  oleh  prajuru  atau  pengurus  desa,  baik  secara  perorangan
maupun  kelompok  yang  kemudian  hasilnya  diserahkan  oleh  penggarap  kepada  desa (desa adat) (Dharmayudha , 1987: 40).
Menurut Dharmayudha jenis–jenis tanah adat di Bali sebagai berikut:
a. Tanah Desa atau Druwe Desa.
Tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  desa  adat  yang  bisa  didapat  melalui usaha–usaha  pembelian  ataupun  usaha  lainnya.  Kalau  tanah–tanah  druwe  desa ini  berupa  tanah  pertanian  (sawah,  ladang)  akan  digarap  oleh  krame  desa  dan penggarapannya  diatur  dengan  membagi–bagikan  secara  perorangan  maupun secara  kelompok  yang  kemudian  hasilnya  diserahkan  oleh  penggarap  kepada Desa Adat. Termasuk tanah–tanah Druwe Desa pada umumnya :
1) Tanah pasar: tanah yang dipakai untuk pasar.
2) Tanah lapang: tanah yang dipakai untuk lapangan, baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan lain.
3) Tanah  kuburan/  setra:  tanah–tanah  yang  dipergunakan  untuk  kuburan  atau menanam mayat.
4) Tanah-tanah  pertanian  (sawah,  ladang)  yang  diberikan  kepada  perangkat pejabat desa atau pengurus desa.
b.  Tanah  laba  pura.  Tanah–tanah  yang  dimiliki  Desa  (yang  dikuasai  oleh  desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura.
c. Tanah  pekarangan  desa  (PKD).  Tanah  yang  dikuasai  oleh  desa  yang  diberikan kepada  warga  desa  (krama  desa)  untuk  tempat  mendirikan  perumahan  yang lazimnya  dalam  ukuran  luas  tertentu  dan  hampir  sama  untuk  tiap  keluarga. Kewajiban  yang  melekat  (yang  lebih  dikenal  dengan  ayahan)  pada  krama  desa yang  menempati  tanah  itu  ialah  adanya  beban  berupa  tenaga  atau  materi  yang diberikan kapada desa adat.
d.  Tanah  ayahan  desa  (AyDs).  Tanah–tanah  yang  dikuasai  oleh  desa  yang penggarapannya  diserahkan  kepada  masing–masing  krama  desa  dengan  hak untuk  menikmati,  dengan  kewajiban  untuk  memberikan  ayahan  berupa  tenaga maupun materi kapada desa adat.
Pasal 49 UUPA menyatakan sebagai berikut :
a. Hak milik tanah  badan–badan keagamaan dan sosial sepanjang digunakan untuk usaha  dalam  bidang  keagamaan  dan  sosial  diakui  dan  dilindungi.  Badan–badan tersebut  dijamin  pula  akan  memperoleh  tanah  yang  cukup  untuk  bangunan  dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci  sebagi  dimaksud dengan Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963  tentang  Penunjukan Badan–badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dinyatakan bahwa badan–badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah antara lain :
a. Bank–bank yang didirikan oleh Negara.
b. Perkumpulan–perkumpulan  Koperasi  Pertanian  yang  didirikan  berdasarkan  UU No. 79 Tahun 1958.
c. Badan–badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar penjelasan dari Menteri Agama.
d. Badan–badan  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertanian/  Agraria  setelah mendengar penjelasan dari Menteri Kesejahteraan Sosial .
Dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  24  September  1986 nomor  SK  556/  DJA/  1986  pura  ditunjuk  sebagai  badan  hukum  keagamaan  yang dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  pensertifikatan tanah laba pura ditempuh melalui jalur konversi.
Mengenai  tanah  laba  pura,  di  dalam  Surat  Keputusan  Panitia  Landreform Daerah  Tingakat  I  Bali  No.  5/  SK/  1963  tertanggal  25  Juni  1963,  yakni  tentang Pedoman  Kerja  Panitia  Landreform  Kabupaten  di  Bali  mengenai  tanah–tanah pertanian  untuk  Laba  Pura.  Dalam  penjelasannya  dinyatakan,  karena  didalam  tata kehidupan  dan  penghidupan  kemasyarakatan  umat  Hindu  di  Bali,  Faktor  tanah merupakan  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  tanah  dalam  pelaksanaan hukum dan upacara keagamaan merupakan rangkaian yang terjalin erat serta sumber utama dalam hal pembiayaannya.
Mengenai pelaksanaan landreform dalam hubungannya dengan tanah laba pura di  Bali  telah  dibuat  Surat  Keputusan  Panitia  Landreform  Daerah  Tingkat  I  Bali Nomor  5/  SK/  XX/  1963  tanggal  11  Juli  1967  tentang  Pedoman  Kerja  Bagi  Panitia Landreform  Kabupaten  Di  Bali  mengenai  Tanah-tanah  Pertanian  untuk  Laba  Pura. Pedoman kerja ini dibuat berdasarkan hasil rapat Panitia Ad-Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Juni 1963.
Dalam Pedoman Kerja ini antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut.
1. Tanah–tanah  yang  sudah  atas  nama  pura  sebelum  berlakunya  UU  No.  56/  Prp/ 1960  dan  kenyataan  hasil-hasilnya  digunakan  untuk  keperluan  pembiayaan, pemeliharaan,  dan  peruntukan  lain  yang  langsung  berhubungan  dengan  pura tidak  dikenakan  ketentuan  batas  maksimum  sebagimana  tercantum  dalam  UU No. 56/ prp/ 1960 (Pasal 1 Ayat (4) Sub b).
2. Tanah  pertanian  yang  nyata–nyata  dipergunakan  untuk  pembiayaan  pura  tetapi masih  terdaftar  resmi  atas  nama  dan  dikuasai  oleh  perorangan,  dikuasai  oleh Negara  yang  kemudian  diberikan  dengan  hak  pakai  cuma–cuma  kepada  pura/ tempat  ibadah  umum  yang  bersangkutan  guna  pembiayaan aci–aci dan pemeliharaannya.
3. Batas maksimum tanah laba pura adalah sebagai berikut:
a. Bagi  Pura  Sadkahyangan,  Pura  Gunung  Catur  Lokapala,  Pura  Catur  Danu, Pura Paduraksaning Jagat Bali, dan Pura Dang Kahyangan, luas maksimum 20 ha.
b. Pura Kahyangan Tiga pada tiap-tiap desa, Pura Kahyangan Tiga bagi sawah ladang, Pura Pedarman, luas maksimum 10 ha.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  salah  satu  cara  manusia  untuk  menemukan  kebenaran ilmiah.  Untuk  menemukan  kebenaran  ilmiah  tentu  penelitian  juga  harus  dilakukan secara  ilmiah.  Sebagai  suatu  kegiatan  ilmiah  di  bidang  hukum,  maka  penelitian hukum  harus  menampakkan  ciri-ciri  khas  penalaran  hukum.  Menurut  H.J.  Berman
dan Bernard Arief Sidharta (dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 116) ciri-ciri khas penalaran hukum adalah:
a. Penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan  putusan-putusan  hukum.  Dasar  pemikirannya  adalah  keyakinan  bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang termasuk ke dalam  yurisdiksinya. Kasus  yang  harus  diberi  putusan  yang  sama  berdasarkan  asas similia  similibus (persamaan).
b. Penalaran  hukum  berusaha  memelihara  kontinuitas  dalam  waktu  (konsistensi historikal).  Penalaran  hukum  akan  mengacu  pada  aturan-aturan  hukum  yang sudah  terbentuk  sebelumnya  dan  putusan-putusan  hukum  terdahulu  sehingga dapat menjadi stabilitas dan prediktabilitas.
c. Dalam  penalaran  hukum  terjadi  dialektikal,  yaitu  menimbang-nimbang  klaim yang  berlawanan,  baik  dalam  perdebatan  pada  pembentukan  undang-undang, maupun  proses  mempertimbangkan  pandangan  dan  fakta  yang  diajukan  para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis, metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  diadakan  analisis  dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto dan Mamuji, 2001:1).
Oleh  karena  penelitian  merupakan  sarana  ilmiah  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  maka  metodologi  penelitian  yang  diterapkan  harus senantiasa  disesuaikan  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi  induknya  Hal  ini tidaklah  berarti  metode  penelitian  yang  dipergunakan  pelbagai  ilmu  pengetahuan pasti  akan  berbeda  secara  utuh.  Setiap  ilmu  pengetahuan  mempunyai  identitas masing-masing,  sehingga  pasti  akan  ada  perbedaan  (Soekanto,  1986:46  serta Soekanto  dan  Mamuji,  2001:1).  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Fuad  Hasan  (dalam  Koentjaraningrat,1994:8)  bahwa  antara  obyek  studi  dengan metode  (penelitian)  yang  dikembangkan  untuk  mempelajarinya  terdapat  hubungan
sedemikian  rupa  sehingga  metode  menjadi  masalah  apriori.  Obyeklah  yang menentukan metode bukan sebaliknya.
Obyek kajian Ilmu Hukum, termasuk penelitian hukum ada 2 unsur yang saling berkaitan,  yaitu  fakta  kemasyarakatan  dan  kaidah  hukum.  Kedua  jenis  penelitian hukum,  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris,  beroriantasi  pada kedua  unsur  kajian  ilmu  hukum,  dengan  adanya  pengutamaan.  Penelitian  hukum empiris  mengutamakan  fakta  kemasyarakatan,  dan  penelitian  hukum  normatif  lebih mengutamakan kaidah hukum.
Meskipun ada perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain dalam penggunaan  metode  penelitian,  tetapi  umumnya  terdapat  syarat-syarat  dasar  agar suatu penelitian merupakan penelitian ilmiah. Suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis, obyektif, eksak, dan mengumpulkan data empiris. Science selalu empiris, yaitu  didasarkan  atas  data  yang  diperoleh  melalui  pengamatan.  Jadi,  apa  yang  akan datang  atau  diharapkan,  dicita-citakan  akan  terjadi,  tidak  dapat  diselidiki  secara ilmiah.  Kegiatn  ilmiah  tidak  mencampuradukan  hal-hal  obyektif  dengan  hal-hal  etis yang subyektif  (Nasution, 1991: 2-3).
Menurut Arikunto (2002:  18) setiap penelitian memiliki 3 syarat  penting  yaitu sistematis  (artinya  dilaksanakan  menurut  pola  tertentu,  dari  yang  paling  sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara fektif dan efesien), berencana (artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya), dan mengikuti  konsep  ilmiah  (artinya  mulai  dari  awal  sampai  akhir  kegiatan  penelitian mengikuti  cara-cara  yang  sudah  ditentukan,  yaitu  prinsip  yang  digunakan  untuk memperoleh ilmu pengetahuan).
Suatu  penelitian harus dilakukan secara metodologis.  Metode berasal  dari  kata metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan  logi  artinya  ilmu  yang  berdasarkan  logika  berpikir.  Metodologi  artinya ilmu tentang cara melakukan secara teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu  tentang  cara  melakukan  penelitian  dengan  teratur  (sistematis).  Metodelogi penelitian  hukum  artinya  ilmu  tentang  cara  melakukan  penelitian  hukum  dengan
teratur  (sistematis)  (Muhammad,  2004:57).  Ditinjau  dari  sudut  filsafat,  metode penelitian  merupakan  epistemologi  dari  penelitian,  yaitu  menyangkut  bagaimana penelitian dilakukan (Usman dan Akbar, 2003: 42).
Soerjono  Soekanto  (1986:  51)  membedakan  penelitian  hukum  dari  sudut tujuannya menjadi 2, yaitu:
1. Penelitian hukum normatif.
Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Dalam penelitian  ini  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  ( law  in  books) atau  hukum  dokonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 118-120):
Pertama, sebagai datanya adalah data sekunder, yang terdiri  dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Kedua,  karena  sepenuhnya  menggunakan  data  sekunder  (bahan  kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi diperlukan  kerangka  konsepsional.  Dalam  penyusunan  kerangka  konsepsional  dapat dipergunakan perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.
Ketiga,  dalam  penelitian  normatif  tidak  diperlukan  hipotesis,  kalau  ada  hanya hipotesis kerja.
Keempat,  karena  hanya  berpijak  pada  data  sekunder,  maka  penelitian  hukum normatif  tidak  memerlukan  sampling,  karena  data  sekunder  memiliki  bobot  dan kualitas  tersendiri yang tidak dapat diganti dengan data jenis lainnya.
2. Penelitian hukum empiris.
Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum dikaji sebagai  sebagai  gejala  sosial  yang  empiris  sifatnya,  dikaji  sebagai  variabel  bebas/ sebab/  independen  yang  menimbulkan  pengaruh  dan  akibat  pada  berbagai  aspek kehidupan  sosial,  kajiannya  merupakan  kajian  hukum  yang  sosiologis  ( soscio-legal
research) . Namun, jika hukum dikaji sebagai  variabel tergantung/ akibat/ dependent yang  timbul  sebagai  hasil  dari  berbagai  kekuatan  dalam  proses  sosial,  kajian  itu merupakan kajian sosiologi hukum (sosiology of law) .
Ditinjau  dari  rumusan  masalah  yang  dibahas,  penelitian  nini  cenderung merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Dengan  demikian  data  yang  diutamakan adalah data sekunder. Penelitian ke lapangan juga untuk menghimpun data sekunder.
Mengacu  pada  maksud  dan  penggunaannya  penelitian  ini  dapat  dikategorikan sebagai  penelitian  dekskriptif (desccriptive  research) ,  yaitu  penelitian  yang bermaksud membuat pemeriaan (penyanderaan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian (Usman dan Akbar, 2003: 4).
Pendekatan  masalah  merupakan  usaha  untuk  mefokuskan  pencarian  jawaban dengan memilih suatu sudut pandang tertentu terhadap permasalahan. Sudut pandang yang dimaksud adalah penempatan permasalahan dalam konteks tertentu. Dalam hal ini permasalahan ditempatkan sebagai bagian dari suatu kerangka norma/ aturan atau ditempatkan  sebagai  suatu  pola  perilaku,  atau  dapat  pula  merupakan  variasi  dari keduanya,  dipandang  sebagai  suatu  norma  sekaligus  sebagai  suatu  perilaku. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  pendekatan  masalah  dalam  penelitian  hukum umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:
1. Pendekatan  yuridis.  Pendekatan  ini  adalah  pendekatan  terhadap  masalah  yang diteliti dengan menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku di suatu wilayah  tertentu.  Dimaksudkan  dengan  hukum  positif  adalah  hukum  yang berlaku  di  wilayah  tersebut  dalam  suatu  waktu  tertentu  (umumnya  pada  saat penelitian  dilakukan),  dapat  berupa  hukum  tertulis  yang  dibuat  oleh  lembaga yang  berwenang  dengan  memenuhi  prosedural  tertentu,  atau  dapat  pula  berupa hukum  tidak  tertulis  yang  secara  materiil  maupun  immateriil  dianggap  sebagai suatu norma hukum.
2. Pendekatan  empiris.  Pendekatan  masalah  secara  empiris/  sosiologis  maksudnya dalam  usaha  untuk  mencari  jawaban  atas  permasalahan,  masalah  didekatkan
dengan apa yang terjadi secara nyata di masyarakat, menjadi suatu pola perilaku yang umum dilaksanakan.
3. Pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pendekatan  ini  memadukan  pendekatan  pertama dengan pendekatan kedua.
Pengkajian  permasalahan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis, yaitu didekatkan dengan norma hukum positif yang berlaku.
Dalam  penelitian  hukum  normatif,  pemilihan  tempat  penelitian  tidak  terlalu dipentingkan, karena di manapun penelitian dilakukan hasilnya akan sama. Penelitian ini terutama dilakukan pada Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  secara purposive (bertujuan),  tidak  dilakukan secara  acak/  random.  Pemilihan  lokasi  penelitian  didasarkan  pada  pertimbangan kemudahan untuk mengakses data karena faktor tempat tinggal Peneliti.
Sumber  data  adalah  sumber  dari  mana  data  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan pembedaan antara data primer dan data  sekunder.  Sumber  data  kepustakaan  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelitian kepustakaan  ( Library  Research )  berupa  studi  dokumen.  Data  kepustakaan  (data sekunder)  dalam  penelitian  hukum,  terutama  berbentuk  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  buku  yang  sifatnya  mengikat  (hukum positif) terutama berupa ketentuan hukum terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu teknik  yang  terdiri  dari  kegiatan  pencarian  bahan-bahan  pustaka,  penelaahan  materi bahan  pustaka,  pembuatan  ringkasan  dan  pokok-pokok  pikiran.  Penelitian  lapangan, yang  juga  ditujukan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dan  data  pendukung, dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.
Dihubungkan  dengan  pendapat  Amiruddin  dan  Zainal  Asikin  (2004:  84)  yang membedakan  wawancara  menjadi  2,  yaitu  wawancara  berencana  ( standardized interview ) dan wawancara tidak berencana ( unstandardized interview ). Pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara  berencana.  Wawancara berencana  adalah  suatu  wawancara  yang  disertai  dengan  daftar  pertanyaan  yang disusun sebelumnya.
Dalam  hal  ini  peneliti  berusaha  memperhatikan  kesesatan-kesesatan  yang mungkin  timbul  dalam  wawancara  sebagaimana  dikemukakan  Usman  dan  Akbar (2003:  59)  bahwa  dalam  wawancara  dapat  terjadi: error  of  recognition ,  jika pewawancara  gagal  memproduksi  ingatannya  kembali; error  of  omission, jika pewawancara  melewatkan  sesuatu  yang  seharusnya  ditanyakan; error  of  addition, jika pewawancara melebih-lebihkan jawaban informan; dan error of transpotion , jika pewawancara tidak mampu mereproduksi urutan jawaban dari informan (Usman dan Akbar, 2003: 59).
Menurut  Moleong  (1999:  103)  analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan dan  mengurutkan  data  ke  dalam  pola,  kategori,  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya  yang nyata/ alamiah/ riil ( natural stting). Analisis kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman, 2003:26).
Secara  singkat  proses  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  persiapan    dan  penjajagan  awal,  pengumpulan  data,  penyusunan  data pembuatan  paparan,  dan  terakhir  adalah  penarikan  simpulan  serta  pemberian  saran sesuai dengan hasil penelitian.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut keterangan beberapa Warga Desa  Lemukih,  tanah duwe pura di  Desa Lemukih  memiliki  sejarah  panjang  yang  mereka  ketahui  dari  cerita-cerita  para penglingsir (tetua/ orang tua) mereka. Disebutkan bahwa tanah duwe pura, termasuk tanah  yang  disengketakan  dan  sekarang  telah  disertipikatkan  atas  nama  perorangan, bermula dari usaha masyarakat Desa Lemukih bersama-sama menerabas hutan untuk kemudian  dijadikan  lahan  pertanian.  Lahan  pertanian  ini  kemudian  diizinkan  untuk digarap  oleh  beberapa  orang,  termasuk  orang  dari  luar  Desa  Lemukih,    dengan kewajiban  membayar  upeti  kepada  desa  kurang  lebih  sebesar  10%  dari  hasil  kebun. Penetapan  tanah  yang  dirambah  ini  sebagai  tanah  druwe  pura  dilakukan  pada  saat diadakan klasering tanah-tanah (pertanian) yang ada di Desa Lemukih.
Warga Desa Lemukih yang lain, yang juga mendasarkan keterangan dari cerita orang  tua  mereka  yang  disampaikan  dari  mulut  ke  mulut,  menyatakan  bahwa  tanah yang  mereka  garap  mulanya  berupa  hutan  dan  semak  belukar.  Tanah  ini  kemudian diterabas  dan  diolah  secara  turun-temurun,  bahkan  kemudian  ada  yang  diperjual- belikan.  Menurut  mereka,  tidak  ada  pemberian  upeti  kepada  desa.  Mengenai pembayaran upeti kepada desa memang tidak ditemukan bukti tertulis. Hal ini dapat dianggap  wajar  karena  umumnya  perjanjian  dalam  masyarakat  adat    tidak  dibuat dalam bentuk  tertulis.
Mengenai  siapa  yang  melakukan  penerabasan  hutan,  yang  sekarang  telah menjadi lahan pertanian, memang sulit ditentukan karena pada saat menerabas warga desa  bertindak  dalam  2  kapasitas,  sebagi  warga  desa  dan  sebagai  pribadi.    Jika dipegang  asumsi  bahwa  masyarakat  adat  di  Indonesia  lebih  bersifat  komunal,  maka kemungkinan  besar  yang  melakukan  penerabasan  hutan  adalah  warga  desa  secara bersama-sama.  Hal  yang  dapat  dipastikan  oleh  masyarakat  Lemukih  adalah  sejak tahun 1942 sudah tidak ada lagi penerabasan hutan di sana.
Menurut  warga  desa  Lemukih,  pemberian  upeti  kepada  Desa  Lemukih dilakukan  secara  riil,  dengan  menyerahkan  kurang  lebih  10  persen  dari  hasil  kebun atau  uang  senilai  dengan  itu  kepada  Klian  Desa  Adat  Lemukih.  Bagian  kecil  dari
barang  yang  akan  diserahkan  ditempatkan  dalam  sesajen  yang  dipersembahkan  di Pura Beji Lemukih.
Bahan  tertulis  dari  masa  paling  awal  yang  ditemukan  berkenaan  dengan masalah    ini    berupa pangeling-eling        pasubaya (pengingat    perjanjian)  yang dibuat pada tahun 1930. Surat ini memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Dibuat  oleh  Pan  Liadi,  tinggal  di  Distrik  Jineng  dalem  (sekarang  Desa Jinengdalem).
b. Pan  Liadi ngupetinin ,  kebun  Milik  Desa  Lemukih  yang  terletak  di  Banjar Munduk  Lantang,  Desa  Lemukih,  nomor:  49,  persil  nomor  337,  kelas  desa, nomor 4, luas 1,60 ha.
c. Pan Wirka berjanji membayar upeti sebesar  Rp 2,35 setiap tahun.
d. Perjanjian yang dibuat berlaku turun-temurun, apabila telat telat membayar upeti hak untuk mengolah tamah dapat dicabut oleh desa.
surat  dari  Camat  Sawan,  pada  waktu  itu  I  Gusti  Bagus  Sumadhi,  kepada
Perbekel  Desa  Lemukih  perihal  Mohon  Garis/  Petunjuk  tentang  Tanah  Duwe  Pura, tertanggal 6 April 1972. Dari isi surat ini antara lain dapat diketahui hal-hal berikut.
a. Surat  dibuat  sebagai  jawaban  terhadap  surat  Perbekel  Desa  Lemukih  tertanggal 24 Maret 1972 No. 59/ Perb./ Lh/ 72.
b. Camat Sawan menyatakan bahwa penggarapan dan hasil tanah milik/ duwe pura diatur oleh Kerama Pura/ Kerama Desa Adat Lemukih. Setelah dikurangi bagian penggarap,  harus  digunakan  untuk  kepentingan  pura,  apabila  ada  sisa  dapat digunakan untuk kepentingan sosial/ pembangunan Desa Lemukih.
c. Pembagian hasil antara pemilik (Kerama Pura/ Desa Adat) dengan penggarapnya ditentukan oleh Kerama Pura. Apabila sudah ditentukan bahwa setiap penggarap harus menyerahkan 10% dari hasil bersih tanah, maka itu harus ditaati.
d. Apabila  penggarap  tidak  mematuhi  apa  yang  telah  ditetapkan  Desa  Adat,  maka dapat  dicabut  haknya untuk  menggarap, dan Desa dapat  menyampaikan  kepada Panitia  Landreform  Tingkat  Desa  Lemukih  untuk  disidangkan  dan  kemudian
tanah  tersebut  dapat  diberikan  kepada  anggota  Kerama  Desa  lainnya  yang  mau mentaati keputusan Desa.
Kepada Perbekel Desa Lemukih per tanggal 20 April 1972 disampaikan turunan Surat  Bupati  Buleleng  (pada  waktu  itu,  Hartawan  Mataram)  yang  ditujukan  kepada Camat  Sawan  Nomor  Sgr.9/  II/  601,    tertanggal  6  April  1972.  Dalam  Surat  Bupati Buleleng ini dinyatakan hal-hal berikut ini.
a. Camat  Sawan  diminta  untuk  menyelesaikan  masalah  antara  Desa  Lemukih dengan penggarap mengenai tanah duwe pura.
b. Bupati  memberi  petunjuk  bahwa  desa  adat  mempunyai  hak  otonomi  untuk mengatur  kekayaan  desa.  Perbekel  dan  Klian  Desa  Adat  harus  bekerja  sama mengatur  pemanfaatan  tanah  duwe  pura  untuk  pembangunan  pura  pada khususnya  dan  pembangunan  desa  pada  umumnya.  Perbekel  bertindak  sebagai koordinator.
c. Penggarap  bukan  dalam  posisi  mengatur,  jika  terjadi  sengketa  Desa  yang memutuskan  dengan tidak melupakan dasar musyawarah.
Pada  tanggal  2  Mei  1972  Camat  Sawan  menyampaikan  surat  kepada  Bupati
Buleleng yang isinya antara lain:
a. Camat telah memanggil I Dandra dan kawan-kawan pada Hari Kamis tanggal 20 April  1972  untuk  diberitahu  bahwa  permohonannya  tidak  dapat  dikabulkan karena tanah tersebut milik Desa Adat. Perbekel dan Klian Desa Adat yang juga hadir diminta melaksanakan tugas dengan baik, dan apabila penggarap tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai penggarap, tanah tersebut dapat dicabut.
b. Kepada  I  Dandra  dan  kawan-kawan  juga  diberitahu  bahwa  tuntutan  untuk memiliki  hak    mengerjakan  secara  turun-temurun  tidak  dapat  dipenuhi,  karena Desa  Adat  dapat  mencabut  sewaktu-waktu  jika  penggarap  melanggar  aturan yang telah digariskan.
Pada tanggal 2 Juni 1972 Bupati Buleleng bersurat kepada Pan Sika dan kawan- kawan dengan Nomor: Agr. 9/ II/ 1102, mengenai tanah garapan. Disampaikan antara lain:
a. Desa adat  mempunyai hak otonomi dan berhak mengatur segala kekayaan desa, dan  hasilnya  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  di  bidang  adat  khususnya  serta pembangunan desa umumnya.
b. Hak  garapan  atas  tanah  desa,  secara  terbatas  maupun  turun-temurun,  bukan berarti  berhak memiliki  tanah tersebut.  Penggarap mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu kepada desa antara lain berupa pembayaran upeti dan beban- beban lain sesuai dengan perkembangan dan ditentukan oleh desa.
c. Ngupetinin bukan berarti membeli dengan hak milik.
Dari surat-surat ini dapat diketahui beberapa hal antara lain:
1. Secara  implisit  dapat  diketahui  bahwa  Camat  Sawan  maupun  Bupati  Buleleng beranggapan  bahwa  tanah  yang  disengketakan  adalah  tanah  milik  pura/  desa adat.  Tidak  dapat  diketahui  dari  surat-surat  tersebut  apa  yang  dijadikan  dasar pertimbangan untuk  menentukan bahwa tanah  yang disengketakan adalah tanah milik pura/ desa.
2. Sebelum  6  April  1972  (Surat  Camat  kepada  Perbekel  Desa  Lemukih)  antara Desa  Adat  Lemukih  dengan  para  penggarap  telah  ada  persengketaan.  Surat menyurat tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan persengketaan tersebut.
Dapat  diperkirakan  bahwa  persengketaan  antara  Desa  Adat  dengan  para penggarap berhubungan dengan adanya Hukum Agraria Nasional  yang baru (UUPA 1960)  khususnya  mengenai  konversi  maupun  redistribusi  tanah.  Ketentuan  tentang konversi maupun redistribusi tanah dalam rangka landrefom memang memungkinkan pengajuan  permohonan  konversi  hak  milik  adat  maupun  permohonan  untuk memperoleh pembagian tanah negara, dalam hal ini penggarap merupakan pihak yang mendapat  prioritas  teratas.  Penggarap  yang  telah  menggarap  tanah  berdasarkan Hukum  Adat    secara  turun-temurun    dimungkinkan  untuk  menkonversi  haknya  itu menjadi hak milik sesuai dengan UUPA.
Dalam  buku  tanah  tahun  1952  tercatat  dalam  nomor  336,  337,  dan  338,  wajib pajak atas nama masing-masing Pura Desa Lemukih, Pura Cemara Geseng, dan Pura Mangening.  Dalam  Surat  Ketetapan  Iuran  Pembangunan  Daerah  buku  penetapan
huruf c nomor 336 tertanggal 5 Oktober 1973 tercatat atas nama  Pura Desa Lemukih tanah kelas  IV seluas 1,170 Ha. Dalam  buku penetapan huruf c nomor 337 tercatat atas  nama  Pura  Cemara  Geseng  tanah  kelas  III  seluas  0,82  Ha  dan  tanah  kelas  IV seluas 22,685 Ha. Dalam buku penetapan huruf c nomor 338 tercatat atas nama Pura Mengening  tanah  kelas  IV  seluas  71,  650  Ha.  Tim  Penelitian    tidak  menemukan pencatatan berupa “fiscal kadaster“ tahun–tahun sesudahnya.
Pencatatan  yang  hanya  ada  untuk  tahun  1952  dan  terutama  tahun  1973  (pada saat permasalahan sudah terjadi) dapat menimbulkan pertanyaan, tidakah pencatatan ini  dilakukan  untuk  menguatkan  posisi  salah  satu  pihak.  Mengenai  hal  ini  Tim memperoleh penjelasan dari  Kepala Kantor Wilayah XVII DJP Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 24 Januari 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut. Sebelum tahun 1960 pencatatan tanah dalam buku pajak disetarakan dengan  surat  tanda  hak  milik.  Setelah  muncul  pada  tahun  1952  tahun-tahun berikutnya  diberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mempelajari  dan mengajukan keberatan, sehingga baru pada tahun 1973 muncul kembali.
Dalam berkas permohonan hak milik yang diajukan oleh Pan Rawi alias I Ketut Kandi,  Pan  Dandra,  Ketut  Budanama,  Pan  Nawi  alias  Pan  Budari,  Pan  Wadri,  Pan Resika  alias  Ketut  Kerta,  dan  Ketut  Sala  disebutkan  bahwa  status  tanah  yang dimohon adalah druwe desa. Dalam risalah pemeriksaan tanah yang dibuat pada Hari Selasa  tanggal  20  Nopember  1973  pada  riwayat  tanah  yang  dimohon  tercantum “tanah  bekas  tanah  druwe  pura  Desa  Lemukih  yang  telah  dikerjakan  secara  turun temurun oleh pemohon”.
Berita  Acara  Sidang  Panitia  Pemeriksaan  Tanah  yang  dibuat  pada  tanggal  16 Mei  1974,  dengan  susunan  Panitia  terdiri  dari:  Ketut  Satrya  (  Pjs  Kepala  Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buleleng ), Drs. I Gusti Ngurah Utangka (Kepala Sub Direktorat  Pemerintahan  pada  Kantor  Bupati  Kepala  Daerah  Kabupaten  Buleleng), Nengah  Netra  BA  (Camat  Sawan),  Made  Dangin  (Perbekel  Desa  Lemukih),  Rr. Sugiarti BA (Pjs. Kepala Seksi Pengurusan Hak–hak  tanah pada Kantor Sub Direktot Agraria  Kabupaten  Buleleng/  Sekretaris  Panitia),  menyatakan  bahwa  untuk
kepentingan pura umum yang disungsung oleh desa lemukih (yang dimaksud adalah Pura  Desa,  Pura  Cemara  Geseng,  dan  Pura  Mengening)    ditetapkan  tanah  seluas kurang  lebih  30  ha.  Peruntukan  tanah  seluas  30  ha  ini  sesuai  dengan  Surat  Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 15 Maret 1974 Nomor: Agr. 9/ II / 235 – Segra. Tim Peneliti tidak menemukan Surat Bupati ini, meskipun telah menelusuri ke Kantor Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Ke Kantor Wiyah BPN Propinsi Bali.
Apa  yang  ditetapkan  dalam  Berita  Acara  Panitia  tersebut  kemudian  menjadi salah  satu  pertimbangan  dalam  pembuatan  Surat  Gubernur  Kepala  Daerah  Propinsi Bali  Nomor  34  sampai  dengan  62/  HM/  DA/  BLL/  74,  ditandatangani  oleh  Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali, pada waktu itu dijabat  oleh  Ir.  Supranowo.  Dalam  Surat  Gubernur  Kepala  Daerah  Propinsi  Bali  ini dinyatakan antara lain :  “Hak atas tanah dimaksud oleh para pemohon  dapat  diakui sebagai  pemegang  haknya  karena  tanah  tersebut  telah  dikerjakan  secara  turun temurun  dan  dipandang  perlu  untuk  menegaskan  hak  atas  bidang–bidang  tanah tersebut  sebagai  mana  dimaksudkan  dalam  Pasal  II  mengenai  Ketentuan–ketentuan Konversi UUPA (Undang – undang Nomor 5 Tahun1960) menjadi hak milik.
Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Cq Kepala Direktorat Agraria  tersebut,  selanjutnya  didaftarkan  haknya  menjadi  hak  milik  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  (Kantor  Sub  Direktorat  Agraria)    dan  keluarlah sertipikat  hak  milik  diantaranya  SHM  Nomor  215  /  Lemukih  atas  nama  Ketut Budarana seluas 13.500 m 2 , didaftarkan tanggal 21 Agustus 1974.
Berkenaan  dengan  Surat  Gubernur  termaksud  perlu  diperhatikan  ketentuan- ketentuan  sebagai  berikut.    Pasal  1  ayat  (4)  sub  b    UU  Nomor  56/  Prp/  1960; Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan  Badan-badan  Hukum  yang  Dapat  Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah, dan  terutama  Rumusan  Hasil  Rapat  Panitia  Ad  Hoc.  Panitia  Landreform  Daerah Tingkat I Bali Angka I Nomor 1.
Dari  permohon,  yang  diakui  haknya  dan  dikonversi  menjadi  hak  milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 34 sampai dengan 62/ HM/ DA/ BLL/ 74 ada 16 orang pemohon yang memperoleh hak milik atas tanah lebi dari 20.000 m2 (Ketut Kandi, Pan Dandra, Pan Nari, Pan Wadri, Pan Resika,  Pan Kerti, Pan Sinang, Putu Ardika, Ketut Supala, Nengah Sada, Wayan Dapet, Nengah Sumadra, Nyoman Waris, Wayan Cawi, Nengah Nedeng, Mertayasa).
Tim  Peneliti  memperoleh  salinan  surat    yang  dibuat  oleh  Kelian  Desa  Adat Lemukih  dan  Pembantu  Pelaksana  Adat  Lemukih  tertanggal  15-9-1979  yang ditujukan  kepada  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Kabupaten  Buleleng  melalui Camat  Sawan.  Disampaikan  keresahan  dan  keberatan  masyarakat  Desa  Adat Lemukih atas perubahan status tanah druwe Pura menjadi hak milik perseorangan.
Surat-surat  di  atas  menunjukan  bahwa  tanah  yang  disilang  sengketakan  pada awalnya  diakui  sebagi  tanah  druwe  pura  yang  kemudian  dikonversi  menjadi  hak milik. Gubernur Bali menekankan  unsur dikerjakannya tanah tersebut  secara turun- temurun  sabagai  pertimbangan  untuk  melakukan  konversi.  Hal  ini  sesuai  dengan keputusan  menteri  Agraria  Nomor  SK.  227/  61  yang  menegaskan  bahwa  tanah wewenang “ nganggo run-temurun/ hak anggaduh run-temurun “ di konversi menjadi hak milik.
Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan berupa pangeling-eling pasubaya yang dibuat  tahun  1930,  surat  menyurat  antara  Perbekel  Desa  Lemukih,  Camat  Sawan, Bupati  Buleleng  dalam  kurun  waktu  sampai  1972,  ada  kesamaan  pendapat  bahwa tanah yang dikuasai oleh para penggarap merupakan tanah druwe pura. Surat Camat Sawan  kepada  Perbekel  Desa  Lemukih  tertanggal  6  April  1972,  Surat  Bupati Buleleng  Nomor  Sgr.9  /  II  /  601  tertanggal  6  April  1972  yang  ditujukan  kepada Camat Sawan dan  Surat Camat Sawan tertanggal 2 Mei 1972 yang ditujukan kepada Bupati  Buleleng,  serta  Surat  Bupati  Buleleng  Nomor  Agr.9  /  II  /  1102  tertanggal  2 Juni  1972  yang  ditujukan  kepada  Pan  Sika  dan  kawan-kawan,  menampakkan kesamaan pendapat tentang hal-hal berikut :
1. Tanah  yang  dikerjakan  oleh  para  penggarap  adalah  Tanah  Druwe  Pura  yang dikerjakan  atas  ijin  Desa  Adat  Lemukih  dengan  kewajiban  Pemberian  Upeti kepada Desa yang besarnya sekitar  10% dari hasil tanah.
2. Para  penggarap  hanya  memiliki  hak  menggarap  sepanjang  diperkenankan  oleh Desa  Adat,  sewaktu-waktu  dapat  dicabut  apabila  lalai  melaksanakan kewajibannya.
3. Hasil  tanah  Duwe  Pura  harus  dipergunakan  untuk  kepentingan  pura  setelah dikurangi hak penggarap, sisanya dapat dipergunakan untuk pembangunan Desa pada umumnya.
4. Penggarap tidak memiliki hak untuk mengerjakan hak secara turun-temurun.
5. Hak  Druwe  Pura  tidak  dapat  dimohon  untuk    diubah  menjadi  hak  milik perseorangan karena masih diperlukan untuk kepentingan pemeliharaan pura dan kepentingan sosial/ pembangunan Desa Lemukih.
Pandangan  ini  kemudian  berubah  sebagaimana  tampak  dari  Surat  Bupati Buleleng  Nomor  Agr.9  /  II  /  235-Segra  tertanggal  15  Maret  1974  yang  menentukan bahwa  untuk  kepentingan  pura  umum  dan  desa  disediakan  tanah  seluas  30  ha.  Ini berarti  ada  sisa  tanah  seluas  kurang  lebih  60  ha, yang  kemudian  dimohon  oleh  para penggarap menjadi hak milik perorangan.
Panitia  Pemeriksaan  Tanah  untuk  menetapkan  luas  tanah  untuk  kepentingan pura umum yang disungsung oleh Desa Lemukih seluas 30 ha, dan kemudian menjadi bahan  pertimbangan  pembuatan  Surat  Gubernur  yang  menegaskan  (menetapkan konversi  hak  milik  yang  kemudian  didaftarkan  menjadi  hak  milik  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Jika ditilik Surat Gubernur Nomor 34 sampai dengan 62/ HM/ DA/ BLL/ 1974, fakta  tanah  tersebut  sudah  dikerjakan  secara  turun-temurun  dijadikan  sebagai  unsur penting untuk dapat dilakukannya Konversi.

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  di  depan  maka  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Status  tanah  adat  Desa  Lemukih  sebelum  diakui  dan  ditegaskan  menjadi  hak milik perorangan, adalah tanah ayahan desa (AYDS).
2. Proses  perubahan  hak  atas  tanah  tersebut  dilakukan,  dengan  dukungan administrative, meskipun ada dugaan bahwa secara materiil terdapat pelanggaran terhadap  konsep  hukum,  yang  seharusnya  berkeadilan  dan  menjunjung  nilai kebenaran.
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  ada  beberapa  saran  yang  dapat  penulis kemukakan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penyelesaian  masalah  pertanahan,  tidak  seharusnya  semata  dilihat  dari  aspek keperdataan  yang  mementingkan  kebenaran  formal,  yang  didukung  bukti-bukti formal.
2. Penyelesaian masalah pertanahan, khususnya tanah adat, seharusnya menjunjung nilai-nilai luhur yang adil dan patut.

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmayuda,  Suastawa  Made,  1987, Status  dan  Fungsi  Tanah  Adat  Bali  Setelah Berlakunya UUPA , Kayu Mas, Denpasar.
_________________________,  2001, Kesatuan  Adat  Masyarakat  Adat  di  Propinsi Bali, Upada Sastra, Denpasar. Haar  Bzn.,  B.  Ter,  1983, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat ,  Pradnya  Paramita, Jakarta.
Muhajir, Noeng, 1996, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Rake Sarasin, Yogyakarta. Muhammad,  Bushar,  1985, Asas-asas  Hukum  Adat  Suatu  Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.
Narbuko,  Cholid  dan  Abu  Achmadi.  1997. Metodelogi  Penelitian .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Ruchiyat,  Edi,  1986, Politik  Pertanahan  Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya  UUPA , Alumni, Bandung.
Salindeho, Jhon, 1994, Manusia, Tanah, Hak, dan Hukum, Sinar Grafika , Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta.
Surpa, Wayan, 2002, Seputar Desa Pakraman Adat Bali , BP, Denpasar.
Wignjodipuro,  Soerojo,  1990, Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat ,  Haji Masagung, Jakarta.
Hamzah,  Andi.  1996. Pengusutan  Perkara  Kriminal  Melalui  Sarana  Teknik  dan Sarana Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
.